Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang
Sheila Kusuma Wardani Amnesti 1
1 Universitas Muhammadiyah Purworejo Email: sheila.supersmart@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  penggabungan  perkara  gugatan  cerai  dan  itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang, yakni menggabungkan 2 unsur yang berbeda yaitu perkara  voluntair  dan  kontentius.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  dan  legal  drafter  mengenai  komulasi  gugat  cerai  dan  itsbat  nikah. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  survey  kepustakaan  dan  studi  literatur.  Fokus penelitian ini adalah komulasi perkara gugat cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang. Perkawinan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  bagi  manusia  di masyarakat  yang  sempurna,  karena  sejak  dilahirkannya  setiap  manusia  memiliki kodrat  berpasang-pasangan  yang  merupakan  salah  satu  sunnah  atas  seluruh makhluk-Nya.
This  research  explains  about  the  merging  of  divorce  and  itsbat  marriage  suit  in  the Magelang  Religious  Court,  which  combines  2  different  elements,  namely  voluntary  and contingent cases. This study aims to provide understanding to the public and legal drafter regarding  the  divorce  and  itsbat  marriage  commulation  This  type  of  research  uses normative juridical methods with legal material collection techniques used are literature surveys  and  literature  studies.  The  focus  of  this  research  is  the  commulation  of  divorce and marriage law cases in Magelang Religious Court. Marriage is one of the basic needs for humans in a perfect society, because from birth every human being has the nature of pairs which is one of the sunnah of all His creatures.
Keywords: Gugat Cerai, Isbat Nikah, Kumulasi .

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu kebutuhan pokok bagi manusia di masyarakat yang  sempurna,  karena  sejak  dilahirkannya setiap  manusia  memiliki  kodrat  berpasang- pasangan  yang  merupakan  salah  satu  sunnah atas  seluruh  makhluk-Nya.  Sebagaimana Allah  berfirman  di dalam  QS. Adz- Dzariat/51:49  yang  berarti  “Dan  segala sesuatu  kami  ciptakan  berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” dan di dalam  QS.  Yasin/36:36  yang  berarti  “Maha suci  Allah  yang  telah  menciptakan  semuanya berpasang-pasangan,  baik  dari  apa  yang
ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  dari  diri  mereka sendiri,  maupun  dari  apa  yang  tidak  mereka ketahui”.  Allah  menjadikan  laki-laki  dan perempuan  supaya  hidup  berpasang-pasangan membangun  rumah  tangga  yang  harmonis, untuk  itu  harus  dilaksanakannya  ikatan  dan pertalian  yang  kokoh  melalui  akad  atau  ijab qobul perkawinan 1 .
Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal ini  berarti  bahwa  pernikahan  itu  berlangsung seumur  hidup,  cerai  diperlukan  syarat-syarat
1 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.2.
yang  ketat  dan  merupakan  jalan  terakhir  dan suami istri membantu  untuk  mengembangkan diri 2 .
Hal  ini  dipertegas  dalam  Q.S.  Ar- Ruum/30:  21,  berdasarkan  Pasal  2  Bab  II kitab  I  Kompilasi  Hukum  Islam,  perkawinan adalah  akad  yang  sangat  kuat  ( mῑṡāqan galῑẓan )  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan bahwa  perkawinan  itu  adalah  “Ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga),  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”. 3
Perkawinan dikatakan perbuatan hukum apabila  memenuhi  unsur  tata  cara  agama  dan tata  cara  pencatatan  nikah  yang  diatur  dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974. Kedua  unsur  tersebut  mengandung  artian bahwa  perkawinan  selain  memenuhi  syariat juga  harus  dicatat  petugas  pencatat  nikah. Maka  ketika  suatu  perkawinan  yang  hanya dilaksanakan  sampai  batas  pasal  2  ayat  (1) akibat  hukumnya  adalah  ketika  terjadi persengketaan  antara  suami  isteri  maka  tidak bisa  meminta  perlindungan  kepada  negara. Hal  ini  karena  perkawinan  tersebut  tidak tercatat  secara  resmi  di  administrasi  negara. Oleh karena itu, itsbat nikah sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinannya.
Hukum  acara  di  peradilan  agama  diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  yang  kemudian  diubah  dengan  UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.  7  Tahun  1989.  Peradilan  agama  menjadi
2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.
tempat  bagi  para pencari keadilan, khususnya bagi  setiap  orang  Islam  untuk  menyelesaikan persoalan  yang  berkaitan  dengan  masalah perdata Islam.
Perkara  perceraian  dapat  digabungkan sekaligus  dengan  pengesahan  perkawinan (Itsbat  Nikah)  sesuai  dengan  Pasal  86  UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  UU  No.1  Tahun  1974  mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  terkait dengannya,  sedangkan  Peraturan  Pemerintah No.  9  tahun  1975  mengatur  tentang  tata  cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan  UU  Perkawinan.  Selain  kedua ketentuan  ini  terdapat  pengaturan  lain  yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989.
Proses  persidangan  kumulasi  itsbat nikah  dengan  perceraian  dikenal  istilah “penggabungan  perkara”.  Bahwa  kumulasi gugat  atau samenvoeging  van  vordering adalah  penggabungan  dari  lebih  satu  tuntutan hukum  kedalam  satu  gugatan  atau  beberapa gugatan  digabungkan  menjadi  satu.  Pada dasarnya  setiap  gugatan  yang  digabungkan merupakan  gugatan  yang  berdiri  sendiri. Penggabungan  gugatan  hanya  diperkenankan dalam  batas-batas  tertentu.  Hukum  acara perdata  yang secara umum  berlaku baik  yang ada  dalam  HIR,  R.Bg.,  begitu  juga  Rv  tidak mengatur  secara  tegas  dan  tidak  pula melarang. Satu-satunya yang mengatur mengenai  kumulasi  gugat  adalah  UU  No.  7 Tahun 1989.
Pasal  7  (ayat  3)  huruf  (a)  KHI memperbolehkan menggabungkan itsbat nikah  dengan  gugatan  perceraian  yang  pada dasarnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat  dibenarkan,  kecuali  pernikahan  yang
akan  di  itsbatkan  tersebut  nyata-nyata melanggar UU

## 2. RESEARCH METHODS
Metode-metode  penelitian  yang  digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan,  teknik pengumpulan  data,  teknik  analisis  data.  Untuk mengetahui  metode  penelitian  dalam  penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut;
a. Jenis penelitian Jenis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis  normatif  dengan  teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  survey kepustakaan dan studi literatur.
b. Lokasi penelitian Lokasi  penelitian  yang  digunakan  sebagai tempat  pelaksanaan  penelitian  yang  berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian  ini  adalah  berada  di  Pengadilan Agama Magelang.
c. Fokus penelitian Adapun penelitian ini berfokus pada komulasi perkara  gugat  cerai  dan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Magelang  dengan  nomor perkara 248/Pdt.G/2019/PA.Mgg

## 3. PEMBAHASAN

## A. Komulasi Gugatan
1. Pengertian Kumulasi
Kumulasi gugatan merupakan  penggabungan  dari lebih  satu  tuntutan  hukum  ke
dalam  satu  gugatan. 4 Sedangkan menurut  Mukti  Arto,  kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang  mempunyai  akibat  hukum
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata ,( Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 102.
yang  sama  dalam  satu  proses perkara 5 .
2. Syarat Kumulasi 6
Dalam  suatu  bentuk kumulasi,  baik  itu  kumulasi gugatan atau kumulasi permohonan  harus  memiliki syarat-syarat yang
harus
terpernuhi anatara lain yaitu :
a) Adanya  hubungan  yang erat  dari  perkara  yang  satu dengan  yang  lainnya  atau koneksitas:
b) Subyek  hukum  para  pihak sama (penggugat dan tergugat)
c) Prinsip beracara yang cepat dan murah;
d) Bermanfaat  ditinjau  dari segi acara (processueel doelmatig).
3. Dasar hukum Kumulasi
a) Pasal  66  ayat  (5)  dan  Pasal  86
ayat  (1)  UU  No.7  Tahun  1989 tentang kedudukan, kewenangan dan acara
peradilan agama.
Pasal  66  ayat  (5)  yang menjelaskan bahwa:  “Permohonan soal  penguasaan  anak,  nafkah anak,  nafkah  istri,  dan  harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai  atau  ataupun  sesudah  ikrar
5 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.
6 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi , (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.
talak  diucapkan. 7 ”Dan  pasal  86 ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Gugatan soal  penguasaan  anak,  nafkah anak,  nafkah  istri,  dan  harta bersama suami istri dapat diajukan
bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan  perceraian  memperoleh kekuatan hukum tetap.” 8 b) Buku  Pedoman  pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan : 9 - Penggabungan
dapat
berupa  kumulasi  subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi  subjektif  adalah penggabungan beberapa penggugat  atau  tergugat dalam satu gugatan. kumulasi  objektif  adalah penggabungan beberapa tuntutan  terhadap  beberapa peristiwa  hukum  dalam satu gugatan. - Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses,yaitu antara tuntutan yang  digabungkan  itu  ada koneksitas dan penggabungan akan mudah diperiksa  serta  akan  dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan
7 Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama .
8 Pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 Tentang peradilan agama.
9 Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama,(Edisi Revisi 2010), 90-91
yang saling berbeda/bertentangan. - Beberapa  tuntutan  dapat dikumulasikan  dalam  satu
gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan  itu  terdapat hubungan  erat  atau  ada koneksitas  dan  hubungan erat  ini  harus  dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- Dalam  hal  suatu  tuntutan tertentu  diperlukan  suatu acara  khusus  (misalnya
gugatan  cerai)  sedangkan tuntutan  yang  lain  harus diperiksa  menurut  acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian),
maka  kedua  tuntutan  itu tidak  dapat  dikumulasikan
dalam satu gugatan.
- Apabila  ada  salah  satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim  tidak  berwenang, maka  kedua  tuntutan  itu tidak boleh diajukan bersama-sama  dalam  satu gugatan.
4. Tujuan Kumulasi Gugatan 10 Tujuan diterapkanya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanaka proses pemeriksaan  dipersidangan  dan menghindari  putusan  yang  saling bertentangan.  Adapun  tujuan  dari kumulasi gugatan adalah: a) Mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan beberapa gugatan  dalam  satu  gugatan, dapat dilaksanakan
penyelesaian  beberapa  perkara
10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata…, 104.
melalui  proses  tunggal,  dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.
b) Menghindari putusan yang saling  bertentangan  apabila terdapat  koneksitas  antara
beberapa  gugatan,  cara  yang efektif  untuk  menghindari terjadinya putusan yang saling  bertentangan,  dengan jalan menempuh sistem kumulasi  atau  penggabungan gugatan. 5. Perkara yang bisa

## Dikumulasikan
Dalam  pasal  66  ayat  (5)  dan pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa perkara  penguasaan  anak,  nafkah anak,  nafkah  istri,  dan  harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan
cerai  ataupun  permohonan  cerai talak.Jadi,  dalam  kedua  pasal  ini terlihat  bahwa  saat  pengajuan perkara gugat cerai ataupun permohonan  cerai  talak  dapat digabung dengan perkara penguasaan  anak,  nafkah  anak, nafkah  istri,  dan  harta  bersama suami  istri.  Abdul  Manan  dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara wali adhal dispensasi  kawin  dan  izin  kawin dapat  digabungkan  dalam  satu gugatan.
Penggabungan  perkara isbat nikah  dan  cerai  gugat  tidak  ada diatur secara khusus didalam undang-undang.  Dasar  hukum  yang digunakan  Majelis  Hakim  dalam memeriksa  perkara  kumulasi  isbat nikah  dan  cerai  gugat  adalah Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7
Ayat  (3)  huruf  (a),  bahwa  isbat nikah  dapat  dikumulasikan  dengan perceraian sepanjang
tidak bertentangan dengan hukum.
Terhadap  perkara  kumulasi isbat  nikah  dan  cerai  gugat  hakim juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya,
sependapat  dengan  kaidah  fikih yang berbunyi: “Menghindari
kerusakan  didahulukan  dari  pada memperoleh
kemaslahatan”.
Bahwa  kaidah  tersebut  harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan  yang  dijatuhkannya  itu akan dapat memberikan kemaslahatan  dan  menghindari timbulnya  kemudharatan,  dengan mengabulkannya perkara kumulasi isbat  nikah  dan  cerai  gugat,  maka akan  memberikan  manfaat  antara lain kejelasan dan kepastian
hukum status perkawinan, sehingga hak-haknya
akan terlindungi.

## B. Dasar  Hukum  Kumulasi  Itsbat Nikah dan Gugat Cerai
Hakim  tidak  boleh  menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum  tidak  mengatur  atau  kurang jelas.  Hakim  wajib  memeriksa  dan memutus perkara yang diajukan kepadanya  karena  hakim  dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  10  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang  menentukan  bahwa  “Pengadilan dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  memutuskan  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih,  bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  memeriksa  dan mengadilinya” 11 . Sesuai  dengan  asas ius curia novit bahwa hakim dianggap
11 Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali , cet. I (Jakarta: Pranamedia Group, 2017), hlm. 27
tahu  akan  hukum,  bagi  hakim  tidak ada  alasan  untuk  mengatakan  belum mengetahui  hukum,  jadi  hakim  harus kreatif.
Berdasarkan asas ius curia novit , hakim  tidak  diperkenankan  untuk menolak  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya  dengan  dalih  belum  atau tidak  ada  hukum  atau  undang-undang yang  mengaturnya.  Implementasi  dari asas ius  curia  novit adalah  kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum  dari  suatu  perkara  yang diajukan  kepadanya.  Asas ius  curia novit juga dipadankan dengan beberapa asas  lainnya, seperti da mihi factum,  dabo  tibi  ius yang  artinya berikan  fakta  pada  hakim  dan  hakim akan menetapkan hukumnya  atau asas narra  mihi  factum,  narrow  tibi  ius yang  artinya  kewajiban  para  pihak untuk  mengungkapkan  fakta  atau perkaranya  dan  menetapkan  hukum atas fakta-fakta tersebut adalah kewajiban atau tanggung jawab hakim. 12
Hakim  yang  tidak  menemukan hukum  tertulis  atau  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas,  maka  hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  Pasal  5 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim baru berkewajiban mengadili  dan  mengikuti  nilai-nilai hukum  yang hidup  dalam  masyarakat, manakala terhadap kasus yang diajukan  belum  ada  peraturannya, apabila  sudah  ada  peraturan  yang mengaturnya,  maka  secara  yuridis hakim  harus  berpedoman  kepada peraturan  tersebut  karena  merupakan hukum positif ( ius constitutum ).
12 Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 19
Dasar hukum mengenai
penggabungan  isbat  nikah  dan  cerai gugat  tidak  ada  di  dalam  undang- undang ataupun tidak adanya peraturan  tertentu  yang  mengaturnya secara  khusus.  Berdasarkan  Pasal  66 Ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  mengatur  mengenai  hal “Permohonan  soal  penguasaan  anak, nafkah  istri  dan  harta  bersama  suami istri  dapat  diajukan  bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan dan  di  dalam  Pasal  86  Ayat  (1)  juga menyatakan  bahwa  “Gugatan  soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri  dan  harta  bersama  suami  istri dapat  diajukan  bersama-  sama  dengan gugatan  perceraian  ataupun  sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. 13
Menurut  Pasal  66  Ayat  (5)  dan Pasal  86  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989,  tidak  ada ketentuan  tentang  diperbolehkan  atau dilarangnya  mengenai  penggabungan isbat  nikah  dan  cerai  gugat,  dalam hukum  positif  HIR  dan  RBG  maupun Rv  juga  tidak  ada  mengatur  secara tegas  dan  tidak  pula  melarang. Berdasarkan  Pasal  103  RV  yang dilarang  adalah  hanya  terbatas  pada penggabungan tuntutan hak menguasai ( bezit )  dengan  tuntutan  hak  milik, secara  ( a  contrario  in  the  opposite sense ) boleh menggabungkan gugatan. Mengacu pada Buku II Pedoman
Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang  kumulasi  gugatan  bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam  satu  gugatan  diperkenankan apabila penggabungan
itu menguntungkan  proses,  yaitu  apabila
13 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , cet. VI (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44.
antara  tuntutan  itu  ada  koneksitas  dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan  serta  dapat  mencegah kemungkinan  adanya  putusan  yang saling  bertentangan.  Dijelaskan  juga, bahwa  dalam  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan  adanya  perkawinan  dalam rangka  penyelesaian  perceraian.  Pasal tersebut  adalah  dasar  hukum  bagi hakim  dibolehkannya  penggabungan antara  isbat  nikah  dalam  rangka perceraian. 14
Perihal  kumulasi  gugatan  juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi,  yaitu  dalam  putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar untuk menyederhanakan proses pemeriksaan,  biayanya  menjadi  lebih murah,  tidak  banyak  memerlukan waktu  dan  menghindari  terjadinya putusan  yang  saling  bertentangan. Adanya  putusan  dari  Mahkamah Agung  keberadaan  kumulasi  gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia  yurisprudensi  Mahkamah Agung  yang  telah  beberapa  kali digunakan  sebagai  acuan  bagi  para hakim  untuk  memutus  suatu  perkara yang  sama  sehingga  dapat  menjadi sumber hukum yang memilki kekuatan mengikat secara relatif. 15

## C. Itsbat Nikah
Hukum perkawinan dikenal adanya  itsbat  nikah,  tidak  terdapat pengertian  secara  konseptual.  Kata itsbat  nikah  terdiri  dari  dua  kata
14 Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 67
15 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri
(Jakarta: Pradaya Paramita, 2002), hlm. 27.
“itsbat”  dan  “nikah”.  Kedua  istilah tersebut  berasal  dari  bahasa  arab. Itsbat  merupakan  masdar  dari  kata “atsbata  yutsbitu  itsbat”  berarti penetapan  atau  pembuktian.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan  bahwa  itsbat  nikah  adalah penetapan, penyuguhan,
dan penentuan.  Sedangkan  nikah  adalah akad  yang  sangat  kuat  antara  seorang laki-laki  dengan  perempuan  sebagai suami  isteri  dengan  terpenuhinya berbagai  persyaratan  dalam  rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.
Itsbat  nikah  adalah  tindakan hukum  yang  diajukan  ke  Pengadilan Agama  guna  menetapkan  pernikahan yang  telah  dilangsungkan,  namun tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah.  Pasal  7  angka  (1)  dan  (2)  KHI menyebutkan “perkawinan hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah” dan “dalam hal ini perkawinan tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah,  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya ke  Pengadilan  Agama.  Jadi,  pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas  perkawinan  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  agama  Islam  yaitu sudah  terpenuhinya  syarat  dan  rukun nikah.  Tetapi  pernikahannya  yang terjadi  pada  masa  lampau  ini  belum atau  tidak  dicatatkan  ke  pejabat  yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang.
Aturan itsbat nikah yang terdapat dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  maupun  UU  No.  7  Tahun 1978  tentang  Peradilan  Agama  hanya terjadi  pada  kasus  perkawinan  bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya  UU  No.  1  Tahun 1974. Sedangkan pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI
menerangkan
dibolehkannya  itsbat  nikah  meski perkawinan berlangsung setelah
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
Dalam  Pasal  6  menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah PPN,  sedangkan  perkawinan  yang dilakukan  diluar  pengawasan  PPN tidak  mempunyai  ketentuan  hukum.
Pasal  7  juga  menyebutkan  sebagai berikut:
a) Perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat  oleh  Pegawai  Pencatan Nikah.
b) Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke Pengadilan Agama.
c) Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya  keraguan  tentang  sah atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974
e. Perkawinan  yang  dilakukan
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan  menurut  UU  No.1 Tahun 1974 D. Gugat  Cerai  menurut  Kompilasi
Hukum Islam
Menurut Kompilasi Hukum
Islam  (KHI),  putusnya  perkawinan
yang  disebabkan  karena  perceraian dapat terjadi karena  talak atau berdasarkan  gugatan  perceraian  (KHI Pasal  114).  Talak  adalah  perceraian karena  suami  atau  kuasa  hukumnya yang  mengajukan  permohonan  cerai kepada  Pengadilan.  Sedangkan  cerai gugat  yaitu  gugatan  perceraian  yang diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya kepada  Pengadilan  yang  daerahnya meliputi  tempat  kediaman  penggugat (KHI Pasal 73 (1)).
Dalam  KHI  alasan  cerai  gugat harus  sama  dengan  alasan  perceraian, karena  cerai  gugat  adalah  salah  satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian  ini  dijelaskan  dalam  KHI Pasal  116.  Dalam  pasal  ini  dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan:
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi  dan  lain  sebagainya  yang sukar disembuhkan;
b) Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  yang  lain  selama  2  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  karena  hal  yang  lain  diluar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman  penjara  5  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan berat  yang  mambahayakan  pihak yang lain;
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  dengan akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajiban  sebagai  suami  atau isteri;
f) Antara  suami  dan  isteri  terus menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga;
g) Suami melanggar taklik talak;
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## E. Proses
Persidangan
Perkara Komulasi  Itsbat  Nikah  dan  Gugat Cerai Proses pemeriksaan dan
penyelesaian  perkara  kumulasi  isbat nikah dengan cerai gugat akan melalui dua  tahap  persidangan,  yaitu  tahap persidangan  yang  pertama  memeriksa tentang  permohonan  isbat  nikah  dan hakim  berdasarkan  pertimbangannya akan  memberikan  penetapan  tentang sahnya  suatu  perkawinan  dengan penetapan  isbat  nikah  berupa  putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap  persidangan  yang  kedua  yaitu perkara  perceraian  yang  dilakukan secara  tertutup  dan  putusan  mengenai
gugatan  perceraian  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum.  Perkara kumulasi  isbat  nikah  dengan  cerai gugat,  sebelum  menjatuhkan  putusan perceraian terlebih dahulu menetapkan sahnya  perkawinan  antara  Penggugat dan  Tergugat  yang  tidak  tercatat  di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian  diperlukan  adanya  bukti telah  terjadi  suatu  perkawinan  yang sah.

## 4. CONCLUSION
Demi mengabulkannya perkara kumulasi  isbat  nikah  dan  cerai  gugat, maka  akan  memberikan  manfaat  antara
lain kejelasan dan kepastian hukum status perkawinan,  sehingga  hak-haknya  akan terlindungi.
P utusnya
perkawinan yang
disebabkan  karena  perceraian  dapat terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan gugatan  perceraian.  Talak  merupakan perceraian  karena  suami  atau  kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Perihal  kumulasi  gugatan  juga terdapat  dalam  beberapa  yurisprudensi, yaitu  dlam  putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar  menyederhanakan  proses pernikahan, biaya menjadi  lebih murah, tidak  memerlukan  banyak  waktu  dan menghindari  terjadinya  putusan  yang saling  bertentangan.  Adanya  putusan dari  MA  keberadaan  kumulasi  gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi  MA  yang  telah  beberapa digunakan  sebagai  acuan  para  Hakim untuk  memutus  suatu  perkara  yang sama  sehingga  dapat  menjadi  sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

## 5. REFERENCES

## Book
Moh.  Idris  Ramulyo,  2002. Hukum Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam Jakarta: Bumi Aksara Titik  Triwulan  Tutik,  2008. Hukum Perdata  dalam  Sistem  Hukum Nasional Jakarta: Kencana Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Jakarta: Bumi Aksara M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata ,Jakarta:Sinar Grafika A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata pada Pengadilan Agama ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
R.  Soeparmono, Hukum  Acara  Perdata dan Yurisprudensi , Bandung: Bandar Maju
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara
Perdata ,Jakarta:Sinar Grafika
A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata pada Pengadilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar R.  Soeparmono, Hukum  Acara  Perdata
dan Yurisprudensi , Bandung: Bandar Maju
Herri  Swantoro, Harmonisasi  Keadilan dan  Kepastian  Dalam  Peninjauan Kembali , Jakarta: Pranamedia Group Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia Yogyakarta: UII Press Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan  Negri Jakarta:  Pradaya

## Paramita
Mahkamah  Agung  dan  Direktorat  Jendral
Badan Peradilan  Agama,  Buku Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Peradilan  Agama,(Edisi Revisi 2010), 90-91

## Www
UU  No.7  Tahun  1989  Tentang  peradilan
agama : hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_89.ht m Mahkamah Agung RI : www.mahkamahagung.go.id/id

## Journals
Isnawati  Rais,  2014,  Tingginya  Angka  Cerai Gugat  (Khulu’)  Di  Indonesia;  Analisa
Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif  Solusi  Mengatasinya, AL- ‘ADALAH Vol. XII, No. 1
Sairah, 2019. Efektifitas Penggabungan
Perkara Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan  Agama  Polewali.  Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare