## EFEKTIVITAS SOSIAL MEDIA DALAM GERAKAN SOSIAL PENOLAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA, INDONESIA
The Effectiveness of Social Media Usage within Social Movement to Reject the Reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia
Khairil Anam 1,*) Lala M Kolopaking 2) , Rilus A Kinseng 2)
1 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail: khairilanam23@gmail.com
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University ISSN 2302-7517 | EISSN 2302-7525

## ABSTRACT
Presidental Degree  No. 95 of 1995 in the era of President Soeharto was a fundamental basis in reclamation planning.  The  reason  for  the  reclamation  is  to  develop  the  Pantura  area  as  an  economic  area  and  land expansion in Jakarta. However, this policy was opposed by many groups, one of which was the Ministry of the Environment by issuing the results of the 2003 Environmental Impact Study which stated that reclamation was not feasible to be continued. In addition, the reclamation plan had the potential to harm 17,000 fishermen who lived  in  the  Jakarta  bay  reclamation  development  area;  they  felt  the  impact  socially,  economically  and environmentally. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the reclamation rejection movement in  the  digital  age.  The  paradigm  of  this  research  is  constructivism,  with  qualitative  and  quantitative  method approaches. Data retrieval on social media was carried out in Python 3 and Drone Emprit Academic to obtain SNA  results  and  conversation  trends  and  the  distribution  of  issue  locations  on  Twitter.  This  research  was conducted  in  the  Kaliadem  and  Kalibaru  Fishermen  Village,  North  Jakarta,  involving  50  respondents  and  5 informants.  The  result  showed  that  social  media  has  an  effective  role  in  encouraging  the  sensitivity of public attitudes in the movement. This is evidenced by the expansion of the message to reject reclamation in various regions, and it can encourage policy changes.
Keywords: digital activism, fisherfolkfisher folk movement, reclamation, social media, social movement

## ABSTRAK
Keppres  No  95  Tahun  1995  di  era  Presiden  Soeharto  merupakan  basis  yang  fundamental  dalam  perencanaan reklamasi.  Alasan  reklamasi  untuk  pengembangan  kawasan  Pantura  sebagai  kawasan  ekonomi  dan  perluasan lahan di Jakarta. Namun, kebijakan tersebut ditentang oleh banyak kalangan, salah satunya adalah Kementrian Lingkungan  Hidup  dengan  mengeluarkan  hasil  Analisis  Studi  Dampak  Lingkungan  tahun  2003  yang menyatakan  reklamasi  tidak  laik  untuk  diteruskan.  Selain  itu,  rencana  reklamasi  berpotensi  merugikan  17000 nelayan  yang  tinggal  di  area  pembangunan  reklamasi  teluk  Jakarta,  mereka  merasakan  dampak  secara  sosial, ekonomi dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini menganalisa efektivitas gerakan penolakan reklamasi di era digital. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme, dengan pendekatan metode kualitatif  dan kuantitatif. Pengambilan data di media social dilakukan dengan Python 3 dan Drone Emprit Academic untuk mendapatkan hasil  SNA, tren  percakapan  serta  sebaran  lokasi  isu  di  Twitter.  Penelitian ini  dilakukan  di  Kampung  Nelayan Kaliadem dan Kalibaru, Jakarta Utara dengan melibatkan 50 responden dan 5 informan. Hasilnya, media sosial berperan efektif  dalam  mendorong  kepekaan  sikap  publik dalam  gerakan,  hal  ini  dibuktikan  dengan perluasan pesan penolakan reklamasi terjadi di berbagai daerah dan dapat  mendorong perubahan kebijakan.
Kata kunci: aktivisme digital, gerakan nelayan, reklamasi, sosial media, gerakan sosial

## PENDAHULUAN
Hubungan  antara  negara,  pasar,  dan  masyarakat  seringkali  menguntungkan  satu  pihak  dan merugikan  pihak  yang  lain.  Seperti  yang  dikemukakan  Sakaria  et  al.  (2014)  bahwa  kehadiran negara  dapat  menguatkan  (rekapitalisasi)  kapital  sosial  masyarkat,  namun  usaha  ini  justru menggerus  kapital  sosial  masyarakat  (dekapitalisasi).  Salah  satu  contohnya  adalah  kebijakan reklamasi,  suatu  contoh  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berpotensi  mengharmoniskan hubungan  negara  dan  pasar,  namun  seringkali  mengabaikan  masyarakat  pesisir  (Mahdi  2013). Studi  Kinseng  et  al.  (2019)  memperlihatkan  bagaimana  kegiatan  perusahaan  penambangan  emas Tumpang  Pitu di Banyuwangi  menyebabkan  terjadinya  pencemaran  lingkungan  dan  menurunnya jumlah tangkapan ikan nelayan kecil. Begitu pula yang terjadi di Jakarta, nelayan termarginalkan secara sosial demi pelaksanaan reklamasi yang diperkirakan merugikan 17.000 nelayan (Warsilah et al. 2017).
Alasan  rencana  reklamasi  beberapa  diantaranya  adalah:  (1)  untuk  menambah  ruang pembangunan Jakarta dan mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut; (2) menata kembali kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan cara membangun kawasan pantai; menjadikan Jakarta sebagai  kota  pantai  ( waterfront  city );  (4)  dan  dianggap  dapat  menjadi  ruang  bagi  pertumbuhan ekonomi  baru  di  Jakarta  Utara  yang  berpotensi  membuka  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat sehingga  mengurangi  angka  pengangguran.  Studi  Alikodra  (1996)  memaparkan  bagaimana dampak  reklamasi  menyebabkan  punahnya  ekosistem  laut.  Suryadewi  et  al. (1998)    melihat dampak  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  dari  reklamasi  yang  memaparkan  bahwa  berbagai ekosistem  laut  akan  kehilangan  habitatnya  dan  merusak  tatanan  kehidupan  bagi  sebagian  rakyat Jakarta. Koropitan (2019) menganggap bahwa pembangunan 17 pulau reklamasi menambah parah pencemaran  teluk  serta  menambah  laju  sedimentasi  yang  menyebabkan  terjadinya  banjir  karena ada  penyumbatan  di  muara.  Dari  sisi  ekologis,  proses  pengurugan  di  lokasi  reklamasi  akan mengubah kekeruhan air sehingga penetrasi cahaya fotosintetis yang dilakukan flioplankton akan menurun.  Dari  segi  perubahan  iklim  dan  kelautan,  dampak  reklamasi  diperikarakan  akan meningkatkan  perbedaan  tekanan  udara  antara  daratan  dan  lautan  (FGB-ITB  2016).  Dari  sisi ekonomi, estimasi total kerugian secara keseluruhan yang dirasakan oleh nelayan akibat aktivitas reklamasi adalah sekitar Rp. 207.153.292.610/tahun (Ramadhan et al. 2016) Kerugian ini meliputi kerugian  pembudidayaan  tambak  dan  kerugian  pembudidayaan  kerang  hijau.  Sampono  et  al. (2012)  juga  menyebutkan  kegiatan  perikanan  yang  terdampak  langsung  dari  kegiatan  reklamasi adalah  perikanan  payang,  dogol,  bubu  dan  gillnet,  serta  budidaya  kerang  hijau.  Luas  daerah penangkapan  dan  budidaya  kerang  hijau  ( Perna  viridis )  yang  terdampak  langsung  dari  kegiatan reklamasi  sampai  mencapai  1.527,34  ha.    Selanjutnya,  dampak  sosial  akibat    reklamasi,  adanya ancaman perubahan resiliensi nelayan yang sudah mapan menjadi rentan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan  bahwa  selama  reklamasi,  komunitas  nelayan  Kamal  Muara  memutuskan  untuk mogok melaut sehingga membuat nelayan kecil harus berhutang dan menjual harta yang dimiliki demi memenuhi kehidupannya sehari-hari (Anugrahini 2018).
Bermacam  kerugian  yang  dialami  oleh  nelayan  ini  dirasakan  pula  oleh  para  aktivis  dan akademisi. Para aktivis dan akademisi bersatu dengan nelayan dalam melakukan tindakan kolektif demi  menolak  reklamasi  teluk  Jakarta  (Klandermans  2009).  Nelayan  dan  aktivis  menganggap kehadiran  reklamasi  telah  merenggut  sebagian  hak  mendasar  nelayan  dalam  mencari  nafkah. Johnston (2014) mendefinisikan gerakan sosial adalah kelompok atau organisasi yang membentuk tindakan kolektif serta kumpulan ide/narasi yang memandu tindakan protes. Lebih lanjut, gerakan sosial  dibagi dalam  tiga  dimensi,  yaitu  (1)  struktur  gerakan  yang  terkait  dengan  aktor  organisasi atau individu, dan jaringan; (2) ideasional gerakan meliputi ideologi gerakan, value dalam gerakan, proses framing dan emosi, dan (3) repertoar gerakan meliputi pertunjukan dalam gerakan, strategi dan jaringan repertoar.
Tindakan  kolektif  nelayan  dengan  aktivis  dilakukan  dengan  menggunakan  TIK  (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Penggunaan TIK mendorong adanya perubahan cara berkomunikasi, berkolaborasi,  dan  berdemonstrasi  yang  dilihat  sebagai  bentuk  aktualisasi  dari  gerakan  sosial  itu sendiri.  Hasil  penelitian  Garrett  (2006)  mengemukakan  bahwa  penggunaan  media  sosial  dapat membantu aktivis untuk menekan biaya operasional dalam berkomunikasi dengan aktivis lainnya dan    memungkinkan  berkoordinasi  secara  luas  dengan  setiap  aktor  yang  terlibat.  Harlow  (2012) dalam  studinya  menyimpulkan  bahwa  penggunaan  media  sosial  dapat  mempengaruhi  tindakan kolektif  secara offline dengan  melakukan  aksi  demonstrasi  secara  massif.  Lim  (2012)  juga membuktikan  bahwa  media  sosial  berfungsi  untuk  menengahi  hubungan  antara  kelompok- kelompok yang sebelumnya terputus, menyebarkan keluhan bersama di luar komunitas-komunitas, menyelaraskan  pendekatan,  serta  menjadi  daya  tarik  gerakan  domestik  untuk  perubahan demokratis.  Lebih  lanjut,  Youmans  and  York  (2012)  membuat  kesimpulan  dalam  penelitiannya bahwa  aktivis  dapat  mengembangkan platofrm media  sosial  tersendiri  seperti  Wikipedia  yang berfungsi  sebagai  media  kontestasi  politik.    Studi  oleh  Kade  Galuh  (2016)  menunjukkan  bahwa media  sosial  mampu  mendorong  representasi  demokratis  karena  berhasil  mendorong  isu  publik menjadi  agenda  politik.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tulisan  ini  bermaksud  mengeksplor efektivitas  perlawanan  nelayan  yang  dilakukan  melalui  media  ( digital  activisme) dalam  menolak reklamasi teluk Jakarta.

## METODE
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif . Teknik  pengambilan  data  kualitatif  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  ke lapangan,  wawancara  mendalam,  dan FGD  (Focus  Group  Disscussion) ,  sedangkan  untuk pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuisoner. Teknik penentuan responden dilakukan  dengan non-probability sampling menggunakan  metode stratified-accidental sampling, yaitu mengambil “siapa saja” nelayan yang bisa ditemui untuk diwawancara dari setiap kelas sosial (Eriyanto  2007).  Total  responden  adalah  55  orang  dan  5  diantaranya  diambil  sebagai  informan (Tabel 1).  Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Nelayan Kaliadem dan Kalibaru, Jakarta Utara dengan durasi penelitian selama tahun 2018-2019.
Tabel 1. Informan Nelayan
1 Nama Peran Pekerjaan 1. Bapak DS Ketua FKN Pemilik Kapal Kecil 2 Bapak KL Anggota KNT Pemilik kapal Kecil 3 Bapak NS Ketua PNTI Pemilik dan Pengusaha kapal kecil 4 Bapak MT Anggota KNTI Pemilik kapal kecil 5 Bapak IC Ketua KNT Pemilik kapal kecil
Ada  dua  cara  dalam  pengambilan  data  percakapan  di media  sosial,  pertama, menggunakan bantuan python  3 yang  dilakukan  secara  manual.  Proses  ( crawling) dilakukan  dengan  terlebih dahulu  mendaftarkan  API  Twitter  dengan keyword “reklamasi”  dan  “nelayan”  dalam  rentang waktu  percakapan  dari  tahun  2017-2019.  Hasilnya  ada  sekitar  2.600.000  percakapan  yang mengandung  dua keyword tersebut untuk  studi  ini.  Setelah  data  terkumpul  pada database kemudian  diolah  dengan  bantuan  PHP.  Visualisasi  data  kemudian  dilakukan  untuk  menyajikan
grafik trend isu dan Social Network Analyis (SNA). Untuk pemetaan SNA Twitter dan penyebaran isu,  penulis  menggunakan platform big  data  bernama Drone  Emprit  Academic . Drone  Emprit Academic adalah sebuah sistem big data yang menangkap dan menganalisis percakapan di sosial media  khususnya  di  Twitter.  Sistem  ini  dikembangkan  oleh  PT  Media  Kernels  Indonesia  dan dipasang di data center Badan Sistem Informasi (BSI) Universitas Islam Indonesia. Drone Emprit menggunakan  layanan  API  ( Applications  Programming  Interface )  dari  Twitter  untuk  menangkap percakapan secara semi realtime melalui metode streaming.
Lupton  (2014)  menerangkan  keterbatasan  data  di  media  sosial  yang  tersedia  secara  bebas menggunakan platform API hanya mewakili sebagian kecil dari semua data yang dikumpulkan dan disimpan  oleh platform ,  yang  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keterwakilan  data  yang  dapat dianalisis. Hal ini menimbulkan kritik dari banyak peneliti karena tidak merepresentasikan kondisi sosial  masyarakat  sesungguhnya  mengingat  pengguna Facebook, Twitter ,  dan Instagram digunakan oleh hanya kalangan dan kelas tertentu. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pengambilan  data  dari  tahun  2017-2019  dari  satu platform media,  yaitu Twitter dan  media  sosial lain, seperti Instagram dan Facebook , hanya diambil sebagai sampel perbandingan, mengingat API tidak memberikan akses secara cuma-cuma untuk mengambil data terdahulu ( historical data ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nelayan Teluk Jakarta Menolak Reklamasi
Reklamasi teluk Jakarta telah dimulai dari era Soeharto atas usulan gubernur Jakarta saat itu, Wiyogo  Atmodarminto.  Usulan  tersebut  direspon  positif  oleh  Presiden  Soeharto  dengan dikeluarkannya  Keppres  No.  52  tahun  1995  mengenai  reklamasi  teluk  Jakarta.  Keputusan reklamasi pernah ditentang oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) No 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Kawasan Pantura, dimana keputusan ini merujuk pada hasil penelitian studi analisis dampak dan lingkungan (amdal) yang mengatakan bahwa salah satu dampak dari reklamasi adalah kerusakan ekosistem lingkungan.
Salah satu alasan penolakan nelayan terhadap reklamasi adalah terhambatnya akses nelayan untuk  melaut.  Berikut  penuturan  Bapak  BS  (46)  mengenai  hambatan  akses  nelayan  ketika reklamasi dilakukan.
“Ya  itu  disini  mas  di  area  pulau  reklamasi  ini,  nah  makanya  gara-gara  reklamasi  ini penghasilan saya jadi sedikit malah jarang udah melaut. Maknaya kita mau minta kerugian dari  pengmbang,  bentuk  kerugiannya  apa  saja  karena  jarak  melautnya  sudah  jauh  yah  kita minta tuh ke pengembang kapal yang gede gitu suapaya lebih jauh lagi kami melautnya.
Lebih  lanjut  Bapak  BS  juga  merasa  kehadiran  reklamasi  membuat  ongkos  biaya  melaut nelayan semakin membengkak dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima.
“Ongkosnya  yang  biasanya  20  ribu  ditambahin  jadi  60  ribu  yaah  40  ribunya  yah  dari pengembang  gitu  ditambahin.  Gitu  aja.  Tapi  nyata-nyata  dia  ngga  mau  mengakui  adanya kerugian yang daialami nelayan, katanya teriak-teriak tapi yaah gitu aja” BS
Keputusan  reklamasi  juga  tidak  diikuti  dengan  sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada  nelayan. Sosialisasi  program  semestinya  dilakukan  secara  inklusif.  Masyarakat,  utamanya  nelayan, seharusnya  dilihat  sebagai  aktor  utama  untuk  terlibat  dalam  proses  perancangan  pembangunan wilayah.,  namun  pelaksana  reklamasi  ternyata  tidak  berpihak  pada  masyarakat.  Hal  ini, mengakibatkan kerugian masyarakat dalam mendapatkan sumber penghasilan yang mengandaakan potensi bahari, seperti yang dikeluhkan oleh NS sebagai pemilik kapal di Kalibaru.
“..Dulu, sebelum reklamasi yah, saya punya 11 kapal, sekarang cuman tinggal 2 kapal untuk laut dan 2 kapal lagi untuk wisata di Ancol. Kapal saya banyak yang rusak, karena banyak penggolangnya  (juru  mudi)  yang  beralih  profesi  dari  nelayan  menjadi  tukang  bangunan, tukang  ojek,  dan  pekerjaan  serabutan  lainnya,  soalnya  jadi  nelayan  udah  ngga  lagi mencukupi, ikan dikit penghasilan terus turun gitu yah…”
Tabel 2. Prsepsi Nelayan terhadap Reklamasi
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu- Ragu Setuju Sangat Setuju Persetujuan terhadap  program reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah 16.0 50.0 8.0 24.0 2.0 Program reklamasi berdampak terhadap kerusakan lingkungan. - 10.0 6.0 48.0 36.0 Semenjak reklamasi dilaksanakan,  daerah tempat tinggal kami sering terjadi banjir 42.0 2.0 26.0 30.0 42.0 Program reklamasi mengurangi pendapatan nelayan - 2.0 - 56.0 42.0 Program reklamasi meningkatkan biaya melaut/"ramsum" - 4.0 4.0 46.0 46.0 Jumlah ikan dilaut semakin berkurang atau sulit mencari ikan. - 2.0 - 52.0 46.0

## Sumber: Data Primer diolah
Reaksi penolakan terhadap pembangunan reklamasi bukan tanpa sebab, jika dilihat dari data Tabel  2,  terlihat  bahwa  sebagian  besar  responden  tidak  setuju  (66,0  persen)  terhadap  program reklamasi  yang  dilakukan  di  Teluk  Jakarta.  Respon  ini  sejalan  dengan  pendapat  responden mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  dari  reklamasi  yaitu  menyebabkan  kerusakan  lingkungan (84,0 persen), daerah nelayan rentan terhadap banjir (72,0 persen), mengurangi pendapatan nelayan (98,0 persen), meningkatkan biaya melaut (92,0 persen), dan menurunnya jumlah ikan di laut (98,0 persen).

## Pengkubuan Aktor Gerakan Penolakan Reklamasi
Penolakan  nelayan  terhadap  rencana  reklamasi  memicu  terjadinya  gerakan  sosial  yang dilakukan  oleh  nelayan.  Dari  hasil  turun  lapang,  Gambar  1  menjelaskan  presentase  keterlibatan nelayan kecil dalam gerakan penolakan reklamasi teluk Jakarta. Sebesar 74% responden memilih untuk  ikut  dalam  aksi  gerakan  penolakan  reklamasi  teluk  Jakarta  yang  dilatarbelakangi  oleh keinginan  sendiri  bukan  karena  paksaan  atau  ada  iming-iming  imbalan.  Sisanya,  26%  nelayan menyatakan  tidak  ikut  dalam  penolakan  reklamasi.  Dari  hasil  tersebut,  peran  organisasi  menjadi penting  dalam  memobilisasi  keluhan  kolektif  nelayan  sehingga  mendorong  perluasan  partisipasi dan variasi dalam gerakan.
Gambar 1.  Presentase Keikutsertaan Nelayan dalam Gerakan Penolakan Reklamasi
Polarisasi partisipan muncul dalam gerakan penolakan reklamasi teluk Jakarta.  McAdam dan  Snow  (2010)  mengklasifikasikan  polarisasi  aktor  dalam  gerakan  terbagi  menjadi  tiga,  yakni protagonis,  antagonis,  dan bystander .  Pratagonis  merupakan  aktor  yang  representatif  dalam gerakan, antagonis merupakan bagian dari kelompok yang menentang terjadinya gerakan (seperti target  gerakan,  pemerintah,  perusahaan  ),  dan bystander merupakan  anggota  masyarakat  atau kelompok  masyarakat  yang  memilih  tidak  ikut  dalam  gerakan  dan  tidak  berpengaruh  terhadap proses gerakan yang sedang berlangsung.
Aktor protaganis dalam gerakan penolakan reklamasi dapat dibedakan menjadi dua cluster besar, yaitu organisasi non pemerintah skala nasional (ornop N) yang dimotori oleh KSTJ (Koalisi Selamatkan  Teluk  Jakarta)  dan  merupakan  gabungan  dari  organisasi  berbasis  nasional  seperti Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI),  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH  Jakarta), Koalisi  Nelayan  Tradisional  Indonesia  (KNTI),  Solidaritas  Perempuan  (SP),  dan  Koalisi  Rakyat Untuk  Keadilan  Perikanan  (KIAR).  Selanjutnya,  ditingkat  lokal  (ornop  L)  membentuk  koalisi tersendiri yang disebut dengan AKAR (Aliansi Korban Reklamasi) yang merupakan gabungan dari organisasi  dan  paguyuban  nelayan  seperti  Forum  Komunikasi  Nelayan  (FKN),  AMPUN  Jakarta, Serikat Nelayan Tradisional (SNT), dan Koalisi Nelayan Tradisional (KNT).
Aktor  antagonis  merupakan  representasi  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan perusahaan  seperti  PT  KNI  (Kapuk  Naga  Indah),  PT  THI  (Taman  Harapan  Indah),  PT  MKY (Mandala Krida Yudha), dan PT MWS (Muara Wisesa Samudera). Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam  Perpres 122/2012 berperan sebagai pemberi izin lokasi  reklamasi  sepanjang    yang  terkait  dengan  kawasan  KSNT  (Kawasan  Strategis  Nasional Tertentu).  Pemerintah  Daerah  adalah  penanggungjawab  dan  pengelola  reklamasi  berdasarkan Keppres  No.  52/1998.  Pemerintah  Daerah  menggandeng  pengembang  (swasta)  sebagai  pihak pelaksana  reklamasi.  Sutapa  (2002)  menilai  implementasi  kebijakan  reklamasi  dianggap  tidak efektif,  karena  proses  perumusan  kebijakan  reklamasi  yang  melibatkan  banyak  lembaga  sangat rawan  akan  kepentingan  dan  dalam  pelaksanaannya  kebijakan  masih  terdapat  tumpang  tindih mekanisme  perizinan  antara  Pemda  DKI  dengan  Pemerintah  Pusat.  Tumpang  tindih  ini  yang menimbulkan  kesan  “persaingan”  di  internal  Pemerintah.  Aktor bystander adalah  publik (masyarakat  nelayan  dan  umum)  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  gerakan  dan  tidak mempengaruhi tingkat gerakan.
Gambar 2. Pemetaan SNA (Social Network Analysis)
Dalam  konteks  gerakan  virtual,  pengkubuan  aktor  gerakan  juga  terjadi.  Hal  ini  dapat dilihat pada Gambar 2. Pemetaan SNA ( social network analysis) memperlihatkan ada tiga cluster besar  dan  saling  kontradiktif  dalam  membicarakan  reklamasi.  Ketiga cluster besar  tersebut merupakan  keseluruhan  akun  yang  saling  terhubung  satu  sama  lain. Cluster pertama  merupakan cluster protagonis  yang  merupakan  sekumpulan  jaringan  yang  dimotori  oleh  akun-akun  seperti @fahiraidris  dan  @elisa_jkt.  Akun  tersebut  merupakan  representasi  akun  yang  pro  terhadap penghentian  reklamasi  Teluk  Jakarta. Cluster kedua  merupakan cluster antagonis  yang  dimotori oleh akun-akun seperti @GunRomli dan @makLambeTurah yang menolak reklamasi dihentikan, dengan  alasan  bahwa  15%  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  dari  bangunan  yang  berdiri  di  atas daratan  reklamasi.  Terakhir, cluster ketiga  merupakan  cluster bystander yang  dimotori  oleh @JRX_SD  sebagai  representasi  akun  yang  menolak  reklamasi  Teluk  Benoa.  Jika  dilihat  dari ukuran  jaringan  yang  ada  dalam  gambar  di  atas, cluster ketiga  ini  tidak  berhubungan  secara langsung  dengan  perdebatan  mengenai  penolakan  reklamasi  Teluk  Jakarta.  Artinya cluster bystander ini  tidak  memiliki  pengaruh  yang  cukup  kuat  dan  tidak  berimplikasi  pada  gerakan nelayan menolak reklamasi Teluk Jakarta.
Pertanyaan  selanjutnya,  dimanakah  posisi  aktivis  KSTJ  dan  AKAR  dalam  perdebatan reklamasi di media sosial? Aktivis KSTJ secara individu (@elisa maupun kelompok (@KNTI dan @Walhi) beririsan langsung dengan cluster protagonis yang didominasi oleh akun-akun partisipan politik  pilkada  DKI  Jakarta.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kesamaan  sikap  dalam  penolakan reklamasi  Teluk  Jakarta,  namun  mereka  tidak  terlibat  menjadi  bagian  dalam  kepentingan  politik regional.  Mereka  memposisikan  diri  sebagai  partner  kritis  terhadap  semua  kebijakan  yang berpotensi melanjutkan kegiatan reklamasi. Adapun aktor nelayan tidak dapat diidentifikasi dalam perdebatan  reklamasi  di  Twitter.  Hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  hasil  turun  lapang  yang mengatakan  bahwa  informasi  mengenai  kegiatan  demonstrasi  biasanya  didapatkan  melalui komunikasi  tatap muka  (90.0  persen)  dan  melalui  telepon  (10.0  persen).  Komunikasi  tatap  muka biasanya  dilakukan  oleh  tokoh  nelayan  masing-masing  wilayah  kepada  anggotanya  saat  para nelayan berkumpul, seperti Sekretariat Organisasi, Saung Nelayan, Kapal, Tempat Pembongkaran Muatan Ikan, Posko-posko organisasi lokal, dan Babagan Nelayan.

## Eskalasi Isu dan Implikasi terhadap Repertoar Gerakan
Strategi dalam gerakan digambarkan oleh Johnston (2014) sebagai big pictures of struggle atau gambaran besar dalam perjuangan yang akan menentukan rencana jangka panjang dari sebuah gerakan. Tanpa strategi, gerakan perjuangan yang dilakukan akan sia-sia tanpa hasil yang jelas dan terukur.  Dalam  penyusunan  strategi,  situasi  eksternal  yang  akan  mempengaruhi  rencana  gerakan harus  dipertimbangkan,  seperti  pertimbangan  politik,  peluang,  sekutu  dan  ancaman  yang  akan diterima. Dalam gerakan modern, kolaborasi adalah kunci keberhasilan gerakan dimana antar aktor
saling  dengan  adanya  kesamaan  tujuan  yang  jelas.    Dalam  beberapa  kesempatan,  aksi  yang dilakukan oleh nelayan sangat beragam seperti audiensi, demonstrasi, konsolidasi, dan petisi.
Dalam  konteks  gerakan  sosial  virtual,  gerakan  sosial  ditentukan  dari  tingginya  volume percakapan suatu topik yang disertakan dengan hashtag , mention, dan like, yang mendorong reaksi dari akun lainnya  untuk  ikut  serta  dalam  percakapan  dan  membangkitkan  kesadaran  (Tan  et  al. 2013).  Pada  bagian  ini,  peneliti  melihat  bagaimana  percakapan  di Twitter yang  disajikan  dalam bentuk  grafik  periode  sentimen  percakapan  selama  2017-2018  dan  kemudian  dianalisa  secara konteks sosial untuk melihat korelasi antara gerakan virtual terhadap bentuk gerakan.
Pada  awal  tahun  2017,  tren  perbincangan  mengenai  reklamasi  masih  sangat  sedikit.  Isu reklamasi  menanjak  dipertengahan  bulan  Februari-April  2017  saat  berlangsungnya  debat  akhir publik  bagi  para  paslon  kontestan  Pilkada  DKI  Jakarta.  Para  paslon  memiliki  pandangan  yang berbeda-beda mengenai reklamasi: ada yang tegas melanjutkan reklamasi dengan catatan 15% dari nilai  NJOP  diperuntukkan  untuk  pembangunan  DKI  Jakarta  dan  yang  lainnya  menolak pembangunan  reklamasi  dengan  alasan  agar  dimanfaatkan  untuk  publik.    Sudah  menjadi  rahasia umum, masing-masing kontestan pilkada secara aktif memainkan media sosial sebagai alat dalam mengkampanyekan visi-misi masing-masing terutama berkenaan dengan isu reklamasi. Sehingga, sebaran cuitan yang mengandung konten “reklamasi”  tidak terbatas oleh aktivis baik yang berasal dari organisasi formal atau nonformal, melainkan oleh tim sukses masing-masing kontestan pilkada DKI Jakarta.
@lutfiah_talita  :  Jelas  kita  percaya  dengan  Anies  Sandi  yang  berani  tolak    Reklamasi #Pilih3TolakReklamasipic.twitter.com/aHg7B9ZlJ4/lutfiah_talita/status/ 829173569091465216
@DaveJuven : Aktivis2 ini teriak2 soal  reklamasi  p pengembalian ruang hijau mereka
jg protes.
Kalian tuh aktivis lingkungan ato aktivis paslon? /DaveJuven/status/829539972386476033
@anfikrip
:  Gue  gak  ngerti  sih  ttg    reklamasi  ,  tapi  kalo  baca2  di  Google  kayanya
Jakarta perlu  reklamasi . /anfikrip/status/829545408686796800
Gambar 3. Tren Percakapan Reklamasi tahun 2017
Tabel 4. Isu Reklamasi dan Implikasi terhadap Repertoar Gerakan tahun 2017
Isu Reklamasi Bulan Respon User Repertoar • KSTJ  menang  gugatan pembatalan  Pulau  F,  I dan K Februari- April [Twitter] @sambbbas nelayan  mana  dulu  woii. Gak  semua  nelayan gugat ke  ptun,  karna  gak semuanya  ngrasa  dirugiin karna reklamasi . Objektif aja Nelayan  aksi  simbolis (sujud syukur atas diterimanya gugatan pembatan reklamasi pulau F, dan K) • Pemerintah Pusat (KemnkoMaritim) dan DKI  Jakarta  kembali meneruskan pembangunan pulau reklamasi C, D dan G. Juni [Twitter] Reklamasi Lanjut,  Luhut  Jamin  Pipa Pertamina  Aman    http://
m.offshoreindonesia.com/ welcome/read/2 017/10/10/10918/43/43/R
eklamasi-Lanjut-Luhut- Jamin-Pipa-Pertamina- Aman     …    lewat @kemaritiman Perwakilan KSTJ TH melaporkan terkait pencabutan moratorium kepada Ombdusman. 1 • Menko Kemaritiman mengeluarkan Surat Menko  Maritim  Nomor S-78- 001/02/Menko/Maritim/ X/2017  pada  5  Oktober
2017  tentang  pencabutan penghentian sementara (moratorium). 2 Oktober Pak @Jokowi  sudah baca Main Tabrak Aturan
Reklamasi    dari  Majalah Tempo belum?
Tolong  RT  yg  banyak  ya tweeps,  biar  Pak  Jokowi baca. pic.twitter.com/FoV8C0E fHX Aksi (AKAR) melakukan aksi demonstrasi di Balaikota menuntut tolak  reklamasi  dan penolakan terhadap pencabutan moratorium AKAR  mendaftarakan guguatan  ke  PN  Jaksel yang ditunjukkan ke PT KNI  dan  Sekda  DKI
Jakarta  atas  tuduhan melawan hukum. • Langkah awal di kepemimpinan AB menanggapi isu reklamasi dengan mencabut Raperda RZPW3K  dan  RTRKSP Dri DPRD Jakarta 3
• Gubernur  AB  mencabut kontra  memori  kasasi Desmber [Twitter] # KabarSembilan    Kiara: masyarakat perlu kejelasan  reklamasi  teluk Jakarta:  Koalisi  Rakyat untuk Keadilan Perikanan… http:// dlvr.it/NQCDZQ
1 Dikutip dari https://tirto.id/cara-koalisi-nelayan-melawan-pencabutan-moratorium-reklamasi- cx9v [dikutip] pada tanggal 19/08/2108 pukul 09:12
2 Dikutip dari https://tirto.id/cara-koalisi-nelayan-melawan-pencabutan-moratorium-reklamasi- cx9v [dikutip] pada tanggal 19/08/2018 pukup 08:34
3 Dikutip dari https://news.detik.com/berita/3770578/anies-resmi-cabut-2-raperda-terkait-reklamasi [dikutip] apada tanggal 19/08/2018 pukul 08:20
Lanjutan
yang  dikirim  ke  PTUN setelah mengetahui bahwa  Kepgub  Nomor 2485  tahun  2015  tentang Pemberian Izin Pelaksanaan  Reklamasi Pulau  K,  banyak  cacat administrasi. 4 pic.twitter.com/BFOrNDl
90a

## Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan  Gambar  3  dan  penjelasan  pada  Tabel  4  dijelaskan  bahwa  tren  percakapan reklamasi meningkat pada bulan Februari-April, hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan KSTJ dalam memenangkan gugatan di PTUN  soal pembatalan  Reklamasi  Pulau F, I, dan K, yang kemudian direspon  positif  oleh  nelayan  dengan  melakukan  aksi  simbolis  yakni  “sujud  syukur”  atas dimenangkannya gugatan tersebut. Tren percakpan di media sosial di bulan April masih tinggi, hal ini  terkait  dengan  upaya  KSTJ  kembali  melayangkan  gugatan  kepada  KIP.  Adapun  materi  yang disengketakan  adalah  mengenai  keterbukaan  informasi  dari  Hasil  Kajian  Komite  Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta yang berisi kajian lingkungan, sosial, maupun hukuman. Salah satu aktor KSTJ mengungkapkan alasan gugatan tersebut diajukan, seperti dikutip di bawah ini:
“Informasi  ini  penting  mengingat  sebelumnya,  Kemenkomaritim,  Luhut  Panjaitan menyatakan  reklamasi  Teluk  Jakarta  dapat  dilanjutkan.  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa yang  disampaikan  oleh  Kemenkomaritim  sebelumnya,  Rizal  Ramli.  Perbedaan  pernyataan ini  seharusnya  juga  dibarengi  dengan  kajian  komprehensif  yang  dilakukan  oleh  menteri baru.”
KSTJ    menganggap  bahwa  informasi  mengenai  pembangunan  reklamasi  harus  menjadi dokumen  publik  sehingga  publik  dapat  menilai  bagaimana  isi  materi  dari  hasil  kajian  tersebut. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa reklamasi dilanjutkan pasca moratorium oleh RL selaku Kemenkomaritim sebelumnya, namun pada saat persidangan berakhir tuntutan KSTJ tidak diterima oleh KIP.
Pada  tahun  2018,  isu  reklamasi  terus  menjadi  polemik  di  media  sosial  meskipun  dengan tingkat  percakapan  yang  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Pada  Januari- Agustus tren reklamasi menurun dan cenderung flukluatif dan isu reklamasi kembali menguat pada bulan  September  2018.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan  penghentian  oleh  Anies Baswedan  untuk  semua  pulau  yang  belum  dibangun.  Kebijakan  ini  menimbulkan  reaksi  banyak aku.  Tidak  sedikit  yang  mengapresiasi  langkah  yang  dilakukan  oleh  AB  terkait  penghentian  ini, namun tidak sedikit juga yang meragukan akan konsistensi AB dan menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan hanya bersifat sementara dan terkesan untuk mencari “panggung”.
4 Dikutp dari https://www.merdeka.com/jakarta/anies-cabut-kontra-memori-kasasi-reklamasi- pulau-k.html [dikutip] pada tanggal 19/08/2018 pukul 09:06

## Gambar 4. Tren Percakapan Reklamasi tahun 2018
Tabel 5. Isu Reklamasi dan Implikasi terhadap Repertoar Gerakan tahun 2018
Isu Bulan Respon User Repertoar • Guberunur AB menarik raperda reklamasi teluk Jakarta  yang  sedang dibasah  di  DPRD Jakarta  dan meminta HGB  reklamasi  di batalkan 5 Januari [Facebook]  Anies  Minta Kepala  BPN  Batalkan Sertifikat  HGB  3  Pulau Reklamasi      https:// fb.me/HtUgupeT KNTI Apresiasi Anies Atas Surat Pembatalan HGB di Pulau  Reklamasi   https:// sin.do/Vw6
• Pemprov  DKI  segel ratusan bangunan yang  sudah  ada  di pualu D relamasi 6 Pemrov DKI teken pergub  tentang  Badan Pengelola Reklamasi Juni [Twitter] mkhumaini Penuhi Janji, Anies Resmi  Segel  Bangunan Pulau  Reklamasi  D dan B Terima kasih Pak @aniesbaswedan [Twitter] @ruslanghopur Hehehe.. RT @kompascom  :  Setelah membaca Pergub Nomor 58  Tahun  2018  KSTJ melihat ada kemungkinan proyek reklamasi    Pantai  Utara Jakarta dilanjutkan Anies dan Sandiaga. "Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan PerGub Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 58 Tahun 2018, pengelolaan Reklamasi • Pemprov mengumumkan mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi. September  Kali  ini  saya  salut  pak
@aniesbaswedan  berani stop  reklamasi . Mantap pak  42301  87/anies- cabut-izin- pembangunan-pulau- reklamasi   …

## Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan Gambar 4 dan penjelasan Tabel 5 mengenai rentetan kebijakan yang dilakukan pemprov DKI pasca kontestasi pilkada usai, setidaknya ada tiga kejadian penting yang dilakukan oleh Pemprov DKI menyikapi reklamasi teluk Jakarta. Pertama, permohonan pembatalan sertifikat HGB  (Hak  Guna  Bangunan)  yang  dinilai  cacat  administrasi  dengan  dasar  rujukan  hukum  yakni
5 Dikutip dari https://tirto.id/cara-koalisi-nelayan-melawan-pencabutan-moratorium-reklamasi- cx9v [dikutip] pada tanggal 19/08/2018 pukup 08:34
6 Diktutip dari https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/25/08521161/kaleidoskop-2018- penanganan-pulau-reklamasi-dari-penghentian-penyegelan?page=all
Permen Agraria, BPN, Nomor 9 Tahun 1999 terutama pada Pasal 103-104 yang mengatur tentang Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  dan  Negara  dan  Hak  Pengelolaan.  Hasilnya,  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  tidak  dapat  mengabulkan  permohonan  Pemprov  DKI  dengan  alasan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam menyikapi permohonan pembatalan HGB, KSTJ (Koalisi  Selamatkan  Teluk  Jakarta)  mengapresiasi  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemprov  DKI untuk membatalkan HGB. Kedua, Pemprov DKI melakukan segel terhadap bangunan yang sudah berdiri  di  atas  pulau  reklamasi  D  karena  dianggap  tidak  mengantongi  izin  mendirikan  bangunan dan  melanggar  sejumlah  ketentuan  perundang-undangan.  Langkah  ketiga  yang  dilakukan  oleh Pemprov  DKI  adalah  menghentikan  13  pulau  reklamasi  yang  belum  berjalan  diantaranya  adalah Pulau  A,  B,  dan  E  (pemegang  izin  PT  Kapuk  Naga  Indah);  Pulau  H  (pemegang  izin  PT  Taman Harapan  Indah);  Pulau  I,  J,  K,  dan  L  (pemegang  izin  PT  Pembangunan  Jaya  Ancol);  Pulau  I (pemegang  izin  PT  Jaladri  Kartika  Paksi);  Pulau  M  dan  L  (pemegang  izin  PT  Manggala  Krida Yudha); Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK  Marunda  Jakarta).  Sedangkan  pulau  C,  D  (pemegang  izin  PT  Kapuk  Naga  Indah);  G  (PT Muara  Wisesa  Samudra);  dan  N  (PT  Pelindo  II)  izinnya  tidak  dicabut  lantaran  sudah  terlanjur dibangun.
Dilihat  dari  tren  percakapan  reklamasi  selama  tahun  2017-2018,  penulis  melihat  bahwa eskalasi  isu  reklamasi  mendorong  gerakan  terjadinya  gerakan  sosial  secara  masif.  Seperti  yang terjadi  pada  tahun  2017  tingginya  intensitas  percakapan  mengenai  reklamasi  mendorong  aktor melakukan  gerakan  dimana  terhitung  ada  lebih  dari  5  gerakan  nelayan  melakukan  gerakan  dari audiensi,  demonstrasi,  dan  penyebarluasan  petisi.  Berbeda  dengan  tahun 2018,  terhitung  hanya  1 dari bentuk gerakan yang dilakukan oleh aktor sepanjang tahun 2018.

## Efektivitas Media Sosial: Memantik Kepekaan Sikap Publik dan Merubah Kebijakan
Keberhasilan  sebuah  gerakan  dilihat  dari  pengaruhnya  terhadap  publik  dan  kebijakan. Pengaruhnya terhadap publik dapat dilihat dari munculnya sikap peka publik terhadap sebuah isu atau sensitizing .  Kehadiran  organisasi  baik  secara  formal  dan  informal  sangat  penting  dalam gerakan  penolakan  reklamasi.  Peran  organisasi  dapat  memfasilitasi  segala  kebutuhan  dasar organisasi  yang  dapat  menunjang  aktivitas  gerakan,  seperti  misalnya  sumber  dana,  tempat berkumpul, pengaturan konsumsi, dan sebagainya. Adapun sumber dana utama yang didapat oleh nelayan  adalah  dihasilkan  dari  kantong  masing-masing  nelayan.  Seorang  sukarelawan  berkeliling dari  satu  rumah  ke  rumah  lain  sambil  membawa  kardus  untuk  meminta  iuran  ke  setiap  nelayan dengan nominal yang tidak ditentukan dan bervariasi, sesuai dengan tingkat kemampuan finansial masing-masing  keluarga.  Mobilisasi  massa  dilakukan  dengan  menunjuk  koordinator  di  setiap daerah. Peran koordinator adalah mengajak, menggalang masa, dan menyiapkan transportasi bagi partisipan gerakan untuk kemudian berkumpul di titik masa aksi berkumpul.
“...Oh ya, jadi ni kita seperti contoh berangkat aksi, satu mobil itu kalau nyewa 350 ribu satu mobil  yah,  ada  berapa  orang  ni.  Saya  kalau  untuk  transportasi  mungkin  saya  sumbang  ni, mobil  pribadi  saya  ada  dua,  nanti  ni  kurang  berapa  lagi  mbolnya?  Ya  nanti  urunan,  satu orang  10  ribu  buat  nyewa.  Mau  mereka,  karena  apa?  Akhirnya  kan  untuk  kepentingan mereka  bukan  untuk  kepentingan  pribadi  untuk  kepentingan  orang  banyak,  bahkan  dulu sebelum  ada  yang  masuk  angin”  itu  nyari  dana  gampang.  Sebelum  ada  embel-embel  dari pulau G, saya itu pencari dana waktu segel pulau G, saya minta ke nelayan dikasih ada yang satu juta, dua juta untuk pulau G...”
Pemimpin  yang  kompeten  dan  anggota  yang  dapat  diandalkan  menjadi  aspek  terpenting dalam  gerakan.  Profil  pemimpin  yang  kompeten  sangat  diperlukan  untuk  mengatur  dan meyakinkan  publik  mengenai  kasus  yang  sedang  berkembang.  Salah  satu  aktor  penting  dalam penolakan reklamasi dari gerakan nelayan adalah DS yang mengaku bahwa dirinya dekat dengan
banyak  tokoh/elite  politik,  para  pengembang,  dan  pemangku  kebijakan  baik  di  level  kecamatan sampai  tingkat provinsi.  Hal  ini  yang membuat  AKAR  memiliki banyak  jaringan  eksternal  yang turut mendukung terealisasinya program dan gerakan AKAR.

## Amplifikasi Isu Reklamasi
Organisasi memiliki kendali yang kuat dalam menentukan keberhasilan gerakan (Ardhian, Adiwibowo,  dan  Sri  Wahyuni  2016;  Hapsari  et  al.  2020;  Purwandari  and  Kolopaking  2012).  Di lain  pihak,  penggunaan  media  sosial bagi  aktor berperan  dalam  mendorong  keberhasilan  gerakan terutama  dalam  penyebarluasan  pesan  atau  amplifikasi.  Amplifikasi  merupakan  terjadinya perluasan  isu  reklamasi  bukan  hanya  terjadi  di  lokasi  reklamasi  dilakukan,  melainkan  meluas menjadi  perhatian  publik  secara  umum.  Media  sosial  dengan  fungsinya  sebagai  media  untuk menghubungkan  antar  orang,  berperan  sangat  dominan  dalam  menyebarluaskan  isu,  baik  berupa gambar, seruan, video, meme, dan tulisan-tulisan. Twitter adalah salah satu platform yang sangat memudahkan akun ntuk saling terhubung satu sama lain, dengan desain platform yang sederhana, ditambah  keberadaan  tombol  seperti, retweet,  replay,  like ,  dan hashtag, memudahkan  pesan tersebarluaskan secara cepat.
Amplifikasi isu dalam konteks gerakan sosial disebut juga dengan istilah difusi. Johnston (2014)  mengklasifikasikan  difusi  terbagi  dua, direct  diffusion (penyebarluasan  secara  langsung) dan indirect  diffusion (penyebarluasan  secara  tidak  langsung). Direct  diffusion dilakukan  melalui kontak langsung  antar  aktivis, sedangkan indirect  diffusion adalah  penyebarluasan  melalui  media berita mainstream. Meskipun demikian, kedua bentuk penyebarluasan ini dapat berlangsung secara bersamaan dalam sebuah gerakan (Johnston 2014).

## Gambar 5 Sebaran Isu Reklamasi di Twitter
Berdasarkan Gambar 5 dapat dijelaskan bahwa difusi secara langsung yang dilakukan oleh aktivis  melalui  media  Twitter.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  cuitan,  mention,  retweet.  Jakarta menduduki  urutan  pertama  dengan  tingkat  difusi  tertinggi  sekitar  52,278  dari  jumlah  cuitan, mention,  dan retweet, hal  ini  disebabkan  oleh  posisi  Jakarta  sebagai  kota  yang  secara  langsung terlibat  dinamika  gerakan  penolakan  reklamasi  terjadi.  Selain  itu,  kasus  di  Ibu  Kota  provinsi Jakarta  sangat  mudah  menjadi  pemberitaan  Nasional  ( Jakarta  Sphere ).  Selanjutnya  difusi  secara langsung  di  kota-kota  lainnya  dilihat  dari  jumlah  cuitan, mention, dan retweet, seperti  Bandung (72,65), Surabaya (43,66) dan Yogjakarta (42,87), Bekasi (39,59), dan Bogor (36,06).
Tabel 3 Urutan Media yang paling banyak membicarakan reklamasi Username Jumlah Okezonenews 72 Kompascom 43 Republikaonline 38 OfficialiNewsTv 33
Peningkatan  penyebarluasan  isu  reklamasi  secara  langsung,  berimplikasi  terhadap tingginya  pemberitaan  reklamasi  di  media mainstream. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  yang menyajikan  urutan  media mainstream yang  intens  dalam  memberitakan  mengenai  reklamasi, namun  peningkatan  penyebarluasan  isu  baik  secara direct maupun indirect tidak  serta  merta meningkatkan keterlibatan publik dalam gerakan akar rumput. Rendahnya partisipasi aktor dalam gerakan secara langsung, menunjukkan media sosial hanya digunakan untuk penyebarluasan pesan saja, namun tidak diimbangi dengan keterlibatan aktor dalam gerakan akar rumput secara meluas.

## Pencabutan Izin Reklamasi: Perspektif Peluang Politik dalam Gerakan
Gubernur  ABW  pada  bulan  September  Tahun  2018  secara  resmi  mengumumkan  kepada publik bahwa reklamasi dihentikan dengan dicabutnya izin prinsip pelaksanaan 13 pulau reklamasi. Dalam    perspektif  gerakan,  apakah  pencabutan  izin  reklamasi  merupakan outcome dari  gerakan nelayan?  Salah  satu  tujuan  gerakan  nelayan  adalah  menghentikan  reklamasi  teluk  Jakarta  secara permanen.  Aktor  sadar  bahwa  tujuan  tersebut,  tidak  mudah  tercapai  apabila  mereka  tidak melibatkan  diri  dari  proses  politik  di  DKI  Jakarta.  McAdam  dan  Snow  (2010)  mendefinsikan “peluang”  sebagai  kemungkinan  konfigurasi  kekuasaan  bagi  aktivis  untuk  melakukan  perubahan kebijakan.  Dalam  kasus  Pencabutan  Izin  Reklamasi,  peran  aktivis  seperti  KSTJ  dan  AKAR memiliki  dominasi  yang  kuat  untuk  mempengaruhi  perubahan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada saat Jakarta dipimpin oleh gubernur yang memiliki sikap melanjutkan reklamasi,  mereka  aktif  melibatkan  diri  pada  proses  yang  konsitusional,  seperti  melakukan demonstrasi, negosiasi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Jakarta, bahkan melakukan advokasi ke lembaga yudikatif pemerintah.
Momentum  Pilkada  DKI  Jakarta  2016-2017  merupakan  “peluang”  lainnya  bagi  aktivis untuk terlibat baik secara langsung dalam proses politik. Hasil wawancara langsung dengan salah satu aktivis (MT) menceritakan bagaimana secara individu memiliki banyak jaringan baik dengan DPRD  Jakarta  dan  mengaku  ikut  terlibat  dalam  pemenangan  salah  satu  pasangan  calon  dalam kontestasi  Pilkada  Gubernur  2017-2018.  Lebih  lanjut,    dia  mampu  memobilisasi  nelayan  untuk mendukung dan memenangkan paslon pilihannya dalam kontestasi tersebut.
Peran media sosial dalam mempengaruhi sisi ideasional dalam gerakan seperti emosi atau nilai dilakukan melalui proses framing . Posisi nelayan dan reklamasi dalam percakapan di Twitter sangat  dominan terjadi  pada  tahun  2017, dan mengalami  penurunan  yang  signifikkan  pada  tahun 2018-2019.

## Gambar 6. Volume Percakapan Nelayan dan Reklamasi di Twitter
Berdasarkan  Gambar  6,  hasil  pelacakan  dengan  menggunakan keyword “nelayan  dan reklamasi”  ditemukan  sekitar  9000  cuitan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  publik  memberikan perhatian yang khusus kepada nasib nelayan akibat reklamasi. Menurut Benford and Snow (2000), ada  3  basis  intrepetatif  yang  harus  diperhatikan  pada  proses framing dalam  gerakan  diantaranya adalah, individu ( opinion leader ) yang harus membentuk bingkai diagnosa persoalan yang sedang dihadapi, merancang upaya yang  dilakukan (prognosis), dan alasan untuk bergerak bersama dalam isu  yang  ada  ( motivational  frame ).  Media  online  seperti  tempo.com  memberitakan  bagaimana
Ideasional Gerakan (moral,
value,
framming) Repertoar  Gerakan (Strategi,  perporma gerakan & bentuk)
Struktur Gerakan ( jaringan, aktor dan organisasi) Media sosial ( sebagai alat) Gerakan Sosial
dampak  nelayan  dan  pembangunan  reklamasi  akan  memberi  dampak  baik  secara  sosial  dan ekonomi pada nelayan terutama di Jakarta Utara. Penulis melihat bagaimana bentuk diagonis pada pemberitaan  mengenai  ketidaksetujuan  nelayan  terhadap  reklamasi  dan  menyimpulkan  bahwa media  mencoba  membangun  persepsi  kepada  publik  bahwa  reklamasi  hanya  diuntungkan  untuk mereka  yang  kuat  secara  modal  dan  menganggap  bahwa  nelayan  akan  terusir  dari  sumber pendapatan  mereka  dan  tempat  tinggal  mereka,  serta    nelayan  tidak  akan  menempati  bangunan mewah yang akan dibangun apabila reklamasi dilanjutkan. Adapun bentuk prognosis, nelayan telah melakukan aksi penolakan, seperti parade tolak reklamasi, aksi jalanan dan melayangkan gugatan. Sebagai  pesan  kepada  publik  dan  khususnya  instansi  terkait  untuk  menghentikan  pembangunan reklamasi secara permanen, mereka menuntut untuk dicabutnya izin pembangunan reklamasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan berharap pulau yang sudah terbangun diperuntukan untuk aktivitas nelayan. Pada proses motivasi, media membuat persepsi kepada publik akan masa depan lingkungan  jakarta  yang  tidak  menjamin  berlangsung  baik  dan  kerugian  yang  dirasakan  oleh nelayan, seperti akses yang sulit ditempuh.

## Interelasi Media Sosial dalam Gerakan
Penulis  mempertimbangkan  media  sosial  sebagai  dimensi  lain  untuk  melengkapi keterhubungan antara ruang struktur gerakan, terkait dengan pengkutuban aktor melalui pemetaan SNA,  dari  sisi  ideasional  berfungsi  untuk  membangkitkan  kepekaan  publik  melalui  proses framming, serta  dari  sisi  repertoar  gerakan,  media  berfungsi  untuk  perluasan  pesan  dan  inovasi dalam  pertunjukkan  gerakan.  Media  sosial  sebagai  alat  untuk  memudahkan  aktor  dan  partisipan untuk  koordinasi,  komunikasi,  dan  proses  framing  sehingga  memudahkan  aktor  dalam  gerakan sosial (Carroll and Hackett 2006; Chadwick and Dennis 2017; Kessler 2013; Mourtada and Salem 2011; Tan et al. 2013; Tremayne 2014). Selain sebagai alat bagi akto , media sosial juga berfungsi sebagai  alat  dalam  penelitian  dalam  gerakan  yang  digunakan  untuk  para  peneliti  dalam  melihat jaringan  interaksi  dalam  media  sosial  (Lupton  2015).  Pendapat  (Castells  &  Cardoso  2003)  juga serupa,  yaitu  media  sosial  dan  gerakan  aktivisme  kontemporer  saat  ini  difasilitasi  menggunakan jaringan sosial digital. Ia memandang bentuk-bentuk jaringan yang lebih baru ini sebagai operasi untuk  menimbulkan  tantangan  yang  signifikan  terhadap  operasi  kekuasaan  yang  mapan  dengan membentuk  ruang  publik  baru  atau  ruang  jaringan  yang  terkonfigurasi  antara  ruang  digital  dan ruang realitas.
Gambar 7. Interelasi Media Sosial dalam Gerakan
Gambar  7    menjelaskan  bagaimana  media  sosial  menempati  ruang  tersendiri  dari  tiga dimensi  lainnya  dalam  gerakan  sosial.  Relasi  media  sosial  sebagai  alat  yang  digunakan  dalam penelitian  dapat  mendukung  struktur  gerakan,  repertoar  gerakan,  dan  ideasional  gerakan.  Artinya media  sosial  berperan  efektif  dalam  mendukung  ketiga  dimensi  dalam  gerakan  sosial.  Peran penting  Sosiolog  dalam  menempatkan  media  sosial  sebagai  alat  penelitian,  berguna  dalam mengkontekstualisasikan “ nature digital data ” dengan kondisi masyarakat sesungguhnya, sehingga big data tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan data tanpa melihat realitas.  Pada saat yang sama, sebagai  sosiolog  digital  reflektif  (Lupton  2015)  melihat  media  sosial  sebagai  instrumen  yang sangat  tumpul,  sehingga  peneliti    dalam  menggunakannya  harus    yakin  pada  validitas  data  yang gunakan.
KESIMPULAN (---------------------------------------------------------- Times New Roman11 ,
Gerakan  penolakan  reklamasi  merupakan  respon  dari  rencana  perluasan  daratan  yang mencapai  5.100  ha  di  kawasan  Pantai  Utara  Jakarta  (Pantura).  Hal  tersebut  bukan  tanpa  alasan, mengingat  98%  responden  nelayan  mengatakan  setuju  bahwa  reklamasi  mengurangi  pendapatan mereka  dan  92%  setuju  bahwa  reklamasi  meningkatkan  jumlah  biaya  melaut  nelayan  dan  tidak sebanding  dengan  pendapatan  nelayan  yang  justru  berkurang  selama  pembangunan  reklamasi dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa gerakan nelayan terjadi karena melihat adanya upaya praktik- praktik yang mengancam keberlanjutan penghidupan ( livelihood) nelayan melalui reklamasi.
Tren reklamasi di media sosial dari tahun 2017-2019 cenderung flukluatif. Hal ini dilihat dari  volume  percakapan  yang  tidak  pernah  sepi  dari  perbincangan,  meskipun  kecenderungnnya selalu  menurun.  Signifikansi  percakapan  memiliki  pengaruh  dalam  proses framing yang mendorong  terjadinya  gerakan  yang  lebih  massif di  tingkat  akar  rumput,  terutama  pada  tahun 2017.  Sebaliknya,  setiap  peristiwa  gerakan  di  akar  rumput  mempengaruhi  tingkat  intensitas percakapan mengenai reklamasi di media sosial. Adapun bentuk gerakan nelayan yang sering kali dilakukan  adalah  dengan  melakukan  audiensi  ke  DPR  RI,  DPRD,  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Pusat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  izin  prinsip  reklamasi,  aksi demonstrasi,  dan  menyebarkan  petisi  penolakan  reklamasi.  Dalam  kasus  reklamasi,  terjadi pengkubuan  dalam  media  sosial  maupun  konteks  gerakan  akar  rumput.  Setidaknya  ada  tiga struktur aktor dalam gerakan, aktor protagonis merupakan representasi dari KSTJ dan AKAR dan aktor  antagonis  merupakan  representasi  dari  Pemerintah  Daerah,  Pusat  dan  Pengembang, sedangkan bystander adalah  publik  secara  luas.  Hal  juga  dapat  dilihat  dengan  pemetaan  SNA, dimana masing-masing aktor membentuk jaringan sesuai dengan sikap yang ditunjukkan mengenai reklamasi.
Penggunaan  media  sosial  melengkapi  keterhubungan  tiga  dimensi  dalam  gerakan  sosial. Kehadiran  media  sosial  sebagai  alat  bagi  aktivis  dalam  berkomunikasi   dan  koordinasi  dianggap efektif  dalam  membantu  keberhasilan  dalam  gerakan.  Dimensi  media  sosial  hanya  bersifat fleksibel tidak mutlak, dengan kata lain ada atau tidaknya media sosial tidak menghambat proses gerakan yang sedang berlangsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada DIKTI dan LPPM IPB yang telah menyediakan bantuan dana melalui skema PDUPT. Tulisan ini adalah salah satu hasil penelitian pertama (2018). Ucapan terima kasih juga  kepada  seluruh  pihak,  Pemprov  DKI  Jakarta,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Jakarta  Utara, Aktivis KSTJ dan AKAR yang telah membantu merampungkan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra,  Hadi  S.  1996.  “The  Impacts  of  Land  Reclamation  of  Jakarta  Bay  on  Mangrove Ecosystem.” Media Konservasi V(April):31–34.
Ardhian,  David,  Soeryo  Adiwibowo,  and  Ekawati  Sri  Wahyuni.  2016.  “NGO’s  Roles  and Strategies in the Environmental Politic Arena.” 2016 4(3).
Benford,  Robert  D.  and  David  A.  Snow.  2000.  “Framing  Procrsses  and  Social  Movements:  An Overview and Assessment.” Annual Reviews 26(2000):611–39.
Carroll, William K. and Robert A. Hackett. 2006. “Democratic Media Activism through the Lens of Social Movement Theory.” Media, Culture and Society 28(1):83–104.
Chadwick, Andrew and James Dennis. 2017. “Social Media, Professional Media and Mobilisation in  Contemporary  Britain:  Explaining  the  Strengths  and  Weaknesses  of  the  Citizens’ Movement 38 Degrees.” Political Studies 65(1):42–60.
Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik . Yogyakarta: LKis.
Garrett,  R.  Kelly.  2006.  “Protest  in  an  Information  Society.” Information,  Communication  & Society 9(2):202–24.
Gustavo, Manuel Castells and Cardoso. 2005. “The Network Society From Knowladge to Policy.” Pp.  53–60  in The  Network  Society  From  Knowladge  to  Society .  Vol.  3,  edited  by  Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo. Washington, DC.
Hapsari, Dwi Retno, Rilus A. Kinseng, Sarwititi Sarwoprasodjo, Asnika Putri Simanjuntak, Khairil Anam, Andri Sarifuddin, and Iin Sulistiyowati. 2020. “Fishermen Social Movements in West Sumatra :  Issues  ,  Actors  ,  and  Tactics  of  the  Movement.” Sodality:  Jurnal  Sosiologi Pedesaan 08(01):14–29.
Harlow,  Summer.  2012.  “Social  Media  and  Social  Movements:  Facebook  and  an  Online Guatemalan Justice Movement That Moved Offline.” New Media & Society 14(2):225–43.
Henny  Warsilah,  Jan  Sopaheluwakan,  Wahyoe  Hantoro,  Alan  Koropitan,  Marco  Kusumawijaya, Rameyo  T  Adi,  Reiza  Patters,  Bosman  Batubara,  Tigor  Hutapea,  Marthin  Hadiwinata, Arieska Kurnniawaty, Elisa Sutanudjaja, JJ Rizal. 2017. Selamatkan Teluk Jakarta . jakarta.
Imam  Mahdi.  2013.  “Reklamasi  Teluk  Jakarta  Sebuah  Prespektif  Kekuasaan  Dalam  Ekonomi Politik.” JJurnal Transformasi Global 4(1):39–44.
Indonesia,  Universitas.  2018.  “Resiliensi  Sosial  Nelayan  Kamal  Muara  Dalam  Menghadapi Dampak Reklamasi Teluk Jakarta.” 37–46.
Johnston, Hank. 2014. What Is a Social Movement . Cambridge: Polity Press.
Kade  Galuh,  I.  Gusti  Agung  Ayu.  2016.  “Media  Sosial  Sebagai  Strategi  Gerakan  Bali  Tolak Reklamasi.” Jurnal Ilmu Komunikasi 13(1):73.
Kessler, Edward. 2013. “Social Media and the Movement of Ideas.” European Judaism 46(1):26– 35.
Kinseng, Rilus A., Amir Mahmud, Andan Hamdani, and Hilda Nurul Hidayati. 2019. “Challenges to  the  Sustainability  of Small-Scale  Fishers  Livelihood  in  Banyuwangi Regency,  East  Java, Indonesia.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 325(1).
Klandermans,  Bert.  2009. Handbook  of  Social  Movements  Across  Disciplines  (Handbooks  of Sociology and Social Research) .
Koropitan, F. Alan. 2019. “Reklamasi Atau Restorasi?” in Reklamasi : Kebutuhan atau Keinginan? Memadukan Kepentingan Sosial Ekologi ditengah Peluang Investasi .
Lim,  Merlyna.  2012.  “Clicks,  Cabs,  and  Coffee  Houses:  Social  Media  and  Oppositional
Movements in Egypt, 2004-2011.” Journal of Communication 62(2):231–48.
Lupton, Deborah. 2015. Digital Sociology . New York: Routledge.
McAdam,  Doug  and  David  A.  Snow.  2010. Readings  on  Social  Movements:  Origins,  Dynamics and Outcomes . 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
Mourtada, R. and F. Salem. 2011. “Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter.” Arab Social Media Report 1(2):1–30.
Purwandari,  Heru  and  Lala  M.  Kolopaking.  2012.  “Perlawanan  Tersamar  Organisasi  Petani: Sinergi  Antara  Kepentingan  Pembangunan  Kepentingan  Gerakan  Sosial.” Jurnal  Sosiologi Pedesaan 06(03):240–50.
Ramadhan,  Andrian,  Maulana  Firdaus,  Rizky  Aprilian  Wijaya,  and  Irwan  Muliawan.  2016. “Estimasi  Kerugian  Nelayan  Dan  Pembudidaya  Ikan  Akibat  Reklamasi  Di  Teluk  Jakarta.” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 11(1):1.
Sakaria,  J.  Anwar,  M.  Kolopaking  Lala,  A.  Kinseng  Rilus,  and  A.  Kinseng  Rilus.  2014.  “The Impact of Market Penetration on Social Capital Changes at the Fishing Community in Small Island:  A  Case  in  Barrang  Lompo  Island  Makassar  City,  South  Sulawesi  Province.” International Journal of Sociology and Anthropology 6(3):92–104.
Sampono, Nono, Ari Purbayanto, John Haluan, Ahmad Fauzi, and Budy Wiryawan. 2012. “Impact of  Reclamation  on  Capture  Fisheries  in  Jakarta  Bay.” Jurnal  Perikanan  Dan  Kelautan 2(2):105–12.
Suraydewi  IM,  Edward  &.  Sediadi  A.  1998.  “Masalah  Reklamasi  Teluk  Jakarta  Ditinjau  Dari Aspek Psikologi Lingkungan.” Lingkungan Dan Pembangunan 18(2):145–63.
Sutapa,  Mada.  2002.  “Implementasi  Kebijakan  Reklamasi  Pantai  Utara  Jakarta.”  Universitas Indonesia.
Tan,  Li, Suma  Ponnam,  Patrick  Gillham, Bob  Edwards,  and Erik  Johnson.  2013.  “Analyzing the Impact  of  Social  Media  on  Social  Movements:  A  Computational  Study  on  Twitter  and  the Occupy  Wall  Street  Movement.” Proceedings  of  the  2013  IEEE/ACM  International Conference  on  Advances  in  Social  Networks  Analysis  and  Mining,  ASONAM  2013 (August):1259–66.
Tremayne,  Mark.  2014.  “Anatomy  of  Protest in  the Digital  Era:  A  Network  Analysis  of  Twitter and Occupy Wall Street.” Social Movement Studies 13(1):110–26.
Youmans, William  Lafi  and  Jillian C.  York.  2012.  “Social  Media  and the  Activist  Toolkit:  User Agreements,  Corporate  Interests,  and  the  Information  Infrastructure  of  Modern  Social Movements.” Journal of Communication 62(2):315–29.