Jepry  Robin,  Parasian  Simanungkalit,  Anwar  Sadat  (2023)  Peranan  Polisi  Republik  Indonesia  dalam Pemberantasan Praktik Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PERANAN  POLISI  REPUBLIK  INDONESIA  DALAM  PEMBERANTASAN PRAKTIK ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Jepry Robin, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: jepryrobin4@gmail.com parasian@iblam.ac.id anwarsadat@iblam.ac.id

## Abstrak
Terumbu  karang  yang  dimiliki  Negara  Indonesia  lebih  kurang  seluas  7000  km2 dengan  480  jenis  karang  yang  telah  berhasil  dideskripsikan  serta  memiliki keanekaragaman  ikan  sekitar  1.650  jenis  spesies  ikan.  Nelayan asing  yang  kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina,  dan  Malaysia.  Perairan  Natuna,  perairan  Sulawesi  Utara  merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Rawannya perairan Indonesia  tersebut  dari  kegiatan  illegal  fishing,  selain  dikarenakan  di  kawasan perairan  tersebut  terkandung  potensi  sumber  daya  perikanan  yang  besar,  juga dikarenakan  posisi  geografis  dari  kawasan  perairan  Indonesia  tersebut  berada  di perairan  internasional  sehingga  sangat  terbuka  bagi  kemungkinan  masuknya nelayan  asing  ke  wilayah  perairan  Indonesia  dan  melakukan  penangkapan  ikan secara  ilegal.  Kegiatan  illegal  fishing  masih  saja  terjadi  di  perairan  Indonesia, meskipun  berbagai  upaya  untuk  mengatasinya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan  Indonesia,  tetapi  juga  menjadi  persoalan  antarnegara  mengingat  para pelaku  dan  kegiatannya  bersifat  lintas  negara,  dan  oleh  karena  itu  pula, penanganannya  pun  harus  dilakukan  secara  lintas  negara  terutama  melalui  kerja sama bilateral dengan negara-negaratetangga di kawasan yang para nelayan sering memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  secara  ilegal.  Illegal  fishing  telah  menjadi perhatian  dunia  karena  kegiatan ilegal ini  telah  berlangsung  di  berbagai  kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Dalam studi hubungan internasional, illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk  transnational  crime,  karena  dalam  kegiatan  ilegal  tersebut  terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian transnational crime.
Kata Kunci: Perairan Indonesia, Teritorial, Ilegal Fishing

## Abstract
Coral reefs owned by the State of Indonesia are approximately 7000 km2 with 480 species of coral that have been successfully described and have a diversity of fish around  1,650  species  of  fish.  Foreign  fishermen  who  often  enter  Indonesian territorial waters, among others, come from Thailand, Vietnam, the Philippines, and Malaysia.  Natuna  waters,  North  Sulawesi  waters  are  the  most  vulnerable  area  to
illegal fishing activities. The vulnerability of Indonesian waters from illegal fishing activities, in addition to the fact that the water area contains the potential for large fishery  resources,  also  because  the  geographical  position  of  the  Indonesian territorial waters is in international waters so that it is very open to the possibility of foreign  fishermen  entering  Indonesian  waters  and  fishing  illegally.  Illegal  fishing activities still occur in Indonesian waters, despite various efforts to overcome them by  the  Indonesian  government.  This  cross-border  illegal  activity  is  not  only  a problem  for  Indonesia,  but  also  an  interstate  problem  considering  that  the perpetrators and activities are transnational, and therefore, the handling must also be  carried  out  cross-country,  especially  through  bilateral  cooperation  with neighboring  countries  in  the  region  where  fishermen  often  enter  Indonesian territorial waters illegally. Illegal fishing has become a global concern because this illegal activity has taken place in various regions and is considered to threaten the existence  and  sustainability  of  global  marine  fisheries  resources  if  not  handled seriously  by  the  international  community.  In  the  study  of  international  relations, illegal fishing can be categorized as a form of transnational crime, because in these illegal  activities  contained  several  aspects  as  included  in  the  definition  of transnational crime.

## Keywords: Perairan Indonesia, Teritorial, Ilegal Fishing

## Pendahuluan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melaksanakan perang terhadap illegal fishing. Sebagai bentuk penguatan, KKP menandatangani perjanjian kerja sama dengan  Divisi  Hubungan  Internasional  (Divhubinter)  Polisi  Republik  Indonesia  terkait pemanfaatan jaringan Interpol.
Sinergi  antara  KKP  dan  Polisi  Republik  Indonesia  telah  berjalan  sangat  baik. Terlebih kedua lembaga juga memiliki Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, aparat kedua instansi juga telah saling bahu membahu dalam penanganan illegal fishing di  lapangan.  Jaringan  Interpol  I-24/7  ini  merupakan  jaringan  komunikasi  global INTERPOL yang disebut sebagai Interpol Global Police Communication System (IGCS) yang bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol.
Dengan  jaringan  ini,  Ditjen  PSDKP-KKP  akan  memperoleh  berbagai  update terkini  salah  satunya  terkait  environmental  crime  termasuk  berbagai  modus  operandi illegal  fishing  dan  kapal-kapal  ikan  yang  menjadi  buronan  internasional  (Sasminto, 2020).
Kegiatan  illegal  fishing  tersebut  dilakukan  oleh  nelayan-nelayan  asing  dari negara-negara  tetangga  di  kawasan  yang  memasuki  perairan  Indonesia  secara  illegal (Maryani  &  Nasution,  2019).  Melalui  berbagai  modus  operandi  para  nelayan  asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia  dengan  keuntungan  yang  berlipat  ganda.  Penangkapan  ikan  secara  ilegal tersebut  telah  merugikan  negara  secara  finansial,  karena  telah  ikut  menurunkan
produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia.
Nelayan  asing  yang  kerap  memasuki  wilayah  perairan  Indonesia,  antara  lain, berasal  dari  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  dan  Malaysia.  Perairan  Natuna,  perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang  paling  rawan  terhadap  kegiatan  illegal  fishing.  Rawannya  perairan  Indonesia tersebut  dari  kegiatan  illegal  fishing,  selain  dikarenakan  di  kawasan  perairan  tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan  perairan  internasional  sehingga  sangat  terbuka  bagi  kemungkinan  masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara illegal (Barama, 2016).
Kejahatan  lintas  negara  di  Indonesia  tergolong  sebagai  kejahatan  yang  sangat berpotensi terjadi, karena beberapa faktor sebagai berikut: 1) Bentuk Negara Kepulauan dengan  pantai  terbuka  2)  Posisi  silang  wilayah  Indonesia  sebaga  jalur  perlintasan perdagangan dunia. 3) Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim  Tenaga  Kerja.  4)  Sistem  perdagangan  bebas  yang  semakin  terbuka.  5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Kejahatan  terhadap  kekayaan  negara  salah  satunya  adalah  illegal  fishing  yang dapat berlangsung lintas negara di samping sangat merugikan negara dan masyarakat juga berpotensi  merusak  lingkungan  yang  membahayakan  keberlangsungan  tidak  hanya generasi  sekarang,  melainkan  juga  generasi  mendatang  (Maryani  &  Nasution,  2019). Penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap kejahatan kekayaan negara dan kejahatan transnasional merupakan wujud nyata penyelamatan kekayaan negara dan membangun  iklim  persaingan  usaha  maupun  investasi  yang  sehat  yang  pada  akhirnya akan  bermuara  pada  meningkatnya  kemakmuran  rakyat  dan  citra  Indonesia  di  dunia internasional (Berdal & Serrano, 2002);(Rohingati, 2014).
Negara  Indonesia  adalah  merupakan  negara  kepulauan  dengan  panjang  garis pantai lebih dari 95.000 km2 dengan memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut tentunya  menjadikan  Indonesia  termasuk  ke  dalam  negara  yang  memiliki  kekayaan sumber  daya  perairan  yang  cukup  tinggi  dengan  sumber  daya  hayati  yang  beraneka ragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia tersebut meliputi sumber daya ikan  maupun  sumber  daya  terumbu  karang.  Terumbu  karang  yang  dimiliki  Negara Indonesia  lebih  kurang  seluas  7000  km2  dengan  480  jenis  karang  yang  telah  berhasil dideskripsikan  serta  memiliki  keanekaragaman  ikan  sekitar  1.650  jenis  spesies  ikan (Siombo, 2013).
Untuk  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan  illegal  fishing tentunya harus dimulai dengan kriminalisasi yang menyatakan bahwa perbuatan pelaku sebagai  suatu  tindak  pidana  dan  merupakan  dasar  untuk  melakukan  penyidikan  dalam rangka  penegakan  hukum,  norma  dasar  penegakan  hukum  pidana  yang  dianut  dalam konsepsi hukum pidana Indonesia yakni berlandaskan KUHAP yang mensyaratkan suatu
perbuatan  tidak  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Upaya  Indonesia  untuk  mengatasi  kegiatan  illegal  fishing  yang  bersifat  lintas batas  adalah  tidak  mudah  dan  juga  tidak  cukup  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia semata.  Kerjasama  secara  bilateral  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga  di kawasan,  terutama  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  di  mana  para  nelayannya sering  memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  secara  ilegal,  juga  perlu  dibangun  dan dikembangkan.  Melalui  pengembangan  kerja  sama  secara  bilateral  antara  Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik.
Diantara beberapa permasalahan yang terkait dengan kelautan yaitu praktik illegal fishing oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara. Bentuk praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa: 1) Penangkapan ikan tanpa izin; 2)  Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  izin  palsu;  3)  Penangkapan  ikan  dengan menggunakan  alat  tangkap  yang  dilarang; 4)  Penangkapan  jenis  (spesies)  ikan  yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin.
Penegakan  hukum  secara  represif  menempatkan  Polisi  Republik  Indonesia sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana illegal fishing pada hakikatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (Hatrik, 1996). adalah untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak-hak asasi manusia (protection of  human  rights).  Tujuan  ini  merupakan  tujuan  besar  dan  utama  dari  proses  sistem peradilan Pidana.
Kegiatan  illegal  fishing  masih  saja  terjadi  di  perairan  Indonesia,  meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama  melalui  kerja  sama  bilateral  dengan  negara-negara  tetangga  di  kawasan  yang para nelayan sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal.
Illegal  fishing  telah  menjadi  perhatian  dunia  karena  kegiatan  ilegal  ini  telah berlangsung  di  berbagai  kawasan  dan  dianggap  dapat  mengancam  keberadaan  dan kelestarian  sumber  daya  perikanan  laut  global  jika  tidak  ditangani  secara  serius  oleh masyarakat  internasional  (Mauna,  2001).  Dalam  studi  hubungan  internasional,  illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime, karena dalam kegiatan  ilegal  tersebut  terkandung  beberapa  aspek  sebagaimana  tercakup  dalam pengertian  transnational  crime  (Kurnia,  2008).  Dalam  studi  hubungan  internasional, transnational crime dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non- tradisional (Berdal & Serrano, 2002).
Transnational  crime  itu  sendiri  sering  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek Jemadu (2008), yakni;1) Dilakukan di lebih dari
satu negara, 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) Melibatkan organized criminal group di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, 4) Berdampak serius pada negara lain.
Penegakkan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polisi  Republik  Indonesia  terhadap terjadinya  tindak  pidana  pencurian  ikan  adalah  melakukan  serangkaian  tindakan Kepolisian  yang  salah  satunya  melakukan  tindakan  penyidikan  terhadap  pelaku  dan merupakan  bagian  dari  criminal  justice  system  yang meliputi  proses  pra  ad jukasi  dan proses  judikasi  (Kusumaatmadja,  1997). Pada  proses  pra ad  judikasi  dilakukan  setelah Polisi  Republik  Indonesia  mengetahui  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  ikan,  baik melalui patroli di wilayah perairan, dari hasil penyelidikan tindak pidana maupun laporan dari masyarakat, maka Polisi Republik Indonesia selaku penyidik melakukan proses lebih lanjut.
Penyidik dalam melakukan rangkaian kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian  ikan  yang  dilakukan  oleh  kapal-kapal  penangkap  ikan  sebagai  korporasi mengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan berlanjut (delictum continuatum/voortgezettehandeling) Muladi (2007), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 64 KUH Pidana yang menyatakan bahwa ada perbuatan berlanjut apabila seseorang  melakukan  perbuatan,  perbuatan  tersebut  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran,  antara  perbuatan-perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  yaitu;  1) Bagaimana  Peranan  Polisi  Republik  Indonesia  dalam  praktik  pemberantasan  illegal Fishing  di  wilayah  perairan  Indonesia?  2)  Bagaimana  Sanksi  dan  pertanggungjawaban pelaku dari negara tetangga yang melakukan praktek Ilegal Fishing di wilayah perairan Indonesia?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder  (Moleong,  2005).  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan hukum  primer,sekunder  maupun  tersier.  Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai Peranan  Polisi  Republik  Indonesia  dalam  praktik  pemberantasan  illegal  Fishing  di wilayah perairan Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peranan Polisi Republik Indonesia Dalam Praktik Pemberantasan Illegal Fishing Di wilayah Perairan Indonesia
Perkembangan  lingkungan  strategis  yang  sangat  dinamis  mengakibatkan  upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah perbatasan dari
waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks (Djalal, 2003). Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Wilayah-wilayah perbatasan yang kurang diawasi  terutama  wilayah  perairan  menimbulkan  kerawanan  terhadap  terjadinya pencurian sumber daya alam seperti ikan illegal fishing.
Pengamanan  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  terluar  merupakan  salah  satu program  utama  akselerasi  transformasi  Polisi  Republik  Indonesia  dalam  rangka meningkatkan  pelayanan  Polisi  Republik  Indonesia,  memelihara  keamanan  dalam  a) Kemampuan dasar Patroli. b) Kemampuan  melakukan  tindakan  pertama  di  TKP.  c) Mampu memberikan  bantuan,  perlindungan,  arahan,  kepada  masyarakat  yang memerlukan. d) Mampu membuat laporan dan pengaduan.
Kemampuan Navigasi; a) Mampu menggunakan Kompas. b) Mampu  menjangka peta. c) Mampu olah gerak kapal. b) Mampu tehnik mesin.
3) Kemampuan perundang – undangan tentang perairan dan pelayaran.
4)  Kemampuan  dasar  SAR:  a)  Mampu  melaksanakan  pencarian  dan  pertolongan serta  penyelamatan  terhadap  korban  musibah.  b)  Mampu  melakukan  perlindungan terhadap jiwa, harta benda milik masyarakat yang mengalami musibah.
5) Kemampuan berkomunikasi; a) Menggunakan HT. b) Menggunakan Semapore.
6) Kemampuan menghentikan dan melakukan pemeriksaan kapal.
7) Kemampuan deteksi.
8)  Keterampilan:  a)  Memiliki  keterampilan  fisik  (Cekatan).  b)  Memiliki keterampilan menggunakan perahu karet, c)  Memiliki  keterampilan  beladiri  POLRI.  d) Memiliki  keterampilan  mendayung,  berenang,  selam,  e)  Memiliki  keterampilan pertolongan pertama ( P3K ).
Meskipun  beberapa  waktu  tahun  yang  lalu,  tepatnya  tanggal  4  Februari  2008, telah  disusun  kesepakatan  kerjasama  antara  tiga  instansi  untuk  menyusun  Standard Operation Procedur (SOP) tindak pidana yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI AL,  dan  Polisi  Republik  Indonesia.  Menjalin  kerjasama  secara  regional  pun  dilakukan dengan beberapa negara diantaranya Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Kerugian  yang  dialami  oleh  Indonesia  akibat  pelanggaran  perbatasan  wilayah  perairan sangatlah besar bahkan dari tahun ke tahun secara kuantitatif meningkat.
Dalam  pelaksanaannya  tindakan  ini  bergerak  secara  “bersama-  sama”  karena tidak hanya kapal penangkap ikan yang bergerak tetapi ada kapal lain yang membantu secara logistik untuk operasionalnya. Sehingga ada beberapa bentuk kapal yang dilarang diantaranya: a) kapal ikan baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak terdaftar.  b) kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang, seperti trawl, sianida, tau bom. c) kapal ikan yang menjual hasil tangkapnya di laut.
UU  ini  telah  memiliki  sensitivitasnya  terhadap  lingkungan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 8 serta ketentuan pidananya dalam Bab XV Pasal 84. 91 Selain itu subyeknya sudah mencakup pemilik kapal dan perusahaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh
Polisi  Republik  Indonesia  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  ikan  adalah melakukan  serangkaian  tindakan  Kepolisian  yang  salah  satunya  melakukan  tindakan penyidikan  terhadap  pelaku  dan  merupakan  bagian  dari  criminal  justice  system  yang meliputi proses pra ad jukasi dan proses judikasi.
Pada  proses  pra  ajudikasi  dilakukan  setelah  Polri  mengetahui  terjadinya  tindak pidana pencurian ikan, baik melalui patroli di wilayah perairan, dari hasil penyelidikan tindak pidana ataupun laporan dari masyarakat, maka Polri selaku penyidik melakukan proses lebih lanjut. Penyidik dalam melakukan rangkaian kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan sebagai korporasi  mengindikasikan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  merupakan perbuatan  berlanjut  delictum  continuatum  voortgezette  handeling,  sebagaimana  yang diatur di dalam Pasal 64 KUH Pidana yang menyatakan bahwa ada perbuatan berlanjut apabila  seseorang  melakukan  perbuatan,  perbuatan  tersebut  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran,  antara  perbuatan-  perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

## Studi kasus Aktivitas Nelayan Tiongkok di Perairan Indonesia
Kegiatan Illegal Fishing oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara telah terjadi setidaknya sebanyak tiga kali pada pertengahan tahun 2016. Kasus pertama terjadi pada tanggal 19 Maret. Pada saat melakukan patroli Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 mendeteksi adanya kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut kemudian terdeteksi sebagai kapal KM Kway Fey 10078 dengan bendera Tiongkok.
Kemudian KP Hiu 11 mendatangi lokasi target operasi (TO) dan meminta kapal KM Kway Fey 10078 untuk berhenti, namun permintaan tersebut diabaikan dan kapal berusaha  untuk  melarikan  diri.  Pihak  KP  Hiu  11  kemudian  memberikan  tembakan peringatan, namun KM Kway Fey 10078 tetap berusaha melarikan diri, pada akhirnya terjadi  pengejaran  antara  KP  Hiu  11  dan  KM  Kway  Fey  10078  yang  berujung  pada tabrakan kedua kapal. Selanjutnya KP Hiu 11 melompat ke kapal tangkapan dan berhasil mengamankan delapan anak buah kapal (ABK).
Namun pada saat penggiringan KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu 11, muncul Kapal coast guard Tiongkok dan dengan sengaja menabrakkan kapalnya ke KM Kway Fey  10078  palnya  ke  KM  Kway  Fey  10078.  KP  Hiu  11  kemudian  memutuskan  untuk meninggalkan KM Kway Fey 10078 dikarenakan adanya kerusakan parah yang dialami setelah terjadi tabrakan oleh Kapal coast guard Tiongkok sehingga KM Kway Fey 10078 tidak  dapat  dibawa  sebagai  barang  bukti.  Pada  akhirnya  KP  Hiu  11  hanya  berhasil mengamankan  anak  buah  kapal  KM  Kway  Fey  10078  dan  kemudian  dibawa  ke  Pulau Tiga, Natuna untuk menjalani proses peradilan.
Kasus ketiga terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 2016. Peristiwa diawali tepatnya pada  pagi  hari  ketika  pesawat  udara  milik  Komando  Armada  RI  Kawasan  Barat (Koarmabar) mendeteksi adanya 12 kontak mencurigakan di sekitar Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kemudian mendatangi lokasi dimana kapal-kapal tersebut terdeteksi dan  Setelah  menyadari  kehadiran  TNI  Angkatan  Laut,  kapal-kapal  tersebut  berpencar
untuk melarikan diri. Selanjutnya KRI Imam Bonjol-383 melakukan tindakan lain dengan menembak haluan salah satu kapal. Usai tembakan peringatan 11 kapal lolos dan pergi dari tempat kejadian dan satu kapal yang masih menebar jala yang tertangkap yaitu kapal dengan  nama  Yueyandong  Yu  19038.  Kapal  Yueyandong  Yu  19038diberhentikan dan ditangkap oleh kapal TNI Angkatan Laut pada pukul 09.55 WIB.34
Atas kejadian Illegal Fishing yang dilakukan oleh KM Kway Fey 10078 di Laut Natuna  Utara  Menteri  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  Susi  Pudjiastuti memanggil  Duta  Besar  Tiongkok  untuk menyampaikan  protes  dan  meminta  Tiongkok untuk  mengklarifikasi  beberapa  hal  atas  kejadian  pada  tanggal  19  Maret  2016  oleh nelayan  Tiongkok  di  Laut  Natuna  Utara.  Selain  itu  melalui  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia,  Menteri  Retno  Marsudi  mengirimkan  nota  protes  terhadap  Tiongkok  akibat kejadian masuknya kapal penangkap ikan (KIA) KM Kway Fey 10078 dan kapal coast guard Tiongkok di Laut Natuna Utara.
Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi  pada  tanggal  20  Maret  2016  memanggil kuasa  usaha  sementara  Kedutaan  Besar  Tiongkok  Sun  Wede  di  Jakarta  dan  sekaligus menekankan tiga kesalahan yang dilakukan oleh kapal coast guard Tiongkok. Dalam nota protesnya  Indonesia  menyatakan  tiga  argumen  terkait  kegiatan  Illegal  Fishing  oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pertama, kapal nelayan dan kapal coast guard Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna baik dalam aturan nasional maupun internasional.
Kedua,  kapal  patroli  Tiongkok  telah  mengintervensi  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal nelayan yang melakukan kegiatan Illegal Fishing. Ketiga, kapal coast guard Tiongkok telah melanggar Laut Teritorial Indonesia. Pada  kasus  KM  Kway  Fey  10078,  kapal  coast  guard  Tiongkok  dengan  sengaja menabrakkan  kapalnya  ke  KM  Kway  Fey  10078  dengan  tujuan  untuk  menggagalkan upaya  penangkapan  oleh  kapal  patroli  Indonesia,  pengejaran  tersebut  terjadi  hingga memasuki wilayah laut teritorial Indonesia.
Respon  Tiongkok  dalam  kasus  Illegal  Fishing  oleh  nelayannya  di  Laut  Natuna Utara ini menarik dikarenakan sejak klaim Tiongkok atas wilayah laut Indonesia di utara Kepulauan Natuna melalui peta ninedash lines pada tahun 1993, Tiongkok menunjukkan sikap yang berbeda dalam kasus Illegal Fishing di Laut Natuna Utara pada  pertengahan tahun 2016. Jika pada sebelumnya nota protes yang dikirim Indonesia tidak di respon, pada  kali  ini  Pemerintah  Tiongkok  membalas  nota  protes  tersebut.  Laut  Natuna  Utara sebagai bagian dari ZEE dan Landas Kontinen Indonesia merupakan yurisdiksi eksklusif dimana Indonesia memiliki hak berdaulat dan tiada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan  eksplorasi  maupun  eksploitasi  di  yurisdiksi  tersebut  tanpa  persetujuan  dari Indonesia.
Berdasarkan ketiga kasus Illegal Fishing yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di  Laut  Natuna  Utara  telah  melanggar  kedua  pasal  diataskarena  pada  saat  dilakukan investigasi oleh pihak berwenang telah terbukti bahwa ketiga kapal tersebut melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau persetujuan Negara Republik Indonesia.
Dalam argumennya terkait Illegal Fishing yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara, Tiongkok menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Traditional Fishing Grounds. Selain itu, adanya intervensi oleh Kapal coast guard Tiongkok pada insiden Illegal Fishing di Laut Natuna Utara memaksa Indonesia untuk memberikan respon terutama setelah adanya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok atas seluruh bagian dari Laut Cina Selatan tidak berdasar dan tidak dapat diterima.
Kegiatan  Illegal  Fishing  yang  dilakukan  oleh  nelayan  Tiongkok  yang  dikawal oleh Kapal coast guard Tiongkok tidak hanya mengancam keamanan sumber daya alam Indonesia namun juga mengancam keamanan perairan Natuna sebagai bagian terluar dari wilayah  Indonesia.  Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  Indonesia  mengambil  langkah untuk meningkatkan keamanan di wilayah Natuna terutama di Laut Natuna Utara.

## B.  Sanksi  Dan  Pertanggungjawaban  Pelaku  Dari  Negara  Tetangga  Yang Melakukan Praktek Ilegal Fishing
Wilayah Perairan Indonesia Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  dan  perubahannya  Undang  -  Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perikanan Yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi  pelaku  yang  melakukan  penangkapan  ikan  tanpa  memiliki  atau  membawa  SIPI (Surat  Izin  Penangkapan  Ikan)  dan  paling  berat  7  (tujuh)  tahun  bagi  yang  melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupSIUP, SIPI, SIKPI.
Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang–Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi Korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.
Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana Perikanan secara tersurat hanya  dapat  diterapkan  kepada  pelaku  yang  secara  langsung  melakukan  penangkapan ikan secara ilegal maupun kepada kapal ikan yang yang melakukan transhipment secara ilegal.  Ketentuan tentang  pidana  perikanan  itu  belum  menyentuh  pelaku  lain  termasuk pelaku  intelektual  yang  terkait  dengan  Illegal  Fishing  secara  keseluruhan  seperti Korporasi,  Pejabat  Penyelenggara  Negara,  Pegawai  Negeri  Sipil,  TNI/POLRI,  dan Pemilik Kapal.
Barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen– dokumen kapal dalam tindak  pidana  perikanan  khususnya  ikan  dalam  proses  penyitaan  sebagai  barang  bukti sangat  perlu  diperhatikan  dimana  barang  bukti  tersebut  memiliki  sifat  yang  cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik  yaitu  setelah  barang  bukti  tersebut  disita  selanjutnya  segera  dilelang  dengan persetujuan  Ketua  Pengadilan  kemudian  uang  hasil  lelang  tersebut  digunakan  sebagai barang bukti di Pengadilan.Perizinan Kapal Asing Yang Memasuki Perairan Indonesia
Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia.  Untuk  itu  harus  ada  penegakan  hukum  yang  tegas  berupa  penangkapan nelayan  asing  beserta  kapalnya  untuk  diproses  secara  hukum.  Tindakan  penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti- bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan Illegal Fishing.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut LaksamanaPertama TNI Manahan Simorangkir  mengatakan,  bahwa  bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  melakukan penangkapan  terhadap  kapal  nelayan  asing  adalah  bukti  yang  menduga  adanya  tindak pidana  di  bidang  perikananoleh  kapal  nelayan  asing.  Pelanggaran  itu  mencakup  tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI),  serta  nyata-nyata  menangkap  dan/atau  mengangkut  ikan  di  wilayah  perairan Indonesia.
Selain penangkapan nelayan asing yang melakukan illegal fishing dilakukan juga penenggelaman  kapal  asing  yang  tertangkap  dengan  cara  diledakan.  Hal  ini  dilakukan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku illegal fishing dan untu memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia tegas dalam pemberantasan illegal fishing.
Adapun  dasar  hukum  izin  penggunaan  kapal  asing  sebagai  berikut:  a)  Undang– Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tahun  Pelayaran;  b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010;
Di  Dalam  melengkapi  izin  tersebut,  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan sebagai  berikut:  a)  Surat  permohonan  Perusahaan.  b)  Rencana  kerja  yang  dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; c)
Memiliki charter party antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan / atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;

## 1) Pertanggungjawaban Pelaku Illegal Fishing
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  positif  indonesia  itu  pada  dasarnya mengarah  pada  pemahaman  pemidanaan  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  pelanggar hukum.  Sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  alternatif  yang  dapat  ditawarkan  terhadap korporasi sebagai pelaku dalam kasus illegal fishing.

## 2) Denda Pidana
Penggantian keuntungan materil yang diperoleh secara tidak sengaja. Ganti rugi untuk  kerugian materil  dari  pelanggaran penangkapan ikan  yang melanggar  hukum  ke negara-negara  yang  dirugikan.  Ganti  semua  atau  sebagian  dari  biaya  pengecekan  dan perbaikan segala kerugian yang ditimbulkan.

## 3) Sanksi Tambahan
Larangan  menyelesaikan  urusan  atau  aktivitas  yang  menyebabkan  berlanjutnya atau terulangnya pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum, sehingga untuk memberikan  dampak  jera  bagi  pelakunya  maka  penting  adanya  suatu  standar  yang
melarang  pelaku  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum  yang  telah  selesai melaksanakan  hukumannya  agar  tidak  kembali  melakukan  kesalahan  serupa  sehingga menyebabkan kelanjutan dari kesalahan dan menyebabkan hasil yang merugikan dengan sangat besar.
Menghentikan  aktivitas  (untuk  sementara  waktu  atau  bahkan  selama-lamanya), pencabutan  izin  beraktivitas  usaha  di  bidang  bisnis,  khususnya  di  pelanggaran penangkapan ikan yang melanggar hukum termasuk perusahaan, jelas membuat kerugian besar bagi perekonomian negara juga. karena termasuk merusak iklim laut.

## 4)  Penindakan  Dan  Penghukuman  Terhadap  Pelaku  Kapal  Negara  Asing  Yang Memasuki Perairan Indonesia
Keterkaitan  antara  illegal  fishing  dan  Transnational  Organized  Crime  (TOC), pada Sidang Umum PBB yang ke-70, Bagian IV dari Resolusi A/RES/ 70/75 Tahun 2015 (para.87)  menyatakan,:  “Juga  memperhatikan  adanya  kemungkinan  keterkaitan  antara kejahatan  transnasional  terorganisir  dan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  di  beberapa wilayah di dunia, dan mendukung negara-negara, termasuk melalui forum dan organisasi internasional yang sesuai, untuk mempelajari penyebab, metode dan faktor pendukung terjadinya penangkapan ikan secara illegal, mengenai kejahatan transnasional terorganisir dalam  bidang  industri  perikanan,  dengan  memperhatikan  perbedaan  rezim  hukum  dan ganti kerugian berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk penangkapan ikan secara ilegal dan kejahatan transnasional terorganisir”.
Dalam  kasus  illegal  fishing  ini  sudah  memenuhi  unsur-unsur  di  atas  karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara, kejahatan terjadi di suatu wilayah laut negara  Indonesia  yang  menyebabkan  kerugian  hukum  karena  menangkap  ikan  secara overfishing tanpa dokumen yang sah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Kejahatan  transnasional  ini  dilakukan  oleh  kelompok  yang  terorganisir, sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  2  huruf  a  yang  menyebutkan  bahwa  kejahatan terorganisir  adalah  suatu  kelompok  terstruktur  yang  terdiri  dari  3  orang  atau  lebih, dibentuk  untuk  periode  waktu  tertentu  dan  bertindak  dengan  melakukan  tindak  pidana serius atau kejahatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan materiil lainnya.
Tindak  Pidana  serius  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  2  huruf  b  adalah kejahatan  yang  diancam  hukuman  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  4  tahun  atau hukuman  yang  lebih  berat.  Tindak  pidana  ini  dapat  diposisikan  pada  pembentuk  atau ketua organisasi yang telah merencanakan dan mengatur langkah untuk melakukan illegal fishing  yang  dilakukan  oleh anggota  organisasi  yang turun  ke  lapangan  atau  bertindak melakukan penangkapan di laut.
Para  pelaku  yang  terjun  langsung  di  lapangan,  yaitu  Nahkoda  dan  ABK  juga terlibat  melakukan  tindak  pidana  karena  dianggap  telah  ikut  serta  dalam  melakukan tindak  pidana  dan  dianggap  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir.
Penjatuhan  hukuman  pada  illegal  fishing  belum  menyentuh  pada  pelaku  yang sesungguhnya  yang  merupakan  suatu  organisasi.  Padahal  dengan  banyaknya  kerugian negara yang timbul akibat illegal fishing dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pada  pelaku  utamanya.  Karena  sejauh  ini  proses  hukum  yang  mengadili  para  nahkoda hanya didenda dengan nominal yang kecil tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Adapun  nominal  yang  besar  tidak  dapat  dibayar  karena  nahkoda  tidak  memiliki  uang untuk membayar dan hukuman ditambahkan pada kurungan.
Dalam  hal  melakukan  penyidikan  pada  organisasi  sebagai  pelaku  utama  illegal fishing  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mudah,  karena  pasti  dilindungi  oleh pemerintahan negaranya, namun apabila dasar hukum negara Indonesia telah tegas dan didukung  dengan  melakukan  pendekatan  multi-door  antar  Undang-Undang  seperti dengan UU Perseroaan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan  UNCLOS  dan  pihak-pihak  yang  berwenang  dapat  membantu  untuk  mengungkap organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehingga kerugian negara dapat tergantikan.
Karena  tindak  pemerintah  untuk  menenggelamkan  dan  atau  membakar  kapal asing saat ini hanya merupakan langkah tegas untuk memberantas illegal fishing, tetapi masalah  kerugiannya  belum  dapat  diatasi.Tindakan  dan  penghukuman  illegal  fishing yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Satgas  hanya  berupa  tindakan  penenggelaman dan/atau pembakaran kapal, adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda dengan kapal belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utamanya.
Tindak  pidana  transnasional  ini,  membutuhkan  penindakan  yang  tidak  cukup hanya ditelaah dari konteks hukum saja, melainkan permasalahan kerugian negara yang tidak  kembali  perlu  ditinjau  melalui  kacamata  ekonomi.  Kasus  illegal  fishing  yang menimbulkan  kerugian  pada  negara  selain  permasalahan  hukum  juga  termasuk  dalam masalah  ekonomi  karena akibat  tindakan  penangkapan  ikan  yang  bertentangan  dengan hukum  berdampak  pada  kerugian  keuangan  negara  karena  ikan  yang  bernilai ekonomi untuk diperdagangkan malah dicuri.
Pendekatan  analisis  ekonomi  mikro  tentang  hukum  pidana  berasal  dari  teori ekonomi mikro yaitu, “the study of how scarce resources are allocated among competing ends”  (Studi  mengenai  bagaimana  sumber  daya  yang  terbatas  dialokasikan  antara berbagai  hasil  akhir  yang  bersaing  satu  sama lain).  Teori  ekonomi  mikro  menawarkan suatu teori umum tentang bagaimana setiap orang/pemimpin/kelompok orang mengambil keputusan.
Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Nahkoda kapal banyak yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara, hal ini tidak akan memberikan efek jera dan justru pelaku tidak  akan  merasa  rugi,  karena  hasil  tangkapan  mereka  lebih  besar  dari  denda  yang dijatuhkan kepadanya. Banyak modus operandi yang digunakan oleh pelaku agar tidak diketahui ketika melakukan penangkapan ikan, penyelidikan hanya dilakukan terhadap barang  bukti  untuk  menjatuhkan  hukuman.Secara  yuridis  kasus-kasus  illegal  fishing diadili berdasarkan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman.
Ketentuan penjatuhan hukuman dalam Undang-undang belum memberikan efek jera  dan  tidak  dapat  mengembalikan  kerugian  negara.  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan  sudut  pandang  ekonomi.  Karena  melalui  teori  ekonomi  mikro  ini  yang merupakan teori mengenai aspek tingkah laku manusia didasarkan pada tiga prinsip yaitu; 1)  Optimalisasi  (maximization  dan  minimization);  2)  Keseimbangan  (equilibrium);  3) Efisiensi (efficiency).
Perlu dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 khususnya terkait  dengan  hukuman  baik  penjara  maupun  denda.  Penyelidikan  dan  penyidikan dilakukan kepada pelaku utama baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, untuk dimintai  pertanggungjawaban  pidananya.  Dalam  menindak  dan  menghukum  pelaku illegal fishing yang merugikan negara perlu dilakukan pendekatan ekonomi mikro dalam hukum  pidana,  teori  ekonomi  mikro  dapat  mengatasi  dan  menyelesaikan  hukuman dengan beratnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena terdiri dari prinsip optimalisasi (maximization dan minimization), keseimbangan (equilibrium) dan efisiensi (efficiency).

## Kesimpulan
Bahwa Penegakan hukum secara represif menempatkan Polisi Republik Indonesia sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan tindak pidana illegal fishing pada hakikatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka harus ada unsur  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan  adalah  untuk  mencari  kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak-hak asasi manusia (protection of human rights).
Adapun  dasar  yang  memberikan  kewenangan  bagi  Polisi  Republik  Indonesia dalam  melakukan  penyidikan  atas  tindak  pidana  adalah  Hukum  Acara  Pidana  khusus tentang  penyidik  adalah  Polisi  Republik  Indonesia.  Secara  garis  penyidikan  terhadap kasus  tindak  pidana  pencurian  ikan  dilakukan  berdasarkan  dua  sumber  yaitu:  pertama, dari laporan terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan laporan tersebut  Polisi  Republik  Indonesia  c.q  penyidik  melakukan  penelitian  mendalam  lebih lanjut,  karena  laporan  tersebut  bersifat  informasi  yang  harus  dilakukan  penelitian  atau penyelidikan akan kebenarannya (berbeda dalam hal tertangkap tangan melalui kegiatan patroli  di  wilayah  perairan  Indonesia).  Setelah  dilakukan  penelitian  dan  dirasa  dapat ditingkatkan ke dalam penyidikan maka laporan tersebut dituangkan dalam laporan Polisi Republik  Indonesia  model  A,  yaitu  laporan  polisi  yang  dibuat  oleh  anggota  polisi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan alat bukti.
Bahwa  Sanksi  dengan  menenggelamkan  kapal  yang  tidak  memiliki  dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  (UU  Perikanan).  Pasal  69  ayat  (1) Undang-  Undang  Perikanan  menentukan  bahwa  kapal  pengawas  perikanan  berfungsi
melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  dalam  wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1), penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran  dan  atau  penenggelaman  kapal  perikanan  berbendera  asing  berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A Undang-Undang Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan  dari  pidana  perikanan  dapat  dirampas  atau  dimusnahkan  setelah  mendapat persetujuan pengadilan.

## BIBLIOGRAFI
Barama, Michael. (2016). Menuju Efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya. Jurnal Hukum UNSRAT , 22 (6).
Berdal,  Mats  R.,  &  Serrano,  Mónica.  (2002). Transnational  organized  crime  and international security: business as usual? Lynne Rienner Publishers.
dan Muladi, Barda Nawawi. (2007). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung .
Djalal, Hasjim. (2003). Mengelola Potensi Laut Indonesia. Jakarta: Gramedia .
Hatrik,  Hamzah.  (1996). Asas  pertanggung  jawaban  Korporasi  dalam  hukum  pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability) .
Jemadu, Aleksius. (2008). Politik global dalam teori & praktik . Graha Ilmu.
Kurnia, Ida. (2008). Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional,  Khususnya  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia. Jurnal  Hukum  Prioris , 2 (1), 42–49.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  (1997).  Pengantar  Hukum  Internasional  Buku  I. Binacipta, Bandung .
Maryani, Halimatul, & Nasution, Adawiyah. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal  Fishing  Di  Perairan  Indonesia  (Analisis  Perspektif  Hukum  Internasional). Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 379–391.
Mauna,  Boer.  (2001). Hukum  Internasional:  Pengertian  Peranana  dan  Fungsi  Dalam Era Dinamika Global . Alumni.
Moleong,  Lexy  J.  (2005).  metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung:  Remaja. Rosdakarya. T. Hani .
Rohingati, Sulasi. (2014). Penenggelaman kapal ikan asing: upaya penegakan hukum laut Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi Sekretariat
Jenderal DPR RI .
Sasminto,  Wigit  Adi.  (2020). Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Ilegal Fishing) di Indonesia .
Siombo,  D.  R.  Marhaeni  Ria.  (2013). Hukum  perikanan  nasional  dan  internasional . Gramedia Pustaka Utama.

## Copyright holder:
Jepry Robin, Parasian Simanungkalit, Anwar Sadat (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: