Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4845/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen
1 Andini Lutfiah Putri, 2 Muhammad Raihan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Article Info Abstract Article history: Received : 09 February 2023 Publish : 02 March 2023 Currently, the issue of gender equality is something that needs attention, including in the realm  of  parliament.  The  role  of  women's  representation  in  parliament  should  be  very important  because  it is also part of  everyone's right  to  enter  the realm of parliament in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to find out about the  electoral  system  in  Germany  and  the  representation  of  women  in  the  German parliament,  as  well  as  the  obstacles  to  the  participation  of  women's  representatives  in parliament. In this study, we used a qualitative descriptive method with a collection of legal literature  study  materials.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  German  electoral system  is  classified  as  a  personalized  proportional  system,  or,  as  it  is  known  in  New
Zealand,  as  a  Mixed  Member  Proportional  (MMP)  system.  While  the  representation  of women  in  the  German  parliament  is  increasing  every  year,  there  are  still  obstacles  or problems such as political, socio-economic, and ideological-psychological constraints.
Keywords:
Games Literacy Method
Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 08 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Masa kini permasalahan kesetaraan gender adalah hal yang perlu diperhatikan, termasuk dalam  ranah  parlemen.  Peran  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  seharusnya  sangat diperlukan karena juga menjadi bagian hak setiap orang untuk memasuki ranah parlemen sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui sistem  Pemilu  di  Jerman  dan  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  Jerman  serta mengetahui kendala-kendala terhadap partisipasi keterwakilan perempuan dalam parlemen.
Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pemilu Jerman  diklasifikasikan  sebagai  sistem  proporsional  yang  dipersonalisasi  atau,
sebagaimana dikenal di Selandia Baru sebagai sistem Mixed Member Proportional (MMP). Sementara  keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  jerman  semakin  bertambah  setiap tahunnya, namun masih terdapat kendala atau permasalahan seperti kendala politik, sosio ekonomi, dan ideologis-psikologis
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Andini Lutfiah Putri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email : andinilp@upnvj.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Norma kesetaraan gender tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan ada sebuah prakondisi yang  melatarbelakangi  kemunculannya.  Salah  satu  dari  pra  kondisi  ini  bisa  ditelusuri  melalui kondisi  sosial,  budaya  dan  politik  di  negara-negara  Eropa  pasca  runtuhnya  imperium  Romawi. Sebelum negara-bangsa terbentuk, imperium Romawi adalah pemerintahan besar yang meliputi negara-negara Eropa  dengan  produk  hukum  yang  bersifat  patriarkis.  Ketika  imperium  Romawi runtuh,  negara-negara  Eropa  masih  mewarisi  tradisi  patriarki  yang  berkembang  melalui  norma hukum  Romawi.  Bahkan,  Amerika  yang dikenal  sarat  akan  prinsip  persamaan  hak  politik  juga melemahkan hak-hak dasar politik perempuan selama 150 tahun setelah penandatangan Deklarasi Kemerdekaan  (Setiyaningsih,  2022).  Situasi  tersebut  membuat  posisi  perempuan  rentan  di masyarakat dan memperoleh perlakuan tidak adil melalui kontrol institusi politik dan budaya. Hal ini  mengakibatkan  perempuan  tidak  dapat  mengakses  ruang  publik,  bahkan  melaksanakan tanggung  jawab  sipil  seperti  memilih  (vote),  termasuk  memberi  kesaksian  di  pengadilan (Mountjoy,  2008).  Ketimpangan  relasi  gender  ini  yang  menyulut  perlawanan  dari  gerakan perempuan di Eropa dan Amerika dari waktu ke waktu.
Di  era  modern,  kini  lembaga  internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) memiliki unit khusus yang  membahas persoalan perempuan. Salah satu instrumen internasional yang  menjadi  tonggak  keberhasilan  dalam  penciptaan  instrumen  gender  internasional  adalah Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women  (CEDAW). Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar  yang  diamanatkan  di  dalam  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Perempuan  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Women  atau  CEDAW).  Namun,  sejak  ditandatanganinya  konvensi  itu  kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia masih saja termarjinalisasi dan kurang terwakili di dunia politik (International IDEA, 2002).
Di masa kini, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Namun, pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik dan sosial- ekonomi  antara  laki-laki  dan  perempuan  masih  saja  belum  seimbang  (UNDP,  1995).  Padahal populasi  kaum  perempuan  setengah  dari  populasi  dunia,  dan  pengambilan  keputusan  serta penyusunan prioritas tetap saja berada di tangan kaum laki-laki (International IDEA, 2002, p.12). Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14.3 persen dari total anggota parlemen yang ada.  Rata-rata  persentase  global  kaum  perempuan  yang  menjadi  anggota  parlemen  di  setiap wilayah regional kurang lebih sama saja, kecuali untuk negara-negara di kawasan Nordik yang mana kaum perempuannya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan 40 persen di lembaga lembaga legislatif  (Inter-Parliamentary  Union,  2022).  Hal  ini  menunjukkan  fakta  bahwa  penyertaan  dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu tantangan dan perkembangan terbesarnya dalam kehidupan berdemokrasi.
Maka  dari  itu  meningkatkan  jumlah  perempuan  di  panggung  politik  merupakan  isu  yang seringkali  diperdebatkan.  Peningkatan  keterwakilan  politik  perempuan  di  parlemen  menjadi perhatian  institusi  politik  di  berbagai  belahan  dunia.  Tujuan  peningkatan  keterwakilan  politik perempuan  di  parlemen  adalah  untuk  mengurangi  defisit  demokrasi  (democratic  deficit). Meningkatnya keterwakilan politik perempuan menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dalam  suatu  negara.  Partai  politik memiliki  peran  penting  dalam  mengurangi  defisit  demokrasi atau dominasi keterwakilan laki-laki di parlemen. Partai politik memiliki fungsi dan mekanisme seleksi  kandidat  yang  menentukan  tingkat  keterpilihan  perempuan  dalam  pemilu.  Baik  dengan sistem pemilu proporsional atau mayoritas, partai politik berwenang dalam menentukan kandidasi dan mengorganisasikan perempuan di daerah pemilihan (konstituensi) yang menguntungkan bagi perempuan  dalam  kontestasi  pemilu.Kondisi  tersebut  sama  dengan  yang  telah  terjadi  di  negara Eropa,  meskipun  dianggap  yang  paling  maju  dalam  merepresentasikan  hak-hak  perempuan dimana diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan hal yang sudah terlarang secara hukum dan  Parlemen  eropa  sendiri  dengan  35.2%  anggotanya  perempuan  merupakan  yang  paling memiliki  keseimbangan  gender  sejauh  ini.  Namun  bukan  berarti  semuanya  sudah  beres sepenuhnya.  Parlemen  Eropa  mengungkapkan  masih  sangat  senjangnya  partisipasi  perempuan dalam politik dan berbagai bidang, yang mana secara umum peralihan ke arah kesetaraan gender tidak berjalan cukup cepat, dan masih banyak yang harus diupayakan (Ginanjar, 2011).
Salah  satu  contohnya  yaitu  yang  terjadi  di  negara  Jerman,  dimana  sistem  pemilu  yang digunakan oleh Jerman adalah sistem pemilu campuran atau yang dikenal sebagai sistem mixed- member  proportional  (MMP).  MMP  adalah  sebuah  sistem  campuran  di  mana  pilihan  yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda. Satu  sistem  Daftar  PR  dan  satunya  lagi  sistem  pluralitas/mayoritas,  di  mana  sistem  Daftar  PR memberi  kompensasi  bagi  disproporsionalitas  dalam  hasil-hasil  yang  dimunculkan  sistem mayoritas. Disini pemilih bisa mendapat dua pilihan terpisah. Selain itu, alternatif lain dari sistem ini  juga  adalah  pemilih  bisa  membuat  hanya  satu  pilihan,  dengan jumlah  total  perolehan  partai berasal dari perolehan total dari kandidat kandidat daerah pemilihan individual, seperti misalnya di  Jerman  pada  Pemilu  1949  yang  mengalokasikan  kursi  secara  proporsional  sebesar  40%  dan secara mayoritas sebesar 60%. Sistem MMP ini digunakan untuk menjamin proporsionalitas hasil pemilu  tetap  ada  sekaligus  stabilitas  dan  efektivitas  pemerintahan  di  Jerman  tercapai  (Septian,
2019).  Namun,  walaupun  dinilai  sudah  ideal  namun  tetap  saja  keterwakilan  perempuan  di parlemen  masih  perlu  dibahas  guna  mencapai  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di Jerman.  Dalam  konteks  ini,  nampak  bahwa  tugas  yang  membentang  ke  depan  masih  sangat banyak, seperti tindakan tegas dari pemerintah, komitmen partai-partai politik, dan transformasi sosial  untuk  mengubah  persepsi  keliru  tentang  perempuan  yang  selama  ini  telah  mendominasi konsepsi kita tentang hubungan kemasyarakatan. Perlu juga ditanggalkan pola-pola tradisional dan pemahaman mengenai peranan dan posisi perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Kualitas partisipasi  perempuan  di  dalam  politik  juga  perlu  dihargai  dengan  mengubah  persepsi  tentang kekuasaan  dan  dengan  menggugurkan  persepsi  usang  bahwa  kehidupan  publik  (politik) merupakan wilayah dominasi laki-laki. Selain itu perjuangan peningkatan representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan hendaknya tidak hanya terfokus pada kerja advokasi kebijakan nasional saja, tetapi perlu memperhatikan hal yang paling mendasar perihal komitmen, peluang  dan  ruang  publik  yang  lebih  luas  bagi  kaum  perempuan  yang  akan  terjun  ke  dalam kehidupan politik (Iskandar, 2016).
Berdasarkan jurnal Ilham Fajar Septian yang berjudul “Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan  Menyederhanakan  Sistem  Partai  Politik:  Belajar  Kepada  Pemilu  Jerman”  dibahas  bahwa penerapan  sistem  daftar  representasional  proporsional  di  Indonesia  dan  perubahan  sistem pemilihan umum di Jerman disebabkan oleh faktor historis, seperti penjajahan, disintegrasi sosial, jatuh bangun pemerintahan, dan lain sebagainya. Dampak sistem pemilihan umum di kedua negara menunjukan bahwa efektivitas pemerintahan dan penyederhanaan partai politik dapat lebih mudah dicapai  dengan  sistem  Mixed-Member  Proportional  (MMP)  yang  menggabungkan  kelebihan kelebihan pada sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu pluralitas-mayoritas. Oleh karena itu, sistem pemilu tersebut dapat menjadi alternatif solusi untuk permasalahan sistem pemerintahan dan  sistem  partai  politik  yang  terjadi  di  Indonesia.Persamaan  pembahasan  dengan  jurnal  yang terdapat  dalam  tulisan  ini  ialah  membahas  bagaimana  sistem  pemilu  di  Jerman  dan  bagaimana mekanismenya.  Melalui  pembahasan  ini  dapat  diketahui  bahwa  MMP  adalah  sebuah  sistem campuran di mana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda, yaitu sistem Daftar PR dan sistem mayoritas. Selain itu, alternatif lain  dari  sistem  ini  juga  adalah  pemilih  bisa  membuat  hanya  satu  pilihan,  dengan  jumlah  total perolehan partai berasal dari perolehan total dari kandidat kandidat daerah pemilihan individual. Sekalipun  MMP  didesain  untuk  menghasilkan  hasil  yang  proporsional,  memungkinkan  juga terjadinya  disproporsionalitas  dalam  hasil  distrik  berwakil  tunggal  begitu  besar  sehingga  daftar kursi tidak dapat sepenuhnya dikompensasikan untuk itu. Hal ini lebih dimungkinkan jika daerah pemilihan  PR  ditentukan  tidak  pada  level  nasional,  namun  pada  level  regional  atau  provinsi. Sebuah partai dapat kemudian memenangkan lebih banyak kursi mayoritas dalam sebuah region atau provinsi daripada suara partai dalam region yang berhak untuk itu. Untuk mengatasi hal ini, proporsionalitas  dapat  lebih  didekati  jika  ukuran  lembaga  legislatif  sedikit  ditambah:  kursi tambahan ini disebut mandat tambahan (overhang mandates atau Überhangmandaten). Sedangkan perbedaannya  jurnal  yang  terdapat  dalam  tulisan  ini  lebih  lanjut  membahas  bagaimana keterwakilan perempuan yang ada di parlemen Jerman akibat dari adanya sistem pemilu tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  dapat  terlihat  bahwa  masih  terjadi kesenjangan  di  antara  perempuan  dan  laki-laki  di  sebagian  besar  negara,  terlebih  lagi  dalam keterwakilannya  di  parlemen.    Maka  dari  itu  munculah  beberapa  rumusan  masalah  yang  dapat ditemukan, yaitu
1. Bagaimana sistem Pemilu yang ada di Jerman?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen Jerman?
3. Apa saja kendala-kendala terhadap partisipasi keterwakilan perempuan dalam parlemen?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif- kualitatif. Metode ini langsung menunjuk setting dan individu-individu dalam setting itu secara
keseluruhan  materi  (Bogdan  dan  Taylor  dalam  Moleong,  1992).  Penelitian  ini  diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai solusi sebuah permasalahan terkait. Jenis  pendekatan  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan  data-data. Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  (library  research).  Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),  baik  berupa  buku,  catatan,  maupun  hasil  penelitian  dari  penelitian  terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data- data  primer,  sekunder,  dan  tersier  dengan  berpedoman  pada  berbagai  literatur-literatur  serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Pemilu di Pemerintahan Jerman
Jerman  merupakan  negara  demokrasi  parlementer  berbentuk  negara  federasi.  Organ konstitusi yang sangat dikenal masyarakat adalah Parlemen Federal, Bundestag. Keanggotaan dalam  Bundestag  didasarkan  pada  hasil  pemilihan  umum,  yang  biasanya  diselenggarakan empat tahun sekali secara bebas, rahasia, dan secara langsung oleh para warga mulai usia 18 tahun yang memiliki hak pilih. Tugas parlemen terpenting adalah pembuatan undang-undang serta  pengawasan  pekerjaan  pemerintah.  Bundestag  memilih  kanselir  federal  yang  akan memimpin pemerintah federal selama masa legislasinya. Kanselir berwenang menentukan garis besar kebijakan politik yang bersifat mengikat. Kanselir juga mengangkat para menteri federal serta wakil kanselir yang dipilihnya di antara para menteri. Namun dalam kenyataannya yang menjatuhkan pilihan adalah partai-partai yang terwakili dalam kabinet. Atas dasar keputusan mengenai  pembagian  kursi  menteri  dalam  negosiasi  pembentukan  pemerintahan  koalisi, mereka  menentukan  anggotanya  yang  menjadi menteri  di  resor  jatahnya.  Bila  koalisi  pecah, kanselir bisa jatuh sebelum masa legislasi berakhir, karena parlemen berhak menarik mandat kepala  pemerintahan  setiap  saat.  Dalam  hal  ini  parlemen  harus  memilih  pengganti  kanselir melalui apa yang disebut “mosi tidak percaya konstruktif”. Tidak mungkin terjadi masa lowong dengan tidak adanya pemerintahan terpilih (Perludem, 2017).
Sistem  pemilu  Jerman  diklasifikasikan  sebagai  sistem  proporsional  yang  dipersonalisasi atau,  sebagaimana  dikenal  di  Selandia  Baru  sebagai  sistem  Mixed  Member  Proportional (MMP). Dalam sistem MMP, kursi-kursi Proportional Representative (PR) diberikan sebagai kompensasi bagi setiap disproporsionalitas (International IDEA, 2002). MMP adalah sebuah sistem  campuran  di  mana  pilihan  yang  diungkapkan  oleh  pemilih  digunakan  untuk  memilih perwakilan  melalui  dua  sistem  yang  berbeda,  yaitu  sistem  Daftar  PR  dan  sistem  mayoritas. Selain itu, alternatif lain dari sistem ini juga adalah pemilih bisa membuat hanya satu pilihan, dengan jumlah total perolehan partai berasal dari perolehan total dari kandidat kandidat daerah pemilihan individual (Septian, 2019). Di Parlemen Jerman (Bundestag) terdapat 598 kursi, 299 kursi diperebutkan melalui sistem pemilihan langsung, dan selebihnya melalui sistem pemilihan proporsional berdasarkan daftar kandidat. Setiap pemilih di Jerman memilih dua kali di atas satu  surat  suara.  Dengan  suara  pertama,  dia  memilih  nama  seorang  kandidat  (pemilihan langsung). Kandidat dengan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan masuk parlemen. Sistem ini disebut sebagai sistem pemilihan mayoritas. Dengan suara kedua, pemilih memilih nama  satu  partai.  Jumlah  perolehan  suara  satu  partai  akan  menentukan  jumlah  kursi  yang direbut di parlemen. Ini adalah pemilihan tidak langsung. Siapa yang menjadi anggota parlemen ditentukan oleh  partai dengan menyusun daftar kandidat berdasarkan nomor urut. Sistem ini disebut  disebut  sebagai  sistem  pemilihan  proporsional.  Sistem  pemilu  di  Jerman  adalah campuran dari kedua sistem itu. Sistem pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi sebuah partai  untuk  secara  mandiri  membentuk  pemerintahan,  umumnya  terjadi  persekutuan  antar partai alias  koalisi.  Untuk tidak merumitkan  perbandingan  kekuatan  karena  kehadiran  partai partai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas, yaitu pencapaian minimum lima persen suara untuk memperoleh kursi di Bundestag (Bischoff, Matthias, 2018). Hanya jika perolehan suara
suatu partai menembus 5 persen, baru partai ini bisa masuk ke parlemen. Suara yang dihitung adalah suara kedua, di mana pemilih memilih nama partai. Aturan ini tidak berlaku, jika satu partai bisa memenangkan mandat langsung di sedikitnya 3 distrik pemilihan. Mandat langsung ditentukan  lewat  suara  pertama.  Terdapat  perdebatan  di  antara  para  ahli  politik  di  Jerman mengenai  perlunya  memperkecil  atau  menghilangkan  persentase  ambang  batas  5  persen  ini untuk memastikan legitimasi demokratis (Perludem, 2017). Di Bundestag ke-19 terdapat 709 anggota parlemen dari tujuh partai: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke (Partai Kiri), dan Bündnis  90/Die  Grünen  (Partai  Hijau).  CDU  bersama  mitranya  di  Bavaria,  CSU,  sejak pemilihan Bundestag pertama tahun 1949 membentuk fraksi bersama di parlemen. Pendatang baru di masa legislasi ini adalah partai Alternative für Deutschland (Alternatif untuk Jerman - AfD);  FDP  berhasil  kembali  ke  Bundestag  setelah absen  selama  empat  tahun.  Pemerintahan saat  ini  berbentuk  koalisi  yang  terdiri  atas  CDU/CSU  dan  SPD,  dengan  Dr.  Angela  Merkel (CDU) sebagai Kanselir Federal, Olaf Scholz (SPD) sebagai Wakil Kanselir, dan Heiko Maas (SPD)  sebagai  Menteri  Luar  Negeri.  AfD,  FDP,  Partai  Kiri,  dan  Partai  Hijau  membentuk oposisi di parlemen (Bischoff, Matthias, 2018).
Bagi  banyak  warga  Jerman,  sistem  pemilu  dengan  memakai  hak  suara  pertama  dan  hak suara kedua ini membingungkan. Meskipun suara kedua sangat menentukan, penyebutan “suara kedua” menciptakan salah pengertian, seolah-olah hak suara ini tidak terlalu penting. Padahal, perolehan  suara  kedua  ini  yang  akan  menentukan,  partai  mana  yang  berhak  memimpin pemerintahan dan mengisi jabatan kanselir. Tapi ada juga pemilih yang cerdik menggunakan dua  hak  suaranya.  Dengan  suara  pertama  mereka  memilih  kandidat  dari  satu  partai  besar, dengan  suara  kedua  mereka  memilih  partai  kecil  yang  nantinya  bisa  jadi  mitra  koalisi.  Jadi dengan pilihannya, mereka ingin mendukung koalisi partai yang diinginkan..

## B. Keterwakilan Perempuan di Prlemen Jerman
Begitu pun dengan kondisi yang ada di negara Jerman, dimana keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi isu penting untuk dibahas. Dimana dalam meningkatkan keterwakilan perempuan  ini,  ketua  Partai  CDU  Annegret  Kramp-Karrenbauer  pada  tanggal  8  Juli  2020 menyetujui rencana penambahan kuota bagi keterwakilan perempuan. Jajaran pemimpin partai mengatakan  target  keterwakilan  perempuan  untuk  daftar  kandidat  pemilihan  sedang  dalam pembahasan. Setidaknya 30% jabatan pemerintahan dan anggota parlemen dari partai Kanselir Angela Merkel harus diisi oleh perempuan. Kuota secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 40% pada tahun 2023 dan 50% pada tahun 2025. Strategi tersebut bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Jerman. Aturan kuota perempuan yang baru ini merupakan  kompromi  yang  dicapai  setelah  negosiasi  yang  sulit.  Draf  asli  peraturan  tersebut sebelumnya menyebutkan, cakupan kuota perempuan 50% sudah berlaku dari tahun 2023 untuk jabatan partai dan untuk daftar kandidat, namun banyak yang menentang usulan itu (Dw.com, 2020).
Di  Jerman  sendiri,  Angela  Merkel  mengakui  bahwa  sudah  banyak  yang  telah  dicapai selama beberapa dekade terakhir dalam  jalan menuju kesetaraan gender. Hal tersebut dilihat dengan  mulai  ramainya  menteri, anggota  parlemen,  dan  tokoh  politik  perempuan yang  turut aktif  di  dalamnya.  Markel  menyatakan  lebih  banyak  pekerjaan  yang  perlu  dilakukan  agar perempuan lebih percaya diri. Meski demikian, ia pun mengungkapkan fakta bahwa terdapat penurunan jumlah politisi perempuan di Bundestag (parlemen federal Jerman) di tahun ini dari 36,5  persen  menjadi  30,9  persen.  Kehadiran  perempuan  di  parlemen  itu  penting.  Angka  30 persen  adalah  angka  critical  mass,  jadi  bukan  sembarang  angka.  Mengapa  tidak  40  atau  50 persen, tapi 30 persen adalah untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak kepada rakyat. Kalau  berpihak  kepada  rakyat,  artinya  berpihak  kepada  perempuan  dan  anak.  Perwakilan gender bisa menjadi titik perdebatan dalam pembentukan pemerintahan berikutnya dengan tiga partai  yang  saat  ini  dalam  pembicaraan  koalisi  formal.  Analis  mengatakan  sikap  seksis  dan hambatan struktural juga berperan. Selama kampanye pemilihan federal baru-baru ini, kandidat Partai Hijau untuk kanselir mengeluh pengawasan seksis menahannya. Diketahui juga bahwa keterwakilan  perempuan  pun  langka  di  eselon  atas  Christian  Democrats  (CDU)  yang
konservatif dan didominasi laki-laki. Namun pada 2018, Merkel secara terbuka menekan CDU untuk menarik lebih banyak wanita ke barisan mereka atau kehilangan status sebagai salah satu dari dua partai besar populer di Jerman atau sebagai 'Partai Rakyat'. Blok konservatif CDU/CSU mencapai hasil pemilu nasional terburuk bulan lalu karena berbagai alas an
Sebelumnya  di  Jerman  pasca  reunifikasi,  faktanya  hanya  sedikit  perempuan  yang bergabung dalam politik dibandingkan dengan laki-laki. Padahal perempuan meliputi setengah dari populasi masyarakat Jerman, namun telah menjadi minoritas dalam parlemen untuk waktu yang  lama.  Hanya  dua  partai  Jerman,  SPD  dan  Partai  Hijau  (  Green  Party  )  yang mengembangkan  sistem  kuota  terhadap  perempuan.  Dalam  CDU  dan  Christian  Social  Party (CSP), juga di Free Democratic Party (FDP), persentase dari representasi perempuan berada di bawah rata-rata. Partai Hijau lah yang telah mengambil peran utama dalam perdebatan kuota ketika  mereka  mengubah  undang-undang  partai  mereka  pada  tahun  1985,  untuk  membuat kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  suatu  kewajiban.  Dan  Partai  Hijau  telah berhasil  memobilisasi  suara  perempuan,  serta  telah  berkontribusi  besar  dalam  mengurangi ketidakseimbangan perwakilan gender di parlemen. Sejak itu, isu kesempatan politik yang sama bagi perempuan telah menjadi lebih mendesak dan lebih khusus lagi terkait dengan pengenalan kuota numerik (Aditya, 2019). Pada Pemilu 1987 pertama kali nya didominasi oleh perdebatan kuota,  dimana  partai  partai  mencalonkan  lebih  banyak  perempuan  dan  perlahan-lahan meningkatkan  jumlah  perempuan  sebagai  pemegang  jabatan  di  dalam  partai  dan  di  dalam anggota parlemen. Secara keseluruhan telah menciptakan perwakilan perempuan yang sama di parlemen dan di dalam partai politik bagi perempuan.
Namun,  meskipun  begitu,  peningkatan  anggota  perempuan  di  Jerman  masih  mengalami beberapa  masalah  yang  tertinggal.  Dimana  jumlah  perempuan  yang  berhasil  terpilih  masih minim untuk mencapai kesetaraan. Alasannya ialah dibandingkan dengan laki laki perempuan berada  di  posisi  yang  tidak  menguntungkan  dalam  daftar  partai.  Perempuan  mendapat kelompok pemilih dimana posisi perempuan justru  bersifat marjinal di dalamnya. Sedangkan laki-laki  mendapat  kelompok  pemilih  yang  dalam  kelompok  pemilih  itu  mereka  lebih cenderung dipilih. Dalam beberapa periode Pemilu sekitar enam periode dari tahun 1949-1965 dan tiga periode dari 1985-1993, persentase dari kepemimpinan perempuan di Bundestag dan di dalam pemerintahan berada di bawah persentase anggota perempuan di parlemen. Meskipun CDU yang konservatif memiliki pemimpin perempuan pertama dalam sejarahnya yaitu Merkel, tetap  saja  saat  ini  perempuan  masih  hanya  dapat  mencapai  sedikit  sekali  posisi-posisi  yang tinggi di parlemen.
C. Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen
Begitu sering perempuan yang ingin memasuki dunia politik menemui kenyataan bahwa lingkungan  politik,  publik  dan  sosio-kultural  sangat tidak  kondusif  bagi  peran  serta  mereka. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam  parlemen  dan  jauh  dari  keterlibatan  dalam  pengambilan  keputusan.  Sementara  arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi partisipasi perempuan. Terdapat 3 kendala yang cukup serius yang dialami perempuan dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen, antara lain:
1. Kendala Politik
Perempuan  yang  ingin  masuk  dalam  dunia  politik,  menemukan  kenyataan  bahwa lingkungan  politik,  publik,  budaya  dan  sosial  sering  tidak  bersahabat  atau  bahkan bermusuhan  dengan  mereka.  Bahkan  secara  sepintas,  komposisi  pengambil  keputusan politik  sekarang  di  berbagai  wilayah  memberikan  bukti  bahwa  perempuan  tetap menghadapi sejumlah kendala dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya (International  IDEA,  2002,  p.19).  Di  banyak  negara,  secara  de  jure  terdapat  banyak kesulitan, baik oleh karena hukum (peraturan) yang ada tidak ditaati maupun yang tidak ada hukumnya sama sekali. Tanpa hukum yang demikian, jumlah anggota parlemen perempuan tidak  mungkin  akan  meningkat  sebagai  akibat  dari  kekalahan  partainya.  Penelitian
menunjukkan bahwa dibandingkan faktor-faktor sosial, struktur politiklah yang memainkan peran  yang  lebih  menentukan  dalam  rekrutmen  anggota  parlemen  perempuan.  Sebagai contoh,  sistem  pemilihan  didasarkan  pada  representasi  proporsional,  telah  menghasilkan tiga hingga empat kali lebih banyak perempuan yang terpilih di negara-negara dengan kultur politik yang sama, seperti Jerman dan Australia.Perbedaan-perbedaan diantara laki-laki dan perempuan  juga  muncul  berkenaan  dengan  isi  dan  prioritas  pembuatan  keputusan,  yang ditentukan  oleh  kepentingan,  latar  belakang  dan  pola  kerja  kedua  jenis  kelamin  itu. Perempuan  cenderung  memberikan  prioritas  pada  masalah-masalah  kemasyarakatan, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat dan isu anak-anak. Pola kerja yang didominasi laki-laki selanjutnya direfleksikan dalam jadwal kerja anggota parlemen, yang sering dicirikan oleh lemahnya struktur yang mendukung para ibu yang bekerja umumnya, dan  bagi  anggota  parlemen  perempuan  khususnya.  Selain  itu  dalam  hal  dukungan  partai politik,  pada  kenyataannya  kurang  dari  11  persen  dari  pemimpin  partai  di  seluruh  dunia adalah  perempuan.  Meskipun  partai-partai  politik  memiliki  sumberdaya  untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber-sumber daya tersebut. Proses seleksi dan nominasi dalam partai-partai politik juga  bias  terhadap  perempuan  di  mana  “karakteristik  laki-laki”  ditekankan  dan  sering menjadi  kriteria  dalam  menyeleksi  kandidat.  Akibatnya  terjadi  peremehan  terhadap perempuan sebagai politisi oleh mereka yang memberikan uang untuk kampanye pemilihan, yang selanjutnya menghalangi perempuan untuk dinominasikan. Kenyataanya, perempuan sering dicantumkan dalam daftar partai agar mereka tidak terpilih jika partainya menang secara  tidak  memadai  dalam  suatu  pemilihan.  Metode  ini  digunakan  sebagai  daya  minat bagi  pemilih.  Disadari,  bahwa  partisipasi  perempuan  akan  lebih  baik  bila  diberlakukan kuota bagi partisipasi perempuan.
2. Kendala Sosio-Ekonomi Kondisi-kondisi  sosio-ekonomi  memainkan  peran  menentukan  dalam  rekrutmen  anggota legislatif perempuan baik dalam demokrasi yang baru maupun demokrasi yang telah lama mapan.  Tidak  perlu  dikatakan  lagi  bahwa  status  sosial  dan  ekonomi  perempuan  dalam masyarakat  mempunyai  pengaruh  langsung  pada  partisipasinya  dalam  lembaga-lembaga politik  dan  badan-badan  pemilihan.  Kendala-kendala  sosio-ekonomi  mempengaruhi partisipasi  perempuan  dalam  parlemen  yang  selanjutnya  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut:  Kemiskinan  dan  pengangguran;  Kurangnya  sumber-sumber  keuangan  yang memadai; Buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi; Beban ganda mengenai  tugas-tugas  rumah  tangga  dan  kewajiban  profesional.Di  banyak  negara, perempuan membawa suatu ketidakseimbangan pembagian kerja rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam politik selanjutnya dibatasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses ke informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup dan mereka tidak  mempunyai  pilihan  kecuali  untuk  meluangkan  lebih  banyak  waktunya  berusaha memenuhi kebutuhan dasar keluarga (International IDEA, 2002).
3. Kendala Ideologis dan Psikologis Kendala-kendala  ideologis  dan  psikologis  bagi  perempuan  dalam  memasuki  parlemen mencakup  hal-hal  sebagai  berikut:  Ideologi  gender  dan  pola-pola  kultural  maupun  peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki, Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri,  Persepsi perempuan tentang politik sebagai  permainan  “kotor”,  dan  Cara  bagaimana  perempuan  digambarkan  dalam  media massa. Dalam hal peran tradisional, di banyak negara, tradisi tetap berlaku untuk menekan bahkan  sering  mendikte,  peranan  utama  perempuan  sebagai  ibu  dan  istri.  Sistem  nilai tradisional, kuat dan patriarki menyokong peranan-peranan yang terpisahkan menghalang- halangi  kemajuan,  perkembangan  dan  partisipasi  perempuan  dalam  setiap  proses  politik. Masyarakat di seluruh dunia didominasi oleh suatu ideologi tentang kedudukan perempuan.
Dalam hal kepercayaan diri, kurangnya rasa percaya diri adalah salah satu sebab utama atas  kurang  terwakilinya  perempuan  dalam  lembaga-lembaga  politik  formal,  termasuk parlemen,  pemerintahan,  dan  partai-partai  politik.  Dengan  adanya  kepercayaan  diri  dan tekad  yang  bulat,  perempuan  dapat  meraih  derajat  tertinggi  dalam  proses  politik.  Untuk itulah mengapa perempuan harus percaya pada diri mereka sendiri dan harus membuang jauh  persepsi  yang  berkembang  luas  bahwa  laki-laki  harus  menjadi  pemimpin  mereka. Perempuan  setara  dan  mempunyai  potensi  yang  sama  seperti  laki-laki  tetapi  hanya  bagi mereka  yang  dapat  memperjuangkan  hak-haknya.  Perempuan  adalah  juru  kampanye, organisatoris  dan  mobilisator  dukungan  yang  sangat  baik,  tetapi  rasa  khawatir  kadang- kadang menghalangi mereka untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Transparency International, 1997). Media massa juga memiliki peran yang penting, karena pengaruhnya terhadap opini dan kesadaran publik. Media bisa dimanfaatkan  untuk  memperkuat  bias  gender  dan  meningkatkan  stereotipe  tentang “kedudukan  perempuan”,  mendorong  masyarakat  dan  pemerintahan  konservatif menimpakan kesalahan pada perempuan atas kegagalannya dalam kebijakan keluarga, dan memperkuat ide bahwa perempuan bertanggung jawab atas buruknya masalah sosial, seperti perceraian dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kecil.

## 4. KESIMPULAN
Dari pembahasan ini diketahui bahwa harapan kaum perempuan terhadap cita-cita terwujudnya persamaan  di  bidang  politik  menunjukkan  kondisi  dan  akselerasi  yang  semakin  menemui kenyataan. Akan tetapi bila dilihat dari data pemilu ke pemilu, representasi perempuan yang terjun ke dunia politik masih belum menemui kondisi yang diidealkan. Misalnya, ada perbandingan yang signifikan antara jumlah perempuan yang terpilih di parlemen dengan jumlah laki-laki, setidaknya bahwa  hal  ini  tengah  menunjukkan  kondisi  yang  semakin  baik  dalam  menutupi  kesenjangan gender selama ini. Di Jerman misalnya, walaupun sudah diterapkan nya sistem pemilu MMP yang dinilai proporsional, namun pada kenyataannya tetap terjadi kesenjangan posisi antara perempuan dan  laki  laki  di  parlemen.  Maka  dari  itu  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  ini pemerintahan Jerman telah membuat rencana penambahan kuota bagi keterwakilan perempuan di parlemen dengan peningkatan kuota secara bertahap menjadi 40% pada tahun 2023 dan 50% pada tahun 2025. Diketahui juga bahwa terdapat faktor-faktor yang menyulitkan perempuan masuk ke dalam  parlemen.  Meniadakan  perempuan  dari  posisi  kekuasaan  dan  lembaga-lembaga  yang terpilih, berarti melemahnya perkembangan prinsip-prinsip demokratik dalam kehidupan publik serta  mencegah  perkembangan  ekonomi  suatu  masyarakat.  Mayoritas  lembaga-lembaga  yang memerintah  didominasi  oleh  laki-laki  yang  mengutamakan  kepentingan–kepentingan  mereka sendiri.  Lembaga-lembaga  politik  pemerintah  yang  didominasi  laki-laki  tidak  mempromosikan perempuan atau isu-isu perempuan. Maka dari itu tetap menjadi penting sekali untuk menekankan bahwa  perempuan  sendiri  harus  mengorganisir  dan  memobilisasi  jaringan  kerjanya,  belajar mengkomunikasikan  kepentingan-kepentingan  mereka  dengan  organisasi-organisasi  yang berbeda, dan mendorong mekanisme untuk meningkatkan representasi diri mereka sendiri

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  A.  (2019). Bagaimana  posisi  perempuan  dalam  masyarakat  sosial  politik  Jerman? Dictio.Id.
Bischoff, Matthias, D. (2018). Fakta Mengenai Jerman . FAZIT Communication GmbH, Frankfurt am Main atas kerja sama dengan Auswärtiges Amt (Kementerian Luar Negeri).
Dw.com. (2020). Partai CDU Akan Terapkan Kuota, 50 Persen Jabatan Partai Diisi Perempuan Sampai 2025 . https://www.dw.com/id/partai-cdu-akan-terapkan-kuota-50-persen- jabatan-partai-diisi-perempuan-sampai-2025/a-54089708
Ginanjar,  G.  (2011). 100  Tahun  Hari  Perempuan  Internasional :  Kuota  Perempuan  Masih Diperlukan  di  Eropa .  DW.Com.  https://www.dw.com/id/100-tahun-hari-perempuan- internasional-kuota-perempuan-masih-diperlukan-di-eropa/a-14898774
Inter-Parliamentary Union. (2022). Women in National Parliaments . International IDEA. (2002). Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah . AMEEPRO.
Iskandar,  D.  J.  (2016).  Advokasi  Kebijakan  Peningkatan  Representasi  Perempuan  Dalam Pergulatan Politik. Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (3). Mountjoy,  S.  (2008). The  Women  Right’s  Movement:  Moving  Toward  Equality .  Infobase Publishing.
Perludem.
(2017). Sistem Pemilu Di
Jerman . http://perludem.org/wp-
content/uploads/2017/04/SISTEM-PEMILU-DI-JERMAN.pdf
Septian, I. F. (2019). Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar Kepada Pemilu Jerman. Majalah Hukum Nasional. , 2 .
Setiyaningsih,  D.  (2022).  Peran  Gerakan  Perempuan  Dalam  Proses  Institusionalisasi  Norma Kesetaraan Gender Internasional. Populika , 10 (1), 42–62.
Transparency  International.  (1997).  The  Fight  Against  Corruption:  Is  the  Tide  Now  Turning ?
Laporan Transparency International .
UNDP. (1995). Gender and Development .