Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu  kami  terus  berupaya  memperbaiki  dan  meningkatan  kualitas  terbitan  dan  cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2015 Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 91 - 106

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM Khaeron Sirin  --------------------------------------------------------------------- 11 - 24 MEMBACA EKSISTENSI ‘PUSAT LITERASI’ DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWE SELATAN Abu Muslim  ----------------------------------------------------------------------- 25 - 42 MODEL PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA: KASUS DI SMAN 3 MEDAN Imran Siregar  --------------------------------------------------------------------- 43 - 58 PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 59 - 74 RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH Khamami Zada  ------------------------------------------------------------------- 75 - 90
KAPASITAS  KOPERTAIS  DALAM  PENINGKATAN  MUTU  PERGURUAN  TINGGI AGAMA  ISLAM  SWASTA  (PTAIS):  STUDI  KASUS  DI  KOPERTAIS  WILAYAH  VIII

## SUMATERA BARAT
Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 91 - 106 MEMAHAMI  ALIRAN  QURANIYAH  DI  KABUPATEN  BANDUNG  BARAT  JAWA BARAT: DARI PROBLEM TEOLOGIS HINGGA EKONOMI Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 107 - 120 KAJIAN KITAB DI DAYAH SALAFIYAH RŪḤ AL-FATÁ ACEH BESAR: TRADISI DAN KONTEKSTUALISASI Saeful Bahri  ----------------------------------------------------------------------- 121 - 136

## DARI MASῙRAT AL-ḤIKAM HINGGA KAYFIYAT AL-ṬARῙQAT
:
PERGESERAN AJARAN TAREKAT NAQSHABANDIYAH DI SUMATERA BARAT
Syarif  ------------------------------------------------------------------------------ 137 - 154 RELASI  MAYORITAS-MINORITAS  UMAT  BERAGAMA:  PENGALAMAN MASYARAKAT TEGAL DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH KONG MIAO Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 155 - 168 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 169 - 172

## KAPASITAS KOPERTAIS DALAM PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS):

## STUDI KASUS DI KOPERTAIS WILAYAH VIII SUMATERA BARAT
THE CAPACITY OF PRIVATE UNIVERSITY COORDINATING BODY (KOPERTAIS) IN IMPROVING THE QUALITY OF PRIVATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION (PTAIS): A CASE STUDY IN THE REGION VIII WEST SUMATRA

## SUMARSIH ANWAR

## Abstract
This paper presents the results of a research on the capacity of the Private University  Coordinating  Body  (Kopertais)  Region  VI  West  Sumatra  in improving  the  quality  of  Private  Islamic  Higher  Education  (Ptais)  in accordance with its potential and conditions. This study uses a single case study;  primary  data  has  been  obtained  and  collected  from  informants through  interviews,  observation  and  field  notes.  The  results  of  the  study indicate that the capacity of the Private University Coordinating Body in carrying  out  its  duties  and  functions  in  order  to  improve  the  quality  of Private Islamic Higher Education is not run properly and optimally due to various factors. The main factor was a weak juridical status which leads to the lack of resources (personnel, facilities and infrastructure) and budget. Another factor is the leadership dualism of a rector, where he is as ex officio rector  and  also  as  a  coordinator  Kopertais.  It  results  in  an  uneffective leadership and management functions of this organization.
Keywords :  Private Islamic Higher Education  (Ptais), quality of education, Private  University  Coordinating  Body  (Kopertais),  West Sumatra

## Abstrak
Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang kapasitas Koordinatoriat Perguruan  Tinggi  Islam  (Kopertais)  Wilayah  VI  Sumatera  Barat  dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal, dengan  data primernya diperoleh dan dikumpulkan secara langsung  dari  informan  melalui  wawancara,  pengamatan,  dan  catatan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa kapasitas Kopertais dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dalam  rangka  meningkatkan mutu  PTAIS  belum  berjalan  dengan  baik  dan  optimal  karena  berbagai faktor. Faktor utamanya status yuridis yang lemah yang berakibat pada keterbatasan sumber daya (tenaga, fasilitas, dan sarana prasarana) dan anggaran. Faktor lain adalah adanya dualisme kepemimpinan, di mana Rektor  secara ex  officio sebagai  kordinator  Kopertais,  berakibat  fungsi kepemimpinan dan manajemen organisasi tidak efektif.
Kata Kunci :  PTAIS, mutu pendidikan, Kopertais, Sumatera Barat.

## Sumarsih Anwar
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulogebang Cakung Jakarta Timur
email: sumarsih.anwar@ yahoo.com Naskah Diterima Tanggal 5 Maret 2015. Revisi 7-20 Maret 2015. Disetujui 20 April 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106

## PENDAHULUAN
Koordinatoriat  Perguruan  Tinggi  Agama lslam  Swasta  (Kopertais)  adalah  lembaga yang  dibentuk  oleh  Kementerian  Agama, yang bertugas membantu Direktur
Jenderal  Kelembagaan  Agama lslam dalam melaksanakan  pengawasan, pengendalian, pembinaan,  dan  pemberdayaan  Perguruan Tinggi Agama lslam Swasta  (PTAIS). Terkait tentang tugas tersebut, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana  disampaikan  Prof.  Dede Rosada  (Direktur  Perguruan  Tinggi  Islam), di  antaranya,  bahwa  Kopertais  harus mempunyai  asesor  sendiri,  yang  diangkat dari  dosen  swasta  dan  harus  menyediakan tenaga  sendiri  untuk  melakukan  penilaian atau verifikasi data sendiri dari para dosen PTAIS. Hal ini dimaksudkan agar Beban Kerja Dosen (BKD) bisa berjalan efektif. Ketentuan ini  agak  mengganggu  PTAIS,  mengingat sebagian besar SDM Pengajar PTAIS adalah dosen  yang home  base -nya  ada  di  PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Hal ini  ditujukan  untuk  mengubah  paradigma penyelnggaraan  PTAI  dari  dakwah  semata menjadi lebih profesional (Pendidikan Islam Kementerian Agama 2013).
Kopertais sebagai kepanjangan tangan  dari  Direktorat  Pendidikan  Tinggi Islam  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam  (Direktorat  Diktis,  Dirjen  Pendis), memiliki  tugas  utama  dalam  penyusunan dan  pengembangan  serta updating data dan  peran  perguruan  Islam  (termasuk perkembangan,  kebutuhan,  peta,  dan  lain- lain),  melakukan  pengawasan  penyeleng- garaan  dan  pengelolaan  pendidikan  tinggi Islam,  pembinaan  kelembagaan,  akademis, pencitraan, dan memberikan pendampingan bantuan  PTAIS.  Kopertais  juga  sebagai
saluran  aspirasi  bagi  satuan  pendidikan dan  civitas  akademika,  yang  saat  ini dianggap kurang optimal karena dilakukan secara  konvensional.  Fungsi  lainnya  adalah penjaminan  mutu  akademik,  perencanaan ketenagaan  baik  dosen  maupun  tenaga kependidikan.
Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsinya  mengalami  banyak  problem, sebagaimana  disampaikan  oleh  Direktur Perguruan  Tinggi  Islam  dalam  Rapat Koordinasi  dengan  Koordinator  Perguruan Tinggi  Agama  Islam,  5  Agustus  2011), bahwa: Pertama ,  Kopertais  menjadi  bagian dari  Satuan  Kerja    (Satker)  UIN  atau IAIN.  Dengan  menjadi  bagian  dari  Satker PTAIN,  maka  mengandung  resiko,  karena dana  yang  masuk  dianggap  PNBP  dari APBN,  sehingga  akuntabilitas  Kopertais dalam  mendanai  kegiatannya  harus berhubungan  dengan  Inspektorat  dan lembaga  pengawasan. Kedua ,  Kopertais hanya menangani Program studi S1 (Strata 1),  sehingga  program  lainnya  (Pasca)  tidak terpantau. Ketiga ,  penyelenggaraan  dan pengelolaan pendidikan tinggi Islam swasta lebih merupakan dianggap beban. Keempat , peraturan dan perundang-undangan yang  terkait  dengan  akreditasi  dan pengendalian  terdapat  perbedaan  antara Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)  dan  Kemenag  (Kementerian Agama).  Misalnya,  perlu  atau  tidaknya penandasahan ijazah, harus atau tidak harus pemberian  NIRM/L,  dan  harus  atau  tidak harus pelaporan. Kelima , kurang konsistensi internal  pemerintah  tentang  pembinaan, pengawasan, bantuan, yang masih diperlu- kan,  walaupun  dana  tidak  mencukupi  dan kadang  tidak  ada.  Di  samping  itu,  tidak boleh  menarik  dana  dari  PTAIS.  Selain  itu,
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar)
Perguruan Tinggi Islam swasta di Indonesia tidak  berada  di  bawah  tanggung  jawab Kementerian  Agama,  melainkan  dikelola oleh  berbagai  organisasi  Islam,  seperti Universitas  Muhammadiyah  yang  dikelola oleh  organisasi  kemasyarakatan  Islam Muhammadiyah.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka rumusan  masalah  yang  hendak  dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kapasitas Kopertais  dalam  peningkatan  mutu  PTAIS yang belum efektif, karena lemahnya posisi/ status Kopertais dalam sistem birokrasi dan peraturan  pemerintah  tentang  pendidikan. Oleh  karena  itu,  pertanyaan  penelitian adalah:  1)  Bagaimana  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  Kopertais  dalam  rangka meningkatkan mutu PTAIS? 2) Kendala apa saja saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas  dan  fungsi  oleh  Kopertais  dalam meningkatkan  mutu  PTAIS?  3)  Bagaimana solusi  dalam  mengatasi  kendala  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kopetais? 4)  Bagaimana  harapan  ke  depan  untuk peningkatan  kapasitas  terutama  posisi  dan status  Kopertais?

## Kerangka Konsep

## Pengertian Kapasitas
Anneli Milen (2004, 12) menjelaskan, bahwa yang  dimaksud  dengan  kapasitas  adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk  menjalankan  fungsi  sebagaimana mestinya  secara  efisien,  efektif,  dan  terus menerus. Definisi tentang kapasitas tersebut mengandung istilah sebagaimana mestinya. Istilah  ini  menegaskan,  bahwa  fungsi tersebut  harus  spesifik  dan  didefinisikan dalam  tiap  kasus  dan  harus  disesuaikan
dengan dasar beberapa kriteria (Milen 2004, 12). Dalam praktiknya, fungsi sebagaimana mestinya  diterapkan  dalam  arti,  bahwa kapasitas  tersebut  harus  dikaitkan  dengan tugas  dan  pokok  yang  ditetapkan  dari pekerjaan  tim  organisasi  atau  sistem. Istilah efektif mengandung maksud, bahwa fungsinya  dianggap  sesuai  jika  telah turut  menyumbang  tercapainya  misi  dan tujuan  yang  strategis  dari  tim,  organisasi atau  suatu  sistem.  Lebih  lanjut,  perlunya untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan- kebutuhan  dan  tantangan-tantangan  masa depan (Milen 2004, 12-13).
Kapasitas  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi dikaitkan  dengan  kinerja.  Bila  seseorang, organisasi,  lembaga  atau  sistem  bekerja tidak  baik,  maka  akan  dikaitkan  dengan tujuan atau kriteria kinerja bisa dikarenakan banyaknya  kekosongan  kapasitas.  Dengan demikian,  kapasitas  merupakan  alat seseorang,  organisasi,  lembaga,  atau sistem  untuk  mencapai  tujuan.  Kapasitas disumbangkan secara terus menerus, sesuai dengan  definisinya,  yaitu  kemampuan seseorang,  organisasi  atau  sistem  untuk melaksanakan  tujuan  pengembangan  atas dasar berkelanjutan.
Dalam rangka pengembangan kapasitas, pemerintah telah mencanangkan “Kerangka Nasional  Pengembangan  dan  Peningkatan Kapasitas  dalam  Rangka  Mendukung Desentralisasi.”  Secara  umum,  tujuan pelaksanaan  pengembangan  kapasitas berkelanjutan  untuk  desentralisasi  adalah: (a)  penyelenggaraan  pelayanan  secara mendasar  dibutuhkan  masyarakat,  (b) pemeliharaan prasarana pokok masyarakat, (c) pengembangan pembangunan ekonomi, (d)  program  pengentasan  kemiskinan,  dan (e)  pengembangan  tata  pemerintahan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
yang  baik  ( good  governance ).  Lebih  lanjut disebutkan,  bahwa  prinsip  dasar  dalam pengembangan  kapasitas  meliputi:  1) bersifat  multidimensi,  berorientasi  jangka panjang; 2) melibatkan multi stakeholder ; 3) bersifat deman driven ; dan 4) mengacu pada kebijakan nasional.

## Tugas dan Fungsi Kopertais
Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155  Tahun  2004  tentang  Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan, bahwa  Koordinatoriat  Perguruan  Tinggi Agama  Islam  Swasta  disingkat  Kopertais mempunyai  tugas  membantu  Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan  pengawasan,  pengendalian, pembinaan,  dan  pemberdayaan  Perguruan Tinggi  Agama  Islam  Swasta.  Kopertais dipimpin  oleh  seorang  Koordinator yang  dijabat  oleh  Rektor  Institut  Agama Islam  Negeri/Universitas  Islam  Negeri yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam.  Untuk melancarkan  tugas  sehari-hari  koordinator dapat  menunjuk  wakil  koordinator  dan sekretaris  yang  masa  baktinya  sama dengan koordinator Kopertais. Pembiayaan operasional  Kopertais  dibebankan  pada anggaran  pendapatan  dan  belanja  Dirjen Pendidikan Islam (dulu Dirjen Kelembagaan Agama Islam).
Selain itu, kerja Kopertais juga didasarkan pada  Keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  156  Tahun  2004  tentang Pedoman  Pengawasan,  Pengendalian,  dan Pembinaan  Pogram  Diploma,  Sarjana,  dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam keputusan ini dijabarkan, bahwa kehadiran  Kopertais  dalam  perwujudannya
merupakan  lembaga  yang  memiliki  fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada tingkat Pogram Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
Tugas dari Kopertais adalah membantu Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  dalam melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu,  pembinaan,  dan  pemberdayaan Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  swasta dalam  bidang  kelembagaan,  akademik, ketenagaan, sarana, dan prasarana.
Sampai  saat  ini,  belum  lagi  diterbitkan peraturan  yang  mengatur  tentang  tugas dan  fungsi  Kopertais  yang  terbarukan. Sementara  itu,  Kopertis  di  bawah Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan sudah  berubah  fungsi  menjadi  Lembaga Pelayanan  Pendidikan  atau  LPP  (Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Layanan Pendidikan Tinggi).

## Mutu Pendidikan Tinggi Agama
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi  Negeri  yang selanjutnya disingkat  PTN    adalah    Perguruan  Tinggi yang  didirikan  dan/atau  diselenggarakan oleh  Pemerintah.  Perguruan  Tinggi  Swasta yang  selanjutnya  disingkat  PTS  adalah Perguruan  Tinggi  yang  didirikan  dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Agama dinamakan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).
Hasil confirmatory  factor  analysis didapatkan,  bahwa  dari  10  indikator standar  kualitas  yang  ditetapkan  oleh DIKTI, ternyata ke semua indikator tersebut
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas  pendidikan.  Berdasarkan  nilai faktor loading diperoleh  ranking  dari pengaruh  yang  terbesar  sampai  dengan yang terkecil, yaitu: tata kelola, pengabdian pada masyarakat, kurikulum program studi, proses pembelajaran, sumber daya manusia, suasana akademik, penelitian dan publikasi, kemahasiswaan,  keuangan,  serta  prasarana dan sarana.
Mutu  adalah  kesesuaian  dengan kebutuhan.  Mutu  juga  adalah  kecocokan dengan kebutuhan  (Usman 2006, 407). Sallis (1993,  24)  mengemukakan  mutu  adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut  adalah  mutu  yang  idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang  relatif  bukanlah  sebuah  akhir,  namun sebagai  sebuah  alat  yang  telah  ditetapkan atau  jasa  dinilai,  apakah  telah  memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar,
kesesuaian  dengan  harapan stakeholder , atau  pemenuhan  yang  telah  diberikan. Mutu  pendidikan  merupakan  sebagian pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan sesuai  rencana  strategis  dalam  pencapaian tujuan.  Pencapaian  tujuan  ini  menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai  dan  derajat  kebaikan,  keutamaan  dan kesempurnaan.
Berdasarkan  beberapa  definisi  di atas,  mutu  atau  kualitas  dalam  penelitian ini  adalah  kesesuaian  dengan  standar, kesesuaian  dengan  harapan stakeholder atau  pemenuhan  yang  telah  diberikan. Standar  dalam  hal  ini  adalah  standar  yang
telah  ditentukan  oleh  Badan  Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi ( BAN-PT ) dalam melakukan  akreditasi  terhadap  Perguruan Tinggi (Badan Akreditasi  Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2011).

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  adalah  penelitian  kualitatif. Namun  demikian,  tetap  menggunakan data  kuantitatif  sebagai  data  pendukung untuk  mempertajam  analisis.  Penelitian  ini menggunakan  studi  kasus  tunggal,  yang dimaksudkan  untuk  mengetahui  kinerja Kopertais sebagai sasaran penelitian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 1 (satu) Kopertais yaitu Wilayah VI Sumatera Barat.
Jenis  data  terdiri  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan,  dan  catatan  lapangan.  Data yang  diperoleh  dari  Kopertais  selanjutnya disebut  data  primer  dan  data-data  yang diperoleh  dari  Perguruan  Tinggi  Agama Islam  Swasta  merupakan  data  sekunder. Sumber data atau informan dalam penelitian ini antara lain: Kordinator/Wakil Kordinator/ Sekretaris  Kopertais,  Pimpinan  Perguruan Tinggi  Agama  Islam,  penyelenggara Perguruan Tinggi, mantan Wakil Kordinator Kopertais, dokumen-dokumen, hasil pengamatan  (observasi)  peneliti  tentang kegiatan  sehari-hari  satuan  pendidikan (lembaga),  yaitu  Kopertais  Wilayah  VI Sumatera Barat. Dokumen dalam penelitian ini  meliputi:  kerangka  acuan  kegiatan, instrumen  penilaian  Kopertais  terhadap PTAIS,  isian  data  monitoring  kelembagaan, dan lain sebagainya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data  terkumpul  (Sudarsono  1992,  236). Analisis  data  berlangsung  secara  simultan yang  dilakukan  bersamaan  dengan  proses pengumpulan  data  dengan  alur  tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profil Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
Kopertais  Wilayah  VI    Sumatera  Barat dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri Agama (KMA) No 155 Tahun 2004 tentang Fungsi, Tugas, dan Peranan Kopertais, KMA 13 No. 13/93, 82/94 dan 498/97, KMA 82/94, dan Keputuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  No.  5.I/494/2007  tentang  Tugas, Fungsi,  dan  Mekanisme.  Dalam  keputusan tersebut  menyatakan,  bahwa  kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  Kopertais adalah:  pengawasan,  pengendalian,  dan pembinaan  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam Swasta (PTAIS). Jumlah PTAIS yang menjadi tanggung  jawab  binaan  Kopetais  Wilayah VI  sebanyak  20  (dua  puluh)  perguruan tinggi,  yang  terdiri  dari:  1  (satu)  Fakultas Agama  Islam  yang  berada  di  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Barat,  13  (tiga belas)  sekolah  tinggi  agama  Islam  (STAIS) dan  6  (enam)  Sekolah  Tinggi  Imu  Tarbiyah (STIT).
Visi  yang  dicanangkan  oleh  Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat adalah: “menjadi Kopertais  profesional  dalam  pembinaan, pengawasan,  dan  pengendalian  PTAIS tahun  2013.”  Sesuai  dengan  visi  tersebut, maka  misi  yang  dikembangkan  adalah:  1) percepatan  peningkatan  mutu  PTAIS  di
Kopertais Wilayah VI, dan 2) meningkatkan layanan tata kelola PTAIS.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penyelenggaraan  program  dan  kegiatan Kopertais Wilayah VI adalah: 1) terlaksananya pengawasan  yang  intensif  dan  kontinyu; 2)  terciptanya  pembionaan  PTAIS;  dan 3)  terwujudnya  pengendalian  mutu  dan pemberdayaan  PTAIS.  Untuk  mencapai visi  dan mendukung misi  tersebut, strategi yang  diterapkan  adalah:  1)  melakanakan program  terjadwal;  2)  melakukan  kordinasi terprogram;  dan  3)  melaksanakan  peren- canaan kegiatan secara terencana.
Pada tahun 2013, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 11 orang, dengan latar belakang pendidikan: SLTA/sederajat 3 (tiga) orang, Sarjana (S1) 6 (enam) orang, Sarjana Utama/Magister (S2) 1 (satu) orang, dan Doktor (S3) 1 orang.
Sebagai sebuah lembaga yang berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan, pengendalian,  dan  pembinaan  terhadap mutu  PTAIS  yang  berada  di  Provinsi Sumatera  Barat,  Kopertais  Wilayah  VI Sumatera  Barat  memperoleh  dana  sebesar Rp.  350.000.000,-/tahun  yang  bersumber pada anggaran  Direktur Jenderal Pendidikan Islam  Kementerian  Agama  dan  menginduk pada DIPA IAIN Imam Bonjol Padang. Dana tersebut  dialokasikan  untuk  kegiatan:  1) pengawasan, 2) penerbitan Jurnal Ilmiah, 3) pengadaan ATK, dan 4) pemeliharaan sarana prasarana.  Untuk  kegiatan  pengawasan, pengendalian,  dan  pemberdayaan  melalui perjalanan dinas dianggarkan sebanyak Rp. 250.000.000,-  dan  Rp.  100.000.000,-  untuk pengadaan ATK, dan sebagainya.
Sejak musibah gempa melanda sebagian besar  wilayah  Sumatera  Barat  termasuk
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar) beberapa  bangunan  IAIN  Imam  Bonjol Padang,  Kopertais  menempati  sebuah ruangan di samping tangga seluas 4 X 6 m pada  salah  satu  gedung  yang  masih  layak untuk  ditempati.  Namun  seiring  dengan perjalanan  waktu,  gedung  itu  pun  tidak layak  untuk  dimanfaatkan  sebagai  sebuah kantor  dengan  beban  tugas  yang  begitu berat. Akhirnya, pada tahun 2012 Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat pindah ke tempat yang lebih memadai dengan memanfaatkan ruang garasi.
Ruang  garasi  yang  luasnya  sekitar  8  X 6  meter  direnovasi  menjadi  sebuah  kantor dengan  penataan  ruangan  serba  terbatas, antara meja satu dengan meja lainnya saling berhimpitan, dan almari berjejer di belakang meja.  Sungguh  suatu  pemandangan  yang cukup memprihatinkan, mengingat dengan beban dan tugas yang diembannya.

## Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang tertuang dalam KMA No 155 dan Keputusan Dirjen  Pendis  No.  05.I/494/2007  meliputi: pengawasan, pengendalian, dan pembinaan, yang  dijabarkan  melalui  kegiatan  sebagai berikut:
1.  Pengawasan; dilakukan melalui monitoring  berbagai  aspek,  yang meliputi:
a.  Monitoring  belajar  mengajar  dan Pendataan  PTAIS  (identitas  PTAIS, unsur-unsur belajar mengajar, pelaksanaan pembelajaran ke lokal,  lembaga  pada  PTAIS,  data dosen dan mahasiswa, data tenaga  Kependidikan,  serta  sarana prasarana).
b.  Monitoring Ujian Semester
(keberadaan  panitia  pelaksana, jumlah  peserta  ujian,  pelaksanaan ujian apakah telah atau belum sesuai dengan  jadwal,  pelaksanaan  ujian apakah  telah/belum  sesuai  dengan tata tertib ujian, kartu ujian, jumlah maksimal  25  peserta  setiap  lokal, pelaksanaan  pengawas  ujian,  lama waktu penyelesaian ujian setiap mata pelajaran, kedisiplinan dan kerapian peserta ujian, pengisian berita acara ujian  oleh  pengawas,  dan  jumlah pengawas).
c.  Monitoring Ujian Munaqasah (kelengkapan  data,  mengoreksi, memonitor  dan  menjelaskan  hasil monitoring.
d.  Monitoring Wisuda; terutama
tentang Keprotokoleran. 2.  Pengendalian;  untuk  mengendalikan mutu PTAIS, Kopertais telah
mengeluarkan  persyaratan  kepada PTAIS,  di  antaranya:  ketua  PTAIS berpendidikan  minimal  Magister  (S2), dalam  ujian  munaqasah,  seorang penguji  salah  satunya  harus  dari Kopertais dengan predikat Doktor atau Magister Lektor Kepala.
Ketentuan  di  atas  dimaksudkan  untuk mengendalikan  mutu  PTAIS,  sehingga alumni  bisa  bersaing  dengan  alumni perguruan  tinggi  lainnya,  baik  negeri maupun  swasta,  perguruan  tinggi agama  maupun  umum.  Di  samping itu,  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan  kepada  pemerintah  daerah tentang kualitas alumni PTAIS,
sehingga  alumninya  bisa  memperoleh kesempatan yang sama untuk
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
mengabdi dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan di daerahnya. 3.  Pembinaan; dilakukan melalui: kunjungan pembinaan melalui monitoring  dan  evaluasi  ke  semua
PTAIS, sertifikasi dosen diperlancar, dan menyelenggarakan  berbagai  kegiatan pembinaan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  dosen, seperti: workshop Kurikulum PAI.
4.  Maping  sarana  prasarana,  kemudian melaporkan ke Dirjen Pendis.
5.  Penerbitan  jurnal  untuk  memberikan kesempatan  kepara  para  dosen  PTAIS mensosialisasikan  karya  ilmiahnya.  Di samping  itu,  dengan  penerbitan  jurnal akan  membantu  para  dosen  untuk memperoleh angka kredit.
Sesuai  dengan  fungsi  dan  evaluasi kegiatan  tahun  2013,  maka  pada  tahun anggaran  2014  Kopertais  Wilayah  VI Sumatera Barat membuat rencana program kerja yang meliputi:
1.  Pembinaan  koordinasi  pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  PTAIS. Pelaksanaan kegiatan pembinaan koordinasi,  pelaksanaan  monitoring, dan  evaluasi  terhadap  PTAIS  dilakukan dengan  cara:  observasi  langsung  dan wawancara  dengan  unsur  pimpinan PTAIS, dosen, karyawan, dan mahasiswa.
Kegiatan pembinaan kordinasi, monitoring,  dan  evaluasi  diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.  285.000.000,-  (dua  ratus  delapan puluh  lima  juta  rupiah)  (Kerangka Acuan  Kegiatan  [ Term  of  Reference ] ,
Pembinaan  Monitoring  dan  Evaluasi Kopertais  Wilayah  VI  Sumatera  Barat, Tahun Anggaran 2014).
2.  Pembuatan jurnal ilmiah
Pembuatan  jurnal  ilmiah  “Iqra”  yang terbit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dimaksudkan  untuk  meningkatkan kreatifitas tenaga pendidik/dosen pada  PTAIS  dalam  pengembangan karya  ilmiah  serta  memotivasi  dosen lebih  giat  melakukan  penelitian dan  mempublikasikan  hasil  karya ilmiahnya.  Di  samping  itu,  diharapkan bisa  membantu  para  -dosen  PTAIS untuk memperoleh kredit poin jabatan fungsional.  Sesuai  dengan  tujuan tersebut, maka sasaran/target kegiatan pembuatan  jurnal  ilmiah  adalah: termotivasinya  dosen-dosen  PTAIS untuk  melahirkan  karya  ilmiah  dan terpublikasikan,  sehingga  mendapat kesempatan untuk mengumpulkan poin kredit jabatan fungsional terutama dari aspek penelitian.
Selain  program  utama  di  atas,  pada tahun anggaran 2014 Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat juga merencanakan kegiatan: 1)  kerjasama  rintisan  PTAIS;  2)  Penentuan Angka  Kredit  (PAK)  dosen;  3)  sertifikasi dosen; 4) pengadaan buku (pembuatan buku Rencana Induk Pengembangan, Pembuatan Renstra  Strategi/Renstra  dan  pembuatan buku  SOP);  5)  pelatihan  ICT  PTAIS;  6) pelatihan  manajemen  ketatakelolaan;  7) workshop  kelembagaan  mahasiswa;  8) workshop  penelitian  dosen;  dan  7)  rapat koordinasi pimpinan PTAIS (Kerangka Acuan Kegiatan  [ Term  Of  Reference ]  Pembuatan Jurnal Ilmiah Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014).
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar)

## Kendala/Hambatan
Dalam  suatu  proses  pasti  dihadapkan adanya  kendala  ataupun  hambatan.  Begitu juga  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi oleh  Kopertais,  baik  dalam  pengawasan, pengendalian maupun pembinaan terhadap PTAIS  tentunya  banyak  kendala  yang dihadapi,  baik  internal  maupun  eksternal (Drs.  Abdurrahman,  M.Ag,  Wakor;  11  Juni 2013;  Dr.  Gusril  Kusdedi,  Mantan  Wakor dan  Asril  Naska,  SH.I;  Sekretaris  Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, 20 Juni 2013).
Kendala internal di atas di antaranya:
1.  Lemahnya  posisi  atau  status  yang tidak  jelas  dari  Kopertais,  baik  dalam perundang-undangan
maupun
peraturan-peraturan  di  bawahnya. Akibat  dari  lemahnya  posisi  ataupun legalitas tersebut karena: tidak memiliki sumber  daya  manusia  yang  memadai, tidak bisa mengajukan anggaran sesuai dengan  kebutuhan,  serta  keterbatasan sarana prasarana.
2.  Peraturan  tentang  dosen  PTAIN melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pendidikan  Islam,  Kementerian  Agama terlalu  ketat,  tidak  fleksibel,  dan  tidak kondisional.  Dalam  peraturan  tersebut disebutkan,  bahwa  dosen  PTAIN  tidak boleh  menjabat  di  PTAIS,  baik  sebagai Rektor/Ketua,  Dekan,  Ketua  Prodi,  dan sebagainya.  Akibatnya,  kompetensi dosen  tidak/kurang  bisa  memberikan pengaruh  yang  positif  terhadap  mutu PTAIS.  Di  samping  itu,  dengan  adanya larangan  tersebut,  akhirnya  posisi ataupun  jabatan  strategis  di  PTAIS diambil oleh pihak lain.
3.  Rangkap  jabatan  rektor ex  officio sebagai Koordinator Kopertais; dengan
dualisme  jabatan  tersebut  sering timbul  efek  negatif  yang  merugikan Kopertais.  Dengan  kondisi  dan  situasi yang  berbeda  menyebabkan  adanya keberpihakan  dan  tidak  fair  terhadap lembaga  yang  seharusnya  diposisikan sama.  Efek  negatif  dari  dualisme jabatan  tersebut  antara  lain:  kesalahan pendisposisian  surat  masuk,  ketidak- lancaran anggaran, serta pengalokasian anggaran yang tidak proporsional.
4.  Keterbatasan SDM: jumlah tenaga yang dimiliki hanya 11 (sebelas) orang, sangat tidak  memadai  untuk  menjalankan fungsinya secara maksimal.
5.  Keterbatasan anggaran:
a.  Anggaran  menyatu  dengan  DIPA IAIN; nama Kopertais tidak  muncul dalam DIPA dan tidak ada penjelasan ataupun  surat  edaran  dari  pusat tentang  komposisi  anggaran  untuk Kopertais.  Hal  ini  menyebabkan pengusulan  dan  pencairan  sering tersendat bahkan mandeg di IAIN.
b.  Ketidaksesuaian  antara  anggaran yang  hanya  Rp.  350.000.000,-/ tahun  dengan  beban  kerja  dan lokasi/kondisi  wilayah  yang  luas dan  berjauhan.  Untuk  kegiatan kunjungan  pembinaan  ataupun monitoring  evaluasi  ke  beberapa PTAIS  terlaksana  tidak  maksimal. Misalnya,  untuk  kunjungan  yang seharusnya  membutuhkan  waktu  3 (tiga)  hari,  terpaksa  harus  dibatasi dengan waktu 1 (satu) hari.
Kendala  yang  sifatnya  eksternal  antara lain:
1.  Tidak  bisa  melakukan  koordinasi dengan  pihak  luar  yang  terkait  dalam

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
bidang  pendidikan  di  perguruan tinggi.  Misalnya,  dengan  Kopertis (Koordinatoriat Perguruan Tinggi Swasta di  lingkungan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan).  Hal  ini  disebabkan karena  lemahnya  posisi  dan  status Kopertais, sedangkan status dan posisi Kopertis  sangat  jelas,  yaitu  sebagai satuan kerja (Satker) yang dipimpin oleh seorang  koordinator  dengan  jenjang jabatan Eselon II.
2.  Pengawasan  terhadap  PTAIS  tidak  bisa maksimal. Apabila ada pelanggaran dari PTAIS,  pihak  Kopertais  tidak  memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan.
Kewenangan Kopertais sebatas melaporkan pada Dirjen Pendis.
3.  Kondisi  wilayah  Sumatera  Barat; lokasi  antara  Kopertais  dengan  PTAIS yang  dibina  sangat  berjauhan  dan membutuhkan  jarak  tempuh  yang relatif lama.
4.  Pemerintah  pusat  tidak  tidak  adil dalam  memberikan  bantuan,  karena dalam  pemberian  bantuan  tidak didasari oleh kondisi wilayah Sumatera yang  keadaanya  sangat  jauh  berbeda dengan di Jawa. Di samping itu, dalam pemberian bantuan untuk PTAIS sering tanpa melewati Kopertais, tapi Kopertais diminta untuk mengawasi.

## Solusi
Dengan  keterbatasan  yang  dimiliki,  baik dari  aspek  sumber  daya  manusia,  finansial maupun  sarana  prasarana,  Kopertais Wilayah  VI  Sumatera  Barat  tetap  berusaha menjalankan  fungsinya  dalam  peningkatan mutu  PTAIS.  Namun,  tentunya  proses  dan output yang dihasilkan belum maksimal.
Berbagai usaha/solusi untuk mengatasi kendala  ataupun  hambatan  yang  dihadapi telah  dilakukan  oleh  Kopertais  Wilayah  VI Sumatera  Barat  di  antaranya:  mengadakan musyawarah  dengan  semua  pejabat (Ketua/Dekan) untuk membicarakan tentang  pentingnya  kegiatan  peningkatan mutu  lembaga  PTAIS.  Dalam  musyawarah disampaikan juga tentang keterbatasan dana yang  dimiliki  oleh  Kopertais,  yang  sangat tidak  mendukung  untuk  terlaksananya sebuah/beberapa  kegiatan  pengembangan kelembagaan  maupun  pengembangan sumber daya manusia.
Mengingat begitu pentingnya kegiatan peningkatan  dan  pengembangan  lembaga maupun  SDM  bagi  PTAIS,  maka  disepakati dana  ditanggung  secara  bersama-sama oleh PTAIS. Misalnya, Workshop Penyusunan Kurikulum  PTAIS  yang  dilaksanakan  pada tanggal  14-16  Juni  2013  di  Hotel  Daima Padang.

## Harapan untuk Peningkatan Kapasitas Kopertais
Sesuai dengan beban kerja, maka selayaknya status hukum atau legalitas posisi Kopertais harus  jelas,  sehingga  akan  mendorong Kopertais  sebagai  lembaga  yang  mandiri, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat  yang  memayungi  Kopertais  untuk menjalankan  fungsinya.  Dengan  demikian, peran  Kopertais  untuk  pengawasan, pemberdayaan,  dan  pembinaan  terhadap PTAIS dapat lebih efektif, dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
Berkaitan  dengan  usulan  penguatan posisi Kopertais di atas, maka hal yang harus dipersiapkan adalah:
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar)
1.  Kesiapan SDM, baik dari segi kuantitas maupun  kualitas  (misal  seorang pimpinan  harus  memahami  tentang birokrasi).  Untuk  mempersiapkan  SDM tersebut, maka yang diperhatikan adalah jabatan Koordinator, Wakil Koordinator, dan  Sekretaris  hendaknya  dilakukan melalui  uji  kelayakan  ( field  &  proper test )  oleh  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam. Para calon atau nominator yang mempersipkan adalah wilayah ataupun IAIN/UIN  setempat.  Sementara  uji kelayakan staf Kopertais dilakukan oleh Wakil Koordinator dan Sekretaris.
2.  Sistem  dan  manajemen  sebagai lembaga  dengan  status  dan  standar yang  jelas  dan  mandiri  (Satuan  Kerja) sudah terprogram dengan jelas.
3.  Kementerian  Agama  harus  memper- siapkan  anggaran  awal  untuk  belanja modal  dan  kelengkapan  sarana prasarana.
4.  Terwujudnya  jaringan  secara online antar  Kopertais  di  Indonesia,  sehingga kinerjanya  bisa  diukur  dan  dievaluasi secara cepat dan tepat oleh pusat (Dirjen Pendis),  sehingga  tidak  ada  istilah  lagi data tidak akurat tentang PTAIS.
5.  Struktur organisasi yang jelas.
Di  samping  harapan-harapan  untuk peningkatan  kapasitas  Kopertais,  terdapat beberapa kebijakan tentang SDM di PTAIS, baik  yang  berupa  peraturan  pemerintah (Peraturan  Menteri  Agama),  Keputusan Menteri Agama ataupun Surat Edaran Dirjen Pendis  tentang  aturan  dosen  IAIN/UIN tidak boleh menjabat di PTAIS perlu ditinjau ulang. Rencana Rektor untuk menarik dosen DPK  dari  PTAIS  juga  menjadi  keprihatinan dari  Kopertais  maupun  dari  PTAIS  sendiri.
Oleh  karena  itu,  rencana  tersebut  perlu dikaji ulang, karena akan berpengaruh pada kualitas  PTAIS  (Dr.  Gusril  Kusdedi,  Mantan Wakor  dan  Asril  Naska,  S.H.I;  Sekretaris Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, 20 Juni 2013).
Berkaitan dengan keberadaan dosen di PTAIS,  perlu  terus  untuk  ditingkatkan  dan dikembangkan kompetensinya, di antaranya melalui:  workshop,  lokakarya  ataupun simposium  (misal:  penyusunan  kurikulum, tata  kelola  kelembagaan,  keprotokoleran, dan  sebagainya),  seritifikasi  diperlancar, peningkatan karya tulis ilmiah, buku panduan akademik, serta pelatihan penelitian dosen.
Berbagai kondisi, kendala, dan harapan tentang  eksistensi  Kopertais  di  atas,  maka keberadaan  sebagai  sebuah  Satker  adalah “keharusan  dan  segera”  untuk  diwujudkan. Terkait  dengan  kordinasi  dengan  berbagai lembaga  lintas  kementerian,  maka  untuk pembentukan  Satker  Kopertais  minimal adalah Eselon II, sebanding dengan Kopertis, yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Dr.  Gusril Kenedi, mantan Wakor dan Asril Naska, S.H.I; Sekretaris  Kopertais  Wilayah  VI  Sumatera Barat, 20 Juni 2013).
Perlu  pembenahan,  baik  dari  struktur organisasi maupun sarana prasarana, seperti, gedung, manajemen, sumber daya manusia, dan  struktur  organisasi.  Pembenahan struktur  organisasi  di  antaranya,  jabatan antara  Rektor  dan  Kopertais  perlu  dipisah (tidak  dirangkap),  karena  kalau  masih ada  rangkap  jabatan  akan  berakibat  pada dualisme  kepentingan  dan  keberpihakan. Selama  ini,  kapasitas  Kopertais  dalam peningkatan mutu PTAIS sangat tergantung

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
pada kebijakan Rektor, terutama dalam hal anggaran.

## Pentingnya Pengembangan Kapasitas Perguruan Tinggi
Sekitar  70%  anak  Indonesia  pada  usia emasnya  mendapatkan  pendidikan  di perguruan  tinggi  swasta  (Elfindri,  mantan Kordinator  Kopertais  X  dan  Guru  Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas, Kompas Selasa 2 April 2013).  Ironisnya, pembinaan terhadap  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS) termasuk  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam Swasta  (PTAIS)  sangat  minim,  sementara persoalan  internal  sangat  kompleks, seperti:  konflik  internal  karena  berbagai kepentingan, mutu dosen, dan akuntabilitas penyelenggaraannya.  Pemerintah  seolah terlena  memperhatikan  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN),  lupa  mengoptimalisasi gagasan untuk memajukan PTAIS.
Minim  dan  lemahnya  pembinaan terhadap  PTAIS  sangat  berkaitan  dengan posisi  Kopertais,  sebagai  lembaga  yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTAIS. Kopertais yang dibentuk oleh Menteri Agama  melalui  Surat  Keputusan  Dirjen Pendidikan  Islam,  secara  yuridis  sangat lemah  dan  tidak  jelas.  Dengan  lemahnya posisi dan status yang tidak jelas berakibat pada  rendahnya  kapasitas  yang  dimiliki oleh  Kopertais  sebagai  sebuah  orgnaisasi/ lembaga  yang  melayani  PTAIS.  Artinya, Kopertais  sebagai  sebuah  lembaga  dalam menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan tugas  yang  dibebankan  belum  bisa dikatakan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dikatakan  belum  bisa  efektif,  karena dalam  menjalankan  fungsinya  belum  bisa
memberikan  sumbangan  yang  maksimal untuk tercapainya misi dan tujuan strategis yang  telah  ditetapkan.  Akibat  lebih  lanjut, dalam pengembangan  penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan  dan  tantangan- tantangan masa depan juga belum optimal. Misalnya,  untuk  pendataan  PTAIS  melalui Emis  sering  tidak  akurat.  Padahal,  sebagai sebuah  lembaga  yang  mempunyai  tugas untuk meningkatkan mutu PTAIS diperlukan kapasitas  yang  dinamis  dan  berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Kapasitas organisasi atau sistem tidak boleh berhenti dan  berhenti  di  pertengahan  jalan,  tetapi harus  siap  setiap  saat,  diperbarui  dan ditumbuhkembangkan.
Kapasitas  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi dikaitkan  dengan  kinerja.  Apabila  lembaga (Kopertais) bekerja tidak baik, tentunya ada kaitannya dengan tujuan atau kriteria kinerja yang  dikarenakan  banyaknya  kekosongan kapasitas sebagai akibat lemahnya kewenangan ataupun posisi Kopertais. Oleh karena  itu,  peningkatan/pengembangan kapasitas    Kopertais  merupakan  sebuah keniscayaan. Artinya, pengembangan kapasitas Kopertais harus segera dilakukan.
Pengembangan  kapasitas  mengisyarat- kan  suatu  prakarsa  pada  pengembangan kemampuan  yang  sudah  ada  ( existing capacity ).  Tetapi  bisa  juga  dikatakan “ contructing capacity ”, sebagai proses yang kreatif  membangun  kapasitas  yang  belum tampak  ( not  yet  exist ).  Dengan  demikian, pengembangan  kapasitas  dimaksudkan untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan,  perubahan  organisasi/lembaga (dhi.  Kopertais)  dalam  rangka memperkuat kemampuan penyesuaian
Kopertais, sehingga dapat tanggap terhadap perubahan
lingkungan  serta  dapat  melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.
Pengembangan  kapasitas  Kopertais sebagai  sebuah  lembaga  yang  berfungsi untuk meningkatkan mutu PTAIS, mencakup aspek:  sumber  daya,  ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan  dapat  berfungsi  dengan  baik, efektif,  efisien,  dan  terus  berkembang/ berkelanjutan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan  kapasitas  Kopertais, perlu diperhatikan prinsip-prinsip: 1) bersifat multidimensi,  berorientasi  jangka  panjang, 2)  melibatkan  multi stakeholder ,  dan  3) mengacu pada kebijakan nasional.
Bersifat  multidimensi,  karena  banyak aspek yang diemban (mengawasi,
mengendalikan,  dan  membina)  PTAIS  yang beragam. Berorientasi jangka panjang, karena pengembangan  harus  terus  berkelanjutan dan  dinamis.  Melibatkan  banyak  pihak yang berkaitan dengan pendidikan, seperti: pemerintah  setempat  (Pemda)  sebagai pemangku  kepentingan  tingkat  daerah dan  Kopertis  (Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan)  sebagai  mitra  sejajar  dalam membina  PTAIS  dengan  mengacu  pada kebijakan  nasional  sebagaimana  yang diamanahkan dalam Undang-Undang
Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Renstra Dirjen  Pendidikan  Islam,  Kementerian Agama.
Sesuai  dengan  uraian  prinsip-prinsip pengembangan  kapasitas  di  atas,  maka posisi  Kopertais  dalam  sistem  perundang- undangan perlu dipertegas sebagai bagian sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, yaitu menjadi sebuah Satuan Kerja (Satker) pemerintahan.
Ketika sebagai Satker, tentunya menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas- kapasitas potensial, keberadaannya sebagai instrumen  administrasi  pemerintahan  serta memiliki  posisi  dan  peran  yang  sangat strategis.  Dengan  posisi  dan  kemampuan besar  yang  dimilikinya,  bukan  saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan  yang  tepat  secara  teknis,  tetapi juga  mendapat  dukungan  yang  kuat  dari masyarakat yang dilayani (PTAIS).
Selanjutnya,  Kopertais  akan  menjadi sebuah lembaga yang memegang peranan penting  dalam  penentuan  dan  pencapaian keberhasilan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dipertegas lagi, bahwa peningkatan kapasitas Kopertais menjadi  sebuah  Satker  menjadi    prasyarat penting  untuk  menunjang  keberhasilan pembangunan pendidikan.
Dengan  menjadi  Satker  dan  posisi/ status yang jelas, diharapkan: 1) mengurangi rendahnya  pembinaan  terhadap  PTAIS, 2)  meningkatnya  profesionalisme  dan kompetensi  SDM-nya,  3)  memperlancar koordinasi  antar  pihak/instansi  yang berkompeten,  dan  4)  dinamis  sesuai dengan  tuntutan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.    Di  samping itu,  dengan  regulasi  yang  memayungi keberadaan  Kopertais,  proses  pembinaan yang  diharapkan  muncul  dari  Kopertais diharapkan  akan  berjalan  secara  efektif, karena  konsep  pembinaannya  akan  jelas dan terarah.
Membiarkan  Kopertais  dengan  posisi hukum  yang  lemah  akan  berdampak  pada pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tidak  efektif. Akibatnya, kualitas PTAIS tidak/kurang bisa
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar)
berkembang dan tidak bisa bersaing dengan perguruan  tinggi  swasta  di  lingkungan Kemendikbud,  apalagi  untuk  bersaing  di tingkat regional maupun internasional.
PTAIS  mesti  dianggap  sebagai  layanan semiprivat “ quasi services ”. Artinya, mesti ada peranan  pemerintah  (Kementerian  Agama melalui  tangan  panjang  Kopertais)  dalam menyediakan  jasa  layanan  pendidikan. Peranan  pemerintah  ke  depan  mesti  pada penyediaan  dosen,  peningkatan  dan penjaminan  mutu  serta  kontrol  terhadap akuntabilitas penyelenggaraan.
Jika  Kopertais  tetap  dibiarkan  dengan keterbatasan kapasitasnya, maka pencapaian kualitas  PTAIS  akan  mengalami  banyak kendala, baik dalam pemenuhan dosen yang berkualitas sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan  maupun  dalam  pengembangan proses  pendidikan.  Aturan  yang  ketat  dan kaku,  seperti  larangan  dosen  berstatus PNS  untuk menjabat di PTAIS  dan rencana penarikan  beberapa  dosen  DPK  di  PTAIS oleh UIN/IAIN  hanya akan memakan korban (misal:  hilangnya  beberapa  aset  perguruan tinggi  agama.  karena  akan  dimanfaatkan oleh pihak lain).
Korbannya  lainnya  adalah  mahasiwa yang  masa  emasnya  tidak  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah.  Kerugian besar  akan  dirasakan  kelak,  sebagai  akibat dari  pemerintah  yang  tidak  melakukan pembinaan dengan baik terhadap PTAIS.
Sebagaimana  cita-cita  utama  dari sistem  birokrasi  adalah  mencapai  efisiensi kerja  yang  seoptimal  mungkin.  Menurut Weber, organisasi birokrasi dapat digunakan  sebagai  pendekatan  efektif untuk  mengontrol  pekerjaan  manusia, sehingga  sampai  pada  sasarannya,  karena
organisasi  birokrasi  punya  struktur  yang jelas  tentang  kekuasaan  dan  orang  yang punya  kekuasaan  mempunyai  pengaruh, sehingga  dapat  memberi  perintah  untuk mendistribusikan  tugas  kepada  orang  lain. Organisasi  mengoperasikan  prinsip-prinsip dasar hirarki kantor, di mana ada garis-garis yang jelas dari atasan dan bawahan.

## PENUTUP
Kapasitas  Kopertais  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsi  dalam  rangka  mening- katkan mutu  PTAIS belum berjalan dengan baik  dan  optimal  karena  berbagai  faktor. Faktor  utamanya,  status  yuridis  yang lemah  yang  berakibat  pada  keterbatasan sumber  daya  (tenaga,  fasilitas,  dan  sarana prasarana) dan anggaran. Faktor lain adalah adanya  dualisme  kepemimpinan,  di  mana Rektor secara ex officio sebagai Koordinator Kopertais,  berakibat  fungsi  kepemimpinan dan manajemen organisasi tidak efektif.
Sudah dilakukan berbagai solusi ataupun upaya  dalam  mengatasi  kendala  ataupun hambatan,  dalam  rangka  peningkatan dan  pengembangan  lembaga  maupun SDM  bagi  PTAIS.  Salah  satu  kegiatan  yang dilaksanakan  pada  tahun  2013  adalah Workshop  Penyusunan  Kurikulum  PTAIS, dengan  dana  ditanggung  secara  bersama- sama oleh PTAIS.
Berkaitan dengan keterbatasan kapasitas Kopertais selama ini, maka pihak Kopertais berharap akan adaya kejelasan status hukum atau  legalitas  posisi  Kopertais,  sehingga menjadi  lembaga  yang  mandiri  dan  kuat dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, beberapa saran dari penelitian ini adalah: (1) kapasitas perlu segera ditingkatkan dan dikembangkan,  untuk  lebih  meningkatkan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106
fungsinya sebagai pengawas, pengendali dan pembina PTAIS, sehingga lebih bermutu; (2) langkah strategis pengembangan kapasitas
adalah adanya regulasi yang mengatur dan memayungi posisi Kopertais sebagai sebuah Satuan Kerja (Satker).
Kapasitas Kopertais dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: ...     (Sumarsih Anwar)

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. Buku II: Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi . Jakarta:Departemen  Pendidikan Nasional.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan,
Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
Kerangka Acuan Kegiatan ( Term Of Reference ) Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2014.
Kerangka Acuan Kegiatan ( Term Of Reference ) Pembuatan Jurnal Ilmiah Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014.
Milen,  Anneli.  2004. Pegangan  Dasar  Pengembangan  Kapasitas .  Yogyakarta:  Program  Penguatan Prakarsa Pembaruan Kabupaten.
Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2014, Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat.
Sallis, Edward. 1993. Total Quality Management . London: Kogan Page.
Sudarsono, 1992. Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Layanan Pendidikan Tinggi.
Usman, Husaini, 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.

## Website
Kampus  Maya  Online.  2013.  “Pengarahan  Direktur  Pendidikan  Tinggi  Islam.”  Diakses  tanggal  14 Februari 2013. http://ptais.guru-indonesia.net/artikel_detail-11039.html.
Kementerian Agama. 2013. “Moratorium Terbatas Ijin Pendirian PTAI.” Diakses 14 Februari 2013. http:// pendis.kemenag.go.id.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 91 - 106