## MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN

## INVESTASI PADA CENTRAL BUSINESS DISTRICT DI KABUPATEN KEDIRI

## Local Government Strategy Management In Increasing Investment In Central Business District In Kediri Regency
Wahyu Setyaningrum 1 1 FISIP Universitas Kadiri e-mail : 1 Wahyusetyan@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  perlu  mengupayakan  pemerataan  investasi  dan  pendapatan  dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya untuk menghindari disparitas/ketimpangan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis dan good governance. Metode penelitian pada naskah ini menggunakan metode kualitatif. Pemerintah Kabupaten Kediri mengembangkan wilayahnya untuk dijadikan tempat berinvestasi dengan membangun Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Upaya tersebut dilakukan dengan program kerja KPM (Kantor Penanaman Modal) tahun 2012. Dalam program kerja tersebut terdapat manajemen pada KPM  berupa planning,  organizing,  actuating  dan  controlling .  KPM  melaksanakan  manajemen  strategi,  salah satu  alat  manajemen  strategi  melalui  analisa  SWOT  (Strenghts,  Weakness,  Opportunity,  dan  Threats). Selama  ini  investor  pada  SLG  masih  satu  investor,  yaitu  PT.  Gumul Paradise  Island .  Hal  ini  dikarenakan sulitnya  untuk  mendapatkan  investor  karena  bersaing  dengan  Kota  Kediri  yang  lebih  strategis  lokasinya. KPM  dalam  melaksanakan  manajemen  strategi  menggunakan  analisa  SWOT.  Analisa  yang  dilakukan dengan mengetahui keberhasilan, kegagalan, faktor penghambat, dan faktor pendukung organisasi dalam melaksanakan  tugasnya.  Setelah  itu,  KPM  mendapatkan  solusi  dari  masalah  yang  dihadapi  serta  dapat melaksanakan  perencanaan  dan  pengembangan  program  kerja  untuk  menghadapi  tantangan  ke  depan. Pembentukan  suasana  yang  kondusif  untuk  berinvestasi,  nvestor  memerlukan  pelayanan  yang  baik  dan mudah  dalam  penanaman  modal.  Penelitian  ini  dilaksanakan  tahun  2012,  merupakan  tema  yang  menarik untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan investasi Kabupaten Kediri.
Kata Kunci : Manajemen Strategi; Pemerintah Daerah; Investasi Daerah; Central Business District

## Abstract
District/ city regional governments need to seek equal investment and income with other District/ City regions to avoid disparity/ inequality. This study uses strategic management theory and good governance. The research method  in this text  uses  qualitative  methods.  The  Government  of  Kediri  Regency  develops  its  territory  to  be  used  as  a  place  of investment  by  building  Gumul  Lima  Junction  Kediri  Regency.  This  effort  was  carried  out  with  the  2012  KPM (Investment  Office)  work  program.  In  the  work  program  there  was  management  at  KPM  in  the  form  of  planning, organizing, actuating and controlling. KPM implements strategy management, one of the strategy management tools through  SWOT  analysis  (Strengths,  Weakness,  Opportunity,  and  Threats).  So  far,  investors  in  SLG  are  still  one investor, namely PT. Gumul Paradise Island. This is because it is difficult to get investors because it competes with Kediri  City  which  is  more  strategically  located.  KPM  in  implementing  strategic  management  uses  SWOT  analysis. Analysis is done by knowing the successes, failures, inhibiting factors, and supporting factors of  the organization in carrying  out  its  duties.  After  that,  KPM  gets  a  solution  to  the  problems  faced  and  can  carry  out  the  planning  and development of work programs to face the challenges ahead. Establishing an atmosphere that is conducive to investing, investors  need  good  and  easy  services  in  investing.  This  research  was  carried  out  in  2012,  an  interesting  theme  for further research on the development of investment in Kediri Regency.
K eywords : Strategy Management; Local Government; Regional Investment; Central Business District

## A. PENDAHULUAN
Di  negara-negara  berkembang  terjadi dilema  antara  pertumbuhan  lawan  distribusi (pemerataan) pendapatan. Pembangunan menuntut  GNP  lebih  tinggi,  dan  tingkat pertumbuhan  yang  lebih  tinggi  jelas  perlu  lebih dipacu.  Pertumbuhan  muncul  hanya  pada beberapa sektor, hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Aspek distribusi  atau  pemerataan  pendapatan  ternyata makin  timpang  dalam  tahun–tahun  belakangan ini.  Banyak  orang  merasa  pertumbuhan  ekonomi yang  telah  gagal  memberantas,  atau  mengurangi kemiskinan  absolut  yang  begitu  meluas  (Mynt, Hla, 1965) dalam (Sumitro, 1994:107-111).
Indonesia merupakan negara berkembang yang  terus  memacu  pertumbuhan  ekonominya. Berbagai  upaya  peningkatan  modal,  tenaga  kerja dan  teknologi  telah  dilakukan.  Upaya  tersebut menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun ke  tahun.  Pendapatan  per  kapita  Indonesia  pada 2008  mengalami  peningkatan  23,6%  dibanding 2007  lalu.  Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  tahun  2009  meningkat  sebesar  4,5% terhadap  tahun  2008.  Pertumbuhan  PDB  tanpa migas  pada  tahun  2009  mencapai  4,9%. Pendapatan per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku  pada  2010  tercatat  mencapai  Rp  27  juta atau  setara  dengan  3.004,9  dollar  AS.  Angka  ini naik  sekitar  13%  bila  dibandingkan  pada  2009 lalu.  Bank  Dunia  memprediksikan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  pada  2011  ditargetkan  bisa melampaui 6,4% bahkan bisa mencapai angka 7% apabila pemerintah Indonesia melakukan reformasi  secara  menyeluruh  pada  berbagai bidang  termasuk  pembenahan  infrastruktur. ( http://www.bps.go.id ).
Kenaikan  GNP  tersebut  juga  diikuti dengan kenaikan
jumlah disparitas
(ketidakmerataan) pertumbuhan. Seringkali pertumbuhan  ekonomi  hanya  terjadi  pada  kota- kota besar. Arus perekonomian di kota besar lebih tinggi dan daya beli masyarakatnya tinggi. Selama ini,  kota besar mempunyai daya tarik yang tinggi. Penduduk dari desa lebih memilih bekerja di kota karena  faktor  ekonomi  dan  fasilitas  di  kota  yang lebih  memadai.  Selain  itu,  tingkat  penghasilan  di kota  lebih  besar  daripada  di  desa.  Kebanyakan penduduk lebih mempunyai kesempatan kerja di sektor informal di kota.
Kabupaten    Kediri  mengalami  disparitas yang  cukup  tinggi.  Adanya  disparitas  dapat dilihat dari PDRB ADH. PDRB ADH adalah daya beli  masyarakat  berdasarkan  penghasilan.  Pada tahun 2006, PDRB ADH Kabupaten Kediri sebesar 6.22, sedangkan PDRB ADH kota besar jauh lebih tinggi  seperti  Surabaya  sebesar  44.04  ,  Sidoarjo
sebesar  14.07,  dan  Malang  sebesar  25.84. ( http://mkp.fisip.unair.ac.id ). Selain itu, pendapatan  per  kapita  masyarakat  Kabupaten Kediri juga masih jauh jika dibandingkan dengan kota  di  daerah  Jawa  Timur,  seperti  Kota  Kediri, Kota Blitar dan Kota Madiun. Dapat dilihat pada tabel sebagi berikut:
Tabel 1 Pendapatan Per Kapita Jawa Timur Tahun 2006
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) PDRB Perkapita (ribu rp) 1 Kabupaten Kediri 1.478.381 4.371,24 2 Kota Kediri 253.260 87.183,03 3 Kabupaten Tulungagung 966.984 5.782,93 4 Kota Blitar 124.213 8.748,30 5 Kabupaten Blitar 1.119.386 3.305,78 6 Kabupaten Trenggalek 674.748 2.674,37 7 KabupatenNganjuk 1.033.409 3.297,18 8 Kabupaten Jombang 1.179.371 3.827,58 9 Kabupaten Madiun 658.278 3.550,06 10 Kota Madiun 170.335 10.558,97 11 Kabupaten Ponorogo 878.389 3.409,59 12 Kabupaten Pacitan 545.316 3.139,73 13 Kabupaten Magetan 625.976 4.500,86 14 Kabupaten Ngawi 850.972 3.497,62 Jumlah 10.558.468
Sumber:  Kantor  Penanaman  Modal  Kabupaten Kediri
Manajemen  strategi  adalah  perencanaan yang  berorientasi  pada  visi,  dan  ditetapkan sebagai  keputusan  manajemen  dalam  rangka pencapaian  tujuan  organisasi  tersebut.  Dalam perkembangannya sektor publik  telah mengalami perubahan  sejalan  dengan  perubahan  paradigma administrasi publik. Administrasi publik konvensional  dianggap  gagal  mencapai  tujuan organisasi  secara  efektif  dan  efisien,  lebih mementingkan  proses  daripada  hasil  sehingga munculnya paradigma new public management. Manajemen  strategi  pada  sektor  publik perlu  adanya  rencana  strategi  dan  manajemen kinerja  agar  mempermudah  pencapaian  tujuan, juga  pada  kinerja  yang  mudah  diukur  sehingga menciptakan  akuntabilitas  kinerja  pada  suatu organisasi.  Pada  sistem  akuntabilitas  kinerja harus ada suatu proses perencanaan, pengukuran, pelaporan  dan  pemanfaatan  informasi  kinerja dalam  manajemen  strategi.  Perlunya  suatu organisasi  dalam  manajemen  strategi  adalah dapat  mengurangi  ketidakpastian  dalam  suatu perencanaan,  sebagai  pengendali  sehingga  visi dan  misi  dapat  terkontrol  yang  mendorong perilaku  proaktif    untuk  ikut  serta  dalam mewujudkan  keunggulan organisasi.
Manajemen strategi dapat diukur dengan meangevaluasi atau meninjau kembali
permasalahan apakah terjadi perubahan pada saat pengukuran  kemampuan  organisasi  dengan memastikan kembali apakah sudah sesuai dengan standar  yang  telah  ditetapkan,  juga  dapat mengetahui  perkembangan  perbaikan  dalam pengembangan model dimasa mendatang.
Pemerintah daerah menggunakan manajemen  strategi  sebagai  sarana  untuk menentukan arah kebijakan organisasi Pemerintah  Daerah.  Di  dalam  pengelolaan pendapatan  daerah  juga  diperlukan  manajemen strategi.  Pengelolaan  pendapatan  daerah  dapat diberdayagunakan  dan  daya  hasil  yang  untuk memenuhi  belanja  daerah.  Di  dalam  melakukan kegiatan operasionalnya dalam kegiatan pelayanan  maupun  dalam  kegiatan  peningkatan perekonomian,  pemerintah  daerah  memerlukan angaran  dana  yang  cukup.  Dengan  demikian diperlukan  adanya  sumber-sumber  pendapatan daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  menggali sumber-sumber  daya  yang  berpotensi  untuk menghasilkan  dan  menambah  Pendapatan  Asli Daerah.
Pendapatan  Pemerintah  Daerah  dari pajak dapat berupa pajak dari Penanaman Modal Asing  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMA  dan  PMDN).  Dalam  melaksanakan tugasnya  untuk  menggali  potensi  daerah  yang ada,  pemerintah  daerah  memerlukan  bantuan perusahaan swasta untuk dipungut pajaknya dan menambah PAD. Selain itu, dengan adanya PMA dan  PMDN  yang  menanamkan  modalnya  pada daerah  juga  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan untuk masyarakat, memenuhi kebutuhan pelayanan  dan  kebutuhan  barang  publik  dan memberikan  kemajuan  bagi  daerah  tersebut terkait dengan modernisasi sehingga mengurangi disparitas kemajuan wilayah satu dengan wilayah lainnya.
Seiring  dengan  perkembangan  kegiatan perekonomian  yang  sangat  pesat  dan  terjadinya disparitas  kemajuan  wilayah,  maka  diperlukan cara untuk segera mengantisipasi kondisi tersebut dan  menarik  arus  pergerakan  ekonomi  ke wilayah.  Oleh  karena itu  pengembangan wilayah pada  masa  sekarang  lebih  diarahkan  ke  arah pembangunan ekonomi. Situasi problematis inilah yang  mendorong  Pemerintah  Kabupaten  Kediri melaksanakan  pembangunan Central  Business District (CBD).  Dengan  adanya  pembangunan CBD,  pemerintah  Kabupaten  Kediri  mempunyai tujuan  untuk  investor  tertarik  berinvestasi  pada Kabupaten
Kediri
( http://creativity4live.blogspot.com ).
Penanaman  Modal  Kabupaten  Kediri, untuk  merealisasikan  mega  proyek  seluas  37 hektar tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp 1 triliun  lebih.  Untuk  itu,  Pemerintah  Kabupaten
Kediri  mengundang  investor  dalam  negeri khususnya  yang  ada  di  Surabaya  untuk berinvestasi.  Sejauh  ini,  fasilitas  yang  sudah terbangun  di  sana  adalah  monumen  SLG, infrastruktur  dasar  seperti  akses  jalan,  pasar  dan perbankan.  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  juga segera  mendirikan  tempat  hiburan  air  atau water park dan  pusat  perbelanjaan  di  kawasan monumen  Simpang  Lima  Gumul  (SLG). Pembangunan water  park dan  pusat  perbelanjaan ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mempercepat  pertumbuhan  kawasan  SLG. ( http://creativity4live.blogspot.com ). Sumber pembiayaan pembangunan tersebut tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kediri. Hal  ini  dikarenakan  telah  adanya  tawaran kerjasama  dari  konsorsium  pengusaha  yang bersedia  mengucurkan  dana  Rp  100  miliar  dari PT.  Panorama  Wisata  Sejahtera. Sementara  untuk pembangunan fasilitas lainnya seperti trade center atau mall dan hotel masih diusahakan.
Dalam  keefektifan  pencapaian  suatu tujuan,  yaitu  tujuan  peningkatan  investasi  pada area  CBD,    dibutuhkan  manajemen  strategi  dari Pemerintah  Daerah  untuk  menarik  investor. Dibutuhkan  arah  kebijakan  pembangunan  yang jelas. Tujuan  utama  pembangunan  CBD  Simpang Lima  Gumul  Kabupaten  Kediri  dapat  terwujud dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  dan pengembangan  wilayah  yang  memerlukan investasi  dari  pihak  swasta,  maka  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kediri  pada  tahun  2009 membentuk  lembaga  Kantor  Penanaman  Modal. Kantor  Penanaman  Modal  perlu  membuat rencana  strategis  berkaitan  dengan  tujuan  jangka panjang  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  untuk membangun  CBD  dan  penarikan  investor  untuk menanamkan modalnya.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas, maka penelitian ini mengambil judul “ Manajemen Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan  Investasi  Pada Central  Business District Di  Kabupaten  Kediri”. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana manajemen Kantor Penanaman Modal dalam Central Business District ?
2. Bagaimana  manajemen  strategi  Kantor Penanaman Modal dalam Central Business District ?

## B. LANDASAN TEORITIS
1) 1) Manajemen Strategi
Manajemen  strategi  terdiri  atas  dua  suku kata yang dapat dipilah menjadi kata manajemen dan strategi.  Manajemen merupakan serangkaian proses  yang  terdiri  atas  perencanaan (planning) , pengorganisasian (organizing) , pelaksanaan
(actuating) , pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting) (Nawawi,  2003:52) dalam (Bawono, 2009:5)
Unsur – unsur yang ada dalam manajemen tersebut  apabila  dijabarkan  dalam  penjelasan adalah sebagai berikut :
1) Perencanaan (Planning)
2) Pengorganisasian (Organizing)
3) Pelaksanaan (Actuating)
4) Penganggaran (Budgeting)
5) Pengawasan (Control) Sedangkan kata yang kedua adalah strategi yang  berasal  dari  bahasa  Yunani strategos atau strategeus dengan  kata  jamak  strategi. Strategos berarti  jenderal,  namun  dalam  Yunani  kuno sering berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi  yang  luas  (Salusu,  2003  :85  )  dalam (Bawono, 2009:6) Pendapat
yang lain mendefinisikan  strategi  sebagai  kerangka  kerja (frame  work) ,  teknik  dan  rencana  yang  bersifat spesifik  atau  khusus  (Rabin  et.al,  2000:15)  dalam (Bawono,  2009:6).  Hamel  dan  Prahalad  dalam Umar  (2002)    dalam  (Bawono,  2009:6) menyebutkan  kompetensi  inti  sebagai  suatu  hal yang  penting.  Mereka  mendefinisikan  strategi menjadi :
Strategi  merupakan  tindakan  yang  bersifat incremental (  senantiasa  meningkat  )  dan  terus  – menerus,  serta  dilakukan  berdasarkan  sudut pandang  tentang  apa  yang  diharapkan  oleh para pelanggan  di  masa  depan.  Dengan  demikian, strategi  hampir  selalu  dimulai  dari  apa  yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi.  Terjadinya  kecepatan  inovasi  pasar  yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi  inti (core  competencies) .  Perusahaan perlu  mencari  kompetensi  inti  di  dalam  bisnis yang dilakukan.
Manajemen  strategi  merujuk  pada  proses manajerial  untuk  membentuk  visi  strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan  dan  melaksanakan  strategi  dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian  dan  koreksi  terhadap  visi,  obyektif strategi  dan  pelaksanaan  tersebut.  Sedangkan Siagian (2004) dalam (Bawono, 2009:8) mendefinisikan  manajemen  stratejik  sebagai berikut  :  “Serangkaian  keputusan  dan  tindakan mendasar  yang  dibuat  oleh  manajemen  puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan organisasi tersebut. “

## 2) Good Governance
Secara  umum, good  governance atau kepemerintahan yang baik, dapat diartikan, yaitu: dijalankannya  dengan  baik  ( good )  ketiga  domain yang ada dalam governance atau kepemerintahan.  Ketiga  domain  governance  itu adalah:  (1)  negara  atau  pemerintah  ( state );  (2) sektor  swasta  atau  dunia  usaha  ( private  sector ): dan  (3)  masyarakat  ( society ).  Secara  konseptual pengertian  kata  baik  ( good )  dalam  istilah kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) mengandung  dua  pemahaman,  yaitu:  pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak  rakyat,  dan  nilai-nilai  yang dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  dalam pencapaian  tujuan  (nasional)  kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan tersebut.  (Indardi, 2005:10)
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pengertian ini,  kepemerintahan  yang  baik  berorientasi  pada dua  hal,  yaitu:  pertama,  orientasi  ideal  negara, yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Hal  ini  memacu  pada  demokratisasi  dalam kehidupan  bernegara  dengan  elemen-elemen konstituen  atau  pemilihnya,  seperti:  legitimasi, akuntabilitas,  adanya  otonomi  dan  devolusi kekuasaan  pada  daerah,  serta  adanya  jaminan berjalannya  mekanisme  kontrol  oleh  masyarakat. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu  secara  efektif  dan  efisien  melakukan  upaya pencapaian  tujuan  nasional.  Hal  ini  sangat tergantung  pada  sejauh  mana  pemerintah pempunyai  kompetisi,  dan  sejauh  mana  struktur serta  mekanisme  politik  dan  administrasi berfungsi  secara  efektif  dan  efisien.  (Indardi, 2005:10)
OECD  dan World  Bank ,  mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab.  Sejalan  dengan  demokrasi dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi  dan  investasi  yang  langka,  dan pencegahan  korupsi,  baik  secara  politik  maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran serta  penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya  aktivitas  kewiraswastaan.  Dokumen yang  diterbitkan  oleh  UNDP  dan  pemerintah Vietnam  mendefinisikan good  governance sebagai proses  yang  meningkatkan  interaksi  konstruktif diantara  omain-domainnya  dengan  tujuan  untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta  yang  produktif.  Oleh  karena  itu, good governance juga adalah mengutamakan partisipasi, transparansi,  akuntabilitas  dan  efektivitas  serta
memperlakukan  semua  sama.  Sementara  UNDP sendiri  memberikan  definisi good  governance sebagai  “hubungan  sinergis  dan  konstruktif diantara  negara  (state),  sektor  swasta  (private sector)  dan  masyarakat  (society)”.  Dengan  kata lain,  hubungan  sinergis  dan  konstruktif  diantara ketiga  domain  yang  terdapat  dalam governance atau kepemerintahan. (Indardi, 2005:11)

## C. METODE PENELITIAN
Dengan berpijak dari permasalahan yang diteliti,  peneliti  memilih  bentuk  penelitian kualitatif.  Bogdan  dan  Taylor  dalam  (Moleong, 2008:4)  mengemukakan  bahwa  “metodologi kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati”.
Menurut  Lofland  dan  Lofland  dalam Lexy  J.  Moleong  (2008:157)  “sumber  data  utama dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.
Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
D. PEMBAHASAN
1) Manajemen Kantor Peanaman Modal
Kabupaten  Kediri  dalam Central  Business District .
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  berinisiatif untuk  memanfaatkan  segala  potensi  daerah  yang ada.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  meningkakan perekonomian masyarakat maupun untuk peningkatan  PAD.  Salah  satu  upaya  Pemkab Kediri  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  ada dengan  membentuk  ikon  Kabupaten  Kediri. Ikon tersebut  berupa  SLG  Kabupaten  Kediri.  SLG tersebut direncanakan akan menjadi CBD ( Central Business District ).
Pemerintah Kabupaten Kediri
membutuhkan  investor  baik  dari  lokal,  PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman  Modal  Asing).  Investor  tersebut dapat  berinvestasi  pada  area  SLG.  Pemerintah Kabupaten  Kediri  membangun  fasilitas  awal berupa  jalan  raya,  monumen,  listrik  dan penjagaan  keamanan.  Hal  ini  digunakan  sebagi langkah awal untuk menarik investor. Selama ini investor lebih tertarik berinvestasi pada kota besar
seperti Surabaya dan Kota Kediri. Dengan adanya SLG, akan menjadi daya tarik bagi investor.
Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk  KPM  untuk  menunjang  dan memfasilitasi  dalam  penarikan  investor  pada Kabupaten
Kediri dengan selesainya pembangunan  SLG  dari  tahun  2002-2008.  Pada tahun 2008 dilakukan proses pembentukan  KPM. KPM  dibentuk  berdasarkan  SK  Bupati  dan  SK tupoksi  KPM.  KPM  melaksanakan  tugasnya berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah  direncanakan  dalam  RKPD  KPM  (Rencana Kerja  Pemerintah  daerah  Kantor  Penanaman Modal).  RKPD  tersebut  disusun  berdasarkan  Visi dan  Misi  KPM.  Sedangkan  Visi  dan  Misi  KPM direncanakan dari rapat awal tahun pembentukan organisasi dan kepengurusan. Selama tahun 2009- 2015  Visi  dan  Misi  KPM  belum  berubah. Tujuan,visi dan misi KPM berdasarkan Kebijakan RPJP dan RPJM Pemerintah daerah.
Keberadaan  Kantor  Penanaman  Modal Kabupaten  Kediri  adalah  kantor  baru  di  lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri, kantor investasi tersebut  mempunyai  tugas  yang  cukup  berat terutama  di  Kabupaten  Kediri  yang  menurut beberapa  pihak  minim  akan  investasi  dari investor  lokal  atau  investor  dari  luar  Kediri. Minimnya  investasi  di  Kabupaten  Kediri  seperti beberapa  di  beritakan  yang  lalu  salah  satunya para  pengusaha  yang  mengeluhkan  karena banyaknya  "pungutan"  bagi  para  investor  yang akan  menanamkan  usaha  di  Kabupaten  Kediri. (www.suaramedia.com)
Para  pengusaha  baik  lokal  Kediri maupun  dari  luar  Kediri  tersebut  lebih  suka menanamkan  modal  usahanya  di  kota  Kediri daripada di Kabupaten Kediri. Sehingga beberapa bulan yang lalu kota Kediri tercatat menjadi kota Kediri  masuk  dalam  rangking  salah  satu  kota yang  banyak  mendatangkan  investor.  Memang menurut  beberapa  kalangan  keberadaan  kantor investasi  tersebut  di  nilai  belum  memberi peningkatan yang signifikan akan masuknya para investor  baik  itu  dari  lokal  Kediri  terlebih penanam modal dari luar Kediri apalagi investor dari  luar  negeri.  Hal  itu  terlihat  dari  minimnya investor  masuk  ke  Kabupaten  Kediri  padahal potensi  yang  di  miliki  oleh  Kabupaten  Kediri sangat  potensial  untuk  daerah  wisata  maupun untuk usaha.(www.suaramedia.com)
Anggapan tersebut teridentifikasi sebagai tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan penanaman  modal,  dan  telah  juga  diakui  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kediri  dalam  Rencana Strategis KPM Tahun 2012 Kendala dan tantangan tersebut antara lain (Chandra, 2007:1):
1. Masih rendahnya kepastian hukum.
2. Lemahnya insentif investasi.
3.  Masih  tingginya  biaya  ekonomi,  karena tingginya  kasus  korupsi,  keamanan  dan penyalah gunaan wewenang.
4. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah.
Sebagai  bagian  strategi  pengelolaan penanaman  modal,  pemberian  kesempatan pengusaha untuk melakukan kegiatan pembangunan  prasarana  infrastruktur,  prosedur pengurusan  perijinan  yang  mudah,  cepat  dan murah, serta penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.  Terpenting yang lainnya adalah,  undang-undang  penanaman  modal asing yang  memberikan  kelonggaran  repatriasi  modal maupun  laba  perusahaan,  dan  jangka  waktu perijinan  investasi  serta  hak  pengelolaan  yang semakin diperpanjang.
Terbitnya  Undang-undang  Nomor  25 tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  perlu dibangun konsep yang integral untuk menghadapi  berbagai  implikasi  negatif  dari penanaman  modal  asing  dan  pasar  bebas. Strategi  peningkatan  investasi  melalui  program aksi  bidang  iklim  investasi  dan  iklim  usaha sebagaimana  menjadi  prioritas    rencana  strategis KPM  tahun  2012  berikut  perlu  dikawal perwujudannya, yaitu :
1.  Kepastian  hukum:  Reformasi  regulasi  secara bertahap  di  tingkat  daerah  dan  daerah  sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang- undangan yang tidak
menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
2.  Penyederhanaan  prosedur:  Penerapan  sistem pelayanan  perizinan  secara  elektronik  (SPPSE) pada  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP), pembatalan  perda  bermasalah  dan  pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan  (TDP)  dan  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan (SIUP).
3.  Logistik  nasional:  Pengembangan  dan penetapan  Sistem  Logistik  Nasional  yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi melalui BPM dan BKPM.
4.  Sistem  informasi:  Beroperasinya  secara  penuh National  Single  Window  (NSW)  untuk  impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. 6.  Kebijakan  ketenagakerjaan:  Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
Dalam penelitian
ini, akan mendekripsikan  tugas  yang  berkaitan  dengan Pembangunan  Investasi  pada  Simpang  Lima Gumul.  Tugas  ini  direncanakan  dalam  RKPD KPM 2012.. Pelaksanaan program sampai saat ini sedang  berlangsung  pada  tahun  2012.  Terdapat
program  dan  kegiatan  yang  dikerjakan  pada tahun  2012  dan  baru  selesai  pada  tahun  2013, seperti  pmbentukan  PTSP  (Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu).    Manajemen  strategi  tahun  2012  ini dilaksanakan melalui proses manajemen. Manajemen strategi KPM terdiri dari perencanaan (planning) ,
pengorganisasian (organizing) , pelaksanaan (actuating) ,  pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting).
a) Planning (Perencanaan) Tugas  intern  pada  Kantor  Penanaman modal direncanakan melalui  lima Program, yaitu Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran, Program  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana Aparatur,  Program  Peningkatan  Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Serta  Program  Peningkatan  Promosi  dan  Kerja Sama Investasi.

## b) Organizing (Pengorganisasian)
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  perencanaan  strategi  yang  dilakukan, pengorganisasian  pada  KPM  sesuai  dengan program  kerjanya.    KPM  dalam  melakukan pengorganisasian tidak ada perubahan dari tahun 2009,  2010.  Sedangkan  pada  tahun  2011-2015 terdapat  perubahan  pada  kegiatan  kerja.  Namun tidak  mempengaruhi  struktur  organisasi  KPM. Terdapat  penambahan  kegiatan  Kerja  yaitu, pembentukan  SPSE  (Sistem  Pelayanan  Perijinan Secara  Elektronik),  Dewan  Pengembangan Investasi  dan  PTSP  (Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu).

## c) Actuating (Pelaksanaan)
Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi  setelah  sebuah  organisasi  memiliki perencanaan  dan  melakukan  pengorganisasian dengan  memiliki  struktur  organisasi  termasuk tersedianya  personil  sebagai  pelaksana  sesuai dengan  kebutuhan  unit  atau  satuan  kerja  yang dibentuk.  Tugas  intern  pada  Kantor  Penanaman modal  direncanakan  melalui  program,  kegiatan dan sasaran, yaitu:
 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran  dan  Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program  Peningkatan  Pengembangan Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan.
 Program  Peningkatan  Promosi  dan  Kerja Sama Investasi
 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

## d) Controlling
Pada  manajemen  strategi  KPM,  terdapat pealaksanaan  controlling  dalm  implementasi KPM  menjalankan  tuasnya.  Pengawasan  kinerja berada  pada  Kepala  KPM  (Bapak  Ir.  Andes Erwanto,  MM)  langsung  terhadap  bidang promosi  dan  kerja  sama,  bidang  operasional, bidang  perencanaan  dan  pengembangan  serta bidang  pelayanan  dan  pembinaan.  Pengawasan berlangsung setiap hari. Pegawai harus menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  Tupoksi dari  masing-masing  bidang.  Pengawasan  juga berdasarkan  capaian  kerja  yang  tertulis  pada program  kerja.  Jika  terjadi  ketidak  disiplinan, maka  akan  diperingatkan.  Dalam  hal  ini, pengawasan kinerja juga berkaitan dengan LAKIP pada  akhir  tahun.  Selanjutnya  LAKIP  tersebut diserahkan pada Bupati dan Pemprov.
Selain  pengawasan  dari  Kepala  Kantor, Kepala Kabupaten dan pemerintah provinsi, juga tedapat  pengawasan  dan  pembinaan  pada  KPM. KPM  dibina  dan  diawasi  oleh  BPM  (Badan Penanaman  Modal).  BPM  mengatur  penanaman modal  pada  tingkat  provinsi,  sedangkan  BKPM (Badan  Kinerja  Penanaman  Modal)  berada  pada tingkat nasional. Badan ini memberikan informasi terbaru  mengenai  penanaman  modal  dan  dapat melakukan pendampingan pada Badan Penanaman modal di daerah.

## 5) Budgeting
KPM  melaksanakan  tupoksinya  dalam Penanaman  modal  memerlukan  dana.  Kediatan KPM  didanai  dari  APBD.  Dana  tersebut digunakan  untuk  pembiayaan  program  dan kegiatan KPM. Dalam penganggaran tahun  2012, KPM melaksaksanakan berdasarkan rencana kerja besar  anggaran  sesuai  dengan  rencana  kerja. Penggunaan  dana  KPM  sudah  tepat  sasaran  dan sesuai dengan perencanan.
2) Manajemen  Kantor  Penanaman  Modal Kabupaten  Kediri  dalam Central  Business District .
Analisa SWOT merupakan salah satu alat dalam  manajemen  stratejik  untuk  menentukan kekuatan (strength) , kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan  ancaman (threat) dalam organisasi seperti pada tabel 1. berikut ini.
Tabel 1.
Analisa SWOT Pada KPM Kabupaten Kediri
Strengths Weakness 1) Adanya  mandat yang  diberikan  oleh pemerintah kepada Kantor Penanaman Modal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008  tentang  Organisasi dan  tata  kerja  Kantor Penanaman Modal 2) Adanya komitmen  yang  tinggi anggota organisasi
terhadap organisasinya 3) Adanya jejaring yang telah  terbangun  dengan baik  dengan  instansi pemerintah  lain.  Dalam hal ini, KPM melakukan kerjasama dengan Kantor  dagang  Jerman dan  Perancis,  KPM pusat dan provinsi, dan pengusaha  di  daerah Jawa Timur 1) Kantor  Penanaman modal  baru  berdiripada tahun  2009,  sehinga  masih memerlukan  banyak  rintisan mengenai inovasi-inovasi dalam  penanaman  modal, seperti  PTSP  (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 2)  Sarana  dan  prasarana yang  kurang  mendukung. Dalam Hal ini, pembangunan  SLG  masih hanya terdiri dari monumen, jalan  disekitar  monument dan terminal. Belum disediakannya investasi berupa  kemitraan  dimana pemerintah menyediakan aset  tanah.  Hal  ini  karena adanya  keterbatasan  dana dari  Pemerintah  Kabupaten Kediri  Kualitas  sumberdaya manusia yang dimiliki
organisasi masih perlu ditingkatkan, yaitu kurangnya penguasaan
bahasa  Inggris  pada  tenga ahli pemasaran dan promosi, sehingga hal ini menyulitkan pada waktu presentasi dalam  pameran  investasi internasional. Oportunities Threats 1) Adanya berbagai kebijakan  pemerintah berkaitan dengan subtansi yang dilaksanakan oleh instansi. 2) Adanya  kepercayaan organisasi internasional 3) Adanya  UU  NO.  32 Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah 1) Kondisi politik, ekonomi  dan  lingkungan SLG  yang  sepi  dan  belum kondusif. Di dalam pelaksanaan promosi
investasi  pada  CBD,  para investor  masih  melihat  pro dan  kontra  pembangunan CBD, masalah korupsi dalam  pembangunan  CBD, dan  permasalahan  aset tanah  dalam  CBD  yang masih meragukan investor. 2) Kota  Kediri  yang lebih  mempunyai  kondisi dan  budaya  penduduk yang  lebih  menuju  pada masyarakat modern daripada masyarakat Kabupaten  Kediri  karena alasan  itulah  mereka  lebih memilih  berinvestasi  pada Kota  Kediri  daripada  di

## Kabupaten Kediri.

## E.
F. G. H. I.
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1) Kesimpulan
KPM  bertugas  untuk  mencari  dan membantu  investor  dalam  penanaman  modal. Diperlukan  manajemen  strategi  dari  KPM  untuk mendapatkan investor.  Manajemen Strategi KPM meliputi  kegiatan  manajemen  seperti planning, actuating,  organizing  ,  controlling  dan  budgeting. Manajemen strategi KPM terdiri dari tahun 2009- 2010  dan  tahun  2011-2015.  Selama  ini  tidak  ada perbedaan  antara  manajemen  strategi  dari  2009- 2010  dan  2011-2015  pada organizing,  controlling dan budgeting ,  yaitu  struktur  organisasi  yang tidak  berubah,  system  pengawasan  dari pimpinan,  BKPM,  dan  BPM  dan  anggaran  dari APBD.  Sedangkan planning dan actuating terdapat  perbedaan  yaitu  penambahan  sasaran adanya  pembentukan  Dewan  Pengembangan Investasi,  SPPSE  dan  PTSP.  Selama  ini  investor pada  SLG  masih  satu  investor,  yaitu  PT.  Gumul Paradise Island . Hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan  investor  karena  bersaing  dengan Kota  Kediri  yang  lebih  strategis  lokasinya.  KPM dalam melaksanakan manajemen strategi menggunakan  analisa  SWOT.  Analisa  yang dilakukan  dengan  mengetahui  keberhasilan, kegagalan,  faktor  penghambat,  dan  faktor pendukung  organisasi  dalam  melaksanakan tugasnya.  Setelah  itu,  KPM  mendapatkan  solusi dari  masalah  yang  dihadapi  serta  dapat melaksanakan  perencanaan  dan  pengembangan program  kerja  untuk  menghadapi  tantangan  ke depan.
2) Saran Sebaiknya,  KPM  segera  menyelesaikan pembentukan  Dewan  Pengembangan  Investasi, PTSP  dan  SPPSE.  Investor  memerlukan
pelayanan  yang  baik  dan  mudah  dalam penanaman  modal.  Dengan  adanya  fasilitas tersebut diharapkan akan cepat menarik investor karena kemudahan berinvestasi yang dijanjikan.

## F. REFERENSI
Bawono, Icuk Rangga. 2010. Manajemen Strategik Sektor  Publik:  Langkah  Tepat  Menuju  Good Governance. www.pdf/manajemen-strategi- publik.html . BPS. 2011. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia . Online, http://www.bps.go.id.
Chandra,  Adityawa.  2003. Strategi  Menarik Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi. http://businessenvironment.word press.com.
Indardi,  Sjamsiar  Sjamsuddin.  2008. Administrasi Pemerintahan Lokal . Malang: Agritek YPN Karnaji. 2010. Disparitas Antar Wilayah Jawa Timur . http://mkp.fisip.unair.ac.id Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara Sumitro,  Djojohadikusumo.  1994. Perkembangan pemikiran  Ekonomi.  Dasar  teori  ekonomi pertumbuhan  dan  ekonomi  pembangunan . Jakarta:LP3ES Tanpa  Nama.  2011. SLG  (Simpang  Lima  Gumul), Megaproyek  Kawasan  CBD  Baru  Kabupaten Kediri . http://creativity4live.blogspot.com. Tanpa  Nama.  Tanpa  Tahun. Central  Business District . Online, www.wikipedia.com. Tanpa Nama. 2010. Peran Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri Tidak Maksimal. www.suaramedia.com.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal