## PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM UNDANG- UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Siti Nailus Masrihah
Kantor Notaris/PPAT Putu Ayu Ekaputri, S.H., M.Kn. HP. 085730067850Pos-el nailusmasrichah@gmail.com

## Syamsul Ghufron
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Pos-el syamsulghufron@unisda.ac.id
Abstrak : Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  diksi,  struktur  kalimat  dan makna  dalam  undang-undang  Ormas.  Data  penelitian  ini  bersumber  dari  Undang- Undang  RI  Nomor  16  tahun  2017  tentang  penetapan  PERPPU  Nomor  2  tahun  2017. Data  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi,  simak,  dan  catat.Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  penggunaan  diksi  ditemukan  tipe  generalisasi,  spesifikasi, bersinonim,  konotasi,  dan  denotasi,  namun  tidak  ditemukan  tipe  diksi  berhomofon, popular,  kajian,  jargon,  percakapan,  dan  slang.  (2)  struktur  kalimatnya  terdapat kalimat  dasar  dan  kalimat  transformasi.  (3)  maknakalimatnya  ditemukan  makna leksikal, gramatikal, konseptual denotasi, dan konotasi.
Kata-kata kunci : bahasa Indonesia, undang-undang ormas, Indonesia
Abstract : This  research  was  carried  out  with  the  aim  of  describing  diction,  sentence structure  and  meaning  in  the  Ormas  law.  This  research  data  is  derived  from  the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of PERPPU Number 2 of 2017. Data was collected with documentation techniques, see, and record. Research  findings  show  that  (1)  the  use  of  diction  is  found  in  the  types  of generalizations, specifications, synonyms, connotations, and denotations, but there are no  types  of  diction,  popular,  study,  jargon,  conversation,  and  slang.  (2)  sentence structure  in  the  articles  of  the  pros  and  cons  there  are  basic  sentences  and transformational sentences. (3) the meaning of the articles of pro and contra is found in lexical, grammatical, conceptual, denotation, and connotation meanings.
Keywords : Indonesian language, ormas law, Indonesia

## PENDAHULUAN
Menurut Marzuki (2012:136) Hidup  bermasyarakat  diperlukan  aturan- aturan  yang  bersifat  umum,  berbagai kepentingan masyarakat yang dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan  itu  dapat  dilindungi.  Namun sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa,  tidaklah  mungkin  aturan-aturan
itu dapat mengakomodasi semua kepentingan  tersebut.Aturan  hukum  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  menjadi pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku dalam  hidup  bermasyarakat.  Adanya aturan itu menimbulkan kepastian hukum, yang mengandung dua pengertian yaitu  pertama,  adanya  aturan  yang bersifat umum membuat individu mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh dilakukan atau yang tidak boleh
dilakukan;  dan  kedua,  berupa  keamanan hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan yang  bersifat  umum  itu  individu  dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara terhadap individu.
Masyarakat  Indonesia  terdiri  dari banyak  suku  dan  budaya,  sehingga terbentuklah kelompok-kelompok organisasi  yang  tidak  lagi  terhitung jumlahnya.Karena  berasal  dari  latar belakang  yang  berbeda  maka  setiap organisasi  mempunyai  visi-misi  yang berbeda  pula.Perbedaan  inilah  yang kemudian  menimbulkan  masalah  baru antar organisasi.Organisasi-organisasi tersebut  saat  ini  dikenal  dengan  sebutan ORMAS (Organisasi Kemasyarakat).
Ormas dapat menjadi wadah kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan berpendapat  sehingga  diharapkan  dapat berpartisipasi dalam
pembangunan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan harapan tersebut
dibentuklah  Undang-undang  RI  (UURI) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,  kemudian  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU)  Nomor  2  tahun  2017  tentang Perubahan  atas  UURI  Nomor  17  tahun 2013, dan yang terakhir UURI Nomor 16 tahun  2017  tentang  Penetapan  PERPU Nomor 2 tahun 2017.
Perubahan-perubahan peraturan tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat,  terjadi  aksi  demo  dimana- mana  oleh  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan  dengan  ketentuan  perubahan tersebut.Perubahan tersebut dianggap sebagai  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).Salah  satu  hal  yang  menjadi perdebatan  adalah  terkait  pembubaran Ormas  yang  dianggap  radikal  atau bertentangan  dengan  ideologi  Pancasila. Sejak  bulan  Juli  2017  Perppu  Ormas
menuai  banyak  pertentangan  terutama dari Ormas yang berbasis islam. Satu hal lagi  yang  ditekankan  adalah  terkait definisi ajaran atau paham yang bertentangan  dengan  Pancasila.  Adapun pasasal-pasal  yang  menjadi  pro  dan kontra  yaitu pasal  59  ayat  3  huruf  b, pasal 59 ayat 4 huruf c, pasal 82 A, dan penjelasan  pasal  59  ayat  4  huruf  c. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut dari  segi  bahasa  terutama  dari  diksi  dan gaya  bahasa.  Kridalaksana  (2008:50) menyebutkan bahwa Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam
berbicara  di  depan  umum  atau  karang mengarang. Namun diksi ini bukan hanya soal  kata-kata  yang  mana  yang  dipakai untuk  mengungkapkan  suatu  ide  atau gagasan,  tetapi  meliputi  gaya  bahasa  dan makna.  Terkait  dengan  undang-undang Ormas  yang  menjadi  perdebatan  dirasa perlu  untuk  dikaji  dari  segi  bahasa.  Baik tentang  pilihan  kata,  gaya  bahasa, maupun struktur kalimat, dan sebagainya.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  perlu adanya  penelitian  yang  bertujuan  untuk (1) mendeskripsikan diksi dalam undang- undang  Ormas,  (2)  mendeskripsikan struktur kalimat pasal-pasal yang menimbulkan  pro  dan  kontra  dalam undang-undang ormas, dan (3) mendeskripsikan makna pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontradalam Undang-Undang Ormas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif.  Data  penelitian  ini berupa  kalimat  atau  paragraf  yang mengandung  diksi  dalam  undang-undang ormas,  struktur  kalilmat  dalam  pasal- pasal  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra dalam undang-undang ormas, dan makna pasal-pasal  yang  menimbulkan  pro  dan kontra  dalam  undang-undang  ormas. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah
Undang-Undang  Ormas  yaitu  Undang- Undang  RI  (UURI)  Nomor  16  tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2017.
Pengumpulan data dilakukan dengan  teknik  dokumentasi,  simak,  dan catat.  Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa lembar korpus data. Aktivitas  dalam  analisis  data  meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Diksi dalam Undang-Undang Ormas Kridalaksana (2008:50) menyebutkan  bahwa  diksi  adalah  pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara  di  depan  umum  atau  karang mengarang. Putrayasa (2007:7)
menyatakan  bahwa  diksi  berarti  perihal pemilihan  kata  yang  digunakan  dalam sebuah  kalimat.  Dalam  penelitian  ini diksi meliputi pemakaian kata bersinonim dan berhomofon, pemakaian kata
bermakna denotasi dan konotasi,
pemakaian  kata  bermakna  generalisasi dan  spesifikasi,  pemakaian  kata  popular dan  kajian,  pemakaian  kata  jargon,  kata bercakapan dan slang.
Pemakaian Kata Bersinonim dan
Berhomofon
Pemakaian  makan  bersinonim  dan berhomofon dalam undang-undang ormas dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 59 ayat 3 huruf b
Ormas dilarang: Melakukan penyalahgunaan, penistaan , atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Kata penistaan dan penodaan dalam  pasal  di  atas  adalah  bersinonim. Yang  memiliki  kesamaan  makna/arti yaitu  merendahkan  dan  menjatuhkan martabat sesuatu/seseorang.

## Pasal 59 ayat 4 huruf c
Ormas dilarang: Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila.
Kata ajaran dan paham dalam pasal  di  atas  adalah  bersinonim.  Yang memiliki  kesamaan  makna/arti  yaitu aliran, halauan, kepercayaan, prinsip atau ideologi yang dianut.
Pasal 59 ayat 5 huruf b Ormas dilarang: Menggunakan  nama, lambang ,  bendera,
atau simbol organisasi  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  nama,  lambang, bendera,  atau  symbol  organisasi  gerakan separatis atau organisasi terlarang.
Kata lambang dan simbol dalam pasal  di  atas  adalah  bersinonim.Yang memiliki  kesamaan  makna/arti  yaitu atribut, icon, emblem, tanda dan cap. Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Yang  dimaksud  dengan  “ ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila”  antara  lain  ajaran  ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti / mengubah Pancasila dan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata ajaran dan paham dalam pasal  diatas  adalah  bersinonim.  Yang memiliki  kesamaan  makna/arti  yaitu aliran, halauan, kepercayaan, prinsip atau ideologi yang dianut.Kata mengganti dan mengubah dalam  pasal  diatas  adalah bersinonim.  Yang  memiliki  kesamaan makna/arti  yaitu    menukar  dengan  yang lain.

## Pemakaian kata bermakna denotasi dan konotasi
Pemakaian  kata  bermakna  denotasi dan  konotasi  dalam  undang-undang ormas  terdapat  pada  pasal-pasal  sebagai berikut:
Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b Ormas dilarang:
a) Menerima  dari  atau  memberikan kepada  pihak  manapun  sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
b) Mengumpulkan  dana  untuk  partai politik
Kalimat  dalam  pasal  di  atas tersusun  atas  satuan-satuan  lingual  yang berarti  denotasi,  sebab  satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen  atau  berelasi  dengan makna  yang  lain.  Dengan  kata  lain satuan-satuan  lingual  yang  dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek.  Adapun  objek  yang  dimaksud yaitu  “ menerima,  memberikan,  pihak manapun,  bentuk  apapun,  dana,  partai politik ”.
Pasal 59 ayat (3) huruf d Ormas dilarang: Melakukan  kegiatan  yang  menjadi  tugas dan  wewenang  penegak  hukum  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kalimat  dalam  pasal  di  atas tersusun  atas  satuan-satuan  lingual  yang berarti  denotasi,  sebab  satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen  atau  berelasi  dengan makna  yang  lain.  Dengan  kata  lain satuan-satuan  lingual  yang  dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek.  Adapun  objek  yang  dimaksud yaitu  “ tugas  dan  wewenang  penegak hukum ” Pasal 59 ayat (4) huruf c Ormas dilarang: Menganut, mengembangkan,
serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan Pancasila.
Kalimat  dalam  pasal  di  atas tersusun  atas  satuan-satuan  lingual  yang berarti  konotasi,  dibuktikan  dengan adanya  satuan-satuan  yang  menimbulkan atau  memicu  makna/mereferen  atau berelasi  dengan  makna  dasar  kalimat
tersebut  yaitu  satuan  paham  yang bertentangan
dengan pancasila.Penggunaan eksponen- eksponen  bahasa  yang  berarti  konotasi tersebut berelasi dengan arti lainnya yaitu yang  masih  menimbulkan  pertanyaan bagaimana  suatu  paham  itu  bertentangan dengan Pancasila.

## Pemakaian kata bermakna generalisasi dan spesifikasi
Pemakaian kata bermakna generalisasi dan spesifikasi dalam undang undang  ormas  terdapat  pada  beberapa pasal berikut ini:
Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b Ormas dilarang:
a) Menerima  dari  atau  memberikan kepada  pihak  manapun  sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) Mengumpulkan  dana  untuk  partai politik
Perwujudan  diksi  yang  berpola generalisasi  pada  data  (a)  tersebut nampak  pada  penanda-penandanya  yang dirupakan  melalui  satuan-satuan  lingual yang dinyatakan belum jelas, penyebabnya  satuan  lingual  tersebut secara  realitas  masih  umum  dan  tidak disebutkan  secara  detail.  Satuan  lingual yang  dimaksud  adalah  “ pihakmanapun ” dan  “ dalam  bentuk  apapun ”.Perwujudan penanda  diksi  yang  berpola  spesifikasi pada  data  (b)  di  atas,  nampak  melalui satuan  lingual  yang  tertulis  secara eksplisit.Satuan  lingual  yang  dimaksud adalah “ dana untuk partai politik ”.

## Pemakaian kata popular dan kata kajian
Dalam  penyusunan  undang-undang harus  menggunakan  bahasa  Indonesia yang  mudah  dipahami/dimengerti  oleh semua lapisan masyarakat. Secara
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang (Siti N. M. & Syamsul G.) 171
keseluruhan pemakaian kata dalam undang-undang menggunakan kata popular,  dengan  harapan  supaya  seluruh lapisan  masyarakat  mampu  memahami dan  mengerti  maksud/tujuan  dari  pasal- pasal tersebut. Adapun tata cara
penulisan  undang-undang  sudah  ada aturan  yang  mengatur  yaitu  UU  Nomor 12  tahun  2011  tentang  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:
No Tipe Diksi Jumlah Data Ditemukan Persentase 1 Bersinonim 6 24% 2 Berhomofon - 0% 3 Denotasi 8 32% 4 Konotasi 1 4% 5 Generalisasi 3 12% 6 Spesifikasi 7 28% 7 Popular - 0% 8 Kajian - 0% 9 Jargon - 0% 10 Percakapan - 0% 11 Slang - 0% Jumlah 25 100% Berdasarkan tabel di atas,
penggunaan  diksi  dalam  undang  undang- undang  ormas  tidak  ditemukan  tipe  diksi berhomofon,  popular,  kajian,  jargon, percakapan,  dan  slang.  Konotasi  paling jarang  digunakan  (hanya  4%).  Sekalipun demikian,  persentase  tersebut  tidaklah berselisih  banyak  dengan  diksi  lainnya yang sudah ditemukan
seperti generalisasi, spesifikasi, bersinonim, denotasi.  Generalisasi  persentase  12% sebab  hanya  ditemukan  3  data  saja. Bersinonim  persentase  24%  sebab  hanya ditemukan  6  data  saja.  Spesifikasi persentase 28% sebab hanya ditemukan 7 data  saja.  Tipe  denotasi  yang  paling sering digunakan dengan persentase 32% sebab ditemukan 8 data.
Struktur  Kalimat  dalam  Pasal-Pasal yang Menimbulkan Pro dan Kontra
Pasal-pasal  yang  pro  dan  kontra dalam  undang-undang  ormas  dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 59 ayat 3 huruf b.
Melakukan  penyalahgunaan,  penistaan, atau  penodaan  terhadap  agama  yang dianut di Indonesia.
Pasal 59 ayat 4 huruf c
Menganut, mengembangkan,
serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan pancasila.

## Pasal 82 A
Setiap  orang  yang  menjadi  anggota dan/atau  pengurus  ormas  yang  dengan sengaja  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung melanggar
ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59 ayat  (3)  huruf  c  dan  huruf  d  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun .

## Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf C
Yang  dimaksud  dengan  “ajaran  atau paham yang bertentangan dengan pancasila”  antara  lain  ajaran  ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Alasan  pihak  yang  pro  (setuju) dengan undang-undang ormas antara lain
adalah undang-undang ini menjaga demokrasi bukan untuk membatasi demokrasi;undang-undang  ini  dianggap perlu  karena  diharapkan  dapat  menata organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di Indonesia  ke  dalam  kerangka  kehidupan bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila;undang-undang ini dapat meningkatkan kualitas peran pengawasan dari  pejabat  tata  usaha  yang  berwenang memberi  dan  mencabut  izin;danundang- undang ormas terdahulu yakni UU No. 17 tahun  2013  dinilai  sudah  tidak  memadai untuk  mencegah  meluasnya  ideologi yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD 1945.
Sedangkan pihak yang kontra (tidak setuju) dengan undang-undang ini berpendapat sebagai berikut:

## Dalam Pasal 59 ayat 3 huruf b
Melakukan  penyalahgunaan,  penistaan, atau  penodaan  terhadap  agama  yang dianut di Indonesia.
Pasal  ini  dianggap pasal  karet karena  tidak  secara  eksplisit  dijelaskan penistaan  atau  penodaan  terhadap  agama sehingga  dapat  digunakan  sewenang- wenang oleh pemerintah untuk memidanakan kelompok masyarakat lainnya  karena  alasan  penodaan  agama atau anti panacasila.
Pasal 59 ayat 4 huruf c Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan pancasila.
Pasal  ini  memperlihatkan  tindakan pemerintah yang melarang untuk menganut  suatu paham atau  ajaran,
sehingga telah menodai kebebasan berfikir.

## Pasal 82 A
Setiap  orang  yang  menjadi  anggota dan/atau  pengurus  ormas  yang  dengan sengaja  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59 ayat  (3)  huruf  c  dan  huruf  d  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun.
Sanksi  pidana  dalam  pasal  ini, dianggap  lebih  berat  dari  era  kolonial, karena  sanksi  pidana  diberikan  kepada pengurus  hingga  anggota  ormas  yang dinilai dengan pancasila.

## Penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c
Yang  dimaksud  dengan  “ajaran  atau paham yang bertentangan dengan pancasila”  antara  lain  ajaran  ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan pasal ini dianggap mengandung makna  karet karena  tidak jelas definisi atau pengertian dari “ paham lain ”. Pemerintah tidak dibenarkan untuk menafsirkan  secara  tunggal  mengenai “ makna paham ” lain tersebut.

## Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:
No Tipe Kalimat Jumlah Data Ditemukan Persentase 1 Dasar 3 75% 2 Transformasi 1 25% Jumlah 4 100% Berdasarkan  tabel  diatas  dapat diuraikan  bahwa  struktur  tipe  kalimat yang  ditemukan  dalam  pasal-pasal  pro dan kontra undang undang-undang ormas
didominasi  oleh  kalimat  dasar  dengan persentase  75  %  sebab  data  yang ditemukan  sejumlah  3  data.Sedangkan
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang (Siti N. M. & Syamsul G.) 173
kalimat  transformasi  ditemukan  1  data dengan persentase 25%.
Makna Pasal-Pasal yang Menimbulkan Pro dan Kontra pada Undang-Undang
Ormas
Menurut Chaer (2013:60-78), makna  dibedakan  atas  leksikal  dan gramatikal, (2)
referensial dan nonreferensial, (3) denotasi dan konotasi, (4)  makna  kata  dan  makna  istilah,  (5) makna  konseptual  dan  makna  asosiatif, (6)  makna  idiomatikal  dan  makna peribahasa,  (7)  makna  kias,  (8)  makna kolusi, ilokusi, dan perlokusi.
Makna  pasal-pasal  pro  dan  kontra pada  undang-undang  Ormas  terdiri  dari leksikal,  gramatikal,  denotasi,  konotasi, konseptual,  dan  asosiatif.  Adapun  hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

## Makna Leksikal dan Gramatikal
Makna  leksikal  dan  gramatikal dalam  pasal  yang  pro  dan  kontra  dalam undang-undang ormas sebagai berikut: Pada pasal 59 ayat 3 huruf b Melakukan  penyalahgunaan,  penistaan, atau  penodaan  terhadap  agama  yang dianut di Indonesia.
Berdasarkan data diatas kata agama dan dianut bermakna  leksikal karena  makna  dalam  kalimat  diatas merupakan makna yang sebenarnya yaitu sesuai  dengan  hasil  observasi  alat  indera atau makna yang sesungguhnya.
Sedangkan  kata penyalahgunaan bermakna  gramatikal  karena  terjadi proses afiksasi dari kata  dasar salahguna yang  melahirkan  makna  melakukan perbuatan menyalahgunakan, kata penistaan bermakna  gramatikal  karena terjadi  proses  afiksasi  dari  kata  dasar nista yang  melahirkan  makna  melakukan perbuatan  nista,  dan  kata penodaan bermakna  gramatikal  karena  terjadi proses afiksasi dari kata dasar noda yang melahirkan  makna  melakukan  perbuatan menodai.

## Makna Denotasi dan Konotasi
Makna  denotative  dan  konotasi pada  pasal  yang  pro  dan  kontra  dalam undang-undang  ormas  dijelaskan  sebagai berikut:

## Pasal 82 A
Setiap  orang  yang  menjadi  anggota dan/atau  pengurus  ormas  yang  dengan sengaja  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung melanggar ketentuan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59 ayat  (3)  huruf  c  dan  huruf  d  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun.
Kalimat  dalam  pasal  di  atas tersusun  atas  satuan-satuan  lingual  yang berarti  denotasi,  sebab  satuan-satuan tersebut tidak menimbulkan atau memicu makna/mereferen  atau  berelasi  dengan makna  yang  lain.  Dengan  kata  lain satuan-satuan  lingual  yang  dimaksud hanya dimungkinkan mereferen pada satu objek. Adapun data yang dimaksud yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d .

## Makna Konseptual dan Asosiatif
Makna  konseptual  dan  asosiatif pada  pasal  yang  menimbulkan  pro  dan kontra  dalam  undang  undang  ormas dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 59 ayat 4 huruf c
Menganut,
mengembangkan, serta
menyebarkan  ajaran  atau  paham  yang bertentangan dengan pancasila.
Berdasarkan  data  di  atas  kata ajaran bermakna  konseptual  karena makna yang dimiliki terlepas dari konteks atau  asosiasi  apapun,  yang  memiliki  arti tuntutnan, pedoman, petunjuk.Kata paham bermakna  konseptual  karena makna yang dimiliki terlepas dari konteks atau  asosiasi  apapun,  yang  memiliki  arti aliran,  ideologi,  prinsip,  dokstrin,  ajaran, mazhab. Kata pancasila bermakna konseptual  karena  makna  yang  dimiliki terlepas  dari  konteks  atau  asosiasi
apapun,  yang  memiliki  arti  dasar  Negara serta falsafah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila. No Tipe Makna Jumlah data ditemukan Persentase 1 leksikal 4 25% 2 gramatikal 4 25% 3 denotasi 2 12,5% 4 konotasi 2 12,5% 5 konseptual 4 25% 6 asosiatif 0 0% Jumlah 16 100% Berdasarkan  tabel  di  atas,  makna leksikal,  gramatikal,  dan  konseptual masing-masing  ditemukan  4  data  dengan peresentase
masing-masing 25%, sedangkan  makna  denotasi  dan  konotasi masing-masing  ditemukan  2  data  dengan persentase masing-masing 12,5%.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penggunaan  diksi  dalam  undang undang-undang  ormas  tidak  ditemukan tipe  diksi  berhomofon,  popular,  kajian, jargon, percakapan, dan slang, sedangkan konotasi  paling  jarang  digunakan  dengan persentasenya
hanya 4%. Tipe generalisasi persentese 12%, tipe bersinonim persentase 24%, tipe
spesifikasi  persentase  28%  dan  tipe denotasi  yang  paling  sering  digunakan dengan persentase 32%.
Struktur  kalimat  pada  pasal-pasal pro  dan  kontra  dalam  undang-undang ormas  didominasi  oleh  kalimat  dasar dengan  persentase  75  %.,  sedangkan kalimat  transformasi  dengan  persentase 25%.  Dan  makna  pasal-pasal  yang menimbulkan  pro  dan  kontra  pada undang-undang  ormasditemukan  makna leksikal,  gramatikal,  dan  konseptual dengan  peresentase  masing-masing  25%,
sedangkan  makna  denotasi  dan  konotasi dengan persentase masing-masing 12,5%.
Peneliti berharap faktor kebahasaan
harus mendapat prioritas dalam menyusun  teks  undang-undang  agar perbedaan  tafsir  pada  undang-undang tidak  menimbulkan  perdebatan  yang panjang.Kepada penyusun undang- undang  hendaknya  mampu  memilih kalimat  teks  yang  mudah  dicerna  oleh masyarakat  dan  tidak  menimbulkan makna  ganda.Peneliti  juga  berharap  agar peneliti  berikutnya  hendaknya  meneliti beberapa  aspek  kebahasaan  yang  lain berkaitan  dengan  teks  undang-undang yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaer,  Abdul.  2013. Ragam  bahasa Ilmiah .  Jakarta:  Penerbit  Rineka
Cipta.
Kridalaksana,  Harimurti.  2008. Kamus
Linguistik  Edisi  Keempat .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Putrayasa,  Ida  Bagus.  2007. Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika ).  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.