How to cite: Patrissia, R. U., & Husni, M. (2024). The Demagog Hoaks Kapitalisme Digital Perspektif Theodor W. Adorno dan Budaya Massa. Syntax Literate . (9)5. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 5, Mei 2024
DEMAGOG  HOAKS  KAPITALISME  DIGITAL  PERSPEKTIF  THEODOR  W. ADORNO DAN BUDAYA MASSA
Ressa Uli Patrissia 1* , Mochamad Husni 2
Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta, Indonesia 1 Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia 2
Email: rpatrissia@gmail.com 1* , insuh2013@gmail.com 2

## Abstrak
Kekhawatiran tentang pengaruh kapitalisme terhadap masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh  Adorno  dan  Horkheimer  dalam  Dialectic  of  Enlightenment.  Tujuannya  untuk memahami  bagaimana  industri  budaya  dan  digitalisasi  memengaruhi  budaya  dan  politik kontemporer. Metode penelitian melibatkan analisis literatur dan data dari berbagai sumber untuk menggambarkan dampak digitalisasi, khususnya dalam penyebaran berita palsu dan pembentukan opini publik. Hasil menunjukkan bahwa teknologi, seperti media sosial dan kecerdasan  buatan,  telah  menjadi  alat  utama  dalam  memengaruhi  persepsi  dan  perilaku politik masyarakat. Hal ini tercermin dalam penyebaran berita palsu yang semakin meluas dan  penggunaan  teknologi  untuk  memanipulasi  opini  publik.  Kesimpulannya,  perlu perhatian  serius  terhadap  masalah  ini,  dengan  memperkuat  literasi  digital  dan  kritis masyarakat serta menegakkan regulasi yang membatasi penyebaran berita palsu.
Kata kunci: Industri budaya, digitalisasi, berita palsu, politik, teknologi.

## Abstract
Concerns  about  the  influence  of  capitalism  on  society,  as  expressed  by  Adorno  and Horkheimer in the Dialectic of Enlightenment. The aim is to understand how the culture industry  and  digitization  affect  contemporary  culture  and  politics.  The  research  method involves  analyzing  literature  and  data  from  various  sources  to  illustrate  the  impact  of digitization, particularly in the spread of fake news and the formation of public opinion. The results indicate that technology, such as social media and artificial intelligence, has become a  primary  tool  in  influencing  the  perceptions  and  political  behavior  of  society.  This  is reflected in the increasingly widespread dissemination of fake news and the use of technology to manipulate public opinion. In conclusion, serious attention is needed to address this issue by  strengthening  digital  literacy  and  critical  thinking  among  the  public  and  enforcing regulations to limit the spread of fake news.
Keywords: Culture industry, digitization, fake news, politics, technology.

## Pendahuluan
Ketika Theodore W. Adorno dan Max Horkheimer, dua tokoh paling terkemuka dari Sekolah Frankfurt, menerbitkan karya mereka Dialectic of Enlightenment pada tahun 1947,  Perang  Dunia  Kedua  telah  mengguncang  dunia  dan  hampir  membunuh  semua harapan  keselamatan  umat  manusia.  Narasi  besar  seperti  Marxisme  yang  sebelumnya mengumumkan akan datangnya revolusi yang adil bagi kaum tertindas, dan Humanisme yang  menunjukkan  jalan  menuju  keharmonisan  hidup  seluruh  umat  manusia,
ditinggalkan karena peperangan yang terjadi telah menghancurkan harapan umat manusia untuk  mencapai  cita-cita  tersebut  pada  masanya. Adorno  dan  Horkheimer  takut  akan bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  masyarakat  totaliter  dan  kapitalis  terhadap  warganya. Mereka  menegaskan  bahwa kapitalisme  menciptakan  ‘industri  budaya’ yang digunakan untuk membodohi dan menundukkan masyarakat dengan mengubah mereka menjadi massa yang tidak kritis (Ozenc-Ira, 2023).
Mengingat sistem kapitalis yang muncul sebagai industri budaya, massa diberikan hiburan yang dapat dicapai dengan mudah dan mengalihkan perhatian mereka dari sifat sebenarnya  dan  kekejaman  sistem  penguasa. “Hiburan  adalah  perpanjangan  kerja  di bawah  kapitalisme  akhir.  Hal  ini  dicari  oleh  mereka  yang  ingin  melepaskan  diri  dari proses kerja mekanis sehingga mereka dapat menghadapinya kembali” (Horkheimer et al., 2002). Oleh karena itu, budaya massa atau budaya populer berubah menjadi ‘surga’ yang aman ketika seseorang menjalani tugas-tugas berat sehari-hari. Meskipun demikian, hal ini pada gilirannya membuka jalan bagi para pekerja untuk menjadi terjebak dengan produk-produknya.  Mereka  yang terjebak ,  gagal  melakukan  kontemplasi  sendiri  yang berujung pada kehilangan individualitasnya (Wiggershaus, 1994).
Produksi  barang  secara  massal  dan  budaya  hiburan  yang  meresap  di Amerika Serikat  pada  masa  migrasi  terpaksa  Adorno  ke  Amerika  Serikat  di  tahun  1933, membawanya  pada  kesadaran  bahwa  pengendalian ‘Enlightment’ (Pencerahan)  tidak hanya dilakukan dengan cara kekerasan tetapi juga diwujudkan dengan cara yang licik untuk  mengikis  budaya  dan  kehidupan  kita  sehari-hari,  yang  disebut  industri  budaya. Adorno berpendapat industri budaya pada dasarnya adalah Pencerahan sebagai penipuan massal,  yaitu Pencerahan  yang  palsu ;  dimana  individu  dibimbing  untuk  membuat pilihan-pilihan yang tampaknya bebas yang pada hakikatnya dirancang (Horkheimer et al., 2002).
Meluasnya penggunaan teknologi seluler telah merambah kehidupan masyarakat di  semua  kelompok  umur  dengan  penggunaan  ponsel  pintar  dan  tablet  yang  terkesan “alami”.  Namun,  proses  digitalisasi  dan  dampaknya  terhadap  transformasi  masyarakat menuju era digital lebih dari sekedar penggunaan teknologi digital. Digitalisasi kehidupan sehari-hari berarti bahwa komunikasi dan negosiasi makna sosial dan sosial dikonstruksi bersama oleh pengguna dan teknologi seluler sehingga mengaburkan batas antara online dan offline (Jordan, 2009). Tingginya tingkat digitalisasi di semua kelompok umur dan keterpaduan  proses  sosial  melalui  sistem  digital  merupakan  argumen  utama  mengapa masyarakat saat ini dapat digambarkan sebagai masyarakat pasca-digital (Cramer, 2015). Pasca digital ini mengungkapkan naturalisasi sistem digital dan, pada saat yang sama, ketidakmungkinan menganggap ruang analog tidak bergantung pada ruang digital, yang menambah ekspektasi budaya baru terhadap aspek sosial, kebersamaan dan mutualitas (Neves et al., 2013).
Era  pasca-digital  ditandai  dengan  pengklasifikasian  algoritma,  yang  disebut kecerdasan buatan (AI). Dari penelusuran online hingga navigasi atau menelusuri umpan berita milik sendiri, hasil yang ditampilkan di sana didasarkan pada klasifikasi pengguna sebelumnya.  Klasifikasi  ini,  yang  penting  dalam  penggunaan  teknologi  digital,  dapat dilihat  sebagai subjektifikasi tersembunyi,  yang  bertahan  di  dunia  digital  atau  baru diciptakan. Apa pun yang terjadi, keduanya secara tegas membentuk ruang aksi analog dan digital. Oleh karena itu, telah muncul suara-suara kritis telah menyoroti kekhawatiran mengenai  kontrol  eksternal  serta  keamanan  data  dalam  penggunaan  teknologi  seluler
digital  sehari-hari  (Helbing  et  al.,  2019).  Secara  umum,  digitalisasi  telah  mengubah makna  sesuatu  benda  teknologi  misalnya smartphone baik  dalam  hubungan  sosial maupun dalam mendapatkan akses terhadap hubungan. Kekhawatiran ini muncul karena adanya  transformasi  sosial,  dengan  gaya  hidup  dan  nilai-nilai  yang  menjadi  lebih pluralistik,  tatanan  sosial  dan  organisasi  menjadi  tidak  penting,  dan  kohesi  generasi menjadi lebih rapuh.
Dalam  editorial  bulan  November  2015, The  New York Times  memperingatkan pembacanya  tentang  sinergi  berbahaya  yang  berkembang  antara  Donald  Trump  dan media sosial, Facebook di kala itu (The New York Times Editorial Board, 2015). Jika ditilik  ke  belakang, The Times  dapat  dikritik  karena  implikasinya  bahwa  kebangkitan Trump bisa saja diganggu oleh para jurnalis yang melakukan tugas tradisionalnya yaitu ‘membuka kedok’ para demagog . Namun, mengkritik ‘pengungkapan liberal’ sebagai sesuatu  yang  bersifat  sukarela  berarti  mengabaikan  pentingnya  pengakuan  mereka terhadap  demagog  sebagai  ancaman. Penghasut  klasik  (demagog), yang  dianggap sebagai  individu  yang  berupaya  memperbesar  dirinya  sendiri  dengan  menggunakan retorika yang berbeda dan memecah belah untuk mengeksploitasi kelemahan rezim di mana  rakyatlah  yang  berdaulat.  Modernitas  demagog  dalam  aspek  kontra-liberalnya mempersenjatai  kaum  populis  dengan  senjata  retorika  baru.  Hal  ini  mencakup  konsep atau  “ideologi”  baru  untuk  manipulasi  ( das  Volk ,  orang  atau  rakyat;  elit;  bangsa;  ras; kelas) dan teknik retorika baru, seperti propaganda yang berasal dari teknologi modern dan media massa, yang mencapai konektivitas dan pengaruh mediasi signifikan dengan hadirnya Internet atau media sosial (Patapan, 2019).
Sejak annus horribilis tahun 2016, peristiwa besar global seputar hoaks seperti pemilihan  Presiden  AS  pemenangan  Trump-Pence  dan  Cambridge  Analytica  dan Referendum Brexit Inggris tahun 2016, merupakan contoh berita politik yang salah atau sangat menyesatkan. Kekhawatiran terhadap berita palsu meningkat dua kali lipat pada tahun  2020  seiring  dengan  meluasnya  misinformasi  dan  disinformasi  di  media  sosial mengenai  pandemi  COVID-19.  Secara  semantik  makna  hoaks  dapat  membingungkan (Tandoc  Jr  et  al.,  2018).  Hoaks  terutama  digunakan  untuk  merujuk  pada  konten  yang menampilkan  gaya  berita  konvensional  yang  sengaja  dimaksudkan  untuk  memberikan informasi  yang  salah. Versi  “berita  palsu”  ini  pada  dasarnya  mengacu  pada  informasi palsu  yang  dikemas  meniru  berita  dan  memanfaatkan  kepercayaan  masyarakat  yang sudah ada ( existing belief ) untuk mempengaruhi perilaku (Waisbord, 2018). Dalam kajian komunikasi politik terdapat krisis yang cukup gamblang, bahkan eksistensial sebab telah menjadi asumsi inti dari kenormalan liberal dalam komunikasi politik.
Selanjutnya  penelitian  Kozyreva  (2020)  menyatakan  media  sebagai  tempat komunikasi  terjadi,  mengharuskan  kita  untuk  berpikir  kritis  dan  kreatif  tentang  media yang kita konsumsi, bagaimana media tersebut memengaruhi kita sebagai individu, dan bagaimana media tersebut membentuk budaya dan masyarakat kita. Intervensi inokulasi proaktif  misalnya  melalui  game/tutorial  disebut  menjadi  salah  satu  cara  yang  efektif membentuk kecakapan berdigital individu, tepat dalam mengevaluasi sumber berita dan melakukan fact-checking (Kozyreva, 2020). Penelitian lainnya menyatakan bahwa solusi permanen menangkal hoaks adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga mereka sendiri dapat menilai kredibilitas informasi. Pendekatan pendidikan berdasarkan literasi media adalah hal yang penting (Loos & Ivan, 2022).
Dalam kajian komunikasi politik terdapat krisis yang cukup gamblang, bahkan eksistensial sebab telah menjadi asumsi inti dari kenormalan liberal dalam komunikasi politik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas yang telah disebutkan diatas,  sehingga  state-of-art  atau  kebaruan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjawab bagaimana sebaiknya, pengkonsumsi berita menyiasati hoaks/fake news ini tanpa harus terbawa  dalam  permainan  kapitalisme  pemegang  kekuasaan  dengan  menggunakan perspektif Adorno yang membantu kita menyadari bagaimana kenormalan liberal dalam komunikasi politik pada ekosistem digital melalui sosial media sedang menuju ke arah yang  lebih  buruk  serta  bagaimana  penelitian  ini  dapat  merespon  hal  ini  ketika  kita bergantung padanya dengan cara yang bahkan tidak kita sadari.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melibatkan  pendekatan analisis teks kritis terhadap karya-karya teoretis dari Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan  para  ahli  teori  kritis  lainnya,  seperti  pembahasan  dalam  "The  Culture  Industry Reconsidered".  Analisis  ini  dilakukan  untuk  memahami  pandangan  mereka  tentang industri  budaya,  digitalisasi,  dan  fenomena  hoaks  dalam  konteks  budaya  dan  politik kontemporer.  Selain  itu,  metode  penelitian  juga  mencakup  penggunaan  pendekatan interpretatif  untuk  memahami  implikasi  teori  Marxis  aliran  Frankfurt  dalam  konteks media  baru  di  era  algoritma  sosial  dan  digitalisasi.  Data  dan  bukti  diperoleh  melalui analisis teks-teks klasik dan literatur terkait, serta penelusuran terhadap fenomena media sosial dan politik aktual untuk mendukung pemahaman tentang dampak industri budaya dan  digitalisasi  terhadap  masyarakat  dan  politik  saat  ini.  Kesimpulan  dari  analisis  ini diinterpretasikan  dalam  konteks  teori  kritis  dan  disajikan  dalam  tulisan  ini  untuk menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran industri budaya, digitalisasi, dan media sosial dalam membentuk persepsi dan perilaku politik.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam polemik Theodor Adorno bertajuk The Culture Industry Reconsidered, para ahli teori kritis mengonfrontasi kekuatan nyata komunikasi industrial dan dampaknya. Dengan menginterogasi proses produksi, manipulasi, dan komodifikasi yang ada dalam manifestasi era teknologi kita, terdapat pemetaan yang cermat atas sesuatu yang sama sekali tidak manusiawi yang melekat dalam kemampuan kapitalisme untuk berinteraksi dengan  masyarakat  massa.  Produk-produk  budaya,  yang  dibentuk  dari  unsur-unsur inovasi teknis kontemporer yang bekerja berdampingan dengan pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan administratif yang terkonsentrasi, menciptakan perpaduan antara yang lama dan  yang  baru,  yang  tinggi  dan  yang  rendah,  namun  semuanya  tidak  memiliki  sisi kemanusiaan  yang  dihargai.  Sebaliknya,  suara  sang  pemimpin  dalam  masyarakat dimodulasi,  disesuaikan,  dan  diubah  menjadi  semacam  senjata,  untuk  membatasi kemungkinan-kemungkinan  yang  tersedia  bagi  segala  hal  yang  secara  budaya  bersifat emansipatoris.  Dengan  berjangkar  pada  digital  kapitalisme  Fuchs  diatas,  poin  8-11 permasalahan  industry  budaya  menjadi  relevan  untuk  ditelusuri  lebih  lanjut  dalam menganalisis  fenomena  hoaks  yang  bahkan  dapat  menjadi  kendaraan  pemenangan pencalonan presiden Trump di tahun 2016.
Radikalisasi  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  berpusat  pada  pencapaian  tujuan keuntungan ini tidak dilakukan untuk menciptakan keharmonisan, untuk membuat dunia
menjadi  tempat  yang  lebih  baik,  melainkan  untuk  membuat  stratifikasi  dan memformulasikan  kembali  bidang  intelektual  yang  menjadi  sumber  kehidupan masyarakat  sipil  dan  politik.  Rasionalisasi  mendalam  standarisasi  praktik,  dan  teknik distribusi  produk  kapitalis  dalam  hal  ini  dengan  medium  sosial  media  yang  dilakukan Trump  dan  para  pendukungnya,  dalam  hal  ini  pesan-pesan  bernada  demagogis Komunikasi  politik  dalam  media  sosial  selaras  sehingga  menciptakan  paksaan  yang mendominasi yang tidak berkonfrontasi secara fisik, namun melingkari pikiran subjeknya, yang subjektivitasnya sendiri tunduk pada kehendak mesin budaya industri.
Bagaimana hal ini sesuai dengan konteks media baru di era algoritma sosial, bot otomatis, dan intrusi digital yang meluas ke dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita merasakan  kebebasan  saat  mengunggah  detail  personal  kita  ke  cloud?  Industri kebudayaan, sebagaimana istilah Adorno, telah mengambil jalan memutar yang jauh lebih jahat  daripada  yang  mungkin  ia  bayangkan.  Ruang  produksi  industri  baru  ini  telah diprofesionalkan,  direifikasi,  terkomputerisasi,  dan  didukung  dengan  kekuatan rekayasa algoritmik . Industri budaya belum membuat kita menjadi lebih bebas, reflektif, atau  bahkan  mampu  mengenali  rantai  manipulasi  yang  kini  melanda  nirkabel telekomunikasi.  Komodifikasinya  tidak  berakhir  pada  cerita,  film,  atau  pernak-pernik seni  belaka;  manusia  itu  sendiri  telah  menjadi  komoditas,  mulai  dari  kepribadian, penampilan, hingga transendensi spiritual. Masyarakat massa bukan lagi penontonnya, melainkan produknya sendiri. Kecerdasan buatan (AI) menjadi teknologi berikutnya yang mengubah  ruang  publik  secara  signifikan  dan  dalam  berbagai  cara  (Schäfer,  2015). Sejauh  ini,  AI  telah  digunakan  untuk  menyediakan  dan  mengatur  arena  komunikasi publik,  misalnya  melalui  pemfilteran  algoritmik  terhadap  konten  yang  tampaknya bermasalah,  melalui  algoritma  pemberi  rekomendasi,  atau  melalui  chatbot  sederhana berbasis aturan (Jungherr & Schroeder, 2023; Neff, 2016).
Lebih lanjut, teori Marxis aliran Frankfurt sebagai pondasi Adorno mengacu pada budaya  untuk  menjelaskan  bagaimana  ideologi  membentuk  pemikiran  kita  dan membatasi  ruang  lingkup  politik  kita.  Bagi  Adorno,  media  massa  yang  paling  siap menerima kritik adalah film dan televisi. Saat ini kita dapat mengatakan bahwa tempat paling relevan untuk mencari ideologi dalam dunia budaya adalah online, di media sosial. Hal ini dilihat para demagog hoaks menjadi sebuah taman bermain baru yang didorong oleh kemajuan teknologi sehingga dapat lebih masif implikasinya.
Apa yang diidentifikasi Adorno sebagai penghapusan ‘ batas antara budaya dan realitas empiris ’ merupakan hal yang mewabah di media sosial. Contohnya kegagalan Facebook menghentikan penyebaran berita palsu selama musim kampanye seharusnya tidak  mengejutkan;  para  ahli  logika  terlalu  terfokus  pada  algoritma  mereka—(dan pendapatan  yang  mereka  hasilkan  dari traffic hoaks  tersebut)—untuk  melakukan intervensi hasil kampanye.
Tapi siapa yang bisa memutuskan berita mana yang palsu? Adorno mungkin akan merasa  ngeri  dengan  istilah  “berita  palsu”,  yang  menyiratkan  bahwa  sebagian  besar media  menyajikan  berita  yang,  dalam  arti  tertentu  dan  bermakna,  “nyata”.  Faktanya, kesimpulan utama dari teori “industri budaya” Adorno yang terkenal adalah bahwa media massa tidak mengarah pada pemikiran kritis dan perlawanan – justru sebaliknya. Dalam setiap produk budaya, kerangka pemikiran kita yang membentuk interpretasi kita terhadap peristiwa dan membatasi kemampuan kita untuk berpikir melampaui apa yang kita yakini ada.
“Film,  radio,  dan  majalah  membentuk  suatu  sistem,”  tulis  Adorno  dan  Max Horkheimer  dalam  Dialektika  Pencerahan.  “Setiap  cabang  kebudayaan  sepakat  dalam dirinya  sendiri  dan  semuanya  sepakat  bersama-sama.  Bahkan  manifestasi  estetis  dari pertentangan politik hoaks ini menyatakan ritme yang sama dan tidak fleksibel.” Semua berita, bisa dibilang, adalah berita palsu – bukan karena sekelompok eksekutif hiburan berkonspirasi  untuk  mencuci  otak  kita,  namun  karena  kita  semua  memahami  dunia melalui  cerita  yang  selalu  parsial  dan  tidak  pernah  lengkap. Tidak  peduli  seberapa akurat  perspektif  kita,  dalam  menyusun  pengalaman  kita,  ideologi  pasti meninggalkan sesuatu.
Kekhawatiran utama Adorno adalah bahwa dalam industri budaya, yang terabaikan adalah pemahaman tidak hanya mengenai mekanisme nyata kekuasaan dalam masyarakat, namun juga kemungkinan bahwa mekanisme tersebut dapat diubah. Ketundukan dalam ranah budaya mempersiapkan kita sebagai prosumer untuk tunduk dalam ranah politik. Fungsi otoriter industri budaya telah meresap ke setiap tingkat keberadaannya, bahkan hingga bagaimana sebuah teks digital tertentu dikonstruksi.
Deformasi,  distorsi,  dan  dekontekstualisasi  kebenaran  disebut  dengan post-truth zaman. Di era ini, kebenaran menjadi tidak penting, dan kekuatan media sosial semakin besar dan cepatnya penyebaran kebohongan menjadi isu yang paling penting. Belakangan, banyak orang memposting ulang informasi di media sosial tanpa bertanya atau mengecek kebenaran,  sehingga  mengarah  pada  distorsi  fakta  (McIntyre,  2018).  Contoh  paling signifikan dari era post-truth dapat dilihat dalam dunia politik. Diketahui bahwa Donald Trump telah mengutarakan enam ribu tiga ratus tujuh puluh kebohongan selama masa kepresidenannya  (McIntyre,  2018).  Di  luar  fakta  bahwa  politisi  mencoba  untuk meyakinkan masyarakat melalui demagoginya tentang realitas alam semesta khayalan, perlu  diperhatikan  bahwa  kebohongan  menyebar  enam  kali  lebih  cepat  daripada kebenaran, dan dampaknya tidak dapat diprediksi (McIntyre, 2018).
Studi ini menunjukkan bahwa instrumentalisasi strategis dari ancaman disinformasi dapat  merusak  demokrasi  deliberatif.  Ketika  sebagian  besar  masyarakat  tidak mempercayai  sumber  informasi  dan  terjadi  penolakan  langsung  dari  politisi  terhadap informasi faktual, maka terjadi pemahaman bersama tentang realitas yang menjadi dasar perdebatan  demokratis  (Egelhofer,  et  al,  2022).  Kemungkinan  pengentasan  ujaran kebencian, keterasingan individu, dan penajaman ideologi dapat meningkatkan intensitas dan cakupan disinformasi. Penting untuk menemukan kesamaan dasar untuk menjamin perdamaian sosial. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, disinformasi dan fakta harus dikendalikan dan kebohongan harus dibedakan, dan kecepatan penyebaran fakta harus dibedakan dibalik agar berita tersebut menyebar lebih cepat dibandingkan berita palsu (Olaru, 2023).
Berbagai klasifikasi berita palsu yang muncul selama ini seringkali terkonsentrasi pada  jenis  pemalsuan  yang  digunakannya.  Beberapa  di  antaranya  merujuk  pada  cara manipulasi yang digunakan dalam berita palsu, sementara yang lain merujuk pada tempat publikasi atau tingkat kepalsuan berita tersebut, jika digabungkan, mereka membentuk bidang-bidang  yang  berpotensi  menjadi  perhatian  penelitian  ini.  Melihat  berita  palsu sebagai alat disinformasi yang sengaja dibuat untuk menipu audiensnya, memungkinkan kita  membedakan  dua  jenis  klasifikasi:  spektakuler  dan  dibuat-buat.  Berita  palsu diklasifikasikan sebagai berita spektakuler jika didasarkan pada keyakinan dan prasangka agama, sedangkan berita palsu yang dibuat-buat mengacu pada berita yang dibuat untuk
keuntungan politik atau finansial, serta berita yang menimbulkan kerugian. Pembedaan ini sudah menghadirkan berita palsu yang berkaitan dengan bidang kehidupan manusia tertentu, baik politik, agama, atau ideologi (Rosinska, 2021).
Meskipun  penelitian  mengenai  studi  media  mengungkapkan  bahwa  berita  palsu adalah masalah yang memiliki banyak segi dan memiliki beberapa elemen, klasifikasi yang ada saat ini kurang memiliki pendekatan tematik yang koheren untuk memahaminya. Fenomena berita palsu sering kali menjadi subyek pengawasan kritis. Oleh karena itu, sangat  penting  untuk  melakukan  pemeriksaan  komprehensif  terhadap  bidang-bidang tertentu yang terkena dampak penyebaran informasi palsu. Upaya ini akan memfasilitasi identifikasi  topik-topik  yang  sangat  rentan  terhadap  disinformasi  melalui  berita  palsu, membantu dalam pembuatan dan penerapan strategi pencegahan di domain tertentu.

## Kesimpulan
Era digital telah memperkuat pengalaman ketidaksesuaian melalui meningkatnya kompleksitas  dan  mengintensifkan  kontradiksi,  pada  saat  yang  sama  menidurkan pengguna  media  sosial  ke  dalam  rasa  keselarasan  melalui  pengakuan  eksistensi  dan penilaian yang dipersonalisasi dan langsung ( real-time ). Mengikuti gagasan Adorno yang tidak  membentuk  individu  tetapi  membentuk  refleksi  sadar  terhadap  mekanisme masyarakat, demagogi hoaks politik diteorikan sebagai ruang di mana ketidaksesuaian dapat  direfleksikan,  dinilai  ulang,  dan  dibendung  daripada  dihindari  dengan  melebih- lebihkan  gagasan  dan  peran  yang  diharapkan  dari  era  pasca-digital.  Pepatah  menuju otonomi yang diusung Adorno berupaya untuk memahami struktur yang menindas dan mengubah hubungan kekuasaan yang mendasarinya dengan cara yang konstruktif dengan mengakui dan menolak fakta-fakta sulit tentang apa yang disebut Adorno modern dan penulis sebut sebagai kehidupan pasca-digital. Pengecekan fakta tradisional dan deteksi teknologi inovatif mungkin bisa membantu melawan berita palsu sampai batas tertentu, namun keduanya bukanlah solusi. Terlepas dari kelayakan teknisnya, berita palsu akan menjadi semakin canggih dan sulit (bahkan mustahil) untuk dideteksi.

## BIBLIOGRAFI
Cramer, F. (2015). What is ‘Post-digital’? In Postdigital aesthetics: Art, computation and design (pp. 12–26). Springer.
Egelhofer, J. L., Boyer, M., Lecheler, S., & Aaldering, L. (2022). Populist attitudes and politicians’ disinformation accusations: effects on perceptions of media and politicians. Journal of Communication , 72 (6), 619-632.
Helbing, D., Frey, B. S., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., Van Den Hoven, J., Zicari, R. V, & Zwitter, A. (2019). Will democracy survive big data and artificial intelligence? Towards Digital Enlightenment: Essays on the Dark and Light Sides of the Digital Revolution , 73–98. Horkheimer, M., Adorno, T. W., & Noeri, G. (2002). Dialectic of enlightenment . Stanford University Press.
Jordan,  B.  (2009).  Blurring  boundaries: The"  real"  and  the"  virtual"  in  hybrid  spaces. Human Organization , 68 (2), 181–193.
Jungherr,  A.,  &  Schroeder,  R.  (2023).  Artificial  intelligence  and  the  public  arena.
Communication Theory , 33 (2–3), 164–173.
Kozyreva, A.,  Lewandowsky,  S.,  &  Hertwig,  R.  (2020).  Citizens  versus  the  internet: Confronting  digital  challenges  with  cognitive  tools. Psychological  Science  in  the Public Interest , 21 (3), 103–156. Loos,  E.,  &  Ivan,  L.  (2022). Fighting  Fake  News:  A  Generational  Approach .  MDPI- Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
Neff, G. (2016). Talking to bots: Symbiotic agency and the case of Tay. International Journal of Communication .
Neves, B. B., Amaro, F., & Fonseca, J. R. S. (2013). Coming of (old) age in the digital age: ICT usage and non-usage among older adults. Sociological Research Online , 18 (2), 22–35.
McIntyre, L. (2018). Post-truth . MIT Press.
Olaru, G. O. (2023). The rapid diffusion of fake news: An analysis of content on migration, refugees, and conflict on international fact-checking platforms. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences , (65), 61-87.
Ozenc-Ira, G. (2023). Mapping research on musical creativity: A bibliometric review of the literature from 1990 to 2022. Thinking Skills and Creativity , 48 , 101273. Patapan,  H.  (2019).  On  populists  and  demagogues. Canadian  Journal  of  Political Science/Revue Canadienne de Science Politique , 52 (4), 743–759.
Rosińska, K. A. (2021). Disinformation in Poland: Thematic classification based on content analysis of fake news from 2019. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace , 15 (4). Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. The International Encyclopedia of Political Communication , 15 , 1–7.
Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news” A typology of scholarly definitions. Digital Journalism , 6 (2), 137–153.
The  New York  Times  Editorial  Board.  (2015). Trump’s  applause  lies .  The  New York Times.
Waisbord, S. (2018). Truth is what happens to news: On journalism, fake news, and post- truth. Journalism Studies , 19 (13), 1866–1878.
Wiggershaus,  R.  (1994). The  Frankfurt  School:  Its  history,  theories,  and  political significance . mit Press.

## Copyright holder:
Ressa Uli Patrissia, Mochamad Husni (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: