## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866

## Mengungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial Melanggar UU Perlindungan Data Pribadi
Widya Kusvie Ayuningtyas 1 , Tri Nastiya 2 , Fauziah Lubis 3
1,2,3 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara fauziahlubis@uinsu.ac.id 3
ABSTRACT The purpose of this research is to examine whether disclosing the identity of perpetrators of sexual harassment on social media violates the Personal Data Protection Act? Because according to the  2021  Komnas  Perempuan  Annual  Records,  sexual  violence  against  women  has  increased significantly over the last ten years (2010-2020). The occurrence of sexual violence is caused by several factors which will be discussed in this paper. The formulation of the problem taken in this research is whether the victim who reveals the identity of the perpetrator of sexual harassment on social media violates the Personal Data Protection Law and what legal remedies can be taken by victims of sexual harassment and what are the appropriate sanctions for perpetrators of sexual harassment.  The  research  method  is  a  descriptive  method,  namely  by explaining the results of research in an accurate, systematic and accurate manner. The result of this research is that personal data  protection  is  one  of  human  rights  which is part of personal self-protection. Based on the Personal  Data Protection Law, it is concluded that victims of sexual harassment who reveal the identity of the perpetrator have the potential to be subject to articles that have been approved by the Indonesian state. Legal remedies for victims of sexual harassment who reveal the identity of the perpetrator is to make a report to the police that they have experienced sexual harassment, if the victim feels afraid it can be reported by someone who knows the incident, sexual harassment can also be reported by the UPTD PPA and during the process of reporting to the police the victim entitled to guaranteed  protection  from  the  LPSK  and  several  kinds  of  sanctions  with  the  type  of  case  of perpetrators of sexual harassment will also be attached to this paper

## Keywords: Sexual Harassment, Personal Data Protection Law, Social Media

## ABSTRAK
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah mengungkap identitas pelaku pelecehan  seksual  di  media  sosial  melanggar  UU  Perlindungan  Data Pribadi? Karena Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat secara  signifikan  selama  sepuluh  tahun  terakhir  (2010-2020).  Terjadinya  kekerasa  seksual disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  akan  dibahas  pada  tulisan  ini. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah apakah korban yang mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual di media sosial melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan  korban  pelecehan  seksual  dan  bagaimana  sanksi  yang  tepat  bagi  pelaku pelecehan seksual. Metode penelitian adalah metode deskriptif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian secara akurat, sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual yang mengungkap  identitas  pelaku  berpotensi  dikenakan  pasal  yang  telah  disahkan  oleh  negara Indonesia. Upaya hukum bagi korban pelecehan seksual yang mengungkap identitas pelaku adalah dengan membuat laporan ke kepolisian bahwa telah mengalami pelecehan seksual, jika korban

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
merasa takut dapat dilaporkan oleh orang yang mengetahui kejadian tersebut, pelecehan seksual juga  dapat  dilaporkan  oleh  UPTD  PPA dan ketika proses laporan ke kepolisian korban berhak mendapat jaminan perlindungan dari LPSK dan beberapa macam sanksi dengan jenis kasus pelaku pelecehan seksual juga akan dilampirkan pada tulisan ini
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, UU Perlindungan Data Pribadi, Media Sosial

## PENDAHULUAN
Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual terhadap perempuan  meningkat  secara  signifikan  selama  10  tahun terakhir (2010-2020), dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 299.911 kasus pada tahun 2020, atau rata-rata sebesar 19,6%. per tahun.
Maraknya pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Foucault (Gordon,  2018),  kekerasan  seksual  dapat  terjadi  karena  variabel  penting  seperti kekuasaan,  konstruksi sosial dan objek kekuasaan. Menggabungkan ketiga variabel ini dapat mengarah pada niat kiasan dalam kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual.
Selain itu, korban yang pelecehan seksual yang trauma cenderung takut untuk membuat  laporan  sehingga  terjadinya  ( iceberg  phenomenon ),  yakni  kasus  yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi. Lalu, untuk menjadikan sebuah pembelajaran dari pengalaman, korban kemudian
spill identitas pelaku ke media sosial dengan tujuan agar perempuan lain dapat berhati - hati jika bertemu orang tersebut.
Awalnya  tampak biasa saja dan seolah tidak terjadi pelanggaran, namun sejak oktober 2022 telah ditetapkan UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar atas keamanan  identitas  seseorang.  Lalu,  apakah  mengungkap identitas pelaku pelecehan seksual melanggar UU Perlindungan Data Pribadi ? Maka dari itu, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif,  yaitu  menjelaskan  tentang  hasil penelitian secara akurat, sistematis dan aktual. Dilakukan pula studi literatu re berupa buku, jurnal dan sebagainya sebagai referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
Sejak Mei 2018, sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (UE) menerapkan General Data Protection Regulation. Angka ini terus bertambah sejalan dengan kebutuhan untuk melakukan perlindungan data warga negaranya.
Di  Indonesia, sebelum UU ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008  jo  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.
Industri 4.0 telah mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Hingga saat  ini,  data  Hootsuite  (We  are  Social)  2022  menunjukkan  204,7  juta  penduduk Indonesia menggunakan internet dan 93,5 persen di antaranya aktif sebagai pengguna media sosial.
a. Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi
Adapun jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) RUU PDP disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama  lengkap,  jenis  kelamin,  kewarganegaraan,  agama  dan/atau  Data  Pribadi  yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  b  meliputi  data  dan  informasi  kesehatan,  data  biometrik,  data  genetika, kehidupan/orientasi  seksual,  pandangan  politik,  catatan  kejahatan,  data  anak,  data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
b. Menurut UU Perlindungan Data Pribadi
 Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi
Ayat  1 "setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  memperoleh  atau  mengumpulkan data  pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain yang  dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi".
Ayat 2 "setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan  data pribadi yang bukan miliknya" .
Ayat 3 "setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan  data pribadi yang bukan miliknya" .
 Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi Ayat  1: "setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melawan  hukum  memperoleh  atau mengumpulkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  subjek  data  pribadi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 tahun dan atau pidana dendan  paling banyak Rp 5 miliar".

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
Ayat  2 :  "setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  mengungkapkan  data pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  2  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  4 miliar".
Ayat  3: "setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menggunakan  data pribadi  yang  bukan  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  3  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  5 miliar".
Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi ini dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual yang mengungkap identitas pelaku berpotensi di kenakan pasal diatas. Walaupun  korban  tersebut  mempublikasi  dengan  tujuan  sebagai  pelajaran  dan peringatan kepada perempuan lain untuk hati-hati jika bertemu pelaku. Maka, sebagai korban harus memiliki keberanian dan kecerdasan untuk menempuh upaya hukum yang sesuai.
c. Asas Praduga Tak Bersalah
Di  dalam hukum pidana seseorang yang belum di berikan putusan pengadilan tidak bisa dikatakan sebagai tersangka dan bersalah. Begitu pula dengan mengungkap identitas pelaku ke media sosial, dengan menyatakan dia sebagai pelaku tindak kriminal juga melanggar hak-hak pelaku karna bisa saja dia memang bukan benar-benar pelaku sesungguhnya.
 Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman
“ Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahannya  dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”.
 Pasal 27 ayat (3) UU ITE
“ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik yang memiliki muatan penghinaan  dan atau pencemaran nama baik ”.
d. Upaya Hukum bagi Korban
Jadi,  upaya  apa  yang  dapat  di  tempuh  oleh  korban  pelecehan  seksual  guna memberi sanksi bagi pelaku ?
1. Membuat laporan ke kepolisian bahwa telah mengalami pelecehan seksual.
2. Jika korban merasa takut, dapat juga dilaporkan oleh orang yang mengetahui, melihat atau menyaksikan kejadian tersebut.
3. Pelecehan seksual juga dapat di laporkan ke UPTD PPA ( Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ) untuk diberikan pendampingan bagi korban. 4. Ketika proses laporan ke kepolisian, korban berhak mendapat jaminan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ).
e. Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
Menurut  UU  Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada 9 kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual yaitu ;
1. Pelecehan Seksual Nonfisik
Pelecehan  seksual  non  fisik  adalah  bahasa,  gerak  tubuh atau tindakan yang tidak pantas yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual dan/atau alat kelamin dengan tujuan merendahkan  martabat  kemanusiaan  seseorang.  Seseorang  yang  tidak  melakukan pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (Pasal 5).
2. Pelecehan Seksual Fisik
Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,  hasrat  seksual dan/atau alat kelamin dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat  kemanusiaan  seseorang  karena  seksualitas  dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Pasal 6 ayat a).
Jika pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud untuk menaklukkan seseorang secara tidak sah baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal). 6 huruf b).
Dan ketika pelecehan seksual fisik terjadi karena penyalahgunaan posisi, wewenang, kepercayaan  atau  kepribadian  (karisma,  prestise,  pengaruh),  melalui  penipuan  atau hubungan  antar  keadaan,  atau  melalui  eksploitasi  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau ketergantungan seseorang melalui eksploitasi, paksaan atau penipuan dari orang tersebut untuk mengizinkan hubungan seksual atau tindakan tidak senonoh pada diri sendiri atau dengan  orang  lain.  Hukuman  yang  dijatuhkan  adalah  penjara  paling  lama  12  tahun dan/atau denda paling banyak 300.000.000 rubel (Pasal 6 ayat c).
3. Pemaksaan Kontrasepsi
Memaksa orang lain untuk menggunakan kontrasepsi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, misrepresentasi, penipuan, menciptakan keadaan tidak  berdaya  atau  penyalahgunaan  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  kehilangan kemampuan  untuk  bereproduksi  sementara  disebut  kontrasepsi  paksa.  Kontrasepsi paksa dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan/atau denda maksimum 50.000.000 rupiah (Pasal 8).
4. Pemaksaan Sterilisasi
Sterilisasi paksa adalah prosedur di mana orang lain dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi  melalui  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyalahgunaan kekuasaan, penipuan,  penipuan,  penciptaan  kondisi  tidak  berdaya,  atau  eksploitasi,  yang  dapat mengakibatkan  ketidakmampuan  untuk  bereproduksi  secara  permanen.  Perbedaan pelaku tindak pidana kontrasepsi paksa dan sterilisasi adalah beratnya dampak hilangnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
alat reproduksi. Tindak pidana sterilisasi paksa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (Pasal 9).
5. Pemaksaan Perkawinan
Pemaksaan  dalam  perkawinan  adalah  pemaksaan  yang  melawan  hukum  untuk membawa  seseorang  ke  bawah  kekuasaannya  atau  kekuasaan  orang  lain,  atau membiarkan  dia  atau  orang  lain  menjalankan  kekuasaannya,  atau  membiarkan kekuasaannya disalahgunakan. Termasuk kawin paksa, yaitu:
 perkawinan anak
 kawin paksa atas tradisi budaya
 pernikahan paksa korban dengan pemerkosa.
Kawin paksa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (Pasal 10).
6. Penyiksaan Seksual
Penyiksaan  seksual  adalah  tindakan  petugas,  atau  orang  yang  bertindak  dalam kapasitasnya sebagai petugas, atau orang yang bertindak karena petugas termotivasi atau mengetahui bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan maksud untuk:
 Mengancam untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau dari pihak ketiga
 Penuntutan atau hukuman atas perbuatan dan/atau yang diduga atau dilakukan
 Merendahkan atau merendahkan diskriminasi dan/atau seksisme dalam segala bentuknya
Ini termasuk penyiksaan seksual yang dilakukan selama interogasi oleh polisi saat korban ditahan di rumah tahanan atau penjara, layanan sosial, pusat perlindungan tenaga kerja  dan  fasilitas penahanan serupa lainnya. Pelaku penyiksaan seksual menghadapi hukuman 12 tahun penjara dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal 11).
7. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diakibatkan oleh penipuan  atau  hubungan  antara  keadaan,  kerentanan,  ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, hutang atau pembayaran atau penyalahgunaan posisi, wewenang,  kepercayaan,  karisma  (karisma,  prestise,  pengaruh)  seseorang.  atau memberikan  keuntungan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  menggunakan  alat kelamin atau organ lain dari orang tersebut untuk ditukar dengan hasrat seksual dengan dirinya  atau  orang  lain.  Eksploitasi  seksual  dapat  dihukum  hingga  15  tahun  penjara dan/atau denda maksimal 1.000.000.000 rupiah (Pasal 12).
8. Perbudakan Seksual
Perbudakan seksual adalah tindakan ilegal di mana seseorang ditempatkan di bawah kekuasaannya atau orang lain dan dibuat tidak berdaya untuk tujuan pelecehan seksual. Dengan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    766-772   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2866
9. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik
Pelaku  kekerasan  seksual  elektronik  diancam  dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (Pasal 14(1)).
 dilakukan dengan sengaja
 untuk memeras atau mengancam, memaksa atau
 menipu dan/atau membujuk seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,
Ancaman pidana terhadap pelaku meningkat, yaitu penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 300.000.000 rupiah (Pasal 14(2)).

## KESIMPULAN
Mengenai  data  pribadi  ada 2 jenis yaitu data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Seorang pelaku pelecehan seksual tidak bisa dikatakan bersalah selama belum ada  putusan  pengadilan  mengenai  perkara  tersebut.  Maka  dari  itu,  jika  korban mengungkap identitas pelaku di Media Sosial maka berpotens melanggar pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman pada pasal 67.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ruba’i Masruchin, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana , Malang : Media Nusantara Creative

## Jurnal
Hanifan  Nifari,  2020, Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Bagian  dari Hak Asasi Manusia atas    Perlindungan  Diri  Pribadi  (  Suatu  Tinjauan  Komparatif  dengan  Peraturan Perundang-undangan  Negar Lain ), Jurnal Yurisis Vol. 7 No. 1
Maulidatul M, Eva Ester K. A, 2022, Tindak Pidana Pelecehan Media Seksual Menurut UU
ITE, Vol. 3 No. 1
Aulia  V,  Anang  Dony  I,  2022, Pelecehan  Seksual  Terhadap  Korban  ditinjau  dari Permendikbud No 30 tahun 2021 , Vol. 3 No. 2
Kadek  Jovan  M.  S,  A.  A  Ngurah  Wirasila, Tindak  Pidana Pelecehan Seksual dalam Media Sosial, Vol. 9 No. 11