## ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG (Suatu Recall Pemetaan Konflik-konflik di Lampung Selatan)
Ikram 1)* , Susetyo 2) , Usman Raidar 3) 1,2,3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  anatomi  konflik,  dan untuk  mengidentifikasi  pola  sebaran  konflik  menurut  wilayah,  dampak  konflik,  dan  langkah  penanganan pasca  konflik  dalam  konteks  pembangunan  infrastruktur.  Kajian  ini  menggunakan  gabungan  pendekatan kualitatif  dan  kuantitatif.  Model  gabungan  dua  pendekatan  dengan  satu  pendekatan  dominan  secara metodologi  ini  merujuk  kepada  model  yang  disebut dominant-less  dominant  design  of  mixed-methodology . Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Way  Panji,  Natar,  Jati  Agung,  dan  Tanjung  Sari,  mengingat  konflik- konflik yang pernah terjadi sebelumnya sudah dapat diselesaikan namun masih dapat dikenang dan berujung pada  konflik  selanjutnya.  Selain  itu,  setiap  kecamatan  memiliki  klasifikasi  konflik  yang  berbeda  (suku, agama,  pemerintah,  perusahaan,  dan  dampak  pembangunan  infrastruktur).  Studi  ini  menemukan  bahwa konflik  sosial  di  Kabupaten  Lampung  Selatan  disebabkan  oleh  kebijakan  pembangunan  yang  mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Mekanisme penanganan konflik seringkali kehilangan akar penyebab perselisihan, sehingga sulit untuk diselesaikan. Konflik dapat terjadi dari setidaknya empat sumber: berdasarkan  hubungan  pribadi,  kepentingan  ekonomi,  perbedaan  nilai  (misalnya,  keyakinan  agama,  etnis), dan  faktor  struktural.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik  sosial  berbeda-beda,  tergantung dari  perilaku  para  aktor  yang  terlibat.  Terkadang  konflik  antar  individu  atau  kelompok  kecil  berkembang menjadi  konflik  antar  kelompok  yang  lebih  besar.  Kualitas  masalah  yang  dihadapi  terkadang  dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Ini dapat dipicu oleh masalah yang sederhana dan tidak realistis, atau oleh masalah yang lebih realistis dan mendasar. Ketika mencoba menyelesaikan konflik sosial, penting untuk mengikuti  prinsip  musyawarah  dan  mufakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  mediasi.  Pemrosesan difokuskan pada penyelesaian konflik yang belum terselesaikan.
Kata Kunci: Anatomi Konflik, Konflik Sosial, Pemetaan Konflik

## ABSTRACT
This study aims to gain a comprehensive understanding of the anatomy of conflict, and to identify patterns of conflict  distribution  by  region,  conflict  impacts,  and  post-conflict  handling  steps  in  the  context  of infrastructure  development.  This  study  uses  a  combination  of  qualitative  and  quantitative  approaches.  The model that combines two approaches with one methodologically dominant approach refers to a model called the dominant-less dominant design of mixed-methodology. The research was conducted in Way Panji, Natar, Jati Agung, and Tanjung Sari Subdistricts, considering that the conflicts that had occurred before had been resolved  but  could  still  be  remembered  and  led  to  further  conflicts.  In  addition,  each  sub-district  has  a different  classification  of  conflicts  (ethnicity,  religion,  government,  companies,  and  the  impact  of infrastructure  development).  This  study  finds  that  social  conflict  in  South  Lampung  Regency  is  caused  by development  policies  that  ignore  the  needs  and  interests  of  the  local  community.  Conflict  resolution mechanisms often miss the root causes of disputes, making them difficult to resolve. Conflict can occur from at  least  four  sources:  based  on  personal  relationships,  economic  interests,  value  differences  (eg,  religious beliefs,  ethnicity),  and  structural  factors.  The  factors  that  cause  social  conflict  vary,  depending  on  the behavior  of  the  actors  involved.  Sometimes  conflicts  between  individuals  or  small  groups  develop  into conflicts  between  larger  groups.  The  quality  of  the  problems  encountered  can  sometimes  lead  to  conflicts between  groups.  It  can  be  triggered  by  a  simple  and  unrealistic  problem,  or  by  a  more  realistic  and fundamental  problem.  When  trying  to  resolve  social  conflicts,  it  is  important  to  follow  the  principles  of deliberation  and  consensus.  This  can  be  done  through  mediation.  Processing  is  focused  on  resolving unresolved conflicts.
Keywords: Anatomical Conflict, Social Conflict, Conflict Mapping

## PENDAHULUAN
Lampung merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya majemuk karena adanya arus migrasi penduduk melalui program kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa. Kemajemukan tersebut  merupakan  modal  pembangunan  namun  juga  berpotensi  menimbulkan  konflik  sosial. Lampung  menjadi  sorotan  karena  beberapa  peristiwa  konflik  sosial  salah  satunya  di  Kabupaten Lampung Selatan.
Insiden  konflik  antarwarga  di  Lampung  Selatan  sejak  tahun  2008  dapat  dikategorikan  ke dalam skala besar sebagai berikut: a). Konflik antara warga Desa Bali Agung dan Kecamatan Palas pada  Desember  2009  disebabkan  oleh  tawuran  antar  pelajar.  b).  Pada  November  2011,  terjadi konflik  antara  warga  Dusun  Sidomakmur  dan  Dusun  Sukajaya  di  Kecamatan  Way  Panji  dengan Desa  Margocatur  di  Kecamatan  Kalianda.  c).  Warga  Desa  Sidomakmur  menuntut  kematian seorang  siswa  yang  ditikam  di  dekat  arena  organ  tunggal  pada  Januari  2012.  d).  Konflik  antara warga  Dusun  Napal  dengan  warga  Desa  Kota  pada  Januari  2012  menyebabkan  konflik  antara warga  Desa  Agom,  Kecamatan  Kalianda  dengan  warga  Desa  Balinuraga,  Kecamatan  WayPanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Oktober 2012 (Benjamin et al., 2019).
Pemetaan  konflik  berdasar  dimensi  sebab  berbasis  wilayah  telah  memberikan  informasi awal  betapa  intensitas  konflik  sosial  di  Lampung  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan konflik berdasar dimensi lain. Pemetaan konflik pada level mikro untuk kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari di Lampung Selatan berdasarkan dimensi  aktor  (pelaku/stakeholder),  dimensi  dinamika  (ekskalasi,  intensitas,  bentuk,  dan  pola), dimensi  akibat  (konstruktif/positif  atau  destruktif/negatif),  dan  dimensi  resolusi  (musyawarah, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi) dapat dijadikan pelengkap.
Dengan  adanya  peta  konflik  dengan  berbagai  dimensinya  tersebut,  dapat  menjadi  bahan masukan  penanganan  pascakonflik  dari  sisi  infrastruktur,  yakni  (1)  menjadi  sumber  informasi tentang  peta  kondisi  wilayah  kecamatan  dan  desa  yang  rawan  konflik  sosial,  (2)  menjadi perbendaharaan  pengetahuan  tentang  anatomi  konflik  dan  penanganan  pasca  konflik  sosial  di beberapa  wilayah  kecamatan  dan  desa  di  dalam  suatu  wilayah  kabupaten,  dan  (3)  menjadi  dasar pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat dalam membuat formulasi kebijakan dan program  kegiatan  terkait  dengan  strategi  untuk  mengatasi  berbagai  kendala  sosial  dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah rawan konflik.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konflik Sosial
Konflik  sosial  dapat  dipahami  sebagai  konflik  yang  menyeluruh  dalam  kehidupan  antar anggota  masyarakat.  Suatu  interaksi  atau  proses  sosial  di  mana  satu  pihak  mencoba  untuk mengurangi  atau  menghilangkan  pihak  lain  dengan  merusak  atau  mengurangi  kekuatannya (Aisyah, 2014).
Konflik  antar  ruang  dapat  terjadi  pada  tingkat  kekuasaan  antar  ruang  yang  berbeda.  Ada tiga  jenis  kekuasaan  dalam  sistem  sosial:  kekuasaan  negara,  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta. Konflik  sosial  dapat  terjadi  di  setiap  ruangan,  atau  melibatkan  lembaga  atau  struktur  antar  pusat kekuasaan (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998) dalam (Dharmawan, 2006). Konflik sosial bisa berlangsung  di  dalam  setiap  ruangan  ataupun  melibatkan  agensi  atau  struktur  antar-ruangan kekuasaan. Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut:
Gambar 1. Tiga Ruang dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997)

## Anatomi Koflik Sosial
Anatomi Konflik Sosial bisa didudut minangka rerangkening unsur kang gegayutan karo  proses  konflik,  yaiku:  1)  Panyebab  konflik;  2)  Para  pihak  kang  melu  konflik;  3) Proses konflik; 4) Dampak konflik; 5) Proses penyelesaian konflik (Septriansyah, 2015)
Anatomi  konflik  dapat  direpresentasikan  secara  analitis  dalam  tiga  dimensi: penyebab,  dinamika,  dan  resolusi  konflik.  Dimensi  kausal  meliputi  variabel  seperti perubahan  politik,  ketimpangan,  eksploitasi,  dominasi,  pemberdayaan,  dan  tekanan demografi,  serta  ekonomi.  Aspek  dinamis  meliputi  variasi  konflik,  eskalasi  dan  bentuk, intensitas,  peran  aktor  dan  institusi,  serta  karakteristik  budaya  masyarakat.  Dimensi resolusi berisi kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru (Prayogo, 2010).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  gabungan  pendekatan  kualitatif  dan  pendekatan  kuantitatif. Model  kombinasi  dua  pendekatan  dengan  salah  satu  pendekatan  yang  dominan  ini  secara metodologis  merujuk  pada  model  yang  disebut  (Creswell,  1999)  sebagai dominant-less  dominant design of mixed-methodology .
Pendekatan  kuantitatif  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi  dan  pengamatan  untuk memperoleh  data  agregat  mengenai  kejadian  dan  dampak/kerugiaan  yang  memiliki  sumber pembuktian dan pengalaman serta jenis interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya,
pendekatan  kualitatif  melalui  kelompok  diskusi  terarah  dan  wawancara  mendalam  untuk penajaman dan pendalaman informasi yang didapat dari hasil pendekatan kuantitatif.
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Way Panji, Natar, Jati Agung, dan Tanjung Sari dikarenakan konflik yang terjadi meskipun sudah terselesaikan namun masih diingat hinga saat ini sehingga rentan terjadi konflik (rawan konflik), di samping itu masing-masing kecamatan memiliki klasifikasi  konflik  yang  berbeda  (etnis,  agama/keyakinan,  pemerintah,  perusahaan,  dan  dampak pembangunan infrastruktur) (Ikram & Usman Raidar, 2016).
Metode studi dokumentasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, pengamatan, dan  seminar  digunakan  untuk  memperoleh  data  (Burhan,  2007).  Data  dibedakan  atas  dua  jenis, yang pertama adalah data primer yang didapat melalui penelitian lapangan - baik melalui metode studi  dokumentasi,  wawancara  mendalam, Focus  Group  Discussion /FGD,  maupun  pengamatan langsung  -  dan  data  sekunder  didapat  melalui  studi  dokumentasi  -  seperti  artikel,  kliping,  buku, jurnal, dokumen lainnya - dan melalui seminar (Creswell, 1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peta Konflik Kecamatan Way Panji
Kecamatan  Way  Panji  memiliki  4  Desa  yang  dihuni  oleh  berbagai  kelompok  etnis/suku. Konflik  sosial  yang  terjadi  pada  tanggal  27-29  Oktober  2012  sering  disebut  dengan  “Konflik Balinuraga atau konflik Way Panji”, terjadi di desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Konflik ini bernuansa  etnik  (dan  agama),  karena  isu  yang  berkembang membias,  antara  kelompok  etnik  Bali dengan kelompok etnik Lampung.
Konflik  bermula  karena  pelecehan  seksual  oleh  pemuda  desa  Balinuraga  kepada  etnis Lampung.  Dialog  antara  kedua  pihak  berkonflik  tidak  berhasil,  dan  karena  adanya  berbagai  latar belakang  masalah  mendasar  lainnya  membuat  kegeraman  dan  keresahan  yang  telah  ada  dalam jangka  waktu  cukup  lama,  terjadi  penyerangan  massa  etnis  Lampung  yang  berasal  dari  berbagai wilayah ke desa Balinuraga
Pada  puncaknya,  konflik  ini  tidak  hanya  melibatkan  dua  pihak  saja  namun  melibatkan etnik  Lampung  lain  dari  berbagai  daerah  seperti  Jabung,  Asahan,  Lampung  Tengah,  Metro, Lampung  Utara,  dan  etnik  Lampung  dari  Provinsi  Banten.  Selain  itu,  ada  beberapa  etnik  lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu orang Lampung. Hal ini terjadi karena akumulasi kekesalan etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan orang Bali.
Konflik  mengakibatkan  sebuah  gedung  SMP  rusak  40%;  sebuah  gedung  SD  rusak  20%; tempat  ibadah  berupa  Pura  1  buah  rusak  parah;  rumah  warga  berjumlah  375  rumah  beserta pura; korban meninggal 9 orang dan puluhan orang Bali luka-luka, dan 4 orang Lampung.
Dua tahapan penyelesaian konflik, pertama, perdamaian dilakukan di Balai Keraton Bandar Lampung  pada  Minggu,  4  November  2012.  Dihadiri  oleh  tokoh  adat  Lampung  dan  Bali  serta pemerintah Lampung Selatan. Kedua, 21 Nopember 2012 dilaksanakan acara deklarasi perdamaian
di  lapangan  Waringin  Harjo,  Desa  Agom,  Kecamatan  Kalianda.  Dihadiri  warga  Lampung  dari Desa Agom Kecamatan Kalianda, warga Bali dari Desa Balinuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Provinsi  Bali,  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Selatan,  aparat keamanan, Polri dan TNI.
Penanganan  pasca  konflik  dilakukan  berbagai  upaya  perbaikan  dalam  aspek  fisik  dan sosiokultural,  baik  dari  dalam  masyarakat  sendiri  maupun  dari  luar.  Upaya  penanganan  dari  luar berupa  program  pemberdayaan  dan  program  intervensi  guna  memulihkan  kondisi  harmonis hubungan ke dalam dan hubungan antar pihak berkonflik.
1. Perbaikan  bangunan,  Desa  Agom  mendapatkan  bantuan  perbaikan  ratusan  rumah.  Balinuraga memperbaiki rumah, sekolah, pure, gapura di desa Balinuraga yang rusak.
2. Penguatan  peran  kelembagaan,  Lembaga  adat  Lampung  diperkuat  dan  peran  para  tokoh  adat (Lima  Marga)  difungsikan.  Tokoh  etnis  Bali  semakin  diperankan  secara  positif.  Lembaga Banjar  diintensifkan  terutama  dalam  membina  moral  anak  muda.  Selain  itu,  di  antara  para tokoh  masyarakat  menjalin  silaturahmi  lebih  intensif,  melakukan  komunikasi  untuk memperkuat jejaring sosial yang terganggu akibat konflik.
3. Pengembangan  kesenian  tradisional  kolaboratif,  di  bidang  kesenian  tradisional,  berhasil dikembangkan suatu tarian baru yang merupakan kolaborasi antara tari Lampung dan tari Bali. Tarian ini telah ditampilkan dalam acara pentas seni di Kecamatan Way Panji.
4. Pengembangan sistem jejaring (sistem koordinasi), memperkuat deteksi dini masyarakat pada level  desa,  sebagai  bentuk  implementasi  dari  “rembuk  pekon”  yang  telah  dicanangkan  oleh Polda  Lampung,  pada  tataran  operasional  melalui  personilnya  dilakukan  penguatan  sistem koordinasi dan sistem pengendalian sosial bersama masyarakat pada tingkat desa.
Memperkuat  perdamaian  dibangun  melalui  tindakan-tindakan,  baik  yang  merupakan inisiatif masyarakat maupun fasilitasi pemerintah daerah dengan cara (1) menjalin silaturahmi antar individu  warga,  terutama  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial  kemasyarakatan,  (2)  menghilangkan beban  psikhis,  dengan  memperkuat  sistem  keamanan  sosial  dan  lingkungan  untuk  menjaga  agar tidak muncul fitnah pada kelompok etnik tertentu, pada setiap terjadi kasus konflik yang kecil, (3) pembinaan  generasi  muda  dalam  aspek  fisik,  mental  dan  moralnya,  dengan  mengaktifkan kelompok-kelompok/organisasi kepemudaan, dan (4) meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembangunan sistem irigasi teknis di lahan pertanian.

## Peta Konflik Kecamatan Natar
Konflik sosial terjadi di Kecamatan Natar, antar kelompok sesama pemeluk agama Islam, tetapi di antara mereka memiliki keyakinan nilai-nilai tertentu yang berbeda secara diametral, yang tidak bisa dikompromikan.
Konflik  yang  terjadi  di  Kecamatan  Natar  adalah  konflik  sosial  bernuansa  agama,  antara kelompok jamaah LDII dan kelompok jamaah non-LDII. Konflik terjadi antara tahun 2004 sampai dengan  2011  dengan  tanda-tanda  yang  telah  muncul  sejak  tahun  1998.  Bentrok  fisik  terjadi  pada
tanggal  8  September  2004.  Pelaku  konfliknya  adalah  Pihak  I  kelompok  jamaah  LDII,  sedangkan Pihak II adalah jamaah Non-LDII.
Penyebab  langsung  konflik  adalah  rencana  perluasan  pembangunan  Masjid  jamaah  LDII yang  ditolak  oleh  warga  non  LDII  dengan  cara  merobohkan  masjid.  Konflik  yang  telah  bermula sejak 1998 ini terakumulasi karena tidak ada penyelesaian dan karena kelemahan sistem koordinasi antar  stakeholder,  termasuk  para  tokoh  masyarakat  setempat  dalam  berkomunikasi  dan berkoordinasi untuk menyelesaikan konflik sosial antara kelompok beragama.
Dampak  dari  konflik  ini  secara  fisik  adalah  robohnya  masjid  LDII,  korban  1  orang meninggal dan 13 orang luka-luka. Selain itu juga terjadi hubungan sosial antar warga masyarakat pada dua kelompok beragama menjadi retak atau renggang.
Penanganan  pasca  konflik  dilakukan  melalui  mediasi  oleh  pemerintah,  koordinasi  antar para  pihak.  Mediasi  mengakibatkan  jamaah  LDII  semakin  terbuka.  Kondisi  pasca  konflik,  yaitu: (1) masjid LDII dapat dibangun secara damai; (2) toleransi beragama di antara warga masyarakat semakin berkembang; (3) komunikasi dan kerjasama lintas (antar) agama semakin efektif, seperti melalui kegiatan rukun kematian, olah raga bersama, dll).

## Peta Konflik Kecamatan Jati Agung
Konflik di Kecamatan Jati Agung ini merupakan konflik agraria, terkait dengan perebutan penguasaan  atas  tanah  pertanian,  antara  warga  masyarakat  sekitar  dengan  pemerintah  Provinsi Lampung.
Pada tahun 1999 masyarakat mengambil alih lahan pengelolaan LIPI dan menggunakannya sebagai  lahan  garapan.  Kemudian,  pada  tahun  2007  Pemerintah  (Dinas  Kehutanan  Provinsi Lampung)  meluncurkan  Program  Gerhan  (Gerakan  Penghijauan  Lingkungan)  di  atas  lahan  eks LIPI  dan  Bappeda.  Masyarakat  menerima  program  Gerhan.  Tahun  2010  –  2012,  Pemerintah memindahkan rencana pembangunan “Kota Baru” dari Natar ke Jati Agung ke atas lahan eks LIPI yang menjadi program gerham. Pemindahan ini ditolak oleh masyarakat melalui GPL. Demonstrasi dan  lobi  dilakukan,  mengakibatkan  dinaikannya  uang  “tali  asih”  dari  Rp.  2.000.000.  per  hektar menjadi  Rp.  5.000.000. per  hektar.  Tahun  2013,  Pemerintah  Provinsi  menganggap masalah tanah eks LIPI sudah selesai, meskipun masyarakat menganggapnya belum selesai.
Konflik terjadi karena pengambil-alihan tanah eks LIPI oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari masyarakat penggarap yang berjumlah 1.300 keluarga. Tanah eks LIPI merupakan bagian dari kawasan Register 40. Pengambil-alihan tanah eks LIPI yang selama ini digarap masyarakat terkait dengan rencana pembangunan “Kota Baru Lampung” oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Konflik terjadi  pada  tahun  2010-2012  di  Kecamatan  Jati  Agung,  Kabupaten  Lampung  Selatan,  dalam bentuk  perebutan  hak  pakai  atas  tanah  eks  LIPI  yang  berada  di  atas  lahan  Register  40  Gedung Wani.
Pihak  pertama  adalah  masyarakat  penggarap  tanah  eks  LIPI  yang  membentuk  organisasi Gabungan  Petani  Lampung  (GPL).  Pihak  kedua  adalah  Pemerintah  Provinsi  Lampung,  didukung oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kecamatan Jati Agung, TNI dan POLRI.
Penyebab  langsung  konflik  ini  adalah  pengambil  alihan  lahan  eks  LIPI  oleh  pemerintah Lampung.  Sedangkan  penyebab  tidak  langsungnya  adalah  (1)  kebijakan  pemerintah  yang  tidak konsisten yang ditunjukan dengan berganti-gantinya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang terjadi sejak tahun 1970an. Tidak adanya penjelasan dari pemerintah tentang status program pengambil alihan lahan ini, dan (2) pendekatan kekuasaan yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Lampung  pada  saat  pengambil-alihan lahan. Minimnya  komunikasi  dan dialog antara  Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat penggarap.
Dampak  langsung  atas  kejadian  konflik  adalah  (1)  hilangnya  sumber  penghidupan masyarakat  penggarap  (1300  keluarga),  (2)  renggangnya  hubungan  masyarakat  dengan  pamong Desa karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran pamong (pemerintah) sebagai pengayom (pamong) masyarakat yang berakibat kepercayaan ( trust ) masyarakat terhadap pamong menurun, dan (3) meningkatnya angka kriminalitas di desa sekitar Kota Baru.
Dilakukan pemberian uang ganti rugi (uang tali asih) yang semula sebesar Rp. 2.000.000 menjadi  sebesar  Rp.  5.000.000  per  hektar.  Sedangkan  penyelesaian  yang  diharapkan  oleh penggarap adalah relokasi lahan atau memindahkan para penggarap ke area lain, yang masih berada di wilayah Provinsi Lampung, dengan luasan yang layak untuk menopang penghidupannya.
Penanganan pasca konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yakni (1)  pemberitahuan  secara  lisan  oleh  pemerintah  untuk  memanfaatkan  lahan  yang  belum dimanfaatkan untuk membangun Kota Baru namun pihak pelaksana proyek Kota Baru menggusur tanaman  masyarakat  yang  memanfaatkan  lahan,  dan  (2)  pemerintah  memberikan  kesempatan masyarakat  untuk  menggarap  lahan  eks  LIPI  dengan  sewa  sebesar  Rp.  1000.000  per  hektar  yang dituangkan dalam SK Gubernur Nomer 6/460/B.X/Hk/2012.

## Peta Konflik Kecamatan Tanjung Sari
Konflik  di  wilayah  ini  meskipun  masih  berupa  konflik  potensial,  disebut  konflik lingkungan  karena  terkait  dengan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  yaitu  (1)  pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik dari PT. Sugar Labinta ke sungai Way Galih, dan (2) kerusakan lingkungan akibat banjir yang dialami oleh warga masyarakat yang bermukim di RT 05, Dusun I dan RT 01 dan RT 02, Dusun II, Desa Kertosari.
PT.  Sugar  Labinta  merupakan  salah  satu  pabrik  gula  di  Kecamatan  Tanjung  Sari  yang membuang  limbah  olahan  gula  ke  sungai  Way  Galih.  Pembuangan  limbah  inilah  yang menimbulkan protes warga masyarakat.
Pembuangan limbah sejak tahun 2009 ini mengakibatkan aktivitas pengambilan air untuk kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Desa  Umbul  Kupeng  dan  Umbul  Cilacap  terhenti.  Bahkan mengakibatkan produktivitas lahan pertanian menurun.
Konflik  antara  PT.  Sugar  Labinta  dengan  masyarakat  korban  pencemaran  masih  berupa konflik potensial ( latent ) bukan konflik terbuka ( manifest ). Masyarakat korban pencemaran masih sebatas menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada PT. Sugar Labinta melalui pamong dan tokoh masyarakat setempat. Konflik terjadi sejak tahun 1999 sampai sekarang (2018).
Pihak berkonflik adalah warga masyarakat Umbul Kupeng dan Umbul Cilacap dengan PT. Sugar  Labinta.  Selain  itu  juga  terdapat  satu  anggota  DPRD  Lampung  Selatan  yang  tinggal  di Mulyosari  yang  meredakan  keinginan  warga  untuk  berunjukrasa.  BPLH  sebagai  pihak  yang mendapatkan  laporan  pencemaran  dan  melakukan  pengecekan  serta  pemerintah  Desa  Kertosari, Desa Mulyosari, dan Kecamatan Tanjung Sari.
Penyebab  langsung  adalah  pembuangan  limbah  oleh  PT  Sugar  Labinta  ke  sungai  Way Galih,  penyebab  tidak  langsungnya  adalah  pemerintah  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  limbah  PT.  Sugar  Labinta  tidak  melakukan fungsinya secara efektif.
Munculnya cacing merah di sekitar sungai sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sumur warga tercemar, dan terjadi penurunan produktivitas tanaman pertanian.
Saat  ini  konflik  masih  berupa  konflik  potensial,  namun  berpotensi  menimbulkan  konflik terbuka.  Warga  merasa  BPLH  dan  Pemda  Lampung  Selatan  belum  optimal  mengontrol pencemaran  yang  terjadi.  Masyarakat  juga  merasa  belum  mendapatkan  informasi  yang  jelas megenai dampak limbah tersebut.
Usaha  penyelesaian  dilakukan  oleh  tokoh  masyarakat  dan  pemerintah  setempat  dengan cara  menyampaikan  keluhan  dan  tuntutan  masyarakat  korban  kepada  perusahaan  (PT.  Sugar Labinta).  PT  Labinta  menanggapi  keluhan  dengan  (1)  pembuatan  sumur  bor  di  beberapa  tempat, (2)  berjanji  akan  membuat  sumur  bor  untuk  pengairan  sawah  (1  sumur  untuk  10  hektar).  Namun penyelesaian  ini  dirasa  belum  memadai  oleh  masyarakat  dikarenakan  masyarakat  tidak  memiliki daya untuk melawan PT Sugar Labinta.
Saat  ini  konflik  masih  belum  dianggap  selesai  oleh  masyarakat,  namun  PT  Labinta  telah memberikan  bantuan  sumur  bor  sebanyak  5  unit.  BPLH  belum  melakukan  penanganan  optimal tehadap konflik potensial ini.
Permasalahan  timbul  pada  awalnya  karena  kebiasaan  banjir  di  Desa  Kertosari  dan  Desa Umbul  Kupeng.  Kementrian  PU  membangun  tanggul  untuk  mengatasi  banjir  di  kedua  desa tersebut.  Pembangunan  tanggul  tidak  melibatkan  masyarakat,  tidak  didahului  dengan  kajian  atas dampak  dibangunnya  tanggul.  Akibatnya,  banjir  yang  terjadi  di  Desa  Kertosari  malah  semakin parah setelah adanya tanggul, namun banjir tidak lagi terjadi di Umbul Kupeng.
Tahun 2011 – 2012 kementerian PU membangun tanggul 6 Km pada sisi kiri sungai Way Galih dan sisi kanan sungai Way Tulang Reng di Kecamatan Tanjung Sari untuk mengatasi banjir saat penghujan. Pembangunan hanya dilakukan di sisi Timur sehingga sisi Barat mengalami banjir yang lebih besar.
Dalam setahun (2012) banjir terjadi 4 kali dengan tinggi genangan air mencapai 1-2 meter misalnya pada bulan Februari 2012, masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun II, Desa Kertosari terendam  banjir. Sebanyak  30 rumah terendam  di  Dusun  I  dan  II.  Akibat  banjir, sawah seluas  6  hektar  terendam  dan  terjadi  gagal  panen,  ternak  hanyut,  perabotan  rumah  tangga  rusak. Padi yang sudah dipanen rusak, tanaman palawija seluas 3 hektar mati.
Banjir  juga  terjadi  pada  tanggal  23  Januari  dan  1  Februari  2013  terjadi  banjir  lagi  di Kertosari, dan sampai saat ini belum ada perbaikan dan pembangunan baru untuk mengatasi banjir di  Desa  Kertosari.  Tahun  2013,  masyarakat  melalui  Seketaris  Desa  Kertosari  membuat  proposal pembangunan  tanggul  baru  untuk  sisi  sebelah  barat.  Namun,  hingga  saat  ini,  tanggulyang diinginkan bekum juga dibangun.
Masyarakat  RT  05,  Dusun  I  dan  RT  01  dan  RT  02,  Dusun  II,  Desa  Kertosari  berada  di dataran  yang  rendah.  Setiap  musim  penghujan  mengalami  banjir  bersama  dengan  warga  Umbul Kupeng namun banjir dapat diatasi karena air tidak tinggi dan malah menyuburkan tanah pertanian.
Tahun  2012  dibangun  tanggul  oleh  Kementerian  PU.  Karena  adanya  tanggul  tersebut, Umbul  Kupeng  terbebas  dari  banjir  namun  warga  RT  05,  Dusun  I  dan  RT  01,  RT  02,  Dusun  II terendam banjir sampai setinggi 2 meter.
Konflik yang terjadi masih berupa konflik potensial belum menjadi konflik terbuka. Warga terdampak  masih  dalam  tahap  mengeluh  dan  mengancam  saja.  Konflik  terjadi  sejak  tahun  2011 sampai dengan saat ini (2017).
Aktor  yang terlibat  adalah korban  banjir  yaitu  masyarakat  Dusun  1  (RT05)  dan Dusun  II (Rt  01  dan  Rt  02)  Desa  Kertosari,  pemerintah  kabupaten  Lampung  Selatan  yang  memiliki  peran membantu  korban  banjir  dan  menyampaikan  keluhan  korban  kepada  kementerian  PU.  BPBD Lampung Selatan membantu masyarakat saat terjadi banjir. Pemerintah Desa Kertosari membantu memfasilitasi masyarakat dalam membuat proposal pembangunan tanggul kepada Kementerian PU dan yang mengkoordinir tanda tangan warga dalam pembuatan proposal tersebut.
Akar masalahnya yang terjadi adalah (1) pembangunan tanggul oleh Kementerian PU yang secara teknis tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat RT 05, Dusun I dan RT 01, RT 02, Dusun  II,  Desa  Kertosari.  Kepementerian  PU  melakukan  perbaikan  atas  sebagian  tanggul  yang menjadi penyebab banjir, tidak memperbaiki bagian lainnya, sehingga air meluap di wilayah yang tanggulnya tidak diperbaiki, dan (2) Tidak adanya respon yang pasti atas banjir yang menggenangi wilayah  permukiman  warga  masyarakat  RT  05,  Dusun  I  dan  RT  01,  RT  02,  Dusun  II,  Desa Kertosari.
Konflik  terjadi  karena  pembangunan  tanggul  yang  tidak  partisipatif.  Banjir  yang  terjadi mengakibatkan  kerugian  besar  baik  materi  maupun  non  materi.  Tahun  2012  terjadi  4  kali  banjir setinggi 1-2 meter, mengakibatkan 30 rumah terendam, sawah seluas 6 hektar terendam dan gagal panen  dan  3  hektar  tanaman  palawija  mati.Warga  sangat  kecewa  dengan  kementerian  PU.  Pada tahun 2013 dilakukan perbaikan di sisi kiri tanggul sehingga mengakibatkan kecemasan warga di sisi kanan tanggul akan terjadinya banjir yang lebih besar.
Sampai  saat  ini  keluhan  dan  ketidakpuasan  masyarakat  masih  berlangsung,  namun  upaya yang  dilakukan  adalah  (1)  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Selatan  memberikan  bantuan masyarakat  korban  banjir.  Bantuan  yang  diberikan  berupa  beras  7  Kg  dan  mie  instan  beberapa bungkus,  (2)  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Selatan  melalui  BPBD  berjanji  akan  membangun tanggul,  dan  (3)  Masyarakat  dengan  difasilitasi  Sekretaris  Desa  Kertosari  mengajukan  proposal atau mengajukan usulan pembangunan tanggul kepada Kementerian PU.

## Analisis Konflik Sosial di Lampung Selatan
Bervariasinya konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, meskipun belum seluruhnya, merupakan protret atau prototipe dari berbagai kasus konflik sosial di Provinsi Lampung.

## a. Anatomi Konflik
Konflik sosial yang terjadi bersifat potensial atau terpendam ( latent ) dan terbuka ( manifest ) serta konflik realistik maupun non realistik. Untuk membangun sistem deteksi dini, dilakukan pemahaman terhadap konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya.
Tabel 1. Anatomi Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan
Nama Konflik Lokasi Sumber Isu Posisi Bentuk Way Panji Balinuraga Psikososial Pelecehan Seksual  Horizontal  Kekerasan Natar Merak Batin Nilai-nilai Agama Horizontal  Kekerasan Jati Agung Eks Lahan LIPI  Struktural Agraria Vertikal Terbuka Tanjung Sari Kertosari, Mulyosari Kepentingan  Lingkungan Vertikal Potensial Kertosari Struktural Lingkungan Vertikal
Potensial Sumber: Diolah dari Data Primer, 2017
Tabel  1.  menunjukan  bahwa  taksonomi  konflik  sosial  berdasarkan  sumbernya,  terdapat konflik berdasarkan faktor psikososial, nilai-nilai, struktur, dan kepentingan ekonomi.
a. Konflik Way Panji
Berdasarkan faktor psikososial, bersumber dari emosi negatif yang kuat, salah persepsi, dan  salah  komunikasi.  Emosi  yang  kuat  dilandasi  oleh  rasa  benci,  dendam,  tidak  senang, dan sebagainya yang diekspresikan dalam bentuk marah. (Fahmi, 2015) mengatakan bahwa Konflik  yang  timbul  dari  faktor  psikososial  dapat  menimbulkan  konflik  antardesa  dan antaretnis.  Tidak  ada  kesepakatan  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dari  tindakan kekerasan  terhadap  penduduk  lokal  yang  diduga  melakukan  kejahatan  (pencurian,
perampokan,  pelecehan)  dan  mengakibatkan  cedera  atau  kematian,  yang  dengan  mudah meningkat menjadi kerusuhan skala besar dengan nuansa etnis dapat dihubungkan.
b. Konflik Jati Agung
Konflik  ini  merupakan  konflik  struktural  karena  adanya  kesenjangan  akses  dan partisipasi  masyarakat  lokal  terhadap  penguasaan  sumber-sumber  agraria.  Konflik pertanahan  merupakan  konflik  yang  paling  sering  terjadi  di  semua  wilayah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Lampung.  Jika  hukum  Indonesia  diinginkan  tidak  menjadi instrumen pendorong terjadinya kemiskinan, penutupan akses bagi kelompok yang lemah, kesenjangan  penguasaan  sumber  daya  yang  tersedia,  dan  konflik  struktural,  perubahan politik pembangunan hukum tampaknya menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia (Nugroho, 2019).
Jika  dilihat  dalam  kerangka  struktural,  perkembangan  Lampung  Selatan  membawa dampak  semakin  tingginya  kebutuhan  akan  lahan,  hal  tersebut  mempengaruhi  nilai  tanah dan situasi ini rentan terhadap munculnya beragam konflik pertanahan. Konflik pertanahan yang  terjadi  pada  umumnya  akumulatif  dan  bersinggungan  dengan  dimensi  lain  yaitu dengan dimensi politik, ekonomi, etnik, agama, dan segregasi sosial.
Konflik  terjadi  karena  sistem  koordinasi  antar  stakeholders  belum  menunjukkan komitmennya  yang  kuat  dalam  menyelesaikan  masalah,  adanya  kesenjangan  ekonomi antara  sebuah  perusahaan  dengan  masyarakat  sekitar  dan  kurang  pedulinya  perusahaan terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
c. Konflik Tanjung Sari
Konflik ini bersumber dari faktor kepentingan dan juga faktor struktural. Jenis konflik seperti  ini  terutama  terjadi  di  dalam  ruang  politik  dan  ruang  ekonomi.  Faktor  ekonomi menjadi  penting  sebagai  sumber  konflik  sosial  ketika  terjadi  kesenjangan,  baik  secara obyektif  ( absolute )  maupun  relatif.  Faktor  ini  yang  paling  banyak  terjadi,  terutama  yang berhubungan  dengan  penguasaan  sumber-sumber  agraria,  khususnya  tanah  (Ikram  & Usman Raidar, 2016).
Dilihat  dari  struktur  konflik,  maka  konflik  vertikal  lebih  banyak  dibanding  konflik horizontal,  sedangkan  konflik  vertikal  lebih  banyak  terjadi  antara  masyarakat  dengan perusahaan  dibanding  dengan  pemerintah.  Konflik  horizontal  relatif  lebih  cepat  dapat diselesaikan dibanding konflik vertikal, dan konflik vertikal juga banyak yang berlangsung berkepanjangan,  terutama  pada  konflik-konflik  antara  masyarakat  sekitar  dengan perusahaan ”didukung” oleh pemerintah.
d. Konflik Natar
Konflik  ini  terjadi  karena  perbedaan  nilai  yang  diyakini  satu  kelompok  dengan kelompok lainnya.  Tidak  adanya toleransi terhadap  kelompok lain  dan adanya kehidupan yang eksklusif.
Terjadi  klaim  kebenaran  nilai  yang  akan  menjadi  lebih  rumit  jika  bergesekan  dengan faktor lain seperti etnik, ekonomi, dan politik. Klaim kebenaran dapat menimbulkan aliran keagamaan  yang  mengabaikan  eksistensi  teologi  lain  dan  kurang  memperhatikan pandangan inklusif dan pluralis (Lumintang, 2015).
Berdasarkan anatomi konflik sumber utama konflik terbuka masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  baik  secara  obyektif  maupun  subyektif ( relative  deprivation ),  sehingga  faktor  sosial-ekonomi  berposisi  sebagai  infrastruktur  konflik. Faktor fanatisme nilai-nilai budaya dan agama tanpa ada titik temu, dapat dipandang sebagai faktor komplementer  yang  dapat  menambah  semakin  kerasnya  tindakan  para  aktor  konflik.  Dapat dimengerti  bahwa  faktor  komplementer  tersebut,  dalam  beberapa  kasus,  dapat  menjadi  sumber konflik (Hartoyo, 2015).

## Penanganan Pasca Konflik
Penanganan  konflik  sosial  ( social  conflict  management )  yang  terjadi  di  Kabupaten Lampung  Selatan  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori.  Ketiga  kategori  tersebut  sekaligus menunjukkan  tingkatan  atau  tahapan,  yaitu  mekanisme  penyelesaian  secara  sosiokultural, tradisional. dan rasional.
Secara  sosiokultural  lebih  tertuju  pada  upaya  pencegahan  konflik  potensial  agar  tidak berkembang  menjadi  konflik  terbuka.  Mekanisme  tradisional  dan  rasional  termasuk  dalam penyelesaian  konflik  yang  sudah  terjadi  sejak  konflik  di  permukaan  ( emerging conflict )  sampai dengan konflik terbuka ( manifest conflict ) dan konflik kekerasan ( violence conflict ).
Penanganan konflik sosial melalui mekanisme sosiokultural, baik dalam mencegah konflik potensial  berkembang  menjadi  konflik  terbuka  maupun  dalam  memulihkan  kondisi  pasca  konflik (pasca perdamaian) masih kurang ditangani secara tuntas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem deteksi dini ( early warning systems ) yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan  para  pihak  yang  berwenang,  masih  lemah.  Konflik  yang  telah  didamaikan  belum  tentu berarti  selesai,  di  antara  pihak  yang  berkonflik  masih  memiliki  perasaan  negatif  satu  sama  lain. Dalam  beberapa  kasus  konflik  sosial  yang  terjadi  berdasarkan  faktor  psikososial,  kepentingan, nilai-nilai  dan  struktur  adalah  termasuk  konflik  berlanjut.  Sebagian  kasus  konflik  sosial  yang muncul saat ini merupakan kelanjutan dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya.

## SIMPULAN
Konflik sosial disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan kepentingan masyarakat  yang  berbeda.  Mekanisme  pengelolaan  konflik tidak mempertimbangkan penyebab mendasar dari konflik sosial yang berkelanjutan.
Potensi  dan  konflik  terbuka  setidaknya  muncul  dari  empat  faktor  berdasarkan  hubungan psikososial, kepentingan ekonomi, perbedaan nilai (agama, kepercayaan, etnis) dan struktur.
Faktor  ekonomi  berposisi  sebagai  infrastruktur  konflik,  yang  terjadi  dalam  bentuk ketimpangan hubungan sosial dan ketimpangan akses ruang usaha dan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan ketimpangan struktural. Faktor berbedaan nilai-nilai (agama, kepercayaan, dan etnik) dan kepentingan politik berposisi sebagai faktor pendukung konflik.
Fasilitator  konflik  dapat  dimulai  dengan  konflik  antarpribadi  atau  kelompok  kecil, kemudian  berkembang  menjadi  konflik  antarkelompok  yang  lebih  besar,  dimulai  dengan  konflik antarpribadi,  dan  terkadang  berkembang  menjadi  konflik  antarkelompok.Kualitas  konflik antarkelompok  dapat  berkisar  dari  masalah  sederhana,  tidak  realistis  dan  tidak  menarik  hingga masalah nyata dan mendasar.
Dalam  menangani  konflik  sosial,  prinsip  musyawarah  dan  mufakat  melalui  mediasi diutamakan.  Kesepakatan  itu  lebih  berfokus  pada  upaya  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang belum terselesaikan daripada upaya untuk mencegah dan melawan lebih awal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, S. (2014). Konflik Sosial dalam Hubunga Antar Umat Beragama. Jurnal Dakwah Tabligh ,
15 (2), 189–208. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348
Benjamin, Ikram, Susetyo, & Ratnasari, Y. (2019). Konflik Antarwarga Desa: Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus. SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya , 21 (1), 74–96.
Burhan, B. (2007). Penelitian kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group .
Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In Handbook of educational policy (pp. 455–472). Elsevier.
Dharmawan, A. H. (2006). Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik : Analisis Sosio-Budaya ( Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat ). Seminar PERAGI Pontianak , 1–14.
https://www.academia.edu/download/31194465/Konflik-Sosial-dan-Resolusi-Konflik-
Analisis-Sosio-Budaya-Dengan-Fokus-Perhatian-Kalimantan-Barat.pdf
Fahmi, T. (2015). Pemetaan daerah rawan konflik sosial di Kabupaten Tanggamus. Sosiologi:
Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya , 17 (2), 111–121.
Hartoyo, H. (2015). Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria (Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru) . CV Anugrah Utama Raharja (AURA).
Ikram, & Usman Raidar. (2016). Potret Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Provisi Lampung . 1–23.
Lumintang, J. (2015). Dinamika konflik dalam organisasi. Acta Diurna Komunikasi , 4 (2).
Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 48 (4), 402.
https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410
Prayogo, D. (2010). Anatomy of Conflict between Corporation and Local Community in a Geothermal Industry in West Java. Makara Human Behavior Studies in Asia , 14 (1), 25. https://doi.org/10.7454/mssh.v14i1.570
Septriansyah, M. (2015). Anatomi Konflik Sosial dan Mekanisme Penyelesaiannya (Studi Konflik Bernuansa SARA di Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan) . Universitas Lampung.