## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402

## PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO) TERHADAP UPAH MINIMUM KABUPATEN BOJONEGORO
Dados Susilowati 1) , Happy Adianita 2) 1-2 Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro email: dadossusilowati82@gmail.com, nitaadiahappy@gmail.com

## Abstract
Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Regional Minimum Wage (UMR) are not always linear. For example, the increase in GRDP in Bojonegoro Regency is mainly caused by the oil and gas industry sector,  while  other  sectors  are  lagging  behind,  so  the  increase  in  UMR  may  not  be  comparable.  This research uses a quantitative approach and descriptive design to measure and explain the influence between independent variables (population and GRDP) and the dependent variable (minimum wage). The research population and sample include all data related to population, GRDP, and minimum wages in Bojonegoro Regency for the period 2009–2023 (time series) available from BPS. The data is processed using outlier filtering techniques. After that, statistical analysis was carried out using Eviews software: (1) normality test using the Jarque Bera method; (2) Autocorrelation test using the Durbin-Watson test if the DW DU value and (4-DW) DU value are equal; (3) Multicollinearity test based on the VIF value; (4) T test to test the partial effect by comparing the tcount and ttable values and a significance of 0.05; and (5) F test to test the simultaneous effect by comparing the fcount and ftable values and a significance of 0.05. In accordance with the research results, both variables contribute to the minimum wage in Bojonegoro district, namely 80.2%.  This  indicates  that  population  and  GRDP  contribute  a  lot  compared  to  other  variables.  The research results also explain that population and GRDP have a significant influence on the minimum wage in Bojonegoro district. As well as illustrating that the population is significant to the minimum wage in Bojonegoro district. Meanwhile, GRDP is not significant to the minimum wage.
Keywords: Gross Regional Domestic Product (GRDP); Minimum Wage; Population.

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah seringkali  dikaitkan  dengan  berbagai  indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator penting tersebut adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota  (UMK/UMK),  yang  menjadi patokan  pendapatan  minimum  bagi  pekerja  di suatu daerah [1]. Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah  satu  daerah  yang  sedang  berkembang  di Jawa Timur serta memiliki potensi besar di sektor migas  dan  pertanian  [2],  terus  mengalami dinamika dalam hal jumlah penduduk dan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Pengaruh kedua  variabel  ini  terhadap  upah  minimum menjadi  isu  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih lanjut,  mengingat  pentingnya  upah  minimum
dalam  meningkatkan  standar  hidup  masyarakat dan mengurangi kemiskinan [3].
Jumlah  penduduk  merupakan  faktor demografi  yang  signifikan  dalam  menentukan kebijakan  ekonomi,  termasuk  penetapan  upah minimum [4]. Bojonegoro, dengan populasi yang terus  bertambah,  menghadapi  tantangan  dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya.  Pertambahan  penduduk  yang  tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja dapat  mempengaruhi  tingkat  pengangguran karena  banyaknya  angkatan  kerja  yang  masuk setiap  tahunnya,  persaingan  untuk  mendapatkan pekerjaan  menjadi  semakin  ketat  [5].  Hal  ini dapat memberikan tekanan pada upah minimum, karena surplus tenaga kerja dapat menekan upah ke  tingkat  yang  lebih  rendah  atau  berdampak

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402
pada  penetapan  UMK  jika  tidak  ada  intervensi dari pemerintah.
Di sisi lain, PDRB merupakan indikator ekonomi  yang  menunjukkan  total  nilai  barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode  tertentu  [6].  PDRB  mencerminkan kemampuan ekonomi daerah untuk menghasilkan pendapatan. Di Bojonegoro, sektor-sektor seperti pertanian,  industri,  dan  jasa  berkontribusi terhadap PDRB [7]. Peningkatan PDRB biasanya diharapkan  sejalan  dengan  peningkatan  upah minimum, karena menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan  pekerja.  Bojonegoro  dikenal sebagai  daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya alam,  terutama  minyak  dan  gas.  Sektor  ini memberikan  kontribusi  besar  terhadap  PDRB, namun  sektor  ini  juga  sangat  fluktuatif  dan bergantung pada harga pasar global.
Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi kestabilan  ekonomi  daerah  dan  pada  akhirnya mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum.
Hubungan  antara  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dan  Upah  Minimum Regional  (UMR)  tidak  selalu  linier  [8]. Walaupun  PDRB  meningkat,  namun  jika pertumbuhan  tersebut  tidak  merata  dan  hanya terkonsentrasi  pada  sektor-sektor  tertentu,  maka dampaknya  terhadap  UMR  mungkin  tidak signifikan.  Sebagai  contoh,  jika  peningkatan PDRB  di  Kabupaten  Bojonegoro  terutama disebabkan oleh sektor industri migas, sedangkan sektor-sektor  lain  tertinggal,  maka  kenaikan UMR mungkin tidak sebanding.
Selain  itu,  kebijakan  penentuan  UMR oleh pemerintah daerah juga sangat dipengaruhi oleh  kondisi  ekonomi  dan  demografi  [1]. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya hidup,  inflasi,  dan  daya  beli  masyarakat  dalam menetapkan UMR. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan  infrastruktur  dan  layanan  publik dapat  menekan  daya  beli  masyarakat  dan mempengaruhi kebijakan UMR.
Tantangan lain yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro  adalah  ketimpangan  ekonomi  antar wilayah  [9].  Terdapat  kemungkinan  bahwa beberapa wilayah lebih berkembang dibandingkan  dengan  wilayah  lain,  sehingga penetapan  UMR  perlu  mempertimbangkan ketimpangan  tersebut.  Kebijakan  yang  hanya berfokus  pada  wilayah  berkembang  dapat memperlebar  kesenjangan  ekonomi  di  dalam Kabupaten.
Pemerintah Daerah harus mampu menyeimbangkan berbagai faktor tersebut dalam membuat kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan  berkelanjutan  [10].  Kebijakan  yang  tepat dapat  membantu  Kabupaten  Bojonegoro  untuk memanfaatkan  potensi  ekonominya  secara optimal  dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakatnya.
Dalam  beberapa  paragraf  yang  telah diuraikan,  isu  ketimpangan  ekonomi  dan ketidakmerataan  pendapatan  menjadi  perhatian utama di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. UMR yang layak dan adil dianggap sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk dan  PDRB  terhadap  UMR  dapat  memberikan wawasan yang berharga.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk dan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) terhadap upah minimum di Kabupaten Bojonegoro  akan  melibatkan  berbagai  tahapan dan  pendekatan  yang  komprehensif.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan desain deskriptif untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh antara variabel independen  (jumlah  penduduk  dan  PDRB) dengan  variabel  dependen  (upah  minimum). Populasi penelitian mencakup seluruh data terkait jumlah penduduk, PDRB, dan upah minimum di Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2023 ( time

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402
series ). Sampel diambil dari data sekunder yang tersedia  dari  berbagai  sumber  terpercaya  (BPS dan sumber terkait).
Data diolah menggunakan teknik penyaringan outlier untuk memastikan konsistensi  dan  akurasi  data  [11]  dan  [12]. Setelah itu, dilakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak Eviews, termasuk [13],  [14], [15], [16] dan [17]: (1) Uji normalitas menggunakan  metode Jarque  Bera ;  (2)  Uji autokorelasi  menggunakan  Uji Durbin-  Watson Jika nilai DW > DU dan nilai (4-DW) > DU ; (3) Uji  multikolinearitas  berdasarkan  nilai VIF ;  (4) Uji  t  untuk  menguji  pengaruh  parsial  dengan membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel serta signifikansi <0,05; dan (5) Uji F untuk menguji pengaruh simultan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta signifikansi <0,05.
Penelitian  ini  juga  akan  menggunakan diagram alir untuk menjelaskan langkah-langkah pengujian,  mencakup  uji  parsial  dan  simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Keterangan:
Simultan = Parsial    =
Berdasarkan gambar 1 diambil hipotesis sebagai berikut:
H1:  Jumlah  Penduduk  berpengaruh  terhadap
Upah Minimum H2: PDRB berpengaruh terhadap Upah Minimum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Outlier Tabel 1 Hasil Outlier Obs. Resid. RStudent 2009 -0.219286 -1.356941
2010 -0.175234 -1.082362 2011 -0.154598 -0.897300 2012 -0.112169 -0.651899 2013 -0.041983 -0.247996 2014 0.017422 0.101707 2015 0.067556 0.386514 2016 0.136034 0.818222 2017 0.201970 1.177174 2018 0.278979 1.710441 2019 0.321786 2.053334 2020 0.008004 0.060282 2021 -0.085254 -0.521260 2022 -0.147155 -0.969221 2023 -0.096071 -0.608123 Sumber: data diolah, 2024
Berdasarkan  tabel  1  hanya  tahun  2019 yang  mengalami  outlier  dikarenakan  nilai studentized residual tinggi dibandingkan dengan yang tahun lainnya.
Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Sumber: data diolah, 2024 Gambar 2. Hasil Normalitas Gambar 2. merupakan hasil perhitungan uji  normalitas  menggambarkan  bahwa  dengan melihat  probability  yaitu  0.506  >  0.05  yang artinya data (jumlah penduduk dan PDRB) yang digunakan normal.

## 2. Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Multikolinearitas Variabel VIF Jumlah Penduduk 1.286981 PDRB 1.286981 Sumber: data diolah, 2024 Sesuai tabel 2 hasil perhitungan multikolinearitas masih dibawah ketentuan yaitu dibawah  10,  maka  dapat  dikatakan  jumlah penduduk tidak mengalami multikolinearitas dan tidak PDRB mengalami multikolinearitas.
Jumlah penduduk PDRB Upah Minimum

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402

## 3. Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil Autokorelasi Durbin-Watson
0.363109
Sumber: data diolah, 2024
Pada  tabel  3  diperoleh  hasil  bahwa variabel  Jumlah  penduduk  dan  PDRB  yang digunakan tidak mengalami autokorelasi  negatif karena diatas nilai DU .

## Analisis Regresi
Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda Variabel Coefficient t-Statistic Prob. Constanta -146.0238 -5.800133 0.0001 Jumlah Penduduk 11.40381 6.370539 0.0000 PDRB 0.024955 0.474727 0.6435 Sumber: data diolah, 2024
Berdasarkan  tabel  4  maka  rumusnya  sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + e [16] Y = -146.0238 + 11.40381X1 + 0.024955X2 Sehingga dapat dijelaskan ketika jumlah penduduk bertambah 1 jiwa maka upah minimum naik. Sedangkan ketika PDRB bertambah 1 maka upah minimum juga ikut betambah.

## Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi
R-Square
0.802777
Sumber: data diolah, 2024
Tabel 5 menjelaskan bahwa kemampuan variabel  Jumlah  penduduk  dan  PDRB  dalam berkontribusi  untuk  variabel  upah  minimum kabupaten Bojonegoro 0.802777 = 80,2%.

## 2. Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6. Hasil Simultan F-statistic 24.42234 Prob(F-statistic) 0.000059
Sumber: data diolah, 2024
Sesuai  tabel  6  dapat  dijelaskan  bahwa secara  simultan  variabel  Jumlah  penduduk  dan PDRB  signifikan  dan  berpengaruh  terhadap variabel  upah  minumum.  Secara  statistik
dijelaskan prob. 0.000059 < 0.05; F hitung 24.42234 < 3.7389.

## 3. Uji Parsial (Uji t)
Tabel 7. Hasil Parsial Bojonegoro
Variabel t-Statistic  Prob. Jumlah Penduduk  6.370539  0.0000 PDRB 0.474727  0.6435
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  7  diperoleh  hasil variabel  jumlah  penduduk  signifikan  dan berpengaruh  variabel  upah  minimum,  secara statistik prob .  0.0000  <  0.05,  t hitung >  t tabel (6.370539  >  2.15).  Variabel  PDRB  tidak signifikan  dan  tidak  berpengaruh  variabel  upah minimum,  secara  statistik prob .  0.6435  >  0.05, t hitung < t tabel (0.474727 < 2.15).

## 3.2. Pembahasan
Kontribusi Jumlah penduduk dan PDRB pada Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro
Sesuai  dengan  hasil  penelitian,  kedua variabel  memiliki  kontribusi  pada  minimum kabupaten Bojonegoro sangat besar yaitu 80,2%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk dan PDRB sangat banyak kontribusinya
dibandingkan dengan variabel lain.
Jumlah  penduduk  dan  PDRB  berpengaruh terhadap Upah
Minimum Kabupaten

## Bojonegoro
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa  jumlah  penduduk  dan  PDRB  memiliki pengaruh dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian Primadila dan Asmara (2022) dengan menggunakan  variabel  PDRB  dan  variabel  lain juga signifikan terhadap upah minimum [1].
Jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa jumlah  penduduk  signifikan  terhadap  upah minimum  kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini sesuai dengan  hipotesis  peneliti  yang  telah  dibuat  dan didukung penelitian Upah minimum berpengaruh

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402
positif dan signifikan terhadap Jumlah penduduk [18].

## PDRB berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro
Sesuai  penelitian  didapat  bahwa  PDRB tidak signifikan terhadap upah minimum. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang telah dibuat tetapi sejalan dengan penelitian Primadila dan  Asmara  (2022)  yang  menyatakan  juga variabel  pertumbuhan  ekonomi  tidk  signifikan dengan UMK di kota Bajarmasin [1].

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  penelitian,  kedua variabel memiliki kontribusi pada upah minimum kabupaten  Bojonegoro  yaitu  80,2%.  Hal  ini menandakan bahwa jumlah penduduk dan PDRB sangat  banyak  kontribusinya  dibandingkan dengan  variabel  lain.  Hasil  penelitian  juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten Bojonegoro. Serta menggambarkan bahwa jumlah penduduk signifikan  terhadap  upah  minimum  kabupaten Bojonegoro.  Sedangkan,  PDRB  tidak  signifikan terhadap upah minimum.

## 5. REFERENSI
[1] B.  Primadila  and  K.  Asmara,  “Analisis Faktor-Faktor yang MempengaruhiiPenetapan Upah Minimum Kota di Kota Banjarmasin,” J. Media Wahana Ekon. , vol. 19, no. 1, pp. 30–40, Apr. 2022, doi: 10.31851/JMWE.V19I1.8003.
[2] K.  S.  Dewi, W.  P.  Primandhana, and M. Wahed, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia Di Kabupaten Bojonegoro,” Syntax Idea , vol. 3, no. 4, pp. 834–847, Apr. 2021, doi: 10.46799/SYNTAX-IDEA.V3I4.1143.
[3] E.  A.  R.  Puspadjuita,  “Factors  that Influence  the  Rate  of  Unemployment  in Indonesia,” Int. J. Econ. Financ. , vol. 10,
no.  1,  p.  p140,  Dec.  2017,  doi: 10.5539/IJEF.V10N1P140.
[4] K. Nelson and J. Fritzell, “Welfare states and  population  health:  The  role  of minimum income benefits for mortality,”
Soc.  Sci.  Med. ,  vol.  112,  pp.  63–71,  Jul.
2014, doi: 10.1016/J.SOCSCIMED.2014.04.029. [5] BPS, “Februari 2022: Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  sebesar 5,83  persen  dan  Rata-rata  upah  buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan - Badan Pusat Statistik Indonesia,” 2022.
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/20 22/05/09/1915/februari-2022--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5- 83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh- sebesar-2-89-juta-rupiah-per-bulan.html (accessed Jun. 01, 2024).
[6] Bps,  “Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Morowali,”
2016. https://morowalikab.bps.go.id/subject/52/ produk-domestik-regional-bruto--
lapangan-usaha-.html#subjekViewTab2 (accessed Jun. 01, 2024).
[7] B. Bojonegoro, “BPS Kabupaten Bojonegoro,” 2024. https://bojonegorokab.bps.go.id/subject/1 1/produk-domestik- bruto.html#subjekViewTab2 (accessed
Jun. 01, 2024).
[8] I. N. Sutama, U. Usman, and N. Nunung, “PENGARUH  PRODUK  DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN  TENAGA  KERJA  DI PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT  TAHUN  2011-2020,” J.  Ekon. Bisnis ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  100–108,  Aug. 2021, doi: 10.58406/JEB.V9I2.492.
[9] A.  J.  Jurnal,  A.  Kebijakan,  P.  Publik,  F.
Nur  Aziz,  and  A.  Roziqin,  “The Perspective  of  Bureaucratic  Reform (Kang
Yoto’s Leadership) in Bojonegoro,” JAKPP  (Jurnal  Anal.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1402
Kebijak. Pelayanan Publik) , vol. 6, no. 2, pp. 126–142, Dec. 2020, doi:
10.31947/JAKPP.V6I2.10014.
[10] K.  Dwi  Pratiwi  and  D.  D.  Kurniasari, “Penerapan  Model  Panel:  Determinan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Indonesia,”
Bappenas  Work.  Pap. ,  vol.  6,  no.  1,  pp. 60–78, Mar. 2023, doi: 10.47266/BWP.V6I1.163.
[11] A. Boukerche, L. Zheng, and O. Alfandi, “Outlier detection: Methods, models, and classification,” ACM Comput. Surv. , vol.
53, no. 3, pp. 1–37, 2020.
[12] C. C. Aggarwal and C. C. Aggarwal, An introduction to outlier analysis . Springer,
2017.
[13] M. A. Zakariah, V. Afriani, and K. H. M. Zakariah, METODOLOGI  PENELITIAN KUALITATIF,  KUANTITATIF,  ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT  (R  n  D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah
Warrahmah Kolaka, 2020.
[14] M. T. Azhari, M. P. Al Fajri Bahri, M. S. Asrul,  and  T.  Rafida, Metode  penelitian kuantitatif .  PT.  Sonpedia  Publishing
Indonesia, 2023.
[15] N. Dali, Metodologi
Penelitian Kuantitatif:  Beberapa  Dasar  Untuk Penelitian  Skripsi  &  Analisis  Data Dengan  SPSS .  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2019.
[16] S.  Sugiyono  and  P.  Lestari,  “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  Cara  Mudah  Menulis Artikel  pada  Jurnal  Internasional).”
Alvabeta Bandung, CV, 2021.
[17] K. F. Aziz and R. Yanto,
“IDENTIFIKASI  BI  RATE,  INDEKS
HARGA  SAHAM  KOMPOSIT  (IHSG), UANG BEREDAR
TERHADAP
INFLASI  DI  INDONESIA,” J.  Istiqro , vol. 9, no. 2, pp. 145–155, 2023.
[18] S.  Setya,  N.  Badan,  P.  Nasional,  and  K.

## Banyuwangi,  “ANALISIS  PENGARUH
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA,  DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
JUMLAH  PENDUDUK  MISKIN  DI INDONESIA  TAHUN  2011-2015,” J. Ekon. Pembang. , vol. 15, no. 2, pp. 184– 192, Dec. 2017, doi: 10.22219/JEP.V15I2.5364.