## JurnalIlmiah DuniaHukum Volume 4Nomor 2, April 2020
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal IlmiahDuniaHukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
Fredrickus W.A. Maclarimboan 1* , A. Suriyaman M. Pide 2 ,Amir Ilyas 2 1 SekolahTinggiIlmuHukum (STIH) Manokwari, Papua Barat
2 FakultasHukumUniversitasHasanuddin *E-mail: fredrickuswamboan@gmail.com
Abstract: Indonesia is a country with a high level of heterogeneity. It is starting from the existence of multi-ethnic, religious, race and class. Legal development, like development aspects in other fields, should consider  multicultural  aspects  that  exist  in  a  country  community.  This  research  is  empirical  legal research (empirical legal research). The study was conducted at the Manokwari City Police Resort, West Papua Province. The results showed that the application of customary law was instrumental in resolving traffic  accidents  at  the  Manokwari  Regional  Police  Station.  The  application  of  customary  law  is  very useful in realizing benefits for the affected community or the victim's family when compared to the form of  settlement  through  the  judicial  process.  Customary  justice  is  part  of  national  law  because  it  is necessary  to  transform  the  value  of  customary  law  that  lives  in the  community  into  the  national  legal system, especially for traffic cases. The position of customary law in the regulation of traffic needs to be accommodated in more detail so that law enforcement officials have a strong legality in transferring case handling and stopping the case in case there is a settlement between the two parties through customary law.
Keywords: Customary law; Indigenous People; Criminal Customs; Traffic Law
Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi  etnik,  agama,  ras  dan  golongan.  Pembangunan  hukum,  sebagaimana  aspek  pembangunan  di bidang  lainnya,  sudah  seharusnya  memertimbangkan  aspek  multikultural  yang  ada  dalam  suatu komunitas  negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empirik  (empirical  legal  research). Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian  Resort  Kota  Manokwari,  Provinsi  Papua  Barat.  Hasil  penelitian menunjukkan penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari.  Penerapan  hukum  adat  sangat  efektif  dalam  mewujudkan  kemanfaatan  bagi  masyarakat yang  menjadi  korban  ataupun  keluarga  korban  jika  dibandingkan  dengan  bentuk  penyelesaian  melalui proses  peradilan.  Peradilan  adat  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional,  karena  itu  diperlukan transformasi  nilai  hukum  adat  yang  hidup  di  masyarakat  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  khususnya untuk perkara lalulintas. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci  agar  aparatur  penegak  hukum  memiliki  legalitas  yang  kuat  dalam  melakukan  pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.
Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat Adat; Pidana Adat; Lalu Lintas

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Paradigma pluralisme pada awalnya digunakan  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap  teori-teori  tradisional  mengenai
kedaulatan  negara.  Hal  ini  karena  teori-teori  tradisional  tersebut  tidak  atau  kurang memertimbangkan adanya bermacam-macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara. 1
Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya  memertimbangkan  aspek  multikultural  yang  ada  dalam  suatu  komunitas negara.  Pembangunan  hukum  yang  mengabaikan  fakta  kemajemukan  masyarakat (political  of  legal  plurality  ignorance) dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  konflik  nilai dan  norma  dalam  masyarakat.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Benard  L.  Tanya membuktikan  bahwa  hukum  positif/hukum  nasional  bahkan  menjadi  beban  bagi sebagian  masyarakat  lokal.  Hal  ini  terjadi  karena  meskipun  fakta  kehidupan  yang menunjukkan  keragaman  hukum (legal  plurality ),  namun  pembangunan  hukum  di Indonesia  masih  dominan  pada  sistem  hukum  nasional  dan  kurang  memberi  perhatian pada  sistem  hukum  adat,  hukum  agama  dan  juga  mekanisme-mekanisme  regulasi sendiri (self regulation) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah. 2
Hukum  adat  dalam  praktik,  berisi  kearifan-kearian  lokal  yang  saat  ini  sedang mengemuka  karena  kapasitasnya  telah  terbukti  bermanfaat  sebagai  pendekatan  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Yang  dimaksud  sebagai  kearifan  lokal  adalah  nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan- kepercayaan,  tata  nilai  tradisional  dan  pengalaman-pengalaman  yang  diwariskan  oleh leluhur  yang  akhirnya  membentuk  sistem  pengetahuan  lokal  yang  digunakan  untuk memecahkan  permasalahan-permasalahan  sehari-hari  oleh  masyarakat. 3 Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan  usahanya  untuk  mengadakan  perubahan- perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk untuk melayani masyarakat pada  tingkat  perkembangannya  yang  mutakhir.  Inilah  yang  terjadi  pada  proses pembanguan  hukum  nasional  Indoneisa,  termasuk  di  dalamnya  perkembangan  hukum pidana  nasional  yang  seyogyanya  tidak  boleh  mengenyampingkan  nilai-nilai  kearifan lokal dalam masyarakat.
Eksistensi hukum pidana adat Indonesia diakui secara konstitusional melalui Pasal 18  B  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dalam  materi  muatan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai  prasyarat  eksistensi  dan  validitas  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat  dalam  masyarakat  adat  tersebut.  Syarat  pertama  adalah  unsur  “sepanjang  masih hidup”.  Dalam  kalangan  masyarakat  adat  tertentu,  ada  yang  tidak  mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai  akibat dari keterpurukan hidup,  yang mencari kehidupan  di  tempat-tempat  atau  lingkungan  daerah  lain,  sehingga  ia  sebagai  individu dengan  yang  lain  tidak  memunyai  pertalian  darah.  Akibatnya,  kekuatan  hukum  adat yang menjadi  dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi  pudar, akhirnya
1 SoerjonoSoekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 19.
2 I  Nyoman  Nurjaya,  Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara  Dalam  Masyarakat Multikultural:  Perspektif  Hukum  Progresif,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Hukum  Progresif  I, Kerjasama  Fakultas  HukumUniversitas  Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  dan  Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
3 HendraWahanu Prabandani. 2011. Pembangunan hokum berbasis kearifan lokal. Jurnal Biro Hukum Bappenas, EDISI 01/TAHUN XVII/2011. hal 31.
hilang sama sekali. 4
Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah masyarakat adat Manokwari, Provinsi Papua Barat denganpenerapansistem peradilan adat di Provinsi Papua. Dengan demikian  maka  perkara  pidana  diantara  masyarakat  hukum  adat  dapat  diselesaikan melalui  peradilan  adat  maupun  peradilan  nasional.Salah  satu  kewajiban  pemerintah untuk  mengakui  keberadaan  masyarakat  adat  Papua  dan  hukum  adat  (hukum  pidana adat) yang berlaku di Papua, seperti yang ditegaskan pada Pasal 43 UU OTSUS Papua, "Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan  dan  mengembangkan  hak-hak  masyarakat  adat  dengan  berpedoman pada  ketentuan  yang  berlaku". Selain  itu,  pada  Pasal  50  ayat  (2)  dan  Pasal  51 ditegaskan bahwa" di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  diakui  adanya  peradilan  adat  di  dalam  masyarakat  hukum  adat  tertentu.  Peradilan adat  adalah  peradilan  perdamaian  di  lingkungan  masyarakat  hukum  adat,  yang mempunyai  kewenangan  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perdata  adat  dan  perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan.
Keberadaan  pengadilan  adat  di  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  bukanlah pengadilan  bertingkat,  melainkan  lembaga  peradilan  masyarakat  adat  yang  berfungsi untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  adat  yang  diajukan.  Susunan keanggotaan  peradilan  adat  diatur  menurut  ketentuan  hukum  adat  yang  berlaku  pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh fungsionaris  adat  (disebut  hakim  adat),  yang  dapat  dibantu  oleh  pengurus  adat  sesuai dengan  kondisi  masyarakat  hukum  adat  masing-masing.  Masyarakat  adat  yang menganut sistem kepemimpinan pria berwibawa yang menjadi fungsionaris adat (hakim adat) adalah pimpinan adat atau secara tunggal, sistem kepemimpinan raja fungsionaris adatnya  adalah  raja,  sistem  keondoafian  fungsionaris  adat  adalah  ondoafi/kepala  suku, sistem kepemimpinan campuran fungsionaris adatnya dipimpin oleh seorang Mananwir Mnu atau kepala kampung.
Mekanisme  penyelesaian  perkara  adat,  yaitu  kewenangan  untuk  menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan.  Adapun  putusan  yang  telah  diambil  oleh pengadilan  adat,  maka  wajib  dipatuhi  oleh  para  pihak  (pelaku  delik  adat).  Tata  cara pengambilan  putusan  dan  pelaksanan  putusan  dilaksanakan  menurut  hukum  adat  dan masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  sistem  kepemimpinan  yang dianut,  yang  meliputi  sistem  kepemimpinan  keondoafian,  sistem  kepemimpinan  raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.
Penyelesaian delik yang  tidak berkaitan dengan tanah, perempuan, pembunuhan, pembakaran  rumah,  dan  pencurian  dapat  diselesaikan  secara  damai.  Tetapi  dalam perkembangan  saat  ini  delik  adat  tersebut  sering  diupayakan  untuk  diselesaikan perdamaian secara adat walaupun merupakan pelanggaran adat yang sangat berat/serius, misalnya  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  pembunuhan,  penganiayaan,  membawa  lari seorang gadis, pencurian, dan perzinahan, pada umumnya dapat diselesaikan secara adat dengan  cara  perdamaian  oleh  para  pihak  sendiri  atau  diselesaikan  melalui  pengadilan
4 Lilik Mulyadi. 2013. Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013. ISSN : 2303-3274. Hal. 227.
adat.
Proses  pemenuhan  kewajiban  adat/denda  adat  ini  selalu  menjadi  kendala  dalam penyelesaian  kasus,  karena  besar  kecilnya  atau  berat  dan  ringannya  tidak  ditentukan secara  pasti,  tetapi  perlu  dilakukan  negosiasi  serta  kemampuan  dari  pihak  pelaku. Masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian kasus misalnya pada kasus kecelakaan lalu  lintas  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seseorang  adalah  kesepakatan  atas nominal  uang  selalu  bersifat  relatif,  pada  awalnya  tuntutan  korban/keluarganya  sangat tinggi,  tetapi  pada  akhirnya  setelah  proses  sidang  adat  disepakati  denda  yang  lebih ringan,  pergeseran  wujud  benda  adat  menjadi  wujud  uang,  semata-mata  untuk  lebih memudahkan  pelaku  dalam  memenuhi  kewajiban  adat,  tetapi  tidak  menghilangkan makna  terhadap  sanksi  adat.  Selain  itu,  nilai  dan  bentuk  denda  adat  tergantung  pada status  dan kedudukan sosial  pihak pelaku dan korban. Meski  telah terjadi kesepakatan jumlah denda adat, terkadang masih mengalami perubahan. Kendala yang mungkin juga dihadapi salah satunya adalah ketika korban meminta ganti rugi berupa nyawa, tentu ini menjadikan mediasi  tidak berhasil, sehingga perlu dibahas lebih lanjut  kondisi-kondisi yang demikian sehingga perlu diberikan solusi dalam pelaksanaannya.

## B. MetodePenelitian
Penelitianinimerupakanpenelitianhukumempirik ( empirical legal
research ).Penelitian  dilakukan  di  Kepolisian  Resort  Kota  Manokwari,  Provinsi  Papua Barat.Data  yang  diperoleh  baik  secara  primer  maupun  sekunder  dianalisis  secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menjawab rumusan masalah terkait penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas melalui sistem hukum adat di Kabupaten Manokwari.

## C. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas
Secara  prinsip,  hukum  adat  merupakan  hukum  yang  telah  ada  sebelum  lahirnya hukum  nasional  yang  merupakan  peninggalan  dari  hukum  kolonial  Belanda.  Berbagai pendapat  para  ahli  hukum  mengemukakan  pentingnya  menggali  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  termasuk  hukum  pidana  adat  dalam  rangka  menuju  pembaharuan hukum pidana nasional yang memiliki karakteristik masyarakat Indonesia.
Sehubungan  dengan  perumusan  tujuan  pemidanaan  dalam  konsep  rancangan KUHP,  Sudarto  menyatakan  bahwa  dalam  tujuan  pertama  tersimpul  pandangan perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  bersifat general  prevention ,  sedang dalam  tujuan  kedua  dikandung  maksud  rehabilitasi  dan  resosialisasi  terpidana  ( special prevention ). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reactie untuk  mengembalikan  keseimbangan  kosmos  karena  kejahatan  dianggap  telah menggoncangkan keseimbangan ( evenwichtverstoring ), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.
Para  ahli  hukum  adat  Indonesia  menggambarkan  masyarakat  Indonesia  sebagai hubungan  di  antara  manusia,  kekuatan-kekuatan  gaib,  tanah,  barang-barang  dan  lain- lainnya  lagi  yang  berada  di  dunia  ini,  yang  menurut  alam  pikiran  masyarakat  tersebut dianggap  normal  dan  merupakan  syarat  mutlak  untuk  kehidupan  yang  bahagia  dan harmonis  yang  disebut  keseimbangan  ( evenwicht ),  oleh  karena  baik  umat  manusia
maupun  masyarakat  itu  masing-masing  adalah  pusat  gabungan  hubungan.  Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan ( evenwichtsver storing ) dan dalam hal  ini  pemidanaan  berupa  reaksi  adat  ( adatreaktie )  bertujuan  untuk  memulihkan kembali keseimbangan.
Dalam kaitannya dengan hukum pidana lalu lintas, penyelesaian secara adat masih sering  di  gunakan  dalam  menyelesaikan  perkara  pada  Polres  Manokwari,  dalam wawancara yang  penulis  lakukan dengan AKP James Tegai,  S.IK selaku  Kasat  Lantas Polres Manokwari, pada tanggal 18 November 2019, mengemukakan bahwa:
Hukum adat secara umum berlaku pada saat penyelesaian keccelakaan lalulintas dalam  proses  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR).  Hukum  adat  secara substansial  tidak  seutuhnya  dilaksanakan,  hanya  sebagian  saja  yang  dilakukan, contohnya  jika  ada  korban  laka  lantas  meninggal  dunia,  maka  pihak  korban dalam  hal  ini  keluarga  akan  menuntut  “Uang  Kepala”.  Dalam  proses  ini, melibatkan kepala suku dari masing-masing pihak.
Berkaitan dengan hak tersebut,  penulis berpendapat  bahwa pada dasarnya, untuk hukum  pidana,  upaya  perdamaian  ini  masih  merupakan  suatu  hal  yang  patut dipertanyakan,  mengingat  berlakunya  suatu  ketentuan  bahwa  ”tak  ada  perdamaian dalam  pidana”  dan  “tercapainya  perdamaian,  tidak  menghilangkan  unsur  pidana  yang ada”.  Saat  ini  mediasi  penal  mulai  marak  dilakukan  terutama  setelah  terbitmya  Surat Kapolri  Surat  Kapolri  No  Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009 tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternatif  Dispute  Resolution (selanjutnya  disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  secara profesional  dan  proporsional.  Penanganan  masalah  dugaan  tindak  pidana  dengan menggunakan  mediasi  penal  belum  memiliki  landasan  yuridis  berupa  peraturan perundang-undangan  namun  fenomena  ini  telah  banyak  dilakukan  pada  proses penyidikan  di  Kepolisian  sehingga  issu  yang  kemudian  muncul  adalah  penanganan kasus pidana dapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.
Hal  mana  dalam  penelusuran  penulis,  dalam  ketentuan  Pasal  35  UU  Lalulintas misalnya,  justru  menekankan  bahwa  perdamaian  diantara  para  pihak  tidak menggugurkan tuntutan pidananya, sebagaimana bunyi Pasal 235 sebagai berikut:
Pasal 235
(1) Jika  korban  meninggal  dunia  akibat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (1)  huruf  c,  Pengemudi,  pemilik,  dan/atau Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  memberikan  bantuan  kepada  ahli  waris korban  berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman  dengan  tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
(2) Jika  terjadi  cedera  terhadap  badan  atau  kesehatan  korban  akibat  Kecelakaan Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (1)  huruf  b  dan huruf  c,  pengemudi,  pemilik,  dan/atau  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib memberikan  bantuan  kepada  korban  berupa  biaya  pengobatan  dengan  tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
Jika  memperhatikan  pengaturan  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa sebenarnya  meskipun  bantuan  telah  diberikan  terhadap  korban  kecelakaan  lalu  lintas,
namun  hal  tersebut  tidak  menghilangkan  tuntutan  perkara  pidana  terhadap  pelaku. Namun  demikian,  hal  ini  juga  perlu  ditafsirkan,  apakah  tuntutan  yang  dimaksud  itu adalah  tuntutan  Jaksa  ataukah  tuntutan  dari  korban  atau  keluarga  korban.  Namun demikian,  dalam  hemat  penulis  penghentian  perkara  lalu  lintas  yang  telah  menempuh perdamaian  tidak  perlu  dilanjutkan  ke  proses  hukum,  terlebih  apabila  korban/keluarga korban  telah  memaafkan  dan  tidak  menuntut  agar  perkara  tersebut  tidak  diteruskan pemeriksaannya.  Inilah  yang  sebenarnya  diharapkan  sebagai  bagian  dari restoratif justice dalam mewujudkan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
Dalam  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  AKP  James  Tegai,  S.IK  selaku Kasat  Lantas  Polres  Manokwari,  pada  tanggal  18  November  2019,  mengemukakan bahwa p enyelesaian  kasus  lakalantas  lebih  kepada  tatap  muka  antara  Kepala  suku dalam rangka membahas hal-hal terkait denda adat atau ganti rugi uang kepala, bentuk- bentuk ganti rugi sangat bervariasi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada suku- suku  yang  sudah  ada  di  manokwari  secara  khusus,  maupun  di  Papua  secara umum.Dalam proses  penyelesaian laka lantas di  Polres Manokwari, peran hukum  adat sangat berpengaruh sekali karena adat menjadi acuan atau tolak ukur bagi masyarakat di Mankwari  terutama  bagi  organisasi  adat  Papua  yang  tinggal  di  Manokwari.  Saat  ini sebagian  besar  perkara  laka  lantas  diselesaikan  berdasarkan  adat  masing-masing Masyarakat OAP di Mankwari jadi untuk masalah laka lantas diselesaikan dengan cara menuntut  secara  adat/istilahnya  denda  adat,  sesuai  tingkat  luka  yang  dialami  oleh masing-masing korban lakalantas.
Dari  beberapa  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  aparat  kepolisian  yang bertugas di Polres Manokwari, pada dasarnya sangat mengapresiasi bentuk penyelesaian perkara  lalu  lintas  melalui  mekanisme  adat  karena  lebih  dapat  mewujudkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Sehingga tanpa harus ada proses hukum panjang, masalah  perkara  lalu  lintas  dapat  terselesaikan  dengan  baik  dan  diterima  oleh  pelaku terlebih korban atau keluarganya.
Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  menunjukkan  kecendrungan  polarisasi  bahwa Bahwa  “mediasi  penal”  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  telah  dikenal  oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi penal disebutkan  antara  “ada”  dan  “tiada”.  Dikatakan  “ada”  oleh  karena  ternyata  praktik mediasi  penal  telah  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  masyarakat  Indonesia  dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.  Dikatakan  “tiada”  dikarenakan  mediasi  penal  dalam  ketentuan  undang-undang tidak  dikenal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  akan  tetapi  dalam  tataran  di  bawah undang-undang  dikenal  secara  terbatas  melalui  diskresi  penegak  hukum,  terbatas  dan sifatnya  parsial.  Pada  tataran  di  bawah  undang-undang  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  melalui  mediasi  penal  diatur  dalam  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Efektif  tidaknya  suatu  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana,  tidak  hanya  diukur dari  seberapa  banyak  perkara  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dalam  kurun  waktu tertentu,  melainkan  juga  harus  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk penyelesaian  yang  dapat  mengakomodir  kepentingan  seluruh  pihak  terkait  dalam
perkara  tersebut.  Perkara  pidana  lalulintas,  pada  dasarnya  adalah  ranah  hukum  pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, namun demikian, mekanisme penyelesaian secara  damai  acapkali  dilakukan  sebagai  jalan  terbaik  untuk  menyelesaikan  perkara lalulintas  yang  terjadi,  terlebih  jika  perkara  tersebut  hanya  melibatkan  2  orang  saja, maka  proses  penyelesaian  secara  damai  akan  sangat  dimungkinkan.  Bentuk-bentuk penyelesaian secara damai ini, memiliki bentuk yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Bahkan  di  beberapa  daerah,  pedoman  yang  mengatur  cara  penyelesaian  sengketa melalui  damai  adalah  hukum  adat  yang  berlaku  di  daerah  tersebut.  Masyarakat  adat cenderung  dapat  menyelesaikan  masalah  secara  damai,  dikarenakan  masyarakat  adat memiliki  struktur  organisasi  yang  masih  diakui  dan  lebih  dihargai  keberadaannya dibandingkan dengan aparat yang ada dalam suatu daerah tertentu.
Dalam  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  penyelesaian  perkara pidana  melalui  lalu  lintas  yang  ada  di  Polres  Manokwari,  penulis  memperoleh  data sebagai berikut:
Tabel 1. Data Penanganan perkara Lalulintas di Polres ManokwariPeriode 2015-2018
No. Tahun Jumlah Perkara Lalu Lintas Jumlah Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Adat 1 2015 301 14 287 2 2016 178 24 154 3 2017 162 21 141 4 2018 165 16 149 Jumlah 806 75 731
Sumber: Data Primer, (diolah), 2019
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2015, terdapat  301  perkara  lalulintas  yang  ditangani  oleh  Polres  Manokwari,  14  diantaranya dilimpahkan ke Pengadilan dan 287 diantaranya  diselesaikan melalui mekanisme adat. Selanjutnya  pada  tahun  2016,  terdapat  178  perkara  lalulintas,  dimana  24 perkara  yang diteruskan ke Pengadilan, sementara 154 lainnya di selesaikan melalui mekanisme adat. Pada  tahun  2017,  terdapat  162  perkara  lalulintas,  dimana  16  perkara  diteruskan  ke Pengadilan,  sementara  149  sisanya  telah  diselesaikan  melalui  hukum  adat.  Dan  yang terakhir  pada  tahun  2018,  terdapat  165  perkara  lalulintas  dimana  16  diantaranya  yang diteruskan  berkasnya  ke  pengadilan  sementara  149  diselesaikan  melalui  adat.  Secara keseluruhan,  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir  terdapat  806  perkara  lalulintas dimana,  75  diantaranya  dilanjutkan  ke  tahap  pengadilan  sementara  731  diantaranya diselesaikan  melalui  adat.  Jika  melihat  data  tersebut  diatas,  dapat  diketahui  bahwa persentase  perkara  yang  diselesaikan  melalui  adat  adalah  sebesar  90,7%  dan  sisanya hanya sekitar  9,3%.
Dalam  penelitian  lanjutan  yang  penulis  lakukan,  penulis  juga  melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Manokwari Bapak James Tegai pada tanggal 18 November.  Penulis  mempertanyakan  terkait  upaya  kepolisian  dalam  penyelesaian perkara  lalulintas  melalu  adat,  yang  pada  intinya  beliau  mengemukakan  bahwa d alam penyelesaian  perkara  lalulintas  melalui  adat,  pihak  kepolisian  tetap  akan  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  kasus  tersebut.  Berkas  tetap  disiapkan  guna mengantisipasi  tidak  terwujudnya  perdamaian  di  tingkat  adat  oleh  kedua  belah  pihak,
meskipun  jarang  terjadi,  namun  sebagai  aparat  penegak  hukum  hal  tersebut  sudah menjadi kewajiban. Namun apabila para pihak sepakat berdamai, maka pihak kepolisian akan  mengeluarkan  Surat  Penghentian  Penyidikan  atau  yang  biasa  disebut  SP3  yakni surat  ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh  penyidik  Polri  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP), yang menentapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.
Penyelesaian  hukum  adat  dalam  perkara  lalu  lintas  sangat  sering  dilakukan khususnya  apabila  kedua  belah  pihak  merupakan  satu  masyarakat  adat  yang  sama. Tokoh  adat  senantiasa  dilibatkan  untuk  menentukan  jenis  sanksi  yang  setimpal. Pertama-tama  yang  akan  dilakukan  adalah  proses  mediasi  antara  para  pihak,  jika sepakat  untuk  menyelesaikan  secara  adat,  maka  tokoh  adat  akan  menentukan  jenis sanksi  dalam  bentuk  denda.  Namun  jika  tidak  sepakat,  maka  akan  dilakukan  proses pembuktian yang dipimpin oleh dewan adat. Dari pembuktian tersebut, dewan adat akan menentukan  siapa  yang  bersalah  dalam  perkara  tersebut.  Selanjutnya,  jika  para  pihak menerima  hasil  musyawarah  adat  tersebut,  maka  tokoh  adat  akan  menentukan  sanksi dalam  bentuk  denda,  pihak  yang  dijatuhi  sanksi  diberikan  kesempatan  juga  untuk mengajukan  keberatan  kepada  tokoh  adat  pada  saat  itu,  dan  jika  tidak  menempuh kesepakatan  hingga  diajukannya  keberatan,  maka  proses  tersebut  akan  di  serahkan kembali  kepada  kepolisian  untuk  diselesaikan  melalui  proses  hukum  yang  berlaku dalam hal ini diteruskan ke Pengadilan.
Memperhatikan  hasil  penelitian  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa    alur penyelesaian perkara pidana lalulintas adalah sebagai berikut:
Gambar 1. AlurPenyelesaianPerkaraSecaraAdat
Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil  sampel perkara yang terdapat  di  Polres  Manokwari  yang  terselesaikan  melalui  Hukum  adat.  Dalam  perkara tersebut,  pada  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  perkaranya  secara  kekeluargaan dengan  kesepakatan  di  tingkat  adat.  Perkara  tersebut  adalah  perkara  lalulintas  yang mengakibatkan kematian terhadap salah seorang pengemudi, dimana pihak keluarganya
PELANGGARAN ADAT
PENYELESAIAN
ANTARA KELUARGA KORBAN DAN PELAKU TIDAK SELESAI SELESAI PROSES PEMBUKTIAN (DEWAN ADAT) TIDAK BERSALAH BERSALAH DENDA KEBERATAN PROSES HUKUM NASIONAL (POLISI) DENDA
sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme adat.
Sehubungan  dengan  kejadian  kecelakaan  lalulintas  yang  terjadi  pada  hari  Senin tanggal  11  Maret  2019  sekitar  Pukul  17.30  di  Jalan  Trikora  Maruni  tepatnya  di  dekat Ujung Maripi kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat antara Mobil Hardtop warna putih yang dikemudikan sdr. Korinus  Watofa dengan SPM Honda Supra Warna hitam yang  dikendarai  oleh  Sdr.  Flores  Mambobo  dimana  akibat  kejadian  tersebut mengakibatkan Pengendara SPM mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Kemudian setelah  kedua  belah  pihak  bertemu  di  Kantor  Sat  lantas  Polres  Manokwari  dan bersepakat untum menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara:
1. Pihak  pertama  dan  pihak  kedua  sepakat  bahwa    untuk  masalah  kejadian kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan
2. pihak  pertama  dan  keluarga  menyadari  bahwa  kejadian  kecelakaan  tersebut adalah murni musibah yang menimpa keluarga Pihak Pertama
3. Pihak  kedua  dan  keluarga  memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  pihak pertama  dan  keluarga  sebesar  Rp.  165.000.000  (seratus  enam  puluh  lima  juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Pada  tanggal  12  Maret  2019  memberikan  bantuan  duka  sebesar  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
b. pada tanggal 22 Maret 2019 memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
b. pada  tanggal  21  April  2019  memberikan  bantuan  biaya  40  (empat  puluh) malam sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
c. Pada tanggal 25 April 2019 memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
2. pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk biaya kerusakan kedua kendaraan di tanggung masing-masing pihak.
3. pihak  kedua  dan  keluarga  ikhlas  memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada Pihak Pertama.
4. Pihak  pertama  dan  Pihak  kedua  bersepakat  untuk  mencabut  masalah  kejadian kecelakaan  ini  agar  tidak  dilanjutkan  sampai  ke  proses  peradilan  karena  kami sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan
5. setelah surat pernyataan ini di tandatangani dari masing-masing pihak dan pihak kedua telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana surat pernyataan ii, maka pihak pertama kedua dan keluarga tidak akan menuntut lagi kepada Pihak Kedua  dan  pihak  lainnya  dalam  bentuk  apapun    karena  maslah  kecelakaan tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan.
Dalam kesepakatan tersebut, terlihat bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua menyelesaikan  perkara  melalui  perdamaian  yang  dimediasi  oleh  tokoh  adat  setempat. Kondisi ini merupakan penegakan hukum yang terbaik jika dibandingkan dengan harus menempuh  proses  hukum.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa tujuan  hukum  lebih  dapat  tercapai  dengan  penyelesaian  adat,  dibandingkan  dengan penyelesaian  melalaui  jalur  hukum  di  pengadilan.  Bagi  pelaku  yang  perkaranya diteruskan  ke  pengadilan,  maka  inisiatif  untuk  memberikan  uang  santunan  sudah berkurang  bahkan  tidak  ada  lagi,  dikarenakan  pada  akhirnya  pelaku  akan  dijerat hukuman  berupa  pidana  penjara.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  maka  pihak  korban hanya akan mengalami duka mendalam tanpa memperoleh santunan yang seharusnya ia terima sebagai pihak yang telah kehilangan anggota keluarga.
Lembaga  Kepolisian  mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan  apakah  suatu perbuatan  diteruskan  atau  tidak  diteruskan  dalam  proses  peradilan  pidana  dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya biasanya diselesaikan dengan mediasi  di  antara  pelaku  dan  korban,  dan  pihak  kepolisian  sebagai  saksi  atas kesepakatan  yang  dicapai,  perkara  tidak  diteruskan  atas  dasar  kesepakatan  bersama antara  pelaku  dan  korban.  Jika  mengacu  ke  undang-undang  lalulintas,  Kesepakatan mengganti  kerugian  tidak  menghapuskan  tindak  pidananya,  karena  pelaku  tetap  saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kepolisian  dalam  tindak  pidana  tertentu,  bukanlah bentuk  diskresi  kepolisian,  karena  dalam  diskresi  kepolisian  keputusan  yang  diambil justru  bertentangan  dengan  peraturan  sehingga  melalui  pertimbangan  yang  sangat banyak  dan  strategis  untuk  kepentingan  orang  banyak.  Di  sini  pun  peran  polisi  bukan sebagai  mediator,  melainkan  hanya  sebagai  saksi  yang  menyaksikan  diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.
Selain  delik  aduan  biasanya  masyarakat  menyelesaikan  sendiri  perkara  pidana dengan  mediasi  yaitu  misalnya  dalam  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan,  akan  tetapi  berdasarkan  alasan  untuk  kepentingan  semua  pihak  dan  keutuhan rumah  tangga  maka  penyelesaian  secara  mediasi  seringkali  menjadi  pilihan.  Dalam mediasi  pihak  korban  dapat  meminta  ganti  kerugian  kepada  pelaku,  namun  demikian apabila  terjadi  kesepakatan  dari  pihak  korban  dan  pelaku  untuk  mengganti  kerugian, kesepakatannya  tidak  menghilangkan  penuntutan,  sehingga  proses  peradilan  tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.
Dalam  pandangan  penulis  bentuk  penyelesaian  yang  demikian  sebenarnya merupakan  bentuk  penganan  perkara  yang  setengah  hati,  dikarenakan  disatu  sisi menempuh  jalur  mediasi,  namun  disatu  sisi  justru  perkara  tetap  dilimpahkan  ke Pengadilan. Dengan keadaan yang demikian dapat dipastikan bahwa korban hanya akan memperoleh  manfaat  yang  terbatas  dikarenakan  pelaku  kehilangan  harapannya  untuk dimaafkan dan memperbaiki keadaan akibat kesalahannya. Sehingga pelaku tidak akan optimal dalam memberikan bantuan kepada korban. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada  penyelesaian  secara  adat,  perkara  telah  dianggap  selesai  jika  kedua  belah  pihak telah  memperoleh  manfaat,  keadaan  yang  demikian  sangat  bersesuaian  dengan  tujuan hukum yakni kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukum.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  proses  peradilan  dengan  pendekatan  keadilan restorasi  dapat  memberikan  manfaat  dan  keuntungan,  dimana  masyarakat  berperan dalam proses peradilan, tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui persekutuan adat mereka. Selanjutnya proses penanganan  sengketa  dapat  dilakukan  secara  murah,  cepat  dan  tepat.  Proses  berjalan tidak  melalui  proses  peradilan  yang  cenderung  menyita  waktu  lama.  Manfaat  lainnya adalah  memberikan  suatu  keuntungan  langsung,  karena  ganti  rugi,  denda  dan  uang pengganti  sebagai  uang  perbaikan  langsung  diterima  korban  dengan  keadaan  tersebut dapat  membuka  luas  akses  keadilan  dengan  memberi  kesempatan  tidak  saja  pada peradilan  adat,  tetapi  juga  padan-badan  lain  seperti  tua-tua  adat,  tokoh  agama,  dan aparatur desa, untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tempat tinggal mereka.

## D. Penutup
Penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di  Polres  Manokwari.  Penerapan  hukum  adat  sangat  efektif  dalam  mewujudkan kemanfaatan  bagi  masyarakat  yang  menjadi  korban  ataupun  keluarga  korban  jika dibandingkan  dengan  bentuk  penyelesaian  melalui  proses  peradilan.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  data  sebagaimana  penulis  paparkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  4  tahun terakhir  terdapat  806  perkara  lalulintas  dimana,  75  diantaranya  dilanjutkan  ke  tahap pengadilan  sementara  731  diantaranya  diselesaikan  melalui  adat.  Jika  melihat  data tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  persentase  perkara  yang  diselesaikan  melalui adat adalah sebesar 90,7% dan sisanya hanya sekitar  9,3%.
Peradilan  adat  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional,  karena  itu  diperlukan trasformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya  untuk  perkara  lalulintas.  Upaya  ini  penting  dilakukan  guna  mengakhiri adanya dikotomi antar pranata dan pemikiran ”hukum negara” dan lembaga dan pranata hukum  adat.Kedudukan  hukum  adat  dalam  pengaturan  Undang-Undang  Lalu  lintas perlu  terakomodasi  lebih  rinci  agar  aparatur  penegak  hukum  memiliki  legalitas  yang kuat  dalam  melakukan  pengalihan  penanganan  perkara  dan  menghentikan  perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.

## Referensi
Jurnal Ilmiah:
Abdul Rahman  Upara. 2014.  "Penerapan  Sanksi  Pidana Adat Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum PidanaNasional Pada Masyarakat  Adat  Tobati  Di  Jayapura." Legal  Pluralism:  Journal  of  Law Science Vol4, No. 2.
Elwi  Danil.  2016.  "Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian PerkaraPidana." Jurnal Konstitusi Vol. 9, No. 3: 583-596.
HendraWahanu Prabandani. 2011. Pembangunan hokum berbasis kearifan lokal. Jurnal Biro Hukum Bappenas, Volume 7 Nomor 2.
Lilik  Mulyadi.  2013.  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia:  Pengkajian  Asas,
Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 2 Nomor 2.
Buku:
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan, Vol.1  (Jakarta:  Kencana, 2010).
Achmad  Ali, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum (Jakarta:  Yarsif Watampone, 1998).
Bewa Ragawino, 2008, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia , Unpad Press, Bandung.
I  Nyoman  Nurjaya, Reorientasi  Paradigma  Pembangunan  Hukum  Negara  Dalam Masyarakat  Multikultural:  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Makalah  disampaikan dalam  Seminar  Hukum  Progresif  I,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  danUniversitas  Trisakti  Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007
I Nyoman Sirtha, 2008, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali , Udayana University Press, Denpasar.
Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum , (Jakarta: Kontitusi Press, 2005).
SoerjonoSoekanto, HukumAdat Indonesia , RajawaliPers, Jakarta, 2010.
Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.