INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 869-879 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata
Dilla Afrilia 1 ✉ , Wendra Yunaldi 2 , Mahlil Adriaman 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: dillaafrilia43@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  bagaimana penggolongan  SK  PNS  sebagai  jaminan  kredit perbankan  dalam  hukum  jaminan  serta  upaya  penyelesaian  kredit  bermasalah  yang  timbul  dari perjanjian  berupa  pinjaman  dengan  jaminan  SK  PNS.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  seperti  perjanjian  pinjaman, peraturan perundang-undangan, literatur, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan  menurut  hukum  jaminan  di  Indonesia  karena  tidak  memenuhi  hakikat  jaminan  sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-unsur benda, dan bukan merupakan surat berharga yang dapat dialihkan  kepemilikannya, SK  PNS  tidak  termasuk  dalam  jaminan  kebendaan  maupun  jaminan perorangan,  tetapi  termasuk  sebagai  hak  istimewa (prevelege). Bahwa  pemberian  pinjaman  dengan jaminan SK PNS didasarkan atas dasar keyakinan oleh bank yang telah memiliki perjanjian terkait kredit dengan instansi yang bersagkutan, serta prinsip kepercayaan dan kehati-hatian terhadap debitor yang mampu melunasi hutangnya . Upaya Penyelesaian terhadap kredit dari perjanjian dengan jaminan SK PNS ialah sah karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH  Perdata.  Namun,  perjanjian  tersebut  tidak  memberikan  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan eksekusi aset jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat aset jaminan yaitu dapat dinilai dengan uang dan mudah dijual untuk melunasi utang pinjaman.
Kata Kunci: Jaminan, Kredit, SK PNS

## Abstract
This research is intended to understand how the classification of civil servant decrees as collateral for bank loans in collateral law and efforts to resolve problem loans arising from agreements in the form of loans with such collateral. The method used in this research is normative juridical using secondary data sources such as loan agreements, laws and regulations, and literature, supported by primary data in the field. The first research result: The Civil Servant Appointment Decree is not qualified as a bank credit guarantee according to the Indonesian legal system of guarantees because it does not fulfill the nature of the guarantee as a credit repayment, does not fulfill the elements of the object, and is also not security that can be transferred ownership, the Civil Servant Decree is not included in the property guarantee or personal guarantee, but is included as a privilege (privilege).Second: that the granting of loans secured by civil servant decrees is based on confidence by banks that already have credit-related agreements with the relevant agencies, as well as the principles of trust and prudence towards debtors who can repay their debts. Settlement efforts against credit from agreements with civil servant decree collateral are valid because they have fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article  1320  of  the  Civil  Code.  However,  the  agreement  does  not  provide  legal  certainty  in  the execution of collateral assets because the civil servant decree does not meet one of the requirements for collateral assets, namely that it can be valued in money and easily sold to pay off loan debts. Keywords: Collateral, Credit, Civil Servant Decree

## PENDAHULUAN
Bank  adalah  Lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  orang  perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  jo.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  (UU  Perbankan), menyatakan bahwa bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi besar bank yang diberikan oleh undang-undang, membuat bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan atau roda perekonomian rakyat.
Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menjadi sasaran aktivitas perbankan terutama dalam aspek kredit. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki keistimewaan tersendiri oleh bank dalam
pengajuan  kredit.  Sebagaimana  yang  diketahui,  pelaksanaan  pemberian  kredit  biasanya dikaitkan  dengan  berbagai  persyaratan,  antara  lain  mengenai  jumlah  maksimal  kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Hal tersebut  biasanya terima sebagai klausula  perjanjian kredit  yang yang telah disediakan oleh pihak bank, dimana peminjam hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak subtansi dari perjanjian kredit tersebut.
Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tetentu. Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata “semua benda atau kekayaan seorang menjadi jaminan untuk  semua  utang- utangnya”.  Lalu  meminta  supaya  suatu  benda  tertentu  di  jadikan sebagai  tanggungan.  Apabila  orang  yang  berutang  tidak  menepati  kewajibannya,  orang yang  mengutangkan  dapat  dengan  pasti  dan  mudah  melaksanakan  haknya  terhadap  si berutang dengan mendapat kedudukan yang  lebih tinggi dari pada penagih-penagih utang lainnya.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur pemerintah pada umumnya dinilai memiliki penghasilan yang stabil, sehingga memudahkan posisinya dalam mengajukan kredit. Jadi, seseorang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima surat keputusan (SK) dari pejabat pembina kepegawaian, setelahnya CPNS akan menjadi PNS saat mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur oleh Pasal 66 ayat (1) UU ASN.  SK  CPNS  dapat  disebut  sebagai  suatu  keputusan (beschikking) karena  SK  tersebut dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
Praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis,  dan dalam bentuk blangko atau formulir. Isi  perjanjian  kredit  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  bentuk  yang  telah dibakukan menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian  yang  standar.  Yang  mana  perjanjian  standar  ini   dikemukan  oleh  Mr.  A  Pittlo disebut juga sebagai perjanjian adhesi, sedangkan oleh Mariam Darus Badrul zaman disebut dengan istilah perjanjian baku.
Penulis  menemukan  fenomena  yang  sejalan  dengan  uraian  pembahasan  di  atas, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini. Fenomena yang dimaksud  adalah,  adanya  permasalahan  di  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  Baso  dalam perjanjian kredit dengan Jaminan SK PNS. Pihak pertama ialah seorang nasabah peminjam perkreditan yang masih Berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di suatu Instansi yang berada di Tilatang Kamang Agam, dengan pihak kedua adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Baso. Pihak pertama memberikan SK nya sebagai  jaminan terhadap pembayaran hutang
pinjamannya.  Di  awal  perjanjian  peminjaman  semua  berjalan dengan lancar dari masing- masing pihak sudah memenuhi hak dan kewajiban nya.
Namun, dipertengahan jalan, sebelum pembayaran peminjaman tersebut lunas, pihak pertama mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pribadi, sehingga mengakibatkan SK tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan. Oleh karena itu pihak pertama yang merupakan nasabah dalam hal ini tidak menjalankan kewajiban nya dan telah melanggar ketentuan peraturan didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berakibat fatal pada proses          pembayaran nasabah yang akan  menjadi  tidak  stabil.  Sehingga  pihak  bank  harus  melakukan  upaya  untuk  tetap menjalankan aturan dan perjanjian yang sedang berlangsung dan mengikat kedua belah pihak.
Setiap  bentuk  jaminan  setidaknya  harus  diikat  masing-masing  dengan  perjanjian sendiri, yang merupakan bagian integral dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, karena biasanya  perjanjian  kredit  ini  dan  perjanjian  tentang  jaminannya  ditandatangani  secara bersamaan,  hal  ini  sesuai  dengan  sifat  perjanjian  jaminan  yaitu  accesoir.  Dalam  praktik pemberian  kredit  dengan  jaminan  SK  PNS  ini  dapat  dikatakan  tidak  sesuai  dengan pemberian  kredit  yang  diatur  secara  normatif/seharusnya,  apalagi  dengan  sifat pengalihannya  yang  tidak  dapat  diberikan  kepada  pihak  lain.  Kedudukan  hukum  dari pemberian kredit dengan jaminan SK PNS ini tentu dipertanyakan, terutama apabila terjadi wanprestasi  atau  hal-hal  yang  menghambat  pelunasan  kredit.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Sk Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.

## METODE PENELITIAN
Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang  menjadi objek penelitian. Dan dapat diartikan sebagai, penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) serta lengkap dengan keadaan hukum yang  berlaku  di  tempat  tersebut.  Dengan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang ditunjukkan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat hubungannya  pada  perpustakaan  karena  akan  membutuhkan  data-data  yang  bersifat kepustakaan dengan didukung oleh data wawancara yang dilakukan dengan perwakilan PT
Bank BRI Unit Baso, serta individu terkait seperti PNS yang pernah/sedang menjaminkan SK PNSnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penggolongan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) menurut perspektif Hukum Jaminan
Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit. Dalam memberikan  kredit  Bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Untuk memperoleh  keyakinan  tersebut,  sebelum  memberikan  kredit,  bank  harus  melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari  debitur.  Apabila  unsur-unsur  yang  ada  telah  dapat  meyakinkan  kreditur  atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.
Perjanjian kredit di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Pada saat Bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, Bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blanko tersebut, pihak Bank telah menyusun isi perjanjiannya, nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek perbankan Perjanjian Kredit dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan atau dibakukan oleh bank. Pihak bank sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi  perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang  lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.
Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan harus dibayar berdasarkan syarat yang sudah disepakati dengan SK PNS sebagai jaminan sehingga pihak bank langsung melakukan pemotongan gaji debitur/nasabah, namun dikarenakan nasabah yang melakukan perjanjian kredit ini mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil mengakibat SK PNS tersebut tidak memiliki arti lagi sebagai jaminan sehingga pihak Bank selaku kreditor harus mencari upaya agar tidak terjadi wanpretasi. Pihak Bank mengadakan upaya musyawarah dengan mengajak nasabah/ debitur untuk memenuhi mendapati itikad baik dengan mendiskusikan alternatif lain sebagai jalan keluar untuk melakukan pembayaran dari pinjaman kredit.
Dari  pernyataan  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  pertimbangan  yang mendasar  dari  Bank  BRI  Unit  Baso  untuk  memberikan  kredit  dengan  jaminan  SK  PNS didalam  penyaluran  kredit  ialah  karena  SK  PNS  dikeluarkan  oleh  instansi  pemerintah  di
mana pegawai negeri sipil (nasabah) tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Perjanjian kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan kepada bank. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitor mampu melunasi utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Untuk  mendapatkan  kredit  nasabah  harus  memenuhi  tahap  tahap  yang  harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tahap tersebut diawali dengan berikut:
a. Permohonan Kredit.
Dilakukan melalui system digital/datang lansung ke unit kerja BRI, kemudian calon debitur mengisi form permohonan kredit dengan melampiri:
1) Foto copy identitas diri
2) Foto copy kartu keluaga
3) Foto copy NPWP
4) Asli  SK  Pengangkatan  Pertama  sebagai  pegawai  tetap  dan  SK  terakhir/sesuai ketentuan masing-masing instansi
5) Surat Keterangan kerja yang disahkan pejabat berwenang
6) Surat kuasa potong upah /hak-hak lain yang ditunjuk pada instansi
7) Foto Copy buku tabungan BRI
b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan.
c. Analisis dan Putusan Kredit
Analisis  kredit  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  terhadap kelayakan  perusahaan,  kelayakan  usaha  nasabah,  kebutuhan  kredit,  kemampuan menghasilkan  laba,  sumber  pelunasan  kredit  serta  jaminan  yang  tersedia  untuk  meng- cover mencukupi permohonan kredit.
Apabila  sudah  diyakini  kebenarannya,  pencairan  kredit  wajib  dilakukan  melalui rekening  simpanan  dan  tidak  boleh  tunai.  Sejauh  penelitian  penulis,  dapat  disimpulkan bahwa penjaminan SK PNS dalam kredit ialah sah hukumnya, karena dipengaruhi oleh asas Pacta  Sunt  Servanda,  yang  berarti  janji  harus  ditepati.  Sehingga  dalam  hukum  positif menjadikan setiap perjanjian yang desepakati berlaku secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pembahasan mengenai penggolongan SK PNS, perlu memperhatikan kembali unsur-unsur yang dipenuhi untuk mengatakan suatu barang/hal merupakan objek jaminan kebendaan maupun perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan

## hubungan langsung antara perorangan satu dengan yang lain.
Jaminan kebendaan adalah “jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda  yaitu  benda  tertentu  milik  debitor  yang  lahir  akibat  adanya  kesepakatan  antara debitor dan kreditor, dapat dipert ahankan, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan” . Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan ditandai  dengan  dapat  dipertahankannya  pemenuhan  terhadap  siapapun  juga,  yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun hak khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (droit de suite; zaaksgevolg)  dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.
Menurut penulis, SK PNS tidak memenuhi unsur jaminan kebendaan karena sifatnya tidak dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Hal ini  karena  SK  PNS  tidak  memiliki  nilai  ekonomis  bagi  orang  lain  karena  tidak  dapat dipindahtangankan.  SK  PNS  hanya  memberi  validasi  bagi  orang  yang  terkait  PNS  yang namanya  tercantum  dalam  SK  PNS  bahwa  benar  orang  tersebut  merupakan  PNS  yang berhak memperoleh gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain dari negara. SK PNS ini tidak dapat diubah klausula didalamnya dan tidak dapat dialihkan statusnya ke orang lain sehingga tidak dapat dikatakan sebagai jaminan kebendaan.
Adapun  jaminan  perorangan  adalah  jaminan  yang  menimbulkan  hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap  harta  kekayaan  debitur  umumnya.  Sehingga,  secara  spesifik  unsur  jaminan perorangan ialah sebagai berikut: Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.  Perjanjian  hak  jaminan  perorangan  merupakan  perjanjian  yang  bersifat tambahan (assecoir) dari perjanjian pinjam-meminjam yang merupakan perjanjian pokok. Jaminan perorangan itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan zaman, adanya jaminan lain, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok tersebut, seperti jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.
Jadi, berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa SK PNS tidak termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut sistem hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur-
unsur  benda,  dan  juga  bukan  merupakan  surat  berharga  yang  dapat  dialihkan kepemilikannya, SK  PNS  tidak  termasuk  dalam  jaminan  kebendaan  maupun  jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege). Hak Prevelege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada Undang-undang.  Hak privilege atau hak istimewa merupakan  suatu  hak  yang  didahulukan.  Hak  privilege  sesuai  Pasal  1134  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  yaitu  “Suatu  hal  yang  oleh  Undang -undang  diberikan  kepada seorang  berpiutang  sehingga tingkatnya  lebih  tinggi  daripada  orang  berpiutang  lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.  Sehingga benar dalam  perkembangannya  SK PNS banyak dijadikan jaminan utang dan diterima oleh bank.

## B. Upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet) dengan jaminan berupa SK PNS
Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuatnya  atau  biasa  disebut sebagai Pacta  Sunt  Servanda.  Dari  pasal  ini  dapat  disimpulkan  adanya  asas  kebebasan berkontrak, namun kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa, sehingga pihak yang membuat perjanjian harus patuh dan tidak bisa menarik kembali perjanjiannya kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak.
Dalam pokok permasalahan ini sebagaimana, bentuk upaya penyelesaian jaminan yang mengandung implikasi hukum terhadap para pihak,  maka para pihak tersebut wajib mematuhi apa yang sudah disepakati. Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 angka  11  menyebutkan  bahwa  kredit  adalah  penyediaan  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.
Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendrik V. karyawan Bank BRI Unit Baso mengenai upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan SK PNS tersebut “Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Baso adalah melakukan musyawarah dengan para debitur/nasabah yang melakukan kredit dengan jaminan SK PNS namun upaya tersebut pada saat itu tidak mendapati hasil karna nasabah yang melakukan pembayaran terhadap hutangnya belum juga membayar hutangnya pada saat itu, sehingga pihak Bank BRI Unit Baso tetap terus melakukan upaya musyawarah serta adanya itikad baik dari pihak nasabah  agar  segera  melakukan  pemabayarannya    agar  kami  dari  pihak  bank  tidak mengalami kerugian ”
Serangkaian penyelesaian pada Bank BRI Unit Baso jika nasabah/debiturnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit ialah:
1. Musyawarah dengan pihak debitur
2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran
3. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitur segera memenuhi kewajibannya
5. Restrukturisasi kredit
Dari  serangkaian  penyelesaian  yang  diambil  tersebut  terkadang  pihak  kreditur mengalami hambatan dalam menyelesaikan kredit yang wanprestasi, yaitu seperti :
a) Instansi/perusahaan  tempat  debitur  bekerja  (intansi/perusahaan  bermasalah, kinerja menurun, bangkut/tutup
b) Kendala non teknis dari pemotong gaji (pemakaian angsuran untuk kepentingan pribadi, melarikan diri dan sebagainya, Terdapat konflik antara perusahaan dan pegawai
c) Pemotong gaji sulit ditemui/menghindar, Adanya penurunan gaji/uang pension, Adanya pengurangan hari/jam kerja
d) Program pensiun dipercepat, Berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat, Debitur dipindahkan / mutasi ke kota/ provinsi lain, Debitur meninggal dunia.
Namun apabila debitur/nasabah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dan kreditnya terjadi wanprestasi. Bagian penyelamatan untuk kredit yang wanprestasi dengan persetujuan dari Pimpinan Bank BRI Unit Baso akan mengambil langkah untu memberikan peringatan  tertulis  kepada  debitur  sebanyak  3  kali  beturut-turut.  Jika  tidak  diperoleh jawaban  dari  pihak  debitur/nasabah,  bank  akan  mendatangani  si  debitur/nasabah  untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya tersebut. Namun apabila si debitur  tetap  tidak  beritikad  baik  untuk  melunasi  hutangnya  tersebut  maka  untuk  kredit bermasalah  Bank  BRI  Unit  Baso  akan  menyerahkannya  kejalur  hukum  melalui  badan peradilan atau Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau pihak kreditur  berhak melakukan mengumumkan nama penerima yang hutangnya bermasalah atau  pengumuman  penjualan  agunan  dan  segala  hal  perbuatan  yang  diberlakukan. Termasuk tindakan memasuki tanah/ pekarangan /bangunan yang menjadi agunan/lokasi dan  memasang  pengumuman  pada  agunan  milik  penerima  kredit/prnjamin  yang  tidak boleh dirusak sampai kewajiban penerima kredit lunas sesuai dengan penandatangan surat pengakuan hutang yang telah disepakati.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  penulis  simpulkan SK  PNS  tidak  termasuk kualifikasi sebagai jaminan kredit perbankan menurut sistem hukum jaminan di Indonesia karena tidak memenuhi hakikat jaminan sebagai pelunasan kredit, tidak memenuhi unsur- unsur  benda,  dan  juga  bukan  merupakan  surat  berharga  yang  dapat  dialihkan kepemilikannya, SK  PNS  tidak  termasuk  dalam  jaminan  kebendaan  maupun  jaminan perorangan,  tetapi  termasuk  sebagai  hak  istimewa (prevelege).  Upaya  Penyelesaian terhadap kredit dari perjanjian dengan jaminan SK PNS ialah sah karena telah memenuhi syarat  sah  suatu  perjanjian  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat aset jaminan yaitu dapat dinilai dengan uang dan mudah dijual untuk melunasi utang pinjaman. Upaya penyelamatan kredit apabila debitur/nasabah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dan kreditnya terjadi wanprestasi  ialah  melalui  jalur  non  litigasi  dan  litigasi.  Dengan  memberikan  peringatan tertulis serta menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya apabila tetap tidak beritikad baik maka untuk kredit bermasalah Bank BRI Unit Baso akan menyerahkannya kejalur hukum melalui badan peradilan atau Melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono  Hadisoeprapto, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan  dan  Hukum  Jaminan,  Liberty,
Yogyakarta, 1984
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia  Edisi  Kedua,  Jakarta:  Prenadamedia Group,2005.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)
J Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993
Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman, Cetakan 1, (Jawa Tengah:
CV. Pena Persada,2022
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni, 1978
R. Soebekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2005
Alif Akbar Prabangkara Rieza  & Ayu Febrina Mandala Putri, Orientasi Dasar Bank Umum Sebagai Badan Hukum, Jurnal Business Law Review: Volume One,2016
Gentur  Cahyo  Setiono,  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit  Perbankan,
Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 10
Johanes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan  Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV Utomo, Bandung, 2003, hal 37
Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum ,Volume 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018
Nur Intan Yunianti, Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty Offset, 2011,
Supaijo, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Dalam  Penyaluran  Kredit  Perbankan  Kepada Masyarakat, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, 2011 Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang- cl5373 , diakses pada Minggu, 15 Januari 2023