lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Hubungan  kerja  ini  menunjukkan  kedudukan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha), yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban pekerja terhadap  pengusaha  dan  juga  menggambarkan  hak dan  kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerja  yang dibuat dalam suatu perjanjian kerja yang secara garis besar mencantumkan unsur pekerjaan, upah, waktu dan perintah, dimana pekerja mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan juga berhak menerima upah  dan  pengusaha  berkewajiban  memberi  upah dan  memiliki  hak  untuk  memberi  perintah  kepada pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku-Buku
Abdul  R.  Budiono, Hukum  Perburuhan ,  PT  Indeks, Jakarta, 2011
Adrian  Sutedi, HukumPerburuhan ,  SinarGrafika,
Jakarta, 2009
F.X.  Djumialdji, Perjanjian  Kerja ,  PT  Bina  Aksara,
Jakarta, 1992
Gunawi  Kartasapoetra  (dkk), Hukum  Perburuhan dalam  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja, Penerbit Armico, Bandung, 1983
HardijanRusli, Hukum  Ketenagakerjaan ,  Edisikedua, Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor, 2011
Iman Soepomo, Hukum Peburuhan Bidang Hubungan Kerja , Djambatan, Jakarta, 2001
Iman  Soepomo, Pengantar  Hukum  Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2003
Sendjun  H.  Manulang, Pokok-Pokok  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta, 1995
Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

## B.  PeraturanPerundang-undangan
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015Tentang Pengupahan
Lidia Febrianti . Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ...

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK POLITIK KAUM DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

## Umi Muslikhah
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Email: muslikah@law.uir.ac.id

## Abstract
Ratification of the Convention on the Rights of  Persons  with  Disabilities  is  a  form  of recognition  and  affirmation  by  the  state that  the  Tribe  disability  can  feel  the  same rights  as  citizens  of  other  in  civil,  cultural, economic,  political  and  social  issues  and includes  all  the  rights  and  obligations  of the  state  for  the  People  with  Disability  in order to create fairness and independence. Elections is a feature or a sign of democracy in  a  democratic  country.  The  limitations inherent in the disability does not necessarily eliminate  the  acquisition  and  fulfillment of  the  rights  of  persons  with  disabilities  as citizens.  Acquisition  and  fulfillment  of  the rights of persons with disabilities should be supported by the availability of infrastructure (Accessibility)  that  allows  them  to  channel their political rights in general elections.
Keyword:  Disability,  Political  Right,  General Election.

## Pendahuluan
H ak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  anugrah  yang diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  setiap manusia  atau  hak  dasar  yang  secara  kodrati  dimiliki  pada diri  manusia   bersifat  universal  dan  abadi,  sehingga  harus dilindungi,  dihormati  dan  dipertahankan.  Negara  Republik Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara”.
Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pemunculan, perumusan dan institusionalisasi HAM memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu  sendiri  dimana  HAM  itu  dikembangkan.  Terjadi  semacam korespondensi  antar  HAM  dan  perkembangan  masyarakat. Sehingga  dapat  dikatakan,  bahwa  HAM  itu  memiliki  watak sosial dan struktur sosial sendiri. 1
Hak sipil dan Politik merupakan salah satu bagian dari HAM. Hak Politik warga negara telah diatur dalam konstitusi. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “ Segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya”. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak  dan  kedudukan  yang  sama  untuk  berserikat,  berkumpul dan menyatakan pendapat. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan
1 Satjipto  Rahardjo, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Masyarakatnya, dalam buku Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum  dan  MasyarakatCet.  Ketiga, Refika  Aditama,  Bandung,  2009,  hlm. 217.
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga negara dapat tercermin dalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (PEMILU),  baik  itu Pemilihan  Umum  yang  dilakukan  di  tingkat  nasional ataupun  tingkat  Provinsi,  Kabupaten  atau  Kota. PEMILU  merupakan  salah  satu  wujud  penjaminan HAM atas hak politik dalam kerangka Demokrasi.
PEMILU  yang  merupakan  ciri  atau  tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk  menjalankan  kedaulatannya  dan  merupakan lembaga demokrasi. 2
Robert  A.  Dahl  mengetengahkan  bahwa  dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip ini:
1.  Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainya;
2.  Adanya  partisipasi  efektif  yang  menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat  untuk  mengekspresikan  preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
3.  Adanya  pengertian  yang  menunjukkan  bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan- keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi;
4.  Adanya  kontrol  akhir  yang  diagendakan  oleh rakyat,  yang  menunjukkan  bahwa  rakyat  mem- punyai  kesempatan  yang  istimewa  untuk  mem- buat  keputusan  dan  dilakukan  melaui  proses politik  yang  dapat  diterima  dan  memuaskan berbagai pihak;
5.  Adanya inclusivennes yakni suatu pertanda yang menunjukkan  bahwa  yang  berdaulat  adalah seluruh rakyat. 3
Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang  ditetapkan  oleh  Resolusi  Majelis  Umum  PBB 2200 A (XXI) dalam Pasal 25 menentukan bahwa:
2 Bintan.  R.  Saragih, Lembaga  Perwakilan  Dan  Pemilihan Umum  Di  Indonesia ,  Gaya  Media  Pratama,  Jakarta,  1987,  hlm 167.
3 M.  Budairi  Idjehar, HAM  Versus  Kapitalisme, Insist  Pers, Yogyakarta, 2003, hlm.
“Setiap  warga  Negara  harus  mempunyai  hak dan  kesempatan,  tanpa  pembedaan  apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:
1.  Ikut  serta  dalam  pelaksanaan  urusan  peme- rintahan,  baik  secara  langsung  ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2.  Memilih  dan  dipilih  pada  pemilihan  umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal  dan  sama,  serta  dilakukan  melalui pemungutan  suara  secara  rahasia  untuk menjamin  kebebasan  menyatakan  keinginan dari para pemilih;
3.  Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya  atas  dasar  persamaan  dalam  arti umum. 4
Setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukanya dalam  pemerintahan  ( Equality  Before  the  Law) , termasuk bagi para penyandang Disabilitas atau orang dengan keterbatasan tertentu. Tidak ada perbedaan baik warga negara Indonesia dengan Disabilitas atau Non Disabilitas untuk turut serta dalam menyalurkan hak  politiknya.Pemberian  perlindungan  hak  politik kepada kaum disabilitas dalam berserikat, berkumpul dan  mengeluarkan  pendapat  dapat  kita  temui  pada pemilihan umum (PEMILU). PEMILU merupakan sarana penyaluran  aspirasi  masyarakat  untuk  menyalurkan keinginan dan suara politiknya kepada perwakilanya yang  akan  duduk  di  legislative  dan  pemerintahan. Sehingga  penyaluran  aspirasi  ini  sungguh  berharga dan  penting  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia, termasuk kaum disabilitas.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah Bagaimanakah Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  atas  Hak Politik  Kaum  Disabilitas  dalam  Pemilu  (Studi  Pemilu Legislatif 2014 di Kota Pekanbaru)?
4 H.S.  Tisnanta, Partisipasi  Publik  Sebagai  Hak  Asasi  Warga Dalam  Penyelenggaraan  Pemrintahan  Daerah, dalam  buku Hak Asasi Manusia Hakekat…., Op. Cit. hlm. 77.
Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  atas  Hak  Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilu.
Pengaturan megenai HAM yang terdapat dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  merupakan  konstitusi  Republik Indonesia  berlaku  bagi  semua  warga  negaranya. Pengakuan ini secara langsung memberikan kepastian hukum kepada setiap orang termasuk Kaum Disabilitas atau Penyandang Cacat bahwa hak-haknya telah diakui secara  konstitusional.Selain  perlindungan  di  dalam Konstitusi,  perlindungan  terhadap  Kaum  Disabilitas juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas  merupakan  bentuk  pengakuan  dan penegasan oleh negara bahwa Kaum Disabilitas dapat merasakan hak yang sama dengan warga negara lainya dalam aspek sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial serta memuat segala hak dan kewajiban negara bagi Kaum Disabilitas demi menciptakan rasa keadilan dan kemandirian.
Bentuk perlindungan hak politik Kaum Disabilitas terdapat  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention  on  the  Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tentang partisipasi dalam kehidupan berpolitik. Dalam Pasal ini Negara-Negara pihak wajib menjamin kepada Disabilitas  hak-hak  politik  dan  kesempatan  untuk menikmati  hak-hak  tersebut  atas  dasar  kesamaan dengan  orang  lain  dan  akan  mengambil  langkah- langkah untuk:
1.  Menjamin  agar  penyandang  disabilitas  dapat berpartisipasi  secara  efektif  dan  penuh  dalam kehidupan politik dan public atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, inter alia dengan:
a.  Memastikan  bahwa  prosedur,  fasilitas, dan  bahan-bahan  pemilihan  bersifat  Iayak,
dapat  diakses  dan  mudah  dipahami  dan digunakan;
b.  Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih  secara  rahasia  dalam  pemilihan umum  atau  referendum  publik  tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh  fungsi  publik  dalam  semua  tingkat pemerintahan,  memfasilitasi  penggunaan teknologi  baru  yang  dapat  membantu pelaksanaan tugas;
c.  Menjamin  kebebasan  berekspresi  dan keinginan  penyandang  disabilitas  sebagai pemilih  dan  untuk  tujuan  ini,  bilamana diperlukan  atas  permintaan  mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri. 5
Pemilu  Legilslatif  2014  diselenggarakan  atas dasar  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Perlindungan hak politik kaum disabilitas dalam Pemilu telah diatur dalam Pasal 157 dan 165 UU No. 8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  pemerintah memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  kaum disabilitas  untuk  menyalurkan  hak  suaranya  dengan didampingi atau dibantu orang lain atas permintaan dari  pemilih  penyandang  cacat  tersebutSelain  itu instrument  hukum  lainya  yang  terdapat  dalam beberapa Peraturan-Peraturan KPU.
Peraturan yang mengatur perlindungan terhadap kaum  disabilitas  adalah  Peraturan  KPU  Nomor  26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  Pasal  15  ayat  (2)  mengenai  Ketua KPPS  harus  menyebutkan  adanya  kemudahan  bagi pemilih  penyandang  disabilitas  dalam  memberikan
5 Pasal  29  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Rights  of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

## Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
suara di TPS saat memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara dalam Pemilu legislatif 2014), Pasal 17  ayat  (2)  dan  Pasal  18  mengenai  aturan  standar pembuatan TPS yang sesuai dengan aksesibilitas kaum disabilitas.
Serta Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  di Tempat  Pemungutan  Suara  Dalam  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  Kabupaten/ Kota Pasal 2 ayat (2) huruf Q mengenai asas pemilu yang  aksesibilitas,  Pasal  20  ayat  (1)  mengenai  tata letak dan kondisi meja kotak suara dan tempat bilik suara yang dapat akses bagi tuna daksa dan Pasal 21 Ayat (2) huruf K mengenai tersedianya alat bantu pilih untuk tuna netra ( template braille ) yang merupakan bagian dari perlengkapan pemungutan suara di setiap TPS untuk surat suara DPD.
Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk duduk  dilegislatif  dan  hak  untuk  memilih  pemimpin yang  dipercaya  untuk  memimpin  suatu  daerah atau  pemerintahan  melalui  Pemilihan  Umum  atau Pemilihan Kepala Daerah. 6
Setiap warga negara termasuk penyandang cacat memiliki  hak  untuk  memilih  dan  hak  untuk  dipilih. Mengenai hak untuk memilih disebutkan setiap Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas)  tahun  atau  lebih  atau  sudah  pernah  kawin dan  yang  telah  terdaftar  namanya  didalam  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  atau  bagi  yang  belum  terdaftar dalam  DPT  dapat  juga  memiliki  hak  pilih  dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilengkapi identitas pendukung lainya. Sedangkan mengenai hak untuk dipilih dalam Penjelasan Pasal 51 ayat 1 huruf (d)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  menyebutkan
6 Pusat  Pemilihan  Umum  Akses  Penyandang  cacat  (PPUA Penca  ), Advokasi  Toolkits  Untuk  Organisasi  Penyandang Disabilitasadvokasi  Toolkits  Untuk  Organisasi  Penyandang Disabilitas, Drf – Tides Foundation, Disability Rights Fund, Jakarta: 2012. hlm. 39.
“Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini  tidak  dimaksudkan  untuk  membatasi  hak  politik Penyandang  disabilitas  yang  memiliki  kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota”.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa Penyandang  disabilitas  juga  dijamin  haknya  untuk dipilih dalam Pemilu atau Pilkada. Selain Penyandang disabilitas  memiliki  hak  politik  untuk  memilih  dan dipilih,  masalah  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam penyelenggaran  Pemilu  atau  Pilkada  agar  partisipasi politik  Penyandang  disabilitas  bisa  terpenuhi  secara baik  adalah  tersedianya  sarana  dan  prasaran  yang mudah untuk diakses Penyandang disabilitas. 7
Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Politik  Kaum Disabilitas  Dalam  PEMILU  Legislatif  2014  di  Kota Pekanbaru.
Kaum  Disabilitas  merupakan  setiap  orang  yang memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  khusus dari  negara.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “ Setiap orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perlakuan khusus yang biasa dikenal dengan Affirmative action sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang  anti  diskriminasi  dengan  pertimbangan  bahwa orang atau kelompok orang yang bersangkutan berada dalam  keadaan  yang  tertinggal  dari  perkembangan masyarakat  pada  umumnya,  sehingga  kepadanya dibutuhkan  tindakan  dan  kebijakan  yang  bersifat khusus. 8 Salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Keterbatasan yang melekat dalam diri penyandang disabilitas tidak serta merta menghilangkan perolehan dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas sebagai  warga  negara.Perolehan  dan  pemenuhan hak  penyandang  disabilitas  perlu  didukung  dengan tersedianya  sarana  dan  prasarana  ( Aksesbilitas) 7 Ibid . 8 Jimly  Asshiddiqie, Komentar  atas  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009, hlm. 47.
Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
yang  memudahkan  mereka  untuk  menyalurkan  hak politiknya dalam PEMILU.
Upaya  penyediaan  sarana  dan  layanan  yang memudahkan  merupakan  gerakan  mendasar  yang perlu  dipahami  dan  disadari,  agar  Pemerintah  dan Masyarakat Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu, siapa penyandang disabilitas serta bentuk sarana dan layanan apa yang memudahkan  mereka  perlu  dikenali,  dipahami  dan dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: 9
Tabel 1.1

## Jenis Disabilitas
Jenis Gangguan Ciri Sarana dan Prasarana Tuna netra Penglihatan Sering Menabrak dan sulit dalam arah Akses terhadap Suara, bau, raba, sentuh. Tuna rungu/ wicara Pendengaran/ bicara Sering menatap dan sulit mengerti Lihat, gerakan, mimik, komunikasi tulis, ucapan jelas. Tuna Grahita Kecerdasan di bawah rata- rata Suka meniru dan lambat Pengulangan, pembiasaan, pengawasan, bicara singkat diikuti contoh, advokasi sepanjang hidup. Tuna daksa Gerak Sulit berpindah ruangan dan sulit menjangkau benda Lantai rata, ruangan lebar, tidak ada perbedaan ketinggian, letak barang mudah dijangkau. Autism Interaksi sosial Suka menyendiri dan sulit berinteraksi sosial Komunikasi dengan gambar dan tulisan, kesepakatan, pengulangan,
pelibatan.
Sumber :  Pusat  Pemilihan  Umum  Akses  Penyandang Cacat (PPUA Penca).
Pemenuhan  hak  politik  warga  negara  dalam kerangka  PEMILU  oleh  negara  dilaksanakan  dengan menyeluruh  dan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan warga negara.Termasuk pemenuhan dan ketersediaan aksesbilitas  bagi  kaum  disabilitas  dalam  PEMILU. Aksesbilitas  bagi  para  kaum  disabilitas  merupakan
9 Ibid .
kewajiban negara untuk menyediakanya.Kemudahan fasilitas dan terjangkaunya lokasi TPS merupakan hal sederhana yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kaum  disabilitas  dalam  menyalurkan  haknya  dalam PEMILU.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai lembaga  negara  penyelengara  PEMILU  selayaknya menyediakan  aksesbilitas  yang  mendukung  bagi kaum disabilitas tersebut.KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilukada menjamin hak setiap warganegara untuk  dapatmemilih  secara  langsung  wakil-wakil dan  pemimpin  yang  mereka  kehendaki.Untuk mewujudkanhal  tersebut,  maka  seluruh  tahapan penyelenggaraan  pemilu  sebaiknya  aksesibel bagi  semuapemilih  termasuk  bagi  penyandang disabilitas.Tersedianya  sarana  dan  prasarana aksesibel dalampemilu bertujuan untuk memastikan agar  tidak  terdapat  masalah  mobilitas  gerak  bagi penyandangdisabilitas  dalam  menggunakan  hak politiknya.Kemungkinan menerapkan fasilitas teknologidalam  pemilu/pemilukada  menjadi  salah satu  pilihan  untuk  terwujudnya  pemilu/pemilukada yangaksesibel bagi setiap pemilihnya.
Kaum disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis disabilitas tuna netra, tuna daksa dan tuna rungu wicara  pada  tahun  2013  yang  memiliki  hak  suara berjumlah 659 jiwa. 10

## Tabel 1.2

## Jumlah Penyandang Disabilitas di Pekanbaru
No Jenis Disabilitas Jumlah (Orang) Rungu Wicara (Orang) Cacat Tubuh (Orang) Tuna Netra (Orang) 1 157 435 67 659
Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Riau, Tahun 2013
Dengan  jumlah  populasi  kaum  disabilitas  di Kota  Pekanbaru  tersebut  tentunya  perlu  dikomodir kepentingan  dan  hak-haknya  oleh  pemerintah dengan  menyediakan  aksesbilitas  yang  mendukung kemampuan dan kebutuhan mereka, termasuk dalam
10 Sumber dari Dinas Sosial dan Pemakaman Provinsi Riau

## Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  2014  yang  lalu.  Kaum disabilitas  juga  memiliki  kesempatan  dan  kesamaan untuk  menyalurkan  suaranya  dalam  Pemilu  sebagai warga Negara Indonesia.
Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru bersama dengan Relawan Demokrasi 11 segmen  disabilitas  berupa  pembagian  brosur  dan stiker  mengenai  pelaksanaan  PEMILU,  penyampaian sosialisasi sesuai tingkat kebutuhan kaum disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa) serta sosialisasi form C3 untuk pendamping pemilih disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa) di TPS yang wajib diisi. Sosialisasi yang dilakukan menurut pihak terkait dianggap  dapat  mengakomodir  kebutuhan  dan meningkatkan  partisipasi  kaum  disabilitas  dalam PEMILU Legislatif 2014 yang lalu.
Namun,  kendala  yang  ditemui  di  masyarakat khususnya  pada  pelaksanaan  PEMILU  Legislatif  di Pekanbaru Tahun 2014 yang lalu adalah masih minimya ketersediaan  aksesbilitas  bagi  kaum  disabilitas mulai  pada  tahapan  sosialisasi  hingga  penyaluran hak  politiknya  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS). Sosialisasi yang dilakukan di kalangan kaum disabilitas oleh  Relawan  Demokrasi  masih  terkendala  dengan alat peraga khusus bagi tuna netra, alat peraga khusus berupa  media  sosialisasi  dan  kertas  suara  khusus dengan huruf Braille bagi disabilitas tuna netra tidak tersedia.Sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi disabilitas  tuna  netra  yang  mengalami  keterbatasan penglihatan ( Visual). Para Disabilitas tuna netra hanya dapat  memaksimalkan  fungsi audio yang  mereka milik terhadap sosialisasi yang disampaikan oleh para Relawan atau KPU.
Terhadap  disabilitas  tuna  rungu  kendala  yang dihadapi pada tahap sosialisasi berupa keterbatasan kemampuan pendengaran mereka terhadap sosialisasi
11 Relawan Demokrasi dibentuk oleh KPU sebagai upaya untuk mengakomodir  keikutsertaan  kelompok-kelompok  masyarakat dengan  kualifikasi  kelompok  agama,  perempuan,  pemilih pemula,  masyarakat  pinggiran  dan  disabilitas  dalam  PEMILU untuk menyampaikan hak politiknya. Relawan ini nantinya akan membantu KPU dalam penyampaian sosialisasi mengenai tahapan atau  proses  PEMILU  sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan  masing- masing kelompok.
yang disampaikan secara verbal atau lisan. Sosialisasi yang disampaikan secara verbal atau lisan tidak dapat mereka  pahami  apabila  disampaikan  tanpa  dibantu dengan bahasa isyarat atau alat bantu pendengaran khusus bagi disabilitas tuna rungu.
Dalam  pelaksanaan  sosialisasi  pemilu  legislatif tahun  2014  ini  tidak  semua  kaum  disabilitas mendapatkan  pengarahan.Ini  dilihat  dari  laporan kegiatan  sosialisasi  pemilihan  umum  legislative 2014 pada penyandang disabilitas yang disampaikan kepada  KPU  oleh  kaum  relawan  demokrasi  dari kaum disabilitas. Dalam laporanya disebutkan bahwa pemberian sosialisasi hanya dilakukan pada SLB Negeri Pembina Pekanbaru dengan total peserta 47 orang, 32 orang anggota atlet disabilitas dan 28 orang anggota disabilitas  tuna  rungu.  Dari  total  659  orang  kaum disabilitas di Kota Pekanbaru hanya sekitar 15% yang mendapatkan  pengarahan  sosialisasi  dalam  pemilu legislatif 2014 di Kota Pekanbaru. Sehingga ini menjadi salah  satu  faktor  penyebab  rendahnya  antusias  dan partisipasi  kaum  disabilitas  untuk  menyalurkan  hak suaranya dalam pemilu legislatif 2014.
Pada  tahapan  pencoblosan  atau  saat  disabilitas menyalurkan  hak  pilihnya  di  TPS,  ada  beberapa kendala yang dijumpai. Diantaranya tidak tersedianya kertas  suara  khusus  dengan  huruf Braille untuk disabilitas tuna netra. Tidak tersedianya kertas Braille untuk  disabilitas  tuna  netra  pada  Pemilu  Legislatif telah di atur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD,  dan  DPRD  yang  menyatakan,  “Perlengkapan pemungutan  suara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 141 terdiri atas: a) kotak suara; b) surat suara; c)  tinta;  d)  bilik  pemungutan  suara;  e)  segel;  f)  alat untuk mencoblos pilihan; dan g) tempat pemungutan suara . Dan juga terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor  26  Tahun  2013  tentang  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  di  Tempat  Pemungutan  Suara Dalam  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 Ayat (2) huruf K  yang  berbunyi  “Perlengkapan  pemungutan  dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud Ayat (1)
Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
terdiri  atas  alat  bantu  tunanetra  untuk  surat  suara DPD”.
Ketidaktersedianya  kertas  suara  dengan  huruf Braille bagi  disabilitas  tuna  netra  pada  saat  Pemilu Legislatif  2014  (hanya  untuk  surat  suara  DPD  saja) mendapat  respon  negative  dari  beberapa  disabilitas tuna netra.Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna, Suhendar mengajukan permohonan penggujian Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi. Pemohon  menilai  hak  kaum  tuna  netra  terampas saat Pemilu Legislatif 2014. Penyebabnya, KPU tidak menyediakan template braile untuk surat suara calon anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten atau kota. Menurut Pemohon, ketiadaan perlengkapan ini  disebabkan  karena  aturan  tentang  perlengkapan dan perangkat Pemilu untuk mendukung penyandang disabilitas,  khususnya  tuna  netra  dalam  memenuhi hak  pilihnya  tidak  secara  konkret  disebutkan  dalam Pasal 142 Ayat (2) UU Pemilu. Pemohon berpendapat, menyediakan template braile untuk surat suara calon anggota legislatif merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi orang lain dalam menyampaikan aspirasi politiknya pada Pemilu. 12
Tetapi  dalam  putusanya  Mahkamah  Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Suhendar. Putusan dengan Nomor 62/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Hamdan  Zoelva pada Kamis (9/10) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh  Hakim  Konstitusi  Muhammad  Alim,  khususnya kata  “alat  bantu  tunanetra”  menurut  Mahkamah termasuk  di  dalamnya template  braille. Dengan demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya  soal  penerapan  Undang-Undang  oleh  KPU. Oleh karena itu permohonan Pemohon 1 (Suhendar) tidak beralasan menurut hukum, jelasnya. Terlepas dari  pertimbangan  tersebut,  Mahkamah  dalam pendapatnya  menegaskan  bahwa  KPU  sebagai
12 h t t p : / / w w w. h u k u m o n l i n e . c o m / b e r i t a / b a c a / lt5436b18a6cf44/permohonan-terkait-hak-tuna-netra-dalam- pemilu-kandas, diakses Rabu, 20 Januari 2016 Pukul 12.06 WIB.
penyelenggara  pemilu  semestinya  menyediakan  alat bantu  tunanetra  sesuai  dengan  keadaan  setempat. Artinya bagi pemilih tunanerta yang biasa membaca huruf  braille  agar disediakan  template braille  sesuai dengan kebutuhannya. 13
Berbeda  halnya  dengan  disabilitas  tuna  daksa dan  tuna  rungu.  Alat  bantu  atau  aksesbilitas  yang dibutuhkan  oleh  tuna  daksa  pada  saat  pemungutan dan penghitungan suara berupa kemudahan akses bagi mereka menuju TPS seperti pintu yang proporsional, meja rendah dan apabila TPS berada di suatu gedung, gedung  tersebut  dalam  kondisi  yang  rata  atau  tidak memiliki  tangga.  Kemudian  bagi  tuna  rungu  pada saat  di  TPS,  alat  bantu  yang  dibutuhkan  berupa pendamping.  Karena  bagi  disabilitas  tuna  rungu mereka memiliki hambatan pada indera pendengaran, sehingga  bagi  tuna  rungu  yang  tidak  memiliki  alat bantu  pendengaran  akan  mengalami  kendala  ketika nama mereka dipanggil oleh Petugas KPPS.
Namun  bentuk  perlindungan  yang  diberikan bagi  disabilitas  tuna  rungu  dan  daksa  ini  dalam instrument  hukum  belum  diatur  secara  spesifik  dan jelas sebagaimana pengaturan yang diberikan kepada disabilitas  tuna  netra.  Pengaturan  hanya  berupa pengisian  form  C3  bagi  pendamping  pemilih  pada saat  di  TPS.Sehingga  instrument-insturment  hukum untuk memberikan perlindungan bagi disabilitas perlu diperkuat  lagi  oleh  lembaga-lembaga  pemerintahan yang  terkait  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas.
Dari  uraian-uraian  yang  telah  penulis  jabarkan diatas, kendala-kendala yang dialami kaum disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mulai dari tahapan sosialisasi hingga pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain:
1.  Kurangnya  instrument  hukum  yang  mendukung bagi tersedianya aksesbilitas kaum disabilitas;
2.  Penyampaian sosialisasi yang tidak mempertim- bangkan  hambatan  bagi  tuna  netra  dan  tuna rungu;
13 Ibid…

## Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
3.  Penyampaian  materi  kampanye  oleh  para  calon legislatif dan partai politik peserta PEMILU belum mendukung  tingkat  kebutuhan  disabilitas  tuna rungu dan tuna netra;
4.  Kurang tersedianya aksesbilitas yang mendukung disabilitas  dalam  PEMILU  Legislatif  2014  yang lalu;
5.  Tidak  tersedianya  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT) dengan klasifikasi disabilitas tertentu.
Dengan  berbagai  keterbatasan  yang  melekat pada  penyandang  disabilitas  hak  politik  merupakan salah  satu  hak  terpenting  bagi  mereka.Mereka  ikut serta mengambil keputusan dalam menentukan nasib bangsa ini.

## Kesimpulan
Perlindungan  HAM  atas  hak  politik  kaum disabilitas  telah  diatur  dalam  konstitusi  (Pasal  28E ayat (3), pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD RI tahun 1945), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  dan  instrument hukum  lainya  tentang  PEMILU.Upaya  penyediaan sarana dan layanan ( aksesbilitas) yang memudahkan merupakan  gerakan  mendasar  yang  perlu  dipahami dan disadari, agar Pemerintah dan Masyarakat Indo- nesia  dapat  melakukan  aksi  yang  lebih  akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bintan. R. Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan
Umum  Di  Indonesia ,  Gaya  Media  Pratama, Jakarta, 1987.
Jimly  Asshiddiqie, Komentar  atas  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
M.  Budairi  Idjehar, HAM  Versus  Kapitalisme, Insist Pers, Yogyakarta, 2003.
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat (PPUA Penca  ), Advokasi  Toolkits  Untuk  Organisasi Penyandang Disabilitasadvokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas, Drf – Tides Foundation, Disability  Rights  Fund,  Jakarta: 2012
Satjipto  Rahardjo, Hak  Asasi  Manusia  dalam Masyarakatnya, dalam buku Hak Asasi Manusia Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam Perspektif  Hukum  dan  MasyarakatCet.  Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Peraturan  KPU  Nomor  26  Tahun  2013  tentang Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  di Tempat  Pemungutan  Suara  Dalam  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas  Peraturan  KPU  Nomor  26  Tahun  2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

## Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5436b18a6cf44/permohonan-terkait-hak- tuna-netra-dalam-pemilu-kandas.
Umi Muslikhah . Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum