## Kebijakan Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa Program Pola Pembibitan Officer Plus-90
Teguh Purnomo 1 , Nafi Almuzani 2
1 Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang
2 Program Studi Teknika, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Aceh teguhaip56@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kebijakan  yang  dapat  diambil  untuk  memenuhi  hak  dan kewajiban  penerima  beasiswa  program  pola  pembibitan  officer  plus-90  di  STIP  Jakarta.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus-90  di  bidang  maritim  dengan  tujuan  lulusannya  dapat  diserap  menjadi  pegawai  negeri  sipil. Berjalannya  waktu,  penyelengaraan  tidak  mencapai  tujuan  program  dan  terjadi  ketidakpuasan  dari  para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa  alternatif  kebijaksanaan  yang  dikooridinasikan  dengan  pusat  untuk  para  lulusan  namun  tidak semua  para  lulusan  menerima  kebijakan  tersebut  karena  menganggap  hal  tersebut  bukan  tujuan  akhir program.
Kata Kunci: Maritim; Pegawai Negeri Sipil; Officer Plus-90

## Policy Of Settlement The Rights And Obligations Of Scholarship Recipients Officer Plus-90 Program

## Abstract
This research aims to analyze policies that can be taken to meet the rights and obligations of scholarship recipients of the plus-90 nurseries pattern program at STIP Jakarta. Research is conducted using qualitative methods  through  sociological  juridical  approaches  to  analyze  regulations  and  implementation  processes and on the novelty of research in the field of military education. From 2013 to 2015, STIP Jakarta organized a  nurseries  pattern  program  of  plus-90  officers  in  the  maritime  field  with  the  aim  of  graduates  can  be absorbed into civil servants. And next, the implementation did not achieve the program goals and there was dissatisfaction  from  the  graduates.  Dissatisfaction  is  caused  by  graduates  not  being  appointed  as  civil servants, so graduates complain about problems with other agencies/institutions organizers have provided some  policy  coordinated  alternatives  to  the  center  for  graduates  but  not  all  graduates  accept  the  policy because they consider it not the end goal of the program.
Keywords: Maritim; Civil Servant; Officer Plus-90
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Cita-cita Negara  Indonesia   yang  tercantum  dalam Pembukaan  Undang-Undang Dasar    1945    menyatakan    bahwa    salah    satu    tujuan    negara  adalah  mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap Warga Negara  Indonesia  berhak  memperoleh pendidikan    yang    bermutu. 1 Pendidikan  adalah  sarana  untuk  setiap  orang  dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya serta kebiasaan yang dilalui dalam sebuah proses pengajaran dan pelatihan pada jenjang tingkatan dasar, menengah sampai pendidikan  tinggi  baik  melalui  jalur  formal  dan  atau  non  formal. 2 Pendidikan  dapat dijadikan  sebagai  suatu  dorongan  untuk  menumbuh  kembangkan  potensi  sumber  daya manusia  sehingga  tercipat  generasi  yang  siap  bersaing  dimasa  yang  akan  datang. Pendidikan  harus  digunakan  untuk  mendidik  segenap  rakyat,  bukan  hanya  untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negara yang harus mengatur hal tersebut  untuk  proses  pencerdasan  bangsa. 3 Pendidikan  merupakan  upaya mengembangkan  potensi  yang  ada  dalam  diri  untuk  menghasilkan  manusia  yang berkualitas,  mencakup  pengetahuan  yang  harus  dimiliki  moral  yang  dibentuk  dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
Pendidikan  tidak  sekedar  menyampaikan  informasi  pengetahuan,  melainkan menciptakan situasi, mengarahkan, mendorong dan membimbing aktivitas belajar kearah lebih  optimal. 4 Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  akan  menentukan peningkatan  pembangunan  berbagai  bidang  untuk  pembangunan  nasional.  SDM  yang memiliki  kecerdasan  tinggi,  sikap  dan  mental  prima  serta  daya  saing  dan  juang  yang tinggi, dalam jangka waktu panjang akan berpengaruh pada cerminan kualitas bangsa. 5 Dalam  menghasilkan  SDM  yang  berkualitas,  penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas  adalah  hal  utama  yang  harus  dilaksanakan  dan  diperhatikan.  Satu  diantara faktor  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  adalah  karena  kurangnya  peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut tercermin dari angka partisipasi kasar (APK) yang baru mencapai 33.66% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. 6 Sehingga untuk  mendorong  penyelenggaraan  yang  berkualitas,  pemerintah  harus  mampu
1 Ramadani  Harni,  “Pelaksanaan  Pengembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Yang  Ideal  Bagi  Pelajar Sekolah Menengah,” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 313–25,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344.
2 Rizki Rinaldy Inkiriwing, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional,” Lex Privatum 8, no. 2 (2020): 143–53.
3 Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial 2,  no.  1 (2016): 53–64.
4 Zainab  Ompu  Jainah,  S  Endang  Prasetyawati,  and Putri Mawardita,  “Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Dana Beasiswa Pendidikan” 4, no. 1 (2021): 269–78.
5 Hawignyo, “Evaluasi Program Beasiswa Unggulan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,” Journal Derivatif 9 Nomor 2, (2015): 60–71.
6 Rusi  Rusmiati  Aliyyah  et  al.,  “Bidikmisi:  Analisis  Pelaksanaan  Program  Beasiswa  Pendidikan  Tinggi,” Journal  Of  Administration  and  Educational  Management  (ALIGNMENT) 3,  no.  1  (2020):  37–54, https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282.
memberikan  pelayanan  untuk  terbentuk  dan  terwujudnya  penyelenggaraan  pendidikan yang mempunyai standar, baik secara nasional dan ataupun internasional.
Pemerintah  Indonesia,  melalui  beberapa  instansi/lembaga  dalam  mendukung bidang  pendidikan  diantaranya  adalah  dengan  memberikan  bantuan/beasiswa  bidang pendidikan,  bentuk  pemberian  bantuan/beasiswa  pendidikannya  sangat  beragam  salah satunya adalah melalui perguruan tinggi kedinasan. Selain memberikan bantuan/beasiswa,  penyelenggaraan  pendidikan  kedinasan  bertujuan  untuk  membentuk para calon lulusan sesuai dengan kompetensi yang akan diberikan selama pembelajaran terhadap  kompetensi  tertentu  yang  lulusannya  diharapkan  dapat  terserap  di instansi/lembaga  pemerintah  tersebut.  Biasanya  dalam  penyerapan  hasil  lulusan, perguruan  tinggi  negeri  dibawah  instansi  pemerintah  yang  akan  menyerap  lulusan tersebut telah merencanakan kebutuhannya, sehingga lulusan yang akan dihasilkan sesuai dengan perhitungan dari kebutuhan serapan tersebut.
Saat memberikan bantuan/beasiswa, terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus disepakati. Persyaratan dan ketentuan merupakan bukti legalitas yang wajib disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  sebagai  wujud  keberhasilan  program.  Selain  itu, persyaratan dan ketentuan adalah hak dan tanggung jawab antar kedua belah pihak ketika proses  pemberian bantuan/beasiswa telah diterima dan/  atau berlangsung. Kesepakatan yang telah dijadikan legalitas yang sah dalam status hukum adalah hal yang akan menjadi pedoman  ketika  diantara  kedua  belah  pihak  melanggar  ketentuan  yang  berada  dalam kesepakatan tersebut.
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  pengamatan  pada  perguruan  tinggi  negeri  yang menyelenggarakan pendidikan di bidang maritim terhadap ketidakpuasan dari penerima beasiswa  kepada  pihak  penyelenggara  karena  tidak  sesuainya  informasi  program  yang diberikan.  Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  berjudul  “Bidikmisi:  Analisis Pelaksanaan  Program  Beasiswa  Pendidikan  Tinggi’  oleh  Rusi  Rusmiyati,  dkk  (2020). Dari hasil penelitian pelaksanaan program terdapat mekanisme seleksi peserta program yang  dilakukan  sejak  pengumuman  penerimaan  calon  peserta  sampai  dengan pengumuman penetapan yang diterima program. Terdapat 5 ketentuan administrasi dalam mekanisme  seleksi,  yakni  diseminasi  informasi  program,  persyaratan  administrasi peserta,  seleksi  peserta,  penetapan  calon  penerima  program  dan  tim  seleksi  program dengan 32 indikator.
Sedangkan  untuk  penelitian  ini  melihat  mekanisme  seleksi  dan  akhir  kelulusan. Kemudian  pada  penelitian  selanjutnya  berjudul  “Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Dana Beasiswa Pendidikan” oleh Zainab Ompu, dkk (2021). Hasilnya menunjukan dari  tiga unsur tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kamanfaatan, dan aspek kepastian hukum yang  tidak  terpenuhi  maka  gugatan  dikabulkan.  Dalam  penelitian  ini  permasalahan terjadinya ketidakpuasan dari penerima beasiswa kepada pihak penyelenggara beasiswa terhadap  karena  tidak  tercapainya  tujuan  akhir  program  sesuai  dengan  informasi penyelenggaraan.
e-ISSN : 2621-4105
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 merupakan peraturan atas perubahan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian bantuan pendidikan dan  pelatihan  serta  beasiswa  di  bidang  transportasi  yang  menjadi  pedoman  terhadap penyelenggaraan  tersebut.  \suatu  peraturan  hukum,  terkandung  asas-asas  hukum  yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan  sebagai  “jantungnya”  peraturan  hukum. 7 sehingga  untuk  memahami  suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita- cita  sosial  dan  pandangan  etis  masyarakat.  Tujuan  akhir  dari  hukum  adalah  untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. 8
Hukum  itu  adalah  untuk  manusia,  sehingga  masyarakat  mengaharapkan kemanfaatan  dari  pelaksanaan  atau  penegakkan  hukum.  Jangan  sampai  terjadi,  dalam pelaksanaan  atau  penegakkan  hukum  ini  timbul  keresahan  di  dalam  masyarakat. 9 Penelitian ini mengamati proses penyelenggaraan beasiswa yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi  Ilmu  Pelayaran  Jakarta  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  tujuan  program. Pengamatan  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  yuridis  sosiologis. Tujuan penelitian adalah menganalisa proses penyelenggaraan program pola pembibitan officer  plus-90  di  STIP  Jakarta  dan  menganalisa  kebijakan  yang  dapat  diambil  dalam penyelesaian permasalahan terkait.

## 2. METODE
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis.  Teknik  pendekatan  dan  pengumpulan  serta  analisis  data  dikaji  kedalam  bentuk pengamatan  analistis.  Pengamatan  analistis  yang  dilakukan  adalah  tinjauan  pelaksanaan program dan peraturannya. Guna mendukung penelitian digunakan sumber dan jenis data yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Pada  pengamatan  didukung  langsung  teknik pengumpulan data melalui beberapa teknik. Selanjutnya dalam bagian menganalisis data, digunakan  analisa  kualitatif  yang  bertujuan  memperoleh  gambaran  seutuhnya  mengenai permasalahan serta alternatif pemecahannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  untuk  membantu  tugas  presiden  dalam menyelenggarakan urusan tertentu meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,  pertambangan,  energi,  pekerjaan  umum,  transmigrasi,  transportasi, informasi,  komunikasi,  pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  peternakan,  kelautan,  dan perikanan maka dibentuklah suatu  kementerian  negara  yang selanjutnya  dipimpin oleh Menteri  sebagai  pemimpin  dalam  kementerian  tersebut. 10 Kementerian  Perhubungan
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan (Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004).
8 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13- 22.
9 Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020): 168–87.
10 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (2008).
e-ISSN : 2621-4105
Republik Indonesia merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  transportasi  untuk  membantu  presiden  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  negara. 11 Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  salah satu  fungsinya  adalah  menyelenggarakan  fungsi  pelaksanaan  pengembangan  sumber daya manusia transportasi. 12
Program  pola  pembibitan  officer  plus-90  adalah  program  pendidikan  kedinasan. Pendidikan  kedinasan  merupakan  pendidikan  profesi  yang  diselenggarakan  oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. 13 Pendidikan kedinasan di Kementerian Perhubungan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut, ikatan dinas diartikan perjanjian antara menteri perhubungan dengan taruna/i yang berisi tentang persyaratan penerimaan bantuan beasiswa dan kewajiban untuk melaksanakan wajib kerja. 14 adapun jumlah pada masing-masing setiap angkatan penyelenggaraan pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta sebagaimana tabel berikut :
Tabel I.1 Jumlah Officer Plus 90 STIP Jakarta
NO ANGKATAN JUMLAH KETERANGAN 1 Officer Plus Angkatan 56 68 Taruna/i Terdiri  dari  masing-masing  1  (satu) kelas  Program  Nautika,  Teknika  dan Ketatalaksanaan  Angkutan  Laut  dan Kepelabuhanan 2 Officer Plus Angkatan 57 87 Taruna/i 3 Officer Plus Angkatan 58 50 Taruna/i
Sumber : data diolah
Dari  Tabel  I.1  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  setiap  masing-masing  angkatan officer  plus  pada  setiap  penerimaannya  di  STIP  Jakarta . Pada  penyelenggaraan pendidikan di STIP Jakarta, para taruna/i diberikan beasiswa dari pendaftaran hingga para peserta  didik  lulus  meliputi  biaya  pendidikan,  permakanan,  asrama,  uang  saku  dan lainnya.  Pada  penyelenggaraan  pendidikan,  para  taruna  dan  orang  tua/  wali  diberikan sosialisasi  oleh  pihak  STIP  Jakarta  terhadap  hak  dan  kewajiban  para  peserta  didik terhadap  penyelenggaraan  program  tersebut.  Para  peserta  didik  dan  orang  tua/wali menandatangani  surat  pernyataan  diatas  materai  terhadap  hak  dan  kewajibannya  dan selanjutnya diserahkan pada pihak STIP Jakarta.
Berjalannya program pola pembibitan officer plus-90 pada angkatan 56,57 dan 58 selama proses pendidikan berjalan dengan lancar namun permasalahan terjadi pada saat para peserta didik angkatan 56 yang lulus terlebih dahulu tidak diangkat sebagai pegawai negeri  sipil  (PNS)  seperti  yang  diinformasikan  pada  programnya.  Pada  permasalahan tersebut, para lulusan menunjukan kekecewaan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu,
11 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan” (n.d.).
12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.
13 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan” (n.d.).
14 “Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  41  Tahun  2007  Tentang  Ikatan  Dinas  Bagi  Taruna/I  Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Department Perhubungan” (n.d.).
para lulusan pola pembibitan officer plus-90 angkatan 57 dan 58 lulus, namun juga tidak menjadi  pegawai  negeri  sipil  sehingga  tujuan  program  menjadi  tidak  tercapai  dan membuat  beberapa  para  lulusan  melaporkan  permasalahan  tersebut  ke  intansi/lembaga lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi .
Dari  pengaduan  yang  ditujukan  pada  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan  Maritim  dan  Energi,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi  Republik  Indonesia  mengeluarkan  surat  yang  bermaksud  agar  Kementerian Perhubungan  dapat  segera  menindaklanjuti  penanganan  permasalahan  tersebut.  Dalam penanganan  tindaklanjut  tersebut,  para  lulusan  officer  plus-90  diberikan  arahan  dan bimbingan  melalui  rapat,  namun  para  lulusan  masih  tidak  puas  karena  harapan  para lulusan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil belum tercapai.
Munculnya  pengaduan  dari  para  lulusan  tidak  didasari  oleh  hal  tersebut  semata, berbagai persoalan dianggap menjadi dasar pengaduan oleh para lulusan diantaranya pada penerimaan CPNS di Kementerian Perhubungan tahun 2018 dan 2019, tidak membuka peluang besar secara khusus untuk para lulusan officer plus-90 dalam mengikuti seleksi misalnya  dengan  kualifikasi  yang  hanya  dapat  diisi  oleh  officer  plus-90,  selanjutnya diantara  para  lulusan  tidak  semua  merasa  menerima  penghargaan  yang  sama  misalnya tidak semua diberikan diklat TOT 6.09, 3.12 dan 6.10. Berbagai persoalan juga membuat para lulusan kecewa karena beberapa lulusan mulai diterima sebagai PNS melalui jalur umum di instansi lain, sehingga muncul praduga tujuan penyelenggaraan officer plus - 90 tidak tercapai dan belum menemukan titik terang untuk pengangkatan CPNS.
Dari  deskripsi  data  tersebut,  penerapan  analisa  data  pada  bagian  ini  difokuskan terhadap permasalahan untuk lebih lanjut mengarah pada tujuan penelitian. Dari deskripsi data yang diuraikan,dilakukan analisa data sebagai berikut:
1. Analisa  kajian  hukum  terhadap  dasar  penyelenggaraan  program  pola  pembibitan officer plus-90.
Dari  proses  penyelenggaraan  tersebut,  dianalisa  proses  penyelenggaraan  terhadap penerimaan dan peraturan yang berlaku. Adapun analisanya sebagaimana berikut :
a. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.41 Tahun 2007  tentang  Ikatan  Dinas  Bagi  Taruna/Taruni  Pada  Lembaga  Pendidikan  di Lingkungan  Departemen  Perhubungan  Pasal  2  menjelaskan  Ikatan  Dinas diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan. Kemudian ikatan dinas diperuntukan bagi Taruna/I yang berminat berpredikat rangking pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pendidikan, selama 2 (dua) tahun masa pendidikan selanjutnya Taruna/I diseleksi oleh tim pada masing-masing lembaga pendidikan sesuai  dengan  alokasi  anggaran  yang  tersedia,  guna  mendapatkan  bantuan beasiswa  ikatan  dinas  dan  bantuan  beasiswa  ikatan  dinas  dibebankan  pada anggaran yang disediakan dalam DIPA Departemen Perhubungan.
e-ISSN : 2621-4105
b. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 84 Tahun 2009  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Serta Beasiswa di Bidang Transportasi  diantaranya:
1) Pasal 3 menjelaskan maksud bahwa penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan  dengan  melibatkan  instansi  atau  unit  kerja  terkait  dan penyelenggaraannya  meliputi  perencanaan,  pembiayaan,  pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
2) Pasal  5  menjelaskan  maksud  bahwa  pemberian  bantuan  pendidikan  dan pelatihan  untuk  menempuh  pendidikan  dan  pelatihan  pada  unit  pelaksana teknis  Badan  Pengembangan  dan  Pelatihan  Perhubungan  atau  di  luar  Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
c. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor Km  84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Serta  Beasiswa  Di  Bidang Transportasi, pada Pasal 21A menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan diklat dan beasiswa diselenggarakan untuk kegiatan (a) Pola Pembibitan; dan/atau (b) Diklat  Pemberdayaan  Masyarakat  (DPM),  Pola  Pembibitan  pembiayaannya ditanggung  sebagian  oleh  Kementerian  Perhubungan  serta  pola  pembibitan dilaksanakan  berdasarkan  formasi  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara. Dari analisa peraturan tersebut, Perubahan peraturan terjadi ketika saat program pola pembibitan officer plus-90 masih berlangsung.
d. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sebagaimana  dijelasakan  di  Bab  III  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Kedinasan  pada  Pasal  4  ayat  (2)  menjelaskan  program  pendidikan  kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Dalam hal ini tentu penyelenggaraan pendidikan kedinasan akan terarah untuk PNS atau CPNS.
e. Pada Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  Tentang Pengadaan Pegawai  Negeri Sipil  pada Pasal  2 menjelaskan pengadaan pegawai negeri  sipil  dilakukan  mulai  dari  perencanaan,  pengumuman,  pelamaran, penyaringan,  pengangkatan  calon  pegawai  negeri  sipil  sampai  dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil serta pengadaan pegawai negeri sipil dilaksanakan  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  bersama  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  pendayagunaan  aparatur negara.  Pada  peraturan  tersebut,  dari  analisa  penyelenggaraan  program  pola pembibitan officer plus-90, seharusnya menurut penelitian ini dalam perencanaan
e-ISSN : 2621-4105
program pola pembibitan officer plus-90 harus turut dilakukan perencanaan untuk pengangkatan PNS.
2. Analisa kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban penerima beasiswa. Pada pengamatan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yaitu munculnya pengaduan  terhadap  penyelenggaraan  program.  Untuk  mengamati  kesesuaian terhadap hak dan kewajiban peserta didik terhadap pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, adapun pengamatan melalui beberapa peraturan sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi  Taruna/  Taruni  Pada  Lembaga  Pendidikan  di  Lingkungan  Departemen Perhubungan:
1) Pasal 5 ayat (2) menjelaskan Taruna/I penerima bantuan beasiswa ikatan dinas wajib menandatangani perjanjian ikatan dinas.
2) Pasal  7  menjelaskan  lulusan  diangkat  sebagai  calon  pegawai  negeri  sipil (CPNS) di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai formasi pegawai tanpa melalui  seleksi  penerimaan  pegawai,  kemudian  untuk  kepentingan  dinas lulusan dapat memperoleh legalisasi Salinan ijazah dan transkip akademik dari lembaga pendidikan atas persetujuan pejabat eselon II pengelola kepegawaian.
3) Pasal  8  menjelaskan  lulusan  melaksanakan  wajib  kerja  di  Lingkungan Departemen Perhubungan minimal selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS serta lulusan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
b. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.84  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Serta  Beasiswa  di  Bidang Transportasi  pada  pasal  21  menjelaskan  penerima  beasiswa  yang  telah menyelesaikan  pendidikan  dapat  ditempatkan  sebagai  pegawai  negeri  sipil  di Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  sesuai  dengan  bidang  kompetensi  yang dikuasainya kemudian penempatan penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan  pelaksanaannya  diatur  lebih  lanjut  oleh  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Perhubungan  dengan  Biro  Kepegawaian  dan  organisasi  Kementerian Perhubungan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Selanjutnya Pasal  23 menjelaskan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta  beasiswa  kepada  aparatur  dan  masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  oleh Badan  Pendidikan  dan  pelatihan  Perhubungan  sebelum  berlakunya  Peraturan Menteri Perhubungan ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
c. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 63 Tahun 2018  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  Km  84 Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Pendidikan  Dan  Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, dalam pasal 1 menjelaskan diantara pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 21A dan 21B.
e-ISSN : 2621-4105
Dari hasil analisa terhadap peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penerima beasiswa ikatan dinas merupakan peserta didik yang menjalankan pendidikan kedinasan yang akan dipersiapkan untuk menjadi calon PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam mengamati  permasalahan  dan  analisa  sebelumnya,  penelitian  ini  mendapatkan  data sebaran para lulusan sebagaimana berikut :
Tabel I.2 : Sebaran Officer Plus-90 STIP Jakarta
No Lulusan Jumlah PNS PPNPN BUMN Polri/ TNI Swasta Berlayar 1 Angk. 56 68 17 41 1 0 0 9 2 Angk. 57 87 2 69 2 2 0 12 3 Angk. 58 50 2 42 2 3 0 1 Jumlah 205 21 152 5 5 0 22
Sumber: data diolah
Pada tabel I.2 adalah sebaran lulusan, pada pengaduan yang dilakukan, dari jumlah para lulusan, tidak semua para lulusan menyetujui  dengan adanya pengaduan tersebut, melainkan hanya 66 lulusan yang menyetujui. adapun jumlah data tersebut sebagaimana berikut :
Tabel I.3 : Jumlah Lulusan Yang Menyetujui Pengaduan
No Lulusan Jumlah 1 Angkatan. 56 36 2 Angkatan. 57 23 3 Angkatan. 58 7 Jumlah 66 Sumber: data diolah
Pada  tabel  I.3  dalam  pengaduan,  penelitian  ini  melakukan    survei  dan  diambil sampel kepada para lulusan dengan beberapa jawaban yang diambil, diantaranya sebagai berikut:
Tabel I.4. Sampel Jawaban Para Lulusan
No Jawaban Survei
1 Karena saat pertama pendaftaran di informasikan oleh pihak STIP Jakarta bahwa program pola pembibitan D-IV officer plus-90 di STIP Jakarta, para lulusannya akan terserap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2 Untuk  mendapatkan  informasi  kepastian  hak  dan  kewajiban  setelah  lulus,  utamanya  terhadap informasi yang diberikan baik saat sosialisasi, media sosial, berita internet dan lain-lain bahwa akan dijadikan sebagai tenaga pengajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3 Agar dikaji lebih dalam lagi proses penyelenggaraannya
4 Agar adanya kejelasan status pegawai agar tidak terulang lagi proses penyelenggaraannya.
5 Hanya mengikuti teman-teman dan menyetujui apapun hasilnya
Sumber: data diolah
Tabel  I.4  menjelaskan  sampel  jawaban  survei  para  lulusan.  Pada  penyelesaian pengaduan, para lulusan diberikan kebijakan alternatif yaitu diberikan kesempatan untuk bekerja di atas kapal tol laut dan menunggu untuk ditempatkan diatas kapal negara karena akan dibantu oleh pusat. Selanjutnya para lulusan yang telah menyelesaikan program tol laut  akan  diberikan  sertifikat  sebagai  tanda  telah  bekerja  dikapal  niaga  milik  negara karena pada tahun 2021 dibuka penerimaan CPNS dengan kualifikasi tersebut sehingga peluangnya  akan  lebih  besar,  selain  itu  para  lulusan  juga  diberikan  kesempatan  untuk berlayar dengan mekanisme ijin berlayar di perusahaan pelayaran sebagai pengembangan kompetensi atau keahliannya.
Pada  pembahasan  hasil  analisa  penelitian,  bahwa  penyelenggaraan  program  pola pembibitan dikaji dan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Tidak adanya perjanjian ikatan dinas yang dilaksanakan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2);
b. Dalam penyelenggaraan pola pembibitan officer plus-90 tidak adanya pelaksanaan koordinasi  formasi  perencanaan  penggangkatan  PNS  pada  instansi  yang  mengatur pendayagunaan aparatur negara, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 pasal 21A ayat (3) berbunyi “Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  dilaksanakan  berdasarkan  formasi  yang  ditetapkan  oleh kementerian  yang  menangani  urusan  pemberdayaan  aparatur  negara”  dan  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2013  Pasal  2  ayat  (2) berbunyi  “Pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.”
Berdasarkan deskripsi dan analisa data, bahwa penyelenggaraan program memang terdapat  ketidaksesuaian  antara  peraturan  dan  proses  penyelenggaraannya.  yaitu  tidak adanya perjanjian ikatan dinas dan perencanaan pengadaan PNS. Pada rujukan tersebut, penelitian  ini  menganalisa  pemecahan  permasalahan  berdasarkan  teori  asas  kepastian hukum, keadilan hukum dan bekerjanya hukum.
Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai keadaan telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian  hukum  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Pada  dasarnya konsep hukum tidak akan pernah lepas dari tujuan untuk memperoleh keadilan, karena salah  satu  tujuan  hukum  itu  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat. Keadilan itu sendiri merupakan sesuatu  yang abstrak yang dimana manusia sulit untuk mendapatkan gambaran yang pasti akan makna dan arti dari keadilan itu sendiri. 15
Jika  dilihat  dari  permasalahan  ini  bahwa  asas  kepastian  hukum  telah  diatur sebelumnya pada peraturan dapat diamati bahwa pendidikan kedinasan adalah pendidikan
15 Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  Prijo  Dwi  Atmanto,  and  Hana  Hanifia  Yusrima  Latifa  Hanum,  ‘Politik Hukum Peradilan badan    Negara  Di  Indonesia’,  Jurnal  Ius  Constituendum,  4.1  (2019),  28 <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532>.
untuk  para  lulusan  diangkat  sebagai  pegawai  negeri  sipil  yang  disertai  dengan  surat perjanjian ikatan dinas, namun pada penyelenggaraan program pembibitan  officer plus- 90  tidak  dilaksanakan  perjanjian  ikatan  dinas  dan  pelaksanaan  program  ditentukan berdasarkan  formasi  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  yang  menangani  urusan pemberdayaan  aparatur  negara  namun  pada  pola  pembibitan  officer  plus-90  tidak dilaksanakan.
Selanjutnya  didalam  suatu  hukum,  hukum  mempunyai  fungsi  untuk  melayani kebutuhan  keadilan  masyarakat  dan  keadilan  tidak  selamanya  berada  pada  isi  atau substansi  aturan  yang  ada  melainkan  dapat  ditemukan  dinurani  dan  akal  sehat.  Untuk pemecahan  masalah  maka  harus  ditentukan  pengambilan  kebijakan  yang  bersifat keadilan.  Dengan  menggunakan  landasan  fundamental  norma  yaitu  Pancasila  dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  jiwa  bangsa Indonesia  yang memanusiakan manusia  yang adil  dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 16

## 4. PENUTUP
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  terdapat  ketidaksesuaian  penyelenggaraan dan peraturan pada program officer plus-90 yang membuat tujuan program menjadi tidak tercapai  misalnya  karena  tidak  ada  perjanjian  bersama  dan  tidak  adanya  pelaksanaan koordinasi  formasi  perencanaan  penggangkatan  PNS  pada  instansi  yang  mengatur pendayagunaan aparatur negara. Berbagai kebijakan alternatif tersebut diberikan kepada para lulusan seperti adanya program tol laut untuk mengakomodir bekerja di kapal negara dan  membantu  para  lulusan  untuk  dapat  memenuhi  persyaratan  penerimaan  CPNS dengan kualifikasi tertentu serta diberikan kesempatan berlayar di perusahaan pelayaran dengan  mekanisme  ijin  berlayar.  Selain  kebijakan  alternatif  yang  diberikan  untuk memenuhi  upaya  pemenuhan  hak  para  lulusan  seharusnya  para  lulusan  juga  dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab yaitu mematuhi peraturan dan  kebijakan  yang  diberikan  serta  memberikan  manfaat  dan  pengembangan  kepada pusat  khususnya  STIP  Jakarta.  Dari  hasil  penelitian,  juga  terdapat  saran  yang  dapat diberikan  oleh  penelitian  ini  untuk  penyelesaian  hak  dan  tanggung  jawab  diantaranya adalah  pada  penerimaan  CPNS  selanjutnya  di  Kementerian  Perhubungan  sebaiknya dilakukan  koordinasi  pada  instansi  yang  mengatur  pendayaagunaan  aparatur  negara sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku dengan diajukan persayatan kualifikasi jabatan yang hanya dapat diisi oleh para lulusan program pola pembibitan officer plus- 90,  sehingga  dapat  memunculkan  peluang  lebih  besar  terhadap  serapan  para  lulusan menjadi pegawai negeri sipil.
16 Kukuh  Sudarmanto,  ‘Di  Indonesia  Yang  Berkeadilan  Sesuai  Asas-Asas  Pancasila  The  Equitable Administrative Law And Judicial System In Indonesia That Suitable With Segenap Bangsa Indonesia , Mencerdaskan Kehidupan Bangsa , Mewujudkan Keadilan’, 6 (1945), 408–24.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyyah,  Rusi  Rusmiati,  Sri  Wahyuni  Ulfah,  Endang  Sri  Budi  Herawati,  Reza Rachmadtullah, and Andes Safarandes Asmara.  “Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi.” Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) 3, no. 1 (2020): 37–54.
https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282.
Hakim,  Lukman.  “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi  Rakyat  Sesuai  Dengan Amanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016): 53–64. Harni,  Ramadani.  “Pelaksanaan  Pengembangan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah.” USM Law Review 4, no. 1 (2021): 313–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344.
Hawignyo. “Evaluasi Program Beasiswa Unggulan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” Journal Derivatif 9 Nomor 2, (2015): 60–71. Jainah, Zainab Ompu, S Endang Prasetyawati, and Putri Mawardita. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan” 4, no. 1 (2021): 269–78.
Julyano, Mario, and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 Tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/I Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Department Perhubungan (n.d.). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang  Pendidikan Kedinasan (n.d.).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Kementerian Perhubungan (n.d.).
Rizki Rinaldy  Inkiriwing. “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan  Fasilitas Pendidikan Kepada  Masyarakat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidkan Nasional.” Lex Privatum 8, no. 2 (2020): 143–53.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan . Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004.
Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Prijo Dwi Atmanto, and Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum.  “Politik  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia.” Jurnal  Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 28. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532. Sudarmanto, Kukuh. “Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila The Equitable Administrative Law And Judicial System In Indonesia That Suitable With Segenap  Bangsa  Indonesia  ,  Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa  ,  Mewujudkan Keadilan” 6 (1945): 408–24.
Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian  Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Tindak  Pidana Korupsi.” Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020): 168–87.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2008  Tentang  Kementerian Negara (2008).