## IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

## IMPLEMENTATION OF THE LAW ON DISPOSAL OF COMPLETION WARRANTY OF ISLAMIC BANKING
Abdul Ghoni
Program Studi Magister Hukum
Universitas Semarang
abdghoni15@gmail.com

## ABSTRAK
Fenomena  yang  terjadi  pada  perbankan  syariah  selama  ini  kadang  tidak  atau  belum menyentuh  dari  prinsip-prinsip  perbankan  syariah,  baik  dalam  konteks  a l- bai‟ (jual-beli), Al-ijarah (sewa-menyewa), Al-musyarakah (perkongsian), Al-mudharabah (bagi  hasil), Ar-rahn (gadai), Al- qard (hutang  piutang), Ad-  dhaman &  al- kafalah (penjaminan  dan  garansi), Al-hawalah (pemindahan penanggung hutang), tetapi justru kadang sama dengan prinsip yang diterapkan oleh bank konvensional.
Prinsip yang dilakukan oleh perbankan syariah ini juga tidak jauh dengan undang-undang fidusia  yang  mana  dalam  undang-undang  ini  bahwa  penghutang  ( debitur )  yaitu:  (1)  memberikan hak  kebendaan;  (2)  memberikan  hak  didahulukan  kepada  kreditor;  (3)  memungkinkan  kepada pemberi  jaminan  fidusia  untuk  tetap  menguasai  objek  jaminan  utang;  (4)  memberikan  kepastian hukum; dan (5) mudah dieksekusi.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip dan penyelesaian hukum atas  eksekusi  jaminan  dalam  perbankan  syariah;  dan  (2)  bagaimana  implementasi  penyelesaian hukum atas eksekusi jaminan dalam perbankan syariah?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode: (1)  observasi; (2) wawancara; dan (3) dokumentasi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  tentang:  (1)  bagaimana  prinsip  dan penyelesaian  hukum  atas  eksekusi  jaminan  dalam  perbankan  syariah;  dan  (2)  bagaimana implementasi penyelesaian hukum atas eksekusi jaminan dalam perbankan syariah.
Hasil  yang  diperoleh  bahwa  dalam  penyelesaian  hukum  atas  eksekusi  jaminan  dalam perbankan  bahwa:  (1)  bahwa  perbankan  syariah  dalam  melakukan  penyelesaian  hukum  atas eksekusi  jaminan  menggunakan  undang-undang  fidusia  dan  tindak  menerapkan  konsep  yang berlaku  dalam  perbankan  syariah.  Oleh  karena  itu  prinsip  yang  harus  dilakukan  adalah mengembalikan dan menerapkan konsep Islam dalam menjalankan perbankan syariah; (2) bahwa
implementasi  selama  ini  yang  dirasakan  oleh  debitur  merujuk  sistem  yang  dijalankan  perbankan syariah,  debitur  justru  bebannya  semakin  berat  dikarenakan  sanksi  yang  diterapkan  perbankan. Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  harus  mengembalikan  atau  menjalankan  roda  perbankan harus mengacu konsep kemaslahatan, keadilan, ta‟awun (tolong menolong antar sesama).
Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Eksekusi Jaminan, Perbankan Syariah

## ABSTRAC
Phenomenon that happened [at] banking [of] Moslem law during the time sometime not or not yet touched from principles of Moslem law banking, good in context al-bai' (merchant), al-Ijarah (renting), al-Musyarakah (corporation), al-Mudharabah (sharing holder), Ar-Rahn (the mortage), al- qard  (receivable  debt),  ad-dhaman  and  al-kafalah  (guarantee  and  warranty),  al-hawalah (evacuation of debt underwriter), but exactly sometime is equal to principle applied by conventional bank.
Principle by this Moslem law banking nor far with the fidusia which in this that penghutang (debitur) that is: (1) giving materialism rights; (2) giving rights prioritize to creditor; (3) enabling to giver of guarantee fidusia to remain to master the object of debt guarantee; ( 4) giving rule of law; and (5) easy to executed the.
The problem in this research are: (1) how the principles and remedies for the execution of the collateral in Islamic banking; and (2) how the implementation of remedies for the execution of the collateral in Islamic banking?
The  method  used  in  this  research  is  the  method:  (1)  observation;  (2)  interview;  and  (3) documentation.
This research target description of about: (1) how principle and solving of law for executing guarantee  in  Moslem  law  banking;  and  (2)  how  implementation  of  solving  of  law  for  executing guarantee in Moslem law banking.
Result  obtained  that  in  solving  of  law  for  executing  guarantee  in  banking  that:  (1)  that banking  of  Moslem  law  in  solving  of  law  for  executing  guarantee  use  the  law  fidusia  and  act  to apply the concept going into effect in Moslem law banking. Therefore principle which must be bring back and apply the Islam concept in running Moslem law banking; (2) that implementation during the  time  felt  by  debitor  refer  the  system run  by a  Moslem  law  banking,  debitor  exactly  its  burden progressively heavily because of sanction applied by a banking. Therefore, banking of Moslem law have  to  bring  back  or  run  the  banking  wheel  have  to  relate  the  concept  kemaslahatan,  justice, ta'awun.
Keyword: Solving of Law, Execute The Guarantee, Moslem law    Banking

## 1.  PENDAHULUAN
Perbankan syari‟ah dewasa ini menunjukkan  kecenderungan  yang  semakin baik.  Produk-produk  yang  dikeluarkan  bank syari‟ah  cukup  bervariatif sehingga  mampu memberikan  pilihan/alternatif  bagi  calon nasabah untuk memanfaatkannya dimana hal ini hampir sama dengan bank konvensional.
Perbankan  syariah  dengan  bank konvensional  dalam  beberapa  hal    memiliki persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannya, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan,  syarat-syarat  umum  memperoleh pembiayaan,  proposal,  laporan  keuangan dan  sebagainya.  Artinya,  bahwa  persamaan ini  meliputi  3  (tiga)  aspek  pokok,  yaitu penghimpunan  dana  ( funding ),  pembiayaan ( financing ) dan jasa ( service ). Tetapi terdapat banyak  perbedaan  mendasar  di  antara keduanya.  Perbedaan  itu  menyangkut  aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. 68 Perbedaannya terletak  pada  paradigma  yang  dipakai,  jika bank  konvensional  hanya  sebagai  lembaga perantara  keuangan  ( intermediary  financial institution ),  sehingga  tidak  boleh  berdagang. Perbankan  syari‟ah,  di  samping  sebagai lembaga perantara keuangan, juga melakukan  perdagangan  misalnya  melalui jual-beli murabahah.
Prinsip yang digunakan oleh perbankan syari‟ah adalah ketentuan- ketentuan  hukum mu‟amalah ,  khususnya menyangkut  hukum  perjanjian  (akad).  Ada sejumlah  akad  yang  dijadikan  landasan  bagi operasionalisasi  perbankan  syari‟ah,  seperti jual-beli  ( al- bai‟ )  dengan  berbagai  jenisnya, sewa-menyewa  ( al-ijarah ),  perkongsian  ( al- musyarakah ),  bagi  hasil  ( al-mudharabah ), gadai  ( ar-rahn ),  hutang-piutang  ( al-qard ),
68 M.  Syafi‟i Antonio, Bank  Syari‟ah:  Dari Teori  Ke  Praktek .  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001), hlm. 29-34.
pemindahan hutang ( al-hiwalah ), penanggungan  hutang  ( al-kafalah ),  dan pemberian  kuasa  (perwakilan, al-wakalah ).
Ada 3 (tiga) jenis  jual-beli  yang telah banyak dikembangkan  sebagai  sandaran  pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam  perbankan  syari‟ah,  yaitu bai‟  al- murabahah , bai‟  as-salam ,  dan bai‟  al- istishna, atau  akad  lain  yang  sesuai  dengan syariah. 69
Berangkat  dari  hal  inilah,  maka perbankan  baik  bank  konvensional  maupun perbankan  syariah  menerapkan  pembiayaan kepada  nasabah.  Pembiayaan  ini  dilakukan dalam  rangka  mengantisipasi  segala  resiko yang  akan  timbul  di  masa  mendatang,  baik resiko  terkait  dengan  personal  (nasabah) seperti  tidak  bisanya  nasabah  menjaga amanah  yang  diberikan  oleh  pihak  bank maupun  resiko  di  luar  perkiraan  separti terjadinya  bencana  gempa  bumi  ( force majure )  yang  dapat  melumpuhkan  hampir seluruh bidang kehidupan yang juga berdampak  pada  sektor  ekonomi  riil  tak terkecuali perbankan. Oleh karena itu, dalam kegiatan  usahanya  perbankan  menerapkan asas  kehati-hatian  dan  kegiatan  usaha  yang sehat serta dapat diterapkan konsep keadilan seperti  halnya  adanya jaminan  (agunan) dari nasabah yang melakukan pembiayaan dengan  pihak  bank.  Dengan  demikian, besarnya pembiayaaan yang disalurkan akan menentukan  keuntungan  bank.  Pembiayaan yang  disalurkan  bank  memiliki  arti  penting bagi  masyarakat  (ketika  membutuhkan  dana akan  memperoleh  dana),  bagi  bank  itu sendiri  (memperoleh  keuntungan),  dan  bagi perekonomian  (mampu  menggerakkan  roda perekonomian). 70
69 Ibid., hlm. 101.
70 Menteri Kehakimam Republik Indonesia, Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan .  (Jakarta: Menteri Kehakiman Indonesia, 1998), hlm. 48.
Pentingnya pembiayaan ini juga selaras  dengan  pendapat  M.  Antonio  Syafi‟i, bahwa  pembiayaan  merupakan  salah  satu tugas  pokok  bank  yaitu  memberikan  fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. 71
Pembiayaan  dalam  mengantisipasi resiko oleh pihak bank tersebut direalisasikan dengan penerapan agunan (jaminan).
Keberadaan agunan (jaminan) ini merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan  teknis  pemberian  kredit.  Kredit yang  diberikan  oleh  bank  perlu  diamankan. Bank  tanpa  adanya  pengamanan  sulit menghindarkan  risiko  yang  akan  terjadi, sebagai  akibat  tidak  berprestasinya  seorang nasabah. Oleh karenanya, untuk mendapatkan  kepastian  dan  keamanan  dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan  dan  meminta  kepada  calon nasabah  agar  mengikatkan  barang  tertentu sebagai  jaminan  di  dalam  pemberian  kredit dan diatur  dalam  Pasal  1131  dan  1132 KUH Perdata. 72
Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga  dalam  pelaksanaannya bank  harus memperhatikan asas perkreditan atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah yang  sehat.  Usaha  untuk  mengurangi  risiko tersebut,  jaminan  pemberian  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah debitur untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai dengan  yang  telah  diperjanjikan  merupakan faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh
71 M. Syafi‟i Antonio, … Op.Cit. , hlm. 59.
72 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit. (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 12.
bank.  Bank  dalam  rangka  memperoleh keyakinan  tersebut,  sebelum  mamberikan kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian terhadap watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dan debitur .
Agunan  manjadi  salah  satu  unsur jaminan  kredit,  maka  apabila  berdasarkan unsur-unsur  lain  telah  dapat  diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan  hutangnya,  agunan  dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.  Ada  5  (lima)  faktor  yang digunakan  dunia  perbankan  dalam  penilaian terhadap debitur ,  faktor  tersebut  terkenal dengan  sebutan,  “ The  Five  of  Credit Analysis ”  atau  prinsip  5C‟s  ( character, capacity,  capital,  collateral dan condition economy ). 73 Di  samping  jaminan  khususnya
73 Habib  Adjie, Hak  Tanggungan  sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1. Lima hal tersebut maksudnya adalah  sebagai  berikut:  (1) Character y aitu penilaian  terhadap  karakter  atau  kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan  kemungkinan  bahwa  penerima pembiayaan  dapat  memenuhi  kewajibannya; (2) Capacity yaitu  penilaian  secara  subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan  pembayaran.  Kemampuan  diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa  lalu  yang  didukung  dengan  pengamatan  di lapangan atas sarana usahanya; (3) Capital y aitu penilaian  terhadap  kemampuan  modal  yang dimiliki  oleh  calon  penerima  pembiayaan  yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan  yang  ditujukan  oleh rasio  finansial dan  penekanan  pada  komposisi  modalnya; (4) Collateral y aitu  jaminan  yang  dimiliki  calon penerima  pembiayaan.  Penilaian  ini  bertujuan untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  jika  suatu  resiko kegagalan  pembayaran  tercapai  terjadi  ,  maka jaminan  dapat  dipakai  sebagai  pengganti  dari kewajiban;  dan  (5) Condition  Economy yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi  di  masyarakat  secara  spesifik  melihat adanya  keterkaitan  dengan  jenis  usaha  yang dilakukan  oleh  calon  penerima  pembiayaan.  Hal
yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa  bank  (kreditur),  memperoleh  jaminan lain  yang  diatur  dalam  Pasal  1131  KUH Perdata  yang  menjelaskan  tentang  jaminan umum, bahwa segala kebendaan si berutang (penghutang),  baik  yang  bergerak  maupun yang  tidak  bergerak,  maupun  yang  sudah ada  maupun  yang  akan  ada  di  kemudian hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perseorangan.
Lazimnya,  jaminan  (agunan)  yang digunakan  oleh  pihak  bank  adalah  jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan  jaminan  yang  berupa hak  mutlak  atas  sesuatu  benda  yang mempunyai  ciri-ciri  antara  lain:  mempunyai hubungan  langsung  atas  benda  tertentu dengan debitur, dapat  dipertahankan  siapa pun,  selalu  mengikuti  bendanya,  dan  dapat diperalihkan.  Jaminan  kebendaan  dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda  tidak  bergerak.  Benda  bergerak adalah  kebendaan  yang  karena  sifatnya, dapat  berpindah  dan  atau  dipindahkan,  atau dengan  kata  lain  benda  bergerak  adalah benda  yang  mempunyai  sifat  atau  hak-hak yang  melekat  pada  benda  bergerak.  Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap  adalah  kebendaan  yang  sifatnya  tidak dapat  berpindah  atau  dipindahkan,  karena peruntukkannya  atau  karena  undang-undang menggolongkannya  sebagai  benda  tidak bergerak.  Pasal  yang  menerangkan  tentang benda bergerak sebagaimana tertuang dalam Pasal  506,  507,  dan  508  KUH  Perdata, sedangkan pasal yang menerangkan tentang benda  tidak  bergerak  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 509 – 518 KUH Perdata. 74
tersebut  karena  kondisi  eksternal  berperan  besar dalam  proses  berjalannya  usaha  calon  penerima pembiayaan.
74 Kementerian Hukum Indonesia,
Undung-Undang Hukum Perdata . (Jakarta: Kemenhum RI), hlm. 128.
Berdasarkan  kebendaannya,  jaminan dapat  dikelompokkan  menjadi  2  (dua) macam,  yaitu:  (1)  jaminan  perorangan ( persoonlijk ) perorangan adalah: orang ketiga ( borg ) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut; dan (2) jaminan kebendaan ( zakelijk ),  dalam  hal  ini  berarti  menyediakan bagian  dari  kekayaan  seseorang  guna memenuhi atau membayar kewajiban debitur . 75
Jaminan  (agunan)  tersebut  menurut fatwa  DSN-MUI,  walaupun  pada  prinsipnya dalam  pembiayaan mudharabah tidak  ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
Lembaga
Keuangan  Syariah  (LKS)  dapat  meminta jaminan  dari mudharib atau  pihak  ketiga. Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila mudharib terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati bersama  dalam  akad.  Artinya,  bahwa  pihak bank  ( shahibul  mal )  tidak  dapat  menuntut jaminan apapun dari nasabah untuk mengembalikan  modal  dengan  keuntungan. Madzhab  Malik  dan  Syafi‟i,  menyatakan bahwa  jika shahibul  mal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah dan menyatakan  hal  ini  dalam  syarat  kontrak, maka  kontrak mudharabah tersebut  tidak sah. 76
Kenyataan  yang  sering  terjadi  adalah bahwa  pihak  bank  atau  pihak  pemberi  kredit selalu  menekankan  agar debitur dapat memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi tepat  pada  waktunya  terhadap  pembiayaan yang  sudah  diterimanya.  Kenyataan  yang terjadi, tidak semua pembiayaan yang sudah dikeluarkan  oleh  bank  dapat  berjalan  dan berakhir  dengan  lancar,  tidak  sedikit  pula
75 Muchadarsyah Sinungan, Op. Cit. , hlm.
17.
76 Sutan  Remy  Sjahdeini. Perbankan Islam . (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 33.
terjadinya  pembiayaan  yang  bermasalah yang  disebabkan  oleh debitur tidak  dapat melunasinya  secara  tepat  pada  waktunya sebagaimana  yang  telah  disepakati  yang mungkin  disebabkan  oleh  karena debitur tidak mampu atau karena mengalami
kemerosotan  usaha  dan  gagalnya  usaha yang
mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha  (kepailitan)  atau  memang debitur segaja  tidak  mau  membayar  karena karakter debitur tidak baik.
Permasalahan  jaminan  (agunan)  ini menjadi  kendala  sendiri  bagi  perbankan syariah terkait dengan konsistensi penerapan prinsip- prinsip  syar‟i  yang  menjadi  sumber rujukan  dalam  segala  aktivitasnya.  Misal keharusan  adanya  jaminan  dalam  setiap akad  pemberian  kredit  (pembiayaan)  baik menggunakan  skema  akad mudharabah , atau musyarakah ,  baik al  murabahah ,  atau juga  menggunakan  gadai  ( rahn ).  Hampir dalam  setiap  bentuk  akad  yang  diterapkan selalu  mempersyaratkan  adanya  barang jaminan.  Dilihat  aturannya  bahwa  tidak semua  akad  pembiayaan  (kredit)  harus disertai  dengan  adanya  barang  jaminan. Misalnya  akad mudharabah,  qardul  hasan, dan lain-lain.
Pensyaratan  adanya  jaminan  jika dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  memang  merupakan  suatu kewajaran,  di  dalamnya  disebutkan  bahwa jaminan  (agunan)  merupakan  “keharusan” dalam  beberapa  produk  lembaga  keuangan syari‟ah.  Penggunaan  jaminan  dalam  semua akad  tersebut  seakan  menjadi  keharusan, namun  harus  ditilik  lebih  mendalam,  bahwa dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 ada pengecualian keharusan persyaratan jaminan yaitu hanya dalam akad gadai  ( rahn )  saja.  Hal  ini  berarti  ditemukan adanya penyimpangan dalam operasionalisasi  perbankan  syariah,  karena praktik  semacam  itu  pada  hakikatnya  tidak jauh berbeda dengan praktek bank
konvensional yang berprinsip tidak ada kredit tanpa jaminan,  dan  langkah  perbankan  yang menempuh atau menerapkan hukum jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku masih sedikit.
Berpijak  dari  permasalahan  di  atas maka  akan  timbul  implementasi  terkait dengan pensyaratan jaminan dalam perbankan  syariah,  dan  hal  ini  akan  meluas ke ranah hukum atas jaminan itu sendiri  dan ranah penyelesaiannya atas eksekusi jaminan  bagi  nasabah  yang  tidak  mampu memenuhi  akad  yang  telah  disepakati dengan pihak bank.
Berdasarkan  deskripsi  singkat  di  atas,  maka peneliti  mencoba mengangkat  permasalahan tentang  bagaimana  penyelesaian  hukum terkait  dengan  eksekusi  jaminan  dalam perbankan syariah ini dengan judul penelitian:
“ IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH ”.

## 2.  KAJIAN PUSTAKA
Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi

## Jaminan
Penyelesaian  menurut  kamus  besar Bahasa  Indonesia  adalah proses,  cara, perbuatan,  menyelesaikan  (dalam  berbagai- bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). 77
Hukum adalah salah satu norma yang ada  dalam  masyarakat.  Pelanggaran  norma hukum  memiliki  sanksi  yang  lebih  tegas. Pengertian hukum sangat beragam, sehingga kita  harus  mengetahui  apa  saja  pengertian hukum  dari  berbagai  sudut  pandang  yang
77 Hasan  Alwi, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Balai  Pustaka,  2006),  hlm. 1020.
berbeda.  Berangkat  dari  hal  ini  maka  para ahli  dalam  memberikan  pengertian  atau definisi berdasarkan menurut dibidangnya.
Plato  memberikan  definisi hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang  tersusun  dengan  baik  dan  teratur  dan bersifat  mengikat  hakim  dan  masyarakat.
Immanuel Kant mendefinisikan hukum adalah  segala  keseluruhan  syarat  dimana seseorang  memiliki  kehendak  bebas  dari orang  yang  satu  dapat  menyesuaikan  diri dengan  kehendak  bebas  dari  orang  lain  dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
Achmad  Ali  memberikan  definisi dari  kaca  mata  yang  berbeda,  bahwa hukum menurut pendapatnya adalah merupakan  seperangkat  norma  mengenai apa  yang  benar  dan  salah,  yang  dibuat  dan diakui  eksistensinya  oleh  pemerintah,  baik yang  tertuang  dalam  aturan  tertulis  maupun yang  tidak,  terikat  dan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  secara  menyeluruh, dan  dengan  ancaman  sanksi  bagi  pelanggar aturan  norma  itu.  Adapun  menurut Mochtar Kusumaatmadja ; hukum adalah
keseluruhan  kaidah  serta  semua  asas  yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban serta  meliputi  berbagai  lembaga  dan  proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
Pengertian  yang  lain  seperti  yang diutarakan S.M.  Amin bahwa  hukum  adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya ialah mengadakan  ketertiban  dalam  pergaulan manusia  dalam  suatu  masyarakat,  sehingga ketertiban  dan  keamanan  terjaga  dan terpelihara. J.C.T. Simorangkir memberikan  pengertian hukum  merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan  segala  tingkah  laku  manusia dalam  masyarakat  dan  dibuat  oleh  suatu lembaga  yang  berwenang.  Adapun  menurut
Soerso ,  hukum  adalah  sebuah  himpunan peraturan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang berwenang  dengan  tujuan  untuk  mengatur tata  tertib  kehidupan  bermasyarakat  yang memiliki  ciri  perintah  dan  larangan  yang sifatnya  memaksa  dengan  menjatuhkan sanksi-sanksi hukuman bagi pelanggarnya.
Abdul  Wahab  Khalaf  memberikan definisi  hukum  dalam  perspektif  Islam, bahwa  menurutnya hukum  merupakan tuntutan  Allah  berkaitan  dengan  perbuatan orang  yang  telah  dewasa  menyangkut perintah,  larangan  dan  kebolehannya  untuk melaksanakan atau meninggalkannya.
Berangkat  dari  pengertian  tersebut  di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian  hukum  adalah  proses,  cara, perbuatan, menyelesaikan masalah berdasarkan  seperangkat  norma  mengenai apa  yang  benar  dan  salah,  yang  dibuat  dan diakui  eksistensinya  oleh  pemerintah,  baik yang  tertuang  dalam  aturan  tertulis  maupun yang  tidak,  terikat  dan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  secara  menyeluruh sehingga  ketertiban  dan  keamanan  terjaga dan terpelihara.

## Pengertian Eksekusi Jaminan
M.  Yahya  Harahap  bahwa  eksekusi merupakan  tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara  lanjutan  dari  proses  pemeriksaan  yang berkesinambungan  dari  keseluruhan  proses hukum acara perdata. 78
Pengertian menurut R. Subekti bahwa eksekusi  adalah  pelaksanaan  suatu  putusan yang  sudah  tidak  dapat  diubah  lagi,  ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi, di dalam makna perkataan eksekusi  sudah mengandungarti  pohak  yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan
78 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 1.
secara  sukarela,  sehingga  putusan  itu  harus dipaksakan  kepadanya  dengan  bantuan kekuatan  umum.  Maksud  dengan  umum adalah polisi bahkan kalu perlu militer. 79
Djazuli Bahar dalam buku Pembuatan Berkas-berkas Perkara Perdata, juga memberikan  pengertian  bahwa  eksekusi adalah  melaksanakan  putusan  pengadilan, yang  tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk mengefektifkan  suatu  putusan  menjadi  satu prestasi  yang  dilakukan  secara  paksa. Usaha-usaha tindakan paksa untuk merealisasikan  putusan kepada  yang  berhak menerima dari pohak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi. Sedangkan  menurut  R.  Supomo,  bahwa eksekusi  adalah  hukum  yang  mengatur  cara dan  syarat-syarat  yang  dipakaioleh  alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan  untuk  ,menjalankan  putusan hakim,  apabila  pihak  yang  kalah  tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan. 80
Berangkat  dari  beberapa  pengertian di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa eksekusi  adalah  hal  menjalankan  putusan pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap.  Putusan  pengadilan  yang  dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung  perintah  kepada  salah  satu pihak  untuk  membayar  sejumlah  uang,  atau juga  pelaksanaan  putusan  hakim  yang memerintahkan  pengosongan  benda  tetap, sedangkan  pihak  yang  kalah  tidak  mau melaksanakan  putusan  itu  secara  sukarela sehingga  memerlukan  upaya  paksa  dari Pengadilan untuk melaksanakannya.
Pelaksanaan  putusan  hakim  dalam waktu  yang  ditentukan  dalam  sengketa perdata disebut eksekusi dan pada hakikatnya  merupakan  penyelesaian  perkara bagi pihak yang bersengketa. Putusan hakim tanpa  perintah  eksekusi  sangat  tidak  berarti bagi  keadilan  pihak  yang  dimenangkan dalam perkara tersebut.
Eksekusi  dapat  dilaksanakan  setelah putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum tetap ( inkracht
van gewijsde ).
79 R.  Subekti, Hukum  Acara  Perdata (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 130.
80 Tri  Atmojo  (Penyunting), pembuatan Berkas-berkas  perkara  Perdata (Yogyakata: Pustaka Yustia, 2015), hlm. 215.
Pelaksanaannya dapat dilaksanakannya yang  dapat  dilakukan  secara  sukarela, namun  sering  kali  pohak  yang  dikalahkan tidak  mau  melaksanakannya,  sehingga  perlu bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara  paksa.  Dalam  hal  ini  pihak  yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan tersebut. 81 Permohonan eksekusi  diajukan  kepada  ketua  pengadilan negeri,  karena  dengan  demikian  eksekusi dapat  dilaksanakan  (Pasal  196  HIR/Pasal 207 ayat 1 R.Bg).
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Ada  pun yang  memberikan  kekuatan  eksekutorial pada  putusan  pengadilan  terletak  pada kepada putusan yang berbuyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping  itu  putusan  pengadilan  yang mempunyai  titel  eksekutorial  adalah  putusan yang  bersifat  atau  yang  mengandung  amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan  yang  bersifat deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena  tidak  memerlukan  eksekusi  dalam menjalankannya.  Oleh  karenanya,  eksekusi pada  hakekatnya  tidak  lain  ialah  realisasi daripada  kewajiban  pihak  yang  kalah  untuk memenuhi  prestasi  yang  tercantum  dalam putusan  pengadilan  tersebut.  Pihak  yang menang  dapat  memohon  eksekusi  pada pengadilan  yang  memutus  perkara  tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa ( execution force ).

## Perbankan Syariah
Bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah  Islam,  maksudnya  adalah  bank  yang dalam  operasinya  mengikuti ketentuan- ketentuan  syariah  Islam,  khususnya  yang menyangkut  tata  cara  bermuamalah  secara Islam.
81 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik Peradilan  Perdata  Teknis  Menangani  Perkara  di Pengadilan (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010),  hlm. 104.
Falsafah  dasar  beroperasinya  bank syariah  yang  menjiwai  seluruh  hubungan transaksinya  adalah  efesiensi,  keadilan,  dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip  saling  membantu  secara  sinergis untuk  memperoleh  keuntungan  sebesar mungkin.
Keadilan  mengacu  pada  hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan  yang  matang  atas  proporsi masukan  dan  keluarannya.  Kebersamaan mengacu  pada  prinsip  saling  menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.
Penentuan  harga  bagi  bank  syariah didasarkan  pada  kesepakatan  antara  bank dengan  nasabah  penyimpan  dana  sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang  akan  menentukan  besar  kecilnya  porsi bagi  hasil  yang  akan  diterima  penyimpan. Berikut  ini  prinsip-prinsip  yang  berlaku  pada bank syariah yaitu sebagai berikut:
a. Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil ( mudharabah ); b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah);
c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah );
d. Pembiayaan  barang  modal  berdasarkan sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ); dan
e. Pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).

## Implementasi  Penyelesaian  Hukum  atas Ekesekusi  Jaminan  dalam  Perbankan Syariah
Kegiatan  pinjam  meminjam  uang telah  dilakukan  sejak  lama  dalam  kehidupan masyarakat  yang  telah  mengenal  uang sebagai  alat  pembayaran.  Hal  ini,  dapat diketahui  bahwa  hampir  semua  masyarakat telah  menjadikan  kegiatan  pinjam  meminjam uang  sebagai  alat  sesuatu  yang  sangat
diperlukan  untuk  mendukung  perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Pihak pemberi pnjaman yang mempunyai kelebihan uang  bersedia  meminjamkan  uang  kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak  peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan  tertentu  melakukan  peminjaman  uang tersebut.  Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  pihak  peminjam  meminjam  uang kepada  pihak  pemberi   pinjaman  untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan  sehari-hari  atau  untuk  memenuhi keperluan  dana  guna  pembiayaan  kegiatan usahanya.
Selanjutnya  dalam  kegiatan  pinjam meminjam  uang  yang  terjadi  di  masyarakat dapat  diperhatikan  bahwa  umumnya  sering dipersyaratkan  adanya  penyerahan  jaminan utang  oleh   pihak  peminjam  kepada  pihak pemberi  pinjaman.  Jaminan  utang  dapat berupa  barang  (benda)  sehingga merupakan jaminan  kebendaan  dan  atau  berupa  janji penanggungan  utang  sehingga  merupakan jaminan  perorangan.  Jaminan  kebendaan memberikan hak kebendaan kepada  pemegang jaminan.
Pengertian  kredit  dalam  hukum  Islam seperti di kemukakan dalam sistem perbankan  dengan  prinsip  syariah  istilah kredit  menjadi  berubah  menjadi  istilah pembiayaan,  hal  ini  dapat  dijelaskan  dalam pasal  1  angka  12  UU  Nomor  10  tahun  1998 yang menyebutkan: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  antara   bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  yang  di  biayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan
imbalan  atau  bagi  hasil”. 82 Dalam  wacana hukum Islam, pembiayaan merupakan bagian dari pinjam meminjam. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan  perjanjian  yang   bertimbal  balik (dua pihak) diman pihak yang satu memberikan  suatu  barang  yang  tidak  habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut
sebagaimana yang diterimanya.
Berangkat  dari  hal  tersebut  maka implementasi yang dapat  diambil dari penyelesaian  atas  jaminan  jika  berdasarkan hukum-hukum  syariah  akan  diperoleh  hasil ta‟awun (tolong  menolong  kepada  sesama), akan  memberikan  kedudukan  yang  sama antara si kaya dan si miskin, dan sebagainya.

## 3.  HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prinsip  dan  Penyelesaian  Hukum  atas Eksekusi Jaminan dalam Perbankan Syariah Fenomena yang terjadi pada perbankan  syariah  selama  ini  kadang  tidak atau  belum  menyentuh  dari  prinsip-prinsip esensial    perbankan  syariah,  baik  dalam konteks  a l- bai‟ (jual-beli), al-ijarah (sewa- menyewa), al-musyarakah (perkongsian), al- mudharabah (bagi  hasil), ar-rahn (gadai), al- qard (hutang  piutang), ad-  dhaman &  al- kafalah (penjaminan  dan  garansi),  dan al- hawalah (pemindahan  penanggung  hutang), tetapi  justru  kadang  sama  dengan  prinsip yang diterapkan oleh bank konvensional.
82 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 10.
Prinsip yang dilakukan oleh perbankan  syariah  (baik  Bank  Mega  Syariah dan  Bank  Danamon  Syariah)  juga  tidak  jauh dengan undang-undang fidusia bahwa penghutang  ( debitur )  yaitu:  (1)  memberikan hak kebendaan; (2) memberikan hak didahulukan kepada kreditor;
(3)
memungkinkan  kepada  pemberi  jaminan fidusia  untuk  tetap menguasai  objek jaminan utang; (4) memberikan kepastian hukum; dan (5) mudah dieksekusi. 83
Pihak perbankan dalam
mengeksekusi  jaminan  biasanya  prosedur yang sering dilanggar oleh lembaga pembiayaan  ( finance )  dalam  melakukan eksekusi  terhadap  obyek  jaminan.  Biasanya finance akan  menggunakan  jasa debt collector yang  langsung  mendatangi  debitur dan  mengambil  kendaraan  obyek  jaminan dan  kemudian  oleh finance akan menjualnya kepada  pedagang  yang  sudah  menjadi relasinya. Hasil penjualan tidak diberitahukan kepada  debitur  apakah  ada  sisa  atau  masih ada kekurangan dibandingkan dengan hutang debitur . 84
Eksekusi  jaminan  selain  cara  di  atas, kasus  yang  selama  ini  terjadi  di  Bank  Mega Syariah  dan  Bank  Danamon  Syariah  bahwa pihak  perbankan atau  kreditur  ( shahibul mal ) dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan tidak  sesuai  ketentuan  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  dimana  pasal  ini  mengatur tentang cara melakukan eksekusi yaitu:
1.  Pelaksanaan title eksekutorial
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 ayat  (2).  Di  sini  terdapat  bunyi  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang
83 Hasil  Wawancara  dengan  Rahmat (Bagian Collection  Bank Danamon Syariah ) tanggal 11 Januari 2015, pukul 12.00 WIB di Bank Danamon Cabang Karangayu Kota Semarang.
84 Hasil  Wawancara  dengan  Hidayat (Bagian Remidial Bank Mega Syariah ) tanggal 18 Januari  2015,  pukul  13.00  WIB  di  Bank  Mega Cabang Citraland Kota Semarang.
Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2.  Penjualan  benda  obyek  jaminan  fidusia atas  kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri melalui pelelangan umum;
3.  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara  pemberi  dan  penerima  fidusia untuk  memperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan kedua belah pihak.
Adapun  penyelesaian  hukum  yang sering  dilakukan  bagi  penghutang  yang  sulit ditagih ( wanprestasi ), adalah sebagai berikut:
1. Menegur  secara  baik-baik  kepada  orang yang meminjam uang  baik  lewat  telepon, atau  datang  langsung  kepada  yang berhutang. Dikemukakan maksudnya bahwa  hutang  tersebut  telah  jatuh  tempo dan  harus  dikembalikan.  Ada  2  (dua) macam tipe hutang: satu dengan perjanjian  kedua  dengan  lisan Jika  ada perjanjiannya  maka  ditunjukkan  pasal yang menyatakan hutangnya jatuh tempo disertai  cara  pelunasan  atau  sangsinya. Jika  tidak  ada  perjanjiannya  maka diusahakan dengan membawa saksi yang mengetahui adanya hutang tersebut.
2. Membuat  surat  somasi  atau  teguran kepada  yang  berhutang  yang  isinya  agar segera melunasi hutang tersebut.
Dikemukakan  bahwa  hutang  tersebut dapat  diselesaikan  secara  baik  baik, tetapi  jika  tidak  maka  akan  diselesaikan secara hukum.
3. Jika  yang  berhutang  sulit  untuk  ditagih hutangnya  maka  cara  yang  ditempuh adalah melalui jalur hukum:
4. Cara  lain  untuk  menagih  hutang  tersebut yaitu  dengan  memperbaharui  perjanjian hutang  yang  telah  ada  atau  membuat perjanjian  baru  di  atas  materai  dan merubah  cara  pembayaran  agar  lebih mudah  dengan  cara  cicilan  1,  2  dan seterusnya sesuai
kesepakatan.
Dicantumkan juga pasal yang mengatakan jika hutang tidak diselesaikan maka akan dapat dibawa ke proses pidana. 5. Jika semua cara tersebut tidak membuahkan  hasil  maka  ada  2  (dua)
cara:  (a)  dilaporkan  ke  Polisi,  atau  (2) mengugat ke Pengadilan. Gugatan dilakukan  apabila  jika  salah  satu  pihak wanprestasi/tidak melakukan sesuai perjanjian,  dan  apabila  berhasil  maka mempunyai akibat hukum yang pasti.
Implementasi  Penyelesaian  Hukum  atas Eksekusi Jaminan dalam Perbankan

## Syariah
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian yang  telah  peneliti  deskripsikan  di  atas,  baik yang terjadi di Bank Mega Syariah dan Bank Danamon  Syariah,  ditemukan  hasil  bahwa debitur yang  melakukan  hutang  piutang dengan  perbankan  syariah  (Bank  Mega Syariah dan Bank Danamon Syariah ) sistem dan ketentuan yang berlaku adanya kesamaan dengan bank konvensional. Sehingga debitur kadang  semakin  berat dalam  menanggung  hutang  yang  telah dilakukan dan semakin susah dalam memenuhi  kebutuhannya.    Dikarenakan, debitur  harus  menanggung  segala  resiko (sanksi)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak perbankan.

## Pembahasan
Prinsip  dan  Penyelesaian  Hukum  atas Eksekusi Jaminan dalam Perbankan

## Syariah
Prinsip  yang  telah  penulis  sampaikan di  atas,  terkait  dengan  penyelesaian  hukum atas  eksekusi  jaminan  dalam  perbankan syariah  (Bank  Mega  Syariah  dan  Bank Danamon Syariah) selama ini masih jauh dari prinsip  syariah,  yang  digunakan  adalah prinsip  berdasarkan  undang-undang  fidusia tidak  berdasarkan  pada  prinsip  esensial perbankan syariah.
Langkah yang diambil oleh perbankan syariah pada bagian pertama yaitu:  Menegur secara baik-baik kepada orang yang
meminjam  uang  baik  lewat  telepon,  atau datang langsung kepada yang berhutang.
Pada kenyataannya pada awal peminjaman  pihak  bank  tidak  menerangkan secara  rinci  dengan  menunjukkan  pasal  dan sanksi yang akan diterima oleh pihak debitur jika  melanggar  perjanjian,  yang  diterangkan adalah  jatuh  tempo  pembayaran.    Selain  itu, pihak perbankan selama ini dalam melakukan eksekusi jaminan sering melakukan penjualan di bawah tangan tanpa kesepakatan  antara  pemberi  dan  penerima fidusia.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  Bank Mega  Syariah  dan  Bank  Danamon  Syariah seharusnya  sesuai  dengan  prinsip  esensial perbankan  syiah,  baik  dalam  konteks al mudharabah , al  ijarah , al  musyarakah (syirkah) , al qard, ar rahn , al hawalah, dan ad dhaman .
Prinsip  perbankan  syariah  ini  secara umum sebagai berikut:
1.  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil ( mudharabah );
2.  Pembiayaan berdasarkan
prinsip
penyertaan modal (musyarakah);
3.  Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah );
4.  Pembiayaan  barang  modal  berdasarkan sewa murni tanpa pilihan ( ijarah ); dan
Pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas barang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
Adapun prinsip-prinsip dalam esensial perbankan syariah dalam konteks
mudharabah adalah sebagai berikut:
1.  Perjanjian mudharabah dapat  dibuat secara  formal  maupun  informal,  secara tertulis maupun  lisan, namun  mengingat dalam  QS  al  Baqarah  ayat  282-283 85
85 Surat  Al  Baqarah  ayat  282-283  artinya sebagai  berikut:  “Wahai  orang-orang  yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu
sebaiknya segala bentuk perjanjian dicatat; 2.  Perjanjian mudharabah dapat
dilaksanakan  oleh  lebih  dari  1  shahibul mal  kepada  satu mudharib bahkan dengan satu surat perjanjian;
3.  Kewajiban  utama shahibul  mal adalah menyerahkan  hartanya  secara  langsung
menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis diantara  kamu  menuliskannya  dengan  benar. Janganlah  penulis  menolak  untuk  menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu  mendiktekan,  dan  hendaklah  dia  bertakwa kepada  Allah,  Tuhannya,  dan  janganlah  dia mengurangi  sedikitpun  daripadanya.  Jika  yang berhutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya  atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan  sendiri,  maka  hendaknya  walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara  kamu.  Jika  tidak  ada  (saksi)  dua  orang laki-laki,  maka  (boleh)  seorang  laki-laki  dan  dua orang  perempuan  di  antara  orang-orang  yang kamu  sukai  daripada  saksi  (yang  ada),  agar  jika yang  seorang    lupa  maka  seorang  lagi mengingatkannya.  Dan  janganlah  saksi-saksi  itu menolak  apabila  dipanggil.  Dan  janganlah  kamu bosan  untuk  menuliskan  batas  waktunya,  baik (hutang  itu)  kecil  maupun  besar.  Yang  demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,  dan  lebih  mendekatkan  kamu  kepada ketidakraguan,  kecuali  jika  hal  itu  merupakan perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara kamu,  maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak  menuliskannya.  Dan  ambillah  saksi  apabila kamu  berjual  beli,  dan  janganlah  penulis dipersulit,  dan  begitu  juga  saksi.  Jika  kamu lakukan  (yang  demikian),  maka  sungguh  hal  itu suatu  kefasikan  pada  kamu.  Dan  bertakwalah kepada  Allah,  Allah  memberikan  pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu” (QS.  Al  Baqarah:282).  “Dan  jika  kamu  dalam perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapatkan seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memegang amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya  kotor  (berdosa).  Allah  Maha  Mengetahui apa  yang  kamu  kerjakan”  (QS.  Al  Baqarah:283). Lihat,  Abdus  Sami  (dkk), Al  Qur‟anku  dengan Tajwid  dan  Blok  Warna, (Jakarta:  Lautan  Lestari, 2009), hlm. 55-56.
dengan  jumlah  yang  sudah  pasti  kepada mudharib ; 4.  Orang yang melakukan transaksi haruslah  orang    yang  pandai/  cakap  di dalam hukum dan diangkat sebagai wakil;
5. Shahibul  mal berkewajiban  menyediakan
dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk  membiayai  suatu  usaha atau  proyek. Mudharib berkewajiban menyediakan  keahlian,  waktu,  upaya untuk  mengelola  proyek  dalam  rangka mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin;
6. Shahibul  mal berhak  untuk  memperoleh investasinya  dari  hasil  likuiditas  usaha mudharabah tersebut apabila usaha yang dijalani oleh mudharib sudah  selesai dan hasilnya itu  cukup untuk mengembalikan dana Investasi tersebut;
7. Shahibul  mal tidak  boleh  meminta jaminan dari mudharabah atas pengembalian  investasinya;
8. Mudharib wajib  mengembalikan  pokok dana  investasi  beserta  dengan  sebagian keuntungan
yang didapatkan berdasarkan perjanjian diawal akad;
9.  Syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib dipatuhi oleh mudharib;
10. Shahibul mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian mudharabah ;
11. Modal  yang  disediakan  harus  berbentuk uang, barang, jelas jumlahnya, dan tunai;
dan 12. Keuntungan
dibagi menurut
perbandingan  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  ( profit  and  lost  sharing  principle ) yang  harus  diperjanjikan  sebelumnya. Besarnya  pembagian  keuntungan  harus ditentukan  dimuka  dan  porsinya  harus ditentukan secara jelas.
Selain  itu,  juga  bertentangan  dengan pendapat jumhur ulama bahwa al mudharabah mempunyai  beberapa  rukun seperti  yang  diutarakan  Muhammad  Asy- Syarbini, yaitu sebagai berikut:
1.  Dua  pihak  yang  berakad  pemilik  modal ( shahibul mal dan pengelola dana/pengusaha/ mudharib ); Keduanya hendaklah  orang  berakal  dan  sudah baligh  (berumur  15  tahun)  dan  bukan orang  yang  dipaksa.  Keduanya  juga
harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili;
2.  Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan  terdiri  dari  atas  modal  (mal), usaha  (berdagang  dan  lainnya  yang berhubungan dengan urusan
perdagangan tersebut), keuntungan; 3. Sighat , yakni serah/ungkapan penyerahan  modal  dari  pemilik  modal (ijab)  dan  terima/ungkapan  menerima modal  dan  persetujuan  mengelola  modal dari pemilik modal ( qabul ).
4.  Ulama Syafi‟iyah  lebih  memerinci  lagi menjadi 5 (lima) yaitu sebagai berikut: (1) modal;  (2)  pekerjaan;  (3)  laba;  (4) shighat; dan (5) 2 orang akad. 86
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Fatwa
DSN
No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh ),  adalah akad  kerja  sama  suatu  usaha  antara  dua pihak  dimana  pihak  pertama  (malik,  shahibul al  maal,  bank)  menyediakan  seluruh  modal, sedang pihak kedua nasabah ( „amil , mudharib )  bertindak  selaku  pengelola,  dan keuntungan  usaha  dibagi  di  antara  mereka sesuai  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak. Literatur lain, al mudharabah adalah akad  antara  dua  pihak  dimana  salah  satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  al mudharabah menjadi batal,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya al mudharabah . Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah  terlanjur  menggunakan  modal al mudharabah untuk  bisnis  perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak  mendapatkan  upah  atas  kerja yang  dilakukannya,  karena  usaha  yang dilakukannya atas izin pemilik modal  dan mudharib melakukan  suatu  pekerjaan
86 Muhammad  Asy-Syarbini, Ensiklopedi Islam  Kaffah. Terj.  Najib  Junaidi,  Izzudin  Karimi, Juz  II.  (Surabaya:  Pustaka  Yassir,  2012),  hlm. 310.
yang  berhak  untuk  diberi  upah.  Semua laba  yang  dihasilkan  dari  usaha  yang telah  dikerjakan  adalah  hak  pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan  sebagai  buruh  dan  tidak dapat  dibebani  kerugian  kecuali  karena kecerobohannya;
2.  Pengelola  atau mudharib sengaja  tidak melakukan  tugas  sebagaimana  mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  tujuan  akad.  Jika  seperti  itu  dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban  untuk  menjamin  modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
Menurut  madzhab Asy  Syafi‟i  dan Hambali  Pengelola  meninggal  dunia  atau pemilik modalnya, maka al mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan  modal  kepada  ahli  waris pemilik  modal  serta  keuntungan  yang diperoleh  diberikan  kepada  ahli  warisnya sebesar  kadar  prosentase  yang  disepakati. Tapi  jika  yang  wafat  itu  pengelola  usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu  kepada  ahli  warisnya  dengan  tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah   disepakati.  Jika al mudharabah telah batal,  sedangkan  modal  berbentuk „urudh (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang  demikian  itu  merupakan  hak  berdua. Dan  jika  si  pengelola  setuju  dengan penjualan,  sedangkan  pemilik  modal  tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya,  karena  si  pengelola  mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali
dengan menjualnya. 87
Selain itu prinsip yang diterapkan oleh bank  Mega  Syariah  dan  Danamon  Syariah
87 Sayyid  Sabiq,  Fiqhus  Sunnah , Asep Sobari, Fiqih  Sunah, (Jakarta:  Al- I‟tishom,  2008), hlm. 385.
dalam  mengeksekusi  atas  jaminan  tidak mengacu  terhadap  apakah  pihak  debitur membatalkan akad atau tidak. Oleh karenanya pelaksanaan eksekusi atas jaminan  bertentangan  dengan  akad al  ijarah seperti yang diungkapkan oleh Djoko Mulyono, yaitu sebagai berikut:
1.  Hanafiyah berakhir dangan
meninggalnya  salah  seorang  dari  dua orang  yang  berakad  ijarah  hanya  hak manfaat,  maka  hak  ini  tidak  dapat  di wariskan  karena  warisan  berlaku  untuk benda  yang  dimiliki.  Jumhur  Ulama berpendapat ijarah tidak  batal  karena kematian salah satu pihak yang berakad.   Sifat  akad  ijarah  adalah  akad lazim  (mengikat  para  pihak)  seperti halnya  dengan  jual  beli. Al  ijarah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
2.  Pembatalan  akad ijarah dengan iqalah , yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah
pihak.     Diantara  penyebabnya  adalah terdapat  aib  pada  benda  yang  disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
3.  Sesuatu yang diijarahklan hancur, rusak  atau mati misalnya hewan sewaan mati,  rumah  sewaan  hancur.  Jika  barang yang disewakan kepada penyewa musnah,  pada  masa  sewa,  perjanjian sewa  menyewa  itu  gugur  demi  hukum dan  yang  menanggung  resiko  adalah pihak yang menyewakan.
4.  Waktu  perjanjian  akad  ijarah  telah  habis, kecuali  ada  uzur  atau  halangan.  Apabila ijarah  telah  berakhir  waktunya,  maka penyewa  wajib  mengembalikan  barang sewaan  utuh  seperti  semula.  Bila  barang sewaan  sebidang  tanah  sawah  pertanian yang  di  tanami  dengan  tanaman  padi, maka  boleh  ditangguhkan  padinya  bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding  dengan  tenggang  waktu  yang diberikan. 88
Ungkapan  Djoko  Mulyono  tersebut  di atas  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  al
88 Djoko Mulyono, Perbankan dan Lembaga  Keunagan  Syariah. (Yogyakarta:  Andi Offset, 2015), hlm. 349-301.
ijarah yang  harus  dipenuhi  adalah  sebagai berikut:
1. Mu‟jir dan musta‟jir ,  yaitu  orang  yang melakukan  akad  sewa-menyewa  atau upah-mengupah. Mu‟jir adalah  yang memberikan  upah  yang  menyewakan, Musta‟jir adalah  orang  yang  menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi Mu‟jir dan Musta‟jir adalah  baligh,  berakal,
cakap
melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga  dapat  mencegah  terjadinya perselisihan.
2. Shighat  ijab  kabul antar  Mu‟jir  dan Musta‟jir ,  ijab  kabul  sewa-menyewa  dan upah-mengupah, ijab kabul sewa- menyewa  misalnya:  “Aku  sewakan  mobil ini  kepadamu  setiap  hari  Rp  5.000,00”, maka  musta‟jir  menjawab  “Aku  terima sewa  mobil  tersebut  dengan  harga demikian setiap hari”.
3.  Ujrah,  disyaratkan  diketahui  jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa- menyewa maupun upah-mengupah.
Barang  yang  disewakan  atau  sesuatau yang  dikerjakan  dalam  upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
a)  Hendaklah  barang  yang  menjadi objek  akad  sewa-menyewa  dan  upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
b)  Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa  dan  upah-mengupah dapat  diserahkan  kepada  penyewa dan  pekerja  berikut  kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
c)  Manfaat  dari  benda  yang  disewakan adalah  perkara  yang  mubah  (boleh) menurut  syara‟  bukan  hal  yang dilarang (diharamkan).
d)  Benda  yang  disewakan  disyaratkan kekal „ain(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan  menurut  perjanjian  dalam akad. 89
Adapun dalam konteks al qard, Syarat rukun  al qardh (hutang piutang) ada 3 (tiga)
89 Ibid.
yaitu  sebagai  berikut:    (1) shighah; (2) „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi);  dan  (3)  harta  yang  dihutangkan. Penjelasan  rukun-rukun  tersebut  beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

## 1.  Shighah
Shighah adalah ijab dan qabul .  Tidak ada  perbedaan  dikalangan  fuqaha‟  bahwa ijab  itu  sah  dengan  lafal  hutang  dan  dengan semua  lafaz  yang  menunjukkan  maknanya, seperti  kata,”aku  memberimu  hutang”  atau “aku menghutangimu”.
Qabul sah  dengan  semua  lafal  yang menunjukkan  kerelaan  ,  seperti  “aku berhutang”  atau  “aku  menerima”  atau  “aku ridha” dan lain sebagainya.
2. „ Aqidain „aqidain (dua  pihak  yang  melakukan transaksi)  adalah  pemberi  hutang  dan penghutang.
Keduanya mempunyai
beberapa syarat berikut:
a)  Syarat-syarat bagi pemberi hutang
Fuqaha‟  sepakat  bahwa  syarat  bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru ‟ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka,  baligh,  berakal  shat,  dan  pandai (rasyid,  dapat  membedakan  yang  baik  dan yang  buruk).  Mereka  berargumentasi  bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi  manfaat).  Oleh  karenanya  tidak sah  kecuali  dilakukan  oleh  orang  yang  sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.
Syafi‟iyyah  berargumentasi  bahwa al- qardh (hutang piutang) mengandung tabarru‟ (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi  manfaat)  dan tabarru‟ .  Syafi‟i  lebih  lanjut  menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi  derma  harus  dengan  kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada  orang  yang  dipaksa  tanpa  alasan yang  benar.  Jika  paksaan  itu  ada  alasan yang  haq.  Misal  jika  seseorang  harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah
berhutang dengan memaksa. Dan, ia merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan  harta  orang  yang  dibawah perwaliannya  kecuali  dalam  keadaan  darurat jika  tidak  ada  hakim.  Adapun  bagi  hakim boleh  menghutangkannya  meskipun  bukan dalam kondisi darurat.
Hanafiyah  mengkritisi  syarat ahliyah at- tabarru‟ (kecakapan  member  derma)  bagi pemberi  hutang  bahwa  tidak  sah  seorang ayah  atau  pemberi  wasiat  menghutangkan harta anak kecil.
Hanabilah  mengkritisi  syarat ahliyah at- tabarru‟ (kelayakan  member  derma)  bagi pemberi  hutang  bahwa  seorang  wali  anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim  itu  dan nazhir (pengelola)  wakaf  tidak boleh menghutangkan harta wakaf.
b)  Syarat bagi penghutang
Sya fi‟iyah  mensyaratkan  penghutang termasuk  kategori  orang  yang  mempunyai ahliyah  al- mu‟amalah (kelayakan  melakukan transaksi) bukan ahliyah at- tabarru‟
(kelayakan member derma). Adapun kalangan
ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at- tasharrufat (kelayakan  memberikan  harta) secara  lisan,  yakni  merdeka,  baligh,  dan berakal sehat.
Hanabilah  mensyaratkan  penghutang mampu  menanggung  karena  hutang  tidak ada  kecuali  dalam  tanggungan.  Misalnya, tidak  sah  member  hutang  kepada  masjid, sekolah,  atau  ribath  (berjaga  diperbatasan dengan  musuh)  karena  semua  ini  tidak mempunyai potensi menanggung.
3.  Harta yang dihutangkan Rukun  yang  ketiga  ini  mempunyai  beberapa syarat berikut.
a)  Harta  yang  dihutangkan  berupa  harta yang  ada  padanannya,  maksudnya  harta yang  satu  sama  lain  dalam  jenis  yang
sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan  perbedaan  nilai,  seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.
Hanafiyah tidak boleh menghutangkan  harta  yang  nilainya  satu sama  lain  dalam  satu  jenis  berbeda-beda. Yang  perbedaan  itu  mempengaruhi  harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya.  Hal  ini  karena  tidak  ada  cara untuk  mengembalikan  barang  dan  tidak  ada cara  mengembalikan  harga  sehingga  dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.
Lebih  lanjut  ia berpendapat  bahwa bole  menghutangkan  semua  benda  yang boleh  dijual,  baik  yang  ada  padanannya maupun  yang  berubah-ubah  harganya,  baik yang  dapat  djelaskan  dengan  sifat  maupun tidak.
Malikiyyah  dan  Sya fi‟iyyah,  menurut pendapat  yang  paling  benar  di  kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan  harta  yang  ada  padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan  dengan  cara salam ,  baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang  boleh  diperjual  belikan  dan  dapat dijelaskan  sifat-sifatnya  meskipun  harta  itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.  Mereka  berargumentasi  bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda  sehingga  masalah  ini  dikiaskan dengannya.
Syafi‟iyyah, tidak boleh
menghutangkan  sesuatu  yang  tidak  boleh diperjualbelikan  dengan  cara  salam,  yakni sesuatu  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dengan sifat,  seperti  permata  dan  lain  sebagainya. Hanya  saja  ada  pengecualian  sesuatu  yang tidak boleh dijual dengan salam , yakni hutang roti  dengan  timbangan  karena  adanya kebutuhan dan toleransi.
b)  Harta  yang  dihutangkan  disyaratkan berupa  benda,  tidak  sah menghutangkan
manfaat  (jasa).  Ini  merupakan  pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah . Berbeda  dengan  kalangan syafi‟iyyah  dan  malikiyyah,  mereka  tidak mensyaratkan  harta  yang  dihutangkan berupa  benda  sehingga  boleh  saja menghutangkan  manfaat  (jasa)  yang dapat  dijelaskan  dengan  sifat.  Hal  ini karena  bagi  mereka  semua  yang  boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan,  sedangkan  bagi  mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda padaa umumnya.
Pendapat  yang  dipilih  oleh  Ibnu Taimiyyah  dan  ahli  ilmu  lainnya  adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
c)  Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini  tidak  dipertentangkan  oleh  fuqaha‟ karena  dengan  demikian  penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).
Syarat  ketiga  ini  mencakup  dua  hal, yaitu  1)  diketahui  kadarnya  dan  2)  diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya.  Jika  hutang  piutang  tidak mempunyai  syarat  ketiga  ini,  maka  tidak sah. 90
Waktu  dan  tempat  pengembalian al qardh, menurut  ulama  empat  mazhab  telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman  hendaknya  di  tempat  dimana  akad qardh itu  dilaksanakan.  Dan  boleh  juga  di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan  biaya  kendaraan,  bekal  dan terdapat  jaminan  keamanan.  Apabila  semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan  bagi  pemberi  pinjaman  untuk menerimanya. 91
Adapun waktu pengembalian menurut ulama selain Malikiyah, bahwa waktu pengembalian  harta  pengganti  adalah  kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman,
90 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 159-164.
91 Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 378.
setelah  peminjam  menerima  pinjamannya. Hal  ini  dikarenakan qardh merupakan  akad yang  tidak  mengenal  batas  waktu.  Malikiyah berpendapat  bahwa  waktu  pengembalian  itu adalah  ketika  sampai  pada  batas  waktu pembayaran  yang  sudah  ditentukan  diawal. Hal  ini  dikarenakan  berpendapat  bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu. 92
Begitu halnya dengan prinsip ar rahn , bahwa ar  rahn (gadai)  diadakan  dengan persetujuan  jika  hak  itu  hilang  dan  gadai  itu lepas  dari  kekuasaan  si  penghutang.  Si pemegang  gadai  berhak  menguasai  benda yang  digadaikan  kepadanya selama  utang  si berutang  belum  lunas,  tetapi  ia  tidak  berhak mempergunakan  benda  itu.  Selanjutnya  ia berhak  menjual  gadai  itu,  jika  siberutang tidak  mau  membayar  utangnya  jika  hasil gadai  itu  lebih  besar  daripada  utang  yang harus  dibayar,  maka  kelebihan  itu  harus dikembalikan  kepada  si  pegadai.  Tetapi  jika hasil  itu  tidak mencukupi  pembayaran utang, maka  si  penghutang  tetap  berhak  menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si penggadai tentang pelunasan utang, pemegang  gadai  selalu  didahulukan  dari pada pemiutang lainnya.
Pemilik masih tetap berhak
mengambil  manfaatnya  dari  barangnya  yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan  pemilik  dan  kerusakan  menjadi tanggungan  pemilik.  Tetapi  usaha  pemilik untuk menghilangkan miliknya dari abrang itu (jaminan),  mengurangi  harga  menjual  atau mempersewakannya  tidak  sah  tanpa  izin yang menerima jaminan ( borg ). Menjaminkan barang-barang  yang  tidak  mengandung resiko  biaya  perawatan  dan  yang  tidak menimbulkan  manfaat  seperti  menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya,
92 Ibid.
sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya  lebih  baik  untuk  menghindarkan perselisihan  antara  kedua  belah  pihak sehubungan  dengan  resiko  dan  manfaat barang  gadai.  Lebih  dari  itu,  masing-masing pihak  dituntut  bersikap  amanah,  pihak  yang berutang  menjaga  amanah  atas  pelunasan hutang.  Sedangkan  pihak  pemegang  gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.
Hal  ini  juga  berlaku  dalam  akad  ad dhaman  dan  kafalah,  sebagaimana  yang diutarakan oleh M. Syafi'i Antonio lebih lanjut memberikan  penjelasan  tentang  pembagian kafalah sebagai berikut: 93
a. Kafalah bi al-mal , adalah jaminan pembayaran  barang  atau  pelunasan utang.  Bentuk  kafalah  ini  merupakan sarana  yang  paling  luas  bagi  bank  untuk memberikan jaminan kepada para
nasabahnya dengan imbalan (fee)
tertentu.
b. Kafalah bi al-nafs , adalah jaminan diri dari si  penjamin.  Bank  dapat  bertindak sebagai  juridical  personality  yang  dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
c. Kafalah bi al-taslim , adalah jaminan yang diberikan  untuk  menjamin  pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir.  Jenis  pemberian  jaminan  ini dapat  dilaksanakan  oleh  bank  untuk keperluan  nasabahnya  dalam  bentuk kerjasama  dengan  perusahaan  (leasing company).  Jaminan  pembayaran  bagi bank  dapat  berupa  deposito  (tabungan), dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa ( fee ) kepada nasabah tersebut. d. Kafalah  al-munjazah ,  adalah  jaminan yang  tidak  dibatasi  oleh  waktu  tertentu dan  untuk  tujuan  atau  kepentingan tertentu. Kafilah model ini dikenal dengan bentuk  jaminan  prestasi  (performance bond).
93 M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah: Teori dan  Praktek (Jakarta:  Tazkia  Cendekia,  2001), hlm.123.
e. Kafalah  al- mu‟allaqah ,  bentuk  kafalah  ini merupakan  penyederhanaan  dari  kafalah al-munjazah,  di  mana  jaminan  dibatasi oleh  kurun  waktu  tertentu  dan  tujuan tertentu pula.
Selain  itu,  apabila  surat  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank,  jika  surat jaminan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  mampu melunasi dengan sempurna, atau jaminannya didahului  oleh  pembayaran  seluruh  biaya yang  dijamin  kepada  bank, maka dibolehkan memungut bayaran sebagai imbalan pelayanan.  Jika  surat  jaminan  tidak  tertutup, maka pihak bank tidak boleh menerbitkannya dan memungut bayaran darinya. 94
Bank  Mega  Syariah  dan  Bank Danamon  Syariah,  selain  prinsip-prinsip  di atas, dalam pelaksanaan eksekusi juga harus berasaskan yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu sebagai berikut:
1.  Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap Sifat putusan yang sudah berkekuatan  hukum  tetap  adalah  tidak  ada lagi  upaya  hukum,  dalam  bentuk  putusan tingkat  pertama,  bisa  juga  dalam  bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap adalah litis finiri opperte ( tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihakyang berperkara).
Putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  mempunyai  kekuatan  mengikat para  pihak-pihak  yang  berperkara  dan  ahli waris  serta  pihak-pihak  yang  mengambil manfaat  atau  mendapat  hak  dari  mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan  jika  pihak  yang  kalah  tidak  mau melaksanakannya secara sukarela.
2.  Putusan tidak dijalankan secara sukarela
94 Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdullah  At  Tuwaijiri, Ensiklopedi  Islam  Kaffah. Terj.  Najib  Junaidi,  Izzudin  Karimi,  (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm. 924-925.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  196 HIR.  dan  Pasal  207  R.Bg  maka  ada  2  (dua) cara  menyelesaikan  pelaksanaan  putusan yaitu  dengan  cara  sukarela  karena  pihak yang  kalah  dengan  sukarela  melaksanakan putusan  tersebut,  dan  dengan  cara  paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.
Pelaksanaan putusan pengadilan secara  paksa  dilaksanakan  dengan  bantuan pihak  kepolisian  sesuai  dengan  Pasal  200 ayat (1) HIR.
3.  Putusan mengandung perkara

## condemnatoir
Putusan  yang  bersifat condemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat contensius dengan  proses  pemeriksaan secara contradictoir . Para pihak yang berperkara  terdiri  dari  para  pihak  penggugat dan tergugat yang bersifat partai.
Berangkat  dari  hal  tersebut  di  atas, maka prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah  belum  sesuai  dengan  prinsip-prinsip undang-undang  fidusia  itu  sendiri,  bahwa undang-undang  ini  ditersirat  bahwa  eksekusi dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maka  boleh  dilakukan  setelah  lewat  waktu  1 (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan  dan  diumumkan  minimal dalam  2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di daerah  yang  bersangkutan.  Prosedur  inilah yang sering dilanggar oleh lembaga pembiayaan  ( finance )  dalam  melakukan eksekusi  terhadap  obyek  jaminan.  Biasanya finance akan  menggunakan  jasa debt collector yang  langsung  mendatangi  debitur dan  mengambil  kendaraan  obyek  jaminan dan  kemudian  oleh finance akan menjualnya kepada  pedagang  yang  sudah  menjadi relasinya. Hasil penjualan tidak diberitahukan kepada  debitur  apakah  ada  sisa  atau  masih ada kekurangan dibandingkan dengan hutang debitur.
Selain  hal  di  atas,  dalam  eksekusi atas  jaminan  perbankan  syariah  Bank  Mega Syariah  dan  bank  Danamon  Syariah  tidak sesuai  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  dimana  pasal  ini  mengatur  tentang cara melakukan eksekusi yaitu :
1.  Pelaksanaan title eksekutorial
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 ayat  (2).  Di  sini  terdapat  bunyi  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2.  Penjualan  benda  obyek  jaminan  fidusia atas  kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri melalui pelelangan umum;
3.  Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara  pemberi  dan  penerima  fidusia untuk  memperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan kedua belah pihak.
Hal ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama (imam Syafi‟i, Hanafi, dan  Hambali)  yang  menyatakan  bahwa secara syar‟i tidak membolehkan memanfaatkan barang jaminan, namun apabila  pemanfatan  barang  tersebut  telah mendapatkan  izin  kedua  belah  pihak,  maka pemanfaatan barang jaminan tersebut diperbolehkan. Adapun pendapat imam Malik juga  membolehkan  tetapi  dengan  syarat- syarat tertentu.
Ulama  lain,  Anwar  Iqbal  Qureshi  jika yang  menghutang  benar-benar  pailit  dan hutangnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  atau  keperluan- keperluan  hidup  lainnya  dan  tidak  mampu membayar  utangnya  secara  berangsur- angsur  atau  kontan  (tunai)  dan  dalam keadaan  terdesak  dianjurkan  oleh  agama Islam agar pihak bank memberikan kesempatan untuk menunda pembayarannya kepada pihak penghutang.
Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian  melalui  jaminan  dilakukan  oleh
perbankan  syariah  bilamana  berdasarkan evaluasi  ulang  pembiayaan,  prospek  usaha nasabah  tidak  ada,  dan  atau  nasabah  tidak kooperatif  untuk  menyelesaikan  pembiayaan atau  upaya  penyelamatan  dengan  upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan  kembali  pembiayaan  tersebut, maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah  dengan  cara  eksekusi  jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.
Langkah  yang  dilakukan  perbankan syariah  juga  kadang  tidak  mengacu  pada Undang-Undang Perbankan
Syariah
khususnya Pasal 55 dan penjelasannya telah mereduksi  kewenangan  Pengadilan  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  di  bank syariah,  karena  dimungkinkan  penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum  sepanjang disepakati  di  dalam  Akad  oleh  para  pihak. Prinsip kaffah yang terkandung pada penjelasan Pasal 3
Undang-Undang Perbankan  Syariah 95 seharusnya  betul-betul diterapkan  tidak  saja  dalam  produk-produk yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  akan tetapi  juga  dalam  penyelesaian  sengketanya dilakukan  melalui  pengadilan  di  lingkungan Peradilan  Agama  (Badan  Arbitrase  Syariah Nasional-BASYARNAS).
Peradilan  Agama  (Badan  Arbitrase Syariah
Nasional- BASYARNAS) ini mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat sengketa  muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan,  industri,  jasa  dan  lain-lain yang  menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa,  dan  para  pihak  sepakat
95 Pasal  3  Undang-Undang  Perbankan Syariah bahwa dalam mencapai tujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional, perbankan  syariah  tetap  berpegang  pada  prinsip syariah secara keseluruhan (kaffah) dan konsisten (istiqamah)
secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional.
b. Memberikan  pendapat  yang  mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu  sengketa  mengenai  persoalan berkenan dengan suatu perjanjian.
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional- BASYARNAS  Pasal  55  juga  menentukan bahwa  penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama, jika:
a.  Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  55  ayat  (1), yang berbunyi
“Penyelesaian sengketa  dilakukan sesuai  dengan  isi akad”; dan
b.  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  55  ayat  (2) yang  berbunyi  “Yang  dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan  isi  akad”  adalah  upaya sebagai  berikut:  (1)  musyawarah;  (2) mediasi perbankan; (3) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase  lain;  dan  atau;  (4)  melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum “.
Implementasi  Penyelesaian  Hukum  atas Eksekusi Jaminan dalam Perbankan
Syariah
Perbankan  syariah  jika  melakukan prinsip  yang  terkandung  dalam  perbankan syariah  dengan  baik  dalam  arti  bertujuan untuk ta‟awun (akad saling teolong menolong)  bukan  transaksi  komersil,    maka dalam  perbankan  syariah  akad  ini  dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan  tanpa  dikenakan  apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban  untuk  mengembalikan  dana
tersebut, kecuali jika bank
mengikhlaskannya. Artinya, apabila seseorang  yang  berutang  dan  tidak  mampu membayarnya, pertama  diberi  penundaan waktu  pembayaran  (perpanjangan  waktu peminjaman).  Apabila  dalam  perpanjangan waktu itu tidak bisa melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shodaqoh. Hal ini akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Dengan demikian maka keberadaan perbankan syariah akan menjunjung tinggi konsep: berkeadilan, persamaan  hak  dan  kedudukan  seseorang dalam  mendapatkan  kelayakan  hidup,  dan kesejahteraan, karena keberadaan perbankan syariah bertujuan untuk membantu atau tolong menolong sesama.
Selain itu,
dalam perspektif perbankan syariah dalam penyelesaian hukum atas eksekusi jaminan harus dilakukan dengan cara atau langkah-langkah yang  baik  pula.  Sebab  pada  prinsipnya eksekusi  merupakan  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah  dalam  suatu  perkara,  merupakan aturan  tata  cara  lanjutan  dari  proses pemeriksaan  yang    berkesinambungan  dari keseluruhan  proses  hukum  acara  perdata sebagaimana  yang  diungkapkan  M.  Yahya Harahap. 96
Eksekusi  juga  dapat  dilaksanakan setelah  putusan  hakim  mempunyai  kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
Pelaksanaannya dapat dilaksanakannya yang  dapat  dilakukan  secara  sukarela, namun  sering  kali  pohak  yang  dikalahkan tidak  mau  melaksanakannya,  sehingga  perlu bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara  paksa.  Dalam  hal  ini  pihak  yang dimenangkanlah yang mengajukan
96 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 1.
permohonan tersebut. 97
Permohonan eksekusi  diajukan  kepada  ketua  pengadilan negeri,  karena  dengan  demikian  eksekusi dapat  dilaksanakan  (Pasal  196  HIR/Pasal 207  ayat  1  R.Bg).  Hal  ini  telah  diatur  dalam berbagai  ketentuan  yang  ada,yaitu  sebagai berikut:
1.  Pasal 195 – Pasal 208 HIR dan Pasal 224  HIR/Pasal  206-Pasal  240  R.Bg dan  Pasal  258  R.Bg  (tentang  tata cara eksekusi secara umum);
2.  Pasal  225  R.Bg/Pasal  259  R.Bg (tentang  putusan  yang  menghukum tergugat  untuk  melakukan  suatu perbuatan  tertentu);  dan  Pasal  209- Pasal  223  HIR/Pasal  242-Pasal  257 R.Bg yang mengatur tentang sandera ( gijzeling )  tidak  lagi  diberlakukan secara efektif. 98
Perbankan  syariah  (baik  Bank  Mega Syariah  dan  Bank  Danamon  Syariah)  jika menerapkan  prinsip,  syarat,  rukun,  dan langkah-langkah  syariah  dengan  baik  dan sebagaimana  mestinya  maka  bank  syariah akan  mengimplementasikan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  QS.  Al  hujurat  ayat  9,  Al- Baqaraah ayat 233, Al-Baqarah ayat 245, Al- Muzammil  ayat  20  dan  sunnah  yang berhubungan  dengan  perbankan  syariah dengan baik dan mampu membawa kemaslahatan  (manfaat)  bagi  masyarakat. Hal ini maka akan sesuai dengan pemanfaatan Syirkah  (Musyarakah) dalam perbankan yaitu sebagai berikut:
1.  Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah  tertentu  pada  saat  keuntungan usaha meningkat.
2.  Bank tidak berkewajiban  membayar dalam  jumlah  tertentu  kepada  nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan  dengan  pendapatan  atau
97 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik Peradilan  Perdata  Teknis  Menangani  Perkara  di Pengadilan. (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010),  hlm. 104.
98 Tri  Atmojo  (Penyunting), Pembuatan Berkas-berkas  Perkara  Perdata. (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2015), hlm. 216.
hasil  usaha  sehingga  bank  tidak  akan pernah mengalami negative spread. 3.  Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan  dengan  arus  kas  usaha nasabah  (cash  flow),  sehingga  tidak memberatkan nasabah.
4.  Bank  akan  lebih  efektif  dan  hati-hati (prudent)  mencari  usaha  yang  benar- benar  halal,  aman,  dan  menguntungkan. Karena  keuntungan  yang  riil  dan  benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5.  Prinsip  bagi  hasil  dalam  musyarakah  ini berbeda  dengan  prinsip  bunga  tetap dimana  bank  akan  menagih  penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga.  Tetapi  berapapun  keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun  merugi  dan  terjadi  krisis ekonomi. 99

## 4.  PENUTUP

## Simpulan
1.  Prinsip  dan  penyelesaian  hukum  atas eksekusi jaminan dalam perbankan syariah  selama  ini  kadang  tidak  atau belum  menyentuh  dari  prinsip-prinsip perbankan  syariah,  baik  dalam  konteks a l- bai‟ (jual-beli), al-ijarah (sewa- menyewa),  a l-musyarakah (perkongsian), al-mudharabah (bagi hasil), ar-rahn (gadai), al-qard (hutang  piutang), ad- dhaman dan al-kafalah (penjaminan  dan garansi),
al-hawalah
(pemindahan penanggung  hutang),  tetapi  justru  yang dipraktikkan  Bank  Mega  Syariah  dan Bank  Danamon  Syariah  kadang  sama dengan prinsip yang diterapkan oleh bank konvensional  yaitu  tidak  sesuai  dengan prinsip ta‟awun yang  merupakan  slogan dari perbankan syariah. Hal ini bertentangan  dengan  pendapat  jumhur ulama (imam  Syafi‟i,  Hanafi,  dan
Hambali) yang menyatakan bahwa secara syar‟i tidak membolehkan memanfaatkan  barang  jaminan,  namun apabila pemanfatan barang tersebut telah
99 Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdullah  At  Tuwaijiri, Ensiklopedi  Islam  Kaffah. Terj.  Najib  Junaidi,  Izzudin  Karimi,  (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm, 936-938.
mendapatkan  izin  kedua  belah  pihak, maka pemanfaatan barang jaminan tersebut diperbolehkan. Adapun pendapat imam  Malik  juga  membolehkan  tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya, debitur kadang semakin berat dalam  menanggung  hutang  yang  telah dilakukan  dan  semakin  susah  dalam memenuhi kebutuhannya.  Langkah yang harus dilakukan adalah harus mengembalikan  roda  perbankan  syariah sebagaimana ketentuan yang ada sehingga  akan  berimplikasi  pada  konsep ta‟awun.
2.  Implikasi penyelesaian hukum atas eksekusi jaminan dalam perbankan syariah selama ini justru jauh dari konsep keadilan,  persamaan  hak  serta  jauh  dari kesejahteraan. Hal ini dikarenakan penghutang  jika  tidak  bisa  melunasi kreditnya  akan  terkena sanksi  yang  telah ditentukan oleh pihak bank, atau tanggungan  debitur  kepada  pihak  bank semakin  berat.    Oleh  karenanya,  pihak bank  (Mega  Syariah  dan  Danamon Syariah) dalam menjalankan roda perbankan  harus  kembali  kepada  nilai- nilai al Qur‟an (QS. Al hujurat ayat 9,  Al- Baqaraah  ayat  233,  245,  Al-Muzammil ayat  20),  sunnah,  yang  berhubungan dengan  perbankan  syariah  dengan  baik sehingga  keberadaan  perbankan  syariah akan membawa manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib  ,  2000, Hak  Tanggungan sebagai  Lembaga  Jaminan  Atas Tanah Bandung: Mandar Maju. Al  Ghazali,  2012, Mi‟atu  Su‟al‟an  al  Islam . Terj.  Abdullah  Abbas,  Al  Ghazali Menjawab  100  Soal  Keislaman, Jakarta: Lentera Hati.
Antonio,  M.  Syafi‟i,  2001, Bank  Syari‟ah: Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  Tazkia Cendekia.
-----------,  2001, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke Praktik Jakarta: Gema Insani Press.
Asy-Syarbini, Muhammad. T.th. Juz II. At  Tuwaijiri,  Ibrahim,  Syekh  Muhammad  bin Abdullah,  2012, Ensiklopedi  Islam
Kaffah. Terj.  Najib  Junaidi,  Izzudin Karimi, Surabaya: Pustaka Yassir. Ath-Thayar,  Abdullah  bin  Muhammad.  (dkk). 2009. Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah , terj.  Miftahul  Khair.  Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
Atmojo,  Tri,  (Penyunting),  2015, Pembuatan
Berkas-berkas perkara Perdata
Yogyakarta: Pustaka Yustia.
Az-zuhaili,  Wahbah.  2011. Al-Fiqhul  Islami wa  Adillatuhu ,  terj.  Abdul  Hayyie  al-
Kattani,  dkk.  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Dimyudin  Djuwini,  2008. Pengantar  Fiqh
Muamalah . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Hadi,  Sutrisno,  2000, Metodologi  Research
Jilid I , Yogyakarta: Andi Offset.
Harahap,  M.  Yahya,  2000, Ruang  Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Gramedia.
Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta:
Kencana.
Huda,  Qomarul  .  2011. Fiqh  Muamalah .
Yogyakarta: Teras.
Hutagalung,  Maru,  Sophar,  2010, Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani  Perkara  di  Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. Kementerian Hukum Indonesia, t.th.,
Undung-Undang  Hukum  Perdata Jakarta: Kemenhum RI. Keputusan  Ijtimai  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI Tahun  2006  , Masail  Asasiyah Wathaniy ah, Masail Waqi‟iyyah
Mu‟ashirah,  dan  Masail  Qanuniyah,
Jakarta: MUI. Meliala,  Syamsudin,  A.  Qiram,  1999, Pokok- pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta Perkembangannya , Yogyakarta: Liberty.
Menteri  Kehakimam  Republik  Indonesia,
1998, Undang-Undang No. 10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan Jakarta:
Menteri Kehakiman Indonesia.
Moleong, J., Lexy, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosda Karya. Mulyono,  Djoko,  2015. Perbankan  dan Lembaga Keunagan Syariah. Yogyakarta: Andi Offset. Muslich, Wardi, Ahmad. 2010. Fiqh Muamalah , Jakarta: Amzah.
Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Sabiq,  Sayyid.  2008.  Fiqhus  Sunnah , Asep Sobari, Fiqih  Sunah. Jakarta:  Al- I‟tishom.
Sinungan, Muchadarsyah, 2000, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit
Jakarta: Bina Aksara. Sjahdeini,  Remy,  Sutan.  2006. Perbankan
Islam .  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. Soemitro,  Hanitijo,  Ronny,  1990, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudarsono, Heri, 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Ekonosia.
Syafei,  Rachmat.  2001. Fiqih  Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. Tim  Penyusun,  2013, Pedoman  Penulisan
Usulan Penelitian dan Tesis Semarang: USM.