## Sosio e-Kons
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  UMKM  Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor
Salehudin 1 , Rani Maswati 2 , & Samar 3 1,2,3 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Papua
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Received 25 Oktober 2021 Revised 28 Desember 2021 Accepted 28 Desember 2021 Published 30 Desember 2021 The role of government in community empowerment is very much needed. This study  aims  to  determine  the  role  of  the  government  in  empowering  MSMEs  of indigenous Papuans in  the Biak  Numfor Regency. This research  is a  qualitative descriptive  study.  In  an  effort  to  present  a  comprehensive  understanding,  this research uses a qualitative approach. The techniques used in collecting data in this study include; observation, interview, and documentation. The data analysis in this research is using qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate  that  the  role  of  the  government  in  empowering  MSMEs  of  indigenous Papuans in Biak Numfor Regency is through training, business capital assistance,
promotion and  marketing assistance, and production equipment assistance. The inhibiting  factors  in  empowering  MSMEs  of  indigenous  Papuans  in  Biak  Numfor Regency  are  the  lack  of  entrepreneurial  knowledge  and  lack  of  facilities  and infrastructure.
Peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  masyarakat  sangat  dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM  orang  asli  Papua  Kabupaten  di  Biak  Numfor.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam  upaya  menyajikan  pemahaman  yang menyeluruh maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  UMKM  orang  asli  Papua Kabupaten di Biak Numfor yaitu, melalui pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan promosi dan pemasaran, serta bantuan alat produksi. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor yaitu, kurangnya pengetahuan berwirausaha dan kurangnya sarana dan prasarana.
Keywords:
Role of Government; Empowerment; UMKM.
© 2021 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author: Salehudin, Email: Salehuddinalan@gmail.com
How to Cite: Salehudin, Maswati, R., Samar. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM orang asli papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. Sosio e-Kons, 13 (3), 243-250

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan merupakan bagian dari konsep pembangunan dalam ekonomi dan politik yaitu upaya  membangun  daya  masyarakat,  dengan  mendorong  dan  memberikan  motivasi  dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya  serta  berupaya  untuk  mengembangkannya kearah yang baik (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono 2013).  Dalam konteks pemberdayaan, paradigma  memiliki  peran  untuk  membentuk  apa  yang  kita  lihat,  bagaimana  cara  kita  melihat  suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat  untuk  dipecahkan  serta  metode  apa  yang  kita  gunakan  untuk  meneliti  dan  melakukan intervensi atas masalah tersebut (Musa 2017).
Faktor  yang  lebih  dominan  yang  mempengaruhi  persoalan  dari  segi  kemanusiaan  dan pembangunan,  seperti  keterbelakangan,  kebodohan,  ketelantaran,  kematian  dini,  buta  huruf,  anak putus  sekolah  (Safri  Miradj  2014).  Kebijakan  program  pemerintah  di  era  orde  baru  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  tidak  berjalan  optimal  karena  program  tersebut  selain  tidak  mampu memberikan  outcome  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  juga  pendekatan  yang  digunakan adalah top down yang segalanya bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai  obyek  pembangunan  saja  (Ras  2013).  lanjut  (Devi  Chandra  Nirwana,  Muhammadiah  2017) peran  pemerintah  sangat  perlu  dalam  pembinaan  mikro  sehingga  dapat  dirumuskan  disesuaikan dengan lingkungan dan pencapaian usaha, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM  mampu  mendapat  pendanaan  yang  dibutuhkan,  fungsi  pemerintah  sebagai  regulator  adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya. Pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan masyarakat (Edyanto 2018).
Menurut  (Christofer  Ondang,  Frans  Singkoh  2019)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu proses  dimana  masyarakat,  terutama  mereka  yang  miskin  sumber  daya,  kaum  perempuan  dan kelompok yang terabaikan lainnya untuk didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.  Perekonomian  yang  berbasis  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  memiliki  banyak kelebihan,mampu  mendorong  orang  bekerja  keras,  disiplin  tinggi  dan  meningkatkan  daya  kreativitas dan  inovasi  bagi  masyarakat  yang  ingin  memiliki  penghasilan  lebih  tinggi  (Devi  Chandra  Nirwana, Muhammadiah 2017). Menurut (Dwi Prasetyo Hadi 2015) dalam perkembanganya UMKM mengalami kendala. Kendala tersebut biasanya berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Lebih lanjut, pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam pemberdayaaan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya (Dewi Wuryandani 2013).
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  memiliki  posisi  penting  terhadap    pembangunan ekonomi  di  daerah,  oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  seharusnya  memberikan  perhatian  bagi perkembangan  UMKM.  Lebih  lanjut,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  mampu  menunjukkan kemampuannya  dalam  menyerap  lapangan  kerja,  akan  tetapi  peran  dari  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  iklim  yang  baik  untuk  UMKM  belum  sepenuhnya  terwujud  dilihat  dari  strategi  serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM (Christofer Ondang, Frans Singkoh 2019).  Menurut  (Leiwakabessy  and  Lahallo  2019)  Peran  pemerintah  dalam  rangka  mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan.
Menurut  (Dewi  Wuryandani  2013)  terdapat  beberapa  masalah  umum  yang  dihadapi  oleh UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain: pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan  teknologi  informasi,  pemakaian  bahan  baku,  peralatan  produksi,  penyerapan  dan pemberdayaan  tenaga  kerja,  rencana  pengembangan  usaha,  kesiapan  menghadapi  tantangan lingkungan  eksternal.  Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  di  Kabupaten  Biak  Numfor  yaitu, rendahnya SDM baik dalam pengelolaan manajemen maupun dalam pengembangan usahanya, hal itu menyebabkan  koperasi  dan  para  pelaku  wirausaha  di  Biak  Numfor  masih  tertinggal  dibandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku ekonomi lainnya.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam upaya menyajikan pemahaman yang  menyeluruh  maka  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Karena  peneliti  di  sini  berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Subyek Penelitian ini adalah orang asli papua yang memiliki UMKM di Kabupaten Biak Numfor. Adapun  subyek  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  teknik, purposive  sampling. Teknik  yang
digunakan  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  antara  lain;  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis  data  deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberdayaan  UKM  Orang  Asli  Papua  Di  Kabupaten  Biak Numfor
Usaha kecil merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis  dalam  pembangunan  struktur  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi  di  Indonesia  sejak  beberapa  waktu  yang  lalu,  banyak  usaha  berskala  besar  yang  mengalami stagnasi, akan tetapi sektor UKM terbukti masih bertahan dan tetap tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut.
Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong lemah baik dari aspek  pengetahuan,  keterampilan,  teknologi  yang  digunakan,  permodalan,  pemasaran,  promosi  dan juga kerja sama masih rendah. Oleh karena usaha ini perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri. Upaya untuk memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi  para  pengusaha  kecil  tersebut,  perlu  juga  dipahami  apa  potensi  yang  bisa  dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan deferensiasi bagi  produk  kompetitif  lainnya.  Pengembangan  usaha  kecil  juga perlu  diperhatikan  potensi  lokal  dan kearifan-kearifan lokal. Hal ini jika dipertahankan justru akan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.
Suksenya pemberdayaan dalam masyarakat tergantung pada agen pemberdayaan, bagaimana agen  pemberdayaan  dapat  menganalisis  kelemahan  serta  potensi  yang  ada  pada  setiap  program pemberdayaan  dapat  tepat  sasaran  selanjutnya  dapat  mengurangi  kelemahan-kelemahan  yang  ada pada  UKM  sehingga  UKM  dapat  secara  mandiri  menjalankan  usahanya.  Oleh  sebab  itu,  tantangan selanjutnya didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan kinerja dan daya saing  UKM.  Pemberdayaan  usaha  kecil  yang  utama  adalah  bagaimana  membangun  SDM  yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan berprilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan  dan  kemampuan  dalam  aspek  managerial,  pengelolaan  keuangan,  pemasaran,  dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa penambahan modal usaha.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat    yang  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan  kegiatan yang  memiliki  tujuan  yang  jelas  dan  harus  dicapai.  Untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  peran pemerintah  daerah  dalam  pemberdayaan  UKM  Orang  Asli  Papua  di  Kabupaten  Biak  Numfor,  maka peneliti melakukan observasi dan wawanacara dengan pihak Dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten  Biak  Nunfor  serta  dengan  pelaku  UKM  orang  asli  Papua.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan,  maka  ada  beberapa  informasi  yang  diperoleh  mengenai  peran    pemerintah  daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, yaitu:
1. Penyuluhan atau Pelatihan
Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan demi kemajuan suatu usaha. Penyuluhan atau pelatihan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  dilakukan  pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan setiap satu tahun sekali.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  Dinas  koperasi  dan  UKM  kabupaten  Biak Numfor mengemukakan bahwa:
’’…….Pelatihan  itu  tidak  pernah  berhenti  kami  lakukan,  pola  pembinaan  itu  tidak  pernah berhenti  bahkan  kemarin  saya  usulkan  kepada  pak  bupati  untuk  membentuk  perusda  agar hasil-hasil  usaha orang  asli  papua dipasarkan oleh perusda,  bagaimana  mereka  berproduksi nanti  perusda  yang  pasarkan,  pokoknya  semua  kami  bantu  mulai  dari  alat  produksi,  modal usaha,  pelatihan  sampai  pemasaran  pun  dibantu  oleh  pemerintah  .”  (Hasil  wawancara  16 September 2021).
Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan staf Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:
’’…….Pelatihan kewirausahaan itu sangat penting, karena kami mau melihat bagaimana pelaku usaha  orang  asli  papua  berkembang,  pemerintah  datangkan  pemateri  dari  luar  dan berkompeten  untuk  memberikan  materi  terutama  materi  tentang  kewirausahaan  itu  sangat penting sekali’’. ( Hasil wawancara 6 September 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  memberikan  pelatihan  pelaku  usaha  orang  asli  Papua  setiap satu tahun sekali. Pelatihan yang dilakukan dengan mendatangkan pemateri atau narasumber yang berkompeten  dalan  memberikan  materi-materi  tentang  UKM,  adapun  materi-  materi  tentang  UKM diataranya  materi  kiat-kiat  menumbuhkan  usaha  serta  mengembangkan  usaha.  Adapun  materi pelatihan  yang  diberikan  dimaksudkan  untuk  memberikan  pencerahan  pemikiran  masyarakat sehingga dapat berinovasi dengan produk yang sudah ada, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing.
Salah  satu  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  mengutamakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) orang asli Papua, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  senantiasa  mendorong  dan  menumbuhkan  kekuatan  ekonomi lokal serta mengarah pada UKM yang mengarah dan berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  sangat  memahami  bahwa  kegiatan UKM merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam membangun ekonomi orang asli Papua. Sektor  UKM  merupakan  salah  satu  alternatif  terbaik  dalam  menciptakan  lapangan  dan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi orang asli Papua.
Pelatihan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  kabupaten  Biak Numfor  sudah  cukup  bagus,  karena  memberikan  pengetahuan  yang  lebih  banyak  kepada  pelaku usaha dalam mengelola usahanya tersebut.  Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha sangat banyak mendatangkan  manfaat  bagi  pelaku  UMKM  karena  mampu  meningkatkan  dalam  proses  produksi maupun manajerial. Produktivitas dapat meningkat apabila keterampilan dalam proses produksi juga meningkat.  Selain  itu  pelatihan  manajerial  dapat  meningkatkan  kemampuan  dalam  pemecahan masalah yang dihadapi sehingga mampu menghadapi masalah yang sedang dihadapi sehingga hal- hal  yang  mengganggu  dalam  produktivitas  dapat  segera  diatasi,  adapun  produktivitas  disini  tidak hanya soal kuantitas melainkan juga kualitas.
Sumber  daya  manusia  adalah  aspek  terpenting  dalam  melakukan  usaha  oleh  sebab dibutuhkan pelatihan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

## 2. Bantuan Modal Usaha
Pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  dalam  upaya  mendukung  kegiatan  pelaku  usaha  orang  asli Papua  dengan  memberikan  bantuan  modal  usaha.  Pemberian  bantuan  dilakukan  untuk mengembangkan usaha orang asli Papua.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;
’’…..  Bagi  saya sebagai  pedagang  kecil  bantuan  pemerintah  ini  sangat  bermanfaat  dan membantu  kelangsungan  usaha  saya.  Secara  pribadi  saya  sangat  berterima  kasih  kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada masyarakat’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Lebih  lanjut,  hasil  wawancara  dengan  pihak  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;
’’…….Selama ini kita bantu uang yang berasal dari dinas koperasi, adapun bantuan peralatan dari dinas perikanan’’. (Hasil wawancara (Hasil wawan cara 16 September 2021). Pemberian bantuan modal untuk UKM orang asli Papua adalah untuk meningkatkan produksi seperti memilih bahan baku dengan kualitas lebih baik atau memperbanyak tenaga kerja agar hasil produksi dapat lebih maksimal secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, pemberian bantuan modal usaha diberikan untuk mendanai sarana dan prasarana yang dimiliki. Kepemilikan sarana dan prasarana  yang  baik  akan  mengakibatkan  aspek  lain  mengalami  peningkatan.    Beberapa  pelaku usaha  orang  asli  Papua  yang  memperoleh  dana  bantuan  usaha  digunakan untuk  menambah  kas usaha.  Dalam  hal  ini,  mereka  menggunakan  dana  bantuan  usaha  tersebut  sebagai  cadangan sehingga kelak ketika menginginkan sebuah tindakan sudah memiliki cadangan berupa kas usaha.
3. Bantuan promosi dan pemasaran. Salah  satu  upaya  Pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor untuk pengembangan UKM orang asli Papua adalah melalui pelatihan kewirausahaan yaitu pengetahuan  tentang cara menjaring pasar yang potensial, kemudian membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk yang telah dihasilkan.
Dalam  mengelola  sebuah  usaha  keberadaan  bagian  promosi  sangat  penting.  Promosi merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  mengkomunikasikan,  memberikan  pengetahuan  dan meyakinkan orang tentang suatu produk agar mengetahui kehebatan produk tersebut, membeli dan memakai produk tersebut, juga mengikat pikiran dan perasaannya terhadap produk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM mengemukakan bahwa;
’’……Senantiasa  pemerintah  membantu  promosi  produksi  orang  asli  Papua,  karena pengetahuan  orang  Papua  tentang  berwirausaha  sangat  minim,  tidak  seperti  orang-orang pendatang baik dari sulawesi maupun dari ja wa mereka sudah faham’’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa; ’’…….Saya  melihat  bahwa  dukungan  pemerintah  daerah  kepada  orang  asli  Papua  sangat besar  mulai  dari  bantuan  modal  termasuk  juga  pemasaran.  Saya  sangat  berterima  kasih kepada pemerintah atas bantuannya kepada masyarakat’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor senantiasa membantu promosi dan pemasaran dari hasil produksi pelaku usaha orang asli Papua.

## 4. Bantuan Alat produksi
Pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  kabupaten  Biak  Numfor  senantiasa  mendorong  dan  menumbuhkan  kekuatan. Pemerintah  memberikan  alat  produksi  untuk  proses  penunjang  produksi.  Bantuan  yang  diberikan tentunya sangat membantu para pengusaha agar proses produksi sangat cepat dan hasil produksi yang berupa produk-produk usaha orang asli Papua dapat bersaing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM mengemukakan bahwa;
’’……Pemerintah  sangat  mendukung  para  pelaku  usaha  orang  asli  Papua,  pe merintah berharap  dengan  adanya  bantuan  alat  produksi  mampu  meningkatkan  hasil  produksi  dan mampu bersaing dengan produk lain’’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa; ’’……. Bantuan alat produksi sangat penting bagi kami karena dapat membantu mempercepat hasil  produksi,  karena  kalau  kita  mau  beli  alat  pastilah  kita  tidak  mampu,  jadi  saya  sangat berterima kasih dengan adanya bantuan pemerintah’’. (Hasil wawancara 12 Septembe r 2021). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  diperoleh  informasi  bahwa  salah  satu upaya  pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam mendukung UKM orang asli Papua  adalah memberikan bantuan produksi pelaku usaha orang asli Papua.
Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor .
Program  pengembangan  UKM  sebagai  salah  satu  instrument  untuk  menaikkan  daya  beli masyarakat serta memperbaiki ekonomi masyarakat. Pengembangan UKM orang asli Papua menjadi sangat  penting  dalam  menggerakan  perekonomian daerah,  mengingat  kegiatan usahanya  mencakup hampir  semua  lapangan  usaha  sehingga  kontribusi  UKM  menjadi  sangat  besar  dalam  peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat asli Papua yang memiliki pendapatan rendah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu:

## 1. Kurangnya pengetahuan berwirausaha
Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan yang tidak hanya dituntut untuk bersaing dalam hal memasuki dunia kerja namun juga dapat menghadirkan peluang pekerjaan tersebut bagi masyarakat. Oleh sebab itu sangat penting bagi orang asli papua untuk didorong agar mampu dan mau  berjiwa  usaha  sehingga  menjadi  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  memunculkan  ide-ide  atau gagasan baru.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yaitu  kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM mengemukakan bahwa;
’’……Pemerintah  sangat  mendukung  para  pelaku  usaha  orang  asli  Papua,  Cuma  disini masalahnya itu orang disini itu  masih minim pengetahuaanya tentang berwirausaha, makanya pemerintah  mendorong  agar  pola  pikir  untuk  berusaha  itu  terbuka’’.  (  Hasil  wawanca ra  16 September 2021).
Lebih lanjut  wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;
’’……. Kalau  pengetahuan  berusaha  itu  masih    kurang  sekali,  makanya  kami  sangat mengharap bantuan dan perhatian dari pemerintah’’. (Hasil wawancara 12 Se ptember 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  diperoleh  informasi  bahwa  salah  satu kendala  maupun  penghambat  dalam  pemberdayaan  orang  asli  Papua  adalah  minimnya pengetahuan orang asli Papua tentang berwirausaha.
2. Kurangnya sarana dan prasarana Faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang pengembangan UKM.  Oleh  karena  itu,  faktor  sarana  dan  prasarana  harus  mendukung  dalam  melakukan  usaha. Sarana yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sarana dalam pemasaran produk, atau sarana dalam proses pembuatan produk.
Berdasarkan wawancara dengan kepala Dinas Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa; ’’……Pemerintah sudah berusaha memberikan dukungan sarana dan prasaran kepada para pelaku usaha orang asli Papua meskipun masih sangat terbatas, saya sudah usulkan ke pak
bupati  untuk  membentuk  PERUSDA  agar  nantinya  semua  produk  dari  UKM  dipasarkan melalui PERUSDA.’. ( Hasil wawancara 16 September 2021).
Lebih lanjut  wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa; ’’……. Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari pemerintah terutama dukungan sarana  dan  prasarana  serta  bantuan  modal  usaha  agar  usaha  yang  kami  lakukan  bisa berkembang’’. (Hasil wawancara 12 September 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  diperoleh  informasi  bahwa  upaya pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah kabupaten  Biak  Numfor  dalam  memberdayakan  UKM  orang  asli  Papua  dengan  memberikan dukungan  sarana  dan  prasarana  berupa  dalam  pemasaran  produk,  atau  sarana  dalam  proses pembuatan produk masih dianggap minim oleh sebagian pelaku usaha UKM orang asli Papua.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analasis data yang dilakukan maka penulis,
a. Peran pemerintah  daerah  kabupaten  Biak  Numfor  melalui  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam memberdayakan UKM orang asli Papua, yaitu:
1) Penyuluhan atau Pelatihan.
2) Bantuan modal usaha.
3) Bantuan promosi dan pemasaran.
4) Bantuan alat produksi.
b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu:
1) Kurangnya pengetahuan berwirausaha
2) Kurangnya sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Christofer  Ondang,  Frans  Singkoh,  Neni  Kumayas.  2019.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Permberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM).” Eksekuti f 3(3): 1 – 10.
Devi  Chandra  Nirwana,  Muhammadiah,  Muhajirah  Hasanuddin.  2017.  “Peran  Pemerintah  Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang.” Jurnal Administrasi Publik 3(1): 1 – 14.
Dewi Wuryandani, Hilma Meilani. 2013. “Peranan Kebijakan Peme rintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 4(1): 103 – 15.
Dwi Prasetyo Hadi. 2015. “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal  Dalam  Rangka  Millenium  Development  Goals  2015  (Studi  Kasus  Di  PNPM-MP Kabupaten Kendal).” Jurnal Civis 5(1): 725– 36.
Dwi  Pratiwi  Kurniawati,  Bambang  Supriyono,  Imam  Hanafi.  2013.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Di Bidang  Usaha  Ekonomi  (Studi  Pada  Badan  Pemberdayaa n  Masyarakat  Kota  Mojokerto).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) I(4).
Edyanto,  Karsiman.  2018.  “Leadership  Bupati  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten  Tambrauw  (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw).” Sosio e -kons 10(2): 143 – 49.
Leiwakabessy,  Pitter,  and Fensca  Fenolisa  Lahallo.  2019.  “Pembiayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah  (UMKM)  Sebagai  Solusi  Dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Usaha  Pada  UMKM Kabupaten Sorong.” J -Depace (Journal of Dedication to Papua Community) 1(1): 11 – 21.
Musa.  2017.  “Optimalisasi  P eran  Pemerintah  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat:  Sebuah  Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” Mawa’izh, 8(1): 107– 25.
Ras,  Atma.  2013.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan.”  Socius 14(10).
Safri  Miradj,  Sumarno.  2014.  “Pemberdayaan Masyarakat  Miskin,  Melalui  Proses  Pendidikan Nonformal,  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Di  Kabupaten  Halmahera  Barat.” - Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1).