## Pengejawantahan EU GDPR dalam RUU Perlindungan Data Pribadi: Penguatan Perlindungan Data Pemilih oleh KPU
Laila Alfina Mayasari Rizqi, Syahrico Radya Fahrezi dan Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari
lailaamayasariii1@gmail.com Universitas Gadjah Mada

## Abstract
The case of leaking permanent voter data for the 2014 general election (Pemilu) emerged in May 2020. The vulnerability of personal data breaches  is  the  raison  d'etre  of  the  legal  umbrella  that  specifically regulates the protection of personal data. On the other hand, the government continues to improve the Personal Data Protection Bill (PDP). One of the substances of concern is the imbalance between the rights of the data owner and the responsibility of the data controller. This article answers the problem regarding the urgency of the ratification of the PDP Bill so that it can serve as a guide for the KPU as the election organizer who is responsible for the protection of voter data through the embodiment of the EU GDPR. Through a normative juridical research method with a statutory approach, case approach, and comparative approach, this research produces a solution to strengthen the responsibility of the KPU and at the same time encourage the ratification of the PDP Bill in Indonesia.
Keywords: KPU; Voter Data; PDP Bill; EU GDPR.

## Abstrak
Kasus bocornya data pemilih tetap pemilihan umum (Pemilu) 2014 mencuat pada Mei 2020 lalu. Rentannya pelanggaran data pribadi tersebut menjadi raison d’etre payung hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Salah satu substansi yang menjadi perhatian yaitu timpangnya hak pemilik data dengan tanggung jawab pengendali data. Artikel ini menjawab permasalahan mengenai urgensi pengesahan RUU PDP sehingga dapat menjadi pedoman KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab atas perlindungan data pemilih melalui pengejawantahan EU GDPR. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menghasilkan gagasan solutif untuk memperkuat tanggung jawab KPU serta sekaligus mendorong pengesahan RUU PDP di Indonesia. Kata Kunci: KPU; Data Pemilih; RUU PDP; EU GDPR.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Laila Alfina Mayasari Rizqi, Syahrico Radya Fahrezi dan Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari
How to cite:
Laila Alfina Mayasari Rizqi, Syahrico Radya Fahrezi dan Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari, ‘Pengejawantahan EU GDPR dalam RUU Perlindungan Data Pribadi: Penguatan Perlindungan Data Pemilih oleh KPU’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 14 Desember 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32867 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 170 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...

## Pendahuluan
Demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat kaitannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan berjalan baik bahkan dapat menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia mengakui menganut negara hukum sekaligus mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara yuridis, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi. Berdasarkan kedua pasal a quo , dapat disimpulkan pemerintahan negara Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 1 Sistem pemerintahan berdasar atas rakyat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter. Konsekuensi dari negara hukum yang demokratis tercermin melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). 2 Sampai saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali Pemilu. Pemilu pertama diselenggarakan pada masa orde lama tahun 1955. Selanjutnya Pemilu dilaksanakan secara berturut-turut pada masa orde baru, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, sosial kemudian memicu runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga Pemilu yang seharusnya diadakan pada tahun 2002 justru dipercepat pada tahun 1999. Setelah itu, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2004, 2014, 3 dan Pemilu terakhir berlangsung pada tahun 2019 dan akan diadakan kembali secara rutin tiap lima tahun, yaitu tahun 2024.
Pola rekrutmen politik penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara terbuka bagi setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat dipilih maupun memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4
1 Evi Purnamawati, ‘Perjalanan Demokrasi di Indonesia’ (2020) 18 Solusi.[253].
2 ibid. [259]. 3 Yuliani Widianingsih, ‘Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Se- jarah dan Sosiologi Politik’ (2017) 5 Jurnal Signal.
4 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Proses pemilu pun tidak lepas dari tingkat partisipasi pemilih atau disebut sebagai partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya yang berjudul No Easy Choice Political Participation in Developing Countries memberikan makna partisipasi politik sebagai partisipasi yang berfokus pada kegiatan rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. 5 Semakin tinggi tingkat partisipasi politik warga negara, maka akan melahirkan demokrasi yang berkualitas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi politik warga negara menunjukkan lemahnya demokrasi yang terdapat pada negara tersebut. 6
Salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah keberadaan penyelenggara Pemilu yang berkompeten, independen, dan berintegritas. 7 Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi ini kemudian ditindaklanjuti Presiden pada masa transisi politik menuju era reformasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 8 Merujuk pada UU a quo , KPU secara yuridis memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi. Dari sekian tahapan Pemilu, KPU memiliki peranan salah satunya untuk menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat bahwa perlindungan terhadap data pribadi pemilih akan menjamin asas rahasia dan adil bagi pemilih. 9 In casu ,
5 H. Soebagio, ‘Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia’ (2008) 12 Makara Sosial dan Humaniora.[83].
6 ibid . 7 Suranto, [et al.] ‘Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta’ (2020) 17 Jurnal Konstitusi.[56].
8 Alboin Pasaribu, ‘Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilka- da’ (2019) 16 Jurnal Konstitusi.[421].
9 Amalia Salabi, ‘Lindungi Data Pribadi Pemilih, KPU Larang Hal ini’, (rumahpemilu.org, 2020) <https://rumahpemilu.org/lindungi-data-pribadi-pemilih-kpu-larang-hal-ini/>, diakses pada 15 Oktober 2021.

## 172 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
KPU sebagai penyelenggara Pemilu memastikan kerahasiaan data pribadi pemilih sehingga pemilih terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi yang dikumpulkan oleh KPU.
Perkembangan teknologi yang kian masif ditandai dengan terdigitalisasinya berbagai data, termasuk pendataan oleh KPU sehingga membuat perlindungan data pemilih menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemanfaatan teknologi dan komunikasi, maka semakin tinggi pula ancaman sibernya. 10 Insiden nyata terkait dengan perlindungan data pemilih adalah kasus bocornya Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di internet pada tahun 2020 silam, dalam kasus ini hacker mengaku memiliki 200 juta data yang akan segera disebar. 11 H acker tersebut memakai username Arlinst yang kemudian membagikan 2,3 juta data DPT dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga alamat. 12
Tentu kasus a quo menunjukkan perlindungan data pemilih yang belum maksimal serta berpotensi menimbulkan ketidakamanan pemilih bagi yang datanya tersebar dan kemungkinan terulang hal serupa di kemudian hari.
Regulasi terkait perlindungan data pemilih tidak terlepas dari pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara general. Namun, hukum positif menempatkan pengaturan data pribadi dan perlindungan data secara terpisah dalam beberapa regulasi, di antaranya UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan
10 Ardhito Ramadhan, ‘BSSN: Hingga Agustus 2021 Tercatat 888 Juta Serangan Siber’, (Kompas, 2021) <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/10493771/bssn-hingga-agustus- 2021-tercatat-888-juta-serangan-siber>, diakses pada 15 Oktober 2021.
11 CNBC Indonesia, ‘Ini Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU yang Bocor’, (CNBC Indonesia, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200522141735-37-160286/ini-kronolo- gi-tersebarnya-jutaan-data-kpu-yang-bocor>, diakses pada 15 Oktober 2021.
Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang diberlakukan untuk Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. 13 Data pribadi sebagai hak pribadi mendapat pengaturan khusus dalam Pasal 26 UU ITE. 14 Akan tetapi, UU a quo tidak menjelaskan apa saja data pribadi yang harus dilindungi. Padahal, data pribadi memerlukan payung hukum yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, pengeksploitasian, dan penyebarluasan data pribadi seseorang. 15 Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral.
Pemerintah telah mengupayakan pemberian perlindungan terhadap data pribadi melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Akan tetapi, keberadaan RUU PDP masih terdapat beberapa catatan, seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah. 16 RUU PDP menempatkan pemilik data sebagai pihak yang aktif menuntut hak mereka, alih-alih membebankan pertanggungjawaban hak-hak pemilik data kepada pengendali data sejak awal. 17 In casu , KPU bertindak sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban melindungi data pemilih sehingga atas beberapa poin catatan a quo perlu adanya solusi untuk menguatkan peran KPU sebagai pengendali data. Belum matangnya regulasi RUU PDP mengharuskan pihak legislatif dan pemerintah untuk mengambil langkah dalam penyempurnaan melalui sejumlah revisi dari segi substansi maupun struktural. Sebagai pedoman
13 Suisno dan Ayu Dian Ningtias, ‘Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi’ (2020) 8 Jurnal Independent.[268].
14 Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi hak pribadi sebagai hak untuk memiliki kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
15 Shinta Dewi, CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional (Refika Aditama 2015).[1].
16 Andre A dan Ignatius, ‘RUU PDP Masih Memiliki Banyak Kekurangan dibandingkan Standar Internasional dalam Melindungi Data Pribadi’ (The Conversation, 2021) <https:// theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki-banyak-kekurangan-dibandingkan-standar- internasional-dalam-melindungi-data-pribadi-151212> diakses pada 15 Oktober 2021.

## 174 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
dan tolok ukur, pemerintah dapat merujuk pada pengaturan data pribadi di negara- negara yang telah memiliki kemajuan regulasi perlindungan data pribadi. Terdapat pengaturan yang menjadi rujukan setidaknya lebih dari 125 negara yaitu Peraturan Data Umum Uni Eropa atau dikenal dengan sebutan EU GDPR ( General  Data Protection  Regulation ). Upaya perlindungan data pribadi dalam naskah RUU PDP mengadopsi prinsip-prinsip utama EU GDPR yang tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap individu, tetapi juga kedaulatan data negara. 18 Akan tetapi, pengaturan dalam RUU PDP belum tegas memandatkan fungsi-fungsi controller dan processor DPT Pemilu kepada KPU. Oleh karena itu, dengan memperhatikan status quo pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan negara lain sebagai perbandingan, maka penulis menawarkan gagasan berupa pengejawantahan prinsip-prinsip EU GDPR dalam RUU PDP dengan tujuan untuk menguatkan perlindungan data pemilih oleh KPU. Pembahasan akan dielaborasikan secara komprehensif dimulai dari keberadaan KPU, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, status quo RUU PDP dan EU GDPR, hingga solusi penerapan EU GDPR dalam RUU PDP di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis (law in books) , 19 baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tertulis lainnya. 20 Penelitian yuridis normatif dalam hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder melalui penelitian kepustakaan ( library research ). 21 Penelitian hukum ini menggunakan beberapa
18 Rahmad Fauzan, ‘RUU Perlindungan Data Pribadi Gunakan GDPR Uni Eropa Sebagai Acuan’, (Bisnis.com, 2019) <https://teknologi.bisnis.com/read/20191202/282/1176768/ruu- perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr-uni-eropa-sebagai-acuan> diakses pada 25 Oktober 2021.
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , ed. 1, cet 6 (Raja Grafindo Persada, 2012).[118].
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Sinar Grafika, 2010).[105].
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).[13-14].
pendekatan penelitian hukum (legal research) antara lain, 22 pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. 23 pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan dengan melakukan perbandingan mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa, dan pendekatan kasus (case approach) dengan meninjau dan menganalisis kasus pelanggaran data pribadi secara in concreto khususnya berkaitan dengan data pemilih Pemilu. 24
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian. 25 Studi kepustakaan tersebut bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat dijadikan sebagai patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan The General Data Protection Regulation 2016/679 Uni Eropa (EU GDPR). Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian.

## KPU dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis
KPU merupakan lembaga nasional yang dibentuk sebagai penyelenggara Pemilu yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat tetap dan mandiri. 26 Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, KPU dalam menjalankan tugasnya dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 sehingga dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki constitutional importance . 27 Sebagai lembaga nasional,
22 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayumedia Publishing, 2006).[30].
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group, 2005).[94].
24 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Prenadamedia Group, 2018).[131].
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).[13-14].
26 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
27 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).[234-235].

## 176 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah NKRI. KPU yang bersifat tetap memiliki arti bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya dengan berkesinambungan walaupun dibatasi oleh masa jabatan yang tertentu, serta KPU bersifat mandiri yang berarti bebas dari pengaruh pihak manapun. KPU pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Februari 1999 pada masa pemerintahan Presiden Habibie, lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999. Pada saat itu, terpilih 53 anggota KPU yang terdiri dari golongan pemerintah dan juga Partai Politik. 28 Akan tetapi, pada saat ini aturan mengenai anggota KPU telah diubah sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dimana KPU jumlah anggotanya sebanyak 7 orang, KPU Provinsi jumlah anggotanya sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU kabupaten atau kota sebanyak 3 atau 5 orang. 29 Pada tahun yang sama, dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD 1945 yang merubah ketentuan sebanyak 23 pasal, salah satunya menambah ketentuan dalam BAB VII E tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar dibentuknya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 30
KPU sebagai lembaga yang berada diluar pengaruh dari pihak manapun, dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk dapat memastikan Pemilu terselenggara sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 31
Asas langsung bermakna rakyat sebagai peserta Pemilu yang mempunyai hak pilih dapat secara langsung memilih calon yang ia pilih berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara dari siapapun. Asas umum bermakna semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dianggap dewasa berdasarkan undang-undang, yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah saat Pemilu berlangsung berhak memilih dan setiap WNI yang telah berusia minimal 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya
28 KPU Kabupaten Sanggau, ‘Sejarah KPU’, (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau) <https://kpu-sanggaukab.go.id/sejarah/> diakses pada 14 Oktober 2021.
29 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
30 Taufiqurrohman Syah, ‘Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara’, (Komisi Yudisial) < https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/ Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001.pdf > diakses pada 14 Oktober 2021.
31 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
diskriminasi atau pengecualian. Asas bebas bermakna peserta Pemilu berhak memilih atas dasar hati nuraninya tanpa ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak manapun. Asas rahasia bermakna negara menjamin kerahasiaan data pemilih yang dipilih oleh para peserta Pemilu. Asas jujur bermakna semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tahapan-tahapan Pemilu harus bersikap jujur dan menjauhi segala bentuk kecurangan yang dapat mencederai praktik demokrasi ini. Dan yang terakhir, asas adil, bermakna setiap unsur yang berkontribusi dalam Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. 32 Selain itu, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang demokratis, KPU juga memiliki kewajiban yang dalam tulisan ini akan dibalas secara mendalam dan komprehensif, yaitu untuk memelihara data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan UU yang berlaku. 33
Konstitusi secara implisit mengakui bahwasannya negara menganut sistem demokrasi. 34 Hal ini didukung dengan definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, salah satu politikus dan ahli ekonomi paling berpengaruh pada abad ke-20. 35 Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, dalam rumusannya yang sangat terkenal mendefinisikan demokrasi dengan lebih singkat lagi, yakni “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 36 Dari 2 (dua) definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya rumusan konstitusi mengamanatkan negara untuk mengamalkan bentuk-bentuk demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia, sebagai negara penganut sistem demokrasi, dalam kehidupan
32 I Gusti Ayu Herlina Lestari, ‘Efektivitas asas Luber Jurdil pada Pemilu di Indonesia’, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan Tanggal 5 Oktober 2019, Universitas Pendidikan Ganesha.[278].
33 Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
34 Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
35 Joseph Schumpeter dalam Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga , (Grafiti, 2001). [5] mendefinisikan demokrasi sebagai berikut, “Demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang ber- sangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat”.
36 Muhammad  Hanafi,  ‘Kedudukan  Musyawarah  dan  Demokrasi  di  Indonesia’  (2013)  1 Jurnal Cita Hukum.[235].

## 178
Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
bernegaranya harus menerapkan pilar-pilar utama sistem demokrasi, 37 dalam konteks ini adalah Pemilu. Hal tersebut dijelaskan oleh Joseph Schumpeter dalam mahzabnya yang  dikenal  sebagai  mazhab  schumpeterian,  yang  memaparkan  bahwa  Pemilu yang bebas dan diadakan secara rutin dalam tiap periode tertentu merupakan kriteria utama bagi suatu sistem politik kenegaraan dapat dikategorikan sebagai penganut demokrasi. 38 Indonesia sendiri jika didasarkan pada praktik empiris yang terjadi, termasuk penganut sistem demokrasi prosedural, yakni suatu sistem demokrasi yang melaksanakan pemilihan pemimpin (dalam konteks ini Pemilu) secara reguler dalam tiap periode tertentu dan pemilihan tersebut dilakukan dengan prosedur yang bebas, terbuka, dan universal (tanpa ada perbedaan agama, ras, dan lain sebagainya). 39
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya KPU memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia, dalam konteks ini ialah penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Untuk mendukung upaya tersebut, negara melalui UU telah memberikan kewenangan- kewenangan kepada KPU untuk memastikan Pemilu dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai lembaga negara yang independen, KPU juga harus memastikan terselenggaranya Pemilu telah sesuai dengan prosedur dan tanpa kecurangan atau intervensi dari pihak manapun sehingga pemimpin yang terpilih melalui Pemilu ini benar-benar pilihan dari masyarakat dan menghasilkan praktik demokrasi yang bersih dan sehat.

## Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU
KPU memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data serta menyusun daftar pemilih sebagaimana dituangkan dalam ketentuan
37 Pilar-pilar demokrasi ada 10, yaitu: Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
38 Joseph  Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (Taylor & Francis e-Library, 2003).[122].
39 Suparman Marzuki, ‘Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis’ (2008) 15 Jurnal Hukum.[395].
perundang-undangan. Landasan yuridis KPU dalam melakukan pemutakhiran data disebutkan dalam UU Pemilu. 40 Penjabaran lebih lanjut terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU diatur pada Bagian Ketiga tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pasal 204 dan 205. Secara garis besar, alur pemutakhiran data diawali oleh KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran data pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu. Untuk menyelesaikan tugasnya, KPU dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pemilih akan mendapatkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang diberikan oleh Pantarlih. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemutakhiran data selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara Setelah melakukan pemutakhiran data, proses selanjutnya adalah penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih terdiri atas penyusunan daftar pemilih sementara (Pasal 206-207), penyusunan daftar pemilih tetap (Pasal 208-210), dan penyusunan daftar pemilih bagi pemilih luar negeri (Pasal 211-216). Keseluruhan proses penyusunan daftar pemilih pada hakikatnya adalah satu kesatuan dalam rangka menyusun daftar pemilih tetap, baik untuk Pemilu yang akan berlangsung di dalam negeri maupun luar negeri. Muatan informasi daftar pemilih sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (6) antara lain: nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis disabilitas WNI yang mempunyai hak memilih. Data pribadi tersebut wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
Data pemilih memiliki sifat dualistis yang menimbulkan perdebatan panjang dalam pengalaman penyelenggaraan pemilu di banyak negara. Daftar pemilih dapat diakses oleh siapa saja untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas

## 180 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
pelaksanaan pemilu. Di sisi lain, terdapat data pribadi pemilih yang tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi. Karena sifat dualistis ini, status terhadap DPT saat ini diterapkan prinsip “terbuka pengawasan dari publik, dengan sejumlah pengecualian (open to inspection by general public with limited exception )”. 41
Apabila berpedoman pada PKPU Nomor 9 Tahun 2013, disebutkan bahwa salinan DPT diserahkan kepada perwakilan peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan dalam bentuk cakram padat dengan format Portable Document Format (PDF) yang tidak bisa diubah.
Selain itu, DPT juga diumumkan oleh PPS dengan cara menempel salinan DPT di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pemilih penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan a quo , tentu posisi DPT harus ditempatkan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan data-data pribadi yang bersifat rahasia agar jangan sampai disalahgunakan oleh pihak lain.

## Status quo Regulasi Perlindungan Data Pribadi serta Urgensi RUU PDP di Indonesia
Data pribadi dapat digolongkan sebagai aset yang penting, berharga, dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 42 Hal ini dikarenakan tidak semua orang memahami cara mengumpulkan dan mengolah data pribadi seseorang menjadi sebuah informasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. 43 Tindakan a quo berpotensi melahirkan intervensi terhadap privasi seseorang yang termuat dalam data pribadi.44 Tindak pelanggaran dan kejahatan terhadap hak privasi atas data pribadi dapat terjadi baik secara online maupun offline . 45 Kasus pelanggaran dan kejahatan atas data pribadi seperti jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, kebocoran data
41 ELSAM, ‘Data DPT Dijual Bebas: Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi’, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021) <https://elsam.or.id/data-dpt-dijual-bebas- besarnya-risiko-eksploitasi-data-pribadi/> diakses pada 25 Oktober 2021.
42 Sinta Dewi, ‘Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia’ (2018) 5 Yustisia.[30].
43 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , (Raja Grafindo Perkasa, 2003).
44 Adrienn Lukács. ‘What is Privacy? The History and Definition of Privacy’ (Publicatio, 2016) < https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10794/7/3188699.pdf > diakses pada 21 Oktober 2021.
45 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
pribadi, aksi penipuan, tindak kriminal pornografi, dan lain-lain. 46
Hingga kini, data pribadi dijamin perlindungannya dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Setidaknya terdapat 32 peraturan perundang-undangan yang di dalam materi muatannya terdapat ketentuan mengenai data pribadi, 47 seperti aturan terkait rahasia kondisi pasien dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aturan terkait data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan dalam aturan lainnya. 48 Namun, konstelasi peraturan tentang perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Hal ini disebabkan belum adanya satu payung hukum sebagai produk hukum primer yang  dapat  mengunifikasikan  ketentuan-ketentuan  mengenai  perlindungan  data pribadi yang masih tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan. Kondisi a quo mendorong Pemerintah agar segera melakukan reformasi dalam tataran normatif untuk menciptakan proteksi data pribadi yang lebih komprehensif.
Atas urgensi-urgensi yang telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) menyusun RUU PDP pada tahun 2014. 49 RUU PDP pertama kali digagas dengan mendasarkan pada peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang ditetapkan pada 7 November 2016 serta diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak 1 Desember 2016. 50 Pembahasan RUU
46 Mery Christian Putri, et. al. ‘Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Rev - olusi Industri 4.0’ (2020) 9 Jurnal Rechtsvinding.[238].
47 ELSAM, ‘UU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Diwujudkan’ (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019) <https://elsam.or.id/uu-perlindungan-data-pribadi-penting- segera-diwujudkan/> diakses pada 18 Oktober 2021.
48 Sinta Dewi Rosadi, [et al.] ‘Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia’ (2018) 4 VeJ.[5].
49 Elsam, ‘Kawal Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi , Koalisi Advokasi RUU PDP Serahkan Usulan DIM Alternatif kepada DPR RI’, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020) <https://elsam.or.id/kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi- advokasi-ruu-pdp-serahkan-usulan-dim-alternatif-kepada-dpr-ri/> diakses pada 18 Oktober 2021.
50 Aditya Halimawan, [et al.] ‘Rilis Kajian Bersama CLS FH UGM: Mencari Solusi Perma - salahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia’, (Dewan Mahasiswa Justicia, 2020) <http://demajusticia.org/rilis-kajian-bersama-cls-fh-ugm-mencari-solusi-permasalahan-in- strumen-hukum-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada 18 Oktober 2021.

## 182 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
PDP diharapkan dapat rampung sebelum masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 berakhir mengingat RUU PDP tidak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018. Pada 24 Januari 2020, RUU PDP ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya akan dibahas oleh DPR. RUU PDP akan diajukan ke dalam prolegnas prioritas DPR periode 2019-2024. Akan tetapi, sampai saat ini, substansi RUU PDP masih merujuk pada draf per Desember 2019 terdiri atas 72 pasal yang tersebar dalam 15 bab dari substansi mengenai definisi hingga penyelesaian sengketa.
Keberadaan RUU PDP sebagai ius constituendum melahirkan respons positif dan negatif di kalangan masyarakat. Perbedaan perspektif tersebut mencerminkan adanya keseriusan dan perhatian dari berbagai pihak dalam rangka mengevaluasi rancangan regulasi perlindungan data agar sesuai dengan cita bersama. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebutkan urgensi UU PDP segera disahkan di Indonesia. 51 Johnny menilai bahwasannya data pribadi berkaitan erat dengan nilai ekonomi yang dimiliki oleh data tersebut sehingga perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk dilaksanakan. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa data pribadi dapat menjadi objek jual beli dari pihak swasta hingga pemerintah sesuai kepentingannya. 52 Adapun Communication and Information System Security Research Center (CISSREC) menyatakan bahwa kini terdapat dua UU yang sangat penting untuk segera disahkan di Indonesia, antara lain UU mengenai perlindungan data pribadi dan UU tentang keamanan dan ketahanan siber. 53 Perbedaan kedua UU a quo terletak pada cakupannya, yaitu untuk UU PDP berfokus pada data- data personal atau organisasi sedangkan UU tentang keamanan dan ketahanan siber berfokus pada sistem keamanan data. Inisiasi dalam perumusan RUU PDP
51 Agus Tri Haryanto, ‘RUU Perlindungan Data Pribadi Bakal Masuk Prolegnas 2020’, (detikinet, 2019) <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4793400/ruu-perlindungan-data-priba- di-bakal-masuk-prolegnas-2020> diakses pada 18 Oktober 2021.
52 Soraya Novika, ‘Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?’, (detikfinance, 2020)<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak-kasus-jual-beli-data- pribadi-dijual-ke-mana> diakses pada 30 Oktober 2021.
53 Aditya Halimawan, [et al . ] Op.Cit. [24].
memiliki urgensi tinggi sebab kasus penyalahgunaan data pribadi mulai marak serta tindakan melanggar lainnya pada hakikatnya melanggar hak asasi sekaligus hak konstitusional seseorang.
Di sisi lain, RUU PDP juga menuai kritikan dari berbagai pihak, diantaranya yaitu kritikan terhadap substansi RUU PDP yang masih banyak mengandung kelemahan dalam penggunaan terminologi pengertian, terlalu sederhana (minimalis), dan cenderung multitafsir. 54 Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Alia Yofira, menegaskan bahwa terdapat ketidakjelasan pada definisi data sensitif yang diatur dalam RUU PDP yakni mengenai data keuangan pribadi digolongkan  sebagai  data  spesifik  atau  bersifat  sensitif  sehingga  akan  beririsan dengan tugas para jurnalis atau organisasi masyarakat sipil untuk mengumpulkan data terkait transparansi kekayaan pejabat publik. 55 Ketidakjelasan definisi a quo berpotensi membahayakan tugas para jurnalis dan masyarakat sipil yang bertugas mengumpulkan data kekayaan publik. Catatan selanjutnya mengenai perumusan sanksi dimana keberadaan pasal-pasal “karet” dengan ancaman pidana justru dapat menciptakan over kriminalisasi. Kritikan lainnya menyorot problematika tentang ketidakjelasan cakupan material dan teritorial RUU PDP, dasar hukum pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi, hingga penekanan peran vital otoritas pengawas yang independen dalam rangka secara khusus mengawasi pengelolaan data pribadi. 56
Catatan kritik lainnya yaitu mengenai RUU PDP yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi warga oleh lembaga negara. Koordinator Riset Imparsial, Ardi Manto Adiputra, dikutip dari Kompas.com berpendapat bahwasanya potensi penyalahgunaan dapat muncul karena adanya pengecualian terkait hak pemilik data sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 draf RUU PDP
54 Fajar  H  ‘Tertinggal  dari  Negara  Tetangga,  RUU  PDP  Masih  Banyak  Kelemahan’ (KalderaNews, 2019) <https://www.kalderanews.com/2020/07/tertinggal-dari-negara-tetangga- ruu-pdp-masih-banyak-kelemahan/> diakses pada 21 Oktober 2021.
55 Putu Indak Savitri, ‘ELSAM: Jangan Sampai RUU PDP Berpotensi Menjerat Para Jurnalis’, (Antaranews, 2021) https://www.antaranews.com/berita/2384873/elsam-jangan-sampai-ruu-pdp- berpotensi-menjerat-para-jurnalis, diakses pada 21 Oktober 2021.

## 184 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
yakni nomenklatur-nomenklatur yang menyebutkan pengecualian karena adanya alasan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan penegakan hukum, kepentingan penyelenggaraan negara, dan sebagainya. 57 Pengecualian- pengecualian a quo memberikan akses tak terbatas kepada pemerintah sementara tidak ada definisi dan batasan khusus yang mengatur perihal akses pemerintah itu. Terlepas dari respon negatif sebagai masukan yang konstruktif terhadap RUU PDP, berbagai pelanggaran data pribadi tidak dapat dinafikan sehingga urgensi pengesahan RUU PDP adalah suatu hal mendesak yang perlu direvisi kembali sebelum pada akhirnya disahkan.

## Refleksi EU GDPR sebagai Rujukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi oleh Sejumlah Negara di Dunia
Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. 58 Zaman yang terus berkembang serta kecanggihan teknologi yang semakin maju menjadi salah satu alasan utama Indonesia perlu memiliki payung hukum tentang perlindungan data pribadi. Rentannya kejahatan dan pelanggaran data pribadi menyadarkan negara akan urgensi yuridis yang mengatur perlindungan data pribadi. 59 Oleh karena itu, sudah sepatutnya Indonesia mencontoh negara-negara lain yang sudah mulai aware tentang permasalahan ini.
Perlindungan data pribadi menjadi pembahasan yang semakin berkembang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Berbagai organisasi internasional maupun organisasi regional turut berkontribusi dalam membuat regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi negara-negara anggotanya. 60
57 Tsarina Maharani, ‘Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara’, (Kompas.com,  2020) <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/14455581/ kritik-ruu-pdp-imparsial-ada-potensi-penyalahgunaan-data-pribadi-oleh-negara?page=all> diakses pada 20 Oktober 2021.
58 Hanifan Niffari, ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)’ (2020). 7 Jurnal Yuridis. [109].
59 Indra Rahmatullah, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia’ (2021) 5 ADALAH.[13].
60 Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia’ (2019) 1 Jurnal BECOSS.
[148].
Salah satu produk hukum yang mengatur mengenai privasi dan keamanan data paling komprehensif adalah The General Data Protection Regulation 2016/679 (EU GDPR). 61 Regulasi a quo memberikan definisi data pribadi (personal data) sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan identifikasi natural person sebagai subjek data, dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengacu pada nama, nomor identitas, lokasi, tanda pengenal yang terintegrasi secara online, atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut. 62 Di antara kategori umum a quo , EU GDPR mengkategorikan beberapa data pribadi yang termasuk data sensitif sehingga harus mendapatkan perlindungan tingkat tinggi sebagaimana tercantum dalam EU GDPR Article 9 yaitu meliputi data genetik, data biometrik dan kesehatan, informasi mengenai asal ras dan etnik, opini politik, kepercayaan religius dan ideologi, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan umum.
Pengaturan dalam EU GDPR menegaskan bahwa semua praktik pengolahan data pribadi haruslah berdasarkan syarat yang sah. 63 Persetujuan subjek data dalam EU GDPR merupakan dasar bagi pengendali data untuk mengolah data pribadi, baik data pada kategori khusus, maupun memberikan koreksi pada pelarangan untuk memindahkan data ke luar wilayah ekonomi Uni Eropa. In casu , persetujuan diberikan  secara  bebas,  spesifik,  diinformasikan,  dan  tidak  ambigu. 64 Selain persetujuan, EU GDPR mengatur sejumlah syarat lainnya untuk suatu data pribadi dapat dianggap sah diproses oleh pengendali data. Data pribadi warga negara
61 Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia’, (2018), 48 Jurnal Hukum & Pembangunan.[814- 825].
62 Definisi data pribadi dalam tertuang dalam Article 4 Paragraph (1) The General Data Pro - tection Regulation 2016/679, yang mengatakan: “‘Personal  data’  means  any  information  relating  to  an  identified  or  identifiable  natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”.
63 Article 6 The General Data Protection Regulation 2016/679.
64 Wan Indy Azka A., ‘Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa’ (2020) Skripsi , Universitas Sumatera Utara.[106].

## 186 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
dinyatakan tidak sah untuk diproses kecuali memenuhi setidaknya salah satu dari kualifikasi di bawah ini antara lain: 65
a.  Subjek d ata sudah diberikan izin untuk diproses data pribadinya untuk satu atau lebih tujuan tertentu;
b.  Pemrosesan diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian (kontrak) dimana subjek data adalah pihak atau untuk mengambil langkah permintaan subjek data sebelum menandatangani perjanjian;
c.  Pemrosesan dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab pengontrol;
d.  Pemrosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan vital subjek data atau orang lain;
e.  Pemrosesan diperlukan untuk pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum atau pelaksanaan wewenang resmi yang diberikan kepada pengawas; dan
f.  Pemrosesan diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang diupayakan oleh pengontrol atau oleh pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan atau hak dasar dan kebebasan subjek data yang memerlukan perlindungan data pribadi, khususnya jika subjek datanya adalah seorang anak.
EU GDPR mengatur mengenai pemrosesan pada kategori khusus data pribadi.
Pengaturan ini terdapat di Article 9 Paragraph (1), yang mensyaratkan larangan pengungkapan data pribadi yang meliputi asal ras atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, atau keanggotaan serikat pekerja, dan pemrosesan data genetik, data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi orang secara unik, data mengenai kesehatan, atau data tentang alam kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang. Pemilik data pribadi harus menyetujui terlebih dahulu apabila data- data tersebut diproses. Namun, pasal ini tidak diberlakukan dalam keadaan darurat seperti dalam rangka penegakan hukum. 66
Pelaksanaan EU GDPR memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Article 5 tentang Prinsip yang Berkaitan dengan Pemrosesan Data Pribadi yakni terdapat 7 (tujuh) prinsip utama meliputi: 67 prinsip proaktif yaitu berfokus pada antisipasi dan pencegahan pelanggaran; prinsip mengutamakan privasi pengguna berfokus pada upaya memberikan perlindungan privasi secara maksimum dengan memastikan bahwa
65 Article 6 Paragraph (1) The General Data Protection Regulation 2016/679.
66 Article 9 Paragraph (1) The General Data Protection Regulation 2016/679.
67 Wan Indy Azka A., Op.Cit. [100].
data pribadi akan otomatis terlindungi dalam sistem IT atau praktik bisnis tertentu; prinsip privacy by design yaitu perlindungan data pribadi diintegrasikan ke dalam desain dimaknai bahwa perlindungan data pribadi ditanamkan pada desain teknologi secara holistik; prinsip fungsi maksimal berfokus pada penyediaan standar mitigasi risiko untuk sistem elektronik demi keamanan perusahaan maupun privasi dari subjek data; prinsip sistem keamanan yang total yakni memperkuat sistem keamanan dari awal hingga akhir; prinsip transparansi yaitu memastikan bahwa praktik bisnis atau teknologi yang ada beroperasi sesuai aturan dan diungkapkan ke publik dimana penyedia jasa pun harus tunduk pada proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak independen; dan prinsip menghormati privasi pengguna bahwasannya menjadi satu hal vital untuk memberi peran aktif bagi subjek data guna mengelola data pribadi mereka.
Keberadaan EU GDPR sebagai pedoman dalam perlindungan data pribadi secara garis besar dapat dikatakan komprehensif sebab substansinya mencakup subjek data pribadi dan hal-hal mana saja yang harus tunduk, syarat pengolahan dan pengelolaan subjek data, apa saja kewajiban pengolah dan pemroses data, mengenai hal-hal yang harus diberitahukan kepada subjek data, aturan tentang pemrofilan  otomatis,  hingga  sanksi-sanksi  yang  harus  diberikan  terhadap pelanggaran data pribadi. Walaupun EU GDPR dalam pemberlakuannya sejak 25 Mei 2018 menghadapi berbagai tantangan tersendiri, akan tetapi secara substantif dan praktis regulasi yang berlaku mengikat di negara-negara Uni Eropa tersebut jauh lebih terdepan khususnya untuk memberikan rasa aman terhadap privasi data warga negara. Dengan menjadikan EU GDPR sebagai role model, Indonesia dapat mengkaji serta mengejawantahkan prinsip-prinsip pengaturan EU GDPR dalam rangka penyusunan RUU PDP dengan turut memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi EU GDPR itu sendiri.

## Perlindungan Data Pemilih oleh KPU Berpedoman pada RUU PDP serta EU GDPR sebagai Tolok Ukurnya
Isu perlindungan data kependudukan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya

## 188 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
memang menjadi satu hal yang menuai pro dan kontra. Pasalnya, sifat dualisme data pemilih yang di satu sisi merupakan data publik tetapi di sisi lain terdapat data pribadi pemilih yang harus dilindungi menimbulkan urgensi tersendiri untuk menemukan titik tengah dalam rangka tetap menjunjung perlindungan data pribadi pemilih. Data pemilih pada dasarnya tidak terlepas dari KPU sebagai otoritas yang memiliki kewenangan sejak awal penyelenggaraan Pemilu, meliputi tahap pemutakhiran, penyusunan, rekapitulasi, hingga pengumuman DPT sehingga atas kewenangan-kewenangan a quo perlindungan data pemilih adalah satu hal yang mutlak untuk dilakukan oleh KPU. Selanjutnya, apabila memandang KPU dari perspektif RUU PDP maka merujuk pada draf RUU PDP per Desember 2019, KPU dapat dianggap sama halnya dengan Pengendali Data yang pada Pasal 1 angka 3 telah disebutkan definisi dari Pengendali Data Pribadi yaitu pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. In  casu , KPU bertindak sebagai organ yang memproses data pemilih, 68 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
Terdapat beberapa pedoman regulasi bagi KPU untuk melaksanakan pemrosesan data pemilih seperti PKPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan sejumlah regulasi lainnya. Akan tetapi, mengenai definisi data pribadi, hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sebagainya secara spesifik masuk dalam ranah regulasi khusus perlindungan data pribadi dimana saat ini pemerintah telah merancang RUU PDP sebagai ius constituendum . Menimbang status quo RUU PDP saat ini yang masih memiliki celah bagi terselenggaranya
68 Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan kewajiban KPU untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
perlindungan data pribadi serta keberadaan EU GDPR sebagai komparasi regulasi, maka prinsip-prinsip EU GDPR dalam tulisan ini dipandang memiliki visibilitas apabila dimanifestasikan ke dalam pengaturan RUU PDP, khususnya perihal penyeimbangan hak pemilik data dan pengendali data (dalam hal ini KPU). Ada tiga poin penting yang menjadi fokus penulis selanjutnya akan dijabarkan pada penjelasan di bawah ini.
Pertama , membebankan tugas KPU sebagai controller dan processor DPT Pemilu. EU GDPR mengisyaratkan adanya controller 69 dan processor 70 data pribadi. Indonesia belum mengenal konsep controller maupun processor karena regulasi data pribadi existing masih merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Apabila merujuk pada Naskah Akademik RUU PDP, Indonesia menggunakan istilah pengelola data pribadi dan pemroses data. Namun, RUU a quo tidak menjelaskan secara lengkap pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola data pribadi. 71 KPU sebagai controller berwenang untuk menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data pribadi, menentukan data-data pribadi DPT apa saja yang harus diungkapkan dan data apa saja yang harus dijaga kerahasiaannya. Sebagai processor, KPU berwenang memproses data pribadi DPT Pemilu serta wajib memberikan perlindungan terhadap data yang diprosesnya. In casu , perlindungan data pemilih tidak semata-mata diatur dalam PKPU maupun sejumlah regulasi lainnya yang relevan. Atas problematika perlindungan data pribadi saat ini, turut memunculkan urgensitas untuk membentuk suatu Lembaga
69 Article 4 (7) The  General  Data  Protection  Regulation 2016/679 mengungkapkan siapa yang berwenang menjadi controller data pribadi dan apa saja wewenangnya. Pasal a quo berbunyi “‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;”
70 Article 4 (8) The General Data Protection Regulation 2016/679 mendefinisikan processor sebagai perorangan atau badan hukum, otoritas publik, lembaga atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengontrol.
71 Yohanes Hermanto Sirait, ‘ General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa’ (2019) 2 Gorontalo Law Review. [63].

## 190 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
Pengawas Independen yang nantinya akan melaksanakan tugas mengawasi data pribadi secara umum dalam rangka menjamin perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun, status quo RUU PDP belum mengatur perihal pembentukan Lembaga Pengawas Independen ini.
Merujuk pada pengaturan EU GDPR, regulasi a quo secara komprehensif telah mengamanatkan adanya suatu otoritas pengawas independen yang bertanggung jawab mengawasi penerapan regulasi perlindungan data pribadi. 72
Kehadiran otoritas pengawas independen bertujuan untuk melindungi hak fundamental dan kebebasan seseorang yang berkaitan dengan pemrosesan data serta untuk memfasilitasi alur data pribadi yang bebas dalam negara tersebut. Lebih lanjut dijabarkan pada Article 52 terkait independensi otoritas pengawas data pribadi seperti harus bertindak dengan independensi penuh sesuai regulasi, bebas dari pengaruh eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh menerima instruksi dari siapapun, serta menghindari dari tindakan yang tidak sesuai kewenangannya. Otoritas a quo juga harus dipastikan memiliki sumber daya manusia, teknis, keuangan, tempat, dan infrastruktur yang memadai dalam rangka mencapai kinerja yang efektif. Dengan bercermin pada aturan khusus mengenai otoritas pengawas independen dalam EU GDPR, maka sudah waktunya Indonesia membentuk Lembaga Pengawas Independen sendiri yang bertugas dalam ranah perlindungan data pribadi sehingga segala persoalan yang berkaitan dengan data pribadi dapat tertangani pada satu pintu yang bebas dari intervensi.
Lembaga Pengawas Independen perlindungan data pribadi (Independent
Supervisory Authorities) dibentuk secara terpisah dari lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga a quo bertugas untuk mengawasi proses pengelolaan data pribadi, memberikan saran dan masukan terhadap lembaga yang kompeten, dan juga menerima keluhan dari masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak data pribadi mereka. 73 In  casu, lembaga independen pada penyelenggaraan Pemilu
72 Article 51 The General Data Protection Regulation 2016/679.
73 European Data Protection Supervisor, ‘Our Role as an Advisor’ (European Data Protection Su- pervisor) <https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-advisor_en> diakses pada 25 Oktober 2021.
khususnya dalam rangka perlindungan data pribadi DPT sangat diperlukan agar tidak terjadi conflict  of  interest antarpeserta dan/atau partai politik Pemilu . 74
Pembentukan Lembaga Pengawas Independen, tidak cukup hanya dinyatakan secara formal bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga independen. Terdapat beberapa dimensi independensi yang harus dipenuhi, yaitu: 75 (1) independensi struktural yakni sebuah lembaga itu terbentuk sebagai unit institusi tersendiri, yang terpisah atau tidak subordinat kepada sebuah kementerian atau departemen; (2) independensi fungsional yang menghendaki sebuah lembaga dapat bertindak sesuai kehendaknya; (3) independensi personalia yang berkaitan dengan mekanisme penunjukkan dan pencopotan personel; (4) independensi finansial yang berkaitan dengan adanya pemisahan anggaran dan otonomi atas urusan keuangan.
Kedua , prinsip minimalisasi data. RUU PDP Pasal 16 mengatur perihal pengecualian hak-hak pemilik data pribadi yaitu tidak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; atau agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara. Selanjutnya diatur bahwasannya pengecualian-pengecualian a quo dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Mengacu pada substansi pengaturan pengecualian hak pemilik data, maka konstruksi Pasal 16 belum mengatur secara eksplisit batasan atau mekanisme pengecualian itu, termasuk tidak adanya mandat pembentukan peraturan teknis untuk mengatur pengecualian. 76 Hal ini dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah maupun entitas lainnya.
74 Amangku Putradewa Bagaskoro Satiman, ‘Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa Berdasarkan General Data Protection Regulation’ (Thesis Program Magister Universitas Pelita Harapan 2021).[12].
75 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi (PT Rajagrafindo Persada 2019). [137].
76 Ali Mustofa dan Roy Pakpahan, ‘Analisis Hukum RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)’, (Law Justice, 2021) <https://www.law-justice.co/artikel/111345/analisis-hukum-ruu-perlindungan- data-pribadi-pdp/> diakses pada 29 Oktober 2021.

## 192 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
Terhadap kritik ini, penulis mengkomparasikan dengan pengaturan dalam EU GDPR. Article 5 EU GDPR menyebutkan tentang minimalisasi data, yaitu data pribadi haruslah memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan tujuannya diproses. Minimalisasi data yang dimaksudkan dalam EU GDPR ialah perlu adanya identifikasi jumlah minimum data pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan data tersebut diproses. 77 Terkait definisi istilah ini, EU GDPR tidak  mendefinisikan  lebih  lanjut  karena  jelas  akan  bergantung  pada  tujuan  dari pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Namun, beberapa hal yang dapat menjadi catatan yaitu EU GDPR mengaitkan prinsip minimalisasi data dengan prinsip akuntabilitas, hak perbaikan,
hak penghapusan ( right to be forget ), dan prinsip pembatasan penyimpanan.
Perbedaan pemrosesan data antara RUU PDP dengan EU GDPR tercermin dari pengecualian yang diberikan. Pengecualian dalam RUU PDP bersifat penuh, sedangkan EU GDPR bersifat sesuai kebutuhan dan proporsional. Seperti halnya minimalisasi data dilakukan sesuai dengan tujuan dan hanya menyimpan informasi dalam jumlah minimum, perlu pertimbangan secara terpisah untuk individu atau kelompok individu sesuai karakteristik yang relevan. 78 In casu , prinsip akuntabilitas ditunjukkan dari proses yang tepat untuk memastikan bahwa pengendali data benar telah mengumpulkan dan menyimpan data pribadi sesuai kebutuhan. Apabila ada data yang belum lengkap, maka pemilik data berhak meminta perbaikan atas data mereka. 79 Data yang tidak lagi diperlukan atau tidak relevan dengan tujuan diprosesnya data dapat diminta untuk dihapus ( right to be forget ) yang berkaitan pula dengan prinsip pembatasan penyimpanan.
Berdasarkan penjelasan di atas, pengecualian hak pemilik data yang menuai berbagai kritik dapat mengadopsi prinsip minimalisasi data dalam EU GDPR dengan tetap memperhatikan hak perbaikan dan penghapusan serta prinsip akuntabilitas dan
77 Information Commissioner’s Office, ‘Principle (c): Data Minimisation’, (Information Com - missioner’s Office) < https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-gen- eral-data-protection-regulation-gdpr/principles/data-minimisation/> diakses pada 29 Oktober 2021.
78 ibid. 79 Article 16 The General Data Protection Regulation 2016/679.
pembatasan penyimpanan. Di samping itu, syarat ketentuan pengecualian haruslah berdasar pada objek tertentu, tidak boleh lebih luas dari ketentuan umum, adanya parameter yang jelas ( balancing test ), dan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengecualian tersebut. 80 Hadirnya prinsip minimalisasi data selaras dengan polemik dualisme data Pemilu. Pada sub sebelumnya telah dijelaskan mengenai dualisme data Pemilu yakni terkait data pemilih yang di satu sisi harus dijaga kerahasiaannya dan di sisi lain merupakan data yang dapat diungkap ke publik untuk tujuan tertentu. Dengan prinsip minimalisasi data, penyelenggara Pemilu sebagai pengendali data bertindak untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan dan terbatas dengan tujuan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. 81 Data yang disalurkan KPU kepada pihak-pihak lain sesuai pengaturan perundang- undangan tetap wajib memperhatikan tujuan yang eksplisit dan sah serta batasan- batasan kerahasiaan data pribadi itu sendiri.
Perbaikan data pun diwujudkan dalam bentuk pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf l UU Pemilu. Pemutakhiran data secara berkelanjutan membawa konsekuensi pada pengaturan tentang penghapusan data dan pembatasan penyimpanan. In  casu , dilema pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ( continuous list ) saat ini seperti sumber data tidak jelas,
problem keterbukaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU, serta data pemilih yang tidak mandiri membawa pengaburan terhadap data pemilih yang sepatutnya komprehensif, akurat, dan mutakhir. 82 Oleh karena itu, langkah maju KPU diperlukan melalui metode, keterbukaan, dan sumber data yang jelas. Apabila telah mencapai data pemilih yang diharapkan, maka data pemilih yang tidak lagi diperlukan (seperti data orang yang telah meninggal atau tidak memenuhi syarat)
80 Yuliana Wahyuningtyas, ‘Prinsip dan Konsep PDP dalam Perspektif Internasional’, (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020) <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114645-1781. pdf> diakses pada 30 Oktober 2021.
81 Maharddhika, ‘Melindungi Data Pribadi Pemilih’, (Rumahpemilu.org, 2020) <https://ru- mahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> diakses pada 30 Oktober 2021.
82 Muhammad Gazali H, ‘Dilema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Masa Non- Tahapan’, (Rumahpemilu.org, 2021) <https://rumahpemilu.org/dilema-pemutakhiran-data-pemilih- berkelanjutan-di-masa-non-tahapan/> diakses pada 30 Oktober 2021.

## 194
Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
dapat dihapuskan. 83 Kemudian, adanya pemutakhiran data berkelanjutan sesuai dengan definisinya bahwa data yang telah dimutakhirkan akan disimpan dan terus diperbaharui secara berkelanjutan. 84 Dengan demikian, pembatasan penyimpanan berlaku secara kontinu selama data a quo masih digunakan dan akan berakhir apabila sudah tidak diperlukan (pemilik data meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat).
Ketiga, kejelasan definisi. Salah satu isu RUU PDP adalah adanya substansi yang mengandung ketidakjelasan definisi dan cenderung multitafsir. RUU PDP Pasal 23 menyebutkan cakupan pihak yang selanjutnya disebut sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi/ institusi. Perlu digaris bawahi bahwa klausula “ setiap orang ” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 adalah orang perseorangan atau korporasi. Definisi ini tentu problematis sebab secara prinsipil yang seharusnya berkewajiban menjalankan tugas sebagai pengendali dan pemroses data adalah badan publik, yaitu pemerintah dan swasta. 85 Meninjau EU GDPR sebagai komparasi, maka dapat ditemukan dalam Article 2 diatur tentang cakupan material ( material scope ). Pada intinya, EU GDPR tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam rangka kegiatan pribadi atau rumah tangga semata. 86 In casu , individu dan rumah tangga ( household ) melindungi data pribadi bukan dalam kapasitas sebagai pengendali data, melainkan karena memang data itu adalah miliknya. Dengan demikian, pengaturan dalam RUU PDP perlu diadakan penegasan sebagaimana EU GDPR memberikan batasan yang jelas terhadap subjek yang melakukan pemrosesan data pribadi.
Ketidakjelasan  definisi  juga  ditemukan  pada  pengaturan  data  yang  bersifat spesifik  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  RUU  PDP.  Pasal a quo memasukkan data dan
83 KPU Kayong Utara, ‘Bawaslu Dukung Penghapusan Pemilih TMS’, (KPU Kayong Utara, 2020) <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita/bawaslu-dukung-penghapusan-pemilih-tms> diakses pada 30 Oktober 2021.
84 Gazali H., Op.Cit.
85 Kumparan, ‘Pengamat Minta RUU PDP Diperbaiki: Multitafsir hingga Diskriminasi Sanksi’ (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparantech/pengamat-minta-ruu-pdp-diperbaiki- multitafsir-hingga-diskriminasi-sanksi-1sveF8Xx8dK/full > diakses pada 30 Oktober 2021.
86 Article 2 (2) The General Data Protection Regulation 2016/679.
informasi kesehatan serta keuangan pribadi sebagai data spesifik. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan dengan media dalam keterbukaan informasi dan kebebasan pers karena terdapat irisan dengan tugas para jurnalis atau organisasi masyarakat sipil yang mengumpulkan data terkait transparansi kekayaan pejabat publik untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat. 87 Pembahasan data spesifik dari perspektif EU GDPR dapat ditemukan pada Article 9 (1) bahwa terdapat larangan pemrosesan data pribadi yang mengungkapkan etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat pekerja, pemrosesan data genetik, data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi orang secara unik, data mengenai kesehatan, atau data tentang seks atau orientasi seksual seseorang. 88 Kemudian, EU GDPR melanjutkan pengaturan mengenai dalam kondisi seperti apa data tersebut dapat diproses. Berbeda halnya dengan RUU PDP yang masih harus dilakukan pengkajian kembali agar pemrosesan data spesifik menjadi jelas, cakupan materi apa yang dapat dibuka ke ranah publik dan cakupan materi apa saja yang bersifat sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaannya.
Pada poin pembahasan ketiga ini, kaitan dengan KPU dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu antara lain dapat memberikan tanggung jawab yang jelas kepada KPU untuk bertindak sebagai pengendali dan prosesor data pemilih. Penyelenggaraan Pemilu juga berkorelasi dengan pentingnya kajian tentang uang dalam Pemilu sebagai wujud penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 89
Pada tahun 2019, KPU menjadikan laporan harta kekayaan sebagai dokumen yang harus disertakan dalam rangka persyaratan pencalonan dalam Pemilu. 90 Selain itu,
87 Liberty Jemadu, ‘ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis’, (Suara.com, 2021) <https://www.suara.com/news/2021/09/10/213146/elsam-ruu-pelindungan-data- pribadi-berpotensi-jerat-jurnalis> diakses pada 30 Oktober 2021.
88 Article 9 (1) The General Data Protection Regulation 2016/679 berbunyi:
“ Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of generic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation shall be prohibited. ” 89 Mada Sukmajati dan Fikri D. ‘Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?’ (2019) 5 J urnal Antikorupsi INTEGRITAS .[76].
90 Indonesia Corruption Watch (ICW), ‘Lapor Kekayaan Bagi Calon Legislatif’, (Indonesia Corruption Watch, 2018) <https://antikorupsi.org/id/article/lapor-kekayaan-bagi-calon-legislatif> diakses pada 30 Oktober 2021.

## 196 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
kewajiban KPU dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tak terlepas dari pentingnya data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan nomenklatur “data dan informasi kesehatan” sebagaimana dimaksud dalam RUU PDP. Berdasarkan hal a quo , pemberian kejelasan definisi data spesifik menjadi penting dalam hal KPU melaksanakan fungsinya untuk menegakkan transparansi serta perlindungan data pribadi kelompok rentan.

## Kesimpulan
1.  KPU merupakan lembaga nasional yang dibentuk sebagai penyelenggara pemilu serta bersifat tetap dan mandiri. Dalam menjalankan tugas, KPU dituntut untuk dapat memastikan Pemilu terselenggara sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peranan KPU sangat penting dalam penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia, dalam konteks ini ialah penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu beserta regulasi terkait, KPU menjalankan tugas sesuai prosedur untuk mewujudkan Pemilu yang berlangsung sesuai dengan harapan bersama.
2.  Salah satu tugas dan kewajiban KPU adalah untuk melakukan pemutakhiran data serta menyusun daftar pemilih sebagaimana dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pemutakhiran data diatur dalam Pasal 204-205 UU Pemilu, sedangkan penyusunan daftar pemilih diatur dari Pasal 206-216. Namun, data pemilih Pemilu dalam hal ini bersifat dualistis sehingga status terhadap DPT saat ini diterapkan prinsip “terbuka pengawasan dari publik, dengan sejumlah pengecualian” (open to inspection by general public with limited exception ).
3.  Data pemilih yang merupakan pula data pribadi tergolong aset bernilai ekonomi tinggi sehingga rentan intervensi terhadap privasi seseorang yang termuat dalam data pribadi. Sampai saat ini, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi akibat tidak adanya payung hukum  yang  mengunifikasi  ketentuan  mengenai  perlindungan  data  pribadi.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah kembali menyusun RUU PDP yang melahirkan draf rancangan terakhir pada Desember 2019 yaitu terdiri
dari 15 bab dan 72 pasal. RUU a quo justru mendapat dissenting opinion pro dan kontra dalam masyarakat baik dari segi tujuan pembentukan, nilai kepentingan, maupun substansi.
4.  Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dibarengi dengan ancaman pelanggaran dan kejahatan terhadap data pribadi menjadi raison d’etre Indonesia memerlukan payung hukum perlindungan data pribadi. Salah satu produk hukum mengatur mengenai privasi dan keamanan data paling komprehensif adalah The General Data Protection Regulation 2016/679 (EU GDPR). Keberadaan EU GDPR sebagai pedoman dalam perlindungan data pribadi secara garis besar dapat dikatakan komprehensif sebab substansinya mencakup subjek data pribadi dan hal-hal terkait yang harus tunduk, syarat pengolahan dan pengelolaan subjek data, kewajiban pengolah dan pemroses data, hal-hal yang harus diberitahukan kepada subjek data, pemrofilan otomatis, hingga sanksi-sanksi yang harus diberikan terhadap pelanggaran data pribadi.
Dengan menjadikan EU GDPR sebagai role model , Indonesia dapat mengkaji serta mengejawantahkan prinsip-prinsip pengaturan EU GDPR dalam rangka penyusunan RUU PDP dengan turut memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi EU GDPR itu sendiri.
5.  EU GDPR memiliki visibilitas apabila dimanifestasikan ke dalam pengaturan RUU PDP. Beberapa pengaturan EU GDPR yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan RUU PDP antara lain urgensitas pembentuk Lembaga Pengawas Independen yang secara yuridis harus diatur dalam RUU PDP terkait definisi, sifat, cakupan, tugas, maupun wewenangnya; penerapan prinsip minimisasi data, prinsip akuntabilitas, prinsip pembatasan penyimpanan, serta hak atas perbaikan dan penghapusan data; dan pemberian kejelasan definisi pengendali data hingga data spesifik. Keseluruhan poin a quo diharapkan dapat memberikan perlindungan atas data pemilih terutama oleh KPU sebagai pengendali data.
Pada akhirnya, dorongan pengesahan RUU PDP adalah satu hal yang mendesak tentunya dengan melewati sejumlah revisi sebelum disahkan.

## 198
Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...

## Daf t ar Bacaan

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , ed. 1, cet 6 (Raja Grafindo Persada, 2012).
Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Raja Grafindo Perkasa, 2003).
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Bayumedia Publishing, 2006).
Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy ,  (Taylor  &  Francis e-Library, 2003).
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media Group, 2005).
Samuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga (Grafiti, 2001).
Shinta Dewi, CyberLaw:  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional, Regional, dan Nasional (Refika Aditama 2015).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, ed. 1, cet.10 (RajaGrafindo Persada, 2007).
Zainal Arifin  Mochtar, Lembaga  Negara  Independen:  Dinamika  Perkembangan dan  Urgensi  Penataannya  Kembali  Pasca-Amandemen  Konstitusi (PT Rajagrafindo Persada 2019).
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. 2 (Sinar Grafika, 2010).

## Jurnal
Alboin Pasaribu, ‘Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada’ (2019) 16 Jurnal Konstitusi.
Amangku Putradewa Bagaskoro Satiman, ‘Analisis Yuridis Mengenai Lembaga Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan
Uni Eropa Berdasarkan General Data Protection Regulation’ (Thesis Program Magister Universitas Pelita Harapan 2021).
Evi Purnamawati, ‘Perjalanan Demokrasi di Indonesia’ (2020) 18 Solusi.
H. Soebagio, ‘Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia’ (2008) 12 Makara Sosial dan Humaniora.
Hanifan Niffari, ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)’ (2020) 7 Jurnal Yuridis.
I Gusti Ayu Herlina Lestari, ‘Efektivitas asas Luber Jurdil pada Pemilu di Indonesia’, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan Tanggal 5 Oktober 2019, Universitas Pendidikan Ganesha.
Indra Rahmatullah, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia’ (2021) 5 ADALAH.
Mada  Sukmajati  dan  Fikri  D.  ‘Pendanaan  Kampanye  Pemilu  Serentak  2019  di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?’ (2019) 5 Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.
Mery Christian Putri, et. al. ‘Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0’ (2020) 9 Jurnal Rechtsvinding.

## Muhammad Hanafi, ‘Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia’ (2013)
1 Jurnal Cita Hukum.
Setyawati Fitri Anggraeni, ‘Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia’ (2018) 48 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Sinta Dewi Rosadi, [et al.] ‘Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia’ (2018) 4 VeJ.
Sinta Dewi, ‘Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia’ (2018) 5 Yustisia.
Siti Yuniarti, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia’ (2019) 1 Jurnal BECOSS.
Suparman Marzuki, ‘Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis’ (2008) 15 Jurnal Hukum.

## 200
Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
Suranto, [et al.] ‘Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta’ (2020) 17 Jurnal Konstitusi.
Wan  Indy Azka A.,  ‘Perbandingan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Data  Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa’, (2020) Skripsi , Universitas Sumatera Utara.
Yohanes Hermanto Sirait, ‘General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa’ (2019) 2 Gorontalo Law Review.
Yuliani Widianingsih, ‘Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik’ (2017) 5 Jurnal Signal.

## Laman
Aditya Halimawan, [et al.] ‘Rilis Kajian Bersama CLS FH UGM: Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia’, (Dewan Mahasiswa Justicia, 2020) <http://demajusticia.org/rilis-kajian- bersama-cls-fh-ugm-mencari-solusi-permasalahan-instrumen-hukum- perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada 18 Oktober 2021.
Adrienn  Lukács.  ‘What  is  Privacy?  The  History  and  Definition  of  Privacy’ (Publicatio, 2016) < https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10794/7/3188699. pdf> diakses pada 21 Oktober 2021.
Agus Tri Haryanto, ‘RUU Perlindungan Data Pribadi Bakal Masuk Prolegnas 2020’, (detikinet, 2019) <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4793400/ ruu-perlindungan-data-pribadi-bakal-masuk-prolegnas-2020> diakses pada 18 Oktober 2021.
Ali Mustofa dan Roy Pakpahan, ‘Analisis Hukum RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)’, (Law Justice, 2021) <https://www.law-justice.co/artikel/111345/ analisis-hukum-ruu-perlindungan-data-pribadi-pdp/> diakses pada 29 Oktober 2021.
Amalia Salabi, ‘Lindungi Data Pribadi Pemilih, KPU Larang Hal ini’, (rumahpemilu. org, 2020) <https://rumahpemilu.org/lindungi-data-pribadi-pemilih-kpu- larang-hal-ini/>, diakses pada 15 Oktober 2021.
Andre A dan Ignatius, ‘RUU PDP Masih Memiliki Banyak Kekurangan dibandingkan Standar Internasional dalam Melindungi Data Pribadi’ (The Conversation, 2021) <https://theconversation.com/ruu-pdp-masih-memiliki- banyak-kekurangan-dibandingkan-standar-internasional-dalam-melindungi- data-pribadi-151212> diakses pada 15 Oktober 2021.
Ardhito Ramadhan, ‘BSSN: Hingga Agustus 2021 Tercatat 888 Juta Serangan Siber’, (Kompas, 2021) <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/10493771/ bssn-hingga-agustus-2021-tercatat-888-juta-serangan-siber>, diakses pada 15 Oktober 2021.
CNBC Indonesia, ‘Ini Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU yang Bocor’, (CNBC Indonesia,  2020) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200522141735- 37-160286/ini-kronologi-tersebarnya-jutaan-data-kpu-yang-bocor>, diakses pada 15 Oktober 2021.
ELSAM, ‘Data DPT Dijual Bebas: Besarnya Risiko Eksploitasi Data Pribadi’, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021) <https:// elsam.or.id/data-dpt-dijual-bebas-besarnya-risiko-eksploitasi-data-pribadi/> diakses pada 25 Oktober 2021.
Elsam, ‘Kawal Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi , Koalisi Advokasi RUU PDP Serahkan Usulan DIM Alternatif kepada DPR RI’, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020) <https://elsam.or.id/ kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi-advokasi-ruu-pdp- serahkan-usulan-dim-alternatif-kepada-dpr-ri/> diakses pada 18 Oktober 2021.
ELSAM, ‘UU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Diwujudkan’, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019) <https://elsam.or.id/uu- perlindungan-data-pribadi-penting-segera-diwujudkan/> diakses pada 18 Oktober 2021.
European Data Protection Supervisor, ‘Our Role as an Advisor’ (European Data Protection Supervisor) <https://edps.europa.eu/data-protection/our-role- advisor_en> diakses pada 25 Oktober 2021.
Fajar H ‘Tertinggal dari Negara Tetangga, RUU PDP Masih Banyak Kelemahan’ (KalderaNews, 2019)  <https://www.kalderanews.com/2020/07/tertinggal- dari-negara-tetangga-ruu-pdp-masih-banyak-kelemahan/> diakses pada 21 Oktober 2021.
Indonesia Corruption Watch (ICW), ‘Lapor Kekayaan Bagi Calon Legislatif’, (Indonesia Corruption Watch, 2018) <https://antikorupsi.org/id/article/lapor- kekayaan-bagi-calon-legislatif> diakses pada 30 Oktober 2021.
Information Commissioner’s Office, ‘Principle (c): Data Minimisation’, (Information Commissioner’s  Office)  < https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data- protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/ data-minimisation/> diakses pada 29 Oktober 2021.

## 202 Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
Jimly  Asshiddiqie,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
KPU Kabupaten Sanggau, ‘Sejarah KPU’, (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau) <https://kpu-sanggaukab.go.id/sejarah/> diakses pada 14 Oktober 2021.
KPU Kayong Utara, ‘Bawaslu Dukung Penghapusan Pemilih TMS’, (KPU Kayong Utara, 2020) <http://kpu-kayongutarakab.go.id/berita/bawaslu-dukung- penghapusan-pemilih-tms> diakses pada 30 Oktober 2021.
Kumparan, ‘Pengamat Minta RUU PDP Diperbaiki: Multitafsir hingga Diskriminasi Sanksi’ (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparantech/ pengamat-minta-ruu-pdp-diperbaiki-multitafsir-hingga-diskriminasi-sanksi- 1sveF8Xx8dK/full > diakses pada 30 Oktober 2021.
Liberty Jemadu, ‘ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis’, (Suara.com, 2021) <https://www.suara.com/news/2021/09/10/213146/elsam- ruu-pelindungan-data-pribadi-berpotensi-jerat-jurnalis> diakses pada 30 Oktober 2021.
Maharddhika, ‘Melindungi Data Pribadi Pemilih’, (Rumahpemilu.org, 2020) <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> diakses pada 30 Oktober 2021.
Muhammad Gazali H, ‘Dilema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Masa Non-Tahapan’, (Rumahpemilu.org, 2021) <https://rumahpemilu.org/dilema- pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-di-masa-non-tahapan/>diakses pada 30 Oktober 2021.
Putu Indak Savitri, ‘ELSAM: Jangan Sampai RUU PDP Berpotensi Menjerat Para Jurnalis’, (Antaranews, 2021) https://www.antaranews.com/berita/2384873/ elsam-jangan-sampai-ruu-pdp-berpotensi-menjerat-para-jurnalis, diakses pada 21 Oktober 2021.
Rahmad  Fauzan,  ‘RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  Gunakan  GDPR  Uni  Eropa Sebagai Acuan’, (Bisnis.com, 2019) <https://teknologi.bisnis.com/ read/20191202/282/1176768/ruu-perlindungan-data-pribadi-gunakan-gdpr- uni-eropa-sebagai-acuan> diakses pada 25 Oktober 2021.
Soraya Novika, ‘Marak Kasus Jual Beli Data Pribadi, Dijual ke Mana?’, (detikfinance, 2020) < https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5263253/marak- kasus-jual-beli-data-pribadi-dijual-ke-mana> diakses pada 30 Oktober 2021.
Suisno dan Ayu Dian Ningtias, ‘Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi’, (2020) 8 Jurnal Independent.
Taufiqurrohman Syah, ‘Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Checks and Balances Lembaga Negara’, (Komisi Yudisial) <https:// pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001.pdf > diakses pada 14 Oktober 2021.
Tsarina Maharani, ‘Kritik RUU PDP, Imparsial: Ada Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Negara’, (Kompas.com,  2020) <https://nasional.kompas. com/read/2020/07/28/14455581/kritik-ruu-pdp-imparsial-ada-potensi- penyalahgunaan-data-pribadi-oleh-negara?page=all> diakses pada 20 Oktober 2021.
Yuliana Wahyuningtyas, ‘Prinsip dan Konsep PDP dalam Perspektif Internasional’, (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020) <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ K1-RJ-20200701-114645-1781.pdf> diakses pada 30 Oktober 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
The General Data Protection Regulation 2016/679.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## 204
Laila Alfina, dkk : Pengejawantahan EU GDPR...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--