## PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## Herlintati
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung
ABSTRACT Regional economic development is a change for the better, the economy that includes the establishment of new institutions, the development of alternative industries, improving the capacity of the existing workforce to produce products and services better, identifying new markets, transfer of knowledge knowledge and development of new businesses in order to improve the economic and social welfare.
The results showed that the capacity and participation of women in leadership positions who determine  the  policy  /  decision-economic  development  plans  in  the  region  is  still  relatively  weak institutions,  lack  of  access  to  women's  involvement  in  the  formulation  of  the  program  due  to  the composition  of  factors  on  the  structural  position  of  women  in  institutions,  lack  of  knowledge, experience and capabilities of women in the formulation of program access, program establishment and  implementation  of  economic  development  programs  at  the  institutional  center  of  Lampung regency.
Ability  and  women's  participation  in  responding  to  proposals  from  the  community  in economic development in the institutional area in Lampung regency was still relatively limited. ability in  response  to  the  proposed  program  and  budget  of  the  subordinate  financing  in  economic development  is  still  relatively  weak  institutions.  The  low  composition  on  the  structural  position  of women in local institutions turned out to limit the access capability, authority and power of women to influence decisions in the formulation of the proposed policy. Women's ability to defend and fight for the  proposed  program  is  still  weak  or  not  yet  optimal.  Based  on  these  results  concluded  that women's  participation  in  the  formulation  of  economic  policy  in  the  institutional  area  of  Lampung regency was still low.
Key words: Women's Participation, Policy Formulation, Economic Development

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah diyakini sebagai suatu perubahan paradigma yang  bertujuan  menciptakan  iklim  demokratis  dan  keterbukaan  di  dalam  sistem  pemerintahan maupun  pembangunan  daerah.  Tumbuh  dan  berkembangnya  keterbukaan  ruang  publik  dalam setiap  tatanan  kehidupan  masyarakat  daerah  adalah  terinspirasi  dari  lahirnya  Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang pada akhirnya menjadi muara bagi menguatnya isu demokratisasi di segala bidang bidang terutama berkaitan dengan hak-hak hidup setiap individu dalam sistem sosial di  daerah.  Lebih  lanjut  otonomi  daerah  dan  penguatan  arus  keterbukaan  semakin  memberikan kesempatan kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan  sehingga dapat menempatkan dirinya  pada  posisi  yang  sama  dalam  memberikan  peran  pada  proses  pemerintahan  dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Hakekatnya pembangunan daerah harus didukung oleh berbagai sistem dan elemen agar pelaksanaannya  dapat  berkesinambungan  dan  menyeluruh  menyentuh  seluruh  kepentingan ataupun  hak-hak  setiap  warga  negara  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Penyelengaraan pembangunan  daerah  itu  sendiri  tentunya  membutuhkan  dana,  sumber  daya  alam,  sarana  dan fasilitas  maupun  sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Dan  dari  berbagai  aspek  pendukung pembangunan  sebagaimana  dimaksud,  faktor  manusia  atau  sering  disebut  dengan  sumber  daya manusia masih memegang fungsi utama dan sangat vital.
Masalah  pokok  dalam  pembangunan  daerah  adalah  terletak  pada  penekanan  terhadap kebijakan-kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  kekhasan  daerah  yang  bersangkutan (endogenous  development)  dengan  menggunakan  potensi  sumber  daya  manusia,  kelembagaan, dan  sumberdaya  fisik  secara  lokal  (daerah).  Orientasi  ini  mengarahkan  kita  kepada  pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses,  yaitu  proses  yang  mencakup pembentukan  institusi-institusi  baru,  pembangunan  indistri-industri  alternatif,  perbaikan  kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru,  alih  ilmu  pengetahuan,  dan  pengembangan  perusahaan-perusahaan  baru.  Setiap  upaya pembangunan  ekonomi  daerah  mempunyai  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  jumlah  dan  jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembanguanan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta  pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  harus  mampu  menaksir  potensi  daya-sumber  daya  yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
Dalam  konteks  pembangunan  ekonomi  daerah,  dominasi  pelaku  pembangunan  atau sebagai subyek pembangunan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki. Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal.  Begitu  pula  dari  sejarah  perkembangan    dunia  maupun  perkembangan  bangsa  telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu memiliki peran dan fungsi  dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki.
Keterwakilan perempuan di kelembagaan daerah di setiap Kabupaten/Kota dewasa ini relatif cukup  besar.  Oleh  karena  itu  keberadaan  kaum  perempuan  pada  setiap  perangkat  kerja pemerintahan  daerah  diharapkan  mampu  juga  sebagai  pelopor  dalam  perwujudan  sistem pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  terutama  dalam  meningkatkan  peran  perempuan dibidang  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  selama  ini  dianggap  bukan  sebagai  persoalan penting.  Pada  konteks  perumusan  kebijakan  daerah  terutama  menyangkut  pembangunan  daerah, diskriminasi  gender  seringkali  dilanggengkan  oleh  para  pembuat  kebijakan,  dimana  keputusan- keputusan dibuat kurang berprespektif gender. Keberadaan kaum perempuan yang minoritas pada suatu  lembaga  pemerintahan  seringkali  kalah  mengimplikasikan  suaranya  dalam  perumusan kebijakan.  Kondisi  ini  tentunya  harus  menjadi  sebuah  dorongan  bagi  setiap  kaum  perempuan menempatkan diri dan memiliki peran serta fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya  laki-laki,  karena  pada  situasi  dan  tingkatan  tertentu  kaum  perempuan  memiliki pengetahuan, ketarampilan/kecakapan serta ketegasan yang sama dengan laki-laki.
Seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam aktivitas sosial, dalam kelembagaan pemerintah, organisasi formal maupun organisasi non formal dan pada sektor swasta dalam kewirausahaan, peran perempuan ditengah-tangah kehidupan sosial dewasa ini tidak hanya sebagai  alat produksi dalam melahirkan genarasi penerus sebagaimana kodrat hakiki yang dimiliki kaum perempuan. Lebih dari pada itu perempuan  dengan kodrat alamiahnya telah mampu pula menempaykan diri sebagai asset bangsa/daerah dan asset pembangunan, dimana kemampuan dan  perannya  dapat  disejajarkan  dengan  kaum  laki-laki.  Berdasarkan  hasil  survey  BPS  Provinsi Lampung  Tahun  2011  bahwa  untuk  jumlah  perempuan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  adalah
berkisar  41,7%  dari  jumlah  penduduk  laki-laki.    Melihat  besarnya  jumlah  penduduk  perempuan tersebut  tentunya  akan  menjadi  asset  pembangunan  daerah  yang  besar  apabila  keberadaannya dimanfaatkan secara baik dalam mendorong laju pembangunan di daerah tersebut.
Akibat  dari  peningkatan  berbagai  macam  kebutuhan  dalam  kehidupan  serta  modernisasi juga akibat pergeseran nilai adat istiadat primordial yang mengikat hak-hak dan ruang gerak kaum perempuan),  peran  perempuan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  tidak  lagi  semata-mata  sebagai pelayan  bagi  suami  dan  mengurus  rumah  tangga.  Perempuan  di  daerah  tersebut  dengan keberadaannya telah ikut serta menunjukkan kapasitas dirinya dalam berperan di berbagai bidang, termasuk  dalam  kelembagaan  pemerintahan  di  daerah.  Hal  ini  tanpak  pada  komposisi  jumlah perempuan  yang  keberadaannya  di  lembaga  pemerintahan  hampir  sama  atau  sebanding  dengan jumlah laki-laki, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1.   Data  Kompisisi  (Jumlah)  Tenaga  Kerja  (Pegawai)  Wanita  Pada  Kelembagaan  Daerah
(Satker) Kabupaten Lampung Tengah. No Nama Kantor/Satuan Kerja % Jumlah Total Laki Wanita % Wanita 1 Setda Kabupaten Lamteng 138 98 41,5 236 2 Badan Kepegawaian Daerah 54 43 43,9 98 3 Dinas Pendidikan 118 47 37,6 125 4 Dinas Kesehatan 47 56 54,4 103 5 Dinas Pendapatan Daerah 101 39 27,9 140 6 Dinas Pertambangan & Energi 58 27 31,8 85 7 Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata. 53 23 30,3 76 8 Dinas Perternakan 56 37 39,8 93 9 Dinas Pasar dan Perdagangan 56 31 35,6 87 10  Dinas Pertanian dan Hortikultura 68 38 35,8 106 11  Dinas Pedudukan dan Catatan Sipil 105 40 27,6 145 12  BPPP dan Keluarga Berencana 51 37 42,1 88 13  DP2KA 77 31 28,7 108 14  Badan Pemberdayaan Kampung 69 34 33,0 103 15  Dinas Koperasi dan UKM 71 28 28,3 99 16  Badan penanggulangan Bencana 92 16 14,8 108 17  Kantor Kesbanglinmas 67 31 31,6 98 18  Badan Pelayanan Terpadu 64 23 26,4 87 19  Kantor Satpol- PP 168 69 29,1 237 20  Kecamatan (28 Kecamatan) + UPTD 7.908 4.992 39,0 12.800 Jumlah 9.421 5.740 37,86 15.161
Sumber: Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Berdasarkan tabel di atas komposisi jumlah pegawai perempuan (wanita) di kelembagaan daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah  adalah  cukup  besar  yakni  sebanyak  5.740  pegawai  wanita atau  37,86%  dari  keseluruhan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bekerja  di  Satuan  Kerja  (Satker)  dan Sekretariat  Pemda  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Dengan  jumlah  yang  relatif  cukup  besar  ini tentunya  wanita  di  kelembagaan  pemerintahan  daerah  Kabupaten  LampungTengah  merupakan suatu asset pemerintahan dan pembangunan sekaligus memberikan peran serta dalam perumusan kebijakan.  Namun  demikian  untuk  berperan  sebagai  perumus  kebijakan  pemerintahan  daerah, pegawai perempuan harus berada pada posisi yang memungkinkannya sebagai perumus kebijakan, misalnya  berkedudukan  sebagai  Kepala  Satuan  Kerja  (Eselon  II),  Kepala  Bagian  atau  Kepala Bidang  (Eselon  III),  atau  berkedudukan  sebagai  Kepala  Sub  Bidang/Sub  Bagian/Kepala  Seksi
(Eselon IV), yakni pada level pimpinan dimana melekat padanya suatu fungsi sebagai perumus atau pengambil keputusan suatu kebijakan dalam kegiatan pemerintahan di daerah.
Di balik berbagai potensi dan kekuatan yang ada  pada diri perempuan, marginalisasi dan subordinasi terhadap kaum  perempuan  dalam berbagai aspek kehidupan (posisi dan  aktivitasnya) masih  dirasakan  membatasi  ruang  gerak  perempuan.  Pandangan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  ternyata  masih  banyak  menyisakan  sikap  pesimis  terhadap  kemampuan  wanita. Anggapan  bahwa  wanita  itu  irrasional  atau  emosional  menjadikan  alasan  bagi  kaum  pria beranggapan bahwa tidak mungkin seorang perempuan untuk tampil sebagai pimpinan. Kondisi ini tentunya menempatkan perempuan pada suatu posisi yang tidak penting. Pada akhirnya subordinasi gender  tersebut terjadi dalam segala macam bentuk dan berbeda-beda dari tempat dan waktu yang berbeda pula.
Sesuai  dengan  kodrat  alamiah  yang  dimilikinya,  perempuan  masih  dianggap  memiliki keterbatasan  gender  dibanding  laki-laki.  Oleh  sebab  itu  posisi  perempuan  di  berbagai  bidang, khususnya di kelembagaan daerah masih belum sepenuhnya disetarakan dengan laki-laki. Kondisi tersebut  terjadi  pula  di  lingkup  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Keberadaan perempuan  di  kelembagaan  daerah  dengan  tingkat  kualitas  dan  kuantitasnya  yang  ada  belum mampu  menempatkan  wanita  pada  posisi  yang  sama  dengan  laki-laki.  Sebagian  besar  yang memangku  jabatan  pada  unit  dan  instansi  pemerintahan  adalah  kaum  laki-laki  dan  hanya  sedikit perempuan  yang  diberikan  kesempatan  atau  kepercayaan  untuk  duduk  sebagai  pimpinan  pada tingkat eselon atau satuan kerja tertentu, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.   Kompisisi (Jumlah) Tenaga Kerja (Pegawai)  Wanita  dalam Tingkatan Jabatan  (Eselon)
Di Kelembagaan Daerah (Satuan Kerja Daerah) Kabupaten Lampung Tengah. No Tingkatan Eselon Jabatan/Kepangkatan Jumlah Pemegang Eselon Jumlah Total Laki  Wanita % wanita 1 Eselon II 20 1 4,7 21 2 Eselon III 113 17 13,1 130 3 Eselon IV 316 79 20,0 395 Jumlah 449 97 17,8 546
Sumber: Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  komposisi  pegawai  perempuan  yang berkedudukan  sebagai  pemagang  (pimpinan)  Eselon  pada  Satuan  Kerja  dan  Pemda  Kabupaten Lampung Tengah relatif kecil (rendah). Pada tingkat Eselon II (Kepala Dinas/Badan/Kantor) hanya terdapat  satu  1  orang  (4,7%)  dari  21  Satuan  Kerja  yang  ada  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Perempuan yang memiliki jabatan pada level Eselon III adalah sebanyak 17 orang (13,1%) dari 130 formasi jabatan. Sedangkan pegawai perempuan yang memegang jabatan pada Eselon IV adalah sebanyak  79  orang  (20%)  dari  316  formasi.  Rata-rata  ratio  persentase  pegawai  perempuan  yang memegang jabatan atau sebagai pucuk pimpinan dari berbegai tingkatan jabatan (Eselon) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah hanya sebesar 17,8% dari keseluruhan formasi jabatan yang ada, dan  inipun  lebih  banyak  pada  posisi  jabatan  (Eselon)  ditingkat lower (pimpinan  tingkat bawah/rendah) yakni pada Eselon IV.
Walaupun  terlihat  bahwa  pegawai  perempuan  di  lingkup  Pemda  Kabupaten  Lampung Tengah telah dianggap memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam jabatan kelambagaan, akan tetapi  porsinya  masih  sedikit  dan  tidak  seimbang  dengan  posisi  pegawai  laki-laki.  Kondisi  ini tentunya  akan  membatasi  ruang  dan  gerak  pegawai  perempuan  dalam    melibatkan  diri  sekaligus mempengaruhi  hasil  kebijakan  daerag  dibidang  pemerintahan  dan  pembangunan.  Keterbatasan perempuan dalam kedudukannya sebagai penentu  utama keputusan/kebijakan pada suatu satuan kerja tentu saja menyebabkan suara perempuan dalam suatu kebijakan menjadi relatif kecil. Pada
akhirnya  kaum  perempuan  di  kelembagaan  daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah  lebih  sebagai obyek dari kebijakan dan belum mampu menempatkan dirinya sebagai subjek suatu kebijakan.
Sebagai aplikasi gender penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran perempuan dengan berbagai potensi yang dimilikinya harus lebih ditingkatkan. Pengarustamaan gender dalam konteks pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  sebaiknya  diiringi  pula  oleh  peran  perempuan  dalam proses  perumusan  kebijakan  daerah.  Konsekwensinya  perempuan  harus  diberikan  kesempatan yang seluas-luasnya untuk dilibatkan dan dipercaya untuk memangku jabatan sebagai pimpinan di kelembagaan  daerah.  Namun  demikian  permasalahannya  adalah  bahwa  komposisi  keterlibatan perempuan di kelembagaan daerah  relatif masih di tingkat bawah (staf) yang tidak memiliki peran utuh  dalam  pengambilan  keputusan  (kebijakan),  selain  itu  persentase  kepemimpinan    perempuan dilingkup kelembagaan daerah tersebut relatif masih kecil atau sedikit.

## 1.2 Permasalahan
Permsalahan yag timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.   Mengapa  partisipasi  dan  peran  perempuan  dalam  perumusan  kebijakan  kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah masih rendah?
2.  Sejauhmanakah partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah?

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Tipe Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau melukiskan  suatu  keadaan  atau  obyek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada.  Mardalis (2003:26)  menyatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk memperoleh  informasi-informasi  mengenai  keadaan  yang  ada  saat  ini  dan  melihat  kaitan  antara faktor-faktor yang ada. Penelitian deskriptif mencoba memetakan dan mengklasifikasikan informasi yang didapat menjadi suatu bentuk penyajian yang sistematis mengenai suatu permasalahan.
Penelitian  deskriptif  kualitatif  diuraikan  dengan  kata-kata  menurut  pendapat  atau  keadaan pada  subyek  penelitian/sumber  informasi,  apa  adanya  sesuai  dengan  pertanyaan  penelitian. Kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi subyek penelitian berperilaku (berfikir,  berperasaan  dan  bertindak)  seperti  itu,  kemudian  data  dan  informasi  yang  diperoleh direduksi, deverifikasi dan disimpulkan (Usman dan Akbar, 2008:130).
Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: a.   Wawancara intensif;
Teknik  wawancara  digunakan  untuk  memperoleh  data  dengan  bertanya  langsung  kepada informan.  Teknik  ini  dilakukan  melalui  tanya  jawab  secara  langsung    dengan  sumber  data berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
b.  Studi Dokumen;
Studi  dokumen  dilakukan  dengan  meneliti  dan  melihat  keadaan  di  lapangan  yang  berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Dengan mengfokuskan kepada beberapa aspek penelitian sebagai berikut:
1. Kemampuan  perempuan  menanggapi  usulan  dari  masyarakat  mengenai  usulan  kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
2. Kemampuan perempuan menanggapi usulan dari bawahan mengenai usulan  kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
3. Kemampuan perempuan membuat usulan untuk kegiatan, pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
4. Kemampuan  perempuan  dalam  mempertahankan  atau  memperjuangkan  usulan-usulan  yang diajukan di kelembagaan daerah.
Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh pegawai perempuan yang  menduduki  jabatan  Eselon  II,  III  dan  IV  pada  Kelembagaan  Daerah  Kabupaten  Lampung Tengah  sebanyak  97  orang,  yaitu:  perangkat/satuan  kerja  Pemda  Kabupaten  Lampung  Tengah. Mengingat  begitu  besarnya  jumlah  populasi  maka  peneliti  membatasi  Satuan  Kerja  yang  ada  di Kabupaten Lampung Tengah  yang akan dijadikan sampel hanya sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja diantaranya  :  Bappeda  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Badan  KB,  Pemberdayaan  Perempuan  dan PA,  Badan  Pemberdayaan  Kampung  dan  Dinas  Koperasi  dan  UKM,  dengan  jumlah  nara  sumber sebanyak  6  orang  perempuan  yang  menjabat  sebagai  pimpinan  pada  unit  kerja:  2  orang  pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Eselon III, dan 2 orang Pejabat Eselon IV.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Pada  zaman  Pemerintahan  Hindia  Belanda  Wilayah  Kabupaten  Lampung  Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana, bagian dari Keresidenan Lampung (Residentie Lampongshe Districten). Onder Afdeling ini dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Bangsa Indonesia sebagai Kepala District. Ditrict Sukadana terbagi dalam Onder District yaitu: Onder Districk Sukadana, Onder District Labuhan Maringgai dan Onder District Gunung Sugih. Masing-masing Onder District dikepalai oleh Assisten Demang  yang  berkedudukan  sebagai  Pembantu  Demang  yang  mengkoordinir  marga- marga. Masing-masing Onder District terdiri dari empat marga yang dikepalai seorang Pesirah.
Pada zaman Pemerintahan Jepang, Residentie Lampongshe Districten oleh Jepang dirubah menjadi Lampung Shu yang dibagi menjadi tiga Shu, yaitu: Bun Shu Teluk Betung, BunShu Metro dan Bun Shu Kota Bui. Wilayah Kabupaten  Lampung Tengah waktu itu termasuk Bun Shu Metro yang terdiri dari Gun Shu. Marga-marga dan  kampung-kampung Bun Shu dikepalai oleh Bun Shu Ch o, Gun  Shu dikepalai  oleh Gun  Shu  Cho, Marga  dikepalai  oleh  Marga Cho dan  Kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.
Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang- Undang  Dasar  1945,  maka Bun  Shu Metro  berubah  menjadi  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang dikepalai  oleh  seorng  Bupati.  Sejalan  dengan  upaya  pemekaran  wilayah  dan  daerah  serta  untuk lebih  mengefektifkan  rentang  kendali (Span  Of  Control) terhadap  pelaksanaan  jalannya  roda pemerintahan  di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Tengah,  maka  pada  Tahun  1986  telah  dirintis pembentukan dua wilayah Pembantu Bupati, yaitu Wilayah Sukadana dan Wilayah Gunung Sugih. Pada tahun 1987 dibentuk pula Kota Administratif Metro dengan pusat pemerintahan di Metro.

## 4.2 Analisis  Teoritis  Partisipasi  Perempuan  dalam  Perumusan  Kebijakan  Pembangunan Ekonomi di Kelembagaan Daerah.
Pembangunan adalah suatu usaha yang terencana dalam rangka memberikan perubahan yang lebih baik dan kesejahteraan dimasa yang akan datang. Batasan menunjukkan makna bahwa aktivitas  pembangunan  ekonomi  regional  memiliki  suatu  tujuan  yaitu  berupaya  mengurangi kemiskinan.  Kemiskinan  itu  sendiri  dilihat  sebagai  cara  hidup  yang  ditandai  oleh  konsumsi  kalori yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas perumahan dan fasilitas sosial lain.
Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan materi, pendidikan dan kesehatan yang  rendah,  kerentanan  orang  miskin  terhadap  berbagai  resiko,  dan  tidak  mempunyai  kekuatan terhadap  terpaan  guncangan  ekonomi  makro.  Disinilah  pemerintah  daerah  mampu  melakukan berbagai  upaya  melalui  berbagai  program  dalam  rangka  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di daerahnya melalui pembangunan menyeluruh dalam berbagai sektor ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi daerah.  Pemeritah Daerah Kabupaten Lampung Tengah saat ini menggunakan kerangka pikir yang lebih modernisasi dalam pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi daerah
identik dengan proses industrialisasi. Sektor industri dilihat sebagai motor yang akan menggerakkan perekonomian  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  karena  pembangunan  industri  diyakini  akan mempunyai efek multiplier terhadap sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah.
Kelembagaan  Daerah  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  merupakan  salah  satu  pilar  bagi terlaksana program pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Satuan Kerja dengan tugas  dan  fungsinya  merupakan  organisasi  kelembagaan  daerah  yang  diberikan  tugas  dan kewenangan melaksanakan secara langsung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik  di  daerah.  Oleh  sebab  itu  keberhasilan    pembangunan  ekonomi  daerah  salah  satunya dipengaruhi  oleh  kemampuan  kelembagaan  daerah  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  baik  dan tepat dalam penyusunan rancangan pembangunan ekonomi daerah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
Keberhasilan  perumusan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  oleh  kelembagaan  daerah tentunya  tidak  lepas  dari  kemampuan  sumber  daya  manusia  laki-laki  maupun  perempuan  yang dimiliki  oleh  kelembagaan  daerah  dalam  menjalankan  fungsi  kelembagaannya.  Sumber  daya  laki- laki maupun perempuan merupakan aset lembaga dan aset daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal  dengan  tuhas,  fungsi,  kewenangan  sekaligus  kewajiban  yang  sama  untuk  meningkatkan peran  dan  partisipasinya  dalam  rangka  perumusan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  setiap kelembagaan daerah.
Dipandang perlu peningkatan peran dan kesamaan hak, kedudukan serta fungsi antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  perumusan  kebijakan  ekonomi  di  kelembagaan  daerah  di  kabupaten Lampung Tengah, hakikatnya didasari oleh beberapa hal, yaitu:
a. Bahwa  perempuan  di  kelembagaan  daerah  secara  kuantitas  memiliki  jumlah  yang  hampir sebanding dengan sumber daya laki-laki.
b. Bahwa  perempuan  di  kelembagaan  daerah  tidak  memiliki  kemampuan  yang  lebih  rendah daripada  laki-laki  bahkan  dapat  dikatakan  hampir  sama  dengan  laki-laki,  baik  dalam  tingkat pendidikan,  pengetahuan  dan  kemampuan  kerja,  kecakapan  dan  keterampilan,  daya  pikir  dan wawasan.
c. Bahwa  perempuan  di  kelembagaan  daerah  Kabupaten  Lampung  Tengah    telah  mampu memerankan  peran  gandanya  sebagai  ibu  rumah  tangga  sekaligus  sebagai  administratur pemerintahan  dilembaga  tempatnya  bekerja,  dimana  hal  ini  sebenarnya  belum  tentu  dapat dilakukan secara baik oleh laki-laki.
d. Bahwa sampai saat ini kesetaraan perempuan dan laki-laki belum terwujud kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah, dimana komposisi sumber daya perempuan masih sangat sedikit dan  terbatas  yang  memiliki  kedudukan  serta  otoritas  sebagai  perumus/penentu  kebijakan  di kelembagan  daerah  karena  jumlah  pejabat  perempuan  dalam  berbagai  level  Eselon  ternyata masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  dapat  dijelaskan bahwa belum terlaksananya kesamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan daerah  di  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Pengarustamaan  gender  dalam  pembangunan  daerah sebagaimana  yang  dicanangkan  pemerintah  pusat    dan  pemerintah  daerah  melalui  Peraturan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik di kelembagaan daerah.
Kenyataan  yang  ada  di  lapangan  terkait  dengan  perumusan  kebijakan  ekonomi  di kelembagaan daerah masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hampir disemua kelembagaan daerah di Kabupaten  Lampung  Tengah,  perempuan  yang  memiliki  jabatan  strategis  sebagai  penentu kebijakan  dalam  satuan  kerja  relatif  masih  sedikit.  Sampai  saat  ini  faktor  rendahnya  tingkat pengetahuan,  kemampuan,  dan  pengalaman  perempuan  dibidang  publik  khususnya  dibidang pembangunan  ekonomi  daerah  telah  melemahkan  tingkat  partisipasi  dan  kepercayaan  diri perempuan untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah. Selain itu rendahnya komposisi perempuan dalam jabatan pimpinan di kelembagaan daerah tentu mempengaruhi otoritas perempuan sebagai penentu sebuah kebijakan, atau pihak yang dapat
mempengaruhi  suatu  kebijakan.  Kondisi  demikian  menyebabkan  partisipasi  perempuan  dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah belum berjalan baik karena masih pada level pendukung penyelenggaraan kebijakan dan bukan sebagai berada pada posisi sebagai penentu kebijakan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata perempuan di struktur kelembagaan daerah belum  memiliki  akses  luas  dalam  perumusan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  kelembagaan daerah. Secara umum kemampuan pimpinan perempuan dalam menilai dan memecahkan masalah, dalam menanggapi usulan kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun bawahan relatif  belum sepenuhnya baik. Begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan satuan kerja, pengusulan  rancangan  kegiatan  dan  anggarannya  kepada  pimpinan  Satuan  Kerja  belum sepenuhnya dilaksanakan perempuan secara baik.
Secara  umum  partisipasi  perempuan  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan  pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah relatif masih lemah atau kurang. Terbatasnya jumlah sumber daya perempuan  yang  berkedudukan  sebagai  pimpian  dalam  struktur  kelembagaan  daerah  telah mempersempit ruang dan gerak perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam perumusan kebijikan. Dominasi kaum laki-laki yang berperan sebagai pimpinan satuan kerja atau kelembagaan daerah menyebabkan keterlibatan perampuan dalam perumusan kebijakan di kelembagaan daerah lebih  kepada  persoalan  teknis  saja.  Pada  tatanan  sebagai  perumus  kebijakan,  perempuan  di kelembagaan  daerah  belum  mampu  berbuat  banyak  karena  aksesnya  untuk  mempertahankan, memperjuangkan,  dan  mempengaruhi  keputusan  dalam  kebijakan  relatif  masih  rendah/lemah. Walaupun  tingkat  pendidikan  perempuan  yang  bekerja  di  kelembagaan  daerah  relatif  cukup  baik, namun pengetahuan, pengelaman dan kemampuan perempuan dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  daerah  relatif  lemah/kurang.  Kondisi  ini  pula  yang pada  akhirnya  melemahkan  kepercayaan  diri  perempuan  untuk  terlibat  aktif  lebih  aktif  dalam kebijakan  pembangunan  daerah,  baik  pada  saat  menanggapi  usulan  kebijakan  dari  bawah (masyarakat),  pada  saat  musyawarah  perumusan  kebijakan  pembangunan,  maupun  dalam penetapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi oleh kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
Kondisi ini menunjukkan adanya implikasi bahwa kesamaan hak dan kedudukan perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah  belum  seimbang.  Dan  dominasi  yang  besar  oleh  kaum  laki-laki  dalam  jabatan  struktural kelembagaan daerah, selain mempersempit akses perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan optimal,  juga  telah  membatasi  akses  perempuan  hingga  tidak  memiliki  otoritas  yang  cukup  kuat dalam  hal  memutuskan  kebijakan  program  pembangunan  ekonomi  di  kelembagaan  daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## 5. KESIMPULAN
1. Kemampuan  dan  pertisipasi  perempuan  dalam  merespon  usulan  masyarakat  dalam pembangunan ekonomi pada kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah masih relatif lemah.  Kurangnya  akses  keterlibatan  perempuan  dalam  perumusan  program  disebabkan  oleh faktor  masih  rendahnya  komposisi  perempuan  pada  tingkat  jabatan  struktural  yang  ada  di kelembagaan daerah, kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perempuan dalam akses  perumusan  program,  penetapan  program  dan  pelaksanaan  program  pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan bawahan mengenai program dan anggaran pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah relatif  masih  lemah.  Dominasi  kaum  laki-laki  pada  tingkatan  jabatan  struktral  kelembagaan daerah  mengakibatkan  perampuan  kurang  memiliki  ruang  dan  gerak  yang  luas  untuk mempengaruhi  penetapan  kebijakan  rumusan  program  pembangunan  ekonomi  oleh    Satuan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Walaupun  tingkat  pendidikan,  keterampilan  dan  kecakapan  perempuan  selaku  pimpinan  pada struktur pemerintahan dan perumus/perancang usulan kegiatan/program  tidak lebih rendah dari kaum  laki-laki,  akan  tetapi  keterbatasan  akses  perempuan  menanggapi  usulan,  merumuskan program kebijakan dan menentukan kebijakan yang diputuskan, menyebabkan  usulan kegiatan terkadang  tidak  berjalan,  dan  sumber  daya  perempuan  di  kelembagaan  daerah  seperti  lebih ditempatkan  sebagai  alat  pendukung  dari  kegiatan  perumusan  kebijakan  pada  suatu  Satuan Kerja.
4. Sampai  saat  ini  kaum  perempuan  belum  sepenuhnya  mampu  menempatkan  diri  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  perumusan  kebijakan  Kelembagaan  Daerah  dibidang pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Selain  kurangnya  pengetahuan, kemampuan  dan  pengalaman  perempuan  di  kelembagaan  daerah  dalam  hal  pembangunan ekonomi  daerah,  masih  rendahnya  komposisi  kaum  perempuan    pada  jabatan  struktural  di kelembagaan  daerah  ternyata  membatasi  akses  kemampuan,  kewenangan  dan  kekuasaan perempuan  untuk  mempengaruhi  keputusan  dalam  perumusan  kebijakan  yang  diusulkan. Akibatnya kemampuan kaum perempuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan program yang diusulkan menjadi kurang optimal. Dan dominasi kaum laki-laki sebagai pemegang jabatan struktural  ternyata  ikut  berperan  dalam  melemahkan  ruang  dan  gerak  bagi  perempuan  untuk mampu  berpartisipasi  lebih  aktif  dan  dinamis  dalam  menetapan  kebijakan  pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Lampung.,  2007, Statistik  Jender  dan  Analisis  Provinsi  Lampung Tahun 2006 : Lampung.
Cholil Abdullah., 2000, Isu Gender  dalam Pembangunan di Indonesia ( Buku Fakta; Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan united Nation Population Fund (UNFPA):Jakarta.
Corner, L. (1997). " Rural development and Poverty Alleviation in ASEAN, a Gender , diterjemahkan oleh Sutopo Bahri: Jakarta.
Entis dkk., 1999, Metodologi Penelitian , Unsri:Palembang.
Hardjito  Notopuro.,  1979, Peranan  Wanita  dalam  Masa  Pembangunan  di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia:Jakarta.
Instruksi  Presiden  RI.,  1995, Tentang  Peningkatan  Peranan  Wanita  dalam Pembangunan Didaerah:Jakarta.
Ihromi.,  1994 ,  Peranan  dan  Kedudukan  Wanita  Indonesia ,  Gajah  Mada  Universitas Press:Yogyakarta.
Koentjaraningrat., 1993, Metode-metode Penelitian Masyarakat , Gramedia:Jakarta.
Liza Hadiz., 2004, Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru , LP3ES: Jakarta.
Mansour Fakih., 2003, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2008, Tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah : Jakarta.
Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  Tahunn  2011, Tentang  Pengarustamaan  Gender  Dalam Pembangunan Daerah : Lampung.
Sa’id Al-Afghani., 2001, Pimpinan Wanita Di Kancah Politik , Pustaka Pelajar LP2EF: Surabaya.
Singarimbun dan Effendi., 2003, Metode Penelitian Survei ; LP3ES:Yogyakarta.
Sutrisno Hadi., 1986, Metodologi Researc h. Penerbit Fakultas Psykologi UGM:Yogyakarta.