588-610

## HUKUM IDAH PERCERAIAN WANITA YANG HAMIL AKIBAT PERBUATAN ZINA

## Rahmat
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rahmatar09@stiba.ac.id

## Sri Indriani
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: sri001858@gmail.com
Keywords : ABSTRACT Divorce, Pregnant, Period of Idah, Marriage, Adultery Marriage  and  divorce  of  women  who  have  become  pregnant  as  a result  of  adultery  are  problems  that  are  given  attention  in  the discussion  of  Islamic  jurisprudence.  Marrying  a  pregnant  woman due  to  adultery  has  been a  polemic  among  Islamic  scholars  since long  ago  in  various  countries,  including  in  Indonesia  until  it  was finally stipulated in the Book of Compilation of Islamic Law which became  an  explanation  of  the  Law  on  Marriage.  Divorce  after marriage, which is preceded by pregnancy due to adultery, is also an interesting discussion, especially regarding the issue of idah, or the waiting period for women who are pregnant and subject to divorce. Idah or waiting period has been prescribed by Islam for the noble purpose of maintaining the authenticity of one's lineage so as not to mix  with  others.  This  problem  was  studied  from  a  socio-cultural normative perspective, which compares the arguments and factual conditions, thus giving different values. Law of idah can differ from one woman to another, based on the type of divorce or the process of breaking the marriage bond, as well as on the woman's condition. The law of divorce for women who are pregnant that is the birth of the  child  they  are  carrying  can  also  apply  to  women  who  are divorced, while they are pregnant as a result of adultery. Kata kunci : ABSTRAK Cerai, Hamil, Masa Idah, Nikah, Zina Pernikahan  dan  perceraian  perempuan  yang  telah  hamil  akibat perbuatan  zina  menjadi  permasalahan  yang  mendapatkan  porsi pembahasan  di  dalam  hukum  fikih  Islam.  Menikahi  perempuan hamil akibat perbuatan zina menjadi polemik di antara ulama Islam sejak dahulu di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia hingga akhirnya ditetapkan di dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam yang menjadi penjelasan terhadap Undang-undang tentang Perkawinan.
Perceraian pasca pernikahan yang didahului oleh kehamilan akibat perbuatan zina, juga menjadi pembahasan yang menarik, khususnya tentang  persoalan  idah,  atau  masa  tunggu  bagi  pihak  perempuan yang sedang hamil dan dijatuhi talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pernikahan wanita hamil akibat perbuatan zina  serta  masa  idahnya  setelah  perceraian.  Tulisan  ini
588-610
menggunakan  metode  kualitatif  dengan  komparatif  perspektif normatif  sosio  kultural,  yaitu  membandingkan  antara  dalil  dan kondisi  faktual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  menikahi wanita  hamil  akibat  perbuatan  zina,  adalah  sah,  menurut  Kitab Kompilasi  Hukum  Islam,  apabila  dilakukan  oleh  laki-laki  yang berzina dengannya; dan wanita hamil akibat perbuatan zina, maka idahnya yaitu setelah melahirkan anaknya.

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  menyeluruh  dan  sempurna  telah  mengatur  segala urusan  umat  Islam,  termasuk  urusan  pernikahan.  Pernikahan  merupakan  salah  satu syariat  Islam  yang  telah  diatur  oleh  Allah  dan  disebutkan  di  dalam  kalam-Nya  yang mulia Qs. al-R ū m/30: 21,
اَهْ يَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفْ نَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَيَآ ْنِمَو َو َيَ َلَآ َكَِل َذَٰ  ِفِي  نِإ   ًةًَْحْمََرََو ًةً دََّوَم ْمُكَنْ يَ بَ َلََعََج َنوُر كَفَ تَ ي ٍمْوَقِل  ٍت
Terjemahnya:
“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” 1 .
Untuk  menciptakan  rumah  tangga  yang  baik,  harus  dilalui  dengan  pernikahan yang sah 2 . Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan umat manusia, maka salah satu tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah,  mawadah  dan w ā ra ḥ mah.  Dengan  pernikahan,  seorang  laki-laki  dan  wanita akan  sah  menjadi  pasangan  suami  istri  melalui  adanya  ijab  kabul  sebagai  janji  suci kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Meskipun demikian, tidak sedikit dari masyarakat yang merusak  indah  dan  sucinya  makna  pernikahan.  Beberapa  kasus  ditemukan  bahwa seorang wanita dinikahi dalam kondisi yang tidak perawan atau menikah dalam kondisi hamil.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  pergaulan  bebas  di  kalangan  remaja  dan merajalelanya perzinaan di muka bumi.
Fenomena hamil di luar nikah di zaman sekarang ini bukan lagi suatu hal yang baru di tengah masyarakat. Jumlah kasus hamil di luar nikah di Indonesia sendiri semakin memprihatinkan.  Setiap  tahun,  angka  tersebut  bertambah  sejalan  dengan  semakin longgarnya nilai-nilai sosial, agama dan pergaulan di tengah masyarakat. Padahal zina merupakan dosa besar yang Allah murkai dan termasuk perbuatan keji setelah syirik dan pembunuhan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isr ā ’/17:32,
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.406.
2 Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2007), h.109-110.
588-610
َءاَسَو ًةًَشِحاَف َناَك ُه نِإ ۖ َنَِ زلا اوُبََرْقَ ت  َلََو

## ًليِبَس
Terjemahnya:
“ Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” 3 .
Dalam ayat lainnya, Allah swt. berfirman,
َلََو َرَخَآ اًَلَِإ ِ للَّا َعَم َنوُعْدَي  َلَ َنيِذ لاَو
ِت لا َسْف  نلا َنوُلُ تْقَ ي َعَْفَ ي ْنَمَو َنوُنْزَ ي  َلََو  ِقَْلْحَِبِا   لَِإ ُ للَّا َم رَح .اًمَثََأ َقْلَ ي َكَِلَذَٰ ْلَ
Terjemahnya:
“ Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) atas dosa(nya) (Q.S. al-Furq ā n/25: 68)” 4 . Dalam hadis Nabi saw. , beliau bersabda,
ُلَُج رلا َنََز اَذَِٰإ ُناَيمِلإا ِهْيَلِإ َعَجَرَ َعَطَقْ نا اَذَِٰإَف ِةً لُّظلاَك ِهْيَلَع َناَك ُناَيمِلإا ُهْنِم َجَرَخ 5 .
Artinya:
“ Jika  seseorang  itu  berzina,  maka  iman  itu  keluar  dari  dirinya  seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.”
Inilah besarnya bahaya zina. Oleh karenanya, syariat Islam yang mulia dan begitu sempurna  sampai  menutup  berbagai  pintu  agar  setiap  orang  tidak  terjerumus  ke dalamnya. Namun, itulah yang terjadi jika hal ini dilanggar, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terjerumuslah dalam dosa besar zina karena tidak mengindahkan berbagai jalan yang dapat mengantarkan pada zina seperti bentuk pacaran yang dilakukan muda-mudi saat ini. Jadilah di antara mereka hamil di luar nikah 6 .
Seorang  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  akan  berusaha  mencari  cara  untuk menutup aibnya, begitu pula dengan pihak keluarga, pasti akan berusaha menutup aib anggota keluarganya, dan cara yang banyak dilakukan untuk menutup aib tersebut ialah dengan  jalan  pernikahan.  Namun,  sangat  disayangkan  jika  wanita  yang  hamil  di  luar nikah,  dinikahkan  dengan  laki-laki  lain,  bukan  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada nasab anaknya, dan kemungkinan masalah lain
3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.285.
4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.366.
5 HR.  Abu  Daud  no.  4690  dan  Tirmidzi  no.  2625.  Syaikh  Al  Albani  mengatakan  bahwa  hadis ini shahih.
6 Muhammad  Abduh  Tuasikal,  “Menikahi  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel, https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html  (diakses  pada  tanggal  25  April 2020).
588-610
yang  akan  terjadi  ialah  ketika  laki-laki  yang  telah  menjadi  suaminya  tersebut mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya ternyata tengah berbadan dua. Tentunya, perasaan kecewa yang akan dialami oleh suami. Suami mana yang tidak akan cemburu melihat kondisi istrinya yang telah disentuh oleh laki-laki lain dengan jalan yang tidak diridai  Allah.  Dengan  demikian,  disebabkan  karena  masalah  tersebut,  akhirnya  suami memutuskan untuk menceraikan istrinya.
Perceraian ialah menghilangkan ikatan  perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya 7 . Berbicara mengenai masalah perceraian, tentu suami istri tidak serta merta langsung berpisah. Di dalam Islam, ada istilah yang dikenal dengan masa idah (masa tunggu). Masa idah merupakan masa yang ditetapkan  untuk  suami  ingin  kembali  kepada  istrinya  atau  ingin  menceraikannya. Adapun persoalan idah, sejatinya telah terjadi sebelum datangnya Islam (masa jahiliah) 8 , dan setelah diutusnya Nabi saw., maka persoalan idah semakin jelas dalam Al-Qur’an dan  hadis  Nabi  saw.  Hal  ini  menunjukkan  makna  bahwa  Islam  adalah  agama  yang mengajarkan  konsep  keadilan  ( al- ḥ ikmah),  di  mana  masing-masing  orang  diberikan haknya, yang sesuai fitrahnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melampaui batas, dan agar seseorang terjaga keimanannya, serta terhindar dari dosa 9 .
Idah adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap wanita pasca cerai dari suaminya atau bagi mereka yang ditinggal mati suaminya 10 . Masa idah merupakan syariat Allah ‘Azza wa Jalla yang diatur dalam Qs. al-Baqarah/2: 228,
َلََو   ٍءوُرُ ق َةًَث َلَث  نِهِسُفْ نَِبِ َنْص بَََتََي ُتاَق لَطُمْلاَو َُلَ ُّلََِيَ ْنِإ  نِهِماَحْرََأ  ِفِي ُ للَّا َقَلَخ اَم َنْمُتْكَي ْنَأ  ن ُك ُعَُ بََو   ِرِخ ْلَآا ِمْوَ يْلاَو ِ للَِّبِا  نِمْؤُْ ي  ن نُهُ تَلو لا ُلَْثِم  نَُلََو   اًح َلْصِإ اوُدَّاَرََأ ْنِإ َكَِل َذَٰ  ِفِي  نِهِ دََّرِبَ ُّقَحَأ ِفوُرْعََمْلِبِا  نِهْيَلَع يِذ َجَرََدَّ  نِهْيَلَع  ِلاَجِ رلِلَو ٌميِكَح ٌزيِزَع ُ للَّاَو ۗ ٌةً Terjemahnya:
“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qur ū ’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki  perbaikan.  Dan  mereka  (para  wanita)  mempunyai  hak  seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” 11 .
7 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Mun ā kah ā t (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h.192.
8 Usman,  M.  H.,  &  Yunta,  A.  H.  D.,  “Koreksi  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum Jahiliah”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (2020): h. 11-12.
9 Rahman,  R.  A.,  “Konsep  Keadilan  dalam  Alquran”, NUKHBATUL'ULUM:  Jurnal  Bidang Kajian Islam 2, no. 1 (2016): h. 174.
10 Vivi Kurniawati, Kupas Habis Hukum Idah Wanita (3) (Cet.I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 8.
11 Departemen Agama R.I., Alquran dan Terjemahnya (t. Cet; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h.36.
588-610
Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa secara umum idah bagi seorang wanita yang  diceraikan  itu  tiga  kali qur ū ’  (batas  masa  haid  atau  suci  setelah  perpisahan). Namun, dalam buku-buku fikih dijumpai idah memiliki berbagai macam jenis. Misalnya, idah bagi wanita hamil itu berbeda dengan idah wanita yang tidak hamil dan idah bagi wanita yang sudah digauli (jimak) itu berbeda dengan idah wanita yang belum digauli.
Berangkat dari masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tulisan ini dibuat sebagai inisiatif untuk mengangkat sebuah pokok permasalahan. Permasalahan tersebut  berhubungan  dengan  wanita  yang  diceraikan  dalam  kondisi  hamil,  dengan metodologi  kualitatif  komparatif,  antara  dalil-dalil  syariah  dan  kondisi  sosio  kultural masyarakat, juga perbandingan antara pandangan-pandangan ulama Islam. Pembahasan terhadap permasalahan ini, dirumuskan melalui pertanyaan ihwal bagaimana idah bagi wanita hamil di luar nikah tersebut?; Bagaimana masa idahnya ditentukan, sebagai idah wanita  yang  diceraikan  dalam  kondisi  hamil  atau  dihitung  sebagai  idah  wanita  yang diceraikan sebelum berjimak?.
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang hukum pernikahan atas  wanita  yang  sedang  hamil,  akibat  perzinahan,  dan  juga  penentuan  masa  idah baginya, apabila terjadi perceraian setelah pernikahan ini. Penelitian ini dilakukan dan berguna bagi kaum akademis, sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan, dan juga bagi masyarakat luas, sebagai pegangan hukum di dalam tindakan mereka untuk kondisi yang terjadi.
PEMBAHASAN Konsep Idah Secara  bahasa, al-‘Iddah ( ُةً دِعَلا( ialah ma ṣ dar  dari ( ًا دَع  ُّدُعََ ي   دَع( diambil  dari  kata bilangan  dan  hitungan,  karena  ia  mencakup  hitungan  masa  haid  dan  bulan.  Secara syariat, idah ialah nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya sebagai ibadah  kepada  Allah,  atau  untuk  berduka  atas  meninggalnya  suami,  atau  untuk memastikan bersihnya rahim 12 . Adapun dalam buku Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al- A ḥ k ā m,  disebutkan  bahwa  idah  ialah  masa  menunggu  yang  terbatas  bagi  perempuan untuk tidak kawin lagi (dengan laki-laki lain) setelah bercerai dengan suaminya 13 .
Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  telah  dijelaskan  bahwa:  “Bagi  seorang  istri  yang  putus perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau  idah,  kecuali qabla  al  dukh ū l  dan perkawinannya  putus  bukan  karena  kematian  suami” 14 .  Dilanjutkan  pada  pasal  yang
12 Abdulla ḥ bin Mu ḥ ammad at- Ţ ayy ā r, dkk., al-Fiqh al-Muyassar  (Cet. II; Riy āḍ :  Mad ā ru al- Wa ṭ ni Lii an-Nasyr, 2016), h.161.
13 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugn ī , 1427 H/2007 M), h.67.
14 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), h.43.
588-610
sama ayat (3): “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukh ū l” 15 .
Dalil Normatif tentang Idah
Dasar  hukum  masalah  idah  ialah  kitabullah,  sunah  Nabi Ṣ allall ā hu  ‘alaihi  wa Sallam, dan ijmak ulama 16 .
Al-Qur’an
Dalil yang mensyariatkan idah berdasarkan firman Allah Ta’ ā la dalam Q.S. al- Baqarah/2:228,
َنْص بَََتََي ُتاَق لَطُمْلاَو ٍءوُرُ ق َةًَث َلَث  نِهِسُفْ نَِبِ
Terjemahnya:
“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qur ū ’...” 17
Dan juga firman Allah Ta’ ā la Q.S. al- Ṭ al ā q/65:4,
ِنِإ ْمُكِئاَسِن ْنِم ِضيِحَمْلا َنِم َنْسِئَي يِئ  للاَو ُُت دِعََف ْمُتْ بَ تْرَا ن ِلاَْحْمََْلْأَا ُت َلَوُأَو   َنْضَِْيَ َْلَمْ يِئ  للاَو ٍرُهْشَْأ ُةًَث َلَث
ْنَمَو    نُهَلَْحْمَ َنْعََضَْي ْنَأ  نُهُلَجَأ
اًرْسُي ِهِرْمَأ ْنِم ُهَل ْلََعََْيَ َ للَّا ِق تَ ي
Terjemahnya:
“ Wanita-wanita  yang  tidak  haid  lagi  (menopause)  di  antara  istri-istrimu  jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka masa idahnya ialah tiga bulan; dan begitu  (pula)  wanita-wanita  yang  tidak  haid.  Sedangkan  wanita-wanita  yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya...” 18 .
Dan juga firman Allah Ta’ ā la Q.S. al-A ḥ z ā b/33:49,
َل اَمَف  نُهوُّسََتَ ْنَأ ِلَْبَ ق ْنِم  نُهوُمُتْق لَط  ُثُ  ِتاَنِمْؤُْمْلا ُمُتْحَكَن اَذَِٰإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يَأ َيَ نُهوُحِ رَسَو  نُهوُعَِ تَمَف ۖ اََنَوُّدَتْعََ ت ٍةً دِع ْنِم  نِهْيَلَع ْمُك
19 ًليَِجَ اًحاَرَس Terjemahnya:
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka  sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'idah  bagimu  yang  kamu  minta
15 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), h.44.
16 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M), h.
17 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.36.
18 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah, h.558.
19 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.424.
588-610
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.

## Sunah
Dalam hadis al-Miswar bin Makhramah ra. dia berkata:
ْتَءاَجَف  ٍلاَيَلِبَ اَهِجْوَز ِةًاَفَو َدْعََ بَ ْتَسِفُن َةً يِمَلْسَْلْأَا َةًَعَْ يَ بُس  نَأ ْتَحَكَنَ ف اََلَ َنِذََٰأَف َحِكْنَ ت ْنَأ ُهْتَ نَذَْٰأَتْساَف َم لَسَو ِهْيَلَع ُ للَّا ى لَص  ِبِ نلا 20
Artinya:
“ Subai’ah al-Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu beliau  menemui  Nabi shallall ā hu‘alaihi  wa  sallam dan  meminta  izin  untuk menikah. Maka beliau pun mengizinkannya.”
Dalam hadis Abu Sa’id mengenai para wanita tawanan dari suku Authas berupa sabda Nabi Ṣ allall ā hu ‘alaihi wa Sallam 21 .
22 ًةًَضْْيَح َضْيَِتَ ٍلََْحْمَ  ِتاَذَٰ َْيَْغ َلَ َو ,َعَضَْت   تََّح ٌلَِماَح ُأَطْوُ ت َلَ
Artinya:
“ Wanita  hamil  tidak  boleh  digauli  hingga  melahirkan,  dan  wanita  yang  tidak hamil hingga satu kali haid”
Ijmak
Para ulama sudah menyepakati masalah idah ini, yang didasarkan pada nas-nas Al-Qur’an dan sunah Nabi Ṣ allall ā hu ‘alaihi wa Sallam yang banyak 23 .
Macam-Macam Idah
Masa  idah  itu  terdapat  tiga  macam,  yaitu  idah  dengan  hitungan qur ū ’,  idah dengan hitungan bulan (kamariah) dan idah sampai dengan melahirkan. Adapun wanita- wanita  yang  mendapatkan  idah  ada  enam  macam,  yaitu  wanita  yang  sedang  hamil, wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita yang ditalak suaminya, wanita yang tidak haid karena masih kecil atau karena menopause, wanita yang kehilangan masa haidnya dan wanita yang kehilangan suaminya atau tidak diketahui keberadaan dan kondisinya 24 . Adapun  dalam  buku al-Fiqhu  al-Muyassar,  idah  wanita  dikategorikan  terbagi menjadi dua macam: idah wafat dan idah perceraian (talak). Pertama, idah wafat, yaitu;
20 (HR. al-Bukhari no. 4908).
21 Ab ū M ā lik  Kam ā l  bin  al-Sayyid  S ā lim, Ṣ a ḥ ih  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  3  (t.  Cet;  Mesir:  al- Maktabah al-Tawf ī qiyyah, 2003), h..
22 Ab ū ‘Umar Y ū suf bin ‘Abdill ā h bin ‘Abdu al-Barr al-Namr ī y al-Qurtb ī y, al-Tamh ī d lim ā f ī al- Muwa ṭṭ a’  min  al-Ma’ ā niy  wa  al-As ā n ī d  f ī Ḥ ad īṡ i  Ras ū lil ā h  (t.  Cet;  Lebanon:  al-Maktabah  al- A ṣ r ī yyah,1428 H), h.142.
23 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M), h.
24 Tim Ulin Nuha Ma’had Aly al-Nur, Fiqih Mun ā kah ā t (Cet. I, Solo: Kiswah Media 2018), h.196.
588-610
idah wajib atas istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan, hamil atau tidak hamil. Kedua, idah wafat, yaitu; idah yang wajib atas wanita yang berpisah dengan suaminya disebabkan oleh fasakh (dibatalkan status perkawinannya), talak, atau khuluk sesudah terjadinya persetubuhan. Keadaan wanita ini  tidak  lepas  dari  beberapa  kemungkinan 25 :  (1)  Wanita  yang  berstatus  hamil;  (2) Wanita yang tidak berstatus hamil; (3) Wanita yang tidak haid, karena umurnya masih kecil atau sudah menopause karena lanjut usia.
Hikmah Disyariatkannya Idah Sungguh Allah Tabāraka wa Ta’āla telah menetapkan idah ini yang mana pada masa idah tersebut, istri yang dicerai agar menahan diri untuk tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, karena banyak hikmah dan rahasia besar yang terkandung di dalamnya, di antaranya 26 :  (1)  Dapat  diketahui  bersihnya  rahim  supaya  sperma  dua  orang  laki-laki tidak  terhimpun  dalam  satu  rahim,  sehingga  urutan  nasab  menjadi  tidak  jelas  dan bercampurnya  dua  sperma  dalam  satu  rahim  tersebut  akan  melahirkan  kerusakan  dan keburukan;  (2)  Mengagungkan  urgensi  akad  nikah,  meninggikan  derajatnya,  dan menampakkan kemuliaanya; (3) Memperpanjang kesempatan untuk rujuk bagi laki-laki yang telah mentalaknya, karena barangkali di lain hari dia menyesalinya, sehinggga dia memiliki  rentang  waktu  yang  memungkinkan  untuk  rujuk  kembali  kepada  istrinya. Hikmah-hikmah ini tampak jelas dalam idah bagi talak raj’i dan ini disyariatkan oleh ayat alquran surah al- Ṭ al ā q/65:1,
اًرْمَأ َكَِلَذَٰ َدْعََ بَ ُثِدُْيَ َ للَّا  لََعََل يِرَْدَت  َلَ
Terjemahnya:
“ Kamu  tidak  mengetahui  barangkali  Allah  mengadakan  sesudah  itu  suatu  hal yang baru” 27 .
Dalam  idah  juga  pemenuhan  hak  suami  dan  upaya  menampakkan  rasa kehilangan, ini juga berkaitan dengan hak istri yang ditinggal mati suaminya. Idah juga memiliki hikmah yang banyak yang bertalian dengan hak suami, hak istri, hak anak dan hak Allah (sebelum semua itu) dengan cara menjalankan perintah-Nya. Ada rahasia besar (dari  sekian  banyak  rahasia  syariat  Allah)  dibalik  ketaatan  menjalankan  segenap perintah-Nya. 28
25 Abdulla ḥ bin Mu ḥ ammad at- Ţ ayy ā r, dkk., al-Fiqh al-Muyassar  (Cet. II; Riy āḍ :  Mad ā ru al- Wa ṭ ni Lii an-Nasyr, 2016), h.161.
26 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M). h 27 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.558.
28 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M). h
588-610

## Konsep Perceraian
Menurut Mu ḥ ammad ‘Al ī al- Ṣā b ū n ī , perceraian (talak) diartikan menguraikan atau melepaskan ikatan pernikahan. Kata perceraian berasal dari kata )ُقَلِطْنِلَا( yang berarti pergi dan )ُةًَيِ لَخ تلا( yang berarti berlalu atau kosong 29 . Secara bahasa, al- Ṭ al ā q )ُقَل طلا( ialah melepaskan. Dikatakan )ُةًَقا نلا ِتَقَلَط( artinya unta itu lepas, yaitu bila unta itu lepas ke mana pun  yang  dikehendakinya 30 .  Sedangkan  secara  syariat  ialah  ia  melepaskan  ikatan perkawinan. Definisi menurut syariat ini ialah salah satu maknanya secara bahasa yang bersifat umum. Imam al- Ḥ aramain (Imam al-Juwaini) berkata, “Talak ialah lafaz yang biasa berlaku pada era jahiliyah yang kemudian syariat membenarkannya” 31 . Dalil Normatif tentang Perceraian
Hukum talak ditetapkan berdasarkan kitabullah, sunah Rasul-Nya, ijmak ulama, dan kias sahih 32 .
Al-Qur’an
Hukum disyariatkannya talak berdasarkan firman Allah Ta’ ā la Qs. al- Ṭ al ā q/65:1, نُهوُقِ لَطَف َءاَسِ نلا ُمُتْق لَط اَذَِٰإ ُِّبِ نلا اَهُّ يَأ َيَ َأَو  نِِت دِعَِل ْنِم  نُهوُجِرُْتُخْ  َلَ ْمُك بََرَ َ للَّا اوُق  تاَو َةً دِعَْلا اوُصْح
ٍةًَشِحاَفِبَ َينَِتَْيَأْ ْنَأ   لَِإ َنْجُرَْيَخْ  َلََو  نِِتوُيُ بَ
ْفَ ن َمَلَظ ْدَقَ ف ِ للَّا َدَّوُدُح  دَعََ تَ ي ْنَمَو ِ للَّا ُدَّوُدُح َكَْلِتَو ٍةًَنِ يَ بُم ِرَْدَت  َلَ ُهَس اًرْمَأ َكَِلَذَٰ َدْعََ بَ ُثِدُْيَ َ للَّا  لََعََل ي
Terjemahnya:
“ Wahai  Nabi!  Apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan  hitunglah  waktu  idah  itu,  serta  bertakwalah  kepada  Allah  Tuhanmu.
Janganlah  kamu  keluarkan  mereka  dari  rumahnya  dan  janganlah  (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum- hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia  telah  berbuat  zalim  terhadap  dirinya  sendiri.  Kamu  tidak  mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru” 33 .
Dan juga firman Allah Ta’ ā la Q.S. al-Baqarah/2: 229,
29 Mu ḥ ammad ‘Al ī al- Ṣā b ū n ī , Raw ā i’u al-Bay ā n Tafs ī r ā y ā ti al-Ahk ā m Min alquran, Jilid 1 (t. Cet; Libanon: al-Maktabah al-‘A ṣ riyyah, 1438 H/2017 M), h. 298.
30 Abdulla ḥ bin  Mu ḥ ammad  al- Ṭ ayy ā r,  dkk., al-Fiqh  al-Muyassar  (Cet.  II;  Riy āḍ :  Mad ā ru  al- Wa ṭ ni Lii an-Nasyr, 2012), h.
31 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M). h.
32 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m, h .
33 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.558.
588-610
ٍناَسْحِِبِ ٌحيِرْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعََِبِ ٌكاَسْمِإَف ِنَتَ رَم ُق َل طلا
Terjemahnya:
“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” 34 .
Sunah
Adapun  dalil  dari as-Sunnah  sebagaimana  hadis  Ibnu  ‘Umar  ra ḍ iallahu  ‘anhu yang  menceraikan  istrinya  di  saat  haid,  maka  Nabi  Saw  bersabda  kepada  ‘Umar ra ḍ iall ā hu ‘anhu 35 ,
. 36 اَهْقِ لَطُيْلَ ف َءاَشْ ْنِإَف ْتَرُهَط اَذَِٰإَف اَهْعَِجاَُيِْل Artinya:
“ Hendaklah  dia  merujuknya,  maka  bila  dia  (istrinya)  sudah  suci  lalu  dia berkehendak  (untuk  menceraikannya),  maka  silakan  dia  menceraikannya”, ( Muttafaq ‘alaihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5252 dan Muslim no. 1471- 10 ).
Ijmak
Umat Islam telah sepakat dan kiyas juga menetapkan bahwa apabila pernikahan menjadi  sempurna  dengan  akad  untuk  mencapai  banyak  kemaslahatan  dan  berbagai tujuan  mulia,  maka  akad  tersebut  menjadi  batal  dengan  perceraian  karena  maksud- maksud yang benar 37 .
Macam-Macam Perceraian
Para ulama sepakat bahwa perceraian (talak) itu ada dua macam: talak b ā ’in dan talak rajʿī . Talak rajʿī ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Di antara syaratnya ialah suami telah menggauli istrinya 38 . Adapun talak b ā ’in, mereka sepakat bahwa talak tersebut terdapat pada talak yang belum menggauli istri, karena bilangan talak dan karena adanya pengganti dalam khuluk 39 .
34 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah, h.37.
35 Abdulla ḥ bin  Mu ḥ ammad  al- Ṭ ayy ā r,  dkk., al-Fiqh  al-Muyassar  (Cet.  II;  Riy āḍ :  Mad ā ru  al- Wa ṭ ni Lii an-Nasyr, 2012), h.
36 Abu ‘Abdillah bin Muhammad bin Hanbal  bin Hil ā l  bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid 9 (Cet. I; Bagdad: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h.361.
37 Abdullah bin A ḥ mad bin Mu ḥ ammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M). h 38 Ab ū al-Wal ī d Mu ḥ ammad bin A ḥ mad bin Mu ḥ ammad bin A ḥ mad bin Rusyd al-Qur ṭ ub ī y al- Andalus ī y, Bid ā yah al-Mujtahid wa Nih ā yah al-Muqta ṣ id, Jilid 2 (Cet. III; Kairo: D ā ru Ibnu al-Jauzi, 1425 H/2004 M), h.83.
39 Ab ū al-Wal ī d Mu ḥ ammad bin A ḥ mad bin Mu ḥ ammad bin A ḥ mad bin Rusyd al-Qur ṭ ub ī y al- Andalus ī y, Bid ā yah al-Mujtahid wa Nih ā yah al-Muqta ṣ id, h.83.
588-610
Adapun ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut 40 : (1) Talak sunn ī , yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak sunn ī jika memenuhi empat syarat: (a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, (b) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid, (c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, pertengahan maupun akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid,  (d)  Suami  tidak  pernah  menggauli  istri  selama  masa  suci  di  mana  talak  itu dijatuhkan; (2) Talak bid ʿ ī , yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunn ī . Termasuk takal bid ʿ ī ialah:  (a)  Talak  yang  dijatuhkan  terhadap  istri  pada  waktu  haid  (menstruasi),  baik  di permulaan  haid  maupun  di  pertengahannya,  (b)  Talak  yang  dijatuhkan  terhadap  istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud; (3) Talak l ā sunn ī wa l ā bid ʿ ī , yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunn ī dan tidak termasuk talak bid ʿ ī , yaitu: (a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, (b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid, (c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
Hikmah Disyariatkannya Perceraian Allah swt. mensyariatkan pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai, dan kasih sayang antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.  Bila  kebaikan  sudah  tidak  ada  dalam  rumah  tangga,  niat  dan  janji  antara keduanya telah pudar disebabkan perangai buruk dari salah satu pihak atau faktor-faktor lain  penyebab  perpecahan  di  antara  keduanya,  maka  dalam  kondisi  seperti  ini  talak disyariatkan sebagai rahmat dan jalan keluar bagi keduanya 41 .
Talak  disyariatkan  karena  di  dalamnya  terkandung  solusi  untuk  menangani masalah suami istri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya  kebencian  yang  karenanya  membuat  kedua  belah  pihak  tidak  mampu menegakkan batasan-batasan Allah dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga, dan talak dengan alasan tersebut ialah salah satu bukti dari kebaikan Islam 42 .
Hal  ini  berbeda  jauh  dengan  kaum  Yahudi  dan  kaum  musyrikin  yang  biasa menceraikan dan merujuk tanpa ada masa idah dan batasan. Jauh berbeda dengan kaum Nasrani  yang  tidak  membolehkan  talak,  sehingga  istri  menjadi  belenggu  di  leher suaminya meskipun di antara mereka berdua tidak terwujud maslahat pernikahan. Oleh karena itu, negara-negara Eropa dan Amerika menetapkan adanya hukum talak, karena
40 Abd.  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Mun ā kah ā t,  Jilid  1  (Cet.  II;  Jakarta:  Kencana  Predana  Media Group, 2006), h.183-194.
41 Tim Ulin Nuha Ma’had Aly al-Nur, Fikih Mun ā kah ā t (Cet. I, Solo: Kiswah Media 2018), h.157.
42 Abdullah  bin  Mu ḥ ammad al- Ṭ ayy ā r,  dkk., al-Fiqh  al-Muyassar   (Cet.  II;  Riy āḍ :  Mad ā ru al- Wa ṭ ni Lii an-Nasyr, 2012), h.91.
588-610
mereka  melihat  berbagai  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  terkandung  di  dalamnya, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui 43 .
Idah Wanita Hamil dan Idah Wanita Sebelum Berjimak
Telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  idah  itu  terbagi  menjadi  beberapa macam, namun yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada idah bagi wanita yang diceraikan dalam kondisi hamil dan idah bagi wanita yang diceraikan sebelum berjimak.
Idah Wanita yang Diceraikan dalam Kondisi Hamil
Idah wanita hamil berakhir setelah persalinan, baik ditalak atau ditinggal mati suami. Hal ini berdasarkan firman Allah ‘Azza wa Jalla: 44
ُت َلَوُأَو نُهَلَْحْمَ َنْعََضَْي ْنَأ  نُهُلَجَأ  ِلاَْحْمََْلْأَا
Terjemahnya:
“ Dan  wanita-wanita  yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka melahirkan kandungannya...” (Qs. Al- Ṭ al ā q/65: 4) 45 .
Untuk itu, tujuan dari masa idah ini ialah mengosongkan rahim dan itu tercapai dengan  melahirkan  kandungannya.  Pendapat  mayoritas  ulama  dan  para  imam  fatwa, wanita tersebut dibolehkan menikah setelah melahirkan, walaupun masih dalam masa nifas karena idahnya telah habis dengan melahirkan. Namun, suaminya yang kedua tidak boleh  mendekatinya  kecuali  setelah  istrinya  suci 46 .  Adapun  mengenai  kapan  wanita hamil bisa menikah kembali, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat para ulama antara lain:
1. Pendapat Jumhur Ulama
Pendapat pertama dari mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang wanita boleh menikah lagi setelah kelahiran anaknya tanpa disyaratkan menunggu sampai selesai dari masa  nifasnya.  Namun,  tetap  harus  diperhatikan  ketika  wanita  tersebut  memutuskan untuk  menikah  lagi,  tidak  boleh  bercampur  dengan  suaminya  sampai  wanita  tersebut suci. Pendapat ini didasarkan Firman Allah Ta’ ā la Qs. al-Baqarah/2: 222,
َ ت  َلََو َنْرُهْطَي   تََّح  نُهوُبََرْق
Terjemahnya:
43 Abdullah bin A ḥ mad bin Mu ḥ ammad bin Qud ā mah bin Miqdam Bin Na ṣ r bin Abdullah, Tays ī r al-‘All ā m Syar ḥ ‘Umdah al-Ahk ā m (Cet. I; Kairo: D ā r al-Mugniy, 1427 H/2007 M). H.
44 Abdu al-‘A ẓī m bin Badaw ī bin Mu ḥ ammad, al-Waj ī z f ī Fiqh as-Sunnah (Cet. III; Mesir: D ā r Ibnu Rajab, 1421 H/2001 M), h.329.
45 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.558.
46 Abu  M ā lik  Kam ā l  bin  al-Sayyid  S ā lim, Ṣ a ḥ ih  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  3  (t.  Cet;  Mesir:  al- Maktabah al-Tawf ī qiyyah, 2003), h.325.
588-610
“ Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci” 47 .
2. Pendapat al- Ḥ asan, al-Sya’b ī , al-Nakha ʿ i dan Hamad Pendapat kedua mengatakan bahwa wanita tersebut tidak boleh menikah dalam keadaan nifas sampai suci dari nifasnya. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis,
َ ف اَهِساَفِن ْنِم ْتلَعََ ت امَل ِباَطِخْلِل  ْتَلمََتَ . 48
Artinya:
“ Maka tatkala telah terangkat dari nifasnya, boleh ia dipinang” (HR. Al-Nas ā ’i). Demikianlah pendapat ulama mengenai kapan wanita hamil bisa menikah kembali 49 .
Idah Wanita yang Diceraikan Sebelum Berjimak
Pendapat  yang  disepakati  para  ulama  bahwa  wanita  yang  diceraikan  (talak) sebelum terjadinya jimak maka boleh langsung menikah kembali dengan laki-laki lain setelah terjadinya talak 50 . Adapun pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) juga telah  disebutkan bahwa: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu  atau  idah,  kecuali qobla  al  dukh ū l  dan  perkawinannya  putus  bukan  karena kematian suami” 51 . Istri yang dipisah oleh suaminya dalam keadaan hidup, seperti karena perceraian atau lainnya sebelum dukh ū l dengannya, tidak ada idah bagi istrinya itu. Hal itu berdasarkan firman Allah swt. 52 ,
نُهوُمُتْق لَط  ُثُ  ِتاَنِمْؤُْمْلا ُمُتْحَكَن اَذَِٰإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يَأ َيَ
ِم ٍةً دِع ْنِم  نِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف  نُهوُّسََتَ ْنَأ ِلَْبَ ق ْن اََنَوُّدَتْعََ ت
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  wanita-wanita  yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  idah  bagimu  yang  kamu  minta menyempurnakannya” (Qs. al-A ḥ z ā b/33: 49) 53 .
Di dalam sebuah literatur fikih klasik, Tausy ḥ ī ‘ al ā Fat ḥ i al-Qar ī b al-Muj ī b juga dijelaskan bahwa wanita yang diceraikan sebelum hubungan intim tidak memiliki masa
47 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.35.
48 Al-Nasa’i, 6/195.
49 Vivi Kurniawati, Kupas Habis Hukum Idah Wanita (3) (Cet.I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h.25.
50 Abu  M ā lik  Kam ā l  bin  al-Sayyid  S ā lim, Ṣ a ḥ ih  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  3  (t.  Cet;  Mesir:  al- Maktabah al-Tawf ī qiyyah, 2003), h.323.
51 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Cet. IV: Jakarta; PT Bumi Aksara,  2002), h.162.
52 Ṣ alih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, al-Mulakha ṣ al-Fiqh ī y (Cet. I; Riya ḍ : D ā r al-A ṣ imah, 1423 H), h.244.
53 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.424.
588-610
idah, baik suami telah berhubungan badan dengan selain farji atau tidak 54 . Sedangkan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Mu ḥ ammad al- Ḥ usaini di dalam karyanya, Kif ā yah al- Akhy ā r, menyatakan bahwa wanita yang dicerai sebelum melakukan hubungan intim, jika tidak pernah berkhalwat (berduaan), maka tidak ada masa idah atas dirinya tanpa ada pro dan kontra bahkan telah disepakati (para ulama). Namun, jika wanita tersebut dicerai setelah berkhalwat, baik suami bersetubuh dengan selain farji atau tidak, maka ada dua pendapat dan pendapat yang paling kuat, yaitu yang menyatakan tidak ada idah atas dirinya 55 . Hal ini mengacu pada firman Allah swt. Qs. al-A ḥ z ā b/33:49, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sebagaian pendapat menyatakan wajib karena mengacu pada  pernyataan ʿ Umar  dan ʿ Al ī ,  “Ketika  pintu  telah  dikunci  dan  penutup  telah diturunkan, maka wajib baginya maskawin yang sempurna dan wajib atas dirinya idah”.
Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa istri yang belum pernah dijimak lalu dicerai, maka ia tidak memiliki masa idah. Namun, jika telah berduaan (berkhalwat) baik telah melakukan hubungan badan dengan memanfaatkan anggota tubuh selain farji atau  tidak,  maka  ada  dua  pendapat: 56 (1)  Pendapat  yang  menyatakan  tidak  ada  masa idah; (2) Pendapat yang menyatakan memiliki masa idah.
Nikah Hamil dalam Praktik Hukum Positif dan Hukum Islam serta Idah Perceraiannya Pernikahan Wanita Hamil dalam Praktik Hukum Positif Indonesia
Dalam pandangan sosiologis, wanita yang hamil sebelum menikah termasuk aib bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menutupi aib tersebut wanita itu harus segera dikawinkan. Selain untuk menutupi aib, hal ini juga untuk menyelamatkan status  anak  yang  dikandungnya.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  42  UU  No.  1 Tentang Perkawinan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah” 57 . Adapun mengenai wanita hamil di luar nikah dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pada  pasal  53  tentang  Kawin  Hamil  disebutkan: 58 (1)  Seorang wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya;  (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3)  Dengan dilangsungkannya perkawinan
54 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghaz ī y, Tausyih ‘al ā Fathi al-Qar ī b al- Muj ī b (t. Cet; Beirut: D ā r al-Kutub al-Isl ā miyyah, ), h.354.
55 Taqiyuddin  Abu  Bakar  bin  Mu ḥ ammad  al- Ḥ usaini  al-Dimasyq ī y  al-Sy ā fi’ ī y, Kif ā yah  al- Akhy ā r f ī y Hilli Gayah al-Ikhtis ā r, Jilid 1 (t. Cet; t.t.: D ā r al-Minhaj, 2008), h.426.
56 Abdul  Malik,“Idah  Istri  yang  Belum  Pernah  Dijimak, Tanya  Jawab  Seputar  Idah,
https://web.facebook.com/notes/majelis-talim-tanah-merah-mttm/doc_1422-idah-istri-yang-belum- pernah-di-jima/1961948840685333/?_rdc=1&_rdr (Diakses pada tanggal 25 April 2020).
57 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), h.
58 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), h.
588-610
pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dari  pasal  tersebut  disimpulkan  bahwa  pasal  53  KHI  tidak  mengatur  secara eksplisit bolehnya wanita hamil di luar nikah, dinikahkan dengan laki-laki selain yang menghamilinya. Tetapi secara tidak langsung menunjukkan bolehnya menikahi wanita hamil  tersebut  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya  atau  laki-laki  selain  yang menghamilinya.  Adapun  norma  hukum  yang  digunakan  pada  pasal  tersebut  bersifat kebolehan  (menggunakan  kata  ‘dapat’),  artinya  tidak  mutlak  wanita  tersebut  harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
Pandangan Ulama tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina, serta Masa Idahnya Mengenai hukum menikahi wanita akibat zina, terdapat perbedaan pendapat di kalangan  para  ulama.  Ada  yang  pro  terhadap  masalah  ini  dan  ada  pula  yang  kontra. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita tersebut dinilai sah dan sebagian ulama  lainnya  melarang  hal  ini.  Menurut  Ibnu  Rusyd,  perbedaan  pendapat  ulama tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami kalimat larangan dalam ayat,
ُحِكْنَ ي  َلَ ُةًَيِنا زلاَو ًةًَكِرْشُم ْوَأ ًةًَيِناَز   لَِإ ُحِكْنَ ي  َلَ  ِنِا زلا ٌكِرْشُم ْوَأ ٍناَز   لَِإ اَه ِ رُحَو ِنِمْؤُْمْلا ىَلَع َكَِلَذَٰ َم َينَ
Terjemahnya:
“ Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” (Qs. al-N ū r/24:3) 59 .
Menurut  Sayyid  S ā biq,  dibolehkan  mengawini  wanita  pezina  yang  telah bertaubat,  karena  Allah  swt.  menerima  taubat  hamba-Nya  yang  telah  bertaubat  dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-Nya yang salih 60 . Pendapat ini salah  satu pendapat yang pro terhadap masalah pernikahan akibat zina.
Pada dasarnya, wanita baru boleh menikah kembali jika sudah berada dalam masa idah (masa tunggu setelah bercerai dengan suami). Salah satu macam idah adalah idah bagi  wanita  hamil,  yaitu  idahnya  setelah  melahirkan  kandungan.  Lalu  bagaimana hukumnya  jika  hamil  akibat  zina  (hamil  di  luar  nikah)?,  apakah  harus  menunggu melahirkan baru boleh menikah seperti idah wanita hamil? 61 . Hal inilah yang menjadi inti  permasalahan,  karena  hukum  idah  itu  ada  dan  berlaku  bagi  orang  yang  sudah
59 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017) , h.350.
60 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (t. Cet; Beirut: D ā r al-Fikr, 1983), h.
61 Agung Nugroho, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Islam”, Megapolitan Pos, https://www.megapolitanpos.com/index.php?/detail/923/hukum-menikah-wanita-hamil-karena- zina-dalam-islam (Diakses pada tanggal 25 April 2020) .
588-610
menikah, adapun bagi wanita yang hamil di luar nikah ada atau tidak adanya idah masih diperselisihkan oleh para ulama.
Berikut  pendapat  ulama  mengenai  idah  wanita  yang  jatuh  dalam  perkara  zina (hamil di luar nikah), para ulama memiliki tiga pendapat: 62 (1) Pendapat pertama, tidak ada idah atasnya. Ini mazhab Abu  Hanifah, al-Tsauri dan al-Sy ā fi ʿ iyyah, baik  wanita tersebut hamil atau tidak. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali. Karena  idah  disyariatkan  untuk  memelihara  nasab,  sedangkan  zina  tidak  berkaitan dengan  kepastian  nasab,  maka  tidak  diwajibkan  idah;  (2)  Pendapat  kedua,  idahnya seperti wanita yang ditalak (tiga qur ū ’ atau tiga masa haid). Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah. Ini juga pendapat al- Ḥ asan dan al-Nakha ʿ i. Karena perzinaan ialah persetubuhan yang berpengaruh terhadap rahim, maka wajib idah darinya. Alasan lainnya, karena wanita ini ialah wanita merdeka, maka wajib ber- istibr ā ’ (mengosongkan rahim) dengan idah sempurna, seperti halnya wanita yang digauli karena syubhat;  (3)  Pendapat  ketiga,  wanita  tersebut  ber- istibr ā ’  dengan  satu  kali  haid.  Ini merupakan pendapat Malik dan satu riwayat dari Ahmad yang didukung oleh Syaikhul Islam  sebagaimana  pada  perkara  wanita  yang  digauli  dengan  syubhat.  Menurut  Abu M ā lik Kam ā l bin al-Sayyid S ā lim dalam bukunya Ṣ a ḥ ih Fiqh al-Sunnah, pendapat ketiga ialah pendapat yang lebih mendekati kebenaran 63 .
Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat zina bersumber dari perbedaan memahami dalil. Adapun secara rinci mengenai pendapat ulama berkaitan masalah ini akan dijelaskan pada poin berikut:

## 1. Pendapat Mazhab Malikiyyah
Menurut  mazhab  Malikiyyah,  tidak  membolehkan  perkawinan  wanita  hamil akibat  zina  dengan  laki-laki,  yang  bukan  menghamilinya,  dan  bahwa  mazhab  Maliki mengambil  makna  umum  dari  dalil-dalil  yang  dijadikan  dasar  pendapatnya.  Mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah Ta ʿ ā la surah al- Ṭ al ā q/65: 4,
نُهَلَْحْمَ َنْعََضَْي ْنَأ  نُهُلَجَأ  ِلاَْحْمََْلْأَا ُت َلَوُأَو
Terjemahnya:
“ Dan  wanita-wanita  yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka melahirkan kandungannya” 64 .
62 Abu  Muhammad  Abdullah  ibnu  Ahmad  ibnu  Muhammad  ibnu  Qud ā mah  al-Maqdis ī y  al- Jamm ā ’ ī l ī y  al-Dimasyq ī y  al-Hanbal ī y, al-Mugn ī y,  Jilid  9  (Cet.  III;  Riya ḍ :  D ā r  ‘ Ā lam  al-Kutub,  1417 H/1997 M), h.79.
63 Abu  M ā lik  Kam ā l  bin  al-Sayyid  S ā lim, Ṣ a ḥ ih  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  3  (t.  Cet;  Mesir:  al- Maktabah al-Tawf ī qiyyah, 2003), h. 324.
64 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.558.
588-610
Ayat  tersebut  mengandung  makna  bahwa  wanita  hamil  itu  mempunyai  masa idah, yaitu hingga melahirkan anaknya. Jadi, mazhab Maliki beranggapan bahwa wanita- wanita  hamil  akibat  zina  juga  mempunyai  masa  idah  berdasarkan  keumuman  ayat tersebut. Dalam ayat ini tidak mempertimbangkan fakta yang menyebabkan kehamilan wanita  tersebut,  baik  hamil  itu  melalui  hubungan  suami  istri  yang  sah,  hamil  akibat perzinaan, hamil akibat perkosaan, bahkan hamil karena bayi tabung dan  sebagainya. Inti dari permasalahan ini adalah karena adanya fakta kehamilan.
Adapun  pendapat  lainnya  oleh  Malik  dan  satu  riwayat  dari  Ahmad  yang didukung  oleh  Syaikhul  Islam  bahwa  wanita  yang  jatuh  dalam  perkara  zina  maka idahnya disamakan dengan perkara wanita yang digauli karena syubhat yaitu dengan ber- istibr ā ’ dan menunggu satu kali haid. Berdasarkan hadis, Nabi saw. bersabda:
هْيَْغ َعْرََز ُهَءاَم َيِقْسُي ْنَأ ِرِخلَآا ِمْوَ يلاَو ِللهِبِا َنِمْؤُْ ي ٍءىِرْم ِلَ ُّلََِيََلَ
. 65
Artinya:
“ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiram air pada tanaman orang lain”.
Ibnu al-Mulaqqan mengatakan: “Hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu D ā ud dan al-Tirmi ż i dalam Sunan keduanya dari Ruwaifa’ bin Tsabit  al-Ans } ar ī ” 66 .  Adapun  Ibnu Ḥ ajar  al-Haitamy  membantah  dalil  tersebut  dengan mengatakan bahwa Asb ā b al-wur ū d hadis tersebut untuk menjauhi menggauli wanita tawanan  perang  yang  hamil,  karena  kandungannya  terhormat,  maka  haram menggaulinya. Tidak sama halnya dengan kandungan karena zina, sesungguhnya tidak ada penghormatan baginya yang menghendaki kepada haram menggaulinya 67 .
Sebagian  umat  Islam  berbeda  pendapat  dengan  pendapat  di  atas,  mereka mengatakan  wanita  yang  hamil  karena  perbuatan  zina  tidak  boleh  dinikahkan,  baik dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  ataupun  dengan  laki-laki  lain  kecuali  bila memenuhi dua syarat, yaitu: 68
a) Wanita  dan  laki-laki  tersebut  telah  bertaubat  dari  perbuatan  zinanya.  Dalilnya adalah Firman Allah Ta’āla dalam al-Qur’an surah al-N ū r/24:3, ُحِكْنَ ي  َلَ  ِنِا زلا َ ي  َلَ ُةًَيِنا زلاَو ًةًَكِرْشُم ْوَأ ًةًَيِناَز   لَِإ َع َكَِلَذَٰ َمِ رُحَو ٌكِرْشُم ْوَأ ٍناَز   لَِإ اَهُحِكْن َينَِنِمْؤُْمْلا ىَل 65 Abu Daud, Sunan Ab ī y Daud, Jilid 1 (t. Cet; t.t.:D ā r al-Fikr ī y, t.th.), h.654.
66 Ibnu al-Mulaqqan Sir ā j al-D ī n Ab ū Hafi ḍ ‘Umar bin ‘Al ī y bin Ahmad al-Syafi’ ī y al-Mi ṣ r ī y, al- Badru al-Mun ī r, Jilid 8 (Cet. I; Riy āḍ : D ā r al-Hijrah l ī y al-Nasyr wa al-Tawz ī y’, 1425 H-2004 M), h.214.
67 Syi ḥ abuddin Abu al-‘Abb ā s Ahmad bin Muhammad bin ‘Al ī y bin Hajar al-Haitam ī y al-Sa’d ī y al-An ṣā r ī y, al-Fat ā w ā Al-Kubr ā al-Fiqhiyyah, Jilid 4 (t. Cet; Beirut: D ā r al-Fikri, t.th.), h.94.
68 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
588-610
Terjemahnya:
“ Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan  pezina  laki-laki  atau  dengan  laki-laki  musyrik;  dan  yang  demikian  itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” 69 .
Mereka mengatakan bahwa ayat ini menjadi dalil tidak boleh menikah dengan orang-orang yang zahir padanya perbuatan zina 70 .
Adapun  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Imam  al-Sy ā fi ī ʿ dalam al-Umm, setelah menyebut beberapa penafsiran yang disampaikan oleh ahli tafsir mengenai tafsir ayat  di  atas,  mengatakan  bahwa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Sa ʿ ī d  bin  al- Musayyab,  salah  seorang  ahli  tafsir  dari  Tabi’in  merupakan  pendapat  yang  didukung oleh al-Kit ā b dan al-Sunnah. Pendapat Sa ʿ ī d al-Musayyab tersebut adalah. “Ayat di atas sudah dinasakh oleh ayat”:
نم َينَِِلْحَا صلاَو ْمُكْنِم ىَمَيََلْأَا اوُحِكْنَأَو
ْمُكِئاَمِإَو ْمُكِدَّاَبِع
Terjemahnya:
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  laki-laki  dan perempuan.
Hal  ini  dikarenakan  pezina  itu  termasuk  dalam  kelompok “al-ay ā m ā ”  (yang belum nikah) dari kamu muslimin 71 . Untuk itu, ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujah penetapan suatu hukum 72 .
b) Harus beristibra' (menunggu  kosongnya  rahim)  dengan  satu  kali haid bila  wanita tidak  hamil.  Adapun  bila  hamil,  maka  sampai  wanita  tersebut  melahirkan kandungannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.:
َت   تََّح ٍلََْحْمَ  ِتاَذَٰ ُْيَْغ َلََو َعَضَْت   تََّح ٌلَِماَح ُأَطْوُ ت َلَ ٍةًَضْْيَِبِ َأِْبَْتْس 73 .
Artinya:
“ Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan, dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid” (H.R. Abu Daud)
69 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017) , h.350.
70 Muhammad bin al-‘A ṡ imaini, Tukmalah Fat ā w ā al-Mauqa’, h.1.
71 Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idr ī s al-Syafi’ ī , al-Um, Jilid 5 (Cet. II; Beirut: D ā r al-Fikri , 1403 H-1983 M), h.148.
72 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
73 Ab ū Daud, Sunan Ab ī Daud, Jilid 11 (t. Cet; t.t.:D ā r al-Fikr ī y, t.th.), h.213.
588-610
Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Hak ī m, beliau mengatakan: “ Hadis ini sahih atas syarat Muslim” 74 . Dalam hadis di atas Rasulullah saw. melarang menggauli budak (hasil pembagian) tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan. Adapun yang tidak hamil ditunggu satu kali haid, padahal budak itu sudah menjadi miliknya 75 . Hadis tersebut  juga  membicarakan  masalah  perempuan  tawanan  perang  yang  sedang  hamil menjadi  budak  karena  merupakan  rampasan  perang,  buktinya,  ujung  hadis  ini menjelaskan  bahwa  perempuan  yang  tidak  hamil  ditandai  dengan istibr ā ’ (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan istibr ā ’ hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku istibr ā ’, karena kehamilan perempuan tersebut adalah  dikarenakan  suaminya.  Oleh  karena  itu,  wajib  menunggu  sampai  melahirkan. Berbeda  halnya  dengan  perempuan  yang  hamil  karena  zina,  kehamilannya  itu  tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk idah 76 .
Menurut  pendapat  yang  melarang  hal  ini,  jika  dua  syarat  ini  telah  terpenuhi, maka wanita tersebut baru boleh dinikahi. Wanita yang telah dizinai jika wanita tersebut betul-betul  telah  bertaubat  pada  Allah  dan  telah  melakukan istibr ā ’  (membuktikan kosongnya  rahim  dari  mani  hasil  zina),  maka  ketika  dua  syarat  ini  terpenuhi  boleh menikahi dirinya dengan tujuan apa pun. Jika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak boleh menikahinya walaupun dengan maksud untuk menutupi aibnya di masyarakat. 77
Simpulannya,  konsekuensi  dari  menikahi  wanita  hamil  adalah  nikahnya  tidak sah, baik yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lainnya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama Hambaliyyah dan Malikiyyah. Bila seseorang tetap menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa istibr ā ’ terlebih dahulu, sedangkan  dia  tahu  bahwa  pernikahan  itu  tidak  boleh  dan  laki-laki  serta  wanita  juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka pernikahannya itu tidak sah. Bila keduanya melakukan hubungan badan maka itu adalah zina 78 . Dia harus taubat dan pernikahannya harus diulangi, bila telah selesai istibr ā ’ dengan satu kali haidh dari hubungan badan yang terakhir atau setelah melahirkan.
74 Ibnu al-Mulaqqan Sir ā j  al-D ī n Ab ū Hafi ḍ ‘Umar bin ‘Al ī bin Ahmad al-Syafi’ ī al-Mi ṣ r ī , al- Badru al-Mun ī r, Jilid 3 (Cet. I; Riy āḍ : D ā r al-Hijrah l ī y al-Nasyr wa al-Tawz ī y’, 1425 H-2004 M), h.142.
75 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
76 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
77 Fatwa al-Syabakah al-Islamiyah, 2/4764
78 Fatwa al-Syabakah al-Islamiyah, 2/4764
588-610

## 2. Pendapat Mazhab Syafii
Pendapat  ulama  mazhab  Syafi’iyyah  bahwa  wanita  hamil  akibat  zina  tidak mempunyai idah. Hamil yang wajib idah hanyalah hamilnya wanita yang ditalak atau ditinggal  mati  suaminya.  Berikut  perkataan  beberapa  ulama  Syafi’iyyah  yang menyatakan bahwa tidak ada idah bagi wanita hamil akibat zina, antara lain 79 : (a)  Dalam al-Majm ū ’  Syar ḥ al-Muhadzdzab  disebutkan:  “Apabila  seorang  wanita berzina,  maka  tidak  wajib  atasnya  ber-idah,  baik  dalam  keadaan  tidak  hamil maupun hamil, maka boleh bagi wanita pezina dan lainnya yang bukan menzinainya melakukan akad  nikah  atasnya  dan  jika  wanita  tersebut  hamil  karena  zina,  maka  makruh menikahinya sebelum melahirkan anaknya” 80 ; (b)  Sayyid ʿ Abdullah  bin ʿ Umar  dan  Syaikh  Muhammad  al-Asykhar  al-Yamany mengatakan:  “Wanita  hamil  karena  zina  boleh  menikah,  baik  oleh  pezina  itu  sendiri maupun lainnya dan boleh disetubuhi ketika itu tetapi makruh” 81 ; (c) Berkata Ibnu Ḥ ajar Haitamy: “Adapun hukum nikah wanita hamil karena zina, terjadi khilaf  yang  tersebar  di  kalangan  imam-imam  dan  lainnya.  Pendapat  ini  juga  telah dikatakan oleh Abu Hanifah karena wanita itu tidak dalam nikah dan tidak juga dalam idah orang lain. Dari Malik ada sebuah perkataan yang menyatakan sebaliknya” 82 ; (d) Adapun hukum bersetubuh dengannya setelah dinikahkan sebelum melahirkan adalah boleh  berdasarkan  pendapat  yang  dibenarkan  oleh  Imam  Nawawi  dan  al-Raf ī ʿ i: “Sesungguhnya  tidak  ada  penghormatan  bagi  kandungan  zina,  kalau  terlaramg menyetubuhinya,  maka  terlarang  juga  menikahinya  seperti  bersetubuh  dengan syubhat” 83 .
Berdasarkan  boleh  menyetubuhinya  maka  hukumnya  adalah  makruh,  karena keluar  dari  khilaf  ulama  yang  mengharamkannya. 84 Adapun  dalil  yang  dipegang  oleh mazhab  Syafi’iyyah,  yang  membolehkan  menikahi  wanita  hamil  baik  oleh  pezinanya atau yang bukan menzinainya berdasarkan Firman Allah Ta’ ā la ayat 24 surah al-Nis ā ’, ْمُكِلَذَٰ َءاَرََو اَم ْمُكَل  لَِحُأَو َينَِنِصُْمُ ْمُكِلاَوْمَِبِ اوُغَ تْ بَ ت ْنَأ َغ َينَِحِفاَسُم َْيْ
79 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
80 Al-Nawaw ī y, Majmu’ Syarh al-Muhazzab (t. Cet; Beirut: D ā r al-Fikr, 1997 M), h.242.
81 Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar B ā ’law ī y, Bugyatu al-Mursyidin, Jilid 1 (D ā r al-Fikr), h.201.
82 Syi ḥ abuddin Abu al-‘Abb ā s Ahmad bin Muhammad bin ‘Al ī y bin Hajar al-Haitam ī y al-Sa’d ī y al-An ṣā r ī y, al-Fat ā w ā Al-Kubr ā al-Fiqhiyyah, Jilid 4 (t. Cet; Beirut: D ā r al-Fikri, t.th.), h.93-94.
83 Syi ḥ abuddin Abu al-‘Abb ā s Ahmad bin Muhammad bin ‘Al ī y bin Hajar al-Haitam ī y al-Sa’d ī y al-An ṣā r ī y, al-Fat ā w ā Al-Kubr ā al-Fiqhiyyah, h.94.
84 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
588-610
Terjemahnya:
“ Dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari  istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” 85 .
Ayat  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  wanita  pezina  baik  yang  hamil  ataupun yang  tidak  hamil  tidak  disebutkan  sebagai  wanita-wanita  yang  haram  untuk  dinikahi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Nis ā ’ ayat 22 dan 23. Dengan demikian,  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  boleh  dilakukan  karena  tercakup  dalam pengertian ayat 24 yang menegaskan kehalalan menikahi wanita  selain yang tersebut dalam  ayat  sebelumnya.  Adapun  perempuan  yang  hamil  karena  zina,  maka  termasuk dalam  kategori  mutlak  perempuan  yang  dihalalkan  untuk  dinikahi  pada  ayat  di  atas. Sementara  itu,  tidak  ada  dalil  atau  ilat  lain  yang  menunjukkan  kepada  haram menikahinya.  Apabila  dikatakan  perempuan  hamil  karena  zina  itu  ber-idah,  ini  juga tidak, disebabkan hamil karena zina tidak dihormati dalam agama, buktinya anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki penzinanya 86 . Adapun dalam hadis, Nabi Ṣ allall ā hu ‘alaihi wa Sallam bersabda:
َلَلَلْحَا ُماَرَلْحَا ُمُرَْيَ َلَ
Artinya:
“ Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal” (HR. al-Thabrany).
Al-Haitami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al- Ṭ abar ā n ī dalam al- Ausa ṭ , namun dalam sanadnya ada ʿ Utsm ā n bin Abd. al-Rah}ma>n al-Zahri, sedangkan dia ini matr ū k 87 . Jalan pendalilannya adalah zina yang meyebabkan hamil adalah perbuatan haram. Oleh karena itu, zina tersebut tidak dapat mengharamkan perbuatan halal, yakni halal dinikahi perempuan oleh seorang laki-laki 88 . Imam al-Nawaw ī telah menyebut dua dalil di atas sebagai sebagian dalil yang membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina dalam kitab beliau Majm ū ʿ Syar ḥ al-Muhadzdzab 89 . Ada suatu kaidah fikih yang berbunyi:
ْيِرْح تلا ىَلَع لَْيِل دلا ُّلُدَي   تََّح ِةًَحَبِاِلإا ِءاَيْشَْلْأَا  ِفِي ُلَْصَلْأَا
Artinya:
85 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Tajwid dan Terjemah (t. Cet; Solo: Penerbit Fatwa, 2017), h.82.
86 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
87 Nur al-D ī n al-Haitsam ī y, Majma’ al-Zawaid, Jilid 4 (t. Cet; Beirut: D ā r al-Kit ā b al-‘Arab ī y, 2009), h.311.
88 Alizar  Usman,  “Nikah  dengan  Wanita  Hamil  Karena  Zina”, Artikel,  http://kitab- kuneng.blogspot.com/2011/12/nikah-dengan-wanita-hamil-karena-zina_02.html  (Diakses  pada  tanggal 25 April 2020)
89 Al-Nawaw ī y, Majmu’ Syarh al-Muhazzab (t. Cet; Beirut: D ā r al-Fikr, 1997 M), h.242.
588-610
“ Asal  sesuatu  adalah  boleh  sehingga  ada  dalil  yang  menunjukkan  kepada keharamannya” 90 .
Oleh karena itu, tidak ada hal-hal yang menyebabkan haram atau tidak sah, maka hukumnya adalah boleh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum idah dapat berbeda antara satu orang perempuan dengan perempuan lainnya, berdasarkan jenis perceraian atau  proses  terputusnya  ikatan  pernikahan,  serta  atas  kondisi  perempuan  itu  sendiri. Hukum  idah  cerai  bagi  perempuan  yang  sedang  hamil,  yaitu  kelahiran  anak  yang dikandungnya  juga  dapat  berlaku  bagi  perempuan  yang  dijatuhi  talak,  sedangkan  dia dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim Abdullah. Ibnu Qudamah. (2007). Tays ī r al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam. Kairo: Dar al-Mugniy.
Abd.  Rahman.  Ghazaly.  (2003). Fiqh  Munakahat.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Abdu al-Rahman. Ba’lawi. (t.th). Bugyatu al-Mursyidin. Beirut: Dar al-Fikr.
Abdu al-Rahman. al-Suyuti. (t.th). al-Asybah wa al-Naza’ir. Beirut: Dar al-‘Alamiyyah. Abdullah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi. (1997). al-Mugni. Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub. Abu Bakar. al-Dimasyqi. (2008). Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar. Dar al-
Minhaj.
Abdullah. al-Tayyar. (2012). al-Fiqh al-Muyassar. Riyad: Madaru al-Watan li al-Nasyr. Ahmad. Al-Haitami. (t.th). al-Fatawa Al-Kubra. Beirut: Dar al-Fikri. Arikunto. Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Azwar.  Hafid.  (2011). Pandangan  Hakim  Dalam  Memberikan  Idah  Bagi  Perceraian Nikah  Hamil  Qabla  al  Dukhul,  Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
Basri. Cik Hasan. (2003). Model Penelitian Kitab Fikih. Bogor: Kencana. Dahlan. Abdul Aziz. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Intermasa. Indriantoro,  Nur.,  &  Bambang  Supomo.  (2013). Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Kamal. Al-Sayyid. (2013). Sahih Fiqh al-Sunnah. Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
90 Jal ā l al-D ī n ‘Abdu al-Rahm ā n al-Suyu ṭī y, al-Asyb ā h wa al-Na ẓā ir (t. Cet; Beirut: D ā r al- ‘Alamiyyah, t.th.), h.43.
588-610
Kurniawati. Vivi. (2019). Kupas Habis Hukum Idah Wanita (3). Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
Masyuri. (2008). Metodologi Penelitian. Bandung: Rafika Aditama. Muhammad.  al-Sabuni.  (2017). Rawai’u  al-Bayan  Tafsir  Ayati  al-Ahkam  Min  Al- Qur’an. Lebanon: al-Maktabah al-‘Asriyyah.
Mu ḥ ammad.  Ibnu  Rusydi  al-Qurtubi.  (2004). Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al- Muqtasid. Kairo: Dar al-Hadis.
Muhammad. Syams al-Din al-Ghazzi. (t.th). Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh al- Taqrib. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Muhammad. Badawi. (2001). al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah. Mesir: Dar Ibnu Rajab. Mustafa. Ibrahim. (2011). al-Mu’jam al-Wasit. Mesir: Maktabah Kunuz al-Ma’rifah. Nur  al-Din.  Al-Haitsam ī y. (2009). Majma’  al-Zawaid  wa  Manba’  al-Fawa’id. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
Rahman, R. A. (2016). Konsep Keadilan dalam Alquran. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 2(1), 167-175.
Ramulyo. Mohd. Idris. (2002). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sabiq. Sayyid. (1983). Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikri. Salih. al-Fauzan. (1423). al-Mulakhas al-Fiqhi. Riyad: Dar al-‘Asimah. Sarwat.  Ahmad. Seri  Fikih  Kehidupan  (Mukaddimah).  Jakarta  Selatan:  Rumah  Fikih Publishing.
Sulaiman. Abu Daud al-Sijistani. (t.th). Al-Sunan. Beirut: Dar al-Fikri. Suryabrata. Sumadi. (1987). Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali. Tanjung. Armaidi. (2007). Free Sex No Nikah Yes. Jakarta: Amzah. Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia.  (2017). Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Bandung:  CV. Nuansa Aulia.
Tim Ulin Nuha Ma’had Aly al-Nur. (2018). Fiqh Munakahat. Solo: Kiswah Media. Umar. Husein. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali. Umar. Ibnu al-Mulaqqan. (2004). al-Badru al-Munir. Riyad: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi’.
Usman,  M.  H.,  &  Yunta,  A.  H.  D.  (2020).  Koreksi  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum Jahiliah. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(1), 1-15. Wizarah  al-Awqaf  wa  al-Syu’un  al-Islamiyyah.  (2007). al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al- Kuwaitiyyah. Kuwait:Dar al-Silal.
Yahya. Al-Nawawi. (1997). Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikri.
Yusuf. Ibnu Abdu al-Barr. (1428 H). al-Tamhid Lima fi al-Muwatta’ min al-Ma’ani wa al-Asanid fi Hadis Rasulilah. Lebanon: al-Maktabah al-Asriyyah.