## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.389
Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Tamara Fransisca Jamal 1 *, Puti Priyana 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jl. HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, 41361, Indonesia. *Correspondence email: tamarafransisca780@gmail.com, puti.priyana@fh.unsika.ac.id
Abstrak. Perkembangan  investasi  saat  ini  semakin  pesat  karena  adanya  kemajuan  teknologi,  kemajuan  ini  menciptakan kemudahan dalam berinvestasi dengan adanya aplikasi investasi. Kemudahan tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang  menyebabkan  kerugian  pada  masyarakat  dengan  adanya  investasi  ilegal.  Tahun  2020  Indonesia  digemparkan  oleh  adanya virus  corona  yang  mewabah  di  seluruh  dunia.  Hal  ini  menyebabkan  pertumbuhan  perekonomian  semakin  menurun.  PT.  Future View Tech  meluncurkan  aplikasi  bernama  Vtube  yang dijadikan  masyarakat  sebagai alat penghasil  uang  dengan  mudah.  Vtube merupakan  salah  satu  aplikasi  investasi  yang  dinyatakan  sebagai  investasi  ilegal  oleh  OJK.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penyebab  yang  melatarbelakangi  aplikasi  Vtube  disebut  sebagai  investasi  ilegal  dan  untuk  mengetahui  peran  OJK dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pengguna  aplikasi  Vtube.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Vtube  merupakan  aplikasi  investasi  ilegal  karena  menjalankan suatu  kegiatan  usaha  diluar  dari  Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang  dimilikinya,  peran  OJK  dalam  memberikan  perlindungan  atas investasi  ilegal  yaitu  diatur  dalam  Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  30  UU  OJK  dan  OJK  memberikan  tindakan  preventif  dan represif.
Kata Kunci: Investasi Ilegal, Vtube, Otoritas Jasa Keuangan
Abstract.  The development  of  investment  is  currently growing rapidly  due to  technological advances,  this  progress  has  made  it easier to invest with investment applications. This facility is misused by certain individuals who cause harm to the community due to  illegal  investment.  In  2020,  Indonesia  was  shocked  by  the  corona  virus  that  has  spread  throughout  the  world.  This  causes economic growth to decline. PT. Future View Tech launched an application called Vtube which is used by the public as an easy money-making tool. Vtube is an investment application declared as an illegal investment by the OJK. This study aims to determine the  reasons  behind  the  Vtube  application  called  illegal  investment  and  to  determine  the  role  of  the  OJK  in  providing  legal protection to Vtube application users. The method used in this research is normative juridical. The result of this research is that Vtube is an illegal investment application because it carries out a business activity outside of its Industrial Business License (IUI), OJK's  role  in providing  protection  against illegal  investment is  regulated in  Article 28  to Article  30 of  the OJK Law  and OJK provides preventive action. and repressive.

## Keywords: Illegal Investment, Vtube, Legal Protection, Financial Fervices Authority

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2020  Indonesia  digemparkan  oleh  adanya  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan juga perekonomian negara. Penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat dan  tidak  terkendali,  serta  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  sistem  perekonomian  Indonesia.  Maka  dari  itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk meminimalisir penyebaran  virus  ini.  Akan  tetapi  dampak  dari  kebijakan  PSBB  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  ini  menimbulkan permasalahan-permasalahan  bagi  masyarakat  dan  negara.  Permasalahan  yang  diakibatkan  oleh  COVID-19  bagi masyarakat  yaitu  banyak  pekerja  yang  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  mengakibatkan  tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi dan permasalahan bagi negara yaitu keuangan negara menjadi defisit.
Dengan bertambahnya tingkat pengangguran ini banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya,  kemudian  pada  bulan  April  2020 muncul  sebuah  aplikasi  bernama  Vtube  yang  dikeluarkan  oleh  PT. Future  View  Tech,  dimana  aplikasi  tersebut  menawarkan  kemudahan  bagi  penggunanya  untuk  mendapatkan penghasilan  hanya  dengan  menonton  video  dan  iklan  yang  ada  di  aplikasi  tersebut.  Persyaratan  pendaftaran  untuk menjadi pengguna atau anggota aplikasi Vtube ini bisa dikatakan cukup mudah, yaitu hanya dengan mengunggah foto Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  sudah  bisa  menjadi  anggota  aplikasi  Vtube.  Akibat  dari  adanya  penawaran  tersebut banyak  masyarakat  yang  tergiur  untuk  menggunakan  aplikasi  Vtube  karena  kemudahan  dan  keuntungan  yang  akan didapatkan.
Secara umum aplikasi Vtube ini merupakan aplikasi yang berjalan di bidang investasi, karena aplikasi tersebut menawarkan  keuntungan  berupa  dana.  Katan  ivestasi  berasal  dari  invest  yang  artinya  menananam  atau
Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
menginvestasikan  uang  atau  modal. 1 Akibat  dari  semakin  canggihnya  kemajuan  teknologi  semakin  banyak  pula potensi  kejahatan,  salah  satunya  kejahatan  di  bidang  investasi  yaitu  maraknya  investasi  ilegal  yang  tidak  terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi pada bulan Juli 2020 aplikasi Vtube ini dinyatakan sebagai aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi Vtube ini ditetapkan sebagai aplikasi investasi ilegal karena tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan investasi. Investasi ilegal pada umumnya menggunakan skema piramid atau dikenal  dengan  skema  Ponzi,  Money  game,  Praktik  penggandaan  uang,  Arisan  berantai,  bisnis  berkedok  MLM, Investasi berantai, dan lain-lain. 2
Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk memetakan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana faktor penyebab yang melatarbelakangi aplikasi Vtube disebut sebagai investasi ilegal?, Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi Vtube?. Maksud dan tujuan  penelitian  tersebut  bertitik  tolak  pada  permasalahan  yang  teridentifikasi,  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana faktor penyebab yang melatarbelakangi aplikasi Vtube disebut sebagai investasi ilegal?, dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi Vtube?

## METODE Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis  Normatif  yaitu  metode  yang meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder. 3 Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  mealui pengkajian  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  Yng  meliputi  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  primer  yaitu bahan  penelitian  yang  berasal  dari  perundang-undangan  yang  berpaut  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  telah dirumuskan dalam penelitian ini.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  yaitu  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. 4 Analisis yang dimaksud adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pengguna Vtube atas investasi ilegal, selanjutnya dianalisis menggunakan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  informasi  dan  data  secara  mendalam  melalui berbagai literatur, buku, jurnal, dan referensi lainnya.

## Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  hasil  penelitian  yang  telah  terkumpul  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu seluruh  data  baik  primer  dan  data  sekunder  diklasifikasikan  atau  dikelompokkan  sesuai  dengan  permasalahan kemudian  dianalisis  dengan  teori  dan  konsep  yang  relevan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  agar  penulis mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

## Lokasi Penelitian
Lokasi dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum DKI Jakarta, karena merupakan lokasi PT. Future View Tech pemilik aplikasi Vtube.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewasa  ini  seiring  dengan  berkembangnya  zaman  yang  menghasilkan  kemudahan-kemudahan  bagi keberlangsungan  kehidupan  manusia  terutama  dibidang  teknologi  dan  informasi.  Semakin  pesat  perkembangan teknologi  dan  informasi  semakin  banyak  pula  inovasi-inovasi  yang  muncul  khususnya  disektor  perekonomian  salah satunya  yaitu  dibidang  investasi.  Investasi  merupakan  sebuah  kegiatan  menyimpan  dan/atau  penanaman  modal sejumlah  dana  pada  suatu  perusahaan  atau  proyek  tertentu  dan  di  periode  tertentu  dengan  harapan  penyimpanan
1 Hasan  Shadily,  dalam,  Ana  Rokhmatussa’dyah  dan  Suratman,  Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal,  Jakarta:Sinar Grafika.2011. hlm.3
2 Fitria  Rahmadani,  Paramita  Prananingtyas,  Siti  Mahmudah. “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  INVESTOR OLEH  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  DALAM  HAL  TERJADI  INVESTASI  ILEGAL  (STUDI  KASUS  PT  GOLDEN  TRADERS INDONESIA SYARIAH)”. DIPONEGORO LAW REVIEW. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.hlm.2.
3 Soerdjono  Soekanto,  dkk.  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.  1994. hlm. 26.
4 Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. hlm. 35.

## Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau  penanaman  modal  tersebut  dapat  memberikan  keuntungan  atau  peningkatan  nilai  investasi.  Investasi merupakan sebuah komitemen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada zaman ini yang tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang. 5
Saat  ini  banyak  inovasi-inovasi  terbaru  dalam  bidang  investasi,  salah  satunya  ialah  investasi  berbasis  aplikasi online yang memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu investasi. Sebelumnya investasi online berbasis aplikasi ini harus di daftarkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memiliki izin operasional aplikasi yang legal. Akan tetapi masih banyak juga aplikasi investasi online yang nakal karena tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) yang menjadikan  aplikasi  tersebut aplikasi  ilegal. Salah satu investasi online berbasis  aplikasi yang sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini yaitu aplikasi Vtube yang di kelola oleh PT. Future View  Tech.  Aplikasi  Vtube  merupakan  suatu  aplikasi  investasi  yang  menggunakan  sistem  media  online  dalam menjalankan praktik investasinya dengan melalui cara menawarkan paket investasi kepada masyarakat hanya dengan menonton  video  dan  iklan  yang  ada  pada  aplikasi  Vtube.  Dan  persyaratan  untuk  menjadi  member  atau  anggota aplikasi  Vtube  ini  bisa  dikatakan  cukup  mudah  hanya  dengan  menngunggah  foto  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) beserta foto selfie calon member anggota dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya.
Konsep yang dipakai oleh aplikasi Vtube ini hampir sama dengan konsep yang dimiliki oleh platform YouTube dan Google AdSense, yang telah dikenal dan diakui oleh seluruh dunia dan tetap eksis hingga saat ini. Konsep yang digunakan oleh aplikasi Vtube ini adalah:
1. Pada  strategi  pemasaran  awalnya  aplikasi  Vtube  ini  yaitu  mengajak  orang  lain  untuk  menjadi  member  atau anggota.
2. Member  atau  anggota  awal  ini  selanjutnya  mengajak  orang  lain  juga  untuk  ikut  menjadi  anggota  (  begitu seterusnya).
3. Awal pendaftaran menjadi member atau anggota itu gratis akan tetapi harus memperpanjang keanggotaan dan jika menginginkan hasil yang lebih harus upgrade atau harus menaikkan level keanggotaan atau member.
4. Perpanjangan upgrade atau  kenaikan  level  ini  berbayar  sesuai  dengan  level  yang  diinginkan. Upgrade atau kenaikan level ini Vtube menawarkan  sistem paket bintang dengan  level bintang 1 sampai dengan bintang  enam. Dan  itupun  harus  diperpanjang  setiap  40  hari.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  aplikasi  Vtube  juga  mendapatkan penghasilan dari pembelian paket sistem bintang.
5. Dalam  pemasangan  iklan,  member  atau  anggota  lah  yang  memasangkan  iklannya  (bukan  perusahaan  besar  yang memasangkan iklan).
6. Tugas dari member atau anggota ini hanya menonton video dan iklan yang ada di aplikasi Vtube saja.
7. Dan  untuk  member  atau  anggota  yang  mengajak  orang  lain  untuk  bergabung  akan  mendapatkan  bonus  berupa Royalty poin dari aplikasi Vtube. 6
Kemudian  cara  kerja  untuk  menghasilkan  uang  dari  Vtube  adalah  dengan  cara  selama  40  hari  member  Vtube harus  menonton  video  dan  iklan  minimal  selama  5  detik  dan  member  harus  menyelesaikan  misi  untuk  bisa mendapatkan 1 poin dimana nilai 1 poin tersebut adalah 1 dollar. Jika ingin mencairkan poin Vtube ini maka member atau  anggota  harus  menjual  terlebih  dahulu  poin  yang  dimilikinya  dan  menunggu  sampai  ada  member  atau  anggota lain yang ingin membelinya di leadingoutsource.com dan minimal poin yang dapat dijual atau dicairkan yaitu 5 poin pertransaksi dan ada biaya pemotongan atau fee yang harus dibayar.

## Faktor penyebab yang melatarbelakangi aplikasi Vtube disebut sebagai investasi ilegal
Aplikasi Vtube merupakan suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Future View Tech yang menjalankan bisnis aplikasinya  menggunakan  bisnis  periklanan  digital.  Kantor  Vtube  ini  berada  di  Gedung  Kinanti  Building  Lantai  2, Jalan  Epicentrum  No.  3  Kawasan  Rasuna  Epicentrum  Kuningan,  Kelurahan  Karet  Kuningan,  Kecamatan  Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 62090.
Aplikasi Vtube mempunyai izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diterbitkan pada tnggal 10 Maret 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Maret 2021. Akan tetapi website resmi Vtube saat  ini masuk  kedalam daftar  entitas  ilegal  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  pada  bulan  Juni  2020  yang  mengakibatkan  website  resmi  dari Vtube ini sudah tidak bisa lagi terbuka.
5 Eduardus Tendelilin .Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio . Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta:BPFE.2001.hlm.1.
6 https://www.infoperbankan.com/umum/vtube.html diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 WIB
Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Saat ini Vtube dinyatakan sebagai investasi ilegal berdasarkan siaran pers Satgas Waspada Investasi (SWI) No. SP  06/SWI/VII/2020  tertanggal  3  Juli  2020  dikarenakan  tidak  memiliki  izin  dan  berpotensi  merugikan  para penggunanya. Vtube adalah suatu perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang keluar pada tanggal 18  Januari  2020.  Akan  tetapi  Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang  dimiliki  oleh  Vtube  tidak  sesuai  dengan  praktik  usaha yang  dilaksanakannya.  Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang  dimiliki  oleh  Vtube  adalah  suatu  kegiatan  atau  aktivitas teknologi  dan  jasa  komputer  lainnya  dengan  nomor  KBLI  62090.  KBLI  62090  ini  sebenarnya  adalah  Izin  Usaha Industri  (IUI)  untuk  usaha  pemasangan,  perakitan,  instalasi  dan  servis  komputer  sedangkan  Vtube  sendiri  saat  ini menjalankan usaha advertising atau perikalan, yang seharusnya memiliki nomor 73100.
Izin usaha Vtube seharusnya sudah di cabut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Pada Pasal 10 tentang pencabutan izin, IUI dapat dicabut dalam hal:
Pasal 10 ayat 4 :
“Perusahaan  Industri  yang  melakukan  kegiatan  usaha  industri  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.”
Pasal 10 ayat 5:
“Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.” 7
Maka  sebenarnya  izin  vtube  sudah  tidak  berlaku  lagi  karena  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) tentang pencabutan izin.
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri
Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang-

## Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

## Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memeberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi Vtube
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merupakan  suatu  lembaga  independen  yang  terbebas  dari  campur  tangan lembaga  lainnya  yang  memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan terhadap seluruh kegiatan yang ada didalam sektor jasa keuanga. Baik dari sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa  keuangan  non-bank  seperti  asuransi,dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan, fintech dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  memiliki  fungsi  sebagai  lembaga  pengambil  keputusan  terkait perkembangan dan kemajuan keuangan serta perlindungan konsumen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bertugas  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  salah  satunya  di  bidang  investasi  karena  pada  masa  ini maraknya investasi ilegal yang meresahkan masyarakat. Salah satu investasi ilegal yang sedang banyak perbincangkan ialah investasi berbasis aplikasi Vtube, seperti yang telah dibahas didalam subbab sebelumnya bahwa aplikasi Vtube merupakan  aplikasi  investasi  ilegal  sesuai  dengan  lampiran  daftar  entitas  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 3 Juni 2020.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  terhadap  konsumen  diatur  didalam Pasal  4  huruf  c  Undang-Undang  nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  berbunyi  :  “ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.
Perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan bertujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, meningkatkan kualitas pemberdayaan konsumen dan menciptakan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan terkait  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  selaku  konsumen dalam sektor keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap sangat diperlukan  dikarenakan  lalu  lintas  dalam  sektor  jasa  keuangan  khususnya  dalam  hal  ini  investasi  semakin  luas  dan intens.  Perlindungan  konsumen  yang  diberikan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ini  diatur  didalam  Pasal  28  sampai dengan Pasal 30 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK).
Pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarkat, OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat, meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi merugikan masayarakat;
c. Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Pasal 29 OJK melakukan pelayan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di lembaga jasa keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
c. Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  lembaga  jasa  keuangan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 30 OJK, meliputi :
1. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. Memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. Mengajukan gugatan;
(1) Untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan,  baik  yang  berada  dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugiaan dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
(2) Untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  konsumen  dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Ganti  kerugian  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  angka  2  hanya  digunakan  untuk  pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. 8
8 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan

## Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perlindungan  Konsumen  yang  diberikan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selain  diatur  dalam  Undang-Undang No.  21  Tahun  2011  juga  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor;  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi  Vtube  (aplikasi  investasi  ilegal)  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memberikan  beberapa  tindakan  sebagai berikut:

## Tindakan Preventif (Tindakan Pencegahan)
Tindakan  prevefentif  yang  diberikan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  mengantisipasi  dan  mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam investasi ilegal, yaitu:
1. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakter dari investasi.
2. Masyarakat harus memastikan terlebih dahulu izin operasional dari investasi yang akan diikutinya.
3. Mengoptimalisasi fungsi layanan konsumen  keuangan yang terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC) yang merupakan salah satu sarana layanan pengaduan Konsumen yang diberiakan OJK.
4. OJK  mengeluarkan  aturan  pelaksana  penawaran  produk  dan/  atau  Layanan  Jasa  Keuangan.  Nomor 12/SEOJK.07/2014  tentang  Penyampaian  Informasi  dalam  rangka  pemasaran  produk  dan  atau  layanan  jasa keuangan.  Surat  edaran  ini  merupakan  aturan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Otoritas  jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013  tanggal  6  Agustus  2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat edaran ini mengatur bahwa penawaran bahwa PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia atau dihubungi melalui SMS, telepon, dan/atau email .
5. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan oleh masyarakat.

## Tindakan Represif (Tindakan Penanganan)
Tindakan  represif  ini  dilakukan  oleh  OJK  apabila  telah  terjadi  suatu  invetasi  yang  merugikan  investor  dan masyarakat, yaitu:
1. Pembentukan  Satuan  Tugas  (SATGAS)  Waspada  Investasi.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2007 dan diperpanjang dengan dengan Surat Keputusan Ketua  Bappepam-LK  Nomor:Kep-124/BL/2012  yang  ditetapkan  pada  tanggal  19  Maret  2012,  dibentuk  Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi.
2. Pembentukan Investor  Protection  Fund (IPF)  oleh  OJK  atau  dana  perlindungan  modal  yang  merupakan  lembaga perlindungan investor, khususnya di bidang pasar modal.
3. Menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat untuk mengetahui industri keuangan apa saja yang berada dalam pengawasan OJK.
4. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui pengaduan dan apabila tidak terselesaikan, maka  penyeselaian  sengketa  tersebut  dapat  diteruskan  ke  pengadilan  atau  ke  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (LAPS). 9

## SIMPULAN
1. Aplikasi  Vtube  merupakan  suatu  aplikasi  yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Future  View  Tech  yang  menjalankan  bisnis aplikasinya menggunakan bisnis periklanan digital. Aplikasi Vtube dinyatakan sebagai investasi ilegal berdasarkan siaran  pers  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  No.SP  06/SWI/VII/2020  tertanggal  3  Juli  2020  dikarenakan  tidak memiliki  izin  dan  berpotensi  merugikan  para  penggunanya.  Vtube  adalah  suatu  perusahaan  yang  sudah  memiliki Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang  keluar  pada  tanggal  18  Januari  2020.  Akan  tetapi  Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang dimiliki  oleh  Vtube  tidak  sesuai  dengan  praktik  usaha  yang  dilaksanakannya.  Izin  Usaha  Industri  (IUI)  yang dimiliki oleh Vtube adalah suatu kegiatan atau aktivitas teknologi dan jasa komputer lainnya dengan nomor KBLI 62090. KBLI 62090 ini sebenarnya adalah Izin Usaha Industri (IUI) untuk usaha pemasangan, perakitan, instalasi dan  servis  komputer  sedangkan  Vtube  sendiri  saat  ini  menjalankan  usaha  advertising  atau  perikalan,  yang seharusnya  memiliki  nomor  73100.  Izin  usaha  Vtube  seharusnya  sudah  di  cabut  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.
2. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  bertugas  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  di  bidang  investasi karena  pada  masa  ini  maraknya  investasi  ilegal  yang  meresahkan  masyarakat.  Salah  satu  investasi  ilegal  yang sedang  banyak  perbincangkan  ialah  investasi  berbasis  aplikasi  Vtube  yang  termasuk  ke  dalam  salah  satu  daftar aplikasi  investasi  ilegal  sesuai  dengan  lampiran  daftar  entitas  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan
9 Dian Husna Fadlia,Yunanto. “ PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF”. Jurnal Law Reform. Volume 11,Nomor 2, Tahun 2015. Hlm 210-213.

## Tamara  Fransisca  Jamal  dan  Puti  Priyana,  Perlindungan Konsumen  Pengguna  Investasi  Ilegal Vtube Berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
tertanggal 3 Juni 2020. Perlindungan konsumen  yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini diatur didalam Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  30  Undang-undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UUOJK).  Perlindungan  Konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 juga diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor;  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  aplikasi  Vtube (aplikasi  investasi  ilegal)  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memberikan  beberapa  tindakan  yaitu  tindakan  preventif dan tindakan refresif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eduardus Tendelilin . 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio . Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta:BPFE. Hasan Shadily, dkk. 2011. Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta:Sinar Grafika. Roni Hanitijo Soemitro.1994. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerdjono Soekanto, dkk. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Dian  Husna  Fadlia,Yunanto.  “ PERAN  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  (OJK) DALAM  PERLINDUNGAN  HUKUM BAGI  INVESTOR  ATAS  DUGAAN  INVESTASI  FIKTIF”. Jurnal  Law  Reform.  Volume  11,Nomor  2,  Tahun 2015
Fitria  Rahmadani,  Paramita  Prananingtyas,  Siti  Mahmudah.  “ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  INVESTOR OLEH  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  DALAM  HAL  TERJADI  INVESTASI  ILEGAL  (STUDI  KASUS  PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH)” . DIPONEGORO LAW REVIEW. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

## Sumber Internet
https://www.infoperbankan.com/umum/vtube.html diakses pada tanggal 21 Desemeber 2020 pukul 15.00 WIB

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri