JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.2, Oktober 2017 Hal. 187 - 203

## ANALISIS PENGARUH PROSES PERENCANAAN ANGGARAN, ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN TERHADAP PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA (STUDI KASUS: SATKER SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI)

## Syakhrial
Manajemen ssyakhrial@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  influence  of  the  budgeting  planning  process,  the  procurement administration process and the payment document verification  process toward consumption budgeting implementation progress. this research was conducted in Secretariat of the Construction Development Agency branch. This study uses quantitative survey techniques. Data collection instrument used was a questionnaire enclosed with the Likert scale. This research uses a random sample of  89 respondents with a number of customers. Data obtained from this study will be analyzed using statistical methods with SPSS version 19.00 for windows. The result of this study shows that :There is positive, strong and significant  relationship  between  the  Budgeting  Planning  Process    (X 1 )  to  the  Consumption  Budgeting Implementation  Progress  (Y)  with  a  determination  coefficient  of  correlation  of 0,613 and  a  simple regression equation = 4,469 + 0,689X 1 . There is positive, strong and significant relationship between the  Procurement  Administration  Process  (X 2 )  to  the  Consumption  Budgeting  Implementation Progress (Y) with a correlation coefficient of determination of 0,638 with a simple regression equation X 2 is = 2,752 + 0,658X 2 . There is positive, strong and significant relationship between  the Payment Document Verification Process (X 3 ) to the Consumption Budgeting Implementation Progress (Y) with a correlation coefficient of determination of 0,636 and a simple regression equation X 3 is = 2,314 + 0,706X 3 . There is  positive, very  strong and  significant  relationship between  between  the  Budgeting  Planning  Process (X 1 ) the Procurement Administration Process (X 2 ) and  the Payment Document Verification Process (X 3 ) jointly to the Consumption Budgeting Implementation Progress (Y) with multiple correlation coefficient of determination of 0,737 , obtained by the multiple regression =  0,927 + 0,279X 1 + 0,252X 2 + 0,292X 3 . This study is expected to be useful for Secretariat of the Construction Development Agency, especially to increase  consumtion budgeting implementation progress on work task, in order to make it better in  the future.

## Keywords :  Budgeting  Planning  Process,  Procurement  Administration,  Payment  Document
Verification, and Consumption Budgeting Implementation Progress.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  proses  perencanaan  penganggaran,  proses administrasi  pengadaan  dan  proses  verifikasi  dokumen  pembayaran  terhadap  progres  pelaksanaan anggaran  konsumsi.  penelitian  ini  dilakukan  di  Sekretariat  cabang  Badan  Pengembangan  Konstruksi. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  survei  kuantitatif.  Instrumen  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert. Penelitian ini menggunakan sampel acak 89 responden dengan jumlah pelanggan. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode statistik dengan SPSS versi 19.00 for windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Terdapat hubungan  yang  positif,  kuat  dan  signifikan  antara  Proses  Perencanaan  Penganggaran  (X1)  terhadap Implementasi  Implementasi  Anggaran  Konsumsi  (Y)  dengan  koefisien  determinasi  korelasi  sebesar
Yˆ Yˆ Yˆ Yˆ
0,613  dan  persamaan  regresi  sederhana  =  4,469  +  0,689  X1.  Ada  hubungan  yang  positif,  kuat  dan signifikan  antara  Proses  Administrasi  Pengadaan  (X2)  terhadap  Progres  Implementasi  Anggaran Konsumsi (Y) dengan koefisien korelasi determinasi sebesar 0,638 dengan persamaan regresi sederhana X2 yaitu = 2,752 + 0,658X2. Ada hubungan positif, kuat dan signifikan antara Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran  (X3)  dengan  Progres  Implementasi  Anggaran  Konsumsi  (Y)  dengan  koefisien  korelasi determinasi  sebesar  0,636  dan  persamaan  regresi  sederhana  X3  adalah  =  2,314  +  0,706X3.  Ada hubungan  positif,  sangat  kuat  dan  signifikan  antara  antara  Proses  Perencanaan  Penganggaran  (X1) Proses Administrasi Pengadaan (X2) dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X3) secara bersama- sama  dengan  Kemajuan  Pelaksanaan  Anggaran  Konsumsi  (Y)  dengan  koefisien  korelasi  ganda  dari determinasi. 0,737, diperoleh dengan regresi berganda = 0,927 + 0,279X1 + 0,252X2 + 0,292X3. Studi ini diharapkan  bermanfaat  bagi  Sekretariat  Badan  Pengembangan  Konstruksi,  terutama  untuk meningkatkan  pengeluaran  pelaksanaan  penganggaran  konsumsi  pada  tugas  kerja,  untuk menjadikannya lebih baik di masa depan.
Kata  kunci:  Proses  Perencanaan  Penganggaran,  Administrasi  Pengadaan,  Verifikasi  Dokumen Pembayaran, dan Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Konsumsi.

## PENDAHULUAN
Tingkat  penyerapan  belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  (K/L)  yang  rendah  pada semester  pertama  dan  menumpuk  pada  akhir  tahun  anggaran,  dan  selalu  terjadi  setiap tahunnya,  hal  ini  hampir  terjadi  di  semua  Kementerian  Negara/Lembaga  di  tingkat  pusat maupun daerah serta pada satuan kerja-satuan kerja pada Kementerian/Lembaga terkait. Pola penyerapan belanja seperti inipun terjadi juga pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi  Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Dalam  skala  Nasional  dengan  adanya  penyerapan yang  terkonsentrasi  pada  akhir  tahun  anggaran  akan  berakibat  pada  terganggunya  rencana kebijakan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan.
Pola  belanja  Kementerian  Negara/Lembaga  (K/L)  selalu  ditengarai  dengan karakteristik tingkat penyerapan belanja yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran, hampir terjadi di semua K/L, ditingkat pusat maupun daerah, hal inipun juga terjadi pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi. Akibatnya akan mengganggu  rencana  kerja  kebijakan  Satker  serta  terganggunya  jadwal  kegiatan  yang  telah dibuat.
Dalam  pelaksanaannya  semua  kegiatan  dalam  K/L  umumnya  dan  Sekretariat  Badan Pembinaan  Konstruksi  khususnya,  semuanya  sudah  ada  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk Teknisnya,  yang  tertuang  dalam  peraturan  yang  baku,  namun  secanggih  apapun  Standar Operasional  Prosedur  yang  telah  dibakukan  jika  belum  ada  komitmen  yang  tegas  dan dukungan  dari  Sumber  Daya  Manusia  yang  kompeten  di  bidangnya  maka  SOP  tersebut hanyalah berupa “ peraturan yang indah dilihat tapi belum optimal diperbuat ”, hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk membahas lebih dalam lagi permasalahan yang terjadi saat ini. Permasalahan dapat dirinci sebagai berikut :
1. Masih terdapat indikasi kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurang terarah;
2. Kesalahan  penentuan  akun  dalam  penyusunan  anggaran,  dan  sering  terjadi  revisi dokumen anggaran/POK;
3. Tatacara sistem pengadaan yang terlalu lama, karena penundaan pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya  anggapan  bahwa  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  rentan  terhadap  kasus KKN  sehingga  ada  perasaan  takut  dan  kehati-hatian  saat  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa;
Syakhrial
5. Masih terjadi lamanya proses revisi DIPA/POK saat diperlukan perubahan kegiatan dari RAB/TOR yang telah dibuat;
6. Masih  sering  dijumpai  penetapan  SK  Pejabat  Inti  Satker  atau  SK  Pelaksana  Kegiatan (Peserta,  Narasumber,  Moderator)  yang  belum  disyahkan  setelah  pelaksanaan kegiatan.
7. Masih  terjadi  penundaan  pengajuan  penagihan  oleh  penyedia  barang/jasa,  karena kurangnya kelengkapan dokumen tagihan sesuai ketentuan.
8. Aplikasi SPP/SPM masih sering terkendala dan petugasnya masih terbatas.
Sebagai  indikator  keberhasilan  dalam  penyerapan  anggaran  belanja  (DIPA)  pada Kementerian/Lembaga,  secara  praktis  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  capaian  Penyerapan Anggaran  yang  diukur  dalam  Progres  Penyerapan  Keuangan  dan  Progres  Penyerapan  Fisik, definisi  Progres  Penyerapan  adalah  tingkat  kenaikan/kemajuan  penyerapan  keuangan anggaran  belanja,  sedangkan  progres  fisik  adalah  tingkat  kenaikan/kemajuan  pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana anggaran biaya dan pelaksanaan kegiatan.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengertian Manajemen Keuangan
Perencanaan  Anggaran  merupakan  salah  satu  fungsi  dari  Manajemen  Keuangan, sehingga  pembahasan  secara  grand  teori  akan  dimulai  dari  pengertian  manajemen.  Kata Manajemen berasal dari bahasa inggris “ management ” yang berasal dari kata dasar “ manage ”. Definisi manage menurut kamus oxford adalah “ to be in charge or make decisions in a business or an organization ” (memimpin atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi). Dan definisi management menurut kamus oxford adalah “ the control and making of decisions in a business or similar organization ” (pengendalian dan p embuatan keputusan di perusahaan atau organisasi sejenis).
Pengertian  manajemen    menurut  beberapa  ahli  dapat  diuraikan  sebagai  berikut  :  a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Manajemen adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” atau “pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusaahaan dan  organisasi; b. Menurut R. Terry, Manajemen  merupakan suatu proses khas yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya; c. Menurut Drs. Oey Liang Lee,  Manajemen  adalah  seni  dan  ilmu  perencanaan  pengorganisasian,  penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;  d.  Menurut  Fayol,  Fungsi-fungsi  untuk  merencanakan,  mengorganisir,  memimpin dan  mengendalikan  sesuatu;  dan  e.  Menurut  James  A.F.  Stoner,  Manajemen  adalah  suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi  serta  penggunaan  sumua  sumber  daya  yang  ada  pada  organisasi  untuk  mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sehingga  manajemen  keuangan  adalah  suatu  kegiatan  perencanaan,  penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan .

## Pengertian Proses Perencanaan Anggaran
Proses  Perencanaan  Anggaran  yaitu  suatu  Proses  Penyusunan  RKA-K/L  dengan menggunakan  instrumen  indikator  kinerja,  standar  biaya,  dan  evaluasi  kinerja,  dapat  juga diartikan sebagai penyelesaian RKA-KL sampai dengan Pengesahan DIPA. Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Negara,  yang  selanjutnya  disingkat  APBN  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan  negara  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kegiatan  merupakan penjabaran  dari  Program  yang  rumusannya  mencerminkan  tugas  dan  fungsi  Satker  atau penugasan  tertentu  K/L  yang  berisi  komponen  Kegiatan  untuk  mencapai  output  dengan indikator kinerja yang terukur.
Penyusunan  Standar  Biaya  Keluaran,  standar  biaya  merupakan  salah  satu  instrumen dalam penerapan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja), pada Pasal 5 ayat (3) PP 90 Tahun 2010 dinyatakan  bahwa  “Penyusunan  RKA -K/L  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja”. Selanjutnya dalam penjelasan PP  berkenaan  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  standar  biaya  adalah  satuan  biaya  yang ditetapkan  baik  berupa  standar  biaya  masukan  (SBM)  maupun  standar  biaya  keluaran  (SBK) sebagai  acuan  perhitungan  kebutuhan  anggaran  dalam  RKA-K/L.  SBK  adalah  besaran  biaya yang  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  keluaran  kegiatan  yang  merupakan  akumulasi  biaya komponen  masukan  kegiatan.  SBK  disusun  pada  tataran  keluaran  (output)  kegiatan  yang disepakati antara Kementerian Negara/Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Prioritas dalam penyusunan RKA-KL yaitu : a). Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian  sasaran  Priotitas  Pembangunan  Nasional  dan/atau  Prioritas  Kementerian Negara/Lembaga;  b).  Kebutuhan  anggaran  yang  bersifat  mengikat;  c).  Kebutuhan  dana Pendamping  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  anggarannya  bersumber  dari  pinjaman  dan  hibah luar negeri; d). Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years) ;  dan  d).  Penyediaan  dana  untuk  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  percepatan pemulihan pasca konflik  dan pasca bencana di berbagai daerah.
Proses  Perencanaan  Anggaran  merupakan  mekanisme  penyelesaian  RKA-KL  sampai dengan Pengesahan DIPA, yang dapat dijelaskan lebih lanjut, yaitu : a). DIPA adalah dokumen pelaksanaan  anggaran  yang  disusun  oleh  K/L  dan  disahkan  oleh  Direktur  Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum  Negara  (BUN);  b).  DIPA  memuat  informasi  satuan-satuan  terukur  yang  berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;      c). DIPA dapat dimanfaatkan sebagai  alat  pengendalian,  pelaksanaan,  pelaporan,  pengawasan,  dan  sekaligus  merupakan perangkat akutansi pemerintah; d). Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan; dan d). Berlaku  Azas  satu    DIPA  satu  Satker,  dikecualikan  untuk  Depag,  Kejagung,  Dep.  Hukum  dan HAM,  Depkeu,  Dephankam,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan  BPN satu  DIPA  dapat  untuk beberapa satker.

## Pengertian Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan  memperoleh  Barang/Jasa.  Pengadaan  Barang/Jasa  dalam  penelitian  ini  difokuskan pada pengadaan swakelola yaitu pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

## Pengadaan Melalui Penyedia :
1).  PA/KPA;  2).  PPK;  3).  ULP/Pejabat  Pengadaan;  4).  PPHP.  Garis  Besar  Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui  Penyedia: a. Persiapan : 1). Perencanaan Umum (Identifikasi  Kebutuhan,  Anggaran,  Pemaketan,  cara  pengadaan,  organisasi,  KAK);  2).
Perencanaan  Pelaksanaan  Pengadaan  (menyusun  spesifikasi  teknis,  dan  rancangan  kontrak); 3). Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan, penetapan  metode  penilaian  kualifikasi,  penyusunan  jadwal  pelelangan,  penyusunan Dok.Pengadaan).  b.  Pelaksanaan  Pemilihan  Penyedia  :  1).  Pengumuman,  sanggah,  dan Penetapan  Pemenang;  2).  Evaluasi  Penawaran  dan  Pembuktian  Kualifikasi  (u/  Pasca);  3). Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran; 4). Penjelasan Lelang : (a). Penyampaian Undangan;  (b).  Pengumuman  Pascakualifikasi;  5).  Pengumuman  daftar  penyedia  yang  lulus prakualifikasi; 6). Evaluasi Dok. Kualifikasi; 7). Pengumuman  dan pemasukan  Dok. Kualifikasi. c. Penandatanganan & Pelaksanaan Kontrak : 1). Pelaporan dan Penyerahan B/J; 2). Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak.

## Pengadaan Dengan Swakelola :
1). PA/KPA; 2). PPK; 3). ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola; 4). PPHP.

## Penyelenggara Pekerjaan Swakelola
1.  K/L/D/I  Penanggungjawab  Anggaran  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:                        a. direncanakan, dikerjakan, dan diawasi  sendiri  oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan  b.  mempergunakan    pegawai  sendiri,  pegawai  K/L/D/I  lain  dan/atau  dapat menggunakan tenaga ahli.
2.  Instansi  Pemerintah  Lain    Pelaksana  Swakelola  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  a. direncanakan  dan  diawasi  oleh  K/L/D/I  Penanggung  Jawab  Anggaran;  dan  b.  pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
3.  Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh  Kelompok Masyarakat; b. sasaran  ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab nggaran; dan c. pekerjaan utama dilarang untuk  dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

## Pengadaan  Swakelola Oleh  K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
1. Perencanaan  Kegiatan ,  Sebelum  pekerjaan  dilaksanakan,  dilakukan  persiapan-persiapan sebagai  berikut:  a.  K/L/D/I  menyusun    daftar  kebutuhan  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1).
Tim Swakelola  dapat  terdiri dari  Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, serta diangkat  oleh    PA/KPA/PPK  sesuai  dengan  struktur  organisasi  Swakelola;  2).  Tugas  dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a). Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun  KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b). Tim  Pelaksana  mempunyai  tugas  dan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  pekerjaan  sesuai  yang  direncanakan,  membuat  gambar  pelaksanaan  serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c). Tim  Pengawas  mempunyai  tugas dan  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.              3). Penyusunan KAK, memuat : a). uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan  tujuan,  sasaran  serta  sumber  pendanaan;  b).  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  yang diperlukan; c). keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan  secara  rinci    yang    dijabarkan  dalam  rencana  kerja  bulanan,  rencana  kerja mingguan,  dan  rencana  kerja  harian;  d).  rincian  biaya  pekerjaan  yang  dijabarkan    dalam rencana  biaya  bulanan  dan  biaya  mingguan;  e).  produk  yang  dihasilkan;  dan  f).  gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). 4). Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan,  terdiri  dari  :  a).  Tim  Perencana  membuat    jadwal  rencana    pelaksanaan pekerjaan  berdasarkan  kebutuhan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  KAK,  termasuk
jadwal  pengadaan  bahan,  Jasa  Lainnya,  peralatan/suku  cadang  dan/atau  tenaga  ahli perseorangan  yang  diperlukan;  b).  Jadwal  pelaksanaan    pekerjaan  adalah  waktu dimulainya  pelaksanaan  pekerjaan  hingga  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan;  dan c).  Pembuatan    jadwal  rencana    pelaksanaan  pekerjaan  disusun  dengan mempertimbangkan  waktu  yang  cukup  bagi  pelaksanaan/penyelesaian  pekerjaan.  5). Rincian  Biaya  Pekerjaan,  Tim  Perencana    membuat  rincian  biaya  pekerjaan  dengan  tidak melampaui  pagu  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen    anggaran    dan dituangkan  dalam    Rencana  Anggaran  Belanja  (RAB),  meliputi:  a)  gaji  tenaga  ahli perseorangan,  upah  tenaga  kerja  dan  honor  Tim  Swakelola;  b).  pengadaan  bahan;  c). pengadaan  dan  penggunaan  peralatan/suku  cadang;  dan  d).  proses  pengadaan  dan pengeluaran  lainnya  yang  dibutuhkan.  6).  Gambar  Rencana  Kerja  dan  Spesifikasi  Teknis, meliputi  :  a).  Gambar  rencana  kerja  memuat    lay-out,  denah,  potongan  memanjang  dan potongan melintang; b).   Spesifikasi  teknis  disusun  mengikuti  pedoman/standar  yang sesuai dengan yang diperlukan untuk  pelaksanaan pekerjaan. 7). Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja, terdiri dari : a).
Dalam  hal  ini  diperlukan    bahan,    Jasa Lainnya,  peralatan/suku  cadang  dan/atau  tenaga  ahli  perseorangan,  dapat  dilakukan Kontrak/sewa  tersendiri  dengan  Penyedia.    Sebelum  dilakukan  Kontrak/sewa,  proses pengadaannya  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam  Dokumen  Pengadaan; b). Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah  keseluruhan  pegawai  K/L/D/I  yang  terlibat  dalam  kegiatan  Swakelola;  c). Penyusunan  jadwal rencana pengadaan  dilaksanakan  dengan memperhatikan batas akhir tahun  anggaran/batas  akhir  efektif  tahun  anggaran;  d).  Swakelola  tertentu  dapat dilaksanakan  melebihi  1  (satu)  tahun  anggaran;  e).  Rencana  pengadaan  harus mempertimbangkan  syarat  teknis  dan  metode  pelaksanaan  pekerjaan  yang    tercantum dalam    Dokumen  Pengadaan;  f).  Rencana  kebutuhan  tenaga  kerja  harian  disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. 8). Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan, bila  Kelompok  Kerja  ULP  belum  dibentuk,  Panitia/Pejabat  Pengadaan  diangkat  oleh PA/KPA  untuk  melakukan    Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan Swakelola.  9).  Rencana  Swakelola,  K/L/D/I  mengumumkan  pekerjaan    Swakelola  melalui website  dan  papan  pengumuman  resmi    untuk  penerangan  umum    yang  dapat  diakses masyarakat umum.
2.  Pelaksanaan Kegiatan, tahapan selanjutnya yaitu Pelaksanaan :
a. Pelaksanaan Rencana Kerja , Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun  perencanaannya,  yaitu:  1).  melakukan  kaji  ulang  dan  pengukuran  pada  lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja;       2). mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja  (s-curve)  serta  jadwal  kebutuhan  bahan,  Jasa  Lainnya,  peralatan/suku  cadang dan/atau  tenaga  ahli  perseorangan;  3).  mengajukan  kebutuhan  bahan,    Jasa  Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Kelompok  Kerja  ULP/Pejabat  Pengadaan;  4).  mendatangkan  dan  mengatur  tenaga kerja/tenaga  ahli  perseorangan  untuk  melaksanakan  kegiatan/pekerjaan  sesuai  dengan jadwal  pelaksanaan;  5).  menyusun  laporan  tentang  penerimaan  dan  penggunaan   bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan 6). menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
b.  Pengadaan    Bahan,  Jasa  Lainnya ,    Peralatan/Suku  Cadang    dan/atau    Tenaga    Ahli Perseorangan,  terdiri  dari  :  1).  Pengadaan  bahan,  Jasa  Lainnya,  peralatan/suku  cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh  Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dengan  menggunakan  metode  pengadaan  yang  sesuai;  2).  Pengiriman  bahan  dapat
dilakukan secara bertahap  atau keseluruhan,  sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
c.  Pembayaran ,  terdiri  dari  :  1).  Pembayaran  upah  tenaga  kerja  yang    diperlukan  dilakukan secara  harian  berdasarkan  daftar  hadir  pekerja  atau  dengan  cara  upah  borong;    2). Pembayaran  gaji    tenaga  ahli  perseorangan  (apabila  diperlukan)  dilakukan  berdasarkan Kontrak konsultan  perseorangan atau tanda bukti pembayaran; 3).   Pembayaran    bahan dan/atau  peralatan/suku  cadang  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  pengadaan  barang;  4). Uang  Persediaan  (UP)/Uang  Muka  kerja  atau  istilah  lain  yang  disamakan  diajukan  untuk kegiatan  yang  bukan  beban  tetap  dan  dipertanggungjawabkan  secara  berkala,  paling lambat  30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
d.  Pelaporan  Kemajuan  Pekerjaan  dan  Dokumentasi ,  terdiri  dari  :  1).  Laporan  kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan  dilaporkan oleh  Tim Pelaksana kepada PPK  secara berkala; 2). Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan  dilaporkan oleh PPK kepada  PA/KPA  setiap  bulan;    3).  Pencapaian  target  fisik  dicatat  setiap  hari,    dievaluasi setiap  minggu  serta  dibuat  laporan  mingguan  agar  dapat  diketahui  apakah  dana  yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai; 4). Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 5). Penggunaan  bahan,  Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau  tenaga  ahli  perseorangan  dicatat  setiap  hari  dalam  laporan  harian;  6).  Laporan bulanan  dibuat  berdasarkan  laporan  mingguan;  7).  Dokumentasi  pekerjaan  meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.
e.  Pelaporan  Realisasi  Pekerjaan ,  Pelaporan    realisasi  pekerjaan    dibuat  oleh  Tim  Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain :               1). struktur organisasi pekerjaan Swakelola  yang  terdiri  dari  pembagian  tugas,  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung jawab  serta  pengoordinasian  pelaksanaan  pekerjaan;  2).  persiapan  pekerjaan    Swakelola yang  meliputi  kesesuaian    gambar  pelaksanaan  dengan  gambar  rencana  kerja  serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3).  pelaksanaan  pekerjaan  Swakelola  yang  meliputi  kesesuaian  jadwal  pelaksanaan pekerjaan  terhadap  jadwal  rencana    pelaksanaan  pekerjaan,  penyerapan  keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan          4). penggunaan  bahan,  Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan, terdiri dari : 1). Setelah pelaksanaan pekerjaan  Swakelola selesai 100% Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan  kepada  PPK;  2).  PPK  menyerahkan  pekerjaan  dan  laporan  pekerjaan  selesai kepada  PA/KPA  melalui  Berita  Acara  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan;  3).  Setelah  dilakukan penyerahan  pekerjaan,  dilanjutkan  dengan  proses  penyerahan  aset  sesuai  dengan peraturan perundangundangan.

## Pengertian Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran
Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap  dokumen  sumber  verifikasi (surat  permintaan  pembayaran,  dokumen  pembayaran, dokumen  pengadaan,  surat  perintah  membayar,  kartu  Pengawas  Kredit  Anggaran),  dimulai sejak  terbitnya  DIPA  hingga  penerbitan  SPM  berakhir  selama  periode  satu  tahun  anggaran, dengan  tujuan  :  a).  Untuk  mencegah  tejadinya  penyimpangan  yang  dapat  merugikan  negara sebelum  dilakukan  pembayaran;  b).  Untuk  memperoleh  kebenaran  secara  substantif  dan formal,  bahwa  dokumen  yang  akan  diajukan  sebagai  pertanggungjawaban  pembayaran pelaksanaan kegiatan telah lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c). Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah  ditaati  atau  masih  diperlukan  adanya  tindakan  koreksi/perbaikan  atas  kesalahan  yang terjadi.
Verifikasi/Pengujian  meliputi  aspek-aspek  ketersediaan  dana,  ketepatan  tujuan pengeluaran, kebenaran pembebanan anggaran, kebenaran tagihan, kelengkapan tanda bukti pengeluaran,  dan    ketepatan  dan  kebenaran  pemungutan/pemotongan  pajak,  pengajuan dokumen  penyerapan  dana  juga  harus  mengacu  kepada  jenis  belanja    dan    akun  yang dianggarkan sebagai kelompok dana dalam DIPA dan POK yang ditetapkan.

## Pembagian Kewenangan
Pasal 19 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa  Bendahara  Umum  Negara. Dalam  pelaksanaannya  pembayaran  APBN  tersebut dilakukan oleh KPPN. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Bendahara  Umum  Negara/Kuasa  Bendahara  Umum Negara berkewajiban untuk :
1) Meneliti  kelengkapan  perintah  pembayaran  yang  diterbitkan  oleh  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
4) Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
Menolak  pencairan  dana,  apabila  perintah  pembayaran  yang  diterbitkan  oleh  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Verifikasi Jenis Akun Belanja
1) Belanja Barang Operasional
2) Belanja Barang Non Operasional
3) Belanja Langganan Daya dan Jasa
4) Belanja Jasa Konsultan
5) Belanja Jasa Profesi
6) Belanja Jasa Lainnya
7) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9) Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
10) Belanja Perjalanan Dinas

## Verifikasi Atas Pembayaran Belanja Barang
1) Dokumen Sumber Verifikasi Belanja Barang Operasional/Non Operasional
a). Jenis dokumen pengadaan langsung (sampai dengan Rp 200 juta)
b). Jenis dokumen pembayaran, bentuk, dan cara pengisiannya
c). Kartu Pengawasan Kredit Anggaran khusus buat Pejabat Penguji SPM.
2)  Persyaratan Pengadaan Belanja Barang :
a) Pengadaan barang/jasa harus mengacu pada ketentuan Perpres 70/2012;
b) Bentuk  dan  jenis  dokumen  pengadaan  mengacu  pada  ketentuan  Permen  PU  Nomor 14/PRT/M/2011;
c) Pada  setiap  dokumen  pengadaan  harus  dicantumkan  dengan  lengkap  akun  yang membebani  pengadaan  barang/jasa  (kode:  Program/Satuan  Kerja/Kegiatan/ Output/Sub Output/Akun)
d) Dokumen  Penawaran  Harga  harus  ditandatangani  oleh  Direktur  Utama/Pimpinan Perusahaan  Penyedia  Barang/Jasa  atau  yang  dikuasakan  dengan  melampirkan  Surat Kuasa  kepada  penerima  kuasa  yang  namanya  tercantum  dalam  akta  pendirian perusahaan;
e) Penetapan harga pengadaan barang/jasa harus mengacu kepada HPS yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja;
f) Pengadaan  jasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  (event  organizer),  pengajuan pembayarannya  harus  dilengkapi  dengan  bukti  kerjasama  antara  pihak  ketiga  dengan penyedia jasa;
g) Pada waktu menyampaikan penawaran Penyedia barang/jasa harus melampirkan SIUP. Khusus penyedia jasa pekerjaan konstruksi, harus melampirkan sertifikat badan usaha jasa konstruksi.
h) Dokumen pengadaan harus dilampirkan pada waktu pengajuan SPP oleh PPK.
i) SPK/Surat Pesanan Barang/Jasa dibuat asli dua lembar; pada lembar asli pertama harus dibubuhi  meterai  secukupnya  pada  sisi  pihak  pertama  dan  ditandatangani  oleh  pihak pertama    di  atas  meterai  tersebut.  Pada  lembar  asli  kedua  harus  dibubuhi  meterai secukupnya pada sisi pihak kedua dan ditandatangani oleh pihak kedua di atas meterai tersebut;
Pada waktu mengajukan pembayaran, penyedia barang/jasa harus melampirkan Fakur Pajak/SSP PPNDN/SSP PPh serta melengkapinya dengan copy NPWP/rekening koran;
Verifikasi berdasarkan Aspek Ketersediaan Dana :
1) Memeriksa  apakah  pengajuan  pembayaran  tersebut  tersedia  dananya  dalam  DIPA/POK (lihat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan DIPA/POK);
2) Memeriksa  apakah  jumlah  dana  yang  tersedia  dalam  DIPA/POK  cukup  untuk  membayar sejumlah  yang  diajukan  pembayarannya  (lihat  jumlah  pembayaran  yang  diminta  dan bandingkan dengan sisa pagu anggaran pada Kartu Pengawasan Anggaran).

## Verifikasi berdasarkan aspek Ketepatan Tujuan Pengeluaran;
1) Memeriksa  apakah  tujuan  pengeluaran  yang  tercantum  dalam    bukti  pengeluaran  sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen perjanjian/kontrak/SPK;
2) Memeriksa  apakah  tujuan  pengeluaran  yang  tercantum  dalam    dokumen perjanjian/kontrak/SPK  sesuai  tujuannya  dengan  uraian  pekerjaan  yang  tercantum  dalam DIPA/POK;
3) Memeriksa  apakah  volume  dan  jenis  pekerjaan/barang  yang  tercantum  dalam  bukti pengeluaran sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DIPA/POK;
4) Memeriksa apakah tujuan pengeluaran yang sudah sesuai dengan Bagan Akun Standar.

## Verifikasi berdasarkan aspek Kebenaran Pembebanan Anggaran;
1) Memeriksa  apakah  pembayaran  yang  diajukan  telah  sesuai  dengan  sumber  dananya (Loan/Rupiah Murni);
2) Memeriksa  apakah  pembayaran  yang  diajukan  telah  sesuai  dengan  mata  anggaran  yang tercantum  dalam  DIPA/POK  (Fungsi/Sub  Fungsi/Program/Kegiatan/  Output/Sub Output/Akun);
Verifikasi berdasarkan aspek Kebenaran Tagihan :
1) Memeriksa apakah pembayaran yang diajukan sesuai dengan format dokumen pengadaan dan dokumen pembayaran;
2) Memeriksa  apakah  prosedur  pengadaan  telah  mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku (Perpres 70 Tahun 2012);
3) Memeriksa apakah daftar yang diajukan telah sesuai dengan perhitungan secara aritmatik

## Verifikasi berdasarkan aspek Kelengkapan Tanda Bukti Pengeluaran
1)  Memeriksa  apakah  permohonan  pembayaran  telah  dilengkapi  dengan  dokumen pendukungnya (dokumen pengadaan dan dokumen pembayaran);
2)  Memeriksa  apakah  permohonan  pembayaran  telah  dilengkapi  dengan  kewajiban perpajakan (Faktur Pajak, SSP PPN, SSP PPh).

## Verifikasi berdasarkan aspek Ketepatan dan Kebenaran Pemungutan/Pemotongan Pajak
1) Memeriksa apakah pembayaran tersebut telah diperhitungkan dengan PPN sebesar 10 %;
2) Memeriksa  apakah  pembayaran  tersebut  telah  diperhitungkan  dengan  PPh  Pasal  22 sebesar 1,5 % atau PPh Pasal 23 sebesar 2%
3) Memeriksa apakah pemotongan pajak telah dihitung secara aritmatik;
4) Memeriksa apakah cara pengisian format SSP telah sesuai dengan ketentuan
Penerapan Perpajakan terhadap Pembayaran atas tagihan oleh penyedia barang/jasa.

## Verifikasi Terhadap Ketepatan Batas Waktu Penyelesaian Tagihan
Memeriksa  apakah  jangka  waktu  pelaksanaan  pengadaan  sudah  sesuai  dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan PMK No. 170 Tahun 2010.

## Pengerian Progres Penyerapan Anggaran Belanja
Progres Penyerapan Anggaran Belanja merupakan capaian realisasi Anggaran Belanja, yang terdiri dari Progres Progres Fisik dan Progres Keuangan..  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  171/PMK.05/2007  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Pusat.
Penyusunan  Laporan  Keuangan  harus  mengacu  kepada  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Laporan  Fisik  dan  Keuangan  merupakan  laporan  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  dan pencapaian  target  penyelesaian  yang  telah  dicapai  (progress).  Pelaporan  dilakukan  melalui media elektronik (e-monitoring), yang meliputi :
1. Data dan Informasi Paket Pekerjaan, meliputi : a) Pagu dana satker; b) Jenis pekerjaan; c) Informasi  pra-kontrak;  d)  Output  dan  outcome  per  paket  pekerjaan,  sub  kegiatan;  e) Pelaksanaan  program  sesuai  kegiatan  prioritas; f) Proges  fisik  dan  keuangan  pelaksanaan anggaran; g) Kurva S Rencana & Realisasi Pelaksanaan Anggaran; h) Rencana dan realisasi penyerapan  tenaga  kerja;  i)  Penyerapan  dana  baik  Rupiah  Murni  maupun  PHLN;  j) Permasalahan umum yang dihadapi satuan kerja.
2. Perubahan Data dan Informasi Satuan Kerja, meliputi:
a) Revisi RKA-KL; b) Revisi DIPA; c) Revisi POK.
3. Waktu Penyampaian Laporan,  satuan kerja berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan pekerjaan secara :
a) Elektronik (on-line/of-line) setiap ada perubahan data;
b) Tertulis yang ditandatangani kepala satker 2 kali dalam 1 bulan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Syakhrial
Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan  secara  teoritis  pertautan  antara  variabel  yang  akan  diteliti,  selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. (Sugiyono, 2012:88).

## Gambar : Paradigma ganda dengan tiga variable independen
Berdasarkan  paradigma  diatas  terdapat  tiga  variable  independen  yaitu  Proses Perencanaan  Anggaran  (X1),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X2),  dan  Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X3), serta satu variable dependen yaitu Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y), yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian tesis ini.
• Variabel  X1  (variabel  independent)    :  Proses  Perencanaan  Anggaran  di  Sekretariat  Badan Pembinaan Konstruksi;
• Variabel  X2  (variabel  independent)    :  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  di Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi;
• Variabel X3 (variabel independent)  : Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran di Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi; dan
• Variable  Y  (variabel  dependent)  :  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  di  Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.
Kerangka Pemikirannya adalah : Jika Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  berjalan  dengan  baik maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja di Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi akan optimal dan sesuai jadwal.

## HIPOTESIS PENELITIAN
Hipotesis  adalah  pernyataan  tentang  prinsip  prinsip  mendasar  yang  berlaku  umum tentang  sesuatu  masalah  yang  diteliti  yang  kebenarannya  masih  akan  (belum)  dibuktikan melalui data yang diperoleh lewat penggunaan metode penelitian yang relevan/shahih ( valid ) dan terpercaya ( reliable ). Hipotesis tidak harus dibuktikan/terbukti.  Jika terbukti berarti daya analisis  awal  peneliti/mahasiswa  tajam  dan  jika  tidak  terbukti  tidak  ada  masalah,  bahkan peneliti/mahasiswa menemukan sesuatu lainnya yang lebih menarik.
Berdasarkan kerangka berpikir “ Jika Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  berjalan  dengan  baik maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja di Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi akan optimal dan sesuai jadwal”, maka hipotesis pene litian diuraikan sebagai berikut:
Y X2 X3 X1 r1 r2 r3 R R,x 1 , x 2 , x 3 , y
1. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Proses Perencanaan Anggaran  (X1)  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y);  Diduga  terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X2) terhadap antara Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y);
2. Diduga  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  secara  parsial  antara  Proses  Verifikasi Dokumen Pembayaran (X3) terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y);
3. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Proses Perencanaan Anggaran  (X1),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X2),  dan  Proses  Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X3)  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Satuan  Kerja  Sekretariat  Badan  Pembinaan  Konstruksi,  Badan Pembinaan  Konstruksi,  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  Jl.  Pattimura  No.  20  Kebayoran  Baru Jakarta Selatan dan Pelaksana Binjakonda di 12 Provinsi (Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  Provinsi  Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku)  sebagai Pelaksana Dana Dekonsentrasi. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2013 – Februari 2014.
Metode  penelitian  observasi  terstruktur  yaitu  observasi  yang  dirancang  secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan  apabila  peneliti  telah  tahu  dengan  pasti  tentang  variabel  yang  diamati.  Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan    realibilitasnya.  Pedoman  wawancara  terstruktur,  atau    angket  tertutup  dapat  juga digunakan sebagai  pedoman untuk melakukan observasi. (Sugiono, 2011:146).
Dalam menentukan Variabel yang diteliti sebelumnya peneliti telah melakukan kegiatan “Advokasi  Pengelolaan  Keuangan  Satker -Satker  di  Lingkungan  BP  Konstruksi,  dengan melakukan  pemetaan  risiko  mengenai  Penatausahaan  Bendahara,  Penatausahaan  Verifikasi Pertanggungjawaban Satker, Pengelolaan PNBP, Pencatatan & Pelaporan Keuangan SAI (SAKPA & SIMAK BMN) dan Penanganan Hasil Temuan Pemeriksa Internal/Eksternal Pemerintah ”. Dari  hasil  Advokasi  ini  dapat  menjadi  dasar  peneliti  untuk  menentukan  dengan  jelas Variabel-Variabel  yang  diteliti.  Peneliti  melakukan  pengamatan  langsung  kepada  responden dengan  melakukan  penyebaran  kuisioner  untuk  dianalisis  menggunakan  metode  penelitian kuantitatif.

## Desain Penelitian
Penelitian  tentang  Analisis  Pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran,  Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  Terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Studi  Kasus  Pada  Satker  Sekretariat  Badan  Pembinaan Konstruksi), dilakukan  dengan  “Metode  Penelitian Survey  dan  Uji Hipotesis     Teknik   Analisis Regresi”  yang  diawali  dengan  Uji  Validitas  dan  Re liabilitas,  kemudian  Uji  Asumsi  Klasik  yaitu dengan  Uji  Normalitas;  Uji  Homogenitas;  Uji  Heterokedastisitas  dan  Uji  Multikolenieritas, selanjutnya Uji Hipotesis yaitu dengan  Uji t; Uji F; dan Koefisien Determinasi.
Metode  Survey  digunakan  untuk  mendapatkan  dari  tempat  tertentu  yang  alamiah (bukan  buatan),  tetapi  peneliti  melakukan  perlakuan  dalam  pengumpulan  data,  misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksprimen). (Sugiyono, 2011 :6).
Penulis  menggunakan  Metode  Survey  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  konsep sesuai  dengan  fakta  yang  ada  sekaligus  sebagai  analisa  yang  langsung  penulis  lakukan  untuk menjelaskan  keterkaitan  Pengaruh  Proses  Perencanaan  Anggaran,  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  Terhadap  Progres  Penyerapan Anggaran Belanja, melalui uji Hipotesis.

## PEMBAHASAN HASIL UJI HIPOTESIS
Semua  koefisiensi  atau  derajat  pengaruh  yang  dihasilkan  dari  analisis,  menunjukkan bahwa antar variabel baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, antara Proses Perencanaan Anggaran (X 1 ), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ), Proses Verifikasi Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  memiliki  pengaruh  positif  dan  sangat  kuat  terhadap  peningkatan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y). Berikut rangkuman hasil uji hipotesis yang telah di jabarkan diatas:
1. Pengaruh  positif  antara  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 )  dengan  Progres
Penyerapan Anggaran Belanja (Y) berdasarkan uji-t diperoleh harga sebesar 11,751. Harga dengan  dk  =  85  pada    =  0,05  sebesar  1,988.  Dengan  demikian
>
,  sehingga  hasil  analisis  data  tersebut  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh signifikan  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja. Hal ini dibuktikan dari hasil t hitung variabel Proses Perencanaan Anggaran yang lebih besar  dari t tabel (11,751  >  1,988)  dan  nilai  signifikansi  Uji  t  (0,000)  variabel  Proses Perencanaan  Anggaran  yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Ini  berarti  bahwa  semakin  baik  Proses Perencanaan  Anggaran  dalam  mempersiapkan  Anggaran  Belanja,  maka  Progres Penyerapan Anggaran Belanja akan semakin meningkat.
2. Hasil yang sama juga terjadi pada variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) yang berpengaruh positif antara variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ) dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) berdasarkan uji-t diperoleh harga sebesar  12,380.  Harga dengan  dk  =  85  pada    =  0,05  sebesar  1,988.  Dengan
demikian > ,  sehingga  hasil  analisis  data  tersebut  membuktikan  bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil t hitung variabel  Proses Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  lebih  besar  dari t tabel (12,380>1,988)  dan  nilai signifikansi  uji  t  (0,000)  variabel  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa semakin baik Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja akan semakin meningkat.
3. Pengaruh  positif  antara  variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  dengan Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) berdasarkan uji-t diperoleh harga
sebesar 12,334.  Harga dengan  dk  =  85  pada    =  0,05  sebesar  1,988.  Dengan  demikian
> ,  sehingga  hasil  analisis  data  tersebut  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh  signifikan  variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres Penyerapan Anggaran Belanja. Hal ini dibuktikan dari hasil t hitung variabel Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran yang lebih besar dari t tabel (12,334>1,988) dan nilai signifikansi uji t (0,000)  variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Ini
berarti  bahwa  semakin  baik  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran,  maka  Progres Penyerapan Anggaran Belanja akan semakin meningkat.
4. Hasil  Uji  F  merupakan  uji  simultan  antara  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ), Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran  (X 3 )  yang  berpengaruh  positif  dengan  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja (Y)  berdasarkan  hasil  pengujian  signifikansi  pada  tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan F hitung (87,983)  >  F tabel (2,480)  pada  α  =  0,05 sehingga  hasil  analisis  data  tersebut membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  secara  bersama-sama  antara  variabel Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  terhadap  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja (Y).
5. Berdasarkan  hasil  pengujian  signifikansi  dihasilkan  koefesien  korelasi  R  sebesar  0,870 antara Proses Perencanaan Anggaran (X 1 ), Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ), dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 ),  dengan  Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja (Y) sangat signifikan karena mendekati angka 1.
Koefisien  determinasi  merupakan  kuadrat  dari  koefisien  korelasi  antara  Proses Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  dengan  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  dan hasil yang diperoleh yaitu R 2 = 0,756 berarti bahwa 75,60% varians yang terjadi pada Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) dapat dijelaskan oleh varians Proses Perencanaan Anggaran (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran (X 3 ). Sesuai dengan formula regresi Y = 0,927 + 0,279X 1 + 0,252X 2 + 0,292X 3, Maka pada konstanta sebesar  0,927  jika X 2 , dan X 3 tetap dan X 1 ditingkatkan satu satuan maka Y akan  meningkat  sebesar  0,279  begitu  pula  sebaliknya  terhadap  kedua  variabel  lainnya. Sedangkan  bila  X 1, X 2, dan  X 3 ditingkatkan  satu  satuan  secara  bersama-sama  maka  Y  akan meningkat sebesar 0,823 (0,279+0,252+0,292). Dari perhitungan Koefisien Determinasi Kd = R 2 x 100% = (0,756 x 100%) = 75,60% sehingga dapat diartikan bahwa 75,60% Progres Penyerapan Anggaran  Belanja  dipengaruhi  oleh  Proses  Perencanaan  Anggaran,  Proses  Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa,  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran,  sedangkan  24,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pembahasan  dan  uraian  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel Proses Perencanaan Anggaran (X1) secara  parsial terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  berdasarkan uji-t pada    =  0,05  diperoleh >
(11,751>1,988). Dengan demikian  hasil analisis data tersebut membuktikan bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dengan  koefisien  determinasi  sebesar  61,30%  dan persamaan  regresinya  adalah =  4,469  +  0,689X 1, artinya  bahwa    apabila  Proses Perencanaan Anggaran (X 1 ) ditingkatkan satu satuan, maka Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) cenderung meningkat 0,689 satuan pada konstanta 4,469.
Y ˆ
2. Variabel  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X2)  secara    parsial  terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) berdasarkan uji-t pada   = 0,05
diperoleh >
(12,380>1,988).  Dengan  demikian  hasil  analisis  data  tersebut
membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dengan koefisien determinasi sebesar 63,80% dan persamaan regresinya adalah      = 2,752 + 0,658X 2, artinya bahwa apabila  Proses  Administrasi  Pengadaan  Barang/Jasa  (X 2 )  ditingkatkan  satu  satuan,  maka Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  cenderung  meningkat  0,658  satuan  pada konstanta 2,752.
3. Variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X3)  secara    parsial  terbukti mempengaruhi Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y) berdasarkan uji-t pada   = 0,05 diperoleh >
(12,334>1,988).  Dengan  demikian  hasil  analisis  data  tersebut
membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  variabel  Proses  Verifikasi  Dokumen Pembayaran terhadap Progres Penyerapan Anggaran Belanja, dengan koefisien determinasi sebesar 63,60% dan persamaan regresinya adalah      = 2,314 + 0,706X 3, artinya bahwa apabila Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X 3 ) ditingkatkan satu satuan, maka Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja  (Y)  cenderung  meningkat  0,706  satuan  pada  konstanta 2,314.
4. Secara  simultan  terbukti  bahwa  Variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (X 2 ), dan Proses Verifikasi Dokumen Pembayaran (X 3 ) secara bersama-sama  mempengaruhi Variabel Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Y), berdasarkan Uji F pada α = 0,05 diperoleh F hitung > F tabel (87,983>2,480). Dengan demikian hasil  analisis  data  tersebut  membuktikan  bahwa    terdapat  pengaruh  signifikan  secara simultan/bersama-sama antara variabel Proses Perencanaan Anggaran, Proses Administrasi Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  terhadap  Progres Penyerapan  Anggaran  Belanja,  dengan  koefisien  determinasi  sebesar  75,60%  dan persamaan  regresinya  adalah =  0,927  +  0,279X 1 +  0,252X 2 +  0,292X 3, artinya  bahwa 75,60%  variabel  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  memiliki  keterkaitan  pengaruh dengan  variabel  Proses  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Proses  Administrasi  Pengadaan Barang/Jasa  (X 2 ),  dan  Proses  Verifikasi  Dokumen  Pembayaran  (X 3 )  secara  bersama- sama/simultan,  dan  apabila  X 1, X 2, dan  X 3 ditingkatkan  satu  satuan  secara  bersama-sama maka Y akan meningkat sebesar 0,823 satuan pada konstanta 0,927.

## Saran
Dari  hasil  analisis  deskriptif  hasil  penelitian  dan  uji  analisis  data  penelitian,  secara khusus  dapat  diambil  satu  permasalahan  yang  mewakili  dari  obyek  penelitian  dalam  item pertanyaan  Progres  Penyerapan  Anggaran  Belanja  yaitu  “ Progres  Penyerapan  Anggaran Belanja  pada  TW.I  masih  dibawah  25%  atau  TW.II  masih  dibawah  50% ”,    mendapatkan kelompok jawaban “Tidak Setuju” sebanyak 30 responden atau 33,71%  dan kelompok jawaban “Setuju”  sebanyak  59  responden  atau  66,29%  yang  berarti  bahwa  pernyataan  tersebut didukung  sebagian  besar  responden,  sedangkan  yang  menjawab  “Tidak  Setuju”  ini  dapat difahami bahwa mereka telah mencapai progres secara proporsional pada unit/bagian mereka
Y ˆ Y ˆ Y ˆ
secara  khusus,  namun  secara  umum  masih  belum  proporsional,  sehingga  dapat  disarankan kepada  manajemen Satuan Kerja Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, sebagai berikut :
1. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses perencanaan anggaran yaitu kesalahan dalam penentuan  akun,  serta  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan,  maka  Satker  harus mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  Pejabat  Inti  Satker  secara  intensif, khususnya  petugas  yang  menyusun  dan  membahas  anggaran  pada  aplikasi  RKA-KL,  serta pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi yang telah ada lebih diarahkan untuk materi penyusunan anggaran dengan mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Untuk  memperlancar  proses  administrasi  pengadaan  barang/jasa  Satker  harus melaksanakan  pendidikan dan pelatihan bersertifikat bagi pejabat pengadaan dan pejabat penerima barang/jasa serta menyiapkan kaderisasi untuk tahun selanjutnya, sehingga para petugas/pejabat  SDM  yang  dimiliki  bisa  menguasai  dan  kompeten  dalam  tugasnya, sehingga  tata  cara  pengadaan  barang/jasa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dan petugas  tidak  akan  merasa  takut  akan  terlibat  kasus  KKN  karena  sudah  dibekali  dengan pengetahuan yang sesuai dengan tupoksinya.
3. Untuk memperlancar proses verifikasi dokumen pembayaran maka para petugas verifikasi diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai verifikasi dokumen secara kontinyu,  sehingga  para  petugas  memahami  dan  lebih  aktif  dalam  membantu memperlancar  kelengkapan  dokumen  pembayaran  yang  sesuai  dengan  ketentuan,  serta melakukan  rekapitulasi  mengenai  permasalahan  yang  ada  pada  masing-masing bagian/akun yang ditangani untuk masing-masing petugas, dan dapat menyarankan kepada pelaksana  kegiatan  untuk  mempersiapkan  lebih  awal  jika  diperlukan  perubahan/revisi DIPA/POK  atau  kelengkapan  SK  Pejabat  Inti  Satker,  sehingga  proses  pengajuan  tagihan sesuai dengan jadwal.
4. Kepada Pihak Pimpinan untuk lebih intensif lagi dalam memotivasi pegawainya serta  aktif monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kesatkeran, dengan cara mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk membahas rencana kerja dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksaknakan dan memetakan hambatan yang terjadi, serta  memberikan reward kepada Bagian/Unit yang mencapai progres sesuai jadwal secara proporsional.
5. Mengadakan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  secara  intensif  untuk  peningkatan  SDM kepada  Petugas  yang  menginput  data  RKA-KL  yaitu  sosialisasi  Juklak/Juknis  penyusunan RKA-KL,  Petugas  SPP/SPM  dengan  materi  Pelatihan  Aplikasi  Gaji  dan  SPP/SPM,  Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Barang/Jasa dan Penyedia Jasa dengan materi Sosialisasi PP 70/2012  dan  Perpajakan  dan  Pelatihan  bersertifikat  bagi  Pejabat  Pengadaan  Barang, Petugas Verifikasi dengan materi Bintek Verifkasi serta Advokasi, Bendahara dan BPP yaitu Pelatihan Bendahara Bersertifikat dan Pelaksanaan Penyegaran Bendahara sehingga akan muncul pegawai yang kompeten dan menyiapkan kaderisasi untuk tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Tim  Satker,  2014, Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Program  Kegiatan  Satker  Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Jakarta. Sarwono, Jonathan. 2012, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif  dan  R&D) , ALFABETA, CV, Bandung.
Herriyanto,  Hendris.  2012, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta, Tesis, Program  Studi  Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Jakarta. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Jakarta Ditjen  Perbendaharaan.  2011, Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  Hal-hal  Yang  Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta. Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, Jakarta. Peraturan DJP No. PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor  Per-66/PB/2005  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Pembayaran  Atas  Beban APBN, Jakarta.
Mahmudi.  2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik , Edisi Kedua, Penerbit Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,Yogyakarta.
Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Penerbit Andi, Yogyakarta. Nasucha, Chaizi, 2008. Reformasi Administrasi Publik , PT. Grasindo, Jakarta. Malayu, S.P Hasibuan. 2007, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah ,        PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2006, Analisis    Multivariate    SPSS, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Permen  PU  No.  05/PRT/M/2006  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Kas  Terhadap Bendahara oleh Kepala Satker di Lingkungan Dep. PU, Jakarta. Permen  PU  No.  03/PRT/M/2006  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Verifikasi  Pertanggung Jawaban Anggaran di Lingkungan Dep. PU, Jakarta. Permen  PU  No.  02/PRT/M/2006  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pembukuan  dan  Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Dep. PU, Jakarta.
Suhartono dan Irawan, 2000, Metodologi Penelitian Sosial, P.T. Remaja Rosdakarya, Jakarta. Website : http:// www.pu.go.id Website : http:// www.perbendaharaan.go.id