## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67

## Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak
Provita Wijayanti*, Nisa’ Uzlifat Nasrullah, Indri Kartika, Kiryanto, Zainal Alim Adiwijaya, Muhammad Ja’far Shodiq, Muthoharoh
Dept. of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Islam Sultan Agung,
Semarang, Indonesia
*Corresponding author :
Jl.RayaKaligawe Km.4 Semarang Jawa Tengah NomorTelepon: (024)6583584 ; (024)6582455 No Fax: (024)6582455 Email: provita.w@unissula.ac.id Received: Revised: Accepted: Published: 25 April 2019 16 May 2020 17 May 2020 31 May 2020

## Abstrak
Pemerintah desa melaksanakan tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa  dengan  di  didukung  Infrastruktur  pengawasan  pemerintah  desa  meliputi auditor  inspektorat  Kabupaten,  badan  perwakilan  desa,  pendamping  desa,  sistem pengawasan dan tata kelola pemerintah desa. Tujuan paper ini menganalisis peran pendamping  pemerintah  desa  dan  sistem  pengendalian  intenal  terhadap pencegahan  fraud.  Populasi  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini merupakan  seluruh  pendamping  desa  di  Kabupaten  Demak. Teknik  insidental sampling  digunakan  dalam  pengabdian  ini  dan  diperoleh  51  orang  pendamping desa  di  Kabupaten  demak  yang  menjadi  mitra  dalam  program  pengabdian masyarakat  oleh  tim  dosen  akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Sultan Agung.  Data  mengenai  persepsi  peran  pendamping  pemerintah  desa  tentang pencegahan  fraud  diperoleh  melalui  pembagian  kuesioner  tertutup  dengan  skala likert  1-5.  Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda  menunjukkan  bahwa pencegahan fraud  dipengaruhi secara positif oleh  peran pendamping pemerintah desa  sedangkan  sistem  pengendalian  internal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pencegahan  fraud.  Hal  ini  menjadi  rekomendasi  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan kualitas pendamping desa.
Kata kunci : Peran Pendamping Desa; Sistem Pengendalian Internal; Pencegahan Fraud.

## Abstract
Village government carries out the task of managing and accountability of village funds  supported  by  village  government  supervision  infrastructure  including  the district  inspectorate  auditor,  board  of  village  representative,  village  assistants, supervision  systems  and  village  government  governance.    The  purpose  of  this paper  is  to  analyze  the  role  of  village  government  assistants  and  internal  control system  on  fraud  prevention.  The  population  in  this  voluntary  service  activity  was
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
all  village  assistants  in  Demak  Regency.   Incidental  sampling  technique  was  used in this voluntary service and 51 village assistants in Demak district were found as partners  in  the  voluntary  service  program  by  a  team  of  accounting  lecturers  at Faculty of Economics, Sultan Agung Islamic University. Data on perceptions of the role  of  village  government  assistants  on  fraud  prevention  were  obtained  through the distribution of closed questionnaires with a Likert scale of 1-5.  The results of multiple  linear  regression  tests  indicated  that  fraud  prevention  is  positively influenced  by  the  role  of  village  government  counterparts  while  internal  control system has no influence on fraud prevention. This becomes a recommendation for the government to improve the quality of village assistants.
Keywords: The role of village facilitators; internal control system, fraud prevention

## PENDAHULUAN
Pemerintah  berusaha  mewujudkan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan dengan  program  Dana  Desa.  Awal  dimulakannya  kucuran  dana  desa  tersebut  sejak tahun  2015  dimaksudkan  untuk  membantu terbangunnya  sarana  dan  prasarana  di  desa yang  bermanfaat  untuk  memperlancar  kegiatan  perekonomian  di  desa.  Dana  desa  juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin perdesaan untuk  mewujudkan hunian dan lingkungan yang layak.
Fungsi  dana  desa  diperuntukkan  bagi  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat desa secara luas dan bersama-sama. Tidak sejalan dengan tujuan tersebut banyak oknum yang tidak bertanggungjawab dan kelompok tertentu menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan  pribadi  masih  sangat  sering  terjadi.  Beberapa  fakta  mengenai penyelewengan  dana  desa  telah  diberitakan  terjadi  hampir  di  setiap  kabupaten  di Indonesia.  Laporan Indonesian  Corruption  Watch (2018)  menyebutkan  jumlah  kasus korupsi desa selalu meningkat 100% (seratus persen) dari tahun ke tahun. Sebagaimana dampak  dari fraud dana  desa  yang  sangat  merugikan,  maka  upaya  pencegahan fraud sangat  diperlukan.  Salah  satu  upaya  pencegahan  tersebut  dilakukan  pemerintah  pusat melalui pembentukan dan penunjukan para pendamping desa. Tugas pokok pendamping desa  diantaranya  adalah  memfasilitasi  mendampingi  pengelolaan  keuangan  desa,  dan melakukan  evaluasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selain  pendamping  desa, upaya  lain  juga  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  system  pengendalian  internal pemerintah  desa.  Sistem  pengandalian  internal  menyajikan procedural yang  sesuai dengan  kebutuhan  desa  sehingga  memungkinkan  adanya  pengawasan  dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintah desa secara sistemik.  Dua aspek ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan fraud yang hendak dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan latar belakang di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk menjawab permasalahan desa mitra yang berkaitan dengan peran pengawas desa yang  meliputi  pendamping  desa  dan  SPI  terhadap  pencegahan fraud dana  desa.  Desa mitra dalam program ini merupakan desa-desa binaan tim pengabdian masyarakat dosen akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Sultan  Agung  yang  tersebar  di  wilayah Kabupaten  Demak.  Hasil  dari  program  pengabdian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi bagi pencegahan fraud dana desa yang diawali dari daerah binaan. Paper ini

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
memiliki  kebaruan  dari  analisis  hasil  Pengabdian  menjadi  artikel  publikasi  dengan melibatkan partisipasi pendamping desa terkait pencegahan fraud dana desa.
Menurut Legal Dictionary, fraud secara hukum adalah kecurangan yang disengaja untuk mengamankan keuntungan atau laba yang tidak adil atau melanggar hukum, atau untuk  menghilangkan  korban  dari  hak  hukum. Fraud itu  sendiri  dapat  menjadi  kasus salah perdata, kejahatan yang dapat dituntut dan dipenjara oleh otoritas pemerintah, atau kasus  yang  tidak  menyebabkan kerugian uang, hak milik atau hak hukum tetapi  masih merupakan unsur dari kesalahan perdata atau pidana lainnya. Tujuan fraud dapat berupa keuntungan  moneter  atau  keuntungan  lainnya,  seperti  mendapatkan  paspor  atau dokumen perjalanan, SIM atau kualifikasi untuk hipotek melalui pemberian pernyataan palsu  (Lawrence,  G.M.,  dan  Wells,  2004). Fraud merupakan  masalah  yang  harus diperangi  bagi  sektor  publik  maupun  swasta  khususnya  di  Indonesia.  Auditor  internal yang kompeten dalam mengevaluasi laporan keuangan dan mampu mengefektivitaskan operasi  organisasi  diperlukan  untuk  meminimalisasi  risiko fraud (Wilopo,  2006). Penguatan  struktur  pengendalian  internal , optimalisasi  aktivitas  pengendalian,  juga fungsi  internal  audit  yang  efektif  merupakan  strategi-strategi  pencegahan fraud (Wuysang et al., 2016).
Program  pengabdian  ini  untuk  mengevaluasi  implementasi agency dan  GONE theory . Agency  theory (Jensen  and  Meckling,  1976)  dalam  Sudarma  &  Putra  (2014) mendefinisikan tentang keterkaitan antara principal dan agen dalam  mendeteksi fraud . Teori  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  problem  dalam  hubungan  keagenan  antara principal dan agen  yang  berbeda dinamakan sebagai agency  problems (Kusumastuti & Meiranto,  2012). GONE  theory dijabarkan  sebagai  berikut: Greeds (keserakahan), Opportunity (kesempatan)  melakukan fraud , Needs (kebutuhan  untuk  menunjang kehidupan,  dan Exposure (pengungkapan)  konsekuensi  bagi  pelaku,  apabila  pelaku terbukti  melakukan fraud . Exposure berkaitan  dengan  proses  pembelajaran  perbuatan fraud karena  dianggap  sanksi  yang  diberikan  tergolong  ringan.  Faktor Greeds dan Needs berkaitan  dengan  perilaku  individu  maupun  kelompok  organisasi  untuk melakukan  kecurangan (fraud) sehingga  merugikan  korban.  Keserakahan  dan kebutuhan  bersifat  personal  dan  sulit  dihilangkan  sehingga  cenderung  melanggar peraturan,  sedangkan  faktor Opportunity dan Exposure berkaitan  dengan  korban (masyarakat,  instansi  dan  organisasi)  yang  merasa  dirugikan  karena  perbuatan kecurangan  ( fraud ).  Komponen-komponen  dari  agency  dan  GONE  theory  yang  telah disebutkan  tersebut  di  atas  dapat  diminimalisir  melalui  adanya  peran  pengawas pemerintah desa dan SPI.
Fungsi  pengawas  pemerintah  desa  yang  masih  minim  juga  merupakan  faktor penyebab  adanya fraud dana  desa.  Pihak  legislative  pemerintah  desa  (BPD)  yang bertugas  mengawal  kinerja  pemerintah  desa  belum  sepenuhnya  optimal  dalam menjalankan  perannya.  BPD  seharusnya  dapat  berperan  penting  dalam  mencegah korupsi  dana  desa  di  desa,  termasuk  mendorong  masyarakat  desa  lainnya  untuk bersama-sama  mengawasi  pembangunan  di  desa  (Indonesian  Corruptio  Watch,  2018). Fungsi  pengawasan  terhadap  pencegahan  fraud  telah  banyak  yang  dipublikasi.  Studi kualitatif  (Wibisono  dan  Purnomo,  2017)  melaporkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa yang  lemah  dan  kecenderungan  fraud  dana  desa  disebabkan  karena  pendamping  desa yang kurang berperan dalam pengawasan, unsur pembinaan dan pengawasan dari pihak
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
kecamatan  dan  juga  dari  pihak  Tim  Pengawalan  Pengamanan  Pemerintahan  dan Pembangunan  (TP4)  yang  lemah,  minimnya  partisipasi  warga  dalam  mengawasi pelaksanaan  ADD,  biaya  non  budgeter  yang  tinggi,  serta  (SDM)  pengelola  dana  desa dan  kepala  desa  yang  kurang  cakap.  Studi  kualitatif  yang  telah  dilakukan  oleh  (Wida, Supatmoko,  dan  Kurrohman,  2017)  di  Kabupaten  Banyuwangi  tepatnya  di  desa-desa kecamatan  Rogojampi  melaporkan  tahap  pengawasan  alokasi  dana  desa  yang  sudah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud . H 1 :  Peran  pengawas  pemerintah  desa berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud
Penggunaan  variabel  SPI  untuk  pencegahan fraud telah  banyak  dilaporkan. Atmadja,  Adi  dan  Saputra  (2015)  melaporkan  bahwa  SPI  berpengaruh  terhadap fraud prevention pada  desa-desa  di  kabupaten  Buleleng  Bali.  (Widiyarta,  2017)  melaporkan bahwa pencegahan fraud dapat dipengaruhi secara positif oleh SPI.
H 2 :  Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

## METODE
Populasi pengabdian ini berjumlah 125 orang pendamping desa yang ditugaskan di 249 desa  di  Kabupaten  Demak.  Berdasarkan  jumlah  populasi  tersebut  melalui  teknik insendental  sampling diperoleh 51  orang  pendamping  desa  yang  secara  sukarela bersedia  berpartisipasi  dalam  penelitian.  Pemilihan  Teknik  ini  atas  dasar  kemudahan, tidak ada kriteria yang ditetapkan melainkan menurut perangkat desa yang bisa ditemui atau yang bersedia menjadi responden (Sekaran & Bougie, 2013).
Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner tertutup dengan menggunakan skala  likert.  Pencegahan fraud merupakan  variabel  dependen  yang  direpresentasi dengan  9  pertanyaan.  Sedangkan  variabel  peran  pengawas  pemerintah  desa direpresentasi  dengan  10  pertanyaan  dan  sistem  pengendalian  internal  direpresentasi dengan 21 pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif statisti,  analisis  validitas  dan  reliabilitas,  pengujian  asumsi  klasik  dan  regresi  linier berganda. Analisis data dilakukan dengan SPSS versi 22.0.
Gambar 1. Model Penelitian
Model persamaan regresi dari gambar 1: Y  =  a + i β 1 X 1 + i β 2 X 2 + e (1)
Peran pengawas pemerintah desa (X 1 ) Pencegahan fraud (Y)
Sistem pengendalian internal (X 2 )

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
Y = Pencegahan fraud i a = Konstanta i β 1-2 = Koefisien i regresi i X 1 – X 2 X 1 = Peran pengawas pemerintah desa X 2 = Sistem pengendalian internal e = Nilai residual/error
Pengujian  regresi  linier  berganda  dilakukan  untuk  menganalisa  apakah  terdapat pengaruh antara variabel  independen dengan variabel dependen secara simultan (uji  F) dan secara parsial (uji t) terhadap variabel terikat. Pada uji regresi linier sederhana juga dilakukan  penilaian  kelayakan  model  dengan  uji  koefisien  determinasi  menggunakan nilai R 2 adjusted .

## Pembahasan
Tabel  1  menunjukkan  karakteristik  dari  sampel  pengabdian.  Sebagian  besar  sampel adalah laki-laki (72,5%), berumur 25-35 tahun (52,9%), memiliki tingkat pendidikan S1 (90,2%).  Berdasarkan  lama  kerja,  distribusi  sampel  relatif  merata  yaitu:  25,5%  lama bekerja  <  3  tahun,  27,5%    untuk  3-6  tahun,  sejumlah  25,4%  untuk  masa  kerja  7-10 tahun dan 21,6%  > 10 tahun.

## Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian
Keterangan Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 37 72,5 Perempuan 14 27,5 Usia 25-35 th 27 52,9 36-46 th 14 27,5 47-57 th 10 19,6 Masa Kerja < 3 th 16 31,4 3-6 th 14 27,5 7-10 th 10 19,6 >10 th 11 21,6 Pendidikan D3 2 3,9 S1 46 90,2 S2 3 5,9
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
Hasil  statistik  deskriptif  untuk  variabel  penelitian  ditunjukkan  pada  Tabel  2 berikut.
Tabel 2. Hasil Uji Stastitik Deskripsi
Variabel Min Max Mean SD Pencegahan fraud 28 45 39.35 4.078 Peran pengawas pemerintah desa 25 50 38.94 5.097 Efektifitas pengendalian internal 46 105 77.75 12.309
Tabel 2 menunjukkan bahwa pencegahan fraud (Y) memiliki total skor berkisar antara 28-45 dengan standar deviasi 4,078 dan rata-rata sebesar 39,35 yang  jika dibagi dengan  9  indikator  diperoleh  nilai  4,4  yang  artinya  responden  setuju  atas  pernyataan yang  mewakili  variabel  pencegahan fraud .  Variabel  pengawasan  dana  desa  (X 1 ) memiliki  total  skor  berkisar  antara  25-50  dengan  standar  deviasi  5,097  dan  rata-rata sebesar  38,94  yang  jika  dibagi  dengan  10  indikator  diperoleh  nilai  3,9  yang  artinya responden  juga  setuju  atas  pernyataan  yang  mewakili  variabel  peran  pengawas pemerintah  desa.  Variabel  sistem  pengendalian  internal  (X 2 )  memiliki  total  skor berkisar antara 46-105 dengan standar deviasi 12,309 dan  rata-rata sebesar 77,75  yang jika  dibagi  dengan  21  indikator  diperoleh  nilai  3,7  yang  artinya  responden  juga  setuju atas pernyataan yang mewakili variabel sistem pengendalian internal.
Tabel  3  dan  4  menunjukkan  hasil  pengujian  kualitas  instrumen  penelitian  yang meliputi analisis validitas dan reliabillitas.
Tabel 3. Hasil Analisis Validitas No Variabel Indikator rhitung 1 Pencegahan fraud (Y) 1 2 3 4 5 6
7 8 9 0,498 0,417 0,622 0,622 0,579 0,644 0,566 0,570 0,426 2 Peran pengawas pemerintah desa (X 1 ) 1 2 0,293 0,471

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
3 4 5 6 7 8 9 10 0,721 0,658 0,648 0,586 0,702 0,626 0,505 0,713 3 Sistem pengendalian internal (X 2 )
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,438 0,702 0,541 0,744 0,719 0,726 0,750 0,727 0,730 0,329 0,594 0,718 0,411 0,549 0,505 0,619 0,735 0,623 0,627 0,692 0,332
Berdasarkan  tabel  3  diketahui  bahwa  kesembilan  item  variabel  pencegahan fraud adalah  valid karena  nilai rhitung  yang dihasilkan  semuanya di atas rtabel (rtabel untuk  n  =  51,  signifikansi  5%  =  0,279).    Semua  item  variabel  peran  pengawas pemerintah  desa  juga  valid karena nilai  rhitung  yang dihasilkan semuanya  juga di atas 0,279. Semua  item  variabel peran pengawasan pemerintah  desa  juga  valid karena nilai rhitung dihasilkan semuanya di atas 0,279.

## Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach Alpha 1 Pencegahan fraud 0,827 2 Peran Pengawas Pemerintah Desa 0,866 3 Efektifitas pengendalian internal 0,934
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
Nilai cronbach  alpha untuk  variabel  pencegahan fraud ,  peran  pengawas pemerintah desa, dan sistem pengendalian internal masing-masing sebesar 0,827; 0,866; dan  0,934.  Ketiganya  di  atas  nilai cronbach  alpha kritis  yaitu  0,60  sehingga  dapat disimpulkan terpenuhi syarat reliabelitas variabel.
Hasil pengujian asumsi klasik dari model regresi sebagai berikut:

## Gambar 2. Grafik Normal P-Plot
Berdasarkan  gambar  diatas  diketahui  bahwa  titik-titik  menyebar  disekitar  garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan bahwa distribusi data residual berdistribusi normal.

## Tabel 5. Hasil Analisis Multikolinieritas
No Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Peran pengawas pemerintah desa 0.779 1.284 2 Efektifitas pengendalian internal 0.779 1.284
Analisis  multikolinieritas  didapat  nilai tolerance >0,10  dan  nilai VIF <  10  untuk masing-masing variabel bebas sehingga dapat disimpulkan variabel independen tersebut bebas multikolinearitas.
Hasil  uji  durbin  watson  diperoleh  nilai  ( d )  sebesar  1,847.  Pada  n  =  51  dan  k (jumlah  variabel  bebas)  =  2  nilai  du  adalah  1,631.  Model  regresi  dikatakan  bebas autokorelasi  ditunjukkan  dengan  nilai  du  < d <  4  –  du.  Karena  1,631  <  1,847  <  2,369 maka model regresi ini dinyatakan bebas autokorelasi.

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67

## Gambar 3. Grafik Normal P-Plot
Hasil uji grafik scatter plot tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y  sehingga  dapat menjelaskan bahwa model ini memiliki model yang baik karena merupakan model yang homoskedastisitas atau varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap.
Hasil uji kelayakan model ditunjukkan sebagai berikut:
a. Hasil uji F diperoleh nilai sig sebesar 0,003 (sig < 0,05) menunjukkan bahwa  peran pengawas  pemerintah  desa  dan  efektifitas  pengendalian  internal  secara  simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud .
b. Hasil  uji  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai adjusted R 2 sebesar  0,180  artinya daya penjelas variabel peran pengawas pemerintah desa dan efektifitas pengendalian internal  terhadap  pencegahan fraud hanya  sebesar  18%,  82%  lainnya  dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.
Pengujian hipotesis parsial (uji t) ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Parsial No Variabel B Sig 1 Konstanta 24,139 0,000 2 Peran Pengawasan Pemerintah Desa 0,324 0,008 3 Efektifitas pengendalian internal 0,033 0,490
a. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,324 dengan nilai sig sebesar 0,008 (sig < 0,05) menunjukkan  bahwa  peran  pengawas  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pencegahan fraud .
Peran  pengawas  pemerintah  desa  terbukti  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  (Wibisono  dan
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
Purnomo,  2017)  bahwa  pengelolaan  dana  desa  yang  lemah  atau  kecenderungan fraud dana desa disebabkan karena  pendamping desa  yang tidak  berperan dengan  baik,  serta lemahnya  pengawasan  dan  pembinaan  dari  pihak  kecamatan  dan  juga  dari  pihak  Tim Pengawalan  Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  (TP4),  serta  minimnya partisipasi warga dalam mengawasi pelaksanaan ADD, biaya non budgeter yang tinggi, serta  SDM  pengelola  dana  desa  dan  kepala  desa  yang  kurang  cakap.  Studi  kualitatif yang  telah  dilakukan  oleh  (Wida,  Supatmoko,  dan  Kurrohman,  2017)  di  Kabupaten Banyuwangi  tepatnya  di  desa-desa  kecamatan  Rogojampi  melaporkan  tahap pengawasan ADD yang sudah berjalan dengan baik dapat mencegah fraud .
Pentingnya  pengawasan  bahkan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 82 dimana warga masyarakat dijamin untuk dapat terlibat secara aktif berpartisipasi melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembangunan desa.
BPD  merupakan  badan  yang  menampung  pendapat  masyarakat  pada  pemerintah desa  terkait  dengan  temuan  hasil  pengawasan,  termasuk  juga  saran  dan  keluhan  atas pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selain  itu,  menanggapi  laporan  tahunan  pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa adalah wujud keterlibatan masyarakat desa dalam memonitor pembangunan desa (Wibisono dan Purnomo, 2017).
Masyarakat  desa  juga  dapat  membantu  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan pembangunan  serta  pengelolaan  APBDesa  dalam  tiga  tahap,  yang  pertama  merupakan tahap  perencanaan,  kemudian  tahap  pelaksanaan,  serta  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Melalui  keikutsertaan  masyarakat  desa  dalam  pengawasan  dan pemantauan  pembangunan  desa  dan  APBDesa,  jika  dikaitkan  dengan  teori  agensi  dan teori  GONE  maka  keinginan  untuk  mementingkan  diri  sendiri,  keserakahan,  dan peluang untuk melakukan fraud dapat dicegah.
Upaya  pengawasan  dan  pemantauan  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan pengelolaan  keuangan  desa  diharapkan  mendorong  adanya  akuntabilitas  pemerintah desa.  Pengawasan    dilakukan  bukan  karena  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat. Pengawasan dan pemantauan dilakukan justru merupakan wujud kepedulian masyarakat dalam membantu pemerintahan desa untuk terhindar dari kemungkinan kesalahan yang dapat menyeret mereka ke dalam sanksi administrasi maupun sanksi hukum.
b. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,033 dengan nilai sig sebesar 0,490 (sig > 0,05) menunjukkan  bahwa  efektifitas  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud .
Sistem  pengendalian  internal  tidak  terbukti  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud di  desa-desa  di  Kabupaten  Demak.  Hasil  ini  tidak  relevan  dengan  beberapa penelitian  yang  telah  dilakukan,  antara  lain  penelitian    (Atmadja  et  al.,  2017)  yang melaporkan  bahwa  pencegahan fraud pada  desa-desa  di  Kabupaten  Buleleng dipengaruhi  oleh  sistem  pengendalian  internal,  penelitian  (Widyatama  dan  Novita, 2017)  yang  juga  melaporkan  pengaruh  positif  SPI  terhadap  akuntabilitas  dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sigi, dan penelitian (Widiyarta, 2017) yang menunjukkan  bahwa  pencegahan fraud pengelolaan  dana  desa  di  pemerintah  desa Kabupaten Buleleng dapat dipengaruhi secara positif oleh sistem pengendalian internal.

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
Perbedaan  hasil  penelitian  dapat  disebabkan  karena  perbedaan  instrumen penelitian  yang  digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  sistem  pengendalian internal  dengan  dimensi-dimensi  yang  meliputi  lingkungan  pengendalian,  penilaian risiko, aktivitas pengendalian,  informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sedangkan instrumen  yang  digunakan  untuk  merepresentasi  pencegahan fraud meliputi  budaya kejujuran, keberadaan sanksi, evaluasi kinerja pemerintah, dan penerapan sistem.
Terdapat  dua  jenis  pengendalian  internal:  pengendalian  preventif  dan  detektif. Pengendalian  preventif  adalah  pengendalian  yang  dapat  membantu  mencegah fraud terjadi.  Contoh  pengendalian  preventif  yang  baik  adalah  mewajibkan  pemberian  tanda tangan dari pimpinan pada formulir penggantian biaya. Pemberian tanda tangan tersebut menunjukkan perlunya penggantian biaya atas sepengetahuan pihak pimpinan. Kegiatan pengendalian tersebut mencegah penggantian biaya tanpa peninjauan atau pengetahuan pimpinan.  Pengendalian  detektif  adalah  pengendalian  yang  dapat  membantu mengungkap  skema fraud .  Pengendalian  ini  umumnya  kurang  populer  dari  pada pengendalian preventif karena pengendalian  ini diketahui  bekerja setelah fraud terjadi. Contoh dari fraud detektif adalah ketika seorang manajer di sebuah toko merekonsiliasi saldo  kas  awal  dengan  penjualan  dan  saldo  kas  akhir. Fraud detektif  dapat  membantu manajer untuk segera menemukan uang yang hilang.
Kedua  jenis  pengendalian  internal  ini  juga  berlaku  dalam  dua  tahap  siklus fraud yang    berbeda  (Ramamoorti,  S.  &  Dupree,  2010).  Ada  tahap  proaktif,  yang menggunakan  pengendalian  preventif  untuk  meminimalkan  peluang fraud .  Ada  juga tahap  reaktif,  yang  bergantung  pada  pengendalian  detektif  untuk  menemukan fraud setelah  itu  terjadi.  Setelah fraud terjadi  atau  defisiensi  pengendalian  telah  ditemukan, pengendalian kompensasi dapat diterapkan untuk mengurangi efek pelaporan keuangan yang merugikan (Gramling, A. A. et al, 2010). Pengendalian kompensasi dapat menjadi pengendalian  preventif  atau  detektif  yang  diterapkan  pada  bisnis  ketika  ada  defisiensi pengendalian dan kerja sebagai pendukung.
Misalnya,  pengendalian  preventif  sebelumnya  yang  mewajibkan  tinjauan pimpinan  atas  penggantian  biaya  sebelum  diproses  tidak  berfungsi  karena  manajemen tidak  pernah  meluangkan  waktu  untuk  mengotorisasi  penggantian  sehari-hari,  maka pengendalian kompensasi yang kuat akan membutuhkan tanda terima untuk dilampirkan pada  penggantian  formulir.  Dengan  cara  ini  orang  yang  bertanggung  jawab  atas penggantian  dapat  memverifikasi  bahwa  pengeluaran  itu  sah  dan  ada.  Seperti  yang terlihat  dalam  contoh  ini,  pengendalian  kompensasi  umumnya  digunakan  ketika pengendalian  yang  sebenarnya  terlalu  mahal  atau  memakan  waktu  untuk  ditetapkan, tetapi  mereka  kurang  diinginkan  dari  pada  pengendalian  preventif  karena  mereka biasanya  terjadi  pada  tahap  reaktif  dari  siklus fraud .    Sistem  pengendalian  internal dalam  penelitian  ini  bisa  juga  termasuk  dalam  pengendalian  internal  detektif  dimana pengendalian internal dilakukan setelah fraud sudah terjadi.
Berkaitan  dengan  teori  keagenan,  pengendalian  internal  seharusnya  dilakukan sejak  awal  dari  mulai  para  aparat  pemerintahan  desa  menyusun  rencana  anggaran penggunaan  dana  desa  hingga  hasil  akhir  realisasi  penggunaan  dana  desa  tersebut, sehingga  implementasi  sistem  pengendalian  internal  yang  dilaksanakan  dalam  semua tahapan tersebut dapat mencegah tindakan self interest dan menyebabkan individu untuk tidak  bersikap bounded rationality serta berupaya untuk risk averse . Dikaitkan dengan teori  GONE,  sistem  pengendalian  internal  pada  setiap  tahapan  ADD  akan  membatasi
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
seseorang  untuk  bersifat  serakah  ( greed ),  membatasi  peluang  bertindak  curang ( opportunity ),  tidak  berani  bertindak  untuk  memperkaya  diri  sendiri  ( needs )  dan  takut tindakan  fraudnya  diketahui  sehingga  mereka  akan  berhadapan  dengan  sanksi  atau hukuman yang diperoleh ( exposure ).

## KESIMPULAN
Kesimpulan hasil pengabdian  ini memberikan bukti dan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
a. Peran Pengawasan Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud , semakin  baik  Peran  Pengawasan  Pemerintah  Desa  maka  semakin  baik  pencegahan fraud .  Pencegahan  fraud  dana  desa  dapat  diupayakan  melalui  pemberdayaan  Peran Pengawasan  Pemerintah  Desa  yang  tidak  hanya  menjadi  tugas  para  pendamping desa tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab warga masyarakat.
b. Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pencegahan fraud .  Penelitian  selanjutnya  dapat  menganalisis  lebih  lanjut  komponen  Sistem pengendalian  internal  di  pemerintah  desa,  yang  diharapkan  dapat  menjadi  sistem pengendalian preventif maupun detektif untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.
c. Saran untuk penelitian  mendatang adalah  mengupayakan  pengambilan data dengan wawancara,  penambahan  jumlah  sampel  serta  menyertakan  variabel-variabel  lain misalnya kompetensi aparat pemerintah desa dalam penyusunan  laporan keuangan, infrastruktur sistem pengendalian digital, dan whistleblowing (Atmadja et al., 2017; Widiyarta, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  A.  T.,  Adi,  K.,  &  Saputra,  K.  (2017).  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (1), 7–16.
Gramling, A. A. et al. (2010). Audit Partner Evaluation of Compensating Controls: A focus on design  effectiveness  and  extent  of  auditor  testing.  Auditing. A  Journal  of  Practice  and
Theory , 2 (29), 175–187. Retrieved from
http://aaapubs.org/doi/pdf/10.2308/aud.2010.29.2.175
Indonesian  Corruption  Watch.  Lonjakan  Korupsi  di  Desa  (2018).  Retrieved  from https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa
Kusumastuti, N. R., & Meiranto, W. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku  Tidak  Etis  sebagai  Variabel  Intervening. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 1 (1), 1–15.
Lawrence, G.M., dan Wells, J. T. Basic Legal Concepts (2004).
Putu  Mudyasani  Sudarma,  I.  W.  P.  (2014).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Pada  Biaya Keagenan kepentingan . Herawaty ( 2008 ). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 3 ,

## Indonesian Journal of Community Services
Volume 2, No. 1, May 2020 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67
591–607.
Ramamoorti,  S.  &  Dupree,  J.  (2010).  Continuous  Monitoring  Can  Help  Deter  and  Prevent Fraud. In Financial Executives (pp. 66–67).
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2013).  Research  Methods  for  Business.  In Research  methods  for business (p. 436).
Sudarma,  M.,  &  Putra,  I.  W.  (2014).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Pada  Biaya Keagenan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (3), 591–607.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D . Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa . (n.d.). Retrieved from www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
Wibisono,  N.,  &  Purnomo,  H.  (2017).  Mengungkap  Fenomena  Pengawasan  Publik  Terhadap Dana Desa Di Kabupaten. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 , 8–19.
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (  ADD  )  di  Desa  –  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi  (  The Accountability  in  the  Management  of  the  Village  Fund  Allocation  in  Villages  at Rogojampi District , Banyuwangi Regency ), IV (2), 148–152.
Widiyarta, K. dkk. (2017). Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa ( Studi Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di  Kabupaten. E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha , 1 .
Widyatama,  A.,  &  Novita,  L.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD ).
Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 02 (02), 1–20.
Wilopo. (2006). AnalisisFaktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. In SNA 9 . Padang.
Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan  Audit  Investigatif  Terhadap  Pencegahan  Dan  Pengungkapan  Fraud  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Perwakilan  Bpkp  Provinsi  Sulawesi  Utara. Journal of Accounting Forensic , 31–53.