## ANALISIS REGULASI  KELAIKLAUTAN DAN KESELAMATAN TERHADAP PEMASANGAN ALAT PENDINGIN FREZEER PADA KAPAL IKAN
Sri Purwantini 1* , Indah Saraswati 2 1,2 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
*Email: purwantinisri66@gmail.com Email: indahsaraswati008@gmail.com

## ABSTRACT
Vessels  with  a  Gros  Tonage  of  88  and  above  equipped  with  ringsein  fishing  gear  have  an  average  permit  for fishing areas that are far away, namely in the Makassar Sea, Natuna Sea, Java Sea and Eastern Indonesia Region, so with permits to catch far on the high seas these vessels requires a cooler that can last a long time to store the catch, and also to maintain the freshness of the fish and its quality. However, the installation of this cooling device has  not  been  matched  by  the competence  of  the  workers  installing  the  freezer.  Most  of  the  freezer  installation workers  on  fishing  boats  do  not  have  a  certificate  in  installing  freezer  cooling  equipment.  This  study  aims  to identify and analyze regulations or legal rules regarding the supervision of the installation of Freezer coolers and regulations governing the competence of workers installing freezers and the authorities supervising their work. This study uses a qualitative method. Data collection methods through interviews, observation and documentation. Data were analyzed by analytical description method. The research results show that government regulations or policies governing the installation of freezer coolers on fishing vessels have not been regulated by the government, which has direct or indirect licensing and supervision implications.
Keyword : regulation, policy, crew, freezer.

## ABSTRAK
Kapal dengan Gros Tonage 88 ke atas yang dilengkapi dengan alat tangkap pursein rata-rata memiliki ijin wilayah tangkap yang jauh yaitu di laut Makasar, Laut Natuna, Laut Jawa dan Wilayah Indonesia Timur, sehingga dengan ijin tangkap yang jauh di laut lepas kapal-kapal ini membutuhkan alat pendingin yang bisa bertahan lama untuk menyimpan hasil tangkapanya, dan juga untuk menjaga kesegaran ikan dan kualitasnya. Akan tetapi pemasangan alat pendingin ini masih belum di imbangi dengan kompetensi  pekerja pemasang frezeer. Sebagian besar pekerja pemasang  freezer  pada  kapal  ikan    belum  mempunyai  sertifikat  dalam  pemasangan  alat  pendingin    freezer. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis    regulasi  atau  aturan  hukum,  mengenai pengawasan  pemasangan  alat  pendingin  Freezer  dan  Regulasi  yang  mengatur  tentang  kompetensi    pekerja pemasangan freezer serta otoritas yang mengawasi pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode  pengumpulan  data    melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  metode deskripsi analitis. Dari  hasil penelitian  menunjukkan bahwa regulasi atau  kebijakan pemerintah  yang  mengatur dalam pemasangan alat pendingin freezer di kapal ikan belum diatur oleh Pemerintah yang berimplikasi   perizinan dan  pengawasan secara langsung maupun tidak langsung juga belum diatur.
Kata Kunci :  Regulasi;  Kebijakan; Pekerja; Alat pendingin Freezer.

## PENDAHULUAN
Semenjak  dulu  kapal  telah  menjadi  moda  transportasi  dan  memainkan  peran  penting dalam perdagangan dan  eksplorasi  (Byrnes  & Dunn, 2020). Kapal  ikan  di  Indonesia  adalah transportasi utama dalam mengoptimalkan sumber daya perikanan (Amron, Hidayat, Meinita,
&  Trenggono,  2021).  Perikanan  skala  kecil  merupakan  sumber  makanan,  pendapatan,  dan identitas  budaya  yang  penting  bagi  jutaan  orang  di  seluruh  dunia  (Gough,  Dewar,  Godley, Zafindranosy,  &  Broderick,  2020).  Sektor  pelayaran  memang  sangat  penting  bagi perekonomian dunia yang bisa mengangkut lebih dari 80% volume perdagangan dunia (Bullock, Mason,  Broderick,  &  Larkin,  2020)  dan  kapal  penangkap  ikan  sering  kali  jarang  mendapat perhatian dalam perbaikan desain (Yu, Lee, Kim, Suh, & Lee, 2021). Perkembangan kapal ikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, data menunjukkan bahwa perkembangannya lebih dari 100% setiap tahunnya, sumber diperoleh dari laporan register kapal kantor Unit penyelenggara Pelabuhan  Kelas  III  Juwana,  baik  itu  kapal  baru  dan  kapal  perombakan.  Pada  tahun  2016 pertumbuhan  kapalnya  berjumlah  125  kapal,  tahun  2017  berjumlah  460  kapal,  tahun  2018 berjumlah 159 pada tahun 2019 berjumlah 95 dan tahun 2020 berjumlah 77. Data pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan kapal yang mengajukan ukur menurun. Pada tahun 2010 kapal baru maupun perombakan yang dibangun dengan Gross Tonage 88 ke atas dilengkapi dengan alat pendingin atau biasa disebut dengan Frezeer yang berfungsi untuk mendinginkan ikan guna menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap segar. Instrumentasi yang dipasang di kapal (bersama juga dengan manusia sebagai observer) bisa mendukung pembuatan pengukuran pada berbagai ketinggian di atmosfer dan kedalaman di lautan (Smith, et al., 2019). Pasalnya,  strategi  penyimpanan  yang  efisien  perlu  diterapkan  untuk  meningkatkan  umur simpannya  dan  menjamin  keamanan  dan  kualitasnya  mulai  dari  proses  tangkapan  hingga konsumsi (Duarte, Silva, Pinto, Barroso, & Gil, 2020). Oleh karena itu, kapal modern seringkali dibuat lebih besar dengan sistem operasi yang lebih maju dan diawaki oleh awak yang lebih kecil dan lebih khusus (Hannaford & Van Hassel, 2021) .
Kapal  dengan  Gros Tonage  88  ke  atas  yang  dilengkapi  dengan  alat  tangkap  pursein  rata-rata memiliki ijin Wilayah tangkap yang jauh yaitu di laut Makasar, Laut Natuna, Laut Jawa dan Wilayah Indonesia Timur, sehingga dengan ijin tangkap yang jauh di laut lepas. Kolom tonage atau tonase adalah ukuran  terbaik  dari  daya  dukung  armada  di  mana  angka-angka  telah  disesuaikan  untuk memperhitungkan produktivitas kapal yang lebih tinggi (Tenold, 2019). Gross tonage adalah pemodelan emisi  kapal  yang  penting  (Schwarzkopf,  Petrik,  Matthias,  Quante,  Majamaki,  &  Jalkanen,  2021). Sementara itu, kapal-kapal ini membutuhkan alat pendingin yang bisa bertahan lama untuk menyimpan hasil  tangkapanya,  dan  untuk  menjaga  kesegaran  ikan    dan  kualitasnya.  Ini  sama  dengan  teknologi layanan peti kemas berpendingin dengan kargo sangat berbeda dari peti kemas jenis lain karena adanya kebutuhan untuk menjaga kondisi iklim mikro yang konstan di dalamnya di setiap mata rantai pasokan (Filina-Dawidowicz & Filin, 2019). Akan tetapi penggunaan alat pendingin ini masih belum diimbangi dengan  keahlian  Anak  Buah  Kapal  ikan  sebagai  operator  frezeer.  Anak  Buah  kapal  ikan  belum mempunyai kompetensi tentang  perawatan dan mengoperasikan Frezeer, dimana  pada kegiatan pra survey penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwa  sebagian besar Anak Buah kapal ikan belum mempunyai sertifikat dalam penanganan alat  pendingin freezer. Kondisi ini juga ditambah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang Anak Buah Kapal (ABK) ikan yang bekerja khusus sebagai ahli Frezeer di kapal ikan.
Pemasangan alat pendingin di kapal ikan hanya berdasarkan keahlian orang tertentu tanpa adanya pengawasan  dari  pemerintah  terkait  pemasangan  alat  pendingin  Frezeer  di  kapal  ikan.  Sehingga memungkinan  terjadinya kecelakaan kerja karena tidak adanya  pengawasan dan standard keselamatan yang memadai  atau peraturan keselamatan yang harus dipatuhi. Padahal dibutuhkan peringatan dini mengenai  kekurangan  atau  kelemahan  dari  kapal  yang  sifatnya  sangat  penting  untuk  salah  satu contohnya  meningkatkan  keselamatan  maritim  (Fu,  et  al.,  2020).  Terlebih  keselamatan  sering
digambarkan sebagai kebebasan dari risiko yang tidak bisa diterima (Joseph & Dalaklis, 2021). Pasalnya, pemasangan  alat  pendingin  di  kapal  ikan  belum  berpedoman  pada  panduan  keselamatan  dan  tidak adanya pengawasan dari otoritas, sering menimbulkan kecelakaan kerja di atas kapal ikan yang sangat tinggi,  data di lapangan pada tanggal 14 Juni dan tanggal 15 Juli tahun 2021 terjadi kebakaran kapal yang menghanguskan 18 kapal. Pada kebakaran pertama di bulan Juni 2021 terjadi di dermaga tempat pelelangan ikan (TPI) Unit II Juwana, sebanyak 4 kapal ikan hangus dan pada kejadian di bulan Juli 2021 terjadi kebakaran di kawasan Pulau Seprapat Kecamatan Juwana di alur Sungai Silugonggo ada 18  kapal  terbakar  hal    ini  disebabkan  karena  aktivitas  pengelasan  pada  salah  satu  kapal  sehingga merembet ke kapal lain dan juga menyebabkan korban jiwa yaitu 3 orang awak kapal mengalami luka bakar,  sumber data diperoleh melalui data laporan kecelakaan kapal Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana.
Kecelakaan  kerja  ini  seharusnya  dapat    dicegah  dengan    menghilangkan  hal  -  hal  yang menyebabkan  kecelakaan  tersebut.    Dalam  penelitian  ini  peneliti  sering  mengamati  terjadinya kecelakaan  kerja  awak  kapal  ikan  yang  diakibatkan  karena  pemasangan  freezer.    Dengan mengungkapkan  faktor faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja tersebut serta upaya yang harus dilakukan  untuk  mengurangi  kecelakaan  kerja  bagi  pekerja  pemasang  alat  pendingin  freezer  serta menjamin keselamatan bagi Awak kapal.  Maka pekerja pemasang freezer kapal  mempunyai tugas dan tanggung  jawab    yang  besar  dalam  mencegah    kecelakaan  yang  dapat  menyebabkan  kerugian    dan penderitaan  bagi  semua  pihak.    Mulai  dari  awak  kapal  sampai  pada  tingkat    perusahaan    melalui manajemen keselamatan kerja yang baik.
Dalam konteks ini, keselamatan tempat kerja adalah tanggung jawab bersama antara manajer staf frontline dan kepemimpinan dalam suatu organisasi (Jule, 2020). Penelitian ini   menitikberatkan   pada kelaiklautan  dan  keselamatan pekerja yang memasang freezer dan sarana prasarana dalam pemasangan freezer  dengan  memberikan  upaya  payung  hukum  berupa  regulasi  atau  aturan    yang  seharusnya diberlakukan. Pasalnya, hal ini berhubungan dengan wacana politik dan kebijakan-kebijakan lain dalam negara (Gorobets, 2020). Sementara, pelayaran laut dicirikan dengan berbagai persyaratan kerja untuk awak kapal (Oldenburg & Jensen, 2019). Sebagai contohnya, di Norwegia, pada kasus operator minyak lepas  pantai  ada  regulasi  diharuskan  untuk  melakukan  penilaian  risiko  untuk  memperkirakan kemungkinan dampak antara kapal dan instalasi lepas pantai, baik untuk kapal yang terkait di lapangan maupun kapal dagang yang lewat (Hassel, Utne, & Vinnem, 2020).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif merupakan satu metode penelitian  dalam meneliti status  dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi,  atau suatu  peristiwa  pada masa saat ini.  Adapun tujuan  penelitian deskriptif yaitu  untuk membuat gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai  fakta,  sifat    serta  hubungan  antar  fenomena    yang  sedang  diselidiki  (Sileyew,  2019). Sedangkan, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian  untuk menjawab  permasalahan    penelitian.  Pendekatan  kualitatif  telah  dikembangkan  untuk  mengakses kualitas dan juga kekuatan dari hasil penemuan dari berbagai tipe studi dan komparasi (Snyder, 2019).
Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2021 dan obyek penelitian berada di Daerah Lingkungan  Kerja  Kantor  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  Kelkas  III  Juwana  Kabupaten  Pati  Jawa Tengah.  Subyek  penelitian  adalah  informan  yang  merupakan  Kepala  Kantor  Unit  Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana,  1 orang Marine Inspector, 1 orang  Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan  Provinsi Jawa Tengah  Kantor Wilayah  Pati,  2  orang  Pengawas  Ketenagakerjaan  di Wilayah Pati,   1 orang  Direktorat   Kepelautan  dan   Perkapalan, (Marine Inspector) , 2 orang Pemasang
Freezer, Anak Buah Kapal pada KM Putra Usaha Bersinar 01 sebanyak 2 orang.  3 orang Nakhoda, dari Kapal KM. Wahyu Manunggal, Kapal  KM. Putra Usaha Bersinar 01,1 orang KM. Putra Barokah.
Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini    adalah  Purposive  Sampling.  dilakukan  dengan  cara mengambil  subyek  penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sumber data dibedakan menjadi data primer yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ( observasi ) dan melakukan wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Badan Hukum Primer seperti SOLAS  1974, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Pengawakan, STCW Fisher Ratifikasi 1996, dan Konstruksi Kapal Ikan HK. 103 tahun 2017 dan Badan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan  yang erat hubungannya dengan  bahan hukum primer  dan dapat membantu menganalisis  dan memahami bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pada pasal 4 (empat) ayat  1  (satu)  bahwa  sebelum  pembangunan  atau  perombakan  kapal  yang  merupakan  bagian  dari pengerjaan kapal dilaksanakan pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun kapal serta data kelengkapannya. Data dilapangan pengesahan gambar ikan Tradisional yang  sudah  disahkan  oleh  Kementerian  Perhubungan  melalui  Direktorat  jendral  Perhubungan  Laut terdiri dari, general arangement, lines plan, konstruksi dan mid ship sedangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan ayat 6 (enam) menyebutkan penelitian dan dan pemeriksaan rancang  bangun  kapal  meliputi  pemenuhan  keselamatan  kapal  juga  kesesuaian  dengan peruntukan,standarisasi kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi. Dalam kajian peraturan tersebut bahwa data dilapangan belum terdapat regulasi yang menyatakan secara jelas terkait pemasangan alat pendingin freezer dikapal ikan sedangkan secara teknologi pemasangan dan penggunaan alat pendingin freezer dikapal ikan terus berkembang pesat mengikuti kebutuhan untuk menyimpan ikan agar tetap segar.
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Juwana dan Pejabat   Pemerikasa Keselamatan dan Kelaiklautan Kapal ( Marine Inspector)  , bahwa terkait regulasi atau aturan hukum mengenai pemasangan dan penggunaan alat pendingin frezer selama ini memang belum ada regulasi khusus atau kebijakan pemerintah yang menjadi payung hukum pemasangan  alat  pendingin  freezer  dikapal  ikan,  karena  belum  adanya  regulasi  maupun  kebijakan tersebut  maka  unit  pelaksana  teknis  dalam  hal  ini  Kantor  Unit  Penyelenggara  pelabuhan  kelas  III Juwana belum memberikan kebijakan perijinan baik dalam pengawasan kegiatan pemasangan maupun penggunaannya diatas kapal.
Pemasangan Freezer dikapal ikan membutuhkan tenaga kerja antara 8 (delapan) orang sampai dengan 12 orang. Data lapangan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana saat ini ada 12 (dua belas) kapal yang sedang melakukan kegiatan pemasangan freezer, 2 (dua) kapal dikerjakan 8 (delapan)  orang  dengan  nama  kapal  KM.  Putra  Usaha  Bersinar  01  dan KM. Wahyu  Manunggal,  10 (sepuluh  Kapal)  dikerjakan  12  (orang)  dengan  nama  kapal  belum  disetujui  oleh  kementerian perhubungan dikarenakan merupakan kapal bangunan baru, sehingga jumlah total pekerja 126 (seratus dua puluh enam) dengan lama pengerjaan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan. Pemasangan freezer ini merupakan bagian dari pekerjaan ketel uap dan bejana tekan sehingga mempunyai resiko kerja yang sangat tinggi dalam pengerjaannya. Terdapat pekerjaan pengelasan, kelistrikan,  zat kimia dan gas yang sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran atau kecelakaan kerja lainnya.
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pemasang Freezer di pelabuhan Juwana yang bernama Saiful dan M.Sofii bahwa apakah selama melakukan pekerjaan pemasangan freezer  pernah mendapatkan ijin untuk memasang dan ijin pengawasannya,   diperoleh jawaban bahwa selama bertahun tahun  melakukan  pekerjaan  pemasangan  freezer  belum  pernah  mengajukan  ijin  pemasangan  dan pengawasan ke  instansi manapun. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Marine Inspector Bapak  Hendy  Handoko, A.Md  bahwa  pemasangan  dan  penggunaan  alat  pendingin  freezer  tersebut merupakan prinsip kerja , ketel uap dan bejana tekan yang mempunyai resiko kerja yang sangat tinggi dimana  membutuhkan  zat  kimia  atau  gas  sebagai  pendingin  ,  kemudian  juga  penggunaan  mesinnya dibutuhkan perawatan yang berkelanjutan.
Hal yang sama diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu ABK Kapal KM. Putra Usaha Barokah, bahwa apabila terjadi kebocoran pipa pada freezer menimbukan gas ammonia yang sangat menyengat dan membahayakan ABK , terkadang  ada zat yang tidak berbau namun sangat berbahaya sampai mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan kerja di kapal yang diakibatkan oleh pemasangan freezer  juga  diperkuat  oleh  berita  di  Media,      menurut  sumber  detik  News  Minggu,  16  Jul  2017 diberitakan bahwa  terjadi kebakaran kapal sebanyak 18 (delapan belas) kapal dengan korban 3 (tiga) orang luka berat.
Kemudian masih diperoleh data berita  dari Detik News  pada tahun 2017 menurut sumber dari kepolisian, Polsek Juwana, Ada  kapal ikan yang terbakar disebabkan konsleting listrik dan tidak ada korban jiwa,dengan nama kapal KM. Asia Makmur Rejeki 05, kecelakaan kapal ikan  kembali terjadi di Pelabuhan Juwana pada tanggal 10 Juli 2015 yang diakibatkan oleh pemasangan freezer dan perbaikan lainnya sumber dari Enam Kapal nelayan yang tengah bersandar di Pelabuhan Juwana, Pati terbakar hebat pada Jumat (10/7) siang.  Pada tahun 2020 menurut sumber dilapangan dan sumber  dari 2 (dua) kapal terbakar di Juwana yang diakibatkan dari pengelasan untuk pemasangan freezer dan perbaikan lainnya.  Menurut  sumber  dari  berbagai  pihak  dilapangan  bahwa  pada  tahun  2020  telah  terjadi kecelakaan kerja akibat tersengat listrik saat melakukan pengelasan dalam memasang freezer akan tetapi kejadian tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga kasusnya tidak terekspose.
Menurut Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Pati Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, sejauh ini ketika terjadi kecelakaan kerja , laporan atau aduan yang tersampaikan informasinya atau adanya aduan pekerja maka baru akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans Wilayah Pati, akan tetapi jika tidak  ada  laporan  maupun  aduan,  maka  kasus  tersebut  tidak  ditangani  ,  dan  itu  yang  menyebabkan kecelakaan  kerja  tidak  terekspose,  sehingga  luput  dari  perhatian  Pemerintah  dan  pada  umumnya masyarakat lebih menutupi kejadian kecelakaan kerja di atas kapal.
Dari  rangkaian  kasus  tersebut  di  atas    sampai  saat  ini  belum  ada  tindakan  atau  kebijakan pemerintah dalam pengawasan keselamatan pemasangan alat pendingin freezer dikapal ikan sehingga pemasangan  freezer  dikapal  ikan  belum  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  baik pengawasan secara langsung maupun regulasi yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang didalamnya ada fungsi pengawasan, pembinaan, kesehatan kerja,  kecelakaan,  kewajiban  dan  hak  kerja,  kewajiban  bila  memasuki  tempat  kerja  serta  kewajiban pengurus,  akan  tetapi  fungsi  yang  ada  dalam  Undang-undang  Nomor  01  Tahun  1970  belum  bisa dilaksanakan  oleh  petugas  pengawas  ketenaga  kerjaan  dikarenakan  adanya  pelimpahan  kewenangan melalui  keputusan  bersama  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut  dan  Jendral  Pembinaan  Hubungan Industrial  dan  pengawasan  ketenaga  kerjaan  Nomor:  PP.72/3/9-99/kep.507/BW/1999  tentang pemeriksaan  pesawat  angkat  dan  angkut,pesawat  uap  dan  bejana  tekan  yang  berada  dikapal  dan  di pelabuhan.
Maksud dan tujuan dari keputusan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi aparat direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut  dan  aparat  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan Pengawasan  Ketenagakerjaan,  Departemen    Tenaga  kerja  dan  atau  badan  hukum  Indonesia  yang
ditunjuk  dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan  dan  pengujian  terhadap  pesawat  angkat  dan angkut ,pesawat uap dan bejana tekan yang berada dikapal maupun di pelabuhan. Keputusan bersama ini juga bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan beserta operatornya yang berada diatas kapal maupun pelabuhan  secara  terkoordinasi  dan  berkesinambungan  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Ruang  lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan pemeriksaaan dan pengujian sertifikasi terhadap semua pesawat angkat dan angkut,pesawat uap dan bejana tekan yang berada dikapal dan dipelabuhan.
Menurut aturan PP.73/3/9-99/Kep.507/BW/1999 bahwa sebenarnya semua fungsi keselamatan, pengawasan dan pembinaan terhadap kapal sudah terorganisasi dengan baik akan tetapi untuk kapal ikan yang  perkembangannya  meningkat  pesat  luput  dari  perhatian  Pemerintah  sehingga  pengawasan keselamatan,pemasangan serta pengoperasian freezer  dan operator diatas kapal ikan lepas dari perhatian pemerintah  sehingga  diperlukan  payung  hukum  atau  kebijakan  pemerintah  yang  nantinya  menjadi pedoman dalam pemasangan dan penggunaan freezer dikapal ikan sehingga dapat diawasi dengan baik dan terorganisasi.
Pengawasan Keselamatan terhadap pemasangan dan penggunaan alat pendingin freezer menurut hasil observasi  di lapangan  belum dilaksanakan pengawasan dari semua instansi terkait, meliputi kantor unit  penyelenggara  pelabuhan  kelas  III  Juwana,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas ketenagakerjaan  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Pati.    Hal  ini  sejalan dengan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  penyelenggara  pelabuhan  kelas  III  Juwana,  bahwa selama ini belum pernah mengeluarkan perizinan terkait dengan pemasangan dan penggunaan freezer karena memang belum ada aturan baku di Kementerian Perhubungan maupun Juknis untuk menerbitkan perizinan  dan  kewenangan  dalam  pemasangan  dan  penggunaan  freezer  di  kapal  ikan,  karena  tidak adanya regulasi sehingga UPP kelas III Juwana tidak mempunyai kewenangan dalam pemberian izin pengawasan  dan Standar Operasioaal Prosedur  terkait pengawasan. Pendapat ini diperkuat juga oleh Marine  Inspector,  bahwa  selama  bertugas  sebagai  Marine  Inspector  belum  pernah  mengawasi  dan memeriksa terkait dengan adanya pemasangan dan penggunaan freezer diatas kapal ikan dikarenakan tidak ada regulasi atau payung hukum sebagai dasar untuk mengawasi pekerjaan tersebut.
Pendapat ini juga sejalan dengan Nakhoda KM. Wahyu Manunggal, bahwa selama pemasangan alat pendingin freezer tidak pernah  ada petugas yang mengawasi dari instansi terkait,  dan pemasanagan hanya  dilakukan  oleh  pemasang  freezer  tanpa  perizinan  sehingga  menjadi  pekerjaan  liar  dan pengoperasian diatas kapal juga tidak terdapat pengawasan, kami merasa tenang seandainya alat tersebut diuji, dirawat dan diawasi oloeh instansi terkait.
Pendapat ini diperkuat dengan responden yang merupakan pemasang freezer, selama ini kegiatan pemasangan  freezer  tidak  pernah  ada  pengawasan    sehingga  pekerjaan  tersebut  tidak  pernah mendapatkan izin dari Regulator terkait  dan  pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga kami merasa khawatir apakah alat yang kami pasang tersebut benar benar aman dan layak untuk dioperasikan diatas kapal, apabila ada  instansi yang mempunyai kewenangan  dalam pengawasan keselamatan, kami akan merasa lebih aman dan terlindungi.
Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal  dan  kesehatan  penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatandan  pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu berdasarkan Undang-Undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, kemudian pada Undang-Undang Pelayaran Nomor 17  Tahun  2008  disebutkan  pula  bahwa  keselamatan  kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistriakan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio,elektronik kapal,yang di buktikan dengan sertifikat.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Pengawasan terhadap keselamatan pekerja dalam membangun kapal digalangan/docking sesuai pasal 4 (empat) ayat 5 (lima)  Peraturan Pemerintah tahun 2002  tentang  perkapalan  bahwa  “  pelaksanaan  pembangunan  dan  pengerjaan  kapal  dilakukan  oleh pejabat  pemeriksa  keselamatan  kapal  selama  ini  masih  belum  ada,  sehingga  baik  pengusaha  kapal maupun pekerja pemasang freezer belum terjaga keselamatannya dengan baik. Pengawasan dilakukan melalui sinergi kerja dari Syahbandar dengan Marine Inspector di lapangan. Apabila diperlukan dapat dilakukan  kolaborasi  dengan  pengawas  ketenagakerjaan  terutama  dalam  hal  khusus  dimana  terdapat hubungan kerja antara pengusaha/ pemilik kapal dengan pekerja. Sejauh  ini pengawasan belum berjalan optimal  mengingat  minimnya  koordinasi  dan  terbatasnya  jumlah  Petugas  (Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan) dibandingkan dengan objek pengawasan yang ada.
Pengawasan  (pemeriksaan)  biasanya  dilakukan  bila  ada  perintah  dari  pimpinan,  laporan  atau aduan,  sebagai  contoh  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  dilaporkan,  tersampaikan  informasinya (terdengar, terlihat, tersiar) atau adanya aduan pekerja.  Dibidang ketenagakerjaan secara umum pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dibuktikan dengan perjanjian kerja baik lisan maupun tertulis. Adapun legalitas lain untuk melakukan keahlian di bidang tertentu (misal: pengelasan, pesawat uap,  bejana  tekan,  pesawat  angkat  angkut,  dsb.)  dibuktikan  melalui  kepemilikan  sertifikat  dan/  atau Surat Keputusan Penunjukan (SKP) atau lisensi dari Kemnaker. Pengawasan di bidang tersebut masih kurang optimal.  Jumlah Petugas masih sangat terbatas, disamping itu koordinasi antar instansi terkait masih sangat kurang. Dari sisi pekerja sendiri, rata-rata kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja di bidang tersebut masih rendah serta kultur kerja tradisional yang dipakai menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan pembinaan. Sehingga edukasi dan promosi tentang peraturan ketenagakerjaan masih belum tersosialisasi dengan maksimal. Pengawasan keselamatan masih belum optimal, terutama pada kapal nelayan tradisional pemasangan alat pendingin freezer  di atas kapal belum dilakukan oleh tenaga yang  kompeten  (mempunyai  lisensi)  dan  berwenang  (mempunyai  surat  keputusan  penunjukan). Disamping itu untuk pekerjaan tersebut belum pernah dilaporkan ke Petugas/ Kantor Dinas.
Secara  umum  di  bidang  ketenagakerjaan  telah  mengatur  tentang  keselamatan  kerja  dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Adapun Freezer termasuk dalam kategori Pesawat Pendingin sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf e, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan dan Tangki Timbun, yang merupakan  salah  satu  obyek  K3  dalam  ranah  pengawasan  ketenagakerjaan.  Namun  pelaksanaan pengawasannya di lapangan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait sesuai ketentuan perundangan,  dikarenakan  sektor  kelautan  memiliki  kekhususan  tersendiri  diantaranya  merujuk  PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
Freezer  dalam  istilah  dinas  tenaga  kerja  dapat  dikategorikan  sebagai  obyek  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pada dasarnya pada setiap objek K3 untuk dapat dioperasikan sesuai standart keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai ketentuan perundangan wajib dilakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian pada saat dibuat, dipasang, Sebelum digunakan, dilakukan pemeliharaan, pemeriksaan/ pengujian dilakukan oleh petugas/ Pegawai  Pengawas Spesialis dibidangnya atau oleh Perusahaan Jasa K3 (PJK3) sesuai bidang keahliannya. Obyek K3 yang telah dperiksa dan diuji oleh petugas / pihak yang berwenang akan memperoleh surat keterangan/ sertifikat/ akta izin ataupun dokumen dalam bentuk lain yang sejenis sebagai bukti agar obyek tersebut dapat dipergunakan sesuai standart K3. Untuk kapasitas kapal 500GT keatas kewenangan periksa uji terkait kelayakan dan keselamatan kapal didelegasikan oleh Dirjen Perhubungan Laut kepada PT Biro klasifikasi Indonesia (BKI) sesuai Perjanjian Kerja Bersama Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  dengan  PT  Biro  Klasifikasi  Indonesia  (Persero)  Nomor: HK.201/3/8/DJPL/2019  dan  Nomor:  B.3439/HK.503/KI-19  tentang  Pelaksanaan  dan  Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia.
Sedangkan Untuk kapasitas di bawah 500 GT riksa uji dan penerbitan sertifikat menjadi ranah Marine Inspector. Terkait pemasangan freezer di kapal ikan, terlebih kapal nelayan tradisional belum diatur secara lebih jelas dan terperinci terkait kewenangan dan juknisnya. Namun apabila dilihat dari sudut pandang perundangan ketenagakerjaan, freezer termasuk dalam kategori pesawat pendingin dalam objek K3 Bejana Tekan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 Tahun  2016  tentang  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja  Bejana Tekan  dan Tangki Timbun  bahwa kegiatan mulai dari perencanaan, pemasangan, perbaikan hingga pemanfaatan bejana tekan dan tangki timbun  harus  melalui  tahapan  dan  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Dalam  hal  pemeriksaan  dan/  atau pengujian  sebelum  objek  tersebut  digunakan,  Kementerian  Ketenagakerjaan  RI  mendelegasikan kewenangannya kepada Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan/ atau Ahli K3 dalam Perusahaan Jasa K3  Bidang  Pesawat  Uap  dan  Bejana Tekan.  Mengingat  dalam  pemasangan  dan  penggunaan  freezer diatas  kapal  khususnya  kapal  ikan  mempunyai  resiko  bahaya  yang  sangat  tinggi  dan  belum  adanya pengawasan  dari  dari  pemerintah  serta  payung  hukum  yang  mengikat  jelas  sehingga  tidak  ada pengawasan  yang  optimal  maka  dimasa  mendatang  diperlukan  koordinasi  antar  instansi  terkait (Kemenhub,  KKP,  Kemenaker,  Pemprov,  Pemkab  dan  lain  sebagainya)  untuk  dapat  merumuskan kebijakan efektif melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Payung  hukum    atau  kebijakan  pemerintah    yang  mengatur    dalam  pemasangan  alat  pendingin freezer  dikapal  ikan  belum  ada,  sehingga  pemasangan  freezer  dikapal  ikan  belum  mendapatkan perhatian  khusus  dari  Pemerintah  baik  pengawasan  secara  langsung  maupun  regulasi  yang mengaturnya dikuatkan dengan tidak adanya perizinan dari instansi terkait.
2. Standar  operasional  prosedur    dalam  pengawasan  pemasangan  freezer    belum  ada  dikarenakan payung hukum atau kebijakan pemerintah belum ada dan pengawasan tersebut sangat dibutuhkan mengingat pekerjaan pemasangan dan penggunaan freezer terus meningkat dan sangat dibutuhkan untuk  kapal  dengan  tonnage  GT.  88  ke  atas  dengan  daerah  pelayaran  kawasan  Indonesia  untuk menyimpan hasil tangkapan ikan dan  menjaga kesegaran dan kualitas ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amron, A., Hidayat, R. R., Meinita, M. D., & Trenggono, M. (2021). Underwater noise of traditional fishing boats in Cilacap waters, Indonesia. Heliyon, Vol. 7 (11).
Bullock, S., Mason, J., Broderick, J., & Larkin, A. (2020). Shipping and the Paris climate agreement: a focus on committed emissions. BMC Energy, Vol. 2 (5).
Byrnes, T. A., & Dunn, R. J. (2020). Boating- and Shippin-Related Environmental Impacts and Example Management Measures: A Review. J. Mar. Sci. Eng. Vol. 8 (11).
Duarte, A. M., Silva, F., Pinto, F. r., Barroso, S., & Gil, M. M. (2020). Quality Assessment of Chilled and Frozen Fish—Mini Review . Foods, Vol. 9 (12).
Filina-Dawidowicz,  L.,  &  Filin,  S.  (2019).  Innovative  energy-saving  technology  in  refrigerated containers transportation. Energy Efficiency, Vol. 12, 1151-1165.
Fu, J., Chen, X., Wu, S., Shi, C., Wu, H., Zhao, J., et al. (2020). Mining ship deficiency correlations from historical port state control (PSC) inspection data. PLoS One, Vol. 15(2).
Gorobets, K. (2020). The International Rule of Law and the Idea of Normative Authority. Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 12, 227-249.
Gough, C. L., Dewar, K. M., Godley, B. J., Zafindranosy, E., & Broderick, A. C. (2020). Evidence of Overfishing in Small-Scale Fisheries in Madagascar. Front. Mar. Sci.
Hannaford, E., & Van Hassel, E. (2021). Risks and Benefits of Crew Reduction and/or Removal with
Increased Automation on the Ship Operator: A Licensed Deck Officer’s Perspective . Appl. Sci., Vol. 11 (8).
Hassel, M., Utne, I. B., & Vinnem, J. E. (2020). An allision risk model for passing vessels and offshore oil and gas installations on the Norwegian Continental Shelf. Proceedings of the Institutions of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol. 235 (1), 17-32.
Joseph, A., & Dalaklis, D. (2021). The international convention for the safety of life at sea: highlighting interrelations of measures towards effective risk mitigation. Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping, Vol. 5 (1), 1-11.
Jule, J. F. (2020). Workplace Safety: A Strategy for Enterprise Risk Management . Workplace Health & Safety, Vol. 68(8), 360-365.
Oldenburg, M., & Jensen, H.-J. (2019). Stress and strain among merchant seafarers differs across the three voyage episodes of port stay, river passage and sea passage. PLoS ONE 14(6).
Pramoda, R., Muliawan, I., Apriliani, T., Witomo, C. M., & Yulisti, M. (2021). Competency of fishing boat  crew  from  Indonesia  in  the  framework  of  standards  of  training,  certification,  and watchkeeping  for  fishing  vessel  personnel  1995  (STCW-F  1995).  IOP  Conf.  Ser.:  Earth Environ. Sci. 860 012088. Makassar: IOP Publishing Ltd.
Schwarzkopf, D. A., Petrik, R., Matthias, V., Quante, M., Majamaki, E., & Jalkanen, J.-P. (2021). A ship emission modeling system with scenario capabilities. Atmospheric Environment: X, Vol. 12 .
Sileyew, K. J. (2019). Research Design and Methodology. In E. Abu-Taieh, A.E. Mouatasim, I.H. AI , Cyberspace. IntechOPen.
Smith, S. R., Alory, G., Andersson, A., Asher, W., Baker, A., Berry, D. I., et al. (2019). Ship-Based Contributions to Global Ocean, Weather, and Climate Observing Systems. Front. Mar. Sci.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, Vol. 104, 333-339.
Tenold, S. (2019). The Starting Point: A Small Country, but a Major Maritime Nation. In Norwegian Shipping in the 20th Century. Palgrave Studies in Maritime Economics (pp. 21-61). Cham: Palgrave Macmillan.
Yu, J.-W., Lee, M.-K., Kim,  Y.-I., Suh, S.-B., & Lee, I. (2021). An Optimization Study on the Hull Form  and  Stern  Appendage  for  Improving  Resistance  Performance  of  a  Coastal  Fishing Vessel . Appl. Sci. Vol. 11 (13).