## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438

## Faktor-Faktor Keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Biro Umum dan Rumga Setda Provinsi Jawa Timur
Vony Aliefia 1 ) , Oktarizka Reviandani 2 )
1),2) Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21041010146@student.upnjatim.ac.id 1) , oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id 2)

## ABSTRACT
Official  trips  by  authorized  officials  to  attend  invitations,  meetings,  seminars,  and others,  especially  in  the  government,  require  a  Travel  Duty  Letter  (SPPD)  as  proof  of accountability. However, the processing of SPPD is not always smooth and on time due to various obstacles resulting in delays in the disbursement of travel funds. To identify the factors causing delays  in  SPPD,  researchers  used  4  main  focuses:  (1)  Human  Resource  Factors,  (2)  Internal Control,  (3)  Technology  and  Information  Factors,  and  (4)  Dominant  Factors.  The  research method  used  is  qualitative  descriptive  with  data  collection  techniques  through  in-depth interviews,  observations,  and  documentation.  The  research  results  show  that:  (1)  Human Resource  Factors,  have  worked  quickly  in  accordance  with  existing  provisions,  (2)  Internal Control, internal factors still cannot be controlled because the mobility of the relevant leaders has a tight schedule, resulting in a backlog of files and stagnation in the submission process. External  factors  can  still  be  followed  up  by  the  relevant  implementers  for  timely  delivery  of invoices,  as  invoices  are  the  main  administrative  requirement  in  SPPD,  (3)  Technology  and Information Factors, still use manual methods in their work, using Microsoft Excel, so many tasks are not automatic and synchronized between one file and another, (4) Dominant Factors, delays are dominated  by the  busy  mobility  of leaders and late  submission of supporting documents. These problems become factors in the delay of SPPD.
Keywords: official tripis; lateness; administration

## ABSTRAK
Perjalanan  dinas  oleh  pejabat  berwenang  untuk  menghadiri  undangan,  rapat, seminar,  dan  lainnya,  terutama  di  pemerintahan,  memerlukan  Surat  Perintah  Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pertanggungjawaban. Namun, pengerjaan SPPD tidak selalu lancar dan tepat waktu karena berbagai kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana perjalanan  dinas.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  keterlambatan  SPPD,  peneliti menggunakan 4 fokus utama: (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Pengendalian Intern, (3) Faktor Teknologi dan Informasi, dan (4) Faktor Dominan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui  wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor Sumber Daya Manusia,  telah  bekerja  dengan  cepat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  (2)  Pengendalian Intern,  faktor  internal  masih  belum  bisa  dikendalikan  karena  mobilitas  pemimpin  yang bersangkutan memiliki jadwal yang padat sehingga terjadi penumpukan berkas dan stagnansi proses  pengajuan.  Faktor  eskternal  masih  bisa  untuk  di- follow  up oleh  pelaksana  terkait ketepatan waktu dalam pengiriman invoice, sebab invoice menjadi syarat administrasi yang utama  dalam  SPPD,  (3)  Faktor  Teknologi  dan  Informasi,  yang  masih  menggunakan  cara manual  dalam  pengerjaannya,  yaitu  menggunakan  Microsoft  Excel,  sehingga  banyak

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
pengerjaan yang tidak otomatis dan sinkron antara berkas yang satu dan lainnya, (4) Faktor Dominan, keterlambatan  didominasi karena mobilitas pimpinan yang padat dan dokumen pendukung yang terlambat diserahkan. Masalah tersebut menjadi faktor atas keterlambatan SPPD.
Kata kunci: perjalanan dinas; keterlambatan; administrasi

## PENDAHULUAN
Perjalanan  dinas  kerap  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk menghadiri undangan, rapat, seminar, dan lain sebagainya terutama di pemerintahan. Pada  saat  perjalanan  dinas  pastinya  diperlukan  biaya  perjalanan  dinas  (Nur  Afni Zunaidah, 2023). Ada dua tipe perjalanan dinas, yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga yang mengurus  segala  administrasi  kegiatan  Gubernur,  Wakil,  Gubernur,  Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan memiliki  biro-biro yang menunjang. Salah satu biro terbesar di Setda Prov Jatim ialah Biro Umum utamanya di subbagian rumah tangga yang  bertugas  untuk  memelihara  dan  menyiapkan  administrasi  perjalanan  dinas Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli mulai dari akomodasi yang meliputi bbm, toll, sewa kendaraan, tiket kereta api/pesawat/kapal, hotel, dan lain sebagainya yang dibutuhkan  saat  perjalanan  dinas  berlangsung.  Hal  tersebut  dilakukan  guna pemenuhan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di dalamnya meliputi Surat Perintah Tugas (SPT), rincian biaya perjalanan dinas, lembar dua, dan kuitansi rincian biaya perjalanan dinas.
Menurut  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur  No  7  Tahun  2014 menjelaskan  bahwasannya  SPPD  merupakan  surat  tugas  kepada  Pejabat  Negara, Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  dan  Pegawai  Tidak  Tetap  untuk  melaksanakan perjalanan  dinas  sesuai  dengan  surat  undangan/disposisi  yang  ada  dan ditandatangani  oleh  PA/KPA/KPAP  dalam  rangka  perjalanan  dinas.  SPPD  sangat penting dilakukan guna pengembalian dana yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pejabat atau pegawai yang bersangkutann. Dalam pengerjaan SPPD tidak selalu lancar  dan  tepat  waktu  dikarenakan  masih  banyak  kendala  yang  ada  dan mengakibatkan  keterlambatan  pengerjaan  SPPD.  Keterlambatan  merupakan pelaksanaan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  yang  disebabkan  oleh  kurangnya pemanfaatan  waktu  menurut  Ervianto  (1998)  dalam  (Setiasa,  2012).  Umumnya pengerjaan  SPPD  dilaksanakan  maksimal  1  bulan  sesuai  dengan  ketentuan  setiap tahun oleh instansi. Namun dalam subbagian rumah tangga melakukan pengerjaan SPPD hingga 2-3 bulan lamanya. Hal tersebut terjadi pada tahun terakhir 202 –2023. Keterlambatan  yang  ditimbulkan  tersebut  tentunya  berpengaruh  terhadap lambatnya  pencairan  dana  perjalanan  dinas,  mengingat  penjangnya  proses  dari pengerjaan  SPPD  hingga  pencairan  dana.  Secara  garis  besar  prosedur  pengajuan SPPD sebagai berikut:

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438

## Bagan 1. Prosedur pengajuan SPPD
Sumber: Hasil observasi peneliti
Fenomena tersebut pasti dikarenakan suatu faktor tertentu baik dari interal maupun eksternal. Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yunus et al.,  2021)  tentang  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  keterlambatan  surat pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Wajo menyimpulkan  bahwa  terdapat  3  faktor  keterlambatan,  yakni  (1)  Sumber  Daya Manusia, (2) Teknologi Informasi, dan (3) Pengendalian Intern (4) Faktor Dominan dengan  hasil  penyebab  utamanya  ialah  keterlambatan  penyampaian  dokumen pendukung perjalanan dinas.
Dalam  upaya  mengatasi  problematisasi  tersebut  maka  diperlukan  untuk mengetahui  faktor-faktor  keterlambatan  yang  menjadi  penyebab  atas  fenomena tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor- faktor keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Subbagian Rumah Tangga Biro Umum Sektretariat Provinsi Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data secara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada pelaksana SPPD yang relevan dengan fenomena yang diamati dan memakai logika yang berkaitan dengan faktor-faktor terlambatnya SPPD. Informan pada penelitian ini yakni pelaksana SPPD yang dipilih oleh peneliti sesuai keterlibatan  dalam  pengerjaan  SPPD.  Dalam  pemilihan  informan  tersebut  guna keakuratan  data  dan  terpercaya.  Adapun  2  informan  dalam  penelitian  ini  sebagai pelaksana SPPD yaitu 1 Kepala Pelaksana SPPD dan 1 Asisten Tenaga Individu SPPD. Adapun  4  fokus  utama  dalam  penelitian  ini  yang  digunakan  oleh  peneliti sesuai dengan teori (Yunus et al., 2021), yaitu (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Pengendalian  Intern,  dan  (3)  Faktor  Teknologi  dan  Informasi,  dan  (4)  Faktor Dominan. Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah di subbagian rumah tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjalanan  dinas  utamanya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan pejabat-pejabatnya sering dilakukan dan terdapat anggaran perjalanan dinas yang
Pengerjaan SPPD oleh Pelaksana
Proses Tandatangan yang bersangkutan Verifikasi Bendahara Keuangan

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
diberikan oleh negara kepada setiap provinsi maupun setiap instansi. Dalam proses pengerjaan SPPD tentunya terdapat kendala yang di alami oleh pelaksana SPPD yang mengakibatkan  adanya  fenomena  keterlambatan  yang  berdampak  pada  pencairan dana pejabat yang bersangkutan. Keterlambatan ini dialami 3 tahun terakhir mulai dari 2021 hingga 2023 saat ini dengan rentan waktu  pengerjaan yang seharusnya maksimal  1 bulan menjadi 2 hingga 3 bulan lamanya.  Maka dari itu, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor keterlembatan tersebut. Berdasarkan penyebab faktor-faktor keterlambatan pengerjaan SPPD yaitu:
1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  Daya  Manusia  merupakan  yang  mengatur  antara  hubungan  dan peran karyawan supaya terciptanya keefektifan dan efesiensi guna mencapai tujuan organisasi  (Hasibuan,  2016).  Sumber  Daya  Manusia  dapat    disebutkan  sebagai manusia  atau  pegawai  yang  melakukan  pertanggungjawaban  dalam  proses pengerjaan  yang  diemban  olehnya  (Sari,  2013).  Serta  memiliki  dalam  hal  ini  SDM yang dimaksud ialah pelaksana SPPD yang mengerjakan mulai dari pengajuan hingga selesai.  Berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  SPPD  guna  menyelesaikan SPPD  perlu  dijaga  dan  dipelihara  oleh  pimpinan  subbagian  rumah  tangga  sebab termasuk aset dan unsur penting yang dimiliki oleh bagian tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  mendapatkan hasil  penelitian  bahwasannya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  atau  pelaksana  SPPD telah  bekerja  sesuai,  baik,  dan  cepat  dengan  tugas  yang  mereka  emban  dan mengerjakan SPPD sesuai dengan alur atau proses, dan ketentuan yang berlaku, jika dokumen  yang  diperlukan  lengkap  dan  tepat  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  di pedoman  umum.  Serta  proses  pengerjaan  SPPD  tergantung  dokumen  yang dibutuhkan  sudah  lengkap  atau  tidak.  Secara  umum,  dalam  pengerjaan,  pelaksana telah cepat dalam pengerjaan dalam 1 hari, tergantung pada dokumen atau surat- surat yang dibutuhkan yang diberikan kepada pelaksana lengkap dan sesuai dengan ketentuan pedoman pagu yang ada.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Ovie,  selaku  pelaksana  SPPD Subbagian Rumah Tangga, bahwa proses pengerjaan SPPD tergantung dokumen yang dibutuhkan  sudah  lengkap  atau  tidak.  Secara  umum,  dalam  pengerjaan,  pelaksana telah cepat dalam pengerjaan dalam 1 hari, tergantung pada dokumen atau surat- surat yang dibutuhkan yang diberikan kepada pelaksana lengkap dan sesuai dengan ketentuan pedoman pagu yang ada.  Kemudian ditambahkan oleh  Saudara Thoriq, selaku  Asisten Pelaksana SPPD Subbagian Rumah Tangga Setda, bahwa dari pihak pelaksana  maupun  asisten  pelaksana  pengerjaannya  tergantung  berapa  banyak berkas yang masuk ke pelaksana. Jikalau banyak berkas masuk maka pengerjaannya sekitar 2 sampai 3 hari dan jika berkas yang masuk ke pelaksana sedikit, maka 1 hari bisa  diselesaikan.  Setelah  pengerjaan,  biasnya  masih  terdapat  revisi  dari  asisten pimpinan terkait mulai dari harga akomodasi yang berubah dan lain sebagainya. Dari kedua informan tersebut ada sinkronisasi data antar keduanya, sehingga peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  pegawai  telah  melaksanakan  tugas  dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai pengamatan yang dilakukan oleh

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
peneliti, pegawai telah melaksanakan pengerjaan SPPD dengan cepat namun terdapat kendala  pada  bagian  kelengkapan  dokumen  yang  dibutuhkan  dalam  SPPD. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam pengerjaan SPPD, jika dokumen salah  seperti  melebihi  pagu  terdapat  revisi.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan lambatanya pengerjaan SPPD, sebab masih menunggu revisi dokumen dari asisten pimpinan.
2) Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  ialah  proses  yang  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia  untuk  mencapai  tujuan  sebuah  organisasi.  Di  dalam  pengendalian  intern terdapat faktor internal dan eksternal (Yunus et al., 2021). Menurut Casey (2004: 65) dalam  (Irwanty  Parura,  2021),  terdapat  faktor  internal  (kesalahan  pengerjaan, gangguan fungsi struktural, dan biaya operasional) dan eksternal (faktor alam dan ketidakpastian  penggunaan  fungsi)  yang  memengaruhi  keterlambatan  pengerjaan. Dalam pengerjaan SPPD terdapat 2 faktor yang mendukung selesainya SPPD tersebut, yakni  dari  faktor  internal  (pegawai  atau  pejabat  yang  bersangkutan)  dan  faktor eksternal  (mitra  perusahaan  travel/hotel/dan  lain  sebagainya).  Kedua  faktor tersebut  menjadi  dasar  atas  keterlambatan  pengerjaan  SPPD  yang  ada,  sesuai  dan saling berkaitan dengan hasil penelitian pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
A) Faktor Internal Pada proses setelah SPPD dinilai cukup lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan  maka  tahap  selanjutnya  ialah  proses  pengajuan  tanda  tangan kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Pada  tahap  tersebut  cukup  banyak memakan waktu, karena setiap pimpinan atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam  SPPD  tersebut  tidak  selalu  ada  di  kantor.  Hal  tersebut  disebabkan karena  mereka  melakukan  perjalanan  dinas  baik  luar  kota  dan  luar  negeri terutama  pimpinan  seperti  kepala  biro,  kepala  bendahara  keuangan,  dan lainnya.  Mereka  seringkali  melakukan  perjalanan  dinas  yang  cukup  lama. Maka dari itu banyak dokumen-dokumen SPPD yang menumpuk kepada yang bersangkutan sehingga terjadi keterlambatan SPPD.
Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakakan oleh Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD Subbagian Rumah Tangga yang menuturkan bahwasannya proses pengerjaan SPPD cepat, namun pada saat proses tanda tangan kepada pimpinan atau pihak yang melakukan perjalanan dinas maupun pihak-pihak  terkait  seperti  Kepala  Biro,  Kepala  Bagian  Rumah  Tangga,  dan lainnya cukup memakan banyak waktu, soalnya mereka pimpinan dan sering melakukan  perjalanan  dinas.  Beliau  juga  menuturkan  bahwa  proses penandatanganan  ini  menjadi  proses  yang  cukup  menjadi  faktor  utama terlambatnya SPPD, karena prosesnya yang cukup Panjang, belum lagi saat di keuangan  masih  banyak  biaya  yang  kurang  sesuai  atau  adanya  kesalahan dalam pengerjaan yang nantinya berimbas ke revisi dan meminta tandatangan ulang  kepada  yang  bersangkutan.  Proses  penandatanganan  ini  bisa  paling lama pernah 1 bulanan, itupun belum ke step berikutnya. Jadi prosesnya masih panjang.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
Adapun  tambahan  dari  asisten  pelaksana  SPPD  saudara  Thoriq  yang mengatakan  bahwa  sering  kali  ketika  sudah  tertandatangani  semua  berkas dan  hendak  masuk  ke  verifikasi  guna  pencairan,  masih  terdapat  kesalahan pengerjaan mulai dari terbilang nominal yang salah, ganti invoice hotel, dan lainnya. Lalu hal tersebut jika terdapat kesalahan, pelaksana wajib menaikkan berkas  itu  Kembali  mulai  dari  tandatangan  pimpinan,  verifikasi,  lalu  ke bendahara lagi. Step ini cukup kompleks untuk SPPD dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya proses ini menjadi proses yang panjang dan lama. Ibu Ovie juga menegaskan jikalau para pimpinan atau yang bersangkutan melakukan dinas luar ke luar negeri, yang bisa 1 minggu. Belum lagi dilanjut dengan dinas luar kota.  Itu  menjadi  hal  yang  berat  karena  kemunduran  atau  proses tandatangannya  cukup  lama  bisa  2  minggu  hingga  3  mingguan.  Karena  di pimpinan pun bukan hanya berkas SPPD yang masuk tapi dari berbagai berkas dari subbagian lain.
Dari kedua penuturan tersebut, menguatkan peneliti bahwasannya faktor internal  berpengaruh  terhadap  cepat  atau  lambatnya  pengerjaan  SPPD tersebut. Singkatnya prosedur pengajuan SPPD secara umum ialah pengerjaan dari  pelaksana  dilanjut  tandatangan  yang  bersangkutan  dan  yang  terakhir ialah  verifikasi  guna  pencairan  dana  yang  telah  diajukan.  Oleh  karena  itu, faktor  internal  menjadi  peran  penting  dalam  mendukung  percepatan pengerjaan SPPD dan tidak dapat dipungkiri bahwasannya mobilitas pimpinan cukup padat dalam melakukan perjalanan dinas.
B) Faktor Eksternal Di  dalam  SPPD  terdapat  rincian  biaya  yang  memuat  biaya  penginapan, tiket  pesawat  atau  kereta  api  mapunun  kapal,  dan  sewa  kendaraan  yang biasanya di himpun oleh pihak ketiga atau biasa disebut dengan perusahan mitra  travel  yang  berfungsi  untuk  pemesanaan  tiket,  sewa  kendaraan,  atau penginapan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  pada  proses  pengerjaan  SPPD dibutuhkannya  administrasi  pelengkap  seperti  invoice  penginapan  maupun transportasi. Sebagai pihak eksternal, perusahaan mitra kerap kali terlambat dalam  penyampaian  invoice  kepada  pelaksana.  Sehingga  hal  tersebut mengakibatkan  stagnansi  pengerjaan  SPPD  sebab  menunggu  dikirimnya invoice perjalanan dinas terkait.
Hal  tersebut  juga  dituturkan  oleh  Ibu  Ovie  selaku  pelaksana  SPPD mengatakan  bahwa  pihak  travel  mengirmkan  invoice  terlambat  hingga  1 minggu  atau  lebih.  Kalau  hal  itu  terjadi,  pengerjaan  berkas  SPPD  tidak  bisa lanjutkan,  sebab  invoice  menjadi  hal  utama  dalam  bukti  rincian  perjalanan dinas.  Jikalau  invoice  tidak  ada  maka  tidak  dapat  diakui  biaya  yang dikeluarkan sejumlah tersebut. Selanjutnya ditambahkan oleh saudara Thoriq selaku  asisten  pelaksana  SPPD  bahwasannya  invoice  yang  sudah  dikirim masih  bisa  terdapat  kesalahan  mulai  dari  typo  nominal,  tertukarnya  data invoice,  dan  pihak  travel  yang  susah  dihubungi.  Hal  itu  yang  menjadikan pengerjaan SPPD tertunda beberapa waktu.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  antara  keduanya  selaras  dalam problematisasi  dari  pihak  ketiga  atau  travel  yang  menghambat  pengerjaan SPPD  dan  seringkali  menimbulkan  keterlambatan.  Seperti  yang  diketahui invoice  menjadi  administrasi  penting  sebagai  bukti  pendukung  yang  kuat dalam  SPPD  guna  bukti  rill  pengeluaran  biaya saat  perjalanan  dinas  hingga dapat diakui dan dipercaya oleh bendahara keuangan maupun verifikasi.
3) Faktor Teknologi dan Informasi Pada umumnya teknologi komunikasi dan informasi menjadi peran penting dalam arus globalisasi terutama digitalisasi pada pemerintahan  (Mega, 2019), baik dalam  pembuatan  surat  dan  lain  sebagainya.  Dalam  pengerjaan  SPPD  beberapa instansi sudah menggunakan teknologi guna pengerjaan secara online atau otomatis menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh instansi tersebut. Namun sesuai dengan pengamatan  peneliti,  pengerjaan  SPPD  masih  menggunakan  cara  manual  yakni memakai  Microsoft  excel.  Penggunaan  cara  manual  seperti  tersebut  juga menimbulkan terlambatnya pengerjaan SPPD karena butuh tenaga dan waktu yang cukup  banyak.  Tidak  hanya  itu  pengelolaan  arsip  dokumen  yang  masih  manual berpotensi  pada  data  hilang  dan  rusak  karena  proses  penyimpanan  yang menggunakan flashdisk rentan hilang data, rusak,  dan lainnya (Yulyanto et al., 2024). Teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai komunikasi, melainkan guna  sarana  untuk  berkoordinasi  dan  pembuatan  dokumen  penting  seperti  SPPD (Rahmatiah,  2016).  Pembuatan  SPPD  seperti  yang  telah  disinggung  di  atas, pengerjaannya  masih  manual  dan  belum  bisa  berbasis  digitalisasi.  Hal  tersebut dikarenakan belum adanya inovasi keterbaharuan pada instansi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pembuatan SPPD secara manual tersebut dinilai kurang efektif dan efesien. Hal tersebut selaras dengan penuturan Ibu Ovie selaku Pelaksana SPPD bahwa  pengerjaannya  masih  manual  memakai  Microsoft  excel,  yang  digital  hanya penomoran surat yang menggunakan website sipeno.
Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut benar adanya  yang  masih  menggunakan  system  manual  dalam  pengerjaannya.  Sehingga banyak kesalahan yang kerap terjadi seperti typo tujuan, nominal terbilang, tanggal terbit, dan lain sebagainya. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efesien karena jika menggunakan excel antar lembar berbeda file yang megakibatkann ketidaksinkronan antar  data.  Tentu  saja  hal  tersebut  menimbulkan  keterlambatan  karena  harus mencetak  ulang  dokumen  dan  melakukan  tahap  dari  awal  yakni  pengajuan tandatangan kembali kepada yang bersangkutan.
4) Faktor Dominan
Faktor dominan merupakan faktor yang paling berpengaruh besar terhadap keterlambatan pengerjaan SPPD. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Ovie selaku pelaksana SPPD bahwasannya faktor dominan yang memiliki pengaruh besar dalam keterlambatan ialah mobilitas para pimpinan yang mengakibatkan stagnansi berkas di  satu  tempat.  Serta  pemberian  dokumen  pendukung  seperti  invoice  atau  surat pernyataan kerap terlambat dalam penyetoran kepada pelaksana SPPD. Kedua  hal

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies

## DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438
tersebut  menjadi  faktor  dominan  yang  berpengaruh  atas  terlambatnya  SPPD  dan berimbas  pada  pencairan  dana  yang  terlambat  juga.  Maka  dari  itu  peneliti  dapat menarik  inti  bahwasannya  mobilitas  dan  dokumen  pendukung  menjadi  faktor dominan terlambatnya SPPD.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 4 faktor yang keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas, yakni (1) Faktor Sumber Daya Manusia, telah bekerja dengan cepat sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  (2)  Pengendalian  Intern,  faktor  internal  masih belum  bisa  dikendalikan  karena  mobilitas  pemimpin  atau  yang  bersangkutan memiliki  jadwal  yang  padat  sehingga  terjadi  penumpukan  berkas  dan  stagnansi proses  pengajuan  SPPD.  Faktor  eksternal  masih  bisa  untuk  di follow  up terkait ketepatan  waktu  dalam  pengiriman  invoice  terhadap  pelaksana  sebab  invoice menjadi  syarat  administrasi  yang  utama  dalam  SPPD.    (3)  Faktor  Teknologi  dan Informasi,  yang  masih  menggunakan  cara  manual  dalam  pengerjaannya  yaitu menggunakan Microsoft Excel, sehingga banyak pengerjaan yang tidak otomatis dan sinkron  antara  berkas  yang  satu  dan  lainnya.  Dan  (4)  Faktor  Dominan,  yang disebabkan  oleh  mobilitas  pimpinan  yang  padat  dan  terlambatnya  pengumpulan dokumen  pendukung.  Keempat  faktor  hal  tersebut  menjadi  faktor-faktor keterlambatan  SPPD  di  Subbagian  Rumah  Tangga  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  peneliti  memberikan  saran  atau rekomendasi atas permasalahan yang ada yaitu adanya digitalisasi pengerjaan SPPD, supaya  lebih  efektif  dan efesien. Serta meminimalisir  kesalahan  dalam  pengerjaan SPPD dan percepatan proses pengajuan SPPD. Ditinjau dari faktor dominan tersebut sebisa  mungkin,  para  pelaksana  SPPD  harus  manajemen  waktu  pengerjaan  SPPD. Manajemen waktu perlu dilakukan oleh pelaksana SPPD untuk lebih meminimalisir terlambatnya pengajuan tanda tangan pimpinan atau pihak yang bersangkutan.

## EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
Vol 4 No 2 (2024)   660–668 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269
DOI: 47467/eduinovasi.v4i2.1438

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  M.  S.  P.  (2016).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  Revisi.  Bumi Aksara.
Mega,  M.  (2019).  Efektifitas  Pelaksanaan  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik  di Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Wajo.  Universitas Puanggrimaggalatung Sengkang.
Parura,  Irwanty.  (2021).  Analisis  Faktor  yang  Memengaruhi  Keterlambatan Pelaporan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) pada Puskesmas di Kabupaten Jayawijaya. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16086/2/K012191083_tesis bab 1- 2.pdf Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 7 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas https://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/108/108.pdf [Diakses: 26
Desember 2023]
Rahmatiah,  D.  (2016).  Analisis  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban  Bendahara  serta  Penyampaiannya  pada  Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Sari,  A.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  terhadap Keterandalan  dan Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Setiasa, W. (2012). Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi di  Kabupaten  Badung,  [Tesis  tidak  dipublikasi].  Program  Studi  Magister Teknik Sipil, Universitas Udayana.
Yulyanto, W., Nur, S. A., & Pranoto, W. J. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Website Administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Driver (Studi Kasus: PT PLN (Persero) UP3 Samarinda). 3(1).
Yunus,  A.  A.  W.,  Ismail,  I.,  &  Syamsiar.  (2021).  Faktor-faktor  yang  Memengaruhi Keterlambatan  Surat  Peratanggungjawaban  Keuangan  Perjalanan  Dinas pada Pemerintah Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau: Public Administration , 2(2), 625–636. http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa
Zunaidah, Nur Afni. (2023). Prosedur Administrasi Pencairan Dana Perjalanan Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten  Blitar.  http://repository.unisbablitar.ac.id/1155/1/LAPORAN PKL_NUR AFNI Z_19106620001_1.pdf