p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR
Zaenal Arifin 1 , Muhammad Iqbal 2
1 Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra  sekaligus  nama  baik  bagi  perusahaan,  selain  itu  juga  merupakan  bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai  identitas  atas  barang  yang  diproduksinya  atau  jasa  yang  diberikan. Identitas  yang  diwujudkan  dalam  merek  tersebut  merupakan  pengenal  dan sekaligus  pembeda  antara  merek  suatu  perusahaan  tertentu  dengan  merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa  terhadap  merek.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif.  Temuan  dari  hasil  penelitian  ini  bahwa  terdaftarnya  merek  dapat berakhir  karena  berakhirnya  masa  berlakunya  merek,  penghapusan  merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa  dari  Menteri  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Komisi  Banding Merek,  dan  penghapusan  merek  karena  adanya  gugatan  dari  pihak  ketiga. Adanya  perlindungan  merek  dimulai  dari  pendaftaran  merek,  perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh ) tahun dan  dapat  diperpanjang  dengan  jangka  waktu  yang  sama,  adanya  penindakan baik  gugatan  secara  perdata,  penuntutan  secara  pidana  maupun  langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.
Kata kunci : perlindungan hukum; merek; kekayaan intelektual
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## LEGAL PROTECTION OF REGISTERED BRANDS
Zaenal Arifin 1 , Muhammad Iqbal 2
1 Master of Law , Semarang University, Semarang
2 Faculty of Economics, Semarang University, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  review  and  analyze  how  the  legal  protection  of  registered trademarks  and  also  why  protection  of  registered  trademarks  can  end. Trademarks or brand for producers is an image as well as a good name for the company,  beside  that  it  is  also  a  part  of  the  business  strategy.  There  is  no producer who does not use the brand as an identity for the goods they produced or the services they provided. The identity which is embodied in the mark is an identifier  and  at  the  same  time  becomes  a  differentiator  to  the  others.  This  is why  disputes  often  occurs  against  the  brand.  The  research  method  uses  a normative juridical. the results of this study that the registration of a mark may end due to the expiry of the validity period of the mark, the deletion of the mark due to request of the owner, the deletion of the registered mark at the initiative of the Minister after obtaining a recommendation from the Trademark Appeals Commission,  and  the  deletion  of the  mark  due  to  a  lawsuit  from  a third  party. The existence of trademark protection starts from the registration of the mark, protection of the mark during the period of the registration of the mark for 10 (ten)  years  and  can  be  extended  with  the  same  period  of  time,  there  is  legal action  both  in  civil  lawsuits,  criminal  prosecution  and  administrative  steps  in the form of refusal of trademark registration and deletion of brand..
Keywords: legal protection; brand; intellectual property
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari  pemahaman  bahwa  hak  merek  diawali  dari  temuan-temuan  dalam  bidang Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya,  misalnya  hak  cipta.  Pada  merek  ada  unsur ciptaan,  misalnya  design  logo  atau  huruf.  Ada  hak  cipta  dalam  bidang  seni, namun  dalam  hak  merek  bukan  hak  cipta  dalam  bidang  seni  yang  dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. 1 Merek  bagi  produsen  merupakan  citra  sekaligus  nama  baik  bagi perusahaan,  selain  itu  juga  merupakan  bagian  dari  stategi  bisnis.  Tidak  ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa  yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.
Hak  atas  merek  adalah  hak  yang  bersifat  khusus (exclusive )  yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemiliknya  untuk  menggunakan  sendiri  merek tersebut  atau  memberikan  izin  pada  orang  lain  untuk  menggunakannya. Pemberian  hak  khusus  oleh  negara  tersebut,  membawa  konsekuensi  bahwa untuk  mendapatkannya  harus  melalui  mekanisme  pendaftaran,  sehingga  sifat pendaftaran  adalah  wajib  ( compulsory ).  Agar  hak  merek  tersebut  mendapat perlindungan  dan  pengakuan  dari  negara,  maka  pemilik  merek  harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut  tidak  akan  dilindungi  oleh  negara.  Konsekuensinya  merek  tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. 2 Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian  sebelumnya  adalah  artikel  ini  mengkaji  dan  menganalis  bagaimana perlindungan  pendaftaran  merek  dapat  berakhir  dan    bagaimana  perlindungan terhadap  merek  terdaftar.  Hal  apa  saja  yang  bisa  menyebabkan  perlindungan merek  terdaftar  dapat  berakhir  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada  hanya  fokus  pada  pendaftaran  merek,  perlindungan  merek,  dan  sengketa merek.  Bahkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  masih  mengkaji  dengan menggunakan Undang-Undang  No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Sekarang  ini  dalam  strategi  bisnis  tidak  lagi  memecahkan  persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau
1 Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang  Tupperware  Versus  Tulipware)” , Jurnal  Yuridis  Vol.  5  No.  1  Juni  2018,  Fakultas  Hukum Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.
2 Agung Sujatmiko, “ Tinjauan  Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek ”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menentukan  kualitas  yang  memiliki  standar  yang  tepat,  tetapi  juga  bagaimana suatu  merek  barang  atau  jasa  dapat  diproteksi  dari  kompetitor  lainnya.  Oleh karena  itu  kompetisi  dalam  bisnis  tidak  hanya  berupaya  bagaimana  merebut konsumen,  tetapi  juga  berkompetisi  untuk  segera  mengajukan  pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa.  Merek dengan nama  yang menarik, mudah  dikenal  dan  diingat  tentunya  sangat  diminati  oleh  para  produsen  agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen.
Sebagai  isu  internasional,  merek  berkembang  dengan  pesat.  Bahkan, merek  dari  masyarakat  cenderung  dijadikan  pembicaraan  terus-menerus,  baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya  pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan  kreasi  olah  pikir  manusia  yang  perlu  diberi  perlindungan  hukum. 3 Perkembangan  dalam  dunia  bisnis  yang  menyangkut  masalah  merek  seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum.  Salah  satu  wujud perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  adalah  pengaturan  yang  memadai tentang  merek.  Wujud  lain  perlindungan  hukum  dapat  juga  diperoleh  dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak  atas  merek  milik  perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.
Pelanggaran  terhadap  merek  terdaftar  tidak  hanya  dilakukan  dengan modus  memalsukan  barang  yang  menyerupai  aslinya  baik  itu  barang/jasa melainkan juga terhadap  nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek  “Hammer”  dilakukan  dengan  membuta  baju  dan  merek  persis  dengan produk  asli  milik  “Hammer”.  Sekarang  ini  pelanggaran  merek  lebih  kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek  terdafta aslinya sehingga konsumen  atau  masyarakat  dapat  terkecoh  akibat  tindakan  pemboncengan  ini.
Perbuatan  ini  tidak  hanya  merugikan  masyarakat  dan  konsumen  tetapi  juga merugikan produsen asli nerek terdaftar tersebut.
“Dalam  sistem  hukum common  law, pemboncengan  merek  ( passing  off ) ini  merupakan  suatu  tindakan  persaingan  curang  ( unfair  competition ), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku  pemilik merek yang telah  mendaftarkan  mereknya  dengan  itikad  baik  mengalami  kerugian  dengan adanya  pihak  yang  secara  curang  membonceng  atau  mendompleng  merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial”. 4
3 Sudaryat,  Sudjana,  Rika  Ratna  Permata,  “ Hak  Kekayaan  Intelektual,  Memahami  Prinsip  Dasar,  Cakupan,  Dan Undang-undang Yang Berlaku” ,  Oase Media,  2010, Bandung, hal 5.
4 Nur  Hidayati,  “ Perlindungan  Hukum  Pada  Merek  Yang  Terdaftar ”,Ragam    Jurnal  Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Bagi  merek  yang  sudah  didaftarkan  oleh  pemiliknya,  itu  saja  masih  bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek itu belum didaftarkan. Sehingga apabila ada merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar, kadang-kadang  merek  yang  baru  itupun  juga  terdaftar  resmi  di  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Inteletual  (DJKI).  Jika  terjadi  hal  yang  demikian  kemudian pemilik merek yang pertama mengetahui, dia dapat mengajukan gugatan kepada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  bahwa  merek  yang  baru  muncul  itu mempunyai  persamaan  dengan  mereknya.  Apabila  hal  itu  memang  terbukti biasanya  perlindungan  terhadap  hak  atas  merek  terdaftar  yang  terakhir  akan berakhir.  Hal  tersbut  yang  mendasari  penelitian  ini  berjudul  “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”.

## B. Perumusan Masalah
Mengingat begitu luasnya  masalah  mengenai  merek,  maka  dalam penelitian    ini  hanya  membatasi  mengenai  berakhirnya  perlindungan  hukum terhadap hak atas merek  terdaftar..
1. Mengapa  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek  terdaftar  dapat berakhir?
2. Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  terhadap merek terdaftar  ?
C. Metodelogi Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  cara pendekatan terhadap masalah-masalah  yang akan diteliti dengan cara meninjau dari  segi  perundang–undangan  yang  berlaku,  serta  melihat  yang  sesungguhnya yang terdapat dalam praktek atas kenyataan.
Sifat  penelitian  ini  sesuai  dengan  masalah  yang  diajukan  dipergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang masalah-masalah yang akan diteliti.
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :
1. Sumber  data  utama,  yaitu  data  sekunder,  dimana  data  ini  diperoleh  dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2. Sumber  data  pendukung  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan.

## II. PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Berakhir
Merek  mempunyai  fungsi  untuk  memberi  tanda  pengenal  barang,  guna membedakan  barang  seseorang  atau  perusahaan  dengan  barang  orang  atau perusahaan  lain.  Disamping  itu  ada  tujuan-tujuan  lain  dilihat  dari  pihak
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
produsen,  pedagang  dan  konsumen.  Dari  pihak  produsen,  merek  digunakan untuk  jaminan  nilai  hasil  produksi,  khususnya  mengenai  kualitas,  kemudahan pemakaiannya  atau  hal-hal  yang  pada  umumnya  berkenaan  dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang- barang  dagangannya  guna  mencari  meluaskan  pasaran.  Dari  pihak  konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. 5 Pengertian  dan  makna  merek  itu  sendiri  terus  mengalami  perkembangan jaman  dengan  menyesuaikan  era  globalisasi  dan  semakin  berkembangnya teknologi.  Pengertian  merek  menurut  Undang-undang  No  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan  atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.
Sedangkan  pengertian  merek  menurut    Undang-undang  No  15  Tahun 2001,  merek  adalah  Tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf–huruf, angka–angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut, yang memiliki daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Adanya perubahan dari istilah merek menurut undang-undang sebagai salah satu upaya  dari  para  pembuat  undang-undang  dalam  mengantisipasi  perkembangan teknologi  yang  semakin  cepat.  Era  4.0  ini  teknologi  dimanfaatkan  untuk menciptakan dan  mengembangkan merek.
Bagaimana  sekarang  produsen  gawai  memanfaatkan  teknologi  dalam menciptakan  dan  mengembangkan  merek  gawai  melalui  inovasi  dan  teknologi dalam  menampilkan  merek  di  gawai  buatan  mereka  sebagai  sarana  dan  tanda pengenal  produk  mereka  di  masyarakat.  Bagaimana Samsung menciptakan suara,  susunan  warna  dan  hologram  sebagai  tanda  pengenal  di  gawai  produksi Samsung.  Sebelumnya Nokia terlebih  dahulu  memperkenalkan  susanan  nada dan  suara  sebagai  tanda  pengenal  pada  gawai  sebahai  ciri  khas  dan  pembeda produk  dari Nokia .  Merek  sebagai  hasil  dari  inovasi  dan  pengembangan teknologi  juga  perlu  perlindugan  hukum  agar  hasil  dari  karya  mereka  tidak ditiru di kemudian hari.
Era  4.0  ini,  dengan  perkembangan  industri  dan  perdagangan,  peranan tanda  pengenal  berkaitan  dengan  hasil  industri  dan  barang  dagangan  makin menjadi  penting.  Sebagai  akibat  diberikannya  tanda  pengenal  atas  barang– barang  hasil  pekerjaannya  itu,  timbul  cara  yang  mudah  untuk  memasarkan
5 Ahmadi  Miru,  “ Hukum  Merek  :  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-undang  Merek” ,  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta,  hal. 5.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
barang–barangnya.  Merek  merupakan  suatu  tanda  pengenal  dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa  yang  sejenis  dan  sekaligus  merupakan  jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang  diperuntukkan  sebagai  pembeda bagi  barang–barang  yang  sejenis  yang dibuat  perusahaan  lain,  sedangkan  merek  jasa  diperuntukkan  sebagai  pembeda pada  perdagangan  jasa  yang  sejenis.  Seseorang  dengan  melihat, membaca  atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan  kualitas  suatu  barang  atau  jasa  yang  akan  diperdagangakan  oleh pembuatnya.
Pengaturan  perlindungan  merek  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  jaman Belanda yaitu dengan berlakunya Reglemen Industriele Eigendom (RIE) sesuai dengan Staatblad 1912  Nomor  545  jo Staatblad 1913  Nomor  214.  Setelah memasuki masa penjajahan Jepang lahir pearturan yang mengatur tentang merek yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang. Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek Perniagaan,  undang  undang  itu  diterbitkan  dalam  upaya  pemerintah  untuk melindungi  masyarakat  dari  barang  bajakan  dan  tiruan. Selanjutnya  pada tanggal  10  Mei  1979  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Paris, Paris  Convention for  the  Protection  of  Industrial  Property  (Stockholm  Revision  1967 )  sesuai dengan  Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.
Karena    Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang  Merek Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  jaman  pada  saat  itu,  pemerintah  pada  tanggal  28  Agustus  1992 mengesahkan  UU  No.  19  tahun  1992  tentang  Merek  (UU  Merek  1992),  yang mulai  berlaku  tanggal  1  April  1993.  Selanjutnya  pada  tanggal  15  April  1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations , yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS ).
Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek.  Pendaftaran  merek  dilakukan pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Direktorat  Jenderal  HKI adalah  instansi  pendaftaran  merek  yang  ditugaskan  untuk  mendaftarkan  merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. 6 Sekarang ini Direktorat Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual telah  berubah  penyebutannya  menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI.
Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan  sistem  deklaratif.  Sistem  konstitutif,  hak  atas  merek  diperoleh  melalui
6 Syahriyah Semaun, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa” , Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 1 , Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, Pare Pare, hal 109-110.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pendaftaran,  artinya  hak  eksklusif  atas  sesuatu  merek  diberikan  karena  adanya pendaftaran.  Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan.  Merek  yang  tidak  didaftar  otomatis  tidak  akan  mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu–satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. 7 Sistem  ini  mengaharuskan  para  pemilik  merek  untuk  mendaftarkan merek  nya  jika  ingin  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  merek. Penggunaan  sistem  konstitutif  ini  lebih  melindungi  pemilik  merek  dan menjamin kepastian hukum.
Sistem  deklaratif  yang  mendasarkan  pada  perlindungan  hukum  bagi Mereka  yang  menggunakan  Merek  terlebih  dahulu,  selain  kurang  menjamin kepastian  hukum  juga  menimbulkan  persoalan  dan  hambatan  dalam  dunia usaha. Seperti dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh  pemerintah  kepada  pemegang  dan  pemakai  hak  atas  Merek  untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen. 8
Adanya  perubahan  sistem  pendaftaran  yang  dianut  oleh  Indonesia  dari semula  menganut  sistem  deklaratif  menjadi  sistem  konstitutif  yang  mulai diterapkan  dengan  berlakunya  Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek, dinilai lebih mempunyai kepastian hukum. Merek yang sudah didaftarkan akan mempunyai perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek.
Konsekuensi  dari  merek  yang  telah  didaftar  adalah  harus  dipergunakan dengan  permintaan  pendaftarannya.  Undang  Undang  Merek  menghendaki pemilik  merek  bersikap  jujur  dalam  menggunakan  mereknya,  artinya  merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga  harus  sama  bentuknya  dengan  merek  yang  dipergunakan.  Apabila  merek yang  telah  didaftarkan  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. 9
Pengaturan pendaftaran merek itu sendiri diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang  No  20  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Suatu  merek tidak  boleh  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang- undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  memiliki  kesamaan
7 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intelektual Property Right) , PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta,  hal. 175.
8 Hery  Firmansyah,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek”,  Panduan  Memahami  Dasar  Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek , Pustaka Yustisia, 2011,Yogyakarta,  hal. 38.
9 Jisia  Mamahit,  “ Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Dalam  Perdagangan  Barang  Dan  Jasa”, Jurnal Lex Privatum Vol  I No.3, Universitas Sam Ratulangi, 2013, Manado, hal 92.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pada  keseluruhannya  dengan  ekspresi  budaya  tradisional,  warisan  budaya  tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
Selain itu, terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan  mutu  barang  atau  jasa  serta  pengawasannya  yang  diperdagangkan  oleh beberapa  orang  atau  badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan dengan  barang  dan  atau  jasa  sejenis  lainnya. 10 Menurut  Pasal  46  Undang- Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran  merek  sebagai  merek  kolektif  hanya  dapat  diterima  jika  dalam permohonan  dengan  jelas  dinyatakan  bahwa  merek  tersebut  akan  digunakan sebagai merek kolektif.
Pada  kenyataannya  di  lapangan,  rendahnya  pengetahuan  mengenai perlindungan  merek  sangat  mempengaruhi  pula  rendahnya  upaya  pendaftaran merek, khusunya bagi pemilik merek pada usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Padahal produk yang dihasilkan tidak kalah kreatif dan inovatif dengan  produk  lain  yang  sejenis,  bahkan  dengan  produk  impor  dari  negara- negara  lain.  Namun,  ada  pula  pelaku  usaha  yang  sudah  mengetahui  fungsi tersebut, namun tidak mengetahui mekanisme untuk memperoleh perlindungan hak atas merek. Alasan keterbatasan biayapun menjadi salah satu pertimbangan belum  dilakukannya  pendaftaran  merek,  karena  pada  dasarnya,  UMKM  masih bersifat merintis usaha. Padahal, kelalaian seseorang dalam mendaftarakan suatu merek,  dapat  berakibat  diklaim/didahului  oleh  pihak  lain  dalam  mendaftarkan merek  yang  sama  atau  mirip  untuk  produk  barang  atau  jasa  sejenis,  sehingga seseorang  dapat  kehilangan  hak  untuk  menggunakan  mereknya  sendiri  yang sebenarnya sudah lebih dahulu dipergunakan. 11 Pelaksanaan pendaftaran merek kolektif  adalah  sebagai  perhatian    dari  pemerintah  untuk  pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  upayanya  melakukan pengembangan usaha. Sehingga akan memudahkan UMKM dalam melakasanakan  pendaftaran  merek  kolektif  sebinggga  merek  tersebut mempunyai perlindungan hukum.
Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan  dan  dapat  diperpanjang  lagi  dengtan  jangka  waktu  yang  sama    10 (sepuluh)  tahun.  Proses  perpanjangan  merek  dapat  dilakukan  langsung  oleh pemilik  merek  atau  kuasanya  baik  melalui  elektronik  maupun  non  elektronik.
Proses  perpanjangan  dapat  dilakukan  6  (enam)  bulan    sebelum  berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis
10 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
11 Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “ Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi  Rajut  Indonesia  Wilayah  Jawa  Tengah) ”, Jurnal  Ius  Constituendum Vol  2  No  1  April  2017, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2017, Semarang, hal 110. DOI : 10.26623/jic.v2i1.547
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dengan  membayar  denda  yang  telah  ditetapkan.  Pengaturan  mengenai perpanjangan  merek  diatur  dalam  Pasal  35,  36,  37,  38,  39  dan  40  Undang- Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Adapun  yang  menjadi  syarat  dalam  proses  perpanjangan  merek sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 adalah bahwa  merek  harus  dipergunakan    sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat merek,  artinya  penggunaan  merek  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  sertifikat dalam  merek.  Sebagai  contoh  kecap  merek  “Merak”  harus  sesuai  dengan tercantum dalam sertifikat merek yaitu kecap dengan merek “Merak”. Jika yang ditemukan adalah saos merek “Merak”, maka ini melanggar sertifikat merek dan merek  dapat  dihapuskan  atau  tidak  dapat  diperpanjang.  Yang  menjadi  syarat selanjutnya  adalah  bahwa  barang/jasa  dengan  merek  yang  terdaftar  masih diproduksi  dan  atau  diperdagangkan.  Jika  barang/jasa    tersebut  pada kenyataannya  sudah  berhenti  produksi  dan  tidak  diperdagangkan  lagi  maka merek tersebut tidak dapat diperpanjang.
Pendaftaran merek mempunyai masa berlakunya yaitu selama 10 (sepuluh )  tahun  dan  dapat  diperpanjang  lagi  dengan  jangka  waktu  yang  sama. Berakhirnya  masa  berlakunya  pendaftaran  merek  otomatis  berakhir  pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut. 12
Merek  yang  bersangkutan  masih  digunakan  pada  barang  atau  jasa sebagaimana  dicantumkan  dalam  sertifikat  merek  tersebut;  dan  b.  barang  atau jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  masih  diproduksi  dan  atau diperdagangkan. 13 Merek disamping  akan dihapus pendaftarannya karena habis masa  berlakunya,  penghapusan  merek  terdaftar    juga  dapat  dilakukan  karena atas  kemauan  pemilik  merek  itu  sendiri.  Proses  penghapusan  merek  terdaftar atas  inisiatif  pemilik  merek  yaitu  dengan  melakukan  permohonan  kepada Menteri    Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2016.
Penghapusan  suatu  merek  terdaftar    juga  dapat  dilakukan  atas  prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghapusan atas merek terdaftar atas prakarsa  Menteri  dapat  dilakukan  jika  a.  memiliki  persamaan  pada  pokoknya danyatau  keseluruhannya  dengan  Indikasi  Geografis;  b.  bertentangan  dengan ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan, dan ketertiban umum; atau  c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi  budaya  tradisional,  warisan  budaya  tak  benda,  atau  nama  atau  logo yang  sudah  merupakan  tradisi  turun  temurun. 14 Penghapusan  atas  prakarsa Menteri  dapat  dilakukan  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Komisi
12 Pasal 35 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
13 Pasal 36 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
14 Pasal 72 ayat 6 dan 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Banding  Merek.  Jika  pemilik  merek  terdaftar  keberatan  atas  keputusan penghapusan oleh Menteri, dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga  yang berkepentingan  dalam  bentuk  gugatan  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  alasan Merek  tersebut  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian terakhir. 15
Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  diatas,  terdapat  4  (empat)  hal  yang mengakibatkan  berakhirnya  perlindungan  hukum  atas  merek  terdaftar    yaitu  : berakhirnya  masa  berlakunya  pendaftaran  merek,  penghapusan  merek  terdaftar atas  inisiatif  pemilik  merek,  penghapusan  merek  atas  prakarsa  menteri  dan adanya gugatan dari pihak ketiga.

## B. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar
Perkembangan  di  bidang  perdagangan  dan  industri  yang  sedemikian pesatnya  memerlukan  peningkatan  perlindungan  terhadap  teknologi  yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di  pasar  dengan  menggunakan  merek  tertentu,  maka  kebutuhan  untuk melindungi  produk  yang  dipasarkan  dari  berbagai  tindakan  melawan  hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. 16
Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi  perlindungan  merek  dalam  negeri  maupun  merek  luar  negeri sebagaimana  tersebut  dalam  prinsip  timbal  balik,  dimana  setiap  anggota  wajib memberikan  perlindungan  yang  sama  terhadap  kekayaan  intelektual  warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.
Secara  historis,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI  di Indonesia  telah  ada  sejak  tahun  1840-an.  Pemerintah  Kolonial  Belanda memperkenalkan  undang-undang  pertama  mengenai  perlindungan  HKI  pada tahun  1844.  Selanjutnya,  Pemerintah  Belanda  mengundangkan  UU  Merek (1885),  UU  Paten  (1910),  dan  UU  Hak  Cipta  (1912).  Indonesia  yang  pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property sejak  tahun  1888  dan anggota  Berne  Convention  for  the Protection  of  Literary  and  Aristic  Works sejak  tahun  1914.  Pada  jaman  pendudukan  Jepang  yaitu  tahun  1942  s.d.  1945, semua  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  HKI  tersebut  tetap  berlaku. 17
15 Pasal 74 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
16 Nourma  Dewi,  Tunjung  Baskoro, “Kasus Sengketa  Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 20. DOI : 10.26623/jic.v4i1.1531
17 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki ,  diunduh  tanggal  20 Januari 2020 pukul 11.20 WIB.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21  Tahun  1961  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1992,  dan  kemudian  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  tentang  Merek  dan  terakhir  Undang-Undang  No  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  hal  ini  menunjukan  bahwa  peranan  dan  upaya untuk perlindungan merek sangat penting.
Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  tidak  menghilangkan  sama  sekali terjadinya  pelanggaran  merek  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab. Penggunaan  secara  tanpa  hak  atas  merek  pada  suatu  produk  dengan  maksud mengambil  keuntungan  atas  merek  yang  digunakannya  masih  banyak  terjadi dalam  berbagai  bentuk,  misalanya  pembajakan  (merek  dipalsu)  atau  melalui pemanfaatan  reputasi  (terjadi  persamaan  pada  pokoknya  pada  merek  yang mempunyai reputasi dimata konsumen). 18
Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada  pemilik  merek,  tetapi  juga  kepada  konsumen  yang  menginginkan  aman, nyaman  dan  terjamin  dalam  mendapatkan  merek  yang  asli  sehingga  tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik,  artinya  sekalipun  telah  mempunyai  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk.
Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih  kuat,  khususnya  jika  bertentangan  dengan  merek  yang  identik  atau  yang mirip.  Walaupun  sebagian  besar  pelaku  bisnis  menyadari  pentingnya penggunaan  merek  untuk  membedakan  produk  yang  dimiliki  dengan  produk para  pesaingnya,  namun  tidak  semua  pihak  menyadari  mengenai  pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran. 19
Adanya  perlindungan  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara  berkewajiban dalam  menegakkan  hukum  Merek.  Oleh  karena  itu  apabila  ada  pelanggaran terdaftar,  pemilik  Merek  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  yang berwenang.  Dengan  perlindungan  tersebut  maka  akan  terwujud  keadilan  yang menjadi  tujuan  dari  hukum.  Salah  satu  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan
18 Fajar  Nurcahya  Dwi  Putra,  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Terhadap Perbuatan  Pelanggaran Merek ”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, Surabaya hal. 98-99.
19 Tommy  Hendra  Purwaka,  “ Perlindungan  Merek” ,  (Cetakan  Pertama)  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia,  2017, Jakarta, hal  39-40.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
keadilan  masyarakat.  Dengan  perlindungan  hukum  maka  pemilik  merek  yang sah terlindungi hak-haknya. 20
Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Merek yang dilindungi  terdiri  atas  tanda  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram,  atau  kornbinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan  atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Permohonan  pendaftaran  akan  ditolak  jika  merek  tersebut  mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa  sejenis;  b.  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dari/atau  jasa sejenis;  c.  Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. 21
Hal  lain  yang  sangat  penting  dalam  pelindungan  merek  adalah  bahwa merek  tidak  dapat  didaftarkan  atas  dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh pemohon  yang  beriktikad  tidak  baik.  Ukuran  iktikad  baik  ini  menjadi  ukuran yang  sulit  untuk  diukur  secara  kasat  mata,  bahkan  seringkali  sengketa  muncul karena  niat  buruk  untuk  mendaftarkan  merek  dengan  ciri-ciri  yang  mirip  atau bahkan  sama  dengan  cara  memalsukan  merek  dan  desain  bungkusnya.  Oleh karena  itu,  pendaftaran  dengan  iktikad  baik  ini  merupakan  salah  satu  upaya melindungi  merek  terkenal.  Lebih  lanjut  Undang-undang    merek  juga  telah berupaya  memberikan  pelindungan  bagi  merek  terkenal  yang  mengatur  bahwa permohonan  harus  ditolak  apabila:  (a)  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b)  mempunyai persamaan pada pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang  terkenal  milik  pihak  lain  atau  barang dan/atau jasa yang sejenis. 22
Pasal  35  UU  No.  20  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  merek  terdaftar mendapat  perlindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak tanggal  penerimaan  dan  jangka  waktu  pelindungan  itu  dapat  diperpanjang  dan dapat  diperpanjang  dengan  jangka  waktu  yang  sama.  Pelaksanaan  pendaftaran dan  perpanjangan  merek  terdaftar  dapat  dilakukan  secara  eletronik  dan  non elektronik  sebagai  upaya  dari  pemerintah  untuk  mempermudah  masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.
20 Haryono,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terdaftar ”,  Jurnal  Ilmiah  CIVIS    Vol  II  No  1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, hal. 241.
21 Pasal  21  ayat  1  huruf  a,  b  dan  c  Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
22 Edy Santoso, “ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara ”, Jurnal Rechtsvinding Vol 5 No.1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta, hal. 124.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Ketidakjelasan menyebabkan putusan pengadilan beragam terhadap merek terkenal. Sengketa dan Konflik Merek Terkenal sangat banyak sekali ditemui di Indonesia.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  beberapa  kasus  merek  terkenal  yang terjadi.  Antara  lain  perkara  dengan  nomor  putusan  384K/Pdt.Sus-HKI/2014, perkara  antara  Toyota  sebagai  pemilik  merek  Lexus  melawan  Ganda  Christ Robert  M  sebagai  pemilik  merek  Menara  Lexus.  Dalam  perkara  ini  hakim agung  memenangkan  Toyota  sebagai  pemilik  merek  Lexus  untuk  kendaraan bermotor  dan  suku  cadangnya  karena  Lexus  adalah  merek  terkenal  sesuai dengan  UU  Merek  dan  Lexus  milik  Toyota  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  yaitu sejak tahun 1992 dan terus diperpanjang perlindungannya hingga saat ini. 23
Adanya  perlindungan  hukum  adalah  sebagai  bentuk    telah  bekerjanya fungsi  hukum  yang  harus  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum. Berlakunya perlindungan  hukum  atas merek terdaftar akan  mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas mere terdaftar tidak berjalan maka minat  investor  dalam  menananamkan  modal  dan  menjalankan  usahanya  di Indonesia  akan  melemah,  dan  ini  sangat  tidak  menguintungkan  bagi perekonomian Indonesia.
Menurut  Zen  Umar  Purba,  alasan  mengapa  Hak  Karya  Inteletual  (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut: 24
a.  Alasan  yang  “bersifat  non  ekonomis”,  menyatakan  bahwa  pelindungan hukum  akan  memacu  mereka  yang  menghasilkan  karya-karya  intelektual tersebut  untuk  terus  melakukan  kreativitas  intelektual.  Hal  ini  akan meningkatkan self actualization pada  diri  manusia.  Bagi  masyarakat  hal  ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
b.  Alasan  yang  “bersifat  ekonomis”,  adalah  untuk  melindungi  mereka  yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka  dari  adanya  peniruan,  pembajakan,  penjiplakan  maupun  perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak. Sedangkan  menurut  Philipus  M.  Hadjon, 25 bahwa  sarana  pelindungan hukum  ada  2  (dua)  macam,  yaitu  :  Pertama,  Sarana  Perlindungan  Hukum Preventif.  Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subjek  hukum  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar
23 Rakhmita  Desmayanti,  “ Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai  Daya  Pembeda Menurut  Prespektif  Hukum  Di  Indonesia” ,  Jurnal  Cahaya  Keadilan Vol  6  No.  1  April  2018,  Universitas Putera Batam, 2018, Batam, hal. 17. DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874
24 A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati,  “ Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”, PT. Alumni, 2015, Bandung, hal. 83.
25 Philipus M. Hadjon, “ Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” , PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hal. 2.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
artinya  bagi  tindakan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada diskresi.  Di  Indonesia  belum  ada  pengaturan  khusus  mengenai  pelindungan hukum preventif. Kedua, Sarana Perlindungan  Hukum  yang Represif bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penanganan  pelindungan  hukum  oleh pengadilan  umum  dan  pengadilan  administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori pelindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Adanya  perbuatan passing  off ini  pemalsu  memanfaatkan  reputasi  dan terkenalnya  suatu  merek,  sehingga  pemalsu  tidak  perlu  lagi  membangun  dari awal    image  dan  merek  dari  produksi  itu  sendiri,  hal  iini  juga  dapat mengakibatkan  konsumen  yang  hendak  membeli  atau  mempergunakan  merek yang  asli  pada akhirnya  membeli  atau  menggunakan  merek  yang  hampir  sama tersebut.  Ini  juga  akan  menimbulkan    kebingungan  masyarakat  dan  konsumen dalam menentukan merek yang sebenarnya. Akibat adanya passing off ini yang dirugikan  tidak  hanya  konsumen  tetapi  juga  produsen  asli    yang  memproduksi barang/jasa atas nama merek terdaftar tersebut.
Perbuatan passing  off ini  melanggar    Pasal  382  KUHP  yang  berbunyi “Barangsiapa  untuk  mendapatkan,  melangsungkan  atau  memperluas  hasil perdagangan  atau  perusahaan  milik  sendiri  atau  orang  lain,  melakukan perbuatan  curang  untuk  menyesatkan  khalayak  umum  atau  seorang  tertentu, diancam,  jika  perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konkuren- konkurennya  atau  konkuren-konkuren  orang  lain  karena  persaingan  curang, dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana  denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.
Selain  itu,  pelindungan  hukum  secara  perdata  juga  diberikan  kepada pemegang  merek  yang  sah.  Apabila  hak  merek  telah  dipegang,  maka  menurut sistem  hukum  merek  Indonesia,  pihak  pemegang  merek  tersebut  akan mendapatkan  pelindungan  hukum,  artinya  apabila  terjadi  pelanggaran  hak  atas merek,  pihak  pemegang  merek  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak lainnya  yang  melakukan  pelanggaran  hak  atas  merek.  Gugatan  ini  ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan  penggunaan  merek  tersebut.  Gugatan  diajukan  di  pengadilan  niaga dengan  disertakan  identitas  pemohon  secara  lengkap.  Begitu  pula  dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
warna,  bila  permohonan  menggunakan  unsur  warna.  Begitu  pun  nama  negara dan  tanggal  permintaan  merek,  serta  uraian  jenis  produk  barang  atau  jasa  dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya. 26
Salah satu contoh sengketa merek terjadi apada awal September 2015, PT Phapros  yang  merupakan  perusahaan  lokal  berasal  dari  Semarang  mengajukan permohonan kasasi melawan Merck KGaA yang merupakan perusahaan farmasi multinasional  berasal  dari  Jerman  dengan  nomor  permohonan  409  K/Pdt.Sus- HKI/2015.  Kasus  ini  berawal  pada  Januari  2015,  dimana  Merck  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  dengan perkara No. 52/Pdt.Sus/MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pemilik Merck menilai bahwa  PT  Phapros  telah  menggunakan  nama  merek  Bioneuron  tanpa sepengetahuannya  yang  memiliki  kesamaan  bentuk,  ucapan  dan  bunyi.  Hal tersebut  dianggap  dapat  membuat  konsumen  keliru  dalam  membedakan perusahaan  pemilik  merek  yang  bersangkutan.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  PT Phapros  sebagai  tergugat  menganggap  bahwa  gugatan  tersebut  mengada-ada sehingga  tidak  dapat  dibenarkan.  Majelis  Hakim  dalam  pengadilan  tingkat pertama memutuskan bahwa pihak Merck sebagai penggugat dapat menguatkan dalil-dalilnya sehingga pada tingkat pertama, pihak Merck dimenangkan. Tidak terima  dengan  keputusan  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama,  PT  Phapros mengajukan  permohonan  kasasi  karena  merasa  bahwa  Majelis  Hakim  dalam pengadilan  tingkat  pertama  terkesan  memihak.  Majelis  hakim  menolak permohonan  kasasi  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa  majelis  hakim  pada pengadilan  tingkat  pertama  tidak  salah  dalam  menerapkan  hukum.  “Setelah meneliti  secara  saksama  memori  kasasi  tanggal  29  Januari  2015  dan  kontra memori  kasasi  tanggal  25  Februari  2015  dihubungkan  dengan  pertimbangan judex  facti, dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum,” demikian pernyataan majelis hakim pada putusan perkara nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015. 27
Kasus  sengketa  antara  Merck  dengan  PT.  Phapros    pada  akhirnya mengabulkan  gugatan  dari  Merck  karena  Bioneuron  mempunyai  persamaan pada  pokoknya  yaitu  Bioneuron  dibuat  dengan  dominasi  warna  biru  dan  putih serta  bentuk  dan  logo  menyerupai  orang  yang  miliknya  Merck,  dan  komposisi yang terkandung dalam Bioneuron sama persisi dengan milik Merck yang terdiri
26 Fandi H. Kowel, “ Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia ”, Jurnal Lex et Societatis Vol V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado,  hal. 55.
27 https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/ , diunduh pada tanggal 9 Maret 2020 jam 13.05 Wib.
.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
dari  B1,  Vitamin  C6  dan  Vitamin  B12.  Dikabulkannya  gugatan  tersebut  oleh Mahkamah Agung maka merek Bioneuron dihapuskan dari daftar umum merek.

## III. PENUTUP
Berakhirnya  perlindungan  hukum    atas  merek    terdaftar  ditinjau  dari Undang-undang    No.  20  Tahun  20016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dapat  terjadi  karena    Merek  yang  telah  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Inteletual    tersebut  dihapus  dari  daftar  umum  merek    karena  telah berakhirnya  masa  berlakunya  pendaftaran  merek,    penghapusan  merek  karena permintaan  sendiri  dari  pemilik  merek,  penghapusaan  merek  terdaftar  atas prakarsa  dari  Menteri  Hukum  san  Hak  Asasi  Manusia    setelah  mendapatkan rekomendasi  dari  Komisi  Banding  Merek,  dan  penghapusan  merek  karena adanya  gugatan  dari  pihak  ketiga.  Perlindungan  merek  tidak  hanya  sebagai perlindungan  negara  terhadap  mpemilik  merek  terdaftar  tetapi  juga  bentuk perlindungan  terhadap  masyarakat  selaku  konsumen  agar  mendapatkan  barang sesuai  dengan  aslinya  dan  keinginannya  dalam  mendapatkan  kepastian  hukum atas  barang  yang  dibeli  di  masyarakat.  Bentuk  perlindungan  merek  antara  lain dengan melakukan pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu  terdaftarnya  merek  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  dapat  diperpanjang dengan  jangka  waktu  yang  sama,  adanya  penindakan  baik  gugatan  secara perdata,  penuntutan  secara  pidana  maupun  langkah  administratif  berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  dapat segera menghapus merek dari daftar umum merek apabla telah memenuhi ketentuan merek tersebut telah memenuhi  syarat  dihapusnya  dari  daftar  umum  merek,  dengan  dihapusnya merek  tersebut  maka  perlindungan  atas  merek  berakhir.  Pemilik  merek  yang terdaftar  dan  beriktikad  baik  agar  mendapatjkan  perlindungan  hukum  sesuai undang-undang,  dan  para  pihak  yang  melakukan  pelanggran  terhadap  merek terdaftar  dikenai  sanksi  yang  tegas  sesuai  aturan  yang  berlaku  baik  itu  pidana maupun administrasi.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmadi Miru, “ Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek” , PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta.
A.  Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati,  “ Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa  Tidak  Sejenis  Terhadap  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat”, PT.  Alumni,  2015, Bandung
Hery  Firmansyah,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek,  Panduan  Memahami  Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek ”, Pustaka Yustisia, 2011,Yogyakarta. Philipus M. Hadjon, “ Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” , PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
Saidin, “ Aspek Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)”, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta.
Sudaryat,  Sudjana,  Rika  Ratna  Permata,  “ Hak  Kekayaan  Intelektual,  Memahami  Prinsip Dasar,  Cakupan,  Dan  Undang-Undang  Yang  Berlaku” ,    Oase  Media,    2010, Bandung.
Tommy  Hendra  Purwaka,  “ Perlindungan  Merek”, (Cetakan  Pertama)  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia,  2017, Jakarta.

## Jurnal
Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta.
Edy Santoso, “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Merek  Dagang  Melalui  Peran Kepabeanan  Sebagai  Upaya  Menjaga  Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara” ,  Jurnal Rechtsvinding Vol 5, No.1   April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional,  2016, Jakarta.
Fajar  Nur  Cahya  Dwiputra,  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek Terhadap  Perbuatan  Pelanggaran  Merek ”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari - Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, Surabaya.
Fandi H. Kowel, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia”, Jurnal  Lex  et  Societatis  Vol  V  No.  3  Mei  2017,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, 2017, Manado.
Haryono, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar ”, Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II, No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang.
Jisia  Mamahit,  “ Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Dalam  Perdagangan  Barang  Dan Jasa”, Jurnal  Lex  Privatum,  Vol.  I  No.3, Universitas  Sam  Ratulangi,  2013, Manado.
Nourma  Dewi,  Tunjung  Baskoro,  “ Kasus  Sengketa  Merek  Prada  S.A  Dengan  PT. Manggala  Putra  Perkasa  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional”, Jurnal  Ius Constituendum Vol  4  No  1  April  2019,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang, 2019, Semarang.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
DOI : 10.26623/jic.v4i1.1531 Nur  Hidayati,  “ Perlindungan  Hukum  Pada  Merek  Yang  Terdaftar ”,  Ragam    Jurnal Pengembangan  Humaniora  Vol.  11  No  3  Desember  2011,  Politeknik  Negeri Semarang, 2011, Semarang.
Rakhmita  Desmayanti,  “ Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai  Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia ”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 6. No. 1 April 2018, Universitas Putera Batam, 2018, Batam. DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874
Syahriyah  Semaun,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Perdagangan  Barang  Dan Jasa”, Jurnal Hukum  Diktum Vol 14  No 1 , Sekolah Tinggi  Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, Pare Pare. DOI  https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1
Sulastri,  Satino,  Yuliana  Yuli  W, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware) Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1  Juni  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas    Pembangunan  Nasional  “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta
Yudhitiya  Dyah  Sukmadewi,  “ Pendaftaran  Merek  Asosiasi  Sebagai  Merek  Kolektif (Kajian  Terhadap  Asosiasi  Rajut  Indonesia  Wilayah  Jawa  Tengah), Jurnal  Ius Constituendum Vol  2  No  1  April  2017,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang,
2017, Semarang.
DOI : 10.26623/jic.v2i1.547

## Undang-Undang
Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

## Internet
https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/