## IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB SIDENRENG RAPPANG (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA)
Muhammad Arib Ramadhan Selman 1 , Sitti Aisyah 2 , Nila Sastrawati 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : muhammadaribr@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini adalah apakah e-court di Kabupaten Sidenreng Rappang telah di implementasikan  dan  bagaimana  pengetahuan  masyarakat  sidenreng  rappang  mengenai e- court .  Adapun  permasalahannya  yaitu,  1)  Bagaimana  implementasi e-court dalam  rangka mewujudkan  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  2)  Bagaimana  pemahaman masyarakat  mengenai  penggunaan e-court. 3)  bagaimana  manfaat e-court bagi  masyarakat Kabupaten  Sidenreng  Rappang.  Penelitian  ini adalah field  research atau  penelitian  lapangan yang  bersifat  deskriptif,  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  menyeluruh  dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan pemasalahan manusia dan gejala-gejalanya. Hasil  penelitian,  1)  Pengimplementasian e-court di  Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang terlaksana  pada  tahun  2019.  2)  Pada  tahun  2021  terdapat  1671  perkara  yang  masuk  di Pengadilan  Agama  Sidenreng  Rappang  dari  keseluruhan  perkara  yang  terdaftar terdapat  258 perkara  yang  didaftarkan  melalui e-court .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peminat e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terbilang rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang terdaftar pada tahun tersebut. 3) Manfaat e-court bagi masyarakat yaitu meberikan kemudahan bagi masyarakat ketika melakukan pendaftaran persidangan. Implikasi penelitian yaitu, agar masyarakat lebih mengetahui apa saja keuntungan Ketika berperkara menggunakan e-court. Sebaiknya  Pengadilan  Agama  melakukan  sebuah  sosialisasi  mengenai e-court ini, kepada seluruh advokad karena seiring dengan teknologi yang terus berkembang juga dibarengi dengan sumber daya manusia yang setara.
Kata Kunci: E-Court, Pengadilan, Hukum, Perdata

## Abstract
The main problem of this research is whether the e-court in sidenreng rappang regency has been implemented and how the public knowledge about e-court. The problems are: 1) How the implementation of e-court in realizing fast, simple, and low-cost justice. 2) How the public’s understanding of the use of e-court. 3) how are the benfits of e-court for public of Sidenreng Rappang Regency.This research os a descriptive sield research, which is expected to provide a comphrensive  and  systematic  description  of  the  facts  related  to  human  problems  and  their symtomps.The  results  of  the  study:  1)  The  implementation  e-court  in  Sidenreng  Rappang Religious court have been sice 2019. 2) In 2021 there are 258 cases resolved throught e-court from 1671 cases that have been submitted to Sidenreng Rappang religious court. This is shows
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
that e-court anthusiasts are relatively low when compared with total number of cases recorded in than year. 3) The benefits of e-court for public are to provide convenience when registering a  trial.  The  implication  are the  research is  that the  public  is  more  aware  of the  advantages when  litigation  using  e-court.  Along  with  the  deveploment  of  technology  and  equal  huma resources, religious courts should socialize e-courts to all advocates.
Keywords: e-Court, Court, Law, Civil

## A. Pendahuluan
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang  berfungsi  untuk  penegakkan  Hukum  dan  Keadilan.  Empat  lingkungan  Peradilan tersebut  adalah  Lingkungan  Peradilan  Umum,  Lingkungan  Peradilam  Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 1 . Dari empat lingkungan peradilan tersebut, tiga diantaranya adalah peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Penelitian Tata Usaha Negara.
Peradilan  merupakan  fasilitas  dalam  penegakan  hukum  dan  dapat  juga  dikatakan sebagai  suatu  macam  penegakan  hukum,  karena  aktivitasnya  juga  tidak  terlepas  dari hukum  yang  telah  dibuat  dan  disediakan  oleh  badan  pembuat  hukum 2 .  Diantara kewenangannya  yang  paling  dominan,  terutama  Pengadilan  Agama  yakni  bidang perkawinan  khususnya  dalam  perkara  perceraian.  Selain  itu  memiliki  fungsi  sebagai wadah  untuk  masyarakat  mencari  sebuah  keadilan  untuk  menyelesaikan  sebuah perselisihan dan membantu mereka yang merasa dirampas hak-haknya 3 .
Asas  peradilan  cepat,  sederhana,  biaya  dan  ringan  telah  diatur  dalam  Undang- Undang No. 48 tahun 2009 Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman.  yang  dalam  pasal  4  ayat  2  menyatakan  bahwa  peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
1 Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 39.
2 Abd  halim  Talli, Peradilan  Indonesia  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa (  Cet,  II;  Makassar:  Alauddin University Press, 2016 ), h. 27.
3 Andi Intan Cahyani, Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Al-Qadauna 6, no 1, (juni 2019), hlm 120.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
Perkembangan teknologi yang semakin maju ini dipengaruhi oleh globalisasi yang terus  berkembang  dan  menyebabkan  penggunaan  teknologi  menjadi  sebuah  kebutuhan utama yang umum bagi kehidupan manusia di era modern. Hal ini sejalan pula dengan kenyataan  bahwa  revolusi  industri  menjadi  faktor  utama  yang  menandakan  semakin berkembangnya kemajuan suatu Negara berkembang ataupun maju, terhadap pemanfaatan teknologi. 4 Media  elektronik  seringkali  dimanfaatkan  oleh  berbagai  kalangan  baik  dari kalang muda sampai tua, baik perorangan atau pun suatu lembaga, termasuk pemerintah. Salah  satunya  sebagai  media  untuk  akses  pelayanan  publik,  yang  melingkupi  berbagai pelayanan salah satunya adalah pelayanan administrasi.
Berkenaan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  semakin  zaman  semakin  canggih dalam hal administrasi pengadilan juga ikut melaksanakan, terbukti pada tanggal 29 maret 2018  dikeluarkanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  3  tahun  2018  tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, atau yang dikenal dengan system e- court .
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 telah disempurnakan dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  tahun  2019  yang  merupakan pondasi  implementasi  dari  aplikasi  e-court  di  dunia  peradilan  Indonesia,  sehingga peradilan berwenang menerima pendaftaran perkara secara elektronik, secara substansial peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut tidak mengahapus ataupun menganulir norma  yang  berlaku,  melainkan  menambah  ataupun  menyempurnakannya.  Selain mengatur  dalam  beracara  secara  elektronik,  eksistensi  peraturan  tersebut  memberikan kewenangan  kepada  juru  sita/juru  sita  pengganti  di  pengadilan  untuk  menyampaikan (panggilan/pemberitahuan) secara online.
E-Court merupakan  sebuah  instrumen  pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan  secara  online  mengirim  dokumen  persidangan  (replik,  duplik,  kesimpulan, jawaban). Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu
4 M Edo, Naura Hafidzah, Naila Amrina, jurnal ,optimalisasi system pelayanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi menuju peradilan yang modern (universitas Diponegoro: 2019)
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode kualitatif,  dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang telah  ditentukan  sebelumnya 5 .  Lokasi  penelitian  ini  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Sidenreng  Rappang  dan  di  Kecamatan  Maritengngae,  yang  merupakan  salah  satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  syar’i,  pendekatan  sosial/sosiologis, dan  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu, observasi atau pengamatan, wawancara ( interview ), dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  e-Court  di  Pengadilan  Agama  Kelas  IIB  Sidenreng  Rappang Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pemanfaatan teknologi informasi untuk meberikan kelancaran bagi tugas tugas pokok  peradilan  dizaman  sekarang  semakin  berkembang  pesat  melalui  peradilan berbasis  elektronik  ( e-court) .  Terlebih  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi  dan  Transalsi  Elektronik  telah  mengamanatkan  pemerintah  untuk mendukung  pengembangan  teknologi  inforasi  melalui  infrastruktur  hukum  dan pengaturannya  sehimgga  pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  aman  untuk mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memerhatikan  nilai-nilai  agama  dan  sosial budaya masyaarakat Indonesia.
Transparansi  informasi  di  suatu  peradilan  merupakan  suatu  hal  yang  sering disoroti  karena  berkaitan  dengan  ha  katas  peradilan  yang  adil.  Prosedur  yang berbelit-belit  menimbulkan  rasa  malas  kepada  masyarakat  untuk  memperjuangkan haknya  melalui  institusi  gormal  penegak  hukum.  Survei  memperlihatkan  bahwa masih  banyak  didapati  praktik  pungutan  liar  (PUNGLI)  yang  dilakukan  oleh beberapa oknum pengadilan di Indonesia dalam memberikan layanan public kepada
5 Rahmawati, Patimah, Musyfika Ilyas, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispnesasi Nikah. Al-Qadauna, no 1, Vol 3 (Desember 2021) hlm. 33
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati

## masyarakat
Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebut dalam kurun waktu tuga tahun  terakhir  yaitu  2014-2016,  pengadilan  negeri  merupakan  Lembaga  peradilan yang  paling  banyak  diadukan  yaitu  sebanyak  394  aduan  dengan  jenis  mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan public adalah penundaan perkara yang berlarut larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksakan kinerja dalam system  peradilan  sebanyak  117  aduan,  dan  penyimpangan  prosedur  sebanyak  115 aduan. 6
Sekedar perbandingan, di Australia sudah terlebih dahulu diteraapkan online dispute, dimana pihak berperkaara dapat menyelesaikan sengketanya secara online. Demikian  juga  di  Amerika  Serikat  sejak tahun  1999  telah  dimulai public  acces  to electronic  record  (pacer), dan  berbagai  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk menunjang  tugas  peradilan.  Menlalui  penggunaan e-court Mahkamah  Agung Republik Indonesia kini juga sejajar pelayanannya dengan Supreme Court Amerika Serikat,  Supreme  Court  Inggris,  dan  Supreme  Court  Singapura,  E-Syariah  di Malaysia.
Indonesia  sendiri  melalui  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  PERMA  No.  3 Tahun 2018 Tenyang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu penggunaan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan modern yang telah memanfaatkan  Teknologi  Informasi  Terpadu.  Penggunaan e-court merupakan sebuah  terobosan  besar  dari  semua  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan proses administrasi di pengadilan. Hal ini merupakan upaya untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Asas  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan  merupakan  asas  yang menjadi  acuan  dalam  pelaksanaan  proses  peradilan  baik  perdata  maupun  pidana. Asas  tesebut  tersebut  bermaksud  untuk  memeberikan  prosedur  beracara  di
6 Fahmi  Putra  Hidayat,  dengan  judul  “EFEKTIFITAS  PENERAPAN  E-COURT  DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”. Tahun 2020, hal 8.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
Pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu  yang  lama,  dan  biaya  perkara  yang  harus  dibayar  oleh  para  pihak  yang berperkara  tidak  terlalu  meberatkan.  Setelah  diberlakukannya  sistem e-court ini, maka diharapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan lebih baik lagi dari sebelumnya dalam proses beracara. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya asas ini sudah diterapkan sebelum e-court ini ada. Namun, dalam prakteknya asas tersebut  belum  diterapkan  dengan  baik  karna  terkadang  terdapat  pihak  yang  tidak disiplin  sehingga  menyebabkan  proses  penyelesaian  perkara  terganggu 7 . Berdasarkan  PERMA    NO.  03  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  secara  Elektronik  bahwa  untuk  mewujudkan  prinsip  sederhana,  cepat, dan biaya ringan dalam peradilan maka perlu dilakukan pembaruan dalam mengatasi hambatan proses penyelenggara pengadilan, sebagaimana sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan dibentuknya pelayanan administrasi perkara di pengadilan  secara  efektif  dan  efisien  sehingga  dirasa  perlu  untuk  memberlakukan pelayanan  administrasi  di  pengadilan  secara  elektornik.  Yang  dimaksud  dengan administrasi  perkara  secara  elekronik  yaitu  rangkaian  proses  penerimaan  atau permohonan  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik  dan  kesimpulan,  pengelolaan, penyampaian  dan  penyimpanan  dokumen  perkara  dengan  menggunakan  system elektrinik  yang  berlaku  di  masing-masing  lingkungan  peradilan 8 .  Sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tersebut  lahirlah system e-court yaitu sebuah system pengadilan yang merupakan bentuk pelayanan terhadap  masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online,  pembayaran secara  online,  mengirim  dokumen  persidangan  secara  online  (replik,  duplik, kesimpulan, jawaban) dan peanggilan secara online 9 .
Zaman sekarang perkembangan teknologi informasi sudah sangat berkembang secara pesat. Saat ini masyarakat khususnya kaum pemuda atau biasa disebut kaum
7 Herdianto, Supardin, Rahma Amir, “Penerapan Asas Swderhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa”, Al-Qadauna 2, edisi khusus (oktober 2021), hlm. 1055.
8 UNTUK  EWUJUDKAN COURT - E Ni  Putu  Riyani  Kartika  Sari,  dengan  judul,  “EKSISTTENSI ASAS PERADILAN SEDRHANA, CEPAT, DAN RINGAN DALAM SISTEM PERDATA DI INDONESIA”.
Tahun 2020
9 Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Buku Panduan E-Court (Electronic Justice System), hlm 21.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
milenial  lebih  meyukai  bertransaksi  dengan  menggunakan  kemajuan  elektronik tersebut. Hal tersebut tidak teungrlepas dengan berbagai keunggulan yang diberikan pada  saat  menggunakan  perkembangan  eletronik.  Hal  tersebut  tidak  di  sia-siakan oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  Lembaga  tinggi  negara  yang  menjadi  benteng terakhir penegakan hukum.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diatur dalam peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system pemerintahan Berbasis elektronik. 10 Pemerintah  mendukung  penuh  mengenai  system  elektronik  ini  sehingga penerapannya  di  Pengadilan  Agama  lebih  cepat  untuk  segera  melaksankan persidangan  berbasis  elektronik.  Agar  kita  dapat  lebih  dapat  mngetahui  system persidangab berbasis elektornik tersebut maka sosialisasi e-court selama ini sangat gencar  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  dilakukan  diseluruh  wilayah Pengadilan Agama di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti kemudian  mencari  informasi  lebih  lanjut  mengenai  kapan  aplikasi e-court di implementasikan di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang.
“ E-court di  Sidrap  ini  mulai  diberlakukan  pada  tahun  2019  sesuai  dengan PERMA yang dikeluarkan oleh Mahakamah Agung”. 11
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang ternyata e-court telah di implementasikan sejak tahun 2019. E-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara  secara  elektronik,  mendapatkan  taksiran  panjar  biaya  operkara  dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. E-court adalah bentuk pengimplementasian SPBE, seperti yang digambarkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 12
PERMA  No  1  Tahun  2019  memperkenalkan  istilah  system  informasu pengadilan, yaitu seluruh system informasi yang disediakan pleh Mahkamah Agung unutk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi,
10 Perpres.2018
11 Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara ¸ Pangkajenne, 24 Maret 2022
12 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
pelayanan perkara, dan persidangan secara eletronik. 13
Selanjutnya agar lebih jelas, bagi masyarakat yang perperkara menggunakan e-court disebutkan bahwa e-court adalah bagian dari usaha pengadilan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan para pencari keadilan, tentunya untuk menjadikan pengadilan semakin baik.
Adapun  dampak  yang  dirasakan  bagi  masyarakat  yang  berperkara menggunakan  aplikasi e-court yang  berkaitan  dengan  asas  peradilan  cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
”  Dengan  adanya  aplikasi e-court ini  sangat  membantu  dalam  memenuhi  asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Karena  pihak  yang  berperkara  tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya transportasi. E-court juga membantu dalam  mempercapat  penyelesaian  perkara  karena  kita  para  hakim  bisa  melakukan persidangan dua kali sepekan beda dengan cara manual yang biasanya hanya sekali sepekan ”. 14
Aplikasi e-court ini memang sangat membantu terlebih dalam memenuhi asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  karena  penggunanya  tidak  harus mengeluarkan banyak biaya, dan juga proses penyelesaian perkara juga bisa berjalan cepat  dan  sederhana  karena  pihak  yang  berkara  tidak  harus  dating  ke  pengadilan Ketika ingin menyetor berkas replik dan duplik.

## 2. Pemahaman Masyarakat Mengenai Aplikasi E-Court
Perkembangan  teknologi  diera  sekarang  memang  sangat  meningkat,  hal  ini juga  memudahkan  masyarakat  di  berbagai  aktivitas.  Dahulu  aktivitas  sehari-hari dapat  membuang  banyak  waktu  atau  boros  waktu,  selain  boros  waktu  aktivitas dahulu  juga  menelan  banyak  biaya,  tetapa  di  era  kemajuan  elektrnok  ini  banyak aktivitas  yang  begitu  muda  dilaksanakan  dan  dilakukan  tanpa  merasa  kerepotan. Seiring  dengan  itu  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  administrasi  perkara
13 Fahmi Putra Hidayat, dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”. Tahun 2020 hal 26.
14 Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara ¸ Pangkajenne, 24 Maret 2022
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
elektronik  dengan  aplikasi e-court terlebih  lagi  dengan  adanya e-litigation lebih mempermudah masyarakan dalam berperkara 15 .
Selain  untuk  melakukan  pendaftaran  system  elektronik  di  pengadilan  juga meliputi pembayaran biaya perkara, biaya pemanggilan dan pertukaran berkas replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian putusan. Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk  menekankan  penggunaan  aplikasi e-court dan e-litigasi ini  adalah  dengan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dengan nomor 5374/DJA/HM.01/X/2019  pada  tanggal  31  Oktober 2019  tentang  aplikasi e-court dengan  fasilitas e-litigation seudah  dapat  di  akses  dan  digunakan  di  semua lingkungan  peradilan  termasuk  Peradilan  Agama  untuk  beracara  secara  online. Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama telah melakukan Langkah Langkah sebagai berikut.
1) Menetapkan dan memanfaatkan aplikasi tersebut dalam penanganan perkara secara elektronik baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.
2) Pengadilan  tingkat  banding  melakukan  monitoring  implementasi e-court termasuk e-litigation di pengadilan di wilayah hukum masing-masing untuk memastikan  kebijakan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  apabila  dalam pelaksanaannya  mengalami  kendala  supaya  dapat  melaporkan  ke  Ditjen Badan Peradilan Agama untuk segara ditindak lanjuti 16 .
Melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2019 Tntang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan system e-court.
E-court merupakan  sebuah  peragkat  peradilan  sebagai  wujud  pelayanan  untuk masyarakatdalam  upaya  terwujudnya  efisiensi  pelayanan  administrasi  pengadilan. System ini dibentuk agar masyarakat lebih mudah dalam proses berperkara dan di dalam e-court tersebut  telah  menggunakan  berbagai  macam  fitur  seperti mendaftarkan  perkara  secara  online  ( e-filling) ,  pembayaran  secara  online  ( e-
15 Hasna Arifany, ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA, Tahun 2021, hal 13.
16 Hasna Arifany, dengan judul, “ANALISIS IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA, Tahun 2021.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
payment ), pemanggilan secara online ( e-summons ), dan ada pula persidangan secara online  ( e-litigatiom ).  Aplikasi e-court ini  diharapkan  mampu  membantu meningkatkan  pelayanan  untuk  masyarakat  agar  lebih  sederhana,  cepat,  dan  tidak memakan banyak biaya Ketika berperkara.
Penerapan  aplikasi e-court juga  membutuhkan  waktu  yang  tidak  singkat. Penggunaan e-court ini  memerlukan  persiapan  yang  harus  matang  baik  dari  segi infrastruktur maupun persiapan lainnya yang harus matang.
Sebagai warga Peradilan kita patut berbangga dengan diimplementasikannya e-court ini,  karena  Peradilan  Indonesia  telah  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan penganan  perkara  yang  telah  dapat  dilakukan  secara  online.  Disaat  seperti  ini perkembangan  teknologi  dan  informasi  harus  kita  manfaatkan  sebagi  alat  untuk mewujudkan badan peradilan yang mempermudah masyarakat.
Sistem peradilan e-court masih terbilang baru tidak bisa dipungkiri system ini masih  memiliki  banyak  kekurangan  maupun  hambatan  yang  akan  ditemui  Ketika menggunakannya.  Tahun  2019  merupakan  tahun  diberlakukannya e-court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dari itu masih ada beberapa hambatan yang di lalui oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan e-court .
“ Mengenai hambatan Ketika menggunakan e-court ini, hambatan terbesarnya yaitu  jaringan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  menggunakan  system informasi dan komunikasi ”. 17
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidenreng  Rappang,  hambatan-hambatan  yang  paling  banyak  dirasakan  oleh masyarakat Ketika enggunakan e-court yaitu pada jaringan dan kemampuan SDM Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memanfaatkan system informasi di era modern ini. Selain hambatan yang dirasakan oleh masyarakat terdapat juga hamtan yang di alami oleh advoked yaitu,
“Adapun hambatan yang kami alami sebagai advokad Ketika menggunakan e- court yaitu banyaknya jenis dokumen yang akan di kumpul di website e-court ,
17 Syaraswati Nur Awaliah, 32 Tahun, Hakim, wawancara ¸ Pangkajenne, 24 Maret 2022
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
ada dokumen yang dikumpul dengan format pdf dan ada juga yang dikumpul dengan format doc, sebaiknya di seragamkan saja”. 18
Selain wawancara diatas peneliti juga mendapatkan data dari salah satu staff di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yakni ibu Rabiatul Adawiah, S.H.I. data tersebut mengenai pengguna e-court ditahun 2021.
“Perkara  yang  terdaftar  melalui e-court pada  tahun  2021  sebanyak  258 perkara, dengan rinjian 159 perkara gugatan dan 99 perkara permohonan”. 19
Jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sidenreng  Rappang  yaitu  sebanyak  1671  Perkara,  sedangkan  berdasarkan  hasil wawancara  diatas  ibu  Rabiatul  Adawiah  mengungkapkan  bahwa  terdapat  258 Perkara yang diproses menggunakan aplikasi e-court . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang belum terlalu paham mengenai e-court
3. Manfaat E-Court Bagi Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang
Peradilan  di  Indonesia  menganut  suatua  asas contante  justitie atau  asas peradilan sederhan, cepat, dan biaya ringan. Makna dari asas tersebut bahwasanya suatu  perkara  harus  diselesaikan  cara  yang  efektif  dan  efisien  dengan waktu penyelesaian yang relative singkat, serta biaya yang tidak  terlalu  banyak sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat 20 . Hal ini menunjukkan bahwa upaya memperbaiki system administrasi pengadilan yang cepat dan efisien adalah kewajiban bila mana hendak  menghilangkan  rasa  ketidak  adilan  karena  proses  pengadilan  yang  terjadi sangat lambat. Hal ini dikarenakan mayoritas public atau pencari keadilan sangatlah menginginkan penanganan perkara yang cepat dan menjamin kepastian hukum dan efisien.
Undang-undang  kekuasaan  kehakiman  mengamantkan  sebuah amanah  yang mewajibkan  semua  pengadilan  untuk  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat  dan memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  pencari  keadilan  yang  mendapatkan
18 Muhammad Nhajir Husein, 27 Tahun, Pengacara, wawancara , Maros 27, Maret 2022
19 Rabiatul Adawiah, 41 Tahun, Staf, wawancara , Pangkajenne 24 Maret 2022
20 Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama, Al-Qadauna 7, No 1 (Juni 2020), hlm 71.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
hambatan  dan  rintangan  agar  peradilan  sederhana  dapat  tercapai 21 .  Mahkamah Agung  Berupaya  melakukan  salah  satu  perubahan  besar  pada  dunia  peradilan Indonesia  dengan  mensinergikan  antara  hukum  acara  dengan  teknologi  informasi. Dengan  begitu,  hukum  acara  yang  belaku  tidak  akan  tertinggal seiring  dengan perkembangan zaman dan menjadikan proses peradilan lebih transparan, efektif dan efisien  sehingga  dapat  memberikan  akses  kemudahan  bagi  para  pencari  keadilan dalam memperjuangkan haknya 22 . Modernisasi manajemen kasus terkait erat dengan renovasi Teknologi Informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebut maka system e-court mulai diperkenalkan guna tercpainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan yang diharapkan dapat memberikan berbagai  keuntungan  yaitu  kecapatan,  konsistensi,  kecepatan,  dan  keandalan,  hal tersebut,  mengingat  terdapat  beberapa  problematika  khas  yang  menjadi  kebiasaan dalam system pengadilan yakni penanganan perjara yang lambat, sulit diakses hingga pada  titik  integritas  para  aparatur  didalamnya,  dan  kesemua  hal  tersebut  menjadi momok dalam berbagai problematika yang menghinggapi Mahkamah Agung.
PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  secara  elektronik. Ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Tanggal 6 Agustus 2019 23 . E-court merupakan  instrument  pengadilan  yang  merupakan  wujud  pelayanan  bagi masyarakat dalam hal proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online,  pemanggilan  secara  online,  mengirim  dokumen  replik,  duplik,  kesimpulan dan  jawaban  secra  online.  Penggunaan  aplikasi e-court ini  diharapkan  akan membantu pencari keadilan dimana masyarakat akan menghenat waktu. Panjar biaya perkara dan pemanggilan pun dilaksanakan secara elektronik 24 . berdasarkan domisili
21 Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro, EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI CEPAT. SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN, Riau, Tahun 2019, hal 18.
22 Andri dan Darussalam, “Sistem E-Court Menuju administrasi Perkara yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa”, Siyasatuna 2 No. 2 (Mei 2020) hlm. 228.
23 Nursalam, dkk, “Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Umum Makassar, Al-Qadauna 7, no. 1 (juni 2020).
24 Nur Alfadhilah Ruslan dan Abd Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pare-Pare”, Qadauna Volume 2 Nomor 3 (September 2021) hlm.452.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
elektronik.Peneliti  meminta  pendapat  mengenai  manfaat  penggunaan e-court bagi masyarakat kepada salah satu masyarakat yang berperkara menggunakan e-court .
“Dengan menggunakan e-court ini banyak manfaat yang saya rasakan seperti memudahkan  dalam  mendaftarkan  perkara  yang  akan  disidangkan,  mudah dimengerti  bagi  orang  yang  baru  berurusan  dengan  persidangan,  dan  vitur pembayran online yang sangat mudah. 25 ”
Dengan  menggunakan e-court ini  masyarakat  banyak  mendapatkan manfaat terlebih lagi bagi masyarakat yang awam atau yang terbilang baru berurusan dengan pengadilan. E-court juga bermanfaat bagi masyarakat yang berperkara dan memiliki pekerjaan atau tidak memiliki banyak waktu luang karena masyarakat tidak perlu lagi antri  di  pengadilan  untuk  mendaftar  dan  tidak  perlu  lagi  ke  pengadilan  untuk melakukan pembayaran.
Dengan adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat Ketika menggunakan e-court hal ini sejalan dengan hadits,
َيِقلا  ِم  ْوَي ِبَرُك  ْنِم َةَب َةَب  ْرُك ُهْنَع ُ َّاللَّ  َسَّفَن اَيْن ُّدلا ِبَرُك  ْنِم َةَب  ْرُك ِنِم ْوُم  ْنَع  َسَّفَن  ْنَم

## ِةَم ا

## Artinya
Barangsiapa  yang  memudahkan  urusan  orang  yang  kesusahan,  Allah  SWT  akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat (HR MUSLIM).
Hadist tersebut menyebutkan bahwa saipa saja yang memberikan kemudahan dengan  orang  yang  mengalami  kesusahan  maka  Allah  SWT  akan  memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, hal ini sejalan dengan adnya e-court , dimana dengan adanya  aplikasi  tersebut  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  yang  tengah ditimpa masalah.
Selain  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  peneliti  juga  melakukan wawancara  kepada  salah  satu  advokad  yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama Sidenreng rappang.
“Selain  berguna  bagi  masyarakat e-court ini  juga  sangat  bermanfaat  bagi advokat  apalagi  seperti  saya  yang  tidak  berdomisili  di  Kabupaten  Sidrap, dulunya  Ketika  kami  ingin  mendaftar  perkara  harus  ke  Pengadilan  terlebih dahulu  sekarang  dengan  adanya e-court ini  kami  sudah  tidak  perlu  ke
25 Muhammad Aslam Rachman, 22 tahun, Staf Itkes Sidrap, wawancara , tanggal 24 Maret 2022
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
Pengadilan lagi untuk mendaftar. Pokoknya e-court ini sangat mempermudah dulu  pendaftaran  perkara  itu  bisa  berminggu  minggu  tetapi  sekarang  sudah cepat”. 26
Pemberlakuan  sistem  administrasi  perkara  di  Pengadilan  secara  elektronik berdampak  langsung  pada  praktik  Advokat  di  Indonesia 27 .  Menurut  advokad  yang peneliti  wawancarai,  selain  bermanfaat  bagi  masyarakat e-court juga  sangat bermanfaat  bagi  advokad  karena  memudahkan  bagi  para  advoked,  karena  seperti yang  diketahui  bahwa  pendaftaran  perkara  memang  dilakukan  oleh  advokad,  jadi advokad yang berdomisili diluar daerah sudah tidak perlu lagi ke pengadilan untuk mendaftar.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Dengan adanya e-court ini juga telah mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan  biaya  ringan.  Asas  tersebut  bisa  terwujud  karena e-court dapat  mempermudah masyarakat  dalam  proses  berperkara  di  pengadilan.  Manfaat e-court bagi  masyarakat Kabupaten  Sidenreng  Rappang  yaitu  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam melakukan  pendaftaran  perkara  yang  akan  disidangkan,  mudah  dimengerti  bagi masyarakat yang masih awam mengenai persidangan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat  dalam  melakukan  pembayaran  perkara.  Selain  itu, e-court juga  bermanfaat bagi advokad terkhusus bagi advokad yang berdomisili diluar daerah tempat berperkara karena advokad tidak perlu lagi ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara dan pengambilan  jadwal  sidang.  Kurangnya  peminat e-court di  masyarakat  Kabupaten Sidenreng Rappang bukan tanpa alasan, masalah terbesar dari pegimplementasian e-court adalah  jaringan  yang  kurang  mumpuni  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  teknologi yang masih kurang.

## Saran
Agar masyarakat lebih mengenal atau lebih mengetahui apa yang dimaksud e-court
26 Muhammad Nhajir Husein, 27 Tahun, Pengacara, wawancara , Maros 27, Maret 2022
27 Indriani, Lomba Sultan, Andi Safriani, Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Oourt di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditunjau dari Asas Sederhana dan Biaya Ringan, Al-Qadauna (juli 2022)
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
tersebut sebaiknya dilakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan menggunakan e-court dalam  berperkara.  Kecanggihan  teknologi e-court ini  memang sangat baik tetapi juga harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, jadi sebaiknya semua advokat telah menguasai IT agar supaya Ketika pihak yang di belanya tidak  menguasai  IT  dia  yang  mewakilinya  untuk  mendaftarkan  melalui e-court . Pengiriman berkas replik duplik sebaiknya dilakukan jauh jauh hari sebelum sidang agar supaya majelis hakim dan pihak yang berkara dapat memebaca dan menganalisa terlebih dahulu isi dari berkas tersebut.
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati

## Daftar Pustaka

## Buku
Talli Abd Halim. Peradilan Di Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Mapuna Hadi Daeng. Hukum Acara Peradilan Agama. Makassar: Alauddin University Press,
2013.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Buku  Panduan  E-court  (Electronic  Justice  System) , 2018.

## Jurnal
Andri dan Darussalam, “Sistem E-Court Menuju administrasi Perkara yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa”, Siyasatuna 2 No. 2 (Mei 2020) hlm. 228.
Asni.  Jurnal.  “Konsektualisasi  Hukum  Berprepektif  Perempuan  Di  Pengadilan  Agama”. Vol 9 .(2019) hal 7.
Arifany Hasna. “Analisis Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama”.(2021) hal 13.
Cahyani  Andi  Intan,  Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia, Al- Qadauna 6, no 1, (juni 2019), hlm 120
Edo  M,  Hafidzah  Naura,  Amrina  Naila.  Jurnal.  “Optimalisasi  Sistem  Pelayana  Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Infornmasi Menuju Peradilan Yang Modern”. (2019). hal 13.
Herdianto,  Supardin,  Amir  Rahma,  “Penerapan  Asas  Swderhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa”, Al-Qadauna 2, edisi khusus (oktober 2021), hlm. 1055

## Hidayat Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”. Qadauna Volume 2 Nomor 1(Desember 2021)
Iqbal Muhammad, Susantu, Sutoro Moh. “Efektivitas Siste Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan BIaya Ringan Di Pengadilan, (2019) hal 18.
Indriani, Sultan Lomba Lomba, Safriani Andi, Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Oourt di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditunjau dari Asas Sederhana dan Biaya Ringan, Al-Qadauna (juli 2022)
Nursalam,  dkk,  “Peran  Advokat  Alumni  Fakultas  Syariah  dalam  menyelesaikan  perkara  di
Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Kelas Iib Sidenreng Rappang
Muhammad Arib Ramadhan Selman, Sitti Aisyah, Nila Sastrawati
Peradilan Umum Makassar, Al-Qadauna 7, no. 1 (juni 2020).
Rahmawati, Patimah, Ilyas Musyfika, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Terhadap  Permintaan  Dispnesasi  Nikah. Al-Qadauna,  no  1,  Vol  3  (Desember 2021) hlm.

## Rifqi Muhammad Jazil, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan
Agama, Al-Qadauna 7, No 1 (Juni 2020), hlm 71
Ruslan Nur Alfadhilah dan Talli Abd Halim, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Pengadilan  Agama  Pare-Pare”, Qadauna  Volume  2 Nomor 3 (September 2021) hlm.452
Sari Ni Putu Riyani Kartika. Jurnal. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Caepat, Sederhana Dan Ringan Dalam Sistem Perdata Di Indonesia”. (2020) hal 11.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Perpres. 2018

## Wawancara
Adawiah  Rabiatul,  41  Tahun,  Staf  Pengadilan  Agama  Kelas  IIB  Sidenreng  Rappang,
wawancara , Pangkajenne 24 Maret 2022.
Awaliah Syaraswati Nur, 32 Tahun, Hakim Pengadilan Agama Kelas IIB Sidenreng Rappang, wawancara , 24 Maret 2022.
Husein Muhammad Nhajir, 27 Tahun, Pengacara, wawancara , Maros 27 Maret 2022.
Rachman Muhammad Aslam, 22 Tahun, Staf Itkes Sidrap, wawancara , Tanggal 24 Maret 2022.