## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh : Miftakhul Jannah 1 dan  Ketut Wetan Sastrawan 2
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)
Abstrak :  Tingginya  penyalahgunaan  narkotika  di  Buleleng  memunculkan kekhawatiran  terhadap  masa  depan  generasi  muda  di  Buleleng.Namun kekhawatiran  tersebut  dapat  diminimalisir  dengan  melakukan  penanggulangan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  memunculkan  rumusan  masalah    sebagai berikut:    apa  penanggulangan    tindak    pidana  penyalahgunaan  narkotika  di wilayah  hukum  kepolisian  resor  Buleleng?  Apa  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  melaksanakan  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  di  wilayah  hukum  kepolisian  resor  Buleleng?  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum empiris  yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi  yang menghasilkan data primer dan sekunder  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  melalui  sarana  hokum  pidana  (Represif)  dan sarana  non  hukum  pidana  (Preventif).Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu terjadinya kerancuan pasal dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  minimnya  sarana  dan prasarana  serta  kurang  solidnya  kerja  sama  masyarakat  Buleleng  dengan kepolisian  mengenai  pelaporan  atau  memberikan  informasi  terkait  kegiatan peredaran maupun kegiatan penyalahgunaan narkotika dilingkungan tertentu.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Kepolisian

## PENDAHULUAN
Awal mula keberadaan narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  pengobatan  dan  studi  ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderita penyakit tertentu.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika disebutkan  bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi  lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Apabila  narkotika  dipergunakan  secara  tidak  teratur  sesuai  dengan takaran/dosis  yang  dianjurkan  dapat  menimbulkan  bahaya  fisik  dan  mental  bagi yang  menggunakannya  serta  dapat  menimbulkan  ketergantungan  pada  pengguna itu  sendiri.  Artinya  keinginan  sangat  kuat  yang  bersifat  psikologis  untuk mempergunakan  obat  tersebut  secara  terus-menerus  karena  sebab-sebab emosional.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  bukan  saja  merupakan  masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.  Memasuki  abad  ke-20  perhatian  dunia  Internasional  terhadap masalah  narkotika  meningkat,  salah  satu  yang  dapat  dilihat  melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.
Perkembangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba  sudah  sangat memprihatinkan.  Kalau  dulu,  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di negara ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu.  Bahkan  pesantrenpun  tidak  lepas  dari  sasaran.  Kalau  dulu  peredaran    dan penggunaan  narkotika  hanya  berkisar  pada  remaja  dan keluarga mapan, kini penyebarannya  telah  merambah  ke  segala  penjuru  strata  sosial  ekonomi  maupun kelompok  masyarakat  dari  keluarga  melarat  hingga  konglomerat,  dari  pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.
Maraknya  peredaran  narkoba  di  Kabupaten  Buleleng  memang  sangat memprihatinkan.  Namun  yang  lebih  berbahaya  lagi  adalah  ketika  kedepan,  yang menjadi  korban  dari  narkoba  tersebut  adalah  generasi  muda.  Tentu  ini  harus menjadi  perhatian kita bersama untuk  bisa memerangi  narkoba.  Karena memang narkoba bisa menjadi sumber permasalahan lainnya.
Kekhawatiran terhadap munculnya tindak kriminal lain akibat kasus narkoba memang    tidak    bisa    dipungkiri.    Namun    itu    bisa    dicegah    dengan  adanya
partisipasi   masyarakat   untuk   bersama   memberantas   peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
Dari  latar  belakang  tersebut  dapat  peneliti  tarik  2  (dua)  rumusan  masalah, diantaranya :
1. Apa  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah hukum kepolisian resor Buleleng?
2. Apa        hambatan-hambatan        yang        dihadapi        dalam        melaksanakan penanggulangan    tindak    pidana    penyalahgunaan    narkotika    di    wilayah hukum kepolisian resor Buleleng ?

## METODE PENELITIAN
Suatu  karya  ilmiah  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  dapat  berguna bagi  ilmu  pengetahuan,  maka  harus  didasarkan  pada  kenyataan-kenyataan  yang ada.  Untuk  dapat  mencapai  hal  yang  demikian,  maka  penulis  memerlukan kegiatan  penelitian  dengan  mendasarkan  kepada  penelitian  di  lapangan  (Field Research)  maupun  pada  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Suatu penelitian  juga  memerlukaan  metode-metode  tertentu.  Metode  yang  akan diterapkan  ini  harus  disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi induknya.
Penelitian  harus  berdasarkan  penggunaan  dari  metode-metode  penelitian sehingga  dalam  kegiatan  penelitian  dapat  mengarah  pada  tujuan  yang  telah ditentukan.Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metodologi dalam    penelitian    menurut    Soerjono    Soekanto    yang  menyatakan  bahwa “metodologi  pada  hakekatnya  memberikan  pedoman  tentang  tata  cara  seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris,  karena  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum empiris yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu   jenis pendekatan yang beranjak  dari  norma  atau  aturan  hukum  yang  ada  kemudian  disesuaikan  dengan kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Pendekatan  hukum  empiris  ini  dapat digunakan    untuk    mengetahui    efektifitas    sosialisasi    dikalangan  masyarakat
umum termasuk pelajar dan mahasiswa tentang pengenalan jenis- jenis narkotika dan dampak-dampak yang didapatkan dari penyalahgunaan narkotika serta untuk menemukan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meminimalisasi  dan mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Buleleng.
Dalam    penelitian    hukum    empiris    menurut    sifatnya    dapat    dibedakan menjadi 3  (tiga), diantaranya;
1) Bersifat Eksploratif (Penjajakan atau Penjelajahan) Dalam penelitian ini umumnya  dilakukan  terhadap  pengetahuan  yang  masih  baru,  masih belum  adanya  informasi  tentang  norma-norma  atau  ketentuan  yang mengatur  tentang  hal  tersebut,  atau  kalaupun  sudah  ada  masih  relatif sedikit,  begitu  juga  masih  belum  adanya  dan/atau  sedikitnya  literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut.
2) Bersifat  Deskriptif  (Menggambarkan)  Penelitian  Deskriptif  dapat diartikan  sebagai  proses    pemecahan  masalah    yang  diselidiki  dengan melukiskan  keadaan  subyek  dan  obyek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  bagaimana  adanya.  Misalnya kondisi  atau  hubungan  yang  ada,  pendapat  yang  berkembang,  proses yang  sedang  berlangsung,  akibat  atau  efek  yang  terjadi,  atau  tentang kecenderungan  yang  tengah  berlangsung.  Dalam  penelitian  deskriptif pada  umumnya  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,   keadaan,   gejala   atau   kelompok   tertentu,   atau   untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya  hubungan    antara  suatu  gejala  dengan    gejala  lainnya  dalam masyarakat.
3) Bersifat   Eksplanatoris    Penelitian   eksplanatoris   sifatnya   menguji hipotesis,    yaitu    penelitian    yang    ingin    mengetahui    pengaruh    atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel. Disini hipotesis mutlak harus ada.
Berdasarkan  uraian  diatas,  sifat  dari  penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang sifatnya  Deskriptif,  hal  ini  dikarenakan  penulis  menggambarkan  upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  dalam  menanggulangi  dan  memberantas  tindak  pidana
narkotika  diwilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  khususnya  Sat  Res Narkoba.
Dalam  penelitian  ini,  lokasi  penelitian  yang  dipilih  yaitu  di  Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  khususnya  Kantor  Sat  Res  Narkoba,  alasan dipilihnya  lokasi  ini  untuk  mempermudah  untuk  mendapatkan  fakta-fakta  dan pengumpulan    data-data    yang    akurat    mengenai    penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  dan  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  di  wilayah kabupaten Buleleng. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan    hukum    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah Studi    Pustaka  ( literatur  study ),  studi  dokumen,  penelitian  lapangan  dengan menggunakan  teknik  wawancara  bebas  terpimpin  dan  observasi  langsung .Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik  analisis data kualitatif  yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan  data   yang  diperoleh  dari   hasil  penelitian, kemudian  mencari  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dikaji,  agar dapat ditarik kesimpulannya guna untuk menentukan hasilnya.

## PEMBAHASAN
3.1      Penanggulangan      Tindak      Pidana      Penyalahgunaan      Narkotika  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
3.1.1  Penanggulangan      Tindak      Pidana      Penyalahgunaan      Narkotika Melalui Sarana Hukum Pidana
Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng khususnya Sat  Res  Narkoba  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika adalah  melalui  kebijakan  hukum  pidana  (Penal  Policy).  Istilah  “policy”  sering diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  kata  “politik”,  oleh  karena  itu berbicara  mengenai  politik  hokum  secara  keseluruhan  karena  hukum  pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum.
A.Mulder dalam Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi menyebutkan  bahwa  politik  hukum  pidana  adalah  garis  kebijakan  untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan- ketentuan hokum  pidana  yang  berlaku
perlu  dilakukan  perubahan  atau    diperbaharui;    (b)    apa    yang  dapat    diperbuat untuk    mencegah  terjadinya    kejahatan;    (c)    cara    bagaimana    penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.
Upaya  penal  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan uraian  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  memiliki  makna  penanggulangan tindak  pidana  narkotika  melalui  substansi  hukumnya  yaitu  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  dan  penerapan  aturan  dalam  undang- undang  tersebut dalam salah satu komponen Sistem peradilan Pidana yang dalam konteks penelitian ini adalah Kepolisian Resor Buleleng.
Upaya  penal  menghendaki  agar  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Narkotika  diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  narkotika,  bagi  yang bersalah dihukum/dipidana dan bagi pelaku  yang merupakan pecandu juga harus menjalani  rehabilitasi/menyembuhkan  penyakitnya  akibat  kecanduan  narkotika, dan penjaga terdepan dalam tindak pidana narkotika ini adalah Kepolisian  (Polres Buleleng).Penanggulangan    tindak    pidana  narkotika  yang  dilakukan  melalui sarana  hukum  pidana  oleh  Sat  Res  Narkoba  Polres  Buleleng  dengan  melakukan upaya  penindakan  yaitu  dengan  menangkap  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika kemudian  memprosesnya  pada  tingkat  penyidikan  dan  pelimpahan  ke  Jaksa Penuntut Umum. Upaya   berikutnya yang dilakukan oleh Polres Buleleng adalah dengan  menyita  barang  bukti  kemudian  diilimahkan  kepada  Kejaksanaan  untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan efek negative pada pihak-pihak lain.

## 3.1.2  Penanggulangan      Tindak      Pidana      Penyalahgunaan      Narkotika Melalui Sarana Non Hukum Pidana
Penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  Sat  Res Narkoba  Polres  Buleleng  juga  dilakukan  melalui  sarana  non  hukum  pidana. Pendekatan  ini  dilakukan  mengingat  faktor  korelatif  terjadinya  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dengan  persoalan  sosial  budaya.  Upaya  non  penal  ini berada  di  luar  wilayah  kajian  hukum  pidana.  Langkah  ini  dilakukan  oleh Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  jajarannya  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  hal  ini  dilakukan  mengingat  walaupun
telah  ditempuh  upaya  penal,  tindak  pidana  narkotika  di  Buleleng  masih  belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.
Pencegahan    terjadinya    kejahatan    yang    dilakukan  Kepolisian  Resor Buleleng  sebagai  pola  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  pada  dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan  dan ketertiban umum. Pola  pencegahan    di  kepolisian  menyangkut  dua  fungsi  utamanya  yaitu  fungsi preventif dan fungsi pre-emtif.
Pola    preventif    dilakukan    untuk    mencegah    bertemunya  unsur  niat  dan kesempatan  sebagai  rumus  terjadinya  tindak  pidana,  dengan    melakukan kegiatan-kegiatan    patroli,    serta    razia-razia    ke  pusat    atau    tempat    hiburan malam  seperti  café-café  malam  dan diskotik.
Fungsi  pre-emtif  bersifat  bimbingan,  penyuluhan,  rehabilitasi  dan pembinaan  yang  mengarah  pada  pembentukan  masyarakat  yang  patuh  dan  taat pada  hukum,  serta  mampu  menolak  setiap  bentuk  tindak  pidana  narkotika. Dengan  kata  lain  menciptakan  kondisi  masyarakat  yang  memiliki  retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.
Kepolisian    Resor    Buleleng    beserta    jajarannya    khususnya  Sat  Res Narkoba  juga  melakukan  rehabilitasi  bagi  pemakai  narkotika  yang  telah teradiksi/ketagihan  narkotika.  Hal  ini  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk   menyelamatkan   para   pemakai   narkotika   yang pada hakikatnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Para pemakai narkotika diharapkan sembuh dan dapat kembali ke masyarakat.
3.2  Hambatan-Hambatan        Yang        Dihadapi        Dalam        Melaksanakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng mengalami beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut  ada  yang berasal  dari internal  dan ada  yang  berasal dari  eksternal.  Hambatan  internal  adalah  kekurangan  sumber  daya  peralatan teknologi  canggih  untuk  menandingi  kecanggihan  teknologi  yang  dimiliki  oleh
sindikat  jaringan  narkoba  dalam  menyebarkan  dan  memproduksi  narkoba, sedangkan  hambatan  eksternal  yang  berasal  dari  luar  Polres  Buleleng  adalah adanya  kerancuan  pasal  dalam  Undang-  Undang  Narkotika  mengenai  pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna,   kurangnya   partisipasi   dan   peran   serta masyarakat  sebagai  intelijen polisi   untuk  memberikan informasi  dan keterangan dalam  rangka  membongkar  dan  mengungkap  kasus  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkotika.
Berbagai  hambatan  yang  ditemui  aparat  Kepolisian  Resor  Buleleng menghalangi  atau  mengganggu  proses  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika yang  sedang  dilakukan,  hal  ini  diibaratkan  dengan  ketika Polisi berlari cepat, para pelaku kejahatan narkotika berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran Polres Buleleng khususnya Sat Res Narkoba  akan  tetap  tidak  surut  melakukan upaya-upaya penanggulangan narkotika.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  merupakan  bagian  akhir  dari  pembahasan  dan  merupakan jawaban  dari  rumusan  masalah.  Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  yang dilakukan,sebagai  jawaban  dari  rumusan  masalah,    maka    peneliti    dapat mengemukakan  beberapa  simpulan yaitu :
1. Penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaa  narkotika  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resor  Buleleng  dilakukan  melalui  sarana    hukum    pidana (Represif)  dan  sarana  non  hukum pidana (Preventif).
2. Hambatan-hambatan    yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu :
a. Hambatan  internal  yaitu  kurangnya  sumber  daya  peralatan  teknologi canggih  untuk  menandingi  kecanggihan  teknologi  yang  dimiliki  oleh sindikat  jaringan  narkoba  dalam  menyebarkan  dan  memproduksi narkoba.
b. Hambatan eksternal diantaranya :
1) Terjadinya    kerancuan    beberapa    pasal    dalam    Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sehingga  dalam
memberikan  sanksi  terhadap  penyalahguna  dan  pengedar  sering terjadi perbedaan persepsi antar penegak hukum.
2) Minimnya  partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat  sebagai  intelijen polisi  untuk  memberikan  informasi  dan  keterangan  dalam  rangka membongkar  dan  mengungkap  kasus  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkotika.
Saran-saran  yang  dapat  diajukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  ini antara lain:
1. Pemerintah  hendaknya  melakukan  perbaikan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mengatur mengenai  pemberian  sanksi  pidana  terhadap  penyalahguna,  pecandu  dan pengedar  sehingga  tidak  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  penegak  hokum ketika menjatuhkan sanksi.
2. Pihak          kepolisian          hendaknya            sesering          mungkin  memberikan sosialisasi   yang   lebih   kreatif   dan   lebih menarik perhatian masyarakat umum  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  baik  sosialisasi  ke  desa-desa, kampus,  sekolah-sekolah,  tempat-tempat  hiburan  malam  maupun    melalui media  massa  baik  itu  media  online maupun media cetak.
3. Pemerintah          hendaknya          meningkatkan          sarana          dan  prasarana kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam  bentuk  memberikan    alat-alat    khusus    yang    lebih    canggih    agar kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi. Alat-alat khusus yang  dimaksudnya  yaitu  tenologi  yang  lebih  canggih  dalam  proses penyadapan dengan cara melakukan pemasangan transmitter di ruangan/kamar  sasaran  untuk  merekam/mendengar  semua  pembicaraan (bugging),    memasang    transmitter    pada  mobil/orang/barang  yang  bisa dilacak  keberadaannya  (bird  dog),  intesepsi  internet,  cloning  pager,  sosial media, sms maupun fax, CCTV, dan pelacakan lokasi target.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashshofa. 2004. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT.Rineka Cipta
F.Agsya.     2010. Undang-Undang Narkotika dan     Undang-
Undang Psikotropika . Jakarta: Asa Mandiri.
Fakultas  Hukum. 2016. Buku Pedoman Penulisan Skripsi . Singaraja:  Universitas Panji Sakti.
H.Irawan      Jasa      Tarigan. 2017. Narkotika      dan      Penanggulangannya . Yogyakarta: Deepublish.
Kusno  Adi.  2009. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika Oleh Anak .Malang: UMM Press
Mahmud  Mulyadi.  2008. Criminal  Policy.Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan Non-Penal  Policy  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan .  Medan: Pustaka Bangsa Press.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor    143     Tambahan   Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Nomor 5062. )
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010