DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 31 Mei 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 14 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian
Konteks Kesejahteraan Sosial di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah
Fikrah Khairani Siregar 1* , Efi Brata Madya 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, fikrah0103201045@uinsu.ac.id 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, sIndonesia, efibratamadya@uinsu.ac.id
Corresponding Author: fikrah0103201045@uinsu.ac.id
Abstract: Based on the results of the BPS survey in 2020, the number of early marriages has decreased, but that does not mean that these early marriages do not occur anymore. Usually, marriages are conducted by teenagers under the age of 19, and occur in villages as well as in cities.  This  research  is  intended  to  discover  the  impact  of  marriage  at  a  young  age  on  the social  welfare  of  the  community  and  offer  strategies  to  prevent  early  marriage  in  Binanga Village,  Central  Barumun,  Padang  Lawas.  The  method  used  was  qualitative  with  a descriptive  approach  to  understand  the  phenomenon  thoroughly.  To  find  data,  observation sessions,  interviews,  and  documentation  were  conducted,  then  processed  systematically  by presenting data, reducing data, and concluding.The results show that early marriage is often considered  as  an  effort  to  improve  the  social  and  economic  welfare  of  the  community, especially for the underprivileged. However, social welfare in the context of early marriage is  not  always  optimal  due  to  factors  such  as  the  low  economic  and  cultural  level  of  the community, which often hinders the financial ability to create a happy life. In addition, early marriage  affects  others  economically  and  socially.  Hence,  the  community  and  the government  must  collaborate  in  order  to  improve  general  welfare  and  prevent  early marriage.
Keyword: : Early marriage, Community development, Social welfare
Abstrak: Berdasarkan  hasil  survey  BPS  tahun  2020,  angka  pernikahan  dini  mengalami penurunan,  namun  bukan  berarti  pernikahan  dini  ini  tidak  terjadi  lagi.  Biasanya  pernikahan dilakukan  oleh  remaja  yang  berusia  dibawah  19  tahun,  dan  terjadi  di  desa  maupun  di  kota. Riset  ini  dimaksudkan  untuk  menemukan  dampak  pernikahan  di  usia  muda  pada kesejahteraan  sosial  masyarakat  dan  menawarkan  strategi  pencegahan  pernikahan  dini  di Desa  Binanga,  Barumun  Tengah,  Padang  Lawas.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Untuk mencari data,  dilakukan  sesi  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  kemudian  diolah  secara sistematis dengan penyajian data, reduksi data, dan disimpulkan. Hasil riset memperlihatkan bahwa  pernikahan  dini  sering  dianggap  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  terutama  bagi  yang  kurang  mampu.  Namun,  kesejahteraan sosial  dalam  konteks  pernikahan  dini  tidak  selalu  optimal  karena  faktor-faktor  seperti rendahnya  tingkat  ekonomi  dan  budaya  masyarakat,  yang  seringkali  menghambat kemampuan finansial untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Ditambah lagi, pernikahan dini  berimbas  pada  orang  lain  dari  segi  ekonomi  dan  sosial.  Dari  sanalah,  masyarakat  dan pemerintah  harus  berkolaborasi  dalam  rangka  menaikkan  kesejahteraan  umum  dan pencegahan pernikahan dini .
Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pengembangan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial

## PENDAHULUAN
Menurut Fadilah (2021), pernikahan adalah ikatan yang dianggap sakral dan sah antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  memilih  untuk  hidup  bersama  dalam  sebuah  upacara resmi  yang  diakui  oleh  agama  dan  hukum.  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  1974 menegaskan  bahwa  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  jika  pria  berumur  minimal  19  tahun dan  wanita  berumur  minimal  16  tahun  (Mifahuddin  dkk.,  2021).  Meskipun  dalam  hukum Islam  tidak  ada  batasan  usia  terkecil  untuk  menikah  antara  pria  dan  wanita,  namun pernikahan pada usia muda dapat dihalangi oleh beberapa syarat tertentu sehingga pernikahan dini  dianggap  tidak  diperbolehkan  menurut  para fuquha (Hafas  &  Khoirul  Umam,  2022). Dalam  Al-Quran,  Allah  memerintahkan  hamba-hambanya  untuk  menikah,  sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nur ayat 32:
ْغُي َءۤا َرَقُف ا ْىُن ْىُكَّي  ْنِا  ْْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلّٰصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلْا اىُحِكْنَا َو ٌمْيِلَع ٌعِسا َو ُ ّٰاللّٰ َو ْۗ هِلْضَف  ْنِم ُ ّٰاللّٰ ُمِهِن Artinya : “ Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang  yang  layak  (menikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya.  Allah  Mahaluas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha  Mengetahui” .  (Jajasan Penjelenggara Penterdjemah, 2019).
Ayat  tersebut  menyarankan  agar  orang-orang  yang  belum  menemukan  pasangan hidupnya dan ingin menikah, meskipun dalam keadaan ekonomi yang kurang, untuk menikah dengan  menyandarkan  diri  pada  Allah  SWT.  Allah  akan  memberikan  mereka  kebutuhan hidup  karena  Dia  adalah  Pemelihara  yang  Mahakuasa,  yang  menyediakan  kebutuhan  bagi semua  umat-Nya  dan  mengetahui  dengan  sempurna  kondisi  mereka  (Jenuri  &  Ariz  Najib, 2023).  Dalam  Islam,  seseorang  diizinkan  untuk  menikah  asalkan  telah  mencapai  usia  yang tepat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, baik secara materi maupun spiritual (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021).
Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2016 ditetapkan pemerintah untuk  menetapkan  batas  usia  pernikahan    sebagai  langkah  pencegahan  pernikahan  dini  di Indonesi,  penyesuaian  ini  merupakan  perubahan  dari  kebijakan  terdahulu  yang  sudah  tidak cocok lagi digunakan, melihat dari kondisi masyarakat kontemporer yang mencakup budaya, ekonomi, psikologi, kondisi biologis, dan pendidikan (Atikasari, 2024). Lebih lanjut, undang- undang  yang  telah  direvisi  ini  diharapkan  daapat  mencegah  efek  buruk  terhadap perkembangan  anak  dan  menjamin  perlindungan  hak  dasar  mereka,  seperti  hak  untuk dilindungi  dari  tindak  kekerasan  dan  ketidakadilan.  Hal  ini  berhubungan  dengan  kebebasan dan perlindungan yang mendasar bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, berkembang, dan tumbuh dengan baik (Poezan, 2021).
Namun  tampaknya  kebijakan  tersebut  diabaikan  begitu  saja  dan  tidak  mempengaruhi pandangan  penduduk.  Mayoritas  pelaku  perkawinan  anak  adalah  remaja  yang  berusia  di bawah  16  tahun,  dengan  sebagian  besar  di  antara  usia  13  dan  15  tahun  (Muntamah  dkk., 2021).  Berdasarkan  laporan  Child  Marriage  Report,  analisis  data  memperlihatkan  bahwa
wanita  di  daerah  pedesaan  memiliki  risiko  lebih  tinggi  untuk  menikah  di  usia  di  bawah  18 atau  bahkan  15  tahun  dibandingkan  dengan  wanita  di  kota.  Data  menunjukkan  bahwa  pada tahun 2018, tingkat perkawinan usia muda di pedesaan mencapai 16,87%, sementara di kota hanya  7,15%.  Di  sisi  lain,  meskipun  jumlahnya  lebih  sedikit,  perkawinan  dini  juga  terjadi pada  pria  berusia  antara  20  dan  24  tahun,  yaitu  sebesar  1,44%  di  pedesaan  dan  0,77%  di perkotaan  (Apriliani  &  Nurwati,  2020).  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  meskipun angka perkawinan anak menurun dari 10,82% menjadi 10,18% dari tahun 2019 hingga 2020, penurunan  ini  tidak  berarti  bahwa  perkawinan  anak  telah  berhenti,  namun  hanya  menurun relatif (BPS, 2020).
Proses perkembangan masyarakat akan terkendala jika tradisi pernikahan di usia muda ini  tidak  dicegah.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  warga  tidak  sejahtera  dan  kemiskinan struktural.  Telah  tercantum  dalam  UU  No.  11  Tahun  2009,  yaitu  memastikan  pemenuhan kebutuhan  esensial  secara  spiritual,  material  dan  sosial  agar  mencapai  standar  kehidupan yang  layak  dan  berkembang,  sehingga  individu  mampu  berperan  secara  produktif  dalam kehidupan  masyarakat  (Mikyal  Hardiyati  dkk.,  2023).  Masyarakat  meliputi  individu, kelompok  dan  keluarga  menjadi  target  utama  dalam  mencapai  kesejahteraan  sosial  (Sinaga, 2016).
Seperti yang telah diuraikan, pernikahan termasuk pada isu yang rumit  dan berdampak besar kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari tiga segi, yakni: 1) dalam banyak  kasus,  menikah  pada  usia  muda  berhubungan  dengan  pendidikan  yang  rendah  dan lapangan  pekerjaan  yang  kurang.  Hal  ini  kemudian    mengakibatkan  keluarga  mereka terjerumus  dalam  lingkaran  kemiskinan.  2)  Pernikahan  usia  muda  juga  menghalangi pembelajaran  dan  pelatihan  keterampilan  yang  sangat  krusial  bagi  remaja.  3)  terutama  bagi perempuan,  menikah  muda  bisa  menjadi  alasan  mereka  untuk  menghentikan  pendidikan, sehingga  menghambat  kesempatan  kerja  dan  menghambat  proses  mereka  untuk  mengubah kualitas hidup keluarga (Sekarayu & Nunung Nurwati, 2021)
Maka  dari  itu,  persiapan  pembangunan  penduduk  wajib  dilakukan  dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat umum dan harus dapat dirasakan oleh semua. Aspek sosial  dan  ekonomi  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam  pembangunan  masyarakat (Azizah  &  Nunung  Nurwati,  2020).  Khusus  untuk  problem  pernikahan  di  usia  muda, masyarakat  perlu  diadakan  peraturan  yang  dapat  mencegah  masalah  itu  semakin  banyak. Berdasarkan  pernyataan  sebelumnya,  tujuan  riset  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah pernikahan  dini  dapat  mempengaruhi  kesejahteraan  sosial  warga  dan  memberikan  strategi untuk mengakhiri pernikahan pada usia muda di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

## METODE
Riset  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penulis  mengumpulkan  data deskriptif  dari  pengamatan  perilaku  dan  ucapan  individu  serta  kelompok.  Pendekatan  ini memperhatikan  riwayat  yang  dimiliki  seseorang  secara  menyeluruh  (Abdussamad,  2021). Bagian  dari  riset  ini  yaitu  metode  deskriptif,  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena dengan menggunakan data yang valid dan menganalisanya secara terstruktur (Sahrir, 2022).
Lokasi  penelitian  berada  di  Desa  Binanga,  Kecamatan  Barumun  Tengah,  Kabupaten Padang  Lawas.  Data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  dari  informan  yang  terlibat  dalam  riset. Mitra  kegiatan  penelitian  meliputi  pemerintah  daerah,  terutama  kepala  desa  Binanga, sementara  informan  penelitian  adalah  warga  Desa  Binanga  yang  telah  menikah  muda  dan penyuluh dari KUA (Biro Agama). Total informan yang diikutsertakan dalam riset ini adalah 8 orang. Karakteristik dari informan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Karekteristik Informan NO  Inisial Informan Jenis Kelamin Usia Ketika Menikah Pendidikan Terakhir 1 NS Pr 17 thn SMP 2 RM Lk 16 thn SMP 3 AS Lk 18 thn SMA 4 ZH Pr 17 thn SMP 5 RH Lk 17 thn SMP 6 RA Pr 17 thn SMP
Peneliti  memilih  keenam  informan  tersebut  karena  keyakinan  bahwa  mereka  dapat memberikan  data  yang  akurat  dan  relevan  mengenai  pernikahan  pada  usia  muda  dan  dapat mewakili  pelaku  lainnya.  Selain  pelaku,  KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  di  Desa  Binanga dijadikan  sebagai  sumber  informasi  lain.  Informan  dari  KUA  yang  diwawancarai  oleh peneliti adalah Pak Ali Misron Hrp dan Bu Hasnidar, beliau adalah penyuluh KUA.
Dari informan di atas, peneliti mendapatkan informasi lain mengenai pernikahan pada usia  muda  di  Desa  Binanga.  Data  sekunder  dalam  riset  ini  berasal  dari  berbagai  sumber seperti  buku,  jurnal,  dan  sumber  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Alat pengumpulan data  yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sistematis,  termasuk  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Wilayah Desa Binanga
Kecamatan Barumu Tengah mempunyai 29 desa dengan luas wilayah sekitar 443,09 km2, yaitu 10,47% dari luas wilayah Kecamatan Barumu Tengah. Desa Binanga adalah salah satu  dari  29  desa  yang  ada.  Desa  Binanga  memiliki  luas  kurang  lebih  ±3.000  hektar  dan dihuni oleh kurang lebih 2.000 jiwa yang terbagi dalam 200 kepala keluarga. Meskipun Desa Binanga  tidak  terbagi  menjadi  desa-desa,  namun  bekerjasama  dengan  Desa  Siboris  Bahal dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan resmi lainnya. Batas desa Binanga adalah Desa Manombo  di  sebelah  utara,  Desa  Janji  Manahan  di  sebelah  selatan,  Desa  Pasar  Binanga  di sebelah  timur  dan  Desa  Siharborgoan  Dalan  di  sebelah  barat.  Desa  ini  mempunyai  potensi yang  besar  dalam  bidang  pertanian  dan  peternakan,  sehingga  mata  pencaharian  utama warganya adalah bertani dan berkebun. Hasil pertanian di Desa Binanga antara lain beras dan sayuran, sedangkan hasil hortikultura antara lain kelapa sawit dan karet. Warga Desa Binanga seluruhnya beragama Islam.

## Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Binanga
Kabupaten  Padang  Lawas  di  Sumatera  Utara  tercatat  sebagai  salah  satu  wilayah dengan insiden perkawinan anak yang meskipun tidak sebanyak daerah lain, tetap signifikan. Dari  12  kota  dan  303  desa  di  Kabupaten  Padang  Lawas,  Desa  Binanga  adalah  desa  yang masih  mengalami  pernikahan  muda.  Pernyataan  ini  selaras  dengan  pandangan  Bapak  Ali Misron,  seorang  dosen  dari  KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  Barumun  Tengah,  yang mengemukakan  bahwa  pernikahan  pada  usia  muda  di  Barumun  Tengah  terus  meningkat, dengan minimal 10 kasus pernikahan pada usia muda setiap tahunnya di Kecamatan Barumun Tengah.
Di sisi lain, menurut Ibu Hasnidar, yang juga dosen di KUA, angka pernikahan pada usia muda di Desa Binanga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir karena banyak generasi  muda  yang  merantau  demi  mendukung  keuangan  keluarganya.  Namun,  sejumlah peserta  juga  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  berperan  dalam  pernikahan  pada
usia  muda,  seperti  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  dampak  negatifnya  dan pandangan tradisional yang mempersempit peran pernikahan dalam pendidikan dan karier.

## Faktor-Faktor Pernikahan Dini Desa Binanga
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  Desa  Binanga,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat beberapa penyebab pernikahan dini di desa tersebut.
a. Ekonomi
Ekonomi  memegang  peranan  dalam  menentukan  dan  salah  satu  faktor  yang  sering mendorong  terjadinya  pernikahan  pada  usia  muda  adalah  permasalahan  ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi suatu keluarga seringkali mendorong mereka untuk menikahkan anaknya  di  usia  muda,  dengan  harapan  tindakan  tersebut  dapat  mengurangi  beban keuangan  keluarga  dan  membuka  peluang  bagi  anak  untuk  meningkatkan  kualitas hidupnya  (Shufiyah,  2018).  Misalnya,  keluarga  RA  yang  termasuk  dalam  kelas  ekonomi menengah  ke  bawah  menjadikan  alasan  ekonomi  sebagai  faktor  utama  yang  mendorong keputusan  menikah  pada  usia  muda.  Ditambah  lagi,  RA  tidak  berniat  untuk  berpacaran terlalu lama dengan RH, dan pada akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menikahkan mereka.

## b. Pendidikan yang rendah
Keterbatasan  pendidikan  di  kalangan  generasi  muda  dan  penduduk  sering  kali menjadi  pendorong  utama  terjadinya  pernikahan  pada  usia  muda.  Kondisi  ini  terjadi karena  minimnya  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  dapat  mengarahkan  warga  untuk menikah  di  muda.  Pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  mindset  dan melatih  untuk  mengambil  keputusan,  terutama  dalam  pernikahan.  Peran  yang  dijalankan masyarakat  dalam  konteks  keluarga  menggambarkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan pendidikan memengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan dini (Tampubolon, 2021).
Beberapa  informan  juga  menyoroti  bahwa  banyak  anak  memilih  menikah  daripada melanjutkan  sekolah  karena  merasa  bosan  dengan  proses  belajar  atau  karena  masalah ekonomi yang membuat orang tua tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Misalnya, RS,  ZH,  dan  RH  merasa  bosan  dengan  kegiatan  sekolah  mereka.  Demikian  pula,  suku Tuyen sering memberikan nasihat kepada anak-anak mereka untuk fokus pada pendidikan, tetapi jika merasa bosan, lebih baik menikah saja. Akibatnya, jenjang pendidikan terakhir RM,  ZH,  dan  RH  hanya  mencapai  tingkat  SMP.  Sebaliknya,  di  AS,  seorang  informan tidak  dapat  melanjutkan  pendidikannya  setelah  SMA  karena  keterbatasan  ekonomi keluarga, sehingga akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai buruh sawit dan menikah dengan ZH.

## c. Keinginan sendiri
Sering  kali,  terdapat  situasi  di  mana  dua  orang  yang  saling  mencintai,  terutama  di usia  muda,  merasa  tergoda  untuk  menikah  tanpa  memperhitungkan  akibatnya  di  masa depan (Lastari dkk., 2022).
Seperti  RM  yang  memutuskan  untuk  menikah  karena  rasa  cinta  yang  berkembang terhadap  pasangannya  dan  telah  merasa  siap  untuk  menghadapi  kehidupan  pernikahan, meskipun  pasangannya  memiliki  usia  yang  lebih  tua  daripada  RM.  Ketika  menikah,  RM berusia 16 tahun sedangkan pasangannya berusia 23 tahun.

## d. Faktor Agama
Agama berperan sebagai pedoman yang mengandung norma-norma khusus sehingga bisa dijadikan acuan dalam. Agama juga mencerminkan aturan dan kewajiban yang harus ditaati (Septyanto & Santi, 2023). Kebanyakan remaja menganggap menikah muda adalah solusi  untuk  menghindari  pergaulan  bebas,  jika  sudah  merasa  siap  bertanggung  jawab,
maka menikah muda dapat dianggap sah menurut syariat (Setiawan, 2020). Warga di desa Binanga  mempercayai  bahwa  menikahkan  anak-anak  pada  usia  muda  dapat  mencegah terjadinya  perzinahan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama  dan  norma  sosial. Pandangan  ini  disampaikan  sesuai  dengan  pengakuan  Bapak  Ali  Misron,  seorang penyuluh  di  KUA  Barumun  Tengah,  yang  mengungkapkan  bahwa  orang  tua  di  desa Binanga  cenderung  menikahkan  anak-anak  mereka  jika  pulang  terlalu  larut  malam bersama  pasangan  mereka.  Kekhawatiran  orang  tua  akan  dampak  negatif  dan  gosip  dari lingkungan sekitar mendorong mereka untuk mengambil langkah tersebut sebagai solusi.
Contoh  konkritnya  adalah  NS.  Ketika  NS  sering  pulang  larut  malam  bersama pacarnya,  kekhawatiran  orangtuanya  akan  risiko  kehamilan  di  luar  nikah  dan  gosip tetangga  muncul.  Akibatnya,  orangtua  NS  mengatur  pernikahannya  dengan  paribannya, yang merupakan istilah untuk sepupu yang disarankan untuk dinikahi dalam adat Batak.

## Dampak Pernikahan Dini di Desa Binanga
Setiap peristiwa pasti berdampak, entah itu dampak positif ataupun negatif. Hal yang sama berlaku untuk pernikahan pada usia muda, dimana dampaknya bisa bervariasi. Di desa Binanga, menikah di usia muda memberikan dampak positif dan negatif seperti berikut:

## 1. Dampak positif
Dari  pengakuan  informan,  mereka  menikah  di  usia  muda  untuk  menghindari perilaku pre-sex dan tindakan zina, serta menghindarkan diri dari cacian tetangga. Mereka juga  percaya  bahwa  menikah  pada  usia  muda  dapat  membantu  mengurangi  beban keuangan keluarga.

## 2. Dampak negatif
Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, menikah muda membuat mereka putus  sekolah  karena  harus  memprioritaskan  tugas  rumah  tangga.  Mereka  juga  merasa minder  dan  takut  dijadikan  bahan  olokan  oleh  teman-temannya  karena  sudah  menikah. Karena itulah, mereka memilih untuk diam di rumah dan putus sekolah.
Kedua,  berdasarkan  hasil  wawancara,  ketidakstabilan  keuangan  tidak  jarang  terjadi pada  pasangan  muda  yang  menikah  pada  usia  muda  dan  masih  kesulitan  menghidupi keluarga. Penyebabnya, pendapatan pria tersebut tidak stabil dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebanyakan mereka  yang sudah  menikah muda  memilih bekerja sebagai buruh, petani atau mengurus kebun orang tuanya.
Ketiga,  para  narasumber  mengungkapkan  bahwa  setelah  memiliki  anak,  mereka mengalami  ketidakstabilan  psikologis.  Awalnya  merasa  kewalahan  dengan  tanggung jawab  pengasuhan  anak,  yang  membuat  mereka  meminta  bantuan  orang  tua  untuk mengasuh anak.
Keempat,  Pak  Ali  Misron  menjelaskan  bahwa  konsekuensi  dari  menikah  di  usia muda adalah tidak adanya buku nikah karena usia yang belum mencukupi. Ketiadaan akta nikah menimbulkan banyak tantangan, termasuk ketidakmampuan untuk mencari bantuan hukum dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam mengurus file  penting  dan  terlibat  dalam  urusan-urusan  sosial  seperti  mengurus  Kartu  Keluarga (KK).

## Peran Pemerintah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Binanga
Pemerintah  adalah  sebagai  pengatur  ketertiban  dan  keharmonisan  masyarakat. Ketertiban  ini  sangat  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  dalam  kehidupan  warga  dan memastikan  kelancaran  fungsi  warga.  Sebagai  pengatur  kebijakan  harus  melayani  rakyat, membina  lingkungan  yang  baik  untuk  mendukung  kreatifitas  dan  ketrampilan  mereka. Karena itulah, tugas pemerintah sangatlah penting (Kiwe, 2017).
Dalam Upaya mencegah pernikahan dini semakin marak, pemerintah mengoptimalkan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya  yang dilaksanakan oleh KUA Barumun Tengah Desa Binaga antara lain :

## 1. Mengadakan Sosialisasi
Sosialisasi  memainkan  peran  penting  dalam  mengurangi  angka  pernikahan  dini dengan  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  warga,  sehingga  mencegah praktik  menikahkan  anak  di  usia  muda.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  pemerintah untuk  secara  aktif  mengadvokasi  upaya  sosialisasi  di  dalam  masyarakat  untuk menumbuhkan  kesadaran  mengenai  pentingnya  mencegah  menikah  muda  (Dahriah  dkk., 2020).
Pak  Ali  Misros  berkata  bahwa  upaya  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  para penyuluh  KUA  untuk  mencegah  pernikahan  di  usia  muda  dilaksanakan  di  setiap  desa  di Kecamatan  Barumun  Tengah,  termasuk  Desa  Binanga.  Para  penyuluh  ini  melaksanakan kegiatan  sosialisasi  di  daerah  mereka  masing-masing.  Mereka  memberikan  informasi tentang  pencegahan  setiap  kali  mereka  memiliki  kesempatan  untuk  berinteraksi  dengan warga  desa.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Ibu  Hasnidar,  yang  merupakan  salah  satu  penyuluh KUA Barumun Tengah yang ditugaskan di Desa Binanga.
Bu  Hasnidar  sering  melakukan  sosialisasi  secara  tidak  langsung  ketika  melakukan pengajian wirid dan yasin yang sering diadakan setiap minggu oleh ibu-ibu. Menurutnya, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat besar, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami batasan-batasan pernikahan dan risiko  negatif  dari  pernikahan  pada  usia  muda.  Meskipun  pemerintah  telah mengimplementasikan  program-program  untuk  mengurangi  pernikahan  anak,  namun fenomena  ini  masih  sering  terjadi  di  daerah  pedesaan.  Meskipun  pernikahan  pada  usia muda  bisa  jadi  merupakan  kesepakatan  antara  orang  tua  dan  anak,  namun  penting  bagi mereka untuk mengkaji kembali dampak buruk yang mungkin timbul agar tidak gegabah dalam menikahkan anak-anak mereka saat usia mereka masih di bawah batas yang wajar.

## 2. Mengadakan Pembinaan
Membina warga untuk ikut berpartisipasi mencegah maraknya remaja yang menikah adalah  upaya  lain  yang  pemerintah  lakukan.  Pemerintah  mengedukasi  para  remaja mengenai pentingnya kesiapan mental dalam berumah tangga (Negoro dkk., 2022). Kantor Urusan Agama (KUA) Barumun Tengah mengarahkan dan membimbing warganya untuk tidak menikah di usia muda, dengan cara:
1) Penyuluhan  dan  Bimbingan  Pernikahan  :  memberikan  penyuluhan  dan  bimbingan pernikahan kepada remaja, yang diselenggarakan oleh KUA sebagai bagian dari strategi mereka.
2) Penolakan  Pernikahan  Bagi  Calon  Mempelai  Usia  Di  Bawah  19  Tahun  :  KUA mengubah  kebijakan  dengan  mencabut  persetujuan  pernikahan  untuk  individu  yang belum mencapai usia 19 tahun.
3) Bimbingan Calon Pengantin : membentuk program Bimbingan Keluarga Sakinah. KUA memberikan  arahan  kepada  calon  pengantin  tentang  ketentuan  legalitas  pernikahan menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  kesiapan  yang  diperlukan  sebelum  menikah, termasuk  aspek  fisik,  mental,  dan  finansial,  pentingnya  pendidikan  anak-anak,  serta kemampuan dalam mengelola kehidupan berkeluarga yang harmonis.

## Kesejahteraan Sosial Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Binanga
Pernikahan  pada  usia  muda  terkadang  dipandang  sebagai  solusi  untuk  membantu mensejahterakan  masyarakat,  khususnya  pada  rakyat  miskin.  mereka  menikah  muda  untuk menghindari  perilaku  pre-sex  dan  tindakan  zina,  serta  menghindarkan  diri  dari  cacian tetangga. Mereka juga percaya bahwa menikah pada usia muda dapat membantu mengurangi
beban keuangan keluarga sehingga dapat bebas dari kemiskinan. Selain itu, menurut mereka, menikah  muda  dianggap  dapat  meningkatkan  stabilitas  sosial  dengan  mengurangi kemungkinan putus asa dan perzinahan sebelum menikah.
Menurut  hasil  pengamatan  dan  dialog,  NS  dan  RM  dianggap  memiliki  situasi ekonomi  yang  baik  karena  pendapatan  bulanan  mereka  melebihi  Upah  Minimum  Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2.710.493. Dengan kata lain, kondisi keuangan keluarga mereka stabil dan kuat, dengan pendapatan yang melebihi standar UMP  dan  masuk  ke  dalam  kategori  ekonomi  menengah  ke  atas,  sehingga  tidak  mendorong mereka  untuk  menikah  pada  usia  dini.  Sementara  itu,  keluarga  AS  dan  ZH  juga  termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas dengan pendapatan bulanan sekitar Rp2.250.000, Rp2.000.000,  dan  Rp1.500.000.  Di  sisi  lain,  RH  dan  RA  berada  dalam  kategori  ekonomi menengah  ke  bawah  karena  pendapatan  mereka  di  bawah  UMP  yang  ditetapkan  sekitar Rp900.000 per bulan.
Namun  demikian,  pernikahan  pada  usia  muda  bukanlah  solusi  yang  efektif  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertama, pernikahan dini dapat menghambat  pendidikan  remaja  karena  umumnya  terjadi  saat  mereka  belum  siap  secara mental  dan  fisik  untuk  menghadapi  kehidupan  pernikahan,  yang  dapat  mengganggu  proses pembelajaran  dan  perkembangan  mereka.  Pendidikan  merupakan  kunci  utama  dalam meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesadaran  sosial  individu,  sehingga  pernikahan  pada  usia muda  dapat  menghambat  potensi  remaja  untuk  menjadi  warga  yang  produktif  dan memberikan kontribusi yang positif.
Kedua,  pernikahan  pada  usia  muda  berpotensi  memperparah  kemiskinan.  Setelah diamati, menikah di usia muda kebanyakan dilakukan oleh remaja dengan tingkat pendidikan rendah  dan  kondisi  ekonomi  yang  tidak  stabil.  Keadaan  ini  dapat  memperburuk  situasi keuangan  mereka,  karena  mereka  belum  memiliki  kemampuan  untuk  menghasilkan pendapatan  yang  memadai  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  semakin  kompleks. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial, karena individu yang miskin umumnya memiliki akses  yang terbatas pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketiga,  pernikahan  dini  berpotensi  memperburuk  kesehatan  reproduksi.  Pernikahan pada  usia  muda  dapat  meningkatkan  risiko  berbagai  masalah  kesehatan  reproduksi,  seperti kehamilan  dini,  aborsi  ilegal,  dan  penyakit  seksual  menular.  Dengan  demikian,  dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental individu.
Keempat, pernikahan dini dapat memperbesar angka perceraian. Pernikahan pada usia muda  seringkali  terjadi  tanpa  persiapan  yang  memadai,  sehingga  pasangan  yang  menikah mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan bersama. Ini dapat meningkatkan risiko  perceraian,  yang  berpotensi  mengganggu  kesejahteraan  sosial  dan  berdampak  pada anak-anak mereka.
Untuk memberikan contoh, tidak terdapat hubungan yang jelas antara usia pernikahan dengan  kesejahteraan  keluarga,  seperti  yang  terdapat  dalam  riset  yang  dilakukan  di  desa Binanga.  Namun,  pendapatan  dan  produktivitas  manusia  memiliki  dampak  pada  tingkat kesejahteraan keluarga.
Oleh karena itu, tingkat  kesejahteraan penduduk dalam pernikahan dini masih relatif rendah karena faktor-faktor seperti lemahnya ekonomi dan pengaruh budaya, yang sering kali tidak memiliki kecukupan finansial yang diperlukan untuk mencari mata pencaharian. Selain itu, konsekuensi dari menikah muda tidak hanya berefek pada orang yang terlibat, tetapi juga pada warga lain melalui dampak sosial dan ekonomi yang rumit. Untuk menurunkan tingkat pernikahan  usia  muda,  inisiatif  aparat  pemerintahan  harus  dibuat,  yang  mencakup pengembangan program  ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, upaya-upaya harus
diarahkan  untuk  mendukung  mereka  yang  melakukan  pernikahan  dini  melalui  skema pendidikan kesejahteraan dan program-program pengembangan keterampilan.
Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan sebagai program untuk mengurangi pernikahan pada usia dini:
1. Partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan  melalui  Generasi  Berencana  (GenRe)  yang  berupa  salah  satu  upaya membantu  remaja  mempersiapkan  kehidupan  berkeluarga  dengan  mendapatkan    edukasi terkait pernikahan dini .
3. Menggunakan  media  informasi  dan  teknologi  komunikasi  untuk  menginformasikan  dan mengedukasi masyarakat.
4. Meningkatkan  Efektivitas  Regulasi  dan  Kelembagaan:  Pemerintah  Mengambil  Tindakan Komprehensif untuk Mencegah Pernikahan Dini.
5. Peningkatan  pelayanan  kesehatan  melalui  pengembangan  layanan  kesehatan  yang mendukung  remaja,  termasuk  penyediaan  informasi  dan  akses  terhadap  kontrasepsi  yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain  program-program  tersebut,  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  agar  memajukan kesejahteraan sosial bagi yang melakukan pernikahan dini:
1. Pemberdayaan  perempuan:  Memberikan  kesempatan  belajar  dan  mengembangkan keterampilan  kepada  perempuan  bertujuan  untuk  meningkatkan  prospek  mereka  dalam kehidupan.
2. Program  pemberdayaan  ekonomi:  Bertujuan  untuk  mendukung  usaha  pasangan  dengan memberikan  modal  dan  pelatihan  kewirausahaan.  Tujuannya  adalah  membantu  mereka dalam  membuat  usaha  sampai  berkembang  dan  menghasilkan  pendapatan  untuk keluarganya.
3. Jaminan sosial: Menjamin pendidikan dan kesehatan bagi keluarga yang menikah muda.

## KESIMPULAN
Temuan-temuan  dari  riset  yang  telah  dilaksanakan  menunjukkan  bahwa  pernikahan dini  sering  dipandang  sebagai  solusi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi masyarakat,  terutama  di  kalangan  yang  kurang  beruntung.  Namun  demikian,  manfaat  yang didapat  dari  menikah  muda  tidak  selalu  optimal,  mengingat  faktor-faktor  seperti  kesulitan ekonomi  dan  norma-norma  budaya  biasanya  menghalangi  tercapainya  stabilitas  keuangan yang  diperlukan  untuk  kehidupan  yang  sejahtera.  Selain  itu,  menikah  muda  tidak  hanya berdampak  pada  individu  yang  berbuat,  tetapi  juga  memiliki  dampak  sosial  dan  ekonomi yang  rumit  pada  masyarakat  luas.  Banyak  pasangan  muda  yang  menikah  muda  yang menghadapi  keadaan  ekonomi  yang  tidak  sulit  dan  tidak  menentu,  dan  sering  kali  hidup dalam  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  kolaboratif  antara  pemerintah  dan masyarakat  untuk  mencegah  pernikahan  dini  dan  meningkatkan  kesejahteraan  warga  secara keseluruhan.
Berikut  beberapa  strategi  yang  dapat  diimplementasikan  sebagai  program  untuk mengurangi pernikahan pada usia dini:
1. Partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan  melalui  Generasi  Berencana  (GenRe)  yang  berupa  salah  satu  upaya membantu  remaja  mempersiapkan  kehidupan  berkeluarga  dengan  mendapatkan    edukasi terkait pernikahan dini.
3. Menggunakan  media  informasi  dan  teknologi  komunikasi  untuk  menginformasikan  dan mengedukasi masyarakat.
4. Meningkatkan  Efektivitas  Regulasi  dan  Kelembagaan:  Pemerintah  Mengambil  Tindakan Komprehensif untuk Mencegah Pernikahan Dini.
5. Peningkatan  pelayanan  kesehatan  melalui  pengembangan  layanan  kesehatan  yang mendukung  remaja,  termasuk  penyediaan  informasi  dan  akses  terhadap  kontrasepsi  yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## REFERENSI
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Syakir Media Press.
Apriliani,  F.  T.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Pengaruh  Perkawinan  Muda  terhadap  Ketahanan Keluarga. Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 7 (1),  90. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141
Atikasari, T. (2024). Analisis Tujuan Perubahan Batas Usia Perkawinan Persfektif Maqasid Syari’ah . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Azizah,  T.  N.,  &  Nunung  Nurwati.  (2020).  Pernikahan  Dini  dan  Pembangunan  Daerah. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 100–115. BPS. (2020). PencegahanPerkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditund . PUSKAPA. Dahriah, Abdul Jabbar, & Muhammad Rusdi. (2020). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR  PERNIKAHAN  DINI  DI    KECAMATAN  MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. PRAJA , 8 (3), 163–172.
Fadilah,  D.  (2021).  Tinjauan  Dampak  Pernikahan  Dini  dari  Berbagai  Aspek. Pamator Journal , 14 (2), 88–94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590 Hafas,  I.  &  Khoirul  Umam.  (2022).  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Penyuluh  Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Indonesia. MITSAQAN GHALIZAN , 1 (2), 1– 20.
Jajasan  Penjelenggara  Penterdjemah.  (2019). Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11—20 . Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Jenuri & Ariz Najib. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam , 11 (2), 127– 142.
Kiwe, L. (2017). Mencegah Pernikahan Dini . AR-RUZZ MEDIA.
Lastari,  D.,  Nadila,  &  Okhaifi  Prasetyo.  (2022).  Fenomena  Pernikahan  di  Bawah  Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di  Aceh Tenggara. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial , 11 (3), 306–316.
Mifahuddin,  A.,  Toha  Ma’sum,  M.  Munir,  &  Shinwanudin.  (2021).  Sosialisasi  Dampak Pernikahan  Usia  Dini  terhadap    Keharmonisan  Rumah  Tangga  pada  Remaja  di  Desa Mlandangan    Kecamatan  Pace  Kabupaten  Nganjuk. J  A  N  A  K  A  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 4 (1), 53–61.
Mikyal  Hardiyati,  Hasanah,  A.  W.,  &  Rohman,  N.  (2023).  Analisis  Kesejahteraan  Sosial Sebagai  Disiplin  Ilmu. ICODEV:  Indonesian  Community  Development  Journal , 4 (2), 89–94. https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759
Muntamah,  A.  L.,  Dian  Latifiani,  &  Ridwan  Arifin.  (2021).  Pernikahan  Dini  Di  Indonesia: Faktor  dan  Peran  Pemerintah  (Persfektif  Penegakan  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Anak. Widya Yuridika Jurnal Hukum , 2 (1), 1–11.
Negoro,  M.  A.  C.,  Roudotun  Nadifah,  &  Zidny  Ilman  Azzuardi.  (2022).  Edukasi  Pranikah Sebagai  Pencegahan  Pernikahan  Dini. Prosiding  Seminar  Nasional  Ilmu  Ilmu  Sosial (SNIIS) , 1 (1), 426–431.
Poezan.  (2021,  Maret  10).  Efektifitas  Revisi  UU  Nomor  1  Tahun  1974  ke  UU  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan. Mahkama  Agung  Republika  Indonesia .  https://ms- sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019- tentang-perkawinan/
Sahrir, S. H. (2022). METODOLOGI PENELITIAN . PENERBIT KBM INDONESIA.
Sekarayu,  S.  Y.  &  Nunung  Nurwati.  (2021).  DAMPAK  PERNIKAHAN  USIA  DINI TERHADAP  KESEHATAN  REPRODUKSI. Jurnal  Pengabdian  dan  Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1), 37–45.
Septyanto,  D.,  &  Santi,  S.  F.  (2023).  Pengaruh  Religiusitas  dan  Faktor  Lainnya  terhadap Intensi  Pembelian:  Studi  Empiris  Kosmestik  Safi  di  Tangerang. Jurnal  Multidisiplin Borobudur , 1 (2), 10–21.
Setiawan,  H.  (2020).  PERNIKAHAN  USIA  DINI  MENURUT  PANDANGAN  HUKUM ISLAM.
Borneo : Journal of Islamic Studies , 3 (2), 59–74.
https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268
Shufiyah,  F.  (2018).  Pernikahan  Dini  Menurut  Hadis  dan  Dampaknya. JURNAL  LIVING HADIS , 3 (1), 47–70.
Sinaga,  A.  A.  P.  (2016).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT DI KOTA MEDAN  (Studi Kasus Usaha Kecil Dan Menengah). Jurnal Ilmiah Methonomi , 2 (1), 1–9.
Tampubolon, E. P. L. (2021). PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI DI INDONESIA. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (5), 738–746.
Yopani  Selia  Almahisa  &  Anggi  Agustian.  (2021).  Pernikahan  Dini  Dalam  Perspektif Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Jurnal  Rechten :  Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3 (1), 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24