J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015

## REVITALISASI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Devi Pramitha
1

## Abstract
Nowadays, women’s leadership became a public issue that is always discussed and has provoked polemics and debates between the pros and cons. Women’s capacity to be a leader has always been the main things questioned by various groups when women’s leadership discourse develops in public, especially when the debate is linked to the Islamic perspective. Whereas, the mission of Islam is to free human beings, both of men and women from the shackles of oppression, backwardness and injustice. In education, Goldring and Chen (1994) reported that women in the United Kingdom and wherever most women only take part in the teaching profession, but there are relatively few and far who have important positions authorities in a number of secondary schools, colleges and local administration education. Whereas, the result of the study conducted Jirasinghe and Lyons, (1996) describe the personality of women leaders as someone who is more outgoing, democratic, caring, artistic, be kind, careful and conscientious, compassionate and cautious. Therefore, image of women as a person who also has the leadership capacity can be revitalized to bring back the gait struggles women figure very inspiring leadership. Because, requirement for an educational leader is that the educational leader must be able to lead the organization/ institution, is responsible for the achievement of the organization/ institution, is also expected to be leaders and innovators in organizations/ institutions. It also must have the leadership skills and human relations skills and good leadership to implement the model in accordance with the characteristics of her, because the real success of an organization/ institution essentially lies in the efficiency and effectiveness of the appearance of a leader. Thus, in this case, both one’s biological factor that men and women are not the main requirements in educational leadership.
Keyword: Women’s  Leadership,  Educational  Leadership,  Islamic Perspective
1   Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana  Malik Ibrahim Malang; Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144
J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015

## A.  Pendahuluan
Dalam salah satu bab buku Megatrends 2000, karya John Naisbitt dan Patricia Aburdene berjudul “The 1990’s” Decade of Women in Leadership,” kedua penulis itu meramalkan bahwa dasawarsa 1990-an dan memasuki abad ke-21 peranan perempuan semakin meningkat. Yang menarik adalah bahwa peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin semakin besar. Meskipun Naisbitt dan Aburdene dalam membuat ramalannya berdasarkan kenyataan-kenyataan dan pengalaman historis kaum perempuan Amerika Serikat, tidaklah berarti bahwa kita di Indonesia tidak akan terkena dampaknya. Dalam Era Globalisasi ini kehidupan masyarakat dunia saling terpengaruh. Peristiwa yang terjadi di dunia Barat, imbasnya akan sampai ke Indonesia (Azizah Al-Hibri, 2001: 278).
Bicara tentang kepemimpinan, biasanya asosiasi orang terfokus pada aspek kekuasaan. Padahal pengertian kepemimpinan cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada kekuasaan di bidang politik saja. Marwah Daoed mengemukakan bahwa pemimpin itu bisa macam-macam bidang dan tarafnya. Ada pemimpin dalam dunia ide, ada pula dalam dunia nyata (Melly G. Tan, 1991: 10). Lebih-lebih dewasa ini sumber-sumber kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya.
Kepemimpinan  perempuan  menjadi  isu  publik  yang  selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki- laki. N. Naily (2008) mengemukakan keberadaan pemimpin perempuan dalam ranah pendidikan masih sangat minim, terbukti dengan sedikitnya Kepala Sekolah, Kepala Madrasah ataupun Kepala Lembaga Pendidikan Islam perempuan yang ditemui, bahkan kalaupun ada maka eksistensi dan efektivitasnya masih dipertanyakan. Padahal menurut Nasaruddin Umar (2001: 65) kepemimpinan dan peran aktif perempuan di ranah publik adalah salah satu ide pokok dalam diskursus kesetaraan dan keadilan gender.
J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015
Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, namun jika diakui dari dulu hingga kini implementasi demokrasi yang sejatinya merupakan ajaran Islam, ternyata masih cukup memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan posisi sosial perempuan yang masih begitu kental. Sekalipun Megawati Soekarno Putri telah terpilih untuk memimpin negara ini, ternyata masih banyak menimbulkan kontroversi. Pihak yang tidak setuju menganggap dari sudut budaya sulit menerima perempuan menjadi pemimpin. Sedangkan pihak yang bersimpati menyatakan bahwa peristiwa itu menandakan tingginya kesadaran bangsa ini dalam memaknai kesadaran gender, terlepas apakah kualitas perempuan terangkat setelah terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Republik Indonesia.
Adapun misi Islam antara lain adalah membebaskan manusia baik laki- laki maupun perempuan dari belenggu ketertindasan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Banyak teks Al-Quran atau Hadits yang memproklamirkan hal tersebut. Akan tetapi dalam memahaminya, sering kali mengarah pada pemahaman yang bias gender, seakan-akan teks-teks tersebut mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Tidak jarang, teks agama dipahami secara parsial, sehingga distorsi penafsiran yang seolah-olah agama melakukan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu (Ilfi Nur Diana, 2008: 467). Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa laki-laki sebagai syarat pemimpin adalah merupakan ijma’ ulama ahli Fiqih. Hal tersebut didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abiy Bakrah, yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan (Muhammad ibn Isa al-Tirmiziy, t.t: 524)
Adanya hadits tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam urusan apapun. Oleh sebab itu banyak ulama berpandangan bahwa perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Mereka menanggapi hadits ini sebagai syari’at yang bersifat baku universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadits, seperti kapasitas diri Nabi ketika mengucapkan hadits dan suasana atau kondisi yang melatar belakangi munculnya hadits tersebut, serta setting sosial yang melingkupi sebuah hadits. Padahal aspek-aspek yang terkait dengan Nabi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadist tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadits (Ilfi Nur Diana, 2008: 468).
Devi Pramitha - Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam
Dalam riwayat al-Bukhari yang marfu’ dan berkualitas shahih no.
2.232 disebutkan bahwa:
… dari ‘Abd Allah bin Umar r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, “Kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya, dan akan ditanyai kepemimpinannya”, ‘Abd Allah bin Umar mengatakan, semua itu aku dengar dari Nabi, dan aku kira Nabi juga mengatakan, “dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya, dan dia akan ditanyai kepemimpinannya, kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanyai kepemimpinannya”. (Al-Bukhari, t.t: 848)
Hadist di atas konteks historis masyarakat Arab yang membagi tugas domestik untuk perempuan, dan publik untuk laki-laki. Masing-masing harus bertanggungjawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi pada masyarakat Modern pembagian peran ini tidak berkembang karena perempuan maupun laki-laki sama-sama dituntut kesejajaran pada ranah domestik maupun publik. Tanggung jawab kedua ranah tersebut secara fleksibel berada pada keduanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendukung ada pergeseran peran publik-domestik bersama- sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Marzani Anwar (2010: 28) mengemukakan siapapun itu baik laki-laki atau perempuan sekalipun berhak untuk menjadi seorang pemimpin.
Dalam dunia pendidikan misalnya, pimpinan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar karena ia merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan menuju institusi dan pendidikan secara luas. Sebagai pengelola institusi satuan pendidikan, pemimpin dituntut untuk selalu meningkatkan efektifitas kinerjanya. Sehingga untuk mencapai mutu pendidikan yang efektif, pemimpin dan seluruh stakeholders harus bahu membahu kerjasama dengan penuh kekompakan dalam segala hal. Menurut data Higher Education and Leadership Management (HELM) 2013 dari  92 PTN dan  3.124 PTS  hanya terdapat 2 orang perempuan saja yang menjadi rektor di  PTN. Data lain mengenai persentase perempuan pada jabatan fungsion al, Lektor 38%, Lektor Kepala 31%, dan Guru Besar 20%.
Data tersebut menjelaskan tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam sistem pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan, budaya dan struktur masyarakat yang sangat patriarkal, yang mendefinisikan gender dalam dua hal yaitu peran dan tanggung jawab; akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar dan menengah sangat rendah sehingga banyak perempuan tidak mendapatkan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadikannya sebagai seorang yang profesional dalam bidang manajemen (Oplatka & Beer-Sheva, 2006: 604).

## C.  Kepemimpinan dalam Perspektif Islam
Kepemimpinan pendidikan merupakan bagian esensial dari suatu organisasi pendidikan, bahkan merupakan hal yang sangat urgen dalam berjalannya organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bersifat institusional maupun nasional. Tony Bush dalam kerangka ini menyatakan bahwa outsanding leadership has invariably emerged as a key characteristic of outsanding schools. There can no longer be doubt that those seeking quality in education must ensure its presence and that the development of potential leaders must be given high priority (Tony Bush, 2008: 6). (Kepemimpinan yang luar biasa pasti selalu muncul sebagai karakteristik kunci dari sekolah terkemuka. Tidak bisa diragukan kembali bahwa meningkatkan kualitas pendidikan harus memastikan kehadirannya dan pengembangan pemimpin potensial harus diberikan prioritas tinggi).
Begitu juga dalam dunia pendidikan yang like or dislike untuk mengetahui sisi kelebihan dan kekurangan sosok pemimpin pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan pranata social yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan bahkan spiritual yang dipupuk dalam diri peserta didik untuk keberlangsungan eksistensi peradaban manusia. Sehingga, Baharuddin & Umiarso (2012: 79) mengemukakan kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin multidimensi, yaitu pemimpin religious, pemimpin perang, dan juga sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan.
Devi Pramitha - Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam
J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kepemimpinan
( leadership ). Hal ini, disebabkan karena Islam memandang manusia pada dasarnya adalah pemimpin, yaitu wakil Allah SWT di muka bumi, atau yang biasa kita sebut dengan istilah khalifatullah fi al-ardh, seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah: 30 yaitu:
اَهيِف ُد ِسْفُي� ْنَم اَهيِف ُلَعَْتَأ اوُلاَق ًةَفيِلَخ  ِضْرلأا  ِف ٌلِعاَج  ِّينِإ ِةَكِئلاَمْلِل  َكُّبَر َلاَق ْذِإَو ) ٣٠( َنوُمَلْعَي� لا اَم ُمَلْعَأ  ِّينِإ َلاَق  َكَل  ُسِّيدَقُي�َو َكِدْمَِب ُحِّيب َسُ� ُنَْنَو َءاَمِّيدلا  ُكِف ْسَ�َو Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.»
Dalam hadis shahih, Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya; seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari dari sahabat Ibn Umar).
Dalam  konsep  Islam,  kepemimpinan  dapat  diartikan  sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal dan vertikal. Yang kemudian dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and decision maker), pengorganisasi (organization), kepemimpinan dan motivasi (leading and motivation), pengawasan (controlling), dan lain-lain (Aunur Rahim Fakih, 2001: 3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam adalah suatu kegiatan atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan Al-Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
Ada beberapa istilah yang sudah lazim dipakai dalam khazanah Islam dalam hal kepemimpinan ini, yaitu: khalifah, ulul amri, imam dan malik. Khalifah sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Khaldun memiliki dua tuntutan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam satu sisi, pemimpin merupakan pengganti kepemimpinan yang mendapat mandate dari langit setelah Rasul tiada. Sedangkan pada sisi yang lain, pemimpin mengatur manusia di bumi yang barang tentu rasionalitas pemimpin harus berjalan dengan kondisi objektif di bumi (Baharuddin & Umiarso, 2012: 82).
Abd. Muin Salim (2004: 231) mengemukakan istilah ulul amri dapat diartikan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan. Di dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’: 83 mengidentifikasi akan eksistensi kepemimpinan yang sangat terkait dengan kepemimpinan Tuhan dan Rasul-Nya sehingga setelah Nabi wafat maka ulil amri sebagai rujukan dalam menghadapi masalah serta menjadi kewajiban untuk selalu ditaati.
Selanjutnya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Zakariyya (1989: 21) mengemukakan kata imam yang berakar dari huruf hamzah dan mim, kedua huruf tersebut mempunyai banyak arti, diantaranya ialah pokok, tempat kembali, jama’ah, waktu dan maksud. Para ulama mendefinisikan kata imam sebagai setiap orang yang dapat diikuti dan ditampilkan ke depan dalam berbagai permasalahan. Sedangkan untuk istilah al-Malik bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan.
Perbedaan  pengertian  kepemimpinan  dalam  Islam  dan  yang dikernukakan oleh para teoris kepemimpinan adalah, bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu juga landasan dalam menjalankan kepemimpinan dalam Islam harus berdasarkan atas al-Qur’an dan hadist. Sehingga inti dari pada istilah-istilah kepemimpinan di atas mengandung persamaan pada ranah menuntun atau memobilisasi sejumlah manusia untuk mencapai tujuan bersama yang diridhai oleh Allah SWT. Artinya, istilah-istilah tersebut bermuara pada pengabdian manusia terhadap Sang Pencipta-nya dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal
Devi Pramitha - Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam
ini, Islam mengarahkan kepemimpinan pada prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yaitu amanah, adil, syura (musyawarah), dan amr ma’ruf nahi munkar yang harus diaplikasikan dalam perilaku kepemimpinan.

## D.  Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam
Diskursus  perempuan  dalam  Islam  selalu mendapat perhatian yang  sangat  serius.  Peran  dan  fungsi  perempuan  menjadi   pokok perhatiannnya.  Pada dasarnya perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa 1:
َّثَبَو اَهَجْوَز اَهْي�ِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو  ٍسْفَي� ْنِم ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُقَّي�ا  ُساَّ�لا اَهُّي�َأ اَ�
ْمُكْيَلَع َناَك َهَّللا َّنِإ َماَحْرلأاَو ِهِب َنوُلَءا َسَ� يِذَّلا َهَّللا اوُقَّي�اَو ًءا َسِ�َو اًيرِثَك لااَجِر اَمُهْي�ِم
) ١( اًبيِقَر Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
Akan tetapi dalam perspektif yang lain perempuan didudukkan sebagai obyek yang harus dipimpin oleh laki-laki, seperti yang tertulis dalam S. An-Nisa: 34. Meski demikian bukan berarti perempuan tidak mendapat kedudukan yang layak. Perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak Negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya. Disamping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, perempuan juga memegang peranan penting dalam proses da’wah Islam. Perempuan seperti Asma’ bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi  hijrah nabi.
Kapasitas perempuan untuk menjadi seorang pemimpin selalu menjadi hal utama yang dipersoalkan oleh berbagai kalangan saat diskursus kepemimpinan perempuan berkembang dalam ranah publik, terutama bila perdebatan tersebut dikaitkan dalam perspektif Islam. Padahal dalam diskursus kepemimpinan, persoalan kapasitas laki-laki tidak pernah dimunculkan sebagai persoalan utama. Seperti sudah ada sebuah citra yang telah mengidentikkan ‘kepemimpinan’ dengan ‘laki-laki’. Citra yang kemudian terbentuk dalam masyarakat berdasarkan pengaruh keyakinan agama dan budaya inilah yang membuat citra kepemimpinan perempuan melemah, serta membangun citra perempuan sebagai sosok ‘yang dipimpin’ dan bukannya ‘yang memimpin’. Akibatnya, kaum perempuan menjadi semakin teralienasi dari posisi kepemimpinan dalam berbagai ranah publik karena sudah terlanjur dicitrakan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin.
Kepemimpinan perempuan merupakan persoalan pelik yang sampai saat ini terus menjadi perbincangan. Lingkup perbincangan tersebut bermula dari tatanan syari’ah yang memberikan barrier berupa sinyalemen hadits yang mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada perempuan. Menurut Yusuf Qardhawy (1997: 246), hadits ini adalah shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip oleh Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari istilahasuk ke dalam hadist yang shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang difahami secara tekstual, ataupun difahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum perempuan menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang  perempuan Persia  menjadi pemimpin  meski disekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian.
Jumhur ulama sepakat akan haramnya perempuan memegang kekuasan dalam al-wilayatul-kubra atau al-imamatul-uzhma (pemimpin tertinggi). Di mana perempuan berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata “Wallu Amrahum” (Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumhur ulama memberikan
pengharaman pada perempuan. Hampir ulama klasik memandang perlu untuk mengetengahkan hak menjadi khalifah adalah hak laki-laki, bukan perempuan. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun. Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, perempuan berhak  mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri (Yusuf Qardhawy, 1997: 248).
Selain hadits tersebut juga terdapat ayat Al-Quran yang dijadikan alasan mengapa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Dalam Surat An-Nisa’ ayat 34 berbunyi:
ْمِِلاَوْمَأ ْنِم اوُقَفْي�َأ اَِبَو  ٍضْعَيب ىَلَع ْمُه َضْعَيب ُهَّللا َل َّضَف اَِب ِءا َسِّي�لا ىَلَع َنوُماَّوَيق ُلاَجِّيرلا
َّنُهوُظِعَف َّنُهَزو ُشُ� َنوُفاََت  ِتلالاَو ُهَّللا  َظِفَح اَِب  ِبْيَغْلِل  ٌتاَظِفاَح  ٌتاَتِ�اَق  ُتاَِلا َّصلاَف َناَك َهَّللا َّنِإ لايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغْيبَي� لاَف ْمُكَ�ْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِر ْضاَو ِعِجا َضَمْلا  ِف َّنُهوُر ُجْهاَو
) ٣٤( اًيرِبَك اًّيِلَع “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki- laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”
Ayat tersebut sering kali dijadikan alasan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Para mufassir klasik menggunakan ayat ini sebagai legalitas normatif kepemimpinan laki-laki atas perempuan baik dalam rumah tangga ataupun dalam aspek yang lebih luas dengan alasan karena dianggap tidak bisa menjaga muharromatnya. Lalu bagaimana jika ternyata perempuan tersebut bisa menjaga muharromatnya seperti
perempuan dalam dunia pendidikan yang menjadikan dirinya sebagai Kepala Sekolah, Kepala Madrasah atau Kepala Lembaga Pendidikan Islam, bahkan mungkin mampu memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan lembaga pendidikannya. Dalam masyarakat patriakhi, kepemimpinan memang selalu diidentikkan dengan laki-laki, perempuan tidak berhak menjabat sebagai pemimpin dalam ranah apapun, sekalipun itu dalam dunia pendidikan, semisal menjadi Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. Sebenarnya efektivitas pemimpin bukan ditentukan oleh jenis kelamin apa yang sedang berkuasa, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas dan perilaku dari pemimpin itu sendiri. Pada hakikatnya esensi dari kepemimpinan terletak pada moral, kualitas dan kapabilitas serta keberpihakannya terhadap apa yang dipimpinnya.
Dalam hal kepemimpinan perempuan barangkali kita sebaiknya merenungkan pikiran yang dikemukakan oleh Toety Heraty Noerhadi bahwa perlu adanya redefinisi tentang arti kepemimpinan. Toety mengatakan: “Konsep kepemimpinan yang lebih memperoleh corak pengertian pria harus siap mengalami redefinisi sedemikian rupa sehingga kepemimpinan menurut perspekif perempuan dimungkinkan.” Lebih lanjut, Toety mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang memberi tempat yang tinggi pada citra keibuan akan menopang pemimpin sebagai Ibu (Melly G. Tan, 1991: 11). Bila demikian halnya di masa depan Indonesia dapat diharapkan akan mempunyai pemimpin perempuan yang arif dan bijaksana.

## E.  Kepemimpinan Pendidikan Perempuan
Perempuan sebagai seorang pemimpin formal pada mulanya banyak yang meragukan, mengingat penampilan perempuan yang berbeda dengan laki-laki, tetapi keraguan ini dapat diatasi dengan keterampilan dan prestasi yang dicapai. Di dalam kepemimpinan baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki memiliki tujuan yang sama hanya saja yang berbeda dilihat dari segi fisik semata-mata, sebagaimana dikemukakan Kimbal Young (dalam Kartono, 1983: 40) bahwa:
“Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang  lain  untuk  berbuat  sesuatu;  berdasarkan  akseptasi/
penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi”
Pemimpin yang berada pada organisasi formal akan memiliki kekuasaan manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen pula, sehingga kekuasaan yang dimilikinya bersifat institusional dan tidak dihubungkan dengan sifat-sifat pribadi, misalnya, seorang perempuan yang menjadi kepala sekolah, kemudian bawahannya baik guru-guru atau staf tata usaha tunduk kepadanya bukan pada pribadi melainkan pada kepemimpinannya karena ia sebagai pemimpin formal. Penting sekali untuk dikaji bahwa kepemimpinan seorang muncul dan dapat mensejajarkan dirinya dengan laki-laki apabila yang bersangkutan memiliki need for achievement (David Mc. Clelland, t.t: 2).
Dalam dunia pendidikan, Goldring dan Chen (1994) mengatakan bahwa para perempuan di Inggris Raya dan di manapun kebanyakan perempuan hanya berperan dalam profesi mengajar, namun relatif sedikit dan jarang ada yang memiliki posisi-posisi penting pemegang otoritas dalam sejumlah sekolah menengah, perguruan tinggi maupun adminsitrasi lokal pendidikan. Sehingga fenomena kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan telah menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih jauh. Studi yang dilakukan Coleman (2000) menunjukkan bahwa kepala sekolah dan para manajer senior perempuan lainnya di Inggris dan Wales mengindikasikan mereka cenderung berperilaku model kepemimpinan transformatif dan partisipatif. Studi lainnya tentang kepala guru dan dan kepala sekolah perempuan di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa para manajer perempuan tampil bekerja secara kooperatif dan memberdayakan koleganya serta memfungsikan team work secara efektif (Blackmore, 1989; Hall, 1996; Jirasinghe dan Lyons, 1996). Hasil lain dari studi yang dilakukan Jirasinghe dan Lyons, (1996) mendeskripsikan tentang kepribadian pemimpin perempuan sebagai sosok yang lebih supel, demokratis, perhatian, artistik, bersikap baik, cermat dan teliti, berperasaan dan berhati-hati. Selain itu, mereka cenderung menjadi sosok pekerja tim, lengkap dan sempurna. Mereka juga mengidentifikasi diri dan mempersepsi dirinya sebagai sosok yang lebih rasional, relaks, keras hati, aktif dan kompetitif.
Sebenarnya kendala bagi para perempuan untuk menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan ada pada dua pihak, yaitu pada individu perempuan yang berkecimpung di dunia pendidikan dan institusi pendidikan itu sendiri. Kendala pertama, ada pada sumber daya manusia dan struktur sosial di institusi pendidikan yang belum berperspektif gender. Ada kesan ‘pukul rata’ bahwa yang bisa berkompetisi hanya laki-laki. Selain itu, juga masih ada budaya yang bersifat mengutamakan pria dalam hal kepemimpinan. Sehingga terkadang bukan karena perempuan tidak mau jadi pemimpin, namun budaya yang membuat perempuan sulit untuk maju memimpin. Oleh karena itu, apabila struktur sosial dan budaya di dunia pendidikan tidak diubah untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan maka sulit bagi para perempuan untuk menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan.
Kendala lainnya ada pada sebagian besar individu perempuan yang kurang percaya diri akibat dibesarkan dalam masyarakat yang bersifat patriarki, yakni sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Para perempuan jauh sebelumnya memiliki pola pikir yang sudah terbentuk bahwa perempuan tidak perlu memimpin dan berkarir seadanya. Sehingga mereka cenderung pasrah dan tidak mau terlihat ambisius ataupun ‘meminta-minta’ jabatan. Namun demikian secara global, diakui ada beberapa hambatan dalam masalah kepemimpinan perempuan di dunia pendidikan. Yakni, glass ceiling, adanya pembatasan dalam promosi akademik bagi perempuan, chilly climate dalam proses akademik perempuan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan akademiknya, dan leaking pipeline atau representasi perempuan menurun dalam beberapa bidang kehidupan akademik.
Lalu bagaimana dengan identitas profesional perempuan dalam kepemimpinan pendidikan? Pada forum konferensi tahunan Asosiasi Australia untuk Riset Pendidikan ( AARE Annual Conference), tanggal 3-7 Desember 2000, Jill Blackmore dan Judyth Sachs, melakukan penelitian dengan mengeksplorasi isu-isu baru mengenai perempuan dan kepemimpinan pada era restrukturisasi sepanjang tahun 1990-an. Dari hasil wawancara yang mereka lakukan dengan sekelompok perempuan yang menduduki posisi- posisi pimpinan atau memiliki aspirasi untuk menduduki posisi semacam itu, juga dengan para perempuan yang menjadi pemimpin informal di sekolah,
Devi Pramitha - Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam
universitas atau akademi ditemukan beberapa fenomena menarik, antara lain: 1). Ada perbedaan individual ( distinct differentiation ) mengenai rasa memiliki, komitmen terhadap organisasi, dan motivasi tergantung pada keberadaannya di dalam organisasi itu. 2). Studi pada banyak universitas, akademi, dan sekolah membuktikan bahwa perempuan yang terus bergerak memasuki dunia kepemimpinan pada tingkat manajemen menengah dan eksekutif lebih disebabkan karena faktor kebetulan ketimbang sengaja mendesainnya, dan lebih atas dasar jaminan ketimbang kinerja potensial. Masuknya mereka ke dalam dunia kepemimpinan didasari atas keahlian profesional substantif sebagai edukator dan pada aspek-aspek emosional manajemen kerja sebagai agen-agen perubahan.
Kepemimpinan perempuan dalam institusi pendidikan yang profesional bekerja dipandu oleh sifat-sifat profesionalisme. Profesionalisme beroperasi sebagai strategi okupasional, mendefinisikan masukan dan memiliki kekuatan negosiasi, dan memperoleh ganjaran atas keahliannya. Mereka yang masuk kategori ini pun mampu menerapkan strategi organisasi, mempertajam pola kewenangan, mampu memposisikan diri, dan menciptakan hubungan yang terkoordinasi di lembaganya (Sudarwan Danim, 2003: 110).
Shoya Zichy seorang perempuan yang meneliti mengenai kepemimpinan perempuan, dalam bukunya Women and the Leadership Quetient mencoba mengupas delapan tipe kepemimpinan perempuan yaitu: tipe trustees (kepercayaan), tipe conservator (yang memelihara), tipe tactician (yang mengutamakan taktik), tipe realistic (yang mengutamakan kenyataan yang realistik di lapangan), tipe strategic (yang mengutamakan langkah rasional untuk menguasai keadaan), tipe inovator (yang mengutamakan inovasi- inovasi dalam memecahkan masalah), tipe mentor (yang memberikan tekanan kepada motivasi yang diberikan kepada pengikut), dan tipe advocator (yang memfokuskan pada upaya memotivasi para pengikut dengan ide-ide atau petunjuk yang cemerlang (Martha Tilaar dan Wulan Tilaar Widarto, 2003: 28).

## F.  Kesimpulan
Perempuan memiliki spirit, kemampuan dan kualitas yang tak kalah dari laki-laki. Perbedaannya hanyalah terletak pada kesempatan yang
J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015
mereka dapatkan. Bila kesempatan itu datang yang kemudian berpadu dengan daya juang, akan memunculkan pemimpin perempuan yang handal karena tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara kemampuan kepemimpinan pendidikan antara laki -laki dengan perempuan. Citra perempuan sebagai pribadi yang juga memiliki kapasitas kepemimpinan dapat direvitalisasi dengan memunculkan kembali kiprah perjuangan para perempuan-perempuan yang sosok kepemimpinannya sangat inspiratif. Islam adalah basis terkokoh dalam mengupayakan perbaikan kondisi subordinasi terhadap perempuan dan bukan sebagai penghambat bagi kemajuan kaum perempuan.
Istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian sekaligus, dimana kata kepemimpinan menjelaskan sifat atau ciri-ciri bagaimana mengatur, mempengaruhi dan mengarahkan seseorang. Sedangkan kata pendidikan menerangkan objek dimana kepemimpinan itu dilakukan. Sehingga kepemimpinan pendidikan Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan ke arah tercapainya tu juan-tujuan pendidikan yang diridai Allah swt. Jadi dalam hal ini sangat jelas orientasi dan tujuan yang hendak dicapai oleh kepemimpinan pendidikan Islam yaitu menuju tercapainya tujuan pendidikan atas dasar dan keridaan Allah (mardhatillah) .
Syarat  bagi  seorang  pemimpin  pendidikan,  adalah  pemimpin pendidikan harus dapat memimpin lembaga/ institusi, bertanggung  jawab atas  tercapainya  tujuan  lembaga/ institusi, juga diharapkan menjadi pemimpin dan  inovator  di  lembaga/ institusi tersebut. Selain itu juga harus memiliki keterampilan memimpin dan keterampilan hubungan insan serta menerapkan model kepemimpinan yang baik sesuai dengan karakteristik dirinya, karena sesungguhnya keberhasilan suatu lembaga/ institusi pada hakikatnya terletak pada efisiensi  dan  efektivitas penampilan seorang pemimpin. Sehingga dalam hal ini, faktor biologis seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan bukan menjadi syarat utama dalam kepemimpinan pendidikan.
Devi Pramitha - Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam

## Daftar Pustaka
Ahmad, Abi al-Husain Ibn Faris Zakariyya. 1989. Mu’jam Maqayis al-Lughah Juz II. t.tp: Dar al-Fikr.
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, “fi al-Istiqrad wa Ada’ al-Duyun wa al-Hijr wa al-Taflis, al-’Abd Ra’a fi Mali Sayyidih wa lam Ya’mal illa bi-Iznih”, no. 2.232, juz II. hlm. 848.
Al-Hibri, Azizah, dkk. 2001. Perempuan dalam Masyarakat Indonesia.
Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Anwar, Marzani, dkk. 2010. Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-Laki Melalui Pendidikan Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama dengan dukungan AIBEP.
Bush,Tony & Coleman, Marianne. 2006. Manajemen Strategis Kepemimpinan
Pendidikan (Terj. Fahrurrozi). Jogjakarta: IRCiSoD.
Danim,  S.  2003. Menjadi  Komunitas  Pembelajar:  Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran.
Jakarta: Bumi Aksara.
Diana, Ilfi Nur. 2008. Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik: Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadlian Gender. Malang: PSG UIN Malang.
Fakih, Aunur Rahim, dkk. 2001. Kepemimpinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
Kartono, Kartini. 1983. Pemimpin dan Kepemimpinan. Apakah Pemimpin
Abnormal Itu?. Jakarta: CV. Rajawali.
Mc. Clelland, David. Tt. Dorongan Hati Menuju Modernisasi. Dalam Weiner Myron. Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan. New York: Voice of America Forum Lecture.
Naily, N. 2008. Nyai and Gender Awareness in Pesantren and Traditionalist Muslim Community in East Java. Australia: Unpublished thesis Australian National University.
J-PAI, Vol. 1 No.2 Januari-Juni 2015
Qardhawy, Yusuf. 1997. Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Salim, Abd. Muin. 2004. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Tan, Melly G. 1991. Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Tilaar, M. dan W.T. Widarto. 2003. Perempuan Pemimpin Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
Umar, Nasaruddin. 2001. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran.
Jakarta: Paramadina.