## KONSEP WELFARE STATE AL MAWARDI DALAM KITAB ADAB AL- DUNYĀ WA AL-DĪN: Sebuah Telaah konsep analisis kritis
Aris Stianto, Syamsuri
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UNIDA Gontor, Indonesia
Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id , Arissetianto2909@gmail.com

## ABSTRACT
This article tries to examine the concept of welfare state according to capitalism in the view of al-Mawardi. The process of data collection is done by studying books, articles that discuss the concept of welfare, especially the book of al Adab dunya wa al-Din, the phenomenal work of Imam Al-Mawardi. Finally, this article explains that the concept of al-Mawardi's welfare state with the welfare state according to capitalism  is  the  opposite.  One  of  the  most  important  examples  of  al-Mawardi's view in the welfare state is that religion is the basis of the state. So that the basic policy  is  always  thinking  about  the  benefit  of  the  people  not  on  the  will  of  a particular  group  or  group.  It  is  different  from  the  concept  of  capitalism  that  the existence of this welfare state is to cover up the failure of the economic system that has been applied. This study is very useful to know how the concept of welfare state according  to  capitalism  and  according  to  Al-Mawardi,  as  well  as  to  be  used  as reference material in subsequent writings.
Keyword: Welfare State, Al-Mawardi, Kapitalisme

## ABSTRAK
Artikel  ini  mencoba  mengkaji  tentang  konsep  welfare  state  menurut  kapitalisme dalam  pandangan  al  mawardi.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menelaah buku, artikel yang membahasa konsep kesejahteraan khususnya kitab al Adab  dunya  wa  al-Din  karya fenomenal  Imam Al-Mawardi. Akhirnya artikel ini menjelaskan bahwa konsep welfare state al-mawardi dengan welfare state menurut kapitalisme  bertolak  belakang.  Salah  satu  contoh  pandangan  al-Mawardi  yang paling  utama  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  agama  menjadi  dasar  negara. Sehingga  dasar  kebijakannya  selalu  memikirkan  kemaslahatan  rakyatnya  bukan atas  kehendak  suatu  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Berbeda  dengan  konsep kapitalisme bahwa adanya welfare state ini untuk menutupi kegagalan dari sistem ekonomi yang telah diterapkannya. Kajian  ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana  konsep  welfare  state  menurut  kapitalisme  dan  menurut  Al-Mawardi, serta untuk dijadikan bahan refrensi dalam  penulisan selanjutnya.
.
Kata kunci: Welfare State, Al-Mawardi, Kapitalisme

## PENDAHULUAN
Salah  satu  problem  terbesar  dalam  setiap  negara  adalah  sektor perekonomian.Sektor ini menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara, sehingga setiap negara menaruh perhatian khusus kepada sektor ini.Dengan adanya perhatian secara khusus, sektor perekonomian ini menjadi maju dan berkembang pesat.Perkembangan  tersebut  dirancang  dengan  sedemikian  rupa  dari  peran  dan kreatifitas pemikir-pemikir ekonomi kapitalisme. Filosofi kapitalisme ini berawal dari karya Adam Smith yang ditulisnya dalam bukunya yang berjudul ‘ An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations’ pada tahun 1776 (Smith, 1937). Dalam kegiatannya, setiap individu diperbolehkan mencari kepentingannya sendiri tanpa adanya peran dari pemerintah ( Laissez faire ). Dalam proses mencari dan  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal,  maka  setiap  individu  seakan-akan dipandu oleh tangan tangan yang tak nampak ( Invisible Hand ).
Dasar filosofi Smith ini menjadi sistem ekonomi yang kemudian mengakar menjadi sebuah ideologi. Motifnya kapitalis yang didorong  oleh filsafat liberalism melahirkan  sistem ekonomi pasar bebas,  yang kemudian dimonopolinya. Sistem ini berdampak pada  banyaknya komentar dan gugatan dari sistem pasar bebas ini dalam  menjawab  tantangan-tantangan    global. Gugatan  ini  muncul  atas  dasar permasalahan  yang  muncul  bagi  perkembangan  aktifitas  manusia  dari  sistem kapitalisme ini. Beberapa permasalahan tersebut yaitu : pertama, sistem ini sangat mengagungkan  produksi  sebagai strength dalam  menentukan  kompentensi  harga, sehingga  produsen  yang  unggul  akan  bertahan  dan  yang  lemah  akan  tersingkir. Kedua, sistem ini dalam perkembangannya menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak,  serta  pengambilan  bunga.Kapitalisme  ini  kemudian  memiliki  ciri  khas tersendiri  yaitu  identik  dengan  monopoli  karena  pemodal  ingin  menguasai segalanya dan menyingkirkan pesaingnya.
Adanya sistem kapitalisme, melahirkan kejahatan-kejahatan ekonomi. Buah dari kejahatan ekonomi tersebutadalah lahirnya program welfare state . Program ini bertujuan untuk mengangkat kondisi masyarakat yang lemah agar mampu bertahan hidup dan menikmati kesejahteraan yang dilakukan oleh masyarakat kapitalisme.
Dalam prosesnya, antara praktek dan tujuan dari program ini tidak semulus dengan yang diinginkan.Kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan ketidakseimbangan  global  melanda  hampir  diseluruh  belahan  dunia.Dengan demikian  program  ini  dianggap  gagal  yang  katanya  menciptakan  kesejahteraan. Dikatakan gagal program ini, karena menurut paham kapitalisme, yang dimaksud kesejahteraan adalah material.Material disini meliputi kebutuhan pokok manusia, penghapusan  kemiskinan,  kesempatan  kerja  dan  distribusi  yangadil.Program  ini tidak  memikirkan  kesejahteraan  spiritual  bagi  setiap  individu.Meskipun  sistem kapitalisme  unggul  dalam  kinerja  ekonomi,  tetapi  masih  tetap  belum  maksimal dalam pemenuhan material.Bisa dilihat dari masih adanya ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan negara terjerat hutang.
Al-Mawardi  dalam  meciptakan  kestabilan  perekonomian  suatu  negara, lebih menekankan kepada akhlak  yang harus dimiliki seseorang, masyarakat  dan pemerintah.Menurutnya  sebuah  negara  memiliki  peran  penting  dalam  mengawal keberlangsungan individu, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan material dalam mencapai ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.Disatu sisi,  bumingnya  konsep  negara  kesejahteraan  saat  ini  yaitu  memiliki  misi mensekulerkan negara dari moral agama dan menyatakan bahwa agama merupakan sumber kemunduran negara ( Jamaluddin, 2013).
Lebih dalam al-Mawardi menegaskan bahwa sumber kekuatan dan sumber kekuatan bernegara adalah akal itu sendiri.Manusia dalam hal ini harus memikirkan essensi  hidup  di  dunia sebagai  tempat  beramal dan pembebanan, selain itu harus memikirkan  kehidupan  akhirat  sebagai  tempat  tujuan  setiap  manusia  dan  tempat pembalasan Allah atas perbuatannya.Begitu juga terciptanya negara kesejahteraan nerupakan  perwujudan  peran  manusia  yang  memiliki  akal  dalam  menjalankan kegiatan ekonomi, agama dalam kesejahteraan masyarakat.
Setelah mengidentifikasi konsep welfare state tersebut, maka penelitian ini  bertujuan  untuk  membahas  lebih  lanjut  mengenai  konsep  welfare  state menurut kapitalisme dan konsep welfare state menurut Al Mawardi, sehingga dapat  mengetahui  bagaimana  konsep  welfare  state  yang  sesuai  dengan  nilai-
nilai  keIslaman.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sedikit  bahan pertimbangan  mengenai  konsep  pembangunan  khususnya  kesejaahteraan sebuah negara (welfare state) untuk kedepaannya.

## Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Negara  kesejahteraan  merupakan  konsep  pemerintahan  ketika  sebuah negara  mengambil  peran  terhadap  perlindungan  ekonomi  dan  sosial  setiap warga  negaranya  ( Marilang,  2012). Konsep  ini  didasarkan  pada  ditribusi kekayaan,  dan  tanggungjawab  masyarakat  kepada  orang  tidak  mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Menurut Richard Morris Titmuss, welfare state adalah negara yang telah mengorganisasikan  kekuatan  politik  dan  manajemennya  dalam  memainkan kekuatan  pasar  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat. Sedangkan  Esping  Andersen  mendefinisikan  negara  kesejahteraan  apabila memenuhi  empat  pilar  yaitu: social  citizenship,  full  democracy,  modern industrial  system, dan right  to  education and the expantsion  of  modern mass education system ( Titmuss, 2006).
Secara singkat dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan itu dengan kekuasaannya  (ekonomi  dan  politik)  ditujukan  untuk  menjamin  setiap masyarakatnya  dalam  memperoleh  pendapatan  sesuai  dengan  standar kelayakannya, serta memberikan jamian sosial  seperti dana pensiun, asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, lanjut usia dan sebagainya ( Fuadi, 2015).
Lain halnya dengan Marshal yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai  bagian dari sebuah masyarakat modern yang berjalan bersama ekonomi kapitalis dan politik demokratis ( Soule, 1994). Negara yang termasuk bagian ini adalah  Inggris,  Amerika,  Australia,  dan  Selandia  Baru  serta  negara  dibagian eropa  Barat  dan  Utara.Sedangkan  negara  Bekas  Uni  Soviet  tidak  termasuk dalam kategori ini, melainkan masuk kategori demokratis maupun kapitalis.
Hal  ini  menjadi  mencuat  karena  konsep  welfare  state  ini  merupakan jalan  tengah  dari  kapitalisme  dan  sosialisme  yang  merupakan  kulminasi perjuangan  hal  hal  politik  kewarganegaraan.  Selain  menuntut  kebebasan individu, konsep ini juga menanamkan rasa tanggungjawab dalam masyarakat
dengan menjamin bahwa individu dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan tertentu  seperti  sakit,  dan  pengangguran.  Terdapat  hal  yang  menarik  dari  ini adalah welfare state atau negara kesejahteraan tumbuh subur di negara kapitalis dan demokratis seperti As, Selandia Baru, Eropa Barat dan Australia, bukan di negara sosialis ( Suharto, 2006).
Dengan  demikian,  melihat  pentingnya  peran  sebuah  negara  dalam pelayanan  social,  welfare  state  hakikatnya  bukanlah  merupakan  bentuk dominasi  sebuah  negara.Tetapi,  welfare  state  ini  adalah  wujud  dari  adanya kesadaran  masyarakat  atau  warga  negara  atas  hak  yang  dimilikinya  seseuai dengan  nilai-nilai  demokrasi.Negara  hanya  mendapatkan  amanah  untuk melaksanakan dan memenuhi hak hak warga di suatu negara tersebut.

## Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) menurut Kapitalisme
Dalam paham ini mengatakan bahwa kekuasaan ada di tangan kapital, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas tanpa adanya batas yang diberorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya.Sistem ini dapat digambarkan sebagai kekayaan yang digunakan memproduksi lebih banyak kekayaan dan sebuah sistem yang menjadi jalan menuju pada keuntungan sebesar-besarnya ( Ahmad, 1947).
Sistem  kapitalisme  ini  merupakan  sebuah  sistem  ekonomi  yang berdasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas segala harta benda dan bebasnya setiap individu tersebut dalam mengadakan kontrak dengan individu lain. Lebih dalam  lagi,  kegiatan  usaha  ini  merupakan  nafas  dari  sistem  kapitalisme, sehingga orang yang sudah terjangkit dengan sistem ini akan selalu memikirkan materi dalam memenuhi kebutuhannya.
Baqr  as-Sadr  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa  kebebasan berekonomi  kapitalisme  ini  terimplementasi  dikegiatan  ekonomi  seperti  hak kepemilikan,  eksploitasi,  konsumsi,  distribusi  dan  sebagainya  ( Muhammad, 1994). Padahal  disebutkan  dalam  bukunya  Wirasasmia  bahwa  pemerintah Dalam  menetapkan  undang-undang  tentang  kepemilikan  swasta  untuk melindungi  kepentingan  bersama  ( Wirasasmia  dkk,  2002). Artinya  antara pemerintah  dan  warga  seharusnya  saling  berusaha  memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya sebagai kewajiban yang harus berjalan berdampingan.
Dari refrensi yang penulis temukan, terdapat tiga unsur penting dalam kapitalisme,  yaitu  individualism,  kompetensi  pasar  dan  pengerukan keuntungan.Sifat individualism ini telah menciptakan karakter sebagai seorang individu yang mencari keuntungannya sendiri demi terpenuhi kebutuhannya.Sedangkan  sistem  ini  merupakan  lahan  bagi  para  individu tersebut dalam bersaing. Dampaknya bagi yang kuat dan mampu bertahan akan selamat dan bagi yang lemah akan termusnahkan dalam persaingan tersebut.
Sesuai dengan hal tersebut, baik itu individu, perusahaan bahkan suatu bangsa  mengharuskan  berjuang  untuk  kepentingannya  masing-masing. Masing-masing individu bebas menggunakan barang yang diperolehnya, bebas melakukan  apa  yang  diinginkannya.  Dalam  sistem  kapitalisme  ini  antara individu  dengan  pasar  bebas  sangatlah  keterkaitan,  hal  ini  berdampak  pada termotivasinya  individu  untuk  bekerja  maksimal.Distribusi  yang  dilakukan mengenai  kekayaan  dipengaruhi  oleh  pihak  swasta,  karena  pihak  swasta diizinkan  dalam  memperoleh  aktiva  dan  memungkinkan  laju  pertukaran  atas kepemilikan barang.
Dalam  kapitalisme  tidak  ada  rasa  kepedulian  terhadap  orang  yang tersingkir dalam persaingan pasar.Kapitalisme ini lebih memikirkan bagaimana petumbuhan  ekonomi  dan  barang-barang  yang  dimilikinya.Dengan  demikian tidak  heran  mental  kapitalisme  ini  tidak  bertanggjungjawab  atas  moral  dan sosial yang terkena dampak dari sistem ini.
Kondisi di zaman modern ini, kapitalisme dinisbatkan dengan pengguna modal  besar  dalam  hal  produksi,  memonopoli  pasar,  dan  terbentuknya perseroan  yang  raksasa.Sistem  ini  sering  dikecam  sebagai  penyebab ketimpangan dalam masyarakat, Karena produsen mengekplotir pegawainya.Dalam  hal  ini  pemerintah  hanya  berperan  sebagai  pelindung melalui  kebijakan  dan  regulasi,  agar  berjalan  sesuai  dengan  regulasi tersebut.Dapat  dikatakan  bahwa  negara  hanya  mengambil  peran  dalam penjaminan pasar yang berjalan lancar.Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah yang lebih dalam dan hal ini dianggap sebagai penghalang dalam
operasi  pasar.  Oleh  karenanya,  apabila  kapitalism  ini  jatuh  maka  akan menimbulkan sikap arogansinya, budaya hedonism, dan bersifat materi.
Suharto  mengatakan  “Paham  kapitalisme  ini  dalam  melakukan tindakannya menganut asas utilitarianistik yaitu memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan perjuangan yang seminimal mungkin.” ( Suharto) Dampaknya  dari  asas  ini  sering  diartikan konsumerisme dan materialism dengan  tindakan  tindakan  menindas  kaum  lemah.Beliau  juga  mengatakan bahwa program negara kesejahteraan merupakan momentum terbaik bagi kaum kapitalisme  ini.Sistem  dengan  penuh  praktek  individualism  ini  menurutnya menjadi  sebuah  sistem  yang  terkesan  baik  dan  pas  dalam  menyeimbangkan antara  individu  dalam  ekonomi.Peristiwa  pengangguran,  kejahatan  dan kemiskinan merupakan peristiwa yang terjadi dihampir belahan dunia. Artinya, program negara kesejahteraan ini merupakan sebuah ideologi, strategi, sistem, cara yang meyakinkan untuk menutupi kejahatan sistem ekonomi kapitalisme ini. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Robert Heilbroner bahwa :
“ negara  kesejahteraan  merupakan  sebuah  ideology,  sistem  dan sekaligus    strategi    yang  jitu  dalam  mengatasi  dampak  negative  dari sistem kapitalisme .” ( Heilbroner, 1976).
Beliau  mengatakan  bahwa  sistem  ini  tidak  bisa  lagi  dilawan  dan seharusnya  diarahkan  kepada  hal  yang  lebih  berwajah  manusia  dalam menjawab dampak mekanisme pasar yang tidak efektif ( Heilbroner, 1976).
Ketidakefektifan  mekanisme  pasar  ini,  mengakibatkan  peran pemerintah  hanya  menjalankan  fungsinya  sebagai agent  of  socioeconomic development. Maksudnya  pemerintah  dalam  hal  ini  tidak  hanya  mendorong perekonomian,  melainkan  memperluas  distribusi  perekonomian  dengan anggaran  yang  ada.  Selain  itu  pemerintah  harus  menyediakan  dana  untuk pemerataan  dan  kompensasi  bagi  yang  tersingkir  dari  persaingan.  Dalam menjawab permasalahan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial bukan hanya dilakukan dengan program jangka  pendek,  melainkan  secara  menyeluruh  melalui  program  sosial  seperti jaminan sosial  hingga tunjangan hari tua.
Tetapi pada realitanya, program negara kesejahteraan yang diagungkan kapitalisme ini gagal.Kegagalan ini karena kapitalisme ini hanya bertujuan pada pemenuhan  yang  sifatnya  material.Seperti  memenuhi  kebutuhan  pokok, penghapusan  kemiskinan,  ketimpangan  sosial,  pengangguran,  lapangan pekerjaan dan dustribusi yang merata.Sedangkan yang bersifat spiritual tidaklah menjadi  tujuan  kapitalisme  dalam  mensejahterakan  masyarakatnya,  perihal kebahagiaan  individu,  ketenangan  jiwa  bukan  menjadi  misinya.Sistem  ini hanya  memikirkan  tentang  dunia,  tidak  memikirkan  bagaimana  kehidupan setelah di dunia yaitu akhirat.
Konsep  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State)  dalam  Pandangan  Al- Mawardi
1. Biografi al-imam al-Mawardi
Imam  al-Mawardi  lahir  pada  zaman  daulah  Abbasiyah,  di  kota Basrah (Irak) tahun 364 H/ 974 M dan beliau wafat pada bulan Rabi’ul awal 450  atau  27  Mei  1058  M  di  kota  Baghdad  di  usia  86  Tahun  dan  di makamkan  di  Bab  al-Harb.  Nama  panjang  beliau  adalah  ‘Ali  Ibnu Muhammad Habib. Dalam namanya tersebut di sematkan Abu Hasan dan nama panggilan neliau adalah al-Mawardi. Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh  madzhab  Syafi’I,  serta  seorang  politikus  yang  berpengaruh  pada zamannya.
Al-mawardi belajar ilmu Fiqh dengan ulama mu’tazilah Abu Walid al-Simari di Basrah karena pada saat itu di Basrah orang mu’tazailah sangat mendominasi. Pada tahun 1008 M, hijrah ke Baghdad dan menetap di Dayr ul  Zafran.  Beliau  memperlajarai  ilmu  hukum  dan  tata  bahasa,  dan kesustraan  dari ‘Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Beliau  juga  belajar  hadits  dengan  Hasan  bin  Ali  Muhammad  Al-Jabali sampai tuntas.
Pada  tahun  1032  al-Mawardi  menjadi  seorang  konsultan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah al-Qaim bin Amrillah al-Abbassi dan pada tahun 1038 mendapat gelar Aqdal Qudhat
(hakim Agung). Setelah belajar dan menuntut ilmu  dimana-mana akhirnya beliau  memutuskan  untuk  kembali  ke  Baghdad  untuk  mengajarkan  ilmu yang telah diperolehnya.
Pada  masa  kehidupannya,  kondisi  politik  terbagi  menjadi  tiga dinasti yang saling bermusuhan yaitu Umayyah II di Andalusia, Abbasiyyah di  Baghdad dan Abbasiyah di  Mesir. Pada saat  itu, al-mawardi mendapat kedudukan  yang  tinggi  bahkan  dengan  kepribadiannya  yang  tegas  dan sopan, beliau menjadi mediator bani Buwaih dengan musuhnya.
Keberhasilan  Imam  al-Mawardi  dalam  menjalankan  misi-misi diplomatic  dan  tugas  arbitrasenya,  baik  pada  khalifah  al-Qadir  maupun penggantinya,  al-Qaim  disebabkan  karena  sikap  moderat,  beranim  dan tegasnya  serta  keilmuan  yang  begitu  luas  dan  kepribadian  yang terpuji.Sikap  moderat  al-mawardi  tercermin  pada  perilaku  mengenai kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah.Sedangkan sikap tegas tercermin dalam penolakan Sultan al-A’zam Malik al-Umam.
Karya  karya  al-mawardi  berjumlah  12  buah  mengenai  persoalan agama,  politik,  etika,  sosial,  dan  bahasa  ( Hamidi,  1996). Dalam  persoalan agama meliputi: pertama, al-Nukat wa al-‘Uyun (Tafsir). Kedua, al-Hawa al-Kabir  (  berisi  30  juz  dan  4000  halaman,  berisi  fikih  mazhab    Syafi’i). ketiga, al-Iqna’ (berisi tentang garis besar pemikiran mazhab Syafi’I, tapi sayangnya  buku  ini  hilang).  Keempat,    A’lam  al-Nubuwwah  (berisi  dalil kenabian). Kelima, kitab fi al-Buyu’(buku ini juga hilang).
Karya tentang pemikiran sosial-politik meliputi: pertama, al-ahkam al-Sultaniyyah  wa  al-Wilayat  al-Diniyyah,  (buku  ini  juga  diterbitkan  di barat pada tahun 1853). Kedua, nasihat al-Muluk (buku in masih berbentuk naskah  di  perpustakaan  paris).  Ketiga,  tashil  al-Nazar  wa  Ta’jil  al-Zafar (dasar  kekuasaan,  cara  menggunakan  kekuasaan,  dan  etika).  Keempat, Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk.
Sedangkan karya tentang bahasa meliputi: pertama, kitab fi al-Nahw (belum ditemukan wujud dari kitab ini). Kedua, al-Amtsal wa al-Hikam (berisi kata mutiara dan syair). Ketiga, adab al-Dunya wa al-Din.

## 2. Negara kesejahteraan dalam pandangan al-Mawardi
Negara  dalam  pandangan  al-mawardi  merupakan  sarana  untuk mencapai  kemaslahatan  bagi  masyarakat  di  dalamnya.  Dalam  mencapai kemaslahatan  tersebut  Islam  memerintahkan    umatnya  agar  menegakan suatu  negara  atau  dalam  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  tidak melanggar  hukum  dalam  Islam  ( Zallum,  2001). Seperti  halnya  ekonomi, pidana,  militer,  perdata  dan  politik,  sudah  diatur  dalam  Islam.  Dengan demikian Islam dapat membuktikan bahwa sistem suatu negara sudah ada sejak dahulu dalam mengatur masyarakatnya.
Hal ini didukung oleh perkataan Roger F. Soltau, yang menyebutkan bahwa  negara  adalah  sarana  untuk  mengaplikasikan  cita-cita  luhur  dari masyarakatnya, selain itu sebuah negara juga mengatur dan mengendalikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan di dalamnya ( Budiharjo, 2003)
Berbagai  permasalahan  yang  ada  di  dalamnya  menjadi  tugas  dan tanggungjawab  bersama,  baik  masyarakat  satu  dan  masyarakat  lainnya. Dalam proses tanggungjawab bersama itulah akan tercipta rasa saling tolong menolong, saling memerlukan dan saling menghargai satu dengan lainnya.
Melihat hal ini, Al-Mawardi mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai mahluk  yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (dalam keadaan  lemah),  melainkan  diciptakan  agar  saling  membantu  diantaranya dan  tidak  sombong  layaknya  iblis  yang  tak  mau  sujud  kepada  Adam ( Sjadzali,  1991) Keadaan  yang  demikian  itulah  membawa  masyarakat menjadi  bersatu,  saling  membantu,  dan  hidup  berdampingan  yang  lama- kelamaan  akan  membentuk  sebuah  kelompok  besar  yang  menjadikan sebuah  negara.  Oleh  karena  itu  adanya  sebuah  negara  berawal  dari keinginan  sebagian  kelompok  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan mereka dan untuk kemaslahatan bersama.
Dalam  pandangan  Al-Mawardi,  sebuah  negara  membutuhkan  tiga point penting yang harus ada pada negara tersebut, yaitu: pertama, agama sebagai dasar sebuah negara. Adanya agama sebagai dasar sebuah negara untuk membimbing hati nurani seseorang dan mengendalikan hawa nafsu
seseorang.Kedua  good  governance  (tata  laksana  pemerintahan  yang berdaulat).Ketiga, kemandirian perekonomian (mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang subur dan menciptakan keadilan dalam pemerataan perekonomian).
Terciptanya konsep welfare state menurut al-Mawardi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Agama sebagai dasar sebuah negara
Seorang yang pertama kali menjadikan agama sebagai dasar sebuah negara  adalah  Rasululah.  Dimana  pada  awal  tahun  hijriah  beliau menjadikan agama sebagai pusat pengendalian diri masyarakat madinah yang  terdiri  dari  beberapa  kelompok  dan  golongan  masyarakat  yang berbeda beda.
Dalam  sejarahnya,  ketika  Rasulullah  sampai  di  madinah  beliau bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat disana yang mana hal itu menjadi sebuah tantangan sekaligus melaksanakan kewajiban beliau dalam menyampaikan kalam Allah untuk membentuk masyarakat yang bermoral dan bermartabat.
Melihat  bagaimana  Rasulullah  berjuang  dalam  menjadikan  agama sebagai dasar negara, maka ada hikmah yang harus dipahami umatnya untuk  bagaimana  seharusnya  membentuk  sebuah  negara  dan bermasyarakat  yang  baik  tanpa  pandang  bulu.Seperti  dalam  firman Allah dalam QS. Al-Anfal:
مهبىلك نيب تفلأ ام اعيمجرلاأ يف ام تلفهأ ىل ،مهبىلك نيب فلاو

## ميكح زيزع ههإ مهنيب لأ لاله نكلو
Artinya:  “ Dan  Dia  (Allah)  yang  Mempersatukan  hati  mereka (orang yang beriman) walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang  berada  di  bumi,  niscaya  kamu  tidak  dapat  mempersatukan  hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana .”
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  Rasulullah  adalah melalui pembinaan masyarakat melalui masjid pembinaan
mempersaudarakan  beberapa  kelompok  dan  sesama  muslimdan melakukan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang non muslim sehingga tercipta keadaan yang aman.
b. Good Governance (tata laksana pemerintahan yang berdaulat)
Istilah  good  governance  seringkali  dipersamakan  dengan Goverment  sehingga  sering  kali  muncul  dengan  istilah  good goverment.Padahal kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri.Kata goverment  adalah  kata  yang  menunjuk  pada  sebuah  pengelolaan organisasi  negara  dan  pemerintah.Sedangkan  governance,  melibatkan banyak aktor baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Adanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  berdaulat  merupakan jawaban dari kebutuhan warga negara.Karena selain menaruh perhatian pada  sistem  pemerintahan  untuk  selalu  professional,  pengembangan sumber  daya  manusia  juga  sebagai  memenuhi  kebutuhan  warga negaranya  baik  di  bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi.Al  Mawardi menaruh perhatian dalam mengelola tata pemerintahan yang berdaulat harus  di  mulai  dari  pembentukan imamah (kepemimpinan  dalam pemerintahan dan keagamaan).
Menurutnya, Allah mengangkat pemimpin (khalifah) bagi warganya untuk  bertugas  menggantikan  peran  kenabian.  Karena  selain  di  tuntut untuk  mengatur  negara  dan  pemerintahannya  juga  sebagai  pelindung bagi  agama  yang  dipercayainya,  agar  dalam  menetapkan  kebijakan sesuai  dengan  prinsip  prinsip  Islam  dan  opini  yang  tersebar  terpusat pada  musyawarah  mufakat.  Oleh  karena  itu,  pemimpin  (khalifah) merupakan  seseorang  yang  mampu  berbuat  adil  dan  jujur  sehingga warganya pun akan mengikutinya, sebaliknya jika tidak mampu maka warganya pun akan mengikutinya.
Konsep  imamah  di  dalam  Islam  merupakan  pondasi  dalam memperkuat  prinsip  prinsip Ad-din dan  kepentingan  umum.  Sehingga keputusan  yang  terlahir  daripada  kekuasaannya  harus  berdasarkan keputusan pemimpin tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang
seharusnya  dan  merupakan  sebuah  kemaslahatan  bersama.Hal  ini dikarenakan akal orang yang berakal mewakili akal orang yang berada dilindungannya. Sebagaimana firman Allah:
ِرأمَ ألْا يِلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعيِطَأ َو َهَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي أمُكأنِم ۖ
أمُتأنُك  أنِإ ِلوُس َّرلا َو ِهَّللا ىَلِإ ُهوُّد ُرَف ٍءأيَش يِف أمُتأع َزاَنَت  أنِإَف
ِر ِخ ألْا  ِم أوَيألا َو ِهَّللاِب َنوُنِم أؤُت ۖ ًلايِوأأَت ُنَسأحَأ َو  ٌرأيَخ  َكِلََٰذ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola tatanan sebuah  negara,  yaitu  fasilitas  publik,  keseimbangan  ekonomi,  dan kepentingan umum lainnya. hal ini serupa dengan apa yang dikatakan al mawardi  bahwa  negara  wajib  mengatur  dan  membiayai  operasional yang  dibutuhkan  warga  negaranya.  Selanjutnya  beliau  menyebutkan bahwa tugas negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara adalah sebagai berikut:
1) Memelihara  agama  dari  segala  upaya  perubahan  atau penyimpangan danmendorong masyarakat untuk melaksanakan syari’at Islam.
2) Menjaga kesucian agama dan menjamin keamanan masyarakat dari gerakanseparatis dan radikal yang membunuh jiwa manusia dan membuat keresahanpada masyarakat.
3) Memakmurkan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umumdengan menyediakan fasilitas dan sarana-sarana penunjangnya.
4) Mengelola harta kekayaan negara sesuai dengan aturan dan tidak menyimpangdalam  memperoleh  dan  memberikannya  kepada masyarakat.
5) Menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia,yaitu persamaan hak dan pemberian keadilan yang setara.
6) Menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengurangi atau melebihi hak-hak mereka.
7) Mempersiapkan  pengganti  kepemimpinan  melalui  mekanisme musyawarah(demokrasi)  dan  memberikan  amanat  kepada mereka.
Adapun  kriteria  dari  seorang  pemimpin,  al  mawardi menyebutkan bahwa, pemimpin hendaknya harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adil dan jujur, sehat secara fisik, bijaksana dan hati- hati,  independen  dan  berilmu,  berani,  terbuka  terhadap  kritik,  dan berasal  dari  kalangan  Quraisy.  Sementara  dalam  hal  mengangkat pemimpin dalam pemerintahan, beliau menyarankan agar memilih dua metode, yaitu pemilihan secara umum dan penunjukan/pengangkatan secara langsung.
c. Kemandirian  perekonomian  (mengoptimalkan  kekayaan  sumber  daya alam  yang  subur  dan  menciptakan  keadilan  dalam  pemerataan perekonomian)
Dalam hal kemandirian ekonomi, Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau menyimpan kekayaan sumber daya alam  yang sangat  potensial, mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, timah hingga hasil perkebunan yang  melimpah.  Sumber  daya  alam  tersebut  apabila  dikelola  dengan baik  dan sistematis maka akan menghasilkan keuntungan  yang begitu besar dan akan mampu membiayai segala kebutuhan bangsa ini. Inilah potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam Sumber daya alam.
Selain itu dalam hal sosial negara dapat memaksimalkan dana zakat, infak, shadaqah serta  wakaf. Dengan  adanya dana tersebut akan lebih besar lagi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya atau untuk kemandirian ekonominya.
Ekonomi berkaitan erat dengan keadilan, bagaimana ekonomi bisa membaik  tetapi  nilai  keadilan  tidak  diimplementasikan.  Nilai-nilai keadilan  inilah  yang  membawa  pada  kemandirian  ekonomi  suatu negara. Segala pemanfaatan sumber daya alam  yang ada ini bertujuan untuk  mencapai  taraf  kemakmuran  seseorang  sehingga  tercipta kesejahteraan  pada  seseorang  tersebut  dikarenakan  pengelolaan ekonomi  yang  baik  oleh  pemerintah.  Dalam  pandangan  Al-Mawardi adanya  kemandirian  ekonomi  ini  akan  mampu  membangkitkan kesadaran  manusia  untuk  meningkatkan  semangat  dalam  bekerja, membentuk  kelompok-kelompok  sosial,  mengurangi  kecemburuan sosial,  mencegah  konflik,  mendorong  kemajuan  dalam  segala  bidang dan menyatukan kesepakatan dan kerjasama.
Pada era modern ini, kemandirian ekonomi menjadi prasyarat dan menjadi  tujuan  kesejahteraan  masyarakat.  Imam  Al-Mawardi menyebutkan  bahwa  kekakuan  masyarakat  dalam  hal  ekonomi merupakan  ciri-ciri  kehancuran  masyarakat,  dengan  demikian  peran negara  menjadi  sangat  penting  untuk  menciptakan  keseimbangan ekonomi (Jaelani,2018)
Kemandirian  ekonomi  dapat  digolongkan  menjadi  2  yaitu: kemandirian  dalam  berusaha  dan  kemandirian  sarana  produksi. Kemandirian  dalam  berusaha  sangat  erat  kaitannya  dengan  usaha manusia  untuk  mencukupi  kebutuhan  manusia  sehingga  aset  yang dimilikinya  untuk  kesejahteraan.  Sedangkan  kemandirian  sarana produksi  ini  dapat  mendorong  kemajuan  ekonomi  seperti  bidang pertanian, peternakan dan perkebunan ( Syamsuri)
Dalam  pembangunan  kemandirian  ekonomi  di  suatu  negara  maka harus diwujudkan dengan mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada. Al-Mawardi menegaskan teorinya bahwa meningkatkan hasil produksi dan menjaga kestabilan ekonomi akan menghasilkan  nilai aset ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui dana zakat dan pajak. Al-Mawardi membedakan  zakat pada harta yang
tampak dan harta yang tak tampak. Harta yang tampak seperti pertanian, perkebunan  dan  perternakan  ini  semua  harus  dikumpulkan  langsung oleh negara, sedangkan harta yang tak tampak seperti perdagangan dan perhiasan  diserahkan  kepada  hasil  musywarah  kaum  muslimin  ( Al- Mawardi)
Sedangkan  pajak,  Al-Mawardi  membedakan  asset  pajak  ditinjau dari perbedaaan jenisnya, luas tanahnya, serta kemampuannya baik dari orang muslim maupun non muslim.
Dari kemandirian ekonomi di atas negara berkewajiban memenuhi kebutuhan  dan  mensejahterakan  warga  negaranya.  Salah  satu  upaya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah membentuk lembaga keuangan secara permanen (Baitul Mal) ( Syamsuri, 2018). Baitul  mal  berkerja  sebagai  pengelola  keuangan  yang  masuk padanya  sehingga  dari  dana  yang  terkumpul  baik  dari  pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan lainnya akan di dayagunakan untuk hal hal yang bermanfaat dan sesui mereka yang berhak menerimanya.
Lebih  dalam  lagi,  al-Mawardi  mengatakan  bahwa  ketika  sumber- sumber  pendapatan  sudah  tidak  mampu  lagi  memenuhi  kebutuhan negara,  maka  diperbolehkan  untuk  menarik  pajak.  Hal  ini  pernah dilakukan  oleh  rasulullah  untuk  membiayai  kebutuhan  perang  dan kebutuhan sosial.

## A. Penutup
Konsep negara kesejahteraan (welfare state) antara kapitalisme dan Al- Mawardi sangat  bertolak belakang. Sistem  kapitalisme ini berjalan pada hak kepemilikan  pribadi  atas  segala  harta  benda  dan  bebas  dalam  mengadakan kontrak dengan individu lainnya, sehingga orang yang sudah terjangkit sistem kapitalisme  akan  selalu  memikirkan  materi  saja.  Selain  itu  konsep  yang terdapat dalam sistem kapitalisme ini adalah individualism, kompetensi pasar dan pengerukan keuntungan.
Lebih dalam lagi konsep negara kesejahteraan (welfare state) ini dalam pandangan kapitalisme merupakan sebuah ideologi, strategi, sistem, cara untuk
menutupi kegagalan dari sistem ekonomi kapitalisme maka di buatlah seolah- olah sistem ini baik dan mensejahterakan masyarakat.
Berbeda dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) menurut Al-Mawardi,  bahwasanya  negara  membutuhkan  tiga  poin  utama.  Pertama adalah agama menjadi sebuah dasar negara. Sehingga dalam pelaksanaannya atau  kebijakannya  tidak  berdasarkan  kemauan  sendiri  dan  tidak  memikirkan kemaslahatan  orang  lain.  Kedua  adalah  good  governance.  Negara membutuhkan sistem yang diamanahkan oleh orang orang baik sehingga dalam pelaksanaannya  selalu  mengedepankan  kemaslahatan  umum  mulai  dari menjaga  agama  sampai  dengan  berperang  jika  mengharuskan  berperang. Ketiga  adalah  kemandirian  ekonomi.  Dalam  hal  ini  negara  harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan mengelola Sumber daya alam yang baik dan mendistribusikannya secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Luthfi  Hamidi,  Penguasa  dan  Kekuasaan:  Pemikiran  Politik  al-Mawardi,
Yogyakarta: UIN SUKA, 1996
Aan Jaelani, “ Economic Philosophy of al-Mawardi: Economic Behavior in Adab al-Dunya wa al-Din and Ahkam al-Sultoniah ”
Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam , Bangil: al-Izzah, 2001
Abu Hasan ‘Ali al-Mawardi, Adab  al-Dunya wa al-Din, Cairo: Dar al-Fikr, 1987. Adam Smith, an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New
York: The Modern Library.1937.
Ahmad Shalaby, Masyarakat Islam, Jogyakarta: tanpa penerbit, 1957.
Ahzami  Samiun  Jazuli,Hijra  dalam  Pandangan  Al-Qur'an,  Jakarta:  GemaInsani
Press, 2006
Ali Abdul Muthi Muhammad, al-Falsafah al-siyashuyyah baina al-fikraini al-Islam wa al-Gharib, Iskandariyyah: Dar al-ma’rifah, 1998
al-Mawardi,  Qawânîn  al-Wizârah  wa  Siyâsat  al-Mulk,  Beirut:  Dâr  al-T}alî’ah,
1978
Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dann Kapitalisme, JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1 Juni 2015.
Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dann Kapitalisme, JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1 Juni 2015.
Edi  Suharto, Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  MengkajiMasalah  dan Kebijakan Sosial , cet. ketiga, Bandung: Alfabeta 2006.
Esping  Andersen,  Three  World  Of  Welfare  Capitalism,  dalam  Triwibowo  dan Sugeng Bahagjio, Mimpi Negara Kesejahteraan Jakarta: LP3ES, 2006
George  Soule, Pemikiran  Para  Pakar  Ekonomi  Terkemuka ,  terj.  T.  Gilarso Yogyakarta: Kanisius , 1994.
HRA  Rivai,  Wirasasmia  dkk, Kamus  Ekonomi  Lengkap ,  Bandung:  Pionir  Jaya. 2002.
Ibnu Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, juz VII Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2006 Jamaluddin, Sekulerisme; ajaran dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan , Jurnal Mudarrisnuna, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2013.
Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 2003
Muhammad Bāqir as-Şadr, Muhammad. Iqtiṣādunā: Our Economics, vol. 1–part 2, second  edition,  Iran:  World  Organization  for  Islamic  Services (WOFIS). 1994.
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Utsman  al-Dhahabi, Siyar  A’lâm  al-Nubalâ,  dalam Syu’aib  al-Arna’ut  dan  Muhammad  Na’im  al-Arqasusi (Eds.),  Beirut: Muassasah alRisâlah, 1986
Munawir Sjadzali , Islam and Govermental System , Jakarta: INIS, 1991
Murat PICAK, Bahar Burtan DOGAN dan Abdullah OGRAK, Abu al-Hasan al- Mawardi’s Views on economic policies , Journal of economic theory, Vol. 5 (3), september 2013.
Richard  Morris  Titmuss, Essay  on  the  welfare  state ,  Triwibowo  dan  Sugeng Bahagjio, Mimpi Negara Kesejahteraan Jakarta: LP3ES, 2006.
Robert L Heilbroner, Business Civilization in Decline , New York: WW Norton & Company, 1976.
Shaikh Mahmud Ahmad, Economic of Islam (Comparative Study), ed.I, Pakistan:
Ashraf Press. 1947.
Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, ArRahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah  Ala  Shahibiha  Afdhalish-Shalati  Was-Salam ,  Beirut: Muassasah Arrisalah, 1999
Syamsuri, The  History  of  Economis  in  Islamic  Civilization ,  ponorogo:  UNIDA Gontor Press, 2018