## PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH KARTU KREDIT MENURUT KETENTUAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA

## Sinta Dewi

## Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: sinta@unpad.ac.id
ABSTRAK. Praktik pemasaran kartu kredit dewasa ini di Indonesia telah disalahgunakan dimana data pribadi nasabah dan calon nasabah dalam industri kartu kredit telah diperjualbelikan tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Praktik ini tentunya tidak mempertimbangkan perlindungan privasi atas data pribadi. Pemerintah telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No7/6/PBI/2005. Permasalahan hukum adalah; (1)  apakah regulasi yang ada telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi khususnya dalam industri kartu kredit; (2) Bagaimana implementasi regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan privasi atas data pribadi terhadap nasabah kartu kredit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ). Hasil Penelitian, regulasi yang ada telah memberikan dasarhukum bagi perlindungan data pribadi khususnya nasabah kartu kredit akan tetapi pengaturannyamasih sangat minimal dan belum dapat memberikan perlindungan yang maksima.
Kata kunci: prinsip, perlindungan, data pribadi

## PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION CUSTOMER  CREDIT CARD ACCORDING TO NATIONAL PROVISIONS AND IMPLEMENTATIONS
ABSTRACT. Today’s credit card marketing practices in Indonesia have been abused where personal data of customers and potential customers in credit card industry have been traded without the consent of the owner of personal data. This practice certainly does not consider privacy protection over personal data. The Government has regulated this by Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Bank Indonesia Regulation No7 / 6 / PBI / 2005. Legal issues are; (1) whether the existing regulations have applied the principles of personal data protection especially in the credit card industry; (2) How the implementation of existing regulations in providing privacy protection of personal data to credit card customers in Indonesia. The research method used is juridical normative with research method used is normative juridical with approach of law (statute approach). The results of the study, the existing regulations have provided the basis for the  legal protection of personal data, especially credit card customers, but the protection  is very minimal and can not provide maximum protection.
key words: principle, regulation, personal  data

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komu- nikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi  yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa.  Informasi telah mengenalkan suatu etika baru, bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendistribusikan  kepada pihak lain, (Saad, 1-2) Pertukaran informasi dewasa ini telah mendunia, komunitas informasi dari berbagai belahan dunia, berkomunikasi secara intensif satu sama lain. Hubungan antara komunitas dilakukan melalui teknologi informasi secara virtual atau cyber space (dunia maya). Cakupan dan sistem teknologi informasi, meliputi pengumpulan ( collect), penyimpanan ( store) , proses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.
Kemajuan dan efisiensi pada jaringan komputer telah memungkinkan dilakukannya penimbunan data pribadi dalam suatu format komputer yang mudah
dibaca, diakses dan disebarluaskan. Berkaitan dengan hal itu, industri perbankkan merupakan salah satu sektor yang padat data karena berkaitan dengan berbagai pihak yang sangat luas cakupannya, tidak hanya individu, perusahaan swasta, namun juga badan- badan publik lainnya. Data tersebut beredar pada Bank, kelompok Bank dan bahkan diantara Bank-Bank yang berbeda.  Kartu kredit merupakan suatu alat bayar yang paling disukai dalam abad moderen ini  dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gaya bertansaksi dewasa ini. Kartu kredit atau uang plastik telah menawarkan berbagai macam kemudahan bagi pengguna dan telah menjadi alat bantu pembayaran bagi masyarakat(Keuntungan memiliki kartu kredit: https:// pilihkartu.com/keuntungan-kartu), Sebagai alat bantu bayar kartu kredit banyak memberi kemudahan baik untuk keperluan sehari-hari seperti belanja kebutuhan sehari-hari, membayar keperluan sekolah maupun untuk kegiatan bisnis dapat berjalan lancar dengan menggunakan kartu kredit  sehingga budaya berhutang bukan merupakan hal yang dapat menurunkan image seseorang justru menaikkan image seseorang.
Perkembangan penggunaan kartu kredit di Indo- nesia sangat pesat, apabila melihat perkembangannya sejak tahun Tahun 1990 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia tercatat ada sekitar 300.000 lembar. Tujuh tahun kemudian (1997), menurut catatan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) jumlahnya naik mencapai 1,8 juta lembar dengan perincian: 1.000.000 lembar (VISA), 700.000 lembar (Master Card), sisanya AMEX, JCB, Diners Club, dsb. Volume transaksi juga meningkat tajam dari Rp 790 miliar di tahun 1990 menjadi Rp 7,6 triliun pada tahun 1996. Tahun 2001 pemegang kartu kredit naik menjadi 3,4 juta orang dengan transaksi sebesar 50 juta transaksi. Saat ini melonjak melebihi 117 juta transaksi atau 216 transaksi kartu kredit setiap hari. Maksudnya ya digunakan untuk gesek berbelanja atau membayar ini dan itu melalui kartu kredit. AKKI mengemukakan terjadinya peningkatan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi 17,66 juta lembar kartu per September 2017 dengan total nilai kredit sebesar Rp 95,4 triliun.naik dibandingkan periode akhir 2016 yang mencapai 17,4 juta kartu. (Transaksi kartu kredit melonjak: https:// finance. detik.com/moneter). Dengan pesatnya penggunaan kartu kredit dewasa ini telah menciptakan sebuah industri  yang melibatkan beberapa pihak yang masing- masing telah menikmati keuntungan dari penggunaan kartu kredit yaitu: Pihak prinsipal yaitu pihak penerbit kartu kredit  kemudian regulator yaitu Bank Indonesia, Bank penerbit ( Card Issuer) , Pihak pengelola transaksi ( acquirer ), Pemilik toko ( merchant ).
Salah satu praktik bisnis perbankkan adalah pemasaran relasional dapat memberikan peranan yang sangat tinggi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Selain itu, pemasaran relasional merupakan salah satu bentuk pemasaran modern yang berorientasi pasar (Sadeli: 33) yang sering mendapat keluhan masyarakat adalah direct marketing atau penawaran produk pada nasabah secara langsung melalui direct mail, direct email dan tlp rumah maupun dengan sms melalui handphone yang beroperasi hampir 24 jam dan mengganggu kenyamanan nasabah perBankkan khususnya nasabah kartu kredit. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Financial Brand , Bank dan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat masih melakukan praktik bisnis pemasaran langsung untuk menarik pelanggan baru dan telah menunjukan kenaikan hingga 32 % (4 Direct Marketing in Banking: https:// thefinancialbrand.com/40264/direct-marketing-trend) sedangkan di Indonesia praktik pemasaran langsung untuk mencari nasabah baru terutama nasabah semakin tidak terbendung karena Bank tidak dapat mengontrol praktik tesebut yang dilakukan oleh pihak oursourcing yang disewa untuk menawarkan kredit tanpa agunan (KPA) ataupun kartu kredit  (Kurniawan, 30).
Perkembangan penggunaan kartu kredit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah
kartu kredit . Fenomena ini muncul berkaitan dengan bisnis kartu kredit yang sangat menguntungkan karena menarapkan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat diantara pihak Bank sebagai pengelola kartu kredit sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan nasabah  sebanyak mungkin dan bank telah menerapkan persaingan usaha dalam pasar yang moderen ( Utami, 1).
Salah satu cara untuk nasabah melalui pertukaran data pribadi nasabah secara curang dengan tidak pernah meminta persetujuan dari pemegang data.  Pertukaran data pribadi dapat dilakukan melalui sistim sharing  yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah diantara sesama card centre, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit  kepada pihak ketiga atau diperjual belikan diantara bak sendiri ataupun melalui pihak ketiga yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjual belikan data pribadi nasabah  (Marak jual beli nasabah kartu kredit: https://economy. okezone.com/read/2017/09/05/320/1769697/marak- jual-beli-data-nasabah-hati-hati-saat-lakukan Serta memperjualbelikan data pribadi nasabah).
Bank Indonesia sendiri mengakui tidak memiliki kewenangan menertibkan banyaknya aksi tukar-menukar data nasabah kartu kredit yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Pasalnya, BI melihat kebanyakan aksi tukar-menukar data tersebut dilakukan oleh pihak outsourcing Bank. Sehingga  BI tidak bisa menjangkau jika kebocoran data tersebut bermuara dari pihak di luar Bank. Menurut Otoritas perbankan dan sistem pembayaran tersebut menilai, secara prinsip, sejatinya Bank dilarang membuka apalagi memberikan data nasabahnya ke pihak lain.
Di Indonesia data pribadi telah diatur oleh Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI  No. 7/6/PBI/2005  yang mengatur ketentuan yang mewajibkan Bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan Bank, baik produk yang diterbitkan oleh Bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui Bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti tetapi pengaturan ini masih bersifat sangat minim dan terlalu umum sehingga dalam praktik masih  terjadi pelanggaran.
Menurut Kepala Biro Pengembangan dan Kebi- jakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI Aribowo menjelaskan, BI memang
sudah kerap mendengar keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan banyaknya tenaga penjualan ( sales marketing ) yang memburu calon nasabah lewat telepon atau pesan pendek (SMS). Betapapun data nomor telepon seluler termasuk data pribadi nasabah yang harus dilindungi oleh Bank.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam pene- litian ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan (Sukanto, 50). Penelitian ini akan mengkaji dan mengganalisis tentang Pengaturan Nasional yang melindungi data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif , yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Hanitijo,  13).  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan gambaran secara secara menyeluruh tentang Konvensi Internasional yang mengatur Privasi serta menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap ketentuan nasional indonesia khususnya tentang penyadapan.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder, yang berupa: Bahan Hukum primer, yaitu   Hukum Positif Indonesia tentang perlindungan  data pribadi nasabah kartu kredit yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam PBI nomor 7/6/PBI/2005. Bahan hukum tersier yaitu bahan  lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan  hukum primer dan sekunder yaitu  artikel-artikel dan surat kabar.
Tehnik Pengumpulan. Data Penelitiaan ini mem- pergunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan- bahan yang merupakan data sekunder yaitu ketentuan nasional. Analisis Data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis kemudian akan dipilih dan dihimpun dan  disusun dan dikelompokkan dalam suatu kerangka yang sistematis .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip-Prinsip Pengaturan Data Pribadi
Konsep privasi untuk pertama kalinya dikem- bangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum,
Universitas Harvard yang berjudul hak untuk tidak diganggu atau  “ The Right to Privacy” ( Sinta Dewi, 24). Selanjutnya Warren dan Brandheis menyatakan bahwa:
Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition . Jadi menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.
Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan the right to be let alone sehingga kemudian Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi.  Alasan privasi harus dilindungi yaitu: Pertama ,  dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (solitude)sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, (Randall, 25) Ketiga , privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat , privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word . Kelima ,  alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena   telah menganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Griswold, 12).
Hukum internasional telah mengatur privasi yaitu dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of  Human Rights 1948 / UDHR) yang diatur di dalam Pasal 12 yang isinya:
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Artinya, semua orang harus dilindungi hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya, keluarganya, tempat tinggal dan kores- pondensi atau pun kehormatan dan reputasinya (Berganzon, 10) Di  dalam pasal 12 istilah privasi dianggap sebagai umbrella terms karena dikaitkan dengan  perlindungan hak lain yaitu keluarga, tempat tinggal,  korespondensi juga termasuk kehormatan dan nama baiknya (Gudmundur, 188). Secara substantif, pengaturan privasi di dalam pasal 12 UDHR sangat luas karena terdiri dari: (1) Physical privasi yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya, contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak boleh menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat penahanan, negara tidak boleh melakukan penyadapan terhadap tempat tinggal seseorang; (2) Decisional Privacy yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya, contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri,  cara mendidik anak. (3) Dignity yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.
(4) Informational privacy yaitu privasi terhadap infor- masi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.
UDHR merupakan suatu instrumen internasional yang paling penting karena telah berhasil disepakati hampir seluruh negara sebagai reaksi Perang Dunia II dan atas tindakan  Jerman terhadap bangsa Yahudi (Freeman & Ert,70) Oleh karena itu, isinya mengatur secara komprehensif tentang hak–hak dasar umat manusia disebut dengan common standard of achievement for all peoples and all nations dan privasi merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh UDHR tersebut (Bygrave, 27) Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi. Dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam APEC Privacy Framework yaitu ( Munir, 54-55).
Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses atau digunakan secara fair (“fairly”) dan sah (“lawfully”). Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara “fair” biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh,menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut.
Maksud pengumpulan data pribadi. Data pribadi diperoleh hanya untuk satu atau lebih maksud tertentu yang sah. Data pribadi tidak boleh dikumpulkan kecuali: untuk masud-maksud yang sah yang secara langsung yang terkait dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelola data menggunakan data pribadi tersebut; pengumpulan data tersebut diperlukan untuk, atau secara langsung berkaitan dengan maksud tersebut; data pribadi tersebut layak, relevan dan tidak berlebihan dikaitkan dengan maksud tersebut.
Penggunaan Data Pribadi. Data pribadi yang dikelola untuk maksud tertentu tidak boleh, tanpa persetujuan subjek data, digunakan untuk maksud lain selain daripada maksud untuk mana data pribadi tersebut digunakan pada saat data tersebut dikumpulkan; atau suatu maksud yang secara langsung terkait dengan maksud tersebut. Data pribadi tidak boleh diperlakukan atau digunakan secara bertentangan dengan maksud penggunaannya.
Pengungkapan DataPribadi. Data pribadi tidak boleh dibuka tanpa persetujuan dari subjek data  kecuali dibukanya data pribadi tersebut dilakukan sesuai dengan maksud semula atau secara langsung terkait dengan maksud perolehannya.
Keakurasian Data Pribadi. Semua langkah- langkah praktis perlu diambil untuk menjamin agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta up-to-date, dengan memperhatikan maksudnya atau yang terkait langsung dengan maksud perolehan dan penggunaan data tersebut.
Jangka waktu menyimpan Data Pribadi. Data pribadi yang disimpan untuk suatu maksud tertentu tidak boleh disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk maksud penggunaannya. Prinsip ini mensyaratkan agar pengelola data mereview data tersebut secara teratur  serta menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
Akses kepada dan Koreksi atas Data Pribadi. Subjek data memiliki hak akses atas data pribadinya yang dikelola oleh pengelola data, termasuk untuk melakukan koreksi sehubungan dengan data pribadinya.
Keamanan Data Pribadi. Semua langkah yang diperlukan perlu ditempuh oleh pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta perusakan  data pribadi secara melawan hukum, termasuk terhadap kejadian yang dapat merugikan data pribadi. Langkah- langkah yang dilakukan oleh pengelola data tersebut harus memperhatikan: sifat dan ancaman atas data pribadi; lokasi dimana data tersebut disimpan; sistem pengamanan yang digunakan; tindakan yang dilaku- kan untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompentensi orang yang memiliki akses ke data; serta tindakan untuk menjamin transmisi yang aman atas data tersebut.
Informasi yang secara umum Tersedia. Prinsip ini berimplikasi bahwa pengelola data harus mem- formulasikan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan pemrosesan data pribadi. Pengelola data harus menem- puh langkah-langkah yang dipandang perlu agar individu (subjek data) dapat memperoleh informasi mengenai macam-macam  data pribadi yang disimpan oleh pengelola data.
Pengaturan Data Pribadi di Indonesia. Pada tahun 2005 , Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi
Infromasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan melalui Ketentuan ini Bank Indonesia wajib menetapkan kebijakan berupa ketentuan prosedur perlindungan  data pribadi nasabah kartu kredit di Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan Bank untuk melindungi penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial yang harus dilakukan secara transparan dan harus ada persetujuan tertulis dari nasabah. Aturan prosedural yang harus dibuat olah Bank  berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah yaitu: Apabila Bank akan mendistribusikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial maka Bank harus mendapat persetujuan tertulis dari nasabah; Bank harus  memberikan penjelasan secara tertulis dan atau  lisan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis atau penyebarluasan data pribadi nasabah; Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausul yang secara sepihak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa nasabah telah memberikan persetujuan jika tidak memberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujua tertulis yang dijukan Bank; Data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diebrikan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah :
a.  Alamat; b. Tanggal lahir dan atau umur; c. Nomor telepon; d. Nama ibu kandung; dan e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan Nasabah kepada Bank dalam pemanfaatan Produk Bank.
Ketentuan ini juga termasuk pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank, Sebagai contoh, Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah terlebih dahulu sebelum menyerahkan data pribadi nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi yang dimaksud. Apabila  Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran produk Bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain.
Data pribadi kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang ITE 2016 diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (Pemilik data). Di dalam Penjelasan Pasal
26 dijelaskan bahwa hak pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

## Praktik Penggunaan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit di Indonesia
Dalam praktik di Indonesia ternyata masih ter- dapat banyak pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah kartu kredit contohnya dalam aplikasi kontrak yang biasa digunakan Bank kepada nasabah  perlu diperbaiki karena dalam klausul kontrak tersebut tercatat bahwa konsumen tidak diberikan pilihan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan lainnya. Dengan adanya klausul tersebut mendorong terjadinya kasus jual beli data pribadi  nasabah oleh Bank karena konsumen tidak memilihi pilihan lain kecuali harus mengikuti ketentuan dalam klausula kontrak tersebut. Melalui kontrak sepihak tersebut maka  konsumen memberi kuasa kepada Bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan lainnya. Praktik pelanggaran lainnya adalah data pribadi nasabah diperjualbelikan antara perusahaan outsourcing yang disewa oleh Bank penerbit kartu kredit dan selanjutnya data tersbut akan digunakan untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan kartu  kredit sehingga akhir- akhir ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sering surat yang datang kerumah dimana berisi aplikasi kartu kredit yang telah lengkap bahkan bersama kartu kreditnya.

## Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi
Dalam melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, penyebarluasan data pribadi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah diatur dalam APEC Privacy Framework yaitu ( Munir, 54-55):
Data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses atau digunakan secara fair (“fairly”) dan sah (“lawfully”). Untuk mengetahui apakah data pribadi tersebut diperoleh secara “fair” biasanya dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh,menyimpan, memproses, atau menggunakan data tersebut.
Maksud pengumpulan data pribadi. Data pribadi diperoleh hanya untuk satu atau lebih maksud tertentu yang sah. Data pribadi tidak boleh dikumpulkan kecuali untuk tujuan yang sah artinya tujuan awal pengumpulan data pribadi  yang secara langsung yang terkait dengan suatu fungsi atau kegiatan pengelola data menggunakan data pribadi tersebut; pengumpulan data tersebut diperlukan untuk, atau secara langsung
berkaitan dengan maksud tersebut; data pribadi tersebut layak, relevan dan tidak berlebihan dikaitkan dengan maksud tersebut.
Penggunaan Data Pribadi. Data pribadi yang dikelola untuk maksud tertentu tidak boleh, tanpa persetujuan subjek data, digunakan untuk maksud lain selain daripada maksud untuk mana data pribadi tersebut digunakan pada saat data tersebut dikumpulkan; atau suatu maksud yang secara langsung terkait dengan maksud tersebut. Data pribadi tidak boleh diperlakukan atau digunakan secara bertentangan dengan maksud penggunaannya.
Pengungkapan DataPribadi. Data pribadi tidak boleh dibuka tanpa persetujuan dari subjek data  kecuali dibukanya data pribadi tersebut dilakukan sesuai dengan maksud semula atau secara langsung terkait dengan maksud perolehannya.
Keakurasian Data Pribadi. Semua langkah- langkah praktis perlu diambil untuk menjamin agar data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan, serta up-to-date, dengan memperhatikan maksudnya atau yang terkait langsung dengan maksud perolehan dan penggunaan data tersebut.
Jangka waktu menyimpan Data Pribadi. Data pribadi yang disimpan untuk suatu maksud tertentu tidak boleh disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk maksud penggunaannya. Prinsip ini mensyaratkan agar pengelola data mereview data tersebut secara teratur  serta menghapusnya jika sudah tidak diperlukan lagi, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
Akses kepada dan Koreksi atas Data Pribadi. Subjek data memiliki hak akses atas data pribadinya yang dikelola oleh pengelola data, termasuk untuk melakukan koreksi sehubungan dengan data pribadinya.
Keamanan Data Pribadi. Semua langkah yang diperlukan perlu ditempuh oleh pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta perusakan  data pribadi secara melawan hukum, termasuk terhadap kejadian yang dapat merugikan data pribadi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola data tersebut harus memperhatikan: sifat dan ancaman atas data pribadi; lokasi dimana data tersebut disimpan; sistem pengamanan yang digunakan; tindakan yang dilakukan untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompentensi orang yang memiliki akses ke data; serta tindakan untuk menjamin transmisi yang aman atas data tersebut.
Informasi yang secara umum Tersedia. Prinsip ini berimplikasi bahwa pengelola data harus mem- formulasikan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan pemrosesan  data pribadi. Pengelola data harus menempuh langkah-langkah yang dipandang perlu agar individu (subjek data ) dapat memperoleh informasi mengenai macam-macam data pribadi yang disimpan oleh pengelola data.

## SIMPULAN
Perlindungan data pribadi yang diakses tanpa persetujuan pemilik data telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, 2016 sedangkan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/ PBI/2005 telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menyusun  standar teknis bagaimana data pribadi nasabah harus dilindungi khususnya untuk industri kartu kredit. Akan tetapi Implementasi kedua pengaturan tersebut belum secara maksimal melindungi masyarakat khususnya konsumen kartu kredit alasannya: Pertama, dalam UU ITE hanya melindungi data pribadi yang diases secara elektronik dan pengaturannya masih terlalu umum ; kedua , meskipun dalam Peraturan Bank Indonesia isi pengaturan telah cukup baik akan tetapi karena masih dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia tetapi ruang lingkupnya masih sangat sempit sedangkan pelanggaran banyak juga dilakukan oleh perusahaan agen yang bukan Bank sehingga tidak bisa diterapkan secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr Ahmad.M Ramli atas sumbangan pemikiran, suport dan kesempatan yang diberikan pada penulis untuk lebih memperdalam dalam kajian Cyber Law suatu kajian yang relatif baru dan memerlukan sumbangan pemikiran yang mendalam khususnya dalam bidang hukum. Terima kasih dan rasa hormat penulis ucapkan kepada Prof. Graham Leaf , pakar hukum privasi dan data pribadi dari Fakultas Hukum, Universitas New South Wales, Australia yang selalu memberi masukan, dorongan dan semangat untuk tetap belajar, melakukan penelitian dan menulis pemikiran dalam jurnal ilmiah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Fakultas, Universitas maupun Kemenristekdikti yang telah berkenan memberikan bantuan penelitian. Semoga tulisan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi pemerintah untuk segera menyusun undang-undang perlindungan data pribadi .

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, S. (2015 ). Aspek Data Privacy Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Bandung, PT Refika Aditama.
Eide, A., and Gudmundur, A. (1992). The Universal declaration of Human Rights: A Commentary, Oslo, Scandinavian University Press.
Freeman, M. and  Gibran, E.V. (2004). International Human Rights Law, Toronto, Canada,  Irwin Law Inc.
Griswold, E. (1960). The Right to be Let Alone , North Western University Law Review , (12) , 55.
Keuntungan memiliki kartu kredit, 2012, http://www. suksessejati.com/index, diakses  tanggal 20 Mei2012
Lee, B.A. (1998). Data Protection Pursuant To The Right To Privacy In Human Rights Treaties , International Journal of Law and
Information Technology , (6) , 27.
Munir, A.B., Yasin, S.H.M., Karim, M.D.E. (2014) Data Protection Law in Asia, Hong Kong, Sweet & Maxwell.
Marak jual beli nasabah kartu kredit: 2017, https://economy. okezone.com/read/2017/09/05/320/1769697/ marak-jual-beli-data-nasabah-hati, diakses tanggal 20 September, 2017
Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005
Randall, B.P. (1992). The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change , California Law Review ,(80), 10.
Saad, A.R. (2005). Personal Data & Privacy Protection, Malaysia, Puddingburn Publishing.
Sadeli, A.H., Utami, H.N. dan Djuwendah, E. (2017). Strategi Pemasaran Relasional Komoditas Wortel, Sosiohumaniora, Volume 19.
Soemitro, R.H. (2001). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Jakarta, Ghalia Inddonesia, Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum , Edisi Kedua, 1982, Jakarta, UI Press.
Transaksi kartu kredit melonjak , 2017, https://fi - nance.detik.com/moneter, diakses tanggal 10 September 2017
Utami, H.U. dan Sadeli, A.H. (2014). Marketing
Communication Innovation of Fresh Fruit and vegetables (FFV) Modern Retail Local Supplier : Competitiveness of Small Holder To Enter Modern Retail . Sosiohumaniora, Vol 16 No.3 Novermber.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik 4 Direct Marketing in Banking: 2017, https://the- financialbrand.com/40264/direct-market- ing-trenddiakses tanggal 22 Mei 2017