This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021

## Rizki Jayuska & Ismail Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid Email: jayuska9@gmail.com & ismailma2805@gmail.com

## Abstract
Cancellation of regional regulations (perda), both provincial and district / city, is not a new problem in the implementation of regional government. In Central Kalimantan, a total of 73 regional regulations (perda) issued by all regional governments were canceled by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Four of them  are  products  of  Central  Kalimantan  Province.  If  the  supervision  of  the  central  government  runs normally,  the  number  of  regional  legal  products  that  are  canceled  /  revised  will  certainly  increase.  Of course  the  cancellation  resulted  in  material  and  immaterial  losses  from  the  community.  This ineffectiveness is also a part of the Governor of Central Kalimantan as the forming of regional regulations with the DPRD of Central Kalimantan. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Governor  of  Central  Kalimantan  for  the  2016-2021 period  in  the  formation  of  regional  regulations.  To find  out  the  obstacles  and  obstacles  faced  by  the  Governor  of  Central  Kalimantan  in  the  formation  of regional  regulations.  To  find  out  the  efforts  made  by  the  Governor  of  Central  Kalimantan  to  overcome obstacles  and  obstacles  in  establishment  of  regional  regulations.  The  method  used  in  this  research  is qualitative  method.  The  approach  to  the  problem  used  is  a  juridical  sociological  (empirical)  approach, namely  an  approach  to  the  problem  by  observing  and  paying  attention  to  the  prevailing  legal  norms associated with the existing facts of the problems encountered in the study. The regional government and the  DPRD  in  forming  regional  regulations  must  first  harmonize  the  Raperda  with  other  statutory regulations,  both  those  of  a  higher  or  equal  position  and  avoid  regulations  /  content  materials  that  are suspected of disturbing the public interest. The main function of community participation in a political process is to protect and develop the interests of the people in the life of a country.
Keywords: Pemerintah Daerah; Central Kalimantan; Regional Regulations

## Abstrak
Pembatalan peraturan daerah (perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (perda)  yang  diterbitkan  seluruh  pemerintah  daerah  dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri).   Empat  perda  diantaranya  merupakan  produk  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Sekiranya pengawasan  pemerintah  pusat  berjalan  normal,  jumlah  produk  hukum  daerah  yang  dibatalkan/revisi tentunya  akan  bertambah.  Tentu  pembatalan  tersebut  mengakibatkan  kerugian  materil  dan  immaterial dari masyarakat. Ketidakefektifan tersebut sedikit banyak  juga ada andil dari Gubernur Kalteng sebagai pembentuk  peraturan  daerah  bersama  DPRD  Kalteng.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui Efektifitas Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 dalam pembentukan peraturan daerah.  Untuk  mengetahui  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  Gubernur  Kalimantan  Tengah  dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Kalimantan
Tengah  untuk  mengatasi  kendala  dan  hambatan  dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah pendekatan  secara yuridis sosiologis  (empiris) yaitu pendekatan  terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan  norma  hukum  yang  berlaku  dihubungkan  dengan  fakta  yang  ada  dari  permasalahan yang  ditemui  dalam  penelitian.  Pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam  membentuk  peraturan  daerah terlebih  dahulu harus  mengharmoniskan  Raperda  dengan  peraturan  perundang  undangan  lainnya  baik yang  berkedudukan  lebih  tinggi  atau  sederajat  serta  menghindari  aturan/materi  muatan  yang  diduga akan mengganggu kepentingan umum.  Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan- kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah

## A. PENDAHULUAN
Pemerintahan daerah khususnya Gubernur yang tadinya sangat bergantung dan ditentukan  oleh  pemerintahan  pusat  kini  semakin  terdistribusi  berdasarkan  asas desentralisasi.  Nilai  dasar  dari  desentralisasi  diwujudkan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah. 1 Untuk  itu  kerjasama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk menghasilkan Perda yang berkualitas merupakan hal yang krusial. Lebih lanjut Pasal 18 ayat  (2)  UUDNRI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Sementara  itu  Pasal  18  ayat  (6) menegaskan  pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Kewenangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  ini  telah  diderivasikan  oleh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  otonomi  berwenang  mengatur  dan  mengurus  Daerahnya  sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan
1 Eka  Nam  Sihombing.  (2016). “ Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah ” , Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 13 Nomor 3, hlm.286
hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas  kepada  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kehidupan  warganya.  Dalam rangka  otonomi  daerah  Pemerintahan  Daerah  diberi  kewenangan  untuk  membentuk peraturan daerah 2 . Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dengan  persetujuan bersama Gubernur.
Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren,  dan  umum.  Urusan  pemerintahan  yang  konkuren  adalah  urusan pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintahan  yang  dibagi  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota.  Urusan  pemerintahan  konkuren  ini dibagi  antara  lain  yang  bersifat  wajib  dan  pilihan  untuk  dilaksanakan  oleh pemerintahan  daerah  dalam  bentuk  perda.  Situasi  ini  membuat  perda  makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan  kata  lain  peran  perda  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  menjadi sangat besar.
Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  5  merumuskan bahwa  dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  yang baik, yang meliputi:  kejelasan  tujuan,  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  adanya kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan  keterbukaan.
Sedangkan  Pasal  13  UU  Nomor  12  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa:  “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  serta menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2 Lihat,  Fauzi Iswari, Yohanes Alri, Mira. (2020). “ Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Di  Kota  Solok  Tahun  2018 ”. Pagaruyuang  Law  Journal. Volume 3, Nomor 2, hlm. 214
Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak  bertentangan  dengan  peraturan  lainnya.  Perda  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  adalah  Perda  yang  baik  prosedur pembentukan  dan  atau  isinya  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lain yang dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan berada di atas Perda.
Sementara  itu  Pasal  250  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah mengatur  larangan  lebih  rinci.  Dalam  hal  ini,  perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  kesusilaan,  berupa  terganggunya:  (1)  kerukunan antarwarga  masyarakat;  (2)  akses  terhadap  pelayanan  publik;  (3)  ketenteraman  dan ketertiban  umum;  dan  (4)  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Selain  itu,  perda  dilarang  melakukan  diskriminasi  terhadap  suku,  agama dan  kepercayaan,  ras,  antar-golongan,  dan  gender.  Dalam  hal  larangan  tidak diindahkan,  perda  akan  berujung  pada  pembatalan.  Oleh  karena  itu    Pembentukan Perda  tidak  lepas  dari  pengawasan  dan  pengendalian.  Sebenarnya  hal  ini  berkenaan dengan  kontrol  terhadap  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundangundangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum. 3
Pembatalan  peraturan  daerah  (perda),  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota, bukanlah  sesuatu  persoalan  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Di Kalimantan  Tengah  total  ada  73  peraturan  daerah  (perda)  yang  diterbitkan  seluruh pemerintah  daerah  dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).   Empat perda  diantaranya  merupakan  produk  Provinsi  Kalimantan  Tengah 4 .  Sekiranya pengawasan  pemerintah  pusat  berjalan  normal,  jumlah  produk  hukum  daerah  yang
3 Wahyu  Tri  Hartomo.  (2018). “Impli kasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU- XIII/2015  dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  Da n  Peraturan  Bupati  dan  Peraturan  Walikota”, Jurnal  Legislasi Indonesia 15, No. 2, hlm. 26-39.
4 Borneonews.co.id. “Ada 73 Perda di Kalteng yang Dibatalkan Mendagri”, Juli, 26, 2019. Available online https://www.borneonews.co.id/berita/35821-ada-73-perda-di-kalteng-yang-dibatalkan- mendagri .
dibatalkan/revisi  tentunya  akan  bertambah 5 .  Tentu  pembatalan  tersebut mengakibatkan  kerugian  materil  dan  immaterial  dari  masyarakat.  Ketidakefektifan tersebut  tentu  ada  juga  andil  dari  Gubernur  Kalteng  sebagai  pembentuk  peraturan daerah bersama DPRD Kalteng. Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Efektifitas  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Periode  2016-2021  Dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah.  Selain  berwenang  dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  kepala daerah  juga  eksekutor  segala  perintah  dan  ketentuan  yang  terkandung  di  dalam peraturan daerah tanpa terkecuali 6 .
Meskipun  Putusan  MK  No.  137/PUU-XIII/2015  dan  No  56/PUU-IV  2016 menegaskan  bahwa  kewenangan  Menteri  Dalam  Negri  untuk  membatalkan  Perda bermasalah  tidak  ada  legitimasi  lagi .  Namun, Kemendagri  tetap  berwenang  untuk mengkaji Perda yang baru disusun oleh Pemda dan juga berwenang untuk meregistrasi Perda  tersebut.  Dalam  hal  ini  pengawasan  Kemendagri  menjadi  penting  untuk mencegah perda itu cacat sejak lahir.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  tentang  Problematika  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 ini   menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada  pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  mengevaluasi rancangan perda yang akan diterapkan di Kalteng.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara  dan  observasi, dokumen.  Wawancara  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  tahapan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kalimantan  Tengah  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  bidang  Hukum dalam  penyusunan  rancangan  Perda  kemudian  ditunjang  dengan  observasi  dokumen untuk mengetahui problematika pembentukan peraturan daerah serta pertimbangan di dalamnya.
5 Saldiisra.web.id.  “ihwal  pembatalan  perda”,  Oktober,  24,  2019.  Available  online https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/620-ihwal- pembatalan-perda.html . 6 King  Faisal  Sulaiman.  (2017). Teori  Peraturan  Perundang-Undangan  Dan  Aspek  Pengujiannya , Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 101.
Telaah  dokumen  dilakukan  untuk  mencari  informasi-informasi  yang  terkait dengan  permasalahan  yang  diangkat  yang  berasal  dari  dokumen-dokumen  tertulis maupun elektronik repostory Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Analisis  data  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  deskriptif  kualitatif  di  dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi perundang- undangan    yaitu  dengan  meneliti  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  penulis  teliti.  Kemudian  dilakukan inventarisasi  terhadap  pasal  dan  ayat-ayat  yang  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Problematika  Pemerintah  Dearah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Periode  2016- 2021 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
Pemerintah  Daerah  diberi  kewenangan  untuk  membentuk  Perda  untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Pasal 1 ayat 7 UU No 12 Tahun  2011  yang  menyebutkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Namun harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  perundang- undangan  yaitu,  “materi  muata n  Peraturan  Daerah  provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pedoman pembentukan Peraturan  Daerah  mesti  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  Pasal  5  merumuskan  bahwa  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan    yang  baik,  yang  meliputi:  kejelasan  tujuan, kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  adanya  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan,  dapat  dilaksanakan,  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan  keterbukaan.
Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara  pusat  dan  daerah  diharapkan  segala  urusan  baik  yang  bersifat  wajib  ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Kewenangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  ini  telah  diisyaratkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  dalam  penjelasan umum  disebutkan  bahwa  daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  otonomi,  berwenang  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sesuai  aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional  dan  kepentingan  umum.  Selanjutnya,  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  dan  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum, sedangkan  yang  berasal  dari  DPRD  provinsi  dikoordinasikan  oleh  alat  kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 7
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi pada tanggal 20 Juni 2016 telah  mengunggah  3.143  peraturan  daerah  (Perda)  yang  dibatalkan  Pemerintah  Pusat, termasuk  di  dalamnya  peraturan  menteri  dalam  negeri  (Permendagri).  Tujuan  dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan  aturan  yang  dinilai  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha. 8 Bila kita tilik lebih jauh yang merupakan sejarah bagi negara Indonesia, sungguh banyak Perda yang  dibatalkan.  Kemendagri  juga  mencatat  dalam  10  tahun  yaitu  dari  tahun  2002 hingga  tahun  2014  jumlah  pembatalan  Perda  berjumlah  710  (tujuh  ratus  sepuluh) Peraturan  Daerah.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Pemerintah  Pusat  dengan banyaknya  Perda  yang  dibatalkan,  menurut  beberapa  Pemerintahan  Daerah  telah mereduksi  dan  mendistorsi  otonomi.  Sebab  keberadaan  Perda  tidak  saja  untuk
7 Esti  Nuriani.  (2019). “Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Oleh  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah” . Tadulako Master Law Journal, Volume 3, No. 2, hlm. 184-201.
8 Setkab.go. id. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan”, September, 14, 2020.
Available online https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/
melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tetapi  juga  sebagai produk  hukum  daerah  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  pemerintahan sesuai  dengan  prakarsa  dan  aspirasi  masyarakat  masing-masing  daerah.  Hal  tersebut juga  menunjukan  masih  banyak  Perda  yang  belum  berkualitas 9 .Berdasarkan  evaluasi Kementrian  Dalam  Negeri  tersebut,  jelas  Peraturan  Daerah  sebagai  produk  peraturan perundang-undangan  di  tingkat  daerah  menjadi  bertentangan  dan  tidak  konsisten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama dengan Undang-Undang, padahal  secara  hierarki,  peraturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Fenomena ini terjadi, karena era otonomi daerah  memberikan  kebebasan  sekaligus  keleluasaan  kepada  daerah  (dalam  hal  ini Kepada Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah. 10
Adapun  kategori  Perda  yang  dianggap  bermasalah  tersebut  adalah  peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Perda  yang  dianggap  menghambat  proses  perizinan  dan  investasi  serta  menghambat kemudahan berusaha. Bahkan, ada Perda yang diklaim pemerintah telah bertentangan dengan  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  mencerminkan  toleransi antar sesama penduduk di daerah, juga akan dicabut oleh pemerintah melalui Menteri Dalam  Negeri.  Maka,  harmonisasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat pusat dan daerah, sebagai salah satu agenda yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat. 11 Pembatalan  peraturan  daerah  (perda),  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota, bukanlah  sesuatu  persoalan  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Di Kalimantan  Tengah  total  ada  73  peraturan  daerah  (perda)  yang  diterbitkan  seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Empat perda  diantaranya  merupakan  produk  Provinsi  Kalimantan  Tengah  .  Sekiranya pengawasan  pemerintah  pusat  berjalan  normal,  jumlah  produk  hukum  daerah  yang dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah.
9 Jdih.kalteng.go.id. “Pengaturan Executive Review Terhadap Peratu ran Daerah Kabup aten/Kota”,
September,  14,  2020.  Available  online https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive- review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota diakses pada tanggal 14 September 2020 10 M. Zamroni, “Pengujian Peraturan Daerah: Sebuah Telaaham Kritis,” Jurnal Legislasi Indonesia 10, No. 2 (2013): 260.
11 Andryan, Pencabutan Perda, Harian Waspada, Senin 27 Juni 2016.
Banyaknya  peraturan  daerah  yang  bermasalah  dikarenakan  terindikasi bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  baik  secara  vertikal ataupun  horisontal  dan/atau  dianggap  mengganggu  kepentingan  umum  sehingga peraturan daerah tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Untuk itu, pemerintah daerah dan  DPRD  dalam  membentuk  peraturan  daerah  terlebih  dahulu  harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang undangan lainnya baik yang berkedudukan  lebih  tinggi  atau  sederajat  serta  menghindari  aturan/materi  muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  pembentukan  sebuah  aturan  yang  baik  haruslah dilandaskan  kepada  aspek  filosofis,  sosiologis,  yuridis,  politis,  dan  administratif  dan keberlakuannya  juga  haruslah  tercermin  secara  filosofis,  sosiologis,  yuridis,  dan politis. 12
Semenjak  Putusan  MK  No.  137/PUU-XIII/2015  dan  No  56/PUU-IV  2016 menegaskan  bahwa  kewenangan  Menteri  Dalam  Negri  untuk  membatalkan  Perda bermasalah  tidak  ada  legitimasi  lagi,  Semenjak  itu  peraturan  daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  belum  ada  penolakan  dari  Kemendagri  maupun  dilakukan pengujian di Mahkamah Agung.
Meskipun  begitu  kewenangan  Kemendagri  dalam  mengawasi  Perda  masih  ada dalam upaya preventif, masih Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkanbahwa:
(1)  Gubernur  wajib  menyampaikan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri.
Untuk  memperkuat  ketentuan  diatas  maka  diberlakukan  ketentuan  sanksi terhadap daerah yang tidak bersedia melaksanakan Keputusan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Perda dan Perkada. Sanksi tersebut dapat berupa Sanksi administratif dan/ atau  sanksi  penundaan  evaluasi  rancangan  Perda.  Sanksi  administratif  sendiri  berupa
12 Muhtadi, “ Tiga  Landasan  Keberlakuan  Peraturan  Daerah  (Studi  Kasus  Raperda  Penyertaan Modal  Pemerinta h  Kota  Bandar  Lampung  Kepada  Perusahaan  Air  Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar Lampung),” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2 (2013): 212-222.
dikenai  kepada  kepala  Daerah  dan  anggota  DPRD  berupa  tindakan  tidak  dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peratuan perundang-undangan selama 3  (tiga)  bulan.  Sanksi  penundaan  evaluasi  rancangan  Perda  berupa  tidak  ditetapkan pada  saat  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  masih  mengajukan  keberatan  kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/ Kota. Jika dalam  hal  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  masih memberlakukan  Perda  mengenai  pajak  daerah  dan/  atau  retribusi  daerah  yang dibatalkan  oleh  Menteri  atau  dibatalkan  oleh  gubernur  selaku  wakil  dari  Pemerintah Pusat,  dikenai  sanksi  penundaan  atau  pemotongan  DAU  (dana  alokasi  umum) dan/atau DBH (dana bagi hasil) bagi daerah bersangkutan 13 .

## 2. Kendala  dan  Hambatan  yang  Dihadapi  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Berdasarkan  penjelasan  dari  informan  dan  pengamatan  penulis  salah  satu hambatan  dalam  peningkatan  kinerja  Biro  Hukum  Provinsi  Kalimantan  Tengah khususnya sub bagian Peraturan  Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini seringkali terburu-burunya Peraturan Daerah untuk segera disahkan. Makanya sebelum  Peraturan  Daerah  disahkan  terlebih  dahulu  hendaknya  memperhatikan beberapa  hal  yaitu:  Pertama,  peraturan  daerah  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung (judicial  review)  maupun  oleh  Pemerintah  (executive  review/preview).  Kedua,  untuk menjamin proses pembentukan peraturan daerah dilakukan  secara taat asas demi cita hukum.  Ketiga,  adanya  hieraki  peraturan  perundang-undang  Indonesia,  yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antar sub peraturan perundang- undangan dalam prisip negara kesatuan, dan alasan ke empat adalah untuk mencegah kerugian material dan moril pemerintahan daerah.
Penyebab  terjadinya  disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  Perda  apabila dilihat  dari  asal/sumber  timbulnya  disharmonisasi,  dapat  berasal  dari  2  (dua)  faktor,
13 Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU -XIII/2015 dan Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda  Kabupaten/Kota, Peraturan  Gubernur,  Dan  Peraturan  Bupati dan  Peraturan  Walikota,” Jurnal  Legislasi Indonesia 15, No.  2 (2018): 26-39.
yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah  (internalitas)  dan  faktor  penyebab  yang  berasal  dari  luar  lembaga  pembentuk peraturan  daerah  (eksternalitas).  1).  Faktor  Internalitas,  Kewenangan  membentuk peraturan  daerah  secara  konstitusional  dan  institusional  ada  pada  pemerintah  daerah dan DPRD dalam berbagai tingkatannya, faktor internalitas dimaksud bahwa terjadinya disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  timbul  dari  internal lembaga yang memiliki  kewenangan membentuk peraturan daerah, faktor internalitas dapat terdiri dari a) Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait. b) Wakil yang  diutus  dari  instansi  terkait  sering  berganti-ganti.  c)  Belum  optimalnya  kinerja Biro/Bagian Hukum/Balegda/Satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi legislasi. d) Tenaga  perancang  peraturan  daerah  masih  sedikit  jumlahnya  dan  belum  memiliki spesialisasi  di  bidang  hukum  tertentu.6  f)  Belum  didukung  dengan  anggaran  yang memadai.8 2) faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain; a) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b) Perbedaan  antara  ketentuan  hukum  dengan  perumusan  pengertian  tertentu.c) Perbedaan materi muatan antara peraturan perundang-undangan Indonesia baik dalam hieraki  vertikal  maupun  horizontal.  d)  Perbedaan  antara  peraturan  perundang- undangan di atas perda dengan Putusan MK dan/atau Putusan (yurisprudensi) MA. e) Benturan wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan sistematis. f) Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda 14 .
Faktor penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam  proses  pembahasannya.  Dan  sibuknya  anggota  DPRD  Kalimantan  Tengah karena  ada  tugas  lain  seperti  pengawasan  dan  penganggaran  selain  dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Hal  itu  akan  semakin  sulit  jika  mendekati  pemilihan umum.  Sebabnya  fokus  anggota  DPRD  Kalimantan  Tengah  sudah  terbagi  antara
14 Hendra  Karianga.  (2011). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Keuangan  Daerah:Perspektif  Hukum  dan Demokrasi , Bandung: PT. Alumni, hlm. 23.
pembentukan  peraturan  daerah  dengan  kampanye  yang  diikuti. 15 Banyaknya  urusan yang diserahkan kepada daerah tidak diikuti dengan kemampuan dan jumlah sumber daya  manusia  (SDM)  aparatur  yang  tersedia.  Terbatasnya  kualititas  dan  jumlah  SDM aparatur merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan peraturan daerah.
Penyusunan  rancangan  Perda  adalah  sangat  menentukan  bagi  kelancaran pembahasan  di  DPRD.  Karena  itu,  kualitas  suatu  Perda  dan  pengambilan  keputusan atas rancangan Perda menjadi Perda, sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan Perda  itu  disusun.  Setidaknya  suatu  rancangan  Perda  harus  didahului  dengan menyusun naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan Perda tidak dibuat atas dasar kejar  tayang.  Dengan  didahului  atau  disertai  dengan  naskah  akademik,  maka  ia  akan sangat  memudahkan  bagi  pembahasan  rancangan  Perda  untuk  ditetapkan  menjadi Perda. Setidaknya dalam pembahasan atas rumusan materi dari Perda itu tidak terjebak dalam  debat  dipermukaan  yang  pada  akhirnya  tujuan  pembentukan  perda  itu  tidak optimal.  Dengan  disertai  dengan  naskah  akademik,  maka  tahap-tahapan  pembasan Perda  akan  lebih  mendalam  dan  setiap  tahap  pembahasan  yang  harus  dilalui  dapat berjalan  dengan  baik.  Karena  suatu  rancangan  Perda  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai Perda  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan. 16 Namun  semua  itu  akan  terhambat  jika  kehadiran anggota DPRD Kalimantan Tengah sangat minimal.
Eksistensi  Tim  dalam  memberikan  kontribusi  pemikiran  dan    analisis  yuridis berperan penting dalam perencanaan, perumusan, penghormanisasian, dan sinkronisasi setiap  rancangan  peraturan  daerah  dan  peraturan  daerah,  sehingga  Kepala  Daerah selaku kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
15 Wawancara  dengan  Endang  Wahyuni  Kabag  Perancangan  Perundang-Undanga  Biro  Hukum Provinsi Kalimantan Tengah
16 Widoyo, “Optimalisasi  Fungsi  DPRD  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi  Terhadap Pemb entukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan),” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 , No. 4 (2017): 993- 10002.
3. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk  Mengatasi  Kendala  dan  Hambatan  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah
Pembentukan  Perda  diperlukan  adanya  aspek  keterbukaan  yaitu  pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam  proses  perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan/atau  dalam  pembahasan Raperda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 17
Tujuan  dasar  peran  masyarakat  adalah  menghasilkan  masukan  dan  persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan,  karena  dengan melibatkan  masyarakat  yang  berpotensi  terkena  dampak  kebijakan  dan  kelompok kepentingan  (interest  groups),  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat  dan  kelompok  tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam konsep 18
Mengenai  partisipasi  kontrol  dalam  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal  96  yang  menyatakan  bahwa:  Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Selanjutanya Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pembentukan peraturan  perundang- undangan  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan dalam penjelasan Pasal 5 huruf g mengatakan tiap  tahapan  pembentukan  harus  menjunjung  asas  keterbukaan,  yang  bersifat transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian,  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai
17 Ahmad Saleh, “ Peran Serta Masyarakat Di D PRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2 (2013): 223-230.
18 Yusdiyanto, “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Program  Legislasi  Daerah,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2011): 1-13. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.66.
kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Adanya  partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  dalam  rangka mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Masyarakat  dalam pemerintahan  memang  begitu  besar  peranannya,  keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pemerintahan  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  kontrol  menandakan demokrasi telah berjalan. 19
Partisipasi  memungkinkan  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  atau menyumbangkan  pemikirannya  terhadap  suatu  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  masukan  disampaikan  secara  lisan,  maka  yang bersangkutan  dapat  menyampaikan  sendiri  kecuali  dalam  hal  masukan  secara  lisan disampaikan  oleh  kelompok  masyarakat  maka  harus  diwakilkan  pada  pimpinan kelompok tersebut. 20 Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam  suatu proses politik  adalah  untuk  melindungi  dan  mengembangkan  kepentingan-  kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.
Dalam  setiap  pembentukan  Peraturan  Daerah  diperlukan  adanya  keterbukaan yaitu  pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat  baik  dari  unsur  akademisi,  praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan/atau  dalam  pembahasan  Raperda  dengan cara  memberikan  kesempatan  untuk  memberikan  masukan  atau  saran  pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan Peraturan Daerah  yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat  kontrol.  Keputusan  kontrol  yang  berupa  peraturan  ini  akan  mengikat  dan berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  suatu  negara.  Pembentukannya  harus memberikan  ruang  kontrol  bagi  masyarakat  luas  untuk  ikut  dalam  proses
20 Kementerian Hukum dan HAM, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah , Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, (2011), p. 19
pembentukannya. 21 Dengan  partisipasi  masyarakat  akan  dapat  mendorong terbentuknya peraturan daerah yang responsive.
Setelah  pemerintah  memenuhi  kewajiban  untuk  memfasilitasi  partisipasi masyarakat,  maka  masyarakat  harus  mampu  secara  aktif  dan  efektif  menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD yang juga ikut terlibat dalam pembuatan  Perda  sehingga  masyarakat  dapat  menjadi  kekuatan  kontrol  tersendiri. Banyak  cara  untuk  menarik  dan  memudahkan  masyarakat  dalam  berpartisipasi membentuk  undang-undang  salah  satunya  dengan  memanfaatkan  teknologi  yakni internet. 22

## 4. Pengawasan
Dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  dilakukan  pengawasan,  baik  berupa pengawasan  preventif  terhadap  Raperda  maupun  pengawasan  represif  terhadap Peraturan  Daerah.  Eksistensi  Biro  Hukum  Pemerintahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah dalam memberikan kontribusi pemikiran dan  analisis yuridis berperan penting dalam perencanaan,  perumusan,  penghormanisasian,  dan  sinkronisasi  setiap  rancangan peraturan  daerah  dan  peraturan  daerah,  sehingga  Kepala  Daerah  selaku  kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pengawasan  preventif  mengandung  arti  bahwa  pemberlakuan  tiap  peraturan daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  yang  mengatur  persoalan-persoalan  tertentu seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  terlebih  dahulu  mendapatkan  pengesahan  dari Menteri  Dalam  Negeri  dan  atau  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah. Pengawasan  represif  berwujud  penangguhan  atau  pembatalan  oleh  pejabat  yang berwenang (Menteri Dalam Negeri/ Gubernur) atas Perda Provinsi, Perda Kabupaten/ Kota,  Pergub  dan  Perbup/Perwal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum. 23
21 Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Yogyakarta: FH UII Press, (2009), p.100
22 Fahmi Ramadhan F irdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang” Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 23 (2020): 282-293
23 King  Faisal  Sulaiman, Dialetika  Pengujian  Peraturan  Daerah  Pasca  Otonomi  Daerah ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014), p. 5.
Oleh  karena  itu,  Harmonisasi  hukum  ini  penting  dilakukan    pada  peraturan daerah dengan pendekatan sistem, yakni dengan konotasi sistem sebagai entitas, akan memandang  bahwa  harmonisasi  hukum  perda  merupakan  upaya  menyeleraskan, menyesuaikan,  menyeimbangkan,  menyerasikan  dan  konsistensi  unsur-unsur pembentukan perda terhadap tata urutan dan materi perda yang akan disusun. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini merupakan “conditio sine qua non” bagi terj aminnya kepastian  hukum,  ketertiban  hukum,  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. 24 Harmonisasi ini dilakukan untuk mencegah Perda  Provinsi  Kalteng  yang  lahir  tidak  cacat  secara  hukum  maupun  peraturan perundang-undangan.

## C. PENUTUP
Peraturan  daerah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  lebih  tinggi.  Fenomena  ini  terjadi,  karena  era  otonomi  daerah memberikan  kebebasan  sekaligus  keleluasaan  kepada  daerah  (dalam  hal  ini  Kepada Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah.
Faktor penghambat menyusun Peraturan Daerah adalah waktu yang terlalu lama dalam  proses  pembahasannya.  Dan  sibuknya  anggota  DPRD  Kalimantan  Tengah karena ada tugas lain seperti pengawasan dan penganggran selain dalam pembentukan peraturan  daerah.  Hal  itu  akan  semakin  sulit  jika  mendekati  pemilihan  umum. Sebabnya fokus anggota DPRD Kalimantan Tengah sudah terbagi antara pembentukan peraturan daerah dengan kampanye yang diikuti.
Dalam  setiap  pembentukan  Peraturan  Daerah  diperlukan  adanya  keterbukaan yaitu  pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat  baik  dari  unsur  akademisi,  praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan/atau  dalam  pembahasan  Raperda  dengan cara  memberikan  kesempatan  untuk  memberikan  masukan  atau  saran  pertimbangan
24 Ditjenpp.kemen kumham.go.id.  “Menakar  Korelatifitas  antara  Harmonisasi  Peraturan  Daerah dengan  Hak  Uji  Mat eriil  Mahkamah  Agung”,  Oktober,  20,  2020.  Available  online http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas-antara-harmonisasi- peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah-agung.html.
secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
Ahmad,  Saleh.  “ Peran  Serta  Masyarakat  Di  DPRD  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2 (2013). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.381 .
Asshiddiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara. Jakarta : PT    Raja  Grafindo Persada, 2010.
Esti  Nuriani,    “Evaluasi  Ra ncangan  Peraturan  Daerah  Oleh  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”, Tadulako Master Law Journal 3, No. 2 (2019)
Fahmi  Ramadhan  Firdaus,  “Pencegahan  Korupsi  Legislasi  Melalui  Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses  Pembentukan Undang-Undan g” Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 23 (2020)
Fauzi  Iswari,  Yohanes  Alri,  Mira.  (2020). “ Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Konsultasi Publik  Dalam  Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Di  Kota  Solok  Tahun 2018 ”. Pagaruyuang Law Journal. Volume 3, Nomor 2
Hartomo,  Tri,  Wahyu.  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU - XIII/2015  dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  Tentang  Pembatalan  Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, No. 2 (2018).
Isra, Saldi. Pergesaran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
Karianga,  Hendra. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Keuangan  Daerah:Perspektif  Hukum  dan Demokrasi . Bandung: PT. Alumni, 2011.
Kementerian  Hukum  dan  HAM. Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan  Peraturan Daerah . Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, 2011.
Muhtadi.  “ Tiga  Landasan  Keberlakuan  Peraturan  Daerah  (Studi  Kasus  Raperda Penyertaan  Modal  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  Kepada  Perusahaan  Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung).” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2 (2013). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.380.
Prakoso, Djoko. Proses Pembuatan Peraturan Daerah . Jakarta : Ghalia Indonesi, 1985.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Saifudin. Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan . Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Sihombing,  Nam,  Eva. “Problematika  Penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, No. 3 (2016).
_____________________. “ Perkembangan  Pembatalan  Peraturan  daerah  dan  Peraturan kepala Daerah. ” Jurnal Yudisial 10, No. 2 (2017).
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.147 .
Soejito, Irawan. Teknik Membuat Peraturan Daerah . Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Soekanto, Soerjano. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2006.
Sulaiman,  Faisal,  King. Teori  Peraturan  Perundang-Undangan  Dan  Aspek  Pengujiannya . Yogyakarta: Thafa  Media, 2017.
___________________.  Dialetika  Pengujian  Peraturan  Daerah  Pasca  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yusdiyanto, “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Program  Legislasi  Daerah,”
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 2 (2011).
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.66.
Widoyo, “Optimalisasi  Fungsi  DPRD  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi Terhadap  Pembentukan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Pekalongan),” Jurnal  Hukum Khaira Ummah 12 , No. 4 (2017
Zamroni,  M. “Pengujian  Peraturan  Daerah:  Sebuah  Telaaham  Kritis.” Jurnal  Legislasi Indonesia 10, No. 2 (2013).

## Artikel Internet:
Borneonews.co.id.  “Ada  73  Perda  di  Kalteng  yang  Dibatalkan  Mendagri”,  Available online https://www.borneonews.co.id/berita/35821-ada-73-perda-di-kalteng- yang-dibatalkan-mendagri
Ditjenpp.kemenkumham.go.id.  “Menakar  Korelatifitas antara  Harmonisasi  Peraturan Daerah  dengan  Hak  Uji  Materiil  Mahkamah  Agung”,  Available  online http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitas- antara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiil-mahkamah- agung.html .
Jdih.kalteng.go.id.  “Pengaturan  Executive Review  Terhadap  Peraturan  Daerah
Kabupaten/Kota”, Ava ilable
online https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap- peraturan-daerah-kabupatenkota , diakses pada tanggal 14 September 2020 Saldiisra.web.id. “Ihwal Pembatalan Perda”, Available online https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11- artikelkompas/620-ihwal-pembatalan-perda.html
Setkab.go.id.  “Kemendagri  Resmi  Umumkan  3.143  Perda  yang  Dibatalkan”,  Available online https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang- dibatalkan/ .