## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Sri Haryati 1 , Bahrullah Akbar 2 , Khasan Effendy 3 , Sampara Lukman 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: lilyranggi@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  keuangan  negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Penelitian  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Analisis  data dilakukan  secara  deskriptif  dengan  analisis  triangulasi  para  pengamat.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  tersebut  belum  sepenuhnya efektif, karena  5 dari 26 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan belum sesuai  dengan  rekomendasi  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Implementasi  kebijakan  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  keuangan  negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional  meliputi  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  meliputi:  (1)  Penetapan regulasi  yang  memadai  terkait  pengujian  kebenaran  data  PPU  BU;  (2)  Pendistribusian  KIS yang masih berada dipenguasaan BPJS Kesehatan, dan melaporkan perkembangannya kepada Kemenkes dan Kemensos dalam rangka koordinasi alamat peserta; (3) Kepala grup SDS dan Umum  melakukan  kegiatan  promosi  lewat  media  yang  langsung  menggunakan  media  yang ditujukan;  (4)  Berkoordinasi  dengan  Pemda  terkait  integrasi  Jamkesda;  (5)  Penetapan  IKU yang  mampu  mewujudkan  kemandirian  keuangan;  dan  (6)  Berkoordinasi  dengan Kementerian Sosial untuk data PBI yang tidak akurat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keuangan Negara, Jaminan Kesehatan Nasional.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  implementation  of  the  follow-up  policy  on  the results  of  the  examination  of  state  finances  in  the  implementation  of  the  National  Health Insurance.  Research  uses  a  qualitative  research  approach.  Data  collection  was  carried  out using  interview,  observation  and  documentation  study  techniques.  Data  analysis  was performed  descriptively  with  the  observers'  triangulation  analysis.  The  results  of  the  study found  that  the  implementation  of  the  follow-up  results  of  the  examination  was  not  yet  fully effective, because 5 of the 26 recommendations that had been followed up by the Health BPJS were  not  in  accordance  with  the  recommendations  of  the  Supreme  Audit  Agency.  The implementation of the policy on the follow up of the results of the state financial audit in the implementation  of  the  National  Health  Insurance  covers  actions  and  improvements  that include:  (1)  Establishment  of  adequate  regulations  related  to  testing  the  truth  of  BU  PPU data; (2) Distribution of KIS which is still in the possession of the Health BPJS, and report its  progress  to  the  Ministry  of  Health  and  Ministry  of  Social  Affairs  in  the  context  of coordinating participant addresses; (3) The head of the SDS and General groups carries out promotional activities through the media directly using the intended media; (4) Coordinating with the Regional Government regarding the integration of Jamkesda; (5) Determination of
KPI  that  is  able  to  realize  financial  independence;  and  (6)  Coordinate  with  the  Ministry  of Social Affairs for inaccurate PBI data.
Keywords: Policy Implementation, State Finance, National Health Insurance.

## A. PENDAHULUAN
BPJS  Kesehatan  bertugas  untuk:  a).  melakukan  dan/atau  menerima  pendaftaran Peserta;  b).  memungut  dan  mengumpulkan  Iuran  dari  Peserta  dan  Pemberi  Kerja;  c). menerima  Bantuan  Iuran  dari  Pemerintah;  d).  mengelola  Dana  Jaminan  Sosial  untuk kepentingan Peserta; e). mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f).  membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g).  memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
BPJS Kesehatan berkewajiban untuk: a). memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;  b).    mengembangkan  aset  Dana  Jaminan  Sosial  dan  aset  BPJS  untuk  sebesar- besarnya  kepentingan  Peserta;  c).    memberikan  informasi  melalui  media  massa  cetak  dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d).  memberikan  Manfaat  kepada  seluruh  Peserta  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional;  e).    memberikan  informasi  kepada  Peserta  mengenai  hak dan  kewajiban  untuk  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku;  f).  memberikan  informasi  kepada Peserta  mengenai  prosedur  untuk  mendapatkan  hak  dan  memenuhi  kewajibannya;  g). memberikan  informasi  kepada  Peserta  mengenai  saldo  jaminan  hari  tua  dan pengembangannya  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun;  h).  memberikan  informasi  kepada Peserta  mengenai  besar  hak  pensiun  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun;  i).  i.  membentuk cadangan  teknis  sesuai  dengan  standar  praktik  aktuaria  yang  lazim  dan  berlaku  umum;  j). melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan k).  melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.   Agar Jaminan  Sosial  Nasional  dapat  terselenggara  secara  efektif  dan  akuntabel,  BPJS  Kesehatan berkewajiban  melaksanakan  tugasnya  secara  transparan,  profesional,  efektif,  efisien  dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan dan harapan Peserta JKN.
BPJS  Kesehatan  belum  optimal  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  Peserta JKN, sebagai akibat BPJS Kesehatan belum optimal dalam memenuhi kewajibannya kepada penyelenggara Fasilitas Kesehatan yang menjaid mitra kerjanya.  Sementara itu, akuntabilitas
kinerja  pengelolaan  keuangan  BPJS  Kesehatan  juga  belum  optimal.  Hal  ini  terungkap  dari Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  menyebutkan  bahwa  hasil pemeriksaan  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  Program  JKN  pada  BPJS  Kesehatan belum  sepenuhnya  efektif.    Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  masih  terdapat  beberapa permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian  antara  lain  bahwa  data  peserta  penerima bantuan  iuran  yang  dikelola  oleh  BPJS  Kesehatan  tidak  akurat;  BPJS  Kesehatan  dalam merekrut  peserta  baru  dari  golongan  PPU  BU  tidak  melakukan  pengujian  kebenaran  data yang  disampaikan  oleh  perusahaan;  dan  penetapan  indikator  kinerja  utama  belum mewujudkan kemandirian keuangan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan  beberapa    permasalahan  dari  BPJS  Kesehatan  di  atas,  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan keuangan negara dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka  teori  disusun  dengan  mendeskripsikan grand  theory Ilmu  Pemerintahan; middle  range  theory Teori  Administrasi  Pemerintahan;  dan applied  theory Teori Implementasi  Kebijakan  Publik  dan  Teori  Pemeriksaan  Keuangan  Negara.  Dari  eksplorasi applied theory dipilih model implementasi kebijakan publik Van Meter & Van Horn sebagai landasan teoritik penyusunan konsep dan instrumen penelitian.
Hill  &  Hupe,  2002:45)  mengatakan: Van  Meter  and  Van  Horn  go  on  to  suggest  a model  in  which  six  variables  are  linked  dynamically  to  the  production  of  an  outcome „performance‟.  The  six  variables  are:  1).  Policy  standard  and  objective;  2).  The  resources and incentives; 3).The quality of inter-organizational relationships; 4). The characteristics of the implementation agencies; 5). The economic, social and political environment; and 6). The disposition or response of the implementers.
Van  Meter  &  Van  Horn  (1975:462),  merancang  model  implementasi  kebijakan dengan  mengatakan  bahwa  ada  enam  variabel  yang  membentuk  hubungan  antara  kebijakan dan  kinerja,  dengan  penjelasan  berikut: This  model  not  only  specifies  the  relationships between the independent variables and the ultimate dependent  variable of  interest,  but  also makes  explicit  the  relationships  among  the  independent  variables.  The  linkages  included implicitly represent hypotheses which could be tested empirically, assuming that satisfactory indicators could 'be constructed and appropriate data collected. By approaching the problem in  this  manner,  there  is  greater  promise  for  elucidating  the  processes  whereby  policy
decisions are carried out than simply by correlating .independent and dependent variables in a relatively unthinking fashion (Van Meter & Asher, 1973). The model has been constructed on the basis of the three bodies of literature cited above, as well as the authors' own research and intuitions about the implementation process.
Dengan  model  implementasi  kebijakan  publik  Van  Meter  &  Van  Horn  disusun definisi konsep  bahwa Implementasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  adalah  pelaksanaan  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dianalisis menurut policy  standard  and  objective;  the  resources  and  incentives;  the  quality  of  inter- organizational  relationships;  the  characteristics  of  the  implementation  agencies;  the economic, social and political environment; the disposition or response of the implementers. Definisi  diturunkan  menjadi  6  dimensi  sebagai  berikut:    (1)  Dimensi policy  standard  and objective; (2)  Dimensi the  resources  and  incentives; (3)  Dimensi the  quality  of  inter- organizational relationships; (4) Dimensi the characteristics of the implementation agencies;
(5)  Dimensi the  economic,  social  and  political  environment; (6)  Dimensi the  disposition  of the implementers. Enam dimensi dikembangkan menjadi 18 Pokok Pertanyaan yang tersusun dalam Pedoman Wawancara.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penentuan  Informan  Penelitian sebanyak  4  orang  menggunakan snow  ball  technique. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan secara  deskriptif  dengan  analisis  triangulasi  para  pengamat.  Teknik  analisis  data  dilakukan secara  deskriptif  dengan  metode  triangulasi  pengamat  dan  disusun  menurut  enam  dimensi model  implementasi  kebijakan  publik  Van  Meter  &  Van  Horn  hingga  dicapai  Implikasi Praktis dari dari masing-masing dimensi analisis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kebijakan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Analisis  Policy  Standard  and  Objective: Von  Meter  &  Von  Horn (1975:464) menjelaskan:  “ Given our primary interest  in  the factors that determine  the performance of
policy,  the  identification  of  performance  indicators  is  a  crucial  stage  in  the  analysis. Essentially, the performance indicators assess the extent to which the policy's standards and objectives are realized. Standards and objectives elaborate on the overall goals. of the policy decision. They move beyond the generalities of the legislative document to provide concrete and  more  specific  standards  for  assessing  program  performance.  These  standards  and objectives  are  self-evident  and  easily  measurable  in  some  cases.  To  ascertain  whether implementation  has  been successful,  one must  determine the number of  jobs  that have been created,  the  identity  of  those  who  have  been  hired,  and  the  progress  on  the  related  public works  projects.” Dengan  rujukan  pendapat  ini,  dari  analisis Policy  Standard  and  Objective disusun implikasi praktis implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara pada BPJS Kesehatan sebagai berikut :
Standar  kebijakan  dan  tujuan  implementasi  Kebijakan  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  meliputi  tindakan-tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  berdasarkan  hasil pemeriksaan  atas  kinerja  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  negara.    Hasil pemeriksaan yang dicapai melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional menurut  standar pemeriksaan guna menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi  tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Implementasi bertujuan mendukung terwujudnya kinerja penyelenggaraan JKN yang mampu  memberikan  pelayanan  prima  kepada  setiap  peserta  Program  JKN.  Untuk  itu, diperlukan  berbagai  upaya  yang  lebih  terintegrasi  untuk  meningkatkan  efektivitas implementsi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  negara  dalam penyelenggaraan  Jaminan  Nasional  Kesehatan.  Berbagai  upaya  yang  dimaksud  antara  lain dilakukan  dengan  mendeskripsikan  standar  kebijakan  dan  tujuan  implementasi  kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih kritis, cermat dan progresif dengan menunjukkan konsekuensi  dan  sanksi  terhadap  setiap  tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu yang direkomendasikan oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa.
Analisis Policy  Resources  and  Incentives: Van  Meter  &  Van  Horn (975:465) menjelaskan: ” Policies furnish more than the standards and objectives against which to judge implementation:  they  also  make  available  resources  which  facilitate  their  administration. These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation”.
Dengan rujukan pendapat  ini , dari analisis Policy Resources and Incentives disusun Implikasi  Praktis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  pengelolaan keuangan  Negara  pada  BPJS  Kesehatan  sebagai  berikut:  Sumber  daya  dan  insentif  dalam proses  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  tidak  terbatas  hanya  pada sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan  infrastruktur.  Terdapat  sumber  daya  dan insentif  lain  yang  lebih  bisa  mendesak  dilakukannya  tindakan-tindakan  tertentu  dan perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas terperiksa.  Sumber  daya  lain  yang  dimaksud  adalah  sumber  daya  regulasi  yang  bisa digunakan  untuk  mendesak  dilakukannya  perbaikan-perbaikan  tertentu  dan  sumber  daya instansi terkait yang bisa dilibatkan untuk mendesak dilakukannya tindakan-tindakan tertentu. Sedangkan insentif lain yang dimaksud adalah  aplikasi teknologi informasi untuk mengelola data  peserta  penerima  bantuan  iuran  agar  menjadi  akurat;  dan  mempermudah  pelayanan perubahan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena itu, diperlukan optimalisasi penggunaan sumber  daya  regulasi  untuk  mendesak  dilakukannya  perbaikan-perbaikan  tertentu  agar kualitas  pelayanan  BPJS  Kesehatan  semakin  modern,  profesional  dan  akuntabel  dalam melayani kebutuhan para peserta JKN dan menjalin kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan.  Untuk  itu,  diperlukan  juga  optimalisasi  pelibatan  sumber  daya  instansi  terkait untuk mendesak dilakukannya tindakan-tindakan tertentu yang terkait dengan pertanggujawaban  atas  Dana  JKN  yang  belum  sepenuhnya  digunakan  sesuai  dengan peruntukan; dan penempatan dana JKN yang belum memberikan keuntungan optimal.
Analisis Inter organizational Communication and Enforcement Activities: Van Meter dan  Van  Horn  (1975:466)  mengatakan: Effective  implementation  requires  that  a  program's standards  and  objectives  be  understood  by  those  individuals  responsible  for  their achievement.  Hence,  it  is  vital  that  concern  our  selves  with  the  clarity  of  standards  and objectives,  the  accuracy  of  .their  communication  to  implementers,  and  the  consistency  (or uniformity): with which they are communicated by various sources of information. Standards and  objectives  cannot  be  carried  out  unless  they  are  stated  with  sufficient  clarity  so  that implementers  can  know  what  is  expected  of  them.  Communication  within  and  between organizations  is  a  complex  and  difficult  process.  In  transmitting  messages  downward  in  an organization,  or  from  one  organization  to  another,  communicators  inevitably  distort  them- both  intentionally  and  unintentionally  (Downs,  1967:133-136).  Furthermore,  if  different sources of communication provide inconsistent interpretations of standards and objectives or if  the  same  source  provides  conflicting  interpretations  over  time,  implementers  will  find  it
even more difficult to carry out the intentions of policy. Therefore, the prospects of effective implementation  will  be  enhanced  by  the  clarity  with  which  standards  and  objectives  are stated and by the accuracy and consistency with which they are communicated.
Dengan  rujukan  pendapat  ini,  dari  analisis Inter  organizational  Communication  and Enforcement Activities disusun Implikasi Praktis dari analisis implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara pada BPJS Kesehatan sebagai berikut: Aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  yang  berlangsung  dalam  proses  implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi aktivitas komunikasi, aktivitas koordinasi dan  aktivitas  komfirmasi.  Aktivitas  komunikasi  terdiri  dari  komunikasi  antar  personal, komunikasi antar unit kerja dan komunikasi antar organisasi. Pelaksanaan fungsi komunikasi terkait dengan kebutuhan koordinasi personal, koordinasi structural dan koordinasi fungsional serta  kebutuhan  komfirmasi  data  fungsional,  komfirmasi  data  factual  dan  komfirmasi  data kondisional. Aktivitas koordinasi  yang terdiri dari koordinasi personal, koordinasi structural dan  koordinasi  fungsional  terkait  dengan  peran  dan  tanggungjawab  pejabat,  fungsi  jabatan dan  kinerja  jabatan.  Aktivitas  komfirmasi  yang  terdiri  dari  komfirmasi  data  fungsional, komfirmasi  data  factual  dan  komfirmasi  data  kondisional  terkait  dengan  kebutuhan  untuk menilai  tindak-tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan oleh pejabat  pemeriksa kepada entitas terperiksa.  Dari aktivitas komunikasi  antar organisasi inilah  kemudian  diketahui  proses  implementasi  yang  bisa  terdiri  atas  (1)  tindak  lanjut  telah sesuai  dengan  rekomendasi;  (2)  tindak  lanjut  belum  sesuai  dengan  rekomendasi;  (3) rekomendasi  belum  ditindaklanjuti;  dan  atau  (4)  rekomendasi  tidak  dapat  ditindaklanjuti. Karena  itu,  untuk  mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diperlukan penerapan strategi komunikasi yang  lebih  intensif  untuk  mengoptimalkan  tindakan-tindakan  tertentu  dan  perbaikan- perbaikan tertentu yang direkomendasikan oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa.
Analisis the Characteristic of  the Implementing Agencies: Van Meter dan  Van Horn (1975:470)  menjelaskan: “Numerous  factors  are  included  in  this  component  of  the  model. Students  of  bureaucratic  politics  have  identified  many  characteristics  of  administrative agencies that affect  their  policy performance. Ripley et  al.  (1973: to), for  example speak of bureaucratic  structure  as  those  "characteristics,  norms,  and  recurring  patterns  of  relations inside the executive agencies that have either potential or actual relation to what they do in the  way  of  policy."  Like  Ripley,  we  view  this  component  as  consisting  of  both  the  formal structural  features  of  organizations  and  the  informal  attributes  of  their  personnel.  Without
trying to provide an exhaustive listing of these elements we offer the following suggestions of characteristics that may impinge on an organization's capacity to implement policy: 1). The competence  and  size  of  an  agency's  staff;  2).  The  degree  of  hierarchical  control  of  subunit decisions and processes within the implementing agencies; 3). an agency's political resources (e.g., support among legislators and executives); 4). The vitality of an organization; 5). The degree of "open" communications (ie., networks  of  communication  with free horizontal  and vertical  communication,  and  a  relatively  high  degree  of  freedom  in  communications  with persons  outside  the  organization)  within  an  organization;  and  6).  The  agency's  formal  and informal linkages with the “policy making" or “policy - enforcing" body.
Dengan  rujukan  pendapat  ini,  dari  analisis the  Characteristic  of  the  Implementing Agencies disusun  Implikasi  Praktis  dari  analisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  Negara  pada  BPJS  Kesehatan  sebagai  berikut: Karakteristik lembaga pelaksana kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan teridentifikasi dari kedudukan  Dewan  Pengawas  dan  Direksi.  Dewan  Pengawas  merupakan  organ  BPJS Kesehatan  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  pengurusan  BPJS Kesehatan  oleh  Direksi  dan  memberikan  nasihat  kepada  Direksi  dalam  penyelenggaraan program  Jaminan  Sosial  Kesehatan  oleh  BPJS  Kesehatan.  Direksi  BPJS  Kesehatan berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  BPJS  Kesehatan  untuk kepentingan BPJS Kesehatan, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS Kesehatan, serta mewakili  BPJS  Kesehatan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Direksi  BPJS Kesehatan  berfungsi  melaksanakan  kegiatan  operasional  yang  menjamin  Peserta  untuk mendapatkan  manfaat  sesuai  dengan  haknya.  Jabatan  Direksi  dilaksanakan  secara  kolektif kolegial  ( board ),  dimana  kedudukan  masing-masing  anggota  Direksi  termasuk  Direktur Utama  adalah  setara.  Dengan  demikian  tidak  terdapat  jabatan top  leader yang  paling berwenang  menentukan  keputusan  atas  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu yang direkomendasikan oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa.
Dengan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  internal  yang  belum  efektif  maka pelaksanaan  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan  cenderung tidak  sepenuhnya  efektif.  Karena  itu,  untuk  mengefektikan  implementasi  kebijakan  tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggungjawab  keuangan  Negara  dalam penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  diperlukan  penerapan  strategi  pendekatan yang  lebih  intensif  agar  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa dapat terlaksana secara efektif.
Analisis Economic,  Social  and  Political  Environment: Van  Meter  dan  Van  Horn (1975:472) menjelaskan: ” The impact of economic, social, and political conditions on public policy has been the focus of much attention during the past decade. Students of comparative state politics and public policy have been particularly interested in identifying the influence of  these  environmental  variables  on  policy  outputs  (see,  for  example,  Sharkansky,  1967, 1971;  Sharkansky  and  Hofferbert,  1969;  Cnudde  and  McCrone,  1969;  Dye,  1966; Hofferbert,  1964).  Although  the  impact  of  these  factors  on  the  implementation  of  policy decisions has received little attention, they may have a profound effect on the performance of implementing agencies.
Dengan  rujukan  pendapat  ini,  dari  analisis Economic,  Social  and  Political Environment disusun  Implikasi  Praktis  dari  analisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  Negara  pada  BPJS  Kesehatan  sebagai  berikut: Lingkungan  politik,  sosial  dan  ekonomi,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  pengelolaan keuangan Negara dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Lingkungan ekonomi mempengaruhi  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan  oleh pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  melalui  iuran  kepesertaan  JKN.  Lingkungan social  mempengaruhi  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  melalui  partisipasi  kepesertaan  JKN. Lingkungan  politik  mempengaruhi  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  melalui  mekanisme pertanggungjawaban  BPJS  Kesehatan  kepada  Presiden  dan  DPR.  Ketidakmampuan  BPJS Kesehatan  dalam  menyikapi  dinamika  kebutuhan  dan  tuntutan  lingkungan  ekonomi,  social dan  politik  yang  terkait  dengan  kepersertaan  JKN  terindikasi  dari  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.  Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang  terdiri  dari  tindakan-tindakan  dan perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  yang  tidak  hanya  bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan public BPJS namun bertujuan meningkatkan juga kapasitas kelembagaan  BPJS  Kesehatan  dalam  menjalin  kerjasama  kemitraan  dengan  penyelenggara fasilitas  kesehatan,  terutama  dalam  memenuhi  kewajiban  BPJS  Kesehatan  kepada penyelenggara  fasilitas  kesehatan.  Karena  itu,  untuk  meningkatkan  kemampuan  BPJS Kesehatan  dalam  melaksanakan  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  diperlukan  dukungan  Presiden  dan  DPR  agar
tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan  dapat  terlaksana  secara efektif.
Analisis the  Disposition  of  Implementers: Van  Meter    dan  Van  Horn  (1975:474) mengatakan: “ Finally, the intensity of implementers' dispositions may affect the performance of  the  policy.  Less  intense  attitudes  may  cause  implementers  to  attempt  surreptitious diversion and evasion, a more common pattern. In these circumstances one may have to look to  the  role  of  oversight  and  enforcement  to  explain  variations  in  the  effectiveness  of implementation. Dengan rujukan pendapat ini, dari analisis the Disposition of Implementers disusun  Implikasi  Praktis  dari  analisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara pada  BPJS Kesehatan sebagai berikut: Disposisi pelaksana  kebijakan, dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  Negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional. Disposisi yang dimaksud merupakan suatu penyimpangan yang harus diantisipasi. Antisipasi  yang  dimaksud  dapat  meliputi: Pertama ,  terhadap  disposisi  yang  dapat menurunkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan; kedua , terhadap  disposisi  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara;  dan ketiga ,  terhadap  disposisi yang  dapat  menghambat  proses  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  program  Jaminan Kesehatan Nasional. Fenomena  disposisi yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  tidak  hanya  berdampak  pada  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional;  namun  berdampak  pula  pada  pembangunan  sumber  daya  manusia. Disposisi  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  negara  tidak  hanya  berdampak  pada perekonomian  negara;  namun  berdampak  pula  pada  perekonomian  masyarakat.  Sedangkan disposisi  yang  dapat  menghambat  proses  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  program  JKN menjadi kendala pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang tertulis  menjadi  Pembukaan  Undang-Undang  dasar  1945.  Karena  itu,  diperlukan  berbagai upaya  untuk  menyikapi,  mengatasi  dan  sekaligus  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya disposisi,  agar  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan  dapat terlaksana secara efektif.
2. Konsep  Baru  Hasil  Pembahasan  Implementasi  Kebijakan  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional
Konsep  Baru  yang  dapat  disusun  dari  Hasil  Pembahasan    Implementasi  Kebijakan Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan Nasional adalah berikut:
Landasan  Teoritik:  Van  Meter  and  Van  Horn,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hill and Hupe (2002:45) yang mengatakan: Van Meter and Van Horn go on to suggest a model in which six variables are linked dynamically to the production of an outcome „performance‟. The  six  variables  (surely  are  in  fact  clusters  of  variables)  are:  1).  Policy  standard  and objective, which elaborate on the overall goals of the policy decision to provide concrete and more  specific  standards  for  assessing  performance;  2).  The  resources  and  incentives  made available; 3).The quality of inter-organizational relationships (we find in their discussions of this, as in so much of the American literature on implementation, an extensive discussion of aspects  of  federalism);  4).  The  characteristics  of  the  implementation  agencies,  including issues like organizational control but also, going back surely to inter-organizational issues, the agency‟s formal and informal linkages with the “policy-making” or “policy-enforcing” body;  5).  The  economic,  social  and  political  environment;  and  6).  The  disposition  or response  of  the  implementers,  involving  three  elements:  their  cognition  (comprehension, understanding)  of  the  policy,  the  direction  of  their  response  to  it  (acceptance,  neutrality, rejection) and the intensity of that response.
Berdasarkan  teori  implementasi  kebijakan  publik  Von  Meter  and  Von  Horn  disusun Definisi Konsep bahwa Implementasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional adalah pelaksanaan  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dianalisis menurut policy  standard  and  objective;the  resources  and  incentives;  the  quality  of  inter- organizational  relationships;  the  charac-teristics  of  the  implementation  agencies;  the economic, social and political environment; the disposition or response of the implementers. Dari  definisi  konsep  dikembangkan  enam  dimensi  analisis  berikut:  (1)  Dimensi policy standard and objective; (2) Dimensi the resources and incentives; (3) Dimensi the quality of inter-organizational  relationships; (4)  Dimensi the  characteristics  of  the  implementation agencies; (5) Dimensi the economic, social and political  environment; dan (6)  Dimensi the
disposition  or  response  of  the  implementers. Enam  dimensi  dikembangkan  dan  diajukan menjadi 18 Pokok Pertanyaan Terbuka yang tersusun dalam Pedoman Wawancara.
Landasan Empirik:  Dari analisis deskriptif terhadap enam variabel atau enam factor yang  terungkap  dari  fenomena  Implementasi  Kebijakan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  menjadi  penentu  efektivitas proses  implementasi  kebijakan  tersebut.  Enam  faktor  yang  dimaksud  adalah  (1)  Standar kebijakan  dan  tujuan  implementasi  kebijakan;  (2)  Sumber  daya  dan  insentif  implementasi kebijakan;  (3)  Aktivitas  komunikasi  antar  organisasi;  (4)  Karakteristik  lembaga  pelaksana kebijakan; (5) Lingkungan politik, social dan ekonomi; dan (6) Disposisi dan sikap pelaksana kebijakan.  Di  antara  enam  factor  tersebut,  aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  menjadi faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap efektivitas implementasi kebijakan tindak lanjut  hasil  pemeriksaan.  Aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  yang  dimaksud  meliputi Aktivitas  Komunikasi;  Aktivitas  Koordinasi;  dan  Aktivitas  Komfirmasi  dalam  proses pemantauan dan penilaian terhadap tindakan-tindakan dan perbaikan-perbaikan tertentu yang direkomendasikan oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa.
Aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  yang  berlangsung  dalam  proses  implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi aktivitas komunikasi, aktivitas koordinasi dan  aktivitas  komfirmasi.  Aktivitas  komunikasi  terdiri  dari  komunikasi  antar  personal, komunikasi antar unit kerja dan komunikasi antar organisasi. Pelaksanaan fungsi komunikasi terkait  dengan  kebutuhan  koordinasi  personal,  koordinasi  structural  dan  koordinasi fungsional  serta  kebutuhan  komfirmasi  data  fungsional,  komfirmasi  data  factual  dan komfirmasi  data  kondisional.  Aktivitas  koordinasi  yang  terdiri  dari  koordinasi  personal, koordinasi  structural  dan  koordinasi  fungsional  terkait  dengan  peran  dan  tanggungjawab pejabat, fungsi jabatan dan kinerja jabatan. Aktivitas komfirmasi yang terdiri dari komfirmasi data  fungsional,  komfirmasi  data  faktual  dan  komfirmasi  data  kondisional  terkait  dengan kebutuhan  untuk  menilai  tindak-tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa.  Dari  aktivitas komunikasi antar organisasi inilah kemudian diketahui proses implementasi yang bisa terdiri atas (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;  (3)  rekomendasi  belum  ditindaklanjuti;  dan  atau  (4)  rekomendasi  tidak  dapat ditindaklanjuti. Karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diperlukan penerapan strategi komunikasi  yang  lebih  intensif  untuk  mengoptimalkan  tindakan-tindakan  tertentu  dan
perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas terperiksa.
Dominannya  pengaruh  aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  terhadap  efektivitas Implementasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan karena aktivitas komunikasi antar organisasi  tersebut  membentuk  nilai-nilai,  kapasitas  dan  intensitas  kinerja  pemantauan  dan penilaian  terhadap  seluruh  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan.  Dengan  demikian  fakta  empirik menunjukkan  bahwa  aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  dalam  proses  implementasi kebijakan  menjadi  faktor  yang  paling  dominan  pengaruhnya  terhadap  keberhasilan  setiap tindakan dan atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  Kesehatan).  Fakta  emprik yang  demikian  selanjutnya  dijadikan  temuan  penelitian  ( research  finding )  yang  menjadi dasar penyusunan Konsep Baru.
Konsep Baru:  Konsep baru yang didapat dari analisis implementasi kebijakan tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  keuangan  Negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional  adalah  konsep  baru  tentang  Komunikasi  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan Pengelolaan  Keuangan  Negara.  Definisi,  deskripsi  dan  proposisi  yang  terkonstruksi  pada konsep baru tersebut adalah berikut:
Definisi  Komunikasi  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Pengelolaan  Keuangan Negara: Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara adalah rangkaian  aktivitas  komunikasi  antar  organisasi  yang  berlangsung  dalam  proses implementasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meliputi aktivitas komunikasi, aktivitas koordinasi dan aktivitas komfirmasi yang diperlukan untuk mendesak dilakukannya tindakan-tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa.  Definisi  mencakup  empat  dimensi  analisis:  (1) Dimensi Aktivitas Komunikasi; (2) Dimensi Aktivitas Koordinasi; dan (3) Dimensi Aktivitas Komfirmasi.
Deskripsi  Komunikasi  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Pengelolaan  Keuangan Negara:  Deskripsi  tiga  dimensi  analisis  Komunikasi  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan Pengelolaan  Keuangan  Negara  adalah  berikut:  Aktivitas  Komunikasi  adalah  kinerja pengelolaan infomasi dan data mengenai tindakan-tindakan dan perbaikan-perbaikan tertentu yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  yang  berlangsung sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  pemantauan  guna  memberi  penilaian  terhadap  tindakan- tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan.  Aktivitas  komunikasi
terdiri  dari  komunikasi  antar  personal,  komunikasi  antar  unit  kerja  dan  komunikasi  antar organisasi.  Pelaksanaan  fungsi  komunikasi  terkait  dengan  kebutuhan  koordinasi  personal, koordinasi structural dan koordinasi fungsional serta kebutuhan komfirmasi data fungsional, komfirmasi data factual dan komfirmasi data kondisional. Pendekatan komunikasi dilakukan untuk  memperjelas  dan  memastikan  kebenaran  dan  kabsahan  informasi  atau  data.  Dalam konteks ini, pemilihan media, metode, pesan dan waktu berkomunikasi yang cermat dan tepat menjadi  penting  sekali.  Dan  karena  informasi  atau  data  yang  didapat  dari  aktivitas komunikasi dijadikan dasar pengambilan suatu keputusan, maka pemanfaatan informasi atau data  tersebut  harus  benar-benar  teruji  kebenaran  atau  keabsahannya.  Untuk  itu,  komfirmasi data adalah salah satu cara memastikan validitas data yang diperoleh dari berbagai kegiatan pemeriksaan,  dan  juga  untuk  merumuskan  hal-hal  yang  perlu  direkomendasikan.  Aktivitas komunikasi harus dapat memperjelas “apa, mengapa, dimana, siapa, kapan, dan bagaimana” tindakan-tindakan atau perbaikan-perbaikan tertentu itu dilaksanakan, agar dengan demikian efektivitas dan atau hasil tindakan-tindakan atau perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan  dapat  diketahui.  Kendala  dalam  pelaksanaan  fungsi  komuniasi  adalah sikap pejabat yang tertutup, tidak kooperatif dan keterbatasan informasi dan yang diperlukan.
Aktivitas  koordinasi  adalah  kinerja  pengintegrasian  dan  penyelarasan  sumber  daya dan  cara-cara  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  tindakan-tindakan  dan  perbaikan- perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa yang  berlangsung  sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  pemantauan  guna  memberi  penilaian terhadap  tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan. Aktivitas koordinasi  dapat  terdiri  dari  koordinasi personal,  koordinasi  struktural,  koordinasi fungsional  dan  koordinasi  teknis  operasional.  Pendekatan  koordinasi    dilakukan  untuk memperjelas, mempermudah dan memperlancar proses implementasi kebijakan tindak lanjut hasil  pemeriksaan.  Karena  hasil  koordinasi  merupakan  salah  satu  acuan  pengambilan  suatu keputusan,  maka  pemanfaatan  hasil  koordinasi  harus  benar-benar  dapat  memperjelas, mempermudah  dan  atau  memperlancar  teknis  pelaksanaan  tindakan-tindakan  dan  atau perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  pejabat  pmeriksa  kepada  entitas terperiksa. Pendekatan koordinasi hendaknya dilakukan dengan perencanaan koordinasi yang cermat.  Kendala  dalam  pelaksanaan  fungsi  koordinasi  adalah  arogansi  jabatan  dan  ego sektoral.
Aktivitas  Komfirmasi  adalah  kinerja  pemeriksaan  informasi  dan  data  yang  terkait dengan pelaksanaan tindakan-tindakan dan perbaikan-perbaikan tertentu yang
direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas  terperiksa  yang  berlangsung sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  pemantauan  guna  memberi  penilaian  terhadap  tindakan- tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan.  Aktivitas  komfirmasi meliputi  komfirmasi  data  fungsional,  komfirmasi  data  factual  dan  komfirmasi  data kondisional  yang  terkait  dengan  kebutuhan  untuk  menilai  tindak-tindakan  tertentu  dan perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa  kepada  entitas terperiksa.  Aktivitas  komfirmasi  dilakukan  untuk  memeriksa  dan  menilai  kebenaran, kecermatan,  keabsahan,  kelengkapan,  kejelasan  dan  tanggungjawab  sumber  data    seputar tindak-tindakan  tertentu  dan  perbaikan-perbaikan  tertentu  yang  direkomendasikan  oleh pejabat pemeriksa kepada entitas terperiksa. Kendala dalam melaksanakan fungsi komfirmasi adalah manipulasi data.

## E. KESIMPULAN
Implementasi Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  meliputi  tindakan-tindakan  dan  perbaikan- perbaikan  yang  meliputi  (1)  Penetapan  regulasi  yang  memadai  terkait  pengujian  kebenaran data PPU BU; (2) Pendistribusian KIS yang masih berada dipenguasaan BPJS Kesehatan, dan melaporkan  perkembangannya  kepada  Kemenkes  dan  Kemensos  dalam  rangka  koordinasi alamat  peserta;  (3)  Kepala  grup  SDS  dan  Umum  melakukan  kegiatan  promosi  lewat  media yang langsung menggunakan media yang ditujukan; (4) Berkoordinasi dengan Pemda terkait integrasi  Jamkesda;  (5)  Penetapan  IKU  yang  mampu  mewujudkan  kemandirian  keuangan; dan  (6)  Berkoordinasi  dengan  Kementerian  Sosial  untuk  data  PBI  yang  tidak  akurat. Pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  tersebut  belum  sepenuhnya  efektif,  karena    5 dari  26  rekomendasi  yang  sudah  ditindaklanjuti  oleh  BPJS  Kesehatan  belum  sesuai  dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
Konsep  baru  yang didapat  dari  analisis  implementasi  kebijakan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  keuangan  Negara  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  adalah konsep  baru  tentang  Komunikasi  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  Pengelolaan  Keuangan Negara yaitu rangkaian aktivitas komunikasi antar organisasi yang berlangsung dalam proses implementasi  kebijakan tindak lanjut  hasil pemeriksaan  yang meliputi  aktivitas komunikasi, aktivitas koordinasi dan aktivitas komfirmasi yang diperlukan untuk mendesak dilakukannya tindakan-tindakan  dan  perbaikan-perbaikan  yang  direkomendasikan  oleh  pejabat  pemeriksa
kepada  entitas  terperiksa.  Definisi  mencakup  empat  dimensi  analisis:  (1)  Dimensi  Aktivitas Komunikasi; (2) Dimensi Aktivitas Koordinasi; dan (3) Dimensi Aktivitas Komfirmasi.

## DAFTAR PURSTAKA
Agussalim,  A.,  Hermiyanti,  H.,  &  Rahman,  A.  (2017).  Analisis  Implementasi  Kebijakan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Undata Palu. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako) , 3 (1), 62-70.
Damayanti,  K.  (2008).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Asuransi  Kesehatan  Masyarakat Miskin  (Askeskin)  dan  Prospek  Implementasi  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas). Jurnal Borneo Administrator , 4 (2).
Hasanah,  U.  (2016).  Implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pemberian Bantuaniuran di Puskesmas Kokop Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Publika , 4 (1).
Hill,  M.,  &  Hupe,  P.  (2002). Implementing  public  policy:  Governance  in  theory  and  in practice . London: SAGE Publications Ltd.
Karim,  M.  I.  T.,  Moenta,  A.  P.,  &  Riza,  M.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Amanna Gappa , 26 (1), 53-63.
Khariza, H. A. (2015). Program jaminan kesehatan nasional: studi deskriptif tentang faktor- faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  program  jaminan kesehatan  nasional  di  rumah  sakit  jiwa  Menur  Surabaya. Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik , 3 (1), 1-7.
Malik,  A.  A.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Diskresi  pada  Pelayanan  Kesehatan  Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada , 1- 8.
Muthalib,  A.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional/JKN  Bukan Penerima  Bantuan  Iuran Mandiri  di  Kabupaten  Nunukan  (Studi Kasus  Peserta  JKN Bukan  Penerima  Bantuan  Iuran  Mandiri  di  Kabupaten  Nunukan) (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).
Nugraheni, S. W. (2015). Evaluasi Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di RSUD
DR Moewardi Surakarta. Jurnal INFOKES Universitas Duta Bangsa Surakarta , 5 (2).
Primasari,  K.  L.  (2015).  Analisis  Sistem  Rujukan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  RSUD.  Dr.
Adjidarmo Kabupaten Lebak. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia , 1 (2).
Putra,  W.  M.  (2015).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014.
Rosyadi,  M.  A.  I.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Tatakelola  Peserta  Program  Jaminan
Kesehatan Nasional Di Jatim. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 2 (01).
Suryani,  A.  I.,  &  Suharyanto,  A.  (2016).  Implementasi  Program  Badan  Penyelenggara Jaminan  Kesehatan  (BPJS)  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Administrasi  Kesehatan di  Rumah  Sakit  Umum  Sibuhuan. Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas Medan Area , 4 (1), 86-99.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  policy  implementation  process:  A conceptual framework. Administration & Society , 6 (4), 445-488.