## DUPLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Irwan Suliantoro Politeknik Keuangan Negara STAN Email: irwans@pknstan.ac.id ARTICLE INFORMATION ABSTRACT Diterima Pertama 19 Oktober 2020 Dinyatakan Diterima 18 Desember 2020
KATA KUNCI:
Monitoring, Evaluasi, Belanja K/L KLASIFIKASI JEL: H69, H77
There are several monitoring and evaluation systems (applications) of line  ministries  expenditures  that  are  similar  in  function,  namely: Budget  Implementation  Review  (by  DG  Treasury),  Spending  Review (by DG Treasury), Budget Performance Evaluation (by DG Budget), and eMonev (by Bappenas). The implementation of these various systems caused  several  problems,  including  1)  the  Satker  experienced difficulties in filling in data on performance and budget realization at the  component  level;  2)  the  Satker  fills  data  with  a  relatively  large number of data variations; 3) There is duplication of work that causes bureaucratic inefficiency. The main solution to this problem is system integration. However, this is very difficult to do because it involves the Duties  and  Functions  of  different  units.  One  solution  that  can  be considered is system integration, but in a limited scope.
Keyword: Monitoring, Evaluation, Line Ministries Spending

## ABSTRAK
Terdapat beberapa sistem (aplikasi) monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga  yang  secara  fungsi  mempunyai  kemiripan, yaitu:  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran  (oleh  Ditjen  Perbendaharaan), Spending  Review  (oleh  Ditjen  Perbendaharaan),  Evaluasi  Kinerja Anggaran  (oleh  Ditjen  Anggaran),  dan  eMonev  (oleh  Bappenas). Implementasi  berbagai  sistem  tersebut  menimbulkan  beberapa permasalahan,  antara  lain  1)  Satker  mengalami  kesulitan  dalam mengisi  data  capaian  kinerja  dan  realisasi  anggaran  pada  level komponen;  2)  Satker  mengisi/menginput  data  dengan  variasi  data yang  relatif  cukup  banyak;  3)  Terdapat  duplikasi  pekerjaan  yang menimbulkan  inefisiensi  birokrasi.  Solusi  utama  terhadap permasalahan tersebut adalah integrasi sistem. Namun hal ini sangat sulit dilakukan karena menyangkut Tugas dan Fungsi dari unit yang berbeda.  Salah  satu  solusi  yang  dapat  dipertimbangkan  yaitu integrasi sistem namun dalam lingkup yang terbatas.
Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Belanja Kementerian/Lembaga
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Halaman 17

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Secara  konsep,  monitoring  dan  evaluasi (Monev)  adalah  dua  hal  yang  berbeda,  namun keduanya saling mempunyai keterkaitan. Monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan  data  sistematis  tentang  indikator tertentu  untuk  menyediakan  pihak  manajemen mengenai  indikasi  sejauh  mana  pencapaian  tujuan dan  kemajuan  dalam  penggunaan  dana  (sumber daya)  yang  dialokasikan  (Casley  &  Kumar,  1987). Sedang evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis untuk memberikan  umpan  balik  yang  relevan  dalam perumusan kebijakan (Rubio, 2011).
Perbedaan  antara  monitoring  dan  evaluasi dapat dilihat dari sisi waktu, pihak yang terlibat, dan tujuannya.  Dari  sisi  waktu,  monitoring  dilakukan secara  terus  menerus  sedangkan  evaluasi  dilakukan pada  akhir  kegiatan/proyek.  Dari  sisi  pihak  yang terlibat,  monitoring  dilakukan  oleh  pihak  internal (manajemen)  sedang  evaluasi  dilakukan  oleh  pihak internal dan eksternal. Dari sisi tujuannya, monitoring bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan- kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan rencana  dan  mengidentifikasi  masalah  yang  timbul agar langsung dapat diatasi. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi,  pelajaran, dan pengalaman terkait  pengelolaan  kegiatan/proyek  sebagai  umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.
Sejarah Monev belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) di Indonesia telah berjalan cukup lama. Sejarah  dan  tantangan  reformasi  sistem  Monev  di Indonesia terefleksikan pada artikel The World Bank PREM  Notes  yang  berjudul Using  M&E  to  Support Performance  Based  Planning  and  Budgeting  in Indonesia (Ahern et  al ,  2012).  Selama  periode reformasi dan desentralisasi pasca-2000, pengembangan  sistem  Monev  sebagian  besar didorong  oleh  peraturan  dan  keputusan  yang dikeluarkan oleh berbagai badan/lembaga koordinasi pusat. Peraturan dan keputusan baru dibuat dengan langkah  cepat,  sehingga  terkadang  menciptakan masalah  dalam  hal  harmonisasi  dengan  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  K/L  lain.  Perkembangan penting  terjadi  pada  tahun  2003  ketika  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan negara  diundangkan  dimana  penyusunan  anggaran harus berdasarkan pada kinerja. Hal ini memberikan dasar  bagi  perlunya  kelembagaan  Monev  bagi kebutuhan penilaian kinerja.
Pada  tahun  2006,  Bappenas  menginisiasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  yang mengamanatkan  K/L  melakukan  pengumpulan  data (pelaporan)  pada  setiap  program  pembangunan nasional secara  triwulanan.  Implementasi  peraturan
tersebut  mengalami kesulitan dimana  pengumpulan data  tidak  terkait  dengan  anggaran  atau  proses perencanaan. Masalah lain adalah bahwa  peraturan tersebut  mensyaratkan  bahwa  pelaporan  dilakukan setiap  triwulan  pada  lebih  dari  24.000  satker  yang membebani  semua  pihak  yang  terlibat  dan mengakibatkan  banyak  informasi  yang  dilaporkan disalin dari laporan lain.
Selanjutnya,  guna  meningkatkan  sistem pemantauan  anggaran,  Kementerian  Keuangan membentuk  unit  Monev  internal.  Unit  ini  telah mengembangkan peraturan baru yang mengumpulkan  informasi  tentang  implementasi anggaran  dan  menilai  hasil  intervensi  program. Sistem  Monev  tersebut  masih  dalam  tahap pengembangan dan mengalami sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan untuk menyelesaikan bagaimana informasi tersebut akan digunakan dalam siklus penganggaran.
Salah  satu  tantangan  paling  signifikan  dalam reformasi  sistem  Monev  di  Indonesia  adalah menciptakan  insentif  yang  kuat  dalam  pelaksanaan Monev,  dan  agar  temuan-temuan  yang  ada digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi Monev  hanya  memiliki  nilai  (manfaat)  jika  dapat diandalkan dan dapat digunakan. Tantangan lainnya adalah  banyaknya  aktor  yang  terlibat.  Koordinasi proses  perencanaan  dan  penganggaran  dilakukan oleh  Bappenas  dan  Kementerian  Keuangan, sementara  K/L  memiliki  peran  aktif.  Aktor-aktor tersebut  telah  mengembangkan  sendiri  proses Monev  untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap informasi.  Selain  itu,  terdapat  peraturan  yang tumpang  tindih  untuk  mengumpulkan  data  dari  K/L dan  instansi  di  bawahnya.  Hal  ini  menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas data, beban pelaporan,  permintaan  informasi  yang  berlebihan, kesenjangan  informasi,  akses  ke  informasi,  dan koordinasi kebijakan Monev secara keseluruhan.
Di  lain  pihak,  K/L  diharuskan  untuk menyediakan  beberapa  laporan  monitoring  kepada kementerian koordinator. Masing-masing K/L memiliki sistem monitoring internal untuk mengumpulkan  informasi  terkait  pengeluaran anggaran  dan  implementasi  program.  Setiap  K/L memiliki  format  pelaporan  unik  berdasarkan  sistem pemantauan internal program tertentu. Biaya untuk menyusun  dan  mengelola  laporan  rutin  menjadi semakin meningkat.
Pengembangan sistem Monev telah berlangsung  selama  beberapa  waktu,  tetapi  masih baru dalam tahap awal. Pertimbangan penting yang membimbing  upaya  saat  ini  adalah  kebutuhan insentif  yang  kuat  untuk  mengembangkan  dan mempertahankan  sistem  yang  efektif.  Pemerintah mengakui  kebutuhan  sistem  Monev  yang  lebih  baik untuk mendukung kualitas belanja yang lebih tinggi, memperkuat  akuntabilitas,  dan  meningkatkan
kemampuan  anggaran  untuk  merespons  potensi tantangan  fiskal  di  masa  depan.  Bappenas  dan Kementerian  Keuangan  diminta  untuk  menyediakan informasi  Monev  yang  mendukung  perencanaan, anggaran,  dan  siklus  pelaporan  tahunan  secara terintegrasi (Ahern et al , 2012).
Terkait  Monev  terhadap  belanja  Kementerian/ Lembaga  (K/L),  saat  ini,  terdapat  beberapa  sistem (aplikasi)  Monev  yang  secara  fungsi  mempunyai kemiripan, yaitu: Reviu Pelaksanaan Anggaran (Ditjen Perbendaharaan), Spending Review
(Ditjen Perbendaharaan),  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  (Ditjen Anggaran),  dan  eMonev  (Badan  Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas). Reviu Pelaksanaan Anggaran adalah reviu atas pelaksanaan anggaran untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran  baik  di  tingkat  wilayah  maupun  di  tingkat pusat  (nasional). Spending  Review merupakan  reviu atas  belanja  pemerintah  pusat  dari  sisi value  for money (kualitas  belanja)  yang  ditujukan  untuk memberikan  masukan  dalam  perumusan  kebijakan penganggaran  dalam  rangka  peningkatan  kualitas belanja pemerintah. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis  atas  kinerja  anggaran  tahun  anggaran berjalan  dan  tahun  anggaran  sebelumnya  untuk menyusun  rekomendasi  dalam  rangka  peningkatan kinerja  anggaran.  EMonev  merupakan  sistem (aplikasi)  pada  Bappenas  yang  digunakan  untuk melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:
1.  Apa  perbedaan  dan  persamaan  antara  Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review , Evaluasi Kinerja  Anggaran,  dan  eMonev?  (ditinjau  dari aspek  tujuan,  variabel,  subjek/aktor,  objek, aktivitas  satker,  waktu  pelaksanaan, output laporan, dan aplikasi pendukung )
2. Apa permasalahan yang dihadapi ketika unit eselon 1  dan  satker  diwajibkan  melakukan  Monev dengan berbagai sistem yang ada?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  perumusan masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:
1.  Mengetahui  perbedaan  dan  persamaan  antara Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review ,
Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan  eMonev  (ditinjau dari  aspek  tujuan,  variabel,  subjek/aktor,  objek, aktivitas  satker,  waktu  pelaksanaan,  output laporan, dan aplikasi pendukung ).
2.    Mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi  ketika unit  eselon  1  dan  satker  diwajibkan  melakukan Monev dengan berbagai sistem yang ada.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1 Reviu Pelaksanaan Anggaran
Reviu  Pelaksanaan  Anggaran  merupakan bagian  Monev  Pelaksanaan  Anggaran.  Monev Pelaksanaan Anggaran mencakup Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review . Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L merupakan rangkaian aktivitas terintegrasi  dalam  rangka  mereviu,  memantau  dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada K/L ( Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 /PMK.05/2018 ). Reviu Pelaksanaan Anggaran adalah reviu atas pelaksanaan anggaran untuk menggambarkan  kinerja  pelaksanaan  anggaran  baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat (nasional). Spending  Review merupakan  reviu  atas  belanja pemerintah pusat dari sisi value for money (kualitas belanja) yang ditujukan untuk memberikan masukan dalam  perumusan  kebijakan  penganggaran  dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemerintah.
Monev  Pelaksanaan  Anggaran  dilaksanakan secara  berkala  dan  komprehensif  sesuai  dengan periode  aktivitasnya  sepanjang  siklus  pelaksanaan anggaran  setelah  pengesahan  dokumen  anggaran yang  meliputi  pembuatan  komitmen,  penyerahan barang/jasa,  pengujian  tagihan  dan  persetujuan pembayaran, serta pencairan dana. Monev Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk : 1) menjamin efektivitas  pelaksanaan  anggaran  agar  tujuan/ sasaran  program,  kegiatan, output belanja  dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 2) menjamin  efisiensi  pelaksanaan  anggaran  agar tujuan/sasaran  program,  kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai dengan penggunaan input yang seminimal mungkin; 3) menjamin kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
Ruang Lingkup Monev Pelaksanaan Anggaran mencakup Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan  (yaitu oleh  KPPN,  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan,  dan Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran)  dan  Monev Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  K/L  yang  dilakukan oleh  K/L  selaku  Pengguna  Anggaran.  Hasil  Monev Pelaksanaan  Anggaran  yang  dilakukan  oleh  Ditjen Perbendaharaan digunakan untuk : 1) evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran (melalui pengukuran Indikator Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran);  2)  pengendalian belanja  negara  (melalui  perumusan  kebijakan penyerapan  anggaran  dan  pengelolaan  kas);  dan  3) peningkatan  efisiensi  anggaran  belanja.  Sedangkan hasil  Monev  Pelaksanaan  Anggaran  yang  dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan dan yang dilakukan oleh
K/L,  digunakan  oleh  K/L  untuk:  1)  peningkatan efektivitas  pencapaian  kinerja  (diwujudkan  dalam bentuk  analisis  kinerja  penyerapan  dan  capaian output );  2)  perbaikan  tata  kelola  penggunaan anggaran  (diwujudkan  dalam  bentuk  analisis  kinerja pengelolaan  keuangan  satker);  dan  3)  penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pada satker (diwujudkan  dalam  bentuk  perbandingan  nilai kualitas  kinerja  antar  unit  organisasi  berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).
Adapun rangkaian
aktivitas
Monev
Pelaksanaan Anggaran mencakup:
- Reviu  belanja,  merupakan  reviu  atas  belanja pemerintah pusat dari sisi value for money (kualitas belanja)  yang  ditujukan  untuk  memberikan masukan dalam
perumusan
kebijakan penganggaran. Reviu belanja dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Reviu Belanja dapat bersifat umum dan bersifat tematik. Reviu belanja yang bersifat umum dilakukan pada awal tahun terhadap seluruh sektor atau K/L dalam mengidentifikasi potensi penghematan  anggaran  dan  penyediaan  ruang fiskal dalam Belanja K/L. Reviu belanja yang bersifat tematik  dilaksanakan  secara  insidentil  dalam menindaklanjuti instruksi pimpinan atau isu/permasalahan  khusus  dan  fokus  pada  suatu tema atau K/L tertentu. Laporan reviu belanja (yang bersifat  umum)  dituangkan  dalam  dokumen Spending Review .
- Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja,  merupakan proses  pemantauan  dan  penilaian  terhadap pelaksanaan  belanja  K/L  baik  di  tingkat  wilayah maupun  di  tingkat  pusat  (nasional).  Pemantauan dan evaluasi kinerja (Reviu Pelaksanaan Anggaran) dilakukan oleh KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan,  dan  Direktorat  Pelaksanaan Anggaran  yang  dilaksanakan  secara secara  terus-
menerus dan berkesinambungan . Proses pemantauan  dilakukan  dengan  mengidentifikasi kendala/masalah  dan  memberikan  rekomendasi dalam  penyelesaian  masalah,  sedangkan  proses penilaian  dilakukan  dengan  mengukur  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dituangkan dalam dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran.
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran,  dilaksanakan  dengan  melibatkan  satker dalam  bentuk  koordinasi  dan  konfirmasi  untuk memastikan  validitas  data  dan  informasi,  serta menjamin kualitas hasil pembinaan dan pengendalian  pelaksanaan  anggaran.  Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilakukan oleh  KPPN,  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan,  dan Direktorat
Pelaksanaan
Anggaran yang dilaksanakan  secara secara  terus-menerus  dan berkesinambungan .  Koordinasi/konfirmasi  dapat dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung
(surat  resmi  atau  media  elektronik).  Koordinasi/ konfirmasi secara langsung dilakukan melalui tatap muka  atau  pertemuan  dengan  pihak  satker  dalam forum  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  (EPA). Laporannya dituangkan dalam Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.
- Telaah  makro  pelaksanaan  anggaran,  dilakukan dengan  menyusun  kajian/analisis  yang  diarahkan untuk  peningkatan  kredibilitas/kesinambungan fiskal,  dan  efektivitas  kebijakan  fiskal  terhadap pencapaian  tujuan  makro  ekonomi  pada  konteks regional.    Telaah  makro  pelaksanaan  anggaran dilakukan  oleh  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan  secara  triwulanan,  semesteran,  dan tahunan.  Laporan  telaah  makro  pelaksanaan anggaran dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional.
Kewenangan  Monev  Pelaksanaan  Anggaran oleh  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku  Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh satker, Unit Eselon I, dan oleh  K/L  yang  dilakukan  melalui  aktivitas  sebagai berikut:
-  Reviu,  dilaksanakan  setiap  triwulan  dengan melakukan  penilaian  kesesuaian  dan  keselarasan terkait  rencana  pelaksanaan  kegiatan,  rencana penarikan  dana,  penyerapan  anggaran,  capaian kinerja.
-  Pemantauan, dilaksanakan sepanjang tahun dengan melakukan  pemantauan  data  pelaksanaan  belanja dan  mengidentifikasi  permasalahan  yang  (akan) timbul pada tahun anggaran berjalan.
-    Evaluasi,  dilaksanakan  secara  triwulanan  dan dilakukan  dengan  memberikan  penilaian  terhadap pelaksanaan  anggaran  dengan  melihat  aspek kesesuaian  dengan  perencanaan,  kepatuhan terhadap  regulasi,  efisiensi  pelaksanaan  anggaran, efektivitas  pelaksanaan  anggaran,  melakukan identifikasi  kendala/masalah,  dan  memberikan rekomendasi penyelesaian kendala/masalah dalam anggaran belanja K/L.
Dokumen  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran merupakan  Laporan  hasil  pemantauan  dan  evaluasi kinerja  pelaksanaan  anggaran.  Pemantauan  dan evaluasi  kinerja  pelaksanaan  belanja  (untuk selanjutnya  disebut  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran) dilakukan untuk :
- Mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran.
- Mengidentifikasi permasalahan yang (akan) timbul.
- Memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran belanja.
Reviu Pelaksanaan Belanja dapat dilaksanakan dengan  melibatkan  satker  dalam  bentuk  koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas data dan informasi,  serta  menjamin  kualitas  hasil  pembinaan dan  pengendalian  pelaksanaan  anggaran.  Adapun mekanisme  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja dilakukan dengan:
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Halaman 20
- Mengamati  perkembangan  pelaksanaan  anggaran Belanja K/L.
- Menelaah  proses  dan  mekanisme  pelaksanaan anggaran  yang  menitikberatkan  pada  pelaksanaan anggaran belanja.
- Memberikan  penilaian  terhadap  pelaksanaan anggaran belanja menggunakan IKPA.
- Melakukan  identifikasi  terhadap  isu,  kendala/ masalah pelaksanaan anggaran belanja.
- Memberikan  rekomendasi  dalam  penyelesaian masalah dalam pelaksanaan anggaran belanja.
Pengukuran kinerja dalam  Reviu Pelaksanaan Anggaran menggunakan Indikator Kinerja
Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA).  IKPA  merupakan indikator  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  (BUN) untuk  mengukur  kualitas  kinerja  pelaksanaan anggaran  belanja  K/L  dari  sisi  kesesuaian  terhadap perencanaan,  efektivitas  pelaksanaan  anggaran, efisiensi  pelaksanaan  anggaran,  dan  kepatuhan terhadap  regulasi.  Metode  analisis  yang  digunakan yaitu  metode fishbone / ishikawa ,  metode problem tree , metode wawancara/ in depth interview , metode tracking a nalysis ,    metode pareto  analysis ,  metode logic model , dan metode regulatory impact  analysis (RIA). Adapun indikator yang digunakan yaitu:
- Revisi  DIPA,  merupakan  rasio  antara  jumlah  revisi DIPA terhadap target revisi DIPA secara triwulanan.
- Deviasi  Halaman  III  DIPA,  merupakan  rasio  antara tingkat  kesesuaian  realisasi  anggaran  bulanan terhadap perencanaan penarikan dana Halaman III DIPA. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana  (RPD)  per-bulan  sepanjang  tahun  anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- Pagu Minus, merupakan rasio pagu minus (realisasi yang melebihi pagu) terhadap pagu DIPA.
- Penyerapan  Anggaran,  merupakan  rasio  antara tingkat  penyerapan  anggaran  terhadap  target penyerapan yang ditentukan setiap triwulan.
- Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM),  merupakan  rasio  pengembalian/kesalahan SPM  oleh  KPPN  terhadap  seluruh  SPM  yang diajukan ke KPPN.
- Penyelesaian  Tagihan,  merupakan  rasio  ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual (berupa SPM-LS Kontraktual
nonBelanja  Pegawai)  terhadap  seluruh  kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- Konfirmasi Capaian Output , merupakan rasio antara jumlah output yang  terkonfirmasi  terhadap  total output yang dikelola oleh satker atau K/L.
- Retur  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D), merupakan  rasio  antara  jumlah  SP2D  yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.  Retur  SP2D  adalah  penolakan/ pengembalian atas pemindahbukuan/transfer
pencairan  APBN  dari  Bank/Kantor  Pos  Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim yang disebabkan a.l.    kesalahan/perbedaan  nama/nomor  rekening pada  SP2D  dengan  data  perbankan,  kesalahan penulisan  nama  bank  penerima,  rekening  tidak aktif/tutup/pasif.
- Perencanaan  Kas  (Renkas),  merupakan  rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian)  terhadap  seluruh  kewajiban  Renkas  yang diajukan ke KPPN.
- Penyampaian  Data  Kontrak,  merupakan  rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak  terhadap  seluruh  data  kontrak  yang didaftarkan ke KPPN.
- Pengelolaan  UP  &  TUP  (Uang  Persediaan/ Tambahan  Uang  Persediaan),  merupakan  rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP. SPM GUP dan PTUP merupakan sarana pertanggungjawaban  belanja  atas  penggunaan  UP dan TUP pada Bendahara Pengeluaran.
- Penyampaian  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ) Bendahara,  merupakan  rasio  ketepatan  waktu penyampaian  LPJ  oleh  Bendahara  Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- Dispensasi Penyampaian SPM, merupakan indikator yang  dihitung  berdasarkan  tingkatan  dispensasi SPM yang melebihi batas waktu penyampaian pada akhir  tahun  anggaran.  Dispensasi  SPM  dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.

## 2.2 Spending Review
Spending  Review merupakan  reviu  atas belanja  pemerintah  pusat  (ABPP)  yang  menekankan pada konsep value for money (kualitas belanja) yaitu aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan belanja  pemerintah  (Ditjen  Perbendaharaan,  2018). Aspek ekonomi menekankan pada cara mendapatkan barang/jasa yang akan digunakan dengan harga yang tepat.  Aspek  efisiensi  menekankan  sisi  pilihan penggunaan  kombinasi  barang/jasa  dan  input  lain yang  dapat  mengoptimalkan  pencapaian output . Aspek  efektivitas  menekankan  pada  pencapaian output yang  mendukung  pencapaian  tujuan  dan sasaran ( outcome ).
Gambar 1. Hubungan Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas Spending  Review bertujuan  untuk:  1) memberikan  masukan  evaluasi  pelaksanaan  belanja tahun  anggaran    berjalan  untuk  kebutuhan  evaluasi
kinerja anggaran yang akan digunakan dalam rangka penyusunan  tema,  sasaran,  arah  kebijakan  dan prioritas;    2)  memberikan  masukan  potensi penghematan  dan  daftar  belanja  tidak  berulang (einmalig) untuk kebutuhan reviu Angka Dasar dalam rangka  penyusunan  Pagu  Indikatif    K/L;  3) memberikan  masukan  untuk  kebutuhan  evaluasi kinerja pembangunan dan program-program prioritas nasional.
Adapun  cakupan Spending  Review meliputi Spending  Review umum  dan Spending  Review tematik. Spending  Review umum  merupakan  reviu yang  dilakukan  pada  awal  tahun  anggaran  berjalan atas  belanja  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal tahun anggaran berikutnya. Spending  Review umum  terdiri  dari Spending  Review wilayah  dan Spending  Review nasional. Spending Review wilayah merupakan reviu belanja pemerintah pusat yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas belanja pemerintah yang merupakan kewenangan dan berada di wilayah kerja Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  dengan  basis  satker. Spending  Review nasional  merupakan  reviu belanja pemerintah  pusat  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Pelaksanaan  Anggaran  atas  belanja  pemerintah  di level nasional, dengan mengkonsolidasikan hasil reviu Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran  dan  hasil  reviu Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  dengan  basis  K/L. Adapun Spending  Review tematik  merupakan  reviu yang  dilaksanakan  untuk  mengukur  kualitas  belanja pemerintah pada tema-tema tertentu secara spesifik.
Untuk Spending  Review Umum,  cakupannya meliputi: 1) reviu ekonomi; 2) reviu efisiensi; 3) reviu efektivitas. Reviu ekonomi yaitu reviu yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah baik barang, jasa atau bentuk input lain  yang  berpotensi  untuk  diperoleh  dengan  harga yang lebih baik, dengan tetap menjaga kualitas yang ditetapkan.  Penetapan  tema  reviu  ekonomi disesuaikan  dengan  mekanisme  yang  berjalan  dan disesuaikan dengan isu yang berkembang. Tema reviu ekonomi disampaikan dalam surat Direktur Pelaksanaan  Anggaran.  Reviu  efisiensi  yaitu  reviu yang  dilakukan  dalam  rangka  identifikasi  kebutuhan ideal  belanja  dan  potensi  penghematan  baik  pada belanja  operasional  maupun  belanja  pelayanan/ pelaksanaan  tugas  fungsi.    Reviu  efektivitas  yaitu reviu yang  dilakukan  dengan  melihat  keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target  ( outcome ) . Reviu  efektivitas  dilakukan  atas belanja  pemerintah  pusat  dengan  penekanan  pada dua  objek  utama,  yaitu  pada  prioritas  nasional  dan reviu  sektoral/bidang.  Prioritas  nasional  ditetapkan pemerintah  setiap  tahunnya  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP),  misalnya  pendidikan,  kesehatan, perumahan  dan  permukiman,  pengembangan  dunia usaha  dan  pariwisata,  ketahanan  energi,  ketahanan
pangan. Reviu sektoral belanja dilakukan atas alokasi belanja  di  tiga  sektoral  yaitu:  sektor  perekonomian dan  maritim,  sektor  pembangunan  manusia  dan kebudayaan,  sektor  politik  hukum  dan  pertahanan keamanan. Reviu efektivitas difokuskan pada output - output strategis  pada  masing-masing  sektoral. Penentuan output strategis  pada  masing-masing sektoral  dikoordinasikan  dengan  pihak-pihak  terkait baik Ditjen Anggaran maupun K/L yang bersangkutan.
Reviu  efisiensi  dilaksanakan  dengan  metode benchmarking (melalui Data  Envelopment  Analysis ), output  streamlining ,  deviasi  kebutuhan, einmalig , dan reviu alokasi.  Sedang  reviu efektivitas dilaksanakan  dengan  metode  reviu atas  eksekusi belanja  dan  reviu  konsistensi  pelaksanaan  anggaran dengan  penganggaran  dan  perencanaan.  Reviu atas eksekusi  belanja  dilakukan  melalui  analisis  atas capaian  realisasi  belanja,  analisis  atas  tren  realisasi belanja  bulanan,  analisis  atas  pergeseran  pagu sepanjang tahun, analisis atas blocking belanja. Reviu konsistensi pelaksanaan anggaran dengan penganggaran  dan  perencanaan  dilakukan  melalui: analisis  konsistensi  kegiatan, output ,  dan  sasaran outcome ; analisis konsistensi sasaran output dengan sasaran  kegiatan  prioritas  dalam  RKP;  reviu  capaian sasaran  RKP;  reviu  konsistensi  RKP  ke  RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Benchmarking adalah  pengukuran  kinerja penggunaan  belanja  untuk  pelaksanaan  kegiatan dengan output sejenis  pada  beberapa  satuan  kerja dalam  satu  kelompok (clustering) dengan  karakter/ tugas  yang  sama.  Pengukuran  dilakukan  dengan prinsip Data  Envelopment  Analysis (DEA)  dengan penetapan  satker  berkinerja  terbaik  (dengan  indeks output / input paling  efisien)  sebagai benchmark / frontier bagi  satker-satker  lain.  Perbedaan  indeks antara  satu  unit  dengan  unit benchmark menjadi dasar untuk pengukuran inefisiensi belanja.
Output  streamlining merupakan  pengukuran standar  ideal  biaya  pelaksanaan  kegiatan  yang menghasilkan output sejenis  pada  kelompok output generik (belanja-belanja yang bersifat umum dan ada di hampir seluruh K/L). Pada  alokasi belanja-belanja generik dipetakan batasan ideal kebutuhan unit cost untuk belanja tersebut dengan membandingkan unit cost antarK/L untuk jenis belanja yang sama. Belanja- belanja  yang  bersifat  generik  misalnya  Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I; Layanan
Perencanaan;  Layanan  Manajemen  Keuangan; Layanan Manajemen BMN; Layanan Hukum; Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan lainnya.
Analisis  deviasi  kebutuhan  adalah  penentuan rata-rata  optimal  tingkat  kebutuhan  penggunaan belanja untuk barang operasional (5211) dalam setiap termin (bulanan/triwulanan) yang didasarkan berdasarkan  pola  penggunaan  belanja  dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan (deviasi) antara kebutuhan  bulanan  rata-rata  optimal  adalah  nilai
inefisiensi  pada  unit  yang  bersangkutan.  Inefisiensi pada pada belanja operasional disebabkan antara lain karena  penghitungan  kebutuhan  dananya  dilakukan melalui accress dan  inflasi  yang  menyebabkan tingginya  sisa  anggaran  operasional  yang  tidak terserap.
Einmalig adalah  program/kegiatan/ output yang  berdasar  sifat,  karakteristik,  atau  tujuannya hanya  perlu  dilakukan  satu  kali  dan  tidak  perlu diulang/dilanjutkan  ( nonrecurrent  spending ).  Reviu dilakukan  untuk  mengidentifikasi einmalig sehingga dapat  dijadikan early  waming tahun  anggaran selanjutnya  dan  dipastikan  tidak  teralokasi  atau dibelanjakan  lagi.  Contoh  kegiatan  yang  bersifat einmalig yaitu: penyusunan master plan, pengadaan aplikasi/software,  pembelian  kendaraan  bermotor, pemugaran/renovasi  kantor,  pembelian  AC,  filling kabinet,  meja  kursi  kerja,  kamera,  lapotop  dan komputer, CCTV,  pembangunan gedung yang bukan multiyear .  Apabila  terdapat  kegiatan einmalig pada tahun anggaran berjalan, tetapi dialokasikan kembali pada  tahun  anggaran  berikutnya,  maka  alokasi tersebut menjadi inefisiensi belanja.
Reviu  alokasi  adalah  penelusuran  dokumen Rencana  Kerja  Anggaran  Kementerian/Lembaga (RKAKL)  untuk  mengidentifikasi  adanya  potensi inefisiensi baik dari sisi kelebihan alokasi, ketidakwajaran, duplikasi, dan potensi penghematan lain yang dapat dimungkinkan baik dari penggunaan teknologi,  modernisasi,  dan  lainnya. Review Alokasi bersifat preventif yaitu mencari potensi alokasi yang dapat  dihemat  dan  mencegah  adanya  inefisiensi  di tahun  anggaran  berjalan. Review Alokasi  dilakukan dengan menelusuri potensi-potensi pada alokasi yang berlebih, duplikasi kegiatan, dan kurangnya relevansi komponen kegiatan.
Untuk reviu efisiensi, data belanja dikelompokkan  kedalam Output Cadangan  (999), Output Layanan  Perkantoran  (994), Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal (951), Output Generik, dan Output Teknis. Reviu efisiensi dilakukan dengan melihat kemampuan suatu unit untuk melaksanakan program/kegiatan  dengan  optimal  pada  biaya terendah,  dengan  kata  lain  efisiensi  biaya  input (tanpa  mengorbankan  kualitas).  Pada Output Cadangan  (999),  pengukuran  kinerjanya  dapat menggunakan  metode  reviu  alokasi.  Pada Output Layanan Perkantoran (994) pada jenis belanja barang (52),  pengukuran  kinerjanya  dapat  menggunakan metode benchmarking (DEA).  Pada Output Layanan Sarana  dan  Prasarana  Internal  (951),  pengukuran kinerjanya dapat menggunakan metode reviu alokasi dan  metode einmalig .  Pada Output Generik, pengukuran kinerjanya dapat menggunakan metode output streamlining . Pada Output Teknis, pengukuran kinerjanya  dapat  menggunakan  metode review alokasi dan metode einmalig .
Untuk  Reviu  Efektifitas,  dilakukan  reviu dengan  melihat  keterkaitan  antara  realisasi  belanja dengan capaian output belanja untuk menilai apakah belanja disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan  tepat  penerima  sehingga  dampak  manfaat  dari belanja tersebut  dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Reviu efektifitas dilakukan dengan kerangka sebagai berikut:
- Melihat  sasaran  dan  target  pembangunan  yang telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Pengeluaran Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran belanja tahunan.
- Mengaitkan  alokasi  belanja  dengan  tujuan  dan sasaran yang telah di tetapkan.
- Reviu  atas  eksekusi  belanja  atas  alokasi  belanja yang  menjadi  kegiatan  strategis  baik  dari  sisi capaian  realisasi  dan progress -nya  serta  beberapa perubahan  yang  dilakukan  terhadap  alokasi anggaran tersebut di sepanjang tahun anggaran.
- Identifikasi berbagai hambatan yang di hadapi dan perkembangan  penyelesaiannya  sehingga  dapat menjadi feed  back untuk  mitigasi  risiko  periode selanjutnya.
Pada Spending  Review ,  variabel  yang  diukur yaitu  inefisiensi  belanja  yang  berasal  dari  alokasi berlebih,  duplikasi  kegiatan  (alokasi  anggaran untuk dua  hal  yang  sama),  kegiatan einmalig , output cadangan,  dan  anggaran  yang  diblokir.  Kegiatan einmalig merupakan kegiatan yang berdasarkan sifat atau tujuannya hanya perlu dilaksanakan hanya satu kali saja atau dapat dipastikan tidak akan diulang atau dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Output cadangan  merupakan output yang  digunakan  untuk menampung  alokasi  anggaran  yang  belum  jelas peruntukkannya  sehingga  tidak  dapat  dicairkan anggarannya  (kecuali  dilakukan  revisi  anggaran). Anggaran yang diblokir merupakan alokasi anggaran yang  sudah  jelas  peruntukannya,  namun  belum memenuhi  persyaratan  sehingga  tidak  dapat dicairkan  anggarannya  (kecuali  dilakukan  revisi anggaran).  Capaian output yang  dibandingkan dengan  target  RKP  juga  merupakan  variabel  yang diukur pada Spending Review .

## 2.3 Evaluasi Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan  pengukuran,  penilaian,  dan  analisis  atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam  rangka  peningkatan  kinerja  anggaran (Keuangan,  2017).  Kinerja  anggaran  merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang  dalam  dokumen  anggaran.  Kinerja  adalah prestasi  kerja  berupa output dari  kegiatan  atau program,  dan outcome program  dengan  kuantitas dan kualitas yang terukur.
Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja  Anggaran  Reguler  dan  Evaluasi  Kinerja
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Halaman 23
Anggaran  nonReguler.  Evaluasi  Kinerja  Anggaran Reguler  merupakan  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/menteri/pimpinan lembaga/pimpinan  unit  eselon  I/pimpinan  satker yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2  kali dalam  satu  tahun  yaitu  evaluasi  untuk  berjalan  dan evaluasi  untuk  tahun  anggaran  sebelumnya. Sedangkan  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  nonReguler merupakan  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  atas  tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Anggaran  sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu, yaitu memberikan  pertimbangan  dalam  penyusunan kebijakan penganggaran (bersifat insidentil).
Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Reguler  mencakup Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Aspek  Implementasi, Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Aspek  Manfaat,  dan Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Aspek  Konteks.  Evaluasi Kinerja  Anggaran  Aspek  Implementasi  merupakan evaluasi  yang  dilakukan  untuk  menghasilkan informasi  kinerja  mengenai  penggunaan  anggaran dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan/program  dan pencapaian output -nya.  Evaluasi  Kinerja  Anggaran Aspek  Manfaat  merupakan  evaluasi  yang  dilakukan untuk  menghasilkan  informasi  kinerja  mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan  sebagai  penerima  manfaat  atas penggunaan  anggaran  pada  program  K/L.  Evaluasi Kinerja Anggaran  Aspek Konteks merupakan evaluasi yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  informasi mengenai  kualitas  informasi  kinerja  yang  tertuang dalam  dokumen  RKAKL  termasuk  relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar untuk:
- Penyusunan  tema,  sasaran,  arah  kebijakan,  dan prioritas pembangunan
tahunan yang direncanakan.
- Penyusunan reviu angka dasar.
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- Pemberian penghargaan. Pada  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  data  yang diukur  yaitu  capaian output ,  penyerapan  anggaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian sasaran strategis, dan capaian sasaran  program.  Capaian output merupakan perbandingan  antara  realisasi  volume output yang dicapai  dengan  target  volume output ,  termasuk realisasi  dan  target  indikator output .  Penyerapan anggaran  merupakan  antara  realisasi  anggaran dengan  pagu  anggaran.  Efisiensi  merupakan  selisih antara pagu anggaran output dan realisasi anggaran output yang  dibandingkan  dengan  pagu  anggaran output dengan  mempertimbangkan  capaian output . Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan  merupakan  perbandingan  antara  hasil pengurangan  akumulasi  Rencana  Penarikan  Dana
dengan  deviasi  Realisasi  Anggaran  dan  Rencana Penarikan Dana kumulatif. Capaian sasaran strategis merupakan  capaian  indikator  Sasaran  Strategis  dan target indikator Sasaran Strategis (level K/L). Capaian sasaran  program  merupakan  perbandingan  antara capaian  indikator  Sasaran  Program  dan  target indikator  Sasaran  Program  (level  unit  eselon  1). Masing-masing  variabel  di  atas  mempunyai  formula perhitungan yang spesifik. Data atau variabel diukur, diinput dan diproses melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu).

## 2.4 eMonev Bappenas
EMonev  merupakan  sistem  (aplikasi)  yang dikembangkan oleh Bappenas yang digunakan untuk melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan  rencana  pembangunan  tahun  berjalan. Aplikasi eMonev berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang  dengan  satker  sebagai  ujung  tombak penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan  pengendalian  dan  evaluasi.  Pengguna aplikasi  ini  yaitu  Bappenas,  Kementerian/Lembaga (Biro  Perencanaan),  Unit  Eselon  1,  Unit  Eselon  2, satker,  Bappeda,  dan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD).
Data  yang  diinput  pada  eMonev  Bappenas mencakup  data output ,  indikator output ,  dan komponen.  Data  terkait output meliputi  capaian output , realisasi anggaran, permasalahan dan status pelaksanaan output .  Data  terkait  indikator output berupa  capaian  indikator output .  Data  terkait komponen  meliputi  capaian  komponen,  realisasi anggaran,  permasalahan  dan  status  pelaksanaan komponen. Status pelaksanaan menunjukkan kemajuan  atau  perkembangan  pelaksanaan  atau pencapaian komponen, output , dan indikator output . Terdapat  5  kategori  status  pelaksanaan,  yaitu: perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  selesai,  dan dimanfaatkan.
Permasalahan dalam pelaksanaan output dan komponen  merupakan  hal  yang  perlu  diberikan solusinya  sekaligus  menjadi  catatan/masukan  bagi perencanaan dan pelaksanaan mendatang. Terdapat 10  kategori  permasalahan  yang  dapat  dipilih  dan melengkapinya dengan keterangan, yaitu: anggaran, barang/material, lokasi, desain/perencanaan/ konsep,  stakeholder,  penerima  manfaat,  waktu, cara/metode  pelaksanaan,  aparatur  pemerintah, persepsi/pengendalian. Beberapa rincian permasalahan  terkait  kategori  anggaran  misalnya anggaran  kurang,  salah  dalam  penyusunan  alokasi, anggaran lebih dari kebutuhan, komponen ada yang tidak  dianggarkan.  Beberapa  rincian  permasalahan terkait  kategori  lokasi  misalnya  waktu  pelaksanaan kurang,  waktu  untuk  proses  pengadaan  sangat singkat, waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target  waktu  pemenuhan  barang/jasa.  Beberapa rincian permasalahan terkait kategori desain/konsep
Halaman 24
misalnya desain/rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, Term of Reference /pedoman/juknis tidak ada atau sedang direvisi atau terlambat terbit, desain tidak sesuai dengan output yang diharapkan.

## 2.5 Permasalahan
Dari  deskripsi  di  atas,  dapat  dipetakan perbedaan  antara  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review ,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan eMonev  Bappenas  sebagaimana  terlihat  pada lampiran  tabel  1.  Dari  tabel  tersebut  dapat  pula dipetakan  adanya  redudansi  fungsi  Monev  dan keterlibatan K/L atau satker dihampir setiap metode Monev  yang  ada.  Hal  ini  menjadi  permasalahan tersendiri  terhadap  sistem  Monev  yang  telah dibangun.
Beberapa  hal  yang  menjadi  permasalahan terkait Monev terhadap belanja K/L yaitu:
Pertama,  adanya  duplikasi  sistem  Monev anggaran/belanja K/L yang secara fungsi mempunyai kemiripan.  Sistem  tersebut  (dapat  berupa  aplikasi dan atau mekanisme kerja) yaitu: Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending  Review ,  Evaluasi  Kinerja Anggaran,  dan  eMonev  (Bappenas).  Untuk  Reviu Pelaksanaan  Anggaran,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran, dan  eMonev  melibatkan  satker  (pada  K/L)  dalam proses  pengumpulan  datanya.  Pada  tabel  1,  untuk ketiga  sistem  tersebut,  satker  harus  menginput berbagai  macam  data  yang  sebagian  karakteristik datanya  mempunyai  kemiripan.  Dalam  batas-batas tertentu,  hal  ini  menimbulkan  duplikasi  pekerjaan. Dengan  demikian,  satker  melakukan  2  atau  3  kali pekerjaan untuk hal yang hampir mirip (lihat aktivitas satker pada tabel 1). Dari sisi birokrasi, hal ini menjadi tidak efisien dan membebani satker.
Kedua,  pada  aplikasi  eMonev,  satker diharuskan merekam capain/realisasi fisik pada level output ,  komponen,  indikator output ,  indikator kegiatan.  Selain  itu,  satker  juga  harus  merekam realisasi  anggaran  pada  level  komponen  per  jenis belanja. Pengisian data eMonev antara lain mengacu pada  data  RKAKL.  Di  lain  pihak,  pada  RKAKL  tidak tersedia  data  target  kinerja  pada  level  komponen. Realisasi  anggaran  pada  level  komponen  pun  tidak dikenal pada pada dokumen pencairan anggaran atau SP2D  (realisasi  anggaran  pada  level  komponen  saat ini  baru  tahap  pengembangan  oleh  Ditjen Perbendaharaan  melalui  aplikasi  SAKTI/Sistem Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi).    Akibatnya, secara  teknis,  satker  kesulitan  dalam  mengisi  data capaian  kinerja  dan  realisasi  anggaran  pada  level komponen.  Satker  harus  melakukan  penghitungan data  secara  manual  (misalnya  melalui  kartu pengawasan) sebelum melakukan input pada aplikasi eMonev.
Ketiga,  pada  aplikasi  eMonev,  variasi  data yang  diinput  oleh  satker  relatif  cukup  banyak (dibanding
aplikasi Monev
pada Ditjen
Perbedaharaan dan Ditjen Anggaran), yaitu : 1) input capain/realisasi  fisik  pada  level output ;  2)  input capain/realisasi  fisik  pada  level  komponen;  3)  input capain/realisasi  fisik  pada  level  indikator output ;  4) input  capain/realisasi  fisik  pada  level  indikator kegiatan;  5)  input  realisasi  anggaran  pada  level komponen  per  jenis  belanja,  6)  mengisi  (kategori) permasalahan  pada  level  komponen;  7)  mengisi permasalahan  pada  level output .    Aplikasi  eMonev adalah  aplikasi  yang  digunakan  pada  ranah perencanaan  pembangunan.  Namun,  substansinya relatif masuk ke ranah penganggaran. Variasi datanya jauh  lebih  detil  daripada  aplikasi  Monev  dari  Ditjen Anggaran  dan  Ditjen  Perbendaharan.  Secara  garis besar, Bappenas mempunyai Tugas dan Fungsi (Tusi) pada  ranah  perencanaan.    Ditjen  Anggaran mempunyai  Tusi  pada  ranah  penganggaran.  Ditjen Perbendaharaan  mempunyai  Tusi  pada  ranah pelaksanaan  anggaran.  Dengan  demikian,  fungsi Monev seyogyanya mencerminkan Tusi pada masing- masing entitas.
Keempat,  terkait  variabel  Rencana  Penarikan Dana  (RPD)  pada  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  perlu menjadi pertimbangan bahwa RPD merupakan ranah dari  sisi  administrasi  pelaksanaan  belanja.  Konsep RPD  tidak  sesuai  dengan  konsep  kinerja  anggaran. Dalam  konsep logic  model yang  menjadi  dasar penyusunan kinerja, konsep RPD lebih tepat berada pada  posisi  aktivitas,  dan  tidak  berada  pada  posisi kinerja.    Konsep  kinerja  lebih  ke  arah output , outcome ,  dan  indikatornya.  RPD  tidak  berada  pada ranah output , outcome , atau indikator output / outcome .  Lagi  pula,  variabel  RPD  sudah digunakan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan  sebagai variabel  pada  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran.  Dengan demikian,  menjadi  kurang  tepat  memposisikan variabel  pelaksanaan  anggaran  ke  dalam  variabel kinerja anggaran.
Kelima,  terkait  indikator  konfirmasi  capaian output pada  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran,  perlu menjadi  pertimbangan  bahwa  capaian output merupakan  hasil  akhir  dari  suatu  kinerja.  Capaian output merupakan  tahapan  setelah  pelaksanaan anggaran selesai.  Dengan demikian indikator capaian output lebih proporsional masuk dalam ranah Monev kinerja  anggaran,  bukan  dalam  ranah  Reviu Pelaksanaan  Anggaran.  Capaian output merupakan satu  dari  tiga  belas  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  dengan  bobot  penilaian  10%.  Kalaupun dimasukkan  dalam  ranah  Reviu  Pelaksanaan Anggaran, maka porsi penilaiannya dapat dibuat lebih kecil lagi.
Keenam,  terkait Spending  Review (berupa Reviu Alokasi)  yang  dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan,  mekanisme  kerjanya  sama/mirip dengan penelaahan RKAKL yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran.  Objek  yang  di- review atau  objek  yang ditelaah adalah dokumen RKAKL. Bedanya, Spending
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Review dilakukan  terhadap  RKAKL  tahun  anggaran berjalan,  sedang  penelaahan  dilakukan  terhadap RKAKL  tahun  anggaran  yang  direncanakan.  Sejak tahun 2013, untuk penelaahan tahun anggaran 2014, Ditjen Anggaran hanya melakukan penelaahan pada level  komponen.  Setelah  5  tahun  berjalan,  sejak Oktober  2018,  penelaahan  dokumen  RKAKL  oleh Ditjen  Anggaran  dilakukan  secara  rinci  hingga  level detil/rincian  belanja.  Dengan  demikian,  RKAKL  yang sudah ditelaah oleh Ditjen Anggaran pada saat proses perencanaan  anggaran,  pada  Januari  atau  Februari tahun berikutnya, ditelaah atau di- review ulang oleh Ditjen  Perbendaharaan.  Hal  ini  menimbulkan duplikasi  pekerjaan  antara  Ditjen  Anggaran  dengan Ditjen Perbendaharaan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berupa pendekatan  kualitatif  yang  menyajikan  gambaran suatu  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  objek penelitian  dan  dengan  cara  deskriptif  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa.  Objek  penelitian  ini  adalah Monev belanja K/L. Jenis data  yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  berupa  materi peraturan  terkait  Monev,  hasil  wawancara  dengan pihak terkait, dan materi dari buku atau artikel jurnal. Sedang  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data  primer diperoleh  secara  langsung  dari  narasumber  terkait. Sedang  data  sekunder  diperoleh  dari  studi kepustakaan  berupa  buku,  peraturan  terkait perencanaan  dan  penganggaran,  karya  ilmiah,  dan dokumen resmi dari instansi pemerintah.
Adapun  kerangka  pemikirannya  tampak  pada gambar 2, dimana Sistem Monev yang dikembangkan oleh  Ditjen  Perbendaharaan,  Ditjen  Anggaran,  dan Bappenas  mencakup  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan eMonev. Sistem Monev tersebut kemudian dipetakan dan  dikomparasikan  berdasarkan  8  faktor,  yaitu: tujuan, variabel, subjek/ aktor, objek, aktivitas satker, waktu  pelaksanaan,  output  laporan,  dan  aplikasi pendukung.  Hasil  pemetaan  tersebut  berupa persamaan  dan  perbedaan  berdasarkan  8  faktor tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan  atau  kendala.  Guna  meminimalisasi dampak  dari  permasalahan  tersebut,  disusun beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## 4. HASIL PENELITIAN
Terdapat  beberapa  sistem  (aplikasi)  Monev belanja  K/L,  yaitu:  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran (Ditjen  Perbendaharaan), Spending  Review (Ditjen Perbendaharaan),  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  (Ditjen Anggaran),  dan  eMonev  (Bappenas).  Dari  keempat sistem (aplikasi) tersebut, yang digunakan oleh satker yaitu  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran,  Evaluasi  Kinerja Anggaran,  dan  eMonev.  Terkait  penggunaan beberapa  sistem  aplikasi  Monev  belanja  K/L  yang digunakan  oleh  satker,  terdapat  beberapa  hal  yang patut menjadi perhatian.
- Terdapat duplikasi sistem terkait monev anggaran/belanja K/L yang secara fungsi mempunyai  kemiripan/kesamaan.  Satker  harus menginput  berbagai  macam  data  yang  sebagian karakteristik datanya mempunyai kemiripan, antara lain:  merekam  capaian output ,  merekam  capaian indikator output ,  merekam  permasalahan/kendala yang  dihadapi  satker  dalam  proses  pencapaian output .
- Pada aplikasi eMonev, satker diharuskan merekam capain/realisasi fisik pada level output , komponen, indikator output ,  indikator  kegiatan.  Selain  itu, satker juga harus merekam realisasi anggaran pada level  komponen  per-jenis  belanja.  Secara  teknis, satker kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada level komponen. Satker harus melakukan penghitungan data secara manual sebelum melakukan input pada aplikasi eMonev.
- Pada aplikasi eMonev, variasi data yang diinput oleh satker  relatif  cukup  banyak  (dibanding  aplikasi Monev  pada  Ditjen  Perbedaharaan  dan  Ditjen Anggaran).    Aplikasi  eMonev  adalah  aplikasi  yang digunakan pada ranah perencanaan pembangunan. Namun,  substansinya  relatif  masuk  ke  ranah penganggaran.
- Terkait  variabel  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD) pada  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  perlu  menjadi pertimbangan  bahwa  RPD  merupakan  ranah  dari sisi  administrasi  pelaksanaan  belanja.  RPD  tidak berada pada ranah output , outcome , atau indikator output / outcome .  Variabel  RPD  sudah  digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai variabel pada
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Reviu  Pelaksanaan  Anggaran.  Dengan  demikian, menjadi  kurang  tepat  memposisikan  variabel pelaksanaan  anggaran  ke  dalam  variabel  kinerja anggaran.
- Terkait  indikator  konfirmasi  capaian output pada Reviu  Pelaksanaan  Anggaran,  perlu  menjadi pertimbangan  bahwa  capaian output merupakan hasil  akhir  dari  suatu  kinerja.  Indikator  capaian output lebih  proporsional  masuk  dalam  ranah Monev kinerja anggaran, bukan dalam ranah Reviu Pelaksanaan Anggaran.
- Terkait Spending Review (berupa Reviu Alokasi) yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, mekanisme kerjanya  sama/mirip  dengan  penelaahan  RKAKL yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Anggaran.  RKAKL  yang sudah  ditelaah  oleh  Ditjen  Anggaran  pada  saat proses  perencanaan  anggaran,  pada  Januari  atau Februari tahun berikutnya, ditelaah atau di- review ulang  oleh  Ditjen  Perbendaharaan.  Hal  ini menimbulkan  duplikasi  pekerjaan  antara  Ditjen Anggaran dengan Ditjen Perbendaharaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review , Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan  eMonev  pada umumnya mempunyai beberapa persamaan yaitu:
- Bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan.
- Menggunakan  variabel  berupa  target  output, capaian  output,  pagu  anggaran,  realisasi anggaran.
- Menjadikan satker sebagai subjek/aktor pelaksana  dengan  aktivitas  berupa  perekaman capaian  output  dan  identifikasi  permasalahan yang dihadapi satker.
- Objeknya berupa belanja K/L.
- Dilakukan secara rutin (setiap bulan).
2.  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review ,
Evaluasi Kinerja Anggaran, dan  eMonev mempunyai beberapa perbedaan yaitu:
- Reviu  Pelaksanaan  Anggaran  menggunakan variabel yang digunakan untuk menghitung IKPA.
- Spending  Review tidak  melibatkan  satker  dan hanya dilaksanakan pada awal tahun.
- Data realisasi/capaian kinerja pada eMonev tidak terintegrasi  dengan  sistem  di  Kementerian Keuangan.
- Evaluasi Kinerja Anggaran dijadikan sebagai dasar penentuan pemberian insentif kepada K/L.
3.  Permasalahan/kendala  yang  dihadapi  oleh  unit eselon 1 dan satker yaitu:
- Pada  eMonev  Bappenas,  secara  teknis,  satker mengalami kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja  dan  realisasi  anggaran  pada  level komponen. Satker
harus melakukan
penghitungan  data  secara  manual  sebelum melakukan input pada aplikasi eMonev.
- Pada  aplikasi  eMonev,  variasi  data  yang  diinput oleh  satker  relatif  cukup  banyak  (dibanding aplikasi  Monev  pada  Ditjen  Perbedaharaan  dan Ditjen Anggaran).  Aplikasi eMonev adalah aplikasi yang  digunakan  pada  ranah  perencanaan pembangunan.  Namun,  substansinya  relatif masuk ke ranah penganggaran.
- Pada Evaluasi Kinerja Anggaran (Ditjen Anggaran), RPD  merupakan  indikator  yang  terkait  dengan administrasi  pelaksanaan  belanja.  RPD  tidak berada  pada  ranah  output,  outcome,  atau indikator  output/outcome.  Variabel  RPD  sudah digunakan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan  sebagai variabel  pada  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran. Dengan  demikian,  menjadi  kurang  tepat memposisikan variabel pelaksanaan anggaran ke dalam variabel kinerja anggaran.
- Pada  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran  (Ditjen Perbendaharan),  capaian  output  merupakan indikator  yang  terkait  dengan  kinerja  kegiatan, namun  tidak  terkait  dengan  administrasi pelaksanaan  belanja.  Variabel  capaian  output sudah  digunakan  oleh  Ditjen  Anggaran  sebagai variabel pada Evaluasi Kinerja Anggaran. Dengan demikian,  menjadi  kurang  tepat  memposisikan variabel  capaian  output  ke  dalam  variabel pelaksanaan belanja.
- Pada Spending Review yang berupa reviu alokasi (Ditjen Perbendaharaan), mempunyai mekanisme yang  serupa  dengan  penelaahan  RKAKL  oleh Ditjen  Anggaran.  Hal  ini  menimbulkan  duplikasi pekerjaan  antara  Ditjen  Anggaran  dengan  Ditjen Perbendaharaan.  Duplikasi  pekerjaan  pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi birokrasi.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas,  beberapa  rekomendasi  yang  perlu  menjadi perhatian yaitu:
- Data capaian output dan realisasi anggaran adalah data  kunci  dalam  Monev  belanja  K/L.  Data tersebut  tersimpan  pada  database  Kementerian Keuangan.  Dengan  tetap  mengatasnamakan Kementerian  Keuangan,  semaksimal  mungkin eMonev  menggunakan  data  yang  sudah  ada  di Kementerian  Keuangan.  Seandainya  Bappenas mengalami  kesulitan,  maka  isian  eMonev  perlu mengacu pada data yang sudah diinput oleh K/L, sehingga satker tidak mengalami kesulitan dalam menginput data eMonev.  Apabila data Monev di Kementerian Keuangan tidak seluruhnya memenuhi  kebutuhan  eMonev,  Bappenas  dapat mengusulkan  ke  Kementerian  Keuangan  agar variabel data yang dibutuhkan tersebut diakomodir pada Monev yang ada di Kementerian Keuangan.
- Pada  aplikasi  eMonev,  perlu  kiranya  aspek pengendalian  dan  evaluasi  agar  lebih  fokus  ke kinerja  sebagaimana  yang  tercantum  pada  RKP dan Renja-KL (ranah perencanaan) dan tidak perlu
Halaman 27
fokus  ke  data  komponen  yang  menjadi  ranah penganggaran.
- Pada Evaluasi Kinerja Anggaran (Ditjen Anggaran), agar  lebih  konsisten  dalam  konsep  pengukuran kinerja  (sesuai  logic  model),  maka  variabel  RPD sebagai  parameter  konsistensi  tidak  perlu dimasukkan pada Evaluasi Kinerja Anggaran. Pada aplikasi  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  perlu  kiranya ditambahkan kategori permasalahan sebagaimana  pada  aplikasi  eMonev,  sehingga kendala  yang  ada  dapat  dipetakan.  Pemetaan permasalahan/  kendala  pada  akhirnya  akan mempermudah dalam penanganannya.
- Pada  Reviu  Pelaksanaan  Anggaran  (Ditjen Perbendaharan), variabel capaian output menjadi bagian  dari  penilaian  IKPA  yang  terdiri  dari  13 indikator.  Sebelumnya,  capaian  output  tidak menjadi  bagian  dari  IKPA.  Namun  mulai  tahun 2020, variabel capaian output menjadi bagian dari IKPA  dengan  bobot  penilaian  sebesar  10%  dari total  nilai  IKPA.  Berhubung  variabel  capaian output merupakan indikator yang terkait dengan kinerja  kegiatan  dan  tidak  terkait  dengan administrasi  pelaksanaan  belanja,  maka  bobot penilaian yang sebesar 10% dapat diturunkan.
- Terkait  Monev  berupa  Spending  Review  yang dilakukan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan,  untuk menghindari  duplikasi  pekerjaan,  maka  konsep Spending  Review  perlu  diintegrasikan  dengan Evaluasi Kinerja Anggaran. Namun, integrasi yang dilakukan  bersifat  terbatas,  dalam  arti  hanya menyangkut  Spending  Review  dengan  Evaluasi Kinerja  Anggaran.  Dengan  demikian  Ditjen Perbendaharan  fokus  pada  Reviu  Pelaksanaan Anggaran.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Duplikasi  sistem  terkait  Monev  belanja  K/L menimbulkan duplikasi pekerjaan yang pada akhirnya membebani  satker.  Solusi  utama  adalah  integrasi sistem. Namun hal ini sangat sulit karena menyangkut Tusi  dari  Ditjen  Anggaran,  Ditjen  Perbendaharaan, dan  Bappenas.  Integrasi  sistem  lebih  cocok diterapkan  pada  Monev Spending  Review dan Evaluasi Kinerja Anggaran, karena sebagian prosesnya (berupa reviu alokasi) merupakan Tusi dari Ditjen  Anggaran.    Implikasinya,  akan  terjadi perubahan  Tusi  dan  penurunan  beban  kerja  pada Ditjen  Perbendaharaan  (dalam  hal  ini  Direktorat Pelaksanaan Anggaran).
Solusi  berikutnya  lebih  pada  penyeragaman data Monev. Agak sulit untuk mengintegrasikan Reviu Pelaksanaan  Anggaran  (Ditjen  Perbendaharaan), Evaluasi  Kinerja  Anggaran  (Ditjen  Anggaran),  dan eMonev  (Bappenas)  karena  menyangkut  Tusi  dan beban  kerja  dari  unit  organisasi  yang  berbeda. Kementerian  Keuangan  cukup  dominan  sebagai pemilik  data.  Bappenas  tidak  memiliki  akses  yang
cukup terhadap data yang ada. Hal ini mengakibatkan satker  mendapat  beban  tambahan  dalam  proses input  data.  Dengan  demikian,  hal  yang  dapat dipertimbangkan oleh Bappenas adalah memanfaatkan data  Kementerian Keuangan dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemilik data. Apabila  hal  ini  juga  sulit  dilakukan,  maka  Bappenas dapat  mengusulkan  agar  variabel  data  Monev  yang dibutuhkan  oleh  Bappenas  dapat  dimasukkan  pada Monev  di  Kementerian  Keuangan.  Implikasinya, Kementerian  Keuangan  (Ditjen  Anggaran  dan  atau Ditjen Perbendaharaan) menyesuaikan proses bisnis Monev  belanja  K/L  dengan  kebutuhan  yang  ada  di Bappenas.  Namun  bila  hal  ini  juga  sulit  dilakukan, Bappenas  perlu  menyamakan  atau  menyeragamkan kebutuhan  data  sehingga  satker  tidak  terlalu terbebani dengan proses pengisian data yang cukup bervariasi.    Implikasinya,  proses  bisnis  Monev  pada Bappenas  perlu  menyesuaikan  dengan  ketersediaan data  yang  ada  pada  Kementerian  Keuangan  dan satker K/L.
Penelitian  ini  tidak  menyentuh  seberapa  besar manfaat  Monev  belanja  K/L  bagi  satker.  Dengan demikian, ke depan perlu dilakukan penelitian untuk mengukur  seberapa  besar  manfaat  yang  diterima ketika  satker  telah  melakukan  kewajibannya  yang berupa input data Monev.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Ahern,  M.,  Beard,  V.A.,  Gueorguieva,  A.I.,  Handini, R.S.  (2012). Using  M&E  to  Support  Performance Based  Planning  and  Budgeting  in  Indonesia .  The World Bank PREM Notes.
Bappenas.  (2018). Peraturan  Menteri  PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah . Bappenas. (2018). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2018 .
Bappenas. (2019). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2019 .
Bappenas. (2020). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2020 . Casley, D.J., Kumar, K. (1987). Project Monitoring and
Evaluation in Agriculture . The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, D.C.
Ditjen  Perbendaharaan.  (2020). Peraturan  Dirjen Perbendaharaan  Nomor  PER-4/PB/2020  tentang Petunjuk  Teknis  Penilaian  Indikator  Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L .
Ditjen  Perbendaharaan.  (2018). Surat  Edaran  Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-107/PB/2018 tentang Pelaksanaan Spending Review .
Kementerian  Keuangan.  (2017). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  214/PMK.02/2017  tentang Pengukuran  dan  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  atas Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Kementerian/Lembaga (2017). Jakarta .
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Halaman 28
Kementerian  Keuangan .  (2018). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  195  /PMK.05/2018  tentang Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran Belanja K/L . Kementerian  Keuangan.  (2018). Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  142/PMK.02/2018  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  94/PMK.02/2017 tentang  Petunjuk Penyusunan  dan  Penelaahan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran . OECD. (2010). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management . Rubio, G. M. (2011). The Design and Implementation of a Menu of Evaluations . World Bank.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30

## LAMPIRAN
Tabel  1.  Perbedaan  dan  Persamaan Reviu  Pelaksanaan  Anggaran, Spending  Review ,  Evaluasi  Kinerja  Anggaran,  dan  eMonev Bappenas
No Reviu Pelaksanaan Anggaran Spending Review Evaluasi Kinerja Anggaran eMonev Bappenas 1. Tujuan : Memberikan rekomendasi kebijakan pelaksanaan anggaran Tujuan : Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penganggaran Tujuan : -Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penganggaran -Dasar penentuan pemberian insentif Tujuan : Mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 2. Variabel :
- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Pagu Minus
- Penyerapan Anggaran
- Penyelesaian Tagihan
- Capaian output - Retur SP2D
- Pengembalian/
Kesalahan  SPM
- Perencanaan Kas
- Penyampaian Data
Kontrak - Pengelolaan UP & TUP - Penyampaian LPJ Bendahara
- Dispensasi Penyampaian SPM
Variabel : - Efisiensi belanja (efisiensi anggaran/belanja yg dialokasikan)
- Capaian output
- Permasalahan (permasalahan dideskripsikan secara global per-belanja prioritas nasional, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan energi, ketahanan pangan, dsb)
Variabel :
- Target volume indikator output program
- Capaian indikator output program - Target volume output kegiatan - Capaian output kegiatan
- Target volume indikator output kegiatan - Capaian indikator output kegiatan
- Pagu Anggaran Output - Realisasi Anggaran Output
- Rencana Penarikan Dana
- Target indikator Sasaran
Strategis - Capaian indikator Sasaran Strategis - Target indikator Sasaran Program - Capaian indikator Sasaran Program - Permasalahan (faktor penghambat/pendukung pencapaian output )
Variabel : - Pagu Anggaran Output
- Realisasi Anggaran Output
- Target Volume Output
- Capaian output
- Pagu Anggaran Komponen
- Realisasi Anggaran
Komponen
- Target Komponen
- Capaian Komponen
- Target Indikator Output
- Capaian Indikator Output - Permasalahan (terkait anggaran, material, lokasi, desain, stakeholder, penerima manfaat, waktu, dsb)
- Status pelaksanaan (berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dan dimanfaatkan)
3. Subjek/Aktor :
- Dit Pelaksanaan Anggaran
- Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
- KPPN - K/L, satker Subjek/Aktor : -  Dit. Pelaksanaan Anggaran - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Subjek/Aktor : - Ditjen Anggaran - K/L, satker Subjek/Aktor : - Bappenas - K/L, satker - Pemda/OPD
4. Objek : Belanja K/L Objek : Belanja K/L Objek :
Belanja K/L Objek : Belanja K/L
5. Aktivitas satker :
- Merekam capaian output melalui aplikasi Sistem
Aplikasi Satker -Menyusun/memperbaiki RPD -Pemantauan terhadap aktivitas pelaksanaan kegiatan -Mengidentifikasi permasalahan yang (akan) timbul
Aktivitas satker :
- Mengkonfirmasi atau melakukan koreksi capaian output setiap bulan - Merekam capaian indikator output setiap semester -  Merekam faktor penghambat, faktor pendukung, dan rekomendasi (kualitas) capaian output Aktivitas satker -Merekam capain/realisasi fisik pada level output , komponen, indikator output , indikator kegiatan -Merekam realisasi anggaran pada level komponen per jenis belanja - Mengisi (kategori)
permasalahan pada level kompoen dan output .
6. Waktu pelaksanaan :
Waktu pelaksanaan : - Awal tahun Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30
Halaman 30 - Sepanjang tahun anggaran
7. Output laporan :
- Nilai IKPA Output laporan : - Potensi ruang fiskal (berasal dari indikasi inefisiensi) Output laporan : - Nilai efisiensi - Nilai kinerja Output laporan : - Realisasi Anggaran -Capaian output
8 Aplikasi terkait : Didukung Sistem Aplikasi Satker (SAS), Online Monitoring (OM) SPAN Aplikasi terkait: Didukung MEBE (Portal Data Monitoring and Evaluation of Budget Execution ) Aplikasi terkait: SMART
Aplikasi terkait :
eMonev
Sumber : Data diolah dari berbagai sumber