## PERBANKAN SYARIAH : ALTERNATIF PENDANAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

## Oleh
Bertha Kusuma Wardani Dosen Tetap STIE AMA Salatiga

## Joko Pramono
Dosen Tetap STIE AMA Salatiga

## Abstrak
Indonesia  pernah  mengalami  krisis  moneter,  yakni  pada  tahun  1998, penyebab  utamanya  adalah  tekanan  yang  luar  biasa  terhadap  nilai  tukar  Rupiah terhadap  dolar  AS,  sehingga  Rupiah  terdepresiasi  hingga  menjadi  Rp.  16.000,-  per dolar AS. Dalam krisis moneter tahun 1998 tersebut,  Indonesia merupakan negara di Asia  yang membutuhkan waktu paling lama untuk recovery dari krisis tersebut yaitu selama  8  tahun.  Krisis  tersebut  memporak-porandakan  perekonomian  nasional, karena  banyak  proyek  besar  yang  macet,  perbankan  kolaps,  lembaga  keuangan gulung  tikar.  Disamping  itu,  banyak  perusahaan  yang  melakukan  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  kepada  karyawannya,  karena  permintaan  atas  produk perusahaan  mengalami  penurunan  drastis.  Di  Indonesia,  UMKM  merupakan  tulang punggung  ekonomi  nasional.  Jumlah  UMKM  hingga  2011  mencapai  sekitar  55 juta. UMKM  di  Indonesia  sangat  penting  bagi  perekonomian  nasional  karena menyumbang  60%  dari  PDB  dan  menampung  97%  tenaga  kerja.  Tetapi  disisi  lain akses  UMKM  terhadap    lembaga  keuangan  sangat  terbatas  baru  25%  atau  13  juta pelaku  UMKM  yang  bisa  mendapat  akses  ke  lembaga  keuangan.  Salah  satu permasalahan  fundamental  UMKM  yaitu  sulitnya  mengakses  modal  karena belakangan  ini  bank  berhamburan  dana  tetapi  kurang  melirik  UMKM.  Hal  ini dibuktikan, dana perbankan tak kurang dari Rp199 triliun yang telah disetujui untuk dikucurkan  ke  sektor  riil,  tak  terserap  oleh  sektor  riil.  Melihat  permasalahan permodalan  dalam  UMKM  tersebut,  perbankan  syariah  dengan  prinsip  dan  produk- produk  jasa  peminjaman  dana  seperti  Murobahah,  Musyarokah,  Mudhorobah  dan Takaful  sangat  sesuai  dengan  kondisi  UMKM.  Selain  itu,  karakterisrik  perbankan syariah  sesuai  dengan  tujuan  didirikannya  yaitu  mensejahterakan  masyarakat. Perbankan  syariah  juga  memiliki  banyak  kelebihan  dibanding  perbankan konvensional.
Kata Kunci : Usaha Kecil, Mikro, Kecil, Menengah

## PENDAHULUAN
Indonesia  pernah  mengalami  krisis  moneter  pada  tahun  1998,  namun ditengah  krisis  tersebut  banyak  pengusaha  dari  kelompok  usaha  mikro,  kecil, menengah (UMKM) yang bertahan dari terpaan krisis tersebut. Dengan kegigihan dan keuletan pengusaha UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan kreativitas
usahanya  maka  secara  perlahan  krisis  ekonomi  dapat  diatasi.  Peran  UKM  tidak  bisa dinaifkan  karena  hampir  90%  sektor  ekonomi  nasional  ditopang  oleh  UMKM  dan hampir  seluruh  masyarakat  menengah  ke  bawah  terbantu  dengan  keberadaan  sektor ini.  UMKM  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  perekonomian  nasional,  hal ini  terbukti  selama  tahun  2012  ekonomi  Indonesia  berhasil  mencapai  pertumbuhan sebesar 6,3% dan kontribusi utamanya adalah dari sektor UMKM, hal ini disampaikan oleh  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Syarief  Hasan  saat  membuka  acara  Peningkatan Kompetensi  Konsultan  Pendamping  Lembaga  Pemberdayaan  Bisnis  (LPB)  dan Business Development Service (BDS) di Universitas Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah,  Rabu  (13/3/2013).  Dalam  perspektif  perkembangannya,  UKM  dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
1. Livelihood  Activities ,  merupakan  UKM  yang  digunakan  sebagai  kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh, pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise , merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small  Dynamic  Enterprise ,  merupakan  UKM  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast  Moving  Enterprise ,  merupakam  UKM  yang  telah  memiliki  jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.
Di  Indonesia,  UMKM  merupakan  tulang  punggung  ekonomi  nasional. Jumlah  UMKM  hingga  2011  mencapai  sekitar  55  juta.  UMKM  di  Indonesia  sangat penting  bagi  perekonomian  nasional  karena  menyumbang  60%  dari  PDB  dan menampung  97%  tenaga  kerja.  Tetapi  disisi  lain  akses  UMKM  terhadap    lembaga keuangan  sangat  terbatas  baru  25% atau 13  juta  pelaku  UMKM  yang  bisa  mendapat akses ke lembaga keuangan.
Pemerintah Indonesia, melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku  UMKM. Namun  sayangnya,  di  tengah  indikator  fundamental  ekonomi  menunjukkan  kinerja yang  membaik,  kinerja  sektor  riil  justru  stagnan.  Banyak  pula  sektor  UMKM  yang kondisinya  kembang-kempis,  atau  ”bagai  mati  segan  hidup  tak  mau”.  Salah  satu
permasalahan  fundamental  UMKM  yaitu  sulitnya  mengakses  modal  karena belakangan ini bank berhamburan dana, tetapi kurang melirik UMKM.
Mudrajad  Kuncoro  (2004)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  ada beberapa kendala dalam pengembangan UMKM di Indonesia diantaranya :
1. Adanya  pungutan  liar  mulai  dari  proses  perijinan  sampai  pengadaan  barang  dan ekspor barang tersebut.
2. Kebijakan makro pemerintahan yang kurang mendukung.
3. Permasalahan  pembiayaan  yang  membebankan  usaha  kepada  pengusaha  UMK, antara  lain  :  proses  pembiayaan  lama,  bunga  tinggi  dari  perbankan  dan  lembaga keuangan lainnya.
Kendala  yang  dihadapi  UMKM  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan modalnya,  yaitu :
1.  Masih  rendahnya  atau  terbatasnya  akses  UMKM  terhadap  berbagai  informasi, layanan,  fasilitas  keuangan  yangdisediakan  oleh  lembaga  keuangan  formal,  baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura;
2.    prosedur  dan  persyaratan  perbankan  yang  terlalu  rumit  sehingga  pinjaman  yang diperoleh  tidak  sesuai  kebutuhan  baik  dalam  hal  jumlah  maupun  waktu, kebanyakan  perbankan  masih  menempatkan  agunan  material  sebagai  salah  satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha;
3.   tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi;
4. kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan,  penyusunan  proposal  dan  lain  sebagainya.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  UMKM  tetap  tidak  bisa  menjangkau  berbagai  skim  kredit  yang disediakan pemerintah dimasa lalu.
Secara  umum,  perbankan  syariah  sejak  kelahirannya  sangat  peduli  dengan pembiayaan  kepada  UMKM.  Menurut  data  Bank  Indonesia  (akhir  tahun  2008), pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri perbankan syariah mencapai Rp27,18  triliun  (72,13%).  Pembiayaan  kepada  non-UMKM  mencapai  Rp l0,5  triliun (27,87%).  Sementara  itu,  pertumbuhan  pembiayaan  kepada  sektor  UMKM  sampai dengan posisi September 2008 (ytd), sebesar 38,91%.
UMKM  merupakan  sasaran  paling  tepat  bagi  kalangan  perbankan  syariah karena  jumlah  UMKM  di  Indonesia  pada  tahun  2011  mencapai  55  juta  orang.
Memberdayakan  UMKM  berarti  memberdayakan  rakyat  Indonesia  secara  signifikan dari  kemiskinan.  Apalagi,  fakta  sudah  membuktikan  bahwa  UMKM  lebih  tahan terhadap  krisis  dan memiliki  risiko  pinjaman  macet  yang  relatif  lebih  kecil.  Berbeda dengan  kredit  korporasi  yang  hanya  diberikan  kepada  beberapa  pengusaha  besar sehingga  begitu  macet  likuiditas  bank  pemberi  kredit  pasti  terganggu,  bahkan  bisa kolaps.
Sesuai  dasar  operasionalnya  yang  syariah,  maka  produk-produk  pembiayaan yang  disediakan  bank  syariah  kepada  para  calon  nasabah  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  syariah.  Setidaknya  ada  tiga  metode  utama  pembiayaan  yang  diterapkan  di perbankan syariah.
1. Metode  pembiayaan  dengan  skema  jual  beli,  seperti  jual  beli  murabahah, salam, istisna, bay taqsith, dan bay mustarsal.
2. Metode pembiayaan dengan skema bagi hasil, seperti musyarokah, musya- rakah  mutanaqishah,  mudharabah,  termasuk  mudharabah  mu-qayyadah ( restricted investment ).
3. Ijarah,  (sewa),  seperti  ijarah  biasa,  ijarah  muwazi,  sewa-beli  (bay  at- takjiri), dan IMBT (ijarah muntahiyyah bittamliik).
Dengan  demikian,  banyak  alternatif  skim  yang  bisa  digunakan  untuk  UMKM, tergantung jenis dan bentuk UMKM.

## Rumusan Masalah
Atas latar belakang di atas, pokok masalah dalam karya ilmiah ini yaitu:
1. Bagaimana peranan UMKM dalam perekonomian nasional ?
2. Permasalahan fundamental apa yang dihadapi oleh UMKM ?
3. Apa  produk-produk  yang  dilahirkan  perbankan  syariah  dalam  membantu mengatasi masalah pendanaan UMKM ?
4. Bagaimana  karakteristik  dan  prinsip  perbankan  syariah  dalam  menciptakan iklim kondusif untuk para UMKM ?

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengertian UMKM adalah :
a. Usaha Mikro
adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang ini.
b. Usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atanu  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang ini.
c. Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana diatur dalm undang-undang ini.
Selanjutnya kriteria dari masing-masing jenis UMKM sesuai undang-undang nomor  20  tahun  2008  tentang  usaha  mikro,  kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah sebagai berikut :

## Tabel 1 Kriteria UMKM
NO Uraian ASET (Rp) OMZET (Rp) 1 Usaha mikro max 50 juta max 300 juta 2 Usaha kecil > 50 - 500 juta > 300 juta  - 2,5 M
3 Usaha menengah > 500 Juta - 10 M > 2,5 M - 50 M

## KRITERIA

## Klasifikasi Sektor UMKM
Prinsip  klasifikasi  menurut  jenis  kegiatan  ekonomi  mengikuti  konsep  pada ISIC  ( International  Standard  Classification  of  All  Economic  Activities )  Revisi  tahun 1968.  Klasifikasi  sektor  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  perbandingan  tingkat aktivitas  ekonomi  antar  berbagai  macam  kegiatan.  Untuk  kepentingan  penyusunan klasifikasi Usaha Mikro, Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar
(UB)  disini  digunakan  9  (sembilan)  penggolongan  utama  (pokok)  sektor  ekonomi yang meliputi :
a)   Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
Mencakup  segala  macam  pengusahaan  dan  pemanfaatan  benda-benda/barang- barang  biologis  (hidup)  yang  berasal  dari  alam  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau usaha lainnya.
b)   Pertambangan dan Penggalian
Sektor  pertambangan  dan  penggalian  meliputi  subsektor  minyak  dan  gas  bumi, subsektor pertambangan non migas, dan subsektor penggalian.
c)   Industri Pengolahan
Industri pengolahan merupakan kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi  barang  jadi/setengah  jadi  dan/atau  dari  barang  yang  kurang  nilainya menjadi barang  yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan tangan.
d)   Listrik, Gas dan Air Bersih
Listrik  mencakup  kegiatan  pembangkitan,  transmisi,  dan  distribusi  listrik  baik untuk  keperluan  rumahtangga,  usaha,  industri,  gedung  kantor  pemerintah, penerangan jalan
umum, dan lain sebagainya. Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair, produksi gas dengan karbonasi arang atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan gas alam atau petroleum atau gas lainnya, serta penyaluran gas cair melalui suatu sistem  pipa  saluran  kepada  rumahtangga,  perusahaan  industri,  atau  pengguna komersial lainnya.
Air  bersih  mencakup  kegiatan  penampungan,  penjernihan,  dan  penyaluran  air, baku  atau  air  bersih  dari  terminal  air  melalui  saluran  air,  pipa  atau  mobil  tangki (dalam  satu  pengelolaan  administrasi  dengan  kegiatan  ekonominya)  kepada rumahtangga, perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya.
e)   Bangunan
Bangunan  atau  Konstruksi,  menurut  SE  2006  adalah  kegiatan  penyiapan, pembuatan,  pemasangan,  pemeliharaan  maupun  perbaikan  bangunan/konstruksi yang  menyatu  dengan  tempat  kedudukannya,  baik  digunakan  sebagai  tempat tinggal maupun sarana lainnya.

## f)   Perdagangan, Hotel dan Restoran
Perdagangan  adalah  kegiatan  penjualan  kembali  (tanpa  perubahan  teknis)  barang baru maupun bekas.
Hotel  adalah  bagian  dari  lapangan  usaha  kategori  penyediaan  akomodasi  dan penyediaan makan minum.
Restoran  disebut  kegiatan  penyediaan  makan  minum  adalah  usaha  jasa  pangan yang  bertempat  di  sebagian  atau  seluruh  bangunan  permanen  yang  menjual  dan menyajikan makan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
g)  Pengangkutan dan Komunikasi Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang/ penumpang dan/atau barang/ternak dari satu tempat ke tempat lain melalui darat, air  maupun  udara  dengan  menggunakan  alat  angkutan  bermotor  maupun  tidak bermotor.
Komunikasi  yaitu  usaha  pelayanan  komunikasi  untuk  umum  baik  melalui  pos, telepon, telegraf/teleks atau hubungan radio panggil (pager).
h)   Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan  mencakup  kegiatan  perantara keuangan,  asuransi,  dana  pensiun,  penunjang  perantara  keuangan,  realstat,  usaha persewaan, dan jasa perusahaan.
i)    Jasa-jasa
Jasa-jasa  meliputi  kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  ditujukan  untuk melayani  kepentingan  rumah  tangga,  badan  usaha,  pemerintah  dan  lembaga- lembaga lain.

## Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional
Berikut data tentang perkembangan UMKM di Indonesia kurun waktu 2009 – 2011 sebagai berikut :

## Tabel 2
Data UMKM No Indikator Satuan JML % JML % JML % 1 Unit Usaha UMKM Unit 52,764,603 99 53,823,732 99 55,206,444 99 Usaha besar Unit 4,677 1 4,838 1 4,952 1 2 Tenaga Kerja UMKM Orang 96,211,332 97 99,401,775 97 101,722,458 97 Usaha besar Orang 2,674,671 3 2,839,711 3 2,891,224 3 3 PDB harga berlaku UMKM Rp milyar 2,993,151 56 3,466,393 57 4,303,571 58 Usaha besar Rp milyar 2,301,709 44 2,602,369 43 3,123,514 42 4 PDB harga konstan UMKM Rp milyar 1,212,599 58 1,282,571 58 1,369,326 57 Usaha besar Rp milyar 876,459 42 935,375 42 1,007,784 43 5 Ekspor non migas UMKM Rp milyar 162,255 17 175,895 16 187,441 16 Usaha besar Rp milyar 790,835 83 936,825 84 953,009 84 6 Invest. Harga berlaku UMKM Rp milyar 781,357 49 927,117 48 992,205 50 Usaha besar Rp milyar 807,146 51 996,320 52 990,516 50 7 Invest. Harga konstan UMKM Rp milyar 224,008 49 247,139 48 260,934 49 Usaha besar Rp milyar 229,574 51 264,108 52 270,408 51 2009 2010 2011

## Sumber : Dinas Kop dan UKM
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  peran  UMKM  dalam perekonomian nasional sebagai berikut.
1. Kontribusi UMKM terhadap unit usaha
Dari  tahun  2009  hingga  2011  jumlah  unit  usaha  dari  sektor  UMKM  masih mendominasi  perekonomian  nasional  yakni  sebesar  99  %  dibandingkan dengan usaha besar yang kontribusinya hanya sebesar 1%.
2. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan Tenaga kerja
Dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja,  peran  UMKM  pada  tahun  2009  tercatat sebesar 96 juta orang atau  97  persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, sisanya adalah sektor Usaha Besar.
Sedangkan  pada  tahun  2010,  UMKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebesar 99  juta  orang  atau  97  persen  dari  total  penyerapan  tenaga  kerja  yang  ada, jumlah ini meningkat sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2009. Untuk tahun
2011,  UMKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebesar  102  juta  orang  atau  97 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada sisanya adalah sektor usaha besar.
3. Kontribusi UMKM terhadap PDB
Pada  tahun  2009,  peran  UMKM  terhadap  penciptaan  PDB  nasional  menurut harga  berlaku  tercatat  sebesar  Rp.  2.993  triliun  atau  56  persen,  selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 2.301 triliun atau 44 persen.
Sedangkan pada tahun 2010, peran UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut  harga  berlaku  tercatat  sebesar  Rp.  3.466  triliun  atau  57  persen  dari total PDB nasional, mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibanding tahun 2009, selebihnya sebesar 43 persen merupakan kontribusi UB. Disisi lain, pada tahun  2011  nilai  PDB  nasional  atas  harga  berlaku    sebesar  Rp.  4.303  triliun atau sebesar 58 %.
4. Kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor
Kontribusi  UMKM  terhadap  pembentukan  total  nilai  ekspor  nasional  pada tahun  2009  tercatat  sebesar  Rp.  162  triliun  atau  17  persen,  selebihnya  adalah UB sebesar Rp. 790  triliun atau 83  persen.
Pada  tahun  2010,  peran  UMKM  terhadap  pembentukan  total  nilai  ekspor nasional  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.  14  triliun  atau  8  persen dibandingkan tahun 2009.

## Permasalahan UMKM
Terdapat lima permasalahan dalam UMKM masing-masing adalah :
a)   Permasalahan dalam mengakses pasar.
Kesulitan  akses  pasar  selama  ini  merupakan  permasalahan  yang  dialami hampir  sebagian  besar UMKM  di  tanah  air.  Hal  ini  karena  UMKM  rata-rata kurang  memiliki  informasi  yang  lengkap  dan  rinci,  terkait  pasar  mana  saja  yang bisa ditembus oleh produk yang dihasilkan.
b)  Permasalahan dalam akses teknologi.
Akses teknologi merupakan salah satu permasalahan sektor UMKM. Kondisi ini  tentu  merupakan  salah  satu  hambatan,  demi  memajukan  sektor  UMKM. Padahal  jika  produk  UMKM  sudah  mendapat  sentuhan  teknologi,  tentu  akan mudah diterima pasar.
c)  Permasalahan dalam akses modal.
Akses  modal  juga  merupakan  kelemahan  UKM.  Ini  amat  ironis,  karena belakangan ini banyak bank berhamburan dana namun kurang melirik UMKM. d)  Permasalahan dalam manajemen keuangan.
Kalangan UMKM rata-rata tidak memiliki pola manajemen keuangan yang rapi.  Sehingga  kadang  sulit  membedakan  antara  keuangan  perusahaan  dan keuangan rumah tangga.
e)  Permasalahan SDM.
SDM  yang  mendukung  UMKM  rata-rata  memang  relatif  kurang  handal.  Dalam kondisi  inilah  pemerintah,  perguruan  tinggi  atau  lembaga  sosial  yang  lain hendaknya bisa ikut berperan meningkatkan SDM yang mendukung UMKM.
Banyak  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  sebagai  pelaku UMKM, dan satu yang paling utama adalah masalah permodalan. UMKM sering kali kesulitan dalam mengakses modal. Hal ini disebabkan pihak perbankan yang memberi persyaratan yang menyulitkan UMKM serta agunan yang tinggi  yang diberikan pihak perbankan. Selain itu, faktor eksternal dunia perekonomian ternyata berperan penting dalam penentuan permodalan ini. Tingkat suku bunga yang meningkat membuat para pelaku UMKM khawatir terhambatnya aliran kredit sebagai pembiayaan bagi UMKM mereka.

## Perbankan Syariah

## Definisi Perbankan Syariah
Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan  berdasarkan  syariah  (hukum)  islam.  Usaha  pembentukan  sistem  ini didasari  oleh  larangan  dalam  agama  islam  untuk  memungut  maupun  meminjam dengan  bunga  atau  yang  disebut  dengan  riba  serta  larangan  investasi  untuk  usaha- usaha  yang  dikategorikan  haram  (misal:  usaha  yang  berkaitan  dengan  produksi makanan/minuman  haram,  usaha  media  yang  tidak  islami  dll),  dimana  hal  ini  tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

## Tujuan dan Manfaat Perbankan Syariah
Tujuan dan manfaat dari keberadaan (operasional) Perbankan Syariah, yaitu:
1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber- muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang  berhubungan  dengan  perbankan,  agar  terhindar  dari  praktek- praktek  riba  atau  jenis-jenis  usaha/perdagangan  lain  yang  mengandung  unsur gharar (tipuan),  dimana  jenis-jenis  usaha  tersebut  selain  dilarang  dalam  Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2)    Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi  dengan  jalan  meratakan pendapatan  melalui  kegiatan  investasi,  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  yang  besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3)  Untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  umat  dengan  jalan  membuka  peluang  usaha yang  lebih  besar  terutama  kelompok  miskin,  yang  diarahkan  kepada  kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4)    Untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan,  yang  pada  umumnya  merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di  dalam  mengentaskan  kemiskinan  ini  berupa  pembinaan  nasabah  yang  lebih mengutamakan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan  pengusaha  produsen,  pembinaan  pedagang  perantara,  program pembinaan  konsumen,  program  pengembangan  modal  kerja  dan  program pengembangan usaha bersama.
5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah diharapkan mampu  menghindarkan  dari  gejolak  pemanasan  ekonomi  akibat  inflasi  dan menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

## Sejarah Perbankan Syariah
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel- embel  islam,  karena  adanya  kekhawatiran  rezim  yang  berkuasa  saat  itu  akan melihatnya  sebagai  gerakan  fundamentalis.  Pemimpin  perintis  usaha  ini  Ahmad  El Najjar,  mengambil  bentuk  sebuah  bank  simpanan  yang  berbasis  profit  sharing (pembagian  laba)  di  kota  Mit  Ghamr  pada  tahun  1963.  Eksperimen  ini  berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank  ini,  yang  tidak  memungut  maupun  menerima  bunga,  sebagian  besar
berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership  dan  membagi  keuntungan  yang  didapat  dengan  para  penabung.  Masih  di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri  sebagai  bank  komersial  bebas  bunga.  Walaupun  dalam  akta  pendiriannya  tidak disebutkan  rujukan  kepada  agama  maupun  syariat  islam.  Islamic  Development  Bank (IDB)  kemudian  berdiri  pada  tahun  1974  disponsori  oleh  negara-negara  yang tergabung  dalam  Organisasi  Konferensi  Islam,  walaupun  utamanya  bank  tersebut adalah bank antar pemerintah  yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee  dan  profit  sharing  untuk  negara-negara  tersebut  dan  secara  eksplisit  menyatakan diri berdasar pada syariah islam. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank  berbasis  islam  kemudian  muncul.  Di  Timur  Tengah  antara  lain  berdiri  Dubai Islamic  Bank  (1975),  Faisal  Islamic  Bank  of  Sudan  (1977),  Faisal  Islamic  Bank  of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank  didirikan  tahun  1973  berdasarkan  dekrit  presiden,  dan  di  Malaysia  tahun  1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.
Di  Indonesia  pelopor  perbankan  syariah  adalah  Bank  Muamalat  Indonesia. Berdiri  tahun  1991,  bank  ini  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan pemerintah  serta  dukungan  dari  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun  90-an  sehingga  ekuitasnya  hanya  tersisa  sepertiga  dari  modal  awal.  IDB kemudian  memberikan  suntikan  dana  kepada  bank  ini  dan  pada  periode  1999-2002 dapat  bangkit  dan  menghasilkan  laba.  Saat  ini  keberadaan  bank  syariah  di  Indonesia telah  di  atur  dalam  Undang-undang  yaitu  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega  Syariah.  Sementara  itu  bank  umum  yang  telah  memiliki  unit  usaha  syariah adalah  19  bank  diantaranya  merupakan  bank  besar  seperti  Bank  Negara  Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero)dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

## Karakteristik Perbankan Syariah
Berikut karakteristik yang dianut dalam perbankan syariah:
a)    Pembayaran  terhadap  pinjaman  dengan  nilai  yang  berbeda  dari  nilai  pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
b)    Pemberi  dana  harus  turut  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  sebagai  akibat  hasil usaha institusi yang meminjam dana.
c)  Islam  tidak  memperbolehkan  "menghasilkan  uang  dari  uang".  Uang  hanya merupakan  media  pertukaran  dan  bukan  komoditas  karena  tidak  memiliki  nilai intrinsik.
d)  Unsur  Gharar  (ketidakpastian,  spekulasi)  tidak  diperkenankan.  Kedua  belah  pihak harus  mengetahui  dengan  baik  hasil  yang  akan  mereka  peroleh  dari  sebuah transaksi.
e)  Investasi  hanya  boleh  diberikan  pada  usaha-usaha  yang  tidak  diharamkan  dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

## Produk-Produk Perbankan Syariah
1. Produk Jasa untuk peminjam dana:
a)    Mudhorobah,  adalah  perjanjian antara  penyedia  modal  dengan  pengusaha.  Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian  ditanggung  penuh  oleh  pihak  Bank  kecuali  kerugian  yang  diakibatkan oleh  kesalahan  pengelolaan,  kelalaian  dan  penyimpangan  pihak  nasabah  seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
b)    Musyarokah  (Joint  Venture),  konsep  ini  diterapkan  pada  model  partnership  atau joint  venture.  Keuntungan  yang  diraih  akan  dibagi  dalam  rasio  yang  disepakati sementara  kerugian  akan  dibagi  berdasarkan  rasio  ekuitas  yang  dimiliki  masing- masing  pihak.  Perbedaan  mendasar  dengan  mudharabah  ialah  dalam  konsep  ini ada campur  tangan  pengelolaan  manajemennya  sedangkan  mudharabah  tidak  ada campur tangan
c) Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang  yang  dibutuhkan  pengguna  jasa  kemudian  menjualnya  kembali  ke pengguna  jasa  dengan  harga  yang  dinaikkan  sesuai  margin  keuntungan  yang ditetapkan  bank,  dan  pengguna  jasa  dapat  mengangsur  barang  tersebut.  Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok
ditambah  margin  yang  disepakati.  Contoh:harga  rumah,  500  juta,  margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
d)   Takaful (asuransi islam)
2. Produk Jasa untuk penyimpan dana:
a)  Wadi'ah  (jasa  penitipan),  adalah  jasa  penitipan  dana  dimana  penitip  dapat mengambil  dana  tersebut  sewaktu-waktu.  Dengan  sistem  wadiah  Bank  tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
b) Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu.  Keuntungan  dari  investasi  terhadap  dana  nasabah  yang  dilakukan  bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

## Prinsip Penyaluran Dana dalam Perbankan Syariah
Prinsip  syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan/atau  pembiayaan  kegiatan  usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
Prinsip  penyaluran  dana  dalam  bank  syariah  terbagi  menjadi  empat  akad (perjanjian), yaitu:
a) Akad jual beli ( bai’ )
- Murabahah adalah  transaksi  jual  beli  di  mana  bank  syariah  menyebutkan keuntungannya.  Bank  bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah  bertindak  sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.
- Salam adalah transaksi jual beli di mana barang  yang diperjualbelikan belum ada sehingga  barang  diserahkan  secara  tangguh  dan  pembayaran  dilakukan  secara tunai.
- Istishna adalah  trasaksi  jual  beli  yang  mirip  salam  tetapi  pembayarannya  dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin) pembayaran.
b) Akad sewa ( ijarah )
Transaksi  ijarah  dilandasi  adanya  perpindahan  manfaat.  Pada  prinsipnya, ijarah  sama  dengan  prinsip  jual  beli,  perbedaannya  terletak  pada  objek transaksinya.  Jika  pada  jual  beli  objek  transaksinya  adalah  barang,  maka  pada ijarah adalah jasa.
c) Akad bagi hasil ( syirkah )
- Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi musyarakah dilandasi  keinginan  para  pihak  yang  bekerja  sama  untuk  meningkatkan  nilai  aset secara bersama-sama.
- Mudharabah adalah  bentuk  spesifik  dari  musyarakah  dalam  produk  perbankan syariah.  Mudharabah  adalah  bentuk  kerja  sama  antara  dua  atau  lebih  pihak  di mana  pemilik  modal  ( shahibul  mal )  mempercayakan  sejumlah  uang  kepada pengelola ( mudharib ) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
d) Akad pelengkap
- Hiwalah (alih  utang  piutang),  bertujuan  untuk  membantu supplier mendapatkan modal tunai  agar  dapat  melanjutkan  produksinya.  Bank  mendapatkan  ganti  biaya atas jasa pemindahan piutang.
- Rahan (gadai), bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank  dalam  memberikan  pembiayaan.  Barang  yang  akan  digadaikan  harus mempunyai kriteria, yaitu: milik nasabah sendiri, jenis ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan  berdasarkan  nilai  riil  pasar,  dan  dapat  dikuasai  tetapi  tidak  boleh dimanfaatkan oleh bank.
- Qardh adalah  pinjaman  uang.  Aplikasi qardh dalam  Perbankan  Syariah  biasanya dalam hal: pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.
- Wakalah (perwakilan),  aplikasi  yang  terjadi  apabila  nasabah  melakukan  kuasa kepada  bank  untuk  mewakili  dirinya  melakukan  pekerjaan  jasa  tertentu,  seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer.
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Tabel 3.
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
No Bank Syariah Bank Konvensional 1 Berdasarkan margin keuntungan Memakai perangkat bunga 2 Profit and falah oriented Profit oriented 3 Hubungan dengan nasabah berbentuk kemitraan Hubungan  dengan  nasabah  dalam bentuk debitur dan kreditur 4 Users of real funds Creator of money supply
5 Melakukan  investasi  yang  halal saja Melakukan  segala  investasi,  tidak memperhatikan halal atau haram 6 Pengerahan  dan  penyaluran  dana harus  sesuai  dengan  pendapat melalui Dewan Pengawas Syariah
Tidak terdapat Dewan sejenis yang
terdapat dalam Bank Syariah

## ANALISIS DAN SINTESIS
Usaha mikro, kecil, menengah atau yang sering disebut UMKM merupakan salah  satu  solusi  dimana  manusia  tidak  terlepas  dari  kebutuhannya  akan  pekerjaan walaupun  mereka  tahu  bahwa  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  tak  kunjung memenuhi  kebutuhannya  tersebut.  UMKM  menjadi  sektor  yang  memberikan sumbangan  cukup  signifikan  pada  pendapatan  nasional.  Kontribusi  UMKM  terhadap penciptaan  PDB,  nilai  ekspor  maupun  penyerapan  tenaga  kerja  dari  tahun  ke  tahun terbukti lebih besar dibanding usaha besar.
Tabel 4.
Perbandingan Kontribusai UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 2009 2010 Kontribusi UMKM UB UMKM UB Penciptaan PDB 58% 42% 57% 43% Nilai ekspor 17% 83% 16% 84% Penyerapan tenaga kerja 97% 3.% 97% 3%

## Sumber: Dinas Koperasi dan UKM
Dari tabel diatas dapat disimpullan bahwa peran UMKM begitu dominan di dalam  perekonomian  nasional.  Salah  satu  permasalahan  fundamental  UMKM  yaitu sulitnya  mengakses  modal  karena  belakangan  ini  bank  berhamburan  dana  tetapi kurang  melirik  UMKM.  Hal  ini  dibuktikan,  dana  perbankan  tak  kurang  dari  Rp199 triliun yang telah disetujui untuk dikucurkan ke sektor riil, tak terserap oleh sektor riil.
Jika  kita  menilik  dari  sisi  perbankan,  banyak  hambatan  yang  mereka  alami terkait pembiayaan UMKM. Sumber daya yang terbatas, yakni jumlah pegawai yang menangani masalah pembiayaan UMKM di setiap cabang bank daerah hanya berkisar tiga  orang.  Jumlah  yang  cukup  ironis  melihat  banyaknya  masyarakat  yang  ingin  dan
telah  menjadi  pelaku  UMKM  dan  membutuhkan  perhatian  yang  intensif  secara psikologis.  Hal ini  menjadikan  sektor  UMKM  di-nomorsekian-kan  dalam  urusan perbankan. Padahal, apabila perbankan serius menangani permasalahan ini, setidaknya akan mempermudah para pelaku UMKM  untuk bersaing di pasar.  Mereka juga perlu pengawasan  dalam  menjalankan  usahanya  dan  itulah  fungsi  perbankan.  Selain  itu, perangkat  analisa  yang  belum  memadai,  hal  yang  sangat  krusial  bagi  pertimbangan pembiayaan  UMKM.  Selama  ini,  pihak  perbankan  hanya  menyediakan  perangkat teknis analisa bagi usaha menengah dan besar, sedangkan bagi usaha mikro dan kecil belum  ada.  Padahal  data  membuktikan  bahwa  jumlah  usaha  mikro  dan  kecil  hampir sebanding  dengan  usaha  besar,  yakni  pada  kisaran  40  persen.  Sulit  sekali  apabila dalam  menganalisa  usaha  mikro  dan  kecil  memakai  teknis  analisa  bagi  usaha menengah  dan  besar,  begitu  pula  bagi  si  pelaku  UMKM  yang  akan  dianalisa.  Entah apa  yang  menyebabkan  hal  ini,  namun  sebaiknya  segera  dikoreksi  oleh  berbagai pihak,  baik  perbankan  maupun  pemerintah,  supaya  tidak  lagi  mempersulit  kemajuan pembangunan melalui UMKM.
Dilihat  dari  sisi  pelaku  UMKM  sendiri.  Kondisi  UMKM  menjadi  sebuah faktor penentu bagi pihak perbankan dalam pembiayaan. Bagaimana bentuk usahanya, produk  yang  dihasilkan,  pangsa  pasar,  dan  persaingan.  Mungkin  hal  ini  juga  yang termasuk  di  dalam  perangakat  analisa  UMKM.  Pada  intinya  adalah  bagaimana masyarakat mengerahkan segenap kemampuan kreativitas dan manajerial usaha yang baik  agar  tetap  dapat  bertahan  dan  bersaing  dalam  pasar.  Banyak  produk  baru  dan inovatif yang mampu mendobrak pasar, atau bahkan produk yang sederhana dan biasa tapi  dengan packaging yang  berbeda  serta  keunggulan-keunggulannya  pun  mampu bersaing di pasar. Selain itu, permasalahan permodalan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor  eksternal  dunia  perekonomian.  Tingkat  suku  bunga  yang  meningkat  membuat para  pelaku  UMKM  khawatir  terhambatnya  aliran  kredit  sebagai  pembiayaan  bagi UMKM mereka.
Melihat  permasalahan  permodalan  dalam  UMKM  tersebut,  perbankan syariah dengan prinsip dan produk-produk jasa peminjaman dana seperti Murobahah, Musyarokah, Mudhorobah dan Takaful sangat sesuai dengan kondisi UMKM. Selain itu,  karakterisrik  perbankan  syariah  sesuai  dengan  tujuan  didirikannya  yaitu
mensejahterakan  masyarakat.  Perbankan  syariah  juga  memiliki  banyak  kelebihan dibanding perbankan konvensional.
Laju  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  tingkat  global  tak  diragukan  lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh  rata-rata  lebih  dari  15  persen  per  tahun.  Di  Indonesia,  volume  usaha perbankan  syariah  selama  lima  tahun  terakhir  rata-rata  tumbuh  60  persen  per  tahun. Tahun  2005,  perbankan  syariah  Indonesia  membukukan  laba  Rp  238,6  miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya.

## KESIMPULAN
1. Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  memiliki  peranan  yang  sangat penting dalam perekonomian nasional.
2. Kontribusi  UMKM  dalam  penciptaan  PDB,  Nilai  Ekspor  dan  penyerapan  tenaga kerja terbukti lebih tinggi daripada Usaha Besar (UB)
3. UMKM tetap survive di tengah krisis
4. Salah satu masalah besar yang dihadapi UMKM adalah permodalan
5. Perbankan  syariah  sejak  kelahirannya  sangat  peduli  dengan  pembiayaan  kepada UMKM.
6. Karakteristik,  produk  dan  prinsip  perbankan  syariah  sangat  kondusif  dengan UMKM

## SARAN
1.  Melihat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah harus lebih memberikan perhatian kepada UMKM terutama dalam masalah permodalan 2.    Melihat  karakteristik,  produk  dan  prinsip  perbankan  syariah  sangat  kondusif dengan  UMKM,  pemerintah  harus  lebih  memberdayakan  UMKM  melalui perbankan syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam. Perbankan Syariah . Edisi: III/VI 25 Juni 2007.
Business New. Mengembangkan Potensi Sektor Umkm Agar Dapat Bersaing. Jakarta,
26 Mei 2009.
Edratna .Mengenal Produk Perbankan Syariah .26 Juni 2007.
http://www.bappenas.go.id/ind/upload/news/2003/10/24/Pemberdayaan%20UKM%20 dan%20Koperasi/Sekilas%20Info%20UKM.htm
Kliping Digital. Pembiayaan Syariah untuk UMKM. 30 Maret 2009.
Lestari,  Sri. Perkembangan  dan  Strategi  Pengembangan  Pembiayaan  Usaha  Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.
Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Kendala Permodalan UMKM . Jakarta, 2 Juli 2009.
Subandi,  Slamet. Potensi  Pengembangan  Permodalan  UMKM  dari  Pinjaman Perbankan . Kasubid Perencanaan dan Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.
Tristianto, Perry. Peran UMKM di Tengah Impitan Ekonomi.