## KAJIAN YURIDIS PERPANJANGAN JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA
Dewi Pika Lbn Batu 1
1 Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Email: dewifika@gmail.com

## Abstrak
Isu  masa  perpanjangan  jabatan  Presiden  Joko  Widodo  menimbulkan  polemik  di  masyarakat. Kelompok  masyarakat  yang  pro  mendeklarasikan  keinginannya  diberbagai  kota  di  Indonesia  agar dapat dilakukan amandemen terhadap undang-undang terkait. Tuntutan ini tentu berdasarkan hasil kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dirasakan oleh masyarakat cukup nyata dan realisasi kinerja pemerintahan berpihak untuk kepentingan masyarakat. Namun, disisi lain pihak yang kontra menentang  opini  perpanjangan  masa  jabatan  presiden.  Perpanjangan  masa  jabatan  presiden dianggap sebagai kemunduruan demokrasi, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tidak konstitusional dan  menciderai perjuangan Reformasi 1998. Dengan demikian Penulis tertarik untuk mengangkat isu permasalahan ini dengan menggunakan qualitative method dalam pengumpulan dan pengelolaan data penelitian. Data yang telah Penulis peroleh dianalisis dan dirangkum dalam bentuk deskriptif.
Kata Kunci : Demokrasi, Perpanjangan Jabatan Presiden, UUD 1945

## Abstract
The issue of the extension of the term of position of Joko Widodo as President has caused a polemic in the community. The existence of pro community groups through declaring their wishes in various cities in Indonesia to do change of rules. The demands of course based on the results of the work leadership president  by  Joko  Widodo  which  is  felt  by  the  community  to  be  quite  real  and  the  realization  of government performance is  in the interest of the community. However, this  is certainly not agreed upon by various parties and opposes the opinion of extending the term of position of the president by the opposing groups. The extension of the term of position of the president is considered a setback for democracy,  violates  the  1945  Constitution  (UUD  1945),  is  unconstitutional  and  injures  the  1998 Reformation struggle.  In other that, Author interested to do research uses a qualitative method in collecting and managing research data. The data that has been obtained by the Author is analyzed and summarized in descriptive form . Keywords : Democracy, Extension of the Presidential Position, 1945 Constitution

## PENDAHULUAN
Perhelatan politik selalu menjadi topik  yang hangat diperbincangkan tidak hanya  di kalangan  intelektual  namun  juga  seluruh  lapisan  masyarakat.  Menjelang  tahun  Pemilihan Umum  (Pemilu)  2024  mencuat  isu  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  menginginkan pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dapat  dilanjutkan  kembali  menjadi  3  periode. Sebelumnya  Presiden  Joko  Widodo  telah  dua  kali  memenangkan  kursi  Presiden  melalui Pemilu 2014 dengan masa pemerintahan 2014-2019 kemudian dimenangkan kembali pada Pemilu 2019 dengan masa pemerintahan 2019-2024. Sehingga berdasarkan konstitusi yang berlaku  di  Indonesia  bahwa  Joko  Widodo  telah  melewati  maksimal  masa  menduduki  kursi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
presiden dan tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden pada Pemilu di masa mendatang. Sebagaimana batasan menjabat sebagai Presiden diatur dalam Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD1945),  Pasal  7  berbunyi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Ketentuan pembatasan  jabatan  presiden berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang ditandai sebagai awal reformasi.
Pesta  demokrasi  mendatang  akan  dilangsungkan  pada  tahun  2024.  Tahun  2024 menjadi tahun pertarungan politik seluruh masyarakat Indonesia. Keinginan masyarakat agar Joko  Widodo terus  melanjutkan pemerintahannya  yang  disuarakan  Koalisi  Bersama  Rakyat (Kobar)  menjadi  polemik  (Tempo.co,  2022).  Disisi  lain  sebagian  masyarakat  ingin  berganti presiden. Salah satu tokoh masyarakat seorang ahli hukun tata negara Refly Harun mengajak masyarakat mengkampanyekan menolak ide presiden tiga periode. Refly Harun mengatakan bahwa hal  tersebut merupakan tindakan yang inskonstitusional (Suara.com, 2022).
Isu  masa  perpanjangan  jabatan  presiden  semakin  kuat  berkumandang  ditengah- tengah masyarakat. Hal ini memicu reaksi rakyat menolak keras masa perpanjangan jabatan presiden hingga menggelar unjuk rasa. Mahasiswa yang  mengatasnamakan diri dalam Badan Eksekutif Mahasiwa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar aksi domontrasi besar-besaran di Ibukota dan juga diberbagai daerah pada tanggal 11 April 2022. Salah satu tuntutan BEM SI menolak masa perpanjangan jabatan presiden dan meminta tidak dilakukannya amandemen terhadap  UUD  1945.  Hal  tersebut  dianggap  menghianati  perjuangan  pahlawan  Reformasi 1998,  pemerintahan  yang  diktator,  tidak  demokratis,  menghianati  rakyat  dan inkonstitusional.
Jika  tuntutan  tersebut  di  atas  diakomodir,  menjadi  ketimpangan  dengan  kehendak rakyat  yang  menginginkan  periode  jabatan  presiden  dapat  diperpanjang  dengan  alasan pemerintahan Joko Widodo dianggap merepresentasikan kehendak rakyat dan masih layak untuk  memimpin  kembali  negara  Indonesia.    konstitusi  telah  menjamin  hak  berpendapat rakyat  dan  konstitusi  harus  menjamin  terselenggaranya  pemerintahan  sesuai  kehendak rakyat

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  Penulis  gunakan  untuk  memecahkan  isu  masalah  pada  tulisan  ini adalah dengan menggunakan qualitative method dalam pengumpulan dan pengelolaan data penelitian. Data yang telah penulis peroleh dianalisis dan dirangkum dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan  dokumen  kualitatif  berupa  dokumen  publik,  putusan  pengadilan,  koran, makalah, laporan dan studi literature kepustakaan (Creswell, 2007).   .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengulik  sejarah,  sebelumnya  masa  jabatan  presiden  di  Indonesia  dapat  dijabat berkali-kali  tanpa  batasan  sepanjang  dikehendaki  rakyat  melalui  perwakilan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  sebagaimana  dalam  naskah  asli  UUD  1945  pada  Pasal  7 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Serta pada Pasal 6 ayat (2) berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh  MPR  dengan  suara  yang  terbanyak.  Ketentuan  ini  berlangsung  hingga  era  orde  baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Era  Orde  Baru  menjadi  sisi  kelam  sejarah  Indonesia.  Orde  Baru  mulai  berlangsung sejak  dilantiknya  Presiden  Soeharto  pada  Pemilu  1971  melalui  sidang  umum  MPR. Kepemimpinan  Presiden  Soeharto  ternyata  berlangsung  cukup  lama.  Kursi  presiden  pada Pemilu selanjutnya terus diduduki oleh Soeharto. Sejak kepemimpinan Soeharto, Pemilu telah berlangsung sebanyak 5 kali yaitu Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1989, Pemilu 1992 dan Pemilu  1997  yang  terus  dimenangkan  oleh  Soeharto  melalui  sidang  umum  MPR (Kompas.com, 2022). Kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun lamanya, sistem demokrasi yang  dianut  Indonesia  seolah  demokrasi  yang  bungkam  dengan  gaya  kepemimpinan  yang diktator,  pemerintahan  dan  penegakan  hukum  yang  dikendalikan,  pembatasan  kebebasan ruang gerak rakyat, terjadi pelanggaran HAM serta suburnya praktik korupsi, hal ini membuat rakyat terintimidasi dan menderita.
Tahun  1997  terjadi  krisis  finansial  di  Asia  yang  sangat  berdampak  tehadap perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi puncak kemarahan rakyat terhadap  kebijakan- kebijakan pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Tanggal 12 Mei  1998  Mahasiswa  mulai  turun  ke  jalan  menggelar  demonstrasi  besar-besaran  yang awalnya merupakan aksi damai. Namun, berbuntut menjadi kerusuhan, hal ini diakibatkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti yang turut serta dalam aksi damai.  Buntut penembakan ke-4 mahasiswa tersebut membuat seluruh mahasiswa dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta.  Tanggal  13  Mei  1998  kerusuhan  pun  tidak  dapat  dikendalikan.  Kemarahan  rakyat tidak dapat dibendung,  kerusuhan pun tidak hanya terjadi di Jakarta namun juga merambah keberbagai daerah yang membuat suasana di Indonesia menjadi sangat mencekam pada saat itu.  Kerusuhan  berlangsung hingga  15  Mei 1998,  dampak  dari  kerusuhan  tersebut  berhasil melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Tragedi ini dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi awal mula reformasi.
Kerusuhan Mei 1998  menjadi  sebab  awal  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD 1945 khususnya mengenai batasan masa jabatan presiden. Amandemen Pertama ditetapkan pada  tanggal 19 Oktober 1999 dengan fokus perubahan pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 dengan pokok perubahan mengenai hak  dan  kewenangan  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Perubahan  signifikan terdapat pada Pasal 7 sehingga menjadi berbunyi “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan ” .
Tidak hanya berhenti pada Amandemen Pertama, perubahan pada UUD 1945 terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan negara hingga mengalami 4 kali amandemen. Amandemen Kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, pada Amandemen Kedua ini cukup banyak dilakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap ketentuan pasal-pasal hingga penambahan Bab UUD 1945.  Melalui MPR, ketentuan yang diubah dan/atau ditambah yaitu pada Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal  36A,  Pasal  36B,  Pasal  36C.  Fokus  utama  Amandemen  Kedua  terhadap  ketentuan mengenai otonomi daerah, Hak Asasi Manusia (HAM) dan pertahanan negara.
Sistem  pemerintahan  yang  berlangsung  hingga  tahun  2001  dianggap  kurang demokratis oleh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokratis harusnya berpihak terhadap  rakyat.  Sehingga  atas  dasar  kebutuhan  tersebut  dilakukan  kembali  Amandemen Ketiga  terhadap  UUD  1945  yang  ditetapkan  pada  tanggal  9  November  2001.  Pada Amandemen Ketiga ini, MPR melakukan perubahan dan/penambahan pada Pasal 1, Pasal 3,
Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, BabVIIA, Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, Pasal 22E, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal  24,  Pasal  24A,  Pasal24B,  Pasal  24C.  Perubahan  yang  paling  mendasar  terdapat  pada perubahan  kedaulatan  yang  sebelumnya  kedaulatan  rakyat  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh MPR.  Namun,  setelah  Amandemen  Ketiga  Pasal  1  ayat  (2)  sehingga  berbunyi  menjadi Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  berdasarkan  UUD.  Perubahan  ini membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Pada  tahun  2002,  pemerintah  Indonesia  melalui  Rapat  Paripurna  MPR  Republik Indonesia  melakukan  perampingan  terhadap  lembaga  negara  yang  tertuang  dalam Amandemen  Keempat  yaitu  penghapusan  Dewan  Pertimbangan  Agung.  Pada  naskah  asli UUD, ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam Bab IV Pasal 16 yang berbunyi:  (1)  susunan Dewan  Pertimbangan  Agung  ditetapkan  dengan  undang-undang. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Setelah dilakukan Amandemen Keempat terhadap UUD, ketentuan tersebut  di  atas telah  dihapuskan  dengan  perubahan padal  Pasal  16  UUD  menjadi  sebagai berikut Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan  pertimbangan  kepada  Presiden  yang  selanjutnya  diatur  dalam  undang-undang.  Selain daripada  ketentuan  tersebut  di  atas,  secara  keseluruhan  pada  Amandemen  Keempat terdapat beberapa perubahan dan/atau penambahan terhadap pasal-pasal berikut Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Bab XIII, Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II dan Pasal III serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II.
Setelah amandemen terakhir terhadap UUD yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, hingga saat ini tahun 2022 belum pernah lagi dilakukan amandemen terhadap UUD.
Pada  dasarnya  perubahan  UUD  masih  dapat  dilakukan  dan  tidak  ada  larangan. Perubahan  terhadap  pasal-pasal  yang  ada  dalam  UUD  1945  diatur  dan  di  jamin  oleh konstitrusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD, denga ketentuan sebagai berikut:
1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3) Untuk  mengubah  pasal-pasal  dalam  UUD,  Sidang  MPR  dihadiri  dengan  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4) Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  UUD  dilakukan  dengan  persetujuan  sekurang- kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
Jika  ditelaah  lebih  detail,  jelas  bahwa  hasil  kesepakatan  seluruh  rakyat  Indonesia  melalui konstitusi,  ketentuan dalam  pasal-pasal  UUD  masih  dapat diubah  sesuai dengan  kehendak rakyat  tak  terkecuali  perubahan  mengenai  masa jabatan  presiden.  Secara  tegas  ketentuan yang tidak bisa diubah dalam UUD adalah hanya mengenai bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia.
Telah disinggung sebelumnya kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan pada Amandemen  Ketiga,  secara  sederhana  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  Indonesia menganut  kedaulatan  rakyat  sejalan  dengan  sistem  negara  demokrasi.  Pada  dasarnya Indonesia  menganut  sistem  demokrasi  konstitusional  hal  ini  ditandai  dengan  adanya konstitusi yang berlaku sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Ciri khas demokrasi konstitusional  adanya  pembatasan  kekuasaan  dan  tidak  dibenarkan  bertindak  sewenang- wenang  terhadap  warga  negaranya,  pembatasan-pembatasan  tersebut  tercantum  dalam konstitusi (Miriam Budiardjo, 2008).
Dalam perkembangannya, diketahui secara umum beberapa mazhab atau teori yang berkaitan  dengan  kedaulatan  yang  diadopsi  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Pertama, Mazhab Hukum Alam yang dipelopori oleh Aristoteles, Thomas  Aquino, Hugo de Groot yang menyatakan bahwa hukum bertitik tolak pada keadilan yang mutlak artinya bahwa keadilan tidak  boleh di ganggu. Apabila keadilan terganggu akan menimbulkan reaksi manusia untuk mengembalikan  kepada situasi  semula  menurut orang  yang  berpikir  sehat      selaras  kodrat alam.  Keadilan di kemudikan oleh suatu undang-undang abadi  ( lex eterna ).  Bersebarangan dengan Mazhab  Sejarah  yang  dikemukakan  oleh  ahli  pikir  Friedrich  Carl  Von  Savigny  yang menyatakan bahwa Tiap-tiap hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu dan  tempat  (Munir  Fuadi,  2013).  Hukum  bukanlah  diciptakan  orang  tetapi  tumbuh  sendiri ditengah-tengah masyarakat sebagai penjelamaan dari kehendak rakyat pada saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Kemudian berkembang Teori Teokrasi Atau  Ketuhanan,  ahli  pikir  yang  mengembangkan  teori  ini  mengemukakan  bahwa  hukum berasal  dari  Tuhan  dan  oleh  karenanya  maka  manusia  diperintahkan  harus  tunduk  pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
hukum yang dituliskan dalam kitab suci. Raja atau Penguasa negara dianggap sebagai wakil Tuhan  untuk  menetapkan  undang-undang.  Teori  Teokrasi  Atau  Ketuhanan  hingga  di  era modern abad ke-20 beberapa negara masih berpedoman pada kitab suci dalam pengambilan keputusan di dalam negaranya, seperti negara-negara Timur Tengah yang tidak memisahkan agama dengan negara.
Abad  ke-17  berkembang  Teori  Kedaulatan  Rakyat  yang  digagas  oleh  Jean  Jacquees Rousseau,  menyatakan  bahwa  dasar  hukum  adalah  akal  atau  rasio  manusia,  penguasa mendapatkan kekuasaaan dari rakyat. Dimana terjadinya suatu negara adalah karena adanya perjanjian  masyarakat  ( contrac  social ),  undang-undang  merupakan  penjelmaan  kemauan rakyat.  Teori  ini  menjadi  semakin berkembang  dan  banyak di  adopsi oleh  negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokratis.
Perjanjian rakyat yang dimaksud merupakan suatu bentuk persetujuan rakyat melalui hasil  perundingan  musyawarah.  Tentu  tidak  dapat  satu-persatu  kehendak  rakyat  dapat dipenuhi  oleh  negara.  Sehingga  Rousseau  membatasi  maksud  dari  kehendak  rakyat  adalah kehendak  umum  untuk  kepentingan  umum.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  kehendak rakyat adalah kehendak rakyat mayoritas yang diakomodir oleh negara apabila terjadi suatu pertentangan  dalam  negara.  Konsep  yang  digagas  Rousseau  sejalan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pada Sila ke-4 Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin olek hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Untuk  memahami  lebih konkret,  nilai-nilai  yang terkandung dalam  Sila  ke-4 Pancasila  ialah sebagai berikut:
1. Sebagi  warga  negara  dan  warga  masyarakat  setiap  manusia  Indonesia  mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati  dan  menjungjung  tinggi  setiap  keputusan  yang  dicapai  sebagai  hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Cukup  jelas  bahwa  kedaulatan  rakyat  yang  tertuang  dalam  konstitusi  UUD  1945 merupakan refleksi dari nilai-nilai yang terkandung Sila ke-4 Pancasila. Kehendak rakyat adalah kehendak  rakyat  mayoritas  untuk  kepentingan  umum.  Namun,  bukan  berarti  tidak memperhatikan  kepentingan  rakyat  minoritas.  Mayoritas  atau  minoritas  yang  dimaksud bukan terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melainkan suara terbanyak rakyat.
Kemudian  muncul Teori  Kedaulatan  Negara  yang  dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen bahwa  hukum  merupakan  kehendak  negara    dan  negara  mempunyai  kekuatan  yang  tidak terbatas  sehingga  hukum  ditaati  karena  kehendak  negara  bukan  karena  kemauan masyarakat.  Teori  ini  lebih  bertitik  tolak  kepada  hak  mutlak  negara  dalam  membuat  dan menetapkan undang-undang dalam arti negara harus mampu membuat peraturan sebagai bentuk kendali sosial. Hukum yang dibuat oleh negara wajib dipatuhi masyarakat tapi harus mampu  memenuhi  rasa  keadilan,  dalam  arti  bahwa  undang-undang  tersebut  sebagai perwujudan  kehendak  rakyat  untuk  mencapai  keadilan  yang  sering  disebut  dengan  Teori Kedaulatan Hukum yang digagas oleh H. Krabbe. Hemat penulis ketiga teori ini merupakan satu  kesatuan  yang  terkandung  dalam  konstitusi  Indonesia  untuk  menjalankan  roda pemerintahan sebagai wujud negara yang demokratis.
Ciri  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  adalah  dengan  adanya  pemisahan kekuasaan.  Pemisahan  kekuasaan  dikenal  dengan  konsep  Trias  Politika  yang  digagas  oleh Monstesquieu.  Pertama  kekuasaan  legislative  yaitu  kekuasaaan  dalam  merancang  dan membuat peraturan perundang-undangan bebas dari intevensi lembaga negara lainnya tak terkecuali kekuasaan presiden. Kekuasaan legislatif di pegang dan diduduki oleh parlementer dan lembaga di bawah kewenangannya. Kedua, kekuasaaam eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan dan/atau melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan  oleh presiden dan  lembaga  lainnya  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  terhadap  presiden.  Ketiga,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
kekuasaan  yudikatif  yaitu  kekeuasaan  yang  mengawasi  pelaksanaan  undang-undang  dan lembaga  yang  berwenang  dalam  penegakan  hukum  yang  bebas  dan  tidak  memihak ( independent  and  impartial  tribunals ).  Trias  Politika  merupakan  wujud  konkret  demokrasi terjaminnya asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak ( equal rights ) dan hak pilih untuk semua warga negara ( universal suffrage ).
Ciri lain negara dengan sistem demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey (1915) yaitu penerapan konsep Rule of Law. Unsur-unsur Rule of Law mencakup:
a) Supremacy  of  the  law, supremasi  aturan-aturan  hukum  tidak  membenarkan  adanya kesewanang-wenangan;
b) Equality before the law, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum;
c) Human Rights, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh negara.
Konsep Rule  of  Law sama  dengan  yang  dikemukan  oleh  Friedrich  Julius  Stahl  yang menggunakan istilah Rechtsstaat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a) Terjaminnya hak asasi manusia;
b) Terdapat pembagaian kekuasaan (Trias Politika);
c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan ( wetmatigheid van bestuur );
d) Peradilan adiministrasi dalam perselisihan.
Memasuki abad ke -20 era modern, konsep Rule of Law mengalami pergeseran yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Menurut John Maynard Keynes, konsep Rule of Law harus  memenuhi  beberapa  unsur  untuk  dapat  terselenggaranya  pemerintahan  yang demokratis (Miriam Budiardjo, 2008), yaitu sebagai berikut:
a) Perlindungan  konstitusional,  dalam  arti    bahwa  konstitusi  selain  menjamin  hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b) Badan kehakiman yang bebas adan tidak memihak;
c) Pemilihan umum yang bebas;
d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
f) Pendidikan kewarganegaaran ( civic education )
Indonesia sebagai negara demokrasi, telah mengadopsi konsep Rule of Law maupun Rechtsstaat dalam sistem pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 khususnya
pada  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Pada  penjelasan umum  UUD  1945  ditegaskan  kembali  bahwa  Indonesia  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtsstaat) tidak  boleh  berdasarkan kekuasaan ( machtsstaat ) serta tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas.
Hal ini sesuai dengan konsep Trias Politika. Cukup jelas bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi  dengan  konsep  Trias  Politika,  menganut  konsep  Rule  of  Law  atau Rechtsstaat dengan kedaulatan sepenuhmya ditangan rakyat.
Kembali  ketopik  permasalahan,  hemat  Penulis  berdasarkan  kajian  yuridis  di  atas, menyimpulkan dengan beberapa poin berikut:
a) Masa atau periode jabatan presiden dapat diperpanjang dan hal tersebut tidak melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.
b) Perubahan  terhadap  UUD  1945  dapat  dilakukan  sepanjang  dikehendaki  oleh  rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
c) Syarat  dan  ketentuan  perubahan  tertuang  dalam  pada  Pasal  37  UUD  1945  dan  Aturan Perliahan Pasal I.
d) Tidak  ada  pembatasan  mengenai  perubahan  UUD  1945  kecuali  tidak  dapat  diubahnya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

## KESIMPULAN
Melakukan  perubahan  atau  amandemen  terhadap  UUD  1945  bukanlah  menciderai perjuangan  reformasi  1998.  Sebelum  Amandemen  Ketiga  UUD  1945,  presiden  dan  wakil presiden dipilih dan dianggkat oleh MPR berdasarkan Pasal 6 UUD 1945. Tentu hal ini menjadi sangat berbeda setelah Amandeman Ketiga dimana kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR namun sepenuhnya berada ditangan rakyat. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR namun dipilih secara oleh rakyat sebagaimana diatur  oleh undang-undang.
Rakyat menentukan dan menggunakan haknya secara penuh untuk memilih presiden secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati  yang  dianggap  mampu  meningkatkan  taraf hidup masyarakat melalui pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) sebagai mana diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 6.

## DAFTAR PUSTAKA
A.V Dicey, The Law of The Constitution, Liberty Fund, London, 1915.
Creswell, John W, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga,
Pustaka Belajar, 2007.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Kencana  Prenada  media  Group,  Jakarta,
2008.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008. Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.
Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan,PT Tatanusa, Jakarta, 2017.
Prof. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat hukum, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2009.
Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum,Lakbang Justitia, Surabaya, 2011.
LJ.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum  (Cetakan  ketigapuluhsatu).  Terjemahan  Oetarid Sadino. Pradnya Paramita, Jakarta 2005.
Sejarah Pemilu Di Indonesia darri tahun 1955 hingga 2019. https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di- indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all
Fajar  Pebrianto. Kobar  Kota  Bandung Gelar  Deklarasi  Jokowi  3  Periode. https://nasional.tempo.co/read/1582911/bem-si-tunggu-respons-pemerintah- terhadap-tuntutan-penolakan-jokowi-3-periode
Ruth  Meliana  Dwi  Indriani.  Ribut  Jokowi  Tiga  Periode,  Refly  Harun:  Bagaimana  Kalau
Amandemen Memperpendek Masa Jabatan?
https://www.suara.com/news/2022/03/19/072815/ribut-jokowi-tiga-periode-refly- harun-bagaimana-kalau-amandemen-memperpendek-masa-jabatan