## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## MASALAH DELIK PIDANA PERTANAHAN
Alfons a , Mujiati b , Dian Aries Mujiburohman c a Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia b Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia c Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

## Abstrak
Masalah tanah merupakan masalah yang memiliki kompleksitas, jika ada sengketa penyelesaiannya beragam,  dapat  melalui  mediasi  maupun  melalui  badan  peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha negara,  maupun  peradilan  agama.  Kompleksitas  penyelesaiannya  sengketa  yang  beragam  ini memang sudah menjadi karakter sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum tanah nasional. Maka  penelitian  ini  mengkaji  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  52  UUPA  yang  mengatur  kewajiban memelihara  tanah  bagi  orang  atau  badan  hukum,  selama  ini  ketentuan  pidana  tidak  diterapkan apabila  menelantarkannya,  tidak  dipelihara/dirawat  dengan  baik,  umumnya  digunakan  ketentuan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 52 UUPA adalah langkah yang perlu dibuat untuk penertiban penguasaan  tanah  guna  menghindari  terkumpulnya  penguasaan  tanah  untuk  investasi  yang berakibat  pada  penelantaran  tanah,  sehingga  berakibat  tidak  terpenuhinya  rasa  keadilan, kesejahteraan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  produktif  dan  berdaya  guna.  Ketentuan  ini  belum terlaksana secara nyata sehingga ada indikasi penyalahgunaan penguasaan tanah yang berimplikasi pada tidak terjaganya kesuburan tanah, tidak terpeliharanya tanah yang berakibat pada kerusakan tanah.
Kata Kunci : Sanksi pidana, delik pidana pertanahan, memelihara tanah, tanah terlantar

## Abstract
Land issues are problems that have complexity, if there is a dispute the resolution can vary, it can be through mediation or through the general judiciary, state administrative courts, and religious courts. The complexity of the resolution of these various disputes has indeed become the character of the land registration system adopted in national land law. So this study examines the criminal provisions in Article 52  UUPA which regulates the obligation to maintain land for individuals or legal entities, so far the criminal provisions are not applied if they are neglected, not maintained / cared for properly, generally the provisions of administrative sanctions are used. The research method used is normative legal research. The findings of this study are that the implementation of Article 52 UUPA is a step that needs  to  be  made  to  control  land  tenure  in  order  to  avoid  the  accumulation  of  land  tenure  for investment which results in abandonment of land, resulting in not fulfilling a sense of justice, welfare and productive and efficient use of land. This provision has not been implemented in real terms so that  there  are  indications  of  abuse  of  land  tenure  which  has  implications  for  not  maintaining  soil fertility, not maintaining land which results in soil damage.
Keywords : Criminal sanctions, land criminal offenses, maintaining land, abandoned land Penulis : c esamujiburohman@stpn.ac.id

## LATAR BELAKANG
Tanah merupakan ciptaan tuhan yang maha kuasa untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia dimuka bumi guna memenuhi asas kehidupannya, sebab tanah memberikan tempat atau sebagai wadah bagi manusia untuk berinteraksi baik sesama manusia dengan benda mati atau manusia dengan makhluk hidup lainnya. Terjadinya interaksi tersebut menandakan bahwa tanah sangat dibutuhkan oleh manusia, benda mati dan makhluk hidup lainnya, namun jumlah luasan tanah ini sangat terbatas maka olehnya tanah termasuk kategori sumber daya alam yang terbatas, terbatasnya ini disebabkan oleh karena adanya batasan yang diberikan oleh  alam  itu  sendiri  karena  adanya  laut,  sungai  dan  ruang  serta  penguasaan  dan/atau pemilikan tanah.
Terbatasnya  ketersediaan  tanah  mengharuskan  kita  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan tanah secara profesional sesuai kebutuhan, sebab bila ini tidak dilakukan maka akan banyak kerusakan-kerusakan permukaan tanah yang pada akhirnya menghilangkan kesuburan tanah dan daya dukung tanah dalam pemanfaatan tanah bagi masyarakat pada umumnya. Disisi lain tanah tidak bertambah luas menyebabkan tekanan terhadap tanah semakin berat, jumlah penduduk  yang  terus bertambah,  kebutuhan akan  tanah untuk  perumahan, prasarana dan industri dan lain sebagainya. 1 Masalah tanah merupakan masalah yang rumit dan kompleks, banyak  kasus  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  seakan-akan  tidak  pernah  surut, semakin hari semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. 2
Ketersediaan tanah yang terbatas ini, oleh orang-orang tertentu sengaja dimanfaatkan untuk menjadi  lahan  bisnis,  sehingga  kita  sering  mendengar  adanya  mafia  tanah  hal  ini  terjadi disebabkan karena diketahui bersama dimana jumlah tanah yang terbatas ini tidak berbanding lurus dengan jumlah manusia yang membutuhkan tanah, artinya jumlah kelahiran manusia terus bertambah bagaikan deret ukur sehingga tentunya kebutuhan akan tanah akan terus meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Hal ini menurut Mujiburohman menimbulkan ketimpangan  penguasaan  tanah  pemilikan,  penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah yang ditandai dengan sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luasan sedikit  disisi  lain  kondisi  kepemilikan  aset  yang  sangat  besar  tidak  sebanding  dengan kemampuan dalam mengelolanya, karena tidak semua hak atas tanah yang diberikan dikelola dengan  baik  oleh  pemilik  hak  yang  mengakibatkan  banyak  tanah  yang  ditelantarkan. 3 Keterbatasan luasan tanah ini, dimanfaatkan orang-orang tertentu menjadikan tanah sebagai barang yang dapat diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena  kebutuhan  tanah  terus  meningkat  setiap  tahunnya  bagi  kebutuhan  bangunan  bagi kantor, perumahan dan fasilitas sosial dan umum serta bagi pertanian sehingga itu semua menjadikan tanah memiliki nilai yang cukup tinggi. 4
Konsentrasi  penguasaan  tanah  merupakan  penyebab  utama  lahirnya  ketimpangan  tanah. Kondisi  kepemilikan  tanah  yang  luas  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  dalam mengelolanya,  banyak  tanah-tanah  yang  tidak  dimanfaatkan  dan  dipelihara  dengan  baik,
1 Mujiburohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar. Jurnal Yudisial , 11(1), 1-22.
2 Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal , 5(1), 61-74.
3 Mujiburohman, D. A. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar . Yogyakarta: STPN Press, hlm.1.
4 Wiranata, I. G. A. (2006). Revitalisasi Pengaturan dalam Alih Fungsi Tanah Dalam Kegiatan Investasi. Pranata Hukum , 1(1), 65.
sehingga  tanah  menjadi  kehilangan  fungsi  ekonomi  dan  sosialnya.  Disisi  lain  penegakan hukum yang diterapkan hanya sanksi administrasi bukan sanksi pidana, padahal ketentuan Pasal 52 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur  ketentuan  Pidana.  Ketentuan  yang  digunakan  adalah  PP  No.  11  Tahun  2010 tentang Tanah Terlantar.
Beberapa penelitian terkait tindak pidana diantaranya, pertama , Setiawan menyatakan tindak pidana  pertanahan  dilakukan  kerangka ultimum  remedium sebagai  efek  penjera  sekaligus efek  penangkal,  dilakukan  secara  integral  dengan  pendekatan  sosial,  mengingat permasalahan  pertanahan  terkait  erat  dengan  sosio  kultur  masyarakat. 5 Kedua,  penelitian Marasabessy  mempersoalkan  pidana  pemalsuan  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  penegakan  hukum  pidana  tetap  harus dilakukan apabila terdapat indikasi unsur pidana yang melibatkan pemohon dan petugas di kantor  pertanahan  agar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pertanahan  dapat terjaga. 6 Selanjutnya  penelitian  Afriani  &  Merita  tentang  tindak  pidana  penyerobotan  tanah dianggap sebagai tindakan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang  berlaku,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  digugat  menurut  hukum  perdata  ataupun dituntut  menurut  hukum  pidana. 7 Kemudian  penelitian  Ramadhani  menunjukkan  kejahatan terhadap  tanah  disebabkan  salah  satu  karena  hak  atas  tanah  belum  didaftarkan  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  serta  memperkecil  kemungkinan  terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah. 8

## PERMASALAHAN
1.  Bagaimana regulasi dan implementasi delik pidana pertanahan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif  dengan  menggunakan data sekunder  yaitu  peraturan  perundangan-undangan,  buku,  jurnal  dan  data  sekunder  lainnya yang  terkait  dengan  objek  penelitian.  Kemudian  disajikan  secara  deskriptif  analisis  terkait regulasi dan implementasi delik pidana pertanahan pada ketentuan Pasal 52 UUPA terkait dengan kewajiban memelihara tanah bagi tiap-tiap orang atau badan hukum.

## PEMBAHASAN

## 1.  Regulasi Dan Implementasi Delik Pidana Pertanahan
Tanah adalah suatu sumber daya alam yang terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan semua  umat  makhluk  hidup  dan  tak  hidup  biar  bisa  menikmatinya  karena  tanah  memiliki
5 Setiawan,  I.  (2018).  Analisis Tentang  Ketentuan Tindak  Pidana  Pertanahan  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 6(1), 76-90.
6 Marasabessy, F. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Yang Tidak Prosedural. Jurnal Asy-Syukriyyah , 19(1), 80-94.
7 Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Jurnal Hukum Tri Pantang , 5(2), 9-18.
8 Ramadhani,  R.  (2016).  Penanggulangan  Kejahatan  Terhadap  Tanah. EduTech:  Jurnal  Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial , 2 (2)., 84-99.
fungsi  sosial  dan  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraan 9 Penguasaan  dan  pemanfaatan tanah tidak boleh tergerus oleh adanya kepentingan golongan orang tertentu yang menjadikan tanah  sebagai  barang  bernilai  yang  hanya  menguntungkan  bagi  mereka  tanpa memperhatikan kepentingan makhluk alam yang lain.
Tidak memelihara tanah, menjaga kesuburannya bertentangan dengan maksud Pasal 7 dan 10 serta Pasal 15 UUPA. Maka ketentuan Pidana dapat diterapkan dalam Pasal 52 UUPA dapat  diterapkan,  namun  dalam  implementasi  hanya  sanksi  administrasi  yang  diterapkan, misalnya  dibatalkannya  pemberian  hak  atas  tanah.  Pembatalan  dapat  dilakukan  karena terdapat  cacat  hukum  administrasi  dalam  penerbitan  keputusannya  dan  karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10 Karena pemberian hak atas tanah diiringi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hak  dan  apabila  tidak  dipenuhi  kewajiban-kewajiban  tersebut  maka  dapat  mengakibatkan dicabutnya hak atas tanah tersebut tanpa adanya pemberian ganti rugi. 11
Ketentuan  Pasal  15  UUPA  ditegaskan  bahwa:  “memelihara  tanah,  termasuk  menambah kesuburannya  serta  mencegah  kerusakan  adalah  kewajiban  tiap-tiap  orang,  badan  hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”.  Ketentuan Pasal ini berkaitan dengan Pasal 6 yang menjelaskan “hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada  seseorang  tidaklah  dapat  dibenarkan,  bahwa tanahnya  itu  akan  dipergunakan  (tidak  dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun  bermanfaat  pula  bagi masyarakat dan negara”. Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan  keadaan  dan  sifat  daripada  haknya,  sehingga  tidak  memberikan  manfaat  dan kebahagiaan  bagi  masyarakat  dan  negara.  Jika  ditinjau  dalam  perspektif  Hukum  Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang diterlantarkan. 12
Ketentuan Pidana dalam KUHP terkait Pertanahan seperti kejahatan terhadap penyerobotan tanah (Pasal 167 KUHP), kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat (Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUHP), dan kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah (Pasal 385 KUHP). 13 Dalam hukum tanah juga diatur ketentuan pidana pertanahan yaitu Pasal 52 UUPA dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta Pasa; 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. 14
Ketentuan  Pidana  pertanahan  menggunakan  pasal-pasal  KUHP  hanya  pelanggaran  dan kejahatan yang terjadi terhadap norma hukum pidana. Sedangkan ketentuan pidana dalam UUPA dan peraturan setara dan pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan, seyogyanya demi untuk penegakan hukum Pasal 52 UUPA masuk dalam pasal-pasal KUHP.  Karena pelaku
9 Muntaqo, F. (2006). Aspek-Aspek Hukum Penelantaran Tanah di Provinsi Sumatera Selatan (Studi di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu). Jurnal Hukum , 16(3), 393-406.
10 Alfons, A., Mujiburohman, D. A. & Sutaryono (2021). Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. Jurnal Ilmu Hukum , 10(2), 277-288.
11 Dumais, R. O. (2014). Pengaturan Hukum terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia. Lex et Societatis , 2(5), 39-50.
12 Mujiburohman,  D.  A.  (2015).  Potensi  Dan  Permasalahan  Pulau  Sangiang  Sebagai  Objek  Tanah Terlantar, Bhumi, 1(2), 135-145.
13 Harsono, B. (1994). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, hlm. 15-16.
14 Hairan,  H.,  &  Datau,  R.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Pertanahan Di Indonesia. Gorontalo Law Review , 3(1), 17-39.
pelanggaran/kejahatan  pertanahan  terkait  Pasal  52  UUPA  lebih  banyak  ditemukan  pada kelompok  orang  atau  badan hukum  memiliki  kemampuan ekonomi  yang  cukup.  Kejahatan pertanahan  ini  sesungguhnya  korbannya  lebih  besar,  masalah  keadilan  agraria,  banyak masyarakat yang belum memiliki tanah dan secara ekonomi juga negara dirugikan.
Dalam  pandangan  positivisme  kejahatan  pertanahan  diatur  dalam  peraturan  pertanahan, namun dalam  implementasinya  kejahatan  terjadi tidaklah  sama persis dengan  yang diatur. Kejahatan  pertanahan  lainya  adalah: pertama, pemilikan  tanah  melampaui  batas  yang diperkenankan.  Penguasaan  tanah  ini  mengganggu  optimalisasi  lahan  juga  dikhawatirkan menimbulkan monopoli lahan dan mengganggu proses pemerataan pemilikan tanah; kedua, pemilikan  tanah  secara absentee di  luar  kecamatan  dimana  subyek  pemilik  tinggal.  Hal  ini juga  sangat  berpengaruh  kepada  tingkap  optimalisasi  lahan; ketiga, Penguasaan  tanah secara  tidak  sah,  akan  dapat  merugikan  kepentingan  negara  baik  masalah  pemasukan negara  maupun  masalah  tertib  administrasi pertanahan; keempat, Tanah-tanah  yang  tidak didaftarkan,  karena  akan  sulit  untuk  menentukan  beban  pajak  dan  akan  mengganggu inventarisasi lahan. 15
Pranata  hukum  pertanahan  yang  menggunakan  hukum  administrasi.  Pelanggaran  atau kejahatan  pertanahan  tidak  dapat  diberikan  sanksi  administrasi,  juga  dapat  diberikan ketentuan  pidana.  Selama  ini  ketentuan  sanksi  pidana  pada  Pasal  52  UUPA  mengenai kewajiban memelihara tanah menggunakan PP No. 11 Tahun 2010 tentang tanah terlantar. Tanah  terlantar  adalah  tanah  hak  dalam  penguasaan  dan  penggunaannya  tidak  sesuai dengan  peruntukannya  atau  tanah  yang  tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya  sesuai permohonan atau penguasaannya. Sanksi yang digunakan dalam PP tersebut adalah sanksi administrasi.
Meskipun  mengenakan  sanksi  administrasi,  penegakan  hukum  masih  banyak  mendapat hambatan  sebagai  akibat  adanya  perlawanan-perlawanan  yang  dilakukan  pihak  yang memiliki dan menguasai tanah dan selain itu juga dalam pelaksanaannya hanya menyentuh pada  penguasaan  tanah  dengan  skala  besar  yakni  perusahaan-perusahaan  besar  yang memiliki  status  tanah  Hak  Guna  Bangunan,  hak  Guna  Usaha  atau  Hak  Pengelolaan, sementara penguasaan dan pemilikan perorangan luasan kecil dan tanah-tanah pemerintah tidak tersentuh dalam pelaksanaannya. Perlawanan tersebut pada umumnya dimenangkan oleh pemegang hak/perusahaan, karena cacat prosedural dalam penetapan tanah terlantar, kemudian  mengakibatkan  penertiban  tanah  terlantar  menjadi  kurang  atau  bahkan  tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya yaitu ketimpangan penguasaan tanah. Penerapan Pasal 52 UUPA, setiap perbuatan yang tidak memelihara tanah, menyebabkan ketidaksuburan tanah dan kerusakan tanah dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana. Pasal  ini  bisa  menjadi  sarana  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  upaya  menjadikan tanah sebagai bahan investasi ekonomi guna mengurangi penelantaran tanah juga sengketa penguasaan  tanah  di  lapangan.  Sebab  definisi  memelihara  identik  dengan  menjaga penggunaannya  guna  mencegah  rusaknya  tanah,  masuknya  unsur  pidana  diharapkan ada unsur jera yang bisa membuat tanah menjadi suatu komoditas investasi untuk konsumsi dijual dalam rangka memperoleh nilai yang besar bagi mereka spekulan tanah, dengan demikian kebutuhan  tanah  untuk  semua  kepentingan  dapat  terpenuhi  dan  perbuatan  penelantaran tanah dapat dicegah.
15 Utama, Y. J. (1995). Kajian Kritis Terhadap Faktor-Faktor Krimino Pada Tindak Pidana Pertanahan . Disajikan  Sebagai  Bahan  Diskusi  Dalam  Forum  Diskusi  Tanggal  2  November  1995.  Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7.
Menurut  Suandra  &  Hamzah,  ketentuan  Pasal 52  UUPA  merupakan  salah  satu  perbuatan yang masuk sebagai delik pertanahan menurut peraturan perundang-undangan pertanahan karena  perbuatan  tidak  memelihara  tanah  dan  menjaga  kesuburan  tanah  adalah  sebuah pelanggaran karena bertentangan dengan Pasal 15 UUPA. Karena adanya kriteria yang dapat dianggap sebuah perbuatan pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut: 16
Penyebutan Pasal Unsur Yang dimaksud Keterangan Barang Siapa Menunjukkan orang, Badan  Hukum atau Subjek hak yang menguasai. Ketentuan ini bermaksud untuk: o memberikan rasa keadilan,  kemakmuran  dan kebahagiaan  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  sehingga karenanya  hal  ini  ada kaitannya  dengan  fungsi tanah  sebagai  sarana untuk menuju  kesejahteraan  yang adil dan makmur.
o Bahwa tanah memiliki fungsi sosial Dengan sengaja Ada  kesengajaan  berupa  tujuan menguasai  tanah  namun  tidak sesuai  kewajibannya  sebagaimana dimaksud  tujuan  dari  pemanfaatan tanahnya
Pasal yang dilanggar  Menunjuk  perbuatan  (Pasal  15),
yang unsurnya: o Setiap  Subjek  Hak  (orang atau  badan  hukum  Privat  atau Publik)  yang  memiliki  hubungan hukum dengan tanah wajib:
memelihara, Menambah kesuburan, Mencegah kerusakan
Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat aturan yang tidak saja mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah semata tetapi juga memiliki syarat yang mengikat bagi pemilik tanah yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua subjek hak selain itu juga  menghindari  dan  membatasi  pengumpulan  tanah  ditangan  orang-orang  yang memanfaatkan tanah sebagai sarana untuk memperoleh nilai atas tanah yang dikuasainya.
Masing-masing hak atas tanah telah diatur bagaimana cara memperoleh, kewenangan dan kewajiban  pemegangnya,  dan  status  tanah  dan  benda-benda  di  atasnya  sesudah  hak  itu habis  jangka  waktunya. 17 Namun  dalam  praktek  ada  perbedaan  tafsir  di  kalangan  otoritas pertanahan  sendiri  yang  memiliki  wewenang  di  bidang  pertanahan  memiliki  tafsir  yang berbeda mengenai hak atas tanah (HGU, HGP, HPL) yang ditelantarkan atau haknya telah habis  dianggap  masih  memiliki  “hak  prioritas”  dan  “hak  keperdataan”  yang  melekat  pada pemegang  hak  semula  (perusahaan). 18 meskipun  bukanlah  hak  atas  tanah  sebagaimana yang ada dalam  Pasal  16  UUPA.  Menurut  Mujiburohman  pengertian  hak prioritas  dan  hak keperdataan sebagai berikut;
“Hak  prioritas  atas  tanah  dimaknai  sebagai  hak  untuk  mendapat  prioritas  pertama  atau diutamakan/didahulukan  berdasarkan  urutan-urutan  penerima  hak  atas  tanah  untuk
16 Suandra, I. W., & Hamzah, A. (1991). Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
17 Mujiburohman,  D.  A.  (2016).  Problematika  Pengaturan  Tanah  Negara  Bekas  Hak  Yang  Telah Berakhir. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(2), 151-164.
18 Luthfi, A. N., Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2016). Problematika Pemberian Hak atas Tanah  Bekas  HGU  di  Sumatera  Utara.  Dalam  M.  Nazir  Salim  (penyunting).  Jalan  Penyelesaian Persoalan  Agraria:  (Tanah  Bekas  Hak,  Pengakuan  Hukum  Tanah  Adat,  Penataan  Tanah  Batam, Percepatan  Pendaftaran  Tanah,  dan  Integrasi  Tata  Ruang)  (Hasil  Penelitian  Sistematis  2016). Yogyakarta: STPN Press, hlm. 1
memperoleh  pengakuan,  pemberian/penetapan  hak-hak  atas  tanah.  Berbeda  dengan  hak keperdataan,  hak  keperdataan  lebih  kuat/tinggi  dengan  hak  prioritas,  hak  keperdataan menyangkut hubungan hukum antara subjek hak dengan tanahnya. Walaupun haknya sudah berakhir,  hubungan  hukum  keperdataan  dianggap  masih  ada.  Artinya,  hak  keperdataan diselesaikan lebih dahulu, baru hak prioritas dapat diberikan berdasarkan prioritas urut-urutan penerima hak”.
Untuk menghapus hak prioritas dan hak keperdataan, lazimnya otoritas pertanahan dengan ganti rugi. Namun menurut Sumardjono sesuai dengan ketentuan UUPA dengan telah habis atau berakhirnya jangka waktu hak atas tanah karena tidak diperpanjang atau diperbaharui maka hubungan  hukum antara  (bekas) pemegang  hak dengan  tanahnya  seketika  itu demi hukum juga menjadi hapus. Akibatnya kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan ganti kerugian, karena tanahnya sudah menjadi tanah negara, kecuali, apabila ada klausula bahwa yang  bersangkutan  sedang  dalam  proses  menunggu  terbitnya  SK  Perpanjangan/ Pembaharuan Hak. 19
Lemahnya  penegakan  hukum  terkait  dengan  ketentuan  pidana  pertanahan  dalam  regulasi pertanahan menyebabkan semakin maraknya sengketa tanah, konsentrasi kepemilikan tanah pada  segelintir  orang,  sehingga  prinsip-prinsip  dalam  UUPA  tidak  terlaksana bahwa  tanah adalah untuk kesejahteraan masyarakat, tanah juga memiliki fungsi sosial.  Penyempurnaan regulasi  tentang  delik  pertanahan  sebagai  amanat  TAP  MPR  Nomor  IX/MPR/2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Tap MPR Tersebut yaitu menyempurnakan kajian ulang terhadap  berbagai peraturan  Perudang-undangan berkaitan dengan  Agraria, dalam  rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor. Melakukan harmonisasi hukum di bidang agraria dengan bertitik tolak pada UUPA sebagai ketentuan dasar penyelenggaraan keagrariaan Indonesia
Penegakan hukum  bidang pertanahan  seyogyanya  diatur  tersendiri  dalam  bentuk undang- undang. Selama ini otoritas pertanahan menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian  Kasus Pertanahan  dan petunjuk  teknis  Nomor: 01/Juknis/D.VII/2019 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  pada  Direktorat  Jenderal  Penanganan Masalah Agraria. Kedua regulasi tersebut belum cukup mampu menyelesaikan semua tindak pidana pertanahan.
Dalam  hal  penanganan  kasus  pertanahan  masih  ditingkat  kementerian.  keterlibatan kepolisian  dan  kejaksaan  hanya  terbatas  dalam  bentuk  MoU,  sehingga  belum  maksimal dalam penyelesaian kasus pertanahan. keberadaan mafia tanah misalnya akan menghambat penyelesaian  kasus  pertanahan,  akan  tetapi  juga  berdampak  pada  kerugian  sosial  dan ekonomi  di  masyarakat.  Telah ditegaskan dalam  Juknis  modus  yang  dilakukan  oleh  Mafia Tanah dengan cara permufakatan jahat antara lain dapat diketahui sebagai berikut:
1.  Menerbitkan  dan/atau  menggunakan  lebih  dari  satu  surat    alas  hak  berupa girik/pipil/ketitir/pepel/yasan/letter  c/  surat  tanah  perwatasan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat  keterangan  tidak  sengketa,  atau  surat-surat  lainnya  yang  berhubungan
19 Maria  S.W.  Sumardjono  (2020).  Agenda  Yang  Belum  Selesai:  Refleksi  Atas  Berbagai  Kebijakan Pertanahan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2020, hlm. 111
dengan tanah oleh kepala desa/lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama;
2.  Menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah seperti hak atas tanah/akta an
eigendom/erfpacht/opstal, girik/pipil/ketitir/pepel/yasan/letter c/surat tanah perwatasan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3.  Melakukan  okupasi atau pengusahaan  tanah tanpa  ijin  di atas  tanah  milik  orang lain (Hak Milik/HGU/HGB/HP/HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya;
4.  Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah;
5.  Mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang, sementara sertipikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad  baik,  sehingga  mengakibatkan  terdapat  dua  sertipikat  di  atas  satu  bidang tanah yang sama;
6.  Memanfaatkan  lembaga  peradilan  untuk  mengesahkan  bukti  kepemilikan  atas tanah,  dengan  cara:  (a)  Mengajukan  gugatan  dengan  menggunakan  surat  yang tidak  benar,  sehingga  ketika  gugatan  tersebut  diputus  dan  telah  berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; (b) Mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam  gugatan  tersebut;  (c)  Melakukan  pembelian  terhadap  tanah  yang  masih menjadi  objek  perkara  dengan  itikad  baik  dan  mengupayakan  agar  putusan pengadilan  tersebut  berpihak  kepadanya/kelompoknya;  (d)  Mengajukan  gugatan terus  menerus  yang  menimbulkan  banyaknya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  dengan  putusan  yang  saling  bertentangan  satu  sama lain,  sehingga  putusan  tersebut  tidak  dapat  dijalankan  mengakibatkan  sengketa dan konflik tanah dan ruang tidak terselesaikan;
7.  Permufakatan jahat yang dilakukan dalam akta otentik/surat keterangan oleh mafia tanah dengan melibatkan Pejabat Umum (Notaris/PPAT/Camat/Lurah Kades) yang mengakibatkan  sengketa,  konflik  dan  perkara  tanah  yang  berdimensi  luas  dan diklasifikasikan sebagai kasus berat.
Dalam  hukum  pertanahan,  norma  hukumnya  tidak  hanya  pada  hukum  administrasi  saja, namun  juga  pada  wilayah  pidana,  perdata  dan  wilayah  agama.  Penyelesaian  kasus pertanahan. Badan peradilan memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan pertanahan,  namun  selama  ini  fungsi  badan  peradilan  masih  menjadi  bagian  dari kompleksitas  permasalahan  pertanahan/agraria.  Penyelesaian  permasalahan  pertanahan melalui Peradilan dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Kewenangan badan peradilan yang  berbeda-beda  dalam  penyelesaian  kasus  pertanahan  tentunya  harus  dipahami berdasarkan permasalahan hukumnya masing-masing 20 Disisi lain putusan-putusan peradilan yang saling bertentangan menambah rumit persoalan pertanahan.
20 Simanjuntak, E. (2017). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 3(2), 171-188.
Mekanisme penyelesaian kasus pertanahan yang beragam ini, baik melalui peradilan maupun non  peradilan,  bahkan  gagasan  untuk  membentuk  peradilan  khusus  pertanahan  untuk mengurai persoalan sengketa tanah, namun hingga saat ini belum terealisasikan. Peradilan khusus  dapat  dibentuk  dengan  merujuk  Pasal  24  ayat  3  UUD  1945  menyatakan,  “Badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  undang- undang”. Ini artinya dimungkinkan kehadiran badan peradilan yang sifatnya khusus.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ketentuan delik pidana pertanahan termasuk ketentuan dalam Pasal 52 UUPA seyogyanya diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang. Dalam undang-undang tersebut diatur secara khusus mengenai peradilan pertanahan, sehingga memudahkan penyelesaian kasus-kasus pertanahan.  sehingga  terpenuhinya  rasa  keadilan,  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  tanah yang  produktif  dan  berdaya guna  sebagaimana di  amanatkan dalam  Pasal  33  UUD  1945. Selama ini penyelesaian kasus pertanahan melalui peradilan maupun non peradilan belum dapat mengurai persoalan tanah dan agraria.

## Saran
Untuk mengakhiri kompleksitas masalah tanah ini salah satu cara adalah membentuk sebuah lembaga peradilan yang khusus menangani masalah pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL ILMIAH:
Alfons, A., Mujiburohman, D. A. & Sutaryono (2021). Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi . Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 277-288.
Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Jurnal Hukum Tri Pantang , 5(2), 9-18.
Dumais,  R.  O.  (2014). Pengaturan  Hukum  terhadap  Keberadaan  Tanah  Terlantar  di Indonesia . Lex et Societatis, 2(5), 39-50.
Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia . Gorontalo Law Review, 3(1), 17-39.
Luthfi, A. N., Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2016). Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU di Sumatera Utara. Dalam M. Nazir Salim (penyunting). Jalan  Penyelesaian  Persoalan  Agraria:  (Tanah  Bekas  Hak,  Pengakuan  Hukum Tanah  Adat,  Penataan  Tanah  Batam,  Percepatan  Pendaftaran  Tanah,  dan Integrasi  Tata  Ruang) (Hasil  Penelitian  Sistematis  2016).  Yogyakarta:  STPN Press.
Marasabessy, F. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Implikasi  Hukum  Penerbitan  Sertifikat  Yang  Tidak  Prosedural .  Jurnal  Asy- Syukriyyah, 19(1), 80-94.
Mujiburohman,  D.  A.  (2015). Potensi  Dan  Permasalahan  Pulau  Sangiang  Sebagai  Objek Tanah Terlantar , Bhumi, 1(2), 135-145.
Mujiburohman, D. A. (2016). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2(2), 151-164.
Mujiburohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar . Jurnal Yudisial, 11(1), 1- 22.
Muntaqo, F. (2006). Aspek-Aspek Hukum Penelantaran Tanah di Provinsi Sumatera Selatan (Studi  di  Kota  Palembang dan Kabupaten Ogan Komering  Ulu) .  Jurnal  Hukum, 16(3), 393-406.
Ramadhani, R. (2016). P enanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. EduTech : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(2)., 84-99.
Setiawan,  I.  (2018). Analisis  Tentang  Ketentuan  Tindak  Pidana  Pertanahan  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(1), 76-90.
Simanjuntak, E. (2017). Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara . BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 3(2), 171-188.
Suandra, I. W., & Hamzah, A. (1991). Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Utama,  Y.  J.  (1995). Kajian  Kritis  Terhadap  Faktor-Faktor  Krimino  Pada  Tindak  Pidana Pertanahan . Disajikan Sebagai Bahan Diskusi Dalam Forum Diskusi Tanggal 2 November 1995. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Wiranata, I. G. A. (2006). Revitalisasi Pengaturan dalam Alih Fungsi Tanah Dalam Kegiatan Investasi . Pranata Hukum, 1(1), 65.
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal, 5(1), 61-74.

## BUKU
Mujiburohman,  D.  A.  (2019). Penegakan  Hukum  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar . Yogyakarta: STPN Press.
Maria  S.W.  Sumardjono  (2020). Agenda  Yang  Belum  Selesai:  Refleksi  Atas  Berbagai Kebijakan  Pertanahan .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 2020.
Harsono, B. (1994). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.