__________________________________________________________________________________________________
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Penelitian

## ANALISIS LAPORAN HASIL SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT UNTUK PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
ISI MULARSIH 1 , DJOTI ATMODJO 1 , ARIS SUNANDAR 2 , SRI RACHMANI 1
1 Komisi Akreditasi Rumah Sakit
2 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah
Email korespondensi: isimularsihsumarno@yahoo.co.id Dikirimkan 01 Maret 2021, Diterima 19 April 2021

## Abstrak
Latar Belakang : Keberhasilan survei akreditasi dipengaruhi penyusunan laporan yang baik dari surveyor . Jumlah surveyor KARS yang cukup banyak dapat menimbulkan variasi dalam penyusunan laporan hasil survei. Saat ini evaluasi laporan survei surveyor dilakukan melalui mekanisme kontrol yang dilakukan para konselor. Evaluasi keseluruhan hasil laporan survei surveyor belum pernah dilakukan, termasuk pada layanan kefarmasian dan penggunaan obat yang merupakan pelayanan esensial dalam penanganan pasien.
Tujuan :  Melakukan  analisis  kualitas  laporan  hasil  survei  akreditasi  rumah  sakit  yang  dilakukan surveyor pada  bab  Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO).
Metode :  Penelitian  observasional  retrospektif  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  KARS  dengan  total  1.037  laporan  hasil  survei reguler tahun 2019. Sampel diambil sebesar 10,00% secara purposive stratified random sampling . Terdapat lima variabel yang dievaluasi untuk menilai kualitas laporan hasil survei, yaitu: ketepatan waktu penyampaian laporan, ketepatan pemberian nilai, ketepatan penulisan fakta dan analisis, ketepatan penulisan rekomendasi, dan kejadian diskrepansi antara surveyor dan konselor. Analisis dilakukan secara deskriptif.
Hasil :  Laporan  hasil survei menunjukkan  hasil  59,00%  tepat  waktu,  71,00%  tepat  pemberian  nilai,  49,50%  tepat penulisan  fakta  dan analisis, dan 41,00% tepat penulisan rekomendasi. Diskrepansi antara surveyor dan konselor terjadi sebesar 17,00%, dan diantaranya terbanyak (68,00%) merupakan diskrepansi rekomendasi, 25,00% diskrepansi nilai, dan 7,00% diskrepansi fakta dan analisis.
Kesimpulan : Kualitas laporan hasil survei akreditasi untuk bab PKPO masih belum memadai, dan oleh karenanya perlu dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitasnya.
Kata kunci: evaluasi hasil survei, pelayanan kefarmasian dan pelayanan obat, kualitas laporan, surveyor akreditasi

## Latar Belakang
Akreditasi  rumah  sakit  merupakan  salah  satu  mekanisme penting  untuk  menjaga  mutu  pelayanan  rumah  sakit  di Indonesia.  Pada  tahun  2019,  Komite  Akreditasi  Rumah  Sakit (KARS)  telah  melakukan  survei  pada  1.045  rumah  sakit  (RS), termasuk  delapan  RS  diantaranya  menempuh  survei  Program Khusus dan rumah sakit lainnya melakukan akreditasi reguler 1 . Surveyor memiliki  peran  utama  dalam  kegiatan  survei akreditasi.  Di  tahun  2019,  survei  akreditasi  melibatkan sejumlah 930 surveyor . Jumlah surveyor yang besar ini dapat berisiko menimbulkan variasi dalam penyusunan laporan hasil survei, meskipun para surveyor telah melalui proses seleksi dan pelatihan  secara  profesional  untuk  memastikan  reliabilitas antar penilai ( surveyor ) 2 .
Salah  satu  keberhasilan  survei  dapat  dilihat  dari  penyusunan laporan yang baik oleh para surveyor , sebagai dasar bagi KARS
untuk  menetapkan  status  akreditasi  untuk  RS  yang  telah disurvei.  Kinerja surveyor merupakan  inti  keandalan  dan validitas program akreditasi 3 .
Sampai  saat  ini,  evaluasi  terhadap  laporan  survei  oleh  para surveyor dilakukan  melalui  mekanisme  yang  dilakukan  oleh para  konselor,  yang  menilai  pada  tahap  kedua  hasil  survei akreditasi  terhadap  setiap  laporan  hasil  survei  yang  bersifat individual.  Dengan  proses  dua  tahap  ini,  maka  dapat  terjadi pula  diskrepansi  antara  laporan surveyor dengan  laporan konselor.
Laporan  survei  oleh surveyor secara  umum  belum  pernah dilakukan  dan  dilaporkan,  sehingga  belum  diketahui  kualitas hasil laporan survei yang telah dilaksanakan oleh para surveyor . Mengingat  pengobatan  merupakan  pelayanan  esensial  bagi pasien,  maka  penelitian  ini  memfokuskan  pada  Pelayanan kefarmasian  dan  penggunaan  obat  (PKPO).  Penelitian  yang

## Mularsih, I., dkk
bertujuan  untuk  menganalisis  kualitas  laporan  hasil  survei akreditasi  rumah  sakit  yang  dilakukan surveyor pada  bab Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO).

## Metode
Desain penelitian menggunakan studi observasional menggunakan  data  sekunder  laporan  hasil  survei  PKPO  oleh surveyor tahun 2019 yang diambil dari database KARS.
Populasi penelitian  adalah 1.037  laporan  hasil  survei  reguler akreditasi  rumah  sakit  pada  tahun  2019 4 ,  dengan  distribusi berdasarkan  tingkat  kelulusan  akreditasi  RS  yaitu  tingkat paripurna 397 RS, Utama 203 RS, Madya 273 RS dan Dasar 164 RS.  Sampel  sebanyak  64  RS  dengan  kelas  rumah  sakit  dan tingkat  kelulusan  akreditasi  yang  berbeda  dihitung menggunakan  rumus  Slovin  dengan  ketepatan  95,00%  dan margin  error 5,00%,  sampel  diambil  dengan purposived stratified random sampling sehingga jumlah sampel dari setiap tingkat kelulusan yaitu tingkat Paripurna 25 RS, Utama 12 RS, Madya 17 RS, dan Dasar 10 RS.
Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Kualitas Laporan Surveyor pada bab Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Berdasarkan Tingkat Kelulusan Akreditasi RS
Variabel  penelitian  meliputi  waktu  penyampaian  laporan, ketepatan  pemberian  nilai,  ketepatan  penulisan  fakta  dan analisis,  ketepatan  penulisan  rekomendasi  oleh surveyor dan konselor . Pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  berupa checklist yang  telah  dilakukan  validasi  dan  kelaikan  etika penelitian  oleh  jangkar  KARS  sebagai  tenaga  ahli  dan representasi lembaga KARS. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis  dengan  program  SPSS  disajikan  dalam  bentuk  data kuantitatif untuk ditarik kesimpulan.
Tabel 2. Sampel Penelitian Kualitas Laporan Surveyor pada bab Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat berdasarkan Wilayah Geografis
Wilayah Geografi Tingkat Kelulusan RS Jumlah Sampel Per Wilayah Paripurna Utama Madya Dasar Jumlah Populasi Jumlah Sampel Jumlah Populasi Jumlah Sampel Jumlah Populasi Jumlah Sampel Jumlah Populasi Jumlah Sampel Sumatera Aceh 0 0 7 1 6 0 5 0 1 Sumatra Utara 16 0 10 0 17 3 14 1 4 Sumatra Barat 6 1 6 1 4 0 1 0 2 Riau 4 0 3 1 5 1 2 0 2 Kepulauan Riau 4 1 2 1 7 1 0 0 3 Jambi 10 1 2 0 4 0 0 0 1 Bengkulu 2 0 3 0 4 0 2 0 0 Sumatra Selatan 9 2 7 0 11 0 4 1 3 Kepulauan Bangka Belitung 3 0 3 1 2 1 3 0 2 Lampung 6 1 6 0 7 0 6 1 2 Jawa Banten 14 1 8 0 4 0 7 0 1 Jawa Barat 51 4 27 2 33 4 21 2 12 DKI Jakarta 50 1 12 1 20 1 5 0 3 Jawa Tengah 71 5 22 3 15 1 7 2 11 Daerah Istimewa Yogyakarta 15 0 3 0 11 1 3 1 2 Jawa Timur 71 4 29 1 44 3 25 0 8 Bali dan Nusa Tenggara Bali 17 1 5 0 6 0 6 0 1 Nusa Tenggara Barat 5 0 0 0 2 0 6 0 0 Nusa Tenggara Timur 4 0 6 0 7 0 7 0 0 Kalimatan Kalimantan Barat 3 0 6 0 8 1 4 0 1 Kalimantan Selatan 2 0 2 0 6 0 3 0 0 Kalimantan Tengah 2 0 4 0 3 0 1 0 0 Kalimantan Timur 9 1 3 0 5 0 4 0 1 Kalimantan Utara 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Sulawesi Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sulawesi Barat 0 0 0 0 1 0 2 0 0 Sulawesi Selatan 14 1 16 0 10 0 5 0 1 Sulawesi Tengah 2 0 3 0 6 0 2 1 1 Sulawesi Tenggara 2 1 2 0 5 0 4 0 1 Sulawesi Utara 1 0 3 0 6 0 5 0 0 Maluku dan Papua Maluku 0 0 0 0 5 0 6 0 0 Maluku Utara 2 0 0 0 2 0 3 0 0 Papua 2 0 2 0 5 0 1 1 1 Papua Barat 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Jumlah 397 25 203 12 273 17 164 10 64
Tingkat Kelulusan Akreditasi RS Jumlah Populasi Jumlah Sampel (%) Paripurna 397 25  (39,06%) Utama 203 12  (18,75%) Madya 273 17  (26,56%) Dasar 164 10 (15,62%) Total 1.037 64 (100,00%)

## Analisis Laporan Hasil Survei Akreditasi RS Untuk Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat
__________________________________________________________________________________________________

## Hasil
Sebagian  besar  sampel  adalah  RS  lulus  paripurna  (39,06%), utama  (18,75%),  madya  (26,56%),  utama  (18,75%)  dan  dasar (15,62%) (Tabel 1). Sampel terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 12 RS dan 11 RS (Tabel 2).
Sedangkan  untuk  kajian  elemen  penilaian  (EP),  jumlah keseluruhan elemen penilaian (EP) yang mendapatkan nilai  0 dan 5 pada 64 rumah sakit sampel adalah 1.046 EP 5 . Didapatkan
antara 3-43 EP dengan nilai 0-5 di masing-masing RS, dengan rata-rata 16 EP setiap RS. Untuk penilaian kualitas laporan hasil survei  dilakukan  dengan  mengevaluasi  5  variabel,  yaitu: ketepatan  waktu  penyampaian  laporan,  ketepatan  pemberian nilai,  ketepatan  penulisan  fakta  dan  analisis,  ketepatan penulisan  rekomendasi,  dan  kejadian  diskrepansi  antara surveyor dan  konselor.  Tabel  3  menunjukkan  hasil  evaluasi kualitas pelaporan hasil survei bab PKPO tahun 2019.

## Tabel 3. Kualitas Pelaporan Hasil Survei Bab Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Tahun 2019
Kualitas Pelaporan Jumlah dan Proporsi yang Tepat Jumlah dan Proporsi yang Tidak tepat n % n % Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil survei (n=64) 38 RS 59,00% 26 RS 41,00% Ketepatan Pemberian Nilai (n=1.046) 739 EP 71,00% 307 EP 29,00% Ketepatan Penulisan Fakta dan Analisis (n=1.046) 518 EP 49,50% 528 EP 50,50% Ketepatan Penulisan Rekomendasi (n=1.046) 429 EP 41,00% 617 EP 59,00% Kejadian Diskrepansi 11 RS dengan 168 EP, diantaranya:  42 EP (25,00%) diskrepansi nilai  12 EP (7,00%) diskrepansi fakta dan analisis  114 EP (68,00%) diskrepansi rekomendasi

## Pembahasan
Untuk ketepatan waktu pelaporan, rerata jumlah hari laporan adalah  11,6  hari  dengan  waktu  tercepat  pelaporan  bervariasi antara  satu  hari  (pada  2  rumah  sakit  sampel)  hingga  55  hari. Rerata  pelaporan  melebihi  standar  (7  hari)  sehingga  masih belum  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Ketepatan  waktu laporan survei sangat tergantung dari peran Ketua Tim Survei (KTS)  yang  diberi  wewenang  untuk  memberikan  persetujuan pada sistem 6 . KTS juga diberi fasilitas sistem untuk mengirim pesan email otomatis  kepada  anggota surveyor yang  belum mengunggah laporan,  sehingga  kepemimpinan  KTS  sangat diperlukan 7 .
Beberapa  hal  juga  dijumpai  pada  ketepatan  pemberian  nilai. Misalnya surveyor menyampaikan bahwa belum tersedia bukti atau  belum  tersedia  dokumennya,  akan  tetapi  memberi  nilai angka 5. Terkadang dijumpai pula bahwa yang seharusnya tidak diminta  oleh  standar,  ternyata  justru  diminta  oleh surveyor 7 . Sebagai ilustrasi, pada instrumen hanya diminta regulasi, akan tetapi surveyor menyampaikan  bahwa  regulasi  sudah  ada namun  belum  diterapkan  sepenuhnya.  Sehingga surveyor memberikan  nilai  5  yang  seharusnya  dinilai  10.  Ketepatan pemberian  nilai  10  tidak  dapat  diketahui  karena  tidak  dapat dilakukan  analisis.  Pada  penelitian  ini,  ketepatan  pemberian nilai  diperoleh  sebesar  71,00%  (cukup  baik),  sekalipun  masih dapat ditingkatkan upaya untuk mengoptimalkannya.
Dibandingkan dengan standar emas yang telah disusun, maka ketepatan  penulisan  fakta  dan  analisis surveyor mencapai 49,50% (kurang baik) 7 . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemungkinan surveyor memiliki kemampuan dalam penulisan fakta dan analisis, menguasai bab PKPO serta memahami link antar  standar/EP,  namun  masih  perlu  ditingkatkan  agar ketepatan penulisan fakta dan analisis lebih baik lagi.
Ketidaktepatan penulisan fakta dan analisis surveyor mencapai 50,50%.  Beberapa  hal  yang  dijumpai  dalam  ketidaktepatan penulisan  fakta  dan  analisis  diantaranya  adalah  perilaku surveyor melakukan copy  paste dari  EP  yang  asli  dengan menambahkan  kata  “belum/tidak  ada”  di  depan  kalimat  EP 8 . Selain itu, surveyor menuliskan hal-hal yang di luar persyaratan yang  diminta  pada  standar,  penulisan  yang  tidak  jelas  karena hanya  mencantumkan  “tidak  ada/belum  ada  bukti”  tanpa subjek yang jelas, surveyor keliru meminta bukti regulasi atau implementasi seperti yang dipersyaratkan pada standar 9 .
Ketepatan  penulisan  rekomendasi  mencapai  41,00%  (kurang baik),  meskipun  dalam  hal  ini surveyor memberikan rekomendasi dengan baik sesuai gold standar dan rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan oleh rumah sakit dalam menyusun Perencanaan  Perbaikan  Strategis 5 .  Hal  ini  mencerminkan bahwa surveyor sangat memahami bab PKPO. Ketidaktepatan rekomendasi  mencapai  59,00%.  Beberapa  hal  yang  dijumpai dalam  ketidaktepatan  penulisan  rekomendasi  antara  lain: surveyor hanya  menyalin  dari  EP  yang  asli  dengan menambahkan kata “lengkapi/buktikan” di depan kalimat EP; surveyor menuliskan  hal-hal  di  luar  permintaan  standar; penulisan  tidak  jelas  karena  hanya  menulis  “sediakan bukti/buktikan/lengkapi”  tanpa  subyek  yang  jelas; surveyor kurang tepat memberi rekomendasi karena yang dipersyaratkan dalam standar adalah regulasi/implementasi, akan tetapi yang disarankan adalah menyediakan implementasi/regulasi 8 .
Terdapat  pesan  diskrepansi  sejumlah  26,  dengan  diskrepansi terbanyak berkaitan dengan catatan khusus pada PKPO 2 EP 3 (15,00%),  PKPO  2.1  (12,00%)  dengan  beberapa  catatan. Diskrepansi  terjadi  pada  168  dari  1.046  EP  yang  diteliti (17,00%).  Sedangkan  ketidaktepatan  nilai  adalah  25,00%, ketidaktepatan  penulisan  fakta  dan  analisis  7,00%  serta ketidaktepatan  pemberian  rekomendasi  sebesar  68,00%. Beberapa  konselor  sudah  menuliskan/mengubah  penilaian,

## Mularsih, I., dkk
fakta  dan  analisis  serta  rekomendasi surveyor yang  kurang tepat, bahkan juga menuliskan pesan untuk surveyor , sebagai sarana  pembelajaran  bagi surveyor. Sebagai  ilustrasi  pesan masukan  untuk surveyor adalah:  fakta  dan  analisis  serta rekomendasi  tidak  hanya  menyalin  dari  EP 9 ;  menyarankan bukti  pelaksanaan  proses  pengelolaan  yang  benar  sesuai peraturan; melihat kembali materi PKPO dan RKK perawat.
Pada  laporan  hasil  survei  53  rumah  sakit  sampel  (83,00%), tidak terdapat diskrepansi maupun pesan dari konselor untuk surveyor terhadap nilai, fakta dan analisis serta rekomendasi. Laporan konselor tidak ada perubahan, meskipun pada laporan laporan  tersebut  terdapat  ketidaktepatan,  sehingga  laporan yang  disampaikan  kepada  rumah  sakit  masih  sesuai  dengan laporan surveyor yang asli.

## Kesimpulan
Kualitas  laporan  hasil  survei  akreditasi surveyor manajemen pada  bab  PKPO  tahun  2019  terkait  ketepatan  laporan  hasil survei  mencapai  55,10%  (kurang  baik).  Sebagai  tindak  lanjut hasil  penelitian  ini,  diperlukan  peningkatan  pemahaman surveyor dan standarisasi laporan hasil survei terkait penulisan fakta dan analisis serta rekomendasinya tentang PKPO dan RKK perawat.
Selain  itu  untuk  menggali  berbagai  faktor  yang  berkontribusi dalam kualitas penulisan laporan hasil survei akreditasi, dapat dilaksanakan penelitian lebih lanjut seperti penelitian kualitatif. Sehingga  dapat  teridentifikasi  berbagai  faktor  yang  berperan dalam capaian kualitas penulisan laporan hasil survei tersebut, yang tidak dapat dipaparkan dalam penelitian kuantitatif.

## Referensi
1. Yunirtha  L.  Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit  Janji  Percepat Akreditasi  Rumah  Sakit.  Diakses  dari https://nasional. kontan.co.id/news/komisi-akreditasi-rumah-sakit-janji-percepat- akreditasi-rumah-sakit
2. Yousefi n ezhadi T, Mosadeghrad AM, Hinchcliff R, dkk. Evaluation Results of National Hospital Accreditation Program in Iran: The View  of  Hospital  Managers .  Journal  of  Healthcare  Quality Research Volume 35 Issue 1. January-February 2020; Pages 12-18.
3. Teymourzadeh  E, Ramezani  M,  Arab  M,  dkk. Surveyor Management  of  Hospital  Accreditation  Program:  A  Thematic Analysis  Conducted  in  Iran .  Iran  Red  Crescent  Med  J. 2016  Jan 11;18(5).
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  34  tahun  2017  tentang Akreditasi Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta; 2017.
5. Instrumen  Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit.  Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Jakarta; 2018.
6. Joint  Commission  International. Joint  Commission  International Accreditation Standard for Hospital, 5 th ed . Illinois; 2013.
7. The  International  Society  in  Healthcare. ISQua  Guidelines  and Principles  for  the  Development  of  Health  and  Social  Care Standards 5th Edition v1.0 . Illinois; 2010.
8. The International Society in Healthcare. Guidelines and Standards for External Evaluation Organization, 5 th ed. Illinois; 2018.
9. Bohigas L, Brooks T, Donahue T, dkk. A Comparative Analysis of Surveyors  from  Six  Hospital  Accreditation  Programmes  and  A Consideration of the Related Management Issues . Int J Qual Health Care. 1998 Feb;10(1):7-13.