## Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia

## Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia
Roidatus Shofiyah 1 , Samuji 2 , M. Sifa fauzi Yulianis 3 , Dewi Murniati 4, Amir Bandar Abdul Majid 5
1 Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: sroidatus@gmail.com 2 Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: ssamuji118@gmail.com 3 Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: sifayulianis64@gmail.com 4 Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: dewi83.advokat@gmail.com 5 Universitas Sunan Giri Surabaya. E-mail: amirbandarabdulmajid@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang implementasi prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam Konstitusi  Republik  Indonesia.  Prinsip-prinsip  tersebut  merujuk  pada penggunaan  hukum  Islam  dalam  mengatur  masalah-masalah  politik  dan pemerintahan.  Tulisan  ini  menelusuri  bagaimana  prinsip-prinsip  tersebut tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti keadilan sosial, moralitas publik, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumenter dan studi pustaka. Data utama yang  dikumpulkan  adalah  teks  konstitusi  Republik  Indonesia,  terutama  fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. Dengan menganalisis teks konstitusi serta pandangan para ahli, artikel ini menunjukkan relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  Islam  diintegrasikan  dalam  kerangka hukum  nasional  Indonesia  melalui  prinsip-prinsip  fiqih  siyasah.  Diharapkan analisis dan temuan dari artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat fondasi hukum dan pemerintahan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Konstitusi, Indonesia

## Abstract
This article discusses the implementation of the principles of siyasah fiqh in the Constitution of the Republic of Indonesia. These principles refer to the use of Islamic law in regulating political and governmental issues. This article explores how these principles are reflected in the Indonesian legal system which covers various  aspects  such  as  social  justice,  public  morality  and  governance.  This research uses a documentary analysis and literature study approach. The main data  collected  is  the  text  of  the  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia, especially  focusing  on  articles  relating  to  the  principles  of  siyasah  fiqh.  By analyzing the text of the constitution and the views of experts, this article shows the  relevance  and  application  of  the  principles  of  siyasah  fiqh  in  the  current context  of  Indonesian  positive  law.  Overall,  this  study  provides  a  deeper understanding of how Islam is integrated into the national legal framework of
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
Indonesia through the principles of fiqh siyasa. It is hoped that the analysis and findings of this article can provide a meaningful contribution in strengthening the foundation of law and governance that is just and responsive to the needs of Indonesian society as a whole.
Keywords: Fiqh Siyasah, Constitution, Indonesian

## PENDAHULUAN
Fiqih  siyasah  sebagai  cabang  ilmu  hukum  Islam  mengatur  urusan  politik  dan pemerintahan  memiliki  relevansi  yang  mendalam  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  di  Indonesia,  yang  mana  Indonesia  sendiri  merupakan  sebuah  negara mayoritas  penduduknya  memeluk  agama  Islam.  Konstitusi  Republik  Indonesia  yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pijakan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Dalam konstitusi ini, terdapat serangkaian prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang menentukan struktur negara, hak-hak warga negara, serta dasar-dasar pemerintahan yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. 1
Pengkajian  prinsip-prinsip  fiqih  siyasah  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia menjadi penting karena hal ini tidak hanya menggambarkan komitmen negara terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga mencerminkan bagaimana Islam diterapkan sebagai bagian integral  dari  identitas  dan  karakteristik  negara  ini.  Dengan  menelusuri  aspek-aspek tersebut,  dapat  dipahami  bagaimana  prinsip-prinsip  keadilan,  musyawarah,  kewajiban pemimpin, dan nilai-nilai moralitas lainnya yang berasal dari fiqih siyasah berkontribusi terhadap pembentukan sistem  hukum  dan pemerintahan yang berdaya guna dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. 2
Secara  historis,  integrasi  nilai-nilai  Islam  dalam  kerangka  konstitusi  Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan  budaya  yang  kompleks.  Proses  ini  tidak  hanya  mencakup  penyesuaian  terhadap aspirasi  masyarakat  Muslim,  tetapi  juga  upaya  untuk  memastikan  bahwa  negara  ini mampu  memberikan  perlindungan,  keadilan,  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  warganya tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan. 3
Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana prinsip- prinsip fiqih siyasah tercermin dalam konstitusi Indonesia. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana konstitusi Indonesia mengakomodasi  nilai-nilai  Islam  dalam  kerangka  negara  hukum  modern  yang menghargai pluralisme dan keberagaman.
Dengan demikian, penulis  tidak hanya mencoba  untuk  menjelaskan keterkaitan antara  fiqih  siyasah  dan  konstitusi  Indonesia,  tetapi  juga  untuk  menggali  potensi  serta tantangan  yang  terkait  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  ini  dalam  konteks  modern. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara nilai-nilai
1 Mohamad  Bagas  Rio  R,  Rahma  Kemala  Dewi,  and  Sely Agustina.  “Tinjauan  Fiqh  Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia.” Cakrawla : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 6, no.1 (2022): 71-83
2 Tofa  Fidyansyah,  Siti  Ngainnur  Rohmah.  “Kriteria  Calon  Pemimpin  Negara  dan  Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 2 (2021): 555-572
3 Mohamad  Bagas  Rio  R,  Rahma  Kemala  Dewi,  and  Sely Agustina.  “Tinjauan  Fiqh  Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia.” Cakrawla : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 6, no.1 (2022): 71-83
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
Islam  dan  struktur  hukum  negara,  kita  dapat  merumuskan  langkah-langkah  yang  lebih baik untuk memperkuat fondasi keadilan dan keberagaman dalam pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  analisis  dokumenter  dan  studi pustaka. Data utama yang akan dikumpulkan adalah teks konstitusi Republik Indonesia, terutama  fokus  pada  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  fiqih  siyasah. Selain  itu,  penelitian  juga  akan  mengumpulkan  literatur  terkait  dari  berbagai  sumber, seperti  buku,  artikel  jurnal,  dan  dokumen-dokumen  resmi  terkait  hukum  Islam  dan konstitusi Indonesia.
Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan mencakup pemahaman  mendalam  terhadap  teks-teks  konstitusi  yang  relevan,  serta  interpretasi terhadap bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan konstitusional.  Perbandingan  dengan  pandangan  ulama  dan  pemikiran  hukum  Islam modern juga akan dilakukan untuk melengkapi analisis terhadap implementasi prinsip- prinsip ini dalam konteks Indonesia.
Hasil  analisis  akan  digunakan  untuk  menyusun  interpretasi  yang  komprehensif tentang  bagaimana  konstitusi  Republik  Indonesia  mengintegrasikan  nilai-nilai  Islam, khususnya prinsip-prinsip fiqih siyasah. Interpretasi ini akan mempertimbangkan aspek- aspek legal, sosial, dan politik yang relevan, serta mengevaluasi dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  bagaimana  Islam  diintegrasikan  dalam  kerangka  hukum  nasional  Indonesia. Temuan  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  landasan  bagi  kebijakan  publik  yang  lebih inklusif  dan  adil,  serta  memberikan  panduan  bagi  implementasi  yang  lebih  efektif terhadap  prinsip-prinsip  fiqih  siyasah  dalam  konteks  konstitusional.  Dengan  demikian, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan serta menghormati nilai-nilai keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

## PEMBAHASAN
Siyasah  berasal  dari  kata  bahasa  Arab  -سوسي  -ساس  ةسايس  yang  berarti mengendalikan mengurus, serta memerintah. 4 Siyasah juga bisa diartikan pemerintahan serta politik, ataupun menuntut kebijaksanaan. 5 Selain itu, Siyasah juga bisa dimaksud administrasi (ةرادإ) serta manajemen. Sedangkan pngertian Siyasah Syar’iyyah menurut Ahmad  Fathi  Bahansi  adalah  konsep  mengendalikan  kesejahteraan  umat  manusia berdasarkan dengan prinsip-prinsip syara’. 6 Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa fiqih  siyasah adalah  kajian  tentang  tata  hukum  politik dalam  Islam  yang  mencakup  berbagai  aspek,  seperti  cara  berpemerintahan,  keadilan, kewajiban pemimpin terhadap rakyat, dan prinsip-prinsip moralitas dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip  ini  tidak hanya  berdasarkan  hukum  syariat  Islam  tetapi  juga  mencakup nilai-nilai universal yang berlaku bagi seluruh masyarakat.
4 Louis  Ma’luf, Munjid  fi  al-Lughah  wa  al-A’lam .  Beirut:  Dar  al-Masyriq.  h.  362  serta  Ibnu  Manzhur,
(1968). Lisan Al-Arab, Vol. VI . (Beirut: Dar al-Shadir 1986), 108.
5 Abdul Wahab Khallaf. Al-Siyasat Al-Syar’iy”. (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar 1977), 4-5. 6 Ahmad Fathi Bahansi. Al-Siyasah aljinayah fi Al-Syariyyah al-islamiyah . (Beirut: Dar al Arubah 2001),
61.
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
Menurut pandangan ulama, Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah beraneka ragam. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqih siyasah ada lima, yakni: 1) Prinsip Musyawarah  atau Asy-Syura ;  2).  Prinsip  adil  atau Al  Adl ;  3).  Prinsip  kebebasan;  4). Prinsip Al-Musawah atau  persamaan;  5). Amanah atau  tanggung  jawab. 7 Untuk selanjutnya  penulis  akan  merujuk  prinsip fiqih  siyasah menurut  Muhammad  Salim Awwa.
Implementasi  prinsip-prinsip Fiqih  Siyasah dalam  konstitusi  Indonesia  dapat dilihat melalui beberapa  aspek meskipun  Indonesia bukanlah negara yang menerapkan syariah  Islam  secara  menyeluruh.  Konstitusi  Republik  Indonesia  menjadi  landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks prinsip-prinsip Fiqih  Siyasah, konstitusi  tersebut  menegaskan  prinsip  keadilan  sosial,  partisipasi  aktif rakyat  dalam  pengambilan  keputusan  politik  (musyawarah  untuk  mufakat),  serta tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melindungi  dan  memajukan  kesejahteraan  seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah lima prinsip Fiqih Siyasah perspektif Muhammad Salim Awwa yang dapat diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia:
Pertama, Prinsip Asy-Syura (musyawarah)  dalam Fiqih  Siyasah mengacu  pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. 8 Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi. 9 Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga  legislatif  seperti  DPR  dan  DPRD,  di  mana  para  wakil  rakyat  terlibat  dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan. 10
Implementasi  prinsip Asy-Syura dalam  konstitusi  Indonesia  tercermin  dalam berbagai mekanisme demokratis yang menjamin partisipasi, konsultasi, dan musyawarah dalam  pengambilan  keputusan  seperti  halnya  pancasila  sebagai  dasar  negara,  lembaga legislatif,  proses  legislasi,  dan  pemilihan  umum. 11 Meskipun  Indonesia  bukan  negara Islam,  prinsip-prinsip Fiqih  Siyasah termasuk Asy-Syura dapat  dilihat  dalam  sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.
Kedua, Prinsip adil atau Al-‘Adl . Prinsip Al-‘Adl (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara. 12 Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam  berbagai  ketentuan  yang  mengatur  hak  asasi  manusia,  penegakan  hukum,  dan distribusi kesejahteraan. 13
Prinsip Al-‘Adl mengacu pada keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam  pemerintahan  dan  penegakan  hukum. 14 Al-Quran  Surah  An-Nisa  ayat  58 15 juga menjelaskan tentang keadilan. Dalam konteks Konstitusi Republik Indonesia, prinsip Al-
7 Muhammad, Sallim Awwa. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah . (Dar as-syuruq 2008), 109
8 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition . (University of Chicago Press 2002), 123
9 Yustiawan, R, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87
10 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92
11 Syafii, A. Islam dan Politik di Indonesia . (Jakarta: Erlangga 2003), 101
12 Esposito, John. What Everyone Needs to Know About Islam . (Oxford University Press 2002), 174
13 A Syafii, Islam dan Politik di Indonesia . (Jakarta: Erlangga 2003), 51
14 Ario Feby Ferdika, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah.” As-siyasi: Journal of Constitutional Law 2, no.1 (2022): 40-57
15 Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab, (Boyolali: Mecca Qur’an 2017), 80
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
'Adl  tercermin  dalam  berbagai  ketentuan  yang  menekankan  pentingnya  keadilan  dan kesetaraan Prinsip Kesetataraan di Hadapan Hukum. 16
Hukum harus diterapkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi,  atau  politik  seseorang.  Hal  ini  mencakup  penegakan  hukum  yang  tidak memihak  dan  pemberian  hukuman  yang  sesuai  dengan  kesalahan.  Sistem  peradilan Indonesia  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum  secara  adil,  seperti  yang  terlihat  dalam fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjaga tegaknya konstitusi dan undang-undang. 17
Dalam  konteks  sosial,  keadilan  berarti  memberikan  hak-hak  kepada  setiap individu  sesuai  dengan kebutuhan dan kontribusinya. Hal  ini  termasuk keadilan dalam distribusi  kekayaan,  kesempatan,  dan  perlindungan  sosial.  Keadilan  sosial  dalam kebijakan  publik,  seperti  program  perlindungan  sosial,  subsidi,  dan  bantuan  kepada masyarakat kurang mampu, mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keadilan sosial.
Pembukaan  UUD  1945  menegaskan  bahwa  tujuan  negara  adalah  untuk "mencerdaskan  kehidupan  bangsa"  dan  "memajukan  kesejahteraan  umum". 18 Hal  ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara.
Prinsip Al-'Adl atau  keadilan  adalah  landasan  utama  dalam  Fiqih  Siyasah  dan memiliki  relevansi  yang  kuat  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Melalui  berbagai ketentuan  dalam  UUD  1945,  prinsip  ini  diimplementasikan  dalam  sistem  hukum  dan pemerintahan  Indonesia  untuk  memastikan  bahwa  keadilan  dan  kesetaraan  ditegakkan bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.
Ketiga, Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia. 19 Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan  beragama,  kebebasan  berekspresi,  kebebasan  berserikat,  dan  kebebasan politik. 20
Piagam  Madinah  sebagai  konstitusi  pertama  dalam  sejarah  Islam,  menjamin kebebasan  beragama  bagi  semua  komunitas. 21 Islam  memberikan  kebebasan  kepada setiap individu untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka. 22 Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. 23 Di Indonesia, pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadat bagi semua  warga  negara,  termasuk  perlindungan  terhadap  rumah  ibadah  dan  kebebasan
16 M Ali, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia . (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2016), 98
17 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 65
18 MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , 64 19 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 95 20 M.  Anshori  G, Fiqih  Siyasah:  Konsep  dan  Implementasinya  dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102
21 Anshori G, Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam, 101
22 Anshori G, Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam, 102
23 Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab, 42
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
dalam merayakan hari besar keagamaan, 24 hal ini tertuang dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945 serta pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 25
Islam  juga  mengakui  kebebasan  berekspresi  dengan  tanggung  jawab.  Ekspresi yang  dapat  merusak  moral  atau  ketertiban  umum  tidak  diperbolehkan.  Kebebasan  ini memungkinkan  kritik  terhadap  pemerintah  dan  pemimpin  jika  dilakukan  dengan  cara yang konstruktif. 26 Media massa dan pers di Indonesia juga menikmati kebebasan untuk melaporkan  dan  mengkritik  pemerintah.  Terdapat  batasan  untuk  memastikan  bahwa kebebasa  tidak  disalahgunakan  untuk  menyebarkan  kebencian  atau  disinformasi. Kebebasan  berekspresi  juga  dilindungi  oleh  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 27
Prinsip kebebasan (hurriyah) dalam Fiqih Siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Melalui  berbagai  ketentuan  dalam  UUD  1945, prinsip  ini  diimplementasikan  dalam  sistem  hukum  dan  pemerintahan  Indonesia  untuk memastikan bahwa kebebasan beragama, berekspresi, dan berserikat dijamin bagi semua warga  negara.  Hal  ini  menunjukkan  keselarasan  antara  nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia. 28
Keempat, Prinsip  persamaan  ( al-Musawah )  dalam Fiqih  Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi  di  antara semua  individu  dalam kehidupan bernegara. Implementasi  prinsip  ini  dalam  konstitusi  Indonesia  dapat  dilihat  melalui  berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi. 29
Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 30 menjelaskan bahwa semua manusia dipandang sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya 31 juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara  orang Arab dan non-Arab, atau antara orang kulit putih dan kulit hitam kecuali dalam ketakwaan. Di Indonesia,  setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  di hadapan  hukum.  Tidak  ada  yang  kebal  hukum,  termasuk  pejabat  tinggi  negara, 32 hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. 33 Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen  untuk  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi,  baik  itu  berdasarkan  suku, agama, ras, atau golongan.
Prinsip persamaan (musawah) dalam Fiqih Siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Melalui  berbagai  ketentuan  dalam  UUD  1945, prinsip  ini  diimplementasikan  dalam  sistem  hukum  dan  pemerintahan  Indonesia  untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum.  Hal  ini  menunjukkan  keselarasan  antara  nilai-nilai  Islam  dan  nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia. 34
24 M. Zuhdi, Islam dan Pancasila: Tinjauan Historis dan Ideologis. ( Yogyakarta: Penerbit Ombak 2010), 32
25 H. Harun, Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam. (Bandung: Alfabeta 2018), 65
26 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 95
27 Harun, Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam, 64
28 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 96
29 Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. “Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.” Journal: syntax idea 6, no.3 (2024): 10
30 Al-Qur'an. Terjemahan dan tafsir dari berbagai sumber 31 Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Shohih Muslim. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 1543
32 R. Yustiawan, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 76
33 Harun, Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam, 64
34 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 99
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
Kelima , Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik.  Implementasi  prinsip  amanah  dalam  konstitusi  Indonesia  dapat  dilihat  melalui berbagai  ketentuan  yang  mengatur  tentang  akuntabilitas,  transparansi,  dan  tanggung jawab pejabat publik. 35
Al-Qur'an  surah  Al-Ahzab  ayat  72 36 menegaskan  bahwa  amanat  merupakan kepercayaan serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan. 37 Di Indonesia, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui  berbagai  undang-undang  dan  peraturan,  seperti  Undang-Undang  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  membentuk  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik korupsi yang melanggar amanah publik. 38
Dalam sejarah Islam, khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjaga amanah, baik dalam penggunaan dana publik maupun dalam keputusan- keputusan  politik.  Pemimpin  yang  amanah  adalah  mereka  yang  menjalankan  tugas dengan  adil,  jujur,  dan  bertanggung  jawab.  Mereka  harus  mendahulukan  kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. 39
Di  Indonesia,  Pejabat  publik  diwajibkan  untuk  melaporkan  harta  kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat  untuk  mencegah penyalahgunaan amanah. Ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pejabat publik yang melanggar amanah, baik melalui jalur hukum maupun etika. 40
Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum diskusi publik lainnya. Hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan amanah dijalankan oleh para pemimpin dan pejabat publik. 41
Prinsip  amanah  dalam  Fiqih  Siyasah  memiliki  relevansi  yang  kuat  dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia. 42

## Tantangan dan Implementasi Fiqih Siyasah dalam Konteks Modern.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Prinsip- prinsip Fiqih  Siyasah yang  mencakup  keadilan,  amanah,  persamaan,  dan  kebebasan, menjadi landasan dalam upaya membangun negara yang adil dan sejahtera. Namun dalam praktiknya,  implementasi  prinsip-prinsip  ini  sering  kali  dihadapkan  pada  berbagai
35 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 98
36 Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab, 427
37 Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Shohih Muslim. (Dar Ihya al-Turath al-Arabi: 1374 H), 2678
38 Yustiawan, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 76
39 Syafii, Islam dan Politik di Indonesia, 101
40 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 98
41 MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , 87
42 Ali , Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia , 95
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
tantangan. Dinamika politik, budaya, dan sosial yang kompleks di  Indonesia menuntut interpretasi yang bijaksana dan kontekstual terhadap nilai-nilai tersebut. 43
Tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah termasuk korupsi yang mana menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip-prinsip amanah  dan  keadilan.  Korupsi  di  kalangan  pejabat  publik  menghambat  pelaksanaan prinsip  amanah  dan  keadilan.  Selain  itu,  praktik  korupsi  melemahkan  integritas pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Penyalahgunaan kekuasaan juga termasuk kedalam tantangan yang muncul dalam penerapan  prinsip fiqih  siyasah .  Penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat  publik menghambat pelaksanaan prinsip keadilan dan persamaan. Pejabat yang menyalahgunakan  wewenang  cenderung  mengabaikan  kepentingan  rakyat  demi keuntungan pribadi atau golongan.
Ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat juga membuat prinsip keadilan sosial sulit untuk diterapkan sehingga kemiskinan dan pengangguran menjadi hambatan dalam mewujudkan tingkat kesetaraan. Kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan akses  terhadap  layanan  publik  memperburuk  kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  pada gilirannya  menghambat  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  yang merata. Selain itu, keragaman budaya dan agama di Indonesia memerlukan pendekatan yang inklusif dan pluralis untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Dalam  konteks  modern,  upaya  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  harus melibatkan penguatan institusi penegak hukum, penerapan kebijakan yang inklusif, serta pemberdayaan  ekonomi  dan  sosial.  Transparansi  dan  partisipasi  publik  juga  menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan amanah dengan baik dan mempertahankan kepercayaan publik.

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  analisis  pembahasan,  dan  saran  atau  rekomendasi  untuk penelitian  selanjutnya.  Jangan  mengulang  Abstrak  atau  sekadar  menguraikan  hasil penelitian.  Kesimpulan  harus  menjawab  tujuan  penelitian  yang  dirumuskan  secara singkat  dan  efektif.  Kesimpulannya  diharapkan  mengandung  implikasi  teoritis  yang memuat  bagaimana penelitian atau pemikiran anda dapat  memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.
Artikel  ini  telah  menguraikan  dan  menganalisis  secara  mendalam  tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dalam  konteks  ini,  konstitusi  menjadi  sebuah  dokumen  hukum  yang  tidak  hanya mengatur  struktur  pemerintahan  dan  hak-hak  dasar  warga  negara,  tetapi  juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip fiqih  siyasah ,  seperti musyawarah  ( shura), kebebasan  ( hurriyah ),  kesamaan  ( musawwa h),  keadilan  ( al-adl ), dan  tanggung  jawab  pemimpin  ( amanah ),  memiliki  relevansi  yang  signifikan  dalam konteks  konstitusional  Indonesia.  Prinsip  musyawarah,  misalnya,  yang  merupakan prinsip penting dalam Islam, tercermin dalam berbagai mekanisme demokratisasi dalam konstitusi, seperti parlemen yang merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat.
43 Imron Hamzah. “Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia.” Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4, no. 1 (2022): 17-36
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
Selanjutnya,  analisis  terhadap  berbagai  ketentuan  konstitusional  menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menjadi  inti  dari  ajaran  Islam,  juga  diakomodasi  dengan  baik  dalam  Undang-Undang Dasar  1945.  Konstitusi  menetapkan  landasan  yang  kuat  untuk  mewujudkan  keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai moralitas Islam.
Di samping itu, artikel ini juga menyoroti bagaimana implementasi prinsip-prinsip fiqih  siyasah  dalam  konstitusi  Indonesia  merupakan  sebuah  tantangan  yang berkelanjutan.  Dinamika  sosial,  politik,  dan  hukum  yang  kompleks  sering  kali menimbulkan  interpretasi  yang  beragam  terhadap  bagaimana  prinsip-prinsip  ini seharusnya  diterapkan  dalam  praktiknya.  Namun  demikian,  upaya  untuk  terus menegakkan  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai  bagian  dari  identitas  nasional  Indonesia, yang  menghargai  keberagaman  dan  pluralisme,  tetap  menjadi  prioritas  dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan.
Dalam  konteks  globalisasi  dan  dinamika  perubahan  yang  cepat,  penting  bagi Indonesia  untuk  terus  mempertahankan  dan  mengembangkan  landasan  prinsip-prinsip fiqih  siyasah dalam  konstitusi  sebagai  bagian  dari  identitas  negara  yang  berbasis Pancasila.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat  terus  menjadi  contoh  dalam  penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks modern yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara  keseluruhan,  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang  bagaimana  Islam  diintegrasikan  dalam  kerangka  hukum  nasional  Indonesia melalui  prinsip-prinsip fiqih  siyasah. Diharapkan,  analisis  dan  temuan  dari  artikel  ini dapat  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam  memperkuat  fondasi  hukum  dan pemerintahan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anshori, A. G. Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Ali, M. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
Al-Zuhaylî, Wahbah. Ushul al-Fikih al-`Islami vol. 1, 19. Damaskus: Dar al-Fikr 2001.
Awwa, Muhammad Sallim. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah . Dar as- syuruq 2008.
Bahansi, Ahmad Fathi. Al-Siyasah aljinayah fi Al-Syariyyah al-islamiyah. Beirut: Dar al Arubah 2001.
Harun, H. Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2018.
Imam  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qushayri. Shohih  Muslim .  Dar  Ihya  al-Turath  al-Arabi: 1374 H
Manzhur, Ibnu. Lisan Al-Arab, Vol. VI. Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
Roidatus Shofiyah, Samuji, M. Sifa fauzi Yulianis, Dewi Murniati, Amir Bandar Abdul Majid DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225
MD, Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
Munjid, Louis Ma’luf. fi al-Lughah wa al-A’lam . Beirut Dar al-Masyriq, 1986 .
Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, Tajwid dan Terjemah Al-Quran Al-Mihrab, Boyolali: Mecca Qur’an 2017.
Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyasat Al-Syar’iyat . Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
L. Esposito John. What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford: University Press, 2002.
Rahman  Fazlur. Islam  and  Modernity: Transformation  of  an  Intellectual  Tradition. University of Chicago Press, 2002.
Syafii, A. Islam dan Politik di Indonesia . Jakarta Erlangga 2003.
Yustiawan, R. Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Sinar Grafika 2015.
Zuhdi, M. Islam dan Pancasila: Tinjauan Historis dan Ideologis . Yogyakarta Penerbit Ombak 2010.

## Jurnal:
Akhmad  Zaki  Yamani,  Muhibin,  and  Hasani  Zakiri.  “Penegakan  Hukum  Pemilu  Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.” Journal: syntax idea 6, no.3 (2024).
Ario Feby Ferdika, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah.” As-siyasi: Journal of Constitutional Law 2, no.1 (2022).
Imron  Hamzah.  “Transformasi  Regulasi  Zakat  dalam  Tinjauan  Fiqih  Siyasah  dan Implikasinya  terhadap  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia.” Mabsya:  Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4, no. 1 (2022).
Mohamad  Bagas  Rio  R,  Rahma  Kemala  Dewi,  and  Sely  Agustina.  “Tinjauan  Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di  Indonesia.” Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 6, no.1 (2022).
Tofa  Fidyansyah,  Siti  Ngainnur  Rohmah.  “Kriteria  Calon  Pemimpin  Negara  dan Mekanisme  Pencalonannya  di  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pandangan Fiqih Siyasah.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 2 (2021).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.