Ahaya,  R.,  Niswatin,  N  &  Usman,  U.  (2024).  Apakah  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan memengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa?. Akuntansi  dan  Teknologi  Informasi , 17 (1),  1-14. https://doi.org/10.24123/jati.v17i1.6040

## Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi
akuntabilitas pengelolaan dana desa?
Ratin Ahaya 1* , Niswatin 2 , Usman 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.24123/jati.v17i1.6040

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  clarity  of  budget  targets  and  reporting  system  on accountability  in  village  fund  management  in  village  throughout  Asparaga  Sub-District,  Gorontalo Regency.  The  decrease  in  the  amount  of  village  funds  received  raise  concern  about  the  village's readiness in managing these funds. This research use quantitative methods using primary data obtained from questionnaire and measured using a likert scale. The data collection technique used a research questionnaire which was distributed to village officials with a total of 60 samples in this study. The tool used in this research is SPSS 27 th version (statistical program for social science). Based on the results of the t test and f test of this research, it is known that clarity of budget targets and the reporting system has an influence on the accountability of village fund management. The clearer the budget targets and reporting systems in government, will help increase accountability in village fund management.
Keywords: Accountability of Village Fund Management; Clarity of Budget Targets; Reporting System

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kejelelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem pelaporan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan  Asparaga Kabupaten  Gorontalo.  Penurunan  jumlah  dana  desa  yang  di  terima  menimbulkan  kekhawatiran mengenai  kesiapan  desa  dalam  mengelola  dana  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan skala  likert.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  penelitian  yang  dibagikan  kepada aparat  desa  dengan  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  60  sampel.  Alat  statistik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  SPSS  versi  27  (program  statistikal  untuk  ilmu  sosial). Berdasarkan hasil  uji  t  dan  uji  f  pada  penelitian  ini,  diketahui  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran dan sistem pelaporan memliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin jelas sasaran anggaran dan sistem pelaporan dalam pemerintahan, maka akan membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Kejelasan Sasaran Anggaran; Sistem Pelaporan

## Riwayat artikel
Artikel masuk : 3 November 2023
Artikel direvisi : 7 Desember 2023 Artikel diterima : 22 Januari 2024

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu, Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berkembang pesat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa,  menyatakan  bahwa  “desa”  merupakan  adat  atau  bisa  diartikan  dengan  nama lain, yaitu kesatuan masyarakat yang taat akan hukum yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Desa memiliki peran  yang sangat strategis sebagai unit organisasi pemerintahan  yang  berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya.
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial  dan  budaya  telah  diatur  dalam  peraturan  keuangan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa kewajiban negara tidak hanya meliputi  keuangan,  namun  diperluas  cakupannya  termasuk  pengambilan  kebijakan  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta mengalami perubahan kewenangan pasca terjadinya otonomi desa. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa/kelurahan memiliki peran strategis  dalam  membantu  daerah  pemerintah  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan, termasuk pembangunan. Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Oleh karena  itu,  Pemerintah  desa  harus  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Prioritas  penggunaan  dana  desa  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  desa,  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa,  serta penanggulangan kemiskinan.  Mengingat  besarnya dana  yang dikelola oleh pemerintah desa, maka  prinsip  akuntabilitas  menjadi  sangat  penting  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Anggaran  organisasi  yang  transparan  akan memudahkan penyusunan target-target anggaran dalam pengelolaan dana desa.
Alokasi belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2023 untuk Provinsi Gorontalo di tetapkan sebesar Rp10,76 triliun. Distribusi dari volume belanja negara tersebut,  masing-masing  sebesar  43,76%  atau  sebesar  Rp  4,708  triliun  melalui  belanja pemerintah pusat, dan sebesar 56,24% atau sebesar Rp6,05 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah. Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp 6,05 triliun tersebut terbagi ke dalam alokasi provinsi dan 6 Kabupaten/Kota. Alokasi untuk Kabupaten Gorontalo adalah  sebesar  Rp  1,142  miliar.  Melalui  data  lapangan  dari  KEMENKEU  RI  tahun  2023, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Gorontalo akan menerima dana desa sejumlah Rp 525 miliar, yang akan didistribusikan kepada 657 desa di Provinsi Gorontalo (Echin, 2022).
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Asparaga 2022-2023
No. Nama Desa Jumlah Anggaran Dana Desa 2022 2023 1 Bihe 967.369.000 967.369.000 2 Pangahu 748.864.000 1.130.456.000 3 Mohiyolo 1.170.671.000 843.765.000 4 Bondula 1.038.604.000 803.459.000 5 Karya Baru 896.351.000 989.783.000 6 Olimohulo 862.141.000 795.983.000 7 Karya Indah 909.814.000 987.876.000 8 Prima 873.400.000 898.341.000 9 Bululi 1.023.039.000 865.936.000 10 Tiohu 865.457.000 803.871.000 Total 9.355.710.000 9.086.839.000
Tabel  1  mendeskripsikan  tentang  perbandingan  jumlah  anggaran  dana  desa  pada kecamatan Asparaga. Kecamatan Asparaga merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang menerima dana desa. Anggaran Kecamatan Asparaga tahun 2023 mengalami penurunan  dari  tahun  2022.  Hal  ini  menyebabkan  dana  desa  menjadi  menurun.  Jumlah anggaran dana desa pada setiap desa berbeda-beda, beberapa desa mengalami penurunan pada tahun  2023  dibandingkan  dengan  desa  lainnya,  diantaranya  desa  Mohiyolo,  Bondula, Olimohulo, Bululi, dan Tiohu. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa di kecamatan Asparaga belum maksimal karena masih terdapat anggaran yang tidak direalisasikan secara optimal.
Upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  belum  merata  dan maksimal karena masih ada desa-desa yang belum merasakan dampak dari program-program tersebut.  Status  kemajuan  dan  kemandirian  desa  yang  ditetapkan  berdasarkan  Indeks  Desa Membangun  dalam  pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  tahun  2016  diklasifikasikan menjadi lima, yaitu desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Status desa  yang  ada  di  Kecamatan  Asparaga  didominasi  oleh  desa  maju  dan  berkembang, diantaranya empat desa maju dan enam desa berkembang. Suatu desa dikatakan sebagai desa tertinggal  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  baik  dilihat  dari  pengelolaan  keuangan  yang dimulai  dari  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban,  dan  adanya  ketidak  cukupan  dana, dalam  hal  ini  masalah  ekonomi.  Penurunan  jumlah  dana  desa  yang  diterima  menimbulkan kekhawatiran  mengenai  kesiapan  desa  dalam  mengelola  dana  tersebut.  Berdasarkan  uraian tersebut menjadikan urgensi dalam pelaksanaan penelitian ini.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan kejelelasan sasaran anggaran  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memiliki kontribusi  teoritis  bagi  perkembangan  literatur  empiris  khususnya  dalam  rumpun  ilmu akuntansi  sektor  publik.  Selain  itu,  secara  praktis  penelitian  ini  memberikan  wawasan  bagi pemerintah desa selaku pembuat kebijakan untuk memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang merupakan faktor penting yang menentukan akuntabilitas tata kelola desa.

## TELAAH TEORETIS

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency Theory merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan principal dan agent dalam pengelolaan dana desa. Principal adalah pihak yang memberikan wewenang dalam mengelola perusahaan kepada pihak agent . Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agent adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya  (Anggraini  &  Darmawan,  2020). Agency  Theory merupakan  suatu  konsep  yang menjelaskan  hubungan principal dan agent yang  salah  satunya  berakar  pada  teori  ekonomi, kepatuhan, sosiologi, dan organisasi (Rimawan & Aryani, 2019).

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran  publik  mencakup  rencana  kegiatan  yang  dipresentasikan  dalam  bentuk rencana  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  dalam  satuan  moneter,  sehingga  anggaran dapat  memperkirakan  kegiatan  organisasi  dimasa  mendatang.  Ronal  (2023)  memberikan definisi  tentang  kejelasan  sasaran  anggaran  yang  merupakan  sejauh  mana  tujuan  anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan  dapat  dimengerti  oleh  yang  bertanggungjawab  untuk  menyusun  dan  melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan  anggaran  daerah  harus  bisa  menggambarkan  sasaran  kinerja  yang  jelas  guna mendorong  karyawan  untuk  melakukan  yang  terbaik  demi  tujuan  yang  diinginkan. Perencanaan anggaran yang baik juga harus memperhitungkan prioritas dan kebutuhan yang mendesak, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien.

## Sistem Pelaporan
Sistem  Pelaporan  adalah  sistem  yang  harus  dipertanggungjawabkan  mulai  dari bawahan  hingga  kepada  atasan.  Sistem  sangat  diperlukan  dalam  mengendalikan  dan memperhatikan  sebuah  kinerja  dalam  anggaran  yang  ditetapkan  (Putra  &  Rasmini,  2019). Sistem  merupakan  suatu  unsur  terpadu  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  untuk  aliran informasi dalam pencapaian suatu tujuan. Sistem pealaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau  dan  mengendalikan  kinerja  manajer  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang ditetapkan.  Pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebuah tuntutan bagi aparat desa,  karena akuntabilitas  menunjukkan  keberhasilan  tercapainya  visi  dari  Undang-Undang  Desa  untuk mewujudkan  desa  yang  maju,  kuat,  mandiri,  berkeadilan,  dan  demokratis  (Zamzami  & Maulina,  2023).  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten/kota,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa  merupakan kegiatan  menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mengacu pada semua  hak  dan  kewajiban  di  tingkat  desa  yang  dapat  diukur  dengan  uang,  yang  berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di tingkat desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan prinsip  keterbukaan,  tanggung  jawab,  dan  partisipasi,  serta  dilaksanakan  secara  tertib. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa. ngelolaan keuangan desa yang baik  seharusnya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  seperti  keterbukaan,  tanggung  jawab,  dan partisipasi.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Aspek  penting  dari  sebuah  perencanaan  adalah  anggaran  yang  dapat  melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur yang diharapkan, sehingga bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh karena itu,  kejelasan  sasaran  anggaran  dibutuhkan agar  dapat  mempermudah  pertanggungjawaban suatu  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran  anggaran  yang  jelas  membantu  dalam  menetapkan  target  yang  spesifik  dan terukur  untuk  pencapaian  tujuan  organisasi.  Dengan  demikian,  anggaran  dapat  menjadi  alat yang  efektif  untuk  mengukur  kinerja  organisasi  dan  memfasilitasi  pertanggungjawaban  atas keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan pemahaman yang jelas tentang sasaran anggaran, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan mengarahkan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.
H 1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Sistem  pelaporan  adalah  laporan  pertanggungjawaban  instansi  pemerintah  kepada masyarakat  dalam  hal  melaporkan  hasil  kinerja  dalam  menjalankan  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Akuntabilitas  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  aparatur  desa  mengenai  sistem pelaporan  yang  baik,  sehingga  dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja  dalam mengimplementasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian,  sistem  informasi dapat  membantu  dalam  menyediakan  informasi  sasaran  anggaran  dalam  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Aparatur  desa  yang  memahami  sistem  pelaporan  yang  baik  akan  lebih  mampu memantau  dan  mengendalikan  kinerja  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Sistem  informasi  juga  dapat  membantu  dalam  menyediakan  informasi  yang diperlukan  untuk  melaporkan  sasaran  anggaran,  sehingga  memperkuat  akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada  masyarakat. Dengan demikian, sistem pelaporan  yang efektif dan  sistem  informasi  yang  baik  dapat  menjadi  sarana  penting  dalam  menjaga  integritas  dan efisiensi pengelolaan dana desa.
H 2 : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Kejelasan  sasaran  anggaran  menjadi  landasan  utama  dalam  perencanaan  dan pengendalian  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  sasaran  anggaran  yang  jelas,  pemerintah  desa dapat menetapkan target yang spesifik dan terukur untuk pencapaian tujuan dan program yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  kinerja pengelolaan dana desa secara  lebih efektif. Di sisi  lain, sistem pelaporan  yang  baik  menjadi alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem pelaporan  yang  transparan  dan  terstruktur,  pemerintah  desa  dapat  secara  jelas  dan  terbuka melaporkan  hasil  kinerja  dalam  menjalankan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  kepada masyarakat.  Sistem  pelaporan  yang  baik  juga  dapat  memfasilitasi  pengawasan  dan pengendalian  atas  pengelolaan  dana  desa,  sehingga  meminimalkan  risiko  terjadinya penyalahgunaan dana.
Secara simultan, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan saling  melengkapi dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Kejelasan  sasaran  anggaran memberikan  arah  dan  tujuan  yang  jelas  dalam  pengelolaan  dana  desa,  sementara  sistem pelaporan  yang  baik  memastikan  bahwa  pelaksanaan  anggaran  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  transparan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian,  kejelasan sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan  yang  baik  dapat  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.
H 3 :  Kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  adalah  metode penelitian  berdasarkan  filsafat  positivisme  yang  digunakan  untuk  meneliti  populasi  suatu sampel tertentu. Pengumpulan data bersifat kuantitatif atau statistik  dilakukan dengan tujuan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  (Sugiyono,  2013).  Metode  kuantitatif  dalam penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh antara variabel kejelasan  sasaran  anggaran  (X 1 )  dan  sistem  pelaporan  (X 2 ),  dengan  variabel  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  (Y)  pada  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Asparaga,  Kabupaten Gorontalo.
Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner  yang  dikembangkan  dari  konstruk  kejelasan sasaran  anggaran,  sistem  pelaporan,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Jumlah  item pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 47 item pertanyaan yang disusun menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (5) sampai dengan sangat tidak setuju (1). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi untuk menguji pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), sistem pelaporan (X2) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah valid karena hasil dari seluruh variabel memiliki nilai korelasi > 0,05 yang mana hasil r-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r-tabel yaitu sebesar 0,771 > 0.05. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item-item pernyataan pada kuesioner yang digunakan adalah reliabel, karena seluruh item-item pernyataan memiliki koefisien alpha > 0,70 sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen pada penelitian ini. Kejelasan sasaran anggaran sebesar  0,879  >  0,70,  sistem  pelaporan  sebesar  0,833  >  0,70,  dan  akuntabilitas  pengelolaan dana desa sebesar 0,976 > 0,70.

## Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  normalitas  data  untuk  variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), sistem  pelaporan (X2), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menggunakan Kolmogrov-Sminov Test yang  mempunyai nilai Asymp.sig ( 2-tailed ) adalah  0,200  lebih  besar  dari  0,05  (0,200  >  0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa nilai Tolerance untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X 1) adalah sebesar 0,864 > 0,1, serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah sebesar 1,157 < 10,00. Variabel sistem pelaporan (X 2) mempunyai nilai Tolerance yakni 0,864 > 0,1 serta nilai VIF 1,157 < 10,00. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak  terjadi  gejala  multikolinearitas  pada  masing-masing  variabel  independen  karena  nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Model Unstandardized Coeff. Standardized Coeff. B Std. Error B t Sig. Kejelasan Sasaran Anggaran 1,101 0,618 0,226 1,781 0,08 Sistem Pelaporan 2,409 0,957 0,319 2,517 0,015 Adjusted R 2 0,179
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa pada kolom Unstandardized Coefficients, tertera nilai constant B sebesar 56,736, koefisien kejelasan sasaran anggaran (X 1 ) sebesar 1,101 dan koefisien sistem pelaporan (X 2 ) sebesar 2,409.  Dengan demikian, dapat ditulis persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:
Y = 56,736 + 1,101 + 2,409 + ε ……………………………………………………………. (1) Berdasarkan  hasil  persamaan  diatas,  maka  dapat  diuraikan  bahwa  nilai  konstanta sebesar  56,736  menunjukkan  jika  tingkat  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem pelaporan dianggap konstan atau bernilai nol (0) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu  sebesar  56,736 . Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  (X 1 ) sebesar 1,101 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel kejelasan sasaran anggaran, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 1,101. Sedangkan nilai koefisien regresi dari variabel sistem pelaporan (X 2 ) sebesar 2,409 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem pelaporan, maka akan meningkatkan nilai variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 2,409.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  nilai  variabel  X 1 t-hitung sebesar  2,384  yang lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 1,67203 dan signifikansinya sebesar 0,080 yang lebih kecil dari  nilai  toleransi,  yaitu  sebesar  0,05.  Maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  variabel kejelasan  sasaran  anggaran  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai variabel X 2 t-hitung sebesar 2,517 lebih besar dari t-tabel yaitu  sebesar  1,67203  dan  signifikansinya  sebesar  0,015  yang  lebih  kecil  dari  nilai toleransi yaitu sebesar 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai adjusted R Square sebesar 0,179 atau 17,9%, hal ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran
dan sistem pelaporan 17,9% sedangkan sisanya 82,1% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Hasil Uji F (Simultan)
Tabel 3. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regresi 3916,47 2 1958,24 7,415 0,001*** Residual 15053,9 57 264,103 Total 18970,3 59
Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  bahwa  nilai  f-hitung sebesar  7,415  yang  berarti  lebih  besar  dari  f- tabel yaitu sebesar 3,16 dan signifikansinya sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai toleransi yakni sebesar 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan  sistem  pelaporan  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, artinya hipotesis diterima.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pembahasan  mengenai  kejelasan  sasaran  anggaran  yang  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dapat diketahui  dari  hasil uji t yang menunjukkan  terdapat  nilai  probabilitas  sebesar  0,080  (0,080  <  0,05).  Nilai  tersebut membuktikan  bahwa  H 1 diterima,  yang  artinya  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  kejelasan  sasaran  anggaran  memberikan  gambaran bahwa  objek  dalam  penelitian  ini  yaitu  aparat  desa,  harus  mengambil  peran  dan  sikap  kerja yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan.  Hal  tersebut  merupakan  aspek  penting  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Jika  sasaran  anggaran  dengan  mudah  dimengerti  oleh  instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencapian sasaran anggaran, maka pemerintah dapat merencanakan pemenuhan kebutuhan sasaran anggaran itu dengan baik.
Data  empiris  yang  didapat  melalui  penyebaran  kuesioner  di  Kecamatan  Asparaga Kabupaten Gorontalo membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang ditinjau dari aspek aparat desa yang menyiapkan rencana anggaran harus jelas dan digambarkan secara terperinci, sehingga  semua  pihak  dapat  memahaminya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  desa Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo  berupaya  untuk  menunjukkan  bahwasanya
anggaran  yang  ditetapkan  adalah  anggaran  yang  sesuai  dengan  tingkat  kesulitan  dan pentingnya tujuan umum yang harus dicapai.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Anggraini  &  Darmawan  (2020)  tentang pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  yang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  hipotesis  pertama dalam  penelitian  ini,  yaitu  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  dapat  diterima.  Adapun  Dewi  &  Erlinawati (2020)  menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas pengeloaan dana desa.

## Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  sehingga  H 2 diterima. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pelaporan  bagi perkembangan suatu desa dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan desa yang maju  dan  berkembang  adalah  sistem  pelaporan  yang  baik  demi  memudahkan  pengelolaan keuangan desa serta menjadi fondasi untuk eksekusi strategi yang sukses demi perkembangan suatu desa yang lebih maju.
Data  empiris  melalui  penyebaran  kuesioner  di  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten Gorontalo membuktikan bahwa sistem pelaporan yang ditinjau dari aspek informasi yang ada, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah  dilakukan  selama  periode  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo  berupaya  untuk  menunjukkan  bahwa  dengan adanya  sistem  pelaporan,  dapat  terlihat  penggunaan  anggaran  atau  laporan  keuangan  yang disajikan dengan sejauh mana perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Dewi  (2023)  yang  juga  menyatakan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berkaitan  positif  serta  signifikan  terhadap  akuntabilitas  bagian terpenting dalam proses melakukan penganggaran, yakni ketetapan sasarannya. Semakin jelas sasaran  anggaran,  maka  target  pemerintah  yang  ingin  dicapai  dapat  disusun  dengan  lebih sistematis agar mudah untuk dicapai.

## Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Dengan  demikian,  H 3 diterima  dan  dapat  dinyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pembahasan penelitian ini menggambarkan bahwa setiap perencanaan anggaran dan sistem pelaporan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batas waktu serta rincian yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban. Untuk  memahami  pengelolaan  keuangan  desa  secara  utuh,  disebutkan  dalam  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 2, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas- asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.
Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi & Erlinawati (2020) yang menyatakan bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  serta  kompetensi  dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kejelasan sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan Asparaga  Kabupaten  Gorontalo.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik. Semakin jelas anggaran dalam pemerintahan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berkaitan satu sama lain untuk aliran informasi pada pencapaian suatu tujuan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya dalam anggaran yang ditetapkan. Semakin baik sistem pelaporan, maka semakin baik juga sistem pengelolaan dana  desa.  Kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan  secara  bersama-sama  juga berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu  pertama, bagi  pemerintah  desa  di  Kecamatan  Asparaga,  diharapkan  dapat  memerhatikan  kejelasan sasaran  anggaran  dalam  penyusunan  realisasi  anggaran  yang  belum  sepenuhnya  maksimal danmasih  terdapat  anggaran  yang  tidak  terealisasikan  dengan  baik.  Kedua,  bagi  peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, disarankan untuk dapat  menambah  variabel-variabel  lainnya  yang  berhubungan  dengan  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  sehingga  tidak  hanya  sebatas  variabel  yang  digunakan  dalam  model penelitian ini.
Penelitian ini belum sepenuhnya maksimal, tetapi peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya adalah keterbatasan hasil dan pengetahuan peneliti, sehingga hasil peneliti ini tentunya belum sempurna.  Di  samping  itu,  pengkajian,  penelitian,  pengelolaan  data,  dan  penulisan  hasil penelitian  juga  masih  jauh  dari  kesempurnaan  dikarenakan  peneliti  belum  mempunyai pengalaman dalam menulis Karya Ilmiah. Jawaban responden yang tergambar lewat jawaban kuesioner yang telah diberikan tidak mampu mewakili fakta yang terjadi di lapangan, walaupun pada awalnya peneliti telah meminta responden untuk menjawab kuesioner dengan jujur dan sesuai fakta yang sebenarnya. Dilihat dari variabel sistem pelaporan pada pernyataan “ laporan keuangan yang disajikan telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi di masa lalu”, ada beberapa yang menjawab sangat tidak setuju. Oleh karena itu, diperlukan perkembangan lebih lanjut terkait variabel-variabel penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit  KInerja  dan  Pengendalian  Akuntansi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 9 (3), 154–164. https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132
Dewi,  N.  K.  A.  J.  P.,  &  Gayatri,  G.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Pada  Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 26 (2), 1269–1298.
https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16
Dewi,  N.  K.  R.  A.  (2023).  Pengaruh  Kompetensi  Desa,  Sistem  Pelaporan,  dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  se-Kecamatan  Denpasar Utara.
Hita Akuntansi
dan
Keuangan , 4 (1), 207–216. https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3218
Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Kantor  Desa se-Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar. Hita  Akuntansi  dan  Keuangan , 1 (1),  273–298. https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778
Echin.  (2022).  Penjagub  Gorontalo  Serahkan  DIPA  dan  TKDD  Tahun  2023.  Berita  Gorontalo. https://berita.gorontaloprov.go.id/2022/12/12/penjagub-gorontalo-serahkan-dipa-dan-tkdd- tahun-2023/
Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9 . Universitas Diponegoro. http://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545
Mikoshi,  M.  S.  (2020).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 192. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa, No. 20, 1 (2018). www.peraturan.go.id
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, No. 8, 1 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5729/pp-no- 8-tahun-2016
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi Masyarakat  pada  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi , 28 (1),  132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Rimawan,  M.,  &  Aryani,  F.  (2019).  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Indeks  Pembanguna  Manusia  Serta  Kemiskinan  di  Kabupaten  Bima. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Humanika , 9 (3), 287–295. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539
Ronal,  M.  (2023).  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  pada Lembang  Salu  Sarre  Kecamatan  Sopai  Kabupaten  Toraja  Utara. Jurnal  Riset  Manajemen  dan Ekonomi (JRIME) , 1 (1), 217–241. https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.191 Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  No.  17,  1 (2003). https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  No.  6,  1  (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014
Zakiyudin, M. A., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP) , 2 (1), 89–96. https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.01.8
Zamzami,  Z.,  &  Maulina,  R.  (2023).  Pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  dan  optimalisasi penggunaan  dana  desa  terhadap  pengembangan  badan  usaha  milik  gampong  (BUMG).
Akuntansi Dan Teknologi Informasi , 16 (1), 16–29.
https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332