Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## ANALISIS KAJIAN ONTOLOGI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA
Oleh:
Devanti Vidiasari
vidiasaridevanti@gmail.com, 082223468956 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika adalah permasalahan yang cukup sulit untuk diberantas. Overcapacity Lapas  di  Indonesia  hampir  keseluruhan  di  dominasi  oleh  narapidana narkotika  termasuk  penyalahguna.  Perlu  adanya  pendekatan  baru  dalam  penyelesaian perkara pidana terutama bagi penyalahgunaan narkotika. Restorative justice adalah salah satu  pendekatan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  termasuk  bagi  penyalahguna narkotika.  Dibutuhkan  pemahaman  yang  cukup  bagi  aparat  penegak  hukum  sebelum melakukan  penegakan restorative  justice .  Perlu  diketahui  esensi  dari restorative  justice . Dalam  hal  ini  kajian  ontologi  berperan  untuk  memberikan  jawaban  atas  konstruksi pemikiran yang ada. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui esensi atau hakikat  dari restorative  justice .  Dengan  metode  yang  digunakan dalam  penulisan  artikel adalah yuridis normatif. Hasil dari kajian ontologi terhadap restorative justice memberikan knowledge base tentang hakikat restorative justice .
Kata Kunci : Ontologi, Restorative Justice, Penyalahguna Narkotika

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam salah satu permasalahan yang terjadi  di  dalam  negara  Indonesia.  Narkotika  adalah  hal  yang  cukup  sulit  untuk diberantas. Tercatat pada setiap tahun kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam  kategori  cukup  tinggi.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia, sejak tahun 2009 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup  signifikan  sampai  pada  puncaknya  di  tahun  2018  terdapat  1039  kasus. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2019 yaitu 951 kasus, tahun 2020 sejumlah 833 kasus, tahun 2021 menangani 766 kasus. Sedangkan di tahun 2022 mulai terjadi peningkatan  kembali  sebesar  831  kasus. 1 Hal  tersebut  juga  berpotensi  semakin meningkat di tahun 2023. Selain Badan Narkotika Nasional (BNN), World Prison Brief (WPB) memberikan hasil terkait Prison Population Total dimana Indonesia adalah  negara  peringkat  ketiga  Asia  untuk  jumlah  narapidana  sebanyak  275.518 populasi. 2 Terlepas  dari  banyak  jumlah  penduduk  Indonesia,  menurut  laporan
1 Badan Narkotika Nasional https://puslitdatin.bnn.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 20.22 WIB
2 World Prison Brief https://www.prisonstudies.org, diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.20 WIB
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Kemenkunham) mayoritas penghuni Lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba  dengan  jumlah  mencapai  135.758  per  April  2022. 3 Hal  tersebut menggambarkan  jika  saat  ini  Lapas  Indonesia  mengalami overcapacity karena penjatuhan  pidana  terhadap  kasus  narkoba.  Tidak  berjalan  dengan  baik  upaya rehabilitasi akibat anggaran negara yang tidak mencukupi berakibat pada timbulnya permasalahan  hukum  baru  bagi  pelaku  penyalahguna  narkoba  tersebut.
Overcapacity pada  Lapas  menyebabkan  upaya  pembinaan  tidak  efektif  untuk diterapkan. Terlebih bagi penyalahguna dimana mereka memerlukan penanganan berbeda karena adanya pengaruh dan kemungkinan ketergantungan obat sehingga upaya pembinaan berupa kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lapas tidak  cukup  menguatkan  diri  seorang  narapidana  narkoba  untuk  bisa  bebas  dari adanya  adiksi  obat  tersebut.  Kemungkinan  narapidana  mengulangi  perbuatan pidana atau kerap disebut dengan residivis semakin besar.
Dalam  penegakannya  Indonesia  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang narkotika ketentuan pidana yang diberikan dapat berupa hukuman penjara ditambah denda, bisa juga memutus perkara  dengan  upaya  rehabilitasi.  Ketentuan  rehabilitasi  diperuntukkan  bagi pecandu narkotika. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara narkotika berdasarkan  ketentuan  undang-undang  narkotika  yang  berlaku  itu.  Meski  begitu dapat  diketahui  jika  pada  kenyataan  di  lapangan  penerapan  undang-undang narkotika  tidak  semua  berjalan  semestinya.  Sering  diketahui  apabila  antara penjatuhan  hukuman  dengan  pelaksanaan  hukuman  tidak  sebanding.  Beberapa bunyi pasal yang ada di undang-undang narkotika masih terdapat berbagai macam persepsi  akibat  bunyi  pasal  yang  menimbulkan  arti  ganda  dan  ambiguitas. Termasuk pasal yang kerap diperuntukkan terhadap penyalahguna narkotika yaitu pasal  112  dan  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Adapun  ketidakjelasan  frasa  berakibat  pada  ketidak  konsisten  aparat  penegak hukum  dalam  menindak  pelaku  penyalahgunaan.  Sikap  ketidak  konsisten  aparat menimbulkan  ketidak  adilan.  Tentu  hal  ini  bertentangan  dengan  konsep  tujuan hukum  yang  diharapkan  mampu  memberikan  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan.
Penerapan  upaya  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia  secara  umum menggunakan  pemidanaan  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  penyelesaian  perkara tindak pidana. Pemidanaan dilakukan karena pada dasarnya yang disebut dengan pidana  adalah  nestapa  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  yang melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan  undang-undang  dalam  hal  ini  hukum pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 4 Begitu juga dengan pemidanaan yang berarti penghukumana atau penjatuhan pidana. Sebagai negara hukum dimana undang-undang yang mengatur pola kehidupan masyarakat maka sudah sewajarnya seseorang  yang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pidana  yang termaktub  di  dalam  undang-undang  akan  dijatuhi  pidana.  Berdasarkan perkembangan zaman, keadaan masyarakat juga semakin dinamis. Regulasi yang
3 Monavia Ayu Rizaty https://dataindonesia.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.52 WIB
4 Dalam Fajar Ari Sudewo, 2022, Penologi Dan Teori Pemidanaan, Tegal, Djava Sinar Perkasa, hlm 27.
ada perlu dilakukan pembaharuan untuk bisa tetap bertahan selaras dan berbanding lurus  dengan  dinamika  yang  ada.  Begitu  juga  dengan  orientasi  pemidanaan. Pemidanaan  yang  ada  harus  lebih  memanusiakan offenders atau  pelaku  dengan bentuk treatment atau  pembinaan. 5 Tujuan  hukum  pidana  bukan  lagi  sekedar pembalasan atau semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan  dimana  mendapatkan  pidana  disesuaikan  dengan  kesalahan offenders atau pelaku namun juga harus kearah restorative justice dan rehabilitatif. Selain itu guna mendukung penerapan pemidanaan yang ada sudah seharusnya memasukkan hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  sumber  tindak  pidana  untuk mewujudkan keadilan yang tentu terdapat kepastian dan kemanfaatan hukum.
Apabila  berbicara  tentang  penyalahgunaan  narkoba,  pemidanaan  kerap dijadikan sebagai upaya dalam mengatasi perkara. Baik aparat penegak hukum lain dan  hakim  memutus  perkara  dengan  penjatuhan  pidana  alih-alih  memberikan kesempatan rehabilitasi. Padalah pemidanaan bukan merupakan satu-satunya upaya terakhir  untuk  menegakkan  hukum  bagi  penyalahguna.  Diperlukan  penanganan secara  tersendiri  karena  pengaruh  dan  adiksi  obat  terhadap  penyalahguna  sulit untuk  dihilangkan.  Upaya  rehabilitasi  melalui  mekanisme  asesmen  yang  terpadu dan  secara  komprehensif  yang  juga  dapat  dipertanggungjawabkan  seharusnya diterapkan  bukan  hanya  pecandu  namun  juga  bagi  penyalahguna.  Pengutamaan pendekatan dalam bentuk rehabilitasi adalah bagian dari bentuk restorative justice . Hal  ini  sesuai  dengan  teori  tujuan  hukum  pidana  yang  saat  ini  bergeser  kearah restorative  justice dan  rehabilitatif,  bukan  hanya  sekedar  pembalasan.  Upaya restorative justice adalah salah satu bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan korban pada keadaan semula dengan melibatkan banyak pihak.
Restorative  justice pada  hukum  pidana  Indonesia  adalah  langkah  untuk mengatasi overcapacity pada Lapas Indonesia. Penerapan restorative justice perlu dilakukan  dengan  pemahaman  secara  mendalam  dan  dibutuhkan  konsensus  dari berbagai pihak untuk mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sudah menjadi kewajiban  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  mampu  berpikir  secara  mendasar, mendalam, dan menyeluruh atau yang selanjutnya disebut dengan filsafat sehingga dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  bertindak.  Tanpa  disadari  kegiatan berfilsafat sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang dalam kesehariannya. Filsafat  sangat  dibutuhkan  peranannya  bagi  semua  aspek  terutama  di  bidang hukum. Maka filsafat hukum sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memutus segala perkara hukum yang ada. Munculnya konsep atau teori restorative justice juga berkaitan dengan filsafat hukum. Restorative justice dapat lahir karena adanya hasil konstruksi-konstruksi pemikiran yang ada tentang pemidanaan. Jika berbicara tentang filsafat hukum dimana mempelajari hukum secara filosofis maka hal tersebut sama halnya mempelajari tentang hakikat daripada hukum itu sendiri. Berkenaan  dengan  hakikat  maka  berhubungan  dengan  pendekatan  ontologi  pada filsafat hukum.
5 Dalam  Lukman  Hakim,  2020,  Penerapan  Dan  Implementasi  “Tujuan  Pemidanaan”  Dalam Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  Dan  Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Sleman, Deepublish, hlm 3.
Ontologi  adalah  studi  mengenai  sesuatu yang  ada.  Ontologi  hukum  berupa penelitian yang berkaitan dengan hakikat dari hukum. Hakikat juga memiliki arti sebab  terdalam  dari  adanya  sesuatu.  Ingin  mengetahui  hakikat  hukum  berarti mencari sebab terdalam dari hukum itu sendiri seperti apakah hukum itu. Eksistensi atau keberadaan dari adanya sesuatu hal yang di dalamnya terdapat substansi juga termasuk kedalam hakikat. Dengan mudah hakikat diartikan sebagai apakah sesuatu itu. Suriasumantri mengutarakan pendapatnya perihal ontologi yang mana ontologi membahas  soal  apa  yang  ingin  kita  ketahui.  Seberapa  jauh  keinginan  kita  untuk ingin tahu atau dengan pengertian lain sebuah pengkajian mengenai teori tentang ada. Penelaahan ontologis akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 6
1. Apakah objek ilmu yang akan ditelaah.
2. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut.
3. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (dalam hal ini  seperti  berpikir,  merasa,  dan  mengindra)  yang  dapat  membuahkan pengetahuan.
Begitu juga apabila dikaitkan dengan restorative justice maka secara ontologi akan  membahas  seberapa  jauh  untuk  mengetahui  teori  tersebut  yang  nanti  dapat memberi  jawaban  dari  pertanyaan  tentang  apakah restorative  justice itu,  dan bagaimana restorative  justice itu  sesungguhnya,  bagaimana  hubungan  antara restorative justice dengan pemidanaan hingga akhirnya dapat membuahkan sebuah pengetahuan. Adanya kajian ontologi pada restorative justice menghasilkan hakikat daripada restorative  justice itu  sendiri.  Dengan  mengetahui  hakikat  maka  dapat memberikan  gambaran  atas  esensi  dari restorative  justice yang  sesungguhnya.
Kemudian kajian ini menjadi penting adanya bagi aparat penegak hukum terutama penyidik yang dalam penerapannya saat ini berupaya untuk menegakkan restorative justice pada tingkat penyidikan bagi penyalahguna narkotika. Karena dengan kajian ontologi  yang  mampu  memberikan  gambaran  akan  hakikat restorative  justice diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi penyalahguna narkotika.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  jika  saat  ini  pemidanaan yang  hanya  bertujuan  sebagai  pembalasan  tidaklah  cukup  bagi  penyalahguna narkotika.  Diperlukan  upaya restorative  justice yang  mampu  memberikan penanganan  berupa  rehabilitasi  untuk  mengatasi  adiksi  obat  bagi  penyalahguna. Sudah  menjadi  kewajiban  bagi aparat  penegak  hukum  dalam  memahami  hakikat konsep atau teori restorative justice sebelum upaya penerapan dan penegakannya. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Dilakukan dengan cara menganalisa  bahan  pustaka  dengan  menggunakan  data  berupa  bahan  hukum sekunder bisa buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan  lain-lain.  Adapun  analisa  yang  dilakukan  berupa  deskriptif  analisis  dengan mengaitkan  teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaannya  dengan  persoalan  yang diteliti.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
6 Dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 180.
1.  Bagaimana kajian ontologi dalam filsafat hukum?
2.  Bagaimana  kajian  ontologi  terhadap restorative  justice bagi  penyalahguna narkotika?

## PEMBAHASAN

## 1.  Kajian Ontologi Dalam Filsafat Hukum
Istilah ontologi lahir dari bahasa Yunani yaitu On atau Ontos yang berarti ada,  dan Logos yang  berarti  ilmu. 7 Ontologi  membahas  tentang  hakikat  dasar istilah being (ada) atau secara harfiah merupakan teori tentang ada. 8 Sehingga dapat  diartikan  jika  ontologi  secara  sederhana  adalah  ilmu  tentang  yang  ada. Ontologi  sangat  penting  dalam  filsafat  hukum  karena  ontologi  mampu memberikan kejelasan atas pengertian terhadap knowledge base . Ontologi dapat dijadikan sebagai pondasi knowledge base karena pembahasannya yang bersifat konkret tentang sebuah realitas secara apa adanya. Tidak ada kebohongan pada kajian ontologi karena kajian ini mengutarakan fakta dalam pembahasannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lorens Bagus yang mana beliau berpendapat jika ontologi menjelaskan sesuatu yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua  bentuknya. 9 Kajian  ini  tidak  dapat  dipisahkan  keberadaannya  dengan filsafat ilmu karena saling berkaitan antara satu sama lain. Pada dasarnya filsafat ilmu berarti mempelajari hakikat atau esensi ilmu secara rasional. Hal itu tentu diwujudkan  dengan  kegiatan  berpikir  baik  secara  mendasar,  mendalam,  dan menyeluruh.  Dimana  hal ini juga  diterapkan  pada  penemuan  hakikat terhadap suatu  hal.  Keterkaitan  cara  berpikir  dalam  filsafat  juga  yang  menjadikan ontologis ilmu memberikan Batasan pada lingkup penelaahan ilmu, hanya pada daerah  jangkauan  pengalaman manusia  sehingga  terbatas  kepada  hal-hal  yang hanya  sesuai  dengan  akal  manusia  saja. Lorens  Bagus  memberikan  gambaran aspek-aspek ontologi kedalam beberapa hal seperti: 10
1. Metodis Metodis memiliki arti bahwa dalam proses untuk menemukan dan mengolah pengetahuan  yang  ada  digunakan  metode  tertentu.  Proses  penemuan pengetahuan  menggunakan  cara  ilmiah  sehingga  tidak  sembarangan  dalam penerapannya.
2. Sistematis Sistematis berarti saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan.  Dalam  usaha  untuk  menemukan  kebenaran  dan  menjabarkan pengetahuan yang diperoleh dengan langkah-langkah teratur dan terarah yang nanti menjadi keseluruhan yang terpadu.
3. Koheren Unsur-unsur  yang  terdapat  di  dalamnya  harus  saling  bertautan.  Tidak diperkenankan untuk ada uraian yang bertentangan. Maka setiap bagian dari
7 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 173.
8 David Marsh dan Gerry Stoker, 2021, Ontologi Dan Epistemologi dalam Ilmu Politik: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik, Nusamedia, hlm 24.
9 Dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 174.
10 Ibid. hlm, 186.
jabaran ilmu pengetahuan adalah bagian rangkaian yang saling berkaitan dan berkesesuaian atau konsisten.
4. Rasional Rasional adalah segala hal harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis.
5. Komprehensif Dalam melihat objek yang ada tidak di dasarkan hanya dari satu perspektif atau satu sisi melainkan harus secara multidimensional (holistik).
6. Radikal Diuraikan sampai kepada akar persoalan (esensi).
7. Universal Muatan kebenaran sampai kepada tingkat umum yang hal itu berlaku di mana saja.
Berdasarkan  pandangan  dari  Lorens  Bagus  dapat  diketahui  jika  kajian ontologi  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sembarangan.  Perlu  memperhatikan beberapa  aspek  karena  kepentingan  ontologi  yang  dapat  dijadikan  sebagai pondasi  dari knowledge  base .  Dalam  kajian  ontologi  bukan  hanya  sekedar menguraikan sampai pada esensi namun juga harus rasional atau logis. Sebagai rangka untuk menemukan esensi tersebut selayaknya menggunakan cara yang metodis dan sistematis juga komprehensif guna mewujudkan rasionalitas. Hasil dari kajian ontologi harus bersifat universal yaitu muatan kebenaran yang ada dapat  berlaku  dimana  saja.  Unsur-unsur  yang  ada  di  dalam  tidak  boleh bertentangan sebaliknya harus saling berkaitan dan sifatnya konsisten.
Ontologi  merupakan  kajian  bagian  dari  filsafat  ilmu  yang  juga  mampu berkaitan  dengan  cabang  filsafat  lain  salah  satunya  filsafat  hukum.  Apabila berbicara  tentang  filsafat  hukum  maka  secara  konsep  dapat  diartikan mempelajari  hukum  dari  segi  filosofis.  Filsafat  hukum  adalah  bagian  cabang filsafat yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Sehingga jika mempelajari filsafat  hukum  maka  sama  dengan  mengkaji  hukum  secara  mendalam  sampai pada  inti  atau  dasar  yang  kemudian  disebut  dengan  hakikat.  Begitu  banyak permasalahan  yang  dapat  dikaji  melalui  filsafat  hukum.  Mulai  dari  alasan mengapa  orang  harus  mentaati  hukum  yang  ada,  apa  tujuan  dari  hukum  itu, hingga persoalan hakikat dari hukum itu sendiri. Dalam penemuan hakikat inilah kajian ontologi berperan dan digunakan. Pada filsafat hukum dalam penemuan esensi  hukum,  dengan  kajian  ontologi  para  ahli  dapat  menuangkan  pemikiran mereka  tentang  hakikat  dari  hukum.  Salah  satu  contoh  teori  tentang  hakikat hukum  yang  dihasilkan  oleh  Aristoteles  yang  mengutarakan  pandangannya bahwa hakikat hukum ada karena kausalitas. Sebab yang berupa bahan ( causa materialis ), dari sebab berupa bentuk ( causa formalis ), sebab pembuat ( causa efisien ),  dan  sebab  berupa  tujuan  ( causa  finalis ). 11 Selain  itu  muncul  juga pandangan-pandangan ideologi hukum yang juga membahas soal hakikat hukum seperti aliran hukum alam, positivisme, mahzab utilitarianisme, dan sociological jurisprudence .  Pada  intinya  semua  teori dan  pandangan  ideologi  hukum  yang
11 Ibid. hlm, 179.
membahas  tentang  hakikat  hukum  dan  ada  saat  ini  tidak  lepas  dari  kegiatan berfilsafat  salah  satunya  dengan  menggunakan  aspek-aspek  kajian  atau pendekatan  ontologi  guna  menghasilkan  esensi  dari  akar  persoalan  secara rasional dan logis.
2.  Kajian  Ontologi  Terhadap  Restorative  justice  Justice  Bagi  Penyalahguna Narkotika
Pada dasarnya untuk mengetahui hakikat dari suatu hal dibutuhkan satu pendekatan yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan komprehensif guna menghasilkan  esensi  yang  rasional  atau  logis.  Melalui  penerapannya  filsafat hukum  dengan  kajian  ontologi  mampu  menjawab  segala  pertanyaan  yang muncul dari benak manusia yang mempertanyakan hakikat dari sesuatu yang ada itu. Termasuk dengan adanya konsep restorative justice justice. Adanya upaya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana saat ini mengakibatkan aparat penegak hukum harus paham dengan betul esensi yang sesungguhnya sebelum melakukan penegakan upaya yang ada. Selama ini di Indonesia untuk penegakan hukum  pidana,  pemidanaan  adalah  solusi  dari  segala  perkara  yang  ada. Hukuman  pidana  yang  sering  dijatuhkan  terhadap  pelaku  berakibat  pada overcapacity Lapas.  Sehingga  perlu  ada  alternatif  lain  untuk  mengatasi  hal tersebut. Restorative  justice adalah  sebuah  mekanisme  baru  untuk  membantu menyelesaikan perkara pidana. Restorative justice dapat ditujukan sebagai upaya penyelesaian  beberapa  perkara  pidana  salah  satunya  kasus  peyalahgunaan narkotika. Restorative  justice ditujukan  bagi  penyalahguna  narkotika. Restorative  justice adalah  upaya  penyelesaian  perkara  pidana  yang pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak dengan cara menitikberatkan pada pemulihan serta menghindari adanya pembalasan. Restorative justice dijadikan sebagai  cara  untuk  mencari  jalan  keluar  perkara  dengan  mempertimbangkan aspirasi yang ada bisa dari korban dan juga tanggungjawab sebagai pelaku. Jika belajar dari filsafat dan melihat restorative justice dari kajian ontologi, maka  apabila  secara  umum  pemidanaan  lahir  berdasarkan  pemikiran  atau konstruksi  “Mengapa  perlu  dilakukan  pemidanaan?”  maka restorative  justice lahir dari konstruksi yang menyatakan “Mengapa perlu dilakukan pemidanaan, apabila ada cara lain yang lebih efektif juga funsional?” yang mana maksud dari pertanyaan  itu  muncul  karena  konsep  pemidanaan  seharusnya  tidak  hanya dibatasi  berdasarkan  ketentuan  hukum  pidana  saja  baik  secara  materiil  dan formil, namun juga harus bisa menjamin keadilan bagi semua pihak. Jika melihat konstruksi  dari  pemidanaan  maka  alasan  dilakukan  pemidanaan  berkaitan dengan  urgensi  atas  pemidanaan  itu  sendiri.  Pemidanaan  dilakukan  sebagai harapan untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Upaya dalam penegakan ketertiban dan ketentraman diwujudkan salah satunya dengan penjatuhan  pidana  bagi  pelaku  pelanggar  ketentuan  pidana.  Hal  itu  sejalan dengan fokus sistem peradilan pidana yang mana hingga saat ini menjurus pada hukuman saja. Dimana lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan yang sudah  dilakukan  pelaku  yaitu  melanggar  ketentuan  pidana  dalam  undang-
undang.  Sehingga  hukum  pidana  yang  berlaku  menggunakan  pendekatan bersifat punitive saja dengan menekankan: 12
a. Penjatuhan hukuman pada mereka yang bertanggung jawab. b. Membantu pelaku untuk merehabilitasi diri. c. Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat. Moeljatno juga menambahkan konsep hukum pidana memiliki sifat: 13 a. Memberi batasan tentang hal yang dilarang.
b. Sanksi yang akan dijatuhkan apabila larangan tersebut di langar.
c. Bagaimana menerapkan sanksi tersebut.
Adanya  penjelasan  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  saat  ini pemidanaan  hanya  berfokus  pada  penghukuman  bagi  pelaku  kejahatan  saja. Mereka yang sudah melakukan pelanggaran hukum pidana memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dengan melaksanakan pemidanaan maka keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  menjadi  baik.  Hukum  pidana  yang berlaku  adalah  hukuman  nestapa  sebab  aturan  yang  ada  hanya  untuk memberikan hukuman. Aturan hanya berisi tentang larangan, sanksi yang akan dijatuhkan, dan penerapan sanksi yang dijatuhkan. Pemidanaan pengenaannya hanya  sebagai  penderitaan  yang  setimpal  terhadap  penjahat  dan  upaya  dalam pencegahan  kejahatan  saja. 14 Pernyataan  tersebut  tentu  akan  berbeda  jika dibandingkan  dengan  konsep  dari restorative  justice .  Dapat  dikatakan  jika restorative  justice adalah  kebalikan  dari  konsep  pemidanaan  yang  ada. Restorative  justice ialah  alternatif  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Merupakan jawaban  atas  penindakan  kejahatan  dengan  memperhatikan  keterlibatannya dalam pelanggaran secara khusus bersama-sama menyelesaikan secara kolektif guna  menghadapi  akibat  pelanggaran  dan  implikasinya  di  masa  mendatang. 15
Teori akan restorative justice juga menjadi perhatian dunia internasional hal ini terbukti dengan isi pembahasan “ International Penal Reform Conference ” yang diselengganakan di Royal Holloway College, University of London, 13-17 April 1999 mengemukakan “ the key elements of a new agenda for penal reform, the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechariisms which meet human rights standards ” 16 yang mana salah satu  unsur  kunci  dan  agenda  baru  pada  pembaruan  hukum  pidana  adalah perlunya memperkuat  sistem  peradilan  formal  dengan  sistem  atau  mekanisme informal  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  standar-standar pengaturan hak asasi manusia.
Restorative  justice termasuk  kedalam  pendekatan  dalam  penyelesaian perkara  pidana  yang  sifatnya  lebih  fleksibel  karena  mengedepankan  rasa keadilan yang juga memperhatikan standar pada pengaturan hak asasi manusia.
12 Habibi,  T.  R.  dkk.  (2023).  Urgensi  Konsep  Restorative  justice  Justice  Dalam  Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. Scientia Iustitiae , Vol. 1 (No 1). hlm. 59.
13 Ibid.
14 Dalam  Batuwael,  R.  A.  dkk.  (2020).  Fungsi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia. Lex Crimen , Vol. 9 (No 3). hlm. 94.
15 Dalam Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum , Vol. 10 (No 5). hlm. 1.
16 Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum , Vol. 10 (No 5). hlm. 2.
Upaya  ini  mencoba  untuk  menggabungkan  semua  kekuatan  pihak  guna menghasilkan konsesnsus dan menghindarkan pada penjatuhan pidana. Menurut pendapat dari Rufinus Hutauruk, restorative justice lebih menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban dan masyarakat yang dilanggar haknya merasa sudah tercapai suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya  penyelenggaraan  pemidanaan  dapat  dihindari.  Dalam  hal  ini menunjukan  jika  pelaku  bukanlah  objek  utama  dari  pendekatan restorative justice ,  melainkan  rasa  keadilan  serta  pemulihan  konflik  itu  sendirilah  yang menjadi objek utamanya. 17 Pernyataan tersebut menegaskan jika pelaku, korban, dan masyarakat adalah stakeholder yang harus bekerja sama untuk mendapatkan win-win solution .
Pendekatan restorative justice yang merupakan a contrario daripada teori pemidanaan  itu  sendiri  menjadi  solusi  yang  tepat  dalam  penyelesaian  perkara pidana  saat  ini.  Terutama  pada  kasus  penyalahgunaan  narkoba.  Ketentuan pidana  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  bagi  penyalahguna  yang  mengedepankanpemidanaan  dianggap kurang  mampu  dalam  menyelesaikan  masalah.  Terlebih  antara  penjatuhan hukuman  dengan  pelaksanaan  hukuman  tidak  sebanding.  Pemidanaan  dengan tujuan pembalasan tidak dapat merubah sikap pelaku penyalahguna untuk tidak mengulangi  perbuatan  penyalahgunaan  narkotika.  Penyalahguna  narkotika membutuhkan  rehabilitasi  baik  secara  medis  dan  sosial.  Rehabilitasi  harus dilakukan  secara  komprehensif  dengan  melibatkan  pihak-pihak  seperti  tim asessmen  terpadu  untuk  mengatur  dan  mengawasi  berjalannya  proses rehabilitasi.  Eksistensi  dan  urgensi  pemidanaan  yang  hanya  berlandaskan pembalasan,  perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  atau  revolusi  hukum  untuk mewujudkan  keadilan  yang  tentu  juga  memenuhi  unsur  kepastian  dan kemanfaatan hukum.
Berkenaan  dengan  konstruksi  ontologis  yang  mempertanyakan  tentang alasan mengapa diperlukan pidana apabila ada cara lain yang lebih efektif juga funsional, maka dalam hal itu yang dimaksud berhubungan dengan efektivitas dari  pemidanaan  itu  sendiri.  Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya  jika pemidanaan di Indonesia mengacu pada teori pembalasan atau retributif, tidak dengan  teori restorative  justice .  Bambang  Waluyo  menjelaskan  bahwa  sistem pemidanaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  10  KUHP  masih  terfokus pada  upaya  penindakan  pelaku  dan  belum  memperhatikan  upaya  pemulihan korban. 18 Sejak dahulu pemidanaan dianggap mampu memberikan pembalasan atau retribusi serta pemulihan. Pada kenyataan saat ini tujuan pembalasan yang digadang mampu memberikan efek jera bagi pelaku nahas tidak terpenuhi karena banyak  dari  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  bertanggung  jawab  segan  untuk
17 Dalam Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di  Indonesia  (Implementation  Of  Restorative  justice  Justice  In  Indonesian  Narcotics  Cases). Hukum Lex Generalis , Vol. 2 (No 7). hlm. 532.
18 Dalam Sari Hariyanto, D. R., & Dana Sugama, I. D. G. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide  Pemidanaan      Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif. Magisiter  Hukum  Udayana , Vol.
10 (No 2). hlm. 405.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
membayar atas kerugian sosial yang sudah diperbuat dari tindakan pelanggaran pidana yang dilakukan. Selain itu upaya pemulihan yang merupakan bagian dari manfaat dan tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang  mana  pandangan  mereka  tentang  kepercayaan  penjara  yang  dapat mencapai  manfaat  dan  tujuan  pemidanaan  seperti  pembalasan  atau  retributif, rehabilitasi  atau  pemulihan,  perlindungan  masyarakat  ( incapatitation ),  serta penjelasan  ( deterrence )  juga  tidak  terlaksana  dengan  baik  realitasnya. 19
Kegiatan pemulihan yang dilakukan tidak dapat menjamin pelaku untuk tidak mengulangi  perbuatan  pidana  kembali.  Terdapat  permasalahan-permasalahan baru yang mengakibatkan upaya pemulihan yang dijalankan Lapas tidak efektif. Terhambatnya upaya rehabilitasi Lapas bagi narapidana menjadikan narapidana dengan  mudah  bahkan  semakin  ahli  untuk  melakukan  tindak  pidana  baru. Pemidanaan  saat  ini  juga  dianggap  tidak  dapat  menjamin  perlindungan  bagi masyarakat  sebab  masih  banyak  narapidana  yang  kerap  melakukan  tindak pidana meski berada di dalam Lapas.
Penerapan  teori  retributif  memang  bertentangan  dengan  asas  ultimum remedium  yang  menjadikan  pidana  adalah  sarana  terakhir  dalam  penegakan perkara pidana. Namun pidana menjadi solusi yang kerap dijatuhkan dari hakim dan  aparat  penegak  hukum.  Saat  ini  pemidanaan  tidak  dapat  sepenuhnya berperan  sebagai  prevensi  special.  Pemidanaan  tidak  menjamin  dapat memberikan  gambaran  sepenuhnya  juga  dan  mempengaruhi  perilaku masyarakat  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  tindak  pidana.  Selain  keadilan retributif  pemidanaan  juga  menekankan  pada  resosialisasi.  Resosialisasi diwujudkan  dengan  upaya  pembinaan  yang  ada  di  dalam  Lapas.  Hal  ini dipertegas  dengan  pandangan  Gunarto  yang  menjelaskan  pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada  dua  kepentingan,  yakni  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  bagi pelaku. 20 Jadi  resosialisasi  adalah  upaya  pembinaan  dengan  tujuan  untuk  bisa hidup  kembali  dan  bermasyarakat  dengan  baik.  Dapat  dikatakan  juga resosialisasi  adalah  sebagi  unsur  pemulihan  hubungan  sosial.  Adanya  konsep tersebut menjelaskan jika pemidanaan yang ada tidak hanya sebagai pembalasan. Pemidanaan bukan hanya sekedar menghilangkan kemerdekaan bagi narapidana namun  narapidana  diberikan  pembinaan  di  dalam  Lapas.  Resosialisasi  dapat dimaknai sebagai proses tahapan pelaksanaan penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan  dan  nilai  baru,  yang  sebelumnya  belum  dimiliki  oleh  manusia. 21 Pembinaan dalam Lapas dilakukan dengan dua macam yaitu pembinaan secara kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki sikap atau diri narapidana menjadi lebih baik dan
19 Dalam Pratiwi. 2022. Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan dalam Menanggulangi Kejahatan. Pendidikan dan Konseling , Vol. 4 (No 6). hlm. 7102.
20 Dalam Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 3 (No 2). hlm. 224.
21 Dalam  Ubwarin,  E.  dkk.  (2021).  Resosialisasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pada  Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. Belo , Vol. 7 (No 1). hlm. 83.
menjadikan narapidana untuk menyadari atas kesalahan yang sudah diperbuat. Sedangkan pembinaan kemandirian ialah pembinaan yang melatih kemandirian narapidana.
Kembali  pada  konstruksi  ontologis  yang  melahirkan restorative  justice justice. Apabila dielaboratif restorative justice justice bertumpu pada keadilan restorative  justice ,  daripada  pemidanaan  yang  bertumpu  pada  keadilan retributive  atau  pembalasan  dan  resosialisasi  yang  diwujudkan  dalam  upaya pembinaan.  Jika  dikaitkan  dengan  penanganan  penyalahgunaan  narkotika, keadilan restributif dan resosialisasi sangat sulit untuk diterapkan dan mampu memberantas  penyalahgunaan  obat  terlarang  tersebut. Overcapacity Lapas dengan rata-rata jumlah narapidana narkotika yang menghuni Lapas membuat upaya pembinaan tidak efektif. Pembalasan dan harapan dari resosialisasi tidak menjadikan  seorang  narapidana  narkotika  bebas  dari  adiksi  obat.  Perihal  ini sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Satu upaya yang diharapkan mampu membantu menghilangkan adiksi obatyaitu dengan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna. Upaya rehabilitasi memang sudah ada  di  Indonesia  namun  pelaksanaannya  yang  belum  maksimal  karena pendanaan dari negara yang tidak begitu banyak. Meski begitu perlu dilakukan gebrakan baru dalam penanganan kasus penyalahgunaan ini untuk mewujudkan asas ultimum  remedium .  Saat  ini  aparat  penegak  hukum  termasuk  penyidik berhak  melakukan  penegakan restorative  justice justice  yang  mengarah  pada rehabilitasi. Konstruksi ontologis memang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum sebagai bahan ajar dalam pemahaman esensi atau hakikat restorative  justice justice  itu  sendiri  sebelum  melakukan  eksekusi  atau penindakan perkara secara langsung. Namun pemerintah tetap perlu melakukan pembaharuan  hukum  dalam  undang-undang  narkotika  saat  ini.  Karena  demi adanya  kejelasan  pada  ketentuan  pidana  sehingga  diharapkan  tidak  ada ambiguitas dan banyak persepsi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang narkotika. Hal itu juga dapat mendorong aparat penegak hukum untuk semakin taat  dan  tegas  dalam  mengambil  sikap  menangani  perkara  penyalahgunaan narkotika yang ada.

## Kesimpulan
Ontologi adalah salah satu kajian dalam filsafat ilmu yang juga berkaitan dengan  cabang  filsafat lainnya  seperti  filsafat  hukum  salah  satunya.  Sehingga dapat  diartikan  jika  ontologi  secara  sederhana  adalah  ilmu  tentang  yang  ada. Ontologi mampu melahirkan konstruksi-konstruksi tentang segala hal yang nanti akan dapat dijadikan sebagai knowledge base seperti untuk menemukan hakikat dari restorative justice. Kajian ontologi restorative justice diperlukan bagi aparat penegak  hukum  terutama  dalam  menindak  penyalahgunaan  narkotika. Knowledge base tentang esensi restorative justice dibutuhkan sebagai pedoman dalam  bertindak  bagi  aparat  penegak  hukum.  Dengan  kajian  ontologi  yang mencari  atas  hakikat  sesuatu  yang  ada  diharapkan  mampu  memperkuat  sikap aparat penegak hukum agar tegas dalam upaya penegakan restorative justice bagi penyalahgunaan narkotika yang mana pendekatan ini merupakan implementasi baru  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  untuk  mengatasi  overcapacity
pada  Lapas  Indonesia  dan  mewujudkan  penanganan  rehabilitasi  secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
David Marsh dan Gerry Stoker, 2021, Ontologi Dan Epistemologi dalam Ilmu Politik: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik, Nusamedia.
Fajar Ari Sudewo, 2022, Penologi Dan Teori Pemidanaan, Tegal, Djava Sinar Perkasa.
Lukman  Hakim,  2020,  Penerapan  Dan  Implementasi  “Tujuan  Pemidanaan” Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  Dan Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RKUHAP), Sleman, Deepublish.
Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers.

## II. Jurnal
Batuwael, R. A. dkk. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Lex Crimen , Vol. 9 (No 3).
Habibi,  T.  R.  dkk.  (2023).  Urgensi  Konsep  Restorative  justice  Justice  Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. Scientia Iustitiae , Vol. 1 (No 1).
Irmawanti,  N.  D.,  &  Arief,  B.  N.  (2021).  Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Hukum Pidana. Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 3 (No 2).
https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227
Irawan,  D.  dkk.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Atas  Keadilan  Restoratif  Sebagai Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Di  Indonesia. Lex Administratum , Vol. 10 (No 5).
Pratiwi. 2022. Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya  Tujuan  Pemidanaan  dalam  Menanggulangi  Kejahatan. Pendidikan dan Konseling , Vol. 4 (No 6).
Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika  Di  Indonesia  (Implementation Of  Restorative justice  Justice  In Indonesian  Narcotics  Cases). Hukum  Lex  Generalis , Vol.  2 (No  7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80
Sari Hariyanto, D. R., & Dana Sugama, I. D. G. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah  Ide  Pemidanaan  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Magisiter Hukum Udayana , Vol. 10 (No 2).
https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15
Ubwarin,  E.  dkk.  (2021).  Resosialisasi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. Belo , V ol. 7 (No 1). https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page80-95

## III. Situs Internet
Badan Narkotika Nasional https://puslitdatin.bnn.go.id,  diakses  pada  tanggal  4  Maret  2023,  pukul  20.22 WIB
Monavia Ayu Rizaty https://dataindonesia.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.52 WIB
World Prison Brief. https://www.prisonstudies.org, diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.20 WIB