STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN ACEH BARAT
Diah Lastri Febriani 1 ; Reni Juliani 2
Universitas Teuku Umar, Indonesia E-mail: diahlastrifebriani17@gmail.com 1 ; renijuliani@utu.ac.id 2

## Abstrak
Informasi  adalah  kebutuhan  setiap  manusia,  dan  hak  untuk  mendapatkan informasi  adalah  hak  asasi  manusia,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 memberikan  dasar  hukum  bagi  setiap  orang  untuk  memiliki  hak  mendapatkan informasi  publik.  PPID  berperan  penting  dalam  pelayanan  dan  penyediaan informasi,  PPID  harus  menjalankan  peran  dan  strategi  komunikasinya  secara efektif  dan  efisien  agar  terwujud  implementasi  UU  KIP.  Penelitian  ini menggunakan  model  komunikasi  Lasswell,  dengan  metode  penelitian  lapangan, dan  analisis  deskriptif  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi dan  data  pelengkap.  Riset  dicoba  di  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat,  tepatnya  pada  Pejabat  Pengelola  Informasi Dokumentasi  (PPID),  yang  menunjuk  2  informan  ialah  kepala  Bidang Komunikasi  Publik  serta  Kepala  Seksi  PPID.  Hasil  riset  ini  menjelaskan  kalau Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat  yang menjadi PPID Utama, perannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun  2008,  PPID  sudah  menjalankan  tugas,  fungsi  serta  langkah-langkahnya sesuai  dengan  syarat  Undang-Undang  KIP,  dan  menyangkut  operasional  serta mekanisme  Pelayanan  Informasi  sudah  cukup  baik  dan  memuaskan  serta memudahkan masyarakat. PPID sudah menjalankan strategi komunikasinya dalam sosialisasi kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG),  yang  dimana  KIG  ini  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam  hal pelayanan informasi.
Kata kunci: Peran, PPID, KIG, Pelayanan, Informasi Publik.

## Abstract
Information  is  everyone's  need,  and  the  right  to  obtain  information  is  a  human right,  Law  Number  14  of  2008  provides  a  legal  basis  for  everyone  to  have  the right  to  obtain  public  information.  PPID  plays  an  important  role  in  service  and provision  of  information,  PPID  must  carry  out  its  role  and  communication strategy  effectively  and  efficiently  in  order  to  realize  the  implementation  of  UU KIP.  This  study  uses  the  Laswell  communication  model,  with  field  research methods,  and  qualitative  descriptive  analysis,  interview  data  collection techniques, observations and complementary data. The research was carried out at the Communication, Information and Encryption Office of West Aceh Regency, specifically  the  Documentation  Information  Management  Officer  (PPID),  who appointed 2 informants, namely the head of the Public Communications Division
and  the  Head  of  the  PPID  Section.  The  results  of  this  research  explain  that  the West Aceh District Communication, Information and Encryption Service, which is the  Main PPID,  has  its  role  in  accordance  with  Law  Number  14  of  2008, PPID has carried out its duties, functions and steps in accordance with the requirements of  the  KIP  Law,  and  regarding  operations  and  the  mechanism  of  Information Services  is  quite  good  and  satisfactory  and  facilitates  the  community.  PPID  has implemented  its  communication  strategy  in  socializing  to  the  community  by forming  the  Gampong  Information  Group  (KIG),  which  is  very  useful  for  the community in terms of information services.
Keywords: Roles, PPID, KIG, Services, Public Information.

## PENDAHULUAN
Di  masa  informasi  modern  yang  sangat  kompetitif  ini,  informasi merupakan  kebutuhan  dasar  tiap  orang  guna  pengembangan  individu  dan  area sosial,  serta  menggambarkan  bagian  penting  buat  pertahanan  negeri.  Publik senantiasa menjajaki pertumbuhan zaman, terlebih dengan pertumbuhan teknologi yang  begitu  pesat  disaat  ini,  informasi  pastinya  sangat  berarti  untuk  publik. Pengetahuan  terjalin  atas  dasar  komunikasi  antar  pribadi.  Komunikasi  adalah kebutuhan  manusia  yang  dibutuhkan  sebab  komunikasi  memenuhi  beberapa kebutuhan  manusia,  baik  kebutuhan  dasar  maupun  kebutuhan  informasi.  Sebab Indonesia  dikala  ini  terletak  dalam  masa  keterbukaan  informasi  selaku  wujud demokrasi,  hingga  hak  atas  informasi  ialah  hak  asasi  manusia  serta  kebutuhan akan  informasi  publik  tidak  bisa  dibatasi.  Transparansi  informasi  publik  ialah salah  satu  karakteristik  dasar  negeri  demokrasi,  melindungi  kedaulatan  rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, sudah diatur Undang- Undang  No  14  Republik  Indonesia  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Informasi  publik  merupakan  informasi  yang  dibuat,  dikemas,  dikelola,  dikirim, serta  diterima  oleh  pemerintah  kabupaten  dalam  kaitannya  dengan  badan pengatur, pemerintah negeri bagian, ataupun badan pemerintahan dan administrasi pemerintah yang ada, otoritas kabupaten, serta informasi lain yang relevan dengan kepentingan  publik. 1 Bagi  Dhoho,  KIP  ialah  salah  satu  metode  optimalisasi pengawasan publik terhadap pemerintah serta badan publik yang lain.
1 Ivan, S., Analisis Fungsi Komisi Informasi Dalam Menjamin Hak Atas Informasi Publik . (2021). http://repo.apmd.ac.id/1583/ Diakses bulan 8 Maret 2022.
UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  KIP  pada  30  April  2010  ialah pendorong  utama  guna  mendukung  keterbukaan  informasi/data  di  Indonesia, khususnya  di  Pemerintah  Aceh  Barat.  Undang-undang  ini  dapat  dijadikan landasan hukum bagi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi/data publik, mewajibkan  setiap  badan  publik  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap  akses informasi/data publik secara efektif dan efisien, anggaran yang rendah serta proses rekonsiliasi  yang  relatif  simpel.  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  KIP  ialah koridor  pemerintahan  yang  transparan  serta  akuntabel.  Dengan  membuat informasi  tersedia  buat  universal,  publik  bisa  mengendalikan  pemerintah  guna menanggulangi  penyalahgunaan  kekuasaannya. 2 Mardiasmo,  berkomentar  kalau pemerintah  bisa  jadi  penyedia  informasi/data  yang  berwibawa  dalam  penerapan hak publik, paling utama hak buat mengetahui, hak buat diberi informasi serta hak buat didengar aspirasinya. 3 Tiap masyarakat negeri berhak mengenali segala suatu tentang  badan  publik,  serta  badan  publik  mesti  jadi  pemberi  informasi  guna penuhi  hak-hak  publik,  serta  hak  rakyat  buat  mendapat  informasi/data  publik dipastikan oleh UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.
Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan  Persandian  ataupun  Diskominsa, merupakan  perangkat  wilayah  yang  meliputi  urusan  pemerintahan  wilayah,  ialah bidang  informasi  serta  komunikasi  publik,  bidang  aplikasi  serta  informatika, bidang  persandian  serta  statistik.  Diskominsa  ini  bertujuan  guna  menunjang pemerintah  wilayah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  jadi kewenangan wilayah. Dikala ini, pemerintah membuka jalur buat menjamin serta meningkatkan pemahaman hak-hak rakyat guna mengetahui tentang penyelenggaraan  negeri  serta  lembaga  publik  yang  lain.  Dan  melangsungkan syarat UU KIP yang diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat sudah  menetapkan  PPID  dan  Diskominfo  Aceh  Barat  selaku  PPID  Utamanya. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Yang merupakan pejabat yang
2 Trijayanto,  Danang,  and  Iqbal  Aidar  Idrus. "Peran  PPID  pemerintah  kota  yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelengaraan keterbukaan informasi publik." IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 3.1, (2019): 107-117 .
3 Sari,  M.,  &  Mulyadi,  R. Kinerja  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik . Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol III (2), (2020):109-118.
bertanggung  jawab  atas  pengumpulan,  pendokumentasian,  penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendistribusian, serta penyediaan layanan informasi/data serta dokumentasi di area pemerintahan.
Tugas  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  ialah memberikan  akses  kepada  pemohon  informasi/data  terhadap  informasi  publik yang  tersedia  untuk  umum.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kewajiban  badan  publik untuk  menyediakan  informasi  yang  sifatnya  wajib  disediakan  dan  diumumkan secara berkala, secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. 4 Sehubungan dengan amanat tersebut, PPID telah menetapkan standar operasional prosedur  pelayanan  informasi  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat. Oleh  karena  itu,  diharapkan  pelaksanaan  UU  KIP  berlaku  dan  hak  masyarakat memperoleh informasi dapat terpenuhi. PPID berperan penting dalam penyediaan dan  penyampaian  informasi,  PPID  harus  menjalankan  perannya  dengan  baik untuk  mengimplementasikan  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  KIP. 5 Sebagai pelayanan  informasi/data  publik,  tentunya  PPID  Kabupaten  Aceh  Barat  harus secara  strategis  mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  pelayanan  informasi publik  dengan  mengarahkan  upaya  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah daerah  juga  harus  memiliki  sinergitas  dalam  upaya mewujudkan  pelayanan  yang baik  melalui  transparansi  informasi,  baik  pemerintah  kabupaten/kota  hingga kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang paling kecil di bawah kecamatan  dalam  struktur  pemerintahan daerah  di  Indonesia. 6 Seperti  yang  telah dilakukan  PPID  Kabupaten  Aceh  Barat  yaitu,  membentuk  kelompok  informasi gampong (KIG), KIG ini memudahkan PPID utama dalam memberikan pelayanan informasi  kepada  masyarakat,  setiap  anggota  KIG  memperkenalkan  bagaimana bentuk-bentuk  akses  untuk  mendapatkan  informasi  publik,  dan  melaksanakan sosialisasi  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terkait  PPID,  sehingga
4 Suprapti,  A., Analisis  Jaringan  Komunikasi  Antara  Ppid  Utama  Dan  PPID  Pembantu Dalam  Menyediakan  Informasi  Publik  Pada  Pemerintah  Kota  Solok (Doctoral  Dissertation, Universitas Andalas, 2021).
5 Wibowo,  M.  F., Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (PPID)  Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik. Voxpop, Vol I (1). 2019: 88-97.
6 Mindarti,  L.  I.,  Saleh,  C.,  &  Galih,  A.  P., Sosialisasi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kesadaran  Keterbukaan  Informasi  Publik  Bagi  Perangkat  Kelurahan. Jmm  (Jurnal  Masyarakat Mandiri), Vol 5 (4), 2021: 1252-1262.
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 23
kinerja  PPID  dapat  sesuai  dengan  UU  KIP  dan  menjadi  ruang  bagi  masyarakat untuk memenuhi haknya memperoleh informasi.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  telah  periset  lakukan  terhadap penelitian-penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  penelitian yang  memiliki  kemiripan  dangan  jurnal  ini,  namun  juga  terdapat  beberapa perbedaaan  dari  segi  variabel,  subjek  penelitian,  metode  yang  digunakan,  fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian. penelitian tersebut yaitu:
Penelitian  berjudul  “Peran  PPID  dalam  Pelayanan  serta  Penyediaan Informasi  Publik  (Studi  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada  Pemerintah  Kota  Malang)”,  oleh Bima  Sakti  Wiyono  Putro,  mahasiswa  Program  Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Penelitian ini membahas Peranan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Dalam  Pelayanan  Serta Penyediaan  Informasi  Publik  Pemerintah  Kota  Malang  beserta  kendala  yang dihadapi  serta  upaya  mengatasi  kendala  tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  Yuridis  Sosiologis  dan  metode  analisis  deskriptif kualitatif  didapat  kesimpulan  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Pemerintahan  Kota  Malang  telah  mengimplementasikan  undang-  undang  nomor 14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  khususnya  mengenai  Peran Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi.  Hasil  dari  pembahasan  jurnal tersebut  adalah  Upaya-  Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Kominfo  dan Komunikasi  Pemerintah  Kota  Malang  adalah  bahwa  menyangkut  peran  tugas Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  pada  Pemerintah  Kota Malang  pada  dasarnya  adalah  berjalannya  ketentuan  seperti  yang  diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, secara  keseluruhan  implementasi  Undang-Undang  nomor  14  tahun  2008  di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik, dalam hal penyediaan dan  pelayanan  Informasi  Publik  peran  pejabat  pengelola  informasi  dan dokumentasi  pemerintah  Kota  Malang  telah  mempunyai  pedoman  yaitu  dengan digunakannya  Teknologi  Informasi  dengan  secara  online  yang  cukup  memadai sebagai  sarana  pelayanan  untuk  memudahkan  dan  mempercepat  akses  informasi sesuai kebutuhan.
Persamaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah mengenai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Dinas  Komunikasi Informatika  dan  Persandian,  Namun  penelitian  ini  fokus  kepada  “Strategi Komunikasi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Dinas Komunikasi  Informatika  Dan  persandian  dalam  Mensosialisasikan  Informasi Publik  di  Kabupaten  Aceh  Barat”.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Bima Sakti Wiyono Putro fokus kepada Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Pemerintahan Kota  Malang  beserta  kendala  yang  dihadapi  serta  upaya  mengatasi  kendala tersebut.
Sebelumnya  periset  telah  membandingkan  dengan  penelitian  terdahulu dari  hal  tersebut,  peneliti  memiliki  keterbaruan  (novelty)  sebagai  syarat  untuk sebuah penelitian novelty tersebut antara lain: Penelitian ini menyajikan sejumlah Informasi  baru,  penelitian  ini  mengembangkan  penelitian  sebelumnya,  dan penelitian ini berusaha untuk melakukan penguatan terhadap kelemahan yang ada di penelitian sebelumnya.
Berlandaskan  latar  belakang  tersebut,  hingga  rumusan  permasalahan dalam  riset  ini  ialah  periset  ingin  mengetahui  “Strategi  Komunikasi  Pejabat Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  dalam  hal  Sosialisasi  Informasi/data Publik  di  Kabupaten  Aceh  Barat”.  Mengingat  bernilainya  keterbukaan informasi publik  serta  kedudukan  vital  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID) dalam  pelayanan  informasi/data  publik,  maka  berguna  untuk  melaksanakan Penelitian ini  agar  mengetahui  seperti  apa  strategi  komunikasi  Pejabat  Pengelola Informasi  Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Persandian, dalam  sosialisasi  informasi  publik  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Dan  periset mengambil  judul  “Strategi  Komunikasi  Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan  Informasi  Publik  Di  Kabupaten  Aceh  Barat”  dengan  fokus Studi  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 25

## LANDASAN TEORI

## Teori Komunikasi Harold Lasswell
Komunikasi ialah kegiatan dasar manusia yang bisa dikomunikasikan serta dipertukarkan  dalam  kehidupan  tiap  hari.  Tidak  terdapat  satu  orang  pun  yang tidak  ikut  serta  dalam  komunikasi,  komunikasi  sangat  berarti  dalam  kehidupan. Pertumbuhan  ilmu  pengetahuan  manusia  bermula  dari  komunikasi.  Komunikasi pula  ialah  sistem  sosial  yang  butuh  silih  menunjang  supaya  komunikasi  dalam publik tidak terputus.
Salah  satu  model  komunikasi  tertua  yang  terus  digunakan  oleh  manusia buat tujuan tertentu, ialah model komunikasi yang dirancang oleh Harold Lasswell pada  tahun  1948,  mendeskripsikan  proses  komunikasi  serta  fungsi-  fungsi  yang dikerjakannya  dalam  publik.  Model  ini  berarti  kalau  pesan  bisa  ditransmisikan lewat sebagian saluran. Model Lasswell ini komunikasi akan berjalan dengan baik apabila melalui lima tahap:
1. Who (siapa)
2. Says what (apa yang dikatakan)
3. In which channel (saluran komunikasi)
4. To whom (kepada siapa)
5. With what effect (faktor pengaruh) 7

## METODOLOGI PENELITIAN
Tata cara studi yang periset pakai dalam riset ini merupakan tata cara riset lapangan  ( field  study ).  Riset  lapangan  merupakan  riset  yang  dicoba  secara langsung  di  lapangan  guna  tujuan  temuan  serta  riset  yang  berkaitan  dengan formulasi sesuatu permasalahan. Tipe riset yang digunakan merupakan deskriptif analisis serta riset kualitatif. Tipe riset kualitatif dan deskriptif analisis. Tata cara analisis  deskriptif  kualitatif  merupakan  menganalisis,  menggambarkan,  serta merangkum  suasana  dari  bermacam  informasi  yang  dikumpulkan  dalam  wujud
7 Kurniawan,  D. Komunikasi  Model  Laswell  Dan  Stimulus-Organism-Response  Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal Komunikasi Pendidikan , Vol II (1), 2018: 60- 68.
wawancara  ataupun  observasi  terhadap  permasalahan  yang  diteliti  di  lapangan. 8
Tujuan  riset  dalam  riset  ini  merupakan  guna  mengetahui  strategi  komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Aceh Barat dalam sosialisasi informasi publik. Periset mengambil posisi riset di Dinas Komunikasi, Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat.  Adapun  yang  akan  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah  ditentukan  dengan  teknik  purposive sampling  yaitu,  “teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu  tentang  apa  yang  peneliti  harapkan, 9 Informan  dalam  riset  ini  merupakan Kepala  Bidang  Komunikasi  Informasi  Publik  ataupun  Kepala  Seksi  Pengelola Pelayanan  Informasi.  Metode  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  meliputi observasi, wawancara mendalam serta informasi lain semacam dokumen, dll.

## 1. Sumber Data Penelitian
Dalam  Mengambil  data  riset,  periset  melaksanakan  pengumpulan  data dalam bentuk data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut: a). Data Primer yaitu  data  yang  di  peroleh  dan  dikumpulkan  peneliti  secara  langsung  dari narasumber  terkait,  yaitu  instansi  terkait. 10 b).  Data  Sekunder  yaitu  data  yang  di dapatkan dari pihak luar atau data yang didapatkan tidak secara langsung, seperti buku, jurnal, laporan dan artikel terkait.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah:  a). Wawancara,  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  secara langsung kepada informan. b). Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara  melakukan  pengamatan  langsung  obyek-obyek  yang  ada.  c).  Dokumentasi, yaitu  pelengkap  dari  penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kulitatif.
8 Aziz,  M., Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penjualan  Dan  Persediaan  Pada Koperasi  Mahasiswa  UIN  Maliki  Malang (Doctoral  Dissertation,  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014).
9 Alawiah,  T.,  Rusli,  D.,  &  Wibowo,  A., Implementasi  Kebijakan  Tentang  Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kybernologist, 3(1), (2018): 16-45.
10 Andhika Dwi, H., Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang  Dalam  Mewujudkan  Keterbukaan  Informasi  Publik  (Studi  Implementasi  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008) (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences, 2019).

## 3. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan:  a).  Analisis  Kualitatif,  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata  kata tertulis  maupun  lisan  dari  orang  yang  di amati.  b).  Analisis  Deskriptif, yaitu:  Melakukan  pengolahan  data  dan  melakukan  pengambilan  keputusan berdasarkan hasil analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan serta Penunjukan PPID
a. PPID diselenggarakan dengan Keputusan Kepala Wilayah Aceh Barat.
b. PPID  terdiri  dari  PPID  Utama  ataupun  PPID  Kabupaten  serta  PPID Pembantu.
c. PPID  Utama  dijabat  oleh  kepala  dinas  persandian,  informasi  serta komunikasi  Kabupaten  Aceh  Barat  serta  dianggap  selaku  pimpinan PPID.
d. PPID  Utama  ditempatkan  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  serta Persandian Kabupaten Aceh Barat sekaligus jadi Sekretariat PPID.

## 2.  Tugas serta Fungsi Utama PPID
Tugas PPID adalah:
a. Menyusun serta mempraktikkan kebijakan data serta dokumentasi.
b. Menyusun laporan penerapan kebijakan data serta dokumentasi.
c. Mengkoordinasikan  serta  mengkonsolidasikan  pengumpulan  data serta dokumentasi dari PPID Pembantu. 11
d. Mengarsipkan, mendokumentasikan, mengkomunikasikan serta menyajikan data serta pelayanan dokumen kepada warga.
e. Verifikasi dokumen data serta dokumen Publik.
f. Cek konsistensi data serta dokumen yang dikecualikan.
g. Melaksanakan Pemutakhiran data serta dokumentasi.
h. Sediakan data serta dokumentasi buat diakses oleh warga.
11 Novita,  I., Peranan  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (Ppid)  Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh . (Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2014).
i. Membenarkan  pengelolaan,  pemantauan, penilaian,  serta  pengawasan penerapan kebijakan data serta dokumentasi PPID Pembantu.
j. Mengadakan  rapat  koordinasi  serta  kajian  sesering  serta/  ataupun sesuai kebutuhan.
k. Verifikasi data serta dokumen yang cocok buat publikasi.
l. Menugaskan  PPID  Pembantu  serta/  ataupun  pejabat  fungsional  yang bertugas  mengumpulkan,  mengelola,  serta  memelihara  data  serta dokumen.
Fungsi PPID adalah:
a. Mengumpulkan  data  publik  dari  segala  SKPD/  satuan  kerja/  satuan kerja yang lain di area Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
b. Menyelenggarakan  serta  menaruh  data  publik  yang  diterima  oleh segala  CCP/  unit  riset/  unit  kerja  lain  di  area  Pemerintah  Kabupaten Aceh Barat.
c. Melaksanakan  konsultasi  data  dari  jenis  dikecualikan  serta  terbuka buat publik.
d. Sokongan dalam penyelesaian sengketa data.
3. Prinsip Pelayanan Data Publik
a. Transparansi,  Bertabiat  terbuka,  gampang  serta  bisa  diakses  seluruh pihak  yang  berkepentingan,  diberi  secara  lengkap  serta  gampang dimengerti.
b. Akuntabilitas,  Tanggung  jawab  bisa  diperhitungkan  cocok  dengan hukum.
c. Kondisional, tidak berubah- ubah dengan persyaratan pemberi layanan serta  penerima,  tidak  berubah-  ubah  dengan  prinsip  kesesuaian  buat tujuan serta daya guna.
d. Partisipasi, mengedepankan kedudukan dan warga dalam penyelenggaraan  pelayanan  data  publik, dengan  mencermati  aspirasi, kebutuhan, serta harapan warga.
e. Persamaan  hak,  tanpa  diskriminasi  atas  bawah  ras,  suku,  agama, kalangan, tipe kelamin serta status ekonomi.
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 29
f. Penyeimbang antara hak serta kewajiban, hak serta pemberi pelayanan publik serta para pihak wajib melakukan kewajibannya. 12

## 4. Layanan Informasi Publik
Tiap  lembaga  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya serta wajib mempunyai standar pelayanan dari segi prosedur serta waktu, dimensi standar  kinerja  pelayanan  publik,  serta  wajib  disetujui  penyedia  dan  penerima layanan data. Standar pelayanan data publik sebagai berikut:

## a. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Dukungan  front  serta  back  office  dibutuhkan  buat  melaksanakan  layanan informasi di sekretariat PPID:
Bagian Front Office meliputi:
1) Desk layanan langsung
2) Desk Layanan Media Online
Bagian Back Office meliputi:
1) Bidang Arsip dan Dokumentasi Informasi
2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3) Bidang Menyelesaikan Sangketa Infromasi

## b. Desk Informasi Publik
Untuk  mengakomodasi  serta  menjawab  permintaan  kebutuhan  pemohon informasi  publik,  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  sediakan  layanan Informasi tatap muka serta online lewat Desk Layanan Informasi Publik. 13
Pelayanan informasi/data secara langsung, ialah layanan informasi publik, diklasifikasikan  harus  ada  setiap  saat  dengan  memakai  mekanisme  layanan berikut:
1) Untuk  yang  mau  mendapatkan  data  tiba  ke  loket  layanan  data  serta mengisi formulir permintaan data dengan fotokopi KTP serta slip data pengguna.
2) Pejabat  yang  berwenang  wajib  mendokumentasikan  penerimaan permintaan data publik kepada pemohon informasi publik.
12 Wp, B. S. Peran Ppid Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Doctoral Dissertation, Brawijaya University, 2014).
13 Hardyanti, W., Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008 . WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 14(4), (2015): 297-309.
3) Lembaga  yang  berwenang  menanggulangi  permintaan  data  publik cocok  dengan  formulir  permintaan  data  yang  ditandatangani  oleh pemohon.
4) Pejabat  yang  berwenang  penuhi  permintaan  data  yang  dimohon  oleh pemohon/  pengguna  data.  Bila  data  yang  dibutuhkan  dikecualikan, PPID  hendak  menafsirkannya  cocok  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
5) Aparat membagikan fakta penyampaian data publik kepada pengguna data publik.
Pemohon data serta dokumentasi harus penuhi persyaratan:
1) Mencantumkan bukti diri yang jelas cocok dengan syarat yang berlaku serta/ ataupun peraturan perundang- undangan.
2) Mencantumkan alamat serta no telepon yang jelas.
3) Mengantarkan  secara  jelas  tipe  data  serta  dokumentasi  yang diperlukan.
4) Mencantumkan  iktikad  serta  tujuan  permohonan  data  serta dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
5) Melaporkan  kesediaan  membayar  bayaran  serta  metode  pembayaran buat  mendapatkan  data  yang  dimohon,  selama  bayaran  yang dikenakan terbilang normal.
Layanan informasi/data menggunakan fasilitas online, yaitu fasilitas yang digunakan  oleh  PPID  untuk  membrikan  layanan  informasi/data  publik.  PPID memakai  aplikasi  khusus  berbasis  halaman  website  serta  email.  Dengan terdapatnya  web  (https:  ppid.acehbaratkab.go.id)  serta  email  resmi  PPID,  warga yang memerlukan data bisa lebih gampang mengakses data yang mereka butuhkan lewat fasilitas elektronik yang mereka pakai.
Gambar 1. Website PPID
Sumber: website resmi PPID (https: ppid.acehbaratkab.go.id)
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 31
Blog  website  resmi  PPID  sediakan  informasi/data  yang  diperlukan pemohon  yaitu  data  yang  diberikan  secara  berkala,  data  yang  diberikan  secara langsung,  data  yang  diberikan  tiap  saat,  serta  data  yang  dikecualikan.  Dengan adanya email resmi PPID, para pemohon informasi/data lebih gampang berkirim pesan dengan pihak PPID.
5. Pengklasifikasian  data  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  data  yang bersifat publik dan yang dikecualikan
Untuk Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi  sesuai  dengan  tugas  pokok,  fungsi  dan  kegiatan  setiap  satuan  kerja. Pengelompokan  informasi  yang  bersifat  publik  meliputi  Informasi  publik  yang wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara  berkala,  Informasi  publik  yang  wajib diumumkan  secara  serta  merta,  Informasi  publik  yang  wajib  tersedia  setiap  saat. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan tidak masuk dalam daftar informasi publik. 14

## a. Data yang bersifat publik
Informasi/data yang jelas, paling utama data yang wajib dikomunikasikan serta dilaporkan secara berkala, meliputi:
1) Sejarah pendek, struktur organisasi, tujuan, jabatan, tugas serta guna, agenda kerja, dll. berisi catatan.
2) Aktivitas  serta  capaian  pemerintah  kabupaten  Aceh  Barat,  laporan pertanggungjawaban kinerja, dll. Data tentang.
3) Laporan  kinerja  area,  laporan  anggaran,  laporan  laba  rugi  tanggung jawab keuangan, dll. Data tentang laporan keuangan serta sebagainya.
4) Data lain sebagaimana ditentukan oleh undang- undang.
5) Data lebih lanjut yang dimohon oleh pemohon.
Data  yang  segera  dilaporkan  merupakan  data  yang  bisa  membahayakan kehidupan banyak orang dalam kedisiplinan universal, antara lain:
1) Memungkinkan  terjadinya  tsunami,  letusan  gunung  berapi,  tanah longsor, banjir, dll. Data tentang musibah alam.
2) Data  limbah  B3,  misalnya  Laporan  hasil  pengujian  limbah  kimia  di sungai, laut ataupun pemukiman.
3) Data  kebocoran  reaktor  nuklir,  semacam  pemakaian  reaktor  nuklir buat pembangkit listrik.
14 Lukito,  C., Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumetasi  (PPID)  Dalam Pelayanan Informasi Publik . Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1(1), (2017): 1-7.
4) Data izin semacam izin publik.
5) Hal- hal lain yang mengecam kehidupan banyak orang.
Data universal yang senantiasa ada:
1) Catatan  seluruh  data  publik  yang  terletak  di  dasar  kemampuan Pemerintah Aceh Barat; Data yang dikecualikan tidak disertakan.
2) Hasil  keputusan  pemerintah  kabupaten  Aceh  Barat  serta  konteks keputusan tersebut.
3) Seluruh kebijakan serta dokumen pendukung yang ada.
4) Program/ rencana aktivitas kerja.
5) Konvensi  antara  Pemerintah  Pemerintah  Aceh  Barat  dengan  pihak ketiga.
6) Data  serta  kebijakan  di  informasikan  dalam  rapat  universal  pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7) Prosedur Operasional Pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
8) Laporan  Pelayanan  Akses  Data  Publik  bersumber  pada  Undang- Undang Akses Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008.
b. Informasi/data yang dikecualikan
Data  yang  dikecualikan  merupakan  data  yang  diatur  dalam  Pasal  17 Undang- Undang No 14 Tahun 2008.
1) Data yang bisa merugikan negeri.
2) Data  tentang  kepentingan  industri  dalam  melindungi  dari  persaingan tidak sehat.
3) Data tentang hak- hak orang.
4) Data tentang rahasia profesi.
5) Data ataupun dokumen yang tidak legal. 15
Prinsip-prinsip  yang  wajib  diiringi  kala  mengklasifikasikan  data dikecualikan.
1) Ketat,  mengklasifikasikan  data  yang  dikecualikan  wajib  betul-  betul memakai tata cara yang valid serta mengutamakan objektivitas.
2) Pembatasan, berarti kalau data yang dikecualikan wajib dibatasi pada data  tertentu  buat  menjauhi  interpretasi  subjektif  serta  sewenang- wenang.
3) Tidak mutlak, ialah sama sekali tidak terdapat data yang dikecualikan bila membutuhkan kepentingan publik yang lebih besar.
15 Kamaliah,  K., Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pemban gunan Daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), (2015).

## 6. Hasil Wawancara Informan
Hasil wawancara dari informan sangat berarti dalam riset ini, berikut hasil wawancara informan (Jamilah Djafar, SP serta Hidayat, SE) yang dari wawancara tersebut  memperoleh  hasil  ialah  program  yang  dilaksanakan  dalam  sosialisasi informasi/data  publik.  Program  yang  dilaksanakan  PPID  dalam  sosialisasi  data publik  ialah  dengan  membentuk  Kelompok  Informasi  Gampong  (KIG), Kelompok  Infromasi  Gampong  (KIG)  merupakan  forum  komunikasi,  kelompok warga dengan aktivitas tertentu, sanggup memantau serta mendiskusikan data dari bermacam  sumber,  memantau  hasil  serta  memberitahukan  data  kepada  warga, serta lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan tiap hari.
Kelompok Informasi Gampong (KIG) merupakan lembaga dedikasi warga dengan fokus terhadap pelayanan informasi/data serta pemberdayaan warga pada saat  diperlukan.  Secara  kelompok,  KIG  sangat  sedikit  terdiri  dari  tiga  (3)  orang yang  jumlahnya  bisa  ditambah  bergantung  kebutuhan  serta  keahlian pengorganisasian  anggota  sehingga  jumlahnya  tidak  lebih  dari  30  (tiga  puluh) orang  sekalian.  Tidak  hanya  misi  serta  guna  KIG  ini  merupakan  membentuk warga  yang  aktif,  berminat  serta  terinformasi,  membolehkan  warga mengorganisasikan  infromasi/data  yang  dibutuhkan  serta  berguna,  membentuk jaringan  informasi/data  serta  membentuk  kelompok-kelompok  warga  terhubung dengan orang lain. Inilah guna KIG, ialah selaku fasilitas informasi, selaku mitra diskusi,  selaku  lembaga  nilai  ekonomi,  serta  selaku  sarana  guna  menaikkan literasi warga.

## 7. Pembahasan Wawancara Informan
Di pembahasan ini periset memakai model komunikasi Laswell, Lasswell menerangkan  kalau  metode  yang  terbaik  buat  menerangkan  proses  komunikasi dalam menanggapi persoalan, siapa berkata apa, lewat saluran apa, kepada siapa, dengan  dampak  apa.  Jawaban  untuk  persoalan  paradigmatik  Lasswell  itu  ialah unsur-unsur  proses  komunikasi,  ialah  komunikator,  pesan,  media,  penerima/ komuunikan serta dampak.
Bersumber  pada  Hasil  wawancara  informan  di  lapangan,  hingga  periset menjabarkan  prosesnya  dengan  memakai  model  komunikasi  Laswell,  terpaut dengan program yang telah pernah di laksanakan oleh PPID Dinas, Komunikasi,
Informatika,  serta  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat,  dalam  perihal  ini  PPID melaksanakan  program  sosialisasi  yang  diperuntukan  ke  warga,  bisa  dilihat prosesnya berikut ini:
a. Who : Siapa orang yang membuat program sosialisasi?
(Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat).
b. Say What : Apa Program Sosialisasinya?
(Program  yang  telah  dilaksanakan  Pejabat  Pengelola  Informasi Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Persandian dalam  sosialisasi  informasi  publik  dengan  membentuk  Kelompok Informasi  Gampong  (KIG),  KIG  ialah  kelompok  warga  yang  dibangun dikelola dari oleh warga yang secara spesial berorientasi pada layanan data serta  pemberdayaan  warga  sesuai  kebutuhan,  setelah  itu  mendiskusikan hasil  hasil  monitoring  serta  menyalurkan  data  kepada  warga  sekitarnya serta lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan).
c. In  Which  Channel :  Saluran  apa  yang  digunakan  dalam  melaksanakan program?
(Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat  menggunakan  saluran dengan sosialisasi).
d. To Whom : Siapa penerima Pesan Komunikasi?
(Warga ataupun Perangkat Gampong).
e. With  What  Effect :  Apa  dampak  yang  terjalin  pada  saat  komunikan menerima pesan yang sudah di sampaikan?
(Meningkatkan  literasi  di  bidang  informasi/data,  ialah  bagaimana memandang jika upaya mendapatkan informasi/data jadi kebutuhan hidup dan  sudah  terbiasa  mencari  kabar  dari  bermacam  sumber,  menaikkan literasi  media  massa,  yakni  keahlian  memakai  media  massa  secara  pintar serta  sehat  serta  sanggup  mendayagunakannya  dalam  kehidupan  mereka, menaikkan literasi dibidang teknologi data, keahlian masyakat mengakses dan  mendayagunakan  teknologi  infromasi  dan  komunikasi  semacam personal  komputer  serta  internet  buat  mendayagunakan  menjadi  jasa  dan produk teknologi kabar dan komunikasi, dengan adanya KIG warga lebih mengenali  jalan  infromasi/data  yang  efisien  dipedesaannya  guna menanggulangi hambatan infromasi/data pada warga).
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 35

## KESIMPULAN
Bersumber  pada  hasil  serta  ulasan  yang  sudah  dijabarkan  pada  bagian sebelumnya,  hingga  periset  bisa  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut mengingat  kedudukan  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID) Kabupaten  Aceh  Barat  selaku  Badan  Informasi  Publik:  Kedudukan  serta  strategi komunikasi  yang  dicoba  PPID  sangat  berarti  serta  menguntungkan  untuk  warga, kedudukan  PPID  Dinas  Komunikasi,  Informatika  serta  Persandian  di  Kabupaten Aceh telah cocok dengan persyaratan serta peraturan yang ditetapkan UU Nomor 14  Tahun  2008  telah  sesuai  dengan  prinsip  keterbukaan  informasi  serta  asas pelayanan informasi publik.
Dalam perihal penyediaan serta pelayanan Data Publik kedudukan Pejabat Pengelola  Informasi  serta  Dokumentasi  Dinas  Komunikasi,  Informatika  serta Persandian Kabupaten Aceh Barat sudah memiliki pedoman, sehingga standarisasi pelayanan dilakukan dengan efisien serta efektif. Salah satu keunggulan dari PPID Dinas  Komunikasi,  Informatika  serta  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat menyangkut operasional Pelayanan Informasi ini merupakan dengan digunakannya Teknologi Informasi secara online yang lumayan mencukupi selaku fasilitas  pelayanan  guna  mempermudah  serta  mempercepat  akses  data  sesuai kebutuhan,  dan  mekanisme  pelayanan  informasi/data  publik  yang  dilaksankan oleh  PPID  lumayan  baik  serta  memuaskan.  Walau  memang  masih  terdapat sebagian  hambatan  dalam  penerapan  pelayanan  tersebut,  akan  tetapi  secara universal aspek kepentingan warga senantiasa jadi prioritas.
Pejabat  Pengelola  Informasi  Dokumentasi  (PPID)  Dinas  Komunikasi Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Aceh  Barat  melaksanakan  tugas  pokok serta  gunanya  selaku  organisasi  independen  dengan  melakukan langkah-langkah, uji  konsekuensi  serta  klasifikasi,  langkah  tersebut  ialah  ketentuan  untuk  menjadi informasi publik serta non publik sesuai dengan Undang-Undang KIP Nomor  14 tahun  2008  Pasal  19.  PPID  mempraktikkan  strategi  komunikasi  dalam  perihal sosialisasi  yang  diperuntukan  ke  warga  lewat  pembuatan  Kelompok  Informasi Gampong  (KIG),  yang  tujuannya  buat  tingkatkan  literasi  di  bidang  informasi, tingkatkan  literasi  media  massa,  tingkatkan  literasi  teknologi  informasi,  serta
mempermudah warga menciptakan saluran data yang efisien buat menanggulangi hambatan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alawiah,  T.,  Rusli,  D.,  &  Wibowo,  A.  Implementasi  Kebijakan  Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kybernologist , 3 (1), 2018.
Andhika  Dwi,  H. Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (PPID) Kota Semarang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008) (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences. 2019).
Aziz,  M. Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penjualan  Dan  Persediaan Pada  Koperasi  Mahasiswa  Uin  Maliki  Malang .  (Doctoral  Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014).
Hardyanti,  W.  Konsep  Best  Practices  Implementasi  UU  Keterbukaan  Informasi Publik No 14/2008. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 14(4), 2015. Ivan, S. Analisis Fungsi Komisi Informasi Dalam Menjamin Hak Atas Informasi Publik . 2021. http://repo.apmd.ac.id/1583/
Kamaliah,  K.  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2). 2015.
Kurniawan,  D.  Komunikasi  Model  Laswell  Dan  Stimulus-Organism-Response Dalam  Mewujudkan  Pembelajaran  Menyenangkan. Jurnal  Komunikasi Pendidikan , Vol I (1), 2018. DOI: https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.65
Lukito,  C.  Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumetasi  (PPID)  Dalam Pelayanan Informasi Publik. Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 1 (1), 2017.
Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan. Jmm
(Jurnal Masyarakat Mandiri) , 5 (4), 2021.
DOI: https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5028
Novita, I., Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh. Skripsi . Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2014.
Sari,  M.,  &  Mulyadi,  R.,  Kinerja  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi (Ppid)  Kabupaten  Bungo  Dalam  Pemenuhan  Ketersediaan  Informasi Publik. Transparansi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , Vol  3 (2),  2020. DOI: https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141
Suprapti,  A. Analisis  Jaringan  Komunikasi  Antara  Ppid  Utama  Dan  PPID Pembantu  Dalam  Menyediakan  Informasi  Publik  Pada  Pemerintah  Kota Solok (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas. 2021).
Diah Lastri Febriani & Reni Juliani , Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat | 37
Trijayanto,  D.,  &  Idrus,  I.  A.  Peran  PPID  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  Dalam Pengelolaan  Dan  Penyelengaraan  Keterbukaan  Informasi  Publik. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 3 (1), 2019.
Wibowo,  M.  F.  Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi  (PPID) Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Provinsi  Jawa  Timur  Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik. Voxpop , Vol I (1), 2019.
Wp,  B.  S.s .  Peran  PPID  Dalam  Pelayanan  Serta  Penyediaan  Informasi  Publik (Doctoral Dissertation, Brawijaya University. 2014).