## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Pembentukan Undang-Undang Etika Lembaga Perwakilan (Sebuah Kajian Akademik)** 1
Oleh: Marzuki 2

## Abstract
To  strengthen  parliamentary  institutions,  in 2016 there was a study of the essence of the establishment  of  a  law  on  the  ethics  of representative  institutions  to  regulate  the ethics  of  representative  institutions  both  in internal and external relations. In this context, ethics  is  more  synonymous  with  human attitudes and behavior, and  with not institutions,  so  basically  ethical  issues  are sufficiently  regulated  internally.  But,  the needed  is  the  Law  on  the  Relationship  of Representative  Institution  Work  Procedures because  in  practice  the  clash  often  occurs between  State  institutions,  such  as  the  DPR (House of Representatives) and DPD (Regional Representative Council), the Judicial Commission and the Supreme Court,
which  is  legally  constitutionally  regulated  in the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia.
Keywords : Establishment of Law,  Ethics of the House of Representatives
Abstrak Dalam rangka penguatan lembaga
keparlemenan,  maka  pada  tahun  2016 terdapat  kajian  esensi  pembentukan  undang- undang  tentang  etika  lembaga  perwakilan yang  bertujuan  mengatur  etika  lembaga perwakilan,    baik  dalam  hubungan  internal maupun  eksternal.  Dalam  konteks  ini, etika lebih identik dengan sikap dan tingkah laku
1 ** Tulisan ini  merupakan    pokok-pokok pikiran yang  disampaikan kepada Tim Ahli DPR RI dalam  rangka  Pengumpulan  Data  tentang Rancangan Undang-undang tentang Etika Lembaga  Perwakilan  serta  Konsep  Naskah Akademik pada Tahun 2016
2 Dosen Kopertis dpk Fakultas Hukum UISU
manusia, bukan institusi, maka persoalan etik cukup diatur secara internal, akan tetapi yang diperlukan  adalah  Undang-undang  tentang Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Perwakilan, termasuk  hak  imunitas,  karena  dalam  praktik ketatanegaraan  seringkali  terjadi  benturan antara  lembaga  Negara,  seperti  DPR  dan DPD,  Komisi  Yudisial  dengan  Mahkamah Agung,  yang  secara  yuridis  konstitusional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kata kunci : Pembentukkan Undang- Undang, Etika Lembaga Perwakilan

## A.  Pendahuluan
Dalam pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan  sistem perwakilan ( representative    democracy ),  keberadaan lembaga  perwakilan  rakyat  baik  di  tingkat pusat  maupun  di  tingkat  daerah  (DPR,  DPD dan DPRD) dipandang sebagai suatu keniscayaan,  karena  lembaga  ini  merupakan badan  yang  ikut  berwenang  menetapkan kebijakan  umum  yang  mengikat  bagi  rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Berdasarkan  Hasil  Perubahan  UUD 1945,  keberadaan  MPR  telah  mengalami degradasi ,  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD  1945,  dan  juga  tidak  lagi  merupakan lembaga tertinggi negara yang akan membagikan kekuasaan secara vertikal kepada lembaga-lembaga negara yang
berada  di  bawahnya  ( no  rival  authority ), melainkan  merupakan  lembaga  negara  yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
MPR  dalam  konteks  mewujudkan sendi  negara  berdasar  atas  hukum,  telah  di design kepada gagasan restrukturisasi parlemen  dari  “ unicameral  system ”  menjadi

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“ bicameral system ”.  Akan  tetapi,  bila dicermati  hasil  Perubahan  UUD  1945,
ternyata keberadaan MPR
dapat
dikategorikan sebagai parlemen ketiga ( tricameral) ,  di  samping  DPR  dan  DPD, karena  baik  MPR,  DPR,  dan  DPD  memiliki kewenangan  dan  pimpinan  masing-masing, sehingga  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai “ joint session ” melainkan institusi yang berdiri sendiri.
Meski  demikian,  dalam  berbagai kajian  ilmiah  susunan  keparlemenan  di Indonesia  lebih  dititikberatkan  pada  pola bicameral  system ,  dengan  adanya  2  (dua) lembaga    perwakilan  DPR  dan  DPD, meskipun  masih  dikategorikan  sebagai “soft bicameralism”.
Memperhatikan realitas yang demikian, maka sejalan dengan perkembangan konstitusi Indonesia
berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945,  perlu pemikiran  yang  komprehensif  untuk  mencari formula  etika  lembaga  perwakilan  dalam rangka  menjalin  hubungan  yang  didasarkan pada checks and balances systems .

## B.  Beberapa Kajian Akademik
1.  Perlukah  Etika  Lembaga  Perwakilan
Diatur dengan Undang-undang.
Etika  secara  etimologi    berasal dari  bahasa  Yunani  adalah “Ethos”, yang berarti  watak  kesusilaan  atau  adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan  erat  dengan  perkataan  moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan  dalam  bentuk  jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau  cara  hidup  seseorang  dengan melakukan perbuatan yang baik
(kesusilaan),  dan  menghindari  hal-hal tindakan yang buruk.
Konteks yang demikian, bila diimplementasikan  dalam    pergaulan hidup  bermasyarakat  dan  bernegara bermakna  diperlukan  suatu  sistem  yang mengatur tentang pedoman dalam berkehidupan, sehingga terdapat
hubungan  yang  serasi,  selaras  dan seimbang,  karena  etika  menurut Sidi Gazalba adalah teori tentang tingkah laku perbuatan  manusia  dipandang  dari  segi baik  dan  buruk,  sejauh  yang  dapat ditentukan oleh akal. Artinya melalui etika diperoleh orientasi manusia dalam bersikap  dan  bertingkah  laku  dalam
kehidupan.
Meski demikian, dewasa ini berkaitan  dengan  etika  pemerintahan telah  dikenal  prinsip good  governance (tata  kelola  pemerintahan  yang  baik), seperti: akuntabilitas, demokratis, responsif,  transparan,  efektif  dan  efisien, penegakan  hukum  dan  kepentingan umum.
Berdasarkan realitas tersebut, karena  etika  lebih  identik  dengan sikap dan tingkah laku manusia , bukan institusi , maka  secara  spesifik  persoalan  etik cukup  diatur  secara  internal,  akan  tetapi yang  diperlukan  adalah  Undang-undang tentang  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga Perwakilan, karena dalam praktik ketatanegaraan seringkali terjadi benturan  antara  lembaga  Negara,  seperti DPR  dan  DPD,  Komisi  Yudisial  dengan Mahkamah  Agung,  yang  secara  yuridis konstitusional  diatur  dalam  UUD  NRI Tahun  1945.  Dalam  hubungan  ini  juga

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  diatur  hak  dan  kewajiban  anggota Lembaga Perwakilan, akan tetapi bila ada pelanggaran yang
bersifat etik
diselesaikan  melalui  Peraturan  Tata Tertib  Lembaga  Perwakilan,  sedangkan pelanggaran  hukum  didasakan  pada penegakan  hukum (law  enforcement) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada  tataran  perlunya  Undang- undang  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga Perwakilan,  tentu  mencakup  beberapa materi muatan:
- Prinsip  hubungan  tata  kerja  antar lembaga Negara;
- Hubungan  tata  kerja  DPR  dan  DPD dengan  MPR,  termasuk  di  dalamnya mekanisme pemakzulan Presiden;
- Hubungan  DPR  dan  DPD  dalam Bidang Legislasi;
- Hubungan  DPR  dan  DPD  dalam Bidang Pengawasan;
- Hubungan  DPR  dan  DPD  dalam
Bidang Anggaran;
- Hubungan  DPR  dan  DPD  dengan
DPRD
- Hak dan Kewajiban Anggota DPR dan
DPD
- Sanksi Terhadap Pelanggaran Hukum yang  dilakukan  Anggota  DPR  atau anggota DPD. Mendasarkan
realitas yang
demikian,  maka  cakupan  materi  muatan norma  yang  berkaitan  dengan  Hubungan Tata  Kerja  Lembaga  Perwakilan  juga mencakup DPRD, sedangkan penanganan  terhadap  pelanggaran,  diatur tersendiri  dalam  Peraturan  Tata  Tertib Bersama  antara  DPR  dan  DPD  apabila menyangkut anggota Lembaga
Perwakilan, akan tetapi apabila
menyangkut  antar  lembaga  perlu didesign sebuah  formula  penyelesaian  apakah musyawarah  mufakat  atau  voting  atau mekanisme lain yang mungkin diatur.
Sejalan dengan itu, dalam
Undang-undang  dimaksud  sudah  harus diletakkan
paradigma baru yang memungkinkan  Mahkamah  Kehormatan Etik  Lembaga  Perwakilan  berasal  dari internal dan eksternal Lembaga Perwakilan, sehingga akuntabilitas
penyelesaian  pelanggaran  etik  lebih  kuat, yang pada gilirannya Lembaga Perwakilan akan  lebih  dipercaya  oleh  masyarakat (trust) .
Relitas  yang  demikian,  dalam
praktik ketatanegaraan sudah diimplementasikan,  seperti  pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan  Komisi
Pemberantasan Korupsi, bahkan di kepolisian  dan  kejaksaan  terdapat  Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi
Kejaksaan.
2.  Keberadaan  Hak  Imunitas  Lembaga

## Perwakilan
Hak  imunitas  pada  dasarnya adalah merupakan kekebalan hukum bagi setiap  anggota  DPR  maupun  DPD  dan DPRD,  sehingga    tidak  dapat  dituntut  di hadapan  dan  diluar  pengadilan  karena pernyataan,  pertanyaan/pendapat  yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, DPD atau DPRD sepanjang  tidak  bertentangan    dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang ditetapkan  pada  masing-masing  lembaga perwakilan.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dalam konstruksi UUD NRI Tahun 1945,  secara  yuridis  konstitusional  hak imunitas    melekat  pada  lembaga  DPR, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20A ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang menyebutkan  anggota  DPR  mempunyai hak  imunitas.  Hak  itu  secara  eksplisit diberikan  kepada  anggota  DPR  oleh konstitusi.  Oleh  karenanya  Undang- undang  Nomor    17  Tahun  2014  tentang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  atau  sering disebut  UU  MD3  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor  2 Tahun  2018,  menegaskan  kembali    hak tersebut    dalam  Pasal  80  huruf  f  dan Pasal  224.  Dalam  Undang-undang  ini juga  diperluas,  tidak  hanya  DPR  yang mempunyai  hak  imunitas,  tetapi  juga pejabat negara yang diatur dalam undang-undang  tersebut  juga  diberi  hak imunitas:  anggota  DPD  (Pasal  257), anggota  DPRD  Provinsi  (Pasal  323)  dan anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  (Pasal 372). Dalam  Pasal 224 ayat (1) Undang- undang    MD3  menyebutkan  bahwa “ Anggota  DPR  tidak  dapat  dituntut  di depan  pengadilan  karena  pernyataan, pertanyaan,  dan/atau  pendapat  yang dikemukakannya baik secara lisan maupun  tertulis  di  dalam  rapat  DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”.
Disisi lain  terdapat keinginan  agar hak  imunitas  anggota  DPR  diperluas menjadi “inviolability”, tentu perlu pertimbangan  dan  kajian  komprehensif. Inviolability sendiri  pada  dasarnya  adalah hak yang berada dalam tataran
diplomatik,  yaitu    kekebalan  terhadap segala  bentuk  penegakan  dari  aparat negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sehingga  disini  mengandung  pengertian bahwa  pejabat  diplomatik  memiliki  hak untuk  mendapatkan  perlindungan  dari negara penerima.
Sedangkan Immunity memiliki  arti kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima,  baik  dari  sisi  hukum  pidana maupun  sisi  hukum  perdata.  Ketentuan mengenai  kekebalan  diri  seorang  pejabat diplomatik  diatur  dalam  Konvensi  Wina 1961.  Pengertian Inviolable tercantum dalam  Pasal  29  Konvensi  Wina  Tahun 1961  yang  isinya: “ The  person  of diplomatic  agent  shall  be  inviolable.  He shall not be liable to any form of arrest or detention “ .  Hal  ini  bermakna  bahwa pejabat  diplomatik  tidak  dapat  ditangkap dan ditahan.
Istilah Inviolability tersebut sebagai  kekebalan  terhadap  yurisdiksi hukum  negara  penerima,  maka  pejabat diplomatik  mempunyai  hak  untuk  tidak dapat  dikenakan  tindakan  perangkat negara penerima, misalnya berupa penahanan dan penangkapan. Selain itu, Inviolability juga
diartikan  sebagai  kekebalan  terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari ketentuan pasal 29 Konvensi Wina yang menyatakan: “ …  The  receiving  state… shall take appropriate stop to prevent any attack on his person, freedom, or dignity ”. Artinya, seorang pejabat diplomatik mempunyai  hak  untuk  mendapatkan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlindungan dari negara penerima
berupa pengambilan langkah yang
dianggap  perlu  oleh  negara  penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap  kebebasan  dan  kehormatan seorang pejabat diplomatik.
Memperhatikan  makna  tersebut, maka inviolability dapat  diartikan  sebagai hak  untuk  tidak  dapat  diganggu  gugat. Oleh karena itu, bila dianalogikan kepada DPR,  termasuk  DPD  dan  DPRD  tentu kurang  relevan,  karena  pada  gilirannya dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana  telah  diingatkan  oleh Lord Acton : “power  tends  to  corrupt  and absolute  power  corrupt  absolutely”.
Dalam  hubungan  ini,  yang  diperlukan tentu ada batasan-batasan dalam perlakuan  terhadap  anggota  Lembaga Perwakilan  yang  melakukan  pelanggaran hukum, kecuali tertangkap tangan.
Tahap pertama , terhadap anggota
Lembaga  Perwakilan  yang  melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana kejahatan yang diancam pidana lebih dari
5  (lima)  tahun,  terlebih  dahulu  harus melalui persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang personalianya bersifat internal dan eksternal.  Akan  tetapi  persetujuan  ini harus  ada  tenggang  waktu  yang  jelas, misal  paling  lama  7    (tujuh)  hari,  dan apabila tidak diperoleh persetujuan, dipandang sebagai pemberian persetujuan.  Artinya  pada  tahapan  ini harus  ada  batasan-batasan  yang  tidak menyalahi asas peradilan cepat,
sederhana  dan  biaya  ringan.  Akan  tetapi dengan  adanya  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  yang  menghapus  izin  dari Mahkamah Kehormatan Dewan
dimaksud,  sebaiknya  harus  ada  izin terlebih  dahulu  dari  Presiden  sebagai Kepala  Negara.  Dalam  praktik  berkaitan dengan  Izin  Mahkamah  Kehormatan Dewan,  hal  yang  demikian  malahan sudah diterapkan kepada Notaris sebagaimana  Undang-undang  Jabatan Notaris  No.  2  Tahun  2014,    yang mempersyaratkan untuk kepentingan proses  peradilan,  penyidik,  penuntut umum  dan  hakim  dalam  memproses Notaris  harus  mendapat  persetujuan  dari Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 66).
Tahap kedua , apabila telah diproses  melalui  Majelis  Kehormatan
Dewan, maka terhadap anggota Lembaga  Perwakilan  yang  melakukan pelanggaran hukum, diproses oleh penegak  hukum,  mulai  dari  kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
3.  Penanganan  Khusus  terhadap  Anggota DPR dalam Masalah Hukum Dalam konteks penanganan khusus  terhadap  anggota  DPR,  termasuk pejabat  Negara  lainnya,  tentu  bukanlah sesuatu  yang  baru,  karena  Pasal  106
UUDS 1950 sebenarnya sudah menggunakan instrumen forum
previlegiatum.
Bila  kita  cermati  perkembangan ketatanegaraan  Indonesia  kontemporer, sebenarnya wacana ini sudah dimunculkan  oleh  Lembaga  DPD  dalam rangka  Perubahan  Kelima  UUD  1945. Legal reasoning forum previlegiatum adalah untuk memberikan kepastian hukum  dengan  segera,  agar  seorang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pejabat  Negara  yang  karena  dugaan kejahatan atau pelanggaran tidak
menghadapi proses peradilan yang panjang,  tidak  terkatung-katung  nasibnya sebab  pada  gilirannya  akan  merugikan rakyat.  Dengan  kata  lain,  baik  pejabat maupun  rakyat  tidak  “tersandera”  proses hukum yang berlarut-larut.
Oleh  karena  itu,  wacana forum previlegiatum ini sesungguhnya
dimungkinkan diatur dalam undang- undang,  dan  nantinya  dapat  dilakukan pengaturan  bahwa    Mahkamah  Agung yang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  pejabat  Negara,  selain  Presiden dan  Wakil  Presiden,  yang  melakukan tindak  pidana  berat  dalam  masa  jabatan, termasuk  tentunya  Lembaga  Perwakilan yang merupakan pejabat Negara. Pengaturan ini mempunyai posisi
strategis, karena menyangkut kewibawaan sebuah lembaga Negara.
Realitas  di  atas  menunjukkan
bahwa  terhadap  pejabat  Negara  yang berhadapan dengan hukum perlu penanganan  khusus,  karena  hal  ini menyangkut kewibawaan sebuah lembaga Negara  yang  harus  dihormati  oleh  setiap orang  dan  masyarakat  dan  menperlakuan lex specialis karena jabatan dan kehormatan  anggota  maupun  lembaga
Negara. Dalam kaitan dengan izin
Presiden  dalam  penanganan  terhadap pelanggaran hukum pejabat Negara, tentu harus  dimaknai  sebagai  konsekuensi sistem  pemerintahan  Presidensil,  yang dalam  hal  ini  pada  kapasitas  sebagai
Kepala Negara
bukan
Kepala
Pemerintahan. Keadaan ini dapat diperhatikan  bahwa  Presiden  sebagai Kepala Negara yang meresmikan anggota Lembaga  Perwakilan.  Oleh  sebab  itu, maka  pejabat  Negara  yang  tentunya mempunyai imunitas memerlukan perlakuan  khusus  dari  aparatur  penegak hukum,  apabila  melakukan  pelanggaran hukum,  terutama  tindak  pidana  berat dalam masa jabatan. Akan tetapi perlakuan khusus dimaksud dalam Undang-undang    tetap  dengan  batasan yang tidak mempursulit proses penegakan hukum,  maka  tentu  yang  dibutuhkan  juga adalah  kesadaran  hukum  dan  budaya hukum  yang  tinggi  dari  pejabat  Negara, apalagi  di  Indonesia  yang  secara  kajian politik masih menganut budaya paternalistik.
Dalam  kaitan  tindakan  kepolisian terhadap  anggota  Lembaga  Perwakilan  di Gedung  Parlemen,  sebaiknya  terdapat batasan  untuk  menjaga  martabat  anggota Lembaga Perwakilan:
- Penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan  tidak dapat dilakukan oleh kepolisian terhadap anggota Lembaga Perwakilan yang sedang melaksanakan  tugas,  baik  di  dalam maupun di luar Gedung Parlemen. - Penangkapan, penahanan,
penggeledahan  dan  penyitaan  harus sepengetahuan  Pimpinan  Lembaga Perwakilan secara tertulis. - Penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan  harus diberitahukan kepada Presiden sebagai  Kepala  Negara  dalam  waktu paling lama 2 x 24 jam.
- Dikecualikan  terhadap  hal  tersebut, apabila  anggota  Lembaga  Perwakilan tertangkap  tangan  atau  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman mati.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## C.  Penutup
Memperhatikan realitas yang demikian,  maka  menyangkut  kelembagaan
negara,  khususnya  berkaitan  dengan  struktur lembaga perwakilan, masih diperlukan formula  untuk  menciptakan  lembaga  yang seimbang  antara  DPR  dengan  DPD  dalam rangka “ Strong Bicameralism ” sebagai bagian yang  integral  dari  MPR  sebagai  forum  ( joint session ).
Berdasarkan  formula  yang  demikian, maka  diharapkan  melalui  “ bicameralisme system ”  tersebut  akan  berguna  bagi  bangsa dan negara, karena  memiliki berbagai kelebihan: Pertama , mewakili berbagai ragam pemilih,  sehingga  lebih  representatif. Kedua , memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan. Ketiga ,    mencegah pengesahan  peraturan  perundang-undangan yang cacat atau ceroboh. Keempat , melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  dan efektif  atas  lembaga  eksekutif  dalam  rangka mewujudkan clean  government dan good governance .
Sejalan  dengan  hal  demikian,  perlu penataan hubungan tata kerja antara Lembaga  Perwakilan  dalam  bentuk  Undang- undang,  termasuk  berbagai  hak  imunitas maupun  perlakuan  khusus,  dalam  rangka menjaga harkat dan martabat serta
kewibawaan sebuah Lembaga Negara, termasuk  pelanggaran  hukum  maupun  etik anggota Lembaga Perwakilan.
Demikian  pokok-pokok  pikiran  yang dapat  disampaikan  kepada  Tim  Ahli  DPR  RI dalam  rangka  Pengumpulan  Data  tentang Rancangan  Undang-undang  tentang  Etika
Lembaga  Perwakilan  serta  Konsep  Naskah Akademik.

## Daftar Bacaan
A.  Buku
DPD  RI,  2009, Jalan  Berliku  Amandemen Komprehensif  dari  Pakar,  Politisi hingga  Selebriti ,  Kelompok  DPD  di
MPR RI, Jakarta . Jimly Asshiddiqie, 2004 , Format Kelembagaan Negara dan Pergesetran  Kekuasaan  dalam  UUD
1945 , FH UII Press, Yogyakarta.
Marzuki,  2007, Pengaruh  Sistem  Pemilihan Umum  terhadap  Keterwakilan  Politik
Masyarakat  pada  DPRD-DPRD  di Provinsi Sumatera Utara (Studi Konstitusional Peran DPRD pada Era Reformasi), Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan. ----------,  2014, Peranan  Budaya  Hukum dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Ilmiah
Penegakan  Hukum, Volume  1  Nomor 1 Mei 2014, Medan.
Moh . Mahfud,  MD,  2014, Politik  Hukum  di Indonesia ,  PT  Rajagrafindo  Persada, Jakarta.
Sirajuddin  dan  Winardi,  2015, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia , Setara Press, Malang. Starke, 2008, Pengantar Hukum Internasional , Jakarta, Sinar Grafika.

## B.  Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  13  Tahun  1970  tentang
Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap  Anggota/Pimpinan  MPRS dan DPR-GR.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.