Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Desa Perkebunan Labuhan Haji
Zainal Abidin Pakpahan 1 * , Risdalina 2 , Indra Kumalasari M 3 , Abdul Hakim 4 , Nimrot Siahaan 5
1 Jurusan Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu 2,3,4,5 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu *Email Korespondensi: zainalpakpahan@gmail.com
ABSTRACT Keywords The  term  "violence"  refers  to  actions  that  are  forceful,  ruthless,  or cruel,  whether  physically,  psychologically,  economically,  through threats,  or  as  sexual  violence,  often  based  on  gender.  Sexual  violence frequently  occurs  due  to  inherent  desires  and  various  factors  that trigger such behavior. The impact is not only on the direct victims but also on children, who can become victims or perpetrators. Law Number 12 of 2022 on the Prevention and Handling of Sexual Violence aims to address  and  prevent  sexual  violence,  particularly against  women  and children. In Desa Perkebunan Labuhan Haji, a socialization event was held  on  June  13,  2024,  attended  by  30  participants,  including  the Village Head, village officials, neighborhood officials, religious leaders, community  leaders,  and  students.  The  outcome  of  this  event demonstrated  that  the  community  increasingly  understands  the importance  of  preventing  sexual  violence  and  its  legal  consequences. Early prevention efforts are crucial to avoid sexual violence and ensure that perpetrators are penalized according to the applicable regulations.
Violence, Sexual, Environmental, Society
BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No.3, 2024, pp. 345-354 eISSN 2721-6381

## Article History
Received : 7/10/2024 / Accepted : 7/24/2024/ First Published: : 7/26/2024

## To cite this article
Pakpahan,  Z.  A.,  Risdalina,  R.,  M,  I.  K.,  Hakim,  A.,  &  Siahaan,  N.  (2024).  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  di  Desa Perkebunan Labuhan Haji . BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(3), 345 - 354 . https://doi.org/10.36407/berdaya.v6i3.1385
Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/BERDAYA
ABSTRAK Profil Penulis
Istilah  kekerasan  merujuk  pada  tindakan  memaksa,  tidak mengenal belas kasihan, atau berlaku kasar dan bengis, baik secara  fisik,  psikis,  ekonomi,  ancaman,  maupun  kekerasan seksual  berbasis  gender.  Kekerasan  seksual  sering  terjadi karena  hasrat  dan  faktor-faktor  tertentu  yang  memicu perilaku  tersebut.  Dampaknya  tidak  hanya  pada  korban langsung,  tetapi  juga  anak-anak  yang  bisa  menjadi  korban atau  pelaku.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  hadir  untuk  mengatasi  dan  mencegah kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak- anak.  Di  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji,  dilakukan sosialisasi  pada  13  Juni  2024  dengan  peserta  30  orang, termasuk  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa,  Aparat  Desa, Kepala  Dusun,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat,  dan mahasiswa.  Hasil  dari  kegiatan  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  semakin  memahami  pentingnya  pencegahan kekerasan  seksual  dan  konsekuensi  hukumnya.  Upaya pencegahan  dini  sangat  penting  agar  kekerasan  seksual dapat  dihindari  dan  pelakunya  mendapat  sanksi  sesuai peraturan yang berlaku.

## Zainal Abidin Pakpahan
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

## Risdalina, Indra Kumalasari M,
Abdul Hakim, Nimrot Siahaan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia
Coresponding Author : zainalpakpahan@gmal.com
Reviewing Editor Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Seksual, Lingkungan,
Masyarakat
Maya Mustika

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  menjadi  jalan  untuk  menyalurkan  hasrat  laki-laki  kepada  perempuan dengan  unsur  memaksa,  tidak  mengenal  belas  kasihan,  atau  berlaku  kasar  dan  bengis melalui fisik, psikis, ekonomi, ancaman, maupun kekerasan seksual berbasis gender. Hal ini sering  terjadi  karena  adanya  faktor-faktor  yang  mendasari  perbuatan  tersebut,  sehingga hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat menjadi sangat rentan dan  berdampak  pada  harkat  dan  martabat  korban,  yang  biasanya  adalah  perempuan  dan anak-anak.  Regulasi  hadir  sebagai  bentuk  pencegahan  dini  untuk  mengoptimalkan pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak,  sesuai  dengan  amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  adalah  masalah  yang  mengguncang  dan  merusak masyarakat secara mendalam di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual merupakan  ancaman  serius  terhadap  hak  asasi  manusia,  kesejahteraan  individu,  dan stabilitas  sosial.  Menyikapi  tantangan  ini,  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 yang bertujuan memberikan kerangka kerja komprehensif dalam

## Zainal Abidin Pakpahan et al.
melawan  kekerasan  seksual,  khususnya  terhadap  perempuan.  Undang-undang  ini  fokus pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan, memberikan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Menurut  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPPPA), hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemerkosaan, pelecehan seksual,  eksploitasi  seksual,  dan  bentuk-bentuk  lain  yang  merusak  martabat  dan kesejahteraan  perempuan.  Angka  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  di Indonesia  pada  tahun  2021  mencapai  408.202  kasus,  dan  pada  tahun  2022  meningkat menjadi 439.002 kasus (Utomo, 2024).
Dalam  mengatasi  kekerasan  seksual,  diperlukan  hukum  yang  konkret  dan  komprehensif. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2022  mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk menangani  masalah ini secara serius. Undang-undang ini  mengatur berbagai  aspek terkait kekerasan seksual, dengan penekanan pada upaya preventif melalui pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan yang memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia.
Kekerasan  seksual  dalam  masyarakat  juga  melibatkan  pelaku  yang  memiliki  kekuasaan untuk  mendominasi  korban.  Hal  ini  dapat  mengarah  pada  perkawinan  terlarang  yang disebabkan  oleh  pelecehan  seksual.  Sosialisasi  terhadap  regulasi  ini  dilakukan  di  Desa Perkebunan  Labuhan  Haji  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan sanksi pidana bagi pelakunya.
Masyarakat  perlu  diberikan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  aspek  hukum  kekerasan seksual,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  budaya,  agama,  dan  adat  istiadat,  serta  menyadari dampak  psikologis  dan  psikis  bagi  anak-anak  mereka.  Kekerasan  seksual  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  dasar  yang  memerlukan  perlindungan  hukum  yang  efektif (Pakpahan, 2015; Jamaluddin & Amalia, 2016).
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2022  menegaskan  hak-hak  korban,  termasuk  layanan kesehatan,  layanan  psikososial,  dan  bantuan  hukum,  memberikan  perlindungan  holistik bagi  korban  kekerasan  seksual  (Irfan  &  Wahid,  2001).  Dengan  demikian,  peningkatan kesadaran  masyarakat  dan  penegakan  hukum  yang  kuat  sangat  diperlukan  untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara efektif.

## Sasaran Kegiatan
Mitra  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah  masyarakat  di  Desa Perkebunan  Labuhan  Haji  yang  berada  di  Kecamatan  Kualuh  Hulu,  Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang diawali dengan komunikasi dan audiensi dengan Bapak Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji, rapat pembahasan tema bersama rekan-rekan dosen  pascasarjana  program  studi  hukum  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Labuhanbatu, mengajukan  Permohonan  pelaksanaan  edukasi  atau  sosialisasi  kepada  Kepala  Desa Perkebunan Labuhan Haji hingga sampai kepada tahap persetujuan untuk dilaksanakannya pengabdian  pada  masyarakat  di  Desa  tersebut  dengan  tema  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Perkebunan Labuhan Haji.
Gambar 1.
Peta Lokasi Desa Perkebunan Labuhan Haji

## Masalah yang ingin dipecahkan
Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan berokordinasi terlebih dahulu dengan  Bapak  kepala  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji  sekaligus  menyampaikan  materi pengabdian  yang  akan  disampaikan  pada  saat  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat yang hadir sebagai audiens sehingga tema yang diangkat dalam pengabdian merupakan hal- hal  yang  sering  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  yang  tujuannya  agar  meminimalisir problematika  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  di    masyarakat  Desa Perkebunan Labuhan Haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

## MATERI DAN METODE

## Materi
Adapaun  materi  kegiatan  sosialisasi  pengabdian  pada  masyarakat  tersebut  yaitu: Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2022  di  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji.  Maka,  hal-hal  yang  disampaikan  pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam aspek Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  di  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji  meliputi:  perlunya  memperkuat  iman  dan taqwa  kepada  Yang  Maha  Kuasa;  pentingnya  konseling  sebagai  dukungan  emosional  dan psikologis  bagi  korban;  saling  memberi  ruang  dalam  masyarakat  untuk  mendukung pemulihan  korban;  penyediaan  layanan  kesehatan  untuk  menangani  dampak  fisik  dan psikologis  dari  kekerasan  seksual;  bantuan  hukum  untuk  memastikan  hak-hak  korban terlindungi  dan  pelaku  mendapatkan  sanksi  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku; advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai  kekerasan  seksual;  serta  bimbingan  sosial  dan  rohaniawan  untuk  memberikan dukungan spiritual dan moral kepada korban dalam proses pemulihan.
Kemudian,  penyampaian  pada  pengabdian  masyarakat  di  Desa Perkebunan  Labuhan Haji berkenaan  dengan  sosialisasi  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  adalah

## Zainal Abidin Pakpahan et al.
upaya  mencegah  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak.  Bentuk  kekerasan seksual  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UUTPKS)  meliputi: perkosaan  dan  cabul;  intimidasi  seksual  termasuk  ancaman  perkosaan;  pelecehan  seksual; eksploitasi  seksual  seperti  siulan,  kerlingan  mata,  dan  gambar  porno;  perdagangan perempuan  dan  anak;  prostitusi  paksa;  perbudakan  seksual;  pemaksaan  perkawinan  atau perkawinan  dini;  pemaksaan  kehamilan  dan  aborsi;  pemaksaan  penggunaan  alat kontrasepsi atau KB dan sterilisasi; serta penyiksaan seksual dan praktek tradisi bernuansa seksual.

## Metode
Berkenaan  dengan  prosedur  dan  metode  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Pada Masyarakat  ini,  kami  memulai  dengan  pendekatan  terhadap  mitra,  yaitu  Kepala  Desa Perkebunan  Labuhan  Haji.  Selanjutnya,  kami  menganalisis  kebutuhan  mitra.  Setelah  dua tahapan tersebut, kami melaksanakan kegiatan dengan metode sosialisasi  di tempat mitra. Setelah  kegiatan  selesai,  kami  melakukan  evaluasi  untuk  mengkoreksi  dan  meningkatkan kegiatan serupa di masa depan.
Metode  pendekatan  yang  diterapkan  meliputi  pendekatan  partisipatif,  pendekatan kelompok, pendekatan individual, dan diskusi tanya jawab. Dalam analisis kebutuhan, tim menemukan  berbagai  masalah  terkait  banyaknya  laporan  kekerasan  seksual  di  Desa Perkebunan Labuhan Haji.
Perencanaan sosialisasi kegiatan melibatkan berbagi pengetahuan dan memberikan edukasi tentang  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Evaluasi  kegiatan  dilakukan  dengan  komunikasi  berkelanjutan  antara  tim  dosen  dan pemerintah  desa  Perkebunan  Labuhan  Haji  untuk  melihat  perubahan  yang  terjadi  setelah sosialisasi  dan  memperbaiki  metode  jika  ada  hal  yang  kurang  sesuai  dengan  harapan  ke depan.

## Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, pada pukul: 14.00 sampai dengan selesai, dan adapun yang menjadi lokasi pelaksanaan yaitu berada di Aula Desa Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## HASIL DAN EVALUASI

## Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, pukul 14.00  sampai  selesai,  di aula  Desa Perkebunan  Labuhan Haji,  kegiatan  ini  dihadiri  oleh  30 peserta  yang  terdiri  dari  kepala  desa,  aparat  desa,  perangkat  desa,  kepala  dusun,  tokoh agama,  perwakilan  tokoh  masyarakat  dari  tiap-tiap  dusun,  dan  mahasiswa.  Pelaksanaan pengabdian  pada  masyarakat  tersebut  terbagi  dalam  dua  tahapan:  aspek  persiapan  dan aspek pelaksanaan.

## Gambar 2.
Materi pengabdian masyarakat
Pada  aspek  persiapan,  tujuan  utamanya  adalah  untuk  melihat  kondisi  sosial  masyarakat desa  tersebut  dari  segi  usia,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Selanjutnya,  dipilih  pendekatan sosialisasi  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  yang  tepat  untuk  memberikan  pengetahuan mengenai  kekerasan  seksual  dalam  aspek  pemidanaan.  Metode  yang  digunakan  meliputi wawancara, ceramah, penyebaran angket dalam bentuk kuisioner, serta sosialisasi langsung dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa desa Perkebunan Labuhan Haji, kepala desa, perangkat desa, aparat desa, kepala dusun, dan mahasiswa. Kegiatan ini dirancang dengan sesi tanya jawab antara kami dan peserta pengabdian.
Gambar 3. Pemaparan materi
Pada  tahap  pelaksanaan,  langkah  pertama  adalah  perkenalan  diri  dan  profil  kampus pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu secara singkat, serta sosialisasi pengabdian  pada  masyarakat  mengenai  pentingnya  pencegahan  kekerasan  seksual  dalam aspek pemidanaan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun Perkebunan Labuhan Haji,  dan  mahasiswa  sebanyak  30  orang.  Kegiatan  ini  dirancang  dalam  bentuk  sesi  tanya jawab  setelah  materi  sosialisasi  disampaikan.  Mengingat  banyaknya  peserta  dari  berbagai

## Zainal Abidin Pakpahan et al.
latar belakang, pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif). Acara dibuka langsung oleh Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji.
Selama  acara  berlangsung,  masyarakat  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji  menunjukkan antusiasme  yang  tinggi  terhadap  pemaparan  yang  disampaikan  oleh  tim  pengabdian masyarakat, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari peserta serta semangat masyarakat  dalam  menyimak  ceramah  tersebut.  Dengan  penerapan  metode  PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif), tercipta suasana yang harmonis, di mana interaksi  dan  komunikasi  antara  penyuluh  dan  masyarakat  berlangsung  dengan  lancar. Kami  sebagai  penyuluh  menggunakan  berbagai  sarana,  seperti  laptop,  infokus,  dan presentasi PowerPoint, serta membagikan angket kepada para peserta.
Secara  umum,  hasil  sosialisasi  hukum  menunjukkan  bahwa  mitra  sangat  antusias  dan bersemangat  mengikuti  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dari keaktifan peserta dalam bertanya, berdialog, berdiskusi, dan mengisi angket kuisioner yang membahas  pentingnya  pencegahan  kekerasan  seksual  dalam  aspek  pemidanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket, hampir 90% peserta dapat memahami materi dengan baik dan mengisi angket secara akurat.

## Gambar 4.
Para peserta yang hadir

## Evaluasi Kegiatan
Harapan  perubahan  kondisi  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  pengabdian  pada masyarakat di Desa Perkebunan Labuhan Haji yaitu sebagai berikut:

## Tabel 1

## Harapan Kondisi sebelum dan sesudah Pengabdian dilakukan
No Unsur Kondisi Sebelum Program Pengabdian Kondisi Setelah Pengabdian Dilakukan 1 UU  No.  12  Tahun  2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pengetahuan  dan  pemahaman terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  masih rendah Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dapat meningkat sehingga masyarakat bisa lebih mengetahuinya kedepan.
2 Permendikti  No.  30 Tahun  2021  Tentang Kekerasan  Seksual  di Perguruan Tinggi Kesadaran  dan  pengetahuan tentang  peraturan  Permendikti No.  30  Tahun  2021  yang  terkait masih rendah Pengetahuan Masyarakat dan mahasiswa meningkat dan sudah menyadari tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap masyarakat dan mahasiswa akan Permendikti No. 30 Tahun 2021 tersebut.
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Perkebunan Labuhan Haji telah  memperoleh  pengetahuan  mengenai  maksud  dan  tujuan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2022  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  serta Permendikti  No.  30  Tahun  2021  tentang  Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi  bagi mahasiswa  yang  turut  hadir  dalam  kegiatan  tersebut.  Terdapat  peningkatan  pengetahuan yang  signifikan  mengenai  pencegahan  kekerasan  seksual,  sebagaimana  terukur  dari pengisian  angket  kuisioner  yang  dibagikan  kepada  masyarakat  dan  mahasiswa  setelah materi sosialisasi hukum dilaksanakan.
Sebagai bahan evaluasi kegiatan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih  memahami  dampak  kekerasan  seksual  dan  cara  pencegahannya  dari  aspek  hukum pidana.  Hal  ini  penting  agar  masyarakat,  baik  sebagai  korban  kekerasan  seksual  maupun anggota keluarga, dapat segera melapor ke pihak berwajib, dalam hal ini  pihak kepolisian setempat. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, dan mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat sangat penting, sambil memberikan nasihat kepada anak-anak untuk  menghindari  perbuatan  kekerasan  seksual.  Dengan  meningkatnya  pengetahuan masyarakat,  diharapkan  dapat  mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan  dampak  negatif kekerasan seksual, serta meminimalisir angka kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  kegiatan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencegahan  kekerasan  seksual dalam  aspek  pemidanaan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 menunjukkan  bahwa  kegiatan  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  jadwal  yang direncanakan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa di  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji  mengenai  pentingnya  mempertahankan  harkat  dan kehormatan  perempuan  serta  anak.  Masyarakat  desa  Perkebunan  Labuhan  Haji menunjukkan  semangat  dan  antusiasme  tinggi  selama  kegiatan  tersebut  dan  semakin memahami pentingnya pencegahan kekerasan seksual serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi pelaku.

## Saran Kegiatan Lanjutan
Saran  untuk  kegiatan  selanjutnya  adalah  agar  masyarakat,  mahasiswa,  kepala  desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam menangani masalah  kekerasan  seksual  di  lingkungan  Desa  Perkebunan  Labuhan  Haji.  Mereka diharapkan dapat memberikan nasihat dan motivasi kepada masyarakat serta memberikan

## Zainal Abidin Pakpahan et al.
dukungan  dan  pemahaman  tentang  maksud  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 sebagai langkah pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan masyarakat.

## Ucapan Terimakasih
Kami  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  masyarakat  Desa Perkebunan  Labuhan  Haji,  mahasiswa,  kepala  desa,  perangkat  desa,  tokoh  agama,  dan tokoh  masyarakat  yang  telah  menunjukkan  semangat  dan  antusiasme  yang  tinggi. Dukungan dan partisipasi Anda semua sangat berharga dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan harkat dan kehormatan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan seksual.

## REFERENSI
Irfan, M., & Wahid, A. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan. PT. Refika Aditama.
Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). Buku ajar hukum perkawinan . Unimal Press.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Republik  Indonesia.  (2022). Data Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  RI  tahun  2022 .  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
Pakpahan, Z. A. (2015). Telaah kritis atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan . PT. Sofmedia.
Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
Republik  Indonesia.  (2022). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Utomo, D. G. S. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Aliansi:  Jurnal  Hukum,  Pendidikan  dan  Sosial  Humaniora ,  1(5),  1-15. https://doi.org/10.1234/aliansi.2024.01.05
Accepted author version posted online:  7/26/2024 Maya Mustika (Reviewing editor)

## FUNDING
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Universitas Labuhanbatu tahun 2024.

## COMPETING INTERESTS
Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.