## FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH
Ni Ketut Sudianing 1

## Abstraksi
Perencanaan merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator- indikator  capaian  yang  harus  dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Indikator- indikator  harus  dapat  diukur,  dan  jelas  proses  serta  cara  pencapaiannya.  Adapun fungsi  perencanaan  dalam  kebijakan  publik  adalah:  1)  dapat  memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat, 2) Perencanaan sebagai pedoman  pengalokasian  sumberdaya  manusia  dan  anggaran  dalam  implementasi kebijakan  publik;  3)  Perencanaan  dapat  dijadikan  acuan  dalam  melaksanakan monetoring  dan  evaluasi  kebijakan  publik  dan  4)  Perencanaan  dapat  mendorong partisipasi  publik,  baik  mitra  kerja  maupun  masyarakat.  Perencanaan  dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik.
Kata  Kunci:    Perencanaan  Pembangunan,  Partisipatif,  Kinerja,  dan  Kebijakan Publik
1. Staf Pengajar Universitas Panji Sakti Singaraja

## 1. Pendahuluan
Perencanaan  pembangunan  partisipatif,  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan hasil-hasil  pembangunan,  yang  berbasis  pada  demokrasi  politik  untuk  dapat melibatkan  seluruh  prospek  dan  komponen  masyarakat  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan kebijakan publik.  Dengan  perencanaan  dapat  dilakukan  suatu  perkiraan  ( forecasting ) terhadap  hal  -  hal  dalam  proses  pelaksanan  kegiatan  tentang  apa  saja  yang  akan dilalui  dan  dilaksanakan.    Perkiraan    disini  tidak  hanya  berkenaan  mengenai potensi  -  potensi  dan  prospek  -  prospek  perkembangan  kegiatan,  tetapi  juga mengenai  hambatan  -  hambatan  dan  resiko  -  resiko  yang    mungkin  dihadapi. Dengan perencanaan juga dilakukan penyusunan skala prioritas terhadap berbagai alternatiF pilihan pekerjaan yang harus dilakukan (Parwati & Suprapta, 2017, 61).
Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang dilaksanakan berlandaskan pada sinergi masyarakat dengan pemerintah, terutama di  tingkat  paling  bawah  yaitu  pemerintah  desa,  dimana  pemerintah  dengan masyarakat  setempat  belajar  mengidentifikasi  permasalahan  dan  potensi  yang dimiliki  bersama,  dengan  demikian  hasil  dari  setiap  tahapan  pembangunan  bisa lebih  membumi  (Bihamding,  2019:  1),  dalam  pengertian  ini,  masyarakat  merasa memiliki  hasil  pembangunan  dan  keterlibatannya  secara  penuh  dalam  proses perencanaan  pembangunan  dan  pelaksanaan  pembangunan,  yang  melibatkan mereka secara penuh.   Hal  ini juga didukung  oleh hasil penelitian Sudiartha dan Redana yang menyatakan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa oleh satu orang/kelompok  masyarakat,  namun  tetap  dilakukan  secara  bersama-sama  dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan (Sudiartha dan Redana, 2017: 14)
Dengan  diterbitkan  serta  dilaksanakan  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa menurut  Arie  Sujito  (dalam  Bihamding,  2019:  4),  urgensi  UU  ini  adalah  1) memberi kejelasan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa, pembangunan  berorientasi  pada  pemberdayaan,  menempatkan  masyarakat  desa sebagai subyek, 2) perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber  daya  ke  desa.    Di  samping  itu  dalam  proses  pembangunan  pemerintah memiliki  tugas  penting  selain  penyedia  anggaran  pembangunan,  pemberdayaan dan peningkatan proses pembangunan melalui proses politik dan demokrasi yang mendorong  partisipasi  berbagai  komponen  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan dan kebijakan publik lainnya. Menurut Kuncoro, bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi umum lainnya, yaitu:
1) Melindungi  masyarakat  dari  kekerasan  dan  serangan  masyarakat  atau  negara lain;
2) Melindungi  setiap  masyarakat  dari  ketidakadilan  atau  tekanan  setiap  anggota yang lain; dan
3) Mendirikan  dan  memelihara  pekerjaan  publik  tertentu  dan  institusi  publik tertentu  yang  tidak  pernah  menarik  bagi  individu  atau  sekelompok  kecil masyarakat untuk mendirikan dan memelihara (Kuncoro, 2018: 6).
Fungsi-fungsi  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  apabila  tidak  adanya partisipasti masyarakat secara optimal dalam setiap proses pembangunan.
Dalam  menentukan  kinerja  organisasi,  organisasi  memiliki  Perencanaan Peningkatan  Kinerja  (PPK),  merupakan  teknik  manajemen  yang  berfungsi  untuk meningkatan  kinerja  organisasi,    dengan  mengutamakan  kekuatan  daya  analisis atas  kekuatan–kekuatan  pendukung  dan  penghambat  kinerja,  yang  berfungsi menentukan  strategi  serta  langkah–langkah  kegiatan  terencana  dan  terkoordinasi dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi.  Dengan  memanfaatkan  analisis terhadap  berbagai  potensi  dan  sumber-sumber  yang  menjadi  penghalang diharapkan organisasi dapat merencanakan masa depan atau kinerja organisasi di masa mendatang lebih baik atau meningkat.

## 2. Metodelogi
Dalam  mengungkapkan  berbagai  konsep  dan  perdebatan  teori  penulis menggunakan studi kepustakaan ( library study ), dalam upaya mengungkap fakta- fakta tentang kebenaran ilmiah, dengan penelusuran terhadap berbagai hasil-hasil penelitian  para  peneliti  terdahulu,  dan  tulisan-tulisan  yang  berhasil  didiskusikan melalui  berbagai  buku-buku  ilmiah.  Dengan  demikian  hasil  tulisan  ini  dapat dijadikan  rujukan  yang  sahih,  sebagaimana  tulisan-tulisan  lain  yang  dihasilkan melalui  hasil  penelitian  langsung  oleh  para  penulis  karya  ilmiah.  Disamping  itu juga  penulisan  berupaya  menyajikan  fakta-fakta  ilmiah  ini,  melalui  diskusi  yang panjang  dengan  rekan  sejawat,  para  pakar  dan  para  pembuat  perencanaan  dan praktisi kebijakan publik, utamanya yang banyak memberikan kontribusinya pada kalangan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng.
3. Diskusi Teori dan Pembahasan

## 3.1. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan  pembangunnan  daerah  sebagai  bagian  dari  kebijakan  publik, perlu  menjadi  perhatian  semua  pihak  baik  dari  sisi  pemerintah  sebagai penanggungjawab  perencanaan  dan  anggaran,  masyarakat,  swasta  dan  kelompok sasaran, sebagai stakeholder perencana dan pelaksana kebijakan publik. Di dalam teori  perencanaan  terdapat  tiga  hal  utama,  yang  perlu  kita  pahami,  yaitu:  a) definisi  dari  perencanaan,  b)  substantif  perencanaan,  yakni  apa  yang  akan direncanakan dan siapa merencanakannya? serta c) menyangkut normatif rencana, tentang  bagaimana  perencanaan  yang  telah  dikemukakan  oleh  berbagai  ahli perencanaan dan ternyata kesemuanya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tetapi  tidak  memperlihatkan  adanya  konsensus  (Mahi  &  Trigunarso,  2017:  1). Dalam buku yang sama, dikemukakan juga beberapa konsep tentang perencanaan, yaitu:
1) Dipandang  dari  sudut  kegiatan  dasar  manusia  di  mana  terkandung  dalam tingkah  laku  manusia  pada  semua  tingkatan  masyarakat,  dengan  demikian perencanaan  adalah  merupakan  proses  berpikir  dan  tindakan  manusia  yang berorientasi ke masa depan;
2) Ditinjau dari sudut pilihan rasional, maka perencanaan merupakan suatu proses untuk  menentukan  tindakan-tindakan  di  masa  depan  yang  sesuai  yang diperoleh melalui tahapan pemilihan; dan
3) Ditinjau dari sudut pemecahan masalah ( problem solving ) di mana perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang ditujukan pada berbagai jenis masalah yang sangat spsesifik (Mahi & Triguanrso, 2017: 1).
Dari ketiga sudut pandang tersebut,  dapat  disampaikan bahwa perencanaan sebagai  proses  berpikir  manusia,  yang  mengandung  tindakan-tindakan  di  masa depan  dalam  rangka  membuat  keputusan  mengenai  berbagai  persoalan  yang dihadapi,  di  masa  sekarang  maupun  tujuan  peningkatan  kualitas  keputusan  di masa  mendatang.  Oleh  karena  itu  fungsi  perencanaan  sebagai  hal  yang  sangat penting  sebagai  peletakan  dasar  utama  tindakan  manusia  baik  secara  individu maupun kelompok, bahkan menyangkut wilayah yang sangat luas seperti wilayah
desa  atau  daerah.    Fungsi  perencanaan  di  sini  adalah  sebuah  proses  diambilnya keputusan  berhubungan  dengan  hasil  yang  diinginkan  dengan  memaksimalkan penggunaan  sumberdaya  dan  pembentukan  sebuah  sistem    komunikasi  yang sangat  mungkin,  adanya  pelaporan  dan  pengendalian  hasil  akhir  dan  juga perbandingan hasil-hasil rencana yang dibuat dengan manfaat antara lain:\
1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya  pedoman  bagi  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
2) Dengan  perencanaan  dapat  dilakukan  suatu  perkiraan  potensi,  prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang;
3) Perencanaan  memberikan  kesempatan  untuk  mengadakan  pilihan  yang terbaik, setiap individu yang terlibat;
4) Dengan  perencanaan  dilakukan  penyusunan  skala  prioritas  dari  segi pentingnya (Damanik, 2019: 12-13).
Dengan  demikian  perencanaan  menurut  Damanik  memiliki  fungsi  yang sangat  penting,  yaitu:  a)  menentukan  titik  tolak  dan  tujuan  organisasi;  b) memberikan  pedoman,  pegangan  dan  arah;  c)  mencegah  pemborosan  waktu;  d) memudahkan  penagwasan;  e)  kemampuan  evaluasi  yang  teratur;  dan  f)  sebagai alat koordinasi ( Damanik, 2019).

## 3.2. Partisipasi Masyarakat
Dalam  hal  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  masyarakat memiliki peran sebagai berikut:
1) Partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan;  partisipasi  masyarakat  perlu ditumbuhkan  melalui  dibukanya  forum  yang  memungkinkan  masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau pada tingkat lokal;
2) Partisipasi  dalam  pelaksana  kegiatan;  sebagai  bentuk  pemerataan  sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan;
3) Partisipasi  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan;  partisipasi  dapat dalam bentuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan;
4) Partisipasi  dalam  pemamfataan  hasil-hasil  pembangunan;  partisipasi  ini menjadi  sangat  penting,  sebab  pembangunan  bertujuan  memperbaiki  mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan yang akan datang.  Pemanfaatan  hasil  pembangunan  akan  merangsang  kemauan  dan kesukarelaan  masyarakat  untuk  selalu  berpartisipasi  dalam  setia  program pembangunan yang akan datang (Theresia, et all dalam Hajar dkk, 2018: 32).
Berkenaan  dengan  partisipasi,  dapat  dikemukakan  prinsip-prinsip  sebagai berikut;
1) Cakupan,  semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan;
2) Kesetaraan  dan  kemitraan;  membangun  dialog  tanpa  memperhitungkan jenjang  dan  struktur  masing-masing  pihak,  dimana  pada  dasarnya  setiap orang  mempunyai  ketrampilan,  kemampuan  dan  prakarsa  serta  mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan;
3) Traparansi; harus menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi secara terbuka dan kondusif sehingga meninmbulkan suasana dialogis yang baik;
4) Kesetaraan kewenangan; harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan  dan  kekuasaan  terhadap  semua  pihak  untuk  menghindari terjadinya dominasi;
5) Kesetaraan  tanggungjawab,  semua  pihak  mempunyai  tanggungjawab  yang jelas  dalam  setiap  proses  karena  adanya  kesetaraan  kewenangan  dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan;
6) Pemberdayaan berbagai pihak tidak lepas dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan,  terjadi  suatu  proses  saling  belajar  dan  saling  memberdayakan  satu sama lain;
7) Kerjasama;  sangat  diperlukan  berbagai  pihak  yang  terlibat  untuk  saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya berkaitan  dengan  kemampuan  sumberdaya  manusia  (ditjend  Pemdes,  2015 dalam Bihamding, 2019: 10).

## 3.3. Kinerja Kebijakan Publik
Perencanaan  yang  baik  yang  dirumuskan  melalui  perumusan  kebijakan publik,  oleh  para  pakar  dan  praktisi  perencana  pembangunan  sebagai  hasil akhirnya adalah menjadi sebuah kebijakan publik, dapat mendorong peningkatan kualitas  hasil  pelaksanaan  kebijakan  publik,  dalam  hal  ini  penulis  menyebutnya sebagai  kualitas  kinerja  kebijakan  publik.  Dengan  perencanaan  yang  efektif  dan efisien  pemerintah  atau  organisasi  dapat  melaksanakan  koreksi  terhadap penyimpangan  sedini  mungkin,  mengidentifikasi  berbagai  hambatan  yang mungkin  timbul  di  kemudian  hari,  serta  dapat  melaksanakan  langkah-langkah perbaikan  agar  dapat  lebih  mudah  mengatasi  hambatan-hamabatan  tersebut, menghindari  kegiatan,  pertumbuhan  dan  perubahan  yang  tidak  terarah  dan  tidak terkontrol.  Adapun  manfaat  perencanaan  secara  efektif  dan  efisien  menurut Damanik adalah :
1) Hasil  perencanaan  menjadi  pedoman  dan  acuan  dasar  dalam melaksanakan kegiatan;
2) Perencanaan  bisa  memudahkan  pengawasan  terhadap  kegiatan  yang dilakukan,  apakah  telah  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  atau tidak;
3) Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi;
4) Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir;
5) Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif dan efisien;
6) Penyimpangan  yang  berpotensi  muncul  bisa  diantisipasi  sedini mungkin;
7) Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin;
8) Mengantisipasi  adanya  perubahan  kondisi  baik  internal  maupun ekternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan organisasi;
9) Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam organisasi; dan
10) Memudahkan pengawasan (Damanik, 2019:  13)
Disisi  lain,  pencapaian  sasaran  pembangunan  sebagai  wujud  pelaksanaan kebijakan  yang  berkualitas,  adalah  bagaimana  hasil  pelaksanaan  pembangunan dapat  mencapai  apa  yang  dimaksud  dengan  “ public  value” That  government creates value for the society (Moore, 1995: 29). Public value ini tercapai  apabila suatu kebijakan dapat menerjemahkan dan menseleraskan  harapan-harapan yang berbeda  dari  masyarakat  (Talbot,  2006  dalam    Sendjaja  &  Adi  ,  2015). Ketercapaian  berbagai  kepentingan  yang  berbeda  dan  keterwakilan  hasil pembangunan  untuk  memenuhi  berbagai  kepentingan  masyarakat  secara berkualitas,  menjadi  fokus  perhatian  dalam  perencanaan  dan  implementasi kebijakan  publik.  Adapun  tujuan  kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari  beberapa dimensi antara lain:
1) Dari  sisi  sumberdaya  ( resources ),  kebijakan  publik  bertujuan  men- distribusikan  ( distributif )  sumberdaya  daerah  dan  menyerap  ( absortif ) sumberdaya  daerah.  Penjelasan  ini  menujukkan  bahwa  melalui  kebijakan publik, negara harus mampu melakukan penyerapan sumberdaya (mis. Pajak) secara  baik,  berkeadilan  dan  proporsional,  sehingga  tidak  menimbulkan ketimpangan  dan  exploitasi  terhdap  sumberdaya.  Disisi  lain  daerah  dituntut untuk  dapat  mendistribusikan  dalam  program  pembangunan,  sehingga mampu  memberikan  manfaat  secara  berkualitas  dan  berkeadilan  kepada seluruh komponen yang ada di daerah.
2) Regulatif  verus  diregulatif; regulatif  menyangkut  pengaturan  dan pembatasan,  seperti  kebijakan  tarif,  proteksi  industri  dll.  Sedangkan deregulatif  bersifat  membebaskan  seperti  kebijakan  privatisasi,  kebijakan penghapusan tarif dll. Sisi perencanaan atau dalam kebijakan disebut sebagai perumusan kebijakan, harus mampu melakukan analisis terkait dalam hal apa kebijakan  itu  bersifat  mengatur,  dan  disisi  lain  juga  dapat  membebaskan secara  benar,  pada  upaya  penyelesaian  permasalahan  pembangunan  dan perencanaan sosial yang dapat dibebaskan dari pengaturan kebijakan publik.
3) Dinamisasi  versus  stabilisasi ;  dinamisasi  menyangkut  kebijakan  bersifat menggerakkan  sumberdaya  untuk  mencapai  kemajuan  tertentu  yang dikehendaki,  seperti  kebijakan  desentralisasi,  kebijakan  zona  exklusif,  dll.
Sifat  kebijakan  stabilitasi  adalah  kebijakan  mengerem  atau  menghentikan dinamika yang terlampau cepat, tidak sesuai agar tidak merusak sistem yang ada,  baik  menyangkut  sistem  politik,  keamanan,  ekonomi  maupun  sosial, seperti kebijakan suku bunga dan keamanan.
4) Kebijakan  yang  memperkuat  negara  versus  kebijakan  memperkuat  pasar.
Kebijakan  yang  bersifat  mendorong  lebih  besar  peran  negara  (kebijakan memperkuat  negara) seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan, sebaliknya kebijakan memperkuat pasar atau publik seperti kebijakan privatisasi BUMN, Kebijakan Perseroan terbatas dll  (Nugroho, 2006).
Selanjutnya  menurut  model  Van  Metter  dan  Van  Horn,  (dalam  Hill  dan hupe,  2002),  bahwa  yang  menjadi  indikator  dalam  pencapaian  kinerja  kebijakan secara maksimal adalah sebagai berikut:
1) Ukuran  dan  tuntutan  kebijakan,  kinerja  akan  menjadi  baik  apabila  tujuan kebijakan benar-benar realistis, sesuai dengan ukuran dan tuntutan yang ada.
2) Sumber  daya,  keberhasilan  sebuah  kebijakan  bergantung  pada  kemampuan memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia,  baik  yang  berupa  SDM,  finansial dan waktu.
3) Komunikasi  antara  organisasional  dan  aktivitas  pelaksana;  dalam  hal  ini koordinasi  merupakan  suatu  kerja  yang  sangat  berpengaruh  dalam  menyusun dan implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi kemunikasi antar pihak dalam proses kebijakan baik dari sisi perencanaan maupun dalam implementasi maka  pencapaian  tujuan  kebijakan  akan  semakin  baik,  dan  kesalahan  terjadi semakin kecil.
4) Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini menyangkut organisasi formal dan non formal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.
5) Lingkungan ekonomi dan sosial  politik;  dampak besar keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, semakin baik lingkungan ekternal maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin baik
6) Disposisi  atau  respon  dari  para  pelaksana;  sejauhmana  sikap  penerimaan  dan penolakan agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan publk. Sikap pelaksana ini berkaitan erat dengan seberapa demokratis, antusia,
dan  responsif  kelompok  sasaran  dalam  menyambut  kebijakan  serta  daya dukung  lingkungan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  maupun  terhadap kelompok sasaran kebijakan (dalam Hutahayan, 2019).
Selanjutnya  Kadji  dengan  menggunakan  Model  Rippley,  menegaskan bahwa  produk  kebijakan  publik  yang  siap  diimplementasikan  akan  berhasil  bila memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yaitu:
a. Tingkat  kepatuhan  aparatur,  para  pelaksana  atau  implementor  dituntut memiliki  sikap  dan  mentality  yang  mewujudkan  tindakan  patuh  dan  taat  asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik;
b. Kelancaran  dan  tidak  adanya  persoalan,  implementor  sedapat  mungkin mengeliminir  setiap  permasalahan  yang  ditemui  dalam  proses  implemnetasi kebijakan publik;
c. Kinerja; setiap kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi  itu  sendiri.  Dengan  efektifnya  pelaksanaan  kebijakan  tentunya akan  melahirkan  optimalisasi  kinerja  kebijakan,  yang  dapat  dipengaruhi  oleh kinerja  individu  dan  para  pelaksana  kebijakan  publik  (Gobel  &  Koton,  2016: 35).
Dengan  demikian  perumusan  kebijakan  sebagai  perencanaan  publik  dapat mengantarkan pada pencapaian kinerja kebijakan publik, yang dapat menyangkut dari  kemampuan  merumuskan  tujuan-tujuan  pembangunan,  proses  pelaksanaan yang  efektif  dan  efisien,  dan  kemampuan  dalam  memprediksi  dampak  kebijakan di  masa  depan,  yang  lebih,  dengan  menciptakan  intrumen-intrumen  monitoring dan evaluasi yang baik.

## 4. Simpulan dan Saran
Perencanaan  pembangunan  sebagai  salah  satu  proses  perumusan  kebijakan publik  dapat  mewujudkan  kinerja  kebijakan  publik  secara  baik,  sebab  dengan perncanaan  yang  baik,  suatu  organisasi  swasta  maupun  pemerintah  dapat mengantar  pada  pencapaian  tujuan  kebijakan  secara  realistis,  sesuai  kemampuan dalam  mewujudkan public  value, penggunaan  waktu  dan  anggaran  yang  efisien, memudahkan  pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan  publik,  mendorong  dan
memotivasi  partisipasi  publik.  Dengan  demikian  dalam  perencanaan  publik dibutuhkan  sumberdaya  yang  memiliki  kemampuan  perencaan  yang  handal, berkualitas dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kepentingan publik di atas segalanya, serta didukung oleh kemampuan menguasai teknologi, sehingga selain dapat menyusun perencanaan secara  baik, juga dapat mensosialisasi dan memberi edukasi tentang kepentingan kebijakan publik kepada masyarakat secara cepat dan realtime,  untuk  memperoleh  dukungan  publik  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  dan  kebijakan  publik  lainnya.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat “perencanaan  pembangunan  guna  menghadirkan  proses  yang  lebih  mudah, efisien, melibatkan berbagai komponen bangsa, dalam waktu yang relatif singkat, akurat,  transfaran  dan  memerlukan  maupun  menghadirkan  demokrasi  dan keterlibatan banyak pihak (Sudianing & Seputra, 2019: 114).

## Daftar Pustaka
Bihamding,  Hariawan,    2019. Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  Desa.
Deepublish, Yogyakarta.
Damanik,  Sarintan  Efratani,    2019. Perencanaan  Pembangunan  Kehutanan. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, Jawa Timur
Gobel,  Erwin  Zubair  &  Yosep  P.  Koton,  2016. Pengelolaan  Danau  Limboto dalam Perspekti Kebijakan Publik. Deepublish, Yogyakarta.
Hajar,  Siti,  Irwan  Syari  Tanjung,  Yurisna  Tanjung  dan  Zulfahmi,  2018. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli
Hutahayan,  John  Fresly,  2019. Faktor  Pengaruh  Kebijakan  Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan publik (Studi pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta). Deepublish, Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajad,  2018. Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Gramedia Pustaka Utama.
Mahi,  Ali  Kabul  &  Sri  Indra  Triguanrso,  2017. Perencanaan  Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana, Jakarta
Moore,  Mark  H,  1995. Creating  Public  Value:  strategicManagement  In Governmet.
Dwidjowijoto,  Rian  Nugroho,  2006. Kebijakan  Publik  untuk  Negara-Negara Berkembang. Elex Media Komputindo, Jakarta
Parwati, Ni Kadek Eva dan I Nyoman Suprapta, 2017.  “Manajemen Pengelolaan Pariwisata  Di  Objek  Wisata  Air  Terjun  Desa  Gitgit  Kecamatan  Sukasada Kabupaten  Buleleng”.  Dalam  Locus  Majalah  Ilmiah  Fisip  Vol  7  No.  1  - Pebruari  2017  https://docplayer.info/167175989-Kata-kunci-perencanaan- pelaksanaan-pengawasan-pengelolaan-pariwisata.html
Sendjaja,  Denny  &  Yorrie  Adi,  2015.  “Analisis  Kebijakan  Publik  dalam Pemeriksaan  Kinerja”.  Dalam Jurnal  Tata  Kelola  &  Akuntabilitas Keuangan Negara.
Sudianing,  Ni  Ketut  &  Ketut  Agus  Seputra,  2019 .  “ Peran  Sistem  Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Dalam Locus Majalah Ilmiah Vol 11, No 2 (2019). https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/391
Sudiartha,  Putu  Deni,  dan  Dewa  Nyoman  Redana,  2017.  “Partisipasi  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Sanggalangit,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”. Dalam  Locus Majalah  Ilmiah Fisip Vol 8 No. 1 Agustus 2017. (14-25). https://fdokumen.com/document/partisipasi-dan-pemberdayaan-masyarakat- dalam-pembangunan-dimana-dalam-undang-undang.html