Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 220-226 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7147.220-226
Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi ’ i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)
Nur dalilah Harahap, Syafruddin Syam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: dalilah.nurharahap@gmail.com , syafruddinsyam@uinsu.ac.id

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia.  Wakaf  memiliki  potensi  untuk  menjadi  instrumen  ekonomi  yang  dapat  mendorong  sektor  ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik dan profesional. Fokus utama dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengarahkan, memproduktifkan, dan memanfaatkan wakaf secara strategis. Artikel ini juga mengkaji dasar-dasar hukum wakaf dalam Alquran, hadis, dan undang-undang terkait. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi kasus tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di desa Simalagi, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ulet, dan memiliki daya tahan yang kuat. komitmen. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.

## Keyword: Wakaf, Mazhab Imam Syafi’i, Pemanfaatan Wakaf

## Abstract
This article discusses the utilization of waqf land by means of profit sharing in the context of waqf management in Indonesia. Waqf has the potential to become an economic instrument that can boost the community’s economic sector if managed properly and professionally. The main focus in waqf management is nazhir professionalism, which is the key to success in directing, productive and strategically utilizing waqf. This article also examines the legal basis of waqf in the Koran, hadith, and related laws. In addition, this research involves a case study on the utilization of waqf land by means of profit sharing in the village of Simalagi, which provides economic benefits to the local community. The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  through  observation, documentation, and interviews. The results of the study show that the Indonesian Waqf Board has carried out its duties in accordance with Law No. 41 of 2004 to manage and develop cash waqf properly, it requires human resources that are  reliable,  professional,  have  economic  knowledge,  are  tenacious,  and  have  strong  resilience.  commitment. Therefore, cash waqf institutions have a very strategic role in realizing productive waqf in Indonesia.

## Keyword: Waqf, Shafi’i Imam School, Utilization of Waqf

## I. PENDAHULUAN
Waqf atau wakaf secara harfiyah berarti berhenti, menahan, atau diam. Wakaf merupakan derivasi dari kata waqafa yang memiliki makna yang sama dengan habasa. Dengan demikian, istilah al-waqf secara keseluruhan identik dengan al-habs yang berarti menahan (Ilyas, 2016). Wakaf adalah salah satu tindakan ibadah  yang  sangat  dianjurkan  dalam  agama  Islam  karena  pahala  wakaf  akan  terus  mengalir  meskipun orang  yang  mewakafkan  telah  meninggal  dunia  (Falahy,  2016).  Secara  teknis  syariah,  wakaf  sering  kali
diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara  manfaatnya  boleh  dinikmati  untuk  kepentingan  umum.  Sebagaimana  diketahui,  wakaf  telah mengakar dan menjadi tradisi umat  Islam sepanjang sejarah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat  Islam  Indonesia sejak  agama  Islam masuk ke  Indonesia Pada umumnnya, umat  Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal− hal yang lazim dilaksanakan  di  Indonesia  seperti  tercermin  dalam  pembentukan  masjid,  mushalla,  sekolah,  makam  dan lain− lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum berkembang.
Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrumen wakaf sangat rasional. Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar dengan lokasi 366.595 yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan wilayah yang  luas,  akan  memberikan  kontribusi  bagi  pemberdayaan  sosial  ekonomi  jika  dikelola  dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Hal yang paling mendesak untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena merekalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih terarah, produktif  dan  strategis.  Sebagai  salah  satu  instrumen  syariah,  pengelolaan  wakaf  sudah  selayaknya dioptimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian yang serupa antara lain, pertama penelitian tentang Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik  Gampong  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  pertama  tanah tersebut  dimanfaatkan  dikarenakan  terlantar  sehingga  digunakan  oleh  beberapa  warga  untuk  lahan perternakan,  kedua  secara  hukum  positif  penggunaan  tanah  wakaf  oleh  sebagian  warga  di  Gampong Neuheun  tersebut  dilarang  oleh  UU  No.  41  Tahun  2004  dan  yang  ke  tiga  bahwa  Islam  melarang pemanfaatan wakaf secara individu apabila pemanfataan tanah wakaf yang diwakafkan tidak mensyaratkan untuk sesuatu yang khusus (Nur, 2018). Kedua, pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi  hasil  pertanian  pada  tanah  wakaf  produktif  di  Desa  Bumimas  Kecamatan  Batanghari  Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbangan bagi hasil antara nadzir dan penggarap (Saputri, 2019). Ketiga, tinjauan  hukum  mengambil  manfaat  di  atas  tanah  wakaf  menurut  mazhab  syafi’i.  Aturan  mengenai pengambilan keuntungan (upah) di atas tanah wakaf dalam hukum Islam tidak di perbolehkan apabila tidak ada izin dari BKM (Nazhir Masjid) (Nasution, 2020)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kompetensi  Nazhir  masjid dalam upayanya mengelola aset wakaf untuk memberdayakan masyarakat produktif.

## II. KAJIAN TEORI
1. Dasar dasar hukum wakaf A. Dasar hukum wakaf dalam Alquran
Alquran  sebagai  pedoman  ummat  muslim  menjelaskan  tentang  perintah  Allah  SWT  dalam menafkahkan  harta  benda  untuk  kebaikan  dijalan  Allah  (infaq  fisabilillah)  di  tafsir  kan  sebagai  hukum wakaf merujuk kepada ayat ayat Alquran yang secara umum mengajarkan tentang menafkahkan harta benda di jalan Allah yang terdapat dalam Alquran.
Surah Al-Baqarah ayat 267 Yang  artinya  “Kamu  sekali  kali  tidak  sampai  kepada  kebaikan  (yang  sempurna)  sebelum  kamu menafkahkan  sebagian harta  yang  kamu  cintai, dan apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Yang  artinya  “Hai  orang  orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  di  jalan  Allah  sebahagian  dari  hasil usaha mu yang baik baik dan sebagaian dari apa yang kamu keluarkan dari bui untuk kamu dan jangan lah kamu memilih yang buruk buruk lalu kamu menafkahkan daripada nya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil nya melainkan dengan memincingkan mata terhadap nya dan ketahuilah, bahwa  Allah maha kaya dan maha terpuji”.
B. Dasar hukum wakaf dalam Al-Sunnah
Hadis  riwayat  Muslim  dari  abu  Hurairah  yang  artinya  “jika  seorang  manusia  mati  maka  putuslah amal nya kecuali 3 hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,dan anak shalih yang mendoakan kebaikan untuk nya. Terjemahan bhulughul maram hal 410.
Hadis Ibnu Umar berkata iya “Umar dapat satu tanah di Khaibar,lalu iya datang kepada nabi Saw, buat  memusyawarah  tentang  nya,  yaitu  iya  berkata:  Ya  Rasulullah  sesungguhnya  saya  dapat  tanah  di Khaibar  yang  saya  belum  pernah  dapat  harta  yang  lebih  berharga  oada  pandangan  saya  daripada  nya, sabdanya: jika engkau mau, wakafkanlah pokok nya dan bersedekah lah dengan hasilnya. Berkata: maka Umar wakaf kan dia dengan syarat tidak boleh di jual pokok nya dan tidak boleh di warisi dan tidak boleh dihibahkan, yaitu ia Wakaf kan oada fakir dan pada keluarga yang hampir dan pada merdeka kan hamba dan pada Sabilillah dan ibnussabil dan tamu, tidak terlarang pengrusanya daripada nya dengan patut dan memberi makan sahabatnya yang tidak mengumpul harta” Terjemahan Bhulughul maram hal 411.

## C. Berdasarkan undang-undang tentang wakaf
Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun  2004  tentang  wakaf  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  14,  Pasal  21,  Pasal  31, Pasal  39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). memutuskan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## 2. Pemanfaatan tanah wakaf
Wakaf  dalam  hukum  Islam  bermanfaat  sebagai  sumber  atas  rezeki  dari  Allah  SWT,demi kemaslahatan  ummat  manusia.Saat  ini  tanah  wakaf  bisa  di  jadikan  lahan  produktif  yang  dapat  di manfaatkan dari generasi ke generasi seperti wakaf lahan, imam Syafi’i berkata lahan yang sudah di wakaf kan  maka  tidak  bisa  diambil  oleh  si  wakif  kembali,  wakaf  lahan  dapat  di  manfaatkan  oleh  masyarakat dengan  cara  bertani,beternak,dan  membangun  gedung  usaha  yang  mengahasilkan  untuk  umum,  seperti tanah  wakaf  yang  bertempat  di  desa  simalagi  kecamatan  Hutabargot  kabupaten  Mandailing  Natal,  yang dimana tanah wakaf sawah di kelola oleh masyarakat simalagi dengan cara bergantian lalu hasil dari wakaf tersebut dibagi oleh orang yang mengelola atau nazhir dengan masjid simalagi, dipantauan dari badan wakaf Indonesia  (BWI).  kemanfaatan  dari  tanah  wakaf  di  desa  simalagi  dapat  membantu  masyarakat  untuk mencari nafkah bagi keluarga nya, dan untuk kepentingan umum yaitu penambahan pembiayaan masjid Al- ikhlas di desa simalagi sebagai tempat ibadah ummat muslim.

## 3. Sistem Bagi hasil
Sebagaimana  telah  di  kemukakan  dalam  undang  undang  nomor  41  tahun  2004  telah  memperluas benda yang dapat di Wakafkan oleh wakif, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalam nya wakaf tunai.
Wakaf benda bergerak berupa uang di atur secara khusus dalam pasal 28 sampai pasal 31 undang undang nomor 41 tahun 2004, bagi hasil pengelola dengan nazhir masjid Simalagi yang di Wakafkan oleh bapak Marahalim ke masjid Al-Ikhlas simalagi, adapun bapak Marahalim Harahap memberi kan amanah kepada  nazhir  masjid  untuk  memanfaatkan  hasil  lahan  sawah  tersebut  dengan  cara  bagi  hasil,  dengan pengelolaan secara bergiliran oleh masyarakat simalagi yang saat ini sedang di kelola oleh ibu Jabak. Sistem bagi hasil di desa Simalagi:
Hasil keseluruhan= klg 1klg beras saat ini = 13,000
Luas sawah yg di kelola 2b 12p 40g 120k 160s 640klg
Hasil= Rp 8,320,000 B= bunbun, P= pantak, G= Goni/ karung, K= kaleng, S= suat
Hasil  panen  sawah  dengan  rata-rata  setiap  kali  panen  sekitar  120  kaleng  padi  yang  dimana  120  kaleng tersebut= 160 suat
Pembagian pengelola dengan masjid Al ikhlas simalagi, sebagai tempat berwakaf si wakif yang dimana hak si wakif di Wakafkan ke masjid Al-Ikhlas.
Bagian masjid Al-Ikhlas Setiap 1b bagian pemilik (Masjid Al ikhlas) = 15 kaleng Adapun luas sawah tersebut 2b = 30 kaleng 30k=10g 10g=40s 40s= 160klg 160klg= Rp 2,080,000 2,080,000 adalah bagi hasil yang di Wakafkan ke Masjid Al-Ikhlas simalagi Sedangkan untuk pengelola sebesar 6,240,000 termasuk di dalam nya biaya zakat dan biaya biaya untuk pengelolaan sawah tersebut.
Zakat sawah tersebut sebesar 12k 12k=4g 4g= 16s 16s= 64klg 64klg= 832,000 Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  menggunakan  metode  berupa  hadis  kedua  dari  Yahya  bin  Yahya  at- tamimiy dari Sulaiman ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar yang berbunyi.

## 4. Menurut mazhab Imam Syafi’i
Wakaf  harus  di  berikan  secara  permanen  atau  selamanya,  yang  artinya  bahwa  sighat  wakaf  itu langgeng dan tidak terputus, oleh sebab itu wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu tidak sah. Selain daripada  itu  Imam  Syafi’i  berkata  tentang  wakaf  orang  yang  bangkrut,apabila  seseorang  memiliki  harta yang  terlihat  di  tangan  nya  dan  tampak  darinya  sesuatu,  kemudian  para  pemilik  piutang  menagih  hak mereka seraya membuktikan hak hak mereka dan jika harta yang ada nampak nya dapat melunasi hak hak para  pemilik  piutang  maka  hak  hak  mereka  harus  dilunasi  dan  harta  tidak  di  bekukan,  tetapi  bila  tidak tampak  harta  padanya  atau  tidak  di  temukan  sesuatu  yang  dapat  melunasi  hak  hak  para  pemilik piutang,maka  harta  dapat  dibekukan  dan  di  jual  apabila  iya  menyebutkan  kebutuhan  nya.  Niscaya  iya disuruh memberikan bukti atas pertanyaan itu,aku menerima darinya atas bukti kebutuhannya, dan bahwa dia  tidak  memiliki  sesuatu  serta  tidak  menahan  nya,  jika  tidak  ada  bukti,  maka  aku  menahan  nya  untuk beberap  waktu  lamanya,  namun  dalam  semua  proses  ini  aku  menyuruh  nya  bersumpah  atas  nama  Allah bahwa dia tidak memiliki dan tidak mendapatkan sesuatu untuk para pemilik piutang guna melunasi utang nya, baik uang tunai,barang atau apapun.kemudian aku membebaskan nya dan melarang para piutang untuk mendesak nya, apabila aku membebaskan nya, maka aku tidak mengembalikan nya ke tahanan hingga para pemilik piutang mendatangkan bukti bahwa pengutang telah mendapatkan harta namun tidak mau melunasi hutang nya,tidak ada batasan waktu atas penahanan nya melebihi penyingkapan tentang kondisi nya yang sebenarnya, dan tidak patut untuk melalaikan masalah ini.pengutang tidak di tahan apabila di ketahui bahwa ia tidak memiliki  sesuatu,  karena Allah berfirman  “dan jika  kamu  (orang berutang  itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Pendekatan deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk  memahami  dan  menggambarkan  fenomena  yang  diteliti  secara
mendalam.  Metode  studi  kasus  digunakan  untuk  menganalisis  satu  kasus  secara  komprehensif  dan mendetail, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini,  dilakukan  observasi  langsung  sebagai  salah  satu  teknik  pengumpulan  data.  Observasi  langsung dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  objek  atau  kejadian  yang  diteliti.  Hal  ini  memungkinkan peneliti  untuk  mengamati  fenomena  yang  ada,  mengumpulkan  informasi  secara  visual,  dan  memahami konteks  yang  terlibat.  Selain  observasi  langsung,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pengumpulan  data melalui  pengambilan  dokumentasi.  Dokumentasi  mencakup  pengumpulan  data  dari  berbagai  dokumen, laporan,  catatan,  atau  rekaman  yang  relevan  dengan  objek  penelitian.  Data  dari  dokumentasi  ini  dapat memberikan informasi tambahan dan mendalam tentang subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan  wawancara  dengan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  untuk  mendapatkan  pandangan,  pendapat,  dan  pemahaman dari  individu  yang  terlibat  langsung  atau  memiliki  pengetahuan  yang  relevan  dengan  topik  penelitian. Wawancara  memberikan  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  menggali  informasi  yang  lebih  mendalam, memperjelas pemahaman, dan menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Dengan menggunakan teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  metode  studi  kasus,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  komprehensif  dan  rinci  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Melalui  observasi  langsung, pengambilan dokumentasi, dan  wawancara dengan pihak terkait, peneliti berharap dapat mengumpulkan data  yang  memadai  dan  relevan  yang  dapat  menjawab  semua  pertanyaan  penelitian  dan  memberikan wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i
Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  akad  wakaf  termasuk  akad  lazim  (mulazamah).  Oleh  karena  itu benda yang telah di Wakaf kan bukan lagi milik si wakif, melainkan telah menjadi milih umum (milik Allah subhanahu  wa  ta’ala)  Akibat  nya  adalah  bahwa  benda  yang  telah  di  Wakaf  kan  tidak  boleh  di  jual, dihibahkan, dan di wariskan karena memang ia bukan milik perorangan lagi melainkan milik publik.
Sisi  baik  dari  tanah  wakaf,  dengan  menjadikan  harta  Wakaf  sebagai  harta  permanen  yaitu  pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna melainkan juga telah menjadi pemilik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta  wakaf secara permanen  karena ada kepemilikan penuh.
Kekurangannya, yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu di tarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa di lakukan karena pemilik Wakaf asak tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali  harta  wakaf.adapun  kebaikan  temporer  yaitu  pemilik  Wakaf  asal  dapat  menarik  kembali  harta wakaf  nya  manakala  ia  membutuhkan  dan  hal  ini  dapat  di  lakukan  setiap  waktu.kekurangannya  yaitu penerima wakaf seolah olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.
Menurut  mazhab  Imam  Syafi’i  menetapkan  kedudukan  harta  wakaf  sebagai  harta  yang  permanen yang  tidak  bisa  di  tarik  kembali  di  dasarkan  atas  alasan  demi  kepastian  hukum  bagi  penerima  wakaf sehingga harta wakaf dapat di manfaatkan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya untuk  ketertiban  administrasi,  dengan  sifatnya  yang  permanen  maka  harta  tidak  terus  menerus  berganti ganti  nama  dan  balik  nama  yang  memerlukan  biaya  tidak  sedikit.  Dengan  sifat  yang  permanen  bisa terhindar  dari  gugat  menggugat  ahli  waris  pemberi  Wakaf  di  kemudian  hari  manakala  pemberi  wakaf meninggal dunia.
Undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat gayr lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang di pandang sama dengan Al ariyah (pinjaman).
Perdebatan  ulama  tentang  unsur  “keabadian”  mengemuka,  khususnya  antar  Mazhab  Syafi’i  dan Hanafi di satu sisi serta Mazhab Maliki disisi yang lain. Imam Syafi’i misalnya sangat menekankan Wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikan sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih  kebanyakan  adalah  pengikut  Mazhab  imam  Syafi’i,  maka  bentuk  Wakaf  yang  lazim  kita  dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.
Di lain pihak, imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada barang yang di Wakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak, untuk aset tetap seperti tanah, masjid dan madrasah, tanah dapat dipakai selama  tidak  ada  longsor  atau  bencana  alam  yang  menghilangkan  fisik  tanah  tersebut.  Berbeda  dengan Mazhab imam Syafi’i, imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu.yang di ambil manfaatnya adalah susu dan buah, dalam pandangan mazhab ini adalah “keabadian” umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata rata dari  aset  yang  di  Wakafkan.  Dengan  kerangka  pemikiran  imam  Maliki  telah  membuka  luas  kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk wakaf uang tunai yang bisa di gunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif.
Oleh karena itu, pendapat imam Maliki dirasa sangat relavan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif yang telah di undangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Pemberdayaan wakaf produktif tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang di ajarkan oleh nabi Saw, tanpa kehilangan subtansi keabadian bendanya.
Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa wakaf  bersifat  mu’abbad  (selamanya)  ketentuan  yang  sama  juga  terhadap  kompilasi  hukum  Islam. Sementara dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf di manfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
Dalam  peraturan  pemerintah  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  41  tahun  2004  tentang wakaf  terdapat  ketentuan  bahwa  benda  wakaf  tidak  bergerak  yang  berupa  tanah  serta  bangunan, tanaman,atau  benda  benda  lain  yang  terkait  dengan  nya  hanya  dapat  dilakukan  (diwakafkan)secara mu’abbad (tidak boleh di lakukan secara temporal) oleh karena itu pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Maliki. Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota kota yang di sewakan atau di kontrakkan.
Metode istinbat Imam Syafi’i menggunakan metode berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-tamimiy dari  sulaim  ahdlor  dari  Ibnu  Aun  dari  Nafi  dari  Ibnu  Umar,  hadist  riwayat  Muslim  yang  artinya:  “telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-tamimiy dari sulaim ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar,ia berkata:” Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap nabi Muhammad  Saw  untuk  minta  petunjuk  tentang  pengelolaannya,  katanya  :  wahai  Rasulullah  saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus daripada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: jika kamu suka, ku tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaat nya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanah nya tidak boleh di jual,dibeli, di warisi atau di hibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak,jihad fi Sabilillah, untuk orang yang mengurus nya boleh makan sebahagian hasil nya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan teman nya secara alakadarnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pengkajian  Al-Qur’an,  hadis, pendapat para Mazhab, serta  undang-undang  nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf melalui sistem bagi hasil adalah sesuai. Dalam pasal 22 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi  sarana  dan  kegiatan  ibadah,  pendidikan,  kesehatan,  bantuan  sosial,  kemajuan  ekonomi  umat,  serta kesejahteraan  umum  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan tersebut.
Selanjutnya, terkait hasil bagi dalam penelitian ini, di mana hasil lahan dibagi antara pengelola dan Masjid  Al-Ikhlas  sebagai  penerima  wakaf  dalam  bentuk  uang,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  pasal  28 hingga pasal 31 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
Selain itu, pendapat Imam Syafi’i yang merujuk pada hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaiman  Ahdlor  dari  Ibnu  Aun  dari  Nafi  dari  Ibnu  Umar  juga  mendukung  pemanfaatan  tanah  wakaf. Dalam  hadis  tersebut,  Umar  bin  Khattab  meminta  petunjuk  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  tentang
pengelolaan sebidang tanah wakaf yang ia dapatkan di Khaibar. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Umar  dapat  menahan  tanah  tersebut  dan  menyedekahkan  manfaatnya.  Umar  pun  menyedekahkan  hasil tanah tersebut kepada fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, jihad fi sabilillah, serta untuk orang yang mengurus tanah tersebut. Namun, tanah tersebut tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  tanah  wakaf  dengan  sistem  bagi  hasil sesuai dengan pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 serta mendapatkan dukungan dari pendapat Imam Syafi’i berdasarkan hadis yang disebutkan di atas.

## 2. Saran
1. Aset Wakaf bagi hasil bentuk pemberian yang dapat memberikan rasa kemanusiaan yang tinggi, mempersempit  kesenjangan  sosial  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin,membukakan  pikiran orang orang yang kaya untuk mewakafkan harta nya dalam kemaslahatan bermasyarakat,
2. Undang  undang  tentang  wakaf,  khusus  nya  yang  berkenaan  dengan  pemanfaatan  wakaf  ini hendaknya di optimalkan secara proporsional sehingga di harapkan dengan adanya undang undang ini  akan  dapat  menyelesaikan  kemungkinan  kemungkinan  terjadinya  penyelewengan  dalam pengolahan harta wakaf.
3. Diperlukan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan untuk mengembangkan strategi baru dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  wakaf.  Perkembangan  teknologi  dapat  dimanfaatkan  untuk memfasilitasi  pengumpulan  dana  wakaf,  pengelolaan  portofolio  investasi  wakaf,  dan  pelacakan penggunaan dana wakaf. Dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi ini akan sangat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Falahy, L. El. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam , 1 (2).
Ilyas, M. (2016). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. Jurisprudentie , 3 (2). Nasution, D. M. W. (2020). Tinjauan Hukum Mengambil Manfaat di Atas Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi’i  (Studi  Kasus  Masjid  Kecamatan  Medan  Sunggal  Kota  Medan) .  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara.
Nur,  A.  (2018). Mekanisme  Pemanfaatan Tanah  Wakaf  Milik  Gampong dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Studi Kasus di Gampong Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar) . Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam.
Saputri,  A.  (2019). Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Dengan Cara  Bagi Hasil  Ditinjau dari  Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
A Hasan bhulughul maram bab wakaf hal 410-412
Undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159 tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 4459)
Syaikh  al  Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyqi.  Fiqih  Empat  Mazhab  Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
Alquran surah Al-Baqarah ayat 267