Implementasi  Dispensasi  Nikah  dalam  Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Implementation of Marriage Dispensation in Review of Regulation Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection at Religious Court of Takalar.

## Jasmianti Kartini Haris
Universitas Muslim Indonesia Email: Jasmiantiharis@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima 13 September
2018 Revisi I 09 Oktober 2018

## Revisi II
08 Nopember 2018 Disetujui 17 Desember 2018 Implementasi  Dispensasi  Nikah  Dalam  Tinjauan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Di  Pengadilan Agama  Takalar.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif  melalui  data  primer  dan  sekunder,  yang kemudian  dituangkan  secara  deskriktif.  Hasil  penelitian:  1) pelaksanaan  undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak di pengadilan agama Takalar kurang efektif,  karena majelis  hakim  kurang  mempertimbangkan  usia  anak  yang  masih dibawah  umur  serta  hak-hak  anak  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang  perlindungan  anak  2)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Takalar  adalah struktur  hukum,  subtansi  hukum  dan  budaya  hukum.  Saran: Hendaknya  Majelis  Hakim  menjadikan  Undang-undang  perlindungan anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi  nikah.  Diperlukan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat khususnya  mengenai  Dispensasi  Nikah  dalam  kaitannya  dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak.
Implementation of Marriage Dispensation in Review of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the Takalar Religious Court. This  research  method  uses  a  qualitative  approach  method  through primary and secondary data, which is then described descriptively. The results of the study: (1) the implementation of law number 23 of 2002 concerning the protection of children in the Takalar religious court is less effective, because the panel of judges does not consider the age of underage  children  and  the  rights  of  children  stipulated  in  the  child protection law (2) The factors that influence the marriage dispensation request  in  the  Takalar  Religious  Court  are  the  legal  structure,  legal substance  and  legal  culture. Suggestion:  The  Judge  Council  should make the child protection law a material for consideration in deciding cases  of  marriage  dispensation  applications.  Legal  counseling  is needed  for  the  community  of  the  specific  rules  regarding  Marriage Dispensation in relation to the Child Protection Act .
Keyword: Marriage Dispensation, Concerning Child Protection,
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris

## A. PENDAHULUAN
Negara  dan  pemerintah  membuat  batasan  minimal  umur  untuk  seseorang dapat  melakukan  perkawinan,  karena  mempunyai  kepentingan  sekaligus  kewajiban untuk  mengawal  dan  mengarahkan  perkawinan  sebagai  institusi  sosial  yang melindungi  sekaligus  mengangkat  harkat  dan  martabat  perempuan  (Yusuf  Hanafi. 2011:10).
Perkawinan  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  manusia  dimana perkawinan  menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  bukan  hanya  kepada  suami/isteri yang  bersangkutan,  melainkan  juga  kepada  anak-anak  dan/atau  keturunannya, orangtua,  keluarga,  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Perkawinan  merupakan  suatu lembaga  suci  yang  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan;
Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah- tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk  mewujudkan  perkawinan  yang  ideal  sesuai  al-Qur’an  dan  undang- undang  bukanlah  perkara  mudah,  tapi  tidak  berarti  hal  itu  sulit  untuk  diwujudkan. Perkawinan tidak boleh sekadar sebuah tradisi formalitas yang berkaitan dengan hal- hal  yang  bersifat  administrative,  ia  tidak  boleh  mengalami  kehilangan  makna, sehingga  pada  akhirnya  perkawinan  hanya  menjadi  wahana  yang  terdistorsi  oleh kesadaran manusia yang lemah (Andi Syamsu Alam, 2005:29).
Di Indonesia untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar pernikahan berjalan  dengan  baik,  sehat  dan  terjaga  kelanggengannya,  maka  dalam  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melaksanakan pernikahan,agar terwujud sebuah pernikahan yang ideal dengan umur  yang  matang.  Batasan  umur  yang  ditetapkan  adalah  19  Tahun  bagi  laki-laki dan  16  Tahun  bagi  perempuan,(pasal  7  ayat  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974).  Dalam pasal  ini  terkandung  beberapa  prinsip  untuk  menjamin  cita-cita  luhur perkawinan,yaitu asas sukarela,partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai yaitu kedewasaan fisik dan mental kedua calon mempelai (Mufidah.2010:63).
Kematangan  fisik  dan  mental  kedua  calon  mempelai  yang  merupakan  hal yang  urgen  karena  dalam  perkawinan  kedewasaan  dan  rasa  tanggung  jawab  yang besar  sangat  diperlukan  dalam  membentuk  keluarga.  Kedewasaan  ini  diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner,sehingga  komunikasi  dalam  rumah  tangga  tersebut  berjalan  sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan,agar dapat  memenuhi  tujuan  luhur  perkawinan. P ernikahan  merupakan  penyatuan  antara dua  karakter  dan  latar  belakang  yang  berbeda,  dan  tidak  menutup  kemungkinan adanya  perbedaan  dari  segi  usia  karena  telah  dianggap  dewasa,  pada  umumnya dewasa  yang  dimaksudkan  ialah  telah  cakap  untuk  melakukan  segala  perbuatan hukum.  Kecakapan  seseorang  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  memerlukan kedewasaan,  dan  kedewasaan  dipengaruhi  oleh  umur.  Berikut  konsep  yang  dipakai dalam  KUH  Perdata  tentang  ukuran  kedewasaan  seseorang,  yang  dinyatakan  dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang;
a. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
b. mereka  yang  telah  menikah,  sekalipun  belum  berusia  21  tahun  (J.  Satrio, 1951:63)
Dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia memiliki pengertian tentang kedewasaan. Seseorang telah dianggap dewasa apabila  telah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah.  Disamping itu Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan mengatur  setiap  penduduk  warga  negara  Indonesia  yang  telah berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  wajib  memiliki  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk), meskipun  tidak  tertulis  secara  jelas  kata dewasa akan  tetapi  masyarakat mengganggap  usia  17  (tujuh  belas)  tahun  dapat  dikatakan  telah  dewasa,  hal  ini merujuk  pada  Undang-Undag  Pemilu  yang  memberikan  hak  suara  kepada  warga Negara yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam  usia  yang  dipautkan  dalam  perkawinan, dipersyaratkan  yang  telah  mencapai baligh. Sehingga  secara  tegas  harus  memenuhi ketentuan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Dalam  KHI  Pasal  15  secara  tegas  telah  menyebutkan  bahwa batas  umur  minimal  calon  mempelai  yang  akan  menikah  adalah  16  tahun  bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Keluarga  bahagia  dan  sejahtera  perlu  dipersiapkan  dalam  perkawinan  yang matang  antara  lain  persiapan  fisik.  Dengan  bekal  kesehatan,kedewasaan,serta kemampuan  membiayai  hidup  rumah  tangga,berarti  calon  suami  isteri  yang  akan memasuki  kehidupan  rumah  tangga  telah  menyiapkan  modal  dasar  bagi  usaha membina dan mengembankan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu,kehidupan  dan  kelapangan  rumah  tangga  akan  menjadi  rawan,akhirnya mengakibatkan  kegagalan.  Oleh  karena  itu,harus  dicegah  adanya  perkawinan dibawah umur.
Meskipun dalam Undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian  rupa,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  seseorang  menikah  dibawah umur  tersebut.  Seseoang  yang  belum  mencapai  umur  yang  ditetapkan  tetap  dapat melakukan  perkawinan  dengan  syarat  mendapatkan  izin  dari  walinya  dan  dari pengadilan  agama.  Di  pengadilan  agama  permohonan  izin  menikah  disebut  dengan permohonan dispensasi nikah.
Dispensasi  nikah  secara  absolute  memang  menjadi  kompetensi  Pengadilan Agama  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  jis  Pasal  63  UU  No.  1  Tahun  1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  UU  Nomor  50  Tahun  2009.  Ihwal mengapa  seseorang  memerlukan  lembaga  hukum  ini  sebenarnya  hanya  persoalan umur.  Dalam  hal  ini,  ketika  seseorang  belum  mencapai  batas  minimal  usia  yang diizinkan oleh Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon  mempelai  pria  dan  16  tahun  bagi  calon  mempelai  wanita.  Dengan  kata  lain, apabila  seseorang  ingin  melangsungkan  perkawinan  sementara  usianya  belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
Dilihat  dari  berbagai  peraturan  perundangan  ternyata  memberikan  batasan umur  yang  berbeda  tentang  siapa  yang  disebut  dengan  anak.  Berikut  beberapa batasan umur seseorang disebut sebagai anak, antara lain:
1. KUHPerdata Tahun 1847 Pasal 330 ayat (1) menyatakan: “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 Tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 Tahun”
2. KUHP  Pasal  45  menyatakan  anak  yang  belum  dewasa  apabila  seeorang tersebut belum berumur 16 Tahun.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 menyatakan:
“Anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  Tahun  dan  belum pernah menikah”
4. Konvensi  Hak-hak  anak  yang  dikeluarkan  pada  Tahun  1989  menyatakan Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18  Tahun  kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
5. Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  Pasal  1 ayat 1 yang berisi:
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 Tahun dan belum pernah menikah”.
6. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1997  tentang  ketenagakerjaan  pasal  1 ayat  20  menyatakan  bahwa  Anak  adalah  orang  laki-laki  atau  wanita  yang berumur kurang dari 15 Tahun.
7. Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  pasal  1  ayat  5 menyatakan  bahwa  Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18 Tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Undang-undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang  yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak  yang masih dalam kandungan.
10. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  pasal  1  ayat  4 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.
Orang  tua  memegang  peranan  yang  cukup  penting  terhadap  terwujudnya perlindungan  anak  dan  kesejahteraan  anak.  Meskipun  Undang-undang  perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur minimal 19 Tahun dan 16 tahun bagi perempuan,orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau  merestui  perkawinan  tersebut.  Orang  tua  harus  mampu  berfikir  jernih  dan bijaksana  dalam  mengambil  keputusan  terkait  perkawinan  bagi  anak  mereka. Kewajiban  orang  tua  ini  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  26  ayat  (1)  huruf  (c  ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Apabila melihat ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dengan  tegas  melarang  terjadinya pernikahan  anak dibawah umur  yang belum  berusia 18 Tahun, begitu juga batasan usia  menikah  dalam  pasal  7  ayat  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Namun  pada  saat  yang  sama  pasal  7  ayat  2  UU  Nomor  1  Tahun  1974  didalamnya juga  diperbolehkan  seseorang  untuk  mengajukan  permohonan  dispnsasi  nikah. Sepintas  ada  kontradiksi  antara  UU  Perlindungan  Anak  dengan  UU  Perkawinan perihal Perkawinan anak dibawah umur.
Namun,  jika  melihat  pada  portal  resmi  Pengadilan  Agama  Takalar    di  awal tahun  2018  dengan  jenjang  waktu  bulan  Januari-Maret,  telah  ada  beberapa permohonan  yang mengajukan  dispensasi nikah, dan penuli melihat dari tiga tahun terakhir 2015-2017, terdapat 977 perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap 30 diantaranya adalah perkara dispensasi nikah, apabila terjadi peningkatan tiap tahunnya,bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  penetapannya  di Pengadilan  Agama  Kelas  II  Takalar,  dengan  mensinkronkan  kondisi  hari  ini  dan kontrasnya  permohonan  hak  tentang  tujuan  hidup  dan  bedanya  pandangan  usia dewasa.  Pengadilan  Agama  juga  berwenang  membuat  penetapan  asal  usul  seorang anak  dan  penetapan  pengangkatan  anak,  adopsi  berdasarkan  hukum  Islam, gugatan/permohonan  pengakuan  anak,  gugatan  nafkah  anak,  isbat  nikah  dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak,dll. Itu diantara kewenangan Pengadilan Agama yang ada keterkaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
Di  era  modern  seperti  saat  ini,  dengan  kondisi  negara  yang  semakin berkembang,  dengan  berbagai  kesibukan  pekerjaan  dan  aktifitas  lainnya  tak  jua menyurutkan hasrat bagi seseorang untuk membina rumah tangga. Pernikahan tetap menjadi  kebutuhan  bagi  seseorang  yang  berstatus  masih  sendiri,  mengingat  hal  ini juga  merupakan  anjuran  agama,  yang  bahkan  amalannya  disandingkan  dengan seperdua dari agama Islam. Terlepas dari konsep umum yang melekat, jika ditelisik dan  diperhatikan  kembali,  ternyata  tidak  sedikit  pasangan  yang  melakukan pernikahan  dibawah  umur  sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  sebuah wawancara  lepas  (pra  penelitian)  oleh  peneliti  dengan  seorang  hakim  di  salah  satu Pengadilan  Agama,  mengatakan,  bahwa  dispensasi  nikah  mulai  menjadi  perhatian serius  dan  hampir  disetiap  tahun  -  beberapa  waktu  setelah  bulan  ramadhan, permohonan  dispensasi  nikah  tak  sepi  dari  pendaftaran  perkara.  Sebagaimana menurut  Andi  Syamsu  Alam  (2005:69),  jangan  sampai  dispensasi  yang  berkaitan dengan ketentuan Pasal  7 ayat  (2) terkesan  “menggampangkan” proses  perkawinan tanpa  mempertimbangkan  keharmonisan    hidup  keluarga  kelak  di  masa-masa  yang akan datang. Jika orientasinya hanya dalam konteks pemenuhan nafkah batin (salah satunya: hubungan seks), maka makna perkawinan menjadi hilang dan tidak sejalan dengan  indikasi  hukum  perkawinan  Islam,  ataukah  ada  alasan  lain  penyebab permohonan dispensasi nikah tersebut dan dapat diminimalisir.
Pada Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  dengan  pasal  7  ayat  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  adalah  kehendak  dari  undang-undang  itu  sendiri,  meskipun  terdapat pengecualian  pada  pasal  7  ayat  2  UU  Nomor  1  tahun  1974.  Namun  pada kenyataannya  masih  banyak  permohonan  dispensasi  nikah  yang  dikabulkan  tanpa
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
menjadikan  undang-undang  perlindungan  anak  sebagai  bahan  pertimbangan  yang seakan-akan pengadilan agama hanya sebatas membuka pintu izin dispensasi nikah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka dari  itu  peneliti  tertarik  untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pengadilan agama takalar.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  tentang  riset  yang bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis.  Proses  dan  makna (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif,  landasan  teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus  penelitian  sesuai  dengan  fakta  di lapangan.  Selain  itu  landasan  teori  juga  bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran umum  tentang  latar  penelitian  dan  sebagai  bahan  pembahasan  hasil  penelitian,  dan dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  bertolak  dari  data,  memanfaatkan  teori  yang  ada sebagai bahan penjelas.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  empiris. Penelitian  hukum  normatif  empiris  adalah  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi  dalam  suatu  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif  empiris  ini  digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan Implementasi Dispensasi Nikah Dalam  Tinjauan  UU  No.  23  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Pengadilan  Agama Takalar.

## C. TINJAUAN TEORETIS Pengertian Dispensasi Nikah
Zainal  Bahry  (1996:55)  dispensasi  adalah  kelonggaran,  pengecualian, memberikan  keringanan,  memberikan  kelonggaran  dalam  hal  khusus  dari  ketentuan undang-undang. Roihan A. Rasyid (1988 : 32) berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah  dispensasi  yang  diberikan  Pengadilan  Agama  kepada  calon  mempelai  yang belum  mencapai  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  wanita  belum  mencapai  16  (enam belas)  tahun.  Dispensasi  kawin  diajukan  oleh  para  pihak  Pengadilan  Agama  yang ditunjuk  oleh  orang  tau  masing-masing.Pengajuan  perkara  permohonan  diajukan dalam  bentuk  permohonan  (voluntair)  bukan  gugatan,  dan  jika  calon  suami  istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.

## Syarat-syarat Dispensasi Nikah
Dispensasi  nikah  diperlukan  bagi  calon  pengantin  pria  yang  belum  berumur 19  (sembilan  belas)  tahun  dan  calon  pengantin  wanita  belum  berumur  16  (enam belas)  tahun.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-undang  No  1  Tahun  1974 bahwa  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  dan pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  pasal  7  ayat  1.  Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini dapat  meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain,  yang  ditunjuk  oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.
Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  teknis  ketentuan  Undang-undang  itu,  dalam Permeneg  No.3  tahun  1975  ditentukan:  dispensasi  Pengadilan  Agama,  adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan  belas)  tahun  dan  atau  calon  istri  yang  belum  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun yanag dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Permeneg No.3 Tahun 1975 pasal  1  ayat  2  sub  g,  Apabila  seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama permeneg No.3 tahun1975 pasal 13 ayat 1.
Permohonan  dispensasi  nikah  bagi  mereka  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini, diajukan  oleh  orang  tua  pria  mupun  wanita  kepada  pengadilan  agama  yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.Tahun 1975 pasal 13 ayat 2.)
Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal  yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka  Pengadilan  Agama  memberikan  dispensasi  nikah  dengan  suatu  penetapan; (permeneg  No.Tahun  1975  pasal  13  ayat  3).  Dalam  hal  permohonan  dispensasi perkawinan  ini  harus  dari  orang  tua  atau  wali  calon  pengantin,  jadi  bukan  calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.
Mekanisme  pengajuan  perkara  dispensasi  nikah  sama  dengan  mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan dispensasi nikah, yaitu:
1. Sebelum  pemohon  mengajukan  permohonannya,  pemohon  ke  prameja terlebih  dahulu  untuk  memperoleh  penjelasan  tentang  bagaimana  cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
2. Surat  permohonan  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  diajukan  pada  sub kepaniteraan  permohonan,  pemohon  menghadap  pada  meja  pertama  yang akan  menaksir  besarnya  panjar  biaya  perkara  dan  menuliskanya  pada  surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus  telah  mencukupi  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut  yang berdasarkan  pasal  193  R.Bg  atau  pasal  182  ayat  (1)  HIR  atau  pasal  90  ayat (1) UUPA.
3. Pemohon  kemudian  menghadap  kepada  kasir  dengan  menyerahkan  surat permohonan  dan  SKUM.  Kasir  kemudian  menerima  uang  tersebut  dan mencatat  dalam  jurnal  biaya  perkara,  menandatangani  dan  memberi  nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.
4. Pemohon  kemudian  menghadap  pada  Meja  II  dengan  menyerahkan  surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.
Proses  penyelesaian  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama, ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya  mempelajari  berkas  perkara.  Kemudian  menetapkan  hari  dan  tanggal serta  jam  kapan  perkara  itu  disidangkan  serta  memerintahkan  agar  para  pihak dipanggil  untuk  datang  menghadap  pada  hari,  tanggal,  dan  jam  yang  telah ditentukan.  Kepada  para  pihak  diberitahukan  pula  bahwa  mereka  dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
Namun,  biasanya  bukti-bukti  sudah  dititipkan  kepada  panitera  sebelum persidangan.Setelah  persidangan  dibuka  dan  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  oleh ketua  majelis,  maka  para  pihak  berperkara  dipanggil  ke  ruang  persidangan. Kemudian  ketua  majelis  berusaha  menasehati  pemohon,  anak  pemohon  dan  calon anak  pemohon  dengan  memberikan  penjelasan  tentang  sebab  akibatnya  apabila pernikahan dilakukan  belum  cukup  umur  dan  kemudian  ketua  majelis  membacakan surat  permohonan  pemohon  yang  telah  didaftarkan  di  kepaniteraan  pengadilan agama.  Selanjutnya  ketua  majelis  memulai  pemeriksaan  dengan  pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat.
Undang-undang  No.1  Tahun  1974  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975  mengatur  secara  jelas  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  agar diberikannya  dispensasi  kawin.  Oleh  karena  itu,  tiap-tiap  keadaan  dalam  setiap perkara  permohonan  dispensasi  nikah  akan  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim dalam  pemerikasaan  di  persidangan.  Apabila  Pengadilan  terpaksa  menolak permohonan tersebut  berarti  dispensasi usia kawin tidak dapat  diberikan. Akibatnya perkawinan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  kurangnya  persyaratan.Hal-hal  yang menentukan  dispensasi  nikah  dapat  diberikan  atau  tidak,  bukan  hanya  berdasarkan atas  dasar-dasar  yuridis  namun  juga  berdasarkan  pertimbangan  atau  alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

## Perkawinan
Asmin  dalam  bukunya  yang  dikutip  dari  (Prof.  Mr.  Subekti , 1986:16) Mengatakan  bahwa  perkawinan  ialah  pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan seorang  perempuan  untuk  waktu  yang  lama.  Pengertian  pertalian  yang  sah  adalah hubungan  antara  dua  orang  yang  berbeda  jenis  yang  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku,  dan  sebaliknya  hubungan  diantara  mereka  itu  tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 : Perkawinan    menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Menurut Abdu al-Rahmān al-Jaziiri (dalam Nur Taufik Sanusi, 2010:5) kata kawin  atau  nikah  dapat  didekati  dari  tiga  aspek  pengertian  (makna),  yakni  makna lughawi (etimologis), makna Ushuuli (Syar’i) dan makna Fiqh (hukum). Perkawinan disebut dengan al-Ziwaaj, yang secara lughawi (etimologis) berasal dari kata al-Zawj atau al-Zijah, diambil  dari  kata zaaja-yajuu-zawjan, yang  secara  harfiah  berarti: menghasut,  menaburkan  benih,  perselisihan,  mengadu  domba,  akan  tetapi al-zawaj yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah al-zawaaj  yang diambil  dari  kata zawwaja- yuzawwiju-tazwiijan, dari  bentuk  timbangan fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan, yang  berarti mengawinkan,mencampuri,menemani,mempergauli,  menyertai  dan  memperistri. Adapun pernikahan,berasal dari kata nakahaa, yankihuu, nikaahan yang berarti al- wath’u (berjalan  di  atas,  melalui,  memijak  menginjak,  memasuki,  menaiki, menggauli,  bersetubuh  dan  bersenggama), al-Dammu (mengumpulkan,  memegang, menggenggam,  menyatukan,  menggabungkan,  menyandarkan,  merangkul,  memeluk

## Jasmianti Kartini Haris
dan  menjumlahkan) al-Jam’u (mengumpulkan,  menghimpun,  menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun).
Menurut  Al-Kahlan  (dalam  Kadar  M.  Yusuf,  2013:190)  di  dalam  surah  an- Nisaa’(4) terdapat kata inkihuu dalam ayat ini merupakan fi’il amar jamak dari kata inkih. Kata  dasarnya  dalah nakaha. Secara  etimologi  kata  ini  berarti wathak atau jima’ (mempergauli  istri).Sebagian  ahli  bahasa  menyebutkan  pula  bahwa  makna dasarnya  ialah  ‘ aqad. Kedua  makna  ini  dapat  dipakai  dalam  bahasa  arab. Nikah dalam  arti jima’ seperti  yang  tergambar  dalam  sabdah  Rasulullah “Lakukanlah segala sesuatu, kecuali jima’ (nikah)”. HR. Muslim.
Kata nikah dalam ayat ini berarti ‘aqad , yaitu suatu ijab dan Kabul dilakukan oleh  wali  seorang  wanita  dan  calon  suami,  dimana  aqad  itu  membolehkan  laki-laki mencampuri wanita yang dikabulnya dalam ‘aqad tersebut;
Selanjutnya,  Ibnu  Manzhur,  Jamaluddin  (dalam    kadar  m.  Yusuf,  2013:191) Kata al-‘adl. Secara  bahasa  kata  ini  dimaknai  dengan al-istiqaamah (konsisten).Secara syar’i, kata ‘adalah diartikan kepada “menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang agama.Pengertian ‘adil yang dipakai ini merupakan lawan dari fasik,  seperti  istilah  ‘adil  yang  dipakai  dalam  kajian  hadis  dan  hukum  Islam. Disamping itu, kata ‘al-adl dalam ayat ini dapat dimaknai pula dengan “kemampuan dalam jiwa seseorang menghalangi dirinya untuk berbuat perbuatan yang dilarang.” Kata  ‘ al-adl ini    dapat  dimaknai  dengan  pengertian ‘al-adl yang  terakhir  ,  yaitu seorang suami harus berbuat adil terhadap istrinya.
Kemudian kata shaduqat merupakan jamak dari shadaqah, yang berarti suatu pemberian.  Ia  juga  disebut  dengan  mahar  atau  maskawin  karena  masakawin  itu adalah  harta  yang  diberikan  kepada  istri  sebagai  tanda  atau  syarat  terjadinya  ikatan perkawinan antara seorang lelaki dan wanita.
Perkawinan  merupakan  momentum  yang  sangat  penting  bagi  perjalanan hidup  manusia.  Disamping  membawa  kedua  mempelai  kealam  lain  yang  berbeda, perkawinan  juga  secara  otomatis  akan  mengubah  status  keduanya,  setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing.  Tanggung  jawab  dan  beban  itu,  bukanlah  sesuatu  yang  mudah dilaksanakan  sehingga  mereka  harus  sanggup  dan  memikul  melaksanakan,  (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, 2004:39)
Secara  umum,  perkawinan  adalah  sebuah  perilaku  turun  temurun  dari  umat manusia  sebagai  sebuah  sarana  yang  dipandang  baik  dan  benar  untuk  melanjutkan proses  regenerasi    dan  kesinambungan  hidup    dan  kehidupan  umat  manusia  itu snediri.  Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  sangat  suci  dan  kokoh  antara  sepasang anak  manusia  yang  diharapkan  akan  mampu  menjalin  sebuah  ikatan  lahir-batin antara  suami  istri  sebagai  modal  untuk  menciptakan  rumah  tangga  yang sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga bahagia yang diridhai Allah swt. seperti yang tertuang dalam KHI Bab II Pasal 3:
Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, waddah wa rahmah.
Nurcholish  Majid  (dalam  Andi  Syamsu  Alam  2005:25),  juga  secara  tegas menerangkan bahwa:
Perkawinan  yang  baik  adalah  sebuah  ikatan  seumur  hidup,  yang  disahkan oleh  Tuhan.Perkawinan  memerlukan  banyak  daripada  sekadar  “peduli”,
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
“pemenuhan  diri”  dan  “komitmen”.  Perkawinan  memerlukan  adanya kesadaran  tentang  kehadiran  Tuhan  dalam  hidup  manusia,  kehadiran  Sang Maha  Pencipta  yang  akan  membimbing  kita  ke  jalan  yang  lurus  ke  jalan yang sejati dan abadi. Perkawinan menuntut masing-masing kita jujur pada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan. Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari
a. Berbakti Kepada Allah
b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
c. Mempertahankan keturunan umat manusia
d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
e. Mendekatkan  dan  saling  menimbulkan  pengertian  antar  golongan  manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

## Landasan Hukum Perkawinan
Landasan hukum Perkawinan  terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)   yang rumusannya :
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, perundang–undangan yang berlaku .
Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Dasar  perkawinan  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :
Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat  atau  miitsaaqan  ghaliizhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan
ibadah.Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
ا َمُهْن ِم  َّثَب َو اَه َج ْو َز اَهْن ِم  َقَل َخ َو ٍةَد ِحا َو  ٍسْفَن  ْن ِم ْمُكَقَل َخ ي ِذَّلا ُمُكَّب َر اوُقَّتا  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي اَياًبيِق َر ْمُكْي َلَع  َناَك َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ َما َح ْرَ ْلْا َو  ِهِب  َنوُلَءاَسَت ي ِذَّلا َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۚ ًءاَسِن َو ا ًري ِثَك  ًلًا َج ِر
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu  dari  seorang  diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan  isterinya;  dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah  yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu  saling  meminta satu  sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan  mengawasi  kamu. (Q.S. An-nisaa (4):1)
Penjelasan ayat di atas, bahwa: Maksud dari  padanya menurut  jumhur  mufassirin  ialah  dari  bagian  tubuh  (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang  menafsirkan dari  padanya ialah  dari  unsur yang  serupa Yakni  tanah  yang dari  padanya  Adam  a.s.  diciptakan,  dan  menurut  kebiasaan  orang  Arab,  apabila mereka  menanyakan  sesuatu  atau  memintanya  kepada  orang  lain mereka mengucapkan  nama  Allah  seperti :  As  aluka  billah  artinya  saya  bertanya  atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
ْن ِم ُ َّاللَّ ُم ِهِنْغُي َءا َرَقُف اوُنوُكَي  ْنِإ ۚ ْمُكِئا َمِإ َو ْمُك ِداَب ِع  ْن ِم  َني ِحِلاَّصلا َو  ْمُكْن ِم  ٰى َماَيَ ْلْا او ُح ِكْنَأ َو ٌميِلَع  ٌع ِسا َو ُ َّاللَّ َو ۗ ِهِل ْضَف

## Jasmianti Kartini Haris
Terjemahnya:
dan kawinkanlah orang-orang  yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu  yang lelaki dan hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui. (An-Noor (24) :32) Tambahan penjelasan ayat tersebut, Orang-orang yang sendiria , maksudnya: hendaklah  laki-laki  yang  belum  kawin  atau  wanita-  wanita  yang  tidak bersuami,dibantu agar mereka dapat kawin.
Dari  kedua  ayat  di  atas  menuntukkan  bahwa  pengaturan  hukum  keluarga termasuk  hukum  perkawinan  akan  menjamin  terpeliharanya  sumber  daya  manusia. Indikasinya  adalah  bahwa  keluarga  yang  sehat  akan  melahirkan  generasi  yang berkualitas tidak hanya segi lahiriah tetapi juga dari segi batiniah. Perkawinan adalah manifestasi  dari  salah  satu  unsur  fitrah  manusia,  yaitu  adanya  hubungan tarik- menarik yang  alami  antara  dua  insan  yang  berbeda,  lelaki  dan  perempuan,  Madjid (dalam Andi Syamul Alam, 2010 : 23).

## Landasan Usia Perkawinan
Andi  Syamsu  Alam  (2005  :  47)  Landasan  hukum  tentang  ketentuan  usia perkawinan  akan secara sistematis dapat dipahami dari deskripsi sistematis Undang- undang No.1 Tahun 1974 yang secara legimatifnya adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

## Implikasi Dispensasi Nikah Dalam Terhadap Kasus Perkawinan
Dispensasi nikah tidak terlepas pada usia dini perkawinan, seperti yang telah disinggung,usia cukup menjadi peran penting untuk memutuskan menikah, meskpun usia  tidak  memonopoli  alasan  dikatannya  orang  tersebut  telah  dewasa.  Namun, paling tidak dengan usia seseorang dapat dilihat dan dibedakan tentang sejauh mana perjalanan  hidupnya  dan  seberapa  besar  ia  menyikapi  apa  yang  dihadapi.  Karena, pengaruh  usia  perkawinan  terhadap  kasus-kasus  perkawinan  di  Indonesia  secara umum  adalah  berakhir  dengan  perceraian.  Indikasinya,  implikasi  usia  perkawinan sangat  relevan  dengan  kondisi  social-ekonomi  masyarakat,  yang  secara  langsung menyangkut aspek antara lain:
1. Keharmonisan Rumah Tangga
Keharmonisan  rumah  tangga,  tidak  hanya  diukur  pada  aspek  ekonomi semata-mata, akan tetapi sangat begantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhinya hajat  hidup  batin  masing-masing  disamping  kesesuaian  pada  aspek  social kemasyarakatan;
2. Krisis Akhlak
Dalam  konteks  akhlak,  seorang  calon  suami  atau  istri  ketika  hendak melakukan  pernikahan  sangat  dituntut  untuk  membangun  kepribadian  secara  utuh. Kepribadian yang dijadikan teladan adalah Rasulullah saw. Dan mengepresikan diri di  tengah  masyarakat.Akhlak  atau  tingkah  laku  manusia  relative  beragam,  sehingga dalam  ekspresinya  manusia  itu  selalu  diukur  tentang  perilaku  baik  atau buruknya.Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep- konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
Dalam  konteks  pembinaan  keluarga  yang  harmonis,  maka  akhlak  yang  baik secara  kongkrit  mempengaruhi  perilaku  manusia  .karena  aspek  krisis  akhlak implikatif  dengan  soal  usia  perkawinan.  Meamng  tidak  dapat  dinafikkan  bahwa aspek  ekonomi  juga  penting  akan  tetapi  dengan  kematangan  calon  suami  istri  akan lebih  kuat  mengendalikan  rumah  tangga  dalam  menghayati  hikmah  perkawinan. (Andi Syamsu Alam, 2010: 95)
Abdi  Koro  (2010  :  41)  juga  mengatakan,  Kenyataan  yang  tidak  dipungkiri pula,  bagi  pasangan  suami  istri  dibawah  umur  yakni  gejala  permasalahan  rumah tangga  ditimbulkan  disebabkan  karena  kurangnya  kematangan  jiwa  dan  pemikiran, rendahnya pendidikan maupun keadaan ekonomi.

## Perlindungan Hukum
Secara  umum,  perlindungan  berarti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang berbahaya,  sesuatu  itu  bisa  saja  berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang. Selain  itu  perlindungan  juga  mengandung  makna  pengayoman  yang  diberikan  oleh seseorang  terhadap  orang  yang  lebih  lemah.  Perlindungan  hukum  bila  dijelaskan harafiah  dapat  menimbulkan  banyak  persepsi  sebelum  kita  mengurai  perlindungan hukum  dalam  makna  yang  sebenarnya  dalam  ilmu  hukum,  menarik  pula  untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah  perlindungan  hukum,  yakni  Perlindungan  hukum  bisa  berarti  perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap  sesuatu.  Perlindungan  hukum  juga  dapat  menimbulkan  pertanyaan  yang kemudian meragukan keberadaan hukum.
Oleh  karena  hukum  sejatinya  harus  memberikan  perlindungan  terhadap semua  pihak  sesuai  dengan  status  hukumnya  karena  setiap  orang  memiliki kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Setiap  aparat  penegak  hukum  jelas  wajib menegakkan  hukum  dan  dengan  berfungsinya  aturan  hukum,  maka  secara  tidak langsung  pula  hukum  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  setiap  hubungan hukum  atau  segala  aspek  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  itu sendiri.
menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  dibutuhkannya  suatu tempat  atau  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  sering  disebut  dengan  sarana perlindungan  hukum.  Sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  macam  yang dapat dipahami, sebagai berikut:
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek  hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi

## Jasmianti Kartini Haris
di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Perlindungan  berarti  sebagai  cara,  proses  atau  perbuatan  melindungi, sedangkan  hukum  merupakan  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  dibuat  oleh badanbadan  resmi  yang berwajib.  Dalam  Deklarasi  Hak  Anak  1959  yang  disahkan oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak dibedakan sebagai berikut :
1) Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
(1) bidang hukum public
(2) bidang hukum keperdataan
2) Perlindungan non yuridis yang meliputi :
(1) bidang social
(2) bidang kesehatan
(3) bidang kependidikan

## Pengertian anak
Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus dijunjung  tinggi.  Anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan da ri tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan .
Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan  wanita.  Hubungan  antara  pria  dan  wanita  ini  jika  terikat  dalam  suatu  ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.
Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia  lazim  diartikan  sebagai  orang  yang  belum  dewasa (minderjaring  atau person  under  age) ,  orang  yang  dibawah  umur  atau  keadaan  dibawah  umur (minderjaringheid  atau  inferionity) atau  kerap  juga  disebut  sebagai  anak  yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij) Abu hurairah (2006:36). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  memberi  batasan  mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21  (dua  puluh  satu)  tahun,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  330  yang  berbunyi belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  dua  puluh  satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
Pengertian  anak  secara  khusus  dapat  diartikan  menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.Anak  sebagai  generasi  penerus  dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak- haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,anak pada hakekatnya  seorang  yang  berada  pada  satu  masa  perkembangan  tertentu  dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.
Berikut  ini  uraian  tentang  pengertian  anak  menurut  beberapa  peraturan perundang-undangan:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pengertian  kedudukan  anak  dalam  hukum  pidana  diletakkan  dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak- hak  khusus  dan  perlu  mendapatkan  perlindungan  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Pengertian  anak  dalam  hukum  pidana  menimbulkan  aspek  hukum  positif terhadap  proses  normalisasi  anak  dari  perilaku  menyimpang  untuk  membentuk kepribadian  dan  tanggung  jawab  yang  pada  akhirnya  anak  tersebut  berhak  atas kesejahteraan yang layak.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian  anak menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  terdapat  dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum.  Pasal  1  angka  1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  anak korban adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak pidana.
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian  anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  terdapat  dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum.  Pasal  1  angka  5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan  belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian  anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang kesejahteraan  anak,  terdapat  dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum.  Pasal  1  angka  2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
f. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia dibawah delapan  belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain  yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
Dengan  demikian  maka  pengertian  anak (juvenile) pada  umumnya  adalah seorang  yang masih di bawah umur tertentu,  yang belum dewasa dan belum pernah kawin.  Pada  beberapa  peratuaran  perundang–undangan  di  Indonesia  mengenai batasan  umur  berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  bergantung  dari  sudut  manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.( Abintoro Prakoso, 2016:42).
Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara  jelas  dan  lugas  agar  nantinya  tidak  terjadi  permasalahan.  Dalam  batasan  ini, batasan  umur  anak  lebih  condong  mengikuti  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Anak.

## Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpatisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  Ayat  2).  Perlindungan  anak  di  Indonesia berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945.
Upaya-upaya  perlindungan  anak  harus  dimulai  sedini  mungkin,  agar  kelak dapat  berpartisipasi  secara  optimal  bagi  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi terlindunginya  hak-hak  anak.  Upaya  perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas)  tahun.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang    Perlindungan  Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:
a. Nondiskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Upaya  perlindungan  anak,  perlu  peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga perlindungan  anak,  lembaga  keagamaan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  media  massa,  atau  lembaga  pendidikan.  Jadi, demi  pengembangan  manusia  seutuhnya  dan  peradaban  setiap  orang  wajib mengusahakan  perlindungan  anak  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kesanggupan dirinya.  Setiap  anak  memiliki  hak  untuk  melaksanakan  kewajibannya  untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kemban dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

## Tinjauan umum mengenai hak-hak anak
Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan Negara.  Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  secara  fisik
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
maupun  mental  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan.Menurut  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  hak-hak  anak  diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18.
Menurut  kodrat  alam,  manusia  selalu  hidup  bersama  (berkelompok). Aristoteles  menyatakan  dalam  ajarannya,  bahwa  manusia  adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu  sebagai  mahkluk  pada dasarnya selalu ingin  bergaul  dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama  lain,  maka  manusia  disebut  mahkluk  sosial.  Sebagai  makhluk  sosial  manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahi, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.
Adapun  yang  menyebabkan  manusia  hidup  bermasyarakat  ialah  adanya dorongan  kesatuan  biologis  yang  terdapat  dalam  naluri  manusia  misalnya  hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.
Eksistensi  sebagai  makhluk  sosial  menghendaki  adanya  jalinan  atau hubungan  antar  sesama,  hidup  berdampingan  dan  saling  membutuhkan  satu  sama lain  (hidup  bermasyarakat)  yang  pada  hakikatnya  semata–mata  untuk  kepentingan manusia  itu  sendiri.  Namun  manusia  diharuskan  untuk  menunjukan  sesuatu  yang menjadi  jati  diri  yaitu  kemuliaan (self  of  dignity) ,kepercayaan  diri (self  of  image) , dan harga diri (self esteem) terhadap lingkungan sosial.
Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar  di  dalam  dirinya (human  rights) .  Nilai  ini  kemudian  meletakkan  dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum.(Daud A Busroh dan Abu Bakar Busroh,1938:14).
Definisi  mengenai  hak  menurut  Bernhard  Winscheid,  hak  adalah  suatu kehendak  yang dilengkapi  dengan ketentuan (macht) dan  yang diberikan  oleh tertib hukum  atau  sistem  hukum  kepada  yang  bersangkutan.  Van  Apeldoorn,hak  adalah suatu  kekuatan (macht) yang  diatur  oleh  hukum.  Sedangkan  menurut  Lamaire,  hak adalah  sesuatu  izin  bagi  yang  bersangkutan  untuk  berbuat  sesuatu.  Leon  Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi social yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi  sosial  (kewajiban) tertentu (Utrecht,1957:233).
Pengertian–pengertian hak di  atas sebagai  suatu  pengantar untuk  memahami atau  meletakkan  makna  dari  hak  yang  sebenarnya.  Menurut  hukum,  pengertian  hak adalah  izin  atau  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  seseorang  untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:
1. Hak  mutlak  Hak  yang  diberikan  secara  langsung  kepada  seseorang  untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh  siapapun.  Hak  mutlak  terbagi  menjadi  3  (tiga)  golongan  yaitu  hak  asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;
2. Hak  relatif  (hak  nisbi)  Hak  yang  diberikan  kepada  seseorang  atau  kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.;
Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara  manusia  satu  dengan  yang  lainnya  untuk  itu  diperlukannya  aturan  hukum

## Jasmianti Kartini Haris
untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut  hukum  perlindungan  anak.  Hukum  perlindungan  anak  adalah  hukum  yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan  anak  lebih  dipusatkan  kepada  hak–hak  anak  yang  diatur  oleh  hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban. Adapun hak-hak  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  mengatur  hak-hak  anak,.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Dari  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  di  atas,  maka  penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:
a) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
b) Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
c) Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
d) Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;
e) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
f) Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
g) Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
h) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;
i) Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).
Implementasi  Dispensasi  Nikah  Dalam  Tinjauan  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar
Berdasarkan  h asil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  di  Pengadilan  Agama Takalar, serta advokat dan para pihak pemohon 1 dan pemohon II, dijelaskan bahwa dispensasi nikah adalah permohonan hak bagi calon pengantin yang masih berada di bawah  umur  yaitu  usia  di  bawah  16  tahun  bagi  wanita  dan  usia  dibawah  19  tahun bagi pria, hal ini telah dijelaskan dalam UU Perkawinan No.1 Pasal 1 ayat (2). Akan tetapi meski telah diatur dalam undang-undang, polemik mengenai dispensasi nikah pun,  tidak  serta  merta  terlepas  dari  berbagai  kendala  ataupun  persoalan  yang dihadapi oleh hakim pengadilan agama Takalar.
Sebagai  warga  Makassar,  tentu  sangat  menjunjung  tinggi  dan  memelihara adat  kesopanan  yang  dikenal  dengan  istilah siri’ yang  merpakan  harga  diri  yang harus  dijaga  oleh  setiap  individunya,  hal  ini  biasa  dikaitkan  pada  keadaan  untuk menutupi  kekurangan  terhadap  sesuatu  yang  dianggap  akan  mengundang  atau membuka aib yang telah  atau bahkan sebelum  terjadi.
Terlepas dari upaya penjagaan, kondisi zaman yang semakin berkembang dan nyaris  sulit  terkendali,  sangat  berpotensi  membawa  dampak  negative  bagi  remaja yang seharusnya masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan dengan  tepat dan tegas oleh orang tua dan orang terdekatnya.Longgarnya kendali dan peraturan nyaris membawa  anak-anak  tersebut  pada  perjalanan  yang  mengancam  masa  depannya. Tidak  sedikit  gaya  pacaran  atau  pergaulan  yang  dilihat  hari  ini  sudah  melampaui batas hingga di  usia mereka  yang masih muda telah terjebak pada pergaulan bebas.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
Gejolak  perasaan.rasa  ingin  tahu  yang  tidak  tersalurkan  dengan  baik  menjadi  salah satu alasan membuat masa muda mereka tergadaikan.
Ada  sekitar  40%  karena  si  wanita  hamil  di  usia  muda  namun  tidak  sedikit pula yang tidak hamil hingga akhirnya membawa mereka ke pengadilan agama untuk melakukan  permohonan  dispensasi  nikah  (Ibu  Musafirah,S.Ag.,M.H)  hakim Pengadilan Agama Takalar. Wawancara 08 Oktober 2018).
Hal  senada  pun  disampaikan  oleh  Ibu  Nurakhriyani  zainal,S.H,M.H  selaku hakim  di  Pengadilan  Agama  Takalar  (Wawancara  08  Oktober  2018).  Bahwa  ada beberapa  yang mengajukan permohonan dispensasi  nikah adalah mereka  yang telah hamil di luar nikah.Namun, tidak hanya itu, meskipun belum hamil, kedekatan anak perempuan  dan  anak  laki-laki  yang  dianggap  sulit  untuk  dipisahkan,  juga  menjadi alasan bagi orangtua mereka untuk segera menikahkan anaknya.
Selanjutnya,  ditambahkan  oleh    bapak.  Muh.  Hasyim,Lc  (Wawancara  09 Oktober 2018), adanya faktor ekonomi yang terkadang menjadi alasan untuk segera menikahkan anaknya hingga dalam hal ini terkesan memaksakan anak untuk dewasa sebelum  waktunya,    akhirnya  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  pernah  pengajukan permohonan  dispensasi  nikah  dan  dikabulkan  oleh  hakim  namun  berakhir  pada perceraian  karena  belum  adanya  kesiapan  anak  untuk  berumah  tangga  dalam mengemban  tanggung  jawab  dan  terbilang  belum  matang  dalam  membina  rumah tangga.
Meski  dalam  rentang  waktu  tahun  2015-2017  permohonan  dispensasi  nikah di  Pengadilan  Agama  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  akan  tetapi  majelis hakim  tidak  serta  merta  mengabulkan  permohonan  yang  masuk.  Diketahui  bahwa setiap perkara yang masuk ke dalam pengadilan agama, itu berarti hakim tidak boleh menolak  ataupun  memilah  perkara  yang  akan  ditanganinya  karena  hal  demikian menjadi hak bagi para pencari keadilan dan tentu hal itu sudah kewajiban hakim untu menerima,  menimbang,  mengadili  dan  menetapkan/memutuskan  perkara  yang masuk.  Dalam  proses  persidanganlah  kemudian  hakim  berupaya  memberikan  jalan keluar  untuk  meyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  para  pemohon,  kalaupun masih  bisa  ditangani  dengan  baik  dan  diselesaikan  tanpa  harus  melewati penyelesaian  melalui  dikabulkannya  permohonan  dispensasi  nikah  pemohon,  maka hakim  berupaya  untuk  menggali  lebih  dalam  demi  kemaslahatan  sang  anak  untuk kedepannya.
Meskipun perkara dispensasi nikah di pengadilan agama semakin bertambah setiap  tahunnya  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa,  tidak semua  permohonan  dispensasi  nikah  dikabulkan.  Karenanya  hakim  selalu  berupaya untuk  menggali  dan  lebih  berhati-hati  dalam  menetapkan  permohonan  dispensasi nikah, sekalipun jika harus mengesampingkan undang-undang tanpa mengabaikannya.  Melihat  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan dalam  pasal  7  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  disyaratkan  adanya  batas kedewasaan sebagaimana disebutkan bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bagi  calon mempelai  yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
Bapak  Muh.  Hasyim,  Lc,  selaku  Hakim  Pengadilan  Agama  Takalar  juga mengatakan  bahwa  undang-undang  perkawinan  ini  tidak  perlu  direvisi  karena  pada dasarnya  kekuasaan  kehakiman  merupakan  salah  satu  bentuk  kekuasaan  yang bersifat  merdeka.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  legitimasi  dan  wibawa  dari badan  Peradilan  itu  sendiri  yang  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Takalar.
Jika dinilai bahwa Undang-Undang Perkawinan sudah tidak representatif lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu diketahui bahwa tidak ada satupun norma/hukum yang sempurna, dan tidak ada satu kaedah hukum pun yang telah dipositifkan namun tidak  memiliki  celah.  Bahwa  ketika  hukum  telah  dikodifikasi,  maka  pada  saat  itu juga  hukum  sudah  tertinggal  oleh  pergeseran  sosial  yang  terjadi.  Sebagaimana diketahui  bahwa  pengadilan  tidak  memiliki  kewenangan  membuat  undang-undang, akan  tetapi  yang  menjalankan  dan  berupaya  menggali  dan  menemukan  hukum. Bapak.  Muh.  Hasyim,Lc.  Hakim  pengadilan  Agama  Takalar,  berpendapat  bahwa Undang-undang ini tidak perlu di revisi.(Wawancara 09 oktober 2018).
Implementasi  dispensasi  nikah  dalam  tinjauan  undang-undang  perlindungan anak  di  pengadilan  agama  takalar  kurang  efektif  karena  masih  adanya  permohonan dispensasi nikah yang kabulkan tanpa menjadikan undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu bahan pertimbangan.

## C.  PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  di  Pengadilan  Agama  Takalar  kurang  efektif,  karena  majelis  hakim tidak mempertimbangkan usia anak yang masih dibawah umur  serta hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dispensasi  nikah  dalam  tinjauan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  di  Pengadilan Agama Takalar  hanya 2 (dua) yaitu struktur hukum dan budaya hukum.

## Implikasi
1. Hendaknya  Majelis  Hakim  menjadikan  Undang-undang  perlindungan  anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.  Hal  ini  dilakukan  demi  terciptanya  putusan  yang  benar  dan  seadil- adilnya.
2. Diperlukan  adanya  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  untuk  dapat menciptakan  kesadaran  hukum  agar  masyarakat  taat  dan  patuh  pada  aturan- aturan  khususnya  mengenai  Dispensasi  Nikah  dalam  kaitannya  dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Alam,  Andi  Syamsu. Usia  Ideal  Memasuki  Perkawinan. Jakarta:  Kencana  Mas. 2005.
----------------, Reformasi Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Yapensi. 2004.
Ali, Achmad. M e nguak Teori Hukum (Legal  Theory) dan Teori  Peradilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence). Jakarta: Kencana. 2009.
Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1987.
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana . Cet. III; Bandung: Citra Aditya 2013.
As’sad, Abdul Muhaimin. Risalah Nikah . Surabaya: Bintang Terang. 1986
Athar, Radhawi Said. Keluarga Islam. Bandung: Risalah. 1985.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Bahry, Zainal. Kamus Umum. Angkasa. Bandung. 1996.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Perkawinan  Islam .  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia. 1980.
Bayyinatul  Muchtaromah. Pendidikan  Reproduksi  Bagi  Anak  Menuju  Aqil  Balik. Malang: UIN Malang Press. 2008.
Departemen  Agama  RI. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar. 2004.
Djil,  Basiq  Pengadilan  Agama  Di  Indonesia  :  Gemuruhnya  Politik  Hukum  (Hukum Islam,  Hukum  Barat,  Hukum  Adat)  Dalam  Rentan  Sejarah  Bersama  Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh.
Doyle, Paul Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta: Gramedia. 1986.
Gultom,Maidin. Perlindungan Terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundangan,Hukum Adat Dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. 1990.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000. Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading. 1975. Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasional . Medan: Cv Zahir. 1979.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
Harjono,  Anwar. Hukum  Islam:  Kekuasaan  dan  Keadilannya. Jakarta:  Bulan Bintang. 1989.
Husein,  Muhammad. Fiqh  Perempuan  (Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan Gender). Yogyakarta: LKIS. 2001.
Kamil,  Ahmad  dan  M.  Fauzan. Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurispurdensi .  Jakarta: Chandra Pratama, 2004.

## Jasmianti Kartini Haris
Kelsen, Tentang Hukum , ctk. Kedua, Jakarta: Konstitusi Press. 2012
Kelsen, Hans. General Teory of Law and State , Translete by Anders Wedberg , New York:  Russel  and  Russel,  dikuitip  dari  Jimly  Ashidiqqie  dan  M  ali  Safa’at, Teori Hans. 19991
Kuzari,  Ahmad. Nikah  Sebagai  Perikatan.  Badan  Penelitian  IAIN  Walisongo. Bandung.1995.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
Jakarta: Kencana. 2005.
Mappiare, Andi. Psikologi Remaja . Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
Mariyadi,  ,  Afandi,.  Hukum  Acara  Perdata  II  (Panduan  Pengembangan  Profesi Hukum). VISIPRESS MEDIA. 2008
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Edisi  Ketiga.  CetI; Yogyakarta: Libery,1988.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogjakarta: Libery. 1995.
Moleong, J.L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, 2003.
Muchtar,  Kamal. Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan .  Jarkarta:  Bulan Bintang. 2004.
Muhammad,  Abdul  Kadir. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti. 2000.
Nur, Taufik. Fikih Rumah Tangga . Jakarta: eLSAs. 2010.
Nur,  Dwi  Utami  Hudaya. Efektifitas  Pelaksanaan  saksi  Keluarga  Dalam  Perkara Perceraian  Menurut  Pasal  172  Ayat  (1)  Di  Pengadilan  Agama  Makassar . Makassar: Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 2017.
Paton, G.W.A. Texbook  of Jurisprudence . Terjemahan J. Satrio, edisi kedua, At the Clarendon. Press. Ocford. 1951.
Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru. 1983.
Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas. 2009.
Rasyid,  Roihan A. Hukum Acara  Peradilan  Agama. Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1998.
Rasyid. Raihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
Robert  B  seidma. Law  order  and  Power. Adition  Publishing  Company  Wesley Reading massachusett. 1972.
Sampara, Said dan La Ode Husen. Metode Penelitian Hukum . Makassar: Kretakupa. 2016.
Sastroatmodjo,  Arso  dan  Wasit  Aulawi. .  Hukum  Pernikahan  di  Indonesia. Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Sudirman,  Antonius. Hati  Nurani  Hakim  dan  Putusannya. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bhakti. 2007.
Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar
Jasmianti Kartini Haris
Supramono,  Gatot. Segi-Segi  Hukum  Hubungan  Luar  Nikah. Jakarta:  Djambatan. 1998.
Taneko,Soleman B. Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press , 1993.
Thayib.  Anshari Struktur  Rumah  Tangga  Muslim. Cet.  III;  Surabaya:  PT.  Risalah Gusti. 1994.
Tobing,  Raida  L,dkk,  (Hasil  Penelitian). Efektivitas  Undang-Undang  Monrey Loundering. 2011 .
Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia .
Ichtiar. Wantjik, Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia. 1983
Wibowo,  Basuki  Rekso. Peran  Hakim  dalam  Perkembangan  Hukum  dalam Projustitia . Bandung: Tahun XV No. 4, Andira. 1997.
Wulansari, Dewi. Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung. 2009.
Hanafi,  Yusuf. Kontroversi  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  (Child  Marriage). Bandung: Cv. Mandar Maju. 2011.
Yusuf,  Kadar  M. Tafsir  Ayat  Ahkam  (Tafsir  Tematik  Ayat-ayat  Hukum). Jakarta: Amza. 2013.
Zubaedah, St. Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Online). https://drive.google.com/file/d/0B3WNlLmqvT7IeFNJT1VhS
Td0SnM/view diakses 23 Oktober 2017).