## Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik
Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan sufy.anggriani-2022@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The collapse of the efficiency of notary protocol storage that is carried out physically has resulted in the idea of developing a way for a notary to store the notary protocol, by transferring the storage media into electronic form. Thus, access in submitting notary protocols to the notary receiving the protocol is seen as more efficient because it involves technological advances. This research aims to analyze the importance of notary protocols being stored electronically and to analyze the criteria for notaries receiving electronic notary protocols. In this research, normative research methods were used. The analysis in this research was carried out using a deductive method, namely drawing on general propositions to create specific propositions. The results of this research are (1) by storing notary protocols electronically, the notary’s duties in carrying out his obligations and authority will become more efficient and economical. (2) by storing the protocol electronically, the notary appointed to hold the notarial protocol who has retired, only needs to hand over the access rights in the electronic storage used by the previous notary.
Keywords: Storage; Notary Protocol; Electronic.

## Abstrak
Runtuhnya  efisiensi  penyimpanan  protokol  notaris  yang  dilakukan  secara  fisik, mengakibatkan timbulnya buah pikiran untuk mengembangkan cara notaris menyimpan protokol notaris tersebut, dengan melakukan pengalihan media penyimpanan kedalam bentuk  elektronik.  Sehingga,  akses  dalam  melakukan  penyerahan    protokol  notaris kepada notaris penerima protokol dipandang lebih efisien karena melibatkan kemajuan teknologi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pentingnya  protokol  notaris agar  disimpan  secara  elektronik  serta  menganalisa  kriteria  notaris  penerima  protokol notaris secara elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif. Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deduktif  yaitu yaitu  menarik  proposisi  yang  umum  untuk  membuat  proposisi  yang  bersifat  khusus. Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  dilakukannya  penyimpanan  protokol  notaris  secara elektronik, maka tugas notaris dalam menjalankan kewajiban serta wewenangnya akan menjadi  lebih  efisien  dan  ekonomis.  (2)  dengan  dilakukannya  penyimpanan  protokol secara elektronik, maka notaris yang ditunjuk untuk memegang protokol notaris yang telah purna tugas, hanya perlu melakukan serah terima yang berupa hak akses dalam penyimpanan elektronik yang digunakan oleh notaris sebelumnya.
Kata Kunci: Penyimpanan; Protokol Notaris; Elektronik.

## Notaire
Article history: Submitted 21 October 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 5 December 2023.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v6i3.50802
Vol. 6 No. 3, October 2023
Copyright © 2023 Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
438
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...

## Pendahuluan
Protokol  notaris  menjadi  dokumen  wajib  yang  harus  disimpan  dan dipelihara  oleh  notaris.  Protokol  notaris  ini  terdiri  dari  kumpulan  dokumen sebagai  salah  satu  kewajiban  menjalankan  jabatan  terhormat  tersebut. Kewajiban  untuk  menyimpan  protokol  notaris  ini  telah  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), pada Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b. Namun, hingga tulisan ini dibuat, masih belum ada ketentuan maupun peraturan mengenai bagaimana prosedur  penyimpanan  protokol  notaris  dan  dimana  seharusnya  Notaris menyimpan protokol notaris tersebut, yang berarti para notaris belum memiliki pedoman yang baku dalam menyimpan maupun memelihara protokol notaris. Mengingat,  protokol  notaris  merupakan  arsip  negara  yang  sudah  terbilang pada  Pasal  1  angka  13  UUJN-P,  yang  patut  dirawat  dan  disimpan  dengan baik dalam berbagai kondisi walapun Notaris yang bersangkutan mengalami suatu hal yang tercantum pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yakni meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu baik secara rohani maupun  jasmani,  menjadi  pejabat  negara,  berpindah  wilayah,  diberhentikan maupun diberhentikan secara tidak hormat.
Notaris  yang  sedang  menghadapi  suatu  kondisi  di  atas  sepatutnya menyerahkan protokol notaris ke notaris penerima protokol yang ditunjuk ataupun atas  usul  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang memiliki  kewenangan  tersebut,  sebagaimana  tercantum  pada  ketentuan  Pasal 63 UUJN-P. Penyimpanan protokol notaris umumnya masih dilakukan dengan prosedur konvensional ataupun secara fisik, dimana dapat menambah persentase terjadinya lonjakan volume terhadap protokol notaris yang didapat bagi Notaris penerima  protokol,  yang  mengakibatkan  runtuhnya  efisiensi  dan  timbulnya snowball  effect dalam  dunia  notaris.  Protokol  notaris  yang  disimpan  secara  fisik dipandang  memiliki  tingkatan  terhadap  kerusakan  maupun  kehilangan  yang
terbilang rawan, terutama jika terjadi kelalaian oleh notaris tersebut, force majeure , dan minimnya prasarana untuk menyimpan protokol notaris.
Indonesia  sedang  mengalami  perkembangan  pada  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  cukup  pesat,  dimana  perkembangan  ini  sangat  memacu kebutuhan  masyarakat  Indonesia  akan  ketersediaan  informasi  yang  efektif serta  efisien.  Era  globalisasi  ini  membuka  banyak  peluang  bagi  Notaris  untuk meninggalkan kelambanan pada pelayanan jasa hukum, dan segera melibatkan kewajiban pada media elektronik yang memiliki nilai efisiensi dan efektifitas tinggi serta  meminimalisir  terjadinya  kerusakan  maupun  kehilangan  pada  protokol notaris  yang  merupakan  arsip  negara.  Penimbunan  yang  menerpa  Notaris penerima  protokol,  akibat  dari  adanya  tradisi  penyimpanan  dan  pemeliharaan protokol notaris secara fisik ini dapat dikembangkan dengan mengadakan dan/ atau melakukan penyimpanan protokol notaris melalui media elektronik. Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), menyebutkan bahwa suatu informasi maupun dokumen elektronik akan dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.
Protokol notaris yang disimpan dan dipelihara melalui media elektronik, memudahkan  notaris  dalam  melakukan  penyerahan  protokol  notaris  kepada notaris penerima protokol, dengan praktis sejalan dengan kemajuan teknologi. Mengingat  bahwasanya  protokol  notaris  yang  telah  berumur  25  (dua  puluh lima) tahun atau lebih haruslah disimpan oleh MPD sebagai bentuk tindakan tanggungjawabnya,  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  63  ayat  (5)  UUJN-P. Namun  demikian,  MPD  berdalih  bahwa  pemerintah  belum  menyediakan prasarana  yang  memadai  untuk  menyimpan  limpahan  fisik  protokol  notaris. Oleh sebab itu, MPD menunjuk dan mengusulkan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan dan dipelihara di  kantor  Notaris  penerima  protokol,  alih-alih  menimbulkan  suatu  paradoks. Maka dari itu, penyertaan teknologi ini menguntungkan dalam hal menyimpan protokol notaris tersebut, yang sebaiknya dilakukan dengan media elektronik.
440
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...
Sehingga  notaris  penerima  protokol  hanya  diberi  hak  akses  dalam  proses pengalihan protokol notaris.
Penulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai penyimpanan protokol notaris  melalui  media  elektronik  yang  dipandang  sangat  mempermudah  dan menguntungkan  para  notaris  dan  apa  saja  kriteria  notaris  yang  dipilah,  guna menyimpan protokol notaris melalui media elektronik.

## Metode Penelitian
Penelitian ini akan melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, pengkajian tersebut akan  tetap  memperhaikan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. 1 Penelitian ini dilakukan akibat kekosongan norma hukum, dikarenakan tidak adanya aturan yang  jelas  untuk  mengatur  penyimpanan  protokol  notaris  secara  elektronik serta tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan protokol secara elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  perbandingan. 2
Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan terkait topik bahasan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa karya ilmiah hukum yang telah diterbitkan. Bahan hukum tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi sesuai isu hukum yang diteliti untuk kemudian disusun berdasarkan hierarkinya. 3
Penelitian  ini  akan  dianalisa  dengan  metode  kulitatif  dan  kesimpulannya dilakukan  dengan  cara  deduktif  yaitu  menarik  proposisi  yang  umum  untuk membuat proposisi yang bersifat khusus.

## Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik
Pasal  1  angka  7  UUJN  menyebut  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  atau
1 Soejono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (18th edn, Raja Grafindo Persada 2018).
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (17th edn, Kencana 2022).
3 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (1st edn, Bayu Media Publishing 2005).
dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. 4
Notaris  juga  memiliki  wewenang  dalam  pembuatan  dan  penyimpanan  akta dalam bentuk protokol notaris, hal ini karena akta autentik yang telah dibuat oleh dan atau dihadapan notaris termasuk dalam dokumen negara, sehingga notaris berkewajiban untuk menyimpan asli akta dan minuta dengan baik.
Penyimpanan  protokol  notaris  dilakukan  secara  terus  menerus  hingga notaris pensiun atau meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sepanjang notaris masih aktif menjalankan jabatannya, selama itu pula dirinya harus menyimpan protokol  notaris.  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  uraian  latar  belakang, bahwa  penyimpanan  protokol  notaris  menimbulkan  permasalahan  baru,  yakni adanya snowball  effect (efek  bola  salju).  Efek  ini  timbul  karena  jumlah  protokol notaris  yang  terus  bertambah  jumlahnya,  belum  lagi  dengan  protokol  yang diperoleh dari limpahan notaris yang pensiun atau meninggal dunia.
Penyimpanan  protokol  notaris  harus  dilakukan  dengan treatment khusus, yakni  harus  disimpan  dalam  ruangan  yang  memadai,  dengan  ventilasi  udara yang  cukup,  tidak  lembab,  disimpan  dalam  rak  yang  bebas  dari  rayap,  dsb. Penyimpanan  secara  konvensional  ini  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, terlebih lagi untuk notaris yang tergolong baru menjabat sebagai notaris, sekitar 5-10  tahun.  Hal  ini  karena  dimungkinkan  bahwa  notaris  baru  masih  belum mendapatkan  kantor  yang  tetap  atau  masih  menyewa.  Selain  itu,  keterbatasan ruangan juga menjadi salah satu faktor. Sementara itu, notaris yang telah dilantik tidak diperbolehkan untuk menolak menerima limpahan protokol notaris.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  tulisan  ini  membahas  tentang kemungkinan  dilakukannya  penyimpanan  protokol  notaris  dalam  bentuk elektronik. Proses ini tentu dimulai dari pembuatan akta dalam bentuk elektronik, hingga  akhirnya  dapat  diterbitkan  protokol  notaris  dalam  bentuk  elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur bahwa segala bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dijadikan
4 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2014.
442
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...
sebagai alat bukti hukum yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku, kecuali untuk surat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Lebih lanjut dalam Pasal 5  ayat  (4)  huruf  B  UU  ITE  memberikan  adanya  penafsiran  bahwa  akta  notariil dapat disimpan dalam bentuk elektronik, dengan catatan minuta akta juga dibuat dan disimpan secara konvensional. 5
Peraturan  lain  juga  sudah  mengatur  tentang  adanya  akta  elektronik,  hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.  Pasal  1  angka  2  menyebut  bahwa  dokumen  perusahaan  adalah data, catatan, dana tau keterangan yang diterima oleh perusahaan dan direkam dalam  bentuk  apapun  yang  dapat  diindera.  Lebih  lanjut  pada  huruf  f  sudah mulai menyinggung adanya peralihan media konvensional menjadi elektronik.[5] Ketentuan lain diatur dalam PP nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  Pasal  48,  memperbolehkan adanya peralihan media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip. Pasal selanjutnya, yakni Pasal 49 PP No. 28 Tahun 2012 menjamin bahwa alih media arsip dapat dilakukan  dalam  bentuk  apapun,  sesuai  dengan  perkembangan  Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) dan arsip hasil alih media beserta hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  tidak  mungkin  dapat dihindari,  terutama  dalam  dunia  kenotariatan.  Amerika  telah  menerapkan adanya e-notarization , yaitu pembuatan akta autentik dalam bentuk elektronik, dan dapat dilakukan dengan jarak jauh atau online remote notarization . Dengan menggunakan  teknologi video  call para  penghadap  tidak  diwajibkan  untuk dating menghadap pada notaris, cukup melalui media. Pemanfaatan teknologi tidak  selalu  menimbulkan  dampak  negatif,  justru  dapat  mempermudah pekerjaan.
5 Lendo  Theo  Engelbert,  Hanif  Nur  Widhianti  and  Aju  Diah  Wisnuwardhani,  ‘Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik’ (2021) Vol. 6 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.[172].
6 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2012.
Indonesia  yang  terkenal  dengan  negara  kepulauan  yang  perlu pengintegrasian secara cepat dokumen-dokumen elektronik, dapat menerapkan e-notarization .  Tentu  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  kesiapan  masyarakat dalam menghadapi era modernisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, pada beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  mobiliasasi  penduduknya  cukup  tinggi, banyaknya pusat perkantoran, dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang cukup memadai dapat dilakukan e-notarization . Contohnya Kota Surabaya,
DKI Jakarta, Kabupaten Pasuruan yang terdapat banyak pabrik dengan perusahaan besar, dapat dimungkinkan untuk dilakukan e-notarization . Sementara itu, daerah dengan  tingkat  mobilisasi  yang  lebih  rendah,  minimnya  daerah  perkantoran dan  latar  belakang  masyarakat  yang  masih  dalam  proses  memahami  teknologi tetap  menggunakan  akta  autentik  konvensional,  disertai  dengan  penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat akan akta elektronik. Contohnya di daerah Kabupaten. Penyuluhan tidak hanya dilkukan pada masyarakat, melainkan juga pada notaris, untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta elektronik.
Akta elektronik ini nantinya akan disimpan dalam satu database di bawah naungan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham),  dan notaris akan diberikan hak akses. Hak akses ini dapat dilimpahkan pada notaris baru, sebagai bentuk modernisasi dari pelimpahan protokol notaris dalam bentuk konvensional. Selain itu, hak akses ini hanya akan dilakukan oleh notaris yang bertanggungjawab dengan memasukkan identitas notaris.
Dengan adanya system e-notarization diharapkan dapat memangkas biaya yang  dikeluarkan  untuk  penyimpanan  protokol  notaris,  sehingga  notaris  yang mendapat  limpahan  protokol  notaris  tidak  merasa  terbebani.  Selain  itu,  juga untuk menghindari kerusakan pada akta karena disimpan dalam jangka waktu yang  lama.  Perubahan  akta  dari  konvensional  menjadi  akta  elektronik,  juga berdampak pada sistem pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang terkuat, sempurna, dan mengikat ( vide Pasal 1868 BW).
Perluasan makna pembuktian berupa alat bukti tulisan diperlukan, apabila sistem e-notarization berhasil dilakukan di Indonesia.
444
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan  diatas  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  penyimpanan  akta  notaris  dan  protokol  notaris  dapat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Sejatinya, peraturan di Indonesia telah  mengakomodir  dan  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  dokumen elektronik,  dalam  hal  ini  adalah  elektronik.  Namun,  terdapat  beberapa  hal yang  menjadi  perhatian  jika  konsep e-notarization akan  diberlakukan  di Indonesia,  diantaranya  adalah  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum, kesiapan notaris dalam merubah akta konvensional menjadi akta elektronik dengan menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

## Kompetensi Notaris Pengganti Penerima Protokol
Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental ( civil law ). 7 Dalam praktik kenotariatan, notaris dengan sistem civil law berbeda dengan notaris dengan anglo saxon . Perbedaan tersebut terletak pada fungsi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing notaris. Notaris civil law merupakan seorang pejabat negara yang memiliki hak untuk mengeluarkan akta autentik sementara notaris common law merupakan notaris yang hanya memiliki kewenangan  untuk  melakukan  pengeluargan  surat  di  bawah  tangan  sehingga tidak bernilai di pengadilan. 8
Karena  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  di  Indonesia  adalah  akta  autentik dan dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan sesuai Pasal 1868 BW, maka diperlukan protokol penyimpanan minuta akta atau asli akta tersebut. Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (b), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 63 dan Pasal 65 UUJN mengatur bahwa  Notaris  bertanggung  jawab  dalam  menyimpan  akta  dan  melaksanakan protokol Notaris sepanjang jabatannya hingga diteruskan oleh Notaris berikutnya sebagai penggantinya. Bagi Notaris pengganti, tentunya dibutuhkan ruang dan
7 Choky  R  Ramadhan,  ‘Konvergensi  Civil  Law  Dan  Common  Law  Di  Indonesia  Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’ (2018) Vol. 30 Jurnal Mimbar Hukum.[213].
8 Nadhif  M  Alkatiri,  Kanti  Rahayu  and  Sanusi, Perbandingan  Tugas  Dan  Wewenang  Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat (Tanah Air Beta 2021).
pekerjaan  perawatan,  sebab  akta-akta  dan  protokol  tersebut  masih  dituangkan di  atas  kertas. 9 Akan  tetapi  pada  prakteknya,  seringkali  notaris  pengganti tersebut mengalami keterbatasan dana dan tidak memiliki arsiparis yang dapat menunjang pekerjaannya dalam penyimpanan protokol. 10 Hal ini tentunya akan menjadi  masalah  jika  dibiarkan,  karena  hanya  notaris  dengan  dana  yang  besar serta memiliki ruang penyimpanan yang cukuplah, yang dapat menjadi notaris pengganti untuk mewarisi protokol notaris sebelumnya.
Pasal  63  UUJN  mengatur  bahwa  penyerahan  protokol  notaris  dilakukan dalam  waktu  tiga  puluh  hari  oleh  ahli  waris  notaris  kepada  notaris  pengganti. Notaris  pengganti  penerima  protokol  dari  notaris  sebelumnya  yang  meninggal dunia, ditunjuk oleh MPD. MPD juga berperan mengusulkan notaris pengganti untuk  ditunjuk  sebagai  pemegang  protokol  dari  notaris  sebelumnya  yang diberhentikan. Penunjukan notaris pengganti, dilakukan dengan menunjuk notaris yang  berkedudukan  sama  dengan  notaris  yang  akan  digantikan.  Penggantian ini perlu dilakukan sesegera mungkin karena jika pengusulan dan penunjukan notaris pengganti terlambat, maka akan berdampak pada status notaris tersebut dan  berdampak  pula  pada  akta-akta  yang  akan  dibuatnya. 11 Oleh  karena  itu, electronic notarization terhadap protokol notaris sangat diperlukan.
Wacana  untuk  mengalihkan  protokol  notaris  dari  yang  awalnya konvensional menggunakan kertas ( paper based ) menjadi elektronik ( digilat based ) akan  memberikan  keuntungan  yang  cukup  banyak  bagi  profesi  notaris  sendiri diantaranya adalah notaris akan lebih maksimal dalam menjalankan kewajiban dan  tugasnya  serta  pengarsipan  dokumen  dalam  protocol  notaris  akan  dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. 12 Namun, hingga saat ini wacana tersebut belum  dapat  dilakukan  dengan  maksimal  karena  belum  ada  undang-undang
9 Burhanudin, Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary (Azka Pustaka 2022).
10 Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary (Rajawali Press 2020).
11 Udin Narsudin, QnA Substansi Notaris Dan PPAT Dalam Praktik (PT Nas Media Indonesia 2021).
12 Desy Rositawati, I Made Arya Utama and Desak Putu Dewi Kasih, ‘Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary’ (2017) 2 Acta Comitas.
446
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...
maupun peraturan tentang keabsahan melakukan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik tersebut. 13
Sehingga  sebelum  penyimpanan  protokol  notaris  secara  elektronik dilakukan,  perlu  auran  hukum  berupa  undang-undang  untuk  memberikan perlindungan  serta  pedoman  pelaksanaan  penyimpanannya.  Terlebih  juga harus  diatur  mengenai  kompetensi  notaris  dalam  penyimpanan  protokol elektronik.  Setidak-tidaknya  setelah  protokol  tersebut  berbentuk  elektronik, maka kompetensi yang diperlukan notaris dalam penyimpanan protokol adalah berupa skill dalam  melakukan  autentikasi  sertifikat  elektronik  serta skill dalam mengelola penyimpanan elektronik tersebut agar dapat diakses sewaktu-waktu jika ada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap minuta akta yang disimpan.
Maka dalam mendudukung konsep cyber notary , terkait peralihan protokol notaris menjadi  protokol  elektronik,  maka  ketika  ada  undang-undang  yang  mengatur protokol  penyimpanan  elektronik  diundangkan,  notaris  wajib  menerima pelatihan sertifikasi elektronik serta pelatihan-pelatihan lain yang terkait dengan penyimpanan elektronik.
Kemudian  terkait  teknis  yang  paling  memungkinkan  dilakukan notaris  untuk  menyimpan  protokol  notaris  secara  elektronik  adalah  dengan memanafaatkan teknologi cloud storage . Cloud storage is a model of networked online storage where data is stored on multiple virtual servers, generally hosted by third parties, rather than being hosted on dedicated servers. 14 Pertama-tama notaris harus memilih penyedia cloud storage . Karena yang tersimpan dalam protokol notaris notaris adalah alat bukti, maka penyedia yang dimaksud adalah yang mendapatkan izin serta rekomendasi dari pemerintah (dalam hal ini dari Kementerian Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia  -  Kominfo).  Setelah  itu  notaris  perlu mendaftarkan  akun  pada  penyedia cloud  storage dan  melakukan  serangkaian verifikasi  agar  akun  penyimpanan  dapat  aktif.  Jika  telah  mendapatkan  akun
13 Mohamat  Rizi  Kuswanto,  ‘Penyimpanan  Protokol  Notaris  Dalam  Bentuk  Elektronik Kepastian Hukumnya Di Indonesia’ (2017) Vol. 6 Jurnal Repertorium.
14 Balbudhe,  P.,  ‘Cloud  Storage  Reference  Model  for  Cloud  Computing’  (2013)  Vol.  2 International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research.[81-85].
penyimpanan  dari  penyedia cloud  storage ,  maka  selanjutnya  hanya  perlu memilah dan mengorganisir protokol notaris dalam bentuk elektronik. Minuta akta,  Daftar  akta  atau  Repertorium,  Buku  daftar  akta  dibawah  tangan  yang penandatangannya  dilakukan  dihadapan  Notaris  atau  akta  dibawah  tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat kesemua hal ini dipilah dan dijadikan file-file terpisah dalam cloud storage. Sehingga selanjutnya, pengisian manual tidak lagi diperlukan.

## Kesimpulan
Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) memang belum mengatur secara spesifik  tentang  pembuatan  akta  elektronik  dan  penyimpanan  protokol  notaris secara  elektronik.  Namun,  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan lainnya telah mengatur dimungkinkannya penyimpanan dan peralihan protocol notaris secara elektronik.
Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat memudahkan para notaris yang telah purna tugas untuk mengalihkan protokol notaris dan diharapkan tidak ada lagi notaris yang menolak untuk menerima limpahan protokol notaris karena  keterbatasan  ruang  penyimpanan.  Meyimpan  protokol  notaris  secara elektronik dapat dilakukan dengan cloude storage yang penyedia layanannya telah mendapat izin dan rekomendasi dari pemerintah.

## Daftar Bacaan

## Buku
Alkatiri  NM,  Rahayu  K  and  Sanusi, Perbandingan  Tugas  Dan  Wewenang  Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat (Tanah Air Beta 2021).
Burhanudin, Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary (Azka Pustaka 2022).
Ibrahim  J, Teori  Dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif (1st  edn,  Bayu  Media Publishing 2005).
Makarim  E, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary
448
Sufy Anggriani, et.al : Analisis Penyimpanan Protokol...
Atau Electronic Notary (Rajawali Press 2020).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (17th edn, Kencana 2022).
Narsudin  U, QnA  Substansi  Notaris  Dan  PPAT  Dalam  Praktik (PT  Nas  Media Indonesia 2021).
Soekanto  S  and  Mamudji  S, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat (18th edn, Raja Grafindo Persada 2018).

## Jurnal
Bal budhe,  P.,  ‘Cloud  Storage  Reference  Model  for  Cloud  Computing’  (2013)  2 International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research.
Engelbert  LT,  Widhianti  HN  and  Wisnuwardhani  AD,  ‘Analisis  Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik’ (2021) Vol. 6 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 172.
Kuswanto  MR,  ‘Penyimpanan  Protokol  Notaris  Dalam  Bentuk  Elektronik Kepastian Hukumnya Di Indonesia’ (2017) Vol. 6 Jurnal Repertorium.
Putri VRI, Anggono BD and Ali M, ‘Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris’ (2021) Vol. 2 Jurnal Syntax Transformation.
Ramadhan CR, ‘Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’ (2018) Vol. 30 Jurnal Mimbar Hukum 213.
Rositawati D, Utama IMA and Kasih DPD, ‘Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary’ (2017) 2 Acta Comitas.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Und ang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
How to cite: Sufy  Anggriani,  Rizki  Savira  Firdaus,  Windy  Amanda  Siwi  Suherlan,  ‘Analisis  Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik’ (2023) 6 Notaire.