## PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU WUJUD TERLAKSANANYA SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

## Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : maillayt123@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  yang  sudah  berubah  menjadi  reintegrasi  sosial  yang diterapkan  dalam  pemasyarakatan  harus  menggunakan  sistem  pemasyarakatan  dengan tujuan  agar  program  pembinaan  yang  diberikan  kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) dapat  merubah dengan menyadari kesalahannya, dapat  memperbaiki dirinya dan tindak mengulangi kembali perbuatannya. LAPAS dalam hal ini menjadi  sebuah tempat untuk  melakukan  program  pembinaan  yang  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan. Community  Based  Correction  (CBC) salah  satu  hak  narapidana  yang  harus  dipenuhi dengan membaurkan narapidana ditengah-tengah masyarakat  melalui asimilasi,  PB, CB, CMB, CMK.  LAPAS Terbuka merupakan salah  satu  tempat  yang dapat  digunakan bagi program asimilasi untuk WBP. Program asimilasi yang diberikan yaitu berupa pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian yang dibaurkan ditengah masyarakat. Yang menjadi pembeda antara LAPAS umum dengan LAPAS Terbuka yaitu pada Bentuk bangunan tidak dibatasi  oleh  tembok  keliling  yang  tinggi  serta  Sistem  pengamanan  bersifat  minimum (minimum security).
Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Asimilasi, LAPAS Terbuka

## ABSTRACT
The criminal system in Indonesia which has turned into social reintegration implemented in  correctional  facilities  must  use  a  correctional  system  with  the  aim  that  the  coaching program provided to Correctional Inmates (WBP) can change by realizing their mistakes, being able to improve themselves and repeat their actions. The open prison in this case becomes  a  place  to  carry  out  a  coaching  program  in  accordance  with  the  correctional system. Community Based Correction (CBC) is one of the rights that must be fulfilled by blending the community in the midst of assimilation, PB, CB, CMB, CMK. The Open Prison is  one  of  the  places  that  can  be  used  for  assimilation  programs  for  inmates.  The assimilation  program  provided  is  in  the  form  of  personality  development,  self-reliance development  which  is  mingled  in  the  community.  The  difference  between  public  prisons and open prisons is that the shape of the building is not limited by a high perimeter wall and a minimum security system (minimum security).
Keywords : Correctional System, Assimilation, Open Prison

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum. Tentunya dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara  indonesia  diatur  dalam  perundang-undangan  apabila  kita  melanggar  hal  itu  akan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menyebabkan  seseorang  dapat  dipidana  akibat  dari  melanggarnya.  Hukuman  yang  diberikan biasanya  berupa  pidana  penjara.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  terdapat  beberapa  jenis  pidana sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  10  KUHP  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Yang termasuk  ke  dalam  pidana  pokok  yaitu  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  dan membayar denda. Sedangkan  yang termasuk dalam  pidana tambahan  yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
Pada dasarnya pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang sering digunakan di Indonesia yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan membatasi kemerdekaan seseorang dalam bergerak karena harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dahulu yang dikenal dengan sebutan penjara, kini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat  yang  digunakan  untuk  membina  pelaku  tindak  pidana  agar  menjadi  lebih  baik  dan  agar kelak dapat diterima kembali ditengah masyarakat.
Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  tentunya  sudah  menggunakan  sistem pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  bertujuan  sebagai  arah  pembinaan  yang  dilakukan agar  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dapat  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembinaan jika dilihat dari perspektif sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dengan  masyarakat.  Dalam  pemulihan  hubungan  tersebut  bisa  berupa  sikap  menerima  maupun dalam bentuk kerja sama dalam berbagai aspek lainnya ketika mereka sudah menyelesaikan masa pidananya. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :
1. Pembinaan tahap awal  dilakukan pada saat  berstatus  narapidana sampai  dengan 1/3 masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi menjadi dua yaitu :
a. Tahap lanjutan pertama dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal hingga ½ masa pidananya.
b. Tahap  lanjutan  kedua  dilakukan  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap  lanjutan pertama hingga 2/3 masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir dilakukan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua hingga berakhirnya masa pidananya.
Sahardjo  mengatakan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  bukan  tempat  yang  semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar  setelah  menjalani  pembinaan  mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. (Lidya Suryani Widayati, 2012)
Perlakuan yang diberikan tentunya berbeda dengan terdahulu yang masih menganut sistem retributif maupun detterence ,  kini  menjadi  rehabilitatif  dan  reintegrasi  sosial.  Dengan  adanya perbedaan dari masa ke masa tentu akan mempengaruhi berbagai hal diantaranya terhadap sistem pembinaan  narapidana  yang  kini  lebih  berorientasi  terhadap  masyarakat  atau  dikenal  dengan sebutan Community  Based  Corrections  (CBC ). Community  Based  Corrections  (CBC) ialah alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali ke tengah masyarakat.
Dalam menjalani pidana tentunya hak narapidana harus diberikan seperti yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan harus diberikan sebagaimana  mestinya,  salah  satunya  yaitu  memperoleh  hak  integrasi.  Program  integrasi  yang diberikan diantaranya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), asimilasi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasaran Permenkumham RI No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  menyatakan  bahwa  Asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  narapidana  dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Program asimilasi ini dapat dilakukan di  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Yayasan, maupun Asimilasi dirumah seperti kebijakan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 1 nomor 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  yang dimaksud  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  (LAPAS  Terbuka)  ialah  tempat  membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keaadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.
Pada umumnya masyarakat hanya mengenal LAPAS yang dikelilingi oleh tembok tinggi, terdapat kawat berduri, terdapat menara pengawas di setiap sudut LAPAS serta terdapat jeruji besi. Yang menjadi pembeda bangunan LAPAS Terbuka dengan LAPAS pada umumnya, yaitu :
a. Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi
b. Sistem pengamanan bersifat minimum (minimum security)
c. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan lanjutan.
Keberadaan  LAPAS  Terbuka  di  Indonesia  seharusnya  dapat  dikembangkan  dalam pelaksanaan  pembinaan  kepada  narapidana,  mengingat  bahwa  keberadaan  LAPAS  Terbuka  itu sendiri  sangat  strategis  dan  sesuai  dengan  sistem  pemasyarakatan.  Akan  tetapi  kenyataannya bahwa optimalisasi penempatan narapidana di LAPAS Terbuka belum begitu maksimal. Riyadin mengatakan bahwa pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu upaya untuk  mengurangi overcrowding yang  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  perwujudan  dari konsep Community Based Corrections (CBC) , yang mana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  menekankan  kepada  keterlibatan  dengan masyarakat,  serta  sebagai  upaya  untuk  lebih  menyiapkan  narapidana  berintegrasi  dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan.(Haryono, 2018)

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep- konsep, teori-teori serta implementasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pelaksanaan di LAPAS Terbuka sebagai salah satu wujud dari sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, penelusuran melalui internet, ataupun berupa dokumentasi berkas dari institusi yang diteliti serta penelusuran  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  kepustakaan  bukan  hanya  membaca sebuah  literatur  yang  mempunyai  akna  yang  kurang  lebih  sama  dengan  apa  yang  kita  teliti, melainkan juga mengarah pada sebuah evaluasi maupun kritisi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada terkait dengan suatu topik. Literatur ilmiah dapat berbentuk karya tulis contohnya artikel dari jurnal ilmiah maupun konferensi, tesis maupun disertasi, laporan dari sebuah organisasi yang dapat dipercaya dan buku-buku pelajaran.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perubahan  mashab  penghukuman  dari  mashab retributif ,  mashab detterence ,  mashab rehabilitative hingga kini pemasyarakatan menganut mashab reintegrasi sosial tentunya memiliki
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perbedaan dari berbagai aspek termasuk perlakuan terhadap narapidana. Salah satu instrumen yang dapat mempengaruhi perubahan menuju pemasyarakatan ialah Standard Minimium Rules for the Treatment of Prisoners tahun 1995, dimana didalamnya terkandung perlakuan yang seharusnya diterapkan  kepada  tahanan  dan  narapidana  dengan  tetap  mengutamakan  Hak  Asasi  Manusia. Pemasyarakatan juga memandang bahwa pemidanaan berfungsi untuk mengintegrasikan kembali terpidana dengan masyarakatnya sebagaimana yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan.
Tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  itu  sendiri  membina  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat  diterima kembali  oleh lingkungan masyarakat,  dapat  berperan  aktif dalam pembangunan, dan  dapat  hidup  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.    Sehingga  peran  dari Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  program  pembinaan haruslah  disesuaikan  dengan  jenis  kelamin,  agama,  tingkat  pendidikan,  jenis  tindak  pidana, maupun  lama  hukuman  yang  dijalani  oleh  narapidana,  dengan  tujuan  agar  tercapainya  sasaran dalam  kegiatan  pembinaan  yang  diberikan.  Dan  pada  dasarnya  setiap  narapidana  memiliki  hak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya yaitu memperoleh hak integrasi seperti asimilasi, PB, CB, CMB, CMK.
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (LAPAS Terbuka) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pemasyarakatan  yang  berada  dibawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  yang  digunakan  sebagai  tempat  pembinaan  dengan  pengawasan  minimum (minimum security) , serta sistem pembinaan maupum pembimbingan yang diberikan membaurkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Dapat dikatakan bahwa di LAPAS Terbuka ini sebagai bentuk  asimilasi  yang  nyata  terjadi  di  lapangan  sehingga  memberikan  kemudahan  untuk menyesuaikan  diri.  Mengingat  bahwa  diluar  sana  masih  banyak labeling yang  diberikan  oleh masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga ini dapat menjadi suatu alternatif dari pengaruh prisonisasi tersebut.
Tabel 1. LAPAS Terbuka di Indonesia Nama LAPAS Jumlah WBP
LAPAS Terbuka Kelas II B Ciangir
LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal
LAPAS Terbuka Kelas II B Lombok Tengah
LAPAS Terbuka Kelas II B Nusakambangan LAPAS Terbuka Kelas II B Pasaman LAPAS Terbuka Kelas II B Waikabubak LAPAS Terbuka Kelas III Rumbai
4 41 38 18 17 18 1
Sumber : www.sdppublik.ditjenpas.go.id tanggal 27 Februari 2022
Jika  kita  melihat  dari  data  diatas  maka  tentunya  peran  dari  LAPAS  Terbuka  itu  sendiri belum berjalan optimal, mengingat bahwa banyak LAPAS yang mengalami overcrowded . Sudah seharusnya  peran  ini  dioptimalkan,  mengingat  bahwa  dalam  rangka  menyukseskan  tujuan  dari sistem pemasyarakatan pada LAPAS Terbuka sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun maksud dan tujuan dari terbentuknya LAPAS Terbuka, yaitu : 1
1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana ditengah- tengah masyarakat
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam LAPAS, dengan begitu maka seorang narapidana  yang  berada  di  LAPAS  Terbuka  dapat  berjalan  perannya  sesuai  dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat
3. Meningkatkan  peran  aktif  petugas,  masyarakat  dan  narapidana  itu  sendiri  dalam  rangka pelaksanaan proses pembinaan
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang  seluas-luasnya  kepada  narapidana  dalam  meningkatkan  kemampuan  atau keterampilan  guna  mempersiapkan  dirinya  hidup  mandiri  ditengah-tengah  masyarakat setelah selesai menjalani pidananya
5. Menumbuh  kembangkan  amanat  10  (sepuluh)  prinsip  pemasyarakatan  dalam  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana merupakan suatu sarana untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Perlakuan cara tersebut tentunya melibatkan peran serta dari masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar narapidana tersebut tidak merasa hidupnya diasingkan dari masyarakat. Secara filosofis pembentukan LAPAS Terbuka ini  menjadi  sebuah  perwujudan  dari Community  Based  Correction  (CBC) .  Penerapan  CBC bertujuan agar narapidana menjadi lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Tugas dari LAPAS Terbuka yaitu :
a. Melaksanakan  pembinaan  tahap  lanjutan  berupa  diberikannya  program  asimilasi  bagi narpaidana  yang  telah  memenuhi  persyaratan  diantaranya  sudah  menjalani  ½  dari  masa pidananya.
b. Memberikan  pembinaan  kepribadian  melalui  pembinaan  mental  rohani,  pembentukan sikap mental sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum.
c. Memberikan pembinaan kemandirian melalui pembinaan keterampilan diberbagai kegiatan kerja diantaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan kegaiatan produktif lainnya.
Bentuk  program  asimilasi  yang  diberikan  bagi  narapidana  yaitu  berupa  latihan keterampilan, kegiatan pendidikan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya  yang berada di lingkungan  masyarakat.  Program  yang  diberikan  bisa  dilakukan  secara  mandiri  atau  dapat bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  dan  dapat  dilakukan  di  LAPAS  Terbuka.  Contoh  dari pelaksanaan  pembinnan  kemandirian  di  LAPAS  Terbuka  Jakarta  yaitu  pertanian  seperti  padi, peternakan  sapi  maupun  ayam,  hingga  yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  yaitu  perkebunan markisa yang buahnya dapat diolah menjadi sirup, puding, boba, dan sebagainya. LAPAS Terbuka Kendal juga terdapat beberapa program pembinaan kemandirian seperti pertanian dalam hal ini penanaman  jagung  di  lahan  LAPAS  Terbuka  Kendal,  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  perikanan Kabupaten  Kendal  mendorong  untuk  budi  daya  perikanan  dan  peternakan,  Yayasan  Inisiatif Indonesia Biru Lestari di bidang Pelatihan Agribisnis, CV. Indoshrimps di bidang budi daya udang vanamw system koam bundar, CV. Putra Kirana dibidang budi daya buah-buahan dan tanaman sayuran, PT. Sido Muncul di bidang budi daya tanaman herbal. 2
1 Tholib. Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Bassed Corrections Di Indonesia. http://www.ditjenpas.go.id diakses pada 17 Oktober 2010.
2 http://www.ditjenpas.go.id/wbp-lapas-terbuka-kendal-produksi-ratusan-ton-pangan diakses pada 03 Maret 2022.

## Simpulan
Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang sering digunakan di Indonesia yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan membatasi kemerdekaan seseorang dalam bergerak karena harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Didalam LAPAS, narapidana diberikan  pembinaan  dengan  tujuan  agar  narapidana  dapat  merubah  dirinya  dengan  menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan tindak mengulangi kembali perbuatannya.
Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  Terbuka  merupakan  salah  satu  wadah  yang diperuntukkan bagi program pembinaan lanjutan dalam hal ini asimilasi yang dapat dilakukan oleh Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  melalui  pembinaan  kemandirian  dan  pembinaan kepribadian dengan  kondisi  bangunan dari  LAPAS  Terbuka  yang tidak  dikelilingi  oleh tembok tinggi dengan sistem pengamanan yang minimal.

## Daftar Pustaka
Poernomo, B. (1986). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta:
Liberty.
Wibowo, P. (2017). Aturan Standar Minimum PBB Tentang Penaganan Tahanan (Aturan Nelson Mandela). Depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Nanusia Hukum dan HAM.
Fauzan. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang- Undang Pemasyarakatan. Syntax Literate : Jurnal Hukum Indonesia Vol.5 No.9, 846-860.
Jufri,  E.  A.,  &  Anisariza,  N.  U.  (2020).  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL : Jurnal Hukum Vol.8 No.1, 1-26.
Haryono,  H.  (2018).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  dalam  Proses Asimilasi Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 295. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311
Lidya  Suryani  Widayati.  (2012).  Rehabilitasi  Narapidana  Dalam  Overcrowded  Lembaga Pemasyarakatan.  Negara  Hukum,  3,  207.  file:///I:/SKRIPSI/SKRIPSI  OVER/BAHAN SKRIPSI/rehabilitasi narapidana dalam overcrowded lembaga pemasyarakatan.pdf (Jufri & Anisariza, 2020)
Marthaningtiyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. Supremasi Jurnal Hukum Vol.3 No.2, 51-65.
Megawati,  C.,  &  Kurniawan.  (2019).  Pembinaan  Narapidana  Dalam  Tahap  Asimilasi.  Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol.7 No.3, 335-341.
Situmeang, S. M. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19.  Jurnal  Litigasi  Vol.21(2),  220-237. Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan. www.sdppublik.ditjenpas.go.id diakses pada 27 Februari 2022.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. http://www.ditjenpas.go.id/wbp-lapas-terbuka-kendal- produksi-ratusan-ton-pangan diakses pada 03 Maret 2022.
Tholib. Pemberdayaan  Lapas  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Community  Bassed Corrections  Di  Indonesia . http://www.ditjenpas.go.id diakses  pada  17  Februari  2022. Standard Minimium Rules for the Treatment of Prisoners Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Permenkumham  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluaarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.