## PENAFSIRAN TELEOLOGIS/SOSIOLOGIS, PENAFSIRAN PURPOSIVE DAN AHARON BARAK: SUATU REFLEKSI KRITIS
E. Fernando M. Manullang Fakultas Hukum, Universitas Indonesia email : nando@ui.ac.id
disampaikan 18/9/19 – di -review 10/10/19 – diterima 5/12/19 DOI: 10.25123/vej.3495

## Abstract
Teleological interpretation is construed the same as sociological interpretatio, because it cores on the intention and purpose in making a rule. Such interpretation is also known as purposive interpretation. However, unlike the teleological and purposive interpretations known in the continental and common law legal traditions, Aharon Barak proposed his version of purposive interpretation. This article seeks to explain as simple as possible what teleological interpretation, sociological interpretation, purposive interpretation  within  the  common  law  tradition  and  purposive  interpretation  according  to  Aharon Barak.
Keywords:
Teleological Interpretation, Sociological Interpretation, Purposive Interpretation, Aharon Barak.

## Abstrak
Penafsiran teleologis dimaknai sama dengan penafsiran sosiologis karena berintikan pada intensi dan  tujuan  dibuatnya  suatu  aturan.  Penafsiran  yang  demikian  dikenal  juga  sebagai  penafsiran purposive . Namun, berbeda dengan penafsiran teleologis dan purposive yang dikenal dalam tradisi hukum  kontinental  dan common  law ,  Aharon  Barak  mengajukan  penafsiran purposive versinya. Artikel  ini  berupaya  menjelaskan  secara  sederhana  apa  itu  penafsiran  teleologis,  penafsiran sosiologis,  penafsiran purposive di  dalam  tradisi common  law dan  penafsiran purposive menurut Aharon Barak.
Kata kunci:
Penafsiran Teleologis, Penafsiran Sosiologis, Penafsiran Purposive , Aharon Barak.

## Pendahuluan
Secara  metodologis,  terdapat  beberapa  penafsiran  hukum  yang  dikenal. 1 Salah satu yang hendak dibahas di sini adalah penafsiran teleologis. 2 Penafsiran ini memaknai  suatu  aturan  dilihat  dari  intensi  dibentuknya  suatu  undang-undang. 3
1 Di antaranya adalah penafsiran gramatika, penafsiran sistematika dan seterusnya. Lihat hal ini dalam Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 144.
2 Lihat  I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 154.
3 Id,  Lihat  juga  Aris  Hardinanto,  Manfaat  Analogi  dalam  Hukum  Pidana  untuk  Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi”, Yuridika , Volume 31, No. 2, hlm. 220-240, Mei 2016. Lihat  juga  Afif  Khalid,  Penafsiran  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia,” Al’Adl , Volume VI, Nomor 11, hlm. 9-36, Januari-Juni 2014.
Dalam penafsiran itu yang hendak dicari adalah suasana kebatinannya. 4 Intensi ini pada  intinya  adalah  tujuan  kemasyarakatan. 5 Maka  itulah,  penafsiran  ini  disebut juga  penafsiran  sosiologis  karena  tujuan  masyarakat  di  masa  dibuatnya  suatu aturan  itu  telah  berubah  di  masa  aturan  itu  diterapkan.  Penafsiran  ini  dengan demikian  berupaya  menyesuaikan  tafsir  aslinya  dengan  situasi  kini. 6 Tak  heran, apabila istilah teleologis dan sosiologis digunakan silih berganti karena menurut mereka itu semua adalah hal yang sama secara substansial. 7
Penafsiran  teleologis  ini,  secara  historis,  menurut  Aharon  Barak, berkembang  dalam  dalam  tradisi  hukum  kontinental,  di  bawah  pengaruh Friederich  Carl  von  Savigny  [1779-1861]  dan  Rudolf  von  Jhering  [1818-1892]. 8 Namun, pengaruh ini, menurutnya juga, tidak merambah ke dalam tradisi common law .  Dalam  tradisi  terakhir  ini  dikenal  dengan  sebutan  lain; purposive interpretation .  Tradisi common  law ini  dimulai  sekitar  akhir  1960-an  dan  awal 1970-an, di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, termasuk Israel. 9
Di  lain  sisi,  Barak  juga  mengemukakan  interpretasi purposive 10 versinya, yang menurutnya berbeda dengan yang selama ini dikenal dalam tradisi common law dan  kontinental.  Ini  karena  menurutnya,  interpretasi purposive versinya mengandung  sekaligus  elemen  subyektif  dan  obyektif,  sementara  kebanyakan referensi selalu mengaitkan kata intensi itu dalam ranah subyektif belaka. 11
4 Lihat Mohammad Koesnoe, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 139-140.
5 Lihat Nurul Qamar dan Salle, Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum, SIGn, Makassar, 2018, hlm. 82.
6 Lihat Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Sah Media, Makassar, 2014, hlm. 162- 163.
7 Di antaranya id. Lihat juga Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah  Guna  Narkotika,  Deepublish,  Yogyakarta,  2017,  hlm.  170-171.  Jaenal  Aripin,  Jejak Langkah  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Kencana,  Jakarta,  2009,  hlm.  184.  Pontang  Moerad, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara  Pidana , Alumni,  Bandung, 2005,  hlm.  92-93.  Arif  Hidayat,  Penemuan  Hukum  melalui  Penafsiran  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan, Pandecta , hlm. 153-169, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.
8 Lihat Aharon  Barak,  Purposive  Interpretation  in  Law.  Princenton  University  Press,  Princenton , 2005, hlm. 86.
9 Id., hlm. 85-86.
10 Penggunaan  istilah purposive tetap  digunakan  sebagaimana  adanya.  Ini  untuk  menghindari mispersepsi, karena istilah ini belum ada terjemahan resminya.
11 Lihat kembali Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law , hlm. 86-87.
Dengan  demikian,  ada  yang  menarik  untuk  dibahas,  walau  berbeda-beda dalam beberapa hal. Penafsiran itu keseluruhannya diikat dalam suatu ide dasar, yakni:  intensi,  maksud  atau  tujuan.  Dan  yang  membuat  ini  lebih  menarik  lagi, apakah  intensi  itu  juga  bersifat  obyektif  sehingga  intensi  yang  dikenal  dalam penafsiran  teleologis  itu  bisa  serupa  maknanya  dengan  penafsiran  sosiologis? Pertanyaan  sederhana  ini  diajukan  karena  dalam  pandangan  awam,  individu  itu bersifat  subyektif,  sementara  masyarakat  itu  bersifat  obyektif  karena  intensi masyarakat  itu  diasumsikan  sebagai  sebuah  intesi  yang  diinginkan  oleh kebanyakan orang di dalam masyarakat.
Barak pun mengamati ada persoalan intensi subyektvitas dan obyektivitas dalam  menafsirkan  suatu  tujuan  yang  ada  dalam  teks  hukum.  Menurut  Barak, masalah  dalam  lingkup  tersebut,  yakni  berkisar  substansi  teks  hukum  manakah yang  memberikan  arti  secara  formal;  apakah  itu  karena  intensi  subyektif  dari  si penulis teks, ataukah tujuan obyektif dari si penulis teks? 12 Katakanlah itu intensi subyektif dari si penulis, Barak kemudian mengajukan pertanyaan kritis demikian; apakah  intensi  itu  adalah  sesuatu  yang  sejati,  yang  artinya  dapat  diketahui  dari berbagai sumber yang ada?  Atau sebaliknya, itu adalah intensi yang diekspresikan, yang artinya itu hanya dapat diketahui dari teks hukum itu sendiri. 13 Lalu, apabila, katakanlah,  itu  adalah  berkisar  tujuan  yang  obyektif,  Barak  bertanya  juga: bagaimanakah  menentukan  tujuan  itu?  Adakah  nilai,  kepentingan  atau  tujuan obyektif yang terjelma dalam teks hukum yang ditafsirkan? 14 Dengan demikian, di mata Barak, soal obyektif itu tidak terhubung dengan intensi yang sosiologis. Ini hanya berkaitan dengan nilai, kepentingan dan tujuannya itu sendiri.
Yang  tak  kalah  menarik,  bagaimanakah  pengertian  teleologis  itu  bisa disamakan  dengan  sosiologis  dalam  perspektif  filosofis?  Apakah  karena  itu penafsiran teleologis itu sama dengan penafsiran sosiologis? Pertanyaan filosofis ini  penting  untuk  diangkat  karena  ide  tentang  teleologi  –minus  interpretasi–  itu
12 Id., hlm. 28.
13 Id., hlm. 29.
14 Id., hlm. 30.
didiskusikan  di  ranah  filsafat,  dan  filsuf  yang  memupuk  ide  ini,  salah  satu  yang terpenting adalah Immanuel Kant [1724-1804].
Lalu,  mengapa  Kant  yang  dipilih?  Pertama,  ia  hidup  di  masa  Savigny  dan Jhering. Dengan kata lain, mereka hidup dalam periode yang relatif sama. Kedua, ketiganya  adalah  orang  Jerman,  yang  hidup  dalam  tradisi  hukum  kontinental. Dengan dua alasan itu, menelusuri ide teleologi di masa itu, mau tidak mau, harus kembali  kepada  Kant.  Memang,  ada  filsuf  lain  yang  membahas  soal  itu,  namun, proyek  filosofis  tentang  teleologi  yang  paling  relevan  dengan  konteks  historis Savigny dan Jhering itu adalah yang dirintis oleh Kant.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  akan  berupaya  menjernihkan  beberapa  hal berikut ini; (1) apakah teleologi itu sama dengan sosiologi, karena keduanya diikat dalam suatu intensi atau tujuan bersama. Pertanyaan ini berintikan pada persoalan apakah itu teleologi menurut Kant. Kemudian, apakah ide teleologi yang dikenal di masa  Savigny  dan  Jhering  hidup,  itu  dapat  diartikan  sebagai  sama  dengan penafsiran  sosiologis?  Lalu  berikutnya  adalah  (2)  bagaimanakah  penafsiran purposive dalam common law itu berbeda dengan penafsiran purposive Barak. Dan pada bagian akhir, (3) akan disampaikan beberapa refleksi kritis berkaitan dengan 2 hal sebelumnya.

## Pembahasan

## 1. Perihal Teleologi dan Penafsiran Teleologis/Sosiologis
Menguraikan apa itu teleologi menurut Kant, bukanlah sesuatu yang mudah. Pertama,  persoalan  teleologis  ini  berkaitan  dengan  proyek  filsafat  lainnya,  yakni Critique of Pure Reason dan Critique of Pratical Reason . 15 Namun khusus tentang teleologi, Kant menguraikannya dalam karyanya; Critique of Judgment . Dalam karya terakhir ini, Kant membahas soal judgement berkaitan dengan estetika dan alam
15 Lihat Courtney  D.  Fugate,  The  Teleology  of  Reason:  A  Study  of  the  Structure  of  Kant’s  Critical Philosophy. Walter de Gruyter, Berlin, 2014, hlm. 5 et seqq.
semesta. 16 Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  sederhana  perihal  teleologi menurut Kant, mari kita lihat uraian berikut ini. 17
Tatkala Kant membahas apa itu teleologi, pada intinya mengarah pada suatu ide tentang akhir atau tujuan alam semesta. 18 Maksudnya, alam semesta itu harus dianggap sebagai mahkluk hidup secara teleologis. Dengan kata lain, dalam alam semesta  itu  terdapat  tujuannya,  sebagaimana  makhluk  hidup  memiliki  tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuannya, ada mekanisme alamiahnya. 19 Alam semesta, oleh karena itu, adalah sebuah kondisi yang menjadi dasar kognisi dan refleksi kita dalam menentukan tujuan alam semesta. Di sini kelihatannya, tujuan itu bersifat subyektif.  Padahal,  penentuan  akan  tujuan  itu  sesungguhnya  bersifat  obyektif karena ini berkaitan langsung dengan organisme dan alam semestanya. 20
Kant  dengan  demikian  meletakkan  peran  teleologi  di  sini  sebagai  sebuah sistem tujuan. Ini tidak hanya melibatkan organisme individual, namun seluruh hal dan proses yang ada di dalam alam semesta. Ini artinya, di mata Kant, alam semesta adalah sebuah sistem tujuan. Di dalamnya, setiap hal terhubung secara teleologis dengan lainnya dalam suatu kesatuan susunan yang memiliki tujuan, berdasarkan aturan-aturan tujuan itu sendiri. 21
Kant kemudian mengatakan lebih jauh lagi. Alam semesta yang merupakan susunan tujuan itu secara teleologis terhubung dengan moralitas karena dengan hal
16 Lihat Avery  Goldman,  The  Principle  of Purposiveness:  From  the  Beautiful  to  the  Biological  and Finally to the Political in Kant’s Critique of Judgment, dalam Politics and Teleology in Kant, ed. Paul Formosa, Avery Goldman and Tatiana Patrone, University of Wales Press, Cardiff , 2014, hlm. 211- 227.
17 Kant  mengambil  burung  sebagai  ilustrasi  untuk  menjelaskan  bagaimana  struktur  tulang  dan sayap  itu  berfungsi  untuk  suatu  tujuan,  yakni  untuk  terbang.  Hal  ini  yang  melahirkan  tensi antara mekanisme dan tujuannya. Atas dasar itu, Kant menyusun refleksi filosofisnya tentang teleologi  yang  tidak  sederhana  untuk  dimengerti.  Perihal  ilustrasi  burung  ini  dapat Andrea Gambarotto,  Vital  Forces,  Teleology  and  Organization:  Philosophy  of  Nature  and  the  Rise  of Biology in Germany: Springer, Switzerland , 2018, hlm. 15.
18 Lihat  Claus  Beisbart,  Kant’s  Charaterization  of  Natural  Ends,  dalam  Kant  Yearbook  1/2009: Teleology, ed. Dietmar H. Heidemann, Walter de Gruyter, Berlin 2009, hlm. 1-30.
19 Lihat Crompton Llewellyn Davies, Kant's Teleology, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 3, No. 2 (1895 - 1896), hal. 65-86. Lihat juga Ernst Mayr, The Idea of Teleogy, Journal of the History of Ideas , Vol. 53, No. 1, hlm. 117-235, Jan. – Mar., 1992.
20 Lihat Claus Beisbart, Kant’s Charaterization of Natural Ends , hlm. 1-30.
21 Lihat Crompton  Llewellyn  Davies,  Kant's  Teleology,  hlm.  65-86.  Lihat  juga  Daniel  Kolb,  Kant, Teleology, and Evolution, Synthese, Vol. 91, No. 1/2, Philosophy of Biology in Historical and Cultural Contexts, hlm.9-28, Apr. - May, 1992.
itulah  akan  dapat  ditemukan  alasan-alasan  yang  melulu  bersifat  alamiah,  juga bersifat moral. Dalam alasan yang bersifat moral, dapat diketemukan dasar kearifan yang menjadi alasan bijak adanya alam semesta. Ini artinya, ada hukum moral yang melekat pada setiap individu yang akan menjawab tujuan akhir alam semesta itu apa. 22 Meskipun  teleologi  tidak  bisa  menjawab  eksistensi  Tuhan  dalam  alam semesta, namun sekurang-kurangnya itu bisa memberikan gambaran tujuan alam semesta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Teleologi dengan demikian di mata  Kant  memiliki  peran  yang  positif,  dalam  kaitannya  dengan  agama  dan moralitas. 23
Sementara  itu,  menariknya,  Savigny  dan  Jhering  adalah  tokoh  hukum beraliran historis, yang memandang bahwa sistem hukum itu layaknya organisme yang  hidup,  dan  berkembang  terus  menurut  zamannya. 24 Dengan  pendekatan historis, mereka berdua melihat hukum itu sebagai bagian dari proses historis nan unik suatu bangsa, yang tidak semuanya sama. 25 Dalam konteks ini, sebagaimana Kant telah lakukan, mazhab hukum sejarah menaruh perhatian pada aspek alam, karena  dalam  bayangan  aliran  tersebut  sistem  hukum  itu  seperti  sistem  alam semesta. Hukum berkembang sebagaimana makhluk hidup.
Persoalannya, apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa teleologi yang disemai oleh Savigny dan Jhering itu adalah sesungguhnya berkaitan dengan tujuan alamiah?  Apakah  pandangan  historis  Savigny  dan  Jhering  yang  organis,  dapat menjadi dasar bahwa interpretasi teleologis mereka itu seide dengan Kant? Apakah dengan kata lain, penafsiran teleologis itu memang berkaitan dengan tujuan yang alamiah, sebagaimana teleologi Kantian yang berwajah alamiah juga? Katakanlah tujuan itu adalah bersifat alamiah. Apakah dengan demikian, intensi semua individu atau masyarakat itu bersifat alamiah juga, sehingga intensi teleologis yang alamiah dapat disamakan dengan intensi semua individu atau masyarakat yang sosiologis?
22 Lihat Crompton Llewellyn Davies, Kant's Teleology , hlm. 65-86.
23 Id. 24 Lihat Paolo Becchi, German Legal Science: The Crisis of Natural Law Theory, the Historicisms, and “Conceptual Jurisprudence”, dalam A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence Vol. 9: A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900, ed. Damiano Canale, Paolo Grossi & Hasso Hofmann, Springer, Dordrechtt , 2009, hlm. 185-224.
25 Id.
Žaklina  Harašić  menjawab  dengan  baik  pertanyaan-pertanyaan  kritis  di atas.  Menurutnya,  argumentasi  teleologis  itu  dapat  dilakukan  dalam  dua pendekatan,  salah  satunya  adalah  melalui  pendekatan  sosiologis.  Dengan pendekatan  sosiologis,  metode  argumentasi  teleologis  itu  mengkaji  tindakan- tindakan  historis  legislator  berkaitan  dengan  tindakan  dan  kepentingan- kepentingan hukum yang diartikan di masa itu, dan dampak nyata aturan hukum itu dalam suatu masyarakat. 26
Apa yang dikemukakan oleh Harašić itu seolah-olah mengonfirmasi bahwa penafsiran  teleologis  itu  adalah  sama  dengan  penafsiran  sosiologis  karena berasumsi  tentang  dampak  nyata  aturan  hukum  tertentu  dalam  suatu masyarakat. 27 Padahal  tidak  demikian.  Di  mata  Harašić,  penafsiran  teleologis adalah tidak sama dengan penafsiran sosiologis. Menurutnya, penafsiran teleologis adalah  hal  yang  metodologis,  sementara  aspek  sosiologis  itu  ditetapkan  sebagai sebuah  pendekatan, 28 dan  yang  jadi  soal,  pendekatan  itu  justru  ditentukan  dari bagaimana  metodologi  digunakan. 29 Oleh  karena  itulah,  menurut  Harašić, pendekatan sosiologis bukan satu-satunya pendekatan yang dikenal dalam metode penafsiran teleologis. Harašić mengemukakan bahwa ada pendekatan filsosofis, di luar  sosiologi,  dalam  penafsiran  teleologis.  Perspektif  filosofis  ini  melihat  pada aspek  ideologis  karena  menurutnya,  aturan  hukum  adalah  cerminan  nilai-nilai hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukumnya. 30
26 Lihat Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law, Pravni Vjesnik , Vol. 31, No. 3-4, hllm, 23-48, 2015.
27 Lihat kembali  Baso Madiong, Sosiologi Hukum, hlm. 162-163. Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, hlm. 170-171. Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, hal. 184. Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, hlm. 92-93. Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, hlm. 153-169.
28 Lihat Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law , hlm. 23-48.
29 Lihat hal ini dalam Dawn Watkins & Mandy Burton, Introduction, dalam Research Methods in Law, ed.  Dawn  Watkins  &  Mandy  Burton,  Routledge,  New  York ,  2013,  hlm.  1-6.  Jonaedi  Efendi  dan Johnny  Ibrahim  menunjukkan  pendekatan-pendekatan  yang  berbeda  dalam  beberapa penelitian hukum normatif dan empiris. Mereka berdua secara tidak langsung menunjukkan bahwa  metode  normatif  atau  empiris  adalah  faktor  independen,  sementara  pendekatan- pendekatan  itu  menjadi  faktor  dependen  terhadap  metodenya.  Lihat  hal  ini  dalam    Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia, Depok 2018, passim .
30 Lihat Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in La w, hlm. 23-48.
Dengan demikian, apakah menetapkan penafsiran teleologis itu adalah sama dengan  penafsiran  sosiologis  itu  adalah  tepat?  Jika  perspektif  Harašić  yang digunakan,  itu bisa dijawab demikian: pendekatan atau perspektif sosiologis itu dipakai  setelah  metodenya  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu,  yang  dalam  hal  ini adalah  metode  penafsiran  teleologis.  Pendekatan  filosofis  pun  dapat  digunakan, sepanjang  metode  penafsiran  teleologis  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  bisa dikatakan,  penafsiran  teleologis  itu  tidak  bisa  disamakan  sebagai  dengan pendekatan  sosiologis.  Dan  secara  kualitatif,  yang  sama  adalah  dua  pendekatan; sosiologis  dan  filosofis,  dan  keduanya  dikenal  sebagai  pendekatan-pendekatan dalam metode penafsiran teleologis.
Masalahnya, sebagaimana telah dikatakan di atas, metode dan approach itu bukanlah dua hal yang bertentangan satu sama lainnya. 31 Oleh karena itu, dapatlah dimengerti,  jika  kemudian,  penafsiran  teleologis  itu  dipahami  sama  dengan penafsiran  sosiologis.  Prapaham  tersebut  seolah-olah  terkonfirmasi,  jika pengertian tentang tujuan yang dibayangkan oleh Jhering itu adalah sesuatu yang extralegal .  Maksudnya,  tujuannya  adalah  hal-hal  yang  di  luar  hukum,  seperti kebutuhan-kebutuhan,  kepentingan-kepentingan  dan  nilai-nilai. 32 Tak  hanya  itu. Jhering bahkan mengatakan hukum adalah sebuah alat dalam kekuasaan dan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan. 33
Apa  yang  dibayangkan  oleh  Jhering  ini  menguatkan  asumsi  bahwa penafsiran teleologis itu adalah berkisar pada hal-hal yang sosiologis. Ini karena melibatkan kebutuhan, kepentingan dan nilai, termasuk alat kekuasaan. Ini seperti yang  dibayangkan  oleh  tokoh  mazhab  hukum  sosiologis,  Roscoe  Pound  [1870- 1964]. 34
31 Lihat  kembali Dawn  Watkins  &  Mandy  Burton,  Introduction ,  hlm.,  1-6.  Lihat  kembali  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, passim.
32 Lihat Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law , hlm. 23-48.
33 Id.
34 Lihat Id. Menurut William D. Popkin, Pound pun dianggap seorang purposivist. Lihat William D. Popkin,  Statutes  in  Court:  The  History  and  Theory  of  Statutory  Interpretation,  Duke  University Press, Durham , 1999, hlm. 125-127. Mungkin, karena alasan ini, penafsiran teleologis disamakan dengan penafsiran sosiologis.
Persoalannya,  prapaham  itu  mudah  dipatahkan  karena  kepentingan  atau nilai itu tidak melulu sosiologis. Mereka pun bisa bersifat ideologis. 35 Oleh karena itu,  mengatakan  bahwa  penafsiran  teleologis  adalah  sama  dengan  penafsiran sosiologis,  mestinya  secara  logis,  diteruskan  dengan  pertanyaan  berikut:  apakah penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran ideologis? Dengan kata lain, penafsiran  teleologis  jika  sama  dengan  penafsiran  sosiologis,  sama  dengan  juga penafsiran  ideologis.  Sintesis  ini  bisa  dibilang  asal-asalan  karena  secara metodologis,  tidak  pernah  dikenal  dalam  literatur  hukum  suatu  penafsiran  yang disebut  sebagai  penafsiran  ideologis.  Ini  artinya  juga,  meletakkan  penafsiran teleologi sama dengan penafsiran sosiologis adalah suatu persepsi yang tidak fair . Di  lain  sisi,  ketika  Harašić  menyatakan  bahwa  penafsiran  teleologis  itu berkisar tindakan-tindakan historis legislator, hal itu memberikan implikasi bahwa penafsiran  teleologis  itu  bukanlah  sebuah  metode  yang  independen  dalam penafsiran  hukum.  Penafsiran  teleologis  semestinya  menjadi  bagian  dari penafsiran historis. András Jakab dan Johanna Fröhlich, dengan merujuk pada ide Nick Szabo, mengatakan apabila penafsiran teleologis terpisah dari metode historis, itu  adalah  sebuah  oportunisme  hukum.  Oleh  karena  itu,  metode  penafsiran teleologis yang ahistoris mestilah ditolak. 36
Masalahnya, klaim di atas tidak membuat penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran historis. Savigny sendiri mengemukakan penafsiran teleologis sebagai sebuah metode “penyempurnaan” dari interpretasi-interpretasi yang lazim dikenal dalam tradisi hukum Jerman. 37 Memang, menurut Jan Schröder, di sekitar abad  ke-16  dan  awal  abad  ke-17,  di  Jerman  terdapat  hanya  empat  metode interpretasi,  yakni:  tekstual,  sistematis,  teleologis  dan  historis. 38 Ini  artinya,
35 Lihat Teun A. van Dijk, Ideology: A Multidisciplinary Approach, Sage Publications, London, 1998, passim.
36 Lihat András Jakab & Johanna Fröhlich, The Constitutional Court of Hungary, dalam Comparative Constitutional Reasoning, ed. András Jakab, Arthur Dyevre & Giulo Itzcovich, Cambridge University Press, Cambridge , 2017, hlm. 394-437.
37 Keempatnya menurut Rückert adalah penafsiran gramatikal, sistematikal, logis, sistematis dan historis Lihat Joachim Rückert, Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law, Juridica International , XI, hlm, 55-67,  2006.
38 Lihat Jan  Schröder,  The  Concept  and  Means  of  Legal  Interpretation  in  18th  Century,  dalam Interpretation of Law in the Age of Enlighment: From the Rule of the King to the Rule of Law, ed.
kurang-lebih  satu  abad  sebelum  Savigny  dan  Jhering  mengemukakan  idenya tentang penafsiran teleologis, ada dua penafsiran yang lazim dikenal di Jerman, di luar tekstual dan sistematis, yakni teleologis dan historis. Dengan kata lain, ini bisa menjadi semacam bukti bahwa penafsiran historis itu berdiri independen terhadap penafsiran teleologis.
Jika  demikian,  mengapa  Harašić,  Jakab  dan  Fröhlich  menghubungkan penafsiran  teleologis  dengan  penafsiran  historis?  Itu  diduga  karena  memahami hukum,  setidaknya  bagi  Savigny,  adalah  evolusi  hukum  yang  historis, 39 yang menjadi kunci penting dalam memahami hukum suatu bangsa. 40 Oleh karena itu pula, dapat dikatakan bahwa penafsiran historis sebelum masa Savigny dan Jhering adalah suatu penafsiran yang berbeda dengan penafsiran teleologis yang dirintis oleh Savigny dan Jhering, walau penafsiran yang terakhir ini memiliki aroma yang historis.
2. Penafsiran Purposive menurut Common Law dan Aharon Barak
Sebagaimana telah dikatakan di atas, penafsiran purposive dalam common law itu memiliki tradisi unik. Barak menyebutkan bahwa penafsiran itu bermula dari Heydon’s  Case . 41 Kasus  yang  terjadi  di  tahun  1584  itu  bermula  dari  sebuah undang-undang  memuat  daftar  transfer  jenis  properti  tertentu  yang  tidak  dapat digunakan  untuk  menghindari  perampasan  properti  gereja  oleh  Raja  Henry  VIII. Undang-undang itu dianggap gagal dalam memuat daftar properti tersebut, namun, transfer  kepentingan  seperti  ini  justru  digunakan  untuk  menghindari  hukum.
Morigiwa  Yasutomo,  Michael  Stolleis,  Jean-Louis  Halpérin,  Springer,  Dordrecht ,  2011,  hlm.  91- 105.
39 Lihat Joachim Rückert, Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law , hlm. 55-67.
40 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurisprudence, Ninth Edition, Thomson Reuters, London , 2014, hlm. 913-914.
41 Lihat Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law , hlm. 87. Di masa Heydon’s case diputuskan, praktik  penafsiran  undang-undang  itu  cukup  dengan  melihat  bagian  mukadimah  undang- undang,  tanpa  perlu  memeriksa  isi  undang-undangnya.  Pemeriksaan  seperti  itu  bertujuan untuk menemukan tujuan dibuatnya undang-undang, beserta cacat yang ada di dalamnya. Lihat dalam Garry  Slapper  &  David  Kelly,  The  English  Legal  System,  Cavendish  Publishing  Limited, London , 2003, hlm. 179.
Peradilan maka itu memperluas makna undang-undang tersebut sehingga undang- undang memuat lebih luas lagi daftar properti yang ada. 42
Dalam kasus tersebut, peradilan berusaha untuk memberikan suatu analisis purposive dengan  merujuk  pada mischief  rule dalam  kasus  tersebut.  Aturan  ini mengemukakan  empat  hal  yang  perlu  dijernihkan  dan  dipertimbangkan  dalam interpretasi  hukum  sehingga  bisa  memberikan  suatu  analisis  yang purposive . Keempatnya adalah: (1) apa yang menjadi common law sebelum dibuatnya suatu undang-undang. Lalu  (2)  apa  yang mischief dan  cacat  yang common  law tidak sediakan. Kemudian (3) jalan keluar apa yang telah dipecahkan dan tunjukkan oleh parlemen untuk menyembuhkan masalah commonwealth . Lalu yang terakhir, (4) alasan  sejati  jalan  keluar  tersebut,  dan  setiap  hakim  senantiasa  menggunakan konstruksi ini untuk menekan mischief , dan mengajukan jalan keluarnya. 43
Hal  di  atas  adalah  konsekuensi  dari  peran  parlemen  yang,  ketika mengesahkan  suatu  undang-undang,  bukan  semata-mata  menjalankan  perannya yang bersifat deklaratif. Parlemen juga bukan semata-mata melakukan kodifikasi. Di dalam undang-undang sesungguhnya termuat tujuan dari undang-undang. Oleh karena itu, parlemen diasumsikan memiliki tujuan, yang secara harafiah tertuang di dalam undang-undang. 44 Oleh karena itu, setiap aturan atau amandemennya itu dapat dipahami dengan cara mencari jalan keluar dari suatu masalah yang ada di dalam aturan dan amandemen tersebut, lantas diikuti dengan menekan kecacatan yang ada di dalam aturan dan amandemen tersebut, termasuk menemukan hal-hal yang  tidak  cukup  ada  di  dalam  aturan  dan  amandemennya.  Itu  bisa  dilakukan apabila peradilan menemukan tujuan dengan cara menemukan apa-apa saja yang mischief dalam aturan dan amandemen tersebut. 45
42 Lihat dalam William D. Popkin, Statutes in Court , hlm. 14.
43 Beberapa istilah asing yang diambil dari Ruth Sullivan itu tidak diterjemahkan karena 2 alasan berikut ini. Yang pertama adalah ini untuk menjaga konsistensi, dalam arti menunjukkan suatu arah  bersama  dengan  Sullivan,  misalnya  berkaitan common  law dan commonwealth .  Kedua, untuk menjaga konteksnya, khususnya untuk istilah mischief .  Perihal mischief rule ini diambil dari Ruth Sullivan, Staturory Interpretation, Irwin Law, Toronto , 2007, hlm. 201-202.
44 Lihat F.  A.  R.  Bennion,  Understanding  Common  Law  Legislation:  Drafting  and  Interpretation, Oxford University Press, Oxford , 2009, hlm. 37-38.
Penemuan purposive dengan  model  seperti  ini,  menurut  Barak,  berakhir dalam dua kubu. Yang pertama adalah tujuan subyektif. Tujuan dianggap sebagai sesuatu kelihatannya yang subyektif karena legislatif itu terdiri atas orang-orang yang  memiliki  tujuan-tujuan  yang  rasional  dan  legislatif  pun  terdiri  atas  orang- orang yang menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Oleh karena itulah, setiap penafsir aturan hukum yang dibuat oleh legislatif mesti memerhatikan apa yang dibayangkan oleh legislatif mengenai tujuan dibuatnya suatu aturan hukum. Yang kedua adalah tujuan pun dirumuskan sebagai sesuatu yang obyektif. 46
Yang  menjadi  masalah,  menurut  Barak,  hubungan  antara  teleologi  yang subyektif  dan  obyektif  tersebut  tidak  terlalu  jelas. 47 Mengapa?  Ini  karena bagaimana mungkin intensi yang subyektif mampu diterjemahkan ke dalam teks yang memiliki intensi obyektif. 48 Situasi inilah yang membuat penafsiran purposive itu terjebak ke dalam oposisi biner, yakni subyektif dan obyektif. Dengan kata lain, ada oposisi antara pembuat aturan dan teksnya. Ada oposisi antara legislatif dan teksnya.  Oposisi  ini,  dalam  pandangan  Barak,  memperlihatkan  ketidakjelasan mengenai bagaimana relasi di antara keduanya.
Oleh  karena  itu,  Barak  menawarkan  sebuah  proyek  pemikiran  tentang penafsiran purposive yang  berbeda  dengan  apa  yang  telah  dikenal  sebelumnya. Walau  menggunakan  istilah  yang  sama,  yakni  penafsiran purposive ,  Barak menegaskan bahwa ini berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam tradisi hukum Anglo-American atau  kontinental. 49 Perbedaan  itu  secara  fundamental  dapat diterangkan dengan menjawab pertanyaan: di manakah  dapat diketemukan intensi yang  sekaligus  subyektif  dan  obyektif  tersebut?  Menurut  Barak,  hal  itu  dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip konstitusi. 50
Dengan demikian, memang betul klaim Barak bahwa interpretasi purposive - nya berbeda dengan tradisi anglo-american . Ini karena penafsiran purposive dalam
46 Lihat Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, hlm. 87.
47 Menurut  Barak,  ketidakjelasan  ini  tidak  hanya  terjadi  di  dalam  tradisi common  law, sebagai akibat lebih jauh dari Heydon’s Case. Ini juga terjadi dalam tradisi hukum kontinental. Lihat id.
48 Id.
49 Id., hlm. 88.
50 Id.
tradisi Anglo - American itu merujuk pada produk undang-undang buatan parlemen karena  secara  historis  di  awal  abad  ke-20,  sikap  peradilan  di  Amerika  Serikat dianggap tidak ramah terhadap produk legislasi. Oleh sebab itulah muncul sebuah desakan untuk membenahi hal ini. Padahal produk legislasi sesungguhnya dianggap ilmu, dan oleh sebab itu, dalam konteks inilah, purposivism hadir. 51 Berbeda dengan Barak, yang menjadi perhatian dalam penafsiran purposive menurut tradisi anglo- american memang bukan konstitusinya.
Di  lain  sisi,  penafsiran purposive Barak  pun  berbeda  dengan  tradisi kontinental  karena  setidak-tidaknya  menurut  penafsiran  teleologis  yang  dikenal dalam  tradisi  tersebut,  yang  diperhatikan  adalah  malah  tindakan-tindakan legislatornya, 52 bukan soal konstitusinya.
Lebih  lanjut,  Barak  mengatakan  bahwa  interpretasi purposive -nya  yang berbeda dengan dua tradisi di atas, itu berlandaskan pada tiga komponen, yakni (1) bahasa,  (2)  tujuan  dan  (3)  diskresi.  Komponen  bahasa  itu  menentukan  lingkup semantik,  sampai  sejauh  mana  seorang  penafsir  dapat  bertindak  seolah-olah sebagai  ahli  bahasa.  Dengan  demikian,  si  penafsir  terlebih  dahulu  menetapkan batas-batas  interpretasinya. 53 Sementara  komponen purposive itu  adalah komponen  terpenting  karena  komponen  ini  yang  menentukan ratio  juris yang menjelaskan tujuan yang ada dalam suatu teks hukum. Tujuan ini meliputi nilai- nilai,  tujuan  akhir  ( goals ),  kepentingan-kepentingan,  kebijakan-kebijakan  dan tujuan tindakan ( aims ). Inilah fungsi dari suatu teks yang harus dipenuhi. 54 Nilai, kepentingan, kebijakan dan lainnya itu secara normatif, menurut Barak, itu berakar pada  dua  tujuan,  yakni  subyektif  dan  obyektif.  Tujuan  subyektif  yang  berkaitan dengan nilai, kepentingan, kebijakan dan lainnya itu mesti diaktualisasikan karena itu adalah refleksi si pembuat teks (hukum). Sementara secara obyektif, tujuan itu diaktualisasikan dalam ruang demokrasi. 55 Selanjutnya, Barak mengatakan bahwa norma hukum yang bersifat abstrak itu disusun dengan tujuan yang subyektif dan
51 Lihat William D. Popkin, Statutes in Court , hlm. 116.
52 Lihat Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law , hlm. 23-48.
53 Lihat Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law , hlm. 89.
54 Id.
obyektif  pula.  Secara  subyektif,  itu  tercermin  dalam  intensi  si  pembuat  teks. Sementara secara obyektif, hal itu dapat dilihat dalam rasio si pembuat teks dan nilai-nilai fundamental suatu sistem hukum. 56
Lalu,  bagaimana  Barak  mengatasi  kontradiksi  subyektif  dan  obyektif tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana mendamaikan keduanya? Menurutnya, baik dalam tujuan yang subyektif atau obyektif terdapat praanggapan yang dapat dibantah ( rebuttable presumption ). Praanggapan ini mencerminkan intensi abstrak pembuat teks dan sistem hukum. Tugas interpretasi dengan demikian adalah untuk menyeimbangkan praanggapan yang berbeda ketika praanggapan itu berkonflik. Di sini kelihatan bahwa praanggapan tujuan ini menjadi fondasi penafsiran purposive . Praanggapan ini menggantikan aturan-aturan interpretasi yang kaku. 57 Ini semua demi  sebuah  tujuan  akhir,  yakni  mensintesiskan  norma  hukum  yang  memiliki tujuan subyektif dan obyektif yang melahirkan suatu tujuan tertinggi. 58
Apa  yang  dikatakan  oleh  Barak  itu  menjadi  semacam  penegasan  bahwa interpretasi purposive miliknya  lebih  berwajah judicial  philosophy . 59 Ini  artinya Barak melihat persoalan penafsiran bukan melulu soal metode. Ini karena, menurut Tanasije  Marinković,  penafsiran  konstitusi  adalah  sesuatu  yang  kompleks.  Ada banyak  dan  ragam  kemungkinan  tafsir,  termasuk  pendekatan-pendekatan  dalam penafsiran  serta  metodologi  dalam  peradilan  konstitusional. 60 Implikasinya,  apa yang disampaikan oleh Barak bukanlah semata-mata persoalan metodologis.
Selanjutnya,  komponen  terakhir,  komponen  diskresi.  Menurutnya, komponen ini memberikan pilihan kepada hakim. Hakim di sini dibatasi pilihannya di antara sekian penafsiran yang mungkin ada. Ini bertujuan untuk menolong hakim merumuskan  tujuan  dari  teks  hukum  tersebut.  Dengan  demikian,  diskresi  ini bekerja  dalam  berbagai  tingkatan,  misalnya  dalam  menentukan  batas-batas  dari
56 Id.
57 Id., hlm. 90-91.
58 Id., hlm. 91.
59 Id., hlm. xx. Lihat juga Tanasije Marinković, Barak’s Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity, Baltic Journal of Law and Politics , Volume 9, Number 2, hlm. 85-101, 2016.
suatu bahasa, atau mengevaluasi tingkat kepercayaan suatu sumber informasi dan seterusnya. 61
Di sini dapat ditegaskan sekali lagi, klaim Barak kalau interpretasi purposive versinya  itu  memang  sungguh  berbeda  dengan  apa  selama  ini  dikenal  dalam berbagai  tradisi  hukum  yang  ada.  Barak  berusaha  meniadakan  oposisi  biner subyektif  dan  obyektif  berkaitan  dengan  tujuan  atau  intensi.  Baginya,  Hal  itu terhubung terutama secara fundamental dalam prinsip-prinsip konstitusi. Norma hukum,  walau  merefleksikan  sifat  subyektif  dan  obyektifnya,  itu  pun  tidak terhubung dalam sebuah status oposisi biner. Ini karena secara semantik, purposive dan diskresi, suatu teks hukum itu dapat ditemukan tujuan tertingginya. Dengan demikian,  Barak  menyatukan  dari  tingkat  dasar,  yakni  dari  prinsip  konstitusi hingga ke tujuan tertingginya, tanpa terjebak pada situasi oposisi biner subyektif dan obyektif.

## 3. Refleksi Kritis
Berbicara tentang teleologi, ada satu hal menarik yang patut diangkat di sini, yakni soal hakikat teleologi yang dipahami berbeda di antara filsuf dan yuris. Filsuf mengaitkan  teleologi  dengan  alam.  Sementara  dalam  bayangan  yuris,  teleologi berkaitan semata-mata dengan tindakan legislator secara sosiologis atau filosofis di masa itu, dan bagaimana tindakan itu ditafsirkan sesuai masa kini.
Dengan  demikian,  Savigny  dan  Jhering,  atau  para  yuris  pada  umumnya, membuat perspektifnya sendiri perihal teleologi. Di mata mereka semua, itu semua tak  ada  hubungannya  dengan  alam  semesta.  Itu  terkonfirmasi  dengan  apa  yang dikatakan oleh  M. D. A. Freeman tentang Savigny sebagai tokoh mazhab historis, yang justru menolak ide hukum alam, walau Savigny mengatakan kalau semangat bangsa itu dihubungkan dengan warisan biologis suatu bangsa. 62 Dengan demikian,
61 Lihat kembali Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, hlm. 91-92.
62 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurispr udence, hlm. 913. Fenomena seperti ini terjadi juga tatkala pengertian rule of law dalam karya terjemahan Hans Kelsen. Rule of law – dalam arti deskriptif– menurut Kelsen adalah penilaian hipotetis mengenai suatu kondisi yang memiliki  konsekuensi-konsekuensi  tertentu.  Ini  berbeda  dengan legal  norms yang  menurut Kelsen adalah perintah. Perihal ini dapat dilihat dalam Hans Kelsen, Pure Theory of Law, transl. Mark  Knight,  The  Lawbook  Exchange,  New  Jersey ,  2005,  hlm.  71 et  seqq. Sementara  dalam
tatkala  Savigny  berbicara  hal-hal  yang  alamiah,  di  lain  sisi,  ia  justru  menolak dimensi  naturalisme  dalam  hukum  karena  menurutnya,  hukum  ada  dalam kesadaran  manusia,  dan  tercipta  melalui  prosedur  ilmiah  yang  ada  dalam  ilmu hukum dan legislasi. 63
Inilah  mungkin  yang  membuat  Savigny,  Jhering  dan  para  yuris  yang mengikuti  pandangan  mereka,  melepaskan  dimensi  alamiah  sebagaimana  para filsuf  memahami  makna  teleologi.  Bagi  para  yuris,  penafsiran  teleologis  adalah bagian  dari  prosedur  ilmiah,  sebagaimana  biasa  terjadi  dalam  ilmu  hukum  dan legislasi.
Namun jika direfleksikan secara kritis, apa yang dikatakan oleh Freeeman bahwa  hukum  di  hadapan  Savigny  adalah  bukan  hasil  dari  tindakan  legislator, namun  berasal  dari  semangat  bangsa  justru  mengundang  masalah.  Ini  karena menurut  Savigny,  hukum  berasal  dari  kebiasaan, 64 yang  kemudian  dirumuskan dalam  kegiatan-kegiatan  yuridis. 65 Jika  demikian,  bagaimana  mungkin,  misalnya Harašić  mengatakan  bahwa  penafsiran  teleologis  adalah  berkaitan  dengan tindakan legislator secara historis, 66 padahal Savigny jelas-jelas menolak ide bahwa hukum adalah hasil tindakan legislator? 67
perspektif filosofis, rule of law adalah ide kompleks, yang setidak-tidaknya melibatkan 3 elemen, yakni (1) kekuasaan politik, (2) hukum dan (3) individu. Lihat hal ini dalam Pietro Costa, The Rule of Law: A Historical Introduction, dalam The Rule of Law: History, Theory and Criticism, ed. Pietro Costa & Danilo Zolo, Springer, Dordrecht 2007, hlm. 73-149.
63 Lihat Suri Ratnapala, Jurisprudence , Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 277.
64 Kebiasaan dijadikan sumber hukum karena apa yang dikenal sebagai kesadaran suatu bangsa terdapat hukum positif, dan oleh karena itu disebut sebagai hukum bangsa. Namun kesadaran adalah  sesuatu  yang  tak  nampak.  Oleh  karena  itulah,  kebiasaan  mesti  menjadi  tanda  yang terpercaya  akan  adanya  hukum  bangsa.  Lihat  hal  ini  dalam  James Bernard  Murphy,  The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence, Yale University Press, New Haven, 2005 , hlm. 224.
65 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurisprudence, hlm. 913.
66 Lihat kembali Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law, hlm. 23-48.
67 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurisprudence, hlm. 913. Fakta ini, di mata teori hukum kritis ( critical legal studies ) adalah kontradiksi yang dikandung oleh positivisme. Dan tak dapat  dihindari  lagi,  pemikiran  Savigny  setidaknya,  adalah  ide  yang  berwatak  positivistik. Penjelasan soal kontradiksi dalam positivisme dapat dilihat dalam Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard Law Review , Vol. 96, No. 3, hlm. 561-675, Jan., 1983. Lihat juga E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, Kencana, Kencana, 2016. Perihal pikiran Savigny yang positivistik dapat dilihat dalam Karl-Heinz Ladeur, From  the  Deductive  to  the  Argumentative  Rationality  of  Law  dalam  Law,  Interpretation  and Reality:  Essays  in  Epistemology,  Hermeneutics  and  Jurisprudence,  ed.  Patrick  Nerhot,  Springer, Dordrecht, 1990, hlm. 169-192.
Lalu, apabila hukum, menurut Savigny itu berasal dari kebiasaan, 68 apakah oleh karena itu, penafsiran teleologi disamakan dengan penafsiran sosiologis? Ini bukan  sesuatu  yang  mudah  dijawab  karena  kebiasaan  itu  memang  merupakan praktik-praktik sosial yang informal sifatnya. 69 Masalahnya, Savigny sebagai tokoh hukum,  lazim  ditempatkan  dalam  mazhab  hukum  historis-antropologis,  bukan sosiologis. 70 Ini karena yang dicari oleh Savigny itu adalah jiwa bangsa, yang lebih berwatak mistis. 71 Pencariannya berbau romantis, dan jelas itu tidak sama sekali berwajah sosiologis.
Refleksi  kritis  lainnya  berkaitan  dengan  ideologi.  Harašić  menyatakan bahwa tujuan dalam penafsiran teleologi itu bisa didekati secara ideologis. 72 Barak, walau  tidak  secara  lugas  menyatakan  kata  ideologi  dalam  bukunya,  menyebut adanya fundamental values . Menurut Barak, nilai fundamental ini berkaitan dengan konsepsi  dasar  suatu  bangsa  akan  nilai  dan  prinsipnya.  Nilai  dan  prinsip  itu mengekspresikan posisi dasar masyarakatnya akan hak asasi manusia, pemisahaan kekuasaan dan demokrasi. 73
Di  sini  seperti  ada  benang  merah  antara  penafsiran  teleologi  dan  Barak karena  keduanya  membahas  soal  nilai.  Hal  ini  berbeda  dengan  pengalaman common  law .  Mereka  tidak  melihat  soal  nilai  atau  ideologi  dalam  penafsiran purposive versinya.  Penafsiran  dalam  tradisi  ini  hanya  berusaha  menjernihkan dalam tataran praktis belaka, daripada disebut berada dalam tataran aksiologis, 74 apalagi ideologis. Dengan kata lain, mereka tidak berikhtiar dalam soal nilai atau ideologi.  Mengapa  demikian?  Ini  karena  tujuan  dalam  penafsiran purposive menurut  tradisi common  law itu  lebih  condong  dipengaruhi  oleh  karakter
68 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurisprudence , hlm. 913. Lihat juga Suri Ratnapala , Jurisprudence, hlm. 277.
69 Lihat James  Bernard  Murphy,  Habit  and  Convention  at  the  Foundation  of  Custom,  dalam  The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives, ed. Amanda Perreau- Saussine & James Bernard Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 53-78.
70 Lihat M. D. A. Freeman, Llyod’s Introduction to Jurisprudence , passim .
71 Id., hlm. 913.
72 Lihat kembali Žaklina Harašić, More about Teleological Argumentation in Law, hlm. 23-48.
73 Lihat Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, hlm. 152-153.
74 Aksiologi berkaitan dengan nilai dan penilaian. Ini termasuk arti, karakter dan klasifikasi nilai, hakekat evaluasi dan karakter penilaian suatu nilai. Lihat ini dalam Nicholas Bunnin & Jiyuan Yu,
The Blackwell of Western Philosophy, Blackwell Publishing, Massachusetts 2004, hlm. 65.
utilitarian  Bentham,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Francois  Geny. 75 Ini  artinya, penafsiran purposive dalam tradisi common law adalah urusan menemukan secara praktis  kecacatan  yang  ada  di  dalam  undang-undang,  lalu  mencarikan  jalan keluarnya.
Sementara itu, sebaliknya dengan tradisi tadi, yang menyangkut nilai malah lebih  diperhatikan  oleh  Barak.  Baginya,  tujuan  itu  berwatak  aksiologis.  Ada  nilai ideal dalam tujuan hukum.
Implikasinya  adalah  bahwa  ketika  soal  ideologi  dan  nilai  menurut  versi penafsiran  teleologi  dan  penafsiran purposive Barak  ditarik  ke  dalam  konteks diskursus hukum di Indonesia, hal itu akan melahirkan komplikasi yang menarik. Ini karena tujuan, dalam diskursus hukum di Indonesia, hampir jarang disibukkan dengan pertanyaan sederhana tentang tujuan seperti tradisi common law : adakah kecacatan dalam suatu teks hukum? Kalau pun ada kecacatan, itu tidak berhenti dengan mengujinya dalam tataran teknis belaka. Pengujian kecatatan itu bisa juga menjangkau ke tahap fundamental atau ultimate , yakni tataran ideologis atau nilai. Pengetahuan hukum pun memberikan ruang epistemologis untuk menjangkau hal itu di tataran teoretis dan filosofis. 76
Implikasi  lainnya  adalah  bahwa  apabila  penafsiran  teleologis  ini ditempatkan  dalam  perspektif  ideologis,  penafsiran  teleologi  akan  “melemah” perannya. Mengapa? Ini karena persoalan ideologis, dalam epistemologi hukum, itu terletak  dalam  ruang  teoretis,  bukan  dogmatis  sebagaimana  dikenal  dalam  ilmu hukum. 77 Sementara  ilmu  hukum  mengklaim  bahwa  penafsiran  teleologi  adalah bagian  dari  metodenya. 78 Andaikan  penafsiran  teleologi  tetap  digunakan  dengan pendekatan ideologis, maka yang semestinya terjadi adalah suatu tafsir ideologis, namun bersifat dogmatis, dalam arti, penafsiran yang ideologis itu mesti dilakukan
75 Pendapat Francois Geny ini diambil dari A . B. Kafaltiya, Interpretation of Statutes, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010, hlm. 8.
76 Perihal peta epistemologis pengetahuan hukum; spekulatif dalam tataran filosofis, yang kritis dalam  tataran  ideologis  (teori  hukum)  dan  positivis  dalam  tataran  dogmatis  (ilmu  hukum), dapat dilihat dalam E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 10-18.
77 Id.
secara konstruktif. Yang dilakukan adalah kontekstualisasi makna ideologis di masa lampau  dengan  di  masa  kini.  Ini  berbeda  dalam  konteks  teoretis.  Dalam  tataran teoretis, tafsir yang diberikan mesti bersifat kritis. Ini artinya ada kritik ideologi terhadap tujuan di masa lampau, dikaitkan dengan situasi masa kini.
Selanjutnya, jika kita hendak menghubungkan tafsir itu dalam tataran nilai atau ideologi dengan Pancasila, terdapat sejumlah konsekuensi kritis. Konsekuensi kritis itu dimulai dengan suatu pertanyaan hipotesis demikian: Pancasila hendak diletakkan  di  ruang  mana,  sebagai  ideologi per  se 79 atau  nilai. 80 Jika  Pancasila diletakkan  sebagai  ideologi,  penafsiran  teleologi  memiliki  fungsinya  secara epistemologis. 81 Ini berbeda dengan penafsiran purposive menurut Barak karena Pancasila  bisa  ditarik  relevansi  refleksinya  dengan  nilai-nilai,  yakni  hak  asasi manusia,  pemisahaan  kekuasaan  dan  demokrasi  yang  dikemukakan  oleh  Barak. Dengan kata lain, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang dirumuskan oleh  Soekarno  pada  1  Juni  1945, 82 dimaknai  tujuannya  di  masa  kini  dengan mengaitkannya dengan hak asasi manusia, pemisahaan kekuasaan dan demokrasi.
Namun, yang perlu dicatat di sini, penafsiran purposive Barak adalah judicial philosophy ,  dan  ini  menjadi  nilai  lebihnya  dalam  menafsirkan  falsafah  Pancasila, dibandingkan  dengan  metode  interpretasi  lainnya.  Apalagi  penafsirannya  itu dikaitkan  dengan  konstitusi  yang,  dalam  konteks  Indonesia,  memuat  nilai-nilai
79 Faisal Ismail mengartikan pertanyaan dasar Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sebagai usaha untuk mencari alasan ideologis. Lihat hal ini dalam Faisal Ismail, Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of The Process of Muslim Acceptance of the Pancasila, Dissertation, Institute of Islamic Studies, McGill University,
Montreal , 1995, hlm. 19.
80 Bung Karno melihat Pancasila sebagai ide filosofis, daripada menyebutnya secara lugas sebagai ideologi.  Soekarno  mengatakan  Pancasila  adalah philosofische  grondslag ,  yang  artinya:  “… pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di  atasnya  didirikan  gedung  Indonesia  Merdeka  yang  kekal  dan  abadi.” Lihat  A.  B.  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945:  Memuat  Salinan  Dokumen  Otentik  Badan  Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 117. Penulisan kata philosofische [ sic ] ini tidak dikenal dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, ia disebut philosopische . Sementara dalam bahasa Belanda, ia disebut filosofische .
81 Namun  itu  tidak  bagi  penafsiran purposive menurut  tradisi common law .  Mereka  tidak menyibukkan dirinya pada pertanyaan-pertanyaan ideologis.
82 Lihat M.  C.  Ricklefs,  A  History  of  Modern  Indonesia  since  c.  1200,  Third  Edition.  Palgrave, Hampshire 2001 , hlm. 258-259.
Pancasila. Namun itu mesti diikuti dengan syarat berupa sejumlah prosedur ilmiah yang  sampaikan  oleh  Barak.  Jika  prosedur  di  atas  tak  dilakukan,  dan  bahkan meletakkan Pancasila sebagai ideologi dan menafsirkannya dengan menggunakan ide Barak, hal itu bisa dibilang salah kaprah. Kalaupun tidak salah, upaya itu bisa dibilang bersifat parsial karena upaya itu tambal sulam, yang tidak merefleksikan secara  utuh  ide  Barak  soal  penafsiran purposive .  Bahkan,  kalau  itu  dilakukan dengan  sengaja,  untuk  memberikan  justifikasi  pada  penafsirannya,  hal  tersebut bisa dikategorikan sebagai manipulasi.

## Penutup
Teleologi  dalam  perspektif  filsafat  melihat  tujuan  secara  organis.  Begitu pula, Savigny dan Jhering, dua filsuf hukum yang dianggap sebagai peletak dasar penafsiran  teleologi,  melihat  tujuan  dalam  konteks  yang  organis.  Kant  melihat tujuan dalam hubungannya dengan alam semesta. Sementara Savigny dan Jhering melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dalam jiwa bangsa.
Walau  sama-sama  organis  dalam  melihat  suatu  tujuan,  itu  tidak  berarti teleologi dalam lingkup pengetahuan hukum berkaitan dengan alam semesta. Ini karena teleologi digunakan sebagai sebuah metode penafsiran dalam pengetahuan hukum. Oleh karena itu, teleologi diletakkan dalam lingkup metodologis sehingga tujuan yang dicari berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh pengetahuan filsafat. Dalam  lingkup  hukum  yang  dicari  adalah  tujuan-tujuan  yang  terkandung  dalam teks hukum.
Sebagai sebuah metode, penafsiran teleologis adalah sebuah metode yang berdiri mandiri, di samping metode-metode lain, seperti penafsiran sosiologis dan penafsiran  historis.  Memang,  ada  pendapat-pendapat  yang  bersilangan  perihal apakah penafsiran teleologis adalah sama dengan penafsiran sosiologis. Ada yang menyebutkan  kedua  penafsiran  itu  sama.  Ada  juga  yang  menyebutkan  berbeda karena  sosiologi  digunakan  sebagai  pendekatan  dalam  penafsiran  teleologis,  di samping dalam pendekatan filosofis-ideologis.
Penafsiran  teleologis,  walau  mengambil  fokus  tentang  intensi,  pun  tidak sama  secara  hakiki  dengan  apa  yang  diketengahkan  oleh  penafsiran purposive
menurut  tradisi common  law .  Intensi  yang  diajukan  oleh common  law itu  hanya berkaitan  kecacatan  dalam  undang-undang.  Ini  karena  suatu  tujuan  telah diintensikan  oleh  parlemen  dalam  produk  legislasinya.  Maka  itu,  peradilan  jika menemukan kecacatan dalam undang-undang, ia akan mencarikan jalan keluarnya dengan kembali kepada intensi yang ada dalam undang-undang ciptaan parlemen.
Penafsiran purposive versi common  law ini  pun  tidak  sama  dengan penafsiran purposive menurut  Aharon  Barak.  Barak  menawarkan  suatu judicial philosophy yang  tidak  semata-mata  terperangkap  pada  persoalan  metodologis dalam  penafsiran  hukum.  Oleh  karena  itu,  Barak  menawarkan  sebuah  ide penafsiran yang lumayan kompleks berkaitan dengan subyektivitas, obyektivitas, tiga  komponen  dalam  penafsiran purposive dan  nilai  fundamental.  Hal  yang menarik  adalah  bahwa  penafsiran  menurut  Barak  itu  dihubungkan  dengan konstitusi sebagai semacam titik temu subyektivitas dan obyektivitas. Lalu Barak juga mengemukakan soal nilai fundamental yakni  hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi karena Barak tidak menyebut eksistensi ideologi per se .
Perihal persoalan ideologis, penafsiran purposive dalam tradisi common law tidak  menyinggung  hal  tersebut  secara  tegas.  Yang  menyebut  soal  ini  adalah penafsiran  teleologis.  Itu  pun  ditempatkan  dalam  kerangka  pendekatan,  bukan metode.  Sementara  Barak  melihat  adanya fundamental  values yang  dapat dipersepsikan sebagai hal yang ideologis.
Oleh sebab itu, jika ketiga penafsiran itu hendak digunakan dalam konteks menafsirkan Pancasila, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dengan cermat. Pertama, penafsiran itu jika diwarnai dengan aroma ideologis sehingga penafsiran teleologis adalah yang relevan. Namun itu pun mesti dilakukan dengan cermat pula. Penafsiran yang beraroma ideologis semacam ini mesti diletakkan dalam persepsi yang  konstruktif,  bukan  kritis.  Dengan  kata  lain,  apa  yang  diintensikan  secara ideologis menurut Pancasila dalam suatu undang-undang, itu mesti ditafsirkan di masa kini dengan cara konstruktif sehingga sesuai dengan tujuan kemasyarakatan di  masa  kini.  Kedua,  jika  penafsiran  itu  tidak  berbau  ideologi per  se ,  penafsiran teleologi pun masih relevan karena penafsiran teleologi ini berkisar pada hal-hal yang  filosofis  secara  umum,  seperti  nilai,  kebutuhan  dan  lainnya.  Penafsiran
purposive Barak juga relevan, karena ia secara jelas menyebut soal nilai. Hanya saja, nilai di mata Barak itu berkisar soal hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan demokrasi.  Oleh  sebab  itu,  menggunakan  penafsiran purposive versi  Barak terhadap  Pancasila,  sebaiknya  dihubungkan  dengan  ketiga  kata  kunci  nilai  yang diutarakan oleh Barak. Meletakkan Pancasila sebagai ideologi, lalu menggunakan penafsiran Barak, tanpa melihat ketiga kata kuncinya, itu adalah tindakan parsial, atau malahan bisa dibilang manipulatif.

## Daftar Pustaka
Buku:
A.B. Kafaltiya, Interpretation of Statutes, Universal Law Publishing, New Delhi, 2010.
A.B.  Kusuma,  Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945:  Memuat  Salinan  Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. Pusat Studi  Hukum  Tatanegara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta 2004.
Aharon  Barak,  Purposive  Interpretation  in  Law,  Princenton  University  Press,
Princenton, 2005 .
András  Jakab  &  Johanna  Fröhlich,  The  Constitutional  Court  of  Hungary,  dalam Comparative  Constitutional  Reasoning,  ed.  András  Jakab,  Arthur  Dyevre  & Giulo Itzcovich, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
Avery Goldman, The Principle of Purposiveness: From the Beautiful to the Biological and Finally to the Political in Kant’s Critique of Judgment, dalam Politics and Teleology  in  Kant,  ed.  Paul  Formosa,  Avery  Goldman  and  Tatiana  Patrone, University of Wales Press, Cardiff, 2014.
Baso Madiong,  Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Sah Media, Makassar, 2014. Claus Beisbart, Kant’s Charaterization of Natural Ends, dalam Kant Yearbook 1/2009: Teleology, ed. Dietmar H. Heidemann, Walter de Gruyter, Berlin, 2009. Courtney D. Fugate, The Teleology of Reason: A Study of the Structure of Kant’s Critical Philosophy, Walter de Gruyter, Berlin. 2014.
Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
Dawn Watkins & Mandy Burton, “Introduction”, dalam Research Methods in Law, ed.
Dawn Watkins & Mandy Burton. Routledge, New York, 2013.
E.  Fernando  M.  Manullang,  Menggapai  Hukum  Berkeadilan:  Tinjauan  Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
________________________________,  Legisme,  Legalitas,  dan  Kepastian  Hukum,  Kencana, Jakarta, 2016.
F.A.R. Bennion, Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation, Oxford University Press, Oxford, 2009.
Gambarotto, Andrea. Vital Forces, Teleology and Organization: Philosophy of Nature and the Rise of Biology in Germany, Springer, Switzerland. 2018.
Garry Slapper & David Kelly, The English Legal System, Cavendish Publishing Limited, London, 2003.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, transl, Mark Knight, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2005.
I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009. James Bernard Murphy, The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence, Yale University Press, New Haven, 2005.
_____________________________, Habit and Convention at the Foundation of Custom, dalam The  Nature  of  Customary  Law:  Legal,  Historical  and  Philosophical Perspectives,  ed.  Amanda  Perreau-Saussine  &  James  Bernard  Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
Jan Schröder, The Concept and Means of Legal Interpretation in 18th Century, dalam Interpretation of Law in the Age of Enlighment: From the Rule of the King to the Rule of Law, ed. Morigiwa Yasutomo, Michael Stolleis, Jean-Louis Halpérin, Springer, Dordrecht, 2011.
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Prenadamedia, Depok, 2018.
Karl-Heinz  Ladeur,  From  the  Deductive  to  the  Argumentative  Rationality  of  Law dalam Law, Interpretation and Reality: Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence, ed. Patrick Nerhot. Springer, Dordrecht, 1990.
M.C.A.  Ricklefs,  History  of  Modern  Indonesia  since  c.  1200,  Third  Edition,  Palgrave, Hampshire, 2001.
M.  Freeman,  D.  A.  Llyod’s  Introduction  to  Jurisprudence,  Ninth  Edition,  Thomson Reuters, London, 2014.
Mohammad Koesnoe, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
Nicholas  Bunnin  &  Jiyuan  Yu,  The  Blackwell  of  Western  Philosophy,  Blackwell Publishing, Massachusetts, 2004.
Nurul Qamar dan Salle, Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum, SIGn. Makassar, 2018.
Paolo  Becchi,  German  Legal  Science:  The  Crisis  of  Natural  Law  Theory,  the Historicisms,  and  “Conceptual  Jurisprudence”,  dalam  A  Treatise  of  Legal Philosophy  and  General  Jurisprudence  Vol.  9:  A  History  of  the  Philosophy  of Law in the Civil Law World, 1600-1900, ed. Damiano Canale, Paolo Grossi & Hasso Hofmann, Springer, Dordrecht 2009.
Pietro  Costa,  The  Rule  of  Law:  A  Historical  Introduction,  dalam  The  Rule  of  Law:
History,  Theory  and  Criticism,  ed.  Pietro  Costa  &  Danilo  Zolo,  Springer, Dordrecht, 2007.
Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
Ruth Sullivan, Staturory Interpretation, Irwin Law, Toronto 2007. Sri  Warjiyati,  Memahami  Dasar  Ilmu  Hukum:  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Suri Ratnapala, Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Teun  van  Dijk,  Ideology:  A  Multidisciplinary  Approach,  Sage  Publications,  London 1998.
William  D.  Popkin,  Statutes  in  Court:  The  History  and  Theory  of  Statutory Interpretation, Duke University Press, Durham, 1999.
Disertasi:
Faizal  Ismail,  Islam,  Politics  and  Ideology  in  Indonesia:  A  Study  of  The  Process  of Muslim Acceptance of the Pancasila, Dissertation, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1995.

## Jurnal:
Afif  Khalid,  Penafsiran  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia,
Al’Adl, Volume VI, Nomor 11, Januari-Juni 2014.
Arif  Hidayat,  Penemuan  Hukum  melalui  Penafsiran  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan, Pandecta, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.
Aris Hardinanto, Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi, Yuridika, Volume 31, No. 2, Mei 2016.
Crompton Llewellyn Davies, Kant's Teleology, Proceedings of the Aristotelian Society,
Vol. 3, No. 2.1895 - 1896.
Daniel Kolb, Kant, Teleology, and Evolution, Synthese, Vol. 91, No. 1/2, Philosophy of Biology in Historical and Cultural Contexts. Apr. - May, 1992.
E.  Fernando  M.  Manullang,  Sesat  Pikir  Aplikasi  Hermeneutika  Hukum  Menurut Hans-Georg Gadamer, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2. 2018.
Ernst Mayr, The Idea of Teleogy, Journal of the History of Ideas, Vol. 53, No. 1. Jan. – Mar., 1992.
Harašić, Žaklina, More about Teleological Argumentation in Law, Pravni Vjesnik, Vol. 31, No. 3-4. 2015.
Joachim Rückert, Friedrich Carl von Savigny, the Legal Method, and the Modernity of Law, Juridica International, XI. 2006.
Marinković  Tanasije,  Barak’s  Purposive  Interpretation  in  Law  as  a  Pattern  of Constitutional  Interpretative  Fidelity,  Baltic  Journal  of  Law  and  Politics, Volume 9, Number 2. 2016.
Roberto  Mangabeira  Unger,  The  Critical  Legal  Studies  Movement,  Harvard  Law Review, Vol. 96, No. 3. Jan., 1983.