Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Perceraian Nikah di Bawah Tangan
dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak
(Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)
Soraya Devy Ayu Maulina Rizqi

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email:devysyamsuddin@gmail.com

## Abstrak
Nikah  di  bawah  tangan  atau  nikah  tidak  dicatat  merupakan  isu hukum  keluarga  kontemporer  yang  masih  dipraktekkan  oleh masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Peusangan Siblah Krueng, Bireun. Masalah yang ingin diteliti adalah apa saja dampak  dan  pengaruh  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum  anak  akibat  perceraian  dari  perkawinan  di  bawah  tangan. Penelitian ini masuk dalam studi kasus ( case study ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan  anak  di  Kecamatan  Peusangan  Siblah  Krueng,  Bireun memiliki  dampak  negatif  terhadap  pengasuhan  anak.  Dua  kasus ditemukan  seorang  ayah  tidak  menafkahi  anak,  tidak  memberikan biaya  pengasuhan,  dan  tidak  merawat  anak  dengan  baik.  Menurut hukum  Islam  anak  akibat  perceraian  dari  perkawinan  di  bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap  sah,  dan  anak  yang  dihasilkan  juga  sah.  Orang  tua  dari pasangan  nikah  di  bawah  tangan  wajib  melindungi  anak  dengan memberikan  perawatan,  pembiayaan,  nafkah,  kesehatan  dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.
Kata  Kunci : Perceraian,  Nikah  di  Bawah  Tangan,  Pemeliharaan Anak .

## Pendahuluan
Dalam teori hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif,  perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  dapat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mengikatkan  hak  dan  kewajiban  antara  pasangan yang melaksanakan  perkawinan.  Umum  dipahami  bahwa  ketika perkawinan  telah  dilangsungkan,  maka  dengan  sendirinya  akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami isteri, serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam  masalah  ini,  antara  hukum  Islam  dengan  hukum  positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum perkawinan. adanya perbedaan ini nantinya akan  menentukan  apakah  perkawinan  yang  dilangsungkan mengakibatkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban  yang  mesti direalisasikan atau tidak.
Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang  sah  ketika  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighat akad, dan mahar. 1 Sedangkan dalam hukum positif, di samping  syarat-syarat  tersebut  dalam  Islam  telah  terpenuhi,  juga wajib  dilakukannya  pencatatan,  sehingga  perkawinan  yang dilakukan  dapat  diakui  oleh  hukum  karena  memiliki  bukti  dengan adanya akta autentik (akta nikah). 2
Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-udangan, maka perkawinan dilaksanakan  harus  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Syarat  yang  paling  urgen  sebagaimana ketentuan tersebut adalah pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan, meskipun secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun, maka tidak mendapat pengakuan hukum, sehingga perkawinan itu dinamakan kawin di bawah tangan (nikah siri atau nikah liar).
Terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin di  bawah  tangan,  tentu  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  dapat merugikan pasangan, bahkan anak yang  dihasilkan. Dalam hal ini,
1 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīs  fī  Ahkām  al-Usrāh  al- Islāmiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadhy  & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33-38.
2 Amiur Nurudin dan Azhari  Akmal Taringan, Hukum Perdata  Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI , cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas  perkawinan tersebut,  hingga  pada  tidak  dapat  diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisanya. 3
Perkawinan  di  bawah  tangan  ini  menjadi  perhatian  banyak kalangan,  sehingga  tentang  hukumnya  pun  telah  dimuat  dalam beberapa fatwa. Pada Tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah  Tangan.  Intinya,  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya  sah karena  telah terpenuhi syarat  dan  rukun  nikah.  Namun  demikian,    pernikahan  tersebut (nikah di bawah tangan) haram dilakukan jika terdapat mudharrat di dalamnya,  seperti  merugikan  anak  dan  isteri.  Pada  tahun  2010, Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  juga  telah mengeluarkan  fatwa  Nomor  01  Tahun  2010  Tentang  Nikah  Siri. Dalam  fatwa  ini,  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh mewajibkan  pasangan  yang  melakukan  kawin  di  bawah  tangan (nikah  siri),  untuk  melaporkan  perkawinannya  kepada  PPN (Pegawai Pencatat Nikah), meskipun telah dipandang sah menurut hukum Islam.
Kedua  fatwa  tersebut  dikeluarkan  sama-sama  di  latar belakangi  atas  maraknya  praktek  kawin  di  bawah  tangan  dalam masyarakat.  Hal  ini  tentunya  berdampak  buruk  pada  anak  yang dilahirkan,  karena  anak  biasanya  tinggal  bersama  ibu  dan  terpisah dengan ayahnya atau dalam istilah lain anak tersebut hanya memilki satu  orang  tua  yang  mengasuh  dan  menafkahinya  (orang  tua tunggal).  Dimana,  anak  tersebut  dapat  dikatakan  anak  luar  nikah, hak-haknya  tidak  bisa  digugat  dan  dipenuhi  oleh  ayahnya  ketika telah terjadi perceraian. Praktek kawin dibawah tangan ini memang telah  menjamur  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  termasuk  di  Aceh, khususnya  yang  terjadi  di  Kecamatan  Peusangan  Siblah  Krueng Kabupaten Bireun sebagai fokus penelitian ini.
3 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia; Pro-Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sebagai data awal, diperoleh dua kasus perceraian dari kawin di  bawah  tangan.  Kedua  pasangan  dalam  kasus  ini  selama  dalam perkawinannya  telah  menghasil  anak.  Kenyataanya,  anak-anak tersebut tidak mendapat  perhatian  dari ayahnya.  Anak-anak  dalam kasus  perceraian  dari  kawin  di  bawah  tangan  ini  tinggal  bersama pihak  ibu,  sedangkan  biaya  nafkah,  maupun  pendidikan  kurang diperhatikan  oleh  ayah-ayahnya.  Bahkan,  orang  tua  tunggal  yang mengasuh  anak  tidak  memberikan  perhatian  yang  cukup  tehadap anak, sehingga berakibat buruk padanya.  Karena, di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak. 4
Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini akan memaparkan masalah  perceraian  nikah  di  bawah  tangan  dan  pengaruhnya terhadap  pengasuhan  anak:  studi  kasus  di  Kecamatan  Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)

## Nikah di Bawah Tangan dan Dampak Terhadap Anak
Frasa  “nikah  di  bawah  tangan”  mempunyai  dua  padanan istilah, yaitu bisa disebut sebagai nikah siri, atau nikah  yang tidak dicatat. Secara bahasa, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  ajaran  agama. 5 Dalam fikih (Islam), kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al- nikāḥ .  Kata  ini  juga  biasa  disebut  dengan  istilah al-zawāj atau menghasut,  atau  menaburkan  benuh  perselisihan.  Kata al-nikāḥ secara  bahasa  berarti al-waṯ’u (berjalan  di  atas,  melalui,  memijak, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama), al-ḏammu (mengumpulkan,  memegang,  menyatukan,  menggabungkan,  atau menjumlahkan),  dan al-jam’u (mengumpulkan,  menghimpun, menyatukan, menjumlahkan, atau menyusun). 6
Secara istilah, nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan  bersenang-senang  dengan  perempuan.  Maksud  dari bersenang-senang di sini bisa saja memuat pengertian berhubungan
4 Hasil  wawancara  dengan  Asrin,  warga  desa  Pante  Baro  Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun , pada tanggal 20 Desember 2016.
5 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270.
6 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
intim,  menyentuh,  mencium,  memeluk  dan  sebaginya. 7 Definisi lebih  luas  dikemukakan  oleh  Menurut  Muhammad  Abu  Ishrah, bahwa  nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedah  hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan  wanita  dan  mengadakan  tolong  menolong  dan  memberi  batas hak  bagi  pemiliknya  serta  pemenuhan  kewajiban  bagi  masing- masing. 8 Keterangan  yang  srupa  juga  dikemukakan  oleh  Menurut Ahmad  Ghandur,  bahwa  nikah  adalah  akad  yang  menimbulkan kebolehan  bergaul  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 9
Dari  pengertian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  nikah  tidak hanya  dipandang  sebagai  sebuah  akad  untuk  membolehkan hubungan kelamin semata, tetapi di samping pembolehan hubungan tersebut, juga nikah sebagai akad yang dapat mengikatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri yang menikah.
Selanjutnya,  kata  “di  bawah  tangan”  merupakan  istilah kiasan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak resmi. Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, disebutkan  bahwa  “di  bawah tangan”  berarti  tidak  secara  resmi  atau  umum  (tentang  penjualan, pelelangan,  dan  sebagainya). 10 Istilah  yang  menunjukkan  nikah  di bawah tangan tidak disebutkan dalam Kamus, tetapi yang ada adalah nikah siri. Nikah siri yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang  saksi,  atau  nikah  yang  dilakukan  tidak  melalui  Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, menurut agama Islam sudah sah. 11
7 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu , ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Ila’,  Li’an,  Zihar  dan  Masa  Iddah ,    (terj:  Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.
8 Dimuat dalam Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh..., hlm 37, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: Fiqh Munakahat..., hlm. 9.
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2006),  hlm.  39;  Lebih  lanjut,  Amir  Syarifuddin  menjelaskan  maksud definisi  nikah  menurut  Ahmad  Ghandur  yang  mengatakan  “ tuntutan  naluri kemanusiaan ” sama dengan makna “ ibāḥah al-waṯ’i ”, atau pembolehan hubungan kelamin.
10 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar ..., hlm. 469. 11 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., hlm. 271.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Terkait  istilah  nikah  di  bawah  tangan  ini,  dalam  beberapa literatur berbeda penyebutannya. Ada yang menyebutkan nikah siri, dan ada juga yang menyebutkan nikah di bawah tangan. Misalnya, M. Ali Hasan menyebutkan nikah di bawah tangan ini dengan istilah nikah siri. Beliau mengemukakan bahwa nikah siri ada dua bentuk, yaitu  nikah  yang  syarat  dan  rukunnnya  tidak  terpenuhi  secara sempurna.  Untuk  itu,  pernikahan  jenis  ini  harus  dibatalkan  dan pelakunya  dihukumi  telah  melakukan  perzinaan.  Kategori  kedua yaitu nikah siri yang syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. 12
Kata “siri”, berasal dari bahasa Arab, yaitu sir , yang berarti rahasia. 13 Adapun nikah siri yaitu nikah yang atas pesan suami, para saksi  merahasiakannya  untuk  istrinya  atau  jamaahnya,  sekalipun keluarga  setempat.  Mazhab  Maliki  tidak  membolehkan  nikah  siri jenis  ini. 14 Dari  pengertian  ini,  ada  nampaknya  masuk  pada pembagian pertama seperti yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan di atas.
Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  juga  telah merummuskan  definisi  nikah  siri,  yaitu  nikah  yang  dilaksanakan bukan  dihadapan  petugas  pencatat  nikah  dan  tidak  didaftar  pada Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  atau  instansi  lain  yang  sah. 15
Zainuddin  Ali  mengistilahkannya  dengan  perkawinan  di  bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki- laki dengan calon mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah. 16
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah di bawah tangan juga sering disebut dengan nikah siri. Tetapi, nikah  siri  dalam  kontek  pembahasan  yaitu  nikah    yang  dilakukan
12 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003), hlm. 298.
13 Dikuti  melalui:  https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri.  diakses  pada tanggal 15 Mei 2017.
14 Saiful Bahri, Nikah Siri Dalam Pandangan Ulama, dimuat dalam situs: http:  //www.dakwatuna.com  /2013/03/31/30243/nikah-siri-dalam-pandangan- ulama/#axzz4JSN3JwFt. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.
15 Ketentuan poin Pertama Fatwa Mejelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.
16 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  cet.  4,  (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tanpa  dicatatkan  melalui  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Sehingga, pernikahan  tersebut  tidak  mempunyai  akta  nikah,  dan tidak  diakui oleh peraturan perundang-undangan.

## Faktor-Faktor  terjadinya  Perkawinan  di  Bawah  Tangan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun
Realitas  nikah  di  bawah  tangan  adalah  bukan  seperti fenomena  gunung  es,  yang  hanya  muncul  sedikit  di  permukaan. Tetapi nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya dikalangan artis dan masyarakat pada umumnya. Nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang menimbulkan pro  dan  kontra,  karena  realitanya  sampai  saat  masih  banyak dijumpai, khususnya di Aceh, tepatnya pada masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireun.
Praktek  nikah  di  bawah  tangan  diliputi  berbagai  macam faktor yang melatarbelakanginya. Sejauh amatan Hy,  Kepala Desa Pante Baro Gle Siblah, secara umum terdapat dua faktor penyebab dilakukan nikah di bawah tangan, yaitu faktor poligami dan faktor masih adanya pandangan masyarakat tentang nikah tetap sah meski tidak dicatatkan. 17 Dua faktor ini merupakan penyebab umum yang dirasakan secara langsung dalam masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
Menurut  TR,  masyarakat  memang  memberikan  stigma negatif kepada setiap laki-laki yang berpoligami. Untuk menghindari stigma negatif tersebut, pelaku yang ingin melakukan poligami, akan nikah  di  bawah  tangan  yang  tidak  mencatatkan  pernikahannya kepada  lembaga  resmi.  Di  samping  itu,  stigma  negatif  tentang poligami ini dpersulit kembali oleh adanya  aturan berpoligami yang harus meminta izin isteri dan Mahkamah. 18 Dengan demikian, antara stigma atau pandangan negatif masyarakat, serta dipersulitnya untuk berpoligami  oleh  pemerintah,  menyebabkan  seorang  laki-laki melakukan nikah di bawah tangan.
17 Wawancara  dengan  Hy,  Keuchik  Gampong  Pante  Baro  Gle  Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.
18 Wawancara dengan TR, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dilihat  dalam  prsepktif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  untuk  melakukan  pernikahan  yang  kedua,  ketiga  dan seterusnya  (poligami),  memang  ditetapkan  beberapa  syarat  yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan laki-laki agar mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri.
Salah  satu  pelaku  nikah  di  bawah  tangan  sebab  poligami tersebut yaitu JR dan AN. Dalam kasus ini, pada awalnya isteri yang pertama  (HS)  tidak  mengetahui  pernikahannya  yang  kedua.  Pada akhirnya  pihak  isteri  tetap  mengetahui  dan  menyetujuinya.  Meski disetujui, pernikahan JR yang kedua tetap tidak dicatatkan kembali karena proses nikahnya telah lama dilakukan. 19
Berangkat dari penjelasan di atas, poligami meski dibenarkan dalam Islam, tetapi masyarakat memandangnya sangat berat untuk dilakukan.  Ditambah  aturan  poligami  juga  dipersulit,  sehingga seseorang yang ingin menikah lagi akan melakukan nikah di bawah tangan. Pernyataan JR di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong ia  melakukan  pernikahan  di  bawah  tangan  adalah  keinginannya untuk  berpoligami.  Selain  faktor  keinginan  berpoligami,  nikah  di bawah  tangan  juga  terjadi  sebab  masyarakat  memandang  hukum agama  masih  mengakui  keabsahan  nikah  tersebut.  Hal  ini  seperti diungkapkan oleh TR dan Wl, masing-masing adalah Tengku Imum Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Pante Baro Buket  Panyang,  Kecamatan  Peusangan  Siblah  Krueng  Bireun. Intinya,  disebutkan  bahwa  tercapainya  nikah  yang  sah  itu  hanya dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu adanya dua orang yang ingin menikah,  wali  pihak  perempuan,  minimal  dua  orang  saksi,  dan ucapan nikah. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka nikah tetap sah, tidak wajib dicatatkan. 20
19 Wawancara  dengan  JR,  Pelaku  Nikah  di  Bawah  Tangan,  warga Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 15 Desember 2017.
20 Wawancara  dengan  TR  dan  Wl,  masing-masing  selaku  Imam  Mesjid Gampong  Pante  Baro  Gle  Siblah,  dan  Gampong  Pante  Baro  Buket  Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Lebih  lanjut,  keduanya  menyatakan  pencatatan  nikah  tetap harus  dilakukan  demi  kebaikan  pasangan  nikah.  Menurut  mereka, semua  masyarakat  di  Kecamatan  Peusangan  Siblah  Krueng, khususnya  masyarakat  Gampong  Pante  Baro  Gle  Siblah  dan Gampong  Pante  Baro  Buket  Panyang,  mengetahui  rukun  nikah tersebut.  Dengan  itu,  masyarakat  memandang  tidak  perlu  untuk dicatatkan, dan memandang nikah di bawah tangan boleh-boleh saja, apalagi  proses  melakukan  pencatatan  bisa  berbelit-belit. 21 Sama seperti penuturan tersebut, SM juga menyebutkan bahwa nikah itu cukup memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Bagi pasangan nikah yang  ingin  melaksakan  nikah  tampa  di  catat,  maka  sah  menurut hukum Islam. Pencatatan hanya syarat negara, sedangkan wali, dua orang  saksi,  pasangan  nikah  dan  ijab  kabul  menjadi  pokok  utama dalam akad nikah. Menurutnya, atas dasar ketentuan hukum itulah nikah  di  bawah  tangan  kerap  terjadi  dan  dipraktekkan  dalam masyarakat. 22
Berangkat dari beberapa keterangan di atas, dapat dicermati bahwa  pengetahuan  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  dan  hukum pernikahan cukup memadai. Namun, menjadi penyebab dilakukannya nikah dibawah tangan, hal ini justru sebagai kilas balik atas  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya pencatatan  nikah  dan  bahaya  dari  nikah  di  bawah  tangan.  Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan ukuran pengesanya adalah hukum agama, tidak perlu ada campur tangan pemerintah.
Faktor-faktor  lain  dari  nikah  di  bawah  tangan  juga diungkapkan  oleh  IR,  selaku  Kechik  Gampong  Pante  Baro Kumbang. Ia menuturkan, selain dua faktor sebelumnya, faktor lain yang  umum  diketahui  adalah  karena  hamil  di  luar  nikah.  Untuk mewanti-wanti  agar  kehamilan  tidak  tersebar  luas,  maka  nikah  di bawah tangan dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi,  dan  masyarakat  tidak  mengetahui  seputar  kehamilannya
21 Wawancara  dengan  TR  dan  Wl,  masing-masing  selaku  Imam  Mesjid Gampong  Pante  Baro  Gle  Siblah,  dan  Gampong  Pante  Baro  Buket  Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.
22 Wawancara dengan SM, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang terjadi di luar nikah. 23 Kemudian, nikah di bawah tangan juga dilakukan  atas  faktor  menghilangkan  kekhawatiran  perzinahan. Artinya, untuk menghilangkan kekhawatiran berzina, maka nikah di bawah tangan sebagai jalannya. Alasan ini menurut IR bukan hanya terjadi  di  Kecamatan  Peusangan,  tetapi  masyarakat  Aceh  pada umumnya. 24
Faktor-faktor  yang  disebutkan  di  atas  tampak  sama  seperti hasil  penelitian  Michigan  School  Program  Information  (MiSPI)  di Aceh.  Disebutkan  bahwa,  faktor  nikah  di  bawah  tangan  di  Aceh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya
1. Pasangan yang mau menikah siri, tidak tahu dampak hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Mengaburkan kehamilan di luar nikah.
4. Bagi  para  pria  yang  ingin  menikah  lagi  (poligami)  tapi  tidak mendapat  persetujuan  dari  isteri  pertama,  agar  tidak  jatuh  pada zina biasanya melakukan nikah siri. 25
Menurut  Ernita  Dewi,  seperti  dikutip  oleh  Eka  Srimulyani, dkk, faktor-faktor umum penyebab yang melatarbelakangi nikah di bawah tangan di Aceh yaitu karena faktor pemahaman yang kurang memadai  mengenai  aspek  hukum/legal  dari  pernikahan  di  bawah tangan,  menganggap  hukum  agama  telah  cukup,  menjadi  pilihan bagi pelaku poligami atau dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diketahui  publik  seperti  dalam  kasus  terjadinya  kehamilan  di  luar pernikahan. 26
Khusus  dalam  masyarakat  Kecamatan  Peusangan  Siblah Krueng  Kabupaten  Bireun,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor penyebab  dilakukannya  nikah  di  bawah  tangan  ada  empat,  yaitu karena  ingin  poligami,  masyarakat  memandang  cukup  hanya dilakukan  menurut  hukum  Islam  dan  tidak  harus  dicatatkan,
23 Wawancara  dengan  IR,  Kecuhik  Gampong  Pante  Baro  Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.
24 Wawancara  dengan  IR,  Kecuhik  Gampong  Pante  Baro  Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.
25 Eka  Srimulyani,  dkk, Perempuan  dalam  Masayarakat  Aceh: memahami  Beberapa  Persoalan  Kekinian, (Banda  Aceh:  Bandar  Publishing, 2009), hlm. 178.
26 Eka Srimulyani, dkk, Perempuan dalam..., hlm. 178.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menghilangkan  kehawatiran  berzina,  dan  menutupi  kehamilan  di luar  nikah.  faktor  yang  dominan  yang  menjadi  pendorong dilakuannya  nikah  di  bawah  tangan  adalah  karena  poligami  dan pandangan  masyarakat  tentang  sahnya  pernikahan  cukup  dengan memenuhi syarat dalam hukum agama.
Dampak dan Pengaruh Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Pengasuhan Anak
Praktek  perkawinan  di  bawah  tangan  hingga  kini  masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak  bukan  hanya  bagi  pasangan  yang  bersangkutan,  juga berdampak  pada  keturunannya.  Bahkan,  dampak  pernikahan  jenis ini juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya, khususnya bagi  pengasuhan  anak  yang  dihasilkan.  Hal  ini  tentu  berawal  dari tidak  dianggapnya  anak  tersebut  sebagai  anak  yang  sah  secara hukum negara. Bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai backing hukum  di  belakangnya  untuk  menuntut  nafkah  dalam  pengasuhan anak mereka.
Menurut MR, bahwa nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum.  Artinya,  nikah  tersebut  dianggap  tidak  pernah  dilakukan. Jika  terjadi  perceraian,  maka  hukum  negara  juga  tidak menganggapnya ada, lantaran akta nikahnya tidak ada, dan akta atau surat  mereka  bercerai  jelas  tidak  bisa  dibuat. 27 Lebih  lanjut ditegaskan:  “Perkawinan  di  bawah  tangan  jelas  tidak  mempunyai kekuatan  hukum,  masing-masing  suami  isteri  tidak memiliki  surat Akte  Nikah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai  pegangan  dan  bukti  telah  melaksanakan  pernikahan  yang sah. Ketiadaan akte nikah ini berakibat pada perceraiannya pun tidak memakai  surat.  Artinya,  nikah  dan  cerainya  dianggap  sama  sekali tidak pernah ada oleh hukum negara. Jika ada anak, maka anak itu susah  untuk  diberikan  perlindungan.  Misalnya,  dalam  Undang- Undang mengharuskan kedua orang tua untuk mengasuh anak, jika salah satu melanggar, maka dapat dituntut di pengadilan. Sementara, dalam  kasus  cerai  dari  nikah  di  bawah  tangan,  maka  pihak  yang
27 Wawancara  dengan  MR,  Kepala  KUA  Kecamatan  Peusangan  Siblah Krueng, tanggal 5 Januari 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
melanggar  itu  tidak  bisa  dituntut.  Coba  perhatikan,  tidak  ada  alat untuk menuntutnya. Isteri tidak bisa menuntut biaya nafkahnya dan nafkah pengasuhan anaknya. Jadi menurut saya cerai dari nikah di bawah  tangan  banyak  sekali  resiko  dan  bahanya  tentu  anak  itu sendiri”. 28 Senada  dengan  penjelasan  tersebut,  diperoleh  juga informasi dari AM, bahwa: “cerai dari nikah di bawah tangan sangat berpengaruh  pada  pengasuhan  anak.  Suami  bisa  saja  tidak mempedulikan  anaknya,  dan  isteri  tidak  dapat  menuntutnya.  Jadi, yang  menjadi  korban  adalah  pihak  isteri.  Pihak  yang  banyak tanggungan dalan pengasuhan anak selalu dibebankan kepada isteri, hal ini tidak hanya pengabaian nafkah pengasuhan dari suami tetapi berpengaruh  pada  diri  anak,  perkembangan  emosional  anak  tidak baik,  pendidikannya  terlantar  bahkan  dapat  terputus  ke  jenjang pendidikan berikutnya”. 29
Sejauh penelitian, ditemukan dua kasus pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak. Salah satunya dialami  ST,  korban  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan.  Ia menyebutkan  pernikahannya  telah  menghasilkan  seorang  anak perempuan. Saat bercerai, anaknya masih berusia 8 (delapan) tahun. Awal  perceraiannya,  bekas  suami  memang  pernah  memberikan nafkah  kepada  anaknya,  bahkan  dipenuhi  tiap  bulannya.  Kadang- kadang anak di ambil untuk dua hari dan dirawat. Hal itu dilakukan selama lebih kurang dua tahun. Namun, hingga anaknya menginjak usia  10  tahun,  bekas  suami  justru  tidak  lagi  membiayai  anak,  dan tidak pernah mengasuh anak lagi. 30
Dalam  kasus  kedua,  diperoleh  infromasi  dari  NV,  isteri korban  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan.  Ia  menyebutkan, “saya  menikah  pada  tahun  2013.  Lebih  kurang  dua  tahun,  sekitar 2015, alhamdulillah kami dikaruniai anak perempuan. Namun tahun 2016  lalu  kami  bercerai  karena  alasan  tertentu.  Saat  itu  anak  saya berumur sekitar satu tahun lebih. Sejak bercerai, seingat saya hanya dua kali dia (maksudnya bekas suaminya: penulis) memberikan uang
28 Wawancara  dengan  MR,  Kepala  KUA  Kecamatan  Peusangan  Siblah Krueng, tanggal 5 Januari 2018.
29 Wawancara  dengan  AM,  warga  Gampong  Pante  Baroe  Gle  Siblah, tanggal 15 Desember 2017.
30 Wawancara dengan ST, warga Gampong Pante Baroe Buket Panyang, tanggal 21 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
untuk biaya pengasuhan anak. Setelah itu, sampai saat ini anak saya sudah  berumur  dua  tahun  lebih  tidak  lagi  diberikan.  Semua  biaya pengasuhan  saya  tanggung,  perawatannya,  beli  semua  keperluan anak,  dan  nanti  waktu  dia  sudah  besar  tentu  saya  yang menyekolahkannya. Sepengetahuan saya, dia (suami: penulis) tidak lagi  di  Bireuen,  alamatnya  saya  tidak  tahu,  tapi  kata  tetangga  dia tidak ada lagi di Bireuen. Saya kurang paham untuk menuntutnya. Ada kawan saya bilang kalau saya tidak bisa menuntut apapun dari dia, karena akta nikah dan surat cerainya saya tidak ada. Untuk saat ini saya pasrah saja”. 31
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dua kasus tersebut membuktikan seorang isteri yang dicerai suami dari nikah  di  bawah  tangan  tidak  bisa  menuntut  lebih  dari  bekas suaminya dalam pengasuhan anak. Tidak hanya dalam pengasuhan anak, tetapi juga biaya, kesehatan, dan perhatian pasangan cerai juga tidak ada. Memang, dalam perceraian dari pernikahan yang dicatat pihak  isteri  bisa  menuntut  semua  hak  anak-anaknya,  termasuk haknya selaku bekas isteri. Namun, untuk kasus perceraian nikah di bawah,  tidak  bisa  dilakukan.  Karena,  pernikahannya  sendiri  tidak dianggap ada, apalagi konsekuensi dari pernikahan itu sendiri juga tidak dianggap ada oleh negara.
Kompleksitas  dampak  dari  pernikahan  di  bawah  tangan memang sangat banyak, tidak hanya isteri, juga sangat disayangkan kepada  anak-anak  yang  masih  berusia  di  bawah  umur.  Dampak negatif  bagi  kaum  perempuan  sebagai  pihak  yang  dinikahi, sementara  pihak  laki-laki  tidak  terbebani  oleh  tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran  terhadap  perempuan  dan  anak  sekaligus.  Dilihat  dari kompleksitas  masalah  yang  ditimbulkan  inilah  membuat  banyak orang  yang  menaruh  perhatian  dan  mengecam  pelaku  nikah  di bawah tangan.
31 Wawancara  dengan  NV,  warga  Gampong  Pante  Baroe  Kumbang, tanggal 26 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Perlindungan  Hukum  Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan
Agama  Islam  menganjurkan  agar  dalam  pernikahan dilakukan  dengan  cara  yang  baik,  sehingga  mendatangkan kebahagian dalam rumah tangga.  Di samping itu, dalam kondisi di mana  keluarga  sudah  retak,  antara  suami  isteri  sudah  tidak dimungkinkan  lagi  untuk  bersatu,  dalam  hal  ini  Islam  juga menganjurkan  agar  berpisah  dengan  cara  yang  baik,  memenuhi kewajiban-kewajiban  yang  timbul  dari  perceraian.  Sehingga, diharapkan  semua  hak-hak  satu  pasangan  cerai  dapat  dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan.
Sebenarnya fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  secara  umum  masih  terbilang banyak.  Praktek  nikah  di  bawah  tangan  biasanya  bukan  saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat  menengah  keatas.  Sebut  saja  misalnya  kasus  nikah Aceng  Fikri,  mantan  Bupati  Garut  dan  kasus  nikah  Syekh  Puji beberapa  tahun  silam,  termasuk  pula  beberapa  orang  artis  lainnya seperti  yang  dipublikasikan  di  media.  Kondisi  demikian  terjadi karena  beberapa  faktor  yang  melatarbelakanginya,  di  antaranya faktor yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya.
Dampak  yang  sangat  dominan  dari  nikah  di  bawah  tangan dirasakan  oleh  kalangan  perempuan  dan  anak.  Dalam  kasus perceraian  misalnya,  prosesnya  tentu  tidak  dilakukan  menurut prosedur peraturan perundang-undangan,  karena syarat pembuktian akta  nikah  yang  disyaratkan  dalam  pengajuan  cerai  tidak  ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya,  dan  akhirnya  anak  juga  menjadi  korbanya.  Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena  ia  dianggap  tidak  mempunyai  ayah.  Kemudian,  pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai  pengasuhan  dan  perawatan  anak,  termasuk  tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.
Dilihat  dari  sisi  hukum  Islam,  pada  dasarnya  setiap  anak korban  perceraian  harus  dilindungi.  Anak  harus  ada  nasab  dengan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ayahnya, ia harus mendapat perawatan, biaya hidup serta pendidikan, juga  kesehatan.  Semua  itu  tidak  terlepas  dari  perhatian  Islam terhadap anak-anak.
Wahbah  Zuhaili  misalnya,  menyebutkan  banyak  hak-hak anak,  di  antaranya  adalah  hak  atas  nasab,  hak  untuk  dipelihara, diasuh  dan  dirawat  dengan  baik. 32 Begitu  juga  dengan  penjelasan Sayyid  Sabiq,  bahwa  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  adalah memenuhi  kebutuhan  makan,  tempat  tinggal  dan  yang  bersifat materi,  perawatan  dan  pengasuhan,  serta  perlakuan  baik,  mendidik dengan  baik. 33 Bahkan,  menurut  Abdul  Majid,  kewajiban  nafkah terhadap  isteri  lantaran  ada  beban  tanggungannya  yang  merawat anak,  sehingga  pihak  suami  (ayah  anak)  juga  diwajibkan  untuk mengurus  dan  membiayainya. 34 Dengan  demikian,  anak  dalam pandangan Islam wajib diasuh oleh orang tuanya dengan cara sebaik- baiknya.
Persoalan  yang  timbul  adalah  apakah  perlindungan  hukum dalam  Islam  terhadap  anak  setelah  terjadi  perceraian  dari  nikah  di bawah  tangan  oleh  orang  tuanya.  Dalam  persoalan  ini,  perlu dikembalikan  kepada  makna  hukum  nikah  di  bawah  tangan  itu sendiri,  yaitu  boleh  dan  sah, meskipun ada  aturan  tambahan meski dicatatkan. Ketika perkawinan di bawah tangan tetap dipandang sah, maka  dalam  Islam  semua  konsekuensi  hukumnya  sama  dengan pernikahan yang dicatatkan, yaitu anak harus mendapat perlindungan dari  orang  tuanya  yang  bercerai.  Ayahnya  tetap  dibebankan kewajiban  untuk  membiayai  nafkah  anak,  merawat  anak  dengan mengasuhnya.
Islam sebenarnya tidak memberi peluang bagi seorang ayah dan  ibu  untuk tidak  menunaikan  kewajibannya  terhadap  anak. Jika peluang  tersebut  digunakan  oleh  kedua  orang  tuanya,  maka  hal tersebut dipandang dosa besar karena telah menelantarkan anak yang
32 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, (terj:  Abdul Haiyyie  Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38. 33 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  ed.  In, Fikih  Sunnah, (terj:  Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.
34 Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Surah  al- Islamiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (terj:  Harits  Fadly  & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 544.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dititipkan Allah kepada pasangan tersebut. Al-Zahabi dalam kitabnya al-Kabāir ,  menyebutkan  banyak  sekali  dosa  besar,  salah  satunya menelantarkan  anak  yang  dianugerahkan  Allah  kepada  satu pasangan. 35 Demikian  juga  menurut  Ibnu  Qudamah,  bahwa  Islam melindungi  anak  dengan  beberapa  jalan,  yaitu  ditetapkannya kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk dapat merawatnya dengan baik.  Pengasuhan,  perhatian,  dan  perawatan  anak  tidak  hanya dibebeankan ketika hubungan pernikahan masih berlangsung, tetapi juga setelah perceraian keduanya. 36
Terkait  dengan  perlindungan  anak  dalam  Islam,  erat kaitannya  dengan  pemenuhan  hak  anak  dan  perlakuan  baik  orang tua.  Dalam  kitab:  “ Rasysy  al-Barad  Syarh  al-Adab  al-Mufrad ”, karangan Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, disebutkan beberapa hadis tentang perlakukan wajib dari orang tua terhadap  anak,  dan  pemenuhan  kewajiban  tersebut  bagian  dari perlindungan  terhadap  anak.  Dalam  hal  ini  dapat  dipahami  dari kandungan hadis riwayat Walid bin Numair, sebagai berikut: 37
ُ ح الََّصلا :ُان ْو ل ْو قاي ُْو نااك :ُ ل ْو قاي ُ هااباأ ُاعِماس ُ هَّناأ .ُ  س ْواأ ُ نْب ُِرْيام ن ُ نْب ُِدْيِل اوْلا ُِناع
38 ُِءاابلآا ُانِم ُ بادا ْلْاو .َُِّاللّ ُانِم Artinya: “Dari al-Walid bin Numar bin Aus, bahwa ia mendengar ayahnya berkata: ‘mereka biasa berkata, keshalihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari ayah”. (HR. Ibnu Asakir).
Menurut  al-Salafi,  kandungan  hadis  di  atas  bahwa  adab merupakan  sebaik-baik  pemberian  orang  tua  kepada  anaknya. Mengajari  dan  mendidik  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab
35 Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, al-Kabāir , ed.  In, Dosa-Dosa  Besar, (terj:  Umar  Mujtahid  dan  Arif  Mahmudi),  (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.
36 Ibnu  Qudamah, Mukhtaṣar  Minhāj  al-Qāṣidīn ,  ed,  in, Minhajul Qashidin: Jalan  Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk , (terj:  Kathur Suhardi), cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 89.
37 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al- Barad  Syarh  al-Adab  al-Mufrad, ed.  In, Syarah  Adabul  Mufrad, (terj:  Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 116.
38 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al- Barad..., hlm. 116.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
seorang ayah. 39 Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu: . ُ اءاانْبا ْلْا او ُاءااب ْلآا ا  و َّراب ُْم هَّنا ِلْ . ا ًرا ارْباأ ُ َّاللّ ُ م ه اَّماس اامَّنِإ : ُالااق ُارام ع ُِنْبا ُِناع
40 اَّقاح ُاكْيالاع ُاكِدِلا اوِل كِلاذاك .اَّقاح ُاكْيالاع ُاكِدِلا اوِل َُّناأ ااماك
Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘mereka itu disebut oleh Allah dengan abrar dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, begitu  pula  anakmu  mempunyai  hak  atas  mu.”  (HR. Bukhari)”.
Kandungan  hadis  di  atas  bahwa  di  antara  hak-hak  yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara- perkara yang hukumnya wajib ‘ain dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil. 41 Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak berhak mendapat perlakuan baik dari orang tua asuh, baik bapak, ibu, dan para wali anak. Semua pemenuhan kewajiban orang tua adalah bagian dari perlindungan atas anak.
Dengan  demikian,  pengaruh  hukum  perceraian  dari pernikahan  di  bawah  tangan  terhadap  anak  sebenarnya  tidak  ada. Melainkan,  Islam  mewajibkan  bagi  orang  kedua  orang  tua  untuk melindungi  anak,  meskipun  keduanya  telah  bercerai.  Sebab,  Islam masih  membebankan  kewajiban  itu  kepada  masing-masing  antara ayah dan ibu. Mereka wajib melindungi anak dengan cara memberi perhatian  baik,  misalnya  dengan  mengasuh  anak,  membiayai perawatan kesehatan, pendidikan, serta kewajiban orang tua terhadap anak lainnya.

## Penutup
Kesimpulan penelitian ini ada dua, yaitu: Pertama, perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan  anak.  Dua  kasus  ditemukan  seorang  ayah  tidak
39 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al- Barad..., hlm. 116.
40 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al- Barad..., hlm. 118.
41 Abu  Abdillah  Muhammad  Luqman  Muhammad  al-Salafi, Rasysy  al- Barad..., hlm. 119.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menafkahi  anak,  tidak  memberikan  biaya  pengasuhan,  dan  tidak merawat  anak  dengan  baik. Kedua ,  menurut  hukum  Islam  anak akibat  perceraian  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  tetap  harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah.  Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan  wajib  melindungi  anak  dengan  memberikan  perawatan, pembiayaan,  nafkah,  kesehatan  dan  pendidikan  anak,  meskipun keduanya telah bercerai.
Daftar Pustaka Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  dkk. Hukum  Dan  Hak-hak  Anak ,
Jakarta: Rajawali, 1986.
Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Surah  al- Islamiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah , terj:
Harits  Fadly  &  Ahmad  Khotib,  Surakarta:  Era  Intermedia,
2005.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Antara Fiqh  Munakahat  dan  Perundang-Undangan ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Banda Aveh: Yayasan PeNA, 2010.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād , ed.  In, Zadul  Ma’ad;  Panduan  Lengkap  Meraih Kebahagiaan  Dunia  Akhirat, terj:  Masturi  Irham,  dkk,
Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ibnu  Qudamah, Mukhtaṣar  Minhāj  al-Qāṣidīn ,  ed,  in, Minhajul Qashidin:  Jalan  Orang-Orang  yang  Mendapat  Petunjuk , terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014. Ibnu  Taimiyah, Fatāwā  al-Nisā’ ,  ed.  In, Yang  Hangat  dan Sensasional  dalam  Fikih  Wanita, terj:  Sobichullah  Abdul
Muiz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003.
Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga, Bandung:  Pustaka
Setia, 2011.
Prasetyo  Bambang  &  Lina  Miftahul  Jannah, Metode  Penelitian Kuantatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer;  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan Ushuliyah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Sayyid  Ahmad  al-Musayyar, Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhūṡ wa Fatāwā, ed. In, Fiqih Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008. Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah ,  ed.  In, Fiqih  Sunnah  Sayyid  Sabiq, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I’Tishom, 2013.
Singaribibun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta:
LP3ES, 2011.
Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqh  al-Usrah  al-Muslimah, ed.  In, Fikih Keluarga, ter: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kausar,
2005.
Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia;  Pro-Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Minahakat:  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap , Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam;
Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Meng-Ila’  Isteri,  Li’an,  Zihar,
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Masa  Iddah ,  terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,  Jakarta: Gema Insani Press, 2011. Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2012.