INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1) 15-30 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis
Edi Subkhan Universitas Negeri Semarang
edi.subkhan@mail.unnes.ac.id

## Abstract
At schools, campuses, or class-based courses, anti-corruption education seems to focus mainly on  transferring  theoretical  knowledge  that  is  included  into  various  subjects.  As  such,  anti- corruption  contents  and  behaviors  might  not  be  substantially  addressed  across  courses. Consequently, student acquisition of anti-corruption knowledge and behaviors are not properly assessed. Drawing on literature review method, this article examines such reports that are based on  critical  pedagogy.  It  found  that  critical  pedagogy  is  relevant  to  bring  anti-corruption learning  practices  into  real  action  against  corruption.  Therefore,  by  employing  critical pedagogy perspective, the learning practice will build students’ critical consciousness about the disadvantages and losses caused by corruption and how they should take into action against it properly. Based on the principles of stand-point theory, democratic attitude, contextuality, and action-oriented outlook, critical pedagogy can work as a guide for the anti-corruption education program and it could be organized collaboratively by engaging many stakeholders (inside and outside the schools) and using a cross-curricular approach.
Keywords :  Action,  Anti-Corruption  Education  Program,  Critical  Consciousness,  Critical Pedagogy, Curriculum, Learning Practices

## Abstrak
Pendidikan  antikorupsi selama  ini  tampak  berjalan  sebatas  teoretis  yang  dipelajari  dalam beberapa  mata  pelajaran  di  sekolah,  perguruan  tinggi,  atau  program-program  khusus tertentu.  Orientasi  praktik  pendidikan  antikorupsi  belum  sampai  pada  membelajarkan sungguh-sungguh  bagaimana  siswa  harus  bersikap  dalam  menolak  praktik  korupsi  dan sistem yang toleran terhadap perilaku korup. Artikel ini menggunakan metode telaah pustaka mengacu  pada  beberapa  laporan  mengenai  praktik  Pendidikan  Antikorupsi  yang mendasarkan pada pedagogi kritis. Dalam hal ini pedagogi kritis layak dihadirkan sebagai perspektif  kritis  pendidikan  yang  mendorong  pembelajaran,  siswa,  dan  juga  guru  serta sekolah untuk membelajarkan nilai-nilai antikorupsi hingga pada sikap dan aksi antikorupsi. Melalui  perspektif  pedagogi  kritis  pembelajaran  diarahkan  untuk  membangun  kesadaran kritis siswa mengenai kerugian akibat korupsi dan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan  bertindak.  Teori  sudut  pandang,  demokrasi,  kontekstual,  dan  sikap  atau  tindakan  riil menjadi  pegangan  pembelajaran  yang  dapat  dilakukan  secara  lintas  kurikulum  dan kolaborasi melibatkan banyak pihak.
Kata  Kunci :  Kesadaran  Kritis,  Kurikulum,  Pedagogi  Kritis,  Pembelajaran,  Pendidikan Antikorupsi, Tindakan

## Pendahuluan
Praktik  korupsi  jelas  merugikan orang  banyak,  karena  dana  yang semestinya  dapat  digunakan  untuk kepentingan  publik  dikorupsi  untuk kepentingan pribadi. Selain upaya penegakan hukum yang dikenakan kepada para  pelaku  korupsi,  upaya  pencegahan korupsi juga sangat penting. Dalam hal ini dunia  pendidikan  memegang  peran penting  dalam  melaksanakan  pendidikan antikorupsi  (Asmorojati,  2017).  Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan antikorupsi tersebut beberapa pihak telah mengembangkan panduan untuk pendidikan formal persekolahan ( schooling  system ),  terutama  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan kementerian  yang  menaungi  pendidikan dasar,  menengah,  dan  tinggi  ( Pusat Edukasi  Antikorupsi ,  2020).  Jika  dilihat lebih  jauh,  beberapa  orientasi  dari panduan
pendidikan antikorupsi cenderung  mengarahkan  agar  siswa menjadi  pribadi  yang  tidak  korup  ketika kelak  di  masyarakat  dan  mengandaikan sistem  sekolah  sudah  baik  dan  mampu memberikan  keteladanan  implementasi nilai-nilai antikorupsi.
Ambil  contoh panduan  yang diterbitkan oleh KPK dan diedit oleh Farid dan  Hasanudin  (2017a,  2017b,  2017d, 2017c).  Pada  panduan  pembelajaran antikorupsi  untuk  jenjang  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  misalnya ditekankan bahwa pembelajarannya menekankan pada pengkondisian, dimulai dari guru memberikan teladan baik, tidak korup, sekolah juga didesain mendukung, demikian  juga  keluarga  dan  masyarakat. Orientasi  pembelajaran  yang  lintas-mata pelajaran  tampak  akhirnya  jatuh  pada upaya  menjadikan  siswa  memahami  dan mengamalkan nilai-nilai yang tidak secara langsung  berkaitan  dengan  gerakan antikorupsi,  misal  mempelajari  nilai-nilai integritas,  kejujuran,  tanggung  jawab,
kerja keras, jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan lainnya. Indikator capaian kompetensi juga  misalnya  sekadar  menyebutkan  dan memerinci norma-norma yang berlaku di masyarakat,  satu  hal  yang  tidak  terkait langsung  dengan  praktik  korupsi.  Arah penilaian  melalui  observasi  terhadap kemampuan  pemahaman  dan  presentasi siswa  juga  sama,  tidak  langsung  terkait dengan perilaku dan sikap antikorupsi.
Pada  tahun  2011,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  juga  telah menerbitkan panduan pendidikan antikorupsi  untuk  kalangan  perguruan tinggi.  Di  dalamnya  dijelaskan  beberapa pendekatan  dan  metode  pembelajaran yang  dapat  dilakukan,  termasuk  peran mahasiswa  dalam  gerakan  antikorupsi  di lingkungan  keluarga,  kampus,  dan masyarakat  sekitar.  Jika  ditelisik  lebih jauh,  arah  panduan  tersebut  paling  jauh adalah  memberikan  pemahaman  dan bekal mahasiswa untuk dapat menghindari  perilaku  korupsi  dan mengingatkan pihak yang hendak/terlihat melakukan  praktik  korupsi.  Orientasi  ini dapat  dilihat  dari  metode  diskusi, pembiasaan,  dan  metode  penilaian  yang disarankan, misal mahasiswa mengemukakan opini untuk dikumpulkan dan dinilai (Puspito et al., 2011). Agaknya orientasi  pembelajaran  antikorupsi  di perguruan  tinggi  juga  tidak  jauh  berbeda dengan substansi dan orientasi pembelajaran  antikorupsi  untuk  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  yang sama-sama diterbitkan oleh KPK. Substansi  dari  beberapa  panduan pembelajaran antikorupsi tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain
Pertama ,  tidak  tegas  dan  tidak  langsung mengajak siswa/mahasiswa bersikap dan bertindak  melawan  korupsi,  sebaliknya cenderung berputar-putar pada nilai-nilai, norma,  dan  standar  moralitas  seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan,  kepedulian,  kemandirian,
disiplin,  keadilan,  kerja  keras,  dan keberanian.  Fokus  pembelajaran  di  kelas agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam sikap, perilaku, dan karakter  siswa,  akan  menjadikan  siswa lebih  fokus  pada  nilai-nilai  tersebut, namun justru menjauhkan dari sikap dan tindakan antikorupsi langsung. Siswa yang jujur  dan  sederhana  misalnya,  ketika mereka  masuk  dalam  dunia  kerja  tentu akan  mencegah  mereka  melakukan praktik korupsi. Namun, yang dibutuhkan untuk kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) seperti korupsi tidak hanya butuh individu  yang  tidak  korup,  melainkan gerakan  melawan  korupsi.  Dengan  kata lain,  tidak  hanya  perlu  gerakan  kultural, melainkan  juga  struktural  yang  ideologis dan  politis  ( Gerakan  Antikorupsi ,  2004). Sebagai  gerakan  tentu  akan  lebih  tepat sasaran  ketika  siswa  diajak  langsung untuk  menjadi  bagian  dari  kader antikorupsi  yang  paham  apa  itu  korupsi dan bagaimana melawannya.
Kedua , tidak mengantisipasi potensi dan  kemungkinan  bahwa  guru,  sekolah, keluarga, dan bahkan lingkungan masyarakat  justru  melakukan  tindak korupsi. Pada panduan-panduan tersebut yang  ditekankan  adalah  pengkondisian agar nilai-nilai antikorupsi terinternalisasi di  dalam  diri  siswa,  caranya:  guru  harus jadi  teladan,  segenap  warga  sekolah, keluarga,  dan  masyarakat  harus  jadi lingkungan  yang  baik  yang  menunjukkan terimplementasikannya nilai-nilai antikorupsi.  Pembelajaran  yang  tidak langsung  pada  soal  korupsi  akan membiaskan/mendistraksi  fokus  belajar siswa  (sebenarnya  mau  belajar  apa), penekanan pada pengkondisian juga akan menjadikan  siswa  tampak  dilihat  sebagai objek belajar yang pasif saja.
Di  sisi  lain,  pengandaian  bahwa guru,  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat pasti  dapat  menjadi  lingkungan  belajar nilai-nilai  antikorupsi  bagi  siswa  tidak
sesuai dengan fakta bahwa kasus korupsi juga  banyak  terjadi  di  sekolah.  Sekian banyak  oknum  guru  dan/atau  pimpinan sekolah  terbukti  melakukan  tindak korupsi.
Dalam penelusuran
Darmaningtyas  (2008)  sejak  awal  2000 praktik  pungutan  liar,  korupsi  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan sejenisnya  banyak  dilakukan  di  lingkup sekolah. Praktik korupsi tersebut tampak belum  mereda  hingga  beberapa  tahun terakhir. KPK bahkan menyatakan bahwa korupsi justru paling banyak ditemukan di sektor pendidikan, walau tidak semuanya dilakukan di lingkup sekolah atau kampus (“KPK Temukan Korupsi,” 2018). Mengacu pada  data  dari  Indonesian  Corruption Watch  (ICW),  Marthunis  (2019)  bahkan mengatakan  bahwa  kondisi  korupsi  dana pendidikan sudah gawat darurat. Artinya, ketika pendidikan antikorupsi mengandaikan  sekolah  sudah  baik, sejatinya  hal  itu  tidak  sesuai  fakta,  dan konsekuensinya  guru  dan  pimpinan sekolah dulu yang harus lulus pendidikan antikorupsi,  alias  harus  bersih  tidak korupsi.
Modul-modul pembelajaran antikorupsi  tersebut  seolah  menghindar dari  fakta  korupsi  juga  terjadi  di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan  kampus.  Belum  tampak  adanya orientasi  pembelajaran  yang  setidaknya akan  dapat  membawa  siswa  menyadari potensi dan praktik korupsi di sekolahnya, apa  dan  berapa  kerugian  yang  menimpa siswa,  dan  bagaimana  harus  bersikap tegas  melawan  praktik  korupsi  tersebut. Sayangnya  disorientasi  pendidikan  dan pembelajaran  antikorupsi  di  lingkungan pendidikan  tersebut  belum  atau  bahkan tidak banyak yang mengkritik.
Beberapa  kajian  yang  menyasar konsep dan praktik pendidikan
antikorupsi  di  jenjang  pendidikan  dasar dan  menengah  tidak  tampak  telaah kritisnya.  Misalnya  yang  dilakukan  oleh
Widodo  (2019),  Sakinah  dan  Bakhtiar (2019), juga Mustofa dan Akhwani (2019) dalam  kajiannya  terhadap  pendidikan antikorupsi di jenjang Sekolah Dasar (SD). Senada dengan itu misal kajian pendidikan antikorupsi di jenjang Sekolah Menengah Pertama oleh Nugraheni (2016), Gurning, Mudjiman, dan Haryanto (2014), dan Bau (2018) yang relatif berkutat pada tataran metodologi  yang  sudah  jamak  dilakukan. Pada  jenjang  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)  tidak  jauh  berbeda,  misal  kajian yang dilakukan Aria dan Harmanto (2018), Sutrisno  (2017),  dan  Pratama  dan Sumaryati  (2015),  demikian  juga  di  level perguruan  tinggi  seperti  telah  dilakukan oleh  Ulya  dan  kawan-kawan  (2016), Kristiono (2018), Mukti (2018), dan Kadir (2018).
Beberapa  publikasi  tersebut  relatif dapat  menggambarkan  orientasi  kajian terhadap  pendidikan  antikorupsi  yang belum terlihat dimensi kritiknya terhadap arah pendidikan antikorupsi yang didesain oleh pemerintah, termasuk KPK. Sebagian  besar  publikasi  mengenai pendidikan antikorupsi di jenjang SD, SMP, SMA,  dan  perguruan  tinggi  lebih didominasi pada upaya menyisipkan nilai- nilai  antikorupsi  dalam  beberapa  mata pelajaran atau program tertentu. Beragam teknik, metode, bahkan media dikembangkan,  namun  semua  tampak berkutat pada hal-hal yang tidak langsung menyasar  pada  praktik  korupsi  dan bagaimana  siswa  dapat  menjadi  bagian dari  gerakan  antikorupsi  secara  riil dimulai  dari  lingkungan  kelas,  sekolah, keluarga, hingga masyarakat sekitar.
Berdasarkan pada temuan tersebut, artikel  ini  mencoba  mengajak  pembaca untuk  bergerak  lebih  jauh  secara  kritis bagaimana  caranya  agar  pendidikan antikorupsi  di  sekolah-sekolah  dan kampus  di  Indonesia  tidak  sekadar berputar-putar  mempelajari  nilai-nilai antikorupsi  saja  di  kelas,  melainkan
menjadikan pendidikan antikorupsi memiliki  daya  dobrak  yang  kuat  dalam memerangi  korupsi.  Artikel  ini  akan memberikan dasar teoretis agar
pembelajaran  antikorupsi  tak  sekadar teori-teori  belaka  di  kelas,  karena  sejauh apapun  diskusinya  di  kelas  soal  kasus- kasus korupsi, jika tidak ditarik ke realitas empiris kehidupan siswa, maka nilai-nilai antikorupsi  yang  dipelajari  akan  sekadar jadi  pemahaman  saja,  belum  menjadi tindakan.  Di  titik  ini  artikel  ini  berpijak pada  perspektif  pedagogi  kritis  ( critical pedagogy )  sebagai  satu  perspektif  yang punya potensi besar dalam mengembangkan strategi pendidikan dan pembelajaran  antikorupsi  yang  tidak sekadar  kata-kata  belaka,  namun  hingga pada tindakan nyata.
Lebih  lanjut,  pengertian  korupsi yang digunakan dalam artikel ini diartikan sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kewenangan  untuk  kepentingan  pribadi, termasuk  dan  terutama  terkait  dengan uang  (Begovic,  2005;  Liu,  2016;  Rose, 2017; What  Is  Corruption? ,  n.d.).  Dalam konteks  ini  terutama  korupsi  keuangan sebagaimana  banyak  kasus  korupsi  yang menjadi  sorotan  publik  di  Indonesia terkait  penyalahgunaan  kekuasaan  yang merugikan  publik,  dan  semuanya  terkait dengan korupsi keuangan. Artikel ini juga mendasarkan  konsepsi  pendidikan  dan pembelajaran  pada  perspektif  pedagogi kritis  yang  memahami  pendidikan  tidak sekadar  upaya  dan  proses  budaya  untuk mendidik manusia menjadi lebih berbudaya  dan  mendapatkan  pekerjaan yang layak, melainkan memahami pendidikan  dan  pembelajaran  sebagai tindakan  politis  yang  berorientasi  pada perubahan  sosial.  Penjelasan  lebih  lanjut mengenai perspektif pedagogi kritis dalam artikel ini terdapat pada bahasan-bahasan berikut. Artikel ini menggunakan pendekatan  atau  metode  telaah  pustaka
( literature  review )  (Hart,  1998;  Snyder, 2019) untuk dapat merumuskan beberapa prinsip  yang  tepat  dari  pedagogi  kritis untuk program Pendidikan Antikorupsi di sekolah,  khususnya  untuk  konteks pembelajaran di kelas secara lebih luas di sekolah  atau  kampus.  Terdapat  dua laporan utama yang menjadi sasaran dari telaah  pustaka  ini,  yaitu  (1)  “Mengajar untuk Perubahan” (Wisudo, 2017) dan (2) “Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi  Kritis”  (Haetami  et  al.,  2019). Kedua  laporan  tersebut  merupakan laporan pengalaman praktik pembelajaran antikorupsi  untuk  para  guru  yang mendasarkan  pada  perspektif  pedagogi kritis  dan  sebelumnya  diinisiasi  oleh program Pendidikan Antikorupsi Indonesian  Corruption  Watch  (ICW). Laporan-laporan tersebut kemudian ditelaah kembali menggunakan perspektif pedagogi  kritis  yang  berkembang  di kalangan praktisi dan akademisi pedagogi kritis,  antara  lain  Freire  (1982,  1984, 2005;  Landkammer,  2019),  Shor  (1987), dan Au (2012).

## Pembahasan
Pada dasarnya pedagogi kritis dalam pendidikan  antikorupsi  di  Indonesia bukan  hal  baru.  Kesadaran  mengenai potensi  pedagogi  kritis  untuk  dijadikan pegangan
dalam pengembangan pendidikan  antikorupsi  sudah  muncul terutama  di  kalangan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  atau  Non-Government Organization  (NGO),  yaitu  Indonesian Corruption Watch  (ICW). Pada 2018 ICW meluncurkan program Akademi Antikorupsi dengan menggandeng
beberapa  aktivis  dan  akademisi  yang mendalami  pedagogi  kritis.  Sebelumnya ICW  memang  sudah  memiliki  satu  divisi yang  mengkaji  pendidikan,  terutama awalnya  persoalan  korupsi  di  dunia pendidikan. Divisi ini kemudian bergerak lebih  lanjut  mendiskusikan  tema-tema
kritis  pendidikan,  termasuk  menyokong program  pendampingan  guru-guru  di beberapa daerah untuk menjadi kader/aktivis  antikorupsi  di  sekolahnya masing-masing.  Hanya  saja  perspektif pedagogi kritis ini belum banyak diangkat dalam diskursus akademik dan digunakan dalam  pembelajaran  antikorupsi  di banyak tempat.
Pengalaman-pengalaman  kelompok ICW  tersebut  telah  dipublikasikan  dalam beberapa buku laporan praktik
pengalaman  pembelajaran  antikorupsi yang  menjadi  fokus  telaah  utama  dari artikel  ini  yang  telah  dikemukakan sebelumnya (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017).  Berikutnya,  pemaparan  dibagi menjadi  2  (dua)  bagian  besar,  yakni  (1) terkait  dengan  prinsip-prinsip  pedagogi kritis  yang  relevan  digunakan  dalam pendidikan dan pembelajaran antikorupsi dan  (2)  beberapa  kemungkinan  serta potensi strategi pembelajaran yang dapat dilakukan.

## Prinsip-Prinsip Pedagogi Kritis
Pedagogi  kritis  merupakan  suatu aliran dalam pendidikan yang menitikberatkan pada
pentingnya membangun  kesadaran  kritis  siswa  dan mengarahkan  praktik  pendidikan  untuk dapat  mendorong  perubahan  sosial (Freire, 1982, 2005; Giroux, 2011). Secara teoretis,  pedagogi  kritis  mendasarkan perspektifnya pada teori-teori sosial kritis dalam memandang pendidikan, baik yang berasal dari tradisi Marxian, neo-Marxian, posmodernisme, post-strukturalisme, poskolonialisme , dan lainnya. Termasuk di dalamnya  sebagai  contoh  pedagogi  kritis juga  menggunakan  berbagai  perspektif kritis  dari  para  pemikir,  filosof,  dan teoretisi sosial seperti Gramsci, Bourdieu, Foucault,  dan  lainnya.  Berdasarkan  pada telaah  yang  dibantu  oleh  berbagai  varian teori  sosial  kritis  itulah  pedagogi  kritis merumuskan  visi  ideal  pendidikannya
yang  humanis,  demokratis,  kontekstual, emansipatoris, transformatif,
dan berkeadilan  sosial  (Apple  et  al.,  2009; Darder et al., 2009; Hidayat, 2013; Kanpol, 1999; Subkhan, 2016; Tilaar, 2011).
Salah  satu  hal  yang  membedakan pedagogi  kritis  dengan  aliran  pendidikan atau pedagogi lain adalah pada karakterstik  dan  oreintasinya  yang berupaya  membangun  kesadaran  kritis siswa  dan  mendorong  perubahan  sosial. Pedagogi kritis menolak anggapan bahwa untuk  dapat  memperbaiki  masyarakat, siswa  harus  fokus  belajar  dan  lulus  dulu, baru kemudian di masyarakat akan dapat melakukan perubahan. Misalnya problem korupsi  di  masyarakat,  maka  pedagogi kritis menganggap bahwa tidak cukup jika kita  harus  menunggu  siswa  lulus  dulu untuk dapat berkontribusi mencegah dan melawan  korupsi  di  masyarakat  dan tempat  kerja.  Pedagogi  kritis  menolak pandangan  praktik  pendidikan  yang memisahkan  apa  yang  dipelajari  dengan realitas sekitar siswa.
Ketika problematika di masyarakat, termasuk korupsi, terjadi saat siswa masih belajar  di  bangku  sekolah  dan  juga potensial  terjadi  di  lingkungan  terdekat siswa, yakni sekolah, maka pedagogi kritis salah  satunya  yaitu  merekomendasikan siswa  belajar  nilai-nilai  antikorupsi dengan  menjadikan  sekolahnya  sendiri sebagai  lokus  dan  sasaran  belajar. Pedagogi  kritis  meyakini  bahwa  siswa ketika  mempelajari  suatu  hal  dapat sekaligus melakukan perubahan sosial dan memecahkan masalah
masyarakat.
Syaratnya,  hal  yang  dipelajari  dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat tempat siswa  tersebut  berada  dan  orientasi belajarnya  mengarah  pada  pemecahan masalah  dan  mendorong  terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik, lebih adil, demokratis, dan humanis.
Beberapa  prinsip  pedagogi  kritis yang  relevan  untuk  digunakan  sebagai
pegangan  dalam  mengembangkan  dan menjalankan  pendidikan  antikorupsi antara  lain  (1)  teori  sudut  pandang ( standpoint  theory ),  (2)  demokratis,  (3) kontekstual,  dan  (4)  mengarahkan  pada sikap atau tindakan riil.
Pertama ,  teori  sudut  pandang.  Au (2012) mengemukakan bahwa teori sudut pandang  ( standpoint  theory )  sangat penting  sebagai  dasar  untuk  mendorong agar pendidikan memiliki daya kritis, daya ubah,  dan  daya  dobrak  melalui  tindakan sosial tertentu. Secara ringkas teori sudut pandang merupakan suara dari kelompok sosial  yang  memperoleh  perlakuan  tidak adil,  tertindas,  dan  terpinggirkan.  Suara tersebut valid dan punya daya kritis serta daya  dobrak  karena  mereka  betul-betul mengalami kondisi ketidakadilan, mereka mengalami  ditindas  dan  dipinggirkan.
Dalam pedagogi kritis, agar sebuah praktik pembelajaran betul-betul dapat membangun kesadaran kritis siswa, maka teori  sudut  pandang  ini  patut  digunakan.
Au  (2012)  misalnya  mengajak  siswanya melakukan refleksi kritis atas pengalaman dan kehidupan mereka sehari-hari, hingga akhirnya  mereka  sadar  bahwa  mereka selama  ini  sebetulnya  telah  mendapat perlakuan  tidak  adil  dan  diskriminatif. Kesadaran tersebut menjadi amunisi bagi mereka  untuk  belajar  lebih  dalam  dan melakukan sesuatu agar mereka tidak lagi diperlakukan  tidak  adil  dan  diskriminatif (Subkhan, 2019). Dalam konteks pendidikan antikorupsi,  secara  teoretis  siswa  yang belajar  nilai-nilai  antikorupsi  akan tergerak  mendalami  materi  ketika mengetahui  dan  sadar  bahwa  apa  yang mereka  alami  sehari-hari  ternyata memposisikan  mereka  sebagai  korban dari  praktik  korupsi.  Merujuk  pada  teori sudut  pandang  sebagaimana  dijelaskan oleh  Au  (2012),  maka  materi  mengenai korupsi  yang  dibahas  harus  yang berkenaan  dengan  kehidupan  siswa  itu
sendiri,  baik  kehidupan  di  keluarga, masyarakat,  maupun  sekolah  mereka sendiri. Dengan begitu siswa sejatinya juga berada  dalam  posisi  sebagai  kelompok yang mendapat perlakuan tidak adil atau dirugikan  oleh  praktik  korupsi,  dan  oleh karena  apa  yang  dipelajari  sangat berkaitan  dengan  kehidupan  sehari- harinya, maka mereka akan lebih antusias belajar.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  hal  yang paling  dekat  dengan  kehidupan  sehari- hari  siswa  kecuali  keluarga,  sekolah,  dan lingkungan pertemanannya.
Oleh karenanya  guru  harus  berani  mengajak siswa  untuk  melakukan  refleksi  kritis mengenai potensi-potensi perilaku korupsi  di  tiga  lokus  kehidupan  mereka tersebut.
Kedua, demokratis. Dalam pedagogi kritis,  demokrasi  dipandang  penting sebagai  prinsip  yang  harus  dijalankan dalam  pembelajaran.  Hanya  dengan menjalankan pembelajaran secara demokratis,  maka  dialog  yang  humanis dan didasari oleh rasa cinta, kepercayaan, antara  guru  dan  siswa  dapat  terjadi (Freire,  2005;  Shor,  1987).  Pembelajaran yang  demokratis  juga  menjadi  prasyarat tumbuhnya rasa dihargai sebagai manusia, karena dibuka ruang untuk berbicara dan berpendapat  berbeda,  hingga  akhirnya muncul  keberanian  bersuara  mengenai masalah-masalah  yang  menimpa  mereka. Jika sudah begitu sejatinya sudah muncul kepercayaan siswa pada guru, dan jika hal ini sudah dicapai maka akan memudahkan guru  dan  proses  pembelajaran  menjadi lebih bermakna. Prinsip demokrasi dalam pembelajaran  artinya  juga  membuka ruang bersuara bagi siswa. Prinsip ini juga “memaksa”  sekolah  untuk  terbuka  bagi kritik  dan  koreksi  dari  siswa.  Tanpa prinsip  demokrasi  dalam  pembelajaran, teori  sudut  pandang  juga  hanya  akan menjadi  kasak-kusuk  siswa  di  kelas  dan kantin saja.
Dalam
praktik pendidikan antikorupsi,  prinsip  demokrasi  dalam pembelajaran harus dibawa tidak sekadar di kelas dalam bentuk diskusi terbuka dan sejenisnya,  melainkan  ke  luar  kelas,  ke lingkup manajemen di sekolah. Berkaitan dengan  teori  sudut  pandang  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  kesadaran  siswa bahwa  di  sekolahnya  terdapat  potensi praktik  korupsi  dalam  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)  misalnya,  akan  betul-betul  dapat mendorong siswa belajar serius mengenai nilai-nilai  antikorupsi  dan  menjadi  agen antikorupsi  ketika  manajemen  atau pimpinan sekolah demokratis. Wujudnya: menjadikan  sistem  penganggaran  di sekolah  terbuka  untuk  diakses  secara demokratis oleh siswa—bahkan orang tua siswa.  Hal  ini  tidak  hanya  menjadikan belajar  antikorupsi  menjadi  menarik  dan betul-betul  dipraktikkan  di  lingkungan terdekat siswa (baca: sekolah), melainkan juga  menjadi  alat  untuk  memaksa  guru dan  pengelola  sekolah  untuk  berperilaku antikorupsi dan menjalankan manajemen yang antikorupsi.
Ketiga , kontekstual. Prinsip kontekstual dalam pembelajaran
mendasarkan  pada  asumsi  bahwa  apa yang  dipelajari  oleh  siswa  akan  mubazir jika  tidak  dikaitkan  dengan  konteks kehidupan mereka sendiri. Di tahun 1980- an  Shor  (1987)  misalnya  mengkritik pemberian  materi liberal  arts bagi  siswa sekolah  vokasi  yang  tidak  memiliki relevansi  atau  urgensi  dalam  mengatasi masalah  mereka  sehari-hari.  Di  tengah kerasnya hidup anak-anak sekolah vokasi yang harus juga bekerja di luar jam belajar di  sekolah,  memaksa  mereka  belajar  hal- hal yang tak punya andil dalam mengatasi problem  keseharian  mereka  hanya membuang waktu saja. Prinsip kontekstual artinya juga mendorong agar praktik  pembelajaran  langsung  tertuju pada apa yang dimaksud. Dengan kata lain,
menjauhkan  skenario  pembelajaran  dari belajar  hal  yang  mengawang-awang  atau sekadar  teori-teori  belaka,  serta  lebih berupaya  menjadikan  pokok  bahasan bukan  sekadar  dibahas  sebagai  bidang ilmu pengetahuan, melainkan punya akar kontekstual yang jelas.
Pendidikan antikorupsi akan tumpul—dan sebagaimana kritik di bagian awal/pendahuluan artikel
ini—dan sekadar  berputar-putar  pada  nilai-nilai, norma,  dan  moralitas  yang absurd ketika pembelajarannya tidak kontekstual.
Dikatakan absurd karena  menjadikan upaya  siswa  mengenali  dan  melawan perilaku  korupsi  di  sekitarnya  menjadi bias  atau  terdistraksi  pada  pengutamaan atau  pemfokusan  siswa  untuk  menjadi pribadi  yang  jujur,  disiplin,  adil,  dan sejenisnya.  Siswa  akan  merasa  tidak  ada gunanya  belajar  nilai-nilai  antikorupsi  di kelas, ketika potensi praktik korupsi yang mungkin  terjadi  di  sekolahnya  atau lingkungan  terdekat  mereka  lainnya  tak menjadi objek bahasan. Panduan-panduan yang  dikembangkan  oleh  KPK  maupun
Kementerian Pendidikan (Farid & Hasanudin,  2017b,  2017d,  2017c,  2017a;
Puspito et al., 2011) memang tampak tidak tegas soal ini. Alhasil, ketika siswa belajar nilai-nilai antikorupsi di kelas namun tidak diperkenankan  untuk  mempertanyakan soal anggaran sekolahnya misalnya, maka siswa  akan  meremehkan  pembelajaran tersebut. Dalam jangka panjang—dan hal ini  yang  paling  berbahaya—mereka  akan belajar bahwa belajar
nilai-nilai antikorupsi  di  sekolah  sejatinya  hanya formalitas belaka. Hanya belajar nilai-nilai kejujuran,  kedisiplinan,  dan  sejenisnya tapi  tidak  mengaitkan  langsung  dengan kasus  korupsi  yang  mungkin  terjadi  di lingkungan terdekatnya.
Keempat ,  mengarahkan  pada  sikap atau  tindakan  riil.  Pedagogi  kritis  selalu mengarahkan praktik pendidikan sebagai alat  untuk  dapat  mendorong  perubahan
sosial. Apa yang telah diinisiasi oleh Freire ketika mendampingi para petani di Brasil melalui  pendidikan  jelas  tidak  sekadar mengarahkan  para  petani  untuk  dapat membaca,  menulis,  dan  berhitung, melainkan mampu  berdaulat atas dirinya sendiri dan menggunakan literasi mereka (baca,  tulis,  hitung)  sebagai  alat  untuk memberdayakan diri, melawan penindasan, dan memperjuangkan
keadilan  sosial  (Freire,  1984,  2005). Orientasi pada tindakan riil ini menjadikan pendidikan  tidak  sekadar  menganggap bahwa  pembelajaran  merupakan  proses memberi  bekal  bagi  siswa  untuk  dapat berbuat  sesuatu  kelak  ketika  lulus  dan menjadi bagian dari masyarakat,
melainkan  melihat  dan  memposisikan praksis pendidikan itu sendiri sebagai alat perubahan—tanpa harus menunggu siswa lulus.  Orientasi  ini  penting  sebagaimana pengalaman Freire bahwa kesadaran kritis yang  muncul  pada  diri  siswa  tidak otomatis menjadi gerak perubahan sosial (Au, 2012; Freire, 1982, 1984, 2005).
Selain  punya  akar  dalam  tradisi pedagogi kritis, upaya pembelajaran yang mengarahkan  pada  perlunya  belajar sampai  pada  melakukan  hal  yang  riil  ini juga punya dasar teoretis pada pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman  ( experiential  learning )  (Kolb &  Kolb,  2009)  dan  belajar  sembari melakukan  ( learning  by  doing )  yang akarnya  sampai  pada  pemikiran  Dewey (1966).  Secara  garis  besar  intinya  jika dikaitkan  dengan  pendidikan  antikorupsi adalah:  belajar  nilai-nilai  antikorupsi harus  sampai  pada  sikap  dan  tindakan antikorupsi. Bukan sekadar mengarahkan siswa  jujur,  disiplin,  dan  beberapa  nilai lain  yang  dirumuskan  oleh  KPK  dan
Kementerian Pendidikan, melainkan langsung  pada  sikap  dan  tindakan  tidak melakukan  korupsi  dan  berani  melawan praktik  korupsi.  Ketika  dihadapkan  pada potensi  dan  praktik  korupsi  oleh  oknum
tertentu  di  sekolah,  maka  pembelajaran harus  mengarahkan  siswa  untuk  berani bersikap  melawan  praktik  korupsi tersebut.  Hal  yang  sama  juga  ketika potensi tersebut bisa muncul di beberapa instansi  layanan publik di desa, kecamatan, kabupaten, atau kota di mana siswa  dan  sekolah  mereka  berada.  Tentu saja  hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri nantinya.

## Strategi Implementasi
Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan menggunakan  beberapa  strategi  atau pendekatan  sebagai  berikut,  antara  lain (1) lintas kurikulum atau mata pelajaran, (2)  melibatkan  sekolah  dan  pihak  lain  di luar  sekolah  secara  kolaboratif.  Strategi lintas  kurikulum  atau  mata  pelajaran relatif  sudah  jamak  dilakukan  dalam pelaksanaan  pendidikan  antikorupsi  di Indonesia,  bentuk  praktisnya  misal: menyisipkan  materi  antikorupsi  di beberapa  mata  pelajaran  (misal  Aria  &
Harmanto, 2018; Kristiono, 2018; Nugraheni, 2016). Sementara itu,
pelibatan  sekolah  dan  pihak  lain  relatif jarang  dilakukan  dalam  pembelajaran antikorupsi di sekolah-sekolah formal dan kampus, tapi justru strategi ini yang perlu dikembangkan dan implementasikan lebih lanjut.  Strategi  lain  seperti  Warung Kejujuran  tidak menjadi perhatian  dalam artikel  ini  karena  tidak  terkait  langsung dengan pedagogi ruang kelas yang selama ini mendominasi pembelajaran
antikorupsi  di  sekolah  dan  hasilnya tampak tidak signifikan.
Terdapat  dua  fragmen  dalam  buku pengalaman  membelajarkan  nilai-nilai antikorupsi  yang  kiranya  dapat  menjadi contoh  pelibatan  sekolah  dan  pihak  lain (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017). Pertama , pengalaman dari Haetami, guru  Madrasah  Aliyah  Mathlaul  Anwar, Lebak.  Dalam  membelajarkan  nilai-nilai
antikorupsi,  ia  pertama  menayangkan beberapa  gambar  dan  berita  mengenai anak-anak  usia  SMP  yang  berjuang  ke sekolah melewati jembatan yang berbahaya.  Anak-anak  kemudian  diminta pendapatnya mengenai tayangan tersebut. Ada yang bertanya,  kejadiannya di mana, ada  yang  merasa  sedih,  ada  pula  yang tertawa.  Kemudian  ditayangkan  gambar dan  berita  gizi  buruk.  Anak-anak ekspresinya beragam, namun banyak yang termangu,  bersedih.  Dalam  diskusi mengemuka  bahwa  problem  serupa  juga terjadi  di  lingkungan  sekitar  mereka menurut  pengakuan  mereka  sendiri. Berangkat  dari  hal  itu  anak-anak  dibagi menjadi  beberapa  kelompok  untuk mencari  data,  antara  lain  data  Anggaran Pendapatan  dan  Belanda  Daerah  (APBD), data  kemiskinan,  remaja  putus  sekolah, kasus gizi buruk, dan sejenisnya (Haetami et al., 2019, pp. 2–7).
Hasil  dari  investigasi  kemudian didiskusikan  di  kelas.  Tentu  ada  saja halangannya.  Misal,  kelompok  yang bertugas  mencari  data  APBD  kesulitan memperolehnya.  Hal  menarik  lain,  para siswa menemukan rumah yang tidak layak huni. Gambar rumah ditayangkan di kelas dan  jadi  bahan  diskusi:  apa  yang  dapat dilakukan  untuk  membantu  pemilik rumah?  Kelas  sepakat  untuk  menggalang dana  untuk  keluarga  pemilik  rumah tersebut.  Ada  pula  kelompok  yang memperoleh  data  anak  putus  sekolah. Data  tersebut  diperoleh  dari  petugas Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Isu mengenai  program  PKH  salah  sasaran mengemuka. Terakhir, disebabkan karena sulit  mencari  data  APBD,  akhirnya Haetami menelusurinya dan memperoleh data  tahun  sebelumnya.  Data  itulah  yang dibedah  di  kelas.  Data  itu  juga  yang dijadikan  bahan  untuk  bertanya  ketika audiensi  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Audiensi  ini direncanakan oleh Haetami dan anak-anak
untuk  memberikan  pengalaman  riil  soal pengelolaan anggaran daerah (Haetami et al., 2019, pp. 9–21). Pembelajaran berprespektif pedagogi  kritis  yang  dilakukan  oleh Haetami terlihat lebih potensial menjadikan siswa mengenali betul potensi korupsi  yang  dapat  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari  mereka.  Mereka menjadi  lebih  tahu  ada  potensi  korupsi dalam  program  PKH,  alokasi  dana  APBD, dan  sejenisnya.  Coba  bandingkan  misal siswa  sekadar  belajar  di  kelas  mengenai nilai-nilai  antikorupsi  dalam  bentuk kedisiplinan,  tanggung  jawab,  tidak mencontek,  tidak  plagiat,  dan  sejenisnya, maka  otomatis  mereka  akan  terfokuskan pada  pada  upaya  internalisasi  nilai-nilai tersebut  dalam  diri  mereka.  Dominasi orientasi pembelajaran antikorupsi selama  ini  yang  fokus  pada  internalisasi nilai-nilai  tersebut  akan  menjauhkan siswa dari mengenal betul potensi-potensi korupsi di sekitar mereka dan bagaimana melawannya.  Apa  yang  dilakukan  oleh Haetami  sekali  lagi  menunjukkan  prinsip kontekstual dan langsung ke sasaran.
Kedua , lain lagi dengan pengalaman Deny  Surya  Permana,  yang  mengajar  di sebuah  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)  di  Pandeglang.  Ketika  mengajar, Deny  mengajak  siswa  mendiskusikan problem  kehidupan  mereka,  pokok bahasannya mengenai hak dan kewajiban. Diskusi  mengalir  hingga  beberapa  anak berseloroh  mengenai  kondisi  kelas  yang tidak ada AC-nya, padahal hak siswa untuk belajar  di  ruang  yang  nyaman,  padahal mereka  juga  sudah  membayar  SPP.  Deny akhirnya berseloroh, “Bagaimana kalau di sekolah  terjadi  korupsi?  Apa  yang  akan kalian  lakukan?”  Ada  siswa  yang menimpali,  “Tidak  mungkin  di  sekolah terjadi  korupsi  Pak.”  Justru  Deny menjawab,  “Mungkin  saja,  toh  guru  juga manusia biasa” (Wisudo, 2017, pp. 58–61). Pembelajaran  berlanjut  hingga  bermain
peran  dalam  memperjuangkan  hak.  Hal yang  tidak  diduga-duga  justru  muncul, yakni  anak-anak  melakukan  demonstrasi sungguhan  meminta  Kepala  Sekolah dipecat.  Pasalnya,  menurut  anak-anak, mereka  telah  diminta  sumbangan  Rp. 60.000,-  per  siswa  untuk  komputer, namun tidak ada wujudnya (Wisudo, 2017, pp. 68–75).
Fragmen  kedua  ini  bergerak  lebih jauh  dengan  menjadikan  sekolah  tempat siswa  belajar  sendiri  sebagai  lokus  atau sasaran  belajar.  Hal  ini  merupakan Langkah yang lebih berani ketimbang arah dari  panduan  pembelajaran  antikorupsi yang  selama  ini  beredar  dari  pemerintah dan  KPK.  Dengan  mengajak  siswa melakukan refleksi kritis atas kemungkinan potensi korupsi di
lingkungan  tempat  mereka  belajar,  siswa jadi  paham  bahwa  pelajaran  antikorupsi yang mereka lakukan bukan sekadar basa- basi  atau  formalitas  menuntaskan  target kurikulum  saja,  melainkan  betul-betul berguna  dalam  memahami  potensi korupsi  yang  merugikan  hak  mereka sebagai siswa. Sekali lagi, coba bandingkan dengan  ketika  siswa  difokuskan  untuk menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan,  tidak  mencontek,  dan sejenisnya, tentu daya dobrak dan potensi untuk  menjadikan  siswa  sebagai  kader antikorupsi  tidak  akan  sebesar  ketika siswa diajak untuk langsung mempelajari kemungkinan-kemungkinan potensi korup di lingkungan terdekatnya sendiri. Berkaca dari dua fragmen pembelajaran  antikorupsi  di  sekolah tersebut,  setidaknya  terlihat  bahwa pembelajaran antikorupsi yang diupayakan hingga ke praktik, kontekstual, demokratis, serta mengaitkan dengan posisi sosial siswa di sekolah dan masyarakat  akan  menjadikan  siswa antusias  dan  berhasil  baik.  Contoh pertama  menggambarkan  pembelajaran yang  kontekstual  dan  kolaborasi  antara
guru  dengan  pihak  pemerintah  daerah untuk dapat menyertakan siswa mengikuti rapat DPRD soal anggaran. Contoh  kedua menggambarkan guru mencoba membangun kesadaran kritis siswa hingga bahkan  mereka  berani  mendemo  Kepala Sekolah  karena  diduga  mengkorup  uang sumbangan,  walau  sebenarnya  dugaan tersebut  tidak  secara  implisit  dibahas  di kelas.  Di  sinilah  tantangannya,  sekali pedagogi  kritis  dijalankan  sebagai  acuan pembelajaran  antikorupsi,  maka  sekolah harus  siap  untuk  dikritik,  dikoreksi,  atau bahkan didemo siswa, karena harus tidak ada yang ditutup-tutupi perihal anggaran yang  potensial  dikorupsi,  semua  harus transparan  dan  dapat  diakses  secara demokratis.
Mengacu  pada  contoh  fragmen tersebut,  dapat  dirumuskan  secara  lebih teoretis  dan  metodologis  bagaimana praktik pembelajaran antikorupsi di kelas, di  sekolah,  terutama  ketika  disisipkan dalam mata pelajaran tertentu.
Pertama , pembelajaran dimulai dari hal yang menarik siswa atau bermula dari siswa. Pada fragmen pertama ketika Guru Haetami menampilkan gambar dan berita, sejatinya  ia  sedang  mencoba  menarik perhatian  siswa  sekarang  yang  memang lebih  suka  hal-hal  yang  sifatnya  visual, terutama  tontonan.  Satu  tayangan  yang menarik  sebenarnya  adalah  aksi  siswa SMA  3  Surakarta  yang  membongkar praktik  korupsi  di  sekolahnya  (lihat DrestaJumena, 2016). Di sinilah mengajak siswa mendiskusikan diri dan lingkungan juga menarik dan menjadikan materi yang dibahas  bermula  dari  siswa.  Tidak sebaliknya, bermula dari guru yang seolah narsistik,  bercerita  pengalamannya  saja dan siswa sekadar jadi pendengar. Dengan demikian,  secara  umum  hal  yang  dapat dilakukan  di  awal  pertemuan  di  kelas adalah:  menayangkan  tayangan  yang menarik,  bisa  video  atau  berita  dari website yang terkait materi dan berkaitan
erat dengan kehidupan siswa. Guru jangan mengawali  dengan  bicara  soal  teori  atau pengertian korupsi, mulailah dari apa yang sedang menjadi perhatian khalayak ramai, terutama  siswa-siswi,  mulailah  dari konteks.
Kedua ,  refleksi  kritis.  Tayangan video  atau  berita  tersebut  jadikanlah sebagai  bahan  refleksi  kritis  oleh  siswa. Seperti  fragmen  contoh  pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya (Haetami  et  al.,  2019;  Wisudo,  2017), namun  ketika  membahas  ketimpangan sosial  yang  disinyalir  disebabkan  oleh korupsi  atau  kasus-kasus  korupsi  yang terjadi  di  beberapa  lembaga  negara  dan kerugian  negara,  jangan  lantas  sekadar berhenti di situ. Namun ajak siswa untuk refleksi kritis: adakah kasus ketimpangan sosial  yang  telah  ditayangkan  tersebut juga terjadi di sekitar kita (baca: siswa dan sekolah),  apakah  ada  kaitannya  dengan praktik  korupsi?  Prinsip  kontekstualisasi dan demokrasi dijalankan di sini. Di sesi ini guru  membuka  ruang  lebar  bagi  siswa untuk  berbicara  mengenai  berbagai kemungkinan dan mengaitkannya dengan betapa  korupsi  telah  merugikan  banyak pihak,  termasuk  hak-hak  warga  negara, hak-hak siswa. Jangan lupa kaitkan dengan hak  dan  kewajiban  siswa,  guru,  dan sekolah.  Topik  ini  biasanya  mampu membangkitkan  kesadaran  kritis  siswa, karena  jika  betul  terjadi  korupsi,  maka mereka  adalah  kelompok  yang  dirugikan akibat  korupsi  dan  mereka  sudah merasakan akibatnya selama ini (lihat Au, 2012).
Ketiga , mencari informasi, menelaahnya,  dan  menyajikannya.  Di tahap  ketika  ini  siswa  sejatinya  belajar substansi  materi  ( content )  dengan  cara mencari  informasi,  baik  langsung  dari lapangan  maupun  dari  berbagai  sumber informasi yang tersedia di dunia maya dan lainnya.  Di  tahap  ini  pula  pembelajaran yang  dilakukan  tidak  sekadar  teoretis,
melainkan  mendorong  siswa  untuk  aktif menelusuri  informasi.  Artinya,  jika  yang ditelusuri  informasinya  terkait  problem atau  dugaan  kasus  korupsi,  sejatinya mereka  sedang  praktik  untuk  menjadi agen atau kader antikorupsi. Secara tidak langsung  ketika  siswa  memperoleh informasi,  kemudian  mendiskusikannya dengan  sesama  teman  dan  guru,  maka otomatis  di  sesi/tahap  ini  siswa  belajar pengertian,  konsep-konsep  dasar,  dan kasus-kasus yang terkait dengan problem korupsi.  Jadi,  modelnya  tidak  ceramah pengertian
korupsi, melainkan
penelusuran  ilmiah-investigatif.  Di  tahap ini, penyajian hasil telaah informasi dapat dilakukan dengan presentasi di kelas.
Keempat ,  merumuskan  aksi.  Wujud riil dari pemahaman, karakter, sikap, dan tindakan  antikorupsi  adalah  adanya  aksi terhadap  hal-hal  yang  punya  potensi munculnya  praktik  korupsi  di  situ. Sebagaimana  diceritakan  dalam  dua fragmen contoh pembelajaran antikorupsi sebelumnya (Haetami et al., 2019; Wisudo, 2017) instansi atau lembaga yang selama ini potensial dijadikan ajang korupsi harus dijadikan sasaran aksi, misal DPRD, kantor Kepala  Desa,  bahkan  sekolah  sendiri.  Di tahap  ini  guru  perlu  mendampingi  siswa agar  menentukan  target  sasaran  aksi secara jelas dan tepat. Ukurannya adalah: sasaran tersebut berupa lembaga, institusi, atau program yang paling banyak berkaitan  dengan  kehidupan  siswa  di mana  jika  betul  terjadi  korupsi  di  dalam lembaga  atau  program  tersebut  maka siswa  menjadi  pihak  utama  yang  paling dirugikan.  Bentuk  aksi  bisa  berupa tuntutan  agar  ada  perwakilan  siswa disertakan  dalam  rapat  penyusunan Rencana  Anggaran  Penerimaan  dan Belanja  Sekolah  (RAPBS)  atau  evaluasi APBS,  memiliki  akses  ke  data  keuangan desa, APBD, dan lainnya.
Hal yang perlu diperhitungkan oleh guru
ketika mendampingi siswa
merumuskan  aksi  adalah  keselamatan siswa  dan  guru  sendiri.  Guru  perlu mengukur  kira-kira  bagaimana  respons pimpinan  sekolah  atau  yayasan—jika  di sekolah  swasta—ketika siswa melakukan aksi tuntutan soal transparansi dana. Jika memang tidak terdapat indikasi kasus dan sudah  transparan dapat saja guru melobi pimpinan  sekolah  agar  siswanya  dapat belajar  menjadi  pengawas  penggunaan dan  pengelolaan  APBS,  atau  menentukan sasaran lain, misal ke kebijakan anggaran. Aksi tidak selalu berwujud demonstrasi di jalan  atau  lapangan.  Aksi  dapat  pula berwujud  menulis dokumen evaluasi dan rekomendasi  ke  sekolah,  yayasan,  Dinas Pendidikan,  Kepala  Desa,  anggota  DPRD, atau bahkan Menteri. Oleh karena itu, guru perlu  memiliki  jaringan  komunikasi dengan  banyak  pihak  untuk  mendukung pembelajaran, juga untuk “mengamankan” siswa dan dirinya.
Kelima , melakukan aksi dan refleksi. Tahap “akhir” dari pembelajaran antikorupsi  adalah  menjalankan  aksi tersebut  dan  dilanjutkan  dengan  refleksi kritis  oleh  siswa.  Aksi  harus  dilakukan secara elegan, beretika, dan
mengedepankan  dialog  yang  demokratis, terutama ketika jika wujud aksinya misal menuntut  transparansi  anggaran  di sekolah. Melakukan aksi riil, bahkan walau akhirnya  gagal,  adalah  pengalaman tersendiri  yang  bermakna  bagi  siswa. Setidaknya  mereka  telah  melakukan  aksi riil  untuk  ikut  serta  mencegah  atau melawan  praktik  korupsi  di  lingkungan terdekat  mereka  sendiri,  sekolah—jika sasaran  aksinya  di  sekolah.  Pengalaman belajar riil ini akan betul-betul bermakna ketika  siswa  diminta  refleksi:  bagaimana pendapat  mereka  mengenai  aksi  mereka, respons  pihak  atau  instansi  sasaran  aksi, bagaimana  pendapat  mereka  mengenai potensi  praktik  korupsi  dan  kerugian- kerugian  yang  diakibatkannya.  Refleksi
kritis  tersebut  perlu  ditulis  atau diutarakan oleh tiap siswa.
Beberapa  catatan  penting  terkait dengan  rumusan  tahap  pembelajaran antikorupsi  tersebut  yaitu,  (1)  kelima tahap  tersebut  tidak  lantas  selesai  dalam satu pertemuan, melainkan dapat dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, (2)  penilaian  hasil  belajar  dilihat  dari kesungguhan  siswa  dalam  berproses, terutama  dalam  berdiskusi,  mencari informasi,  menelaahnya,  menyajikannya di  kelas,  serta  usaha  mereka  untuk bertindak atau beraksi riil, serta tentu saja dari  refleksi  kritis  mereka  atas  apa  yang telah  mereka  pelajari—termasuk  refleksi atas usaha dan aksi mereka, dalam contoh fragmen  kedua  dari  guru  Deny  (Wisudo, 2017, pp. 58–73) keberhasilannya adalah ketika siswa-siswinya telah membuktikan diri  sebagai  bagian  dari  gerakan antikorupsi  secara  riil  terhadap  dugaan adanya praktik korupsi di sekolah, dan (3) guru  harus  membiasakan  diri  untuk berhadapan  dengan  situasi  yang  tidak terprediksi, misal: siswa gagal memperoleh  informasi,  guru  mendapat tekanan  dari  Kepala  Sekolah  untuk menghentikan pembelajaran yang membuat  mereka  tidak  nyaman,  dan sebagainya. Pedagogi kritis menempatkan konteks sosio-kultural sebagai hal penting yang  harus  dipertimbangkan  dalam merancang  skenario  pembelajaran.    Oleh karena  itu  kelima  langkah  praktik pembelajaran  antikorupsi  yang  telah dirumuskan dalam artikel ini perlu dibaca kembali dalam tiap-tiap konteks pembelajaran  antikorupsi  yang  beragam.
Boleh jadi di suatu sekolah atau perguruan tinggi  objek  pembelajaran  yang  perlu disasar  bukan  pengelolaan  dana  sekolah oleh  guru,  tapi  pengelolaan  dana  oleh organisasi  siswa,  Organisasi  Siswa  Intra Sekolah (OSIS), Pramuka atau acara pentas seni  yang  dikelola  siswa  misalnya.  Di
konteks  lain,  objek  sasaran  yang  penting bisa jadi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, guru perlu berangkat  dari  pengalaman  atau  suara siswa  agar  tahu  konteks  sosio-kultural yang  dihadapi.  Termasuk  tahu  betul problem yang penting dan tepat dijadikan sasaran  belajar  dalam  pembelajaran antikorupsi, sehingga skenario pembelajaran  yang  dikembangkan  juga tepat.
Soal  posisi  guru  yang  barangkali menjadi  tidak  aman  ketika  siswa berhadapan vis  a  vis dengan  pimpinan sekolah, pengalaman Deny Surya Permana (lihat Wisudo, 2017, pp. 58–73) dapat jadi pelajaran  menarik  dan  penting.  Deny menunjukkan bagaimana ia juga melakukan  pendekatan  ke  pihak  sekolah, bukan  ke  Kepala  Sekolah  yang  didemo, melainkan  ke  Komite  Sekolah  dan  guru- guru  lainnya.  Bahkan  ia  juga  meminta bantuan  media  massa.  Topik  ini  menarik dibahas,  karena  agaknya  hampir  di  tiap instansi  sekolah  atau  kampus  selalu  ada resistensi dari pimpinannya terhadap hal- hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan  harmoni,  atau  setidaknya  dapat mencoreng citra atau nama baik lembaga. Ke depan perlu riset untuk mengidentifikasi  dan  mengembangkan strategi  apa  yang  tepat  dan  dapat dilakukan  oleh  guru  sebagai  penggerak gerakan  antikorupsi  di  sekolah.  Agaknya perlindungan  dan  bantuan  hukum  dari aktivis gerakan sosial, termasuk organisasi profesi  jadi  penting  perannya—kecuali jika  organisasi  profesinya  dijadikan  alat politik status  quo oleh  para  elite  oknum guru dan pimpinan sekolah.

## Penutup
Pendidikan dan pembelajaran antikorupsi  sudah  selayaknya  bergeser dari  sekadar  teori  tanpa  banyak  aksi  riil menjadi  pembelajaran  yang  sampai  pada melakukan  aksi  riil  mencegah  dan
melawan  praktik  korupsi.  Dalam  hal  ini pedagogi  kritis  menjadi  pegangan  kuat dengan beberapa prinsipnya yang relevan untuk  keperluan  pendidikan  antikorupsi, yaitu  teori  sudut  pandang,  demokrasi, kontekstual, dan mengarahkan pada sikap atau tindakan riil. Prinsip-prinsip tersebut saling  terkait  dan  saling  membutuhkan satu  sama  lain.  Dalam  praktiknya, pendidikan dan pembelajaran antikorupsi hendaknya juga tidak bertele-tele membahas  pengertian-pengertian  dan norma-norma atau moralitas saja, melainkan  harus  mengajak  siswa  untuk aktif  mencari  informasi  dan  kemudian merumuskan  aksi,  melakukan  aksi,  dan refleksi.  Dengan  begitu,  pendidikan antikorupsi akan memiliki daya ubah dan daya  dobrak,  termasuk  dan  terutama terhadap kultur korup yang masih ada di beberapa  sekolah.  Dengan  menerapkan prinsip-prinsip  pedagogi  kritis  ini  pula pembelajaran antikorupsi jadi lebih punya makna  bagi  siswa,  karena  mereka  punya pengalaman  riil  bersikap  tegas  dalam mencegah dan melawan praktik korupsi.

## Referensi
Apple, M. W., Au, W., & Gandin, L. A. (Eds.). (2009). The Routledge International  Handbook  of  Critical Education. Routledge. Aria, F., & Harmanto. (2018). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah  di  SMA  Negeri  1  Tarik Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 6(2):
520–534.
Asmorojati,  A.  W.  (2017).  Urgensi
Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia. The 6th University Research Colloquium 2017: 491–498.
Au, W. (2012). Critical Curriculum Studies: Education,  Consciousness,  and  the
Politics of Knowing. Routledge. Bau,  N.  (2018).  Penerapan  Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi di Madrasah  Tsanawiyah  Al-Yusra Gorontalo. Jurnal Ilmiah AL-Jauhari 3(1), 79–96.
Begovic,  B.  (2005).  Corruption:  concepts, types,  causes  and  consequences. Documentos III(26): 1–9. Darder, A., Baltodano, M. P., & Torres, R. D. (Eds.). (2009). The Critical Pedagogy  Reader  (2nd  ed.).
Routledge.
Darmaningtyas. (2008). Utang dan Korupsi Racun Pendidikan. Yashiba.
Dewey,  J.  (1966). Democracy  and Education. Collier-Macmillan Canada, Ltd. Canada. DrestaJumena. (2016). Aksi Berani Murid
SMA  3  Surakarta  Membongkar Korupsi Gurunya [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch? v=6u4guDaFjX8
Farid,  A.,  &  Hasanudin,  A.  H.  (Eds.).
(2017a). Pendidikan  Antikorupsi: Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat SD/MI Kelas 1-3. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Farid,  A.,  &  Hasanudin,  A.  H.  (Eds.). (2017b). Pendidikan  Antikorupsi: Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat SD/MI Kelas 4-6. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Farid,  A.,  &  Hasanudin,  A.  H.  (Eds.). (2017c). Pendidikan  Antikorupsi: Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat
SMA/MA/SMK/MAK.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Farid,  A.,  &  Hasanudin,  A.  H.  (Eds.). (2017d). Pendidikan  Antikorupsi: Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan  Menengah  Tingkat  SMP/MTs.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Jakarta.
Freire,  P.  (1982). Education  for  Critical Consciousness. Continuum.
Freire,  P.  (1984). Pendidikan  sebagai Praktek Pembebasan (A. A. Nugroho (Trans.). Gramedia.
Jakarta.
Freire,  P.  (2005). Pedagogy  of  the Oppressed. Continuum.
Gerakan Antikorupsi. (2004). Antikorupsi.
Org.https://antikorupsi.org/id/ne ws/gerakan-antikorupsi
Giroux, H. A. (2011). On Critical Pedagogy. Continuum.
Gurning,  N.  L.  M.,  Mudjiman,  H.,  &
Haryanto, S. (2014). Implementasi Pendidikan  Antikorupsi  Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga  Kudus. Jurnal  Teknologi
Pendidikan  dan  Pembelajaran, 2(1): 93–102.
Haetami,  Nurlelah,  Laksana,  M.  H., Mulyawan,  R.,  Gunawan,  G.  G., Permana, D., Saleha, D., Wisudo, B.,
Irawan, A., Paat, J. P., Subkhan, E., & Paat,  L.  F.  (2019). Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis. Intrans Publishing.
Hart, C. (1998). Doing a Literature Review: Releasing  the  Social  Science Research Imagination. SAGE Publications. Hidayat,  R.  (2013). Pedagogi  Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran. Rajawali Press.
Kadir,  Y.  (2018).  Kebijakan  Pendidikan Anti  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi. Gorontalo Law Review 1(1): 25–38.
Kanpol,  B.  (1999). Critical  Pedagogy:  An Introduction  (2nd  ed.). Bergin  & Gavey.
Kolb,  A.  Y.,  &  Kolb,  D.  A.  (2009). Experiential  learning  theory:  A dynamic,  holistic  approach  to management  learning,  education and  development.  In  S.  J. Armstrong  &  C.  V.  Fukami  (Eds.). The SAGE Handbook of Management  Learning,  Education and  Development :  42–68.  SAGE Publications Inc. KPK  Temukan  Korupsi  Paling  Banyak  di Sektor Pendidikan. (2018). Detiknews. https://news.detik.com/ berita/d-3923898/kpk-temukan- korupsi-paling-banyak-di-sektor- pendidikan.

## Kristiono,  N.  (2018).  Penanaman  Nilai
Antikorupsi  bagi  Mahasiswa  FIS UNNES  Melalui  Mata  Kuliah Pendidikan  Antikorupsi. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan 9(1): 40–45.
Landkammer,  N.  (2019). Reengaging Freire:  Decoding  and  Re-coding Freire’s  “Generative  Images”  and Critical Arts Education- Intertwining  Histories. Another
Roadmap School.
Liu, X. (2016). A Literature Review on the Definition  of  Corruption  and Factors  Affecting  the  Risk  of Corruption. Open Journal  of  Social Sciences 4: 171–177. Marthunis. (2019). Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan. Mediaindonesia.Com. https:// mediaindonesia.com/read/detail/2 20609-gawat-darurat-korupsi- dana-pendidikan.
Mukti, T. A. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Perspektif Hukum 18(2): 328–346. Mustofa,  &  Akhwani.  (2019).  Strategi
Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di  Sekolah  Dasar. Education  and Human  Development  Journal 5(1):
43–60. Nugraheni,  M.  W.  (2016).  Pendidikan Antikorupsi dalam Model Pembelajaran  Bahasa  Indonesia Terintegrasi  Siswa  Kelas  VII Semester  1  SMP  Negeri  1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011. Transformatika 12(1): 14–27. Pratama, A., & Sumaryati. (2015). Strategi Sekolah  dalam  Menanamkan  Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah  5  Yogyakarta. Jurnal Citizenship 4(2): 155–168. Pusat Edukasi Antikorupsi. (2020). Komisi Pemberantasan Korupsi. https://aclc.kpk.go.id. Puspito,  N.  T.,  Elwina-S,  M.,  Utari,  I.  S.,  & Kurniadi, Y. (Eds.).  (2011). Pendidikan  Anti  Korpusi  untuk Perguruan  Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Rose,  J.  (2017).  The  Meaning  of Corruption: Testing the Coherence and  Adequacy  of  Corruption Definitions. Public Integrity 20(3): 220–223.
Sakinah, N., & Bakhtiar,  N. (2019). Model Pendidikan  Anti  Korupsi  di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi yang Bersih dan Berintegritas  Sejak  Dini. El- Ibtidaiy:  Journal  of  Primary Education 2(1): 39–49.
Shor,  I.  (1987). Critical  Teaching  & Everyday  Life. The  University  of Chicago Press. Chicago. Snyder,  H.  (2019).  Literature  review  as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research 104: 333–339.
Subkhan,  E.  (2016). Pendidikan  Kritis: Kritik atas Praksis Neo-Liberalisasi dan  Standardisasi  Pendidikan. Ar- Ruzz Media.
Subkhan, E. (2019). Restoring the Critical
Power  of  Curriculum  Studies  to Transform the  Society. Indonesian Journal of Curriculum and Educational  Technology  Studies 7(2): 109–113. Sutrisno. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran  PPKn  Berbasis  Project Citizen di Sekolah Menengah Atas.
Jurnal Civics 14(2): 166–175.
Tilaar,  H.  A.  R.  (2011).  Pedagogik  Kritis:
Perkembangan,  Substansi,  dan Perkembangannya di Indonesia. In L.  Tilaar,  H.A.R.,  Paat,  Jimmy  Ph., Paat  (Ed.). Pedagogik  Kritis: Perkembangan,  Substansi,  dan Perkembangannya  di  Indonesia:
13–58.
Ulya,  C.,  W,  N. E.,  &  Mujiyanto,  Y.  (2016).
Muatam  Pendidikan  Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pengkajian dan Apresiasi Puisi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Indonesian  Language Education and Literature: 2(1): 60– 75. What is Corruption? (n.d.). Transparency.Org.  Retrieved  May 22, 2020, from https:// www.transparency.org/en/what- is-corruption# Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. Jurnal  Pendidikan  Dasar 10(1): 35–44.
Wisudo,  B.  (Ed.).  (2017). Mengajar  untuk Perubahan:  Pedagogi  Kritis  di Ruang Kelas. Intrans Publishing.