*   Muchid Albintani
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## BUDAYA DEMOKRASI DI SULAWESI SELATAN: PERSPEKTIF STRUKTURASI

## Abstract
This paper was presented as an attempt to understand the relationship of culture and democracy in the contemporary era [political reform] in perspective Structuration in Sulawesi Selatan. Cultural relations and democracy as a political system becomes an important era of reforms ongoing regime. In this context, political culture can be a pattern for rebuilding a democratic political behavior, especially that coming, raised and developed from the values of the local community, such as in Sulawesi Selatan. From this culture can be the foundation to build democracy ‘patterned’ local. Based on this argument paper is aimed at, [i] Identify and analyze the interaction of the instruments ‘culture of democracy’ in the contemporary Sulawesi Selatan. [i]. Formulating a contemporary democratic culture in South Sulawesi.
To help explain and answer relationship with the democratic culture used the theory of Democracy, Political Culture and Structuration. The review of this paper shows that [i] Instru- ments and cultural interaction of democracy that exists in Sulawesi Selatan, Wajo Eclectic is a form of government, a special selection mechanism that leaders and representatives tiered, based on the relationship of the people and leaders of law as well as agreements made together.
Furthermore, the interaction between these instruments indicate if the form of govern- ment, election mechanism as well as representatives and leaders of government’s relationship with its people have significance to the structure [political institution], not the actor or elite with ties to the past. [ii] Based on these conditions, the formulation of political culture in the era of political reform [contemporary era] in Sulawesi Selatan is characterized by [a] The strong primordial and paternalism and, [b] Culture conflictual still strong, do not show the cultural values inherited from the previous., Based on this argument appears that the structure remain more influential actor who should have the value of integrity and independence.
Keywords: Democracy, Political Culture, Structuration and Sulawesi Selatan.

## PENDAHULUAN
Mendiskusikan hubungan demokrasi dan budaya politik lokal pada era reformasi politik di Indonesia (komtemporer) memberikan arti sendiri terhadap perkembangan perubahan prilaku politik. Berhubungan dengan itu pula menjadi penting untuk meneroka secara lebih mendalam terkait dengan budaya poltik lokal yang dalam konteks ini di Sulawsi Selatan sebagai sebuah provinsi terbesar dan menjadi referensi penting perkembangan kajian budaya  politik di wilayah Indonesia bagian tengah.
Sebagaimana diketahui bahwa ciri utama sistem demokrasi di suatu daerah dapat dilihat minimal terkait keberadaan tiga hal yaiyu [i] Bentuk pemerintahan yang pernah ada,  [ii] Mekanisme pemilihan pemimpinnya, dan [iii] Hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Dari sinilah di Sulawesi Selatan menggoreskan sejarah pemerintahan yang disebut dengan Konfederasi Elektif Wajo pada abad ke-14 dan ke-15. Walaupun sejarah ini merupakan referensi berharga bagi menjelaskan hubungan demokrasi dan budaya politik lokal atau yang disebut budaya demokrasi, tetapi dalam konteks tulisan ini lebih ditekankan pada perkembangan budaya demokrasi era kontemporer [reformasi politik] di Sulawesi Selatan yang merefleksikan interaksi antar struktur [lembaga politik] dan elite [aktor agensi] yang mewarnai kedinamikaan perkembangan budaya politik lokal.
Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan paham Demokrasi menekankan pemikiran kedaulatan tertinggi untuk mengelola kehidupan suatu bangsa atau negara adalah di tangan rakyat yang secara kasat mata bukan segelintir orang (elite). Oleh karena itu dapat dimengerti jika nilai-nilai demokrasi yang tertanam mengajarkan jika setiap orang memiliki posisi yang sama untuk menentukan ke arah mana suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah. Walaupun makna demokrasi ini jika dicermatik berdasarkan berbagai sudut pandang atau falsafah dapat melahirkan bermacam penafsiran dan definisi yang berbeda.
Namun yang pasti sudut pandang ini mengarah pada satu pengertian yang dapat diklaim
sebagai hasil kontruksi universal jika demokrasi dibangun dari cara pandang umum yang dianggap berharga berasal dari nilai-nilai kehidupan masyarakatnya pada masa lalu dan hari ini yang menentukan masa depan. Bersandar pada argumentasi inilah sesungguhnya arti penting membahas budaya demokrasi di Sulawesi Selatan dalam perspektif Strukturasi sebagai sebuah quo vadis  atau mempertanyakan kembali.
Oleh karena itu idealnya memang wajib diyakini jika Demokrasi dapat menjadi landasan filosofis yang menentukan arah prilaku politik sebuah bangsa. Dalam konteks ini dimahfumkan juga jika lawan dari Demokrasi adalah Otokrasi. Seperti juga demokrasi, Otokrasi ada banyak variannya.  Tidak jarang sistem politik otoriter misalnya menggunakan nama demokrasi. Sebagai misal Republik Demokrasi Korea [Korea Utara] dan Republik Demokrasi Vietnam menggunakan Demokrasi yang jelas dianggap ‘bukan penganut sistem demokrasi’. Sebaliknya ada pemerintahan dengan sistem monarki yang dalam sejarah ingin dilawan dengan demokrasi [misalnya revolusi Prancis], di Inggris, Jepang dan Thailand, walaupun monarki melaksanakan prinsip demokrasi.
Berdasarkan penjelasan ini terhadap Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah terkait pelaksanaan demokrasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan menunjukkan bahwa Demokarsi pada asasnya memiliki kesamaaan yang universal. Dalam konteks inilah dapat dimengerti terdapat ’pengaruh’ reformasi Indonesia di tingkat pusat terhadap prilaku elite [aktor] politik di Sulawesi Selatan. Realitas ini  dapat dicermati berdasarkan perkembangan struktur demokrasi, seperti lembaga politik [partai politik],  dan pengaruh elitenya yang merupakan aktor pengubah [agensi] terhadap perkembangan struktur tersebut yang saling berinteraksi secara terus-menerus.
Dalam memahami konteks interaksi ini terpenting adalah memperjelas bagaimana proses interaksi berlangsung dan mana yang lebih dominan memberikan corak terhadap kedinamikaan perkembangan budaya Demokrasi pada aras lokal yang nantinya akan menjadi asas bagi prilaku politik

## Hasil Penelitian
secara nasional. Berdasarkan pada argumentasi ini pula menjadi bagian krusial sebagai latarbelakang pentingnya jika tulisan ini dikemukan dalam konteks memperjals hubungan antara budaya dan demokrasi pada era reformasi politik di Indonesia.
Berdasarkan pada latarbelakang tersebut tulisan ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi dan menganalisis interaksi antar instrumen budaya demokrasi kontemporer di Sulawesi Selatan. Kedua, memformulasikan dan menjelaskan budaya demokrasi kontemporer di Sulawesi Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk memudahkan menjelasan hubungan antara budaya dan demokrasi sesuai tujuan dalam tulisan ini telaah pustaka menggunakan pendekatan demokrasi, budaya politik dan strukturasi.

## HUBUNGAN DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK
Umum dipahami jika reformasi adalah esensi penting dari proses pelaksanaan demokrasi. Dalam hubungan ini demokrasi  selalu mensyaratkan yang disebut proses [tahap] konsolidasi yang menurut berbagai literatur merupakan konsep yang tidak kalah sulitnya dibanding proses transisi. Banyak negara yang jatuh kembali ke rezim otoriter karena gagal menyelesaikan proses konsolidasi demokrasi (Huntington 1991, Diamond 1997). Sementara konsolidasi demokrasi ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai [budaya] lokal yang diwariskan berdasarkan perkembangan sejarah masa lalu yang memiliki kesamaan dengan prinsip sistem politik yang disebut demokrasi.
Menurut Linz dan Stepan (1996), konsolidasi demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem politik, tetapi juga telah membudaya di kalangan masyarakat. Bahkan betapapun besarnya tantangan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat tidak akan berpaling dari demokrasi ke sistem politik lain. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi substantif. Karena di pikiran kebanyakan rakyat [orang awam] yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan
kemiskinan pada era Orde Baru misalnya, maka demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin [elite] yang berkarakter otoriter.
Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat dan pertanggungjawaban sistemik yang kesemunya mengarah pada pengakuan hak secara individual, kolektif dan bukan individual atau kelompok (oligarki).
Pada konteks tersebut memahami pengalaman Indonesia yang selalu menjadi perdebatan adalah mana yang saling mempenagruhi secara dominan antara sistem [struktur] atau pemimpin [aktor,  agensi]. Pengalaman Indonesia yang tidak dapat disangkal jika aktor selalu mengalahkan struktur. Artinya sistem politik otoritarian yang ada,  baik pada era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan jika aktor yang mendominasi struktur. Sehingga kata demokrasi selalu diasosiasikan dengan realita dari karakter kepemimpinan. Yang pada Orde Lama disebut dengan Demokrasi Terpimpin, dan pada era Orde Baru disebut dengan Demokrasi Pancasila di mana kesemuanya sesungguhnya adalah ‘quosi demokrasi’.
Sejalan dengan argumentasi ini walaupun Reformasi telah memberikan jalan terhadap amandemen  UUD 1945 yang dirumuskan di atas jiwa, semangat dan landasan demokrasi, tetapi praktisnya para aktor selalu mendistorsinya. Sehingga rumusannya masih tampak terlalu umum dan sangat singkat. Bahkan ada kesan semangat demokrasi ditafsirkan semaunya oleh yang sedang berkuasa. Padahal proses demokratisasi di Indonesia yang dihasilkan melalui gerakan reformasi di tahun 1998, telah merubah secara substansial sistem bernegara bangsa,  dan membuat Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar
di dunia [bahkan ada yang menyebut demokrasi terbesar pertama].

## Budaya Demokrasi dalam Perspektif Strukturasi
Pada konteks ini,  pendekatan Strukturasi digunakan untuk memahami fonomena struktur politik dan perubahan budaya politik terhadap institusi politik lokal di Sulawesi Selatan yang juga berlaku secara nasional sebagai implikasi dampak Reformasi di Indonesia. Fenomena partai politik dan lembaga pemilihan adalah bagian dari struktur politik yang tetap memiliki kekuasaan untuk mendukung para aktor [elite] yang dipilih langsung secaa demokratis.
Berhubungan dengan Strukturasi ini terdapat ada dua pendekatan yang kontras bertentangan dalam memandang realitas sosial politik. Pertama, pendekatan yang terlalu menekankan pada dominasi struktur dan kekuatan sosial, seperti fungsionalisme-struktural yang cenderung ke obyektivisme. Kedua, pendekatan yang terlalu menekankan pada individu, seperti budaya politik yang cenderung ke subyektivisme.
Memahami dua pendekatan yang kontras dan bertentangan tersebut menjadikan Strukturasi sebagai pendekatan penting dan alternatif. Anthony Giddens 1984 (Priyono 2010) sebagai pencetusnya, tidak memilih salah satu, tetapi merangkum keduanya melalui Teori Strukturasi. Melalui Teori Strukturasi, Giddens menyatakan kehidupan sosial (yang dalam tulisan ini diasosiasikan menjadi kehidupan politik), lebih dari sekedar tindakan-tindakan individual. Namun kehidupan politik itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik itu sendiri.
Dalam konteks ini, human agency [aktor sebagai agensi] dan struktur [institusi] politik berinteraksi satu sama lain. Melalui interaksi yang berulang-ulang [repetisi] dari agen-agen individual lah  yang mereproduksi struktur tersebut. Aktivitas
sehari-hari seseorang memperkuat dan mereproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang lain yang membentuk sebagai kekuatan politik dan ‘struktur politik’ yang dalam konteks ini diibaratkan sebagai kekuatan politik dan struktur politik.
Dalam hubungan dengan struktur politik seperti, partai politik, pemerintahan daerah [birokrasi], lembaga pemilihan, legislatif dalam realitas politiknya selalu melakukan kegiatan politik. Namun ini berarti jika semua struktur itu dapat diubah, ketika orang [aktor] mulai mengabaikan, menggantikan, atau mereproduksinya secara berbeda.
Berdasarkan pelbagai ulasan terdahulu terlihat bahwa walaupun ada perbedaan pandangan mengenai derajat pentingnya perubahan struktur politik dan pengaruh perubahan budaya dalam proses membangun demokrasi—yang terpenting perlu disadari adalah jika budaya merupakan faktor yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi.
Dalam konteks memahami hubungan reformasi struktur dan budaya demokrasi dapat diketahui berdasarkan keberhasilan pemilihan umum demokratis pada tahun 1999 dan tahun 2004 yang ke semunya berlangsung dan terjadi di Sulawesi Selatan. Realitas ini menunjukkan bahwa secara budaya nasional menerima demokrasi sebagai norma utama kehidupan politik. Yang paling menonjol ialah pemilihan presiden ini yang oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan diwarnai oleh konflik-konflik antar pendukung masing-masing calon Presiden. Ada kekhawatiran bahwa bentrokan akan dipertajam melalui pertentangan sosial [ social cleavages] yang sudah ada di masyarakat dan tampil ke permukaan dalam suasana kebebasan yang lahir bersama reformasi, seperti pertentangan etnis dan agama.
Berdasarkan argumentasi ini menjadi jelas betapa pentingnya memahami relasi antara struktur [lembaga] politik dan aktor [aktivis, agensi] politik sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam memahami dinamika perkembangan budaya
demokrasi  di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia umumnya.

## BUDAYA DEMOKRASI DI SULAWESI SELATAN

## Instrumen dan Interaksi Budaya Demokrasi Kontemporer
Dalam konteks memahami instrumen budaya demokrasi dalam era kontemporer di Sulawesi Selatan dapat dijelaskan, pertama dalam konteks struktur adalah partai politik,  pemilihan kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah daerah. Sementara pada konteks agensi [aktor] adalah para elite baik yang bekerja mewakili diri sendiri, mengatasnamakan masyarakat atau pun kelompok yang kompleks.
Era reformasi secara struktur, politik kepartaian yang diterapkan semenjak masa kemerdekaan Indonesia telah membawa perubahan dan pengaruh penting dalam hal pola suksesi kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Walaupun pada awalnya politik kepartaian tersebut tidak dikenal di Sulawesi Selatan antusiasme masyarakat dalam partai politik khususnya yang memiliki afiliasi dengan patronnya cukup tinggi. Pada awal kemerdekaan misalnya antara 1945- 1957, tidak semua partai politik mempunyai cabang di Makasar. Pada tahun 1955 untuk tingkat provinsi dari 28 partai,  hanya 9 partai saja yang ada di Makasar (Siti Zuhro, 2011).

## Sebagai konsekuensi diberlakukannya UU
No.2 tahun 1999 tentang ’Partai Politik’, partai- partai politik baru bermunculan di seluruh Indonesia sehingga jumlahnya mencapai hampir 100-an partai politik. Walau demikian setelah melewati seleksi Komisi Pemilihna mum (KPU),  partai politik yang berhak mengikuti Pemilu hanya 48 partai politik. Pada pemilihan umum nasional tahun 1999 dan 2005 yang menjadi penting , Partai Golkar meraih suara terbanyak di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan demikian juga tingkat Kabupaten Wajo.
Namun perkembangan politik kepartaian sebagai bagian dari dinamika politik di Sulawesi Selatan ini semakin berkembang kompleks. Partai Golkar pun dalam kenyataanya, tidak sekuat masa Orde Baru dalam memenangkan suara rakyat. Dalam proses Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, misalnya, kompleksitas politik lokal ini semakin tampak.
Dalam Pilkada yang berlangsung November 2007 misalnya, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Arifin Nu’man yang didukung PDIP, PAN dan PDK menang dan mengalahkan  kandidat Amin Syam-Mansyur Ramly yang dicalonkan oleh koalisi Golkar, PKS, PKB, PKPI, PBSD dan PD. Berdasarkan hasil perhitungan suara KPUD Sulsel, Syahrul-Agus yang diusung koalisi PAN, PDK, PDI dan PDS unggul tipis dibandingkan perolehan suara asmara. Syahrul Agus meraih suara 1.423.572 [39,53%]. Sedangkan Amin-Mansyur memperoleh 1.404.910 suara [38,76%].  Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan juga mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa pemenang Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan adalah Syahrul Yasin Limpo dan Agus Aripin Nu’man.
Berdasarkan pada realitas ini yang ingin disampaikan bahwa telah terjadi perubahan orientasi masyarakat pemilih khusus dalam Pilkada yang tidak lagi berafiliasi  pada struktur [lembaga politik] melainkan pada individu [aktor, agensi].

## Pergumulan Budaya Lokal dan Demokrasi:
Mana Yang Dominan?
Dalam konteks aktor dapat dianalisis jika kemenangan partai politik menunjukkan Partai Golkar masih tetap merupakan mayoritas di Sulawesi Selatan. Walaupun di banyak provinsi lainnya Partai Golkar mengalami penuruan, di Sulawesi Selatan Partai Golkar justeru masih menunjukkan dirinya sebagai partai politik dengan dukungan terbesar. Siti Zuhro (2011), menyebutkan ada beberapa alasan dibalik tetap kuatnya Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Di
antaranya pertama, masih dominannya konservatisme masyarakat Sulawesi Selatan. Mayoritas elite kotanya yang banyak menjadi Pegawai Negeri Sipil membuat Golkar masih sangat kuat dan mampu mengkooptasi para elite dan birokrat lokal.
Kedua, di masa krisis ekonomi saat daerah lain,  Jawa mengalami defisit luar biasa, Sulawesi Selatan justru meraup untung dari coklat dan cengkeh yang harganya melambung seiring dengan naiknya nilai tukar dollar AS. Dalam hal ini elite lokal di Sulawesi Selatan berhasil meyakinkan masyarakat untuk tetap memilih Golkar.
Tampilnya Partai Golkar sebagai partai mayoritas peraih kursi di DPRD Provinsi Sulsel menimbulkan fenomena tersendiri.  Konflik yang kerapkali terjadi dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Sulawesi Selatan adalah konflik elite Partai Golkar. Elite Partai Golkar terpolarisasi dan bersaing satu sama lain dalam mencapai kepetingannya. Konflik yang semakin tajam dapat terlihat dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2003 dan 2008 yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Elite Partai Golkar terpecah dalam kelompok elite yang saling bersaing.
Pada Pemilu 2004 misalnya, Partai Golkar kembali mempertahankan kemenangan  dengan memperoleh suara sebesar 43 persen. Namun kemenangan ini tidak membuat Partai Golkar tampil sebagai mayoritas penuh di DPRD Sulawesi Selatan. Dari 75 kursi yang diperebutkan, Partai Golkar hanya memperoleh 33 kursi [44%], disusul PKS, PAN, PDK yang masing-masing memperoleh 8 kursi [10,76%],  PPP 7 kursi [9,3%],  PDIP 6 kursi [8%], PBB, PM, PBR dan PDS, masing-masing 1 kursi [1,33%].
Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 1999 lebih disebabkan oleh munculnya nama B.J.Habibie sebagai calon Presiden. Ia adalah putra aerah Sulawesi Selatan yang dianggap sukses dan menjadi idola baru di kalangan masyakarat Sulawesi Selatan. Bersatunya elite politik nasional
mendukung B.J. Habibie mendapat respon yang tinggi dari tokoh masyarakat lokal dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.
Kemenangan Partai Golkar yanng pada tahun 2004 juga menunjukkan masih besarnya pengaruh elite politiknya. Golkar masih mengandalkan elite politik seperti Jusuf Kalla, Marwah Daud Ibrahim, Nurdin Khalid dan Amir Syamsuddin. Tampilnya Jusuf Kalla sebagai calon presiden pada konvensi Partai Golkar membawa pengaruh besar bagi kemenangan Partai Golkar.
Pengaruh elite politik yang besar terhadap kemenangan partai politik di Sulawesi Selatan tidak hanya terjadi pada Partai Golkar, tetapi pada partai politik lainnya seperti PPP dan PAN. Ketokohan elite politiknya berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai tersebut. Kondisi ini memunculkan kesimpulan sementara bahwa pemilu bukanlah ajang kompetisi antar partai politik, tetapi antar elite [aktor, agensi] di Sulawesi Selatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan dapat dimengerti bahwa hubungan budaya dan demokrasi pada era kontemporer di Sulawesi Selatan adalah bagian interaksi antara aktor dan struktur yang saling berkompetisi dan mendominasi. Elit walaupun sangat berpengaruh, tetapi tidak selalu mendominasi struktur. Oleh karena itu ada dua kesimpulan penting yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini
[i]  Bahwa instrumen budaya demokrasi yang ada di Sulawesi Selatan terpenting adalah bentuk pemerintahan Elektik Wajo, mekanisme pemilihan pemimpin yang khusus dan perwakilan berjenjang, hubungan rakyat dan pemimpin berlandaskan hukum sebagaimana perjanjian yang dibuat bersama. Adapun interaksi antar instrumen budaya politik pada masa kontemporer menunjukkan jika bentuk pemerintahan, mekanisme pemilihan pemimpin serta perwakilan dan hubungan pemerintah dengan rakyatnya mempunyai implikasi
signifikan bukan lagi terhadap struktur, melainkan pada aktor atau elite yang memiliki hubungan dengan masa lalu.
[ii] Berdasarakan pada kondisi ini maka budaya politik di era demokrasi [reformasi] di Sulawesi Selatan pada perkembangan kontemporer ditandai dengan kuatnya primordialisme, paternalisme, feodalisme. Masih mengentalnya perasaan ‘distrust’ di antara anggota masyarakat, lemahnya kepercayaan kepada institusi pemerintah, budaya konfliktual yang masih kuat tidak menunjukkan nilai budaya yang diwariskan.  Berdasarkan pada penjelasan ini tampak bahwa struktur masih tetap lebih berkuasa yang memberikan dinamika pada perkembangan budaya demokrasi berbanding aktor yang semestinya memiliki independensi.

## Daftar Pustaka
Anderson, Benedict. 1972. The Idea of Power in Javanese Society in Claire Holt.
Benedict Anderson, James T. Siegel (Ed). Culture and Politics in Indonesia. Ithaca, New York:
Cornell University Press.
Almond, Gabriel A., dan Sidney, Verba.  1984, “Budaya Politik; Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
Bailusy, M. Kausar. 2006. Dinamika Politik Lokal:Hubungan Otoritas Lembaga- Lembaga Politik Lokal Kota Makassar Periode 1999-2004 ". Ringkasan Disertasi Universitas Hasanuddin, Makassar.
Diamond, Lary. 1997. Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges . Baltimore: John Hopkins University Press.
Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the late twentieth century. Norman: University Of Oklahoma
Press.
Linz, Juan J., and Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe . Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Gusnawaty. 2000. Masyarakat Madani dalam Lontara; Beberapa Konsep Pembinaan Masyarakat Sulawesi Selatan , Hasil Penelitian kerjasama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Fakultas Sastra UNHAS, Makassar.
LSKP Makassar.  2005. Program Pilkada Assistance di 10 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ,” Laporan program Lembaga Studi Kebijakan Publik Makassar (LSKP) kerjasama dengan Centre for Electoral Reform (CETRO) Jakarta, Makassar.
Harry B. Priyono. 2003. Anthony Giddens Suatu Pengantar. Jakarta: Pustaka Gramedia.
Mattulada. 1975, Latoa; Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia,
Djakarta.
Mattulada. 1998. Sejarah,Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan .  Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
Marzuki, Laica, H.M, 2005, Perjanjian Pemerintahan (Govermental Contract) pada Kerajaan-Kerajaan Bugis- Makassar . Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
O’Donnell, Guillermo, and Phillippe C. Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule:
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies . Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1988, Minawang;
Hubungan Patron-Klein di Sulawesi Selatan. Jokjakarta: Gadjah Mada
University Press. Siti Zuhro dkk. 2011. Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai- nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur,
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali . Jakarta: The Habibie Centre.