MENGUNGKAP KEBIJAKAN MANAJEMEN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRESPEKTIF DIALOGIS DIGITAL (STUDI KASUS GRAB CABANG MAKASSAR)
Jamaluddin Majid (jamal.majid@uin-alauddin.ac.id) Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  lebih  terkait implementasi  kebijakan  manajemen  publik  perusahaan  grab  dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prespektif dialogis digital.  Dengan  begitu  penelitian  ini  menggunakan  metode  survey  pada beberapa kantor yang terkait. Saat ini perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan  serta  mengembangkan  semua  aspek  bisnisnya.  Jenis penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  fenomenologi.  Orang  cenderung  menggunakan  moda transportasi  sesuai  apa  yang  mereka  butuhkan  dan  apa  yang  mereka lakukan  dan  juga  sesuai  dengan  seberapa  efektif  dan  efisien  moda transportasi  yang  mendukung  kegiatan  mereka.  Perkembangan tekhnologi  saat  ini  telah  merambah  ke  transportasi  secara  online.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menuju tata kelola perusahaan yang  baik  pihak  GRAB  harus  menerapkan  lebih  baik  terkait  dengan Transparansi dan kesetaraan dalam bisnisnya.
Kata kunci: Kebijakan Publik, Good Corporate Governance, Transportasi Online, Dialogis Digital.

## ABSTRACT
This study aims to reveal more related to the implementation of grab public management policies in realizing good corporate governance with a digital dialogical perspective. That way this study uses a survey method in  several  related  offices.  Today  the  company  is  required  to  continue  to improve  and develop  all aspects  of  its  business.  This  type  of  research  is qualitative  research  using  the  phenomenology  approach.  People  tend  to use transportation modes according to what they need and what they do and  also  according  to  how  effective  and  efficient  the  modes  of transportation  that  support  their  activities.  Current  technological developments  have  penetrated  into  transportation  online.  The  results  of
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
this  study  indicate  that  towards  good  corporate  governance  GRAB  must implement better related to Transparency and equality in its business. Key  Words:  Public  Policy,  Good  Corporate  Governance,  Online Transportation, Dialogis Digital.

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  merupakan  sesuatu  yang  tidak  terpisahkan  dari kehidupan manusia, baik dalam bentuk tataran mikro individual maupun dalam tataran makro kehidupan bermasyarakat dan bernegara (santoso, 2008).  Kebijakan  publik  merupakan  keputusan-keputusan  atau  pilihan- pilihan  tindakan  yang  secara  langsung  mengatur  pengelolaan  dan pendistribusian  sumberdaya  alam,  finansial  dan  manusia  demi kepentingan  publik,  yakni  rakyat  banyak,  penduduk,  masyarakat  atau warga  negara.  proses  sebagai  hasil  dari  adanya  sinergi,  kompromi  atau bahkan  kompetisi  antara  berbagai    gagasan,    teori,    ideologi,  dan kepentingan-kepentingan  yang  mewakili  sistem  politik  suatu  negara. Oleh  karena  itu,  kebijakan  merupakan  instrumen  untuk  melakukan suatu  tindakan  dalam  bidang  tertentu  seperti  fasilitas  umum, tranportasi,  pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  kesehjahteraan,  dan lain-lain  yang  dianggap  akan  membawa  dampak  positif  bagi  kehidupan warganya  (Anggraeni et  all.,  2010).  Dalam  konteks  kebijakan  publik, selain  pemerintah  selaku  pengambilan  keputusan,  juga  terdapat  para stakeholder  kebijakan.  Pemangku  kepentingan  di  sini  adalah  individu, kelompok,  atau  lembaga  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  suatu kebijakan.  Stakeholder  kebijakan  ini  bisa  berupa  aktor  yang  terlibat dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan,  para  penerima  manfaat maupun  para  korban  yang  dirugikan  oleh  suatu  kebijakan  publik (Anshori et all., 2012).
Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir yang begitu cepat, membuat  berbagai  peluang  bisnis  melalui  teknologi  semakin menjanjikan. Manusia menciptakan teknologi untuk mendorong/mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun perusahaan  sehingga  lebih  efektif  dan  efisien  (Ahmad,  2015).  Pada umumnya,  teknologi  ini  merupakan  alat  komunikasi  satu  arah  untuk hubungan  masyarakat  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  publik, dan  paling  konten  harus  pertama  melewati  pengawasan  dari  penjaga gerbang media. Namun, dengan pengenalan dan penetrasi luas internet, praktisi  hubungan  masyarakat  bisa  berkomunikasi  langsung  dengan publik  dalam  skala  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  tanpa persetujuan  dari  penjaga  gerbang  media  maupun  kesesuaian  dengan aturan  mereka  (Sommerfeldt  dan  Yang,  2018).  Dialogis  digital  telah
menyediakan kerangka kerja yang layak untuk memfasilitasi komunikasi organisasi-publik  dan  telah  menjadi  salah  satu  konsep  yang  paling berpengaruh  dalam  hubungan  masyarakat  (Uysal,  2018).  Untuk  lebih menjelaskan  pendekatan  dialogis  untuk public  relations,  dibahas  lima fitur dialog: mutualitas (yaitu, mengakui hubungan organisasi-publik dan keterkaitan), kedekatan (yaitu, interaksi spontan), empati (yaitu, menjadi asli  dan  mendukung  publik  ' kebutuhan  dan  kepentingan),  risiko  (yaitu, bersedia  untuk  berinteraksi  dengan  publik  dan  menggabungkan  sikap mereka),  dan  komitmen  (yaitu,  memberikan  organisasi  ke  dialog).  fitur kunci seperti ini dapat dimasukkan ke dalam praktek public relations di interpersonal, dimediasi, dan tingkat organisasi (Men et all., 2018).
Transportasi  merupakan  salah  satu  hal  utama  yang  memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang bahkan tidak dapat  dipisahkan  dengan  itu  karena  sangat  berguna  untuk  mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah  ke  transportasi  secara  online  (Bolang et  al.,  2018).  Layanan transportasi  secara  online  saat  ini  sangat  populer  di  Indonesia.  Tidak hanya  menyediakan  layanan perjalanan  tetapi  juga  layanan lain  seperti pengiriman  makanan,  pengiriman  obat-obatan,  dan  jasa  kurir.  Internet telah membuat lebih mudah bagi orang untuk berhubungan dengan satu sama  lain  dan  layanan  berbasis  Internet  memberikan  pengurangan drastis dalam biaya transaksi antara pengguna dan penyedia (Damaini et al., 2018). Kehadiran jasa transportasi secara online telah mengubah pola hidup masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi mudah yang hanya memanfaatkan smartphone tanpa keributan. Pengguna tidak perlu tawar-menawar  ongkos  karena  aplikasi  akan  menyediakan  real-time perhitungan  tarif (Septiani et all.,  2017). Keberadaan moda transportasi online  ini  dianggap  melanggar  UU.  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dan  PP  No.  74  Tahun  2014  Tentang Angkutan  Jalan  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  101  Tahun 2014  Tentang  Angkutan  Jalan,  karena  tidak  memiliki  izin  operasional dalam  bentuk  badan  usaha  sebagaimana  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Warsito, 2017).
Sejak  tahun  2015,  layanan  ojek  online  telah  meningkat  banyak  di Indonesia.  Layanan  online  ini  pertama  kali  didirikan  oleh  sebuah perusahaan  bernama  “Go-Jek”  (Kurniasih,  2016).  Salah  satu  hal  yang membuat  orang  tertarik  secara  online  motor-taksi  yang  lebih  murah daripada  layanan  yang  sama  dengan  transportasi  mobil.  Jika umumnya harga  kegigihan  dibuat  oleh  tawar-menawar  antara  penumpang  dan pengemudi  ojek,  maka  dengan  tarif  ojek  secara  online  ditentukan berdasarkan  jarak  dan  jam  sibuk  lalu  lintas.  Tren  jasa  transportasi
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
secara  online  mengatasi  kekhawatiran  publik  tentang  keamanan  yang terjamin  di  angkutan  umum  karena  pelanggan  dapat  mengidentifikasi identitas  pengemudi  untuk  kontak  mereka.  Demikian  pula,  pengemudi juga dapat mengetahui identitas pelanggan  akan menjemput (Damaini et al., 2018).
Corporate Governance adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan  dikendalikan.  Dewan  direksi  bertanggung  jawab  atas  tata  kelola perusahaan  mereka  (Sanchia,  2015).  Dengan  penerapan Good Corporate Governance  yang  baik  dalam  manajemen  perusahaan  maka  dapat memperkuat  kinerja  perusahaan  karena  saat  ini  perusahaan  dituntut untuk terus meningkatkan serta mengembangkan semua aspek bisnisnya (Murhadi et al., 2018). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan memerlukan komitmen  dari  manajemen  puncak  dan  semua  lini  organisasi. Pelaksanaan dimulai dengan penetapan kebijakan strategis dan kode etik yang  harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak  di  perusahaan  (Zulpahmi et  al., 2018). Good Corporate Governance muncul sebagai opsi yang tidak hanya menjadi sebagai formalitas, tetapi juga menjadi sistem nilai yang sangat berpengaruh  dalam  peningkatan  nilai  perusahaan.  Penerapan Good Corporate Governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim  usaha  yang  kondusif,  oleh  karena  itu  pentingnya  penerapan Good Corporate Governance di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas  ekonomi  yang  berkesinambungan  (Yapiter,  2013).  Dengan munculnya  teknologi,  penggunaan  smartphone  menjadi  bagian  integral dari kegiatan sehari-hari. Tidak hanya karena kerumitan dengan aturan dan  peraturan,  tetapi  juga  menyangkut  keseimbangan  pasokan  dan permintaan  antara  calon  penumpang  dan  driver.Implementasi merupakan  salah  satu  tahap  penting  dalam  sebuah  kebijakan Manajemen  Publik,  karena  pada  tahap  ini,  kebijakan  diterapkan  dan diukur  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Merujuk  pada  latar  belakang  diatas,  maka  masalah  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  manajemen  publik  perusahaan  Grab Cab.Makassar?
2. Bagaimana  kebijakan  perusahaan  dalam  mewujudkan good corporate governance?
3. Bagaimana  kebijakan  manajemen  publik  mewujudkan good corporate governance dalam perspektif Dialogis Digital?

## B. TINJAUAN TEORI
Theory  of  Reasoned  Action  (TRA)  pertama  kali  diperkenalkan  oleh Martin  Fishbein.  Teori  ini  menghubungkan  antara  keyakinan  ( belief), sikap ( attitude), kehendak (intention) dan perilaku  (behavior) (Jogiyanto, 2007).  TRA  (Theory  Of  Reasoned  Action)  menjelaskan  bahwa  Perilaku (Behaviour)  dilakukan  karena  individual  mempunyai  minat  atau keinginan  untuk  melakukannya  (behaviour  Intention).  Minat  perilaku (behaviour  Intention)  akan  menentukan  perilakunya  (Behaviour). Mengacu  pada  keyakinan  seseorang  terhadap  perilaku  tertentu,  disini seseorang  akan  mempertimbangkan  untung  atau  rugi  dari  perilaku tersebut (outcome  of  the  behavior), disamping  itu  juga  dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila ia  melakukan  perilaku  tersebut (evaluation  regarding  of  the  outcome).
Sikap adalah fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku atau keyakinan normatif, persepsi terhadap konsekuensi seuatu perilaku dan penilaian terhadap perilaku tersebut. Sikap juga berarti perasaan umum yang  menyatakan  keberkenaan  atau  ketidakberkenaan  seseorang terhadap  suatu  objek  yang  mendorong  tanggapannya.  Faktor  sikap merupakan  poin  penentu  perubahan  perilaku  yang  ditujukan  oleh perubahan sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu. Perilaku adalah sebuah  tingakan  yang  telah  dipilih  seseorang  untuk  ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah terbentuk
1. New Public Governance
New  Public  Governance  (NPG)  merupakan  perkembangan  terbaru dari  teori  governance.  Terdapat  lima  konsep  kunci  dalam  NPG  yang dipaparkan  (Osborne,  2006).  Pertama  adalah  konsep  co-production. Realitas  dilapangan  menunjukan  bahwa  hubungan  antar-aktor  dalam governance  bukan  saja  sulit  dibangun,  tetapi  juga  antar  aktor  tekadang masih  sering  memanipulasi  Proses  pembuatan  kebijakan  dimana kebijakan  tersebut  dilaksanakan  yang  melibatkan  Negara  (pemerintah), sektor  private  dan  masyarakat  Madani  dalam  proses  pembuatan  dan pelaksanaan kebijkan.
Dapat  dilihat  adanya  interaksi  antar  ketiga  aktor  tersebut  dalam proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  sebagaimana  terdapat dalam gambar berikut:
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## Gambar 1 interaksi kebijakan NPG
Kedua adalah konsep hybrid-organization. Organisasi pemerintahan dituntut untuk menjadi organisasi yang tangguh. Inilah yang merupakan tujuan besar di balik konsep 'organisasi hibrid'. Kunci untuk mencapai itu ialah  dengan  menciptakan  organisasi  yang  sangat  produktif,  terutama sekali  produktif  dalam  hal  inovasi.  Ketiga  adalah  konsep  kompetensi kunci.  Komptensi  kunci  seorang  manajer  publik  jelas  identik  dengan kompetensi  kunci  dari  seorang  entrepreneur.  Ada  banyak  kompetensi yang  tercakup  di  dalam  konsep  'entreprenur',  namun  barangkali  yang terutama  ialah:  mampu  menjadikan  organisasi  birokrasi  yang dikelolanya  menjadi  kompetitif  dan  efisien  dalam  memproduksi  layanan publik,  sehingga  menghasilkan  laba  bagi  organisasi  yang  dikelolanya. Keempat adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks NPG dipahami  sebagai  suatu  relasi,  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  dua  arah. Dalam  sudut  pandang  ini,  akuntabilitas  adalah  bagaimana  membangun relasi,  dan  bukan  sekedar bagaimana memberikan  laporan pertanggungjawaban  atau  membuka  akses  informasi  atau  bahkan membuka  akses  kewenangan.  Kelima  adalah  konsep  Evaluasi.  NPG terhadap laporan-laporan evaluasi yang ada selama ini adalah bahwa apa yang  dimuat  di  dalam  laporan  evaluasi  oleh  kamum  profesional merupakan laporan yang valid dengan sendirinya.
2. Dialogis Digital
Komunikasi  dialogis  telah  menjadi  salah  satu  konsep  yang  paling penting untuk  menganalisis  membangun  hubungan  secara  online  dalam hubungan  masyarakat.  Dialogis  digital  telah  menyediakan  kerangka

## NEGARA MASYARAKAT MADANI

## SEKTOR
SWASTA
kerja  yang  layak  untuk  memfasilitasi  komunikasi  organisasi-publik  dan telah menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam hubungan masyarakat (Uysal, 2018). Untuk lebih menjelaskan pendekatan dialogis untuk  public  relations,  dibahas  lima  fitur  dialog:  mutualitas  (yaitu, mengakui  hubungan  organisasi-publik  dan  keterkaitan),  kedekatan (yaitu,  interaksi  spontan),  empati  (yaitu  menjadi  asli  dan  mendukung publik  dalam  hal  kebutuhan  dan  kepentingan),  risiko  (yaitu,  bersedia untuk  berinteraksi  dengan  publik  dan  menggabungkan  sikap  mereka), dan  komitmen  (yaitu,  memberikan  organisasi  ke  dialog).  fitur  kunci seperti  dapat  dimasukkan  ke  dalam  praktek  public  relations  di interpersonal,  dimediasi,  dan  tingkat  organisasi  (Men  et  all.,  2018). Konsep  yang  dominan  dalam  hubungan  masyarakat  secara  tradisional digambarkan  komunikasi  yang  tidak  bekerja  ke  arah  kompromi  atau konsensus sebagai tidak etis (Ciszek dan Logan, 2018).
3. Kebijakan Publik
Dalam  konteks  kebijakan  publik  ini,  selain  pemerintah  selaku pengambilan keputusan, juga terdapat para stakeholder kebijakan. Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dan  mencapai tujuan-tujuan  kebijakan  yang  diinginkan  (Anggraeni et  all.,  2010). Pemangku kepentingan di sini adalah individu, kelompok, atau lembaga yang  memiliki  kepentingan  terhadap  suatu  kebijakan.  Stakeholder kebijakan  ini  bisa  berupa  aktor  yang  terlibat  dalam  perumusan  dan implementasi  kebijakan,  para  penerima  manfaat  maupun  para  korban yang  dirugikan  oleh  suatu  kebijakan  publik  (Anshori et  all.,  2012). kebijakan  merupakan  instrumen  pemerintah  untuk  melakukan  suatu tindakan  dalam  bidang  tertentu  seperti  fasilitas  umum,  tranportasi, pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  kesehjahteraan,  dan  lain-lain  yang dianggap  akan  membawa  dampak  positif  bagi  kehidupan  warganya (Anggraeni et all., 2010).
4. Transportasi Online
Jasa  transportasi  secara  online  adalah  layanan  transportasi  yang semua  transaksi  dilakukan  secara  online  dengan  menggunakan smartphone,  aplikasi  yang  terkait  dan  internet.  Kebutuhan  layanan transportasi secara online dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya, kualitas  layanan,  pendapatan,  dan  kepemilikan  moda  transportasi  yang digunakan  (Septiani et  all.,  2017).  Grab  dapat  menjelajahi  jalan diferensiasi  melalui  identitas  perusahaan  sosial  yang  unik  untuk membangun  kepercayaan  dan  loyalitas  dengan  pelanggan  dan  driver. misi  sosial  perusahaan  untuk  meningkatkan  kehidupan  orang-orang  di
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
masyarakat  adalah  mandat  yang  luas.  Sebagai  contohnya  keterlibatan dengan  pemerintah  dan  masyarakat  dapat,  sampai  batas  tertentu, membantu  posisi  keunggulan  kompetitif  dalam  ekosistem,  sehingga meningkatkan faktor pelanggan lengket (Lin dan Dula, 2016).
5. Good Corporate Governance
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai tambah ( value added) untuk semua stakeholder (Wulansari et all., 2017). Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berpusat  pada  prinsip-prinsip akuntabilitas,  transparansi,  keadilan  dan  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  perusahaan  (Ehikioya,  2009).  Ada  empat  komponen  utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, yaitu fairness, transparency,  accountability,  dan  responsibility  (Wati,  2012).  Keempat komponen  tersebut  penting  karena  penerapan  prinsip good  corporate governance  secara  konsisten  terbukti  dapat  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  dan  juga  dapat  menjadi  penghambat  aktivitas rekayasa  kinerja  yang  mengakibatkan  laporan  keuangan  tidak menggambarkan  nilai  fundamental  perusahaan.  Struktur  tata  kelola perusahaan  menentukan  pembagian  hak  dan  tanggung  jawab  antara para  pemangku  kepentingan  yang  berbeda  dalam  korporasi  seperti: manajer,  pemegang  saham,  pelanggan,  karyawan,  antara  lain,  dan merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut juga menyediakan struktur tujuan  perusahaan  ditetapkan  dan  cara  mencapai  tujuan  tersebut  dan memantau kinerja (Mudashiru et all., 2014).
6. Implementasi  kebijakan  perusahaan  dalam    mewujudkan good corporate governance
Salah  satu  tahap  penting  dalam  sebuah  kebijakan  adalah implementasi,  karena  pada  tahap  ini,  kebijakan  diterapkan dan di ukur sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan  dan  mencapai  tujuan-tujuan  kebijakan  yang  diinginkan (Anggraeni et  al.,2010).Konsep  corporate  governance  diajukan  demi tercapainya  pengelolaan  perusahaan  yang  lebih  transparan  bagi  semua pengguna  laporan  keuangan.  Menurut  Mulyadi  (2016)  Bila  konsep  ini diterapkan  dengan  baik  maka  diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  akan terus  menanjak  seiring  dengan  transparansi  pengelolaan  perusahaan yang  makin  baik  dan  nantinya  menguntungkan  banyak  pihak.  Iramani, et  all  (2018)  mengemukakan  bahwa Good  Corporate  Governance mempengaruhi  kinerja  secara  tidak  langsung  melalui  ukuran perusahaan.
7. Mewujudkan good corporate governance dalam perspektif Dialogis Digital
Teori dialogis telah menyediakan kerangka kerja yang layak untuk memfasilitasi komunikasi organisasi-publik dan telah menjadi salah satu teori  yang  paling  berpengaruh  dalam  hubungan  masyarakat  (Uysal, 2018).Teori  yang  dominan  dalam  hubungan  masyarakat  secara tradisional  digambarkan  komunikasi  yang  tidak  bekerja  kearah kompromi  atau  konsensus  sebagai  tidak  etis  (Ciszek  dan  Logan, 2018).Secara  singkat,  dialog  terutama  berkaitan  dengan  sikap  yang dimiliki  oleh  masing-masing  pihak  dalam  interaksi.Dalam  mewujudkan Corporate  Governance  diusulkan  untuk  mencapai  pengelolaan perusahaan  lebih  transparan  bagi  semua  pengguna  laporan  keuangan. Jika  konsep  ini  digunakan  dengan  benar,  maka  pertumbuhan  ekonomi diperkirakan akan bergerak maju sejalan dengan manajemen perusahaan yang  transparan  yang  lebih  baik,  yang  pada  akhirnya  memberikan manfaat bagi banyak pihak (Muda et all, 2018).

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan  fenomenologi  dengan  paradigm  interpretif.  Dalam  hal  ini paradigma  interpretif  sasaran  utamanya  adalah  makna  berbagai pengalaman,  peristiwa  dan  status  yang  dimiliki  oleh  partisipan.  Serta bertujuan  untuk  mengungkap  secara  detail  bagaimana  partisipan memaknai dunia sosialnya (Darmayasa dan Aneswari, 2015).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Grab  Cabang  Makassar  dan Kantor Dinas Perhubungan kota Makassar Sulawesi Selatan.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan  data  dokumenter.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah data primer dan data sekunder.
1. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.
2. Data sekunder merupakan data suatu objek yang diperoleh dari pihak  lain.  Data  sekunder  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas temuan yang ada pada data primer.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Perusahaan
Grab  didirikan  oleh  Anthony  Tan  dan  Hooi  Ling  Tan  yang merupakan  warga  negara  Malaysia.  Grab  merupakan  aplikasi  layanan transportasi  terpopuler  di  Asia  Tenggara  yang  kini  telah  berada  di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.Layanan Grab  ditujukan  untuk  memberikan  alternatif  berkendara  bagi  para pengemudi  dan  penumpang  yang  menekankan  pada  kecepatan, keselamatan, dan kepastian.
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  lingkup  nasional ketiga  website  transportasi  online  di  Indonesia  dilihat  dari  persentase pengunjung website Grab percent of visitor 31,8% tetapi peringkat untuk dinegara  sendiri  berada  pada  peringkat  120  dan  untuk  setiap  harinya pengunjung  meningkat  sebesar  2%.  Selanjutnya  jika  melihat  saingan Grab  yaitu  Go-Jek  dan  Uber  Go-Jek  memiliki  persentase  pengunjung website  percent  of  visitor  78,2%  tetapi  peringkat  untuk  dinegara  sendiri berada pada posisi urutan 2382 dan setiap harinya pengunjung menurun sebesar  13,33%.  Sedangkan  untuk  Uber  sendiri  dalam  situs  alexa.com
sendiri tidak ada info jumlah pengakses maupun peringkat untuk negara Indonesia.
2. Kebijakan manajemen publik perusahaan Grab
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  wawancara  oleh  pihak  grab  tekait dengan kebijakan manajemen publik perusahaan grab, dimana kebijakan manajemen publik terdiri dari:
a. Kebijakan terkait dengan Etika dan keadilan
Perusahaan  Grab  bertujuan  untuk  transparan  dan  adil  terhadap semua  transaksinya.  Grab  Driver  App  dimaksudkan  untuk mengalokasikan  pekerjaan  secara  adil  kepada  semua  Pengemudi  dan memberikan  kesempatan  yang  setara  kepada  semuanya  untuk meningkatkan pendapatannya bersama akan tetapi masih ada saja mitra yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor.
b. Kebijakan terkait dengan ketentuan layanan
Perusahaan  adalah  sebuah  perusahaan  teknologi  yang  tidak memberikan  atau  menjalankan  usaha  layanan  transportasi  dan perusahaan  bukanlah  penyedia  jasa  transportasi.  Aplikasi  dimaksudkan untuk  digunakan  dalam  memfasilitasi  mitra  (sebagai  penyedia  jasa transportasi)  menawarkan  layanan  transportasi  mitra  kepada penumpang  atau  pelanggan.  Perusahaan  tidak  menanggung  atau bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan/atau  kelalaian  atas  layanan  apa pun  yang  mitra  berikan  kepada  penumpang  mitra,  dan  atas  tindakan ilegal apa pun yang dilakukan oleh anda. mitra tidak akan menyatakan atau menyebabkan pihak mana pun salah memahami bahwa anda adalah agen,  karyawan  atau  staf  perusahaan, dan  layanan  yang  diberikan  oleh anda  tidak,  dalam  hal  apa  pun,  dapat  dianggap  sebagai  layanan perusahaan.
Mitra  mengakui  bahwa  seluruh  jumlah  biaya  perjalanan  yang dibayar  kepada  mitra  oleh  penumpang  atau  pelanggan  termasuk  biaya penggunaan piranti lunak, yang  dipungut atas nama perusahaan. Biaya penggunaan  piranti  lunak  tersebut  sebesar  20%  dari  biaya  perjalanan yang  ditetapkan  bagi  layanan  untuk  masing-masing  penumpang  atau pelanggan pada saat selesainya suatu perjalanan, yang wajib ditentukan oleh  perusahaan,  berdasarkan  wewenangnya,  dari  waktu  ke  waktu. Perusahaan  dapat  memberikan  pemberitahuan  melalui  pemberitahuan umum pada Aplikasi, surat elektronik ke alamat email mitra yang ada di dalam  catatan  Perusahaan,  atau  dengan  komunikasi  tertulis  yang dikirim  dengan  surat  tercatat  atau  pos  prabayar  ke  alamat  mitra  yang ada  di  dalam  catatan  Perusahaan.  Pemberitahuan  tersebut  harus dianggap  telah  diberikan  48  jam  setelah  pengiriman  atau  1  jam  setelah pengiriman (sumber: https://www.grab.com/id/). Mitra dapat memberikan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pemberitahuan  kepada  Perusahaan  dengan  surat  yang  dikirim  melalui kurir  atau  surat  tercatat  kepada  Perusahaan  dengan  menggunakan rincian kontak sebagaimana yang diberikan di dalam Aplikasi.
c. Kebijakan terkait dengan Pelayanan
Salah satu bentuk kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan Grab  itu  sendiri  salah  satunya  adalah  kebijakan  pelayanan  maupun keamanan yang lebih sering ditingkatkan sampai saat ini. Grab memiliki program  keselamatan  yang  menyeluruh,  mulai  dari  operasi  harian, pelatihan  mitra  pengemudi,  hingga  fitur  teknologi  untuk  memastikan bahwa  baik  mitra  pengemudi  maupun  penumpang  Grab  dapat terlindungi dengan baik sepanjang perjalanan mereka.  Hal ini termasuk proses  seleksi  mitra  pengemudi  dan  kendaraan,  pelatihan  wajib  untuk mengemudi  secara  aman  bagi  mitra  pengemudi  GrabBike,  perlindungan asuransi  kecelakaan  pribadi  gratis  untuk  seluruh  mitra  pengemudi  dan penumpang,  serta  fitur  keamanan  dalam  aplikasi,  seperti  ‘Share  My Ride’,  fitur  Help  Centre  untuk  melaporkan  setiap  kejadian  yang  terkait dengan keselamatan, dan menunjukkan informasi profil mitra pengemudi (plat nomor, foto, dan nama) pada halaman utama dalam aplikasi.
3. Kebijakan  perusahaan  mampu  mewujudkan good  corporate governance.
Implementasi  kebijakan  publik  perusahaan  grab  tidak  terlepas dari  salah satu kunci New Public Governance yaitu konsep co-production. Realitas  dilapangan  menunjukan  bahwa  hubungan  antar-aktor  dalam governance bukan saja sulit dibangun, tetapi juga antar aktor tekadang masih sering memanipulasi satu sama lain. Di sini, pelakunya bukan lagi pemerintah  dan  pihak  swasta  secara  berdiri  sendiri,  namun  juga melibatkan warga negara. Dalam teori tersebut sudah jelas bahwasanya implementasi  kebijakan  disini  bukan  hanya  perusahaan  grab  yang terlibat didalamnya melainkan para Mitra dan penumpang dari kalangan maasyarakat.    Proses  pembuatan  kebijakan  dimana  kebijakan  tersebut dilaksanakan  yang  melibatkan  Negara  (pemerintah),  sektor  private  dan masyarakat  Madani  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan.  Selain  dari  konsep co-production  juga  terdapat  konsep akuntabilitas  dan  tahap  evaluasi  dimana,  Akuntabilitas  dalam  konteks NPG  dipahami  sebagai  suatu  relasi,  bagaimana  membangun  relasi,  dan bukan  sekedar  bagaimana  memberikan  laporan  pertanggungjawaban atau  membuka  akses  informasi  atau  bahkan  membuka  akses kewenangan.
Pada  dasarnya  suatu  kebijakan  dibuat  untuk  di  implementasikan, oleh  karena  itu  kebijakan  manajemen  publik  perusahaan  grab  harus  di implementasikan  demi  terwujudnya  tata  kelola  perusahaan.  hal  ini
sejalan  dengan  pendapat  informan  yang  mengatakan  bahwa  “Grab pastinya punya banyak kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang  baik  sehingga  Grab  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  untuk dipatuhi  para  driver.  Grab  menjunjung  tinggi  Kode  Etik  untuk  semua pengemudi-mitra sehingga semua pengemudi akan memiliki pemahaman yang  jelas  tentang  hukum  standar  kepatuhan,  keselamatan,  keamanan dan pelayanan yang diharapkan dari mereka”.
Dengan  adanya  transportasi  online  ini,  beberapa  informan  100% menanggapinya  dengan  baik  atau  mendukung  dengan  adanya transportasi  ini  karena  membantu  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari- hari. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu pengguna grab itu sendiri bahwa “ Dengan adanya transportasi online ini sangat memudahkan anak-anak saya untuk pergi kesekolah karena kita langsung  memesan  kemudian  Grabcar  atau  Grabike  yang  kita  pesan tidak  perlu  waktu  yang  lama  untuk  tiba  dilokasi  penjemputan”. Implementasi  dari  kebijakan  manajemen  publik  grab  itu  sendiri  terdiri dari segi pelayanan dan keamanan. Perusahaan grab  memberikan nama kepada driver adalah mitra dimana perusahaan grab yang menyediakan aplikasi,  dalam  aplikasi  tersebut  pembagian  hasilnya  sudah  ditentukan dimana  grab  setiap  trip  mengambil  20%  dari  penghasilan  per  trip  dan 80% untuk kami driver.
Dalam  hal  transparancy  perusahaan  grab  kurang  memberikan informasi  yang  jelas  kepada  para  mitra  dan  penumpang  terkait  dengan transparansi  pemotongan  dompet  kredit  dalam  aplikasi  yang  tiap minggunya  dipotong  sebesar  Rp  25.000,  namun  sampai  saat  ini  masih belum ada kejelasan terkait pemotongan tersebut dan kegunaannya.
4. Kebijakan  manajemen  publik  mewujudkan good  corporate governance dalam perspektif  Dialogis Digital.
Tata  Kelola  Perusahaan  pada  dasarnya  menyangkut  masalah pengendalian  perilaku  para  eksekutif  puncak  perusahaan  untuk melindungi  kepentingan  pemilik  perusahaan  (pemegang  saham)  (Putri dan  Suprasto,  2016).  Maka  dari  itu,  manusia  menciptakan  teknologi untuk  mendorong/mendukung  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu maupun  perusahaan  sehingga  lebih  efektif  dan  efisien.  Secara  historis, penggunaan saluran komunikasi massa terutama internet dalam praktek hubungan masyarakat telah mencerminkan difusi teknologi baru. Dengan kebijakan  manajemen  publik  yang  baik  maka  dapat  mewujudkan  tata kelola perusahaan yang baik, dalam hal ini dialogis digital berkomunikasi secara  tekhnologi  sangat  penting  dalam  membangun  tata  kelola perusahaan grab karena tanpa adanya dialogis digital maka perusahaan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
akan  mengalami  keterbelakangan  berhubung  karena  perkembangan tekhnologi saat ini sangat pesat.
Berikut ini merupakan gambaran terkait Komunikasi dialogis digital itu pada perusahaan Grab.
Gambar 2 Komunikasi Dialogis Digital Perusahaan GRAB Gambaran  diatas    merupakan  komunikasi  dialogis  digital  menjadi hal  yang  sangat  penting  dalam  membantu  mewujudkan  tata  kelola perusahaan  yang  baik.  oleh  karena  itu,  bentuk  komunikasi  dialogis digital  pada  perusahaan  grab  yaitu  dengan  memanfaatkan  sarana tekhnologi  dalam  berkomunkasi.  Dimana  konsumen  sebagai  pengguna terhubung  langsung  kepada  pihak  perusahaan  dan  pihak  perusahaan kembali  menggunakan  dialogis  digital  kepada  para  mitranya. Sebagaimana  bahwa  perusahaan  grab  berfungsi  bebagai  penyedia layanan,  atau  sebagai  penghubung.  Komunikasi  dialogis  disini  dapat berupa  pemanfaatan  terhadap  fitur-fitur  yang  ada  dalam  aplikasi  itu sendiri.  Setelah  melakukan  transaksi  maka  pihak  konsumen  dapat terhubung  kembali  kepada  pihak  driver  maupun  perusahaan  untuk memberikan  saran  terkait  dengan  pelayanan  yang  diberikan.  Dengan
menerapkan  konsep  dialogis  digital  maka  dapat  membantu meningkatkan tata kelola perusahaan dengan perspektif dialogis digital.
Jika  ingin  menemporoleh  tata  kelola  yang  baik  maka  Perusahaan Grab    harus  menerapkan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG).  Secara  umum  terdapat  lima  prinsip  dasar  dari good  corporate governance dan telah dikaitkan dengan Dialogis Digital yaitu:
1. Transpareancy (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan dalam  mengemukakan  informasi  materiil  dan  relevan  mengenai perusahaan.  Dalam  hal  transparancy  perusahaan  grab  kurang memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  para  mitra  dan penumpang  terkait  dengan  transparansi  pemotongan  dompet kredit  dalam  aplikasi  yang  tiap  minggunya  dipotong  sebesar  Rp 25.000, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait pemotongan  tersebut  dan  kegunaannya.  Didalam  penyampaian pemotongan  tersebut  pihak  grab  mengkomunikasikannya  lewat aplikasi  atau  dialogis  digital,  pemotongan  yang  dilakukan  oleh pihak grab sendiri selalu melalu aplikasi grab, yang berati bahwa setiap  ada  sesuatu  pihak  grab  selalu  mengkomunikasikannya lewat  komunikasi  digital  yang  tentunya  lebih  cepat  dan  efesian, yang  tentunnya  akan  memberikan  kepada picback  baik  bagi perusahaan  yang  mengandalkan  dialogis  digital  sebagai  salah satu alat komunikasinya. Komunikasi merupakan hal utama yang dapat  merubah  arah  suatu  organisasi  suatu  perusahaan  (Men dkk,  2018),  hal  ini  sesuai  dengan  perusahaan  grab  yang megandalkan  komunikasi  atau dialogis  Digital    sebagai  media utama  dalam  melakukan  komuniskasi  di  antara  para  konsumen dan drivernya.
2 .  Accountability  (akuntabilitas),  yaitu  kejelasan  fungsi,  struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara  efektif.  Kejelasan fungsi terkait pemberian layanan sudah jelas dimana perusahaan grab  bergerak  dalam  bidang  memberikan  pelayanan  bukan menyediakan  transportasi  online.  Perusahaan  grab  sediri memfasilitasi  semua  mitra  usahanya  melalui  tekhnologi  atau aplikasi  yang  telah  di  buat  oleh  perusahaan  grab.  Akan  tetapi perusahaan grab saat ini belum memiliki struktur organisasi jelas serta  pertanggungjawaban  yang  belum  mendapatkan  izin  dari pemerintah indonesia.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan)  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
Pertanggungjawaban  grab  masih  kurang  terkait  dengan keamanan  dan  keselamatan  mitra  dan  konsumennya  yang  jika dikaitkan  dengan  dialogis  digital  pihak  grab  mengontrol  para mintra dan keselmatan konsumennya itu lewat satu apikasi yang telah dibuat oleh perusahaan grab dimana perusahaan grab lebih mengutamakan  keselamatan  dan  keamanan  konsumennya dibandingkan dengan drivernya.
4. Independency  (kemandirian),  yaitu  suatu  keadaan  dimana perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manajemen  yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  Perusahaan grab  tidak  bisa  terlepas  dengankerja  sama  dengan  beberapa mitra,  artinya  disni  pihak  grab  tidak  dapat  berdiri  sendiri, sehingga  untuk  meyatukan  kedua  belah  pihak  tersebut,  pihak perusahaan  telah  menyediakan  alat  komunikasi  atau  dialaogis digital untuk mempermudah antara pihak grab dan mintra dalam melaukan pekerjaannya. Hal ini didukung oleh penelitian  Lustig dan  Koester  (  2009  )  yang  mengungkapkan  bahwa  untuk mencapai  suatu  tujuan  perlu  adanya  komunikasi  yang  baik antara  pihak  grab  dengan  konsumen  guna  menciptakan kemampuan  untuk  melakukan  komunikasi  yang  tepat  untuk mencapai  tujuan  dari  perusahaan  Grab  yang  bergerak  di  bidang transportasi online tertentu ketika berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya.
5. Fairness  (kesetaraan  dan  kewajaran),  yaitu  perlakuan  yang  adil dan  setara  di  dalam  memenuhi  hakhak  stakeholder  yang  timbul berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Pihak  grab  disini  hanya  mementingkan  kepuasan konsumen dan memberi kepuasan penuh terhadap konsumen dan mengabaikan  pihak  yang  mengajak  meraka  untuk  bermitra. Dalam  memberikan  pelayan  pihak  grab  memberikan  pelayan yang  sangat  baik  bagi  semua  konsumennya,  karena  apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pihak konsumen dapat memberikan  komplain  kepada  driver  melalu  aplikasi  grab  yang ada  atau  dalam  hal  ini  melalu  dialogis  digital.  sehingga  pihak konsumen  tidak  perlu  lagi  datang  ke  kantor  perusahaan  grab untuk megadukan hal tesebut.
Untuk  lebih  menjelaskan  pendekatan  dialogis  untuk  public relations, dibahas lima fitur dialog yaitu mutualitas (mengakui hubungan organisasi-publik dan keterkaitan), kedekatan (interaksi spontan), empati (menjadi asli dan mendukung publik kebutuhan dan kepentingan), risiko (bersedia  untuk  berinteraksi  dengan  publik  dan  menggabungkan  sikap mereka),  dan  komitmen  (memberikan  organisasi  ke  dialog).  Fitur  kunci seperti  dapat  dimasukkan  ke  dalam  praktek public  relations  di interpersonal,  dimediasi,  dan  tingkat  organisasi  (Men  et  all.,  2018). Secara  singkat,  dialog  terutama  berkaitan  dengan  sikap  yang  dimiliki oleh masing-masing pihak dalam berinteraksi.
Secara  singkat,  dialog  terutama  berkaitan  dengan  sikap  yang dimiliki  oleh  masing-masing  pihak  dalam  interaksi.  Teori  dialog  dalam komunikasi  interpersonal,  dimasukkan  teori  kehadiran  sosial  untuk konsep dimensi  sosial  dari  komunikasi  dialogis di  media  sosial.  Dengan, kerangka  kerja  strategis  berbasis  teori,  memberikan  pedoman  berharga yang  menggabungkan  kedua  dimensi  fungsional  dan  sosial  komunikasi dialogis digital untuk membantu para pemimpin organisasi secara efektif. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  dialogis  digital  membantu  dalam meningkatkan tata kelola perusahaan terutama dalam hal transparansi .

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Terkait dengan implementasi kebijakan perusahaan Grab, masih ada  beberapa  kebijakan  yang  harus  diperbaiki  terutama  dalam hal  pengendalian  implementasi  kebijakannya,  dan  masih  perlu menambah  kebijakan  tekait  dengan  kesetaraan  dan  keadilan pihak Grab sendiri terhadap mitranya.
b. Terkait dengan transparansi, pihak perusahaan Grab seharusnya lebih  meningkatkan  transparansi  kepada  pihak  mitra  sehingga dapat  menjadi  tolak  ukur  kualitas  dan  tingkat  kepercayaan terhadap perusahaan.
c. Pengendalian  internal  yang  dilakukan  belum  tersturktur  atau sistematis.
2. Implikasi Penelitian
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan, adapun implikasi penelitian yang diajukan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Dialogi digital dalam hal ini tanpa disadari telah dilakukan oleh para mitra dan konsumen dalam aktivitasnya.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
b. Dengan meningkatkan dialogis digital maka perusahaan mampu menunjang  dalam  mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  yang baik.
c. beberapa  kebijakan  yang  dipatuhi  oleh  para  mitra  dapat membantu  perusahaan  dalam  mewujudkan  good  corporate governance dalam perspektif dialogis digital.
3. Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  peneliti  dalam  hal  ini  memberikan  saran  dan masukan  kepada  para  pihak  Grab  bahwa  sebaiknya  kebijakan manajemen publik lebih diutamkan terkait dengan implementasinya dan dari  segi  pelayanan  terhap  mitra  sendri  harus setara  dan  adil  terhadap konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abriyani., D. R., S. K. Wiryono, and E. Sumirat. 2012 . The Effect Of Good Corporate  Governance  And  Financial  Performance  On  The Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  Of  Telecommunication Company  In  Indonesia. The  Indonesian  Journal  Of  Business Administration, vol 1(5): 296-300.
Ajzen,  I.  2001.  Perceived  Behavioral  Control,  Self-efficacy,  Locus  of Control,  and  The  Theory  of  Planned  Behavior. Journal  of  Applied Social Psychology, 32(4): 665-683.
Anastasi,  S  and  I.  Budi.  2016.  Twitter  Sentiment  Analysis  of  Online Transportation Service Providers. ICACSIS, 4(16): 1-6.
Anggraeni,  R.,  S.  Zauhar  dan  Siswidiyanto.  2010.  Evaluasi  Kebijakan Publik    (Evaluasi  Terhadap  Proses  Pengadaan  Anjungan  Mandiri Kepegawaian  Berdasarkan  Perpres  No.  54  Tahun  2010  di  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik (JAP), 1(1): 109-127).
Anshori,  Y.  T.,  Enceng  dan  A.  Karyana.  2012.  Kebijakan  Publik  Yang Partisipatif  dan  Komunikatif. Jurnal  Kebijakan  Publik,  3(2):  59-
141
Bolang, J., S. Pangemanan and M. Pandowo. 2018. Comparative Analysis Of Extrinsic And Instrinsic Motivation  Between Gojek Driver And Grab Driver In Manado. Jurnal EMBA, (6)4: 2766-2777.
Chan,  A.,  M.  Maharani  dan  P.W.  Tresna.  2017.  Perbandingan Pengalaman  Pengguna  Pada  Aplikasi  Mobile  Go-Jek  Dan  Grab (Studi  Pada Konsumen  Pt  Go-Jek  Dan  Pt  Grab  Indonesia   Di  Dki Jakarta). Jurnal AdBispreneur, (2)2: 163-173.
Ciszek, E and N. Logan. 2018. Challenging the dialogic promise: how Ben & Jerry’s support for Black Lives Matter fosters dissensus on social media. Journal of Public Relations Research, (30)3: 115-127. Creswell,  J.  W.  2014. Research  Design  Pendekatan  metode  kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Damaini, A. A., G. S. Nugroho and Suyoto. 2018. Fraud Crime Mitigation of  Mobile  Application  Users  for  Online  Transportation. Ijim. (12)3:153-167.
Ehikioya.,  B.  I.  2009.  Corporate  governance  structure  and  firm performance  in  developing  economies:  evidence  from  Nigeria. Emerald  Group  Publishing  Limited,  VOL.  9(3):  231-243,  ISSN 1472-0701
Halimatusadiah, E., D. Sofianty dan H. N. Ermaya. 2015. Effects Of The Implementation  Of  Good  Corporate  Governance  Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance On Profitability Tentang Profitabilitas. European  Journal  of  Business  and  Innovation Research, Vol.3(4), ISSN 2053-4019
Jogiyanto.    2007. Sistem  Informasi  Keperilakuan.  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Kurniasih,  N.  2016.  Libraries Rebranding And  Repositioning:  What  Can Indonesian  Librarians  Learn  From  The  Popularity  Of  Online Motorcycle  Taxi  (Ojek)?. Bussiness  Communications,  Media Industry & Organizational Communications,(12)3:  481-488.
Lin,  M  and  C.  W.  Dula.  2016.  Grab  Taxi:  Navigating  new  frontiers.
Institutional Knowledge at Singapore Management University, (3): 40-45.
Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya. Muda., I. W. Maulana, H.  S. Siregar, dan  N. Indra. 2018. The Analysis of Effects of Good Corporate Governance on Earnings Management in Indonesia  with  Panel  Data  Approach. Iran  Econ.  Vol.  22(2);  599- 625.
Mudashiru. A, I. , A. Bakare, Y. Babatunde.,dan O. Ishmael. 2014. Good Corporate  Governance  and  Organisational  Performance:  An Empirical  Analysis.  I  nternational  Journal  of  Humanities  and Social Science Vol. 4, No. 7(1).
Murhadi, W. R.,  F. Tanugara dan B. S. Sutejo. 2018.The influence of good corporate  governance  on  financial  distress. International Symposium on Management, vol 186.
Nurhidayah,  F  and  F.  Alkarim.  2017.  Domination  Of  Transportation Network  Companies  (Tncs)  In  Indonesia:  An  Indonesian  Case  .
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
International Journal Of Business, Economics And Law,  (12)3: 11- 20.
Osborne,  S.  2007.  ‘The  New  Public  Governance?’  Public  Management Review 8 (3): 377–88.
Osborne.,  S.  P.  2006.  Editorial;The  New  Public  Governance? Public Managementreview, Issn1471-9037,Vol.8(3). Putra,  R.  H.  2017.  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap  Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6; 8 Sanchia,  M.  I.,  dan  T.  S.,  Zen.  2015.  Impact  Of  Good  Corporate Governance  In  Corporate  Performance. International  Journal  of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926 Vol.1;9.
Santoso.  Urip  and  Y.  J.  Pambelum  .2008.  Effect  of  Application  of Accounting  Against  Public  Sector  Accountability  of  Government Performance  in  Preventing  Fraud.  Journal  of  Business Administration Vol. 4 No. 1 thing. 14-33.
Septiani,  R.,  P.  W.  Handayani  and  F.  Azzahro.  2017.  Factors  that Affecting  Behavioral  Intention  in  Online  Transportation  Service: Case study of GO-JEK. Procedia Computer Science, 124: 504–512. Sommerfeldt, E. J and A. Yang. 2018. Notes on a dialogue: twenty years of digital dialogic communication research in public relations. Journal of Public Relations Research, (30)3: 59-64.
Sommerfeldt, E. J and A. Yang. 2018. Notes on a dialogue: twenty years of digital dialogic communication research in public relations . Journal of Public Relations Research, 30(3): 59-64.
Sujarweni,  V.  W.  2014. Metode  Penelitian  lengkap,  praktis,  dan  mudah dipahami. Yogyakarta: Pustakabaru Press
Uysal, N. 2018. On the relationship between dialogic communication and corporate  social  performance:  advancing  dialogic  theory  and research. Journal of Public Relations Research, (30)3: 100-114. Veno,  A.  2015.  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja Perusahaan  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Go  Public. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 19;1.
Wati,  L.  M.  2012.  Pengaruh  Praktek  Good  Corporate  Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen, vol 1:1.
Wulansari, N., wahyu, dan Y. Kurniawan. 2017. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi  Melalui  Sinergi  Umkm  Dan  Good  Governance  Di Indonesia. Prosiding SeminarNasional,ISBN:978-602-5617-01-0
Yapiter,  M.  P.  2013.  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate Governance pada Program  Corporate Social Responsibility. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 2;2.
Zulpahmi, Sumardi, dan M. Akmal. 2018. The Role Of Shareholders And Good  Corporate  Governance  In  Sharia  Banks. Journal  of  Islamic Economics and Business Vol 3; 1, Page : 43 – 52.