## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Pemidanaan Kerja Sosial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia
Galih Puji Mulyono, Latifah
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Kota Malang, Jawa Timur, 65115, (0341) 580161 .
Email: galihpujimulyono@unmer.ac.id, latifahlifa7@gmail.com
Article Abstract Article History Received: Jul 20, 2022;
Reviewed: Sep 30, 2022; Jan 18, 2023 Accepted: Jan 19, 2023; Published: Jan 30, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.16915
The  main  punishment  that  is  always  formulated  as  a  criminal threat  for  all  types  crimes,  such  as  traffic  accidents  due  to negligence, is imprisonment, although in its own development it is considered  ineffective  in  realizing  the  goals  of  punishment.  The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Social work punishment is an effective alternative punishment to make the perpetrators of a crime  deterrent,  which  will  not  only  provide  legal  certainty  but also  a  sense  of  justice  and  benefit  for  both  perpetrators  and victims. Thus, the imposition of social work punishment is used as a  form  of  protection  for  the  human  rights  possessed  by perpetrators,  especially  in  traffic  accident  crimes  due  to negligence.  Therefore,  the  final  results  of  this  study  formulate social work punishment for perpetrators of traffic accident crimes due to negligence which is very appropriate when associated with criminal law reform.
Keywords: Punishment,  Social  Work,  Traffic,  Protection  of Human Rights.

## Abstrak
Pidana  pokok  yang  selalu  dirumuskan  sebagai  ancaman  pidana pada semua jenis kejahatan seperti tindak pidana kecelakaan lalu lintas  akibat  lalai  adalah  pidana  penjara,  meskipun  dalam perkembangannya sendiri dinilai tidak efektif dalam mewujudkan tujuan  pemidanaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ).  Pidana  kerja  sosial  merupakan  salah  satu  pidana alternatif yang efektif untuk membuat pelaku suatu tindak pidana menjadi  jera,  yang  nantinya  tidak  hanya  memberikan  kepastian hukum  saja  melainkan  juga  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  baik bagi  pelaku  maupun  korban.  Sehingga,  penjatuhan  pidana  kerja sosial digunakan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang  dimiliki  oleh  pelaku,  khususnya  dalam  tindak  pidana
kecelakaan lalu lintas akibat lalai. Maka dari itu, hasil akhir dalam penelitian ini merumuskan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akibat  lalai  sangat  tepat  apabila dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana.
Kata Kunci: Pemidanaan, Kerja Sosial, Lalu Lintas, Perlindung- an HAM.

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam bidang  hukum  lalu  lintas  masih  perlu mendapat  perhatian,  dimana  berdasarkan artikel  ilmiah  yang  berjudul  Problematika Penerapan Asas Recklessness Dalam Prespektif  Pembaharuan  Hukum  Lalu  Lintas Di  Indonesia  ditulis  oleh  Edi  As’Adi, mengurai  permasalahan  dalam  hukum  lalu lintas.  Artikel  ilmiah  tersebut  menyebutkan kekosongan  hukum  terhadap  kasus-kasus kecelakaan  lalu  lintas. 1 Oleh  karena  itu,  ter- jadi ketidakadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan  sehingga  hal  tersebut tidak sesuai dengan pandangan rasa kemanusian dan keadilan itu sendiri.
Pancasila  yang  merupakan  sumber  dari segala sumber hukum di Indonesia, dalam sila keduanya  yang berbunyi  “kemanusiaan  yang adil  dan  beradab”,  menghendaki  adanya penghormatan  serta  perlindungan  terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 2 Itu  berarti dalam hal penegakan hukum, selain bertujuan untuk  memperoleh  kepastian  hukum  juga
1 Edi As’Adi, (2014), Problematika Penerapan Asas Recklessness dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 13, Nomor 2. Hlm. 490.
2 Kurnisar, (Juni, 2020), Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia, Media Komunikasi FPIPS, Volume 10, Nomor 2. Hlm. 243-253. DOI: https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467.
harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatannya.
Sehingga,  penegakan  hukum  tersebut bukan hanya semata-mata untuk melaksanakan hukum positif yang berlaku di Indonesia  saja,  melainkan  juga  mem- pertimbangkan rasa kemanusiaan guna mewujudkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penerapan asas recklessness harus jelas  dan  tegas  dalam  hukum  lalu  lintas  di Indonesia  dengan mengedepankan  rasa keadilan dan kemanfaatan untuk perlindungan masyarakat dari bahaya perbuatan recklessness itu sendiri.
Perbuatan recklessnes dapat dicontohkan adalah reckless  driving atau  mengemudi karena  ceroboh  dapat  di  lihat  beberapa skenario, pengemudi mungkin tidak disengaja dalam perilaku tidak amannya. Mereka tidak bermaksud  menyebabkan  kecelakaan  atau mungkin  tidak  mengetahui  bahwa  perilaku mereka  tidak  aman.  Bahkan  jika  perilaku pengemudi  tidak  disengaja,  itu  tidak  berarti
bahwa  mereka  tidak  lalai  dalam  tindakan mereka (atau ketiadaan). 3
Undang-undang new jersey mengizinkan petugas  polisi  untuk  mengeluarkan  surat tilang  karena  mengemudi  secara  ceroboh ketika  perilakunya  tidak  sesuai  dengan kategori lain. 4 Sebagai contoh orang Mengen- darai  kendaraan  dengan  menggunakan  atau bermain handphone atau alat komunikasi lain atau  bahkan  menyalakan  musik.  Sehingga dapat  menyebabkan  pengemudi  kehilangan konsenterasi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
Dewasa  ini,  sebanyak  61%  faktor penyebab  kecelakaan  lalu  lintas di Indonesia oleh  kesembronoan  ( recklessness )  pelaku. 5
Namun,  asas  sembrono  ( recklessness )  tidak dimasukan  secara  implisit  dalam  Undang- Undang Nomor 22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ).  UU LLAJ  hanya  mengatur  kelalaian  yang mengacu  pada  ketentuan  yang  terdapat  di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  saja,  sehingga  dalam  praktik penegakan  hukum  terjadi  kesulitan  pada hakim dalam penerapan asas dolus eventualis dalam UU LLAJ.
3 Brandon J. Broderick, (18 Februari 2022), Negligent Driving vs Careless Driving vs Reckless Driving: What's the  Difference? .  Diakses  pada  28  Desember  2022,  Dari  Brandonjbroderick:  https://www.brandonjbroderick. com/negligent-driving-vs-careless-driving-vs-reckless-driving-whats-difference.
4 Alan  Norrie,  (1992),  Subjectivism,  Objectivism  and the  Limits  of  Criminal  Recklessness, Oxford  Journal  of Legal Studies , Volume 12, Issue 1. Hlm. 45–58. DOI: https://doi.org/10.1093/ojls/12.1.45.
5 Anonim, (22 Agustus 2017), Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan , Diakses pada  3  Juli  2019,  Dari  Kominfo:  https://kominfo.go.id/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal- setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikelgpr.
6 Edi As’Adi, Op.cit., Hlm. 496.
Hal tersebut terkait dengan asas sembrono  ( recklessness )  dalam  perspektif asas  legalitas  dalam  penegakan  hukum  lalu lintas dimana asas tersebut merupakan syarat mutlak  untuk  penjatuhan  pidana.  Seperti dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, penegakan  hukum di  suatu negara sebaiknya dilihat sebagai suatu proses interaktif.
Artinya, apa yang dipertontonkan kepada kita sebagai hasil dari penegakkan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil dari penegakan hukum itu sendiri, melainkan suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi  diantara  berbagai  komponen yang terlihat disitu, seperti penegak hukum itu sendiri,  peraturan-peraturan  yang  ada,  para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lainnya. 6
Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya reformasi asas recklessness dalam pembaharuan hukum lalu lintas berbasis nilai keadilan  sosial  dalam  Pancasila.  Artinya pembaharuan hukum lalu lintas yang berbasis budaya tertib dan hati-hati dalam  berkendara bermontor.
Penerapan  asas recklessness dalam pembaharuan hukum pidana nasional menjadi sangat penting untuk menghindari
kekosongan  hukum  dibidang  lalu  lintas  dan menjadi  pelengkap  bagi  penerapan  asas kelalaian yang selama ini telah diformulasikan  di  dalam  UU  LLAJ.  Dengan begitu  penegakan  hukum  lalu  lintas  sudah sesuai  asas  legalitas. Penerapan  UU  LLAJ sebagai  sebuah  bidang  kajian  cenderung memiliki keterbatasan.
Keterbatasan tersebut menyebabkan hukum  pidana  tidak  mampu  menjangkau sebab-sebab  kejahatan  yang  kompleks  dan berada di  luar  jangkauan  hukum pidana,  lagi pula  hukum  pidana  hanyalah  bagian  kecil sarana  kontrol  sosial  masyarakat  yang  dapat menjadi  obat  mujarab  bagi  keseluruhan persoalan kejahatan. 7
Sehingga pembahasan mengenai perbuatan recklessness dalam  hukum  lalu lintas  di  Indonesia  penting  karena  ada permasalahan  di  dalamnya.  Namun  dalam pembahasan  penelitian  ini  memfokuskan kepada  pemidanaan  terhadap  perbuatan recklessness tersebut.
Selain pengaturan UU LLAJ yang belum menyebutkan  secara  implisit  terdapat  juga permasalahan  berkaitan  dengan  penjatuhan pidana  (pemidanaan)  dalam  kasus-kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari recklessness . Pemidanaan  terhadap  kasus  kecelakaan  lalu lintas  akibat  dari  kecerobohan  (kecerobohan
7 Agus Raharjo, (Januari, 2008), Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia , Jurnal Dinamika Hukum , Volume 8, Nomor 1. Hlm.71.
8 Galih  Puji  Mulyono  dan  Barda  Nawawi  Arief  (2016),  Upaya  Mengurangi  Kepadatan  Narapidana  Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1. Hlm. 2.
di  Indonesia  sering  disamakan  dengan kelalaian)  tidak  membawa  dampak  dalam pencegahan kejahatan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas.
Pemidanaan  berdasarkan  peraturan  UU LLAJ  hanya  sanksi  pidana  penjara.  Dimana hal tersebut kurang efektif dalam pencegahan kejahatan.  Penjatuhan  pidana  penjara  akan menambah  jumlah  kepadatan  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  tanpa  memberikan efek jera terhadap pelaku.
Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena  meningkatnya  kejahatan  namun  juga terjadi  akibat  dari  sistem  pemidanaan. 8
Sehingga  diperlukan  upaya  lain  dalam penerapan  sanksi  pidana  tindak  pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Salah  satu  pidana  pokok  yang  selalu dirumuskan  sebagai  ancaman  pidana  pada semua jenis kejahatan adalah pidana penjara, meskipun  dalam  perkembangannya  sendiri dinilai tidak efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan  berupa  pembinaan  bagi  pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  bahwa ancaman  pidana  penjara  dalam  KUHP mencapai  74,10%,  dimana  tidak  imbang
apabila  dibandingkan  dengan  pidana  lain seperti pidana mati (1,68%), pidana kurungan (5,41%)  dan  pidana  denda  (18,81%). 9 Hal tersebut kemudian me-lahirkan sebuah pandangan  perlunya  pidana  alternatif  selain pidana penjara, dimana  nantinya tidak hanya akan  memenuhi asas kepastian saja tapi  juga kedua  asas  lainnya,  yakni  keadilan  dan kemanfaatan.
Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana  alternatif  yang  dinilai  efektif  untuk membuat pelaku suatu tindak pidana menjadi jera,  karena  pidana  ini  berorientasi  pada psikologi dari pelaku kejahatan yang nantinya akan menimbulkan rasa malu, sehingga tidak mengulangi  perbuatannya.  Selain  itu,  pidana alternatif tersebut juga mampu meningkatkan upaya  preventif  untuk  mencegah  masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang sama.
Berdasarkan fakta bahwa pidana pengawasan,  pidana  gabungan  dan  pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif ini  terbukti  ampuh  dalam  menekan  angka kriminalitas  di  negara-negara  lain,  sehingga Indonesia  sebenarnya  dapat  menerapkan pidana  alternatif  tersebut  guna  menekan angka penumpukan narapidana di Lapas serta kriminalitas.Pidana  alternatif  ini  juga  telah dianggap  memenuhi  tujuan  pemidanaan dengan  menegakkan  norma  hukum  demi
9 Iskandar  Wibawa,  (Desember,  2017),  Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai  Alternatif  Pidana  Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Media Hukum , Volume 24, Nomor 2. Hlm. 107.
10 Agung  Kurniawan,  (18  Januari  2019), Jumlah  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Indonesia  Harus  Turun, Diakses  pada  3  Juli  2019,  Dari  Kompas:  https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah- korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun.
pengayoman  masyarakat,  dan  juga  dengan menggunakan  pedoman  pemidanaan  hakim dapat  tidak  menjatuhkan  pidana  penjara terhadap pertimbangan tertentu salah satunya dari  kesalahan  dan  motif  si  pelaku,  sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai aturan tertulis yang tidak memiliki nilai kemanfaatan.
Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia tergolong  tinggi,  secara  detail  jumlah kecelakaan  lalu  lintas  pada  2014  mencapai 88.897  kejadian,  selanjutnya  2015  naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi  106.591  kejadian,  dan  turun  ke 104.327 selama 2017. Kemudian, naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Secara korban  yang  meninggal  dunia,  rata-rata mencapai  30.000  orang  per  tahun,  atau  80 orang  per  hari. 10 Oleh  karena  itu  diperlukan upaya  pencegahan  kasus  kecelakaan  lalu lintas  dengan  pemidanaan  terhadap  pelaku yang sesuai dengan keadilan Pancasila.
Pentingnya  upaya  mencari  alternatif pidana  penjara  dalam  penanganan  kasus kecelakaan  lalu  lintas  dengan  pidana  kerja sosial  agar  tidak  menambah  kepadatan narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  juga memberikan  dampak  positif  bagi  pelaku sebagi  efek  jera  dan  mengintegrasikan
kembali  hubungan  pelaku  dan  masyarakat akibat perbuatan pelaku.
Urgensi  dalam  pembuatan  karya  ilmiah ini  adalah  sampai  saat  ini  ancaman  pidana yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akibat  lalai adalah  pidana  penjara  dimana  dinilai  tidak efektif dan tidak menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku, sehingga perlu  adanya  pidana  alternatif  berupa  pidana kerja sosial.
Bagi Pemerintah: Agar pemerintah secara aktif merumuskan dan menerapkan pembaharuan aturan hukum mengenai pidana alternatif  berupa  pidana  kerja  sosial  sebagai bentuk  perlindungan  HAM  terhadap  pelaku tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akibat lalai.  Bagi  Masyarakat:  Agar  masyarakat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya  penerapan  pidana  kerja  sosial sebagai  bentuk  perlindungan  HAM  terhadap pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas akibat lalai. Bagi akademisi: Agar mahasiswa dan akademisi mengkaji lebih dalam mengenai sistematika penerapan pidana kerja sosial  sebagai  bentuk  perlindungan  HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.
Penerapan  asas Recklessness (kesemb- ronoan)  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  terutama  dalam  UU  LLAJ  sampai
11 Edi As’Adi, Op.cit., Hlm. 490.
12 Peter Madmud Marzuki, (2007), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 8.
13 Bambang Waluyo, (2002), Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 13.
saat  ini  masih  belum  secara  khusus  diatur. 11
Penerapan  asas  tersebut  untuk  menghindari adanya  kekosongan  hukum  disamping  telah diterapkannya  asas  kelalaian.  Selanjutnya pentingnya  penerapan  kerja  sosial  untuk pemidanaan  tindak  pidana  kerja  sosial  yang melandasi penulisan karya ilmiah ini sebagai sumbangan  terhadap  pembaharuan  hukum lalu lintas di Indonesia.
Atas  dasar  deskripsi,  karya  ilmiah  ini akan  mengangkat  dua  permasalahan,  yaitu tentang  penerapan  asas  kelalaian  dan kesembronoan  dalam  hukum  lalu  lintas  di Indonesia,  dan  sistematika  penerapan  pidana kerja  sosial  sebagai  bentuk  perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif. 12 Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum  doktrinal,  disebut  juga  penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 13
Penelitian hukum normatif adalah pemecahan masalah  mengenai  alternatif  berupa  pidana penjara  terhadap  pelaku  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.
Hal tersebut yang nantinya akan didasarkan pada peraturan perundang- undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang  memiliki  ciri  dengan  menggunakan
landasan  teoritis  dan  bahan  hukum  yang terdiri  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  berkaitan  dengan  alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat lalai.
Landasan teoritis yang digunakan merupakan  peraturan  perundang-undangan, norma-norma,  teori-teori  maupun  perjanjian yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang diangkat.  Penelitian  hukum  jenis  ini,  sering dikonsepkan sebagai  apa  yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma  yang  merupakan  patokan  berprilaku manusia  yang  dianggap  pantas  sebagai alternatif  berupa  pidana  penjara  terhadap pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas akibat lalai.
Pendekatan  yang  digunakan  didalam artikel  ilmiah  hukum  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) pendekatan  konsep  ( conseptual  approach ) Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  jalan menelusuri bahan-bahan pustaka, baik literatur, teori-teori, asas-asas hukum, KUHP dan UU LLAJ.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah dengan  analisis  kualitantif  dilakukan  dengan cara  deskriptif  dan  preskriptif.  Analisis deskriptif  bermaksud  untuk  memberikan gambaran  umum  terhadap  upaya  alternatif berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akibat  lalai, kemudian  analisis  preskriptif  terhadap  upaya
alternatif  berupa  pidana  penjara  terhadap pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas akibat lalai dimaksudkan untuk mendapatkan untuk  masukan-masukan  mengenai  obyek kajian  dalam  penelitian  sebagaimana  yang diharapkan.

## PEMBAHASAN
Penerapan  Asas  Kelalaian  Dan  Kesemb- ronoan  Dalam  Hukum  Lalu  Lintas  di Indonesia
Hukum pidana dikenal asas “ keine strafe ohne  schuld  atau  geen  straf  zonder  schuld atau  nulla  poena  sine  culpa ”,  yakni  tiada pidana  tanpa  kesalahan.  Dapat  dipahami bahwa  kesalahan  menjadi  salah  satu  unsur yang  digunakan  sebagai  dasar  pertanggung- jawaban pelaku suatu tindak pidana.
Kesalahan  merupakan  salah  satu  unsur yang  fundamental  disamping  sifat  melawan hukum  dari  perbuatan,  dan  harus  dipenuhi agar  suatu  subjek  hukum  dapat  dijatuhi pidana.  Meskipun  pembuatnya  memenuhi rumusan  delik  dalam  undang–undang  dan tidak  dibenarkan  ( an  objective  breach  of  a penal provision ).
Namun  hal  tersebut  belum  memenuhi syarat  untuk  menjatuhkan  pidana.  Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective  guild ).  Dengan  perkataan  lain, orang  tersebut  harus  dapat  dipertanggung- jawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika  dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat
dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
Untuk  menentukan  adanya  kesalahan subjek  hukum  harus  memenuhi  beberapa unsur, antara lain:
(1) Adanya  kemampuan  bertanggung  jawab pada si pembuat,
(2) Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ),
(3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan  atau  tidak  adanya  alasan pemaaf.
Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu dengan  yang  lain,  dimana  unsur  yang  satu bergantung pada unsur yang lain.
Menurut  Roeslan  Saleh,  pertanggung- jawaban  adalah  prinsip  mendasar  di  dalam hukum pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya  itu.  Asas  kesalahan  memiliki dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat  dipidana  atas  perbuatanya  tersebut, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang ( actus reus ) dan sikap batin yang jahat ( mens rea ). Mens rea dapat berupa intention (kesengajaan), recklessness (kesembronoan) dan negligence (kelalaian).  Suatu  perbuatan dapat dikatakan recklessness apabila seseorang  mengambil  dengan  sengaja  suatu
14 Barda Nawawi Arief, (2006), Hukum Pidana Inggris, Perbandingan Hukum Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27.
15 Ibid .
risiko yang tidak dapat dibenarkan ( deliberate taking of an unjustifiable risk ). 14
Misalnya,  si  A  mengendarai  mobil dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di rumah.  Ia  tidak  mengharapkan  terjadinya tabrakan  yang  mengakibatkan  orang  lain terluka,  tetapi  ia  dapat  membayangkan kemungkinan terjadinya akibat yang demikian. Apabila si  A  menabrak seseorang, maka  dalam  hal  ini  ada  kesembronoan ( recklessness ). Jadi pada intinya, recklessness itu  adalah  “mengambil  suatu  risiko  dengan sengaja ( taking a deliberate risk )” dan risiko itu  merupakan  risiko  yang  tidak  dapat dibenarkan ( unjustifiable risk ). 15
Penjabaran  contoh  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa kesembronoan ( recklessness )  disamakan  dengan  kelalaian yang  disadari/  penuh  perhatian/kehati-hatian ( advertent  negligence )  serta  dalam  beberapa hal dapat disamakan dengan dolus eventualis . Untuk membuktikan adanya suatu kesembronoan, maka si pelaku harus menyadari  keadaan  atau  perbuatan  yang dilakukannya serta mengetahui atau memperkirakan  akibat  yang  dimungkinkan akan terjadi, tetapi yang pada kenyataannya ia tidak peduli atau sembrono akan hal tersebut.
Adanya unsur awareness dan foresight of probability dalam kesembronoan ( recklessness ) inilah yang tidak terdapat pada
negligence (kelalaian),  sehingga  membuat kedua  hal  tersebut  sangat  berbeda.  Kelalaian sendiri  sering  disebut  sebagai inadvertent negligence ,  yaitu  kelalaian  yang  tidak  penuh perhatian/ kurang hati-hati. Simons menambahkan bahwa isi dari kelalaian adalah tidak  adanya  penghati-hatian  di  samping dapat  diduga-duga  akan  timbul  akibat. 16
Itulah  yang  menyebabkan  ancaman  pidana terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan dengan  kelalaian  lebih  ringan  daripada dengan kesembronoan.
Perbedaan  prinsip  antara  kelalaian  dan kesembronoan  ini  menjadi  hal  yang  sangat penting untuk dikemukakan ditengah maraknya  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  di  Indonesia.  Belum  diaturnya  secara khusus  mengenai  penerapan  asas  kesemb- ronoan ( recklessness ) dalam UU LLAJ dapat terlihat dalam Pasal 310 yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  mengemudikan Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya  mengakibatkan  Kecela- kaan  Lalu  Lintas  dengan  kerusakan Kendaraan
dan/atau barang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 229  ayat (2),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama    (enam)  bulan dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
(2) Setiap  orang  yang  mengemudikan Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya  mengakibatkan  Kecela- kaan  Lalu Lintas dengan korban  luka ringan  dan  kerusakan  Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (3), dipidana dengan pidana penjara paling
16 Edi As’Adi, Op.cit. , Hlm. 495.
lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp  2.000.000,00  (dua juta rupiah);
(3) Setiap  orang  yang  mengemudikan Kendaraan  bermotor  yag  karena kelalaiannya  mengakibatkan  Kecela- kaan  Lalu Lintas dengan korban  luka berat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  229  ayat  (4),  dipidana  denggan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
(4) Dalam  hal  kecelakaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan  orang  lain  meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Prinsip  dari  asas  kelalaian  ( negligence ) yang secara substansi telah diformulasikan ke dalam hukum lalu lintas di atas belum secara tegas mencakup asas kesembronoan ( recklessness ), sehingga mengakibatkan adanya  kekosongan  hukum  yang  seringkali penegakan hukum terutama hakim sulit untuk menerapkan asas dolus eventualis dalam UU LLAJ.  Lantas  pemidanaan  terhadap  kasus kecelakaan lalu lintas akibat dari kesembronoan  sering  disamakan  dengan kelalaian,  dimana  itulah  yang  pada  akhirnya sulit  untuk  mencapai  suatu  keadilan  sesuai nilai dalam Pancasila.
Kekosongan hukum yang terjadi semakin mendorong untuk dilakukannya pembaharuan hukum  pidana  dalam  UU  LLAJ.  Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung  makna  suatu  upaya  guna melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio- kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. 17
Mengingat  tujuan  negara  menekankan pada  pemerintah  melalui  alat-alat  penegak hukumnya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia,  maka  pembaharuan  hukum  dalam UU  LLAJ  ini  dilandasi  oleh  keadilan  sosial yang tertuang dalam Pancasila, yaitu melindungi  setiap  orang,  baik  yang  menjadi korban  maupun  pelaku  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  akibat  kesembronoan ( recklessness )  hingga  tuntas,  sebab  terdapat nuansa  ketidakjelasan  yang  menghubungkan jurang pemisah antara asas kelalaian ( negligence ) dan asas kesembronoan ( recklessness ).
Sistematika  Pemidanaan  Kerja  Sosial sebagai Bentuk Perlindungan HAM terhadap Pelaku Tindak Pidana

## Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Lalai
Bagian  terpenting  dari  KUHP  suatu bangsa  adalah  stelsel  pidananya,  sebab  dari stelsel  pidana  tersebut  akan  tercermin  nilai sosial  budaya  bangsa  tersebut. 18 Pidana penjara merupakan salah satu ancaman pidana
17 Edi As’Adi, Op.cit ., Hlm. 499.
18 Iskandar Wibawa, Lo.cit.
19 Barda Nawawi Arief, (2007), Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Korban dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 58-59.
yang  seringkali  dijatuhkan  kepada  pelaku suatu  tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk membuat  jera,  sehingga  tidak  mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam perkembangan- nya,  masih  banyak  yang  mempersoalkan mengenai  kemanfaatan  serta  keefektifan penjatuhan  pidana  penjara  untuk  menang- gulangi  masalah  kejahatan.  Selain  itu,  HAM yang  berkaitan  erat  dengan  nilai-nilai kemanusiaan  juga  harus  diperhatikan  bukan hanya dari sisi si korban melainkan juga dari sisi si pelaku.
Ciri  dari  sistem  pemidanaan  yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/  elastisitas  pemidanaan  dan modifikasi (perubahan/ penyesuaian) pemidanaan.  Sistem  yang  demikian,  diberi kemungkinan  bagi  hakim  untuk  memilih pidana  yang  dianggapnya  paling  sesuai dengan  karakteristik/  kondisi  si  pelaku  dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana  yang  sesuai  dengan  perkembangan/ kemajuan si terpidana. 19
Salah  satu  perlindungan  HAM  yang sangat  penting  bagi  setiap  individu  adalah “hak kemerdekaan”, dimana jaminan perlindungan terhadap pidana penjara
(perampasan kemerdekaan) adalah menjatuhkan pidana tersebut dengan mempertimbangkan  faktor  sikap  batin  atau
tanggung  jawab  pelaku,  kondisi  terjadinya tindak  pidana,  dan  kondisi/pengaruh  korban. Sehingga  dimungkinkan  bagi  hakim  untuk memilih  alternatif  lain  dari  pidana  penjara, seperti pidana kerja sosial.
Di  indonesia  sendiri,  yang  berkenaan dengan HAM diatur secara jelas dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Diddalamnya  diatur hak kemerdekaan baik hidup dan melanjutkan keturunan,  memilih  pilihan-pilihan  hidup, bersosial,  dan  lain-lain.  Hak  kemerdekaan yang  diamanatkan  tersebut  tentunya  harus tetap  berada  dalam  koridor  dan  kadar  yang sewajarnya, artinya tidak bertentangan dengan hak-hak kemerdekaan orang lain.
Pidana kerja sosial yang berorientasi pada psikologi  dari  pelaku  kejahatan  tersebut bertujuan  untuk  menghilangkan  dampak negatif  dari  kehidupan  di  penjara  serta nantinya akan menumbuhkan rasa malu pada diri  terpidana,  karena  kerja  sosial  yang dilakukannya  dapat  secara  langsung  dilihat oleh  masyarakat.  Selain  itu,  kerja  sosialnya secara langsung dapat membawa manfaat bagi masyarakat sendiri.
Perilaku  kelalaian  ( negligence) adalah salah satu faktor yang seringkali menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas.  Beberapa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas seperti  kasus  kecelakaan  maut  yang  dialami oleh  penyanyi  dangdut  Saiful  Jamil  tahun 2011 silam, pengemudi kendaraan dinyatakan harus  bertanggung  jawab  karena  telah  lalai
dalam mengemudi dan mengakibatkan korban meninggal atau luka-luka.
Sehingga,  pengemudi  tersebut  dijatuhi pidana  penjara  meskipun  sikap  batinnya sendiri  tidak  ada  niatan  atau  menginginkan kecelakaan  itu  terjadi.  Sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  310  UU  LLAJ,  dimana dalam ayat (3) menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan lalu  lintas  dengan  korban  luka  berat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
Hal  inilah  yang  pada  akhirnya  dirasa tidak  memenuhi  rasa  keadilan.    Keadilan menurut  Aristoteles  sendiri  ialah  tindakan yang  terletak  diantara  memberikan  terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu pada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.
Tidak terpenuhinya rasa keadilan tersebut dapat  menunjukan  bahwa  tidak  adanya perlindungan  HAM  bagi  si  pelaku,  sehingga penjatuhan  pidana  penjara  sangat  tidak efektif.  Perlu  adanya  pidana  alternatif  yang tidak  hanya  memberikan  kepastian  saja melainkan  juga  keadilan  dan  kemanfaatan baik  bagi  pelaku  maupun  korban.  Salah  satu dari  pidana  alternatif  tersebut  adalah  pidana kerja  sosial  yang  saat  ini  sudah  banyak diterapkan di berbagai  negara sebagai pidana pokok,  seperti  Inggris,  Belanda,  Denmark,
Portugal, Polandia, Perancis dan lain sebagainya.
Konsepnya  sendiri  menempatkan  pidana kerja  sosial  sebagai  bentuk  ancaman  pidana pokok yang digunakan untuk alternatif pidana penjara jangka pendek, karena pada dasarnya pidana  kerja  sosial  merupakan  jenis  pidana yang  ringan  atau  sedang.  Hal-hal  yang nantinya  perlu  diatur  dalam  sistematika penerapan  pidana  kerja  sosial  antara  lain pengertian  pidana  kerja  sosial,  tujuan penjatuhan pidana kerja sosial,  jangka waktu pelaksanaanya, serta syarat-syarat dan pedoman  bagi  hakim  guna  menjatuhkan pidana kerja sosial tersebut agar tidak terjadi perbedaan  penafsiran.  Jenis  pekerjaan  yang dilakukan  dalam  pidana  kerja  sosial  sendiri berupa  pekerjaan  yang  dilakukan  demi kepentingan  pelayanan  masyarakat  umum tanpa  dibayar.  Pelaksanaannya  pun  harus mendapatkan pengawasan dari pihak petugas yang berwenang.
Penjatuhan  pidana  kerja  sosial  bagi pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas akibat  lalai  sebagai  alternatif  pidana  penjara merupakan  bentuk  pidana  yang  tidak  hanya akan  memenuhi  prinsip  kepastian  saja melainkan juga rasa keadilan dan kemanfaatan  sesuai  nilai  Pancasila,  sehingga pada  akhirnya  dapat  melindungi  HAM  yang dimiliki  pelaku.  Sistem  pemidanaan  yang seperti  ini  selain  akan  memberikan  efek  jera terhadap  pelaku,  juga  dapat  mengurangi
jumlah  kepadatan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.
Maka dari itu menurut penulis, perumusan  pidana    kerja  sosial  bagi  pelaku tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang diakibatkan  oleh  kelalaian  ( negligence ) dimana  sikap  batinnya  ( mens  rea )  tidak menyadari  keadaan  atau  perbuatan  yang dilakukannya  serta  tidak  mengetahui  atau memperkirakan  akibat  yang  dimungkinkan akan  terjadi,  sangat  tepat  apabila  dikaitkan dengan  pembaharuan  hukum  pidana  yang terdapat  pada  Pasal  88  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  tahun  2015, sebagaimana sebagai berikut:
(1) Jika  pidana  penjara  yang  akan dijatuhkan  tidak  lebih  dari  6  (enam) bulan  atau  pidana  denda  tidak  lebih dari  kategori  I,  maka  pidana  penjara atau  pidana  denda  tersebut  dapat diganti dengan pidana kerja sosial;
(2) Dalam  menjatuhkan  pidana  kerja sosial  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  wajib  mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
b. Usia  layak  kerja  terdakwa  sesuai dengan peraturan perundang- undagan;
c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan  mengenai  tujuan  dan segala  hal  yang  berhubungan dengan pidana kerja sosial;
d. Riwayat sosial terdakwa;
e. Perlindungan  keselamatan  kerja terdakwa;
f. Keyakinan  agama  dan  politik terdakwa;
g. Kemampuan  terdakwa  membayar pidana denda;
(3) Pelaksanaan  pidana  kerja  sosial  tidak boleh dikomersialkan.
(4) Pidana  kerja  sosial  dijatuhkan  paling lama :
a. Dua  ratus  empat  puluh  jam  bagi terdakwa  yang  telah  berusia  18 (delapan belas) tahun keatas; dan
b. Seratus  dua  puluh  jam  bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
(5) Pidana  kerja  sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam;
(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12
(dua belas) bulan, dengan memperhatikan  kegiatan  terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat;
(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana  kerja  sosial  tanpa  alasan  yang sah maka terpidana diperintahkan :
a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b. Menjalani  seluruh  atau  sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut;
c. Membayar  seluruh  atau  sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana  penjara  sebagai  pengganti denda yang tidak dibayar.
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia  harus  dilandaskan  pada  tujuan nasional  yang  ingin  dicapai  oleh  bangsa Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  yang merdeka dan berdaulat. 20
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
20 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2015), Draft  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hlm. 162.
terutama pada alinea keempat harus dijadikan tolak  ukur  pelaksanaan  pembaharuan  hukum pidana  dalam  UU  LLAJ  tersebut,  dimana nantinya akan menjadi sarana untuk melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pembaharuan  hukum  pidana  tersebut memiliki  dua  tujuan,  yaitu  tujuan  ke  dalam berupa  perlindungan  dan  kesejahteraan masyarakat  Indonesia,  serta  tujuan  ke  luar berupa  keikutsertaan  dalam  menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan.
Bagian  yang  terpenting  dalam  sistem pemidanaan  dalam  arti  yang  sempit  adalah menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya dalam penentuan sanksi yaitu akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa  yang  seharusnya  dijadikan  sanksi  dalam suatu  tindak  pidana  untuk  menegakan berlakunya  norma  hukum.  Pembicaraan mengenai  penentuan  sanksi  pidana  dalam hukum  pidana  terkait  dengan  empat  aspek yaitu:
1. Penetapan perbuatan yang dilarang;
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang;
3. Tahap  penjatuhan  pidana  pada  subjek hukum (orang atau korporasi); dan
4. Tahap pelaksanaan pidana.

## KESIMPULAN
Perbedaan  prinsip  antara  asas  kelalaian ( negligence ) dan asas kesembronoan ( recklessness )  yang  belum  diatur  secara khusus  dalam  UU  LLAJ  menyebabkan terjadinya  kekosongan  hukum,  sehingga menjadikan hal tersebut sangat penting untuk mendorong  adanya  pembaharuan  hukum pidana dalam UU LLAJ guna mencapai suatu keadilan  sosial  seperti  yang  tertuang  dalam Pancasila.
Tidak terpenuhinya rasa keadilan menunjukan  bahwa  tidak  adanya  suatu perlindungan  HAM  terutama  bagi  pelaku tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akibat lalai,  sehingga  penjatuhan  pidana  penjara sangat  tidak  efektif.  Perlu  adanya  pidana alternatif  yang  tidak  hanya  memberikan kepastian  saja  melainkan  juga  keadilan  dan kemanfaatan,  dimana  salah  satu  dari  pidana alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial.
Maka  dari  itu  perumusan  pidana    kerja sosial  bagi  pelaku  tindak  pidana  kecelakaan lalu  lintas  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian ( negligence )  yang  sikap  batinnya  ( mens  rea ) tidak menyadari keadaan atau perbuatan yang dilakukannya  serta  tidak  mengetahui  atau memperkirakan  akibat  yang  dimungkinkan akan  terjadi,  sangat  tepat  apabila  dikaitkan
dengan  pembaharuan  hukum  pidana  yang terdapat  pada  Rancangan  Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, yakni pada Pasal 88.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Kurniawan, (18 Januari 2019), Jumlah Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di Indonesia Harus Turun, Diakses pada 3 Juli 2019, Dari Kompas: https://otomotif.kompas.com/read/2019
/01/18/082200615/jumlah-korban- kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia- harus-turun.
Agus  Raharjo,  (Januari,  2008),  Problematika Asas  Retroaktif  dalam  Hukum  Pidana Indonesia ,  Jurnal  Dinamika  Hukum ,
Volume 8, Nomor 1.
Alan Norrie, (1992), Subjectivism, Objectivism and the Limits of Criminal
Recklessness, Oxford  Journal  of Legal Studies ,  Volume  12,  Issue  1.  DOI: https://doi.org/10.1093/ojls/12.1.45.
Anonim,  (22  Agustus  2017), Rata-rata  Tiga Orang  Meninggal  Setiap  Jam  Akibat Kecelakaan  Jalan ,  Diakses  pada  3  Juli 2019, Dari Kominfo: https://kominfo.go.id/content/detail/10 368/rata-rata-tiga-orang-meninggal- setiap-jam-akibat-kecelakaan- jalan/0/artikelgpr. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  (2015), Draft  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Jakarta:  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.
Bambang Waluyo, (2002), Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief, (2006), Hukum Pidana Inggris,  Perbandingan  Hukum  Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
_____,  (2007), Perlindungan  Hak  Asasi
Manusia dan Korban dalam Pembaruan  Hukum  Pidana  Indonesia, Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Brandon  J.  Broderick,  (18  Februari  2022),
Negligent  Driving  vs  Careless  Driving vs  Reckless  Driving:  What's  the Difference? . Diakses pada 28 Desember 2022, Dari Brandonjbroderick:
https://www.brandonjbroderick.com/ne gligent-driving-vs-careless-driving-vs-
reckless-driving-whats-difference.

## Edi As’Adi, (2014), Problematika Penerapan
Asas  Recklessness  dalam  Prespektif Pembaharuan  Hukum  Lalu  Lintas  di Indonesia, Jurnal  Dinamika  Hukum ,
Volume 13, Nomor 2.
Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief (2016),  Upaya  Mengurangi  Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga
Pemasyarakatan  Di  Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1.
Iskandar  Wibawa, (Desember, 2017), Pidana
Kerja  Sosial  Dan  Restitusi  Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal  Media  Hukum ,  Volume  24,
Nomor 2.
Kurnisar, (Juni, 2020), Pancasila Sumber Dari Segala  Sumber  Hukum  Di  Indonesia,
Media Komunikasi FPIPS, Volume 10, Nomor 2. DOI: https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.4
67.
Peter  Madmud  Marzuki,  (2007), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.