## PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI
I Kadek Adi Surya Fakultas Hukum Universitas Tabanan E-mail : suryaadysurya@gmail.com
Putu Eka Pitriyantini Fakultas Hukum Universitas Tabanan E-mail : ekapit.wikrama@gmail.com

## Abstrak
“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan  Remaja  di  Kecamatan  Kediri,  Tabanan,  Bali”.  Penyalahgunaan narkotika  sangat  mengkhawatirkan  terutama  dikalangan  generasi  muda. Dewasa  ini  semakin  banyak  terjadi  penyalahgunaan  NARKOBA.Hasil  Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama  dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia  pada  tahun 2017,prevalensi  penyalahgunaan  Narkoba  pada  kelompok  usia  remaja  adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang- Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa  kurang  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  Narkoba  di Indonesia.Peran  serta  masyarakat  sangat  dibutuh  dalam  hal  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  Narkoba.  Penyalahgunaan  narkoba  tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa  Pakraman  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  dan  empiris.  Berdasarkan  kajian  penelitian  ini,  bahwa  Peranan  Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/ Prefentif
Kata Kunci : Desa Pakraman, Narkoba, Tabanan

## Abstract
"The  Role  of  Pakraman  Village  in  Tackling  Drug  Abuse  in  Youth  in  the  District  of Kediri,  Tabanan,  Bali".  Drug  abuse  is  very  worrying,  especially  among  the  younger generation. Nowadays there are more and more drug abuse. The National Survey of Drug Abuse  in  Indonesia,  conducted  by  BNN  in  collaboration  with  the  University  of Indonesia's  Health  Research  Center  in  2017,  the  prevalence  of  drug  abuse  in  the adolescent age group is 24%. In the Narcotics Act, the effectiveness of the enactment of this  Act  is  highly  dependent  on  all  levels  of  law  enforcement.  This  is  considered insufficient to minimize the abuse of narcotics in Indonesia. Drug abuse does not only occur in cities, but has reached villages. So that the role of Desa Pakraman is needed to
prevent drug abuse. Writing this journal aims at how the actual role of the Pakraman village,  especially  in  the  District  of  Kediri  in  overcoming  Narcotics,  especially  for adolescents. The research method used is normative and empirical legal research. Based on this research study, that the role of Desa Pakraman in Kediri sub-district is related to the problem of narcotics users who use adolescents, where Pakrmanan village facilitates to solve family problems / Prefentives.
Keywords: Desa Pakraman,Narcotics,Tabanan

## Pendahuluan
Penyalahgunaan narkotika sangat  mengkhawatirkan  terutama dikalangan  generasi  muda.  Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan  NARKOBA.  Hasil Survey  Nasional  Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan  BNN  bekerja  sama dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan Universitas  Indonesia  pada  tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%.Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,salah satunya adalah kurangnya
pemahaman  tentang  Narkoba  dan bahaya penyalahgunaannya.Ditambah  lagi dengan  sifat  dasar  remaja  yang mudah  tertarik  untuk  mencoba  hal baru yang belum diketahui.Indonesia termasuk dalam daftar  tertinggi  Negara  yang menjadi  sasaran  peredaran  obat- obatan  terlarang  narkotika  yang disejajarkan
dengan Jepang, Thailand,  Malaysia,  Filipina,  dan Hongkong.Dalam  Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung  pada  seluruh  jajaran penegak  hukum.Hal  ini  dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran  serta  masyarakat sangat dibutuh dalam hal
pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  Narkoba.Hal  ini diatur  dalam  Pasal  104  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009. Penyalahgunaan  narkoba  tidak hanya  terjadi  di  kota,tapi  sudah sampai ke Desa.
Penelitian  ini  memfokuskan pada  kesatuan  masyarakat  hukum diwilayah  Propinsi  Bali,Kecamatan Kediri  Kabupaten  Tabanan.  Desa Adat  atau  disebut  juga  desa Pakraman menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali Nomor  1  Tahun  2019  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di
Bali yang memiliki wilayah, kedudukan,susunan  asli,  hak-hak tradisional,  harta  kekayaan  sendiri, tradisi,tata  karma  pergaulan  hidup masyarakat  secara  turun  temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Berdasarkan  sistem  kesatuan  hidup daerah  Bali,  dalam  menjalankan fungsinya desa pakraman mempunyai kedudukan  yang  bersifat  otonom, dalam  arti  setiap  desa  pakraman berdiri  sendiri  menurut  aturan( awig- awig ) desa pakraman yang dirumuskan  dan  dijadikan  pedoman bertindak oleh setiap warga desa.Fungsi  desa  pakraman  yang utama adalah memelihara, menegakan  dan  memupuk  adat
istiadat  yang  berlaku  di  desa pakraman dan diterima secara turun- temurun dari para leluhurnya.Namun sesuai  dengan  perkembangan  dan kemajuan masyarakat,fungsi desa bisa ditingkatkan  meliputi  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  lainnya,  yaitu sebagai  kontrol  social  dimana  suatu proses  mempengaruhi  orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan  masyarakat  di  daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapatlah  diambil  suatu  rumusan masalah,  Bagaimana  peran  Desa pakraman  kecamatan  Kediri  dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja dilingkungannya?  Langkah  apa yang dapat dilakukan desa pakraman kecamatan Kediri kabupaten  Tabanan  dalam  rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba  di  kalangan  remaja  di lingkungan mereka ? Tujuan  dari    Penelitian  ini adalah untuk merumuskan pertimbangan bagi Desa Pakraman di lingkungan Kecamatan Kediri
Tabanan  Bali  berupa  tindakan  baik secara  sosiologi  atau  hukum  yang dapat  dilakukan  dalam  upaya pencegahan  dan  peredaran  Narkoba di lingkungan desa pakraman masing- masing.  Dan  dasar  hukum  apa  yang dipergunakan  oleh  Desa  pakraman dalam  mengambil  tindakan  untuk mewujudkan bebas narkoba tersebut
METODE Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian : a. Metode  penelitian  hukum normative  atau  penelitian doctrinal,  mempergunakan data  sekunder  berupa  ; peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan  dan  pendapat sarjana  hukum  terkemuka, analisis data sekunder dilakukan  secara  normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif b. Metode  penelitian  hukum empiris, mempergunakan semua  metode  dan  tehnik yang  lasim  dipergunakan  di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu social/empiris. Bertitik  dari  permasalahn yang  diangkat  dalam  kajian  ini, maka jenis penelitian ini mempergunakan  Metode  Penelitian hukum  normative  dan  penelitian hukum empiris. Bahan-bahan hukum  primer  dapat  berupa peraturan perundang-undangan,
bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa  makalah,  buku-buku  yang ditulis  oleh  para  ahli  ataupun  data- data  terkait  dan  bahan  hukum terserier  berupa  kamus  bahasa hukum  dan  bahasa  Indonesia. Sedangkan metode penelitian hukum  empiris  dilakukan  dengan meninjau  dan  meniliti  identifikasi masalah berdasarkan pada kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan  masyarakat  tersebut, agar  tidak  terjadi  kesalahan,  oleh karena minimnya data yang lengkap dan akurat.

## Pembahasan
Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri dalam Menanggulangi Penyalahgunaan  Narkoba  pada Remaja di Lingkungannya. Secara historis, Desa Pakraman  penyebutan  sebelum ditetapkannya  Peraturan  Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun Tahun 2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali merupakan suatu lembaga tradisional yang  mewadahi  kegiatan  social, budaya  dan  keagamaan  masyarakat umat hindu di Bali yang telah menjadi tradisi kemasyarakatan secara mantap sebagai  warisan  dari  pada  budaya bangsa.  Sehingga  Desa  Pakraman menjadi  sebuah  wadah  dari  adat istiadat,  sementara  adat  istiadat sebagai isi dari Desa Pakraman. Secara eksistensi  dengan  ditetapkannya Peraturan  Daerah  Desa  Adat  di  Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang
menggantikan  Peraturan  Daerah Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001 akan  merubah  banyak  wajah  desa adat  yang  tumbuh  berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak  asal  usul,  hak  tradisional,  dan hak  otonomi  asli  mengatur  rumah tangganya sendiri, telah
memberikan kontribusi sangat besar terhadap  kelangsungan  kehidupan masyarakat  dalam  berbangsa  dan bernegara.  Maksud  dari  otonomi disini  adalah  Desa  Adat  di  Bali mempunyai  hak  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri atau merupakan kekuataan untuk mengatur warganya sehingga segala kepentingannya dapat
dipertahankan.
Dalam  penelitian  ini  sebagai objek  penelitian  adalah  Desa Pakraman  Kediri  yang  terletak  di Kabupaten  Tabanan  Propinsi  Bali. Kabupaten  Tabanan  merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor  69  Tahun  1958  tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat  II  dalam  wilayah  Daerah- daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT.
Secara  geografis  posisi  Kabupaten
Tabanan berada di tengah Pulau Bali terletak  diantara  080-14’  30”-080
30’07” LS dan 114054’52”- 115012’57”BT. Luas wilayah Kabupaten Tabanan 839,33 km2 atau 83.933  hektar  atau  sekitar  14,89% dari  luas  daratan  Provinsi  Bali  atau merupakan  Kabuapten  terluas  ke-4 setelah Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Tabanan terdiri 10 Kecamatan yaitu Kediri, Tabanan, Marga, Kerambitan,  Baturiti,  Selemadeg
Timur, Selemadeg, Penebel, Pupuan, Selemadeg  Barat.  Kecamatan  Kediri merupakan  sebuah  kecamatan  di kabupaten tabanan, provinsi Bali. Di kecamatan  ini  berlokasi  salah  satu pura yang terkenal akan keindahannya yaitu Pura Tanah Lot. Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan terbagi atas 15 desa, yakni:
1. Abian Tuwung
2. Banjar Anyar
3. Belalang
4. Bengkel
5. Beraban
6. Buwit
7. Cepaka
8. Kaba-Kaba
9. Kediri
10. Nyambu
11. Nyitdah
12. Pandak Bandung
13. Pandak Gede
14. Pangkung Tibah
15. Pejaten Terkait peran desa adat di Bali dalam mendukung progam penanggulangan  penyalahgunaan Narkoba, Kepala BNN Provinsi Bali
Putu  Gede  Suastawa  menyebutkan
pararem  desa  sangat  efektif  guna menekan penggunaan dan peredaran  Narkoba.  Disampaikan pula  agar  setiap  desa  memiliki pararem  (aturan)  mengenai  tindak lanjut bagi pengguna atau pengedar narkoba.  Pararem  dalam  hal  ini merupakan suatu hukum adat yang diharapkan  mampu  mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba.  Lebih  lanjut  Putu  Gede Suastawa menjelaskan, guna mempercepat  pembuatan  pararem, yaitu dengan megumpulkan bendesa yang ada, selanjutnya diajak berdiskusi  serta  diberikan  contoh pararem  yang  ada  dan  telah
diterapkan di beberapa desa pakraman. Namun pararem tersebut tidak  terlepas  dari  Desa  kala  patra dengan  local  genius.  Dengan pararem,  desa  adat  diharapkan berperan  aktif  mencegah  narkoba dengan  menggerakan  pecalang, relawan, dan yowana.
Peneliti menunjukkan jumlah tindak  pidana  Narkoba  di  wilayah hukum Polres Tabanan berdasarkan data  Laporan  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Tabanan  dalam bentuk  tabel  dari  tahun  2017  s.d. 2019.
Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019 JENIS KASUS TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 (belum berakhir) PENYALAHGUNAA N NARKOBA JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP 18 20 13 14 22
Sumber : Data Unit Reserse Narkoba Polres Tabanan, 2017-2019 Keterangan :
1. JTP singkatan dari jumlah tindak pidana
2. JPTP singkatan dari jumlah penyelesaian tindak pidana
Dalam  penelitian  ini  lebih memfokuskan  pada  Tindak  Pidana Narkoba  yang  pelakunya  adalah Remaja.  Dalam  perkembangannya sejak  dilahirkan  sebagai  bayi, manusia melalui empat fase : kanak- kanak  ( infant ),  remaja  ( adolescent ), dewasa ( adult ), tua ( old ). Batas umur yang memisahakan fase-fase itu ada berbagai  pendapat  dan  sebenarnya relative;  yang  lebih  penting  adalah cirri-ciri  khusus  pada  fase-fase tersebut. Masa kanak-kanak, hingga
umur  9-10  tahun.  Dalam  fase  ini ketergantungan  pada  orang  tua terutama  ibu  masih  besar  sekali, kehendak  bebas  ( independent  will ) masih  tinggi  rasa  ingin  tahunya besar,  rasa  putus  asa  kecil,  meniru atau mencontoh perilaku orang lain yang  seabaya,  daya  imajinasinya besar. Masa remaja, umur 10 hingga 17  tahun;  kemampuan  mengingat berkembang, ingin menarik perhatian  lingkungannya;  fase  ini sering  disebet  masa panca  roba ,  fase
yang  mmerlukan  perhatian  khusus dalam  pemebentukan  kepribadian yang banyak menetukan perjalanan hidup  selanjutanya.  Masa  dewasa,
umur  18  hingga  kurang  lebih  30 tahun; fase pemantapan pembentukan kepribadian. Ketergantungan  pada  orang  tua berkurang atau sudah tidak ada dan berubah menjadi bebas ( independent ) terutama  dalam  mengejar  cita-cita yang tidak lepas dari pengaruh fase- fase  sebelumnya.  Sedangkan  masa tua,  umur  diatas  30  tahun  hingga lanjut  usia  (diatas  50-60  tahun). Dalam  fase  ini  mulai  tumbuh kearifan  ( judgment )  karena  dalam fase  ini  pada  umumnya  sudah membina keluarga, jadi ada tanggung  jawab  lahir  maupun bathin  untuk  membesarkan  dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan  masa  remaja  menurut World  Health  Organitation  (WHO) merupakan suatu fase perkembangan  antara  masa  kanak- kanak dan masa
dewasa; berlangsung  antara  usia  10  sampai 19  tahun.  Masa  remaja  terdiri  pada masa  remaja  awal  (10-14  tahun), masa  remaja  (14-17  Tahun).  Pada masa remaja, banyak terjadi perubahan  biologis,  psikologis, maupun  social.  Tetapi  umumnya proses pematangan fisik terjadi lebih cepat  dari  proses  pematangan kejiwaan  ( Psikososial ).  Seorang  anak remaja  tidak  lagi  didapat  sebagai anak  kecil,  tetapi  belum  juga dianggap  sebagai  orang  dewasa. Pada  dasarnya  remaja  masih memerlukan  perlindungan  orang tua.
Berdasarkan Peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia,  dalam  hal  ini  hukum
pidana,  kalsifikasi  belum  dewasa
(remaja)  tercantum  dalam  Pasal  40 KUHP yang pada intinya menegaskan  bahwa  batas  umur dikatakan  dewasa  ialah  diatas  16 tahun, sedangkan dibawah 16 tahun digolongkan  belum  dewasa  atau masih  remaja.  Namun  apabila seseorang belum mencapai umur 16 tahun  akan  tetapi  kawin  terebih dahulu,  maka  ketentuan  ini  tidak berlaku baginya dan digolongkan ke dalam  klasifikasi  orang  dewasa. Pemberian  klasifkasi  umur  secara yuridis tidak lain untuk membedakan  perlakuan  hukum antara  tindakan  orang  dewasa  dan perlakuan  orang  yang  masih dibawah  umur  (remaja),  sebab  di dalam  hukum  pidana  bahwa perlakuan
seseorang yang dinyatakan belum cukup umur dan melakukan  suatu  tindakan  yang bertentangan dengan hukum mendapat  perlindungan,  paling tidak  ada  keringan  yang  diberikan oleh hukum terhadap orang tersebut.  Dari  konsep  umur  remaja yang  diuraikan  dapat  diasumsikan bahwa usia Remaja berkisar diantara 10 – 17 Tahun.
Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Daerah  Bali Resor  Tabanan  pada  rentan  tahun 2017-2019 (belum berakhir) pengguna narkoba dikalangan remaja  berjumlah  hanya  1  kasus  di tahun  2018  jika  dilihat  dari  batasan usia  yang  termasuk  fase  remaja. Namun  usia  diatas  17  Tahun termasuk usia dewasa namun masih dalam status sebagai pelajar, dalam rentan  tahun  2017-2019  (belum berakhir) terdapat 3 kasus penyalahgunaan Narkoba.
Tabel 2.
Jumlah Tindak Pidana Narkoba dengan tersangka berstatus Pelajar/Mahasiswa
di Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2019 NO  TAHUN UMUR BARANG BUKTI MODUS OPERANDI 1 2017 23 (Mahasiswa) a) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,54
(nol koma lima puluh empat) gram bruto atau 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto. b) 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor sim card 081805327243. c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DK 7209
HF.
TKP II a) 1 (satu) buah kotak Vape bertuliskan TWISTEDMESSES yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening Barang bukti 1 paket shabu dimasukan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dan disimpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor pelaku
yang didiuga shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto.
1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) 2 2018 17 (SMA) a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat  2,20 (dua koma dua puluh)
gram bruto atau
2,0 (dua koma nol) gram netto. b. 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk iPhone dengan nomor sim card081907550457. c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi DK 5545 BZ. Di Buang dipinngir Jalan 3 2018 18 (SMA)
4 2018 19 (Pelajar/Mahasiswa) a. 1 (satu) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla dengan berat  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat 1 (satu) linting tembakau yang diduga tembakau gorilla ditemukan di dalam saku depan
belas) gram netto didalam pembungkus rokok Moden warna merah. b. 1 (satu) buah celana panjang jean warna biru merek CHARS. c. 1 (satu) unit
Handphone dengan merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081936665740.
1 (satu) buah korek gas. sebelah kanan celana panjang pelaku 5 2019 23 (Mahasiswa) a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat  0,70
(nol koma tujuh puluh) gram bruto atau 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru terbungkus kain warna putih merah. b. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat  0,40
(nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) Barang bukti 2 paket shabu ditemukan dibelakang tembok garasi mobil gria Munggu Banjar Sandan Dauh Yeh, Desa Sesandan, Kec. Tbn, Kab. Tbn.
gram netto
terbungkus tissu warna putih terlilit plaster warna hitam. c. 1 (satu) unit Handphone dengan merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 085738265769. d. 1 (satu) unit sepeda motor vespa S 125  warna abu-abu dengan nomor polisi : DK 5046 GX beserta STNK dengan nomor 03258163 Dengan jumlah barang bukti berupa kristal bening diduga shabu seluruhnya seberat 1,10 (satu koma sepuluh)
gram brutto atau 0,50 (nol koma lima puluh) gram netto 6 2019 21 ( Mahasiswa) a. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat  0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bruto atau
0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam kertas aluminium foil Barang bukti 1 (satu) paket shabu digenggam tangan kanan tersangka
terbungkus dengan tissu warna putih didalam pembungkus Rokok Gudang Garam. b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 081996414830. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi : DK 4792 GAA.
Sumber : Data Unit Reserse Narkoba Polres Tabanan, 2017-2019 Dan  khusus  untuk  wilayah penelitian ini yaitu kecamatan Kediri Kabupaten  Tabanan,  berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  di  Unit Reserse  Narkoba  Polres  Tabanan terdapat  8  kasus  penyalahgunaan Narkoba dalam tahun 2017-2019 dan diantaranya pengguna adalah seorang  Remaja.  Berdasarkan  pada Pasal  104  Undang-Undang  Nomor
35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika yang menyatakan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika.  Selanjutnya pada  Pasal  105  Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika
yang menyatakan, masyarakat  mempunyai  hak  dan tanggung  jawab  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan
penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika serta dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di Bali  dimana  Desa  Adat  memiliki tugas  mewujudkan kasukretan Desa Adat  yang  meliputi  ketenteraman, kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kedamaian  sakala  dan  niskala. Sedangkan  Wewenang  Desa  Adat diatur  dalam  Pasal  23  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali. Berdasarkan  hal  tersebut  Desa Pakraman  memiliki  kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan salah satu
peristiwa  hukum  yang  terjadi  pada Mei  2018  dengan  nomor  laporan Polisi  KSS  NARKOTIKA  LP- A/21/V/2018/BALI/POLRES TBN,
dimana  seorang  remaja  berinisial
IKGMP  asal  kecamatan  Kediri, kabupaten Tabanan kedapatan membawa 1 (satu) buah plastic klip di  dalamnya  berisikan  tembakau yang  diduga  tembakau  gorilla dengan  berat  2,20  (dua  koma  dua puluh)  gram  bruto  atau  2,0  (dua koma  nol)  gram  netto.  Dan  yang mengejutkan  status  dari  remaja  ini adalah  seorang  pelajar  SMU. Peristiwa  hukum  ini  hanya  salah satu  yang  dimunculkan  pada penelitian,  dan  terdapat  peristiwa hukum  lainnya  yang  melibatkan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.
Berdasarkan  hasil  penelitian untuk  menjawab  rumusan  masalah satu (1), pengumpulan data dengan menggunakan  tehnik  wawancara dengan perangkat desa pakraman di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten  Tabanan  pada  bulan
Agustus  2019.  Yang  dimaksudkan peranan  desa  pakraman  disini adalah kewenangan desa pakraman dalam  mengatur  masalah  narkotika ini  dalam  awig-awignya  ataupun dalam  kebijakan  lainnya  yang dibentuk bersama-sama oleh perangkat  desa.  Berdasarkan  hasil penelitian dengan teknik wawancara rata-rata awig-awig yang berlaku di Desa  Pakraman  banyak  pengaturan yang  tumpang  tindih  dan  tidak mengatur  hal  yang  substansi  dan sistematis. Substansi dari awig-awig tidak  disesuaikan  dengan  keadaan kekinian masyarakat misalnya pengaturan  yang  perlu  dipertegas sesuai keadaan kondisi desa pakraman  termasuk  dalam  hal masalah  penyalahgunaan  narkoba. Mengingat  penggunaan  narkoba  di wilayah kecamatan Kediri
cenderung mengalami peningkatan. Awig-awig sendiri merupakan produk hukum dari suatu organisasi tradisonal  di  Bali,  yang  umumnya dibuat  secara  musyawarah  mufakat oleh  seluruh  anggotanya  dan berlaku sebagai pedoman bertingkah  laku  dari  anggota organisasi yang bersangkutan.
Dengan demikian, awig-awig adalah patokan-patokan  tingkah  laku  yang dibuat  oleh  masyarakat  yang bersangkutan  berdasarkan  rasa keadilan  dan  rasa  kepatutan  yang hidup  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Realitas social bukanlah sesuatu yang statis. Semua masyarakat  di  dunia  ini  selalu berubah,  sehingga  doktrin  yang dianut  orang  sekarang  ini  adalah; tidak  ada  sesuatu  yang  abadi  di dunia  ini,  yang  kekal  justru  adalah perubahan  itu  sendiri.  Dalam konteks  masyarakat  yang  dinamis ini,  maka  penting  dilihat  fungsi awig-awig  baik  sebagai  alat control social (hukum sebagai sarana control social ) maupun sarana pembaharuan masyarakat  (hukum  sebagai  sarana perubahan social). Fungsi awig-awig sebagai  alat  control  social  berpijak dari  asumsi  bahwa  awig-awig mempunyai
kemampuan mengontrol perilaku karma desa dan menciptakan suatu kesesuaian dalam  perilaku-perilaku  mereka, preventif maupun represif . Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat dinayatakan bahwa tidak ada awig-awig  khusus  yang  mengatur tentang  penyalahgunaan  Narkoba, seperti halnya jika tidak
menyamabraya maka dikenai dedosan atau kesepekan. Kita tahu bahwa di dalam  masyarakat  sering  terjadi kasus-kasus  (masalah)  hukum  baik
yang  berupa  pelanggaran  hukum maupun  sengketa.  Kita  juga  dapat melihat bahwa di dalam masyarakat tersedia  banyak  pilihan  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  menyelesaikan kasus-kasus  hukum  yang  terjadi.
Termasuk dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, masyarakat  adat  Kecamatan  Kediri Kabupaten  Tabanan,  ada  sebagian warga masyarakat memilih cara-cara penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan, sebagian lainnya memilih  cara-cara  penyelesaian  di luar pengadilan. Cara-cara penyelesaian  masalah  di  luar pengadilan  dalam  kenyataannya banyak  ragamnya,  mulai  dari negosiasi/perundingan. Mediasi (perundingan dengan pihak ketiga), dan lain-lain. Berdasarkan pada hasil penelitian  di  desa  Nyambu,  Kediri, Desa  Abian  Tuwung,  Desa  Banjar Anyar  Kecamatan  Kediri  untuk masalah  narkoba  yang  pemakainya anak  di  bawah  umur  atau  remaja desa pakrmanan memfasilitasi untuk  menempuh  penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan  aparat  penegak  hukum ataupun dengan yang melaporkan si pengguna.  Karena  pada  dasarnya korban dari kejahatan penyalahgunaan narkotika itu adalah  pengguna  sendiri.  Dalam
Teori  Ilmu  hukum  hal  ini  dikenal dengan  sebutan  “ self  victimizing victims ”.  Dan  penyelesaian  secara kekeluargaan  dalam  Ilmu  Hukum dikenal dengan bentuk penyelesaian secara Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana, berbeda  dengan  pendekatan  yang dipakai  dalam  sistem  peradilan
konvensional  yang  lebih  menitik beratkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan ( woman offender ), sedangkan  pendekatan Restorative justice lebih  menitik  beratkan  pada adanya  partisipasi  langsung  dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana.
Peranan  desa  pakraman  di kecamatan kediri selanjutnya memberdayakan  sekaha  truna  truni dimana  bekerja  sama  dengan perangkat  desa  hal  ini  dilakukan dalam  rangka  memberdayakan masyarakat desa usia muda dengan memberikan  mereka  kesempatan untuk  membuat  program-program yang berhubungan dengan kreativitas  remaja  yang  bertujuan memberikan  pengalihan  kepada remaja  sehingga  terhindar  dari penggunaan Narkoba. Seperti misalkan Bazar Pemuda , Pembuatan  Ogoh-Ogoh,  Turnamen Olah Raga dan lain sebagainya.
Upaya  Desa  Pakraman  kecamatan Kediri  kabupaten  Tabanan  dalam Menanggulangi Penyalahgunaan NARKOBA di Kalangan Remaja Upaya penanggulangan
kejahatan  atau  tindak  pidana  dapat dibedakan  menajdi  dua  (2)  yaitu upaya  penanggulangan  kejahatan jalur  penal  lebih  menitik  beratkan pada  sifat  repressif  (penindasan  / pemberantasan  /dan  penumpasan) sesudah  kejahatan  itu  terjadi, sedangkan  jalur non  penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (Pencegahan/penangkalan/pengen dalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Mengingat  upaya  penanggulanga kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk
terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya adalah menangani factor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.  Dengan  demikian  upaya non penal ini memiliki peranan yang besar untuk menanggulangi kejahatan. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  kepala  desa  ataupun perangkat  desa  yang  ada  di Kecamatan  Kediri,  mereka  lebih mengupayakan
penanggulangan secara preventif , karena inilah fungsi utama  dari  Desa  Pakraman  yaitu mencegah suatu kejahatan agar tidak terulang  kembali.  Upaya  yang dilakukan antara lain :
1. Sosialisasi  rutin  terutama kepada Orang Tua disela-sela rapat  rutin  masyarakat  Desa mengenai dampak dari bahaya narkotika 2. Mewajibkan  sekolah-sekolah di lingkungan Desa Pakraman  mensosialisasikan mengenai Bahaya Narkoba 3. Melaksanakan kegiatan rutin seperti perlombaan olah raga yang  melibatkan  Sekaha Truna Truni
4. Bekerjasama  dengan  pihak kepolisian khususnya Babinkamtibmas dalam sosialisasi dampak dan perapan  hukum  terakait penyalahgunaan narkotika
5. Pihak  desa  juga  selalu mendata  warga  pendatang serta melakukan pengecekan KTP dengan mengikut sertakan Pecalang Mewujudkan kabupaten Tabanan yang bersih dari penyalahgunaan  Narkoba  tentu tidak  hanya  tanggung  jawab  desa pakraman.  Pemerintah  Kabupaten
Tabanan melakukan berbagai upaya diantaranya :
1. Melakukan  pemasangan Baliho  yang  mengajak masyarakat terutama Generasi  Muda  untuk menjauhi Narkoba 2. Melakukan sidak tes Narkoba ke seluruh Aparatur  Sipil  Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba Peran  Desa  Pakraman  khususnya bendesa  adat  dalam  pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat vital. Bendesa adat sebagai  garda  terdepan  dalam menjadi pelopor dalam penyampaian  informasi  kepada masyarakat, deteksi dini penyalahgunaan  narkoba,  menjadi tokoh  dan  pautan  serta  menjadi orang  pertama  menerima  laporan terkait dengan kegiatan pencegahan, pemberantasan  penyalagunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  di desanya.

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya anak di bawah umur atau remaja, dimana desa  pakrmanan  memfasilitasi untuk  menempuh  penyelesaian masalah  secara  kekeluargaan dengan  aparat  penegak  hukum ataupun dengan yang melaporkan si  pengguna.  Karena  pada dasarnya  korban  dari  kejahatan penyalahgunaan  narkotika  itu adalah  pengguna  sendiri.  Dan
tidak ada awig-awig yang khusus mengatur tentang penyalahgunaan Narkoba 2. Desa Pakraman Kecamatan Kediri,  Kabupaten  Tabanan  lebih mengupayakan  penanggulangan secara preventif ,  karena  inilah fungsi utama dari Desa Pakraman yaitu  mencegah  suatu  kejahatan agar  tidak  terulang  kembali. Dengan  cara  sosialisasi  dan mengaktifkan
kegiatan kepemudaan  dengan  melibatkan sekaha Truna Truni Rekomendasi 1. Seharusnya desa pakraman mengatur masalah penyalahgunaan  Narkoba  ini  di dalam  awig-awignya,  karena hukuman  social  biasanya  lebih keras  dampaknya  dan  dapat member efek jera bagi pelakunya
2. Penanggulangan Preventif jangan hanya  sebatas  sosialisasi,  lebih mewajibkan  bagi  para  remaja untuk  pengecekan  darah  setiap bulannya  ke  Puskesmas  untuk mendeteksi  secara  dini  siapa sebagai pemakai Narkoba DAFTAR PUSTAKA Buku Astiti  Tjok  Istri  Putra,  2005,
Pemberdayaan Awig-awig Menuju  Ajeg  Bali ,  Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi Hukum Universitas Udayana,Bali Atmosoeprapto. Kisdarto,2004, Temukan  Kembali  Jati Diri Anda , Alex Media Komputindo,Jakarta. Chazawi  Adami,  2002, Pelajaran
Hukum  Pidana  I ,Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Dahlan,  2017, Problematika  Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap
Penyalahguna Narkotika , Deepublish,Yogyakarta Diantha Pasek,2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum ,Prenada Media Group,Jakarta Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin,2014, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori ,Pustaka Pelajar,Yogyakarta Erna Widodo,2000, Konstruksi kearah penelitian deskriptif , Avyrouz,Jakarta
Fauzan  ,2017, Kamus  Hukum  dan
Yurisprudensi,  Cetakan  Pertama , Prenadamedia Group,Jakarta Gunadi Ismu dan Efendi Jonadi,2015, Cepat  dan  Mudah Memahami Hukum Pidana , Kencana, Jakarta Hadin Mudjad,2012, Penelitian Hukum  Indonesia  Kontenporer , Genta Publishing,Yogyakarta I  Made  Suasthawa  Dharmayuda, didigitalkan  2008, Desa  Adat, Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat  di  Propinsi  Bali ,Upada Sastra,Denpasar
Joewana  Satya  et.al,2001, Narkoba Petunjuk  Praktis  Bagi  Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba , Penerbit Media Pressindo,Yogyakarta Moh  Taufik  Makarao,dkk,  2003, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia,Jakarta Moeljatno  ,1992, Asas-asas  Hukum Pidana ,Rajawali Pers,Jakarta Partodiharjo  Subagyo  ,2007, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya , Jakarta
Parimartha  I  Gde,  2013, Silang Pandang  Desa  Adat  dan  Desa Dinas di Bali ,Udayana University Press,Denpasar Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Interpratama Offset,Jakarta
Qamar  Nurul  et  al,2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV.  Social  Politics Genius,Makasar Rony  Hanitijo  Soemotro,  1985,
Metodologi  Penelitian  Hukum , Ghia Indonesia,Jakarta Sally Falk Moore, 1978, Law as Process an  Anthropological  Approach, Routledge & Kegen Paul, London, Boston, Melbourne Soedjono Dirdjosiworo,1990, Hukum tentang  Narkotika  di  Indonesia , Karya Nusantara, Bandung Soelistyowati Irianto dan Sidharta,2009, Metode Penelitian Hukum  Konstelasi  dan  Refleksi ,
Yayasan Obor,Jakarta Tarigan  Jasa  Irwan,2017, Narkotika dan Penanggulangannya , Yogyakarta; Deepublish Wignyosoebroto Soetandyo,1995, Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan  tentang  pembinaan dalam  penelitian  hukum  Dalam PJP  II ,  BPHN  Depatemen Kehakiman,Jakarta
Windia  P  Wayan  dan  Sudantra Ketut,  2006, Pengantar  Hukum Adat Bali ,Lembaga Dokumentasi  dan  Publikasi Fakultas Hukum Univ Udayana, Denpasar Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Jurnal dan Publikasi Ilmiah Bagiastra  I  Nyoman, Makna  Filosofis pengaturan Pengelolaan Kesehatan oleh Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dalam Hukum  Kesehatan  di  Indonesia (Suatu Kajian Pada Desa Adat di Bali) , Doctoral Disertation Universitas Udayana, Denpasar,2019 Indarjo, S. , Kesehatan jiwa remaja . KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 5 (1),2009 Made  Suweta, “Peranan  Awig-awig desa  adat  terhadap  Pelaksanaan Tri  Hita  Karana  di  Desa Kerobokan  dati  II  Buleleng ”, Skripsi, Undiksha,Singaraja Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi, “ Peran  Desa  Pakraman  dalam Pembentukan  Perarem  Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan”, Jurnal Magister Hukum
Udayana,September 2016 Pakpahan, ,. RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA. Jurnal Cakrawala Hukum, 6 (2),2015 Santoso, T., & Silalahi, A, Penyalahgunaan  Narkoba  Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif . Indonesian Journal of Criminology, 1 (1),2000 Internet/Website http://www.bnn.go.id, Remaja Tak Ada Waktu untuk Narkoba, 12 Agustus 2018
regional.kompas.com,Bali Surga Peredaran Narkoba, 07 September 2011 https://www.liputan6.com. BNN  Pemakai  Narkoba  di Indonesia Capai 35 Juta Orang pada  2017,diakses  tanggal  8 Juli 2019. https://megapolitan.kompas. com.  BNN  sepanjang  2018,  2 juta  Mahasiswa  dan  15  Juta pekerja terlibat narkoba, diakses tanggal 8 Juli 2019 https://bnn.go.id, Jurnal Data  Puslitdatin  Tahun  2018, Indonesia  :  Narkoba  dalam Angka Tahun 2017,h.3, diakses tanggal 10 Juli 2019 https://issuu.com/wayandw itanaya/docs/profil_tabanan _2013,  Umum  Geografis, diakses  tanggal  08  Agustus 2019 Jam 17:00 https : www.balipuspanews.com. Perangi narkoba dengan pararem desa, diakses tanggal 31 juli 2019 Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  4  Tahun  2019  tentang Desa Adat di Bali