p-ISSN 2086 - 5708 e-ISSN 2442 - 7535

## Dilema Laporan Investigatif dalam Perspektif Kebebasan Informasi

## Safriady
Email : Langkahsatuku@gmail.com
Universitas Budi Luhur, Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta, Indonesia
Submitted: 7 April 2021 Revised: 24 April 2021 Accepted: 28 April 2021

## ABSTRAK
Reformasi  1998    ikut  mengubah  Pers  di  Indonesia,  setelah  32  tahun  berada  dalam  kontrol  Orde  Baru.  Pemerintahan transisi Habibie mengeluarkan aturan baru tentang pers yaitu UU Pers No. 40 tahun 1999 yang mengatur ulang  posisi pers di Indonesia. peliputan Investigasi merupakan salah satu yang diuntungkan dalam proses reformasi. Selain revolusi digital, kepemilikan media dan regulasi ikut mempengaruhi journalism investigatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  mengguna  wawancara,  observasi,  dan  studi  pustaka.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  revolusi  digital  ikut  merubah  lanskap  media  konvesional  menjadi  digital.  Keberhasilan kerja colaboraty lintas negara menjadi acuan dalam penggrapan di masa depan. Peliputan invstigatif kini tidak lagi di domisili  oleh  ruang  redaksi  tunggal.  Konglomerasi  media  menjadi  salah  satu  sebab  bergesernya  trend  peliputan investigasi di Indonesia mau pun secara global . Kata Kunci : Dilema, Jurnalis Investigasi, Laporan Investigatif, Kualititatif, studi kasus

## ABSTRACT
The 1998 Reformation helped change the press in Indonesia, after 32 years under the control of the New Order. Habibie's transitional government issued a new regulation on the press, namely the Press Law no. 40 of 1999 which rearranged the  position  of  the  press  in  Indonesia.  Reporting  Investigations  are  one  of  the  beneficiaries  of  the  reform  process.  In addition  to  the  digital revolution,  media  ownership  and regulation  are  also  influencing  investigative  journalism.  This qualitative research uses a case study method. Data collection techniques were carried out using interviews, observation, and literature study. The results show that the digital revolution has also changed the landscape of conventional media to digital. The success of collaborative work across countries becomes a reference for future development. Investigative coverage is no longer domiciled by a single newsroom. The media conglomeration is one of the reasons for the shifting trend of investigative reporting in Indonesia and globally.
Keywords: Dilemmas, Investigative Journalist, Investigative Reports, Qualitative, Case Studies

## PENDAHULUAN
Kelahiran  reformasi  1998 ikut mengubah wajah media  massa di Indonesia yang sebelumnya dikendalikan dan dikontrol penuh oleh pemerintah Orde Baru.
Pemerintahan    Presiden  Habibie  mencabut seluruh aturan yang selama ini membelenggu media, yaitu dengan mengesahkan UU No. 40 tahun 1999. Dalam UU  yang  baru  ini,  pemerintah  menghapus sejumlah  aturan  yang  berlaku  pada  Orde Baru yaitu keharusan mengajukan Surat Izin Usaha  Penerbitan  Pers  atau  SIUPP  dan ketentuan sensor. Tidak hanya itu, UU Pers 1999  yang  baru  ini  juga  mengatur  hukum dan perlindungan bagi praktisi pers.
Sejarah  mencatat  dinamika  pers  di Indonesia  mengalami  proses  pasang  surut yang  menarik  untuk  ditelaah.  Pergantian rezim pemerintahan telah mewarnai perkembangan  pers  di  Indonesia.  Dimulai dari  sebelum  Indonesia  merdeka,  era Belanda,  Jepang,  Orde  Lama,  Orde  Baru hingga setelah reformasi.
Pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu rezim pemerintahan paling sukses dalam  mengontrol  pers  dan  produknya. Peran  dari    departemen  penerangan  sangat strategis  dalam  mengontrol  media  massa, bersenjatakan SIUPP, department peneranga atau  deppen  (istilah  waktu  itu)    merupakan momok  yang  menakutkan  bagi  pengusaha media dan redaksi.
Ditambah  pisau  sensor  merupakan andalan  pemerintah  dalam  mengontrol informasi  yang dikelola media pada saat itu. Masih belum lupa dalam ingatan, bagaimana majalah  Tempo  berakhir  tragis  setelah menurunkan laporan investigatif  pembelian kapal  perang  bekas  Jerman  timur,  dimana dalam laporan tersebut mengungkap indikasi korupsi  dalam  proses  pembeliannya.  Atas
1 https://aji.or.id/read/berita/242/Siaran-Pers- Catatan-Akhir-Tahun-AJI-Indonesia.html, diakses rabu 21 April 2021
perintah,  Harmoko  menteri  Penerangan waktu  itu  langsung  mencabut  SIUPP majalah Tempo. Tak hanya majalah Tempo, Delik, Detak salah satu media  yang pernah merasakan  tajamnya  pedang  “bredel”  Orde Baru.
Tidak  hanya  kasus  perusahaan media,  aksi  terror  yang  berujung  kematian jurnalis  menjadi  cacatan  tersendiri  dalam liputan jurnalistik. Aliansi jurnalis Indonesia  atau  AJI  mencatat  sejak  tahun 1996  terdapat  sejumlah  kasus  kematian jurnalis yang diduga melibatkan pemerintah atau  aparat  keamanan.  Beberapa  kematian jurnalis  yang  hari  ini  belum  terungkap  atau dark number yaitu :
1. Fuad  Muhammad  Syafriuddin  alias
Udin, jurnalis Harian Bernas
Yogyakarta, tewas di tangan orang tak dikenal pada Agustus 1996.
2. Naimullah, jurnalis Harian Sinar Pagi , ditemukan tewas di Pantai Penimbungan, Kalimantan Barat tahun 1997.
3. Agus  Mulyawan,  jurnalis Asia  Press tewas tahun 1999 di Timor-Timur.
4. Muhammad  Jamaluddin,  kameramen TVRI yang bekerja dan hilang di Aceh tahun 2003
5. Ersa  Siregar,  jurnalis RCTI tewas  29 Desember 2003 di Aceh.
6. Herliyanto, jurnalis Tabloid Delta Pos
Sidoarjo  yang  ditemukan  tewas  di hutan jati Desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo, pada 2006 7. Ardiansyah Matra'is Wibisono, jurnalis  TV  lokal  di  Merauke  yang ditemukan  tewas  pada  2010  di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro,
Merauke.
8. Wartawan Radar  Bali AA  Gde Narendar Prabangsa pada 2009.
9. Alfred  Mirulewan,  jurnalis Tabloid Pelangi ditemukan tewas 18 Desember 2010  di  Kabupaten  Maluku  Barat Daya. 1
Kekerasan paling sering dialami oleh para  jurnalis    saat  bertugas  mulai  dari Intimidasi  lisan  oleh  pejabat  publik, perusakan  alat  atau  hasil  liputan  hingga kekerasan  fisik  yang  berakibat  luka,  cacat atau kematian.
Penggunaan teknik peliputan Investigasi  merupakan  salah  satu  cara bagaimana  media  mampu  mendapat  data atau  fakta  khusus  yang  tidak  bisa  tergarap oleh  pekerjaan  jurnalistik  pada  umumnnya. Pekerjaan  investigasi  merupakan  suatu pekerjaan extraordinary ,  yang  tidak  hanya dituntuk  memiliki skill lebih,  tetapi  juga memiliki jaringan dan kemampuan mengelola  dan  mengolah  informasi  yang diperoleh.  Tidak  hanya  itu,  peliputan investigasi dan laporan investigasi merupakan  salah  satu  cara  agar  media  atau jurnalis  tidak  menjadi  alat  kepentingan penguasa  serta kelompok kepentingan. Amy
Goodman & David Goodman mengungkapkan “peran media bukan untuk setuju  dengan  orang atau  kelompok manapun, pemerintah atau golongan penguasa, Tapi media mempunyai tanggung jawab  untuk  memasukkan  semua  suara  ke dalam  setiap  wacana.(Amy  Goodman  & David Goodman, 2005)
Beberapa ahli berpendapat bahwa, di banyak negara praktek jurnalime investigasi dinilai  sebagai  penjaga  demokrasi.  (Burgh,
1999, 2008; Murphy, 1991:
Weinberg,1996). Di  Amerika  Serikat, pengungkapan suatu kasus oleh media  kerap dilakukan  dengan  metode  investigatif. Tradisi  ini  dimulai  dari  pengungkapan skandal Watergate oleh jurnalis Washington Post  Bob  Woodward  dan  Carl  Bernstein yang menumbangkan presiden Ricard Nixon pada  waktu  itu.  Sedangkan  di  Indonesia praktek Jurnalisme Investigasi belum menjadi tradisi. Praktek jurnalisme investigatif  kerap menjadi menjadi momok yang  menakutkan  bagi  pemerintahan  di
setiap  rezim.  Hal  ini  dapat  terlihat bagaimana  tindakan    yang  diambil  setelah sejumlah  laporan  investigatif  diturunkan daan  kemudian  berdampat  terhadap  opini public terhadap kekuasaan.
Di  awal  reformasi,  ketika  proses kekuasaan  masih  berada  dalam  proses transisi,  peran  media  menjadi  sangat signifikan dalam menegakkan proses demokrasi yang sedang berlangsung. Media massa  menjadi  pilar  dalam  menggungkap sejumlah  kasus  penyelewengan  dalam lingkaran  kekuasaan.  Tak  urung  sejumlah media  massa  mulai  menuliskan  laporan  – laporan investigasi yang menyasar penyelewengan yang terjadi dalam lembaga pemerintah  sipil  maupun  militer,  terutama berkaitan  dengan  isu  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme atau disebut KKN.
Kehadiran    sejumlah  LSM  anti korupsi  ikut  membantu  menggungkapkan sejumlah kasus penyelewengan yang terjadi di daerah. Data yang diperoleh oleh LSM ini dinilai  sangat    membantu  kerja  –  kerja Investigasi  yang  dilakukan  oleh  media  dan jurnalis.  Walau  pada  prosesnya  terdapat sejumlah  data  yang  masih  harus  dilakukan verifikasi  ulang  namun  tak  jarang  laporan investigasi ditindaklanjuti oleh aparat hukum atau KPK atau berakhir dicopotnnya pejabat dari posisinya.
Kondisi    ini  tak  bertahan  lama, seakan sadar bagaimana harus bisa mengendalikan  arus  isu  dan  informasi  dari media,  pemerintahan  era  presiden  Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY melahirkan tiga undang – undang yang berkaitan dengan pengelolaan  informasi  yaitu  UU  ITE,  UU KIP  dan  UU  Intelijen.  Pemerintah  merasa perlu  menata  ulang  pengelolaan  informasi dalam  ruang  public  termasuk  media  massa dan media sosial yang mulai muncul. Korban dari  pihak  media  pun  berjatuhan,  sejumlah gugatan bisa berakhir di dewan pers atau di pengadilan.
Menguatnya kepemilikan media dan perkembangan  teknologi  digital  saat  ini berdampak  pada  pengelolaan  media.  Tren digital  dan  konvergensi  media  membawa media  kearah  industry  dengan  orientasi profit  atau  keuntungan.  Intervensi  internal atau  eksternal  yang  terjadi  dalam  ruang redaksi  turut  mempengaruhi  independensi para  jurnalis  pengelolaan  isu  –  isu  strategis dan  bersifat  politis.  Sudah  barang  tentu perubahan dan pergeseran ikut mempengaruhi penerbitan laporan – laporan investigatif.
Bagaimana  menjawab permasalahan ini  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Dilema  laporan investigatif  dalam  perspektif  kebebasan informasi”.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti akan  mencoba  melihat  secara  umum bagaimana  kondisi  dan  tren  laporan investigasi    dalam  beberapa  tahun  terakhir ini.
Penelitian  dengan  tema  sejenis pernah  dilakukan  oleh  Septiawan  Santana tahun 2011 berjudul “Pelaporan Investigatif pada Era Reformasi di Indonesia”. Pada hasil penelitiannya, Santana mengungkapkan bahwa  kondisi  pers  saat  orde  baru  sangat terikat  oleh  control  pemerintah  lewat departemen  penerangan  sehingga  kerja jurnalistik  terutama  investigasi  sangat beresiko tinggi. Sementara itu, era reformasi menurut  santana  liputan  investigasi  lebih terbuka,  namun  terhalang  oleh  berbagai kebijakan  seperti  keuangan,  hukum  dan gugatan.
Penelitian  sejenis  yang  lain  yaitu “Perubahan budaya tinggi berita investigasi menjadi  budaya  populer”  oleh  roswita oktavianti mencoba untuk menelaah pergeseran berita investigasi. Pergeseran ini terjadi  pada  pekerja  media  dan  produk investigasi yang dihasilkan. Berita investigasi  yang  seharusnya  dilakukan secara  komprehensif  dalam  rentang  waktu
cukup  panjang  telah  bergeser.  Berita investigasi  lebih  mengutamakan  kuantitas yakni  produksi  dalam  jumlah  besar,  dalam waktu  singkat,  serta  anggaran  terbatas. Berita investigasi tidak lagi memiliki standar yang  mutlak  sebagai  liputan  investigatif. Selain  itu,  berita  investigasi  yang  pada dasarnya mencari kebenaran serta memperhitungkan  akibat  yang  ditimbulkan, juga mengikuti selera pasar dan kepentingan pemilik  serta  pengiklan.  Berita  investigasi berubah menjadi budaya popular. Akibatnya kualitas berita mengalami penurunan. Sebagai produk budaya tinggi, jurnalis berita investigasi seharusnya memiliki kompetensi lebih  baik  dan  pengalaman  peliputan  lebih lama  daripada  jurnalis  regular.  Dengan tuntutan  kuantitas,  maka  sumber  daya manusia  yang  diturunkan  pun  mengikuti mengalami penurunan kualitas.
Berdasarkan kedua penelitian tersebut, hal ini menjadi kajian literatur bagi peneliti, dimana terdapat sejumlah perbedaan  dalam  peliputan  investigatif membutuhkan modal yang tidak sedikit dan pergeseran  kualitas dari liputan investigasi. Sedangkan  pada  penelitian  ini,  peneliti mencoba  melihat  pergeseran  tren  laporan investigasi.
Adapun  sumber  data  penelitian  ini berasal  dari  observasi,  wawancara,  studi pustaka  berupa online  searching serta pengalaman  pribadi  peneliti  yang  pernah bekerja  sebagai  jurnalis  investigasi  di program Metro Realitas dan Secret Operation  Metro  TV.  Sedangkan maksud penelitian dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  kondisi  atau  tren laporan  investigasi  di  media  nasional beberapa  tahun  terakhir.  Adapun tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  persoalan  regulasi,  kepemilikan media serta perkembangan teknologi digital ikut mempengaruhi jurnalisme investigatif.
Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan kelompok akademisi menjadi rujukan dalam kajian ilmu jurnalistik secara umum dan jurnalistik investigatif khususnya. Sedangkan dari sisi praksis ilmu komunikasi dan  turunannya  merupakan  ilmu  yang memiliki  dampak  dimensi  luas  yang  masih layak untuk telaah. Secara praktis, kegunaan penelitian ini  bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan  dan  rujukan  bagaimana mengelola  liputan  investigasi  ditengah kondisi  sosial,  politik  dan  teknologi  yang terus berkembang.
Jika  merujuk  situs  kkbi.web.id, pemahaman dilema berati situasi sulit yang mengharuskan  orang  menentukan  pilihan antara  dua  kemungkinan  yang  sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan;  situasi  yang  sulit  dan membingungkan. 2 Dapat  dipahami  bahwa penggunaan  kata  dilema  sering  digunakan atau dipakai pada kondisi – kondisi tertentu yaitu  munculnya  sebuah  kebimbangan  atau masalah yang tidak langsung dapat membuat pilihan.
Tidak  ada  pengertian  tunggal  dari Jurnalisme  Investigasi ,  walau  berbeda dalam narasi, namun tujuan dari  jurnalisme investigasi  sama  yaitu  menurunkan  laporan investigatif yang berkualitas dan layak untuk diketahui publik. Walau defenisi kerja dalam praktek laporan investigasi perlu dirumuskan  yaitu  kegiatan  mengumpulkan data dan fakta, melakukan verifikasi hingga menulis  atau  menyiarkannya  dalam  bentul laporan cetak, elektronik dan digital.
Jurnalisme investigatif
menghasilkan apa yang diinginkan wartawan  untuk  membawa  perubahan  di masyarakat  dan  menjadi  motivasi  interaksi pengetahuan  kepada  publik  dalam  proses inventif.  Liputan  investigatif  sepenuhnya menggunakan  teknik  riset  untuk  membuat
2 https://kbbi.web.id/dilema
masyarakat  mengerti  dan  waspada,  melalui berbagai laporan-laporan yang mengandung ‘life and passion’(Santana, 2009: 231-232).
Secara sederhana pemahaman praktek jurnalisme investigasi adalah bagaimana  membuka  atau  mengungkapkan kasus – kasus yang ditutupi dari mata publik keatas  permukaan  sehingga  menjadi  terang benderang.  Menurut Chris White (Santana, 2009:  8)  bahwa  jurnalisme  investigasi merupakan  pekerjaan  yang  tertuju  untuk mengungkapkan  dan  mendapatkan  sebuah kisah  berita  yang  bagus  dan  menjaga masyarakat  untuk  memiliki  kecukupan informasi dan mengetahui adanya bahaya di tengah kehidupan mereka.
Liputan  Investigatif  menghasilkan sebuah  karya  yaitu  laporan  investigatif. Dimana  hasil  dari  laporan  ini,  tidak ditentukan  dari  besar  atau  kecilnya  suatu kasus  akan  tetapi  bagaimana  dampak  atau efek  yang  ditimbulkan  setelah  kasus  ini terungkap  ke  publik.  Laporan  investigatif yang  baik  adalah  apabila  sebuah  fakta bernilai bagi masyarakat.
Sedangkan  David  Spark  (Santana, 2009:172) mengungkapkan laporan investigatif  tidak  hanya  mementingkan kesederhanaan  dan  kejelasan,  melainkan harus memudahkan pemahaman. Rangkaian fakta tidak perlu dijelaskan dalam semangat ekspositoris  yang  berlebihan,  namun  tetap dapat  merepresentasikan  apa  yang  hendak dihipotesiskan.  Fakta-fakta  yang  dipilih harus  dapat  membuka  peluang  diskusi khalayak dan harus bersifat terbuka sehingga khalayak  dapat  dengan  mudah  menelusuri data yang digunakan dalam laporan tersebut.
Kebebasan Informasi , dalam pendapat Jurgen Habermas mengenai ruang publik berjudul The
Structural Transformation of The Public Spare (1997) dalam  konteks  liberal  setiap  individu  yang
menjadi  bagian  dari  public  memiliki  porsi yang  sama  dalam  hal  berpendapat  dan mendapatkan  jaminan  dari  kebebasan  dari intervensi  sehingga  tidak  memunculkan hegemoni namun dapat membantu memunculkan kebijakan public yang adil.
Secara makna, menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  Informasi  atau  KBBI pengertian informasi adalah penerangan atau pemberitahuan  tentang  berita  atau  kabar tentang  sesuatu.  Tekait  informasi,  menurut Darmawan & Fauzi (2013:2) mengungkapkan informasi merupakan hasil
dari  mengolah  data,  dimana  tidak  semua hasil dari olahan tersebut menjadi informasi yang  bermanfaat  bagi  seseorang  atau kelompok.
Peristiwa reformasi membuka peluang  atas  lahirnya  kebebasan  dan keterbukaan  infomasi  yang  hampir  32 dikendalikan  oleh  rezim  Orde  Baru. Tuntutan  untuk  menegakkan  transparency merupakan  salah  satu  agenda  reformasi. Didalamnya termasuk kebebasan pers sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945 yang telag di amandement  secara  tegas  mengatur  hak warga negara dalam melakukan komunikasi dan  memperoleh  informasi  serta  memiliki, menyimpan,  memiliki,  mengolah  serta menyampaikan  infomasi  melalui  saluran yang tersedia, kalimat terakhir dalam uraian diatas  merupakan  fungsi  dari  kerja  media massa.
Dalam undang – undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008,  pasal  1  ayat  2  menegaskan  bahwa Informasi  Publik  adalah  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan
3 https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_N
publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang  ini  serta  informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3
Tidak  hanya  itu,  UU  KIP  ini mensyaratkan  bahwa  badan  publik  mulai dari eksekutif, legislative dan yudikatif serta lembaga  lain  non  pemerintahan  yang menerima  APBN,  APBD  atau  dana  dari pemerintah  wajib  memberikan  informasi yang  diperlukan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan informasi terkait.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini merupakan penelitian yang tidak menggunakan  prosedur  statistik  dan  angka. Menurut  Sugiono,  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menempatkan peneliti  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan  dan  data  bersifat  analisis (Sugiono,2010:9).  Sementara    itu  Creswell mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai suatu proses penelitian berdasarkan pemahaman  sebuah  masalah  sosial  atau masalah manusia (Creswell, 1998: 15).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  studi  kasus.  Metode studi  kasus  ini  memudahkan  peneliti  dalam mendapatkan    data  dan  informasi  yang  di inginkan. Menurut nawawi (2003) data studi kasus  dapat  diperoleh  dari  berbagai  pihak. Sebagai sebuah penelitian, data yang didapat dan  dikumpulkan  dari  sejumlah  sumber hanya  berlaku  pada  kasus  yang  sedang selidiki. Robert K. Yin dalam bukunya Studi Kasus,  Desain  &  Metode (2008:  101), menjelaskan  mengenai  enam  sumber  bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan  data  studi  kasus,  yaitu
o_14_Tahun_2008.pdf, akses 20 April 2021 pukul 21.00 wib
dokumen,  rekaman  arsip,  wawancara, observasi  langsung,  observasi  partisipan, dan perangkat fisik.
Dalam  pengumpulan  data,  metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara  terhadap  partisipan  yang  telah dipilih  oleh  peneliti.  Terdapat  4  partisipan yaitu  reporter  investigasi  disalah  satu program  investigasi  di  salah  satu  stasiun  tv dan  jurnalis  senior,  akan  disebut  Informan. Menurut  Cresswell  (2014)  peneliti  dapat memposisikan  dirinya  dalam  perspektif outsider atau insider. Peneliti akan mengajukan secara terbuka kepada informan dalam  menggali  informasi,  pengalaman, pendapat dan pengetahuan informan (Paton, 2002).  Selain  itu,  peneliti  melakukan  studi dokumentasi dan studi pustaka dalam hal ini internet  Searching (pengumpulan  data online) untuk pengumpulan data skunder.
Lexy  J.  Moleong  dalam  bukunya berjudul Metodologi  Penelitian  Kualitatif (2006)  menjelaskan  analisis  data  kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  sarana yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya, mencari  dan  menemukan  pola,  menemukan apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan  kepada  orang  lain.  Triangulasi data  dilakukan  dengan  menggunakan  data sekunder yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, perkembangan industri  media  di  Indonesia  mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan. Amatan  peneliti,  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  dengan  dukungan  kepentingan modal  telah  mendorong  media  ke  arah praktek  oligopoli  dan  kepemilikan  tunggal
4 http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-1- Kebijakan-Media-2012.pdf, 21 April 2021, pukul 03.00 wib
media.  Dimana  sudah  menjadi  rahasia umum,  sebagian  pemilik  media  terafliasi langsung mau tidak dengan sejumlah lingkar kekuasaan dan partai politik.
Mengulik pernyataan Daniel Dhakidae  yang  dikutip  dalam  Hil  dan  Sen (2000:51) mengungkapkan bahwa pergeseran pers dari arah politik ke Industri komersial  telah  terjadi  sejak  era  Soeharto, dimana kondisi ini ditandai dengan booming minyak di era 70-80an, mulai diluncurkannya satelit palapa dan diluncurkannya televisi berwarna. 4
Hasil  penelitian  terbaru  tentang media  yang  berjudul  “Media  Power  in Indonesia  (Oligarchs,  Citizen  and  The Digital  Revolution)  Ross  Tapsel  yang merupakan dosen dan ahli asia tenggara dari Universitas Nasional Australia mengungkap bahwa  dalam  10  tahun  terakhir  ini  proses digitalisasi  telah  meningkatkan  kapitalisasi dalam  bidang  media  dan  meningkatnya kekuatan politik para pemilik media.
Penelitian lain tentang konglomerasi media  oleh  Merlyna  Lim  dan  Ignatius Haryanto,  mengungkapkan  imbas  dari konglomerasi media, bukan hanya persoalan campur  tangan owner dalam  ruang  redaksi saja,  tetapi  merambah  ke  penguasaan ekonomi dan pangggung politik. Walau pada akhirnya  kualitas  jurnalisme  akan  menjadi taruhan  yang  sangat  mahal. 5 Praktek intervensi  atau  campur  tangan  dalam  ruang redaksi, kerap terjadi dalam program berita. Para  partisipan  menyatakan  bahwa  agenda setting  yang  dibuat  oleh  para  redaktur  atau produser  dalam  ruang  redaksi  pasti  akan mempengaruhi isi dari peliputan.
Runtuhnya sekat firewall atau tembok  dalam organisasi media menjadikan kepentingan bisnis media bercampur dengan integritas dan indenpendensi yang dibangun
5 https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via- jalur-media-tv-cetak-cEv7, 22 April 2021, pukul 05.00 wib
oleh redaksi.  Menjadi hal lumrah   didalam redaksi,  karena  alasan  tertentu,  sebuah  isu atau  narasumber  batal  untuk  diliput  atau diwawancara,  disebab adanya kontrak iklan, dialog atau karena owner tidak suka dengan sosok tersebut.
Situasi  ini  tidak  hanya  berdampak pada kualitas produk jurnalistik umum saja, namun kondisi ikut mempengaruhi pengungkapan  kasus  dalam  jurnalisme investigasi oleh media. Akibatnya sejumlah laporan  investigatif  mengalami  penurunan kualitas  laporan  yang  berhubungan  dengan isu  strategis  seperti  politik,  hukum  atau keamanan yang biasa melibatkan kekuasaan atau lingkaran kekuasaan.
Berdasarkan amatan peneliti, kecuali Majalah Tempo yang  masih konsisten dalam menulis laporan investigasi, sejumlah media nasional baik cetak maupun elektronik yang berpusat  di  Jakarta  bisa  dikatakan  hampir jarang merilis laporan investigatif, Jika pun ada  isu  atau  tema  –  tema  sudah  melalui proses  ”diskusi  dan  modifikasi”  sesuai agenda  setting  yang  telah  disepakati  dalam ruang redaksi.
Pada  akhirnya  kendali  atas  ruang redaksi, kebijakan regulasi dan perkembangan  Digital  merupakan  faktor turut mempengaruhi perkembangan lanskap laporan  jurnalisme    investigatif  di  abad  21. Editor Investigasi The Washington Pos Jeff Leen mengungkapkan keberadaan web telah mengubah  tampilan  Jurnalisme  Investigatif yang  secara  digital  dapat  menampilkan video,  dokumen,  grafis  dan  foto  (Carson, 2020 : 62).
Revolusi Digital & Trend Global
Perkembangan tren digital yang yang terjadi  saat  ini  ikut  merubah  lanskap  media massa  secara  global  termasuk  Indonesia. Migrasi media massa ke platfom digital ikut menumbangkan media konvensional seperti
6 https://jaring.id/revolusi-digital-dan-jurnalisme- investigasi/
media  cetak.  Sejumlah  bisnis  media  pun berguguran  yang  disebabkan  berubahnya pola  komsumsi  media  oleh  masyarakat. Transisi    digital    menciptakan  budaya  baru dalam  komunikasi  dan  mengkomsumsi informasi.  Tanpa  ada  batasan,  masyarakat yang  berada  dimana  pun  bisa  mengakses informasi lebih cepat.
Menurut  Richard  Tofel,  Presiden Propublica, mengungkapkan bahwa revolusi digital  telah  mengubah,  bahkan  bisa menghancurkan model bisnis yang dihasilkan  oleh  hampir  semua  jurnalisme berkualitas  pada  seperempat  abad  setelah Watergate. 6 Melihat  pernyataan  Tofel  ada benarnya jika saat ini melihat kualitas berita yang dihasilkan oleh media mainstream baik elektronik, cetak dan online hanya ada satu kata “seragam” terutama berita atau isu yang berhubungan dengan kekuasaan.
Hal  ini  terlihat  ketika  media  besar dibatasi  oleh    kontrak  iklan  atau  relasi penguasa  -  pengusaha  sehingga  terdapat keterbatasan  dalam  menggarap  sebuah  isu tertentu, maka celah ini dimanfakan dengan sebaik  mungkin  oleh  pengiat  media  sosial untuk  memberikan  informasi  yang  lain kepada publik, bahkan beberapa akun media sosial menjadi refrensi bagi masyarakat jika berita  atau  informasi  yang  diinginkan  tidak rilis atau tayang di media mainstream .
Revolusi  digital  menjadikan  media sosial  menjadi  ruang  baru  atau newroom sekaligus newsroom bagi  masyarakat  untuk saling berbagi cerita dan ide. Berbekal akun di  media  sosial  seseorang  telah  mampu bertransformasi menjadi netizen atau warga internet dalam dunia maya. Tak ayal, media sosial  pada  kurun  waktu  sepuluh  tahun terakhir  ini  mampu  mengkontruksi  ruang komunikasi  kepada  pengguna  untuk  bisa langsung  berinteraksi  langsung  dengan pengambil  tokoh  atau  sosok  kebijakan  atau
pun  mempengaruhi  opini  publik  layaknya media mainstream .
Laporan  penelitian  yang  berjudul “ Global  Digital  Reports 2020”  yang  dirilis oleh  agen  marketing  sosial  We  Are  Sosial, mencatat seperti yang tertera pada grafis, 64 persen  orang  Indonesia  terkoneksi  dengan internet  dan  rata  –  rata  usia  pengguna internet  di  Indonesia  16  hingga  64  tahun. Tercatat  per  hari  waktu  yang  digunakan untuk internet 7 jam 59 menit, dimana angka tersebut melampaui rata – rata angka global yaitu 6 jam 43 menit perharinya. 7
Gambar 1 Data pengguna Internet di Indonesia ( Sumber : HootSuite dan sosial We Are Social)
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  ditarik kesimpulan,  membuktikan  bahwa  revolusi atau  transformasi  digital  dalam  masyarakat Indonesia  menunjukan  perkembangan  yang cukup  signifikan  jika  merujuk  angka  dari riset tersebut.
Satu lagi berkah dari revolusi digital ini yaitu terbentuknya jurnalisme warga atau citizen journalism. Kehadiran kelompok ini, salah  satunya  disebabkan  adanya  Gap  atau disparitas  informasi  yang  tidak  bisa disediakan  oleh  media  nasional  atau  lokal. Keberadan  citizen  journalism  ini  dirasakan sangat  membantu  materi  pemberitaan  yang tidak  terjangkau  oleh  media  resmi,  walau seiring  waktu  banyak  dari  mereka  mulai memproduksi  atau  merilis  informasi  yang
7 https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk- indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full, diakses 22 Maret 2021, pukul 13.30 wib
ada  melalui  platform  instagram,  Facebook bahkan Youtube.
Trend  perkembangan  medsos  ikut memberikan mengubah pola dari jurnalisme investigatif.  Kini tanpa harus melalui ruang redaksi  konvesional  sejumlah  isu  –  isu investigasi mulai digarap secara independen, baik oleh public atau pun oleh grup jurnalis yang  bergabung  dalam  organisasi  jurnalis investigasi.
Menyoal  perubahan  pola  laporan dalam jurnalisme investigatif, Swasti Astra, mengungkapkan :
“jujur  saja,  berkembangnya media  sosial  ikut  mempengaruhi produk dari investigasi, banyak akun –  akun  yang  bertemakan  investigasi dengan beragam laporan yang terkadang  tidak  tercover  oleh  media resmi. Mau di  youtube, IG atau FB semua bisa bikin laporan investigatif. Beberapa  isu  atau  peristiwa  penting terkait  penyelewengan  malah  bukan dari  media  resmi,  tetapi  rilis  duluan di medsos.” 8
Mengurai  dari  pernyataan  swasti astra,  tak  bisa  dipungkiri,  kini  laporan  – laporan Investigasi banyak yang di produksi secara  indipenden  baik  secara  perorangan atau  organisasi  untuk  memenuhi  rasa keingintahuan public terhadap isu atau kasus tertentu.  Mengapa  situasi  ini  bisa  terjadi, karena  masyarakat  menilai  industri  media hari  ini  hanya  terpaku  kepada  rating  dan share serta berorientasi profit.
Terkait  persoalan  ini,  Swasti  Astra
(wawancara,10
maret 2021),
mengungkapkan    memang  media  hari  ini lebih  memprioritaskan  berita  atau  isu  yang pasti  akan booming atau  viral  yang  bisa menaikan  rating  atau  share  dengan  asusmsi
8 Wawancara Swasti Astra, praktisi Media (Jurnalis Investigasi), 10 Maret 2021
lebih  banyak  penonton  atau  pembaca. Organisasi  media  tidak  lagi  berpatokan kepada  akurasi  atau  kedalaman  informasi melainkan kepada kecepatan.
Sheila  Coronel  mengungkapkan bagaimana kini pola dari laporan investigasi sudah  mengarah  kepada  kerjasama  lintas benua,  menurutnya  ketika  satu  organisasi atau  perusahan  membesar,  pekerjaan  dari journalism  investigasi  pun  harus  ikut berubah,  karena  kedepannya  dalam  laporan investigatif  akan  bersifat  transnasional  atau colaboratif (Carson,2020 : 63).
Kolaborasi dari Internasional Consorsium  of  Investigative  Journalist (ICIJ)  dengan  sejumlah  jurnalis  investigasi dunia,  termasuk  jurnalis  Indonesia  dari majalah  Tempo,  menghasilkan  sebuat laporan fenomenal yang diberi nama Panama Papers yang menggungkap skandal pengelapan  pajak  dari  orang  –  orang  kelas atas  dihampir  seluruh  dunia.  Di  Indonesia, Panama  Papers mengungkap  sejumlah pengusaha  dan  konglomerat  yang  diduga melakukan kecurangan pajak dan investasi.
Berbekal kesuksesan proyek
kolaboratif Panama Papers , munculkan  ide untuk mengembangkan jurnalisme investigatif  yang  tidak  bergantung  dengan industry  media  seperti  yang  diungkapkan oleh  Wahyu    Dyatmika,  wartawan Tempo, “Semakin muncul kesadaran bahwa jurnalisme  investigasi  tidak  bisa  dilakukan semata-mata  oleh  media  mainstream,  yang mau tidak mau komersial motifnya”. 9

## Relasi Konglomerasi
Sebagai  pilar    ke  empat  dalam demokrasi (the Fourth estate) , media massa terus menyimpan persoalan - persoalan yang dilematis. Nuansa tarik menarik kepentingan &  kekuasaan  dalam  industry  ini  sangat kental.  Tiga  kelompok  besar  ikut  menjadi
9 https://jaring.id/jurnalisme-investigasi-di-indonesia- masih-tertinggal-jauh/ diakses 11 Maret 2021, pukul 17.30 wib
penentu  dalam  kinerja    media  dimulai  dari negara,  pemilik  modal  dan  publik  sebagai sasaran itu sendiri. Kecendrungan memanfaatkan  media  massa  sebagai  alat pembentuk  opini  dan  alat  kepentingan ekonomi.  Tak  bisa  dipungkiri,  pasca reformasi kekuatan media massa sebenarnya berada ditangan pemilik modal. Relasi yang dibangun  dengan  kekuasaan  akan  berakhir dengan terbentuknya bisnis lain.
Realitas  hari  ini  mengungkapkan bahwa  isi  media  hari  ini  lebih  ditentukan kekuatan  ekonomi  dan  politik  dan  tidak ditentukan secara independen oleh pengelola itu  sendiri.  Faktor  kepemilikan  modal  hari ini  menjadi  penentu  bagaimana  isi  dari media  dikontruksikan  dalam  ruang  publik. Penentuan  isu  atau  peristiwa  apa  yang  bisa atau  tidak  ditampilkan  dalam  wajah pemberitaan menjadikan wilayah ini medan perang  bagi  integritas  ruang  redaksi  atau keuntungan bagi pemilik modal.
Hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Peneliti  senior  Ignatius  Hariyanto  di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan atau LSPP, terungkap bahwa, kepemilikan media hanya  berada  disegelintir  orang  dan  para pemilik ini memandang media hanya sebagai pasar. 10 Ross  Tapsel    dalam  penelitiannya mengelompokkan 8 grup konglomerat yang menguasai  media  di  Indonesia  diataranya yaitu :
1. CT Corp milik Chairul Tanjung 2. Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo 3. EMTEK milik Eddy Kusnadi
Sariaatmadja
4. Visi Media Asia milik Bakrie Group
5. Media Group milik Surya Paloh 6. Berita satu Media Holding
milik Keluarga Riady
7. Jawa Pos milik Dahlan Iskan
10 https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via- jalur-media-tv-cetak-cEv7
8. Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama. 11
Ke  delapan  Grup  raksasa  ini memiliki  model  bisnis  yang  hampir  serupa dalam mengembangkan bisnis multiplatform dan  memusatkan  bisnis  kepada  berita  serta informasi  dan  pembentukan  opini.  Tak hanya  itu,  secara  langsung  atau  tidak sejumlah  pemilik  media  tergabung  dalam partai  politik  atau  menjadi  tokoh  partai tertentu. Alih alih sebagai penjaga demokrasi,  keterlibatan  pemilik  media dalam politik justru menjadikannya sebagai alat bargaining dengan kekuasaan.
Intervensi owner atau pemilik dalam ruang redaksi merupakan suatu praktek yang lazim dilakukan dan menjadi rahasia umum. Sepanjang  pengalaman  menjadi  jurnalis, walau  tidak  secara  langsung,  namun intervensi  dalam  ruang  redaksi  kerap dilakukan  melawati  posisi  tertentu  dalam newsroom. Terdapat  istilah  seperti,  titipan dewa, perintah atas, titipan atas, wajib….(nama  pemberi  perintah)    dan beberapa istilah lainnya.
Menurut George Kamarullah (praktisi media, 11 april 2021)
mengungkapkan  dominasi  pemilik  modal dalam  ruang  redaksi  bukan  hal  aneh  dalam kondisi  hari  ini.  Intervensi  terjadi  tidak hanya  dalam  program  berita  reguler,  tetapi hingga ke program – program khusus seperti dialog  bahkan  liputan  investigasi.  George memberikan catatan khusus tentang perkembangan  jurnalisme  investigatif  saat ini, menurutnya iklim media yang mengarah kepada  kapitalisasi  yang  berorientasi  pada profit  menyebabkan  peliputan  investigasi sulit  berkembang  di  media  media  yang dimiliki oleh konglomerat, pasalnya kembali cost atau  biaya  produksi  tidak  sebanding dengan revenue yang didapat.
11 ibid
12 https://jaring.id/revolusi-digital-dan-jurnalisme- investigasi/ diakses 8 Maret 2021, pukul 12.30 wib
Kondisi  ini  mirip  dengan  laporan yang  di  rilis  oleh  organisasi  GIJN  ( Global Investigative  Journalism  Network )  tahun 2016    berjudul Investigative  Impact,  The Role of Investigative Journalism in Fostering  Change  –  and  How  to  Measure It dalam laporan tersebut terungkap selama 15  tahun  terakhir  ini,  guna  menghemat ongkos  produksi,  sumber  daya,  banyak organisasi mengorbankan ranah investigasi 12 ini  berarti  tidak  hanya  di  Indonesia,  secara global  sejumlah  media  pun  melakukan  hal yang sama terkait laporan investigatif.
Salah seorang partisipan A (reporter investigasi, 15 april 2021) yang ditemui dan minta identitas disembunyikan mengungkapkan  bahwa  ia  dan  produser dikenakan  “wajib  lapor”  kepada  pemimpin redaksi  atau  wapemred  sebelum  meliput sebuah  tema,  dalam  proses  wajib  lapor  ia mendapatkan arahan yang harus diikuti. Ada istilah “aman” atau “tidak aman” bagi tema –  tema  tertentu.  Ada  banyak  faktor  yang menurutnya  mengapa  wajib  lapor  harus dilakukan diantaranya adalah untuk menjaga jangan  sampai  tema    yang  diangkat bersinggungan  dengan  bisnis,  politik  atau pun lingkaran kekuasaan.
Sementara itu partispan B (Reporter Investigasi, 18 April 2021) mengungkapkan, tak  hanya  wajib  lapor  soal  tema  liputan, beban  anggaran  menjadi  bahasan  utama disetiap  rapat  proyeksi,  jika  ada  isu  dalam kota  (Jakarta)  yang  menarik  tidak  usah keluar kota. Menjurutnya dengan slot tayang yang  pasti,  angaran  terbatas  dan  durasi singkat,  maka  tema  liputan  yang  simple untuk  digarap  adalah  tema  –  tema  yang berhubungan  dengan blue  color alias kriminal, karena biasanya kronologi, tersangka, korban, saksi dan narasuber sudah lengkap bisa langsung dibungkus.
Bagi  Swasti  Astra,  tidak  mudah menghadapi  persoalan  intervensi  baik internal atau pun eksternal, baginya menjaga integritas  dan  indipendensi  bagi  jurnalis investigasi sangat penting, namun kemampuan  negosiasi  atau  lobby  perlu dimiliki  seorang  jurnalis  hingga  ia  tahu sampai dimana batasan boleh atau tidak satu tema  untuk  diangkat.  Karena  menurutnya belum  tentu    larangan  boleh  atau  tidaknya berasal dari owner , pengalamannya mengungkapkan  bahwa conflict  of  interest dalam  newsroom  yang  pada  akhirnya membunuh liputan investigasi tersebut. 13

## Harapan Regulasi
Dua  puluh  tahun  reformasi  berlalu kebebasan  pers  yang  dinikmati  jurnalis  dan media  saat  masih  dihantui  oleh  sejumlah regulasi  yang  berpotensi  memberangus profesionalisme dan kebebasan pers. Dalam undang – undang Pers No. 40 tahun 1999 bab II  tentang  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban  dan peranan  pers  secara  jelas  mengatur  tentang bagaimana  kebebasan  dalam  menyebarkan informasi  kepada  publik.  Tak    hanya persoalan  regulasi  yang  berasal  dari  UU, Perpers  atau  PP,  keputusan  sepihak  dalam pengelolaan  isu  dan  informasi  yang  berasal dari kementrian, badan atau lembaga negara pun  berpotensi  mereduksi  informasi  yang menjadi hak publik.
Peristiwa    paling  baru  adalah keluarnya maklumat mantan Kapolri Jenderal  Idham  Azis,  pada  1  januari  202 yang  dianggap  membatasi  kebebasan  pers dan  publik  untuk  mengakses  informasi tentang  FPI.  Pangkal  permasalahannya adalah  pasal  2d  yang  tertulis,  masyarakat dilarang  mengakses,  menggunggah,  dan menyebarluaskan  konten  terkait  FPI  baik melalui  website  maupun  media  sosial. Sempat  menjadi  polemik  di  publik,  walau
13 Wawancara Swasti Astra, praktisi Media (Jurnalis Investigasi), 10 Maret 2021
belakangan Divisi Humas Polri meluruskan persoalan maklumat tersebut.
Jika  melihat  latarbelakang  dari keluarnya maklumat Kapolri pada 1 Januari 2021, tak lepas dari peristiwa penembakan 6 anggota  FPI  di  KM  50  tol  Cikampek  yang terjadi senin dini hari pada 7 Desember 2021. Polisi berasumsi sejak kasus KM 50 tersebut terjadi  peningkatan  penyebaran  informasi melalui  media  sosial  yang  berpotensi menggangu  ketertiban.  Rilis  polisi  yang berubah  –  ubah,  ketidakjelas  kronologi kejadian  memunculkan  sejumlah  dugaan bahwa kasus KM 50 direkayasa oleh polisi.
Tak mendapat banyak informasi atau berita  yang  dinginkan  dari  media  utama, sejumlah  laporan  –  laporan  investigasi bermunculan  mengulas  peristiwa  yang masih gelap tersebut. Laporan dibuat dalam bentuk  naskah  maupun  video  dalam  durasi pendek  maupun  panjang,  seperti  yang dilakukan  oleh  Edy  Mulyadi  dari  Forum News Network (FNN), berbekal kamera HP, Edy  melakukan  filming  di  lokasi  kejadian, dimana hasilnya laporannya bertolak belakang  dengan  rilis  yang  diungkap Kapolda  Metro  Jaya.  Ini  artinya  berita  atau informasi yang bersuber dari medos menjadi alternatif  bagi  public  untuk  memenuhi  rasa ingin  tahu  tentang  kasus  yang  berdasarkan intuisi masyarakat memiliki kejanggalan.
Pekerjaan sebagai jurnalis investigasi tidak  bisa  dikerjakan  dengan  cara  biasa,ia memiliki  resiko  dengan  pekerjaan  jurnalis pada umumnnya.  Sejak awal kehadirannya laporan  investigatif  membuka  mata  publik akan  sejumlah  persoalan  atau  kasus  yang dengan  sengaja  ditutupi  dari  mata  publik. Pada masyarakat demokratis, liputan investigasi merupakan alat pemantau kekuasaan  yang  cenderung  korup  dan berusaha menutupinya dengan berbagai cara.
Tidak muda untuk menemukan fakta –  fakta  yang  bisa  diungkap  ke  publik, sebagian  dari  fakta  itu  tersembunyi  jauh  di dalam. Persoalan orisinilitas sering membayangi  para  jurnalis  Investigasi  di Indonesia.  Laporan  investigasi  sering  kali terjebak  pada  fakta  –  fakta  yang  tidak langsung, yang berasal dari aparat keamanan yang derajat keabsahan masih bisa dipertanyakan.
“Lebih dari sekadar mempunyai arti rutin.” Ungkapan  yang  oleh  Peneliti komunikasi dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Al Hester diartikan bahwa laporan  investigasi  selalu  diiringi  oleh konsep  kerja  yang  ketat  dan  penuh determinasi.  Kehadiran  redaksi  di  lapangan secara fisik ( omni present ) saja tidak cukup. Para  jurnalis  investigasi,  dituntut  untuk bertindak  atas  dasar,  meminjam  istilah Walter Lippmann, “prinsip  intelijen.”
Mereka  harus  bergerak  ke  luar  untuk mencari fakta-fakta dan menemukan kearifan  darinya.  Tanpa  prinsip  seperti  ini, mereka  mudah  terjatuh  ke  dalam  ruang sendiri  dan  menemukan  apa  yang  ada  di dalam  sana.  Laporan  pada  akhirnya  tidak lebih dari uraian prasangka. 14
Tantangannya sudah tentu kebijakan regulasi  yang  menjadi  barier  agar  sebuah informasi  hanya  cukup  menjadi  amunisi dalam  sepucuk  meriam  yang  tidak  perlu  di tembakkan.  Di  Indonesia  sendiri,  sejumlah undang  –  undang  yang  lahir  kerap  menjadi sparing  patner  bagi  UU  Pers  No.  40  tahun 1999. Lihat saja UU KIP No. 14 tahun 2008, UU  ITE,  No.11  tahun  2008  daan  UU Intelijen  No.  17  Tahun  2011  semuanya pernah berbenturan dengan UU Pers.
Jika  diuraikan  pasal  demi  pasal dalam UU ITE, terdapat sejumlah pasal yang dianggap  bertentengan  dengan  kebebasan
14 https://www.pantau.or.id/?/=d/242,  di akses 23 Maret 2021, pukul 15.00 wib
pers yaitu Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A  ayat  (2),  Pasal  36,  dan  Pasal  40  ayat (2b). sedangkan pada UU Intelijen pasal 25 tentang kerahasian intelijen tidak menjelaskan secara eksplisit tentang klasifikasi rahasia negara atau infomasi yang tidak boleh disebarkan ke publik. Atas nama kerahasian negara, kecuali masalah intelijen dan militer banyak kasus – kasus yang tidak bisa terekspose dengan maksimal. Peraturan ini  seakan  menjadi  celah  bagi  pejabat pemerintah  untuk  menutupi  ulang  atau menuntut  ulang  pemberitaan  atau  laporan investigatif  yang  diterbitkan  oleh  suatu media.
Direktur  LBH  Pers  Ade  Wahyudin mengungkapkan  bahwa  salah  satu  pasal karet  yang  berpotensi  berbenturan  dengan UU Pers dan UU KIP yaitu pasal 26 ayat (3) tentang  penghapusan  informasi  elektronik, menurutnya :
“ketidakjelasan rumusan "informasi yang tidak relevan" dalam pasal  tersebut,  dapat  digunakan untuk melanggengkan praktik impunitas  kejahatan  dalam  kasus- kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM)  yang  berat,  korupsi,  atau kekerasan seksual. Sebab, ia menilai hal itu dapat membuka peluang bagi pelaku  termasuk  pejabat  publik untuk mengajukan penghapusan informasi tersebut, termasuk informasi  yang  diproduksi  pers. Kemudian,  pasal  pencemaran  nama baik  dan  penghinaan  Pasal  27  ayat (3)  jo  Pasal  45  ayat  (3).  Ade mengatakan,  pasal  ini  menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan  yang  melakukan  kerja
jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan. 15
Kriminalisasi  terhadap  pekerja  pers kerap  masih  kerap  terjadi.  Pengggunaan KUHP  dalam  proses  hukum  yang  dialami oleh  jurnalis  karena  karya  jurnalistiknya rentan  terjadi.  Tokoh  Pers  Atmakusmah dalam  tulisannya  pada  hari  pers  nasional tahun  2015  silam  mengungkapkan  bahwa lahirnya  surat  edaran  Mahkamah  Agung nomer 14 tahun 2008 yang ditujukan kepada hakim  di  seluruh  Indonesia  yang  berisi anjuran agar hakim meminta bantuan dewan pers  untuk  mengirimkan  saksi  ahli  pers ketika  pengadilan  memproses  perkara  pers. Maka  hal  ini  sedikit  banyaknya  akan mengurangi  tekanan  secara  hukum  pada pekerja pers.

## SIMPULAN
Pesatnya  perkembangan  teknologi digital  dan  komersialisasi  internet  ikut merubah  perkembangan  laporan  journalism investigatif.  Revolusi  digital  memaksa media konvesional bertransformasi  menjadi digital. Pertumbuhan media digital melahirkan  komunitas  baru  yang  bergera dalam dunia digital. Teknologi ikut merubah ketergantungan  publik  atas  infomasi  yang dikelola oleh media utama.
Proses pembuatan laporan journalism investigatif tidak lagi didominasi dalam  ruang  redaksi  tunggal.  Trend  global laporan  investigasi  sudah  mengarah  kepada kerjasama lintas benua dengan pengungkapan  kasus  laporan  investigatif akan bersifat transnasional atau colaborasi.
Konglomerasi  media  tak  akan  bisa dihindari.  Intervensi  dalam  ruang  redaksi menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  dinnamika pers  saat  ini.  Agak  sulit  mempertahankan
15 https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/11494461/se
independensi  dan  integritas  dalam  ruang redaksi  saat  ini.  Industri  media  berorientasi pada  pasar  dan  menempatkan  khayalak media sebagai konsumen media.
Dua  puluh  tahun  reformasi  berlalu kebebasan  pers  yang  dinikmati  jurnalis  dan media  saat  masih  dihantui  oleh  sejumlah regulasi  yang  berpotensi  memberangus profesionalisme dan kebebasan pers. Dalam undang – undang Pers No. 40 tahun 1999 bab II  tentang  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban  dan peranan  pers  secara  jelas  mengatur  tentang bagaimana  kebebasan  dalam  menyebarkan informasi  kepada  publik.  Tak    hanya persoalan  regulasi  yang  berasal  dari  UU, Perpers  atau  PP,  keputusan  sepihak  dalam pengelolaan  isu  dan  informasi  yang  berasal dari kementrian, badan atau lembaga negara pun  berpotensi  mereduksi  informasi  yang menjadi  hak  publik.  UU  ITE,  UU  KIP  dan UU  Intelijen  masih  berpeluang  menekan pers  dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Burgh,  Hugo  de  (ed).  2006,  Investigative Journalism  :  context  and  Practice, London, Routledge Carson, Andrea, 2020, Investigative Journalism, Democracy  and  The  Digital  Age ,  New York, Routledge.
Cangara,  Hafied,  2011, Komunikasi  Politik, Konsep, Teori dan Strategi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Conboy,  Ken,  2007 ,  Intel,  Menguak  Takbir Dunia  Intelijen  Indonesi a,  Jakarta, Pustaka Primata.
Creswell,  J.W,  1998, Qualitative  Inquiry  and Research Design : Choosing among Five Tradition, London , Sage Publications. Darmawan, Deni,  &  Kunkun  Nur  Fauzi,  2013, Sistem Informasi Manajemen , Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
Gaines,  wiliam,  1998, Investigative  Reporting  : For Print and Broadcast , Nelson – Hall Inc.
jumlah-pasal-uu-ite-dianggap-jadi-penghambat-kebebasan- pers, diakses 22 Maret 2021, pukul 10.23 wib
Kovach, Bill & Rosebtiel, Tom, 2006, Sembilan element  Jurnalisme ,  Jakarta,  yayasan Pantau.
Murphy, david, 1991, The Stalker Affair and the pres , Unwin Hyman Paton,  Michael  Quinn,  2002, Qualitative
Research and Evaluation Methods Third Edition , California, Sage Publications. Santana, Septiawan, 2003, Jurnalisme Investigasi,  Jakarta ,  Yayasan  Obor
Indonesia.
Sudibyo,  Agus,  2001, Politik  Media  dan Pertarungan Wacana , Yogjakarta, Lkis Sugiyono,  2010, Metode  Penelitian  Pendidikan Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &D ,
Bandung, Alfabeta.
Weinberg, Steve, 1996, The Reporters
Handbook  :  An  Investigator  Guide  to
Dokuments  and  Techniques ,  Amerika Serikat, St. Martin.

## Wawancara Narasumber
Partisipan A – Reporter Investigasi Partisipan B – Reporter Investigasi Swasti Astra – Jurnalis Senior / Praktisi Media George  Kamarullah  -    Tokoh  Film  &  TV
Nasional

## Jurnal Ilmiah, Disertasi, Sumber Lain
Dirgahayu,  Dida,  2015, Persepsi  Wartawan Terhadap Aktivitas Jurnalistik Investigasi , BPPKI Bandung. Herfan, Johny. Juni 2015. Peliputan Investigasi,
Profesionalisme  Wartawan  Investigasi dan  Interplay  antara  Struktur  dan Agency (studi kasus dalam praktiknya di majalah tempo), Jakarta Hudi,  Marhan,  2016, Sanksi  Pidana  Terhadap Pejabat  Diplomatik  atas  Tindakan Pembocoran Rahasia Negara , Manado : Universitas Sam ratulangi ebarus,  Felik.  2014. Pemaknaan  Tentang
Kebebasan  Informasi  Publik  Menuju Pemerintahan  Indonesia  yang  Bersih . Jakarta:  London  School  of  Public Relation.
Oktavianti,  Rosita,  2018, Perubahan  Budaya Tinggi  Berita  Investigasi  Menjadi Budaya Populer , Universitas Tarumanegara.
Santana,  Septiawan.  2011. Kewartawanan Investigasi . Bandung: Universitas Padjadjaran Valerisha, Anggia, Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian  Konsolidasi  Demokrasi  di Indonesia , Universitas Katolik Parahyangan. Situs Website http://andreasharsono.blogspot.com/2006/04/ka pan-wartawan-mencuri.html Astraatmadja, Atmakusumah, 2009, Problematika Penegakan Etika Jurnalistik 3, http://www.broadcastedu.or.id/upload/ Newsletter_edisi 33 Oktober 2009.pdf Budiasa,  Meistra,  2010,  Jurnalisme  Investigatif dalam Televisi Indonesia (Suatu Analisis Kritis), http://umum.kompasiana.com/2010/01/ 25/jurnalisme-investigatif-dalam- televisi-indonesia-suatu-analisis-kritis/ Harsono,Andreas,2004,IndependensiBill
Kovach,(http://andreasharsono.blogspot .com/2004/01independensi-bill
kovach.html
https://jaring.id/jurnalisme-investigasi-di- indonesia-masih-tertinggal-jauh/ diakses 11 Maret 2021, pukul 17.30 wib https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/1 1494461/sejumlah-pasal-uu-ite- dianggap-jadi-penghambat-kebebasan- pers, diakses 22 Maret 2021, pukul 10.23 wib https://news.detik.com/berita/d-1471243/-sctv- akui-sigi-edisi-bisnis-seks-di-penjara- diintervensi-kemenkum-ham https://aji.or.id/read/berita/242/Siaran-Pers- Catatan-Akhir-Tahun-AJI- Indonesia.html, diakses rabu 21 April 2021 https://kbbi.web.id/dilema
https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/U
U_No_14_Tahun_2008.pdf, akses 20 April 2021 pukul 21.00 wib http://cipg.or.id/wp- content/uploads/2015/06/MEDIA-1- Kebijakan-Media-2012.pdf, 21 April 2021, pukul 03.00 wib