INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6582-6596 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang

## Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Angelica Trifena Asima Uli Claudia Br Panjaitan 1 ✉ , Aryo Fadlian 2
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: uliclaudia02@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga menyediakan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi para pelapor dari tindakan kekerasan dalam  rumah  tangga,  termasuk  dalam  hal  pelaporan  kembali  tindak  kejahatan  tersebut.  Dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek perlindungan dan tahap penyelidikan, undang-undang ini memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam  rumah  tangga,  pemberian  bantuan  hukum,  dan  proses  pengadilan,  UU  ini  berupaya  untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses ke proses hukum yang  adil.  Namun,  dalam  prakteknya,  masih  terdapat  berbagai  tantangan  yang  perlu  diatasi  untuk Menjalankan perlindungan hukum yang efektif bagi pelapor dalam kasus laporan balik pelaku tindak kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  tantangan  utama  yang  dihadapi.  Salah  satu masalah  yang  muncul  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelapor  bisa  menjadi  terlapor  dalam proses  penegakan  hukum  tindak  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  mulai  dari  tahap penyelidikan  hingga  tahap  penuntutan  dan  eksekusi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif,  di  mana  proses  penelitian  ini  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari putusan pengadilan, yang menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun proposal skripsi. Perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga masih cenderung mengandalkan tindakan represif terhadap  pelaku, dengan memberikan hukuman berupa penjara selama 2 hingga 6 bulan (yang dapat dianggap sebagai perlindungan tidak langsung). Ancaman hukuman untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004,  dengan  pilihan  hukuman  berupa  penjara  atau  denda.  Hukuman  tersebut  dapat mencapai maksimal 20  tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000, dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal sebesar Rp. 3.000.000.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Kejahatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Abstract
The law number 23 of 2004 on the Eradication of Domestic Violence serves as a crucial legal foundation for  safeguarding  individuals  who  report  incidents  of  domestic  violence  from  potential  retaliatory reports by the perpetrators. Through provisions governing protection, the investigative process, the provision of legal assistance, and court proceedings, this Law seeks to ensure that reporters receive adequate protection and access to a fair legal process. Nonetheless, there are several challenges to effectively implement legal protection for individuals who report domestic violence incidents back to the perpetrators. One primary obstacle is the limited awareness among the public about their rights in cases of domestic  violence. The research question addressed in this study is how the transition occurs  for  individuals  who  report  domestic  violence  incidents,  from  the  initial  reporting  to  the investigative  stage  (suspect),  prosecution  (defendant),  and  finally,  the  execution  phase (convict/prisoner)  within  the  legal  enforcement  system.  The  research  methodology  employed  a qualitative approach, which involves collecting descriptive data from written or oral court decisions, serving as a foundation for the thesis proposal. The primary method of safeguarding domestic violence victims is through punitive measures against the perpetrators, resulting in sentences ranging from 2 to 6 months on average (indirect protection). The legal framework for addressing domestic violence, as outlined in Law No. 23 of 2004, offers an alternative approach, with penalties that can include up to 20 years of imprisonment or a maximum fine of IDR 500,000,000, and a minimum of 3 years in prison or a minimum fine of Rp. 3,000,000.
Keywords: Legal Protection, Crime, Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga merupakan isu serius yang melanda berbagai  lapisan  masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan tersebut.
Salah satu aspek penting dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah  perlindungan  bagi  para  pelapor  laporan  balik  pelaku  tindak  kejahatan.  Dalam banyak  kasus,  pelapor  seringkali  menjadi  rentan  terhadap  ancaman  dan  tekanan  dari pelaku kejahatan atau keluarganya.
“Pertama -tama, UU PKDRT menegaskan bahwa pelapor laporan balik pelaku tindak kejahatan harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum.”
Polisi  dan  lembaga-lembaga  penegak  hukum  lainnya  diwajibkan  untuk  memberikan perlindungan dan dukungan kepada para pelapor, termasuk dengan mengadakan langkah- langkah  keamanan  tertentu  untuk  melindungi  identitas  mereka.  Hal  ini  penting  untuk mencegah potensi pembalasan atau ancaman dari pelaku kejahatan.
Kedua,  UU  PKDRT  juga  mengatur  tentang  proses  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pihak  berwenang  diharuskan  untuk menjalankan  proses  ini  dengan  cepat,  efektif,  dan  obyektif,  sehingga  pelapor  merasa didukung  dan  adanya  harapan  bahwa  pelaku  akan  dihukum  sesuai  dengan  undang- undang.  Proses  ini  juga  mencakup  pemberian  informasi  kepada  pelapor  tentang perkembangan kasus dan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, UU PKDRT memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum kepada pelapor. Dalam kasus-kasus tertentu, pelapor yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperolehnya secara gratis dari negara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelapor  memiliki  akses  ke  proses  hukum  yang  adil  dan  mendapatkan  dukungan  yang diperlukan.
Pada  studi  putusan  nomor  256/Pid.Sus/2021/PN.Kwg,  terdapat  contoh  konkret bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan  dalam  rumah  tangga  diimplementasikan  dalam  praktek  hukum.  Putusan  ini dapat memberikan panduan dan rujukan mengenai bagaimana proses hukum seharusnya dilakukan dalam kasus serupa, termasuk perlindungan terhadap pelapor.
“Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang penting dalam  perlindungan  terhadap  para  pelapor  dari  laporan  balik  pelaku  tindak  kejahatan kekerasan  dalam  rumah  tangga.”  Melalui  ketentuan -ketentuan  yang  mengatur perlindungan, proses penyelidikan, pemberian bantuan hukum, dan proses pengadilan, UU ini berupaya untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses ke proses hukum yang adil. Studi putusan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana perlindungan hukum ini dapat diwujudkan dalam praktiknya, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga merasa didukung dalam menghadapi permasalahan ini.
Selain  hal-hal  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  UU  Nomor  23  Tahun  2004  juga mengakui  signifikansi  pembentukan  lembaga-lembaga  perlindungan  bagi  para  korban kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga-lembaga ini memegang peran penting dalam konteks ini, dalam memberikan dukungan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi  para  pelapor.  Keterlibatan  lembaga  seperti  pusat  pelayanan  terpadu  (P2TP2A)  di tingkat daerah dan nasional memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk para pelapor, menerima perhatian yang memadai dan koordinasi yang efektif.
“Namun, dalam prakteknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu  diatasi untuk  menerapkan  perlindungan  hukum  yang  efisien  untuk  mereka  yang  melaporkan kembali  ti ndak  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh  pelaku.”  Salah  satu tantangan  utama  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  hak-hak  mereka dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pelapor yang masih merasa takut atau malu melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, edukasi masyarakat  mengenai  UU  PKDRT  dan  hak-hak  mereka  sebagai  korban  kekerasan  perlu ditingkatkan melalui kampanye, pelatihan, dan program informasi publik.
Selanjutnya,  penting  juga  untuk  membahas  isu  terkait  dengan  keamanan  pelapor. Meskipun UU PKDRT telah mengatur tentang perlindungan identitas pelapor, tetapi dalam beberapa  kasus,  pelapor  masih  dapat  menghadapi  risiko  ancaman  fisik  atau  psikologis. Upaya perbaikan dalam mengamankan pelapor dari ancaman dan pembalasan harus terus ditingkatkan.  Pengawasan  yang  ketat  terhadap  pelaku  dan  pemantauan  kasus-kasus setelah pelaporan juga penting untuk meminimalkan risiko ancaman.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, peran pemerintah, lembaga non- pemerintah,  dan  masyarakat  umum  menjadi  sangat  penting.  Pemerintah  harus berkomitmen  untuk  memastikan  implementasi  UU  PKDRT  secara  menyeluruh  dan konsisten.  Lembaga-lembaga  perlindungan  perlu  diberikan  dukungan  yang  memadai untuk memberikan layanan yang berkual itas bagi para pelapor. “Masyarakat, di sisi lain, dapat berperan dalam mendukung para pelapor dan mengedukasi orang-orang sekitarnya tentang  hak-hak  dan  perlindungan  yang  tersedia  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.”
“Di akhir, penting untuk diinga t bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan  balik  pelaku  tindak  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  tugas bersama.”  UU  No.  23  Tahun  2004  telah  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  untuk perlindungan ini, namun tantangan-tantangan dalam implementasinya tetap ada. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan, masyarakat, dan berbagai pihak  terkait  lainnya,  diharapkan  perlindungan  hukum  bagi  pelapor  dapat  ditingkatkan sehingga mereka dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih percaya diri dan aman.

## METODE PENELITIAN
“Penulis  mengadopsi  metode  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitiannya,  di  mana metode ini menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan yang ditemukan dalam putusan pengadilan, data ini digunakan sebagai panduan bagi penulis
dalam  menyusun  proposal  skripsi.”  Berdasarkan  pertimbangan  bahwa  data  deskriptif merupakan metode untuk menyelidiki keadaan kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa pada saat ini.
“Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Penelitian kualitatif bertujuan untuk  memberi  makna  atas  fenomena  secara  menyeluruh  dan  harus  berperan  aktif sepnajang  proses  penelitian.”  Peneliti  memutuskan  untuk  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan niatan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam melalui berbagai sumber data dan informan yang beragam terkait dengan penulis mendiskripsikan tentang perlindungan hukum bagi pelapor dari laporan balik pelaku tindak kejahatan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.
Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan hierarkinya. Data primer yang diteliti oleh penulis mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta beberapa peraturan tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder akan  diperoleh  melalui  penelitian  literatur  dengan  cara  mengumpulkan  informasi berdasarkan fenomena yang terjadi serta sebagian bahan tulisan terdapat dalam artikel, buku, karya ilmiah yang memberikan penjelasan Perundang-undangan yang akan dibahas dan diteliti serta terdapat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Serta bahan tambahan lainnya yakni bahan tersier melalui Kamus dan ensiklopedia..
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan menganalisis  data  sekunder  yang  terdiri  dari  buku-buku  ahli  hukum  yang  dimiliki  oleh penulis secara pribadi, peminjaman buku dari perpustakaan, akses aplikasi buku online dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), data tambahan yaitu putusan pengadilan  atas  perkara  Valencya  als.  Nengsy  lim  sebagai  objek  penelitian  dan  bahan tambahan untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan maupun karya ilmiah dari para penulis sebelumnya yang berkompeten dibidang hukum yang diaskes melalui internet serta dokumen perundang-undangan lainnya yang akan dituliskan dalam skripsi ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif-normatif- yuridis,  Dengan  mengadopsi  metode  ini,  diharapkan  penelitian  dapat  memberikan gambaran  yang  komprehensif  dan  objektif  terhadap  permasalahan  yang  diteliti.  Lokasi penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bertempat  di  Kejaksaan  Negeri  Karawang, Pengadilan Negeri Karawang dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pelapor Menjadi Terlapor dalam Tindak Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan dari Penyelidikan, Penyidikan (Tersangka) Hingga Penuntutan (Terdakwa) Hingga Eksesekusi (Terhukum/Terpidana) dalam Penegakan Hukum
Proses  penyidikan  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang- Undang  No  8  Tahun  1891.  Undang-undang  ini  menjadi  panduan  dalam  pelaksanaan penyelidikan  terkait  kasus  KDRT.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004, korban KDRT memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut langsung kepada kepolisian di tempat tinggalnya atau di tempat kejadian perkara (sesuai dengan Pasal 26). Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarganya atau individu lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban tinggal maupun di tempat kejadian perkara (sesuai dengan Pasal 26 ayat 2). Jika korban adalah seorang anak, laporan dapat diajukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Pasal 27).
Ketua Pengadilan Negeri harus mengeluarkan surat penetapan yang memuat perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam waktu 7 hari sejak permohonan diterima,  kecuali  jika  terdapat  alasan  yang  sah  (sesuai  dengan  Pasal  28).  Perlindungan terhadap korban KDRT berlaku selama maksimal 1 tahun, dan dapat diperpanjang jika ada bukti dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani yang menyatakan bahwa korban masih memerlukan perlindungan hukum (sesuai dengan ketentuan tersebut).
Terjadi perbedaan yang signifikan antara Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam konteks proses penyidikan. Sementara KUHAP  cenderung  memprioritaskan  proses  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  lebih  menekankan  pentingnya  memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada korban agar mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
Hak-hak  korban  ini  diatur  secara  rinci  dalam  Pasal  16  hingga  38  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dalam kurun waktu 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pihak  kepolisian  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  perlindungan  sementara  kepada  korban  dengan  segera,  Perlindungan  ini berlangsung  selama  7  hari,  dalam  memberikan  perlindungan,  Polri  dapat  bekerja  sama dengan  tenaga  kesehatan  atau  rumah  sakit,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping, pembimbing  rohani,  atau  menggunakan  shelter  jika  tersedia.,  Penetapan  perlindungan korban oleh Polri harus diterbitkan dalam waktu 1x24 jam, Permohonan perlindungan dapat
diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping, atau pembimbing rohani.
“Wajib  segera  memulai  penyelidikan  terhadap  kasus  setelah  mengetahui  atau menerima laporan mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga (sesuai dengan Pasal 19).”
“Penyidik memiliki hak untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan- alasan yang diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Mencegah tersangka agar tidak kabur, Mencegah tersangka agar tidak menghilangkan barang bukti, Mencegah tersangka agar tidak mengulangi tindak pidana, Memfasilitasi penyidik dalam melakukan pemeriksaan penyidikan.
“Selain  itu,  dalam  kasus  kekerasan  yang  bersifat  psikologis,  penyidik  sering menghadapi  kesulitan  dalam  menahan  pelaku,  karena  bukti  tekanan  psikologis  yang dialami oleh korban memerlukan penilaian yang sangat hati-hati. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki tingkat keahlian yang profesional atau dapat bekerja sama dengan dokter ahli atau psikiater untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap korban. Meskipun undang-undang yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  namun  dalam  kenyataannya,  undang- undang ini belum disosialisasikan dengan baik dan tepat di semua lapisan masyarakat. Hal ini  mengakibatkan  kesulitan  dalam  penerapan  undang-undang  dan  banyak  kasus  yang mengalami kegagalan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.”
“Masih ada banyak keluarga atau rumah tangga yang belum menyadari bahwa tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  bukan  hanya  masalah  internal  keluarga,  tetapi  telah menjadi isu publik. Bahkan, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan  berpotensi  mengancam  nyawa  individu.  Banyak  penyidik  yang  belum  memberikan layanan hukum yang sesuai kepada korban dengan mengikuti prosedur perlindungan yang telah diatur secara khusus dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.”
“Kondisi ini menyebabkan korban sering kali mengurungkan niat untuk melanjutkan laporan dan pengaduan mereka. Sarana hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kepolisian Resor hingga saat ini masih kurang memadai, seperti  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang  seharusnya  memberikan  layanan  gratis  kepada pelapor atau korban belum dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap Undang-Undang Kek erasan dalam Rumah Tangga masih sangat rendah.”
“Kesadaran hukum masyarakat masih jauh dari yang diharapkan untuk memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga.” Hingga saat ini, belum ada keputusan pengadilan yang memberlakukan hukuman pidana tambahan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2004.  Pasal 50 UU tersebut  menyebutkan  bahwa  selain  hukuman  pidana  yang  diatur  dalam  bab  tersebut, hakim dapat menetapkan hukuman tambahan seperti:
a. Pembatasan gerak pelaku dapat mencakup upaya untuk menjaga jarak dan mengatur waktu  tertentu  agar  pelaku  tidak  mendekati  korban.  Selain  itu,  hakim  dapat menentukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku.
b. Pengadilan  mempertimbangkan  faktor-faktor  tertentu  ketika  memutuskan  untuk mengubah status pelapor menjadi terlapor dalam kasus KDRT.
“Keputusan dari Pengadilan diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi  hak-hak  korban  dan  juga  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan  untuk  mencegah berlanjutnya ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data yang ditemukan di WCC (Women's Crisis Center) mencatat bahwa beberapa perempuan telah mengambil langkah hukum dalam kasus perdata dengan mencantumkan alasan kekerasan dalam rumah tangga dalam  gugatan  perceraian  yang  mereka  ajukan  ke  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan Agama. Langkah ini diambil oleh mereka yang tidak ingin menuntut suami mereka secara pidana,  tetapi  mereka  memerlukan  tindakan  hukum  untuk  mengakhiri  siklus  kekerasan yang telah dilakukan oleh suami selama pernikahan.”
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dirancang  khusus  untuk  memenuhi kebutuhan  korban  kejahatan  KDRT  dan  anggota  keluarganya  adalah  penetapan  yang mengandung  perintah  perlindungan,  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal 28-38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.  Pasal  29  dalam  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  bahwa  permohonan  untuk mendapatkan  surat  perintah  perlindungan  dapat  diajukan  oleh:  korban  atau  anggota keluarga korban, teman korban, Kepolisian, Relawan pendamping, Pembimbing rohani Langkah-langkah  perlindungan  hukum  ini  belum  banyak  dipahami  dan  diterapkan oleh  pihak-pihak  yang  menegakkan  hukum,  dan  belum  banyak  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Tindakan  perlindungan  hukum  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  kepolisian mencakup:  Setiap  pelaporan,  penyidik  menerima  pelaporan  polisi  dan  menindaklanjuti sampai  ke  tingkat  pengadilan,  Kerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan  untuk  melakukan penanganan melakukan Visum lewat Rumah sakit, Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam pendampingan  Korban  KDRT,  Penyidikpun  berusaha  melakukan  pemahaman  kepada korban  terkait  tindakan  kekerasan  untuk  masalah  tersebut  dapat  diselesaikan  secara
kekeluargaan  demi  tumbuh  kembang  anak  yang  masih  memerlukan  perhatian  dan pengasuhan  kedua  orang  tua  mereka,  namun  Korban  tetap  bertekat  untuk  memproses pelaku karena perbuatan yang di lakukan oleh pelaku suda berulang kali kepada korban.
“Sehingga korban suda tidak inggin untuk masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan  sihingga  di  proses  secara  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  agar  pelaku tersebut tidak mengulangi berbuatan yang sama kepada korban.dengan kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian samping kepala kiri dan jahit sebanyak 35 (tiga lima) jahitan, korban pun merasa sakit pada bagian kepala, dengan kejadian tersebut koban saat ini masi merasa trauma atas perbuatan yang di lakukan pelaku kepada diri korban.”
Akibat insiden tersebut, penyidik melaksanakan langkah-langkah berikut: Menerima laporan dari korban, Mendampingi korban untuk melakukan visum,  Penyidik melakukan interogasi  terhadap  para  saksi  yang  berada  di  lokasi  kejadian,  Melakukan  pemeriksaan kepada korban, Melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan di tetapkan sebagai tersangka, Penyidik  mengalikan  status  yang  awalnya  Penyelidikan  menjadi  Penyidikan,  Penyidik mengelurkan berita acara penagkapan kepada tersangka yang berlaku 1x24 jam, Penyidik memberikan  surat  penahan  yang  di  tandatangani  oleh  Kapolres  yang  berlaku  20  (dua puluh) hari, Penyidik mengeluarkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka yang berlaku 40 (empat puluh) hari, kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik melakukan proses sampai ke tingakat persidangan
“Tindakan  untuk  memenuhi  hak -hak  dan  memberikan  bantuan  harus  memberikan rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban,  perlindungan  hukum  korban  kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai  cara,  termasuk  pemberian  restitusi,  kompensasi,  layanan  medis,  dan  bantuan hukum.”
“Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  perlindungan  terhad ap  saksi  dan  korban  dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara menyeluruh, mencakup langkah- langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif. Bentuk- bentuk  perlindungan  hukum  yang  terinci  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2004  beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, didasarkan pada  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  juga  memperhatikan  prinsip  utilitas,  yang mengedepankan  kemanfaatan  terbesar,  termasuk  kepentingan  korban  dan  integritas sistem peradilan pidana secara umum. Dengan sistem perlindungan hukum yang diuraikan di  atas,  diharapkan  terbentuk  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  terintegrasi  dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang- Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”
Pertimbangan  Hakim  Yang  Memutuskan  Pelapor  Menjadi  Terlapor  Ancaman  Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Hukum Acara Pidana, petunjuk merujuk pada tanda-tanda atau bukti yang mengindikasikan terjadinya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Petunjuk ini hanya  bisa diperoleh melalui: keterangan  dari saksi, ahli, surat, atau keterangan  dari terdakwa sendiri.
Memperhatikan  isi  Nota  Pembelaan  atau  Pledoi  dari  Terdakwa  maupun  dari Penasehat Hukum pada pokoknya Keinginan Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon kepada Mejelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar :
1) Mengajukan pembebasan Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM, yang merupakan anak dari Suryadi, dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut atau setidaknya meminta  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Karawang  melalui  Majelis  Hakim  yang menangani  kasus  tersebut  untuk  membebaskan  Terdakwa  dari  segala  tuntutan hukum.
2) Mengembalikan hak-hak Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM anak dari Suryadi dalam hal kemampuan, kedudukan, martabat, dan haknya.
3) Menyampaikan biaya perkara kepada Negara.

## 1. Kekerasan Fisik
“Setiap  individu  yang  melakukan  tindakan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  5,  akan  dikenai  hukuman  pidana  penjara selama 5 tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jika korban mengalami  cedera serius atau luka berat akibat  kekerasan tersebut, maka  pelaku dapat dihukum  penjara  selama  10  tahun  atau  denda  sebesar  Rp.  30.000.000  (tiga  puluh  juta rupiah).  Jika  korban  meninggal  dunia  akibat  tindakan  tersebut,  pelaku  dapat  dikenai hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Semua ketentuan ini telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 44 dari Undang- Undang No. 23 tahun 2004.”
2. Kekerasan psikis
“Setiap  individu  yang  melakukan  tindakan  kekerasan psikis  dalam  lingkup  rumah tangga akan dikenai hukuman penjara maksimal selama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sesuai dengan Pasal 45 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun, jika perbuatan tersebut  dilakukan  oleh suami terhadap isteri, atau
sebaliknya, dan tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dihukum penjara selama maksimal 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000 .000 (tiga juta rupiah).”

## 3. Kekerasan Seksual
“Individu yang melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual  terhadap  seseorang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah  tangga,  akan  dikenai hukuman penjara maksimal selama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Pasal 46 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004.” Apabila tindakan ini mengakibatkan korban menderita luka yang tidak memberikan harapan kesembuhan sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir yang berlangsung setidaknya selama 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun tidak berturut-turut, menyebabkan keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan ketidakberfungsian alat reproduksi, pelaku akan dihukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
4. Penelantaran Rumah Tangga
Seseorang  yang  menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1, yaitu dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang seharusnya diberikan sesuai hukum atau perjanjian, atau dengan cara membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja dengan layak baik di dalam maupun di luar rumah, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
“Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur -unsur dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Meskipun tuntutan bebas demi hukum tidak diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum masih memiliki kewenangan untuk menarik tuntutan sebelum Hakim memutuskan secara resmi bahwa Terdakwa bebas karena dakwaan tidak terbukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan  tersebut  dan  prinsip  keadilan,  kebenaran,  serta  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara, menarik tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 11 November 2021 terhadap Terdakwa VALENCYA Alias NENGSY LIM anak dari Suryadi.”
1. Menyatakan bahwa Terdakwa VALENCYA alias NENGSY LIM anak dari SURYADI tidak dapat  dibuktikan  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1)  jo  Pasal  5  huruf  b  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Membebaskan  Terdakwa  VALENCYA  alias  NENGSY  LIM  anak  dari  SURYADI  dari seluruh tuntutan hukum.
3. Mengembalikan barang bukti berupa:
• 1 lembar kutipan akta perkawinan No.26/A-I/2000 tanggal 11 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak.
• 1 lembar surat keterangan dokter dari Siloam Hospital yang ditandatangani oleh dr. Cherry Chaterina Silitonga pada tanggal 20 Juli 2020.
• 6 lembar print out percakapan WhatsApp yang terhubung dengan nama Valencya dan Heri.
• kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Chan Yung Chin.
• 2  buah  flashdisk  berwarna  putih  dengan  merk  Toshiba  berkapasitas  16GB  dan 32GB yang berisi rekaman telepon dan rekaman CCTV di ruko.
• kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Valencya.
4. Menetapkan bahwa biaya perkara ditanggung oleh negara.
Kendala  dalam  Penegakan  Hukum  Terkait  Perlindungan  Korban  Kekerasan  terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga
1. Kendala Terhadap Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
“Kendala dalam penegakan hukum yang berasal dari aspek hukum itu sendiri atau undang-undang  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  Tindakan  kekerasan  fisik,  psikis,  dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun dianggap sebagai pelanggaran, hanya dapat dikejar hukum jika istri secara aktif melaporkannya. Ini berarti bahwa undang- undang tidak membedakan antara delik aduan absolut atau delik aduan relatif, yang pada akhirnya menempatkan istri dalam posisi subordinatif. Situasi ini diatur oleh Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal, pada awalnya, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat dituntut secara hukum tanpa harus bergantung pada laporan dari pihak korban.”

## 2. Kendala terhadap faktor penegak hukumnya
Kesulitan dalam menyelesaikan berbagai perkara, terutama dalam kasus KDRT, bisa diatribusikan  kepada  tingkat  profesionalisme  dari  penegak  hukum,  khususnya  Polres. Karena  Undang-undang  PKDRT  adalah  hal  yang  relatif  baru  dan  spesifik,  diperlukan
penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menangani kasus tersebut.
3. Kendala  yang  timbul  dari  aspek  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Terkadang,  korban  kekerasan,  baik  secara  fisik,  psikis,  maupun  seksual, menghadapi  kesulitan  dalam  membuktikan  kejadian  tersebut.  Mereka  sering merasa  enggan  untuk  melaporkan  kasus  tersebut  kepada  polisi,  terutama  jika mereka  masih  memiliki  cedera  fisik  atau  luka,  dan  terkadang  aturan  yang mengharuskan visum et repertum juga ditanggung oleh korban sendiri. Bahkan hanya untuk melaporkan kejadian tersebut saja bisa menjadi tugas yang sulit bagi perempuan,  dan  kewajiban  untuk  melakukan  visum  et  repertum  menambah kerumitan. Masalah biaya visum yang sering kali harus ditanggung oleh korban, terutama jika mereka berada dalam situasi finansial yang sulit, menjadi hambatan yang signifikan.
b. Kekurangan sensitivitas terhadap isu gender dari aparat penegak hukum adalah masalah lain yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika seorang istri menjadi korban KDRT dan mengalami penyiksaan fisik, psikis, dan dampak psikologis yang serius, kadang-kadang sulit bagi korban untuk melaporkan kasus tersebut. Mereka merasa malu dan memerlukan keberanian serta dukungan emosional yang kuat untuk dapat melaporkannya kepada pihak berwenang.

## SIMPULAN
Proses penyidikan kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didasarkan pada KUHAP dan UU Nomor 23 tahun 2004. Proses ini dilakukan dengan menerapkan prinsip  Penegakan  Hukum  secara  Terpadu,  di  mana  pemeriksaan  tersangka  dan pemberian hak-hak korban KDRT dilakukan oleh pihak Kepolisian  bekerja sama dengan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Pemerintah, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap korban KDRT masih lebih banyak bersifat represif terhadap pelaku, yang seringkali berujung pada hukuman penjara dengan rentang waktu rata-rata antara 2 hingga 6 bulan (perlindungan tidak langsung).
Hukuman yang diberlakukan untuk Tindak Pidana KDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam dua pilihan, yaitu Hukuman Penjara atau Hukuman Denda. Hukuman tersebut memiliki batas maksimum 20 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000.  Sedangkan,  hukuman  minimalnya  adalah  3  tahun  penjara  atau  denda minimal sebesar Rp 3.000.000.
Kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan melibatkan beberapa faktor yang mencakup:
1. Kurangnya  laporan  dari korban  KDRT  yang menjadi kendala dalam mengungkap dan menindak tindak pidana tersebut.
2. Kesulitan  dalam  pembuktian  kasus  KDRT  dan  kurangnya  sensitivitas  gender  dari aparat penegak hukum.
3. Peran  dan  kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat  yang  juga  mempengaruhi penegakan  hukum,  di  mana  budaya  patrilineal  yang  menempatkan  perempuan dalam  posisi  tunduk  pada  laki-laki,  khususnya  dalam  peran  istri,  dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan dilegitimasi oleh budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Suparta, I. M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(1), 1-14.
Rahayu, D. K. (2017). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). Jurnal Hukum Prasada, 5(2), 151-164.
Kartika, E. D. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 215-228.
Ramadhan, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Makassar). Jurnal Hukum dan Keadilan, 3(2), 229-242.
Mardiana, N., & Rizkianto, A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di  Kota  Pekanbaru).  Jurnal Hukum  dan Perundang- undangan, 2(2), 189-200.
Hefner, R. A. (Ed.). (2017). Criminal Justice System: Structure, Process, and Issues (5th ed.). Cognella Academic Publishing.
Latif,  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kejahatan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 181-196.
Prabowo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di  Polres  Gianyar).  Jurnal  Magister  Hukum Udayana, 7(3), 361.
McCue,  M.  L.,  &  Domitrz,  M.  (2019).  The  Impact  of  Domestic  Violence  on  Your  Legal Practice: A Lawyer's Handbook. American Bar Association.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). Handbook for Legislation on Violence against Women. United Nations.
Yulianti, Y., & Andriani, L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak  Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polda Metro Jaya). Jurnal Hukum Resmi, 1(1), 85-95.
World  Health  Organization.  (2013).  Global  and  Regional  Estimates  of  Violence  against Women:  Prevalence  and  Health  Effects  of  Intimate  Partner  Violence  and  Non- Partner Sexual Violence. World Health Organization.
Wulandari, Y. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Semarang). Jurnal Hukum dan Pembangunan, 46(1), 95-108.
Maulida, R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Palembang). Jurnal Hukum dan Keadilan, 41(2), 195-206.
Hidayat,  A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak  Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Makassar). Jurnal Hukum dan Keadilan, 38(2), 195-206.
Pratiwi,  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelapor  Tindak  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (Studi di Kota Surabaya). Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 5(2), 127- 140.
Wardhani, A. P. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kota Jakarta). Jurnal Hukum dan Keadilan, 42(3), 335-350.