## MODEL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI HAK
TENAGA KERJA INDUSTRI BATU ALAM DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF

## MAQASHID SYARIAH
Ahmad Dahlan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon, Indonesia Email: ahmddahlan2015@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  untuk  menganalisa  model  jaminan  sosial Ketenagakerjaan  sebagai hak atas  industri  batu  alam  di  Dukupuntang Cirebon berdasarkan perspektif maqashid Syariah (an-Nafs). Kecamatan Dukupuntang merupakan pusat  industri batu alam di Cirebon. Dengan kehadiran,  pengembangan  dan  kemajuan  pekerja  ini  tidak  dapat dipisahkan dari kecelakaan seperti pisau dipotong, cruse batu dan gas oksigen  ledakan  silinder.  Majikan  bertanggung  jawab  tetapi  tidak sepenuhnya karena keterbatasan biaya asuransi ketidaktahuan asuransi tenaga  kerja/jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Islam  mendorong  Muslim untuk menjaga kelima maqashid Syariah salah satunya adalah menjaga jiwa (an-Nafs) yang terkait dengan model jaminan sosial tenaga kerja. Metode yang digunakan itu deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dengan sebanyak 23 responden. Berdasarkan hasil analisis, pengusaha industri batu  alam  menggunakan  jaminan  Ketenagakerjaan  tradisional  yang menggunakan  semua  biaya  pengobatan  ketika  kecelakaan  kepada pekerja.  Model  jaminan  sosial  Ketenagakerjaan  yang  merupakan kebutuhan  paling  mendasar  bagi  pekerja  yang  membutuhkan dharuriyat. Hal ini perlu ada karena ketika kebutuhan yang timbul tidak terpenuhi wiil terancam keselamatan-Nya dan berada dalam perspektif maqashid Syariah (an-Nafs) berbasis comformety.
Keywords: Ketenagakerjaan jaminan sosial, hak buruh, maqashid Syariah

## Abstract
This  study  was  conducted  to  analyze  manpower  social  security model as a right of the natural stone industry in Dukupuntang Cirebon
based  on  perspective  maqashid  syariah  (an-nafs).  District  of Dukupuntang  is  the  center  of  natural  stone  industry  in  Cirebon.  With presence,  development  and  advancement  of  this  workers  can  not  be separated from the accident like a knife cut, cruse stone and oxygen gas cylinder explosion. Employers are responsible but not completely due to limitations on insurance costs ignorance the labor insurance/manpower social security. Islam encourages muslims to keep fifth maqashid syariah one  of  which  is  keeping  the  soul  (an-nafs)  associated  with  manpower social  security  model.  The  method  used  it  descriptive  and  qualitative approach.  Source  of  data  used  consist  of  primary  data  and  secondary data. The data collection techniques used were interviews with as many as 23 respondents. Based on the result of the analysis the natural stone industry employers using the traditional employment guarantee that is using all the medical expenses when an accident to workers. Manpower social security model that is the most basic need for workers that need dharuriyat. This need to be there because when the needs arises are not met wiil be threatened his safety and is in comformety based maqashid syariah perspective (an-nafs).
Keywords: manpower social security, labor right, maqashid syariah

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat. Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1969 tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melaksanakan pekerjaan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna menghasilkan  jasa  atau  barang  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  (Manulang,  2002:  3).  Dengan  demikian  dapat dipastikan  bahwa  peran  tenaga  kerja  itu  sangat  penting  bagi pembangunan di negeri ini, akan tetapi sering kali ada beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya.
Adapun  hak-hak  tenaga  kerja  yang  harus  pemerintah lindungi  salah  satunya  yang  tercantum  dalam  Undang-undang
Nomor  13  Tahun  2013  pasal  89  ayat  1  tentang  ketenagakerjaan serta  hak  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  di  dalam  pasal tersebut  yang  wajib  dilaksanakan  atau  dipatuhi  oleh  sebuah perusahaan/industri.  Menurut  Undang-undang  Perindustrian Nomor  5  Tahun  1984  industri  adalah  kegiatan  ekonomi  yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau  barang  jadi  menjadi  barang  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi untuk  penggunaanya  termasuk  kegiatan  rancangan  bangun  dan perekayasaan industri.
Industri  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan penduduk, selain itu industri juga tidak terlepas dari usaha  untuk  meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia  dan kemampuan  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara optimal. Hal ini membuktikan betapa besarnya pengaruh industri dalam suatu negara, tanpa terkecuali diantaranya Industri Batu
Alam  yang  berada  di  Kecamatan  Dukupuntang  Kabupaten Cirebon. Industri batu alam adalah industri yang mengolah bahan baku  mentah  bongkahan  batu  sampai  dengan  menghasilkan bentuk,  ukuran  lain  sebagainya  contohnya  (1)  rata  mesin  (RTM), (2)  rata  alam  (RTA),  (3)  bakar  ( flame ),  (4)  motif  alur  (aluran),  (5) susun sirih, (6) wall cladding (WCL), (7) coble stone, (8) poles halus
( honed ) dan (9) poles kilap ( polished ). Berikut ini daftar sentra batu alam yang berada di Kabupaten Cirebon.
Tabel 1.1 Daftar Sentra Industri Batu Alam Kabupaten Cirebon 2012 Kecamatan Unit Usaha Tenaga Kerja Dukupuntang Depok Gempol Palimanan 237 63 9 35 1.014 569 39 388 Jumlah 344 2.010 Sumber: Puspasari: 2014 (Skripsi)
Tabel  1.1  memperlihatkan  bahwa  dari  keempat  sentra industri batu alam di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Dukupuntang merupakan salah satu wilayah yang memiliki unit usaha dan tenaga kerja  paling  banyak  diantara  empat  wilayah  sentra  industri  batu alam  di  Kabupaten  Cirebon  yaitu  sebanyak  237  unit  usaha  dan 1.014  tenaga  kerja.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Kecamatan Dukupuntang  merupakan  pusat  sentra  industri  batu  alam  di Kabupaten Cirebon (Puspasari: 2014).
Dengan  keberadaan  dan  berkembangnya  industri  ini  telah membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di  wilayah  tersebut,  dampak  positifnya  adalah  (1)  membuka lapangan  kerja  bagi  penduduk  setempat,  (2)  menambah pendapatan  asli  daerah  tersebut,  (3)  meningkatnya  pendapatan sebagian  masyarakat,  sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  (1) polusi,  (2)  pencemaran  limbah  air  dan  (3)  kebisingan  (Fathiah: 2011).  Seiring  majunya  industri  ini  maka  peningkatan  intensitas operasional kerja banyak berhubungan dengan mesin-mesin dan alat-alat yang merupakan sumber bahaya bagi pekerja.
Pekerja di industri ini tidak terlepas dari kecelakaan seperti tergencet  batu,  teriris  pisau  dan  terbakar  akibat  meledaknya tabung  oksigen  karena  disebabkan  kurangnya  pengetahuan, keterampilan, sikap dan keletihan. Kecelakaan yang terjadi secara umum tidak menyebabkan terganggunya hari kerja di lingkungan industri tersebut. Ketika pekerja mengalami kecelakaan tersebut, perusahaan  bertanggungjawab  tetapi  tidak  sepenuhnya.  Karena keterbatasan  biaya  dan  ketidatahuan/minimnya  pengetahuan pengusaha  industri  batu  alam  tentang  asuransi  tenaga kerja/jaminan sosial ketenagakerjaan (Tarigan: 2008).
Menurut  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 117 Undang-undang Nomor 25  Tahun  1997  tentang  ketenagakerjaan,  setiap  tenaga  kerja
berhak  atas  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Pengusaha  yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga  kerjanya  dalam  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja (Wahab, 2001: 145).
Dalam  kenyataannya  masih  banyak  pengusaha  industri  ini hanya  mementingkan  keuntungan  yang  ingin  dicapai  melainkan tidak memperhatikan hal-hal seperti keselamatan dan kesehatan pekerjanya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  pekerja  cacat,  sakit, bahkan  meninggal  dunia.  Oleh  karena  itu,  untuk  menanggulangi hal  tersebut  maka  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  yaitu tentang  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan  pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan kematian.
Sejatinya  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan  yang  menanggulangi  berbagai  resiko  sekaligus akan  memberikan  ketenangan  kerja  yang  pada  saatnya  akan membantu  meningkatkan  produktivitasnya.  Ketenangan  kerja dapat  tercipta  karena  adanya  jaminan  sosial  ketenagakerjaan mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam menghadapi  berbagai  resiko  sosial  ekonomi  tersebut.  Agar kepesertaan  dan  pemanfaatannya  dapat  dinikmati  secara  luas, maka  kepesertaan  pengusaha  dan  tenaga  kerja  dalam  jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib.
Pembiayaan  jaminan  sosial  ini  ditanggung  oleh  pengusaha dan  tenaga  kerja  itu  sendiri  sesuai  dengan  jumlah  yang  tidak memberatkan  bagi  keuangan  kedua  belah  pihak.  Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena  kecelakaan  dan  penyakit  yang  timbul  dalam  hubungan kerja  merupakan  tanggungjawab  penuh  dari  pemberi  kerja.
Pembiayaan  jaminan  kematian  dan  jaminan  kesehatan  juga menjadi tanggungjawab pengusaha yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Sementara  itu  pembiayaan  jaminan  hari  tua  ditanggung bersama pengusaha kepada tenaga kerjanya yang bertahun-tahun bekerja  di  perusahaan  dan  sekaligus  merupakan  tanggungjawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri. Kemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan  pada  hakekatnya  bersifat  dasar  untuk  menjaga harkat  dan  martabat  tenaga  kerja.  Dengan  kemanfaatan  dasar tersebut,  pembiayaannya  dapat  ditekan  seminimal  mungkin, sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha  dan  tenaga  kerja  yang  memiliki  keuangan  yang  lebih besar  dapat  meningkatkan  kemanfaatan  dasar  tersebut  melalui berbagai cara lainnya.
Agar kepesertaannya wajib dari jaminan sosial ketenagakerjaan  dapat  dipatuhi  oleh  seluruh  pengusaha  dan tenaga  kerja,  maka  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  dan
Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuanya untuk mendidik  yang  bersangkutan  dalam  memenuhi  kewajibannya. Sanksi  tersebut  merupakan  upaya  terakhir  setelah  upaya-upaya lain  dilakukan  dalam  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Dengan adanya  program  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan di samping dapat membantu meringankan biaya perusahaan,  khususnya  jika  ada  kecelakaan  yang  memerlukan biaya  yang  sangat  besar,  juga  mengurangi  beban  pemikiran perusahaan dalam menangani masalah kesehatan dan kecelakaan kerja,  sehingga  perusahaan  bisa  lebih  berkonsentrasi  terhadap usahanya (Suwarto: 2006).
Agama  Islam  sangat  menganjurkan  umat  Islam  di  dunia maupun di akhirat untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,  menjaga  keturunan  dan  menjaga  harta.  Kelima  maqashid
syariah  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  tenaga  kerja  dan pengusaha  karena  keduanya  merupakan  bagian  dari  anggota masyarakat yang tindakannya dalam berkarya menggunakan dan menjadikan 5 (lima) hal sebagai landasan hidup. Untuk menjamin keselamatan  kerja  dalam  berkarya  di  sektor  industri,  menjaga keselamatan jiwa manusia dan lingkungan kerja merupakan usaha melestarikan kehidupan.
Demikian pula dalam jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan  kepada  pengusaha  untuk  berlaku  adil,  berbuat baik  dan  dermawan  kepada  pekerjanya.  Sebab  pekerja  itu merupakan  bagian  dari  perusahaan  dan  jika  bukan  karena pekerjanya tidak mungkin pengusaha dapat berhasil dengan baik. Antara  pengusaha  dan  pekerja  memiliki  andil  yang  sangat  besar untuk kesuksesan usahanya, maka pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-haknya termasuk memberikan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  Hal  ini  tercantum
dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl: 90:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan berbuat  kebajikan,  memberi  bentuan  kepada  kerabat,  dan Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan  keji,  kemungkaran, dan  permusuhan  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisi dan membuat  model  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  sebagai  hak tenaga  industri  batu  di  Kecamatan  Dukupuntang  Kabupaten Cirebon berdasarkan perspektif maqashid syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  studi  deskriptif  analitik  yang
dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono  (2012)  adalah  metode  kualitatif  untuk  mendapatkan data  yang  mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi subtansi peneliti.  Artinya  bahwa  metode  kualtatif  menyajikan  secara langsung  hakikat  hubungan  antara  peneliti  dengan  informan, objek  dan  subjek  penelitian.  Penelitian  kualitatif  memiliki  ciri-ciri atau  karakteristik  yang  hendak  menjadi  pedoman  oleh  peneliti, sebagaimana  yang  dikonstantir  oleh  Bogdan  dan  Biklen  (dalam Moleong:  2006)  bahwa  karakteristik  penelitian  kualitatif diantaranya:
1. Peneliti  sendiri  sebagai  instrument  utama  untuk mendatangi secara langsung sumber data.
2. Mengimplementasikan  data  yang  terkumpulkan  dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata kepada hasil.
3. Menjelaskan  bahwa  hasil  penelitian  lebih  menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil.
4. Melalui analisis induktif, penelitian mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi.
5. Mengungkapkan  makna  sebagai  hal  yang  esensial  dari pendekatan kualitatif.
Populasi pada penelitian ini adalah pengusaha industri batu alam  yang  berjumlah  233.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian dengan berpedoman pada Sugiyono (dalam Apriansyah: 2015) yang menyatakan bahwa: “Untuk berpedoman umum dapat dikatan  bahwa  bila  populasi  dibawah  100  orang  maka  dapat digunakan  sampel  50%  dan  jika  diatas  100  orang  sebesar  10%. Dengan demikian dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  233  x  10%  =  23  Sampel.  Teknik pengambilan  sampel  penulis  menggunakan  teknik purposive sampling. Menurut  Sugiyono  (dalam  Prawira:  2015) purposive
Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang atau pengusaha yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan  sehingga  memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek  atau situasi  sosial  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  kualitatif  teknik pengumpulan  data  lebih  banyak  dilakukan  dengan  pengamatan (observasi) ,  wawancara  mendalam (in  depth  interview) dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Sebelum  membahas  mengenai  bagaimana  pola  jaminan sosial tenaga kerja industri batu alam di  Kecamatan Dukuputang Kabupaten  Cirebon  berdasarkan  maqashid  syariah  ( an-nafs) .
Peneliti akan menerangkan mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pekerja guna melindungi dirinya dari suatu kecelakaan baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Sedangkan  menurut  Wahab  (2001:  143)  jaminan  sosial tenaga  kerja  adalah  suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian  dari penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja berupa  kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua  dan meninggal  dunia.  Berikut  ini  adalah  alur  jaminan  sosial  tenaga kerja.
Bank Biaya Kecelakaan K ec ela ka an BPJS 5% Tenaga / Keterampilan Perusahaan Pekerja Gaji
Gambar 4.2 Model Jaminan Sosial Tenaga Kerja Gambar  4.2  memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  satupun industri  batu  alam  yang  menggunakan  model  jaminan  sosial seperti  diatas  karena  seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak  MA “perusahaan  sendiri  banyak  pengeluarannya,  apalagi  kalau pemasarannya macet atau tidak normal dari mana uangnya untuk membiayai  asuransi  tenaga  kerja.  Kalau  terjadi  kecelakaan langsung  dibawa  ke  Puskesmas  atau  dokter  dan  untuk  biaya sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha”. Hal ini juga dipertegas oleh  Bapak  H.  KR  “karena  tidak  adanya  kontrak  kerja  sehinga pekerja  dengan  seenaknya  kerja  hari  ini  kerja,  besok  bisa  keluar ataupun pindah ke yang lain”. Sehingga seluruh industri batu alam menggunakan jaminan sosial seperti pada gambar berikut ini:
101
Gambar 4.3 Model Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Industri Batu
Alam
Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa ketika pekerja mengalami kecelakaan  saat  berproduksi  baik  itu  tergencet,  teriris  pisau ataupun  saat  pembakaran  batu,  pekerja  langsung  dibawa  ke puskesmas dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan mulai dari pengobatan dan kontrol sampai sembuh. Seperti yang disampai  oleh  salah  satu  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan teriris pisau yaitu AG 27 tahun “ketika saya mengalami kecelakaan saat  berproduksi  bos  atau  perusahaan  bertanggungjawab sepenuhnya  sampai  sembuh  mulai  dari  pengobatan  dan  kontrol sebab  bos  atau  pengusaha  membutuhkan  saya  untuk  kembali
Puskesmas B ia y a K ec ela ka an Produksi Biaya Kecelakaan Tenaga / Keterampilan Perusahaan Pekerja Gaji
kerja  atau  berproduksi  sedangkan  saya  membutuhkan kesembuhan”.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh  salah  satu  keluarga korban kesetrum “Anak saya meninggal karena kesetrum di pabrik batu  alam  ketika  sedang  berproduksi.  Bos  atau  pengusahanya bertanggungjawab  sepenuhnya  mulai  dari  biaya  pemakaman, tahlilan  dan  biaya-biaya  lainnya  serta  memberikan  sejumlah uang”.
Hal  ini  pun  disampaikan  juga  oleh  Bapak  JA  “Memang pekerja yang meninggal dunia karena kesetrum di pabrik, sebelum kesetrum dia mempunyai penyakit jantung atau sedang sakit dan ketika berproduksi memang benar ada setrum yang bocor sedikit pada  saat  itu  pekerja  tersebut  sedang  berproduksi  dan  akhirnya pekerja  meninggal  di  tempat.  Tapi  saya  bertanggungjawab sepenuhnya mulai dari biaya pemakaman, tahlilan dan biaya-biaya lainnya sampai selesai.”
Seharusnya  pengusaha  tidak  hanya  memberikan  biaya pengobatan, pemeliharaan kesehatan/kontrol, menjenguknya dan biaya-biaya  lainnya  saja  akan  tetapi  memberikan  sejumlah  uang untuk  kebutuhannya  selama  pekerja  masih  sakit,  uang  itu  bisa diambil dari gaji pekerja dipotong perminggu yang nantinya akan dikembalikan lagi ke pekerja.
Model  jaminan  sosial  yang  dilakukan  oleh  pengusaha industri  batu  alam  merupakan  model  jaminan  sosial  tradisonal yang  sudah  lama  di  gunakan  sejak  tahun  1995  sampai  sekarang, karena merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi pekerja yaitu kebutuhan dharuriyat. Kebutuhan dharuruiyat adalah  tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila  tingkat  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi  akan  terancam keselamatannya yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Menurut Jasser  Auda  (dalam  Galuh  dan  H.  Hasnari  Noor)  konsep  jaminan sosial  tenaga  kerja  ini  merupakan  gambaran  teori  maqashid
Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah
kontemporer yaitu maqashid amah. Maqashid amah adalah nilai dan makna umum yang pada semua kondisi tasyri’ atau di sebagian besar seperti kebebasan, keadilan dan kemudahan.
Menurut M. Quraish Shihab (dalam Sarkaniputra: 2009) adil adalah upaya perlakuan terhadap orang lain yang sama bobotnya dengan  perlakuan  terhadap  dirinya  sendiri.  Seperti  hubungan antara  pengusaha  dan  pekerja,  pekerja  sebagai  mitra  kerja sehingga  pengusaha  memperlakukan  pekerjanya  sebagimana memperlakukan dirinya sendiri. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl: 90.
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  Berlaku  adil  dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Dalam  ayat  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  antara pengusaha  dan  pekerja  memiliki  andil  yang  sangat  besar  untuk kesuksesan  usahanya,  maka  pengusaha  berkewajiban  untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-haknya termasuk memberikan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  karena  pekerja merupakan  asset  bagi  perusahaannya.  Dalam  hal  ini  peneliti simpulkan bahwa, Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah ( As- Nafs) sudah sesuai dengan maqashid syariah ( an-nafs) .

## SIMPULAN
Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua industri batu alam tidak melakukan kontrak terhadap pekerja sehingga hak-hak
dan  kewajibannya  menjadi  tidak  jelas  dan  pengusaha  hanya memberikan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  berupa  jaminan kesehatan  yang  semua  biaya  pengobatan  ditanggung  oleh perusahaan atau pengusaha karena merupakan bentuk adil antara pengusaha dan pekerja. Model jaminan sosial tenaga kerja industri batu alam yang sesuai di industri batu alam adalah model jaminan sosial  tradisonal  yaitu  menanggung  semua  biaya  pengoobatan ketika terjadi kecelakaan terhadap pekerja karena model ini lebih mudah dan bersifat kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriansyah,  Arif.  2015. Pengaruh  Program  Simpan  Pinjam Perempuan  (SPP)  PNPM-MP  Terhadap  Lima  Kebutuhan Dasar  Menurut  As-Syatibi. [Skripsi].  STEI  Al-Ishlah  Cirebon.
Cirebon.
Fathiah, Atikatul. 2011. Pengaruh Eksternalitas Industri Batu Alam
Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan
Dukupuntang. [Skripsi]. STEI Al-Ishlah Cirebon. Cirebon.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung.
PT Remaja Rosdakarya. Prawira, Raden Dendi Yuda. 2015. Strategi Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Untuk Kesejahteraan  Buruh  Di  Kota  Tangerang. [Skripsi]. Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa  Serang.  Serang.  [15 November 2016]. http://repository.fisip- untirta.ac.id/460/1/Skripsi%20-%20Copy.pdf
Puspasari,  Milly.  2014. Analisis  Deskriptif  Usaha  Batu  Alam. [Skripsi]. Universitas Pendidikan Indonesia. [29 April 2016]. http://repository.upi.edu/12538/4/S_PEK_0906132_Chapte r1.pdf
R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. 2014.
Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam menentukan Hukum Islam (Perspeltif  Al-Syatibi  dan  Jasser  Auda). [Jurnal].  Vol.  1. Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Banjarmasin. [29 April 2016]. http://ojs.uniska-bjm.ac.id
Sarkaniputra, Murasa. 2009. Ruqyah Syar’iyyah: Teori Model dan Sistem Ekonomi. Jakarta. Al-Ishlah Press & STEI. Sendjun H, Manulang. 2002. Pokok-pokok Hukum
Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta. Rhineka Cipta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung. Alfabeta.
Suwarto.  2006. Perlindungan  Hukum  Tentang  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  Menurut  Undang-undang    Nomor    3    Tahun
1992 .  [Tesis].    Universitas Muhammadiyah  Surakarta. Surakarta. [29 April 2016]. http://eprints.ums.ac.id/7268/1/R100040015.pdf Tarigan, Zamaan. 2008. Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  di  Pabrik  Kelapa  Sawit  (PKS)  Tanjung Medan  PTPN  V  Provinsi  Riau .  [Tesis].  Universitas  Sumatera Utara Medan. Medan. [29 April 2016] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7036/1/0 9E00262.pdf
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 1 ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Pasal
89 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan Serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1984 Tentang Perindustrian.
Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Wahab,  Zulaini.  2001. Dana  Pensiun  Dan  Jaminan  Sosial  Tenaga
Kerja Di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.