## Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan
Ghina Mangala H.P & Irwansyah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: ghinamangalahadisputri@gmail.com irwansyah@unhas.ac.id

## Abstract
This  research  aimed  at  finding  disposition  and  implementation  mechanism  of  “Company’s Environmental  Management  Performance  Rating  Program”  (PROPER)  by  Local Environmental  agency  of  South  Sulawesi  Province.  This  research  also  aimed  at  finding  the influence of giving PROPER to environmental management to the mining companies at south Sulawesi. This research used collecting primary data and secondary data method. The researcher used  qualitative  descriptive  in  data  analyzing.  The  researcher  described  the  problems appropriate with the facts through some relevant factors in this research. Then, the researcher concluded  that  PROPER  is  an  effort  that  ministry  of  environment  do  to  encourage  the companies  regulation  in  environmental  management  through  information  instrument. Ministry  of  environment  gives  implementation  authority  of  PROPER  to  the  province government  that  is  governor  as  decocentration  of  PROPER  which  then  be  given  to  Local environmental  agency  (BLHD).  One  of  indicator  of  PROPER  performance  is  the  degree  of compliance  of  companies  toward  the  regulation.  In  facts,  PROPER  gives  positive  influence toward  mining  companies  which  listed  as  PROPER  participant  2012  to  south  Sulawesi territory that are PT. Indomarmer Kuari Utama in Pangkep and PT Vale Indonesia Tbk in east Luwu.
Keywords: Environmental; Mining

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme  pelaksanaan Program Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  (PROPER)  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan,  serta  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian  PROPER  terhadap pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  perusahaan-perusahaan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengumpulkan  data primer  dan  data  sekunder.  Teknik  analisa  data  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis  menggambarkan  dan  menjelaskan  permasalahan  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi melalui  sejumlah  faktor  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  lalu  ditarik  sebuah  kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk  mendorong  penaatan  perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  melalui instrumen  informasi.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  memberikan  kewenangan  pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi  PROPER  yang  kemudian  diberikan  kepada  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER  adalah tingkat ketaatan perusahaan

## Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Access at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
terhadap  peraturan.  Dalam  faktanya,  PROPER  memberikan  pengaruh  positif  terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Pertambangan

## A. PENDAHULUAN
Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup  tertentu.  Lingkungan  hidup  menjadi  bagian  mutlak  yang  tidak  dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, campur tangan manusia itu  ada  yang  berdampak  negatif  dan  ada  yang  berdampak  positif  terhadap lingkungan.  Perkembangan  pembangunan,  teknologi,  industrialisasi,  dan pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  pesat,  semakin  memperbesar  risiko kerusakan  lingkungan  hidup.  Keberadaan  industrialisasi,  nyatanya  menjadi salah  satu  penyumbang  terbesar  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup yaitu dengan adanya perusahaan-perusahaan besar. 1
Dahulu  perusahaan  dianggap  telah  memberikan  kontribusi  yang  cukup bagi  lingkungannya  melalui  pemberian  kesempatan  kerja,  penyediaan  barang dan  jasa  bagi  masyarakat,  serta  pembayaran  pajak.  Beberapa  tahun  terakhir, kesadaran  masyarakat  dunia  akan  pentingnya  lingkungan,  baik  lingkungan fisik  maupun  lingkungan  sosial,  membuat  masyarakat  memberikan  perhatian lebih  serius  tidak  hanya  terhadap  dampak  positif/manfaat  adanya  suatu perusahaan  tetapi  juga  dampak  negatif/kerugian  yang  ditimbulkannya  di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. 2
Perhatian  serius  yang  ditunjukkan  masyarakat  akibat  berbagai  dampak negatif  keberadaan  sebuah  perusahaan  mengakibatkan  timbulnya  tekanan- tekanan  terhadap  perusahaan  untuk  tidak  berlebihan  mengeksplorasi  sumber daya  alam,  memproduksi  produk  yang  berkualitas,  melakukan  perbaikan teknik  dan  proses  produksi  serta  meminimalkan  limbah  beserta  dampak limbah  yang  dihasilkan.  Dalam  hal  ini  perusahaan  tidak  hanya  dihadapkan pada  tanggung  jawab  yang  berpijak  pada single  botton  line ,  yaitu  nilai perusahaan  yang  direfleksikan  pada  kondisi  keuangan  perusahaan  semata, namun  perusahaan  juga  harus  memperhatikan  aspek  sosial  dan  lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan inilah oleh John Elkington disebut dengan istilah triple bottom line . Perusahaan tidak lagi sekadar menjalankan kegiatan ekonomi
1 Zuhri,  M.,  &  Basri,  B.  2016.  The  Implementation  of  Right-Fulfillment  to  the  Health  Care  in Achieving  the  Millennium  Development  Goal  (MDG’S). Hasanuddin  Law  Review,  1 (1),  75-88.  doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.215
2 Dampak negatif ini berupa penurunan sumberdaya tak terbaharui dan peningkatan limbah (padat, cair, dan udara), yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup, seperti risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan.
untuk  menciptakan profit (keuntungan),  melainkan  juga  memiliki  tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. 3
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  perusahaan  merupakan suatu  hal  wajar  apabila  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  perusahaan merupakan  organ  masyarakat  yang  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk berperan  serta  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat,  bukan  hanya  sebagai  tanggung  jawab  pemerintah semata.  Namun  persoalannya  kemudian  menjadi  rumit,  karena  tidak  semua pihak,  baik  perusahaan  maupun pemangku kepentingan  dengan  sadar  untuk selalu  bertanggung  jawab  atas  setiap  akibat  dari  tindakan  yang  telah dilakukannya. 4
Khusus  di Indonesia  sendiri, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan  yang  berorientasi  pada  aspek  lingkungan  diberikan melalui  serangkaian  kebijakan  dan  regulasi  tentang  lingkungan  hidup. Diantaranya  adalah  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  di  dalamnya membahas  tentang  Analisis  Dampak  Mengenai  Lingkungan  (Amdal)  yang wajib  dimiliki  oleh  perusahaan  sebagai  wujud  tanggung  jawab  sosialnya. 5 Selain  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009,  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  pada  pasal  74  juga  menekankan kewajiban  perusahaan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. 6
Kebijakan dan regulasi yang ada, tidak serta merta membuat perusahaan- perusahaan  di  Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Sulsel) melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitarnya.  Oleh karena itu,  pada  awal  tahun  1990-an,  pemerintah  mengeluarkan    sebuah  kebijakan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan-perusahaan  dalam pengelolaan  lingkungan  yang  baik  khususnya  di  bidang  pengelolaan  limbah. Kebijakan  ini  dinamakan  PROKASIH  (Program  Kali  Bersih).  Namun,  seiring perkembangan  zaman  PROKASIH  kemudian  terus  dikembangkan  menjadi Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  (PROPER)  dengan  kriteria penilaian    lebih  ditingkatkan  dan  menggunakan  pendekatan  “multimedia”,
3 Abdul Rauf. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder di  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Penelitian  Hukum  Fak.  Hukum  Univ.  Hasanuddin  Vol.  2  No.  1,  September 2012, hlm. 2
4 Ibid., hlm. 3.
5 Lihat  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
6 Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
yaitu pengendalian pencemaran air, Udara, dan pengolahan Limbah B3. 7 Selain itu,  PROPER    merupakan tools Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  telah  ada  sejak  tahun  1995  yang  terus  berinovasi  sesuai  dengan perkembangan  zaman. 8 Prinsip  dasar  dari  pelaksanaan  PROPER  adalah mendorong  penataan  perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui instrumen  insentif  reputasi/citra  bagi  perusahaan  yang  mempunyai  kinerja pengelolaan  lingkungan  yang  baik  dan  instrumen  disinsentif  reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.
PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan  hidup  melalui  instrumen  informasi.  Perusahaan-perusahaan  yang menjadi  target  peserta  PROPER  adalah  perusahaan  yang  menimbulkan dampak  penting  terhadap  lingkungan,  tercatat  di  Pasar  bursa,  mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan masyarakat luas.
Pelaksanaan PROPER dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga Kementerian  Lingkungan  Hidup  memberikan  kewenangan  pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai  bentuk  dekosentrasi  PROPER.  Hal  ini  juga  sebagai  bentuk implementasi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  oleh  pemerintah  provinsi diberikan  kepada  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  Provinsi.  Pada tahun  2012  yang  lalu  jumlah  perusahaan  yang  ikut  serta  menjadi  peserta PROPER  dari  seluruh  Indonesia  mencapai  1317  perusahaan, 9 30  (tiga  puluh) diantaranya  merupakan  perusahaan-perusahaan  yang  berdomisili  di  Provinsi Sulsel.
Untuk  Provinsi  Sulsel  sendiri,  hadirnya  PROPER  ternyata  tidak  menjadi alasan  semakin  membaiknya  pola  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terdaftar sebagai peserta PROPER  termasuk  di  dalamnya  5perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pertambangan. 10 Sebagai  contoh,  terkait  masalah  pertambangan  masih  saja menjadi polemik yang sering diperbincangkan di masyarakat pada umumnya. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada  sangat  mempengaruhi  kualitas  lingkungan  yang  berada  di  sekitar  lokasi pertambangan.  Kedua  perusahaan  tambang  di  Sulsel  yang  menjadi  peserta
7 Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. PROPER Periode 2011-2012. hlm. 2
8 Ibid., hlm. 2.
9 Ibid., hlm. 2.
10 Lihat  Kepmen-LH  Nomor  273  Tahun  2012  tentang  Hasil  Penilaian  Peringkat  Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012
PROPER yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur, menjadi contoh perusahaan tambang yang memperhatikan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  area  sekitar  tambang melalui PROPER..
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk  mengkaji secara  objektif  dan  mengedepankan  nilai-nilai  intelektual  serta  berusaha melihat  dengan  perspektif  yuridis,  sehingga  dalam  penelitian  ini  jelas  terlihat keterkaitan  antara  keberadaan  perusahaan  dengan  penilaian  PROPER  ini terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini dilakukan pada:  1)  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan;  2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan; dan 3) Perusahaan tambang yang menjadi  peserta  PROPER  2011-2012  yakni  PT  Vale  Indonesia  (Tambang Mineral-Luwu Timur) dan PT Indomarmer Kuari Utama (Tambang Batu Bara- Pangkep).

## 2. Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  seluruh  perusahaan yang  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  mengikuti  PROPER.  Untuk memudahkan  pengambilan sample dari  populasi  tersebut,  maka  dilakukan penarikan  sample  dengan  teknik non  probability  sampling, yaitu  dengan menggunakan purposive  sampling berdasarkan  kriteria  dan  pertimbangan tertentu.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  pertimbangan  adalah  mengidentifikasi perusahaan-perusahaan  dalam  bidang  pertambangan  yang  terdaftar  sebagai peserta PROPER.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam penulisan penelitian ini adalah:
1. Wawancara  ( Interview )  yang  dilakukan  pada  narasumber  yang  terdapat pada lokasi penelitian.
2. Pengamatan ( Observasi ) langsung di lokasi penelitian.
3. Telaah  pustaka  ( Library  research ),  pengumpulan  intisari  dari  dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet
atau  laporan-laporan  yang  berhubungan  dengan  topik  permasalahan yang diteliti.

## 4. Jenis dan Sumber Data
Adapun  jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  penelitian  ini,  penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari :
1. Data primer adalah data yang  diperoleh atau dikumpulkan oleh  penulis secara  langsung  dari sumber datanya.  Data  primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai  sumber  yang  telah  ada.  Data  sekunder  ini,  penulis  peroleh berbagai  literature-literatur  yang  ada  yang  terkait  dengan  permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

## 5. Analisis Data
Teknik  analisa  data  yang  akan  penulis  gunakan  adalah  teknik  deskriptif kualitatif  berlandaskan  materi  dan  data  yang  berhubungan  dengan  topik pembahasan.  Penulis  menggambarkan  dan  menjelaskan  permasalahan  sesuai dengan  fakta  yang  terjadi  melalui  sejumlah  faktor  yang  relevan  dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  dan  Mekanisme  Pelaksanaan  PROPER  oleh  Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
PROPER  atau  Program  Penilaian  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Kementerian Lingkungan  Hidup  bersama  Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  penaatan perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara kontinyu melalui penyebarluasan  informasi  tingkat  penaatan  peraturan  perundang-undangan lingkungan  kepada  public  ( public  information  discloure ).  Dengan  mekanisme penyebarluasan  informasi,  maka  alternatif  penegakan  hukum  berlangsung, dengan vonisnya adalah reputasi perusahaan tersebut di mata stakeholders.
Dekosentrasi  dan  Tugas  Perbantuan  sebagai  bagian  dari  sistem penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk  kepedulian  Pemerintah  Pusat  terhadap  Daerah  melalui  pendelegasian kewenangan  yang  dimiliki  dalam  rangka  mengurangi  kesenjangan pembangunan  antar  daerah  agar  terpeliharanya  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. 11 Dalam pelaksanaan  urusan  pemerintah  di  bidang  lingkungan  hidup,  Menteri memandang  perlu  untuk  menyelenggarakan  dekosentrasi  bidang  lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.
Dekosentrasi  bidang  lingkungan  hidup  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan menjunjung  pencapaian  sasaran  prioritas  nasional  yang  termuat  dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan  indikator  kinerja  utama  meningkatnya  pengawasan  ketaatan pengendalian  pencemaran  air  limbah  dan  emisi;  menurunnya  pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan  lingkungan  di  daerah  aliran  sungai  (DAS);  tersedianya  kebijakan bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Pengawasan  pengendalian  pencemaran  air  dan  udara  serta  limbah  B3 melalui  mekanisme  PROPER  merupakan  salah  satu  dari  Program  Nasional yang  dilaksanakan  secara  dekosentrasi.  Melalui  dekosentrasi  PROPER  inilah, Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH)  membentuk  jaringan  pengawasan dengan  22  Provinsi  dan  4  Pusat  Pengelolaan  Ekoregion. 12 Dekosentrasi PROPER  menyerahkan  sebagian  kewenangan  pengawasan  PROPER  kepada Provinsi,  tetapi  mekanisme  dan  kriteria  penilaian  sesuai  dengan  kriteria PROPER KLH. Dengan dekosentrasi PROPER ini, sebagian besar pengawasan dilaksanakan  oleh  Provinsi.  Pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  KLH kepada  274  Perusahaan,  67%  pengawasan  oleh  Provinsi  dan  12%  oleh  Pusat Pengelolaan Ekoregion (Gambar 1). 13
Gambar  1. Diagram  pembagian  pengawasan  dalam  program  dekosentrasi PROPER tahun 2011-2012
11 Suparto  Wijoyo, Hukum  Lingkungan:  Kelembagaan  Pengelolaan  Lingkungan  di  Daerah, (Surabaya:Airlangga University Press,2005), hlm. 165
12 PROPER Periode 2012-2013, Sekretariat  PROPER Kementerian Lingkungan hidup. Hlm.6
13 Ibid,.
Sumber: Data sekunder (edited) Dengan demikian, untuk penyelenggaraan dekosentrasi di Provinsi Sulsel, Gubernur  sebagai  penerima  dekosentrasi  dalam  bidang  lingkungan, menyerahkan  kepada  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  Provinsi Sulsel untuk melaksanakan dekosentrasi PROPER tersebut.
PROPER  sendiri  merupakan  salah  satu  program  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  BLHD  Provinsi  Sulsel.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Kasubid Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan BLHD Provinsi Sulsel, Agus Dina, 14 mengatakan:
“Proper  adalah  salah  satu  program  pengawasan.  Jadi  memang pengawasan  program  proper  itu  cuma  satu  dari  sekian  kegiatan pengawasan.  Proper  ini  adalah  program  yang  dicanangkan  dari  pusat, namun  provinsi  tetap  terlibat  dalam  pengawasan,  begitu  pula  dengan kabupaten. “
Dina juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan bisa berupa terjun langsung ke lapangan atau menerima laporan.
Pelaksanaan PROPER inipun tidak terlepas dari regulasi yang ada. Untuk penilaian  tahun  2011-2012,  digunakan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  (PERMENEG-LH)  Nomor  05  Tahun  2011  tentang  Program  Penilaian Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai landasan  untuk  melakukan  pemeringkatan  kepada  perusahaan-perusahaan yang  terdaftar  sebagai  peserta.  Dalam  PERMENEG-LH  tersebut  mengatur tentang  mekanisme  dan  kriteria  penilaian  PROPER.    PERMENEG-LH  Nomor
14 Wawancara di kantor BLHD Provinsi Sulsel, Kamis, 17 April 2013
05  Tahun  20011  ini  telah  digantikan  oleh  PERMENEG-LH  Nomor  06  Tahun 2013  tentang  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penilaian PROPER Tahun 2012-2013.
Kriteria  penilaian  PROPER  ini  sendiri  terdiri  dari  dua  kategori,  yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam  peraturan  ( beyond  compliance ).  Adapun  beberapa  peraturan  lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan :
a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah  dinaungi  dalam  dokumen  pengelolaan  lingkungan  baik  berupa dokumen  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  Dokumen Pengelolaan  dan  Pemantauan  Kualitas  Lingkungan  (UKL/UPL)  atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap  ketaatan  perusahaan  dalam  melakukanpelaporan  terhadap pengelolaan  lingkungan  yang  dipersyaratkan  dalam  AMDAL  dan UKL/UPL.
b. Pengendalian Pencemaran Air
Pada  prinsipnya  ketaatan  terhadap  pengendalian  pencemaran  air dinilai  berdasarkan  ketentuan  bahwa  semua  pembuangan  air  limbah kelingkungan  harus  memiliki  izin.  Air  limbah  yang  dibuang  ke lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan.
Untuk  memastikan  air  limbah  yang  dibuang  setiap  saat  tidak melampaui  baku  mutu  maka  perusahaan  berkewajiban  melakukan pemantauan  dengan  frekuensi  dan  parameteryang  sesuai  dengan  izin atau  baku  mutu  yang  berlaku.  Untuk  menjamin  validitas  data,  maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga  harus  taat  terhadap  persyaratan-persyaratan  teknis  seperti pemasangan  alat  pengukur  debit  yang  diatur  dalam  izin  atau  ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.
c. Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip  bahwa  semuasumber  emisi  harus  diidentifikasi  dan  dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi  bakumutu  yang  ditetapkan.  Frekuensi  dan  parameter  yang dipantau  juga  harus  memenuhi  kentuan  dalam  peraturan.  Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid
secara  ilmiah  maka  prasarana  sampling  harus  memenuhi  ketentuan peraturan.
d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ketaatan  pengelolaan  limbah  B3  dinilai  sejak  tahapan  pendataan jenis  dan  volumenya.  Setelah  dilakukan  pendataan,  maka  dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan  limbah  B3.  Ketaatan  terhadap  ketentuan  izin  pengelolaan limbah  B3,  merupakan  komponen  utama  untuk  menilai  ketaatan perusahaan.
e. Pengendalian Pencemaran Air Laut Untuk  aspek  ini,  ketaatan  utama  dilihat  dari  kelengkapan  izin pembuangan  air  limbah  dan  ketaatan  pelaksanaan  pembuangan  air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin .
f. Potensi Kerusakan Lahan
Kriteria  potensi  kerusakan  lahan  hanya  digunakan  untuk  kegiatan pertambangan.  Kriteria  ini  pada  dasarnya  adalah  implementasi best mining practices ,  seperti  kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan  dengan rencana  tambang,  sehingga  dapat  dihindari  bukaan  lahan  yang  tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan  adalah  kestabilan  lereng.  Mengidentifikasi  potensi  pembentukan Air  Asam  Tambang  setiap  jenis  batuan  dan  penyusunan  strategi pengelolaan  batuan  penutup.  Membuat  dan  memelihara  sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainase) yang baik supaya kualitas   air  limbah  memenuhi  baku  mutu.  Memilih  daerah  timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.
Kriteria beyond  compliance ini  lebih  bersifat  dinamis  karena  disesuaikan dengan  perkembangan  teknologi,  penerapan  praktik-praktik  pengelolaan lingkungan  terbaik  dan  isu-isu  lingkungan  yang  bersifat  global.  Penyusunan kriteria  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  PROPER  dilakukan  oleh  tim  teknis dengan  mempertimbangkan  masukan  dari  berbagai  pihak,  antara  lain: pemerintah  kabupaten/kotamadya,  asosiasi  industri,  perusahaan,  LSM, Universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER.
Adapun  aspek-aspek  yang  dinilai  dalam  kriteria beyond compliance ini adalah:
a. Penerapan  Sistem  Manajemen  Lingkungan,  termasuk  di  dalamnya bagaimana  perusahaan  memiliki  sistem  yang  dapat  mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.
b. Upaya  Efisiensi  Energi  dengan  mencakup  empat  ruang  lingkup  efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.
c. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca  dan bahan  perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian  ini  adalah  persentase  pemakaian  energi  terbarukan  dalam proses  produksi  dan  jasa,  pemakaian  bahan  bakar  yang  ramah lingkungan.
d. Implementasi  Reduce,  Reuse  dan  Recycle  limbah  B3.  Penekanan  kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka  semakin  tinggi  nilainya.  Selain  itu,  semakin  besar  jumlah  limbah yang  dimanfaatkan  kembali,  maka  semakin  besarpula  nilai  yang diperoleh perusahaan.
e. Implementasi  Reduce,  Reuse  dan  Recycle  limbah  padat  non  B3  kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3.
f. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.
g. Perlindungan  Keanekaragaman  Hayati.  Pada  dasarnya,  bukan  jumlah pohon  yang  dinilai,  tetapi  lebih  diutamakan  pada  upaya  pemeliharaan dan  perawatan  keanekaragaman  hayati.  Salah  satu  bukti  bahwa perusahaan  peduli  dengan  keanekaragaman  hayati  adalah  perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status  dan  kecenderungan  sumberdaya  keanekaragaman  hayati  dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki data tentang status dan kecenderungan  sumberdaya  keanekaragaman  hayati  dan  sumber  daya biologis yang dikelola.
h. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam  aspek  ini  perusahaan  harus  memiliki  program  strategis  untuk pengembangan  masyarakat  yang  didesain  untuk  menjawab  kebutuhan masyarakat.  Program  ini  didasarkan  atas  pemetaan  sosial  untuk menggambarkan  jaringan  sosial  yang  memberikan  penjelasan  tentang garis-garis  hubungan  antar  kelompok/individu.  Pemetaan  Sosial memberikan  informasi  mengenai  siapa,  kepentingannya,  jaringannya dengan  siapa,  dan  posisi  sosial  dan  analisis  jaringan  sosial  dan  derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah
sosial,  identifikasi  potensi  (modal  sosial)  perumusan  kebutuhan masyarakat  yang  akan  ditangani  dalam  program  community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program  pengembangan  masyarakat.  Rencana  strategis  pengembangan masyarakat  harus  bersifat  jangka  panjang  dan  dirinci  dengan  program tahunan,  menjawab  kebutuhan  kelompok  rentan  dan  terdapat  indikator untuk  mengukur  kinerja  capaian  program  yang  terukur  dan  tentu  saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.
Berdasarkan  kriteria-kriteria  tersebut,  maka  dilakukanlah  penilaian PROPER dengan mekanisme sebagaimana pada Gambar 2 berikut: 15
Gambar 2. Diagram Mekanisme PROPER
Mekanisme Pelaksanaan PROPER ini diawali oleh: (1) Tahap Persiapan. Pada  tahap  ini  diawali  dengan  pemilihan  peserta 16 ,  dimana  perusahaan  yang menjadi  target  peserta  PROPER  adalah  perusahaan  yang  menimbulkan dampak  penting  terhadap  lingkungan,  tercatat  di  Pasar  bursa,  mempunyai produk  yang  berorientasi  ekspor  atau  digunakan  masyarakat  luas.  Setelah tahap  persiapan  selesai  dan  peserta  ditetapkan;  (2)  Verifikasi  Lapangan. Dilakukan pengumpulan data dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan
15 Website resmi PROPER
http://www.proper.menlh.go.id/portal/?view= 3&desc=0&iscollps=0&capt Diakses pada hari Senin, 3 Juni 2013 pkl.02.30 wita)
16 Pemilihan  peserta  pada  program  dekosentrasi  PROPER  ini  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana PROPER  Provinsi  yang  telah  memperoleh  pelatihan  pengawasan  PROPER    yang  diadakan  oleh KLH.(Sumber:  Petunjuk  Teknis  2013  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan,  Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup, 2013)
pengelolaan  lingkungan  yang  disampaikan  perusahaan.  Selain  pengumpulan data  tersebut,  juga  dilakukan  pengumpulan  data  primer  dengan  jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) gabungan dari Tim Teknis PROPER Pusat dan Provinsi.
Setelah  informasi  terkumpul  kemudian  (3)  Penilaian  Rapor  Sementara oleh  PPLH.    Rapor  sementara  tersebut  berisi  evaluasi  kinerja  perusahaan  di bidang  pengelolaan  air,  udara,  limbah  B3  dibandingkan  dengan  kriteria penilaian  PROPER  yang  ditetapkan.  Rapor  sementara  ini  sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER.  Rapor  sementara  ini  kemudian  dibahas  melalui  mekanisme peer review oleh  tim  teknis. Hasil  pembahasan  dilaporkan  kepada  pejabat  Eselon  I Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  untuk  mendapat  komentar  dan pertimbangan.  Setelah   itu,  rapor  dilaporkan  kepada  Dewan  Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan maka (4) Rapor Sementara Perusahaan. Rapor  hasil  pembahasan  dengan  Dewan  ini  kemudian  ditetapkan  sebagai Rapor Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.
Setelah diterbitkan rapor sementara, Perusahaan dan pemerintah daerah diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan  keberatan  dengan  didukung  data- data  baru  yang  sahih  pada  tahapan  (5)  Masa  sanggah.  Setelah  masa  sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan  pendapat  terakhir  mengenai  status  kinerja  perusahaan  sebelum dilaporkan  kepada  Menteri.  (6)  Proses  penilaian  Peringkat  PROPER  oleh Kementerian Lingkungan Hidup.   Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan  laporan  dari  Dewan  Pertimbangan. Setelah  semua  proses dilewati  maka  tahapan  paling  akhir  adalah  (7)  pengumuman  hasil  peringkat PROPER.  Pengumuman  ini  disampaikan  kepada  publik  dan  juga  kepada perusahaan serta pemerintah daerah.
Untuk menghasilkan penilaian yang baik dalam pelaksanaan PROPER , maka digunakan beberapa langkah-langkah strategis yaitu 17 :
a. Memudahkan  langkah-langkah  proaktif  para  pemangku  kepentingan melalui penerapan kategorisasi dengan peringkat warna;
17 Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup, Hari  Lingkungan  Hidup  5  Juni  2008  Ubah  Perilaku dan  Cegah  Pencemaran  Lingkungan  CO 2 :  Kick  The  Habit!  Towards  A  Law  Carbon Economy. (Jakarta:Kementerian Negara Lingkungan Hidup,2008), hlm. 34-35
b. Dilakukan  oleh  lembaga  yang  bersifat  independen  dan  kredibel  di  mata para pemangku kepentingan;
c. Diarahkan pada perusahaan yang peduli pada reputasi/citranya;
d. Dilakukan  bersama  dengan  instrument  penataan  lainnya,  seperti instrument ekonomi dan penegakan hukum;
e. Melibatkan  semakin  banyak  perusahaan  sehingga  mencerminkan penataan  perusahaan  secara  keseluruhan,  tercapainya  konsistensi  dan keadilan pengelolaan lingkungan di Indonesia; dan
f. Meningkatkan  peran  aktif  pemerintah  provinsi  dan  kab/kota  agar pelaksanaan PROPER lebih efektif dan efisien.
Dalam  pelaksanaannya,  PROPER  memberikan  beberapa  keuntungan bagi  pemerintah,  perusahaan  peserta  PROPER  dan  para stakeholder baik  LSM maupun investor (Tabel 1). 18
Tabel 1. Daftar Keuntungan PROPER
Pemerintah Perusahaan Stakeholder Instrumen penaatan yang cost effective Alat benchmarking non financial Clearing House untuk kinerja Perusahaan Media untuk mengukur keberhasilan program Pendorong untuk Produksi bersih “Citra Perusahaan” Ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Pendorong untuk penerapan basis data yang modern Media untuk mengukur kinerja panaatan perusahaan - Instrumen untuk mendorong kea rah lebih dari penaatan Instrumen untuk mendorong kea rah Eco Efficiency
-
Sumber: Hasil olahan Data Sekunder.
Terkait  tanggapannya  tentang  PROPER,  Kurniawan  Sabar, 19 Deputi Eksekutif  Daerah  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Sulawesi Selatan, menyatakan:
“Perihal upaya ini, WALHI melihat ini adalah upaya yang positif yang dilakukan  oleh  pemerintah  namun  terkait  dengan  bagaimana
18 Tim  Penyusun  Deputi  Bidang  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Kementerian  Lingkungan Hidup. Sekilas PROPER, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang, 2005
19 Wawancara, Kamis, 18 April 2013.
pelaksanaannya  atau  implementasinya  terus  bagaimana  hasil  yang dicapai  kita(WALHI)  mungkin  akan  melakukan  perdebatan  dalam  hal itu.  Sehingga  WALHI  sekalipun    awalnya  memberikan  apresiasi  yang positif  dengan  upaya  kementerian  lingkungan  hidup  terkait  dengan penilaian  proper,  di  satu  sisi  kita  juga  tetap  melakukan  kritik  agar  ini tidak menjadi satu-satunya aspek untuk bagaimana melihat perusahaan atau mengontrol perusahaan supaya perusahaan tersebut memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.”
Kurniawan menilai, dalam penilaian PROPER masih banyak perihal lain yang harus diperhatikan. Termasuk bahwa proper secara langsung  juga tidak memberikan  dampak    yang  lebih  luas  terhadap    upaya  keberlanjutan lingkungan hidup seperti yang diamanahkan dalam Permen lingkungan hidup dalam hal  kriteria penilaian PROPER.
Sebagai  LSM  di  bidang  lingkungan,  WALHI  Sulsel  mengungkapkan beberapa harapannya terkait dengan PROPER. Di antaranya: 1) PROPER tidak dijadikan  sebagai  satu-satunya  alat  atau  upaya  untuk  mengontrol  kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Tetapi jadikan PROPER  sebagai salah satu aspek yang  akan  didukung  dengan  upaya-upaya  yang  lain  guna  mengkongkritkan bahwa  perusahaan  ataupun  kegiatan  usaha  yang  ada  di  Indonesia  menaati aturan  dan  bertanggungjawab  terhadap  lingkungan  hidup;  2)  Untuk meningkatkan objektivitas dalam upaya PROPER maka perlu adanya penilaian langsung  dari  masyarakat  ataupun stakeholder yang  terkait  begitupun  dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi khususnya di bidang lingkungan hidup dan  social; dan  3) PROPER  tidak  hanya  dijadikan penilaian formalitas tetapi  pemerintah  juga  harus  melakukan  upaya  kontrol  terhadap  seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia khususnya usaha yang ada di Sulawesi Selatan,  sebelum  dan  sesudah  melakukan  PROPER  sehingga  bisa  mengontrol secara  signifikan  apakah  perusahaan  tersebut  menjalankan  kewajibannya terkhusus misalnya dalam kriteria penilaian PROPER yang dimaksud.

## 2. Efektivitas  Pemberian  PROPER  terhadap  Pengelolaan  Lingkungan Hidup pada Perusahaan dalam Bidang Pertambangan
Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam bidang pertambangan, terbukti di Sulawesi Selatan pada  penilaian  tahun  2011-2012,  terdapat  dua  perusahaan  yang  terdaftar sebagai  peserta  proper  yakni  PT  Indomarmer  Kuari  Utama,  Pangkep  yang bergerak pada sub sektor tambang batu bara dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur yang bergerak pada sub sektor tambang mineral.
Kedua  perusahaan  tersebut  merupakan  perusahaan  dalam  bidang pertambangan yang turut berpartisipasi dalam PROPER. Penilaian PROPER itu sendiri  mulai  terasa  pada  tahun  2009  dengan  peserta  PROPER  dari  Provinsi Sulsel  berjumlah  satu  perusahaan    yaitu  PT  Energy  Sengkang,  Wajo  yang bergerak  pada  sub  sektor  Energi  PTGU.  Pada  tahun  2010,  jumlah  peserta PROPER  dari  Provinsi  Sulsel  meningkat  menjadi  15  Perusahaan  dan  salah satunya  adalah  PT  Vale  Indonesia  Tbk  (dahulu  PT  INCO). 20 Peningkatan jumlah peserta tidak hanya terjadi pada tahun 2010 saja, tetapi pada tahun 2011 jumlah peserta PROPER untuk Provinsi  Sulsel menjadi 30 Perusahaan. Untuk perusahaan dalam bidang pertambangan, peningkatan jumlah peserta PROPER tidak  terlalu  signifikan,  karena  dari  jenjang  waktu  2010-2012  hanya  ada  dua perusahaan  yang  terdaftar.  Berikut  adalah  tabel  keikutsertaan  perusahaan tambang sebagai peserta PROPER di Sulsel.
Tabel 2. Daftar  Perusahaan  Pertambangan  Peserta  PROPER  Provinsi  Sulsel Periode 2010-2011 sampai Periode 2011-2012
No. Peringkat PROPER 2010 – 2011 2011 - 2012 1 EMAS - - 2 HIJAU - - 3 BIRU - PT Vale Indonesia Tbk (Dahulu PT INCO), Luwu Timur 4 MERAH PT Vale Indonesia Tbk ( Dahulu PT INCO), Luwu Timur PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep 5 HITAM - -
Sumber: Kepmen-LH 259/2011 dan Kepmen-LH 273/2012
Pada  tabel  di  atas  jelas  tergambar  bahwa  keikutsertaan  perusahaan tambang  di  Sulsel  sebagai  peserta  PROPER  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan.  PT  Vale  Indonesia  Tbk  yang  merupakan  perusahaan  tambang pertama  yang  ikut  serta  sebagai  peserta  PROPER  untuk  Provinsi  Sulsel  dan telah  dua  kali  memperoleh  penilaian  PROPER  inipun.  merasakan  pengaruh dari pemberian PROPER ini. Saat dilakukan wawancara di Kantor EHS PT Vale Indonesia Tbk Luwu Timur, General Manager Environment PT Vale Indonesia Tbk, Sunarso, 21 mengungkapkan:
20 Lihat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 259 Tahun 2011
21 Wawancara, Rabu, 27 April 2013.
“Melihat  Proper  secara  proporsional,  saya  pribadi  melihatnya  baik. Membuat  perusahaan  minimal  merespon  terhadap  regulasi  yang  ada. Sebetulnya, tanpa adanya Proper pun PT Vale sudah komitmen karena kami  juga  merupakan  perusahaan  terbuka  jadi  apapun  yang  terjadi  di perusahaan,  kami  selalu  terbuka.  Nah,  dampaknya  dari  proper  itu  yah dari  sisi  pemilihan  modal,  dari  sisi  pemangku  kepentingan,  hal  itu sangat berpengaruh secara signifikan.”
Sunarso  juga  menambahkan,  bahwa  selain  membawa  pengaruh  positif, menurutnya  PROPER  masih  memiliki  beberapa  kekurangan.  Di  antaranya terkait dengan regulasi yang ada. Bagi Sunarso, regulasi terkait PROPER yang ada harus benar-benar memperhatikan jangka waktu untuk mengkongkritkan regulasi  tersebut  di  dalam  pelaksanaan  PROPER  kepada  perusahaan.  Lagi,  ia menambahkan bahwa selama ini proper hanya melihat dari segi hasilnya saja tetapi tidak melihat upaya penanganan atau proses dari pengkonkritan regulasi yang ada.
Lebih  lanjut,  Sunarso  mengungkapkan  bahwa  auditor  atau  tim  audit PROPER  yang  diturunkan  tidak  memiliki  kompetensi  dan  standarisasi  yang baik terkait dengan penilaian perusahaan Tambang sehingga terkadang kriteria penilaiannya masih cenderung disamaratakan pada setiap perusahaan.
“Kompetensi  dari  si  Auditor  yang  mengaudit.  Kompetensi  dan standarisasi.  Jadi  kami  selaku  objek  disini  ya,  merasakan  itu.  Nah, kemudian dari tahun ke tahun timnya misalkan berbeda, temuannya jadi beda lagi. Jadi, yang kita mau ada standarisasi prosedur dan standarisasi kompetensi  dari si auditor sehingga dari tahun ke tahun itu penilaian bisa meningkat.”
Sunarso  berharap,  untuk  Auditor  ke  depannya  bisa  lebih    fleksibel,  dan lebih  pada Open  For  Discussion dalam  hal  penilaian  PROPER.  Senada  dengan Sunarso,  General  Manager  PT  Indomarmer  Kuari  Utama,  Pangkep,  Dany Sukarsa, 22 saat diwawancara juga mengungkapkan kekurangan dari PROPER, yaitu dalam parameter penilaiannya yang masih disamakan antara perusahaan tambang.
“Proper ini semacam kontrol dalam bentuk nyata jadi selama ini memang ada  pengawasan-pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dinas  atau  badan lingkungan  dari  pemda  setempat.  Cuma  parameter  penilaiannya  itu masih  disamaratakan  untuk  penanganan  lingkungan  tambang  marmer
22 Wawancara, Jumat, 19 April 2013.
dengan  tambang  batu  bara  misalnya  atau  tambang  nikel,  itu  masih disamakan.  Misalnya  untuk  pengolahan  dari  pembuangan  limbah  cair atau  limbah  air  hujan  itu  masih  mereka  samakan  padahal  berbeda.  Tiap tambang itu tidak pernah sama dari mulai bahan bakunya itu khan sudah beda,  marmer,  nikel,  batubara,  jadi  cara  nambangnya  pun  akan  berbeda dan  cara  penanganan  untuk  lingkungannya  pun  itu  pasti  berbeda. Sementara proper ini parameter penilaiannya sama. Otomatis ini gak bisa diterapkan  sehingga  hasil  penilaiannya  pasti  hitam  atau    pasti  hasil penilaiannya minimal merah.”
Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, kedua perusahaan ini memiliki program  yang  berbeda.  PT  Indomarmer  Kuari  Utama  misalnya,  sebagai perusahaan  penghasil  marmer,  perusahaan  ini  kini  telah  berusaha  untuk memperbaiki pola penyimpanan Limbah B3nya. Untuk Tahun 2012 yang lalu, PT Indomarmer yang merupakan perusahaan penghasil marmer mendapatkan PROPER  peringkat Merah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhannya dalam pengelolaan  Limbah  B3.  Perusahaan  yang  untuk  pertama  kalinya  bergabung dengan  PROPER  pada  tahun  2012  ini  nyatanya  terus  berupaya  untuk memperbaiki  pola  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Mulai  dari  penanganan Limbah B3, saluran air, sampai pada izin-izin pengelolaan limbah B3.
“Jadi hasil dari penilaian PROPER, itu dianggap kami sudah melakukan beberapa perubahan termasuk untuk izinnya yang masih dalam proses di BLHD Kab. Pangkep. Kemudian yang terkait dengan limbah B3 sekarang sudah tertata rapi artinya sudah disimpan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu teknis penambangan itu juga kami benahi, terus saluran air itu juga mulai diperbaiki.”
Dany  menambahkan  bahwa  Keuntungan  dalam  mengikuti  PROPER  ini banyak,  diantaranya  adalah  perusahaan  jadi  lebih  tahu  parameter-parameter yang menjadi standar untuk pengawasan mengenai lingkungan. Selain itu, bagi Dany  yang  paling  utama  dari  PROPER  ini  adalah  kontrol  dari  pihak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan terkait tentang lingkungan.
PT  Vale  Indonesia  Tbk  yang  merupakan  perusahaan  tambang  pada  sub sektor  tambang  batu  bara  ini,  memiliki  program  yang  berbeda  dengan  PT Indomarmer  Kuari  Utama.  Perbedaan  sektor  tambang  tentunya  membawa pengaruh  pada  program-program  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  sekitar area tambang. Bagi PT Vale Indonesia Tbk, lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan produk nikel
ini, 23 memiliki  beberapa  kebijakan  lingkungan  yang  mengarah  pada  pola pengelolaan lingkungan yang baik di area tambang.
Kebijakan  lingkungan  yang  diterapkan  oleh  PT  Vale  ini,  berupa pengintegrasian  seluruh  tahapan  kegiatan  operasi  dengan  pengelolaan lingkungan  serta  memperhitungkan  dampak  lingkungan,  terutama  upaya pemulihan  maupun  pelestariannya.  Tahapan  ini  dimulai  dari  eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga penutupan tambang. 24
Dari upaya kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT Vale ini, maka peringkat  PROPER  yang  diterimapun  berubah  menjadi  biru  pada  periode penilaian 2011-2012, yang pada periode sebelumnya peringkat yang diperoleh oleh PT Vale adalah Merah.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  mengenai PROPER  terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  05  Tahun  2011  tentang  Program  Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penilaian  PROPER  2011-2012  yang  kemudian  digantikan  oleh  Peraturan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  06  Tahun  2013  tentang Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  untuk  PROPER  2012-2013.  Tidak  terdapat  perubahan berarti dari kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut, karena  sama-sama  mengatur  tentang  mekanisme  dan  kriteria  penilaian PROPER.
Di lingkup regional Sulawesi Selatan, program dekosentrasi PROPER yang dilakukan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  (KLH),  membuat  Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel  sebagai penerima kewenangan dari  Gubernur  selaku  Pemimpin  Daerah  Provinsi,  melakukan  mekanisme pemberian PROPER yang dilaksanakan berdasarkan Mekanisme yang telah ditetapkan oleh KLH. Mekanisme tersebut meliputi (1) Tahap Persiapan; (2) Verifikasi Lapangan; (3) Penilaian Rapor Sementara oleh PPLH;  (4) Rapor Sementara  Perusahaan;  (5)  Masa  sanggah;  (6)  Proses  penilaian  Peringkat
23 Nikel  yang  diolah  oleh  PT Vale  Indonesia  Tbk  adalah  dalam matte yang  memiliki  kandungan rata-rata  78%  nikel,  1%  kobal,  20%  sulfur  dan  logam  lainnya.  Nikel  adalah  logam  mengkilat  berwarna putih  keperakan  yang  pertama  kali  ditemukan  pada  tahun  1751.  (Sumber  : Company  Profile PT  Vale Indonesia Tbk, Nikel dalam keseharian (Nickel  in daily life)).
24 Company Profile PT Vale Indonesia Tbk, Lingkungan (Environment)
PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup; dan  (7) Pengumuman hasil peringkat PROPER.
2. Pengaruh  pemberian  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan (PROPER)  terhadap  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  perusahaan dalam  bidang  Pertambangan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  nyatanya membawa  dampak  positif.  Dalam  faktanya,  perusahaan  pertambangan yang  terdaftar  sebagai  peserta  PROPER  untuk  wilayah  Sulsel  yaitu  PT Indomarmer  Kuari  Utama,  Pangkep  dan  PT  Vale  Indonesia  Tbk,  Luwu Timur  terbukti  terus  meningkatkan  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup di  area  sekitar  pertambangan.  Diantaranya  PT  Indomarmer  Kuari  Utama yang  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  pengelolaan  Limbah  B3  yang dihasilkan  dari  proses  produksi  marmer  dalam  hal  penyimpanan limbahnya.  Sementara  untuk  PT  Vale  Indonesia  Tbk,  telah  melakukan kebijakan-kebijakan  lingkungan  mulai  dari  awal  penambangan  sampai pada pasca penambangan.

## 2. Saran
Dari uraian kesimpulan yang dihasilkan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:
1. Pengaturan dan regulasi terkait dengan PROPER terus berkembang seiring dengan  perkembangan  kondisi  lingkungan,  namun  hal  ini  tidak  sejalan dengan  proses  untuk  mengikuti  regulasi  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini Pemerintah  melalui    Kementerian  Lingkungan  Hidup  perlu  memberikan rentan  waktu  untuk  setiap  perusahaan  sebagai  objek  dari  PROPER  ini untuk  berproses  dalam  rangka  mewujudkan  pengkongkritan  regulasi mengenai PROPER.
2. Dibutuhkan  konsistensi  dari  perusahaan  sebagai  peserta  PROPER  untuk terus  meningkatkan  pola  pengembangan  pengelolaan  lingkungan  hidup agar  PROPER  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  bagi  perusahaan  untuk meningkatkan penaatan terhadap regulasi.
3. Dibutuhkan  kerjasama  dari  berbagai  elemen  masyarakat  seperti  LSM Lingkungan, Stakeholder, juga pemerintah dalam hal pengawasan  bersama pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  perusahaan- perusahaan peserta PROPER khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspan, Zulkifli. Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA Vol. 18 Nomor 4, Desember 2010.
Asshiddiqie,  Jimly. Green  Constitution:  Nuansa  Hijau  UUD  NRI  Tahun  1945. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008 Ubah  Perilaku  dan  Cegah  Pencemaran  Lingkungan  CO 2 :  Kick  The  Habit! Towards  A  Law  Carbon  Economy. Jakarta:  Sekretariat  Proper  Kementerian Lingkungan Hidup. 2008.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  RI. Petunjuk  Teknis  2013  Program Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan .  Jakarta:  Sekretariat  Proper Kementerian Lingkungan Hidup. 2013.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  RI.  Website: http://www.proper. menlh.go.id/portal/?view=3&desc=0&iscollps=0&capt Diakses pada hari Senin, 4 Maret 2013.
Rauf, Abdul. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder    di  Sulawesi  Selatan .  Jurnal  Penelitian  Hukum  Fak.  Hukum Univ. Hasanuddin Vol. 2 No. 1, September 2012,
Tim Penyusun Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Sekilas PROPER, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang, 2005.
Wijoyo, Suparto. 2005. Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Surabaya: Airlangga University Press.
Zuhri,  M.,  &  Basri,  B.  The  Implementation  of  Right-Fulfillment  to  the  Health Care  in  Achieving  the  Millennium  Development  Goal  (MDG’S).
Hasanuddin  Law  Review,  1 (1),  75-88.  doi:  http://dx.doi.org/10.20956/ halrev.v1i1.215. 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengeloaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 273 Tahun 2012 tentang Hasil  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012

## Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  18  Tahun  2010  tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan