INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8560-8566 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Dalam Proses Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton
Darmawan 1 ✉ , L.M. Ricard Zeldi Putra 2 , Rizki Mustika Suhartono 3 , AL Hiday Nur 4
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Email: darmawan27@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalani  proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah apa saja faktor penghambat peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam  proses pembentukan rancangan  anggaran pendapatan  dan  belanja daerah. Kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami DPRD Kabupaten Buton  dalam  pembentukan  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Hasil  penelitian penulis, yang pertama adalah peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah  adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Kedua adalah faktor penghambat dprd kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu terkait dengan jumlah dana, faktor waktu, faktor komunikasi dan faktor kesibukan.
Kata Kunci: Peran, DPRD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Abstract
The problem raised in this study is, first, how the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget for revenue and expenditure. The second is what are the inhibiting factors of the role of the Buton Regency DPRD in the formation of the draft regional budget and expenditure. The purpose of this study, first, is to determine and analyze the implementation of the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget for revenue and expenditure. The second is to find out and analyze the inhibiting factors experienced by the Buton Regency DPRD in the formation of the draft regional budget for revenue and expenditure. . The results of the author's research, the first is the role of the regional people's representative council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget is legislation, budget and supervision. The second is the inhibiting factor of the Buton Regency DPRD in the process of forming the draft regional budget which is related to the amount of funds, time factors, communication factors and busy factors.
Keywords: Role, DPRD, Regional Revenue and Expenditure Budget

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menganut  paham  demokrasi, sehinggga semua kewenangan adalah dimiliki oleh Rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi georafis serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu Pasal 18,  Pasal  18A,  Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengatur  pemerintahan  daerah.  Sebagai  konsekwensi  yuridis  konstitusional,  maka dibentuklah pemerintahan daerah yang  diatur  dengan peraturan perundang-  undangan. Anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Kebijakan anggaran  daerah  adalah  merupakan  keputusan  politik  yang  ditetapkan.  Kepala  Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilaksanakan oleh birokrasi daerah sebagai keputusan politik kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang Panjang dan  kompleks.  Kajian  ini  adalah  memperkuat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) mengembangkan  kapasitas  anggotanya  untuk  menjadi  lebih  efektif,  partisipatif  dan transparan  dalam  menjalankan  fungsi  penyusunan  peraturan,  penganggaran  dan pengawasan pemerintah. Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para  pengambil  keputusan  dalam  pemerintahan  di  era  reformasi  ini.  Pemerintah  telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan
membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta masyarakat,  pemerataan  dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota  khususnya Kabupaten Buton dilaksanakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab kepada  pemerintah  daerah  serta  proporsional,  artinya  pelimpahan  tanggungjawab  akan diikuti  oleh  pengaturan  pembagian  pemanfaatan  dan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Penganggaran  daerah  saat  ini  berhadapan  dengan  isu-isu  krusial,  diantaranya berkaitan  dengan  penanggulangan  kemiskinan,  peningkatan  aksesibilitas  dan  kualitas pelayanan  dasar  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  pemberantasan  korupsi  dan reformasi  birokrasi.  Dalam  situasi  demikian,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan daerah dari sisi  pengelolaan  keuangan  daerah.  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) sebagai wakil rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris ( field research), dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian  yang  mempergunakan  peraturan  perundang- undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris  merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan  terhadap  APBD  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (Muji  Estiningsih, 2005)
Adapun alur penyusunan APBD ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut: (Pratiwi, 2013)
a. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD.
b. Pimpinan  DPRD  menyerahkan  nota  keuangan  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
c. Pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
d. Setelah dari komisi-komisi diputuskan secara bersama antara DPRD dengan eksekutif dalam Rapat Paripurna.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD dilakukan  proses sebagai berikut :
a. Penyampaian  Rancangan  Peraturan  Daerah,  Rancangan  Perda  yang  berasal  dari Walikota/Bupati/Bupati  disemapaikan  kepada  DPRD  melalui  nota  pengantar Walikota/Bupati/Bupati.  Sedangkan  Raperda  yang  berasal  dari  usulan  DPRD  beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Kedua Rancangan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
b. Tahap pembahasan Raperda, pembahasan Raperda dilakukan melalui 4 tahap kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.
Pembahasan tahap I meliputi:
a) Penjelasan  Walikota/Bupati/Bupati  dalam  rapat  Paripurna  DPRD  jika  Raperda merupakan prakarsa dari Walikota/Bupati/Bupati.
b) Penjelasan DPRD jika Raperda merupakan usul DPRD. Pembahsan tahap II meliputi
:
1) Dalam hal Raperda Walikota/Bupati/Bupati:
- Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna
- Jawaban  Walikota/Bupati/Bupati  dalam  rapat  paripurna terhadap pandangan umum.
2) Dalam hal Raperda dari DPRD :
- Pendapat Walikota/Bupati/Bupati dalam rapat Paripurna terhadap Raperda.
- Jawaban  DPRD  melalui  pimpinan  dalam  rapat  paripurna  terhadap pendapat Walikota/Bupati/Bupati
Pembahasan tahap III meliputi :
1) Pembahasan  dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat  panitia khusus dengan pejabat yang dilakukan bersama-sama yang ditunjuk Walikota/Bupati/ Bupati.
2) Laporan hasil pembahasan oleh komisi atau Pansus kepada pimpinan DPRD dan rapat paripurna khusus DPRD.
Berikut adalah peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan RAPBD:
1) Pengesahan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD):  Sebelum  menyusun  RAPBD, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
acuan dalam penyusunan anggaran. DPRD terlibat dalam proses pengesahan RKPD ini untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
2) Membahas  Rancangan  Awal  RAPBD:  Setelah  RKPD  disetujui,  Pemerintah  Daerah menyusun Rancangan Awal RAPBD. DPRD kemudian akan membahas dan memberikan masukan terhadap Rancangan Awal ini. Selama tahap ini, DPRD memiliki kewenangan untuk  mengajukan  perubahan,  penambahan,  atau  pengurangan  terhadap  rencana anggaran yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah.
3) Pembahasan  dan  Penyusunan  RAPBD:  Setelah  mendapatkan  masukan  dari  DPRD, Pemerintah  Daerah  menyusun  Rancangan  Akhir  RAPBD.  RAPBD  kemudian  dibahas bersama oleh DPRD dengan melibatkan komisi-komisi yang ada di DPRD. Komisi-komisi ini berfungsi untuk membahas anggaran di bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
4) Persetujuan  RAPBD:  Setelah  pembahasan  selesai,  DPRD  memiliki  kewenangan  untuk menyetujui atau menolak RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Jika RAPBD disetujui,  maka  menjadi  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  anggaran  dalam  tahun anggaran tersebut.
5) Pengawasan  Pelaksanaan  Anggaran:  DPRD  juga  memiliki  peran  penting  dalam mengawasi  pelaksanaan  anggaran  selama  tahun  anggaran  berlangsung.  DPRD  akan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, melihat apakah anggaran yang telah disetujui sesuai dengan realita di  lapangan, dan mengambil tindakan jika  ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian.
Melalui peran-peran tersebut, DPRD Kabupaten Buton berperan dalam memastikan bahwa  RAPBD  yang  disusun  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan di daerah tersebut.
Fungsi Anggaran terhadap APBD, DPRD Buton harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan sangat teliti dan bekerja sesuai dengan perannya masih masing. Berikut alat kelengkapan Dewan, yaitu terdiri dari ;
a. Pimpinan  yaitu  Bupati,  terkait  dengan  fungsi  anggaran  melakukan  pembahasan bersama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di janjikan atau yang telah menjadi visi- misinya saat berkampanye.
b. Badan  Anggaran  bertugas  membuat  program-program  tahunan  yang  akan dilaksanakan  daerah  dan  menetapkan  anggaran  yang  akan  dialokasikan.  Kemudian Badan  Anggaran  juga  memiliki  tugas  untuk  membahas  terkait  dengan  anggaran
pemerintah derah bersama dengan DPRD Buton didalamnya terdapat Tim Anggaran pemerintah Daerah  (TAPD), dimana  memiliki  tanggungjawab untuk mengumpulkan program-program yang telah dibahas dan dilakukan penganggaran.
c. Badan  pembentukan  Undang-undang,  bertugas  dalam  pembentukan  peraturan terkait dengan daerah.
d. Badan kehormatan, memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan daerah dan turut aktif mewujudkan pemerintah daerah yang Good and Clean  Governance.
e. Komisi, fungsi komisi adalah mengawasi jalannya setiap pelaksanaan kegiatan daerah, mulai  dari  pengawasan  saat  rapat  anggaran  maupun  melakukan  pengawasan terhadap kinerja alat kelengkapan di daerah.
Pembentukan dan perencanan anggaran akan lebih efektif bila dilakukan oleh DPRD, karena  DPRD  memiliki  hak  dan  kesempatan  secara  konstitusional  untuk  memeriksa  dan memperbaiki  rencana  pengelolaan,  yaitu  keuangan  daerah  yang  menjadi  materi  APBD. Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai dampak strategis bagi daerah adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan APBD.
Hal  ini  berhubungan  dengan  berkewajiban  KDH  memberikan  keterangan mempertanggungjawabkan  tahunan  atas  pelaksanaan  APBD.  Pasal  309  UU  Nomor  23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang Undang mengenai keuangan negara.  Pengelolaan  keuangan  daerah  diawasi  oleh  DPRD,  pengawasan  internal,  dan pengawasan  pemerintah.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  bersifat  pengawasan terhadap  sejauh  mana  sasaran  yang  ditetapkan  APBD  bisa  dicapai.  Pengawasan  yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan  APBD  sesuai  degan  peraturan  yang  ditetapkan:  pembukuan,  tatalaksana, penyelenggaraan  program,  dan  manajemen  keuangan.sedangkan  pengawasan  yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif ysang bertujuan agar APBD dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang telah ditetapkan.
Keberhasilan  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa  membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar  benar-benar  sesuai  dengan  peraturan  daerah  harus  diciptakan.  Maka  untuk  itulah, dalam  pelaksanaan  anggaran  daerah  harus  diciptakan  hubungan  yang  harmonis  antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra  kerja  yang  saling  melengkapi.  Proses  penyusunan  APBD  dapat  dilihat  dalam  dua proses, yakni proses ysng terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif. (Lubis, 2021)
Pentingnya  hubungan  anatar  eksekutif  dan  legislatif  dalam  menjalankan  roda pemerintahan, karena tanpa ada itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Jika roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka dari itu penting nya suatu roda pemerintahan berjalan dengan baik juga diperlukan oleh eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan daerah terutama dalam pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa DPRD  Buton  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menyiapkan  anggaran, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan adalah Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Buton  dalam  pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah sangat penting dan krusial. DPRD memiliki peran yang  aktif dan berpengaruh dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran daerah untuk satu tahun anggaran. Beberapa peran DPRD Kabupaten Buton  dalam  pembentukan  RAPBD  antara  lain  pengawasan  dan  kontrol  terhadap Pemerintah, mengadvokasi kepentingan dan aspirasi masyarakat, membahas dan menilai RAPBD serta memastikan transparansi dalam proses penyusunan RAPBD dan penggunaan anggaran.

## . DAFTAR PUSTAKA
Lubis,  A.  A.  dan  F.  A.  2021.  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan  dan  Kendala-  Kendala  terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di  Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(Nomor 3), 8234 – 8245.
Muji Estiningsih. 2005. Fungsi Pengawasan DPRD. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Pratiwi,  I.  2013. Fungsi  Dan  Peranan  Dprd  Dalam  Pengawasan  Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. Universitas Medan Area.