PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-
batas  wilayah  yang  kewenangan  untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 4, No. 1 Juli 2021
DOI: 10.31314/jsap.4.1.37-46.2021

## IMPLEMENTASI  UNDANG  UNDANG  NOMOR  6  TAHUN  2014  TENTANG  DANA DESA DI PENTADIO TIMUR KECAMATAN TELAGA BIRU
Widya Kurniati Mohi 1 , Dian Hulalata 2
1,2, Program Studi Administrasi Publik  Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; Widyakurniati@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Nov.  2019,  Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021

## Abstract:
This research aims to determine how the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Village Funds in East Pentadio, Telaga Biru District and the use of the Village Fund Budget for the  prosperity  and  welfare  of  the  village  community  in  East  Pentadio  Village,  Telaga  Biru District,  with  a  qualitative  descriptive  research  method  with  The  data  collection  technique  is done  by  using  the  data  collection  technique  through  interviews,  observation,  and documentation. In this study it can be seen that from four indicators, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure to measure the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Village Funds at Pentadio Timur, Telaga Biru District, it can be concluded that  all  variables  are  good  even  though  there  are  still  mistakes.  One  variable  that  looks unfavorable is: The biroration structure meets the standards but currently shows that there are still disparities in carrying out organizational duties and functions in policy making.
Keywords: Implementation, Law, Village Fund

## Abstrak:
Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui Bagaimana Implementasi Undang  Undang Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  di  Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga  Biru  serta penggunaan Anggaran Dana Desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masayarakat desa di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru, dengan Metode penelitian yang di guanakan deskriptif kualitatif  dengan teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik pengumpulan data  dilakukan melalui wawancara,  observasi, dan  dokumentasi.  Pada penelitian  ini  dapat  di ketahui  bahwa  Dari  empat  indikator  yakni  Komunikasi,  Sumberdaya,  Disposisi,  Struktur birokrasi untuk mengukur implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa  di  Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga  Biru  dapat  di  simpulkan  bahwa  semua  variable, sudah baik meskipun masih ada salah satu variable yang terlihat kurang baik yakni : Struktur birorasi  sudah  memenuhi  standar  namun  saat  ini  menunjukkan  bahwa  masih  adanya ketimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dalam pengambilan kebijakan.
Kata kunci : Implementasi, Undang-Undang, Dana Desa
dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Secara  kelembagaan,  perwujudan kehidupan  demokrasi  di  desa  melalui pembentukan  BPD.  Badan  ini  berfungsi sebagai  badan  pembuat  kebijakan  dan pengawas  pelaksanakan  kebijakan  desa, sebagaimana  diatur  dalam  Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 pada Pasal 31 ayat 1 yang berfungsi  sebagai lembaga  legislatif, pengawasan, dan penampung serta penyalur aspirasi
Di  tetapkan  dan  disahkannya  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa  diberikan  kesempatan  yang  besar untuk  mengurus  tata  pemerintahannya sendiri  serta  pelaksanaan  pembangunan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Selain  itu pemerintah  desa  diharapkan  untuk  lebih mandiri  dalam  megelola  pemerintahan  dan berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang  diterima  oleh  desa,  tentunya  disertai dengan  tanggung  jawab  yang  besar  pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip  akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,  dimana  semua  akhir kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  harus  dapat  di  pertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan ketentuan.
Desa  yang  dimaksud  dalam  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  desa dan  desa  adat  atau  yang disebut atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  me-miliki  batas-batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak
tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Desa  sebagai  suatu bagian  dari  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diakui otonominya  dan  Kepala  desa  melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian  dari  pemerintahan  ataupun pemerintahan  daerah  untuk  melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  Bab  I  Pasal  1  (14) menyebutkan  bahwa  “Pemerintahan  Daerah adalah  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  NRI  1945”.  Sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  tujuannya  untuk  memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang menekankan pada prinsip prinsip demokrasi.
Saaat  ini  desa  tak  lebih  hanya sekedar  menjadi  kepanjangan  tangan  dari pemerintah  kabupaten,  pemerintah  provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih  banyak  hanya  bertugas  sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesign oleh pemerintah diatasnya. Mengerjakan  proyek  yang  direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat  desa.  Sekarang  ini  regulasi tentang  Desa  telah  diatur  khusus,  terbitnya UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa menegaskan  desa  bukan  lagi  local  state government tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self  governing community dan local self government.
Berdasarkan ketentuan Pasal  18  UUD 1945  menegaskan,  “(1)  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah- daerah  Provinsi  dan  daerah  Provinsi  dibagi atas Kabupaten yang diatur dengan undang- undang”,  (2)  Pemerintah  daerah  provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  Selanjutnya Pasal 18 (5) yang berbunyi, ”Pemerintahan
daerah menjalankan  otonomi  seluas  luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintah Pusat”.
Berlakunya  Undang-undang  ini  pada prakteknya  masyarakat  meragukan  tugas dan  tanggung  jawab  kepala  desa  dalam menjalankan  perannya  sebagai  pengelola atas dana yang dianggarkan untuk keperluan  pembanguan  desa,  keraguan mereka  terutama  pada  kekawatiran  akan pengelolaan dana yang begitu besar sampai milyaran  yang  masuk  ke  desa  dengan slogan  pemerintah  yakni  1  (satu)  milyar  1 (satu) desa yang di gulirkan secara bertahap dengan  melihat  kreteria  desa,  anggaran untuk  desa  nantinya  akan  diberikan langsung  100%  dengan  rincian  60%  untuk pemberdayaan  masyarakat  dan  40%  untuk operasional  desa,  hal  itu  pula  banyak program  di  desa  yang  tumpang  tindih dengan pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  yang  dampaknya  pada persoalan  Hukum,  Politik,  sosial  budaya pada  masyarakat  yanga  awalnya  dengan harapan  baik  namun  menjadi  keresahan, Sedangkan  di  internal  desa  baik  dari kelembagaan  sebagai  unsur  pelaksana pengelolaan,  pengawasan  dana  desa  yang masih  belum  sepenuhnya  menggunakan prinsip  akuntabilitas  dan  inklusisosial  untuk bertanggung  jawab  pada  masyarakat, permasalahan lain belum maksimal kesiapan pemerintah desa khususnya Pentadio Timur dalam  pelaksaan  Undang-undang    tentang
desa,  serta yang banyak  di jumpai  di  setiap desa  masih  kurangnya  pengetahuan  dan sumber  daya  manusia  (SDM)  pada pemerintah desa dalam menghadapi tantangan  di  era  globalisasi,  rendahnya kwalitas  hidup  masyarakat  yang  tercatat kepala  keluarga  miskin  masih  banyak  di desa,  serta  kesiapan  perangkat  desa  dalam menjalankan  undang-undang  tentang  desa masih kurang memahami.
Menurut  George  C.  Edward  III  dalam
Subarsono (2006:90) memberikan
pandangan  bahwa  implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu (1) Komunikasi,
Komunikasi  merupakan  alat  kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah  dan arahan-arahan  (informasi)  dan  sumber pembuat  kebijakan  kepada  mereka-mereka yang  diberikan  wewenang  dan  tanggung jawab untuk  melaksanakan kebijakan tersebut.  Untuk  itu  perlu  memahami  arah penyampaian  kebijakan.  Tipe  komunikasi yang  diajukan  oleh  Edward  III  termasuk pada tipe komunikasi vertikal.
(2) Sumberdaya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena  bagaimanapun  baiknya  kebijakan atau  program  dirumuskan  tanpa  ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan kesulitan  dalam  mengimplementasikannya. Sumber  daya  yang  dimaksudkan  mencakup jumlah  staff  pelaksana  yang  memadai dengan  keahlian  yang  memadai,  informasi, wewenang  atau  kewenangan  dan  fasilitas- fasilitas  yang  diperlukan  untuk  menjamin kebijakan  dijalankan  sesuai  dengan  apa yang diharapkan. Memadai yang dimaksudkan  adalah  jumlah  para  pelaksana harus  sesuai  dengan  jumlah  tugas  yang dibebankan  maupun  kemampuannya,  dan keterampilan  yang  dimiliki  baik  teknis
maupun  material.  Indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  keberhasilan  implementasi dari sumber daya adalah :
a.  Jumlah  staff  atau  pelaksana  dan kemampuannya  baik  secara  teknis maupun material
b.  Dukungan  fasilitas  baik  berupa  dana maupun infrastruktur lainnya
dilapangan
c.  Wewenang  para  pelaksana  dalam melaksanakan kebijakan.
(3) Disposisi (sikap) Kemauan  atau  niat  para  pelaksana untuk  melaksanakan  kebijakan,  ini  seiring dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Meter and  Horn  disposisi  yang  diartikan  sebagai motifasi  psikologis  para  pelaksana  untuk melaksanakan  kebijakan.  Menurutnya  ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap  pelaksana  yang  merupakan  unsur penting dalam implementasi yaitu:
a.  Penanaman  dan  pengetahuan  para pelaksana terhadap kebijakan
b.  Arah  respon  dari  para  pelaksana terhadap  pelaksana  implementasi kebijakan (penerimaan dan
penolakan).
c.  Insensitas dari respon.
(4)  Struktur  birokrasi,  dan  keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah  mencukupi  dan  para  implementor mengetahui dan bagaimana
cara melakukannya, implementasi bisa jadi belum efektif  karena  ketidak  efisienan  struktur birokrasi  yang  ada.  Birokrasi  merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara  keseluruhan  menjadi  pelaksanaan kebijakan..

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  penulis pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang mencoba  untuk  mendapatkan  pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Marshal C dan Rossman  G.B,  1995).  Menurut  Poerwandari (2007)  mengungkapkan  bahwa  penelitian kualitatif  menghasilkan  dan  mengolah  data yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  mendalam  ( Indepth  interview ). Wawancara  mendalam  ini  bertujuan  untuk menggali  lebih  dalam  pendapat  umum informan berikut alasan-alasan yang melatar belakanginya Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Sumber  data  dalam  penelitian  ini menjadi rujukan yang meliputi :
1  Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  objek  yang  diteliti, baik  dari  objek  individual  (informan) maupun  dari  suatu instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
2  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan  informasi  (keterangan) objek  yang  diteliti,  biasanya  data tersebut  diperoleh  dari  tangan  kedua baik  dari  objek  secara  individual (responden/informan) maupun dari suatu badan  (instansi)  yang  dengan  sengaja melakukan  pengumpulan  data  dari instansi-instansi  atau  badan  lainnya untuk  keperluan  penelitian  dari  para pengguna.
Untuk  mendapatkan  data  dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :
a.  Observasi,  yaitu  secara  langsung mengamati  obyek  yang  menjadi kajian,  terutama  mengamati  secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b.  Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
Sumber-sumber  data  yang  akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:
1)  Kepala Desa 1 orang
2)  Pendamping Desa 1 orang
3)  Perangkat Desa Kaur/Kasi 2 orang
4)  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa 2 orang
5)  Masyarakat 2 orang Sehingga  keseluruhan  dari  informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang
c.  Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen- dokumen  laporan  dan  melakukan
dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian. Analisis  data  telah  mulai  sejak merumuskan  dan  menjelaskan  masalah, sebelum terjun kelapangan,
dan berlangsung  terus  sampai  penulisan  hasil penelitian.  Menurut  Milse  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2012:337),
mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah jenuh.
Adapun  langkah-langkah  penelitian kualitatif  dalam  analis  data  di  bagi  kedalam tiga  tahap,  yaitu  :  Data Reduction (Reduksi Data),  Data Display (Penyajian  Data),  dan
Conclusion  Drawing (verification),  Aktivitas dalam analisis data yaitu :
1.  Data Reducation ( Reduksi Data) Mereduksi  data  berarti  merangkum,
memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya.  Dengan  demikian  data  yang  telah direduksi  akan  memberikan  gambaran  yang lebih  jelas,  dalam  penelitian,  sehingga kesimpulan  akhir  dari  penelitian  dapat  di buat dan di verifikasi.
2. Data Display (Penyajian Data)
Data Display (Penyajian  Data)  dalam penelitian  kualitatatif  adalah  penyajian  data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,  hubungan  antar  katagori, flowchart dan sejenisnya. Yang  paling sering digunakan  untuk  penyajian  data  dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan  untuk  memahami  apa  yang terjadi, merancang kerja selanjutnya
berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami tersebut  atau  untuk  pengecekan  data  yang sudah didisplaykan.
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) Conclusion  Drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif adalah  merupakan  temuan  baru  yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek  yang  sebelumnya  masih  remeng- remeng  atau  gelap,  sehingga  setelah  diteliti menjadi  jelas,  dapat  berupa  hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.
Pada  kegiatan  analisis  data,  hal  yang sangat  perlu  diperhatikan  oleh  para  peneliti adalah checking data atau pemeriksaan data secara  terus  menerus  untuk  meyakinkan bahwa  analisis  data  ini  tetap  berdasarkan pada  data,  bukan  berdasarkan  asumsi  atau intuisi  peneliti.  Penelitian  ini  menggunakan
analisis
deskriptif kualitatif,
yaitu menggambarkan data menggunakan kalimat untuk  memperoleh  keterangan  yang  jelas dan terperinci.
Untuk  menjamin  validitas  data,  dalam penelitian  ini  dilakukan  teknik  triangulasi yaitu  (Sugiyono,  2008)  untuk  menguji keabsahan
data dengan
cara membandingkan  keadaan  dan  perspektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan orang yaitu dari Informan yang di wawancarai  terkait  dengan  Implementasi Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Di  Desa  Pentadio  Timur Kecamatan Telaga Biru.
Adapun  yang  dimaksud  dengan trianggulasi  ( triangulation )  yaitu  bahwa verifikasi
dari penemuan
dengan menggunakan  berbagai  sumber  informasi dan  berbagai  metode  pengumpulan  data. Sedangkan  trianggulasi  yang  digunakan dalam penelitian ini:
1. Trianggulasi sumber  data,  dilakukan dengan cara :
a.  Membandingkan  apa yang  dikatakan secara pribadi,
b.  Membandingkan
data hasil wawancara  dengan  isi  dokumen terkait.
c.  Membandingkan  apa yang  dikatakan orang  tentang  situasi    penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d.  Membandingkan  keadaan  perspektif seseorang  dari  berbagai  pendapat dan pandangan orang lain. Perbandingan  ini  akan  memperjelas peneliti  atas  latar  belakang  alasan- alasan terjadinya perbedaan pandangan tersebut. Trianggulasi metode,  yaitu  dengan menggunakan  lebih  dari  satu  strategi penelitian untuk memperoleh sebuah informasi yang sama.
Untuk itu
dipergunakan  dua  cara,  yaitu  :  mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil beberapa  teknik  yang  dipergunakan  dalam pengumpulan data dan mengecek beberapa sumber  data  dengan  metode  yang  sama.
Pandangan trianggulasi metode dimaksudkan  untuk  memvariasikan  dan memvalidasi analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengukur
indikator Implementasi  menurut  teori  George  C. Edward  III  dalam  Subarsono  (2006:90) bahwa  Implementasi  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga  Biru bahwa sebagai berikut :
1.  Komunikasi
Komunikasi merupakan aktifitas menyampaikan  apa  yang  ada  dipikiran, konsep  yang  kita  miliki  dan  keinginan  yang ingin  kita  sampaikan  pada  orang  lain.  Atau sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh  apa  yang  kita  inginkan. Komunikasi  adalah  kegiatan  pengoperan lambang  yang  mengandung  arti/  makna yang  perlu  dipahami  bersama  oleh  pihak yang  terlihat  dalam  kegiatan  komunikasi. Dilihat  dari  beberapa definisi  tersebut saling melengkapi.  Definisi  komunikasi  secara umum  adalah  suatu  proses  pebentukan, penyampaian,  penerimaan,  dan  pengolahan pesan  yang  terjadi  didalam  diri  seseorang dan  atau  diantara  dua  atau  lebih  dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses
mengenai pembentukan,  penyampaian,  penerimaan dan pengolahan pesan.
Dalam hal ini hasil temuan oleh peneliti bahwa Komunikasi merupakan suatu proses atau  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang, badan  atau  instansi  untuk  menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat
dalam  hal  ini  adalah  suatu  proses penyampaian  informasi  oleh  Pemerintah Desa  Pentadio  Timur  kepada  masyarakat mengenai  suatu  kebijakan  yang  akan diterapkan  dalam  rangka  untuk  mencapai tujuan  yang  ditetapkan  sudah  cukup  baik, hal  tersebut  penelitia  melihat  bahwa  setiap ada kebijakan dan informasi maka pemerintah  cepat  memberikan  informasi kepada  masyarakt  melalui  forum  rapat  dan musyawarah desa.
Begitu  halnya  dengan  hasil  observasi di  lapangan  dengan  hasil  wawancara kepada  informan  bahwa  komunikasi  terus ada untuk kelangsungan organisasi Pemerintah  desa  terkait  dengan  anggaran dana desa yang berdasarkan pada regulasi, hal  ini  tentunya  terus  di  terjaga  oleh  semua pihak  guna  memberikan  citra  positif pemerintah  Desa  Pentadio  Timur  dalam pengelola atas dana yang dianggarkan untuk keperluan pembanguan desa serta menerima  informasi  dari  pemerintah  lebih tinggi  di  atasnya  serta  menyampaikan informasi  guna  mensosialisasikan  kepada masyarakat  kebijakan  tentang  implementasi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana  desa  di  Pentadio  Timur  kecamatan telaga biru.
Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan melihat  bahwa  dengan  komunikasi  dalam sosialisasi  ini  sangat  penting  dilakukan karena dengan adanya sosialisai masyarakat  dapat  mengetahui  informasi yang  jelas  mengenai  kebijakan  yang  akan diterapkan pemerintah desa, dengan demikian pemerintaha desa telah siap dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana  desa  di  Pentadio  Timur  Kecamatan Telaga Biru.
Penelititi  dapat  Dapat  simpulkan  yakni dengan  koordinasi  terus  di  lakukan  agar hubungan  baik  antara  lembaga  dan masyarakat terus terjalin. koordinasi
pemerintah  desa  Pentadio  Timur  berjalan dengn aktif secara vertikal guna mendapatkan  informasi  yang  akuntabel, maka dapat di simpulkan bahwa komunikasi Pemerintah desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru selama ini sangat baik.

## 2.  Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  unsur  pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting  bagi  implementasi  kebijakan.  Oleh sebab  itu  perlu  tenaga  yang  ahli  dan  yang relevan  dalam  ukuran  yang  tepat,  karena implementasi  kebijakan  tidak  akan  efektif kalau tidak ditangani oleh  orang-orang yang ahli  yang  relevan  dengan  tugas-tugasnya. Sumber  daya  merupakan  hal  yang  penting dalam  implementasi  kebijakan  yang  baik. Sumber  daya  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  tersedianya  sumber- sumber  pendukung  implementasi  kebijakan tersebut.
Sumber  daya  manusia  merupakan keseluruhan  penentuan  dan  pelaksanaan beberapa aktivitas, policy, dan program yang bertujuan  untuk  mendapatkan  tenaga  kerja, pengembangan  dan  pemeliharaan  dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan  efektivitas  organisasi  dengan cara  yang  secara  etis  dan  sosIial  dapat dipertanggungjawabkan.  Aktivitas  berarti melakukan  berbagai  kegiatan,  misalnya melakukan perencanaan, peng organisasian, pengawasan,  pengarahan,  analisis  jabatan, rekrutmen,  seleksi,  orientasi,  memotivasi, dan lain-lain.
Dari  sisi  organisasi  Pemerintah  Desa Pentadio Timur sumber daya dibentuk untuk mencapai  tujuan  tertentu,  dan  apabila tercapai  barulah  dapat  dikatakan  berhasil. Untuk  mencapai  keberhasilan,  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  kompeten. Dengan demikian Sumber daya aparat Desa Pentadio Timur telah memenuhi kompetensi dalam menjalankan undang undang nomor 6
tahun  2014  tentang  dana  desa  di  Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru.
Dalam pengamatan serta hasil wawancara  peneliti  melihat  dalam  struktur pindidikan  terlihat  menjadi  sangat  berguna untuk  membantu  organisasi  meningkatkan kinerjanya  terkait  kompetensi  aparat  desa Pentadio  Timur  sangat  diperlukan  dalam setiap proses sumber daya manusia.
Maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  Sumber  Daya  Manusia  di  desa pentadio baik dari aparatnya, lembaga lainya yang berbasis
kompetensi
dapat meningkatkan  kapasitas  dan  membangun pondasi  organisasi  kuat  dan  hebat,  apabila orang-orang  yang  bekerja  dalam  organisasi itu  memiliki  kompetensi  yang  tepat  sesuai dengan  tuntutan  pekerjaannya,  maka  dia akan  mampu  baik  dari  segi  pengetahuan, keterampilan  maupun  mental  serta  karakter produktifnya  hal  tersebut  telah  nampak  di Desa  Pentadio  Timur  bahwa  sumber  daya sudah cukup memadai bahkan menghasilkan sebuah kinerja yang maksimal.
3.  Disposisi Dalam  implementasi  kebijakan  tidak boleh  terjadi  kesenjangan  antara  pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara  keduanya  terjalin  hubungan  yang mendukung  agar  implementasi  kebijakan dapat  berhasil  dengan  baik.  Disposisi merupakan  keingginan  atau  kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan  secara  efektif,  pelaksana  bukan hanya  mengetahui  apa  yang  harus  mereka kerjakan  dan  memiliki  kemampuan  untuk implementasi kebijakan tersebut.
Tidak  dapat  dipungkiri  dan  diragukan lagi  bahwa  salah  satu  faktor  yang  paling penting dan mampu menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi  adalah  fakor  sikap  dari  sumber daya  manusianya.  Sikap  adalah  satu  faktor
utama dalam mendukung semua aspek baik dari pengetahuan dan kemapuan seseorang.
Sesuai  dengan  kesimpulan  hasil wawancara  sebelumnya  bahwa  dari  sudut pandang  terkait  peranan aparat  desa  dalam pengelolaan anggran dana desa  sudah baik serta  di  dukung  oleh  lembaga  badan permusyawaratan  Desa  Pentadio  Timur sebab merekalah yang beraada di masyarakat  menjalankan  fungsinya  serta sikap  dalam  mengemban  sebuah  tugas dalam  pengelolan  anggaran  dana  desa penuh  komiten  dan  berpeanga  teguh  pada sebuah hirarki organisasi.
Dalam  menjalankan  peranya  sikap aparat  desa  bekerja  dengan  baik  melayani kepada  masyarakat  terhadap  sistem  nilai yang  dianutnya.  Upaya  pengembangan sikap  aparat  Desa  Pentadio  Timur  dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya  dalam  melaksanakan  tugas, menjelaskan  sasaran  yang  hendak  dicapai serta  harapan  atau  peran  serta  lembaga lainya  dalam  mensukseskan  sasaran  yang hendak dicapai.
Maka  dengan  demikian  dapat  di simpulkan  bawa  dari  pengamatan  peneliti dan  hasil  wawancara  terlihat  sangat  jelas bahwa  Desa  Pentadio  Timur  benar  telah bersikap  baik  dalam  hal  implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## 4.  Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan kesesuain organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.  Tantangannya  adalah  bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena  struktur  ini  menjadikan  proses implementasi  menjadi  jauh  dari  efektif. walaupun  variabel  lainnya  sudah  terpenuhi dengan  baik  dalam  pelaksanaan  kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut
adanya  kerja  sama  banyak  orang,  ketika struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada kebijakan  yang  tersedia,  maka  hal  ini  akan menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi  dengan  baik.  Struktur  birokrasi merupakan faktor penting
dalam melaksanakan  suatu  kebijakan,  tanpa didukung  dengan  struktur  birokrasi  yang baik,  kebijakan  yang  akan    dilaksanakan tidak akan maksimal.
Menurut  Robbins  (1996:12)  struktur organisasi  memiliki  tiga  komponen  atau dimensi, yaitu : 1) Kompleksitas, ialah tingkat diferensiasi  atau  pembagian  kerja  yang  ada dalam organisasi baik secara hirarki maupun unit-unit  organisasi  yang  tersebar  secara geografis.  Bahwa  kompleksitas  adalah sejumlah perbedaan pekerjaan atau sejumlah  aktivitas  fungsi  yang  dilaksanakan oleh organisasi. Semakin kompleks
organisasi  semakin  sulit  dalam  mengelola pekerjaan manajerial karena terdapat ketidaksamaan  baik  dalam  unit/kelompok tugas  maupun  pekerjaan  individu.  2) Formalisasi,  ialah  penggunaan  peraturan dan prosedur yang tertulis untuk menstandarisasi beberapa operasi
organisasi.  Selain  itu,  formalisasi  mengacu pada  perluasan  ekspektasi  kerja,  aturan- aturan,  dan  kebijakan-kebijakan  perilaku yang  diharapkan  dan  dinyatakan  dalam bentuk  tertulis.  3)  Sentralisasi,  ialah  letak dari  pusat  pengambilan  keputusan  dalam suatu organisasi. Sentralisasi terkait dengan partisipasi dan otonomi, yang dalam praktek sulit  untuk  dikenali  karena  keputusan  dapat dibuat oleh setiap individu dalam organisasi.
Ketidakpatuhan
lembaga badan permusywaratan desa menjunjung komitmen mensejahterkan masyrakat dalam
implementasi undang undang nomor 6 tahun
2014 tentang pengelolaan dana desa, belum di  rasakan  oleh  masyarakat  hal  tersebut membuat  alur  pelayanan  sangat  terganggu, serta membuat masyarakat bingung kemana mereka  harus mendapatkan pelayanan, dan terkdang  sebuah  kebijakan  menjadi  tidak pasti.
Dari  uraian  di  atas  dapat  di simpulkan bahwa desa pentadio telah mempunyai SOP dan  struktur  birokrasi  yang    Baik  dalam sebuah implementasi undang undang nomor 6  tebtang  pengelolaan  dana  desa  serta Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  telah  di  terapkan , Namun  melihat secara  internal  dalam  sebuah  organisasi pemerintah  desa  serta  menganalisis  dari hasil  wawancara  dengan  bebrapa  informan bahwa pada kenyataan masih ada kebijakan yang  tumpang  tindih  baik  dari  tingkat  atas sampai ke tingkat bawah, hal ini terlihat pada pengambilan sebuah kebijakan yang semestinya di lakukan oleh pemerintah desa justru di ambil alih oleh badan permuswaratan desa dalam hal pengambilan kebijakan  sebuah  anggaran  dana  desa tentunya hal ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa  serta  dapat  mencederai  struktur birokrasi.

## KESIMPULAN
Dari empat indikator yakni Komunikasi, Sumberdaya,  Disposisi,  Struktur  birokrasi untuk  mengukur  implementasi  Menurut George  C.  Edward  III  dalam  Subarsono maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  semua variable,  sudah  baik  meskipun  masih  ada salah satu variable yang terlihat kurang baik yakni :
1.  Komunikasi  desa  Pentadio  Timur sudah  baik  kerena  selama  ini sosialisasi  serta  koordinasi  baik dengan pemerintah daerah dan pusat terus  terjalin  dalam  menerapkan
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  dana  desa  di  Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru. 2.  Sumberdaya  dan  Disposisi  salah satu  roda  penggerak  organisasi pemerintahan  desa  Pentadio  Timur terlihat  pada  SDM  yang  sudah memadai  dan  dukungan  masyarakat dalam menajalankan sebuah Undang Undang  tentang  dana  desa  di Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga Biru juga sangat mendukung Struktur  birorasi  sudah  memenuhi standar namun saat ini menunjukkan bahwa masih adanya
ketimpangan dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  organisasi dalam  pengambilan  kebijakan,  misalnya pengambilan keputusan atas anggaran yang sebaiknya pemerintah desa namun di kotomi oleh  lembaga  badan  permusyaratan  desa hal  ini  tentunya  mendapat  nilai  kurang  baik dalam  struktur  organisasi  di  desa  Pentadio Timur Kecamatan Telaga biru.

## SARAN
Dari  hasil  penelitian  dan  kesimpulan yang  ada,  dengam melihat  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  dana  desa  di Pentadio  Timur  Kecamatan  Telaga  Biru. maka  peneliti  dapat  mengemukan  saran saran sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Desa  Pentadio  Timur
Kecamatan  Telaga  Biru  diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya  pada  Anggaran  Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa. 2.  Di harapkan lembaga badan permuswaratan  desa  (BPD)  kembali pada  tupoksi  kelembagaan  Dalam menampung  aspirasi  masyarakat
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  sehingga  tidak ada  lagi  kebjikan  yang  tumpang tindih.

## REFERENSI
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy . Washington: Cogressional Quaerterly Inc. Marshal,  C  &  Rossman,  G.B.,  (1995). Designing Qualitative Research. California: Sage Publication Inc.
Poerwandari,  E.K.  (2007).  Pendekatan Kualitatif  dalam  penelitian  Psikologi.
Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia
Robbins,  Stephen  P.  1996.  Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II). Jakarta :
Prehallindo Subarsono, AG, Analisis Kebijakan
Publik:Konsep,  Teori  dan  Aplikasi,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 Syaukani,  ad  all,  2004,  Otonomi  Daerah Dalam  Negara  Kesatuan,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  No  5  tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015  yang  direvisi  dari  PP  No  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016 Tentang  Badan  Permusyawaratan Desa