## Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia
Mey Lina Hamid 1 ,  Christine 2
1,2 Magister  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  Indonesia
Abstract. In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ /2017 with the PTNBH  financial  management  pattern.  Therefore,  this  study  will  examine  the  problem  in  the  imposition  of  tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comp aring current regulations in Indonesia. The  approach  tak en  in  this  study  is  a  qualitative  approach  with  a  descriptive  design.  The results of this study indicate  in  implementing  taxation  provisions  after  the  issuance  of  SE  34  2017,  which  affects  the  imposit ion  of Corporate  Income  Tax  and  imposition  of  VAT,  it  has  also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist i n Tridharma  Indonesia  universities  are  exempt  from  taxes.  Besides,  the  Directorate  General  of  Taxes  needs  to consider mak ing a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty.
Keywords. Corporate Income Tax;  State Universities with Legal Entit; VAT.
Abstrak . Sehubungan  dengan  terbitnya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-34/PJ/2017  dengan  pola pengelolaan  keuangan  PTNBH.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan  meneliti  mengenai  permasalahan  dalam pengenaan  ketentuan  perpajakan  pada  lima  PTNBH serta menga nalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  deskriptif.  Hasil  penelitian  tesis  ini  menunjukan  bahwa   permasalahan dalam  penerapan  ketentuan  perpajakan  setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh  Badan  dan  PPN  serta  belum  maksimalnya  tata  kelola  yang  baik  dalam  hal  integrasi  keuangan.  Aturan  di beberapa  luar  negeri  mengecualikan  pajak  terkait  jasa  pendidikan  dan  sejauh  ini  peraturan  yang  ada  di Indonesia juga  melakukan  hal  yang  sama  hanya  saja  tidak  semua  kegiatan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dikecualikan  dari pajak.  Selain  itu,  Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu  mepertimbangkan  pe mbuatan  kebijakan  khusus  untuk  PTNBH untuk  menghindari  ketidakpastian  atas  ketentuan  pajak  yang  berlaku  agar  sejalan  dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak  harus didasari oleh asas certainty.
Kata  kunci . Perguruan Tinggi Negeri  Badan Hukum; Pajak  Penghasilan; PPN.
Corresponding author. Email:  meylinahamid@gmail.co m,  indivara_devi@yahoo.com How  to  cite  this  article. Hamid,  M.L.,  &  Christine.  (2019).  Aspek  Perpajakan  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan Hukum  (PTNBH)  di Indonesia. Jurnal Riset Ak untansi dan Keuangan, 7(3), 419-432. History of article. Received:  Agustus 2019, Revision:  Oktober 2019,  Published: Desember 2019 Online  ISSN:  2541-061X.Print  ISSN:  2338-1507.  DOI:  10.17509/ jra k.v7i3.17553 Copyright©2019.  Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program  Studi Akuntansi. FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Majunya  sebuah  negara  tentu  terletak pada  kualitas  sumber  daya  manusianya  dan pendidikan  yang  memiliki  peran  penting untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia yang berkualitas apalagi demografi di Indonesia  yang  kebanyakan  masih  terdiri dari  usia  muda.  Kualitas  pendidikan  yang baik  tentu  diperlukan  untuk  menciptakan masyarakat Indonesia yang produktif, kompetitif  dan  bisa  bersaing  di  kancah internasional.
Salah  satunya  adalah  pendidikan  tinggi. Dalam  Undang-undang  Pendidikan  Tinggi meyatakan  bahwa    pendidikan  tinggi  adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah didalamnya ada program diploma,  sarjana,  magister,  doktor,  profesi dan  spesialis  yang  diselenggarakan  oleh perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan bangsa  Indonesia.  Pemerintah  mempunyai banyak  perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  yang berada  di  seluruh  provinsi  di  Indonesia. Sesuai  dengan  UU  Pendidikan  Tinggi  Pasal 64 pemerintah memberikan otonomi
pengelolaan  peguruan  tinggi  negeri  dalam bidang  akademik  dan  non  akademik  (2012 Pemerintah  Indonesia,  2012).
“ PTNBH
APBN maupun PNBP (penerimaan dari masyarakat) dikelola mandiri supaya nantinya PTNBH bisa berkembang  dalam  segala  bidang,  memiliki daya  saing  dan  siap  berkompetisi  dengan PTN  di  luar  negeri.  Hingga  saat  ini  sudah  11 PTN yang menjadi PTNBH yaitu Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian
Bogor,  Universitas  Padjadjaran,  Universitas Hassanudin, Institut Tekonologi Sepuluh
Nopember, Universitas Diponegoro dan Universitas  Sumatera  Utara. ” Target  yang  diberikan  kemenristekdikti untuk  PTNBH  salah  satunya  masuk  dalam 500 universitas top dunia. Untuk mewujudkan  target  tersebut  harus  di  dukung tidak  hanya  dari  dana  pemerintah  saja, beberapa universitas berbentuk badan hukum  ini  membutuhkan  dana  tambahan dari  eksternal  untuk  mendorong  kualitas sumber  daya  manusia,  setelah  sukses  dengan penambahan  infrastruktur  baik  dalam  kota maupun  daerah  untuk  tahun  2019  ini  Jokowi ingin memfokuskan APBN untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia (Ihsanuddin,  2018).
Selain  itu  juga  pemerintah  membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Bappenas, 2017)
pembangunan  jangka  panjang  SDM  untuk pendidikan tinggi yaitu memaksimalkan kegiatan  tridharma  dalam  hal  ini  adalah profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan  lainnya  yang  berkualitas  juga dibutuhkan  universitas.  Dengan  dana  yang terbatas  dari  APBN,  contohnya  adanya pembatasan tuition  fee dari  pemerintah untuk  program  sarjana  sedangkan  biaya pendidikan semakin meningkat dan ini mengharuskan universitas untuk mencari serta memaksimalkan dana lain yang bersumber dari eksternal seperti dana masyarakat.  Selain  itu  kebijakan  pajak  untuk PTNBH  di  Indonesia  juga  akan  mengubah
perilaku  PTNBH  itu  sendiri  selain  menjadi sumber penerimaan negara pajak  juga bersifat  mengatur.
Dari sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Pajak menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor 34/PJ/2017  tentang  Penegasan  Perlakuan Perpajakan  bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan  Hukum.  SE  ini  dikeluarkan  karena adanya  perubahan  pengelolaan  keuangan dari  BLU  menjadi  Badan  Hukum.  SE  ini berisi rangkuman aturan umum yang berlaku dan beberapa penegasan  bagi PTNBH  di  Indonesia  sehingga    diharapkan mendapatkan keseragaman dalam pemahaman dan penafsiran perlakuanperpajakan  bagi  PTNBH  sesuai dengan
undang-undang perpajakan (Kementerian  Keuangan,  2017)
“ DJP sebagai pihak eksternal bisa mewadahi  aspirasi  dari  pihak-pihak  terkait yaitu  PTNBH  itu  sendiri  yang  melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi dibawah kemenristekdikti. Selain itu bagaimana perlakuan  perpajakannya  antara  PTN  yang berbentuk  Satker  atau  BLU.  Perguruan tinggi  berbentuk  badan  hukum  ini  tidak  bisa disamakan  dengan  bentuk  badan  yang  lain seperti  BUMN  jelas  berbeda  karena  PTN berbentuk  badan  hukum  ini  semata-mata hanya  menjalankan  kegiatan  pendidikan  saja bukan  untuk  mencari  keuntungan  karena bersifat nirlaba.  Hanya  PTN  berbadan hukum  saja  yang  diberikan  penegasan  oleh Surat  Edaran  tersebut.
Terlihat enequal  treatment antara  PTN berbentuk  Satker,  BLU,  dan  badan  hukum . Apabila  kebijakan  pajak  yang  dikeluarkan untuk  badan  hukum  memberatkan  salah  satu pihak  yang  terkait,  dikhawatirkan  apabila kebijakan  ini  tidak  bisa  sejalan  dengan tridharma  PTN  bisa  saja  terjadi  kemunduran dimana yang tadinya berbentuk BLU enggan  untuk  menjadi  badan  hukum  begitu sebaliknya  badan  hukum  juga  merasa  lebih baik  menjadi  BLU  saja. ”
Harus  ada  keselarasan  tujuan  antara DJP  dengan  PTN  baik  yang  berbentuk satker,  blu  maupun  badan  hukum  agar  PTN dapat kooperatif dalam melaksanakan
kewajiban  perpajakannya  selain  itu  juga untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu berkontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi untuk  meningkatkan  penerimaan  negara.
“ Selain  itu  beberapa  hasil  penelitian terdahulu  mengemukakan  pertama,  Maulana Ibrahim  menyebutkan    perlakuan  PPh  badan untuk PT berstatus BHMNN harus mengikuti aturan umum karena tidak memenuhi  syarat  pengecualian  subjek  pajak dan  objek  pajak  PTBHMN  ini  kenaikan aktiva  bersih  jika    diinvestasikan  kembali dalam  empat  tahun  dalam  sarana  prasarana dikecualikan  dari  objek  pajak  jika  tidak dikenakan PPh Badan biasa dengan penambahan  sanksi  berupa  bunga  48%  dari pajak yang  terutang  (Ibrahim,  2013). ” “ Kedua,  (Ellandy,  2011)  menyebutkan tax  planning  dengan  memanfaatkan  PER 44/2009 atas sisa hasil usaha bisa menimbulkan  penghindaran  pajak  dengan dua  model  yaitu tax  avoidance dengan memanfaatkan  pasal  4(3)(m)  dan  PPh  Pasal 31E dan tax evasion dengan mendistribusikan  sisa  lebih  secara  tidak langsung  contohnya  pembelian  barang  atau pembayaran  jasa  dengan  jumlah  yang  tidak wajar,  penggelembungan  biaya  fiktif  seperti menaikan  biaya  maintance  gedung  atau biaya  kegiatan  pendidikan  yang  tidak  wajar.
Ketiga,  (Agustina,  1999)  menyebutkan subjek,objek,tarif,  dan  prosedur  perpajakan sudah  memenuhi  azas  certainty  tetapi  masih ada  makna  ganda  dalam  pengelempokkan objek  PPh  yayasan  pendidikan  dengan adanya  kata  “penghasilan  lainnya”  yang dapat  menimbulkan  perbedaan  pendapat antara  Wajib  Pajak  dan  Fiskus  serta  masih ditemukan  pelaporan  pajak  yang  lewat  dari batas  waktu  yg  ditentukan  dikarenakan yayasan  belum  mengetahui  secara  pasti pengenaan  pajak yang  seharusnya. ” Dari hasil penelitian  terdahulu  dan fenomena  yang  ada,  penelitian  terhadap beberapa  PTNBH  perlu  dilakukan  untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perubahan  status  yang  disandang  PTN dalam  bentuk  badan  hukum  terutama  dalam hal  perpajakannya  dan  bagaimana  regulasi
di  luar  negeri  dalam  menetapkan  aturan perpajakan  untuk  sektor  pendidikan  dengan membandingkan  peraturan  yang  berlaku  saat ini  di  Indonesia.  Penelitian  dilakukan  pada lima  PTNBH  yaitu  Universitas  Padjadjaran, Institut
Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung  dan Universitas  Indonesia.
“ Dalam  menjalankan  amanat  yang  ada dalam UU Pendidikan Tinggi untuk menjadikan PTN yang dapat bersaing dengan  PTN  di  luar  dan  menjadi  universitas terbaik  dan  masuk  ke  dalam  ranking  dunia ( World  Class  University) dengan  sistem keuangan yang berbeda antara kelima universitas  ini,  masalah  yang  dihadapi  pun berbeda dan banyak perubahan yang dilakukan  kelima  universitas  di  atas  dari BHMN  menjadi  BLU  kemudian  PTNBH baik  dari  segi  pengelolaan  keuangannya maupun  dari  sisi  perpajakannya  yang  bisa menjadi  gambaran  untuk  penelitian  ini. ”

## KAJIAN LITERATUR

## Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas  dalam  pemungutan  pajak  harus mencerminkan keadilan, artinya asas keadilan ini mengacu pada prinsip perundang-undangan maupun dalam keseharian.    Untuk  mencari  suatu  keadilan salah  satunya  adalah  mengupayakan  agar pengaturan  pajak  dilaksanakan  secara  umum adil  dan  merata,  seperti  itulah  yang  dirasa tepat  dengan  rasa  keadilan  masyarakat (Subekti,  1986).
“ Menurut  (Adam  Smith,  1992)  yang terkenal  dengan  “ The Four Maxims ” sebagai asas pemungutan pajak yng diuraikan  dalam  (Munawir,  2000):  (1)  Asas Equality (Keadilan) adalah pemungutan pajak  diantara  masing-masing  subjek  pajak harus adil dan merata diukur sesuai kemampuannya.  Kemampuan  wajib  pajak diukur  dari  penghasilan  yang  didapat  setiap wajib  pajak  dan  dibawah  perlindungan pemerintah;  (2)  Asas Certainty (Kepastian Hukum)  adalah  jumlah  pajak  yang  harus dibayar  sudah  ditentukan  oleh  otoritas  pajak dan  sudah  pasti  atau  jelas.  Kepastian  hukum yang  terpenting  adalah  tentang  subjek-
subjek,  besarnya  pajak,  dan  juga  ketentuan tentang  kapan  pajak  itu  dibayar  dan  kapan batas  waktu  pembayarannya;  (3)  Asas Convenience  of  Payment (Kemampuan Bayar):  pemungutan  pajak  yang  dilakukan pada  saat  waktu  terbaik  yaitu  sedekat mungkin  Wajib  Pajak  tersebut  menerima penghasilan;  (4)  Asas Efficiency (Efisiensi): pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin  dalam  artian  biaya  pemungutan pajaknya tidak lebih dari pemasukan pajaknya. ”

## Horizontal  Equity
Horizontal  Equity (keadilan  horizontal) (Sally  M.  Jones  and  Shelley  C.  Rhoades- Catanach, 2010)  mengasumsikan  bahwa orang-orang  di  posisi  yang  sama  atau  mirip (sejauh  tujuan  pajak  yang  bersangkutan) akan  dikenakan  kewajiban  pajak  yang  sama. Dapat  disimpulkan  bahwa  dua  orang  yang memiliki penghasilan yang sama maka jumlah  pajak  yang  dibayarkan  juga  sama dilihat  dari  aspek  objeknya  atau  disebut horizontal equity.

## Vertical  Equity
Vertical Equity (keadilan vertikal) apabila  seseorang  dengan  kemampuan  lebih maka  pembayaran  pajaknya  lebih  tinggi daripada orang lain yang memiliki kemampuan  yang  kurang. Vertical  Equity merupakan metode pengumpulan pajak penghasilan  di  mana  pajak  yang  dibayar sebanding dengan peningkatan jumlah pendapatan  yang  diperoleh.  Dengan  kata lain,  mereka  yang  mempunyai  kemampuan lebih dalam membayar pajak harus memberikan  kontribusi  lebih  dibandingkan mereka  yang  tidak  (Sally  M.  Jones  and Shelley  C.  Rhoades-Catanach,  2010).  Dapat disimpulkan  ketika  seseorang  yang  memiliki penghasilan  lebih  besar  maka  pajak  yang dibayarnya juga besar ditinjau dari subjeknya  (orang  yang  membayar  pajak).

## Pajak  Penghasilan
“ Umumnya  subjek  pajak  yang  menjadi menjadi  sasaran  atau  dalam  UU  ialah  yang membayar  pajak  atau  yang  memikul  beban
pajak.  Subjek  pajak  adalah  orang  pribadi, warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu kesatuan,  badan,  dan  bentuk  usaha  tetap. Penguraian  Subjek  pajak  tersebut  sebagai berikut  (Suandy,  Hukum  Pajak,  2011)  sesuai Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 (UU  PPh)  Pasal  2  ayat  1  yaitu  Orang  Pribadi Memiliki  tempat  tinggal  atau  berada  di Indonesia  atau  di  luar  Indonesia;  Warisan yang  Belum  Terbagi  sebagai  Pengganti  yang Berhak  sebagai  subjek  pajak  pengganti, menggantikan ahli waris; Badan yang berbentuk  badan  usaha  atau  badan    non- usaha  termasuk  di  dalamnya  perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,  badan  usaha milik  negara  (BUMN)  atau  badan  usaha milik  daerah  (BUMD)  dalam  bentuk  dan bernama  apaun,  perseroan,  persekutuan  atau perkumpulan lainnya, kongsi, firma, yayasan,  perkumpulan  koperasi,  yayasan, lembaga,  bentuk  usaha  tetap,  dana  pensiun, dan  bentuk  usaha  lainnya.  Berdasarkan penjelasan  di  atas  pengertian  badan  tidak hanya  bergerak  di  sektor  usaha  (komersial) tetapi  dalam  bidang  sosial,  kemasyarakatan dan lainnya selama berdiri dan dikukuhkannya  disertai  akta  pendirian  dari pihak berwenang sehingga tidak bisa dikatakan  bahwa  mereka  tidak  termasuk subjek  pajak;  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT) yaitu  Orang  Pribadi  yang  menggunakan bentuk  usaha  dan  tidak  memiliki  tempat tinggal di Indonesia atau  menetap  di Indonesia  tidak  melebihi  183  hari  selama  12 bulan,  atau  badan  yang  tidak  berdiri  atau tidak  berkedudukan  di  Indonesia  untuk mengoperasikan usaha atau melakukan kegiatan  di  Indonesia. ”

## Pajak  Pertambahan  Nilai
“ Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Pemerintah Indonesia, 2009) Tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
mengatur terkait Pengukuhan Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  pada  pasal  3A  yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang  dan  atau  jasa  kena  pajak  di  dalam daerah  pabean  kecuali  pengusaha  kecil  yang
memiliki  omzet  kurang  dari  Rp  4,8  Miliar jika melebihi Rp 4,8 Miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai  PKP  dan  wajib  untuk  memungut, meyetor  dan  melaporkan  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  yang  terutang. ” “ Untuk kegiatan pendidikan dalam undang-undang  dijelaskan  yaitu  jasa  yang tidak  dikenakan  PPN  diatur  dalam  pasal  4A ayat  (3)  yaitu  jasa  pelayanan  kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman  surat  dengan  perangko,  jasa keuangan,  jasa  asuransi,  jasa  keagamaan, jasa  pendidikan,  jasa  kesenian  dan  hiburan, jasa  penyiaran  yang  tidak  bersifat  iklan,  jasa angkutan  umum  di  darat,  air,  udara  dalam negeri,  jasa  tenaga  kerja,  jasa  perhotelan, jasa  boga  atau  ketering.  Untuk  kriteria  jasa pendidikan  yang  tidak  dikenai  PPN  diatur dalam ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
223/PMK.011/2014. ”

## Perlakuan  Pajak  PTN Di Negara Lain
Selain  perlakuan  pajak  untuk  lembaga atau  yayasan  tinggi  di  Indonesia,  di  bawah ini  beberapa  negara  yang  memiliki  aturan tersendiri dalam pemajakan terkait pendidikan  yaitu  Filipina,  Australia  dan Amerika. Untuk filipina sesuai dengan (Republic Of The Philippines, 1987) lembaga  pendidikan  ada  yang  berbentuk PTS,  non profit dan  PTN.  Pada  pasal  XIV Bagian  2(4)  terkait  sumbangan,  hibah  dan dana  abadi  dibebaskan  dari  pajak.  Tarif pajak  yang  dikenakan  untuk  PTS  sepanjang kegiatan operasional untuk pendidikan dikenakan  tarif  10%  jika  penghasilan  bruto terkait  kegiatan  lain  selain  pendidikan  lebih dari  50%  maka  dikenakan  tarif  30%  untuk non profit dan  PTN  pendapatan  yang diperoleh dari kegiatan pendidikan
dibebaskan dari
pengenaan pajak penghasilan badan jika lembaga mendapatkan  pendapatan  yang  bersumber dari  yang  lain  dikenakan  sesuai  aturan  yang berlaku.  Jasa  pendidikan  terkait  biaya  spp, matrikulasi  dan  biaya  lainnya  dibebaskan dari  PPN  untuk  menghindari  pengenaan
pajak yang akan memberatkan mahasiswanya (Republic Of The Philippines,  1997). Lembaga pendidikan di Australia harus melakukan self assesment dan memenuhi  persyaratan  yang  diajukan  oleh pemerintah yaitu salah satunya bukan merupakan  badan  amal  dan  dilakukan  uji tiga  tahap  biasa  disebut DGR  Test. Jika lembaga pendidikan mendapatkan dana hibah  dan  tidak  ada  hubungan  timbal  balik dikecualikan  dari  pengenaan  pajak  begitu juga  sebaliknya.  Lembaga  pendidikan  yang bisa  memperlihatkan  perhitungan  kegiatan operasional  pendidikannya  maka  dibebaskan dari  pajak  penghasilan  agar  tetap  pada core bussiness nya  yaitu  memberikan  kegiatan pendidikan bersifat nirlaba. Pengenaan pajak  PPN  wajib  mendaftarkan  lembaga sebagai  GST  dengan  penghasilan  diatas  150 ribu  dolar  australia  jika  kurang  lembaga berhak  memilih  memilik  GST  atau  tidak (Australian  Taxation,  2019).
Dalam Peraturan Pajak Amerika
menyatakan  bahwa  jika  sebuah  organisasi dapat  memenuhi  syarat  dibebaskan  dari federal  income  tax jika  salah  satunya berbentuk  atau  bertujuan  untuk  kegiatan pendidikan.  semua  dana  berupa  sumbangan, dana  abadi  atau  hibah  dikecualikan  dari pajak  sepanjang  untuk  kegiatan  pendidikan. Setiap  pendapatan  lain  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  kegiatan  operasional pendidikan maka dikelompokkan dalam Unrelated  Business  Income  Tax  atau  UBIT contohnya  mengadakan  s port  event atau menyewakan  gedung  merupakan taxable. Sales  Tax berbeda-beda  di  tiap  daerahnya tidak semua penjualan dari universitas dikenakan  PPN  jika  diluar scope pendidikan maka  dikenakan  PPN  (Internal  Revenue Service,  2019).

## METODOLOGI  PENELITIAN
“ Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai  masalah  yang  diangkat  dalam suatu  penelitian.  Menurut  (Sarosa,  2017) penelitian  kualitatif  melakukan  pengamatan
fenomena dan menggali informasi atas pemaknaan  suatu  fenomena  yang  sama dengan orang yang berbeda dengan fenomena  yang  sama  tiap  orang  akan mengartikan  dan  memiliki  pandangan  yang berbeda.
Alasan penulis menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  agar  dapat mendapatkan  pemahaman  yang  menyeluruh terkait aspek perpajakan PTNBH di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  studi kasus  pada  lima  PTNBH  di  Indonesia. Pengamatan  hubungan  antar  bagian  dari objek  yang  diteliti  akan  lebih  jelas  dalam proses penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses  penelitian  dibandingkan  dengan  hasil penelitian  (Moleong,  2004).

## Teknik Pengumpulan Data
“ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitiannya untuk  mengumpulkan  data,  informasi,  dan keterangan yang dapat menjelaskan permasalahan  yang  dibahas  secara  objektif. Teknikk  dalam  pengumpulan  data  sebuah penelitian adalah sebagai berikut: (1) Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ) yaitu Peneliti melakukan penelitian kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data dan  informasi  yang  bersumber  dari  literatur seperti  karya  ilmiah,  buku-buku,  media massa,  peraturan  perundang-undangan,  dan penelusuran jurnal di internet. Tujuan penggunaan  literatur  dalam  penelitian  yaitu memberikan  pembaca  hasil  penelitian  terkait dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan, mengetahui  studi-studi  yang  sedang  hangat diperbincangkan, gap dan  prioritas-prioritas yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kerangka berpikir  untuk  menyampaikan  pentingnya penelitian yang sedang dilakukan dan menjadi  tolak  ukur  dalam  membandingkan temuan  penelitian  dengan  penelitian  lainnya; (2)  Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ) yaitu  Penelitian  dilakukan  untuk  melengkapi penelitian literatur dalam penelitian ini dengan  melakukan  wawancara  mendalam yaitu interaksi atau pembicaraan yang
dilakukan oleh seorang pewawancara dengan  satu  orang  informan.  Gaya  dalam wawancara  ini  bersifat  informal,  interaktif dan  peneliti  bisa  mempersiapkan  pertanyaan yang  nantinya  dapat  dikembangkan  selama wawancara  berlangsung  atau  tidak  membuat pertanyaan sama sekali. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka dan jawaban  informan  tidak  dibatasi  sehingga narasumber  berhak  menjawab  dengan  bebas sesuai  pendapatnya. ”

## Analisis Data
Menurut  (Moleong,  2004)  menyatakan analisis data merupakan upaya mengorganisasi  dan  memilah  data,  sehingga dapat  dikelola,  disintesiskan,  dicari  suatu pola  dan  sesuatu  penting  yang  dapat dipelajari,  serta  diputuskan  hal-hal  apa  yang dapat diungkapkan  kepada  orang  lain. Analisis  data  kualitatif  digunakan  dalam penelitian  ini.  Pengambilan  lima  PTN  ini berdasarkan sampling dari  total  sebelas PTNBH. Pemilihan lima PTN ini berdasarkan
spesialisasi keilmuan
contohnya spesialisasi keilmuan dalam bidang  pertanian,  teknik,  keguruan  maupun umum.  Data-data  yang  diperoleh  merupakan hasil  dari  wawancara  mendalam  dan    juga studi kepustakaan yang dikumpulkan kemudian  disimpulkan  dan  dikaitkan  dengan teori  yang  ada.

## Narasumber
Dalam memilih narasumber ( key informant ),  narasumber  difokuskan  kepada pihak-pihak yang dapat mewakili permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian  ini  wawancara  dilakukan    dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah sebagai  berikut:  (1)  Ibu  Rieska  sebagai Pelaksana  Seksi  Peraturan  PPh  Badan  II Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat  Jenderal  Pajak;  (2)  Bapak  Erry Ricardo Nurzal sebagai Kepala Biro
Perencanaan Kemenristekdikti; (3) Ibu
Yulianti Abbas sebagai Kepala Prodi Pascasarjana  Ilmu  Akuntansi  UI;  (4)  Ibu
Rianti Mutiara sebagai Kepala Seksi
Perpajakan  UI;  (5)  Bapak  Edi  Jaenudin sebagai  Direktur  Keuangan  dan  Logistik UNPAD;  (6)  Ibu  Nunung  Ajun  Pursita sebagai  Kepala  Seksi  Perpajakan  ITB;  (7) Bapak Kusnadi sebagai Kepala  Seksi Perpajakan IPB; (8) Bapak Arisman
Pandiangan  sebagai  Staf Pajak UPI.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Aspek Perpajakan PTNBH
Setelah  melakukan  wawancara  dengan kelima  PTNBH  ada  beberapa  perubahan sejak  ditetapkannya  PTN  menjadi  badan hukum  yang  dirasakan  oleh  masing-masing universitas.  Perubahan  tarif  PPh  21  untuk PNS  Dosen  dari  sebelumnya  final  menjadi progresif  mengikuti  tarif  umum  UU  PPh Pasal  17,  pengenaan  pajak  badan  pada universitas  dimana  dasar  pengenaan  pajak badan  ialah  sisa  lebih  yang  harus  di investasikan  lagi  selama  empat  tahun  dalam bentuk  sarana  dan  prasana  dirasa  tidak hanya  itu  saja  dalam  bentuk  non  fisik  juga diinginkan universitas agar dapat dimasukkan  kedalam  penghitungan  pajak badan  dan  penetapan  PTNBH  menjadikan PKP  dengan  melakukan  pemusatan  NPWP hanya  memiliki  satu  NPWP  induk  saja  dan NPWP  Bendahara  yang  masih  digunakan untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD. Untuk pengenaan PPh lainnya  tidak  banyak  mengalami  perubahan.

## Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
“ Implikasi  atas  penerapan  Surat  Edaran Dirjen  Pajak  No.  34/PJ/2017  adalah  PTN Badan  Hukum  berlaku  sebagai  2  (dua) Pemotong  Pajak  untuk  sumber  dana  yang berbeda  yaitu  sebagai: (1) Bendaharawan Pemerintah sebagai  perpanjangan  tangan dari Kemenristekdikti untuk penghasilan yang  bersumber  dari  Dana  DIPA; (2) PTN Badan Hukum untuk  penghasilan  yang bersumber  dari  Dana  Masyarakat.  Hal  ini dibenarkan  oleh  Kasi  Pajak  UI  sebagai berikut  (Kementerian  Keuangan,  2017b): ” “Dulu  semua  fakultas  mempuyai
NPWP kemudian lama-lama
masing-masing fakultas
dicabangkan  kemudian  terakhir 2009  NPWP  cabang  fakultas dimatikan  Cuma  ada  NPWP  UI dan  NPWP  Bendaharawan  salah satu  trigernya  kenapa  lembaga atau  ukk  atau  ska  tidak  lagi diperbolehkan  mempunyai  NPWP adalah  adanya  pernyataan  ini “fakultas, departemen, jurusan, dll yang  berada  dibawah  PTNBH merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  dipisahkan  dalam kewajiban perpajakannya  PTNBH  jika  ingin mempunyai  NPWP  sendiri  harus memiliki  badan  hukum  terpisah” makanya sekarang centralized dalam artian untuk PPh badan dan PPN  centralized  ke  UI” (  Hasil wawancara  dengan  Kasi  Pajak  UI, 2019)
“ Dengan menerapkan
SE No. 34/PJ/2017 tersebut tidak memiliki pengaruh  terhadap  perlakuan  PPh  Pasal  21 atas  penghasilan  yang  diperoleh  Pegawai Tetap  yang  berstatus  PNS  yang  bersumber dari  Dana  DIPA  Kemenristekdikti.  Namun memiliki pengaruh signifikan atas penghasilan  yang  diperoleh  Pegawai  Tetap yang  berstatus  PNS  yang  bersumber  dari Dana Masyarakat  Universitas  Indonesia, bukti  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  akan diterima  adalah  Bukti  Potong  1721-A1 dengan  metode  perhitungan  yang  sama dengan  Penghasilan  Teratur  dalam  Bukti Potong  1721-A2. ” Kasi  Pajak  UI  juga menjelaskan bahwa ” sebetulnya itu akibatnya adalah kalau dulu dia final ketika perhitungan  SPT  OP  tidak  dimasukan kedalam perhitungan kalau sekarang dimasukan  kedalam  perhitungan  ini  yg mengakibatkan  kurang  bayar  yang  lebih besar.  Ini  yang  memberatkan  dosen karena secara  pekerjaan  tidak  ada  yang  berubah hanya  status  universitas  yang  berubah dosen jadi kena ‘imbas’.”
“ Menurut (Kementerian Keuangan, 2017a)  Pasal  1  bukti  Pemotongan  Pajak Penghasilan  yang  selanjutnya  disebut  Bukti Pemotongan  PPh  adalah  dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan,  yang  dibuat  oleh  Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan
Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong. Pajak  Penghasilan  yang  tercantum  dalam Bukti  Pemotongan  PPh  dan/atau  Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
Pajak
Penghasilan  yang  tercantum  dalam  Bukti Pemotongan PPh dan/atau
Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan  bagi  pihak  yang  dipotong dan/atau  dipungut. ” “ Terkait  dengan  hal  tersebut,  mengingat Pegawai  Tetap  yang  berstatus  PNS  akan memperoleh  2  (dua)  Bukti  Potong  PPh  Pasal 21  Non  Final  dari  2  (dua)  sumber  dana  yang berbeda, maka dalam pelaporan SPT Tahunan  Orang  Pribadi  terdapat  kekurangan pembayaran  pajak  yang  harus  dibayarkan oleh masing-masing pegawai tersebut sebelum  melakukan  Pelaporan  SPT  Tahunan Orang  Pribadi. ” Hal  yang  sama    juga  dikatakan  oleh Kasi Pajak ITB:
“Kita  kan  masih  ada  PNS, banyak  dosen  yang  menerima dua  bukti  potong  A1  dan  A2 yang  mengakibatkan  kurang bayar  begitu,  banyak  yang protes  kalau  dapat  tambahan tidak dikenakan final lagi.”

## Pajak Penghasilan Badan
“ Dalam  (Penghasilan,  2008)  Pasal  2  ayat 1  huruf  b  badan  merupakan  sekumpulan orang  dan  atau  modal  yang  menjadi  satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yaitu
PT,  Perusahaan  Komanditer,  BUMN  atau BUMD  dengan  bentuk  dan  nama  apapun, Persero  lainnya,  koperasi,  dana  pensiun, yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial politik,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya dan BUT. ”
“ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa  dalam  UU  PPh  Badan suatu  bentuk  menjadi  subjek  pajak  tanpa melihat  badan  tersebut  nirlaba  atau  tidak. Badan  nirlaba  seperti  yayasan,  organisasi sosial atau organisasi lainnya  dianggap menjadi  subjek  pajak  badan  yang  sama dengan  badan  yang  non  nirlaba.  Apakah badan  berbentuk  nirlaba  ini  harus  membayar PPh  Badan  ini  tergantung  badan  tersebut memiliki  penghasilan  yang  termasuk  objek pajak  atau  tidak.  Jika  badan  tersebut memiliki  penghasilan  bukan  termasuk  objek pajak  misalnya  hanya  dari  sumbangan  tentu tidak  ada kewajiban  membayar  pajak badan. "
“ Jadi  kewajiban  PPh  Badan  itu  timbul pada  saat  terpenuhinya  persyaratan  subjektif dan  objektif.  Persyaratan  subjektif  dimana badan  memenuhi  pengertian  subjek  pajak badan sesuai UU PPh sedangkan persyaratan
objektifnya ketika
penghasilannya menjadi objek pajak menurut  UU  PPh.  Walaupun  badan  nirlaba umunya  tidak  ada  kewajiban  perpajakan membayar PPh Badan tetapi secara administratif badan ini tetap harus mendaftarkan  diri  agar  mendapatkan  NPWP dan melaporkan  SPT Badan  walaupun  nihil. ” “ Untuk PTNBH sendiri tidak bisa dikecualikan dari subjek pajak badan sehingga  wajib  melaporkan  SPT  PPh  Badan. Selain  itu  juga  dalam  penegasan  di  SE  34 Tahun  2017  ini  terkait  sisa  lebih  dimana apabila  tidak  ingin  dikenakan  Pajak  PPh Badan  harus  diinvestasikan  kembali  dalam jangka  waktu  4  tahun  dalam  bentuk  sarana dan  prasarana.  Ini  memberatkan  institusi pendidikan tidak hanya itu saja kemenristekdikti  juga  merasa  keberatan  jika tidak  digunakan  kembali  akan  dipajaki. Dalam hasil wawancara dengan kemenristekdikti beliau menyatakan ” “ Ristekdikti meminta Kemenkeu agar meninjau  kembali  atau  mencabut  PMK  80
2009  lalu  pengecualian  terhadapa  pajak sisa  lebih  PTNBH  dan  yayasan dimana sisa lebih  tersebut  dapat  digunakan  untuk pengembangan sarpras, peningkatan kompetensi  SDM  pendidikan  tinggi  seputar riset dan pengembangan kemudian meninjau  kembali.  Belum  ada  sampai  saat ini, baik surat pertama maupun surat kedua. Saya  tidak  tahu  kenapa  sampai  sekarang belum  ada  jawaban .”  (Hasil  Wawancara Kemenristekdikti,  2019)
“ Sisa lebih ini menjadi perhatian PTNBH  karena  sisa  lebih  ini  merupakan net income jika  di  perusahaan  atau  badan umum  lainnya.  Sejalan  dengan  pernyataan Kemenristekdikti diatas investasi tidak hanya  di  fisik  saja  namun  juga  SDM  sebagai ujung  tombak  PTN  untuk  mencetak  orang- orang yang berpendidikan dan dapat bersaing  di  internasional  agar  tepat  sasaran. Ini  juga  yang  dikemukakan  oleh  Akademisi UI  yaitu ” “bentuk  investasi  itu  bisa  beli jurnal  online,  resources, harus didefinisikan apa  yang  dimaksud  investasi  itu  kembali lagi  kenapa  bebas  pajak  karena  uang  ini dipakai  institusi  sesuai  fungsinya  kita sebagai  panjang  tangannya  pemerintah dalam  menjalankan  pendidikan  harusnya kita  dapat  support.” (  Hasil  Wawancara Akademisi  UI Yulianti,  2019)
DJP  menyatakan ”masih  dalam  bentuk sarpras supaya mudah untuk memeriksanya, sarana itu gak harus gedung macem-macem mobil  universitas,  bis  universitas,  laptop, cctv,  dll”. “ Tetapi  pembangunan  gedung  atau memperbaharui  prasarana  juga  bisa  menjadi tidak  produktif  jika  universitas  berpikir  jika nanti  sisa  lebihnya  dikenakan  pajak  lebih baik  dihabiskan  saja  dan  bisa  terbuka kemungkinan bila terjadi penyelewengan karena hanya karena menghindari pemajakan sisa lebih universitas membangun  gedung  terus  tetapi  nantinya tidak terpakai.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat yang dikemukakan Direktur Keuangan  &  Logistik,  Edi  Jaenudin  : ” “Saya pernah  mengusulkan  di  poin  ini  tugasnya tridharma  perguruan  tinggi  negeri  maka investasinya  jangan  hanya  fisik  tapi misalnya  aset  terbesar  perguruan  tinggi
adalah  sdm  maka  investasi  sdm  harusnya dimasukan  juga  sebagai investasi di bidang aset  atau  dikeluarkan  dari  aset  disamakan dengan  investasi  sebagai  bagian  dari  sisa lebih  karena  jika  dikenakan  sisa  lebih seperti  itu  akan  mendorong  PTNBH menghabiskan  dananya  di  tahun-tahun tersebut pendapatan dengan expense balance  kan  saja.” (Hasil  Wawancara dengan  Edi  Jaenudin  Direktur  Keuangan  & Logistik  UNPAD,  2019)
Universitas tidak menginginkan pembebasan  pajak  100%  tetapi  mereka menginginkan  kejelasan  aturan  yang  ada saat  ini  karena  mereka  menganggap  masih banyak  aturan  umum  yang  abu-abu  dan tidak  sejalan  dengan  kegiatan  pendidikan. Hal  ini  diungkapkan  dalam  wawancara dengan  Kasi  Pajak ITB: ”
“Dengan  penetapan  sebagai  subjek pajak badan ini menjadi beban karena selama  4  tahun  kita  harus  belanja, kesannya ketika kita tidak mencapai 4 tahun  belanja  kan  dikenakan  pajak, secara  hitung-hitungan  kebanyakan pasti  surplus,  jadi  tidak  seperti nirlaba  lagi  walaupun  menurut  pajak itu  insentifnya  nirlaba  itu  seperti  itu. Kita masih kesulitan untuk memasukan  mana  yang  menjadi deduct atau non deduct, jadi ada yang kita masukan ke dalam laporan badan setelah  di  audit  ternyata  harus dikeluarkan  dampaknya  sisa  lebih makin besar hal seperti ini yang masih bingung  karena  sekalipun  kita  kursus dimanapun  kan  tidak  membahas pendidikan.” (Hasil  Wawancara  Kasi Pajak ITB Ibu  Nunung,  2019) Ungkapan  lain  dari  Staf Pajak UPI: “Universitas  kebingungan  begitu  ada sisa  lebih  padahal  begini  katakan  10 juta  tadi  di  bulan  januari  kita  mau pakai uang darimana kan operasional kita dari dana masyarakat bukan dari pemerintah kalau  untuk  sarpras otomatis  tidak  bisa  digunakan  kan disitu yang masih dirasakan, saya gak tau  universitas  lain  juga  merasakan
seperti  itu  atau tidak. Jadi begitu sisa lebih  itu dibuat sebagai laporan fiskal digunakan  selama  4  tahun digunakan sebagai  sarpras  otomatis  mungkin akan kebingungan pimpinan menetapkan  apa  harus  membangun gedung  apa  padahal bukan itu tujuan kita  gedung  kita  sudah  punya  semua, SDM  yang  paling  penting  dengan SDM  yang  berkualitas  mahasiswa yang nantinya selesai akan mempunyai  ilmu. (Hasil  wawancara Staf  Pajak Arisman,  2019)
“ Memang  transaksi  yang  ada  di  dalam kegiatan  pendidikan  itu  unik  dan  tidak  bisa disamakan  dengan  transaksi  pada  badan umum  lainnya  karena  dari core nya  saja sudah  berbeda  dan  diharapkan  DJP  dapat mengeluarkan aturan untuk komponen- komponen deduct dan non  deduct seperti apa  karena  nantinya  dapat  memberatkan universitas  pada  saat  dikoreksi  fiskal  terjadi peningkatan  nilai  sisa  lebih  akan  berdampak pada  nominal  pajak  badan  yang  akan dibayarkan  juga.  Jika  ketentuannya  jelas diatur  secara  rinci  universitas  juga  tidak akan  keberatan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
“ Dibutuhkan sinkronisasi antara DJP sebagai otoritas pajak dengan Kemenristekdikti  dengan  PTNBH  ini  untuk membahas  hal-hal  apa  saja  yang  dapat dipertimbangkan  agar  mendapat  keselarasan kebijakan  yang  DJP  buat  dengan  UU  No.12 2012  yang  dibuat  oleh  Kemenristekdikti. Kemenristekdikti  tidak  harus  mengharuskan pajak  tetapi  insentif  yang  dapat  diberikan pada  pendidikan  tinggi  ini  karena  supaya mendorong  universitas  dalam  menjalankan tata  kelolanya  dengan  baik,  sistem  keuangan yang  terintegrasi,  dan  patuh  pada  aturan pajak  yang  sesuai.  Hal  ini  disampaikan Kepala  Biro  Perencanaan  Kemenristekdikti, Pak Erry:”
“Paling tidak kita minta insentif pajak terutama untuk PPh Badan terkait sisa hasil usaha kalo bisa dikecualikan dan tidak  hanya  untuk  sarpras  saja  tapi juga  untuk  SDM,  penelitian  dan
pengabdian masyarakat karena kegiatan kita kan tridharma.”
” Dalam  UU  PPh  Pasal  4  ayat  3  huruf  m mengatur  bahwa  dalam  rangka  mendukung peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia tetapi  dalam  UU  PPh  Pasal  4  ayat  3  huruf  m yang  termasuk  penghasilan  bukan  objek pajak  dari  sisa  lebih  yang  ditanamkan kembali  hanya  untuk  sarana  prasarana  saja ini  juga  diperjelas  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  80  Tahun  2009  dan Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor 44  Tahun  2009  sarana  prasarana  memang sangat  diperlukan  dalam  menginvestasikan kembali  nilai  sisa  lebih  tetapi  jika  ingin meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia tentu manusianya sendiri dimana bisa memberikan pelatihan, kegiatan lainnya yang  menunjang  kualitas  sdm  yang  baik selain  itu  juga  penelitian  pengembangan serta  pengabdian  masyarakat  juga  harus dipertimbangkan  hal  ini  sesuai  dengan  UU Pendidikan Tinggi Pasal 45 penelitian dilakukan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (iptek)  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta  daya  saing  bangsa  yang  bermanfaat untuk pembelajaran, peningkatan mutu PTN,  peningkatan  kemandirian  kemajuan dan  daya  saing  bangsa  oleh  karena  itu  hasil penelitian wajib hasil penelitian wajib disebarluaskan  dengan  cara  diseminarkan, dipublikasikan,  dan  atau  dipatenkan  oleh Perguruan  Tinggi,  kecuali  hasil  Penelitian yang  bersifat  rahasia,  mengganggu,  dan/atau membahayakan  kepentingan  umum. ”
“ (Pemerintah  Indonesia,  2012)  Pasal  47 ayat  1  menyatakan  Pengabdian  kepada Masyarakat kegiatan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa  dilakukan  dalam  berbagai bentuk kegiatan  sesuai  dengan  budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan  Sivitas  Akademika  serta  kondisi sosial budaya masyarakat serta Hasil Pengabdian  kepada  Masyarakat  digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas
Akademika  dan  Pemerintah  memberikan penghargaan  atas  hasil  Pengabdian  kepada Masyarakat  yang  diterbitkan  dalam  jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan  oleh  dunia  usaha  dan  dunia industri,  dan/atau  teknologi  tepat  guna  bisa dimasukan  ke  dalam  PPh  Pasal  4  ayat  3  UU PPh  sehingga  tidak  hanya  sarana  prasarana saja. ”

## Pajak Pertambahan Nilai
“ Menurut  Undang-Undang  No.24  Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha  yang  penyerahan  BKP  dan  atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan
UU ini. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu  perusahaan  atau  seorang  pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila  transaksi penjualannya  melampaui  jumlah  Rp  4,8 miliar  dalam  setahun.  Jika  pengusaha  tidak dapat  mencapai  transaksi  dengan  jumlah  Rp 4,8  miliar  tersebut,  maka  pengusaha  dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan  sebagai  PKP.  Dengan  menjadi PKP,  pengusaha  wajib  memungut,  menyetor dan  melaporkan  PPN  yang  terutang.  Dalam perhitungan  PPN  yang  wajib  disetor  oleh PKP,  ada  yang  disebut  dengan  pajak keluaran  dan pajak masukan.
“ Setelah  berstatus  badan  hukum,  tidak hanya  PPh  21  dan  Badan  yang  berubah  PPN juga  mengalami  sedikit  perubahan  untuk PTNBH dimana untuk kewajiban perpajakan  PPN  sebelumnya  hanya  untuk memotong dan memungut saja karena Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 sudah dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  karena omzet  masing-masing  PTNBH  diatas  4,8 Miliar.  Selain  itu  penggunaan  NPWP  yang centralized  umumnya  hanya  memiliki  dua NPWP  saja  yaitu  NPWP  bendaharawan terkait  pembayaran  atau  penerimaan  dari dana APBN dan NPWP. ” Dalam  wawancara  dengan  IPB,  Seksi Pajak  Kusnadi  menyatakan  “ Ada  baik  dan buruknya, dengan NPWP PKP  kita diperlakukan  seperti  BUMN  semuanya generate income mungkin untuk mengurangi
ketergantungan  dengan  pemerintah  agar mampu  menghasilkan  pendapatan  untuk mendukung operasional institusi, ya ada sisi baiknya institusi jadi lebih inovatif tapi core kita  kan  pendidikan.  Ya  kita  mencari  cara untuk  menghasilkan  pendapatan  tanpa menghilangkan  komitmen  awal  terkait subsidi  pendidikan.  Ketika  ada  yang kerjasama  dengan  kita mereka tahu bahwa sekarang  kita  PKP  mereka  pasti  minta faktur,  kita  potong  PPh  23  daris  sisi  itu mungkin kita lebih bisa berkompetisi karena kalau  kerjasama  ditanya  NPWP  nya  PKP gitu persyaratan-persyaratan dengan tender lebih mudah ya karena kita bisa mengeluarkan  Faktur  seperti  “perusahaan umumnya”  dari  sisi  lain  banyak  penelitian- penelitian  harus  dinaikan  cost  nya  untuk memback  up  PPN.  Saya  pikir  sama  juga dengan  PTN  lainnya  biasanya  di  gross  up dulu  dana  penelitian  itu  untuk  bayar  PPN kalau  tidak  berarti  kan  dana  penelitian  itu turun. Pusat (induk).” (Hasil Wawancara Kasi Perpajakan  IPB, 2019).
“ Pendapat  lain  mengenai  asas  perpajakan juga  dikemukakan  oleh  Fritz  Neumark  yaitu Ease  of  Administration  and  Compliance yaitu  sistem  perpajakan  yang  baik  haruslah mudah  dalam  administrasinya  dan  mudah juga  untuk  mematuhinya.  Prinsip  ini  dirinci dalam  4  persyaratan  yaitu  dapat  dipahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau pemafsiran yang berbeda, tetapi  harus menimbulkan kejelasan. UU perpajakan tidak  boleh  sering  berubah  dan  bila  terjadi perubahan,  perubahan  tersebut  harus  pada konteks pembaharuan undang-undang perpajakan  secara  umum  dan  sistematis. Biaya-biaya  penghitungan,  penagihan  dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten pada tujuan-tujuan  pajak  yang  lain.  Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang  pajak  dalam  jumlah  besar  secara angsuran  dan  memberikan  jangka  waktu yang  cukup  untuk  penundaan  pengembalian SPT.  Aturan  PPN  untuk  PTNBH  ini
memang  harus  diperjelas  lagi  lebih practical dalam artian untuk orang yang ada dilapangan  untuk  pembuat  kebijakan  di PTNBH menjadikan dasar membuat kebijakan  strategi  juga. ”

## SIMPULAN
Permasalahan yang terjadi di  lima PTNBH  terkait  perubahan  status  terhadap kewajiban  perpajakannya  yaitu  tarif  pajak Penghasilan  21  Orang  Pribadi  untuk  dosen PNS  PTNBH  dikenakan  pajak  progresif Pasal  17  UU  PPh  akibat  dari  penggabungan dua  bukti  potong  yang  diterima  yaitu  1721 A1  dan  1721  A2    serta  PTKP  yang digunakan  dalam  perhitungan  SPT  hanya satu  PTKP  oleh  karena  itu  beban  pajak  yang ditanggung  dosen  pada  laporan  SPT  tahunan menjadi  kurang  bayar.  Nilai  sisa  lebih PTNBH  yang  tidak  dikenakan  PPh  Badan hanya  mencakup  investasi  dalam  bentuk sarana  prasarana,  padahal  di  dalam  kegiatan pendidikan  di  PTN  komponen  terpenting adalah  Sumber  Daya  Manusia,  Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat  sehingga  ketika  nilai  sisa  lebih PTNBH  diinvestasikan  pada  komponen- komponen  tersebut  seharusnya  juga  tidak dikenakan  pajak.  Aturan  PPN  mengenai pengecualian PPN terkait kegiatan pendidikan  masih  kurang  jelas  karena  dalam aturan  tersebut  tidak  secara  rinci  dijelaskan kegiatan-kegiatan  pendidikan  apa  saja  yang dikecualikan dari PPN hal tersebut menyebabkan  beberapa  kegiatan  pendidikan seperti  riset  yang  masih  dikenakan  PPN padahal  riset  merupakan  salah  satu  kegiatan tridharma  PTN.
“ Pengenaan Pajak  terhadap  kegiatan pendidikan di Luar Negeri sangat diperhatikan karena menyangkut kepentingan masyarakat dalam
mendapatkan  pendidikan  baik  dari  tingkat dasar  hingga  pendidikan  tinggi.  Masing- masing  negara  memberikan  insentif  pajak untuk  pendidikan  beragam,  apapun  yang berkaitan  dengan  pendidikan  dibebaskan pajak penghasilan  dan juga  PPN. ” Penelitian  ini  hanya  fokus  pada  PPh 21,  PPh  Badan,  PPN  serta  perbandingan
aturan  di  luar  negeri  dengan  Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis  dengan  menambahkan  data- data  yang  mendukung  seperti  perhitungan untuk  PPh  Badan,  contoh-contoh  transaksi yang  termasuk  dalam  kegiatan  pendidikan, serta memperbanyak dan memperluas sampel  penelitian  yang  digunakan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agustina,  I.  (1999). Perlakuan  Pajak
Penghasilan Atas Yayasan yang Bergerak  di  Bidang  Pendidikan  (Suatu Studi Kasus Terhadap Yayasan
Pendidikan “X”) .
Australian  Taxation,  O.  (2019).  Educational organisations.
Bappenas.  (2017).  RPJP  Nasional  2005-
2025. Retrieved from
https://www.bappenas.go.id/id/data-
dan-informasi-utama/dokumen- perencanaan-dan- pelaksanaan/dokumen-rencana- pembangunan-nasional/rpjp-2005- 2025/rpjpn-2005-2025/ Ellandy,  G.  (2011). Perencanaan  Pajak Oleh  Yayasan  di  Bidang  Pendidikan Atas  Sisa  Lebih  Penghasilan  yang Diterima  Berdasarkan  Ketentuan  UU No.  36  Tahun  2008  (Studi  Kasus: Yayasan Pendidikan XYZ) . Ibrahim,  M.  (2013). Perlakuan  pajak penghasilan  badan  atas  perguruan tinggi  berstatus  badan  hukum  milik negara skripsi .
Ihsanuddin.  (2018). Jokowi  Minta  APBN
2019 Difokuskan untuk Pengembangan SDM . Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2018 /04/09/16573051/jokowi-minta-apbn-
2019-difokuskan-untuk- pengembangan-sdm
Internal  Revenue  Service.  (2019).  Exempt Purposes  -  Internal  Revenue  Code Section 501(c)(3). Retrieved from https://www.irs.gov/charities-non- profits/charitable- organizations/exempt-purposes- internal-revenue-code-section-501c3 Kementerian  Keuangan. Bukti  Pemotongan
dan/atau Pemungutan Pajak
Penghasilan .  ,  Pub.  L.  No.  PMK Nomor 12 Tahun  2017 (2017). Kementerian Keuangan.
Penegasan
Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi  Badan  Hukum .  ,  Pub.  L.  No. Surat  Edaran  No.34 (2017).
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Munawir, H. . (2000). Perpajakan .
Jogjakarta:  Liberty.
Pemerintah Indonesia, 2009. (2009).
Undang-undang  Pajak  Pertambahan
Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang  Mewah . (1).
Pemerintah Indonesia, 2012.
(2012).
Pendidikan Tinggi .
Penghasilan,  U.-U.  N.  36  T.  2008  tentang  P.
(2008).  Undang  Undang  No  36  Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekertariat Negara .
Republic  Of  The  Philippines.  (1987). The 1987  Constitution  Of  The  Republic  Of The Philippines .
Republic  Of  The  Philippines.  (1997).  Tax Code  Title  IV  Value  Added  Tax. Retrieved from https://www.bir.gov.ph/index.php/tax- code.html#title4 Sally  M.  Jones  and  Shelley  C.  Rhoades-
Catanach.
(2010). Principles of
Taxation  for  Business  and  Investment Planning . Mc. Graw-Hill  Irwin.
Sarosa,  S.  (2017). Penelitian  Kualitatif: Dasar-Dasar,  Edisi  Kedua .  Jakarta:  PT Indeks.