## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
LEGAL PROTECTION OF MINORS AFTER THE BREAKUP OF MARRIAGE AT THE SYAR'IYAH COURT OF SIMPANG TIGA REDELONG
Nor Solichin 1 , Jamaluddin 2 , Ramziati 3
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh 2, 3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, tapi kenyataan empiris di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong memberikan hak  asuh  kepada  ayah.  Penelitian  bertujuan  menganalisis  pertimbangan  hakim memberikan  hak  asuh,  eksekusi  hak  asuh  anak  dan  perlindungan  anak  pasca perceraian.  Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris.  data  primer diperoleh  melalui  wawancara.  Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  memberikan  hasuk  kepada supaya  memberikan  perlindungan  terbaik  bagi  anak.  Eksekusi  hak  asuh  belum pernah  dilakukan  karena  belum  pernah  ada  masyarakat  yang  mohonkan  ke Mahkamah.  Perlindungan  anak  setelah  putus  perkawinan  orangtua  lebih  terjamin dipelihara oleh ayah secara materil.
Kata Kunci: Hak asuh anak, Mahkamah Syar’iyah

## Abstract
Although  the  mother  is  the  person  who  has  the  right  to  take  care  of  the  child according  to  Article  105  of  the  KHI,  the  empirical  reality  at  the  Simpang  Tiga Redelong Syar'iyah Court gives custody to the father. This study aims to analyze the  judge's  consideration  of  giving custody,  execution  of  child custody  and  child protection after divorce. This research uses empirical juridical research. primary data obtained through interviews. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations give the right to provide the best protection for children. The execution of custody rights has never been carried out because there has never been a community that has appealed to the Court. The protection of children after the divorce of parents is more guaranteed to be cared for by the father materially.

## Keywords: child custody, Syar'iyah Court

## A. PENDAHULUAN
Setelah  putusnya  hubungan  perkawinan  orangtua memiliki  konsekuensi  yuridis terhadap perlindungan anak, karenanya sejumlah pengaturan yang berlaku di Indonesia memberikan perhatian penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk  anak  yang  menjadi  korban  dari  perceraian  orangtua.  Berkaitan  dengan perlindungan  anak  telah  diatur  oleh  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  dan diberlakukan di Indonesia. 1
Kedua orangtua wajib mengasuh anaknya sampai dewasa. Pengasuhan anak atau hadhanah merupakan salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan kedua orangtua. Meskipun kedua orangtua telah bercerai, kewajiban untuk memelihara anak tetap harus dilakukan. Anak berhak memperoleh perhatian dan kasih saying dari kedua orangtua serta berhak mendapatkan biaya Pendidikan dan biaya penghidupan untuk dirinya sampai anak dewasa.  KHI  mengatur  tentang  akibat  dari  perceraian  terhadap  anak  dalam  Pasal  105 huruf a yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Menurut Sayyid Sabiq ibu wajib memelihara anak bila tidak ada orang lain sama sekali. 2 Kewajiban ibu tersebut sepanjang memiliku kualifikasi sebagai pengasuh sesuai dengan  syarat  yang  ditetapkan  dalam  hukum  syara’  dan  selama  anak  belum  bisa menentukan  pilihannya. 3 Meskipun  ibu  sebenarnya  yang  lebih  berhak  mengasuh  anak setelah  putusnya  perkawinan  perceraian,  akan  tetapi  dalam  kenyataan  konkrit  di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong seringkali memberikan hak asuh anak bagi ayah.
Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Str yang memberikan  hak  asuh  anak  kepada  ayah.  Dalam  dictum  amar  putusan  tersebut menyatakan bahwa “Menetapkan anak bernama Anak 1, Lahir di Wonosobo 13 Januari 2016 berada dibawah hadhanah /Pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tidak membatasi Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada  anak  tersebut”.  Putusan  hakim  yang  memberikan  hak  kepada  ibu  dapat  dilihat
1 Mansari,  Reza  Maulana,  Kepastian  Hukum  Terhadap  Pengasuhan  Anak  Mumayiz  Pasca Perceraian  Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, Jurnal Yudisial , Vol. 11 No. 1 April 2018: 55 - 74
2 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), hlm. 237.
3 Ibid ., hlm. 238.
dalam putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str, putusan 288/Pdt.G/2019/MS.Str, putusan 248/Pdt.G/2019/MS.Str dan putusan 288/Pdt.G/2019/MS.Str yang memberikan hak asuh kepada ayah.
Berdasarkan  permasalan  sebagaimana  digambarkan  penelitian  bertujuan menganalisisi pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam menetapkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  setelah  putusnya perkawinan,  eksekusi  hak-hak  anak  setelah  putusnya  perkawinan    di  Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di  bawah  umur  setelah  putusnya  perkawinan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dalam  kajian  yang berusaha  menganalisis  penegakan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  anak setelah putusnya perkawinan orangtua. Data primer diperoleh dengan wawancara 4 orang hakim Mahkamah Syar’iyah Redelong dan 1 orang jurusita. Bahan hukum primer yang digunakan  adalah  UU  Perkawinan  dan  UU  Perlindungan  Anak,  putusan  Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str, Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str, nomor 248/Pdt.G/2019/MS.Str dan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str. penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang  memiliki  relevansi  dengan  objek  pembahasan.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelon Simpang  Tiga  Redelong  dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Anak  Setelah putusnya perkawinan
Salah  satu  problematika  yang  sering  muncul  setelah  putusnya  perkawinan orangtua  adalah  persoalan  perebutan  hak  asuh  anak.  Persoalan  hak  asuh  anak  setelah putusnya  perkawinan    muncul  disebabkan  oleh  karena  masing-masing  pihak  antara
pasangan suami isteri berkeinginan memelihara dan mengasuhnya sampai anak dewasa. Selain  itu,  masing-masing  pihak  merasa  paling  berhak  untuk  mengasuh  anak  dengan berbagai  alasan  yang  melatarbelakanginya.  Bisa  jadi  alasan  yang  sering  disampaikan adalah karena selama hubungan suami isteri retak, anak dijaga dan dipelihara oleh salah satu  pihak,  boleh  juga  disebabkan  karena  waktu  luang  yang  dimilikinya  untuk memelihara anak masih sangat memungkinkan.
Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam. 4
Secara  yuridis  hakim  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  kelayakan  dan kecakapan  pengasuh  yang  tepat  bagi  anak  setelah  putusnya  perkawinan  ,  akan  tetapi bukan berarti langsung majelis hakim menetapkan pengasuh bagi anak setelah putusnya perkawinan    dilakukan  secara  serta  merta  tanpa  pertimbangan  yang  dipertimbangkan terlebih dahulu secara sistematis berdasarkan fakt-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek yang terhadap kecapakan tersebut  baik  kelebihan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  calon  pengasuh.  Hal  ini dikarenakan  putusan  yang  tidak  disertai  dengan  pertimbangan  hukum  sebagai  dasar dalam menjatuhkan putusan, baik pertimbangan secara yuridis maupun sosiologis, maka putusan  tersebut  batal  demi  hukum  dan  tidak  dapat  dilaksanan.  Mahkamah  Syar’iyah memiliki kewenangan untuk membatalkan kembali putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan secara komprehensif tentang persoalan yang dihadapi oleh anak.
Termasuk  pertimbangan  yang  harus  diberikan  oleh  hakim  dalam  mengadili perkara  hak  asuh  anak  setelah  putusnya  perkawinan  orangtua.  Hakim  juga  harus mempertimbangkan  berbagai  aspek  dari  kedua  orangtua  anak  sebagai  pengasuhnya setelah  putusan  hakim  yang  memisahkan  hubungan  perkawinannya.  Meskipun  hakim hanya menentukan salah satu pihak untuk mengasuh, bukan berarti pihak yang lainnya tidak dibenarkan mengunjuginya. Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada
4 Khairil Fadri 1 , Mukhlis Yusrizal : Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Vol. 8, No. 1, April 2020,
pihak  yang  tidak  ditetapkan  sebagai  pengasuh  untuk  mengunjungi  anak  kapanpun  ia mau. 5 Pada  kenyataannya  memang  benar  bahwa  kehidupan  orangtua  berpisah  dengan anak,  akan  tetapi  untuk  menjaga  dan  merawatnya  masih  diberikan  untuk  mendatangi anak.
Majelis  hakim  yang  mengadili  perkara    atau  perebutan  hak  asuh  anak  selalu memperhatikan  aspek  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sehingga  setiap  putusan  yang dihasilkan dipertimbangkan secara sistematis logis berdasarkan fakta-fakta konkrit yang terbukti  di  persidangan.  Tindakan  ini  dilakukan  guna  menjamin  agar  kehidupan  anak setelah  putusnya  perkawinan  orangtua  menjadi  lebih  baik.  Pertimbangan  hakim  dalam menentukan  hak  asuh  anak  antara  ibu  atau  bapak  setelah  putusnya  perkawinan  adalah sebagai berikut:
1. Kepentingan Terbaik bagi Anak
Pertimbangan pada Faktor Kepentingan Bagi Anak Anak dibawah umur belum dapat  melakukan  perbuatan  hukum  untuk  diri  sendirinya. 6 terkait  penetapan  hak  yang berdasarkan pada kepentingan si anak dapat dilihat dari keterangan anak ingin memilih tinggal dengan salah satu orangtunya yaitu si ayah karena anak tersebut telah berusia 9 tahun dan 12 tahun.
Berdasar  ketentuan  Pasal  105  huruf  a  KHI  telah  dinyatakan  anak  yang  belum mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  haknya  berada  pada  ibu  tidak  perlu  ada  hak memilih  sedangkan  hak  memilih  pada  huruf  b.    Ketentuan  ini  disimpangi  oleh  hakim berdasarkan  pada  keterangan  anak  yang  menyatakan  rasa  aman  dan  nyaman  tinggal bersama ayah, pernyataan anak tersebut dikuatkan dengan fakta peristiwa lainnya yaitu alasan perceraian bahwa si ibu pergi meninggalkan rumah bersama tanpa memperdulikan anak yang masih berusia 9 tahun serta dikuatkan dengan para saksi bahwa si ayah telah beberapa kali meminta si ibu untuk pulang bersama namun ibu menolak.  pertimbangan hakim;
Menimbang,  bahwa  Penggugat  Rekonvensi  meninggalkan  rumah  bersama sebagaimana  dalam  jawabannya  mencari  perlindungan  setelah  ada pertengkaran  dengan Tergugat  Rekonvensi  terkait  hal  tersebut  dibantah  oleh Tergugat  Rekonvensi,  Penggugat  Rekonvensi  hanya  membesar-besarkan
5 Irwan, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, 16 Juli 2021.
6 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 63.
masalah  keluarga  saja  karena  Tergugat  Rekonvensi  tidak  pernah  menyakiti Penggugat  Rekonvensi  dan  setelah  pisah  rumah  Tergugat  Rekonvensi mengajak pulang Penggugat Rekonvensi kerumah bersama namun Penggugat Rekonvensi tidak bersedia dan selama pisah Penggugat Rekonvensi tidak ada beban bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur. 7
Selain  itu  juga  hakim  telah  menghadirkan  anak-anak  sebagaimana  dalam pertimbangannya;
Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan  berada  dalam  pemeliharaan  Penggugat  Rekonvensi  dan  anak-anak tersebut  sekarang  dalam  keadaan  aman  dan  nyaman  dengan  Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dikaitkan dengan pasal 105 huruf (a) KHI Di Indonesia seharus berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun demi kebaikan  anak  setelah  diminta  keterangan  keduanya,  mereka  memilih  tinggal dalam  asuhan  Tergugat  Rekonvensi  sebagai  ayah  kandungnya,  berdasarkan pasal    41  Undang-undang  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab  atas  anak-anaknya  untuk  memelihara,  menumbuh kembangkan  minat  dan  bakatnya,  maka  hakim  perihal  gugatan  penggugat rekonvensi  atas  hak  asuk  anak  ditolak  dengan  tidak  membatasi  Penggugat Rekonvensi  sebagai  ibu  kandungnya  untuk  mencurahkan  kasih  sayangnya kepada anak-anak tersebut. 8
Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa orientasi utama yang menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  hak  asuh  anak  adalah  kepentingan terbaik  bagi  anak.  Baik  ibu  maupun  ayah  jikalau  dapat  mencerminkan  kepentingan terbaik  bagi,  maka  hakim  akan  menentukan  yang  terbaik  di  antara  keduanya.  Untuk menentukan tersebut majelis hakim menghadirkan anak untuk dimintai keterangan dari anak yang bersangkutan agar dapat diketahui memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.
Keterangan anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut mengindikan bahwa  anak  turut  diberikan  kesempatan  untuk  menentukan  pilihan  yang  terbaik  bagi
7 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, “Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str.” hlm. 11
8 Ibid , hlm. 12
dirinya. Ternyata setelah dimintai keterangan di pengadilan anak tersebut memilih tinggal bersama  sama  ayah.  Sehingga  hakim  memiliki  alasan  yuridis  yang  kuat  untuk memutuskan perkara tersebut.
Dalam  konsep  Fiqh  Islam  yang  lebih  didahulukan  untuk  megasuh  anak  orang yang  dapat  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  anak  Ketika  anak  ditempatkan  di bahwa pengasuhannya. Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak  adalah  kemaslahatan  dari  pengasuhan  tersebut,  sekaligus  tidak  ada  kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa  diragukan  lagi.  Syari’at  tidak  bertujuan  mendahulukan  satu  di  antara  yang  lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari’at menduhulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik 9 .
Kemaslahatan  bagi  anak  menjadi  prioritas  utama  dalam  fiqh  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemaslahatan dalam konteks bertujuan agar  kehidupan  anak  menjadi  lebih  baik,  anak  akan  tumbuh  kembang  sebagaimana mestinya  serta  segala  kebutuhan  dasar  seperti  pendidikan  kesehatan  terpenuhi  dengan baik meskipun tinggal Bersama ayah.
Apalagi  dalam  konteks  dewasa  ini  peran  ibu  tidak  hanya  bekerja  di  ranah domestic, perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di luar rumah sehingga dengan diberikan hak asuh kepadanya dapat menyebabkan kehidupan anak menjadi tidak baik yang dapat mengancam masa depannya. Oleh karena itu, majelis hakim melihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan hak asuh terhadap anak. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga bisa mempergunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
Fenomena  ibu  yang  selingkuh  dengan  memanfaatkan  teknologi  juga  sering terjadi.  Seperti  yang  terdapat  dalam  putusan  24/Pdt.G/2020/MS.STR  di  mana  isteri berzina  dengan  laki-laki  lain.  Fakta  yang  terungkap  ke  persidangan  tersebut menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi kualifikasi syarat sebagai pengasuh, karena ia berkelakuan tercela.
Menimbang,    bahwa    terkait    hak  asuh  anak  tersebut    diatas,    Tergugat Rekonvensi  keberatan  berada  dalam  pemeliharaan  Penggugat  Rekonvensi dan anak  tersebut   sekarang   dalam  keadaan  aman  dan  nyaman   dengan Tergugat
9 Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, asy-Syarh al-Bulῡghu al-Marᾱm, jil. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 65-66.
Rekonvensi  selaku  ayah  kandungnya  dikaitkan  dengan  pasal  105  huruf  (a) Kompilasi  Hukum  Islam  Di Indonesia seharus  berada  dalam  asuhan Penggugat Rekonvensi    namun    demi    kebaikan    anak    setelah    diminta keterangan keduanya,  dan  juga  berdasarkan  fakta  di  persidangan  terbukti bahwa   si  Ibu memiliki   prilaku   yang   tidak   baik   yang   dikhawatirkan   akan mempengaruhi perkembangan  jiwa  dan  mental  si  anak,  maka  majelis  hakim  menilai  anak tersebut  layak  dalam  asuhan  Tergugat  Rekonvensi  sebagai  ayah  kandungnya, berdasarkan    pasal      41  Undang-undang   Tahun   1974  tentang  Perkawinan,
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,   orangtua berkewajiban   dan   bertanggungjawab   atas   anak-anaknya untuk   memelihara, menumbuh     kembangkan    minat    dan    bakatnya,    maka  perihal    gugatan Penggugat  Rekonvensi   atas  hak  asuh   anak  ditolak dengan  tidak  membatasi Penggugat    Rekonvensi    sebagai    ibu    kandungnya  untuk  mencurahkan  kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut
Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim sangat hati- hati  dalam  menentukan  pengasuh  bagi  anak.  Penolakan  terhadap  pengasuhan  oleh  ibu disebabkan  karena  ibu  telah  melakukan  perbuatan  tercela  menjadi  bukti  konkrit  bahwa penentuan orang yang lebih berhak mengasuh bukan ditentukan oleh jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada menjamin kehidupan anak yang lebih baik. Ibu dalam kasus tersebut dianggap  tidak  bisa  mengasuh  anak  karena  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang pengasuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq yaitu berakal sehat, dewasa,  mampu  mendidik,  amana  dan  berbudi,  ibu  belum  kawin  lagi  dan  merdeka 10 . Dengan  memperhatikan  pertimbangan  dalam  putusan tersebut,  maka  seorang ibu  tidak berhak  mengasuh  anak  disebabkan  karena  berkelakuan  tidak  baik  atau  tercela  karena terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain.
Hal ini bersesuaian dengan konsepsi mashlahah agar dapat melindungi anak dari hal-hal  yang  sangat  esensial  seperti  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara akal dan memelihara keturunan. 11 Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akal dan merusak agama si anak dikarenakan diberikan kepada ibu yang berkelakuan tercela maka lebih baik dihindari dengan cara menolak permohonan hak asuh yang diajukannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.
2. Pertimbangan Pada Faktor Adanya Kesepakatan Bersama Para Pihak
10 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241-244.
11 Muhammad  Harfin  Zuhdi,  Formulasi  Teori  Mashlahah  Dalam  Paradigma  Pemikiran, Jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 290.
Pertimbangan hakim yang ketiga yang dipertimbangkan sebelum diberikan hak asuh  kepada  salah  satu  pihak  adalah  dengan  melihat  ada  atau  tidaknya  kesepakatan Bersama dalam proses mediasi. Pada tahap mediasi, hakim akan mengutarakan berkaitan dengan hak asuh anak bila dalam gugatan atau permohonannya diajukan berkaitan hak asuh. 12
Sengketa hak antara suami dan isteri dapat melahirkan beban mental bagi anak- anaknya sehingga sedapat mungkin bagi suami dan isteri menghindarinya demi kebaikan anak.  Anak  bukanlah  sebuah  barang  yang  perlu  diperebutkan  namun  sebagai  amanah yang harus dijaga hingga mereka sanggup untuk hidup mandiri. Bilamana sengketa hak telah masuk diranah pengadilan/mahkamah maka hakim pemeriksa dapat memerintahkan kedua  untuk  melakukan  proses  mediasi  berdasarkan  pasal  130  Rbg  atau  Perma  No.  1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
Bilamana  kedua  bersepakatan  maka  perkara  dapat  diputus  dengan  Akta Perdamain,  kesepakatan  tidak  harus  dalam  mediasi  didalam  proses  sidang  pun  dapat dimungkinkan. Kesepakatan dalam hak dapat dimunculkan oleh hakim yang memeriksa dengan  memberikan  penjelasan  bahwa  hak  tidak  mengugurkan  pihak  yang  ditetapkan sebagai pemegang hak membatasi pihak yang lain untuk mencurahkan kasih-sayangnya kepada anak tersebut.

## 3. Pertimbangan Pada Faktor Hak Tidak Membatasi Hak Pihak Lain
Kepekaan  hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  yang  dikumulasikan dengan hak  sangat diperlukan agar nanti di pelaksanaan putusan tidak menjadi masalah dikemudian  hari  kususnya  dalam  penetapan  hak    sehingga  dalam  proses  pemeriksaan hakim  menjelaskan  bahwa  hak    dapat  di  cabut  apa  bila  hak    tersebut  mengakibatkan kepentingan si anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada salah satu orangtuanya terhalang,  dan  untuk  menjamin  hal  tersebut  hakim  telah mencantumkan  dalam  diktum amar putusan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 menyatakan;
Dalam amar hak asuh anak ( hadhanah ) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi  akses kepada  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak hadhanah untuk bertemu dengan Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak
12 Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah  Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021
memegang  hak  hadhanah  dapat  dijadikan  alasan  untuk  mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.
Pertimbangan  hakim  dalam  menetapakan  perlindungan  hukum  terhadap    anak dibawah  umur  setelah  putusanya  perkawinan  adalah  penetapah  hak    hal  tersebut  dapat dilihat  dari  putusan  Nomor  0131/Pdt.G/2019/MS.Str,  Nomor  248/Pdt.G/2019/MS.Str, Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str dan Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Str berdasarkan landasan filosofis,  yuridis  dan  sosiologis.  Hakim  menetapakan  hak    kepada  Ibu  lebih diutamamakan selanjutnya ayah atau Ibu dan ayah bila anak lebih dari satu, namun dalam ketentuan  yang  ada  yaitu  KHI  pada  Pasal  156  huruf  c  yang  menyatakan.  Apabila pemegang    ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak, meskipun  biaya  nafkah  dan    telah  dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak  kepada kerabat lain yang mempunyai hak  pula.

## 1. Adanya Gugatan atau Permohonan
Pada  prinsipnay  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya bersifat pasif. Hakim hanya mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak tanpa memperlebar dan memperluasnya. Oleh karenanya, berkaitan dengan hak asuh ini menjadi suatu keharusan bagi para pihak yang menginginkan supaya anak ditempatkan di  bawah  pengasuhannya  supaya  dimasukkan  dalam  gugatan  atau  permohonannya. Sekaligus dalam permohonan maupun gugatan tersebut menyebutkan secara tegas dalam petitum gugatan atau permohonan. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mengabulkan bila adanya kecocokan sebagai pengasuh. 13
Hakim  tidak  boleh  mengabulkan  melebih  dari  yang  diminta  dalam  gugatan. Bila hakim mengabulkan melebihi dari yang diminta maka bisa menyebabkan putusannya ultra petita atau mengabulkan melebihi yang diminta oleh para pihak. Berkaitan dengan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement dan bisa ditemukan pula dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yaitu “ ia (hakim) dilarang akan  menjatuhkan  keputusan  atas  perkara  yang  tiada  dituntut,  atau  akan  meluluskan lebih daripada yang dituntut ”. 14
13 Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah  Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021.
14 Hidayat, Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kesinambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata, Jurnal Hukum dan Peradilan , 2014, 3 (3), 269-280.
Berdasarkan  asas  tersebut  maka  tidak  jarang  ditemukan  dalam  praktik pemeriksaan  perkara  di  persidangan  meskipun  telah  dijelaskan  posita  bahwa  dari perkawinan terdapat seorang anak tidak ditetapkan anak berada di bawah asuhan ibu atau Bapaknya. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor  138/Pdt.G/2020/MS.Str. Dalam  putusan  tersebut  sebenarnya  telah  dikaruniai  dua  orang  anak.  Akan  tetapi penggugat  hanya  menguraikan  dalam  posita  gugatan  tanpa  meminta  dalam  petitum gugatan.  Kondisi  yang  seperti  ini  dapat  berakibat  tidak  adanya  kepastian  hukum berkaitan dengan penguasaan hak asuh anak setelah putusnya perkawinan . Perebutan terhadap dua orang anak tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena tidak ditetapkan dalam  putusan.  Padahal  salah  satu  tujuan  dari  hukum  adalah  memberikan  kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum adalah suatu hal yang pasti dan tetap agar tidak menimbulkan dinamika lain dari masyarakat. 15 Dengan tidak ditetapkan anak di bawah  ibu  atau  ayah  berdampak  tidak  baik  terhadap  anak.  Hal  ini  dikarenakan berkaitan hak anak setelah perceraian orangtua.
Menurut  ketentuan  Pasal  41  UU  Perkawinan  dan  Pasal  105  KHI  bahwa bapak  bertanggungjawab  terhadap  biaya  Pendidikan  dan  pemeliharaan  anak  setelah terjadinya perceraian. Jika anak tidak diketahui berada asuhan ibu atau ayahnya bisa berakibat  terabaikannya  hak-hak  anak  setelah  putusnya  perkawinan  .  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  konsep  perlindungan hukum  yang  seyogyanya  dengan  adanya  hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. 16
Melihat  asas  yang  dimiliki  Pengadilan/Mahkamah  adalah  pasif  sebagai lembaga negara tidak mencari perkara sehingga para pihak yang merasa dirugikan terhap haknya  dapat  membuat  gugatan  atau  permohonan  terkait  dalam  perlindungan  hukum terhadap  anak  di  bawah  umur  setelah  putusanya  perkawinan  adalah  adanya  sengketa tentang hak hadhana sebagaimana dalam pasal 156 huruf e KHI yang perlu di gambarkan dalam  sebuah  gugatan  atau  permohonan.  Terkait  dengan  gugatan  atau  permohonan memiliki syarat formil dan materiil yang perlu dipenuhi yaitu posita dan petitum.
Posita  dapat  dipahami  sebagai  landasan  hukum  dari  peristiwa  yang  menjadi dasar  gugatan  atau  permohonan  lahir  yang  memuat  hubungan  hukum  antara  diri
15 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53
Penggugat/Pemohon  dengan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  sengketa  dengan mengaitkan  peristiwa  hukum  yang  mendahuluinya  atau  bahasa  lainnya  dalil  gugatan. Sedangkan Petitum adalah permintaan atau pokok tuntutan dari dasar hak yang ditentukan oleh hukum yang berada pada posita kepada tergugat atau termohon. 17

## 2. Pembuktian dalam Gugatan atau Permohonan
Para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yang terdapat pada Petitum diperlu pembuktian karena Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus hanya mengabulkan apa yang telah dimintakan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap didalam sidang, namun tidak menuntut kemungkinan hak para pihak yang tidak terdapat  dalam  petitum  namun  dalam  pembuktian  tersirat  secara  nyata  memiliki  hak hakim karena jabatannyan atau ex officio dapat mengabulkan misalnya nafkah anak yang senyatanya anak tersebut berada pada ibunya meskipun hak hadhan tidak diminta dalam petitum, selain itu juga nafkah iddah, mut’ah. 18 Namun dalam hak hadhana anak harus terdapat dalam Petitum karena hak hadhana anak pada dasarnya melekat kepada ibu dan ayah mesikipun telah putus perkawinannya, dengan ada tuntutan dan dibuktikan dalam pembuktian  sebagai  tempat  para  pihak  pencari  keadilan  menyakinkan  majelis  hakim bahwa ia lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak  namun dalam satu hal hakim juga melihat kemampuan dan kelakyaan Penggugat dan tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak . 19
Permasalahan    akan  muncul  bila  mana  ada  perebutan  hak hadhanah sebagai legalitas  hukum untuk mewakil si anak berhadapan dengan hukum guna membela hak- haknya. 20 Berdasarkan dengan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tentang jumlah putusan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan   dari tahun 2018 pada tahun 2018 ada 16 putusan sedangkan untuk tahun 2019 ada  25  putusan    dan  pada tahun  2020 ada  56  putusan,  sehingga  sepanjang  tahun 2018
17 M. Yahya Haraphap, Hukum Acara Perdata , cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 63-67.
18 A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25.
19 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2012, hlm. 232.
20 Bahder  Johan  and  Sri  Waqiyati, Hukum  Perdala  Islam.  Komplikasi  Peradilan  Agama  Yang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah (Bandung: Mandar Maju, 1997).
sampai 2020 terkait perkara perceraian yang di kumulasikan dengan hadhanah atau hak asuh anak ada 97 putusan yang dikabulkan.
Pengasuhan  setelah  putusnya  perkawinan  menjadi  masalah  karena  tidak dimungkin  lagi  kedua  orangtua  tinggal  bersama  lagi  dalam  satu  rumah.  Maka    perlu ditetapkan  kepada  salah  satu  dari  kedua  orangtua  bila  belum    mumayyiz  atau  belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan yang telah  mumayyiz  dapat  serahkan kepada  anak  untuk  memilih  tinggal  diantara  ibu  atau  ayah.    Untuk  ditetapkan  sebagai pemegang hak pemeliharaannya namun demikian kewajiban kedua orangtua masih tetap untuk si ayah bertanggung jawab pada nafkah anak-anaknya. Sehingga kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kedua orangtua kepada anak tidak terputus meskipun mereka telah putus ikatan perkawinannya. 21
Dari data yang ada bahwa perlindungan hukum terhadap anak setelah putusnya perkawinan  hakim  telah  mempertimbangkan  landasan  filosofis  terkait  aturan  yang mengaturnya  yaitu  kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  dalam  UU  yang  ada dasarnya melekat kepada kedua orangtuanya.  Gal tersebut termuat dalam Pasal 41 huruf a UU  Perkawinan yang diperjelas oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 9 UU tersebut menyatakan bahwa: “Orang tua adalah yang pertama- tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.  Namun jika telah putus perkawinan orang tuanya sebagaimana diamanatkan dalam KHI Pasal 156  huruf  a  yang mengatakan bahwa Anak yang belum mumayyiz mendapat hak  berada pada ibu, namun jikalau terdapat sengketa dalam  dapat diajukan pada pengadilan sebagaimana dalam pasal yang sama huruf e.

## 2.  Eksekusi  Putusan  Hakim  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak
Pelaksanaan putusan akhir dari peyelesaian perkara adalah eksekusi.  Eksekusi di Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong  dapat  dilakukan  dengan  tiga  tipe  yaitu dilakukan secara sukara rela di luar mahkamah, dilakukan dengan pendekatan bujuk rayu oleh  para  pihak  dan  pegawai  Mahkamah.  Bila  berhasil  maka  disebut  dengan  eksekusi
21 Sahara  Aini  Islami  Irfan,  “Legalitas  Penguasaan  Hak  Asuh  Anak  Dibawah  Umur Hadhanah , Kepada Bapak Pasca Perceraian,” Adil:Jurnal Hukum ,  Volume 10.  No. 1,  2019, hlm. 75
secara  damai  dan  yang  ketiga  dilakukan  dengan  cara  paksa.  Cara  paksa  ini  dilakukan dengan menggunakan bantuan negara yang disebut eksekusi paksa.
Menurut  Irwan,  Eksekusi  adalah  peyelesaian masalah  yang  dapat  dilakukan  para pihak  yang  dapat  dilakukan  dalam  tiga  bentuk  pertama  eksekusi  sukarela,  eksekusi dengan damai dan ekseskusi paksa. 22 Pelaksanaan dari ketiga bentuk eksekusi di atas ada dua bentuk eksekusi yang harus terdaftar dalam Register eksekusi yaitu eksekusi damai dan eksekusi paksa. Sedangkan eksekusi secara sukarela tidak perlu didaftarkan.
Putusan  yang  dapat  di  eksekusi  harus  memenuhi  syarat  yaitu    putusan  telah berkekuatan  hukum  tetap,  putusan  tidak  dijalankan  dengan  suka  rela  meskipun  telah diadakan  peringatan  ( aanmaning )  oleh  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong,  putusan  mengadung  amar condemnatoir yang  bersifat  menghukum, memerintahkan,  menyerahkan  dan  eksekusi  dilakukan  atas  perintah  dan  di  bawah pimpinan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana yang diatur Pasal 54 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
Berkaitan dengan eksekusi ini majelis hakim tidak pernah melakukan upaya paksa dengan melibatkan aparat negara untuk mengeksekusi. Menurut  Alimal Yusro Siregar; Eksekusi    paksa  terhadap  hak  asuh  anak  selama  bertugas  di  Mahkamah  Syar’iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah ada. Pernah ada gugatan namun berakhir damai dalam  mediasi  dan  juga  sifat  dari  amar  putusan  tersebut  bersifat declaratoir .  Hal  ini dikarenakan karena anak udah bersama Penggugat. 23
Belum  adanya  eksekusi  putusan  berkaitan  dengan  hak  asuh  disebabkan  karena subjeknya adalah anak bukan benda yang bisa dieksekusi dengan perangkat hukum yang disediakan oleh negara.  Lagi pula berkaitan dengan hak asuh anak belum ada pihak yang merasa  hak  asuh  telah  ditetapkan  kepadanya  untuk  memintakan  eksekusi  kepada Mahkamah Syar’iyah.
Proses  eksekusi  pada  hakikatnya  membuktikan  bahwa  kekuasaan  kehakiman dapat  ditegakkan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  sebagai  pelayanan  hukum  bagi warga  pencari  keadilan  sekaligus  sebagai  bukti  efektifitas  suatu  sistem  perlindungan hukum. Hal tersebut hasil dari wawancara dengan Hasbullah Wahyudin;
22 Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah  Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021.
23 Alimal  Yusro  Siregar,  wawancara,    Hakim    Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong, Tanggal 19 Mei 2021.
Putusan  hakim  seharus  dapat  di  eksekusi  karena  eksekusi  adalah  bentuk  dari penegakan  kekuasaan  kehakiman.  Namun  juga  ada  putusan  hakim  yang  tidak dapat dieksekusi ada dua faktor yaitu  faktor internal dan eksternal, faktor internal dapat  dilihat  dari  amar  putusan  harus  bersifat condemnatoir yang  arti menghukum. Sedangkan faktor eksternal adalah biaya eksekusi mahal. 24
Dalam  kaitannya  eksekusi  di  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong menurut Panitera ahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Sukna menyatakan;
“Bahwa selama berdirinya Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong hingga sekarang belum pernah ada permohonan ekseskusi terhad anak karena masyakat kabupaten bener meriah memiliki kearifan daerah yaitu menjujung tinggi martabat anak.  Namun  apabila  terjadi  kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong siap melaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. 25
Eksekusi  merupakan  peyelesain  terakhir  untuk  perkara  yang  memang membutuhkan  biaya,  baik  dalam  eksekusi  perkara  kebendaan.  Eksekusi  selama berdirinya Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah terjadi mengingat belum adanya pernah minta. Hal ini mengindikasikan bahwa amar putusan hakim telah dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  tanpa  melalui  eksekusi  secara  paksa  oleh Mahkamah.

## 3. Perlindunganan    Hukum  Terhadap  Hak  Anak  di  Bawah  Umur  Setelah Putusnya Perkawin
Hakim  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  memiliki  pengertian sebagai individu yang memberi putusan di pengadilan yang memiliki sifat bijak. 26 Tugas Hakim  di  pengadilan  adalah  menerima,  memeriksa  dan  memutus  serta  menyelesaikan setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya. 27 Dalam  menjalankan  tugasnya  di  bidang penegakan  hukum,  hakim  selalu  dituntut  supaya  bersifat  bebas,  jujur,  adil  dan  tidak memihak sehingga putusan yang dijatuhkannya tidak menimbulkan masalah baru. 28
24 Hasbullah  Wahyudin,  wawancara,  Ketua  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong, 19 Mei 2021.
25 Sukna, wawancara, Panitera  Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, 20 Mei 2021.
26 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 2
27 Lili  Rasjidi  dan  Ira Thani  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 93
28 Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2017, hlm. 150
Menurut  Irwan,  Pengadilan  atau  mahkamah  hakikatnya  adalah  hakim  yang bertugas  menerima  hingga  memutus.  Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  tidak  dapat dijalankan  dengan  sendirinya,  akan  tetapi  perlu  ada  komponen  yang  lain  yang mendukungnya yaitu panitera yang membidangi administrasi perkara dan kesekertariatan yang membidangi admintrasi kantor.
Hakim dalam memeriksa hingga menjatuhkan putusan perkara selalu melakukan tiga  tahapan  yaitu  tahapan  mengkonstatir,  tahapan  mengkualifisir  dan  tahapan mengkonstituir.  Ketiga  tahapan  tersebut  dilakukan  hakim  diawali  dengan  membaca persoalan suatu peristiwa yang diajukan kepadanya yang didukung dengan alat-alat bukti yang  sah,  alat  bukti  yang  sah  dijelaskan  pada  ketentuan  Pasal  164  HIR/Pasal  284 R.Bg/1866 KUHperdata, tahapan ini disiebut dengan tahapan mengkonstatir. 29
Tahapan  selanjutnya  Hakim  menilai  persoalan  suatu  peristiwa  yang  telah didukung dengan alat bukti dikaitkan hukum sehingga ditemukan fakta hukum dari suatu peristiwa  yang  dituangkan  dalam  pertimbangan  hukum,  tahapan  ini  disebut  dengan tahapan  mengkualifisir  yang  dilanjutkan  pada  tahap  ketiga  yang  terakhir  yaitu memberikan putusan hukum atas persoalan suatu peristiwa yang diajukan kepada yang dituangkan dalam bentuk amar putusan. 30
Putusan hakim yang merupakan output dari pemeriksaan perkara dipengadilan/Mahkamah yang memiliki akibat hukum yang harus dilaksanakan. Dalam pandangan Gustav Radbruch putusan hakim adalah hukum sedangkan hukum yang baik setidaknya mengandung suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 31
Hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  tidak  selalu  memedomani hukum-hukum  positif.  Hal  tersebut  termuat  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  48 Kekuasaan  Kehakiman. 32 Dalam  pasal  tersebut  hakim  diminta  untuk  menggali  hukum yang  hidup  dimasyarakat  yang  masih  bersembunyi  meskipun  sebenarnya  sudah  ada dalam prakteknya usaha tersebut Hakim digolongkan melakukan penemuan hukum. 33
29 A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syaríyah , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 32
30 Mohammad  Saleh  and  Lilik  Mulyadi, Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya , Bandung, Alumni, 2012, hlm. 371-386
31 Herri Swanto, Dilema Eksekusi; Ketika EKsekusi Perdata Ada Di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri , Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018, hlm. 85
32 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan Peradilan  Agama ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 431
33 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama , Yogyakarta, UUI Press, 2009, hlm. 78
Menurut A. Mukti Arto Hakim Agung Kamar Agama penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya bila mana kondisi norma hukum yang telah ada mengalami kebuntuhan untuk memberikan asas keadilan dalam masyarakat, atau norma hukum yang telah ada melahirkan  kesenjangan  dengan  tujuan  hukum  itu  sendiri  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  karena  fungsi  hukum  adalah  memberikan perlindungan hukum dari kesewenangan penguasa. 34 Sedangkan perlindungan hukum itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah usahan memberikan pengayoman terhadap hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 35 Sedangkan menurut lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra perlindugan hukum dapat berbentuk adaptif dan fleksibel dan juga prediktif dan antisipatif. 36 Lebih konkrit lagi perlindungan hukum menurut Sunaryati Hartono yang menyatakan hukum dibuat untuk mereka yang lemah  dan  belum  kuat  secara  sosila,  ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh  keadilan sosial. 37
Hakim Mahkamah Syari’yah Simpang Tiga Redelong dalam Setiap putusannya selalu  dilandasi  dengan  pertimbangan  yang  melandasinya  terkait  perlindungan  hukum terhadap anak di bahwa umur setelah putusnya perkawinan adalah memberikan penetapan hak    kepada  Ibu  atau  kepada  ayah,  hal  tersebut  tergambar  dalam  putusan  Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str.  Putusan  Nomor    0288/Pdt.G/2019/MS.Str.  Putusan  Nomor 248/Pdt.G/2019MS.Str dan juga kepada ibu dan ayah dengan catatan anak lebih dari satu pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str.
Pengasuhan  anak  merupakan  usaha  memelihara  dan  mendidik  anak  sebaik- baiknya merupakan kewajiban kedua orang tua, setelah putusnya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibu sedangkan setelah umur 12 tahun hingga dewasa umur 21 tahun dan mandiri dapat memilih tinggal kepada si ibu atau si ayah hal tersebut ditentukan dalam Pasal 156 KHI.
34 Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 199
35 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 932
36 Lili Rasjidi and I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118
37 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Bandung,  Alumni, 1991, hlm. 55.
Kedua pasal tersebut disimpangi oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan  nomor  0131/Pdt.G/2019/MS.Str.  Putusan  Nomor  0288/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019MS.Str dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str yang memberikan hak asuh anak kepada si ayah.
Penetapan  hak  asuh  kepada  si  ayah  bukan  diartikan  pencabutan  hak  pengasuhan terhadap  si  ibu  karena  dalam  amar  ptusan  keempat  putusan  tersebut  mencantumkan pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi si ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada si anak hal tersebut memberikan ruang dan waktu kepada si ibu. Pencabutan hak dapat dilakukan bilamana pemegang tidak dapat menjaga keselamatan anak baik jasmani atau rohani hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejateraan yang secara tegas memberikan sanksi kepada orangtua yang tidak dapat memenuhi kesejahteraan anaknya dapat dicabut kuasa asuhnya terhadap anaknya tersebut ditunjuk seorang wali yang dapat memenuhi kesejahteraannya sama halnya ada Pasal 156 huruf c KHI.
Penentuan hak baik ditetapkan kepada si ibu atau si ayah harus memperhatikan kepantingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  pertimbangan  utama  sebagaimana  dalam  UU Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.  Ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa  negara, pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan pasal memberikan ruang bagi pemegang kebijakan dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak sehingga pelaksanaan perlu diawasi bagi yang mengabaikan dapat diberi sanksi sehingga tidak ada penelantaran anak.
Dalam kaitan perlindungan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sistem hukum yang hidup yaitu sistem hukum adat yang bersifat pluralis  karena masing-masing daerah  di  Indonesia  berbeda-beda  ada  yang  berdasarkan  garis  keturunan  ayah-ibu  ada yang garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu ada juga dalam sistem Hukum Islam yang melihat dari kepentingan si anak bukan dilihat dari garis keturunan ayah atau ibu
hal tersebut bila anak belum mumayyiz berada pada ibu bila anak telah mumayyiz ia bisa memilih untuk tinggal dengan salah satu dari ayah atau ibunya. 38
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  setelah  putusnya perkawinan  yang  berada  pada  asuhan  si  ayah  di  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga Redelong  dapat  dilihat  pada  putusan  Nomor  0131/Pdt.G/2019/MS.Str.  Putusan  Nomor 0288/Pdt.G/2019/MS.Str.  Putusan  Nomor  248/Pdt.G/2019MS.Str  dan  Putusan  Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str.
Keempat  putusan  tersebut  diberikan  kepada  ayah  hak  asuhnya,  karena menurut penilaian hakim orang yang lebih tepat mengasuh anak adalah ayah. Pengasuhan yang dilakukan  oleh  ayah  juga  memiliki  hal  yang  baik  karena  dengan  kesungguhannya  ia memelihara dan menjaganya dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan T. Zulhabibi yang  merupakan  Jurusita  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang  Tiga  Redelong menyatakan  bahwa  anak  yang  tinggal  Bersama  ayah  setelah  putusnya  perkawinan orangtua  lebih  terjamin  kehidupan  dan  ekonominya. 39 Hal  ini  dikarenakan  setelah orangtua bercerai, masing-masing dari pasangan tersebut menikah dengan laki-laki dan perempuan lain. Bagi isteri yang telah menikah lagi, secara fiqh tidak dapat lagi mengasuh anak,  karena  hak  mengasuh  anak  menjadi  gugur  sesuai  dengan  hadits  bahwa  “kamu (perempuan) lebih  berhak  mengasuh  selama  tidak  menikah  lagi”. 40 Begitu  pula  bagi  si ayah  juga  menikah  dengan  perempuan  lain,  sehingga  anak  dapat  tinggal  bersama  ibu barunya.
Keempat  putusan  yang  peneliti  dalam  putusan  sebagaimana  yang  telah disebutkan, bahwa keempatnya telah melakukan dengan pasangan barunya. Sedangkan anak yang diberikan kepada ayah dipelihara dan dijaga oleh ibu tirinya masing-masing. Perlindungan yang diberikan oleh ibu tirinya juga sama dengan ibu kandung dan jarang terjadi keributan. 41
Perkembangan  anak  dibawah  umur  setelah  putusnya  perkawinan  kedua orangtuanya  yang  berada  pada  asuhan atau hadhanah si  ayah  dalam  keadaan  baik  dan sehat  karena  si  ayah  bertanggung  jawab  penuh  dalam  pemenuhan  kebutuhan  materi
38 Abintoro Prakoso. Hukum perlindungan Anak,. Yogjakarta,  Laksbang Pressindo, 2016, hlm. 2
39 T. Zulhabibi, wawancara,  Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, 15 Juli 2021.
40 Wahbah az-Zuhaily, Op. Cit, hlm. 66
41 T. Zulhabibi, wawancara,  Jurusita Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, 15 Juli 2021.
sedangkan  dalam  pemenuhan  jiwa  yaitu  kasih  sayangnya  dapat  terpenuhinya  dengan adanya sosok ibu baru yang senyatanya para pihak telah melangsungkan kehidupan baru dengan pasangannya masing-masing.
Dalam  rangka  melindungi  hak  anak  yang  akan  tinggal  dengan  salah  satu orangtuanya  maka  dapat  dipertimbangkan  bahwa  dalam  pemeriksaan  perceraian  tidak mencari  kesalahan  dari  salah  satu  pasangan  karena  akan  melahirkan  kebencian  yang mendalam  sehingga  berdampak  pada  pengasuhan  anak  hal  tersebut  dapat  dipedomani ketentuan  Yurisprudensi  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor 534/K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.  Dengan  melihat  senyata  para  pihak  tidak  dapat  didamaikan  maka  pemeriksaan diutamakan pada pemenuhan hak-hak anak setelah putusnya perkawinan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat dari judul diatas dengan sebagai berikut; Pertama , Hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong selain memberikan hak asuh  anak  di  bawah  umur  kepada  ibu,  juga  sering  memberikan  hak  asuh  anak  melalui putusan  kepada  ayah.  Pemberian  tersebut  didasari  dengan  berbagai  pertimbangan agar dapat menjamin kehidupan anak menjamin lebih baik. Hak asuh yang diberikan kepada ayah  memiliki  dampak  positif  secara  material,  karena  memberikannya  sesuai  dengan kebutuhan  anak.  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  upaya  memberikan  perlindungan hukum  dan  hak asuh  anak  setelah  putusnya  perkawinan    kepada  ayah  dilatarbelakangi oleh enam pertimbangan berikut: pertama , Pertimbangan Adanya Kesepakatan Bersama Para Pihak. Kedua , Pertimbangan pada Faktor karena Alasan-Alasan Perceraian. Ketiga , Pertimbangan  pada  faktor  kepentingan  bagi  anak. Keempat ,  pertimbangan  pada  faktor hak tidak membatasi hak pihak lain. Kelima , adanya gugatan atau permohonan. Keenam , adanya  pembuktian  dalam  gugatan  atau  permohonan. Kedua ,  Mahkamah  Syar’iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah melakukan eksekusi terhadap hak asuh anak. Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  permohonan  eksekusi  secara  formal  dari  pihak  yang ditetapkan  sebagai  pengasuh  untuk  mengajukannya.  Akan  tetapi  secara  tidak  formal, pihak  yang  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  asuh  pernah  mengkonsultasikan  terkait dengan  hak  asuh  anak  setelah  putusnya  perkawinan.  Langkah  yang  ditempuh  oleh
Mahkamah  Syar’iyah  adalah  melalui  cara  persuasif  dan  mencarikan  solusi  yang  tepat untuk menyelesaikan perkara masyarakat. Ketiga , Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri dipelihara oleh pihak yang ditetapkan dalam putusan. Meskipun demikian, pihak yang tidak ditetapkan juga  dibolehkan  memberikan  kasih  saying  dan  cintanya  terhadap  anak.  Jika  anak ditetapkan kepada ibu, maka Bapak dapat mengunjungi anak tersebut serta memberikan biaya  Pendidikan  dan  penghidupannya.  Sebaliknya,  jika  ayah  ditetapkan  sebagai pengasuh, maka ibu juga dapat memberikan perhatian dan kasih kepada anaknya. Diktum amar putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dapat dikategorikan menjadi dua yaitu declaratoir dan comdennatoir . Putusan yang bersifat declatoir adalah putusan yang bersifat penegasan peryataan tentang hal yang diminta jika anak senyatanya telah berada dalam  Penggugat.  Sebaliknya  putusan  yang  bersifat condemnatoir yakni  putusan yang bersifat  menghukum  pihak  yang  dikalahkan  untuk  memenuhi  prestasi.  Putusan  yang seperti ini ditetapkan dikarenakan pada saat perkara diadili anak dikuasai oleh pihak yang lain,  sehingg  harus  ditetapkan  agar  anak  tersebut  dikembalikan  kepada  pihak  yang ditetapkan melalui amar putusan condemnatoir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Arto  Mukti,  2008, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syaríyah , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ahmad Rifa’i, 2014, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmad Mujahidin, 2012, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama , Bogor: Ghalia Indonesia.
Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2007, asy-Syarh al-Bulῡghu al-Marᾱm, jil. 6, Jakarta: Pustaka Azzam.
Abdul  Manan,  2012, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Abintoro Prakoso. 2016, Hukum perlindungan Anak,. Yogjakarta,  Laksbang Pressindo.
Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama , Yogyakarta, UUI Press.
Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Hidayat,  2014,  Hukum  Perdata  Progresif:  Perubahan  Dan  Kesinambungan  Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata, Jurnal Hukum dan Peradilan , 3 (3).
Khairil  Fadri1,  Mukhlis,    Yusrizal,  2020,    Kewenangan  Pengadilan  Agama  Dan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Terhadap  Pembebanan  Nafkah  Anak  Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Suloh, Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020.
Ahmad Zaenal Fanani, 1993 Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia,
Yogyakarta, UII Press.
Lili Rasjidi and I.B Wysa Putra, 1993 Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung, Remaja Rusdakarya.
Mansari, Reza Maulana, 2018, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca  Perceraian    Kajian  Putusan  Nomor  175/PDT.G/2011/MS-BNA, Jurnal Yudisial , Vol. 11 No. 1 April 2018: 55 – 74.
Muhammad  Harfin  Zuhdi,  2013,  Formulasi  Teori  Mashlahah  Dalam  Paradigma Pemikiran, Jurnal Istinbath, Vol. 12, No. 1, 2013.
M. Yahya Haraphap, 2008, Hukum Acara Perdata , cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mohammad  Saleh  and  Lilik  Mulyadi,  2012, Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Perdata Indonesia;  Perspektif,  Teoritis,  Praktik  Dan  Permasalahannya ,  Bandung, Alumni.
Mukti  Arto,  2015, Pembaruan  Hukum  Islam  Melalui  Putusan  Hakim ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.