Kepailitan Terhadap Ahli Waris Penanggung yang Perjanjian Penanggungannya Tanpa Persetujuan Istri

## Penanggung

## Tia De Sangkai
tia.de.sangkai-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
It is often found that one of the parties, the husband or wife acts on common property without agreement from the marriage partner, which can lead to cases. The real case taken by the author arising from this action is that the heir before death has become a guarantor but in making a guarantee agreement (borgtocht) with the insured there is no agreement by the wife of the guarantor. In this case the creditor can sue for bankruptcy if the creditor can prove that the guarantor has two or more creditors and has not paid off at least one debt that has due and is collectible, which is a requirement that is expressly stated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Liability Debt Payment. Then the heir can be filed for bankruptcy to replace the position of the guarantor. Keywords: Common Property; the Heirs; Guarantee Agreement; Bankruptcy.

## Abstrak
Seringkali ditemukan terdapat salah satu pihak yaitu suami atau istri yang bertindak mengenai harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawinnya, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kasus. Kasus nyata yang ditarik oleh penulis yang timbul dari adanya tindakan tersebut yaitu pewaris sebelum meninggal telah menjadi penanggung namun dalam pembuatan perjanjian penanggungan (borgtocht) dengan tertanggung perjanjian tersebut tidak ada persetujuan oleh istri penanggung. Dalam hal ini kreditor mengajukan permohonan pailit apabila kreditor dapat membuktikan bahwa penanggung tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mana hal tersebut merupakan syarat yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka ahli waris dapat dimohonkan pailit yang menggantikan posisi penanggung. Kata Kunci: Harta Bersama; Perjanjian Penanggungan; Ahli Waris; Kepailitan.

## Pendahuluan
Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Suami atau istri yang meninggal

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2341-2358
How to cite:
Tia De Sangkai, ‘Kepailitan
Terhadap Ahli Waris Penanggung yang Perjanjian Penanggungannya Tanpa Persetujuan Istri Penanggung’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40132 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2342 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
menyebabkan istri atau suami tersebut menjadi pewaris, yang menjadi ahli waris tidak hanya istrinya namun ahli waris dapat timbul karena adanya hubungan darah baik sah atau diluar kawin atau pemberian surat wasiat yang diatur dalam Burgerlijk wetboek . Dengan meninggalnya pewaris berakibat harta warisan terbuka atau terluang. 1 Dalam hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek berlaku suatu asas yang berasal dari pepatah Perancis yang berbunyi “le saisit le vif” yang berarti bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. 2 Pada umumnya yang digantikan adalah hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. Sejak pewaris meninggal, demi hukum aktiva dan pasiva pewaris beralih kepada waris/ahli waris tanpa adanya proses pengalihan ( vide pasal 833 BW). 3 Akan tetapi menurut pasal 1023 BW, seorang waris dapat menentukan atau memilih sikap terhadap harta warisan. Sikap yang dapat dipilih jika suatu warisan terbuka yaitu:
1.  Menerima dengan murni ( zuivere aanvaarding ).
2.  Menolak warisan ( verwerpen van efernissen ).
3.  Menerima warisan dengan catatan atau menerima warisan secara beneficiaire ( beneficiaire aanvaarding ). 4
Penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam- diam. Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris, sedangkan secara diam-diam , jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang warisan atau melunasi utang- utang si meninggal. 5
Seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dengan demikian seseorang yang menolak warisan tidak berhak atas harta warisan dari pewaris. 6
1 Sri Hajati et al., Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018).[219]
2 ibid .[213]. 3 ibid. 4 ibid .[241]. 5 ibid . 6 ibid .
Ahli waris yang menerima warisan secara beneficiaire ( beneficiaire aanvaarding ) memiliki hak untuk menerima warisan tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang dari si peninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, sehingga kewajiban membayar atau melunasi utang- utang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, pelunasan itu hanyalah dilakukan sepanjang harta warisan itu mencukupi. 7
Dengan adanya ketentuan mengenai sikap ahli waris terhadap harta waris yang diatur dalam pasal 1023 BW, sikap ahli waris terhadap harta waris yang menerima secara murni akan mengakibatkan aktiva dan pasiva pewaris beralih kepada waris atau ahli waris. Sikap ahli waris terhadap harta waris yang menerima secara murni dimungkinkan adanya peristiwa yang tidak dikehendaki yang menyangkut pasiva pewaris. Salah satu contoh peristiwa yang tidak dikehendaki yang dapat ditemukan dalam kasus nyata yang membawa akibat hukum adalah pewaris sebelum meninggal telah menjadi penanggung namun dalam pembuatan perjanjian penanggungan ( borgtocht ) dengan tertanggung perjanjian tersebut tidak ada persetujuan oleh istri penanggung dengan kata lain si penanggung telah menandatangani perjanjian penanggungan tersebut tanpa persetujuan istrinya. Sikap ahli waris terhadap harta waris yang menerima secara murni akan mengakibatkan pasiva pewaris beralih kepada waris atau ahli waris termasuk istri yang telah menerima waris, maka kreditor dapat menggugat ahli waris penanggung dengan cara melakukan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap ahli waris penanggung apabila utang tersebut telah jatuh waktu  dan dapat ditagih tersebut tidak dibayar oleh penanggung ketika tertanggung wanprestasi , namun kreditor juga dapat mengajukan permohonan pailit apabila kreditor dapat membuktikan bahwa penanggung tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mana hal tersebut merupakan syarat yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka istri atau suami yang telah menjadi ahli waris dapat dimohonkan pailit yang menggantikan posisi

## 2344 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
penanggung, yang mana akibat hukum putusan kepailitan memiliki dampak yang lebih besar dari pada akibat hukum putusan perdata biasa. Kasus diatas yang mana ahli waris termasuk istri penanggung dimohonkan pailit oleh kreditor ditarik dari perkara putusan nomor : 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks.

## Metode Penelitian
Berdasarkan isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum. Dalam penelitian hukum ini akan digunakan tiga pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual Approach ). Bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan sekunder.

## Konstruksi Hukum Perjanjian Penanggungan
Jaminan Khusus merupakan jaminan yang lahir karena perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. 8 Contoh perjanjian jaminan yang bersifat kebendaan adalah Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, jaminan Fidusia, sedangkan yang bersifat perorangan contohnya adalah perjanjian penanggungan ( borgotch ), perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung dan sebagainya. 9
Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. 10 Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok/ induk sehingga disebut sebagai perjanjian tambahan/ikutan/ accessoir.
8 Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset Yogyakarta 1980).[46].
9 ibid . 10 ibid .[46-47].
Sebagai perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukum yaitu:
- Adanya tergantung pada perjanjian pokok;
- Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- Jika perjanjian pokok batal-ikut batal;
- Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- Jika perutangan pokok beralih karena cessie , subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. 11
Perjanjian  penanggungan secara khusus diatur dalam Bab XVII buku III BW, sesuai dengan letaknya yang ada di dalam Buku III BW maka yang dilahirkan adalah sebagai hak perorangan atau hak pribadi dan obyek perjanjian adalah prestasi. Dalam perjanjian penanggungan dikenal adanya pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung ( borg ) melalui perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan dapat diminta oleh kreditor dengan menunjuk seorang penanggung tertentu, atau yang diajukan oleh debitur, yang menjamin akan memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi . 12 Maka dari kesepakatan antara pihak kreditor maupun debitur dengan penanggung ditempuh dengan jalan membuat perjanjian penanggungan. Bentuknya perjanjian penanggungan menurut ketentuan undang-undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta. 13 Namun dalam praktik lazim terjadi bahwa perjanjian penanggungan dibuat dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk akta notaris atau formulir-formulir tertentu dari Bank. 14 Perjanjian penanggungan meskipun merupakan perjanjian accessoir yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok atau induk, perjanjian tersebut juga diikuti dengan pasal 1320 BW sama halnya dengan perjanjian pokok atau induk. Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang menyatakan diperlukan empat syarat yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
11 ibid .[37].
12 ibid .[86]. 13 ibid .[83]. 14 ibid .

## Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...

## 4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).
Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dilakukan pembatalan. Sedangkan mengenai syarat objektif apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum ( nietig ). 15
Unsur yang pertama yaitu kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diikuti dengan akseptasi melahirkan perjanjian. 16 Syarat kesepakatan merupakan pencerminan dari asas konsensualisme. 17
Unsur yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa diganggu gugat. 18 Pada pasal 1330 BW dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
a. Orang-orang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian tertentu, namun ketentuan ini telah dinyatakan tidak mengikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 19
Unsur yang ketiga yaitu suatu hal atau objek tertentu yang tercantum dalam pasal 1320 BW butir 3 adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. 20 Prestasi merupakan pokok atau objek suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1234 BW. 21
15 Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).[109].
16 ibid .[110]. 17 ibid .[111]. 18 ibid .[123]. 19 ibid .[124]. 20 ibid .[130]. 21 ibid .[131].
Unsur yang keempat yaitu unsur sesuatu yang diperbolehkan adalah substansi perjanjian yang diperbolehkan baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika dilaksanakan yang diatur dalam pasal 1337 BW. Berdasarkan pasal 1335 BW mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka persetujuan para pihak tersebut tidak mempunyai kekuatan. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang diperbolehkan (tidak dilarang), ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan, maka persetujuan tetap sah yang diatur dalam 1336 BW.

## Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Telah Kawin Mengenai Harta Bersama
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup harta bersama, tetapi meskipun demikian telah tertanam suatu kaidah bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. 22 Sedangkan Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh suami atau istri sebelum menikah. Selain itu lebih lanjut berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan juga dapat digolongkan sebagai harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dikarenakan hadiah atau warisan tersebut dibawah penguasaan masing-masing. Kalimat
“ tidak menentukan lain ” dalam pasal tersebut artinya para pihak dapat melakukan penyimpangan ketentuan tersebut. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara mengenai harta bersama yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami atau/dan istri dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.
Hak para pihak mengenai harta bersama yaitu kedua belah pihak memiliki hak untuk menikmati harta bersama tersebut. Selain itu suami atau/dan istri dapat
22 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan (PT Refika Aditama 2015). [24].

## 2348 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama contohnya suami atau/dan istri dapat mengikatkan diri pada perjanjian utang piutang.
Kewajiban para pihak mengenai harta bersama dapat muncul apabila suami atau/dan istri mengikatkan pada suatu perikatan yang dapat mengurangi harta kekayaan. Contohnya suami dan istri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban terhadap pelunasan kredit tersebut, karena perjanjian kredit timbul dalam ikatan perkawinan, maka pelunasan dilakukan dengan mengambil bagian dari harta bersama. 23

## Perjanjian Penanggungan dalam Perkawinan yang Dibuat Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak
Harta bersama merupakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta benda dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditafsirkan sebagai vermogen atau harta kekayaan, karena di dalam kata harta kekayaan termasuk pula semua pasiva atau utang-utangnya, maka harta bersama yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengenai harta yang diperoleh para pihak saja yang menjadi harta bersama, namun pasiva seperti utang-utang juga termasuk dalam harta bersama. Dalam kasus yang ditarik oleh penulis yaitu kasus yang ditarik dari Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks yang mana dalam pembuatan akta penanggungan Nomor 30 Tanggal 14 Mei 1990  tidak ada persetujuan dari istri dari Almarhum Andi Sutanto (penanggung) yaitu Wiwiek Tjokrosaputro (Termohon pailit II) pada saat pembuatan dan penandatanganan akta penanggungan, dengan kata lain Almarhum Andi Sutanto menandatangani akta penanggungan tersebut tanpa ada persetujuan dari istrinya dan hal tersebut terbukti di dalam akta penanggungan tersebut tidak pernah tercantum adanya tanda tangan dari istri Almarhum Andi Sutanto. Kedua belah pihak sudah melangsungkan
perkawinan dan tidak ada perjanjian kawin mengenai yang telah dibuat oleh kedua pihak ketika akta penanggungan tersebut dibuat, sehingga termohon pailit II mengajukan tanggapan bahwa akta penanggungan tersebut cacat hukum dan tidak pernah mengikat. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut bahwa meskipun akta penanggungan utang tersebut dibuat tanpa persetujuan istri Almarhum Andi Sutanto yaitu Wiewik Tjokrosaputro, akta penanggungan tersebut tetap sah yang diatur berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan mengenai harta bawaan masing- masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, sehingga akta penanggungan tersebut yang dibuat tanpa persetujuan istri hanya meliputi benda-benda pribadi  Andi Sutanto atau suami yang tidak masuk harta bersama, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kasus tersebut dibawa ketingkat kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan Ahli waris Almarhum Andi Sutanto.
Persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “ Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
Kata “ dapat ” dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bisa atau boleh, 24 maka menurut penulis yang dimaksud dalam pasal tersebut mengenai harta bersama, suami atau istri bisa atau boleh bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maka mengenai persetujuan kedua belah mengenai harta bersama tidak diwajibkan. Berbeda halnya dengan kata “ wajib ”. Dalam KBBI, “ wajib ” adalah
24 KBBI, ‘Arti Kata Dapat-Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <https://kbbi.web.id/dapat> dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2021.

## Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), 25 sehingga apabila kata “ dapat ” diubah menjadi kata “ wajib ” maka persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Menurut penulis mengenai sah atau tidak sahnya perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak yang telah kawin, yang dalam kasus ini adalah perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa persetujuan istri, sudah disediakan oleh pembuat undang-undang yang dapat ditemukan dalam pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat bahwa harta bersama juga menyangkut mengenai pasiva dan aktiva kedua belah pihak setelah kedua belah pihak telah melaksanakan perkawinan, maka pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Menurut penulis perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa persetujuan istri adalah diperbolehkan menurut undang-undang, maka perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan istri memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW jo. 1337 BW, karena dibuat dan ditandatangani atas sebab yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang yaitu pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara keseluruhan perjanjian penanggungan tersebut dalam kasus tersebut sah berdasarkan syarat subyektif dan syarat obyektif yang diatur dalam 1320 BW.

## Hak dan Kewajiban Ahli Waris Penanggung
Ahli waris penanggung yang menerima warisan secara penuh  menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal (penanggung), sehingga yang beralih kepada ahli waris penanggung bukan hanya hak namun kewajiban pewaris juga beralih kepada ahli waris ahli waris penanggung.
Kewajiban ahli waris penanggung muncul apabila warisan yang diwariskan kepada ahli waris adalah berupa pasiva. Perjanjian penanggungan adalah suatu perjanjian dimana pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan
25 KBBI, ‘Arti Kata Wajib-Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <https://kbbi.web.id/wajib> di- kunjungi pada tanggal 16 Oktober 2021.
diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (pasal 1820 BW), dengan meninggalnya penanggung kewajiban penanggung berdasarkan perjanjian penanggungan beralih kepada ahli warisnya. Mengenai perjanjian penanggungan yang beralih kepada ahli waris diatur dalam Bab XVII buku III mengenai penanggungan itu sendiri yaitu  pasal 1826 BW yang menentukan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli warisnya. Sekalipun penanggung meninggal, penanggungan tetap ada namun berpindah kepada ahli warisnya. Ahli waris penanggung apabila ada lebih dari satu, kewajiban tersebut beralih kepada para ahli waris masing-masing sebesar hak bagian mereka dalam pewarisan yang diatur dalam Pasal 1100 BW.
Ahli waris penanggung yang menerima secara penuh warisan berhak menggantikan hak penanggung yang telah meninggal (pewaris) dan warisan yang berhak diterima oleh ahli waris tersebut tergolong aktiva, misalnya pasal 584 BW yang mengatur bahwa hak milik dapat beralih karena pewarisan. Selain itu hak yang dimiliki oleh ahli waris penanggung yang menggantikan posisi penanggung berdasarkan pasal 1840 BW adalah bila ahli waris tersebut membayar utang debitur kepada kreditor maka demi hukum menggantikan hak si berpiutang kepada si berutang. Hal tersebut dinamakan subrogasi yang terjadi demi undang-undang yang diatur dalam pasal 1402 BW.

## Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan
Pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.
Pembuktian sederhana yang tercantum dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud fakta atau

## 2352 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, mengenai perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Dari penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai :
1.  Adanya dua atau lebih kreditor dari debitur yang dimohonkan pailit; dan
2.  Adanya fakta satu utang yang tidak dibayar dan telah jatuh waktu oleh debitur yang dimohonkan pailit.

## Kajian Kasus
Kasus yang ditarik oleh penulis, ditarik berdasarkan dari perkara Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks yang mana utang Termohon pailit I dari para kreditor sebelumnya yaitu Bank Pembangunan Indonesia dan Nissho Iwai Corporation (NIOSA) dijamin dengan perjanjian penanggungan dengan melepaskan hak-hak istimewanya. Utang Termohon pailit I terhadap Bank Pembangunan Indonesia penanggungnya dari akta Surat Penanggungan utang tersebut adalah Almarhum Andi Sutanto dan Gunawan Sutanto. Sedangkan utang Termohon pailit I kepada NIOSA penanggungnya adalah oleh Almarhum Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo (istri Almarhum Gunawan Susanto) selaku ahli waris Gunawan Susanto (Termohon pailit III). Kedua perjanjian penanggungan tersebut masing-masing menyatakan dengan melepaskan hak-hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng. Namun para kreditor tersebut menjual dan mencesikan tagihannya atau piutangnya terhadap Termohon pailit I kepada Centre Limited. Centre Limited menjual dan mencesikan tagihan atau piutangnya terhadap Termohon pailit I kepada Greenfinch  Premier  Fund  (Pemohon  pailit)  dan  Vendome  Investment  Holding Ltd,  sehingga  Greenfinch  Premier  Fund  adalah  pembeli  atau  pemegang  terakhir piutang atau tagihan Bank Pembangunan Indonesia kepada Termohon pailit I dan Vendome Investment Holding Ltd adalah pembeli atau pemegang terakhir piutang atau tagihan NIOSA kepada Termohon Pailit I. Namun dalam pembuatan Akta Penanggungan Nomor 30 Tanggal 14 Mei 1990 (jaminan atas utang Termohon pailit
terhadap Vendome Investment Holding Ltd) tidak ada persetujuan dari istri dari Almarhum Andi Sutanto yaitu Wiwiek Tjokrosaputro (Termohon pailit II) pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Penanggungan, dengan kata lain Almarhum Andi Sutanto menandatangani Akta Penanggungan tersebut tanpa ada persetujuan dari istrinya dan hal tersebut terbukti di dalam Akta Penanggungan tersebut tidak pernah tercantum adanya tanda tangan dari istri Almarhum Andi Sutanto sedangkan kedua belah pihak sudah melangsungkan perkawinan dan tidak ada perjanjian kawin yang telah dibuat oleh kedua pihak ketika akta penanggungan tersebut dibuat, serta pengalihan piutang atau cessie dari Centre Limited kepada Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding Ltd tidak pernah diberitahukan kepada Almarhum Andi Sutanto termasuk Termohon pailit II selaku ahli waris Andi Sutanto dan Almarhum Gunawan Susanto termasuk Termohon pailit III selaku ahli waris Gunawan Susanto.
Kasus tersebut dibawah hingga tingkat peninjuan kembali. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh ahli waris Andi Sutanto dan Almarhum Gunawan Susanto termasuk Termohon pailit III selaku ahli waris Gunawan Susanto.
Dalam tingkat peninjuan kembali Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan yang nyata, bahwa ternyata tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutang dan atau penjaminnya dengan benar, hal ini merupakan syarat sahnya pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 BW. Untuk membuktikan adanya utang yang telah dialihkan kepada Pemohon pailit adalah tidak sederhana, karena perlu dilakukan pembuktian yang sulit, dikarenakan tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali kalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutang dan atau penjaminnya dengan benar, sehingga permohonan pailit tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

## 2354 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon pailit haruslah ditolak. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt. Sus-Pailit/ 2015 tanggal 10 Maret 2015.
Dari putusan-putusan diatas dari tingkat pertama hingga tingkat peninjauan kembali dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan yang dibuat oleh penanggung tanpa persetujuan istri penanggung adalah sah namun apabila penanggung meninggal dan terdapat pengalihan piutang atau cessie maka cessie tersebut harus diberitahukan kepada ahli waris penanggung yang menggantikan posisi penanggung. Mengenai pembuktian sederhana dalam perkara ini, penulis bersependapat dengan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali.
Fungsi dari pemberitahuan mengenai cessie kepada penanggung yang menurut penulis merupakan termasuk yang berutang atau debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 613 ayat (2) BW penting dikarenakan akibat hukum terhadap penanggung muncul atau mengikat penanggung apabila cessie baik dibuat dengan jalan sebuah akta otentik atau dibawah tangan tersebut diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Hal tersebut juga untuk melindungi penanggung maupun kreditor ( cessionaris ). Terlebih lagi dalam kasus tersebut ahli waris penanggung menggantikan posisi penanggung yang telah melepaskan hak- hak istimewanya dari semua kewajiban Termohon pailit I, yang artinya berdasarkan pasal 1832 BW menentukan bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, yang mana dalam hal ini kreditor dapat menuntut kepada penanggung atau debitur secara langsung, serta perjanjian penanggungan tersebut tidak ada persetujuan dari istri penanggung dengan kata lain si penanggung telah menandatangani perjanjian penanggungan tersebut tanpa persetujuan istrinya, maka eksistensi cessie harus diberitahukan kepada penanggung (Termohon Pailit II dan Termohon pailit III). Penulis berpendapat, tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekali bahwa cessie tersebut telah diberitahukan kepada penanggung (Termohon II pailit dan Termohon III pailit) maka akta cessie
dalam kasus tersebut tidak mengikat dan atau memberikan akibat hukum kepada penanggung tersebut, sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut yang dapat dilakukan secara tidak sederhana di Pengadilan Umum Perdata. Mengingat bahwa dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa beracara kepailitan prosesnya cepat, sehingga penulis berpendapat hal tersebut merupakan alasan kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir. Berbeda halnya dengan pengadilan perdata biasa yang putusannya sampai berlarut-larut bahkan ada yang bertahun tahun.
Namun berdasarkan putusan-putusan tersebut, penulis menarik suatu makna apabila yang dipermasalahkan adalah mengenai keabsahan perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa adanya persetujuan istri penanggung dengan kata lain si penanggung telah menandatangani perjanjian penanggungan tersebut tanpa persetujuan istrinya serta dapat atau tidaknya ahli waris penanggung tersebut dinyatakan pailit atau diputuskan pailit maka ahli waris penanggung dapat dinyatakan pailit. Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam pertimbangan hukumnya tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum judex facti (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks) dan judex juris (Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) mengenai keabsahan perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa adanya persetujuan istri penanggung tersebut.
Penulis juga berpendapat, apabila yang dipermasalahkan mengenai keabsahan perjanjian penanggungan dan dapat atau tidaknya ahli waris penanggung tersebut dinyatakan pailit maka ahli waris penanggung tersebut dapat dinyatakan pailit atau diputus pailit dikarenakan penulis berpendapat bahwa perjanjian penanggungan adalah sah apabila dibuat tanpa persetujuan istri penanggung berdasarkan pasal 1320 BW jo. pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pembuat undang-undang telah menyediakan jawaban mengenai hal tersebut sehingga ahli waris tersebut menanggung atau memiliki kewajiban yang

## 2356 Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
timbul dari perjanjian penanggungan tersebut dikarenakan adanya peralihan utang dari pewaris (penanggung) kepada ahli waris penanggung tersebut berdasarkan pasal 1826 BW. Menurut penulis hal tersebut tidak memerlukan pembuktian yang rumit sehingga ahli waris tersebut memenuhi syarat dimohonkannya pailit dan ahli waris penanggung diputus atau dinyatakan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Kesimpulan
1. Perjanjian penanggungan yang dibuat tanpa persetujuan istri penanggung, perjanjian penanggungan tersebut sah yang diatur dalam pasal 1320 BW jo. pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Mengenai dapat atau tidaknya ahli waris penanggung tersebut dinyatakan pailit, hal tersebut tidak memerlukan pembuktian yang rumit sehingga ahli waris tersebut memenuhi syarat dimohonkannya pailit dan ahli waris penanggung diputus atau dinyatakan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Daftar Bacaan

## Buku
Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).
Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset Yogyakarta 1980).
Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan (PT Refika Aditama 2015).
Sri Hajati et al., Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018).

## Laman
KBBI, ‘Arti Kata Dapat-Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <https://kbbi.web.id/ dapat> dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2021.
KBBI, ‘Arti Kata Wajib-Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <https://kbbi.web.id/ wajib> dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2021.

## Perundang-Undangan
Burgelijk Wetboek.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

## Tia De Sangkai: Kepailitan Terhadap Ahli...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--