## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN
CAPAIAN SIDa DI KOTA MAGELANG TAHUN 2012-2015

## ANALYSIS OF IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF THE ACHIEVEMENTS OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM (SIDa) IN MAGELANG DISTRIC YEAR 2012-2015

## Tri Risandewi
Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505 Email; reesha83@yahoo.com Diterima: 23 April 2015, Direvisi: 13 Mei 2015, Disetujui: 25 Mei 2015

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian ini  adalah  menganalisis penguatan  SIDa dan melakukan telaah terhadap dinamika implementasi kebijakan dan  capaian  penataan  unsur-unsur  penguatan SIDa.  Penelitian  ini  memilih  Kota  Meglang  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai kebijakan pengembangan SIDa. Jenis penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif  terhadap  implementasi  penguatan  SIDa  di  Kota  Magelang dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kondisi penguatan SIDa pada aras kebijakan di Kota Magelang  berada  pada  Nilai  Penguatan  SIDa  (NPS)  sebesar  8,2  dan  telah  masuk  dalam kategori  utama.  NPS  pada  lingkup  kebijakan  tersebut  dapat  diraih  karena  adanya dukungan komitmen Walikota dalam implementasi kebijakan penguatan SIDa. Jika dilihat dari  aras  implementasi  kebijakan  SIDa  di  Kota  Magelang,  regulasi  (Peraturan  Walikota tentang  SIDa,  Keputusan  Walikota  tentang  Tim  Koordinasi  dan  Tema  Prioritas  SIDa, Keputusan  Sekretaris  Daerah  tentang  Tim  Penyusun  Roadmap)  dan  kelembagaan  litbang sudah  ada  dan  pada  tahun  2015  ini  akan  menyusun  draft  Roadmap  SIDa  sembari menunggu  penyusunan  RPJMD  Kota  Magelang  Tahun  2016-2020.  Dilihat  dari perkembangan capaian  penataan  kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kota Magelang  dengan  capaian  NPS  6,2  untuk  kelembagaan,  7,5  untuk  jejaring,  dan  5,3 kesumberdayaan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  bagi pengembangan  SIDa  kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Oleh  karena  itu,  Tim  Koordinasi SIDa  Provinsi  Jawa  Tengah  bersama  Tim  Koordinasi  Kabupaten/Kota    melakukan pemetakan kondisi kebijakan SIDa di seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Kata Kunci: kebijakan SIDa, penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan, nilai penguatan SIDa (NPS).

## ABSTRACT
Aim of this study was to analyze the strengthening of SIDA and conduct the study of the  dynamics  of  policy  implementation  and  achievements  of  the  arrangement  of  the elements of strengthening SIDA. This study chose Magelang Municipality as the study site because Magelang Municipality Government has undertaken various development policies SIDA. The research is a qualitative description of the implementation of the strengthening of  SIDA  in  Magelang  from  2012  to  2015.  Conditions  SIDA  strengthening  at  the  level  of policy in Magelang are on Strengthening Value SIDA (NPS) of 8.2 and has been included in the main categories. NPS on the scope of the policy can be achieved due to the support of  the  Mayor's  commitment  to  strengthening  policy  implementation  SIDA.  If  viewed  from
the  level  of  policy  implementation  SIDA  in  Magelang,  regulation  (Regulation  Mayor  of SIDA, a mayoral decree on the Coordination Team and the Theme Priorities SIDA, Decree of  the  Regional  Secretary  of  the  Drafting  Team  Roadmap)  and  institutional  research  and development  of  existing  and in  2015 it will  draft Roadmap SIDA pending the  preparation RPJMD  Magelang  Municipality  Year  2016-2020.  Judging  from  the  development achievements of institutional arrangements, networking, and resources SIDA in  Magelang Municipality with 6.2 for the institutional achievements of NPS, 7.5 for networking, and 5.3 resources.  The  results  could  be  used  as  input  for  the  development  of  SIDA  districts  / municipalities  in  Central  Java.  Therefore,  the  Coordinating  Team  SIDA  Central  Java Province  along  the  Coordinating  Team  for  District  /  City  should  mapping  SIDA  policy conditions in all districts / municipalities in Central Java.
Keywords: SIDa  policy,  institutional,  networking,  and  resources  arrangement, regional innovation system strengthening value

## PENDAHULUAN
Guna  meningkatkan  daya  saing Indonesia  terhadap  negara-negara  lainnya serta  dalam  rangka  mewujudkan  visi sebagai  negara  maju  dan  sejahtera  pada tahun  2025,  Indonesia  bertekad  memper- cepat  pembangunan  nasional.  Keberhasil- an  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  dikembangkan  secara mandiri  oleh  Indonesia.  Antisipasi  ter- hadap  hal  tersebut  telah  digariskan  oleh pemerintah  melalui  penetapan  konsep Sistem  Inovasi  Nasional  (SINas).  Pilar daya  saing  nasional  adalah  daya  saing daerah,  maka  sangat  penting  untuk mendorong daerah-daerah agar bisa meningkatkan  daya  saingnya  melalui Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa),  agenda yang  mendesak  saat  ini  adalah  bagaimana mengajak daerah untuk sebanyak mungkin untuk  memprakarsai  proses  ini.  Daya saing  (competitiveness)  merupakan  salah satu  kata  kunci  yang  melekat  dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah. Daya saing  daerah  adalah  kemampuan  pereko- nomian  daerah  dalam  mencapai  per- tumbuhan  tingkat  kesejahteraan  yang tinggi  dan  berkelanjutan  dengan  tetap terbuka  pada  persaingan  domestik  dan internasional (Abdullah, et.al, 2002).
Menurut  Camagni  (2002),  daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral terutama dalam rangka mengaman- kan stabilitas ketenagakerjaan dan memanfaatkan  integrasi  eksternal  (kecen- derungan  global)  serta  keberlanjutan pertumbuhan  kesejahteraan  dan  kemak- muran  lokal/daerah.  Seperti  juga  ditegas- kan  oleh  Meyer-Stamer  (2003)  bahwa Local  Economic  Development  (LED)  is about competitiveness-it is about companies thriving in competitive markets and  locations  thriving  in  a  competitive globalised  world .  Dalam  rangka  pening- katan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing  daerah  diperlukan  penguatan  sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan maka pemerintah menerbitkan  Peraturan  2  (dua)  Menteri yaitu  Peraturan  Bersama  Menteri  Riset  & Teknologi  dan  Menteri  Dalam  Negeri No.03 Tahun 2012 dan No.36 Tahun 2012 tentang  penguatan  SIDa  (Sistem  Inovasi Daerah).
Pada  dasarnya,  SIDa  merupakan agenda  nasional  sesuai  dalam  UU  No.  17 tahun  2007  tentang  Rencana  Pemba- ngunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJN) 2005-2025  dan  UU  No.  18  tahun  2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi.  Peraturan
Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Penguatan Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa)  ditindak- lanjuti dengan penetapan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah No. 65 tahun 2012 tentang  Sistem  Inovasi  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah.  Fokus  dari  implementasi Sistem  Inovasi  Daerah  (SIDa)  di  Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  65  tahun  2012 tentang  Sistem  Inovasi  Daerah  Provinsi Jawa Tengah, meliputi: a) kebijakan SIDa;
b) penataan unsur SIDa; dan c) pengembangan  SIDa.  Sistem  Inovasi Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang selanjutnya  disingkat  SIDa  Provinsi  Jawa Tengah  adalah  keseluruhan  proses  dalam suatu sistem untuk menumbuh- kembangkan inovasi  yang dilakukan antar institusi  pemerintah,  pemerintah  daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga  penunjang  inovasi,  dunia  usaha, dan  masyarakat  di  daerah  dalam  rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis  serta  menopang  perwujudan  visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.
Harapan  pencapaian  SIDa  dalam konteks  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah menjadi  wahana  peningkatan  kesejahtera- an  dan  kemandirian  masyarakat  melalui inovasi-inovasi  dalam  berbagai  bidang. Maka,  SIDa  hadir  sebagai  kerangka  kerja yang  memungkinkan  sinergisitas  tersebut dalam  mendorong  terciptanya  inovasi  di berbagai bidang pembangunan yang mampu mendorong perkembangan dengan lebih  cepat.  Sesuai  dengan  Peraturan Bersama  Menristek  dan  Mendagri  tentang Penguatan SIDa, Tim Koordinasi Provinsi mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan pengembangan SIDa yang meliputi pemetaan  potensi  dan  analisis  SIDa  serta pemberlanjutan penguatan SIDa di Kabupaten/Kota.  Kementerian  Riset  dan Teknologi  telah  mengembangkan  instru- men penguatan SIDa namun belum pernah
digunakan  oleh  Tim  Koordinasi  Provinsi, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan instrumen tersebut untuk mengukur implementasi  dan  capaian  pengembangan SIDa di kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kota  Magelang  dipilih  sebagai lokasi  penelitian  karena  memiliki  potensi pengembangan  teknologi  dan  inovasi. Kota  Magelang  beberapa  kali  mendapat penghargaan  dari  Kementerian  Riset  dan Teknologi  yaitu  Anugerah  Ristek  dari tahun 2009 sampai 2011. Selain itu, terkait dengan  pengembangan  SIDa  Pemerintah Kota  Magelang  sudah  menentukan  tema prioritas  SIDa  (Pariwisata),  penetapan regulasi  (Peraturan  Walikota  No.  61 Tahun  2013  tentang  Penguatan  SIDa  dan Keputusan Walikota Magelang No. 070/63/112  tahun  2013  tentang  Penetapan Tim  Koordinasi  Penguatan  SIDa)  dan pembentukan  Kelompok  Kerja  Penyusun- an Roadmap dan  Sekretariat  Tim  Koordi- nasi  SIDa.  Potret  kondisi  implementasi tersebut  akan  dianalisis  lebih  lanjut melalui  penelitian  untuk  mendapatkan rumusan  strategi  pengembangan  lebih lanjut  guna  pengembangan  SIDa  di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Berdasarkan  latar  belakang  terse- but di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana  implementasi  kebijakan penguatan  SIDa  di  Kota  Magelang tahun 2012-2015?
2) Bagaimana  perkembangan  capaian pengembangan  kelembagaan,  jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kota Magelang tahun 2012-2015?
Adapun tujuan penelitian ini yaitu:
1) Menganalisis  dan  mendeskripsikan kondisi  implementasi  kebijakan  SIDa di Kota Magelang tahun 2012-2015.
2) Menganalisis  dan  mendeskripsikan kondisi perkembangan capaian pengembangan  kelembagaan,  jejaring, dan kesumberdayaan SIDa Kota Magelang pada tahun 2012-2015.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah
deskriptif  analitis,  yang  menurut  Whitney dalam  Natsir  (1988)  adalah  pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat dengan tujuan  untuk  mendapatkan  deskripsi, gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis, aktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  serta  hubungan-hubungan  antar fenomena  yang  diselidiki.  Dengan  sifat tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  implementasi  kebi- jakan  tertentu  (SIDa)  secara  cermat  dan analitis,  serta  membuat  analisis  secara sistematis,  aktual  dan  akurasi  mengenai perkembangan capaian SIDa.
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  implementasi  kebi- jakan SIDa dan bagaimana perkembangan capaian  unsur-unsur  SIDa  (kelembagaan, jejaring,  dan  kesumberdayaan)  di  lokasi penelitian. Sedangkan lokus dalam penelitian  ini  adalah  dinas  dan  instansi terkait di Kota Magelang. Lokasi penelitian  ditetapkan  di  Kota  Magelang karena  sudah  mempunyai  embrio/potensi- potensi  inovasi  yang  dapat  diterapkan dalam  suatu  sistem  yaitu  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa).
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi lingkup adalah stakeholder yang menangani perencanaan kebijakan pemba- ngunan  daerah,  penelitian  dan  pengem- bangan,  serta  SKPD  yang  mempunyai kewenangan  dalam  hal  penelitian  dan pengembangan, perencanaan, jejaring kerjasama  iptek,  sektor  tematik,  tata peraturan,  kelembagaan  teknologi  dan inovasi  di  Kota  Magelang.  Responden pada  lokasi  penelitian  terdiri  dari  aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan  tinggi  dengan  menggunakan teknik Purposive .
Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  adalah  meliputi  pengamatan langsung  atau  observasi, Focus  Group
Discussion (FGD),  dan  wawancara  men- dalam  atau Indepth  Interview serta  studi pustaka  dan  penelitian-penelitian  ter- dahulu yang terkait dengan Sistem Inovasi Daerah  (SIDa)  terutama  implementasi kebijakan SIDa dan bagaimana capaiannya di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif  dengan  menggunakan  metode observasi.  Data  yang  digunakan  terdiri dari  data  primer  yang  diperoleh  dari responden. Adapun data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, penelitian-penelitian  dan  buku-buku,  serta informasi yang relevan. Sesuai  dengan  latar  belakang  dan tujuan yang akan dicapai, teknik pengambilan  data  dalam  penelitian  ini akan dilaksanakan dengan metode observasi dengan  menggunakan  perta- nyaan-pertanyaan  yang  terstruktur  dalam kuesioner  berdasarkan  kuesioner  yang dibuat oleh Kementerian Ristek Kemenristek dan Dikti. Penentuan responden  dilakukan  secara purposive dilakukan  dengan  cara  mengambil  subjek berdasarkan  atas  adanya  tujuan  tertentu untuk membantu peneliti dalam mengetahui implementasi kebijakan penguatan SIDa dan perkembangan penataan unsur-unsur SIDa. Sesuai dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan  maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil
1. Kebijakan SIDa Kota Magelang
Kebijakan  SIDa  baik  ditingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota  seperti yang  tercantum  dalam  Peraturan  Bersama Menteri  Riset  &  Teknologi  dan  Menteri Dalam  Negeri  No.03/2012  dan  No.36/ 2012  tentang  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah  dijelaskan  bahwa  kebijakan  SIDa dilakukan  dengan  penyusunan  Roadmap atau  peta  jalan  yang  disusun  oleh  Tim
Koordinasi SIDa. Implementasi dipandang secara  luas  mempunyai  makna  pelak- sanaan  undang-undang  dimana  berbagai aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih tujuan-tujuan  kebijakan  atau  program- program  (Lester  dan  Stewart,  2000). Dalam  hal  penguatan  kebijakan  SIDa, Pemerintah Kota Magelang sudah menetapkan Peraturan Walikota Magelang No.  61  tahun  2013  tentang  penguatan SIDa  Kota  Magelang  yang  ditindaklanjuti dengan  pembentukan  Tim  Koordinasi SIDa  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Walikota No. 070/63/112 tahun 2013 yang diubah  menjadi  keputusan  Walikota  No. 070/85/112  tahun  2015.  Dalam  Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kota Magelang,  Walikota  dan  Wakil  Walikota sebagai  pengarah  I  dan  pengarah  II,
Sekretaris  Daerah  sebagai  Ketua  Tim,
Bappeda  Kota  Magelang  sebagai  Wakil Ketua,  dan  Kantor  Litbang  &  Statistik sebagai sekretaris. Komposisi Tim
Koordinasi dan perangkat kerjanya dianggap  sudah  mewakili  SKPD  dan perguruan tinggi dengan melibatkan Universitas  Muhammadiyah  Magelang dan Universitas Negeri Tidar.
Penetapan tema prioritas SIDa oleh Pemerintah  Kota  Magelang  dimulai  dari Rakor  Tim  Koordinasi  SIDa  untuk membuat  usulan  tema  SIDa  dengan mempertimbangkan potensi-potensi unggulan  yang  dimiliki  baik  dari  segi ekonomi  maupun  teknologi  dan  inovasi yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi  kepala daerah.  Setelah  ditetapkan  usulan  tema maka  dilakukan  penentuan  prioritas  tema SIDa.  Berikut  ini  alur  penetapan  tema SIDa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Magelang.
Gambar 4.1: Alur Proses Penetapan Tema Prioritas SIDa Kota Magelang
Sumber: Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2015
Penyusunan Tema SIDa Tindak Lanjut Action Sosialisasi Tema dan Rancangan Roadmap Penentuan Tema Prioritas SIDa Koordinasi anggota Tim Koordinasi SIDa Kota Magelang Tindak Lanjut Administrasi Penetapan Tema SIDa
Surat Keputusan Walikota Magelang No. 070/105/112 tahun 2015 tentang Penetapan Tema Prioritas SIDa Kota
Magelang tahun 2016-2020
Penetapan Tim Penyusun Roadmap
Tema  prioritas  SIDa  yang  telah ditetapkan yaitu Pariwisata dengan makanan  ringan,  lingkungan  hidup, one village  one  product (OVOP),  teknologi tepat  guna  dan cyber  city. Untuk menentukan  urutan  tema,  maka  masing- masing  SKPD  diberikan  kuesioner  untuk memberikan  penilaian  pada  masing- masing  tema  sehingga  hasilnya  dapat dihitung dengan penilaian kuantitatif yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Tema  SIDa Kota  Magelang  Tahun  2016-2020  yaitu “Industrialisasi Pariwisata Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan”. Tema  Penguatan  SIDa  tersebut  sejalan dengan  visi  RPJP  Kota  Magelang  Tahun 2005-2025 yaitu “ Magelang sebagai Kota Jasa  yang  Berbudaya,  Maju,  dan  Berdaya Saing  dalam  Masyarakat  Madani”.  Tema SIDa  tersebut  ditetapkan  melalui  Surat
Keputusan Walikota Magelang No. 070/105/112 Tahun 2015 tentang Penetapan  Tema  Prioritas  SIDa  Kota Magelang Tahun 2016-2020. Setelah  Tema  Prioritas  Penguatan
SIDa  ditetapkan,  maka  langkah  selan- jutnya adalah penyusunan roadmap. Namun  sebelumnya  yang  perlu  dilakukan adalah  tindak  lanjut  administrasi  dan action .  Dalam  tindak  lanjut  administrasi dilaksanakan  penetapan  tim  penyusun roadmap  oleh  Walikota  Magelang  dengan
Keputusan Walikota
No.070/111/112 tentang  Pembentukan  Kelompok  Kerja Penyusun  Roadmap  SIDa  Kota  Magelang
Tahun  2016-2020  dan  juga  Surat  Tugas Sekretaris  Daerah  No.  090/179/430.  Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota Magelang  baru  dalam  proses  penyusunan draft  Roadmap  Penguatan  SIDa  sambil menunggu  pelaksanaan  Pemilihan  Wali- kota  Magelang  yang  akan  dilaksanakan bulan  Desember  2015  dan  penyusunan RPJMD  Kota  Magelang  Tahun  2016- 2020. Diharapkan roadmap SIDa dapat di- sinergikan/diintegrasikan  dengan  RPJMD Kota  Magelang  Tahun  2016-2020  guna
mewujudkan  visi  dan  misi  Walikota Magelang  yang  terpilih  dengan  tetap memperhatikan  RPJP  Kota  Magelang  dan RPJP Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Penataan Kelembagaan
Penataan  kelembagaan  ditujukan untuk  terwujudnya  dukungan  kapasitas dan  kapabilitas  lembaga  dalam  memper- kuat  kerangka  pelaksanaan  SIDa  baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota. Dalam  penataan  kelembagaan  SIDa  ada  3 hal  yang  perlu  dilakukan  yaitu  penataan lembaga/organisasi,  peraturan  dan  norma/ etika/budaya. Penataan kelembagaan SIDa di Kota Magelang pada tahap inventarisasi program/kegiatan pemerintah pusat maupun  daerah  dan  mensinergikannya dengan kegiatan Pemerintah Kota Magelang  dalam  Penguatan  SIDa.  Selain itu,  untuk  meningkatkan  kapasitas  peme- rintahan daerah dalam pelaksanaan penguatan SIDa Pemerintah Kota Magelang  membentuk  Kantor  Penelitian,
Pengembangan,  dan  Statistik  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Magelang  No.  5 Tahun  2008.  Dalam  rangka  mengkoor- dinasikan penguatan SIDa Kota Magelang, Kantor  Litbang  dan  Statistik  berperan sebagai Sekretaris Tim Koordinasi SIDa.
Penataan  lembaga  kelitbangan  di Kota  Magelang  baik  lembaga  pendidikan maupun  lembaga  penunjang  SIDa  dila- kukan  dengan  adanya  Forum  Koordinasi Jaringan  Penelitian,  Pengembangan,  dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi  (Jarlitbangrap  Iptek).  Forum tersebut  merupakan  salah  satu  program peningkatan  kelembagaan  perencanaan pembangunan  daerah  di  Kota  Magelang. Dalam  susunan  keanggotaan  Tim  Koor- dinasi  SIDa,  Universitas  Muhammadiyah Magelang  dan  Universitas  Negeri  Tidar juga  dilibatkan  sebagai  anggota  tim. Terkait dengan penataan lembaga penunjang  penguatan  SIDa  di  Kota Magelang,  sudah  ada  lembaga  inkubator bisnis,  lembaga  litbang  perguruan  tinggi
baik  negeri  maupun  swasta  dan  lembaga promosi  bisnis.  Namun  belum  ada peningkatan  pemanfaatan  hasil  litbang oleh  dunia  usaha  karena  tidak  adanya suatu  forum  pertemuan  dan  kerjasama antara  dunia  usaha  dengan  lembaga litbang.  Penataan  organisasi  kemasyara- katan juga belum dilakukan secara optimal sehingga  belum ada  sinergi antara organisasi  masyarakat  dengan  stakeholder lainnya  dalam  penguatan  SIDa  Kota Magelang.  Sedangkan  dalam  penataan aturan/norma,  hanya  sebatas  inventarisasi dan pemetaan peraturan penguatan SIDa.
3. Penataan Jejaring
Penataan  jejaring  Sistem  Inovasi Daerah (SIDa) bertujuan
untuk membangun  keterkaitan  dan  kemitraan antar  aktor  sistem  inovasi  serta  men- dinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi,  dan  pembelajaran  dari  penghasil inovasi (perguruan tinggi, lembaga litbang,  badan  usaha)  kepada  pengguna inovasi  (badan  usaha,  aparat  pemerintah, dan  masyarakat).  Terkait  dengan  kerja- sama  Iptek,  Pemerintah  Kota  Magelang mengadakan  kerjasama  dengan  Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  RI No. 08 Tahun 2011 dan No. 25/KB/BPPT- PEMKOT  MAGELANG/V/2011  tanggal 18 Mei 2011 tentang Pengkajian, Penerap- an,  dan  Pemasyarakatan  Teknologi  Untuk Mendukung  Pembangunan  Daerah  Kota Magelang    Provinsi  Jawa  Tengah.  Tujuan kerjasama  tersebut  adalah  untuk  pengem- bangan  dan  peningkatan  penerapan  Iptek pada  lembaga-lembaga  daerah  dalam mendukung pembangunan daerah,
memasyarakatkan  teknologi  melalui  pe- manfaatan  dan  pengembangan  potensi daerah.  Adapun  ruang  lingkup  kerjasama antara  Pemerintah  Kota  Magelang  dengan BPPT yaitu dibidang pengkajian kebijakan teknologi  yang  meliputi  inovasi,  difusi, daya  saing,  penerapan  teknologi  agro- industri  dan  bioteknologi,  pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dan lain
sebagainya  sesuai  dengan  kewenangan kedua pihak.
Terkait kerjasama dengan perguru- an  tinggi,  Pemerintah  Kota  Magelang bekerjasama dengan Akperin dan perguru- an  tinggi  yang  ada  di  Kota  Magelang  dan sekitarnya  terkait  penelitian  dan  pe- ngembangan  teknologi  terapan  seperti penelitian-penelitian Riset Unggulan Daerah  (RUD).  Selain  itu,  pada  tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Magelang mengadakan  lomba  robot  dan  roket dengan  peserta  se-Karesidenan  Kedu. Pemerintah  Kota  Magelang  juga  berusaha mengembangkan dan menggunakan software legal  yaitu Indonesia  Go  Open Source atau  IGOS  dalam  administrasi pelayanan publik dan perkantoran. Bahkan penggunaan software tersebut  didukung oleh  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informasi  No.  7  tahun  2013  tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik.  Namun  banyak  kendala  yang dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  yaitu masalah sumberdaya manusia yang terbatas  (masih  menggunakan  tenaga outsourcing /kontrak),  sarana  dan  pra- sarana  yang  terbatas,  belum  adanya regulasi  yang  bersifat  memaksa  dan mengikat pemerintah daerah untuk menggunakan  IGOS.  Diharapkan  dengan menggunakan software IGOS dapat menghemat anggaran dan sistem informasi pelayanan  publik  dapat  dijangkau  dengan mudah oleh masyarakat/stakeholder terkait,  seperti  yang  diterapkan  di  Kota Pekalongan dan Ciamis.
4. Penataan Kesumberdayaan
Di  era  globalisasi  dengan  kondisi persaingan di segala bidang yang semakin meningkat,  pemerintah  daerah  dituntut untuk mengubah paradigma orientasi lokal menjadi  orientasi  global.  Untuk  itu pemerintah  daerah  diharapkan  dapat mengembangkan wilayahnya menjadi
wadah  yang  tepat  bagi  pertumbuhan  dan perkembangan  investasi  dan  industri dengan penekanan pada kebijakan- kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan pada  kekhasan  daerah  yang  bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia  serta  sumberdaya  alam  lokal. Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  pemerin- tah  daerah  Kota  Magelang  adalah  dengan melakukan  pemetaan  potensi daerah secara  cermat  dengan  pendekatan  yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Potensi daerah  merupakan  modal  daya  saing daerah, oleh sebab itu diperlukan identifikasi  potensi  atau  sumberdaya unggulan  daerah  yang  bisa  diangkat menjadi  modal  daya  saing  bagi  Kota
Magelang. Namun Pemerintah Kota Magelang belum menyusun/membuat desain sistem informasi sumberdaya SIDa. Terkait dengan inventarisasi dan identifikasi HKI, Pemerintah Kota
Magelang  melalui  Kantor  Litbang  dan Statistik Kota Magelang sudah melakukan pendataan dan inventarisasinya.
Apabila  dilihat  dari  data  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang ada,  struktur  ekonomi  Kota  Magelang lebih  didominasi  oleh  sektor  tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkut- an dan komunikasi,  keuangan, persewaan, dan  jasa  perusahaan,  serta  jasa-jasa) terutama  jasa-jasa  sehingga  memiliki kecenderungan  untuk  bisa  mengembang- kan  potensi  dibidang  jasa  karena  keter- batasan  sumberdaya  alam  yang  dimiliki. Potensi  sumberdaya  yang  mendukung pengembangan  sektor  jasa-jasa  di  Kota Magelang  adalah  potensi  industri  kreatif, salahsatu  contohnya  industri  makanan ringan  dan  minuman,  kerajinan  tangan, kuliner. Menurut data Forum for Economic  Development  and  Employment Promotion (FEDEP)  Kota  Magelang,  ada beberapa  klaster  UMKM  yang  ber- kembang  yaitu  klaster  makanan  ringan (krupuk  tahu  dan  keripik  jamur,  kue  dan
roti), batik khas Kota Magelang, kerajinan tangan  (kerang,  sulam  pita,  sandal,  kaos, dll),  getuk  (Eco,  Marem,  Lezat,dll),  tahu, tempe,  kerajinan  logam  (parut),  mainan anak  (truk-trukan,  pesawat,  becak)  dan kerupuk  (kerupuk  udang).  Klaster-klaster tersebut terbagi dalam beberapa Kelompok Usaha  Bersama  (KUB).  Sesuai  dengan tema  prioritas  SIDa  yaitu  “Industrialisasi Pariwisata berbasis teknologi dan berwawasan  lingkungan”,  maka  sektor- sektor  yang  akan  dijadikan  sebagai  sektor unggulan  pengembangan  SIDa  yaitu sektor  pariwisata, cyber/smart  city ,  dan pembangunan berwawasan lingkungan.
B. Pembahasan
1. Problematika Aras Kebijakan dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Terdapat  tiga  parameter  strategis dalam  lingkup  kebijakan  penguatan  SIDa, yaitu:  pembentukan  Tim  Koordinasi, penyusunan  Roadmap  penguatan  SIDa, dan  adanya  aktivitas  sinkronisasi,  harmo- nisasi,  serta sinergi  kebijakan  yang terkait Penguatan  SIDa.  Sejak  tahun  2012,  Kota Magelang  telah  melakukan  serangkaian kegiatan  seperti  sosialisasi  dan  rangkaian kegiatan  pengembangan  dalam  merespon kebijakan  SIDa.  Oleh  karena  itu,  dapat dipahami  bahwa  capaian  implementasi SIDa  dalam  aras  kebijakan  telah  masuk kategori  Utama.  Hal  tersebut  juga  dapat diklarifikasi  oleh  diperolehnya  beberpa penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Kota  Magelang  terkait  dengan  kegiatan Penguatan SIDa yang ada.
Kota  Magelang  pada  aras  kebijak- an  penguatan  SIDa  telah  melakukan berbagai langkah awal dan lanjutan seperti penyusunan  Peraturan  Walikota  tentang Penguatan  SIDa,  Keputusan  Walikota tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi, penentuan tema prioritas, dan pembentuk- an  tim  penyusun  roadmap.  Sekalipun demikian,  pelaksanaannya  juga  masih menghadapi  berbagai  kendala.  Terungkap
dari pendalaman terhadap dokumen (analisis  isi  kebijakan)  dan  diskusi  yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan SIDa Kota Magelang berhasil menemukenali berbagai hal sebagai berikut:
a. Pembelajaran  pertama  yang  dapat dipetik adalah dalam pengisian
keanggotaan  dalam  Tim  Koordinasi. Akomodasi  terhadap  berbagai  pihak (yang  dipandang  strategis  di  daerah) sekalipun  tidak  diatur  dalam  Peraturan Bersama  dua  menteri.  Hal  tersebut terlihat  dari  posisi  Wakil  Walikota sebagai  Pengarah  II  dan  Bappeda sebagai Wakil Ketua. Hal ini merupakan inisiatif yang bisa jadi dapat menjadi  alternatif  model  di  mana  telah terbentuk kelembagaan organisasi kelitbangan secara mandiri. Mengingat, lembaga kelitbangan yang sudah mandiri  berposisi  sebagai  sekretaris dalam Tim Koordinasi.
b. Belum  terbentuk  Kesekretariatan  SIDa Kota  Magelang  dan  karenanya  akan segera dilakukan pembentukannya melalui  SK  Walikota  atau  Sekda  yang akan  berposisi  di  Kantor  Litbang  dan Statistik.
c. Serangkaian  pertemuan  dan  diskusi telah dilakukan sejak tahun 2014 untuk membahas persiapan penyusunan Roadmap SIDa. Hal  yang telah dicapai adalah  telah  adanya  kesepakatan  tema prioritas  “Industrialisasi  Pariwisata Berbasis  Teknologi  dan  Berwawasan Lingkungan”.  Tema  tersebut  bahkan telah dikuatkan dalam keputusan walikota.
d. Proses dalam penentuan tema
merupakan suatu yang cukup memakan waktu  dalam  serangkaian  pertemuan dan  diskusi  di  tahun  2014.  Namun, terungkap  dalam  penelitian  ini  bahwa tema  prioritas  yang  dipilih  bersama seluruh SKPD di Kota Magelang belum diikuti oleh skema peran berbagai pihak
yang  terlibat  di  dalamnya.  Bahkan dalam  rangkaian  diskusi  yang  dila- kukan dalam penelitian ini, selanjutnya muncul  alternatif  penjabaran  satu  tema prioritas  menjadi  tiga  alternatif  Pilar Tematik,  yaitu:  Pilar  Tema  I  Industri- alisasi  Pariwisata,  Pilar  Tema  II Cyber City , dan Pilar Tema III Pengembangan Ekonomi  Kota  yang  Berwawasan Lingkungan.
e. Rangkaian  diskusi  yang  dilakukan  dari tahun  2014  sampai  2015  tentang  tema prioritas  atau  Pilar  Tematik  SIDa  Kota Magelang  ternyata  sedikit  mensilapkan adanya  kebutuhan  untuk  merangkai- kannya  dengan  empat  strategi  utama yang  diatur  dalam  Pedoman  Penyu- sunan  Roadmap  SIDa.  Empat  tema utama atau strategi itu adalah: fasilitasi penguatan  SIDa,  Pengembangan  Ja- ringan  Inovasi,  Pengembangan  Kluster Industri,  dan  Pengembangan Tekno- preuneur.
f. Penelitian  ini  juga  mengemukakan adanya  sedikit  permasalahan  dalam kebijakan pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Roadmap yang dikelompokkan  berdasarkan  Bab-Bab dalam  Sistematika  Roadmap  SIDa. Pada rangkaian diskusi mendalam yang dilakukan  penelitian  ini,  selanjutnya terlihat  adanya  kebutuhan  untuk  mem- pertimbangkan pembentukan kelompok kerja  berdasarkan  tema-tema  strategi yang telah ada. Dan, karena itu Kepala Kantor  Litbang  dan  Statistik  Kota Magelang  akan  mengusulkan  adanya revisi  terhadap  pembentukan  tim  kerja agar  lebih  efektif  dan  efesien  dalam pelaksanaan tugasnya menyiapkan bahan-bahan penyusunan Roadmap SIDa Kota Magelang.
g. Target  kerja  Kelompok  Kerja  Penyu- sunan  Roadmap  pada  tahun  2015  ini adalah tersusunnya draf Roadmap SIDa Kota Magelang. Keluaran akan berhenti sementara  pada  tataran  draf  mengingat
adanya  kebutuhan  untuk  melakukan penyesuaian pelaksanaan Pilkada Serentak  tahun  2015  dan  penyusunan
RPJMD  Kota  Magelang  Tahun  2016-
2020.  Diharapkan  roadmap  SIDa  dapat disinergikan/diintegrasikan
dengan
RPJMD  Kota  Magelang  Tahun  2016- 2020  guna  mewujudkan  visi  dan  misi
Walikota Magelang yang terpilih dengan  tetap  memperhatikan  RPJP Kota  Magelang  dan  RPJP  Provinsi
Jawa Tengah.
2. Implementasi Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah
Pencapaian  tujuan  kebijakan  tidak dapat  dilepaskan  dari  dukungan  terhadap kebijakan  itu  sendiri.  Menurut  Handoyo (2009),  kebijakan  yang  efektif  harus didukung  dengan  instrumen  kebijakan yang  cukup  memadai.  Instrumen  tersebut
dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara,  alat atau  wahana  yang  digunakan  untuk melaksanakan atau merealisasikan pengaruh  yang  secara  potensial  terdapat dalam  suatu  kebijakan.  Selain  aras kebijakan  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  penataan  unsur-unsur adalah  aras/lingkup  selanjutnya  yang dipandang strategis dalam agenda penguatan  SIDa,  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  bersama  dua  menteri. Unsur-unsur  SIDa  yang  dipandang  perlu dilakukan  penataan  untuk  mendapatkan sinergi  sistemik  yang  semakin  kokoh adalah  unsur  kelembagaan,  jejaring,  dan kesumberdayaan.  Berikut  ini  penilaian kondisi  eksisting  penataan  unsur-unsur
SIDa (kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan) dalam implementasi penguatan SIDa di Kota Magelang. Tabel 4.2 Kondisi Eksisting Penataan Unsur-Unsur SIDa dalam Implementasi Penguatan SIDa Kota Magelang No. Unsur SIDa Nilai Penguatan SIDa (NPS) Kategori 1. Penataan Kelembagaan 6,2 Madya 2. Penataan Jejaring 7,5 Utama 3. Penataan Kesumberdayaan 5,3 Pratama Sumber: data diolah dari self assesment oleh kab/kota lokasi penelitian Proses penataan kelembagaan
SIDa  Kabupaten/Kota  bukanlah  suatu yang  baru  dilakukan  setelah  lahirnya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah otonomi  tahun  2012,  namun  merupakan suatu rangkaian proses yang telah dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan  nasional  tersebut.  Oleh  karena itu,  penataan  kelembagaan  SIDa  perlu dipandang sebagai suatu hasil dari proses- proses  terdahulu  terkait  dengan  upaya untuk  mewujudkan  suatu  kelembagaan sistem  inovasi  baik  yang  dibangun  di lingkungan  pemerintahan,  masyarakat, dunia usaha, atau dunia pendidikan.
Penataan kelembagaan SIDa Kota Magelang mereka nilai sendiri masih berada pada tingkatan madya yaitu dengan NPS  sebesar  6,2,  bahkan  dengan  skoring yang  masih  relatif  kecil  untuk  tingkatan madya  sendiri.  Pemangku  kepentingan SIDa  Kota  Magelang  masih  memandang bahwa  agenda  penataan  kelembagaan inovasi  belum  banyak  mereka  lakukan. Baik  dalam  upaya  penataan  kelembagaan dalam  lingkup  organisasi  pemerintahan, sinergi program kegiatan SIDa,
optimalisasi peran lembaga litbang, mendorong  partisipasi  aktif  lembaga pendidikan, membangun kesertaan lembaga  penunjang  lain,  mendorong
partisipasi  dunia  usaha,  pemberdayaan organisasi  kemasyarakatan  untuk  mendu- kung  pengembangan  SIDa,  penataan terkait  peraturan  pusat  dan  daerah, pengembangan  profesionalisme  dan  inter- nalisasi  nilai-nilai  sosial  bagi  penguatan SIDa.  Berbagai  pemangku  kepentingan SIDa Kota Magelang sebagaimana diungkap  dalam  penelitian  ini  masing cenderung  memandang  tantangan  yang besar  untuk  menciptakan  kondisi  iklim yang  kondisif  bagi  kegiatan  inovasi  dan bisnis.  Namun,  seiring  waktu  mereka optimis  akan  mengalami  peningkatan  dari waktu  ke  waktu.  Bahkan  harus  salah  satu argumen  mereka  memberikan  penilaian yang  relatif  rendah  dimaksudkan  agar melahirkan  keprihatinan  berbagai  pihak agar  senantiasa  meningkatkan  sinergitas berbagai agenda program/kegiatan pemba- ngunan untuk mendukung penataan kelembagaan  yang  lebih  maju  dari  waktu ke waktu.
Seperti  halnya  dalam  isu  proses penataan  kelembagaan  SIDa  Kabupaten/
Kota,  maka  isu  penataan  jejaring  dalam implementasi  penguatan  SIDa  Kabupaten/
Kota  bukanlah  suatu  yang  baru  dilakukan setelah  lahirnya  kebijakan  penguatan sistem inovasi daerah otonomi tahun 2012, namun  merupakan  kompleks  kerja  sama atau kolaborasi berbagai pemangku kepentingan  terkait  yang  telah  dilakukan juga sebelum munculnya kebijakan secara nasional.  Oleh  karena  itu,  penataan jejaring  SIDa  perlu  dipandang  sebagai suatu  hasil  dari  proses-proses  terdahulu terkait  dengan  upaya  untuk  mewujudkan suatu  kelembagaan  sistem  inovasi  di lingkungan  pemerintahan,  masyarakat, dunia  usaha,  atau  dunia  pendidikan. Penilaian  NPS  pada  unsur  penataan jejaring sebesar  7,5  dan  termasuk  dalam kategori  utama.  Pemangku  kepentingan SIDa  Kota  Magelang  menyadari  adanya keterbatasan  potensi  luasan  lingkungan fisik Kota, maka yang selanjutnya menjadi
andalan dalam mendorong budaya inovasi selama  ini  adalah  pengembangan  jejaring dengan  berbagai  pihak.  Jejaring  yang dibangun oleh Kota Magelang tidak hanya dalam  lingkup  lokal,  namun  juga  dalam lingkup  yang  lebih  luas  sampai  luar daerah.  Jaringan  dibangun  untuk  mem- bangun visi pembangunan Kota Magelang. Kerjasama  dilakukan  dengan  berbagai pihak  seperti  pemerintah  pusat,  provinsi, perguruan  tinggi  lokal  dan  daerah  lain, kelompok  sosial,  promosi  dagang  ke daerah lain, dan sebagainya.
Setiap upaya pembangunan ekonomi  daerah  mempunyai  tujuan  utama untuk  meningkatkan  jumlah  dan  jenis peluang  kerja  untuk  masyarakat  daerah. Dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat  harus  secara  bersama-sama mengambil  inisiatif  pembangunan  daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi  masyarakatnya  dan  dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memanfaatkan  potensi  sumberdaya  yang mempunyai  nilai  tambah  jual  dalam membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).
Penguatan  SIDa  merupakan  agen- da kebijakan yang perlu senantisa menyadari  bahwa  masyarakat  merupakan sumber  pengetahuan  dan  inovasi  yang tidak  ada  habisnya.  Maka,  kesumber- dayaan  utama  dalam  agenda  kebijakan penguatan  SIDa  pada  hakikatnya  adalah bukan hanya dipandang dari sisi pemerintah,  melainkan  dipandang  sebagai atau  digali  dari  seluruh  komponen  sosial yang  ada  dalam  lingkup  pemerintahan. Komponen  tersebut  adalah  masyarakat secara umum, dunia usaha, dunia pendidikan, pemerintah, dan juga berbagai lembaga  pendukung  lain.  Karena  itu, agenda penguatan SIDa memandang perlu untuk  melakukan  penataan  kesumberda- yaan sistem inovasi. Satu  sisi  sumberdaya yang  besar  membutuhkan  pengelolaan
untuk dapat didayagunakan. Dan, mengandung  suatu  pesan  amanah  untuk dapat  mengelolanya  agar  dapat  tercipta suatu keberlanjutan dari dukungan kesumberdayaan untuk mendukung
penguatan SIDa.
Penilaian  mandiri  yang  dilakukan oleh  pemangku  kepentingan  di  Kota Magelang  dengan  NPS  sebesar  5,3 memperlihatkan capaian  penataan  ke- sumberdayaan dalam  posisi  yang  masih rendah  atau  pada  tingkatan  pratama. Kondisi  ini  menurut  mereka  disebabkan oleh  ketidakmampuan  mendayagunakan kesumberdayaan  sosial  masyarakat  secara luas.  Masih  seringnya  aktivitas  program/ kegiatan  pembangunan  berfokus  pada ketersediaan  anggaran  yang  ada  di pemerintahan.  Pada  lingkup  pengembang- an  teknologi  atau  kelitbangan,  para pemangku  kepentingan  di  Kota  Magelang memandang bahwa sampai saat ini belanja kelitbangan  masih  dipandang  kurang memadai.  Sehingga  senantiasa  berjuang meningkatkan  anggaran  kegiatan  kelit- bangan  dan  sering  tidak  mendapatkan peningkatan  secara  signifikan.  Sangat mungkin  pandangan  akan  keterbatasan anggaran pada lingkup pemerintahan akan berubah ketika mereka memandang adanya kebutuhan untuk mengikutsertakan segenap pemangku kepentingan kelitbang- an  di  daerah  dalam  penguatan  SIDa.  Baik itu  perguruan  tinggi,  dunia  usaha,  atau lembaga  pendukung  yang  lain  di  daerah. Perubahan pandangan tersebut akan sangat strategis dan membutuhkan langkah perencanaan  yang  sistematis.  Langkah sistematis  yang  dimaksud  adalah  melalui penyusunan roadmap pengelolaan kesumberdayaan  SIDa.  Suatu  langkah sistemik  untuk  mendapatkan  dukungan kesumberdayaan  sosial  dalam  menjaga keberlangsungan agenda penguatan SIDa.

## SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
1. Kondisi implementasi penguatan SIDa Kota  Magelang  dan  Kabupaten  Blora tahun 2012-2015 pada lingkup kebijakan adalah sebagai berikut:
a. SIDa Kota Magelang Melalui penilaian mandiri yang
mereka  lakukan  diketahui  bahwa capaian  pengembangan  SIDa  Kota Magelang  pada  lingkup  kebijakan berada  pada  Nilai  Penguatan  SIDa (NPS)  sebesar  8,2  dan  telah  masuk dalam  kategori  utama.  NPS  pada lingkup kebijakan tersebut dapat diraih karena  adanya  dukungan  komitmen walikota dalam implementasi kebijakan  penguatan  SIDa.  Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa keberlanjutan  penguatan  SIDa  Kota
Magelang akan sangat tergantung pada sejauhmana  Tim  Koordinasi  mampu menjadi sarana partisipasi aktif seluruh SKPD dan elemen pemangku kepentingan yang lain.
2. Perkembangan  implementasi  penguat- an  SIDa  Kota  Magelang  pada  tahun 2012-2015  juga  terlihat  pada  capaian dalam penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan SIDa yang kondisinya adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan capaian penataan
unsur-unsur SIDa Kota Magelang
1) Penataan  Kelembagaan.  Saat  ini penataan  kelembagaan  mencapai NPS  sebesar  6,2  dan  telah  masuk dalam  kategori  madya.  Hal  ini memperlihatkan  adanya  kebutuhan untuk lebih meningkatkan berbagai agenda penataan kelembagaan untuk  mewujudkan  kapasitas  dan kapabilitas  kelembagaan  SIDa. Pemerintah  Kota  Magelang  masih fokus  pada  penataan  kelembagaan institusi pemerintah daerah khususnya kelitbangan, namun belum banyak memperhatikan
penataan lembaga penunjang lainnya  seperti  dunia  pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. 2) Penataan Jejaring. Penataan jejaring SIDa Kota Magelang telah mencapai  NPS  sebesar  7,5  dan telah masuk dalam kategori utama. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah  Kota  Magelang  fokus pada  penguatan  jejaring  SIDa untuk  mensinergikan  kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi  SIDa  dalam satu rantai kegiatan dengan terjalinnya  forum  litbang  daerah baik  melalui  pertemuan  rutin maupun komunikasi melalui media elektronik (website). Penataan jejaring  telah  diperkuat  melalui penetapan  Peraturan  Daerah  No.  4 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi  Jaringan  Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi (Jarlitbangrap Iptek) Kota Magelang. 3) Penataan Kesumberdayaan. Penataan  kesumberdayaan  SIDa Kota  Magelang  telah  mencapai NPS  sebesar  5,3  dan  telah  masuk dalam  kategori  pratama.  Hal  ini menunjukkan bahwa penataan unsur kesumberdayaan SIDa masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut potensial dilakukan mengingat Kota Magelang mempunyai ragam potensi sumberdaya  yang  melimpah  yang dapat  digunakan  untuk  modal peningkatan daya saing daerah.
B. Saran
1. Berikut  beberapa  saran  perubahan yang perlu dilakukan:
a. Untuk  pemerintah  Kota  Magelang, perlu  melanjutkan  proses  penyusunan roadmap  SIDa  dengan  melibatkan
berbagai  pemangku  kepentingan  yang ada, melakukan peningkatan intensitas pertemuan Tim Koordinasi, melakukan sinkronisasi  agenda  pengembangan inovasi dengan berbagai agenda program/kegiatan  pembangunan  yang ada, melakukan
pengembangan strategi  utama  dan  tematik  secara konsiten dan berkelanjutan.
b. Untuk  Tim  Koordinasi  Provinsi  Jawa Tengah  perlu  melakukan  pemetaan kondisi  kebijakan  SIDa  di  seluruh kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Penguatan  SIDa  akan  sangat  dipenga- ruhi  oleh  capaian  Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan unsur SIDa yaitu  kelembagaan,  jejaring,  dan kesumberdayaannya.  Berikut  beberapa saran  guna  mendukung  peningkatan penataan unsur-unsur SIDa:
a. Untuk Kota Magelang perlu melanjutkan proses penataan kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaannya. Tantangan paling  berat  bagi  Kota  Magelang adalah untuk meng-gali kesumberdayaan SIDa. Hal
tersebut  dapat  dilakukan  dengan mendayagunakan  segenap  po-tensi kesumberdayaan  baik  yang  berada pada  lingkup  pemerin-tahan,  dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat
pendu-kung
pengembangan  sistem  inovasi  di daerah.
b. Untuk  Tim  Koordinasi  Provinsi Jawa  Tengah  perlu  merumuskan agenda  fasilitasi,  pembinaan,  dan pendampingan penataan kelembagaan, jejaring, dan
kesumberdayaan  SIDa  berbasis kebutuhan  yang  khas  pada  setiap Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Oleh  karena  itu,  perlu  melakukan pemetakan  kondisi  kebijakan  SIDa di  seluruh  kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Pitter,et.al.  2002. Daya  Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia . Yogyakarta: BPFE Arsyad, Lincolin.1999. Pengantar Perencanaan  dan  Pembangunan Ekonomi  Daerah .    Yogyakarta: BPFE
Camagni,  R.  2002.  On  The  Concept  of Territorial Competitiveness: Sound or  Misleading?  ERSA  Conference Papers Page 518 European Regional Science Association Charles,  D.R  and  Benneworth  P.S.2001. The  Regional  Contribution  of Higher Education . London: HEFCE/Universities UK Dye,  Thomas  R.  2002. Understanding Public  Policy  (10st  ed). New Jersey: Prentice Hall Handoyo, Setiowiji. 2009. Analisis Kebijakan Inovasi Bagi Pengembangan  Bioteknologi  di Indonesia . Jakarta: LIPI Press
Kementerian  Riset  dan  Teknologi.  2014.
Panduan Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) . Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Lester,  James  P.  And  Joseph  Stewart. 2000. Public Policy: An Evolutionary  Approach .  Australia: Wadsworth, Second Edition
Lundvall,  Bengt-Ake  dan  Susana  Borras. 2005.  Science,  Technology,  and Innovation  Policy.  Oxford:  Oxford University Press: 599-631 Peraturan Bersama Dua Menteri Riset dan Teknologi  serta  Menteri  Dalam Negeri  No.  03  dan  No.36  Tahun 2012  tentang  Penguatan  Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 65  Tahun  2012  tentang  Sistem Inovasi  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah;
Taufik,  Tatang  A.  2005.  Pengembangan
Sistem  Inovasi  Daerah:  Perspektif Kebijakan. Jakarta: BPPT Winarno,  Budi.  2008.  Kebijakan  Publik: Teori dan Proses.Yogyakarta:
Media Pressindo;