## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PEMBAYARAN UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKANPENANGGUHAN PENAHANAN

## PAYMENT OF WARRANTY MONEY AS A REQUIREMENT FOR OBTAINING HOLDING DEFENSE

## Jolanda Uruilal
Politeknik Yasanto E-mail: Jolandauruilal@gmail.com
Naskah diterima: 03 Oktober 2017 direvisi: 10 Oktober 2017 disetujui 01November 2017

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Pembayaran  Uang  Jaminan  Sebagai  Syarat  Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait  dengan  jaminan,  KUHAP  menjelaskan  jaminan  itu  bias  berupa  uang  atau  jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur  baik  didalam  KUHAP  maupun  peraturan  pelaksanaan  lainnya.  Kewenangan  itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya.  Dengan  tidak  diaturnya  besaran  nilai  nominal  uang  jaminan  tersebut  akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja  yang  mendapatkan  penangguhan  dengan  jaminan  uang.  Sehingga  permasalahan  yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana  menentukan  nilai  nominal  uang  jaminan  untuk  mendapatkan  penangguhan penahanan.  Dengan  tujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penerapan  Pasal  31  KUHAP terkait  pembayaran  uang  jaminan  dan  penentuan  nilai  nominal  uang  jaminan  untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI  Nomor  M.14-PW.07.03/1983,  telah  mengatur  terkait  pembayaran  uang  jaminan  untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya  untuk  menentukan  besaran  uang  jaminan  dilihat  dari  beberapa  ukuran  yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.
Kata kunci: Uang Jaminan; Penangguhan; Penahanan.

## Abstract
This  study  discusses  the  Payment  of  Deposit  For  Terms  Getting  Suspension  Detention. Suspension  of  detention  stipulated  in  Article  31  Paragraph  (1)  Criminal  Procedure  Code. Associated with the guarantee, the Criminal Procedure Code explains that guarantee biased form of cash or collateral person. Concerning the implementation procedure of the guarantee provided for in Chapter X of article 35 and 36 PP 27/1983. But the amount of cash collateral to  obtain  the  surety  is  not  regulated  either  in  the  Criminal  Code  and  other  implementing
regulations. The authority was given to the agency that will give surety for a set amount. With no regulation of the amount of the nominal value of the security deposit will be open space to law enforcement officials to give or not give surety bail money. The phenomenon happens that the suspect or defendant is difficult to get a hold of detention even just certain people who get a hold with bail money. So that the issues raised are How the application of Article 31 Criminal Code related to Payment of Deposit and How to determine the nominal value of money to get surety bail. With the aim to assess and analyze the application of Article 31 Criminal Code related to payment of bail and the determination of the nominal value of the security deposit to obtain  the  surety.  The  results  showed  that  the  provisions  of  Article  31Code  of  Criminal Procedure and PP 27 in 1983 and the number 8 Appendix Decision of the Minister of Justice No.  M.14-PW.07.03  /  1983,  has  set  the  related  payments  to  obtain  surety  bail,  but  the application  is  not  running  optimally.  Furthermoreto  determine  the  amount  of  bail  views  of some  size  that  is  the  amount  of  state  losses  due  to  crime  and  because  the  interests  of  the offender.
Keywords: Deposit; Suspension; Detention.
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bagian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP)  sebagai  hukum acara pidana nasional disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan Pancasila bermuatan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan Hak-Hak Asasi Manusia.
Adanya  keinginan  untuk  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  yang  cukup  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  wajarnya  dimiliki  oleh  suatu  negara  hukum,  terutama mereka  yang  tersangkut  dalam  proses  pidana  inilah  maka  lahirlah  KUHAP.  Sebagai  suatu sistim hukum acara pidana yang dikodifikasi dan diunifikasi sebagai realisasi cita-cita Hukum Nasional.
Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan  kepada  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  melakukan  tindakan  upaya  paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.
Khusus mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia.
Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana. 1 Dikatakan demikian karena setiap penahanan  akan  mengakibatkan  hilangnya  kemerdekaan  manusia  dalam  waktu  yang  cukup lama  sebelum  ia  dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangan  potensi  dirinya  secara  wajar  sebagai  manusia  dalam  kualitasnya  yang  utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.
M.Yahya  Harahap  mengemukakan  bahwa  setiap  yang  namanya  penahanan  dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,  menyangkut  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  harkat  martabat  kemanusiaan  serta menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi manusia atau tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak asasi manusia. 2
Pasal 1 butir 21 KUHAP, menyebutkan bahwa :
“Penahanan  adalah  penempatan  Tersangka  atau  Terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  butir  21  KUHAP  maka  yang  berwewenang  melakukan penahanan disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan sebagai berikut :
a. Pada tahap penyidikan yang berwewenang melakukan penahanan adalah penyidik
b. Pada  tahap  penuntutan  yang  berwewenang  melakukan  penahanan  adalah  penuntut umum
c. Pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang berwewenang adalah hakim.
Guna  kepentingan  pemeriksaan  yang  belum  selesai,  penahanan  terhadap tersangka  atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan batas waktu penahanan yang diatur dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  khususnya  kebebasan  bergerak  seseorang  maka hendaknya  penahanan  tersebut  dilakukan  bilamana  memang  sangat  diperlukan  bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi
1 L.  He.  Hulsman.,  1984 Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum .  Saduran  oleh Soedjono D: Rajawaali Jakarta hal. 79
2 M  Yahya  Harahap.,2000 Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan  Penuntutan) . Edisi kedua. Sinar Grafika Jakarta, hal 42
kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau  terdakwa. 3 Oleh  karena  itu  segala  tindakan  penahanan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP.
Hal  ini  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan  dalam  pelaksanaan  penahanan  yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang  mana  dapat  berupa  adanya  tuntutan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  sesuai  dengan  apa yang diatur dalam Pasal 95 Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau  terdakwa  dikarenakan  adanya  penahanan  yang  kemungkinan  dapat  berlangsung  dalam waktu  yang  cukup  lama  maka  dalam  hukum  acara  pidana  diatur  suatu  ketentuan  bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan.
Mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa :
“Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan  kewenangan  masing-masing  dapat  mengadakan  penangguhan  penahanan dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau  jaminan  orang  berdasarkan  syarat  yang  di tentukan”.
Ditegaskan dalam pasal 31 Ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :
a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa.
b. Permintaan  itu  disetujui  oleh  Instansi  yang  menahan  atau  yang  bertanggung  jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
c. Ada persetujuan dari Tersangka atau Terdakwa untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan. Hal tersebut dapat dibaca dalam  kalimat  terakhir  Pasal  31  ayat  (1)  KUHAP  yang  berbunyi  “Berdasarkan  syarat  yang ditentukan”. Dalam penjelasan pasal 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.
Bunyi  kalimat  di  atas  dapat  dimaknai  penetapan  syarat  penangguhan  penahanan  oleh instansi  yang  akan  memberikan  penangguhan  penahanan  adalah  faktor  yang  menjadi  dasar pemberian  penangguhan  penahanan.  Tanpa  adanya  syarat  yang  ditetapkan  lebih  dulu, penangguhan  penahanan  tidak  dapat  diberikan.  Tetapkan  dulu  syarat  yang  ditetapkan  oleh instansi  yang  menahan,  tahanan  yang  bersangkutan  menyatakan  kesediaan  untuk  menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.
Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan diatur dalam Bab X pasal 35 dan 36 PP No.
3 Andi  Hamzah., Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Teori  dan  Praktek  (Penahanan-  Dakwaan- Requisatoir ). Rineka Cipta, 1991, hal 127
27/1983.  Namun  besaran  uang  jaminan  untuk  mendapatkan  penangguhan  penahanan  tidak diatur  baik  didalam  KUHAP  maupun  peraturan  pelaksanaan  lainnya.  Kewenangan  itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya.
Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  maupun  tidak  memberikan  penangguhan penahanan dengan jaminan uang.
Fenomena  yang  terjadi  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  sulit  untuk  mendapatkan penangguhan  penahanan  bahkan  hanya  orang-orang  tertentu  saja  yang  mendapatkan penangguhan  dengan  jaminan  uang.  Besaran  uang  jaminan  itu  bervariasi  tergantung  berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan itu, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut bagaimana  penerapan  Pasal  31  KUHAP  terkait  Pembayaran  Uang  Jaminan  dan  bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

## C. Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum  yuridis empiris karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma,  menggunakan  pendekatan: statute  approach,  conceptual approach , serta analytical approach . Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mekanisme Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang
KUHAP  tidak  menggunakan  istilah  permohonan  penangguhan  penahanan,  namun  dari kata  –  kata  atas  permintaan  tersangka/terdakwa  dalam  pasal  31  KUHAP  maka  dapatlah dikatakan bahwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan tersebut diharuskan/diisyaratkan  adanya  permohonantentunya  pejabat  yang  menahan  tersangka/ terdakwa tidak mengetahui tentang adanya keinginan tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan
Menyangkut  mekanisme  (tata  cara)  penangguhan  penahanan  tidak  diatur  didalam KUHAP.  Pasal  31  KUHAP  hanya  mengatur  adanya  kewenangan  untuk  menangguhkan penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau  orang  dan  kewenangan  untuk  mencabut penangguhan penahanan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut penulis ketentuan yang diatur Pasal 31 KUHAP secara praktis terdapat kelemahan yaitu bahwa Undang – Undang
tidak  memberikan  penjelasan  bagaimana  caranya  permintaan  penangguhan  penahanan  itu harus diajukan oleh tersangka/terdakwa, yakni apakah harus secara tertulis atau cukup secara lisan saja. Dengan tidak ada penjelasan seperti itu, maka akan memberi peluang bagi timbulnya ekses – ekses negatif yang tentunya tidak diharapkan. Misalnya karena undang-undang tidak memberikan  penjelasan  tentang  bagaimana  caranya  permintaan  penangguhan  penahanan  itu harus diajukan oleh tersangka/terdakwa, apakah harus secara tertulis atau cukup secara lisan saja dengan sendirinya aparat yang berwenang akan mencari ukuran lain yang pada umumnya didasarkan  pada  kebiasaan,  rasa  keadilan  sewaktu-waktu  atau  kebijaksanaan  yang  kadang- kadang sangat subjektif.
Berdasarkan Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP  serta  angka  8  Lampiran  Keputusan  Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/ 1983 tanggal 10 Desember 1983. Tata cara penangguhan dengan jaminan uang berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pejabat yang menahan menentukan besarnya uang jaminan. Berdasarkan penetapan ini pemohon  menyetorkan  uang  jaminan  kepada  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri.  Bukti setoran  ditunjukan  kepada  pejabat  yang  menahan.  Berdasarkan  bukti  setoran  itu, pejabat  yang  menahan  mengeluarkan  surat  perintah  atau  penetapan  penangguhan penahanan.
b. Uang  jaminan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  milik  pemohon.  Uang  itu  baru menjadi milik negara apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3  (tiga)  bulan tidak  ditemukan.  Peralihan  uang  jaminan  dilakukan  dengan  penetapan pengadilan yang sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang itu ke kas negara.
c. Uang jaminan akan kembali kepada pemohon, apabila penangguhan penahanan dicabut kembali atau sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik  itu  putusan  bebas  maupun  putusan  yang  menghukum  terdakwa.  Dengan dipidananya  terdakwa  berarti  statusnya  berubah  menjadi terpidana  sehingga  ia  harus menjalani hukuman.
Memperhatikan  terjadinya  penangguhan  penahanan  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 31 KUHAP, maka diantara tersangka dengan penyidik sebagai instansi yang berwenang mengadakan  penangguhan  penahanan  tersebut  ada  semacam  perjanjian  yang  dikenal  dalam hukum perdata. Pihak tersangka ataupun yang menjamininya berjanji akan memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan dan sebagai pemenuhan dari janji yang disetujui tersangka, maka pihak  yang  menahan  akan  mengeluarkannya  dari  tahanan  dengan  jalan  menangguhkan penahannya.

## B. Penerapan Pasal 31 KUHAP Terkait Pembayaran Uang Jaminan
Penangguhan  penahanan  merupakan  tahapan  yang  lahir  karena  adanya  tindakan  penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada tersangka/terdakwa. Dasar hukum untuk
mengajukan  permohonan  penangguhan  penahanan  ini  diatur  dalam  pasal  31  KUHAP  yang berbunyi sebagai berikut :
1. Atas  permitaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mangadakan penangguhan penahanan dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  ataupun  orang,  berdasarkan  syarat  yang  sudah ditentukan.
2. Karena  jabatannya  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim  sewaktu  waktu  dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam  Pasal  31  KUHAP  hanya  menyatakan  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing  – masing dengan menetapkan ada atau tidaknya  jaminan  uang  atau  orang  berdasarkan  syarat  –  syarat  tertentu  serta  apabila  syarat tersebut  dilanggar  maka  penangguhan  tersebut  dapat  dicabut  kembali  dan  tersangka  atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.
Apabila  penangguhan  diterima  dengan  jaminan  uang  atau  orang  sebagaimana  menurut Pasal  23  jo  Pasal  31  ayat  (1)  KUHAP,  maka  diadakanlah  perjanjian  antara  pejabat  yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dengan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, beserta syarat – syaratnya.
Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP). Pejabat yang berwenang, yang dimaksud oleh pasal tersebut, adalah:
1. Penyidik di tingkat penyidikan;
2. Penuntut Umum di tingkat penuntutan; dan
3. Hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan.
Dalam kasus tertentu. Untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.
Contoh kasus yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penentuan besaran uang jaminan disetiap daerah itu berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
NO KASUS TERSANGKA/ TERDAKWA KERUGIAN NEGARA (Rp) UANG JAMINAN (Rp) % 1. Kasus korupsi pembangunan jembatan GAA di Seram Bagian Timur Nurdin M Mony 600.000.000 400.000.000   66,67% 2. Dugaan korupsi dalam penjualan aset BUMN Berupa pabrik gula PT Rajawali Syafruddin Arsyad Tumenggung 505.000.000.000   250.000.000   0,05%
Nusantara III di Gorontalo
3. Kasus korupsi dana tunjangan penghasilan Aparat pemerintah desa di kabupaten Tapanuli Selatan Rahudman Harahap 1.590.944.500 100.000.000   6,29% 4. Kasus Pajak no perkara 103/Pid.Sus/2015 /PN-Bkt 13.900.000.000 200.000.000 1,45% 4,55% 5. Kasus korupsi kawasan industri masyarakat perkebunan (kimbun) kabupaten malang (pengadilan kota malang) Syamsul bahri 1.100.000.000 50.000.000 6. Kasus korupsi proyek rehabilitasi sekolah DAK Dinas Kabupaten SBT Ahmad Rumaratu 240.000.000 400.000.00 0 166,67 %
Sumber :Http//www.antikorupsi.or/id
Adapun tabel diatas menunjukan bahwa penentuan besaran uang jaminan disetiap daerah itu berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana besaran uang jaminan itu bervariasi mulai dari 0,05%. 1,45%. 4,55%. 6,29% dan 66,67 % dan 166,67% dari total kerugian negara. Dengan  demikian  penulis  berpendapat  bahwa  dasar  penentuan  nominal  uang  jaminan disebabkan karena beberapa faktor :
1. Karena besarnya kerugian negara
Dalam menentukan nominal uang jaminan penyidik sering melihat pada besar kecilnya kerugian  negara  dalam  kasus  yang  bersangkutan.  Terkait  dengan  contoh  kasus  diatas dimana kasus pembangunan jembatan GAA dengan kerugian negara 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dimana uang jaminan yang diberikan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan presentasi uang jaminan sebesar 66,67 %.
2. Karena kepentingan pelaku
Salah  satu  alasan  tersangka/terdakwa  mengajukan  permohonan  penangguhan penahanan yaitu karena alasan kesehatan. Dari contoh kasus diatas dimana majelis hakim pengadilan  Tipikor  beralasan  memberikan  penangguhan  penahanan  kepada  Ahmad
Rumaratu  karena  dalam  kondisi  sakit.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  surat  sakit  yang dikeluarkan  dokter  ahli  yang  menyebutkan  terdakwa  mempunyai  riwayat  penyakit  gula yang cukup tinggi 76, kolestrol 208 dan asam urat 6,5 sehingga dari total kerugian negara 240.000.000  (dua  ratus  empat  puluh  juta)  uang  jaminan  yang  diberikan  sebesar 400.000.000  (emapt  ratus  juta  rupiah)  Dengan  demikian  presentase  uang  jaminan  yang diberikan sebesa 166,67%.

## 3. Karena mafia peradilan
Untuk mendapatkan penangguhan penahanan ada negosiasi  yang dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi modus mafia peradilan dalam bentuk suap. Ini terlihat dari minimnya uang jaminan yang diberikan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dari kasus diatas yaitu kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset BUMN Berupa pabrik gula  PT  Rajawali  Nusantara  III  di  Gorontalo.  dimana  kerugian  negara  sebesar 505.000.000.000  (lima  ratus  lima  milyar  rupiah)  uang  jaminan  yang  diberikan  sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian presentase uang jaminan yang diberikan sebesar 0,05%.
Untuk  menjawab  masalah  –  masalah  berkaitan  dengan  jaminan  uang  tersebut,  maka berikut  ini  penulis  sampaikan  model  mekanisme  penangguhan  penahanan  dengan  jaminan uang pada perkara tindak pidana korupsi.
Model Mekanisme Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  model  mekanisme  penangguhan  penahanan  dengan  jaminan  uang  pada perkara tindak pidana korupsi diatas dapat penulis jelaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk menetapkan besaran uang jaminan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Uang jaminan  tersebut  disetor  sendiri  oleh  tersangka/terdakwa,  keluarga  atau  penasehat  hukum kepada  panitera  pengadilan  dengan  formulir  penyetoran  yang  dikeluarkan  pejabat  sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Proses penyetoran diawasi oleh pengawas internal, Bukti setoran dibuat rangkap tiga sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri, sehelai diberikan kepada yang  menyetor  untuk  dijadikan  bukti  kepada  instansi  yang  menahan  sebagai  bukti  telah melaksanakan  isi  perjanjian  dan  sehelai  lagi  dikirim  oleh  panitera  kepada  pejabat  yang berwenang untuk digunakan sebagai kontrol.
Pengembalian  uang  jaminan  dari  panitera  kepada  tersangka/terdakwa  dilakukan berdasarkan  surat  pencabutan  penangguhan  penahanan  yang  dikeluarkan  pejabat  yang berwenang  dengan  tetap  diawasi  oleh  pengawas  internal  ini  dimaksutkan  untuk  mencegah terjadinya mafia peradilan.
Besaran uang jaminan yakni 50% dari kerugian negara ini diberikan dengan dasar pikir sebagai berikut :
1. Membatasi tersangka/terdakwa dalam memenuhi uang jaminan yang cukup besar yakni 50% dari kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi.
2. Memberikan efek jera bagi tersangka/terdakwa atas perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
3. Memberikan  batasan  jumlah  nilai  uang  jaminan  yang  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).
Terkait  dengan  model  mekanisme  penangguhan  penahanan  dengan  jaminan  uang  pada perkara tindak pidana korupsi di atas maka teori sistem peradilan pidana dipergunakan untuk menjelaskan  bahwa  dalam  penegakan  hukum  pidana  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dan terkoordinasi diantara subsistem  –subsistem peradilan pidana yaitu subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan (sebagai penuntut  umum)  dan  subsistem  pengadilan  (sebagai  hakim).  Ketiga  subsistem  ini  baru  bisa berjalan dengan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama.
Dalam  pelaksanaan  tugas  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan  perlu  adanya transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelangaran.Disamping itu perlu pengawasan yang bertugas sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana.
Dengan  konsep  dan  metode  pengawasan  yang  baik,  dan  dapat  dijalankan  secara  benar maka  diharapkan  dapat  menghilangkan  penyimpangan  yang  terjadi,  setidak-tidaknya  dapat meminimalkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN
Pada  Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  ketentuan  Pasal  31  KUHAP  dan  PP  No.  27  tahun  1983  serta  angka  8  Lampiran Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.14-PW.07.03/1983,  telah  mengatur  terkait pembayaran  uang  jaminan  untuk  mendapatkan  penangguhan  penahanan,  namun  dalam penerapannya belum berjalan maksimal hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 31 ayat (1) KUHAP yang memberi kebebasan penentuan penangguhan penahanan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi diskriminasi hukum  atau  rentan  dengan  penyalahgunaan  kewenangan  yang  akan  berimbas  terjadinya pelangaran  hak  asasi  manusia  dalam  hal  ini  hak  asasi  tersangka/terdakwa.  Secara  realitas jaminan berupa uang atau orang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi dan mewaspadai hal – hal yang bersifat negatif.
Disamping  itu  berdasarkan  Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.14- PW.07.03/1983 dalam butir ke-8 (delapan) huruf d dimana disebutkan bahwa Uang jaminan yang  dimaksud  butir  b,  disetorkan  sendiri  oleh  pemohon  atau  penasihat  hukumnya  atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikelurkan oleh pejabat yang  berwenang  sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan.  Faktanya  uang  jaminan  penangguhan penahanan  dari  tersangka/terdakwa,  atau  penasihat  hukumnya  atau  kelurganya  diserahkan langsung kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.
Belum  adanya  ketentuan  secara  jelas  tentang  berapa  besaran  nilai  uang  yang  dijadikan jaminan. Besarnya nilai uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat  pemeriksaannya.  Berdasarkan  Pasal  35  ayat  (1)  PP  Nomor  27  Tahun  1983  tentang pedoman  pelaksanaan  KUHAP  sehingga  terjadi  perbedaan  penerapannya  di  setiap  daerah dalam kasus tertentu. Untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.
Berdasarkan apa yang disimpulhan diatas, maka akan dikemukaan saran sebagai berikut perlu  dilaksanakan  program  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat  dengan  memberikan pengertian kepada masyarakat sejelas-jelasnya tentang ketentuan pasal 31 KUHAP dan PP No.
27  tahun  1983  serta  angka  8  Lampiran  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.14- PW.07.03/1983,  bahwa  untuk  melakukan  penangguhan  penahanan  diperlukan  uang  jaminan dan  memberi  pengertian  kepada  masyarakat  bahwa  uang  jaminan  tersebut  bukan  untuk penyidik,  namun  diserahkan  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri.  Apabila  penjamin  dapat menghadapkan  atau  menghadirkan  tersangka  kepada  penyidik  saat  dibutuhkan  maka  uang jaminan  tersebut  akan  kembali  lagi  kepada  tersangka  atau  keluarga  tersangka.  Tingginya kesadaran  hak  dan  kewajiban  hukum  masyarakat,  akan  tidak  mudah  dipermainkan dengankewenangan-kewenangan aparatpenegak hukum.
Khusus mengenai besarnya uang jaminan ditentukan dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP)  terhadap  perkara/kasus  tertentu.  Sehingga  tidak  ada  kerancuan  dalam  menentukan besarnya  uang  jaminan  dalam  proses  penangguhan  penahanan  dan  tidak  terjadi  perbedaan penerapannya  disetiap  daerah.  Disamping  itu  agar  pelaksanaan  penangguhan  penahanan dengan uang jaminan dapat dilaksanakan secara konsekwen tentunya perlu melibatkan unsur pengawasan  internal.  Ini  dimaksudkan  guna  penerapan  aturan  yang  benar  sesuai  ketentuan yang ada dan mencegah terjadinya mafia peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Azhary, 1995 Negara Hukum Indonesia . UI pres Jakarta
Andi  Hamzah,  1991 Pelaksanaan  Peradilan  Pidana  Berdasarkan  Teori  dan  Praktek (Penahanan- Dakwaan-Requisatoir ), Rineka Cipta
Al.  Wisnubroto,  2002 Praktek  Peradilan  Pidana  Proses  Persidangan  Perkara  Pidana ,  PT. Galaxy Puspa Mega Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2007 Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem  PeradilanPidana Terpadu : BP Universitas Diponegoro Semarang
Badan  pembinaan  Hukum  Nasional,  2010. Penangguhan  penahanan  bagi  koruptor .

## Kementrian Hukum dan HAM RI
Bagir  Manan,  1999 Penelitian  Di  Bidang  Hukum,  Dalam  Jurnal  Hukum  Puslitbangkum Nomor:  1-1999 ,  Pusat  Penelitian  Perkembangan  Hukum,  Lembaga  Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung
H.M.A Kuffal, 2004 Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum , Universitas Muhammadiyah Malang
Harun M Husein, 1991 Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana . PT Rineka Cipta Jakarta
L.  He.  Hulsman,  1984 Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum, Saduran oleh Soedjono D . Rajawaali Jakarta
Lilik Mulyadi, 2002 Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap SuratDakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan) : PT Citra Aditya Bakti
M Yahya Harahap, 2000 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) . Sinar Grafika Jakarta
Mien  Rukmini,2003 Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia . Alumni Bandung
Muladi, 1995 Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana , UNDIP Semarang.
Ridwan Eko Prasetyo, 2015 Hukum Acara Pidana . Pustaka Setia Bandung

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana