AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN SAK SYARI’AH UNTUK MEMENUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARI’AH PADA PT. BPR SYARI’AH SPM PAMEKASAN
SYAIFUL syaiful@unira.ac.id

## Universitas Madura

## ABSTRACT
The banking sector has a strategic position and is one of the most decisive factors in  the  development  process.  Thus,  to  improve  the  efficiency  and  effectiveness  of  bank functions, the coaching and supervision must be done. Consistency is an essential part of bank management, especially in establishing sound funding strategies, including accounting procedures, in order to stay dynamic in line with the demands of the community as a bank service user. The level of adherence to applicable standards and financial accounting rules can also trigger problems at the level of public confidence, particularly in shari'ah-operated banks  against  Shari'ah  Financial  Accounting  Standards.    The  purpose  of  this  study  is  to determine the application of Sharia Accounting Standards to transaki-transaction syari'ah and compliance the use of SAK Syari'ah conducted by PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan. This is a descriptive case study research type. The object of research conducted at PT. BPR Syari'ah  SPM  Pamekasan  by  looking  at  data  in  the  form  of  transactions  and  financial statements.The results of the analysis of the data obtained and observations made can be seen  that  the  accounting  of  Islamic  banking,  both  recognition  and  measurement  of transaction journal and presentation of balance sheet and profit and loss made by PT. BPR Syari'ah  SPM  Pamekasan,  so  far  very  relevant  and  not  contrary  to  the  Sharia  SAK  and operational activities carried out fairly and relevant to the principles of shari'ah. Keywords: SAK Syari'ah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Syari'ah Entity, Syari'ah Transaction

## ABSTRAK
Sektor  perbankan  memiliki  posisi  strategis  dan  merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  menentukan  dalam  proses  pembangunan.  Dengan  demikian,  untuk  peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  fungsi  bank,  maka  pembinaan  dan  pengawasan  harus  dilakukan. Konsistensi menjadi bagian  yang amat penting dalam manajemen bank, khususnya dalam menetapkan  strategi  pendanaan  yang  sehat,  termasuk  prosedur  akuntansinya,  agar  tetap dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Tingkat ketaatan pada standar dan aturan akuntansi keuangan yang berlaku dapat juga memicu permasalahan pada tingkat keyakinan masyarakat, khususnya pada bank yang beroperasi secara syari’ah terhadap  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syari’ah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Syari’ah terhadap transaki-transaksi syari’ah dan kepatuhan  penggunaan  SAK  Syari’ah  yang  dilakukan  oleh  PT.  BPR  Syari’ah  SPM Pamekasan.  ini  merupakan  jenis  penelitian  studi  kasus  yang  bersifat  deskriptif. Objek penelitian dilakukan pada PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan dengan melihat data berupa transaksi-transaksi dan laporan keuangan.
Hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa  akuntansi  perbankan  syariah,  baik  pengakuan  dan  pengukuran  jurnal  transaksi maupun penyajian neraca dan laba rugi yang dilakukan PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan,
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
sejauh  ini  sangat  relevan  dan  tidak  bertentangan  dengan  SAK  Syari’ah  dan  kegiatan operasional dilaksanakan secara wajar dan relevan dengan prinsip syari’ah.
Kata Kunci: SAK  Syari’ah, Mudharabah,  Musyarakah,  Murabahah, Entitas  Syari’ah, Transaksi Syari’ah.

## PENDAHULUAN
Sektor  perbankan  memiliki  posisi  strategis  dan  merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  menentukan  dalam  proses  pembangunan.  Lembaga  perbankan  memiliki  pengaruh besar  dalam  globalisasi  ini.  Tidak  ada  sistem  ekonomi  yang  dapat  tetap  sehat  dalam memberikan  sumbangan  positif  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  ekonomi  tanpa  dukungan positif  lembaga  keuangan  perbankan.  Oleh  karena  itu,  peranan  perbankan  nasional  perlu ditingkatkan  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat, untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas maka pembinaan dan pengawasan harus dilakukan. Perbankan di  Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar mampu menghadapi persaingan global.
Kepercayaan  masyarakat  akan  keberadaan  bank  merupakan  tuntutan  pokok  yang harus diwujudkan. Bagaimanapun bank harus mampu menarik keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan setiap aktivitasnya dengan baik. Sisi akuntansi, menyangkut segala  prosedur  pencatatan  dan  pelaporan,  merupakan  salah  satu  aktivitas  yang  sangat penting untuk diperhatikan. Tingkat ketaatan pada standar dan aturan akuntansi keuangan yang  berlaku  dapat  juga  memicu  permasalahan  pada  tingkat  keyakinan  masyarakat, khususnya pada bank yang beroperasi secara syari’ah terhadap standar akuntansinya yang terangkum dalam Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah.
Pada saat UU No.7 tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya bank  syari’ah  di  Indonesia  belum  jelas.  Hanya  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (2)  bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
Tim Penyusun SAK telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syari’ah dan Draft tentang SAK Syari’ah pada bulan Agustus  2006.  Dari  uraian  tersebut  juga  menghasilkan  masukan-masukan  yang  sangat berarti,  yang  menuntut    tim  untuk  mencermati  lebih  hati-hati,  khususnya  yang  berkaitan dengan Laporan keuangan  Syari’ah. Diskusi, pertemuan dengan Dewan Syari’ah Nasional secara terus menerus dilakukan. Dalam PSAK Syari’ah terdiri dari Kerangka Penyusunan dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syari’ah,  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syari’ah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istihsna, Akuntansi Mudharabah, dan Akuntansi Musyarakah dan  sebagai  upaya  mendukung  SAK  Syari’ah  telah  diterbitkan Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syari’ah  Indonesia  yang  berisi  pedoman  secara  rinci ketentuan-ketentuan  perbankan  syari’ah.  Penerbitan  PAPSI  oleh  IAI  dan  BI  tersebut digunakan  untuk  menjelaskan  penyusunan  pedoman  yang  sejalan  dengan  tujuan  laporan keuangan syari’ah di bank-bank syari’ah.
Dalam memahami Akuntansi Syari’ah, ada tujuh hal yang perlu diperhatikan yaitu Pertama tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari’ah yang  memuat  tentang  tujuan  laporan  keuangan,  karakteristik  kualitatif  yang  menetukan manfaat informasi dalam laporan keuangan dan definisi, pengakuan dan pengukuran unsur- unsur  yang  membentuk  laporan  keuangan,  Kedua  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
syari’ah yang memuat tentang penyajian laporan keuangan entitas syari’ah, ketiga tentang Akuntansi Murabahah, keempat  Akuntansi Salam, kelima  Akuntansi Istihsna, keenam Akuntansi Mudharabah , dan ketujuh Akuntansi Musyarakah .
Kelahiran  bank  syari’ah  di  Indonesia  didasari  oleh  tuntutan  bermuamalah  secara Islam  yang  merupakan  keinginan  kuat  dari  sebagian  besar  umat  Islam  di  Indonesia  dan sebagai  langkah  aktif  dalam  rangka  restrukturisasi  perekonomian  Indonesia.  Direktorat perbankan  syari’ah  BI  mencatat  jumlah  bank  syari’ah    mencapai  10,  terdiri  dari  2  Bank Umum Syari’ah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syari’ah (UUS) dari sejumlah bank nasional dan bank daerah, dengan ratusan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Disamping itu terdapat 82 Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah, dengan keberadaan Bank Perkreditan Syariah Syariah dituntut  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat  Islam  terutama  kelompok ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
PT BPR Syari‘ah SPM Pamekasan merupakan salah satu bank syari’ah yang dikelola dengan  prinsip  universalitas  dan  keterbukaan,  mencoba  untuk  memberikan  solusi  bagi pengembangan  dan  pemberdayaan  ekonomi  ummat  yang  berpegang  pada  prinsip-prinsip syariah Islam. Bermula dari keprihatinan  pemerintah kabupaten Pamekasan melihat kondisi ekonomi  masyarakat  terutama  ekonomi  lemah    yang  merasa  kesulitan  meningkatkan usahanya akibat minimnya modal yang dimiliki dan sulitnya mendapatkan tambahan modal dari perbankan. Disisi lain masyarakat Pamekasan yang agamis merasa risih dan was-was berhubungan dengan bank konvensional karena merasa bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah tentang Laporan Keuangan Syari’ah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia (PAPSI) oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang patut kita syukuri keberadaanya.  Adanya  SAK  Syari’ah  dan  PAPSI  memiliki  banyak  makna.  Dari  Sudut pandang  perkembangan  industri  perbankan  syari’ah,  SAK  Syari’ah  dan  PAPSI  dapat diharapkan  sebagai  instrumen  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah, namun juga menjadi tuntutan bagi bank-bank syari’ah  untuk  lebih  serius  dalam  mematuhinya  sebagai  wujud  tanggung  jawab  kepada masyarakat.  Karena  sangat  besar  kemungkinan  masyarakat  akan  menggunakan  sudut pandang  tingkat  ketaatan  pada  standar  tersebut  sebagai  tolak  ukur  penilainan  bank  yang bersangkutan  telah  sesuai  syari’ah.  Apabila  yang  terjadi  sebaliknya,  maka  akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan industri bank syariah di Indonesia.
Sementara  itu  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah, SAK Syari’ah dan PAPSI diharapkan mampu memberikan informasi  yang relevan dalam penyusunan  laporan  keuangan  bank  syari’ah,  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  dan akuntabilitas    bank  syari’ah.  Selain    itu    sebagai  modal  utama  bagi  bank  syari’ah  dalam proses pengembangan bisnis keuangan yang Islami, yang memiliki daya saing.
Beranjak  dari  kenyataan  di  atas,  maka  timbul  dorongan  untuk  membahas  secara umum melalui penelitian terhadap Perlakuan Akuntansi dan Penerapan SAK Syari’ah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pamekasan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  Bagaimana  perlakuan  akuntansi  dan  penerapan  Standar  Akuntansi  Syariah  untuk memenuhi  kewajaran  laporan  keuangan  entitas  syari’ah  pada  PT.  BPR  Syari’ah  SPM Pamekasan ?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlakuan  akuntansi  dan  penerapan Standar Akuntansi Syari’ah terhadap transaksi-transaksi syari’ah di PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan. Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan manfaat pada pihak manajemen
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
dalam pengelolaan dan mengembangkan sistem pencatatan perbankan syari’ah yang sehat. Sebagai informasi pihak manajemen PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan dalam menyusun Laporan  Keuangan,  sehingga  Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan  akan  sesuai  dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Dasar Perbankan Syari’ah Pengertian Perbankan Syari’ah
Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi  ini  untuk  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan  umat  manusia.  Adapun  kerangka  muamalat  secara  garis  besar  dapat  dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: politik, sosial, dan ekonomi.
Bank syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan media jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga ( riba ), bebas dari kegiatan  spekulatif  yang  nonproduktif  seperti  perjudian  ( maysir ),  bebas  dari  hal-hal  yang tidak  jelas  dan  meragukan  ( gharar ),  berprinsip  keadilan,  dan  hanya  membiayai  kegiatan usaha yang halal. (Ascarya dan Yumanita, 2005:4).
Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah Islam. Bank Islam adalah:
1.   Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syari’ah adalah bank yang beroperasi  dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank syari’ah memberikan manfaat  terhadap peningkatan ekonomi ummat antara lain:
a. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
e. Membangun  organisasi  yang  berprinsip  syarikat,  sehingga  terjadi  proses  yang  kuat membantu yang lemah.

## Tujuan Didirikanya Bank Islam (Syari’ah)
Menurut Warkum Sumitro (2004:17) bank Islam didirikan dengan tujuan :
a. Mengerahkan  kegiatan  ekonomi  umat  untuk  bermuamalah  secara  Islam,  khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
b. Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi,  dengan  jalan  meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk  menyelamatkan  ketergantungan  umat  Islam  terhadap  bank  non-Islam (konvensional)  yang  menyebabkan  umat  Islam  berada  di  bawah  kekuasaan  bank, sehingga umat Islam tidak bisamelaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih  besar  terutama  kepada  kelompok  miskin,  yang  diarahkan  kepada  kegiatan  yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank  Islam  yang  diharapkan  mampu  menghindarkan  inflasi  akibat  penerapan  sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

## Keistimewaan Bank Islam (Syari’ah)
Menurut Warkum Sumitro (2004:24) keistimewaan bank Islam terletak pada konsep yang berorentasi pada kebersamaan dalam hal :
a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem  operasi profit  and  loss  sharing sebagai  sebagai  pengganti  bunga,  baik  yang diterapkan kepada nasabah maupun yang diterapkan kepada bank sendiri.
b) Memerangi  kemiskinan  dengan  membina  golongan  ekonomi  lemeh  dan  tertindas ( dhuafah dan mustadhafin ) melalui bantuan hibah yang diarahkan bank secara produktif.
c) Mengembangkan  produksi,  menggalakkan  perdagangan  dan  memperluas  kesempatan kerja    melalui  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  produsen,  pengusaha,  pedagang, perantara dan konsumen.
d) Meratakan  pendapatan  melalui  system  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing )  baik  yang diperlukan  kepada  bank  sebagai  mudharib  atau  pemegang  amanah  maupun  kepada peminjam dalam operasi mudharabah dan musyarakah.

## Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah
Secara  garis  besar,  hubungan  ekonomi  berdasarkan  syariah  Islam  ditentukan  oleh hubungan aqad yang  terdiri  dari  lima  konsep aqad .  Bersumber  dari  kelima  konsep  dasar inilah  dapat  ditemukan  produk  produk  lembaga  keuangan  bank  syariah  dan  lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: a. Prinsip Simpanan Murni ( al-Wadi’ah )
Prinsip  Simpanan  Murni  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  bank  Islam  untuk memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  kelebihan  dana  untuk  menyimpan  dananya dalam bentuk al-wadi’ah. Fasilitas al-wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan  keuntungan  seperti  halnya  tabungan  dan  deposito.  Dalam  dunia  perbankan konvensional al-wadi’ah identik dengan giro.
Al-Wadi’ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang)dengan penyimpan (termasuk  bank) di  mana penyimpan bersedia untuk  meyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. .(Warkum Sumitro 2004:31). b. Bagi Hasil ( syirkah )
Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyadia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.
c. Prinsip Jual beli ( at-Tijarah )
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan  membeli  terlebih  dahulu  barang  yang  dibutuhkan  atau  mengangkat  nasabah  sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual  barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).
d. Prinsip sewa ( al-Ijarah )
Ijarah, adalah  aqad  sewa-menyewa  antara  pemilik  objek  sewa  dan  penyewa  untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.(Wiyono,2005:142).
e. Bai al Takjiri atau ijarah al muntahiyah bittamlik
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa ( Finacial Lease ).
f. Prinsip jasa (al- Ajr Wal Umulah )
Prinsip  ini  meliputi  seluruh  layanan  non  pembiayaan  yang  diberikan  bank.  Bentuk produk  yang berdasarkan prinsip  ini antara lain:  Bank Garansi, Kliring,  Inkaso, Transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al- ajr wal Umulah.

## Produk-Produk Bank Syariah
Secara garis besar, Muhammad (2005) menjelaskan bahwa pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : a. Produk Penghimpunan Dana
1.   Prinsip Wadi’ah
Prinsip  wadi’ah  implikasi  hukumnya  sama  dengan qardh, dimana  nasabah  bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Wiyono (2005:33) menyebutkan bahwa prinsip wadi’ah dalam produk bank syariah dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu :
a. Wadi’ah Yad-amanah
Merupakan  aqad  penitipan  barang  atau  uang  dimana  pihak  penerima  titipan  tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang  titipan  yang  bukan  diakibatkan  perbuatan  atau kelalaian penyimpan.
b. Wadi’ah Yad-dhamanah
Dengan  konsep wadi’ah  yad-dhamanah, pihak  penyimpan  dengan  atau  tanpa  izin pemilik  barang  dapat  memanfaatkan  barang  yang  dititpkan  dan  bertanggung  jawab  atas kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  disimpan.  Semua  manfaat  dan  keuntungan  yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.
2.   Prinsip Mudharabah Secara garis besar, Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
a. Mudharabah Mutlaqah Penerapan Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito. b . Mudharabah Muqayyadah Merupakan  penyaluran  dana Mudharabah langsung  kepada  pelaksana  usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.
b. Produk Penyaluran Dana
1. Prinsip Jual Beli ( at-Tijarah )
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan, antara lain:
a. Pembiayaan Murabahah
Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
b. Salam (jual beli barang belum ada)
Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
c. Istishna Jual  beli  seperti aqad  salam, namun  pembayarannya  dilakukan  oleh  bank  dalam beberapa  kali  pembayaran. Istishna diterapkan  pada  pembiayaan  manufaktur  dan konstruksi.
2. Prinsip Sewa ( al-Ijarah )
Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ini  sama  dengan  prinsip  jual  beli,  namun  perbedaannya  terletak  pada  objek  transaksinya.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa.
3.  Prinsip Bagi Hasil ( syirkah )
Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:
1) Musyarakah
a. Semua  modal  disatukan  untuk  dijadikan  modal  proyek Musyarakah dan  dikelola bersama-sama.
b. Setiap  pemilik  modal  berhak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  usaha  yang dijalankan oleh pelaksana proyek dan waktu penyerahan.
2) Mudharabah
a. Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  selaku  pengelola  modal,  harus diserahkan  secara  tunai,  dapat  berupa  uang  atau  barang  yang  dinyatakan  nilainya dalam satuan uang.
b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu:
1. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan aqad, pada setiap bulan atau waktu yang  disepakati.  Bank  selaku  pemilik  modal  menanggung  seluruh  kerugian kecuali  akibat  kelalaian  dan  penyimpangan  pihak  nasabah,  seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
2. Bank  berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  pekerjaan  namun  tidak  berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah.
c. Mudharabah Muqayyadah
Pada dasarnya sama dengan persyaratan diatas. Perbedaannya terletak pada adanya batasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

## Ruang Lingkup SAK Perbankan Syari’ah
Pernyataan  ini  diterapkan  untuk  bank  umum  syari’ah,  bank  perkreditan  rakyat syari’ah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal- hal  umum  yang  tidak  diatur  dalam  pernyataan  ini  mengacu  pada  pernyataan  standar akuntansi  keuangan  yang  lain  dan  atau  prinsip  akuntansi    yang  berlaku  umum  sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Usaha  bank  banyak  dipengaruhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang dapat  berbeda  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum.  Laporan  keuangan  yang disajikan  berdasarkan  pernyataan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  memenuhi  peraturan perundang-undangan tersebut. Defenisi produk-produk perbankan syari’ah menurut PSAK 59:
1. Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.
2. Musyarakah
Musyarakah adalah  akad  kerjasama  diantara    para  pemilik  modal    yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
3. Murabahah
Murabahah adalah akad  jual beli barang dengan  menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
4. Salam
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Salam adalah  akad  jual  beli muslam  fi’ih (barang  pesanan)  dengan  penangguhan pengiriman  oleh muslam  ilahi (penjual)  dan  pelunasannya  dilakukan  segera  oleh  pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Salam Paralel adalah akad salam yang dilakukan oleh bank dimana bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan.
5. Istishna
Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menguasai produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
Istishna paralel adalah akad istishna yang dilakukan oleh bank, dimana bank dapat bertindak  sebagai  penjual  kemudian  memesan  kepada  pihak  lain  ( sub-kontraktor )  untuk menyediakan barang pesanan dengan cara Isthisna .
6. Ijarah
Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (objek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa  menyewa  antara  pemilik  objek  sewa  dan  penyewa  ntuk mendapatkan  imbalan  atas  objek  sewa  yang  disewakannya  dengan  opsi  perpindahan  hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
7. Wadiah
Wadiah adalah  titipan  nasabah  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan  setiap  saat apabila  nasabah  yang  bersangkutan  menghendaki,  bank  bertanggungjawab  atas pengembalian titipan tersebut.

## 8. Pinjaman qard
Pinjaman Qard adalah penyajian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu  berdasarkan  persetujuan  kesepakatan  antara  peminjam  dan  pihak  yang  meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
9. Sharf
Sharf adalah akad jual  beli  suatu  valuta  dengan  valuta  lainnya.  Transaksi  valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli banknotes ) hanya dapat dilakukanu untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

## Kewajaran Laporan Keuangan Perbankan
Arti Akuntansi
“Akuntansi  adalah  proses  mengidentifikasikan,  mengukur,  dan  melaporkan informasi ekonomi untuk memingkinkan adanya penilaian dan keputusan yag jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.” (Soemarso, 1996: 5)
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah seperangkat ilmu  pengetahuan  dan  fungsi  yang  berkepentingan  dengan  masalah  pengadaan, pengabsahan,  pencatatan,  pengklasifikasian,  pemrosesan,  peringkasan,  penganalisaan, penginterprestasian,  dan  penyajian  secara  sistematik  informasi  yang  dapat  dipercaya  dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurus keuangan dan lainnya.
Dalam  fungsi  perencanaan  informasi  akuntansi  sangat  berguna  terutama  sebagai pemberi  data  aktual  yang  akan  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  anggaran  atau
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
perencanaan operasi perusahaan. Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi  sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan penilaian dan upaya koreksi dan perbaikan lebih dini. Dalam fungsi pengarahan dan koordinasi maka sistem  akuntansi  sengaja  didesain  untuk  menampung  segala  informasi  sehingga  hasilnya dapat dijadikan dasar dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan perbankan.
Dalam  fungsi  perencanaan  informasi  akuntansi  sangat  berguna  terutama  sebagai pemberi  data  aktual  yang  akan  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  anggaran  atau perencanaan operasi perusahaan. Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi  sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan penilaian dan upaya koreksi dan perbaikan lebih dini. Dalam fungsi pengarahan dan koordinasi maka sistem  akuntansi  sengaja  didesain  untuk  menampung  segala  informasi  sehingga  hasilnya dapat dijadikan dasar dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan perbankan.
Perbedaan  antara  Akuntansi  Perbankan  syariah  dengan  Akuntansi  Perbankan Konvensional  berkaitan  dengan  sasaran-sasaran  dari  mereka  yang  memerlukan  informasi akuntansi  demikian  juga  informasi  yang  mereka  butuhkan.    Artinya  bahwa  terdapat perbedaan  antara  sasaran-sasaran  yang  ditetapkan  untuk  bank-bank  syariah  dengan  bank- bank konvensional. Tujuan dari akuntansi perbankan syariah adalah:
a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kebutuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
b. Menyediakan  Informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai  laporan  dalam pengambilan keputusan.
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perbankan Konvensional Menurut PSAK 31
a. Neraca
Bank menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
b. Laporan Laba Rugi
Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut  karakteristiknya  dan  disusun  dalam  bentuk  berjenjang  ( multiple  step )  yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. Dengan memperhatikan ketentuan  yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada laporan laba rugi atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur pendapatan beban.
c. Laporan Aliran Kas
Laporan aliran kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang Lapoan Aliran Kas  dan harus disusun berdasarkan kas selama perioda berjalan.
d. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1 mengenai Laporan Keuangan.
e. Catatan Atas Laporan Keuangan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
Catatan  atas  laporan  keungan  harus  disajikan  secara  sistematis.  Setiap  pos  dalam neraca,  laporan  laba  rugi,  dan  laporan  aliran  kas  yang  perlu  penjelasan  harus  didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengakuan dan Pengukuran Dalam Akuntansi  Syari’ah
1) Akuntansi Murabahah PSAK No. 102
a. Karakteristik
Murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan.  Dalam murabahah berdasarkan  pesanan,  penjual  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada pemesanan  dari  pembeli. Murabahah berdasarkan  pesanan  dapat  bersifat  mengikat  atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
b. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan Murabahah
Pada  saat  perolehan,  asset murabahah diakui  sebagai  persediaan  sebesar  biaya perolehan.
Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
a)   Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
1. Dinilai sebesar biaya perolehan
2.  Jika  terjadi  penurunan  nilai  asset  karena  usang,  rusak,  atau  kondisi  lainnya  sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset:
b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah tidak mengikat, maka:
(1) Dinilai  berdasarkan biaya perolehan  atau nilai  bersih  yang dapat  direalisasi,  mana yang lebih rendah; dan
(2) Jika nilai bersih dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan; maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
2) Akuntansi Mudharabah PSAK No. 105
a. Karakteristik
Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Mudharabah terdiri  dari  atas mudharabah  muthlaqah,  mudharabah  muqayyadah,  mudharabah musytharakah. Jika  entitas  bertindak  sebagai  sebagai  pengelola  dana,  maka  dana  yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip  bagi  hasil atau bagi  laba ( profit sharing ).  Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto ( gross profit ) bukan total pendapatan (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah  laba  neto  ( net  profit )  yaitu  laba  bruto  dikurangi  beban  yang  berkaitan  dengan pengelolaan dana mudharabah.
b. Pengakuan dan pengukuran investasi Mudhrabah
Dana mudharabah yang  disalurkan  oleh  pemilik  dana  diakui  sebagai  investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.
Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan b. Investasi mudharabah dalambentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
1. Jika  nilai  wajar  lebih  tinggi  daripada  nilai  tercatatnya  diakui,  maka  selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
3) Akuntansi Musyarakah PSAK No. 106
a. Karakteristik
Para  mitra  ( syarik )  bersama-sama  menyediakan  dana  untuk  mendanai  suatu  usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah  satu  mitra  dapat  mengembalikan  dana  tersebut  dan  bagi  hasil  telah  disepakati nisbahnya  secara  bertahap  atau  sekaligus  kepada  mitra  lain.  Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas setara kas atau asset nonkas.
b. Pengakuan dan pengukuran investasi Musyarakah
Untuk  pertanggung  jawaban  pengelolaan  usaha musyarakah dan  sebagai  dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset nonkas untuk usaha musyarakah.
Pengukuran investasi musyarakah:
a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
b) Dalam bentuk  asset nonkas dinilai sebesar nilai  wajar dan jika terdapat  selisih antara  nilai  wajar  dan  nilai  buku  asset  nonkas,  maka  selisih  tersebut  diakui sebagai selisih penilaian asset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian asset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

## Penyajian Laporan Keuangan Syari’ah PSAK No. 101
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan  dari  entitas  syari’ah.  Tujuan  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari’ah yang bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna  laporan  dalam  rangka  membuat keputusan  -  keputusan  ekonomi  serta  menunjukkan  pertanggung  jawaban  ( stewardship ) manajemen  atas  penggunaan  sumber-sumber  daya  yang  dipercayakan  kepada  mereka. Dalam  rangka  mncapai  tujuan  tersebut,  suatu  laporan  keuangan  menyajikan  informasi mengenai entitas syari’ah yang melipti: asset, kewajiban, dana syirkah temporer,  ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan.
Laporan  keuangan  bank  syari’ah  yang  lengkap  terdiri  dari  komponen-komponen berikut:
Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Pengguanaan dana  Zakat,  Laporan Sumber  dan Penggunaan dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,laporan sumber dan  penggunaan  dana  zakat,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan.  Harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
a) Informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebajikan  akuntansi  yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
b) Informasi  yang diwajibkan dalam PSAK tetapi  tidak disajikan di  neraca,  laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan;
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
c) Informasi  tambahan  yang  tidak  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tetapi  diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
Apabila  entitas  syari’ah  belum  melaksanakan  fungsi  sosial  secara  penuh,  entitas syaria’ah  tersebut  tetap  harus  menyajikan  komponen  laporan  keuangan  sumber  dan penggunaan dana.

## METODOLOGI PENELITIAN
Perusahaan  yang  akan  menjadi  obyek  penelitian  peneliti  adalah  PT  BPR  Syari’ah SPM  Pamekasan  Jl.  Agus  Salim  No.  20  Alasan  Peneliti  memilih  perusahaan  ini  sebagai obyek penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di Pamekasan yang semakin menampakkan perkembangan usahanya dari tahun ke tahun.
Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu penyajian data atau keterangan  dari  materi  yang  didapatkan  sebagai  hasil  penelitian,  dengan  memberikan gambaran  menurut  keadaan  yang  ada  pada  waktu  mengadakan  penelitian  di  PT  BPR Syari’ah SPM Pamekasan. Metode analisis data yang digunakan untuk membahas masalah dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara deskriptif.
Dalam penelitian ini, sumber  yang dianggap tepat adalah data  yang diperoleh dari Direktur Utama. Hal ini jelas, karena Direktur Utama bertugas memimpin dan mengawasi aktivitas bank sehari-hari. Data yang diperoleh dari sumber ini merupakan kelompok data primer,  yaitu data berupa  gambaran umum PT.  BPR Syari’ah SPM  Pamekasan,  aktivitas usaha bank dan stuktur organisasi bank.
Selain data primer, penelitian juga perlu didukung oleh data sekunder. Data sekunder memungkinkan  penelitian  lebih  mempunyai  nilai  baik  dalam  analisa  maupun  kesimpulan yang dihadirkan. Data ini biasanya berupa dokumen atau catatan-catatan yang diperoleh dari pihak intern. Sumber data sekunder diperoleh dari staf Accounting yang bertugas menangani masalah-masalah  dalam  kaitannya  dengan  penyusunan  informasi  keuangan  meliputi pencatatan, pengikhtisaran, pengelompokan data transaksi sampai pelaporan berupa laporan keuangan  neraca  dan  rugi  laba  tahunan.  Data  sekunder  yang  diperoleh  berupa  transaksi- transaksi mudharabah, musyarakah, murabahah , laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang mampu diarahkan pada topik penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Observasi  yaitu  alat  pengumpulan  data  yang dilakukan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  gejala-gejala  yang  diselidiki. Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian sesuai dengan masalah yang dibahas. kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis dan terpadu. Dan wawancara  dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.  Dan dokumen  yaitu setiap bahan tertulis ataupun film,lain dari record  yang tidak dipersiapkan, karena adanya permintaan seorang penyidik. Pengumpulan data dengan menelaah sumber daya yang berupa laporan atau catatan-catatan yang disusun PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan seperti catatan transaksi mudharabah, murabahah, dan musyarakah ,  laporan  neraca  dan  laba-rugi  serta  gambaran  mengenai  struktur  organisasi bank.
Menganalisis transaksi-transaksi syari’ah yang terdapat pada PT BPR Syari’ah SPM Pamekasan. Menganalisis penerapan SAK Syari’ah yang telah dilakukan PT BPR Syari’ah SPM Pamekasan. Analisis yang dilakukan mencakup pengakuan dan pengukuran transaksi- transaksi syari’ah yang dilakukan PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan. Selain itu, analisis
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
juga  dilakukan    terhadap  penyajian  dan  pengungkapan  laporan  keuangan    syari’ah  yang disusun PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Perusahaan
Kota Pamekasan dikenal sebagai kota Gerbang Salam yaitu Gerakan pengembangan Syari’ah  Islam,  Sejalan  dengan  kebutuhan  Ummat  dan  pengembangan  ekonomi  dalam konsep syari’ah maka sangat diperlukan sarana untuk menggerakkan perekonomian di kota Gerbang Salam ini, yaitu dengan berdirinya Bank Syari’ah, jadi sangat layak jika saat ini diresmikan Bank Syari’ah bernama Sarana Pamekasan Membangun dengan status  kantor pusat.  Peresmian  di  bukanya  Bank  Syari’ah  PT.  BPRS  Sarana  Pamekasan  Membangun langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu H. Siti Fajriyah. Saat ini kesempatan yang sangat baik bagi ummat Islam untuk melakukan Fastabiqul Khoirot (marilah berlomba- lomba melakukan kebajikan) untuk  membantu  ummat  yang saat  ini sangat  membutuhkan bantuan  dari  shohibul  mal,  baik  bersumber  perorangan  maupuan  dari  kelembagaan  atau istitusi pemerintah.
Bank Syari’ah Sarana Pamekasan Membangun sebagai salah satu bank syari’ah di Pamekasan (Kota Gerbang Salam) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah  Islam  adalah  bank  yang  dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata  cara  bermuamalat  secara  Islam,  menjauhi  praktik-praktik  yang  di  khawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, serta mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur’an dan hadist.
2. Bank adalah lembaga keuangan atau financial intermediary adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berekaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.
Bank  Syari’ah  /  Bank  Islam  lahir  sebagai  salah  satu  solusi  alternative  terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam di Indonesia pada umumnya dan di Kota Gerbang Salam pada khususnya, yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya atau dibukanya peresmian Bank Syari’ah Sarana Pamekasan Membangun sebagai Bank Islam di Pamekasan.
Falsafah  operasional  Bank  Syari’ah  adalah  mencari  keridhoan  Allah  untuk memperoleh  kebajikan  di  dunia  dan  akhirat.  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan Agama Islam harus dihindari.

## Visi dan Misi Perusahaan
PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:
Visi  :  Menjadi  Bank  Syari’ah  sarana  Pamekasan  membangun  yang  dekat  dengan mayarakat dan terpercaya dalam usaha syari’ah.
Misi  : Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari’ah

## Slogan: Bersyari’ah menuju berkah

## Prosedur Transaksi Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
Seluruh bank yang berada di Indonesia, pengendalian dan pengawasan pembiayaan diatur  dalam  pedoman  standar  penerapan  prinsip  mengenal  nasabah.  Surat  edaran  yang
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
dikeluarkan  Bank  Indonesia  No.  3/29/DPNP  pada  13  Desember  2001,  berisi  tentang pedoman bagi bank untuk menerapkan prosedur mengenal nasabah.
PT.  BPR  Syari’ah  SPM  Pamekasan  sebagai  salah  satu  bank  yang  beroperasi  di wilayah Indonesia mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, sebagai berikut:
3. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
Pengisian  formulir  standar  yang  ditetapkan  oleh  bank  sekurang-kurangnya  memuat informasi:  nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  alamat  serta  kewarganegaraan  yang dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  atau paspor,  alamat  dan  nomor  telepon  tempat  kerja  yang  dilengkapi  dengan  keterangan mengenai kegiatan usaha atau instansi tempat bekerja, keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah.
4. Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan
a. Perusahaan yang tergolong usaha kecil Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan akte  pendirian  dan  anggaran  dasar,  izin  usaha  atau  izin  lainya  dari  instansi  yang berwenang  yang  dibuktikan  antara  lain  dengan  SIUP,  NPWP,  dan  lain  lain,  nama spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan  atas  nama  perusahaan,  alamat  perusahaan,  nomor  telepon  atau  faksimili, keterangan  laporan  keuangan  3  bulan  terakhir,  keterangan  mengenai  sumber  dan tujuan pengguanaan dana.
b. Perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan akte  pendirian  dan  anggaran  dasar,  izin  usaha  atau  izin  lainya  dari  instansi  yang berwenangyang  dibuktikan  antara  lain  dengan  SIUP,  NPWP,  dan  lain  lain,  nama spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon atau faksimili, laporan keuangan  dari  perusahaan  atau  deskripsi  kegiatan  usaha  perusahaan,  struktur manajemen perusahaan, dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakilimperusahaan, keterangan mengenai sumber dan tujuan pengguanaan dana,
c. Lembaga pemerintah Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: nama dan spesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas  berupa  KTP,  SIM  atau  paspor;  surat  penunjukan  bagi  pihak-pihak  yang berwenang  mewakili  lambaga  dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan  bank; keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
d. Badan Lainnya
Yang  dimaksud  dengan  badan  lainnya  antara  lain  partai  politik,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau organisasi lainnya. Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang:  izin  usaha atau izin lainnya atau akte pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang; pihak  yang  ditunjuk  bertindak  untuk  atas  nama  badan  dimaksud;  alamat  badan dimaksud;  keterangan  mengenai  sumber  dan  tujuan  penggunaan  dana;  NPWP (apabila  ada);  keterangan  mengenai  bidang  kegiatan;  laporan  keuangan;  sturuktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan dimaksud.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
5. Prosedur Indentifikasi dan Verifikasi
Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah , bank melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  baik  terhadap  nasabah  perorangan  maupun perusahaan.
Bank meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal- hal  yang  tidak  wajar  atau  mencurigakan;  menatausahakan  fotokopi  dokumen  setelah dilakukan  pencocokan  dengan  dokumentasi  asli  yang  sah;  melakukan  pertemuan  dengan calon  nasabah  sebelum  pembukaan  rekening;  melakukan  pengecekan  silang  untuk memastikan  adanya  konsistensi  dari  berbagai  informasi  yang  disampaikan  oleh  calon nasabah;  mempertimbangkan  kewajaran    informasi  berkaitan  dengan  bidang  usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.
6. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah
Persetujuan  diberikan  oleh  pejabat  bank  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  yang ditetapkan setelah menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah diberikan oleh pejabat bank yang memiliki kewenanagan  satu  tingkat  lebih  tinggi  dari  pejabat  yang  berwenang  dalam  memberikan persetujuan penerimaan calon nasabah.

## Penerapan SAK Syari’ah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah
7. Pengakuan dan Pengukuran mudharabah
Pengakuan  pembiayaan mudharabah dicatat  pada  saat  pembayaran  kas  atau penyarahan aktiva non kas kepada pengelola dana ( mudharib ). Pada saat pemberian kas dan aktiva  non  kas  secara  bertahap  maka  pencatatan  diakui  pada  saat  tahap  pembayaran  atau penyerahan dilakukan. Saat penyerahan aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas yang bersangkutan pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Pembagian keuntungan diakui pada masing – masing jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengakuan laba atau rugi mudharabah diketahui berdasarkan laporan keuangan pengelola dana yang diterima pihak Bank.
8. Pengakuan dan Pengukuran musyarakah
Pembiayaan musyarakah diserahkan pihak bank dalam bentuk uang tunai dan diakui sebesar  jumlah  yang  dibayarkan.  Modal  yang  diserahkan  pihak  bank  dilakukan  secara langsung. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati atas hasil usaha musyarakah.
9. Pengakuan dan Pengukuran murabahah
Pada  saat  uang  diterima  bank  diakui  sebesar  jumlah  yang  diterima  bank.  Saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Pada saat  barang batal dibeli  maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.
Pada  saat  bank  membeli  barang  yang  diinginkan  nasabah,  bank  mengakuinya sebagai  persediaan  dan  disisi  kredit  dicatat  sebagai  kas  karena  yang  menanggung  beban tersebut  bank.  Apabila  nasabah  tidak  dapat  melunasi  karena  alasan  tidak  mampu,  maka permasalahan ini dikembalikan pada perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

## Analisis Dan Interpretasi
a. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah, Musyarkah, Murabahah
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah SPM telah menerapkan asas yang sesuai dengan konsep  nilai Islam yaitu tentang pelarangan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
riba  dalam  berbagai  bentuk,  tidak  mengenal  konsep  nilai  waktu  dari  uang,  konsep  uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat  spekulatif  dan  tidak  diperkenankan  melakukan  dua  transaksi  dalam  satu aqad . Prinsip kerja PT BPR Syari’ah SPM Pamekasan secara garis besar sudah sesuai dengan asas transaksi  syari’ah  yang  tercantum  dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan Syari’ah alinea 15 yaitu “Transaksi syari’ah berdasarkan pada prinsip persaudaraan  ( ukhuwah ),  keadilan  (‘ adalah ),  kemaslahatan  ( maslahah ),  keseimbangan ( tawazun ), universalisme ( syumuliyah )”.
Pengakuan  dan  pengukuran  transaksi murabahah,  mudharabah  dan  musyarakah sampai saat ini pihak Bank mengacu pada PSAK No. 59 meskipun pada bulan Juni 2007 telah  terbit  PSAK  No.  102,  PSAK  No.  105  dan  PSAK  No.  106.  Produk  dan aqad yang disediakan oleh PT. BPRS Pamekasan sangat relevan dengan PSAK No. 59, dimana PSAK No.  59  berisi  penjelasan  tentang  produk-produk  bank  syari’ah  dan aqad-aqad yang  ada dalam  perbankan  syari’ah  serta  didalam  SAK  Syari’ah  menerangkan  tentang  bagaimana mencatat dan melaporkan dalam Akuntansi Syari’ah. Perlakuan pencatatan dan pelaporan tentang transaksi murabahah, mudharabah, dan musyarakah diatur didalam PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106
Dari  ketiga  jenis  transaksi  diatas  yang  dilakukan  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat Syari’ah  SPM  Pamekasan,  yaitu mudharabah,  musyarakah, dan murabahah sejauh  ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106 dan seluruh kegiatan PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan ini ada yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syari’ah.
b. Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan  Syari’ah
Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan sejauh ini  tidak  bertentangan  dengan  PSAK  No.  59  yaitu  tentang  laporan  keuangan  perbankan syari’ah,  rekening-rekening  yang  tersaji  dalam  neraca  dan  laba  rugi  PT.  BPRS    SPM Pamekasan relevan dengan  PSAK No. 59 alinea 152 – 162. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi  Keuangan  Syari’ah  pada  bulan  Juni  2007  pihak  Bank  masih  belum  saatnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syari’ah. PT. BPRS SPM Pamekasan sampai  akhir  tahun  2011  masih  membuat  laporan  keuangan  berdasar  PSAK  No.  59,  dari hasil penelitian sejauh ini laporan keuangan yang dibuat oleh PT. BPRS SPM  Pamekasan sudah siap menerapkan  SAK Syari’ah. Mengenai penjelasan tentang Neraca dan Laba Rugi yang terdapat di PT. BPRS SPM Pamekasan disajikan sebagai berikut:
1. Penyajian dan Pengungkapan Neraca
Untuk penyajian dalam neraca  yang tercantum dalam PSAK No. 101  menjelaskan entitas syari’ah menyajikan asset lancar terpisah dari asset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk  industri  tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Asset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan entitas  syari’ah  mengungkapkan  informasi  mengenai  jumlah  setiap  asset  yang  akan diterima  dan  kewajiban  yang  akan  dibayarkan  sebelum  dan  sesudah  12  bulan  dari tanggal neraca.
Dalam PT. Bank Perkreditan Syari’ah SPM Pamekasan sudah menyajikan neraca sesuai yang tercantum dalam PSAK No. 101. Adapun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam PSAK No. 101 ditentukan berdasarkan kebijakan yang diambil perusahaan. Beberapa kebijakan tersebut adalah:
a. Kas  dan  setara  kas  adalah  investasi  yang  sifatnya  liquid,  berjangka  pendek,  dan dengan mudah dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
perubahan  nilai yang signifikan. Dalam PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan yang ada hanya kas saja.
b. Inventaris  kantor  disajikan  terpisah  dari  aktiva  tetap  yang  terdiri  dari  Inventaris kendaraan, mesin-mesin, meubeler, peralatan kantor
c. Rupa-Rupa aktiva  dibagi menjadi lima,  yaitu pertama beban  yang ditangguhkan yang digunakan untuk biaya pendirian kantor kas dan kantor kas pembantu. Kedua biaya  dibayar  dimuka  yang  digunakan  untuk  asuransi  dan  sewa  usaha.  Ketiga agunan  yang  diambil  alih.  Keempat  penyediaan  dana  yang  diperuntukkan  untuk Qardhul hasan. Kelima Rupa-rupa aktiva lain-lain yaitu berupa persediaan materai.
d. Rupa-rupa Pasiva, terdiri dari  Titipan Bagi Hasil  Deposito, Pendapatan Diterima Dimuka, Penerimaan Dana, dan rupa-rupa pasiva Lainnya.
2. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Laba Rugi Pada  Laporan  Laba  Rugi  entitas  syari’ah  disajikan  sedemikian  rupa  yang menonjolkan berbagai unsur kinerja laporan keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar, dan entitas syari’ah mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan  atas  laporan  keuangan,  jumlah  deviden  per  saham  yang  diumumkan.    Untuk penyajian laporan laba rugi  yang dilakukan oleh PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan secara  garis  besar  sudah  disajikan  dan  tidak  bertentangan  dengan    PSAK  No.  101. Mengenai  hal-hal  yang  belum  tercantum  dalam  PSAK  No.  101  pihak  bank  syari’ah diperbolehkan  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dianggap  perlu  untuk  mendukung pelaporan tersebut selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
Untuk menjamin bahwa bank dalam operasionalnya sudah sesui dengan aturan atau standar yang berlaku, setiap bank syari’ah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Begitu juga pada PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan sendiri memiliki Dewan  Pengawas  Syari’ah  yang  bertugas  untuk  mengawsi  PT.  BPR  Syari’ah  SPM Pamekasan  agar  tidak  melakukan  penyimpangan  atas  ketentuan  dan  prinsip  syari’ah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh PT. BPRS SPM Pamekasan mengenai penyajian laporan laba rugi adalah:
a. Pendapatan  Operasional,  yaitu  pendapatan  jual  beli  yang  terjadi  dengan  usaha menengah,  pendapatan  jual  beli  dengan  usaha  kecil  yang  digunakan  untuk konsumtif atau pendapatan bagi hasil untuk usaha
b. Pendapatan  Non-Operasional,  yaitu  pendapatan  laba  penjualan  harta  tetap  yang sudah tidak memiliki manfaat dan Jasa pengambilan angsuran.
c. Premi  Asuransi,  meliputi  asuransi  kendaraan,  asuransi  kecelakaan  karyawan, asuransi inventaris, asuransi gedung kantor, dan asuransi lainya.

## PENUTUP Kesimpulan
a. PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi atas dasar  hukum  syari’ah  Islam  bagi  hasil  sebagai trade  mark utamanya.  Seperti  halnya lembaga keuangan bank umumnya, PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan melakukan dua aktivitas  pokok  yaitu  pengerahan  dana  masyarakat  dan  penyaluran  dana  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  pembagian  tugas yang dilakukan PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan sudah terstruktur dan sesuai dengan Job Description yang ada. Struktur organisasi yang dibuat pihak manajemen PT. BPR Syari’ah SPM  Pamekasan berfungsi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya fungsi  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dalam  mengawasi  jalannya  bank  Islam  sehingga
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,
pelanggaran  yang  sifatnya  bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah  dapat  ditekan seminimal mungkin.
b. PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan sebagai salah satu lembaga keuangan bank  yang beroperasi atas dasar hukum syari’ah Islam dalam setiap melakukan aktivitas bisnisnya selalu  mencatat  transaksi-transaksinya  (ada  bukti  transaksi).    Transaksi  yang  sering terjadi di PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan yaitu transaksi mudharabah, musyarakah dan murabahah .  Dari  ketiga  jenis  transaksi  yang  dilakukan  PT.  BPR  Syari’ah  SPM Pamekasan, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah sejauh ini  sangat relevan dan tidak bertentangan dengan PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106 dan seluruh kegiatan PT. BPR Syari’ah Pamekasan ini ada yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syari’ah.
c. Kegiatan operasional yang ada dalam PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan pada dasarnya sudah dilaksanakan secara wajar dan relevan dengan prinsip syari’ah, tentang Akuntansi Perbankan  Syari’ah  yang  telah  dilakukan  PT.  BPR  Syari’ah  SPM  Pamekasan  baik dalam pengakuan dan pengukuran  jurnal transaksi, maupun penyajian neraca dan laba rugi pada dasarnya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam PSAK No. 59.  Dengan terbitnya Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah pada bulan Juni 2011 pihak Bank belum saatnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syari’ah. PT. BPR Syari’ah SPM Pamekasan sampai akhir tahun 2011 masih membuat laporan keuangan berdasar PSAK No. 59, sejauh ini laporan keuangan yang dibuat oleh PT.  BPR  Syari’ah  SPM  Pamekasan  sudah  siap  menerapkan  Standar  Akuntansi Keuangan Syari’ah

## Saran
a. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada bulan Juni 2011, PT BPRS SPM Pamekasan pada tahun 2011 sudah saatnya menerapkan SAK Syariah dalam membuat  laporan  keuangan  entitas  Syariah.  Disamping  itu,  BPRS  Pamekasan  perlu mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah guna menjaga konsistensinya system operasional  perbankan  Syariah,  sehingga  akan  terlihat  jelas  perbedaannya  dengan praktik perbankan konvensional.
b. Sebagai  bagian  dari  msyarakat  ekonomi  makro,  khususnya  ekonomi  umat  Islam,  PT BPRS  SPM  Pamekasan  diharapkan  focus  pada  pemulihan  ekonomi  umat  kelompok usaha kecil dan menengah.
c. Hendaknya pihak Bank selalu up to date dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan ekonomi perbankan syariah dan kontinyu dalam mempelajari ilmu ekonomi dan perbankan  Syariah  guna  menghadapi  persaiangan  antar  BPR  Syariah  maupun  Bank- bank Syariah dalam mejalankan operasional perbankan Syariah.
d. Sebagai  lembaga  keuangan  Syariah,  PT  BPR  Syariah  SPM  Pamekasan  diharapkan berperan aktif dalam menjalankan fungsi  sosialnya. Hal  ini sebagai  factor pendorong untuk memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1,

## DAFTAR PUSTAKA
Al-quranul  Karim, Diterjemahkan, PT. Sari Agung, Jakarta, April 2002.
Ascarya  dan  Yumanita,  Diana,  (2005), Bank  Syari’ah:  Gambaran  Umum ,  Seri kebanksentralan No 14, Bank Indonesia, Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia, (2007), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 , tentang Akuntansi Perbankan Syari’ah, Salemba Empat, Jakarta.
Muhammad, (2005), Pengantar Akuntansi Syari’ah , Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi’I, (1992), Apa dan Bagaimana Bank Islam , Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
Soemarso, (1994), Akuntansi Suatu Pengantar , Edisi Baru, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Sumitro,  Warkum,  (2004), Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait (BMUI, Takaful, Pasar Modal) di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Suwardjono, (1994), Akuntansi Pengantar , Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
Suryabrata, Sumadi, (2005), Metodologi Penelitian , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Wiyono,  Slamet,  (2005), Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan  syari’ah Berdasar PSAK dan PAPSI , Grasindo, Jakarta.