## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
The  Urgence  of  Legal  Policy  to  Fulfill  The  Constitutional Rights  to  Employment  Social  Security  for  Vulnerable Workers in The National Social Security System
Rudiansyah Putra Sinaga 1
1 Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: T he problems studied in this thesis are regarding legal policy from the point of view of the prevailing regulations in indonesia, especially those relating to the  fulfillment of constitutional rights. Employment social security for workers and the urgency of fulfillment of social security rights for workers of vulnerable groups who are unable to pay contributions. The research method used is juridical-normative research using an approach that synchronizes the applicable legal provisions in the legal protection of norms or other legal regulations with their relation to the application of legal regulations in practice in the field. The result of the study is that there is a conflict between article 14 paragraph (1) of uu. No. 40 of 2004 concerning the national social security system and the mandate of the 1945 constitution. Social security only targets workers who are wage earners and those who are able to pay contributions, but vulnerable workers are not protected under the social security.
Keywords : Urgency; social security; vulnerable workers.
How to Site: Rudiansyah Putra. (2021). The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 476–494. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.51

## Introduction
Setiap negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat lazimnya mengutamakan warganya memiliki standar kehidupan yang sejahtera. Standar kehidupan yang sejahtera ditandai dengan adanya kaedah yang fundamental, yaitu totalitas kehidupan yang layak disegala bidang. Ini merupakan perwujudan dari penegakan hak asasi manusia, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi dimana pemerintah harus memberikan jaminan dan pelayanan yang maksimal.
Di Indonesia, tidak terkecuali. Dengan menggunakan nilai-nilai instrinsik (hakiki) yang terkandung di dalam Pancasila dan aturan-aturan pokok (utama) di dalam UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia (warga negara Indonesia), terutama hak untuk hidup yang layak yang dibuktikan dengan perwujudan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat, sejahtera dan
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
berkeadilan. Negara melalui pemerintah harus aktif menanganinya. Jika terabaikan, maka kualitas kehidupan warga negara menjadi terancam.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
Pasal 28H ayat (3) yaitu  “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 34 ayat (2) menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Pasal-pasal inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara anggota memberikan jaminan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Bentuk jaminan sosial sesuai Konvensi ILO No 102 Tahun 1952 berupa layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan dan tunjangan ahli waris.
Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibanding sebelum perubahan, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan ( welvaart staat atau welfare state ), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya ( welfare state ) 1 sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.
Untuk mewujudkan negara kesejahteraan di dalam negara hukum maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai bentuk kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang wajib dilakukan karena merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada warga negara sebagaimana telah diamantkan oleh konstitusi UUD
1 Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (Bandung: Alumni, 1982), h.22-23.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
1945. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
Penyelenggaraan SJSN dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UU SJSN, yaitu:  Kegotong-royongan;  Nirlaba; Keterbukaan;  Kehati-hatian;  Akuntabilitas;  Portabilitas;  Kepesertaan bersifat wajib; Dana amanat; Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial, dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta, dengan prinsip bahwa hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
Dengan ditetapkannya UU SJSN, Negara Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengamanatkan pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, untuk selanjutnya amanat tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
Melalui UU BPJS dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli mulai beroperasi dengan menyelenggarakan 4 (empat) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK). BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Program SJSN dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan 4 (empat) jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JK) meliputi empat kepesertaan yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran. Masing-masing jaminan tersebut memiliki upaya untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan rakyat dengan manfaat yang berbeda-beda.
JKK adalah jaminan yang memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. JHT berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangnnya yang diterima saat mengalami resiko cacat total tetap, meninggal dunia, telah mencapai usia 56 tahun atau berhenti bekerja karena PHK atau mengundurkan diri. JP adalah jaminan sosial yang bertujuan
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. JK adalah jaminan yang memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Ketentuan Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pasal 3 membagi peserta program jaminan sosial menjadi 2 (dua), yaitu pekerja Penerima Upah (PU) dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja PU dibagi lagi menjadi dua (dua) kelompok, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pekerja BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Petani, Pemulung, Kuli Panggul dan lain-lain.
Kepesertaan yang bersifat wajib pada program jaminan sosial merupakan bentuk penerapan sejumlah prinsip yang diatur dalam Pasal 4 UU SJSN, satu di antaranya prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong sebagai prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
UU SJSN mengamanatkan pemerintah menanggung iuran program jaminan sosial secara bertahap untuk fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai kelompok tertentu yang dilepaskan dari kewajiban membayar iuran. Pasal 14 ayat (1) UU SJSN frasa “secara bertahap” dimaksudkan agar memperhatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksankan dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan 2 namun Undang-Undang tidak memandatkan pemerintah untuk menyediakan bantuan iuran bagi penduduk miskin dan rentan untuk mengakses jaminan ketenagakerjaan 3 .
Program jaminan sosial  belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada sebagian Pekerja BPU karena ketidakmampuan mereka dalam membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan karena lebih mengutamakan
2 Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU SJSN.
3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, 2014), h.31.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
keperluan konsumsi atau kebutuhan hidup kesaharian, sebab penghasilan mereka hanya dapat membiayai hidupnya untuk hari itu saja sehingga para Pekerja inilah masuk dalam pekerja rentan karena berdampak pada tidak diterimanya perlindungan jaminan sosial yang berpotensi melanggar hak-hak setiap  warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi. Sedangkan untuk jaminan sosial kesehatan perlindungan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk sebagai kelompok rentan diperoleh melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan mengangkat judul :  “ Urgensi Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja Rentan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”

## Discussion

## Hak konstitusional atas jaminan sosial ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Menurut Sentanoe K, jaminan sosial merupakan konsep kesejahteraan yang mengatasi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat dalam rangka mengkoreksi ketidak adilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah 4 .
Dengan demikian, jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, kecelakaan kerja dan cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
Dalam merumuskan konsep jaminan sosial di Indonesia menurut Thabrany yang harus pula dipahami adalah adanya tiga pilar jaminan utama, yaitu:
a. Pilar pertama, yang terbawah adalah pilar bantuan sosial (social assistance) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan
4 Sentanoe Kertonegoro, Reformasi Jaminan Sosial (Jakarta: YTKI, 1997), h.30.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta SJSN.
b. Pilar kedua, adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (diatas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik).
c. Pilar ketiga, adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti investasi saham, reksa dana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya. Pada pilar ketiga jaminan kesejahteraan, yang akan dipenuhi adalah keinginan ( want , demand ) sedangkan pada dua pilar pertama yang dipenuhi adalah kebutuhan ( need ) 5 .
Dari  ketiga pilar tersebut, terlihat bahwa program jaminan sosial di Indonesia berupaya menggabungkan antara peran negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin ( social assistance ) namun pada saat yang sama mengharapkan peran aktif dari warga negara yang mampu untuk membayar premi melalui iuran wajib.
Sentanoe Kertonegoro, dalam bukunya “Reformasi Jaminan Sosial” mengemukakan sifat-sifat umum jaminan sosial sebagai berikut 6 :
1) Merupakan program publik; Jaminan sosial memberikan hak dan kewajiban secara pasti bagi pekerja dan pemberi kerja berdasarkan peraturan perundangan, sehingga bersifat wajib yang perlu senantiasa ditegakkan.
2) Bersifat perlindungan dasar; Jaminan sosial memberikan perlindungan yang
5 Hasbullah Thabrany, “Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN” Makalah dalam The World Health Report, Geneva, 2005, h.6.
6 Sentanoe Kertonegoro, loc.cit.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
sifatnya dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pekerja dan pemberi kerja.
3) Bersifat penanggulangan resiko sosial ekonomis; Resiko yang ditanggulangi berupa peristiwa sosial ekonomis yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya dan/atau membutuhkan perawatan medis.
4) Bersifat Berkelanjutan; Program jaminan sosial bersifat jangka panjang (hari tua, kematian) atau jangka pendek yang berkesinambungan (kecelakaan, kesehatan), sehingga harus senantiasa dijaga solvabilitas dan likuiditasnya.
5) Bersifat Lintas Sektor; Jaminan sosial mempunyai tujuan sosial yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan tujuan ekonomis yang termasuk dalam kebijakan ekonomi makro sehingga memerlukan kerjasama dan koordinasi antara sektor ketenagakerjaan, kesehatan, keuangan, kependudukan, perindustrian, perdagangan, sosial, peranan wanita, penegakan hukum dan lain- lain.
Jaminan sosial merupakan hak esensial yang harus dipenuhi oleh negara sebagai tanggung jawab konstitusionalnya mewujudkan kesejahteraan, memberikan perlindungan sosial, agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Maka jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar maka Hak Konstitusional yang merupakan bagian dari konstitusi harus dilindungi keberadaannya. Sehingga karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya 7
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus didapatkan oleh setiap orang. Pasca amandemen UUD 1945 tahun 2002 Pasal 28H ayat 3 yang menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ”, kemudian Pasal 34 ayat 2 menyebutkan " Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ”.
Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU. No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan UU SJSN ini maka jaminan sosial diselenggarakan secara sistematis oleh negara, melalui lembaga yang diberi otoritas
7 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta, 2013, h. 111.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
untuk memberikan layanan jaminan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat 8 .
Dalam UU No.40 Tahun 2004 terdapat ketentuan bagi masyarakat fakir miskin yang tidak mampu pemerintah berkomitmen Pada Pasal 17 ayat (4), (5) untuk menanggung iuran jaminan sosialnya sebagai bantuan pemerintah hanya terbatas pada program jaminan kesehatan saja yang masuk dalam kepesertaan pada peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Penerima Bantuan Iuran adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah 9 .
Kesempatan untuk mendapatkan jaminan sosial bagi para pekerja sektor Bukan Penerima Upah dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional terbuka dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 24 Tahun 2006 yaitu tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja. Peraturan ini membahas tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal dengan ciri-ciri antara lain:
1) Berskala mikro dengan modal kecil;
2) Menggunakan teknologi sederhana/rendah
3) Menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relative rendah;
4) Tempat usaha tidak tetap;
5) Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
6) Kelangsungan usaha tidak terjamin
7) Jam kerja tidak teratur
8) Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.
Pada dasarnya tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja untuk memberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia namun kemampuan untuk membayar iuran terbatas karena penghasilan yang tidak diatur dan ada yang menghasilkan tergantung pada musim bahkan penghasilannya hanya cukup untuk membiayai hidupnya untuk hari itu saja dan skema PBI dalam program JKN
8 Hartini Retnaningsih, Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR RI, 2017), h.2.
9 http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9, diakses pada tanggal 29 Juli 2021.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
belum menjangkau sasaran pekerja rentan pada jaminan sosial ketenagakerjaan, maka program jaminan sosial tenaga kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar iuran dari tenaga kerja yang bersangkutan. Tahun 2011 ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat UU pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (persero) akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah dibentuk adalah hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah berjalan yaitu PT. JAMSOSTEK dan PT. ASTEK sementara PT. TASPEN yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi program tabungan hari tua dan program jaminan pensiun beserta PT. ASABRI yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi prajurit TNI/POLRI dan PNS di Kementerian Pertahanan Negara meliputi pemeliharaan kesehatan dan pensiun berdasarkan Pasal 65  ayat (1) dan (2) akan mengalihkan program yang sesuai kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

## 1. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Setiap orang wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)  bulan  di Indonesia dan membayar iuran yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini terdiri atas :
1) Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja, baik penyelenggara negara ataupun selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah. PPU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi;
a. Pekerja pada perusahaan
b. Pekerja pada orang perseorangan dan
c. Orang Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Pekerja Bukan Penerima Upah meliputi;
a. Pemberi Kerja
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan
c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah.
2.Manfaat Program
program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.

## 1) Jaminan Kecelakaan Kerja
Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya memiliki resiko kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian menjelaskan pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Yang termasuk kriteria kecelakaan kerja adalah kecelakaan  yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). JKK selama ini telah hadir dengan manfaat lengkap, di antaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work). Manfaat JKK di atas yang diatur dengan PP Nomor 44 tahun 2015  ditingkatkan manfaatnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, antara lain berupa:
a. Santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100 persen untuk 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.
b. Meningkatkan manfaat biaya transportasi untuk mengangkut korban yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya transportasi angkutan darat dinaikan dari Rp 1 juta menjadi maksimal Rp 5 juta, biaya transportasi angkutan laut naik
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan biaya transportasi angkutan udara dinaikan menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.
c. Untuk bantuan beasiswa yang ada dalam manfaat program JKK juga mengalami peningkatan manfaat. Beasiswa akan diberikan untuk dua anak, sejak taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendidikan TK sampai dengan SD atau sederajat sebesar Rp 1,5 juta per tahun untuk setiap orang, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun.
2. Pendidikan SLTP atau sederajat sebesar Rp 2 juta per orang setiap tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun.
3. Pendidikan SLTA atau sederajat sebesar Rp 3 juta per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun.
4. Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12 juta per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun.
5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, saat peserta meninggal dunia atau cacat total, beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
7. Pemberian beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun, menikah atau bekerja.
d. Perawatan dirumah ( homecare ) berdasarkan rekomendasi dokter diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20 Juta.

## 2) Jaminan Kematian
Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menjelaskan  pengertian Jaminan Kematian (JKM) adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kematian diberikan apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif berupa:
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
a. Santunan kematian sebesar Rp. 20 juta
b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12 juta
c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10 juta
d. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan berkala pada tingkat pendidikan dan jumlah yang diterima sebagai beasiswa sama dengan manfaat JKK.

## 3) Jaminan Hari Tua
Pasal  1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menjelaskan pengertian Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Manfaat JHT adalah berupa:
a. Uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap atau meninggal dunia.
b. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dan hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
2. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
c. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :
1. Janda/duda
2. Anak
3. Orang tua, cucu
4. Saudara kandung
5. Mertua
6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta peninggalan

## 4) Jaminan Pensiun
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menjelaskan pengertian Jaminan Pensiun (JP) adalah Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat yang diterima berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.

## 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JKP bersumber dari UU No 11 Tahun 2021 tentang Ciptaker yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU SJSN dengan menambahkan jenis program jaminan sosial pada Pasal 18 dengan menambah huruf (f) yaitu Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa:
a. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan).
b. Akses informasi pasar kerja, diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir
c. Pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.
d. Penyelenggaraan untuk Akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

## URGENSI PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
Jaminan Sosial tenaga kerja merupakan hak setiap warga negara dan dijamin dalam pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan menegaskan
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
bahwa Jaminan Sosial  merupakan hak konstitusional seluruh rakyat. Untuk itu pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada pekerja rentan semakin mendesak.
BPJS Ketenagakerjaan mengawali penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan dengan menginisiasi program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) yang dirancang khusus untuk memberikan bantuan iuran kepada kelompok masyarakat yang masuk kedalam kategori pekerja rentan melalui mekanisme Corporate  Sosial Responsibility (CSR) maupun individu dengan prinsip gotong royong.
Dalm konteks jaminan sosial, pekerja rentan didefinisikan sebagai pekerja lepas mandiri di sektor informal, termasuk disabilitas, yang tidak mampu membayar iuran kepesertaandan memiliki resiko dalam bekerja 10 . Contoh pekerja rentan yang seharusnya dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan juru parkir, tukang ojek, buruh panggul, petani, nelayan dan lain sebagainya.
Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah kepesertaan pekerja rentan dalam BPJS Ketenagakerjaan yang didukung GN LINGKARAN mencapai 1.168.924 jiwa dari 16 provinsi di Indonesia 11 .

## 1. Usulan revisi UU No. 40 Tahun 2004
Norma hukum yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan pada hakekatnya memiliki tujuan hukum demi untuk keadilan. Oleh karena itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial yang dapat mendistribusikan kesempatan untuk pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara. Hilangnya suatu norma sangat mungkin merugikan hak konstitusional warga negara. Di dalam UU SJSN Penjelasan Pasal 14 ayat (2) mengenai frase “memperhatikan kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan” menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena jaminan sosial itu merupakan pemenuhan kebutuhan dasar baik dari jaminan sosial atas kesehatan maupun jaminan sosial atas ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diamanahkan konstitusi.
Dengan adanya frase tersebut mengakibatkan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya pekerja rentan yang tidak mampu membayar iuran menjadi terhambat dan tidak terlindungi atas pekerjaan serta penghidupannya dan kedudukannya sebagai warga negara mengakibatkan negara melanggar konstitusi karena tidak mampu melaksanakan pemenuhan hak konstitusional.
10 Jawaban dari Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan tertulis melalui WhatsApp resmi Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) atas permohonan informasi publik yang penulis ajukan.
11 ibid

## Rudiansyah Putra Sinaga (2021)
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494

## 2. Pembentukan Peraturan Pemerintah Tentang PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak melalui pelaksanaan jaminan sosial merupakan salah satu tujuan negara kesejahteraan. Namun terkadang hal tersebut tidak didukung hadirnya kebijakan hukum yang berkeadilan. Berkaitan dengan pekerja rentan, pemerintah melalui Perpres  No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memberikan mandat untuk pemenuhan target penerima PBI jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2024 adalah 20 juta pekerja. Dengan hadirnya Perpres tersebut menuntut dibuatnya Peraturan Pemerintah Tentang  PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai political will Presiden. Dibutuhkan alokasi subsidi anggaran untuk kebijakan bagi PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dengan menganggarkan dalam APBN termasuk anggaran yang ada di daerah.

## 3. Iuran Wajib JKK –JKM
Untuk pekerja Bukan Penerima Upah dalam hal masuk sebagai pekerja rentan wajib mengikuti 2 Program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program JKK dan Program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Oleh karenanya pemerintah dapat mendaftarkan pekerja rentan melalui dua program yaitu JKK  –  JKM. Dari web BPJS Kesehatan diperoleh data jumlah PBI APBN program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 96.347.417 orang 12 . Jika pekerja rentan masuk dan didaftarkan sebagai peserta PBI JKK-JKM dengan asumsi upah dasar sebesar Rp. 1 Juta maka besar iuran yang ditanggung Rp.16.800 per orang per bulan sudah melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan kematian, yang melalui manfaat JKK dan JKM akan membantu JKN mengurangi pengeluaran layanan kesehatan yang tidak semestinya. Karena pekerja yang mengalami sakit karena kecelakaan kerja tidak di urus dalam program JKN melainkan pelayanan yang diberikan adalah manfaat JKK.
12 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/ diakses tanggal 29 Juli 2021 jam 12.00.
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494
Tabel 1. Tabel Dasar Upah/Penghasilan, Iuran dan Manfaat

## Rudiansyah Putra Sinaga (2021)

## Conclusion
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Terdapat pertentangan antara UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan amanat UUD 1945 tentang jaminan sosial karena  frase dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan “ memperhatikan kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan”, menyebabkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyasar pekerja rentan menjadi tidak terjangkau karena anggaran negara tidak memprioritaskan itu sehingga kebutuhan dasar tidak terlindungi atas pekerjaan serta penghidupannya dan pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai warga negara tidak dijamin oleh negara.
2) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun saat ini hanya menjangkau pekerja dalam hubungan kerja atau Penerima Upah ataupun Bukan Penerima Upah namun yang mampu membayar iuran belum secara komprehensif menjangkau pekerja rentan sehingga terabaikannya JKK-JKM ketika bekerja.
Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan harus diberikan dalam bentuk bantuan sosial sebagai pilar pertama. Memasukan pekerja rentan kedalam PBI JKK-JKM mengandung nilai keadilan sosial di dalam penyelenggaraan jamian sosial di Indonesia karena dapat mendistribusikan kesempatan dan harapan untuk pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara.

## Acknowledgments
Melakukan perubahan dalam Pasal 14 ayat (1) UU SJSN untuk memasukan norma yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang tidak mampu membayar iuran, kemudian membentuk PP PBI JKK-JKM bagi pekerja rentan dalam penyelenggarakan jamian sosial ketenagakerjaan dengan menganggarkan dalam APBN termasuk anggaran yang ada di daerah  dalam rangka perluasan cakupan dan perumusan program baru

## Rudiansyah Putra Sinaga (2021)
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System Jurnal Hukum tora: 7(3): 476-494

## References
Books
Mustafa, Bachsan. 1982, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Alumni, Bandung.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014, Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan , Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta.
Kertonegoro, Sentanoe.1997, Reformasi Jaminan Sosial , YTKI, Jakarta.
Thabrany, Hasbullah.2005, Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN, Makalah dalam The World Health Report, Geneva.
Palguna, I Dewa Gede.2013, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara , Sinar Grafika Jakarta.
Retnaningsih, Hartini. 2017, Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen ,Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.
Sumber Internet (Media Online)
http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

## UU No 11 Tahun 2021 tentang Ciptaker
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menjelaskan pengertian Jaminan Hari Tua (JHT)
Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menjelaskan pengertian Jaminan Kematian (JKM)