## Kesetaraan Gender: Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut Gaudium Et Spes
Fransesco Agnes Ranubaya * , Yohanes Endi STFT Widya Sasana Malang, Indonesia *fransescoagnesranubaya@gmail.com

## Abstract
The  Catholic  Church  has  always  provided  space  to  fight  for  justice  and  gender equality to fulfill God's mission in the world. Women's lives have changed dramatically over  the  past  quarter  century.  Progress  on  gender  equality  remains  limited.  The  still strong  patriarchal  culture  prolongs  the  suffering  of  the  helpless  and  complicates  the struggle and change toward justice and gender equality. Discrimination against women is a common problem in almost all occupations, even in most parts of the world. It can be understood that gender is a distinction that is neither biological nor divine nature. The purpose of this study is to raise the theme of gender equality which is discussed based on Church documents, namely Gaudium Et Spes art. 9 and art. 29. This research uses a type of library research, which has the aim of tracing and analyzing data or information about the essence of Gaudium Et Spes Article 9 and Article 29 documents concerning Gender Equality. The contribution of Gaudium Et Spes Art. 9 and Art. 29 is that the similarities between men and women are through the institution of goodwill in the sense that both men and women participate in what the church stands for, which is the struggle to shape human life more humanely. The Catholic Church also stressed that this will take a long time, considering that the fight for gender equality is not easy, especially in a world that is heavily influenced by patriarchy. In addition, this research is useful to open horizons regarding gender  equality and everyone, both  men and women, realize the differences that exist as God's goodwill. Through this document, the Church strives to think about how gender issues are taken seriously to avoid injustices in public life.

## Keywords: Gender Equality; Woman; Catholic Church; Gaudium et Spes

## Abstrak
Gereja  Katolik  selalu  memberikan  ruang  untuk  memperjuangkan  keadilan  dan kesetaraan gender untuk memenuhi misi Tuhan di dunia. Kehidupan wanita telah berubah secara  dramatis  selama  seperempat  abad  terakhir.  Kemajuan  kesetaraan  gender  masih terbatas.  Budaya  patriarki  yang  masih  kuat  memperpanjang  penderitaan  mereka  yang tidak  berdaya  dan  mempersulit  perjuangan  dan  perubahan  menuju  keadilan  dan kesetaraan  gender.  Diskriminasi  terhadap  perempuan  merupakan  masalah  yang  sering terjadi  di  hampir  semua  pekerjaan,  bahkan  di  sebagian  besar  dunia.  Dapat  dipahami bahwa  gender  adalah  perbedaan  yang  tidak  biologis  atau  bukan  kodrat  ilahi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat tema kesetaraan gender yang dibahas berdasarkan dokumen Gereja yaitu Gaudium Et Spes art. 9 dan art. 29. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  studi  kepustakaan  (library  research),  yang  memiliki  tujuan  yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai esensi dokumen Gaudium Et Spes Artikel 9 dan Artikel 29 dalam kaitannya dengan Kesetaraan Gender. Sumbangsi Gaudium  Et  Spes  Art.  9  dan  Art.  29  adalah  kesamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan adalah  melalui  institusi  niat  baik  dalam  arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan
berpartisipasi dalam apa yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih manusiawi. Gereja Katolik juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu yang lama, mengingat perjuangan untuk kesetaraan gender tidak mudah,  terutama  di  dunia  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  paham  patriarki.  Selain  itu penelitian  ini  bermanfaat  untuk  membuka  cakrawala  mengenai  kesetaraan  gender  dan setiap  orang  baik  laki-laki  maupun  perempuan  menyadari  perbedaan  yang  ada  sebagai kehendak  Allah  yang  baik.  Melalui  dokumen  ini,  Gereja  berusaha  keras  memikirkan bagaimana  persoalan  gender  tersebut  diperhatikan  dengan  serius  untuk  menghindari ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat.

## Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Perempuan; Gereja Katolik; Gaudium et Spes.

## Pendahuluan
Gereja Katolik selalu membantu orang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, terutama  bagi  perempuan.  Kehidupan  wanita  menjadi  lebih  baik  dalam  beberapa  hal, seperti bisa membaca dan mendapatkan pekerjaan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus  dilakukan  untuk  memastikan  semua  orang  diperlakukan  sama.  Beberapa  tempat masih  percaya  pada  budaya  di  mana  laki-laki  lebih  penting  daripada  perempuan,  yang membuat hal-hal sulit untuk diubah.
Di seluruh pekerjaan dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, diskriminasi terhadap perempuan tetap menjadi isu yang meluas. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang sudah berlangsung lama yang telah menundukkan perempuan di bawah otoritas laki-laki selama ribuan tahun. Pengejaran kesetaraan gender terus menjadi wacana  yang  menarik,  sebagaimana  dibuktikan  oleh  upaya  gerakan  feminis  Indonesia untuk  menuntut  persamaan  hak  bagi  perempuan  dalam  masyarakat  (Zega,  2021).  Di berbagai  belahan  dunia,  gagasan  paritas  gender  dianggap  sebagai  upaya  atau  cita-cita yang  mengutamakan  pemberdayaan  perempuan  (Fauziah,  Mulyana,  &  Raharjo,  2015). Karena kegigihan norma sosial, perempuan sering dianggap inferior dan diturunkan ke peran  sekunder  dalam  masyarakat.  Akibatnya,  laki-laki  secara  historis  mendominasi urusan publik sementara perempuan terbatas pada tugas-tugas rumah tangga.
Perbedaan gender umumnya diakui sebagai perbedaan yang tidak dikaitkan dengan biologi atau campur tangan ilahi. Penting untuk membedakan antara istilah gender dan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang dibangun secara sosial sedangkan jenis kelamin  mengacu  pada  karakteristik  biologis.  Perbedaan  antara  perilaku  laki-laki  dan perempuan merupakan tatanan alam yang diciptakan oleh kekuatan ilahi, yang tetap tidak berubah. Di sisi lain, perbedaan gender tercipta melalui evolusi sosial dan budaya yang panjang dan rumit, yang merupakan fenomena yang tidak wajar (Efendy, 2014).
Di  era  klasik  filsafat  Barat,  pemikir  Eropa  terkenal  diperkenalkan  dengan  teks Yunani  dan  Romawi  kuno  yang  mengeksplorasi  topik  peran  gender.  Karya-karya  ini menyoroti masalah diskriminasi dan menyoroti dikotomi yang ada antara ruang laki-laki dan  perempuan.  Dalam  budaya  Indonesia,  ada  istilah-istilah  berbeda  yang  digunakan untuk  menyebut  perempuan,  yang  menekankan  pentingnya  mengenali  identitas  unik mereka.
Masalah  ketidaksetaraan  sosial  dan  simbolisme  budaya  yang  mempengaruhi perempuan dalam budaya yang berbeda, yang dibenci secara universal, kini diakui oleh gereja.  Di  Indonesia,  Konferensi  Waligereja  Indonesia  (KWI)  telah  mengakui  sulitnya mencapai  keadilan  bagi  perempuan  dan  mengesahkan  pembentukan  Jaringan  Mitra Perempuan  (JMP)  pada  9  Desember  1995.  Pembentukan  JMP  dipandang  tidak  hanya sebagai kebutuhan manusia untuk mendengar tangisan wanita untuk pembebasan tetapi juga  keharusan  evangelis  untuk  mengakui  dan  memulihkan  martabat  wanita,  yang
merupakan  setengah  dari  populasi  dunia.  Perhatian  Gereja  terhadap  isu-isu  gender tercermin  dalam  Magisterium  dan  kebijakan  pastoralnya,  dengan  beberapa  dokumen gerejawi  yang  menangani  perawatan  wanita,  termasuk Mater  et  Magistra , Gaudium  et Spes (GS),  dan Apostolicam  Actuasitate .  Isu  kesetaraan  gender  juga  dibahas  dalam berbagai  dokumen  dari Federation  of  Asian  Bishops'  Conferences (FABC)  (Newbie, 2019).
Penelitian  penulis  mendalami  tema  kesetaraan  gender,  dengan  menggunakan dokumen Gereja karya seni Gaudium Et Spes art. 9 dan 29 sebagai dasar pembahasan. Mereka  tidak  hanya  membahas  kesetaraan  gender,  tetapi  juga  menyentuh  pentingnya kesetaraan  dan  keadilan  sosial  bagi  semua  individu.  Tujuan  mereka  adalah  untuk menginspirasi orang untuk menyadari bahwa sifat manusia berasal dari sumber yang sama dengan  penciptaan.  Penulis  berharap  penelitian  mereka  akan  memperluas  perspektif tentang  kesetaraan  gender  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  perbedaan  laki-laki  dan perempuan  sebagaimana  yang  dikehendaki  Tuhan.  Mereka  percaya  bahwa  karena manusia  diciptakan  menurut  gambar  Allah,  kedua  jenis  kelamin  memiliki  peran  yang saling melengkapi.
Telah  banyak  kajian  tentang  kesetaraan  gender  bagi  perempuan,  seperti  kajian Teguh Saumantri  berjudul  “Kesetaraan Gender:  Perspektif Perempuan dalam Tasawuf Jalaluddin  Rumi”  (Saumantri,  2022).  Temuan  menunjukkan  bahwa  untuk  hidup berdampingan  secara  damai,  baik  pria  maupun  wanita  harus  terlibat  dalam  hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Studi Tanti Hermawati tentang "Budaya Jawa dan Kesetaraan  Gender"  juga  menyoroti  pentingnya  mengambil  tindakan  untuk  mengatasi ketidaksetaraan  gender  dan  mengangkat  perempuan  dari  kemiskinan  melalui  upaya individu,  masyarakat,  negara,  dan  global.  Hermawati  menekankan  perlunya  lembaga budaya menahan diri untuk tidak menghalangi partisipasi perempuan di ruang publik dan membiarkan mereka menunjukkan kehadirannya.
Dalam  upaya  memahami  kesetaraan  gender,  kajian  ini  mendalami  ajaran  Gereja Katolik  yang  tertuang  dalam  Art.  9  dan  Art.  29 Gaudium  et  Spes .  Ketidakadilan  yang dihadapi  perempuan  karena  jenis  kelaminnya  merupakan  produk  dari  kepercayaan patriarki yang sudah ketinggalan zaman dan masih bertahan hingga saat ini. hari. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menantang  dan  menghilangkan  pandangan  yang  salah tersebut dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar Gereja Katolik. Diharapkan hal ini akan memungkinkan baik umat Kristiani maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui komitmen Gereja yang tak tergoyahkan untuk mengatasi masalah gender yang dihadapi perempuan.

## Metode
Dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  menelusuri  informasi  terkait  Kesetaraan  Gender  dalam  dokumen Gaudium Et Spes Art. 9 dan Art. 29. Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen itu  sendiri,  yang  membahas  tentang  aspirasi  universal  kemanusiaan  dan  Kesetaraan mendasar dan keadilan sosial bagi semua individu, termasuk kesetaraan gender. Sumber data  sekunder  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku,  dan  sumber  lain  yang  relevan.  Data diklasifikasi  dan  diolah  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  untuk  memberikan gambaran detail tentang objek penelitian.
Dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, dua sumber penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk membentuk satu sumber untuk tesis penelitian ini tentang bagaimana dokumen Gaudium Et Spes berkontribusi pada isu-isu gender. Tesis ini menggali makna dan  sejarah  gender,  menggali  akar  perjuangan  gender  dari  waktu  ke  waktu.  Ini  juga mengkaji  berbagai  bentuk  ketidakadilan  gender  terhadap  perempuan  untuk
mengidentifikasi  sebab  dan  akibat  yang  mendasari  perjuangan  ini.  Terakhir,  tesis  ini memberikan analisis mendalam tentang isu gender melalui kajian Gaudium Et Spes Art. 9 dan  Art.  29.  Upaya  Gereja  untuk  secara  serius  menangani  isu  gender  dan  mencegah ketidakadilan sosial tercermin dalam dokumen ini.

## Hasil dan Pembahasan
Karya pastoral yang dikenal sebagai Gaudium et Spes terdiri dari dua bagian penting. Pembukaannya mengklarifikasi tujuan Konstitusi untuk menyapa khalayak luas, dengan maksud untuk menyampaikan pemahaman Gereja tentang peran dan tujuannya di dunia modern.  Akan  tetapi,  tujuan  akhir  karya  ini  terletak  pada  kesaksian  tentang  kebenaran, menghindari  penghakiman  demi  keselamatan,  dan  memprioritaskan  pelayanan  daripada dilayani (Mali, 2019).
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembahasan penelitian ini adalah Gaudium et Spes Artikel 9 dan Artikel 29. Berikut dipaparkan isi dari kedua dokumen tersebut:
Gaudium et Spes Artikel 9 (Aspirasi-aspirasi umat manusia yang makin universal), diungkapkan  dalam paragraf  pertama yang  mengatakan  bahwa  pada  saat  yang  sama, keyakinan  diperkuat  bahwa  umat  manusia  tidak  hanya  dapat  dan  harus  menegaskan kedaulatannya  atas  alam  yang  diciptakan,  tetapi  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk membentuk  negara,  sistem  sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  melayani  kemanusiaan  dan membantu  setiap  individu  dan  setiap  kelompok.  mengembangkan  martabat  mereka sendiri. Pada paragraf kedua dijelaskan bahwa begitu banyak yang bersikeras bahwa harta yang  mereka  hargai  dan  pahami  sepenuhnya  tidak  tersedia  bagi  mereka  karena ketidakadilan atau distribusi yang tidak adil. Negara-negara berkembang, seperti negara- negara yang baru merdeka, ingin berbagi kekayaan peradaban saat ini tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam ekonomi dan untuk bertindak bebas dalam peran mereka di dunia. Meskipun  mereka  semakin  tertinggal,  ekonomi  mereka  seringkali  semakin  bergantung pada negara-negara kaya, yang juga berkembang lebih cepat. Negara-negara yang putus asa meminta bantuan kepada negara-negara kaya. Perempuan menuntut kesetaraan dengan laki-laki baik secara hukum maupun realitas, jika kesetaraan itu belum tercapai. Buruh dan tani  tidak  hanya  ingin  mencari  nafkah,  tetapi  juga  ingin  mengembangkan  keterampilan pribadi  mereka  saat  bekerja  dan  bahkan  berpartisipasi  dalam  organisasi  kehidupan ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya.  Kini,  untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  umat manusia,  semua  bangsa  diyakinkan  bahwa  nilai-nilai  budaya  dapat  dan  harus  dimiliki secara merata oleh semua orang . Pada paragraf ketiga , dituliskan bahwa di balik semua tuntutan  tersebut    terletak  keinginan  yang  lebih  dalam  dan  lebih  umum.  Singkatnya, individu dan kelompok bercita-cita untuk kehidupan yang penuh, kebebasan dan martabat, mengambil  keuntungan  dari  semua  yang  berlimpah  di  dunia  saat  ini.  Selain  itu,  setiap negara  semakin  berupaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  universal. Pada paragraf keempat ,  dikatakan  bahwa  sepertinya  hari  ini  dunia  dipenuhi  dengan  kekuatan  dan kelemahan,  mampu  melakukan  yang  terbaik  dan  yang  terburuk  Konon,  manusia menyadari  bahwa  mereka  memiliki  kewajiban  untuk  secara  hati-hati  mengendalikan kekuatan mereka sendiri yang mungkin menindas atau melayani mereka. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri. ”
Gaudium  et  Spes Artikel  29  (Kesamaan  hakiki  antara  semua  orang  dan  keadilan sosial),  diungkapkan  dalam paragraf  pertama yang  mengatakan  bahwa  semua  manusia memiliki  jiwa  yang  mulia  dan  diciptakan  menurut  gambar  Allah  dan  oleh  karena  itu memiliki  sifat  dan  asal    yang  sama.  Mereka  semua  ditebus  oleh  Kristus  dan  berbagi panggilan dan takdir ilahi yang sama. Oleh karena itu, persamaan dasar semua manusia harus semakin diakui. Pada paragraf kedua dikatakan bahwa Mengingat kemampuan fisik, intelektual, dan moral umat manusia yang beragam, dapat dipahami bahwa ada perbedaan.
Namun,  segala  bentuk  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin,  ras,  warna  kulit,  status sosial,  bahasa,  atau  agama  yang  melanggar  hak  individu  harus  diberantas  karena bertentangan dengan rencana Tuhan. Sangat disayangkan bahwa hak asasi individu tidak dilindungi  secara  universal,  seperti  dalam  kasus  di  mana  perempuan  tidak  diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri, mendapatkan pendidikan, dan mencapai kesamaan  budaya  dengan  laki-laki.  Pada paragraf  ketiga dikatakan  bahwa  mengingat perbedaan alami di antara individu, sangat penting bagi kita untuk berjuang demi kondisi kehidupan yang adil dan penuh kasih untuk menjunjung tinggi nilai yang setara bagi semua orang.  Ini  meluas  ke  masalah  ekonomi  dan  interaksi  sosial,  karena  perbedaan  dalam keluarga  dan  negara  dapat  menghambat  kemajuan  menuju  keadilan  sosial  dan  harmoni global.  Dan paragraf  terakhir dikatakan  bahwa  institusi,  baik  swasta  maupun  publik, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan mengejar tujuan yang mulia. Mereka juga harus menentang segala bentuk penindasan atau ketidakadilan dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  di  bawah  sistem  pemerintahan  apapun. Meskipun  kemajuan  membutuhkan  waktu,  lembaga-lembaga  ini  harus  berkembang  dan sejalan dengan kebenaran spiritual yang melampaui dunia material.

## 1. Makna dan Sejarah Gender
Kata gender berasal dari istilah bahasa Inggris untuk jenis kelamin, istilah gender berfungsi sebagai alat pembeda antara pria dan wanita dalam hal nilai dan perilaku mereka, menurut Webster's New World Dictionary . The Women's Studies Encyclopedia lebih lanjut menguraikan  gagasan  ini,  menjelaskan  gender  sebagai  konstruksi  budaya  yang menggambarkan  peran,  perilaku,  pola  pikir,  dan  atribut  emosional  yang  berbeda  yang melekat pada individu saat mereka dewasa dalam masyarakat (Mazaya, 2014).
Konsep gender  adalah kualitas bawaan dari laki-laki dan perempuan, namun  juga merupakan produk dari pengaruh masyarakat dan budaya. Gender ditentukan oleh variasi perilaku  yang  dibangun  secara  sosial  di  antara  jenis  kelamin,  bukannya  ditentukan sebelumnya oleh alam atau kekuatan yang lebih tinggi. Perbedaan ini merupakan hasil dari proses  panjang  perkembangan  budaya  dan  sosial,  yang  dibentuk  oleh  tindakan  dan pengalaman laki-laki dan perempuan (Annisa, Idris, & Sholeh, 2021).
Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki sejarah panjang yang dibentuk  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  kondisi  budaya,  agama,  dan  pemerintahan. Meskipun  perbedaan  biologis  tidak  dapat  diubah,  istilah  "gender"  mengacu  pada ekspektasi  budaya  dan  norma  yang  diasosiasikan  dengan  menjadi  laki-laki  atau perempuan. Hal ini meliputi perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, perilaku, sifat mental dan emosional, serta beberapa faktor biologis. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik  dan  kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  dapat  diselesaikan (Rokhmansyah, 2016).
Selama  abad  ke-19  di  Indonesia,  gerakan  perempuan  berkonsentrasi  untuk mengadvokasi  akses  pendidikan  yang  setara.  Perempuan  dibatasi  oleh  konvensi masyarakat dan tidak diberi kesempatan yang sama untuk pendidikan tinggi seperti laki- laki. Selain itu, istri diharapkan tunduk kepada suami mereka dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan hal ini tercermin dalam berbagai aspek masyarakat. Contohnya adalah ungkapan Swargo nunut nerok katut , yang menyiratkan bahwa kebahagiaan atau penderitaan seorang istri tergantung pada suaminya, menafikan hak pilihan perempuan dalam kehidupannya sendiri (Amar, 2017).
R.A  Kartini  adalah  wanita  luar  biasa  yang  memperjuangkan  hak-hak  rakyatnya, meninggalkan  warisan  yang  masih  bisa  dirasakan  hingga  saat  ini  melalui  tulisan- tulisannya. Dia percaya bahwa perempuan tidak boleh dibatasi oleh konvensi masyarakat yang  membatasi  potensi  mereka  dan  menghambat  aspirasi  mereka.  Upayanya  yang  tak
kenal lelah untuk pemberdayaan perempuan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Berkat advokasi Kartini, perempuan di Indonesia telah diberikan  akses  pendidikan  yang  setara  dan  kini  dapat  mengejar  cita-citanya  dengan kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki.  Akibatnya,  banyak  wanita  sekarang  mampu bersaing  di  lapangan  permainan  yang  setara  dalam  hal  pekerjaan  dan  pendidikan. Perjuangan  Kartini  untuk  pembebasan  perempuan  tidak  hanya  membawa  kesetaraan gender  yang  lebih  besar,  tetapi  juga  menyoroti  peran  kompleks  yang  dimainkan perempuan dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Warisannya terus mengilhami generasi perempuan untuk membebaskan diri dari kendala tradisi dan berjuang untuk potensi penuh mereka (Ima, Restu, & Yusuf, 2020).

## 2. Ragam Macam Ketidakadilan Gender
Perbedaan  gender  mengacu  pada  perbedaan  peran  dan  fungsi  laki-laki  dan perempuan, yang tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengarah pada diskriminasi atau ketidakadilan.  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  kekerasan  terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, melalui implementasi berbagai undang-undang seperti  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (PKDRT),  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Terlepas  dari  upaya  tersebut,  diskriminasi  terhadap  perempuan  tetap  terjadi dalam bentuk kebijakan daerah dan kasus-kasus ketidakadilan, termasuk kekerasan dalam rumah  tangga  dan  poligami  (Rahayu,  2012).  Berikut  adalah  beberapa  tolok  ukur  atau pengukuran  sederhana  yang  dapat  Anda  gunakan  untuk  mengukur  apakah  perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan:
a. Stereotype Konsep stereotype melibatkan kecenderungan untuk membentuk dan menegakkan asumsi statis dan tidak berubah tentang sekelompok orang tertentu, mengabaikan atribut unik  dari  setiap  individu,  dan  menggunakan  asumsi  tersebut  untuk  menilai  anggota kelompok  itu.  Proses  pembentukan  stereotip  gender  dimulai  sejak  masa  kanak-kanak, melalui  pengamatan  terhadap  perilaku  orang  dewasa  dari  kedua  jenis  kelamin.  Hal  ini diikuti  oleh  persepsi  dan  peniruan  terhadap  perilaku  tersebut,  yang  menghasilkan keyakinan  tentang  apa  yang  benar  dan  bagaimana  seharusnya  dilakukan.  Proses  ini dipandang  sebagai  kebenaran  yang  tidak  dapat  diubah  dan  seringkali  dianggap  wajar. Secara  umum  diterima  bahwa  sifat  dan  peran  masyarakat  laki-laki  dan  perempuan dibentuk oleh struktur sosial dan budaya yang tertanam dalam masyarakat dan karena itu dianggap alami (Ismiati, 2018).
Sering  ditemukan  dalam  berbagai  hubungan,  pelabelan  sering  digunakan  untuk merasionalisasi perilaku satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ini berfungsi sebagai indikasi  dinamika  kekuatan  yang  tidak  seimbang  di  mana  satu  pihak  berusaha  untuk mengontrol  atau  mendominasi  yang  lain.  Praktik  pelabelan  negatif  dapat  berakar  pada asumsi berbasis gender, dan biasanya perempuan yang mengalami stigmatisasi tersebut. Label negatif umum yang dikaitkan dengan wanita termasuk dianggap terlalu emosional dan tidak rasional, tidak mampu membuat keputusan yang signifikan, dan terbatas pada peran sebagai ibu rumah tangga dan tanggungan. Sebaliknya, laki-laki diberi label pencari nafkah utama, sementara yang lain ditempatkan pada posisi sekunder.
b. Tindak Kekerasan
Masalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan tidak hanya membahayakan kesejahteraan  mereka,  tetapi  juga  menjadi  penghambat  bagi  kemajuan  keadilan, kerukunan,  dan  hak  asasi  manusia.  Kekerasan  adalah  jenis  perilaku  yang  dapat
menghalangi  individu  untuk  sepenuhnya  menyadari  potensi  mereka  dan  mencapai pertumbuhan  pribadi,  baik  hak  maupun  nilai  fundamental  (Djazifah,  2001).  Dikotomi peran gender terlihat jelas dalam karakteristik yang berbeda dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering dikaitkan dengan sifat keberanian dan kekuatan, sedangkan perempuan  dianggap  lembut  dan  penurut.  Meskipun  tidak  ada  yang  secara  inheren bermasalah  dengan  perbedaan-perbedaan  ini,  perbedaan-perbedaan  itu  telah  dikaitkan dengan contoh-contoh kekerasan terhadap perempuan. Kecenderungan yang meresahkan ini  berasal  dari  keyakinan  bahwa  perempuan  lebih  lemah  dan  karena  itu  pantas mendapatkan perlakuan buruk. Contoh: kekerasan fisik dan non fisik oleh suami terhadap istrinya  di  dalam  rumah,  pemukulan,  perasaan  disiksa  atau  ditekan  melalui  penyiksaan atau pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual terhadap perempuan, pornografi. c. Peran Ganda (Double Role) atau Beban Ganda (Double Burden) Konsep  "beban  ganda" (double  burden) atau  "peran  ganda" (double  role) biasa digunakan oleh wanita menikah yang memegang jabatan di sektor publik. Terlepas dari labelnya sebagai "beban", fenomena ini pada dasarnya tidak negatif dan justru merupakan bagian alami dari pengalaman wanita. Banyak wanita di Asia juga berbagi perspektif ini, melihat beban ganda sebagai aspek non-obstruktif dari pekerjaan mereka. Pada akhirnya, meskipun hal itu dapat disebut sebagai beban, tanggung jawab ganda yang dipikul wanita hanyalah  aspek  normal  dan  diharapkan  dari  kehidupan  mereka.  Sama  halnya  dengan kebanyakan  perempuan  Asia  lainnya  bahwa  beban  ganda  bukan  merupakan  halangan untuk  berkarya  namun  lebih  karena  dianggapnya  hal  tersebut  alamiah  bagi  perempuan. Bagi  perempuan  pekerja,  disadari  bahwa  beban  ganda    merupakan  beban  yang  wajar. Padahal, beban ganda adalah warisan kuat dari budaya patriarki yang diterima begitu saja (Widyaningrum, 2020). Jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik telah meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan penurunan pekerjaan domestik di rumah. Tanggung jawab  tetap  ada  pada  perempuan.  Inilah  yang  mengakibatkan  perempuan  mengalami beban ganda.
d. Hak Asasi Perempuan
Baik  di  tingkat  internasional  maupun  nasional,  kerangka  hukum  dan  peraturan Indonesia mengakui prinsip kesetaraan gender. Namun dalam praktiknya, perempuan terus mengalami  diskriminasi  dan  marginalisasi  di  berbagai  bidang  kehidupan,  antara  lain ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  ketenagakerjaan,  dan  politik.  Hal  ini  antara  lain disebabkan  oleh  maraknya  budaya  patriarki  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  yang cenderung mengutamakan kekuasaan dan status laki-laki di atas perempuan. Akibatnya, peran  dan  kontribusi  perempuan  seringkali  diabaikan  dan  diremehkan  (Kania,  2015). Melalui  komitmen  terhadap  prinsip  dasar  kesetaraan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan diberi hak dan akses yang sama untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan  nasional.  Segala  bentuk  prasangka  atau  bias  terhadap  perempuan  merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang tidak dapat dicabut.
e. Kekerasan Seksual Perempuan di Media Massa
Dalam  hubungan  antara  perempuan  dan  Media  Massa  yang  dikaitkan  dengan kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dapat  diklasifikasikan  dalam  beberapa  jenis: bentuk  pelecehan seksual  siber (Cyber Grooming) , Perundungan Siber (Cyberbullying) , Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) ,  dan  Penghinaan  Bentuk  Tubuh (Body  Shaming) . Pelecehan seksual online atau yang lebih dikenal dengan cyber grooming adalah tindakan menangkap dan mengeksploitasi seseorang melalui media offline atau online . Proses cyber grooming ini  dilakukan  dengan  komunikasi  yang  terfokus  dari  pelaku  kepada  korban, dengan  ancaman  yang  ditujukan  kepada  korban  yang  sama.  Akibatnya,  korban  pada umumnya, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap rayuan dan bujukan pelaku. Cyberbullying adalah bullying yang terjadi melalui media online seperti internet.
Perbedaan  antara cyberbullying dan bullying langsung (traditional  bullying) adalah penggunaan media atau alat perundungan. Modus baru dari cyberbullying sering mengarah pada kekerasan seksual terhadap korban seperti wanita. Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku  yang  mengintimidasi  korban  hingga  memaksa  pelaku  melakukan  apa  yang diinginkan  pelaku.  Ujaran  kebencian    merupakan  salah  satu  kejahatan  di  dunia  maya. Ujaran  kebencian  biasanya  disebarluaskan  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk memprovokasi masyarakat. Penghinaan bentuk tubuh atau body shaming jelas merugikan korban berupa penderitaan fisik dan psikis. Perselisihan kasar dilaporkan ke polisi karena dugaan  pencemaran  nama  baik  di  depan  media  sosial  populer.  Namun  hinaan,  baik  itu bentuk  tubuh  atau  hinaan  lainnya,  telah  dilakukan  melalui  media  sosial  dari  waktu  ke waktu (Fuady, 2021).
f. Perempuan dan Lingkungan Hidup
Dalam situasi di mana sumber daya alam menjadi pusat konflik antara masyarakat dan negara atau bisnis, perempuan yang mengandalkan sumber daya tersebut untuk mata pencaharian  mereka  sering  menjadi  korban.  Mereka  terpinggirkan  dalam  pengambilan keputusan  dan  kontrol,  dan  sangat  rentan  terhadap  kekerasan.  Terlepas  dari  semangat mereka  untuk  menjaga  lingkungan,  perempuan  sering  menghadapi  perusakan  alam. Ekofeminisme, yang memandang ketidakadilan terhadap perempuan sebagai akibat dari perlakuan  salah  manusia  terhadap  alam,  berupaya  mengatasi  persoalan  tersebut  dengan menggabungkan  perspektif  feminis  dan  ekologis.  Tindakan  kompensasi  atas  hilangnya pengambilan keputusan atau kekerasan biasanya ditujukan kepada laki-laki, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan gender (Wongkar, Achmadi, & Iswarini, 2021).

## 3. Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut Gaudium Et Spes
Dalam  GS  Art.  9  dikatakan  demikian,  “Sementara  itu  bertumbuhlah  keyakinan, bahwa  umat  manusia  bukan  hanya  mampu  dan  harus  semakin  mengukuhkan kedaulatannya atas alam tercipta, melainkan juga bertugas membentuk  tata kenegaraan, kemasyarakatan  dan  ekonomi,  yang  semakin  baik  mengabdi  manusia  dan  membantu masing-masing  perorangan  maupun  setiap  kelompok,  untuk  menegaskan  serta mengembangkan martabatnya sendiri.” Di sini Gereja percaya bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kewajiban dalam kekuasaan atau sifatnya untuk  lebih  mengembangkan  martabat  manusia.  Manusia  diajak  untuk  mengenali  dan memperbarui  wajahnya.  Manusia  yang  pada  waktu  itu  sering  melakukan  diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tampaknya telah menyadari bahwa pemisahan seperti itu tidak  pantas  lagi  di  masa  dan  tempat  sekarang  ini.  Gereja  melihat  dan  bertindak  atas gerakan  ini.  Selanjutnya  dikatakan,  “…Kaum  wanita  menuntut  kesamaan  dengan  kaum pria  berdasarkan  hukum  maupun  dalam  kenyataan,  bila  kesamaan  itu  belum  mereka peroleh…” Mengacu pada pernyataan sebelumnya, jelas bahwa Gereja melihat upaya para wanita  ini  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  martabat  mereka.  Tentu  saja,  ini  serupa dalam hal jenis kelamin (Dokumen Gerejawi, 2017).
Sebagai kelanjutan dari apa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam Artkel 9, Pada Art.  29,  Gereja  telah  dengan  jelas  menyatakan  posisinya  tentang  masalah  kesetaraan gender.  Ini  dinyatakan  dalam  paragraf  pertama  artikel  ini  bahwa,”Semua  orang mempunyai  jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut  gambar Allah, dengan demikian mempunyai  kodrat  serta  asal-mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengemban  panggilan  serta  tujuan  yang  sama  pula.  Maka  harus  semakin  diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang.” (Dokumen Gerejawi, 2017) Tentu saja, masing- masing  merujuk  tidak  hanya  pada  pria,  tetapi  juga  pada  wanita.  Diciptakan  menurut gambar  Allah  dan  telah  menerima  kasih  karunia  penebusan  Kristus,  mereka  semua memiliki sifat yang sama, panggilan dan tujuan yang sama. Apakah panggilan dan tujuan
yang  sama  itu?  Tidak  lain  adalah  pengembangan  harkat  dan  martabat  manusia.  Di  sini pandangan Gereja bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dihormati dan diperjuangkan  ditekankan,  dan  oleh  anugerah  penciptaan  dan  keselamatan  persamaan mendasar harus diakui oleh semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.
Selain  itu,  hari  ini  Gereja  menolak  segala  bentuk  diskriminasi,  terutama  yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. Dikatakan demikian di paragraf kedua, “Memang  karena  pelbagai  kemampuan  fisik  maupun  kemacamragaman  daya  kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab sungguh layak disesalkan, bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum dipertahankan di mana-mana secara utuh dan aman. Misalnya seorang wanita tidak diakui wewenangnya untuk dengan bebas memilih suaminya dan menempuh status  hidupnya,  atau  untuk  menempuh  pendidikan  dan  meraih  kebudayaan  yang  sama seperti dipandang wajar bagi pria.” (Dokumen Gerejawi, 2017) Di akhir paragraf ini jelas bahwa  Gereja  mengungkapkan  pandangannya  dalam  upaya  untuk  mengatasi  masalah gender kecil. Diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis  kelamin,  harus  diatasi  dan  diberantas.  Laki-laki  bebas  melakukan  apapun  yang mereka  inginkan  untuk  meningkatkan  martabat  manusia,  tetapi  perempuan  terikat  oleh ketidakmampuan untuk secara bebas memilih hak-hak dasar mereka. Akhirnya, hak-hak ini sama dengan hak asasi manusia. Itu karena kesamaan mendasar mereka yang berakar pada  penciptaan  mereka  menurut  gambar  Allah  dan  dipanggil  untuk  diutus  oleh  kasih karunia penebusan Kristus.
Dalam  paragraf  berikut,  Gereja  melihat  diskriminasi  yang  ada,  terutama  masalah kesetaraan  gender,  sebagai  skandal  di  jalan  menuju  tatanan  kehidupan  yang  lebih manusiawi dan adil. Berikut  pernyataan secara lengkap,“Kecuali itu, sungguh pun pada orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi menuntut agar dicapailah kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil. Sebab perbedaan- perbedaan  yang  keterlaluan  antara  sesama  anggota  dan  bangsa  dalam  satu  keluarga manusia  di  bidang  ekonomi  maupun  sosial  menimbulkan  batu  sandungan,  lagi  pula berlawanan  dengan  keadilan  sosial,  kesamarataan,  martabat  pribadi  manusia,  juga merintangi  kedamaian  sosial  dan  internasional.”  (Dokumen  Gerejawi,  2017)  Jika demikian,  pembedaan  yang  kaku  dan  tidak  pandang  bulu  mengenai  hak  dan  kewajiban "yang  diterima  begitu  saja  oleh  laki-laki"  patut  mendapat  perhatian  khusus.  Martabat manusia, atau yang disebut dalam alinea ketiga ini sebagai “kondisi kehidupan yang lebih manusiawi”.  Ketidakmampuan  dalam  mengatasi  masalah  ini  adalah  kegagalan  setiap manusia  untuk  mengembangkan  panggilannya  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  lebih bermartabat.
Pada  paragraf  terakhir  artikel  ini  dikatakan  demikian,  “Adapun  lembaga-lembaga manusiawi,  baik  swasta  atau  pun  umum,  hendaknya  berusaha  melayani  martabat  serta tujuan manusia, seraya sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun  politik,  serta  mengabdi  kepada  hak-hak  asasi  manusia  di  bawah  setiap pemerintahan.  Bahkan  lembaga-lembaga  semacam  itu  lambat-laun  harus  menanggapi kenyataan-kenyataan  rohani,  yang  melampaui  segala-galanya,  juga  kalau  ada  kalanya diperlukan waktu cukup lama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.” Berdasarkan pernyataan  di  atas,  Gereja  mendorong  semua  pihak  untuk    memperjuangkan  proses penyelesaian  masalah  ini.  Gereja  mengakui  bahwa  perjuangan    lebih  berbuah  ketika mereka berjuang secara kolektif daripada secara individu. Kesamaan mereka di sini adalah melalui  institusi  niat  baik  dalam  arti  bahwa  mereka  berpartisipasi  dalam  apa  yang diperjuangkan gereja yakni perjuangan untuk membentuk kehidupan manusia secara lebih
manusiawi. Gereja juga menekankan bahwa hal ini akan memakan waktu  lama, mengingat perjuangan  untuk  kesetaraan  gender  tidak  mudah,  terutama  di    dunia  yang  sangat dipengaruhi  oleh paham patriarki.

## Kesimpulan
Sumbangsi Gaudium  et  Spes Art.  9  dan  29  bagi  persoalan  gender  membuktikan bahwa Gereja Katolik memiliki keseriusan dalam hal ini. Gereja Katolik percaya bahwa seseorang  memiliki  kekuatan  untuk  berbuat  baik.  Oleh  karena  itu,  kewajiban  dalam kekuasaan atau sifatnya untuk lebih mengembangkan martabat manusia. Manusia diajak untuk  mengenali  dan  memperbarui  wajahnya.  Selain  itu,  Gereja  Katolik  melihat  upaya para  wanita  ini  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  martabat  perempuan.  Pada  Art.  29, Gereja  Katolik  dengan  jelas  menyatakan  posisinya  tentang  masalah  kesetaraan  gender. Gereja  Katolik  menekankan  pentingnya  menegakkan  dan  mengadvokasi  kesetaraan gender,  mengakuinya  sebagai  aspek  mendasar  dari  penciptaan  dan  keselamatan.  Semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus mengakui dan menghormati kesetaraan ini. Gereja Katolik menolak segala bentuk diskriminasi, terutama yang didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan moral. iskriminasi yang bertentangan dengan tujuan Tuhan, meskipun berdasarkan jenis kelamin, harus diatasi dan diberantas. Gereja Katolik melihat diskriminasi  yang  ada,  terutama  masalah  kesetaraan  gender,  sebagai  skandal  di  jalan menuju tatanan kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Gereja Katolik mengadvokasi upaya  kolaboratif  dalam  mengatasi  masalah  ketidaksetaraan  gender.  Ini  menekankan pentingnya  laki-laki  dan  perempuan  bekerja  sama  menuju  tujuan  bersama  membentuk masyarakat yang lebih manusiawi. Ini pasti akan menjadi proses yang panjang dan sulit, mengingat pengaruh patriarkalisme yang meluas di dunia kita. Meskipun demikian, Gereja tetap teguh dalam komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong semua pihak untuk bergabung dalam perjuangan yang layak ini.

## Daftar Pustaka
Amar, S. (2017). Perjuangan gender dalam kajian sejarah wanita Indonesia pada abad XIX.
Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan , 1(1),106-119.
Annisa, R., Idris, M. M., & Sholeh, K. (2021). Analisis Konsep Gender Dalam Undang- Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah . Klaten: Penerbit Lakeisha.
Djazifah, N. (2001). Tindak Kekerasan pada Wanita Pedagang Menginap di Pasar Kota Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 1(6) 47-67. Dokumen  Gerejawi.  (2017). Seri  Dokumen  Gerejawi  No.  19:  Gaudium  et  Spes  | Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI . Jakarta: KWI. Efendy,  R.  (2014).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Pendidikan. AL-MAIYYAH:  Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 7(2), 142–165. Fauziah, R., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan  Gender. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 2(2),259-268.
Fuady, M. I. N. (2021). Perempuan: Perempuan dan Media. In: Keadilan Restoratif pada Kekerasan Seksual di Media Massa . Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Ima, D., Restu, N., & Yusuf, S. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Karakter RA Kartini dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam , 2 (1), 350–361.
Ismiati,  I.  (2018).  Pengaruh  Stereotype  Gender  Terhadap  Konsep  Diri  Perempuan.
Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, 7(1), 33–45.
Kania,  D.  (2015).  Hak  asasi  perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia:  The  Rights  Of  Women  In  Indonesian  Laws  And  Regulations. Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734. Mali, M. D. (2019). Peran Hati Nurani Dalam Membentuk Sikap Otonomi  Individu Yang Bermoral, Dalam Terang Gaudium Et Spes  Artikel 16 (Universitas Katolik Widya Mandira) . Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.
Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9 (2),323-344.
Rahayu,  N.  (2012).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Aturan  Hukum  dan  Implementasinya  di Indonesia (Gender Equality In The Rule of Law in Indonesian And Implementation). SAWWA: Jurnal Studi Gender , 9(1), 15–32. Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca. Saumantri,  T.  (2022).  Kesetaraan  Gender:  Perempuan  Perspektif  Sufisme  Jalaluddin Rumi. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 4(1), 13–28. Widyaningrum, A. Y. (2020). Beban Ganda Perempuan dan Pemanfaatan Teknologi di Masa  Pandemi  Covid-19 .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Wanita  Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Wongkar,  E.  E.  L.  T.,  Achmadi,  J.  C.,  &  Iswarini,  T.  (2021).  Telaah  Kritis  Efektivitas Pasal  66  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Bagi  Perempuan Pembela  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Lingkungan. Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 8(1), 35–72.
Zega, Y. K. (2021). Perspektif Alkitab Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen. Didaché: Journal of Christian Education , 2(2),160-174.