## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 6, No. 1, Juni 2024, pp 48-56 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2179

## Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela HAM di Indonesia
La Ode Umar Alzamani Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

## Email: laodeumaralzamani@mail.ugm.ac.id
Artikel info
Artikel history: Received; 27-11-2023 Revised: 10-01-2024 Accepted: 20-02-2024 Published: 27-06-2024
Kata Kunci: Menyusutnya Ruang Sipil; Ancaman; Pembela Hak Asasi Manusia;
Keywords:
Shrinking Civic Space;
Threats; Human Rights Defenders;
Abstrak.    F enomena  shrinking  civic  space  (penyempitan  ruang sipil)  menjadi  salah  satu  tren  permasalahan  yang  dihadapi  oleh berbagai  negara  di  belahan  dunia.  Lebih  jauh  lagi,  tren  tersebut sedikit demi sedikit berpotensi membuka peluang lahirnya kondisi dimana  ruang  sipil  secara  penuh  tidak  dapat  di  akses  oleh masyarakat dikarenanakan para penguasa secara sengaja menutup ruang tersebut closing civic space. Pola-pala yang di mainkan para penguasa beberapa tahun belakangan ini dalam memperkecil civic space  dapat  di  bilang  sangat  keji.  Upaya  pembungkaman  tidak hanya didapatkan masyarakat sipil saja, para pembela HAM juga turut mendapatkan kriminalisasi serta intimidasi dari para pejabat public. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuan perkembangan serta  memberikan  gambaran  mengenai  shrinking  civic  space khususnya pada para pembela HAM di Indonesia. Dalam tulisan ini  penulis  menggunakan  Metode  penelitian  berupa  pendekatan hukum normative. Dalam menghimpun sertha menjabarkan bahan hukum,  penulis  menggunakan  pendekatan  berupa  pengumpulan data dalam bentuk kajian literature atau yang sering dikenal dengan sebutan literature review. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa shrinking civic space yang terjadi pada para pembela HAM terkusus di Indonesia nyata adanya. Banyaknya upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para actor baik negara maupun non negara menjadi momok serta kenyataan yang pilu bagi upaya penegakan HAM di Indonesia. Kata kunci: Shrinking Civic Space, Ancaman, Pembela HAM
Abstract. The phenomenon of shrinking civic space is one of the problem  trends  faced  by  various  countries  in  the  world. Furthermore, this trend little by little has the potential to open up opportunities  for  the  birth  of  conditions  where  full  civic  space cannot be accessed by the public because the authorities deliberately close  this  space.  The  patterns  played  by  the  authorities  in  recent years in reducing civic space can be said to be very cruel. Efforts to silence  are  not  only  achieved  by  civil  society,  human  rights defenders are also criminalized and intimidated by public officials. This  research  aims  to  understand  developments  and  provide  an

## 49 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
overview  of  shrinking  civic  space,  especially  for  human  rights defenders  in  Indonesia.  In  this  paper  the  author  uses  a  research method in the form of a normative legal approach. In collecting and describing legal materials, the author uses an approach in the form of data collection in the form of a literature review or what is often known as a literature review. The results of this research show that the  shrinking  civic  space  that  occurs  among  human  rights defenders,  especially  in  Indonesia,  is  real.  The  many  silencing efforts carried out by both state and non-state actors have become a scourge  and  a  sad  reality  for  efforts  to  uphold  human  rights  in Indonesia.
Coresponden author: Jalan Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
*Email: laodeumaralzamani@mail.ugm.ac.id
artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, fenomena shrinking civic space (penyempitan ruang sipil)  menjadi  salah  satu  tren  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  berbagai negara di  belahan  dunia. Lebih  jauh  lagi,  tren  tersebut  sedikit  demi  sedikit  berpotensi  membuka  peluang  lahirnya  kondisi dimana ruang sipil secara penuh tidak dapat di akses oleh masyarakat dikarenanakan para penguasa secara sengaja menutup ruang tersebut closing civic space .
Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi, tidak luput dari merabaknya fenomena shrinking civic space . Kondisi demokrasi Indonesia yang makin hari mengalami kemunduran memberikan sebuah isyarat bahwa analisis politik yang perna memuji Indonesia sebagai mercusuar demokrasi telah terbantahkan, bahkan sebagian besar para pengamat sepakat bahwa Indonesia telah gagal dalam menjaga marwahnya sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi.
Kegagalan Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi ini tergambar pada survei yang di lakukan oleh lembaga internasional. Berdasarkan  data yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukan indeks demokrasi yang di peroleh Indonesia pada aspek kebebasan sipil dalam kurun  waktu  2019-2020  hanya  menyentu  angka  5,59.  Perolehan  yang  didapat  Indonesia  ini mengalami selisi yang cukup jauh dari sekor rerataan yakni 6,48. Di tahun selanjutnya pada periode 2021-2022, sekor kebebasan sipil yang diperoleh Indonesia sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,18. Namun, perolehan yang di capai Indonesia tersebut masi belum cukup dari sekor rerataan pada periode  ini  yakni  6,71.  Jika  dibandingkan  dalam  15  tahun  terakhir,  sekor  kebebasan  sipil  yang didapatakan oleh Indonesia pada tahun 2022 ini memang bukan yang terendah, tapi harus di akui sekor yang di dapatkan Indonesia terkait dengan indek demokrasi tidak mampu melampaui rerataan yang ada. Selain itu pada aspek budaya politik, sekor yang di dapatkan Indonesia terbilang mengalami kemerosotan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 pada aspek budaya politik, Indonesia tercat hanya mengantoi skor 4,38, perolehan ini menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir (Metro TV, 2023). Secara  umum  rendanya  indek  demokrasi  di  Indonesia  disebabkan  oleh  turunya  kebebasan  sipil  di Indonesia.  Berdasarkan  catatan  kontras  dalam  periode  2018-2021  terjadi  799  pelanggaran  yang berkaitan dengan kebebasan berendapat. Dimana pelanggaran tersebut masi menyentuh angka 200 di
Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela … ( Alzamani ) | 50 setiap  tahunya.  Bentuk  bentuk  pelanggaran  tersebut  berupa  penangkapan  tanpa  dasar  yang  jelas, intimidasi, kriminalisasi bahkan yang lebih parah berupa penembakan (Kontras, 2022).
Pola-pala yang di mainkan para penguasa beberapa tahun belakangan ini dalam memperkecil civic space dapat di bilang sangat keji. Upaya pembungkaman tidak hanya didapatkan masyarakat sipil saja, para pembela HAM juga turut mendapatkan kriminalisasi serta intimidasi dari para pejabat public. Terdapat satu pola yang digunakan dalam upaya pembungkaman kritik, pola tersebut berupa somasi yang dilayangkan oleh pejabat public kepada para pembela HAM. Setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik dan telah berujung pada laporan polisi. Pertama, somasi yang dilayangkan  oleh  Kepala  Staf  Kepresidenan  (KSP)  Moeldoko  kepada  Indonesia  Coruption  Watch (ICW),  khususnya  Egi  Primayogha  dan  Miftah.  Kedua,  somasi  yang  dilayangkan  oleh  Menteri Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  (Menko  Marvest),  Luhut  Binsar  Panjaitan  (LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Yang menjadi miris kedua para pembela HAM ini sudah ditetapkan sebagagai tersangka dan masing-masing di tuntut 3,5 tahun untuk Fatia Maulidiyanti dan 4 tahun untuk Haris Azhar.
Fenomena  di  atas  tentunya  menjadi  momok  yang  menakutkan  dalam  proses  penegakan  HAM  di Indonesia.  Maraknya  intimidasi,  penyempitan  ruang  sipil  serta  kriminalisasi  dengan  melayangkan somasi  kepada  para  pembela  HAM  menjadi  pekerjaan  besar  yang  harus  di  selesaikan  Indonesia kaitanyan dalam menjunjung serta menegakan HAM. Dari gambaran di atas pula mendorong peneliti untuk  menulis  terkait  dengan  Ancaman  Terhadap  Pembela  HAM  Sebagai  Bagian  Dari  Upaya Shrinking Civic Space.

## METODE
Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normative, oleh sebab itu bahan yang  di  gunakan  mengacu  pada  data  sekunder.  Dalam  menghimpun  sertha  menjabarkan  bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data dalam bentuk kajian literature atau yang sering dikenal dengan sebutan literature revieu (Puteh&Tanjung, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lebih Dekat dengan Shrinking Civic Space
Istilah Shrinking Civic Space (SCS) telah menjadi diksi yang tidak asing bagi sebagian besar kalangan komunitas Hak Asasi manusia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Istilah Shrinking Civic Space dimaknai sebagai tertutupnya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil. Sebagian besar aktivis HAM  menganggap Shrinking  Civic  Space bukanlah  fenomena  baru,  melainkan  di  pandang  sebagai tantangan kontenporer dalam memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Fenomena  SCS  disebut  juga  dengan closing  civic  space (penutupan  ruang  sipil).  Menurut  Thomas Carothers  dan  Saskia  Brechenmacher closing  civic  space mencakup  pelarangan  terhadap  bantuan internasional untuk mendukung aktivisme demokrasi dan Hak Asasi Manusia, hungga penggunaaan berbagai regulasi untuk mencegah masuknya dukungan internasional terhadap upaya penanggulangan represi isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia di berbagai wilayah (Thomas & saskia, 2022). Menurut CIVICUS, acuan dasar dari pengkerdilan ruang kebebasan sipil dapat dilihat dari keberadaan regulasi dan  peraturan  hukum  yang  represif  maupun  hambatan  terhadap  gerakan  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  dengan  demikian  pelaku  atau  actor  pengerdilan  ruang  sipil  bisa  brasal  dari  pemerintah maupun non-pemerintah, seperti korporasi, kelopok ekstrimis serta fundamentalis (Lokataru, 2020).
Secara umum SCS terjadi disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang melakukan penyerangan dengan menyasar hak fundamental seperti kebebasan seseorang dalam berekspresi, berserikan, serta

## 51 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
melakukan pertemuan dengan damai. Pembatasan tersebut dilakukan dengan dalil keamanan, salah satu bentuknya dengan dikerahkanya aparat secara berlebihan. Selain itu beberapa langkah-langkah eksplisit  yang  terjadi  dalam  fenomena  penyempitan  ruang  sipil  seperti:  (1)  Pembatasan  legal, pembatasan ini dilakukan dengan dimuatnya pembatasan didalam istrumen hukum sehingga dalam praktenya  pembatasan  tersebut  terkesan  sah  (termaksut  dilakukanya  kriminalisasi);  (2)  Upaya pengauditan  yang  dilakukan  istrumen  negara  secara  sewenag-wenang  terhadap  organisasi  sipil masyarakat  atau  beberapa  media  yang  bekerja  secara  independent;  (3)  Di  tutupnya  ruang-ruang partisipasi public kaitanya dalam upaya penyusunan kebijakan; (4) Melakukukan pengabaian terhadap beberapa tuntutan yang di gaungkan kelompok etnis, agama, atau minoritas lain; (5) Dan Adanya pembiyaran  terhadap  kelompok    etnis,  agama,  atau  minoritas  lain (Toma ž De ž elan  &  Laden Yurttagüler, 2020).
Dalam kontek negara berkembang seperti halnya indonesia, penyempitan ruang sipil di dominasi oleh keserakahan  negara  untuk  melakukan  pembangunan.  Dalam  mewujudkan  keserakahan  tersebut negara paling tidak membutuhkan stabilitas politik. Yang kemudian menjadi masalah iyalah, logika terhadap  pembangunan  kerap  kali  memandang  bentuk  kebebasan  sipil  sebagai  sesuatu  hal  yang megancam  kerja-kerja  pembangunan,  akibanya  negara  sebisa  mungkin  berupaya  meredam  potensi gangguan dengan melakukan pembatasan ruang sipil tersebut.
Bagi negara upaya yang dirasa paling ampuh kaitanya dalam menjaga stabilitas politik iyalah dengan membuat aturan hukum yang instrumenya memuat upaya-upaya dalam membatasi seorang indvidu atau kelompok dalam menikmati hak sipilnya. Atau lebih parahnya lagi dalam menjaga kestabilan politik negara bertindak represif dengan menjadikan aparat sebagai instrument pelaksananya. Contoh tindakan represif yang sering kali dilakukan aparat diantaranya adalah penangkapan terhadap para pengunjukrasa, pembubaran organisasi masyarakat tanpa melalui proses hukum, kriminalisasi yang dilakukan  terhadap  para aktivis,  jurnalis  atau  tokoh-tokoh  masyarakat  sipil  lainya  yang  di  anggap menghalanhgi kerja-kerja pembangunan.
Tindakan di atas tentunya bertentangan dengan konvevan hak sipil dan politik (ICCPR) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Dimana dalam konvensi tersebut negara berkewajiban bersifat pasif, keadaan tersebut  menimbulkan  konsekwensi bahwa  tugas  negara hanya  terbatas  pada kewajiban  menjamin serta melindungi kebebasan sipil warga negaranya. Artinya segala bentuk kebijakan yang di buat dan kemudian berdampak pada pengurangan hak sipil dan politik warganya dapat di kategorikan sebagai bagian dari intervensi negara. Apalagi kebijakan tersebut lahir tanpa adanya dasar yang jelas, maka kebijakan yang bersifat intervensi tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM.
Dalam  Prinsip-prinsip  Siracusa  mengenai  Ketentuan  Pembatasan  dan  Pengurangan  Hak  Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada poin I huruf A terkait  dengan  prinsip-prinsip  penapsiran  umum  yang  berhubungan  dengan  justifikasi  pembatasan, setidaknya  ada  4  dari  14  poin  penting  yang  oleh  penulis  harus  diperhatikan  oleh  negara  sebelum melakukan tindakan penyempitan ruang sipil sebagai salah satu dari bagian HAM. yang pertama Tidak ada  pembatasan  atau  alasan  yang  diijinkan  untuk  menerapkan  pembatasan  untuk  hak-hak  yang dijamin oleh Kovenan, selain yang tercantum dalam ketentuan Kovenan itu sendiri. Kedua Cakupan pembatasan yang merujuk pada Kovenan tidak dapat ditafsirkan hingga membahayakan esensi hak itu sendiri. Ketiga Tidak ada pembatasan yang diterapkan secara sewenang-wenang. Dan yang keempat Tiada  ada  pembatasan  (pada  suatu  hak  yang  diakui  oleh  Kovenan)  yang  mendiskriminasi  dan bertentangan dengan Pasal 2, paragraf 1 (Mulyana, 1984). Dari ke empat poin yang termaktup di atas menegaskan bahwa fenomena Shrinking Civic Space sebagai salah satu bagian dari upaya pembatasan hak sipil dan politik semestinya tidak dilakukan oleh negara, apalagi hal tersebut berkaitan erat dengan pelanggaran HAM yang oleh konvenan tidak di benarkan.
Ancaman Terhadap Pembela HAM Sebagai Bagian Dari Upaya Shrinking Civic Space.
Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela … ( Alzamani ) | 52
Deklarasi  pembela  HAM  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan Declaration  of  Human  Rights  Defender merupakan deklarasi yang di jadikan pegangan para pembela HAM untuk melindungi diri mereka ketika sedang melakukan kerja-kerja penegakan HAM. Dalam deklarasi tersebut istilah pembela HAM sengaja tidak di atur secara eksplisit, hal tersebut disebabkan kekhawatiran pembakuan definisi justru akan menyulitkan dalam implementasi deklarasi ini. Yang di sayangkan terkait deklarasi ini adalah Indonesia  sebagai  negara  yang  katanya  menjunjung  tinggi  serta  berkomitmen  kaitanya  dalam penuntasan pelangaran HAM belum menunjukan sikap yang serius. Hal tersebut tebukti dari belum adanya tindakan pengratifikasian deklarasi mengenai perlindungan terhadap pembela HAM, sehingga dalam  praktenya  tidak  jarang  para  pembela  HAM  sering  mendapatkan  intimidasi,  kriminalisasi bahkan sampai ancaman pembunuhan ketika sedang menegakan HAM (Santoso & Liliyana, 2021). kondisi ini secara langsung menempatkan para pembela HAM sebagai bagian dari kelompok rentan yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan HAM.
Dalam  standar  norma  pengaturan  nomor  6  tentang  pembela  Hak  Asasi  Manusia,  komnas  HAM mengklasifikasikan dua kategori tindakan yang bisa di anggap sebagai ancaman serta serangan bagai para  pembela  HAM.  Pertama,  ancaman  adalah  semua  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  dalam bentuk  elektronik  dan  atau  non  elektronik  yang bertujuan  menciptakan  ketakutan  bagi  seseorang, sekelompok orang atau masyarakat secara umum atau publik secara luas. Kedua, serangan atau semua tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, seksual pada diri pribadi, sekelompok orang atau atas properti dengan sarana elektronik maupun non elektronik.
Klasifikasi  pembela  HAM  yang  kerap  mendapatkan  ancaman  serta  serangan  sepertu  yang disampaikan komnas HAM tidak hanya terdapat pada individu serta kelompok yang bekerja pada sector  HAM.  melainkan  serangan  tersebut  juga  didapatkan  oleh  kelompok  yang  bekerja  kaitanya dalam pemenuhan standar HAM. misalnya para pekerja di sector kesehatan, pekerja perumahan, para pendidik serta para penegak hukum tidak luput dari serangan tersebut. Beberapa kelompok yang telah di sebutkan ini tentunya berhak mendapatkan pelindungan sebagai pembela HAM (Komnas HAM, 2021). Selain itu dalam pengatuan yang lebih spesifik, komnas HAM melakukan pengklasifikasian tersendiri terhadap ancaman yang didapatkan para permpuan pembela HAM. seperti pemerkosaan, adanya upaya peneroran, penyiksaan, terror yang bernuansa seksual, ancaman terhadap peran seorang perempuan  dalam  posisinya  sebagai  ibu  dan  istri,  dan  yang  terakhir  terkait  pengerdilan  identitas perempuan (Anugerah, 2021).
Berdasarkan data serta fakta lapangan yang terjadi, berbagai bentuk ancaman serta serangan terhadap individu maupun kelompok yang telah dikategorikan komnas HAM ini semua sudah perna terjadi di Indonesia.  Beberapa  rentetan  kasus  mulai  dari  pelanggaran  HAM  masa  lalu  hingga  masa  kini membuka tabir kita betapa beragamnya pelaku serta korban dalam kasus kekerasan terhadap pembela HAM. pada masa lalu kita mengenal kasus pelanggaran berat yang menimpa para pembela HAM seperti  Marsinah,  Munir  Theys  Eluay  hingga  penghilangan  paksa  sejumlah  aktivis (Nugraha,  T., Suryana & Romli, 2019). Deiring dengan perkembangan zaman, serangan terhadap pembela HAM juga mengalami perkembangan. Mulai dari ancaman, serangan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, maraknya laporan polisi, somasi, adanya penangkapan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas, seta pembangunan stigma yang kurang baik serta marjinalisasi.
Laporan  tahunan  yang  di  keluarkan  lembaga  amnesty  internasional  Indonesia  pada  2021 menyebutkan  bahwa para  pembela HAM menjadi  salah  satu  kelompok  yang  rentan  mendapatkan ancaman.  Maraknya  serangan  yang  didapatkan  para  pembela  HAM  terus  berlanjut,  Baik  dalam bentuk  luring  maupun  daring.  Yang  disayangkan  actor  dari  serangan  tersebut  diduga  berasal  dari negara, akibatnya kasus-kasus yang terjadi, dalam proses penangananya terbilang lamban dan hanya sedikit yang di usust secara tuntas.

## 53 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Berdasarkan data pada tahun 2021, amnesty internasional Indonesia mencatat setidaknya terdapat 95 kasus berupa upaya penyerangan terhadap para pembela HAM di Indinesia dengan kalkulasi korbam mencapai 270 orang. Dimana kasus tersebut menimpah para pembela HAM dari lintas sector mulai dari  jurnalis  aktivis  penegakan  HAM,  mahasiswa  serta  masyarakat  adat  setempat.  Yang mencenangkan dari total 95 kasus 55 di antaranya diduga diaktori oleh kekuasan (negara) melalui berbagai macam istrumenya mulai dari polisi, TNI, serta pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Fakta ini tidak banya mengalami perbedaan dengantahun sebelumnya 2020. Dimana dari 93 kasus 60 diantaranya di duga dilakukan oleh actor negara terhadap para pembela HAM. serangan-serangan tersebut berupa pelaporan ke polisi, umpaya pengancaman, pengintimidasian, kekerasan fisik hingga pembunuhan (Amnesti Internasional Indonesia, 2021).
Data  yang  di  sampaikan  Amnesty  Internasional  Indonesia  terkait  dengan  ancaman,  kriminalisasi, intimidasi serta laporan ke polisi terhadap pembela HAM di pertegas dengan banyaknya kasus yang sedang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Bebrapa organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap pembela HAM setiap tahunya selalu mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2021  misalnya  kasus  pembela  HAM  menempati  peringkat  pertama  dari  jumlah  korban  UU  ITE. Umumnya,  para  pembela  HAM  dilaporkan  menggunakan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tentang pencemaran nama baik. Intrumen hukum ini lah yang selalu di jadikan sebagai senjata para penguasa dalam melakukan ancaman terhadap para penegak HAM di Indonesia (M. Syafi’ie, 2022).
Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait dengan ancaman para pembela HAM yang terjadi di Yogykarta dimana aktivis gerakan sosial dan gerakan lingkungan hidup Derah Istimewa Yogyakarta Adji  Koesoemo  ditahan  polres  sleman.  Alasan  penahanan  tersebut  terkait  dengan  solidaritasnya dalam mendampingi warga pedukuhan  karangwuni,  desa catur  tunggal,  kecamatan depok  sleman. Adji  bersama  warga  masyarakat  pada  saat  itu  melakukan  penolakan  terhadap  pembangunan apartemen “utara The Icon”. Penolakan tersebut dilakukan dengan dasar memperjuangkan hak atas ketersediaan  air  bagi  masyarakat  di  sekitar.  Hanya  saja  upaya  ini  kemudian  mendapatkan kriminalisasi oleh pihak apartemen sehingga berujung pada pelaporan yang didasarkan atas dugan pencabutan dan pengrusakan baliho oleh adji (Tommy Apriando, 2014). Tentunya penahanan yang di  dapatkan  adji  ketika  melakukan  keja-kerja  penegakan  HAM  menjadi  sesuatu  hal  yang  ironi sekaligus  sebuah  pelanggaran  HAM,  amanat  konstitusi  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  dengan  seluas-luasanya  untuk  berperan  aktif  dalam  perrlindungan  serta pengelolaan  lingkuan  hidup  justru  malah  tidak  di  akomodir  oleh  negara  sebagai  pihak  yang berkewajiban untuk memastikan hak serta kesempatan itu didapatkan oleh semua lapisan masyarakat termaksut para pembela HAM.
Kewajiban negara dalam memastikan hak serta kesempatan itu didapatkan tanpa adanya ancaman baik itu kriminalisasi, intimidasi dan terror kepada para pembela HAM di pertegas pada komentar umum  Hak-hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya  (KIHESB)  Nomor  15  tentang  Hak  Atas  Air,  pada Paragraf 59, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok  rentan  atau  terpinggirkan  dalam  merealisasikan  hak  atas  air (General  Comment:  15 CESCR,  2022). Selai  itu  dalam  kerangka  hukum  nasional,  perlindungan  terhadap  pembela  HAM secara eksplisi tertuang pada pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkuan  hidup,  dimana  dalam  pasal  tersebut  secara  jelas  menarasikan  bahwa  setiap  orang  yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat di tuntut secara pidana maupun perdata (UU No 39, 2009).
Kasus lain yang menunjukan negara belum dapat menjalankan komitmenya dalam pemenuhan serta perlindungan HAM warganya terjadi pada pembela HAM yang memperjuangkan hak pekerja, mereka
Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela … ( Alzamani ) | 54 adalah  Minggu  Bulu  dan  Amirulah,  ketua  dan  wakil  ketua  serikat  pekerja  nasional  (SPN)  PT. Gunbuster  Nasional  Indonesia  (PT  GNI).  keduanya ditetapkan  sebagai  tersangka  dengan  tuduhan penghasutan. Kasusu ini bermula saat kedua tokoh pembela HAM ini mencoba untuk mengadvokasi hak ketenagakarjaan buruh dan sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh PT. GNI. Pengadvokasian tersebut Justru mengantarkan mereka pada proses di pengadilan. Dimana para pembela HAM ini di dakwa dengan pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) KUHP (LBH Makasar. 2023). Sama hal nya seperti yang menimpah Adji dalam memperjuangkan hak atas air, kasusu yang menimpah para pembela ham di sector  pekerja  menunjukan  fakta  bawah  negara  secara  berulang  telah  gagal  dalam  menjalankan amanat serta komitmen konvenan yang telah di ratifikasi. Padahal dalam komentar Umum KIHESB Nomor  18  tentang  hak  atas  pekerjaan,  pada  paragraf  51  menyatakan  bahwa  negara  Pihak  harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya, secara khusus  Serikat  Pekerja,  yang  membantu  individu  atau  kelompok  yang  kurang  beruntung  dan terpinggirkan,  dalam  merealisasikan  hak  atas  pekerjaan  (General  Comment  18  CESCR).  Namun keyataan di lapangan lagi-lagi Indonesia masi tidak dapat menjunjung tinggi komitmenya terhadap perlindungan para pembela HAM. hal ini tergambar jelas dengan peristiwa yang menimpah Minggu Bulu dan Amirulah.
Kondisi dimana Indonesia belum secara penuh menjalankan amanat yang di perintahkan kaitanya dalam  penegakan  HAM  memberikan  gambaran  kepada  kita  bahwa  komitmen  Indonesia  dalam menjami civic space serta upaya dalam penegakan serata pemenuhan HAM masi belum secarah penuh dijalankan, sehingga berimplikasi pada maraknya berbagaia macam pelanggaran HAM, baik dalam bentuk  kriminalisasi,  intimidasi  serta  ancaman  lainya terhadap  masyarakat  sipil  dan  para  pembela HAM di Indonesia.

## Pertanggungjawaban Negara Terhadap Para Pembela HAM di Indonesia
Sama halnya dengan negara lain di dunia, Indonesia tidak mungkin hidup menutup diri dengan negara lain. Indonesia merupakan  masyarakat internasional yang juga menjadi bagian dari perubahan global, sehingga tidak mungkin Indonesia menghindarkan diri dari berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat internasional.
Desakan  internasional  yang  memberikan  tempat  kepada  isu  HAM  sebagai  bagian  dari  konsen  isu dalam hubungan inteernasional berdampak sangat kuat terhadap Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya tergambar pada komitmen dari Indonesia terhadap berbagai kesepakatan ataupun perjanjian internasional  tentang  HAM,  namun  juga  terlihat  dari  kebijakan  di  bidang  HAM.  komitmen  ini menempatkan Indonesia pada posisi untuk mau tidak mau untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan internasional terkait denga HAM. sehingga dalam proses pembentukan hukum nasional tidak  semata  di  dasarkan  pada  kepentingan  Indonesia  semata  melainkan  dalam  pelaksanaan  juga memikirkan kepentingan internasional terkait dengan HAM. hal ini berarti bahwa norma serta standar internasional mengenai HAM dijadikan sebagai rujukan kaitanya dalam merumuskan norma serta standar HAM di  Indonesia.  Bersamaan  dengan  itu  maka proses  perancangan  hukum  di  Indonesia harus  kiranya  bersifat  akomodatif  terhadap  setiap  ketentuan  hukum  internasional  yang  berisifat universal.
Sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional,  Indonesia  kaitanya  dalam  pembentukan  hukum nasional  moderen,  disamping  mempertimbangkan  aspek local  characteristic seperti  idiologi  bangsa, kondis  masyarakat,  alam  serta  tradisi  bangsa  juga  perlu  kiranya  mengandung  kecenderungan internasional ( international trends) yang di akui oleh masyarakat internasional yang beradab (Muladi, &  Medis,  1997). Hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  tanpa  mengabaikan  unsur-unsur partikularistik yang dominan berbagai kecendrungan internasional harus dipandang sebagai bagian dari kecenderungan nasional.

## 55 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 1, Juni 2024
Dengan tetap bepijak pada kultur nasional yang selalu menjunjung tinggi idiologi bangsa, sekaligus juga memperhatikan kecenderungan internasional, bangsa Indonesia harus tetap berusaha untuk dapat bradaptasi dengan laju globalisasi yang begitu cepat. Artinya antara hukum internasional dan hukum nasional harusnya dapat berjalan secara berbarengan, saling melengkapi kekurangan masing-massing untuk  mengoptimalkan  proses  perlindungan  terhadap  korban  pelanggaran  HAM  termaksut  di dalamnya para pembela HAM (Hartono, S. 2020).
Dalam  konteks  pertanggungjawaban  terhadap  pembela  HAM,  di  Indonesia  belum  menunjukan langkah  yang  serius  dalam  menjamin  perlind  ungan  para  pembela  HAM,  hal  tersebut  tergambar dengan  belum  hadirnya peraturan  yang  mengatur  secara  rijit  dan  spesifik  terkait  dengan  hak  serta keberadaan mereka segingga, kedudukan para pembela HAM di samakan dengan kedudukan warga negara.  Artinya  pembela  HAM  merupakan  masyarakat  sipil  yang  memiliki  kedudukan  selaku pemegang  HAM.  adapun  pertanggungjawaban  negara  terhadap  para  pembela  HAM yang  telah  di amanatkan oleh konvenan ICCPR adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (immediatwly) sehingga bersifat justiciable .  Hal tersebut  dapat dimaknai  bahwa ada  atau  tudaknya peraturan  yang mengatur  mengenai  perlindungan  para pembela HAM negara tetap  haru  melindunginya,  sehingga kemunginan tterjadinya pelanggaran HAM tidak sampai terjadi. hal ini juga dapat di artikan bahwa lingkup pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban dari negara terhadap para pembela HAM bukan didasarkan pada adanya perbuatan salah ataupu kerugian dari salah satu pihak. Pertanggungjawaban negara  terhadap  para  penegak  HAM  lebik  kepada  tanggungjawab  mutlak  oleh  negara  selaku pemanggku kewajiban dalam pemenuhan HAM. sehingga kedudukan antara para pembela HAM dan negara tidak didasarkan pada adanya pelanggaran, namun antara pemanggku kewajiban HAM dan pemangku hak HAM (Fitriani & Putri 2021).

## SIMPULAN DA SARAN
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa shrinking civic space yang terjadi pada para pembela HAM terkusus di Indonesia nyata adanya. Banyaknya upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para actor baik negara maupun non negara menjadi momok serta kenyataan yang pilu bagi upaya penegakan  HAM  di  Indonesia.  Kondisi shrinking civic  space yang  terjadi  di  pertegas  dengan  indeks demokrasi Indonesia yang menalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingginya angka pelanggaran serta  masifnya  pembatasan  membuka  pandangan  kita  bahwa  fenomena shrinking  civic  space juga berpotensi menjadi close civic space. Selain itu trend intimidasi yang sering di dapatkan para pembela HAM  akhir-akhir  ini  Indonesia  dihadapkan  pada  kondisi  belum  adanya  pengaturan  yang  secara spesifik mengatur mengenai para pembela HAM. akibanya tidak jarang para pembela HAM dalam menjalankan keja-kerja penegakan HAM sering mendapat intimidasi, krimminalisasi atau yang lebih parahnya penghilangan secara paksa oleh para pelaku pelanggaran baik itu negara maupun dari non negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Komnas  HAM.  (2021). Standar  Norma  dan  Pengaturan  Nomor  6  Tentang  Pembela  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta: Komnas HAM
Muladi, T. J. H. R. S., & Medis, T. (1997). Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , 11 (01) Lokataru,  (2020).  “ Melawan  Pengkerdilan  Ruang  Sipil  (Meningkatkan  Kapasitas  dan  Resiliensi  Pembela HAM di Sector Bisnis dan HAM)”
Toma ž De ž elan & Laden Yurttagüler . “Shrinking Democratic Civic Space for Youth” . (Youth Partnership).
Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela … ( Alzamani ) | 56
Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora , 6 (1)
Nugraha, T., Suryana, A., & Romli, R. (2019). Konstruksi Makna Kamisan Pada Era Digital di Kota Bandung. Communication and Information Beyond Boundaries , 75.
Fitriani,  A.  I.,  Tarigan,  R.,  &  Putri,  R.  W.  (2021).  Pengaturan  Perlindungan  Pembela  Hak  Asasi Manusia  Menurut  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Penghilangan  Paksa  13  Aktivis  pada Tahun 1998). Jurnal Esensi Hukum , 3 (1)
Mulyana, A. (1984). Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Annex, UN Doc E/CN. Annex, UN Doc E/CN , 4 (1984), 4.
Kontras (2022). Menolak Kalah: merebut kembali ruang kebebasan sipil . KontraS
Hartono, S. (2020). Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional General Comment 18: The Right to Work (Art. 6 CESCR), para. 51
General Comment 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 CESCR), para. 59.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkuan hidup.
Metro  TV.  (2023).  25  Tahun  Reformasi,  Demokrasi  Indonesia  Belum  Kokoh. https://www.metrotvnews.com/play/NleC0a9g-25-tahun-reformasi-demokrasi-di-indonesia- belum-kokoh Diakses Pada Tanggal 14 November 2023
Thomas carothers & saskia brechenmacher “Defending civic spce: is the internasional community stuck?”. https://carnegieendowment.org/2019/10/22/defending-civic-space-is-international- community-stuck-pub-80110 diakses pada tanggal 14 November 2023
Anugerah  Andriansyah.  (2021).  Tren  Serangan  Terhadap  Pembela  HAM  Makin  Meningkat. https://www.voaindonesia.com/a/tren-serangan-terhadap-pembela-ham-makin- meningkat/6216157.html Diakses Pada Tanggal 14 November 2023
Amnesti Internasional Indonesia. (2021). Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM. https://www.amnesty.id/catatan-akhir-2021-tahun-bahaya-bagi-pembela-ham/. Diakses Pada Tanggal 15 November 2023.
M. Syafi’ie. (2022).  Tragedi  Pembela  HAM.  https://law.uii.ac.id/blog/2022/04/14/tragedi- pembela-ham/ . diakses pada tanggal 15 November 2023
ommy  Apriando.  (2014).  Mereka  Dikriminalisasi  Karena  Memperjuangkan  Lingkkungan  Hidup. https://www.mongabay.co.id/2014/10/14/mereka-dikriminalisasi-karena-memperjuangkan- lingkungan-hidup/. Diakses Pada Tanggal 19 November 2023.