## MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA
Nining latianingsih 1) , dewi winarni susyanti 2) dan iis Mariam 3)
1,2,3 Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Email : 1 nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id

## Abstract
One of the greatest challenges experienced by developing countries is the emergence of environmental problems that can not be separated from economic development. This can be illustrated in the relationship between the increase in population and the increasing tarap of community life on the one hand can support economic growth and on the other hand can also lead to a decline in development The problem of waste management is one aspect of development that is very important and requires the involvement between government, business / private, colleges and the general public. While the formulation of the problem of how the policy and the concept of waste management in urban areas, How to solve the problem of waste in the community in the city of Depok, What obstacles that cause the management and processing of waste in the city of Depok has not run well. The method that will be used in this research is using qualitative descriptive research method and passed by through stages, that is mapping of local waste treatment policy, evaluating the processing of garbage area. One of the goals of local government is to minimize waste. While the targets achieved from this research is the model of waste management dilaksaakan by local government of Depok city can realize a clean life, environmentally friendly and organized waste processing and improve the economy of society. The resulting model of research, in order to be implemented in accordance with the mandate of the respective regional regulations and impact on waste reduction and economic improvement of the community.
Keywords:  local policy, waste processing, economic improvement of society, domestic waste pollution, evaluation of local waste.

## Abstrak
Salah  satu  tantangan  terberat  yang  dialami  oleh  negara  berkembang  adalah  timbulnya permasalahan  lingkungan  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  dapat diilustrasikan  dalam  hubungan  antara  kenaikan  jumlah  penduduk  dan  meningkatnya  tarap  hidup masyarakat  yang disatu  sisi  dapat  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  dan  di  sisi  lain  juga  dapat menimbulkan penurunan  pembangunan  Masalah  pengelolaan sampah merupakan  salah  satu  aspek dalam  pembangunan  yang  sangat  penting  dan  memerlukan  keterlibatan  antara  pemerintah, bisnis/swasta,  perguruan  tinggi  dan  masyarakat  umum. Sedangkan perumusan masalah bagaimana kebijakan serta konsep pengelolaan sampah   di perkotaan,  Bagaimana mengatasi masalah sampah pada masyarakat di kabupaten    Bogor,  Hambatan apa yang menyebabkan pengelolaan serta pengolahan sampah di kabupaten  Bogor belum berjalan  dengan baik. Metode  yang akan dipakai dalam pencapai penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian  deskriptif kualitattif dan  dilalui dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu mapping kebijakan pengolahan sampah daerah, mengevaluasi pengolahan sampah daerah.  Salah satu tujuan  dari pemerintah daerah adalah  untuk meminimalisir sampah. Sedangkan target yang  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  model pengelolaan sampah yang dilaksaakan oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor,  dapat mewujudkan kehidupan sejahtera, bersih, ramah lingkungan  serta  tertata  pengolahan  sampahnya  dan  meningkatkan  ekonomi  masyarakat. Model yang  dihasilkan  d ari  penelitian, agar dapat  diterapkan  sesuai  dengan  amanat dari peraturan daerah  masing-masing  dan  berdampak  pada  pengurangan  sampah  dan peningkatan  ekonomi masyarakat.
Kata kunci: kebijakan daerah, Pengolahan sampah, peningkatan ekonomi masyarakat,  pencemaran limbah domestik, evaluasi sampah daerah

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No  18  tahun  2008 tentang pengolahan sampah belum tersosialisasi  dengan baik.  Hal ini dapat diamati dari lingkungan  di sekitar kantor- kantor Pemerintah  maupun  Rumah  Sakit. Kampus  bahkan  tempat  sekolah,  yang belum  mencerminkan  pesan  dari  UU tersebut.  Persoalan ini muncul disebabkan oleh  terbatasnya  kapasitas pelayanan yang  dimiliki  pemerintah  daerah  atau pemerintah kota setempat, sedangkan  laju produksi  sampah  terus  meningkat  secara eksponensial.
Sampah adalah salah satu penyumbang gas  rumah  kaca  dalam  bentuk  CH4  dan CO2 (karbondioksida).
Pembuangan sampah  terbuka (open  dumping) di tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  sampah mengakibatkan  sampah  organik  yang tertimbun mengalami dekomposisi.
Proses  dekomposisi  itu  menghasilkan  gas CH4 (methane). Sampah  yang  dibakar juga  akan  menghasilkan  karbondioksida. Gas  methane mempunyai kekuatan merusak 20 kali lipat dari gas karbondioksida.  Dengan  keadaan ini generasi  manusia  selanjutnya  tidak  akan pernah  melihat  air  mengalir  dari  kran karena  habisnya  mata  air  pegunungan. Begitu  pula  tanah  menjadi  tandus  tanpa pepohonan.  Sumber  daya  alam  yang sekarang kita pikir murah  dan gratis  akan menjadi  barang  langka dan mahal. Seperti yang sudah dilaksakana  melalui penelitian awal, antara lain melalui jalur daur ulang yang masih perlu disosialisasikan. Sampah daur ulang dikumpulkan dari sumbernya, seperti perumahan, kawasan komersial, tempat penampungan sementara (TPS) dan TPA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan dan pengolahan sampah daerah dihubungkan dengan kebijakan sampah daerah?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  disini  menggunakan metode  deskriptif  yang  menggambarkan
detail  khusus  dari  suatu  keadaan,  situasi social atau hubungan sosial (Newman 1977 :  239).  Penelitian  ini  menggambarkan kegiatan yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas  dan  sistematis.(Sukardi. 2003:14).  Jika  dilihat  dari  aspek  tujuan, penelitian  ini  termasuk  penelitian  terapan karena  penelitian terapan menggambarkan permasalahan yang terjadi dan memecahkannya  dan hasil  penelitian dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan manusia  baik  secara  individual  maupun kelompok, oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan pengelolaan sampah daerah  dan  menghubungkanna  dengan kebijakan  pengelolaan sampah daerah di kota  Depok.  Dengan  pendektan  penelitian terapan,  diharapkan  adanya  pemecahan permasalah yang  terindentifikasi sehingga hasilnya dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan pembangunan nasional.
Subyek  dari  penelitian  ini  adalah pengelola sampah daerah,  yang dalam hal ini  dinas  Kebesihan  daerah,  masyarakat pengelola  sampah  secara  mandiri,  selain pengelola  yang  menjadi  subyek  dari penelitian  ini  adalah  pembuat  kebijakan pengelolaan  sampah  daerah.
Objek  dari  penelitian  adalah  kebijakan pengelolaan sampah daerah, yang meliputi prinsip-prinsip pengelolaan sampah  daerah  yaitu  system  informasi, prinisp  pengelolaan  pelayanan,  prinsip pengelolaan pegnembangan, prinsip pengelolaan produksi untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efiseiansi pengelolaan  sampah  daerah  serta  faktor- faktor pendukung dan factor-faktor penghambat keberhailan pengelolaan sampah daerah di kota Depok.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian dokumentasi  dan  penelitian  lapangan.
Penelitian dokumentasi atau studi
literature dilakukan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan landasan teori  guna memperkuat analysis  data dalam penelitian ini. literature  yang  dicari  dan  digunakan
Nining Latianingsih dkk Model Kebijakan Pengelolaan...
dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen- diokumen yang membahas tentang kebijakan  pengelolaan  sampah  daerah termasuk  kebijakan  pengelolaan  sampah di Pusat. Penelitian lapangan dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data- data  secara langsung dari objek penelitian yaitu melalui wawancara dan obersevasi. Teknik  dokumentasi  dipilih  oleh  penulis karena    teknik    ini    dapat    memperoleh informasi  dari  bermacam-macam  sumber tertulis  atau  dokumen  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Data ini adalah data dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan
sampah  seperti  data  peraturan  daerah, peraturan  bupati  atau walikota  yang berhubungan dengan pengelolaan samapah.
Teknik wawancara adalah usaha
mengumpulkan
informasi dengan mengajukan  pertanyaan  secara  lisan  oleh informan. Teknik wawancara yang digunakan  adalah teknik  wawancara tersturuktur  dimana  penelitian  ketika melakukan tatap muka dengan  responden menggunakan  pedoman  wawancara  yang telah disiapkan terlebih dahulu.
Wawancara akan dilakukan kepada:
1) Kepala  dinas  kebersihan  atau  kepala bagian  yang  mengelolaa  sampah daerah  di Kota Depok
2) Masyarakat  langung  ke  pengelola sampah mandiri sesuai dengan kebijakan pada daerah masing- masing.
3) Masyarakat umum yang ada didaerah masing-masing yang terpilih. Setelah  pengumpulan  data  selesai, tahap  selanjutnya  adalah  pengolahan  data dan  analsis  data.  Analisis  data  kualitatif adalah  upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milah  data  menjadi  satuan yang  dapat dikelola,  mensistesiskan, mencari dan menemukan pola,
menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  bisa  di  pelajarai,  dan  memutuskan apa yang dapat diceritakan  kepada  orang lini. Analisa data pada penelitian
kualitatif yaitu dengan meng- interpretasikan  hasil  penelitian  yang diperoleh  di  tempat  penelitian  di  Kota Depok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi  Pengelolaan  Sampah  Menuju Zero Waste . Sebaiknya melalui Pengelolaan  sampah  baik  di  perkotaan maupun  didaerah  adalah  mulai  dari produksi sampai berakhirnya suatu  proses produksi  dapat  dihindari  terjadi  produksi sampah  atau  diminimalisir  terjadinya sampah  .Urip  Santoso,  2009.  Konsep Zero  Waste ini  salah  satunya  dengan menerapkan  prinsip  3  R  ( Reduce,  Reuse, Recycle ).  Pemikiran  konsep zero  waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan  skala  individual  dan  skala kawasan  secara  terpadu  dengan  sasaran untuk  dapat  mengurangi  volume  sampah sesedikit  mungkin.  Konsep  3R  adalah merupakan  dasar  dari  berba-gai  usaha untuk  mengurangi  limbah  sampah  dan mengoptimalkan  proses produksi sampah .Suryanto dkk., 2005. Oleh karena itu perlu diselaraskan  dengan  pengelolaan  Sampah Berbasis  Masyarakat  ( Community  Based Solid Waste Management/CBSWM ) adalah  suatu  pendekatan  pengelolaan sampah  yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan,  dikontrol,  dan  di  evaluasi bersama masyarakat ( Environmental Services  Program (ESP) DKI, 2006). Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakeholder khususnya  dalam pengelolaan dan pengolah sampah daerah berdasarkan kebijakan pada masing-  masing kabupten kota, menjadi fasilitator terhadap kegiatan di  tingkat komunitas/masyarakat  di kawasan  lokasi  terpilih.  Tahap  ini  dibagi menjadi 4 kegiatan: melakukan identifikasi lokasi  terpilih,  melakukan sosialisasi  pada masyarakat  dengan  cara memperkenalkan  program  pengelolaan sampah, pembentukan organisasi,
_____________________________________________________________________________________________________
melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.  pengelolaan  sampah  sudah dilakukan oleh beberap peneliti seberlumnya,  antara  lain,  Bambang Munas
Dwiyanto,
dengan judul
penelitian  Model  Peningkatan  Partisipasi Masyarakat  dan  Penguatan  Sinergi  dalam Pengelolaan  Sampah  Perkotaan,  termuat dalam jurnal j urnal
Ekonomi
Pembangunan  Volume  12,  Nomor  2, Desember  2011:  239-256.  Dengan  hasil penelitiannya  menyebutkan bahwa Sistem pengelolaan  sampah  di  Kota  Semarang dapat dikatakan masih tergolong menggunakan  konsep  tradisional  yang menganut  konsep  kumpul,  angkut,  dan buang.  Sistem ini masih terus  digunakan karena  masyarakat belum  mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Tujuan khusus  dan manfaat penelitian yang dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Menghasilkan  Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat Kreinova
2. Mengetahui dan memahami mengenai Peraturan daerah yang dilaksanakan di masing-masing daerah sehubungan dengan pengelolaan dan pengolahan sampah.
3. Memahami mengenai system pengelolaan sampah bagi masyarakat  serta jenis program yang dilaksanakan dari Pemerintah daerah.
Pemerintah kota Depok dalam menjalankan UU No 18 tahun 2008 tentang persampahan, terus ditindak lanjutai dengan berbagai macam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Persampahan, perda-perda tersebut antaran lain:
1. Peraturan  Daerah  Kota  Depok Nomor O5 Tahun 2014  Tentang Pengelolaan sampah
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  03  Tahun 2013 Tentang
Pedoman Erlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05  Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan.
5. Perda No 5/2014 tentang Retribusi Pelayanan.
6. Peraturan Daerah Kota Depok No 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Resmi Berlaku Sejak 1
Januari 2015.
Kota Depok dengan Jumlah penduduk sudah mencapai  2.179.810, sedangkan di 2015 sebanyak 2.106.100. dengan begitu selama setahun sedikitnya 73.710 penduduk bertambah di Depok. Semakin bertambah jumlah penduduk maka kota Depok mengalami polemik khususnya dalam pembuangan sampah dikarenakan lahan TPA semakin sedikit, ditengah perkembangan masyarakat semakin cepat sebagai kota setelit, terutama dengan perkembangan cepat area perumahan, maka semakin sulit untuk membuat TPA baru, sedangkan TPA Cipayung sudah tidak memuat sampah dari masyarakat dalam jumlah yang banyak. Pemerintah Kota Depok sudah menggagas pendirian Unit Pengolahan Sampah (UPS) sejak tahun 2006 sebelum Undang-undang tengan sampah di umumkan. Fungsi dari UPS adalah diwajibkan ke masyarakat agar sampah yang diangkut ke Tempat Pembuatan Akhir (TPA) Cipanyung tinggal  sisa atau residu.
Untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok terus memaksimalkan keberadaan 483 bank sampah di Kota Depok. Selain itu,    Unit Pengolahan Sampah (UPS) juga terus dimaksimalkan agar volume sampah bisa berkurang, Pengelolaan bank sampah sampai saat ini baru ada ada 483 bank
Nining Latianingsih dkk Model Kebijakan Pengelolaan...
sampah yang beroperasi di 11 kecamatan. Jumlah ini diharapkan bisa terus bertambah, seiring gencarnya sosialisasi pada warga Kota Depok. Untuk bank sampah yang aktif, saat ini baru mampu menampung 1-2 ton sampah warga Depok per hari. Sedangkan, total produksi sampah di kota ini mencapai 1.200 ton per hari.Sampah yang masuk ke TPA Cipayung bisa mencapai 700 –  750 ton perhari, sedangkan kapasitas TPA Cipayung sudah overload sejak tahun yang lalu akan tetapi masih dipaksakan untuk menerima sampah warga.
Perencanaan jangka panjang sampai 2020 pemerintah kota Depok menargetkan akan membentuk 895 bank sampah, sehingga dengan penambahan ini, volume sampah yang dibuang ke TPA CIpayung bisa dikurangn secara sifnifikan. Sedangkan tahun ini targetnya diharapkan bisa tercapai 600 bank sampah. Selain bank sampah pemerintah kota Depok juga mempunyai 30 UPS yang aktif. UPS tersebut mempunyai kapasitas untuk menampung 2-2,5 ton sampah per hari. Sehingga  warga Depok bisa memilah sampah sebelum dibuang agar beban produksi sampah bisa berkurang. Keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap pembentukan bank sampah animonya sangat besar. Antusias warga terlihat sangat tinggi, baik untuk pembentukan bank sampah maupun kegiatan pemilahan sampah., bahkan saat ini masyrakat sudah aktif membentuk kelompok-kelompok  di bidang pengelolaan sampah.
Keuntungan didirkannya bank sampah bisa membuat masyarakat semakin semangat dan serius untuk mengolah bank sampah diwilayahnya, karena mendapatkan keuntungan ekonomis serta mengurangi volume sampah.  Sehingga kegiatan ini patut mendapat dukungan dari RT / RW dilingkungan masyarakat tersebut. Karena selain mendapat keuntungan lingkungan menjadi bersih, ada sisi finansialnya seperti misalnya dari hasil penjualan sampah an organic, bisa
menjadi kas RT/ RW didaerahnya sehingga para warga tidak lagi dipungut iurananya, sehingga dana bisa dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakat dai RT/RW masing-masing. Melalui Perda tersebut Pemerintah Kota Depok mempunyai serta menggalakan  antara lain terus menggalakan program-program baru untuk masyarakat khususnya dalam pemilihan sampah yang melibatkan masyarakat.
Ada beberapa program yang dicanangkan antara lain:
1. Meluncurkan gerakan Partai Ember  disetiap kelurahan, yang merupakan wujud dan tekad bersama warga Depok untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya yaitu dari rumah masing-masing warga, perkantoran ataupun tempat hiburan. Gerakan partai ember ini merupakan singkatan dari Ekonomis, Mudah dan bersih
2. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemilahan antara sampah organic dan an organic di setiap rumah, sehingga kalua sudah terpilih dan terpilah akan dikumpulkan dalam ember kecil pada setiap rumah. Proses selanjutkan akan dibawa dan dikumpulkan di ember yang lebih besar lagi yang ditempatkan ditengah-tengah antara 20 –  30 rumah dalam satu RT, selanjutnya sampah yang terkumpul dalam ember besar akan diambil kemudian diangkut oleh Tim dari Dinas Kebersihan (sudah ada petugasnya yang ditentukan).
3. Tahap selanjutnya dari sampah- sampah yang diambil oleh petugas dari DKP akan diolah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) untuk dijadikan Kompos, sehingga hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat/ masyarakat dapat mengambil hasil sampah organic tadi.
Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018
_____________________________________________________________________________________________________
4. Untuk sampah an organiknya akan disalurkan ke bank sampah masing-masing untuk dioleh dan hasilnya bisa memberikan keuntungan dan manfaat  secara ekonomis bagi masyarakat
5. Dalam memasyarakatkan partai ember ini, pemerintah daerah menunjuk artis/ tokoh masyarakat sebagai Duta Partai Ember. Sehingga Proses sosialisasi akan sampai ke Masyarakat. Karena dengan diangkatnya artis atau tokoh masyarakat, membuat masyarakat senang dan ingat kalua yang memberikan sosialisasi artis atau tokoh terkenal di masyarakat.
6. Gerakan mengolah sampah dengan cara ini mampu berguna menyadarkan  masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai/kali, untuk lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, sehingga masyarakat tidak tergantung kepada pengangkatan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, dan dengan cara seperti ini bisa menyelesaikan masalah sampah dari pusat produksi sampah, yaitu masyarakat sendiri.  Karena kesadaran dari masyarakat dan keinginan dari diri sendiri untuk mengolah dan mengelola sampah yang dibuangnya sendiri, itu yang dibutuhkan dari keberhasilan program Partai Ember ini.
7. Pemerintah Kota Depok menyadari bahwa mengubah kebiasaan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan
Partai Ember ini adalah simbol paten bahwa program pilih, pilah sampah dengan teknik ember adalah buah pemikiran dari Kota Depok. Sampai tahun 2016 pemerintah Kota Depok sudah melaksanakan sosialisasi 500 kali, akan tetapi dalam hal ini DKP belum melihat perubahan yang signifikan sehingga perlu ditambah lagi sosialisasi pada tahun 2017
ini  sehingga mencapai 600 kali akan disebarkan di seluruh kecamatan kota Depok.  Untuk tahun 2017 pemerintah kota Depok menganggarkan Rp. 200 juta, digunakan untuk menyediakan ember- embar sebagai wadah untuk sampah- sampah organic dan an organic yang akan menampung 25 keluarga dengan ember ukuran kecil. Selain program partai ember juga, tetap program Bank Sampah dilakukan sosialisasi  terrus menerus khususnya untuk mengolah sampah an organic, karena Program Bank sampah sendiri memiliki metode pilah, pilih sampah rumah tanggan yang nantinya masyaakat atau setiap warga iktu memilah sampah khususnya sampah an organic pada ember besar. Sehingga akan mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut ke TPA Cipayung. Penamaan Parti Ember adalah untuk mudah diingat masyarakat, meskipun tidak ada hubungannya dengan partai politik yang ada ditengah masyarakat, setidaknya partai ember ini membuat masyarakat merasa menolong dan menguntungkan secara ekonomi.  Pemda Kota Depok berharap, dengan adanya program ini akan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bergerak bersama mewujudkan Kota Depok yang bersih, nyaman, dan sehat. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Laangan membuang Sampah Sembarangan sudah dilaksanakan dengan baik di Kota Depok. Tujuan diadakannya Perda  ini karena dilate belakangi setelah banyaknya lahan tidur di Kota Depok yang dimanfaatkan warga untuk membuang sampah. Dan  warga juga dilarang membuang sampah di selokan,kali atau sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Adapun sanksi yang dikenakan bagi  warga yang membuang sampah sembarangan bisa terancam denda hingga Rp 50 juta. Apabila masih mengulangi perbuatannya itu, sanksi akan diberlakukan dan mereka tidak boleh complain karena sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian. Pelaksanaan Sanksi terhadap pembuang
Nining Latianingsih dkk Model Kebijakan Pengelolaan...
sampah di Kota Depok sudah di laksanakan oleh Dinas kebersihan dan pertamanan kota Depok dengan mengambil tindakan tegas dalam mengukum dan  mengadili 150  dari 244 orang  yang melakukan membuang sampah sembarangan. Pemberlakukan hukumannya dalah dengan hukuman tindak pidana ringan denda atau kurungan 3 bulan penjara. (kusumo . 2016) . adapun cara penegakkan hokum dilakukan dengan mengerahkan Tim buser sampah untuk menangkap warga yang melakukan membuang sampah, ternyata dari separuh warga yang membuang sampah sembarangan bukan warga Depok.
Perintah Kota Depok  mulai  Tahun 2016  mencabut retribusi sampah bagi masyarakat. , karena merupakan konsekuensi diterapkannya Perda No 5/2014 tentang Retribusi Pelayanan. Pencabutan retibusi sampah ini pun berimbas hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3 milair dari retribusi sampah. Alasan lain dengan dihapuskannya restribusi sampah itu disebabkan banyak oknum yang mengaku petugas DKP    menarik iuran sampah. Program-  program yang diluncurkan oleh pemerintah kota Depok, khususnya yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengolahan sampah, selalu di sertai perubahan-perubahan pada aturan-aturan yang dilaksanakan untuk masyarakat. Anrara lain Peraturan Daerah Kota Depok No 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan resmi berlaku sejak 1 Januari 2015. Tujuan dengan di keluarkannya Perda Kota Depok No 5 tahun 2014 adalah warga perumahan dibebaskan dari pembayaran iuran sampah. Dan ini sudah resmi berlaku sejak tahun 2015.  Adapun tujuan dari diberlakukannya perda ini tentang penghapusan retribusi sampah:
1. Mendorong masyarakat untuk wajib memilah sampahnya masing- masing menjadi 3 bagian.
2. Mendorong Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menciptakan
pengurus khusus pengelolaan sampah.
3. RT/RW bisa menggunakan anggaran atau biaya yang biasanya dibayarkan ke Dinas Kebersihan untuk membiayai operasional pengurus pengolahan sampah di wilayahnya.
Sampah yang terpilah akan dibawa oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke beberapa tempat berbeda sesuai dengan jenisnya. Yaitu Sampah jenis organik akan dipisah dan ditempatkan di dalam ember oleh masyarakat untuk kemudian diambil secara berkala petugas kebersihan. sampah organik ini akan dibawa oleh petugas kebersihan menuju Unit Pengelolaan  Sampah setempat.Sampah jenis non-organik akan dikumpulkan di bank sampah masing-masing RT/RW untuk dikelola dan dimanfaatkan. Residu sampah kedua jenis organik dan non- organik akan dibawa oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke tempat Pembuangan Sampah Akhir.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kota Depok dengan diterbitkannya Perda Nomor : Peraturan  Daerah  Kota Depok Nomor O5 Tahun 2014  Tentang Pengelolaan sampah , Peraturan Daerah Kota Depok Nomor  03  Tahun 2013 Tentang Pedoman Erlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05  Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan, Perda No 5/2014 tentang Retribusi Pelayanan, Peraturan Daerah Kota Depok No 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Resmi Berlaku Sejak 1 Januari 2015.
Hambatan yang menyebabkan pengelolaan serta pengolahan sampah di kabupaten maupun kota  kurang berjalan sesuai dengan program, yaitu:
Epigram Vol. 15 No. 2 Oktober 2018
_____________________________________________________________________________________________________
1. Belum meratanya sosialisasi peraturan kepada masyarakat
2. Masyarakat belum peduli terhadap program-program yang dilaksanakan
3. Setelah sosialisasi, masyarakat lupa lagi
4. Terkendala dengan dana/ modal untuk pengadaan peralatan, karena belum semua masyarakat mendapatkan dari pemerintah daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada :
1. P3M Politeknik Negeri Jakarta
2. Pemda Depok dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3. Pimpikan IKDU Indonesia Hijau

## DAFTAR PUSTAKA
Badan perencanaan Pembangunan Nasional  2010.  Buku  Potensi Ekonomi
Enviromental  Service  Program  (ESP) DKI.  2006.  Modul  Pelatihan
Pengelolaan  Sampah  Ber-basis Masyarakat. Faizah.  2008.  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat  (Studi  Kasus di Kota Yogyakarta). Tesis Magister Ilmu Ling-kungan. Universitas  Diponegoro.  Sema- rang
Komang  Ayu,  Ni.  2009.  Peran  Serta Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tang-ga  (Studi Kasus  di  Sampangan  dan  Jom- blang,  Kota  Semarang).  Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Se-
marang.
Purdiyanto. 2009. Peran Serta Masyarakat  dalam  penanganan Sampah untuk Meningkatkan Mutu Lingkungan. Laporan Penelitian  Ke-sehatan  Lingkungan dan Kerja. Surbakti, Sriliani. 2009. Potensi Pengelolaan .Sampah Menuju Zero Waste  yang  Berbasis  Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang
Kota  Malang.  Laporan  Penelitian
Institut Teknologi Surabaya. Salim,  Emil. 23  Juni,  2005.  Hidup  Dari Sampah,  Belajar  dari Prof  Hasan Poerbo.Harian Kompas. http://hasanpoerbo.blogspot.com/2006/0
4/hi  dup-dari-sampah-belajar-dari-
prof.html  [14 Maret 2010]. Najmudin Ramli. 2007. Pariwisata berwawasan lingkungan. Jakarta Scheyvens, R., & Mornsen, J. H. (2008). Tourism  and  poverty  reduction: issues  for  small island states. Tourism Geographies , 10(1), 22e41. Yoeti Oka. 1996. Pengantar ilmu Pariwisata.  Bandung  : Penerbit Angkasa Jurnal : Latianingsih,nining. 2010. Implementasi    hokum    bisnis melalui    kegiatan    koperasi sampah dalam rangka pemberdayaan  masyarakat .  Jurnal Ekonomi Bisnis PNJ. Jurnal  triwulan  Pembangunan  Daerah
No.02 tahun 2006
Umar,  Ibnu.  2009.  Pengelolaan  Sampah Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan.  Jurnal Ling-kungan
Hidup.
M. Jaafar,  S.A.  Maideen. School  of Housing  Building  and  Planning, Universiti Sains Malaysi a, Minden, 11800 Georgetown, Penang, Malaysia / Tourism Management 33  (2012) 683e691 journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman Nining Latianingsih dkk
Model Kebijakan Pengelolaan...
Medlik, S., & Middleton, V. T. C. (1973). Product formulation in tourism. In. Tourism  and  marketin g,  Vol. 13. Berne: AISET.
Anonim,
2008. Olah
Sampah,
http://www.pus dakota, Jakarta