## AKUNTABILITAS SEKOLAH; SUATU UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH

## Maryono
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Jawa Tengah Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03, Wonosobo, Jawa Tengah emi-maryono@yahoo.co.id

## Abstract
It is not wrong if many people have a bad image of islamic education in this time. Because of the islamic education has less a good quality, low of society participation in developing a school, and less of networking in the global. Therefore, it needs a new step in managing the school that is an accountability. Accountability was assumpted able to increase the quality of education of madrasah. This article was aimed ; a) to know the concept of educational  accountability,  b)  to  understand  the  concept  of  educational  quality,  and to to know the implication of implementing the educational accountabilitiy for islamic education.

## Key Words: accountability, quality, education

## Abstrak
Tidak salah jika banyak orang memiliki citra buruk pendidikan Islam saat ini. Karena pendidikan islami memiliki kualitas yang kurang baik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sekolah, dan kurangnya jaringan di dunia. Karena itu, perlu langkah baru dalam mengelola sekolah yang merupakan akuntabilitas. Akuntabilitas diasumsikan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Artikel ini ditujukan; a) untuk memahami konsep akuntabilitas pendidikan, b) untuk memahami implikasi penerapan akuntabilitas pendidikan untuk pendidikan islam.
Kata Kunci: akuntabilitas, kualitas, pendidikan

## A.  PENDAHULUAN
Pendidikan bisa diasumsikan sebagai media untuk membangun dialektika pemikiran dan praksis bagi manusia dalam upaya menentukan  dan  memposisikan  eksistensi  diri. Hal ini perlu agar manusia mampu bertahan diri dari gempuran berbagai kepentingan manusia yang bisa menjadi homo  homini  lupus antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.
Melalui pendidikan manusia membangun peradaban adiluhung sebagai khoiru umah yang ditunjukan dengan ketinggian akal budi manusia dalam berperilaku antar sesama. Dengan demikian eksistensi  pendidikan menempati posisi penting sebagai basis dalam mengembangkan fitrah  manusia  yang  berkeadaban.
Perhatian manusia terhadap penddikan tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena pendidikan sekalu dijadikan tumpuan umat manusia dalam dua hal. pertama, sebagai sarana untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan mansuia yang tengah dihadapinya atau diprediksikan dihadapi masa yang akan datang. Kedua, sebagai sarana untuk membangun peradaban manusia, melampaui masalah yang dihadapinya. Jelasnya pendidikan diperlukan oleh umat manusia untuk keluar dari kesulitan kehidupan hari ini dan membangun peradaban, atau kehormatan dan kejayaaan kehidupan manusia masa yang akan datang. 1
Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah untuk melakukan refleksi kritis terhadap sistem  dan  ideologi  dominasi  dominan  yang tengah berlaku dimasyaarkat serta menantang sistem  tersebut  untuk  memikirkan  sistem alternative ke arah transfromasi  sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas sini dimanifestasikan  dalam  bentuk  kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap  sistem  dan  struktur  keadilan  sosial,
1 Afifudin  dalam  Hasan  Basri.2012. Kapita  Selekta Pendidikan ,  Bandung:  Pustaka  Setia,  hlm.  7.
serta  melakukan  dekonstruksi  terhadap diskursus dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Dalam pandangan lain pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral obyektif dari kondisi masyaraat mengenai fungsi utama pendidikan.
Pendidikan nasional merupakan suatu sistem, dan Sistem pendidikan nasional sebagai subsistem  dari  pembangunan  nasional.  Tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bisa tercapai secara optimal. Isi pasal tersebut mendeskripsikan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Berbicara mengenai pendidikan Islam khususnya madrasah sampai hari ini masih banyak mengalami banyak permasalahan yang kompleks. Salah satu permasalahan pendidikan yang tidak ringan dan dihadapi oleh bangsa Indoensia adalah rendahnya mutu  pada setiap jenjang dan satu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 2 Bahkan lebih naif lagi, madrasah diposisikan pada posiisi yang terendah di antara lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas rendah tersebut yaitu sekolah  negeri  dan  sekolah  kristen. 3
Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan pada hasil riset internasional yang selalu menempatkan pendidikan Indonesia 2 Muhaimin.2005. Pengemabngan Kurikulum
Pendidikan  Islam:  di  Sekolah,  Madrasah  dan Perguruan Tinggi , Jakarta: Rajawali pers, hlm 189- 190
3 Ibid..
dalam  posisi  ‘juru  kunci’.  Hasil  studi the third  international  mathematics  and  science study  repeat 1999 (TIMSSS-R 1999) yang dilaksanakan pada 38 negara dari lima benua yaitu  asia,  australia,  afrika,  amerika  dan eropa, menempatkan peserta didik SLTP pada urutan 32 dan 34 untuk skor  tres matematika dan IPA. Indikator lain menunjukan bahwa berdasarkan pada Human  Development  Index (HDI), Indoensia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara dan indoensia masih berada di bawah Vietnam. Di samping itu, hasil studi internasional  institute  for  development menempatkan Indonesia pada urutan ke 49 dari 49 negara.
Data hasil riset tersebut di atas memberi informasi kepada khalayak bahwa pendidikan nasional  harus  diberi  perhatian  ekstra  agar kualitasnya bisa meningkat yang kemudian berdampak terhadap kualiats sumberdaya manusia sebagai produk pendidikan. Pendidikan nasional harus berbenah sesuai dengan dinamika zaman yang menghendaki segala sesuatu terukur, transoaaran dan akuntabel. Pemerinatah sebagai stake holder utama dalam hal pendidikan harus memiliki grand  design dalam membenahi pendidikan agar supaya ada peningkatan mutu termasuk di dalamnya madrasah yang kurang dapat perhatian. Kualitas pendidikan masih menyisakan banyak masalah yang perlu perhatian semua pihak dan kemauan politik  pemerintah  untuk  membelanjakan  20% dari total APBN untuk anggaran pendidikan.
Terkait dengan hal itu, setidaknya terdapat dua faktor yang bisa menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang  atau  tidak  berhasil.  Pertama,  strategi pembanguan selaam ini lebih bersifat input oriented . Stratgei yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input epndidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatiha guru
dan tehaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana ayng diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat macro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat macro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat micro (sekolah). Dengan kaat lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 4 Menurut Slamet PH, minimal terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan dan mengalami perkembangan yang tidak merata antara lain. pertama, kebijakan penyelenggaran pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan educational  production-function atau input output yang dilaksanakan secara tidak  konsisten.  Kedua,  penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis- sentralistik,  sehingga  menempatkan  sekolah atau madrasah sebagai penyelenggara pendiikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang panjang dan kadang-kadanh kebijakan yang diekluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (madrasah) setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan putusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas).
Pada situasi sekarang ini, pendidikan sebagai  suatu  sistem  yang  dinamis  secara terus menerus mendapat sorotan dari berbagai pihak  baik  stakeholder  internal  yakni  para penyelenggara pendidikan itu sendiri maupun stakeholder  eksternal  yakni    dari  masyarakat pengguna  jasa  pendidikan,  dunia  industri 4 Umaedi.2000. Manajemen  Peningkatan  Mutu Berbasis  Sekolah, Yogyakarta: Aditya Media.
maupun usaha sebagai mitra pendidikan tentang berbagai masalah pendidikan yang kian kompleks khususnya terkait dengan mutu.
Transformasi mutu diawali dengan mengadopsi paradigma baru pendidikan. Cara kerja lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan  mestinya  ditinjau  kembali  diganti dengan yang baru. Dalam bidang pendidikan, memang sungguh sulit bagi orang-orang untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan tersebut sehingga match dengan fakta masalah yang ada. Perubahan semcam ini membutuhkan komitmen apabila tidak maka akan sulit terjadi perubahan.
Menurut Arcaro, terdapat dua keyakinan yang menghalangi tiap upaya penciptaan mutu dalam  sistem  pendidikan,  Pertama,  banyak profesional pendidikan yakin bahwa mutu pendidikan bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Lebih banyak uang  yang  diinvestasikan  dalam  pendidikan maka lebih tinggi juga mutu pendidikan. Studi paling mutakhir tentang hal tersebut meruntuhkan keyakinan ini. Kedua, banyak profesional pendidikan yang tetap memandang pendidikan sebagai sebuah ‘jaringan anak manis’. Mereka bersikukuh untuk bertahan dari tarikan profesional nonkependidikan yang mempengaruhi  perubahan  sistem. 5
Sudah menjadi pemahaman umum ( common sense ) bahwa dalam penyelenggaraan sekolah harus ada akuntabilitas dalam dunia pendidikan yang kemudian hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat luas atau publik. Konsep akunatbilitas pendidikan diasumsikan masih dianggap sulit dan rumit dalam hal pelkasanan namun yang pokok sebagaian besar warga sekolah belum terbiasa dengan budaya dan akuntabilitas pendidikan itu. Apalagi didukung dengan masih kentalnya budaya KKN
5  Jerome S.Arcaro (2007). Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Pelaksanaan, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  hlm  12
(korupsi, kolusi dan nepotisme). Dengan dengan demikian, posisi akuntabilitas menjadi kurang menarik dan diminati.
Konsep akuntabilitas menyembul ke permukanan saat terjadi gerakan reformasi yang menunutut bahwa aparatus penyelenggaraan lembaga publik harus bersih dan transparan. khusus dalam dunia pendidikan merupakan suatu keniscayaan sebagai bentuk keseimbangan apa yang sudah dilakukan pada instititusi pemerintah maupun non pemerintah.
Akuntabilitas pendidikan  pada level sekolah atau madarasah bisa dipahami sebagai suatu bentuk perwujudan rasa tanggungjawab ynag mencerminkan sikap tranparan pihak sekolah sebagai eksekutif ditujukan kepada publik atau masyarakat yang notabene sebagai pengguna jasa pendidikan.
Dengan adanya akuntabilitas pendidikan, pada dasarnya masyarakat boleh ikut mengawasi dan mengontrol kinerja sekolah sudah sejauh mana sekolah tersebut berada di track yang benar sehingga apabla terjadi masalah atau penyimpangan bisa segera diketahui dan semestinya  masyarakat  boleh  menegur atau  memberi  masukan  yang  konstruktif untuk  perbaikan  institusi.  Salah  satu  unsur akuntabilitas pendidikan adalah transparansi, dengan transparansi inilah diharapkan legitimasi sekolah akan naik dihadapan msyarakat atau sekolah  lain. Memngun kesan positif sekolah dihadapan  stakeholder  merupakan  langkah strategis dalm meningkatkan mutu sekolah serta layanan pendidikan lainnya.
Mutu atau kualitas saat sekarang ini menjadi brand yang banyak dibicarakan banyak orang dan menjadi kartu truf bagi lembaga pendidikan. Dengan demikian, mutu menjadi kata kunci agar lembaga pendidikan agar tetap bisa survive ditengah kepungan tawaran lembaga pendidikan berorientasi praktis seperti lembaga  kursus  dan  sejensinya  yang  justru

## bisa mengantarkan lulusan cepat memperoleh pekerjaan.
Memahami makna mutu harus ditempatkan sebagai  sesuatu  yang  strategis  yang  bisa berdampak  terhadap  eksistensi  lembaga  atau institusi, walau dalam implementasi mutu belum bisa diwujudkan secara maksimal dalam lembaga pendidikan termasuk pendidikan madrasah. Oleh karena itu, konsep mutu harus dipahami sebagai suatu upaya perbaikan dalam membangun mutu. Masalah mutu merupakan problem dasar dan  substantif    dalam  manajemen  pendidikan. Persoalan mutu merupakan gambaran tentang pandangan hidup ( way of life ) dan nilai filosofis dalam  mengelola  suatu  institusi  yang  pada gilirannya hal tersebut bertransformasi menjadi bangunan  budaya mutu
B.  RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan paparan pendahuluan tersebut di atas, maka bisa disusun rumusan masalah sebagai berikut:.
1.  Bagaimana konsep akuntabilitas pendidikan? 2.  Bagaimana konsep mutu pendidikan? 3.  Bagaimana implikasi akuntabilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan madrasah?

## C. PEMBAHASAN
1.  Konsep Akuntabilitas Pendidikan
Sebelum membahas menegnai konsep akuntabilitas pendidikan, terelebih dahulu dibahasa mengenai asal-usul kata akuntabilitas itu sendiri. Kata akuntabilitas dalam  bahasa inggris disebut dengan kata accountability yang memiliki arti  yang dapat dipertanggungjawabkan, sedang kata sifatnya adalah accountable.
Menurut LAN (2003:3) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki gak atau kewenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban. 6
Sementara itu McAshan yang dikutip oleh Fatah, mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjwabnya. Akuntabilitas secara tradisional dimaknai sebagai alat yang digunakan  untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku adminsitrasi  dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban ( asnwerability ) kepada sejumlah otoritas eskternal.
Menurut John Elliot, menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat sesuai dengan yang diharapkan serta mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan  dan tindakan yang di ambil. Elliot merinci mengenai makna yang terkandung dalam akuntabilitas antara lain: a.  Cocok atau sesuai dengan peranan yang diharapkan.
b.  Menjelaskan dan memberikan pertimbangan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil.
c. Kinerja atau performance yang cocok tersebut dimintakan pertimbangkan atau penjelasan kepada orang lain.
Lebih lanjut Elliot menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja seseorang  atau badan hukum/pimpinan suatu pihak lain yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 7
Berdasarkan paparan konsep yang disampaikan para ahli, bisa digaris bawahi bahwa  akuntabilitas  merupakan  suatu  aktifitas 6 Lembaga  Administrasi  Negara  (2003). Pedoman Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah, Jakarta: LAN, hlm 3 7  Made Pidarta (2005). Perencanaan  Pendidikan Partisipatoris  Dengan  Pendekatan  Sistem, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 163
menyampaikan pertanggungjawaban yang didalamnya menjelaskan kinerja seseorang, sekelompok orang atau badan hukum kepada pemangku kepentingan yang memiliki wewenang atas hal tersebut.
2.  Akuntabiltas Pendidikan
Konsep akuntabilitas pendidikan bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan  (sekolah  atau  institusi  pendidikan) dalam pencapaian tujuan pendidikan. Akuntabilitas pendidikan adalah kajian antara apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan dana yang sudsh digunakan denagan hasil belajar yang diperoleh. 8
Akuntabilitas pendidikan juga bisa dipahami sebaagai pertangungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan pekembangan peserta didiik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini termasuk adanya kesediaaan untuk disalahkan tetakala terjadi kegagalan dalam proses pendidikan tersebut. Singkatnya akuntabilitas pendidikan merupakan kesediaan memberikan keterangan kepada pihak- pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menanyakannya, pihak-pihak yang berwenang ini misalnya kepala dinas, walikota, BPKP, BPK dan  stakeholders.
Akuntabiltas sekolah adalah kewajiban sekolah  sebagai  instansi  pendidikan  untuk memberi pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggaraan pendidikan, kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. pihak-pihak yang dimaksud adalah kepala dinas, walikota, BPP, orang tua, masyarakat dan seluruh  stakeholder  pendidikan.
Pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah dalam konteks tersebut merupakan 8  Agus Wibowo (2013). Akuntabilitas  Pendidikan, Yogyakarta:  Pustaka  pelajar,  hlm  48
suatu akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan  kepada  para  stakeholder  sekolah.
Akuntabilitas sekolah meliputi pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah yang diwujudkan melalui transparansi, dengan cara menyebarluaskan informasi tersebut dalam hal:
a.  Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaaa kebijakan b.  Anggaran pendapatan dan belanja sekolah c.  Peneglolaan sumber daya pendidikan d.  Keberhasilan atau kegagalan peaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Agar pelaksanaan akuntabilitas pendidikan bisa efektif, maka pihak-pihak yang akan melaksanakannya perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
a. Harus ada komitmen dari pimpinan kementerian pendidikan dan kebudayaan pusat, dinas pendidikan propinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi pendidikan nasional agar akuntable.
b.  Harus  merupakan  suatu  sistem  yang  dapat menjamin penggunaan sumber daya-sumber daya  secara  konsisten  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.  Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
d.  Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh e.  Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen di lingkungan Kemdikbud, Dinas Pendidikan, lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akutabilitas
f.  Akuntabilitas kinerja harus menyajikan kejelasan deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 9
3.  Macam-macam Akuntabilitas
Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) bahwa akuntabilitas dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:
a. Akuntabilitas keuangan, yaitu suatu akuntabilitas terkait pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan. Sasaran utama akuntabilitas ini adalah laporan keuangan yang disajikan berdasarkan perundangan yang berlaku, yang mencakuppenerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh instansi  pemetintah.
b.  Akuntabilitas manfaat, yakni akuntabilita synag memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh apaarat pemerintahan dipandang mampu menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarkhi atau prosedur.  Efektifitas  yang  harus  dicapai dalam akuntabilitas ini, tidak hanya sekedar output  tetapi  yang  justru  diutamakan  dari segi outcome. Akuntabilitas manfaat juga memiliki kemiirpan dengan akuntabilitas program.
c.
Akuntabilitas prosedural, yakni suatu pertanggungjawaban mengenai apakah sebuah kebijakan yang telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika,  kepastian  hukum  dan  ketaatan kepada keputusan politis guna mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Secara umum, akuntabilitas
9  Agus Wibowo, op cit...hlm 49-50
prosedural ini memiliki kesamaan dengan akuntabilitas proses. 10

## 4.  Tujuan & Manfaat Akuntabilitas
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini yang serba transparan, semua sepakat bahwa akuntabilitas di bidang pendidikan itu sifatnya krusial sehingga setiap lembaga pendidikan dan institusi terkait dengan pelayanan publik dituntut untuk mempunyai akuntabilitas publik.
Madrasah  sebagai  salah  satu  manifestasi institusi pendidikan yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan proses pendidikan formal. Madrasah mempunyai kewajiban untuk memberi laporan akuntabilitas kepada pemerintah dalam hal ini kementerian agama atau masyarakat dalam konteks ini orang tua siswa maupun masyarakat pada umumnya.
Dalam hal ini, kata Agus bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses dan layanan pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya sistem akuntabilitas kinerja sekolah yang baik. Kinerja sekolah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seluruh warga sekolah berdasarkan wewenang da tanggungjawab yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka mencapai  tujuan  pendidikan.  Dalam  sistem akuntabilitas kinerja sekolah, semua komponen atau aspek yang terkait dengan pengelolaaan pendidikan yang meliputi input, proses dan output harus dipertanggungjawabkan secara objektif dan transparan kepada para stakeholder. 11 Adapun tujuan utama adanya akuntabilitas pendidikan di sekolah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciotanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah
10 Lembaga Administrasi Negara,...opcit hlm 28 11  Agus Wibowo,...op cit hlm 68
dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, utnuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 12
Manfaat lain yang bisa diambil dari akuntabilitas pendidikan adalah mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan  dan pengulangan serta revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian kepada aspek-aspek penting perencanaan, antara lain:
a.  Tujuan dan kinerja yang ingin dicapai. b.  Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan.
c.  Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas.
d.  Alat atau metode yang sudah jelas, dana yang dipakai dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian  yang  sudah  pasti.
e. Lingkungan sekolah tempat program dilaksanakan, dan
f.  Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti. 13
Mencermati paparan para ahli tersebut terkait dengan akuntabilitas pendidikan menjadi sangat penting keberadaanya sebagai suatu meknaisme kontrol bagi sekolah atau madrasah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang pada akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bila madrasah dianggap memiliki akuntabilitas yang baik jika seluruh proses  dan hasil kinerja madrasah diasumsikan benar dan sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya yang berdampak terhadap kepuasan para stkaeholder madrasah.
12  Slamet PH (2000). Menjadi kepala sekolah yang tangguh, Jurnal  Pendidikan , Jilid 3 No.5 13  Agus Wibowo, ....loc cit. Hlm 70

## 5.  Mutu Pendidikan
Sebelum membahas konsep mutu pendidikan secara mendalam  maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai konsep mutu itu sendiri. Untuk bisa membahami konsep tersebut dengan baik perlu dijelaskan dari sisi bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu dijelaskan sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)kualitas. 14 Adapun istilah mutu dalam bahasa inggris diungkapkan dengan quality. 15
Secara terminologi, konsep mutu memiliki variasi pengertian yang berbeda-beda, berikut pendapat para pakar mengenai hal tersbeut. Menuru Gregory B.Hutchin sebagaimana dikutip Amin Wijaya, menyebutkan bahwa mutu adalah kesesuaian’kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku; cocok/pas untuk digunakan ( fitness  for  use ). 16 Sementara itu,  pandangan  Pleffer  &  Coote  sebagaimana dikutip oleh Aan Komariah menyebutkan bahwa mutu menunjukan kepada  suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang ( products ) dan atau kinerjanya. 17 Konsep serupa dijelaskan oleh Crosby bahwa quality  is  conformance to  customer  requirement (mutu adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh pelanggan). 18 Adapun Suryobroto menguraikan konsep mutu sebagai sesuatu yang memilki pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa 14 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996). Kamus besar bahasa indoensia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka,  hlm  677 15  Peter Salim (1987). The  contemporary  english- indoensian  dictionary , Jakarta: Modern Engslih Press, hlm 155 16 Amin  Wijaya  (1992). Audit  mutu  (quality auditing), Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2 17  Aan Komariah & Cepi Triatna (2008). Visionary leadership,  menuju  sekolah  efektif , Jakarta: Bumi Aksara, hlm 9
18  Crosby,Philip B (1979). Quality is free , New York: American Library, hlm 58
baik yang tangible maupun intangible . 19
Perbedaan konsep mutu yang dikemukakan para ahli tersebut berkaitan dengan sudut pandang  dan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan oleh Aan Komariah, bahwa perbedaan terjadi disebabkan karena konsep mutu yang  bertolak  dari  standar  absolut  ( absolute concept )  dan  standar  yang  relatif  ( relative concept ). Standar absolut beranggapan abhwa mutu memiliki ukuran nilai tertinggi, bersifat unik dan sangat berkaitan dengan ungkapan kebaikan ( goodness ), keindahan ( beauty ), kebenaran ( truth ) dan idealitas. Umumnya mutu dalam ukuran absolut sudah ditetapkan oleh produsen, suatu barang dinyatakan mempunyai ukuran mutu yang baik maka konsumen akan mengikuti  standar  yang  ditetapkan  tersebut dan sangat bangga dengan barang yang dipakai sebagai  sesuatu  yang  memiliki  prestise  tinggi. Sementara yang relatif bertolak dari asumsi bahwa mutu merupakan sesuatu yang “ not  be expensive  and  exlusively.......may  be  beautiful but not necessarily so. They do not have to be special.  They  can  be  ordinary,  commonplace, and familiar . 20
Berikut ini akan diuraikan berbagai pandangan pakar mengenai mutu pendidikan dari beragam corak pemikiran, antara lain pendapat Saiful Sagala mengenai mutu pendidikan dimaknai  sebagai  gambaran  dan  karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal  maupun  eksternal  yang  menunjukan kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan. 21
Membahas mengenai mutu pendidikan tentu orang akan melihat dari multiperspektif baik yang memakai sudut pandang absolut maupun
19  B.Suryobroto (2004). Manajemen  pendidikan  di sekolah , Jakarta: Rineka Cipta, hlm 210 20  Aan Komariah & Cepi Triatna,  opcit.....hlm 9 21  Saeful sagala (209). Manajemen  strategik  dalam peningkatan mutu pendidikan , Bandung: Alfa Beta, hlm 170
relatif, keduanya sah dipakai dalam melihat mutu pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan atau sekolah akan baik jika pendidikan tersebut bisa memberikan jasa pendidiklan atau sekolah yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa puas dengan apa yang diperolehnya.
Berkaitan dengan hal itu, mutu dalam pendidikan dapat saja disebutkan lebih mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah ynag mungkin dilakukan secara lebih kreatif  dan  konstruktif. 22
Transformasi sekolah yang bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, adminsitrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kustomer,  mendorong  keterlibatan  total komunitas  dalam  program,  menunjang  sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik. 23
Suatu asumsi yang sangat baik bila menempatkan pelajar sebagai titik pandang utama mutu pendidikan sehingga diharapkan akan bisa berdampak terhadap mutu proses pembelajaran di madrasah.
Dalam hal ini, Edward Sallis menyatakan, bahwa sekolah yang bermutu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a.  Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan  internal  maupun  eksternal b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar.
22  Syafarudin (2002). Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan,  konsep  startegi  dan  aplikasi , Jakarta: Grasindo, hlm 35.
23  Jerome S.Arcaro (2007). Pendidikan berbasis mutu prinsip  perumusan  dan  tata  langkah  penerapan , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar

## c.  Sekolah
memiliki investasi pada s u m b e r d a y a n y a .
d.  Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun adminsitartif.
e. Sekolah mengelola keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar.
f. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang.
g.  Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
h.  Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, kualitas dan lainya agar mampu bekerja secara berkualitas.
i. Sekolah memperjelas peran dan tanggungjawab setiap orang.
j.  Sekolah  memiliki  strategi  dan  kriteria evaluasi yang jelas.
k.  Sekolah memandang kalitas yang dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki layanan lebih lanjut.
l.  Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
m.  Sekolah menempatkan kualitas secara terus menerus sebagai keharusan. 24
Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah bahwa program mutu pendidikan hendaknya menekankan pentingnya memelihara yang sudah dicapai dalam pengembangan mutu pada setiap proses pendidikan. Dengan demikian, dengan tetap mempertahankan reputasi yang sudah ada akan menambah tingkat kepercayaan pengguna  jasa  pendidikan  terhadap  instusi.
24  Sudarwan Danim (2006). Visi  baru  manajemen sekolah  dari  unit  birokrasi  ke  lembaga  akademik , jakaarta: Bumi Aksara, hlm54-55

## 6. Implikasi  Akuntabilitas  Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Madrasah
Eksistensi akuntabilitas pendidikan dalam konteks madrasah bisa dimaknai sebagai pengejawantahan tanggungjawab penyelenggara pendidikan madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi madarasah yang harus ditunjukan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).  Madrasah  memiliki  kewajiban mempertanggungjawaban  seluruh  aktifitas pendidikan baik yang berhasil atau gagal. Adapun pelaksanaan akuntabilitas pendidikan pada madrasah diharapkan bisa bisa membawa implikasi pada hal-hal sebagai berikut:
a.  Mutu madrasah
Penyelenggaraan pendidikan madrasah selama ini nyaris belum ada akuntabilitas yang ditunjukan oleh pengelola madrasah kepada para  stakeholder  madrasah  secara  periodik yang memberi informasi penting terkait dengan dinamika yang ada dalam madrasah. Para  stakehoder  madrasah  berhak  mengetahui mengenai progres madrasah selama periode tertentu.
Tujuan akhir adanya akuntabilitas adalah meningkatkannya mutu pendidikan pada madrasah. Terkait tentang mutu, Juran menjelaskan  bahwa  titik  fokus  filosofi mutu adalah keyakinan organisasi terhadap produktifitas  individual.  Mutu  dapat  dijamin dengan cara memastikan bahwa setiap individu memiliki bidang yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan secara tepat. Dengan perangkat yang tepat, para pekerja akan membuat produk dan jasa secara konsisiten sesuai dengan harapan  kostumer. 25
Awal mula konsep mutu memang berasal dari dunia bisnis yang sukses diaplikasikan dalam mengangkat kembali bisnis yang hampir mati.
25  Arcaro Jerome (2007). Pendidikan  Berbasis  Mutu Prinsip  Perumusan  dan  Langkah  Penerapan , Yogyakarta:  Pustaka  pelajar,  hlm  8
Kiprah implementasi mutu yang mengalami sukses di dunia bisnis tersebut menginspirasi parktisi pendidikan untuk bisa menerapakan konsep mutu tersebut.
Berkaitan dengan dunia pendidikan, Deming mengemukakan terdapat beberapa prinsip pokok yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain:
1)   Anggota  dewan  sekolah  dan  administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai
2) Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan  setelah  peristiwanya  terjadi.
3)  Asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode  kontrol.  Statistik  dapat  membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif. 26
b. Terwujudnya good governance
Adalah hal yang penting dalam mengelola lembaga pendidikan madrasah secara profesional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan terlebih dalam menghadapi kompetisi pasar bebas.
Konsep governance merujuk pada suatu institusi,  proses  dan  tradisi  yang  menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar. Oleh karena itu, keberadaan governance dalam pengelolaaan lembaga pendidikan menjadi aspek penting menuju tata kelola yang baik dan bersih.
Menurut Bintoro bahwa good governance bisa  dipahami  sebagai  suatu  aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, 27 sedangkan Slamet (2001) menjelaskan good governance sebagai suatu peraturan formal 26  Arcaro, ibid.....hlm 8 27 Bintoro  Tjokroamidjojo  (2003). Reformasi Nasional  Penyelenggaraan  Good  Governance  Dan Perwujudan Masyarakat Madani, Jakarta: Lembaga Administrasi  Nasional,  hlm  21
yang  dilaksanakan  secara  konsisten  tanpa diskriminasi, ketakutan. 28
Berdasarkan paparan tersebut, bisa digaris bawahi bahwa good  governance merupakan suatu  aktifitas  penyelenggaran  lembaga  yang berisi peraturan formal yang dilaksanakaan dengan konsisten, amanah dan tanpa diskrimiasi.

## c.  Meningkatkan partipasi masyarakat
Pendidikan merupakan elan vital yang menunjukan  eksistensi  suatu  masyarakat  yang karenanya pendidikan menjadi bagian penting yang apa bila tanpa kehadiran masyarakat akan menjadi tidak sempurna keberadaanya.
Pendidikan bisa dimaknai sebagai suatu entitas yang terbuka terhadap berbagai pengaruh yang bersifat eksternal. Oleh karena itu, pengaruh masyarakat diharapkan bisa menjadi maksimal manakala suatu lembaga pendiidkan madrasah selalu menunjukan sikap tanggungjawab kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendiidkan menunjukan adanya rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat bahwa maju mundurnya suatu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan para pengelola pendidikan.

## D. PENUTUP
Pendidikan merupakan suatu aktiftas yang berproses secara terus menerus secara sistemik. Pendidikan  dipahami  sebagai  suatu  sistem berarti terdapat berbagai momponen yang saling menguatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah  ditetapkan.  Dalam  sistem  pendidikan terdapat input, proses dan output.
Menyelenggarakan pendidikan berarti mengolah di dalamnya ada input, proses dan output  pendidikan  menjadi  kesaatuan  sistem yang bermuara kepada suatu konsep besar pendidikan nasional.
28   Slamet (2001). Manajemen Berbasi Sekolah, Jakarta: Depdiknas, hlm 47
Keberadaan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional menjadi bagian penting yang turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh undang- undang. Oleh karena itu, posisi madrasah menempati  posisi  startegis  dalam  rangka ikut serta menyediakan sumberdaya manusia indonesia yang berkualitas.
Penyelenggaraan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional harus dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan madrasah itu sendiri. Kegiatan pertanggungjawaban itulah yang dimaknai sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas pendidikan menjadi hal mendasar bagi pelaksanaan pendidikan yang kredibel.
Melalui akuntabilitas dalam pelaksanaan pendidikan  madrasah  diharapkan  eksistensi madrasah dihadapan para pengguna makin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Denagn demikian dampak positif adanya akuntabilitas bisa menaikan reputasi madrasah sebagai pendidikan yang berkualitas mematahkan beragam asumsi yang mengatakan bahwa madrasah adalah pendidikan second class .

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Wibowo (2013). Akuntabilitas Pendidikan Upaya  Meningkatkan  Mutu  Dan  Citra Sekolah , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Bintoro Tjokroamidjojo (2003). Reformasi
Nasional Penyelenggraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat  Madani, Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara
Hasan basri (2012). Kapita Selekta Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia
Lembaga Administrasi Negara (2003). Pedoman Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas Instansi  Pemerintah, Jakarta: LAN Made Pidarta (2005). Peranan  Pendidikan Partisipatoris  Dengan  Pendekatan Sistem, Jakarta: Rineka Cipta.
Muhaimin (2005). Pengembangan  Kurikulum Pendidikan Islam: Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi: Jakarta: Rajawali Pers
Jerome S.Arcaro (2007). Pendidikan  Berbasis Mutu, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Saeful Sagala (2009). Manajemen  Strategik Dalam  Penngkatan  Mutu  Pendidikan, Bandung: Alfa Beta
Slamet (2001). Manajemen  Berbasis  Sekolah, Jakarta: Depdiknas
Syafarudin (2002). Manajemen  Mutu  Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi Dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo Sudarwan Danim (2006). Visi Baru Manajemen Pendidikan  Dari  Unit  Birokrasi  Ke Lembaga  Akademik, Jakarta: Bumi Aksara. Sulistyorini & Fathurrohman (2012). Implementasi  Manajemen  Peningkatan Mutu  Pendidikan    Islam, Yogyakarta:
Teras
Umaedi (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis  Sekolah, Yogyakarta: Aditya Media.