## PELAKSANAAN PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLSEK EMPAT ANGKAT CANDUNG 

## Rahmat Fauzi
STIH Putri Maharaja Payakumbuh,
Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam e-mail: rahmatfauzi24oke@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  the  implementation  of  a  criminal investigation  of  sexual  intercourse  and  sexual  abuse  of  children  in  the  Fourth  Admission  Police Station.  The  method  used  in  this  research  is  empirical  juridical  research.  The  results  showed that the  research  on  the  crime  of  intercourse  and  sexual  abuse  of  children  carried  out  by  the investigating authority was in accordance with the provisions of the legislation. Investigation of this case is in accordance with the existing rules of receiving reports, confiscating evidence, arresting, detaining filing and sending files to the Public Prosecutor (P21). Factors inhibiting irregularities in the  process  of  criminal  acts  of  sexual  intercourse  and  sexual  abuse  of  children  are:  human resources from the investigator, victims are still children, the suspect does not argue, has nothing to do with seeing directly and does not want to come to provide assistance Information and bordering forensic doctors. The way out by investigators in the process of sexual intercourse and sexual abuse of children is to increase existing investigators and those requested by investigating members to the police station, allocate and request assistance to assist these sexual acts of sexual intercourse and coitus with the Social Service Bukittinggi, replace a lot of information and opinions will not come, then called back after it was visited at home to be able to provide information, the suspect did not confess then the investigator made a case at the location, processing evidence and multiply giving reports to provide information and help the doctor Forensics, the investigator is still waiting for the results of the post mortem.
Keywords: Investigator; Sex; Obscenity; Children.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  penanganan penyidikan  tindak  Pidana  persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak  di  Polsek  Empat  Angkat Candung.  Metode  Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian secara  yuridis  empiris.  Hasil    penelitian  menunjukkan  bahwa  penangan  penyidikan  tindak  pidana persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  aparat  penyidik  telah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penyidikan  terhadap  kasus  ini  sesuai  dengan aturan  yang  ada yaitu  menerima laporan,  melakukan  sita  barang  bukti,  penangkapan,  penahanan pemberkasan dan kirim berkas ke Jaksa Penuntut Umum (P21). Faktor penghambat penyidik dalam memproses  perkara  tindak  pidana  persetubuhan  dan  pencabulan  Terhadap  Anak  yaitu:  hambatan yang  menyangkut  segi  sumber  daya  manusia  dari  penyidik,  korban  masih  anak-anak,  tersangka tidak mengaku, tidak ada nya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan dan berbatasan dokter forensik. Jalan keluar yang diambil penyidik dalam memproses  perkara  tindak  pidana  persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap  anak  adalah  berusaha untuk  mengoptimalkan  penyidik  yang  ada  dan  mengajukan  penambahan  anggota  penyidik  ke Polres,  mengalukan  dan  meminta  bantuan  untuk  mendampingi  korban  pencabulan  dan persetubuhan  ini  ke  Dinas  Sosial  Bukittinggi,  memperbanyak  saksi  untuk  memberikan  keterangan dan saksi tidak mau datang maka dilakukan pemanggilan ulang setelah itu didatangi ke rumah agar bisa memberikan keterangan, tersangka tidak mengaku maka penyidik melakukan gelar perkara di
 Naskah diterima: 1 September 2019, direvisi: 28 Agustus 2019, disetujui untuk terbit: 30 September 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i1.207
lokasi,  memproses  barang  bukti  dan  memperbanyak  menghadirkan  saksi  untuk  memberikan keterangan dan keterbatasan Dokter Forensik, maka penyidik tetap menunggu hasil visum.
Kata Kunci: Penyidik; Persetubuhan; Cabul; Anak.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung  tinggi  penegakan  hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  hal  ini  dikarenakan hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  saling berkaitan  satu  sama  lainnya.  Hukum merupakan  wadah  yang  mengatur  segala hal  mengenai  perlindungan  terhadap  Hak Asasi  Manusia.  Pada    hakikatnya  tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan  perdamaian  dalam  pergaulan  hidup masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya dalam    masyarakat  masih  bermunculan berbagai  tindak  pidana.  Ini  menunjukkan bahwa  tujuan  hukum  itu  belum  terwujud sepenuhnya.  Masyarakat  Indonesia  saat ini  berada  pada  situasi  dan  kondisi sebagai  masyarakat  transisi,  yang  mana situasi  masyarakatnya  beralih  dari  sistem pemerintahan  yang  otoriter  ke  demokrasi melalui  proses  yang  disebut  reformasi.
(Agil Widiyas Sampurna, 2016)
Pentingnya perlindungan hukum  terhadap korban  kejahatan  secara  memadai  tidak hanya  menjadi  isu  nasional,  melainkan juga  menjadi  isu  internasional.  Oleh karena  itu,  masalah  ini  harus  mendapat perhatian yang serius. (Aprilianda, 2017)
Tindak  pidana  pencabulan  dalam lingkungan  keluarga  ini  juga  merupakan salah  satu  bentuk  perilaku  menyimpang. Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  aparat penegak  hukum  dan  masyarakat.  Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepantasnya  mendapat  sanksi  berupa
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Fachri Bey, 2011)
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum, larangan  mana  disertai  dengan  ancaman atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu. Perbuatan  pidana  dapat  pula  dikatakan tindak  pidana,  yaitu  perbuatan  yang  oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa larangannya  ditujukan  pada  perbuatan yaitu  suatu    keadaan  atau  suatu  kejadian yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan  bukan  orang.  (Moeljatno,
1993)
Indonesia  sebagai  Negara  hukum bertujuan  menciptakan  adanya  ketertiban, keamanan, ketentraman, keadilan bernegara.  Masalah  kejahatan  kesusilaan dihubungkan dengan perilaku menyimpang  (tingkah  laku  menyimpang ialah  tingkahlaku  yang  tidak  baik  tidak bisa  diterima  oleh  masyarakat  umumnya, dan  tidak  bisa  sesuai  dengan  norma  yang ada) (Kartini Kartono, 1983).
Kasus  kejahatan  yang  terjadi  di Indonesia  menjadi  bahan  pembicaraan baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri.  Terjadinya  kejahatan  kesusilaan tersebut  bukan  hanya    merupakan gangguan terhadap keamanan, ketertiban,    ketentraman  masyarakat semata-mata  tetapi  juga  merupakan  biaya yang  besar  bagi  masa  depan  korban
kejahatan kesusilaan.
Kejahatan kesusilaan yang banyak korbannya adalah anak-anak.
Anak  adalah  masa  depan  bangsa karena  itu  adalah  wajar  jika  anak-anak dipersiapkan  untuk  mengisi  masa  depan yang  lebih  baik  dan  menjanjikan.  Dalam Konvensi  Hak  Anak  (KHA),  yang dimaksud  dengan  anak  adalah  setiap orang  belum  mencapai  usia  18  tahun. (Putra,  Sabardi,  &  Parman,  2018)  Anak merupakan  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  oleh  karena  itu  komitmen  dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak  sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal  yang  harus  dipegang  oleh  pemerintah Anak yang belum  matang  secara  mental dan    fisik,  kebutuhannya  harus  dicukupi, pendapatnya  harus  dihargai,  diberikan pendidikan  yang  benar  dan  kondusif  bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  pribadi dan  kejiwaannya,  agar  dapat  tumbuh  dan berkembang  menjadi  anak  yang  dapat diharapkan  sebagai  penerus  bangsa. (Gadis Arivia, 2005)
Problematika berkenaan dengan tindak  pidana  asusila  terhadap  anak timbul  karena  hukuman  penjara  yang diberikan  kepada  pelaku  tidak  membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah  semakin  banyak  pelaku  tindak pidana perkosaan dan pencabulan
terhadap anak. (Wahyuningsih, 2016)
Salah  satu  perbuatan  yang  dilarang oleh  hukum  pidana  adalah  pencabulan. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(Selanjutnya disebut KUHP) menggolongkan tindak pidana
pencabulan    ke    dalam  tindak    pidana kesusilaan.  KUHP  belum  mendefinisikan dengan  jelas  maksud  dari  pencabulan  itu sendiri  dan  terkesan  mencampuradukkan pengertiannya  dengan  perkosaan  atau persetubuhan.
Pencabulan  merupakan  salah  satu dari  kejahatan  seksual  yang  diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur  masyarakat  kita.    Pencabulan adalah  jenis  kejahatan  yang  berdampak sangat  buruk  terutama    pada  korbannya, sebab  pencabulan  akan  melanggar    hak asasi  manusia  serta    dapat  merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus- kasus  tindak  pidana  pencabulan  saat  ini marak  terdengar  terjadi  di  Indonesia. Korban  dalam  kejahatan  ini  seringkali adalah anak-anak.
Tindak  pidana  pencabulan  adalah suatu  tindak  pidana  yang  bertentangan dan  melanggar  kesopanan  dan  kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang  nafsu  seksual.  Ada  beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan  adalah  (Kartini  Kartono, 1985):
1. Exhibitionism  seksual yaitu,  sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. Fonding yaitu,  mengelus/meraba  alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa  anak  untuk  melakukan kontak mulut.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 diharapkan sebagai  katup  pengaman  untuk  menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari ekploitasi  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini secara  tegas  termaktub  dalam  Pasal  1 Ayat  (2)  UUPA.  (Bob  Sadiwijaya, Marlina,  Mahmud  Mulyadi,  2013)  Upaya perlindungan  hukum  kepada  anak  di bawah  umur  pada  dasarnya  telah  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  khususnya    Pasal  287 KUHP yang mengatur:
(1) Barangsiapa  bersetubuh  dengan sorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur  wanita  itu  belum  lima  belas tahun,  atau  kalau    umumya  tidak jelas,  bahwa  belum  waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Penuntutan  dilakukan  hanya  atas pengaduan,  kecuali  bila  umur wanita itu belum sampai dua belas tahun  atau  bila  ada  salah  satu  hal seperti  tersebut  dalam  Pasal  291 dan Pasal 294.
Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:
1. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang lain,  dipidana  dengan  pidana
penjara  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Ayat  (1) berlaku pula  bagi    setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  tipu muslihat,  kebohongan,    atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  jo  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014    jo  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  mengatur  bahwa setiap  orang yang dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selain itu Undang-Undang
Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan  adanya  kewajiban  bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat:
1. Kewajiban memberikan  perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun  perlu  diberikan  landasan hukum  secara  khusus  di  samping
yang sudah dicantumkan dalam pasal- pasal UUD 1945 atau dalam berbagai
Peraturan  Perundang-Undangan  yang lain, agar dapat menjamin
pelaksanaannya  secara  komprehensif dan  tepat  penanganan  serta  sarana, yang  harus  dilakukan  oleh  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.
2. Perlu  adanya  keseimbangan  antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban    bagi    anak    dalam kapasitas    mendidik    anak.    Oleh karena    itu,  di  samping  dilindungi hak-haknya, agar  tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu
ditunjukkan  juga  kewajiban  yang perlu dilaksanakan oleh anak.
Peranan penyidik dalam
menanggulangi    kejahatan    pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap  kasus  pencabulan  terhadap  anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku pencabulan anak dibawah umur.
Kepolisian merupakan salah satu komponen  sistem  peradilan  pidana  yang menjadi ujung tombak dalam
penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian  kelihatan  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  komponen  lainnya.
Institusi ini sangat menentukan keberhasilan  sistem  peradilan  pidana secara  keseluruhan.  Untuk  itu  Kepolisian disebut  sebagai  The  Gate  Keeper  of Fungsi  Kepolisian  (Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian)  Adalah  salah  satu  fungsi
pemerintahan  negara  di  bidang:  Criminal Justice.
1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan  Kepolisian  RI  (Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Kepolisian) adalah Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:
1. Terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban masyarakat,
2. Tertib dan tegaknya hukum,
3. Terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,
4. Pelayan kepada masyarakat,
5. Serta  terbinanya  ketenteraman masyarakat  dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Melihat dan memperhatikan tahun ke tahun kasus pencabulan dan persetubuhan yang  terjadi  di  Polsek  Empat  Angkat Candung  semakin  meningkat.  Pada  tahun 2015  kasus  yang  di  laporkan  ke  Polsek  1 kasus.  Pada  tahun  2016  kasus  yang  di laborkan  ke  Polsek  2  kasus.  Sedangkan Pada  tahun  2017  kasus  yang  di  laporkan ke Polsek 4 kasus.
Salah  satu  contoh  kasus  pencabulan dan  persetubuhan  yang  korbannya  anak (Petikan
Putusan Perkara No.
110/Pid.Sus/2016/PN.Bkt  tentang Perkara Pencabulan)  yaitu  Polsek  Empat  Angkat Candung  menangkap  B  pada  tanggal  17 Mei 2017. Tersangka membujuk anak dan melakukan  percabulan  dengan  barang bukti  1  celana  pendek  warna  merah,  1 pasang  baju  kaos  lengan  panjang  warna kombinasi  biru  merah  dan  kuning  merek Angry  Spider  Bird,  1  HP  Android  merk
Samsung  GT-C3303i  dan  Baju  Batik lengan  panjang  kombinasi  hitam  biru serta celana coklat.
Perbuatan  pelaku  tersebut  dapat menimbulkan  trauma  fisik  dan  psikis terhadap  korban  terutama  yang  berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh ada perkembangan  diri  korban  ketika  dewasa nanti.  Aparat  penegak  hukum  dibebani tugas  khusus  untuk  mengungkap  suatu tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak yang  dalam  penyidikan  pelaku  tidak mengakui  perbuatan  tersebut  dan  juga tidak  ada  saksi  yang  melihat  perbuatan tersebut. Penyelidikan ini harus dilakukan oleh  orang  yang  miliki    kemampuan khusus    dan  memberikan    pengetahuan tentang  undang-undang  yang  mengatur tentang perlindungan anak.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan diteliti  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: Bagaimanakah  pelaksanaan  penanganan penyidikan  tindak  Pidana  persetubuhan dan  pencabulan  terhadap  anak  di  Polsek Empat  Angkat  Candung  ?  Apakah  faktor penghambat  penyidik  dalam  memproses perkara  tindak  pidana  persetubuhan  dan pencabulan  terhadap  anak  di  Polsek Empat  Angkat  Candung  ?  Bagaimana jalan keluar yang diambil penyidik dalam memproses perkara tindak pidana persetubuhan  dan  pencabulan  terhadap anak di Polsek Empat Angkat Candung ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  suatu  proses,  yaitu suatu  rangkaian  langkah-langkah  yang dilakukan secara terencana dan sistematis
guna  mendapatkan  pemecahan  masalah atau  mendapatkan  jawaban  terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. (J. Supranto,  2003)  Sedangkan  pengertian metodologi  dalam  pelaksanaan  suatu penelitian  adalah  persoalan  pokok  yang cukup menentukan, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.(  Cipta Soerjono Soekanto,1986)
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian yang  bersifat deskriptif ,  yaitu  suatu penelitian  yang  mengambarkan  tentang penangan    penyidik  dalam  tidak  pidana pencabulan.  Metode  Pendekatan  masalah yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  secara  yuridis  normatif. Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  (Soerjono  Soekanto  &  Sri Mamudji, 2001)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan
Terhadap  Anak  Di  Polsek  Empat Angkat Candung
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda  Erman  Penyidik  Polsek  Empat Angkat Candung. Pelaksanaan Penyidikan sudah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik terhadap  tersangka  pelaku  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  persetubuhan  dan pencabulan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan    pemeriksaan    terhadap korban    tindak    pidana    yang berkaitan  dengan  persetubuhan  dan pencabulan.
Pemeriksaan    yang    dilakukan    oleh penyidik  Polsek  Empat Angkat Candung terhadap    korban    tindak    pidana persetubuhan
dan
pencabulan mempunyai    tujuan    untuk    mendapatkan keterangan    atas    tindak    pidana    yang telah    menimpa    korban    yang  akan membantu    penyidik    di    dalam    proses pemeriksaan    terhadap  pelaku  tindak pidana.
b. Pemeriksaan  saksi-saksi  untuk  di dengar keterangannya
Pemeriksaan    saksi    bertujuan    untuk memberikan    keterangan  dalam  rangka penyidikan  suatu  perkara  tindak  pidana yang  ia  dengar  sendiri,  ia  dengar  sendiri dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di  muat  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah
memberikan    keterangan    dalam    tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan.
Tata    cara    pemeriksaan    saksi    oleh penyidik  Polsek  Empat Angkat Candung yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah:
1) Saksi  diperiksa  sendiri,  tetapi  dalam hal  tertentu  dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
2) Saksi    diperiksa    tanpa    tekanan    dari siapapun    dan    dalam    bentuk  apapun dan    saksi    berkewajiban    untuk memberikan    keterangan  dengan sebenar-benarnya.
3) Keterangan    saksi    dicatat    di    dalam Berita    Acara    Pemeriksaan  (BAP) yang  di  tanda tangani  oleh  penyidik setelah    saksi  menyetujui    isinya. Apabila    saksi    tidak    setuju    untuk menandatangani    maka    penyidik akan    mencatatnya    di    dalam  berita acara    pemeriksaan    serta    dengan menyebutkan    alasan  kenapa  saksi tidak mau menandatangani.
Jika    penyidik    memerlukan    adanya keterangan    seorang    saksi  ahli  untuk dimintai  keterangan  maka  ia  dapat meminta  pendapat  dari  seorang  ahli  yang mempunyai keahlian khusus.
c. Melakukan    pemeriksaan    terhadap pelaku    tindak    pidana    yang berkaitan  dengan  persetubuhan  dan pencabulan.
Tujuan  dari  pemeriksaan  terhadap pemeriksaan  pelaku  tindak  pidana    yang berkaitan    dengan    persetubuhan  dan pencabulan  untuk  memastikan    benar atau  tidaknya  perbuatan  yang  dilakukan tersangka,  jika  dari  hasil  pemeriksaan bahwa  perbuatan  yang  telah  dilakukan tersangka  memiliki  unsur-unsur  tindak pidana,  maka  sejak  diterima  laporan tersebut  dapat  dilakukan  pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana.
Kemudian  penyidik  akan  mencatat keterangan  yang  di  berikan  oleh    pelaku tindak    pidana    yang    berkaitan    dengan persetubuhan  dan  pencabulan    ke    dalam Berita    Acara    Pemeriksaan    (BAP) dengan    serincirincinya,  sesuai  dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.
d. Pembuatan Berita Acara Penyidikan
Setelah  proses  pemeriksaan  pelaku tindak  pidana  yang  berkaitan    dengan penganiayaan  di  rasa  telah  cukup, maka penyidik  akan  membuat  Berita  Acara Pemeriksaan.    Dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  berisi  tentang  keterangan tersangka  pelaku  tindak  pidana  yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan,  berita  acara  penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
e. Penggeledahan
Penggeledahan    dilakukan    untuk mendapatkan    barang    bukti  yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan  dan  pencabulan.    Dalam melakukan    penggeledahan    penyidik harus  mempunyai  surat  izin  dari  ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan  penyidik  terlebih  dahulu harus  menunjukkan    tanda    pengenal    ke pihak  tersangka  atau  keluarganya. Guna keamanan    dan    ketertiban    dalam penggeledahan,
petugas dapat
melakukan    penjagaan    tempat    yang bersangkutan  dan  berhak memerintahkan orang    untuk    tidak    meninggalkan temapat    tersebut.  Apabila  tempat  yang akan  digeledah  berada  di  luar  wilayah hukum  Polsek  Empat  Angkat  Candung
maka    penggeledahan    harus    didampingi oleh penyidik setempat.
f. Penyitaan    barang    bukti    yang digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana
Di dalam  melakukan  penyitaan  ada ketentuan-ketentuan    yang  harus    di jalankan    oleh    penyidik    antara    lain harus    mempunyai    surat  izin    untuk melakukan    penyitaan,    menunjukkan tanda  pengenal, penyidik  memerintahkan kepada    tersangka    untuk    menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan  tindak  pidana  yang    berkaitan dengan    persetubuhan  dan  pencabulan, dan  penyidik   akan membungkus barang bukti yang disita.
g. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang
Jika    di    dalam    proses    pemeriksaan tindak    pidana    yang  berkaitan    dengan persetubuhan  dan  pencabulan    sudah selesai    maka    berkas  akan    di    serahkan ke    pada    pengadilan.    Namun    jika berkas    di    nilai  kurang  lengkap  maka pihak  pengadilan  akan  mengembalikan berkas  tersebut    kepada    penyidik    untuk melengkapinya
dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan    tambahan    guna  melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.
Pelaksanaan    proses    penyidikan terhadap    tindak    pidana    yang  berkaitan dengan    persetubuhan  dan  pencabulan yang  diperiksa  di  Polsek Empat Angkat Candung  telah  dilakukan  berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal  ini
terlihat    dari    telah    dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam    melakukan    proses    penyidikan. Dan    proses  penyidikan    ini    berdasarkan ketentuan    Pasal    351    KUHP    Tentang Penganiayaan.
2. Faktor Penghambat Penyidik Dalam Memproses Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan  Terhadap  Anak  Di Polsek Empat Angkat Candung Dalam  melakukan  penyidikan  tindak pidana  persetubuhan  dan  pencabulan terhadap anak penyidik menemui hambatan-hambatan  atau  kendala  yang dihadapi.  Hal  ini  berdasarkan  wawancara dengan  Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu di Polsek Empat Angkat Candung.
a. Hambatan  yang  menyangkut  segi sumber daya manusia dari penyidik
Hal  ini  merupakan  hambatan  yang paling penting dan yang paling utama dari penyidik  yang  kurang  memahami  materi pasal  290  KUHP  maupun  pengalaman penanganan  terhadap  kasus  tersebut  yang sangat  berpengaruh  atas  keberhasilan dalam  penanganan  penyidikan  kasus tersebut.  Kendala    yang    menyangkut kurangnya    pengetahuan    penyidik memahami  materi  pasal  290  KUHP sempat  menjadi  kekhawatiran  Polsek Empat Angkat Candung. Di Polesk Empat Angkat  Candung  hanya  memilik  3  orang penyidik,  sedangkan  yang  seharusnya adalah 7 orang penyidik itupun belum ada yang  serjana.  Suatu  misal  pelaku  kasus pelanggaran  290  KUHP  yang  dilakukan oleh  orang  yang  mempunyai    pendidikan
tinggi  dan  tahu  celah-celah  hukum, padahal tenaga penyidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan  penyidikan  kasus  tindak pidana  pencabulan  itu.  Karena  adanya pemikiran  tersebut  Poles  Polsek  Empat Angkat  Candung,  selalu  menekankan kepada  anggotanya  untuk  memahami materi  pasal-pasal  dalam  KUHP  sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan.
b. Korban masih anak-anak
Perkara  tindak  pidana  persetubuhan dan  pencabulan  yang  terjadi  di  Polsek Empat  Angkat  Candung  korbanya  adalah anak  yang  masih  berumur  5  tahun.  Ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta  keteragan,  karena  keterangan yang diberikan berbelit-belit.
c. Tersangka tidak mengaku Tersangka
tindak pidana
persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di  Polsek  Empat  Angkat  Candung  tidak mengakui  bahwa  dia  yang  melakukan persetubuhan  terhadap  ZI  yang  menjadi korban. Hal ini membutuhkan kerja keras penyidik  untuk  mengumpulakan  bukti- bukti tentang perkara ini.
d. Tidak  ada  nya  saksi  yang  melihat secara  langsung  dan  saksi  tidak  mau datang untuk memberikan keterangan
Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan  saksi  untuk  mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara.  Kasus  yang  terjadi  di  Polsek Empat  Angkat  Candung  ini  tidak  ada yang  melihat  secara  langsung  kejadiaan pencabulan  dan  persetubuhan  terhadap
anak  ini.  Saksi  yang  ditujuk  yaitu masyarakat  kurang  mengetahui  hukum. Jadi  tidak  mau  mendatangi  polsek  utnuk memberikan keterangan.
e. Kerbatansan Dokter Forensik
Dokter  Forensik  sangatlah  berperan
penting  untuk  mengetahui  hasil  Visum, namun di Koto Bukittinggi dan Kabupaten  Agam  hanya  memiliki  satu dokter  forensik  yang  hanya  datang  hari senin sampai jumat (tidak teratur datangnya). Jika kejadian hari sabtu maka penyidik  harus  menunggu  hari  senin untuk  visum  korban  pencabulan  dan persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu setelah visum.
3. Jalan Keluar Yang Diambil Penyidik Dalam Memproses Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap  Anak  Di  Polsek  Empat Angkat Candung Berdasarkan wawancara dengan Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu  di Polsek  Empat  Angkat  Candung  tentang
tindak pidana persetubuhan dan
pencabulan terhadap anak ini. jalan keluar yang  diambil  penyidik  dalam  memproses perkara ini adalah:
a. Mengatasi hambatan
yang
menyangkut segi sumber daya manusia  dari  penyidik  di  Polsek Empat  Angkat  Candung.  Kapolsek Empat  Angkat  Candung  berusaha untuk mengoptimalkan penyidik yang ada, di samping itu kapolsek
mengajukan penambahan angota penyidik ke Polres.
b. Mengatasi permasalahan korban masih  anak-anak,  penyidik  di  Polsek
Empat  Angkat  Candung  mengalukan dan meminta bantuan untuk mendamping  korban  pencabulan  dan persetubuan  ini  ke  Dinas  Sosial Bukittinggi.
c. Tidak  ada  nya  saksi  yang  melihat secara  langsung  ini  diatasi  dengan memperbanyak  saksi  yang  akan memberikan keterangan tentang kasus  pencabulan  dan  persetubuhan terhadap  anak  di  Empat  Angkat Candung  ini.  Sedang  untuk  saksi tidak  mau  datang  untuk  memberikan keterangan  ke  penyidik,  maka  akan dilakukang  pemanggilan  ulang.  Jika masih  tidak  mau  datang,  maka  akan didatangi kerumah agar bisa memberikan keterangan.
d. Tersangka  tidak  mengaku  menjadi kendala  yang  sangat  berat  bagi penyidik. Untuk mengungkap perkara ini,  maka  penyidik  melakukan  gelar perkara  di  lokasi,  memproses  barang bukti dan memperbanyak
menghadirkan saksi untuk
memberikan keterangan.
e. Dokter  Forensik  sangatlah  berperan penting  untuk  mengetahui  hasil Visum.  Jadi  penyidik  Polsek  Empat Angkat  Candung  tetap  menunggu hasil dari dokter Forensik ini. Karena hanya  satu-satunya  yang  berada  di kota  Bukittinggi  dan  Kabupaten Agam.  Hal  ini  dilakukan  karena sangat  di  butukan  hasil  Visumnya, sebab  tersangka  tidak  mengakui perbuatannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan tentang Pelaksanaan Penanganan Perkara Pidana oleh Penyidik dalam  Tindak  Pidana  Persetubuhan  dan Perbuatan  Cabul  terhadap  Anak  (Studi Kasus Nomor: LP/35/IV/2016/Sek.IV.AC)”  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penangan  penyidikan  tindak  pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh aparat  penyidik Polsek  Empat  Angkat Candung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun terdapat hambatan- hambatan yang harus diselesaikan dan dicarikan  jalan  keluarnya.  Penyidikan terhadap  kasus  ini  sesuai  dengan aturan  yang  ada  yaitu  menerima laporan,  melakukan  sita  barang  bukti, penangkapan,
penahanan pemberkasan  dan  kirim  berkas  ke Jaksa Penuntut Umum (P21). Menurut hemat peneliti semua tahapan penyidikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
2. Faktor  penghambat  penyidik  dalam memproses  perkara  tindak  pidana persetubuhan dan pencabulan
Terhadap  Anak  yaitu:  hambatan  yang menyangkut segi sumber daya manusia  dari  penyidik,  korban  masih anak-anak,  tersangka  tidak  mengaku, tidak  ada  nya  saksi  yang  melihat secara  langsung  dan  saksi  tidak  mau datang  untuk  memberikan  keterangan dan keterbatansan dokter forensik.
3. Jalan  keluar  yang  diambil  penyidik dalam  memproses  perkara  tindak pidana  persetubuhan  dan  pencabulan terhadap  anak  adalah  berusaha  untuk mengoptimalkan  penyidik  yang  ada dan mengajukan penambahan anggota penyidik  ke  Polres,  mengalukan  dan meminta  bantuan  untuk  mendampingi korban  pencabulan  dan  persetubuhan ini  ke  Dinas  Sosial  bukittinggi,
memperbanyak saksi untuk
memberikan  keterangan  dan  saksi tidak  mau  datang  maka  dilakukan pemanggilan ulang setelah itu didatangi ke rumah agar bisa memberikan  keterangan,  tersangka tidak mengaku maka penyidik melakukan  gelar  perkara  di  lokasi, memproses barang bukti dan memperbanyak  menghadirkan  saksi untuk  memberikan  keterangan  dan keterbatasan  Dokter  Forensik,  maka penyidik tetap menunggu hasil visum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agil  Widiyas  Sampurna,  S.  (2016). Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual  Oleh  Penyidik  Unit  Ppa Satuan  Reskrim  Berbasis  Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal, 12 (1), 145–167.
Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban  kekerasan  seksual  melalui pendekatan keadilan restoratif.
Arena hukum , 10 (2), 309–332.
Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013).
Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap  Anak  (Studi  Putusan  No.
396/PID.B/2012/PN-LP Di
Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam).
USU Law Journal , 1 (1), 1–18.
Cipta Soerjono Soekanto,1986, Pengantar
Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia (UI-Press), Jakarta.
Fachri  Bey,  F.  I.  (2011).  Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap. Lex Jurnalica , 8 (3), 225–252.
Gadis  Arivia,  2005,  Potret  Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak  Ford  Foundation,  Universitas Terbuka,  Jakarta.
J.  Supranto,  2003,  Metode  Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka, Jakarta.
Kartini  Kartono,  1983,  Patologi  Sosial,
CV. Rajawali, Jakarta.
Kartini Kartono, 1985, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas
Seksual, Mandar Maju, Bandung.
Moeljatno,  1993,  Asas-Asas  Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat),  Rajawali  Pers, Jakarta.
Putra,  Y.  M.,  Sabardi,  L.,  &  Parman,  L.
(2018). Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana  Persetubuhan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL). Jurnal IUS , 6 (2), 294–306.
Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Kesusilaan Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Saat Ini. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , III (2), 172–180.