## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGATURAN  TINDAK  PIDANA ILLEGAL  CONTENT PERSPEKTIF

## RESTORATIVE  JUSTICE DI  MASA  YANG  AKAN  DATANG  ( IUS CONSTITUENDUM )

## I  Made  Wahyu  Chandra  Satriana,  Ni  Made  Liana  Dewi,  I  Putu  Anton  Maha Dippayana
Universitas Dwijendra Denpasar E-mail: wahana.chandra@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Illegal content; Restorative  justice ; Ius constituendum The settlement of illegal content crimes in Law Number 19 of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions, which has a paradigm of retaliation using criminal  law,  has  caused  many  reactions  for  justice seekers.  Thus  it  is  necessary  to  conduct  research  on  the regulation  of  illegal  content  criminal  acts  from  the perspective of restorative justice as a legal profile in the future.  The  issues  raised  in  this  study  are  regulation  of illegal  content  criminal  acts  from  a  restorative  justice perspective in the future (ius constituendum) and policies for solving illegal content crimes from a restorative justice perspective in the future (ius constituendum). The absence of legal norms in this study is the absence of restorative justice arrangements in the settlement of illegal content crimes in Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study are that the regulation of illegal content criminal acts from a restorative  justice  perspective  in  the  future  (ius constituendum) refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes  Based  on  Restorative  Justice  which  in  principle prioritizes peaceful processes and avoids retaliation in the form of criminal. The policy at the investigation stage for the  settlement  of  illegal  content  criminal  acts  from  the perspective  of  restorative  justice  in  the  future  (ius constituendum)  is  carried  out  by  stopping  the investigation at the investigative level for the sake of law.

## Abstrak
Kata kunci: Illegal content; Restorative justice ; Ius constituendum
Corresponding Author: I Made Wahyu Chandra Satriana, E-mail :
wahana.chandra@gmail.com
Penyelesaian    tindak  pidana illegal  content dalam Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang Informsai    danTransaksi  Elektronik  yang  berpradigma pembalasan  menggunakan    hukum  pidana  banyak menimbulkan reaksi bagi para pencari keadilan. Dengan demikian  perlu  kiranya  dilakukan  penelitian    tentang pengaturan  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative  justice sebagai  profil  hukum  dimasa  yang akan datang. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative justice di masa yang akan datang
( ius constituendum ) dan   kebijakan penyelesaian tindak pidana illegal  content perspektif restorative  justice di masa  yang  akan  datang  ( ius  constituendum ).  Adanya kekosongan  norma hukum  dalam  penelitian  ini  adalah tidak  adanya  pengaturan restorative  justice dalam penyelesaian  tindak  pidana illegal  content dalam Undang-Undang  nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini    adalah  pengaturan    tindak    pidana illegal  content perspektif restorative  justice dimasa  yang  akan  datang ( ius  constituendum )  mengacu  kepada    Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada prinsipnya mengutamakan  proses  damai  dan  mengindarkan  dari pembalasan  berupa  pidana.  Kebijakan  pada  tahap penyidikan  untuk  penyelesaian  tindak  pidana illegal content perspektif restorative justice dimasa yang akan datang  ( ius  constituendum )  dilakukan  dengan pengehentian  penyidikan  ditingkat  penyidikan  demi kepentingan hukum.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan cyber crime . Illegal  content dapat  didefinisikan  sebagai  kejahatan  dengan  memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. 1 Dalam arti yang  sederhana, illegal  content adalah merupakan  kegiatan  menyebarkan  seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Illegal  content menurut  undang-undang  ITE  adalah informasi  atau  dokumen elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman dan
1 Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,  hlm. 42.
ujaran kebencian yang disertai dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,      karena      selain memberikan      kontribusi      bagi      peningkatan      kesejahteraan,  kemajuan    dan peradaban    manusia,    sekaligus    menjadi    sarana    efektif    perbuatan  melawan hukum. 2
Modus kejahatan semakin berkembang seiring moderisasi dan perkembangan teknologi   baik   di   bidang   komunikasi,   transportasi,   dan   informatika   modern. 3 Ada  beberapa  kasus  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan illegal  content menimbulkan reaksi masyarakat. Pelaksanaan penegakakan hukum illegal content kerap kontradiktif dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi ( freedom of  expresion )  sebagai  hak  yang  dilindungi  dan  dijamin  oleh  konstitusi.  Berbagai ekspresi  warga  negara  yang  sah,  seperti  kritik  pada  kebijakan  publik,  keluhan terhadap  pelayanan,  dan  pemberitaan  kasus-kasus  tertentu  dan  materi-materi diskusi  publik,  terus  menerus  menjadi  sasaran  penerapan  UU  ITE  baik  karena tuduhan  pencemaran  nama  baik  maupun  fitnah.  SAFEnet  menghitung,  selama berlaku, UU ITE lebih banyak digunakan oleh pejabat publik (kepala daerah, kepala instansi,  menteri,  dan  aparat)  sebagai  dasar  membuat  laporan  polisi  untuk memidana orang. Selain pejabat publik, ada pula kategori orang awam, pengusaha, kalangan  profesi  (pengacara  dan  dokter),  dan  sisanya  tidak  jelas,  yang menggunakan UU ITE. 4
Beraneka reaksi sosial yang muncul baik dari kalangan masyarakat, politisi dan  akademisi  bahkan  sampai  Presiden  Joko  Widodo  terhadap  penanganan kejahatan illegal  content dalam  undang-undang  ITE,  maka  diperlukan  suatu kebijakan  penegakan  hukum  berupa  pembaharuan  substansi  hukum  terhadap tindak pidana illegal content dengan melakukan rule breaking (terobosan hukum) dalam  penangananya.  Salah  satu  terobosan  hukum  yang  perlu  dilakukan  dengan pengaturan  tindak  pidana illegal  content menggunakan  pendekatan restorative justice . Menurut  Wesly  Cragg,  konsep restorative  justice sebenarnya  merupakan penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan para pihak yang berperkara (pelaku  dan  korban),  serta  masyarakat  untuk  menyelesaikan  persoalan  dengan musyawarah mufakat yang menitikberatkan pada usaha untuk merestorasi/mengembalikan keadaaan seperti keadaaan pada saat sebelum terjadi tindak pidana. 5 Restorative justice secara tersurat dan tersirat tidak diatur dalam undang-undang  ITE  dan  hukum  acara  pidana  dalam  penyelesaian  tindak  pidana. Sehingga pelaksanaanya tidak memiliki legitimasi.
Untuk  memenuhi  kehendak  hukum  masyarakat  dan  mengadopsi  perkembangan yang  ada  dimasyarakat,  perlu  dibuat  suatu  konsep  sebagai  hukum  yang  dicita-
2 Cantika,  A.  A.  L.,  Satriana,  I.  M.  W.  C.,  &  Negara,  I.  N.  S.  (2023).  KEPASTIAN  HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 9 (1), 677-686.
3 Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN  DI  MUKA  UMUM  DALAM  PERSPEKTIF  KRIMINOLOGI. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 9 (1), 829-841.
4 https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210301/Undang-undang-Pemakan-Korban/
5 Bambang  Waluyo,  2020, Penyelesaian  Perkara  Pidana  :  Penerapan  keadilan  restoratif  dan Transformatif ,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55
citakan  berupa  pengaturan  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative justice .

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :
1) Bagaimanakah  pengaturan  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative justice di masa yang akan datang ( ius constituendum )?
2) Bagimanakan kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana illegal content perspektif restorative justice di masa yang akan datang (ius constituendum )?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  yuridis normatif, penelitian normatif yatitu yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan- peraturan  yang  berlaku  serta  literatur-literatur  atau  buku-buku  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum    yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan,  Sumber bahan  hukum  sekunder,  dan  sumber  bahan  hukum  tersier.  pengumpulan  data menggunakan  tekhnik  studi  pustaka,  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa menggunakan  teknik  pengolahan  bahan  hukum secara  deskriptif,  artinya  dengan menggunakan  teknik  ini  peneliti  menguraikan  secara  apa  adanya  terhadap  suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Tindak Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang ( Ius Constituendum )
Illegal Content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap  melanggar  hukum  atau  mengganggu  ketertiban  umum. 6 Dalam  artian sederhana menurut Barda Nawawi Arief, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang  lain. 7 Dari  pengertian  tersebut, illegal  content merupakan  kejahatan  dengan menggunakan internet sebagai sarana.
Illegal  content adalah  kejahatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi sebagai  fasilitas  untuk  mendistribusikan,  mentransmisikan  dan  membuat  dapat diakses dan juga menyebarkan konten-konten yang merugikan pihak lain. Sehingga untuk menjaga etika dan memberikan perlindungan dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlu diatur beberapa perbuatan yang dapat mengganggu privasi orang lain di dunia maya atau diruang siber.
6 Barda Nawawi Arief , Op.Cit, hlm. 42
7 Ibid
Illegal content dalam UU ITE diatur dengan rumusan sebagai berikut :
1. Pasal 27 (1)  Setiap  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan.
(2)  Setiap  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan Perjudian
(3)  Setiap  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4)  Setiap  orang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Pasal 28 :
(1)  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik.
(2)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
3. Pasal 29
:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pada awal pembentukannya, UU ITE diproyeksikan sebagai hukum yang akan lebih  banyak  mengenai  transaksi  elektronik  seiring  upaya  Indonesia  mengikuti perkembangan  dunia  perdagangan.  Namun,  dalam  proses  pembahasan  undang- undang  tersebut,  DPR  memandang  penting  pengaturan  tentang  tindak  pidana  di dunia  siber. 8 Hasilnya,  muncul  berbagai  ketentuan  pidana  yang  mengatur pembatasan  atau  larangan  penyebaran  konten-konten  tidak  sah  ( illegal  content ) yang di antaranya diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 29.
Penanggulangan  kejahatan  di  dunia  maya  yang  berkaitan  dengan illegal content tidak  terlepas  dari  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  yang  biasa dikenal  dengan  istilah  ”politik  kriminal”.  Menurut  Sudarto  politik  kriminal merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi kejahatan.    Oleh  karena  itu  tujuan  pembuatan  UU  ITE  tidak  terlepas  dari  tujuan
8 Tobias Basuki, et al. 2018, Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , CSIS, Working Paper Series WPSPOL, , hal. 11
politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial ( social welfare ) dan untuk perlindungan masyarakat ( social defence ).
Usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  ( policy-oriented  approach )  dan sekaligus  pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai  ( value-oriented  approach ). Penggunaan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana illegal content merupakan  suatu  kebijakan  penegakan  hukum  berorientasi  pada  nilai restorasi  dan  restitusi  yang  sangat  berbeda  dengan  nilai  retributif  yang  lebih mengutamakan pembalasan berupa pidana.
Untuk  membuat  suatu  kebijakan  pengaturan restorative  justice ,  hukum progresif adalah merupakan profil hukum yang dibutuhakan saat ini karena dalam hal ini hukum dipandang selalu dalam peroses menjadi tidak stagnan atau diam, dan hukum dijadikan sebagai sarana bukan sebagai tujuan akhir. Sejalan dengan yang diungkapkan  I  Made  Wahyu  Chandra  Satriana  dan  Ni  Made  Liana  Dewi,  bahwa hukum  responsif  sangat  dibuthkan  sebagai  kepekaan  terhadap  situasi  transisi disekitarnya yang mana hukum resposif harus mengutamakan tujuan sosial yang ingin dicapai 9 . Kebijakan  pengaturan  tindak  pidana illegal  content dengan  pendekatan restorative  justice minimal  meliputi  dua  konsep  yaitu  konsep  proses  dan  konsep nilai. Konsep proses yaitu dengan mempertemukan para pihak yang terlibat korban, pelaku  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  solusi dengan mengutamakan musyawarah. Konsep nilai adalah mengutamakan nilai-nilai restitusi,  reparasi  dan  restorasi  dari  pada  pembalasan  atau  retribrutif  berupa pemenjaraan.
Pengaturan tindak pidana illegal content perspektif restorative justice di masa yang akan datang memerlukan pengaturan yang jelas, tepat sehingga menimbulkan kepastian hukum. sebagaimana dikatakan oleh Jean Michael Otto bahwa kepastian hukum  adalah  tersedia  aturan-aturan  yang  jelas  (jernih),  konsisten  dan  mudah diperoleh (accessible) dan instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  dan  juga  tunduk  dan  taat kepadanya 10 .
Selain  memberikan  kepastian  hukum,  pengaturaan  tindak  pidana illegal content perspektif restorarive justice sebagai hukum yang dicita-citakan diharapkan lebih mampu memberikan keadilan.  Sebagaimana Aristoteles menyatakan keadilan korektif  berfokus  pada  pembetulan  sesuatu  yang  salah.  Apabila  kesalahan  yang dilakukan  menimbulkan  kerugian  pihak  lain,  maka  keadilan  korektif  berusaha memberikan  kerugian  yang  wajar  dan  memadai  kepada  korban  akibat  adanya kesalahan  tersebut. 11 Keadilan  korektif  Aristoteles  sejalan  dengan  pendekatan restorative  justice yang  dalam  konsepnya  memberikan  restitusi  atau  ganti  rugi kepada  korban sebagai akibat terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku. Kepentingan  korban  dalam  hal  ini  diperhatikan,  bagaimana  memulihkan
9 I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Op.Cit . hlm 84
10 Jan Michiel Otto, 2010, Reele Rechnszkerheid in Onwitkelngslanden, Kepastian hukum di Negara Berkembang ,  Terjemahan Tristam Moeliono, Cetakan 1, Komisi Hukum  Nasional Republik Indonesia, KHN-RI,Jakarta, hlm 6
11 Bernard L.Tanya, dkk, 2019, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi) , Cetakan IV, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.150
penderitaan  korban  akibat  terjadinya  kejahatan  diperhatikan  dalam  penggunaan pendekatan restorative  justice .  Yang  tentunya  sangat  berbeda  dengan  perdailan pidana konvensional dimana kejahatan harus dibalas dengan pidana yang dalam hal ini  korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dari  ketidakadailan  hanya  diwakili  oleh negara  dalam  pencarian  keadilan,  sedangkan  ganti  rugi  merupakan  suatu ketidakniscayaan.
Restorative  justice juga  sesuai  dengan  keadilan  yang  dinayatakan  oleh  Jhon Rawl dengan justice as a fairness 12 . tori Rawls sebenarnya merupakan kontrak sosial seperti  aliran  klasik  namun    Rawls  memandang  keadilan  sebagai  institusi  sosial. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  konsep  keadilan  yang berbeda,  namun  pada  suatu  waktu  dan  keadaan  tertentu  orang-orang  sepakat tentang  keadilan.  Seperti  dalam  hal  penggunaan  pendekatan restorative  justice dalam  penanganan  kasus illegal  content para  pihak  (korban  dan  pelaku)  bisa menyepakati  penyelesaian  permasalahan  di  luar  peradilan  dengan  pemberian restitusi kepada korban serta mengembalikan pelaku agar diterima dimasyarakat hal inilah yang menjadi sebuah keadilan bagi para pihak.
Ada prinsip dasar dalam merumuskan restorative jujstice untuk penanganan tindak pidana, yaitu:
The  three  principles that  are  involved  in  restorative  justice  include:  there  be  a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public order and the community’s  role is to preserve a just peace . 13 tiga prinsip dasar restorative  justice adalah  :  terjadi  pemulihan  kepada  mereka  yang menderita  kerugian  akibat  kejahatan;  pelaku  memiliki  kesempatan  untuk terlibat  dalam  pemulihan  keadaan  (restorasi);  pengadilan  berperan  untuk menjaga  ketertiban  umum  dan  masyarakat  berperan  untuk  melestarikan perdamaian yang adil.
Tiga  prinsip restorative  justice diatas  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya perdamaian dengan menekankan pemulihan  kembali pada keadaan semula.
Secara  tersurat  penanganan  tindak  pidana  berkaitan  dengan illegal  content dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 diatur dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa :
1. Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:
a. Pelaku  tindak  pidana  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang menyebarkan konten ilegal,
b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah
12 Ibid .hlm 49
13 M.  Taufik  makarao,  dkk.  2013,  Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  justice Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, hal 33 yang dikutip dari From Wikipedia, the free encyclopedia/http:/en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.
c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di  media  sosial  disertai  dengan  permintaan  untuk  menghapus  konten yang telah menyebar
d. Pelaku  bersedia  bekerjasama  dengan  penyidik  Polri  untuk  melakukan penyelidikan lanjutan.
Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penyelesaian  tindak  pidana  dengan restorative  justice memberikan  klasifikasi  atau  batasan illegal  content yang  bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice . Batasan atau klasifikasi tersebut masuk  dalam syarat  umum yang    berupa  syarat  formil  dan  materiil.  Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e.  bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  Putusan Pengadilan; dan
f.  bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud meliputi:
a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba; dan b.  pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk tindak pidana narkoba
Peraturan  tersebut  diatas,  bisa  dijadikan rule  model dalam  membuat pengaturan tindak pidana illegal content perspektif restorartive justice dimasa yang akan  datang,  sehingga  pelaksanaanya  bisa  memberikan  kepastian  dan  keadilan serta bermanfaat bagi kesejahtraan masyarakat.
3.2. Kebijakan  Pada  Tahap  Penyidikan  Untuk  Penyelesaian  Tindak  Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang I ius Constituendum ).
Penyelesaian perkara pidana illegal content merupakan salah satu dari usaha penanggulangan  kejahatan.  Upaya-upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  dapat dilakukan  melalui  jalur  penal  dengan  sarana  hukum  dan  sanksi  pidana,  maupun lewat  jalur  non-penal  yang  berada  diluar  hukum  pidana. 14 Upaya  penal  dengan menggunakan  hukum  pidana  lebih  menekankan  pada  sifat  refresif,  penindakan, penumpasan ataupun pemberantasan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya upaya non penal lebih meniktikberatkan pada sifat preventif dalam bentuk pencegahan, penangkalan  maupun  pengendalian  sebelum  kejahatan  terjadi.  Perlu  adanya kombinasi  antara  pendekatan  penal  dengan  pendekatan  non  penal  dalam penanggulangan kejahatan, karena kejahatan sejatinya merupakan masalah sosial yang walaupun memiliki dimensi hukum, namun tidak mutlak harus diselesaikan dengan upaya penal. Sebagaimana dikatakan oleh I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, bahwa sebagai suatu masalah yang merupakan masalah
14 Op.cit , hlm. 58, dalam Barda Nawawi Arief, Upaya non-penal Dalam Kebijakan Penangulangan Kejahatan , Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981, hlm.2
kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan. 15
Penanggulangan  kejahatan  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal  yaitu segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahahatan yang merupakan satu kesatuan yang terpadu antara upaya penal dan non penal. Usaha-usaha non penal ini  dapat  meliputi  bidang  yang  sangat  luas  diseluruh  kebijakan  sosial  dan pembangunan  nasional.  Tujuan  utama  dari  usaha-usaha  non  penal  adalah  untuk memperbaiki  kondisi  sosial  tertentu  yang  secara  tidak  langsung  mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. 16 Demikian halnya dengan penanggulangan tindak  pidana illegal  content ,  penggunaanya  yang  selama  ini  secara  legal-formal hanya  menggunakan  hukum  pidana  tentunya  bisa  dipadukan  dengan  upaya  non penal  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice .  Namun  secara prosedural  penyelesaian  tindak  pidana illegal  content dengan  menggunakan pendekatan restorative  justice tidak  diakomodasi  dalam  hukum  acara  pidana sebagai komponen prosedur dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian  perlu  adanya  suatu  pembaharuan  hukum  dengan  memasukan  konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana. Pengaturan restorative justice dalam  penanganan  tindak  pidana  yang  dituangkan  dalam  perundang-undangan merupakan proses sosial dan poliitik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh  yang  luas,  karena  akan  memberi  dan  mengatur  atau  mengendalikan masyarakat. 17
Faktor  yang  terkait  yang  menentukan  proses  penegakan  hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur  dan  kultur.  Beberapa  komponen  tersebut  termasuk  ruang  lingkup bekerjanya  hukum  sebagai  suatu  sistem.  Kesemua  faktor  tersebut  akan  sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu  dengan  yang  lainnya.  Kegagalan  pada  salah  satu  komponen  akan  berimbas pada faktor yang lain. 18
Penanganan tindak pidana illegal cotent merupakan salah satu dari bentuk penegakan  hukum,  yaitu  penegakan  hukum  acara.  Keberhasilan  penggunaan pendekatan restorative  justice dalam  penanganan  tindak  pidana illegal  content sangat di pengaruhi oleh apa yang dinyatakan Friedman diatas, yaitu legal subtance dalam artian aturan yang memadai, legal structure yang berkaitan dengan aparat penegak  hukum  itu  sendiri,  dan  juga legal  culture /budaya  masyarakat,  dimana pandangan masyarakat tentang setiap pemasalahan hukum pidana harus diganjar penjara  harus  dirubah,  kearah  pendekatan  yang  berupa  nilai-nilai  keadilan  yang mersetorasi,  yang  memberikan  dampak  kedepan  lebih  baik.  Penanganan  tindak pidana illegal  content persepektif restorative  justice pada  dasarnya    sangat dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  secara  umum  mempengaruhi  efektivitas penegakan hukum. Karena berbicara masalah prosedur adalah bagaimana penegak hukum  sebagai legal  structure bertindak  secara  ajeg  dan  konsisten  untuk menerapkan restorative  justice dalam  penyelesaian  setiap  permasalah  hukum terkait dengan tindak pidana illegal content .
15 I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Op.Cit , hlm. 86
16 Ibid , hlm 87
17 Ibid , hlm 97
18 Iman Sukadi, op.cit , hlm.5
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, prosedur pelaksanaan restorative justice dengan cara diversi dilakukan mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan. Upaya diversi tersebut  merupakan  hal  yang  “wajib”  untuk  dilaksanakan.    Dalam  hal  ini  terlihat upaya  penyelesaian  perkara  pidana  anak  tidak  mengedepankan  upaya  pidana semata,  namun  mengintegrasikan  dengan  upaya  non  penal  berupa  diversi.    Hal semacam ini juga memungkinkan jika diterapkan dalam penanganan tindak pidana illegal content yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium . Penyelesaian  tindak  pidana illegal  content dengan  pendekatan restorative justice dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  tentu  sangat  relavan  dengan pendekatan tikotomi dari Deniz Zsabo yang memandang bahwa peradilan pidana merupakan  terapi  bagi  pelaku  tindak  pidana  sehingga  kembali  menjadi  manusia normal 19 , disatu sisi juga adanya re-evaluasi terhadap mekanisme peradilan pidana yang begitu panjang yang menyeabkan biaya tinggi. Yang tidak kalah penting lagi dalam model ini menitikberatkan pada pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban kejahatan.
Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang  dicita-citakan.    Berdasarkan  pandangan  tersebut  diatas,  merumuskan  suatu aturan untuk pedoman penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana.
Penyelesaian  tindak  pidana illegal  content dengan  pendekatan restorative justice mengacu  kepada  kebijakan  institusi  Polri  dalam  bentuk    Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (perpol)  nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.  Perpol ini merupakan langkah  progresif  institusi  Kepolisian  untuk  mengakomodasi  perubahan  yang terjadi  dimasyarakat  dalam  pencarian  keadilan.  Juga  merupakan  legitimasi  dari pasal 15 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas  pokoknya  kepolisian  berwenang  membantu  menyelesaiakan  perselisihan warga masyarakat yang menganggu ketertiban umum. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Perpol tersbut juga merupakan cerminan dari pasal 16 angka 1 huruf 1  berupa  diskresi  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggungjawab.
Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice ada dalam BAB III  perpol  tesebut  diatas  pada  bagian  kedua.  Penyelesaian  tindak  pidana illegal content perspektif restorative  justice dalam  tahap  penyidikan  dilakukan  dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Kebijakan penyelesaian ini merupakan trobosan  yang  progresif,  yaitu  suatu  kebijakan  yang  menambahkan restorative justice sebagai  syarat  penghentian  penyidikan  dalam  penyelesaian  di  tingkat
19 Romli  Atmasasmita,  2005, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Mandar  Maju, Bandung hlm.64
penyidikan. Namun hal ini bukanlah mutlak harus dilaksanakan, karena jika upaya restorative justice tidak tercapai maka proses hukum akan berjalan seperti biasnya. Pasal  15  menyatakan  bahwa  Penghentian  Penyelidikan  atau  Penyidikan Tindak  Pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (5)  dilakukan  dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada   Kepala  Badan  Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Dimana suurat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Yang dilengkapi dengan dengan dokumen surat pernyataan  perdamaian  dan  bukti  telah  dilakukan  pemulihan  hak  korban.  yang termasuk kedalam victimless crime tidak memerlukan surat perdamaian dan bukti pemulihan hak korban. Dalam tindak pidana illegal content juga ada kejahatan tanpa korban  yaitu  berkaitan  dengan  konten  yang  memuat  perjudian  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (2)  jo  pasal  45  angka  (2),  sehingga    kebijakan penyelesaian  perkara  tindak  pidana illegal  content berakitan  dengan  konten perjudian  dengan restorative  justice ,  dapat  diterapkan  tanpa  surat  pernyataan perdamaian dan pemulihan hak korban. Pasal 16
(1)  Berdasarkan  surat  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat (1), penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:
a.  penelitian  kelengkapan  dokumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 ayat (3);
b.   klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
c.   pengajuan  permohonan  persetujuan  untuk  dilaksanakan  gelar  perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
d.  penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
e.  penerbitan  surat  perintah  penghentian  penyelidikan  dan  surat  ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
f.  pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
g.  memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
(2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan:
a.  pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
b.  klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
c.  pengajuan  permohonan  persetujuan  untuk  dilaksanakan  gelar  perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
d.  penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
e.  penerbitan  surat  perintah  penghentian  penyidikan  dan  surat  ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
f.   pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
g.  pengiriman  surat  pemberitahuan  penghentian  penyidikan  dengan melampirkan  surat  ketetapan  penghentian  penyidikan  terhadap  perkara
yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
h.  memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.
Penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan  terhadap  tindak  pidana illegal content dengan  pendekatan restorative  jusrice dapat  dilakukan  setelah  dilakukan penelitian  kelengkapan  berkas  dan  diajukan  gelar  perkara  khusus  sebelum diterbitkannya  surat  penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan.  penghentian penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana illegal  content dengan  pendekatan rstorative  justice dianggap  sebagai  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan demi hukum yang dibuat dengan surat ketetapan. Dalam tahap penyidikan ketika surat perintah dimulainya penyidikan sudah dikirim ke jaksa, maka ketika terjadi penyelesaian perkara dengan restorative justice surat penghentian penyidikan dan lampiran ketetapan restorative justice juga dikirim ke jaksa. Hal ini sebagai bentuk koordinasi dalam sistem peradilan pidana.
Pasal  17  Perpol  Nomor  8  tahun  2021  di  atas  menyatakan  bahwa permohonan  persetujuan  pelaksanaan  gelar  perkara  khusus,  diajukan  kepada: Kepala  Badan  Reserse  Kriminal  Polri,  pada  tingkat  markas  besar  Polri;  Direktur Reserse  Kriminal  Umum/Direktur  Reserse  Kriminal  Khusus/Direktur  Reserse Narkoba,  pada  tingkat  Kepolisian  Daerah;  atau  Kepala  Kepolisian  Resor,  pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum;  dan  pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga terlapor  dan/atau  perwakilan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau pemangku kepentingan.
Dalam  hal  adanya  upaya  paksa  yang  dilakukan,  dalam  melaksanakan penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan  berdasarkan  keadilan  restoratif, penyelidik  atau  penyidik  segera  mungkin  untuk  mengembalikan  barang/benda sitaan  kepada  yang  paling  berhak,  setelah  surat  ketetapan  penghentian Penyelidikan  atau  Penyidikan  dikeluarkan,  bila  terdapat  penyitaan  terhadap barang/benda  yang  terkait  Tindak  Pidana;  memusnahkan  barang/benda  sitaan berupa  Narkoba  atau  barang-barang  berbahaya  lainnya  setelah  surat  ketetapan penghentian  Penyelidikan  atau  Penyidikan  dikeluarkan;  dan/atau  membebaskan pelaku/tersangka  setelah  surat  ketetapan  penghentian  Penyelidikan  atau Penyidikan  dikeluarkan,  bila  pelaku/tersangka  ditangkap/ditahan  yang  semua tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara.
Dalam  gelar  perkara  ini  nantinya  akan  ditentukan  apakah  tindak  pidana illegal content memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama yang berkaitan dengan  syarat  materiil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  diatas,  sehingga dapat diselesaikan dengan penghentian penyidikan atau kasus tersebut dilanjutkan. Dalam  gelar  khusus  tersbut  akan  didengar  berbagai  petimbangan  terhadap permohonan yang diajukan oleh para pihak.
Peraturan  perundang-undangan  tidak  akan  mampu  berlaku  dalam  setiap waktu dan setiap tempat, karena pada dasarnya semua mengalami perubahan. Maka dari  itu  perlu  dilakukan  perubahan  dan  pembaharuan  hukum  jika  hukum  sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadilan masyarakat. Demikian halnya dengan penyelesaian  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative  justice, perlu adanya  pembaharuan  hukum  berupa  politik  hukum  untuk  melakukan  kebijakan
penyelesaiannya  sesuai  dengan  kehendak  masyarakat  dan  mengakomodasi keinginan  hukum  masyarakat  untuk  mencapi  apa  yang  dicita-citakan.  Kebijakan pada tahap penyidikan untuk penyelesaian tindak pidana illegal content perspektif restoratve justice di masa yang  akan datang dapat mengadopsi ketentuan seperti yang  terdapat  dalam    Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, baik  dalam  pembaharuan  KUHAP  maupun  sebagai  perubahan  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranasaksi Elektronik.
Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum  sebagai  upaya  pembaharuan  substansi  hukum    untuk  mengefektifkan penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosio-politik,  sosio-kultural  dan sosio-filosofis. 20 Kebijakan  penyelesaian  tindak  pidana illegal  content perspektif restorative justice pada tahap penyidikan  merupakan suatu upaya untuk menyerap keinginan  hukum  masyarakat  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah pidana yang tidak menggunakan pidana sebagai alat utama, melainkan nilai restorasi dan rehabilitasi.
Penyelesaian  tindak  pidana  dengan restorative  justice dalam  Perpol    8  tahun 2021 berupa penghentian penyidikan demi hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif  dapat  dijadikan  model  dan  dimasukan  dalam  suatu  undang-undang sehingga penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Tindakan Pengaturan tindak pidana illegal content perspektif restorative justice di  masa  yang  akan  datang  ( ius  constituendum )  memerlukan  suatu  kebijakan penanggulangan kejahatan yang tepat yang memadukan upaya penal dan non penal yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaannya. Pengaturannya  dapat  dilakukan  dengan  merujuk  pada  Peraturan  Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam   Perpol a quo yang dimaksud dengan  keadilan  restoratif  adalah    penyelesaian  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  dan  pemangku  kepentingan  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  upaya  perdamaian dengan menekankan kembali pada keadaan semula.
2. Kebijakan  pada  tahap  penyidikan  untuk  penyelesaian  tindak  pidana illegal content perspektif restorative  justice dimasa  yang  akan  datang  ( ius constituendum ) juga bisa mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  berupa  pengentian  penyidikan  demi  hukum berdasarkan keadilan restoratif.
20 I  Made  Wahyu  Chandra  Satriana,  2020,  Pembaharuan  Hukum  Piano,  Suatu  Kajian  Konsep Kematian  Yang  diinginkan  (euthanasia),  Udayana  Univestiy  Press  Denpasar,  hlm  163,  dalam  Barda Nawawie Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piano.

## Rekomendasi
Pemerintah bersama legeslatif melakukan kebijakan untuk mengatur restorative justice dalam penyelesaian  perkara  pidana  dalam  bentuk  undang-undang  dengan menempatkan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terakhir  ( ultimum  remidium )  demi keadilan dan kesejahtraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arief,BardaNawawi, 2004, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangaan Kejahatan , Undip, Semarang (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief II).
___________,  2006, TindakPidanaMayantara:  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  Di Indonesia , PT Raja GrafindoPersada: Jakarta
___________1981,, Upaya  non-penal  Dalam  Kebijakan  Penangulangan  Kejahatan , Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981
Basuki, Basuki, et al. 2018, Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , CSIS, Working Paper Series WPSPOL. Rawls,John,  2006, A  Theory  of  Justice ,  London:  Oxford  University  press”,  yang sudahditerjemahkandalambahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo, Teori Keadilan , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Satriana, I Made Wahyu Chandra, 2020, Pembaharuan Hukum Pidana, Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (euthanasia), Denpasar,
___________ dan Ni  Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative justice , 2021, Denpasar.
Tanaya, Bernard L, dkk, 2019, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi) , Cetakan IV, Yogyakarta : Genta Publishing.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangansan Tindak Piano Berdasarkan Keadilan Restoratif

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Makarao, M. Taufik,, dkk. 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  oleh  Anak,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan  Ham  RI,  hal  33  yang dikutip dari From Wikipedia, the free encyclopedia/http:/en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.
Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Brakes to Protect Victims of Sexual Violence Against Children and Women in the Private Field. Journal Equity of Law and Governance , 2 (2), 115-122.
Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI  MEDIA SOSIAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 9 (1), 677-686.
Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN  DI  MUKA  UMUM  DALAM  PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 9 (1), 829-841.