The  Influence  Of  Local  Own-Source  Revenue,  Capital  Expenditure,  And  Financial Performance On Economic Growth

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Divya Chaerani Mulia Safitri 1 , Arni Karina 2 , Kumba Digdowiseiso 3*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the Effect of Local Revenue, Capital Expenditures and Financial Performance on Economic Growth in the Districts / Cities of West Java Province in the 2014-2018 Period. The population in this study are regencies / cities in West Java Province. Data collection conducted in this study is to use documentation data that is secondary data in the form of Budget Realization and GRDP Reports in West Java Province that have been published. Data analysis method used is statistical analysis in the form of multiple linear regression tests. Data is processed using SPSS version 24.0. The results of this study indicate that the Local Revenue has a negative and significant effect on Economic Growth, this is evidenced at the significance level of 0.003 less than 0.05 and t arithmetic -3.054. Likewise, the Financial Performance also has a positive and significant effect on Economic Growth, this is evidenced at the significance level of 0.003 less than 0.05 with t arithmetic 3.079 and capital expenditure has no positive and no significant effect on economic growth evidenced the significance of 0.928 is greater than 0.05 and t count 0.090. Keywords: Local Revenue, Capital Expenditures, Financial Performance, Economic Growth.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota yang ada pada Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  data  dokumentasi  yaitu  data sekunder  yang  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  PDRB  pada  Provinsi  Jawa  Barat    yang  sudah dipublikasikan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  statistic  dalam  bentuk  uji  regresi linear berganda. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 24.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung -3,054. Demikian juga halnya dengan Kinerja Keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dibuktikan pada tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung 3,079 Dan Belanja Modal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonnomi dibuktikan signifikansi 0,928 lebih besar dari 0,05 dan t hitung sebesar 0,090.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

## 1. Pendahuluan
Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  kewajiban  daerah  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Undang - undang No.32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya  percepatan  ekonomi  dan  mempercepat  tujuan  pembagunan  nasional.  Adanya otonomi  daerah  tentunya  juga  akan  memacu  daerah  untuk  mampu  mengelola  daerahnya sendiri  agar  mampu  menjadi  daerah  yang  mandiri  dan  menjadi  sumber  bagi  pembagunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba  meningkatkan  potensinya  masing-masing  sehingga  mampu  menimbulkan suatu  percepatan  ekonomi  (Supriyanto,  2022).  Maka  sangatlah  jelas  bahwa  otonomi  daerah
memiiki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah.
Kebijakan terkait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang – Undang (UU) Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  perkembangannya  diperbarui  dengan dikeluarkannya  UU  Nomor  32/2004.  Pelaksanaan  kebijakan  tentang  otonomi  daerah  di Indonesia  dimulai  secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2001,  yang  juga  mengacu  pada  UU Nomor 25/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Dwi Saraswati, 2018).
Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan kepada  masyarakat,  pengembangan  demokrasi,  keadilan  dan  pemerataan,  pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan  tersebut  diperlukan  pendanaan.  Sumber-sumber  pendanaan  pemerintah  daearah yang  dikelola  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD),  merupakan  rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Pendapatan  daerah  yang  dituangkan  dalam APBD  merupakan  perkiraan  yang  terukur,  rasional,  serta  memiliki  kepastian  dasar  hukum penerimaanya (Yuliana, 2014).
Strategi  pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan  desentralisasi  sebagai  upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah  terlihat  dengan  jelas  dan  baik  melalui  kenaikan  dana  transfer  ke  daerah  dari  tahun  ke tahun.  Melalui  kebijakan  desentralisasi,  daerah-daerah  yang  selama  ini  masih  tertinggal diharapkan  dapat  mengejar  ketertinggalan  pertumbuhan  ekonomi  daerahnya  yang  sejalan dengan  UU  Nomor  32/2004  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  menurut  azas  otonomi  daerah,  yang diarahkan  untuk  mempercepat  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  hingga  terciptanya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta semua masyarakat.(Dwi Saraswati, 2018)
Menurut  Yuliana  (2014)  penyusunan  APBD  diawali  dengan  membuat  kesepakatan antara  eksekutif  dan  legislative  tentang  kebijakan  Umum  APBD  dan  Prioritas  serta  Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas &  Plafon  Anggaran  yang  kemudian  diserahkan  kepada  legislatif  untukdipelajari  dan  dibahas bersama- sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan  (Supriyanti,  2022).  Masalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan tenaga kerja. (Sari, 2015)
Dalam proses penyelenggaraan dan penerapannya, otonomi daerah  diperlukan dana yang  besar.  Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal apabila  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pemberian  sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai dengan  pasal 5 UU Nomor  33/2004, sumber pendapatan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  terdiri  dari  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Dalam  memperoleh  PAD,  daerah  dituntut  untuk  dapat  mengembangkan  dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah  yang  sering  muncul  adalah  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk meghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.  Melalui UU Nomor 33/2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana  seharusnya  dapat  ditingkatkan.  Peningkatan  PAD  yang  dianggap  sebagai  modal  yang
bersumber  dari  daerah,  secara  akumulasi  seharusnya  akan  lebih  menimbulkan  eksternalisasi yang  bersifat  positif  dan  memberikan  kontribusi  yang  akan  mempercepat  pertumbuhan ekonomi (Dwi Saraswati, 2018)
Salah  satu  belanja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  Belanja  Modal. Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  membangun  aset  tetap.  Tujuan membangun  aset  tetap  berupa  fasilitas,  sarana  prasarana  serta  infrastruktur  adalah menyediakan  pelayanan  publik  yang  memadai  sehingga  dapat  meningkatkan  produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu  (2005)  yang  menyatakan  bahwa  apabila  belanja  modal  meningkat  maka  akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (I Putu, 2014)
Pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat  pada  2019  diperkirakan  tidak  akan  lebih  baik dibandingkan  capaian  2018  lalu.  Pertumbuhan  ekonomi  Jabar  pada  tahun  ini  diperkirakan dikisaran 5,5 persen atau sedikit dibawah capaian 2018 yang tercatat 5,64 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Doni P. Joewono menjelaskan kondisi  tersebut  tidak  lepas  dari  tekanan  yang  tengah  dihadapi  industri  manufaktur  akibat kondisi global. Jawa Barat yang 42 persen ekonominya digerakkan oleh sektor manufaktur dan sebagian besar berorientasi ekspor tentu akan sangat terpengaruh. Ketika pasar negara tujuan ekspor  Jawa  Barat  permintaannya  menurun  maka  kinerja  ekspor  Jabar  pun  akan  menukik kebawah.  sebagaimana  terjadi  di  sebagian  daerah,  saat  ini  Provinsi  Jawa  Barat  masih dihadapkan  pada  beberapa  permasalahan,  yang  pertama,  masih  ada  ketimpangan  distribusi pendapatan  yang  dapat  dilihat  dari indeks  gini  ratio Provinsi  Jawa  Barat  pada  Maret  2018 mengalami kenaikan menjadi 0,407 dibandingkan September 2017 (0,393), dan tentu berada diatasi gini ratio nasional sebesar 0,389.
Menurut  Doni  (2019)  industri  manufaktur  yang  menjadi  tulang  punggung  tertekan, konsumsi  pemerintah  yang  mestinya  dapat  diandalkan  untuk  mengompensasi  melambatnya sektor  manufaktur  justru  ikut  melempem.  Dikatakan,  serapan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanjada Daerah (APBD) Jabar saat ini baru dikisaran 30 persen. Bahkan, penyerapan APBD di 27 kabupaten/kota pun tidak lebih baik dari angka tersebut ( www.bps.go.id ).
Stabilitas keuangan Jawa Barat yang tercermin salah satunya dengan kinerja perbankan terpantau  dalam  kondisi  yang  cukup  baik  pada  triwulan  I  2018.  Di  tengah  melambatnya pertumbuhan  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  (DPK),  penyaluran  kredit  ke  lokasi  proyek  di Jawa Barat masih tumbuh meningkat. Kredit tumbuh dari 7,81% pada triwulan IV 2017 menjadi 9,69% pada triwulan I 2018. Intermediasi perbankan yang antara lain dicerminkan melalui Loan to  Deposit  Ratio (LDR)  juga  tercatat  meningkat  menjadi  91,52%.  Namun  peningkatan intermediasi ini diikuti dengan meningkatnya risiko kredit atau Non Performing Loan (NPL). NPL meningkat baik untuk kredit yang disalurkan perbankan di seluruh wilayah untuk Jawa Barat (lokasi  proyek)  sebesar  3,41%,  maupun  dari  bank-bank  yang  berkantor  di  Jawa  Barat  (lokasi bank) sebesar 3,97%. Khusus pada segmen korporasi, pertumbuhan kredit juga meningkat ke level 5,61%di tengah melambatnya penghimpunan DPK korporasi yang tumbuh sebesar 14,13%. Namun risiko kredit korporasi juga ikut meningkat dengan rasio NPL sebesar 4,80%. Hal serupa juga  terjadi  pada  segmen  rumah  tangga,  di  mana  penyaluran  kredit  meningkat  di  tengah melambatnya DPK. Walaupun risiko kredit rumah tangga ikut meningkat, namun rasio NPL-nya masih relatif rendah yakni sebesar 2,08%.
Sama  halnya  dengan  realisasi  belanja  APBN,  adapun  realisasi  belanja  operasi pemerintah  daerah  melalui  APBD  Provinsi  Jawa  Barat  pada  triwulan  I  2018  tercatat  sebesar Rp3,12 Triliun, meningkat dibanding triwulan I 2017 sebesar Rp2,68 Triliun. Jika dibandingkan dengan  triwulan  sebelumnya,  pertumbuhan  belanja  operasi  APBD  Provinsi  hingga  triwulan  I
2018  sebesar  16,54%  melambat  dibanding  triwulan  IV  2017  yang  tumbuh  sebesar  27,50%. Berdasarkan  komponennya,  peningkatan  laju  pertumbuhan  disebabkan  oleh  meningkatnya pertumbuhan belanja hibah & bantuan keuangan dari 1,50% pada triwulan IV 2017 menjadi 22,68% pada triwulan I 2018. Adapun belanja hibah & bantuan keuangan memberikan kontribusi terbesar  pada  realisasi  belanja  Pemerintah  Provinsi  pada  triwulan  I  2018  yakni  mencapai 54,94%..  Di  sisi  lain,  perlambatan  laju  pertumbuhan  belanja  dibanding  triwulan  sebelumnya terjadi pada belanja pegawai (dari 162,54% menjadi 22,29%) dan belanja barang (dari 52,01% menjadi -5,04%). Hal ini akibat efek base year, khususnya pada tahun 2017 sebagai implikasi dari pengalihan wewenang dari Pemerintah Kab/Kota ke Provinsi yang meningkatkan beban belanja Pemerintah Provinsi, baik untuk belanja pegawai maupun belanja.
Menurut  Penelitian  Yuliana  (2014)  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  Positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  besarnya  pengaruh  PAD  terhadap  pertumbuahan  ekonomi pada penelitian ini adalah relatif  kecil yaitu sebesar 0,166. Hal ini menunjukan masih ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kota di pulau Sumatra. Besarnya belanja modal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  juga  kecil  yaitu  sebesar  0,319.  Hal  ini  juga  perlu mendapatkan perhatian yang lebih meningkat.
Menurut penelitian Afina (2019) kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dilihat dari rasio kemandirian daerah pada penelitian yaitu sebesar 0,259 lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Oleh karana itu, dapat disimpulkan tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan  ekonomi  daerah  menjadi  lebih  baik  dari  pada  pertumbuhan  ekonomi  daerah sebelumnya.  Kenaikan  PAD  juga  dapat  mengoptimalkan  dan  meningkatkan  aktivitas  pada sektor-sektor  yang  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  seperti  sektor  industri  dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Anis Setiyawati,2007)

## Hubungan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  teori  Wagner  dalam  Yuliana  (2014)  menyatakan  bahwa  dalam  suatu perekonomian  apabila  pendapatan  perkapita  meningkat  maka  secara  relatif  pengeluaran pemerintah  pun  akan  meningkat  terutama  disebabkan  karna  pemerintah  harus  mengatur hubungan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  hokum,  pendidikan,  rekreasi,  kebudayaan  dan sebagainya.  Belanja  daerah  yang  terdiri  dari  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung merupakan bentuk pengeluaran pemerintah. Apabilan pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  meningkat  maka  belanja daerahyang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung akan meningkat. Kenaikan belanja  daerah  akan  berdampak  pada  kenaikan  persentase  PDRB.  Nilai  pertumbuhan  PDRB merupakan representase dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

## Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Mohamad  Mahsun  (2012:25),  kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  /  program/  kebijakandalam  mewujudkan  sasaran, tujuan  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam Strategic  Planning suatu  organisasi (Supriyanti,  2022).  Sistem  desentralisasi  fiskal  dimana  pemerintah  daerah  memainkan  peran yang  lebih  penting  daripada  pemerintah  pusat  dalam  penyediaan  pelayanan  publik  akan
mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  rasio  yang  mejelaskan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah,  semakin tinggi tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi, artinya akan semakin  mandiri  daerah  tersebut  dalam  membiayayi  kegiatan  perekonomian  dan pemerintahannya.

## 2. Metode Penelitian
Objek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  PAD,  Belanja  Modal,  dan Kinerja  Keuangan  sebagai  variable  independen  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variable dependen pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018.
Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota pada Provinsi Jawa Barat dan sampel yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )  periode 2014-2018. Teknik  dan  Alat  Pengumpulan  Data  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  data  dokumentasi  yaitu  data  sekunder  yang  berupa  Laporan Realisasi Anggaran dan PDRB pada Provinsi Jawa Barat  yang sudah dipublikasikan. Pengambilan data dalam penelitian ini selama 5 ( lima ) periode tersebut dimaksudkan untuk melakukan uji regresi tahun 2014-2018.
Menurut (Priyatno, 2012) analisis regresi linier berganda adalah analisa untuk mengukur besarnya pengaruh antar dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variable dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisa yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  berganda  (multiple  regression),  yaitu dengan melihat PAD, Belanja Modal, Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Gambar 1

## Sumber: Data diolah (2023)

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara  variabel  independen  kepada  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat dilihat hasilnya pada uji t dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
H 1 :  Pendapatan  Asli  Daerah  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.
Hasil  pengujian  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  menunjukan  bahwa nilai  t  hitung  sebesar  - 3,054 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Perbandingan signifikansi 0,003 < 0,05 maka H 1 ditolak atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun bernilai negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
H 2 :  Belanja  Modal  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.
Hasil pengujian variabel Belanja Modal menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 0,090 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,928.  Perbandingan  signifikansi  0,928  >  0,05  maka  H 2 ditolak  atau
dengan kata lain Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan namun bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
H 3 : Kinerja Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. .
Hasil  pengujian  variabel  Kinerja  Keuangan  menunjukan  bahwa  nilai  t  hitung  sebesar  3,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Perbandingan signifikansi 0,003 < 0,05 maka H 3 diterima atau  dengan  kata  lain  Kinerja  Keuangan  berpengaruh  Positif  dan  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Daerah yang memiliki Kemajuan Industri dan memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar di banding daerah yang lain begitu pula sebaliknya. Karena itu terjadi kepentingan Pendapatan Asli Daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, kaerena PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri untuk membiayai daerahnya dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri. Hasil pengujian secara  parsial  menunjukan  bahwa  pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan  namun bernilai negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0,05 dari t hitung sebesar -3,054. Dengan ini menunjukan bahwa Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat secara signifikan berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  daerah memiliki  hasil  yang  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa Kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam perkembangan sektor  industri  dan  jasa  untuk  mengoptimalkan  penghasilan  daerahnya  sendiri  dan  masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini juga dikarenakan  bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat. ( www.portaljabar.net ).
Hasil  penelitian  ini  Konsisten  dengan  penelitian  Dewi  Chrisanty  Paat,  Rosalina  A,M. Koleangan  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  Negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kota  Bitung.  Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian Fadila (2017) yang menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dan penelitian Yuliana (2014) yang menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Berpengaruh  Positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Sumatera.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap. Tujuan pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana dan prasarana, serta infrastruktur merupakan menyediakan  pelayanan  publik  yang  memadai  sehingga  dapat  meningkatkan  produktifitas perekonomian. Belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan  menengah  yang  bersifat  tidak  rutin.  Semakin  tinggi  tingkat  rasio  semakin  tinggi  tingkat investasi asset modal yang dilakukan pemerintah daerah dan sebaliknya. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan namun bernilai positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  0.928  lebih  besar  dari  0,05  dari  t  hitung sebesar 0,090. Dengan ini menunjukan bahwa Tingkat Belanja Modal  pada Kabupaten/ Kota Provinsi  Jawa  Barat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  masih  kurang  tepatnya  kebijakan-kebijakan  pengalokasian belanja  modal  sehingga  tidak  mampu  mendorong  peningkatan  permintaan  produksi  daerah.
Menurut  sisa  lebih  perhitungan  anggaran,  yaitu  selisih  lebih  dari  realisasi  penerimaan  dan pengeluaran  selama  satu  periode  anggaran  di  Provinsi  Jawa  Barat  menunjukan  bahwa perencanaan  penganggaran  dan  pelaksanaan  program  tidak  berjalan  dengan  baik. ( www.economy.okezone.com )
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ahmad Fajri (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi- provinsi di Sumatera. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fadilah (2017) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kinerja  keuangan  daerah  adalah  tingkat  capaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  daerah  semakin  mengandung  arti  tingkat  ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah begitu pula sebaliknya. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0,05 dari t hitung sebesar 3,079.
Dengan ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Hal  ini  menunjukan bahwa pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan baik dan memiliki kontribusi untuk peningkatan otonomi daerah. Adannya pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah  pada  Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang mengatakan bahwa kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah daerah terkait keuangan menghasilkan sajian laporan keuangan yang tertib, ekonomis, efisien, efektif dan transparan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan otonomi daerahnya. ( www.jabarekspres.com )
Hasil penelitian ini Konsisten Dengan penelitian Greydi Normala Sari,Paulus Kindangen , tru oldy rotinsulu (2014) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Sulawesi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Afina Dwi Sartika (2019) menyatakan bahwa Kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dan  analisis  data  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2018. Terdapat 26  Kabupaten/Kota  yang  menjadi  sampel  pada  penelitian  ini.  .  Dari  hasil  pengujian menggunakan SPSS Versi 24.0, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  Negativ  dan  Signifikan  terhadap  Pertumbuhan ekonomi. bahwa Kurangnya hubungan kerjasama pemerintah terhadap pihak-pihak swasta dalam  perkembangan  sektor  industri  dan  jasa  untuk  mengoptimalkan  penghasilan daerahnya sendiri.
2.  Belanja Modal berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.
3.  Kinerja  Keuangan  berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Semakin tinggi kemandirian daerah maka semakin mengandung arti tingkat ketergantungan
daerah terhadap bantuan pihak ekstern/ pemerintah pusat menjadi semakin rendah begitu pula sebaliknya.
Saran Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat  diharapkan  untuk  dapat  mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan lagi kerja sama dengan pihak swasta maupun daerah.
Selain itu juga diharapkan semakin memperhatikan alokasi belanja modal yang menjadi prioritas dalam upaya pembangunan daerah, agar sarana dan prasarana yang ada dapat lebih baik  lagi,  dengan  harapan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  tidak  terkesan  menghambur hamburkan ketika fasilitas yang dibuat ternyata belum dibutuhkan masyarakat. Supaya lebih mengintensifkan  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  guna  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan asli daerah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  2.  Bagi  Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan  rentan waktu lebih lama dan menambahkan variabel-variabel lainnya agar hasil dari penelitian yang dihasilkan lebih optimal.

## Daftar Pustaka
Afina  D.S,  (2019). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Kinerja  Keuanga  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ahmad  Fajri  (2016). Pengaruh Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi- Provinsi Sumatra. Universitas Jambi.
Arsyad,    Lioncin    (2010). Ekonomi  Pembangunan  Edisi  5. Yogyakarta  UPP  STIM    YKPN. Halaman:89 Dwi  Saraswati.  (2018). Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  belanja    modal    terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan  sebagai pemoderasi di kabupaten/kota Sumatera Utara . Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol. 8 No.2 Januari (2018). Universitas Pembangunan Panca Budi.
Dewi  Chrisanty  Paat  dkk.  (2014). Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  Dana  Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Fadilah (2017). Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal dam Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Ghozali,  Imam.  (2009). Ekonomitrika  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman:97-150 Halim, Abdul. (2007). Akuntansi  Sekor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta, Salemba Empat.
I Putu dan A.A.N.B Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Pemoderasi.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana.
Mahsun, Mohamad. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE- Yogyakarta:25 dan 196. Mardiasmo. (2002). . “ Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit ANDI, Yogyakarta. Halama:121 Normala,  Greydi.  (2014) .  Pengaruh  kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Perkotaan  Di  Sulawesi  Utara  Tahun  2004-2014. Jurnal  Universitas  Sam  Ratulangi, Manado. Priyatno, Duwi. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20. Yogyakarta: Andi Offset. Halaman:172
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP . Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 tahun 2011 tentang Belanja Daerah. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang “Klasifikasi Anggaran “. Setiyawati,  Hamzah.  (2007). Analisis  Pengaruh  PAD,DAU,DAK,  dan  Belanja  Pembangunan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan,  dan  Penggaguran:Pendekatan  Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 4, No.2 : 211-228 Sari. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
Supriyanto, A. (2022) ‘Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange’, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan , 11(1).
Supriyanto, A. (2022) ‘Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis’, El-Hekam , 7(1), pp. 69–82. Supriyanto, A. et al. (2022) ‘Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation’, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 10(2), pp. 267–286.
Tambunan, Tulus. (2006). Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah . Yogyakarta: Andi Offset. Halaman:36.
Tambunan, Tulus. (2016). Perekonomian Indonesia Era Orde Baru Hingga Jokowi . Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman:78 & 86.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.