## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 04 Issue I, January 2023; 252-270 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
Perlindungan  Hukum  terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  di Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang  Kabupaten  Bulukumba;  Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam
Juliana 1* , Supardin 2 , Muhammad Anis 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 zahrajulya@gmail.com
*Corresponding Author Submitted:  Juli 2022 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## Abstrak
Ada  dua  rumusan  masalah  dalam  jurnal  ini,  diantaranya  yaitu:  1).  Bagaimana  Posisi  Ahli  Waris Terhadap  Tanah  yang  Disengketakan?  2).  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris yang  Memiliki  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  yang  Disengketakan  Ditinjau  Dari  KUHPerdata  dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Reseaech). Jenis penelitian ini  adalah  pendekatan  luas  dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  sebuah  metode  penelitian yang  memanfaatkan  data  kualitatif  dan  dijabarkan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa 1). Masih ada beberapa masyarakat di Desa Tugondeng yang belum mengerti terkait sistem pembagian warisan menurut KUHPerdata dan Hukum Islam. 2). Masyarakat di Desa Tugondeng sudah paham akan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas sebuah  tanah  agar  masyarakat  mendapat  perlindungan  hukum  terhadap  sebuah  tanah  yang disengketakan.  Melalui  penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  masih  ada  masyarakat  di pelosok  sana  yang  belum  begitu  mengerti  terkait  dengan  proses  pendaftaran  sertifikat  tanah, maka  dari  itu  peran  pemerintah  untuk  mensosialisasikan  hal  tersebut  sangat  diperlukan  agar masyarakat  mendapatkan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  sengketa tanah  waris.  Sedangkan  dalam  hukum  islam,  sudah  sangat  jelas  menjelaskan  terkait  bagaimana bentuk hak yang diberikan kepada para ahli waris dalam permasalahan sengketa tanah. waris. Kata kunci: Pembebasan bersyarat, Narkotika, Mazhab Hanafi

## Abstract
Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.Pk.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of  Article  14  letter  k  of  the  Correctional  Law.  Narkoba  is  an  abbreviation  of  narcotics  and drugs/dangerous  substances.  In  addition  to  narcotics,  another  term  introduced  especially  the Ministry  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  is  narcotics  which  stands  for  narcotics, psychotropics,  and  addictive.  This  type  of  research  is  library  research.  Broadly  speaking,  the approach  used  by  the  authors  in  this  thesis  is  a  sociological,  historical,  and  anthropological approach.  The  data  collection  techniques  used  in  obtaining  the  necessary  information  related  to the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books  and  literatures  that  can  be  used  as  guidelines  or  data  sources  in  making  this  thesis.  The
literature  study  includes:  1.)  Primary  data,  2.)  Secondary  data.  The  purpose  of  this  study  is  to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'I arguments are found either  in  the  Qur'an  or  in  the  Hadith  whose  validity  is  not  in  doubt,  Imam  Abu  Hanafiah  will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa  which  was  located  far  from  Mandinah  as  the  city  where  the  Prophet  Muhammad  lived.  So Imam  Abu  Hanafiah  through  his  legal  terms  views  narcotics  as  khamr  or  anything  that  is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach.
Keywords: Parole, Narcotics, Hanafi School

## 1. Pendahuluan
Seperti  yang  diketahui  bahwa  sepanjang  hidup,  manusia  selalu  diatur  oleh  hukum. Bahkan  sejak  masih  dalam  kandungan-pun  manusia  sudah  diatur  oleh  hukum,  sebagaimana ketentuan  pasal  2  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa “Anak  yang  ada  dalam  kandungan seorang  perempuan  dianggap  telah  dilahirkan,  bilamana  kepentingan  si  anak menghendikanya”. Begitupun ketika manusia tersebut meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang  maka  akan  terjadi  peristiwa  hukum  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum,  salah satunya  adalah  tentang  kewarisan  yang  dimana  permasalahan  tersebut  diatur  dalam  hukum waris.
Dalam  Islam,  segala  sesuatu  yang  ada  dilangit  dan  bumi  termasuk  tanah  pada hakikatnya  ialah  milik  Allah  dan  sesuai  dengan  hukum-hukumnya. 1 Dan  salah  satu  harta  yang paling  sering  diwariskan  oleh  seorang  pewaris  kepada  ahli  warisnya  ialah  berupa  sebidang tanah.  Tanah  sendiri  adalah  objek  property  yang  rawan  sengketa. 2 Banyaknya  manfaat  yang dapat  diperoleh  dari  sebidang  tanah  sehingga  membuat  siapapun  melakukan  berbagai  cara agar  dapat  memperoleh  hak  kepemilikan  atas  sebidang  tanah 3 ,  baik  dengan  cara  yang  telah sesuai  ketentuan  perundangan  yang  berlaku  maupun  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan perundangan seperti penyerobotan tanah oleh pihak yang tidak berhak.
1 Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsei,” Al- Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 7 (2018): 1 – 12, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022.
2 Nur  Azizah  and  Muhammad  Anis,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Melalui  E -Commerce  Di Gowa,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 3 (2020): 735 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245.
3 Ikmal and Arif Rahman Ramli, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa -Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 108 – 20, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
Permasalahan  hak  kepemilikan  atas  tanah  tidak  dapat  serta  merta  dipisahkan  dari permasalahan  waris  karena  kebanyakan  permasalahan  hak  atas  tanah  muncul  akibat  adanya permasalahan  mengenai  kewarisan.  Permasalahan  waris  ini  dialami  seluruh  tingkat  lapisan masyarakat.  Beraneka  ragam  dengan  perkara  yang  berbeda  timbul  setiap  tahunnya menyangkut  permasalahan  waris  salah  satunya  waris  hak  atas  tanah.  Dalam  UUPA  hak  milik atas  tanah  bersifat  turun-temurun.  Hal  ini  berarti  si  pemilik  tanah  dapat  mewariskan  tanah tersebut kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batas keturunan. 4
Pada kenyataannya permasalahan hak kepemilikan atas tanah lebih banyak ditemukan kasusnya  di  pedesaan  atau  perkampungan  yang  notabene  masyarakatnya  masih  tabu  terkait dengan  pengurusan  administrasi. 5 Dengan  adanya  faktor  tersebut  sehingga  kebanyakan masyarakat  di  pedesaan  menganggap  bahwa  memiliki  sebuah  sertifikat  tanah  bukanlah  hal yang begitu penting. Dan ketika seseorang meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah tak bersertifikat  kepada  anak  keturunannya,  biasanya  tanah  tersebut  akan  dipermasalahkan  oleh sanak saudara pewaris dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.
Permasalahan sengketa yang terkait dengan tanah hasil warisan juga banyak ditemukan kasusnya di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, maka sudah seharusnya disediakan perlindungan  hukum  terhadap  tanah  waris  yang  disengketakan,  terlebih  lagi  apabila  tanah warisan tersebut tidak memiliki sertifikat tanah yang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Sehingga dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  yang  Disengketakan  di  Desa Tugondeng  Kecamatan  Herlang  Kab.  Bulukumba  (Studi  Komparasi  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam)”.
Dalam penelitian ini ada beberapa literature review yang digunakan yaitu penelitian dari Arozato  Bate’e,  Dkk  dengan  judul  penelitian  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkara  Perdata  Atas Tanah  Yang  Tidak  Bersertifat  Diklaim  Sebagai  Milik  Ahli  Waris  (Studi  Putusan  Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN  Bnj)”,  dalam  penelitannya  membahas  mengenai  sebuah  tanah  yang  tidak
4 Fatma  Ulfatun  Najicha  Putri  Intan  Ayuningutami,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Ketentuan  Dan  Prosedur  Peralihan Waris Hak Atas Tanah,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. X, no. No.2 (n.d.): h. 209.
5 Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
memiliki  sertifikat  yang  kemudian  diklaim  oleh  ahli  waris  sebagai  miliknya.  Sedangkan  dalam penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  sebidang  tanah  tak  bersertifikat  yang  diperoleh  ahli waris  dari  pewaris  namun  di  klaim  oleh  pihak  yang  tidak  berhak.  Dan  juga  penelitian  yang dilakukan  oleh  Arnita  dengan  judul  penelitian  “Kedudukan  Surat  Wasiat  dalam  Pembagian Harta  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional”.  Dalam  penelitiannya  membahas mengenai  kedudukan  wasiat  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  nasional  dalam  pembagian harta warisan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum yang  dapat  diterapkan  untuk  melindungi  bagian  ahli  waris  terhadap  warisan  yang  diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library Research ), yakni suatu penelitian dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan  difokuskan  pada  penelaahan  masalah  yang  dibahas. 6 Dalam  menganalisis  data,  penyusun menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pola  fikir  deduktif,  maksudnya  adalah analisis  yang berangkat dari  pengetahuan  yang bersifat  umum  untuk  menemukan  kesimpulan yang  bersifat  khusus,  artinya  adalah  penyusun  menguraikan  secara  deskriptif  tentang  teori- teori  yang  berkaitan  erat  dengan  persoalan  yang  dibahas.  Dengan  teori-teori  ini  data  yang bersifat  umum  akan  dapat  dianalisis  sehingga  menghasilkan  data  yang  bersifat  khusus  yang berkaitan  dengan  pembbasan  bersyarat  kasus  narkotika  dalam  upaya  pembinaan  narapidana menurut mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sekumpulan  peraturan  ataupun  kaidah  yang  akan
6 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif , Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h 43.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya. 7 Perlindungan  baru  dapat  dikatakan  sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:
a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakatnya b. adanya jaminan atas kepastian hukum c. berkaitan dengan hak-hak warga Negara d. adanya sanksi hukuman.
2. Prinsip Perlindungan Hukum
Pada dasarnya prinsip perlindungan hukum yang dianut Indonesia berlandaskan dan berkiblat  pada  Pancasila  sebagai ideology dan  falsafah  Negara  sebagai  konsep Rechstaat  dan Rule  of  Law. Prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia  dititikberatkan  pada  prinsip  harkat martabat  manusia  yang  bersumber  dari  pancasila.  Sedangkan  prinsip  perlindungan  hukum terhadap  tindak  pemerintah  bersumber  pada  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lahir dari sejarah barat yang diarahkan pada pembatasan- pematasan dan penempatan kewajiban oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  terlaksananya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  sesuai dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  (pencegahan)  maupun  dalam  bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa/pelanggaran, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati- hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  direksi. 8 Hal  ini  apat  ditemukan  dalam
7 Amril Maryolo AR, “Syariat Dan Perundang -Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 1 – 24, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
8 Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak- Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  suatu  perlindungan  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.  Berupa  pemberian  sanksi  berupa  denda,  penjara,  dan hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi  sengketa atau telah dilakukan  suatu pelanggaran. 9

## 3.2. Hukum Kewarisan KUHPerdata Terkait dengan Ab Intestato
Dalam  sistem  pewarisan  berdasarkan  Perdata  Barat,  seseorang  dapat  mewarisi  harta kekayaan  seseorang  karena  haknya  sendiri  ataupun  karena  pergantian  tempat  atau  yang disebut  dengan  pewarisan ab  intestato yang  diatur  dalam  Pasal  832  KUHPerdata.  Dan  setiap ahli  waris  mempunyai  hak  mutlak  yang  disebut legitime  portie yang  diatur  pada  pasal  913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
a. Bagian  mutlak  adalah  bagian  dari  suatu  warisan  yang  tidak  dapat  dikurangi  dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamentair.
b. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.
Ahli  waris Ab  Intestato ialah  seseorang  yang  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  menurut ketentuan  Undang-undang,  ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  832  KUHPerdata.  Menurut ketentuan  undang-undang  tersebut,  yang  berhak  menerima  bagian  warisan  atau  yang  berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri  yang  hidup  terlama.  Keluarga  sedarah  yang  menjadi  ahli  waris  dibagi  dalam  empat golongan  yang  masing-masing  merupakan  ahli  waris  golongan  pertama,  kedua,  ketiga  dan golongan keempat.
a. Ahli  waris  golongan  pertama  (Pasal  852  Jo.  Pasal  852a  KUHPerdata)  terdiri  dari  suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Cucu-cucunya).
b. Ahli  waris  golongan  kedua  (Pasal  854  Jo.  Pasal  857  KUHPerdata)  terdiri  dari  orangtua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara.
9 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). h. 2
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
c. Ahli waris golongan ketiga (Pasal 853 KUHPerdata) terdiri dari Keluarga dalam garis lurus keatas  sesudah  bapak  dan  ibu  (kakek  dan  nenek  dari  pihak  bapak  dan  pihak  ibu pewaris).
d. Ahli waris golongan keempat (Pasal 861 Jo. Pasal 858 KUHPerdata) terdiri dari Keluarga garis  lurus  kesamping dari  pihak  ayah  sampai derajat  keenam dan  keluarga  garis  lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam, masing-masing mendapatkan bagian dari garis ayah ½ dan dari garis ibu ½.
Ahli  waris  sendiri  diartikan  sebagai  anggota  keluarga  orang  yang  meninggal  dunia dimana anggota keluarga tersebut adalah orang yang berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum, lebih khususnya dalam mengambil alih kekayaan pewaris karena pewaris telah meninggal dunia. 10 Dalam pasal 852 KUHPerdata ditegaskan bahwa “Ahli waris ialah anak - anak atau sekalian keturunan mereka, baik yang dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek ataui semua kelaurga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.
Dalam pembagian warisan berdasarkan cara Ab Intestato , ada beberapa hal yang perlu dperhatikan, diantaranya yaitu: 11
1) Jika  keempat  golongan  ahli  waris  tersebut  tidak  ada,  maka  harta  peninggalan  jatuh kepada  Negara  namun  bukan  sebagai  ahli  waris  melainkan  sebagai  pemilih  harta warisan (Pasal 832 ayat (2) Jo. Pasal 520 KUHPerdata). 12
2) Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
3) Jika  golongan  I  tidak  ada,  golongan  II  lah  yang  mewaris.  Golongan  III  dan  IV  tidak mewaris.
4) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.
10 Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Jakarta:  Fak.  Hukum  Iniversitas Indonesia, 2005). h. 11
11 Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada  Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut  Hukum Perdata Barat (BW),” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 5, no. No.1 (September 2014): h.13.
12 Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018). h. 10
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam
Juliana, et. al.
5) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.
6) Dengan  demikian  apabila  ahli  waris  golongn  I  dan  golongan  II  tidak  ada,  maka  yang mewaris  adalah  golongan  III,  dan  jika  ahli  waris  golongan  III  tidak  ada  maka  yang mewaris adalah golongan IV.
7) Bagian  untuk  ahli  waris  golongan  I  dibagi  sama  rata/sama  besar  untuk  tiap-tiap  ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.
8) Untuk  golongan  III  dan  IV  dalam  hal  ini  harta  warisan  dibagi  sama  besar.  Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.
Dalam hukum kewarisan perdata, terdapat suatu ciri khas yang menegaskan adanya hak mutlak  (Ligitieme  Portie),  ada  hak  mutlak  yang  diberikan  kepada  pewaris  dan  ada  juga  hak mutlak  yang  diberikan  kepada  para  ahli  waris.  Hak  mutlak  bagi  pewaris  dimaksudkan  untuk memberi kebebasan kepada pewaris sebagai pemilik harta agar mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, hal ini merupakan konsekuensi dari hukum waris  sebagai  hukum  yang  bersifat  mengatur.  Sedangkan  hak  mutlak  bagi  ahli  waris dimaksudkan  untuk  memberi  kebebasan  kepada  ahli  waris  apabila  sewaktu-waktu  ahli  waris ingin  menuntut pembagian  dari harta  warisan.  Dalam  pasal 834  KUHPerdata  (BW)  ditegaskan bahwa  seorang  ahli  waris  berhak  untuk  menuntut  segala  apa  saja  yang  termasuk  harta peninggalan agar diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. 13
Bagian  mutlak  (Legitieme  Portie)  adalah  bagian  dari  harta  peninggalan  yang  harus diberikan  kepada  para  ahli  waris  yang  berada  dalam  garis  lurus  (vertikal)  menurut  undang- undang.  Si  pewaris  tidak  diperbolehkan  menetapkan  sesuatu,  baik  selaku  pemberiaan  antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdata). Dengan demikian, legitimaris haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan : nenek,  kakek,  ayah,  ibu,  anak-anak  dan  cucu-cucu. 14 Suami  isteri  walaupun  menurut  undang-
13 Afidah  Wahyuni,  “Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan  Perundang - Undangan  Di  Indonesia,” Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol.5, no. No.2 (2018): 156 – 57.
14 Sari, “Pembagian Hak Waris  Kepada  Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut  Hukum Perdata Barat (BW).” h. 16
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
undang mendapat bagian sama besaranya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (Legitieme portie) karena suami isteri tidak termasuk dalam  garis  lurus,  baik  ke  atas  maupun  ke  bawah  seperti  halnya  juga  saudara-saudara  dari pewaris  tidak  berhak  mendapatkan  (Legitieme  portie)  atau  bagian  mutlak. 15 Bagian  mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang  diberikan  semasa  pewaris  hidup  maupun  dengan  surat  wasiat  melalui  hibah  wasiat ( legaat ) dan ( erfstelling ). 16

## 3.3. Hukum Kewarisan Islam
Wujud  warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  hukum  islam  sangat  berbeda  dengan wujud  warisan  menurut  hukum  barat  sebagaimana  diatur  dalam  Burgerlijk  Wetboek (KUHPerdata)  maupun  hukum  waris  adat.  Warisan  atau  harta  peninggalan  menurut  hukum islam  yaitu:  “Sejumlah  harta  benda  segala  hak  dari  yang  meninggal  dunia  dalam  keadaan bersih”  artinya  harta  peninggalan  yang  diwarisi  oleh  para  ahli  waris  adalah  sejumlah  harta benda  serta  segala  hak,  setelah  dikurangi  dengan  pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 17
Dalam Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia maka yang paling berhak untuk mendapat  harta  warian  dari  yang  meninggal  dunia  tersebut  ialah ashab  al-furud yaitu  orang- orang yang telah ditetapkan oleh al- Qur’an untuk mendapat bagian tertentu. Dan apabila harta warisan sudah dibagikan kepada ashab al-furud sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan dalam al- Qur’an namun ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta warisan yang masih tersisa  tersebut  diberikan  kepada ‘ashabah. Jika ‘ashabah tidak  ada  maka  harta  tersebut diberikan  kepada zawil  arham dan  apabila zawil  arham tersebut  juga  tidak  ada  maka  harta tersebut  diberikan  kepada bait  al-mal (balai  harta  keagamaan)  yang  nantinya  harta  warisan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan untuk kesejahteraan umum. 18
15 H.M  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan  Kitap  Undang-Undang  Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 65
16 Berty Willy Wongkar, Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata , n.d.
17 Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia , n.d.
18 Fachtur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994). h. 131
Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bawa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  pemindahan  hak  kepemilikan  harta  peninggalam  (tirkah) pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI). 19
Pengertian tersebut mengandung tiga unsur pokok yaitu: pemindahan hak dari pewaris ke  ahli  waris  secara  otomatis,  penentuan  ali  waris  yang  berhak  menerima  harta  warisan,  dan penentuan berapa besaran bagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut. 20

## 3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Legitimasi Ab Intestato
Perlindungan hukum terhadap Legitimie Portie yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata menyatakan  bahwa  “Bagian  mutlak  atau Legitimie  Portie adalah  suatu  bagian  dari  harta peninggalan  yang  harus  diberikan  kepada  ahli  waris  dalam  garis  lurus  menurut  Undang- Undang…” 21
Selain pasal 913 KUHperdata, perlindungan hukum terhadap Legitimie Portie juga diatur dalam pasal  830,  833  dll  agar  harta  warisan  tidak  dapat  dikurangi  dan  diganggu  gugat  oleh hibah  yang  dibuat  pewaris  semasa hidupnya  yang  tidak diketahui  oleh  ahli  waris,  serta upaya pihak  yang  tidak  patut  mewaris  untuk  menghilangkan  hak  lewat  gugatan  di  pengadilan. Perlindungan  hukum  terhadap  bagian  mutlak  dari  ahli  waris  harus  dilakukan  karena  ahli warislah  yang  sah  mewaris  berdasarkan  Undang-undang  ( Ab  intestatio )  dan  bukan  ahli  waris hibah wasiat secara Testament saat pewaris masih hidup.

## 3.5. Kepastian Hukum Tanah Warisan
Dalam  pasal  19  ayat  (1)  UUPA  secara  tegas  dinyatakan  bahwa:  “Untuk  menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Sebagai implementasi terhadap pasal 19 tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun  1961  mengenai  Pendaftaran  Tanah.  Namun  sifat  dari  PP  No.  10  Tahun  1961  ini menganut  sistem  negative,  yang  kemudian  disempurnakan  oleh  PP  No.  24  Tahun  1997  yang
19 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam , Cet. III (Rajawaki Pers, 2014). h. 50
20 Andi  Intan  Cayani, Peradilan  Dan  Hukum  Keperdataan  Islam ,  Cet.  I.  (Makasssar:  Alauddin  University  Press, 2014).h. 157
21 Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: CV Intermasa, n.d.).h 239
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
menganut  sistem  negatif  yang  mengandung  unsur  positif.  Dikatakan  seperti  itu  karena  dalam PP  No.  24  Tahun  1997  ini  menghasilkan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat. 22
Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia ialah PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  serta  Permen  Agraria  atau  Kepala  BPN  No.  3  Tahun  1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  tersebut  maka  dapatlah  disimpulkan  betapa pentingnya  pendaftaran  tanah  demi  terciptanya  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas sebuah tanah.
Ketentuan  tersebut  merupakan  keharusan  dan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk mengatur dan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang diatur dalam PP  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dan  bagi  pemegang  hak,  kewajiban  atas pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 23 UUPA mengenai hak milik, Pasal 32 UUPA mengenai hak  guna  usaha  dan  Pasal  38  UUPA  mengenai  hak  guna  bangunan.  Tujuan  dari  adanya penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bersifat rechtkadaster atau  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Pentingnya  kepastian  hukum  mengenai  penguasaan atau  peralihan  hak  atas  tanah  oleh  seseorang  yang  diperoleh  melalui  warisan  merupakan perpindahan  suatu  hak  atas  tanah  dari  pewaris  kepada  ahli  warisnya.  Perpindahan  hak  atas tanah berarti subjek hak yaitu pewaris dan ahli waris, sehingga perlu dilaksanakan pendaftaran peralihan  hak  untuk  mendapatkan  jaminan  terhadap  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas tanah.
Peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan  beralihnya  hak  atas  tanah  kepada  ahli  warisnya seperti  peristiwa  meninggalnya  seseorang  diatur  dalam  Pasal  42  PP  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa:
a. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sebagai  yang  diwajibkan  menurut ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36,  wajib  diserahkan  oleh  yang
22 Novery Aditya Fakhrizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absente,” Perspektif Vol.22, no.3 (2017).h 253
menerima  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  bersangkutan sebagai  warisan  kepada  kantor  pertanahan,  sertifikat  hak  yang  bersangkutan,  surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
b. Jika  bidang  tanah  yang  merupakan  warisan  belum  didaftar,  wajib  diserahkan  juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
c. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan  kepada  orang  tersebut  berdasarkan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d. Jika  penerima  warisan  lebih  dari  satu  orang  dan  waktu  peralihan  hak  tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  tertentu  jatuh  kepada  seorang penerima  warisan  tertentu,  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  itu  dilakukan  kepada  penerima  warisan  yang  bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”
e. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta  pembagian  waris  harus  dibagi  bersama  antara  beberapa  penerima  warisan  atau waktu  didaftarkan  belum  ada  akta  pembagian  warisnya,  didaftar  peralihan  haknya kepada  para  penerima  waris  yang  berhak  sebagai  ahli  waris  dan/atau  akta  pembagian waris tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Peralihan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  melalui pewarisan  yang  belum didaftarkan wajib  menyerahkan  dokumen-dokumen  yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berupa:
1. Surat  bukti  hak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  atau  surat keterangan  kepala  desa/kelurahan  yang  menyatakan  bahwa  benar  yang  bersangkutan menguasai bidang tanah itu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).
2. Surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  sebidang  tanah  yang  bersangkutan  belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari  kedudukan  kantor  pertanahan,  dari  pemegang  hak  yang  bersangkutan  yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dengan  terdaftarnya  hak  kepemilikan atas  tanah  yang  diperoleh  melalui  kewarisan,  maka  Negara  akan  menerbitkan  tanda  bukti kepemilikan  berupa  sertifikat  hak  atas  tanah,  dan  dengan  begitu  Negara  akan  memberikan jaminan keamanaan terhadap pemilikan tanah serta agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun  terhadap  tanah  warisan  yang  tidak  didaftarkan  maka  Negara  sendiri  tidak  dapat menjamin  kepastian  hukum  dan  haknya  bagi  pemilik  atau  yang  menguasai  tanah  warisan tersebut. 23

## 3.6. Konsep  Hijb  Hirman  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  yang Disengketakam
Dalam  peristiwa  kewarisan  islam  terdapat  permasalahan  bagi  orang  yang  seharusnya menjadi  ahli  waris  namun  terhijab  (terhalang)  oleh  saudara  pewaris,  misalnya  cucu  yang bapaknya  lebih  dahulu  meninggal  dunia  dari  pewaris  akan  terhalang  oleh  saudara  bapaknya. Peristiwa  tersebut  dapat  diartikan  sebagai Hijb  Hirman yang  berarti  dinding  yang  menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.
Menurut  Ahmad  Sarwat al-Hujub sendiri  terbagi  menjadi  2  yaitu hujub  bil  washfi (sifat atau  julukan)  yang  berarti  orang  yang  terhalang  untuk  mendapatkan  warisan  secara  mutlak karena membunuh pewaris atau karena ia telah murtad. Dan hujub bi al-syakshsi yang berarti gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. al-hujub  bi  al-syakhshi sendiri  terbagi  menjadi  2  yaitu hujub  hirman dan hujub  nuqshan dan terdapat  enam  belas  ahli  waris  yang  terkena hujub  hirman yang  terbagi  menjadi  sebelas  dan lima. Sebelas terdiri dari laki-laki dan lima terdiri dari wanita.
Laki-laki yang menjadi ahli waris yaitu:
a. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah dan juga oleh kakak/saudara kandung lak-laki yang lebih dekat dengan pewaris.
b. Saudara  kandung  laki-laki  akan  terhalang  oleh  adanya  ayah  dan  keturunan  laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
23 Arozato Bate’e, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Hak Milik Ahli Waris,” ( Studi Putusan Nomor: 53/pdt.G/2018/PN Bnj ).h. 35-38
c. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi ashabah ma‟al Ghair , dan terhalang  dengan  adanya  ayah  serta  keturunan  laki-laki  (anak,  cucu,  cicit,  dan seterusnya).
d. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki- laki maupun anak perempuan.
e. Cucu  laki-laki  keturunan  anak  laki-laki,  akan  terhalangi  oleh  adanya  anak  laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lenih dekat).
f. Keponakan  laki-laki  (anak  saudara  kandung  laki-laki)  akan  terhalangi  dengan  adanya ayah  dan  kakek,  anak  lakii-laki,  cucu  kandung  laki-laki,  sertah  oleh  saudara  laki-laki seayah.
g. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang  yang  menghalangi  keponakan  (dari  anak  saudara  kandung  laki-laki), ditambah  dengan  adanya  keponakan  (anak  laki-laki  dari  keturunan  saudara  kandung laki-laki).
h. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghakangi keponakan laki- laki dari saudara laki-laki seayah.
i. Paman  seayah  akan  terhalangi  dengan  adanya  sosok  yang  menghakangi  paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
j. Sepupu  kandung  laki-laki  (anak  paman  kandung)  akan  terhalangi  oleh  adanya  paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
k. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak  paman  kandung)  dan  dengan  adanya  sosok  yang  menghalangi  sepupu  laki-laki (anak paman kandung).
Perempuan yang menjadi ahli waris yaitu:
a. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
b. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada ashabah.
c. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
d. Saudara  perempuan  seayah  akan  terhalangi  dengan  adanya  saudara  kandung perempuan  jika  ia  menjadi ashabah  ma’al  ghabir .  Selain  itu,  juga  terhalang  oleh adanya  ayah  dan  keturunan  (anak,  cucu,  cicit,  dan  seterusnya,  khusus  kalangan  laki- laki)  serta  terhalang  oleh  adanya  dua  orang  saudara  kandung  perempuan  bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga (2/3), kecuali bila adanya ashabah .
e. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya). 24
Berdasarkan uraian mengenai ahli waris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Anak  laki-laki  ataupun  anak  perempuan,  ayah,  ibu,  suami  maupun  istri  tidak  pernah terhijab  sama  sekali.  Sehingga  dalam  keadaan  bagaimanapun  mereka  akan  tetap mendapat bagian dari harta warisan.
b. Suami atau istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak menghijab ahli waris yang lain.
c. Kakek tidak menghijab saudara sekandung dan saudara saudara seayah baik yang laki- laki maupun perempuan karena kakek dianggap sederajat dengan mereka.
d. Ahli  waris  yang  dekat  jaraknya  dengan  si  pewaris  menghalangi/menghijab  ahli  waris yang  lebih  jauhe.  Kakek  menghijab  saudara  laki-laki  seibu  artinya  kalau  kakek  masih ada  maka  saudara  seibu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dan  anak  laki-laki  dari saudara laki-laki dan seterusnya (kecuali suami) akan terhijab.
e. Saudara  perempuan  sekandung  apabila ashabah  ma’al  ghari akan  menghijab  mulai dari saudara laki-laki seayah hingga laki-laki yang memerdekan (terkecuali suami) dan saudara laki-laki seibu. 25
24 Supardin Haslinda, “Analis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol.2, no. 1 (Januari 2021).h, 44-45

## 3.7. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Waris Sengketa di Desa Tugondeng
Meskipun  zaman  sudah semakin  modern  namun  konflik  mengenai tanah  waris  sampai saat  ini  masih  banyak  ditemukan  kasusnya  di  lapangan.  Adanya  instansi-instansi  penegak hukum  yang  disediakan  memang  sangat  diharapkan  dan  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  ada  terkait  dengan  masalah  sengketa tanah  waris.  Dan  adakalanya  konflik  mengenai  sengketa  tanah  waris  sebelum  diselesaikan  di instansi-instansi  penegak  hukum,  masyarakat  akan  melakukan  pengaduan  mengenai  konflik yang di alami ke pemerintah setempat terlebih dahulu. Hal tersebut di karenakan masih banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  atau  belum  memahami  prosedur  beracara  di  instansi penegak  hukum,  sehingga  kebanyakan  konflik  yang  terjadi  akan  selesai  di  pemerintahan setempat  dengan  pemerintah  selaku  sarana  yang  dapat  memediasi  antara  kedua  belah  pihak yang bersengketa.
Masyarakat  di  desa  Tugondeng  sendiri  sampai  saat  ini  masih  banyak  yang  belum memahami mengenai pembagian warisan baik secara hukum islam maupun dengan ketentuan KUHPerdata. Sehingga pada saat terjadi konflik khususnya terkait dengan sengketa tanah waris maka  orang  yang  dipercayakan  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut  ialah  pemerintah setempat,  seperti  Pak  Dusun  dan  Pak  Desa.  Informasi  tersebut  di  peroleh  dari  salah  satu masyarakat desa Tugondeng bernama Puang Justan yang menyatakan bahwa:
“Kunni mae punna rie tau assengketa tanah, mange ki rolo allaporo ri pak desa, punna pale tala kulle na selesaikan pak desa, terpaksa ni erang mange ri pengadilanga” 26
Artinya:
“Disini  jika  ada  permasalahan  sengketa  tanah,  kita  akan  melapor  terlebih  dahulu  ke  pak desa, tapi jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pak desa, maka terpaksa permasalahan ini diselesaikan di pengadilan”
Dan  juga  pernyataan  dari  masyarakat  umum  di  Desa  Tugondeng  terkait  dengan pentingnya  memiliki  sertifikat  tanah  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  dapat  digunakan  untuk menjamin  kepastian  hukumnya,  serta  pengetahuan  masyarakat  terkait  dengan  pembagian warisan menurut hukum islam dan KUHPerdata.
Pernyataan dari Amrianto, S. Kom. selaku Ketua Karang Taruna Desa Tugondeng:
25 Nur Asikin, “Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’I Dan Hazairin),” Skripsi Fak. Syari (2011).h. 33-34
26 Justan (45 Tahun), Mayarakat Umum di Desa Tugondeng, Wawancara, Bulukumba, 24 Juli 2022
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, Januari 2023
“Menurut  saya  pribadi  memiliki  sertifikat  tanah  sebagai  bukti  hak  legalitas  kita  pada sebidang  tanah  itu  sangat  penting.  Namun  untuk  proses  pendaftarannya  sendiri  di kantor  BPN  saya  sendiri  masih  belum  terlalu  paham.  Namun  pemerintah  desa tugondeng  sudah  mempercayai  saya  sebagai  Ketua  Karang  Taruna    untuk  turut  ikut andil dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Tugondeng ini, sehingga ada wacana  dari  kami  untuk  segera  mengadakan  sosiaisasi  terkait  dengan  proses pendaftaran  sertifikat  tanah  dengan  menghadirkan  orang-orang  yang  berkompetten dibidangnya.Kemudian  terkait  dengan  pembagian  warisan  menurut  hukum  islam ataupun  KUHPerdata,  saya  rasa  banyak  masyarakat  yang  tidak  setuju  jika pembagiannya  2:1  sebagaimana  ketentuan  hukum  Islam,  jadi  kebanyakan  masyarakat di sini maunya dibagi sama rata antara perempuan dan laki- laki.” 27
Berdasarkan  beberapa  data  wawancara  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  pembagian  warisan  yang  dianut  oleh  masyarakat  Desa  Tugondeng  terbagi  menjadi  2 sistem.  Ada  yang  dengan  menggunakan  sistem  kewarisan  islam,  dan  ada  juga  yang menggunakan sistem leluhur yaitu dengan membagi sama rata kepada anak-anak pewaris. Dan masyarakatpun mulai sadar akan pentingnya memiliki sertifikat tanah atau sertifikat hak milik atas  sebuah  tanah  sebagai  bukti  kepemilikan  untuk  menjamin  kepastian  hukumnya,  sehingga apabila  terjadi  konflik  mengenai  sengketa  tanah  maka  dengan  adanya  sertifikat  tanah  atau sertifkat hak  kepemilikan  atas  tanah  tersebut  maka  masyarakat dapat  menjadikannya  sebagai sarana untuk melindungi hak-haknya terhadap sebuah tanah.

## 4. Kesimpulan
Sengketa  tanah  waris  yang  ada  di  Desa  Tugondeng  dapat  diselesaikan  dengan melibatkan  aparatur  pemerintahan  setempat  sebagai  sarana  mediator  diantara  kedua  belah pihak  yang  bersengketa.  Dan  perlindungan  hukum  yang  biasa  diterapkan  pemerintahan setempat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  tanah  waris  yang  ada  ialah  dengan melakukan pembagian warisan menurut hukum Islam. Namun ada kalanya masyarakat di Desa Tugondeng  tidak  sepakat  dengan  pembagian  tersebut  dan  memilih  untuk  menyelesaikan masalah yang ada ke Pengadilan. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum  terhadap  tanah  waris  yang  disengketakan  maka  masyarakat  harus  memiliki  sertifikat tanah  atau  sertifikat  hak  kepemilikan  atas  sebuah  tanah  yang  dapat  dijadikan  landasan  kuat atas kepemilikan tanah mereka.
27 Amrianto (27 Tahun), Ketua Karang Taruna Desa TugondengWawancara, Bulukumba, 24 Juli 2022

## Daftar Pustaka
AR, Amril Maryolo. “ Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 1 – 24. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. “ Konsep Ihtiy āṭ Imam Syafi ’ i Terhadap Anjuran  Menutup  Aurat  Bagi  Anak-Anak;  Analisis  Tindakan  Preventif  Pelecehan  Anak. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 255 – 69. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193.
Azizah, Nur, and Muhammad Anis. “ Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-
Commerce  Di  Gowa. ” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  3  (2020): 735 – 42. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245.
Bate ’ e,  Arozato. “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkara  Perdata  Atas  Tanah  Yang  Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Hak Milik Ahli Waris. ” Studi Putusan Nomor , n.d.
Cayani,  Andi  Intan. Peradilan  Dan  Hukum  Keperdataan  Islam .  Cet.  I.  Makasssar:  Alauddin University Press, n.d.
Elmiyah,  Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul. Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat .  Jakarta:  Fak.  Hukum Iniversitas Indonesia, 2005.
Fakhrizal,  Novery  Aditya. “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Ahli  Waris  Yang  Memperoleh Warisan Tanah Absente. ” Perspektif Vol.22, no. No.3 (2017).
Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Haslinda, Supardin. “ Analis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti  Dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam. ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Vol.2, no. No.1 (n.d.).
Ikmal,  and  Arif  Rahman  Ramli. “ Pandangan  Hukum  Islam  Tentang  Sewa-Menyewa  Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 108 – 20.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010.
Kurniati. “ Sistem  Politik  Demokrasi  Dalam  Bias  Hegemoni  Negara:  Telaah  Gagasan  Politik Antonio  Gramsei. ” Al-  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 7,  no.  7 (2018): 1 – 12. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022.
Meliala,  Djaja  S. Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
Muhajir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam . Cet. III. Rajawaki Pers, 2014.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanah  Waris  Yang  Disengketakan  Di  Desa  Tugondeng  Kecamatan  Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Juliana, et. al.
Nur Asikin. “ Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi ’ I Dan Hazairin),. ” Skripsi Fak. Syari (2011).
Putri  Intan  Ayuningutami,  Fatma  Ulfatun  Najicha. “ Kajian  Hukum  Terhadap  Ketentuan  Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah. ” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. X, no. No.2 (n.d.): h. 209.
Rahman, Fachtur. Ilmu Waris . Bandung: Al-Maarif, 1994.
Ramulyo,  H.M  Idris. Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan  Kitap  Undang- Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa. “ Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Sari, Indah. “ Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum  Perdata  Barat  (BW). ” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara Vol.  5,  no.  No.1  (n.d.): h.13.
Sudibyo, Subekti dan Tjitro. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: CV Intermasa, n.d. Wahyuni, Afidah. Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia , n.d.
——— . “ Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. ” Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol.5, no. No.2 (2018): 156 – 57.
Wongkar,  Berty  Willy. Penyelesaian  Hukum  Penyerobotan  Tanah  Warisan  Menurut  Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata , n.d.