## IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED DI LAPAS KELAS IIB

## SIBORONGBORONG
Letares L.R Sianturi, Padmono Wibowo Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: letares@gmail.com padmono.wibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Overcrowded hunian  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  dampak terhadap sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Lapas. Berdasarkan database Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2021, total  penghuni  di UPT  Pemasyarakatan  berjumlah  270.319  orang  atau  153%  dari kapasitas  hunian  dengan  jumlah  132.107  orang.  Jumlah  hunian cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Penelitian  hukum ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  implementasi  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  menggunakan  sumber  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi lapangan  baik  berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  mendalam dengan  informan,  sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11  Tahun 2017  tentang Grand  Design Penanganan Overcrowded pada  Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan  yang dilaksanakan di Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong  dilakukan  dalam  jangka  pendek dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan redistribusi warga binaan pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Permenkumham  Nomor  11  Tahun  2017  di  Lapas  Kelas  IIB Siborongborong antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan dan keterbatasan sarana prasarana.
Kata Kunci : Overcrowded , Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan

## ABSTRACT
Overcrowded in Correctional I has an impact on the correctional system applied in  Lapas.  Based  on  the  Correctional  database  in  October  2021,  the  total population  in  UPT  Correctional  amounted  to  270,319  people  or  153%  of  the occupancy capacity with a total of 132,107 people. The number of dwellings tends to increase every year. This research aims to determine the implementation of The Minister of Law and Human Rights Regulation No. 11 of 2017 concerning Grand Design  of  Overcrowded  Handling  in  State  Penitentiaries  and  Correctional Institutions  on  Lapas  Class  IIB  Siborongborong  and  obstacles  in  the implementation of The Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2017. This research is a descriptive study with a qualitative approach using primary and secondary data sources. Primary data is data obtained through field studies both through observation and in-depth interviews with informants, while secondary data is data obtained through literature studies. This research shows that the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation on Grand  Design  handling  overcrowded  in  state  penitentiaries  and  correctional institutions in Lapas Class IIB Siborongborong is carried out in the short term with the provision of remission, parole and retribution of correctional residents. The  problem  in  the  implementation  of  Permenkumham  Number  11  of  2017  in Lapas  Class  IIB  Siborongborong  include  limitations  of  Human  Resources Correctional Officers and limited facilities/infrastructure.
Keywords : Overcrowded, Correctional Institution, Inmates

## PENDAHULUAN
Sistem pemidanaan di Indonesia diawali dari pihak kepolisian yang melakukan tahapan  penyelidikan  dan  penyidikan,  dilanjutkan  oleh  pihak  kejaksaan  dalam melakukan  proses  penuntutan  terhadap  tersangka  dan  dilanjutkan  oleh  pihak pengadilan yang melakukan proses penegakan keadilan kepada terdakwa dan ketika terdakwa  tersebut  terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka  akan  dilanjutkan  oleh pihak  pemasyarakatan  yang  melakukan  proses  pembinaan  kepada  narapidana. Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  dimana  narapidana  menjalani  masa pidananya  hingga  tahap  pembimbingan  narapidana  juga  dilakukan  oleh Pemasyarakatan.
Pemasyarakatan sendiri merupakan suatu gagasan yang sampaikan oleh Dr. Sahardjo S.H. Beliau menyampaikan suatu gagasan tentang paradigma baru yaitu Pemasyarakatan  yang  dimana  sebelumnya  Indonesia  menganut  paradigma pemenjaraan. Dengan adanya suatu gagasan oleh Dr. Sahardjo S.H ini menyatakan bahwa  tujuan  dari  adanya  pidana  penjara  itu  adalah  pemasyarakatan.  Sistem Pemasyarakatan  merupakan  suatu  kegiatan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang didasarkan pada falsafah negara Indonesia dengan memandang narapidana sebagai makhluk  Tuhan,  sebagai  individu  yang  mempunyai  hak  dan  sekaligus  sebagai anggota masyarakat.
Dalam  pelaksanaannya,  Pemasyarakatan  memiliki  dasar  hukum  yang mengatur  tentang  tugas  dan  fungsi  Pemasyarakatan  dan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena memuat tugas
dan  fungsi  pemasyarakatan  serta  mengatur  tentang  hak-hak  seorang narapidana/tahanan dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Narapidana atau  Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lapas.  Sedangkan terpidana  adalah  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap (Pasal  1 angka 6 UU Pemasyarakatan). Pelaksanaan  pembinaan  bagi  WBP  mengalami  hambatan  ketika  terjadi Overcrowded.  Overcrowded Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  kondisi kelebihan jumlah WBP yang tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas hunian  yang  tersedia  sehingga  terjadi  kepadatan  melebihi  batas.  Berdasarkan database Pemasyarakatan tahun 2021, Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 459. Dari jumlah tersebut kapasitas yang ada sebanyak 132.107 orang. Berdasarkan data dari  Dirjenpas  melalui  Sistem  Database  Pemasyarakatan,  WBP    dan  Tahanan sampai  dengan  bulan  Oktober  2021  ada  sebanyak  270.319  orang.  Dari  Jumlah tersebut terjadi Overcrowded sebanyak 153%.
Kelebihan  kapasitas  hunian  yang  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan menimbulkan  tidak  terpenuhinya  hak  dasar  dari  warga  binaan  pemasyarakatan  yang memunculkan permasalahan lanjutan di Lapas dan Rutan. Beberapa diantaranya yaitu protes, kerusuhan, pemberontakan, pelarian, kebakaran, bunuh diri dan lain sebagainya. Permasalahan  tersebut  tidak  terlepas  dari  kondisi overcrowded yang  terjadi  di  UPT Pemasyarakatan di Indonesia sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai potensi serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat permasalahan overdrowded.
Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong  dioperasionalkan  pada  Tahun  1985 dengan  tanah  seluas  : 12.828 M2  dan  luas  bangunan   2.984  m2  yang  letaknya  di atas bukit (kantor ginjang) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Siborongborong. Kondisi kapasitas hunian Lapas Kelas IIB Siborongborong pada Blok A memilili kapasitas 48 orang, Blok B memiliki kapasitas 26 orang, Blok C memiliki kapasitas 16 orang, Blok D memiliki kapasitas 34 orang, Blok E memiliki kapasitas 18 orang, Blok F memiliki kapasitas 50 orang, Blok G memiliki kapasitas 18 orang, Blok Disabilitas memiliki kapasitas  4  orang,  serta Straft  Cell memiliki  kapasitas  4  orang.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  kapasitas  hunian  di  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong berjumlah Jumlah hunian pada Lapas Kelas IIB Siborongborong pada tanggal 29 Oktober  2021  adalah  818  orang  warga  binaan.  Jumlah  tersebut  melebihi  kuota kapasitas  sampai  dengan  373%  dari  kapasitas  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong yang seharusnya hanya 218 orang.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  penulis  tertarik untuk  mengkaji  implementasi  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang Grand  Design Penanganan Overcrowded pada  Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan  hambatan  dalam  implementasi  Permenkumham  No  11  Tahun  2017  tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan tersebut, dilakukan observasi secara langsung dilapangan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong  sebagai  obyek  penelitian.    Dalam  penyusunan  penelitian  ini,
penulis mengambil judul “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand  Design Penanganan Overcrowded di  Lapas  Kelas  IIB Siborongborong”.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  penerapan  Permenkumham  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Grand Penanganan Overcrowded Di Lapas Kelas IIB Siborongborong?
2. Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  dalam  melakukan  implementasi penerapan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  11 Tahun 2017 tentang Grand Penanganan Overcrowded di  Lapas Kelas  IIB Siborongborong?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris  atau non-doctrinal research. Penelitian  hukum  empiris  merupakan  penelitian  yang  didasarkan  pada suatu pemikiran, sistematika dan metode tertentu dengan tujuan mempelajari dan menganalisa gejala sosial.
Data penelitian ini meliputi bahan hukum  yang terdiri dari data primer dan sekunder dengan objek penelitian adalah Lapas Kelas IIB Siborongborong.
● Data Primer
Data  Primer  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  lapangan,  baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dengan informan.
● Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka.
Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data  dan  informasi  yang  diperoleh,  melakukan  identifikasi,  menghubungkannya dengan literatur kemudian menarik kesimpulan yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Penanganan Overcrowded
Upaya penanganan overcrowded berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand  Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan  Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk jangka pendek adalah dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan redistribusi warga binaan.
1. Remisi
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  WBP  mengikuti program  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas). WBP tersebut memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan  dilindungi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang    No.  12  Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan.  Dalam pasal  14 (1) Undang-Undang  No. 12 Thn 1995  tentang  Pemasyarakatan  menyatakan  bahwa  hak  napi  diantaranya,  hak beribadah, hak mendapat kesehatan yang layak, hak pendidikan, hak mendapatkan remisi dan hak mendapat pembebasan bersyarat.
Pemberian remisi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995  bahwa  setiap  narapidana  berhak  mendapat  remisi.  Selanjutnya,  dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  diatur  bahwa  narapidana  yang berkelakuan  baik  berhak  untuk  mendapatkan  remisi.  Dasar  hukum  permberian remisi  kemudian  diperkuat  dengan  Keputusan  Presiden  No  174  Tahun  1999 Tentang  Remisi. Asimilasi  dan  integrasi  terkait  Covid-19  diatur  dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  dan  Kepmenkumham  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi, Remisi dapat dikategorikan menjadi 3 bagian  yaitu remisi umum, remisi khusus  dan  remisi  tambahan.  Remisi  umum  diberikan  terhadap  narapidana  yang dilaksanakan setiap peringatan 17 Agustus dan narapidana tersebut telah menjalani pidana  lebih  dari  6  bulan,  berkelakukan  baik,  tidak  sedang  menjalani  hukuman disiplin  dan  tidak  terpidana  hukuman  mati  atau  seumur  hidup.  Remisi  khusus diberikan  kepada  narapidana  yang  merayakan  hari  besar  keagamaannya,  pada dasarnya syarat yang berlaku sama  dengan persyaratan pemberian remisi umum. Remisi  tambahan  diberikan  kepada  narapidana  dikarenakan  yang  bersangkutan berjasa kepada negara,  membantu  kegiatan pembinaan dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Berkaitan dengan kondisi overcrowded , pemberian remisi merupakan salah satu upaya  yang  dapat  diaktualisasikan  sebagai  program  penanganan overcrowded dalam jangka pendek pada Lapas yang ada di Indonesia terutama Lapas Kelas IIB Siborongborong. Terhitung dari Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021, Lapas Siborongborong telah memberikan remisi umu terhadap 599 orang warga binaan.
2. Pembebasan Bersyarat
Pembebasan  bersyarat  merupakan  bebasnya  narapidana  yang  telah  menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Ketentuan lebih lanjut terkait Pembebasan Bersyarat dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  dan  mengikuti  prosedur  yang  ada hingga  adanya  keputusan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  oleh  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pembebasan Bersyarat juga merupakan alternative yang dapat ditempuh oleh UPT Pemasyarakatan untuk menekan tingkat overcrowded yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan.
3. Redistribusi Warga Binaan Pemasyarakatan
Redistribusi  warga  binaan  adalah  memindahkan    narapidana  dari  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang padat atau kelebihan kapasitas ke Lapas yang memiliki kapasitas yang lebih memadai. Redistribusi narapidana  merupakan alternative sebagai solusi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk mengatasi overcrowded. Redistribusi narapidana  dilakukan  dengan  pemindahan  warga  binaan  ke  Lapas  yang  memiliki kapasitas yang lebih baik. Redistribusi narapidana juga dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong.  Dalam  pelaksanaan  redistribusi  warga  binaan,  terdapat  aspek  yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan ruangan, pengamanan, masa pidana yang telah dijalani serta sisa masa pidana yang harus dijalani. Pada tahun 2021, Lapas Kelas IIB Siborongborong telah melakukan redistrribusi narapidana sebanyak 54 orang.
Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penangangan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan memberikan landasan hukum kepada Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk melakukan kebijakan alternative sebagai solusi mengatasi kondisi overcrowded . Pada  setiap  program  penanganan overcrowded sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017, memuat 4 program yaitu:
1. Penataan Regulasi
Kebijakan  mengenai  penataan  regulasi  adalah  upaya  mendasar  yang  perlu  dilakukan untuk mengurangi jumlah overcrowded .  Regulasi merupakan metode yang digunakan untuk  membatasi,  mengalihkan  dan  mempercepat  penempatan  orang  dalam Lapas/Rutan.  Pembenahan  terkait  peraturan  dan  perundang-undangan  diharapkan mampu menjadi factor kunci dalam penanganan overcrowded dan digunakan sebagai bahan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
2. Penguatan Kelembagaan
Perkembangan  Lapas/Rutan  merupakan  hal  yang  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan system pemasyarakatan yang didasarkan pada kebijakan, politik, budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Identifikasi mengenai cara penyelesaian masalah dari sebuah organisasi harus terus dibenahi dan diperbaharui karena hal tersebut mempunyai dampak terhadap stakeholder dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan  yang tepat terkait dengan penyesuaian kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Lapas/Rutan.
3. Pemenuhan Sarana Prasarana
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dan  permasalahan overcrowded yang  terjadi  pada Lapas/Rutan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pemenuhan hak dasar warga  binaan.  Pemenuhan  sarana  dan  prasarana  pada  UPT  dapat  terlaksana  dengan adanya  perencanaan  yang  sistematis  dan  disusun  berdasarkan  kajian  analisis  berisi pemetaan kebutuhan  sarana dan  prasarana dalam jangka  waktu  tertentu. Perencanaan terkait  pemenuhan  sarana  prasarana  harus  realistis  dan  diwujudnyatakan  dengan memperhatikan  anggaran  yang  tersedia  berdasarkan  skala  prioritas  tingkat  kebutuhan UPT Pemasyarakatan.
4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kondisi overcrowded yang terjadi di Lapas/Rutan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam aspek pengawasan dan keamanan. Bertambahnya jumlah warga binaan menuntut peningkatan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Namun hal tersebut belum  terealisasikan  sehingga  memungkinkan  terjadinya  gangguan  keamanan  dan ketertiban. Sasaran khusus dalam pemberdayaan SDM yaitu terwujudnya sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang mempunyai kualitas, profesional dan berorientasi terhadap pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan SDM petugas pemasyarakatan dilakukan dengan beberapa upaya yaitu sebagai berikut :
a. Rekrutmen
Rekrutmen adalah proses menemukan dan merekrut pelamar untuk suatu organisasi. Rekrutmen  merupakan  upaya  pemberdayaan  SDM  untuk  meningkatkan  jumlah petugas  pemasyarakatan  dengan  berbagai  pertimbangan  seperti  kompetensi, keahlian dan syarat khusus lainnya untuk menjadi CPNS.
b. Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan  dan  peningkatan  Sumber  Daya  Petugas  Pemasyarakatan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kualitas petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Penempatan
Penempatan  petugas  pemasyarakatan  dilakukan  secara  tepat  dan  efektif  dengan memperhatikan kualitas petugas tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dalam system pemasyarakatan. Penempatan petugas merupakan poin penting yang harus diperhatikan.
d. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja PNS dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan  kinerja  seorang  PNS  yang  dalam  hal  ini  merupakan  petugas pemasyarakatan.  Hasil  dari  penilaian  tersebut  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan pembinaan PNS seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, pendidikan dan  latihan  serta  pemberian reward atau  penghargaan.  Penilaian  kinerja  PNS dilakukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1979  Trentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
e. Manajemen Karier
Manajemen  karir  terdiri  atas  sistem  informasi  karir,  perencanaan,  sistem pengembangan serta bimbingan karir pegawai.
f. Sistem Informasi Kepegawaian
Penyelenggaran manajemen sumber daya petugas pemasyarakatan sangat berkaitan dengan  sistem  informasi  kepegawaian  yang  akurat.  Hal  tersebut  mempengaruhi perencanaan  formasi,  pengangkatan,  pembinaan,  pengembangan,  gaji  maupun tunjangan.  Sistem  informasi  kepegawaian  ini  meliputi  mekanisme  pengumpulan data, penyimpanan data dan pelaporan serta penyajian data.
g. Sistem Remunerasi
Remunerasi  adalah  pemberian  pendapatan  tambahan  kepada  seseorang  sebagai apresiasi  atau  pennghargaan  atas  hasil  kerja  dan  kontribusi  yang  bersifat  rutin terhadap  suatu  organisasi.  Kondisi  kesejahteraan  petugas  pemasyarakatan  dapat digambarkan  berdasarkan  pemberian  gaji  dan  tunjangan.  Pemberian  tunjangan diharapkan relevan dengan kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang proporsional.
h. Pemberhentian
Pemberhentian  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  dirumuskan  dalam  Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang,  Pengangkatan,  Pemindahan,  dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Terbatasnya jumlah kapasitas hunian bagi warga binaan menjadi faktor penyebab kondisi overcrowded .  Dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Lapas Kelas IIB Siborongborong terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:
1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  memiliki  peran  penting  untuk  menentukan keberhasilan  sistem  pemasyarakatan  dan  merealisasikan  tugas  maupun  fungsi  dalam rangka  pencapaian  tujuan  pemasyarakatan.  Berdasarkan  data  kepegawaian,  petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong berjumlah 72 orang, terdiri dari 64 orang Laki-Laki dan 8 orang Perempuan. Dari keseluruhan jumlah petugas tersebut, sebanyak 20 orang menjalankan tugas sebagai petugas pengamanan. Jumlah petugas pengamanan tersebut dibagi  ke  dalam  4  (empat)  shift.  Jumlah  1  (satu)  regu  petugas  pengamanan  tidak sebanding dengan jumlah warga binaan sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.
Kebutuhan  akan  sumber  daya  petugas  pemasyarakatan  pada  Lapas  Kelas  IIB Siborongborong  merupakan  kebutuhan  mendesak  dalam  menghadapi  permasalahan yang  ditimbulkan  akibat  kondisi overcrowded yang  terjadi.  Selain  itu,  kemampuan petugas  pemasyarakatan  sangat  perlu  ditingkatkan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh petugas pemasyarakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong pada dasarnya sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Jumlah petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengamanan yang terbatas akan menyebabkan dampak dalam penyelenggaraan dari  segi  pengamanan  dan  pelaksanaan  program  pembinaan  bagi  warga  binaan pemasyarakatan yang kurang optimal.
2. Minimnya Ketersediaan Ruang Hunian pada Lapas
Permasalahan overcrowded tahanan  dan  narapidana  pada  Lapas  Kelas  IIB Siborongborong menjadi permasalahan serius bagi Pemasyarakatan karena hal tersebut memicu  timbulnya  banyak  persoalan  lanjutan  seperti  gangguan  keamanan  dan ketertiban, pelanggaran hak asasi manusia dan permasalahan kesehatan warga binaan.
Salah  satu  hambatan  dalam  pemecahan  masalah  terjadinya overcrowded adalah keterbatasan  ruang  hunian dan sarana prasaraana  yang  dimiliki oleh  Lapas Kelas  IIB Siborongborong.  Menurut  data  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong  pada  tahun  2021, kapasitas ruang hunian yang tersedia adalah 219 orang penghuni namun diisi oleh 817 orang  warga  binaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong mrngalami overcrowded sebesar 373%.
Meskipun  demikian,  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong  telah  berupaya  untuk mengurangi tingkat overcrowded yang terjadi. Alternative sebagai solusi dalam jangka pendek yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk menekan tingkat overcrowded adalah dengan melakukan redistribusi narapidana. Redistribusi narapidana dilaksanakan  dengan  melakukan  pemindahan  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan tingkat overcrowded yang  lebih  tinggi  ke  lembaga  pemasyarakatan  dengan  kapasitas hunian yang lebih memadai.
3. Keterbatasan anggaran
Kondisi Overcrowded yang terjadi di  Lapas menyebabkan dampak negative terhadap anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Kondisi Overcrowded merubah  alokasi anggaran pada Lapas yang mengalami peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Peningkatan  anggaran  diakibatkan  oleh  semakin  meningkatnya  jumlah  warga  binaan pemasyarakatan  yang  menjalani  masa  pidana  sehingga  anggaran  yang  dibutuhkan melebihi standard anggaran yang telah ditetapkan untuk Lapas tersebut.
4. Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum
Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  mempunyai  peran  penting  dalam  menjalankan system  peradilan  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  atau  kejahatan. Sehingga dibutuhkan hubungan yang harmonis dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum.
Menurut pendapat W. Clifford menyatakan bahwa “ the rises in crime have efficient to  attract  attention  to  the  inefficiency  of  the  present  criminal  justice  structure  as  a mechanism  for  crime  prevention ”  (meningkatnya kejahatan cukup menarik  perhatian pada  tidak  efisiensinya  struktur  peradilan  pidana  yang  sekarang  sebagai  suatu mekanisme dalam pencegahan kejahatan).
Sistem peradilan pidana merupakan system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga  yang  merupakan  aparat  penegak  hukum.  Pelaksanaan  penegakan hukum  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  system  peradilan  pidana  yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan tersendiri ( discretion of power ). Hal ini menjadi hambatan dalam penanganan overcrowded.
Berdasarkan  hal  tersebut,  diperlukan  kesamaan  persepsi  dan  tujuan  dalam menjalankan  tugas dan  wewenang  dari  masing-masing  aparat  penegak  hukum  dalam upaya menekan tingkat overcrowded yang terjadi.
Penanganan overcrowded telah  menjadi  pokok  pembahasan  yang  actual  dan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi guna mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Upaya penanganan overcrowded menjadi issue nasional bahkan internasional. Penanganan overcrowded harus  dilakukan  secara  makro  dan  komprehensif  untuk
memperoleh hasil penanganan secara menyeluruh dan realistis. Dampak Overcrowded menimbulkan berbagai akses dengan jangkauan yang luas diantaranya :
a. Sosial Ekonomi
Jumlah Overcrowded yang semakin meningkat mengakibatkan beban ekonomi yang sangat besar bagi pemerintah dan pengeluaran yang besar pada sosial masyarakat. Hal tersebut  menjadi  permasalahan  yang  signifikan  pada  anggaran  negara,  karena dimungkinkan  mampu  mengurangi  dana  anggaran  pemerintah  yang  diperuntukkan untuk  kesehatan,  pelayanan  sosial,  pendidikan  dan  perumahan.  Sejumlah  penelitian menunjukkan  bahwa  pidana  penjara  secara  tidak  proporsional  mempengaruhi  sosial ekonomi masyarakat terutama dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
b. Hak Asasi Manusia
Overcrowded merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  mayoritas  Lembaga Pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia  dan  menyebabkan  masalah  pemenuhan  hak dasar  warga  binaan  akan  terkendala  dan  tidak  sesuai  dengan  standard  yang  telah ditetapkan. Misalnya dalam satu blok, warga binaan melakukan aktivitas dalam keadaan ruang gerak yang sempit sehingga dikhawatirkan merusak kesehatan fisik dan mental warga binaan dalam proses pembinaan reintegrasinya. Kondisi overcrowded tersebut juga  dapat  menyebabkan  konsekuensi  yang  menimbulkan  potensi  buruk  bagi kemananan dan ketertiban dalam hal pengawasan warga binaan pemasayarakatan.
c. Kesehatan
Kondisi overcrowded Lapas  berdampak  terhadap  buruknya  kondisi  kesehatan  warga binaan dimana semakin banyak jumlah warga binaan maka semakin besar kemungkinan tingkat  kesehatan  warga  binaan  menurun.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  jumlah  warga binaan  yang  meningkat,  daya  dukung  sanitasi  dan  lingkungan  akan  berkurang  yang mampu menurunkan kualitas kesehatan warga binaan. Hal tersebut menyebabkan warga binaan rentan terhadap gangguan kesehatan seperti penyakit menular, gangguan psikis dan berbagai jenis penyakit lainnya.

## Kesimpulan
1. Implementasi Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga  Pemasyarakatan  di  Lapas  Kelas  IIB  Siborongborong  dilakukan dalam  jangka  pendek,  menengah  dan  jangka  panjang.  Penanganan Overcrowded  dalam  jangka  pendek  dilakukan  dengan  pemberian  remisi, pemberian  pembebasan  bersyarat,  dan  redistribusi  narapidana  sedangkan dalam  jangka  menengah  dilakukan  dengan  peningkatan  sumber  daya manusia  dan  pemenuhan  sarana  prasarana  di  Lapas  Kelas  IIB Siborongborong.  Penanganan  Overcrowded  dalam  jangka  panjang dilakukan dengan penambahan atau pembangunan kamar hunian baru. Hal tersebut dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11  Tahun  2017  Tentang  Grand  Design  Penanganan  Overcrowded  pada
Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong  yaitu  keterbatasan  jumlah  sumber  daya  manusia  petugas pemasyarakatan,  minimnya  ketersediaan  ruang  hunian  di  Lapas, keterbatasan anggaran dan koordinasi antara lembaga penegak hukum.

## Rekomendasi
1. Perlu adanya kerjasama dengan  pihak ketiga dalam pelaksanaan penanganan overcrowded dalam jangka menengah dan jangka panjang
2. Diperlukan perbaikan ketentuan hukum terkait tindak pidana ringan dan kasus penyalahgunaan  narkoba  untuk  tidak  dijatuhi  pidana  penjara.  Pelaku  dengan tindak  pidana  ringan  dapat  diserahkan  kepada  Dinas  Sosial  untuk  diberikan pembinaan sedangkan bagi penyalahguna narkoba dapat dilimpahkan ke panti rehabilitasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pembahasan  RUU  KUHP  yang  sedang dirumuskan oleh Pemerintah RI dan Komisi III DPR RI. Pihak yang menjadi subjek  dalam  implementasi  grand  design  penanganan  overcrowded  adalah Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, 2007. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta;
Sinar Grafika.
Andi Hamzah. 2005,Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya
Paramita.
Arsheldon, S., Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 14 (1), 1–26. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553
Barda Nawawi Arief. 2000. Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Dini Ramayani, D. R. (2020). Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada Kondisi Over Crowded Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang. J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 6 (1), 52. https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.652
Fadhil, M. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan . Hamzah Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita
Hardiansyah. (2018). Kulitas Pelayanan Publik . Gava Media.
Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. Journal of Chemical Information and Modeling , 8 (9), 1–58.
Indonesia, R. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia , 969 , 90.
Jazuli, A., & Penelitian, B. (2021). PEMBENTUKAN SATUAN KERJA BARU PEMASYARAKATAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGATASI OVERCROWDED ( Establishment Of New Work Units Of Correctional As
An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded ) Abstrak Abstract . Jimly Asshidiqe, 1996.Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia, Bandung; Angkasa
Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga
Pemasyarakatan Di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , 1–6.
Mahrus Ali. 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Mccarthy, B. J. (1987). Responding to the Prison Crowding Crisis: The Restructuring of a Prison System. Criminal Justice Policy Review , 2 (1), 3–
20. https://doi.org/10.1177/088740348700200102
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta.
M. Sholehhudddin, 2007. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.23.
Priyatno Dwidja. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama Renggong Ruslan. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Rizky, B. (2020). Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (3), 655–665.
Rofifah, D. (2020). 済無 No Title No Title No Title. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 1 , 12–26.
Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.
Sosiohumaniora , 18 (2), 131–137. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947
Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (1), 201–208. Tirtaatmidjaja. 1955.Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Fasco.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  No.  11 Tahun  2017  Tentang  Grand  Design  Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan