Otonomi  daerah  tidak  saja  berpengaruh terhadap  perubahan  pengelolaan  keuangan daerah,  tetapi  juga  telah  merambah  pada pengolaan  keuangan  Rumah  Sakit  Umum Daerah  (RSUD).  Beberapa  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  yang  telah  mapan, sedikit  demi  sedikit  berusaha  melepaskan diri  dari  ketergantungannya  kepada  stake holdernya yaitu pemerintah daerah. Keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum,  disambut  baik  oleh  beberapa Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) tersebut,  sebagai  langkah  awal  untuk menjadi  RSUD  yang  mandiri.  Pemerintah memberlakukan beberapa organisasi Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) sebagai  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD)  hingga  mendorong  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  untuk  melakukan pembangunan  sistem  informasi  akuntansi baru  untuk  meningkatkan  kinerja  mereka sebagai bentuk akuntabilitasnya pada masyarakat.
Pengukuran  kinerja  adalah  suatu bentuk  pelaksanaan  akuntabilitas  RSUD dari  penerapan  konsep  new  public management  dalam  rangka  reformasi birokrasi di Indonesia. Pengukuran kinerja  menyediakan  hasil-hasil  kegiatan yang  dapat  menggambarkan  apa  yang sebenarnya  telah  dilakukan  dan  dicapai oleh  rumah  sakit  daerah  sehingga  dapat mengidentifikasi  peluang  dan  tantangan untuk  pengembangan  rumah  sakit  (Shaw C, 2003).
New  public  management sebagai salah  satu  pendekatan  dominan  dalam manajemen  sektor  publik,  menggunakan serangkaian  strategi  guna  meningkatkan kinerja  lembaga-lembaga  sektor  publik yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kompetensi  dari  lembaga-lembaga  sektor publik  tersebut  (Fatemi  dan  Behmanesh, 2012). New  public  management menuntut pemerintah  untuk  menciptakan  sistem pengendalian  manajemen  pada  sektor publik agar dapat mencapai efisiensi serta mampu  bersaing  dalam  era  globalisasi

## Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
RENI FARWITAWATI 1 ; SOUVYA FITRHRIE 2 ; MASIRUN 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : reni@unilak.ac.id
Abstract :  The  issuance  of  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  61  of  2007 concerning  Technical  Guidelines  for  Financial  Management  Patterns  for  Regional  Public Service Bodies requires that local governments adopt PPK-BLUD in hospital management in order to improve health services for the community. This study aims to see the differences in the  service  performance  of  Bengkalis  Hospital  before  and  after  BLUD  status.  The  service performance  analyzed  was  BOR,  ALOS,  TOI,  BTO,  GDR,  and  NDR.  This  research  uses quantitative  research  methods.  The  performance  of  the  service  before  the  PPK-BLUD implementation will  be analyzed and compared with the service performance after the PPK- BLUD  implementation  using  the  Wilcoxon  sign  rank  test,  to  test  each  variable.The  results showed  that  there  was  no  difference  in  the  service  performance  of  the  Bengkalis  Regional General Hospital (RSUD) before and after the implementation of PPK-BLUD. This is because the Bengkalis Hospital has not been able to take advantage of the flexibility provided by the PPK-BLUD optimally.
Keywords: Service Performance, Non-Financial Ratios, PPK-BLUD
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
58
dengan menggunakan informasi akuntansi. Salah satu upaya memenuhi tuntutan dari  penerapan new  public  management tersebut  dikeluarkanlah  beberapa  peraturan perundangan  yang  diantaranya  adalah  : Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara dimana salah satunya  mengatur  tentang  pembentukan badan layanan umum seperti yang tercantum  pada  pasal  1  ayat  (23)  yang berbunyi  “Badan  Layanan  Umum  adalah instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa mengutamakan  mencari  keuntungan  dan dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas”. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  pada  Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan bahwa “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  pemerintah  ini,  sebagai pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan keuangan negara pada umumnya”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah.
Penyebab
munculnya
Pola
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  ini  karena adanya  pandangan  bahwa  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penyedia  layanan  masyarakat  selama  ini tidak diberikan keleluasaan dalam melakukan  pengelolaan  keuangan.  Seluruh pendapatan SKPD harus disetorkan terlebih dahulu  ke  kas  daerah  sebagai  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) baru kemudian SKPD mengajukan  rencana  anggaran  untuk dapat  mencairkan  dana  tersebut.  Terdapat asumsi  yang  mengatakan  bahwa  ada banyak potensi pendapatan yang seharusnya  dapat  langsung  digunakan untuk  pengelolaan  SKPD  terkait  namun tidak dapat dimaksimalkan. Menurut Waluyo (2011) fleksibilitas yang dimiliki Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu pendapatan  dan  belanja,  pengelolaan  kas, pengelolaan  piutang  dan  utang,  investasi, pengadaan  barang  dan  jasa,  akuntansi, remunerasi, surplus/defisit, dan pengelolaan kepegawaian berupa pengangkatan  pegawai  baik  PNS  maupun Non  PNS.  Reformasi  keuangan  negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran tradisional menjadi pengganggaran  berbasis  kinerja  agar penggunaan  dana  pemerintah  menjadi berorientasi  pada  output.  Perubahan  ini sangat  penting  karena  kebutuhan  dana yang  makin  tinggi  tetapi  sumber  daya pemerintah  terbatas.  Penganggaran  ini dilaksanakan  oleh  pemerintahan  modern di  berbagai  negara.  Mewirausahakan pemerintah  ( government  entrepreneur ) adalah paradigma untuk mendorong peningkatan  pelayanan  oleh  pemerintah yang  merupakan  juga  salah  satu  elemen dalam new pubic management .
Menurut  Sandiwara  (2014)  dalam penelitiannya  pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Saiful  Anwar  Malang  (RSAA) memberikan  kesimpulan  bahwa  tidak ditemukan perbedaan yang berarti tentang perubahan sistem keuangan RSSA setelah dijadikan  BLUD  hal  ini  dikarenakan terlalu  banyaknya  kegiatan  yang  berbeda setiap  tahunnya  sehingga  rumah  sakit kurang  terfokus  pada  hasil  kinerja  yang telah ditetapkan.
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis  merupakan  rumah  sakit  milik Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis yang  telah    menerapkan  pengelolaan keuangan  BLUD  sejak  Januari  2016 berdasarkan    Surat  Keputusan  Bupati
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati, Souvya Fitrhrie, Masirun)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 4, No. 1, Jan 2021 59 Bengkalis Nomor 530/KPTS/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang penetapan  RSUD  Bengkalis  sebagai  Badan Layanan
Umum
Daerah. Dengan
menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan BLUD, RSUD Kabupaten Bengkalis diharapkan  akan  semakin  meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
Pengukuran  kinerja  sektor  publik dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  maksud. Pertama,  untuk  membantu  memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah  berfokus  pada  tujuan  dan sasaran  program  unit  kerja.  Hal  ini  pada akhirnya  akan  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  organisasi  sektor  publik  dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran  kinerja  sektor  publik  digunakan untuk  pengalokasian  sumber  daya  dan pembuatan  keputusan.  Ketiga,  ukuran kinerja  sektor  publik  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pertanggungjawaban  publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Penilaian kinerja pada RSUD Bengkalis telah dilakukan dengan ditetapkan target kinerja sesuai dengan visi dan  misi  yang  dicanangkan  dalam  rencana strategis  rumah  sakit  setelah  BLUD. Kinerja  RSUD  Bengkalis  setelah  menjadi BLUD  bila  dibandingkan  dengan  kinerja sebelum  ditetapkan  menjadi  BLUD,  dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1: Kinerja  RSUD    Bengkalis    Pada
Tahun 2013-2018 URAIAN SEBELUM BLUD SESUDAH BLUD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kinerja pendapatan (%) 92.64 265.54 143.80 73.53 70.79 109.09 Kinerja beban (%) 92.57 91.92 90.88 81.24 75.88 91.48 Rasio Likuiditas (%) 3411,05 60,22 67,21 4,18 0,92 4,42 Rasio Aktivitas (%) 164 122 161 160 191 64 Rasio Profitabilitas (%) -0,27 -0,21 -0,81 -0,67 -0,61 -0,58 BOR (%) 51,1 58,75 60,53 64,99 50,97 55,35 ALOS (hari) 3,5 3,8 3,3 3,21 3,56 3,79 TOI (hari) 2,5 3 2,15 2.05 3.51 3,04 BTO (kal) 49 49 65 69.36 51.03 53,53
Sumber:  RSUD  Bengkalis,  2020  (data diolah)
Dari  table  1  diatas  dapat  dilihat bahwa  rasio  kinerja  pendapatan  sebelum BLUD  terkecil  pada  tahun  2013  yaitu 92,64% dengan jumlah pendapatan sebesar  Rp.15.586.132.990  dari  target yang di canangkan sebesar Rp.16.824.257.000  dan  yang  terbesar adalah  tahun  2014  yaitu  265,54%  dengan pendapatan  sebesar  Rp.34,520,691,043 dengan target sebesar Rp 13.000.000.000,-.  Setelah  menjadi  BLUD kinerja  pendapatan  sebaliknya  menjadi turun  dengan  terkecil  pada  tahun  2016 yaitu  3,53%  dengan  jumlah  pendapatan sebesar  Rp.34,709,284,314  dibandingkan dengan target sebesar Rp.47,206,955,682,-  dan  rasio  kinerja pendapatan  yang  terbesar  adalah  pada tahun  2018  yaitu  dengan  rasio  sebesar 109,09%  dengan  jumlah  pendapatan sebesar  Rp.60,063,402,819    dibandingkan target yang hanya
sebesar Rp.55,060,000,000.  Pada  rasio  kinerja beban  seperti  pada  tabel  diatas  setelah menjadi BLUD terlihat juga lebih semakin menurun. Dimana sebelum BLUD  rasio  masih  diatas  90%  namun pada  tahun  pertama  dan  kedua  setelah menjadi  BLUD  terlihat  rasio  beban menurun dibawah 90%.
Kinerja  pelayanan  juga  belum menunjukkan hasil yang kurang memuaskan  bila  dilihat  data  diatas  pada variabel Average  length  of  stay yang menunjukkan tingkat  efisiensi,  juga  dapat memberikan  gambaran  mutu  pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan  yang  lebih  lanjut.  Secara umum  nilai  ALOS  yang  ideal  antara  6-9 hari.  Kinerja  ALOS  pada  BLUD  RSUD Bengkalis  masih  dibawah  standar  yaitu masih  berkisar  antara  3-4  hari.  Juga  pada variabel Bed  occupancy  ratio terlihat pencapaian  kinerjanya  masih  statis  dan tidak  terlihat  progress  peningkatan  pada BOR  yang  seharusnya  sesuai  standar  dari adalah sebesar 60-85%. Hal tersebut akan memberikan  pertanyaan  apakah  mutu pelayanan yang diberikan sudah
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
60
maksimal?  dan  apakah  kinerja  pelayanan yang  diberikan  juga  telah  maksimal?  Dan bagaimana tingkat efisiensi pelayanan yang dilakukan?
Data diatas menunjukkan bagaimana kinerja finansial dan kinerja proses internal belum maksimal terealisasi sehingga menimbulkan  persepsi  bahwa  penetapan BLUD  belum  dapat  meningkatkan  kinerja entitas dan penerapan new public management belum  dapat  meningkatkan kinerja  dan  akuntabilitas  entitas  sektor publik  yang  masih  harus  ditingkatkan. Apakah wacana government enterpreneurship dalam pembentukan PPK- BLUD  masih  hanya  sebatas  wacana  dan belum  dapat  diterapkan  secara  maksimal dalam  meningkatkan  kinerja  pelayanannya kepada  masyarakat?  Hal  ini  merupakan pertanyaan  yang  menggelitik  untuk  dapat dijawab.
Peraturan perundangan seperti tersebut  diatas  yang  telah  diregulasikan, baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah sebenarnya  ingin  membuat  kinerja  SKPD meningkat  setelah  diberikan  status  sebagai BLUD. Kepatuhan pada aturan perundangan merupakan kunci dalam peningkatan  kinerja  BLUD.  Sejauh  mana kepatuhan  akan  perundangan  di  RSUD Bengkalis  dalam  pelaksanaan  PPK-BLUD menjadi pertanyaan yang menggelitik untuk diteliti. Perbandingan kinerja diatas menjadi  dasar  dalam  melakukan  penelitian ini  dengan  melakukan  uji  beda  terhadap kinerja  BLUD  pada  saat  sebelum  menjadi BLUD dan setelah menjadi BLUD.
New  Public  Management (NPM) dengan  perangkat-perangkat  manajemen baru  seperti controlling,  benchmarking dan lean  management aktivitas  pemerintah. NPM  dipandang  sebagai  suatu  pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan  pengetahuan  dan  pengalaman yang  diperoleh  dalam  dunia  manajemen dan  disiplin  yang  lain  untuk  meningkatkan efisiensi,  efektivitas  kinerja  pelayanan publik pada birokrasi modern.
NPM  berfokus  pada  manajemen sektor  publik  yang  berorientasi  pada
kinerja,  bukan  berorientasi  kebijakan. Penggunaan  paradigma  NPM  tersebut menimbulkan  beberapa  konsekuensi  bagi pemerintah  diantaranya  adalah  tuntutan untuk  melakukan  efisiensi,  pemangkasan biaya,  dan  kompetensi  tender.  NPM memberikan perubahan manajemen sektor publik  yang  cukup  drastis  dari  sistem manajemen  tradisional  yang  terkesan kaku,  birokratis,  dan  hierarkis  menjadi model  manajemen  sektor  publik  yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama  dalam  hal  hubungan  antara pemerintah dengan masyarakat. (Mardiasmo, 2004:78)
Kinerja non keuangan dapat diukur menggunakan  aspek  pelayanan  yang dilakukan berdasarkan data/ hasil perhitungan  layanan  BLU  pada  tahun yang  akan  dinilai  dan  disampaikan  oleh menteri/  pimpinan  lembaga/  pemimpin BLU  kepada  Menteri  Keuangan;  Direktur Jenderal  Perbendaharaan.  Adapun  data/ hasil  perhitungan  tersebut  disampaikan paling  lamba  akhir  semester  1  anggaran tahun berikutnya
Menurut Buku Petunjuk Pengisian, Pengolahan,  dan  Penyajian  Data  Rumah Sakit  (Depkes  RI:2005)  salah  satu indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kinerja  pelayanan  rumah  sakit adalah  indikator  efisiensi  pelayanan. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap.
Bed Occupancy Rate (BOR) .
BOR  adalah  prosentase  pemakaian tempat  tidur  pada  periode  tertentu. Menurut Sudra (2010:44) BOR merupakan  angka  yang  menunjukkan prosentase  penggunaan  TT  di  unit  rawat inap  (bangsal).  Indikator  ini  memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan  tempat  tidur  di  rumah  sakit. Nilai  parameter  BOR  yang  ideal  adalah antara  60-85%  (Depkes  RI,  2005). Adapun rumus BOR adalah:
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati, Souvya Fitrhrie, Masirun)
Vol. 4, No. 1, Jan 2021

## BOR=
Bed Turn Over (BTO) .
Menurut  Departemen  Kesehatan  RI (2005),  BTO  adalah  frekuensi  pemakaian tempat  tidur  pada  satu  periode,  berapa  kali tempat  tidur  dipakai  dalam  satu  satuan waktu  tertentu.  Manurut  Sudra  (2010:52) menunjukkan  rerata  jumlah  pasien  yang menggunakan  setiap  TT  dalam  periode tertentu.  Idealnya  dalam  satu  tahun,  satu tempat  tidur  rata-rata  dipakai  40-50  kali. Adapun rumus BTO adalah:
BTO = =
Turn Over Interval (TOI) .
Menurut  Departemen  Kesehatan  RI (2005),  TOI  adalah  rata-rata  hari  dimana tempat tidur tidak  ditempati  dari  telah  diisi ke  saat  terisi  berikutnya.  Menurut  Sudra (2010:3) TOI menunjukkan rata-rata jumlah  hari  sebuah  TT  tidak  ditempati untuk  perawatan  pasien.  Indikator  ini memberikan  gambaran  tingkat  efisiensi penggunaan  tempat  tidur.  penggunaan tempat tidur. Idealnya, tempat tidur kosong tidak  berisi  pada  kisaran  1-3  hari.  Adapun rumus dari TOI adalah:
TOI
= =
Average Length Of Stay (ALOS) .
Menurut  Departemen  Kesehatan  RI (2005),  ALOS  adalah  rata-rata  lama  rawat seorang  pasien.  Indikator  ini  disamping memberikan  gambaran  tingkat  efisiensi, juga  dapat  memberikan  gambaran  mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis  tertentu  dapat  dijadikan  hal  yang perlu  pengamatan  yang  lebih  lanjut.  ALOS Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. Adapun rumus dari ALOS adalah:
ALOS= =
Gross Death Rate (GDR) .
GDR  merupakan  angka  kematian umum  untuk  setiap  1.000  penderita  keluar.
Ukuran ini bersifat kasar karena merupakan angka campuran yang komponen penyusunannya
adalah kelompok-kelompok  pasien  dengan  jenis intensitas  penyakit  yang  berbeda.  Adapun rumus GDR adalah:
GDR =
Net Death Rate (NDR) . NDR merupak an  jumlah  angka  kematian  yang terjadi  dalam  waktu  48  jam  setelah dirawat untuk tiap 1.000 penderita keluar. Adapun rumus dari NDR adalah:
NDR =
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian  dan  menjadi  pedoman  dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa laporan keuangan rumah sakit  sebelum dan setelah  menerapkan  PPK-BLUD.  Dengan tanggal  penetapan  PPK-BLUD  yaitu  tahun 2016  sebagai  batas  periode  sebelum  dan setelah  penerapan  PPK-BLUD  pada  RSUD Bengkalis.  Teknik  analisa  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuantitatif dengan pengujian statistik menggunakan uji wilcoxon rank test.
.

## HASIL
Rasio non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini pengukurannya menggunakan indikator
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
62
efisiensi  pelayanan.  Menurut  buku  petunjuk pengisian,  pengolahan,  dan  penyajian  data rumah  sakit  (Depkes  RI;2005),  salah  satu indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kinerja  pelayanan  rumah  sakit adalah indikator efisiensi pelayanan. Indikator-indikator  tersebut  bersumber  dari sensus harian rawat inap.
Pengukuran  rasio  non  keuangan  pada RSUD Bengkalis sebelum mengimplementasikan  PPK-BLUD  dapat dilihat pada
lampiran. Tabel 2 memperlihatkan  hasil  pengukuran  rasio  non keuangan sebelum implementasi PPK-BLUD pada RSUD Bengkalis Periode 2013-2018.
Tabel 2  Rasio  Non  Keuangan  Sebelum
Implementasi PPK-BLUD Rasio 2013 2014 2015 BOR 51,1%  58,75% 60,53% ALOS 3,5 hari  3,8 hari 3,3 hari TOI 2,5 hari 3 hari  2,15 hari BTO 49 kali 49 kali 65 kali GDR 27,9% 5,9% 23,21% NDR 8,0% 1,2% 6,95% Sumber  :  Diolah  dari  Laporan  Keuangan
Periode 2013-2015
Tabel 3 memperlihatkan hasil pengukuran  rasio  non  keuangan  setelah implementasi PPK-BLUD pada RSUD Bengkalis Periode 2013-2018. Tabel 3   Rasio Non Keuangan Setelah Implementasi PPK-BLUD Rasio 2016 2017 2018 BOR 64,99% 50,97% 55,35% ALOS 3,21 hari 3,56 hari 3,79 hari TOI 2.05 hari 3.51 hari 3,04 hari BTO 69.36 kali  51.03 kali  53,53 kali GDR 19.95% 27.11% 33,4% NDR 16% 11.03% 14,9%
Sumber  :  Diolah  dari  Laporan  Keuangan Periode 2016-2018
Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik non parametrik yaitu uji Wilcoxon sign rank test . Wilcoxon rank test untuk mengetahui apakah terjadi  perbedaan  pada  setiap  variabel  non keuangan  pada  RSUD  Bengkalis  sebelum dan  setelah  mengimplementasikan  PPK- BLUD.
Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon Rank Test Variabel Z hitung S ig Rasio BOR 0,000 1,000 Rasio ALOS 0,000 1,000 Rasio TOI -1,069   0,285 Rasio BTO -0,535   0,593 Rasio GDR -1,069   0,285 Rasio NDR -1,604   0,109 Sumber: Data sekunder diolah, 2020

## PEMBAHASAN
Secara umum tidak terdapat perbedaan  kinerja  non  keuangan  antara sebelum  dan  sesudah  menerapkan  PPK- BLUD.  Tidak  adanya  perbedaan  kinerja non keuangan lebih disebabkan karena:

## Indeks BOR
BOR  di  RSUD  Bengkalis  masih berkisar  pada  indeks  sebesar  50%  sampai dengan  65%.  Menurut  Indikator  Kinerja utama Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia  bahwa  indeks  BOR seperti  diatas  adalah  telah  mencapai  nilai ideal  bagi  suatu  rumah  sakit  daerah.  Nilai ideal  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes  RI adalah  sebesar  60%  -  85%.    Tingkat  BOR sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kunjungan dan jumlah penetapan tempat tidur.
Pencapaian  BOR  pada  tingkat  ideal yang  minimal  masih  bisa  ditingkatkan  lagi namun  kendala-kendala  menuju  tingkat BOR  yang  maksimal  sesuai  dengan Kemenkes masih harus dihadapi.
Kendala-kendala  tersebut  adalah: Masih  banyaknya  sarana  dan  prasarana rumah  sakit  yang  sudah  termasuk  berumur tua  dan  sudah  tidak  layak  pakai  seperti gedung  perawatan  dan  alat-alat  medis penunjang sehingga mengurangi daya saing rumah sakit. Sumber daya rumah sakit yang sangat  majemuk  dan  banyak  memerlukan keterampilan khusus seperti tenaga perawat khusus  dan  dokter  spesialis  konsultan  yang sangat minimal.
Indeks ALOS Indeks ALOS pada RSUD
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Reni Farwitawati, Souvya Fitrhrie, Masirun)
Bengkalis  berkisar  pada  angka  3-4  hari sedangkan  angka  ideal  yang  diatur  oleh Kemenkes  RI  adalah  sebesar  6-9  hari. Menurut  manajemen  rumah  sakit,  ALOS yang  masih  dibawah  indeks  yang  ditetapkan oleh  Kemenkes  RI  lebih  banyak  disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Beberapa kasus pasien  yang  harusnya  dapat  ditangani  pada fasilitas kesehatan tingkat 1 seperti Puskesmas  ataupun  Klinik  lebih  memilih dirawat  di  rumah  sakit  sehingga  tingkat jumlah  hari  perawatan  menjadi  pendek. Lebih  banyak  kasus  yaitu  sebesar  40% jumlah  kunjungan  rawat  inap  lebih  memilih pulang paksa sebelum dinyatakan diperbolehkan  pulang  oleh  dokter  yang merawat.  Penyebab  pulang  paksa  ini  lebih dikarenakan faktor budaya daerah antara lain karena  ada  acara  keluarga,  hari  raya,  akan dibawa  ke  pengobatan  alternatif  dan  lain sebagainya sehingga waktu perawatan menjadi singkat.
Indeks TOI Indeks  TOI  pada  RSUD  Bengkalis adalah  sebesar  2-3  hari.  Indeks  ini  sudah menjadi  standar  yang  baik  sesuai  dengan ketentuan  oleh  Kemenkes  RI  adalah  sebesar 1-3  hari.  Dari  indeks  diatas  di  RSUD Bengkalis  tempat  tidur  tidak  ditempati  dari telah  diiisi  sampai  ke  saat  terisi  berikutnya sepanjang  2-3  hari.    Hal  ini  menyatakan bahwa  tingkat  efisiensi  penggunaan  tempat tidur sudah cukup baik yang artinya bahwa empat  tidur  tidak  terpakai  hanya  2-3  hari saja.
Indeks BTO Indeks  BTO  di  RSUD  Bengkalis adalah  sebesar  51-69  hari  belum  sesuai dengan  angka  yang  ideal  menurut  Peraturan Kemenkes RI adalah sebesar 40-50 hari. Hal ini  menandakan  bahwa  setiap  tahunnya tempat  tidur  di  RSUD  Bengkalis  dipakai sebanyak  51-69  kali.  Hal  ini  menandakan tingkat  efisiensi  belum  sesuai  dengan Peraturan Kemenkes RI.
Indeks GDR dan NDR Indeks  GDR  (20%-33%)  dan  NDR
(11%-16%)  di  RSUD  Bengkalis  telah sesuai  dengan  angka  yang  ideal  menurut Peraturan  Kemenkes  RI  adalah  sebesar  0- 45%  untuk  GDR  dan  0-25%  untuk  NDR. Hal ini menandakan bahwa mutu pelayanan yang  diberikan  kepada  pasien  di  RSUD Bengkalis sudah cukup baik.

## SIMPULAN
Dari  analisis  data  yang  dilakukan dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini mengenai  analisis  kinerja  non  keuangan sebelum  dan  sesudah  penerapan  PPK- BLUD  yaitu  studi  kasus  pada  RSUD Bengkalis  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Tidak terdapat perbedaan Bed Occupancy  Ratio (BOR)  sebelum dan  sesudah  menerapkan  PPK- BLUD di RSUD Kabupaten Bengkalis
2. Tidak  terdapat  perbedaan Average Length  Of  Stay (ALOS)  sebelum dan  sesudah  menerapkan  PPK- BLUD di RSUD Kabupaten Bengkalis
3. Tidak terdapat perbedaan Turn Over Interval (TOI) sebelum dan sesudah menerapkan  PPK-BLUD  di  RSUD Kabupaten Bengkalis
4. Tidak  terdapat  perbedaan Bed  Turn Over (BTO)  sebelum  dan  sesudah menerapkan  PPK-BLUD  di  RSUD Kabupaten Bengkalis
5. Tidak  terdapat  perbedaan Gross Death  Rate (GDR)  sebelum  dan sesudah menerapkan PPK-BLUD di RSUD Kabupaten Bengkalis
6. Tidak terdapat perbedaan Net Death Rate (NDR)  sebelum  dan  sesudah menerapkan  PPK-BLUD  di  RSUD Kabupaten Bengkalis
Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
64

## DAFTAR RUJUKAN
Chrishartoyo,  Khairana  Amalia.  dkk.  2017. Analisi  Kinerja  Keuangan  dan  Non Keuangan  Rumah  Sakit  Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum
Daerah  (Studi  Kasus  pada  Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004-2015). ProBank:  Jurnal  Ekonomi  dan
Perbankan. Vol. 2.No.1.
Ghozali,  Iman.  2016.  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS  23.  Edisi  8.  Badan  Penerbit Undip: Semarang.
Indra  Tama,  Annafi,  dkk.  (2019).  Kajian
Kemampuan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai  Badan Layanan  Umum  Dan  Pengaruhnya terhadap  Kualitas  Pelayanan.  Jurnal
PETA, Vol. 4, No. 1
Pahala, Indra, dkk. 2016. Financial
Accountability  on  Public  Service Agency  (BLU):  Phenomenological study  at  the    State  University  of Jakarta.  Review  of  Integrative Business  and  Economics  Research, Vol. 5, no. 2, pp.11-27
Pratami,  Dhita  Ayu  dkk..  2014.  Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat
Sebelum dan sesudah Badan Layanan  Umum  Daerah.  Student Reserch Article. UNEJ Repository.
Permendagri,  No.  61.  2007.  Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri,  No.  79.  2018.  Badan  Layanan Umum Daerah. Permenkeu. No.76. 2008. Pedoman Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan
Nomor  Per-34/PB/2014.    Pedoman
Penilaian  Kinerja  Badan  Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.
PP Nomor 23, 2005. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
PP Nomor 74, 2012. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perubahan atas PP Nomor  23 Tahun 2005.
Nurnings,  Reza  Aril  Ahri,  Samsualan,
2018. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  Daerah  (PPK- BLUD)  Di  RSUD  Haji  Makassar. Jurnal Ilmiah Kesehatan
Diagnosis.  Vol.  12  NO.  3  Tahun 2018. Hal. 311-316.
Ratnawati,  Varida  Tri  Eka  et  al..  2016. Financial Performance Analysis Of Hospital  Dr.  Moewardi  Surakarta Before  And  After  Defined  As  A Regional  Public  Service  Agency. E-Jurnal Excelent. Vol. 2 No.2.
Sugiono,
2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D).
Bandung: Alfabeta.
Susandi,  Nyoman  Trio,  dkk.  2017.  Kinerja Keuangan  Dan  Efisiensi  Proses Internal  Sebelum  Dan  Sesudah Penerapan
PPK-BLUD Pada RSUD  Kab.  Klungkung.  E-Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas
Udayana 6.4
Trianasari,  Ely.  dan  Muhammad  Syafiie Idrus.  2012.  Evaluasi  Strategi RSUD  dr.  Syaiful  Anwar  Malang Sebelum  dan  Sesudah  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD). Jurnal  Ilmiah  FEB  Universitas Brawijaya Vol 1 No 02.