Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 202-223

## Beijing Treaty on Audiovisual Performances:
Sudah Konsistenkah Hukum  Indonesia Pasca Ratifikasi?
Tia Andiani; Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: tia.andiani@gmail.com
Submission : 22 Februari 2022 Revision : 25 Mei 2022 Publication : 16 Juni 2022

## Abstract
This  article  discusses  Indonesia's  commitment  to  providing  legal certainty  for  audiovisual  performances  in  Indonesia.  This  article concludes that  there  is  no  consistency in  Indonesian  law  in  providing legal  protection  for  audiovisual  performances that  have  been  ratified by  Indonesia  through  Presidential  Regulation  No.  2  of  2020  on  the international  legal  instruments of  the  Beijing Treaty.  The  issuance  of Presidential Regulation Number 2 of 2020 does not necessarily provide legitimacy to apply these rules into Indonesian national law. Therefore, it is necessary to develop the law by establishing or changing copyright laws in accordance with the substance of the state's obligations in the Beijing Treaty for the protection of all parties involved in audiovisual performances.
Keyword: audiovisual performance; beijing treaty; international treaty
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  komitmen  Indonesia  dalam  memberikan kepastian  hukum  terhadap  pertunjukan  audiovisual  di  Indonesia. Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  belum  ada  konsistensi  hukum Indonesia  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  pertunjukan audiovisual  performance  yang  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  2  tahun  2020  atas  instrumen hukum  internasional  Beijing  Treaty.  Dengan  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  2  tahun  2020  tidak  serta  merta memberikan legitimasi untuk menerapkan kaidah tersebut ke dalam hukum  nasional  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan pengembangan  hukum  dengan  membentuk  atau  merubah  undang- undang  hak  cipta  sesuai  dengan  substansi  kewajiban  negara  dalam Beijing  Treaty demi  perlindungan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pertunjukan audiovisual perfomance.
Kata Kunci : audiovisual performance; beijing treaty; perjanjian internasional

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  komitmen  Indonesia terhadap  Beijing  Treaty  on  Audiovisual  Performance  2012 (Traktat Beijing 2012). Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa  perjanjian  internasional  adalah  kesepakatan  yang dicapai  anggota  masyarakat  internasional  yang  dimaksudkan untuk  menghasilkan konsekuensi  hukum  tertentu. 1 Indonesia sebagai  negara  merupakan  salah  satu  subjek  hukum internasional yang mempunyai kekuatan penuh (full capacity) untuk  mengusulkan  atau  untuk  duduk  sebagai  pihak  dalam suatu  perjanjian.  Indonesia  telah  menjadi  anggota  berbagai perjanjian  internasional  di  berbagai  bidang  salah  satunya  di bidang  hak  kekayaan  intelektual.  Namun  saat  ini  Indonesia
1 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes.  Pengantar Hukum  Internasional,  edisi  revisi.  Bandung:  PT.  Alumni.  2003. hal.117-119.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
hanya  mempunyai  aturan  dibidang  hak  cipta  dan  hak  terkait yang  belum  mengakomodir  perlindungan  hak  kekayaan intelektual secara penuh.
Perkembangan  media  di  era  komunikasi  sangat  pesat.  Hal tersebut memunculkan banyak konten kreator yang membuat berbagai macam konten berupa tontonan, penampilan bentuk lainnya,  serta  siaran  langsung  yang  bisa  disaksikan  oleh masyarakat  di  seluruh  dunia.  Hal  tersebut  yang  melahirkan suatu  perjanjian  internasional  Beijing  Treaty  on  Audiovisual Performances  2012.  Pasal  26  Traktat  Beijing  tentang pertunjukan  audiovisual  2012  menjelaskan  bahwa  traktat  ini akan  berlaku  tiga  bulan  setelah  30  pihak  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  telah  menyerahkan instrumen  ratifikasi  ataupun  aksesi.  Indonesia  menjadi  pihak ke-tiga puluh yang telah melakukan ratifikasi pada 28 Januari 2020.  Mengingat  hal  tersebut,  maka  traktat  ini  sudah  resmi berlaku secara hukum. Perumusan Traktat Beijing 2012 yang diselenggarakan di Bejing dengan dihadiri oleh perwakilan 96 negara.  Terhitung  hingga  Mei  2021  sudah  ada  42  pihak  yang melakukan ratifikasi ataupun aksesi.
Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  terhadap  Traktat Beijing  2012  tersebut  melalui  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pengesahan  Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing mengenai pertunjukan  Audiovisual).  Pasal  20  traktat  beijing  tentang pertunjukan audiovisual mencantumkan klausul Provisions on Enforcement  of  Rights  terkait  penegakan  hak.  Terkait penegakan  hak,  negara  peserta  harus  memastikan  bahwa undang-undangnya memuat prosedur penegakan yang efektif. Namun, Penegakan tersebut saat ini belum diterapkan, karena belum  adanya  prosedur  yang  efektif.  Sehingga,  hal  ini mengisyaratkan  bahwa  indonesia  belum  memiliki  komitmen
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dalam  menegakkan  aturan  yang  terdapat  dalam  Traktat Beijing tentang pertunjukan audiovisual. 2

## B. Pembahasan
1. Tinjauan  Komitmen  Indonesia  terhadap  Perjanjian

## Internasional
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1a)  Konvensi  Wina  1969, Perjanjian  internasional  adalah  persetujuan  yang  dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. 3 Setiap perjanjian internasional memiliki tahap- tahap  yang  harus  dilalui  untuk  terikat.  Konvensi  Wina  1969 dalam  Pasal  11  menyatakan  ada  beberapa  cara  untuk  terikat pada  suatu  perjanjian  diantaranya  dengan:  penandatangan (signature),  pertukaran  instrumen  yang  membentuk perjanjian  (excahnge  of  instrument  constituting  a  treaty), ratifikasi  (ratification),  akseptasi  (acceptance),  persetujuan atau aksesi (approval or accession), atau dengan cara lain yang disepakati (or by any other means is so agreed). 4
Indonesia termasuk negara yang aktif dalam mengikuti dan meratifikasi  perjanjian-perjanjian  kerjasama  dengan  negara- negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya. Pada dasarnya  kaidah  hukum  internasional  memiliki  perbedaan dengan  kaidah  hukum  nasional,  beberapa  ahli  menganggap bahwa  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  adalah  dua entitas sistem hukum yang berbeda satu sama lain, walaupun ada beberapa ahli yang menganggap sebagai satu kesatuan.
2 Hukum  Online.  Ratifikasi  Traktat  Beijing,  Indonesia Menunjukan  Komitmennya  untuk  Pelindungan  HAKI. https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8a97c3b183b/ratifikasi- traktat-beijing--indonesia-menunjukan-komitmennya-untuk- pelindungan-haki/ . diakses pada 10 April 2021, pukul 23.30 WIB.
3 Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2009. hal.28.
4 Ibid. hal. 109-110
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Saat perjanjian internasional sudah terbentuk, maka pihak yang  terikat  dengan  perjanjian  tersebut  memiliki  kewajiban untuk  menerapkan  perjanjian  internasional  dalam  hukum nasionalnya. Mengenai bagaimana bentuk produk hukum yang akan  dibentuk,  adalah  merupakan  permasalahan  domestik masing-masing pihak, terutama mengenai materi muatan atau subtansinya  yang  harus  disesuaikan  dengan  hukum  nasional masing-masing.
Ada empat parameter bentuk ketidakkonsitenan Indonesia dalam  menyikapi  hubungan    hubungan  antara  hukum internasional  dengan  hukum  nasional. 5 Pertama,  kedudukan hukum  internasional  dalam  suatu  sistem  hukum  nasional. Indonesia  tidak  secara  tegas  mengatur  kedudukan  hukum internasional  dalam  sistem  hukum  nasional.  Dasar pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011    tidak menyebutkan  perjanjian  internasional.  Sedangkan  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  11  yang  berbunyi  Presiden  dengan  Persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Kedua, permberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum  nasional.  Parameter  tersebut  menunjukan  bahwa Indonesia  mempraktikkan  pendekatan  inkorporasi  dan transformasi  untuk  memberlakuan  hukum  internasional, praktik  tersebut  cenderung  kepada  aliran  monisme, sedangkan  pada  pemberlakukannya  dilakukan  perubahan bentuk  dari  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional (transformasi) yang lebih cenderung pada dualisme. 6
5 Yosua  Yohanes  Robot  Simbawa  Umer.  “Implikasi  Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional”. Lex Et Societatis, Vol. VIII No 1. 2020. hal. 28-29.
6 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Ketiga,  penerapan  hukum  internasional  oleh  lembaga pengadilan. Penerapan yang dilakukan Indonesia dapat dinilai tidak  konsisten  terutama  oleh  lembaga  pengadilan.  Hal tersebut  tercermin  dari  contoh  kasus  terpidana  Eurico Guterres  yang  merupakan  mantan  Wakil  Panglima  Pasukan Pejuang  Integrasi  dalam  perkara  pidana  hak  asasi  manusia, yang  menunjukan  bahwa  majelis  hakim  Mahkamah  Agung langsung  merujuk  pada  perjanjian  internasional  tanpa tergantung pada peraturan perundang-undangan nasional. Hal tersebut mencerminkan aliran monisme. 7
Keempat, pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.  Adanya  pertentangan  antara  hukum  nasional dan  hukum  internasional  tersebut  tercermin  dalam  salah satunya  persoalan  mengenai  pajak  atas  penghasilan  warga negara  Indonesia  yang  bekerja  pada  Badan-Badan Internasional  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan pada Pasal 3 ayat (1) butir d menyatakan bahwa setiap Warga Negara  Indonesia  yang  bekerja  pada  organisasi  internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah termasuk subjek yang  dikenakan  pajak.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan norma  hukum  internasional  Convention  on  the  Privileges  and Immunities  of  United  Nations  1946  Article  18  section  b. Perjanjian  internasional  tersebut  telah  terlebih  dahulu diratifikasi  Indonesia  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  52 Tahun 1969. 8

## 2. Komitmen Indonesia terhadap Traktat Beijing
Perlindungan  terhadap  pelaku  pertunjukan,  produser  dan beberapa  pihak  terkait  lainnya  telah  diatur  dalam  Konvensi Internasional  untuk  Perlindungan  Pelaku  Pertunjukan,
7 Ibid. 8 Ibid.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Produser  fonogram  dan  Organisasi  Penyiaran  (International
Convention  for  the  Protection  of  Performers,  Producers  of Phonograms and Broadcasting Organization) yang disahkan di Roma  pada  26  Oktober  1961.  Traktat  Beijing  sendiri merupakan lanjutan dari konvensi tersebut dan mengakomodir berbagai hal dan hak bagi pelaku pertunjukan (performers)  yang  belum  dicantumkan  atau  terpenuhi  dalam
Konvensi tersebut.
Perbedaan dalam Traktat Beijing terletak pada hak siar dan komunikasi  publik.  Pemain  dapat  menyerahkan  hak remunerasi 9 ,  kepada  Direktur  Jenderal  WIPO  sehubungan dengan  kinerja    dialihkan  kepada  produsen.  Setiap kesepakatan  tentang  pengalihan  hak,  kesepakatan  harus dibuat  oleh  perwakilan    resmi  (baik  individu,  kolektif  atau bentuk  lainnya).  Pengalihan  hak  tersebut  para  pemain  dapat menetapkan  batasan  atau  pengecualian  yang  bertentangan dengan  penggunaan  spesifikasi  kinerja  secara  tidak  wajar merugikan  kepentingan sah para pemain. 10
Setelah  melakukan  ratifikasi,  maka  Indonesia  telah mengikatkan  diri  pada  Traktat  Beijing.  Terikatnya  Indonesia
9 Yang  dimaksud  dengan  remunerasi  adalah  uang  yang diberikan  sebagai  balas  jasa  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan, imbalan. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remunerasi diakses pada 18 April 2021, pukul 23.50 WIB.
10 Bagus  Fauzan,  dan  Miranda  Risang  Ayu.  “Perlindungan Hak  Cipta  Sinematografi  pada  Medium  Internet  menurut  Beijing Treaty dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia”. Acta Diurnal, Vol.  No.1. 2019. hal.64.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dengan  Traktat  Beijing  ini  akan  melahirakan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban.  Kewajiban  Indonesia  salah  satunya adalah  menjadikan  kaidah  pada  Traktat  Beijing  menjadi kaidah  hukum  nasional.  Pelaksanaan  perubahan  kaidah hukum  tersebut  dapat  dilihat  pada  salah  satu  teori  hukum perjanjian internasional yaitu teori transformasi.
Teori  transformasi  merupakan  teori  yang  berlandaskan dari  aliran  positivisme,  menyatakan  bahwa  hukum internasional  tidak  dapat  berlaku  secara  “ex  proprio  vigore” (tidak dapat berlaku secara langsung) dalam hukum nasional. Teori  ini  memiliki  konteks  bahwa  hukum  internasional  dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Berlakunya  hukum  internasional  kedalam  hukum  nasional harus  distransformasikan  melalui  adopsi  khusus.  Proses adopsi  khusus  itu  mencakup  perubahan  bentuk  dan  isinya yang disesuaikan dengan hukum nasional suatu negara. 11
Traktat  Beijing  dicetuskan  dalam  Konferensi  Diplomatik tentang Perlindungan mengenai Pertunjukan Audiovisual yang diselenggarakan  pada  20-26  Juni  2012  di  Beijing.  Traktat  ini merupakan modernisasi dan pembaharuan untuk perlindungan  di  era  digitalisasi  terhadap  penyanyi,  musisi, penari  dan  aktor  dalam  pertunjukan  audiovisual  yang sebelumnya  telah  dicantumkan  dalam  beberapa  perjanjian internasional. Beberapa perjanjian itu seperti  Konvensi Roma
11 F.Sugeng  Istanto.  Hukum  Internasional  Edisi  Revisi. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2014. hal. 12.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
1961  (Rome  Convention  1961)dan  Traktat  WIPO  mengenai Pertunjukan  dan  Rekaman  Suara  1996  (WIPO  Performances and Phonograms Treaty / WPPT 1996).
Traktat  Beijing  merupakan  peraturan  terkait  intelectual property  rights    atau  yang  lebih  dikenal  di  Indonesia  dengan istilah  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Hak  Kekayaan Intelektual  itu  sendiri  merupakan  konsep  tentang  hak, kekayaan,  dan  hasil  akal  budi  manusia.  Tidak  hanya  itu  Hak Kekayaan  Intelektual  juga  dapat  diartikan  sebagai  hasil  olah fikir  atau  kreativitas  manusia  yang  menghasilkan  suatu ciptaan  di  bidang  seni,  sastra,  ilmu  pengetahuan,  serta teknologi yang memiliki manfaat ekonomi. 12

## Traktat  Beijing  adalah  penyempurnaan  dari  The  WIPO
Phonograms and Performances Treaty (WPPT). Namun, dalam WPPT  tidak  ada  mekanisme  pengalihan  hak  ekonomi  kepada produser.  Mekanisme  tersebut  disempurnakan  oleh  Traktat Beijing  dalam  pasal  2-19,  diantaranya  penerimaan  manfaat perlindungan  (Pasal  3),  Perlakuan  Nasional  (Pasal  4),  Hak Moral  (Pasal  5),  Hak  Ekonomi  Pelaku  Pertunjukan  atas Pertunjukan  yang  Tidak  Difiksasi  (Pasal  6)  Hak  Reproduksi (Pasal 7), Hak Distrubusi (Pasal 8), Hak Penyewaan (Pasal 9), Hak Penyediaan Fiksasi Pertunjukan (Pasal 10), Hak Penyiaran dan  Komunikasi  ke  Publik  (Pasal  11),  dan  Pengalihan  Hak
12 Khoirul Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang : Setara Press. 2017. hal. vii.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
(Pasal  12).  Dengan  adanya  mekanisme  ini,  maka  banyak  hal lainnya yang menjadi keunggulan dari traktat ini.
Selain  dalam  konvensi  WIPO,  Ketentuan  mengenai  Hak Kekayaan  Intelektual  dapat  ditemukan  dalam  TRIPs  (Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Organization).  Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa cabang secara umum, pembagian  tersebut  mengacu  pada  TRIPs  (Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Organization)  yang  berada dibawah WTO. 13 adapun elemen pokok perlindungan menurut TRIPs diantaranya : a) Hak cipta (copyright and related right), b)  Merek  dagang  (trade  mark),  c)  Indikasi  Geografis (geographical  indicators),  d)  Desain  industri  (industrial design),  e)  Paten  (patent),  f)Desain  tata  letak  sirkuit  terpadu (design of integrated circuits), g) Informasi tertutup (protection of undisclosed information).
Pengaturan  mengenai  hak  cipta  dalam  hukum  nasional Indonesia  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  yang  sebelumnya  Undang-Undang  Nomor    19  Tahun 2002  telah  menjelaskan  pengertian  Hak  Cipta  yang  terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yaitu
“Hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Berdasarkan  pengertian  diatas,  hak  cipta  merupakan  hak eksklusif  bagi  pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta  untuk dapat  mengumumkan  ataupun  memperbanyak  ciptaannya, hak  tersebut  timbul  secara  otomatis  setelah  suatu  ciptaan dilahirkan.
Suatu  ciptaan  pasti  selalu  diawali  dengan  ide,  tetapi  yang dapat  dilindungi  haruslah  merupakan  ekspresi  ataupun perwujudan dari ide tidak bisa hanya bersifat ide saja. Wujud dari ide tersebut haruslah dalam bentuk nyata atau berwujud (dalam  literatur  asing  sering  disebut  fixation).  Adapun perbedaan  antara  ide  dan  perwujudan  ide  (fixation),  apabila sesorang  mempunyai  ide  menulis  pengalaman  hidup  dalam bentuk  karya  sastra  seperti  novel,  maka  cerita  pengalaman tersebut  tidak  akan  mendapat  perlindungan,  namun  ketika sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  tulisan  berupa  novel  maka secata otomatis akan timbul hak cipta. 14
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  pada  Pasal  1  ayat (2)  dan  (3)  menyebutkan  syarat  perlindungan  suatu  ciptaan diantaranya;  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni, dan sastra; berwujud atau bentuk nyata; bersifat orisinil; bersifat  khas  dan  pribadi.  Undang-Undang  tersebut  juga menjelaskan  mengenai  hak  eksklusif  dalam  hak  cipta  yang terbagi menjadi 2 macam yaitu hak cipta pada pasal 1 ayat (2)
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dan (4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta; hak terkait (neighbouring  rights)  pada  pasal  1  ayat  (5)  meliputi  pelaku pertunjukan,  produser  fonogram,  atau  lembaga  penyiran. Pasal 20 juga menjelaskan hak terkait meliputi:
a. Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
b. Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
c. Hak ekonomi Produser Fonogram.
d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.
Pengaturan  tentang  hak  cipta  hanya  tercantum  dalam Undang-Undang tersebut, kendatinya Undang-Undang tersebut  belum  dapat  mengakomodir  perlindung  bagi  pelaku pertunjukan,  terutama  pertunjukan  audiovisual.  Adapun pertunjukan audiovisual dapat dimaknai sebagai segala bentuk pertunjukan  yang  dapat  didengar  dan  dilihat  secara bersamaan kemudian dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
HKI selalu dikaitkan dengan monopoli, karena hanya pihak yang  memiliki  hak  tersebut  yang  dapat  mempergunakannya. Dimas  Dwi  Hasta  Surya  memaparkan  beberapa  alasan mengapa HKI indentik dengan monopoli yaitu:
1. Untuk menggali dan mendorong kreativitas manusia;
2. Untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan,  sehingga  pada  akhirnya  dapat
meningkatkan kegiatan investasi; dan
3. Untuk  melindungi  konsumen  dalam  menentukan kualitas  produk  yang  akan  dikonsumsi  seta  untuk
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
menjamin  pelaksanaan  kompetisi  perdagangan  yang adil. 15
Traktat  Beijing  dinilai  sebagai  langkah  awal  perlindungan hak  kekayaan  intelektual  yang  diharapkan  nantinya  akan diterapkan  pada  masing-masing  kaidah  hukum  nasional negara  peserta.  Bila  suatu  perjanjian  itu  mensyaratkan ratifikasi  sebagai  syarat  belakunya,  maka  negara  yang  sudah melakukan  rafitikasi  akan  terikat  secara  hukum  setelah melakukan  ratifikasi,  berbeda  dengan  perjanjian  yang  hanya memerlukan  penandatanganan.  Penandatanganan  suatu perjanjian tidak
menimbulkan akibat
hukum, penandatanganan hanya bermakna sebatas menyetujui isi teks perjanjian.  Negara  yang  telah  melakukan  penandatanganan hanya terikat secara moral. 16
Dalam  pasal  15  terkait Obligation  concerning
Technological Measures  menyatakan:
“Contracting  Parties  sHall  provide  adequate  legal protection  and  effective  legas  remedies  against  the circumvention  of  effective  technological  measures  that are used by performers in ceonnection with the exercise of  their  under  this  Treaty  and  that  restrict  acts,  in respect of their performers, which are not authorized by the performers concerned or permitted by law.”
Pasal  tersebut  mengisyaratkan  kewajiban  negara  peserta untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  dan
15 Suhaimi.  “Jurnal  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”. Jurnal Ius Civile. Vol. 5 No 1. 2021. hal. 78.
16 Sefriani. Op. Cit. hlm.33.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
memberikan upaya hukum yang efektif  atas perusakan sarana kontrol  teknologi  yang  digunakan  oleh  pelaku  pertunjukan. Sarana teknologi mengacu kepada mereka yang bertindak atas nama  pelaku  pertunjukan  audiovisual,  termasuk    kuasa, lisensi,  atau  pelaksana  tugas,  seperti  produser,  penyedia layanan, dan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi atau penyiaran  menggunakan  pertunjukan  atas  dasar  pemberian izin.
Sudah  menjadi  kewajiban  bagi  negara  untuk  melindungi hak  cipta  dari  warga  negaranya.  Kewajiban  tersebut diharapkan  akan  tercermin  dengan  adanya  suatu  kaidah hukum  nasional  yang  dapat  menjadi  patokan  bagi perlindungan pelaku pertunjukan audiovisual demi terjaminnya  perlindungan  hak-hak  para  pelaku  pertunjukan. Setelah  melakukan  proses  ratifikasi  perjanjian  internasional maka  seharusnya  dilakukan  proses  transformasi  Traktat Beijing  kedalam  hukum  nasional.  Proses  pentransformasikan ini  hal  sangat  penting  mengingat  negara  Indonesia  perlu menerjemahkan isi perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum  nasional.  Terkait  dengan  substansi  nantinya  dapat disesuiakan dengan kaidah hukum nasional.
Dasar pembentukan perjanjian internasional dan ketentuan lainnya  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU tersebut mengatur mengenai  proses  ratifikasi  yang  harus  dilakukan  Indonesia serta  prosedurnya,  selain  itu  pada  Pasal  10  juga  dijelaskan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
mengenai kategori perjanjian internasional
yang pengesahannya dilakukan dengan UU, yaitu apabila perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan:
a. Masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan,  dan keamanan keamanan negara;
b. Perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Sedangkan  pada  Pasal  11  menentukan  bahwa  pengesahan perjanjian  internasional  yang  materinya  tidak  termasuk materi  sebagaimana  telah  disebutkan  pada  Pasal  10  akan dilakukan  dengan  keputusan  presiden  (sekarang  Peraturan Presiden).
Traktat  Beijing  telah  diratifikasi  dengan  membentuk Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020.  Jika  melihat  pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maka dapat dikatakan materi  Traktat  Beijing  bukanlah  suatu  hal  yang  dapat dijadikan  sebagai  Undang-Undang.    Namun,  setelah  dibahas lebih  dalam,  dapat  kita  ketahui  bahwa  perlindungan  HKI sangat  penting  diera  digitalisasi  saat  ini.  Maka  sepantasnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU-XVI/2018 dapat  menjadi  jawaban  dengan  cakupan  perjanjian  yang diperluas  dalam  putusan  tersebut.  Cakupan  perjanjian
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
internasional  yang  harus  disahkan  menjadi  Undang-Undang berdasarkan  putusan  MK  tersebut  diperluas  menjadi perjanjian  internasional  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan beban  keuangan  negara  dan/atau  mengharuskan  perubahan atau pembentukan undang-undang. 17
Traktat  Beijing  dinilai  sebagai  suatu  kaidah  yang  dapat memberikan  jaminan  perlindungan  baik  secara  nasional maupun  internasional.  Bila  kita  melihat  dari  kategori perjanjian internasional, maka Traktat Beijing dapat dikatakan sebagai  perjanjian  internasional  yang  bersifat  Law  making treaty. Maksud law making treaty adalah sifatnya secara umum terbuka  dan  memberikan  kesempatan  bagi  pihak  manapun untuk  terlibat.  Law  making  treaty  termasuk  ke  dalam perjanjian  internasional  yang  memiliki  konsekuensi  bagi negara  yang  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  tersebut mengikuti  dan  akan  mengamandemenkan  ketentuan  dari perjanjian  internasional  ke  dalam  hukum  nasionalnya  atau memunculkan (introduce) suatu konsep baru. 18
Persetujuan  suatu  negara  untuk  terikat  pada  suatu perjanjian  internasional  mengadung  dua  aspek,  aspek eksternal  dan  aspek  internal.  Aspek  eksternal  berkaitan
17 Hikmahanto  Juwana.  Jurnal  Kewajiban  Negara  dalam Proses Ratifikasi  Perjanjian Internasional: Memasitikan Keselarasan dengan  Konstitusi  dan  Mentransformasikan  ke  Hukum  Nasional. Undang :Jurnal Hukum. Vol. 2 No 4. 2019. hal. 6.
18 Ibid. hal. 12.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dengan  keterikatan  suatu  negara  terhadap  perjanjian internasional, bagaiman negara tersebut mengikatkan diri dan hubungan  mereka  antar  satu  sama  lainnya.  Sedangkan  aspek internal  berkaitan  dengan  permasalahan  internal  dalam negara yang bersangkutan, misalnya pihak manakah di dalam pemerintah  tersebut  yang  berhak  menyetujui  perjanjian internasional ataupun terkait mekanisme di dalam negara itu sendiri dan konsekuensinya terhadap hukum nasional negara tersebut. 19 Maka  dapat  dikatakan  bahwa  penentuan  ratifikasi menggunakan  UU  ataupun  produk  hukum  lainnya  terhadap Beijing Treaty merupakan permasalahan internal Indonesia.
Materi  muatan  dalam  Beijing  Treaty  tentunya  merupakan suatu konsep baru untuk melindungi para pelaku pertunjukan audiovisual. Hal tersebut yang membuat Traktat Beijing masuk ke dalam kategori Law making treaty. Implikasi bagi Indonesia yang  telah  meratifikasi  Traktat  Beijing  adalah  timbulnya kewajiban yang mengikat oleh Indonesia
untuk mentrasformasikan  Traktat  ini  ke  dalam  hukum  nasional. Mentransformasikan  kaidah  hukum  internasional  menjadi kaidah  hukum  nasional  memang  bukan  hal  yang  mudah.  Hal ini  dikarenakan  setiap  materi  harus  selaras  dengan  UUD  NRI 1945  sebagai  norma  tertinggi  dalam  hierarki  perundang- undangan di Indonesia.
Transformasi  Traktat  Beijing  ke  dalam  hukum  nasional harus dilandasi alasan ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
tercantum  dalam  traktat  ini.    Dan  sebagai  bentuk  ratifikasi, maka dibentuk Peraturan Presiden No. 2 tahun 2020. Namun, jika di analisa lebih dalam, produk hukum tersebut tidak dapat dijadikan  acuan  maupun  dasar  untuk  dapat  memberlakukan ketentuan-ketentuan  dalam    Traktat  Beijing.  Oleh  karena  itu, produk  hukum  ini  hanyalah  sebagai  simbol  bentuk persetujuan  terhadap Traktat Beijing.
Undang-Undang  ataupun  Peraturan  Presiden  yang umumnya tercetus ketika melakukan ratifikasi hanyalah berisi dua pasal. Pasal pertama berisi ketentuan tentang pengesahan suatu  perjanjian  internasional,  sedangkan  pasal  kedua  berisi waktu mulai berlakunya peraturan tersebut. Artinya hasil dari ratifikasi  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  acuan  untuk pemberlakuan  secara  nasional.  Salah  satu  praktik penyimpangan  dari  pengesahan  perjanjian  internasional adalah  ketika  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Internasional tentang Hak-Hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, karena  sebagaimana  diketahui  apabila  materi  muatan perjanjian  internasional  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia terutama  dalam  hal  ini  anak,  maka  seharusnya  bentuk ratifikasi berupa Undang-Undang. 20
Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sudah memberikan peluang  agar  BTAP  dapat  dijadikan  suatu  aturan  yang  lebih
20 Delfina  Gusman,  dan  Zimtya  Zora.  Amandemen  terhadap Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  Ratifikasi  Perjanjian Internasional  (Presfektif  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Tata Negara). UIRLaw Review, Vol. 5 Issue 1. 2021. hal. 77.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
konkret  dan  mengakomodir  perlindungan  hak  para  pelaku pertunjukan  dengan  harapan  agar  dijadikan  suatu  Undang- Undang  tersendiri  ataupun  dapat  melakukan  perubahan terhadap  Undang-Undang  yang  telah  ada  terkait  hak  cipta yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014.  Berdasarkan pada  pemaparan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Indonesia belum memiliki komitmen terhadap Traktat Beijing. Dan  karena  hal  inilah  belum  ada  kepastian  hukum  bagi  para pelaku pertunjukan audiovisual di Indonesia. 21

## C. Penutup
Beijing  Treaty  on  Audiovisual  Performances  2012  (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual 2012)  merupakan perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh Konferensi Diplomatik  WIPO  di  Beijing  pada  20-26  Juni  2012.  Traktat Beijing  berisikan  perlindungan  bagi  para  pelaku  pertunjukan audiovisual  yang  masuk  ke  dalam  ranah  Hak  Kekayaan Intelektual  atau  HKI  dalam  cabang  Hak  Cipta.  Traktat Beijing sudah  berlaku  secara  umum  (entry  to  force)  pada  tanggal  28 Januari  2020,  setelah  Indonesia  menyerahkan  dokumen ratifikasi.  Indonesia  meratifikasi  Traktat  Beijing  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020.  Ketika  melakukan ratifikasi  maka  Indonesia  mengikatkan diri  Terhadap Traktat
21 Nanda  Indrawati.  Praktik  Ratifikasi  Perjanjian Internasional  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU- XVI/2018. Law, Development & Juatice Review. Vol.3 No.1. 2020. hal. 101.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Beijing.  Namun,  Indonesia  belum  memilki  pengaturan  secara hukum nasional untuk pengaplikasian perlindungan Hak bagi para  pelaku  pertunjukan  audiovisual.  Melihat  dari  sikap Indonesia yang saat ini masih hanya perpegang pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dinilai belum  mampu  memberikan  kepastian  hukum  ataupun perlindungan hak bagi para pelaku pertunjukan audiovisual.

## Referensi
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

## Beijing Treaty on Audiovisual Perfomancess 2012.
Fauzan,  Bagus  dan  Miranda  Risang  Ayu.  Perlindungan  Hak Cipta  Sinematografi  pada  Medium  Internet  menurut Beijing  Treaty  dihubungkan  dengan  Sistem  Hukum Indonesia, Acta Diurnal, Vol.  No.1, 2019.
Gusman, Delfina dan Zimtya Zora. Amandemen terhadap Pasal 11  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  Ratifikasi Perjanjian  Internasional  (Presfektif  Hukum  Internasional dan  Hukum Tata  Negara).  UIRLaw  Review,  Vol.  5  Issue  1.
2021.
Hidayah,  Khoirul.  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  ,  Setara Press, Malang, 2017.
Indrawati  Nanda.  Praktik  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PUU- XVI/2018. Law, Development & Justice Review, Vol.3 No.1, 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
Istanto,  F.  Sugeng.  Hukum  Internasional  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
Juwana,  Hikmahanto.  Jurnal  Kewajiban  Negara  dalam  Proses
Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan  dengan  Konstitusi  dan  Mentransformasikan ke  Hukum  Nasional.  Undang  :Jurnal  Hukum,  Vol.  2  No  4. 2019. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku Pertunjukan,  Produser  Fonogram,  dan  Organisasi
Penyiaran  Roma  1961  (International  Convention  for  the Protection  of  Performers,  Producers  of  Phonograms  and Broadcasting Organization 1961).
Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention Law of Treaties 1969).
Kusumaatmadja,  Mochtar    dan  Etty  R.  Agoes.  Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2003.
Parthiana, I Wayan.  Hukum Perjanjian Internasional: Bagian I edisi revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.
Ratifikasi Traktat Beijing Indonesia menunjukan Komitmennya untuk  Perlindungan  HAKI, https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5e8a97c3b183b/ratifikasi-traktat- beijing--indonesia-menunjukan-komitmennya-untuk- pelindungan-haki/ diakses  pada  10  April  2021,  pukul 23.30 WIB.
Republik  Indonesia.  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945    (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2004,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun 2011,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5234).
,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  266  Tahun  2014,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019 Tentang  Ekonomi  Kreatif.  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Beijing  Treaty  on  Audiovisual  Performances  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  13/PU-XVI/2018 Tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000  tentang  Perjanjian  Internasional  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sefriani.  Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar,  Rajawali Pers,Yogyakarta 2009.
Suhaimi. Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.  Jurnal Ius Civile, Vol. 5 No
1. 2021.
Yohanes,  Yosua  Robot  Simbawa  Umer,  Implikasi  Proses Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  terhadap  Hukum Nasional. Lex Et Societatis, Vol. VIII No 1. 2020.