Journal of Governance and Social Policy Volume 4, Issue 1, June 2023 (119-138) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v4i1.31895

## ANALISIS FENOMENA PENUNJUKKAN PENJABAT KEPALA DAERAH PROVINSI ACEH OLEH PEMERINTAH PUSAT
Iqbal Ahmady 1 , Annisah Putri 2 , Nong Ayu Triyanti Utami Hakim 3 1,2 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala 3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka (Penulis korespondensi: annisahputri@usk.ac.id)
Diterima: 02 Mei 2023; Disetujui: 29 Juni 2023; Publikasi: 30 Juni 2023

## Abstrak
Penundaan  pilkada  hingga  pilkada  serentak  tahun  2024  mendatang  telah  mengakibatkan  dampak politik yang serius karena menghasilkan kekosongan jabatan di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah pusat mengambil solusi dengan melakukan pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah. Tulisan ini akan berusaha melihat: Pertama, membahas problematika pengangkatan penjabat kepala daerah terkait mekanisme proses penunjukannya secara umum dari skala Indonesia dan  analisis  khusus  fenomena  di  Provinsi  Aceh.  Kedua,  membahas  mengenai  fenomena  pro  dan kontra  saat  menjabat  sebagai  pemimpin  yang  kemudian  melihat  relevansinya  dengan  konsep demokrasi.  Kemudian,  memberikan  gambaran  yang  bersifat  evaluatif  dari  dampak  yang  mungkin muncul, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan serta rekomendasi untuk jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Berdasarkan  hasil analisis temuan dengan teori yang digunakan, maka fenomena penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat terbukti bertentangan dengan konsep dan prinsip demokrasi, dimana secara prosedur jabatan tersebut diperoleh melalui penetapan bukan pemilihan oleh rakyat. Rekomendasi yang diajukan adalah perlu disusun sebuah regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut dan perlu adanya keterlibatan stakeholder di daerah agar tercipta pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Kata Kunci : Penjabat Kepala Daerah; Pilkada; Demokrasi.

## Abstract
The postponement of regional elections until the upcoming 2024 simultaneous local elections have had a serious political impact as they have resulted in vacancies in a number of regions. To overcome this phenomenon, the central government took a solution by appointing regional heads as executors. This paper will try to look at: First, discuss the problems of appointing acting regional heads related to the  mechanism of the  appointment  process in  general  from  the Indonesian scale  and  a  special analysis of phenomena in Aceh Province. Second, discussing the pros and cons of the phenomenon when  serving  as  a  leader  who  then  sees  its  relevance  to  the  concept  of  democracy.  Then,  it  will provide  an  evaluative  description  of  the  impacts  that  may  arise  so  that  conclusions  and recommendations can be drawn for the running of an effective and efficient government in the future. This research is normative research using qualitative methods with a case study approach. Based on the results of the analysis of the findings with the theory used, the phenomenon of the appointment of acting  regional  heads  by  the  central  government  is  proven  to  be  contrary  to  the  concepts  and principles  of  democracy,  where  procedurally  the  position  is  obtained  through  determination  not election  by  the  people.  The  recommendations  put  forward  are  that  it  is  necessary  to  formulate  a regulation  that  specifically  regulates  this  matter  and  there  is  a  need  for  the  involvement  of stakeholders in the regions to create an effective and efficient regional government.
Keywords: Acting Regional Head; Regional Elections; Democracy.
_____________

## PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  penting  dalam  hukum  tata  negara  adalah  jabatan  negara (staatsorganen, staatsambten) . Tanpa adanya posisi seorang pejabat (ambtsdrager) , tugas dan fungsi jabatan negara tidak dapat berjalan (Ni’matul, 2010). Kepala Daerah memiliki fungsi dan  peranan  yang  sangat  vital  dalam  menentukan  jalannya  roda  pemerintahan  di  daerah kewenangannya.  Adapun  diantara  tugas  kepala  daerah  antara  lain;  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  bersama  DPRD,  menyusun  dan mengajukan rancangan dan perubahan Perda tentang APBD, serta mewakili daerahnya dalam urusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Praktik  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  secara  langsung  di  Indonesia  merupakan amanah  langsung  dari  peristiwa  Gerakan  Reformasi  1998.  Saat  momentum  itu  terjadi, partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin dianggap  sebagai  suatu  keharusan,  maka  pemilihan  kepala  daerah  masuk  dalam  salah  satu agenda pembaharuan demokrasi yang paling penting bagi Indonesia (Suyatno, 2016).
Tujuan lain dari pelaksanaan Pilkada secara langsung ialah masyarakat di suatu daerah dapat dengan bebas mendukung dan memilih kandidat terbaik menurut mereka menjadi Kepala Daerah,  sesuai  dengan  aspirasinya  yang  beragam.  Sehingga  memunculkan  ‘kontrak  sosial’ untuk lebih memperjuangkan aspirasi rakyat (Akbar, 2016). Sebelumnya, kinerja kepala daerah hasil  proses  pemilihan  oleh  DPRD  dianggap  tidak  terlalu  merepresentasikan  keinginan masyarakat  dalam  kebijakan  yang  dijalankan.  Pilkada  langsung  dilaksanakan  atas  landasan pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2005  tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah juncto PP Nomor 49 Tahun  2008  tentang  perubahan  atas  PP  Nomor  6  Tahun  2005  yaitu  “sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  wilayah  Provinsi  dan/atau  Kabupaten/Kota  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  adalah  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk menentukan  pemimpin  di  daerahnya.  Mayoritas  suara  terbanyak  dalam  pemilihan  menjadi acuan pemenang pada Pilkada yang dilaksanakan secara langsung serentak di seluruh daerah (Budiman,  2016).  Pilkada  langsung  tingkat  kabupaten  pertama  kali  diselenggarakan  pada  1 Juni  2005,  memilih  pemimpin  pada  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Sedangkan  Pilkada langsung untuk level provinsi dilaksanakan pertama kali di Aceh pada 11 Desember 2006.
Dalam  perjalanannya,  Pilkada  secara  langsung  mengalami  beberapa  perbaikan. Penyesuaian  paling  besarnya  ialah  ketika  dikeluarkannya  kebijakan  menyamakan  waktu
penyelenggaraan Pemilihan Umum di tahun 2024, dimana UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  dan  tiga  kali  perubahannya  (UU  Pilkada) yang mengatur Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa;
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.
Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun  2024  mendatang,  dimana  sementara  berjalan  tahapan  pemilu,  di  suatu  titik  tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada. Pada dasarnya pemilu serentak telah dilaksanakan pada tahun 2019 silam, hanya saja kontestasi sebelumnya tidak menyertakan pemilihan kepala daerah  (Pilkada).  Untuk  tahun  2024  ini,  seluruh  jabatan  publik  yang  diperoleh  melalui pemilihan  langsung  oleh  rakyat  akan  dilaksanakan  secara  serentak  untuk  seluruh  Indonesia. Masalah serius yang akan dihadapi akibat dari perubahan regulasi ini ialah kekosongan jabatan kepala  daerah  karena  adanya  penundaan  Pilkada  pada  tahun  2022  dan  tahun  2023  yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 (Ramdani, 2022). Dalam  persiapan  Pilkada  serentak  yang  ditanggapi  dengan  pro  dan  kontra  pada pelaksanaannya, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beserta dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menunjukkan  komitmen  untuk  tidak  akan  mengubah  instrumen hukum yang ada (legislasi) yang mengatur tentang operasionalisasi pilkada. Merujuk pada UU No  1  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  yang  akan  menjadi landasan yuridis pelaksanaan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. (Abustan, 2022).
Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 diprediksi akan melahirkan dampak politik yang  sangat  besar  terkait  konstruksi  elit  pemerintahan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kekosongan jabatan yang akan terjadi di beberapa daerah di  Indonesia, khususnya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di masa transisi menuju Pilkada serentak nanti. Fenomena kekosongan jabatan kepala daerah ini terjadi akibat adanya perbedaan waktu atau periode pemilihan suara di  masing-masing  daerah  pemilihan,  sehingga  menghasilkan  perbedaan  periodesasi  masa jabatan kepala daerah. Untuk masa jabatan kepala daerah yang berakhir sebelum tahun 2024 akan  dibiarkan  kosong  dan  tidak  dilakukan  proses  pemilihan  lagi  hingga  menunggu penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nantinya.
Posisi  jabatan  yang  kosong  ini  akhirnya  akan  diisi  oleh  kepala  daerah  definitif  yang secara mekanisme tidak melalui proses pemilihan oleh rakyat, namun ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Merujuk mekanisme tentang tata cara penempatan penjabat kepala daerah, pada ketentuan Pasal 86 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Presiden
menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan siapa yang bakal  penjabat  Bupati  atau  Walikota  atas  usul  Gubernur  (Kurnia  &  Rizari,  2019).  Dengan demikian,  total  penjabat  kepala  daerah  yang  harus  diangkat  oleh  pemerintah  sampai  2024 adalah 272. Melalui Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi  daerah-daerah yang seharusnya melakukan pemilihan di  Tahun 2022 dan 2023 (Abustan, 2022).
Dalam  menghadapi  ancaman  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  pada  masa  transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, secara teoritis sebenarnya terdapat beberapa mekanisme yang  dapat  digunakan  untuk  mengisi  kekosongan  jabatan  kepala  daerah,  yakni  melalui penunjukan  pelaksana  harian  (Plh),  pelaksana  tugas  (Plt),  penjabat  sementara  (Pjs)  dan penjabat  (Pj)  kepala  daerah  (Arifin  &  Kurnia,  2019).  Salah  satu  mekanisme  pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang baru terjadi di Indonesia yaitu melalui penunjukkan atau pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah, sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016.
Lebih lanjut disebutkan bahwa Pasal 201 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun  2016  menjadi  rujukan  atau  dasar  hukum  bagi  langkah  pemerintah  untuk  mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil  walikota  yang  berakhir  masa  jabatannya  pada  tahun  2022  dan  tahun  2023  karena mengalami  penundaan  akibat  pemilihan  serentak  nasional  pada  tahun  2024.  Adapun  Pasal tersebut berbunyi:
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  diangkat  penjabat  Gubernur,  penjabat Bupati  dan  penjabat  Walikota  sampai  dengan  terpilihnya  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.
Adapun  penundaan  Pilkada  yang  terjadi  pada  tahun  2022  dan  tahun  2023 mengakibatkan sebanyak 271 daerah (101 daerah pada tahun 2022, dan 170 daerah pada tahun 2023) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kekosongan penjabat kepala daerah karena masa jabatannya sudah habis. Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah menjadi pilihan utama pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan ( vacuum of  power )  di  daerah-daerah  tersebut.  Terdapat  101  kepala  daerah  yang  masa  jabatan pemerintahannyanya akan berakhir pada tahun 2022, dengan rincian terdiri dari 7 gubernur, 76 Bupati, dan 18 Walikota (Ramanda, 2022).  Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 170 kepala daerah  yang  masa  jabatannya  berakhir  sehingga  harus  diangkat  penjabat  (Pj)  kepala  daerah
sebagai penggantinya, yakni terdiri dari 18 Gubernur, 115 Bupati, dan 38 Walikota (Kompas, 2021).
Penunjukan  penjabat  kepala  daerah  di  Aceh  telah  hampir  terjadi  di  semua  daerah. Hingga tulisan ini diselesaikan pada April 2023, tercatat hanya tersisa 3 kabupaten/kota saja yang  belum  ditempati  oleh  penjabat  kepala  daerah  yang  ditunjuk  oleh  pusat.  Tetapi  ketiga daerah tersebut (Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam) akan segera dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebelum penghabisan tahun 2023 mendatang. Seluruh kabupaten/kota dan bahkan dalam level provinsi di Aceh, akan menghadapi Pemilihan Umum  Presiden  dan  Legislatif  serta  Pilkada  Serentak  2024  dengan  dipimpin  oleh  seorang kepala  daerah  “ non-official ”  sesuai  asas  demokrasi  yang  diterapkan  oleh  negara  dengan landasan konstitusi.
Keadaan  ini  tentu  menimbulkan  gejala  resistensi  dan  kendala  tertentu  dalam penerapannya.  Beberapa  manuver  panas  dalam  penunjukan  penjabat  (Pj)  Gubernur  Aceh misalnya  ternyata  terbukti  melahirkan  permasalahan.  Kaum civil  society mengkritik  keras sebab  cepatnya  peralihan  jabatan  Marzuki  dari  militer  aktif,  kemudian  ke  tenaga  ahli  di Lemhanas  hingga  akhirnya  ditunjuk  menjadi  Pj  Gubernur  Aceh  dirasa  tampak  janggal (Mantalean, 2022). Penunjukan tersebut juga dianggap tak  sesuai dengan merit system yang menghendaki penempatan posisi pada jabatan publik diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan  kinerjanya  (CNN  Indonesia,  2022).  Hal  yang  serupa  juga  terjadi  dengan  berapa  daerah kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Aceh.  Serta  yang  saat  ini  sedang  terjadi  adalah  terdapat banyak kendala yang telah dihadapi oleh penjabat (Pj) kepala daerah tersebut saat memimpin tugas di daerahnya.
Berdasarkan penjelasan dan uraian data diatas, tulisan ini akan lebih banyak membahas mengenai  analisis  evaluasi  dari  perjalanan  proses  penunjukan  penjabat  kepala  daerah. Pembahasan  yang  akan  dibahas  meliputi  tiga  bagian:  Pertama,  membahas  problematika pengangkatan penjabat kepala daerah terkait mekanisme proses penunjukannya secara umum dari  skala  Indonesia  dan  analisis  khusus  fenomena  di  Provinsi  Aceh.  Kedua,  membahas mengenai fenomena pro dan kontra saat menjabat sebagai pemimpin yang kemudian melihat relevansinya  dengan  konsep  demokrasi  dan  otonomi  daerah  sebagai  acuan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kemudian  pada  bagian  akhir  akan  memberikan  gambaran  yang bersifat  evaluatif  dari  dampak  yang  mungkin  muncul,  sehingga  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan serta rekomendasi untuk jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang.

## KERANGKA TEORITIS
Secara  historis,  konsep  demokrasi  lahir  sebagai  alternatif  solusi  dari  kesewenang- wenangan  pemimpin  dengan  praktik  otoritariannya.  Aliran  demokrasi  berkembang  seiring dengan perkembangan mazhab liberalisme pasca runtuhnya  peradaban era kegelapan Eropa. Substansi pokok dari konsep demokrasi adalah kebebasan hak dan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa esensi demokrasi adalah kekuasaan di suatu negara berada di tangan rakyat.
Menurut Manan (2003) “Demokrasi dalam makna istilah lainnya berarti dasar hidup dalam bernegara yang menempatkan rakyat pada posisi pihak yang berkuasa ( government or role by people ), sehingga pada tingkatan terakhir rakyat dapat memberikan ketentuan mengenai kehidupannya.  Termasuk  didalamnya  menilai  kebijaksanaan/kebijakan  negara  karena  hal tersebut akan menentukan kehidupan rakyat, dijustifikasikan sebagai government of, by, and for people ”.
Demokrasi  menurut  kajian  Henry  B.  Mayo  “suatu  sistem  di  mana  kebijakan  umum ditentukan  atas  dasar  prinsip  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan secara berkala, didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselengggarakan  dalam  jaminan  kebebasan  politik”  (Huda,  2011).  Lebih  lanjut  menurut Huntington  dalam  bukunya  Gelombang  Demokratisasi  Ketiga  (2001)  “demokrasi  dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila para pembuat kebijakan secara kolektif dipilih melalui  pemilihan  umum  yang  berlangsung  jujur,  adil,  berkala,  serta  bebas  bersaing  untuk mendapatkan  suara  pemilih  dan  memberikan  kesempatan  bagi  seluruh  rakyat  untuk mendapatkan hak memilih maupun dipilih”.
Kajian  populer  mengenai  etika  politik  oleh  Franz  Magnis  Suseno,  dalam  menelaah mengenai  demokrasi  dalam  etika  politik,  memuat  permasalahan  legitimasi  demokrasi  atau tuntutan agar penggunaan kekuasaan (dalam pembuatan aturan/kebijakan) harus berdasar dan persetujuan dasar para warga negara dan senantiasa berada di bawah  kontrol rakyat, dimana langsung  mengandung  tuntutan  agar  kekuasaan  negara  dijalankan  berdasarkan  dan  dalam batas-batas hukum, kontrol demokratis negara secara langsung oleh mereka yang dihasilkan oleh  pemilihan  (terutama  pihak  legislatif).  Apabila  negara  bertindak  di  luar  hukum,  kontrol demokratis warga negara tidak efektif lagi. Negara hukum merupakan salah satu prasyarat agar negara dapat betul-betul bersifat demokratis (Suseno, 2003).
Lebih lanjut, menurut Franz Magnis Suseno dalam Alamsyah (2012) “Terkait dengan demokrasi  dari  segi  etika  politik,  negara  demokratis  memiliki  lima  gugus  ciri  hakiki,  yaitu:
negara  hukum;  prinsip  kontrol  nyata  masyarakat  terhadap  pemerintah;  prinsip  perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya prinsip jaminan terhadap hak-hak demokratis”.
Sebagai turunan dari prinsip demokrasi, dikenal pula istilah desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kesempatan berupa hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri ( self government ). Jadi daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws disebut sebagai otonomi daerah. Oleh karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada  kondisi  (Nyoman,  2005).  Dalam  mengembangkan  ciri  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  menurut Huda (2005) “setidaknya terdapat  dua prasyarat  yang harus menjadi  bahan pertimbangan,  yaitu:  Pertama,  adanya  pemberian  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan terhadap  hal-hal  yang  menyangkut  dengan  daerahnya  sendiri.  Kedua,  diberikan  kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan”.
Dalam tata pemerintahan demokratis, legitimasi merupakan suatu unsur yang penting dan  utama.  Sebab,  merujuk  pada  definisi  konsep  legitimasi  yaitu  wujud  pengakuan  dan penerimaan dari masyarakat atas hak pemimpin untuk melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat tersebut. Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “ lex ” yang berarti hukum, dimana kata legitimasi identik dengan kata legal dan legalitas. Dalam buku memahami ilmu politik disebutkan bahwa legitimasi adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang berwenang. Lebih lanjut disebutkan oleh Surbakti (2010) “setidaknya ada  lima  objek  yang  memerlukan  legitimasi  masyarakat  agar  sistem  politik  tetap  berjalan secara optimal, antara lain; masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik dan kebijakan”.
Dalam demokrasi, legitimasi politik rakyat memiliki peranan penting disebabkan oleh dua alasan, pertama, legitimasi politik menjadi pedoman dan rujukan bagi masyarakat untuk patuh  kepada  pemerintah  sebagai  konsekuensi  dari  pengakuan  dan  penerimaan  yang  telah diberikan.  Secara  etika,  pemerintah  yang  tidak  melalui  mekanisme  pengakuan  masyarakat tidak  memiliki  hak  untuk  menjalankan  pemerintahan,  begitupun  masyarakatnya  juga  tidak memiliki kewajiban moral untuk tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah. Alasan kedua, legitimasi politik memberikan landasan moral bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan yang tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Harjudin et  al. (2022)  “perspektif  demokrasi  dimana  pemerintah  yang  mendapatkan  legitimasi masyarakat juga memiliki kewenangan dengan konsekuensi hukum sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif”.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  April  Carter  maupun  Lawrence  Dood  dalam  (Arifulloh, 2016)  menyatakan  “Dalam  teori  demokrasi  ( representative  democratie  theory ),  institusi perwakilannya meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pelembagaan demokrasi memiliki tiga komponen kualifikasi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, yaitu kompetensi, konstituensi dan integritas”.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  riset  normatif  yang  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus ( case study ). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman,  pengembangan  teori  dan  pengambaran  fenomena  secara  kompleks  (Neuman, 2014). Data diperoleh dari kajian pustaka yang berisi konsep substansial yang terkait dengan problem yang dibahas, serta pemberitaan media massa yang dianggap relevan. Data yang telah dikumpulkan,  kemudian  diklasifikasi  berdasarkan  sub  analisis  yang  sesuai.  Referensi  untuk landasan teoritis diperoleh melalui pelacakan jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan di internet. Semua data kemudian dianalisis melalui teori bersama dengan  temuan  langsung  penulis  di  lapangan  untuk  menghasilkan  sebuah  hasil  riset  yang komprehensif, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan beberapa rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Pro Kontra Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Aceh
Penolakan terhadap penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Aceh, telah sejak awal ditentang banyak pihak. Mengingat ada banyak hal yang melanggar atau kontradiktif dengan keistimewaan  dan  kekhususan  Aceh  yang  telah  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Sikap kontra  yang  dapat  dijelaskan  dalam  beberapa  konklusi  polemik  yang  terjadi.  Penunjukan penjabat kepala daerah (Pj) bertentangan dengan aturan Pilkada khusus Aceh. Merujuk aturan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas tertera pada pasal  65 (1) dalam  dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dimana Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Pilkada terakhir dilaksanakan ialah Sebagian besar pada tahun 2017 (Pilkada Gubernur Aceh dan 20 Pilkada Bupati/Walikota), menyisakan 3 daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tahun 2018.
Sesuai pemahaman hukum di Indonesia, kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memiliki keabsahan (legal) di dalam perundang-undangan dan
ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Merujuk  pada  Pasal  18,  18A  ayat  (1) dan 18B ayat (2) dalam UUD, negara menghormati dan mengakui kepada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, berlandaskan pada aturan tersebut seharusnya pelaksanaan Pilkada Aceh dapat dilaksanakan pada tahun 2022 (Rizmajar, 2021).
Salah  satu  persoalan  lain  yang  mengkhawatirkan  adalah  banyaknya  jumlah  dan lamanya  masa  jabatan  penjabat  kepala  daerah.  Sehingga  menimbulkan  kecemasan  dan keraguan dari berbagai pihak terkait netralitas dalam Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 serta pada  Pilkada  2024.  Karena  itu,  banyak  kalangan  menuntut  agar  penunjukannya  dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel (Abustan, 2022).
Terkait  lamanya  masa  jabatan  dari  penjabat  kepala  darah  mendapat  pertentangan terutama dari para pakar dan praktisi pemerintahan yang mengatakan jabatan ini terlalu lama untuk “pemimpin caretaker ” berkuasa. Realitanya beberapa wilayah akan kosong jabatannya hampir tiga tahun, sedangkan masa menjabat untuk satu periode kepemimpinan dihitung jika telah mencapai  waktu  dua tahun 6 bulan lebih.  Maka akan terjadi kejadian pembangkangan terhadap  konstitusi  yang  telah  mengatur  kepala  daerah  harus  dipimpin  oleh  pilihan  rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Menghindari  pelanggaran  konstitusi  ini,  pemerintah  pusat  menerbitkan  aturan  untuk “mengakali” agar penjabat kepala daerah tetap terlihat legal secara administrasi kenegaraan melalui  Undang-undang  Pilkada  Pasal  201  ayat  9  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2016, dimana  menyebutkan  bahwa  penjabat  itu  akan  menjalankan  jabatannya  selama  setahun kemudian boleh diperpanjang lagi setahun. Dengan penjabat diperbolehkan dengan orang yang sama ataupun berbeda namun maksimal hanya sampai dua tahun. Upaya ini hanya menghindari kesalahan dalam  administrasi  kelembagaan bagi  sebuah konstitusi  sistem negara demokrasi, namun tetap bermasalah secara esensi dan substansi.
Sedangkan  pihak-pihak  yang  pro  penunjukan  penjabat  kepala  daerah  (Pj), argumentasinya  dimulai  dari  dasar  aturan  bahwa  Aceh  juga  termasuk  dalam  wilayah  yang masuk agenda Pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021). Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 201 UU No 10 Tahun 2016, diputuskan peniadaan penyelenggaraan pilkada bagi daerah-daerah  yang  seharusnya  melakukan  pemilihan  di  Tahun  2022  dan  2023  (Abustan, 2022).  Debat  subtantif  dan  yuridis  menciptakan  polemik  yang  berkepanjangan,  terutama
pertentangan  asas  mana  yang  lebih  dominan  menafsirkan  hiraki  hukum  sebuah  undang- undang.
Asas “lex  specialis  derogat  legi  generali” istilah  latin  yang  aturan/undang-undang yang sifatnya khusus  mengeyampingkan  aturan/undang-undang yang sifatnya umum, istilah populer  yang  sering  dipakai  untuk  menggambarkan  kesakralan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lalu asas itu dipertentangkan dengan “lex posterior  derogate  legi  inferiori” yang  bermakna  aturan/undang-undang  yang  lebih  baru mengenyampingkan aturan/undang-undang yang lebih lama pembuatannya.
Perdebatan  asas-asas  tersebut  menjadi  lebih  menarik  ketika  disandarkan  pada penggunaan  asas “lex specialis sistematis”, yaitu  objek  definisi  umum  diatur  lebih  lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. merujuk asas tersebut, polemik aturan mana yang lebih tepat dipakai untuk menyelesaikan debat waktu pelaksanan Pilkada ialah dengan UU Pemilu, bukan dengan  UUPA.  Alasannya,  UUPA  bukan  bentuk  aturan  khusus  pemilu,  melainkan  aturan bersifat umum terkait kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh hanya memuat sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu (Karim, 2019).
Kedua,  memperkuat  sistem  pemilu  serentak.  Keputusan  Pilkada  serentak  selaras dengan  Pemilu  Legislatif  dalam  berbagai  kajian  dengan  faktor  utamanya  diharapkan  dapat menghemat  penggunaan  uang  kas  negara  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemilu. Sehingga,  anggaran  negara  hasil  dari  penghematan  tersebut  bisa  digunakan  untuk  mencapai tujuan  negara  yang  penting  lainnya  seperti  pembangunan  ekoomi  dan  memajukan kesejahteraan rakyat (Argawati, 2022).
Aceh sebagai salah satu daerah yang melaksanan Pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023,  dalam  pandangan  pihak  pro  harus  mengikuti  ketentuan  tersebut  sama  seperti  daerah lainnya. Dan pengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk penjabat kepala daerah (Pj), dimana tetap diawasi oleh sistem tata negara yang lazimnya berlaku untuk menghindari penyahgunaan jabatan.

## Problematika dan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah di Aceh
Jabatan Pj Gubernur di Aceh telah berjalan beberapa waktu. Saat yang tepat dan sudah cukup layak untuk menganalisis perjalanan kebijakan penunjukan penjabat kepala daerah (Pj) khususnya  untuk  kasus  Aceh.  Ada  beberapa  catatan  dari  temuan  tentang  problematika  dan evaluasi penjabat kepala daerah di Aceh, dengan penjelasan berikut: Pertama , mereduksi asas demokrasi yang dimiliki oleh daerah pasca Reformasi 1998. Cita-cita dari semangat Reformasi 1998  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  (amandemen)  UUD  1945  terutama  terkait
kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah berjalan selama beberapa waktu, saat ini telah mengalami situasi genting. Tujuan desentralisasi dalam Pasal 18 Undang– Undang  Dasar  1945,  menyatakan  bahwa  adanya  konsep  pembagian  kewenangan  dengan  di bentuknya  pemerintahan  tingkat  daerah.  Pada  amandemen  terhadap  Pasal  18  UUD berimplikasi  terhadap  bergesernya  sistem  pemerintahan  sentralistik  ke  arah  sistem  yang cenderung  desentralistik.  Upaya  perbaikan  ini  ditempuh  karena  adanya  tuntutan  dari masyarakat  yang  tidak  mampu  lagi  dijalankan  oleh  dengan  pendekatan  atau  paradigma pemerintahan terpusat (Sanjaya, 2015).
Pilkada  secara  langsung  oleh  rakyat  yang  dihasilkan  oleh  tuntutan  Reformasi  1998, bertujuan  agar  pemimpin  di  tingkat  daerah  memiliki  keterikatan  langsung  terhadap  aspirasi masyarakat.  Kontrak  politik  pada  kampanye  pemilihan  hingga  visi  dan  misi  calon  kandidat yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bentuk tanggung jawab demokratis pemimpin terpilih, hal tersebut tidak terlihat saat penjabat kepala daerah (Pj) memimpin.
Dalam visi dan misi tiga periode kepemimpinan level Aceh sebelumnya, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (2007-2012), Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (2012-2017), Irwandi Yusuf  dan  Nova  Iriansyah  (2017-2022),  prioritas  kebijakannya  ialah  memenuhi  tuntutan sebagian  besar  masyarakat  Aceh  pasca  konflik  dengan  melaksanakan  implementasi  MoU Helsinki dan UUPA. Namun sepanjang berjalannya waktu hampir satu tahun kepemimpinan Pj  Gubernur  Aceh,  agenda  penguatan  dan  implementasi  tersebut  terhenti.  Misalnya menyelesaikan  permasalahan  Bendera  dan  Lambang  Aceh  serta  menuntaskan  Program Reintegrasi  Aceh  yang  belum  tuntas  terlaksana  (Hasan,  2022).  Latar  belakang  Pj  Gubernur Aceh  dari  kalangan  militer  menjadikan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  indentitas lokal khususnya terkait hal yang dianggap berbau “separatisme masa lampau” menjadi alasan kuat berhentinya proses atas upaya tersebut.
Perihal  partisipasi  rakyat  terhadap  keputusan  pemerintah  tentang  penjabat  kepala daerah.  Suara-suara  yang  mempertanyakan  diabaikan,  padahal  penolakan  terhadap  suatu undang-undang  sejatinya  tidak  akan  terjadi  apabila  aspirasi  rakyat  terakomodir  dalam pembentukan suatu kebijakan. Karena pada saat suatu kebijakan dinilai tidak aspiratif, maka dapat  muncul  kecurigaan  mengenai  kriteria  dalam  menentukan  siapa  mendapat  apa. Sebaliknya,  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  yang  dilaksanakan  secara  terbuka  dan dengan  informasi  yang  memadai,  akan  memberikan  persepsi  bahwa  tidak  ada  sesuatu  yang disembunyikan (Putra, 2020). Tertutupnya ruang partisipasi masyarakat daerah dapat terlihat di  dalam  Pasal  174  ayat  (7)  UU  No.  10  Tahun  2016  yang  menyatakan  bahwa  Presiden
menetapkan  penjabat  gubernur  dan  Menteri  Dalam  Negeri  menetapkan  penjabat bupati/walikota secara sepihak, walau melalui proses pada DPRD masing-masing daerah tapi intervensi pemain elit politik pusat terlihat peranannya.
Kedua , mempersembahkan terjadinya fenomena “rezim Kemendagri” menggantikan “rezim electoral.” Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pemimpin di daerah  seluruh  Indonesia  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  telah  menimbulkan dampak politik yang besar dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Jika seharusnya kepala daerah merupakan pemimpin yang ditunjuk langsung oleh  rakyat  dalam  mekanisme  pemilihan  umum,  namun  proses  ini  dicederai  dengan penunjukan  kepala  daerah  yang  menjabat  dengan  waktu  yang  terlalu  lama  (Manan,  2003). Sehingga anggapan semua pakar dan pengamat terhadap kepemimpinan yang dihasilkan punya potensi besar jauh dari harapan serta kepentingan masyarakat di daerah yang dipimpin karena akan lebih cenderung mengikuti kepentingan pemerintah pusat (elit politik). Hal tersebut cukup logis karena penunjukan penjabat kepala daerah merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri.
Kedudukan Menteri Dalam Negeri telah tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  berbunyi: “Dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum,  gubernur  bertanggung  jawab  kepada Presiden  melalui  Menteri  dan  bupati/wali  kota  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
Jika meninjau dari kondisi penunjukan penjabat kepala daerah di Aceh level provinsi, diangkatnya  Pengangkatan  mantan  Pangdam  Iskandar  Muda,  Mayjen  TNI  (purn)  Achmad Marzuki  sebagai  Penjabat  Gubernur  Aceh  menuai  banyak  kontroversi.  Kampanye  Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mempertanyakan alasan penunjukan dari militer untuk Aceh yang masih sensitif pasca perdamaian dari konflik puluhan tahun  (Lan,  2022),  hingga  ada  anggapan  penunjukan  itu  cacat  secara  prosedural.  Penilaian tersebut muncul karena timeline waktu yang dilalui oleh Achmad Marzuki terlalu singkat dan sangat cepat peralihannya mulai dari militer aktif hingga menduduki posisi Gubernur Aceh.
Secara  umum,  pengangkatan  anggota  TNI  aktif  sebagai  penjabat  kepala  daerah  (Pj) memunculkan sejumlah kritik keras kepada kepada pemerintah pusat. Mulai dari perkara tidak diperhatikannya putusan MK No 15/PUU-XX/2022, hingga diabaikannya UU ASN No 5/2014 yang menggariskan jabatan struktural ASN tanpa “lepas baju” anggota TNI/Polri hanya berlaku di sepuluh kementerian atau Lembaga yang tidak termasuk pemerintah daerah, hingga tuduhan
dikhianatinya  reformasi  yang  telah  menghapus  Dwifungsi  ABRI.  Kasus  ini  juga mengindikasikan goyahnya kepercayaan kepada supremasi sipil (Abustan, 2022).
Proses penentuan penjabat (Pj) kepala daerah oleh Mendagri tahun 2022 terbukti telah menonjolkan  praktik  anti  demokrasi.  Langkah  penunjukkan  yang  diambil  pemerintah  pusat jelas  mengangkangi  asas  keterbukaan,  asas  profesionalitas  dan  asas  akuntabilitas,  sehingga semakin menjauhkan tata kelola pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Terlebih lagi proses penunjukkan ini juga membuka potensi konflik kepentingan dan transaksi suap-menyuap (ICW, 2022).
Persoalan negatif yang timbul berkaitan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penjabat publik sementara ialah sejauh mana penjabat publik sementara/pengganti berwenang mengambil keputusan dan kebijakan yang sifatnya stratrgis mengikat kepada masyarakat, serta kebijakan  publik  yang  bersifat  strategis.  Permasalahan  lanjutan  dari  hal  tersebut  ialah  siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan wewenang (Ramanda, 2022).
Ketiga ,  menihilkan  fungsi  perwakilan  politik  yang  dimiliki  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh  (DPRA).  Fungsi  penting  lembaga  legislatif  untuk  menyeimbangkan  prinsip kekuasaan dalam konteks Aceh tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. DPRA sebagai representasi  partai  politik  yang  menjadi  wadah  aspirasi  dan  perwakilan  masyarakat,  telah kehilangan  fungsi  politis,  administratis  dan  birokratis.  Ketegangan  antara  eksekutif  dengan legislatif  memang  persoalan  klasik  dari  sistem  demokrasi.  Ketegangan  antara  keduanya merupakan  keniscayaan  karena  masing-masing  pihak  memegang  kuasa  yang  setara. Pembagian kekuasaan ini, mencegah penyelewengan kekuasaan. Masing-masing pihak akan mengontrol  satu  sama  lain  dan  menggunakan  mekanismenya  sendiri  untuk  menentang kebijakan pihak lain yang dianggap tidak baik.
Fungsi politis DPRA yang hilang karena penunjukan penjabat kepala daerah (Pj) akses pengaruh  dan  kontrol.  Jika  gubernur  terpilih  menduduki  kepemimpinan  melalui  proses elektoral  melibatkan  partai  politik  secara  intensitas  tinggi,  mulai  menjadi  pengusung,  kerja politik partai, hingga ke tahapan pemilihan, sampai dengan ketika terpilih dialektika gubernur dan  DPRA  masih  terjadi.  Secara  tidak  langsung,  porsi  partai  politik  dan  legislatif  memiliki korelasi langsung ke jabatan gubernur. Apalagi pemenang tiga pemilu legislatif terakhir (tahun 2009,  2014  dan  2019)  adalah  partai  politik  lokal  yang  berfokus  ideologi  ke-Acehan  dengan prioritas perjuangan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Mekanisme penunjukan Pj Gubernur, DPRA hanya diberi kewenangan mengusulkan paling banyak tiga (nama) yang akan diputuskan oleh Pemerintah Pusat hasil akhirnya. Dengan skema seperti itu, siapapun yang terpilih menjadi Pj Gubernur akan “berhutang budi” kepada
Pemerintah Pusat, bukan kepada rakyat ataupun legislatif (partai politik) sebagai perpanjangan kepentingan/aspirasi rakyat secara konstitusi.
Pertentangan  antara  DPRA  dengan  Pj  Gubernur  Ahmad  Marzuki,  diperjelas  dengan tidak  diusulnya  kembali  Achmad  Marzuki  untuk  masa  setahun  kedepan.  DPRA  menyurati Menteri  Dalam  Negeri  agar  tidak  memperpanjang  masa  jabatan  Achmad  Marzuki,  karena kinerjanya  dianggap  tidak  sesuai  harapan.  Ihsanuddin,  Ketua  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan  menilai  Achmad  Marzuki  tidak  memahami  manajemen  pemerintahan  dan sistem  anggaran  daerah  sehingga  dia  tidak  mampu  melakukan  supervisi  kinerja  aparatur pemerintahan  (Zulkarnaini,  2023).  Ketua  Fraksi  Gerindra  Abdurrahman  juga  menambahkan jika Achmad Marzuki hanya membuat gaduh Aceh dengan penerbitan izin tambang yang sarat masalah,  kontroversi  pengangkatan  Direktur  Bank  Aceh  Syariah,  dan  memunculkan  usulan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Setyadi, 2023).
Pertentangan DPRA dengan Pj Gubernur boleh saja terjadi, asal tidak menggangu arah pembangunan  Aceh.  Selaras  dengan  Franz  Magnis  Suseso  dalam  Etika  Politik  (2003) “perwakilan aspirasi rakyat yang diemban oleh pihak legislatif memungkinkan adanya kontrol berlanjut”.  Hingga  saat  penunjukan  penjabat  kepala  daerah  fungsi  kontrol  ini  seyogyanya masih  berjalan  dengan  baik.  Adanya  kesempatan  lembaga  negara  menekan  lembaga  negara lainnya  adalah  mekanisme  yang  bisa  menyehatkan  demokrasi.  Hal  ini  akan  menghambat tindakan  lembaga  mana  pun  yang  ingin  bertindak  sewenang-wenang.  Konflik  antara  kepala daerah  dengan  lembaga  legislatif  daerah  memang  terkesan  negatif.  Dishamoni  antara  kedua pihak seringnya ditafsir sebagai peristiwa yang tidak sehat bagi publik.
Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif pengawasan, tentu hal demikian bisa dipahami sebagai peristiwa yang positif. Terlebih lagi dalam kasus penunjukan penjabat daerah untuk mengisi  kekosongan  kekuasaan  pascaberakhirnya  masa  jabatan  kelapa  daerah  yang  terpilih lewat pemilu. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk tentu tidak punya beban merawat simpati publik untuk kepentingan politik. Sebagai utusan pemerintah pusat, penjabat kepala daerah pun merasa ia tidak harus ragu-ragu terhadap kekuatan parlemen lokal dalam membuat kebijakan. Oleh para legislator di tingkat lokal, keleluasaan itu justru ditafsir sebagai arogansi kekuasaan penjabat kepala daerah.
Keempat , kebijakan Penjabat Kepala Daerah yang kontraproduktif dengan semangat otonomi  daerah.  Penerapan  sistem  desentralisasi  di  Indonesia  selain  membawa  perubahan bagus  dalam  hal  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  prioritas  berdasarkan  kebutuhan masyarakat wilayah setempat. Meskipun muncul beberapa dampak negatif dalam prosesnya, tapi  masih  belum  merubah  subtansi  dan  tujuan  dari  desentralisasi  itu  sendiri.  Arah
pembangunan  daerah  menggeliat,  daerah-daerah  bersaing  memajukan  ekonomi,  pendidikan, infrastruktur  dan  kebutuhan  publik  lainnya.  Namun  kondisi  tersebut  berubah  keadaannya dalam  tahun-tahun  terakhir.  Keluesan  dan  kewenangan  yang  biasanya  didapatkan  kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan terbaik bagi masyarakat, banyak yang telah dianulir kembali  dengan  dikeluarkan  aturan/perundangan  terbaru  yang  memuat  hak  tersebut dipindahkan kembali ke tangan pemerintah pusat.
Meskipun  ada  aspek  positif  dan  negatifnya,  namun  banyak  dari  aspirasi  masyarakat yang  biasanya  mudah  disampaikan  kepada  pemimpin  daerah  untuk  kemudian  dilaksanakan, aspirasi  itu  menjadi  kembali  rumit  karena  proses  birokrasi  ke  tahapan  tingkat  lebih  berbelit prosesnya. Penunjukan penjabat kepala daerah (Pj) membuat permasalahan ini semakin rumit serta menghasilkan efek negatif terhadap tatanan otonomi daerah.
Sebagai  contoh,  pengambilan  kewenangan  besar  yang  terbaru  ialah  ketika  Undang- Undang  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  disahkan.  Pembaharuan  hukum  tersebut  telah menimbulkan  perseden  baru  kerena  mengarahkan  otonomi  daerah  kembali  kepada  model kebijakan lama (konsep sentralisasi). Isi dari undang-undang kontroversial tersebut mengatur berbagai  hal  mulai  dari  ketenagakerjaan,  lingkungan  hidup,  perizinan  dan  banyak  lainnya (Purnamawati  &  Sugianto,  2022).  Undang-undang  tersebut  melengkapi  fakta  upaya  serius pemerintah pusat merebut kewenangan setelah tahun-tahun sebelumnya banyak meminggirkan peran pemerintah daerah.
Seperti kasus PT. Emas Mineral Murni (EMM), perusahaan tambang yang beroperasi di  wilayah  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Aceh  Tengah.  Perusahaan  ini  ditolak  secara  besar- besaran oleh masyarakat wilayah itu karena merusak lingkungan. PT. EMM mendapatkan Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  Operasi  Produksi  melalui  SK  Kepala  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017, dengan luas  areal  10.000  hektar  (mongabay.co.id,  2020).  Pemerintah  Aceh  melalui  Nova  Iriansyah yang saat  itu menjabat  sebagai  Plt Gubernur, berada pada pihak masyarakat  dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran selama tiga hari (April 2019) untuk menolak PT. EMM. Pemerintah Aceh menyurati BKPM serta Menteri ESDM untuk mencabut izin tersebut (Irman 2019).
Tarik ulur dalam kasus PT. EMM antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat via BKPM/ Menteri ESDM, berakhir dengan keputusan Mahkamah Agung tingkat kasasi hingga menolak Peninjauan Kembali dimohonkan oleh BKPM, dengan hasil akhir PT. EMM berhenti beroperasi di Aceh (Zairi, 2021). Melengkapi fakta, pada masa kepemimpinan Zaini Abdullah- Muzakir  Manaf,  puluhan  izin  tambang  dicabut  didasarkan  keluhan  masyarakat
(nasional.tempo.co).  Kepemimpinan  dari  daerah  otonomi,  lebih  menitik-beratkan  aspirasi daripada kondisi (Nyoman, 2005), dan pegembangan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, adanya  pemberian  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  terhadap  hal-hal  yang menyangkut dengan daerahnya sendiri (Huda, 2005) menunjukkan kepala daerah yang dipilih langsung  oleh  lebih  mempertimbangkan  kebijakan  yang  berbasis  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat. Dengan faktor keterikatan terhadap pemilih, tanggung jawab otonomi, legitimasi politik langsung dari rakyat maupun alasan-alasan yang bersifat elektoral lainnya.
Keadaan  yang  kontras  terjadi  pada  masa  kepemimpinan  Pj  Gubernur  Aceh,  indikasi memanfaatkan aturan ini untuk “kepentingan lebih luas” sudah muncul dalam bentuk isu/rumor dibeberapa bulan awal kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Kemudian berubah  menjadi  temuan  menarik  saat  Ketua  Fraksi  Gerindra  Aceh,  Abdurrahman  Ahmad menyinggung masalah pemberian izin tambang yang membuat gaduh di masyarakat (Setyadi, 2023). Kegaduhan berkembang luas hingga menyinggung ranah pribadi, dengan beredar kabar pihak keluarga juga ikut menikmati izin tambang yang langsung diklarifikasi oleh Pj Gubernur Aceh  bahwa  hal  itu  tidak  benar  (Putra,  2022).  Terlepas  dari  kontroversi  tersebut,  izin-izin tambang baru terus terbit di Aceh dengan pembiaran atas aspirasi masyarakat yang menolak (Pratama, 2023).
Pada  dasarnya  tujuan  awal  otonomi  daerah  itu  sendiri  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan ke pemerintah daerah untuk dapat ikut berpartisipasi bersama dalam pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah. Argumen dimuculkan jika pemerintah daerah sebagai hambatan  investasi  dan  penyebab  tumpang  tindihnya  peraturan.  Bidang  industri  khususnya terdampak besar dengan UU Ciptaker, padahal sebagai salah satu kewenangan konkuren yang didefinisikan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperoleh dari pembagian kewenangan pemerintah pusat yang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi  daerah  yang  meliputi  urusan  pemerintahan  wajib  dan  pilihan  (Prasetio  &  Nurdin, 2021).

## PENUTUP
Fenomena  penunjukkan  penjabat  kepala  daerah  tersebut  juga  mengisyaratkan kembalinya praktik sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat di daerah dimana hal tersebut bertentangan dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia pasca  reformasi.  Efisiensi  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  pada  dasarnya  membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas penjabat,
partisipasi  aktif  masyarakat,  dan  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  yang  dianut  oleh  suatu negara (demokrasi dengan misi otonomi daerahnya).
Pada prinsipnya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut andil dan berperan  aktif  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  termasuk  pemilihan  kepala pemerintahnya. Fenomena penunjukkan penjabat kepala daerah akibat dari kekosongan jabatan dalam  masa  transisi  menuju  Pilkada  serentak  2024,  pada  hakikatnya  bertentangan  dengan konsep demokrasi dimana secara prosedur jabatan tersebut diperoleh melalui penetapan bukan pemilihan  oleh  rakyat.  Hal  ini  berdampak  pada  lemahnya  legitimasi  rakyat  serta  rentan terjadinya disharmoni antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.
Perseteruan antara legislatif dengan eksekutif di Aceh, juga yang terjadi di daerah lain. Karena  menganggap  sebagai  utusan  pemerintah  pusat,  hendak  mengubah  keseimbangan kekuasaan. Penjabat kepala daerah (Pj) dituding ingin menempatkan eksekutif sebagai entitas politik  yang  lebih  berkuasa  dari  legislatif.  Kehadiran  penjabat  kepala  daerah  yang  tidak memiliki  hubungan  baik  dengan  legislatif  setempat  seakan-akan  berakar  pada  kehendak penjabat kepala daerah yang ingin merumuskan ulang pembagian kekuasaan dalam demokrasi lokal.
Melihat  dari  gambaran  di  atas,  menunjukkan  bahwa  penjabat  kepala  daerah  adalah pemimpin  yang  tidak  terikat  secara  moral  maupun  politis  dengan  warga  karena  ia  tidak diangkat  oleh  rakyat  dan  ditunjuk  langsung  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan  kedudukan  ini, penjabat kepala daerah seringkali merasa tidak terbebani ketika harus mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, namun berpotensi menciptakan resistensi di daerah.
Jika kita kaitkan dengan kajian teoritis, maka dinamika yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah Pusat  tidak  mencerminkan  prinsip  demokrasi.  Pilkada  yang  seyogyanya  merupakan  sarana pemberian legitimasi politik rakyat  di daerah, seakan dilucuti dengan pemberlakuan “titah” oleh  pemerintah  Pusat.  Pada  akhirnya  yang  terjadi  adalah  rakyat  merasa  tidak  memiliki pemimpinnya, dan penjabat yang ditunjukpun merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  penulis  merasa  perlu  adanya  suatu  mekanisme pemilihan yang jelas dan sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan asas serta prinsip demokrasi  yang  dianut  di  Indonesia.  Aturan  tersebut  dapat  meliputi  rincian  syarat,  tahapan proseduran  penunjukkannya  serta  tupoksi  dan  kewenangan  penjabat  kepala  daerah  terpilih. Bila memungkinkan  diperlukan pelibatan DPRD di daerah setempat, dan beberapa bagian dari
unsur masyarakat yang kemudian dapat bersama-sama dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di hadapan masyarakat.

## REFERENSI
Abustan,  A.  (2022).  Implementasi  Demokrasi  dan  Legitimasi  Penjabat  Kepala  Daerah  di Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 2 (3), 274-287.
Akbar,  I.  (2016).  Pilkada  serentak  dan  geliat  dinamika  politik  dan  pemerintahan  lokal Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 95-110.
Alamsyah, A. (2012). Etika Politik . Makassar: Alauddin Press.
Argawati,  U.  (2022,  11  Desember). Pemilu  Secara  Serentak  Bertujuan  Menguatkan  Sistem Presidensial.
Mahkamah
Konstitusi. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772.
Arifin, F., & Kurnia, F. R. (2019). Penjabat Kepala Daerah . Yogyakarta: Thafa Media.
Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3), 301-311.
Budiman,  H.  (2016). Pilkada  Tidak  Langsung  dan  Demokrasi  Palsu .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
CNN  Indonesia.  (2022,  7  Juli). Koalisi  Sipil  Minta  Batalkan  Achmad  Marzuki  Jadi  Pj
Gubernur Aceh . CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220706122207-20-817943/koalisi-sipil- minta-batalkan-achmad-marzuki-jadi-pj-gubernur-aceh.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2021,  2  September). Sesuai  Amanat  UU, Pemilu Serentak Dilaksanakan 2024 . https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34416/.
Harjudin, L., Tarifu, L., & Ridwan, H. (2022). Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah  Tanpa  Pemilihan:  Tergerusnya  Kedaulatan  Rakyat  dan  Menguatnya  Dominasi Pemerintah Pusat. Journal Publicuho, 5 (4), 1355-1366.
Hasan,  F.  (2022,  12  Mei). DPRA  Usul  Kriteria  Pj  Gubernur  Aceh  yang  Komit  Selesaikan Masalah  Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Modus  Aceh. https://modusaceh.co/news/dpra- usul-kriteria-pj-gubernur-aceh-yang-komit-selesaikan-masalah-bendera-dan-lambang- aceh/index.html.
Huda,  N.  (2005). Otonomi  Daerah  Filosofi , Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Huda, N. (2011). Ilmu Negara . Jakarta: Rajawali Press.
Huntington, S. (2001). Gelombang Demokratisasi Ketiga . Jakarta: Grafiti.
ICW.  (2022,  27  Mei). Menolak  Konflik  Kepentingan  dan  Pembangkangan  Hukum  Dalam Pemilihan Penjabat Kepala Daerah . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/2022/05/27/menolak-konflik-kepentingan-dan- pembangkangan-hukum-dalam-pemilihan-penjabat-kepala-daerah.
Irman, Y. (2019, 18 Juli). Pemerintah Aceh Tegaskan Tolak Tambang PT EMM. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/963801/pemerintah-aceh-tegaskan-tolak-tambang- pt-emm.
Karim, Z. P. (2019). Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap Kip Aceh. Call For Paper  Evaluasi  Pemilu  Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu , 1-21. https://www.researchgate.net/publication/350106807
Kurnia, F. R., & Rizari, R. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 11 (2), 79-97.
Lan, L. (2022, 6 Juli). KontraS Aceh: Pengangkatan Ahmad Marzuki Diduga Cacat Hukum. KontraS  Aceh. https://kontrasaceh.or.id/kontras-aceh-pengangkatan-ahmad-marzuki- diduga-cacat-hukum/.
Manan, B. (2003). Teori dan Politik Konstitusi . Jogjakarta: FH UII Press.
Mantalean,  V.  (2023,  7  Juli). Penunjukan  Pj  Gubernur  Aceh  Dinilai  Janggal,  Pola  Serupa
Dikhawatirkan Berulang . Harian Kompas.
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/07001931/penunjukan-pj-gubernur-aceh- dinilai-janggal-pola-serupa-dikhawatirkan.
Neuman,  W.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches Seventh Edition. Assex: Pearson Education Limited.
Nyoman  S,  I.  (2005). Efektifitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  Citra Utama.
Prasetio,  T.,  &  Nurdin,  M.  (2021).  Kewenangan  Konkuren  Pemerintah  Daerah  Dalam Perizinan  Industri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja. Jurnal Kertha Semaya, 9 (2), 314-329.
Pratama, S. I. (2023, 21 Juni). Catatan Kritis Ihwal Tata Kelola Lingkungan Aceh. Betahita. https://betahita.id/news/detail/8895/catatan-kritis-ihwal-tata-kelola-lingkungan- aceh.html?v=1687383326.
Purnamawati, E., & Sugianto, B. (2022). Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Solusi Universitas Palembang, 20 (3), 372-386.
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 17 (1), 1-10.
Putra, A. (2022, 13 Desember). Pj Gubernur Jawab Isu Keluarganya Main Tambang di Aceh. Berita Kini. https://beritakini.co/news/pj-gubernur-jawab-isu-keluarganya-main- tambang-di-aceh/index.html.
Ramanda,  D.  E.  (2022).  Menata  Ulang  Kewenangan  Mengangkat  Penjabat  Kepala  Daerah. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6 (3), 10061-10068.
Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 . (Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
Rizmajar,  H.  (2021,  14  Februari). Aceh  dan  Pilkada  2022.  Rmol  Aceh  Republik  Merdeka. https://www.rmolaceh.id/aceh-dan-pilkada-2022.
Sanjaya,  W.  (2015).  Konstitusionalitas  Pengaturan  Dekonsentrasi  Dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2 (3), 581-597.
Setyadi, A. (2023, 12 Juni). Alasan DPRA Tak Lagi Usul Achmad Marzuki jadi Pj Gubernur Aceh: Bikin Gaduh. Detik Sumut. https://www.detik.com/sumut/berita/d-
6769214/alasan-dpra-tak-lagi-usul-achmad-marzuki-jadi-pj-gubernur-aceh-bikin- gaduh.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Suseno,  F.  M.  (2003). Etika  Politik:  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala  Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi  Lokal  di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1 (2), 212-230.
Zairi, M. B. (2021, 8 Juli). Mahkamah Agung Tolak PK BKPM RI, Terkait Izin Tambang PT EMM  di  Beutong.  Serambi  News. https://aceh.tribunnews.com/2021/07/08/mahkamah- agung-tolak-pk-bkpm-ri-terkait-izin-tambang-pt-emm-di-beutong.
Zulkarnaini, Z. (2023, 13 Juni). DPRA Usulkan Pergantian Penjabat Gubernur Aceh”, 13 Juni 2023. Kompas. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/dpra-usulkan- pergantian-penjabat-gubernur-aceh.