INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5590-5603 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Apakah Kepatuhan Syariah Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan?

## Bukti Dari Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
Ummi Erlina 1 ✉ , Kamilah, K 2 , Khairina Tambunan 3
Universias Islam Negeri Sumara Utara, Medan, Indonesia Email: ummierlina851@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas  dan  penerapannya  diharapkan  oleh  semua  instansi  pemerintah  untuk mengoperasikan system tersebut secara efisien. Sistem akuntansi keuangan ini sangat penting karena  dengan  adanya  sistem  akuntansi  keuangan  ini  dapat  mengatur  dan  mengendalikan semua kegiatan keuangan. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pencatatan, menilai, dan mengidentifikasi  semua  transaksi  bisnis  yang  terjadi  pada  entitas  pemerintah  daerah,  seperti provinsi,  kota,  atau  kabupaten.  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif membicarakan beberapa  kemungkinan  untuk  memecahkan masalah  akrual  dengan  caramengumpulkan  data,  mengklasifikasi,  dan  menganalisis  data. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  berpangkal  dari  pola  fikiri  induktif,  yang didasarkan  atas  pengamatan  objektif  partisipatif  terhadap  suatu  gejala  (fenomena)  sosial. kepatuhan  Syariah  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  dengan  menurunkan  akrual diskresioner dan agresivitas audit. kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah. Gejala-gejala sosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Puncak Sorik Marapi yang bertempat di Jalan Sorik Marapi No. 3 Sibanggor Tonga, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah Camat, Sekcam, dan Bendahara. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Puncak Sorik Marapi sudah baik begitu juga dengan outputyang dihasilkan nya yaitu laporan keuangan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi pelaksanaan dilapangan bahwa yang menginput atau mengelolasis tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak bagian-bagian pengelola keuangan Kabupaten Mandailing Natal.
Kata Kunci  : Akuntansi Keuangan, Laporan Keuangan, Pemeritah Daerah
Abstract
The regional financial accounting system is a tool for producing quality financial reports and its application is expected by all government agencies to operate the system efficiently. This financial accounting system is very important because with this financial accounting system it can regulate and control all financial activities. Regional financial accounting is the process of recording, assessing, and identifying all business transactions that occur in local government entities, such as provinces, cities, or districts. This research was conducted using a qualitative descriptive study. A qualitative descriptive study discusses several possibilities for  solving  the accrual  problem  by  collecting  data,  classifying,  and analyzing  data.  Qualitative  research  is research that stems from inductive thinking patterns, which are based on participatory objective observations of  a social phenomenon.  Sharia  compliance  improves  the  quality  of  financial reporting  by  reducing  discretionary  accrual  and  audit aggressiveness.  Sharia  compliance  is compliance with Sharia principles in the operational activities of various Sharia entities The social phenomena in question include past, present, and even future conditions. This research was conducted at the Puncak Sorik Marapi District Office which is located at Jalan Sorik Marapi No. 3 Sibanggor Tonga, Mandailing Natal District, North Sumatra. The research subjects used by the researchers were the Camat, Sekcam, and Treasurer. The application of the Regional Financial Accounting System carried out by the Puncak Sorik Marapi Sub-District Office is good as well as the output it produces, namely the financial reports of Puncak Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency, but the implementation in the field that inputs or manages them is carried out by other parties, namely the parties financial manager of Mandailing Natal Regency.
Keywords: Financial Accounting, Financial Statements, Regional Government

## PENDAHULUAN
Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan  dengan  baik.  Prinsip  demokrasi  mulai  diterapkan  kembali.  Pemerintah  yang sebelumnya  terpusat  sudah  mulai  ditinggalkan,  terlihat  pada  berlakunya  otonomi  daerah. Pemerintah daerah  diberi kewenangan untuk mengelola  pemerintahannya sendiri  dengan tujuan  untuk  melaksanakan  pemerataan  pembangunan  demi kesejahteraan  masyarakat di Indonesia.
Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  alat  untuk  menghasilkan  laporan keuangan yang berkualitas dan penerapannya diharapkan oleh semua instansi pemerintah untuk mengoperasikan system tersebut secara efisien. Sistem akuntansi keuangan ini sangat penting  karena  dengan  adanya  sistem  akuntansi  keuangan  ini  dapat  mengatur  dan mengendalikan  semua  kegiatan  keuangan.  Akuntansi  keuangan  daerah  adalah  proses pencatatan, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan
dari  akuntansi  keuangan  daerah  ditujukan  kepada  pihak-pihak  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK).  Kreditor  investor,  donator,  dan pihak berkepentingan lainnya (Biduri, 2018).
Laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  pernyataan  tanggung  jawab  manajemen atau manajer perusahaan karena laporan keuangan adalah gambaran keuangan dari transaksi dan peristiwa yang terjadi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang baik bagi pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  dan  keputusan,  maupun  informasi  bagi  pihak  luar seperti  perusahaan,  bank,  investor  dan  calon  inverstor.  Manfaat  menggunakan  laporan keuangan berbeda-beda, tergantung kepentingan masing-masing orang. Laporan keuangan di susun dan disajikan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Riyanti, 2011).
Kepatuhan syariah menyatakan bahwa perusahaan yang patuh beroperasi tidak hanya di bawah peraturan tetapi juga dengan batasan dan izin Islam.  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan  apakah  kepatuhan  Syariah  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan. Desain/metodologi/pendekatan  Sampel dibangun  dari 15 negara mayoritas  Muslim, 2.300 perusahaan untuk periode antara 2005 dan 2017 dengan 23.810 observasi perusahaan*tahun. Kualitas  pelaporan  keuangan  diukur  dengan  akrual  diskresioner  dan  agresivitas  audit. Discretionary accruals adalah mutlak  dari Kothari, Leone  dan Wasley (2005) “performance matched discretionary accruals model.”  Agresivitas audit dihitung dengan model Gul, Wu and Yang (2013).
Penelitian  ini mengungkap perbedaan perilaku kualitas  pelaporan keuangan antara perusahaan  yang  patuh  syariah  dan  tidak  patuh.    Menurut  analisis,  kepatuhan  Syariah meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  dengan  menurunkan  akrual  diskresioner  dan agresivitas audit.  Hasil ini didukung oleh uji ketahanan.
Kepatuhan  syariah  tidak  terbatas  pada  aktivitas  bisnis,  pembatasan  keuangan  dan dewan  pengawas  untuk  perusahaan  yang  sesuai  syariah.    Ini  juga  meningkatkan  kualitas pelaporan  keuangan  perusahaan.    Analisis  ketahanan  juga  menunjukkan  bahwa  Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengurangi akrual diskresioner dan agresivitas audit. Studi ini berkontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan wawasan tentang penggunaan instrumen  keuangan  Islam. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa penggunaan IFRS dan instrumen keuangan syariah menurunkan akrual diskresioner dan agresivitas audit.
Laporan keuangan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  sedangkan laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas tujuh jenis laporan keuangan yaitu Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan  Operasional  (LO),  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE),  dan Catatanatas Laporan Keuangan (CaLK) (Kusmilawaty, Sugianto, 2019).
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu  Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dituntut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai. Namun pada  kenyataannya  masih  banyak  hambatan-hambatan  yang  dilalui  dalam  penyusunan laporan  keuangan  sehingga  tidak  sesuainya  laporan  keuangan  tersebut  dengan Standar Akuntansi Pemerintah berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil audit BPK di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

## Tabel 1. 1 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Mandailing Natal
No Tahun Opini Audit 1 2015 WDP 2 2016
WDP
3 2017
WDP
4 2018
WDP 5 2019 WDP 6
2020
WDP
7 2021
WDP
Melalui  penjelasan  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  masih  belum  dapat  dikatakan  baik.  Hal  tersebut memicu keinginan penulis dalam meneliti factor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi  diresmikan  pada  tanggal  12  Maret  2007,  yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Walaupun dengan fasilitas,  sarana  dan  prasarana  seadanya  Kantor  Camat  bisa  berkembang  karena  memiliki karyawan  yang  terampil  dalam  melakukan  pekerjaannya.  Adapun  jumlah  karyawan  yang bekerja  di  Kantor  Camat  adalah  22  orang  yang  terdiri  dari  Camat,  Sekcam, Bendahara, Kasubang Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Pel. Umum dan lain-lain.
Yang pertama sekali Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki sistem manual atau penyusunan menggunakan Microsoft Excel dan telah memperkenalkan SistemInformasi Daerah  (SIMDA).  Tujuan  daripelaksanaan  SIMDA  adalah  supaya  mendapatkan  laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, utuh, teliti dan terpercaya sesuai dengan ketentuan  yang  berjalan  serta  untuk  mendukung terselenggaranya pengelolaan  keuangan daerah  melalui  penyediaan  informasi.  Teknologi  berdasarkan  pada  sistem  pengelolaan keuangan daerah.
Penyajian  Laporan  Keuangan  Puncak  Sorik  Marapimengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  dan  Peraturan  Bupati  Mandailing  Natal  Nomor  9  Tahun  2014  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012  tenteng  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Hal  ini  mengakibat  kan  perlu dilakukan  konversi  terhadap  Laporan  Keuangan  dengan  format  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  atas LaporanKeuangan.  Dengan  demikian  penerapan  SAKD  diharapkan  mampu  menghasilkan catatan dan pelaporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi/instansi pemerintah  daerah  menjadi  lebih  akurat,  tepat,  dan  konprehensif,  sehingga  dapat memperbaiki  kualitas laporan  keuangan.  Adapun  karakteristik  kualitas  laporan  keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang (SAP) adalah  sebagai  berikut: dapat  dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bendahara di Kantor Camat Puncak Sorik
Marapi.  Dimana  dalam  wawancara  tersebut  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  ada beberapa  kasuskesalahan  yang  terjadi  pada  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi mengenai laporan  keuangan  seperti:  Proses  penyusunan  laporan  tidak  sesuai  dengan  SAP. Keterlambatan  dalam  menyampaikan  laporan.  Pencatatan  tidak/belum  dilakukan  secara akurat. Dan sistem informasi dan pelaporan belum didukung SDM yang berkualitas.
Dari bebera papermasalahan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kualitas laporan keuangan Kantor  Camat Puncak Sorik Marapi masih  belum baik mulai  dari tahap pencatatan sampai dengan pelaporan masih banyak kesalahan, itu artinya sistem akuntansi keuangannya belum diterapkan dengan baik oleh ditiap bendaharanya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti  ingin  mengetahui  penerapan sistem akuntansi keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih kecamatan tersebut karena keterbatasan geografis dan praktis seperti biaya, waktu, tenaga, dan transportasi, sehingga perlu di pertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

## METODE PENELITIAN
Berkaitan dengan judul yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  studi  deskriptif  kualitatif.  Studi  deskriptif  kualitatif  membicarakan  beberapa kemungkinan  untuk  memecahkan  masalah  akrual  dengan  caramengumpulkan  data, mengklasifikasi,  dan  menganalisis  data.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian    yang berpangkal  dari  pola  fikiri  induktif,  yang  didasarkan  atas  pengamatan  objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejalasosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Puncak Sorik Marapi yang bertempat di Jalan Sorik Marapi No. 3 Sibanggor  Tonga,  Kabupaten  Mandailing Natal,  Sumatera Utara. Subjek penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  Camat, Sekcam,  dan Bendahara  Objek penelitian disini  adalah  permasalahan  yang  di  identifikasi  dalam  penelitian  yaitu  penerapan system akuntansi  keuangan  daerah  dalam  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintahdaerah  pada  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi  Kabupaten  Mandailing  Natal. Dalam penelitian  ini  juga menggunakan teknik  wawancara  dengan  daftar  checklist.Untuk memperoleh  hasil  jawaban  yang  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara dengan  menggunakan daftar checklist,dimana pilihanjawaban yang di sajikan adalah Ya dan Tidak. Jawaban Ya = 1 dan Tidak = 0. Dan untuk menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion sebagaiberikut:
1. 0%-25% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangannya tidak baik.
2. 25%-50% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangannya kurang baik.
3. 50%-75% : berarti penerapan sistem akuntansi keuangan  pemerinta daerah  dan kualitas poran keuangannya cukup baik.
4. 75%-100% : berarti penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporang keuangannya sangat baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Laporan Keuangan Kantor Camat Puncak Sorik Marapi
Laporan Keuangan Kantor Camat Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubaahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi belanja pada TA. 2018 sebesar Rp. 1.715.859.762,00 atau 87,26% dari anggaran sebesar  Rp.  1.924.677.058,00.  Realisasi  belanja  tersebut  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp. 121.891.220,00 atau 7,65% dari realisasi TA. 2017 sebesar Rp. 1.593.968.542,00.

## 1) Belanja Operasi
TA 2018 (Rp)
TA 2017 (Rp)
1.734.859.762,00 1.574.968.542,00
Realisasi BelanjaOperasi TA. 2018 sebesar Rp. 1.734.859.762,00 atau 89,67% dari  anggaran  sebesar  Rp  1.934.677.058,00.  Realisasi  belanja  operasi  TA.  2018 meningkat sebesar Rp. 159.891.220,00 atau 10,15% dari realisasi TA. 2017 sebesar Rp. 1.574.968.542,00,-

## 2) Belanja Pegawai
𝑇𝐴 2018 ( 𝑅𝑝 )
𝑇𝐴 2017 ( 𝑅𝑝 )
1.339.525.653,00 1.208.763.369,00
Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 1.339.525.653,00 atau 86,07% dari  anggaran sebesar  Rp.  1.556.225.185,00.  Realisasi  belanja  pegawai  TA  2018
tersebut meningkat sebesar Rp. 130.762.084,00 atau 10,82% dari realisasi TA. 2017 sebesar Rp. 1.208.763.569,00.

## 3) Belanja Barang dan Jasa
𝑇𝐴 2018 ( 𝑅𝑝 ) 𝑇𝐴 2017 ( 𝑅𝑝 )
376.334.109,00 366.204.973,00
Realisasi belanja barang dan jasa TA. 2018 sebesar Rp. 376.334.109,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp. 378.451.873,00. Realisasi belanja barang dan jasa TA. 2018 tersebut menurun sebesar Rp. (10.129.136,00) atau (2,77)% dari realisasi TA. 2017 sebesar Rp. 336.204.973,00.

## 4) Belanja Modal

## TA 2018(Rp) TA 2017

## (Rp)
19.000.000,00  19.000.000,00
Belanja modal merupakan belanja yang di pertujukan untuk pembelian asset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam mendukung kegiatan operasional Kantor Camat Puncak Sorik Marapi. Realisasi belanja modal TA. 2018 sebesar Rp. 19.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00. Realisasi belanja TA 2018 tersebut sama dengan realisasi TA
5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

## TA 2018 (Rp)

## TA 2017 (Rp)
19.000.000,00 19.000.000,00
Belanja  modal  peralatan  dan  mesinmerupakanbelanja  asset  tetap  yang menambah nilai perolehan asset tetap peralatan dan mesin. Realisasi belanja modal peralatan  dan  mesin  TA.  2018  sebesar  Rp.  19.000.000,00  atau  100,00% darianggaransebesar  Rp.  19.000.000,00.  Realisasi  modal  peralatan  dan  mesin tersebut sama dengan realisasi TA. 2017 sebesar Rp. 19.000.000,00.
6) Surplus / (Defisit)
Surplus merupakan selisih ebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit  merupakan selisih  kurang  antara  pendapatan  dengan  belanja  dalam  tahun anggaran berkenaan. Realisas idefisit pada TA.  2018  sebesar  Rp.  (1.762.209.479,00) (bersaldo negatif) merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan TA. 2018 sebesar Rp. 0,00 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA. 2018 sebesar Rp. 1.762.209.479,00.  Realisasi  defisit  pada  TA.  2018  sebesar  Rp.  (1.762.209.479,00) dibawah asumsi  penganggaran  TA.  2018  yang  memperkirakan  defisit  sebesar  Rp. (1.734.859.762,00) (bersaldo negatif).
2. Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Kantor  Camat  Puncak  Sorik Marapi
Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Daerah  (SAPD)  adalah  serangkaian sistematikan dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, hinggaelemen lain dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik daerah tersebut. Dengan  menerapkan  sistem  akuntansi  keuangan  diharapkan  semua  aktivitas  di dalami  nstansi  tersebut  dapat  dijalankan  dengan  efisien,  sesuai  dengan  kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
Dari laporan keuangan Kantor Camat Puncak Sorik Marapi yang telah peneliti paparkan di atas menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan  keuangannya,  mulai  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  sampai dengaan  Catatan  atas  Laporan Keuangan, akan tetapi seluruh hasil laporan keuangan tersebut bukan dilakukan oleh pihak atau bagian bendahara dari Kantor Camat Puncak Sorik Marapi tetapi pihak lain yaitu pihak Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Mandailing Natal.
Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi  belum dikatakan  baik  begitu  juga  dengan output  yang  dihasilkannya  yaitu  laporan keuangan Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten  Mandailing  Natal.  Karena  dalam  hal  ini  yang  menginput  atau mengelola  sistem  tersebut dilakukan  oleh  pihak  lain  yaitu  pihak  bagian  pengelola keuangan Kabupaten Mandailing Natal, seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang bertugas dan fungsinya ialah menangani keuangan yang ada di Kantor  Camat  Puncak Sorik Marapi, staf atau  pihak  tersebut adalah bagian Bendahara Kantor Camat Puncak Sorik Marapi. Seperti yang diketahui tugas pokok
dan fungsi bendahara kecamatan adalah mengordinasikan dan mempertanggungjawab  kanseluruh  aktivitas  pengelola  keuangan  serta  aset  yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam hal ini bagian bendahara Kantor Camat Puncak Sorik Marapi tidak mematuhi UU. No. 1 Tahun 2014 tentang seorang bendahara harus memiliki  indenpenden  sidalam  pelaksanaan  tugasnya.  Oleh  karena  itu  seorang bendahara  dituntut  untuk  memiliki  kualifikasi  tertentu  sebelum  menjadi  seorang bendahara  semisal,  karakter,  tingkat  pendidikan,  pengetahuan  akuntansi, pengetahuan keuangan dan lain-lain.
Jadi meskipun laporan keuangan di Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapi menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan tetapi jika yang membuat laporan  keuangan  tersebut  adalah  di  bantu  pihak  lain  yaitu  bagian  Pengelola Keuangan  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal,  maka  dapat  dikatakan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi  belum diterapkan dengan  baik.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  kepalak  subbag  keuangan  Kantor Camat Puncak Sorik Marapi yaitu Bapak Yahya mengatakan:
Jadi  meskipun  laporan  keuangan  di  Kantor  Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan tetapi jika yang membuat laporan  keuangan  tersebut  adalah  di  bantu  pihak  lain  yaitu  bagian  Pengelola Keuangan  Daerah  Kabupaten  Mandailing  Natal,  maka  dapat  dikatakan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi  belum  diterapkan dengan  baik.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  kepalak  subbag  keuangan  Kantor Camat Puncak Sorik Marapi yaitu Bapak Yahya mengatakan:
“Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh Kantor Camat  Puncak  Sorik  Marapi  masih  belum  optimal  begitu  juga  dengan  laporan keuangannya, serta Kantor Camat Puncak Sorik Marapi dalam proses penyusunan laporan  keuangan  masih  harus  dibantu  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Mandailing  Natal,  agar  laporan  keuangan  yang  mereka  buat tidak mengalami  kesalahan  dan  juga  tidak  mengalami  keterlambatan  pada  saat pelaporan”.
Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat di akuntansi kan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan dilaporkan secara  lengkap.  Lengkap  artinya bahwa  laporan  keuangan  yang  disusun  harus memenuhi  syarat-syarat  yaitu  relevan,  dapat  dipahami, dapat  diuji,  netral,  tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Di audit secara Independent. Audit  laporan  keuangan  merupakan  jenis  audit  yang  sering  dilakukan  auditor
independent.  Hal  ini  disebabkan  audit  laporan  keuangan  yang  dihasilkan meningkatkan  kepercayaan  para  pemakai  laporan  keuangan  yang  dihasilkan perusahaan.
Dengan adanya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pemerintah di  Kabupaten  Mandailing  Natal  khususnya  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebab laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini sejalan dengan penelitian (Pratama, 2020) menunjukkan bahwa dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih belum optimal disebabkan kualitas  sumber  daya  manusianya  msih  kurang  dalam  hal  pengetahuanmaupun tingkat Pendidikan.
3. Kepatuhan Syariah Dalam Kualitas Pelaporan Keuangan  pada Kantor Camat Puncak Sorik Marapi
Kepatuhan Syariah atau sharia compliance merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas Syariah. Baik yang berupa bank Syariah, asuransi Syariah atau  juga  entitas  pasar  modal  Syariah.  Secara  umum  yang  dimaksudkan  dengan kepatuhan  Syariah  merupakan  kepatuhan  pada  prinsip-prinsip  Syariah  dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah tersebut. Baik dia perbankan, asuransi maupnn  juga  pasar  modal  Syariah.  Di  dalam  bank  Syariah  konsep  ini  merupakan indikator  untuk  memberikan  jaminan  akan  kepatuhan  dari  bank  Syariah  terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional bank Syariah. Dengan adanya prinsip kepatuhan Syariah maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan  opersasional dari  bank Syariah tersebut bahwa  tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional bank Syariah.
Konsep Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah
Hakkat  dan  juga  dasar  dari  konseo  kepatuhan  akan  prinsip  Syariah  adalah sebagai berikut :
1. Dipenuhinya seluruh prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai satu perwujudan dari karakteristik dari entitas Syariah tersebut. Setiap entitas Syariah wajib  dalam  rangka memenuhi kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang dijalankan tersebut.
2. Bagi entitas yang ada di kantor camat puncak sorik merapi kelangsungan akan  operasional  mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  bersifat
menyeluruh  serta  ketegasan  akan  Tindakan  yang  perlu  dilakukan  bila  ada ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah yang dilakukan oleh entitas tersebut
3. Bila terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah maka dapat membuat entitas  Syariah  hilang  ciri  khas  dan  karakteristik  operasional  dari  entitas Syariah
4. Terganggunya  citra  kantor  camat  puncak  sorik  merapi  bila  terlihat  dan terbukti  tidak  patuh  dalam  prinsip  kepatuhan  terhadap  prinsip  Syariah. Bahkan kalua kemudian terjadi hal yang negative dari kantor camat puncak sorik merapi tersebut seperti kecurangan maka bisa membuat entitas Syariah ditinggalkan oleh nasabah dan juga mereka yang mempergunakan produk dari entitas Syariah tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis  paparkan baik dari  data-data maupun  informasi penelitian  kemudian  di  analisis  mengenai  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Adapun  beberapa kesimpulannya sebagai berikut:
1. Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  yang  dilakukan  oleh  Kantor Camat  Puncak  Sorik  Marapi  sudah  baik  begitu  juga  dengan output  yang dihasilkan  nya  yaitu  laporan  keuangan  Kecamatan  Puncak  Sorik  Marapi Kabupaten  Mandailing  Natal,  akan mm tetapi pelaksanaan dilapangan bahwa yang menginput atau mengelolasis tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak bagian-bagian  pengelola  keuangan  Kabupaten  Mandailing  Natal,  seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang tugas dan fungsinya menangani  keuangan  yang  ada  di  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi.  Tugas pokok  dan  fungsi  bendahara  kecamatan  adalah  mengordinasikan  dan mempertanggungjawabkan  seluruh  aktivitas  pengelolaan  keuangan  serta  aset yang dimiliki oleh instansi tersebut.Walaupun laporan keuangan di Kantor Camat Puncak Sorik Marapi menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah namun jika yang  membuat laporan  keuangan  tersebut  adalah  pihak  lain,  maka  dapat dikatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kecamataan Puncak Sorik Marapi belum dilaksanakan dengan baik.
2. Penyajian  laporan  keuangan  pada  Kantor  Camat  Puncak  Sorik  Marapi  telah memenuhi  karakteristik  laporan  keuangan  pemerintah  yang  berkualitas  yang
telah tercantum didalam Peraturan Pemerintahan N0. 71 Tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hanya saja dalam penyajian  laporan  keuangan  Kantor Camat Puncak Sorik Marapi dibantu  oleh Badan Pengelola Keuangan Mandailing Natal.
3. Bagi  entitas  yang  ada  di  kantor  camat  puncak  sorik  merapi  kelangsungan akan  operasional  mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  bersifat menyeluruh  serta  ketegasan  akan  Tindakan  yang  perlu  dilakukan  bila  ada ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah yang dilakukan oleh entitas tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Ansir  Launtun.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Dan KualitasSumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Gowa. JurnalStienobel Indonesia, 18, 14 – 27.
Ardila, A., & Rosselli, R. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.
Demographic Research, 4 – 7.
Biduri S.(2018). Akuntansi Sektor Publik.  In Akuntansi  Sektor Publik  (Issue  25).
https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1
Daim, R. (2017). Akuntansi Syariah.
Damis, S., & Fadhilah, H. (2023). Analysis Of Implementation Of Local Government Financial Accounting Systems In Improving The Quality Of Local Government Financial Reports In Parepare City. In Journal AK-99 (Vol. 3, Issue 1).
Darma, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah. Jurnal  Studi  Akuntansi  & Keuangan, 2(3), 149 – 162. https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26
Euis Mardiyatul Fauziyah. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendaliaan Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang). JurnalRizetAkuntansi, 04 No. 2.
Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra,  J., Amerieska,  S.,  Suryaningsi,  Amani,  T.,  Ariyanto,  S.,  Werastuti,  D.  N.  S., &Muchlis, S. (2021). AkuntansiSektor Publik.
Haryanto, Sahmuddin, &Arifuddin. (2007). AkutansiSektor Publik. Perpustakaan Nasional,
3 – 251. Hasibuan,  H.  (2018).  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Sumatera
Utara. AnalisisProduksi  Dan
Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) KabupatenBenerMeriahAnalisisProduksi Dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) KabupatenBener Meriah.
Hendra  Harmain,  Nurlaila,  Lili  Safrida,  Sufitrayati,  Alfurkaniati,  Yana  Ermawati,  Arfan Ikhsan,  Hastuti Olivia, Jubi, N. (2019). Pengantarakuntansi 1 (Vol. 53, Issue 9).
Hermawan, S., &Amirullah. (2021). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. Metode Penelitian Bisnis Bandung, 264.
Kamilah, S. (2022). LaporanKeuanganPenjualan dan Perpajakan. 2(1), 923 – 926.
Kusmilawaty,  Sugianto,  R.  A.  Y.  (2019).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi Berbasis  Akrual  Sebagai  Implementasi  PP  71/2010  dalam  Penyusunan  Laporan Keuangan. JENSI  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Akuntansi,  3,  101 – 113. https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1870
Muammar  Khaddafi,  Saparuddin  Siregar,  Muhamad  Yamin  Noch,  Nurlaila,  Hendra Harmain, Sumartono.  (2017). Akuntansi Syariah Meletkkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In Journal of Chemical Information and Modeling  (Vol. 53, Issue 9).
Natal, B. P. S. K. M. (2021). KecamatanPuncak Sorik Marapi Dalam Angka 2021.
Nurlaila,  Hendra  Harmain,  Laylan  Syafina,  Herry  Wahyudi,  Desy  Farina,  Hastuti  Olivia, Rasidah,  A.  (2019). Akuntansi  Syariah  di  Indonesia.Nurmaliahasanah,  achmadfauzi. (2017). AkuntansiPemerintahan.
Riyanti,  U. (2011). AnalisisLaporanKeuanganPemerintah Pada Dinas  Bina Marga dan Sumber Daya Air KabupatenPelalawan. Skripsi, 1 – 74.
Sri Widati, I. W. (2006). Daerah Pada Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah
KabupatenKonawe Provinsi Sulawesi. 10(September 2019), 253 – 259.
Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In Akademia Pustaka (Issue August).
Tarigan, A. A. (2012). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al- Qur’an .
Vini OksiliaTandayu, M. K. (2019). Analysis of the Implementation of Regional Government Accounting Systems. Jurnal EMBA, 7(5), 3169 – 3178.