## PROBLEMATIKA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT MANDAR
Muhammad Ilham Sahabuddin, Munir Salim, Ashar Sinilele Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : muhammadilham0615@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik waris adat masyarakat Mandar di kabupaten  Polewali  Mandar  Sulawesi  Barat  dan  kendala  pembagian  harta  warisan  pada masyarakat  adat  Mandar. Jenis  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa,  1).karakteristik  waris  adat  menunjukkan  bahwa  sebelum  pewaris meninggal  dunia  mereka  telah  membagi  secara  individual  kepada  ahli  warisnya  serta menetapkan  anak  laki-laki  tertua  sebagai  penguasa  hingga  saudaranya  dapat bertanggungjawab  atas  warisan  tersebut.  2).  Pembagian  harta  warisan  harus  dalam  keadaan bersih bahwa harta harus dikurangi dengan hutang pewaris yang ditinggalkan pemberian atau hibah  kepada  ahli  waris  dan  juga  rumah  yang  diperuntukkan  untuk  anak  bungsu,  bila  harta dalam  keadaan  bersih,  barulah  dibagi-bagikan  kepada  ahli  warisnya  hingga  terbagi habis.Apabila  terjadi  sengketa  pembagian,  maka  penyelesaian  dilakukan  melalui  peradilan warisan secara umum setelah menempuh jalur musyawarah kekeluargaan

## Kata Kunci : Adat Mandar; Kewarisan; Problematika

## Abstract
This paper aims to determine the characteristics of the customary inheritance of the Mandar community in the Polewali Mandar regency of West Sulawesi and the constraints of the  distribution  of  inheritance  to  the  indigenous  Mandar  community.  The  type  of  research conducted  using  the  field  research  method  is  field  observations  and  interviews  with informants.  The  results  of  this  study  indicate  that,  1).  The  characteristics  of  customary inheritors  show  that  before  heirs  die  they  have  divided  individually  to  their  heirs  and appointed the eldest son as ruler until his brother can be responsible for the inheritance. 2). The distribution of inheritance must be in a clean condition that the assets must be reduced by the debt of the testator left by a gift or a grant to the heirs and also the house intended for the youngest child, if the assets are clean, then distribute it to the heirs until it is completely distributed.  distribution  dispute,  then  the  settlement  is  done  through  inheritance  court  in general after taking the family consultation process
Keywords: Mandar Customary; Inheritance; Problems

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  demikian  dengan  konsitusi  kita  secara  tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan  dalam bunyi pasal 1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  setelah  perubahan.  Artinya  bahwa  dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  terdapat  aturan-aturan  hukum  yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis.  Selain  Undang-Undang  Dasar,  terdapat  aturan-aturan  dasar  yang  timbul  dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Penyelenggaraan  negara  sebagian  besar  aturannya  dituangkan  dalam  bentuk  hukum tertulis, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Fungsi hukum pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendaliaan sosial ( social control )  saja,  melainkan  lebih  dari  itu,  yaitu  melakukan  upaya  untuk  menggerakkan masyarakat  agar  berperilaku  sesuai  dengan  cita-cita  baru  untuk  mencapai  suatu  keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum disini sebagai sarana perubahan masyarakat. Berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola baru juga berarti mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi  untuk  menciptakan  hukum  yang  sesuai  dengan  masyarakat  yang  sedang  membangun seperti  Indonesia  sekarang  ini  karena  dalam  pembangunan  itu  sendiri  terdapat  hal-hal  yang harus dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan  dan  agar  perubahan  yang  di  akibatkan  oleh  pembangunan  tersebut  berjalan dengan tertib dan teratur.
Hukum  adat  adalah  salah  satu  sumber    hukum  yang  penting  dalam  rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur- unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian negara Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.
Salah  satu  inti  dari  unsur-unsur  hukum  adat  guna  pembinaan  hukum  waris  nasional adalah  hukum  waris  adat.  Untuk  menemukan  unsur-unsur  dari  hukum  waris  adat  tersebut salah  satunya  dengan  cara  melakukan  penelitian  lapangan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  persamaan  dari  berbagai  sistem  dan  asas  hukum  waris  adat  yang  terdapat  di seluruh  nusantara  ini  yang  dapat  dijadikan  titik  temu  dan  kesamaannya  dengan  kesadaran hukum  nasional  sehingga  apa  yang  dicita-citakan  didalam  garis-garis  besar  haluan  negara bahwa untuk seluruh wilayah republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
Hukum  waris  yang  berlaku  dikalangan  masyarakat  Indonesia  sampai  sekarang  masih bersifat  pruralistis,  yaitu  ada  yang  tunduk  kepada  hukum  waris  dalam  kitab  undang-undang hukum perdata. Hukum waris Islam dan hukum waris adat  masyarakat Indonesia berbineka yang  terdiri  berbagai  macam  suku  bangsa  memiliki  adat  istiadat  dan  hukum  adat  yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang  menjadikan  hukum  adat  termasuk  didalamnya  hukum  waris  menjadi  pruralistis  pila. Hukum  kewarisan  adat  di  Indonesia  sangat  dipengaruh  oleh  prinsip  garis  keturunan  yang
berlaku  pada  masyarakat  yang  bersangkutan,  yang  mungkin  merupakan  patrilineal, matrilineal,  pariental  atau  bilateral  (walaupun  sukar  ditegaskan  dimana  berlakunya  di Indonesia).
Dari  ketiga  sistem  keturunan  diatas,  mungkin  masih  ada  variasi  lain  yang  merupakan perpaduan  dari  ketiga  sistem  tersebut,  misalnya  sistem  patrilineal  beralih-alih (alternerend ) dan  sistem  unilateral  berganda  ( double  unilateral ).  Prinsi-prinsip  garis  keturunan  terutama berpengaruh  terhadap  penetapan  ahli  waris  maupun  bagian  harta  peninggalan  yang diwariskan(baik yang material maupun immaterial). 1 Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan sistem lainnya.
Pembagian  harta  warisan  secara  adil  sesuai  turan  hukum  yang  berlaku  merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal paling penting  yang  harus  mampu  dijalankan.  Kesepakatan  dalam  musyawarah  merupakan  suatu nilai  dasar  kebersamaandalam  kehidupan  keluarga  yang  harus  dikedepankan.  Kebersamaan tanpa  harus  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  dalam  proses  pembagian  harta  warisan merupakan  hal  terpenting,  karena  dalam  hal  ini  nilai  kebersamaan  dan  kekeluargaan seharusnya  mampu  menjadi  pijakan  tanpa  harus  mengedepankan  ego  dan  kepentingan masing-masing  pihak.  Hukum  kewarisan  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Hukum  kewarisan  adat  sesungguhnya  adalah  hukum penerusan harta kekakayaan dari suatu generasi kepada keturunananya.
Masyarakat  Mandar  di  kabupaten  Polewali  mempunyai  cara  tersendiri    dalam menyelesaikan  hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  berkaitan  dengan  harta  seseorang  yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka biasa membagi harta  tersebut  sebelum  pewaris  meninggal.  Dalam  masyarakat  adat  Mandar  dikenal  dengan istilah “ boyang anunna anak terakhir’’ rumah adalah milik mutlak anak terakhir. Selain itu, kecamatan  Balanipa  dan  kecamatan  Allu  Kabupaten  Polewali  ini  yang  dulunya  merupakan pusat  kerajaan  menganut  sistem  mayorat  laki-laki,  yaitu  pada  saat  pewaris  meninggalmaka anak laki-laki sulunglah atau keturunan laki-laki  yang menjadi ahli waris sebagai pengganti orang  tua.  Namun  anak  laki-laki  tertua  bukanlah  sepenuhnya  menjadi  ahli  waris,  ia  hanya berkedudukan memegang mandat dari orang tua atau pewaris untuk mengurus dan membagi warisan  tersebut  kepada  saudara-saudaranya.  Tidak  hanya  warisan  yang  dibebankan  kepada anak laki-laki tertua, dia juga berkewajiban mengurus anggota keluarganya.
Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. 2 Keberadaan  anak  dalam  hukum waris  memiliki  kedudukan  yang  penting.  Keberadaan  anak  secara  langsung  akan mengakibatkan  terjadinya  proses  pewarisan  antara  orangtua  kepada  anaknya.  Perpindahan warisan  dari  orangtua  kepada  kepada  anaknya  harus  dilakukan  secara  baik,  sesuai  aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua  dalam  kedudukannya  sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  wafat  dalam  mengurus
1 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2002), h.259.
2 Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.
harta  kekayaan  dan  memanfaatkannya  guna  kepentingan  semua  anggota  keluarga  yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung Jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan  kerukunan  keluarga  sampai  semua  ahli  waris  menjadi  dewasa  dan  dapat  berdiri  sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung Jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya sebaliknya dia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.
Sistem  mayorat  seringkali  disalahtafsirkan  tidak  saja  oleh  orang  yang  tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti  orang  tua  yang  telah  meninggal  bukanlah  pemilik  harta  peninggalan  secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain  yang  ditinggalkan,  tidak  semata-mata  berdasarkan  harta  peninggalan  tetapi  juga berdasarkan tolong menolong oleh bersama untuk bersama. 3
Kerajaan  Balanipa  adalah  kerajaan  yang  terbesar  yang  ada  di  Tanah  Mandar,  yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di Tanah Mandar. Dimana masuknya Islam di Tanah Mandar diawali dikerajaan Balanipa pada abad ke-16. Dan sistem pemerintahan di Balanipa pada saat itu dilakukan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi menganut agama Islam.
Kadar  kekuatan  kesadaran  nilai-nilai  hukum  adat  terhadap  penerimaan  nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak  teori,  lahirlah  teori-teori  titik  singgung  hukum  adat  dan  Islam,  terutama  dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.
Untuk  mengetahui  sistem  hukum  adat  masyarakat  Mandar  di  kabupaten  Polewali Sulawesi  Barat  dengan  sistem  kekerabatan  yang  mayorat  laki-laki  padahal  masyarakatnya 99%  pemeluk  agama  Islam  perlu  diadakan  penelitian  dengan  cermat  agar  diketahui  secara benar  tentang  hukum  waris  adat  masyarakat  Mandar,  baik  sistem  ahli  waris,  objek  waris, serta  waktu  harta  waris  itu  akan  di  bagi-bagikan,  serta  proses  pembagian  harta  waris  itu dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Balanipa  dan  Kecamatan  allu,  Kabupaten Polewali  Mandar,  Provensi  Sulawesi  Barat.  Pemilihan  daerah  ini  sebagai  lokasi  penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan diteliti.

## A. Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Populasi  adalah  seluruh  objek  atau  seluruh  individu  atau  seluruh  unit  yang  diteliti.Populasi yang dimaksud adalah masyarakat adat Mandar dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali.
2. Sampel
Sampel  adalah bagian dari populasi yaitu suatu unit yang dijadikan contoh  untuk diteliti lebih lanjut  yang  dianggap  sebagai  bagian  kecil  yang  mewakili  seluruh  populasi  yang  ada.  Penentuan sampel  sebagai  informan  dan  responden  penelitian  ini  dilakukan  secara purposivesampling ,  dengan kriteria sebagai berikut :
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), h.29-30.
a. Masyarakat adat Mandar
b. Masyarakat yang mendapatkan warisan
c. Tokoh agama
d. Kepala desa
e. Hakim Pengadilan agama
1) Anak tertua laki-laki
2) Anak yang diberi tanggung Jawab
3) Anak bungsu

## B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  rangka  memperoleh  data  sebagaimana  yang  di  harapkan,  maka  penulis  melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu :
a. Teknik  wawancara,  yaitu  mengumpulkan  data  secara  langsung  melalui  tanya  Jawab kepada  informan  berdasarkan  pertanyaan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang diperlukan.
b. Teknik  studi  dokumen,  yaitu  menelaah  bahan-bahan  tertulis  berupa  dokumen  resmi peraturan  perundang-undangan,  media  cetak,  internet,  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

## C. Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  primer  yaitu  data  empiris  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan  dan responden dilokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat dan pejabat daerah kabupaten Polewali Mandar, sulawesi Barat.
2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  dijadikan  landasan  teori  dalam  memecahkan  dan menJawab  masalah.  Data  sekunder  ini  sumbernya  diperoleh  melalui  studi  pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah,karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## D. Analisi Data
Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder yang telah dianggap valid  selanjutnya  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatip tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskiptif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Karakteristik Pembagian Waris Adat di masyarakat Mandar
1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Mandar
Terkait  mengenai  hubungan  kekerabatan  dapat  dilihat  dari  perbedaan  kedudukan  dan derajat  terhadap  individu-individu  dalam  masyarakat  yang  telah  menjadi  dasar  dan  pangkal gejala pelapisan sosial. Pelapisan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Mandar dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu :
1. Golongan todiang laiyana (Bangsawan)
2. Golongan tau maradeka (orang biasa atau orang kebanyakan)
3. Golongan batua (budak, hamba sahaya)

## 2. Bentuk Perkawinan Adat Mandar
Salah  satu  daur  hidup  orang  Mandar  adalah  perkawinan  atau  pernikahan.Bagi  orang Mandar, perkawinan dipandang sebagaisuatu yang sakral dan sangat dihargai, oleh karena itu pemuka-pemuka  masyarakat  maupun  agama  serta  masyarakat  penduduknya  telah mengaturnya  dengan  cermat.  Masyarakat  Mandar  yang  religius  memandang  pernikahan bukan  saja  berarti  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  sebagai  suami  dan  seorang  wanita sebagai  istri,  tetapi  lebih  dari  itu,  pernikahan  merupakan  pertalian  hubungan  kekeluargaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.
3. Karakteristik Pembagian Waris Adat Mandar
Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang sistem  dan  asas-asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan,  pewaris  dan  waris  serta  cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris, hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada turunannya.
Hukum  waris  adat  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh  sususnan  masyarakat kekerabatannya  yang  berbeda.  Mengetahui  sistem  kekerabatan  dalam  hal  kewarisan merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting,  karena  pembagian  warisan  dalam  masyarakat  adat sangat  bergantung  pada  sistem  kekerabatan  yang  di  anutu  oleh  masyarakat.  Sebagaimana diketahui  hukum  waris  adat  mempunyai  corak  sendiri  dari  alam  fikiran  masyarakat  yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, atau bilateral,  walaupun  pada  bentuk  kekerabatan  yang  sama  belum  tentu  berlaku  sistem kewarisan yang sama.

## B. Praktek  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Mandar  di  Kabupaten  Polewali Mandar
Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar di  Kabupaten Polewali Mandar  sesuai  dengan  karakteristik  waris  adat  Mandar  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  tokoh  adat  Mandar,  warisan  atau  yang  disebut mana’ adalah  proses perpindahan  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pewaris  kepada  ahli  warisnya  yang  mulai terbuka  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia,  baik  harta  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak, terdapat 3 (tiga) jenis harta warisan bagi to menre (orang Mandar) yakni: 4
1. Harta benda diatas tanah, berupa ternak dan tanaman jangka panjang, kebun dan sawah.
2. Harta benda diatas air berupa lepa-lepa atau lopi (perahu)
3. Harta  didalam  rumah  berupa  alat  peralatan  dapur,  alat  perlengkapan  tidur,  perhiasan emas, alat tenun, dan lain-lain.

## C. Kendala  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Masyarakat  Adat  Mandar  Di  Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat
Adapun  kendala  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  adat  Mandar  yaitu  ketika anak  kehilangan  hak  mewaris  dikarenakan  perbuatannya  yang  bertentangan  dengan  hukum
4 Wawancara dengan kindo’ Hara, tokoh adat kecematan Balanipa-28 Maret 2018
adat Mandar. Adapun perbuatan  yang dapat menghilangkan hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya menurut adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu:
1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris
2. Melakukan penganiyayaan terhadap pewaris
3. Melakukan  perbuatan  yang  melakukan  nama  baik  keluarga  seperti  kawin  lari  atau siti’ang
4. Murtad dari agamanya

## D. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Adat Bila Ada Ahli Waris Menolak Pembagian Tersebut
Jika  terjadi  sengketa  mengenai  harta  warisan,  masyarakat  adat  Mandar  maka penyelesaian  pembagian  harta  warisan  tersebut  dilaksanakan  melalui  peradilan  warisan secara umum seperti yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud disini adalah cara bagaimana  menyelesaikan  sesuatu  masalah  yang  timbul  dikarenakan  adanya  perbedaan pendapat atau persengketaan mengenai harta warisan.
Jika musyawarah adat masih tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut  maka  jalan  terakhir  yaitu  memperkarakannya  di  pengadilan.Menurut  hakim pengadilan agama Polewali Sulawesi Barat:
“Dalam memutuskan perkara warisan di Polewali perlu memandang dan mempertimbangkan hukum waris adar yang berlaku, agar memelihara ketertiban dan mnegakkan keadilan sesuai adatnya”. 5

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  Penulis  menyimpulkan  bahwa karakteristik  pembagian  warisan  yang  di  pakai  oleh  masyarakat  adat  Mandar  di  Kabupaten Polewali  adalah  dengan  membaginya  secara  individual  kepada  ahli  warisnya.  Tetapi  untuk pengelolaan  sementara,  mereka  menepatkan  anak  laki-laki  tertua  sebagai  penguasa  hingga saudara-saudaranya  dapat  bertanggung  jawab  atas  warisan  yang    ditinggalkannya  atau  yang disebut  sistem  kolektif  mayorat  laki-laki.  Adapun  kendala  pembagian  harta  warisan  pada masyarakat  adat  Mandar  yaitu  ketika  anak  kehilangan  hak  mewaris  dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum adat Mandar. Adapun perbuatan  yang dapat menghilangkan  hak  mewaris  seseorang  terhadap  harta  warisan  orang  tuanya  menurut  adat Mandar  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Jika  terjadi  sengketa  mengenai  harta  warisan, masyarakat adat  Mandar maka penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan melalui  peradilan  warisan  secara  umum  seperti  yang  berlaku  di  Indonesia.  Peradilan  yang dimaksud  disini  adalah  cara  bagaimana  menyelesaikan  sesuatu  masalah  yang  timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persengketaan mengenai harta warisan.
5 Wawancara dengan.Panitra Pengadilan agama Kab. Polewali-27 Maret 2018

## Daftar Pustaka
Ansaar. 2013. Aktualisasi Nilai Budaya  – Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar, De La Macca, Makassar.
Bushar, muhammad. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. PT Pradya Paramitha. Jakarta.
Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris Adat . Citra Aditiya Bakti. Bandung.
Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju. Bandung.
Halim, Ridwan. 1985. Hukum Adat Dalam nya Jawab .Ghalia Indonesia. Jakarta
Kala,  Syahril.  2013.  Pemerintahan  Kerajaan  Balanipa  Dan  Perkembangannya,  DE  LA MACCA, Makassar
Peranginn, Effendi. 2010. Hukum Waris . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Rasyid, M. Ariman. 1986. Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi. Glalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono.2002. Hukum Adat Indonesia .Rajawali. Jakarta.
Soepomo. 2003. Bab Tentang Hukum Adat . Pradya Paramita. Jakarta.
Sritimuryani,  2013.  Pahlawan  Tiga  Kerajaan  Terhadap  Belanda  Di  Mandar,  DE  LA
MACCA, Makassar.
Suparman, Eman. 2011. Hukum Waris Indonesia . Refika Aditama. Bandung.

## Wawancara :
Wawancara dengan Kindo Hara, Tokoh Adat Kecamatan Balanipa – 28 Maret 2018
Wawancara dengan Pak Kahar, Tokoh Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa
Wawancara  dengan  Pak  jaya,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Mombi  Kecamatan  allu  –  28  Maret 2018
Wawancara dengan Panitra pengadilan agama Kab. Polewali – 27 Maret 2018
Wawancara denga Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Polewali