Vol. 5 No. 1 (2021)
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
1

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ADVOKASI TANAH BMN (BARANG MILIK NEGARA)
Heri Suhardi 1 , Sarip 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email@: heri.suhardi01@gmail.com , sarip@umc.ac.id
Abstract
Utilization is the utilization of State/Regional Property that is not used for carrying out the duties  and  functions  of  ministries/institutions/regional  work  units  and/or  optimizing State/Regional Property by not changing the ownership status of Regional Property (BMD). The results of the discussion show that the use of BMD for regions to increase their PAD is not carried out according to the applicable mechanism because it is widely misused, especially in the Cirebon City Government with the motive of illegal acts which are indicated as criminal acts with the problem of the State Property Grant (BMN) of former Pertamina assets as as stated in the Decree of the Minister of Finance Number KMK-247/MK.6/2019 dated 24 September  2019  cannot  be  transferred  from  the  Cirebon  City  Government  to  other  parties. There are types of utilization of borrow-to-use, BGS/BSG, Lease, Cooperation in Utilization that  can  be  carried  out  in  the  form  of  non-infrastructure  utilization,  while  in  the  form  of infrastructure, the forms of utilization that can be selected are lease, cooperation in utilization and cooperation in providing infrastructure. Each method of asset utilization (except borrow- to-use) has its own form of contribution that can increase regional income. Based on the facts that  the  Cirebon  City  Government  and  other  parties  (Gunung  Jati  Self-Help  Education Foundation) deliberately ignore the rules and provisions of the laws and regulations that apply to date and do not carry out the option of using/utilizing BMD related to the lease on the establishment  of  the  campus  used  by  the  community.  The  Faculty  of  Medicine,  Universitas Swadaya Gunung Jati which has been occupied for lectures, on the use of part of the land in the Bima Stadium area is part of the Regional Property belonging to the Regional Government of  Cirebon  City  in  the  form  of  land  with  an  area  of  +/-  10,300  m2  which  is  currently problematic.
Keywords: Utilization, BMN/BMD, transferable .
Vol. 5 No. 1 (2021)
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
2

## Abstrak
. Pemanfatan pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  kementerian/lembaga/satuan  kerja perangkat  daerah  dan/atau  optimalisasi  Barang  Milik  Negara/Daerah  dengan tidak  mengubah  status  kepemilikan  Barang  Milik  Daerah  (BMD).  Hasil pembahasan  menunjukan  bahwa  Pemanfaatan  BMD  bagi  daerah  untuk meningkatkan PADnya tidak dijalan sesuai mekanisme yang berlaku dikarenakan banyak  disalagunahkan  khususnya  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Cirebon dengan motif adanya perbuatan melawan hukum yang terindikasi tindak pidana dengan  adanya  permasalahan  Hibah  Barang  Milik  Negara  (BMN)  eks  asset Pertamina  sebagaimana  yang  tertuang  didalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  KMK-247/MK.6/2019  tanggal  24  September  2019  tidak  dapat dipindahtangankan dari Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain.  Terdapat jenis  pemanfaatan  pinjam  pakai,  BGS/BSG,  Sewa,  Kerja  Sama  Pemanfaatan yang yang dapat dilakukan atas bentuk pemanfaatan non infrastuktur sedangkan dalam bentuk infrastuktur maka bentuk pemanfaatan yang dapat dipilih adalah sewa,  kerja  sama  pemanfaatan  dan  kerja  sama  penyediaan  infrastuktur.  Setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing  yang  mampu  meningkatkan  pendapatkan  daerah.  Berdasarkan fakta  yang  adanya  bahwa  pihak  Pemerintah  Kota  Cirebon  dan  pihak  lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan sengaja mengabaikan aturan dan  ketetuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sampai  saat  ini  dan tidak  menjalankan  opsi  penggunaan/pemanfaatan  BMD  terkait  sewa  atas berdirinya  Kampus  yang  digunakan  oleh  Fakultas  Kedokteran  Universitas Swadaya Gunung Jati yang sudah ditempati untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah milik  Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon  berupa  tanah  dengan  luas  +/-  10.300 m2 yang sampai saat ini bermasalah.
Kata Kunci: Pemanfaatan, BMN/BMD, dipindahtangankan.
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
3
A. Pendahuluan Peran  serta  masyarakat  di
Indonesia sangat dibutuhakan sebagai bentuk  peran  aktif  masyarakat  untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  yang dilaksanakan  dengan  menaati  norma hukum,  moral,  dan  sosial  yang berlaku  dalam  masyarakat  yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  9  ayat
(3)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 1 Pada  kenyataan  tata  kelola birokrasi  Pemerintahan  di  Indonesia baik  ditingkat  Pusat,  Provinsi dan/atau  Kota/Kabupaten  masih belum  sepenuhnya  diterapakan  oleh para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) untuk memiliki integritas, profesional, netral,  dan  bebas  dari  intervensi politik,  bersih  dari  praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu menyelenggarakan  pelayanan  publik yang  baik  bagi  masyarakat  yang tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  dan  mampu menjalankan  peran  sebagai  unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan  di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan  tuntutan  otonomi  daerah
1 I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum , Setara Press (Malang, 2018).
yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentanga Pemerintahan Daerah. Saat  ini,  otonomi  daerah mengharuskan  suatu  daerah  untuk mandiri dalam melakukan pendanaan termasuk  mengotimalkan  sumber- sumber  pendapataan  asli  daerah (PAD). 2 Pemanfaatan  aset  daerah atau  yang  dikenal  sebagai  barang milik  daerah  (BMD)  tidak  hanya diperuntukan  sebagai  sarana  dan prasarana  agar  urusan  pemerintahan daerah  dapat  diimplementasikan untuk menggerakan roda perekonomian daerah. Namun faktanya  banyak  aset  yang  dimikiki pemerintah  daerah  yang  bentuk pengelolaaannya  disalahunakan  oleh para  oknum-oknum  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)    ditingkat  pemerintah daerah  dengan  melakukan  praktik dengan  modus  operandi  yang mengakibatkan  adanya  perbuatan melawan hukum, tindakan penyalagunaan  wewenang  dan  sudah menjurus kepada tindak pidana KKN dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan  aset  Barang  Milik Daerah (BMD).
2 Sarip Sarip, Hukum Tata Negara Materil , 1st ed. (Cirebon: ElsiPro, 2018).
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
4
Definisi  Pemanfaatan  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  pada  Pasal  1  adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah  yang  tidak  digunakan untuk  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi Kementerian/Lembaga /satuan  kerja  perangkat  daerah dan/atau  dengan  tidak  mengubah status  kepemilikannya.  Pemanfaatan merupakan  tahapan  keempat  dalam pengelolaan  BMD  jika  mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  pada
Pasal  3  Ayat  (2)  setelah  perencanaan kebutuhan dan pengangkatan,
pengadaan dan penggunaan. B. Rumusan Masalah 1. Bagamaimana  literatur  dan metode pemanfaatan aset sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 2. Seperti apa dasar hukum Hibah Barang  Milik  Negara  (BMN) Eks  aset  Pertamina  kepada
Pemerintah  Kota  Cirebon direkayasa  dengan  digunakan oleh  pihak  lain  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku  dalam  analisa  studi kasus  terkait  tanah  BMN (Barang Milik Negara) eks asset Pertamina yang digunakan oleh pihak lain ? C. Pembahasan 1. Pemanfaatan  Aset  Dalam Perundang Undangan Menurut Siregar, 3 “aset merupakan barang ( thing ) atau sesuatu barang  ( anything )  yang  mempunyai nilai  ekonomi,  nilai  komersial,  atau nilai  tukar  yang  memiliki  oleh  badan usaha,  instansi,  atau  individu  (178), “aset  daerah  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal  juga  sebagai  Barang  Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 Ayat (2) terdapat  11  siklus  dalam  pengelolaan barang diantaranya adalah: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemndahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pada  dasarnya,  desentralisasi fiskal  merupakan  suatu  konsep  yang dimaksudkan  agar  daerah  memiiki kewenangan  untuk  menggali  sumber pendapatan  asli  daerahnya  sendiri, mengelola  keuangan  sendiri  dan mempergunakan  sesuai  dengan  yang telah mereka rencanakan sebelumnya, yang  artinya  daerah  diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing-masing
3 Siregar, Doli D. 2004. Manajmen Aset .
Jakarta:Gramedia
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
5
sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. 4 Berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  247/KM.6/2019  Tentang Hibah  Barang  Milik  Negara  Yang Berasal  Dari  Aset  Eks  Pertamina Kepada  Pemerintah  Kota  Cirebon, salah satu isinya dengan tegas bahwa tidak dapat dipindahtangankan
( dhi.dihibahkan )  dari  Pemkot  Cirebon kepada  pihak  lain  sebagaimana tertuang dalam : 1. Peraturan  Menteri  Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN mengatur  bahwa  BMN  yang dihibahkan  wajib  digunakan sebagaimana  ketentuan  yang ditetapkan dalam naskah hibah. 2. Keputusan  Menteri  Keuangan nomor  247/MK.6/2019  tentang Hibah  BMN  yang  berasal  dari aset  eks  Pertamina  kepada
Pemkot  Cirebon  pada  Diktum Keempat  menyebutkan  bahwa BMN  tersebut  agar  digunakan sesuai peruntukkannya dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. 3. Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-04/MK.6/2019 028/Perj.20/BMD/BKD/201
tertanggal 24 Oktober 2019 pada
4 Didik Sukriono, “Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 2 (2014): 228 – 47, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2.
Pasal 5  huruf  c  mengikat  bahwa Pemkot  Cirebon  tidak  dapat melakukan  pemindahtanganan kepemilikan  objek  hibah  kepada pihak lain.
4. yang  ditetapkan  di  Jakarta  pada tanggal  24  September  2019  atas nama Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Direktur Jenderal  Kekayaan  Negara  yang ditandatangani  oleh  Saudara  Isa Rachmatarwata,  adapun  salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan; 2. Walikota Cirebon;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 5. Direktur  Kekayaan  Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero); Presiden Direktur PT. Pertamina EP  dan  diperkuat  dengan  adanya surat  dari  Direktur  Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi  pada  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal  29  Juli  2020,  dengan  nomor S-746/KN.5/2020  hal  Penyampaian Tanggapan  Atas  Permohonan  Hibah
BMD  Eks  PT.  Pertamina  pada Pemerintah  Kota  Cirebon  yang ditujukan  kepada  Ketua  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cirebon  dan  Walikota  Cirebon  yang dibuat  dan  ditandatangani  secara
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
6
elektronik  oleh  Saudara  Purnama  T. Sianturi,  yang  ditembuskan  kepada Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara, yang salah satu isi suratnya berbunyi :
“ Barang  Milik  Daerah  (BMD) yang  berasal  dari  hibah  BMN  Eks PT.  Pertamina  sebagaimana  tertuang dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal  24  September  2019,  tidak dapat dipindahtangankan (dhi.dihibahkan) dari Pemkot Cirebon kepada pihak lain ”.
Sewa  adalah  pemanfaatan  BMD oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu dan menerima imbalan uang muka tunai. Objek sewa adalah tanah dan/atau  bangunan  yang  sudah diserahkan  oleh  Pengguna  Barang kepada  Gubernur/Bupati/Walikota; Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau yang masih digunakan oleh pengguna barang;dan BMD selain tanah dan/atau bangunan.
Tujuan  sewa  adalah  optimalisasi BMD  yang  belum  atau  tidak dipergunakan  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  serta mencegah  penggunaan  oleh  pihak lain  secara  tidah  sah.  Penyewaan BMD  dilakukan  sepanjang  tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  penyelenggaran  pemerintah daerah.  Jangka  waktu  sewa  paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya  perjanjian,  jangka waktu  sewa  dapat  lebih  dari  5  tahun dan dapat diperpanjang untuk : a. Kerja sama infrastruktur;
b. Kegiatan  dengan  karakteristik usaha  yang  memerlukan  waktu sewa dari 5 (lima) tahun, atau :
c. Ditentukan dalam undang-undang Pinjam  pakai  adalah  penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  atau  antar  Pemerintah Daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu tanpa  menerima  imbalan  dan  setelah jangka  waktu  tersebut  berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
Barang.  Objek  pinjam  pakai  adalah berupa  tanah  dan/atau  bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;  Barang Milik  Daerah  berupa  sebagian  tanah dan/atau yang masih digunakan oleh pengguna  barang;  dan  BMD  selain tanah dan/atau bangunan. Tujuannya adalah  optimalisasi  BMD  yang belum/tidak  dipergunakan  dalam pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi juga  menunjang  penyelenggaraan pemerintah daerah.
Jangka  waktu  pinjam  pakai paling  lama  5  tahun  dan  dapat diperpanjang  1  kali.  Dalam  hal  akan diperpanjang, permintaan perpanjangan  diajukan  paling  lambat 2  bulan  sebelum  jangka  waktu berakhir.  Peminjam  pakai  dilarang untuk  melakukan  pemanfaatan  atas objek  pinjam  pakai.  Peminjam  pakai dapat  mengubah  BMD  sepanjang tidak  melakukan  perubahan  yang mengakibatkan  perubahan  fungsi dan/atau  penurunan  nilai  BMD  dan sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna/Pengelola
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta… 7 Barang.  Pemeliharaan  dan  biaya menjadi tanggung jawab peminjampakai.  Setelah  masa  pinjam pakai  berakhir,  peminjampakai  harus mengembalikan  BMD  yang  dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian. Kerja  Sama  Pemanfaatan  adalah pendayagunaan  Barang  Milik  Daerah oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktur tertentu  dalam  rangka  peningkatan pendapatan  daerah  dan  sumber pimbiayaan  lainnya. 5 Kerja  Sama Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka  mengoptimalkan  daya  guna dan  hasil  guna  Barang  Milik Daerah;dan/atau meningkatkan pendapatan  daerah.  Kondisi  yang melatarbelangi kerja sama pemanfaatan  adalah  tidak  tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  untuk  memenuhi  biaya operasional,  pemeliharaan,  dan/atau perbaikan  yang  diperlukan  terhadap Barang Milik Daerah tersebut. Objek pinjam  pakai  adalah  berupa  tanah dan/atau  bangunan  yang  sudah diserahkan  oleh  Pengguna  Barang kepada  Gubernur/Bupati/Walikota,
Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau yang masih
5 Diding Rahmat and Sarip Sarip,
“Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 131 – 45, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2 880.
digunakan oleh pengguna barang, dan BMD selain tanah dan/bangunan. Kerja  Sama  Pemanfaatan  BMD tidak  mengubah  status  BMD. Adapun  mitra  kerja  pemanfaatan harus  membayar  kontribusi  tetap setiap  tahun  selama  jangka  waktu pengoperasian  yang  telah  ditetapkan dan  pembagian  keuntungan  hasil kerja  sama  pemanfaatan  ke  rekening Kas  Umum  Daerah. 6 Besaran pembayaran  kontribusi  tetap  dan pembagian  keuntungan  hasil  kerja pemanfaatan  ditetapkan  dari  hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh : 1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk  Barang  Milik  Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
2. Pengelola  Barang  Milik  Daerah, untuk  Barang  Milik  Daerah  selain tanah dan/atau bangunan Besaran  pembayaran  kontribusi tetap  dan  pembagian  keuntungan hasil  kerjasama  pemanfaatan  harus mendapat  persetujuan  Pengelola Barang. Dalam Kerja Sama Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah berupa  tanah  dan/atau  bangunan, sebagian  kontribusi  tetap  dan pembagian  keuntungannya  dapat berupa  bangunan  beserta  fasilitasnya yang  dibangun  dalam  satu  kesatuan perencanaan  tetapi  tidak  termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan. Besaran nilai bangunan
6 Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2
(2017): 123 – 35, https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004.
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
8
beserta  fasilitasnya  sebagai  bagian dari  kontribusi  tetap  dan  kontribusi keuntungan  paling  banyak  10% (sepuluh persen) dari total penerimaan  kontribusi  tetap  dan pembagian  keuntungan  selama  masa kerja  sama  pemanfaatan.  Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi  tetap  dan  pembagian keuntungan  dari  awal  pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah. 7 Dalam  hal  mitra  Kerja  Sana Pemanfaatan  atas  Barang  Milik Daerah  untuk  penyedian infrastuktur berbentuk  Badan  Usaha  Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  70% (tujuh  puluh  persen)  dari  hasil perhitungan tim. Jangka waktu Kerja Sama  Pemanfaatan  paling  lama  30 (tiga  puluh)  tahun  sejak  perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.  Jangka  waktu  Kerja Sama  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah untuk penyediaan insfrastuktur  dapat  diperpanjang paling  lama  50  (lima  puluh)  tahun sejak  perjanjian  ditandatangani  dan dapat diperpanjang. Adapun mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah  dan  pihak  swasta
7 Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, “Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur),” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157 /moderat.v6i2.3409.
kecuali  perorangan.  Selama  jangka waktu  pengoperasian,  mitra  kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan  atau  menggadaikan Barang  Milik  Daerah  yang  menjadi objek  kerja  sama  pemanfaatan. Tanah,  gedung,  sarana  dan  fasilitas yang dibangun oleh mitra kerja sama pemanfaatan  BMN  sejak  diserahkan kepada  Pemerintah  sesuai  perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

## 2. Bangunan  Guna  Sewa/(BGS)
Bangunan Serah Guna (BSG)
Bangun  Guna  Serah  adalah pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan cara  mendirikan  bangunan  dan/atau sarana  berikut  fasiltasnya,  kemudian didayagunakan  oleh  pihak  lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakti, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta  bangunan  dan/atau  sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangunan  Serah  Guna  adalah Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan cara  mendirikan  bangunan  dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan selesai pembangunannya  diserahkan  untuk didayagunakan  oleh  pihak  lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakti.
Bangunan  Guna  Serah  atau Bangunan  Serah  Guna  Barang  Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan  :Pengguna  Barang memerlukan  bangunan  dan  fasiltas bagai  penyelengaraan  pemerintahan negara/daerah  untuk  kepentingan
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
9
pelayanan  umum  dalam  rangka penyelengaraan tugas dan fungsi;  dan
Tidak  tersedia  atau  tidak  cukup tersedia  dana  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah  untuk  penyediaan bangunan  dan  fasilitas  tersebut. Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah yang  status  penggunaannya  ada  pada Pengguna Barang dan telah direncanakan  untuk  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  Pengguna  Barang yang  bersangkutan,  dapat  dilakukan Bangun  Guna  Serah  atau  Bangun Serah  Guna  setelah  terlebih  dahulu diserahkan kepada :Pengelola Barang, untuk  Barang  Milik  Negara;  atau Gubernur/Bupati/Walikota,  untuk Barang Milik Daerah. Jangka  waktu  Bangunan  Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama  30  (tiga  puluh)  tahun  sejak perjanjian  ditandatangani  dan  tidak diperpanjang. Penetapan
mitra
Bangunan  Guna  Serah  atau  mitra
Bangun  Serah  Guna  melalui  tender. Adapun mitra Bangunan Guna Serah atau  Bangun  Serah  Guna  adalah Badan  Umum  Milik  Negara/Daerah, pihak  swasta  kecuali  perseorangan, Badan  Hukum.  Dalam  hal  ini  mitra Bangunan  Guna  Serah  atau  Bangun Serah Guna membentuk konsorsium, mitra  Bangunan  Guna  Serah  atau Bangun Serah Guna harus membentuk  badan  hukum  Indonesia sebagai  pihak  yang  bertindak  untuk dan atas nama mitra Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam perjanjian  tersebut.  Mitra  Bangunan Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna  yang  telah  ditetapkan,  selama
jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib  membayar  kontribusi  ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan  hasil  perhitungan  tim yang  dibentuk  oleh  pejabat  yang berwenang; 2. Wajib memelihara objek Bangunan  Guna  Serah  atau Bangunan Serah Guna; dan 3. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan  :  tanah  yang menjadi  objek  Bangunan  Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi Pemerintah  Pusat/Daerah  paling sedikit  10%  (sepuluh  persen).  Mitra Bangun  Guna  Serah  Barang  Milik
Daerah  harus  menyerahkan  objek Bangunan  Guna  Serah  kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir  jangka  waktu  pengoperasian, setelah  dilakukan  audit  oleh  aparat pengawasan intern pemerintah dengan tata cara sebagai berikut : 1. Mitra  Bangun  Serah  Guna  harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah selesainya pembangunan; 2. Hasil  Bangun  Serah  Guna  yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan  sebagai  Barang  Milik Daerah.
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
10
Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  b  sesuai  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  perjanjian;  dan
Setelah  jangka  waktu  pendayagunaan berakhir,  objek  Bangun  Serah  Guna terlebih  dahulu  diaudit  oleh  aparat pengawasan intern pemerintah sebelum  penggunaannya  ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastuktur adalah  kerja  sama  antara  Pemerintah dan  Badan  Usaha  untuk  kegiatan penyediaan infrastuktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 Kerja  Sama Penyediaan  Infrastuktur  atas  Barang Milik  Negara/Daerah  dilaksanakan terhadap :
1. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; 2. Barang  Milik  Daerah  berupa sebagian tanah dan/atau bangunan  yang  masih  digunakan oleh Pengguna Barang; atau 3. Barang  Milik  Daerah  selain  tanah dan/atau bangunan. Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur  atas  Barang  Milik Negara/Daerah  dilakukan  anatara
Pemerintah dan Badan Usaha. Badan Usaha  sebagaimana  dimaksud  adalah badan usaha yang berbentuk :
8 Diana Fitriana et al., “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73.
1. Perseroan Terbatas;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan  Usaha  Milik  Daerah;
dan/atau 4. Koperasi Jangka  waktu  Kerja  Sama Penyediaan  Infrastuktur  paling  lama 50  (lima  puluh)  tahun  dan  dapat diperpanjang.  Penetapan  mitra  Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
Mitra  Kerja  Sama  Penyediaan Infrastuktur  yang  telah  ditetapkan, selama  jangka  waktu  Kerja  Sama
Penyediaan Infrastuktur : 1. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Negara/Daerah  yang  menjadi objek  Kerja  Sama  Penyediaan
Infrastuktur;
2. Wajib  memelihara  objek  Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur; dan 3. Dapat  dibebankan  pembagian kelebihan  keuntungan  sepanjang terdapat  kelebihan  keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan  pada  saat  perjanjian dimulai. Pembagian kelebihan keuntungan  disetorkan  ke  Kas Umum Negara/Daerah dengan formula dan/atau besaran pembagian
9 Fatin Ha mamah and Sarip, “Optimalisasi
Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme,” Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163 – 80, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagar uyuang.
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
11
kelebihan  keuntungan  ditetapkan oleh : 1. Pengelola  Barang,  untuk  Barang Milik Negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. Mitra  Kerja  Sama  Penyediaan Infrastuktur  harus  menyerahkan objek  Kerja  Sama  Penyediaan Infrastuktur  dan  barang  hasil  Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur kepada
Pemerintah  pada  saat  berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur sesuai perjanjian. Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur  menjadi  Barang  Milik Negara/Daerah  sejak  diserahkan kepada  Pemerintah  sesuai  perjanjian. Modus  operandi  dalam  dasar  hukum Hibah  Barang  Milik  Negara  (BMN) Eks aset Pertamina kepada Pemerintah  Kota  Cirebon  direkayasa dengan  digunakan  oleh  pihak  lain bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku berawal dari adanya: Perjanjian  Penggunaan  Sebagian
Tanah  Di  Kawasan  Stadion  Bima Antara  Pemerintah  Daerah  Kota Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj.  07/BKD/2018  nomor PKS/15/YPSGJ/VI/2018 tanggal 31 Mei  2018  mengenai  perjanjian penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian dari pinjam  pakai  Barang  Milik  Negara Eks  Pertamina  berupa  tanah  dengan luas  +/-  4.700  m2  dipergunakan untuk sarana parkir kendaraan, taman belajar,  penempatan  genset  dan kegiatan  umum,  yang  dibuat  dan
ditandatangani  oleh  : Saudara  Asep
Dedi jabatan Sekretaris Daerah Kota
Cirebon  bertindak  untuk  dan  atas nama  Pemerintah  Kota  Cirebon selaku  Pengelola  Barang  Milik Daerah  selanjutnya  disebut  sebagai Pihak Pertama. Saudara Dadang Sukandar Kasidin  jabatan  Ketua  Yayasan Swadaya  Gunung  Jati  selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Adapun jangka  waktu  perjanjian  penggunaan adalah selama 1 (satu) tahun (tanggal 31  Mei  2018  s/d  tanggal  30  Mei 2019).  Bahwa  tanggal  24  Oktober 2019 Pemerintah Kota Cirebon resmi mendapatkan  Hibah  Barang  Milik Negara  Yang  Berasal  Dari  Aset  Eks Pertamina  berdasarkan  :  Naskah Perjanjian Hibah Antara Kementerian  Keuangan  Dengan Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon nomor  PRJ-04/MK.6/2019  nomor 028/Perj.20/BMD/BKD/2019 Tentang  Hibah  Barang  Milik  Negara Yang  Berasal  Dari  Aset  Eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang  Milik  Negara  Yang  Berasal
Dari  Aset  Eks  Pertamina  Kepada Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon nomor  BA-194/KN/2019  nomor 028/BA.15/BMD/BKD/2019,  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  :
Saudara  Isa  Rachmatarwata  dalam jabatannya  sebagai  Direktur  Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2-4
Jakarta  Pusat  10710,  dalam  hal  ini bertindak  untuk  dan  atas  nama
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
12
Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan  Kewenangan  Menteri Keuangan  Dalam  Bentuk  Mandat kepada  Pejabat  di  Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang memberikan hibah dan untuk  selanjutnya  disebut  sebagai Pihak  Pertama.  Saudara  Nashrudin Azis, dalam kapasitas sebagai WaliKota  Cirebon  bertindak  untuk dan  atas  nama  Pemerintah  Daerah Kota  Cirebon,  yang  menerima  hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Adanya  permohonan  pinjam Pakai  penggunaan  sebagian  tanah  di Kawasan  Stadion  Bima  yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  Saudara Dadang  Sukandar  Kasidin  jabatan Ketua  Yayasan  Pendidikan  Swadaya Gunung  Jati  yang  ditujukan  Saudara Nashrudin  Azis  dalam  kapasitas sebagai  WaliKota  Cirebon  bertindak untuk  dan  atas  nama  Pemerintah Daerah  Kota  Cirebon  tanggal  11 November 2019 dengan nomor surat 099/YPSGJ/XI/2019,  Setelah  itu pada  tanggal  20  November  2019 adanya  Saudara  Nashrudin  Azis dalam  kapasitas  sebagai  WaliKota Cirebon  bertindak  untuk  dan  atas nama  Pemerintah  Daerah  Kota
Cirebon  dengan  nomor  590/2170- BKD/2019 perihal Persetujuan Penggunaan  Barang  Milik  Daerah kepada  Yayasan  Pendidikan  Swadaya Gunung  Jati,  dan  diperkuat  dengan adanya Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion Bima  Antara  Pemerintah  Daerah Kota  Cirebon  Dengan  Yayasan Pendidikan  Swadaya  Gunung  Jati Cirebon nomor 028/Perj.25/BMD/BKD/2019 nomor  PKS/025/YPSGJ/XI/2019 tanggal 21 November 2019, mengenai  perjanjian  penggunaan sebagian  tanah  Kawasan  Stadion Bima merupakan bagian Pinjam Pakai
Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah dengan  luas  +/-  10.300  m2 dipergunakan  untuk  penyelenggaraan pendidikan  Fakultas  Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dan penunjang  lainnya,  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  :  Saudara Nashrudin  Azis,  dalam  kapasitas sebagai  WaliKota  Cirebon  bertindak untuk  dan  atas  nama  Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Saudara  Sukandar  jabatan  Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor SKEP/02/P.YPSGJ/III/2017tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya  Gunung  Jati  Masa  Bakti 2017-2022 selanjutnya disebut sebagai  Pihak  Kedua  Adapun  jangka waktu  perjanjian  penggunaan  selama 5  (lima)  tahun  dari  tanggal  20 November  2019  s/d  tanggal  20 November 2024. Adanya  Permohonan  Hibah Tanah yang dibuat dan ditandatangani  oleh  Saudara  Dadang Sukandar  Kasidin  jabatan  Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung  Jati  yang  ditujukan  kepada
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
13
Saudara  Nashrudin  Azis  dalam kapasitas  sebagai  WaliKota  Cirebon bertindak  untuk  dan  atas  nama Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon tertanggal 6 Mei 2020 dengan nomor surat 061/YPSGJ/V/2020, atas penggunaan sebagian tanah dikawasan  Stadion  Bima  seluas  +/- 10.300  m2  yang  sekarang  digunakan sebagai Kampus Fakultas Kedokteran Universitas  Swadaya  Gunung  Jati, setelah itu pada tanggal 20 Mei 2020 dalam hal ini Saudara Nashrudin Azis dalam  kapasitas  sebagai  WaliKota Cirebon  bertindak  untuk  dan  atas nama  Pemerintah  Daerah  Kota
Cirebon membuat dan mengeluarkan surat  dengan  nomor  593/650- BKD/2020 hal Permohonan Persetujuan  Hibah  Barang  Milik Daerah  Kepada  Yayasan  Pendidikan
Swadaya  Gunung  Jati  yang  ditujukan kepada  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Cirebon,  yang  ditindak  lanjuti  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota  Cirebon  dengan  membentuk Panitia  Khusus  (Pansus)  tentang Membahas  Hibah  Barang  Milik
Daerah  kepada  Yayasan  Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cirebon nomor 188.342/Kep.DPRD-17/2020 tanggal 3 Juni 2020. Pada  tanggal  16  Juni  2020
adanya surat Saudara Nashrudin Azis dalam  kapasitas  sebagai  WaliKota Cirebon  bertindak  untuk  dan  atas nama  Pemerintah  Daerah  Kota Cirebon  nomor  028/815-BKD/2020
hal Permohonan Pertimbangan Hibah  Sebagian  Barang  Milik Daerrah  (BMD)  Hasil  Hibah  Barang Milik  Negara  (BMN)  eks  Aset Pertamina  yang  ditujukan  kepada Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara Kementerian Keuangan, yang ditembuskan  kepada  Gubernur  Jawa Barat,  Ketua  DPRD  Kota  Cirebon, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan  Ditjen  Kekayaan  Negara dan  .Kepala  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang Cirebon.  Pada  tanggal  29  Juli  2020 adanya  surat  dari  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi  nomor  S-746/KN.5/2020 hal  Penyampaian  Tanggapan  Atas Permohonan  Hibah  BMD  Eks  PT.
Pertamina  pada  Pemerintah  Kota Cirebon yang ditujukan kepada Ketua DPRD  Kota  Cirebon  dan  Walikota
Cirebon  yang  ditembuskan  kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sehingga  dapat  ditarik  titik permasalahannya bahwa telah terjadinya adanya perbuatan melawan hukum dan adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan  wewenang  yang menjurus kepada tindak pidana KKN yang diduga dilakukan secara berjamaah  dan  terorganisir  yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat  di  Lingkungan  Pemerintah Kota  Cirebon  yang  bekerjasama dengan  oknum-oknum  pejabat  di Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung  Jati  selaku  pihak  lain, mengenai Hibah Barang Milik Negara
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
14
(BMN) Eks Aset Pertamina (Kawasan  Stadion  Bima)  kepada Pemerintah  Kota  Cirebon,  yang digunakan  oleh  pihak  lain  dalam  hal ini  Yayasan  Pendidikan  Swadaya Gunung  Jati  dengan  dalih  digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan  perguruan  tinggi khususnya Fakultas Kedokteran Universitas  Swadaya  Gunung  Jati dengan    Modus  Operandi  Pinjam Pakai dan dilanjutkan dengan Modus
Operandi Permohonan Hibah Tanah diduga  bermasalah  sampai  per  saat ini. Berdasarkan fakta dan kajian yang dilakukan  secara  seksama  :  Bahwa Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yang berasal  dari  hibah  BMN  Eks  PT. Pertamina  sebagaimana  tertuang dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal  24  September  2019,  tidak dapat dipindahtangankan
( dhi.dihibahkan )  dari  Pemkot  Cirebon kepada  pihak  lain  sebagaimana tertuang di :
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN mengatur  bahwa  BMN  yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. 2. Keputusan  Menteri  Keuangan nomor  247/MK.6/2019  tentang Hibah BMN yang berasal dari aset eks  Pertamina  kepada  Pemkot Cirebon  pada  Diktum  Keempat menyebutkan bahwa BMN tersebut  agar  digunakan  sesuai peruntukkannya  dan  tidak  dapat dipindahtangankan  kepada  pihak lain.
3. Naskah  Perjanjian  Hibah  nomor PRJ-04/MK.6/2019 028/Perj.20/BMD/BKD/201 tertanggal  24  Oktober  2019  pada Pasal  5  huruf  c  mengikat  bahwa Pemkot  Cirebon  tidak  dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan  objek  hibah  kepada pihak lain. Dapat  ditarik  hasil  dari  analisa studi kasus dalam penelitian ini yakni: Bahwa    Perjanjian  Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion
Bima  Antara  Pemerintah  Daerah Kota  Cirebon  Dengan  Yayasan Pendidikan  Swadaya  Gunung  Jati Cirebon nomor 028/Perj. 07/BKD/2018 nomor PKS/15/YPSGJ/VI/2018 tanggal 31 Mei 2018 diduga bermasalah, dengan delik permasalahan : Pihak Pemerintah  Kota  Cirebon  tidak melaporkan  kepada  Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  dan  pihak-pihak  terkait lainnya  atas  adanya  perjanjian  yang dimaksud tersebut diatas, dikarenakan Pemerintah Kota Cirebon  resmi  mendapatkan  Hibah Barang  Milik  Negara  Yang  Berasal Dari  Aset  Eks  Pertamina  pada  24 Oktober 2019, otamatis kewenangannya masih dibawah kendali Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bahwa Perjanjian Penggunaan  Sebagian  Tanah  Di Kawasan  Stadion  Bima  Antara
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
15
Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj.25/BMD/BKD/2019 nomor  PKS/025/YPSGJ/XI/2019 tanggal  21  November  2019 diduga bermasalah, dengan delik permasalahan. Dimana tidak memenuhi standar dalam  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  dan  bertentangan dengan  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adanya keterlibatan Pemerintah  Kota  Cirebon  dimana meresmikan  dan    meletakan  batu pertama pembangunan dan pengembangan  Fakultas  Kedokteran Universitas  Swadaya  Gunung  Jati dengan dalih merupakan proses hibah dari  Pemerintah  Kota  Cirebon kepada  pihak  lain  dalam  ini  Yayasan Pendidikan  Swadaya  Gunung  Jati, yang  salah  satunya  diberitakan  oleh Radar  Cirebon,  pada  tanggal  17 Februari 2021.
Dilanjutkan dengan Permohonan Hibah  Tanah  yang  dibuat  oleh Saudara  Dadang  Sukandar  Kasidin jabatan  Ketua  Yayasan  Pendidikan Swadaya  Gunung  Jati  yang  ditujukan kepada  Saudara  Nashrudin  Azis dalam  kapasitas  sebagai  WaliKota Cirebon  bertindak  untuk  dan  atas nama  Pemerintah  Daerah  Kota Cirebon  tanggal  6  Mei  2020  dengan nomor  surat  061/YPSGJ/V/2020 atas  penggunaan  sebagian  tanah dikawasan  Stadion  Bima  seluas  +/- 10.300  m2  yang  sekarang  digunakan sebagai Kampus Fakultas Kedokteran Universitas  Swadaya  Gunung  Jati,
yang  direspon  dan  ditindak  lanjuti oleh  Saudara  Nashrudin  Azis  dalam kapasitas  sebagai  WaliKota  Cirebon bertindak  untuk  dan  atas  nama Pemerintah  Daerah  Kota  Cirebon dan  oleh  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon beserta jajarannya,dengan delik permasalahan :  Laporan  Panitia  Khusus  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Cirebon  Pembah  Tentang  Hibah Barang  Milik  Daerah  Kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati  pada bulan Maret tahun 2021  tidak  ada  titik  terang  dengan hasil ditolak dengan salah satu alasan
Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yang berasal  dari  hibah  BMN  Eks  PT.
Pertamina  sebagaimana  tertuang dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal  24  September  2019,  tidak dapat dipindahtangankan
( dhi.dihibahkan )  dari  Pemkot  Cirebon kepada pihak lain. Opsi  penggunaan/pemanfaatan BMD  yang  tertuang  didalam  surat dari  Direktur  Pengelolaan  Kekayaan Negara  dan  Sistem  Informasi  pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia degan nomor :S- 746/KN.5/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota
Cirebon  dan  Walikota  Cirebon  tidak dijalankan  oleh  :  emerintah  Kota
Cirebon;  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Cirebon;  Pihak  Lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dalam rangka pengembangan  Fakultas  Kedokteran
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
16
Universitas  Swadaya  Gunung  Jati dapat menggunakan mekanisme sesuai  peraturan  pengelolaan  BMD, dengan  status  kepemilikan  aset dimaksud  tetap  sebagai  BMD  pada Pemkot Cirebon dengan menggunakan  sewa.  Setelah  itu adanya pengakhiran perjanjian pinjam pakai  dalam  bentuk  kesepakatan bersama  antara  Pemerintah  Daerah Kota  Cirebon  dengan  Yayasan
Pendidikan  Swadaya  Gunung  Jati tentang Pengakhiran Perjanjian Nomor 028/Perj.06- BMD/BKD/2021 dan Nomor SPK.006/YPSGJ/II/2021 tanggal 26 Februari  2021,  terkait  perjanjian pinjam pakai dikarenakan bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Sampai  saat  ini  dasar  hukum yang  digunakan  oleh  Pihak  lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dalam rangka pengembangan  Fakultas  Kedokteran
Universitas  Swadaya  Gunung  Jati tidak  adanya  izinnya  dan  tidak berdasar  yang  dapat  dikemudian  hari bermasalah  kembali.  Bahwa  benar adanya  bentuk  perbuatan  melawan hukum dan adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan  wewenang  yang menjurus  kepada  tindak  pidana korupsi yang diduga dilakukan secara berjamaah,  dan  terorganisir  yang dilakukan oleh
oknum-oknum pejabat  di  lingkungan  Pemerintah Kota  Cirebon  terkait  penggunaan BMN/BMD  di  kawasan  Stadion Bima  kepada  pihak  lain  yakni Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung  Jati  untuk  pengembangan Fakultas  Kedokteran  Universitas Swadaya Gunung Jati, sampai per saat ini : Pihak Pemerintah Kota Cirebon;
Pihak  Yayasan  Pendidikan  Swadaya Gunung Jati selaku pihak lain dengan sengaja  menutpi  informasi  sampai saat ini, mengenai :
Landasan  Hukum  pihak  lain dalam  hal  ini  Yayasan  Pendidikan Swadaya Gunung Jati terkait berdirinya  Kampus  yang  digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya  Gunung  Jati  yang  sampai saat  ini  sudah  ditempati  untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian  tanah  Kawasan  Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah  milik  Pemerintah  Daerah
Kota  Cirebon  berupa  tanah  dengan luas  +/-  10.300  m2  setelah  adanya pengakhiran  perjanjian  pinjam  pakai dalam  bentuk  kesepakatan  bersama antara  Pemerintah  Daerah  Kota Cirebon  dengan  Yayasan  Pendidikan Swadaya  Gunung  Jati  tentang Pengakhiran Perjanjian Nomor 028/Perj.06-BMD/BKD/2021  dan Nomor SPK.006/YPSGJ/II/2021 tanggal  26  Februari  2021,  diduga bermasalah  proses  dari  awal  sampai saat  ini  yang  bertentangan  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

## D. Simpulan dan Saran
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan  BMD  yang  tidak digunakan  untuk  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  satuan  kerja perangkat daerah dan/atau
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
17
optimalisasi  Barang  Milik  Daerah (BMD)  dengan  tidak  mengubah status  kepemilikannya.  Pemanfaatan BMD bagi daerah untuk meningkatkan PADnya tidak dijalankan  sesuai  mekanisme  yang berlaku dikarenakan banyak disalagunahkan khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang  sudah  adanya  motif  terjadinya perbuatan  melawan  hukum  yang terindikasi  adanya  tindak  pidana. Terdapat  jenis  pemanfaatan  pinjam pakai,  BGS/BSG,  Sewa,  Kerja  Sama Pemanfaatan  yang  yang  dapat dilakukan  atas  bentuk  pemanfaatan non  infrastuktur  sedangkan  dalam bentuk  infrastuktur  maka  bentuk pemanfaatan  yang  dapat  dipilih adalah sewa, kerja sama pemanfaatan dan kerja sama penyediaan infrastuktur. Setiap metode pemanfaatan  aset  (kecuali  pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan  pendapatkan  daerah. Berdasarkan fakta yang adanya bahwa pihak  Pemerintah  Kota  Cirebon  dan pihak  lain  (Yayasan  Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan sengaja mengabaikan  aturan  dan  ketetuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sampai  saat  ini  dan  tidak menjalankan opsi opsi penggunaan/pemanfaatan BMD terkait  sewa  atas  berdirinya  Kampus yang  digunakan  oleh  Fakultas
Kedokteran  Universitas  Swadaya Gunung  Jati  yang  sudah  ditempati untuk  perkuliahan,  atas  penggunaan sebagian  tanah  Kawasan  Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik
Daerah  milik  Pemerintah  Daerah
Kota  Cirebon  berupa  tanah  dengan luas +/- 10.300 m2 yang sampai saat ini bermasalah. Swadaya Gunung Jati) diharapkan tetap menjalan mekanisme penggunaan/ pemanfaatan BMD sesuai aturan dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Permasalahan  berdirinya  Kampus yang  digunakan  oleh  Fakultas Kedokteran  Universitas  Swadaya
Gunung  Jati  yang  sudah  ditempati untuk  perkuliahan,  atas  penggunaan sebagian  tanah  Kawasan  Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah  milik  Pemerintah  Daerah Kota  Cirebon  berupa  tanah  dengan luas  +/-  10.300  m2  tanpa  adanya izin, menjadikan catatan bahwa pihak
Pemerintah  Kota  Cirebon  bekerja tidak  memiliki  integritas,  tidak profesional, tidak netral, dan terindikasi  adanya  KKN  serta  sudah menyalahi  prosedur  yang  berlaku sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan  sudah  melakukan  perbuatan melawan  hukum  yang  terindikasi tindak  pidana  bersama  pihak  lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan adanya permasalahan  Hibah  Barang  Milik Negara  (BMN)  eks  asset  Pertamina sebagaimana  yang  tertuang  didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal  24  September  2019  tidak dapat dipindahtangankan dari Pemerintah  Kota  Cirebon  kepada pihak lain.
Heri Suhardi, Sarip. P eran Serta…
18

## Daftar Pustaka
Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiartha. Teori- Teori Hukum . Setara Press . Malang, 2018. Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. “The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 07, no. 2 (2020): 162 – 73. Hamamah, Fatin, and Sarip. “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme.” Pagaruyuang Law Journal 2, no. 2 (2019): 163 – 80. https://jurnal.umsb.ac.id/index. php/pagaruyuang. Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. “Desentralisasi Poli tik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.25157/moderat.v6i2.3409 . Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no.
2 (2019): 131 – 45. https://doi.org/10.24090/volks geist.v2i2.2880. Sarip, Sarip. “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123 – 35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004. ——— . Hukum Tata Negara Materil . 1st ed. Cirebon: ElsiPro, 2018. Sukriono, Didik. “Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 2 (2014): 228 – 47. https://doi.org/10.22304/pjih.v
1n2.a2.