Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Media Baru dan Jurnalisme Warga: Sebagai Sumber “ Hoax” dan “ Black Campaign” pada Agenda Politik
Rafles Abdi Kusuma IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia rafles.abdi@gmail.com

## Abstract
This article refers to the current communication issue where the emergence of new media give chance  to  the  creation  of  a  truly,  practice  of  journalism.  That  is  no  longer  conducted  by professional journalists but by ordinary citizens. This writing focus on how the opportunities of new  media  and  its  challenges  in  people  journalism  and  political  agenda  which  using as fact news disseminators (hoax) and source run of black campaign content at both the national and regional  political.  The  Habermas  theory  of  public  space  where  used  to  seeing  new  media become more crowded with various,  opinion, news and of commentaries about  politics. As in the  case  of  seword.com,  the  news  portal  site  was  by  a  group  of  unknown  writter  its  non credibility  media  worker.  The  use  of  social  media  by  Bunni  Yani  who  spread  a  message provocative  and  SARA  in  a  contestation,  political  or  agenda  in  the  region  hoax  and  black campaign.
On the context of contestation or political agenda in the region, hoax and black campaign can break up nation’s unity at the regional level. Even the phenomenon in Jakarta  Local Election perceived  have  influenced  political  stability  and  life  state  in  general  in  Indonesia.  In  which front new media uses and journalism that they have to more support by participation political public  that  puts  forward  ethics  journalistic,  to  unite  wholeness  the  people  and  the  country, instead of divided.
Keywords; new media, citizen journalism, politics, hoaxes, black campaign.

## Abstrak
Artikel  ini  merujuk  pada  isu  komunikasi  terkini  dimana  kemunculan  media  baru  yang memberikan  peluang  pada  terciptanya  sebuah  praktek  jurnalisme  warga,  yang  tidak  lagi dilakukan  oleh  wartawan  professional  tetapi  oleh  warga  masyarakat  biasa.  Topik  pada penulisan  ini  berfokus  pada  bagaimana  peluang  dan  tantangan  media  baru  dan  jurnalisme warga pada agenda politik yang di gunakan sebagai penyebar berita palsu (hoax) dan sumber konten  kampanye  hitam  baik  yang  berlangsung  pada  agenda  politik  di  nasional  maupun  di daerah.  Beberapa  teori  pendukung  adalah  ruang  publik  habermas  dimana  pada  artikel  ini melihat  media  baru  menjadi  lebih  ramai  dengan  berbagai  opini,  berita,  dan  komentar- komentar tentang politik. Seperti pada kasus situs seword.com, portal berita ini dikelola oleh kelompok  yang  tidak  diketahui  kredibilitasnya  sebagai  pekerja  media.  Penggunaan  media sosial oleh Buni Yani yang menebar pesan provokatif dan SARA.
Pada  konteks  kontestasi  atau  agenda  politik  di  daerah,  hoax  dan  black  campaign  dapat memecah  belah  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  di  tingkat  daerah.  Bahkan  fenomena  di pilkada  Jakarta  dirasakan  telah  mempengaruhi  kestabilan  politik  dan  kehidupan  bernegara secara  umum  di  Indonesia.  Dimasa  depan  penggunaan  media  baru  dan  jurnalisme  warga harus lebih didukung dengan partisipasi politik publik yang mengedepankan etika jurnalistik, guna menyatukan keutuhan bangsa dan negara ini, bukan malah memecah belah.
Kata kunci; new media, citizen journalisme, politik, hoax, black campaign.
Received: 10-06-2019; accepted: 12-07-2019; published: 18-07-2019 Citation: Rafles Abdi Kusuma, ‘Media Baru dan Jurnalisme Warga: Sebagai Sumber “Hoax” dan “ Black Campaign ” pada Agenda Politik,’ Mawa’izh, vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739

## A. Pendahuluan
emunculan  media  baru  turut  memberikan  peluang  pada  terciptanya  sebuah praktek  jurnalisme  warga  yang  tidak  lagi  dilakukan  oleh  wartawan professional tetapi oleh warga masyarakat biasa. Terlebih ketika berlangsung agenda  politik  di  nasional  maupun  di  daerah.  Ruang  publik  pada  media  baru  menjadi lebih ramai dengan berbagai opini, berita, dan komentar-komentar tentang politik. Hal ini seolah-olah menunjukkan tingkat partisipasi politik warga di era digitalisasi media semakin  meningkat,  ketika  media  baru  menjadi  saluran  komunikasi  politik  dan pembentuk wacana atau isu politik.
Digitalisasi  media  membentuk  pola  komunikasi  warga  dalam  semua  aktivitas sosial, politik, dan ekonomi warga pada era ini yang tidak dapat melupakan media baru sebagai medium. Media baru digunakan untuk membentuk identitas sosial dan politik warga  agar  memengaruhi  keputusan  politik  warga.  Pada  titik  penggunaan  identitas sosial yang berguna untuk mempengaruhi keputusan politik warga, maka dapat melihat bahwa media baru merupakan senjata yang ampuh untuk mempengaruhi opini warga yang  di  implementasikan  dengan  kekuatan  teknologi.  Adapun  dewasa  ini  media  baru yang digunakan ialah media sosial dan website.
Di sisi lain industri media konvensional juga menggunakan media baru sebagai alat  yang  dapat  mempengaruhi  lingkungan  sosial  dan  politik  warga.  Tetapi menggambarkan  jenis  yang  lebih  luas  dari  pengalaman  kontemporer  warga  terhadap isu-isu  politik  yang  berkembang  di  masyarakat.  Namun  beberapa  perusahaan konglongmerat media, justru menunjukkan  keberpihakannya terhadap satu  kelompok politik.  Hal  ini  justru  memicu  warga  untuk  mengelola,  memproduksi  dan mendistribusikan  pesan-pesan  sosial  dan  politik  versi  jurnalisme  warga.  Seperti  pada kasus situs seword.com, portal berita ini dikelola oleh kelompok  yang tidak  diketahui kredibilitasnya  sebagai  pekerja  media.  Penulis  berita/artikel  merupakan  tenaga  lepas ( freelancer )  yaitu  warga  yang  tidak  diketahui  publik  asal  pekerjaanya.  Seperti  yang ditulis  pada  halaman  tentang  seword,  “Ada  kompensasi  Rp  3  perhits/view  dan dibayarkan  setiap  bulannya.  Misal  anda  menulis  10  artikel  dengan  hits/view  11.212 perartikel maka anda berhak mendapat Rp 336.360,-” 1
1 Seword, Seword.com adalah website opini terpercaya dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin bergabung  menulis,  kirimkan  contoh  artikelnya  ke  email..;...  Ada  kompensasi  Rp  3  perhits/view  dan

## K
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Claim terbuka  untuk  umum  menandakan  portal  ini  adalah  portal  jurnalisme warga.  Namun  pada  posisi  klaim  menjadi  sumber  opini  terpercaya  masih  diragukan. Terbukti  seword  terlihat  condong  ke  arah  pemberitaan  negatif  dan  provokatif,  serta condong  ke  salah  satu  calon  gubernur.  Pada  waktu  Pilkada  Jakarta  lalu,  Seword.com juga bermasalah karena melalukan hoax yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Seperti  yang  diberitakan  di  okezone.com  bahwa  “seword  melakukan  fitnah  keji terhadap Cagub DKI  Anies Baswedan  dalam  tulisan berjudul 'Bukti  Anies  Jatuh  dalam Kubangan  Setan'.  Di  dalamnya,  salah  satunya  memuat  bahwa  Perindo  ditunjuk mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. 2 Namun kini artikel itu telah dihapus setelah dikasuskan pihak Pereindo ke kepolisian.
Secara  teoretis  dapat  dipahami  bagaimana  signifikansi  sosial  dan  politik  dari media  baru.  Dimana  secara  teknis  menjadi  pilihan  untuk  keperluan  produksi  dan investasi. Proses yang berlangsung merupakan gambaran umum dari jenis produksi isu- isu di masyarakat yang mengarah pada isu-isu politik pada tahun politik di Indonesia. Investasi  secara  ekonomi  tercipta  dengan  adanya  magnet  politik  warga,  dapat mendatangkan  banyak  audiensi  yang  menjadi  kekuatan  untuk  mendatangkan pemasukan iklan. Jika jurnalisme warga sudah sedemikian dikemas kepada provokatif dan melanggar realitas, maka apakah layak jurnalisme warga dijadikan menjadi sumber penipuan  atau hoax kepada  warga  sendiri?  Serta  dalam  kontek  agenda  politik, selanjutnya pertanya klasik tentang politik yang di utarakan Lasswell “we illuminate the classic questions of politics: who gets what, when, and how?”. 3 Dengan kata lain tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana merupakan bagian dari upaya menyudutkan salah  satu  pihak  saat  masa  pilkada  yang  sering  disebut  kampanye  hitam  ( black campaign ).  Dalam  tulisan  ini  akan  berusaha  menjawab  fenomena hoax dan black campaign dari  perspektif  penggunaan  media  baru  dan  jurnalisme  warga  pada  agenda politik daerah.
dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view (2017), https://seword.com/, accessed 26 May 2017.
2 Okezone.com, Berita  berjudul  ‘Ini  Bukti  Seword.com  Media  Abal-Abal’  terbit  di  okezone.com. Saluran  berita  online  Okezone.acom  adalah  media  online  milik  MNC  Group. (2017), https://news.okezone.com/read/2017/02/19/337/1622335/ini-bukti-seword-com-media-abal-abal, accessed 26 May 2017.
3 Robert M. Entman, ‘Framing bias: Media in the distribution of power’, Journal of communication , vol. 57, no. 1 (Oxford University Press, 2007), pp. 163–73.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739

## B. Media Baru dan Jurnalisme Warga
Komunikasi berbasiskan media baru memiliki dampak yang cukup menjanjikan dalam mengembangkan partisipasi politik. Dengan karakteristik media baru yang jauh berbeda dengan karakteristik media lama, media baru justru lebih bersifat langsung dan interaktif. Dahulu bentuk partisipasi di media lama lebih menekankan pada model satu untuk semua ( one-to-many model ), namun kini kualitas partisipasi politik dengan media baru  jauh  lebih  berkualitas  yang  memungkinkan  siapapun  dapat  berpartisipasi  aktif ( many-to-many model ) dalam komunikasi politik. Perbandingan pola komunikasi politik kedua  media  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  komparasi  komunikasi  politik  yang menggunakan media lama dengan media baru. 4
Semakin  meluas  penggunaan  media  baru  yang  memungkinkan  munculnya  apa yang  disebut  sebagai  ‘ user  generated  content ’, 5 yakni  isi  media  yang  diproduksi  oleh para  pengguna  media.  Inilah  yang  melahirkan  konsep citizen journalism.  Citizen Journalism semakin  merebak  ketika  saat  ini  sudah  tersedia  alat  untuk  memproduksi konten  yang  relatif  murah  dilengkapi  dengan  program  penyuntingan  sehingga  setiap warga  bisa  memanfaatkan  untuk  merekam  dan  melaporkan  berbagai  peristiwa  yang dianggap  memiliki  nilai  berita  untuk  dilaporkan  baik  melalui  media  konvensional seperti radio, televisi bahkan suratkabar maupun melalui media baru.
Meskipun Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, dan isinya berlaku untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan untuk  institusi  jurnalistik  Indonesia.  Masih  ada  pelaku  media  yang  tidak  memberikan netralitas  dalam  pemberitaannya  khususnya  berhubungan  dengan  komunikasi  politik massa.  Oleh  karena  itu  McQuail  memberikan  perhatian  yang  besar  atas  lahirnya partisipasi politik yang utuh melalui media baru. Media baru sebagai alat yang potensial untuk  melawan  politik  “ top-down ”  dimana  perlawanan  ini  merupakan  bentuk demokrasi massa yang paling kuat untuk memberikan informasi publik yang beragam dan tidak terbatas pada muatan kepentingan politik.
Neil  postman  dalam  bukunya  “Menghibur  Diri  Sampai  Mati”  dalam  jurnal  yang ditulis  Mursito,  catatan  kritis  Neil  Postman  tentang  situasi  banjir  informasi.  Banjir
4 Sugeng  Wahjudi,  ‘New  Media :  a  critical  introduction’, Kontribusi  Ilmu  Komunikasi  Bagi Pembangunan Daerah (2012), p. 137.
5 José Van Dijck, ‘Users like you? Theorizing agency in user-generated content’, Media, culture & society , vol. 31, no. 1 (Sage Publications Sage UK: London, England, 2009), pp. 41–58.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
informasi  adalah  informasi  bebas  konteks  bahwa  nilai  informasi  tidak  bisa  dikaitkan dengan  fungsi  apapun  yang  dapat  dilayani  dalam  konteks  pengambilan  keputusan sosial-politik. Mursito merumuskan fenomena ini menjadi “ratio informasi–aksi”, sekian banyak  informasi  yang  disampaikan  pada  media  baru,  informasi  apa  saja  dapat membuat  tindakan  yang  hanya  beberapa  yang  tercatat  dengan  baik.    Nilai  informasi tersebut  dapat  berupa  aktualitas,  daya  tarik,  serta  rasa  ingin  tahu  yang  ditimbulkan. Dengan kata lain, sebuah informasi dapat menjadi komoditas, sesuatu yang bernilai dan dapat dibeli dan dijual tanpa hubungan dengan kegunaan maupun maknanya. 6
Dengan  kata  lain,  bagaimana  agenda  media  yang  dapat  sesuai  dengan  agenda publik atau agenda media yang mencerminkan agenda publik ialah di seleksi dari nilai informasi yang disebutkan postman. Penulis jurnal lebih mengharapkan visi jurnalisme publik atau media dapat menyeleksi dan mengedit ketat tiap opini yang menjadi berita dan  media  dapat  menciptakan  dan  menjadikan  diri  sebagai  “forum  publik”.  Argumen tersebut oleh penulis dalam jurnalnya ini diperkuat dengan argument Bill kovach, yakni “media  harus  menciptakan  dan  menjadikan  dirinya  sebagai  forum  publik.  Berita- beritanya  harus  merangsang  publik  untuk  berdialog,  berdiskusi,  baik  di  forum-forum masyarakat maupun di forum yang ada dan diciptakan media”.

## C. Media Baru dan Politik Digitalisasi
Istilah ‘media baru’ ( new media) telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi yang semakin berkembang dan beragam. Dalam bukunya Teori Komunikasi Massa , McQuail menjelaskan bahwa “Media Baru atau New  Media adalah  berbagai  perangkat  teknologi  komunikasi  yang  berbagi  ciri  yang sama  yang  mana  selain  baru  dimungkinkan  dengan  digitalisasi  dan  ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi”. Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, bahwa ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim  pesan,  interaktivitasnya,  kegunaan  yang  beragam  sebagai  karakter  yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana. 7
6 Neil Postman, Menghibur Diri Sampai Mati (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), p. 76.
7 McQuail’s, Mass Communication Theory (London: SAGE Publications, 2011).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Media  baru  sebagai  sebuah  produk  teknologi  komunikasi  yang  memungkinkan digitalisasi,  maka  melalui  media  baru  telah  memberikan  ruang  baru  yang  luas  bagi warga  dalam  proses  politik  warga  secara  digital.  Bagaimana  kontek  media  baru menurut  Williams  dalam  bukunya  ‘ Means  of  communication  as  means  of  production ’, mengidentifikasikan tiga bentuk komunikasi teknologi media baru yang dapat dipahami sebagai:
1. Sebagai Amplificatory , media baru memungkinkan berlangsungnya komunikasi jarak jauh yang menghubungkan antar manusia tanpa memikirkan lagi kendala jarak yang memudahkan terjadinya komunikasi.
2. Sebagai Durative ,  media  baru  memungkinkan  isi  pesan  atau  komunikasi  dapat didokumentasikan  atau  disimpan  melalui  bank  data  yang  tersedia  pada  teknologi ini.
3. Sebagai Alternative ,  media  baru  merupakan  metode  lain  yang  digunakan  untuk menyampaikan tanda-tanda atau makna dari komunikasi yang berlangsung. 8
Dari identifikasi bentuk komunikasi media baru yang disebutkan tersebut, maka tentu  dapat  melihat  beberapa  praktek-praktek  politk  di  masyarakat  yang  telah berevolusi pada praktek politik digitalisasi.
Pertama,  media  baru  sebagai amplifire atau  penguat  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  penguasa  dan  elit  parpol  kepada  warga.  Hal  ini  memang  menarik perhatian masyarakat  karena  paham demokrasi di Indonesia yaitu pemerintahan  dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk raktyat.  Salah satu aspek yang dilihat  dari  hakekat  demokrasi  ini  adalah  kebebasan  berpendapat.  Rakyat diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya melalui media apapun dan (hampir) mengenai apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penggunaan media baru dalam ekspresi demokrasi dan partisipasi politik warga mengakibatkan demokrasi di Indonesia layaknya panggung sandiwara yang saling adu foto ibadah, saling adu kegantengan, saling adu cerita keluarga, saling adu kisah cinta, saling  adu  kisah  sedih  dan  rakyat  hanya  jadi  penonton  dengan  berbagai  komentar  di
8 Martin  Lister  et  al.,  ‘New  Media:  a  critical  introduction’, Wprowadzenie,  Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków ,  Second  edition  (London  and  Newyork:  Routledge  Taylor  and Francis Group, 2009).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Twitter,  Facebook,  Path,  Instagram untuk  para  sebutannya  adalah  artis  politik  di panggung demokrasi yang semua itu hanya soal pembentukan citra diri.
Dahulu  media  konvensional  yang  mampu  menghubungkan  komunikasi  jarak jauh antar manusia tanpa memikirkan lagi kendala jarak yang memudahkan terjadinya komunikasi  adalah  Radio.  Visualisasi  kesan  yang  dibentuk  berdasarkan  pendengaran atas  bebunyian  radio  ada  di  dalam  benak  sang  pendengar  sendiri.  Pendengar  dengan kata  lain  menciptakan theater  of  mind 9 dalam  benaknya,  berdasarkan  apa  yang didengarnya. Namun kini melalui media sosial tersebut, setiap orang bisa berinteraksi, dan  bertukar  pesan  audio,  visual  mapun  audiovisual.  Dimulai  dari  penggunaan komputer  oleh  individu  yang  dapat  memenuhi  kebutuhannya  akan  informasi  dan komunikasi  sosial  dan  politik  antar  individu  dengan  individu,  individu  dengan kelompok, kelompok dengan kelompok serta individu dan kelompok dengan relasinya yang lebih luas lagi. Dengan kata lain, visualisasi komunikasi politik pada era ini telah menjadi bentuk komunikasi yang penuh dengan dramatisasi.
Salah  satu black  campaign yang  menyebar  melalui  saluran  media  daring  pada Pilkada  Jakarta  lalu  misalnya  seperti  pada  artikel  9  April  2017  yang  ditulis  di seword.com  berjudul  ”Beredar  Kontrak  Politik  “Jakarta  Bersyariah”  Bertandatangan Anies Baswedan”. Berita ini tersebar di berbagai media sosial dan portal online lainnya disaat masa kampanye Pilkada Jakarta putaran kedua.
Kedua,  penyebaran  informasi  dan  komunikasi  di  media  daring  pada  era  ini memiliki  durasi  atau  masa  waktu  yang  unik.  Saat  ini  praktik  politik  warga  di  media sosial  memiliki  kecenderungan  untuk  membahas  masalah-masalah  yang  telah  lalu namun  menjadi hits dimasa  sekarang  ataupun  di  masa  depan.  Misalnya  pada  masa pemerintahan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  lalu,  ada meme gambar  presiden soeharto  dengan  tulisan “Piye  Kabare.  Penak  zaman  ku  toh..!!” yang  beredar  di  dunia maya. Meme ini  bertujuan  untuk  perbandingan  rezim  pemerintahan  kala  itu  dengan pemerintahan  sebelumnya  zaman  presiden  Soeharto.  Mengambil  momentum  ini kemudian desas-desus kembalinya dinasti cendana ingin berkuasa mulai menjadi bahan jurnalisme  warga.  Artikel  di  seword.com  yang  ditulis  Galih  berjudul  “Saat  Dinasti
9 Neil Verma, Theater of the mind: imagination, aesthetics, and American radio drama (University of  Chicago  Press,  2012). Theater  of  The  Mind adalah  visualisasi  kesan  yang  dibentuk  berdasarkan pendengaran atas bebunyian radio di dalam benak sang pendengar.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Cendana Ingin Kembali Berkuasa” (12 Mei 2017). Meme ini pun sepertinya akan abadi disetiap  masa  pemerintahan  kedepan.  Bahkan  dimasa  presiden  Jokowi  sekarang  ini, meme ini sudah mulai berganti gambar dengan gambar Presiden SBY dengan kata-kata yang sama.
Selain daripada itu, model pendokumentasian di media baru melalui bank data di internet membantu warga mencari berbagai informasi dan komunikasi mengenai isu- isu politik yang telah lalu. Penyimpanan data di internet dapat dilakukan langsung oleh masing-masing pengguna internet. Hal ini dapat membantu membandingkan informasi mana  yang  asli  atau  yang  hoax,  seperti  pada  kasus  video  ahok  yang  menggunakan petikan surat al-Maidah ayat 51 saat kunjungan di kepulauan seribu pada 27 september 2016. Lalu pada tanggal 28 September 2016, Pemprov DKI mengunggah rekaman video full kunjungan  Ahok  ke  Kepulauan  Seribu  dengan  durasi  1:48:33  di channel resmi youtube  pemprov  DKI  Jakarta.  Kronologi  masalah  seperti  yang  dilansir  di  detik.com, dimulai pada 6 Oktober 2016, Buni Yani yang mengunggah video rekaman dari pidato Ahok  di  akun  Facebooknya,  yang  berjudul  ‘penistaan  terhadap  Agama?’  dengan transkripsi pidato dan video Ahok (telah dipotong 30 detik dan telah menghapus kata ‘pakai’.  Pada  postingannya  ia  menuliskan  ‘karena  dibohongi  Surat  Al  Maidah  51′  dan bukan  “karena  dibohongi  pakai  Surat  al-Maidah  51’,  seperti  aslinya.  Masalah  ini semakin  diperkeruh  dengan  pesan  yang  diunggah  di  status  facebook  miliknya. 10 Sedangkan kalimat asli Ahok adalah:
“Kan  bisa  saja  dalam  hati  kecil  Bapak  Ibu,  nggak  bisa  pilih  saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu  hak  Bapak  Ibu.  Kalau  Bapak  Ibu  merasa  nggak  bisa  pilih  karena takut  masuk  neraka,  dibodohin,  begitu,  oh  nggak  apa-apa,  karena  ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program  ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok,”
Selanjutnya  masih  pada  6  Oktober  2016,  Pukul  14:17  WIB,  Republika menurunkan laporan Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat al-Maidah 51 viral di media sosial. Kejadian ini bisa dikategorikan sebagai hoax ketika sumber asli dari video tersebut  dimodifikasi,  dipotong  durasi  30  detik,  dan  disebarkan  pada  saluran  media
10 Ahok, ‘“...‘Penistaan Terhadap Agama?’bapak ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Al Maidah 51”…  [dan]  “masuk  neraka  (juga  bapak  ibu)  dibodohi”.  Kelihatannya  akan  terjadi  sesuatu  yang  kurang baik dari video ini” Sedangkan kalimat Ahok yang asli adalah: “Kan bisa’, Facebook (Jakarta, 2016).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
sosial  dan  direproduksi  oleh  warga  kedalam  artikel-artikel  aneh  lainnya.  Khususnya untuk digunakan pada masa kampanye Pilkada Jakarta yang menjadi senjata kampanye hitam  oleh  sekelompok  orang  ataupun  organisasi  kepada  pasangan  Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat karena mengandung provokasi dan SARA.
Kejadian  ini  menimbulkan  keributan  bahkan  telah  menggerakkan  massa  yang lebih besar tidak hanya didunia maya hingga terjadi aksi demonstrasi warga. Serta telah menjerat Gubernur DKI Jakarta  ke ranah hukum yang ditetapkan bersalah. Keputusan hukum  yang  menjeratnya  semakin  berlanjut  kepada  aksi  warga  yang  lebih  radikal. Adanya  teror  bom  lainnya  baru-baru  ini  juga  diisukan  berasal  dari  pendukung  Ahok, seperti  pada  artikel  di  seword.com  berjudul “Licik,  Mereka  Tuding  Bom  Bunuh  Diri Kampung  Melayu  Dilakukan  oleh  Ahokers!”. Artikel  tersebut  merupakan  tulisan  warga yang merespon kicauan di tiwitter dan berita hoax yang tersebar di dunia maya pasca bom di kampung melayu 24 Mei 2017. Diketahui akun facebook MYusuf Stephan Sutan yang  menunjukkan  ekspresi  kekecewaan  saat  ahok  dijatuhi  hukuman  yang  lalu, berbunyi “Sy mau bikin Bom...Giliran yg Moderat jadi Radikal..!! Sekalian hancur2kan..!” di screen  shot oleh  penyebar hoax dan  menjadi viral di Twitter pasca  ledakan  bom kampung melayu.
Bila  diamati  akan  perkembangan  pemanfaatan  media  baru  ini  akan  terlihat bagaimana  individu  maupun  kelompok  dalam  berpartisipasi  pada  kegiatan  politik. Maka media baru dan Jurnalisme warga bisa sebagai alternative untuk menyampaikan tanda-tanda  atau makna dari komunikasi politik yang dinginkan oleh  pihak  manapun. Oleh  karena  itu,  pada  prosesi  masa  kampanye  pemerintah  mengatur  untuk mendaftarkan  secara  resmi  media  baru  yang  digunakan  oleh  setiap  pasangan  calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Media sosial dan portal online yang digunakan pasangan calon.
Seperti pada pilkada Jakarta tahun 2017, ketiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta mau tidak mau juga harus bertarung di dunia maya. Sedemikian penting  pertarungan  di  dunia  maya  itu  sehingga  masing-masing  pasangan  calon membentuk tim yang khusus beroperasi di jagat siber. Masa kampanye tentu masa yang paling berpengaruh dalam proses pilkada dimana masing-masing calon akan berusaha menampilkan  visi  dan  misi  untuk  memperoleh  simpati  dari  rakyat  sehingga  dapat
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
memperoleh  suara  rakyat  nantinya.  Kampanye  tersebut  dapat  dilakukan  melalui berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung.

## D. Hoax : Relativisme vs Realitas
Coleman  &  Kay  membuat  sebuah  teori  percobaan  untuk  memahami  bahwa bagaimana  “kebohongan  verbal” 11 berasal  dari  kondisi  yang  dibentuk  hingga kebohongan  terpenuhi  karena  :  a)  Pembicara  percaya  bahwa  pernyataan  itu  salah,  b) Pembicara bermaksud menipu pendengar dengan membuat pernyatan yang seolah-olah benar,  c)  Pernyataan  itu  ternyata  memang  salah.    Kebohongan  verbal  ini  bisa  muncul karena pendengar terbius dengan frekuensi suara pembicara yang semakin membesar. Padahal,  pernyataan  yang  disampaikan  dengan  cara  tersebut  adalah  bagian  dari pembentukan  pandangan  (opini)  pendengar  yang  terkondisikan  dengan  pernyataan- pernyataan  relatif  atau  belum  tentu  benar.  Memahami  kata  "relativisme" 12 sendiri biasanya  digunakan  untuk  merujuk  pada  tiga  hal  yang  sangat  berbeda:  Relativisme kognitif (yaitu, relativisme tentang kebenaran dan pengetahuan); Relativisme etis atau moral (tentang apa yang baik); dan Relativisme estetika (tentang apa yang indah secara artistik).  Saya  pikir  sangat  penting  untuk  memisahkan  ketiga  masalah  ini  agar  lebih jelas memahami kata relatif.
Kemudian  pertanyaannya  adalah  bagaimana  relativitas  pesan  yang  tersebar  di media media soal pada era digital sekarang ini hingga bisa membentuk opini politik di komunikan?  Tentunya  membutuhkan  cara  yang  kreatif  dan  perlu  dilakukan  secara terstruktur.    Pesan-pesan  politik  dibentuk  sebanyak  mungkin  dan  disebarkan  pada berbagai saluran di media baik pada media mainstream maupun jejaring media sosial. Pembuatan pesan politik yang bersifat berita palsu ( hoax ) hingga mempengaruhi opini merupakan  upaya creator biasanya  editor  yang  memperkuat  konstruksi  realitas  atas sebuah  peristiwa  yang  di  bungkus  dengan  nilai-nilai  (klaim)  kepalsuan.  Seorang sosiolog  terkemuka  Harry  Collins  pernah  mengungkapkan  bahwa  “realitas  adalah konsekuensi daripada penyebab” dari apa yang disebut “konstruksi fakta sosial”.
11 Eve  Sweetser,  ‘The  definition  of  lie’, Cultural  models  in  language  and  thought (Cambridge University Press Cambridge, 1987), pp. 43–66.
12 Lihat  Alan  Sokal, Beyond  The  Hoax  Science,  Philosophy  and  Culture (New  York:  Oxford University Press, 2008).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
Alan  Sokal  mempertegas  dengan  sebutan  atas  kekuatan  sebuah  teks  di masyarakat  yang  dikenal  dengan  “ Social  Text  Affair ”,  dimana  sangat  penting  untuk membedakan  antara  apa  yang  dapat  disimpulkan  dari  fakta  publikasi  dan  apa  yang dapat disimpulkan dari suatu konten artikel. Di sini, bisa dibedakan bahwa pesan hoax memiliki  sumber  pesan  sebenarnya  (asli)  dan  sumber  pesan  saduran  dalam  bentuk konten  artikel.  Produksi  artikel  yang  merupakan  pesan  saduran  biasanya  dilakukan dengan  sebuah  kesimpulan  tanpa  mengutip  sumber  aslinya  tetapi  mendapatkan pernyataan dari manapun dan siapapun yang dinilai oleh editor, yang disebut oleh Alan Sokal  dengan  sebutan  sebagai  “ Conveniently  Credentialed  Ally ” 13 atau  sumber  rahasia yang dipercaya.

## E. Peran Buzzer dalam menyebar Hoax dan Black Campaign
Pengaplikasian  media  baru  dan  jurnalisme  warga  dalam  agenda  politik  dapat meningkatkan  kualitas  partisipasi  politik  masyarakat.  Melalui  berbagai  macam  fitur- fitur online yang memungkinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilu atau pengambilan keputusan politik publik. Sebagian tokoh media mempercayai bahwa pengaplikasian  media  baru  dalam  agenda  politik  dapat  mewujudkan  konsep  ruang publik  ( public  sphere ) 14 yang  seutuhnya  seperti  yang  dicita-citakan  oleh  Jurgen Habermas  dengan  konten-konten  politik.  Ruang  publik  menurut  habermas  adalah tempat  warga  berkomunikasi  mengenai  kegelisahan  politik  warga.  Masyarakat  yang dulunya  tidak  mendapatkan  kebebasan  pada  ruang  publik  karena  terbatas  oleh hegemoni kekuasaan pemerintah, kini  telah memberikan aktualisasi jurnalisme warga yang semakin terbuka dan lebih bebas. Tingginya frekuensi ruang diskursif dari publik dengan berbagai bentuk artikulasinya yang hampir menjangkau publik yang lebih luas tanpa ada kontrol yang membatasinya.
Pemanfaatan ruang  publik  di dunia maya  yang  dapat meningkatkan partisipasi politk  warga ialah dengan mendayagunakan  warga sebagai digital endorsement 15 atau biasa disebut dengan buzzer . Istilah buzzer atau bot , memang dikenal dalam dunia maya
13 Ibid. , p. 152
14 Francisco Budi Hardiman, Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas (Kanisius, 2009).
15 Wan  Laura  Hardilawati,  ‘Digital  Endorsement  merupakan  perkembangan  baru  dalam  dunia pemasaran di era digital. Endorsement merupakan metode pemasaran baru yang digunakan pada jejaring sosial  yang  objeknya  tidak  hanya  artis  tetapi  orang  yang  memiliki  followers /  pengikut  yang bany’, JIM UPB Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam , vol. 7 (2019), pp. 88–98.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
sebagai  suatu  aktivitas  seseorang  atau  kelompok  tertentu  yang  sengaja  membuat propaganda  terhadap  produk  politik  (kontestan)  dengan  tujuan  menimbulkan gangguan  terhadap  produk  politik  kompetitor.  Sejatinya,  istilah buzz merujuk  kepada istilah  dalam  dunia marketing yang  memiliki  aktivitas  sama,  yaitu  memunculkan gangguan terhadap produk yang sedang diluncurkan kompetitor.
Annisa  Dwi  Utami  pada  tahun  2014  melakukan  studi  etnografi  untuk  melihat peran buzzer dalam digital  endorsement yang  dilihat  melalui Twitter .  Studi  yang bertujuan untuk mengelaborasi peran buzzer sebagai digital endoser yang menciptakan viral marketing ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi online , wawancara online dan studi kepustakaan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa buzzer dalam digital endorsement mempunyai beberapa fungsi yakni sebagai penyampai pesan, pembuat  pesan  viral,  pembangun  keterlibatan  dengan  anggota  komunitas online, pembangun  image,  endorser  digital.  Namun  demikian  buzzer  tidak  berfungsi  sebagai markerter yang mengangkat angka penjualan. 16
Pada  sebuah  jurnalisme  warga  di  kompasiana.com,  mengungkap  fenomena buzzer politik di Pilkada DKI Jakarta. Syahirul Amin (2016) netizen di Kompasiana yang akunnya  terverifikasi  mengungkapkan  bahwa  para  aktivis  pengguna  medsos  pun kelihatannya  tampak  lebih  rasional  dalam  memilah  dan  memilih  mana  kandidat  yang betul-betul memberikan harapan baik  untuk rakyat  Jakarta. Sama halnya ketika suatu produk  yang  diluncurkan  kepasaran  ketika  masing-masing  memiliki  kekurangan  dan kelebihan  yang  sama,  maka  publik  pada  akhirnya  cenderung  akan  memilih  sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.
Para buzzer politik akhirnya hanya dapat bermain pada wilayah public interest , dimana isu-isu negatif yang dicari dari setiap kontestan politik cenderung diasosiasikan kepada  parpol  pendukungnya,  tidak  lagi  diarahkan  kepada  personalisasi  kontestan. Bahkan  komentar-komentar  yang  bernuansa  SARA  dan  menebar  kebencian  yang seringkali ditujukan kepada salah satu kandidat terlihat mulai berkurang seiring dengan munculnya kompetitor yang dinilai dapat memenuhi harapan publik warga DKI. Seperti pada  saat  pasca  bom  Kampung  Melayu,  seword.com  juga  mulai  menggiring  opini dengan  judul  “Ideologi  Kematian  dan  bom  Terminal  Kampung  Melayu”. Web  buzzer
16 Novi  Kurnia  &  I.  G  Putra,  ‘Strategi  Komunikasi  Public  Relation’,  in Bahan  Ajar  Magister  Ilmu Komunikasi (Yogyakarta, 2016).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
lainnya pun juga ikut menggiring opini bahwa kejadian bom Kampung Melayu ada ulah dari para pendukung Ahok.

## F. Konsep Dasar Etika Komunikasi Bermedia

## 1. Konteks Etika Media
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani, ethos yang  artinya  karakter,  sifat  yang maksudnya  kurang  lebih  bagaimana  seseorang  harus  berbuat.    Altschull mengungkapkan bahwa etika merupakan sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan  prinsip-prinsip  benar  dan  salah.  Konteks  etika  jurnalistik  merupakan  perspektif etika  moral  yang  mengacu  pada  pengambilan  keputusan  peliputan  dan  pewarta  atas fakta  menjadi  berita.  Kajian  etika  sendiri  dibagi  dua  yaitu  wilayah  substantif  yaitu: wilayah  moral  yang  mendahulukan  kepentingan  umum  ( public )  daripada  kepenting pribadi  ( private )  dan  wilayah  operasional  yang  berupa  panduan-panduan  tentang bagaimana meliput dan memuat suatu peristiwa. Dalam hal ini adalah peristiwa politik.
Etika  media  adalah  ajaran-ajaran  moral  dasar  yang  benar-benar  hidup  dan berkembang  secara de  facto dalam  masyarakat  tempat  media  itu  beroperasi.  Etika menjadi  salah  satu  aturan  yang  diharapkan  bisa  mewadahi  atau  menjadi  tolak  ukur dalam mengatur pergaulan di  antara  media,  pemerintah dan masyarakat. Etika media diperlukan  sebagai  upaya  membentuk  cara  kerja  yang  profesional  dari  sebuah pekerjaan media (profesi). Etika profesi dapat disepakati di tataran masyarakat maupun organisasi profesi, dalam hal ini kita mengetahui adanya kode etik jurnalistik.
Ashadi  Siregar  menjelaskan  konsep  tentang  informasi  yang  benar  menyentuh masalah hakiki dalam kerja jurnalisme, yaitu kebenaran ( truthness ). Konsep kebenaran menuntut  “kaidah  etis”  dan  epistemologis.  Etik  mengandung  orientasi  normatif jurnalisme, sementara “epistemologi” mengandung prinsip metodologi dalam prosedur teknis jurnalisme. Kedua kaidah merupakan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Secara  sederhana,  kaidah  etis  dirujuk  dari  kode  etik  ( code  of  ethics )  bersifat  normatif dan  universal  sebagai  kewajiban  moral  yang  harus  dijalankan  oleh  institusi  pers. Sementara  epistemologi  diwujudkan  melalui  langkah  metodologis  berdasarkan  kode perilaku  ( code  of  conduct )  bersifat  praksis  dan  spesifik  bagi  setiap  jurnalis  dalam lingkup institusi persnya.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739

## G. Posisi Etika Media dalam Kehidupan Bermedia
Berdasarkan yang dijelaskan oleh Ashadi Siregar, yang melihat etika media pada kaidah-kaidah yang bersumber dari code of ethics dan code of conduct , media jurnalisme menjalankan fungsi imperatif atas dasar etik dan epistemologi dalam keberadaan media jurnalisme,  yang  bertujuan  agar  institusi  pers  dapat  menjadi  zona  netral  bagi pengwujudan  kedua  macam  hak  warga  tersebut.  Keberadaan  media  pers  bertumpu pada kualitas institusional bersifat sosiologis, yaitu keterpercayaan ( credibility ). Tingkat keterpercayaan  publik  terhadap  suatu  institusi  pers  sebagai  basis  sosiologis  dari hubungan media jurnalisme dengan masyarakat. Ini disebut sebagai kualitas hubungan institusi  pers  dengan  masyarakat,  terdiri  atas  dua  tataran,  pertama  merupakan  basis kultural  terhadap  institusi  jurnalisme  di  tengah  masyarakat  secara  umum,  dan  kedua persepsi warga terhadap media pers secara spesifik.
Hal  pertama  berupa  kehidupan  publik  yang  melingkupi  institusi  jurnalisme, yaitu  tatanan  yang  berlandaskan  prinsip  demokrasi.  Ini  dimaksudkan  sebagai  budaya pers  atau  budaya  jurnalisme,  suatu  orientasi  nilai  untuk  menjadikan  informasi jurnalisme sebagai dasar dalam membentuk pendapat publik bertolak dari penghayatan warga  tentang  signifikansi  pendapatnya  dalam  kehidupan  politik  baik  lokal  maupun nasional. Budaya jurnalisme yang menjadi dasar bagi institusi pers yang top-down dan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan politik (negara atau masyarakat), kapital atau komunalisme.  Tetapi  berbeda  dengan  budaya  jurnalisme  yang  menjadi  dasar  bagi institusi  pers  yang  bersifat bottom-up dan  berfungsi  sebagai  instrumen  masyarakat dalam kehidupan publik.
Hal kedua, keterpercayaan terhadap media pers tertentu, bertolak dari persepsi warga  masyarakat  atas  fungsi  institusional  sebagai  media  jurnalisme.  Persepsi  ini bersifat  spesifik,  tidak  terbentuk  tiba-tiba  karena  sebagaimana  proses  sosiologis lazimnya,  merupakan  hasil  interaksi  antara  kinerja  ( performance )  media  pers  tadi dengan  khalayak.  Dengan  standar  atau  kaidah  tindakan  profesional  dapat  dihadirkan suatu  media  pers  yang  sesuai  dengan  fungsi  institusional  dalam  demokrasi,  sehingga terbentuk kepribadian ( personality ) dicitrakan oleh  khalayak. Citra sosial suatu media pers berbeda satu sama lainnya, terbentuk dari kinerja masing-masing melalui keluaran (output) informasi jurnalisme yang disampaikan kepada masyarakat. Membangun citra ini  tidak  dapat  dilakukan  melalui  strategi  marketing  atau  pun public  relations ,  tetapi
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
melalui  interaksi  yang  dibangun  melalui  informasi  jurnalisme  yang  disampaikan  dari edisi ke edisi.
Pada  ruang  media  massa,  ada  regulasi  yang  mengatur  ketat  untuk penyelenggaraan  dan  pemanfaatan  media  massa.  Terdapat  beberapa  undang-undang dan peraturan lain yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah, sehingga perlu adanya  rujukan  dalam  berperilaku  yang  tidak  hanya  memberikan  sanksi  fisik,  baik berupa  penjara  atau  denda.  Namun  lebih  pada  bentuk  sanksi  moral  untuk  mengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan media yang memiliki berbagai aspek kompleks berupa etika.
Beberapa pedoman etika yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan  dengan  penyiaran  dan  pers  yakni  seperti  tertuang  pada  undang-undang nomor 32 tahun 2002 yakni tentang Penyiaran serta undang-undang nomor 40 tahun 1999  tentang  Pers.  Sedangkan  Kode  Etik  Jurnalistik  Indonesia  (KEJ)  disusun  oleh Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Indonesia.  Sebagaimana  tercantum  dalam  kode  etik jurnalistik  (KEJ)  tahun  2006.  Kode  etik  dibuat  dengan  pertimbangan  bahwa  dalam melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  maka  media  massa  harus menghormati hak asasi masyarakat atau audiensnya, karena itu media massa dituntut untuk  profesional  dan  terbuka  dan  siap  untuk  dikontrol  oleh  masyarakat  bukan  oleh pemerintah.
Hal  ini  dibuat  sebagai  salah  satu  cara  menjamin  akan  kemerdekaan  pers masyarakat  dan  mampu  memenuhi  hak  publik  untuk  memperoleh  informasi  yang benar. Wartawan Indonesia pun diatur dengan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman  operasional  agar  dapat  menjaga  kepercayaan  publik  dengan  menegakkan integritas dan profesionalisme. Berlandaskan tersebut maka wartawan Indonesia harus menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai bagian dari panduan operasional dalam menjalankan profesinya.

## H. Problem dalam pelaksanaan Etika Media
Saat ini problematika dalam pelaksanaan  etika media massa yakni Pelaksanaan penyiaran  yang  semakin  bebas  dengan  menayangkan  informasi  apapun  yang masyarakat suka tanpa mengindahkan kebenaran berita. Dengan demikian masyarakat, semakin  bebas  pula  menerima  informasi  yang  disebarkan  oleh  media.  Tentunya  ini
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya  ialah  media  semakin  bebas berekspresi  dalam  menyebarkan  informasi  dan  masyarakat  semakin  variatif  memilih informasi  apa  saja  yang  mereka  inginkan.  Sementara  dampak  negatifnya  ialah  telah hilangnya  kearifan  budaya  di  masyarakat  karena  arus  informasi  yang  bebas.  Seperti saat  ini  semakin  banyak  surat  kabar,  majalah  atau  tabloid  yang  sering mempertontonkan sensasi dan sensualitas yang kualitas isinya meragukan. Tentu lama- kelamaan akan problem ini semakin mengikis nilai kearifan kehidupan berkomunikasi dan budaya bangsa Indonesia.
Budaya amplop merupakan salah satu masalah yang sering merisaukan kalangan media  maupun  masyarakat  karena  merugikan  citra  institusi  pers.  Masalahnya  disini tidak  setiap  organisasi  media  jurnalisme  merumuskan  hal  ini  sebagai  sebuah pelanggaran  kerja,  karenanya  tidak  pernah  dirumuskan  secara  eksplisit  tentang buruknya  pekerti  meminta  atau  menerima  “amplop”.  Bahkan,  menjadikannya  sebagai sumber penghasilan bagi personilnya.
Masalah  etika  lainnya  seperti  penyimpangan  moral  oleh  pekerja  media  massa. Dimana saat ini semakin banyak yang melakukan pelanggaran etika jurnalistik. Potret media  massa  pun  saat  ini  cenderung  untuk  tidak  peduli  dengan  pelanggaran- pelanggaran tersebut. Pergeseran fungsi media massa yang semakin bergerak ke arah komersialisme  mungkin  menjadi  alasannya.  Misalnya  dengan  adanya  sistem  oplah untuk Surat kabar dan sistem rating untuk media elektronik dan share oleh masyarakat. Maka  media  elektronik  berpikir  untuk  meningkatkan  jumlah  konsumen  dan keuntungan  mereka.  Berbagai  pelanggaran  terkati  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3) dan  Standar  Program  Siaran  (SPS)  yang  didominasi  oleh  media  penyiaran  dengan pelanggaran kerap terjadi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan serta pelanggaran jurnalistik.

## I. Penutup
Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa dalam bentuk apa pun tidak terkecuali media baru, individu ataupun kelompok, memanfaatkan media baru  sebagai  saluran  komunikasi  politiknya  yang  dianggap  efektif  dan  efisien.  Namun penggunaan  jurnalisme  warga  telah  menempatkan  dan  menayangkan  konten  dalam bentuk teks, foto maupun video yang dapat mempengaruhi konstelasi politik. Gambaran
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
tentang  realitas  yang  dibentuk  dari  setiap  pesan  di  media  baru  seharusnya  menjadi landasan  dalam  merespon  dan  bersikap  pada  khalayak  di  berbagai  objek  sosial  dan politik yang berlangsung pada ruang publik. Bukannya malah menjadikan hal tersebut menjadi  sumber  kebohongan  ( hoax )  dan  kampanye  hitam  ( black  campaign )  di masyarakat pada dunia maya. Terlebih lagi dalam kontestasi politik di daerah, hoax dan black campaign dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.
Bahkan  fenomena  di pilkada  Jakarta  dirasakan telah mempengaruhi  kestabilan politik dan kehidupan bernegara secara umum di Indonesia.
Secara  pribadi  penulis  pun  menganggap  ini  merupakan  masalah  yang  serius dalam  kehidupan  berkomunikasi  di  masyarakat  dan  bermedia  saat  ini,  yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Keberadaan pers yang seharusnya menjadi pilar ke  empat  dalam  kehidupan  demokrasi  negara  tentunya  berperan  penting  dalam mempengaruhi  dinamika  kehidupan  sosial  politik  ini  seharusnya  dapat  lebih bertanggung  jawab  dalam  menciptakan  kualitas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang  baik.  Di  masa  depan  penggunaan  media  baru  dan  jurnalisme  warga  harus  lebih didukung dengan partisipasi politik publik yang mengedepankan etika jurnalistik, guna menyatukan keutuhan bangsa dan negara ini, bukan malah memecah belah.
Agenda  politik  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  melingkupi  institusi jurnalisme,  yaitu  tatanan  yang  berlandaskan  prinsip  demokrasi  tentunya mengedepankan asas pemilu yakni jujur dan adil. Hal ini dimaksudkan agar budaya pers atau  budaya  jurnalisme  warga,  mampu  menjadi  informasi  yang  benar  sebagai  dasar dalam  membentuk  pendapat  publik  yang  tidak  bertolak  belakang  dari  penghayatan warga  tentang  signifikansi  pendapatnya  pada  kehidupan  politik  baik  lokal  maupun nasional. Sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan partisipasi politik yang dilaksanakan dengan jujur dan adil.
Partisipasi  politik  warga  yang  semakin  aktif  di  era  digitalisasi  media memberikan  peluang  untuk  memanfaatkan  media  baru  sebagai  saluran  komunikasi politik.  Pembentuk  wacana  atau  isu  politik  pada  pilpres  2014  oleh  individu  atau kelompok  yang  tidak  menjunjung  etika  jurnalistik,  maka  akan  menggugah  tingginya frekuensi diskursif ruang publik. Oleh karena itu pemanfaatan media baru tidak dapat melupakan kode etik jurnalistik. Dimana kode etik ini berperan menjaga kondusivitas di masyarakat  dan  mengarahkan  masyarakat  untuk  berfikir  positif  dalam  memandang
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739
kekuatan dan kelemahan setiap kandidat agar tercipta demokrasi yang bernilai profe- sionalisme bukan emosionalisme.
Pemanfaatan  media  baru  dan  kesadaran  warga  untuk  membuat  konten  yang semakin aktif dan tanpa batasan antara media mainstrem dengan warga biasa. Hal ini memberikan  peluang  dan  tantangan  bagi  kehidupan  politik  bangsa  dan  daerah.  Oleh karena  itu  perlu  di  tingkatkan  pendidikan  dan  pengetahuan  etika  berkomunikasi  di media  yang  sesuai  dengan  kearifan  bangsa  yakni  Bhineka  Tunggal  Ika,  walaupun berbeda-beda  tetapi  tetap  satu  jua.  Semangat  tersebut  mendorong  masyarakat  untuk bersatu dalam keberagaman bukan terpecah belah karena kepentingan politik semata.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 134-151. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.739

## DAFTAR PUSTAKA
Ahok, ‘“...‘Penistaan Terhadap Agama?’bapak ibu (pemilih muslim)… dibohongi Surat Al Maidah 51”… [dan] “masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini” Sedangkan kalimat Ahok yang asli adalah: “Kan bisa’, Facebook , Jakarta, 2016.
Alan  Sokal, Beyond  the  Hoax  Science,  Philosophy  and  Culture ,  New  York:  Oxford University Press, 2008.
Van  Dijck,  José,  ‘Users  like  you?  Theorizing  agency  in  user-generated  content’, Media, culture & society , vol. 31, no. 1, Sage Publications Sage UK: London, England, 2009, pp. 41–58.
Entman,  Robert  M.,  ‘Framing  bias:  Media  in  the  distribution  of  power’, Journal  of communication , vol. 57, no. 1, Oxford University Press, 2007, pp. 163–73.
Hardilawati,  Wan  Laura,  ‘Digital  Endorsement  merupakan  perkembangan  baru  dalam dunia pemasaran di era digital. Endorsement merupakan metode pemasaran baru yang digunakan  pada jejaring sosial yang objeknya tidak  hanya artis tetapi orang yang memiliki followers / pengikut yang bany’, JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) , vol. 7, 2019, pp. 88–98.
Hardiman, Francisco Budi, Demokrasi deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas , Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Lister, Martin et al., ‘New Media: a  critical introduction’, Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków ,  Second  edition,  London  and  Newyork: Routledge Taylor and Francis Group, 2009.
McQuail’s, Mass Communication Theory , London: SAGE Publications, 2011.
Novi Kurnia & I.G Putra, ‘Strategi Komunikasi Public Relation’, in Bahan Ajar Magister Ilmu Komunikasi , Yogyakarta, 2016.
Okezone.com, Berita  berjudul  ‘Ini  Bukti  Seword.com  Media  Abal-Abal’  terbit  di okezone.com.  Saluran  berita  online  Okezone.acom  adalah  media  online  milik  MNC Group. ,  2017,  https://news.okezone.com/read/2017/02/19/337/1622335/ini- bukti-seword-com-media-abal-abal, accessed 26 May 2017.
Postman, Menghibur Diri Sampai Mati , Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
Seword, Seword.com  adalah  website  opini  terpercaya  dan  terbuka  untuk  umum.  Bagi yang  ingin  bergabung  menulis,  kirimkan  contoh  artikelnya  ke  email..;...  Ada kompensasi Rp 3 perhits/view dan dibayarkan setiap bulannya. Misal anda menulis 10 artikel dengan hits/view , 2017, https://seword.com/, accessed 26 May 2017. Sweetser,  Eve,  ‘The  definition  of  lie’, Cultural  models  in  language  and  thought , Cambridge University Press Cambridge, 1987, pp. 43–66.
Verma,  Neil, Theater  of  the  mind:  imagination,  aesthetics,  and  American  radio  drama , University of Chicago Press, 2012.
Wahjudi, Sugeng, ‘New Media : a critical introduction’, Kontribusi Ilmu Komunikasi Bagi Pembangunan Daerah , 2012, p. 137.