## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMAKSAAN ZAKAT OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

## THE IMPOSITION OF ZAKAT BY THE GOVERNMENT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND ITS APPLICATION IN INDONESIA

## Khaerul Aqbar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: khaerul@stiba.ac.id

## Sulkifli Herman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sulkifliherman@stiba.ac.id
Asri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: asri@stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT Zakat,  Imposition  of  zakat, Khulafaurrasyidin. This study aims to examine how the application of zakat at the time of the Prophet. and khulafaurasyidin as well as examining how the zakat enforcement system in Indonesia and its application from the perspective  of  Islamic  law.  In  this  study,  the  authors  use  a  type  of library  research  (library  research)  whose  data  sources  are obtained  from  written  sources,  including  books,  laws,  fiqh  books, journals,  the  internet,  and  other  scientific  papers  related  to  the object  under  study,  by  using  Sharia  normative  theological approach,  juridical  approach,  and  sociological  approach.  The research results found by researchers are as follows; First, zakat is one  of  the  pillars  in  supporting  the  economy  of  Muslims  to overcome  economic,  social,  educational,  and  health  disparities  in the  country  of  Indonesia.  second;  The  imposition  of  zakat  in Indonesia can be done by revising the contents of law number 23 of 2011,  which  is  to  reduce  tax  for  muzakki  on  zakat  that  has  been fulfilled. third; the government can impose zakat on the Indonesian Muslim  community  as  long  as  it  can  manage  zakat  by  the  Sharia without any element of cheating in it. fourth; zakat can be enforced in Indonesia if it can strengthen the role of BAZNAS, LAZ, and BAZ nationally  by  Article  23  of  2011  Law.  Fifth;  the  imposition  and management  of  zakat  at  the  time  of  the  Prophet  and khulafaurrasyidin  is  something  that  should  be  emulated  because history  has  proven  its  success  in  managing  zakat.  sixth;  muzakki may  distribute  their  zakat  directly  to  mustahik  without  going through  institutions  either  from  the  government  or  institutions under  the  protection  of  the  government.  seventh;  according  to  the perspective  of  the  Islamic  law  that  every  leader  who  manages  the affairs  of  the  Muslims  is  obliged  to  take  care  of  his  affairs  by  the provisions of the Shari'a. Eighth; in surah al-Taubah / 9 verse 103 the  leaders  have  been  instructed  to  take  zakat  from  Muslims  by applicable regulations.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kata kunci : ABSTRAK Zakat, Pemaksaan Zakat, Khulafaurrasyidin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan zakat pada  masa  Rasulullah  saw.  dan  khulafaurasyidin  serta  mengkaji bagaimana sistem pemaksaan zakat di Indonesia dan penerapannya dalam  perspektif  hukum  Islam.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  jenis  penelitian  pustaka  (library  research)  yang sumber  datanya  diperoleh  dari  sumber  tertulis,  mencakup  buku- buku,  undang-undang,  kitab  fikih,  jurnal,  internet  dan  karya  tulis ilmiyah  lain  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  diteliti,  dengan menggunakan  metode  pendekatan  teologi  normatif  syariah, pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  sosiologis.  Hasil  penelitian yang  ditemukan  peneliti  adalah  sebagai  berikut;  Pertama,  zakat menjadi  salah  satu  pilar  dalam  mendukung  perekonomian  umat Islam  untuk  mengatasi  kesenjangan  ekonomi,  sosial,  pendidikan dan  kesehatan  di  negara  Indonesia.  kedua;  pemaksaan  zakat  di Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  merevisi  isi  undang-undang nomor  23  tahun  2011  yaitu  mengadakan  pengurangan  pajak  bagi muzakki terhadap zakat yang telah dipenuhinya. ketiga; pemerintah dapat  memaksakan  zakat  kepada  masyarakat  muslim  Indonesia dengan catatan mampu mengelola zakat sesuai dengan syariat tanpa ada  unsur  kecurangan  di  dalamnya.  keempat;  pemaksaan  zakat dapat  dilakukan di  negara Indonesia apabila mampu mengukuhkan peran BAZNAS, LAZ dan BAZ secara nasional sesuai dengan UU pasal  23  tahun  2011.  Kelima;  pemaksaan  dan  pengelolaan  zakat pada  zaman  Rasulullah  dan  khulafaurrasyidin  merupakan  hal  yang patut ditiru karena sejarah telah membuktikan akan keberhasilannya dalam  mengelola  zakat.  keenam;  bolehnya  muzakki  menyalurkan zakatnya  secara  langsung  ke  mustahik tanpa  melalui  lembaga  baik dari  pemerintah  ataupun  lembaga  dibawah  lindungan  pemerintah. ketujuh;  menurut  perspektif  hukum  Islam  bahwa  setiap  pemimpin yang  mengurus  urusan  kaum  muslimin  wajib  mengurus  urusannya sesuai  dengan  ketentuan  syariat.  Kedelapan;  dalam  surah  al- Taubah/9  ayat  103  telah  diperintahkan  para  pemimpin  untuk mengambil  zakat  dari  umat  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Diterima :  2  April  2021; Direvisi :  19  April  2021; Disetujui :  21  April  2021; Tersedia  online :  23 April 2021.
How to cite: Aqbar, Haerul., Sulkifli Herman and Asri, “Pemaksaan Zakat oleh Pemerintah dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Penerapannya  di  Indonesia”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang Hukum Islam 2, No.1 (April 23, 2021): 78-97. doi: https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.325

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dari  ajaran  Islam  setelah  salat  serta merupakan penyangga bagi tegaknya Islam dan penunjang perekonomian. 1 Zakat juga menjadi kewajiban bagi umat Islam yang harus dipenuhi. Allah swt. telah menegaskan bahwa  zakat  merupakan  salah  satu  rukun  dan  fardu  ain  yang  wajib  ditunaikan  oleh
1 Muhammad Taufan Djafri, dkk. “Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam. ” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, No. 3 (2020), 392.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
umat Islam yang hartanya telah memenuhi kriteria 2 . Dengan zakat, hubungan antara si kaya  dan  si  miskin  menjadi  hormanis.  Rasa  solidaritas  orang  kaya  kepada  orang miskin tumbuh seiring dipraktikkannya amalan ini, dan dengan zakat, harta orang kaya dapat disucikan dari kotorannya sehingga menjadi lebih berkah 3 . Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya  al-Faifi, berpendapat bahwa hukum orang yang enggan membayar zakat  ada  perinciannya.  Jikalau  ia  enggan  karena  mengingkarinya,  padahal  dia  telah memenuhi  syarat  wajib  zakat,  maka  dia  telah  kafir  menurut  ijmak  meskipun  dia menunaikannya, selama masih mengingkari kewajiban amalan tersebut. Jika dia tidak menunaikan  zakat  karena  bakhil  atau  malas  maka  dia  orang  fasik  yang  melakukan salah satu dosa besar 4 .
Pada  dasarnya  dasar  merupakan  bentuk  pengabdian  dan  ketundukan  kepada Aturan Allah swt., sehingga zakat mejadi tembok pemisah antara Islam dengan kufur. 5 Olehnya  itu  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  ra.  memaklumatkan  perang  kepada  para pengingkar kewajiban zakat, dan memvonis mereka sebagai kafir serta menghalalkan darah mereka 6 . Selanjutnya, pada awal pembentukan konsep baitulmal oleh Umar bin Khattab,  pengelolaan  dana  zakat  menjadi  otorisasi  (pembuatan  kebijakan)  pusat dengan  model  sentralisasi 7 ,  sehingga  pemerintah  pusat  menjadi agent  of  change 8 terhadap  perubahan  kondisi  masyarakat,  terutama  mengangkat  harkat  dan  martabat kaum  duafa.  Dengan  demikian,  kewibawaan  pemerintah  dan  ketaatan  rakyat  tercipta keharmonisan seiring dengan imbangnya pengelolaan zakat kepada masyarakat.
Khususnya  negara  Indonesia,  pemerintah  lebih  fokus  pada  pemungutan  pajak sedangkan  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  penduduk muslim  terbanyak  di  dunia.  Jika  kita  kembali  ke  zaman  mulanya  Islam  datang  ke Indonesia,  zakat  telah  menjadi  sumber  dana  untuk  kepentingan  dan  kemasalahatan kaum muslimin. Sebagaimana di zaman Umar bin Khattab yang memerintahkan para gubernur di zamannya untuk mengambil zakat harta dari si kaya lalu menyalurkannya ke  fakir  miskin  di  wilayah  kekuasaannya,  dan  jika  kebutuhan  zakat  telah  terpenuhi, maka  dapat  disalurkan  ke  daerah  lain  yang  membutuhkan 9 .  Adapun  di  zaman
2 Saprida, Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2015), 3.
3 Sa’īd  bin  Alī  bin  Wahab  al-Qaḥṭānī, al-Zakāh  f Ī al-Islām  fī  Ḍaui  Kitab  wa  al-Sunnah, (al- Su’diyah: Maktab al-Da’wah bil-Qaṣbi, 2010), 1.
4 Sulaimān bin Aḥmad bin Yaḥyā al-Faifi , al-Wajīz fī-Fiqh al-Sunnah (Cet. IV; Libanon: Beirut Publishing, 2018), 230.
5 Sulkifli  Herman,  Saifullah  bin  Anshor,  and  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta.  "Tinjauan  Hukum Islam  terhadap  Pembayaran  Zakat  Profesi  dengan  Sistem  Payroll  (Studi  Kasus  pada  PT.  PLN  Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020): 651
6 Ahmad Sarwi, Seri Fikih Kehidupan (4): Zakat (Cet. I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 18.
7 Sentralisasi  adalah  pengaturan  kewenangan  dari  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat untuk  mengurus  urusah  rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan  prakarsa  dan  aspirasi  dari  rakyat. http://id.m.wikipedia.org (15 Mei 2020).
8 Agent  of  change ialah  orang-orang  yang  bertindak  sebagai  pemicu  terjadinya  sebuah perubahan. https://brainly.co.id (15 Mei 2020).
9 Aqbar, K., & Iskandar, A., “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi  Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Khattab  dan  Perzakatan  di  Indonesia”,  Laa  Maisyir:  Jurnal  Ekonomi Islam 6 no. 2 (2019), 230.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
penjajahan Belanda, zakatlah yang menjadi dana perjuangan untuk melawan penjajah yang menguasai satu persatu tanah air kita.
Setelah  Indonesia  memperoleh  kemerdekaannya,  zakat  kembali  menjadi perhatian  para  ekonomi  dan  ahli  fikih  bersamaan  pemerintah  dalam  menyusun ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai  bangkit pada tahun 1962, di mana pemerintah juga mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 4  dan  nomor  5/1968,  masing-masing  tentang  pembentukan  Badan  Amil  Zakat  dan pembentukan  Baitulmal  (Balai  Harta  Kekayaan)  di  tingkat  pusat,  propinsi  dan kabupaten. Setahun sebelumya, yakni tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat  yang  akan  diajukan  kepada  DPR  untuk  disahkan  menjadi  undang-undang. Namun,  Menteri  Keuangan  pada  waktu  itu  menyatakan  bahwa  peraturan  mengenai zakat  tidak  perlu  dituangkan  dalam  undang-undang,  cukup  dengan  peraturan  menteri agama  saja.  Oleh  karena  pendapat  tersebut,  Menteri  Agama  menunda  pelaksanaan peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 tahun 1968 tersebut di atas 10 .
Kemudian  beberapa  hari  setelah  itu,  pada  peringatan  Isra’  Mi’raj  di  Istana Negara  pada  tanggal  22  Oktober  1968,  Presiden  Soeharto  menganjurkan  untuk menghimpun  zakat  secara  sistematis  dan  terorganisasi  seperti  Badan  Amil  Zakat Nasional  yang  dipelopori  oleh  pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Dengan dipelopori  pemerintah  daerah  DKI  yang  pada  waktu  itu  dipimpin  oleh  Gubernur  Ali Sadikin,  berdirilah  di  Ibukota  ini  Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan  Sedekah  disingkat (BAZIS), dan pada tahun 1968 terbentuk di berbagai daerah 11 .
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  disimpulkan  beberapa  hal: Pertama , Lembaga  Amil  yang  membatasi  dirinya  dengan  hanya  mengumpulkan  zakat  fitrah saja; Kedua, menitikberatkan  kegiatannya  pada  pengumpulan  zakat  mal  atau  zakat harta  ditambah  dengan  infak  dan  sedekah; Ketiga adalah  lembaga  yang  kegiatannya meliputi semua harta yang wajib dizakati.
Zakat emas, perak, uang atau tabungan misalnya, bukan hanya dibayarkan pada bulan  Ramadan, tetapi  dikeluarkan  zakatnya  pada  saat  harta itu  telah  dimiliki  selama setahun  terhitung  sejak  mencapai  nisab.  Begitu  pula  dengan  zakat  perniagaan  dan zakat  hasil  panen  yang  langsung  dikeluarkan  zakatnya  pada  saat  panen  terjadi. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. al- An’am/6: 141.
َيِفِرْسُمْلٱ ُّبُِيُ  َلَ ۥُهَّنِإ  ﺁوُفِرْسُت  َلََو  ۦِهِداَصَح َمْوَ ي ۥُهَّقَح اوُتاَءَو
Terjemahnya:
Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir  miskin);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai berlebih-lebihan 12 .
Di  negara  Indonesia,  zakat  telah  didefinisikan  secara  resmi  melalui  ketentuan undang-undang  sebagai  harta  yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan
10 Faisal, Sejarah  Pengelolaan  Zakat  di  Dunia  Muslim  dan  Indonesia, (Lampung:  IAIN  Raden Intan Lampung, 2011), 259.
11 Saprida, Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf, 20.
12 Departemen Agama RI , Alquran dan Terjemahannya, 146.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
amil zakat yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan Islam untuk diberikan kepada  yang  berhak  menerimanya.  Untuk  itu,  pengkajian  dapat  ditujukan  pada  fokus tentang:  1)  Bagaimana  penerapan  zakat  pada  masa  Rasulullah  saw.  dan khulafaurasyidin;  dan  2)  Bagaimana  sistem  pemaksaan  zakat  di  Indonesia  dan penerapannya dalam perspektif hukum Islam.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  ditemukan  beberapa  hasil  kajian  yang  relevan dengan fokus pengkajian penulis, di antaranya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibah pada tahun 2015 dengan judul “Zakat Profesi  Dalam  Pemikiran  Fiqh  Kontemporer”,  di  mana  hasil  penelitiannya menemukan  adanya  perbedaan  pendapat  dari  tokoh-tokoh  ulama  dalam menetapkan  zakat  profesi  baik  dari  metode istinbaṭ maupun  ijtihad.  Metode istinbaṭ yang  digunakan  setiap  tokoh  berbeda  seperti  Yusuf  Qrdhawi  dan  Didin Hafidhuddin 13 .  Adapun  pembeda  dengan  kajian  penulis  terletak  pada  fokus pengkajiannya, meski sama-sama mengkaji tentang zakat.
2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sultan  Syahrir  dengan  judul “Pemahaman masyarakat  Terhadap  kewajiban  zakat  di  Kecamatan  Maritengae  Kabupaten Sidenreng  Rappang”,  di  mana  hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa pemahaman  masyarakat  terhadap  kewajiban  zakat  pada  umumnya  belum memahami  makna  zakat  secara  utuh. 14 Adapun  pikiran  pembeda  dari  kajian penulis terletak pada fokus pengkajian terhadap pemerintah dalam memberlakukan pemaksaan zakat terhadap masyarakat berkenaan kebijakan yang dapat dilakukan sehingga zakat bisa diterapkan di masyarakat.
3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rafiqah  Aliyati  dengan  judul  “Penerapan  Zakat sebagai  Pengurangan  Penghasilan  Kena  Pajak  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Gowa”, di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa zakat sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  memberikan  keringanan  kepada  umat  Islam dalam  membayar  zakat  dan  pajak,  di  mana  zakat  dapat  menjadi  pengurang  kena pajak di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa 15 . Adapun pikiran pembeda dengan kajian penulis ialah terletak pada fokus kajian.
Dari ketiga hasil penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa belum ditemukan pengkajian  secara  mendalam  berkenaan  dengan  upaya  pemaksaan  zakat  yang dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  kebijakannya  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan relevansinya  dalam  tinjauan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  dalam  menemukan jawaban  atas  fokus  kajian  tersebut,  maka  diperlukan  cara  atau  metode  yang  logis, rasional,  dan  sistematis.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  suatu  penelitian  yang
13 Siti  Habibah,  “Zakat  Profesi  Dalam  Pemikiran  Fikih  Kontemporer  (Studi  Perspektif  Ushul Fikih)”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).
14 Syahrir,  Sultan.  “Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Kewajiban  Zakat  di  Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi, (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).
15 Aliyati,  Rafiqah.  “Penerapan  Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten”. Skripsi (Makassar:  Fak.  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Alauddin, 2015).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fikih, jurnal, internet dan karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan objek yang  diteliti 16 .  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah: Pertama ,  pendekatan teologi  normatif  (syariah),  adalah  pendekatan  yang  memandangan agama  dari  segi ajarannya yang  pokok dan asli dari Tuhan yang di  dalamnya tidak terdapat penalaran pemikiran  manusia; Kedua ,  pendekatan  yuridis,  pendekatan  ini  digunakan  untuk menelusuri  sumber  hukum  dari  metode-metode  dengan  melacak  atau  mencari pembenarannya  melalui  undang-undang;  dan ketiga ,  pendekatan  sosiologis, pendekatan  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  hubungan  mahluk  Allah  swt.  yang ada  di  muka  bumi  ini 17 .  Di  samping  itu,  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah teknik analisis konten ( content analysis ).

## PEMBAHASAN Sistem Pemaksaan Zakat di Indonesia
Sistem  pemaksaan  zakat  di  Indonesia  merupakan  langkah-langkah  kebijakan yang  harus  diambil  oleh  pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat  secara  kolektif.  Di antaranya memiliki manajemen zakat yang terstruktur dengan harapan melahirkan amil zakat  yang  profesional,  amanah,  disiplin  dan  penuh  tanggung  jawab  serta  melahirkan kepercayaan  dan  sambutan  hangat  dari  masyarakat  dalam  mengumpulkan  zakatnya melalui  lembaga  zakat  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah.  Selama  ini  sistem  yang ditempuh  oleh  pemerintah  dalam  pemberdayaan  zakat  perlu  dikaji  lebih  mendalam lantaran  pengelolaan  zakat  selama  ini  belum  maksimal.  Padahal  telah  ada  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  pengelolaan  zakat  seperti  pembentukan  Undang- Undang  Zakat  No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  dan  pembentukan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  namun  semua  ini  belum maksimal.
Besarnya penduduk muslim Indonesia tampak berbanding lurus dengan besarnya potensi zakat di negara ini. Potensi zakat di Indonesia yang mencapai 217 triliun rupiah merupakan  jumlah  yang  sangat  besar  yang  dapat  menjadi  solusi  finansial  dalam mengatasi  permasalahan  kemiskinan  dan  ketimpangan  di  Indonesia 18 .  Sejarah  telah membuktikan  bahwa  zakat  mampu  mengurangi  jumlah  keluarga  miskin,  kesenjangan pendapatan  dan  tingkat  keparahan  kemiskinan  pada  keluarga  miskin.  Sebagaimana  di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menyejahterakan umat Islam melalui upaya pengelolaan  zakat 19 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  zakat  memiliki  potensi  besar  dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran serta menyejahterakan manusia.
16 Etta  Mamang  Sangaji  dan  Sopiah, Metodologi  Penelitian (Yogyakarta:  C.V.  Andi  Offset, 2010), 9.
17 Muljono Domopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 16.
18 Nikmatuniayah dan Marliyati, Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di  Kota Semarang 31, no. 2 (2015), 486.
19 Aqbar,  K.,  &  Iskandar,  A.,  “Kontekstualisasi  Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Abdul  Aziz  dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di  Indonesia”,  Kajian Ekonomi dan Keuangan 3 , no.  3 (2019), 199.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Di  Provinsi  Banten  tepatnya  di  Kota  Serang  begitu  banyak  kita  temui masyarakat miskin, bahkan ada yang meninggal dikarenakan kelaparan 20 . Jika saja zakat dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan  mampu  mengedukasi  masyarakat  dalam  rangka  mengentaskan  kemiskinan 21 . Namun,  kita  ketahui  bahwa  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  tidak  sebanding  dengan yang diharapkan. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidakefektifan tata pengelolaan zakat di negeri kita yaitu, disebabkan karena:
1. Kurangnya  pengawasan  dan  dukungan  negara  untuk  proaktif  dalam  berjalannya UU  tentang  zakat  begitu  pula  lembaga-lembaga  amil  zakat.  Tugas  pemerintah tidak  hanya  membentuk  UU,  menyediakan  pelayanan  dan  menciptakan  kondisi yang kondusif, tetapi harus ada ketegasan yang ditunjukkan kepada lembaga amil zakat dan para muzakki agar terwujudnya pembangunan ekonomi bersama melalui zakat.
2. Tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogenitas masyarakat yang awam  terhadap  zakat.  Masyarakat  awam  hanya  mengetahui  pembayaran  zakat hanya  di  bulan  Ramadan  saja.  Mereka  hanya  mengenal  zakat  fitrah  sedangkan zakat  harta  mereka  tidak  mengetahuinya.  Hal  ini  disebabkan  hanya  orang-orang yang  telah  mempelajari  tentang  zakat  mengetahui  bahwa  ada  yang  dinamakan zakat  harta.  Dengan  demikian,  tidak  mengherankan  ketika  banyak  menui kontroversi ketika zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan.
3. Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  kurang  profesional,  proaktif  dan  kurang kedekatannya  terhadap  masyarakat  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik atau lembaga non-pemerintah karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan lebih terpercaya.
4. Banyaknya  pemerintah  yang  kurang  jujur  seperti  melakukan  korupsi  dan kepemimpinannya  yang  buruk  dalam  menjalankan  amanahnya  menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah yang lemah dan tidak transparan. BAZ yang dibentuk oleh pemerintah masih jauh dari  prinsip  professional,  dan  BAZ  yang  dibentuk  di  daerah-daerah  hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pada pegawai negeri seperti zakat  profesi  dan  zakat  fitrah  di  bulan  Ramadan.  Meskipun  tidak  semua,  tetapi kebanyakan  masyarakat  lebih  memilih  mengumpulkan  zakatnya  di  lembaga- lembaga  non-pemerintah  karena  lebih  dipercaya  dan  lebih  fleksibel  untuk pengumpulannya.
6. Kesadaran  Masyarakat  yang  kurang  terhadap  peran  zakat  bagi  perekonomian. Zakat tidak hanya sebatas pemenuhan rukun Islam, namun lebih luas dalam sudut pandang  agama,  sosial,  ekonomi  dan  kesejahtaraan  masyarakat.  Menurut  data salah satu LAZ terpercaya yaitu Dompet Duafa, menilai potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 273 triliun. Namun, realisasinya yang terhimpun baru sekitar 2,73
20 Kabar  Banten,  “Wali  Kota  Serang  Minta  Kejadian  Warga  Meninggal  Kelaparan  Tak Terulang”, Situs Resmi Kabar Banten . www.kabar-Banten.com (26 April 2020).
21 Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang”, Skripsi, h. 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
triliun,  artinya  bahwa  baru  sekitar  satu  persen  zakat  yang  terhimpun  dari  potensi zakat yang ada di Indonesia 22 .
Beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  perlu disebutkan  untuk  mencapai  sistem  yang  mengharuskan  pemerintah  melakukan pemaksaan dalam pengumpulan zakat. Yaitu:

## 1. Arti Pemaksaan
Pemaksaan  berasal  dari  kata  paksa  yaitu  artinya  mengerjakan  sesuatu  yang diharuskan  walaupun  tidak  mau 23 .  Paksaan  atau  koersi  adalah  praktik  memaksa  pihak lain  untuk  berperilaku  secara  spontan  (baik  melalui  tindakan  atau  tidak  bertindak) dengan  menggunakan  ancaman,  imbalan,  atau  intimidasi.  Bisa  berbentuk  tekanan atau kekuatan 24 .  Salah  satu  contoh  ialah  kontroversi  tentang  kebijakan  Kementrian  Agama dalam  sidang  mempersiapkan  Peraturan  Presiden  tentang  pungutan  zakat  sebesar  2,5 persen dari gaji bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal  ini  mendapatkan  respons  beragam,  ada  yang  beranggapan  bahwa  itu  merupakan suatu  paksaan  karena  tidak  semua  PNS  memiliki  hidup  yang  berkecukupan  bahkan termasuk yang berhak menerima zakat. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa itu bukanlah  suatu  paksaan  karena  PNS  merupakan  suatu  profesi  dan  gaji  profesi  berhak dikeluarkan zakatnya selama yang bersangkutan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  PNS  yang  memiliki penghidupan  yang  layak.  Di  mana,  semua  bahan  pokok  dari  sisi  ekonomi,  pendidikan dan  kesehatan  telah  terpenuhi,  maka  wajib  baginya  mengeluarkan  zakat  dari  hasil usahanya  tersebut.  Namun  sebaliknya,  apabila  pegawai  PNS  tersebut  gajinya  belum mencukupi  kebutuhannya  dan  kebutuhan  orang-orang  dibawanya  maka  tidak  wajib baginya memotong gaji bulanannya.

## 2. Ditinjau dari Dasar Hukum Zakat
Di antara redaksi perintah Allah tentang zakat ada pada surat al-Baqarah/2: 43. Yang  telah  disebutkan  ayatnya,  Yaitu  perintah  untuk  menunaikan  zakat.  Sedangkan hukum  asal  dari  perintah  adalah  wajib.  Maka  zakat  adalah  sebuah  kewajiban.  Setiap perkara  yang  wajib  akan  berimplikasi  pada  pemberian  pahala  bagi  yang melaksanakannya  dan  penanggungan  dosa  dan  sanksi  siksa  akhir  bagi  yang meninggalkannya.  Oleh  sebab  itu,  zakat  perlu  dikelola  secara  kolektif  dan  memiliki manajemen yang terstruktur melalui amil zakat.
Jika  zakat  tidak  dikelola  melalui  amil,  maka  urgensi  manfaatnya  akan  dirasa kurang  dan  kecenderungannya  akan  habis  untuk  sesaat,  yakni  hal-hal  yang  bersifat konsumtif  yang  mana  tidak  bisa  membantu  pemberdayaan  di  bidang  pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bukan hanya itu, pembagian bantuan zakat  yang tidak merata
22 Muhamad  Afif  Sholahudin.,  “Mengapa  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia  Masih  Belum Efektif?”, https://www.kompasiana.com/afif114/58c799c1ca23bd3c089ceb66/mengapa-pengelolaan- zakat-di-indonesia-masih-belum-efektif (31 Maret 2021).
23 Paksaan . https://kbbi.web.id/paksa.html (24 April 2020).
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Kata Pemaksaan Menurut  KBBI”, Situs Resmi Jago Kata. https://jagokata.com (24 April 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ke semua mustahik zakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wilayah mana saja yang sangat membutuhkan bantuan berupa zakat.
Terdapat  rasionalisasi  yang  kuat  mengapa  kita  harus  mengelola  zakat  melalui amil zakat secara kolektif, bukan karena kepentingan individual, yaitu: 25
a. Amil  berfungsi  sebagai  intermediasi  antara  pembayar  (muzaki)  dan  penerima (mustahik).
b. Amil mendorong muzaki untuk menunaikan kewajibannya sekaligus membantu menghitung jumlah kewajiban zakatnya.
c. Amil mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi mustahik secara objektif dan akurat agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.
d. Amil  dibutuhkan  agar  muzaki  tidak  merasa  memiliki  zakatnya  atau  penerima zakat,  sehingga  ketika  muzaki  merangkap  jadi  amil,  mereka  cenderung  merasa sebagai pemilik dana dan menempatkan mustahik sebagai peminta dana zakat.
e. Dalam Q.s. At-Taubah/9:60, telah dijelaskan bahwa amil zakat berhak menerima zakat  sekalipun  mereka  orang  mampu.  Ini  menandakan  bahwa  memang seharusnya  ada  amil  zakat  yang  mengelola  zakat  secara  profesional  dan terstruktur.
f. Muzaki tidak lagi memikirkan kemana zakatnya harus diserahkan.
g. Zakat  yang  dikelola  oleh  amil  zakat  akan  didistribusikan  dengan  tepat  sasaran kepada mustahik dan dijadikan pemberdayaan bagi mereka.
Dari  keunggulan  Amil Zakat  yang  telah disebutkan tampak tidak  akan  berjalan sesuai  yang  diharapkan  apabila  amil  zakat  tidak  berperan  secara  profesional  dalam menjalankan amanahnya.

## 3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia
Zakat  tidak  hanya  diperlakukan  sebagai  pos  ritual  belaka,  akan  tetapi  zakat memiliki  keterkaitan  erat  dengan  kondisi  riil  masyarakat  dalam  satu  negara 26 .  Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang landasannya adalah syariat atau hukum Islam. Kedudukan hukum Islam dalam negara Indonesia secara eksplisit tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya 27 .
Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam di negara Indonesia berlaku secara Normatif dan formal Yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari  hokum  Islam  yang  mempunyai  sanksi  kemasyarakatan  apabila  norma-normanya dilanggar.  Kuat  tidaknya  sanksi  kemasyarakatan  yang  dimaksud  tergantung  pada  kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia seperti pelaksanaan ibadah puasa,  zakat  dan  haji.  Hampir  semua  hukum  Islam  yang  mengatur  hubungan  manusia
25 Muḥammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (UI Press: Jakarta, 1988), 52.
26 Ali Ridho, “Zakat dalam Persfektif Ekonomi Islam”, Ekonomi Islam 7. no.1 (2014), 123.
27 Chusainul Adib, Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Ummat Islam di Indonesia (t.d), 13- 14.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan  Tuhan  bersifat  normatif 28 .  Adapun  hukum  Islam  yang  berlaku  secara  formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain  dan  benda  dalam  masyarakat.  Bagian  hukum  Islam  ini  menjadi  bagian  hukum positif  berdasarkan  atau  karena  ditinjau  oleh  peraturan  perundang-undangan,  seperti misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf 29 .
Dengan  dituangkannya  hukum  Islam  dalam  bentuk  Undang-Undang,  maka pemberlakuannya  tidak  lagi  hanya  didasarkan  pada  kesadaran  iman  dan  takwa  umat Islam,  melainkan  juga  atas  dasar  kekuatan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Bagaimana  negara  mengakomodasi  hukum  Islam?  Pasal  29  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan menjamin  kemerdekaan  masing-masing  penduduk  untuk  melaksanakan  ibadah berdasarkan agama dan kepercayaanya. Menurut Hazairin, kaidah fundamental tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: 30
a. Dalam  Negara  Republik  Indonesia  tidak  boleh  ada  atau  tidak  boleh  berlaku hukum  yang  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  agama  yang  berlaku  bagi pemeluk agama.
b. Negara  wajib  menjalankan  syariat  semua  agama  yang  berlaku  di  Indonesia, dalam makna memberikan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama dipeluk bangsa  Indonesia  dapat  terlaksana.  Untuk  menjalankan  syariat  itu,  maka diperlukan bantuan kekuasaan negara atau penyelenggara negara.
c. Syariat  tidak  memerlukan  bantuan  kekuasaan  negara  untuk  melaksanakannya karena  dapat  dijalankan  sendiri  oleh  setiap  pemeluk  agama  yang  bersangkutan. Selain itu, hal ini telah menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri dan menjalanknnya menurut agamanya masing-masing.
Pasal  29  UUD  1945  sendiri  mempunyai  tiga  muatan  makna.  Salah  satunya, negara  berkewajiban  membuat  peraturan  perundang-undangan  atau  melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa 31 .  Adapun  dari  makna  yang  telah  disebutkan,  dapat  dipahami  bahwa  negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar setiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah perhatiannya terhadap zakat.  Masalah  zakat  selama  ini  dipandang  sebagai  ibadah  yang  banyak  tergantung kepada individu  muslim  pada  pelaksanaannya.  Tetapi  karena menyangkut  kepentingan banyak  orang,  maka  ibadah  ini  pada  waktu  sekarang  telah  memasuki  cakupan muamalat.  Artinya  bahwa  zakat  sangat  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara  satu orang dengan yang lainnya. Untuk itu, perlu ada aturan khusus dan undang-undang yang dapat menjamin pelaksanaanya sehingga tidak ada hak-hak orang lain yang dilalaikan.
28 Muḥammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5-6.
29 Muḥammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, h. 6.
30 Muḥammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, 7-8.
31 Hartono  Mardjono, Menegakkan  Syari’at  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1997), 18 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pada  Pasal  34  Undang-undang  Dasar  1945  Ayat  (1),  dinyatakan  bahwa  fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara.  Kemudian  dalam  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  negara  mengembangkan  sistem  jaringan  sosial  bagi  seluruh  rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta melakukan pemberdayaan kepada mereka melalui sistem jaringan  sosial,  artinya  bahwa  negara  bekerjasama  dengan  elemen  masyarakat  dalam kesejahteraan mereka.
Salah  satu  cara  pemberdayaan  yang  paling  efektif  adalah  melalui  zakat  bagi kalangan  umat  Islam.  Meskipun  sampai  saat  ini  belum  ada  paksaan  dari  pemerintah untuk  memungut  zakat,  namun  pengelolaan  zakat  pemerintah  telah  mengatur  dalam bentuk  undang-undang  dengan  pertimbangan: Pertama ,  bahwa  zakat  merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  yang  mampu  sesuai  dengan  syariat  Islam; Kedua ,  bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan  masyarakat; Ketiga ,  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, dan hal ini diatur dalam UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 32 . Dengan demikian, dalam  hal  pelaksanaan  zakat  di  Indonesia,  negara  tidak  memaksa  karena  pelaksanaan zakat di Indonesia masih bersifat sukarela.
Di samping itu, negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, di mana  syariat  Islam  dijadikan  sebagai  landasan  konstitusi  negara,  melainkan  negara demokrasi yang dijadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Zakat juga tidak  masuk  dalam  sistem  keuangan  negara.  Namun,  negara  tidak  menafikan  peran zakat  yang  sejalan  dengan  tujuan  diselenggarakannya  negara  yaitu  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Oleh  sebab  itu,  negara memberikan  insentif  fiskal  bagi  pembayar  zakat  (muzaki)  dengan  menjadikan  zakat sebagai  pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  salah  satunya  di  daerah  Kabupaten Gowa  menerapkan  kebijakan  pemerintah  tersebut 33 .  Hal  ini  dilakukan  supaya  wajib pajak  tidak  terkena  beban  ganda,  yaitu  kewajiban membayar  zakat  dan  pajak.  Dengan demikian, kesadaran membayar zakat dapat memacu masyarakat lain untuk membayar pajak.
Negara  dalam  hal  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  juga  berperan  sebagai regulator,  pembina,  pengawas,  dan  sekaligus  sebagai  pengelola.  Sebagai  regulator, negara  membuat  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  pelaksana  di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini negara telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  serta  lembaga-lembaga  kecil  di  setiap  daerah  yaitu  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).
Adapun tujuan dari dibentuknya undang-undang dan lembaga pengelolaan zakat, sebagai berikut:
32 Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .
33 Rafiqah  Aliyati,  “Penerapan  Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten”, Skripsi (Makassar:  Fak.  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Alauddin, 2015), 76.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Pengelolaan  Zakat  Menurut  Undang-undang  No.  23  Tahun  2011,  menurut Undang-undang  RI  No.  23  Tahun  2011,  pengertian,  asas  dan  tujuan  pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: 34
a. Pengertian  pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan zakat.
b. Pengelolaan  zakat  berasaskan  syariat  Islam,  amanah,  pemanfaatan,  keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
c. Pengelolaan  zakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat,  serta  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Dari  ketiga  tujuan  pengelolaan  zakat,  maka  akan  dapat  tercapai  apabila pemerintah  Indonesia  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  lembaga  pengelolaan zakat dalam menghimpun segala bentuk harta yang wajib dizakati.

## Organisasi dan Peran Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah yang mana BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  dibentuk  oleh pemerintah  berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.  8  tahun  2001.  Selain  itu,  ia  juga memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat  infak,  dan  sedekah (ZIS)  pada  tingkat  nasional.  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat  semakin  mengukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai  lembaga  yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
BAZNAS  mempunyai  empat  fungsi  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu perencanaan,  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Untuk terlaksananya  tugas  dan  fungsi  tersebut,  maka  BAZNAS  memiliki  kewenangan  untuk memberikan rekomendasi dalam pembentukan Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota dan pembentukan Lembaga Amil Zakat di setiap desa untuk membantu BAZNAS sehingga mudah dalam pengontrolan  zakat 35 .  Selain  itu,  BAZNAS  merupakan  lembaga  pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui menteri  yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  agama,  yakni  menteri agama.  BAZNAS  juga  merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional,  dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengkoordinasi Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  membangun  sistem informasi  pengelolaan  zakat  yang  terintegrasi  secara  nasional,  membuat  peta  potensi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta membangun basis data muzaki dan mustahik zakat nasional.
34 Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, t.th), 1-2.
35 Siti  Aminah  Chaniago,  “Jurnal  Hukum  Islam”, Pemberdayaan  Zakat  Produktif  dalam Pemberantasan Kemiskinan 10, no. 2 (2012), 253-254.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## LAZ (Lembaga Amil Zakat)
LAZ  yang  dikelola  oleh  masyarakat  yang  dibina,  dilindungi  dan  dikukuhkan oleh  pemerintah.  BAZNAS  maupun  LAZ  kepengurusannya  terdiri  dari  badan pertimbagan,  pengawas,  dan  pelaksana.  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  beroperasi tanpa  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  terancam  pidana  penjara  maksimal  satu  tahun atau  dipidana  denda  maksimal  50  juta  rupiah 36 .  Hal  ini  ditujukan  agar  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  tidak  menyimpang  dari  tujuan  semula  dan  menjamin  kepastian  hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ).
UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
UPZ  dibentuk  oleh  BAZNAS  provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota  pada instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan lain sebagainya 37 . Dalam pengelolaan  zakat,  yang  bertugas  mengelolanya  adalah  seorang  amil.  Tugas  mereka bukan  hanya  menghimpun  zakat  dan  memprosesnya,  akan  tetapi  juga  berkewajiban mendistribusikannya.  UPZ  juga  bertugas  mengadakan  sosialisasi  kepada  muzaki  atau masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Selain itu, juga bertugas mengarahkan dan  memberikan  pembinaan  kepada  fakir  miskin  yang  menerima  zakat.  Hal  ini diharapkan  agar  zakat  yang  diterimanya  bukan  hanya  untuk  dikonsumsi  tetapi bagaimana  agar  mereka  bisa  memberdayakan  bantuan  tersebut  untuk  mengangkat perekonomian  mereka.  Amil  zakat  pun  juga  diharapkan  bisa  ikut  serta  dalam memberdayakan zakat secara benar dan tepat.

## Asas Pengelolaan Zakat
Asas pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, maka pengelolaan zakat dapat berasaskan 38 , yakni:
1) Berasaskan  syariat  Islam.  Yakni,  pengelolaan  zakat  dimulai  dari  penghimpunan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan syariat Islam.
2) Kemanfaatan.  Yakni,  pengelolaan  zakat  dilakukan  untuk  memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik.
3) Keadilan. Yakni, pendistribusian zakat dilakukan secara adil.
4) Kepastian hukum. Yakni, dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
5) Terintegrasi. Yakni, pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6) Akuntabilitas.  Yakni,  pengelolaan  zakat  dapat  dipertanggungjawabkan  dan diakses oleh masyarakat.

## Peran Negara terhadap Pengelolaan Zakat
Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi zakat agar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai yang diharapkan, yaitu:
36 Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 dan Pasal 38, h.7-8.
37 Saifuddin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Semarang: Bima Sejati, 2012), 153.
38 Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2, h. 2.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## 1) Penyadaran
Penyadaran  masyarakat  akan  kewajiban  menunaikan  zakat  merupakan  aspek penting yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat. Diharapkan dengan sadarnya masyarakat akan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat akan menambah income atau  pemasukan  bagi  lembaga  pengelola  zakat.  Dengan  adanya  penambahan dana zakat ini, tentunya semakin bertambah pula orang-orang yang dapat dibantu untuk mengangkat  ke  derajat  perekonomian  yang  lebih  mapan.  Penyadaran  dapat  dilakukan dengan  dua  hal,  yaitu: Pertama,  busyrā atau  kabar  gembira,  dengan busyrā ini  kita berikan kabar gembira kepada masyarakat tentang keutamaan zakat. Kedua , peringatan, dengan  peringatan  ini  diharapkan  masyarakat  akan  menjadi  sadar  bahwa  akan  merugi orang-orang yang selalu melalaikan zakat baik di dunia maupun di akhirat.

## 2) Kepercayaan
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga-lembaga  zakat  yang  telah  dibentuk oleh  pemerintah  adalah  sesuatu  yang  asasi  yang  harus  dimiliki.  Hal  ini  dikarenakan kepercayaan dari masyarakat bahwa Lembaga Amil Zakat dapat menjalankan program- programnya.  Oleh  karenanya,  jangan  sekali-kali  mengkhianati  kepercayaan  yang  telah diberikan  masyarakat.  Sekali  masyarakat  sudah  tidak  percaya,  maka  dampaknya  akan sangat  besar  sekali  bagi  pengoptimalan  dana  zakat.  Dampaknya  bukan  hanya  kepada LAZ yang mengkhianati kepercayaan masyarakat.

## 3) Amanah
Amanah  berarti  bertanggung  jawab  dengan  apa  yang  telah  ditugaskan  dengan menjalankannya  dengan  baik  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Sifat  amanah merupakan inti dari kepercayaan.
a) Profesionalisme.  Bersikap  profesional  dalam  kinerja,  profesional  dalam pelayanan, profesional dalam keilmuan atau wawasan tentang zakat. Mulai dari seluk  beluk  zakat,  seperti  syarat  wajib  zakat,  hukum  zakat,  harta  yang  wajib dizakati,  nisab  dan  haul  zakat,  sumber  zakat  terdahulu  dan  sekarang  serta  ke mana zakat akan didistribusikan.
b) Transparan.  Transparan  yaitu  adanya  keterbukaan  dari  pihak  LAZ/BAZ  akan segala  hal  yang  ada  di  lembaga  tersebut.  Khususnya  tentang  keuangan  zakat dan  penyalurannya  dengan  memublikasikannya  kepada  masyarakat.  Caranya baik  melalui  media  massa  ataupun  media-media  promo  yang  dimiliki  oleh lembaga.
4) Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  aspek  penting  yang  mutlak  harus  dimiliki  oleh  sebuah LAZ/BAZ, karena tanpa adanya sosialisasi, maka tidak mungkin masyarakat akan tahu eksistensi  zakat  dan  eksistensi  lembaga  pengelolaan  zakat.  Adapun  langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi, yaitu:
a) Sosialisasi  tentang  zakat  itu  sendiri.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa masyarakat masih banyak yang awam tentang seluk beluk zakat.
b) Sosialisasi lembaga pengelolaan zakat. Sebuah lembaga harus menyosialisasikan dirinya supaya bisa dikenal  di masyarakat. Semakin banyak masyarakat  yang  mengenalnya,  maka  semakin  banyak  pula  masyarakat  yang menyalurkan zakat  kepada  lembaga  yang  dikenalnya.  Adapun  yang  harus  kita perhatikan  bahwa  menyalurkan  zakat  melalui  lembaga  pengelola  zakat  akan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
jauh lebih efektif dibandingkan menyalurkannya secara orang perorangan. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelolaan zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayar secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, yaitu:
1) Menjamin kepastian dan disiplin muzaki dalam membayar zakat.
2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik.
3) Memperlihatkan syiar Islam.
4) Untuk  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  serta  sasaran  yang  tepat  dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas.
5) Dapat  digunakan  untuk  kemaslahatan  umat  Islam  secara  umum  yang memerlukan dana yang tidak sedikit.
c) Sosialisasi  program.  Sosialisasi  program  dan  layanan  yang  ada  di  lembaga tersebut  supaya  masyarakat  dapat  mengetahui,  sehingga  masyarakat  akan memanfaatkan  program-program  atau  layanan-layanan  yang  ada  di  lembaga tersebut.  Untuk  itu,  sebelum  mengadakan  sosialisasi,  maka  harus  dipastikan bahwa layanan-layanan tersebut telah tersosialisasi dengan baik.

## 5) Pemahaman
Apabila  masyarakat  telah  sadar  bahwa  zakat  itu  merupakan  kewajiban  yang harus  ditunaikan  dan  mereka  sadar  bahwa  dalam  harta  mereka  terdapat  hak-hak  fakir miskin  dan  orang-orang  yang  membutuhkan,  juga  mereka  percaya  dengan  lembaga pengelola  zakat  yang  ada.  Mereka  juga  tahu  bahwa  ada  kewajiban  zakat  yang  harus mereka  tunaikan  selain  zakat  fitrah.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pengelola  zakat  harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara perhitungan dan prosedur pengeluaran  zakat.  Ada  masyarakat  yang  sudah  sadar  akan  kewajiban  zakat  namun belum mengetahui tata cara perhitungan dan prosedur zakat.

## Pemaksaan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Zakat  merupakan  pengalihan  harta  dari  orang  yang  mampu  kepada  orang  yang membutuhkan  tanpa  mengharapkan  imbalan,  semata-mata  hanya  mengharapkan  rida dan  pahala  dari  Allah  swt. Zakat  sebagai  salah  satu  rukun  Islam  yang  secara  tegas diperintahkan  oleh  Allah  swt.  dalam  banyak  firmannya.  Salah  satunya  dalam  Q.s.  Al- Baqarah/2:43,  yang  memerintahkan  untuk  menunaikan  zakat.  Dari  kata  “ Tunaikanlah zakat ”, artinya bahwa Allah swt. mewajibkan hamba-Nya untuk menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Setelah Allah  swt. mewajibkan untuk mengumpulkan zakat, maka Allah jugalah yang memerintahkan untuk dikelola oleh Amil  Zakat secara kolektif  sebagaimana  firman-Nya  dalam  Q.s.  At-Taubah/9:103,  yang  memerintahkan penguasa  untuk  mengambil  zakat  dari  kaumnya.  Sebagaimana  yang  telah  terjadi  di zaman Rasulullah saw., sahabat dan tabiin hingga para pemimpin Islam.
Setelah  Allah  swt.  memerintahkan  untuk  menunaikan  zakat  dan  para  penguasa diperintahkan  untuk  mengambil  zakat  dari  kaumnya,  maka  Allah  swt.  memerintahkan untuk  memberikan  bagian  zakat  untuk  Amil  Zakat  sebagaimana  dalam  Q.s.  At- Taubah/9:60. Semua ini menandakan bahwa Allah  swt. memang menganjurkan adanya suatu  lembaga  yang  dikhususkan  untuk  mengelola  zakat  dan  muzaki  berhak  untuk mengumpulkan  zakatnya  ke  lembaga  tersebut.  Para fuqaha’ secara  umum  bersepakat bahwa  penguasa  baik  itu  pemimpin  atau  pemerintah  wajib  mengangkat  dan  mengirim

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
petugas untuk memungut zakat 39 . Hal ini dikarenakan di masyarakat banyak rakyat yang belum  memahami  akan  wajibnya  zakat,  kapan  dikatakan  wajib  zakat,  berapa  jumlah zakat  yang  harus  dikeluarkan,  ke  mana  zakat  akan  didistribusikan  atau  ada  yang  telah mengetahui segala hukum mengenai zakat namun belum melaksanakannya karena tidak adanya kontrol dari pemerintah atau adanya sifat kikir yang dimilikinya.
Jumhur ulama sepakat bahwa perintah ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم ْذَخ ( khuż min amwālihim ) dalam Q.s.  At-Taubah/9:103,  artinya  bahwa,  ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka. perintah  ini  ditujukan  kepada  Nabi  Muhammad  dan  kepada  setiap  pemimpin  yang mengurus  urusan  kaum  muslimin  sesudahnya.  Kasus  perang Riddah yaitu  perang melawan para pembangkang di zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meluruskan kesalahan  penafsiran  terhadap  Q.s.  At-Taubah/9:103,  dan  mengatakan  bahwa pengumpulan  zakat  hanyalah  kewenangan  persoalan  nabi.  Selain  itu,  perintah     ْن ِم  ْذَخ ْمِهِلا َوْمَأ  ( khuż  min  amwālihim )  dalam  Q.s.  At-Taubah/9:103  ini,  konteksnya  ialah diterimanya  taubat  para  sahabat  yang  tidak  ikut  dalam  Perang  Tabuk  bersama  Nabi Muhammad  disebabkan  oleh  cintanya  mereka  pada  harta  benda  yang  mereka  miliki. Setelah  Allah  menerima  taubat  mereka,  mereka  kemudian  membawa  harta  bendanya kepada nabi dan berkata, “Wahai Rasulullah, ini harta benda kami. Tolong wakili kami menyedekahkannya  dan  mintakan  ampun  untuk  kami.”  Nabi  Menjawab,  “Aku  tidak diperintahkan  mengambil  sedikitpun  harta  kalian.”  Berdasarkan  kisah  ini,  maka turunlah Al-Qura’n surat At-Taubah/9:103 40 .
Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  pengelolaan  zakat al-Amwāl  al-Ẓāhirah (harta benda  yang  tampak)  seperti  binatang  ternak  dan  hasil  bumi  merupakan  kewenangan penuh penguasa/pemerintah, di mana penguasa/pemerintah berhak memungutnya 41 . Al- Qardhawi memilih dan menguatkan dua pendapat tentang pengelolaan zakat dalam fikih Islam. Pertama, pengelolaan  zakat  bagian  merupakan  bagian  dari  otoritas  pemerintah muslim, di mana pemerintah berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik ẓahir maupun baṭin ,  terutama  jika  penguasa  mengetahui  bahwa  rakyatnya  melalaikan kewajiban  zakat. Kedua ,  kegagalan  pemerintah  mengelola  zakat  dengan  membiarkan dan  tidak memungut  zakat  dari  masyarakat  tidak  menghapus  tanggung  jawab  individu dari  pembayaran  zakat,  di  mana  muzaki  tetap  harus  menilai  zakat  yang  harus dibayarnya dan menyalurkannya sendiri kepada mustahik 42 .
Wacana  pengelolaan  zakat  oleh  penguasa  ini  tidak  lepas  dari  perbedaan  dan dinamika  sosial.  Di  mana  penyerahan  zakat  kepada  penguasa/pemerintah  pertama  kali setelah  terbunuhnya  Usman  bin  Affan.  Lalu  di  zaman  Umar  bin  Khattab,  zakat  mulai disebarkan  ke  luar  daerah  di  wilayah  zakat  dipungut  dengan  memperhatikan  kriteria mustahik dan diprioritaskan kepada kaum fakir miskin 43 . Adapun di zaman Ibnu Umar sangat  tegas  menyatakan  bahwa  zakat  wajib  diserahkan  kepada  penguasa  sekalipun
39 Chusainul Adib, Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Ummat Islam di Indonesia , 10.
40 Muḥammad  Nawawai  bin  Umar  al-Jawi,  at-Tafsir  al-Nawawi  (Juz.  1.Surabaya:  al-Hidayah t.th.), 353.
41 Abu ‘Ubaid al-Qasim, al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik (t.t: Gema Insani, 2009), 111.
42 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2016), 144.
43 Azwar  Iskandar,  and  Khaerul  Aqbar,  “ZAKAT  DISTRIBUTION  POLICY  OF  UMAR  BIN KHATTAB  AND  COVID-19  CRISIS,” Tasharruf:  Journal  Economics  and  Business  of  Islam 5, no.  2 (2020), 160-178.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mereka tidak lagi memiliki komitmen keagamaan. Sepanjang para penguasa itu muslim (masih  menunaikan  salat),  maka  masyarakat  wajib  menyerahkan  zakat  ke  penguasa. Namun,  setelah  mengikuti  dinamika  yang  ada  di  masyarakat,  Ibnu  Umar  akhirnya mengubah  pendapatnya  dengan  tidak  mewajibkan  lagi  masyarakat  ke  penguasa  tetapi mendistribuskannya  secara  langsung  kepada  mereka  yang  berhak  yaitu  mustahik zakat 44 .
Hal  ini  secara  jelas  mengindikasikan  bahwa  ketika  para  ulama  menegaskan kewajiban menyerahkan zakat ke penguasa, mereka mengasumsikan bahwa pemerintah berkarakter Islam. Ketika komitmen keagamaan penguasa mengalami degradasi secara signifikan,  maka  mereka  tidak  lagi  mewajibkan  dimensi  politik  zakat,  tetapi  tetap menjalankan  dimensi  ritualnya,  yaitu  mendistribusikan  zakat  secara  langsung  kepada mustahik.  Dinamika  fikih  ini  menegaskan  bahwa  karakter  zakat  sebagai  institusi keuangan  publik  yang  bersifat  khusus,  yaitu  bahwa  zakat  harus  didistribusikan  kepada publik,  baik  melalui  pemerintah  ataupun  tidak.  Aspek  distributif  zakat  jauh  lebih penting daripada aspek pengumpulannya 45 . Dengan demikian, tujuan utama pengelolaan zakat  yaitu  tersampaikannya  zakat  kepada  mustahik  secara  merata,  tepat  sasaran  dan kemanfaatan yang lebih optimal sehingga dibutuhkan amil zakat. Kesimpulan ini selaras dengan  kaidah  fikih  kontemporer al-i’brah  bimaqāṣid  al-syar Ī a’h (pelajaran  harus mengacu pada tujuan syariat). Artinya bahwa keberadaan Amil Zakat di Indonesia akan memudahkan  masyarakat  menyalurkan  zakatnya,  adanya  motivasi  dari  setiap masyarakat  untuk  mengeluarkan  zakat  karena  pemungutan  zakat  dilakukan  secara merata,  adanya  pengelolaan  zakat  yang  terstruktur  dan  memudahkan  muzaki menyalurkan  zakatnya  kepada  mustahik.  Namun,  bukan  berarti  adanya  Amil  Zakat mewajibkan masyarakat harus menyerahkan zakatnya kepada penguasa namun apabila muzaki ingin menyalurkan zakatnya kepada mustahik pilihannya maka itu lebih baik.
Ada  dua  hikmah  penting  yang  dapat  kita  petik  dalam  pengelolaan  zakat  oleh pemerintah di Indonesia, yaitu: Pertama, terhindarnya mustahik dari aib meminta-minta kepada  muzaki.  Dengan  adanya  pengelolaan  zakat  dari  pemerintah  Indonesia,  maka para  mustahik  tidak  perlu  lagi  pergi  meminta-minta  kepada  muzaki  karena  mereka langsung  menerima  zakat  dari  pemerintah. Kedua, terhindarnya  fakir  miskin  dari  rasa rendah  diri,  iri  hati  dan negative  thinking kepada  muzaki  serta  dengan  adanya  zakat yang dikelola oleh pemerintah Indonesia maka peluang lapangan kerja semakin banyak karena  mustahik  yang  mendapat  zakat  akan  dibina  dan  diarahkan  dalam  mengelola zakat  tersebut.  Adapun  satu-satunya  lembaga  yang  mempunyai  otoritas  untuk melakukan  pemaksaan  seperti  itu  adalah  negara  lewat  perangkat  pemerintahan  di Indonesia.  Dengan  demikian,  zakat  dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif profesional  untuk  mencapai  tujuan  zakat  itu  sendiri  yaitu  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  agar  menjadi  rukun,  makmur,  sejahtera,  dan  tercipta  keadilan  bagi  seluruh rakyat di Indonesia.
Seiring dengan dibentuknya LAZ dan BAZ oleh pemerintah Indonesia di seluruh wilayah  Indonesia,  maka  pemerintah  wajib  mengelola  zakat  berdasarkan  ketentuan
44 Chusainul Adib, Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Ummat Islam di Indonesia , (t.d), 13.
45 Ugi  Suharto, Keuangan  Publik  Islam:  Reinterpretasi  Zakat  dan  Pajak (Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta, 2004 ),199-200.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
syariat  Islam,  yaitu  mengikuti  perintah  Allah,  Rasul-Nya  dan  Ulil  Amri  di  Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s. An-Nisa/4:59. Oleh karena itu, tidak sewajarnya pemerintah Indonesia yang memegang kendali dalam penyaluran zakat menyalahgunakan  pemanfaatan  zakat.  Apabila  dalam  pengelolaan  zakat  didapati pemerintah  yang  memegang  kekuasaan  terhadap  pengelolaan  zakat  tidak  mengelola zakat sesuai ketentuan syariat maka masyarakat muslim Indonesia tidak berhak bahkan tidak  boleh  menyalurkan  zakatnya  kepada  pemerintah  Indonesia  melalui  badan  amil zakat yag telah dibentuknya.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  zakat  pada  zaman  Rasulullah  dan  khulafaurasyidin  dilakukan dengan  penuh  tanggung  jawab  sesuai  dengan  tuntunan  syariat.  Struktur  zakat  dimulai dengan  pendirian  Baitul  Mal  yang  difungsikan  sebagai  tempat  mengelola  sumber- sumber keuangan termasuk pengelolaan zakat.  Adapun dari sistem pemaksaan zakat di Indonesia, maka langkah-langkah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pengelolan  zakat  adalah  secara  kolektif  dan/atau  memiliki  manajemen  zakat  yang terstruktur  dan  tersistematis.  Untuk  itu,  maka  sistem  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  melakukan  pemungutan  zakat  secara  paksa  di  antaranya: Pertama, beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  muzaki  dikurangi  dengan  jumlah  zakat  yang  telah dikeluarkan; Kedua ,  menyadarkan  masyarakat  akan  kewajiban  menunaikan  zakat; Ketiga, membuat  masyarakat  percaya  terhadap  lembaga-lembaga  zakat  yang  telah  di bentuk; Keempat ,  melakukan  sosialisasi  untuk  memahamkan  eksistensi  zakat  dan eksistensi  lembaga  pengelolaan  zakat; Kelima, memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  tentang  tata  cara  perhitungan  dan  prosedur  pengeluaran  zakat; Keenam , memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  yang  melakukan  pelanggaran,  baik  melanggar kewajiban  zakat  ataupun  pajak.  Dalam  pengelolaan  zakat,  negara  berperan  sebagai regulator, pengelola dan pengawas.
Pemaksaan zakat dalam perspektif hukum Islam sangat dianjurkan. Para fuqaha’ secara  umum  bersepakat  bahwa  penguasa  baik  itu  pemimpin  atau  pemerintah  wajib mengangkat  dan  mengirim  petugas  untuk  memungut  zakat.  Jumhur  ulama  sepakat bahwa perintah ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم ْذَخ ( khuż min amwālihim ) dalam Q.s. At-Taubah/9:103, artinya bahwa,  ambillah zakat  dari  sebagian  harta  mereka.  Perintah  ini  ditujukan  kepada Nabi Muhammad  dan  kepada  setiap  pemimpin  yang  mengurus  urusan  kaum  muslimin sesudahnya.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini, yaitu:
1. Peran negara sebagai regulator hendaknya merevisi UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menerapkan sistem pengurangan pajak terhadap zakat sehingga zakat  wajib  atas  kaum  muslimin  dan  pajak  wajib  atas  masyarakat  non-muslim serta menetapkan sanksi bagi yang melanggar.
2. Hendaknya  negara  membentuk  Badan  Amil  Zakat  mulai  dari  pusat  hingga  desa untuk memudahkan pemungutan zakat, pengelolaan dan transparan pendistribusian  zakat  bagi  masyarakat  sehingga  mereka  bisa  melihat  hasil  dari zakat yang mereka serahkan ke Badan Amil Zakat.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Adib,  Chusainul.  “Peran  Negara  dalam  Pengelolaan  Zakat  Umat  Islam  di  Indonesia.” Jurnal Nestor Magister Hukum 1 , no. 1 (2017) : 1-27. Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Ali,  Muhammad  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  UI  Press, 1988.
Aliyati,  Rafiqah. Penerapan  Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di Kantor  Kementrian  Agama  Kabupaten .  Makassar: Skripsi , Fak.  Ekonomi  dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2015.
Al-Faifi , Sulaimān  bin  Aḥmad  bin  Yaḥyā. al-Wajīz  fī-Fiqh  al-Sunnah. Cet.  IV; Lebanon: Beirut Publishing, 2018.
Al-Jawi,  Muhammad  Nawawi  bin  Umar. Al-Tafsir  Al-Nawawi .  Juz.  1.  Surabaya:  Al- Hidayah, t.th.
Al-Qaḥṭānī, Sa’īd bin Alī bin Wahab. al-Zakāh fī al-Islām fī Ḍaui Kitab wa al-Sunnah. Saudi Arabia: Maktab al-Da’wah bil-Qaṣbi, 2010.
Al-Qasim,  Abu  ‘Ubaid. Al-Amwāl:  Ensiklopedia  Keuangan  Publik. t.t:  Gema  Insani,
2009.
Aqbar,  K.,  &  Iskandar,  A.  “Kontekstualisasi  Ekonomi  Zakat  dalam  Mengentaskan Kemiskinan:  Studi  Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Khattab  dan  Perzakatan  di Indonesia.” Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam 6 , no. 2 (2019): 226-245.
Aqbar,  K.,  &  Iskandar,  A.  “Kontekstualisasi  Kebijakan  Zakat  Umar  bin  Abdul  Aziz dalam  Perzakatan  dan  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia.” Kajian Ekonomi dan Keuangan 3 , no. 3 (2019): 198-218.
Chaniago,  Siti  Aminah.  Pemberdayaan  Zakat  Produktif  Dalam  Pemberantasan Kemiskinan. Jurnal Hukum Islam 10 , no. 2 (2012) : 241-260. Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat. Jakarta:  Departemen  Agama Republik Indonesia, t.th.
Djafri,  Muhammad  Taufan.,  Askar  Patahuddin.,  Khaerul  Aqbar.,  dan  Chaeril Syarifuddin, “Zakat  Harta  dari  Hasil  Undian  Berhadiah  dalam  Perspektif Hukum  Islam.” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam  1  No.3, (2020): 390-415.
Domopoli,  Muljono. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  Makalah,  Skripsi,  Tesis,
Disertasi, dan Laporan Penelitian . Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013. Faisal.  “Pendekatan  Teori  Investigasi  Sejarah  Charles  Peirce  dan  Defisit  Kebenaran
Lieven Boeve,” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 11 , no. 2 (2011) : 241-272.
Habibah,  Siti.  “Zakat  Profesi  Dalam  Pemikiran  Fikih  Kontemporer  Studi  Perspektif Ushul Fikih.” Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 7 , no. 1 (2015) : 133-160. Herman,  Sulkifli,  Saifullah  bin  Anshor,  and  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta. "Tinjauan Hukum  Islam  terhadap  Pembayaran  Zakat  Profesi  dengan  Sistem  Payroll (Studi  Kasus  pada  PT.  PLN  Persero,  Unit  Induk  Wilayah  Sulselbar)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1. No.4 (2020): 650-672.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 78-97 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar, “ZAKAT DISTRIBUTION POLICY OF UMAR BIN KHATTAB AND COVID-19 CRISIS,” Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 5 , no. 2 (2020) : 160-178.
Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Mardjono,  Hartono. Menegakkan  Syariat  Islam  dalam  Konteks  Keindonesiaan.
Bandung: Mizan, 1997.
Nikmatuniayah, and Marliyati. “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang.” MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 31 , no. 2 (2015) : 485-494.
RI , Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Almahira, 2017. Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Al-‘Adl 7, no.1 (2014) : 119-137. Sangaji,  Etta  Mamang,  and  Sopiah. Metodologi  Penelitian . Yogyakarta:  Andi  Offset, 2010.
Saprida. Fiqih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf . Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2015. Sarwi,  Ahmad. Seri  Fikih  Kehidupan  (4):  Zakat. Cet.  I;  Jakarta  Selatan:  DU Publishing, 2011.
Sholahudin,  Muhamad  Afif.  “Mengapa  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia  Masih  Belum Efektif?,”
https://www.kompasiana.com/afif114/58c799c1ca23bd3c089ceb66/mengapa- pengelolaan-zakat-di-indonesia-masih-belum-efektif, (Diakses 31 Maret 2021).
Suharto,  Ugi. Keuangan  Publik  Islam:  Reinterpretasi  Zakat  dan  Pajak. Yogyakarta: PSZ STIS, 2004.
Syahrir,  Sultan. Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Kewajiban  Zakat  di  Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang . Makassar: Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2016. Zuhri, Saifuddin. Zakat di Era Reformasi. Semarang: Bima Sejati, 2012.
Sumber Internet: Agent of change . https://brainly.co.id (15 Mei 2020). Arti Kata Pemaksaan Menurut KBBI . https://jagokata.com, (Diakses 24 April 2020).
Paksaan . https://kbbi.web.id/paksa.html, (Diakses 24 April 2020).
Wali  Kota  Serang  Minta  Kejadian  Warga  Meninggal  Kelaparan  Tak  Terulang . www.kabar-Banten.com, (Diakses 26 April 2020).