p-ISSN 2086 - 5708 e-ISSN 2442 - 7535

## Upaya Penanganan Krisis Relasi Media DPR dalam Kontroversi UU MD3
Indah Fajar Rosalina
Email: indahfajarrosalin@gmail.com Institut Bisnis Nusantara Jl. D.I Panjaitan, Jakarta, Indonesia
Submitted: 09 January 2020 Revised : 28 March 2020 Accepted: 31 March 2020

## ABSTRAK
UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR/DPR/DPRD) telah sah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2018 pada Febuari 2018 lalu. Lahirnya sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat dan  media.  Banyak  media  menganggap  munculnya  Pasal  121  k,  Pasal  245,  dan  Pasal  73  akan  menguatkan  kekuatan DPR sebagai lembaga yang anti kritik, tidak bisa dipidana tanpa perizinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), dan mudah  mempidana  siapapun  bagi  yang  berurusan  dengannya.  Dalam  melaksanakan  mandatnya  sebagai  wakil  rakyat, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) seringkali dijadikan subyek pemberitaan media. Pemberitaan tersebut mempengaruhi opini  publik  terhadap  kinerja  DPR.  Untuk  itu,  pengelolaan  komunikasi  yang  efektif  diperlukan  untuk  membangun kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  DPR  melalui  relasi  media.  Kepercayaan  publik  dan  martabat,  serta  integritas suatu  lembaga  dan  para  anggotanya  sangat  penting,  sehingga  produk  kelembagaan  seperti  UU  MD3  akan  memiliki legitimasi yang kuat dan diterima publik. Berangkat dari kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana  cara  kerja  relasi  media  DPR  dalam  meredam  krisis  yang  melanda  lembaganya.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  konsep  strategi  penanganan  krisis  kaitannya  dengan  relasi  media.  Sumber penelitian  didapatkan  dari  pengolahan  beberapa  data  terkait,  dan  juga  wawancara  mendalam  Ketua  serta  Staf  Biro Pemberitaan  DPR  RI,  dan  Ketua  Organisasi  Wartawan  Parlemen.  Peneliti  mencoba  menganalisis  bagaimana  upaya penanganan  krisis  DPR  dalam  menangani  isu-isu  tersebut.  Hasilnya,  upaya  penanganan  krisis  DPR  belum  optimal karena  dipengaruhi  oleh  penanganan  krisis  yang  lambat,  tidak  terciptanya  sistem  satu  pintu  dalam  menyalurkan informasi, dan lemahnya kepercayaan media serta masyarakat terhadap integritas DPR itu sendiri.
Kata Kunci: DPR RI, penanganan krisis, relasi media, UU MD3

## ABSTRACT
Law No. 17 of 2014 concerning MD3 (MPR / DPR / DPRD) has been legally promulgated to become Law No. 2  of 2018  in  February  2018.  The  birth  of  an  article  in  the  revision  of  the  MD3  Law  reaped  this  controversy  among  the public and the media. Many media that consider changes to Article 121 k, Article 245, and Article 73 will strengthen the  power  of  the  House  of  Representatives  as  an  institution  that  is  anti-criticism,  cannot  be  convicted  without permission of the MKD (Council Honorary Council), and easily criminal anything that suits your needs. In carrying out its mandate as a people's representative, the House of Representatives approved the media for media coverage. This report increased public opinion about the DPR's performance. For this reason, communication management is needed to build public trust in DPR institutions through media relations. Community trust and dignity, as well as the integrity of  the  institution  and  its  members  are  very  important,  so  that  security  products  such  as  MD3  Law  will  have  strong legitimacy and be accepted by the community. Departing from these problems, this study discusses the workings of the media  relations  in  the  House  of  Representatives  in  reducing  the  crisis  that  hit  his  institution.  This  research  is  a qualitative  study  using  research  strategies  that  discuss  evolution  with  media  relations.  The  research  source  was obtained from the processing of some related data, and also in-depth interviews of the Chair and Staff of the Indonesian Parliament News Office, and the Chair of the Parliamentary Journalists' Organization. The researcher tries to analyze how  to  overcome  the  recovery  of  the  DPR  in  this  issue.  Planning,  repairs,  crises,  the  DPR  is  not  optimal,  because repairs, crises, the creation of a one-door system for distributing information, and the weak trust of the media and the public for the integration of the DPR itself.
Keywords :crisis management,  DPR RI, media relatons, MD3 Law

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  upaya media  relations dalam  penanganan  krisis pemberitaan  kontroversi  UU  No  2  Tahun 2018 tentang MD3 (MPR/DPR/DPRD/DPD). Sejak disahkannya revisi  UU  No  17  Tahun  2014  tentang  MD3 menjadi UU No 2 Tahun 2018, DPR (Dewan Perwakilan  Rakyat)  seolah  tidak  bisa  lepas dari sorotan media dan masyarakat (Kusuma, 2017).  Disahkannya  revisi  ini  menimbulkan pertentangan  dari  banyak  pihak,  lantaran lahirnya  beberapa  pasal  yang  dianggap ‘bermasalah’. Seperti Pasal 73 menyebutkan, bahwa  setiap  warga  negara  yang  tidak memenuhi  panggilan  DPR  selama  tiga  kali, maka  DPR  akan  bekerjasama  dengan Kepolisian RI untuk melakukan pemanggilan paksa  dan  kurungan  30  hari  (DPR  RI, 2018b).  Lalu  juga  terkait  Pasal  122k  yang menyebutkan  siapapun  yang  merendahkan kehormatan  DPR  akan  dipidana  atas pertimbangan MKD (Mahkamah
Kehormatan Dewan), lalu juga ada Pasal 245 terkait  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh DPR  harus  dengan  pertimbangan  MKD bukan  pertimbangan  Presiden,  (DPR  RI, 2018b). Ketiga pasal tersebut mengisyaratkan  tameng  DPR  untuk  lebih kebal hukum (Yoga Sukmana, 2018)
Sementara  dari  tata  hukum  pengesahan UU  MD3,  menurut  Ferry  Amsari  penetapan UU  MD3  yang  baru,  telah  merampas wewenang  yang  selama  ini  berjalan.  UU
MD3 yang mengatur soal pemanggilan paksa terhadap masyarakat dan membentuk ‘pengadilan’  sendiri  di  DPR,  terlebih  soal pasal tidak tahan kritik, jelas sebagai bentuk ketakutan  DPR  atas  kritik  yang  sifatnya otoriter  dan  berlawanan  dengan  demokrasi (M Ahsan Ridhoi, 2018).
Beberapa pasal tersebut juga tidak lepas dari  sorotan  media  dan  masyarakat,  pada pemberitaan  CNN.com  dan  BBC.com misalnya,  dalam  judul  berita  kedua  portal tersebut “UU MD3 merupakan 'kriminalisasi'
terhadap  rakyat  yang  kritis  pada  DPR”  dan “UU MD3 Jadi Tameng DPR dari Kritik dan Jeratan  Kasus”,  CNN  dan  BBC  menyoroti ketiga pasal tersebut sebagai suatu kriminalisasi  demokrasi  bangsa  (Priska  Sari Pratiwi, 2018). Masifnya pemberitaan negatif tersebut  kemudian  menimbulkan  pergerakan penolakan  dari  masyarakat,  mulai  dari demonstrasi di berbagai daerah, dan kecaman sebanyak  117.941  orang  melalui  petisi  di laman change.org (Serenady, 2019).
Pemberitaan  di  media  massa  juga mendorong  sebagian  masyarakat  untuk menggugatnya ke MK (Mahkamah Konstitusi).  Seperti  sepasang  pemuda  dari almamater  UI  (Universitas  Indonesia),  Zico dan  Joshua  menggugat  pasal-pasal  tersebut ke  MK  karena  menganggap  pasal  ini  rentan disalahgunakan  oleh  oknum  DPR,  lalu  pada akhirnya MK mengabulkan gugatan Zico dan Joshua  pada  Juni  2008  dalam  putusan  MK Nomor  18/PUU  XVI/2018.  Dengan  begitu, ketiga  pasal  kontroversi  tersebut  resmi  tidak berlaku (Tirto.id, 2018).
Sebagai  bagian  dari  demokratisasi bangsa,  DPR  memang  seringkali  dijadikan subyek  pemberitaan  di  media.  Pemberitaan tersebut  tentu  mempengaruhi  opini  publik terhadap  kinerja  dan  citra  DPR  itu  sendiri (Tim  Kehumasan  Setjen  DPR  RI,  2014). Kepercayaan  publik  dan  martabat,  serta integritas  lembaga  dan  para  anggotanya sangat  penting  buat  DPR.  Sehingga  DPR sebagai lembaga pemroduksi kebijakan, akan memiliki  legitimasi  yang  kuat  dan  diterima publik  ketika  kebijakan  itu  lahir  tanpa menimbulkan  penolakan  atau  kontroversi  di tengah  masyarakat  (Ruslan,  2006).  Yang perlu  dipahami,  lembaga  DPR  dan  media memiliki  kepentingan  bersama  dalam  proses membangun  negara  yang  demokratis, meskipun masing-masing memiliki tanggungjawab yang berbeda. DPR bertanggungjawab untuk mengambil
kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sedangkan media bertanggungjawab
menyampaikan kepada publik mengenai hal- hal secara terperinci tentang proses formulasi kebijakan tersebut, sehingga hubungan antara keduanya  melalui  relasi  media  amatlah penting diperhatikan (Tim Kehumasan Setjen DPR RI, 2014).
Untuk  itu  itu,  seorang Media  Relations Officer (MRO)  harus  memahami  kebutuhan media  baik  dalam  situasi  krisis  maupun tidak. Ia harus menguasai materi dan konsep yang dibutuhkan oleh media, serta membangun jaringan dan kepercayaan publik melalui  media  (Iriantara,  2011).  Hal  itulah yang  menjadi  modal  awal  lembaga pemerintah  dalam  membangun  komunikasi politik  dengan  masyarakat.  Terutama  dalam kondisi krisis lembaga. (Carlina & Paramita, 2017)
MRO di tubuh parlemen yang dalam hal ini Biro Pemberitaan DPR, saat kondisi krisis hendaknya  menjalankan  aktivitas media relations untuk menjaga citra lembaga/institusinya  agar  tetap  baik,  pasca krisis pun MRO diharapkan dapat memperbaiki citra perusahaan yang menurun.  (Firsan  Nova,  2009),  karena  itu prinsip-prinsip  dalam  strategi  komunikasi krisis  lembaga  harus  senantiasa  dipegang oleh MRO.
Kesepuluh  menurut  (Rachmat  Kriyanto, 2015) adalah
1. Punya Tim Komunikasi Mengatur  sebuah  tim  komunikasi  krisis yang  terpadu  (lintas  bidang,  termasuk pakar/konsultan eksternal yang
terpercaya)  dengan  koordinasi  yang  kuat dan  diikat  oleh  perencanaan  komunikasi krisis  yang  baik,  termasuk  pembagian kerjanya.  Tim  krisis  ini  bisa  dipimpin langsung oleh pimpinan organisasi/lembaga atau manajer PR. 2. Kontak Media Massa Segera  kontak  media  massa  untuk memberikan  informasi  awal  dengan
prinsip “begin  it  at  once  from  the  top  of the  organization,” (Regester  &  Larkin, 2008).  Tujuannya  mengurangi  spekulasi di awal-awal krisis. Spekulasi/rumor yang dibiarkan akan memunculkan rumor yang mungkin  lebih  dipercaya,  memengaruhi persepsi,  dianggap  sebagai  kebenaran. Termasuk di sini menjawab ketidakpercayaan  publik  bahwa  institusi tidak  terkait  dengan  krisis  atau  setidanya krisis ini bukan kesalahan yang disengaja oleh  institus.  Selain  itu,  media  massa adalah  prioritas  dalam  komunikasi  krisis, karenanya  segera  membentuk media center dan  secepat  mungkin  melakukan konferensi pers. 3. Fakta-fakta Mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada
publik.  Tujuannya  untuk  mengurangi risiko  muncul  seperti  kepanikan  dan kekhawatiran  publik.  Kepanikan  dapat terjadi  jika  institusi  tidak  memberikan informasi  sejak  awal,  sehingga  muncul spekulasi. Fakta-fakta ini harus dikonfirmasi  untuk  memastikan  tidak  ada fakta  palsu  atau  tidak  ada miss communication
4. Konferensi Pers Berkala Konferensi  pers  perlu  dilakukan  secara berkala. Tujuannya untuk update informasi, sehingga tidak muncul kekurangan  informasi  serta  mengkonter berita-berita  atau  publisitas  negatif  di media  (Michael  Bland  dikutip  dari Ahmed, 2006)
5. Tidak Menutup Informasi Institusi  sebaiknya  tidak  memilih-milih informasi,  meskipun  informasi  negatif juga  perlu  disampaikan  dan  jangan ditutup-tutupi.  Kuncinya  adalah  cara menyampaikan  informasi  negatif  itu jangan sampai membuat reputasi
organisasi  menurun.  Misalnya:  “Kami sudah  berusaha..  tapi  memang  terkendala sesuatu...”
6. Hati-Hati Menyampaikan Informasi Dalam  menyampaikan  informasi  harus benar-benar  hati-hati  dan  jangan  sampai menimbulkan  masalah-masalah  baru  dan membuat  situasi  semakin  keruh.  Seperti menyampaikan  informasi  padahal  belum mempunyai fakta-fakta yang jelas (berspekulasi), tidak menyampaikan simpati/empati  atau  malah  menyalahkan pihak  lain.  Jangan  terburu-buru  dalam memberikan  informasi,  meski  desakan media  sangat  besar.  Sampaikan  informasi dan  semua  fakta-fakta  yang  sudah tervalidasi. Namun apabila media mendesak,  maka  berikan “holding statement” atau  setidaknya  mengatakan bahwa pencarian fakta masih berlangsung sehingga  belum  dapat  memberikan informasi.
7. Komunikasi reputasi Melindungi  perusahaan  dari  kritik-kritik spekulasi  yang  biasanya  muncul  dari diskursus publik di media massa. Bersifat dapat dipercaya, keterbukaan, komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan (symmetrical communication). Strategi ini merupakan  komunikasi advocacy ,  yaitu institusi
berkewajiban meluruskan informasi  yang  salah  dan  menjawab kritikan.  Tentu  upaya  advocacy  ini  mesti didukung  fakta  dan  tetap  memperhatikan kebaikan public
8. Satu Suara Memiliki system “one gate communication” melalui  sebuah  media center dengan satu orang juru bicara. Juru bicara  tidak  harus  pimpinan  organisasi, biasanya  praktisi  MRO.  Tetapi,  pimpinan organisasi/lembaga  harus  menyediakan waktu  untuk  mengunjungi  media  center dan  melakukan  wawancara  media.  Ini
terkait kebutuhan media untuk memperoleh sumber berita yang kredibel. 9. Komunikasi Empati Meskipun  tidak  semua  krisis  kesalahan institusi, katakanlah maaf dan keprihatinan atas krisis yang berlangsung 10. Banyak Saluran Komunikasi Membuka  saluran-saluran  komunikasi dengan semua pihak yang terdampak dari krisis.  Institusi  akan  dinilai  publik  baik berdasarkan bagaimana penanganan krisis,  bertanggungjawab  tanpa  harus mempersoalkan siapa yang salah. (Rachmat Kriyanto, 2015) Sebuah riset Maggart (1994) mengatakan, bahwa kebanyakan penanganan krisis  komunikasi  gagal  karena  tidak memunyai  perencanaan  krisis  yang  baik, sering berkata “no comment” ketika ditanya media,  tidak  mengelola  komunikasi  internal dengan  baik,  sering  terjadi  perbedaan komunikasi  internal  (Rachmat  Kriyanto, 2015).  Sebaliknya,  penyediaan  informasi yang  cukup  dapat  membantu  mengatasi krisis,  baik  itu  melalui  saluran  informasi internal  maupun  eksternal.  Intinya,  dalam penanganan  krisis  komunikasi  sebenarnya “mengontrol lingkungan” merupakan domain atau  area  MRO,  bukan  hanya  pada  saat krisis,  tetapi  juga  pada  saat  normal  (Tooth dalam Rachmat Kriyanto, 2015).
Berkaitan  dengan  fenomena  tersebut, penelitian  ini  berfokus  pada  upaya media relations DPR dalam menanggapi krisis saat pengesahan  UU  No  2  Tahun  208  tentang MD3  menurut  ke-10  prinsip  dalam  strategi komunikasi  krisis  lembaga  harus  senantiasa dipegang oleh MRO.
Penelitian  serupa  juga  pernah  dilakukan oleh  Ritmika  Serenady  (2019)  dengan  judul “Respon Pemerintah dan DPR pada Polemik UU  MD3  (Analisis  Strategi  Respon  Krisis Situasional  pada  Harian  Kompas  Edisi Februari-April  2018)”, penelitian  tersebut
menggunakan metode kuantitatif dan mengacu pada teori SCCT (situational crisis communication  theory) untuk  mengetahui strategi  respon  komunikasi  krisis  yang dilakukan  pemerintah  dan  DPR  melalui berita yang dipublikasikan oleh media massa. Ritmika  menganalisis  respon  DPR  melalui pemberitaan  surat  kabar  Kompas  periode Februari-April  2018  melalui  ke-10  kategori SCCT,  yakni Attack  the  accuser,  Denial, Scapegoat, Excuse, Justification, Compensation, Apology, Reminder, Ingratiation, dan Victimage (Serenady, 2019). Hasil penelitiannya menunjukan
pemerintah dan DPR dominan menggunakan strategi diminish dalam merespon krisis. Hal ini  bisa  dilihat  dari  analisis  dengan  hasil presentase  sebanyak  38%  untuk  kategori justification , dan 11% untuk kategori excuse . Dominasi  respon  tersebut  tidak  sesuai  untuk menangani  krisis  nyata  seperti  yang  terjadi pada  polemik  UU  MD3.  Situasi  krisis  UU MD3  yang  menimpa  pemerintah  dan  DPR akan  lebih  efektif  jika  penanganannya menggunakan  strategi rebuild ,  di  mana  di dalamnya  termasuk  kategori compensation dan apology .  Lembaga  tersebut  sebenarnya juga  menerapkan  strategi rebuild ,  dan  tidak terlalu  fokus  dalam  penyelesaian  masalah pada krisis UU MD3 ini (Serenady, 2019)
Penelitian  sejenis  lainnya  juga  ada  dari Arief  Fajar  (2011),  yang  berjudul  Sistem Kendali dan Strategi Penanganan (Manajemen) Krisis  Dalam  Kajian Public  Relations. Arief menganalisis situasi krisis yang terjadi pada PT Newmont    Minahasa    Raya    (NMR)  dengan menggunakan sistem kendali dan
mengembangkan  strategi  penanganan  krisis dengan  beberapa  pendekatan  model  strategi manajemen  krisis  dari  Rhenald  Kasali (adaptasi  model  anatomi  krisis  Steven  Fink) yaitu tahap Promodal (mendeteksi tanda-tanda akan  adanya  isu),  tahap  akut  (periode  krisis
terjadi), tahap kronik, dan tahap resolusi (Fajar, 2011).
Selain  itu,  penelitian  sejenis  lainnya perihal  upaya  penanganan  krisis  juga  banyak dilakukan  penelitian  sebelumnya,  namun mayoritas  penelitian  tersebut  berupa  upaya penanganan  krisis  bencana,  krisis  pada perusahaan,  dan  disuguhkan  secara  kuantitatif maupun  kualitatif,  seperti  pada  penelitian (Cheng,  2018),  (Graham,  Avery,  &  Park, 2015),  (Plessis,  2018)  (Roux  et  al.,  2014), (Febriyansyah,  Christin,  &  Imran,  2017),  dan (Suharyanti  &  Sutawidjaya,  2012).  Semua penelitian  itu  jelas  berbeda  dengan  peneliti. Peneliti  lebih  fokus  pada  upaya  kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam kedua peran  relasi  media,  yakni  Biro  Pemberitaan selaku  MRO  DPR  dan  perwakilan  Wartawan Parlemen  ( pressroom) dengan  menggunakan 10 strategi manajemen krisis menurut Rachmat Kriyanto.
Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  upaya  penanganan krisis  yang  dilakukan  oleh  DPR  dan  Biro Pemberitaan  dalam  menangani  krisis  yang terjadi  pada  lembaganya.  Sehingga  dalam hasil dan pembahasan penelitian ini nantinya akan  menjawab  permasalahan  1)  Upaya Penanganan Krisis Komunikasi Relasi Media terhadap  Kontroversi  UU  MD3  dan  2) Analisis Strategi Penanganan Krisis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus  dalam  konteks  upaya  MRO  DPR dalam  penanganan  krisis  relasi  media terhadap  kebijakan  UU  No  2  Tahun  2018 tentang MD3. Kualitatif dipilih karena sering disebut dengan metode penelitian naturalistik,  penelitian  dilakukan  pada kondisi  yang  alamiah,  dan  instrumen  dalam penelitian  ini  adalah  orang  atau human instrument .  Untuk  dapat  menjadi  instrument maka peneliti harus memiliki bekal teori dan
wawasan  yang  luas  sehingga  mempunyai kemampuan  untuk  bertanya,  menganalisis, memotret  dan  mengkonstruksi  situasi  sosial yang  diteliti  menjadi  jelas  dan  bermakna (Nurdin & Hartati, 2019).
Teknik pengumpulan data yang
digunakan  adalah  wawancara  mendalam dengan  Biro  Pemberitaan  DPR,  yang bertugas  sebagai  MRO  DPR,  yakni  Kepala Biro  Pemberitaan,  Kepala  Bagian  Humas beserta  staf,  Kepala  Bagian  Media  Cetak, Analisis dan Media Sosial.
Peneliti juga mewawancarai Ketua Press Room (Organisasi  Wartawan  Parlemen) sebagai  bagian  dari  konfirmasi  dalam  upaya penanganan  krisis  dalam  aktivitas  relasi media di DPR. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan durasi satu hingga dua jam dan meliputi lebih dari dua puluh pertanyaan seputar  upaya  penanganan  krisis  kontroversi UU  MD3  pada  Februari  s.d  April  2019. Penelitian ini menggunakan teknik triangluasi data untuk keabsahan  data, yakni dengan  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di luar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan atau  sebagai  perbandingan  terhadap  data yang telah diperoleh dari responden. (Lexy J. Moleong, 2006). Sehingga, beberapa dokumen  pendukung  seperti  risalah  UU MD3,  hasil  pemberitaan  media  massa, verifikasi kedua belah pihak (Biro Pemberitaan  dan  Organisasi  Wartawan Parlemen) serta dokumentasi Biro Pemberitaan juga digunakan dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai  upaya  penanganan  krisis  lahirnya kebijakan  UU  MD3,  terlebih  dahulu  perlu dipahami  bagaimana  krisis  ini  muncul. Dalam perjalanannya, revisi UU No 2 Tahun 2018  tentang  MD3  mengalami  banyak dinamika  politik,  baik  di  tubuh  internal maupun  eksternal  DPR.  Tercatat  selama
periode  peralihan  Anggota  DPR  RI  2014  ke 2019 telah mengalami tiga kali revisi. Dalam ketiga  kali  revisi  tersebut,  legislatif  berdalih revisi  UU  MD3  sebagai  upaya  memperbaiki kinerja  legislatif  (Rakhmat  Nur  Hakim, 2018).
Namun  dari  revisi  tersebut,  justru banyak dinilai media dan masyarakat sebagai kepentingan pragmatis belaka (Yoga
Sukmana,  2018).  Hal  itu  dilatarbelakangi dari  upaya  revisi  dari  tahun  ke  tahun  yang hanya  menampung  kepentingan  Parpol (Partai  Politik)  atau  Fraksi  DPR  belaka (Rakhmat Nur Hakim, 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan dokumentasi risalahnya, awal mula revisi UU MD3  terjadi  pada  saat  sehari  menjelang
Pemilihan  Presiden  2014  atau  pada  masa berakhirnya  DPR  RI  2009-2014  di  era pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang  Yudhoyono).  Pada  saat  itu  Pileg (Pemilihan Legislatif) 2014 telah mengeluarkan  PDI-P  (Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai pemenangnya.
Kemenangan  PDI-P  sekaligus  juga  menjadi cikal  bakal  terbentuknya  dua  koaliasi  partai besar,  yakni  KIH  (Koalisi  Indonesia  Hebat) dan  KMP  (Koalisi  Merah  Putih)  (Rakhmat Nur Hakim, 2018).
KIH  pada  saat  itu  terdiri  dari  PDI-P, PKB  (Partai  Kebangkitan  Bangsa),  Partai Nasdem  (Nasional  Demokrasi),  Partai Hanura,  dan  PKPI  (Partai  Keadilan  dan Persatuan Indonesia). Meski mendapat suara terbesar secara nasional namun pada saat itu, KIH menjadi koalisi yang minoritas di kursi DPR,  sehingga  PDI-P  selaku  pemenang pemilu  legislatif  2014,  tidak  mendapat  kursi pimpinan  DPR  lantaran  kelompok  oposisi berhasil mengubah aturan pemilihan pimpinan  DPR  dari  sistem  proporsional menjadi sistem paket. (Rakhmat Nur Hakim,
2018)
Ramdony,  Ketua Press  Room DPR mengatakan,  ketika  itu  alasan  anggota  DPR
mengubah  sistem  pemilihan  pimpinan  DPR karena kedudukan yang sama ketika anggota dewan  telah  sama-sama  duduk  di  DPR. Tidak  adalagi  suara  partai  manapun  yang lebih besar atau lebih kecil. Keputusan inilah yang  kemudian  diambil  dalam  UU  MD3 pertama  di  era  pimpinan  Marzuki  Alie sebagai Ketua DPR kala itu (wawancara pada 12 April 2019)
Selain  mengubah  sistem  penetapan pimpinan DPR, revisi UU MD3 pada saat itu juga  mengubah  Pasal  245,  yaitu  perubahan pemeriksaan  anggota  DPR  yang  terlibat tindak  pidana  dari  melalui  Presiden  menjadi MKD  (DPR  RI,  2018b).  Seperti  yang diketahui,  mayoritas  anggota  MKD  itu adalah  anggota  DPR  sendiri,  ini  juga  yang sempat  mendapat  penolakan  publik  dan media,  lantaran  DPR  dikhawatirkan  akan kebal  hukum  apabila  melanggar  kode  etik atau  tindak  pidana  seperti  korupsi  (Reform, 2014).  Pasal  itu  kemudian  digugat  ke  MK oleh  Supriyadi  W  Eddyono  (Direktur  ICJR ( Institute  for  Criminal  Justice  Reform )  pada 6  Agustus  2014,  karena  alasan  bertentangan dengan  prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat (3)  UUD  1945  dan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD 1945 (Reform, 2014).
Gugatan  tersebut  kemudian  dikabulkan oleh  MK  pada  22  September  2015  karena menurut  MK,  MKD  adalah  dari  dan  oleh anggota  dewan  itu  sendiri.  Selain  itu,  MK menyebutkan  putusan  ini  sebagai  bentuk fungsi  dan  upaya  membenarkan  mekanisme chek  and  balance antara  pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif (Presiden). Maka  dengan  dikabulkannya  guguatan tersebut, Pasal 245 dikembalikan lagi kepada fungsi izin Presiden (Kompas.com, 2015).
Lalu  pada  revisi  kedua,  yakni  saat hubungan  antara  KIH  dengan  KMP  mulai membaik,  ini  ditandai  dengan  pindahnya sejumlah  partai  dari  KMP  ke  KIH,  seperti Golkar, PPP (Partai Persatuan
Pembangunan),  dan  PAN  (Partai  Amanat Nasional)  (yang  sempat  bergabung  dengan KIH namun pada Agustus 2018 kembali lagi ke  KMP).  Pada  revisi  ini  ditandai  dengan pengakomodasian  KIH  ke  dalam  unsur pimpinan  Alat  Kelengkapan  Dewan  (AKD) dalam  beberapa  sejumlah  komisi  dan  badan. Bila  dulunya  pimpinan  komisi  dan  badan  di DPR  hanya  diisi  oleh  perwakilan  KMP, dengan  adanya  revisi  UU  17  Tahun  2014 tentang  MD3,  maka  pada  Desember  2014 perwakilan  KIH  mulai  mengisi  jabatan tersebut.  Revisi  tersebut  menambah  satu kursi  pimpinan  AKD  sehingga  perwakilan KIH  bisa  masuk  ke  dalamnya.  Pada  revisi kali  ini,  banyak  media  menganggap  itu sebagai  akhir  konflik  dari  KIH  dan  KMP  di parlemen. (Kompas, 2018)
Lalu  pada  revisi  terakhir,  yang  menjadi cikal  bakal  lahirnya  UU  No  2  Tahun  2018 ialah,  terkait  penambahan  kursi  pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan  MKD  (Rakhmat  Nur  Hakim, 2018).  Perubahan  signifikan  penambahan pimpinan  itu  dilakukan  DPR  saat  masa periode  jabatannya  tinggal  1,5  tahun  lagi. PDIP  dan  partai  lainnya  tetap  bersikeras memperjuangkan  jabatan  tersebut.  Namun ada  dua  partai  yang  memilih walk  out dari proses  pembentukan  revisi  UU  MD3,  yakni PPP  dan  Nasdem karena  alasan  politis  dan kepentingan  keduanya  belaka.  (DPR  RI, 2018a).
Revisi  UU  MD3  ini  sebetulnya berangkat  dari  semangat  penambahan  kursi pimpinan  legislatif,  namun  sayangnya banyak  anggota  DPR  yang  tidak detail memperhatikan pasal-per-pasal yang nantinya  akan  dihadirkan  ke  publik. Sehingga,  di  kemudian  hari  revisi  ini menimbulkan  krisis  ketidakpercayaan  media dan  masyarakat  terhadap  DPR.  Banyak publik  menilai  DPR  semena-mena  melalui lahirnya  revisi  UU  MD3  tersebut,  dan menimbulkan  kecaman  keras  serta  gugatan
ke  MK.  Sementara  klaim  DPR  sendiri menganggap,  sedari  awal  pasal-pasal  yang diributkan  masyarakat  itu  sebenarnya merupakan  pasal  lama  yang  sedikit dikembangkan, sehingga masyarakat sebetulnya  tidak  perlu  meributkannya  secara berlebihan. (DPR RI, 2018a)

## Upaya Penanganan Krisis Kontroversi UU
MD3 Masifnya
pemberitaan mengenai beberapa  pasal  yang  lahir  pada  revisi  UU MD3  kali  ini  seolah  menggiring  pada grand tema bahwa penerapan UU MD3
menandakan  “DPR  Maha  Kuasa”,  “DPR Super Power”, “DPR semakin sakti” dan lain sebagainya  lihat  (Najwa  Shihab,  2018). Menanggapi  hal  tersebut,  beragam  cara dilakukan  oleh  MRO  DPR  yang  berada  di bawah  naungan  Biro  Pemberitaan,  dalam rangka  mengembalikan  citra  DPR.  Seperti press conference, media visit ke kantor PWI (Persatuan  Wartawan  Indonesia),  dan mengadakan  lomba  kritik  DPR,  serta klarifikasi  secara  deras  melalui  pemberitaan di media internalnya.
a. Press conference
Menurut  hasil  wawancara  dengan pimpinan dan beberapa staf Biro
Pemberitaan,  ada  banyak  sekali press conference yang  telah  dilakukan  oleh  DPR dalam  rangka  upaya  peredaman  krisis lembaganya,  namun  hanya  beberapa  yang mampu  terdokumentasi  dengan  baik,  seperti pada  acara press  conference bersama  Najwa Shihab  di Media  Center DPR  pada  15 Februari  2018  dengan  tema  “DPR Super Power ”.  Acara  tersebut  menghadirkan beberapa narasumber, yakni Supratman Andi Atgas (Ketua Panitia Kerja UU MD3), Asrul Sani  (Fraksi  PPP/Anggota  baleg),  Fitri Susanti  (Peneliti  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan),  dan  Najwa  Sihab  sebagai moderator acara (Najwa Shihab, 2018)
Press  conference ini  menjelaskan  alasan setiap  pasal  kontroversi  yang  lahir, bagaimana  proses  perjalanan  revisi  UU MD3,  hingga  menimbulkan  tafsir  berbeda dengan  masyarakat.  Nampak  dalam  diskusi tersebut  Supratman  mempunyai  pandangan yang  berbeda  dengan  Asrul  Sani,  sebab selama proses pembentukan revisi UU MD3 keduanya  berlatar  belakang  partai  yang berbeda. Asrul Sani merupakan anggota dari fraksi PPP, sementara Supratman merupakan ketua  Panja  UU  MD3  (lihat  Sejarah Pembentukan  UU  MD3  dan  Risalah  UU MD3 (DPR RI, 2018a).
Namun, mereka tetap terlihat sebagai anggota  DPR  yang  menjaga  marwah lembaganya  meski  dengan  caranya  masing- masing.  (Najwa  Shihab,  2018).  Seperti misalnya  penjelasan  mengenai  Pasal  73 revisi  tentang  Pemanggilan  Paksa  setiap orang  melalui  aparat  kepolisian  dan  dapat disandera  30  hari.  Dalam  menjelaskan  latar belakang  alasan  itu  hadir,  ada  perdebatan antara  Asrul  Sani  dan  Supratman.  Menurut Supratman,  pasal  ini  sebetulnya  sudah  ada dalam  UU  sebelumnya,  tujuannya  untuk pejabat  daerah  yang  sering  mangkir  apabila dipanggil  DPR,  kata  “pejabat”  kemudian diubah  menjadi  kata  “semua  orang”  karena merupakan usulan dari perwakilan pemerintah  yang  turut  hadir  rapat,  yakni Kemenkumham  diwakili  oleh  Menteri Yasonna  Laoly,  dan  Kemendagri  diwakili beberapa pejabat Eselon I (DPR RI, 2018a).
Sementara  itu  penjelasan  terkait  Pasal 122k terkait setiap orang yang merendahkan martabat  DPR  dapat  dipidana  (DPR  tidak tahan  kritik)  dijelaskan  secara  kompak  oleh Supratman dan Asrul Sani. Menurut mereka, pasal  ini  sebetulnya  perihal  tugas  MKD dalam  hal  mewakili  560  anggota  yang apabila  ada  yang  merendahkan  kehormatan dewan bisa diwakili MKD, jadi lebih kepada (job  descripstion) untuk  diurus,  pasal  ini diyakini  oleh  Supratman  sama  sekali  tidak
ada  maksud  ke  arah  pidana.  Hal  itu  diamini oleh  Asrul  Sani,  menurutnya  kalau  dilihat dari  sisi  psikologis  memang  pasal  tersebut menimbulkan  kekhawatiran,  tapi  dari  sisi yuridis  tidak,  memang  tidak  ada  penjelasan lebih rinci dalam UU MD3 yang baru, karena disebut cukup jelas. DPR mengakui memang pasal  tersebut  menjadi  koreksinya  kemudian agar  poin  penjelasan  pada  pasal  tersebut perlu dicantumkan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang negatif (Najwa Shihab, 2018).
Terakhir,  terkait  Pasal  245  Anggota dewan  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat dipanggil  atas  pertimbangan  MKD:  pada revisi  UU  MD3  sebelumnya,  pertimbangan oleh  MKD  pernah  digugat  oleh  masyarakat, namun  kali  ini  dimunculkan  kembali, sehingga  mencuat  rumor  bahwa  DPR  ini tidak  paham  hukum  karena  mengabaikan putusan  MK  sebelumnya  (Najwa  Shihab, 2018).
Beragam  rumor  itu  kemudian  dijelaskan oleh  Supratman  dan  Asrul  Sani,  menurut mereka,  DPR  tidak  melanggar  putusan  MK, revisi pasal tersebut tetap mencantumkan izin presiden  tapi  terlebih  dahulu  melalui pertimbangan  MKD.  Selain  itu,  Supratman mengatakan  pertimbangan  MKD  bukanlah sesuatu  yang  mutlak,  sehingga  masih  ada pertimbangan  Presiden.  Pasal  tersebut dicantumkan  mengingat  pergolakan  politik antara  Eksekutif  dan  Legislatif  yang  selama ini  tidak  berjalan  selaras,  ada  hal-hal  yang terkadang  berseberangan  dengan  kekuasaan Presiden,  dan  menurut  Supratman  itu  adalah faktanya  dalam  dinamika  politik  Indonesia (Najwa Shihab, 2018).
Alasan  itulah  yang  kemudian  tidak masuk  akal  Najwa  Shihab  sebagai  mediator dan  praktisi  media.  Menurut  Najwa, supratman  seolah  menaruh  pasal  ini  untuk melindungi  sebagian  anggota  dewan  yang berasal  dari  oposisi  Pemerintah,  bukan
sebagai  semangat  menjaga  marwah  DPR. (Najwa Shihab, 2018)
Dari  jawaban  kedua  narasumber  itu, terlihat  tidak  ada  jawaban  yang  memuaskan Najwa  dan  rekan-rekan  media  di  acara konferensi  pers  tersebut.  Pasal  itu  tetap dianggap  sebagai  pasal  yang  tiba-tiba membonceng  revisi  UU  MD3  dari  isu awalnya  perihal  penambahan  pimpinan (Najwa  Shihab,  2018).  Terlihat  juga  bahwa selama  proses  revisi  begitu  tertutup  dengan media  dan  publik,  banyak  awak  media  yang tidak  mendapatkan  jawaban  yang  dapat diterima  ‘nalar’  publik  dan  memuaskan. Akibatnya,  pemberitaan  di  media  tetap menyudutkan  DPR  sebagai  lembaga  yang semakin  otoriter.  (Hasil  Wawancara  dengan Ramdoni pada 12 April 2019)
Menurut  Ramdoni  DPR  dalam  hal  ini, Biro  Pemberitaan  dan  DPR  tidak  bisa memahami  dan  mengetahui  apa  yang dibutuhkan oleh media massa dan bagaimana media  massa  bekerja.  Seperti  memberikan kebutuhan  informasi  secara  cepat  dan memperhatikan  aspek  perincian  kebutuhan wartawan  yang  mengejar  kecepatan  dan menonjolkan garis besar kejadian, serta nilai berita. (Wawancara pada 12 April 2019)
Tentu  saja  kebutuhan  informasi  ini  juga bukan  sembarangan  informasi,  melainkan informasi  yang  dipandang  memenuhi  hasrat kegelisahan  publik  dalam  situasi  krisis,  dan bernilai  berita.  Menurut  Frauenrath  dan  Nur (2003:17)  dalam  buku  Iriantara,  (2011),  ada dua  hal  yang  bernilai  berita,  yakni  dampak dan  kecepatan.  Dampak  berkaitan  dengan pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  peristiwa yang  diberitakan,  yakni  berkaitan  dengan unsur kepentingan dan kedekatan.
Sementara  dari  sisi  pengaruh  yang ditimbulkan, informasi ini biasanya mengandung  unsur-unsur  drama,  emosi, konflik,  tokoh  penting  dan  mengejutkan. Dengan  mengetahui  nilai  berita  tersebut, maka  dalam  menjalankan  program/kegiatan
media  relations ,  seorang  MRO  semestinya hanya akan memberikan atau menyampaikan informasi  yang  bernilai  berita,  karena  itu MRO  organisasi  semestinya  memahami setiap  isu  dan  kebutuhan  wartawan,  sama halnya  dengan  menyediakan  media  kit  atau press  kit yang  merupakan  dasar  informasi yang  disusun  satu  organisasi  untuk kepentingan  media  massa. Media  kit ini berupa press release yang pendistribusiannya harus  mengutamakan  unsur  kelengkapan informasi  dan  kecepatan  (Iriantara,  2011). Hal  inilah  yang  tidak  dilakukan  oleh  Biro Pemberitaan selama press conference dengan Najwa  Shihab  berlangsung.  (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019)
b. Media Visit ke PWI
Selain  mengadakan press  conference , DPR  melalui  Ketua  DPR  yang  baru  yakni Bambang  Soesatyo  menyambangi  kantor PWI  (Persatuan  Wartawan  Indonesia) bersama  Firman  Soebagyo  (Wakil  Ketua Panja RUU MD3) dan Tim Biro Pemberitaan Parlemen  pada  20  Februari  2018.  Dalam pertemuan  itu,  pria  yang  akrab  disapa Bamsoet  itu  lebih  banyak  mendengarkan masukan  dari  PWI  terkait  pasal-pasal  UU MD3  yang  kontroversi  (Warta  Kota  Video, 2018).
Sebelum  acara media  visit berlangsung, Bamsoet memang banyak mengakui kekeliruan-kekeliruan  yang  dialami  oleh DPR  dalam  penyusunan  revisi  UU  MD3,  ia menjelaskan  mengapa  pasal  tersebut  lahir, dan  siap  menerima  segala  masukan  serta kritik  dari  teman-teman  media.  Bahkan Bamsoet  dalam  acara  tersebut  juga menanyakan  Firman  Soebagyo  perihal keterlibatan wartawan dalam proses pembentukan  revisi  UU  MD3.  Dalam pertemuan  tersebut,  Firman  mengaku, memang secara lembaga, media tidak pernah dilibatkan  dalam  proses  pembentukan, namun  selama  proses  berlangsung  media
turut  meliputi  proses  sidang  RUU  MD3  itu (Warta Kota Video, 2018). Namun tetap saja, pertemuan  terarah  seperti press  conference atau  diseminasi  juga  sangat  dibutuhkan  oleh wartawan parlemen sebagai upaya komunikasi  dua  arah  dengan  media (wawancara dengan Ramdony, pada 12 April 2019)
Meski  mengakui  kesalahannya  di  depan PWI,  pertemuan  DPR  dengan  PWI  juga banyak  diliput  oleh  media  dan  mendapatkan sambutan  positif  atas  keterbukaan  DPR terhadap  kritik  DPR  (Warta  Kota  Video, 2018). Acara ini juga sempat terdokumentasi dalam  beberapa  pemberitaan  media  internal DPR,  seperti website dan  juga  Majalah Parlemen.
Beragam  cara  selain  konfrensi  pers secara  berulang,  pendekatan  dengan  media secara  langsung  dengan  melakukan  media visit  merupakan  salah  satu  rencana  strategis untuk  mengurangi  spekulasi  saat  krisis. Regester & Larkin, 2008 mengatakan, media massa  adalah  prioritas  dalam  komunikasi krisis,  karenanya  pendekatan  dengan  media massa  harus  dilakukan  secepat  mungin  dan sejak  awal  diusahakan  komunikasi  krisis dapat memberikan tiga informasi dasar, yaitu (1)  Menjelaskan  apa  yang  terjadi  (termasuk siapa yang bertanggungjawab, apa penyebabnya)  (2)  Menjelaskan  apa  yang sudah  dilakukan  (inilah  yang  kami  telah lakukan  untuk  mengatasi  masalah  dan dampaknya),  dan  (3)  Mengakui  apa  yang dirasakan  publik  tentang  peristiwa  yang terjadi  (menyatakan  prihatin,  kesedihan, mohon  maaf  terlepas  benar  atau  salah) (Rachmat  Kriyanto,  2015).  Ketiga  hal  ini telah  dilakukan  oleh  DPR  melalui  media visitnya ke PWI.

## c. Lomba Kritik DPR
Selain  mengunjungi  PWI,  DPR  juga membuka  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  mengkritik  DPR  dalam  Lomba  Kritik
DPR.  Upaya  ini  diakui  oleh  Yoi  Tahapary, Kepala  Biro  Pemberitaan  DPR  sebagai meyakinkan  masyarakat,  bahwa  DPR bukanlah  lembaga  yang  anti  kritik. (wawancara pada 20 Februari 2019)
Acara  lomba  kritik  DPR  ini  berlangsung pada April hingga Agustus 2018. Lomba ini meliputi lomba kritik melalui meme (gambar atau  karikatur),  melalui  essay,  dan  melalui stand  up  comedy yang  berhadiah  hingga puluhan juta rupiah. Menurut Yoi, lomba ini merupakan  inisiatif  langsung  dari  Bamsoet sebagai  pimpinan  DPR  yang  baru  kala  itu, dan  mendapatkan  antusiasme  yang  tinggi dari  masyarakat  (hasil  wawancara  Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019)
Banyak  hal  yang  menjadi  kritikan masyarakat  dalam  lomba  kritik  DPR  itu, mulai  dari  DPR  tukang  tidur,  DPR  tukang ngibul, DPR  koruptor,  dan  masih  banyak lagi.  Secara  garis  besar,  anggota  DPR menerima semua kritik dan masukan itu, dan itu  yang  membuat  citra  DPR  naik  lagi setelahnya  (hasil  wawancara  dengan  Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019)
Upaya  ini  yang  dalam  kategorisasi manajemen krisis, juga
disebut penyelenggaraan spesial  event .  Cara  ini cukup  ampuh  dalam  upaya  DPR  meredam krisis  yang  terjadi  sekaligus  mengembalikan citra  DPR.  Menurut  Firsan  Nova  (2014), dalam  situasi  krisis,  MRO  suatu  lembaga harus  mempunyai  kerja-kerja  kreatif  dalam upaya meredam krisis. Kerja-kerja kreatif itu bisa  melalui  media  massa,  rapat  dengar pendapat,  kampanye,  testimoni,  lomba,  dan seminar (Firsan Nova, 2014).

## d. Klarifikasi di Media Internal
Sebagai  upaya  penanganan  krisis komunikasi  kebijakan  UU  MD3,  DPR melalui  Biro  Pemberitaan  juga  melakukan beragam  pemberitaan  bercitra  positif  dalam beberapa  media  internalnya.  Menurut  M. Djazuli (Kepala Bagian Media Cetak, Sosial,
dan  Analisis  Biro  pemberitaan),  upaya  yang telah  dilakukan  itu  diharapkan  menjadi sumber  referensi  pemberitaan  pada  media mainstream seperti  medianya  Ramdony  dan rekan  organisasi  wartawan pressroom DPR lainnya (wawancara pada 21 Februari 2019)
Klarifikasi  itu  deras  disiarkan  melalui Website DPR,  TV  Parlemen,  Majalah Parlemen (bulanan), dan Buletin Parlementaria (mingguan). Namun sayangnya, menurut Ramdony, ia dan teman- temannya  mengaku  jarang  sekali  mengakses media  internal  DPR.  Seperti  misalnya, keterbukaan  mengenai  proses  revisi  UU MD3  melalui  siaran  TV  Parlemen.  Justru menurut
Ramdony, cara tersebut memposisikan  komunikasi  satu  arah  dengan media, sedangkan yang dibutuhkan wartawan adalah  komunikasi  dua  arah  seperti press conference , diskusi, atau diseminasi mengenai  keseluruhan  dari  hasil  proses pembentukan  UU  MD3.  Hal  ini  yang  tidak terjadi di DPR, sehingga media menganggap DPR  sangat  pasif  pada  media  dilihat  dari proses perjalanan revisi UU MD3 yang sudah janggal  sejak  awal,  terkesan  ditutup-tutupi, terburu-buru,  dan  berbagai  spekulasi  yang ada  (hasil  wawancara  Ramdony  pada  12 April 2019)
Kondisi  krisis  itu  diperparah,  manakala sistem  relasi  media  di  DPR  yang  tidak  satu pintu.  Menurut  Ramdony  semua  anggota DPR  yang  berjumlah  560  orang  itu mengambil  peran  Biro  Pemberitaan  sebagai MRO  DPR.  Semua  anggota  DPR  bebas berbicara apa saja di depan media kapanpun, dan  dimanapun,  akibatnya  kerja  Biro Pemberitaan  hanya  berupa  kerja-kerja administrative. Wartawan dibiarkan
memainkan  isu  yang  ada  di  DPR  karena begitu  bebasnya  menghubungi  anggota  DPR dari fraksi manapun tanpa adanya gatekeeper dari  Biro  Pemberitaan  (hasil  wawancara Ramdony pada 12 April 2019).

## Analisis Strategi Penanganan Krisis
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  peneliti mencoba  menelaah  dari  konsep  10  upaya strategis  MRO  dalam  penanganan  krisis, yakni:
1. Punya Tim Komunikasi
Dalam  krisis  komunikasi  kebijakan  UU MD3, baik itu Biro Pemberitaan maupun DPR  sendiri  tidak  membentuk  sebuah tim  komunikasi  yang  mengatur  secara spesifik bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan media. Dari hasil wawancara  dengan  beberapa  staf  Biro Pemberitaan, tidak ada tim khusus dalam menghadapi beberapa persoalan kontroversi  UU  MD3  tersebut.  Krisis dibiarkan  begitu  saja,  sampai  akhirnya krisis  banyak  ditangani  langsung  oleh pimpinan DPR, yakni Bambang Soesatyo,  seperti  kunjungan  ke  PWI
( media visit) dan juga pengadaan special event (lomba  kritik  DPR).  Semua berjalan masing-masing melakukan tugas  verifikasi  secara  bebas  dan  tidak terarah  (wawancara  Djazuli  pada  21
Februari 2019)
2. Kontak Media Massa
Idealnya begitu awal krisis, MRO segera kontak  media  massa  untuk  memberikan informasi  awal  menjawab  pertanyaan dasar  seputar  menjelaskan  apa  yang terjadi (termasuk siapa yang bertanggungjawab,  apa  penyebabnya), menjelaskan  apa  yang  sudah  dilakukan,
menyatakan  permohonan  maaf  terlepas benar  atau  salah)  (Rachmat  Kriyanto,
2015).  Namun  dari  hasil  penelitian, selama  krisis  dibiarkan  begitu  saja  oleh DPR sampai akhirnya beragam informasi bertebaran tidak menentu baik dari wartawan maupun anggota DPR itu sendiri.  (hasil  wawancara  dengan
Ramdony pada 21 Februari 2019)
3. Mengumpulkan Fakta-fakta
Dalam  krisis,  penting  kiranya  MRO mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik.  Sementara  yang  terjadi  dalam hasil  penelitian  adalah  fakta-fakta  tidak beraturan dan tidak dikoordinir oleh Biro Pemberitaan sebagai gatekeeper informasi. Selain itu, dalam mengumpulkan fakta-fakta Biro Pemberitaan  malah  terkadang  mengekor teman-teman  media  atau  bersamaan dengan  media  lain  (tidak  memahami atau  mendalami  isu)  (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019).
4. Konferensi Pers Berkala
Dalam  strategi  konferensi  pers  secara berkala  sudah  dilakukan  oleh  Biro Pemberitaan dan DPR, namun sayangnya  yang  terdokumentasi  hanya press  conference dengan  Najwa  Shihab. DPR tidak mendokumentasikannya dengan baik (wawancara dengan Djazuli pada  21  Februari  2019),  sehingga keberkalannya  tidak  dapat  diverifikasi secara  akurat.  Namun  dari  hasil wawancara dengan Ramdony menyebutkan,  konferensi  pers  yang berlangsung  juga  tidak  bisa  menjawab pertanyaan wartawan secara logis karena narasumber selalu berbicara dengan sifat defensive (tidak  mengakui  kesalahan). (Wawancara  dengan  Ramdony  pada  12 April 2019).
5. Tidak Menutup Informasi
Pada  pengesahan  revisi  UU  MD3, informasi  ini  tidak  diberikan  kepada wartawan secara utuh, sehingga wartawan  banyak  mendapat  akses  dari jalur-jalur yang tidak resmi (proses lobi) (Wawancara  dengan  Ramdony  pada  12 April 2019).
6. Hati-Hati Menyampaikan Informasi Pada  kasus  UU  MD3  DPR  memang mencoba meyakinkan masyarakat bahwa krisis  UU  MD3  ini  tidak  seburuk  yang
terlihat.  Namun  sayangnya  lembaga tersebut juga mengisyarakatkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan  krisis  (Serenady,  2019). Banyak  pernyataan  dari  DPR  yang keluar secara tidak beraturan, jelas sekali
DPR  berupaya  ingin  menghindarkan pihaknya  dari  keterkaitan  krisis  dan tidak  memahami  kebutuhan  informasi media.  Beberapa  respon  lain  seperti Ketua  DPR  yang  mengatakan  pihak yang  menuding  bahwa  DPR  antikritik merupakan sikap yang berlebihan. Selain itu  dalam  konferensi  pers  bersama Najwa  Shihab,  sikap  Supratman  Andi Atgas  yang  menyalahkan  Menkumham sebagai  pihak  pengusul  tambahan  pasal UU  MD3  menunjukkan  bahwa  DPR lebih fokus pada siapa yang menyebabkan  krisis  tanpa  memedulikan dampaknya  bagi  masyarakat  apalagi bersikap  hati-hati  dalam  menyampaikan informasi (Najwa Shihab, 2018).
7. Komunikasi Reputasi Komunikasi  reputasi  yang  dilakukan DPR  kebanyakan  berupa  reputasi Partainya masing-masing bukan reputasi organisasi  secara  menyeluruh,  seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani dari PPP saat  mengadakan press  conference ,  ia menjelaskan sikap PPP dalam revisi UU MD3  yang  berusaha  untuk  menentang pengesahan  UU  MD3  dengan  dalih sebagai  pasal  yang  berlebihan  (Najwa Shihab,  2018),  dalam  kesempatan  yang berbeda, Asrul Sani memang menyatakan  keputusannya walk  out bukan karena kursi parlemen, melainkan corrective action terkait kedzoliman PDI Perjuangan  sebagai  partai  pemenang pemilu (Medcom.id, 2018). Namun tetap saja,  hal  itu  tetap  dipandang  sebagai keputusan politis oleh media (wawancara  dengan  Ramdony  pada  12 April 2019) 8. Satu Suara DPR  tidak  memiliki  sistem “one  gate communication” melalui  sebuah media center dengan  satu  orang  juru  bicara. Juru  bicara  tidak  harus  pimpinan organisasi,  biasanya  praktisi  MRO (Firsan  Nova,  2009).  Tetapi,  pimpinan organisasi/lembaga  harus  menyediakan waktu  untuk  mengunjungi media  center dan  melakukan  wawancara  media didampingi  Biro  Pemberitaan,  hal  ini yang  tidak  dilakukan  oleh  Biro Pemberitaan (Wawancara dengan
Ramdony  pada  12  April  2019).  Padahal hal itu penting bagi DPR saat atau tidak sedang  krisis,  karena  berkaitan  dengan kebutuhan  media  dalam  memperoleh sumber  berita  yang  kredibel  (Firsan Nova, 2009).
9. Komunikasi Empati Menurut  Ramdony,  hal  pertama  yang dilakukan  oleh  Biro  Pemberitaan  dan DPR  dalam  penyampaian  informasi bukanlah  menyampaikan  empati  berupa maaf misalnya, tapi upaya mempertahank  diri  dari  seluruh  anggota DPR  bahwa  pasal-pasal  kontroversi  ini sebetulnya hanya kekhawatiran masyarakat saja, mereka tidak mengakui keluputannya  dalam  mengawal  ketiga pasal tersebut. Sehingga penyampaiannya bukan lagi dikategorikan  dengan  kehati-hatian, melainkan  reaktif  dalam  melakukan pembenaran. (Wawancara dengan Ramdony pada 12 April 2019). Namun  dalam  media  visit  yang dilakukan  oleh  Bambang  Soesatyo  dan Firman  Soebagyo  ke  PWI,  permintaan maaf  yang  dilontarkan  DPR  bisa dikatakan  ada  upaya  sedikit  dari  DPR dalam  membentuk  komunikasi  empati terhadap  masyarakat.  Mereka  mengakui kesalahan pihaknya yang menyelenggarakan  proses  revisi  UU
MD3 pada ruang yang tak bisa disentuh publik, terutama masyarakat pers, walau sejatinya permintaan maaf dalam kondisi krisis bisa ditujukan untuk menumpulkan  perasaan  marah  (W. Timothy Coombs, 2005) 10. Banyak Saluran Komunikasi
Dalam ranah pengelolaan krisis, cara ini memang efektif sekali, kaitannya dengan menggunakan  multi  saluran  komunikasi dengan media. Membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak
merupakan  salah  satu  cara  yang  ampuh dalam  penanganan  krisis  (Firsan  Nova,
2009).  Penyediaan  informasi  melalui banyak  saluran  informasi  internal maupun  eksternal  sebenarnya  berfungsi sebagai “mengontrol lingkungan” merupakan  domain  atau  area  MRO, bukan hanya pada saat krisis, tetapi juga pada  saat  normal  (Rachmat  Kriyanto,
2015).
Secara  praktik,  DPR  sudah  membuka peluang  saluran  komunikasi  di  media internalnya,  namun  kekuatan  sumber daya  dan  aksesbilitasnya  tidak  sampai
pada  apa  yang  menjadi  misinya. Wartawan pressroom DPR hampir tidak pernah  mengakses  atau  menjadikan media  internal  DPR  sebagai  bahan rujukannya.  Sedangkan  upaya  saluran komunikasi  lain  berupa  koordinasi media eksternal melalui press conference atau media  gathering juga tidak  optimal.  Namun  saluran  seperti media visit dan lomba kritik DPR cukup memberikan  pengaruh  yang  baik  meski pemberitaan  negatif  dengan  DPR  tetap berjalan  (Wawancara  dengan  Yoi Tahapary pada 20 Februari 2019), sebab publik  seolah  sudah  tidak  percaya  lagi terhadap pemerintah maupun parlemennya (Puspitasari, 2016) Secara keseluruhan konseptual,
penanganan  krisis  komunikasi  kebijakan revisi  UU  MD3  tidak  dilakukan  dengan optimal  oleh  Biro  Pemberitaan  dan  DPR, sehingga  krisis  itu  tetap  berkembang  dan berhenti  sejalan  dengan  dikabulkannya keinginan  publik  (dihapusnya  pasal-pasal bermasalah melalui MK). Berikut rangkumannya: Tabel 1.1 Upaya Penanganan Krisis Menurut 10 Strategi Krisi Rachmat Kriyanto Indikator Dilakukan Tidak Dilakukan Keterangan 1. Punya Tim Komunikasi v Tidak  dibentuk  tim  khusus,  semua  berperan menjalankan tugasnya masing-masing 2. Kontak Media Massa v Diabaikan,  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan media 3. Mengumpulkan  Fakta- fakta v Fakta-fakta  dibiarkan  liar  tanpa  dikoordinir  atau adanya gatekeeper 4. Konferensi Pers Berkala v Konferensi  pers  tidak  efektif,  narasumber dihadirkan tidak memuaskan jawaban media 5. Tidak Menutup Informasi v DPR tertutup, media mendapatkan informasi dari jalur-jalur tidak resmi (proses lobi) 6. Hati-Hati Menyampaikan Informasi v Banyak  anggota  DPR  berbicara  secara  bebas  di depan media 7. Komunikasi reputasi v Komunikasi  reputasi  dilakukan  untuk  menjaga reputasi partai, bukan lembaga

## Sumber: Hasil Penelitian

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan terlihat  bahwa  upaya  penanganan  krisis  UU MD3  yang  dilakukan  oleh  DPR  dan  Biro Pemberitaan  masih  belum  optimal.  Dari kesepuluh konsep penanganan krisis komunikasi,  hanya  tiga  yang  diterapkan, yakni  konferensi  pers  berkala,  komunikasi empati  dan  membuka  banyak  saluran komunikasi. Namun sayangnya ketiga hal itu juga  belum  sampai  menyentuh  upaya meredam  krisis.  Secara  konseptual  belum sampai pada upaya ‘mengontrol lingkungan’ dan ‘membangun relasi’ dengan media yang baik, karena langkah pertama yang dilakukan adalah  upaya “defense” menyatakan  diri tidak  adanya  kondisi  krisis  yang  perlu ditanggapi serius, DPR bahkan menyalahkan orang  lain  (Kemenkumham)  dalam  kondisi krisis  yang  terjadi.  Padahal  dalam  upaya penanganan  krisis,  komunikasi  empati  yang sungguh-sungguh  diperlukan  di  dalamnya sebagai  upaya  menjaga  citra  lembaga (Rachmat Kriyanto, 2015).
Selain  itu,  fungsi  MRO  pada  Biro Pemberitaan  hanya  berpacu  pada  kerja-kerja administratif, banyak pihak yang mengambil alih tugasnya karena terciptanya satu saluran yang  illegal  (tidak  resmi).  Akibatnya  saat situasi  krisis  tidak  bisa  ditangani  bersama dari Biro Pemberitaan dan DPR secara tepat dan  linier.  Kebanyakan  upaya  yang dilakukan  DPR  adalah  membuka  saluran akses  ke  media  internal  DPR.  Namun sayangnya  itu  tidak  mendapatkan  sambutan baik  oleh  rekan-rekan  media.  Wartawan
Parlemen lebih banyak memperoleh informasi  langsung  dari  anggota  atau pimpinan  DPR  langsung,  bukan  dari  Biro Pemberitaan  melalui  media  internal  yang dibuatnya. Sehingga krisis terus berkembang sejalan dengan dikabulkannya gugatan publik ke MK. Akibatnya citra DPR terus negatif di mata  publik  karena  penanganan  krisis  yang tidak tepat.
Dalam penanganan krisis, DPR
sebaiknya  perlu  membenahi  terlebih  dahulu sistem  satu  pintu  informasi  di  lembaganya. Hal  ini  sangat  penting  untuk  membendung arus  informasi  dari  560  anggota  DPR  yang berhak bicara apa saja dan kapan saja dengan media.  Peran  relasi  tetap  harus  dikoordinir oleh Biro Pemberitaan sebagai posisi jabatan jangka  panjang  ketimbang  anggota  DPR yang silih berganti dalam lima tahunan (lihat Pasal  232  dalam  Peraturan  Sekretaris Jenderal  DPR  RI  No  6  Tahun  2015  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretaris Jenderal  dan  Badan  Keahlian  DPR  RI). Setelah  sistem  dibenahi,  koordinasi  antara anggota DPR dengan Biro Pemberitaan juga mesti lebih dipupuk kembali terutama dalam kondisi  krisis,  perlu  sikap  yang  cepat, tanggap,  dan  memenuhi  segala  informasi yang  dibutuhkan  oleh  media,  sesuai  dengan 10  konsep  penanganan  krisis.  Yakni  punya tim  komunikasi,  kontak  media  massa, mengumpulkan  fakta-fakta,  konferensi  pers berkala,  tidak  menutup  informasi,  hati-hati menyampaikan informasi, menerapkan komunikasi  reputasi  dan  empati,  satu  suara, serta  banyak  membuka  saluran  komunikasi
8. Satu Suara
v Tidak  ada  sistem “one  gate  communication” semua bebas berbicara 9. Komunikasi Empati v DPR  mengakui  tidak  melibatkan  wartawan dalam proses pembentukan revisi UU MD3 10. Banyak Saluran Komunikasi v DPR  melakukan  banyak  saluran  komunikasi internal, special  event (lomba  kritik  DPR),  dan media  visit  ke  PWI  meski  hasilnya  tidak signifikan meredam krisis

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  peneliti  haturkan kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses  penelitian  ini,  kepada  narasumber,
yakni Yoi Tahapary (Kepala Biro Pemberitaan  DPR),  M.  Djazuli  (Kepala Bagian  Media  Cetak,  Online,  Sosial,  dan Analisis),  dan  Ramdony  (Ketua  Organisasi
Wartawan  Parlemen/ Pressroom )  yang  telah bersedia menyempatkan waktu untuk wawancara,  serta  semua  pihak  yang  tidak bisa disebutkan satu persatu yang mendukung penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Carlina, G., & Paramita, S. (2017). PR Crisis Melalui Media Sosial. Jurnal Komunikasi , 9 (1), 81. https://doi.org/10.24912/jk.v9i1.211 Cheng,  Y.  (2018).  How  Social  Media  Is Changing Crisis Communication Strategies:  Evidence  from  the  Updated Literature. Journal of Contingencies and
Crisis  Management , 26 (1),  58–68. https://doi.org/10.1111/1468-
5973.12130
DPR  RI.  (2018a). Risalah  UU  No  2  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Kedua  UU MD3 . Panja  UU  MD3  DPR  RI (Vol. 549).
DPR  RI.  UU  No.  2  Tahun  2018  tentang MD3, Pub. L. No. UU No 2, 39 (2018). 2018. Retrieved from http://setkab.go.id/wp- content/uploads/2018/03/UU-Nomor-2- Tahun-2018.pdf Fajar, A. (2011). Sistem Kendali dan Strategi Penanganan  (Manajemen)  Krisis  Dalam Kajian Public Relations. Jurnal ASPIKOM , 1 (3), 279. https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.2 5 Febriyansyah,  A.  R.,  Christin,  M.,  &  Imran, A. I. (2017). Strategi Media Relations Pt. Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Menanggapi  Krisis. Jurnal  Kajian Komunikasi , 4 (2), 229–242. https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.10 Firsan Nova. (2009). Crisis Public Relations, Bagaimana  PR  Menangani  Krisis Perusahaan . Jakarta: Grasindo.
Firsan  Nova.  (2014). PR  War  Pertarungan Mengalahkan Krisis, Menaklukan Media,  dan  Memenangi  Simpati  Publik . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Graham,  M.  W.,  Avery,  E.  J.,  &  Park,  S. (2015). The role of social media in local government crisis communications.
Public  Relations  Review , 41 (3),  386– 394.
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02. 001 Iriantara,  Y.  (2011). Media  Relations: Konsep,  Pendekatan,  dan  Praktik (3rd ed.).  Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Kompas.com.  (2015).  MK:  Pemeriksaan Anggota  Parlemen  Harus  Melalui Persetujuan  Presiden.  Retrieved  January 9, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2015/0 9/23/06453891/MK.Pemeriksaan.Anggo ta.Parlemen.Harus.Melalui.Persetujuan.P residen
Kusuma,  Y.  P.  (2017).  Propaganda  Hak Angket  DPR  terhadap  KPK  (Analisis Propaganda  dan  Komunikasi  Politik). LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5 (1), 41–55. https://doi.org/10.30656/lontar.v5i1.486
M Ahsan Ridhoi. (2018). Pakar Hukum Tata Negara  Soroti  Revisi  UU  MD3  Soal Pemanggilan Paksa - Tirto.ID. Retrieved January 6, 2020, from https://tirto.id/pakar-hukum-tata-negara- soroti-revisi-uu-md3-soal-pemanggilan- paksa-cEuQ
Medcom.id. (2018). Alasan PPP Walk Out di
Pengesahan UU MD3. Retrieved January 9, 2020, from https://www.medcom.id/nasional/politik/ 0kpna2qN-alasan-ppp-walk-out-di- pengesahan-uu-md3 Najwa  Shihab.  (2018).  DPR  Superpower  - Mata  Najwa  YouTube.  Retrieved December 6, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=u7w kGplOceo&t=321s
Nurdin,  I.,  &  Hartati,  S.  (2019). Metedologi Penelitian  Sosial .  Surabaya:  Media Sahabat Cendekia.
Plessis,  C.  (2018).  Social  Media  Crisis Communication : Enhancing a Discourse of  Renewal  Through  Dialogic  Content. Public  Relations  Review , 10 (3),  1–10. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.
003 Priska  Sari  Pratiwi.  (2018).  UU  MD3 merupakan  “kriminalisasi”  terhadap rakyat  yang  kritis  pada  DPR’  -  BBC News  Indonesia.  Retrieved  December 23, 2019, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesi a-43029117 Puspitasari.  (2016). Komunikasi  Krisis:
Strategi  Mengelola  dan  Memenangkan Citra  di  Mata  Publik .  (Libri,  Ed.). Jakarta. Rachmat Kriyanto. (2015). Public Relations, Issue  &  Crisis  Management .  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Rakhmat  Nur  Hakim.  (2018).  Perjalanan Revisi  UU  MD3  yang  Penuh  Nuansa Pragmatisme  Politik...  Halaman  all  - Kompas.com.  Retrieved  November  20, 2018, from https://nasional.kompas.com/read/2018/0 2/09/08515531/perjalanan-revisi-uu-
md3-yang-penuh-nuansa-pragmatisme- politik?page=all
Reform,  I.  F.  C.  J.  (2014).  Bertentangan dengan UUD 1945, ICJR ajukan Judicial Review  UU  MD3  ke  Mahkamah Konstitusi. Retrieved from https://icjr.or.id/bertentangan-dengan- uud-1945-icjr-ajukan-judicial-review- uu-md3-ke-mahkamah-konstitusi/
Robert  K  Yin.  (2013). Studi  Kasus  Desain dan Metode . Raja Grafindo Persada.
Roux,  T.,  Africa,  S.,  Roux,  T.,  Africa,  S., Roux,  L.,  &  Africa,  S.  (2014).  An exploration of the role of communication during  the  in-crisis  situation. Journal  of Disaster  Risk  Studies , 5 (2),  67–73.
https://doi.org/10.4102/jamba.v5i2.67 Ruslan,  R.  (2006). Manajemen  Public Relations  dan  Media  Komunikasi (Konsepsi  dan  Aplikasi) .  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Serenady, R. (2019). Respon Pemerintah dan
DPR  pada  Polemik  UU  MD3  (Analisis Strategi  Respon  Krisis  Situasional  pada Harian  Kompas  Edisi  Februari-April 2018), 4 (1), 75–84. https://doi.org/.1037//0033- 2909.I26.1.78 Suharyanti,  &  Sutawidjaya,  A.  H.  (2012). Analisis Krisis pada Organisasi Berdasarkan  Model  Anatomi  Krisis  dan Perspektif  Public  Relations. Journal Communication  Spectrum , 2 (2),  165– 185.
Tim  Kehumasan  Setjen  DPR  RI.  (2014).
Membangun Hubungan DPR dan Media .
Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. Tirto.id.  (2018).  Yang  akan  Terjadi  pada Anggota  DPR  Usai  Gugatan  UU  MD3 Dikabulkan  -  Tirto.ID.  Retrieved  April 7,  2019,  from  https://tirto.id/yang-akan- terjadi-pada-anggota-dpr-usai-gugatan- uu-md3-dikabulkan-cNfn
W.  Timothy  Coombs,  S.  J.  H.  (2005).  An Exploratory  Study  of  Stakeholder Emotions:  Affect  and  Crises. The  Effect of  Affect  in  Organizational  Settings , 1 , 263–280. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1 746-9791(05)01111-9
Warta  Kota  Video.  (2018).  Ketua  DPR bertemu  PWI  bicara  soal  UU  MD3  - YouTube. Retrieved May 17, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=mU 2bMXrhmKY
Yoga  Sukmana.  (2018).  UU  MD3,  Kado
Memprihatinkan Dua Dekade Reformasi - Kompas.com. Retrieved December 11, 2018, from https://nasional.kompas.com/read/2018/0 2/14/12262231/uu-md3-kado-
memprihatinkan-dua-dekade-reformasi