## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4241/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital
Dalam Pembuatan Akta Notaris
1 Muhammad Fernando, 2 Abdul Salam
12 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: muhamadfernandoo@gmail.com Article Info Abstract Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 This study examines Legal vacuum issue about trusted third party Who is authorized to judge the authentication of digital signature. That related to a profession the notary in executing function of his term of office This study aims to analyse and to to established the ideal regulations about trusted third party. This research is a Normative research, with a  conceptual  approach,  statute  approach.  The results  of  this  study  is  Indonesia needed  to  formulate  regulation  about  trusted  third  party,  for  maintaining  the  Legal certainty to society Who runs the economic activities and also a Notary Which carries on the function of his term of office.
Keywords:
Digital  Signature,  Notary,  trusted third party
Article Info
Abstrak Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Penelitian  ini  meneliti  kekosongan  hukum  mengenai  Notaris  yang  berwewenang melakukan  verifikasi  tanda  tangan  digital,  yang  berhubungan  profesi  notaris  dalam menjalani fungsi jabatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menawarkan konsep ideal mengenai norma yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pihak ketiga dalam menilai autentifikasi sebuah tanda tangan digital Penelitian hukum ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah, perlunya  diatur  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  mengenai  pihak  resmi  yang berwenang  untuk  menilai  autentifikasi  sebuah  tanda  tangan  digital,  agar  terciptanya kepastian hukum terhadap masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi dan notaris dalam menjalankan jabatannya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Fernando, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: muhamadfernandoo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang:
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  membuat  beberapa  Norma  Hukum  juga harus meresponnya dengan cepat. Jika Norma Hukum terlambat dalam merespon perkembangan zaman,  maka  akan  menimbulkan  persoalan  dan  kebingungan  dalam  pelaksaan  norma  hukum tersebut. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan pesat akibat pengaruh teknologi adalah bidang perdagangan, yang sekarang dikenal sebagai e-commerce .
Aktivitas  perdagangan  melalui  media  internet  saat  ini  lebih  populer  dengan  electronic commerce (e-commerce) dan e-bussines. Perjanjian e-commerce misalnya, penerapan teknologi dalam  perjanjian  e-contract  tidak  seperti  layaknya  perjanjian  pada  umumnya,  tetapi  perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik.
Perjanjian  dalam  aktivitas  e-commerce  pada  dasarnya  sama  dengan  perjanjian  yang  dilakukan dalam  transaksi  perdagangan  konvensional,  akan  tetapi  perjanjian  yang  dipakai  dalam  e-
commerce merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.
Perjanjian  antar  pihak  dapat  dilakukan  dengan  hanya  mengakses  halaman  web  yang disediakan,  berisi  klausul  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  pertama  (penjual),  dan  pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya,  tetapi  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  atau  digital  signature.  Sehingga  para pihak  tidak  perlu  bertemu  langsung  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  (e-date  interchange). Mengingat tanda tangan digital berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.  Selain itu Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2102 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa, Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan, dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Sehingga, semakin banyak pelaku usaha maupun konsumen yang melakukan aktivitas ekonominya dengan melalui fasilitas elektronik, maka diperlukan norma hukum yang responsif untuk  menjawab  persoalan  hukum  dikemudian  hari.  Hal  tersebut  didasari  karena  transaksi konvensional, memiliki karakteristik yang berbeda dengan tansaksi yang dilakukan secara online.
Oleh karena itu, idealnya Norma hukum yang ada, harus  memberikan kepastian hukum guna memberikan payung hukum atas suatu perbuatan tertentu. Pikiran ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Utrecht, bahwa teori kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyrakat untuk mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang.
Akan tetapi, keidealan diatas tidak terjadi jika tidak ada aturan yang mengatur mengenai Pihak yang berwenang menilai autentifikasi dari sebuah tanda tangan digital. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan persoalan sebab, masing-masing Lembaga Certification Authority , dapat mengklaim hasil sertifikasi atas tanda tangan tertentu adalah valid, akan tetapi menurut Lembaga CA  lain  adalah  tidak  valid.  Hal  tersebut  menimbulkan  ketidak  pastian  yang  serius  bagi  iklim hukum di Indonesia. Tidak adanya kepastian mengenai Lembaga/pihak mana yang berwewenang menilai  autentifikasi  suatu  tanda  tangan  digital,  berpotensi  tidak  adanya  keselarasan  dalam membuktikan apakah tanda tangan digital tersebut asli atau tidak. Isu diatas yang hendak peneliti bahas dalam artikel ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  dengan  jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data  Sekunder yang dicari lebih diutamakan kepada putusan-putusan mengenai Sertifikasi  Notaris  terhadap  Transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( Cyber Notary ),  data sekunder selain yang bersumber dari putusan juga dapat berasal dari kajian peraturan perundang- undangan  dan  penelitian  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  topic  penelitian.  Data  Sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Teknologi,  membuat  model  tansaksi  berubah.  Salah  satu  bentuk perubahan yang nampak adalah munculnya e-commerce . E-commerce merupakan prejanjian yang berbeda  dengan  perjanjian  dalam  model  konvensional.  Perjanjian  elektronik  adalah  perjanjian yang  para  pihaknya  bertransaksi  melalui  halaman  web  yang  sudah  disediakan.  Halaman  web tersebut  berisisi  megenai  klausul-klausul  apa  saja  yang  harus  dipatuhi  oleh  pihak  penjual  dan pihak  pembeli.  Tanda  dari  adanya  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli  adalah  dengan ditekannya  tombol  yang  telah  disediakan,  tanpa  membubuhkan  tanda  tangan  basah  seperti perjanjian  konvensional  pada  umumnya.  Pada  transaksi  yang  berbasis  elektronik  cukup menggunakan tanda  tangan  digital,  sehingga  para  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli  tidak  berlu bertatap muka. Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik ( electronik contract ), bagi  kontrak elektronik  ( e-contract )  dan mendefinisikan  kontrak  online  sebagai  perikatan  atau hubungan  hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan  memadukan  jaringan  ( networking )
dari  sistem  informasi  berbasiskan  komputer  dengan  sistem  komunikasi  yang  berdasar  atas jaringan  dan  jasa  telekomunikasi  ( telecommunicated based ),  yang  selanjutnya  difasilitasi  oleh keberadaan jaringan internet.
E-signature atau  tanda  tangan  digital,  ataupun  tanda  tangan  elektronik  pada  dasarnya adalah  teknik  dan  mekanisme  yang  digunakan  untuk  memberikan  kesamaan  fungsi  dan karaktaristik  tanda  tangan  tertulis  (basah)  yang  dapat  diterapkan  dalam  lingkungan  elektronik ( functional equivalence approach ).  Tanda  tangan  elektronik  merupakan  data  dalam  bentuk elektronik  yang  diletakkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi  elektronik  yang  berguna untuk  mengidentifikasi  penanda  tangan  dan  menunjukkan  persetujuan  penanda  tangan  atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasI dan autentikasi.
Pada  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan:
1. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
a. Identitas Penanda Tangan
b. Keutuhan dan Keautentikan Informasi elektronik
2. Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Transaksi  Elektronik  merupakan  persetujuan  Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda  Tangan  Elektronik  tersebut.  Tanda  tangan  elektronik  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
b. Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  pada  saat  proses  penandatanganan  hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
c. Segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui
d. Segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda  Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya dan
f. Terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah  memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait Dalam  prakteknya  nanti  apabila  gagasan cyber  notary maupun E-notary dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka akan menjadi  lebih  kuat  kedudukannya  karena  dapat  dipersepsikan  sebagaimana  layaknya  akta autentik.  Hal  tersebut  akan  meningkatkan  kepercayaan  dan  keamanan  masyarakat  terhadap transaksi elektronik.
Meskipun peluang notaris untuk berperan secara elektronik seakan tidak terlihat dalam UU notaris, namun sekiranya ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (contoh : PP yang diamanatkan UU ITE memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan dukungan  jasa  layanan  sertifikasi  elektronik)  Di  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut,  telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5491  (yang selanjutnya disebut Undang undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundangundangan.”  Kewenangan  lain  yang  dimaksud  dalam  Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014  yang  menyatakan  bahwa:  “Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan antara lain : kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang”. Selain
itu,  beberapa  permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  kerja  notaris  secara konvensional selama ini, juga akan terselesaikan dengan baik.
Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  sehingga  organisasi-organisasi Internasional  semakin  memikirkan  pengakuan  hukum  terhadap  dokumen  elektronik  dan  tanda tangan  elektronik.  Akhirnya,  dorongan  datang  dari  Komisi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Hukum Dagang Internasional United Nations Commission On International Trade Law, Model Law  on  Elektronic  Commerce (selanjutnya  disebut  UNCITRAL),  mengeluarkan  UNCITRAL Model  Law  on  Electronic  Commerce pada  tanggal  16  Desember  1996.  Model  Law  ini sesungguhnya  diajukan  untuk  menawarkan  model  hukum  kepada  Negara-negara  yang  sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundangundangan terhadap materi ini. Namun Model law sifatnya  bebas,  artinya  Negara-negara  dibiarkan  bebas  mau  mengikutinya  atau  tidak.  Berkat model  law  ini,  banyak  Negara  di  dunia  berbenah  diri,  mereka  memandang  bahwa  hukum. pembuktian  tradisional  tidak  mampu  lagi  beradaptasi  dengan  model  perdagangan  elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat.
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan  terhadap  kekuatan  hukum  dari  alat  bukti  elektronik  dan  tanda  tangan  elektronik. Kenyataannya kegiatan cyber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan  saja  belum  terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara  komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks  dan  rumit.  Sejak  tahun  1999  Rancangan  Undang-Undang  ini  dibahas  oleh  Badan Legislatif  yang  berwenang,  akhirnya  Indonesia  mempunyai  aturan  hukum  untuk  mengatur masalah  tersebut  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008,  tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Berdasarkan pada  Pasal  18  juncto  Pasal  7  juncto  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Sedangkan  pengertian  akta otentik  berdasarkan  Pasal  1868  KUH  Perdata  adalah  suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  Undang-  Undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
Akibat  terjadi  suatu  pertentangan  aturan  tersebut,  maka  apabila  salah  satu  pihak mengajukan  gugatan  dengan  alat  bukti  dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  dengan  tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut  untuk  berani  melakukan  terobosan  hukum,  karena  dia  yang  paling  berkuasa  dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu vonnis van de rechter, yang  tidak  langsung  dapat  didasarkan  atas  suatu  peraturan  hukum  tertulis  atau  tidak  tertulis. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature, dapat dikategorikan sebagai  bukti  tertulis.  Tetapi,  terdapat  suatu  prinsip  hukum  yang  menyebabkan  sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Lembaga Verifikasi Tanda Tangan Digital Sebagai Penjamin Autentifikasi
Penerapan cyber notary notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh
isi  akta  tersebut.  Di  Belanda  sudah  memulai  untuk  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  dan mengaturnya  dalam richtlijnen elektronische handtekeningen Tahun  1999,  yang  di  dalamnya, untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan  tanda tangan ke suatu lembaga independen disebut Trusted Third Party.
Trusted  Third  Party bertugas  menyimpan  tanda  tangan  digital,  menjamin  kebenaran pertukaran  data  dan  menyimpan  data  lainnya  dengan  metode orytografie .  Selain  Belanda, Amerika  Serikat  juga  mengeluarkan  undang-undang e-signature yang  mengatur  tanda  tangan elektronik  dengan  keabsahan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  tanda  tangan  manual/biasa. Indonesia  telah  mempunyai  peraturan  mengenai  tanda  tangan  elektronik  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sekedar  perbandingan,  Di  Belanda  yang memiliki  sistem  hukum  yang  sama  seperti  Indonesia,  notaris  dapat  menjadi  pihak  ketiga terpercaya  dalam  suatu  transaksi  elektronik  (trusted third  party )  atau  menjadi escrow untuk source-code  software computer .  Selain  itu,  notaris  juga  berperan  penting  dalam  mencegah terjadinya  penipuan  ( fraud ).  Sebutan cybernotary tidak  hanya  mengenai  notaris  modern  yang menggunakan sistem komputerisasi dan jaringan internet untuk administrasi kantor, namun juga perluasan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik dan penyelenggaraan jabatannya secara elektronik.
C.A  berkedudukan  sebagai  pihak  ketiga  yang  dipercaya  untuk  memberikan  kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang atau pelanggan (klien C.A. tersebut). Selain itu C.A.  juga  mengesahkan  pasangan  kunci  publik  dan  kunci  privat  milik  orang  tersebut.  Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap:
1. Pelanggan  atau  subscriber  membuat  sendiri  pasangan  kunci  privat  dan  kunci  publiknya dengan menggunakan software yang ada di dalam komputernya
2. Menunjukan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A
3. Membuktikan  bahwa  dia  mempunyai  kunci  privat  yang  dapat  dipasangkan  dengan  kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.
Setelah  persyaratan-persyaratan  tersebut  diuji  keabsahannya  maka  C.A.  menerbitkan sertifikat  pengesahan  (dapat  berbentuk hard-copy maupun soft-copy ).  Sebelum  diumumkan secara  luas  " subscriber "  terlebih  dahulu  mempunyai  hak  untuk  melihat  apakah  informasi- informasi yang ada pada sertifikat tersebut telah sesuai atau belum. Apabila informasiinformasi tersebut  telah  sesuai  maka  subscriber  dapat  mengumumkan  sertifikat  tersebut  secara  luas  atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada C.A. atau suatu badan lain yang berwenang untuk itu (suatu  lembaga  notariat).  Selain  untuk memenuhi  sifat integrity dan authenticity dari  sertifikat tersebut, C.A. akan membubuhkan digital signature miliknya pada sertifikat tersebut.
Sertifikat yang dikeluarkan oleh C.A tersebut berisi:
1. Identitas C.A. yang menerbitkannya.
2. Pemegang atau pemilik atau subscriber dari sertifikat tersebut.
3. Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.
4. Kunci publik dari pemilik sertifikat.
Setelah sertifikat tersebut diumumkan maka pihak-pihak lain dapat melakukan transaksi, transfer pesan dan berbagai kegiatan dengan media internet secara aman dengan pihak pemilik sertifikat.  Tanda  tangan  elektronik,  memliki  cara  kerja.  Tanda  tangan  digital  dibuat  dengan menggunakan teknik kriptografi, suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang pengubahan suatu informasi menjadi bentuk lain yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula. Tanda tangan digital menggunakan “ public key cryptography ” (kriptografi kunci publik), dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital atau mengubah data ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula.
Konsep  ini  juga  dikenal  sebagai  “ assymmetric cryptosystem ”  (sistem  kriptografi  non simetris).  Sistem  kriptografi  ini  menggunakan  kunci  privat,  yang  hanya  diketahui  oleh penandatangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, serta kunci publik, yang
digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital. Jika beberapa orang ingin memverifikasi suatu tanda  tangan  digital  yang  dikeluarkan  oleh  seseorang,  maka  kunci  publik  tersebut  harus disebarkan  ke  orang-orang  tersebut.  Kunci  privat  dan  kunci  publik  ini  sesungguhnya  secara matematis ‘berhubungan’ (memenuhi persamaan-persamaan dan kaidah-kaidah tertentu).
Walaupun demikian, kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik. Proses lain yang tak kalah penting adalah “fungsi  hash”, digunakan untuk  membentuk  sekaligus  memverifikasi  tanda  tangan  digital.  Fungsi hash adalah  sebuah algoritma yang membentuk representasi digital atau semacam “sidik jari” dalam bentuk “nilai hash ” ( hash value ) dan biasanya jauh lebih kecil dari dokumen aslinya dan unik hanya berlaku untuk  dokumen  tersebut.  Perubahan  sekecil  apapun  pada  suatu  dokumen  akan  mengakibatkan perubahan  pada  “nilai hash ”  yang  berkorelasi  dengan  dokumen  tersebut.  Fungsi  hash  yang demikian  disebut  juga “fungsi hash satu  arah”,  karena  suatu  nilai  hash  tidak  dapat  digunakan untuk membentuk kembali dokumen aslinya. Oleh karenanya, fungsi hash dapat digunakan untuk membentuk  tanda  tangan  digital.  Fungsi  hash  ini  akan  menghasilkan  “sidik  jari”  dari  suatu dokumen (sehingga unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut) yang ukurannya jauh lebih kecil daripada  dokumen  aslinya  serta  dapat  mendeteksi  apabila  dokumen  tersebut  telah  diubah  dari bentuk  aslinya.  Penggunaan  tanda  tangan  digital  memerlukan  dua  proses,  yaitu  dari  pihak penandatangan  serta  dari  pihak  penerima.  Secara  rinci  kedua  proses  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembentukan  tanda  tangan  digital  menggunakan  nilai  hash  yang  dihasilkan  dari  dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk dapat menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan  digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
2. Verifikasi  tanda  tangan  digital  adalah  proses  pengecekan  tanda  tangan  digital  dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.
Untuk  menandatangani  sebuah  dokumen atau informasi  lain,  penandatangan  pertama- tama  membatasi  secara  tepat  bagian-bagian  mana  yang  akan  ditandatangani.  Informasi  yang dibatasi tersebut dinamakan “ message ”. Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai  hash  menjadi  tanda  tangan  digital  menggunakan  kunci  privat.  Tanda  tangan  digital  yang terbentuk adalah unikbaik untuk message dan juga kunci privat. Umumnya, sebuah tanda tangan digital  disertakan  pada  dokumennya  dan  juga  disimpan  dengan  dokumen  tersebut  juga. Bagaimanapun,  tanda  tangan  digital  juga  dapat  dikirim  maupun  disimpan  sebagai  dokumen terpisah, sepanjang masih dapat diasosiasikan dengan dokumennya. Karena tanda tangan digital bersifat unik pada dokumennya, maka pemisahan tanda tangan digital seperti itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan  digital memenuhi unsur-unsur paling penting yang diharapkan dalam suatu tujuan legal, yaitu:
1. Otentikasi Penandatangan: Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan atau  mengasosiasikan  dokumen  dengan  penandatangan.  Tanda  tangan  digital  tidak  dapat dipalsukan, kecuali penandatangan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.
2. Otentikasi  Dokumen:  Tanda  tangan  digital  juga  mengidentikkan  dokumen  yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas.
3. Penegasan:  Membuat  tanda  tangan  digital  memerlukan  penggunaan  kunci  privat  dari penandatangan.  Tindakan  ini  dapat  menegaskan  bahwa  penandatangan  setuju  dan bertanggung jawab terhadap isi dokumen.
4. Efisiensi: Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan
5. digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat.
Dengan  tanda  tangan  digital  ,  tidak  perlu  ada  verifikasi  dengan  melihat  secara  teliti (membandingkan)  antara  tanda  tangan  yang  terdapat  di  dokumen  dengan  contoh  tanda  tangan aslinya  seperti  yang  biasa  dilakukan  dalam  pengecekan  tanda  tangan  secara  manual.  Menurut hemat  penulis,  dengan  diaturnya  mengenai  Lembaga  mana  yang  berwewenang  untuk  menilai autentifikasi tanda tangan digital, maka akan memunculkan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta notaris sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan beberapa kegiatan usaha secara digital.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  diatas,  ditemukan  bahwa  adanya  kekosongan  Norma  terkait penentuan Lembaga/Pihak yang berwewenag dalam menilai autentifikasi Tanda Tangan Digital dalam  transaksi E-Commerce. Tidak  diaturnya  mengenai  Lembaga  yang  berwenang  dalam menilai  autentifikasi  tesebut  menyebabkan  tidak  adanya  standart  baku  dalam  menilai  apakah tanda  tangan  digital  yang  tertera  dalam  suatu  perjanjian  adalah asli atau tidak.  Sehingga  perlu dibuat mengenai norma yang mengatur adanya Lembaga yang bertugas untuk menilai keaslian dan Riwayat tanda tangan digital, agar terjaminnya kepastian hukum bagi konsumen, serta Notaris sebagai profesi yang banyak terlibat dalam pembuatan akta yang mengahsruskan adanya tanda tangan  elektronik.  Sehingga  berpijak  dari  persoalan  diatas,  maka  diperlukannya  norma  yang mengatur mengenai Lembaga independen sebagai standart baku dalam menilai autentifikasi dari tanda tangan digital.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Cita  Yustia  Sefriani,  et.  al.  Buku  Pintar  Bisnis  Online  dan  Transaksi  Elektronik,  (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013). Hlm. 101
Emma  Nurita,  Cyber  Notary  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran,  Refika  Aditama, Bandung, 2012, hlm. 53.
Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010
Herlien  Budiono,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2008. hlm 221
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Jakarta: Tatanusa, 2012. Hlm 92 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum,”  Crepido  1,  no.  1  (2019):  13–22, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/.
Rudyanti  Dorotea  Tobing.  Aspek-Aspek  Hukum  Bisnis,  Pengertian,  Asas,  Teori  dan  Praktik. (Yokyakarta: Lasbang Justia, 2012) Hlm. 216