ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Kasman Siburian
Fakuktas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

## Abstract
The  authority  and  duties  of  the  village  head  in  running  the  village government are the authority and duties of the village head that must be carried out as village government. The purpose of the study was to find out, understand and explain the duties and authorities of the Village Head based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages.  To  find  out, understand and explain the implementation of the Duties and Authorities of the Village Head in Simbolon Purba Village, Palipi District, Samosir Regency and what obstacles are the types of this research is a juridical-empirical legal  research  with  a  descriptive  analysis  approach.  This  research  was conducted  using  documentation  techniques  and  interviews  with  parties involved in the authority and implementation of the village head's duties. The  results  of  the  study  were  obtained  by  analyzing  the  Shrimp  Law number 6 of 2014 concerning villages by comparing the realization in the field.

## Abstrak
Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan  kewenangan  dan  tugas  yang  dimiliki  kepala  desa  yang  harus dilaksanakan  sebagai  pemerintah  desa  Penelitian  ini  membahas  tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa.  Untuk  mengetahui,  memahami  dan  menjelaskan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba Kecamatan  Palipi  Kabupaten  Samosir  dan  kendala  apa  sja  yang    Jenis penelitian    ini    adalah    penelitian    hukum    yuridis-emipiris  dengan pendekatan  analisis      deskriptif.      Penelitian      ini      dilakukan      dengan menggunakan      tekhnik  dokumentasi  dan  wawancara  dengan  pihak-pihak yang terlibat dalam kewenangan dan pelaksanaan tugas kepala desa. Hasil Penelitian yang di dapat dengan menganalisa Undang-Udang nomor 6 tahun 2014 tentang desa  dengan membandingkan realisasi di lapangan.

## Info Artikel
Diterima :  9 Oktober 2021 Revisi     :  12 Nopember 2021 Terbit     :  18 Desember 2021

## Key words:
Authority of the Village Head, Implementation of the Duties of the Village Head, Legislation Number 6 in 2014
Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, UU No 6 Tahun 2014
Corresponding Author :
Kasman Siburian Email: kasman.siburian@uhn.ac.id
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)

## PENDAHULUAN
Secara    historis    desa    merupakan    cikal    bakal    terbentuknya    masyarakat  politik  dan pemerintahan di  Indonesia jauh sebelum  negara ini  terbentuk. Struktur sejenis  desa, masyarakat  adat  dan sebagainya  telah  menjadi  institusi  sosial  yang  mempunyai  posisi  yang  sangat  penting.  Desa  merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa  adalah kesatuan  organisasi  pemerintahan  yang  terendah,  mempunyai  batas  wilayah  tertentu,    langsung    dibawah kecamatan,  dan  merupakan kesatuan  masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  terkait  dengan  hubungan  tersebut,  termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat 1 .
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang  Desa),  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk  Indonesia  tinggal  di  daerah  pedesaan,  sehingga  selalu  menjadi  masalah  pelik  dalam  proses pembangunan.
Kepala  Desa  adalah  pejabat  Pemerintah  Desa  yang  mempunyai  tugas,  wewenang  dan  kewajiban untuk  menyelenggarakan  rumah  tangga  Desanya  dan  menyelenggarakan  tugas  dari  Pemerintah  dan Pemerintahan Daerah. 2
Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (1) diatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh  masyarakat  Desa.  Sehingga  seorang  Kepala  Desa  dapat  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya secara baik. Desa Simbolon purba merupakan salah satu dari tujuh  belas (17) Desa yang ada di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih pasif.
1 Harsono. (1992). Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa. Semarang : Yogyakarta Liberty
2 Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 6 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Seorang  Kepala  Desa  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  Desa,  seharusnya mampu  menyadari  bahwa  pemimpin  adalah  penggerak  utama,  sehingga  mampu  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  sebagai  Kepala  Desa  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  profesional  selayaknya  pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang pasif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa 3 .
Kemitraan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dimaksud  berarti  bahwa  dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan  desa,  baik  itu  kepala  desa,  sekretaris  Desa,  dan  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  harus benar-benar  memahami  kapasitas  yang  menjadi  kewenangan  maupun  tugasnya  masing-masing. Sehingga  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  semua  aparatur  pemerintah tersebut  dapat  bersinergi  dan  bermitra  dengan  baik,  serta  tepat  dalam  meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Pemerintah Desa Simbolon Purba diharapkan harus dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut seefektif mungkin, dan diharapkan agar kewenangan kepala Desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa ataupun pihak lain karena tidak banyak pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya dan untuk  mengetahui, memahami  dan  menjelaskan  tugas  dan  kewenangan  Kepala  Desa  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Desa  Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan kendala yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  karena  disebabkan  yang  menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas dan kewewenangan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Tugas  adalah  kewajiban  atau  suatu  pekerjaan  yang  harus  dikerjakan  seseorang  dalam pekerjaannya. Tugas dapat pula diartikan sebagai suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan
3 Suwanti. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat. jurnal ADM, Volume 4. Nomor 1.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 57-61.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya. 5 Sedangkan Wewenang atau kekuasaan yaitu “the power or right delegated or given; the power to judge, act or commad” (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah). 6
Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu: 7
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan pembangunan Desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : 8
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasan pengelolaan keuangan dan aset Desa
d. Menetapkan peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikannya  agar  mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
5 5Anisa Yuliawati, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Koperasi, online, http://annisayulia.blogspot.com, 2 November 2012.
6 Fadlul Taufiq dan Syafhendry, Analisis PelaksanaanTugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 N0.1 2016. h.40
7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu: 9
1.  Fungsi Pemerintahan, meliputi: 10
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
d. pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
e. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif.
2. Fungsi regulasi, meliputi
a. Menetapkan APB Desa;
b. Menetapkan Perdes;
Dalam malaksanakan  kedua  wewenang  ini,  Kepala Desa  tidak bisa  menetapkan  sendiri  Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
3. Fungsi ekonomi, meliputi:
a. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
b. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  32  kekayaan  negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Fungsi sosial, meliputi:
a. Membina kehidupan masyarakat Desa;
b. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan
c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
Pelaksanaan  Tugas  dan  Kewenangan  dari  Kepala  Desa  di  Desa  Simbolon  Purba  Kecamatan  Palipi Kabupaten Samosir dan Kendala
9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, Pasal 26
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Kedudukan Desa merupakan dasar landasan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 18  Undang-Undang  Desa  kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaana  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 11
Kepala  Desa  adalah  orang  yang  memimpin  suatu  Desa,  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan  tugas  dari  pemerintah  daerah 12 .  Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa, Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan  Pemerintaha Desa; melaksanakan  pembangunan  Desa;  melaksanakan  pembinaan  masyarakat  Desa;  dan  memberdayakan masyarakat Des.a
Untuk  menggambarakan  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa  Simbolon  Purba  Kecamatan  Palipi Kabupaten Samosir , maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa dengan empat tugas Kepala Desa yang berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut :

## 1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa Simbolon Purba
Penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak  asal  usul  dan  adat  istiadat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan aparat Desa.
Menurut Josep Simbolon selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Simbolon Purba mengatakan bahwa:
“Tugas Kepala Desa selama ini terlaksana dengan baik walau ada kendala -kendala yang dihadapi, dan kami itu selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan suatu keputusan harus melakukan musyawarah dulu, musyawarah yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa dan aparat Desa. Tujuan dari musyawarah ini yaitu untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Desa seperti pembangunan Desa, kemudian  di  cari  solusinya  bersamasama.  Begitu  pula  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya,
11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12 Hasyimzoem, Y. (2017). Hukum Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Kepala  Desa  wajib  mensosialisasikan  kemudian  dilakukan  musyawarah.  Ketika  suatu  kegiatan  terencana d engan baik maka hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan”. 13
Berdasarkan wawancara  di atas  menurut penulis,  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  pada Desa  Simbolon  Purba  Kecamatan  Palipi  Kabupaten  Samosir  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa demikian juga dengan Visi dan Misi Desa Simbolon Purba.
Adapun Visi dan Misi Desa Simbolon Purba meliputi:
Visi : “ Terwujudnya  Masyarakat  Desa  Simbolon  Purba  Yang  Mandiri,  Aman,  Nyaman,  Tertib,  Adil dan
Peduli (MANTAP) ”
Misi :  “ Melaksanakan  Pelayanan  Desa  yang  berlandaskan  kerjasama,  tertib  kepentingan  umum, transparansi dan akuntabilitas, melaksanakan pembangunan Desa secara merata, terencana, dan berkelanjutan,melaksanakan  Program  Beasiswa  dan  Bantuan  Sosial  yang  tepat  sasaran, melaksanakan gotong-royong terjadwal untuk kebersihan lingkungan Desa, menumbuhkembangkan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  sebagai  soko  guru  perekonomian  Desa,  meningkatkan perekonomian  masyarakat  melalui  pelatihan  dan  pengawasan  terhadap  Kolompok  Tani  maupun Kelompok Usaha yang ada di Desa, melanjutkan program kerja Pemerintah Desa Simbolon Purba periode yang lalu, sebagaimana tercantum dalam RPJMDes Simbolon Purba”.
Pengembangan  pelayanan kepada  masyarakat  juga diarahkan  untuk peningkatan pelayanan yang prima  berbasis  pada  partisipasi  masyarakat,  Pemerintah  desa  juga  melakukan  identifikasi  kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat. Sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 14
Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Simbolon  Purba  ada  beberapa  kegiatan  yang  dilakukan oleh aparat Desa dalam menunjang kualitas Pemerintahan dan pelayanan di Desa Simbolon Purba  yang di terangkan  di  dalam  Rancangan  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa.  Adapun  Kegiatan  di  bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Simbolon Purba dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Jenis Kegiatan
Jumlah Anggaran
Sumber Dana
13 Josep simbolon anggota BPD desa Simbolon Purba, Wawancara Kantor Desa 23 juli
14 RPJM Desa Simbolon Purba tahun 2020-2026
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
1. 1. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa 367 . 032 . 000 APBDes 2. 2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah desa 263.000.000 APBDes 3. 3 Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.350 . 000 APBDes 4. 4 Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 15 8.000.000 APBDes Total 639.382.000
Sumber: pemerintah desa Simbolon Purba
Pelaksaan  dan  penyelenggaraannya Kepala  desa  sudah dengan  baik  dan  sesuai  dengan aturan,  baik yang  ada  yang  ada  di  dalam  RPJMdesa  maupun  berdasarkan  dalam  Undang  undang  Nomor  6  Tahun  2016 Tentang desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa  pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahataeraan masyarkat Desa.
Pemerintah  Desa  Simbolon  Purba    menyusun  perencanaan  pembangunan  Desa  sesuai  dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir. Rancangan penerapan di desa Simbolon Purba adalah sebagai berikut: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Pembangunan melalui bidang pelaksanaan pembangunan desa:
a. Meningkatkan  infrastruktur  desa  diambil  langkah  dan  kebijakan  dengan  meningkatkan  pembangunan dibidang pekerjaan umum;
b. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa ataupun dengan masyarakat dalam pembangunan desa.
c. Meningkatkan  peran  aktif  lembaga  masyarakat  desa  diambil  langkah  dan  kebijakan  :dilakukan reorganisasi  terhadap  lembaga  desa  secara  berkala  sesuai  kondisi  sehingga  diharapkan  muncul regenerasi.
15 Saparin, S. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
d. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  berswadaya  membangun  desa  diambil  langkah  dan kebijakan;  Meningkatkan  Peran  aktif  lembaga  desa  dan  tokoh  masyarakat  dalam  mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa
e. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  berswadaya  melalui  dialog-dialog  praktis  yang  dapat dilaksanakan  dalam  pertemuan  rutin.Pemberdayaan  masyarakat  akan  ditekankan  pada  mengajak seluruh  warga  masyarakat  untuk  berperan  secara  aktif  dalam  perencanaan  maupun  pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2020 – 2026. 16
Pelaksanaan yang sudah terealisasi di desa Siimbolon Purba dalam bidang pembangunan desa dapat dilihat dalam tabel  berikut:
No. Jenis kegiatan Jumlah Anggaaran   Sumber dana 1. Honorarium Tutor PAUD 19.200.000 APBDes 2. Peningkatan Kapasitas Tutor PAUD 1.000.000 APBDes 3. Operasional Lansia 6.000.000 APBDes 4. Insentif Kader Posyandu 45.000.000 APBDes 5. Insentif Kader Posyandu Lansia 720.000 APBDes 6. Belanja Insentif Kader Pos BINDU 720.000 APBDes 7. Sosialisai PKDRT 5.000.000 APBDes 8. Insentif Kader BKB 7.000.000 APBDes 9. Insentif Kader BKR 4.800.000 APBDes 10. Insentif Kader BKL 1.440.000 APBDes 11. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 1.440.000 APBDes 12. Biaya Gotong Royong Desa 5.000.000 APBDes 13. Pembukaan Jalan dan peningkatan Lumban Tamba-Malau 65.000.000 APBDes 14. Perkerasan Jalan Peasarman 150.000.000 APBDes 15. Pengadaan Sumur Bor Parmonangan 50.000.000 APBDes 16. Pembangunan Sambungan Saluran Irigasi Simpang Silaban-Binanga Paet 150.000.000 APBDes
Sumber: RPJM Desa Simbolon Purba tahun 2020-2026
16 RPJM Desa Simbolon Purba tahun 2020-2026
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Berdasarkan  kegiatan  diatas pelaksanaan pembangunan , dapat  disimpulkan  bahwa dalam  tahun  2020 kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Simbolon Purba sudah memuat beberapa aspek tidak hanya dalam pembangunan fisik saja namun mencakup:
- Bidang Pendidikan
- Bidang Kesehatan
-  Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Bidang Kawasan pemukiman
Dalam hal ini kepala desa dan apparat desa diharapkan untuk meningkatkan pembangunan di desa Simbolon Purba dan melaksanakan yang sudah tercantum di RPJMDes agar dapat segera terealisasi. Usaha untuk  menggalakkan  pembangunan  Desa  yang  dimaksud  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  taraf  hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan Pemerintah, swasta dan warga Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menjelaskan mengenai pembinaan masyarakat. Tetapi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,  menyebutkan  pembinaan  adalah  pemberian  pedoman,  standar  pelaksanaan,  perencanaan,  penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Adapun Kegiatan di bidang Pembinaan Masyarakat Desa di Desa  Simbolon Purba dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Sumber Dana 1. 1 Biaya Sosialisasi TP4D 5.000.000   APBDes 2. 2 Biaya Sosialisasi BIMNAS 5.000.000 APBDes 3. 3 Insentif Guru Sekolah Minggu 30.000.000   APBDes 4. 4 Operasional Karang Taruna 10.000.000   APBDes 5. 5 Biaya  Pembinaan  FKTM  Desa Simbolon Purba 2.500.000 APBDes 6. 6 Pembinaan PKK 21.600.000 APBDes
Sumber: Pemerintah desa Simbolon Purba
Dari tabel III tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan masyarakat di Desa Simbolon Purba sudah mencakup beberapa aspek yaitu Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat,
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kelembagaan Masyarakat dan hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat  Desa  Simbolon  Purba    dapat  menjaga  keamanan  dan  Ketertiban  dalam bermasyarakat  secara  lebih  baik  lagi  dan    pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  di  kalangan  masyarakat utamanya generasi muda agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan-perubahan di Desa Simbolon Purba  agar menjadi lebih baik lagi tanpa merusak kerukunan diantara ummat beragama. Pembinaan kerukunan  beragama  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa  persatuan  dan  kerukunan  pada  seluruh masyarakat,  dikarenakan  agama  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjaga  persatuan  dalam masyarakat.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan  masyarakat  Desa  adalah  upaya  untuk  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat  ini  adalah  memampukan  Desa  dalam  melakukan  tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat  Desa,  maupun  pihak  lain  untuk  mendorong  partisipasi  dan  mendayagunakan  kemampuan masyarakat  Desa  dalam  proses  pembangunan  Desa,  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  berpihak pada kelompok miskin, serta maningkatkan kepastian dan kualitas sumber daya manusia di Desa.
Meningkat  kemampuan pembelajaran di  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi
Adapun kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Sumber Dana 1. 1. Biaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 13.500.000 APBDes 2. 2. Biaya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 7.000.000 APBDes
Dalam  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  yang  masih  terealisasi  hanyalah  dalan  bagian  bidang peningkatan kapasitan aparatur desa . belum adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat Desa
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Simbolon Purba   memiliki kemauan, kemampuan dan kesadaran dalam melindungi, memelihara, mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

## 4. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat  ini  adalah  memampukan  Desa  dalam  melakukan  tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Desa, masyarakat  Desa,  maupun  pihak  lain  untuk  mendorong  partisipasi  dan  mendayagunakan  kemampuan masyarakat  Desa  dalam  proses  pembangunan  Desa,  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  berpihak pada kelompok miskin, serta maningkatkan kepastian dan kualitas sumber daya manusia di Desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Pembangunan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat
b. Menguatkan  peran  Pemerintah  Daerah  sebagaipengelola  program-program  penanggulangan kemiskinan;
c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya;
Meningkat  kemampuan pembelajaran di  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan dan potensinya serta  memecahkan  berbagai masalah  yang  dihadapi.  Adapun kegiatan  di  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa di Desa Mabonta dapat dilihat dalam tabel berikut:
No. Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Sumber Dana 1. Biaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 13.500.000 APBDes 3. 2. Biaya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 7.000.000 APBDes
Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa yang masih terealisasi hanyalah dalan bagian bidang peningkatan kapasitan aparatur desa . belum adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat Desa Simbolon Purba   memiliki kemauan, kemampuan dan kesadaran dalam melindungi, memelihara, mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

## 5. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Simbolon Purba
Kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal  dari  undang-undang.  Kewenangan  yang dimiliki oleh Kepala Desa di bahas dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, bahwa dalam melaksanakan tugasnya  Kepala  Desa  berwenang  Memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  Mengangkat  dan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
memberhentikan  perangkat  Desa;  Memegang  kekuasan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  Desa;  Menetapkan peraturan desa; Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat  desa;  Mengembangkan  sumber  pendapatan  desa;  Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan sebagian  kekayaan negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa;  Mengembangkan kehidupan sosial  budaya  masyarakat  desa;  Memanfaatkan  teknologi  tepat  guna  Mengoordinasikan  pembangunan  desa secara  partisipatif;  Mewakili  desa  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum  untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  Simbolon  Purba  bahwa  selama  masa jabatanya hanya ada beberapa kewenangan yang dijalankan, yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat  dan  memberhentikan  aparat  Desa,  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa, dan menyusun peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Dewan Permusyawaratan Desa.
b. Mengangkat  dan  memberhentikan  aparat  Desa.  Dalam  kegiatan  pengangkatan  aparat  desa merupakan  salah  satu  tugas  Kepala  Desa  secara  mandiri,  tidak  ada  campur  tangan  atau rekomendasi dari camat sedangkan dalam memberhentikan aparat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi  kepada  camat  mengenai  pemberhentian  aparat  Desa,  kemudian  camat  memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian aparat Desa dan rekomendasi itu dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian aparat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  Kepala  Desa  menetapkan  Peraturan  Desa  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa kemudian Kepala Desa melakukan rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa bersama  dengan  perangkat  Desa,  Dewan  Permusyawaratan  Desa,  tokoh  masyarakat  dan camat/bupati.
d. Membina  keamanan,  kehidupan  dan  perekonomian  masyarakat  Desa.  Dalam  kegiatan  pembinaan yang  dilakukan  sesuai  dengan  tugas  kepala  desa  dalam  kegoiatan  pembinaan  masyarakat  Desa,
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
baik  itu  kegiatan  keamanan,  pembinaan  kepemudaan,  pembinaan  organisasi  perempuan  dan pembinaan kerukunan ummat. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa
Sejalan dengan tugas dan kewenangan sebuah pemerintahan pasti akan akan juga memiliki beberapa  kendala  dalam  sebuah  proses  menjalankan  tugasnya.  Terkait  dengan  sebuah  pemerintahan khususnya  pemerintahan  desa  penulis  menemukan  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang kepala desa, Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:
Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat dimasing-masing Dusun . Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba.
a. Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun I Tarabunga  :
No Bidang Masalah Dampak (Jlh Org) 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Belum adanya  Kantor Kepala Desa  Permanen
2. Belum optimalnya  Pelayan  Perangkat Desa
3. Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga
4. Belum  adanya  data  yang  valid  dari  jumlah penduduk miskin di desa
5. Adanya  kesulitan  warga  desa  untuk memperoleh  informasi  pembangunan desa -
- 100 - -
2  Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pada  musim  kemarau  masyarakat kesulitan air 2. Masyarakat  kesulitan  mengangkut  hasil tani 3. Pada musim hujan banyak genangan air 400
- - 3  Pembinaan
Kemasyarakatan 1. LPM  Karang  Taruna  kurang  aktif  dalam menjalankan kegiatan
2. Minimnya  biaya  operasional  perangkat  desa dengan tugas admistrasi desa
3. Minimnya biaya operasional PAUD Desa
untPAUD kurangdiperhati kan….dst - - - 4  Pemberdayaan
Masyarakat 1. Belum berjalannya organisasi PKK
2. Belum berfungsinya tupoksi BPD 3. Belum  berfungsinya  tupoksi  kader pemberdayaan masyarakat - - -
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun II  Panahatan :
Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Simbolon Purba Dusun III Siporhas   : No Bidang Masalah Dampak (Jlh Org) 1 Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa 1. Belum adanya Kantor Kepala Desa  Permanen
2. Belum optimalnya  Pelayan  Perangkat Desa
3. Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga 4. Belum adanya data yang valid dari jumlah penduduk miskin di desa 5. Adanya  kesulitan  warga  desa  untuk  memperolehinformasi pembangunan desa - 150 - - -
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 4. Pada musim kemarau masyarakat kesulitan air 5. Masyarakat kesulitan mengangkut hasil tani 6. Pada musim hujan banyak genangan air 600 100 120 3 Pembinaan Kemasyarakatan 4. Karang Taruna kurang aktif dalam menjalankan kegiatan 5. Minimnya biaya operasional perangkat desa dengan tugas admistrasi desa
6. Minimnya biaya operasional PAUD Desa
untPAUD
kurangdiperhati kan….dst -
- - No Bidang Masalah Dampak (Jlh Org) 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Belum adanya  Kantor Kepala Desa  Permanen
2. Belum optimalnya  Pelayan  Perangkat Desa
3. Belum adanya kejelasan batas desa dengan desa tetangga 4. Belum adanya data yang valid dari jumlah penduduk miskin di desa 5. Adanya  kesulitan  warga  desa  untuk  memperolehinformasi  pembangunan desa - 80 - - - 2 Pelaksanaan Pembangunan  Desa 1. Pada musim kemarau masyarakat kesulitan air
2. Masyarakat kesulitan mengangkut hasil tani 3. Pada musim hujan banyak genangan air 400 100 200 3 Pembinaan Kemasyarakatan 1. Karang Taruna kurang aktif dalam menjalankan kegiatan
2. Minimnya biaya operasional perangkat desa dengan tugas admistrasi desa
3. Minimnya biaya operasional PAUD Desa
untPAUD kurangdiperhati kan….dst - - -
4 Pemberdayaan Masyarakat 1. Belum berjalannya organisasi PKK
2. Belum berfungsinya tupoksi BPD 3. Belum berfungsinya tupoksi kader pemberdayaan masyarakat - -
-
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
4 Pemberdayaan Masyarakat 4. Belum berjalannya organisasi PKK 5. Belum berfungsinya tupoksi BPD 6. Belum berfungsinya tupoksi kader pemberdayaan masyarakat - - -
Berikut  adalah  beberapa  faktor-faktor  penghambat  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba , masih banyak memang kendala yang di dapati oleh Kepala Desa  dalam  menjalankan  tugas  dang  kewenangannya.  Maka  dalam  hal  ini  Kepala  Desa  dituntut  agar  dapat menemukan solusi untuk mengatasi beberapa faktor-faktor kendala itu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah antara lain:
Kepala  Desa  sudah  menjalankan  tugas  dan  kewenangan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  yaitu  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa;  melaksanakan  pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Saran
Dalam  hal  ini  penulis  juga  memberikan  saran  atau  masukan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam penelitian Adapun saran yang diberikan penulis antara lain yaitu :
1. Untuk  Pemerintah  Desa  sebaiknya  lebih  sigap  dalam  pembangunan  desa  dan  dalam  memimpin masyarakat desa agar terciptanya masyarakat yang sejahtera
2. Untuk masyarakat Desa Simbolon Purba, untuk selalu mematuhi segala peraturan-peraturan desa yang telah dibuat oleh kepala desa dan apparat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harsono. (1992). Pemerintahan Lokal dari Masa Ke Masa. Semarang : Yogyakarta Liberty. Hasyimzoem, Y. (2017). Hukum Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Saparin, S. (n.d.). Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007 Jurnal Suwanti. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat. jurnal ADM, Volume 4. Nomor 1.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Kewenangan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
Fadlul  Taufiq  dan  Syafhendry, Analisis  PelaksanaanTugas  Kepala  Desa  dalam  Membina  Kehidupan  Masyarakat Desa di Desa  Palau  Padang  Kecamatan  Singingi  Kabupaten Kuantan Singingi,  Jurnal  Universitas  Islam Riau V.11 N0.1 2016. h.40

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Permendes Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa