Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020  Hal.  164-168|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org10.22225/juinhum.v1i2.2457.164-168

## KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRAMUWISATA YANG TIDAK BERLISENSI
Putu Ananda Sari, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penertiban pramuwisata  yang  tidak  memiliki lisensi  merupakan  kewenangan pemerintah Provinsi Bali  melalui Satpol  PP  sebagai  pengawasan  seluruh  Perda  terutama  perda  pramuwisata.  Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  Bagaimanakah  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pramuwisata yang tidak memiliki lisensi? Yang kedua apa sanksi terhadap pramuwisata yang tidak berlisensi?. Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  emperis  yaitu  melakukan  penelitian  lapangan  melalui wawancara  dan  melihat  gejala  yang  ada  dalam  masyarakat  terkait  dengan  permasalahan.  SatPol  PP  diberikan kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  oleh  pemerintah  bekerja  sama  dengan  polisi  pengadilan  dan lembaga kepariwisataa dalam sistem penegakkan hokum. Hasil dalam penelitian ini yaitu pemerintah diberikan kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yaitu  undang-undang  Nomor  10  tahun  009  tentang kepariwisataan  dan  Peraturan  daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pramuwisata  pengawasan dilakukan  melalui  tindakan  preventif  maupun  represif  dan  dalam  sistem  penegakkan  hokum  dan  Penerapan sanksi terhadap pramuwisata yang tidak berlisensi yaitu diberikan sanksi denda melalui sidang pengadilan dan pramuwisata yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pelanggaran pariwisata dengan berupa sanksi denda  Pelaksanaan  dilakukan  melalui  rahasia  para  pramuwisata  saat  menjalankan  tugasnya  di  masing-masing wilayah  daya  tarik  wisata  yang  ada  di  Bali  lembaga  terkait  dalam  melakukan  rahasia  pramuwisata  dilakukan melalui fungsi kontrol di masing-masing wilayah kerja.
Kata Kunci : Kewenangan pemerintah; Pengawasan; Pramuwisata lisensi

## Abstract
Control of unlicensed tour guides is the authority of the Bali provincial government through Civil service police Unit (Satpol PP) as a form of oversight of all regional regulations, especially regional guide regulations. SatPol PP  is  granted  the  authority  to  supervise  by  the  government  and  cooperate  with  court  police  and  tourism institutions in the law enforcement system. This study discusses the authority of the Bali Provincial Government in supervising unlicensed tour guides and sanctions against unlicensed tour guides. The method used to achieve these goals is  the empirical  legal research method, which  is to conduct field research through interviews and taking notice of the existing phenomena in society related to the problems being studied. The results of the data analysis show that the government is provided the authority by statutory regulations through Law Number 10 of 009 concerning Tourism and Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2016 concerning Tour Guides.  Supervision  is  carried  out  through  preventive  and  repressive  measures  and  is  in  the  law  enforcement system.  Sanctions  are  applied  to  tour  guides  who  are  not  licensed  by  imposing  sanctions  in  the  form  of  fines through  court  proceedings  and  tour  guides  who  commit  violations  will  be  subject  to  tourism  violations  in  the form of fines. The implementation is carried out through the secrets of the tour guides when carrying out their duties in each tourism area in Bali. Guiding secrets are executed through the control function in each working area.
Keywords : Government Authority; Supervision; Tour Guide; License

## I. PENDAHULUAN
Pariwisata dan Pulau Bali tidak dapat dipisahkan dimana seni budaya tradisi dan keadaan alam yang menunjang  ini  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tak  dapat  dipisahkan  hal  ini  membuat pariwisata di Bali mengalami kemajuan yang pesat dan mengungguli daerah yang memiliki potensi
alam yang lebih indah ketimbang Pulau Bali Perkembangan pariwisata Provinsi Bali sangatlah pesat disebabkan  karena  berkembangnya  peradaban  yang  dipegaruhi  oleh  berkembangnya  teknologi canggih.  Menurut (Hilman,  1987) Perkembangan  pariwisata  di bali sangat  berkembang  pesat. tidak menutup  kemungkinan  menimbulkan  adanya  Pramuwisata  yang  tidak  berlisensi atau  sering  disebut dengan Guide Illegal.
Pariwsisata provinsi Bali sebagai pariwisata yang sangat di minati oleh  seluruh  tamu  baik dari  manca  Negara  masupun  dari  local  sendiri.  guna  memberikan  keamanan  dan  kenyamanan terhadap  pramuwisata  yang  berkunjung  di  Provinsi Bali  peran  serta  pramuwisata sangatlah  penting didalam  mengaplikasikan  ada  budaya  dan  agama  sehingga  pramuwisata  yang  berkunjung  di Porovinsi  Bali  sangat  betah.  Menariknya  Pulau  Bali  sebagai  daerah  kunjungan  wisata  disebabkan kebudayaan yang berbasih hindu serta didukung dengan adapt istiadat budaya social dan politik yang sangat  dikenal  dengan  santun  dan  keramah-tamahan  masyarakat  Perkembangan  pariwisata  di  Bali telah dialami sejak nenek moyang hingga saat ini
Sejak  dikeluarkannya  peraturan  mengenai  kepariwisataan  dan  peraturan  lainnya  sebagai penunjang  kegiatan  pariwisata  dapat  menunjang  dan  meningkatnya  arus  kunjungan  wisatawan  ke Bali  hal  tersebut  dapat  kita  lihat  banyaknya  sarana  dan  prasarana  pariwisata  sebagai  penunjang kehidupan  masyarakat  Bali  sangat  berpengaruh  atas  kunjungan  wisatawan  seperti  seni  kerajinan seni  kebudayaan  dan  lain-  laina.  Dalam  ketentuan  Perda  Pramuwisata,  pramuwisata  di  wilayah hukum  Provinsi  Bali  diwajibkan  memiliki  Sertifikat  Lulus  Uji  Pengetahuan  Budaya  Bali  sebagai bukti kelayakan kompetensi untuk menerangkan Kebudayaan Bali kepada wisatawan, sehingga dapat menghindari  kesalahan  pahaman  atas  budaya  Bali  yang  berujung  pada  pelecehan  kebudayaan Bali (Eka & Yanti, 2020) .
Ada  beberapa  peneliti  terdahulu  melakukan  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yang pertama, (Hidayat,  2018) Dalam  penelitiannya  menyimpulka  bahwa  dalam  pengelolaan  bidang pariwisata di Bali semua pihak harus mengacu pada Pergub. Karena Pergub ini mengikat dan berlaku di  semua  elemen  pariwisata  yang  ada  di  Provinsi  Bali  sehingga  hal  ini  meningkatkan  pengelolaan pariwisata  yang  baik  yan  mampu  memberikan  kenyamanan  kepada  para  wisatawan.  Penelitian  yang kedua dilakukan oleh (Wijaya, 2015) dalam penelitiannya menyatakan kedepan pariwisata Bali harus berbenah diri dalam menerima dampak luas, yang dapat menjadi ancaman bagi eksistensi pariwisata. Selajutmya (Suryawati,  2018) menyatakan  ada  beberapa beberapa  startegi  yang  menjamin keberlangsungan pariwisata Bali adalah strategi yang mendukung keberlanjutan politik dan keamanan yang  mendukung  kenyamanan  wisatawan,  keberlanjutan  ekonomi  masyarakat  Bali,  keberlanjutan lingkungan  (ekologis),  serta  keberlanjutan  sosial  dan  budaya  masyarakat  Bali.  Berdasarkan identifikasi  masalah  di  atas  adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  kewenangan Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pramuwisata  yang  tidak  memiliki lisensi, Selanjutnya menjelaskan penerapan sanksi terhadap pramuwisata yang tidak berlisensi.

## II. METODE DAN PEMBAHASAN
Jenis  penelitian  yang  digunakn  ini  yaitu  secara  emperis  artinya  melakukan  Penelitian  lapangan melalui  wawancara  melihat  kejadian  yang  sebenarnya  yang  ada  di  masyarakat  terkait  dengan permasalahan (Kadir,  2004) .  Jenis  penelitian  sebagai  bentuk  didalama  mendapatkan  data  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  dengan  melakukan  pendekatan  di  lapangan  melalui  wawancara dengan para pihak yang memahami permasalahan sehingga hasil penelitian yang didapatkan menjadi lebih  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  peraturan  perundang-undangann  yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan regulasi (Marzuki, 2005) . Data yang digunakan adalah data primer diperoleh langsung ke masyarakat atau  kelapangan  melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  memahami  permasalahan  dan  melakukan penelitian  berupa  kepustakaan  majalah  media  elektronik  dan  peraturan  perundang-undangan (Soekanto,  2013) .  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dimana  antara  pewawancara dengan  yang  diajak  wawancara  berhadapan  secara  langsung  dengan  memberikan  pertanyaan  sesuai dengan  permasalahan  untuk  memperoleh  data  yang  otentik  tentang  Implementasi  Kewenangan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  penegakkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  mengacu  pada peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  pramuwisata  yaitu  Perdana  Nomor  5 Tahun  2016.  Analisis  data  menggunakan  teknik  deskriftif  kualitatif  disamping  sifat  data  yang
dikumpulkan  berjumlah  besar  mudah  dikualifikasi  kedalam  kategori-  kategori  data  yang  terkumpul terdiri  aneka  gejala  yang  dapat  diukur  dengan  angka-angka  hubungan  antara  variabel  sangat  jelas pengambilan  sampel  dilakukan  sangat  cermat  dan  teliti  serta  pengumpulan  data  mengunakan kuisioneri (Parikesit dan Trisandi 2003 No 16 / VI).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  Melakukan  Pengawasan  terhadap Pramuwisata yang Tidak Memiliki Lisensi
Polisi Pamong Praja diberikan mandate atas kewenangan pemerintah Provinsi Bali dalam penegakkan Perda  Pramuwisata  Bali  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pramuwisata  yang  sedang menjalankan  tugasnya  Pemerintah  Provinsi  Bali  memberikan  kewenangan  sepenuhnya  dalam mengawal  dan  pengawasan  melalui  SatPol  PP  dan  jajaran  yang  terkait  Pengawsan  dilakukan  secara kontinyu  dengan  bekerja  sama  dengan  komponen-komponen  terkait  didalamnya  yaitu  Himpunan Pariwisata Provinsi Bali DPD HPI  Bali Komisariat DPD HPI Kepolisian Kejaksaan dan Kehakiman Tujuan dari pemerintah melakukan pengawasan agar pramuwisata dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan  ketentuan  dalam  undang-undang.  Kekwenangan  pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan pengawasan  selalu  mengedapankan  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  pariwisata  yang  berkunjung  di Provinsi  Bali  Yang  dijadikan  landasan  hukum  pemerintah  memberikan  pengawasan  terhadap pramuwisata  Apabila  dalam  pengawasan  pemerintah  terhadap  pramuwisata  yang  tidak  memiliki lisensi  di  saat  menjalankan  tugasnya  maka  akan  dilakukan  upaya  pembinaan  dan  peringatan disamping  memberikan  pelatihan  mengenai  pariwisata  dan  memberikan  pendidikan  adat  agama  dan budaya terkait dengan pariwisata (James, 1994) .
Dalam  menjalankan  kewenangan  Polisi  Pamong  Praja  (SatPol  PP)  dibantu  oleh  Pengurus Himpinan  Pariwisata  Bali (  DPD  HPI  )  Bali  dan dibantu  oleh  beberapa  anggota  dari  DPD  HPI Divisi  Domestik  (divisi  Bahasa  Indonesia)  Pramuwisata  yang  paling  dominant  atau  paling  banyak adalah Pramuwisata yang berbahasa Indonesia dalam aturan pramuwisata seroang pramuwisata yang sedang menjalankan tugasnya harus menggunakan lisensi sesuai dengan bahasanya Dalam melakukan pengawasan  di  lapangan  atau  melakukan  sidak  di  lapangan  banyak  pramuwisata  yang  tidak menggunakan  lisensi  bahkan  pramuwisata  yang  belum  pernah  melakukan  training  melakukan pekerjaan sebagai pramuwisata sehingga adapt dan budaya yang dijelaskan tidak sesuai dengan adapt dan  budaya  Bali.  Pramuwisata  yang  menjalankan tugasnya  wajib  menggunakan  kartu  tanda  anggota sesuai  dengan  bahasa  yang  di  miliki  dan  menggunakan  pakaian  adapt  Bali  kecuali  pramuwisata melakukan  perjalanan  bermain  wisata  air  Apabila  dalam  pengasan  didapatkan  pramuwisata  dalam menjalankan  tugasnya  memiliki  lisensi  yang  sudah  mati  maka  diarahkan  atau  dianjurkan  untuk melakukan perpanjangan lisensi dengan disertai pendidilan dan pelatihan mengenai budaya.
Sebagai dasar Pengaturan Perlindungan hokum Berdasarkan Peratutan Daerah Nomor 5 tahun 2016  tentang  Pramuwisata  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  mengenai  tugas-tugas  pramuwisata dalam  menjalankan  profesinya  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  sangat  penting  dalam  industri pariwisata adapun fungsi pramuwisata dalam industri pariwisata adalah sebagai berikut a. Menemani  mengantarkan  wisatawan  ke  kawasan  obyek  dan  daya tarik wisata b. Memberikan informasi Kawasan Obyek dan Daya Tarik Wisata
c. Memasarkan Produk Wisata
d. Memberikan pelayanan dengan Prilaku Budaya Daerah
e. Memberikan pelayanan dengan Prilaku Budaya Bangs

## 2. Penerapan Sanksi terhadap Pramuwisata yang Tidak Berlisensi
Penergakkan  Peraturan  Pemerintah  Provinsi  Bali  di  bidang  kepariwisataan  wewenang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan memberikan mandate kepada SatPol PP dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Bali  agar wisatawan  yang  sedang  melakukan  perjalanan  ke  Daya  Tarik  Wisata  mendapatkan  informasi  yang benar  sesuai  dengan  adat  dan  budaya  Bali  dan  berbagai  budaya  yang  lainnya.  Agar  wisatawan betah berkunjung di Bali dan akan berampak pada daerah asalnya atau Negara asalnya menceritakan atau  memberi  tahukan  tentang  masalah  Balisecara  utuh  Agar  wisatawan  yang  berkunjung  di  Bali
menjadi  aman  Pemerintah  Provinsi  Bali  mengeluarkan  aturan  yang  mengatur  mengenai  Pariwisata salah satunya Perda Pramuwisata Bali.
Sesuai  dengan  surat  tugas  team  sudah  dijadwalkan  melakukan  penegakkan  hukum  tentang Pramuwisata  yaitu  Perda  Nomor  5  Tahun 2016 tentang Pramuwisata di Kabupaten/Kota se-Bali secara bergilir sesuai dengan skala prioritas Proses penegakkan Peraturan Daerah ini dapat dikatakan hampir sama di semua kabupaten dan kota di Bali karena dasar  hukumnya  sama  yaitu  Keputusan Gubernur  Bali  Nomor  11  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Operasional  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah. Dalam penegakkan Peraturan Daerah Team akan bergerak kelapangan ke lokasi yang menjadi  target  operasi  operasi  penegakkan  akan  menyasar  salah  satu  obyek  wisata  di kabupaten/kota  di  Bali  karena  disini  akan banyak ditemukan pramuwisata yang sedang memandu wisatawan  Lamanya  waktu  operasi  tergantung  situasi  dan  kondisi  tetapi  biasanya  tidak  lebih dari  2  (dua)  jam  Setelah  sampai  di  lapangan  team  dikumpulkan  untuk  mendapat  pengarahan  dari ketua team atau yang dituakan tentang pembagian  tugas  siapa  berbuat  apa  dan  diberi  wejangan untuk  tetap sabar  dan jaga  sopan-santun di lapangan dalam  menghadapi pelanggar yang terkadang marah dan emosi karena kena sidak
Apabila  salah  satunya  ada  yang  melanggar  Pramuwisata  diberi  surat  panggilan menghadap  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  disidik  dan  diproses  lebih  lanjut  sampai dengan tingkat peradilan Penyidik meminta barang bukti berupa Kartu Tanda  Penduduk atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata tergantung pelanggaran yang dilakukan dan barang bukti yang dibawa si  pelanggar  kemudian  diberikan  surat  tanda  penerimaan  barang  Penyidik  juga  membuat  laporan kejadian  sebagai  bahan  dalam  penyidikan  Pramuwisata  dipanggil  ke  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kota/Kabupaten  sesuai  dengan  tanggal  surat  paggilan  dan  jam  yang  telah  ditentukan  untuk menghadap  kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menangani  guna  pemeriksaan  sebagai tersangka pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata Setelah operasi penegakkan  berjalan  2  (dua)  jam  ketua  team  menghentikan  operasi  kegiatan  dilanjutkan  dengan pendataan  hasil  operasi  Berapa  orang  melanggar  tanpa  KTPP  berapa  orang  melanggar  KTPP-nya masa berlakunya sudah habis dan berapa orang pramuwisata tanpa pakaian adat Bali Terakhir akan jelas  terlihat  dari  blangko  pendataan  berapa  jumlah  Pramuwisata  yang  diperiksa  seluruhnya  yang melanggar berapa dan yang tidak melanggar berapa jumlahnya
Apabila pramuwisata sedang menjalankan tugasnya maka SatPol PP melakukan penyelidikan dan  penyidikan  Penyidikan  adalah  tahap  dimulainya  tindakan-tindakan  hukum  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  yang  membatasi  hak-hak  asasi  seseorang  yang  dianggap bertanggungjawab  atas  terjadinya  pelanggaran  pidana  di  bidang  Pramuwisata  tindakan-tindakan hukum  yang  dimaksud  adalah  seluruh  tindakan  yang  menurut  Undang-undang  menjadi  wewenang Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dapat  dikenakan  kepada  seseorang  tersangka  dalam  proses penyidikan  Penyidikan  dimulai  dengan  dikeluarkannya  surat  perintah  penyidikan  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Setelah  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil menerima  surat  perintah  Penyidik  harus  memberikan  surat  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Polri. Penyidik juga dapat meminta bantuan polisi untuk membawa dengan paksa tersangka atau saksi kehadapannya apabila tersangka atau saksi tetap  tidak  mau  datang  setelah  diberi  surat  panggilan  kedua  dan  ketiga  untuk  itu  penyidik  harus membuat surat permintaan bantuan kepada polisi (Situmorang, 1989) .
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  memberitahukan  secara  tertulis kepada tersangka bahwa berkas  perkaranya  sudah  dilimpahkan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  Berkas  yang  diserahkan  ke Penuntut  Umum  akan  diteliti  oleh  Jaksa  bila  masih  ada  yang  perlu  dilengkapi  dan  disempurnakan maka  Jaksa  Penuntut  Umum  akan  meminta  perbaikan  dengan  mengembalikan  berkas  perkara kepada  penyidik  atau  istilah  P  19  setelah  di  perbaiki  oleh  penyidik  berkas  itu  dikirim  kembali kepada  Jaksa  apabila  berkas  dianggap  betul  atau  sempurna  Jaksa  Penuntut  Umum  mengatakan berkas  sudah  betul  atau  P  21.  Biasanya  hakim  memutus  perkara  pelanggaran  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pramuwisata  bervariasi  tergantung  hakim  dan  sikap tersangka  selama  persidangan  dengan  hukuman  denda  sebesar  Rp  1000000-(satu  juta  rupiah) subsider 7 (tujuh) hari pidana kurungan dan  membayar ongkos perkara Rp  5000-(lima  ribu rupiah) Dengan denda yang cukup besar diharapkan para pramuwisata tidak  lagi  mengulangi  perbuatannya lagi  dan  untuk  menumbuhkan  efek jera bagi si pelanggar maupun pramuwisata lainnya

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1.     Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1.   Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pramuwisata yang  tidak  memiliki  lisensii  dimana  pemerintah  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan perundang-undangan  yaitu  undang-undang  Nomor  10  tahun  2009  tentang  kepariwisataan  dan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata pengawasan dilakukan melalui tindakan preventif maupun represif dan dalam sistem penegakkan hukum
2.   Penerapan  sanksi  terhadap  pramuwisata  yang  tidak  berlisensi  yaitu  diberikan  sanksi  denda melalui  sidang  pengadilan  dan  pramuwisata  yang  tidak  berlisensi  tidak  diperkanankan  untuk mengantar  rombongan  atau  tami  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada wisatawan  yang  berkunjung  ke  Bali  adalah  melalui  kewenangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata di Bali  adalah  melakukan  sidak  di  masing-masing  daya  tarik  wisata  dengan  bekerja  sama  dengan instansi  terkait  yaitu  Kejaksaan  Kehakiman  Pramuwisata  melalui  koordinasi  kontrol  Sidak/atau sweeping  silakukan  sesuai  dengan  amanah  Perda  Nomor  5  Tahun  2016  apabila  ditemukan pramuwisata yang melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan penindakan di tempat dan/atau dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  PPNS  sampai  pada  proses  persidangan  bentuk perlindungan  yang  lainnya  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  terhadap  wisatawan  yang berkunjung ke Bali Pramuwisata agar dapat memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada wisatawan baik di luar daya tarik wisata maupun disaat berada di daya tarik wisata

## 2. Saran
Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan sebagai berikut
1. Diharapkan  Kepala  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kota/Kabupaten  Aparatur  Negara  terkait  dan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  melakukan  koordinasi  dan  fungsi  kontrol  terhadap  pelanggaran Perda  Nomor  5  Tahun  2016  karena  selama  ini  kurangnya  koordinasi  sehigga  banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pramuwisata dalam mengantarkan wisatawan berlibur di Bali.
2. Diharapkan  Ketua  DPD  HPI  Bali  Ketua  Komisariat  di  masing-  masing  Divisi  melakukan pembinaan kepada pramuwisata guna  meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap  para wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eka, A. A. I., & Yanti, K. (2020). Peranan Pramuwisata dan Pemerintah dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali . 14 (2), 77–86. Hidayat,  S.  (2018). Model  Pengembangan  Pramuwisata  Olahraga  dalam  Bisnis  Pariwisata  di Provinsi Bali . 5 (1), 8–16.
Hilman, H. (1987). Hukum Kekerabatan Adat . Fajar Agung. James, S. J. (1994). Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan . Kanisius. Kadir, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT Citra Aditya Bakti. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Prenada Media. Situmorang, V. (1989). Dasar Dasar Hukum Administrasi Negara . Bina Aksara. Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers.
Suryawati,  I.  G.  A.  A.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Bali  Berkelanjutan  Menghadapi Pasar Bebas Asean (afta). Jurnal Mitra Manajemen Online , 2 (6), 680–692 .
Wijaya,  K.  (2015).  Masa  Depan  Pariwisata  Bali  (  Perspektif  Permasalahan  dan  Solusinya  ). Riset Ekonomi Dan Manajemen , 15 (1), 118–135 .