Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## KEHADIRAN NOTARIS SECARA FISIK SAAT MEMBACAKAN DAN
MENANDATANGANI AKTA PASCA TERBITNYA PERMENKES NO. 9/2020 TENTANG PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 2019
Oleh:
Hubert Lonanda
Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
hubertlonanda@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian dengan membahas masalah otentitas akta yang dibuat tanpa kehadiran notaris secara fisik dan tanggungjawab notaris atas dibuatnya akta pasca  terbitnya Permenkes No. 9/2020. Penelitian  menggunakan  pendekatan  perundangan  dan  konsep,  didapat  kesimpulan  sebagai berikut:  Kehadiran  notaris  secara  fisik  ketika  membacakan  dan  menandatangani  akta merupakan suatu keharusan, sehingga termasuk pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah sebagaimana dikecualikan oleh Permenkes No. 9/2020,  dengan konsekuensi  akta terdegradasi  kekuatannya  menjadi  akta  dibawahtangan.  Notaris  yang  membacakan  dan menandatangani akta tanpa kehadiran secara fisik, sebagai perbuatan melanggar Pasal 16 (1) m jo Pasal 44 (1) UUJN, sebagai perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat digugat ganti kerugian.
Kata Kunci : kehadiran notaris secara fisik; membacakan dan menandatangani akta; permenkes no. 9/2020.

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  problem  of  the  authenticity  of  deeds  made  without  the  physical presence of  a notary and the responsibility of  the notary for  deeds that were made after  the issuance of Permenkes No. 9 of 2020. Research using a statutory approach and a conceptual approach,  the  following  conclusions  are  obtained:  The  physical  presence  of  a  notary  when reading and signing the deed is a must, so it includes work that really cannot be done from home as excluded by Permenkes No. . 9 of 2020, with the consequence that the deed is relegated to the deed under hand. Notary who reads and signs the deed without being physically present, as an act of violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m jo Article 44 paragraph (1) UUJN, as an act of breaking the law, according to Article 1365 of the Civil Code can be sued for compensation in the form of compensation, loss and interest.
Keywords: Physical presence of the notary; reading and signing the deed; Permenkes No. 9 of 2020.

## A. PENDAHULUAN
Penyebaran  Covid  19  (Covid  19),  menjadikan  bidang  pekerjaan  banyak  yang terpengaruh,  dikarenakan  adanya  keharusan  menjaga  jarak  fisik  ( Physical  distancing). Pemerintah  dalam  upaya  memberikan  suatu  kepastian  agar  pekerjaan  tidak  terpengaruh  oleh kondisi  yang  ada,  menerbitkan  Kepres  Nomor:  11/2020  Tentang  Penetapan  Kedarutan Kesehatan  Masyarakat  Covid  2019  selanjutnya  disingkat  Kepres  No.  11/2020,  diterbitkan dengan  pertimbangan:  penyebaran  Covid  19,  sangat  luar  biasa  dengan  dibuktikan  beberapa jumlah  kematian  telah  berkembang  luas  baik  internal  maupun  internasional  dan  membawa dampak  pada  poleksosbuthankam,  serta  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia,  Menyatakan covid 2019 sebagai macam penyakit yang berakibat kondisi darurat Kesehatan Masyarakat.
Terbitnya Kepres No. 11/2020, ditindaklanjuti dengan terbitnya Permenkes No. 9/2020 Tentang  PSBB  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19,  diterbitkan  dengan pertimbangan bahwa dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19, yang semakin luas, Menkes dapat  menetapkan  PSBB.  Pada  Pasal  13  ayat  (1)  dan  (3)  Permenkes  No.  9/2020  mengatur tentang pembebasan pengecualian kantor atau instansi strategis dalam memberikan pelayanan, salah satunya adalah notaris dalam memberikan layanan jasa pembuatan akta outentik , tidak harus  ke  kantor,  melainkan  dapat  dilakuykan  dengan  jarak  jauh  melalui  daring,  kecuali pekerjaan yang benar-benar tidak dapat dilakukan melalui daring, yang masih harus bekerja ke luar.
Layanan jasa notaris  dalam pembuatan akta outentik , sebagaimana Pasal  44 ayat  (1) UU RI No. 2/2014  Tentang  Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004  Tentang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan) bahwa sesudah pembacaan akta, maka segera setelah akta ditandatangani penghadap,  saksi  dan  Notaris,  terkecuali  penghadap  tidak  menolak  menandatangani  akta, pengecualian  tersebut  dengan  alasan  penolakannya.  Perihal  tindakan  membaca  dan menandatangani  akta  outentik,  dikaitkan  pada  Pasal  16  (1)  m  UUJN,  bahwa  “dalam menyelenggarakan jabatannya notaris diwajibkan di antaranya membacakan akta yang dibuat di  hadapannya  dan  menandatangani  akta  tersebut.  Pembacaan  tersebut  dengan  kehadiran sekurangkurangnya dua saksi, khususnya pembuatan akta wasiat yang dibuat di bawah tangan, dihadiri  oleh  empat  orang  saksi,  dan  penandatangannya  dilakukan  waktu  itu  juga  dan  saat penandatanganan akta kehadiran notaris secara fisik diharuskan”.
Bertolak  dari  hal  sebagaimana  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  di  satu  sisi  bahwa sebaran  Covid  19,  sangat  membahayakan  bagi  kesehatan.  Pemerintah  dalam  upaya menanggulangsi  penyebaran  Covid  19,  menerapkan  kebijakan  pada  pekerjaan  tertentu  dapat dijalankan dari rumah, kecuali pekerjaan pada jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
rumah,  dalam  arti  pekerjan  yang  masih  harus  bekerja  ke  luar,  di  sisi  lain  notaris  dalam menjalankan  jasa  pembuata  akta  outentik,  notaris  secara  fisik  harus  hadir  ketika menandatangani akta, yang penandatangannya di hadapan para penghadap dan saksi. Hal yang perlu diketahui terkait: 1) Otentitas akta yang dibuat tanpa kehadiran notaris secara fisik dan 2) pertanggungjawaban  notaris  atas  akta  yang  dibuatnya,  mengingat  notaris  mempunyai kewenangan yang lain sebagai kewenangan khusus, diatur dalam perundangan, di antaranya, mengesahkan transaksi, akta ikrar wakaf dan hipotek yang dibuat secara elektronik.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yuridis  normatif,  pembahasan  mengenai  keabsahan  akta  yang ditandatangani tanpa kehadiran secara fisik notaris didasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis  penelitiannya  menggunakan  penelitian  kepustakaan.  Bahan  hukum  penelitian  normatif sumber  hukum  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  dikaitkan dengan  masalah  pembacaan  dan  penandatanganan  akta  outentik    oleh  notaris,  yang mengharuskan notaris hadir secara fisik ketika membacakan dan menandatangani akta dalam kondisi  penyebaran  Virus  Corona  (Covid  19).  Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  bahan pustaka berupa liertarur/buku-buku, karya ilmiah dan lainnya terkait materi kehadiran notaris secara fisik ketika membacakan dan menandatangani akta pada saat penyebaran Virus Corona.

## C. ANALISIS/PEMBAHASAN
1. Otentitas Akta Yang Dibacakan Tanpa Kehadiran Secara Fisik Notaris Pada Masa Penyebaran Virus Corona (Covid 19)
Akta  outentik    berumber  dari  Pasal  1868  KUH  Perdata,  “disebut  akta  outentik  akta tersebut bentuknya telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan, akta dibuat oleh di hadapan  pejabat  umum,  yakni  pejabat  yang  wewenangnya  telah  ditentukan  oleh  undang- undang  dan  akta  dibuat  di  wilayah  pejabat  umum  berkantor”.  Ketentuan  Pasal  1868  KUH Perdata tersebut di atas dijelaskan bahwa disebut sebagai akta outentik  jika terpenuhi unsur- unsur: 1) Bentuk akta ditentukan oleh peraturan perundangan; 2) Dibuat pejabat umum; 3) Di tempat di mana akta  dibuat.
Akta outentik sebagai bukti yang sempurna menjamin kepastian hukum jika digunakan alat bukti di persidangan, karena tidak perlu di dukung oleh alat bukti sah lainnya, oleh karena
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
itu banyak dijumpai dalam berbagai peraturan mengharuskan setiap perbuatan hukum dibuat dalam bentuk akta outentik . 1 Akta outentik  memiliki 2 (dua) fungsi utama, antara lain yaitu:
1) fungsi formal, bahwa dalam setiap perbuatan hukum dikehendaki dibuat secara lengkap serta sempurnanya serta dibuat berbentuk akta outentik.
2) fungsi  akta  sebagai  alat  bukti,  akta  outentik  tersebut  oleh  para  pihak  sengaja  dibuat sebagai alat bukti, akta outentik dibuat tertulis mengenai suatu persetujuan. 2
Perihal “bentuk akta”, sebagaimana diatur dalam Bab VII UUJN-P terkait Akta Notaris, pada Pasal 38 UUJN, disebutkan bahwa “tiap-tiap akta, tidak dikecualikan baik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat terdiri atas: 1) awaal/kepala akta; 2) tubuh akta; dan 3) akhir akta sebagai penutup”.  Kepala atau awal akta di dalamnya termuat: “1) judul akta; 2) nomor akta; 3)  jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 4)  nama lengkap dan tempat kedudukan notaris”. Badan  Akta  memuat  identitas  para  penghadap  dan  para  saksi.  Identitas  para  pihak  yang menghadap.  Akhir akta di dalamnya termuat: “1) pembacaan Akta; 2) penandatanganan akta dan tempat di mana akta ditandatangani; 3) identitas masing-masing saksi akta, dan 4) uraian jika terjadi perubahan, penambahan, pencoretan, atau penggantian”. Jika terkait dengan akta notaris  Pengganti,  dicantumkan  pula  dalam  nomor  dan  tanggal  pengangkatan  notaris,  serta penjabat yang mengangkatnya.
Perihal bentuk dan sifat akta otentik, telah ditentukan sesuai Pasal 38 ayat (1) UUJN. Disamping itu bahwa akta Notaris telah memenuhi persyarat formal sebagai akta outentik jika akta tersebut sudah dibuat menurut prosedur pembuatan akta sesuai Pasal 39 hingga Pasal 53 UUJN.  Pasal 39 mengatur batasan usia kecakapan penghadap yakni serendahtelah dewasa atau rendah-rendahnya telah berumur delapan belas tahun atau cakap karena telah pernah kawin dan cakap melangsungkan  perbuatan hukum dalam arti tidak sakit jiwa atau di bawah pengampuan, dan penghadap sudah dikenalkan atau kepada notaris oleh dua orang saksi.  Pasal 40 mengenai pembacaan  akta  dilakukan  notaris  dihadiri  saksi  sekurang-kurangnya  dua  orang  saksi,  telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, cakap bertindak dalam hukum, memahami bahasa, bisa menandatangani  akta  dan/atau  memberi  paraf;  tidak  mempunyai  hubungan  darah/keluarga dengan notaris, harus terlebih dahulu diperkenalkan pada Notaris.
Pasal 41  mengatur  akibat  hukum  apabila  akta  yang  dibuat  tersebut  ternyata  tidak mencukupi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30, 39 dan 40 UUJN, menjadikan
1 Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Acta Comitas/ article/download/41555/28945
2 Mertokusuno, Soedukno, (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, h. 121
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
akta  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  outentik  melainkan  mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan akta yang dibuat dibawah tangan, hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya.
Pasal 42 mengatur mengenai pembuatan/penulisan akta harus jelas, tidak menggunakan singkatan, setiap sela kosong diberi garis, kecuali akta yang dicetak berbentuk formulir yang ditentukan  oleh  perundang-undangan,  penyebutan  tanggal/bulan  dan  atau  tahun,  ditandai dengan huruf dan wajib diawali dengan angka.  Pasal 43 mengatur bahwa “setiap  akta harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia, apabila penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, notaris  diwajibkan  menterjemahkan  atau  memberikan  penenjelasan  tentang  isi  akta sebagaimana bahasa yang dipahami”. Pasal 44 mengatur mengenai perbuatan menandatangani akta segera setelah akta dibacakan, oleh pihak-pihak terkait dengan pembuatan akta yakni para pihak  sebagai  penghadap,  para  saksi,  serta  Notaris.  Jika  hal  tersebut  disimpangi,  maka mengakibatkan akta yang dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta outentik  melainkan sebagaimana akta di  bawah tangan dan jika kerugian  yang timbul, dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut penggantian kerugian kepada notaris.
Pasal  45  mengatur  mengenai  penghadap  jika  hanya  mempunyai  kepentingan  pada sebagian saja dari akta, maka yang dibacakan hanya pada sebagian tertentu saja dalam arti tidak semuanya.  Pasal 46 mengatur mengenai pencatatan harta benda atau berita acara terkait suatu peristiwa  hukum,  apabila  ada  pihak  menolak  mencantumkan  tanda  tangan  pada  akta,  atau terdapat tidak dapat hadir pada saat akta ditutup, padahal terdapat pihak belum menandatangani akta, maka harus dibuat pernyataan pada akta tersebut.  Pasal 47 mengatur mengenai “bentuk originali  akta  kuasa  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  kewenangan  pembuatan  akta  yang dikeluarkan, maka harus direkatkan  pada akta asli, kuasa outentik  yang dibuat dalam bentuk akta asli dan wajib dijelaskan pada akta”.
Pasal 48 mengatur mengenai larangan mengganti, menambah; mencorek; menyisipkan; menulis; dan/atau menulis sehingga menjadi tumpang tindih. Perubahan tersebut diperkenankan dan dinyatakan sah jika dibubuhi paraf atau pengesahan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Menyimpang dari yang telah ditentukan, dapat mengakibatkan terhadap akta tersebut yakni kehilang otentitas akta.
Pasal 49 mengatur mengenai perubahan akta, bahwa jika terjadi perubahan pada akta. Terjadi perubahan akta maka s etiap perubahan bisa dibuat pada bagian kiri Akta atau dibuat pada akhir akta atau dibuat sebelum penutupan akta, selama tidak dapat dibuat pada bagian kiri akta. Perubahan tersebut disertai dengan penunjuk bagian yang dirubah atau bisa juga dengan cara menyisipkan pada lembar tambahan pada akta. Apabila terjadi perubahan tanpa dilakukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, perubahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan akta menjadi tidak berkekuatan hukum sebagai pembuktian sebagai akta outentik”.
Pasal 50 mengenai pencoretan kata/huruf/angka, jika pada akta diperlukan pencoretan, pencoretan akta tersebut  dinyatakan sah setelah diparaf atau oleh penghadap diberikan tanda sebagai pengesahan, oleh saksi, dan oleh Notaris. Pencoretan dilakukan sedemikian rupa, yang dicoret  dinyatakan  pada  akta  bagian  kiri  akta.    Pasal  51  mengatur  megnenai “ pembetulan kesalahan  penulisan  dan/atau  ketikan  pada  akta  asli  yang  telah  ditandatangani  sebagai wewenang notaris. Pembetulan jika terjadi penulisan yang salah dan/atau ketik pada asli akta dilakukan  di  hadapan:  penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  diletakan  pada  berita  acara  dengan membubuhkan catatan pada Akta asli disertai penyebutan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, pembetulan akta padaberita acara, harus disampaikan kepada pihak-pihak”.
Pasal  52  mengatur  mengenai  larangan  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  bahwa notaris dilarang membuat akta untuknya, istri/suami, atau orang lain dalam lingkup kekeluarga, terkecuali Notaris pribadi yang menjadi pihak penghadap dalam lelang, sepanjang lelang, sewa menyewa, atau perjanjian pemborongan, atau menjadi anggota bagian pada rapat yang risalah rapat dibuatnya. Pasal 53, mengatur tentang larangan bagi notaris membuat akta yang memuat penetapan isinya memberikan keuntungan terhadap Notaris, istri/suami Notaris; atau yang ada hubungan kekeluargaan dengan Notaris.
Akta yang dibuat bentuk dan sifat telah sesuai dengan Pasal 38 UUJN dan akta tersebut telah dibuat sesuai dengan yang ditetapkan dalam perundangundangan yang berlaku atau tata cara  yang  telah  ditentukan  dalam  perundangundangan,  maka  akta  tersebut  telah  memenuhi syarat sebagai akta outentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak perlu dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya. Mengenai akta outentik dikelompokan menjadi 2 (dua), antara lain:
1) akta relaas/akta pejabat ( ambtelijke akten ) bahwa akta tersebut dibuat Notaris.
2) akta partij atau akta tersebut dibuat di hadapan notaris.
Terkait dengan proses atau prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas satu  di  antaranya  keharusan  untuk  segera  menandatangani  akta  setelah  pembacaan  akta,  di hadapan penghadap, saksi dan notaris, apabila dikaitkan dengan Pasal 16 (1) huruf m UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa:
Pasal  44  disebutkan,  segera  menandatangani  akta  setelah  notaris  membacakan  akta tersebut,  penandatanganan  dilakukan  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  sendiri,  namun  terdapat suatu perkecualian, jika penghadap tidak dapat menandatangani akta, harus disebutkan dalam akta mengenai alasannya. Pembacaan hingga penandatanganan akta sebagai sebagai peresmian
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
akta  ,  tidak  terpisahkan  satu  dengan  yang  lain,  dan  tidak  ada  sela  waktu,  secara  berurutan diawali  dengan  pembacaan  akta,  dilanjutkan  dengan  penandatanganan  akta.  Mengenai penandatanganan akta segera setelah akta dibacakan notaris, ditandatangani penghadap, saksi dean kemudian notaris. Ketika memberikan tandatangan notaris diwajibkan secara fisik hadir” sebagaimana Pasal 16 (1) huruf m UUJN beserta penjelasannya.
Perihal kehadiran notaris secara fisik dalam pembacaan akta dan penandatanganannya dikaitkan  dengan  penyebaran  Covid  19,  yang  bersifat  luar  biasa  dengan  terbitnya  UU  No.  6 Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Diundangkan  dengan  pertimbangan  bahwa sebagai  upaya mencegah dan menangkal  masuk  dan keluarnya resiko  kesehatan masyarakat, maka pada setiap pintu masuk atau tempat masuk dan keluarnya menggunakan alat angkut baik melalui  darat  menggunaan  kendaraan  bermotor,  laut  menggunakan  kapal  dan  udara menggunakan pesawat udara, harus dikarantina kesehatan. Perlunya karantina kesehatan bagi setiap keluar masuknya seseorang dilakukan dalam kondisi mendesak dan bersifat luar biasa, diawali dengan penyebaran penyakit menular, ditimbulkan radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan  pangan.  Ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  Kepres No. 11/2020, Permen No. 9/2020.
Hal sebagaimana tersebut di atas, diundangkannya UU No. 6 Tahun 2018, kurang tepat jika diterapkan penanganan darurat Covid 19, dengan pertimbangan terbit sebelum kasus covid 19  dan  penanganan  darurat  kesehatan  berkaitan  dengan  penggunaan  alat  angkut  baik  darat menggunakan  kendaraan  bermotor,  laut  menggunakan  kapal  maupun  udara  menggunakan pesawat  udara,  demikian  halnya  dengan  terbitnya  Kepres  No.  11/2020,  Permen  No.  9/2020 bukan merupakan peraturan perUU dimaksud oleh Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki Perundangundangan terdiri atas “UUD 1945;  Ketetapan MPR; UU/Perpu; PP; Perpres; Perda Prov; dan Perda Kabupaten/ Kota. Perundang-undangan  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang diperintahkan oleh Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  keharusan  notaris  hadir  secara  fisik  dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi, tidak dapat dikesampingkan dengan kata lain,  sepanjang  bukan  merupakan  pekerjaan  yang  membutuhkan  kehadiran  fisik,  dalam  arti akhirnya Pasal-Pasal yang termuat dalam UUJN, “didomonasi oleh ketentuan undang-undang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
yang berposisi sebagai dwingend recht ,   ketentuan   undang-undang   yang   bersifat  memaksa tanpa ada  perkenan guna menyimpanginya dan harus berlaku”. 34
Kehadiran  notaris  secara  fisik  ketika  membacakan  dan  menandatangani  akta  sebagai persyaratan  yang  tidak  boleh  dikesampingkan  atau  dikecualikan,  misalnya  dengan  cara menggunakan sarana elektronik, WFH pun seakan tidak dapat dilakukan.  Mengesampingkan kehadiran  notaris  secara  fisik  dalam  membacakan  dan  menandatangani  akta  dapat mempengaruhi konsekuensi hukum bagi Notaris atas akta yang dibuat di hadapannya, antara lain: 5
1) akta statusnya tidak lagi sebagai akta outentik, melainkan menjadi akta kekuatan hukumnya sebagaimana akta di bawah tangan, yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuat dan atau menandatangani akta;
2) dapat digunakan sebagai dasar menggugat notaris yang membuat akta jika ada pihak yang dirugikan;;
3) sebagai akta yang mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan, maka akta tidak memberikan jaminan keamanan, rawan diubah-ubah dan berpotensi melanggar keharasiaan,
4) pihak lawan yang menandatangani akta tersebut dapat mengingkari kebenaran tanda tangan;
5) bagi  notaris  yang  membuat,  membacakan  dan  menandatangani  akta  tersebut  berpotensi menerima  sanksi  karena  notaris  menjalankan  jabatan  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Hal  sebagaimana  di  atas  dapat  terjadi  karena  adanya  kata  “harus”  terdapat  dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, bahwa kehadiran notaris secara fisik di hadapan penghadap ketika menandatangani akta, merupakan suatu keharusan, dengan kata “harus”, yang berarti tidak dapat disimpangi dengan cara apapun. Dikaitkan dengan sistematika pembuatan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 diubah dengan UU 15 Tahun 2019), bahwa  eksistensi  dari  aturan  harus  diletakan  dalam  batang  tubuh,  tidak  pada  penjelasan perundangundangan”. 6
Ketentuan mengenai, pembacaan dan penandatanganan akta outentik  kehadiran notaris merupakan “suatu keharusan, melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 44 ayat (1) UUJN, maka sebagaimana Pasal 16 ayat (9) UUJN, jika tidak dipenuhi, maka Akta tersebut kekuatan mengikatnya sebagai alat bukti di peridangan hanya sebagaimanma kekuatan  Akta di
3 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan , Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.
4
5 Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Acta Comitas/ article/download/41555/28945
6 Dr. Edmon Makarim, https://law.ui.ac.id/v3/layanan-not 6 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bawah  tangan  jo  Pasal  44  ayat  (5)  UUJN,  bahwa  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut berakibat akta tidak mempunyhai kekuatan pembuktian sebagai akta outentik, dan jika berakibat terjadinya  kerugian,  maka  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menggugat  ganti  kerugian terhadap notaris, mengenai bentuk ganti kerugian”.
Akta notaris bisa tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, jika akta tersebut  dibuat  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  dirumuskan  UUJN.  Akta  tersebut terdegradasi  artinya  terjadi  penurunan  kekuatan  akta  tersebut.  Terkait  akta  Notaris  yang terdegradasi  terjadi penurunan kualitas akta atau  posisi  akta akan lebih rendah dibandingkan dengan  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  optentik  mempunyai  bukti  pembuktian  yang sempurna, meskipun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi kuat jika pihak lawan tidak  mempermasalahkan  adanya  akta  di  bawah  tangan  tersebut.  Akta  otentikpun  jika mengandung cacat hukum dapat menyebabkan dibatalkan atau akta menjadi sahan. 6
Terdegradasinya  akta  tersebut  yaitu  “dari  akta  outentik  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan dan ada kemungkinan akta memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut”. Akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata bahwa “yang dianggap sebagai tulisan di bawah  tangan  adalah  akta  yang  ditandatangani  di  bawah  tangan,  surat,  daftar,  surat  urusan rumah  tangga  dan  tulisan-tulisan  yang  lain  yang  dibuat  tanpa  perantaraan  seorang  pejabat umum.  Akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  di  bawah  tangan,  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang kekuatannya hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja tidak termasuk pihak ketiga”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa “semua perjanjian apabila telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian  tersebut  berlaku  sebagaimana  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”. Terhadap akta di bawah tangan tersebut “hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,  tidak  berat  sebelah,  selama  perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  di bawah tangan tersebut pihak-pihak dalam memberikan kesepakatan secara bebas tanpa adanya paksaan,  penipuan  maupun  khilaf”  sebagaimana  Pasal  1320  angka  1  jo  Pasal  1321  KUH Perdata.
Terkait cacat hukum menjadikan akta dapat dimohonkan pembatalan atau batal dengan sendirinya atau demi hukum, dapat dilihat dipenuhi atau tidaknya syarat keabsahan perikatan tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat setuju para pihak yang membuat perjanjian dan syarat  cakap bertindak dalam hukum,  disebut dengan syarat  subyektif, sedangkan syarat adanya  obyek  yang  diperjanjikan  dan  obyek  yang  diperjanjikan  tidak  dilarang  oleh  undang- undang, ketertiban umum maupun kesusilaan (Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) KUH Perdata
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
(syarat  obyektif)  sahnya  perjanjian.  Menurut  Subekti  bahwa  syarat  sepakat  hal-hal  pokmok yang  diperjanjikan  dan  cakap  bertindak  dalam  hukum  karena  telah  cakap  bertindak  menurut hukum  disebut  dengan  syarat  subyektif,  karena  berkaitan  dengan  para  pihak  yang  membuat kesepakatan,  sedangkan  syarat  adanya  obyek  yang  disepakati  dalam  perjanjian,  obyek  yang dimaksud  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undang,  ketertiban  umum maupun  kesusilaan  disebut  syarat  obyektif  sahnya  persetujuan,  karena  berkaitan  dengan  hal yang  diperjanjikan  dan  kausa  yang  halal  atas  obyek  yang  diperjanjikan,  maka  akibat  hukum terhadap  perjanjian  yang  dibuat  menjadi  cacat  hukum  dan  dianggap  tidak  pernah  dibuat perjanjnian atau batal demi hukum”. 7 Perjanjian  meskipun  telah  disepakati  oleh  pihak-pihak yang  membuatnya  padahal  syarat  subyektifnya  tidak  terpenuhi,  maka  terhadap  perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (tidak batal dengan sendirinya). Namun apabila syarat obyek yang dijanjikan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi, perjanjiannya  adalah  batal  dengan  sendirinya,  pihak  yang  dirugikan  tidak  perlu  meminta pembatalan perjanjian, karena perjanjian batal dengan sendirinya, dalam hal yang demikian ini secara yuridis  sejak semula dianggap tidak pernah ada atau dibuat perjanjian dan pula suatu perikatan dan tuntutan yang diajukan. 8
Hal  sebagaimana di  atas dapat  dijelaskan bahwa  kehadiran secara fisik  notaris  dalam menandatangani  akta  sebagai  persyaratan  pengesahan  akta  outentik    merupakan  suatu keharusan, keberadaan UU No. 6 Tahun 2018, demikian halnya dengan Kepres No. 11/2020, yang  merujuk  pada  UU  No.  6  Tahun  2018  sebagaimana  Konsideran  Bagian  Mengingat  dan Permenkes No. 9/2020, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengesampingkan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 44 ayat (1) UUJN ( sebagai lex spesialis derogat lex generalis ). Dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 ayat (1) UUJN, kekuatan pembuktian akta otentuk terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (7) jo Pasal 44 ayat (5) UUJN.

## 2) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya
Pada Pasal 44 ayat (5) UUJN disebutkan bahwa “jika notaris membuat akta, padahal akta  yang  dibuat  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  44  UUJN mengakibatkan  suatu  akta  tidak  lagi  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  akta otentik, melainkan kekuatan pembuktiannya hanya sebatas akta di bawah tangan yang hanya mengikat  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  tidakl  mengikat  pihak  ketiga.  Apabila  akta
7 Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2001, h. 17.
8 Ibid.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dibuat melanggar ketentuan Pasal 44 UUJN, mengakibatkan pihak menderita kerugian, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian pada Notaris. Dijabarkan lebih lanjut  bahwa  selain  akta  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal demi hukum”. 9
Notaris dalam kegiatan usaha perbankan terutama pemberian kredit, mempunyai peran penting,  terutama  dalam  hal  pembuatan  akta  pengakuan  utang  atau  juga  SKMHT,  sebagai persyaratan  pembuatan  APHT  dibuat  di  hadapan  PPAT.  Akta-akta  yang  dibuat  di  hadapan notaris tersebut jika terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka akan berpengaruh atas terbitnya  sertipikat  hak  tanggungan  bagi  kreditur  dasar  untuk  melakukan  eksekusi  apabila dalam pelaksanaannya debitur ingkar janji dengan menempatkan kedudukan kreditur sebagai kreditur  yang  pemenuhan  piutangnya  lebih  didahulukan  di  antara  kreditur  lainnya.  Kerugian bank  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menggugat  ganti  rugi  terhadap  notaris didasarkan atas ketentuan Pasal 44 ayat (5) UUJN.
Gugatan  ganti  kerugian  tersebut  didasarkan  atas  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata, yang untuk-unsurnya terdiri atas:
1. Perbuatan  melawan  hukum.  Pengertian  perbuatan  melawan  huku  pada  mulanya  diartikan secara  sempit  yaitu  kata  “ onrechtmatige ”,  hanya  melanggar  suatu  peraturan  hukum  atau undang-undang  ( onwetmatige ).  Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  yang  sempit  ini dipengaruhi  oleh  ajaran  legisme  yaitu  tidak  ada  hukum  di  luar  norma  hukum  tertulis. 10
Notaris yang membacakan dan menandatangani  akta tanpa kehadiran secara fisik  sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal  16 ayat (1) huruf m jo Pasal 44 ayat (1) UUJN, sehingga unsur harus ada perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
2. Harus  ada  kesalahan.  Perihal  kesalahan,  Pasal  1366  KUH  Perdata,  bahwa:  seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tidak sebatas kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya  sendiri,  melainkan  berbagai  bentuk  kerugian  disebabkan  oleh  tidak  hati-hatinya seseorang. Sehubungan dengan kesalahan pihak yang timbul, menurut Hukum Perdata tidak membedakan  antara  kesalahan  yang  terjadi  karena  kesengajaan  maupun  kesalahan  yang terjadi dalam bentuk kurang hati-hati”. 11 Dipertegas oleh Leonora Bakarbessy dan
9 Edmon Makarim, https://law.ui.ac.id/v3/layanan-not
10 Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan , Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, h. 231).
11 Riduan Syahrani, Seluk Baluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 1998, h.279. 12 Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Op. cit ., h. 239.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Ghansham Anand, bahwa “kesalahan dapat dinyatakan sebagai pengertian yang luas, dapat mencakup kesalahan yang timbul karena kesengajaan maupun kelalaian”. 12 Kesalahan yang terjadi baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian mempunyai bobot nilai sama baik kesalahan  maupun  kesengajaan  yang  terpenuhi  bahwa  kesalahan  yang  dibuat  oleh  pihak lawan. Notaris selaku pejabat umum, berprofesi menjalankan memberikan jasa pembuatan akta outentik, notaris tentunya paham bahwa kewajiban membaca dan menandatangani akta, secara fisik wajib hadir. Kehadiran notaris tersebut sebagai langkah menjamin tercapainya kepastian hokum,  jika notaris  kenyataannya notaris ketika membaca dan  menandatangani akta  tidak  hadir  secara  fisik,  sebagai  perbuatan  salah,  sehingga  unsur  kesalahan  telah terpenuhi.
3. Harus timbul kerugian. Mengenai kerugian, bisa timbul karena salah satu pihak ingkar janji atau salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian karena ingkar janji, “bentuk kerugian hanya kerugian materiil saja, berbeda dengan kerugian dalam perbuatan melawan  hukum,  kerugian  bisa  timbul  kerugian  secara  materiil,  yurisprudensi  juga mengakui kerugian immateriil, yang juga dapat dinilai dengan uang”. 12 Kerugian materiil, ”sebagai  kerugian  yang  jumlahnya  dapat  dihitung,  sedangkan  kerugian  immateriil, jumlahnya  tidak  dapat  dihitung  tetapi  dapat  menggugat  ganti  kerugian”.  Terkait  dengan terdegradasinya  akta  outentik  menjadi  akta  di  bawah  tangan,  dapat  berpengaruh  terhadap kreditur akan hanya, yakni hak mengeksekusi benda yang dibebani sebagai jaminan ketika debitur  wanprestasi.  Karena  kreditur    tidak  dapat  melaksanakan  eksekusi  sebagaimana kreditur preferen, menjadikan terjadinya kerugian. Hal ini berarti unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul adanya perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul, menurut ajaran “ edequate ”, bahwa  terdapat  hubungan  kausal  antara  perbuatan  dengan  kerugian  yamtimbul  apabila kerugian  tersebut  sesuai  pengalaman  yang  selayaknya  merupakan  akibat  timbulnya perbuatan  melawan  hukum  tersebut”.  Mengenai  teori adequate dijelaskan  bahwa  suatu perbuatan baru dapat dimaknai sebagai sebab dari adanya suatu akibat, apabila didasarkan kebiasaan masyarakat sebelumnya telah bisa diduga, bahwa sebab tersebut akan dibarengi oleh suatu akibat, yakni timbulnya suatu kerugian”. 13 Kesalahan notaris tidak hadir secara fisik  ketika  membacakan  dan  menandatangani  akta,  berakibat  terdegradinya  akta,
12 Ibid .,  h. 239.
13 Riduan Syahrani, Op. cit ., h. 281.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
berpengaruhi pada pembebanan benda sebagai jaminan kredit, karena kreditur tidak dapat mengeksekusi benda sebagai jaminan dengan kekuatan sendiri, karenanya unsur wajib ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi. Akta yang dibuat tersebut,  notaris  yang membuat  aktga hartus bertanggungjawab  atas akta yang dibuatnya, jika notaris  dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik, karena  akta  tersebut  dibuat  tidak  memenuhi  salah  satu  persyaratan  di  antara  ketika  notaris membacakan dan menandatangani akta, tidak dapat hadir secara fisik, akta menjadi terdegradasi tidak lagi menjadi akta yang mempunyai kekuatan hukum sempurmna menjadi akta di bawah tangan yang membunyai kekuatan hukum terbatas para pihak yang membuatnya, dan karena sebagai  bentuk  kesalahan  notaris,  mengakibatkan  timbulnya  kerugian,  maka  notaris  harus bertanggungjawab  memberikan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatanm  melanggar  hukum. Mengenai  bentuk  ganti  kerugian  dalam  perbuatan  melawan  hukum  menurut  Abdulkadir Muhammad “ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi”. 14 Kerugian akibat adanya wanprestasi bentuknya berupa biaya- biaya yang telah nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak,  misalnya  untuk  membayat  honorarium  notaris,  dan  biaya-biaya  lain  yang  telah dikeluarkan.  Rugi  yang  dimaksud  adalah  “kerugian  karena  kerusakan  barang-barang  milik debitur  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  debitur  dalam  hal  ini  notaris  yang  membuat  akta terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan,  sedangkan  bunga  adalah  kerugian  yang  berupa kehilangan  keuntungan  yang  sudah  dibayangkan  atau  dihitung  oleh  kreditur”, 16 jika  notaris tidak lalai kmetika membacakan dan menandatangani akta tidak hadir secara fisik.

## D. KESIMPULAN
1. Kehadiran  notaris  secara  fisik  ketika  membacakan  dan  menandatangani  akta  merupakan suatu  keharusan,  sehingga  termasuk  pekerjaan  yang  betul-betul  tidak  bisa  dilakukan  dari rumah  sebagaimana  dikecualikan  oleh  Permenkes  No.  9/2020,  dengan  konsekuensi  akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
2. Terdegradasinya akta tersebut dapat digunakan sebagai dasar oleh pihak yang dirugikan, jika benar-benar karena kelalaian notaris mengakibatkan penghadap menderita kerugian.
3. Notaris yang membacakan dan menandatangani akta tanpa kehadiran secara fisik, sebagai perbuatan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 44 ayat (1) UUJN, sebagai
14 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit .,  h. 146. 16 Subekti, Op. cit ., h.
47.
Vol 19 No 1 April 2021
perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat digugat ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakarbessy & Ghansham, Buku Ajar Hukum Perikatan , Zifatama, Surabaya, 2018.
Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan , Petra Media, Surabaya, 2014.
Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Bakti, Bandung, 2004.
Subekti, HukumPerjanjian , Intermasa, Jakarta, 2001
Syahrani, Seluk-Baluk dan Asas-Asas HukumPerdata , Alumni, Bandung, 1998.
Edmon Makarim, https://law.ui.ac.id/v3/layanan-not
Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan. https://ojs.unud.ac.id/ index.php/ Acta Comitas/ article/download/41555/28945