Harga  transfer  digunakan  ketika  entitas individual dari perusahaan multi-entitas yang lebih  besar  diperlakukan  dan  diukur  sebagai entitas  yang  dikelola  secara  terpisah. Merupakan hal  yang umum bagi  perusahaan multi-entitas untuk dikonsolidasikan berdasarkan  pelaporan  keuangan;  namun, mereka  dapat  melaporkan  setiap  entitas secara  terpisah  untuk  tujuan  perpajakan. Divisi dalam suatu perusahaan atau perusahaan dan anak perusahaannya, melaporkan keuntungan mereka sendiri. Ketika pihak-pihak berelasi diharuskan untuk bertransaksi  satu  sama  lain,  harga  transfer digunakan  untuk  menentukan  biaya.  Harga transfer  umumnya  tidak  berbeda  jauh dengan harga pasar.
Penetapan  harga  transfer  mengacu pada  aturan  dan  metode  penetapan  harga transaksi  di  dalam  dan  antar  perusahaan  di bawah  kepemilikan  atau  kendali  bersama. Karena potensi transaksi yang dikendalikan lintas negara dapat mendistorsi penghasilan kena pajak, otoritas pajak di banyak negara
dapat  menyesuaikan  harga  transfer  intra- grup  yang  berbeda  dari  apa  yang  akan dikenakan  oleh  perusahaan-perusahaan yang  tidak  terkait  yang  melakukan transaksi dengan jarak yang wajar
Penetapan  harga  transfer  yang sewenang-wenang mengakibatkan terkikisnya  basis  pajak  dan  pergeseran keuntungan  dari  negara-negara  dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga memungkinkan  terjadinya  penghindaran dan  penghindaran  pajak.  Negara-negara berkembang  dianggap  paling  menderita akibat  dampak  negatif  manipulasi  harga transfer.  Makalah    ini  akan  menjelaskan dampak yang dapat terjadi dalam penetapan harga transferdan terkait dengan meminimalkan  beban  pajak.  Pemahaman tentang  motif  dan  strategi  merupakan  hal mendasar dalam penyusunan dan perbaikan  kebijakan  perpajakan  yang secara efektif merespons harga transfer.

## DAMPAK PENETAPAN HARGA TRANSFER TERHADAP PAJAK
Eska Rajagukguk 1 ; Tiori Kesia 2 ; Ardin Doloksaribu 3 ; Yesi Banjarnahor 4 ; Naomi Simamora 5 ; Paken TarasSimanullang 6 ; Asmida Rosari Turnip 7 ; Irfan Zebua 8
FEB Universitas HKBP Nommensen Medan Jln. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235 E-mail : tiorikesia@gmail.com (Koresponding)
Abstract : The purpose of conducting research to determine the effect of profitability, the cause of Transfer Pricing becomes a problem for tax authorities, what are the obstacles and Efforts of tax  authorities  in  minimizing  transfer  pricing  errors.Transfer  prices  have  an  effect  on  tax avoidance, companies try to find ways to shift their profits.instead of not paying the tax, the company tries to minimize its profit so that the tax is also smaller.its profits so that the tax also becomes  smaller.That  transfer  pricing  errors  fell  immediatelyafter  the  reforms,  but  then returned  to  its  original  level  against  the  reformedtransfer  pricing  legislation  was  based  on unfounded  expectations  of  an  increase  and  companies  returned  to  manipulative  practices.of improvement and that firms revert to their original transfer pricing manipulation practices once they are certain of the implications of the transfer pricing law.manipulation practices once they are  certain  about  the  implications  of  the  new  policy.of  the  new  policyTax  rate  cuts  will incentivizetransfer  pricing  due  to  more  widespread  profit  shifting.This  is  because  higher withholding  tax  rates  on  royalty  payments  encourage  profit  shifting  through mispricing.royalties  encourage  profit  shifting  through  mispricing  of  transferable goods.goods.Transfer Pricing can be done without having to harmtax authorities by using the OECD Method of setting a fair price.this research uses the literature study.
Keywords: Profitability, Transfer Pricing, Tax Object, Tax Authority
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
246
Otoritas  pajak  untuk  menyesuaikan harga  untuk  Sebagian  besar  transaksi intragroup  lintas  negara,  termasuk  transfer property,  jasa  danpinjaman  berwujud  atau pinjaman  tidak  berwujud.  OECD dan Bank dunia  merekomendasikan  aturan  penetapan harga intragroup berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan 19 dari 20 anggota G2O telah mengadopsi Tindakan serupa  melalui  bilalteral    dan  undang undang,peraturan, atau praktik dalam negeri.
Hak-hak perpajakan harus diberikan secara  sah  dan  dialokasikan  secara  adil, karena keputusan-keputusan tersebut mempunyai  dampak  pada  berbagai  bidang. Selain  itu,  pembatasan  Aliran  Keuangan Gelap  (IFFs)  merupakan  komponen  dari target  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (SDGs)  16.4  untuk  mendorong  perdamaian dan  keadilan  serta  membangun  institusi yang  kuat.  Perlunya  pemenuhan  SDG  ini dengan  meningkatnya  minat  terhadap  TP baik  di  negara  maju  maupun  berkembang, menonjolnya  isu  tersebut  dalam  agenda pembangunan  dan  formulir  administrasi perpajakan  serta  dampak  negatif  dari penghindaran  dan  penghindaran  pajak terhadap perekonomian
Tarif pajak didorong oleh kesalahan penetapan  harga  barang  yang  diimpor  dari negara-negara  dengan  tarif  pajak  yang sangat  rendah  (pergeseran  keuntungan  ke luar  Afrika  Selatan),  sementara  tidak  ada dampak tambahan dari perbedaan tarif pajak mitra  yang  lebih  tinggi  atau  mendekati angka  tersebut.  Tarif  pajak  Afrika  Selatan. Hal  ini  berarti  bahwa,  serupa  dengan  apa yang diamati di negara-negara maju, Afrika Selatan hanya kehilangan penghasilan kena pajak  akibat  kesalahan  penetapan  harga transfer yang bermotif pajak dan tampaknya tidak  menarik  adanya  pengalihan  laba  ke dalam  negeri  (inward  profit  shifting) sebagai imbalannya. Pengalihan keuntungan lebih  meluas  pada  perusahaan-perusahaan yang  intensif  melakukan  penelitian  dan pengembangan  dan  perusahaan-perusahaan dengan leverage yang tinggi. Tarif
pemotongan  pajak  yang  lebih  tinggi  atas pembayaran royalti mendorong pengalihan keuntungan  melalui  kesalahan  transfer harga barang.
Undang-undang harga transfer pertama  kali  diberlakukan  di  Afrika Selatan pada tahun 1995 dan mengharuskan  pembayar  pajak  untuk mengikuti prinsip kewajaran dalam bertransaksi  dengan  pihak  asing  yang terafiliasi. Jika suatu perusahaan menyimpang  dari  harga  wajar  yang ‘objektif’ untuk memastikan tagihan pajak minimal, hal ini dikenal sebagai ‘kesalahan harga  transfer bermotif pajak’.  Kesalahan penetapan  harga  transfer  yang  bermotif pajak  adalah  fokus  dari  makalah  ini  dan tidak  boleh  disamakan dengan  ‘kesalahan faktur  perdagangan’.  Kesalahan  faktur perdagangan mengacu pada situasi di mana perusahaan  melakukan  penipuan  dan memalsukan  informasi  yang  diberikan kepada otoritas pajak.
Pengujian  kepatuhan  pajak  ini mulai dari pemeriksaan pajak, penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa pajak terkait transfer pricing di pengadilan pajak bahkan  sampai  peninjauan  Kembali  di Mahkamah Agung (Pahlevi, 2019) (Wardhana,  2019)  Pengujian  kepatuhan pajak  terkait  TP  Doc  ini  untuk  menguji transaksi  afiliasi  yang  dilakukan  Wajib Pajak  harus  memenuhi  PKKU.  Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perpajakan  dan  peraturan  pelaksanaan  di bawahnya,  mulai  dari  Undang-undang sampai  dengan  Surat  Edaran  DJP  terkait transfer  pricing.  Kedua,  dalam  penerapan PKKU  dalam  TP  Doc  untuk  memenuhi ketentuan perpajakan dalam rangka kepatuhan  pajak  dilakukan  oleh  Wajib Pajak  dan  DJP.  Hal  ini  dimulai  dengan pengumpulan data dan informasi; melakukan  analisis  kesebandingan  dan menentukan  pembanding;  menentukan metode  penentuan  harga  transfer  yang tepat; menerapkan PKKU dan mendokumentasikan  transfer  pricing  (TP Doc).  Untuk  menguji  kepatuhan  pajak
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
dalam  penerapan  PKKU,  DJP  melakukan pengawasan, pemeriksaan dan upaya penanganan sengketa
transfer pricing.(Sukarno, 2022)
Posisi perusahaan yang bebas dalam mengadopsi  suatu  prinsip  saat  menetapkan harga  transfer,  membuka  peluang  bagi perusahaan  untuk  memanfaatkan  transfer pricing  dengan  tujuan  memperkecil  beban pajak.(Hasyim  et  al.,  2022)  Harga  transfer adalah harga yang  dibebankan  pada barang atau jasa yang di produksi oleh suatu divisi dan di transfer pada divisi lain.Istilah Harga Transfer  dijumpai  pada  Perusahaan  yang organisasinya  disusun  menurut  pusat  laba dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang/jasa    (Doloksaribu,  2023).  Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing  dengan  harapan  dapat  menekan biaya pajak tersebut (Hasibuan et al., 2023)
Dari sudut pandang ekonomi,
Hongren dalam Kurniawan (2011)
mengartikan transfer pricing sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit  organisasi  perusahaan  kepada  unit organisasi  lainnya  dalam  perusahaan  yang sama.  Sedangkan  dari  sudut  pandang perpajakan,  transfer  pricing  didefinisikan sebagai  harga  yang  dibebankan  oleh  suatu perusahaan atas barang, jasa, dan harta tidak berwujud, kepada perusahaan yang mempunyai  hubungan  istimewa.  Wisselink mengemukakan  dalam  arti  yang  lebih  luas transfer  pricing  termasuk  penentuan  harga antara beberapa entitas, yang secara hukum pemiliknya  biasa  sama  ataupun  berbeda  (Ii & Pustaka, n.d.)
Nilai  wajar  adalah  harga  yang  akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran  untuk  mentransfer  kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan  di  pasar  (Wilestari  &  Afriani, 2020)  .  "Harga  wajar"  adalah  istilah  yang digunakan  untuk  menggambarkan  harga suatu  barang  atau  layanan  yang  dianggap adil dan sesuai dengan nilai yang diberikan.
Tujuan  harga  wajar  adalah  untuk mengetahui  harga  yang  akan  diberikan
apakah  murah  (undervalue),  impas  (fair), atau mahal (overvalue) yang nantinya akan menjadi alat bantu   mengambil keputusan (Nursiti et al., 2022)
Harga  transfer  dapat  dikatakan sebagai salah satu faktor yang mendukung praktik penghindaran pajak. Harga transfer digambarkan  sebagai  transaksi  jual  beli antar  pihak  dengan  menentukan  harga istimewa pada barang ataupun jasa. Harga istimewa  ini  berpotensi  dalam  mengatur keuntungan  usaha  sehingga  berdampak akhir pada biaya pajak perusahaan. Pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  harga transfer dapat terdiri dari anak perusahaan, saudara  seinduk,  dan  pihak  berelasi lainnya  dengan  lokasi  domisili  yang berbeda. Perusahaan multinasional umumnya  memiliki  entitas  anak  atau berelasi  yang  berlokasi  di  Negara  surga pajak  sehingga  memungkinkan  praktik harga  transfer  untuk  menghindari  pajak (Hendi & Handianto, 2021)
Hubungan  istimewa  merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan  dengan  perusahaan  lain  dan hubungan  ini  terjadi  karena  adanya keterkaitan,  pertalian  atau  ketergantungan satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  yang tidak  terdapat  pada  hubungan  biasa,  Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan  kena  pajak  (Teza  &  Ningsih, 2017)
Tujuan  penetapan  harga  transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen- departemen  atau  divisi-divisi  perusahaan pada  waktu  mereka  saling  menggunakan barang dan jasa satu sama lain . Selain itu transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi  manajer  divisi  penjual  dan divisi pembeli menuju keputusan- keputusan  yang  serasi  dengan  tujuan perusahaan  secara  keseluruhan  (Lingga, 2012)
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
248
Selain  tujuan  utama  dari  transfer pricing  dalam  mengevaluasi  dan  mengukur kinerja  perusahaan.  Tetapi  sering  juga transfer pricing digunakan oleh perusahaan- perusahaan multinasional untuk meminimalkan  jumlah  pajak  yang  dibayar melalui  rekayasa  harga  yang  ditransfer antardivisi  .  hal  ini  dapat  mengakibatkan terjadinya  pengalihan  penghasilan  atau dasar  pengenaan  pajak  atau  biaya  dari  satu wajib  pajak  ke  wajib  pajak  lainnya,  yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan  jumlah  pajak  terhutang  atas wajib  pajak-wajib  pajak  yang  mempunyai hubungan  istimewa  tersebut  (Teza  & Ningsih, 2017)
Transfer pricing didefenisikan sebagai  suatu  harga  jual  khusus  yang dipakai  dalam  pertukaran  antar  divisional untuk  mencatat  pendapatan  divisi  penjual (selling  division)  dan  biaya  divisi  pembeli (buying  division).  Tujuan  utama  dari transfer  pricing  adalah  mengevaluasi  dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga  transfer  pricing  digunakan  oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan  jumlah  pajak  yang  dibayar melalui  rekayasa  harga  yang  ditransfer antardivisi.  Kunci  utama  keberhasilan transfer pricing dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa (Perpajakan, n.d.) .
(Wiwik  Lestari,  2017),  menyatakan bahwa  harga  transfer  dapat  ditentukan dengan menggunakan beberapa metode: (1) Harga  Transfer  Berdasarkan  Harga  Pasar (Market-Based  Transfer  Prices).  Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai  penentuan  harga  transfer  yang paling  independen.  Barang-barang  yang diproduksi  unit  penjual  dihargai  sama dengan  harga  yang  berlaku  di  pasar,  pada sisi  divisi  penjual  ada  kemungkinan  untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. (2) nHarga Transfer Berdasarkan  Biaya  (Cost-Based  Transfer Prices).  Penerimaan  pajak  dibagi  atas  dua, yang  pertama  Pajak  dalam  Negeri  yang
terdiri  dari  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan  Nilai,  Pajak  Bumi  dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan,  Cukai,  Pajak  Lainnya. Penerimaan Pajak yang kedua adalah pajak perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor (Rioni, 2020).
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut peraturan–peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran  umum  berhubung  dengan tugas  negara  yang  menyelenggarakan pemerintah  (Rioni,  2020)  .  Pajak  menjadi alat  untuk  mencapai  tujuan  mendapatkan penerimaan secara langsung ataupun tidak langsung  dari  orang  pribadi  atau  badan bagi  pemerintah  ,  pajak  merupakan  salah satu  penerimaan  tertinggi  bagi  suatu negara (Suyanto et al., 2021)
Motivasi  pajak  menjadi  salah  satu yang  mendasari  keputusan  perusahaan dalam  melakukan  skema  transfer  pricing. Perusahaan  besar  terutama  perusahaan multinasional  cenderung  memiliki  jumlah pajak yang besar pula, terutama perusahaan yang  berada  di negara  dengan tarif  pajak  tinggi.  Perusahaan  tersebut mencoba mencari cara untuk mengalihkan labanya,  alih-alih  tidak  membayarkan pajaknya perusahaan mencoba memperkecil  labanya  agar  pajaknya  juga menjadi lebih kecil (Astutie, 2018).
Transfer pricing sering kali disederhanakan  sementara  harga  transfer sendiri dipandang sebagai alat penting bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak global. Peralihan pendapatan  adalah  transfer  pricing  yang dimotivasi  pajak,  yang  mendefinisikan fenomena ini sebagai “praktik perusahaan multinasional  yang  mengatur  penjualan intraperusahaan sedemikian rupa sehingga sebagian  besar  keuntungan  dihasilkan negara  dengan  pajak  rendah”  (M.  Pajak, 2013)
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
Perusahaan multinasional cenderung dapat  melakukan  praktik  harga  transfer dikarenakan adanya entitas anak atau entitas berelasi yang berlokasi di beberapa negara. Setiap negara memiliki regulasi perpajakan yang  berbeda-beda  sehingga  perusahaan dapat  memanfaatkannya  untuk  mengurangi atau  menghindari  kewajiban  perpajakan. Negara  surga  pajak  merupakan  negara pilihan  terbaik  bagi  perusahaan  jika  ingin melakukan  praktik  penghindaran  pajak dengan skema harga transfer karena negara ini memiliki tarif pajak yang sangat rendah bahkan  bebas  pajak.(Hendi  &  Handianto, 2021)
Upaya  yang  dilakukan  perusahaan dalam  mengalihkan  harga  transfer  pada sejumlah pembayar pajak yang cukup besar, otoritas  pajak  di  negara  berkembang  dapat mengumpulkan  pendapatan  pajak  yang besar  dengan  sedikit  biaya  audit.Namun, sumber  pendapatan  ini  kini  terancam.  Di seluruh  dunia,  perusahaan  multinasional (MNE)  mengalihkan  pendapatan  mereka dari  afiliasi  di  negara-negara  dengan  pajak tinggi  ke  negara-negara  dengan  pajak rendah  sebuah  fenomena  yang  dikenal sebagai  ‘pergeseran  keuntungan’,  hal  ini mengaibatkan  kerugian  pajak  yang  sangat besar  di  negara-negara  berpendapatan rendah  dan  menengah  telah  mendapat perhatian  besar  (Wier,  2020).  Transaksi afiliasi  yang  sangat  signifikan  cenderung mendorong perusahaan multinasional tersebut melakukan  praktik transfer  pricing melalui  penciptaan  suatu  harga  yang  tidak wajar. Praktik transfer pricing ini mempengaruhi  risiko  penerimaan  pajak (Sukarno, 2022)
Ditinjau  dari  perspektif  perpajakan internasional, suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban  pajak  global  mereka  dengan  cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak ( antitax avoidance ) atau mengaturnya tetapi tidak  memadai,  sehingga  menimbulkan peluang  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk
melakukan  praktik  penghindaran  pajak. Perusahaan multinasional mempunyai peran yang sangat besar dalam perdagangan  internasional.  Diperkirakan dua  per  tiga  perdagangan  dunia  terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan  istimewa  (dalam  satu  grup). Oleh  karena  berhubungan  dengan  jumlah ekspor  dan  impor  barang  dalam  jumlah yang  besar  yang  dapat  memengaruhi jumlah  pajak  yang  terutang,  tentu  saja transaksi  tersebut  dapat  menimbulkan konflik  antara  pihak  fiskus  dan  Wajib Pajak  (Lingga, 2012)
Menurut (Peran Oecd, 2015)
OECD (Organization for Economic Cooperation  and  Development)  adalah organisasi  internasional  yang  bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. OECD  sebagai  organisasi  internasional yang  membuat  berbagai  kebijakan  agar tidak  adanya  lagi  penghindaran  pajak- pajak  yang  dilakukan  oleh  para  investor- investor  dari  negara  asalnya  karena  bagi para  investor  pajak-pajak  tersebut  adalah sebuah  beban  yang  memang  harus dipenuhi. OECD dalam menangani penghindaran pajak  internasional  ke negara yang menerapkan sistem pajak nol atau biasa disebut sebagai negara tax haven atau tax haven country.
OECD Transfer Pricing Guidelines berguna sebagai panduan bagi perusahaan multinasional  dan  otoritas  pajak  dalam masalah  transfer  pricing.  Guidelines  ini dibuat  untuk  membantu  otoritas  pajak maupun  perusahaan  multinasional  dalam memberikan panduan tentang cara penyelesaian  perselisihan  transfer  pricing yang saling menguntungkan antara masing-masing  otoritas  pajak,  dan  antara otoritas pajak dengan perusahaan multinasional (Lingga, 2012)
Standar  kewajaran  dan  Peraturan Pajak  dalam  mengatasi  kesalahan  Harga Transfer. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
250
Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam  hal  kondisi  dalam  transaksi  yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai  Hubungan  Istimewa  sama  atau sebanding  dengan  kondisi  dalam  transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai  Hubungan  Istimewa  yang dijadikan  sebagai  pembanding,  harga  atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para  pihak  yang  mempunyai  Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada  dalam  rentang  harga  atau  rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding.(Sukarno, 2022)

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  literatur.  Metode  studi  literatur adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah bahan penelitian (ZED, 2008)
Studi  kepustakaan  merupakan  kegiatan  yang diwajibkan  dalam  penelitian,  khususnya penelitian  akademik  yang  tujuan  utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun  aspek  manfaat  praktis.  Studi kepustakaan  dilakukan  oleh  setiap  peneliti dengan  tujuan  utama  yaitu  mencari  dasar pijakan  /  fondasi  untuk  memperoleh  dan membangun landasan teori, kerangka berpikir,  dan  menentukandugaan  sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat menggelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi  kepustakaan,  para  peneliti  mempunyai pendalaman  yang  lebih  luas  dan  mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.
.

## HASIL
Dari  penelitian  yang  dilaksanakan, didapatkan hasil bahwasannya Harga transfer bermanfaat  bagi  perusahaan  multinasional dalam meminimalisir pajak. Peneliti menggunakan  data transaksional dan nilai bea
cukai  tingkat  administratif  untuk  menguji kesalahan  harga  transfer  dan  Penulis melakukan pembandingan atas reformasi yg di rekomendasikan OECD dengan   standar arm's-length.
Selanjutnya  berdasarkan  penelitian ini juga dapat di tarik hasil yang menjelaskan bahwasannya  Penulis  tidak  menjelaskan metode  yang  digunakan  dalam  menilai kelayakan  harga  pasar  wajar.  Pengalihan Harga  transfer  sulit  untuk  di  batasi dikarnakan  tidak  adanya  alasan  dan  aturan yang  kuat  atas  tindakan  tersebutdan  Pada kasus yang di teliti penulis dalam “kesalahan penetapan  harga  teransfer”  tidak  terdapat bukti yang kuat untuk memastikan kesalahan tersebut.

## PEMBAHASAN
Peningkatan transaksi afiliasi
berisiko meningkatkan tindakan penghindaran pajak . Hal ini dilakukan oleh Wajib  Pajak  dengan  mengurangi  beban pajak  yang  terutang  .  Transfer  Pricing merupakan  masalah  paling  penting  bagi direktur perpajakan  (Sukarno, 2022)
Menurut Angharad Miller dan Lynne Oats  dalam buku “Principle of  Internationa Taxation”menyatakan transfer pricing adalah penetapan harga dari suatu transaksi bisnis anatara para pihak yang bernegosiasi dalam  perusahaan  multinasional  dengan tujuan  menciptakan  keuntungan  dari  sisi pajak.  (Teza  &  Ningsih,  2017).  Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar  biaya  atau  memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran  pajak  yang  terutang.  Secara umum transfer pricing, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu  wajib pajak  ke  wajib  pajak  lainnya,  yang  dapat direkayasa  untuk  menekan  keseluruhan jumlah  pajak  terhutang  atas  wajib  pajak- wajib  pajak  yang  mempunyai  hubungan istimewa tersebut (Teza & Ningsih, 2017)
Data transaksi merupakan sekumpulan  data  hasil  pencatatan  yang
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
berhubungan  dengan    kegiatan  transaksi  jual beli  pada  sebuah  perusahaan.Pada  tahun terakhir  ini,  data  transaksi  sudah  banyak digunakan  sebagai  bahan  penelitian  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  baru (Umayah & Kurniawan, 2019)
Perdagangan internasional memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi, penciptaan lapangan kerja,  dan  arus  kas  negara.  Oleh  karena  itu, pengaturan,  pengawasan,  dan  pungutan  bea dan  cukai  atas  impor  menjadi  unsur  kunci dalam  kebijakan  ekonomi  suatu  negara. (Hidayat et al., 2023)
Undang-undang penetapan harga transfer  dengan  mengikuti  standar  OECD dengan  tujuan  memberlakukan  undang- undang  praktik  terbaik  dan  membatasi kesalahan harga transfer. (1) Sebelum 1 April 2012:  ‘Komisaris  dapat  menyesuaikan pertimbangan  sehubungan  dengan  transaksi tersebut  untuk  mencerminkan  harga  wajar atas barang atau jasa, (2) Setelah 1 April 2012: 'penghasilan  kena  pajak  atau  pajak  yang terutang oleh seseorang harus dihitung seolah- olah transaksi, operasi, skema, perjanjian atau kesepahaman tersebut telah dilakukan berdasarkan  syarat-syarat  dan  ketentuan- ketentuan  yang  akan  ada  seandainya  orang- orang tersebut adalah orang-orang independen yang melakukan transaksi jarak jauh.
Pertama, peraturan perundang- undangan  sebelumnya  hanya  memberikan kewenangan  kepada  otoritas  pajak  untuk melakukan  intervensi  jika  ditemukan  adanya pelanggaran  terhadap  prinsip  kewajaran  dan kelaziman  usaha  (arm's-length).  Namun, berdasarkan undang-undang baru, perusahaan tersebut  kini diwajibkan  untuk  membuktikan bahwa  hubungan  internal  diselenggarakan berdasarkan prinsip kewajaran dan kewajaran. Hal ini menggeser tanggung jawab pembuktian  dari  otoritas  pajak  kepada  wajib pajak.  Dalam  praktiknya,  makna  pembedaan ini  kurang  jelas,  karena  undang-undang sebelumnya  juga  mengharuskan  perusahaan untuk  menyajikan  dokumentasi  transfer pricing  untuk  mendukung keputusan transfer pricing.  Pada  akhirnya,  konsekuensi  praktis
dari perbedaan ini adalah otoritas pajak kini memerlukan dokumentasi yang sama dengan pemberitahuan lebih singkat (PWC, 2013).
Kedua,  undang-undang  sebelumnya berfokus  pada  transaksi  tertentu  sedangkan undang-undang  baru  mengikuti  model perpajakan  OECD  dengan  menerapkan pandangan  yang  lebih  holistik.  Hal  ini berarti  mempertimbangkan  faktor-faktor seperti  profitabilitas  secara  keseluruhan ketika  menentukan  apakah  harga  transfer yang  dipilih  dapat  diterima.  Konsekuensi sebenarnya  dari  definisi  strategi  audit  yang lebih luas ini pada awalnya tidak jelas bagi perusahaan  namun  secara  luas  dianggap sebagai  peningkatan  risiko  audit.  Secara keseluruhan, harapan awal dari reformasi ini adalah  bahwa  hal  ini  akan  menurunkan kesalahan  harga  transfer.  Untuk  menguji dampak  undang-undang  tersebut,  saya memperkirakan spesifikasi dasar dari tahun ke tahun (Wier, 2020).
(Lingga,  2012)  beberapa  metode yang  biasa  dipergunakan  untuk  menilai kelayakan atas harga pasar yang wajar diatur dalam  Pasal  11  Per  Dirjen  Pajak  No.  Per- 32/PJ/2011  ini,  yaitu  :  (a)  Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable  Uncontrolled  Price/CUP),  (b) Metode  Penentuan  Harga  Transfer  yang dilakukan  dengan  membandingkan  harga dalam  transaksi  yang  dilakukan  antara pihak-pihak  yang  mempunyai  Hubungan Istimewa  dengan  harga  barang  atau  jasa dalam  transaksi  yang  dilakukan  antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan  Istimewa  dalam  kondisi  atau keadaan yang sebanding. (c) Metode Harga Penjualan Kembali
(Resale Price
Method/RPM)  Metode  Penentuan  Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan  harga  dalam  transaksi suatu  produk  yang  dilakukan  antara  pihak- pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan  harga  jual  kembali  produk  tersebut setelah  dikurangi  laba  kotor  wajar,  yang mencerminkan  fungsi,  aset  dan  risiko,  atas
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
252
penjualan  kembali  produk  tersebut  kepada pihak  lain  yang  tidak  mempunyai  Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan  dalam  kondisi  wajar.  (d)  Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/CPM)
Metode  Penentuan  Harga  Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba  kotor  wajar  yang  diperoleh  perusahaan yang  sama  dari  transaksi  dengan  pihak  yang tidak  mempunyai  Hubungan  Istimewa  atau tingkat  laba  kotor  wajar  yang  diperoleh perusahaan  lain  dari  transaksi  sebanding dengan  pihak  yang  tidak  mempunyai Hubungan  Istimewa  pada  harga  pokok penjualan  yang  telah  sesuai  dengan  Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (e) Metode Pembagian  Laba  (Profit  Split  Method/PSM) metode  Penentuan  Harga  Transfer  berbasis Laba  Transaksional  (transactional  profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi  yang  akan  dibagi  oleh  pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut  dengan  menggunakan  dasar  yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan  perkiraan  pembagian  laba  yang selayaknya  akan  terjadi  dan  akan  tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai  Hubungan  Istimewa,  dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution  Profit  Split  Method)  atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split  Method)  (f)  Metode  Laba  Bersih Transaksional  (transactional  net  margin method/ TNMM) metode  Penentuan  Harga  Transfer  yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba  bersih  operasi  terhadap  biaya,  terhadap penjualan,  terhadap  aktiva,  atau  terhadap dasar  lainnya  atas  transaksi  antara  pihak- pihak  yang  mempunyai  Hubungan  Istimewa dengan  persentase  laba  bersih  operasi  yang diperoleh  atas  transaksi  sebanding  dengan pihak  lain  yang  tidak  mempunyai  Hubungan Istimewa  atau  persentase  laba  bersih  operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  mempunyai Hubungan Istimewa lainn
Lambatnya rezim perpajakan
internasional dalam mengimbangi perkembangan bisnis global akan dimanfaatkan  oleh  perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban  pajak.  Dengan  kata  lain,  aturan perpajakan  harus  mampu  mengimbangi skema  penghindaran  pajak  yang  semakin kompleks.  Praktik-praktik  penghindaran pajak  melalui  pengalihan  laba  (profit shifting)  ke  afiliasi  yang  berada  di  negara dengan  tarif  pajak  lebih  rendah  seharusnya dapat ditangkap dan dimitigasi oleh otoritas pajak. Secara teori, transfer pricing merupakan  kebijakan  perusahaan  dalam menentukan harga transfer suatu transaksi . (Ansori et al., 2022)
Undang-undang harga transfer didasarkan  pada  ekspektasi  yang  tidak berdasar  terhadap  peningkatan  kapasitas audit  dan  bahwa  perusahaan  kembali  ke praktik  manipulasi  harga  transfer  semula setelah  mereka  memperoleh  kepastian mengenai  implikasi  dari  kebijakan  baru tersebut. Kesimpulan ini tidak mengejutkan: memberikan  lebih  banyak  informasi  dan diskresi  kepada  otoritas  pajak  tidak  akan menghasilkan  kepatuhan  pajak  yang  lebih tinggi  jika  tidak  ada  peningkatan  sumber daya  dan  kemampuan  penegakan  pajak (Wier, 2020).
Penulis  juga  menggunakan  data transaksi  untuk  menguji  secara  langsung kesalahan penetapan harga transfer di negara berkembang  ,  kami  mengakui  bagaimana usaha  yang  digunakan  penulis  untuk mempertangung jawab penelitiannya dalam kesalahan harga transfer  . Namun  kasus  ini tidak  memiliki  bukti  yang  kuat  sehingga peneliti sulit untuk membuktikan kesalahan yang ada pada penetapan harga transfer dari perusahaan yang di teliti .
Fakta  bahwa  penulis  (dan  pihak  lain) menemukan  adanya  kesalahan  penetapan harga yang sistematis dalam metodologi ini menyiratkan  bahwa  harus  ada  ruang  untuk melakukan hal ini lebih lanjut. Makalah ini berkontribusi  pada  kurangnya  literatur mengenai bukti 'langsung' mengenai kesalahan penetapan harga transfer
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
Dengan  mengandalkan  apa  yang disebut  sebagai  ‘bukti  tidak  langsung’,  yang menghubungkan laba kena pajak dari masing- masing anak perusahaan dengan input tenaga kerja  dan  modal  serta  insentif  pajak  untuk mengalihkan laba , metode ini juga mendapat banyak kritik. Kritik  utamanya adalah ketika menyelidiki  pola  profitabilitas,  seseorang mungkin  akan  menangkap  respons  ‘nyata’ lainnya terhadap insentif pajak atau penghindaran pajak yang tidak terkait dengan pengalihan  laba.  Dalam  arti  yang  lebih  luas, pendekatan  bukti  tidak  langsung  bisa  jadi tidak  memuaskan,  karena  metode  ini  tidak mengidentifikasi  saluran-saluran  pengalihan keuntungan  tertentu.  Studi  ini  menjawab kritik tersebut dengan membandingkan secara langsung  harga  yang  diterapkan  perusahaan multinasional  pada  transaksi  internal  dan eksternal. (Wier, 2020).

## SIMPULAN
Harga  transfer  berpengaruh  dalam penghindaran  pajak,Perusahaan    mencoba mencari  cara  untuk  mengalihkan  labanya, alih-alih tidak membayarkan pajaknya perusahaan  mencoba  memperkecil  labanya agar pajaknya juga menjadi lebih kecil.
Bahwa  kesalahan  penetapan  harga transfer turun segera setelah reformasi, namun kemudian kembali ke tingkat semula terhadap reformasi  undang-undang  harga  transfer didasarkan  pada  ekspektasi  yang  tidak berdasar terhadap peningkatan dan perusahaan  kembali  ke  praktik  manipulasi harga  transfer  semula  setelah  mereka memperoleh  kepastian  mengenai  implikasi dari  kebijakan  baru  tersebut.  Kesimpulan  ini tidak mengejutkan memberikan lebih banyak informasi  dan  diskresi  kepada  otoritas  pajak tidak  akan  menghasilkan  kepatuhan  pajak yang  lebih  tinggi  jika  tidak  ada  peningkatan sumber  daya  dan  kemampuan  penegakan pajak.
Pemotongan tarif pajak akan memberikan  insentif  terhadap  penetapan harga transfer dikarnakan adanya pengalihan keuntungan lebih meluas . Hal ini di sebabkan tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi atas
pembayaran  royalti  mendorong  pengalihan keuntungan melalui kesalahan transfer harga barang.

## DAFTAR RUJUKAN
Ansori,  Manual,  U.,  Brämswig,  K.,  Ploner, F.,  Martel,  A.,  Bauernhofer,  T., Hilbe,  W.,  Kühr,  T.,  Leitgeb,  C., Mlineritsch, B., Petzer, A., Seebacher, V., Stöger, H.,
Girschikofsky, M., Hochreiner, G., Ressler, S., Romeder, F., Wöll, E., Brodowicz,  T.,  …  Baker,  D.
(2022).  No 主観的健康感を中心 とした在宅高齢者における 健
康関連指標に関する共分散構造 分析 Title.  Science,  7(1),  1–8. http://link.springer.com/10.1007/s0 0232-014-9701- 9%0Ahttp://link.springer.com/10.1 007/s00232-014-9700- x%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.j mr.2008.11.017%0Ahttp://linkingh ub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090 780708003674%0Ahttp://www.nc bi.nlm.nih.gov/pubmed/1191 Astutie, C. S. A. (2018). No 主観的健康感 を中心とした在宅高齢者におけ る 健康関連指標に関する共分 散構造分析 Title. 1990, 1–26.
Doloksaribu, A. (2023). Akuntansi Manajenmen  Lanjutan  (ke  5).
LPPM UHN Press.
DOLOKSARIBU,  A.  (2023).  Akuntansi
Manajemen Lanjutan (KE-5).
Hasibuan, A. N., Harisman, H., & Samad, A.
W. (2023). Pengaruh Pajak,
Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana  Bonus,  Dan  Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. Jurnal Akuntansi, Keuangan,  Pajak  Dan  Informasi (JAKPI), 2(1), 76–88.
https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i1
.2103
Hasyim,  A.  A.  Al,  Inayati,  N.  I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing,
(Eska Rajagukguk; Tiori Kesia; Ardin Doloksaribu; Yesi Banjarnahor; Naomi Simamora; Paken TarasSimanullang; Asmida Rosari Turnip; Irfan Zebua)
254
Kepemilikan  Asing  serta  Intensitas Modal  pada  Penghindaran  Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(02), 1–12.
Hendi, & Handianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung  jawab  sosial  perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Journal Feb Unmul, 23(3), 570–581.
Hidayat,  T.,  Sinaulan,  R.  L.,  &  Mau,  H.  A.
(2023). Pengenaan Sanksi Administrasi  Berupa  Denda  Atas Koreksi  Nilai  Pabean  Impor  Oleh Pejabat Bea Dan Cukai. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 23(December). Ii,  B.  A.  B.,  &  Pustaka,  T.  (n.d.).  BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Tax Avoidance. 6–22. http://digilib.unila.ac.id/5761/14/BA B II.pdf
Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer  Pricing  dan  Problematika Praktik  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance). Jurnal Zenit, 1(3), 1–14. Nursiti,  B.  W.,  Jhoansyah,  D.,  &  Komariah,
K.  (2022).  Penilaian  Harga  Wajar Saham Sebagai Alat Bantu Keputusan Investasi Di Masa
Pandemi  Covid  19.  Jimek :  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Volume 05 Nomor 1 Tahun 2022, 05, 36–46. Pajak,  M.  (2013).  Transfer  Pricing:  Strategi,
Praktik,  dan  Minimisasi  Pajak. 2011(Oecd), 2010–2013.
Pajak,  T.,  &  Perusahaan,  O.  (2018).  Jurnal Pengaruh  Kebijakan  Transaction Transfer Pricing.
Peran oecd. (2015). Perpajakan,  D.  K.  (n.d.).  Penetapan  Harga Transfer  Dalam  Kajian  Perpajakan Gusnardi Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau -
Pekanbaru. 36–43.
Rioni,  Y.  S.  (2020).  Analisis  Peningkatan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam
Pembuatan  NPWP  UKM  di  Kebun Lada  Kecamatan  Hinai  Kabupaten
Langkat.  Jurnal  Perpajakan,  1(2), 28–37. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index. php/jurnalperpajakan/article/view/ 805
Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing
Documentation
Meningkatkan
Kepatuhan Pajak? Jurnal Pajak Dan
Keuangan  Negara  (PKN),  4(1S), 245–252. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s .1864
Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri,
F. (2021). Harga Transfer,
Kesulitan  Keuangan,  Manajemen Laba,  dan  Penghindaran  Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. Akuntansi Dewantara, 6(3), 88–101. https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13 327 Teza, S. D., & Ningsih, D. (2017). Analisis Implementasi Transfer Pricing
Perusahaan  Batam  dan  Singapura.
Jurnal Akuntansi, 6(1), 27–38.
Umayah,  B.,  &  Kurniawan,  F.  (2019).
Analisa Perilaku Konsumen Melalui  Data  Transaksi  Berbasis Pendekatan Market Basket Analysis. Sains, Aplikasi, Komputasi Dan Teknologi Informasi, 1(2), 30. https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i2
.2603
Wier,  L.  (2020).  Jurnal  Ekonomi  Publik Kesalahan penetapan harga transfer yang  bermotif  pajak  di  Afrika Selatan : Bukti langsung menggunakan data transaksi. 184. Wilestari,  M.,  &  Afriani,  W.  (2020). Penerapan  Nilai  Wajar  Untuk Penilaian Aset Perusahaan
Perbankan  Pada  Bank  Permata,
Tbk.  AKRUAL :  Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.34005/akrual.v1i 1.1011
Wiwik Lestari. (2017). No Title. ZED. (2008). No Title.