## KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA
Sahrifal Al-Qadri, Hamsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : asahrifal@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  keterangan  saksi  kedokteran  jiwa dalam  perkara  pidana  dan  bagaimana  kekuatan  kekuatan  keterangan  saksi  ahli  kedokteran jiwa  dalam  peradilan  pidana.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode kepustakaan  dan  metode  wawancara  kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedudukan  keterangan  ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana terbagi atas dua yaitu bisa dalam bentuk surat ataupun mengutarakan  keterangan  langsung  dimuka  pengadilan.  Nilai  kekuatan  pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana bernialai bebas, dalam artian hakim bebeas  ingin  mengikuti  atau  tidak  keterangan  ahli  tersebut.  Saran  yang  ingin  disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti  yang  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  proses  perkara  pidana,  senantiasa  untuk dihadirkan  dalam  persidangan  walaupun  telah  melakukan  pemeriksaan  sebelumnya,  guna memperkuat  dan  meyakinkan  hakim  dalam  membuat  putusan  2.  Hendaknya  kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dapat  menjadi  dasar untuk  hakim menjatuhkan atau  mengeluarkan  putusan  walaupun  keterangan  dari  ahli  tersebut  tidak  mengikat  hakim untuk mengikuti keterangan ahli tersebut.

## Kata Kunci: Alat Bukti; Keterangan Ahli; Kedokteran Jiwa

## Abstract
This paper aims to find out the position of the witness of mental medicine in a criminal case and how the strength of the testimony of a psychiatrist expert witness in a criminal court. Data  collection  method  used  is  the  library  method  and  interview  method  then  the  data obtained  are  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that  the position of psychiatric expert information in criminal cases is divided into two, which can be in  the  form  of  letters  or  express  information  directly  in  court.  The  value  of  the  strength  of proof of mental health expert's statement in a free judicial criminal trial, in the sense that the judge  is  free  to  follow  or  not  the  expert's  statement.  Suggestions  to  be  conveyed  by  the authors in this study are: 1. Expert testimony should be as one of the evidences that have an important role in the criminal proceedings, always to be presented at the court despite having conducted a previous examination, in order to strengthen and convince the judge in making the decision 2. The strength of proof of mental medical expert's evidence can be the basis for the judge to drop or issue a decision even though the statement of the expert does not bind the judge to follow the expert's statement.
Keywords: Evidence; Expert Testimony; Psychology

## Pendahuluan
Berdasarkan  UUD  1945  Pasal  1  ayat  3  bahwa:  “Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtstaat )”  dan  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( Machstaat ),  maka  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh  Negara  ataupun  bahkan  setiap warga  negara  harus  berdasarkan  hukum,  tidak  memandang  ras,  suku,  agama,  jenis kelamin,  maupun  kelas  atau  status  tatanan  sosial,  atau  yang  kita  kenal  dengan  istilah equality  before  the  law .  Guna  meminimalisir  ataupun  mencegah  tindakan  sewenang- wenang  dari  Negara  atau  pemangku  kekuasaan,  serta  menjamin  perlindungan  hak -hak asasi manusia setiap warga Negara. 1
Perkembangan  dan  pembangunan  masyarakat  membawa  perubahan  sosial,  termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat.Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicuh  munculnya  berbagai  konflik  di  tengah  masyarakat  baik  itu  konflik  yang  terjadi antarindividu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok  dan  konflik  antarkelompok masyarakat.  Hal  tersebut  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  lambat  laun  akan mengakibatkan  rusaknya  tatanan  masyarakat,  di  berbagai  bidang  utamanya  dalam  hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik. 2
Hukum  ialah  alat  ataupun  perangkat  yang  digunakan  untuk  mengatur  kehidupan berbangsa  dan  bernegara (way  of  live). Indonesia  sebagai  negara  hukum  dan  berideoloikan pancasila  yang  artinya  semua  nilai-nilai  yang  terkandug  dalam  pancasila  harus  dijadikan cerminan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  dengan  kata  lain  negara  yang berideologikan  pancasila  mengatur  segala  tindakan    ataupun  tingkah  laku  masyarakat  yang diatur  dalam  UUD  1945  yaitu  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian warga  negara    republik  Indonesia  agar  sesuai  dengan  amanat  pancasila.  Pasal  28G  ayat  1 UUD 1945 bahwa:
“setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan harta  benda  yang  dibawa  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  perlindungan  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat,  tampak  dalam hukum  pidana  yang  mengandung  norma  hukum  dan  sanksi  hukum  yang  berupa  sanksi pidana  namun  dengan  demikian  hukum  pidana  itu  tidak  dapat  dilaksanakan,  jika  tanpa  ada aturan  beracara  yaitu  proses  perkara  pidana  dan  menentukan  suatu  keputusan  dengan menjatuhkan  sanksi  pidana  atau  putusan  lain  kepada  seseorang  yang  terbukti  atau  tidak terbukti  melakukan  perbuatan  pidana,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  di  dapat melalui Hukum Acara Pidana atau KUHAP  yang mulai  berlaku pada tanggal  31 Desember 1981,  namun  faktanya  walaupun  UU  telah  mengatur  segala  tingkah  laku  dan  perilaku masyarakat  tetap  masi  saja  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  ataupun  tindak  pidana,  maka disini peran alat bukti sangat diperlukan agar tindakan dan puttusan tepat sasaran. 3
Dengan  disahkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP. Sekaligus  tidak  berlakunya Het  herziene  Inlandach  Reglement (HIR)  dan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  atau  kedua Undang-undang tersebut berbau kolonial.
Pembuktian  di  sidang  pengadilan  merupakan  titik  sentral  dari  hukum  pidana, khususnya  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana,  suatu  usaha  penuntut  umum  dalam mengajukan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  untuk  membuktikan
1 Appolo Lestari, Undang-Undang Dasar 1945 (Surabaya: Appolo Lestari,2017),h.4.
2 Dimas,  Asrullah,  Ashabul  Kahfi,  and  H.  L.  Rahmatiah."PELAKU  RESIDIVIS  TINDAK  PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." Alauddin Law Development Journal 1.1 (2019).
3 Permata Press, Kitab undang-undang hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press,2017) h.246
kesalahan  terdakwa.  Dalam  mengajukan  sesuatu  penuntut  umum  harus  menyajikan  atau menampilkakan  pembuktian  dan  alat  bukti  lainnya  guna  memperkuat  apa  yang  akan menjadi  keterangan  seorang  saksi  ahli  nanti  pembuktian.Sistem  beban  pembuktian  dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. 4
Penggunaan  alat  bukti  adalah  faktor  yang  menentukan  dalam  penuntutan, tanpa  alat  bukti  penuntut  umum  tidak  akan  dapat  menyatakan  bahwa  terdakwa  telah melakukan tindak pidana.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sungguminasa  Lokasi tersebut menjadi pilihan  Penulis  sebab  terdapat  beberapa  data  dan  pendapat  narasumber  yang  bisa  dijadikan bahan  kajian  terhadap  putusan  hakim  dalam  pembuktian  keterangan  Ahli.  Jenis  penelitian yang  digunakan  penulis  disini  adalah field  research atau  biasa  disebut  penelitian  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Wawancara  dimana Penulis melakukan proses  wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai  sumber informasi agar dapat diketahui pendapat, keyakinan, perasaan.
Untuk memperoleh data primer dan data sekunder agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang  terpadu  dan  sistimatis  diperlukan  suatu  sistem  analisis  data.Data  yang  diproleh  di  lpangan, baik  primer maupun sekunder dihbungkan dengan teori  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  dan didskripsikan  yaitu  dengan  menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan  permasalah- permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kedudukan  Keterangan  Saksi  Ahli  Kedokteran  Jiwa  Dalam  Sidang  Peradilan Pidana
Pasal  1  angka  26  KUHAP  menyebutkan,  saksi  adalah  sesoarang  yang  menyampaikan persaksiannya karena dia yang langsung mengalami peristiwa tersbut sedangkan yang disebut ahli  ialah  seorang  yang  dipanggil  oleh  pengadilan  dan  diutus  oleh  kedokteran  kehakiman untuk menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut, guna tercapainya pengafilan yang adil.
Sebuah  keterangan  antara  keterangan  seorang  saksi  ahli  dan  ahli  sangat  berbeda, mengapa  dikatakan  demikian  karna  seorang  saksi,  ialah  seorang  yang  menyaksikan  perkara ataupun  tindak  pidana  itu  secara  langsung  dan  merasakannya  secara  langsung,  sedangkan seorang  saksi  ahli  ialah  seorang  yang  dimintai  persaksiannya  pabila  dibutuhkan  dalam peradilan poidana dana bersumpah atas jabatannya sendiri.
Hasil  wawancara  penulis  pada  saat  melakukan  penelitian  dengan  metode  wawancara dengan  Muhammad  M.  Yusuf  Tangai  S.H,M.H  selaku  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Tebo, Jambi. Melaluli via whatsap.
Apa  perlu  dihadirkan  Ahli  untuk  dimintai  dan  memberikan  keterangannyadalam perkara pidana?
Maka jaksa tersebut menyatakan sebagai berikut:
“  keterangan  ahli  pada  proses  penanganan  perkara  pidana  itu  memang  penting, karena  keterangan  ahli  dalam  proses  penanganan  perkara  pidana  sebagai  salah  satu alat bukti yang sah.
Pada proses penanganan perkara pidana, bukan hanya melihat bagaimana perbuatan
4 Risal, Muhammad Chaerul. "PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 74-86.
tersebut  dilakukan.  Maksudnya  ialah  dengan  terpenuhinya  rumusan  delik  actus  reus- nya  (perpuatan  yang  dilarang)belum  dapat  diindikasikan  bahwa  ia  dapat  dipidana atau  tidak.  Sehingga  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi  sangat  diperlukan  oleh ahli (saksi ahli)untuk melihat maupun menggali lebih dalam persoalan persoalan yang memang membutuhkan keahlian yang khusus agar melihat apakah memang perbuatan tersebut  dapat  didakwa  kepada  pelaku  atau  tidak“.  Tapi  itu  tetap  tergantung  JAKSA penuntut umum apakah dia memerlukan saksi ahli atau tidak
Menurut  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor:  SE-003/J.A./2/1984,  pemeriksaan  ahli terhadap  otentikasi  tanda  tangan  dan  tulisan  yang  akan  digunakan  sebagai  alat  bukti  bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh  Ketua  Mahkamah  Agung,  Jaksa  Agung  dan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia sebagai berikut :
 Terkait  dengan  pelanggaran  pidana  umum  dan  pelanggaran  pidana  husus dipaparkan  oleh saksi ahli MABAK (maskar besar kepolisian);
 Terkait dengan tindak pidana militer, sakssi ahli  diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;
 untuk  perkara  yang  bersifat  konektifitas  dapat  diberikan  oleh  salah  satu Laborato-rium Kriminil berdasarkan Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
Telah  diatur  didalam  pasal  185  (KUHAP)  terkait  dengan  saksi  dalam  hukum  pidana, antara lain :
1. Saksi ialah orang yang menyampaikan keterangannya dimuka pengadilan;
2. Keterangan  seorang  saksi  dapat  dikatakan  alat  bukti  jika  diperkuat  dengan  alat  bukti yang lainya sebagai penguat keterangan saksi tersebut;
3. Keterangan  saksi  ahli  dapat  dikatakan  sebagai  alat  bukti  jika  itu  diperkuat  dengan keterangan saksi lainnya;
4. Hakim  dapat  memberikan  penilaian  terkait  dengan  keterangan  seorang  saksi, berdasarkan  dengan  melihat  keseharian  orang  tersebut  dengan  mengaikanya  dengan keterangan saksi tersebu,
5. Jika ada saksi yang tidak disumpah lalu menyampaikan keterangannya itu dapat dikatan sah apabila apa yang dipersaksikannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi yang telah disumpah.
Sesuai  dengan  penjelasan  dalam  Pasal  185  KUHAP  keterangan  seorang  saksi  yang diperoleh dari saksi  lain  tidak dikategorikan sebagai  saksi  sebagaimana apa  yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Keterangan saksi ahli kedokteran jiwa disampaikan ataupun dipaparkan dengan  berdasar  kepada  perilaku  orang  tersebut  dan  apa  dampak  pidananya,  seorang  saksi ahli  kedokteran  jiwa  juga  dapat  dijadikan  sebagai  saksi  apabila  dia  melihat  mendengar  dan menyaksikan itu secara langsung ataupun mengalaminya sendiri.
Pada pasal 1 no 28 mengatakan, “keterangan seorang ahli keterangan yang disampaikan oleh  orang  tertentu  dan  mempunyai  keahlian  khusus  dibidang  tertentu  dan  menyampaikan kesaksiannya  sesuai  dengan  keahliannya  tersebut,  guna  mempermudah  hakim  dalam memutuskan suatu perkara dan kepentingan pemeriksaan tersebut.”
Adapun wawancara penulis dengan Gunung Sumanto.S.H sebagai advokat muda yakni:
Pada  proses  penanganan  perkara  pidana,  apakah  ada  kategori  keterangan  ahli? Danjika ada bagaimana bentuknya?
“Keterangan  ahli  mempunyai  2  (dua)  yaitu  dapat  berbentuk  surat  (laporan)  ataupu keterangan

## B. Kekuatan pembuktian  Saksi Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana
Dalam Pasal  184  ayat  (1) KUHAP telah dijelaskan ada lima alat bukti,  jadi  jika tidak ada dokter forensic dalam peradilan pidana tersebut maka hakim dapat menghadirkan dokter lain  dalam  persidangan  untuk  menjadi  saksi.  Wlaupun  keterangan  dokter  tersebut  bukan keterangan  seorang  ahli,  tapi  keterangan  tersebut  sah  dimata  hukum  sebagai  keterangan seorang  saksi  yang  sekalipun  bukan  sebagai  keterangan  ahli,  Keterangan  ahli  sebagai  alat bukti  dalam  acara  peradilan  pidana  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  adalah  berarti  apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. 5

## 1. Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan :
Keterangan  kesaksian  seorang  ahli  dapat  pula  didapatkan  sebelum  dilaksanakannya peradilan pidana, yaitu dapat kita peroleh pada saat penyidikan dan penyelidikan disini sakski ahli  dapat  memberikan  kesaksiaannya  tapi  dalam  bentuk  surat  atau  laporan  atau  biasa  kita sebut  dengan  visum,  laporan  ini  disampaikan  atau  dikeluarkan  dengan  mengingat  sumpah yang  ia  sampaikan  saat  menerima.  Lalu  dijelaskan  kembali  pada  pasal  186  KUHAP, penyidikan  dan  pemeriksaan  maka  saksi  ahli  harus  menyampaikan  hasil  pemeriksaannya tersebut dalam persidangan dan memberikan penjelasan atas kesaksiaanya, dan memberiakan laporan  akatu  kesaksian  tersebut  setelah  dilakukan  proses  sumpah  jabatan  dimuka  umum “pasal 186 KUHP” didepan halayak persidangan dan hasil dari laporan tersebut akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
Seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  yaitu  dalam  tahapan  penyelidikan  dan penyidikan,  yang  dapat  kita  simpulkan,  dan  kita  kaitkan  dengan  pasal  133  KUHAP  dengan penjelasannya maka yang dimaksud dengan saksi ahli ialah seorang dokter yang diusung oleh kedokteran kehakiman sedangkan kesaksian dari seorang dokter yang bukan dari kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan saksi atau bisa disbut dengan verklaring.
Dengan  demikian  dalam  proses  tahapan  penyidikan  ataupun  penuntutan,  maka  suatu kesaksian  yang  disampaikan  oleh  dokter  yang  diusung  oleh  dokter  kehakiman,  dokter  yang bukan  saksi  ahli  ataupun  seorang  saksi  biasa,  maka  suatu  laporan  tersebut  berdasarkan  hal tersebut dan dapat berupa. :
a. Keterangan  Seorang  Ahli  :  yaitu  dapat  berbentuk  laporan  yaitu  oleh  dokter  kehakiman atau ahli lainnya. Sesuai dengang pasal 21 KUHAP butir 1. Tentang hal pokok..
b. Keterangan  Ahli  :  Keterangan  seorang  ahli  kedokteran  kehakiman  dapat  berbentuk, dalam bentuk Visum et Repertum.
c. Keterangan : keterangan yangoleh seorang dokter yang bukan ahli itu dapat disampaikan dalam bentuk laporan atau secara tertulis
2. Dalam Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan :
Hakim berhak dan mempunyai wewenang untuk memanggil dan meminta seorang ahli dalam  peradilan  pidana  jika  hakim  menganggap  keterangan  seorang  saksi  ahli  itu  sangat diperlukan dan dibutuhkan demi lancarnya siding peradilan.
Di  dalam  Pasal  180  ayat  (1)  KUHAP  ditentukan  :  Dalam  hal  untuk  menyelesaikan ataupun mencerahkan suatu pokok permasalahan dalam proses persidangan karna kurangnya alat bukti, maka dalam hal ini hakim ketua dapat menghadirkan seorang saksi ahli guna untuk menjernihkan suatu pokok masalah tersebut.  Keterangan seorang saksi  ahli dalam peradilan pidana dapat membantu seorang hakim untuk dapat memecahkan satupokok masalah tersebut dan  tidak  akan  membuatnya  bingung  lagi.akan  tetapi  seorang  hakim  tidak  wajib  untuk mengikuti  hasil  dari  kesaksian  ahli  tersebut  bilamana  pendapat  tersebut  membuat  hakim
5 R Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita 1991, h.45
kebingungan  dalam  menyelesaikan  perkara  tersebut  hakim  dapat  membuat  pertimbangan terkait apa yang diutaran oleh saksi tersebut dan menuliskannya dalam berita acara mengapa ia  tidak  sependapat  dengan  apa  yang  dipersaksikan  oleh  saksi  ahli  tersebut  disertai  dengan alasanya.  Keterangan  ahli  dapat  diperoleh  dari  hasil  pemikirannya  ataupun  pendapatnya terkait  dengan  hal  tertentu  sesuai  dengan  bidang  dan  keahliannya  dan  dari  kondisi  perkara tersebut  dan  hasil  dari  fakta-fakta  pemeriksaan.  Dan  jika  apabila  telah  sampai  pada kesimpulannya dan telah memutuskan sesuatu terkait perkara tersebut berarti saksi ahli telah sampai pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan pengalaman,. 6
Pendapat  dan  kesimpulan  oleh  seorang  ahli  sangat  berpengaruh  dan  berdasar  pada keahliannya  pengalamannya  dan  pengetahuan  yang  dia  miliki,  khususnya  dalam  bidang kedokteran  kehakiman  ataupun  yang  lebih  khususnya  kedokteran  jiwa,  dalam  hal  ini  dalam keahlian  dalam  forensic  harus  memili  pengalaman  dan  pengetahuan  terkait  dengan  disiplin ilmunya sebaik-baiknya dalam ilmu pengalaman tersebut dapat didapatkan ataupun diperoleh dari  ilmu  kedokteran  forensic,  ilmu  kimia  dan  ilmu  fisika  forensic.  Beberapa  keahlian disatukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  laporan  guna  untuk  membantu  proses  penyelesaian masalah  guna  menemukan  titik  terang  dalam  pokok  permasalahan  dalam  peradilan  pidana khususnya bagi yang membutuhkan seorang saksi ahli dalam peradilan tersebut.
Bagi  hakim,  nantinya  bantuan  dan  kesaksian  ahli  oleh  kedokteran  kehakiman  akan diselaraskan dengan alat bukti lainnya dan bersesuaian satu samalain dan bermanfaat dalam penyelesaian  pokok  perkara  tersebut  agar  dapat  menemukan  unsure-unsur  tindak  pidana tersebut disertai dengan keyakinan seorang hakim untuk memutuskan perkara tersebut, maka dari  itu  dijelaskan  dalam  pasal  184  ayat  1  bahwa  keterangan  seorang  saksi  ahli  adalah salahsatu  alat  bukti  dlam  peradilan  pidana  dan  dinyatakan  sah,  tapi  tidak serta  merta  hakim harus  mengikuti  kesimpulan  dari  seorang  saksi  ahli,  hakim  harus  tetap  pada  pendirian  dan kepercayaannya.
Dalam  pasal  179  ayat  1juga  telah  disampaikan  bahwa  jika  seorang  dimintai persaksiannya    sebagai  ahli  kedokteran  kehakiman  ataupun  saksi  ahli  lainnya  harus memberikan  kesaksiaanya  guna  kelancaran  pemeriksaan  dalam  peradilan  pidana  dan  itu semua dilakukan demi keadilan.
Menurut  Djoko  Prakoso,  untuk  membuat  perkara  dalam  pidana  menjadi  terang,  maka seorang  hakim  harus  memanggil  seorang  ahli  atau  meminta  seorang  saksi  ahli  dalam peradilan  tersebut  karena  itu  semua  diperuntukan  untuk  lancarnya  sidang  perkara  yang berjalan  dalam  peradilan,  guna  membantu  hakim  untuk  memperjelas  suatu  pokok permasalahan  dalam  peradilan  tersebut,  maka  dari  itu  seorang  saksi  ahli  sangat  dibutuhkan dalam peradilan pidana.
Seorang pesikiatri akan memeriksa seorang yang dianggap tersangka ataupun terdakwa tidak  hanya  memeriksa  kesehatan  mental  dan  jiwanya  saja,  tapi  kesehatan  jasmaninya  juga diperiksa  agar  seorang  pesikiatri  dapat  menyimpulkan  gejala  orang  tersebut  atau  tersangka tersebut  karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  setiap  pembawan  seseorang  itu  berbeda makanya harus diperiksa secara seksama, karna ditakutkan seseorang tersebut memiliki suatu tekanan, mau itu berasal dari teman keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu yang penting guna terciptanya peradilan yang baik serta kondusif, mengapa dikatakan demikian dengan adanya ilmu kedokteran kehakiman dapat  membantu  hakim dalam  menyelesaikan  suatu    pokok  maslah  tertentu,  tidak  hanya  itu saja,  saksi  ahli  lain  juga  berperan  penting  dalam  pengambilan  putusan  oleh  seorang  hakim, mengapa  dikatakan  demikian  karena  seorang  halkim  tidak  dapat  memutuskan  suatu  perkara jika sedang dalam keadaan kebingungan maka dari itu seorang saksi hali sangat  dibutuhkan
6 Y.A  Triana  , Kesaksian  Ahli  Jiwa  Dalam  Pertanggungjawaban  Pidana  Penganiayaan  Berat . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79195 . diakses pada tanggal  24 Juni 2019 pukul 02:23
dlam  peradilan  gtersebut.  Kedudukan  saksi  ahli  tersebut  akan  sangat  membatu  proses pengadilan  dalam  memnentukan  atau  dalam  hakim  untuk  memutuskan  suatu  putusan tersebut.
Pemanggilan  seorang  psikiatri  biasanya  dalam  hal  tertentu  saja,  biasanya  hanya dipanggil untuk  melakukan pemeriksaan untuk  seseorang  yang mengalami luka mental,  dan untuk mengetahuinya apaka dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  penulis  diatas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  yaitu,  sebagai berikut:  1.  Kedudukan  Pembuktian  Keterangan  Ahli  kedokteran  jiwa  dalam  Perkara  Pidana terbagi atas 2, yaitu bisa sebagai alat bukti surat ataupun sebagai alat bukti keterangan Ahli. Dikatakan  sebagai  alat  bukti  surat  apabila  keterangan  seorang  ahli  diberikan  pada  tahap pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum,yang  dituangkan  dalam  suatu  bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Sedangkan  dikatakan  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli  apabila  memberikan  keterangan didalam  persidangan  setelah  disumpah  menurut  agamanya.  2.  Nilai  Kekuatan  pembuktian yang  melekat  pada  keterangan  ahli  sebagai  salah  satu  alat  bukti  mempunyai  kekuatan pembuktian  bebas.  Dengan  kata  lain  hakim  bebas  untuk  menerima  atau  menolak  hasil keterangan ahli dalam suatu perkara pidana  yang telah diadakan atau dihadirkan, baik  pada tingkat  penyidikan  maupun  pemeriksaan  secara  langsung  di  sidang  PengadilanNegeri Sungguminasa

## Daftar Pustaka

## A. Sumber Buku
Abidin, Farid Zainal. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Adami  Chazawi. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I. Jakarta:  PT  RajaGrafindo    Persada, 2002.
Aflanie, Iwan. Ilmu Kedokteran & Medikolegal. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017
Efendi,  Erdianto. Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar. Bandung:  Refika  Aditama, 2011.
Gunandi,  Ismu. Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
PAF, Lamintang. Dasar-dasarHukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015. Syamsuddin,  Raman  dan  Ismail  Aris. Merajut  Hukum  di  Inonesia. Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2014.
B. Sumber Lain
Christian  kabangnga, keterangan  saksi  ahli  kedokteran  jiwa  Dalam  pembuktian  peradilan pidana. https://media.neliti.com/media/publications/3384-ID-keterangan-saksi-ahli- kedokteran-jiwa-dalam-pembuktian-peradilan-pidana.pdf,  diakses  pada  21  januari 2019 pukul 21:45 WITA
Dimas,  Asrullah,  Ashabul  Kahfi,  and  H.  L.  Rahmatiah."PELAKU  RESIDIVIS  TINDAK PIDANA  PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN." Alauddin  Law  Development Journal 1.1 (2019).
Risal, Muhammad Chaerul. "PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 74-86. Y.A Triana , Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat .