E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 28 November 2023, Revised: 28 Januari 2023, Publish: 5 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu
Christina  Loe  Mau 1 ,  Yolinda  Yanti  Sonbay 2 ,  Rere  Paulina  Bibiana 3 ,  M.E. Perseveranda 4 , Henny A. Manafe 5 , Stanis Man 6 1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, christinaloemanu@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, yolinda81@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, paulinabibiana18@gmail.com 4 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, perseverandaerse@gmail.com 5 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com 6 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, stanisman08@gmail.com
Corresponding Author: christinaloemanu@gmail.com
Abstract: This  study  is  intended  to  be  able  to  find  out  the  use  of  information  technology, regional financial supervision, and human resource capabilities in influencing the quality of the Belu Regency Government's financial reports. This study use primary data. Test the data for  the  preparation  of  descriptive  analysis,  test  the  validity  or  reliability,  and  test  the classical  assumptions  while  testing  the  hypothesis  of  implementing  multiple  regression analysis  supported  by  SPSS  version  16.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  use  of information technology partially does not significantly affect the quality of financial reports. This  is  due  to  the  lack  of  integration  of  the  applications  used,  and  the  lack  of  computer facilities and infrastructure in each SKPD. The variable competence of human resources and regional financial supervision has a significant effect on financial reports. Tests carried out simultaneously  with  the  Utilization  of  financial  information  technology,  human  resource competence, and regional supervision significantly affect the quality of financial reports.
Keyword: Utilization  of  Information  Technology,  Competence  of  Human  Resources, Financial Monitoring, Quality of Financial Reports.
Abstrak: Kajian  ini  bermaksud  agar  bisa  mengetahui  penggunaan  teknologi  informasi, pengawasan  keuangan  daerah  dan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  memengaruhi kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Belu.  Kajian  ini  mempergunakan  data primer.  Uji  data  terlaksana  mempergunakan  analisis  deskriptif,  uji  validitas  ataupun reliabilitas,  serta  uji  asumsi  klasik  sedangkan  uji  hipotesis  terlaksana  mempergunakan analisis regresi berganda dan didukung oleh SPSS versi 16. Hasil kajian ini memperlihatkan
bila penggunaan teknologi informasi secara parsial tidak memengaruhi secara signifikan bagi kualitas  laporan  keuangan.  Perihal  ini  dikarenakan  masih  belum  terintegrasi  aplikasi  yang digunakan, dan masih kurangnya sarana dan prasarana komputer pada masing-masing SKPD. Variabel  kompetensi  sumber daya manusia dan  pengawasan keuangan daerah memengaruhi secara  signifikan  bagi  laporan  keuangan.  Pengujian  yang  terlaksana  secara  simultan Pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  sumber  daya  manusia  maupun  pengawasan keuangan daerah memengaruhi signifikan bagi kualitas laporan keuangan.
Kata  Kunci: Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan .

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  merupakan  tuntutan  yang  muncul  dalam  perkembangan  pemerintahan Indonesia sejauh ini. Akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan keterbukaan dan penyediaan informasi  yang  sesuai  maupun  terpercaya  untuk  pihak  terkait.  Perihal  itu  diakibatkan  oleh peningkatan  tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintahan  yang  baik,  selanjutnya  mengarahkan pemerintah pusat/daerah guna mengaktualisasikan akuntabilitas publik.
Penciptaan  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  publik  bisa  terlaksana  dengan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  secara  ekstensif.  Pemerintah daerah setidaknya bisa  melaporkan keuangannya berdasar pada prinsip tepat  waktu  maupun dirancang berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan  keuangan  sebagai  laporan  tersistem  perihal  kedudukan  finansial  maupun  transaksi atas pelaporan entitas tertentu. LKPD meliputi tujuh unsur, yakni laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, laporan  perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Laporan  keuangan  yang  bermutu  ditentukan  berdasar  pada  kriteria  yang  sesuai, terpercaya,  bisa  membandingkannya,  dan  mudah  dalam  memahami  isi  laporan  (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Jika informasi yang ada di laporan keuangan berdasar pada ketentuan  yang  diinginkan,  maka  pemerintah  daerah  perlu  menerapkan  prinsip  keterbukaan dan  pertanggungjawaban  selama  mengelola  keuangan  daerahnya.  Mutu  laporan  keuangan daerah ditentukan tiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor  pemerintah.  Persentase  kewajaran  berbentuk  opini  dengan  menimbang  karakteristik laporan keuangan berdasar pada standar akuntansi pemerintahan (SAP),  yakni ketercukupan dalam mengungkapkan, patuh dengan undang-undang, dan efektivitas dalam mengendalikan bagian  internal.  BPK  akan  memberi  empat  opini  audit,  seperti  wajar  tanpa  pengecualian (WTP),  wajar  dengan  pengecualian  (WDP),  tidak  wajar  (TW)  maupun  tidak  memberikan pendapat (TMP).
Kian bermutunya tata kelola keuangan daerah bisa diperlihatkan melalui kian banyak opini  WTP  atas  penilaian  LKPD  yang  diterbitkan  oleh  BPK.  Opini  WTP  ialah  unsur terpenting yang bisa dijadikan indikator keterbukaan keuangan daerah yang terlaksana secara wajar, terbebas dari kesalahan dalam menyajikan, dan sesuai  aturan keuangan.  Pada kajian ini,  faktor  pertama  yang  memengaruhi  mutu  laporan  keuangan  ialah  pemanfatan  teknologi informasi  berupa  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah:  laporan  keuangan  diperoleh berdasar kepada input, proses maupun output yang baik. Tiga aspek itu perlu terintegrasi dan terkait satu sama lain sebagai fondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan dan Selamet,  2011).  Indikator  pemanfaatan  teknologi  informasi  meliputi  prosedur  secara elektronik,  mengolah  maupun  menyimpan  data  keuangan,  dan  mengolah  informasi  melalui jaringan internet.
Rahmawati.,  et  al  (2018)  menemukan  bila  implementasi  standar  akuntansi pemerintah,  utilisasi  teknologi  informasi  secara  parsial  memengaruhi  positif  bagi  mutu
laporan  keuangan  SKPD  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan.  Rosmalita  dan  Nadirsyah (2020)  mendapati  bila  utilitas  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  memengaruhi mutu laporan keuangan  Pemerintah Aceh. Aswandi  (2018) mendapati bila utilitas teknologi informasi  akuntansi  memengaruhi  negatif  bagi  mutu  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba. Modo.,  et  al  (2016)  mendapati  bila  penggunaan  teknologi  Informasi  memengaruhi  negatif dan tidak cukup penting bagi mutu informasi laporan keuangan. Sesuai dari beberapa kajian itu,  memperlihatkan  bila  terdapat  inkonsistensi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam memengaruhi mutu laporan keuangan.
Faktor  kedua  yang  berpartisipasi  dalam  memengaruhi  mutu  laporan  keuangan,  yaitu pengawasan. Pengawasan keuangan daerah menjadi aktivitas terencana yang bermaksud guna memberi  jaminan  supaya  tata  kelola  keuangan  terlaksana  sesuai  undang-undang,  serta dikaitkan  ke  seluruh  hak  maupun  kewajiban  daerah  dalam  kerangka  pelaksanaan pemerintahan (Subekan dan Hartoyo, 2012:38).
Sebenarnya  pengawasan  dimaksudkan  guna  menghindar  dari  potensi  penyimpangan terhadap tujuan yang hendak diperoleh. Melalui pengawasan ini, paling tidak bisa membantu melaksanakan  kebijakan  yang  sudah  terencana  demi  memperoleh  tujuan  seefektif  maupun seefisien  mungkin.  Dengan  penciptaan  pengawasan,  maka  bisa  melahirkan  kegiatan  yang terkait  dengan  penetapan  maupun  pengevaluasian  terhadap  seberapa  jauh  melaksanakan pekerjaan, seberapa jauh kebijakan pimpinan terlaksana, serta seberapa jauh penyelewengan terjadi  selama  melaksanakan  pekerjaan  itu.  Indikator  pengawasan  keuangan  meliputi pemerintahan yang terbebas dari KKN, pengevaluasian terhadap aktivitas, mencatat transaksi sesuai bukti dan tepat waktu.
Pujiswara.,  et  al  (2014)  mendapati  bila  pengawasan  keuangan  daerah  memengaruhi positif  bagi  nilai  informasi  laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah. Kusuma., et al (2016) mendapati bila pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif dan bermakna bagi informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Jembrana. Rahmawati., et al (2018) mendapati jika sistem kontrol intern memengaruhi positif bagi mutu laporan keuangan SKPD  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan.  Aswandi  (2018)  mendapati  bila  pengawasan tanpa  memengaruhi  mutu  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  di  Kota  Padang.  Sesuai  hasil kajian  itu,  memperjelas  bila  ada  ketidakkonsistenan  pada  pengawasan  dalam  memengaruhi mutu laporan keuangan.
Faktor  ketiga  yang  memengaruhi  mutu  laporan  keuangan  berasal  dari  kemampuan/ kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM).  SDM  harus  mempunyai  pengetahuan, keterampilan,  dan  karakteristik  sebagai  penunjang  kinerjanya  untuk  mewujudkan  kualitas LKPD  yang  baik.  Gasperz  (2019)  mendapati  jika  kompetensi  ialah  sejumlah  atribut  dalam diri  individu  hasil  perpaduan  dari  pengetahuan,  keahlian,  dan  perilaku  yang  dapat mengoptimalkan kinerja individu itu sendiri.
Kompetensi  SDM  berkorelasi  dengan  kualitas  LKPD  terkait  tata  kelola  keuangan. Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  wajib  mempunyai  SDM  yang  berkompeten, berpengalaman, dan berlatar belakang akuntansi. Adanya pengalaman, pengetahuan dan hasil kerja  yang  dihasilkan  oleh  SDM  tersebut  bakal  memengaruhi  kualitas  LKPD.  Makin berkompetensi SDM, maka makin berkualitas LKPD yang dihasilkan pemerintah (Utama., et al,  2017).  Indikator  kompetensi  SDM  meliputi  keterampilan  seseorang,  peranan  dalam memperoleh tujuan, pemahaman terhadap tata cara/proses akuntansi, dan pelatihan teratur.
Yaqin  dan  Jatmiko  (2018)  mendapati  bila  keterlibatan  kompetensi  SDM memengaruhi  positif  bagi  mutu  laporan  keuangan  pemerintah  di  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kab.  Biak  Numfor.  Hafidz  (2020)  mendapati  bila  kompetensi  SDM  memengaruhi cukup  penting  bagi  laporan  keuangan  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Aswandi (2018)  mendapati  jika  kompetensi  SDM  memengaruhi  negatif  bagi  mutu  laporan  keuangan organisasi  nirlaba.  Aprisyah  dan  Anik  (2021)  memperjelas  kompetensi  SDM  tanpa
memengaruhi  mutu  LKPD.  Sesuai  hasil  kajian  tersebut,  memperjelas  bila  terdapat inkonsistensi kompetensi SDM dalam memengaruhi mutu laporan keuangan.
Kab.  Belu  ialah  satu  dari  beberapa  kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Perkembangan  opini  LKPD  di  Pemerintah  Kabupaten  Belu  sampai  tahun  anggaran  2021 tertera di uraian berikut.
Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Belu LKPD 2016 2017 2018 2019 2020 OPINI WDP WDP WTP WTP WTP
Sumber: BPK RI, 2016-2020
Kali pertama Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh status opini WTP  pada tahun 2019 berkat pemeriksaan BPK pada LKPD tahun anggaran 2018. Keberhasilan dalam meraih opini  WTP  tentu  tanpa  mengabaikan  catatan  permasalahan  dari  BPK.  Catatan  itu  termuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kab. Belu Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Belu tetap berkewajiban menuntaskan seluruh masalah yang ada di  LKDP demi menciptakan  LKPD  yang lebih bermutu. Catatan dari  BPK itu masih belum memadai  tata  kelola  aset,  baik  aset  tetap  ataupun  aset  lainnya,  termasuk  ketidakpatuhan dalam tata kelola keuangan negara.
Kendala  yang  dialami  Pemerintah  Kabupaten  Belu  selama  memperjuangkan  opini WTB, yaitu mengenai kesalahan pencatatan. Permasalahan di dalam LKPD bisa diakibatkan oleh belum optimalnya dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berdasar pengamatan yang dilakukan  di  lapangan  Pemerintah  Kab.  Belu  sudah  mempergunakan  aplikasi  sistem informasi  manajemen  keuangan  daerah  (SIMDA),  baik  SIMDA  keuangan  untuk pengganggaran  hingga  pelaporan,  maupun  SIMDA  BMD  untuk  pencatatan  barang  milik daerah  sejak  tahun  anggaran  2016.  Namun,  masih  ada  masalah  yang  kurang  mendukung selama  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  karena  dua  sistem  itu  belum terintegrasi dengan baik sehingga dalam penyajian data masih terdapat kesalahan pencatatan.
Dalam penyajian laporan keuangan tentu saja membutuhkan SDM yang kompeten di bidang akuntansi maupun teknologi informasi, sedangkan Pemerintah Kab. Belu masih belum memenuhi  kebutuhan  tersebut  sehingga  masih  sering  terjadi human  error .  Sesuai  data  yang diperoleh  di  lapangan,  diperoleh  data  pegawai  yang  menangani  laporan  keuangan  pada  unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Belu tertera di uraian berikut.
Tabel 2. Data Pegawai pengelola LKPD pada unit organisasi
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 1. SMA 13 Orang 2. Diploma 58 Orang 3. Sarjana (S1) 100 Orang
Sumber: BPKAD, 2021
Selain  permasalahan  terkait  bidang  teknologi  informasi  dan  SDM,  terdapat permasalahan  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan  penyelenggaraan  anggaran  maupun belanja daerah. Berdasar kajian di lapangan, didapati bila jumlah auditor di inspektorat selaku lembaga  pengawasan  internal  pemerintah  masih  belum  cukup.  Jumlah  auditor  hingga  tahun 2020 berjumlah 20 orang dan melakukan pengawasan terhadap 34 dinas, 12 kelurahan dan 12 kecamatan.  Karena  jumlah  auditor  yang  belum  memadai,  pengawasan  yang  dilakukan  juga belum maksimal.
Berdasar  hal-hal  di  atas,  penulis  tertarik  melaksanakan  kajian  berjudul  Pengaruh Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Pengawasan  Keuangan  Daerah  dan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
Berdasar pemaparan tersebut, peneliti bisa merumuskan permasalahannya, yaitu:
1. Bagaimanakah  gambaran  umum  perihal  pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah maupun kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Belu ?
2. Apakah  pemanfaatan  teknologi  informasi  memengaruhi  secara  bermakna  bagi  kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
3. Apakah  pengawasan  keuangan  daerah  memengaruhi  secara  bermakna  bagi  kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
4. Apakah  kompetensi  sumber  daya  manusia  memengaruhi  secara  bermakna  bagi  kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
5. Apakah pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan  daerah  dan  kompetensi SDM  secara  bersamaan  memengaruhi  secara  bermakna  bagi  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?

## METODE
Sugiyono  (2017:39)  menyebut  populasi  menggeneralisasikan  objek/subjek  yang berkualitas  maupun  berkriteria  tertentu  atas  penentuan  peneliti  agar  bisa  dikaji,  selanjutnya menarik  simpulannya.  Populasi  dalam  kajian  ini  ialah  semua  satuan  perangkat  kerja  daerah atau SKPD pada pemerintah Kab. Belu.
Sesuai  pemaparan  di  atas,  rumusan  hipotesis  yang  menjadi  jawaban  sementara  pada kajain ini ialah:
H 1 :  Variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  memengaruhi  positif  dan  cukup  penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
H 2 :  Variabel  pengawasan  keuangan  daerah  memengaruhi  positif  dan  cukup  penting  bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
H 3 : Variabel kompetensi SDM memengaruhi positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
H 4 :  Variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan  daerah  maupun kompetensi  SDM  secara  simultan  berpengaruh  positif  bagi  mutu  laporan  keuangan Pemerintah Kab. Belu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Analisis  deskripsi  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  terlaksana  sesuai jawaban  informan  perihal  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  dilakukan  ke  pejabat pelaksana  kegiatan,  yaitu  kepala  subbagian  keuangan  bersama  staf  dengan  dimensi  proses kerja  secara  elektronik,  olah  data  maupun  menyimpan  data  keuangan,  dan  mengolah informasi  melalui  jaringan  internet.  Berdasarkan  jawaban  atas  pertanyaan,  diperoleh gambaran perihal persentase jawaban tersebut.
Tabel 3. Tanggapan Responden atas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)
Item Pernyataan Skor (%) Kategori Pernyataan Indikator Skor (%) Kategori Indikator Skor (%) Kategori Variabel X1 1.1 81 Sangat Baik Proses kerja secara elektornik 80,33 Sangat baik 76,84 Baik
X1 1.2
82 Sangat Baik X1 1.3 78 Baik X1 2.1 79 Baik Pengolahan  dan penyimpanan data keuangan 74,22 Baik X1 2.2 70,33 Baik X1 2.3 73,33 Baik X1 3.1 67,33 Baik Pengolahan informasi dengan jaringan internet 75,99 baik X1 3.2 81,33 Sangat Baik X1 3.3 79,33 Baik
Uraian  tersebut  memperjelas  tanggapan  informan  perihal  pemanfaatan  teknologi informasi  (X1)  diperoleh  skor 76,84%, berkategori “BAIK” .  Beracuan  ke  jawaban  dari informan,  memperjelas  jika  pemerintah  kanupaten  Belu  telah  memanfaatkan  teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Kab. Belu sudah memanfaatkan SIMDA, walaupun belum sepenuhnya berbasis akrual.
Analisis  deskripsi  terhadap  variabel  pengawasan  keuangan  daerah  terlaksana  sesuai jawaban  informan  perihal  pengawasan  keuangan  ke  tiap  SKPD.  Beracuan  ke  jawaban  atas pertanyaan dan indikator, serta secara total dan skor total maupun skor idealnya.
Tabel 4. Tanggapan Responden atas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah Item Pernyataan Skor (%) Kategori Pernyataan Indikator Skor (%) Kategori Indikator Skor (%) Kategori Variabel X2 1.1 74,67 Baik Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
77,44 Baik 78,72 Baik X2 1.2
77,67 Baik X2 1.3 80 Baik X2 2.1 76,33 Baik Evaluasi kegiatan 78,33 Baik X2 2.2 79 Baik X2 2.3 79,67 Baik X2 3.1 81,67 Sangat Baik Pencatatan transaksi berdasarkan bukti 81,67 Sangat Baik X2 4.1 79,33 Baik Pencatatan transaksi  tepat waktu 77,44 Baik X2 4.2 76,33 Baik
Sumber: hasil olah data primer. 2022
Pemaparan  tersebut  menjabarkan  respons  informan  perihal  pengawasan  keuangan daerah.  Berdasar  hasil  pengolahan  yang  tersaji,  skor  total  untuk  variabel  pengawasan keuangan  daerah  adalah  78,72  %  dan  berada  pada  tingkat  kategori “BAIK” .  Berdasarkan pernyataan  responden  dapat  ditarik  simpulan  bila  pengawasan  keuangan  daerah  dilingkup pemerintah  Kab.  Belu  cukup  memadai.  Selain  itu,  lembaga  audit  internal  pemerintah  sudah melakukan audit secara terus menerus sehingga laporan keuangan yang tersaji pun jauh lebih baik.
Analisis  deskripsi  terhadap  kompetensi  SDM  dilakukan  sesuai  hasil  jawaban informan  perihal  kompetensi  SDM  ke  tiap  SKPD.  Berdasar  jawaban  atas  tiap  pertanyaan diperoleh  gambaran  perihal  persentase  jawaban  atas  pertanyaan  dan  indikator,  serta  secara skor total dan skor idealnya.:
Tabel 5. Tanggapan Responden atas Variabel Kompetensi SDM
Item Pernyataan Skor (%) Kategori Pernyataan Indikator Skor (%) Kategori Indikator Skor (%) Kategori Variabel X3 1.1 80 Baik Kemampuan individu
82,44 Sangat Baik 74,10 Baik X3 1.2 79,33
Baik X3 1.3 88 Sangat Baik X3 2.1 80 Baik Peran dan fungsi  untuk mencapai tujuan 77 Baik X3 2.2 74 Baik X3 2.3 72,33 Baik Memahami prosedur  dan proses akuntansi 73,33 Baik X3 3.1 74,33 Baik X3 4.1 65,33 Baik Pelatihan yang teratur 63,66 Baik X3 4.2 62 Baik
Tabel tersebut memperjelas tanggapan responden mengenai kompetensi sumber daya manusia.  Sesuai  hasil  pengolahan  yang  disajikan  pada  table  diatas,  skor  total  untuk kompetensi  sumber  daya  manusia  74,10  %  berkategori “BAIK” .  Berdasar  pernyataan responden,  memperjelas  bila  kompetensi  SDM  pengelola  keuangan  sudah  memadai,  meski perlu ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan formal terkait  tata kelola keuangan daerah.
Analisis  deskripsi  kepada  kualitas/mutu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah terlaksana berdasar hasil jawaban informan menggunakan tolok ukur sesuai, terpercaya, bisa membandingkannya  dan  mudah  memahaminya.  Berdasarkan  jawaban  atas  masing-masing pertanyaan  diperoleh  gambaran  tentang  persentase  jawaban  atas  tiap  pertanyaan,  indikator dan dimensi maupun secara total, serta skor total dan skor idealnya.
Tabel 6. Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Uraian  tersebut  memperjelas  respons  informan  terkait  kualitas  laporan  keuangan pemda.  Sesuai  hasil  pengolahan,  skor  total  bagi  kualitas  laporan  keuangan  pemda  ialah 80,49%.  Melalui  hitungan  tersebut,  memperlihatkan  nilai  yang  berkategori “BAIK” . Berdasar pernyataan responden, menyimpulkan jika mutu laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu  telah  memadai  dalam  prosesnya.  Tetapi,  masih  terdapat  bermacam  faktor  yang  perlu mendapat perbaikan agar tetap memperoleh opini WTP dari BPK RI.

## Pembahasan
1. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Memengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Pemerintah Kabupaten Belu
Berdasar uji H 1 , didapatkan bila penggunaan teknologi informasi tidak memengaruhi secara  bermakna  bagi  mutu  laporan  keuangan.  Hal  ini  membuktikan  hipotesis  bila penggunaan  teknologi  informasi  tanpa  memengaruhi  bermakna  bagi  mutu  laporan keuangan di Pemerintah Kab. Belu.
Teknologi  informasi  bukan  sekadar  berupa  teknologi  komputer  (perangkat keras/lunak)  guna  memproses  maupun  menyimpan  informasi,  tetapi  berperan  untuk teknologi komunikasi demi menyebarkan informasi kendati masih memiliki keterbatasan. Belum  seluruh  SKPD  mempunyai  tenaga  operator  komputer  maupun  perangkat pendukung  yang  mumpuni.  Sesuai  rekapan  pertanyaan  terbuka  di  angket,  aspek  yang menghambat  pemakaian  teknologi  informasi  secara  umum  ialah  minimnya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  mumpuni  untuk  mengelola  teknologi  informasi  keuangan daerah.
Kendala  lain,  yaitu  minimnya  dukungan  kebijakan  atau  kurang  tegas  pimpinan dalam  mengembangkan  teknologi  informasi  untuk  mengelola  keuangan  daerah.  Hasil kajian  memberi  indikasi  bila  upaya  pemerintah  belum  optimal  dalam  pengembangan teknologi informasi tata kelola keuangan daerah. Kondisi itu tampak dari penggunaan dua aplikasi  keuangan  sekaligus  yaitu  SIPD  dan  SIMDA  FIMS.  Para  administrator  pada  tiap SKPD  diminta  untuk  menginput  pada  dua  aplikasi  tersebut.  Perihal  ini  tentunya
Item Pernyataan Skor (%) Kategori Pernyataan Indikator Skor (%) Kategori Indikator Skor (%) Kategori Variabel Y 1.1 85 Sangat Baik Relevan 80,33 Baik 80,49 Baik
Y 1.2 77,33 Baik Y 1.3 78,67 Baik Y 2.1 79,33 Baik Andal 77,66 Baik Y 2.2 73,33 Baik X 2.3 80,33 Baik X 3.1 81,67 Sangat Baik Dapat Dibandingkan 81,67 Sangat Baik X  4.1 82,33 Sangat Baik Dapat dipahami 82,33 Sangat Baik
memerlukan  waktu  lebih  lama,  serta  tidak  efisien.  Pemerintah  daerah  sendiri    belum membuat  kebijakan  tentang  sistem  maupun  cara  kerja  aplikasi  akuntansi  keuangan, kebijakan  mengenai  standar  spesifikasi  perangkat  keras  teknologi  informasi  pemerintah daerah  ataupun  keamanan  data  keuangan  daerah,  termasuk  jenis  informasi  keuangan daerah yang harus termuat ke website.
Mengembangkan  teknologi  informasi  tata  kelola  keuangan  daerah  harus  ditunjang oleh  beberapa  hal,  seperti  SDM,  perangkat  lunak/keras  yang  layak,  dan  kebijakan  atau aturan yang menampung satuan kerja yang mempertanggungjawabkan upaya pengelolaan data  keuangan  daerah  secara  digital.  Sepatutnya  pemerintah  daerah  membuat  aplikasi komputer  yang  diintegrasikan  ke  tatav  kelola  keuangan  daerah.  Ketidaksignifikan  pun diakibatkan  oleh  teknologi  informasi  yang  belum  dipergunakan  secara  maksimal,  belum memaksimalkan  kesadaran  guna  memperbarui  teknologi  informasi  berdasar  SAP  dan penerapan  teknologi  informasi  yang  memerlukan  anggaran  dana  besar,  maka penerapannya  pun  sia-sia  dan  tidak  menunjang  pelaporan  keuangan yang terpercaya/berkualitas.
Seperti  kajian  Modo.,  et  al  (2016), menyebut  bila pemanfaatan teknologi informasi tanpa memengaruhi mutu informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Talaud.  Berbeda  dengan  kajian  Aswandi  (2018),  yaitu  penggunaan  teknologi  informasi akuntansi memengaruhi mutu laporan keuangan organisasi nonprofit
2. Pengawasan  Laporan  Keuangan  Memengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Pemerintah Kabupaten Belu
Berdasar pengujian H 2 didapatkan bila pengawasan laporan keuangan memengaruhi positif bagi mutu laporan keuangan. Hal ini memberi bukti bila hipotesis penelitian, yaitu pengawasan  laporan  keuangan  memengaruhi  secara  bermakna  bagi  mutu  laporan keuangan  di  Pemerintah  Kabupaten  Belu.  Dapat  memberi  simpulan  jika  pengawasan laporan  keuangan di  Pemerintah  Kabupaten  Belu  sangat  memengaruhi  mutu  laporan keuangan di Pemerintah Kab. Belu.
Pengawasan  ialah  usaha  guna  mengidentifikasi  penyimpangan  atau  kendala  selama mengelola  keuangan  daerah.  Jika  nantinya  dijumpai  ada  penyimpangan/kendala,  paling tidak  bisa  lekas  mengambil  tindakan  untuk  mengoreksi.  Dengan  begitu,  informasi keuangan  bisa  lekas  dipergunakan  oleh  pengguna,  serta  tata  kelola  keuangan  pemerintah daerah  bisa  terlaksana  secara  optimal.  Tujuan  utama  pengawasan  tidak  sekadar menemukan  kesalahan,  tetapi  terarah  ke  penyelenggaraan  kegiatan  supaya  rencana  yang ditentukan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan  terhadap  keuangan  daerah setidaknya bisa memberi  jaminan  supaya  penyelenggaraan  aktivitas  pemerintahan  terlaksana  berdasar rencana  anggaran  maupun  undang-undang.  Selain  itu,  pengawasan  efektif  bisa meningkatkan mutu informasi laporan keuangan, kendati belum maksimal
Pada  kajian  ini  memperjelas  bila  secara  individual  pengawasan  keuangan  daerah memengaruhi  yang  signifikan  bagi  mutu  informasi  pelaporan  keuangan  (Y).  Perihal  ini memperjelas bila pengawasan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Belu sudah memberi jaminan  bila  seluruh  pencatatan  akuntansi  maupun  keuangan  pemerintah  sudah  memberi keyakinan  yang  layak  dan  berdasar  pada  tata  cara/aturan,  maka  tujuan  dalam  pembuatan laporan yang bermutu sudah dicapai.
Seperti  kajian  Modo.,  et  al  (2016),  memperjelas  jika  pengawasan  internal  maupun mutu  informasi  laporan  keuangan  memengaruhi  bermakna  bagi  Pemerintah  Daerah  Kab. Kepulauan  Talaud.  Pratiwi.,  et  al,  (2015),  pengawasan  keuangan  daerah,  SDM, penggunaan  teknologi  informasi  maupun  pengendalian  intern  akuntansi  memengaruhi nilai  informasi  dalam  melaporkan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tabanan. Ponamon  (2014),  yaitu  pengawasan  internal  memengaruhi  mutu  informasi  laporan keuangan  Pemerintah  Kota  Manado.  Andiani  (2012)  memperjelas,  yaitu  penerapan pengawasan memengaruhi tata kelola keuangan daerah.
3. Kompetensi  SDM  Memengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  di  Pemerintah  Kab. Belu
Berdasar uji H 3 didapati bila kemampuan SDM memengaruhi secara signifikan bagi mutu  laporan  keuangan.  Perihal  ini  membuktikan  bila  bahwa  kemampuan  SDM memengaruhi secara signifikan  bagi kualitas laporan keuangan di  Pemerintah  Kab. Belu. SDM  maupun  mutu  laporan  keuangan  berhubungan  positif:  kian  baik  mutu  SDM,  maka kian membaik laporan keuangan pemerintah daerah.
Kompetensi/kemampuan  SDM  memengaruhi  mutu  laporan  keuangan  akibat pegawai  yang  mengelola  akuntansi  mempunyai  kemampuan  dan  pemahaman  mengenai proses  penyusunan  LKPD,  selain  itu  SDM  begitu  optimal  dalam  menggunakan  berbagai fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  tingkat  pendidikan  yang  baik  dan kerap  terlihat  dalam  pelatihan  mengelola  keuangan  daerah,  tentu  kian  membaik  laporan keuangan  yang  disajikan.  Laporan  keuangan  pemerintah  pun  kian  efektif  bila  tersaji dengan mutu SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
Seperti kajian Modo., et al (2016), diperoleh bila kapasitas SDM memengaruhi mutu informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kab.  Kepulauan  Talaud.  Pratiwi.,  et  al, (2015)  melalui  kajiannya  memperjelas  bila  SDM  memengaruhi  nilai  informasi  laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kab.  Tabanan.  Lain  dengan  kajian  Animah  dan  Widia (2020),  yaitu kompetensi SDM tanpa memengaruhi kualitas LKPD. Kajian Aprisyah dan Yuliati  (2021)  memberi  hasil  bila  kompetensi  SDM  tanpa  memengaruhi  mutu  LKPD  di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Kompetensi SDM  secara  Bersama-Sama  Memengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Pemerintah Kabupaten Belu
Berdasar  pengujian  yang  terlaksana  secara  simultan  (uji  f)  antara  penggunaan teknologi  informasi,  pengawasan  keuangan  daerah  dan  kompetensi  SDM  kepada  mutu laporan  keuangan,  didapati  bila  variabel  tersebut  secara  simultan  memengaruhi  cukup penting  bagi  mutu  laporan  keuangan  daerah  di  Pemerintah  Kab.  Belu.  Hal  ini mengindikasikan  bila  variabel  tersebut  berhubungan  positif.  Makin  baik  teknologi informasi  yang  digunakan,  kian  sering  pengawasan  dilakukan,  dan  didukung  oleh  SDM yang kompeten, tentu mutu laporan keuangan pemerintah daerah pun kian membaik.

## KESIMPULAN
Beracuan ke hasil kajian, maka simpulan yang peneliti dapatkan, yaitu:
1. Pemerintah  Kabupaten  Belu  terkait  penyusunan  laporan  keuangan  setiap  tahunnya  telah memanfaatkan  sistem  informasi  keuangan.  Namun,  sistem  yang  mereka  gunakan  belum terintegrasi. Kendala yang dihadapi sekarang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan  penggunaan  SIPD:  aplikasi  itu  belum  sepenuhnya  bisa  dipergunakan  dalam menyusun laporan keuangan.
2. Penggunaan  teknologi  informasi  tanpa memengaruhi  secara  bermakna bagi mutu  laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
3. Kompetensi SDM memengaruhi cukup penting bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.
4. Pengawasan  keuangan  memengaruhi  cukup  penting  bagi  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Kab. Belu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi, Pengawasan keuangan, kompetensi SDM memengaruhi cukup penting dan secara simultan bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Belu.

## REFERENSI
Animah, Bayu, S. A., Widia, Astuti. 2020. Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jaa , 5(1), pp 99-109
Andiani,  Novi.  2012.  Pengaruh  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Implementasi Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Fungsi  Pengawasan  Keuangan  Daerah (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Di Kabupaten  Boyolali). Naskah  Publikasi Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Aprisyah,  Pegi.,  Yuliati,  Anik.  2021.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Laporan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Bengkulu). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 2, pp 1855-1969
Aswandi,  Wahyu.  2018.  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Akuntansi  dan  Pengawasan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Sektor  Publik  (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). Jurnal Akutansi Vol 6 No 1 (2018), pp 1-14
Gasperz,  J.  J.  2019.  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Sistem  Pengendalian  Intern,  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada Badan  Pusat  Statistik  Wilayah  Maluku). JBMP  (Jurnal  Bisnis,  Manajemen  Dan Perbankan) , 5 (2), 75.
Hafidz,  Asri.  2020.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Informasi  Akuntansi  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  sebagai  Variabel  Moderasi  pada Pemerintahan Provinsi  Kalimantan  Barat. Maksi  Universitas  Tanjungpura Vol 5,  No  1 (2020)
Husna,  Tissa  Nurul.  2017.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Sistem  Pengendalian Intern  dan  Peran  Inspektorat  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal JOM Fekom Vol.4 No.1
Kurniawan dan Selamet. 2011. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 . Warta BPK.
Kusuma, Febry Perdana., Yasa, I. Nyoman Mahaendra., & Djayastra, I. ketut. 2016. Analisis Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kualitas  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 1 (2), pp 4115–4150
Modo,  Sintike  Mentari.,  Saerang,  David  Paul  Elia.,  Poputra,  Agus  Tony.  2016.  Analisis Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud). Jurnal Riset Akutansi dan Auditing “Goodwill” Volume 7 Nomor 2, pp 14-30 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Pratiwi, Putu Ratih., Adiputra, Made Pradana., Atmadja, Ananta Wikrama T. 2015. Pengaruh Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern  Akuntansi  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Tabanan). Jurnal Akuntansi Program S1 Volume 3 No. 1 Tahun 2015, pp 1- 12
Pujiswara, Ida Bagus., Herawati, Nyoman Trisna., & Sinarwati, Ni Kadek. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah  terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  Pemerintah Daerah (Studi  Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah di  Kabupaten Klungklung). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Akutansi  UNDIKSHA  E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha , 2 (1).
Rahmawati,  Astika.,  Mustika,  I  Wayan.,  Eka,  Lilik  Handaya.  2018.  Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan  Sistem
Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  Kota  Tangerang Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Akuntnasi  (JEBA) Volume  20  Nomor  2  Tahun 2018, pp 8-17
Rosmalita,  Nova.,  Nadirsyah.  2020.  Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2, (2020) E-ISSN 2581-1002, pp 239-248 Safrida,  2010.  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Peran  Internal  Audit  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Akuntansi Vol. 3. No. 2.
Subekan,  Achmat.,  Hartoyo,  Nafsi.  2012.  Keuangan  Daerah:  Terapi  Atasi  Kemiskinan.
Malang: DIOMA
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D ). Bandung: Alfabeta
Wardani,  Dewi  Kusuma  dan  Ika  Andriyani.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi Vol. 5, No.2
Yaqin,  Addinul.,  Jatmiko,  Bambang.  2018.  Kontribusi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Standar  Akuntansi  Pemerintah,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah:  Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kab.  Biak  Numfor. Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia Vol.  2  No.  1  Juli 2018, pp 1-10