## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN WISATA SITU CILEUNCA KABUPATEN BANDUNG
Dudi Ahmad Wardiana* 1 , Ria Arifianti 2 , Mohammad Benny Alexandri 3
1 Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2,3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Submitted: 22-07-2021; Accepted: 07-10-2021: Published : 20-12-2021

## ABSTRAK
Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yakni PT. Indonesia Power, dan pengelolaan wisata Situ Cileunca Disparbud Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pihak PT. Indonesia Power. Namun pada kenyataanya kawasan wisata Situ Cileunca belum bisa tereksplore dengan maksimal tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam yang di miliki. Tujuan penelitian sejauh mana Implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dalam hal  ini Pemerintah Kabupaten Bandung yang belum maksimal untuk pembangunan pariwisata di Kawasan Situ Cileunca Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  metode penelitian kualitatif.  Teknik  pengumpulan data dilakukan  dengan mengumpulkan  data primer  dan  data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  implementasi kebijakan  pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca  Kabupaten Bandung  belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata kurang berkembang. Strategi pengembangan dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Wisata

## ABSTRACT
Situ Cileunca area is owned by PT. PLN Persero which is managed by its subsidiary, namely PT. Indonesia Power, and the tourism management of Situ Cileunca Disparbud Bandung Regency cooperated with PT. Indonesian Power. But in fact the Situ Cileunca tourist area has not been able to be explored to the maximum, it is not directly proportional to the natural wealth it has. The research objective is the extent to which the implementation of local government policies, in this case the Bandung Regency Government, has not been maximized for tourism development in the Situ Cileunca Area, Pangalengan District, Bandung Regency. The method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques are carried out by collecting primary data and secondary data through interviews and observations in the form of activity reports and applicable laws and regulations. The results of research on the implementation of tourism development policies in the Situ Cileunca Tourism Area, Bandung Regency have not gone well. This fact is seen in the government bureaucracy  which is often underestimated and this makes the development of tourism objects less developed. The development strategy of various indicators must have cooperation between policy managers and policy implementers as well as policy supervisors in order to achieve the expected goals.
Keywords: Policy Implementation, Tourism Development

## PENDAHULUAN
Pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.  Sektor pariwisata berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sebagian atau seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantaraDasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah ”Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.   Poin konsideran dalam UU tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangannyaKawasan Situ Cileunca sendiri termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten yang mengusung tema pengembangan produk pariwisata yaitu wisata minat khusus dan agrowisata edukatif dan sasaran pengembangannya berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata khusus situ serta agrowisata edukatif dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi. Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yakni PT. Indonesia Power, dan pengelolaan wisata Situ Cileunca Disparbud Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dengan pihak PT. Indonesia Power. Namun pada kenyataanya kawasan wisata Situ Cileunca belum bisa tereksplore dengan maksimal tidak berbanding lurus dengan kekayaan alam yang di miliki. Menurut data kunjungan wisatawan
tahun 2019 kawasan ini masih kalah jauh tertinggal dari daerah tujuan wisata lainnya yang ada di Kabupaten BandungMeskipun sudah menjadi kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RIPPARDA Tahun 2018-2025 sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bandung implementasi kebijakan tersebut belumlah optimal terhadap pengelolaan Kawasan Wisata Situ Cileunca, menurut wawancara awal dengan pengelola Kawasan Situ Cileunca  terdapat beberapa kendala dalam pengembangan kawasan wisata diantarnya: 1. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata sehingga kawasan ini belum tertata dengan maksimal, seperti belum adanya Mushola dan toilet yang representative,  tempat sampah yang masih kurang.
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola yang dimiliki masih kurang.
3. Akses jalan masuk dan penataan area parkir yang belum tersentuh perbaikan, masih terdapat pedagang kaki lima yang belum di relokasi sehingga mengurangi kenyamanan para pengunjung.
4. Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Situ Cileunca belum dilakukan secara terpadu/lintas sektor dan lintas karena belum adanya persepsi yang sama dalam pembangunan dan pengembangannya.
Anggaran pengembangan kawasan masih kurang maksimal

## TINJAUAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
James Anderson mengemukakan bahwa: “Policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem” (Tachjan, 2006: 24- 25). Terjemahan bebasnya, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan untuk memecahkan masalah.  Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali (Ramdani, 2017).
Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut pengertian implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (Tahir, 2014:55) yaitu: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan /sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III  (dalam Agustino,  2012:  149-153)  terdapat  empat variabel yang  sangat  menentukan  keberhasilan implementasi  suatu kebijakan yaitu :

## Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan ( policy implementors ) (Widodo, 2011: 97). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

## Sumberdaya
Sumber daya merupakan hal penting  dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan sudah jelas dan konsisten dalam penyampaiannya, jika
para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif

## Disposisi (Kecenderungan)
Kecenderungan adalah sikap atau seperangkat pendapat terhadap suatu kebijakan. Semakin pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan untuk mendukung kebijakan, semakin tinggi pula probabilitas kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik. Edwards menyatakan, banyak kebijakan terpaksa masuk ke zona ketidakacuhan karena kecenderungan pelaksana yang tidak mendukungnya (melakukan resistensi).

## Struktur birokrasi
Struktur didefinisikan sebagai pola hubungan di antara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada (Hatch, 1997, dalam Kusdi, 2009). Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana organisasi berelasi untuk bisa menggapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

## METODEPENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah.
Informan pada penelitian ini di antaranya: kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bandung,  kepala bidang destinasi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bandung  dan  kepala bidang promosi dan ekraf dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bandung.
Penulis mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung di Objek Wisata Situ Cileunca  dan dari hasil wawancara kepada informan.  Sementara, data sekunder diperoleh melalui:  literatur, penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen dari Objek Wisata Situ Cileunca.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan, meliputi:  studi  dokumentasi,  observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:246), yaitu: reduksi data,  verifikasi data, penyajian data,  dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung

## Aspek Komunikasi
Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung mensosialisasikan tentang Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan Objek wisata khususnya Objek wisata Situ Cileunca kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata Situ Cileunca.  Aspek komunikasi telah memiliki saluran komunikasi yang jelas dan arus informasi yang berjalan lebih banyak adalah top down ketimbang informasi yang bersifat bottom up. Ini adalah ciri khas dari birokrasi di Indonesia. Konsistensi informasi dan komunikasi sedikit terganggu karena mengalami deviasi dalam proses perjalanan disebabkan oleh ketidakmampuan birokrat dalam mencerna kebijakan yang diambil oleh pimpinan

## Aspek Sumber Daya
Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat menciptakan produk-produk kepariwisataan yang mampu bersaing di pasar Nasional dan Internasional. Dengan demikian, potensi masyarakat dan potensi pariwisata di Situ Cileunca dapat diwadahi dengan baik. Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu : staf, informasi, kewenangan dan fasilitas
Aspek Disposisi (Kecenderungan)
Kecenderungan atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pariwista berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal, sehingga staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Sikap positif yang ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah Kepala Dinas. Sedangkan sifat negatif cenderung malas-malasan, kurang motivasi dan melakukan perlawanan terhadap perintah Kepala Dinas Pariwisata

## Aspek Struktur Birokrasi
Dalam pengembangan objek wisata Situ Cileunca, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung melaksanakan pembagian tugas sesuai dengan standarisasi kemampuan yang dimiliki tiap bidang organisasi. Tanggung jawab pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Situ Cileunca merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari DPRD hingga masyarakat umum

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata  di kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung  belum berjalan dengan baik. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan kawasan Wisata Situ Cileunca kurang berkembang. Strategi pengembangan  kawasan Wisata Situ Cileunca dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan ( stakeholder ) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.  Harus  adanya integrasi program dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca  Kabupaten Bandung, sehingga semua instansi dapat saling bahu-membahu dalam mendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-DasarKebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Alwasilah, A. Chaedar. 2009. Pokoknya KualitatifDasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta
: Pustaka Jaya
Arikunto. 2006. ProsedurPenelitian Suatu
Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta Bungin. Burhan. 2012. AnalisisData Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press. Hernawan, D dan G.  Patridina. 2015. Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 6.

## No 2. ISSN 2087‐4928.
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Mulyadi., Deddy. Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta. Pallewa, Agustina. 2016. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. E-Jurnal Katalogis, Vol. 4 No.7. ISSN: 2302- 2016. Purwanto, E. A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi KebijakanPublik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Ramdhani.  Abdullah, dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelakasanaan Kebijakan Publik.” 11. Sugiyono. 2016. Metode PenelitianPendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif , dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tachjan. 2006. ImplementasiKebijakan Publik. Bandung: AIPI. Tahir.  Arifin.  2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi  Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Winarno, Budi. 2008. KebijakanPublik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Medi Pressindo