## ARAH KEBIJAKAN HUKUM POLITIK EKONOMI

## MARDALENA HANIFAH
Jalan  Thamrin  III  No.  4  Gobah  Pekanbaru

## Abstrak
Hukum  dan  ekonomi  merupakan  penopang  dari pembangunan  sehingga  keduanya  harus  bisa  serasi dan  disejajarkan  demi  kepentingan  rakyat.  Maka itu  arah  kebijakan  hukum  politik  ekonomi  harus merupakan  sesuatu  yang  mempunyai  nilai  guna agar  tujuan  hukum  dapat  dicapai.  Karena  hukum dibentuk  dan  dibangun  untuk  mengatur  bagai- mana  hukum  tersebut  dapat  mengatur  prilaku bisnis  yang  dilakukan  oleh  investor  agar  kegiatan ekonomi  yang  mereka  buat  mendapat  perlin- dungan  oleh  hukum,  untuk  menjamin  terdapatnya perlindungan  hukum  maka  dibentuklah  sebuah kaedah  hukum  dalam  bidang  investasi    dalam  bentuk perundang-undangan,  doktrin,  yurisprudensi, traktat,  dan  kesepakatan-kesepakatan  lainnya  untuk menentukan  arah  kebijakan  hukum  politik  ekonomi.

## Abstract
Law  and economics  are  the  pillars of  development  so that both must be matched and aligned with the inter- ests  of  the  people.  Thus  the  legal  policy  direction  of economic  policy  should    be  something  that  has  value in order  for  legal  purposes can  be  achieved.  Since the law  was  established  and  developed  to  regulate  how these  laws  can  regulate  business  behavior  by  inves- tors that the economic activities which they have given protection by law, to ensure the presence of legal pro- tection will be established a rule of law in the areas of investment  in  the  form  of  legislation,  doctrine,  juris- prudence, treaties  and other  agreements  to  determine the political  direction of  economic policy  of the  law.

## A.  Pendahuluan
Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini  berarti  perkembangan  kegiatan  ekonomi  dirasa  perlu  diserasikan.  Ini  berarti perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak yang  belum  ada  peraturan  perundang-undangannya  yang  ada  tidak  lagi  memberi kepastian secara mantap. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan  daya  dukung  hukum/peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak  dan  kewajiban  bagi  para  subjek  hukum,  pada  umumnya,  serta  dalam  hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya. 1
Hukum  dan  ekonomi  harus  berjalan  dalam  suatu  wadah  yang  harmonisasi  dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan deregulasi ekonomi sangat dipengaruhi suhu suatu negara, bagaimana negara saat itu, amankah, dipengaruhi bangsa lain atau bisa berpijak dalam aturan yang digariskan oleh suatu negara. Gerak ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemuka negara  membuat  kebijaksanaan  tentang  arah  ekonomi  negaranya  itu  sendiri.  Kalau dikatakan hukum ekonomi adalah hasil pemikiran pakar ekonomi, hukum dan politisi mungkin juga benar.
Inilah yang menjadi bahan persandingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa
1 Sumantoro, Hukum  Ekonomi ,  Penerbit  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  1986,  hlm.  23.
Kata  kunci :  Arah  kenijakan,  politik-ekonomi.
menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya.Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu negara  seperti  sebuah  simbiosis  mutualisme  yang  saling  terkait.  Jika  politik  hukum dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi. Pembangunan  hukum  harus  menunjukkan  bahwa  pembangunan  harus  menjadi  alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. 2 Hal itu terlihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang  bukan  hanya  mencerminkan  hukum  sebagai  kondisi-kondisi  dari  proses  pem- bangunan melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi dan sosial. 3

## B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah:
1. Bagaimanakah arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi?
2. Bagaimana konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi?

## C. Pembahasan

## 1. Arah Kebijakan Politik Hukum di bidang Ekonomi
Perkembangan hukum dan ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam. Ilmu  hukum  dan  ilmu  ekonomi  selalu  dinamis  dengan  perubahan-perubahan  yang diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan praktis. Dalam ajaran sosilogis yurisprodence dilihat besarnya pengaruh praktis dalam bidang  ekonomi  dalam  melakukan  pembentukan  hukum  seperti  diperkenankannya diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat  dalam bidang ekonomi sebagai sumber hukum yang mengatur prilaku ekonomi.
Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana  untuk merekayasa sosial (“law as a tool social enginering”) , ini dapat dibenarkan bahwa hukum akan  digunakan  untuk  maksud-maksud  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  hukum ( teori fungsional hukum ) . Contohnya hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur prilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi  yang  mereka  buat  mendapat  perlindungan  oleh  hukum,  untuk  menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi  dalam  bentuk  perundang-undangan,  doktrin,  yurisprudensi,  traktat,  dan kesepakatan-kesepakatan  lainnya.
Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan  bahwa apabila bangunan (konstruksinya) tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara
2 Todung  Mulya  Lubis,  “Perkembangan  Hukum  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia” Paper  untuk  Raker Peradin ,  November  1983.
3 Mulyana  W.Kusumah, Perspektif,  Teori  dan  Kebijaksanaan  Hukum ,  Rajawali,  Jakarta,  1986,  hlm.  29.
fungsional. Seperti konstruksi bangunan hukum yang pada awalnya disusun dengan prinsip sosialis komunis dirombak dengan bangunan liberal, kapitaslis maka fungsi dari hukum tersebut akan berubah secara ekstrim, sedangkan konstruksinya (pelakunya ekonominya tetap). Perubahan bangunan hukum ekonomi secara bertahap cendrung lamban meng- antisipasi kebutuhan pelaku ekonomi dan pasar. Seperti di Indonesia telah dibuat beberapa deregulasi, yang bermaksud agar menyesuaikan diri peraturan dengan keadaan yang dapat diterima  masyarakat.
Persoalan Hukum Perdata dan Hukum Publik dan cara menentukan batas-batasnya memang merupakan bahan diskusi dan perselisihan. Di dalam literatur Belanda, per- tentangan antara Hukum Perdata dan Hukum Publik sangat tajam. Dikatakan, bahwa Hukum Publik selalu merongrong Hukum Perdata, tetapi Hukum Perdata tidak dapat disampingkan. Hal ini harus dimengerti dalam kerangka pernikiran liberal, di mana pihak swasta mempunyai atau dianggap mempunyai kebebasan, yang selalu dibatasi oleh negara. 4 Maka, juga menurut Kranenburg 5 , pembagian umum hukum Publik dan Hukum Privat dapat diterima selama dipergunakan sebagai pembagian bahan hukum. Demikian pula van Apeldorn menyetujui pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat didasarkan  atas kepentingan yang diaturnya. Karena itu, sifat daripada kebijakan Ekonomi Indonesia harus dapat  melindungi  kepentingan-kepentingan  umum,  baik  kepentingan  sekarang  ada, maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang.
Untuk pembinaan Hukum Ekonomi diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu, untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina. Maka langkah pertama yang harus diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan demikian lebih jelas, bahwa untuk sebagian dari bidang ekonomi, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut Hukum Ekonomi. Bidang-bidang yang perlu pembinaan ialah:
(1)  Tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk didalamnya transmigrasi, sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1072 Pasal 2 dan sesuai dengan Pasal 16 termasuk dalam Hukum Publik.
(2)  Produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekelilingnya, termasuk
4 Parlindungan  ,  AP.  (Ed), Bahan  Diskusi  untuk  Pepunas  Ristek ,  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  1982, hlm.  10.
5 Kranenburg,  R., De  Grondslangen  der  Rechtsweteschap (Harlem:  H.D,  Tjeenk  Willink,  1948),  hlm.  92.
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih produksi bahan yang me- nyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya hasil-hasil minyak dan gas bumi, atom,  seperti  terlihat  dalam  Undang-undang  Pertamina  dan  yang  menyangkut tenaga atom.
(3) Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena kesalahan produksi, penipuan dan bahan yang dapat membahayakan orang banyak.
(4)  Distribusi dan pemasaran bahan-bahan yang vital, seperti minyak bakar dan beras, yang masing-masing diatur secara langsung oleh negara lewat aparat-aparatnya.
Dengan demikian jelas, bahwa kebijakan ekonomi membutuhkan pula keahlian dalam bidang-bidang lain, seperti perindustrian dan ahli ekonomi di samping sarjana-sarjana hukum yang ada. Hal ini tentu saja dapat diatur secara ad hoc atau secara permanen. Pembinaan Hukum Ekonomi meliputi :
(1)  Penelitian terhadap undang-undang yang ada, apakah lebih banyak ditujukan untuk keadaan sekarang, ataukah ditujukan pada waktu yang akan datang. Undang-undang yang  hanya  melihat  keadaan  sekarang  akan  segera  usang  dan  akan  merupakan penghambat terhadap perkembangan eko­nomi negara.
(2)  Penelitian terhadap indikator-indikator yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan Dini.  Undang-undang  yang  baik  adalah  undang-undang  yang  dapat  merupakan pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.
(3)  Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya ketidaktergantungan dalam bidang ekonomi kepada negara lain.
(4)  Pernbinaan hukum yang dapat mempercepat transformasi dari susunan masyarakat yang agraris menjadi negara industri. Harus diusahakan agar prasyarat penerimaan teknologi baru dapat diatur dan dipaksakan dengan undang-undang, seperti misalnya tindakan keamanan, ketelitian, disiplin dan spesialisasi.
Arah kebijakan yang lebih signifikan pada perekonomian Indonesia ditaungkan dalam bentuk RPJM , digambarkan tentang kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pencapaian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## 2. Konfigurasi Politik Hukum terhadap Ekonomi
Antara politik dan hukum terdapat hubungan yang tarik menarik, dalam hal ini yang lebih dominan terpengaruh adalah hukum oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Istilah politik hukum  merupakan  terjemahan  bahasa  Indonesia  dan  terjemahan  bahasa  Belanda rechtpolitiek , prespektif etimologis ini memandang politik Hukum dari sisi tata Bahasa, di  sini  kita  bisa  mengetahui  apakah  konsep  gramatikal  akan  mempengaruhi  nilai pengertian.  Politik Hukum berasal dari dua kata yaitu:  Politik yang merupakan kosakata yang memiliki makna yang bemacam-macam yang menangandung makna system politik suatu Negara atau yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berpolitik
itu sendiri. Politik identik dengan langlah yang diambil oleh suatu negara untuk membuat bentuk kebijaksanaan. 6
Dalam kaitan ini Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah tranformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik yang diberikan orang kepadanya. 7 Karena kuatnya konsentrasi energi politik, makanya menjadi beralasan adanya konstatatasi bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, bukan  hanya  dalam  proses  pembuatannya  juga  dalam  implementasinya.Hukum  di Indonesia  bisa  dikatakan  pencerminan dari  kegiatan  politik  itu  sendiri. 8 Sehubungan dengan kuatnya hubungan hukum dengan politik dalam berhubungan dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Dahrendoff, dimana beliau menyatakan ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik antara lain:
1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai
2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memeliihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral.
3. Dalam pertentangan selalu teroganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan.
4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri.
6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.
Bertolak dari teori sosial tentang Hukum, Phlip Nonet dan Phlip Zelnich membedakan tipe Hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan memelihara status quo , Hukum otonom yang bertujuan membatasi kewenangan-kewenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial yang  secara  legalitas  kaku  serta  hukum responsive yang  bersifat  terbuka  terhadap perubahan masyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. 9
Konfigurasi politik hukum pada dasarnya hampir sama dengan bentuk intervensi politik terhadap hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul dan tidak mempan memotong wewenang-wewenang kekuasaan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai Pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan.
Mohammad Mahfud MD, telah berhasil mempertemukan dan membuktikan kaitan fungsional antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dengan memasang sutu hipotes, sejauh  menyangkut distribusi hubungan kekuasaan:  Konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum sehingga setiap perubahan konfigurasi politik akan mempengaruhi pula terhadap karakter produk hukum. Pola konfigurasi politik suatu
6 Kaelan  MS, Pendidikan  Pancasila ,  Paradigma,  Yogyakarta,  2004,  hlm.  95.
7 Daniel  S.  Lev, Islamic  Court  in  Indonesia,  University  Of  California  Press ,  Berkeley,  1972,  hlm.  2.
8 Moh.  Mahfud,  MD, Poltik  Hukum  di  Indonesia ,  PT.  Pustaka  LP3ES,  Jakarta,  hlm.  14.
9 Mulyana  Wahyu  Kusuma ,  Hukum  Politik  dan  Perubahan  Sosial ,  Yayasan  LBH  Indonesia,  Jakarta,  hlm.  88.
negar pada suatu kurun waktu dapat mempengaruhi dan membentuk karakter produk hukum dinegeri tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratik dan non  otoriter  maka  produk  hukumnya  akan  berkarakrakter  reponsif  dan  populistik, sebaliknya didalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter dan non demokratis maka produk hukumnya akan berkarakter konservatif ortodok atau elite. Perubahan konfigurasi politik dari sisi demokratis ke otoriter atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum. 10
Berdasarkan teori dari politik hukum tadi spektrum lain yang mesti dicermati , adalah upaya  pengembangan  hukum  dalam  setiap  masyarakat  mesti  dilihat  dalam  konteks prakteknya. Di dalam konfigurasi politik terdapat dua karakter yang mempengaruhi bentuk produk hukum, yaitu:
a. Konfigurasi politik Responsif/demokrasi
Dalam  konfigurasi  Politik  Responsif/demokrasi  adanya  bentuk  sikap  yang berlawanan  dimana  menuntun  adanya  pembatasan  terhadap  wewenang  peme- rintah  sehingga  pemerintah  tidak  boleh  turut  campur  dalam  segi  kehidupan masyarakat dan harus tunduk pada rule of law . Produk hukum ini mencerminkan rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat  Darendorf  mencatat  bahwa demokrasi  atau  pluralisme  pada  masyarakat  bebas  didasarkan  atas  pengakuan pada penerimaan terhadap penentangan pengelompokan kepentingan yang akan menyebabkan munculnya pertentangan politik. 11
b. Konfigurasi Politik Konservatif/ortodoks/elitis/Totaliter
Produk Hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik lebih mencermin- kan keinginan pemerintah, bersifat positivis instru mentalis yaitu menjadi alat dalam pelaksanaan ideology dan program negara.
Dalam hal ini lebih mengacu kepada dorongan negara untuk memaksakan persatuan usaha, menghapus oposisi terbuka dengan suatu bentuk kepemimpinan yang dirasakan paling sempurna. Konfigurasi Politik pada suatu negara dapat bergerak sepanjang garis kontinu yang menghubungkan dua kutub dalam satu spektrum politik, yaitu kutub demo- krasi  dan  kutub  totaliter. 12 Karakter  produk  hukum  diasumsikan  sebagai  watak  dari produk hukum itu sendiri. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan serbagai karakteristik dari hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan umum. Kita dapat menganalisakan suatu produk hukum yang demokrasi atau totaliter dengan melihat dari produk hukumnya dalam bentuk perundang-undangan, besarnya presentase  antara  penguasa  dengan  masyarakat  menentukan  apakah  produk  hukum dikategorikan dengan tipe konfigurasi represif/demokrasi dengan tipe konfigurasi totaliter atau ortodoks.
Strategi pembangunan hukum ortodok mengandung ciri-ciri adanya peranan yang sangat  dominan  dari  lembaga-lembaga  negara,  pemerintah  dan  parlemen  dalam
10 Moh.  Mahfud  MD, Perkembangan  Politik  Hukum, Disertasi  S3,  Fakultas  Pasca  Sarjana,  Universitas  Gajah Mada,  Yogyakarta,  1993,  hlm.  66.
11 Lihat  dalam  Gwendolen  M.  Charter ,  Demokrasi  dan  Totaliterisme,  Dua  Ujung  dalam  Spektrum  Politik , dalam  Miriam  Budiardjo,  PT.  Gramedia  Jakarta,  cet.  III,  hlm.  88.
12 Mohtar  Mas’oed,  “Negara,  Masyarakat  dan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia” , makalah Diskusi  Panel Pembangunana  Politik ,  Senat  Mahasiswa  Fisipol  UGM,  Yogyakarta,  12  April  1988.
menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan strategi pembangunan  hukum  responsive  menngandung  ciri-ciri  adanya  peranan  lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat dalam menentukan arah perkembangan hukum.
Konfigurasi politik akan mempengaruhi kegiatan ekonomi apabila para pengambil kebijakan membuat suatu produk hukum yang mempengaruhi bidang ekonomi. Ketika para pembuat kebijakan membuat suatu aturan, alur fikiran akan dipengaruhi dan di- intimidasi oleh pihak-pihak yang berkompenten dalam kegiatan ekonomi. Misalnya para pengusaha, para pengguna jasa ekonomi, masyarakat secara umum, negara dengan BUMN dan BUMDnya serta lembaga swadaya masyarakat, dengan melihat susasana kondusif politik saat itu, akan dibawa kemanakah? Belum lagi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh negara-negara internasional, karena kegiatan ekonomi mempunyai cakupan kegiatan yang sangat luas meliputi kegiatan didalam negeri dan kegitan luar negeri.
Konfigurasi politik ekonomi akan terlihat dalam pembentukan aturan undang-undang. Berapa  persen  peranan stakeholder dalam  membuat  kebijakan,  manakah  yang  lebih dominan  kebijakan  yang  diambil  apakah  suara  terbanyak  pemerintah  atau  suara  ter- banyak rakyat dimana pada dasarnya kegiatan ekonomi diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Atau dengan presentase masukan pendapat yang seimbang antara pemerintah dengan politiknya dan rakyat dengan kebutuhannya. Inilah cerminan karakter politik hukum responsif dan karakter hukum ortodok. Seperti ketika dibuat Rancangan Undang-undang Investasi, ada beberapa stake holder yang dipertimbangkan, yaitu: 1. Kepentingan Internasional (TRIMs)
2. Kepentingan pemerintah
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
3. Kepentingan Masyarakat
a. Masyarakat pada umumnya
b. Pengusaha
Adapun kebijakan investasi tetap akan mempertimbangkan:
1. Legal (kepastian hukum)
2. Labour (penyelesaian sengketa)

## 3. Local (pemerintah daerah)

## D.  Penutup
Arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan dari tujuan dari pembanguanan di Indonesia, yaitu diupayakan untuk mengarahkan se- penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi ter- cermin dari produk hukum yang dihasilkan dan presentase peranan stakeholder dalam membuat produk hukum.

## E.  Daftar Pustaka

## Buku-buku
Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, University Of California Press, Berkeley, 1972. Gwendolen  M.  Charter ,  Demokrasi  dan  Totaliterisme,  Dua  Ujung  Dalam  Spektrum Politik , dalam Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta.
Kaelan MS, Pendidikan Pancasila , Paradigma Yogyakarta, 2004.
Kranenburg, R., De Grondslangen der Rechtsweteschap , Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948. Moh. Mahfud MD, Perkembangan politik Hukum , Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum , Rajawali, Jakarta, 1986. ……………………….., Hukum Politik dan Perubahan social , Yayasan LBH Indonesia, Jakarta Sumantoro, Hukum Ekonomi , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

## Artikel/Makalah
Mohtar Mas’oed, Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, makalah diskusi  panel  tentang  pembangunana  politik,  Senat  mahasiswa  Fisipol  UGM, Yogyakarta, 12 April 1988.
Parlindungan,  AP.  (Ed),  Bahan  Diskusi  untuk  Pepunas  Ristek.  Medan:  Universitas Sumatera Utara, 1982.
Todung Mulya Lubis, Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ”, paper untuk Raker Peradin, November 1983.

## MARDALE NA  HANIFAH