## EKSISTENSI TUHA PEUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DI GAMPONG BABAH KRUENG MANGGIE KECAMATAN PANTON REU KABUPATEN ACEH BARAT
Nila Trisna 1, Rachmatika Lestari 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 nilatrisna@utu.ac.id 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar 2 rachmatikalestari@utu.ac.id

## Abstract
Implementation of Gampong Government as contained in Qanun Number 5 of 2003 Chapter 1 General Provisions Article 1 Point 6 is a legal community unit that has the lowest government organization directly under the Mukim, which occupies certain areas led by a keuchik or other name entitled to hold housing matters own stairs. In Points 9 and 10 also mentioned that the government  is  called  the  Gampong  government  is  the  administration  of  the  gampong government  and  Tuha  Peut  Gampong.  As  for  one  of  the  main  functions  of  the  Tuha  Peut Gampong as contained in Article 31 of Qanun Number 5 of 2003, namely carrying out the Budget Function. Namely the authority to discuss / formulate and approve the draft Village Budget and Revenue and Expenditure (APBG). This research uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study uses normative legal research methods, viz. The study refers to the principles, legal concepts, legal norms contained in the Statutory Regulations. The role and  responsibilities  of  the  government  of  Babah  Krueng  Manggie  Village  are  needed to support all forms of development activities. In practice, the role of Tuha Peut in the budget function has not yet run optimally because members of Tuha Peut do not understand their duties and functions. This is caused by a variety of factors, such as low levels of education as well  as  the  lack  of  participation  of  the  Tuha  Peut  Gampong,  resulting  in  a  non-optimal implementation of the budget function.
Keywords : Tuha Peut; budget function; Gampong government

## 1. PENDAHULUAN
Seperti halnya Bangsa-bangsa yang lain di dunia, Bangsa Indonesia juga memiliki adat istiadatnya masing-masing, tidak lain juga seperti di Aceh. Dalam pelaksanaanya berada dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga adat yang sesuai dengan lingkungannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah,  merupakan  payung    hukum  terbaru  yang  mengatur  tentang pemerintahan  daerah    sehingga  memberikan  perubahan  positif  terkait  dengan  hubungan antara pusat dan daerah. Adapun dampak yang signifikan adalah dimana kabupaten/kota mendapatkan    pelimpahan  wewenang  hampir  disemua  bidang  pemerintahan,  Pemberian Otonomi  yang  sebelumnya  dengan  sistem  sentralisasi,  dimana  kewenangan  berada sepenuhnya pada pemerintah pusat. Otonomi luas yang diberikan kepada daerah merupakan
suatu strategi dalam mempercepat  terwujudnya kesejahteraan kepada masyarakat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. Pada Bab 1 ketentuan umum poin 1 bagian penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan azas otonomi  dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka daerah sebagai satu kesatuan  masyarakat  hukum,  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah daerah/tangganya  sendiri  menurut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  tatanan  hukum  nasional  dan  kepentingan  umum.  Dalam  peraturan khusus yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 1dikatakan bahwa Desa memiliki hak hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk membentuk  Pemerintah  Gampong  yang  bertanggungjawab,  terbuka,  efisien  dan  efektif, sehingga  dapat  memajukan  perekonomian  masyarakat  Gampong  untuk  mengurangi kesenjangan  Pembangunan  Nasional.  Maka  Gampong  memiliki  hak  penuh  di  bidang penyelenggaraan  pelaksanaan  Pemerintah  Gampong  Pembinaan  Kemasyarakatan,  dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong.
Dalam teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari  perilaku atau  tindakan. relevansi  suatu  peran  itu akan bergantung  pada  penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap  produk  atau  outcome  yang  dihasilkan. Dalam  hal  ini, strategi  dan  struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception 1 . Secara konseptual Peran adalah merupakan aspek dinamis dlam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila orang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia  menjalankan  suatu  peran. 2 Manifestasi  dari  posisi  seseorang  individu  dalam  tatanan kehidupan  sosial  yang  kepadanya  melekat  hak  dan  kewajiban  serta  menyertai  pula kekuasaan dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki peran baik dalam profesi pekerjaan maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari  serta  melahirkan  prilaku  yang  berbeda-beda.  Teori peran ini memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal Tuha Peut Gampong Babah  Krueng  Manggi memegang  peran  sebagai  peran  sebagai  lembaga representatif masyarakat, sekaligus memiliki peran sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Dalam  hal  memikul  tanggung  jawab  membawa  aspirasi  masyarakat  Tuha  Peut  Gampong Babah Krueng Manggi harus berpartisipasi aktif dalam menjalankan fungsinya terutama salah satunya  adalah  Fungsi  Anggaran  yaitu  membahas/  merumuskan  rancangan  anggaran pendapatan  dan  belanja  gampong  dan  menyetujui  APBG  bersama  Keuchik  gampong, baikdalam  Musrembang  gampong,  maupun  dalam  rapat  Paripurna  anatara  Tuha  Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong.
1 Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States . Clermont. Dissertation, University of Cincinnati
2 Soekanto, Soejono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Peran dan tanggung jawab pemerintah Gampong dalam hal ini termasuk Gampong Babah Krueng Manggie sangat dibutuhkan untuk menunjang semua bentuk kegiatan pembangunan. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman  masyarakat Gampong dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong Babah Krueng Manggie harus setara dengan kemajuan perubahan dan perkembangan yang ada pada daerah lain sehingga Gampong dan masyarakat Gampong Babah Krueng Manggie  tidak hanya sebatas sebagai  objek  pembangunan  akan  tetapi  dapat  memposisikan  dirinya  sebagai  salah  satu pelaksana pembangunan.
Di Aceh hukum agama dan hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat. 3 Hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang ditetapkan dalam keputusan- keputusan para petugas yang berwenang dan didalam pelaksanaannya dilansir secara polos, artinya itu dilaksanakan tanpa membawa terbentuknya suatu keseluruhan aturan-aturan yang sejak saat lahirnya dinyatakan mengikat secara mutlak untuk masa yang akan datang. 4 ( B. Ter Har BZN: 11: 1976).
Seperti halnya peraturan mengenai adat yang di atur dengan Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan juga Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. dan masih ada peraturan lain mengenai adat di Aceh seperti Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Pemerintah telah menetapkan 13 lembaga adat di Aceh, sebagaimana telah di muat Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yaitu, Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain,keujruen blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain,pawang glee/uteun atau nama lain, petua seuneubok atau nama lain haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain.
Pemerintahan Gampong perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat Gampong dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong karena adanya gerakan pembangunan Gampong perlu diimbangi pula dengan  pengembangan  kapasitas  pemerintahan  Gampongnya,  sehingga  keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar Gampong yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan. 5
Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa : Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi
3 Juniarti (2010). Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuandan KaumMarjinal , Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh
4 Ter Haar Bzn. 1976. Azaz-Azas dan Hukum Hukum Adat . Pradnya Paramita. Jakarta
5 Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa . CV Fokusmedia,Bandung.
masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
Pelaksanaan  Tentang  Pemerintahan  Gampong  sebagaimana  dalam  Qanun  Nomor  5 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 6 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Mukim, yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan  rumah tangganya  sendiri. Dan  selanjutnya  pada  Poin 9 dan 10 disebutkan  pula  pemerintahannya  disebut  dengan  pemerintahan  Gampong  merupakan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan Tuha Peut  Gampong.
Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Qanun yang sama yaitu pada Bab I Ketentuan Umum  Point  7  dijelaskan  bahwa,  Tuha  Peut    Gampong  atau  nama  lain,  adalah  Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik  Pandai  yang  ada  di  Gampong  yang  dibentuk  melalui  musyawarah  Gampong  dan diangkat serta di sahkan oleh Bupati/ Wali Kota. Ketentuan Mengenai jumlah anggota Tuha Peut untuk setiap Gampong ditentukan berdasarkan jumlah dari pada penduduk Gampong menurut  kebutuhan  dan  kondisi  sosial  budaya  pada  Gampong  yang  bersangkutan.  Di Kabupaten Aceh Barat hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 148 Tahun 2009 Tentamg  Pendelegasian  Wewenang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  sekretaris  Mukim, Sekretaris Gampong dan Tuha Pet Gampong.
Adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong sebagaimana terdapat dalam Pasal  31  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003    yaitu  melaksanakan  Fungsi  Anggaran,  yaitu kewenangan  membahas/merumuskan  dan  memberikan  persetujuan  terhadap  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Sebagaiman kita ketahui bahwa APBG adalah  manifestasi  otonomi  daripada  Gampong  untuk  merencanakan,  melaksanakan  dan mempertanggung  jawabkan  anggaran  kegiatan  pembangunan  Gampong.  Sekaligus  pula APBG  dapat  menganalisis  sekaligus  mampu  memprediksi  penerimaan  yang  mungkin  akan diterima dalam satu tahun anggaran dan pembiayaan pelaksanaan kewenangan Gampong atau  urusan  pemerintahan  yang  diberikan  maupun  dilimpahkan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  dan  atau  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  diamanatkan  oleh Peraturan Perundang-undangan.
Menurut pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat, eksistensi Tuha Peut dalam fungsi anggaran belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Musrembang Gampong tahun 2019. Berdasarkan  alasan  tersebut,  maka  dirasa  perlu  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang “Eksistensi  Tuha  Peut  Dalam  Melaksanakan  Fungsi  Anggaran  Di  Gampong  Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantong Reu Kabupaten Aceh Barat ”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Dimana  Kajian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif (legal  research), yaitu . Kajian  yang
mengacu  kepada asas - asas, konsep - konsep hukum, norma - norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang – Undangan. 6 Oleh karena itu, kajian bersifat preskriptif, yaitu suatu proses mencari dan menemukan praktik di dalam masyarakat sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakatan guna menjawab persoalan hukum dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran Gampong oleh Tuha Peut secara  baik. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni pendekatan perundangan-undangan ( state approach), dan pendekatan  konsepsional (concept  approach). 7 (Abdul  Kadir  Muhamad 2004;113, dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan penelitian  kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk  memahami  makna  dari  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  yang  kemudian ditafsirkan  lagi secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif. (Soerjono Soekamto,1986 :5).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran
Sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2015 Tentang peran dan tanggung jawab  Tuha  Peut  Gampong,  maka Tuha  Peut  Gampong  merupakan  badan  penyelenggara pemerintahan  gampong  secara  umum  berfungsi  sebagai  wadah  penyaluran  aspirasi masyarakat  sebagai  wujud  pelaksanaan  demokrasi  di  gampong.  Selanjutnya Tuha  Peut Gampong juga  mempunyai  peran  sebagai  lembaga  adat,  yang  mempunyai  tugas  dan tanggung jawab menjaga kelestarian adat di gampong yang sesuai dengan nilai-nilai tatanan kearifan lokal dalam kehidupan gampong.
Adapun yang menjadi anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggie terdiri dari beberapa unsur didalam masyarakat seperti :
- Ulama Gampong
- Tokoh Masyarakat, termasuk juga Tokoh Pemuda dan Perempuan,
- Pemuka Adat
- Cerdik Pandai/Cendekiawan yang berfungsi mengayomi adat istiadat.
Para anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi, memiliki profesi dan pekerjaan yang  berbeda-beda,  selain  tugas  dan  jabatan  mereka  sebagai  Tuha  Peut,  Ada  juga  yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan juga sebagai kepala keluarga. Komposisi dari pada jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong, dan juga  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  daripada  sosial  budaya  pada  gampong setempat. Ketentuan ini terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Qanun Gampong.
6 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.
7 Abdul Kadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.113
.
Pembentukan Tuha Peut Gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong,  diangkat serta diberhentikan oleh Camat atas usul Imum Mukim dengan hasil musyawarah bersama masyarakat Gampong. Terkait Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1). Dalam struktur organisasi  Tuha  Peut  Gampong    terdapat  Ketua  dan  Wakil  Ketua.  Adapun  di  dalam menjalankan tugas Tuha Peut dibantu juga oleh beberapa staff diluar lembaga Tuha Peut serta perangkat Gampong. Adapun tugas daripada Staff dan perangkat gampong adalah untuk mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Tuha  Peut    Gampong  sehingga diharapkan dapat berjalan secara efektif dan maksimal.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, Adapun dalam struktur Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggie Panton Reu memiliki keanggotaan sebanyak 7 orang yang terdiri dari:
a) 1 orang Ketua bernama  Budiman
b) 1 orang Wakil yang bernama Ibnu Umar
c) 5 orang Anggota, yaitu :
1. Arsyad. HS
2. Muhammad Aseh
3. M. Said
4. Zamzami
5. Siti Amra
Dibawah ini dapat dilihat struktur susunan organisasi Tuha Peut Gampong Panton Reu secara sistematis :

## STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT GAMPONG PANTON REU

## Ketua Tuha Peut Budiman
Wakil Ketua Ibnu Umar Anggota Tuha Peut 1. Arsyad. HS
2. Muhammad Aseh
3. M. Said
4. Zamzami
5. Siti Amra
Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, menjelaskan tentang tugas dari pada Tuha Peut Gampong diantaranya terdiri dari :
a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
d. Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau namalain;
f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. Dalam menjalankan  tugasnya, ada beberapa peranan Tuha Peut dalam penyusunan APBG, secara lebih konkrit dapat dilihat sebagai berikut :
a) Sebagai lembaga perwakilan warga,Tuha Peut berkewajiban menjamin dilaksanakannya perencanaan dan pembahasan rancangan APBG yang partisipatif di gampong, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir.
b) Memperhatikan  agar  aspirasi  masyarakat  yang  telah  dituangkan  dalam  musyawarah pembangunan gampong tidak diabaikan dalam rancangan APBG.
c) Menjamin asas keadilan dan pemerataan pembangunan terjadi di gampong,terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan.
d) Membahas  RAPBG  yang  diajukan  oleh  keuchik  dalam  rapat  paripurna  Tuha  Peut Gampong.
e) Menyetujui RAPBG menjadi APBG yang ditetapkan dalam Qanun Gampong. Adapun  pelaksanaan  fungsi  anggaran Tuha  Peut  Gampong  sebahagian  besar  terlihat dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrembang)  gampong,  dimana  dalam Musrembang tersebut akan didiskusikan pemecahan masaalah terkait kebutuhan gampong selama satu tahun kedepan termasuk prioritas alokasi anggaran tahunan. Dalam hal inilah diperlukan  partisipasi  Tuha  Peut  Gampong  dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran  untuk merumuskan/menyusun  serta  memberikan  persetujuan  terhadap  rancangan  anggaran pendapatan  dan  belanja  gampong  (RAPBG)  sebelum  ditetapkan  menjadi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
Menurut penelitian yang penulis lakukan dilapangan, menunjukkan bahwa peran Tuha Peut  sebagai  perwakilan  masyarakat  gampong dapat terlihat  dari  pelaksanaan fungsinya. Yaitu pada saat dilakukannya Musrembang gampong akan dibahas mengenai prioritas alokasi anggaran  tahunan,  dimana  dalam  hal  inilah  pentingnya  peran  Tuha  Peut,  dalam  proses penyusunan  anggaran.  Untuk  itu  dapat  dilihat  bahwa  pelaksanaan  fungsi  Tuha  Peut Gampong  sangatlah  penting  dilaksanakan,  karena  selain  berpengaruh  terhadap kelangsungan pembangunan gampong setahun kedepan, pelaksanaan fungsi tersebut juga
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab dan peran Tuha Peut Gampong.
Untuk memperjelas pentingnya peran Tuha Peut dalam proses penyusunan anggaran, Plt  Keuchik  Gampong  Babah  Krueng  Manggi  Bapak    Adi  Wijaya  S.Sos dalam  sesi wawancaranya, memberikan pernyataan tentang Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Gampong (RAPBG), yang melibatkan Tuha Peut, yaitu sebagai berikut : “Dalam penyusunan APBG dimulai dari Rencana Kegitan Pembangunan Gampong (RKPG), adapun pihak-pihak yang terlibat termasuk Keuchik sendiri, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Staf dan Tuha Peut Gampong. Dalam RKPG ini memuat prioritas pembangunan gampong untuk satu tahun kedepan. Yang kemudian RKPG ini dimasukkan dalam RAPBG untuk  didiskusikan  terlebih  dahulu.  Yang  terdiri  dari  beberapa  sumber  pendapatan,  bisa bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Gampong  (PAG)  dari  usaha  gampong  maupun  dari kabupaten. Kemudian Sekretaris Gampong menyusun rancangan qanun gampong tentang RAPBG.  Berdasarkan  RKPG  kemudian  disampaikan  kepada  Keuchik  untuk  mendapatkan persetujuan.  Kemudian  Keuchik  akan  mengajukan  Rancangan  Qanun  Gampong  tentang RAPGB kepada Tuha Peut Gampong untuk dilakukannya pembahasan bersama dan untuk memperoleh  persetujuan  bersama.  Kemudian  melalui  Musrembang  Gampong  Tuah  Peut membahas Rancangan Qanun Gampong yaitu tentang RAPBG, adapun yang akan dipelajari dalam pembahasan disini adalah mencari kesesuaian antara RAPBG dengan RKPG, selain itu juga diperhatikan tentang pertimbangan jumlah dana yang akan digunakan”.(Wawancara 24 Februari 2020).
Menurut hasil dari wawancara tersebut, memberikan suatu petunjuk bahwa peran Tuha Peut dalam pembahasan dan penetapan anggaran gampong sangatlah penting. Hal tersebut terlihat dari keharusan dari Keuchik untuk mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG  kepada  Tuha  Peut  Gampong  untuk  didiskusikan  terlebih  dahulu.  Kemudian  baru diberikan persetujuan apabila qanun RAPBG tersebut telah memuat kebutuhan gampong dan aspirasi masyarakat. Maka dalam hal ini Tuha Peut Gampong dituntut untuk mengetahui dan memahami tentang proses penyusunan dan penetapan anggaran serta prinsip-prinsip dalam penyusunan APBG, hal ini berarti bahwa agar tujuan dari pada APBG dapat terealisasi dengan baik, serta penerapan fungsi anggaran Tuha Peut Gampong dapat berjalan secara efektif dan maksimal.
Kemudian  dalam  rangka  memahami  peran  Tuha  Peut  sebagai  Badan  Perwakilan Masyarakat Gampong, bapak Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Mukim dan Gampong Kabupaten Aceh Barat Amiruddin,dalam sesi wawancaranya menjelaskan bahwa : “Tuha Peut dalam kapasitasnya sebagai Badan Perwakilan Masyarakat Gampong, pastinya memiliki  peran  penting dalam  musrembang  gampong,  karena  Tuha  Peut  adalah  yang menyampaikan  aspirasi  masyarakat.  Selanjutnya  dalam  musrembang  gampong  akan didiskusikan  mengenai  rencana  pembangunan  gampong.  Berikutnya  dalam  musrembang gampong  akan  dibahas  mengenai  prioritas  anggaran  selama  satu  tahun  kedepan,  terkait dengan  hal  ini  Tuha  Peut  Gampong  harus  dan  wajib  memberikan  masukannya  terhadap pembahasan  anggaran  tersebut.  Hal  ini  disebabkan    salah  satu  fungsi  dari  Tuha  Peut Gampong adalah membahas dan menetapkan anggaran gampong”. (wawancara 25 Februari 2020).
Dari  hasil  wawancara  diatas    dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa    fungsi    Tuha  Peut Gampong  terlihat  pada  perannya  sebagai  Badan  Perwakilan  Masyarakat  Gampong.
Implementasinya dapat terlihat pada setiap Musrembang Gampong yang membahas tentang prioritas alokasi anggaran tahunan. Disinilah terlihat posisi pentingnya Tuha Peut Gampong dalam menjalankan fungsi anggaran.
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. A. Tingkat Pendidikan Yang Rendah.
Plt Keuchik Gampong Krueng Manggi bapak Adi Wijaya S.Sos, dalam sesi wawancaranya memberikan tanggapan mengenai tingkat pendidikan dan pengetahuan Tuha Peut Gampong dalm pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu :
” Tuha Peut Gampong Krueng Manggi berjumlah 7 orang, yang rata-rata Tingkat Pendidikan terakhir adalah SD, sehingga pengetahuan yang dimiliki juga sangat terbatas, termasuk juga dalam  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  gampong,  apalagi  pada  tahap penyusunan  qanun APBG.  Tugas  penyusunan  qanun  APBG  memang  tugas  Sekretaris Gampong,  akan  tetapi  setelah  qanun  APBG  disusun  maka  selanjutnya  akan  diserahkan kepada  Keuchik.  Oleh  Keuchik  kemudian  mengajukannya  kepada  Tuha  Peut  untuk memperoleh persetujuan. Namun sebelum persetujuan diberikan Tuha Peut berkewajiban untuk  memeriksa  kembali  qanun  APBG  tersebut  apakah  sudah  sesuai  apa  belum  dengan RAPBG, dan juga harus memahami bahwa apakah qanun tersebut sudah termuat penggunaan anggaran terhadap pembangunan prioritas tahunan gampong. Dan disinilah terlihat bahwa kemampuan  para  anggota  Tuha  Peut  masih  lemah  untuk    melaksanakan  hal tersebut”.(Wawancara 3 Maret 2020).
Kemudian Sekretaris Gampong Krueng Manggi  Bapak  Nuriman, menyampaikan hal yang sama pada sesi wawancara, yaitu sebagai berikut: “  Dalam  proses  penyusunan    Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong (RAPBG),  sebahagian  besar  anggota  Tuha  Peut  Gampong  Krueng  Manggi  belum  faham. Dilanjutkan  dengan  pembahasan  RAPBG  dalam  rapat  paripurna  antara  pemerintahan Gampong  dengan  Tuha  Peut  Gampong  setiap  tahunnya  baik  sebelum  maupun  setelah Musrembang. Pada fase penyusunan RAPBG Tuha Peut dituntut untuk memberikan masukan dan koreksi yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan RAPBG. Namun yang terjadi selama ini adalah peran Tuha Peut dalam memberikan masukan-masukan sangat kurang, justru yang lebih berperan adalah pemerintahan Gampong Krueng Manggi”(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020)
Dalam sesi wawancara berikutnya terkait Perihal tersebut, Wakil  Tuha Peut Gampong Bapak Ibnu Umar,memberikan penjelasannya, sebagai berikut : “ Sebelum Musrembang dilakukan, RAPBG terlebih dahulu diajukan kepada kami (Tuha Peut Gampong)),dan    kemudian  saya  akan  berkoordinasi  dengan  Ketua  Tuha  Peut  dan  para anggota,  meskipun kami tidak tidak begitu memahami RKPG maupun RAPBG namun kami selalu  melakukan    diskusi  terlebih  dahulu,  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020) Berdasarkan  ulasan  wawancara  atas  maka  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  Tingkat Pengetahuan Tuha Peut Gampong Krueng Manggi dalam pelaksanaan fungsi anggaran masih kurang maksimal. Adapun hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Keuchik  Gampong  Krueng  Manggi  Bapak  Adi  Wijaya  S.Sos,  Sekretaris  Gampong  Krueng Manggi Bapak Nuriman dan Wakil Tuha Peut Bapak Ibnu Umar  tentang kurangnya tingkat pemahaman  Tuha  Peut  Gampong  terhadap  fungsi  anggaran  disebabkan  oleh  rendahnya tingkat pendidikan para anggota Tuha Peut Gampong Krueng Manggi. Namun ada hal yang
positif  telah  dilakukan  oleh  Tuha  Peut  Gampong  Krueng  Manggi.  Dimana  tetap  berupaya membangun forum diskusi untuk membahas jika ada hal-hal yang penting yang diajukan oleh pemerintah  gampong  seperti  RAPBG,  meskipun para  anggota  Tuha Peut  Gampong  belum sepenuhnya memahami materi RAPBG tersebut.

## B. Kurangnya Partisipasi Tuha Peut Gampong
Terkait  pentingnya  partipasi  Tuha  Peut  Gampong  dalam  pembahasan  dan  penetapan anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong,  Sekretaris  Kecamatan  Panton  Reu  dimana beliau adalah perwakilan dari kecamatan yang ikut serta dalam Musrembang Gampong Babah Kreung  Manggi  Tahun  2019,  dalam  sesi  wawancaranya  memberikan  penjelasan  sebagai berikut:
“Fungsi anggaran yang dimiliki oleh Tuha Peut yaitu membahas dan menetapkan anggaran belanja  gampong  bersama  keucik  gampong  dalam  musyawarah  gampong,  baik  dalam musyawarah tingkat gampong maupun dalam rapat paripurna antara Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong. Dalam menjalakan fungsi nya tersebut Tuha Peut Gampong harus benar-benar aktif dalam berpartisipasi. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tuha Peut Gampong, namun dalam kenyataannya banyak anggota Tuha Pet yang tidak aktif ”.(Wawancara 6 Maret 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  fungsi anggaran merupakan  hal  yang  paling  utama,  karena  dalam  fungsi  tersebutlah  Tuha  Peut Gampong melaksanakan perannya secara maksimal. Dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003  adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong adalah melaksanakan Fungsi Anggaran. Selain itu prinsip yang terdapat dalam APBG adalah partisipasi, hal ini mempunyai arti bahwa keterlibatan semua pihak sangat dituntut seperti, seperti Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Pemuda, Cendekiawan, Tokoh Agama, maupun kalangan perempuan dalam  setiap  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pertanggung  jawaban anggran Gampong.
Terkait  hal partisipasi  Tuha  Peut  Gampong  Babah  Krueng  Manggi  dalam  pelaksanaan fungsi  anggaran  ditinjau  dari  keikut  sertaan    dalam  Musrembang  Gampong  tersebut, Sekretaris  Gampong  Babah  Krueng  Manggi  Bapak  Nuriman  dalam    sesi  wawancaranya memberikan penjelasan, alam kegiatan Musrembang Gampong sebagai berikut : “ Dalam kegiatan Musrembang Gampong setiap tahunnya, partisipasi Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi selalu ada,  karena sebelum kegiatan tersebut dilakukan, kami dalam hal  ini  adalah  pemerintah  gampong,  telah  mengirimkam  undangan  perihal  Musrembang Gampong. Namun dalam kegiatan Musrembang tahun 2019 ini, anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi tidak semua berpartisipasi, namun yang hadir adalah 3 orang dari 7 orang anggota yang merupakan perwakilan. Adapun yang hadir tersebut adalah ketua, wakil dan satu orang anggota. Idealnya Musrembang Gampong sangat diharapkan untuk diikuti oleh seluruh anggota Tuha Peut Gampong, hal ini disebabkan anggota Tuha Peut merupakan perwakilan dari setiap dusun-dusun yang ada di Gampong Babah Krueng Manggi, sehingga dengan hadirnya semua anggota Tuha Peut Gampong, maka diharapkan  dapat ditemukan masalah dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh setiap dusun, untuk kemudian lebih lanjut akan dibahas bersama-sama dalam Musrembang Gampong, tapi dalam pelaksanaannya Tuha Peut sering tidak hadir pada saat Musrembang”. (Wawancara tanggal 6 Maret 2020).

## KESIMPULAN
Adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong sebagaimana terdapat dalam Pasal  31  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003    yaitu  melaksanakan  Fungsi  Anggaran,  yaitu kewenangan  membahas/merumuskan  dan  memberikan  persetujuan  terhadap  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gampong  (APBG).Tuha  Peut  Gampong  Krueng  Manggi dalam  pelaksanaan  fungsi  anggaran  masih dirasakan kurang  maksimal.Hal  ini terlihat dari masih  rendahnya  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  para  anggota  Tuha  Peut  tentang Anggaran Desa yaitu pada saat pembahasan anggaran Gampong. Dan begitu pula pada saat pelaksanaan Musrembang Desa masih ada anggota Tuha Peut Gampong Krueng Manggi yang tidak hadir, mengakibatkan banyak hal yang tidak terbahas dalam Musrembang tersebut.

## REFERENSI
Abdul Kadir Muhammad, (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung. Bauer, Jeffrey C, (2003). Role  Ambiguity  and  Role  Clarity: A  Comparison  of  Attitudes  in Germany and the United States . Clermont. Dissertation, University of Cincinnati Juniarti (2010). Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuandan KaumMarjinal , Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Cet. 7, 2011. Jakarta Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Jakarta.
Soekanto, Soejono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Ter Haar Bzn. 1976. Azaz-Azas dan Hukum Hukum Adat . Pradnya Paramita. Jakarta Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa . CV. Bandung. Fokusmedia.
Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat