## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  881-888  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8545.881-888

## WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI MUSISI INDONESIA
Vira Nur Maharani 1 , Dwi Desi Yayi Tarina 2
1,2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Email: 2010611292@mahasiswa.upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Saat ini, terdapat banyak musisi yang menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena pelanggaran hak cipta ini semakin meningkat di industri musik, dimana pelaku industri menggunakan musik dan lagu yang dimiliki oleh pencipta untuk kepentingan komersil tanpa seizin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Akibatnya, terjadi banyak sengketa antara musisi. Salah satu contoh kasus yang melibatkan royalti dan perizinan musik adalah sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel, mantan vokalis grup band Dewa 19. Konflik ini muncul karena Once Mekel diduga menyanyikan lagu milik Dewa 19 tanpa izin dari Dhani dan tanpa izin dari Lembaga Manajemen Kolektif  Wahana  Musik  Indonesia  (LMK  WAMI).  Penyelesaian  kasus  ini  dilakukan  melalui  mekanisme  non- litigasi dengan  mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut memperbolehkan Once Mekel untuk menyanyikan hanya satu lagu Dewa 19 yang berjudul "Cemburu", sementara Once menyatakan bahwa  ia  tidak  akan  menyanyikan  lagu  dari  Dewa  19  lainnya  sampai  batas  waktu  yang  tidak  tertentu. Permasalahan  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  tanggung  jawab  dan  kewenangan  Lembaga  Manajemen Kolektif  Nasional  (LMKN)  sebagai  lembaga  yang  mengelola  royalti  musisi  di  Indonesia.  Dengan  kaitannya terhadap  permasalahan  ini,  LMKN  pun  menciptakan  website  lmknlisensi.id  sebagai  jawaban  dari  polemik iniPenelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  statute  aproach  dan  analisis  data  menggunakan analisis deskriptif. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak terkait guna meningkatkan pemahaman dan perlindungan hak ekonomi musisi di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Ekonomi, Royalti, LMKN

## ABSTRACT
Currently, there are many musicians who use songs without permission from their creators. This phenomenon of copyright infringement is increasing in the music industry, where industry players use music and songs owned by creators for commercial purposes without permission and without paying the rightful royalties. As a result, many disputes arise between musicians. One example of a case involving music royalties and licensing is the dispute between Ahmad Dhani and former Dewa 19 vocalist, Once Mekel. This conflict arises because Once Mekel  is suspected of singing Dewa 19 songs without permission from Dhani and without permission from the Indonesian Collective  Management  Organization  for  Music  (LMK  WAMI).  The  case  was  resolved  through  non-litigation mechanisms by reaching a peaceful agreement between both parties. The agreement allows Once to sing only one Dewa  19  song  titled  "Cemburu,"  while  Once  states  that  he  will  not  sing  any  other  Dewa  19  songs  until  an unspecified  time  limit.  This  issue  raises  questions  about  the  responsibilities  and  authority  of  the  National Collective Management Organization (LMKN) as the institution managing musicians' royalties in Indonesia. In relation to this issue, LMKN has created the website lmknlisensi.id as a response to this controversy. This study uses  a  normative  legal  research  method  with  a  statute  approach  and  data  analysis  technique  in  the  form  of descriptive analysis. This article is expected to serve as a reference for relevant parties to enhance understanding and protection of musicians' economic rights in Indonesia.
Keywords: Economic Right, Royalty, LMKN

## I. PENDAHULUAN
Saat ini, terdapat banyak musisi yang menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya. Fenomena pelanggaran hak cipta ini semakin meningkat di industri musik, dimana pelaku industri menggunakan musik  serta  lagu  yang  dimiliki  oleh  pencipta  untuk  kepentingan  komersil  tanpa  seizin  dan  tanpa membayar royalti yang seharusnya. Akibatnya, terjadi banyak sengketa antara musisi. Padahal, royalti merupakan hak ekonomi seorang musisi selaku pencipta yang wajib dibayarkan apabila pihak lain ingin menggunakan lagu tersebut, terlebih lagi apabila tujuan penggunaannya adalah tujuan komersil. Karena lagu  merupakan  sebuah  kekayaan  intelektual,  maka  dari  itu  perlindungan  hak  ekonomi  ini  perlu dilakukan  sebagai  bentuk  dari  perlindungan  sebuah  hak  kekayaan  intelektual.  Hak  Cipta diklasifikasikan  sebagai  sebuah  IP.  Pemilik  atau  pemegang  atas  hak  dari  ciptaan  yang  bersangkutan mempunyai  hak  eksklusif  atas  ciptaannya,  memberikan  kepadanya  kendali  pribadi  atas  ciptaannya tanpa melanggar batas-batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Oleh  karena  itu,  izin  terlebih  dahulu  dari  penulis  diperlukan  untuk  setiap  penggunaan  karya tersebut.  Hak  eksklusif  terbagi  atas  dua:  moral  serta  ekonomi.  Di  kedua  negara  yaitu  Inggris  dan Perancis lah hak cipta awalnya dipahami (Dirkareszha, 2022). Dalam konteks disparitas sistem hukum, pengertian hak moral dan ekonomi juga muncul dalam hak cipta. Artikel  9–14 Perjanjian Trade Related Aspect  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPS Agreement )  menjabarkan  prinsip-prinsip  dasar pelanggaran dan perlindungan hak cipta (Hidayah, 2017). Ketentuan hak cipta UU No. 28 Tahun 2014 sejalan dengan Perjanjian TRIPs. Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta menerangkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya. Tanpa melewati batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait, hak ini diberikan secara langsung dan spontan setelah terciiptanya karya. Pencipta dan pemilik hak cipta mempunyai satu jenis hak cipta, sedangkan penyelenggara acara, lembaga penyiaran, dan pembuat rekaman suara mempunyai jenis hak cipta yang lain, yang dikenal sebagai hak terkait atau hak terhubung.
Ada dua komponen utama  hak cipta,  yang masing-masing disebut hak moral ekonomi. Ketika hak  cipta  serta  hak  terkait  dialihkan  kepada  pemilik  baru,  maka  pemilik  baru  tidak  serta  merta memperoleh Hak Moral Pencipta. Konsep hak tersebut berawal dari sistem Civil Law dan dikenal juga dengan  konsep Droit  d’Auteur .  Konsep  ini  menekankan  pada  perlindungan  terhadap  tindakan  yang dapat  merusak  reputasi  pencipta  dan  memberikan  dasar  bagi  pengakuan  hak  moral  dan  ekonomi. (Djumhana & Djubaedillah, 2003). Konsep hak ekonomi pertama kali dikembangkan di negara yang menganut sistem common law. Konsep ini dikenal juga dengan konsep Copyrights , yang menekankan pada perlindungan hak pencipta terhadap penggandaan atau pembajakan yang tidak sah. Anne’s Act of 1709 menjadi dasar konsep hak cipta modern yang melindungi hak penerbit terhadap duplikasi yang tidak sah (Drahos, 2016).
Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai kedua hak tersebut diatur di Pasal 4 UU Hak Cipta. Lebih lanjut, kedudukan hak moral terhadap pencipta adalah tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak moral tersebut mencakup kebebasan untuk melakukan perubahan terhadap ciptaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, untuk mengubah judul dan subjudul  dari  ciptaan,  dan  untuk  menuntut  pencemaran  nama  baik  atau  fitnah  jika  diperlukan  untuk melindungi kehormatan dan reputasi ciptaan. Adapun Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi  adalah  hak  pencipta  untuk  memperoleh  keuntungan  secara  finansial  dari  karya  yang  telah mereka ciptakan. Hak komersial pencipta memperbolehkan mereka untuk menerbitkan karya mereka, memperbanyaknya  dalam  bentuk  apa  pun,  menerjemahkannya,  mengubahnya,  mengatur  atau mengubahnya dengan cara apa pun, mendistribusikan atau menyalin karya mereka, menampilkan karya mereka, mempublikasikannya, berkomersialisasi,
Perlindungan  hak  ekonomi  dalam  industri  musik  di  Indonesia  memiliki  peran  yang  sangat penting.  Keberlakuan  UU  Hak  Cipta  menawarkan  harapan  baru  bagi  para  Pencipta,  Pemusik,  dan Penyanyi  di  Indonesia.(Galuh  Pramesthi  dkk.,  t.t.)  Lebih  khusus  lagi,  dalam  konteks  lagu,  hak  cipta memiliki unsur yang lebih kompleks dibanding karya seni lainnya. Hal ini dikarenakan lagu melibatkan berbagai elemen seperti aransemen, musik, dan lirik yang tiap-tiapnya dibuat dan direkam oleh pihak- pihak  yang  berbeda,  termasuk  artis,  studio  rekaman,  label  musik,  dan  manajemen  artis.  Karena komplekskitas  tersebut,  pengaturan  hak  ekonomi  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat  harus  diatur  secara jelas. Penyusunan  ketentuan mengenai hak ekonomi dalam  UU tersebut menjadi dorongan bagi para pemusik  di  Indonesia  untuk  terus  berkarya.  Pasal  1  butir  22  UU  Hak  Cipta  menjelaskan  tentang keberadaan  Lembaga  Manajamen  Kolektif  (LMK)  sebagai  entitas  yang  bertanggung  jawab  atas
pengelolaan hak ekonomi melalui proses pengumpulan dan pendistribusian royalti. LMK adalah badan hukum non-profit yang  ditunjuk  Pencipta  atau  sejenisnya untuk  mengawasi  hak  ekonomi  dengan mengumpulkan dan membagikan royalti. Dalam industri musik, royalti memainkan peran yang sangat penting. Marshall dan Frith yang dikutip dari Nogard menekankan bahwa royalti adalah pondasi bagi industri  musik.  Mereka  menyatakan  bahwa  Hak  Cipta  memberikan  kerangka  kerja  untuk  setiap keputusan  bisnis  dalam  industri  musik,  dan  hak  cipta  dapat  dianggap  sebagai  mata  uang  dalam perdagangan  di  semua  sektor  industri  musik  (Ginting,  2019).  Oleh  karena  itu,  pembentukan  LMK sebagai lembaga pengelolaan hak ekonomi menjadi hal yang krusial untuk menjamin hak-hak pelaku industri musik. Diberitakan (via celebrity.id) ada sebelas LMK akan aktif di Indonesia pada tahun 2023. Di antaranya WAMI, KCI, RAI, PAPPRI, SELMI,  PELARI, dan lain-lain. Di Indonesia, royalti musik dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). UU Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang bertanggung jawab untuk memungut, mengumpulkan, dan membagikan royalti musik dari pengguna komersial serta mengawasi hak ekonomi pencipta dan sejenisnya.
Masalah royalti serta hak cipta di industri musik Indonesia terus menjadi perhatian serius. Salah satu isu yang ramai di publik adalah perselisihan Ahmad Dhani dan Once Mekel beberapa bulan lalu. Tensi  puncaknya  terjadi  saat  Dhani  menyatakan  bahwa  Once  dilarang  untuk  menyanyikan  lagu-lagu Dewa 19, apalagi band tersebut berencana menggelar tur konser usai perayaan Idul Fitri 2023 sebanyak dua kali dalam seminggu. kata Dhani dalam penjelasannya terkait larangan terhadap mantan penyanyi Dewa  19  itu.  Sebelumnya,  Dhani  juga  sempat  mengatakan,  pembayaran  royalti  bukan  menjadi tanggung  jawab  Once,  melainkan  Event  Organizer  (EO).  Ia  menyatakan  tidak  akan  melarang  Once membawakan  lagu  Dewa  19  jika  EO  mengadakan  perjanjian  dengan  dirinya  dan  Wahana  Musik Indonesia  (WAMI).  Berdasarkan  keterangan  kuasa  hukum  Dhani,  Aldwin  Rahardian,  Once  bebas melanjutkan  membawakan  19  lagu  dari  album  Dewa  Dhani  yang  ia  tulis  sebagai  artis  solo.  Aldwin mengatakan, lagu Dhani dan Andra serta lagu Dewa 19 yang tidak menyertakan Once dilarang secara khusus. Namun kuasa hukum Once berdalih LMKN merupakan lembaga yang tepat untuk mengawasi royalti atau pendistribusiannya. hasil. Sekali lagi, keterlibatan LMKN dalam pengelolaan pemungutan royalti  diragukan.  Oleh  karena  itu,  penulis  penelitian  ini  berupaya  mengetahui  lebih  jauh  mengenai peran lembaga ini dalam melindungi kepentingan finansial para seniman di Indonesia..
Kasus tersebut membuat khalayak ramai bertanya-tanya mengenai tugas, peran serta wewenang LMKN  sebagai  badan  satu  pintu  untuk  pemungutan  royalti  dan  perizinan  hak  cipta  lagu  dan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana tugas dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam  melakukan perlindungan terhadap hak ekonomi musisi di Indonesia? 2)  Bagaimana  kasus  hak  cipta  dan  royalti  yang  melibatkan  Ahmad  Dhani  dan  Once  Mekel mencerminkan  keterkaitan  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  LMKN  dalam  menjalankan  fungsi perlindungan hak ekonomi terhadap musisi di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  satu  atau  lebih  kejadian hukum tertentu melalui penggunaan sistematika ilmiah, prosedur, dan cara berpikir tertentu (Muhaimin, 2020).  Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengisi  kesenjangan  pemahaman  kita  mengenai  mandat  LMKN dalam  menjaga  hak  ekonomi  seniman  Indonesia.  Permasalahan  hukum  mengenai  ruang  lingkup yurisdiksi dan tanggung jawab LMKN dianalisis melalui kacamata peraturan yang berlaku. Salah satu metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus,  yang  melibatkan  melihat situasi sebenarnya. Perselisihan antara Once dan Dhani dengan masalah hak cipta dan royalti menjadi fokus  penyelidikan  ini.  Perpustakaan  disisir  untuk  mencari  dokumen-dokumen  relevan,  termasuk anggaran  dasar,  peraturan,  buku,  literatur,  catatan,  dan  laporan  yang  berkaitan  dengan  peran  LMKN dalam melindungi hak ekonomi musisi di Indonesia. adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Deskriptif yang merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis  dan  menggambarkan  secara  rinci  pola,  karakteristik,  dan  hubungan  dalam  data  yang dikumpulkan.  Data  yang  dikumpulkan  digambarkan  secara  rinci  dan  sistematis,  yang  melibatkan pengumpulan  peraturan  hukum  yang  relevan,  seperti  undang-undang,  peraturan  pengadilan,  dan dokumen  hukum  lain  disertai  dengan  literatur-literatur  hukum  yang  relevan  dengan  topik  dalam penelitian  ini  yang  kemudian  dianalisis  dan  diorganisir  untuk  mendapatkan  deskripsi  yang  objektif mengenai isi dan strukturnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Tugas dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam  Melakukan Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Musisi di Indonesia
Karena  hak  cipta  memberikan  kepemilikan  eksklusif  atas  ciptaan,  setiap  orang  yang  ingin memanfaatkan  dan  menggunakan  sebuah  ciptaan  harus  terlebih  dulu  mendapatkan  izin  dari  pencipta atau  sejenisnya  melalui  perjanjian  lisensi.  (Reksa  Saputra  dkk.,  2022).  Lisensi  adalah  izin  yang memungkinkan pemberi  lisensi untuk menggunakan hak  kekayaan intelektual secara eksklusif untuk berbagai  tujuan,  seperti  menghasilkan,  membuat,  atau  memasarkan  produk  tertentu  dengan menggunakan  kekayaan  intelektual  yang  dilisensikan  (Widjaja,  2003).  Dengan  ketentuan  tersebut, maka  tiap-tiap  bidang  usaha  maupun  perorangan  wajib  untuk  menyerahkan  kontraprestasi  yang berbentuk  pembayaran  royalti.  Royalti  sendiri  merupakan  kompensasi  yang  diberikan  untuk penggunaan  sebuah  ciptaan  (Aprianti,  2017).  Pasal  1  Angka  21  UU  Hak  Cipta  menerangkan  bahwa royalti dideskripsikan sebagai “imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Royalti adalah hasil dari hak ekonomi yang  dilindungi  oleh  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  atau  pemegang  hak  terkait.  Jika  karya  mereka digunakan secara komersial, pencipta berhak untuk menerima imbalan dalam bentuk royalti. Pemikiran tentang royalti bermula dari ide filsuf John Locke pada abad ke-18. Awalnya, Locke membahas tentang hak  kepemilikan  intelektual  yang  muncul  sebagai  hasil  yang  logis  dari  kerja  seseorang.  Pencipta, pengarang,  penemu,  atau  dalam  istilah  lain,  individu  yang  melakukan  pekerjaan,  dihargai  dengan imbalan atas usaha mereka, mirip dengan upah yang diberikan kepada pekerja. Pencipta atau pengarang menerima  royalti  sebagai  penghargaan  atas  karya  intelektual  mereka.  Munculnya  pemikiran  Locke tentang  hak  kepemilikan  intelektual  adalah  sebagai  tanggapan  terhadap  dominasi  sistem  feodal  yang mengontrol kepemilikan. (Panjaitan dkk., 2022). Jika karya musik musisi digunakan secara komersil, pengguna harus membayar royalti. Menurut Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021, bar, pub, restoran, bistro, diskorek, kelab malam, kafe, pameran dan bazar, konser musik, dan lain-lain harus membayar lisensi. Semua orang dan organisasi yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam layanan publik yang  disebutkan  di  atas  harus  membayar  royalti  melalui  LMKN,  sesuai  dengan  Pasal  10  PP  No.  56 Tahun 2021.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah “lembaga non-APBN yang didirikan berdasarkan  undang-undang  hak  cipta,”.  Menurut  situs  web  lmkn.id  tugas  lembaga  ini  adalah bertanggung  jawab  mengumpulkan  royalty  dari  pengguna  lagu  dan  musik  di  Indonesia.  LMKN didirikan berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta, dimana ketentuan tersebut mewajibkan dibentuknya dua badan  penyelenggara  kolektif  nasional  untuk  membayar  royalti  di  bidang  musik.  Adapun  Lembaga Manajemen  Kolektif  (LMK),  yaitu  lembaga  hukum non-profit yang  diberi  wewenang  oleh  pencipta, dan  sejenisnya  terkait  pengelolaan  pendapatan  hak  cipta  di  bidang  musik,  yang  juga  didirikan berdasarkan  UU  Hak  Cipta.  Berbeda  dengan  LMK,  LMKN  bertanggung  jawab  atas  pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan royalti serta kepentingan finansial pencipta lagu dan pemegang hak lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  penugasannya  berdasarkan  UU    Hak  Cipta.  LMK,  sebaliknya, adalah  organisasi  nirlaba  yang  mendapat  izin  tegas  dari  pencipta  karya  atau  sejenisnya  untuk menghimpun  dan  mendistribusikan  pembayaran.  Selain  itu,  LMK  merupakan  organisasi  nirlaba, sedangkan  LMKN  merupakan  lembaga  negara  yang  tidak  ikut  serta  dalam  APBN  (Sudjana,  2020). Selain itu, tidak seperti LMK, LMKN pencipta dan sejenisnya untuk meraup pendapatan, terlepas dari apakah mereka anggota LMK atau bukan.
Menteri  membentuk  LMKN  untuk  mewakili  keperluan  pencipta  dan  sejenisnya  dalam  rangka penatausahaan  royalti,  sebagaimana  dirinci  dalam  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2021  tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik.  LMKN  Pencipta  dan  LMKN Pemilik  Hak  Terkait  merupakan  dua  bagian  yang  terlibat.  Kedua  bagian  tersebut  melapor  kepada komisaris yang berbeda. Komisioner LMKN yang bertugas membagikan royalti kepada Pencipta adalah LMKN, sedangkan LMKN pemilik Hak Terkait bertugas melakukan hal serupa terhadap orang tersebut. Telah ditetapkan sepuluh orang sebagai Komisaris LMKN Pencipta dan pemilik LMKN sesuai dengan Keputusan Nomor M.HH02-KI.01.04.01 Tahun 2022 oleh Menkumham RI pada 3 Juni 2022.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  LMKN  bertanggung  jawab  atas  administrasi  royalti  hak  cipta atas  musik  karya  artis  Indonesia.  Penatausahaan  Royalti  Hak  Cipta  Musik  (PP  No.  56  Tahun  2021) diatur melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2022. (Husnun dkk., 2021). LMKN Pencipta dan LMKN
Hak Terkait, memiliki tugas yaitu menjalankan pengurusan royalti, membentuk kode etik LMK bidang lagu dan musik, membuat dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengelolaan royalti, memberikan rekomendasi kepada Menteri yang berhubungan dengan izin LMKN dalam bidang lagu dan musik, menetapkan sistem serta metode distribusi royalti, menetapkan besaran bayaran royalti untuk pihak terkait yaitu pencipta dan sejenisnya, mengkoordinasikan dan membersihkan data pemilik hak,  menysun  laporan  kinerja  dan  keunagnan  kepada  Menteri,  dan  menjalankan  proses  mediasi  atas sengketa royalti kepada anggota LMK.
Menurut lmkn.id, mandat LMKN hanya sebatas mengumpulkan, dan membagikan kontraprestasi atau  royalti  atas  lagu  dan  musik  yang  digunakan  pengguna  untuk  layanan  publik  komersial (Public Performance Right ). Kekuasaan LMKN juga terbatas pada tanggung jawab tersebut di atas. Pencipta dan sejenisnya dapat mendelegasikan kewenangan miliknya kepada LMK yang sama yang berasosiasi dengannya untuk menjalankan amanahnya (Faisal, 2022).
Secara umum kewenangan dan tugas LMKN dalam melindungi hak ekonomi musisi di Indonesia adalah  mengelola  royalti  kepada  pencipta.  Tanggung  jawabnya  meliputi  pemberian  royalti, pengembangan kebijakan pengelolaan royalti, dan pengembangan prosedur untuk menentukan hutang royalti.

## 3.2  Keterkaitan Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel dengan Tugas dan Tanggungjawab LMKN Dalam Menjalankan Fungsi Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Musisi di Indonesia
Kasus  hak  cipta  dan  royalti  antara  Ahmad  Dhani  dan  Once  merupakan  salah  satu  dari banyaknya permasalahan royalti terjadi di Indonesia. Kasus ini bermula dari kabar Once Mekel pada 22  Februari  2023  menolak  membayar  royalti  lagu  Dewa  19.  Dewa  19  sendiri  merupakan  band  rock ternama di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1986.  Ahmad Dhani, Andra Junaidi, Yuke Sampurna dan  Agung  Yudha  adalah  anggota  dari  Dewa  19.  Grup  musik  ini  dikategorikan  sebagai  grup  musik paling signifikan dalam sejarah musik Indonesia. Dewa 19 dinilai Majalah Hai sebagai grup paling kaya di Indonesia dengan totalpendapatan tahunan lebih dari 14 miliar. Personil grup berganti beberapa kali. Ari Lasso merupakan vokalis band tersebut pada era 1990-an sebelum akhirnya hengkang pada tahun 1999. dan digantikan oleh Once. Namun, Once keluar pada tahun 2011 sehingga Dewa hiatus beberapa saat dan terus berkarya sebagai "band tanpa vokalis".
Meski memiliki hubungan dekat di masa lalu, pada awal tahun 2023 Dhani dan Once terlibat kasus royalti yang memicu peristiwa  negatif. Kasus  ini bermula  ketika  Dhani mendapat laporan dari Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  selaku  LMK  Dewa  19  yang  mengungkapkan  banyak event organizer (EO)  yang  lalai  melapor  setiap  kali  mengundang  Once  menyanyikan  lagu-lagu  Dewa  19. Dikutip  dari  laman  entertaiment.solopos.com,  Once  menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  sedang  dalam pembahasan  dengan  Dhani,  namun  Dhani  merasa  permasalahan  hak  cipta  bukan  urusan  Once melainkan EO. Pihak Once juga angkat bicara soal peran LMKN sebagai pengelola sistem royalti atau bagi hasil, namun kasus tersebut mencapai puncaknya ketika Dhani resmi melarang Once membawakan lagu Dewa 19 yang menurutnya terkait. untuk hak cipta. dari lagu dan penampilan Dewa 19 yang akan terganggu jika dibawakan orang lain. Konser dengan lagu Dewa 19.
Menurut  pengamat  musik  Wendi  Putranto,  perdebatan  mengenai  royalti  lagu  seharusnya ditanggung  oleh  promotor  atau event  organizer (EO)  penyelenggara  acara  tersebut.  Menurut  dia, manajemen  artis  Once  hanya  tinggal  memberikan  daftar  lagunya  kepada  promotor,  selanjutnya tanggung  jawab  pengurusan  pembayaran  royalti  kepada  LMK  atau  pencipta  yaitu  Dhani  berada  di tangan promotor. Wendi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dalam hal ini adalah WAMI untuk EO yang mengurus izinnya. Selanjutnya WAMI akan menghubungi Dhani untuk melakukan negosiasi tarif royalti.  Jika  Dhani  menerima  biaya  tersebut,  maka  akan  diterbitkan  surat  kuasa  sebagai  bukti pembayaran royalti. Dikutip dari laman kompas.com, Andre Hehanusa selaku Komisioner LMKN pun menyampaikan  pandangannya  terkait  perdebatan  ini.  Menurutnya,  Dhani  tidak  perlu  khawatir  dalam membayar royalti karena seluruh tata cara terkait royalti telah diatur dalam Permenkumham nomor 9 tahun  2022  tentang  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  nomor  56  tahun.  Karena  pencipta  lagu  tidak memiliki  kewenangan  mengambil  keuntungan  dari  karya  mereka  sendiri,  mereka  membutuhkan organisasi yang mengelola hak cipta.  (Santy dkk., 2016).
LMKN  dalam  permasalahan  ini  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  penyelesaian perkaranya. Sebagai lembaga terpusat pengumpulan dan pendistribusian royalti di Indonesia, LMKN mempunyai kewenangan dalam penyelesaian permasalahan antara  Dhani serta Once ini. Pembayaran
royalti  lewat  LMKN  oleh  user  hanya  terbatas  apabila  user  tersebut  memakainya  guna  kepentingan komersil.  Ada  pula  tarif  yang  wajib  dibayarkan  oleh  user  ini  diresmikan  dalam  Surat  keputusan Kemenkumham No HKI. 2.OT.03.01- 02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti. Ada dua jenis royalti untuk  konser musik: royalti untuk penjualan tiket dikalii dua persen ditambah 1% untuk tiket gratis,  dan  royalti  untuk  penciptaan  musik  dikali  dua  persen.  Bersumber  pada  tanggung  jawab  yang tertera  dalam  Permenkumham  Nomor.  9  Tahun  2022,  LMKN  berwenang  dalam  melaksanakan pengelolaan  royalti  kepunyaan  Dhani  yang  wajib  dibayarkan  oleh Event  Organizer kepada  LMKN ataupun  LMK  yang  berwenang  ialah  WAMI.  Dalam  kaitannya  dengan  hak  ekonomi  musisi,  LMKN melaksanakan proteksi hak ekonomi dengan metode mengelola royalti tersebut.
Kasus  ini  diakhiri  dengan  kesepakatan  damai  antara  kedua  musisi  yang  disimpulkan  dalam pertemuan di Gedung Kemenkumham RI yang diprakarsai oleh Effendi Simbolon. Once sepakat untuk tidak membawakan lagu Dewa 19 atau lagu Dhani lainnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian lain menyebutkan Once tidak wajib melakukan pembayaran royalti kepada WAMI, namun EO wajib membayarnya. Dan kesepakatan terakhir adalah Once boleh menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul  "Cemburu",  namun  Once  menyatakan  tidak  akan  menyanyikan  lagu  Dewa  19  sama  sekali, hingga waktu yang tidak ditentukan.
Berdasarkan  kontroversi  antara  Dhani  dan  Once,  LMKN  menyikapi  permasalahan  tersebut dengan membuat kebijakan baru yakni membuka laman portal web lmknlisensi.id untuk memudahkan pengguna dalam proses perizinan pembayaran royalti untuk tujuan komersial. Dengan adanya halaman web ini diharapkan pengguna dapat lebih mudah mengakses lisensi penggunaan hak cipta. Berdasarkan cuplikan  artikel  dilansir  Liputan6.com,  website  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  pengguna  dalam membuat lagu dengan cepat, akurat, otomatis, dan digital. Website lmknlisensi.id menawarkan empat kategori utama mengenai izin penggunaan hak cipta, yaitu bazaar, pameran, konser dan seminar. Pada situs tersebut terdapat fitur khusus untuk mengunggah data pengguna bisnis dengan  ID khusus, serta database penggunaan  yang  dapat  diakses,  termasuk  informasi  mengenai  faktur  pajark, invoice ,  dan penghitungan royalti. Sistem pembagian royalti juga mengalami perubahan setelah dirilisnya website ini.  Model  penghitungan  royalti  lama  melibatkan  pengumpulan  seluruh  royalti  yang  dibayarkan  dan kemudian didistribusikan ke masing-masing pencipta. Namun, sistem tersebut kini telah dimodifikasi untuk mendistribusikan setiap bisnis yang menggunakan lagu mereka langsung ke penulis lagu. Situs ini  juga  diharapkan  dapat  membantu  pemilik  hak  cipta  untuk  melakukan  kontrol  langsung  terhadap siapa dan di mana lagu mereka dibawakan.
Dengan demikian, maka LMKN selaku lembaga satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti memiliki  kewenangan  dalam  penyelesaian  perkara  antara  Dhani  dan  Once.  Dan  dengan  membuka laman web lmknlisensi.id, diharapkan agar masalah-masalah serupa dengan kasus ini dapat terhindari di kemudian hari.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Hak  Cipta  memberikan  pencipta  sebuah  hak  yang  bersifat  eksklusif  untuk  mengeksploitasi kekayaan  mereka  atas  hasil  dari  kreativitas  dirinya.  Dalam  hal  ini,  seniman  memiliki  hak  untuk mendapatkan royalti. Ini berarti  siapa pun yang ingin menggunakan musik dalam bentuk apa pun harus melalui  perjanjian lisensi.  LMKN  bertanggung  jawab  atas  otoritas  perizinan  tersebut.  LMKN  dapat menangani hak ekonomi seniman di Indonesia, termasuk pemegang hak cipta sjenisnya, dan berfungsi sebagai badan terpusat untuk mengumpulkan dan membagikan royalti. LMKN juga bertanggung jawab untuk  mengembangkan  prosedur  operasional  standar  untuk  administrasi  royalti,  menetapkan  metode dan  prosedur  penghitungan  royalti,  dan  mendistribusikan  royalti.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa seniman Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal pendapatan.
Dalam konteks kasus royalti antara Dhani dan Once, LMKN berwenang menyelesaikan prahara terkait pembayaran royalti yang dilakukan penyelenggara acara/ evemt organizer (EO) kepada artis yang seharusnya  dibayarkan  melalui  LMK  atau  LMKN  terkait.  Penyelesaian  kasus  ini  dilakukan  melalui mediasi,  tanpa  melibatkan  perselisihan,  dimana  kedua  belah  pihak  mencapai  kesepakatan.  Putusan mediasi  menyatakan  Dhani  hanya  memperbolehkan  Once  menyanyikan  lagu  Dewa  19  bertajuk "Cemburu", sedangkan Once menegaskan tidak  akan lagi menyanyikan  lagu Dewa 19 hingga waktu yang tidak tertentu. Sebagai langkah reaktif untuk menghindari permasalahan serupa di kemudian hari,
LMKN memutuskan untuk membuat situs lmknlisensi.id yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan izin musik bagi pengguna.

## 4.2 Saran
Penulis dapat memberikan saran kepada para pencipta lagu untuk mendaftarkan diri  menjadi anggota LMK agar dapat merasa aman dalam pengurusan royalti nya. Adapun saran untuk para pengguna atau user untuk segera memanfaatkan laman lmknlisensi.id agar pengurusan lisensi menjadi mudah dan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirkareszha, R. (2022). Hak Atas Kekayaan Intelektual (1 ed.). Deepublish. Drahos, P. (2016). A Philosophy of Intellectual Property . ANU eTEXT. https://doi.org/10.22459/PIP.06.2016 Hidayah, K. (2017). Hak Kekayaan Intelektual . Setara Press. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (1 ed.). Mataram University Press. Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Bisnis: Lisensi . Raja Grafindo Persada. Aprianti, D. (2017). Magister Hukum Udayana Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersil Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Udayana Master Law Journal) • Desember , 6 (4), 489–496.
Faisal, M. (2022). Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 (3), 1357–1372. Galuh Pramesthi, S., Yuyung Pegau, A., & Getri Seran De Araujo, A. (2022). Peran Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional Dalam Melindungi Hak Cipta. Lentera Pancasila, 1(2), 88–96.
Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (3), 379. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.379- 398
Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjajaran Law Review , 9 (1), 1–12. Panjaitan, H. A., Sidauruk, J., & Debora. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021. Nommensen Journal of Business Law , 1 (1), 47–59.
Reksa Saputra, E., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (3), 13658–16378. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490
Santy, Y., Respati, D., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Review , 5 (2), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11013 Sudjana. (2020). Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Sasana , 6 (1), 16–40. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210 Litbang MPI. (2023) "Daftar LMK di Indonesia, Lembaga yang Mengurus Royalti Musisi". https://www.celebrities.id/read/daftar-lmk-di-indonesia-lembaga-yang-mengurus-royalti-musisi-u30L6Y. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.
CNN Indonesia. (2023) "Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19". https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad- dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19/2 diakses pada tanggal 26 Mei 2023.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.  "Sekilas LMKN". https://www.lmkn.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 22 Juni 2023.
Prihatini, A. Danis Sekarsari. 2023. "Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekel". https://entertainment.solopos.com/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-dan-once-mekel-1587746 diakses pada tanggal 21 Juni 2023.
Kompas.com. (2023) "Ketika LMKN dan Pengamat Musik Tanggapi Royalti Lagu yang Diperdebatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel". https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/21/082538766/ketika-lmkn-dan- pengamat-musik-tanggapi-royalti-lagu-yang-diperdebatkan?page=all# Diakses pada tanggal 21 Juni 2023. Saputra, A. (2023)  LMKN Siapkan Sistem Lisensi untuk Para Pencipta Lagu dan Pengguna Karya Cipta. https://www.liputan6.com/showbiz/read/5254559/lmkn-siapkan-sistem-lisensi-untuk-para-pencipta-lagu- dan-pengguna-karya-cipta diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik