## IMPLIKASI YURIDIS TRANSFORMASI UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI/REASURANSI KE DALAM PERUSAHAAN ASURANSI/REASURANSI SYARIAH
Khotibul Umam Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada email : khotibulumam@ugm.ac.id
disampaikan 25/10/2020 – di -review 02/11/2020 – diterima 20/11/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i2.4336

## Abstract
In  this  article  the  author  examines  the  juridical  implications  of  transforming  Units  of Insurance/Reinsurance  Company  into  Sharia  Insurance/Reinsurance  Company.  It  peruses  two different  models,  the  pure  model,  and  the  acquisition  model.    Both  have  its  own  strong  and  weak points.  The  pure  models  show  its  strongest  point  in  being  simpler  about  Sharia  compliance.    Its weakness, however, is the requirement of priory obtaining permit in principle and business permits. In contrast, the superiority of the acquisition model lies in its simplicity of licensing and conversion permits. Its disadvantage is in the complexity of contract conversion.  Regarding assets and liabilities, strict  adherence  to  the  Sharia  principles,  voluntarisms,  and  avoidance  of  the  mixing  of  halal  and haram, is a pre-requisite
Keywords:
transformation; insurance-reinsurance; pure model; acquisition model

## Abstrak
Penelitian  ini  menelaah  implikasi  yuridis  transformasi  Unit  Syariah  Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah beranjak dari dua model pemisahan.  Kedua  model  ini,  pure  model  dan  acquisition  model  memiliki  kelebihan  dan kekurangan masing.  Akan ditelusuri dan digambarkan bagaimana dan seberapa jauh perbedaan implikasi yuridis dari implementasi kedua model itu.  Ditemukan bahwa keunggulan pure model adalah  kesederhaan  terkait  dengan  ketaatan  pada  sharia.  Sebaliknya  kelemahannya  adalah perlunya  persetujuan  prinsip  dan  izin  usaha.    Sedangkan  acquisition  model  unggul  dalam  aspek kesederhanaan  perizinan  berupa  izin  konversi.    Tetapi  kelemahan  muncul  dalam  kerumitan konversi  akad.  Terkait  asset  dan  liabilitas  perusahaan,  maka  perlu  dipatuhi  prinsip  Syariah, kesukarelaan dan larangan pencampuran harta yang halal dengan yang haram.
Kata Kunci:
transformasi; asuransi; reasuransi; pure model ; acquisition model

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian (selanjutnya  disebut  UUP)  memberikan  pengaturan  mengenai  adanya  kewajiban memisahkan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi/Reasuransi untuk kemudian bertransformasi  ke  dalam  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  berdasarkan  prinsip syariah.  Syarat  berlakunya  kewajiban  tersebut,  yakni  apabila  kepemilikan  dana tabarru’ dan  dana  investasi  dalam  Unit  Syariah  yang  bersangkutan  atau  setelah
melewati  waktu tententu,  yakni  10  (sepuluh)  tahun  sejak berlakukanya  undang- undang a  quo . 1 Hal  ini  secara  hukum  menjadikan  suatu  unit  dari  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  konvensional  akan  bertransformasi  menjadi  badan  hukum baru  yang  terpisah  ( new  separate  legal  entity )  dan  secara  ekonomi  merupakan upaya  pemaksaan  melalui  undang-undang  agar  perusahaan  asuransi  syariah mengoptimalkan  kinerjanya, 2 dengan  lebih  fokus  pada  pengembangan  bisnis berbasis  syariah, 3 karena  konsep  pemisahan  ( spin-off )  merepresentasikan  upaya untuk  menciptakan  suatu  tambahan  produk  derivatif  dari  suatu  tiruan  usaha sebelumnya  yang  mencerminkan  independensi  usaha  syariah. 4 Lebih  lanjut sebagaimana  diperbankan,  urgensi  dari  dilakukannya  pemisahan  adalah  untuk meningkatkan kepercayaan  masyarakat terhadap asuransi  syariah yang dikelola secara fokus dan independen. 5
Pemisahan  ( spin-off )  merupakan  salah  satu  bentuk  aksi  korporasi  yang baru  diperkenalkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas 6 dan  secara  spesifik  diatur  dalam  UUP  sebagai  sarana transformasi  Unit  Syariah  yang  memiliki  kesamaan  pola  dengan  Perbankan  dan Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  lainnya.  Khusus  untuk  industri perasuransian, UUP telah memiliki peraturan pelaksana, yakni berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah.  Pada  tahun  2020,  POJK a  quo mengalami  perubahan  dengan  disahkan  dan  diundangkannya  POJK  No.
1 Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2014, Perasuransian, L.N.R.I Tahun 2014 No. 337, Pasal 87.
2 Rachma  Indraini,  et.  al, Efficiency  Determinants  of  Islamic  Insurance  in  Indonesia,  Conference Paper dalam 2 nd ICIEBP Volume 2019, hlm. 176.
3 Lita Wulandari, et. al. Spin Off Feasibility Study of Sharia Financing Unit: Study in Adira Finance, 10, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 10, No. 2, July 2018, hlm. 300.
4 Lokot Zein Nasution, Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah,  Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP), Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 225.
5 Nursania  Dasopang,  Tinjauan  Hukum  Pemisahan  ( Spin-Off )  Unit  Usaha  Syariah  Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (Full Fledge), Jurnal Yurisprudentia, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 28.
6 Wardah Yuspin dan Kelik Wardiano, Islamic Banking Trajectories of Indonesia: Dealing with the Present and Shaping the Future, International Journal of Economic Research , Vol 14, No. 16 (Part 2), 2017, hlm. 34.
38/POJK.05/2020  tentang  Perubahan  atas  Atas  POJK  No.  67/POJK.05/2016 tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah. Ketentuan  mengenai  Pemisahan  Unit  Syariah  tidak  mengalami  perubahan, sehingga masih mendasarkan pada POJK No. 67/POJK.05/2016.
Dalam  rangka  pemisahan  Unit  Syariah  dimaksud  dapat  dilakukan  dengan pendirian  baru  ( pure  model )  atau  dengan  mengakuisisi  perusahaan asuransi/perusahaan  reasuransi  lain  yang  kemudian  dikonversi  menjadi perusahaan  asuransi/perusahaan  reasuransi  berdasarkan  prinsip  syariah,  serta mengalihkan  aktiva  dan  pasiva  Unit  Syariah  kepada  perusahaan  tersebut ( acquisition model ).  Hal  ini  tercermin  dalam Pasal  18  ayat  (1)  POJK a  quo ,  yakni bahwa  Permisahan  Unit  Syariah  dari  Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan Reasuransi dapat dilakukan dengan cara:
a. Mendirikan  Perusahaan  Asuransi  Syariah  atau  Perusahaan  Reasuransi Syariah  baru  yang  diikuti  dengan  pengalihan  seluruh  portofolio kepesertaan  kepada  Perusahaan  Asuransi  Syariah  atau  Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau
b. Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.
Pure model dan acquisition model akan dipilih oleh suatu perusahaan dalam melakukan transformasi melalui aktivitas pemisahan, tentu saja didasari oleh due dilligence  process terhadap  aspek  finansial  dan  aspek  legal. 7 Apabila  dilihat  dari skala  ekonomi,  Unit  Syariah  perusahaan  asuransi  secara  umum  dinilai  masih terlalu kecil untuk melakukan pemisahan ( spin-off ), sehingga diperlukan antisipasi agar Unit Syariah tidak berguguran setelah menjadi perusahaan sendiri. 8
7 Khotibul  Umam,  “Transformasi  Kelembagaan  Unit  Usaha  Syariah  ke  dalam  Bank  Umum Syariah di Indonesia”, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum UGM, hlm. 370.
8 Kelvin Hianusa, “Standard an Alternatif Pemisahan Unit Usaha Syariah Disiapkan”, artikel pada Harian  Kompas ,  27  September  2019,  https://kompas.id/baca/utama/2019/09/27/standar- dan-alternatif-pemisahan-unit-usaha-syariah-disiapkan/, diakses 18 Maret 2020.
Pada  tahun  2019  baru  terdapat  10  (sepuluh)  dari  94  (sembilan  puluh empat)  Unit  Syariah  yang  menyatakan  siap  melakukan  pemisahan 9 ,  yang  pada akhirnya hingga Desember 2019 terdapat empat Unit Syariah yang telah melepas diri dari induknya terdiri dari dua asuransi umum dan dua asuransi jiwa. Asuransi umum, yaitu Jasindo Syariah dan Askrida Syariah, sementara asuransi jiwa, yakni Asuransi  Jaya  Proteksi  (AJP)  Syariah  dan  ReINDO  Syariah. 10 Menurut  Alexander Tubke  terdapat  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemisahan,  yakni  faktor terkait aktivitas bisnis, faktor terkait organisasi dan manajemen perusahaan, serta faktor terkait hubungan dan dukungan. 11 Hal ini mengindikasikan adanya urgensi dan signifikansi pembahasan mengenai isu transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah.
Urgensi atau arti penting Pemisahan Unit Syariah, mekanisme, keunggulan, dan kelemahan pure model dan acquisition model , serta treatment yang dilakukan oleh  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  dalam  rangka  memastikan  dipenuhinya prinsip syariah pada saat proses transformasi  Unit Syariah menjadi fokus dalam penelitian ini. Tulisan ini berasal dari  penelitian hukum normatif sehingga fokus pada  data  sekunder  di  bidang  hukum,  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  terkait  Hukum  Asuransi  dan  Hukum  Islam.  Penelitian  hukum normatif  dilakukan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan konsep. 12 Analisis dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif analitis.

## Pembahasan
Urgensi  Pemisahan  Unit  Syariah,  Mekanisme,  Keunggulan  dan  Kelemahan Pure Model dan Acquisition Model
9 Republika,  “OJK  Sebut,  10  UUS  Asuransi  Berencana  Spin  Off”  Artikel  pada Harian  Republika , Ahad  10  November  2019,  https://republika.co.id/berita/q0qk3m370/ojk-sebut-10-uus- asuransi-berencana-emspin-offem, diakses 18 Maret 2020.
10 CNN Indonesia, “OJK: Baru 4 Unit Syariah yang “Pisah” dari Induk Asuransi, Artikel pada CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190517160559-78-395823/ojk-baru- 4-unit-syariah-yang-pisah-dari-induk-asuransi, diakses 10 Mei 2020.
11 M. Nur Rianto Al Arif, The Effect of Spin-Off Policy on Financing Growth in Indonesian Islamic Banking Industry, Jurnal Al-Ulum Vol. 15, No. 1, June 2015, hlm. 175-176.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.
Semua perbuatan hukum Unit Syariah merupakan tanggung jawab dan juga berisiko bagi entitas konvensional. Karena unit dimaksud merupakan satu bagian dari suatu badan hukum, sehingga tanggung jawab tidak lepas dari badan hukum itu sendiri, kecuali badan hukum yang bersangkutan menghilangkan, melepaskan melarutkan  atau  meniadakan  bagian  tersebut  yang  salah  satunya  melalui pemisahan ( spin-off ). 13
Salah satu Perusahaan Asuransi yang telah melaksanakan Pemisahan Unit Syariah, yakni PT Askrida. Latar belakang dilakukannya Pemisahan tersebut, yakni guna  memenuhi  ketentuan  regulator.  Melalui spin  off Unit  Syariah,  PT  Askrida berharap  pengembangan  strategi  dan  bisnis  akan  lebih  fokus,  pertumbuhan full fledge akan  lebih  cepat,  produktivitas  meningkat  dan  diharapkan  lebih  efisien. 14 Alasan  yang  hampir  sama  terdapat  dalam  Pemisahan  Unit  Syariah  PT  Asuransi Jasindo,  yakni  bahwa  dengan  menjadi  perusahaan  yang  mandiri,  PT  Asuransi Jasindo  Syariah  berharap  dapat  tumbuh  dan  berkembang  lebih  pesat  lagi,  di samping  dalam  rangka  melaksanakan  perintah  UUP. 15 Sementara  untuk Pemisahan  Unit  Syariah  Perusahaan  Reasuransi  telah  dilakukan  oleh  PT  Reindo sehingga menghasilkan PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah) sebagai Full Fledge Retakaful Pertama di Indonesia. 16
Dalam  kontek  transformasi  Unit  Syariah  PT  Askrida,  pasca  Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah dari Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui  Keputusan  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  Kep  104/D.05/2017  tanggal  28  Desember  2017,  PT  Asuransi Askrida  Syariah  berkedudukan  sebagai  entitas  anak  dengan  presentase
13 Nikmah  Mentari  dan  Franciska  Mifanyira  Sutikno,  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pres-Spin Off 2023, Jurnal UNIFIKASI, Vol. 06, No. 02, 2019, hlm. 203.
14 Admin, Grand Launching Askrida Syariah, http://askridasyariah.co.id/berita/grand-launching- askrida-syariah, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.
15 Jasindo  Syariah,  https://lifepal.co.id/asuransi/jasindo-syariah/,  diakses  pada  tanggal  14  Juni 2020.
16 Eduardo  Simorangkir , “Resmi  Merger,  BUMN  Reasuransi  Ini  Siap  Go  Internasional”, diakses dari  https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3240765/resmi-merger-bumn-reasuransi- ini-siap-go-internasional, pada tanggal 15 Juni 2020.
kepemilikan  saham  induk  dalam  entitas  dimaksud  per  2018  sebesar  99,  47%. 17 Harapan  PT  Askrida  agar  pengembangan  strategi  dan  bisnis  lebih  fokus, pertumbuhan full  fledge akan  lebih  cepat,  produktivitas  meningkat  dan  lebih efisien  sebagaimana  tersebut  di  atas,  secara  konkrit  telah  dilakukan  langkah- langkah  berupa:  (1)  penyesuaian  struktur  organisasi  berdasarkan  sistem  kerja yang partisipatif serta selaras dengan best practices ; (2) penguatan sumber daya insani,  antara  lain  melalui  berbagai  pelatihan  yang  sesuai  dengan  posisi  dan kebutuhannya;  (3) pemanfaatan  TI  dan  Digitalisasi;  (4) implementasi  tata  kelola yang  akuntabel  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  di  seluruh  lapisan organisasi;  serta  (5)  inovasi  produk  dan  layanan,  antara  lain  dengan meningkatkan  nisbah  bagi  hasil  investasi  melalui  instrumen  deposito  dan  surat berharga Syariah. 18
Apabila  dicermati  alasan  dilakukannya  Pemisahan  Unit  Syariah  beberapa Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  dimaksud,  maka  urgensi  dilakukannya Pemisahan dalam perspektif yuridis adalah dalam rangka melaksanakan amanah UUP  yang  melalui  Pasal  87  terdapat  norma  hukum  yang  bersifat  memaksa  dan diberikan  batasan  waktu  paling  lambat  10  (sepuluh)  tahun  sejak  UUP diundangkan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah  (selanjutnya  disebut  UUPS),  latar  sosiologis  diwajibkannya Pemisahan  Unit  Syariah  menurut  hemat  Penulis  adalah  sebagai  respon  adanya kekurangpercayaan masyarakat terhadap tata kelola syariah yang dilakukan oleh lembaga  konvensional,  karena  Unit  Syariah  ditinjau  secara  kelembagaan  bukan badan hukum melainkan sebuah divisi yang melekat pada lembaga konvensional. Lembaga  Pemisahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  adalah  salah  satu  bentuk  aksi  korporasi  yang  sepenuhnya digantungkan pada pertimbangan setiap Perseroan yang hendak melaksanakannya, sementar dalam UUPS dan UUP Pemisahan diwajibkan sebagai
17 Askrida, https://drive.google.com/file/d/1zKnhqPdM71bs-wybt6UjHrlwTpUSOagG/view, diakses 25 Desember, 2020, hlm. 148
18 Askrida Syariah, http://www.askrindosyariah.co.id/foto_berita/47Annual_Report_Askrindo_Syariah-2018.pdf, diakses 25 Desember, 2020, hlm. 6-7
respon  terhadap  persepsi  masyarakat  sebagaimana  dimaksud.  Dengan  demikian filosofi  dan  sekaligus  urgensi  Pemisahan  Unit  Syariah  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  lebih  berkaitan  dengan  keberadaan  prinsip  kepercayaan ( fiduciary  principle )  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  lembaga  keuangan,  karena kepercayaan merupakan penentu kesuksesan dari lembaga tersebut.
Efisiensi  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  perusahaan,  termasuk di  dalamnya  perusahaan  asuransi. 19 Oleh  karena  itu  penting  untuk dipertimbangkan  cara  yang  paling  efisien  dalam  rangka  melakukan  pemisahan Unit  Syariah  ini  oleh  setiap  perusahaan  terkait.  Mekanisme  Pemisahan  Unit Syariah, model pemisahan, keunggulan dan kelemahan dari setiap model Penulis identifikasi secara normatif pada bagian berikut.
Pertama, terkait mekanisme pemisahan Unit Syariah, UUP mengamanahkan untuk diatur melalui POJK. POJK dimaksud dalam hal ini adalah POJK  No.  67/POJK.05/2016.  Berdasarkan  POJK a  quo ,  Perusahaan  yang  akan melakukan  pemisahan  Unit  Syariah  dengan  mendirikan  Perusahaan  asuransi syariah  baru  ( pure  model ),  harus  memenuhi  persyaratan  pendirian  Perusahaan baru. Mengingat Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan merupakan badan hukum  yang  terpisah  dari  badan  hukum  Perusahaan  induk,  hal-hal  yang sebelumnya  telah  dipenuhi  oleh  unit  syariah  perusahaan  induk  wajib  dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan. 20
Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  wajib  memberitahukan  rencana Pemisahan  Unit  Syariah  kepada  pemegang  polis  melalui:  (a)  pengumuman rencana Pemisahan Unit Syariah dalam surat  kabar; dan  (b) surat  kepada setiap
19 Sunarsih dan Fitriyani, Analisis Efisiensi Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2016 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4, No. 1, Januari 2018, hlm. 10.
20 Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ  POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah”
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan- ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Perizinan-Usaha-dan-Kelembagaan-Perusahaan- Asuransi,-Perusahaan-Asuransi-Syariah,-Perusahaan-Reasuransi/FAQ%20POJK%2067- 2016.pdf, diakses 04 September 2020.
pemegang polis. 21 Pemisahan Unit Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;
b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
c. tidak  menyebabkan  Perusahaan  Asuransi  Syariah  atau  Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.” 22
Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  wajib  mengalihkan  seluruh  portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah, yakni  setelah  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  Pemisahan memperoleh izin usaha dari OJK, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan  keputusan  pemberian  izin  usaha  dari  OJK. 23 Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  yang  menerima  pengalihan  portofolio  kepesertaan dari Unit Syariah wajib menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio tersebut  kepada  OJK  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah  seluruh portofolio kepesertaan tersebut diterima. 24
Kemudian  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  yang  memiliki  Unit  Syariah wajib  mengajukan  permohonan  pencabutan  izin  pembentukan  Unit  Syariah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan pada  Unit  Syariah  dialihkan  kepada  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah hasil  Pemisahan. 25 Pengajuan  pencabutan  diajukan  oleh  Direksi  Perusahaan Asuransi/Perusahaan  Reasuransi  dengan  dilampiri:  (a)  bukti  penyelesaian  hak dan  kewajiban  Unit  Syariah;  dan  (b)  surat  pernyataan  dari  Direksi  Perusahaan Asuransi  atau  Perusahaan  Reasuransi  bahwa  langkah-langkah  penyelesaian seluruh  kewajiban  Unit  Syariah  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan
21 Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan, No. 67/POJK.05/2016, Perizinan Usaha dan  Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, L.N.R.I Tahun 2016 No. 33, Pasal 18 ayat (3).
22 Id., Pasal 18 ayat (4).
23 Id., Pasal 21 ayat (2).
24 Id., Pasal 21 ayat (3).
25 Id., Pasal 22 ayat (1).
apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi. 26
Berbeda  dengan  mekanisme pure  model yang  diatur  dalam  POJK a  quo secara detail, mekanisme acquisition model atau yang dalam POJK disebut dengan “mengalihkan kepada perusahaan yang telah memperoleh izin usaha” tidak diatur secara  detail.  Namun  apabila  dicermati,  frase  tersebut  merujuk  kepada  kondisi perusahaan  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  selaku  Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah sebagai perusahaan yang akan menerima portofolio kepesertaan  dari  Unit  Syariah.  Ada  dua  kemungkinan,  yakni  bahwa  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  dimaksud,  yakni  perusahaan  asuransi/reasuransi yang  sejak  semula  didirikan  sebagai  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah atau  merupakan  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  akuisisi  dan konversi  dari  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  konvensional.  Kemungkinan kedua ini disebut dengan acquisition model .
Kedua , isu berikutnya, yakni berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan pure  model dan acquisition  model sebagai  mekanisme  pemisahan  Unit  Syariah.
Model  Murni  ( pure  model ),  selain  dapat  dilakukan  oleh  satu  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  yang  memiliki  Unit  Syariah  sebagaimana  telah  Penulis paparkan  di  atas,  Pendirian  Perusahaan  Asuransi  Syariah  atau  Perusahaan Reasuransi  Syariah  baru  juga  dapat  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  Perusahaan Asuransi  atau  Perusahaan  Reasuransi  yang  memiliki  Unit  Syariah. 27 Artinya Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  adalah  hasil  pemisahan  Unit  Syariah dari beberapa Perusahaan Asuransi/Reasuransi.
Kesemuanya dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK 28 dan untuk memperoeh izin usaha, Direksi Perusahaan Asuransi atau  Perusahaan  Asuransi  harus  mengajukan  permohonan  izin  usaha  kepada OJK 29 sesuai  format  yang  ada 30 dengan  dilampiri  dokumen  berupa:  (a)  fotokopi
26 Id., Pasal 22 ayat (2).
27 Id., Pasal 20 ayat (1).
28 Id., Pasal 20 ayat (2).
29 Id., Pasal 20 ayat (3).
30 Id., Pasal 20 ayat (4).
akta risalah RUPS yang menyetujui Permisahan; (b) fotokopi akta Pemisahan; (c) dokumen  sebagaimana  pengurusan  pendirian  perusahaan  baru,  serta  dokumen tambahan berupa dokumen pemenuhan ketentuan Ekuitas Perusahaan dan bukti pendukung  bahwa  Tenaga  Ahli  yang  dipekerjakan  memiliki  keahlian  di  bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah. 31
Model  Akuisisi  ( acquisition  model )  atau  yang  dalam  regulasi  disebut dengan  pemisahan  kepada  perusahaan  yang  telah  memperoleh  izin  usaha, khususnya  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  akuisisi  dan  konversi Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Konvensional  memiliki  perbedaan  dengan Model  Murni  ( pure  model ),  karena  dari  proses  pendirian  berkaitan  dengan perizinan  hanya  terdapat  satu  macam  izin,  yakni  izin  konversi  yang  sekaligus berfungsi  sebagai  izin  usaha.  Mekanisme  konversi  lebih  ditekankan  pada dipenuhinya persyaratan berupa: (a) tidak merugikan pemegang polis/tertanggung; (b) pemberitahuan kepada pemegang polis mengenai rencana konversi  dan  tata  cara  penyelesaian  hak  pemegang  polis/tertanggung;  dan  (c) memindahkan  portofolio  pertanggungan  kepada  Perusahaan  Asuransi  lain, membayarkan  bagian  premi,  dan/atau  membayarkan  nilai  tunai  pertanggungan, bagi  tertanggung  atau  pemegang  polis  yang  tidak  bersedia  menjadi  pemegang polis  atau  peserta  dari  Perusahaan  Asuransi  Syariah.  Di  antara  ketiga  syarat tersebut, yang paling penting diperhatikan, yakni mengenai tata cara penyelesaian hak  pemegang  polis/tertanggung,  manakala  yang  bersangkutan  tetap  bersedia menjadi peserta program asuransi dari Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah, yakni berkaitan dengan konversi akad/perjanjian pertanggungan.
Dengan  demikian  Penulis  berpendapat  bahwa  masing-masing  cara  yang diberikan  oleh  regulator  memiliki  keunggulan  dan  kelemahan  masing-masing. Cara  pertama,  yakni  secara pure  model tidak mengalami  kompleksitas  berkaitan dengan  isu sharia compliance ,  sedangkan  cara  kedua  berupa acquisition  model memiliki  keunggulan  dari  aspek  perizinan  yang  karena  perusahaan  yang bersangkutan  sudah  memiliki  izin  selaku  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi
31 Id., Pasal 20 ayat (5).
sehingga  tinggal  mengajukan  izin  usaha  berupa  izin  konversi.  Sebaliknya,  cara pertama memiliki kelemahan, yakni memerlukan dua tahapan berupa persetujuan prinsip  dan  izin  usaha,  serta  memerlukan  permodalan  Unit  Syariah  yang  sudah kuat agar mampu bersaing dengan Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah lain yang  sudah  eksis  terlebih  dahulu,  sedangkan  cara  kedua  memiliki  kelemahan berupa  kompleksitas  konversi  produk  asuransi/reasuransi  dari  konvensional  ke dalam produk asuransi/reasuransi syariah.
Treatment Perusahaan Asuransi/ Reasuransi Guna Memastikan

## Dipenuhinya Prinsip Syariah
Pada  bagian  sebelumnya  sudah  Penulis  bahas  mengenai  urgensi, mekanisme, keunggulan, dan kelemahan masing-masing model pemisahan sebagai sarana  transformasi  Unit  Syariah.  Berikutnya  Perlu  Penulis  paparkan  mengenai status  aset  dan  liabilitas  Unit  Syariah  sebelum  dan  sesudah  Pemisahan,  serta perlakuan terhadap peserta program asuransi, pemegang saham, serta karyawan Unit  Syariah  dan  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  yang  menjadi  target  akuisisi dan konversi dalam rangka Pemisahan.
Prinsip  Syariah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  dalam  proses tersebut,  yakni  prinsip  kesukarelaan  ( taradlin )  sebagai  penentu  legalitas  suatu transaksi 32 dan  prinsip  percampuran  harta  antara  yang  halal  dan  yang  haram. Berkaitan dengan kemungkinan adanya percampuran dana antara yang halal dan yang haram, secara umum terdapat dua pendapat ulama, yakni: Pertama, sebagian ulama  berpendapat  bahwa  dana  halal  yang  bercampur  dengan  dana  nonhalal (haram) hukumnya adalah haram. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa jika dana  yang  halal  lebih  dominan  daripada  dana  nonhalal,  maka  keseluruhan  dana tersebut menjadi halal. 33
Kedua  prinsip  tersebut  berlaku,  khususnya  bagi  Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang melakukan pemisahan dengan acquisition model, yakni
32 Tim  Laskar  Pelangi,  2013,  Metodologi  Fiqih  Muamalah:  Diskursus  Metodologis  Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi, Lirboyo Press, Kediri, hlm. x.
33 Adiwarman  A.  Karim  dan  Oni  Sahroni,  2015,  Riba,  Gharar,  dan  Kaidah-Kaidah  Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 217-218.
pada  saat  memberikan  tawaran  alternatif  bagi  peserta/pemegang  polis  dari Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah hasil  akuisisi dan konversi untuk tetap bergabung  dengan  perusahaan  yang  bersangkutan  atau  diselesaikan  hak  dan kewajibannya. Sementara dalam pure model tidak dijumpai isu syariah seperti ini dikarenakan pure  model lebih  pada  peningkatan  status  Unit  Syariah  menjadi Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  dan  model  ini  tidak  berkaitan  dengan perusahaan lain yang awalnya adalah konvensional.
Terlebih dahulu perlu Penulis sampaikan bahwa Pemisahan ( spin-off ) Unit Syariah  memiliki  kelebihan  bagi  pengembangan  asuransi  syariah,  yakni:  (a) kebermanfaatan  dalam  restrukturisasi  perusahaan  melalui  pemecahan  unit syariah;  (b)  diharapkan  mampu  meningkatkan  profitabilitas  yang  lebih  baik;  (c) meningkatkan  fokus  perusahaan,  baik  perusahaan  induk  maupun  anak perusahaan  hasil  pemisahan;  (d)  menjadi  strategi  diversifikasi  usaha,  dimana bagian-bagian yang tidak relevan dengan perusahaan induk sebaiknya dipisahkan; dan  (e)  bentuk  implementasi  manajemen  strategi  yang  harus  diiringi  dengan penguatan manajemen dalam rangka meminimalisir beban biaya yang ditanggung dari konsekuensi pelaksanaan spin-off . 34
Dari  kelebihan-kelebihan  dimaksud,  point  (c)  dan  (d)  memiliki  relevansi dengan  tulisan  ini,  yakni  bahwa  dalam  hal  terjadi  Pemisahan  akan  melahirkan konstruksi  perusahaan  kelompok,  yang  mana  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi Syariah  menjadi  anak  perusahaan  yang  fokus  dalam  memberikan  jasa asuransi/reasuransi berbasis pada prinsip syariah dan sekaligus menjadi strategi diversifikasi  dengan  memisahkan  aktivitas  syariah  ke  dalam  badan  hukum  yang mandiri.  Dengan  menjadi  anak  perusahaan  yang  merupakan  badan  hukum mandiri, maka menjadi penting dalam perspektif hukum untuk diketahui implikasi terhadap  status  aset  Unit  Syariah  dan  perlakuan  terhadap  pihak-pihak  yang terkait.
34 Lokot Zein Nasution, “Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah”, Artikel pada Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)  Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 225.
Pertama,  berkaitan  dengan  implikasi  terhadap  status  aset  Unit  Syariah sebelum  dan  sesudah  Pemisahan  Penulis  tekankan  pada  portofolio  kepesertaan pada  Unit  Syariah,  serta  portofolio  kepesertaan  pada  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Konvensional  yang  menjadi  target  akuisisi  dan  konversi. Apabila  yang  dipilih  oleh  pelaku  pemisahan  Unit  Syariah  adalah  dalam  bentuk pure model , maka secara hukum sebelum Pemisahan portofolio kepesertaan yang dikelola  oleh  Unit  Syariah  merupakan  aset  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan Asuransi/Reasuransi dimana suatu Unit Syariah bernaung dan setelah Pemisahan dengan  membentuk  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  yang  notabene adalah  badan  hukum  mandiri,  maka  portofolio  kepesertaan  tersebut  beralih menjadi  aset  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil Pemisahan. Dalam perspektif hukum Islam apabila yang terjadi adalah pure model , maka  dengan  asumsi  bahwa  Unit  Syariah  dikelola  secara  terpisah  dari  aktivitas konvensional  dapat  Penulis  tegaskan  bahwa  sebelum  dan  sesudah  pemisahan tidak  mengubah  status  aset  ditinjau  dari  kehalalan  harta  kekayaan  dari Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  Pemisahan.  Artinya  portolio kepesertaan yang menjadi milik badan hukum baru tersebut tetap dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
Agak  kompleks  ketika  Pemisahan  dilakukan  secara acquisition  model . Dengan  asumsi  bahwa  pengelolaan  Unit  Syariah  sudah  sesuai  dengan  Prinsip Syariah, maka pemisahannya ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah yang  sudah  ada  yang  merupakan  hasil  akuisisi  konversi  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Konvensional  berpotensi  memunculkan  isu  berkaitan dengan  Hukum  Islam,  yakni  percampuran  antara  aktiva  dan  pasiva  Unit  Syariah dan  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  konversi,  sehingga  berkaitan dengan  perlakuan  terhadap  aset  dan  liabilitas  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan  guna  memastikan  dipenuhinya  Prinsip Syariah.  Pada  prinsipnya  setelah dilakukan  Pemisahan,  sebagaimana  dalam pure model , portofolio kepesertaan pada Unit Syariah beralih menjadi aset yang dimiliki oleh  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  Pemisahan  dan  terhadap status  kesyariahan  dari  aset  dan  liabilitas  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi
Konvensional  target  akuisisi  dan  konversi  perlu  diperlakukan  sedemikian  rupa sehingga pada saat Pemisahan Unit Syariah, terhadap aset dan liabilitas tersebut betul-betul  telah  dilakukan  purifikasi.  Purifikasi  dilakukan  untuk  meminimalisir keberadaan  aset  non-halal,  sehingga  ketika  terjadi  percampuran  maka  secara kuantitas  aset  halal  jauh  lebih  besar  daripada  non-halal.  Dengan  demikian, mendasarkan pada pendapat kedua sebagaimana tersebut di atas, jika dana yang halal  lebih  dominan  daripada  dana  nonhalal,  maka  keseluruhan  dana  tersebut menjadi halal.
Dengan  demikian  dapat  Penulis  tegaskan  bahwa  status  aset  Unit  Syariah sebelum  Pemisahan  adalah  menjadi  milik  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi Konvensional,  sedangkan  setelah  Pemisahan  sebagai  konsekuensi  munculnya badan  hukum  baru,  maka  aset  dimaksud  menjadi  milik  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  pemisahan.  Hubungan  antara  Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang melakukan Pemisahan dan Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  pemisahan  adalah  hubungan  induk  dan  anak perusahaan, sehingga tanggung jawab induk adalah sebesar saham yang dimiliki dengan  tidak  menutup  kemungkinan  ikut  “intervensi”  dalam  tata  kelola Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  dengan  meningat  di  antara  mereka masih dalam satu kesatuan ekonomi. 35
Kedua,  terkait  dengan  perlakuan  terhadap  peserta  program  asuransi, pemegang  saham,  dan  karyawan  Unit  Syariah,  yakni  diawali  dengan  adanya kewajiban  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  untuk  memberitahukan  Pemisahan Unit  Syariah  kepada  pemegang  polis  setelah  permohonan  izin  usaha  disetujui, yaitu  melalui  pengumuman  Pemisahan  Unit  Syariah  dalam  surat  kabar  paling lambat  20  (dua  puluh)  hari  kerja  setelah  memperoleh  izin  usaha  dari  OJK  dan surat  kepada  setiap  pemegang  polis. 36 Kewajiban  mengumumkan  kepada pemegang  polis  juga  berlaku  pada  saat  akan  dilakukan  akuisisi  dan  konversi terhadap  Perusahaan  target  guna  memastikan  bahwa  akuisisi  dan  konversi
35 Sulistiowati,  2010,  Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia,  Jakarta, Erlangga, hlm. 3.
36 Supra no 19, Pasal 21 ayat (1).
tersebut  tidak  merugikan  pemegang  polis,  sehingga  pemegang  polis  mengetahui rencana  konversi  dan  tata  cara  penyelesaian  hak-haknya,  termasuk  dalam  hal pemegang polis ada yang keberatan untuk dapat dilakukan pemindahan portofolio pertanggungan  kepada  Perusahaan  Asuransi  lain  atau  menerima  pembayaran bagian premi dan/atau nilai tunai pertanggungan. 37 Selain tidak boleh merugikan pemegang polis atau tertanggung, aktivitas pemisahan, akuisisi, dan konversi juga tidak boleh merugikan pemegang saham dan karyawan.
Dalam hal terjadi ketidaksetujuan terhadap rencana penyelesaian hak-hak kepesertaan  sebagaimana  tertuang  dalam  pengumuman  yang  merupakan  salah satu  kewajiban  pelaku  usaha  yang  bersifat  preventif  berupa  penyampaian informasi  yang  terkini  dan  mudah  diakses  kepada  Konsumen  tentang  produk dan/atau  layanan 38 ,  maka  pemegang  polis  sebagai  konsumen  sektor  jasa keuangan  berhak  mengajukan  pengaduan  melalui  Layanan  Pengaduan  dari perusahaan  asuransi/reasuransi  yang  bersangkutan  guna  mendapatkan penyelesaian  pengaduan  dalam  rangka  perlindungan  konsumen,  sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  Ruang lingkup dari layanan pengaduan yang diatur dalam Pasal  3  POJK a  quo terdiri  dari  penerimaan  pengaduan,  penanganan  pengaduan, dan  penyelesaian  pengaduan.  Dalam  hal  pemegang  polis  selaku  konsumen menolak tanggapan pengaduan dari perusahaan, maka menurut Pasal 25 POJK a quo ,  perusahaan  diwajibkan  memberikan  informasi  kepada  pemegang polis/perwakilannya  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Mendasarkan  pada  adanya  pengumuman  tersebut,  pihak-pihak  terkait memiliki kesempatan untuk merespon adanya rencana pemisahan ( spin-off ) Unit Syariah,  baik  yang  didahului  dengan  pengambilalihan  (akuisisi)  dan  konversi Perusahaan  Asuransi/Reasurasi  lain,  maupun  yang  langsung  dengan  mendirikan badan  hukum  baru  atau  dengan  kata  lain  adanya  pengumuman  atas  rencana
37 Id., Pasal 15 POJK.
38 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan, L.N.R.I Tahun 2014 No. 12, Pasal 5.
pemisahan  dilakukan  guna  memenuhi  prinsip  kesukarelaan  ( taradlin ).  Pada bagian  terakhir  ini,  Penulis  sampaikan  mengenai  perlakuan  terhadap  tiga  pihak yang  sangat  terkait  dengan  aktivitas  perusahaan  dimaksud,  yakni  Peserta Program  Asuransi  (Pemegang  Polis/Tertanggung),  karyawan,  dan  pemegang saham.

## 1. Peserta Program Asuransi (Pemegang Polis/Tertanggung)
Peserta  Program  Asuransi  atau  yang  dalam  istilah  hukum  disebut Pemegang Polis/Tertanggung adalah pihak yang harus pertama kali diperhatikan manakala  suatu  Perusahaan  hendak  melakukan  suatu  aktivitas  perusahaan berupa Pemisahan Unit Syariah, khususnya dalam Pemisahan yang menggunakan skema acquisition  model .  Dalam pure  model pada  prinsipnya  tidak menimbulkan persoalan  hukum  yang  berarti,  karena  pemegang  polis/tertanggung  tetap mendapatkan  layanan  yang  sama  paling  tidak  ditinjau  dari  penerapan  Prinsip Syariah dalam program asuransi yang diikuti. Menjadi persoalan manakala dalam rangka  Pemisahan  Unit  Syariah  menggunakan acquisition  model ,  yakni  terhadap pemegang  polis/tertanggung  dari  Perusahaan  yang  menjadi  target  akuisisi  yang mana awalnya pemegang polis/tertanggung mengikuti program asuransi/reasuransi  konvensional.  Apabila  ini  terjadi,  maka  berdasarkan  pada Pasal 15 POJK No. 67/POJK.05/2016, menurut Penulis melahirkan tiga alternatif yang  dapat  ditawarkan  kepada  pemegang polis,  yakni  bagi  pemegang polis  yang bersedia  bertahan  di  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  yang  merupakan hasil  konversi  dalam  rangka  Pemisahan  Unit  Syariah  dilakukan  konversi  akad, sedangkan  bagi  yang  tidak  bersedia  mengikuti  program  asuransi  syariah  dapat dialihkan  kepada  induk  dari  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  tersebut yang  memang  dikelola  secara  konvensional  atau  dilakukan  pembayaran  bagian premi  dan/atau  nilai  tunai  pertanggungan.  Alternatif  kedua  dan  ketiga  berupa pengalihan  kepada  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  sebagai  induk  perusahaan atau  pembayaran  premi  terbayar  dan/atau  nilai  tunai  pertanggungan  kepada pemegang  polis/tertanggung  adalah  hal  yang  relatif  mudah,  sepanjang Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  yang  melakukan  akuisisi  dan  konversi  dalam
rangka  Pemisahan  Unit  Syariah  memiliki  kesediaan  untuk  menerima  portofolio kepesertaan  dan  ketersediaan  dana  yang  cukup.  Sementara  alternatif  pertama bagi pemegang polis yang bersedia dikonversi sebagai program asuransi syariah sehingga perlu dilakukan konversi akad justru tidak mudah, karena hingga saat ini belum  ada  regulasi  maupun  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  yang  memberikan  panduan/pengaturan  khusus  mengenai tata cara konversi akad dalam perasuransian.
Apabila alternatif kedua digantungkan kepada kesediaan untuk menerima portofolio kepesertaan, yakni dapat melalui lembaga cessie 39 dan alternatif ketiga digantungkan  pada  ketersediaan  dana  yang  cukup  dari  perusahaan  untuk pembayaran premi terbayar dan/atau nilai tunai pertanggungan, maka terhadap alternatif  pertama  yang  perlu  dipikirkan  adalah  mekanisme  konversi  akad. Dengan  tidak  adanya  fatwa  dan  regulasi  khusus  mengenai  konversi  akad,  maka menurut  Penulis  yang  perlu  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  konstruksi hukum mendasarkan pada regulasi umum yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi.
Guna  mendapatkan  solusi  terhadap  persoalan  melalui  konstruksi  hukum, maka  terlebih  dahulu  perlu  diketahui term prinsip  syariah,  akad,  dan  klasifikasi akad  yang  dikenal  dalam  asuransi  syariah.  Dalam  Pasal  1  angka  19  POJK  No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah,  Prinsip Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, sedangkan definsi Akad tertuang dalam Pasal 1 angka 30 POJK a quo , yakni perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
Kemudian,  apabila  ditinjau  dari  akad-akad  yang  ada  di  asuransi  secara garis  besar  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  jenis  akad,  yakni  Akad Tabarru’
39 Cessie adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Dalam  hal  ini  perusahaan  induk  sebagai  penerima  pengalihan  akan  memiliki  hak  tagih terhadap sisa pembayaran premi dari pemegang polis.
dan Akad Tijarah . Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para  peserta,  yang  tidak  bersifat  dan  bukan  untuk  tujuan  komersial,  sedangkan Akad Tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan  dengan  tujuan  komersial. 40 Keberadaan  akad tabarru’ yang merupakan  realiasi  dari  prinsip  tolong-menolong  ( ta’awun )  ini  tidak  dijumpai dalam  asuransi  konvensional,  karena  dalam  asuransi  konvensional  perusahaan bertanggungjawab penuh mengganti kerugian tertanggung sebagai kontraprestasi atas premi yang diterima secara paralel dengan kontrak penjualan. 41
Berdasarkan  definisi  Prinsip  Syariah,  Akad,  dan  klasifikasi  akad  tersebut dapat Penulis tegaskan bahwa berbeda dengan asuransi konvensional yang hanya mengenal  hubungan  hukum  antara  pemegang  polis  dan  perusahaan asuransi/reasuransi  sebagai  konsekuensi  dari  adanya  prinsip risk  transferring , sedangkan  dalam  asuransi/reasuransi  syariah  dikenal  hubungan  hukum  antar peserta  asuransi  dan  antara  peserta  dengan  perusahaan  asuransi/reasuransi sebagai  konskuensi  dari  adanya  prinsip risk  sharing .  Hal  mana  dalam  POJK  No. 69/POJK.05/2016, ditegaskan bahwa keberadaan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah dalam  aktivitas  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  adalah  wajib,  serta dituangkan ke dalam Polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. 42
Dengan  tetap  menyetujui  menjadi  pemegang  polis/tertanggung  pada Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  akuisisi  dan  konversi  dalam rangka  pemisahan,  maka  perjanjian  asuransi/polis  dari  peserta  yang bersangkutan perlu dikonversi ke dalam Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah . Premi yang  sudah  dibayarkan  dalam  periode  tertentu  menurut  Penulis  tetap diberlakukan  sebagai  dana tijarah (komersil)  sehingga  pemegang  polis  berhak atas manfaat asuransi berdasarkan akad tijarah yang digunakan, sedangkan sejak tanggal  efektif  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  akuisisi  dan
40 Supra, No 19,  Pasal 1 angka 31 dan 32.
41 Kamaruzaman Noordin, et.al. The Commercialization of Modern Islamic Insurance Providers: A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia, International Journal of Nusantara Islam, Vol, 2 No, 1 2014, hlm. 11.
42 Supra, No 19, Pasal 54 ayat (1).
konversi  dalam  rangka  Pemisahan  melaksanakan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan Prinsip Syariah, maka perlu ada negosiasi antara perusahaan dan pemegang polis untuk  menyepakati  porsi  dana  guna  dimasukkan  ke  akun tabarru’ dan  akun tijarah .  Hal  ini  menjadi  penting,  karena  keberadaan  dana tabarru’ dalam asuransi/reasuransi  syariah  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  prinsip  tolong- menolong  antar  peserta  ( ta’awun dan risk  sharing )  dalam  bentuk  saling bertanggung  jawab  ( mutual  responsibility ),  kerjasama  ( cooperation ),  dan  saling melindungi ( mutual protection ). 43
Akad Tijarah yang dapat diterapkan ke dalam konversi akad  berdasarkan pada POJK a quo terdiri dari:
1. Wakalah  bil  Ujrah, yakni  Akad Tijarah yang  memberikan  kuasa  kepada Perusahaan  Asuransi  Syariah/Reasuransi  Syariah/Unit  Syariah  sebagai  wakil peserta  untuk  mengelola  Dana Tabarru’ dan/atau  Dana  Investasi  Peserta dengan imbalan berupa ujrah ( fee ).
2. Mudharabah, yakni Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi  Syariah/Reasuransi  Syariah/Unit  Syariah  sebagai mudharib
(pengelola  dana)  untuk  mengelola  Dana Tabarru’ dan/atau  Dana  Investasi Peserta  dengan  imbalan  berupa  bagi  hasil  yang  besarnya  telah  disepakati sebelumnya.
3. Mudharabah Musytarakah, yakni Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan  Asuransi  Syariah/Reasuransi  Syariah/Unit  Syariah  sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana  Investasi  Peserta,  yang  digabungkan  dengan  kekayaan  Perusahaan Asuransi  Syariah/Reasuransi  Syariah/Unit  Syariah  dengan  imbalan  berupa bagi hasil ( nisbah ) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 44
Dari  tiga  macam  akad tijarah tersebut,  para  pihak  (Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah dan pemegang polis) dapat memilih salah satu dan
43 Sudin  Haron  and  Wan  Nursofiza  Wan  Azmi,  2009, Islamic  Finance  and  Banking  System (Philosophies, Principles & Practices) , McGraw-Hill Education, Malaysia, Sdn Bhd, hlm. 437.
44 Supra, No 19, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33, 34, dan 35 POJK.
apabila  sudah  memilih,  maka  wajib  dilakukan  secara  konsisten  sampai berakhirnya polis asuransi syariah. Dalam hal disepakati perubahan Akad Tijarah , penggunaan Akad Tijarah yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah  yang  baru.  Apapun  Akad Tijarah yang  dipilih,  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  wajib  menangung  seluruh  kerugian  yang  terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi  yang diakibatkan  oleh  kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian,  atau  wanprestasi  yang dilakukan  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah. 45 Penggunaan  akad  selain dari  ketiga  akad  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  sepanjang  berdasarkan  fatwa DSN-MUI  dan  terlebih  dahulu  memperoleh  persetujuan  dari  OJK. 46 Malaysia sebagai  negara  yang  memiliki  kerangka  hukum  dan  kelembagaan  yang  maju  di bidang takaful ,  selain  menggunakan  model mudharabah dan wakalah ,  juga dimungkinkan  menggunakan hybrid  model ( mudarabah - wakalah model ), waqf model ,  dan wadi’ah  model . 47 Artinya  dalam  rangka  konversi  akad,  Perusahaan Asuransi/Reasuransi  Syariah  juga  dapat  mencontoh  Malaysia  dengan  terlebih dahulu  mengajukan  izin  ke  OJK,  karena  selain waqf  model ,  penggunaan  akad wadiah, mudharabah , dan wakalah sudah mendapatkan fatwa DSN-MUI, yakni: (1) Fatwa  DSN-MUI  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum  Asuransi Syariah; (2) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan (3) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
Premi yang sudah terbayar pada saat pemegang polis masih berada dalam perusahaan  asuransi/reasuransi  konvensional  dianggap  sebagai  dana  investasi, sedangkan  pasca  bertransformasi  menjadi  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi Syariah premi yang dibayar harus ada sebagian yang dimasukkan ke dalam dana tabarru’ dan sebagian yang lain dimasukkan ke dalam dana investasi, yang mana porsi  untuk  kedua  jenis  dana  tersebut  harus  didasarkan  pada  kesepakatan
45 Id., Pasal 54 ayat (3), (4), (5) dan (8).
46 Id., Pasal 55 ayat (1) ayat (2).
47 Lihat Zaharuddin Abd.Rahman, 2014, Contemporary Islamic Finance Architecture , IBFIM, Kuala Lumpur,  Malaysia,  hlm.  293-295.  Lihat  pula  Nafis  Alam,  2017, Islamic  Finance:  A  Practical Perspective , Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, hlm. 438-440.
dan/atau  ketentuan  yang  ada  dalam  program  asuransi/reasuransi  syariah  yang diberikan.
Dengan  demikian  perlakuan  yang  dapat  diberikan  bagi  para  pemegang polis/tertanggung  selaku  peserta  program  asuransi  atas  terjadinya  Pemisahan Unit  Syariah,  khususnya  yang  dilakukan  dalam  bentuk acquisition  model yakni dengan  menawarkan  kepada  seluruh  pemegang  polis  untuk  tetap  bertahan  di Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  Pemisahan  Unit  Syariah  dengan dilakukan  konversi  akad,  sedangkan  bagi  yang  tidak  bersedia  bisa  dialihkan kepada  induk  dari  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  tersebut  yang memang  dikelola  secara  konvensional  atau  dilakukan  pembayaran  bagian  premi dan/atau nilai tunai pertanggungan yang sudah berlangsung.

## 2. Karyawan
Bagi  karyawan  Unit  Syariah  dengan  dilakukan  Pemisahan  dan bertransformasi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah, khusus pure model bisa  tetap  bekerja  di  perusahaan  yang  merupakan  badan  hukum  baru tersebut dengan atau tanpa pembaharuan perjanjian kerja. Sementara karyawan dari  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  yang  menjadi  target  akuisisi  dan  konversi dalam  rangka  pemisahan  ( acquisition  model )  dapat  ditawarkan  apakah  tetap bergabung  dengan  perusahaan  baru  yang  berbasis  syariah  tersebut  atau  kalau tidak  bersedia  dapat  diberikan  opsi  untuk  mengundurkan  diri  dengan  dipenuhi hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal tetap bersedia bekerja di Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah, maka terhadapnya perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang perasuransian syariah.
Kebutuhan SDM akan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan terlebih dengan adanya kewajiban spin-off Unit Syariah, khususnya untuk asuransi syariah. Sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, perusahaan hasil spin-off tidak dapat  menggunakan  SDM  dari  bisnis  konvensional  yang  selama  ini  menopang
kinerja unit syariah. 48 Dengan adanya peningkatan SDM ini menurut Penulis tetap bisa mempertahankan SDM yang ada di konvensional yang sudah tidak terikat lagi dengan perusahaan asuransi/reasuransi sebelumnya pasca akuisisi dan konversi, sehingga  setelah  mengikuti  diklat  tentang  perasuransian  syariah  terhadapnya tetap  bisa  menjadi  karyawan  dari  perusahaan  asuransi/reasuransi  syariah tersebut.

## 3. Pemegang Saham
Pemegang  saham  adalah  pihak  yang  harus  mendapatkan  perlindungan pada  saat  akan  dilakukan  Pemisahan  Unit  Syariah.  Secara  preventif  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  telah memberikan  rambu-rambu  kaitannya  dengan  adanya  aktivitas  perusahaan, termasuk  Pemisahan  ( Spin-Off ).  Bahwa  ketika  perusahaan  hendak  melakukan aktivitas perusahaan berupa kegiatan pengambilalihan dan/atau pemisahan ( spin- off ),  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  126  ayat  (1)  UUPT  ada  beberapa kepentingan  yang  harus  diperhatikan  salah  satunya  yakni  pemegang  saham minoritas.  Perlakuan  bagi  pemegang  saham  yang  relevan  dalam  konteks  ini manakala  tidak  menyetujui  ada  aktivitas  perusahaan  dimaksud,  yakni  bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan  harga  yang  wajar. 49 Hal  ini  meniscayakan  bagi  Perusahaan  yang  hendak malaksanakan  Pemisahan  Unit  Syariah  baik  dengan pure  model atau acquisition model untuk menyediakan dana yang cukup untuk membeli saham sesuai dengan harga yang wajar bagi pemegang saham yang tidak menyetujui adanya Pemisahan.
Dengan demikian, Perlakuan terhadap ketiga pihak sebagaimana tersebut di  atas  dilakukan  dalam  rangka  purifikasi  terhadap  aset  dan  liabilitas  dari Perusahaan Asuransi/Reasuransi sebelum bertransformasi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah dengan skema Pemisahan, baik dengan pure model ,
48 Otoritas  Jasa  Keuangan, Roadmap  IKNB  Syariah  2015-2019 ,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Jakarta, hlm. 39.
49 Undang-Undang  R.I.,  No.  40  Tahun  2007,  Perseroan  Terbatas  L.N.R.I  Tahun  2007  No.  106, Pasal 62 ayat (1).
maupun acquisition  model .  Purifikasi  menjadi  penting  guna  memastikan  proses Pemisahan  Unit  Syariah  sejalan  dengan  Prinsip  Syariah,  yakni  dalam  rangka meminimalisir  keberadaan  unsur-unsur  yang  dilarang  dan  memaksimalkan dipenuhinya  prinsip-prinsip  dasar  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah.

## Penutup
Pemisahan  Unit  Syariah  memiliki  urgensi  guna  memisahkan  tata  kelola syariah  dari  Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  konvensional.  Alternatif  cara Pemisahan  Unit  Syariah  yang  diberikan  oleh  regulasi  memiliki  keunggulan  dan kelemahan masing-masing. Cara pertama, yang Penulis sebut sebagai pure model tidak mengalami kompleksitas berkaitan dengan isu sharia compliance , sedangkan cara kedua yang Penulis sebut dengan acquisition model memiliki keunggulan dari aspek perizinan, yakni cukup mengajukan izin konversi. Sebaliknya, cara pertama memiliki kelemahan, yakni memerlukan dua macam izin berupa izin prinsip dan izin  usaha,  serta  memerlukan  permodalan  yang  kuat,  sedangkan  cara  kedua memiliki  kelemahan  berupa  kompleksitas  konversi  perjanjian  perasuransian  ke dalam akad syariah.
Status  aset  Unit  Syariah  sebelum  Pemisahan  adalah  menjadi  milik Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Konvensional,  sedangkan  setelah  Pemisahan menjadi milik Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah hasil pemisahan. Khusus dalam acquisition  model perlu  diperhatikan  terkait  dengan  perlakuan  terhadap aset  dan  liabilitas  dalam  rangka  purifikasi,  guna  memastikan  proses  Pemisahan Unit  Syariah  sejalan  dengan  Prinsip  Syariah.  Purifikasi  dilakukan  dengan memberikan  tawaran  kepada  peserta/pemegang  polis  untuk  tetap  berada  di Perusahaan  Asuransi/Reasuransi  Syariah  hasil  konversi  dengan  dilakukan konversi  kepesertaan  dari  berbasis  konvensional  ke  basis  syariah  dengan menggunakan akad-akad tertentu atau diselesaikan hak dan kewajibannya sesuai polis  bagi  peserta  asuransi  yang  tidak  bersedia  dilakukan  konversi  kepesertaan tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku: Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Nafis  Alam,  Islamic  Finance:  A  Practical  Perspective,  Palgrave  Macmillan,  Cham, Switzerland, 2017.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005. Sudin  Haron  and  Wan  Nursofiza  Wan  Azmi, Islamic  Finance  and  Banking System (Philosophies,  Principles  &  Practices),  McGraw-Hill  Education ,  Malaysia, 2009.
Sulistiowati,  Aspek  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  Grup  di  Indonesia,  Erlangga, Jakarta, 2010.
Tim  Laskar  Pelangi,  2013,  Metodologi  Fiqih  Muamalah:  Diskursus  Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi, Lirboyo Press, Kediri.
Zaharuddin  Abd.  Rahman, Contemporary  Islamic  Finance  Architecture,  IBFIM , Kuala Lumpur, Malaysia, 2014.
Jurnal: Kamaruzaman Noordin, et.al . The Commercialization of Modern Islamic Insurance Providers:  A  Study  of  Takaful  Business  Frameworks  in  Malaysia, International Journal of Nusantara Islam, Vol, 2 No, 1, 2014. Lita Wulandari, et. al. Spin Off Feasibility Study of Sharia Financing Unit: Study in Adira Finance, 1 0, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 10, No. 2, July 2018. Lokot  Zein  Nasution ,  Strategi  Spin-Off Bagi  Pengembangan  Keuangan  Syariah: Tinjauan  Pada  Kasus  Asuransi  Syariah,    Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan (JDEP), Vol. 2, No. 2, 2019.
M.  Nur  Rianto  Al  Arif, The  Effect  of  Spin-Off  Policy  on  Financing  Growth  in Indonesian  Islamic  Banking  Industry ,  Jurnal  Al-Ulum  Vol.  15,  No.  1,  June 2015.
Nikmah Mentari dan Franciska Mifanyira Sutikno, Sustainable Development Goals (SDGs)  Principle  Towards  Sharia  Business  Unit  Pres-Spin  Off 2023,  Jurnal UNIFIKASI, Vol. 06, No. 02, 2019.
Nursania  Dasopang,  Tinjauan  Hukum  Pemisahan  ( Spin-Off )  Unit  Usaha  Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (Full Fledge), Jurnal Yurisprudentia, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
Rachma  Indraini,  et.  al, Efficiency  Determinants of  Islamic  Insurance  in  Indonesia,
Conference Paper dalam 2 nd ICIEBP Volume 2019.
Sunarsih  dan  Fitriyani,  Analisis  Efisiensi  Asuransi  Syariah  di  Indonesia  tahun 2014-2016  dengan  Metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA),  Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4, No. 1, Januari 2018.
Wardah  Yuspin  dan  Kelik  Wardiano, Islamic  Banking  Trajectories  of  Indonesia: Dealing  with  the  Present  and  Shaping  the  Future,  International  Journal  of Economic Research, Vol 14, No. 16 (Part 2), 2017.

## Referensi Yang Dipublikasi:
Disertasi,  Khotibul  Umam,  Transformasi  Kelembagaan  Unit  Usaha  Syariah  ke dalam Bank Umum Syariah di Indonesia, Doktor Ilmu Hukum UGM.
Lokot  Zein  Nasution,  Strategi  Spin-Off  Bagi  Pengembangan  Keuangan  Syariah: Tinjauan  Pada  Kasus  Asuransi  Syariah,  Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan (JDEP), Vol. 2 No.2, 225, 2019.
Web Dokumen: Askrida, https://drive.google.com/file/d/1zKnhqPdM71bs- wybt6UjHrlwTpUSOagG/view, diakses 25 Desember, 2020 Askrida Syariah, http://askridasyariah.co.id/berita/grand-launching-askrida- syariah, diakses 5 Juni, 2020.
Askrida Syariah, http://www.askrindosyariah.co.id/foto_berita/47Annual_Report_Askrindo _Syariah-2018.pdf,  diakses 25 Desember, 2020, hlm. 6-7 CNN Indonesia, OJK: Baru 4 Unit Syariah yang “Pisah” dari Induk Asuransi: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190517160559-78- 395823/ojk-baru-4-unit-syariah-yang-pisah-dari-induk-asuransi, diakses 10 Mei, 2020.
Eduardo Simorangkir, Resmi Merger BUMN Reasuransi Ini Siap Go Internasional: https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3240765/resmi-merger- bumn-reasuransi-ini-siap-go-internasional, diakses 15 Juni, 2020.
Kelvin Hianusa, Standard an Alternatif Pemisahan Unit Usaha Syariah Disiapkan: https://kompas.id/baca/utama/2019/09/27/standar-dan-alternatif- pemisahan-unit-usaha-syariah-disiapkan/, diakses 18 Maret, 2020.
Lifepal:  https://lifepal.co.id/asuransi/jasindo-syariah/, diakses 14 Juni, 2020. Otoritas Jasa Keuangan, FAQ  POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah:https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peratura nojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Perizinan-Usaha-dan-Kelembagaan- Perusahaan-Asuransi,-Perusahaan-Asuransi-Syariah,-Perusahaan- Reasuransi/FAQ%20POJK%2067-2016.pdf, diakses 4 September, 2020. Republika, OJK Sebut 10 UUS Asuransi Berencana Spin Off: https://republika.co.id/berita/q0qk3m370/ojk-sebut-10-uus-asuransi- berencana-emspin-offem, diakses 18 Maret, 2020.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang  Undang  R.I.,  No.  40  Tahun  2014,  Perasuransian,  L.N.R.I  Tahun  2014  No.
337.
Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas L.N.R.I Tahun 2007 No. 106.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, L.N.R.I Tahun 2014 No. 12.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  No.  67/POJK.05/2016,  Perizinan  Usaha  dan Kelembagaan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, L..N.R.I Tahun 2016 No. 33.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 69/POJK.05/2016, Penyelenggaraan Usaha Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan Perusahaan Reasuransi Syariah, L.N.R.I Tahun 2016 No. 302.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  No.  18/POJK.07/2018  tentang  Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, L.N.R.I Tahun 2018 No. 141.