Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa

## Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat
Oleh : Suzanalisa 

## ABSTRAK
Tindak  pidana  kekerasan  premanisme yang  sangat lekat  dengan  pelanggaran  hukum  yang  mengganggu ketertiban  dan  keamanan  maka    diperlukan  suatu  sikap  dan tindakan yang tepat  dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  terutama dalam  mengusahakan  terciptanya  ketaatan  warga  negara  dan masyarakat  terhadap  peraturan  negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Premanise, maka pihak  kepolisian  menempuh  dengan  dua  cara  yaitu secara preventif dan represif.
Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

## A. Pendahuluan
Praktek  Tindak  Pidana  Kekerasan  memang  bisa tumbuh  di  berbagai  lini  kehidupan  manusia.  Apalagi  di Indonesia  kini  berkembang  informalitas  sistem  dan  struktur di  berbagai  instansi.  Jadi  sistem  dan  struktur  formal  yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk  dualitasnya.  Secara  sosiologis,  munculnya  Tindak Pidana  Kekerasan  dapat  dilacak  pada  kesenjangan  yang
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa
terjadi  dalam  struktur  masyarakat.  Kesenjangan  di  sini  bisa berbentuk material dan  juga  ketidak  sesuaian  wacana  dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.
Disini  yang  disebut  masyarakat  (society)  dapat dimaknai  sebagai  arena  perebutan  kepentingan  antar kelompok  (class),  di  mana  masing-masing  ingin  agar kepentingannya  menjadi  referensi  bagi  masyarakat.  Dalam perebutan  kepentingan  ini  telah  menyebabkan  tidak terakomodirnya  kepentingan  individu  atau  kelompok  dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan
ketidaksesuaian  ini  memunculkan  protes  dan  ketidakpuasan dan  kemudian  berlanjut  pada dislokasi sosial  individu  atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat.
Dislokasi ini  bisa  diartikan  sebagai  tersingkirnya kepentingan  sebuah  kelompok  yang  kemudian  memicu timbulnya  praktik-praktik  Tindak  Pidana  Kekerasan  di masyarakat.  Praktik  Tindak  Pidana  Kekerasan  tersebut  tidak hanya  terjadi  di  kalangan  masyarakat  bawah,  namun  juga merambah  kalangan  masyarakat  atas  yang  notabene didominasi oleh para kaum intelektual.
Tindak  pidana  kekerasan  terjadi  di  berbagai  bidang dan lapisan masyarakat diantaranya: pertama di  dunia bisnis sering  kali  dijumpai  dalam  proses  pengembalian  pinjaman, perluasan  bisnis.  Ini mengakibatkan  timbul debt  collector, bodyguard yang mempekerjakan  bekas  narapidana  “kelas
Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa
kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Kedua, di dunia politik yang sarat akan  kepentingan-kepentingan  tertentu  dimana partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang,  memiliki  elemen  barisan  muda  pendukung  yang secara  khusus  cenderung  diarahkan  untuk  tujuan  intimidatif maksudnya  sebagai  alat  defensif  yang  intimidatif  dan  bisa berubah  menjadi  anarkis.  Juga  di  kalangan  elit  politik, budaya  berdiri  di  atas  hukum  sangat  transparan. Ketiga Di masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah diberikan hukuman oleh masyarakat secara main hakim sendiri yang tidak jarang menimbulkan kematian seperti  kejahatan  jalanan  (street  crime) : pencurian  dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP),  pemerkosaan  atau rape (Pasal  285  KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406  KUHP)  yang  tentunya  dapat  mengganggu  ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
Berdasarkan Fenomena-fenomena yang telah
dipaparkan  diatas  maka  sangat  diperlukan hukum  pidana yang berfungsi  mengatur  dan  menyelenggarakan  kehidupan masyarakat  agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya  ketertiban umum 1 . Sehingga tentu saja praktik Tindak Pidana Kekerasan
1 Adami  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 15.
tersebut  diharapkan  sudah  dapat  diakomodir  dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia.
Keadaan  ini  mendorong  diusahakannya  berbagai
alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang
meresahkan  masyarakat  tersebut,  baik  oleh  para  penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula  yang  tepat  dan  dapat  mengatasi  preman.  Salah  satu lembaga  penegak hukum adalah  Kepolisian  yang  memiliki tugas  pokok  menurut Undang-undang  Nomor 2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
Pihak  kepolisian  yang  begitu  dekat  dengan masyarakat  diharapkan  mampu  mengambil sikap  dan tindakan  yang  tepat  dalam  menyikapi  fenomena- fenomena  Tindak  Pidana  Kekerasan  di  masyarakat. Tentu  saja  ini  tidak  terlepas  dari  partisipasi  seluruh masyarakat  untuk  membantu  pihak  kepolisian  dalam mengungkap aksi-aksi Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka.

## B. Sikap  Dan  Tindakan  Kepolisian  Terhadap  Tindak
Pidana  Kekerasan  Premanisme  Yang  Terjadi  Di Masyarakat
Tindak  Pidana  Kekerasan  yang  sangat  lekat  dengan pelanggaran  hukum  yang  mengganggu  ketertiban  dan keamanan  maka    diperlukan  suatu  sikap  dan  tindakan  yang tepat    dilakukan  oleh  suatu  aparat  negara  yaitu  Polri.  Polri diperlukan  sebagai  pencegah dan  penanggulangan terjadinya gangguan  keamanan  dan  ketertiban  terutama  dalam mengusahakan  terciptanya  ketaatan  warga  negara  dan masyarakat terhadap peraturan negara.
Upaya pencegahan  dan penanggulangan  Tindak Pidana  Kekerasan pihak  kepolisian  menempuh  dengan  dua cara yaitu secara preventif dan represif.
1. Upaya Pencegahan Secara Preventif
Dalam  pencegahan Tindak  Pidana  Kekerasan secara
preventif mengadakan penyuluhan hukum kepada
masyarakat.  Penyuluhan  hukum  tersebut  dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah, instansi terkait dan elemen terkait .
Kegiatan Penyuluhan Hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa
penyampaian  dan  penjelasan  peraturan  hukum  kepada masyarakat  dalam  suasana  informal  sehingga  tercipta  sikap dan  perilaku  masyarakat  yang  berkesadaran  hukum.
Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa
Disamping  mengetahui,  memahami,  menghayati  hukum, masyarakat  sekaligus  diharapkan  dapat  mematuhi  atau mentaati  hukum.  Eksistensi  penyuluhan  sangat  diperlukan meskipun sebagian  besar masyarakat telah mengetahui  dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hokum.Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban yang dimiliki ini akan  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan masyarakat itu sendiri .
Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak  pidana  kekerasan itu  sendiri.  Masyarakat mempunyai  peran  penting  dalam  pengungkapan  terjadinya aksi Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi di sekitar mereka untuk  membantu  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-inividu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan  kualitas  lingkungan  sehingga  dapat  menekan angka  kriminalitas  termasuk  pula  menekan  terjadinya  aksi tindak pidana kekerasan di masyarakat.
Dalam  upaya  pencegahan (preventif) Tindak  Pidana Kekerasan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan
perhatian  yang  lebih  besar  pada  upaya  pencegahan  sebelum praktik  tindak  pidana  kekerasan  terjadi  adalah  sebagai berikut:
Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa
a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif  dan  koreksi.  Usaha  pencegahan  tidak  selalu memerlukan  suatu  organisasi  yang  rumit  dan  birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
b. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila
dibandingkan  usaha  represif  dan  rehabilitasi.  Untuk melayani  jumlah  orang  yang  lebih  besar  jumlahnya  tidak diperlukan  banyak  dan  tenaga  seperti  pada  usaha  represif dan rehabilitasi menurut perbandingan.
c. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti  pada  usaha  represif  dan  rehabilitasi.  Misalnya menjaga  diri  jangan  sampai  menjadi  korban  aksi  tindak pidana kekerasan, dan tindak kejahatan yang lain.
d. Usaha  pencegahan  tidak  perlu  menimbulkan  akibat  yang negative  seperti  antara  lain:  stigmatisasi  (pemberian  cap pada  pelaku  tindak  pidana  yang  dihukum  atau  dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk,
pelanggaran  hak  asasi,  permusuhan  atau  kebencian terhadap  satu  sama  lain  yang  dapat  menjurus  ke  arah residivisme.  Viktimisasi  struktural  (penimbulan  korban struktur  tertentu  dapat  dikurangi  dengan  adanya  usaha pencegahan  tsb,  misalnya  korban  suatu  sistem  hukuman,
peraturan  tertentu  sehingga  dapat mengalami  penderitaan mental fisik dan sosial).
e. Usaha  pencegahan  dapat  pula  mempererat  persatuan, kerukunan  dan  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab terhadap  sesama  anggota  masyarakat.  Dengan  demikian,
usaha pencegahan dapat membantu orang
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik  lagi.  Oleh  karena  mengamankan  dan  mengusahakan strabilitas  dalam  masyarakat,  yang  diperlukan  demi pelaksanaan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Usaha  pencegahan kriminalitas  dan  penyimpangan  lain  dapat  merupakan suatu  usaha  menciptakan  kesejahteraan  mental,  fisik  dan sosial seseorang.
2.   Upaya Penanggulangan Secara Represif.
Untuk  mengatasi  masalah  tindak  pidana  kekerasan, selain  tindakan  preventif,  dapat  pula  diadakan  tindakan represif.  Upaya  represif  yang  dilakukan  mempunya  maksud untuk  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  yang  sudah terjadi  di  masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana  yaitu sering  dilaksanakan  penindakan hukum terhadap  terhadap aksi-aksi  Tindak  Pidana  Kekerasan,  baik  Tindak  Pidana Kekerasan  individu,  Tindak  Pidana  Kekerasan  kelompok maupun  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  aparat.
Penindakan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan razia  secara  terstruktur  dan  penangkapan  terhadap  pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang terjaring dalam razia.
Razia  serupa  juga  secara  serentak  dilakukan  di beberapa  daerah.  Razia  Tindak  Pidana  Kekerasan  yang digelar  jajaran  polisi  dilakukan  untuk  mengurangi  dan menekan  tindak  kriminal,  dan juga  membuat  rasa  aman  dan nyaman  kepada  masyarakat.  Razia  terhadap  penjahat- penjahat  dilakukan  disetiap  titik  dimana  menurut  laporan masyarakat  di  daerah  tersebut  banyak  dijumpai  preman- preman  yang  meresahkan  masyarakat.  Tempat-tempat tersebut  antara  lain di  terminal-terminal,  pasar-pasar,  dan tempat umum lainnya.
Kepolisian berupaya menangkap  semua  preman  yang berada  ditempat-tempat  tersebut, untuk  kemudian  diperiksa apakah  mereka  terkait  tindak  kejahatan  atau  tidak,  jika mereka  terkait  maka  mereka  akan  ditahan  untuk  dilakukan tindakan  lebih  lanjut  dan  jika  tidak  mereka  akan  dibawa  ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.
Dengan  operasi  seperti  ini  mudah-mudahan  apa  yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau  warga  menjadi aman  dan  nyaman,  karena  selama  ini banyak  masyarakat  atau  warga  yang  tidak  merasa  aman  dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan,  penodongan,  pencopetan,  dan  lain-lain  yang
Sikap dan Tindakan Kepolisian ... – Suzanalisa
terjadi  ditempat-tempat  umum  seperti  di  jalan  umum,  di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.
Tentu  ini  bukan  hanya  tugas  aparat  penegak  hukum semata.  Semua  individu  punya  kewajiban  mencegah timbulnya Tindak Pidana Kekerasan, lantaran begitu luasnya spektrum  Tindak  Pidana  Kekerasan.  Tangan  polisi tidak mampu  menjangkau  semuanya  tanpa  partisipasi  masyarakat. Secara  nyata  Tindak  Pidana  Kekerasan  tak  kalah  berbahaya dengan  preman  karena  Tindak  Pidana  Kekerasan  menunjuk pada  sikap,  ideologi,  tindakan  yang  dilakukan  seseorang layaknya perilaku preman.
Dalam  pelaksanaan  upaya  penanggulangan  Tindak Pidana  Kekerasan  oleh  Kepolisian  menghadapi  berbagai kendala antara lain:
1) Perasaan  takut  Masyarakat  sebagai  sumber  keterangan terjadinya aksi Tindak Pidana Kekerasan terhadap preman yang  disebabkan  resiko  yang  mungkin  dialami  apabila melaporkan  aksi  Tindak  Pidana  Kekerasan  yang dialaminya  atau  yang  diketahuinya,  meskipun  sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum.
2) Sulitnya  melacak  Tindak  Pidana  Kekerasan  aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi Tindak  Pidana  Kekerasan  yang  di-backing oleh  oknum- oknum  tertentu  yang  notabene  juga  berprofesi  sebagai aparat.  Informasi  mengenai  jaringan  Tindak  Pidana
Kekerasan  aparat  sering  kali  terputus  pada  kalangan bawahan  saja,  sehingga  sulit  untuk dapat  melacak  lebih lanjut.

## C. Penutup
Sikap  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian terhadap Tindak Pidana kekerasan preman yang mengganggu keamanan  dan  ketertiban  yaitu  dengan  upaya  pencegahan bersifat  preventif  dan penanggulangan  bersifat represif. Upaya penanggulangan preventif, melakukan  penyuluhan hukum dan  menggalakkan  partisipasi  semua elemen masyarakat  untuk  melaporkan  apabila  terjadi  tindak pidana kekerasan premanisme di sekitar mereka , dan upaya represif dengan  melakukan  penindakan hukum maksudnya  dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang terjaring dalam razia.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian

## I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
Moeljatno.  2000. Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Jakarta:
PT.Rineka Cipta. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2002.Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana,. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, . Soerjono  Soekanto,  , Pendekatan  Sosiologi  Terhadap
Hukum, Jakarta, Bina Aksara., 1987