## IMPLIKASI ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

## PROBLEMATIC OF SETTLEMENT OF ELECTION ADMINISTRATIVE OF VIOLATION’S

## Ahmad Syarifudin
Institut Agama Islam Negeri Metro, Email: ahmadsyariefudin@gmail.com
Submitted: March 2, 2020; Reviewed: March 24, 2020; Accepted: April 6, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1897

## Abstrak
Proses  penyelesaian  pelanggaran  administratif  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dan  implikasi adanya  upaya  hukum  ke  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  terhadap  putusan pelanggaran  administratif  Pemilu  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang dianggap  turut  menciptakan  ketidakpastian  hukum  dan  mengancam  hak  seseorang  untuk dipilih  ( right  to  be  elected ).  Riset  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  berarti hanya  akan  meneliti  tentang  norma  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  administratif  Pemilu  dengan  mengandalkan  bahan  hukum  primer  berupa Undang-Undang  Pemilihan  Umum,  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  tentang Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  di  Mahkamah Agung  serta  bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku,  jurnal,  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan  tema  yang  sama  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  kemudian  dianalisis secara  yuridis-kuantitatif  sehingga  diperoleh  hasil  yaitu:  Pertama,  penyelesaian  pelanggaran administratif Pemilu diatur di dalam Pasal 460 sampai Pasal 465 Undang-Undang Pemilihan Umum  serta  peraturan  di  bawahnya  yaitu  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  yang  keduanya  mengatur penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan harus diputus paling  lama  14  hari  sejak  laporan/temuan  diterima.  Kedua,  implikasi  dari  adanya  upaya hukum  ke  Bawaslu  atas  putusan  Bawaslu  Provinsi  atau  Kabupaten/kota  justru  dapat menghambat  kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  serta  berpotensi  kehilangan  hak menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung bagi calon yang dibatalkan sebagai calon oleh Keputusan KPU atas dasar putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Kata Kunci: Administratif, Implikasi, Pelanggaran, Pemilu.

## Abstract
The process of settlement of election administrative of violation’s and implication of the legal remedy mechanism to the Election Supervisory Body (Bawaslu) to Election Supervisory Body
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 1-14. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Province/District  (Bawaslu  Kabupaten/Kota)  decision  that  co-create  legal  uncertainty  and losing right to be elected. This is normative law research focus on law norm that related with this  topic  and  using  primary  legal  material  Law  Number  7  of  2017,  Regulation  of  Election Supervisory Body Number 8 of 2018, Supreme Court Rules Number 4 of 2017 and secondary legal  material  like  book,  journal,  and  research  result.  Then  analyzed  with  qualitative- juridical  are  result:  First,  settlement  of  election  administrative  of  violation  regulated  in Article 460 to 465 Law Number 7 of 2017 and Election Supervisory Body Rules Number 8 of 2018.  Both  regulate  settlement  of  election  administrative  of  violation  must  implementation open  and  no  later  than  14  (fourteen)  working  days  after  report  received  and  registred. Second,  implication  from  legal  remedy  norm  to  Election  Superfisory  Body  precisely  can disturb  of  the  General  Election  Comission  (KPU)  working  and  losing  right  to  use  legal remedy  to  Supreme  Court  (MA)  for  candidate  who  canceled  by  KPU  on  the  basis  of  The Election Supervisory Body Provinsi/Kabupaten decision.
Keywords: Administrative, Elections, Implications, Violations.

## A. Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  istilah  yang  memiliki  asal  mula  dari  bahasa  Yunani  Klasik  pada Abad 5  SM. Istilah  yang dikenalkan  pertama kali di  Athena ini  bermula  dari dua kata, yaitu demos yang mempunyai arti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan (rule) atau kekuasaan (strength). Telaah  secara konseptual, kata  demokrasi  dapat  diberi definisi  sebagai sebuah  pemerintahan  yang  dilangsungkan  dengan  dimemegang  teguh  prinsip  kedaulatan rakyat  sebagai  puncak  kekuasaan  tertinggi  atau  kekuasaan  yang  memiliki  legitimasi  yang sangat kuat, atau yang biasa kita kenal sebagai suara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelopor dari konsep ini ialah Abraham Lincoln pada 1867 dengan memberikan Definisi demokrasi “goverment of the people by the people, and for the people.” 1
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi  perwakilan ( representative democracy )  harus  dapat  menghadirkan  mekanisme  sirkulasi  kepemimpinan melalui  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  dapat  diakses  oleh  setiap  warganya  tanpa  harus merasa  diintimidasi  dan  diintervensi  dalam  menentukan  pilihannya, 2 selain  menjamin perlindungan,  menghadirkan  lembaga  peradilan  yang  independen,  menggaransi  kebebasan berpendapat  dan  berserikat  serta  menjamin  adanya  akses  pendidikan  bagi  setiap  warganya berdasarkan  hasil  rumusan International Commission  of  Jurist di  Bangkok  Tahun  1965. 3 Perkembangan politik  dan  hukum ketatanegaraan di Indonesia  berkembang  lebih  baik  pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada rentang  waktu  1999-2002.  Satu  contoh  pperkembangan  sebagaimana  dimaksud  memiliki indikator  dengan  adanya  penguatan  demokrasi  partisipatif  oleh  rakyat  dalam  membentuk adanya  kepemimpinan  nasional  yang  lebih  berkualitas  melalui  sarana  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  yang  dilaksanakan  secara  langsung.  Adapun    dari  perintah  UUD  Negara Republik  Indonesia  yang  merupakan  konstitusi  Indonesia,  khususnya  Pasal  1  ayat  2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. 4 Manifestasi dari kedalulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu).
1 Ria  Casmi  Arrsa,  “PEMILU  SERENTAK  DAN  MASA  DEPAN  KONSOLIDASI  DEMOKRASI,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 515–537, 516, DOI: 10.31078/jk%25x.
2 Ibid, 517.
3 Sukriono  Didik,  “MENGGAGAS  SISTEM  PEMILIHAN  UMUM  DI  INDONESIA,” Jurnal  Konstitusi  PKK Universitas Kanjuruhan Malang 11, no. 1 (2009): 7–35, 24.
4 Ria Casmi, Op.Cit ,. 516.
Pemilu  dalam  konteks  ini  juga  menjadi  sarana  sekaligus  wujud  dari  kedaulatan  rakyat untuk memilih wakil-wakilnya duduk di Parlemen, bertugas untuk dan atas nama rakyat 5 yang dalam kriteria Moh. Mahfud MD dalam upaya memenuhi kriteria sebagai negara demokratis yang  tercermin  dalam  pemerintahan  oleh  rakyat,  dari  rakyat,  dan  kembali  lagi  manfaatnya untuk rakyat. 6
Tidak  dapat  dihindarkan  bahwa  pada  pelaksanaan  Pemilu  ke  Pemilu  terjadi  berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pada  pelaksanaan  Pemilu 2019. Meski telah dijalankan  secara konsisten  dalam  rentan  waktu  yang  cukup  lama  bahkan  sejak  Pemilu  1955,  selalu  terdapat pihak yang  merasa dicurangi baik  oleh  Penyelenggara Pemilu maupun oleh peserta  Pemilu. 7 Demikian  halnya  pada  gelaran  Pemilu  2019,  gelombang  demonstrasi—yang  merupakan wujud  hak  menyatakan  pendapat—terus  terjadi  sampai  sidang  Perselisihan  Hasil  Pemilu (PHP)  Mahkamah  Konstitusi  setelah  sebelumnya  juga  menuntut  Badan  Pengawas  Pemilu untuk  mendiskualifikasi  pasangan  calon  tertentu. 8 Berkaca  pada  Pemilu  sebelumnya  dan berdasarkan pada riset tahun 2016 menengarahi bahwa beberapa hal dianggap menjadi faktor lahirnya  pelanggaran,  antara  lain  terkait  dengan  mekanisme  dan  prosedur  penanganan pelanggaran Pemilu yang tidak jelas. 9 Hal itu  sepertinya  masih  cukup relevan  bila dikaitkan dengan  Pemilu  2019,  khususnya  pada  pelanggaran  administratif  Pemilu,  yang  telah melahirkan jumlah pelanggaran yang cukup signifikan, datanya sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah data penanganan pelanggaran per-20 Mei 2019 diolah dari data Bawaslu 10 Pelanggaran Pidana Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Hukum Lainnya 458 149 5.319 730
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pelanggaran  administrasi  menduduki  urutan pertama  dengan  jumlah  5.319,  disusul  dengan  jenis  pelanggaran  hukum  lainnya  730, pelanggaran  pidana  458  dan  terakhir  pelanggaran  kode  etik  sebanyak  149.  Terlepas  dari adanya  kesengajaan,  pelanggaran  administrasi  Pemilu  memberikan  spekulasi  lain  bahwa informasi  tentang  tata  cara,  prosedur,  maupun  mekanisme  dalam  penyelenggaraan  Pemilu sepertinya belum terdistribusi dengan baik. Dalam tubuh penyelenggara, kondisi tersebut jelas mencederai  prinsip  penyelenggaraan  Pemilu  yang  profesional. 11 Sebagai  institusi  yang melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dalam  penyelenggaraan  Pemilu 12 Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  dan  jajaran  di  bawahnya  sampai  tingkat
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 414.
6 Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 8.
7 Fauzi  Wahyu  Pradika,  Happy  Anugraha  Putra,  and  Anwar  Noris,  “LEMBAGA  PENYELESAIAN SENGKETA  PEMILU  YANG  IDEAL  DI  INDONESIA,” DIVERSI :  Jurnal  Hukum 6,  no.  1  (2020):  73–91, DOI: 10.32503/diversi.v6i1.793.
8 https://www.voaindonesia.com/a/sidang-pilpres-ratusan-pendukung-prabowo-demo-di-sekitar-mk- /4959062.html, diakses pada 5 Juli 2020.
9 Joko Santoso dan Dkk, Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014 (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), 4.
10 Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum, Data  Pelanggaran  Pemilu  Tahun  2019 (Jakarta:  Badan  Pengawas Pemilihan Umum, 2019), 8.
11 Josner  Simanjuntak,  “KEMANDIRIAN  LEMBAGA  PENYELENGGARA  PEMILIHAN  UMUM  DI INDONESIA,” Papua Law Journal 1, no. 1 (2018): 119–141, 123, DOI: 10.31957/plj.v2i2.584.
12 Sri Warjiyati, “PENATAAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS  PEMILU  DAN  DEWAN  KEHORMATAN  PENYELENGGARA  PEMILU  DALAM  UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN  UMUM YANG  DEMOKRATIS DI  INDONESIA,” ARISTO 8,  no.  1  (2020): 27-41, 32, DOI: 10.24269/ars.v8i1.2403.
kabupaten/kota  sesuai    Pasal  461  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  diberikan  kewenangan  menyelesaikan  pelanggaran  administratif  Pemilu. 13 Selanjutnya  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  melalui  pemeriksaan  secara  terbuka, Bawaslu  memutuskan  apakah  terlapor  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan pelanggaran  administratif  Pemilu  atau  sebaliknya.  Aturan  secara  lebih  rinci  dituangkan  di dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Muncul  persoalan  manakala  terlapor  adalah  calon  anggota  legistalif  yang  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  pelanggaran  oleh  Bawaslu  yang ditindaklanjuti  dengan  pembatalan  sebagai  calon  melalui  penerbitan  keputusan  Komisi Pemilihan  Umum (KPU)  yakni adanya dualisme  penyelesaian. 14 Pertama ,  berdasarkan  Pasal 463  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  calon  dapat mengajukan  upaya  hukum  ke  Mahkamah  Agung  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  keputusan KPU ditetapkan—setelah  sebelumnya  KPU  Provinsi atau  Kabupaten/Kota memiliki  waktu 3 (tiga) hari untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua ,  berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018 tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  calon  dapat  mengajukan permohonan  koreksi  ke  Bawaslu  dan  diputus  paling  lama  14  hari  sejak  permintaan  koreksi diterima  oleh  Bawaslu.  Konsekuensinya  bila  calon  mengajukan  upaya  hukum  koreksi  ke Bawaslu  berpotensi  kehilangan  hak  konstitusionalnya  untuk  mengajukan  upaya  hukum  ke Mahkamah Agung karena proses penyelesaian di Bawaslu yang relatif lama. Di sisi lain, tidak mengajukan  upaya  hukum  koreksi  merupakan  bentuk  penerimaan  terhadap  putusan  majelis pemeriksa  Bawaslu  baik  ditingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  meski  mekanismenya telah disediakan. 15
Putusan  Bawaslu  Provinsi  Lampung  nomor  003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 bisa  menjadi  salah  satu  contoh.  Terlapor  dalam  putusan  tersebut  merupakan  calon  anggota DPRD Provinsi Lampung yang diputus bersalah kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Lampung  dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  522//HK.03.1 -Kpt/18/Prov/XI/2018 yang  pada  pokoknya  mencoret  caleg  Provinsi  Lampung  dalam  Daftar  Calon  Tetap  (DCT). Tidak menempuh upaya hukum koreksi ke Bawaslu, calon anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut  langsung  mengajukan  upaya  hukum  ke  Mahkamah  Agung  (MA)  dan    berdasarkan Putusan  Nomor  9.P/PAP/2018,  MA  memerintahkan  kepada  KPU  Provinsi  Lampung  untuk menetapkan kembali yang bersangkutan dalam DCT.
Terhadap uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang coba dijawab ialah pertama bagaimana  mekanisme  penyelesaian  pelanggaran  administratif  Pemilu  oleh  Bawaslu  dan kedua,  apa  implikasi  upaya  hukum  koreksi  bagi  penyelenggara  Pemilu  dan  calon  anggota legislatif yang dinyatakan bersalah dan dibatalkan pencalonannya melalui Keputusan KPU?

## B. Pembahasan
1. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Pembagian  upaya  hukum  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat. Hukum  publik  merupakan  hukum  yang  memberikan  peran  terhadap  negara  secara
13 Heru  Widodo,  “THE  INSTITUTIONAL  RENEWAL  IN  SETTLEMENT  OF  DISPUTES  OF  LOCAL ELECTION RESULTS,” Jurnal Cita Hukum 6, no. 2 (2018): 277–292, 278, DOI: 10.15408/jch.v6i2.8690.
14 Angelo  Emanuel  Flavio  Seac,  “PENGUATAN  KEWENANGAN  LEMBAGA  BADAN  PENGAWAS PEMILU  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  PEMILU,” Legal  Spirit 1,  no.  2  (2018):  83–100,  90,  DOI: 10.31328/ls.v1i2.589.
15 Putra  Haloman,  “TINJAUAN  YURIDIS  TENTANG  UPAYA-UPAYA  HUKUM,” Yurisprudentia 1,  no.  1 (2015): 42-53, 43, DOI: 10.24952/yurisprudentia.v1i1.603.
menyeluruh  sebagai  penengah  dalam  mengakomodir  kepentingan  umum,  dengan  kata  lain wilayah  hukum  publik  berbicara  tentang  fungsi  negara.  Sedangkan  hukum  privat  adalah kelengkapan  hukum  yang  mengatur  mengenai  hubungan  antara  individu  dengan  individu dalam  permasalahan  kepentingan  pribadi.  Perbedaan  yang  paling  terlihat    antara  wilayah hukum  publik  dan  wilayah  hukum  privat  adalah  hukum  publik  menyangkut  fungsi  negara sedangkan hukum privat menyangkut  kepentingan individu. Upaya hukum merupakan upaya yang  diberikan  oleh  aturan  negara  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  dalam  hal tertentu  melawan  putusan  hakim.  Hal  ini  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  yang berhubungan kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.  Teori dan praktik  memiliki  kedua  hal  yang  sangat  berbeda,  terdapat  2  (dua)  jenis  upaya  hukum  yaitu, upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa.  Perbedaan  mendasar  mengenai  keduanya terletak  pada  pada  unsur  asas  yang  mempengaruhinya,  upaya  hukum  biasa  bisa  saja menangguhkan  eksekusi    (kecuali  bila  terhadap  suatu  putusan  dikabulkan  tuntutan  serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. 16 Upaya hukum dalam hal ini merupakan upaya hukum biasa dan berada didalam cakupan penegakan hukum pemilihan umum, terkhusus pada pelanggaran administrasi pemilu.
Pelanggaran  administratif  Pemilu  sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  diatur  di  dalam  tiga  undang-undang  yaitu  Undang- Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Pencabutan  ketiga undang-undang tersebut ditegaskan di dalam Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum. 17 Dengan  demikian,  secara  yuridis,  setelah  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  maka  Undang-Undang  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 18
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dalam  ketentuannya tidak  pernah  menyebutkan  secara  eksplisit  pengertian  pelanggaran  administratif  Pemilu. Tetapi  dalam  ranah  praktikal  mengenal  adanya  pelanggaran  administrasi.  Bila  mencermati dan memahami lebih dalam dan dianalisis secara komprehensif tercantum di dalam Pasal 460 ayat (1) undang-undang A-Quo , maka dapat diperoleh gambaran tentang apa saja pelanggaran yang masuk dalam pelanggaran administratif Pemilu. Pasal A-Quo misalnya mengkategorisasikan  jenis  pelanggaran  apa  saja  yang  termasuk  dalam  pelanggaran administratif  Pemilu  seperti  yang  terkait  dengan  tata  cara,  prosedur,  atau  mekanisme  yang berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan  Pemilu  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan Pemilu. Kategorisasi tersebut kemudian digunakan sebagai definisi pelanggaran administratif Pemilu  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan  Mahkama h  Agung Nomor  4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran  Administratif Pemilihan Umum di  Mahkamah  Agung  yang  pada  prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap  sesuatu
16 Ibid ., 43.
17 Pan  Mohamad  Faiz,  “MEMPERKUAT  PRINSIP  PEMILU  YANG  TERATUR,  BEBAS,  DAN  ADIL MELALUI  PENGUJIAN  KONSTITUSIONALITAS  UNDANG-UNDANG,” Jurnal  Konstitusi 14,  no.  3 (2018): 672-700, 674, DOI: 10.31078/jk14310.
18 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan,  Proses  dan  Teknik  Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 133.
yang  berkaitan  dengan  administrasi,  bukan  merupakan  pelanggaran  pidana  maupun  kode etik. 19
Sebelum  lahirnya  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor    8  Tahun  2018 tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum,  perdebatan  muncul dikalangan pemerhati Pemilu dan KPU mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Bawaslu. Saat itu  penanganan  pelanggaran administratif Pemilu hanya berdasarkan  Surat Edaran (SE) Bawaslu  Nomor  1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administrasi  Pemilihan  Umum.  Sangat  beralasan  hukum  bahwa  semestinya  Perbawaslu-lah yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penyelesaian  pelanggaran  administratif  karena eksistensinya  merupakan  wujud  dari  perintah  Pasal  465  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  Peraturan  Bawaslu merupakan  seperangkat  aturan  yang  dimaksudkan  oleh  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  keberadaannya diakui  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  karena  dua  hal  yaitu  perintah  undang- undang  dan  dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang.    Lebih  lanjut,  Surat  Edaran  Bawaslu tersebut sesungguhnya hanya berfungsi sebagai penjelas peraturan yang harus dijalankan atau membuat  prosedur agar  menjadi  mudah dipahami,  namun  dengan  catatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. 20
Sisi  positifnya  proses  penyelesaian  pelanggaran  adminitratif  dalam  surat  edaran  itu  juga menjadi  langkah  awal  bagi  Bawaslu  menyelesaikan  pelanggaran  administrasi  dengan mekanisme  pemeriksaan  yang  dilakukan  secara  terbuka,  diperiksa  oleh  majelis  pemeriksa didampingi  oleh  seorang  asisten  dan  sekretaris  pemeriksa.  Sebelumnya,  penyelesaian pelanggaran  administratif  Pemilu  hanya  berdasarkan  kajian  oleh  Bawaslu.  Dapat  dipahami bahwa  telah  terjadi  perubahan  yang  sangat  signifikan  terhadap  proses  penyelesaian pelanggaran  administratif  Pemilu  yang  semula output -nya  berupa  kajian  Bawaslu,  menjadi putusan  yang  digunakan  untuk  merekomendasikan  kepada  KPU,  dan  kewajiban  bagi  KPU untuk  melaksanakannya. 21 Lebih  lengkapnya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi landasan  hukum  dalam  penyelesaian  terhadap  pelanggaran  administratif  Pemilu  yaitu:  1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum;  2)  Peraturan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor    8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administratif  Pemilihan  Umum;  dan  3)  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor    4  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  di Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 460 sampai dengan Pasal 464  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor    4  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  di  Mahkamah  Agung    dapat  dijelaskan  proses penanganan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:
a. Pelapor dan Terlapor
1) Pihak yang dapat menjadi Pelapor adalah 1) WNI yang mempunyai hak untuk memilih; 2) Peserta Pemilu; 3) Pemantau Pemilu.
19 Evi  Noviawati  and  Mamay  Komariah,  “EFEKTIVITAS  PENYELESAIAN  PELANGGARAN ADMINISTRATIF  PEMILIHAN  UMUM  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  7  TAHUN 2017,” Jurnal Ilmiah Living Law 11, no. 2 (2019): 140-151, 140, DOI: 10.30997/jill.v11i2.2100.
20 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan/, diakses pada 24 Februari 2020.
21 Ferdian,  Asrinaldi,  Syahrizal,  “PERILAKU  MEMILIH  MASYARAKAT,  MALPRAKTIK  PEMILU  DAN PELANGGARAN PEMILU,” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, no. 1 (2019): 20-31, 22, DOI: /10.31604/jips.v6i1.2019.20-31.
2) Pihak yang bisa dijadikan Terlapor ialah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau Penyelenggara Pemilu.

## b. Tahap Pelaporan
Pada  tahap  pelaporan  dugaan  Pelanggaran  administratif  Pemilu  dapat  bersumber  dari laporan maupun temuan. Syarat formil berupa identitas pelapor meliputi:
1) Nama;
2) Alamat;
3) nomor telpon;
4) Faksimile;
5) Fotokopi  KTP  dan  identitas  terlapor  yang  meliputi  nama,  alamat,  dan  kedudukan  dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun syarat materil berupa objek pelanggaran meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya, riwayat/ uraian peristiwa dan petitum .

## c. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan
Sebalum  digelarnya  sidang  pemeriksaan  dugaan  pelanggaran,  majelis  pemeriksa  yang sudah dibentuk oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda:
1) Memeriksa kelengkapan syarat baik syarat formil maupun materil laporan;
2) Kewenangan menyelesaikan dugaan pelanggaran;
3) Kedudukan atau status pelapor dan terlapor;
4) Tenggang waktu dugaan pelanggaran administratif pemilu.
Apabila  semua  terpenuhi  maka  tahap  selanjutnya  ialah  menuangkannya  dalam  putusan pendahuluan yang dibacakan didepan Pelapor dan Terlapor.

## d. Tahap Pemeriksaan
Pada tahap pemeriksaan terdapat beberapa agenda yang harus ditempuh yaitu:
1) Pembacaan materi laporan oleh pelapor/penemu;
2) Jawaban/tanggapan terlapor;
3) Pembuktian;
4) Kesimpulan;
5) Putusan.
Dalam  putusan  Bawaslu Provinsi  maupun Bawaslu kabupaten/kota untuk  menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu berupa:
1) Memperbaiki administrasi baik yang terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2) Teguran tertulis;
3) Pada tahapan tertentu tidak diikutkan;
4) Sanksi administrasi lain sesuai dengan aturan.
Beberapa  tahapan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  461  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  harus  diselesaikan  paling  lama  14  (empat  belas)  hari dihitung  sejak laporan pelanggaran administrtif Pemilu  diterima oleh Bawaslu  Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Secara umum proses penanganan pelanggaran melalui pemeriksaan terbuka oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diwakilkan dalam bagan berikut ini: 22
22 Faizal  Riza,  Mohammad,  dan  Ruhermansyah,  “Pelanggaran  Administrasi  Bawaslu  Pasca  Rekapitulasi  dan Putusan  MK:  Konsekuensi  dan  Problematikanya,”  dalam Serial  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu , ed. oleh Ahsanul Minan (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019), 114.

## Bagan 1. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Bawaslu
Penjelasan  mengenai  bagan  tersebut  pada  poin  pertama  dalam  sidang  pendahuluan memiliki  muatan  bahwa  harus  dipenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil  terlebih  dahulu sebelum melakukan pengaduan dalam pelanggaran administrasi tersebut, yang perlu menjadi perhatian  dalam  sidang  pendahuluan  ialah  permasalahan  tenggang  waktu  temuan  atau  bisa dalam  bentuk  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi  yang  dilakukan  oleh  para  calon. Permasalahan  klasik  yang  sering  dijumpai  oleh  banyak  pihak  adalah  keterlambatan  dalam mengetahui adanya temuan  pelanggaran administrasi  dan berakibat lewatnya  batas tenggang waktu yang ditentukan. Berlanjut pada sidang pemeriksaan maka ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan yaitu pembacaan materi laporan; selanjutnya, tanggapan yang diutarakan oleh para pelapor, lalu terdapat tahap pembuktian dalam proses sidang pemeriksaan, lalu harus ada pula kesimpulan dari para pihak pelapor dan temuan dari para terlapor. Terakhir adalah harus ada  putusan  yang  menjadi output atau  luaran  dari  sidang  pemeriksaan  ini.  Tenggang  waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan administratif ini adalah empat belas hari kerja sejak laporan didaftarkan.

## e. Permohonan Koreksi
Setelah  dibacakannya  putusan  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  Pelapor maupun Terlapor dapat mengajukan upaya hukum koreksi ke Bawaslu. Sesuai dengan istilah yang  dipakai  “Koreksi”,  secara  harfiah  diartikan  sebagai  pembetulan  atau  pemeriksaan. 23 Permohonan  koreksi  ke  Bawaslu  menurut  Pasal  62  ayat  (3)  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memeriksa ketepatan penggunaan hukum menjatuhkan putusan Bawaslu  Provinsi atau Bawaslu  Kabupaten/Kota atau  melawan  putusan  hakim yang
23 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koreksi, diakses 8 Oktober 2019.
dalam  konteks  ini  merupakan  putusan  Majelis  Pemeriksa  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota. Secara tertulis, permohonan koreksi harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari  sejak  pembacaan  putusan.  Permohonan  yang  dibuat  secara  tertulis  harus  menerangkan alasan  permohonan,  petitum,  dan  putusan  dimaksud  dan  dibuat  sebanyak  2  (dua)  rangkap. Setelah  dilakukan  registrasi,  Bawaslu  melakukan  pemeriksaan  permohonan  dan  bukti-bukti paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  permohonan  koreksi  diterima.  Setidaknya  2  (dua) bentuk  putusan Bawaslu atau  permohonan  sesuai  dengan  Pasal 65 ayat (2) Peraturan A-Quo yaitu menguatkan putusan atau mengoreksi putusan.

## f. Upaya Hukum ke Mahkamah Agung
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  462  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  bahwa  setelah  dibacakan  putusan  pelanggaran  administratif  Pemilu  oleh Bawaslu, KPU wajib untuk menindaklanjuti paling lama tiga hari kerja. Bentuk tindak lanjut itu  berupa  dikeluarkannya  keputusan  KPU  yang  apabila  dalam  putusan  Bawaslu  peserta Pemilu  dinyatakan  terbukti  bersalah  melanggar  administrasi  Pemilu,  kemudian  dalam peraturan  perundang-undangan  menormakan  disanksi  dengan  pelanggaran  administratif berupa pembatalan maka isi dari keputusan KPU tersebut ialah berisi pembatalan/pencoretan dari  DCT.  Peserta  Pemilu  yang  dinyatakan  batal  sebagai  calon  dapat  mengajukan  upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) yang sifat putusannya ialah final dan mengikat ( final and binding )  layaknya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  tidak  ada  mekanisme  maupun upaya  konstitusional  lain  untuk  melawan  putusan  hakim  tersebut. 24 Pemeriksaan  dan pengucapan  putusan  oleh  MA  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  MA menerima berkas permohonan sesuai ketentuan Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pengajuan ke MA sesuai Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif Pemilihan  Umum  di  Mahkamah  Agung,  permohonan  diajukan  ke  MA  paling  lama  3  (hari) sejak  diterbitkannya  keputusan  KPU.  Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dengan  memuat beberapa ketentuan antara lain syarat formil pemohon dan termohon, objek permohonan, legal standing  pemohon,  tenggang  waktu  pengajuan,  dan  fakta-fakta  yang  dapat  menunjukkan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Termohon.  Adapun  pada  bagian  petitum  Pemohon  dapat meminta  mengabukan  permohonan  secara  keseluruhan,  membatalkan  objek  permohonan, memerintahkan  termohon  mencabut  objek  permohonan,  memerintahkan  termohon menetapkan  kembali  sebagai  calon,  dan  memerintahkan  termohon  membayar  biaya  perkara. Terakhir,  pemohon  atau  kuasa  hukum  membubuhkan  tanda  tangan  dalam  permohonan tersebut.

## 2. Implikasi Upaya Hukum Koreksi
Upaya  Hukum  dapat  mengandung  beberapa  pengertian  antara  lain  menurut  terminologi Pasal  1  angka  12  KUHAP,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  upaya  hukum  ialah  hak konstitusional  untuk  melawan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  yang  diberikan kepada  orang  yang  didakwa  atau  penuntut. 25 Berdasarkan  definisi  yang  tercantum  didalam KUHP menunjukan bahwa upaya hukum merupakan salah satu instrument penegakan  hukum dalam  hal  pemenuhan  akses  keadilan  bagi  para  pihak  yang  sedang  bermasalah  dalam  suatu perkara.  Upaya  hukum  sangat  memiliki  posisi  penting  dalam  sistem  penegakan  hukum  di
24 Mohammad  Agus  Maulidi,  “Problematika  Hukum  Implementasi  Putusan  Final  Dan  Mengikat  Mahkamah Konstitusi  Perspektif  Negara  Hukum,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 24,  no.  4  (2017):  535–57, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2.
25 M.  Lutfi  Chakim,  “Mewujudkan  Keadilan  Melalui  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 12, no. 2 (2016): 328–52, https://doi.org/10.31078/jk1227.
Indonesia,  karena  dengan  adanya  mekanisme  upaya  hukum  memberikan  citra  penegakan hukum menjadi lebih terlihat adil dan fair .
Pengertian  lain  mengartikannya  sebagai  usaha  untuk  memohon  pembatalan  putusan pengadilan. Ringkasnya,  dalam  konteks  penanganan  pelanggaran  Pemilu,  upaya  hukum dijadikan  sebagai  salah  satu usaha  dan upaya  bagi terlapor untuk  menguji  penerapan  hukum putusan Bawaslu baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya hukum dalam penanganan  pelanggaran  administratif  Pemilu  tidak  diatur  normanya  di  dalam  UU  7/2017, melainkan  diatur  di  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun 2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  yang  merupakan aturan yang dilahirkan atas amanah Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum.  Dalam  konteks  ini  kedudukan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Nomor    8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan Umum  berdasarkan  teori  hierarki  perundangan  berlaku    yaitu  pasal Lex  Superior  Derogat Lega  Inferior, asas  hukum  ini  memberikan  arti  bahwa  peraturan  lebih  rendah  tidak diperkenankan  bertentangan  dengan  pengatura  hukum  ang  ada  diatasnya.  ,sebagai  peraturan pelaksanaan  atas  peraturan  hukum  di  atasnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum . 26 Pasal  61  ayat  (1)  undang-undang  pemilu  secara  eksplisit menegaskan  dan  memberikan  pemahaman  baik  bagi  pihak  pelapor  maupun  terlapor  dapat memohon  koreksi.  Landasan  hukum  telah  cantumkan  dalam  suatu  aturan  tertulis  agar memudahkan para pihak melaksanakan upaya hukum dalam ranah praktik. Terkhusus Upaya hukum  hanya  dapat  dilakukan  di  Bawaslu  dan  bukan  merupakan  kewenangan  dari  Bawaslu Provinsi.  Artinya  apabila  Pelapor  ingin  menggunakan  upaya  koreksi  atas  putusan  Bawaslu Kabupaten/Kota  tidak  dilakukan  berjenjang  setingkat  di  atasnya  atau  melakukan  upaya koreksi  ke  Bawaslu  Provinsi,  melainkan  langsung  ke  Bawaslu. 27 Pengaturan  tersebut memberikan  implikasi  terhadap  beberapa  pihak  yaitu  penyelenggara  Pemilu  dan  calon  yang dibatalkan oleh KPU akibat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu.

## a. Terhadap Penyelenggara Pemilu
Berada  dalam  penyelenggaraan  Pemilu,  KPU  memegang  peranan  penting  untuk melaksanakan  setiap  tahapan  Pemilu  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  penyelengaraan  yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif  dan  efisien. Meski  demikian tidak  menutup kemungkinan  KPU  melakukan kesalahan atau  kelalaian  dalam  melaksanakan  tugasnya  yang  menyebabkan  dilanggarnya  beberapa ketentuan  tentang  administrasi  Pemilu.  Kemudian  berlanjut  menjadi  laporan  yang menempatkan  KPU  sebagai  Terlapor  pada  pelanggaran  administratif  Pemilu.  Setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu  baik provinsi atau kabupaten/kota  yang akan dihadapi  oleh KPU pertama kali ialah pelaksanaan putusan. Hanya berselang waktu 3 (tiga) hari KPU wajib menindaklanjuti  putusan  Bawaslu  sebagaimana  ketentuan  Pasal  462  Undang-  Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif  Pemilihan  Umum.  Jika  tidak  dilaksanakan  maka  Bawaslu  dapat  mengadukan KPU  ke  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  untuk  menghadapi  dalil  aduan pelanggaran kode etik sesuai pasal 464 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum.  Tindak lanjut  putusan  Bawaslu  yang  demikian  singkat  dapat  mengganggu  tahapan  Pemilu.  Sebagai contoh,  atas  Putusan  Bawaslu  terhadap  sembilan  partai  politik  yang  dinyatakan  gagal  oleh
26 Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 79–100, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976.
27 Lusy  Liany,  “Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu,” JURNAL  CITA  HUKUM 4,  no.  1 (2016), https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198.
KPU karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang, KPU harus kembali memproses pendaftaran 9 (sembilan) Partai Politik tersebut.

## b. Terhadap Caleg yang Mengalami Sanksi Pembatalan
Terlapor  yang  dinyatakan  melanggar  administrasi  Pemilu  oleh  Bawaslu  Provinsi  atau Kabupaten/Kota dapat mengajukan upaya hukum koreksi ke Bawaslu. Konsekuensinya ialah kehilangan  upaya  hukum  pelanggaran  administratif  ke  Mahkamah  Agung  karena  limitasi waktu. Upaya hukum koreksi ke Bawaslu misalnya sesuai Pasal 62 ayat (1)  Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor    8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administratif  Pemilihan  Umum  dibatasi  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  putusan  Bawaslu dibacakan  permintaan  koreksi  harus  sudah  disampaikan.  Limitasi  waktu  yang  sama  juga terjadi  pada  KPU  dimana  mereka  harus  melaksanakan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  atau Bawaslu  Kabupaten/Kota.    Itu  artinya  saat  KPU  mengeluarkan  keputusan  atas  rekomendasi Bawaslu  Provinsi atau Bawaslu  Kabupaten/Kota, proses  penanganan permohonan koreksi  di Bawaslu  bisa  saja  baru  dimulai.  Dan  sesuai  dengan  Pasal  64  ayat  (1)  Peraturan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor    8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian  Pelanggaran Administratif  Pemilihan  Umum,  Bawaslu  dapat  menyelesaikan  permintaan  koreksi  paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan koreksi diterima. Bila hal demikian terjadi, maka Terlapor  dapat  kehilangan  haknya  untuk  mengajukan  upaya  hukum  ke  Mahkamah  Agung. Dalam ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  dan    Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif  Pemilihan  Umum  di  Mahkamah  Agung  misalnya, tenggang  waktu  pengajuan  ke  MA  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  ditetapkannya  keputusan KPU.

## C. Kesimpulan
Konsep  penanganan  pelanggaran  administratif  Pemilu  menurut  peraturan  perundang- undangan diatur dalam ketentuan Pasal 460 sampai Pasal 465 UU No.7/2017, Perbawaslu No. 8/2018  dan  Perma  4/2017  mendefinisikan  pelanggaran  administratif  Pemilu  sebagai pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur,  atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan administratif  Pemilu  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu.  Bawaslu  Provinsi  atau Bawaslu  Kabupaten/Kota  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  pelanggaran  dengan mekanisme  pemeriksaan  secara  terbuka.  Selanjutnya atas  putusan Bawaslu Provinsi  maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dimohonkan koreksi ke Bawaslu, sebagai upaya hukum untuk mengoreksi penerapan hukum. Namun adanya pengaturan tentang upaya hukum koreksi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi bagi penyelenggara misalnya proses koreksi di Bawaslu  yang  harus  diputuskan  paling  lambat  14  hari  sejak  permohonan  disampaikan  akan menjadi  langkah  yang  tidak  menguntungkan    karena  3  hari  sejak  putusan  Bawaslu Provinsi/Bawaslu  Kabupaten/Kota  KPU  harus  menindaklanjuti  rekomendasi  Bawaslu. Sementara bagi Terlapor yang merupakan calon anggota legislatif, upaya hukum ke Bawaslu akan  membuka  peluang  kehilangan  hak  konstitusionalnya  mengajukan  permohonan  ke Mahkamah  Agung atas  Keputusan  KPU nantinya  yang akan dikeluarkan  paling lama 3  hari sejak putusan Bawaslu dibacakan. Hal itu berdasarkan ketentuan dalam Perma 4/2017 dimana permohonan  harus  disampaikan  paling  lambat  3  hari  sejak  keputusan  KPU  dikeluarkan. Sementara di sisi lainnya seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, penyelesaian permohonan koreksi dapat diselesaikan oleh Bawaslu paling lambat 14 hari.
Sebagai  saran,  perlu  adanya  harmonisasi  dan  sinkronisasi  antara  undang-undang  dan peraturan  di  bawahnya,  dalam  hal  ini  ialah  peraturan  Bawaslu  supaya  tidak  terjadi ketidakpastian  hukum  dengan  adanya  upaya  hukum  permohonan  koreksi  ke  Bawaslu. Konkritnya upaya  hukum melalui koreksi  di Bawaslu dihapuskan  sehingga putusan Bawaslu
Provinsi/  atau  Kabupaten/Kota  terhadap  pelanggaran  administratif  Pemilu  bersifat  final  dan mengikat  ( final  and  binding ).  Artinya,  terlapor  yang  dinyatakan  bersalah  oleh  putusan Bawaslu hanya perlu menunggu paling lama 3 hari terbitnya keputusan KPU untuk kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atas keputusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Aditya.,  Firma,  Zaka.,  Winata,  Muhammad  Reza  Winata.  “REKONSTRUKSI  HIERARKI PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA  (RECONSTRUCTION OF  THE  HIERARCHY  OF  LEGISLATION  IN  INDONESIA).” Negara  Hukum: Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan 9,  no.  1,  2018:  79–100,  DOI: 10.22212/jnh.v9i1.976.
Casmi  Arrsa,  Ria.  “PEMILU  SERENTAK  DAN  MASA  DEPAN  KONSOLIDASI DEMOKRASI.” Jurnal Konstitusi 11, no. 3, 2014: 515–537, DOI: 10.31078/jk%25x Chakim,  M.  Lutfi.  “MEWUJUDKAN  KEADILAN  MELALUI  UPAYA  HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” Jurnal Konstitusi 12, no. 2, 2016: 328–352,  DOI: 10.31078/jk1227.
Didik, Sukriono. “MENGGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.” Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang 11, no. 1, 2009: 7–35.
Faiz,  Pan  Mohamad.  “MEMPERKUAT  PRINSIP  PEMILU  YANG  TERATUR,  BEBAS,

## DAN ADIL MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG - UNDANg.” Jurnal Konstitusi 14, no. 3, 2018: 672-700, DOI: 10.31078/jk14310.
Ferdian.,  Asrinaldi.,  Syahrizal.  “PERILAKU  MEMILIH  MASYARAKAT,  MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU.” NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 6, no. 1, 2019: 20-31, DOI: 10.31604/jips.v6i1.2019.20-31.
Haloman,  Putra.  “TINJAUAN  YURIDIS  TENTANG  UPAYA-UPAYA  HUKUM.”
Yurisprudentia 1, no. 1, 2015: 42-53, DOI: 10.24952/yurisprudentia.v1i1.603 Liany,  Lusy.  “DESAIN  HUBUNGAN  KELEMBAGAAN  PENYELENGGARA  PEMILU.”
JURNAL CITA HUKUM 4, no. 1, 2016: 51-72, DOI: 10.15408/jch.v4i1.3198. Maulidi,  Mohammad  Agus.  “PROBLEMATIKA  HUKUM  IMPLEMENTASI  PUTUSAN
FINAL  DAN  MENGIKAT  MAHKAMAH  KONSTITUSI  PERSPEKTIF  NEGARA HUKUM.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 24,  no.  4,  2017:  535–557,  DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art2.
Noviawati., Evi., Komariah, Mamay. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF  PEMILIHAN  UMUM  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR  7  TAHUN  2017.” Jurnal  Ilmiah  Living  Law 11,  no.  2,  2019:  140-151,  DOI: 10.30997/jill.v11i2.2100.
Pradika.,  Wahyu,  Fauzi.,  Putra,  Happy  Anugraha.,  Noris,  Anwar.  “LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU YANG IDEAL DI INDONESIA.” DIVERSI : Jurnal Hukum 6, no. 1, 2020: 73–91, DOI: 10.32503/diversi.v6i1.793.
Seac.,  Flavio,  Angelo  Emanuel.  “PENGUATAN  KEWENANGAN  LEMBAGA  BADAN PENGAWAS  PEMILU  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  PEMILU.” Legal  Spirit 1, no. 2, 2018: 83–100, DOI: 10.31328/ls.v1i2.589.
Simanjuntak,  Josner.  “KEMANDIRIAN  LEMBAGA  PENYELENGGARA  PEMILIHAN UMUM  DI  INDONESIA.” Papua  Law  Journal 1,  no.  1,  2018:  119–141,  DOI: 10.31957/plj.v2i2.584.Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1, 2018: 79–100. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976. Casmi  Arrsa,  Ria.  “Pemilu  Serentak  Dan  Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi.” Jurnal
Konstitusi 11, no. 3, 2014: 515–37.
Chakim, M. Lutfi. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal  Konstitusi 12,  no.  2,  2016:  328–52. https://doi.org/10.31078/jk1227.
Didik, Sukriono. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruhan Malang 11, no. 1, 2009: 7–35.
Faiz,  Pan  Mohamad.  “Memperkuat  Prinsip  Pemilu  Yang  Teratur,  Bebas,  Dan  Adil  Melalui Pengujian  Konstitusionalitas  Undang-Undang.” Jurnal  Konstitusi 14,  no.  3,  2018:  672. https://doi.org/10.31078/jk14310.
Ferdian,  Ferdian,  Asrinaldi  Asrinaldi,  and  Syahrizal  Syahrizal.  “PERILAKU  MEMILIH MASYARAKAT,  MALPRAKTIK  PEMILU  DAN  PELANGGARAN  PEMILU.” NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 6, no. 1, 2019: 20. https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31.
Haloman,  Putra. “Tinjauan Yuridis Tentang  Upaya-Upaya Hukum.” Yurisprudentia 1, no. 1, 2015.
Liany,  Lusy.  “Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu.” JURNAL  CITA HUKUM 4, no. 1, 2016. https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198. Maulidi,  Mohammad  Agus.  “Problematika  Hukum  Implementasi  Putusan  Final  Dan Mengikat  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif  Negara  Hukum.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 24, no. 4, 2017: 535–57. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2. Noviawati,  Evi, and  Mamay  Komariah. “Efektivitas  Penyelesaian  Pelanggaran  Administratif Pemilihan  Umum  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017.” JURNAL ILMIAH LIVING LAW 11, no. 2, 2019: 140. https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100. Pradika,  Fauzi  Wahyu,  Happy  Anugraha  Putra,  and  Anwar  Noris.  “Lembaga  Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia.” DIVERSI : Jurnal Hukum 6, no. 1, 2020: 73– 91. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793.
Seac,  Angelo  Emanuel  Flavio.  “Penguatan  Kewenangan  Lembaga  Badan  Pengawas  Pemilu Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu.” Legal  Spirit 1,  no.  2,  2018:  83–100. https://doi.org/10.31328/ls.v1i2.589.
Simanjuntak, Josner. “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia.” Papua Law Journal 1, no. 1, 2018: 119–41. https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584. Syarifudin,  Ahmad.  “IMPLIKASI  ADANYA  UPAYA  HUKUM  TERHADAP  PUTUSAN
BAWASLU TENTANG

## PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU PROBLEMATIC  OF  SETTLEMENT  OF  ELECTION  ADMINISTRATIVE  OF VIOLATION’S.” Cepalo 4, no. 1, June 5, 2020: 1–12.
https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897.
Warjiyati,  Sri.  “Penataan  Struktur  Dan  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas  Pemilu  Dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.” ARISTO 8, no. 1, 2020: 24. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403.
Widodo,  Heru.  “The  Institutional  Renewal  In  Settlement  Of  Disputes  Of  Local  Election
Results.” JURNAL CITA HUKUM 6, no. 2, 2018: 277–92.
https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8690.

## B. Buku
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum. Data  Pelanggaran  Pemilu  Tahun  2019 .  Jakarta:  Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
Dewata,  Mukti  Fajar  Nur.  Achmad,  Yulianto. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. MD, Moh Mahfud. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media, 1999. Santoso, Joko Dkk. Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014 . Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan,  Proses  dan  Teknik Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius, 2007.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.