## WRA
Wahana Riset Akuntansi Vol 10, No 2, Oktober 2022, Hal 165 - 179 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan
Asing Terhadap Green banking Disclosure (Studi Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)
Aulia Rahmiati 1* , Henri Agustin 2
Universitas Negeri Padang, Padang *Corresponding author: auliarahmiati15@gmail.com
DOI: https://10.24036/wra.v10i2.119805 Diterima :  25-10-2022 Direvisi :  12-11-2022
Disetujui :  23-11-2022 Tersedia daring  :  30-11-2022

## Abstract
The purpose of this study was  to examine the impact of independent commissioners, audit committees, and foreign  ownership  on  the  green  banking  disclosures of Indonesian banks in 2017-2021. The population in this  study  is  banking  in  Indonesia  in  2017-2021  and the  sample  in  this  study  is  35  banks.  The  sample  in this study was obtained by using purposive sampling method.  The  method  used  to  assess  green  banking practices is using content analysis that refers to green banking  disclosure  indicators.  Causality  relationship between  independent  board  of  commissioners,  audit committee,  and  foreign  ownership  and  disclosure  of green  banking  was  tested  using  multiple  linear regression  analysis  method.  This  study  found  that there  was  a  significant  effect  between  the  audit committee  on  green  banking  disclosure  practices  in Indonesian  banks  and  did  not  find  any  influence between  independent  commissioners  and  foreign ownership on green banking disclosure practices.
Keyword: Independent Commissioners, Audit
Committees, Foreign Ownership, Green banking

## Abstraksi
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji pengaruh  dewan  komisaris  independen,  komite audit,  dan  kepemilikan  asing  terhadap green banking  disclosure dari  perbankan  di  Indonesia tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini yaitu perbankan  di  Indonesia  tahun  2017-2021  dan sampel  pada  penelitian  ini  yaitu  35  perbankan. Sampel  pada  penelitian  ini  diperoleh  dengan menggunakan  metode purposive  sampling . Metode yang  digunakan  untuk  menilai  praktik green banking yaitu  mengunakan  analisis  konten  yang merujuk  pada  indikator-indikator  pengungkapan green  banking. Hubungan  kausalitas antara  dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan  asing  dan  pengungkapan green banking diuji menggunakan metode analisis regresi linier  berganda.  Penelitian  ini  menemukan  adanya pengaruh  yang  signifikan  antara  komite  audit terhadap praktik pengungkapan green banking pada perbankan  di  Indonesia  dan  tidak  menemukan adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dan kepemilikan asing terhadap praktik pengungkapan green banking.
Kata  Kunci: Dewan  Komisaris  Independen,  Komite Audit, Kepemilikan Asing, Green banking Disclosure
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Rahmiati, A; Agustin, H. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Green Banking Disclosure (Studi Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021). Wahana  Riset Akuntansi. 10(2), 165-179.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License. Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  yang  terus  meningkat  menjadi  sorotan  bagi  berbagai  pihak  di  seluruh  dunia. Industrialisasi  memiliki  peran  yang  besar  terhadap  perubahan  iklim  yang  drastis  yang  mengakibakan terjadinya  peningkatan  efek  rumah  kaca.  Seiring  dengan  bertumbuhnya  industri,  emisi  karbon  yang dihasilkan juga akan semakin meningkat karena sektor industri akan melepaskan emisi karbon sebagai efek samping  atas  kegiatan  produksinya.  Peningkatan  industrialisasi  yang  terjadi  saat  ini  tidak  terlepas  dari dukungan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  sektor  perbankan.  Dalam  kegiatan  operasionalnya,  bank memang tampak memiliki dampak buruk tehadap lingkungan yang rendah dibandingkan perusahan lainya seperti  perusahaan  tambang  dan  manufaktur.  Namun  faktanya,  bank  merupakan  fasilitator  dana  terbesar dari  aktivitas  industrialisasi  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  karena  pendanaan  yang diberikan. Pada tahun 2021, 4 bank besar seperti  PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, Bank PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Central Asia memberikan pendanaan untuk proyek batu bara. Total pendanaan yang diberikan yaitu Bank Mandiri sebesar  36  triliun,  Bank  BNI  sebesar  27  triliun,  Bank  BRI sebesar  26  triliun,  dan  Bank  BCA  sebesar 12  triliun  (CNI  Indonesia,  2022).  Sebagai  penggerak  roda perekenomian  negara  perbankan  dituntut  untuk  memberikan  kontribusi  optimal  dengan  melakukan transpormasi dalam perilaku  dan kegiatannya (Wu & Shen, 2013). Oleh karena itu, diharapkan perbankan dapat  meningkatkan  perhatian  terhadap  pembiayaan  proyek  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas lingkungan  hidup,  seperti  melakukan  pengungkapan  terkait  pertanggungjawaban  terhadap  isu-isu  terkait lingkungan mengingat masih sedikitnya perbankan yang peduli terkait isu-isu keberlanjutan
Pembiayaan  proyek  perbankan  berwawasan  lingkungan  dikenal  dengan  istilah green  banking . Green  banking merupakan  konsep  baru  bagi  sektor  perbankan  yang  dikembangkan  sebagai  usaha  yang dilakukan  oleh  perbankan  untuk  mengutamakan  pemenuhan  keberlanjutan  dalam  penyaluran  kredit  dan kegiatan  operasionalnya.  Konsep green  banking ini  muncul  sebagai  respon  atas  tuntutan  masyarakat global yang meminta industri keuangan  untuk  ikut  serta  berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. Adopsi praktik green banking berarti tidak hanya bermanfaat bagi  lingkungan,  tetapi  juga  menguntungkan  perusahaan  dalam  efisiensi  operasional,  menurunnya kesalahan  manual  dan  kerentanan  kecurangan  serta  biaya  penurunan  aktivitas  perbankan.  Di  Indonesia praktik terkait green banking masih bersifat voluntary (Handajani, 2019). Masih sedikitnya perbankan yang melakuan pengungkapan terkait praktik green banking yang ditandai dengan jumlah sampel pada penelitian ini  90  bank  yang  dijadikan  populasi  pada  penelitian  ini,  hanya  35  perbankan  yang  melakukan pengungkapan terkait isu-isu keberlanjutan tersebut.
Penerapan  konsep green  banking ini  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap swasembada  energi  dan  pangan  serta  dapat  mengurangin  dampak  negatif J terhadap  lingkungan.  Dalam praktiknya  pengungkapan green  banking masih  relatif  terbatas,  terutama  di  negara-negara  berkembang seperti  Indonesia  yang  masih  pada  tahap  awal  pengenalan  dan  implementasinya  pada  sektor  keuangan (Bose et al., 2017). Penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap implementasi green banking. Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik green  banking yakni  POJK  No.51  Tahun  2017  yang  mengatur  terkait  penerapan  keuangan berkelanjutan  bagi  lembaga  jasa  keuangan,  emiten,  dan  perusahaan  publik.  Melalui  regulasi  ini,  lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjuan yang tentunya juga mendorong pengungkapan terkait green banking pada  bank-bank di  Indonesia. Studi  Bose  et  al.,  ( 2017)   yang  meneliti   terkait praktik  pengungkapan green  banking pada bank komersial di Bankladesh pada periode 2007-2014 menemukan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan  mekanisme  tata  kelola  perusahan  ( corporate  governance )  berpengaruh  positif terhadap  tingkat pengungkapan green  banking yang  telah  dilakukan  secara  rutin  dan  terkonsentrasi.  Studi  (Handajani, 2019)  yang  meneliti  terkait  praktik green  banking  disclosure dari  perspektif Governance sebagai keterbaruannya, penelitian ini dilakukan terhadap 24 bank yang terdaftar di BEI. Temuan dari penelitian ini yaitu  menunjukkan  bahwa  terjadinya  tren  peningkatan green  banking  disclosure selama  periode pengamatan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  mengambil  3  tahun periode yaitu 2015  hingga 2017.
Studi  yang  dilakukan  Rosita  Andarsari  &  Firdiansyah  (2020)  yang  mengidentifikasikan  isu-  isu pelaporan  dan  tingkat  pengungkapan green  banking serta  merumuskan  kategori  pelaporan  dan indicator  kegiatannya.  Kategori  pelaporan  dan  indikator  pengungkapan green  banking dikelompokkan dalam kategori  green  product,  green  operational,  green  costumer,  dan  green  policy yang  dapat mengarahkan perbakan untuk mensinergikan bisnis keuangan dengan risiko lingkungan dan sosial. Temuan
pada  penelitian  ini  menunjukan  hamper  seluruh  bank  BUMN  telah  melaksanakan  praktik green  banking dan melaporkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank selama periode penelitian.
Penelitian ini mengacu pada riset Handajani (2019) dengan judul corporate governance dan green banking dalam  kurun  waktu  2015-2017.  Handajani  (2019)  menggunakan  3  proksi  untuk  mewakili corporate  governanve yaitu  ukuran  dewan  komisaris,  komisaris  independen  dan  kepemilikan institusional.  Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  dewan komisaris  terhadap  pengungkapan  praktik green  banking, namun  keberadaan  komisaris  independen  dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini mengisi beberapa keterbatasan yang ada pada  penelitian  sebelumnya,  seperti  keterbatasan  pada  sampel  yang  sedikit  dikarenakan  belum  banyak bank yang  mengungkapkan terkait isu green  banking dan  pengukuran  variabel  komisaris independen yang  hanya  melihat  dari  jumlah  komisaris  independen  saja.  Sehingga  pada  penelitian  ini,  peneliti memperpanjang  tahun amatan sehingga sampel yang didapat menjadi bertambah dan pengukuran variabel komisaris  independen  dilihat  berdasarkan  proporsi      dewan      komisaris  independen      terhadap  jumlah komisaris independen secara keseluruhan. Terakhir, pada penelitian ini terdapat 4 indikator tambahan untuk pengukuran  pengungkapan green  banking yang  digunakan  dalam  penelitian  Bose  et  al.,  (2017)  dan Shaumya  &  Arulrajah  (2016) . Indikator  tersebut  yaitu  Pembayaran  secara  elektronik  ( e-billing), Persyaratan  dokumen      AMDAL  dalam      pemberian  kredit (green      financing),  Green  office  /  Green building, Inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca, Penggunaan material seperti listrik, air, dan bahan bakar secara  efektif,  Pengaturan green  branch untuk  tujuan  efisiensi  operasional,  Pemanfaatan  teknologi informasi  dalam          pemberian  layanan  kepada  nasabah    seperti internet  banking,  phone  banking,  sms banking,  digital  banking, Program  kemitraan  pada  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  ( green partnership), dan  Perencanaan  strategis  berbasis lingkungan ( green procirement).
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata bahwa industri keuangan juga harus peduli dan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan serta dapat memberikan kontribusi untuk mendorong kinerja dan  memberikan  pedoman  untuk  pelaporan green  banking .  Sistematika  dalam  penulisan ini  yaitu  diawali dengan pendahuluan, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, dan metodologi  penelitian.

## REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Institusional ( Institutional theory) Teori institusional ( institusional theory) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam  memahami  perilaku  suatu  individu  dan  organisasi  (Dacin  et  al.,  2002).  Teori  institusional ( institusional  theory) menjelaskan  bagaimana  struktur  suatu  lembaga  dapat  mempengaruhi  proses  dalam organisasi. Teori institusional memiliki peran untuk  menjelaskan bahwa  setiap tindakan  individu maupun organisasi  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal,  faktor  sosial  dan  lingkungan. Green  Banking  Disclosure didasari  oleh  teori  institusional.  Teori  institutional  menjelaskan  bahwa  organisasi  dan  lingkungan memiliki  keterkaitan.  Suatu  organisasi  terbentuk  karena adanya  tekanan  dari  lingkungan  institusionalnya. Sehingga,  untuk  dapat  bertahan  suatu  perusahaan  dituntut  untuk  mampu  meyakinkan  publik  atau masyarakat  bahwa  suatu  perusahaan  atau  organisasi  tersebut  layak untuk mendapat legitimasi  dari publik atau masyarakat.
Terdapat  3  bentuk isomorfisme yaitu isomorfisme  mimetic,  isomorfisme  coercive, dan normative . Isomorfisme  mimetic adalah  bentuk  peniruan      dari      suatu  organisasi  terhadap  organisasi  lain  karena adanya  ketidakpastian  sehingga  suatu  organisasi  cenderung  untuk  meniru  organisasi  lain. Isomorfisme coercive timbul  karena  adanya  pengaruh  dari  politik  dan  permasalahan  legitimasi  dari  luar  organisasi. Isomorfisme  coercive timbul  karena  adanya  pengaruh  dari  politik  dan  permasalahan  legitimasi  dari  luar organisasi.  Terakhir isomorfisme  normative teori  yang  berkaitan  dengan  norma-norma  yang  berlaku. Perubahan  terhadap  lingkungan  organisasi  terjadi  akibat  homogenitas  serta  dorongan  profesionalisme yang akhirnya  menimbulkan  stimulus  atau hambatan terhadap praktik pengungkapan green banking. Dari teori  tersebut  yang  menjelaskan  alasan perbankan mengadopsi  konsep green banking yaitu isomorfisme coercive dan isomorfisme.
Teori Sinyal ( Signaling theory) Teori Sinyal ( Signalling Theory ) merupakan teori yang dikemukakan oleh Michael Spence (1973) yang  menyatakan  bahwa  teori  sinyal  melibatkan  dua  pihak  yaitu  manajemen  sebagai  pihak  internal perusahaan yang  berperan dalam memberikan sinyal  dan investor sebagai pihak eksternal yang berperan sebagai  penerima  sinyal  yang  diberikan  pihak  internal.  Ross  (1977)  mengembangkan  teori  sinyal  yang menyebutkan  bahwa  adanya  asimetri  informasi,  dimana  pihak  eksekutif  perusahaan  memiliki
informasi lebih    baik  mengenai    perusahaan  mendorong  perusahaan untuk  memberikan sinyal kepada para pengguna yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.
Teori sinyal ini banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi untuk mempengaruhi stakeholder  dalam  pengambilan  keputusan.  Dampak  yang  ditimbulkan  memang  memiliki  dampak  yang rendah  apabila  dibandingkan  dengan  indutri  lainnya  (Branco  &  Rodrigues,  2006).  Faktanya  pembiayaan dari  perbankan  yang  menjadi  fasilitator  bagi  aktivitas  industri-industri  yang  menyebabkan  pencemaran lingkungan.  Dengan  demikian  praktik  pengungkapan green  banking merupakan  dasar  tambahan  bagi stakeholder  yang  menjadi  sinyal  bagi  stakeholder  dalam  menilai  suatu  perusahaan  untuk  melihat perkembangan dan keberlanjutan operasional perusahaan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.

## Green banking Disclosure
Green  banking adalah  suatu  konsep  pembiayaan  atau  penyedia  kredit  yang  mengutamakan aspek-aspek  keberlajutan  ekonomi,  lingkungan,  sosial,  dan  teknologi  secara  bersamaan. Green  banking bermakna      bahwa  fokus  perbankan  tidak  hanya  berfokus  pada  tanggung  jawab  keuangan  ( profit) saja, tetapi  juga  dapat  memelihara  lingkungan  ( planet) dan  berpartisipasi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  ( poeple). Implementasi green  banking diharapkan  untuk  mampu  memberikan zero  effect terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Konsep green  banking ini  muncul  sebagai  respon  atas  tuntutan masyarakat global yang meminta industri keuangan untuk berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan  pemanasan  global  yang  semakin  serius. Green  banking merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh perbankan  untuk  mengutamakan  pemenuhan  keberlanjutan  dalam  penyaluran  kredit  atau  kegiatan operasionalnya.
Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik green banking yakni POJK No.51 Tahun 2017 yang mengatur terkait penerapan  keuangan  berkelanjutan  bagi  lembaga jasa  keuangan,  emiten, dan  perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan  keberlanjuan  yang  tentunya  juga  mendorong  pengungkapan  terkait  green  banking  pada  bank- bank di Indonesia.

## Dewan Komisaris Independen
Dewan  komisaris  independen  merupakan  salah  satu  anggota  dewan  komisaris  yang  tidak  memiliki hubungan  kepengurusan,  kepemilikan  saham,  keuangan,  maupun  hubungan  keluarga  dengan  anggota dewan  komisaris,  dewan  direksi,  pemegang  saham  atau  perusahaan  yang  mungkin saja  menghalangi komisaris  independen  untuk  bertindak  independen  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  corporate governance (GCG).  Tanggungjawab  seorang  komisaris  independen  yaitu  mendorong  diterapkan  nya prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau disebut juga dengan ( good corporate governance ). Hal tersebut dilakukan dengan mendorong dan memastikan anggota dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  para  direktur  secara  efektif  agar  dapat  memberikan  nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris independen juga memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja manajemen  yang  berkaitan  dengan  inisiatif  ramah  lingkungan  yaitu  dengan  melakukan  inisiatif  ramah lingkungan serta melakukan pemantauan apakah praktik yang dijalankan perusahaan saat ini telah sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan (Brammer & Pavelin, 2008).

## Komite Audit
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK/.03/2017  terkait  Penggunaan Jasa   Akuntan   Publik  Dan   Kantor   Akuntan  Publik   Dalam  Kegiatan   Jasa Keuangan  menyebutkan bahwa  komite  adalah  komite  yang  dibentuk  dan  bertanggung  jawab  kepada  dewan        komisaris  untuk membantu  pelaksanaan      tugas  dewan       komisaris  yang       terdiri  dari  komite      audit,  komite  pemantau risiko,  komite  remunerasi  dan  nominasi,  komite  kebijakan  tata  kelola  perusahaan  dan  komite  lainnya. Dalam  membantu  dewan  komisaris  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaporan  keuangan  komite audit bertugas untuk, menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit, menelaah proses pelaporan  keuangan  dan  sistem  pengendalian internal,  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  proses  audit. Selain  itu  komite  audit  juga  membantu  tugas  dewan  direksi  dalam  pemenuhan Good  Corporate Governance (GCG).

## Kepemilikan Asing
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik  Indonesia  Nomor 4 Tahun  2021  terkait  Pedoman.Dan  Tata . Cara  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Dan FasilitasIPenanaman  Modal,  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  adalah  kegiatan  menanam  modal  dalam rangka  melakukan      usaha  di      wilayah      negara  Republik  Indonesia  (RI)  yang  dilakukan  oleh  penanam modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan penanam      modal  dalam  negeri.  Modal      asing  merupakan      modal  yang  dimiliki  oleh  negara  asing, perseorangan warga  negara asing, badan usaha dan   badan  hukum asing,  serta badan   hukum  Indonesia yang  sebagian  atau  seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  pihak  asing.  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  12/POJK.03/2021  terkait  Bank  Umum,  pihak  asing  dapat  memiliki  saham  pada  sektor industri  yang  ada  di  Indonesia  hingga  mencapai  99%  dan  kepemilikan  saham  asing  tersebut  memiliki batas  minimum  yaitu  senilai  10  Milyar  (tidak  termasuk  harga  tanah  dan  bangunan)  dan  jumlah  minimal yang harus disetorkan kepada Bank Indonesia yaitu sebesar 2,5 Milyar.

## Dewan Komisaris Independen Dan Pengungkapan Green banking
Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  dewan  komisaris  independen  dapat  mengurangi  tindakan oportunistik dan asimetri informasi dengan menggunakan informasi yang relevan dalam laporan tahunan. Sejalan  dengan  teori  sinyal  dimana  suatu  perusahaan  memiliki  lebih  banyak  informasi  dibanding  pihak eksternal,  sehingga  perusahaan  terdorong  untuk  mengungkapkan  lebih  banyak  informasi  untuk menghindari terjadinya tindakan oportunistik dan asimetri informasi. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen  juga  berfokus  pada  pemantauan  terhadap  kinerja  lingkungan dan  sosial  untuk  memastikan apakah  sudah  sejalan  dengan  yang  diharapkan.  Menurut  Brammer  &  Pavelin  (2008)  dewan  komisaris independen  berkewajiban  untuk  mengawasi  kinerja  manajemen  yang  berkaitan  dengan  konsep  ramah lingkungan,  serta  memastikan  praktik  perusahaan  saat  ini  telah  sejalan dengan  pedoman  lingkungan  dan sosial.  Pengungkapan green  banking masih  bersifat  sukarela  atau voluntary, pihak  manajemen  akan memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  jenis  informasi  apa  yang  akan  mereka  ungkapkan.  Melalui tindakan  independen  nya,  dewan  komisaris  independen  berperan  penting  dalam  mendorong  bank  untuk berpartisipasi  dalam  aktivitas  pengungkapan  pertanggungjawaban  terhadap  lingkungan  serta  bertanggung jawab atas kesetaraan bagi stakeholders (Bansal et al., 2018).
Penelitian  Handajani  (2019)  menemukan  bahwa  keberadaan  dewan  komisaris  independen  belum mampu  berperan  lebih  intensif  dalam  mendorong      dan  berpartisipasi  dalam  praktik green  banking. Sedangkan  dalam  penelitian  Rahayu  &  Djuminah  ( 2022)  menemukan  bahwa  dewan  komisaris independen  memiliki  pengaruh  positif,  dalam  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi persentase  dewan.komisaris  dalam  suatu  perbankan  akan  meningkatkan  pengungkapan  sukarela.  Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 1 dalam penelitian ini sebagai berikut.
H 1 : Dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan green  banking pada industri perbankan di Indonesia

## Komite Audit Dan Pengungkapan Green banking
Komite  audit  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  serta  memantau  proses  pelaporan  keuangan. Penelitian Lin & Hwang (2010) menemukan bahwa anggota komite audit memberikan pengaruh positif dan dukungan  yang  kuat  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan.  Ketika  efektivitas  komite  audit  meningkat, maka  praktik  pengungkapan  perusahaan  ikut  meningkat.  Dalam  penelitian  Nor  et  al.,  (2010)  mengatakan bahwa  masalah  potensial  dalam  pengungkapan  pelaporan  perusahaan  dapat  ditemukan  dan  diselesaikan dengan  jumlah  anggota  komite  audit  yang  relatif  lebih  tinggi  karena  tingginya  jumlah  komite  audit dalam suatu perusahaan akan menghasilkan kemampuan,  keahlian,  pengalaman  dan  latar  belakang  yang beragam sehingga fungsi pengawasan  yang di lakukan  akan jauh lebih  baik.
Penelitian  Sari  &  Handini  ( 2021)  menemukan  bahwa  komite  audit  pengaruh  signnifikan terhadap  pengungkapan  laporan  pertanggungjawaban      lingkungan.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan penelitian  Zahra  et  al.,  ( 2016)  yang  juga  menemukan  adanya  pengaruh  positif  dari  komite  audit terhadap  pengungkapan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  lingkungan.  Semakin  besar  ukuran maupun  jumlah  komite  audit  dalam  suatu  perusahaan  maka  tingkat  pengawasan  yang  dilakukan  akan semakin  baik  serta  kualitas  pengungkapan  pertanggungjawaban  terhadap  lingkungan  dan  sosial  akan semakin meningkat/luas (Aziz, 2014). Berbeda dengan penelitian Guna & Herawaty (2010) dan Harvidiyan &  Dianawati  (2020)  yang  menemukan  bahwa  tidak  adanya  pengaruh  antara  komite  audit  dengan
pengungkapan  pertanggungjawaban  terhadap  lingkungan.  Dari  uraian  tersebut  maka  dapat  dirumuskan hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut.
H 2 : Komite audit berpengaruh positif   terhadap pengungkapan green banking pada industri  perbankan di Indonesia

## Kepemilikan Asing Dan Pengungkapan Green Banking
Kepemilikan  asing  merupakan  persentase  kepemilikan  saham  yang  dimiliki oleh pihak  asing.baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian Putu  &  Gede  (2020)  dan  Sandri  et  al.,  (2021)  mengatakan  bahwa  kepemilikan  asing  merupakan  pihak yang  dianggap  sangat  peduli (concern) terhadap  isu  lingkungan  dan  pihak yang  dapat  menekan perusahaan  untuk  dapat  melakukan  pengungkapan  terhadap  pertanggungjawaban  sosial  dan  lingkungan, dikarenakan  budaya  yang  ada  ada  di  negara  luar,  dimana  mereka  sangat  sensitif  terhadap  isu  terkait lingkungan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  besarnya  biaya  yang  di  keluarkan  perusahaan  asing  terhadap kegiatan  CSR,  sehingga  ketika  akan  melakukan  penanaman  modal  kepemilikan  asing  juga  menilai  dari perspektif  lingkungan.  Menurut  Huafang &  Jianguo  (2007) perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  asing cenderung  menghadapi  masalah  asimetri  informasi  karena  adanya  hambatan  geografis  dan  bahasa.  Oleh karena  itu,  perusahaan  dengan  kepemilikan  asing  yang  tinggi  akan  mendorong  perusahaan  untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi sukarela (voluntary) dan lebih luas.
Beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  pengaruh  kepemilikan  asing  terhadap pengungkapan  CSR.  Penelitian  Putu  &  Gede  (2020)  menemukan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  antara kepemilikan  asing  terhadap pengungkapan  laporan pertanggung jawaban sosial atau disebut   juga dengan corporate  sosial  responsibility  ( CSR).  Sejalan  dengan      penelitian  Khan  et  al.,  (2012),  Rustiarini  (2011), dan Dwi Nur Diah Ningrum & Faisal (2014) yang juga menemukan bahwa adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan laporan  pertanggungjawaban sosial (CSR). Tetapi pada penelitian  Rohmah, (2015)  tidak  menemukan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  kepemilikan  asing  terhadap pengungkapan CSR. Dari uraian  tersebut maka  dapat dirumuskan  hipotesis 3 dalam  penelitian ini  adalah sebagai  berikut.
H 3 : Kepemilikan  asing  berpengaruh  positif    terhadap  pengungkapan green  banking pada  industri perbankan   di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengidentifikasikan serta mendeskripsikan praktik pengungkapan green banking pada   perbankan di   Indonesia. Penelitian ini menguji  determinan internal  mekanisme corporate  governance yang  diproksikan  dengan  dewan  komisaris  independen, komite  audit  serta  kepemilikan  asing.  Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  perusahaan  perbankan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tahun  2017-2021.  Sampel pada penelitian ini yaitu industri perbankan yang mengungkapkan informasi terkait praktik peengungkapan tanggung jawab terhadap lingkungan atau green banking disclosure periode 2017-2021. Sampel  pada penelitian ini diperoleh dengan  menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel  diambil  berdasarkan  kriteria  tertentu.  Penentuan  kriteria  sampel  penting  dilakukan  untuk menghindari  terjadinya  kesalahan  dalam  interpretasi  data  yang  kemudian  dapat  mempengaruhi  hasil analisis. Berikut  adalah kriteria  sampel pada  penelitian ini, yaitu.
Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah Jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) tahun 2017-2021. 90 Bank yang sama sekali tidak melaporkan informasi terkait green banking pada laporan tahunan tahun 2017-2021 21 Jumlah bank yang tidak konsisten dalam pengungkapan green banking 19 Data yang tidak lengkap 15 Jumlah bank yang dapat dijadikan sampel 35 Jumlah observasi 5 tahun (50 × 5 tahun) 175 Sumber: Data Sekunder (diolah)
Dewan Komisaris Independen =

## Jumlah Dewan komisaris independen
Total seluruh Dewan Komisaris X 100%
Penelitian   ini menggunakan   data sekunder   yang berupa    laporan keuangan tahunan ( annual report) dan laporan keberlanjutan ( sustainability report) yang didalamnya terdapat laporan pengungkapan terkait green banking. Data tersebut diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Teknik    pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  dapat  memperoleh data  dan  informasi-informasi  yang  dibutuhkan.  Pada  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  teknik  dokumentasi.  Teknik  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan menghimpun  dan  menganalisis  dokumen-  dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  gambar  maupun  elektronik, dokumen yang digunakan  pada penelitian ini yaitu annual report dan sustainability report yang di peroleh melalui website tiap perbankan.

## Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Dependen
Variabel Y dalam penelitian ini yaitu green banking disclosure yang diukur menggunakan analisis konten  yaitu  dengan  mendeskripsikan  aspek-aspek  praktik green  banking yang  merujuk  pada  indikator pengungkapan green  banking, lalu  menghitung  item  pengungkapan  informasi green  banking yang dilaporkan  bank  kemudian  dibandingkan  dengan  item  pengungkapan  yang  diharapkan.  Jika  perusahaan mengungkapkan items diberi skor 1dan skor 0 jika sebaliknya.

## Variabel Independen
Dewan  Komisaris  Independen  diukur  dengan  membandingkan  proporsi  dewan  komisaris independen terhadap total dewan komisaris secara keseluruhan.
Komite  Audit  diukur  berdasarkan  total  komite  audit  yang  dimiliki  perbankan  secara keseluruhan.
Kepemilikan  Asing  diukur  berdasarkan  persentase  kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh pihak asing.
Untuk  menguji  hubungan  kausal  antara  variabel  X  (dewan  komisaris  independen, komite  audit,  dan  kepemilikan  asing)  terhadap  pengungkapan green  banking diuji  menggunakan model penelitian sebagai  berikut.
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e Keterangan :
Y = Green banking Disclosure
a
=  Konstanta b 1, b 2 , b 3 = Koefisien Regresi X 1 = Proporsi Dewan  Komisaris  Independen X 2 = Ukuran Komite  Audit
X 3
= Persentase Kepemilikan Asing e = e rror term
Komite Audit = Total seluruh KomiteAudit
Kepemilikan Asing = % Saham Yang Dimiliki Pihak Asing

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dewan  komisaris  independen, komite  audit  dan  kepemilikan  asing.  Variabel  terikat  pada  penelitian      ini      yaitu  pengungkapan green  banking atau green  banking  disclosure. Hasil  uji  statistik  deskriptif  disajikan  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 2. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kom Independen 175 30.00 75.00 52.9257 8.58093 K Audit 175 2.00 10.00 3.7486 1.2386 K Asing 175 0.22 99.00 49.3792 36.2668 GBD 175 4.00 100.00 89.7371 16.90268 Valid N (listwise) 175

## Sumber : Hasil olah data dengan menggunakan SPSS
Berdasarkan tabel hasil  statistik deskriptif J diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dari  hasil olah  data pada  tabel  2 statistik   deskkriptif    menunjukkan bahwa   proporsi dewan komisaris  independen  tertinggi  yaitu  75%  dibandingkan  total  dewan  komisaris  dalam  suatu perusahaan   dan   nilai  terendah    yaitu    30%    dibandingkan    total  dewan komisaris  dalam suatu  perusahaan.      Nilai      rata-rata      proporsi      dewan      komisaris  independen  dalam  suatu perusahaan yaitu 52,92% atau 53%.
2. Dari hasil  olah  data pada tabel  2     statistik  deskkriptif  menunjukkan  bahwa jumlah  komite  audit tertinggi yaitu  sebesar  10  orang dalam  perusahaan  dan  yang terendah  sebesar  2 orang dalam perusahaan. Nilai rata-rata komite audit dalam suatu perusahaan yaitu 3,7 atau 3-4.
3. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskkriptif menunjukkan bahwa persentase kepemilikan asing  tertinggi yaitu  sebesar 99%  dan  persentase terendah   yaitu sebesar 0,22%.  Nilai rata-rata kepemilikan asing  yaitu sebesar  89,73%  atau 90%.
4. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskkriptif menunjukkan bahwa persentase green banking disclosure tertinggi  yaitu  sebesar  100%,  persentase  terendah green  banking  disclosure yaitu sebesar 4% dengan persentase reta-rata sebesar 89,74%.
Domain Pengungkapan Green Banking Pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank
Berdasarkan  hasil      identifikasi  pengungkapan      informasi  terkait      praktik green  banking pada  laporan  tahunan  maupun  laporan  keberlanjutan  bank  maka  dapat  diketahui  persentase pengungkapan  masing-masing  indikator green  banking  disclosure. Berikut  tabel  persentasi pengungkapan masing-masing indikator.
Tabel 3. Indikator Pengungkapan Green banking No. Indikator Pengungkapan Green banking % Green Product 1. Internalisasi green  marketing pada media komunikasi internal 97.14% 2. Jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik green banking 98.29% 3. Jumlah yang dibelanjakan  untuk berbagai program green  banking 93.14% 4. Pembayaran secara elektronik ( e-billing) 46.29% 5. Persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian  kredit (green financing) 96.00% 6. Pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan  kegiatan  pemantauannya ( green  project) 96.00% 7. Memberikan informasi terkait green product bank 97.14% Green  Operational 8. Green office / Green building 94.29% 9. Inisiasi mitigasi emisi  gas rumah  kaca 48.00% 10. Pengurangan atau penghematan penggunaan kertas ( paperless) dan pengelolaan Limbah 94.86% 11. Penggunaan material yang ramah lingkungan 94.86% 12. Penggunaan material seperti listrik, air, dan bahan bakar secara efektif 94.86%
13. Pengaturan pengelolaan kantor cabang ( green  branch) untuk tujuan efisiensi Operasional 94.86%

## Green  Costumer
14. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pemberian  layanan  kepada  nasabah  seperti internet  banking, phone  banking, sms  banking, digital J banking
97.14%

## Green Policy
15. Peran  sebagai bank yang ramah lingkungan, berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan 94.29% 16. Kebijakan bank  terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim 94.29% 17. Adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi  kerusakan lingkungan dalam operasi internal bank electronic  office 94.29% 18. Upaya  mengurangi dampak  perubahan iklim dan  emisi oleh  karyawan 94.29% 19. Inisiatif  dan keterlibatan  bank dalam membangun  jejaringan pada  masalah Lingkungan 94.29% 20. Pengorganisasian  kegiatan untuk meningkatkan  kesadaran lingkungan  bagi Masyarakat 94.29% 21. Keterlibatan bank  dalam mendukung fasilitas  yang sejalan  dengan program Lingkungan 94.29% 22. Prakarsa dan  keterlibatan bank untuk mendorong  dan melatih  karyawannya mengenai  gerakan hijau 94.29% 23. Program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan ( green partnership) 92.57%
24. Perencanaan strategis berbasis lingkungan ( green procirement) 94.29% 25. Penggunaan halaman terpisah untuk laporan keberlanjutan 64.00%

## Sumber : Data Sekunder (diolah)

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  menguji  pengaruh  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,      dan  kepemilikan asing  terhadap  praktik      pengungkapan green      banking dengan      menggunakan  regresi      linier berganda.  Sebelumnya  telah  dilakukan  uji  kualitas  data  yang      digunakan      dalam  penelitian  dan telah  memenuhi  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heterokedastisitas.

## Wahana Riset Akuntansi
Uji Model Uji Koefisien Determinasi (R2)

## Tabel 4. Tabel Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted  R Square Std.  Error  of the Estimate Durbin- Watson 1 .621a 0.385 0.374 19.31226 0.591
a. Predictors: (Constant), K Asing, Kom Independen, K Audit
b. Dependent Variable: GBD
Dari  hasil  uji  koefisien  determinasi  pada  tabel  4  diproleh  nilai adjusted R square sebesar 0,374 yang berarti model regresi penelitian green banking disclosure dapat dijelaskan dengan variabel dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  dan  kepemilikan  asing  sebesar  37%  sedangkan  sisanya yaitu sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.
Uji Parsial (F)
Tabel 5. Tabel Uji Parsial (T) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 4631.238 3 1543.746 5.856 .001b Residual 45080.67 171 263.63 Total 49711.909 174
a. Dependent Variable: GBD
b. Predictors: (Constant), K Asing, Kom Independen, K Audit
Dari hasil uji simultan (Uji F) pada tabel 5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya nilai  sig  0,001  <  0,05  yang  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen  berpengaruh  secara simultan terhadap variabel dependen.

## Uji Simultan (T)
Tabel 6. Tabel Uji Simultan (T) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Toler ance VIF (Constant) 100.885 8.784 11.485 0 Kom Independen -0.303 0.144 -0.154 -2.108 0.036 0.999 1.001 K Audit 2.331 1.018 0.171 2.289 0.023 0.953 1.05 K Asing -0.078 0.035 -0.168 -2.255 0.025 0.953 1.05
Sumber: Data Sekunder (diolah)
Dari  hasil  uji  parsial  (T)  yang  disajikan  pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  variabel  dewan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengungkapan green banking yang ditandai dengan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,289 . Namun proporsi dewan komisaris independen dan persentase kepemilikan saham oleh pihak asing berpengaruh negatif dan  signifikan  terhadap  pengungkapan green  banking yang  di  tandai  dengan  nilai  t  hitung  dewan komisaris  independen  yaitu  sebesar  -2,108  dengan  nilai  sig  sebesar  0,036  dan  nilai  t  hitung kepemilikan asing yaitu sebesar -2,255 dengan nilai sebesar 0,025.

## Pembahasan
Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Green Banking Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama  ditolak  atau  proporsi  dewan komisaris  independen  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pengungkapan green  banking.

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen….
Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen dengan persentase sebesar 50%  (5  orang  dewan  komisaris  independen  dalam  10  keanggotaan  dewan  komisaris)  belum  mampu berperan  lebih  intensif  dalam  mendorong  dan  berpartisipasi  terkait  luasnya  praktik  pengungkapan green  banking.  Hal  tersebut  dikarenakan  keberadaan  dewan  komisaris  independen  hanya  untuk memenuhi  tekanan  regulasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No 57/POJK.04/2017  yang  mengatakan  bahwa  persentase  jumlah  komisaris  independen  wajib  paling sedikit sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Handajani, 2019).
Temuan  ini  tidak  dapat  mendukung  teori  sinyal,  dimana  pihak  manajemen  perusahaan  atau pihak  internal  perusahaan  memiliki  lebih  banyak  informasi  dibandingkan  pihak  eksternal  sehingga membutuhkan  fungsi  pengawasan  dari  dewan  komisaris  independen  untuk  menghindari  terjadinya tindakan oportunistik dan asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak esternal. Manajemen  berusaha  untuk  menyampaikan  informasi  secara  transparan  agar  dapat  meningkatkan kreadibilitasnya  walaupun  informasi  tersebut  tidak  diwajibkan.  Berdasarkan  temuan  pada  penelitian ini,  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  dewan  komisaris  independen  belum  terlaksana  secara  efektif karena proporsi dewan komisaris yang dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi saja. Sehingga peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum mampu mendorong pihak  manajemen  untuk  melakukan  pengungkapan  terkait  tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan secara lebih luas (Salsabilla et al., 2022).
Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Handajani (2019) dan penelitian Madona & Khafid  (2020)  yang  menemukan  bahwa  jumlah  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap pengungkapan green banking. Pada penelitian Madona & Khafid (2020) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang telah memenuhi regulasi yang berlaku  belum  tentu  dapat  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  terkait  laporan keberlanjutan.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Salsabilla  et  al.,  (2022)  yang menemukan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pengungkapan pertanggungjawaban terhadap lingkungan, karena dewan komisaris independen dalam pemilihannya  tidak  berdasarkan  kemampuan  yang  dimiliki  individu  sehingga  fungsi  pengawasan dewan komisaris independen tidak dapat terlaksana dengan baik.

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Green Banking
Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  didukung  atau  terdapat  pengaruh antara  jumlah  komite  audit  terhadap  pengungkapan green  banking .  Temuan  ini  mengindikasikan bahwa  semakin  tinggi  jumlah  komite  audit  dalam  bank  dapat  meningkatkan  pengungkapan green banking, artinya jumlah anggota komite audit yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan POJK dapat memperluas dan meningkatkan pengungkapan green banking yang dilakukan perusahaan . Ukuran atau jumlah komite audit yang lebih besar memberikan berbagai keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan bakat yang berbeda untuk diandalkan dalam mengawasi pelaporan  keuangan perusahaan. Ketika efektifitas  komite  audit  meningkat,  maka  praktik  pengungkapan  perusahaan  ikut  meningkat  atau menjadi semakin luas (Lin & Hwang, 2010).
Temuan  pada  penelitian  ini  mendukung  teori  sinyal,  teori  sinyal  menjelaskan  tentang bagaimana  suatu  perusahaan  memberikan  sinyal  kepada  pengguna  laporan  keuangan  berupa informasi  terkait      kinerja      manajemen  dalam        mewujudkan        keinginan        pemilik.      Pihak manajemen  akan  berusaha  mengungkapkan  informasi  yang  dapat  meningkatkan  tingkat kreadibilitas  perusahaan  meskipun  informasi  tersebut  merupakan  informasi  yang  tidak  wajib  untuk diungkapkan.  Komite  audit  merupakan  mekanisme  yang  paling  penting  untuk  memantau  pelaporan keuangan  dan  proses  pengungkapan  sehingga  laporan  yang  dihasilkan  dapat  memberikan  sinyal yang  baik  bagi  para stakeholders. Laporan  yang  publikasikan  bank  merupakan  media  bagi  para investor  untuk  melihat  sinyal  yang  diberikan  perusahaan  mengenai  bagaimana  cara  pandang manajemen terhadap prospek perusahaan kedepannya.
Hasil  pada  penilitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Zahra  et  al.,  (2016)  dan  Sari  &  Handini, (2021)  yang  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  jumlah  komite  audit  terhadap pengungkapan  laporan  pertanggung  jawaban  lingkungan.  Semakin  besar  ukuran  maupun  jumlah komite  audit  dalam  suatu  perusahaan  maka  tingkat  pengawasan  terhadap  pelaporan  keuangan  yang dilakukan akan semakin baik serta kualitas pengungkapan pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan  sosial  akan  semakin  meningkat/luas.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar  jumlah  komite

## Wahana Riset Akuntansi
audit dalam suatu bank maka kinerja komite audit akan semakin efektif dan dapat mengurangi asimetri informasi  yang  diterima  antara  manajemen  dan stakeholders dengan  cara  meningkatkan  praktek pengungkapan dari informasi perusahaan yang dipublikasikan. Sehingga akan mempengaruhi praktik pengungkapan sukarela yang lebih luas pada suatu perusahaan.

## Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Green Banking
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak atau , tidak terdapat pengaruh antara  persentase  kepemilikan  asing  terhadap  pengungkapan green  banking. Perusahaan  yang memiliki  kepemilikan  asing  cenderung  mengalami  masalah  asimetri  informasi  karena  hambatan geografis,  perbedaan   budaya   dan bahasa   sehingga   perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan akau mengungkapkan lebih banyak informasi secara suka rela dan  lebih  luas.  Namun,  berdasarkan  data  pada  penelitian  ini  menemukan  bahwa  tinggi  atau rendahnya  persentase  kepemilikan  saham  oleh  pihak  asing  tidak  mempengaruhi  luasnya pengungkapan green banking. Seperti pada bank Resona Perdania, persentase kepemilikan asing yang dimiliki  pada  tahun  2017-2018  yaitu  sebesar  98,42%  tetapi  indikator  pengungkapan  yang diuangkapkan  hanya  1  item  saja.  Sedangkan  pada  bank  BRI  Syariah  persentase  kepemilikan  saham asing  tertingginya  hanya  1,25%  tetapi  indikator  pengunggkapan green  banking yang  diungkapkan yaitu sebesar 25 item. Maka dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan asing yang dimiliki oleh perbankan tidak dapat mempengaruhi semakin luasnya pengungkapan green banking. Temuan  pada  penelitian  ini  mendukung  teori  institusional,  dimana  teori  institusinal menjelaskan keterkaitan antara perusahaan dengan lingkungannya, perusahaan yang mengutamakan  legitimasi  akan      berusaha  untuk      menyesuaikan  diri      terhadap  harapan  pihak eksternal  atau  harapan  sosial  untuk  menjamin  eksistensi  organisasi.  Kepemilikan  asing merupakan  pihak  yang  dianggap  paling concern terhadap  isu  terkait  lingkungan  dan  pengungkapan pertanggung  jawaban  lingkungan  dan  sosial.  Sehingga  perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan asing terdorong   untuk melakukan   pengungkapan    pertanggung    jawaban    terhadap lingkungan dan sosial.
Temuan pada penelitian ini tidak dapat mendukung teori institusional, dimana teori institusinal menjelaskan  keterkaitan  antara  perusahaan  dengan  lingkungannya,  perusahaan  yang  mengutamakan legitimasi  akan  berusaha  untuk  menyesuaikan  diri  terhadap  harapan  pihak  eksternal  atau  harapan sosial untuk menjamin eksistensi organisasi. Investor asing menggunakan laporan keberlanjutan atau laporan  pertanggungjawaban  sosial  dan  lingkungan  sebagai  media  untuk  melihat  kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap paling concern terhadap  isu  terkait  lingkungan  dan  pengungkapan  pertanggungjawaban  lingkungan  dan sosial. Namun pada penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh dari kepemilikan asing terhadap luasnya  pengungkapan green  banking .  Melalui  regulasi  yang  paling  relevan  dengan  pengungkapan green  banking yaitu  peraturan  yang  dikeluarkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017 maka  ada  atau  tidaknya  tekanan  dari  pihak  asing,  perbankan  di  Indonesia  akan  tetap  berusaha memperluas pengungkapan terkait isu-isu keberlanjutan karena adanya tekanan dari regulasi tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sandri et al., (2021) dan Fathonah (2022) yaitu kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luasnya pengungkapan keberkanjutan. Pada penelitian (Sandri et al., 2021) dan (Fathonah, 2022) mengatakan bahwa kepemilikan asing yang berpengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan  keberlanjutan  ini  dikarenakan  sistem  pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga pengungkapan ini tidak  menjadi parameter  dalam  keputusan  berinvestasi.  Temuan  pada  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil penelitian  Nurani  Hartikayanti  &  Wicaksana  Siregar  (2018)  yang  mengatakan  bahwa  kepemilikan asing  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  tanggungjawab  sosial,  artinya  besar  atau kecilnya kepemilikan saham oleh asing tidak akan mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Argumentasi bahwa kepemilikan saham asing berkaitan dengan isu- isu  sosial  dan  lingkungan  yang  akan  mendorong  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan CSR  dan  meningkatkan  pengungkapan  CSR,  tidak  terbukti  dalam  penelitian  ini.  Perbedaan  besar dalam  kepemilikan  saham  asing  tidak  menjamin  bahwa  perusahaan  dengan  kepemilikan  asing  yang lebih besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi tanggung jawab sosial perusahaan daripada perusahaan dengan kepemilikan asing kecil.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menemukan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  komite  audit  terhadap pengungkapan  praktik green  banking, namun  tidak  menemukan  adanya  pengaruh  antara  proporsi dewan  komisaris  independen  dan  kepemilikan  asing  terhadap  pengungkapan green  banking. Hasil pada  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  adanya  tren  peningkatan  pengungkapan green  banking selama periode penelitian.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan,  pertama  terkait  nilai adjusted  R  square yang masih  rendah  yaitu  sebesar  0,374  atau  37%  dan  sebesar  63%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar model. Kedua, Masih adanya unsur subjektif dalam menentukan indeks atau indikator pengungkapan green  banking karena  belum  adanya  ketentuan  baku  yang  dapat  dijadikan  standar  atau  acuan  di Indonesia.  Sehingga  jumlah  indikator  pengungkapan  yang  digunakan  dapat  berbeda  antara  peneliti. Pada penelitian ini menggunakan standar pelapooran internasional yaitu Global Report Initiaif (GRI) dan indikator yang dikembangkan pada penelitian (Shaumya & Arulrajah, 2016).
Berdasarkan  keterbatasan  tersebut  maka  saran  untuk  peneliti  selanjutnya,  pertama menggunakan  proksi  atau  variable  independen  lain  selain  yang  telah  digunakan  pada  penelitian  ini yang diduga memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengungkapan green banking , sehingga nilai adjusted  R  square yang  dihasilkan  dapat  meningkat.  Kedua,  untuk  dapat  menambah  atau mengembangkan  indikator  pengungkapan green  banking karena  masih  banyak  point-point pertanggung  jawaban terhadap  lingkungan  dan  sosial  lainnya  pada  laporan  keberlanjutan  yang  dapat dikembangkan sehingga menambah indikator pengungkapan green banking.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  A.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  (Gcg)  Terhadap  Kualitas Pengungkapan  Sustainability  Report  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Di  Indonesia  Periode Tahun 2011-2012). Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura , 3 (2), 65–84. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v3i2.9010
Bansal,  S.,  Lopez-Perez,  M.  V.,  &  Rodriguez-Ariza,  L.  (2018).  Board  independence  and  corporate social  responsibility  disclosure:  The  mediating  role  of  the  presence  of  family  ownership. Administrative Sciences , 8 (3), 33. https://doi.org/10.3390/admsci8030033
Bose,  S.,  Khan,  H.  Z.,  Rashid,  A.,  &  Islam,  S.  (2017).  What  drives  green  banking  disclosure?  An institutional  and  corporate  governance  perspective. Asia  Pacific  Journal  of  Management , 35 (2), 501–527. https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x
Brammer,  S.,  &  Pavelin,  S.  (2008).  Factors  influencing  the  quality  of  corporate  environmental disclosure. Business Strategy and the Environment , 17 (2), 120–136. https://doi.org/10.1002/bse.506
Dacin,  M.  T.,  Goodstein,  J.,  &  Scott,  W.  R.  (2002).  Institutional  theory  and  institutional  change: Introduction  to  the  special  research  forum. Academy  of  Management  Journal , 45 (1),  45–57. https://doi.org/10.2307/3069284
Dwi  Nur  Diah  Ningrum,  O.,  &  Faisal. (2014).  Hubungan  Struktur Kepemilikan  Pada  Pengungkapan Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  Publik  Indonesia. Diponegoro  Journal  Of  Accounting , 3 (3), 673–688. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6210/5996
Fathonah,  D.  S.  (2022).  Mekanisme  Corporate  Governance  Dan  Kinerja  Keuangan  Terhadap Sustainability Reporting. Accounting
and Finance Studies , 2 (1), 40–67. https://doi.org/10.47153/afs21.3172022
Guna, W., & Herawaty, A. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor,  Kualitas  Audit  Dan  Faktor  Lainnya  Terhadap  Manajemen  Laba. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi , 12 (1), 52–68. https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v12i1.162
Handajani,  L.  (2019).  Corporate  Governance  dan  Green  Banking  Disclosure:  Studi  pada  Bank  di Indonesia.
Jurnal Dinamika
Akuntansi
Dan Bisnis , 6 (2), 121–136. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243
Harvidiyan,  I.,  &  Dianawati,  W.  (2020).  The  effect  of  share  ownership  structure,  board  of commissioner  size,  and  audit  committee  size  on  corporate  social  responsibility  disclosure. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 13 (4), 574–591. https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_4/13453_Harvidiyan_2020_E_R.pdf
Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure:  Evidence  from  listed  companies  in  China. Managerial  Auditing  Journal , 22 (6), 604– 619. https://doi.org/10.1108/02686900710759406
Khan,  A.,  Muttakin,  M.  B.,  &  Siddiqui,  J.  (2012).  Corporate  Governance  and  Corporate  Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. Journal of Business Ethics , 4 , 1–41. https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630
Lin, J. W., & Hwang, M. I. (2010). Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis.
International Journal of Auditing , 14 (1), 57–77.
https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00403.x
Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. Jurnal Optimasi Sistem Industri , 19 (1), 22–32. https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020 Michael Spence. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics , 87 (3), 355–374. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010
Nor, M. N. M., Shafie, R., & Hussin, W. N. W. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance , 6 (2), 57–84. http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol 6-2-2010/6-2-4.pdf
Nurani Hartikayanti, H., & Wicaksana Siregar, I. (2018). The Effect  of Stock Ownership Toward the Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Disclosure. KnE  Social  Sciences , 3 (10),  1314–1324. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3472
Putu, N., & Gede, I. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 30 , 1196–1207. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p10 Rahayu,  &  Djuminah.  (2022).  Does  the  Board  of  Commissioners  ’  Characteristics  Relevant  to  the Sustainable Finance Disclosure in Indonesian Banks ? Journal of Accounting and Investment , 23 (2). https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14163
Rohmah,  D.  (2015).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Corporate Social Responsibility didalam Laporan Sustainability. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 5 (2), 243–262. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2347
Rosita Andarsari, P., & Firdiansyah, Y. (2020). Penerapan  Praktik Green Banking Pada  Bank Bumn Di Indonesia. Jurnal EKSEKUTIF , 17 (2), 233–246.
Ross, S. A. (1977). The Ditermination of Financial Structure: The Incentive Signaling Approach. The Bell Journal of Economics , 8 (1), 23–40. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3003485
Rustiarini,  N.  I.  W.  (2011).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Saham  Pada  Pengungkapan  Corporate Social Responsibility. Jurnal
Ilmiah
Akuntansi Dan Bisnis , 6 (1). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2652
Salsabilla,  A.  I.,  Indriani,  E.,  &  Kartikasari,  N.  (2022).  Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate Governance Terhadap. Jurnal Risma , 2 (3), 394–406.
Sandri,  B.  A.,  Prihatni,  R.,  &  Armeliza,  D.  (2021).  Pengaruh  Kepemilikan  Asing,  Kepemilikan Keluarga  Dan  Tekanan  Karyawan  Terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keberlanjutan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing , 2 (3), 661–
678. http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa%0A
Sari,  P.  A.,  &  Handini,  B.  T.  (2021).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Institusional  Dan  Komite Audit  Terhadap  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility. EL  MUHASABA:  Jurnal Akuntansi (e-Journal) , 12 (2), 102– 115.https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v12i2.10882
Shaumya,  K.,  &  Arulrajah,  A.  A.  (2016).  Measuring  Green  Banking  Practices:  Evidence  from  Sri
Lanka. International Conference
on Business
Management , 999–1023. https://doi.org/10.2139/ssrn.2909735
Wu,  M.  W.,  &  Shen,  C.  H.  (2013).  Corporate  social responsibility  in  the  banking  industry:  Motives and  financial  performance. Journal  of  Banking  and  Finance , 37 (9),  3529–3547. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.023
Zahra,  S.  F.,  Makhdalena,  &  Trisnawati,  F.  (2016).  Pengaruh  Komisaris  Independen  Dan  Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility  Perusahaan  Pertambangan  Di Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2012  s.d  2014. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , 3 (2), 1–11.