http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 3  No. 2 (2020)

## Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Hindu
Oleh : Ida Bagus Subrahmaniam Saitya 1 , I Made Pasek Subawa 2 ,
I Komang Suastika Arimbawa 3 1,2,3 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
1 subrahmaniam@ihdn.ac.id, 2 paseksubawa@ihdn.ac.id, 3 suastikaarimbawa@ihdn.ac.id
Keywords: Abstract Criminal Act; Hindu Law; Sexual Assault Laws are basically made with the aim of creating security and order in people's lives. Although the law was made to bring order to life, but in reality there are still many people who break them. One  of  the  acts  that  often  happens  in  society  today  is  the exploitation  of  children.  One  of  the  cases  of  child  exploitation that occurred as a case of child sexual abuse. The contributing factors  are  internal  factors  (such  as  the  proximity  of  the perpetrator  to  the  victim)  and  external  factors  (such  as  being away from the crowd). Because of that, efforts to protect children really need to be done. According to Law Number 23 of 2002, a child is given protection from the womb until he is 18 (eighteen) years old. In this regard, in Hinduism we can also find a legal term known as dharma. Hindu law is divided into two, namely public  law  (Kantaka  Sodhana  or  Hindu  criminal  law)  and private  law  (Dharmasthiya  or  Hindu  civil  law).  The  Kantaka Sodhāna can be seen in a subjective sense (ius puniedi) and in an  objective  sense  (ius  poenale).  Then,  regarding  the  crime  of sexual violence against children is not specifically regulated in Hindu law, but the relationship made between men and women who do not have legitimate ties of marriage (marriage), then this act is a crime called Lokika Sanggraha. Therefore, acts of sexual violence  against  children  can  be  likened  to  the  act  of  Lokika
Sanggraha.  In  this  regard,  in  Article  171  Ekadaso'dhyayah Mānava Dharmaśāstra, the deed can be blamed and threatened with imprisonment for 12 (twelve) years. The term tapa must be interpreted  as  imprisonment  because  in  a  state  a  person  is imprisoned as suffering as a hermit. Kata kunci: Abstrak Hukum Hindu; Kekerasan Seksual; Tindak Pidana Hukum pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.
Walaupun hukum dibuat untuk menertibkan kehidupan, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang
melanggarnya.  Salah  satu  perbuatan  yang  dewasa  ini  sering terjadi di masyarakat adalah eksploitasi anak. Salah satu kasus ekploitasi  anak  yang  terjadi    seperti  kasus  pelecehan  seksual terhadap anak. Faktor penyebabnya yaitu, faktor internal (seperti kedekatan pelaku dengan korban) dan  faktor  eksternal  (seperti jauh  dari  keramaian).  Karena  hal  itulah,  upaya  perlindungan anak sangat perlu dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak diberi perlindungan sejak dalam kandungan hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Berkenaan dengan hal itu, dalam Hindu juga dapat dijumpai istilah hukum yang dikenal sebagai dharma . Hukum Hindu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik ( Kantaka Sodhāna atau hukum pidana Hindu)  dan  hukum  privat  ( Dharmasthiya atau  hukum  perdata Hindu). Kantaka Sodhāna dapat dipandang dalam arti subyektif ( ius puniedi ) dan dalam arti obyektif ( ius poenale ). Kemudian,
mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak diatur  secara  khusus  dalam  hukum  Hindu,  namun  hubungan yang  dilakukan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  tidak memiliki  ikatan pawiwahan (perkawinan)  yang  sah,  maka perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang disebut lokika sanggraha .  Oleh  karena  itu,  tindakan  kekerasan  seksual terhadap  anak  dapat  disamakan  dengan  perbuatan lokika sanggraha .  Berkaitan  dengan  hal  ini,  dalam  Pasal  171
Ekadaso’dhyayah  Mānava  Dharmaśāstra ,  perbuatan  tersebut dapat disalahkan dan diancam tapa selama 12 (dua belas) tahun. Istilah  tapa  harus  diartikan  penjara  karena  dalam  keadaan seseorang dipenjara sama menderita sebagai seorang pertapa.

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  Pancasila  yang selanjutnya dijabarkan secara lengkap di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tingkah laku warga Negara Indonesia tidak terlepas dari peraturan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini menghendaki hukum selalu ditegakkan, dihormati, dan ditaati, oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Ini bertujuan  agar  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara.
Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maka dibuatlah suatu hukum yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun hukum dibuat  untuk  menertibkan  masyarakat  tetap  saja  ada  yang  melanggar  hukum  tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum tentunya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya.
Salah  satu  perbuatan  yang  dewasa  ini  sering  dijumpai  adalah  eksploitasi  anak, seperti  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  dalam  lingkungan  keluarga  maupun masyarakat.  Pelaku  biasanya  adalah  kerabat  terdekat  dari  korban.  Kekerasan  seksual terhadap  anak  termasuk  dalam  pengertian  kejahatan  kesusilaan  yang  harus  ditangani secara serius dan konsisten. Hal ini dikarenakan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Dari  sisi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi penerus  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang,  berpartisipasi,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi (Amijaya, 2006).
Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana  kekerasan seksual  ada 2,  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  seperti  kedekatan  pelaku  dengan korban,  peran  pelaku,  dan  posisi  korban.  Faktor  eksternal,  yaitu  pengaruh  lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi,  ataupun tempat tertutup  yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual (Saitya, 2019).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, menegaskan  anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat, dan hak-hak sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 52 tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap anak  dengan  jalan  memberi  perlindungan  terhadap  anak,  namun  masih  diperlukan undang-undang  yang  khusus  mengenai  perlindungan  anak.  Undang-Undang perlindungan anak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, menurut Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sejak  dalam  kandungan hingga berumur 18 (delapan belas) tahun seorang anak diberi perlindungan. Perlindungan anak  adalah  suatu  usaha  untuk  melindungi  anak  agar  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.
Anak-anak  korban  kejahatan  merupakan  manusia  golongan  lemah  yang  sering kali tidak bisa melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya.
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang diatur dalam Pasal 69 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak  meliputi  kekerasan  fisik, psikis, dan seksual, yaitu dengan cara mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang melindungi  anak korban kejahatan.Oleh karena itu, setiap orang dalam kondisi  apapun  harus  dilindungi  kebebasannya,  khususnya  untuk  anak  yang  masih  di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

## Metode
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  menurut  hukum  Hindu menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan,  yaitu  studi  dokumen  dan  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  mencari  sumber-sumber  untuk  penulusuran  teks-teks, naskah-naskah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti dari berbagai tempat.  Menurut  Moleong  (2014)  dokumen  sudah  lama  digunakan  dalam  penelitian sebagai  sumber  data  karena  dalam  banyak  hal  dokumen  sebagai  sumber  data dimanfaatkan  untuk  menguji,  menafsirkan,  bahkan  untuk  meramalkan.  Teknik  analisis data yang digunakan berupak reduksi data, klasifikasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan
Dalam  Veda  dapat  dijumpai  istilah  hukum,  yaitu  sebagai  hukum  abadi  yang disebut ṛta dan  hukum  duniawi  disebut dharma .  Kata dharma berasal  dari  bahasa sanskerta, yang berarti hukum, kebiasaan, kealiman, kebajikan, aturan, kebenaran, tugas, keadilan, jasa, karakter, suatu keanehan, jiwa, dewa kematian, anak sulung dari Pandawa. Dalam hal ini, dharma diartikan sebagai hukum. Dharma dapat disebut hukum, apabila norma-normanya memuat unsur-unsur yang sifatnya mengatur atau unsur-unsur sifatnya memaksa. Dharma merupakan hukum yang mengatur dan memelihara hubungan serasi antara manusia dengan penciptanya dan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya.
Menurut Ekasana (2012), hukum Hindu menurut Kautilya dibagi menjadi 2 (dua) bidang,  yaitu  hukum  publik  disebut Kantaka  Sodhāna dan  hukum  privat  disebut Dharmasthiya . Kantaka  Sodhāna di  Indonesia  dikenal  dengan  hukum  pidana  Hindu, sedangkan Dharmasthiya di  Indonesia  dikenal  dengan  hukum  perdata  Hindu. Kantaka Sodhāna adalah hukum yang hidup, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat Hindu. Ditinjau dari Pasal 6 Dvityo’dhyayah Mānava Dharmśāstra , dari sudut acaranya apabila ada yang melanggarkebiasaan-kebiasaan  yang  sedang  berlaku  dalam  masyarakat  Hindu  maka pelanggarnya dikenakan sanksi pidana.
Kantaka Sodhāna dapat dipandang dalam arti subyektif dan dalam arti obyektif.
Kantaka Sodhāna dalam arti subyektif disebut juga ius puniedi , yaitu sejumlah peraturan- peraturan  yang  mengatur  hak  negara  untuk  menghukum  seseorang  yang  melakukan perbuatan terlarang (Ekasana, 2012). Kantaka Sodhāna dalam arti subyektif dapat dilihat dalam Pasal 306 Astamo’dhyayah Mānava Dharmaśāstra sebagai berikut.
rakṣan dharmeṇa bhūtāni rājā vadhyāṁś ca ghātayan, yajate ‘hararharyajñaiḥ sahasra śata dakṣiṇaiḥ.
( Mānava Dharmaśāstra VIII.306) Terjemahannya :
Raja  yang  melindungi  segala  makhluk  sesuai  menurut  hukumnya  dan menghukum  mereka  yang  patut  dihukum,  sebagai  perbuatan  yajña  yang  setiap harinya  ratusan  ribu  dipersembahkan  sebagai  bayaran  (Pudja  dan  Sudharta, 2004:306).
Kantaka Sodhāna dalam  arti  obyektif  disebut  juga ius  poenale ,  yaitu  sejumlah peraturan-peraturan  yang  berisikan  larangan-larangan  dan  keharusan-keharusan,  yang mana pelanggarnya dapat diancam dengan suatu hukuman. Kantaka Sodhāna dalam arti obyektif dibagi menjadi 2, yaitu Kantaka Sodhāna material dan Kantaka Sodhāna formal (Ekasana, 2012:4).
Menurut Ekasana (2012) Kantaka Sodhāna material adalah peraturan-peraturan yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai :
a. Perbuatan  yang  dapat  diancam  dengan  suatu  hukuman,  contoh  pencurian, perbuatan zina ( paradara ), pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa.
b. Subyek hukum yang dapat disalahkan melakukan perbuatan hukum tertentu.
c. Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melakukan  kejahatan, antara  lain tapa (penjara), prayascitta (memulihkan  kembali  kondisi
lingkungan  yang tercemar akibat tindak pidana  yang dilakukan), wrata atau danda ,  semuanya  itu  tergantung  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  suatu kejahatan.
Kantaka  Sodhāna formal  adalah  sejumlah  peraturan-peraturan  yang  berisikan cara-cara negara menggunakan hak-haknya untuk melaksanakan hukuman. Dengan kata lain, Kantaka Sodhāna dormal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang berisikan cara- cara menerapkan Kantaka Sodhāna ,  sehingga disebut sebagai Kantaka Sodhāna Acara (hukum acara pidana Hindu) (Ekasana, 2012).
Ada  beberapa  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Kantaka  Sodhāna ,  yaitu dusta (kejahatan terhadap nyawa), corah (kejahatan terhadap harta benda), paradara (kejahatan terhadap  kesusilaan), duwilatek (fitnah), samwidwayatikarma atau kagelehan (hukum mengenai  tidak  melakukan  tugas  yang  dijanjikan  atau  kelalaian), wakparusya (penghinaan),  dan dyutāmahwaya (perjudian).  Dalam  hal  ini  akan  lebih  mengkhusus kepada tindak pidana paradara .
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak diatur secara khusus dalam hukum Hindu, namun hubungan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki ikatan pawiwahan (perkawinan) yang sah, maka perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang disebut lokika sanggraha . Oleh karena itu, tindakan kekerasan seksual  terhadap  anak  dapat  disamakan  dengan  perbuatan lokika  sanggaraha . Lokika sanggraha dipandang sebagai  suatu  hubungan kelamin  yang dilakukan  atas suka sama suka antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan.
Secara  etimologi  istilah lokika  sanggraha berasal  dari  bahasa  Sanskerta  terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu laukika dan sanggra . Laukika berarti orang umum, orang banyak, sedangkan sanggra artinya  pegang  (dalam  arti  luas),  sentuh,  hubungan.  Jadi, lokika sanggraha berarti dipegang/disentuh/dijamah orang (Ekasana, 2012).
Lokika sanggraha merupakan salah satu delik adat menyangkut kesusilaan yang oleh  masyarakat  Bali  keberadaannya  diakui  sejak  zaman  kerajaan  dahulu  hingga sekarang.  Delik  ini  adalah  suatu  perbuatan  yang  sangat  bertentangan  dengan  norma hukum  adat,  karena  dapat  mengganggu  keseimbangan  dan  keselamatan  di  lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat. Adapun unsur-unsur dari lokika sanggraha , antara lain:
a. Adanya hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama belum terikan perkawinan.
b. Antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  sedang  bercinta  terjadi  hubungan seksual yang didasarkan atas suka sama suka.
c. Laki-laki berjanji akan mengawini perempuan.
d. Hubungan  seksual  yang  telah  dilakukan  menyebabkan  perempuan  menjadi hamil.
e. Laki-laki  ingkar  mengingkarijanjinya  untuk  mengawini  perempuan  tanpa alasan (Widnyana dalam Ekasana, 2012).
Di dalam Pasal 171 dan 177 Ekadaso’dhyayah Mānava Dharmaśāstra juga diatur mengenai lokika sanggraha , yaitu:
guru talpa vrataṁ kuryād retaḥ siktvā svayoniṣu, sukhyuḥ putrasya ca strīṣu kumārī ṣvantyajāsu ca .
( Mānava Dharmaśāstra XI.171) Terjemahannya:
Ia yang telah melakukan hubungan kelamin dengan wanita saudara kandungnya, dengan istri teman atau dengan istri anak, dengan wanita belum kawin dan dengan wanita golongan rendah harus melakukan tapa sebagaimana yang harus dilakukan karena melanggar tempat tidur (Pudja dan Sudharta, 2004:588).

## vipra duṣṭāṁ striyaṁ bharṭṭā
nirundhyādeka veśmani, yat puṁsaḥ paradāreṣu tac caināṁ cārayed vratam .
( Mānava Dharmaśāstra XI.177) Terjemahannya:
Istri  yang  sangat  korup  hendaknya  supaya  suaminya  memencilkannya  pada sebuah  ruangan  dan  memaksanya  untuk  melakukan  tapa  yang  diwajibkan  bagi seorang laki-laki dalam hal perzinaan (Pudja dan Sudharta, 2004).
Penjelasan  Pasal  171 Ekadaso’dhyayah  Mānava  Dharmaśāstra ,  perbuatan tersebut dapat disalahkan dan diancam tapa selama 12 (dua belas) tahun. Istilah tapa harus diartikan  penjara  karena  dalam  keadaan  seseorang  dipenjara  sama  menderita  sebagai seorang pertapa. Penjelasan Pasal 177 Ekadaso’dhyayah Mānava Dharmaśāstra , berzina tergolong jenis upapataka , yang dapat disucikan dengan tapa candrayana (sanksi hukum selama  jumlah  bulan  yang  ditentukan).  Istri  yang  sangat  korup  misalnya  yang  berbuat zina. Menurut beberapa penafsiran, besar kecilnya tapa atas zina didasarkan atas jenis, golongan,  atau  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  pertimbangan  terhadap  ancaman tersebut (Ekasana, 2012).
Tindak  pidana  perkosaan  adalah  hubungan  antara  laki-laki  dengan  perempuan layaknya suami istri dan terdapat unsur kekerasan. Norma hukum Hindu yang berkaitan dengan  perkosaan  diuraikan  dalam  Pasal  364 Astamo’dhyayah  Mānava Dharmaśāstra sebagai berikut.
yo ‘kāmāṁ dūṣayet kanyāṁ sa sadyo vadham arhati, sakāmāṁ dūśayaṁtulyo na vadhaṁ prāpnuyān naraḥ .
( Mānava Dharmaśāstra VIII.364)
Terjemahannya:
Ia  yang memperkosa wanita yang tidak mau, dihukum jasmani langsung, tetapi seseorang yang menikmati dengan kemauan wanita itu, tidak diancam hukuman jasmani  bila  dilakukan  dengan  wanita  segolongan  (Pudja  dan  Sudharta, 2004:425).
Dari  uraian  Pasal  di  atas,  apabila  laki-laki  memperkosa  perempuan  maka  akan langsung dikenakan hukuman jasmani.  Apabila dalam kondisi  saat  ini sulit  tampaknya untuk  dihukum  secara  langsung,  tindak  pidana  ini  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu barulah  dapat  dikenakan  hukuman.  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak memang belum secara khusus diatur dalam hukum hindu, namun seperti uraian di atas mengenai lokika  sanggraha dan  perkosaan  nampaknya  sedikit  menjawab  mengenai kekerasan seksual terhadap anak meskipun hukumannya dirasa kurang adil.

## Kesimpulan
Pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam  hukum  Hindu  memang  belum  diatur,  namun  tindak  pidana  ini  dapat  disamakan dengan perbuatan lokika sanggraha . Perbuatan lokika sanggraha dapat disebut perbuatan zina  yang  diatur  dalam Mānava  Dharmaśāstra ,  di  samping  perbuatan  zina,  perbuatan perkosaan  juga  diatur  dalam  kitab  tersebut.  Peraturan  yang  mengatur  tentang perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Hindu sebaiknya dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh  demi  memberikan  perlindungan  serta  menjaga harkat dan martabat anak sebagai generasi penerus bangsa dari segala bentuk kekerasan seksual  yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat takut melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana.

## Daftar Pustaka
Amijaya, M. T. (2006). Penerapan Hukum Pasa Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Universitas Warmadewa.
Ekasana, I. M. S. (2012). Hukum Pidana Hindu Kantaka Sodhāna . Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Pudja, G. dan T. R. S. (2004). Mānava Dharmaśāstra (Manu Dharmaśāstra) atau Veda Smṛti Compendium Hukum Hindu . Surabaya: Pāramita.
Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Vyavahara Duta , XIV (1), 1–7.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan  Anak .Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor 109.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.