## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)

## POLITIK TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
Norma Juainah 1 , Izomiddin 2 , Puspita Rahmawati 3
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia 1,2,3
E-mail: normajuainah_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  tentang  Politik  Tata  kelola  dan  Pengembangan  Wilayah  Kecamatan Jakabaring  Kota  Palembang.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  model  Peter Eisinger dalam proses politik. Data dikumpulkan dan dianalisis melalui dokumen dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  politik pembangunan  daerah  Kabupaten  Jakabaring  disebabkan  oleh  proses  politik. Pertama, kekuatan politik mempunyai peluang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan  politik  dalam  proses  persetujuan  rencana  pembangunan  daerah  yang dilaksanakan  oleh  DPRD  dan  walikota.  Kedua,  kebijakan  dipengaruhi  oleh  tiga tahap,  yaitu  tahap  perencanaan,  yang  menyangkut  kajian  dan  rencana pembangunan.  Pada  tahap  pelaksanaan,  lokasi  diidentifikasi  dan  pihak  terkait dihubungi.  Terakhir,  pada  tahap  pelaksanaan  pengembangan  wilayah,  capaian- capaian  sudah  terlihat  jelas  dan  nyata.  Faktor  yang  mempengaruhi  tahap perencanaan antara lain rencana pembangunan daerah dipengaruhi oleh kekuatan politik pada tahap  pengesahan dan persetujuan  keputusan  (protokol), khususnya Walikota dan DPRD atas lahan yang terendam banjir dan milik swasta yang sulit dikelola.
Kata Kunci : Politik Tata Kelola, Pengembangan Wilayah

## ABSTRACT
This article is about the Politics of Governance and Development of the Jakabaring District, Palembang City. The theory used is Peter Eisinger's model of the political process. Data was collected and analyzed through documents and interviews. The research  results  show  that  the  political  management  of  regional  development  in Jakabaring Regency is caused by the political process. First, political power has the opportunity to influence political decision making in the process of approving regional development plans implemented by the DPRD and mayor. Second, policy is influenced by three stages, namely the planning stage, which involves studies and development  plans.  In  the  implementation  phase,  locations  are  identified  and relevant  parties  are  contacted.  Finally,  at  the  implementation  stage  of  regional development, achievements are clearly visible and tangible. Factors that influence the planning stage include regional development plans being influenced by political forces at the ratification and approval stage of decisions (protocols), especially the

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
Mayor and DPRD for land that is flooded and private property that is difficult to manage.
Keywords : Governance Politics, Regional Development

## PENDAHULUAN
Dalam mengelola pengembangan  wilayah  tata  kelola diperlukan  desain  tata  kelola  yang kompleks yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah.  Salah  satu  hal  yang  penting dalam  pengembangan  wilayah  adalah bagaimana  pemerintah  memposisikan tugas pokok dan fungsi dalam mengembangkan wilayah.
Tata  Kelola  pemerintahan  yang baik  sebagai  perwujudan  dari  aspek politik dan ekonomi yang menjadi dasar pembangunan  dan  perbaikan,  yang didapat  memiliki  kewenangan  dalam hal administratif untuk dapat mengelola urusan  nasional  di  semua  alur  dan tingkatan.
Implementasi ekonomi meliputi proses pengambilan keputusan di  bidang  pembangunan  dan  ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemerataan,  pengentasan  kemiskinan menengah  kebawah  dan  kualitas  hidup serta pelaksanaanyang dimaksud dalam tata  kelola  dan  pengembangan  kota adalah proses dimana keputusan diambil  untuk  memformulasikan  suatu kebijakan  yang  dilansir  menjadi  suatu sistem implementasi dari suatu kebijakan  tersebutyang  direncanakan adalah yang disebut sebagai pelaksanaan  yang  dilakukan  secara administratif. (Oheo K.Haris,2015) Politik  tata  kelola  merupakan proses yang menjadi terbentuk berdasarkan suatu hasil interaksi antara aktor-aktor  pada  pembangunan  di  kota dan  membicarakan  tentang  bagaimana para aktor tersebut mengambil keputusan terkait cara mereka merencanakan, membiayai dan
mengelola  hal-hal  yang  berkaitan dengan  perkotaan.  Politik  tata  kelola dapat  membentuk  karakter  fisik  dan sosial  dari  kawasan  perkotaan,  dan berdampak  pada  jumlah  dan  kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.
Kota Palembang memiliki permasalahan dalam melaksanakan pembangunan  untuk  mempertahankan pertumbuhan. Perbedaan fasilitas, jarak antar  wilayah,  jumlah  penduduk  dan perbedaan  kualitas  sumber  daya  baik kandungan  sumber  daya  alam  maupun sumber  daya  manusia  merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan kota Palembang. Jumlah  penduduk  di  Kota  Palembang pada  tahun  2016  sebanyak  1.602.071 jiwa,  terdiri  dari  802.990  laki-laki  dan 799.081 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36%. Kepadatan  penduduk  kota  Palembang pada  tahun  2016  mencapai  3.999 jiwa/km2,  tertinggi  di  kecamatan  Ilir Timur I, terendah di kecamatan Gandus
916
jiwa/km2.Selain masalah
kependudukan,  pertumbuhan  ekonomi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
kota  Palembang  juga  berasal  dari perbedaan  utilitas  yang  ada  di  setiap kecamatan.  Mengutip  hasil  penelitian Imelda dkk (2013:22), pusat pertumbuhan  utama  kota  Palembang pada tahun 2013 adalah Kecamatan Ilir Timur  I  dan  II.  Pusat  pertumbuhan sekunder adalah Ilir Barat 1 dan II (barat Palembang), Sukarami (utara Palembang),  Kalidoni  (timur)  dan Seberang  Ulu  2  (selatan  Palembang) dan Sako (timur Palembang) sedangkan kabupaten  lainnya  adalah  pedalaman Kota Palembang.
Tata  Kelola  pemerintahan  yang baik  sebagai  perwujudan  dari  aspek politik dan ekonomi yang menjadi dasar pembangunan, yang memiliki kewenangan administratif untuk mengelola  urusan  nasional  di  semua tingkatan. Implementasi ekonomi meliputi  proses  pengambilan  kepuJika melihat  dari  simpulan  tersebut,  hanya ada  satu  kecamatan  di  kawasan Seberang  Ulu  yang  menjadi  pusat pertumbuhan  kota  Palembang  pada tahun  2013,  yaitu  kecamatan  Seberang Ulu  II  dan  dapat  disimpulkan  bahwa kecamatan  lain  di  kawasan  Seberang Ulu di kota Palembang hanyalah daerah pedalaman.  Hal  ini  terjadi  karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur  dan  non  infrastruktur antara  kawasan  Seberang  Ulu  dan  Ilir kota Palembang. Banyak pusat pemerintahan, kantor pemerintahan dan gedung  pusat  yang  terletak  di  distrik Seberang  Ilir  Palembang.  Hal  ini merupakan  salah  satu  faktor  tidak
seimbangnya pembangunan antara kawasan pemukiman Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang.
Berdasarkan  peraturan  daerah no.  15  Tahun  2012  Bab  VI  Kawasan Strategis  Kota  Palembang  berdasarkan manfaat ekonomi sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  a meliputi:
kawasan  di  Jakabaring  dimaksudkan untuk  menjadi  kawasan  terpadu  yang memiliki  banyak  kantor  pemerintahan provinsi, luas kawasan komersial, pusat kegiatan olah raga dan pusat perumahan.  Pengembangan  kawasan Jakabaring  erat  kaitannya  dengan penerapan SOP tahun 2004.
Selama perkembangannya,
kawasan  Seberang  Ilir  lebih  maju dibandingkan  kawasan  Seberang  Ulu. Kawasan Seberang Ilir dijalankan lebih sebagai  pusat  pelayanan  utama  di tingkat  nasional,  provinsi  dan  kota. Sebagian  besar  pusat  niaga  berskala besar  seperti  pasar  tradisional,  pasar daerah,  dan  pusat  niaga  terkonsentrasi di kawasan ini. Kantor-kantor pemerintah dan swasta juga berdesakan di kawasan ini. Begitu pula perumahan dan permukiman yang juga berkembang pesat di kawasan Seberang Ilir. Hal ini jelas
menunjukkan bahwa
pembangunan  perkotaan  tidak  terlalu seimbang  antara  Seberang  Ilir  dan
Seberang Ulu.
Pembangunan kota  yang terkonsentrasi di  kawasan  seberang  ilirmenyebabkan terjadinya urbanisasi. Jembatan Ampera yang  menghubungkan  bagian  utara

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
(seberang iir) dan selatan (seberang ulu) dari dua pemukiman yang telah terpisah selama  berabad-abad  ini  memang mempercepat pergerakan berbagai aktivitas  dari  selatan  ke  utara.  Utara berkembang pesat dan selatan tertinggal. Dalam pengelolaan pengembangan  kawasan  Jakabaring tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari adanya kekuasaan politik dan pengaruh politik yang melibatkan khalayak umum atau  masyarakat.  Misalnya  dalam pembuatan  keputusan  atau  pembuatan mengenai  kebijakan,  kekuatan  politik memiliki  peran  yang  sangat  penting. Dan  hasil  dari  keputusan  tersebut  akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. tusan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemerataan, pengentasan  kemiskinan  dan  kualitas hidup  serta  pelaksanaanyang  dimaksud dalam  tata  kelola  kota  adalah  proses keputusan untuk memformulasikan kebijakan  yang  dimana  menjadi  sistem implementasi  dari  kebijakan  tersebut adalah yang disebut dengan pelaksanaan secara administratif. Dalam  pengembangan  wilayah di  Kecamatan  Jakabaring  terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  sorotan masyarakat mulai dari hal yang menjadi alasan pemerintah mengalihkan kawasan perkantoran yang akan
dialihkan  ke  Kawasan  Keramasan seperti  yang  dikatakan  Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Permukiman Provinsi  dalam  wawancara  di  Tribun
Sumsel bahwa Kawasan Keramasan ini menjadi  primemover  atau  penggerak perekonomian di kawasan tersebut.Serta  pembenahan  kawasan khususnya  di  tepian  sungai.  Sehingga peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  mengenai  “Politik  Tata Kelola  Pengembangan  Wilayah  Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang”.

## METODE
Dalam  penelitian  Politik  Tata Kelola  Pengembangan  Wilayah  di Kecamatan Jakabaring Kota Palembangmetode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitiandeskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena  yang  terjadi  di  lapangan. Dalam  hal  ini  peneliti  mencoba mendeskripsikan
pengembangan wilayah  kota  Palembang.  Adapun didapat  sumber  data  primer  dan sekunder  yang    digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui  wawancara  dengan  informan dan data sekunder melalui observasi dan dokumentasi.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai Kepala SubbidangKebinamargaan, Sumber  Daya  Air  dan  Pengembangan Wilayah (BappedaLitbang Kota Palembang), Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Jakabaring, dan juga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
mewawancarai  beberapa  masyarakat Kecamatan Jakabaring.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang sudah  ada  atau  data  yang  telah  lebih dahulu  dikumpulkan  dan  dilaporkan oleh  orang  di  luar  peneliti  misalnya, diperoleh dari buku, jurnal, skripsi tesis, artikel,  berita,  dan  internet  yang berkaitan  dengan  politik  tata  kelola pengembangan wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  pengembangan wilayah  bertujuan  untuk  kemakmuran wilayah dengan menilai secara optimal seluruh potensi yang ada, mengusahakan keselarasan dan keseimbangan pembangunan antar daerah agar dapat memberikan manfaat yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh masyarakat.  Berdasarkan  teori  model proses  politik  Peter  Eisinger  yang memiliki dua unsur sebagai berikut: 1. Kekuatan Politik Kekuatan-kekuatan politik yang didapat saling berinteraksi dan berkaitan dalam sistem  politik  yang  dijalankan  pada hakikatnya  merupakan  unit-unit  politik yang  turut  andil  dalam  pembentukan struktur politik. Dari perspektif perilaku, individu dianggap sebagai unit yang  terkecil  dalam  suatu    sistem politik.  Oleh  karena  itu,  sebagai individu dapat dianggap sebagai bagian dari kekuasaan politik, terutama mereka yang menjadi pemimpin politik. Dalam suatu  sistem  politik,  terdapat  unit-unit politik  yang  dapat    membentuk  suatu
sistem  politik  diekspresikan  melalui tindakan politik.
Tindakan  politik  dijadikan  sebagai tindakan yang melibatkan proses pengambilan  keputusan  yang  mengikat secara  sosial  atau  tindakan  yang mempengaruhi  implementasi  politik dan  menegaskan  bahwa  kekuasaan politik  tidak  lain  hanyalah  subyek politik atau orang-orang yang mempunyai  peranan  dalam  kehidupan politik,  baik  dalam  bentuk  lembaga, organisasi atau bentuk lain dalam proses pembuatan.
Misalnya  media  massa  yang memiliki  rangkaian  tanggung  jawab yang sangat penting dalam hal memajukan pengembangan
pembangunan  dan  suatu  kehidupan berdemokrasi  yang  berjalan  dengan baik  untuk  menghubungkan  antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Peran  media  massa  sangat  penting karena  pers  mempunyai  fungsi  sebagai media  informasi,  pendidikan,  hiburan dan  kontrol  sosial.  Dalam  tata  kelola pengembangan  wilayah  di  kawasan Jakabaring penyebaran informasi mengenai rencana pengembangan kawasan  Jakabaring  cukup  bagus  dan dapat  ditemukan  di  beberapa  website berikut, Tribun Sumsel, palembang.tribunnews.com, sindonew.com, bpiw.go.id, sumsel.antarnews.com, sumatera.bisnis.com, dan palembang.go.id. Peran  serta  berbagai  pihak  menjadi penting  dalam  membantu  keterlibatan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
Pemerintahan  Kota  Palembang,  karena tidak bisa semua kegiatan pembangunan dapat  dilakukan  sendiri,  terutama  dari segi  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan dana  anggaran  yang  tersedia  bisnis. Bentuk  kerjasama  antara  pihak  swasta atau  bisnis,  dalam  pelibatan  hal  ini pengusaha,  disebut  dengan  kemitraan publik-swasta (KPS).
Public Private Partenership (PPP)  ini  merupakan  suatu  hubungan kerjasama  antara  pemerintah  dengan pengusaha Real Estate dalam pelaksanaan  pengembangan  kawasan Jakabaring  melalui  pembiayaan  dan investasi.  Keterlibatan  antara  pihak swasta dan bisnis yang dianggap sangat mampu  menyediakan  keuangan  dan tenaga ahli setidaknya mampu
membantu  pihak  pemerintahan  sebagai motor  dalam  pelaksana  pembangunan. Kerjasama  yang  dapat  terjalin  antara pemerintah  dan  para  pengusaha  ini tentunya memiliki kepentingan tertentu seperti pembangunan kompleks perumahan oleh perusahaan Real Estate tersebut sebagai memanfaatkannya sebagai tujuan ekonomi. Dalam politik tata kelola pengembangan  wilayah  di  Kecamatan Jakabaring  tidak  lepas  dari  pengaruh kekuatan  politik  mulai  dari  proses pengesahan yang di sahkan oleh DPRD dan Walikota dalam penentuan pengembangan  wilayah  yang  tentunya di  latar  belakangi  oleh  hal-hal  yang berbau  unsur  politik,  sosial  dan ekonomi. 2. Pengaruh  Politik  (Keterlibatan Masyarakat) Dalam  pengaruh  politik  memiliki  tiga fase  yaitu  fase  perencanaan  dan  fase kesepakatan yaitu : a) Fase Perencanaan Dalam mengelola pengembangan kawasan jakabaring pada fase perencanaan  telah  dilakukan dalam  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  (RTRW)  dan  Rencana Tata  Detil  Ruang  (RDTR). dengan  adanya  Rencana  Detil
Tata Ruang (RTDR) dan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  kawasan  yang  di rencanakan akan dibangun yang selanjutnya
menimbulkan beberapa efek pembangunan dan pengembangan di daerah sekitar kawasan Jakabaring.
b) Hal  ini  tidak  hanya  mendorong pertumbuhan  dan  peningkatan kesejahteraan  bagi  masyarakat di  kawasan  Jakabaring  tetapi juga  bagi  daerah  disekitarnya yang  terbelakang.  Tidak  hanya itu pengembangan kawasan jakabaring  tidak  hanya  sekedar melakukan  pembangunan  saja tetapi  juga  untuk  menata  dan mengelola  kawasan  kumuh  di pinggiran.
c) Fase Kesepakatan Upaya  perencanaan  didasarkan
atas  dialog  antara  pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pihak-pihak  yang  terlibat  di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
dalam pengelolaan sumber daya wilayah (masyarakat lokal, pendatang dan pengusaha),
pemerintah dan perencana. Pada fase  kesepakatan  perencanaan hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan  area  planning yaitu menentukan dan mempetakan lokasi, ukuran batas  batas,  akses  dan  pusat- pusat populasi.
d) Dalam  fase  kesepakatan  hal yang  harus  dilakukan  yaitu menghubungi pihak yang terlibat.  Sebelum  mengambil keputusan  apapun,  perwakilan para petani dan pengguna tanah yang lain yang akan dipengaruhi oleh  rencana  harus  dihubungi dan diperhatikan pandangannya.
Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pandangan mendalam  bagi  tim  perencana mengenai situasi yang sesungguhnya dan kedua hal ini berarti  para  pengguna  tanah akan menyadari perubahan- perubahan yang terjadi daripada dihadapkan dengan sesuatu yang dipaksakan dari penguasa. e) Pada fase kesepakatan perencanaan telah menghubungi dan mensosialisasikan mengenai perencanaan  pengembangan  di Kawasan  Jakabaring  melalui CSR (Corporate Sosial Responsibility)  atau  Tanggung Jawab  Perusahaan  Pusri  yang ada di Kawasan Jakabaring. f) Fase Pelaksanaan Setelah melakukan perencanaan dan  membuat  kesepakatan  hal selanjutnya yang harus dilakukan tentunya mengimplementasikan  rencana tersebut.  Kawasan  Jakabaring tentunya memiliki potensi- potensi  yang  ada  seperti  1) Bersinggungan  dengan  sungai yang  merupakan  salah  satu sumber air baku. Selain sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat, juga berfungsi sebagai  sarana  transportasi  air. 2)  Memiliki  kelengkapan  fasos fasum yang mendukung perkembangan kegiatan perkotaan  (Universitas  Bina Darma, Universitas Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, OPI Waterfun, OPI  Mall  dan  lain-lain);  3) Merupakan daerah sentral kegiatan perkonomian khususnya ekonomi rumah tangga meliputi industri makanan  dan  kerajinan;  4) Terintegrasi  dengan  berbagai sistem moda transportasi, termasuk LRT sehingga berpotensi dikembangkan sebagai Kawasan Berbasis Area Transit (Transit Oriented Development); dan 5) Memiliki pusat  olahraga  terbesar  skala internasional  pusat  olahraga

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
jakabaring yang digunakan dalam ASEAN Games 2018.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  tentang hasil  penelitian  pada  bab  sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan  yaitu  :  Politik  tata  kelola dalam pengembangan wilayah di Kecamatan  Jakabaring,  bahwa  dalam pengelolaan  pengembangan  wilayah tidak  terlepas  dari  adanya  kekuatan politik dan pengaruh politik (keterlibatan masyarakat). Pertama dengan  adanya  kekuatan  politik  dalam proses pengesahan rencana pengembangan wilayah yang dilakukan oleh DPRD dan Walikota implementasi pengembangan  wilayah  di  Kecamatan Jakabaring dapat dilakukan.
Kedua,  pengaruh  politik  dalam keterlibatan  masyarakat  pada  fase perencanaan  telah  dilakukan  bahwa kawasan  Jakabaring  telah  ditetapkan dalam  rencana  kawasan  strategis  kota palembang.  Pada  fase  kesepakatan perencanaan  lokasi  telah  ditetapkan  di kawasan Jakabaring.Pada fase implementasi  program  pengembangan wilayah  realisasinya  sudah  bisa  dilihat dan  berjalan  dengan  baik.  Karena Pemkot belum sepenuhnya mensosialisasikan  kepada  masyarakat sehingga akan muncul  berbagai kendala yang  dihadapi  dalam  pengembangan kawasan  Jakabaring.  Dan  juga  solusi untuk  mengatasi  kendala  yang  ada selama  pengelolaan  pengembangan
kawasan  di  Kecamatan  Jakabaring masih belum sepenuhnya memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam.      2008.  D  asar- Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta  : PT Gramedia Pustaka Utama Eisinger,  Peter,  “The  oretical  Models in  Urban  Politics”  dalam Ronald  K.  Vogel  (ed.), Handbook  of  Research  on Urban  Politics  and  Policy  in the  United  States  (London: Greenwood Press, 1997). Hadjisarosa,  P.  1980.  Konsep  D  asar
Pengembangan Wilayah. Bandung: DPU. Irwanto,  Dedi  2010.  Ven  esia  Dari Timur  :  Memaknai  Produksi  Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial.  Yogyakarta  : Ombak Mutfy, Muslim. 2013. Kekuatan Politik di  Indonesia.  Bandung:  CV  Pustaka Setia
Rustadi, Ernan dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta  :  Yayasan  Pustaka
Obor Samsu, 2017. Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods,  serta  Research  & Development.  Jambi:  Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
Yusuf, Muri. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan. Jakarta: Kencana Alian, Muhammad Arief. (2013) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Palembang. Jurnal Tekno  Global.  Universitas Indo Global Vol II No.1 Apriansyah,  Muhammad  Adjie.  2018. Analisis  Pusat  Pertumbuhan Di  Kawasan  Seberang  Ulu Kota  Palembang.  Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang. Imelda  dkk.  2013.  Identifikasi  Pusat Pertumbuhan  Dan  Daerah Hinterland  Kota  Palembang. Laporan  Penelitian  Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang. Nisak,  Afidatun.  2019.  Politk  Tata Kelola  Infrastruktur  Jalan  Di Mijen  Kota  Semarang  2016- 2018.  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang. Nurpiena, Dea Siti.Dkk. 2015. Ekonomi Kota : Tata Kelola Kota Dan Pelayanan  Publik.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Wicaksono,  Bambang.  (2003).  Kajian Perkembangan Kawasan Seberang Ulu Sebagai Arahan  Pengembangan  Kota Palembang  Bagian  Selatan. Universitas Diponegoro, Semarang. Badan  pusat  statistik  palembang  : Jumlah penduduk kota palembang  (jiwa)  2019-2021 diakses dari https://palembangkota.bps.go .id Chaebar, Haris. 2019. Stadion Jakabaring. Diakses di https://www.tribunnewswiki. com Gischa, Serafica. 2020. Konsep Wilayah  dan  Pewilayahan: Definisi  serta  Pembagiannya diakses di https://www.kompas.com MC Kota Palembang (2021). Penduduk terpadat  di  sumsel  diakses dari https://infopublik.id
Profil  kota  palembang,  diakses  dari http://perkotaan.bpiw.pu.go.i
d Palembang.tribunnews.com. (2022). Keramasan Menjadi Pusat Gravitasi Perekonomian  Baru  Kota  Palembang. Diakses di http://palembang.tribunnews.com Priherdtyo,  Endro.  2014.  Jakabaring,
Wajah  Baru  Olahraga  Indonesia. Diakses di https://www.cnnindonesia.co
m Ramdhani,  Ani.  2019.  Pengertian Pengembangan,  Jenis,  dan Contohnya diakses di https://www.pinhome.id

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)
Sulistyo,  Eko  Budi.  2021.  Pengertian Tata  Kelola  Pemerintahan. Diakses dari http://staff.unila.ac.id Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  15  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  PUPR Perencanaan  Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Baru Palembang