Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika

## DISKRIMINASI NIKKEI BURAJIRU-JIN DI JEPANG
SEBAGAI PEKERJA SEKTOR TIDAK TERAMPIL TAHUN 2014-2020 (STUDI KASUS PERUSAHAAN BIDANG MANUFAKTUR DI PREFEKTUR AICHI DAN PREFEKTUR SHIZUOKA)
Refananta Andryan Airlangga 1 , Kurniawaty Iskandar 2 Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia 12
refananta.andryan@ui.ac.id 1 , kurniawati@ui.ac.id 2

## Abstract
The Nikkei Burajiru-jin is marginalized so that it is difficult for them to improve social economic status while living in Japan. This study used social disorganization theory by Rubington and Weinberg to explain the social conflict that occurred between the Japanese and the Nikkei Burajiru-jin . This research uses the qualitative method with a case study. Data collection techniques utilizes literature studies using book sources, journals, website articles and social media discourse. The results showed that social disintegration that occurred between the Japanese and Nikkei Burajiru-jin due to differences in culture and nature between the two groups. And the presence of stereotypes against non-Japan, where even though Japanese blood flows to the Nikkei , but is deemed impure and adheres to a different value system with those who are genuinely Japanese. Some practices of exclusion as unskilled  workers  in  Japanese  companies  experienced  by Nikkei workers  and  this  can  be  proven  through interviewees with Nikkei Burajiru-jin that they realize the difficulties of improving careers in Japan. Working in the  factories  became  the  only  way  to  secure  a  job  easily.  The  study  also  found  that  the  failure  of  the implementation of the concept of multiculturalism in Japan which caused negative prejudices and discriminatory behavior by the government and the Japanese community to the Nikkei Burajiru-jin . This which then resulted in the difficulties of the Nikkei Burajiru-jin ’s experience assimilating in Japan.
Keywords: Discrimination; Minority; Nikkei Burajiru-jin ; Unskilled Laborers

## Abstrak
Nikkei Burajiru-jin termarginalisasi sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan status ekonomi sosial saat tinggal  di  Jepang.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  disorganisasi  sosial  oleh  Rubington  dan  Weinberg  untuk menjelaskan  konflik  sosial  yang  terjadi  antara  masyarakat  Jepang  dan Nikkei  Burajiru-jin .  Metode  kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data memanfaatkan studi literatur menggunakan sumber buku, jurnal, artikel website serta wacana  media sosial. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  disintegrasi  sosial  yang  terjadi  antara  masyarakat  Jepang  dan Nikkei  Burajiru-jin akibat perbedaan kultur dan sifat alamiah antar dua kelompok tersebut. Dan adanya stereotipe terhadap non Jepang, dimana walaupun darah Jepang mengalir pada Nikkei , tetapi dipandang tidak murni dan menganut sistem nilai yang  berbeda  dengan  mereka  yang  murni  asli  Jepang.  Beberapa  praktek  pengucilan  sebagai  pekerja  tidak terampil  di  perusahaan  Jepang  dialami  oleh  pekerja Nikkei dan  hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  catatan wawancara  dengan Nikkei  Burajiru-jin bahwa  mereka  menyadari  kesulitan  meningkatkan  karir  di  Jepang. Pekerjaan  di  pabrik  menjadi  satu-satunya  lapangan  pekerjaan  yang  mudah  dimasuki.  Penelitian  ini  juga menemukan bahwa gagalnya penerapan konsep multikulturalisme di Jepang menimbulkan prasangka negatif dan perilaku diskriminatif oleh pemerintah dan masyarakat Jepang kepada Nikkei Burajiru-jin . Ini yang kemudian mengakibatkan Nikkei Burajiru-jin mengalami kesulitan berasimilasi di Jepang.
Kata Kunci: Diskriminasi; Minoritas; Nikkei Burajiru-jin; Buruh Kasar

## Pendahuluan
Krisis ketenagakerjaan mendorong pemerintah  Jepang  untuk  membuat kebijakan  revisi  pada  Undang-Undang
Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi Jepang  (ICRRA).  Undang-undang  ini  mulai diimplementasikan oleh pemerintah
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Jepang  tahun  1990.  Tujuan  utamanya yakni  untuk  merepatriasi  warga nisei dan sansei para Nikkei (keturunan  emigran Jepang) guna  menyokong  kebutuhan ketenagakerjaan  di  Jepang.  Maksud  dari repatriasi  adalah  pemulangan  kembali warga negara yang tinggal di negara asing ke  negara  asalnya. Nisei merupakan sebutan  generasi  kedua Nikkei yang  lahir dari  tahun  1930  sampai  1940-an. Sedangkan, sebutan sansei diperuntukkan untuk  generasi  ketiga Nikkei yang  lahir melewati  tahun  1945  (Nishida,  2017). Brazil  merupakan  salah  satu  negara  yang menjadi  target  untuk  memulai  sistem perekrutan tenaga kerja asing ke Jepang.
Jepang  dan  Brazil  adalah  dua negara  yang  telah  menyimpan  sejarah panjang  dalam  bekerja  sama  menangani berbagai  isu  di  kedua  negara  tersebut. Kerja  sama  antar  Jepang  dan  Brazil bermula pada tahun 1880-an ketika Jepang mengalami  resesi  ekonomi  dan  ledakan populasi. Hal tersebut membuat pemerintah  Jepang  memandang  bahwa emigrasi  sebagai  solusi  untuk  mengatasi masalah  ledakan  populasi  yang  terjadi  di Jepang.  Salah  satu  negara  yang  menjadi target emigrasi adalah Brazil.
Di  sisi  lain,  Brazil  yang  baru  saja menghapus  sistem  perbudakan  pada tahun  1888  justru  mengalami  masalah kekurangan  tenaga  kerja,  terutama  pada sektor  perkebunan  kopi,  kapas  dan  sutra. Untuk menanggapi solusi atas permasalahan tersebut, pemerintah Brazil menyetujui kerja sama dengan pemerintah Jepang  untuk  menerima  masyarakat Jepang yang melakukan emigrasi ke Jepang. Sasaki (2008) menyebutkan bahwa terdapat  sekitar  188.000  warga  Jepang yang beremigrasi ke Brazil dari tahun 1899 hingga  1941.  Emigran  Jepang  ke  Brazil disebut juga dengan Nikkei atau Nikkeijin . Nikkei atau Nikkeijin memiliki  arti  sebagai keturunan  warga  asli  Jepang  yang  telah
menetap  di  negara  lain  dalam  jangka waktu yang lama. Selama
kependudukannya, Nikkeijin berhasil melakukan integrasi di Brazil. Nikkeijin juga turut  membentuk  komunitas  diaspora Jepang yang cukup signifikan melalui nisei dan sansei keturunan  mereka.  Keturunan emigran masyarakat asli Jepang dari Brazil disebut sebagai Nikkei Burajiru-jin.
Berdasarkan  data  sensus  yang diterbitkan  oleh  Menteri  Luar  Negeri Jepang  (dalam  Nishida,  2017),  terdapat sekitar 2 juta populasi Nikkei yang berada di  Brazil.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah Jepang  melihat  peluang  untuk Nikkei dijadikan  solusi  mengisi  kekurangan ketenagakerjaan  Jepang.  Tak  hanya  itu, Jepang turut memanfaatkan “kembali”nya Nikkei  Burajiru-jin sebagai  tanggungan wajib  pajak  dan  pemicu  kebangkitan produktivitas  berbagai  sektor  industri  di Jepang. Perevisian Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (ICRRA)  Jepang  memberikan  para Nikkei hak untuk memperoleh long-term resident visa (izin  tinggal  jangka  panjang).  Mereka beserta anggota keluarganya diberikan izin untuk  tinggal  dan  bekerja  di  Jepang  tiga hingga lima tahun dengan sedikit batasan pada aktivitas ekonomi.
Ledakan  jumlah Nikkei  Burajiru-jin ke  Jepang  dimulai  dari  tahun  1991 sebanyak  100,000  orang.  Kemudian bertambah  sebanyak  200.000  orang  di tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun  2007  sebanyak  316.000  orang (Rompay-bartels, 2015). Nikkei Burajiru-jin disebut  sebagai  kelompok nikkei terbesar yang menetap di Jepang hingga tahun 2008.
Hal  ini  karena  sebagian  dari Nikkei Burajiru-jin terpaksa  kembali  ke  Brazil karena  kehilangan  pekerjaan  akibat  krisis ekonomi Jepang. Pada tahun 2013, jumlah Nikkei Burajiru-jin di Jepang yakni 181.317 orang. Sebagian besar dari mereka tinggal
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
di  prefektur  Aichi,  Shizuoka,  Kanagawa, Saitama dan Gunma (Morita, 2017).
Gambar 2: Jumlah Penduduk Nikkei Burajiru-jin di Jepang tahun 1988-2014
Sumber: Ministry of Justice Japan (Rompay-bartels, 2015)
Pemerintah Jepang berasumsi bahwa Nikkei  Burajiru-jin akan  lebih mudah berasimilasi di
Jepang dibandingkan  warga  asing  lainnya  karena sudah  pernah  terekspos  dengan  bahasa dan budaya Jepang melalui generasi orang tua atau kakek-neneknya. Terlebih, mayoritas Nikkei Burajiru-jin juga memiliki ciri-ciri  fisik  yang  mirip  selayaknya masyarakat  asli  Jepang.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  Jepang  memutuskan  untuk memudahkan  proses  imigrasi  untuk  para Nikkei  Burajiru-jin agar  dapat  kembali  ke tanah air nenek moyangnya.
Pada  dasarnya,  Jepang  termasuk salah  satu  negara  dengan  tingkat homogenitas  yang  tinggi.  Secara  harfiah, homogenitas berarti suatu kelompok yang mempunyai  kesamaan  jenis,  sifat  atau watak. Konsep masyarakat homogen telah disepakati  oleh  masyarakat  Jepang  sejak tahun  1970-an  (Graburn  &  Earl,  2008). Konsep  tersebut  kemudian  menanamkan anggapan  kepada  masyarakat  Jepang bahwa  orang  selain  keturunan  Jepang adalah  orang  lain.  Sedangkan,  kebutuhan tenaga  kerja  di  Jepang  seakan  memaksa negara  tersebut  untuk  melepaskan  sifat
homogenistiknya sebagai hasil dari proses internasionalisasi dan globalisasi. Akibatnya, masyarakat Jepang sulit beradaptasi dengan warga asing.
Graburn & Earl (2008) menyatakan bahwa  kebijakan  pemerintah  Jepang dalam  upayanya  menghapus  perbedaan kultur  justru  membuat  posisi  sosial kelompok  minoritas  semakin  di  bawah. Pemerintah  Jepang  yang  mengutamakan kepentingan negara dan kelompok mayoritas  membuat  negara  matahari tersebut menjauh dari konsep multikulturalisme  dan  praktek  asimililasi sistematis  warga  asing.  Konsep “the Japanese” merupakan  gagasan  yang membedakan  ciri-ciri  masyarakat  asli Jepang dengan warga asing dan berfungsi sebagai  kategorisasi  yang  membuat seragam  warga  yang  tinggal  di  negara Jepang.  Konsep  monokulturalisme  yang diadopsi  Jepang  secara  tidak  langsung mendukung sifat xenofobia atau penolakan  terhadap  orang-orang  yang tidak dipercayai, yakni warga asing Jepang memiliki  tiga  kategori  umum  kelompok minoritas  yang  memiliki  sejarah  panjang berinteraksi  dengan  masyarakat  asli
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Jepang. Kelompok pertama adalah masyarakat  “Pribumi”  seperti  Ainu  dan warga  Okinawa.  Kedua  adalah  “ Buraku ”, keturunan warga Tiongkok dan Korea yang dibawa ke Jepang pada saat Perang Dunia II.  Kelompok  minoritas  terakhir  adalah kelompok  pekerja  migran  asing  yang mayoritas  berasal  dari  negara-negara berkembang  di  Asia  dan  Amerika  Selatan (Graburn & Earl, 2008).
Nikkei Burajiru-jin masuk ke dalam kategori  yang  ketiga.  Meskipun Nikkei Burajiru-jin termasuk  sebagai  keturunan Jepang  namun  mereka  tetap  dianggap kelompok minoritas. Hal ini karena mereka dianggap  tidak  dapat  menampilkan  sifat beserta  norma  yang  menunjukkan  bahwa mereka  adalah  warga  asli  Jepang. Nishida (2017)  menyebutkan  bahwa  ciri  fisik  dan sifat  para Nikkei  Burajiru-jin dibedakan dengan  masyarakat  asli  Jepang.  “ Pure Japanese ”  merupakan  sebutan  para masyarakat  asli  Jepang  agar  dibedakan dengan  kelompok  para  pendatang  dari Brazil  tersebut.  Sifat  homogenitas  yang telah  terurai  dalam  kolektif  masyarakat Jepang  tidak  mudah  dirubah  sehingga menyebabkan  konflik  antara  diferensiasi atau  unsur-unsur  yang  tidak  dikenal. Munculnya  sebutan  “perilaku  Brazil”  oleh masyarakat  asli  Jepang  digunakan  untuk membedakan  atau  mengasingkan  antara suatu  kelompok  sosial  tertentu  (Tsuda, 2003).  Sebutan  “perilaku  Brazil”  dalam dalam terminologi Rubington dan Weinberg  (2003),  dapat  dikategorikan sebagai upaya pengecapan ( labelling ) oleh masyarakat  dominan  mempunyai  tujuan memberikan  hak-hak  istimewa  kepada kelompok  masyarakat  tertentu  dalam  hal ini  masyarakat  asli  Jepang  yang  ber ‘perilaku  Jepang’  dan  membedakannya dengan mereka yang ber ‘perilaku Brazil’.
Bellini (2006) mengungkapkan bahwa Nikkei Burajiru-jin termasuk dalam kelompok yang tidak dihormati oleh orang
Jepang. Paparan oleh Bellini menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi yang dialami Nikkei  Burajiru-jin yakni  karena  sebagian besar  dari  mereka  tidak  dapat  berbahasa Jepang  dan  menyesuaikan  diri  dengan budaya  Jepang.  Seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  bahwa  alasan pemerintah  Jepang  mendorong Nikkei Burajiru-jin untuk  berimigrasi  ke  Jepang karena  mereka  dianggap  telah  mengenal bahasa  dan  budaya  Jepang.  Namun  yang terjadi justru sebaliknya, sehingga mereka dianggap sebagai gaijin (orang asing).
Kondisi di atas merupakan gambaran  dari  konsep  multikulturalisme. Multikulturalisme adalah keragaman budaya  yang  dimiliki  oleh  berbagai kelompok  sosial  dan  tidak  terlepas  dari konsep  adanya  kelompok  dominan  dan kelompok  minoritas  di  suatu  wilayah tertentu.  (Joppke,  2017)  menjelaskan bahwa multikulturalisme termasuk konsep di  mana  perbedaan  kebudayaan  harus hidup berdampingan di tempat yang sama. Ia turut menjelaskan bahwa multikulturalisme  merupakan  “sifat”  yang dimiliki  kelompok  minoritas  dan  ada pengakuan  atas  perbedaan-perbedaan sifat yang dimiliki oleh kelompok tersebut.
Tak  dapat  dipungkiri  jika  interaksi antar  individu  dalam  kelompok  sosial merupakan hal penting untuk menghindari adanya kesalahpahaman ataupun konsekuensi  sosial  yang  negatif.  Iskandar (2019) menyebutkan bahwa proses interaksi  sosial  membutuhkan  informasi tentang  individu  atau  kelompok  yang ditemuinya  agar  dapat  memahami  situasi dan  konteks  sehingga  ada  penyesuaian perilaku untuk  mendapatkan  respon  yang diinginkan oleh lawan interaksinya. Adanya perilaku  diskriminatif  dan  marginalisasi yang  dialami  oleh Nikkei  Burajiru-jin menujukkan adanya perenggangan hubungan  oleh  kedua  kelompok  sosial tersebut.  Perbedaan  pemahaman  sifat
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
kultur  yang  dipahami  oleh  masyarakat Jepang  dan Nikkei  Burajiru-jin berpotensi untuk  memicu  adanya  konflik  antara kelompok  sosial  yang  dominan  dan kelompok sosial minoritas.
Nikkei Burajiru-jin termasuk kelompok  minoritas  karena  mereka  yang melakukan  bermigrasi  dari  negara  lain  ke suatu negara. Alasan para imigran tersebut berimigrasi tidak lain karena sumber daya, kesamaan budaya, undang-undang migrasi dan  keterbukaan  negara  untuk  imigran. Masalah  karier  untuk  mendapatkan penghasilan  yang  lebih  baik  dibanding berada  di  negara  tanah  air  mereka (Iskandar, 2019).
Sehubungan dengan Nikkei Burajiru-jin dianggap  sebagai  pendatang kelompok  bawah,  maka  mayoritas  dari mereka ditempatkan pada sektor pekerjaan  tidak  terampil  sebagai  buruh pabrik. Pekerjaan tidak terampil merupakan  pekerjaan  yang  tergolong dalam jenis 3K. Pekerjaan 3K adalah kitsui (sulit), kitanai (kotor) dan kiken (berbahaya).  Umumnya,  pekerjaan  tidak terampil merupakan pekerjaan blue-collar jobs atau  pekerjaan  buruh  yang  tidak diinginkan orang Jepang, seperti di bidang jasa, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Berdasarkan laporan data oleh Kementerian  Kesehatan,  Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang (dalam Nishida, 2017),  bahwa  pada  tahun  2014  sebanyak 47.354  orang Nikkeijin bekerja  di  pabrik manufaktur. Ishikawa (2015) menyebutkan bahwa  keterbatasan  pengetahuan  dan keterampilan dasar seperti bahasa Jepang dan  etika  komunikasi  dapat  menghalangi Nikkei  Burajiru-jin untuk  memperoleh white-collar jobs atau pekerjaan perkantoran. White-collar jobs merupakan
pekerjaan  yang  dianggap  profesional  dan sebagai  suatu  tanda  kestabilan  finansial oleh  warga  asli  Jepang.  Jenis-Jenis pekerjaan  yang  biasanya  diasosiasikan dengan white-collar  jobs adalah  IT, akuntansi, konsultan, public relations (PR), human  resources (HR)  dan  pekerja  negeri sipil. White-collar  jobs lebih  diincar  oleh warga  asli  Jepang  sedangkan blue-collar jobs dihindari. Blue-collar  jobs jauh  lebih mudah  untuk  diperoleh  warga  asing (Ishikawa, 2015).
Adapun pembahasan dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  tentang  bagaimana bentuk  diskriminasi  yang  dihadapi  oleh Nikkei Burajiru-jin serta penyebab mereka mendapat  pengucilan  sebagai  pekerja sektor tidak terampil. Pembahasan diskriminasi  terhadap Nikkei  Burajiru-jin dibatasi  hanya  pada  dua  wilayah,  yakni Prefektur  Aichi  dan  Prefektur  Shizuoka. Pemilihan kedua wilayah tersebut berdasarkan  populasi Nikkei  Burajiru-jin terbanyak  di  Jepang.  Persebaran Nikkei Burajiru-jin di  Jepang  ditunjukkan  pada peta  dalam  gambar  2.  Melalui  peta tersebut  dapat  terlihat  bahwa  wilayah yang  berwarna  merah  pekat  adalah wilayah  yang  penduduk Nikkei  Burajiru- jin nya paling banyak dibandingkan wilayah di Jepang lainnya. Dibandingkan prefektur Gunma  dan  prefektur  Shiga, Nikkei Burajiru-jin lebih  mendominasi  di  wilayah prefektur  Aichi  dan  prefektur  Shizuoka (Aichi Prefectural Government, 2021).
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Gambar 2: Peta Persebaran Nikkei Burajiru-jin di Jepang
Sumber: Data Statistik Penduduk Asing, 2019
Selain itu, kajian ini juga mengungkap  kebijakan  yang  dilakukan pemerintah  Jepang  dalam  mengatasi konflik  yang  terjadi  antara  orang  Jepang dan Nikkei Burajiru-jin di Jepang. Kajian ini akan menggunakan konsep multikulturalisme untuk membahas identitas  kelompok  minoritas Nikkei Burajiru-jin .  Sedangkan,  permasalahan pengucilan Nikkei  Burajiru-jin sebagai pekerja  sektor  tidak  terampil  ( unskilled worker )  di  perusahaan  Jepang  akan dibahas  dengan  menggunakan  teori disorganisasi sosial dan multikulturalisme.
Disorganisasi Sosial & Multikulturalisme Pada hakikatnya, masyarakat yang homogen dapat melakukan integrasi sosial yang  baik.  Integrasi  sosial  berarti  proses memberikan  pemahaman  terhadap  nilai- nilai,  hubungan  dan  institusi.  Integrasi sosial  memungkinkan  semua  orang  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial, ekonomi dan politik atas dasar persamaan hak  dan  kesempatan,  kesetaraan  dan martabat  (Ferguson,  2008).  Ahli  teori terdahulu  menyebutkan  beberapa  faktor yang  dapat  menghambat  integrasi  sosial. Hambatan  tersebut  diantaranya  disrupsi hubungan  keluarga,  tingkat  pendidikan, kepadatan  penduduk  dan  komposisi penduduk.
Proses  globalisasi  yang  meliputi kegiatan migrasi, urbanisasi dan industrialisasi  menciptakan  disorganisasi sosial  dengan  melihat  hubungan  antara kelompok primer dan kelompok sekunder. Disebutkan  bahwa  jika  perkembangan budaya dalam masyarakat tidak seimbang dengan  perkembangan  IPTEK,  maka budaya  akan  mengalami  ketertinggalan (Burlian, 2016). Oleh sebab itu, masyarakat yang  mengalami  disorganisasi  sosial cenderung menghadapi tantangan berupa permasalahan ekonomi, kriminalisme, dan rasisme atau konflik etnis.
Rubington  dan  Weinberg  (2003) dalam bukunya yang berjudul T he Study of Social  Problems:  The  Seven  Perspectives , menjelaskan bahwa terdapat lima karakteristik  dalam  disorganisasi  sosial. Lima  karakteristik  tersebut  diantaranya definisi ( definition ), sebab ( causes ), kondisi ( conditions ),  konsekuensi  ( concequences ) dan  solusi  ( solutions ).  Disorganisasi  sosial didefinisikan  sebagai  kegagalan  dari peraturan  yang  berlaku.  Jenisnya  terbagi menjadi  tiga  yakni  ketiadaan  norma, konflik kultur dan kegagalan berhubungan. Sebab  dari  diorganisasi  sosial  karena adanya  perubahan  sosial  yang  dapat membuat  berbagai  aspek  sistem  sosial mengalami ketidakcocokan sehingga menciptakan  kondisi  yang  merubah keseimbangan
dinamisme.
Kondisi
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
tersebut  dapat  berupa  teknis,  demografis atau perubahan sosial.
Munculnya penyakit mental dan stres dapat dihasilkan sebagai konsekuensi dari disorganisasi  sosial.  Bagi  sistem  sosial, disorganisasi sosial dapat memicu tiga jenis konsekuensi.  Pertama,  adanya perubahan di  dalam  sistem  sebagai  respons  atau adaptasi  yang  membuat  sistem  kembali mendapatkan keseimbangan. Kedua, sistem yang akan terus berlangsung dalam keadaan  normal  walaupun  adanya  sosial disorganisasi.  Ketiga,  sistem  mengalami penyesuaian  karena  disorganisasi  yang begitu  besar  sehingga  menyebabkan penghancuran sistem itu sendiri . Implementasi dalam
mengatasi disorganisasi  sosial  pada  dasarnya  dapat dilakukan  ketika  proses  diagnosa  sudah tepat,  misalnya  dengan  memperlambat berbagai perubahan teknis.
Secara umum, masyarakat multikultural berangkat dari proses internasionalisasi. Masyarakat multikultural  memiliki  struktur  tatanan sosial  yang  berbeda  satu  sama  lain,  baik secara  nilai  kultural  maupun  ekonomi (Warsito,  2010).  Konsep  masyarakat multikultural  mengusung  pemahaman terhadap multikulturalisme.
Multikulturalisme  mengacu  pada keragaman  budaya  yang  muncul  dari keberadaan  dua  atau  lebih  kelompok dalam masyarakat di mana perspektif dan praktik individu menghasilkan rasa identitas  kolektif  yang  unik  (Barakoska, 2013). Dengan kata lain, multikulturalisme menunjukkan  keadaan  masyarakat  yang berkumpul menjadi satu dengan berbeda- beda  baik  berdasarkan  etnis,  geografis, agama  dan  budaya  yang  berusaha mendapatkan  posisi  dan  perlakuan  sama dalam tatanan sosial ekonomi.
Multikulturalisme  bermula  dari pemahaman bahwa memberikan hak  sipil dan  politik  yang  setara  merupakan
pencapaian  dari  demokrasi.  Namun,  hal tersebut  tentu  tidak  cukup  mengatasi diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Kelompok  minoritas,  kelompok  budaya yang terpinggirkan justru dirugikan bahkan di  negara  demokratis.  Menurut  Kymlicka (2011),  terdapat  dua  aspek  munculnya multikulturalisme  yakni  adanya  migrasi suatu  kelompok  ke  suatu  wilayah  dan adanya  kebanggaan  sebagai  minoritas. Proses migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya menyebabkan diskriminasi berbasis budaya. Maka dari itu diperlukan pengaturan  khusus  yang  memungkinkan budaya  minoritas  untuk  bertahan  dan berkembang di arena publik.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Untuk  memaknai  suatu  fenomena  yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan,  maka  digunakan  metode penelitian  kualitatif.  Dalam  melakukan penelitian  kualitatif,  peneliti  sebagai instrumen  utama  melakukan  interpretasi data  atau  memaknai  data  menggunakan kata-kata  (Marshall  dan  Rossman  dalam Creswell,  2016).    Strategi  penelitian  yang digunakan  untuk  mengulas  data  yakni dengan  metode  studi  kasus  diskriminasi Nikkei  Burajiru-jin sebagai  pekerja  tidak terampil  di  wilayah  prefektur  Aichi  dan prefektur Shizuoka.
Sehubungan  dengan  keterbatasan akses  mendapatkan  informan Nikkei Burajiru-jin ,  peneliti  menggunakan  data yang  telah  terunggah  di  laman  sejumlah website.  Data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  video Youtube  yang  berjudul  “ Struggles  of Second  Generation  Brazilians  in  Japan” oleh Deana Mitchell (2016) yang diproduksi oleh Berkely Graduate School of Journalism,  University  of  California.  Di
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
dalam  video tersebut,  terdapat  informan- informan Nikkei Burajiru-jin yang memberikan informasi  seputar kehidupan sehari-harinya  sebagai  pekerja  tidak terampil  di  Jepang.  Adapun  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi buku, jurnal dan artikel website.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan  menggunakan  teknik  studi literatur.  Menurut Bryman  (2012) studi literatur  merupakan  sebagai  ulasan  kritis yang  berasal  dari  hasil  penelitian  yang telah  eksis  sebelumnya.  Studi  literatur digunakan untuk mengetahui beberapa hal penting terkait isu atau topik yang diangkat, bagaimana  hasil  studi  tersebut  muncul, dan  kontroversi  seputar  topik  penelitian tersebut.  Selain  itu,  studi  literatur digunakan sebagai perbandingan penelitian  dan  mengukur  data-data  yang diketahui  sebelumnya  agar  penelitian dapat  dikembangkan  lebih  lanjut.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi berbagai  buku  dan  jurnal  seputar kehidupan  para  Nikkei  Burajiru-jin  di Jepang.

## Hasil dan Pembahasan
Studi  ini  menemukan  bahwa  mayoritas Nikkei  Burajiru-jin mengalami diskriminasi dari  masyarakat  Jepang  karena  perilaku yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai Jepang.  Diskriminasi  terhadap Nikkei Burajiru-jin berdampak  pada  kesempatan kerja  yang  semakin  terbatas  diberikan kepada mereka. Padahal tujuan para Nikkei Burajiru-jin datang  ke  Jepang  yakni  untuk mencari  keuntungan  secara  ekonomi sehingga  mereka  yang  datang  merupakan tenaga  kerja  sementara  yang  tidak terampil. Pekerja tersebut disebut sebagai “ dekasegi” yang  memiliki  arti  “pekerja migran sementara” dalam bahasa Jepang .
Para Nikkei Burajiru-jin yang datang ke  Jepang  mengalami  proses  perubahan status  sosial.  Nishida  (2017)  menjelaskan bahwa mereka yang semulanya merupakan  bagian  dari  kelompok  etnis dominan di negara Brazil berubah menjadi kelompok  etnis  minoritas  saat  pindah  ke negara  Jepang.  Perubahan  status  sosial tersebut menjadi salah satu faktor mereka kerap  mendapatkan  perilaku  diskriminatif dan  marginalisasi  oleh  kelompok  etnis yang  dominan.  Pemerintah  Jepang  juga dikatakan kurang tanggap dengan permasalahan  diskriminasi  antar  etnis  ini. Kebijakan yang mengatur tentang diskriminasi antar etnis tidak memberikan dampak  yang  signifikan  dan  belum  dapat secara efektif memperjuangkan hak kaum minoritas  seperti Nikkei  Burajiru-jin .  Oleh sebab itu, hingga saat ini, Nikkei Burajiru- jin menghadapi  berbagai  rintangan  dalam upayanya untuk berasimilasi di Jepang.

## Stereotipe kepada Nikkei Burajiru-jin
Masyarakat asli Jepang memiliki prasangka negatif  terhadap  para Nikkei  Burajiru-jin . Tsuda (2003) menjelaskan bahwa prasangka  negatif  tersebut  disebabkan oleh  anggapan  bahwa  negara  Brazil merupakan  negara  dunia  ketiga  yang kesulitan  untuk  berkembang  dengan  baik sehingga  memiliki  penduduk  yang  miskin dan  tidak  berpendidikan.  Selain  itu, mayoritas Nikkei  Burajiru-jin yang  datang ke  Jepang  merupakan  pekerja  migran sementara  yang  mayoritas  bekerja  di sektor 3K sehingga ada pandangan bahwa para Nikkei  Burajiru-jin hanya  mampu bekerja  kasar  dan  tidak  cukup  terampil melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian  tertentu.  Adapun  komentar  dari seorang  masyarakat  asli  Jepang  yang disembunyikan identitasnya (dalam Tsuda (2003) menjelaskan sebagai berikut:
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
“Saya  sama  sekali  tidak  bisa
menghormati para
dekasegi
Nikkeijin. Mereka datang ke Jepang dari Brazil untuk mendapatkan uang saja  setelah  orang  tua  mereka meninggalkan negara Jepang puluhan  tahun  yang  lalu.  Jika mereka  meninggalkan  Jepang  dan melarikan  diri  ke  Brazil,  itu  karena mereka  miskin  dan  tidak  dapat bertahan  hidup  di  sini.  Dengan alasan itu, mereka seharusnya tetap di Brazil saja karena negara Jepang kaya dan mereka masih tetap miskin di Brazil.”
Ada  gambaran  bahwa  negara  dan penduduk  Brazil  diasosiasikan  dengan kemiskinan  dan  status  kelas  rendah. Masyarakat  asli  Jepang  beranggapan bahwa  para Nikkei  Burajiru-jin datang  ke Jepang hanya untuk bekerja serabutan dan mencari  keuntungan  finansial  sehingga mengasosiasikannya dengan keadaan hidup mereka yang “ mijime” atau sengsara saat  tinggal  di  Brazil  maupun  di  Jepang. Adapun  prasangka  salah  terhadap  negara Brazil  yang  sebagaimana  dijelaskan  oleh Oda (dalam Morita, 2017):
“Mereka  (rekan-rekan  kerja warga  asli  Jepang)  menanyakan saya berbagai hal. Mereka bertanya apakah  ada  gedung  di  Brazil  dan apakah  penduduk  Brazil  tinggal  di hutan?  Saat  saya  menjelaskan bahwa kota asal usul saya Sao Paulo sangat  mirip  dengan  kota  Tokyo, mereka tidak
dapat
mempercayainya!”
Padahal,  mayoritas  para Nikkei Burajiru-jin justru berpendidikan tinggi dan dari  kelas  menengah.  Mereka  memiliki latar belakang sebagai pekerja profesional ataupun  sebagai  pemilik  bisnis  sebelum mereka  berangkat  dan  bekerja  di  Jepang. Nishida  (2017)  menjelaskan  bahwa  para Nikkei  Burajiru-jin rela  untuk  mengalami
“ declassing ”  atau  kehilangan  status  sosial mereka  untuk  mendapatkan  keuntungan finansial  yang  signifikan.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  jenis  pekerjaan  yang mereka  dapatkan  yang  mayoritasnya sebagai pekerja pabrik manufaktur Jepang. Sosialisasi  dari  media  juga  berpengaruh terhadap  pemahaman  Jepang  terhadap kondisi  suatu  negara.  Ketidaktahuan  atau ketiadaan informasi dapat mempengaruhi pandangan negatif. Seperti yang dinyatakan  oleh  Enzensberger  dalam Steinberg (2017) bahwa kekuatan mediasi memiliki  kekuatan  untuk  mengorganisir massa.
Prasangka  tersebut  melahirkan pandangan  negatif  terhadap  “ ethnic qualities ”  atau  sifat Nikkei  Burajiru-jin di mana  masyarakat  Jepang  hanya  melihat konteks  stereotip  atas  kelompok  sosial tersebut.  Kingsberg  (2014)  mengatakan bahwa  asimilasi  merupakan  suatu  proses untuk  menjadikan  suatu  individu  atau kelompok sebagai bagian dari anggotanya. Untuk  dapat  berasimilasi  dengan  baik, maka  harus  ada  penerimaan  “ qualities ” atau  sifat  yang  dinilai  cocok  dan  perlu menghapus  beberapa  karakteristik  yang dimilikinya  untuk  dapat  disertakan  dan diterima  sebagai  bagian  dari  anggota. Seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh Rubington  dan  Weinberg  (2003)  bahwa ketidakcocokan  dalam  masyarakat  adalah gejala dari adanya disorganisasi sosial.
Adanya  sebutan  “perilaku  Brazil” kepada Nikkei Burajiru-jin dan membedakannya  dengan  “perilaku  warga asli Jepang” menunjukkan kegagalan yang jelas  akan  hubungan  dari  masyarakat Jepang dan Nikkei Burajiru-jin . Di samping itu, konflik kultur seperti perilaku berbicara bahasa  Portugis  dengan  keras,  memakai busana  yang  aneh,  dan  melakukan “kebiasaan  asing”  menurut  warga  asli Jepang  juga  merupakan  bukti  adanya disintegrasi sosial.
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Diskriminasi  Nikkei  Burajiru-jin  Sebagai Pekerja Tidak Terampil di Prefektur Aichi dan Prefektur Shizuoka
Takenoshita  (2013)  menjelaskan  bahwa sebagian besar Nikkei Burajiru-jin memiliki kemampuan bahasa Jepang yang terbatas dan  kualifikasi  keterampilan  yang  kurang. Status Nikkei Burajiru-jin sebagai “pekerja migran”  yang  hanya  tinggal  dan  bekerja untuk  sementara  waktu  menjadi  faktor dari perlakuan diskriminatif oleh masyarakat Jepang.
Ironisnya,  perlakuan  diskriminatif tersebut  berpengaruh  pada  pasar  tenaga kerja  yang  diperuntukkan  oleh Nikkei Burajiru-jin .  Minimnya  integrasi Nikkei Burajiru-jin ke  dalam  masyarakat  Jepang menyebabkan  kesempatan  bekerja Nikkei Burajiru-jin terbatas.  Mayoritas  dari mereka  bekerja  di  sektor  pekerjaan  tidak terampil yang bersifat tidak stabil dan tidak didukung dengan asuransi baik keamanan maupun  kesehatan  (Ishikawa,  2015).
Sektor  pekerjaan  terampil  yang  dimaksud contohnya di bidang manufaktur.
Dilansir  dari  halaman  Konseling Hukum Osaka dan Amagasaki (Arte Osaka, 2015),  dinyatakan  bahwa Nikkei  Burajiru- jin bekerja  di  bidang  manufaktur  yang terkonsentrasi  di  wilayah  Tokai  dari prefektur  Aichi  dan  prefektur  Shizuoka seperti perusahaan industri Toyota, Honda, Suzuki  dan  Yamaha.  Konsentrasi  wilayah tersebut  yakni  karena  alasan  jumlah populasi Nikkei  Burajiru-jin yang  cukup besar tinggal di kedua prefektur tersebut. Data per Desember 2019 dari pemerintah prefektur Aichi menunjukkan bahwa Nikkei Burajiru-jin menempati  posisi  sebagai penduduk  orang  asing  terbesar  yakni sebanyak 60,181 orang. Sedangkan, Nikkei Burajiru-jin yang  menempati  prefektur Shizuoka  yakni  sebanyak  31,009  orang (Higashi Mikawa Regional Research Center 2019).
Gambar 3: Presentase Penduduk Asing di Prefektur Aichi Berdasarkan Kewarganegaraan

## Sumber: Higashi Mikawa Regional Research Center (2019)
Melalui  laporan  pusat  penelitian salah  satu  regional  di  prefektur  Aichi ditunjukkan  data  setiap  lima  tahun  sekali dari  tahun  2000  sampai  2015  bahwa
penduduk Brazil  ( Nikkei Burajiru-jin ) terus mendominasi  jumlah  penduduk  asing  di wilayah  tersebut.    Jika  dikelompokkan berdasarkan  wilayah  regional,  terlihat
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
pada  gambar  3  Brazil  menjadi  penduduk asing  terbanyak  setidaknya  di  lebih  dari lima  wilayah  prefektur  Aichi.  Wilayah Shitara  sebesar  98%,  wilayah  Toyohashi sebanyak 85%, wilayah Shinshiro sejumlah 83%, wilayah Toyokawa sejumlah 82%, dan wilayah  Toei  sebanyak  81%.  Posisi
berikutnya  yang  mendominasi  setelah penduduk  Brazil  adalah  penduduk  dari Tiongkok  dan  Filipina.  Populasi  penduduk asing yang paling sedikit di prefektur Aichi yakni  penduduk  dari  Korea  dengan  rata- rata 20%.
Gambar 4: Jumlah Pekerja Asing Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Prefektur Aichi
Sumber: Higashi Mikawa Regional Research Center (2019)
Berdasarkan data pada gambar 4 di atas  terlihat  grafik  yang  menunjukkan pengelompokkan  jumlah  pekerja  asing berdasarkan sektor pekerjaan. Jika melihat pada jumlah penduduk yang bekerja pada bidang  manufaktur  (ditunjukkan  oleh warna  oranye),  maka  dapat  dikatakan bahwa  posisi  ini memiliki  jumlah  terbesar dibandingkan  bidang  lainnya.  Bahkan, sektor pekerjaan manufaktur terus dibutuhkan dan bertambah setiap tahunnya  terhitung  dari  tahun  2013 sampai 2018. Seperti yang telah disinggung sebelumnya  bahwa  dominasi  penduduk prefektur  Aichi  adalah Nikkei  Burajiru-jin dan pekerjaan yang banyak ditempati oleh sebagian  besar  dari  mereka  tentunya terletak juga pada sektor manufaktur.
Di samping itu, unggahan video dari Youtube  milik  Deana  Mitchell  (2016)
menggambarkan  secara  singkat  akan kenyataan Nikkei Burajiru-jin yang bekerja di  salah  satu  perusahaan  manufaktur sebagai  pekerja  tidak  terampil.  Salah seorang  informan Nikkei  Burajiru-jin yang diwawancarai  dalam  video  tersebut bernama  Sonia  Shibukawa,  perempuan paruh baya dari generasi kedua atau nisei . Sonia  bekerja  di  perusahaan  Suzuki  di prefektur Shizuoka, Jepang. Ia mengatakan dalam  wawancaranya  bahwa  pekerjaan yang ia lakukan di perusahaan sangat sibuk dan  melelahkan.  Ia  bahkan  harus  bekerja selama  12  jam  per  hari  selama  30  hari dalam sebulan. Sonia pun juga mengatakan bahwa meskipun ia keturunan Jepang, namun ia terus dipandang sebagai orang  asing  oleh  masyarakat  Jepang.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  kasus  yang dialami  oleh  Sonia  adalah  salah  satu
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
contoh  dari  bentuk  diskriminasi  dan eksploitasi  terhadap Nikkei  Burajiru-jin di Jepang.
Kasus  yang  sama  turut  dirasakan oleh  salah  seorang nisei bernama  Sara Toyoshima  yang  merupakan  penduduk  di prefektur Shizuoka. Ia mengatakan bahwa rasanya  sulit  untuk  mendapat  pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Ibu dari dua  anak  ini  menyebutkan  bahwa  ia terpaksa  bekerja  di  pabrik  karena membutuhkan  uang  untuk  menafkahi anak-anaknya.  Bahkan,  Sara  menyatakan bahwa  ia  pernah  ditolak  oleh  beberapa perusahaan  karena  ia  mempunyai  anak. Menanggapi  kasus  oleh  Sara,  maka  dapat dilihat bahwa Jepang membatasi pekerjaan  kepada  Sara,  sebagai Nikkei Burajiru-jin , ditambah lagi dengan statusnya  sebagai  ibu  tunggal  di  Jepang. Collins (1990) menjelaskan sebab perempuan mendapat diskriminasi dua kali lipat  dibanding  laki-laki,  dalam  hal  ini menyangkut  kasus  yang  dihadapi  Sara. Pertama, yakni karena ia berjenis kelamin perempuan  dalam  masyarakat  dengan hierarki  yang  didominasi  laki-laki.  Kedua, karena  dia  merupakan  kaum  minoritas ( Nikkei Burajiru-jin ) dibawah kaum mayoritas  (masyarakat  Jepang).  Ketiga, adanya  hierarki  dalam  konteks  sosial maupun akademik serta posisi.
Morita  (2017)  menjelaskan  bahwa di  tempat  kerja,  proses  interaksi Nikkei Burajiru-jin ke  masyarakat  asli  Jepang cenderung  sangat  minimal  dan  secara umum  hanya  terpusat  pada  urusan pekerjaan.  Selain  itu,  terdapat  juga anggapan  mereka  sebagai  pekerja  yang pemalas,  lambat,  dan  sembrono.  Hal  ini terjadi karena keterbatasan bahasa Jepang para Nikkei  Burajiru-jin ,  sehingga  tidak dapat  menyampaikan  dan  menerima informasi  dengan  baik.  Anggapan  bahwa mereka yang tidak akan selamanya bekerja
di satu tempat membuat warga asli Jepang ragu akan loyalitas para Nikkei Burajiru-jin . Perilaku  diskriminatif  perusahaan Jepang  terhadap Nikkei  Burajiru-jin masih berlangsung hingga pada saat ini.  Kejadian ini  pun  semakin  terlihat  jelas  di  masa pandemi  COVID-19  di  tahun  2020. Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan dalam  laman  berita  CHUKYO  TV  (2020), sebanyak 1 dari 4 orang Nikkei Burajiru-jin kehilangan  pekerjaan  karena  penyebaran virus  baru  COVID-19.  Salah  satu  informan dalam  wawancara  bahkan  meskipun  ia telah  mengabdi  selama  17  tahun  di perusahaan,  perusahaannya  tetap  tidak mempertahankan  dan  memecatnya.  Hal ini  tentu  saja  dapat  terjadi  karena Nikkei Burajiru-jin menempati  pekerjaan  tidak stabil,  sehingga  mereka  dapat  digantikan atau diberhentikan kapan saja.
Menurut Nishida (2017), semenjak kapasitas  pekerjaan  menurun  pada  krisis ekonomi  di  tahun  2008-2009  serta bencana  tsunami  dan  nuklir  Fukushima pada tahun 2011, tren bagi Nikkei Burajiru- jin untuk migrasi ke Jepang mulai menurun dan  migrasi  kembali  ke  Brazil  meningkat. Salah  satu  titik  terendahnya  adalah  pada saat  tahun  2014  dengan  populasi  sekitar 177,000 Nikkei Burajiru-jin yang tinggal di Jepang . Jumlah  tersebut  sangat  rendah dibandingkan  pada  saat  tahun  2007 dengan  populasi  sekitar  310,000 Nikkei Burajiru-jin yang  tinggal  di  Jepang. Pemerintah  Jepang  yang  mengeluarkan program  kependudukan  untuk  menarik kembali minat pekerja asing di Brazil tidak dapat membuahkan hasil signifikan karena mayoritas  penduduknya  sudah  familier dengan  perilaku  diskriminatif  warga  asli Jepang  terhadap Nikkei  Burajiru-jin (Asia Nikkei, 2018).
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Kebijakan  Pemerintah  Jepang  Terhadap Krisis Multikulturalisme di Jepang
Pada  Maret  2006,  pemerintah  Jepang mendeklarasikan koeksistensi multikultural  sebagai  tanggapan  atas diversifikasi  masyarakat  Jepang  yang semakin meningkat. Seperti yang dipaparkan  oleh  Kymlicka  (2011)  bahwa salah satu aspek dari munculnya masyarakat  multikultural  adalah  adanya migrasi  suatu  kelompok  ke  suatu  wilayah yang baru.
Meskipun pemerintah ketergantungan  dengan  migran  asing  dan telah dideklarasikan konsep multikulturalisme, nampaknya kedatangan para  migran  asing  masih  tidak  diterima baik  oleh  penduduk  lokal  Jepang.  Hal  ini dikarenakan  mereka  dianggap  pendatang yang  tidak  bisa  menyesuaikan  dengan tatanan  sosial  masyarakat  Jepang  karena berbeda  kultur.  Sehingga  penduduk  asing tidak  diakui  oleh  masyarakat  Jepang. Pemerintah  Jepang  sendiri  juga  tidak mempunyai inisiatif dalam memperjuangkan hak-hak penduduk asing yang menetap di Jepang.
Dalam  kasus  posisi  yang  rentan Nikkei Burajiru-jin , pernah terjadi peristiwa dimana  kelompok  mereka  ditindas  dan mengalami  pengusiran  secara  tidak langsung  baik  oleh  perusahaan  yang mempekerjakan mereka maupun pemerintah  Jepang.  Peristiwa  itu  terjadi sekitar  tahun  2008-2009  ketika  Jepang mengalami  resesi  ekonomi  karena  krisis finansial  dunia.  Perusahaan-perusahaan manufaktur  Jepang  yang  kehilangan pendapatan mengurangi produksi sehingga mengurangi kapasitasnya tenaga kerja.  Para Nikkei  Burajiru-jin merupakan golongan yang rentan kehilangan pekerjaan terhadap fluktuasi krisis ekonomi  pada  periode  tersebut. Nikkei Burajiru-jin menjadi kehilangan pekerjaan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok  dan  dipaksa  untuk  kembali  ke
negara  asalnya.  Hal  tersebut  memicu reaksi  negatif  dari  penduduk nikkei (terutama Nikkei  Burajiru-jin )  karena merupakan  pengumuman  mendadak  dan dianggap  sebagai  bentuk  pengusiran mereka  dari  Jepang.  Aksi  tersebut  juga dianggap  sebagai  upaya  pemerintah Jepang untuk menindas kelompok minoritas. Tsuda  (dalam  Weiner,  2009) menyatakan bahwa Kementerian
Kehakiman  Jepang  yang  bertanggung jawab  atas  keimigrasian  dan  naturalisasi warga  asing  mengambil  posisi  paling konservatif  diantara  semua  kementerian negara  Jepang.  Mereka  percaya  bahwa homogenitas etnis dan kemurnian budaya sangat penting untuk keamanan domestik dan  kestabilan  sosial  di  Jepang.    Seorang pejabat  Menteri  Kehakiman  Jepang menyatakan  (dalam  Tsuda  (2010)  sebagai berikut:
“Penerimaan  para  nikkei merupakan  suatu  kesalahan  besar dan  harus  dipertimbangkan  lagi. Banyak di antara mereka yang tidak bisa  berbahasa  Jepang  dan  anak- anak  mereka  yang  seringkali berhenti  sekolah  dan  itu  harus dihentikan”
Peristiwa  di  atas  dengan  jelas menunjukkan  bahwa Nikkei  Burajiru-jin mengalami hambatan berasimilasi dengan warga asli Jepang karena perbedaan kultur dan anggapan kelompok minoritas. Bukan hanya  dari  pemerintah,  dari  masyarakat harus  ada  pengakuan  yang  dibuat  dalam pengaturan khusus agar budaya minoritas dapat bertahan dan berkembang di arena publik.  Kegagalan  masyarakat  Jepang dalam menerapkan multikulturalisme juga dapat  diidentifikasi  dari  komunikas  lokal yang  dibentuk  oleh Nikkei  Burajiru-jin sebagai  bentuk  ‘kesadaran  kelas  ‘( class consciousness )
yang dapat mempersatukan  kepentingan  kelompok
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
minoritas.  Bukan  hanya  perkumpulan komunitas, mereka juga berhasil menciptakan  fasilitas  untuk  kepentingan sesama Nikkei. Fasilitas  tersebut  meliputi toko  Brazil,  supermarket  Brazil  yang menjual  barang-barang  lokal  khas  Brazil, restoran  Brazil  dengan  menu  makanan khas  Brazil,  sekolah  internasional  Brazil, dan layanan dalam bahasa Portugis.
Faktanya, meski Jepang tidak dapat memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas,  Jepang  masih  membutuhkan mereka.  Pada  tahun  2018,  Jepang mengeluarkan  kebijakan  baru  bagi Nikkei Burajiru-jin yang berminat untuk bekerja di Jepang. Program ini diperuntukkan pemuda di usia 18 sampai 30 tahun dengan izin  tinggal  hingga  5  tahun  di  Jepang. Pemerintah  Jepang  menjanjikan  dalam program ini bahwa Nikkei Burajiru-jin tidak akan  dianggap  sebagai  imigran  namun sebagai  rekan  negaranya.  Sayangnya, program  ini  tidak  mendapatkan  respon baik  dari  pemuda Nikkei  Burajiru-jin dan justru  mendapat  kecaman  karena  telah memperlakukan Nikkei Burajiru-jin sebagai pekerja tidak terampil untuk jangka waktu terbatas (Asia Nikkei, 2018).
Yoshihiro
Takemura (dalam
Mitchell, 2016), seorang kepala salah satu lembaga  swasta  Lembaga  Pertukaran Budaya Hamamatsu mengungkapkan bahwa pada dasarnya, Jepang tidak dapat bertahan tanpa adanya kehadiran pekerja asing.  Ia  berpendapat  bahwa  pemerintah Jepang  harus  menangani  permasalahan krisis  multikulturalisme  sesegera  mungkin karena hal tersebut dapat berdampak bagi kemajuan  ekonomi  Jepang.  Pendapat  ini bahkan  kembali  dipertegas  dalam  artikel berita The Japan Times (2020) yang dalam bahasa  Indonesia  berjudul  “Pekerja  asing adalah  kunci  untuk  menjaga  daya  saing ekonomi  Jepang”.   Dalam  artikel  tersebut dinyatakan  bahwa  Jepang  diperkirakan akan  kekurangan  setidaknya  1,3  juta
pekerja  selama  empat  tahun  ke  depan. Oleh  sebab  itu,  Jepang  tidak  memiliki pilihan  selain  meningkatkan jumlah pekerja  asing  yang  masuk  ke  negaranya jika ingin mempertahankan posisi ekonomi globalnya.

## Simpulan
Para Nikkei Burajiru-jin yang memutuskan untuk  tinggal  dan  bekerja  di  Jepang  rela untuk  mengalami  “ declassing ”  atau kehilangan  status  sosial  mereka  untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  yang lebih  menjanjikan.  Akan  tetapi  secara sosial, sebagai kelompok minoritas mereka kerap  mendapatkan  perilaku  diskriminatif karena adanya sifat homogenistik masyarakat asli Jepang.
Nikkei  Burajiru-jin terkonsentrasi bekerja  di  bidang  manufaktur  otomotif  di prefektur  Aichi  dan  prefektur  Shizuoka. Perlakuan  diskriminasi  terhadap  mereka tidak  terhindari.  Hal  ini  dibuktikan  dari jumlah Nikkei  Burajiru-jin yang  bekerja sebagai pekerja tidak terampil.
Keterbatasan  jenjang  karir  yang  mereka alami  menunjukkan  adanya  disintegrasi sosial  yang  diciptakan  oleh  masyarakat Jepang  yang  meyakini  bahwa  mereka masyarakat homogen.
Kurangnya
kemampuan  bahasa  Jepang  dan  perilaku kultur yang berbeda menjadi pertimbangan  masyarakat  asli  Jepang untuk  memberikan  stereotip  kepada Nikkei Burajiru-jin . Akibatnya, dalam masa krisis  ekonomi  Jepang, Nikkei  Burajiru-jin kerap  menjadi  korban  yang  mengalami kehilangan  pekerjaan  karena  status mereka sebagai pekerja kontrak.
Di sisi lain, perbedaan upah antara pekerja  Jepang  dan  Brazil  yang  berbeda terus mendorong pemuda Nikkei Burajiru- jin untuk bekerja di Jepang. Tak hanya dari yang  berpendidikan  rendah  namun  justru pemuda  yang  mempunyai  pendidikan dengan  jenjang  tinggi  dan  kuliah  di
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2 Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
universitas  ternama  pun  pergi  ke  Jepang. Alasannya  untuk  mencari  pengalaman  di luar negeri dan menghasilkan uang dengan minim  usaha.  Upah  tinggi  menjadi  alasan pemuda Nikkei  Burajiru-jin untuk  tetap bekerja  di  Jepang  meskipun  berada  di sektor pekerjaan tidak terampil.
Sifat  homogenistik  Jepang  secara konsisten  menolak  hal-hal  yang  bersifat asing. Adanya perbedaan “ ethnic qualities ”
atau  sifat  antara  para Nikkei  Burajiru-jin dan  masyarakat  asli  Jepang  berpotensi sebagai  pemicu  konflik  antar  kedua kelompok  sosial  tersebut.  Selain  itu, adanya preferensi perilaku atau karakteristik  tertentu  terhadap  suatu kelompok  sosial  menunjukkan  adanya resistansi  masyarakat  Jepang  terhadap konsep negara multikulturalisme.

## Referensi
Aichi Prefectural Government. (2021). The Number  of  Foreign  Resident  in  Aichi Prefecture December 2020 . https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tab unka/gaikokuzinjuminsu-2020-
12.html
Arte  Osaka.  (2015). Characteristics  of Brazilian  Workers  and  Tips  for Guidance . https://arte-
kigyou.com/page-772/page-1491 Asia  Nikkei.  (2018). Japanese  Brazilians Snub  Tokyo’s  Diaspora  residency Program .
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Jap an-immigration/Japanese-Brazilians- snub-Tokyo-s-diaspora-residency- program
Barakoska,  A.  (2013).  Multiculturalism  as
important characteristic of
contemporary education. International  Journal  of  Cognitive
Research  in  Science,  Engineering  and Education , 1 (1).
Bellini, M. U. (2006). Life Stories of Nikkeijin Seeking  Better  Opportunities :  The Motivation of Brazilian Immigrants in Japan . Brigham Young University. Bryman.  (2012). Social  Research  Method
4 th Edition. United Kingdom: Oxford University Press.
Burlian, P. (2016). Patologi Sosial.  Jakarta:
PT Bumi Aksara.
CHUKYO TV. (2020). Corona is Trouble For Foreign
Workers .
https://www.ctv.co.jp/news/articles/ o4s3vyqrsyi569l6.html Collins,  P.  H.  (1990). Black  Feminist Thought:  Knowledge,  Consciousness, and  the  Politics  of  Empowerment . Routledge. Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Campuran .  Pustaka
Belajar. Ferguson,  C.  (2008).  Promoting  social integration. United Nations
Department  of  Economic  and  Social Affairs  for  the  Expert  Group  Meeting on  Promoting  Social  Integration . https://doi.org/10.1177/1468018109 0090010804 Goto,  J.  (2007). Latin  Americans  of Japanese Origin (Nikkeijin) . Graburn, & Earl. (2008). Multiculturalism in the  New  Japan:  Crossing  the Boundaries  Within .  University  of California.
Higashi Mikawa Regional Research Center.
(2019). Residential  foreigner  in  the Higashi Mikawa Area .
Ishikawa,  E.  A.  (2015).  Transnational Migration  between  Brazil  and  Japan: Implication  on  Brazilian  children’s Education. Shizuoka  University  of  Art and Culture Bulletin , 15 , 1–8. Iskandar,  K.  (2019). Komunikasi  Lintas Budaya  Dalam  Relasi  Kerjasama
Global
Studi Kasus: Interaksi
Humanika Vol. 2 9 no 1 Copyright @202 2
Available online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika
Mahasiswa  Indonesia  Dan  Pengajar
(Sensei) Di Jepang . Global Komunika. Joppke,  C.  (2017). Is  Multiculturalism Dead?  Crisis  and  Persistence  in  the Constitutional State . Polity Press. Kingsberg,  M.  (2014). Becoming  Brazilian to Be Japanese: Emigrant Assimilation, Cultural  Anthropology,  and  National
Identity [University  of  Colorado]. https://doi.org/10.1017/S001041751 3000625
Kymlicka, W. (2011). Multicultural citizenship  within  multination  states. Ethnicities ,
11 (3), 281–302. https://doi.org/10.1177/1468796811
407813
Mitchell,  D.  (2016). Struggles  of  Second
Generation  Brazillians  in  Japan . Retrieved From : https://youtu.be/eC7xIRUVZ9w
Morita,  L.  (2017).  The  Potential  of
Bicultural  Nikkeijin.  Graduate  School of  Languages  and  Culture. Nagoya: Nagoya
University . https://doi.org/10.5430/sass.v4n1p2 1
Nishida, M. (2017). Diaspora And Identity -
Japanese  Brazilians  In  Brazil  And Japan.  In Honolulu:  Hawai’i  Press . https://doi.org/10.1515/9780824874 278
Rompay-bartels,  I.  Van.  (2015). Return  or circular  migration ?  The  case  of  the Japanese Brazilians . 71 , 14–15.
Rubington,  E.,  &  Weinberg,  M.  S.  (2003).
The  Study  of  Social  Problems:  Seven
perspectives . Oxford University Press. Sasaki, K. (2008). Between Emigration and Immigration:  Japanese  Emigrants  to Brazil and Their Descendants in Japan . Senri Ethnological Reports. Steinberg,  M.  (2017). Media  Theory  in Japan . Duke University Press.
Takenoshita,  H.  (2013).  Labour  Market Flexibilisation  and  the  Disadvantages of Immigrant Employment: Japanese- Brazilian Immigrants in Japan. Journal of Ethnic and Migration Studies , 39 (7), 1177–1195. https://doi.org/10.1080/ 1369183X.2013.778140
The Japan Times. (2020). Foreign Workers Key to Maintaining Japan’s Economic Competitiveness . Tsuda,  T.  (2003). Strangers  in  the  Ethnic Homeland: Japanese Brazilian Return
Migration in Transnational Perspective . Columbia University Press.
Tsuda,  T.  (2010).  Ethnic  Return  Migration and  The  Nation-state:  Encouraging the  Diaspora  to  Return  ‘Home.’
Journal  of  the  Association  for  The Study of Ethnicity and Nationalism . Warsito,
R. (2010). Pendidikan
Multikultural. Jurnal  Tribakti , 21 (1), 1–13.
Weiner, M. (2009). Japan’s minorities: the illusion  of  homogeneity (Vol.  38). Taylor & Francis.