Firda Maharani Anwar (2023) Apakah Sektor Agrikultur masih Merupakan Ujung Tombak Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung? (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## APAKAH SEKTOR AGRIKULTUR MASIH MERUPAKAN UJUNG TOMBAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG?

## Firda Maharani Anwar
Politeknik Keuangan Negara STAN Email: 4122220003_firda@pknstan.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  merupakan  sektor  yang  diandalkan  dalam  perekonomian  di kabupaten/kota provinsi Lampung baik di masa kini maupun di masa mendatang, mengetahui tingkat pertumbuhan dan daya saing sektor terkait serta apa saja strategi yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Lampung  untuk  mengembangkan sektor  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ),  dan  shift  share.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sektor  Pertanian, Kehutanan,  dan  Perikanan  merupakan  sektor  basis  12  kabupaten/kota  dan  sektor prospektif  di  3  kabupaten/kota.    Berdasarkan  analisis  shift  share,  diperoleh  hasil bahwa  sebanyak  6  kabupaten/kota  masuk  ke  dalam  kuadran  III  dan  9  lainnya termasuk  dalam  kuadran  IV.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  Pemerintah  perlu membuat  kebijakan  yang  komprehensif  di  bidang  agrikultur  untuk  dapat mengembangkan  sektor  pertanian  sebagai  keunggulan  komparatif  provinsi Lampung.
Kata  kunci :  Hasil  Bagi  Lokasi  Dinamis;  Mengapung;  Hasil  Bagi  Lokasi;  Pertanian; Pembagian Shift.

## Abstract
This research aims to determine whether the Agriculture, Forestry, and Fisheries sectors  are  relied  upon  in  the  economy  of  regencies/cities  in  Lampung  province, both in the present and future, to identify the growth rate and  competitiveness of these related sectors, as well as to identify strategies that can be undertaken by the Lampung regional government to develop these sectors. The research method used is  descriptive  quantitative  analysis,  utilizing  Location  Quotient  (LQ),  Dynamic Location  Quotient  (DLQ),  and  shift  share  analysis.  The  results  of  the  research indicate that the Agriculture, Forestry, and Fisheries sectors are the basis for 12 regencies/cities and have potential in 3 regencies/cities. Based on the shift share analysis, it is found that 6 regencies/cities fall into quadrant III and 9 others fall into quadrant IV. Based on the findings of this research, the government needs to formulate comprehensive policies in the agricultural sector to further develop the agriculture sector as a comparative advantage in Lampung province.
Keywords: Agriculture; Dynamic Location Quotient; Lampung; Location Quotient; Shift Share.

## Pendahuluan
Pemerintahan didasari dengan adanya kontrak sosial, dimana terjadi kesepakatan implisit antara rakyat dan pemerintah tentang apa yang diberikan masing-masing pihak kepada  pihak  lainnya  (Haboddin,  2015).  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di saat masyarakat telah memberikan hak suaranya untuk memilih. Salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan adalah dengan memberikan lingkungan yang maju dan berkembang secara ekonomi.
Di Indonesia, pemerintah pusat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI kepada pemerintah daerah masing-masing provinsi (UU No 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah).  Inilah  yang  kita  kenal  dengan  konsep otonomi daerah. Dengan ruang lingkup pengawasan yang lebih kecil, diharapkan bahwa pemerintah  daerah  dapat  jauh  lebih  mengerti  dan  dapat  memaksimalkan  potensi  yang dimiliki masing-masing daerah.
Indonesia diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan alam yang  berupa  flora  maupun  fauna.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  alasan  mengapa Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris dan merupakan salah satu daya saing yang  dapat  dijual.  Berbagai  provinsi  di  Indonesia  juga  dikenal  dengan  provinsi  yang mengedepankan  pertanian  sebagai  daya  jual  utama  provinsinya.  Lampung  merupakan salah  satu  provinsi  yang  mengedepankan  sektor  pertaniannya  sebagai  penggerak perekonomian.
Melansir  dari  Kusnandar,  sepuluh  provinsi  terbesar  yang  merupakan  lumbung padi dan mengandalkan perekonomiannya dari sektor pertanian antara lain adalah Jawa Timur,  Riau,  Jawa  Tengah,  Sumatera  Utara,  Jawa  Barat,  Sulawesi  Selatan,  Lampung, Sumatera  Selatan,  Jambi,  dan  Kalimantan  Timur.  Lampung  memiliki  porsi  sektor agrikultur terhadap PDB yang dominan dari tahun ke tahun.
Gambar 1 Penerimaan yang Berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2022
Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diana  &  Rafiqah  (2022)  mengatakan  bahwa pertanian  merupakan  sektor  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  dari  provinsi Lampung,  dan  mayoritas  kabupaten/kota  di  Lampung  masih  mengandalkan  sektor agrikultur  untuk  menunjang  perekonomian  daerahnya.  Namun  tren  yang  terjadi  pada status quo adalah walaupun secara nominal terjadi peningkatan dalam sektor agrikultur, namun  secara  persentase  kenaikan  terjadi  penurunan  secara  berturut-turut  sejak  tahun 2017 hingga 2021.
Hal ini sejalan dengan temuan Sutrisno  (2023) yang mengatakan bahwa selama 20  tahun  terakhir,  produktivitas  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan menunjukkan tren positif, namun porsi kontribusinya terhadap PDB negara menunjukkan tren  sebaliknya.  Hal  ini  dapat  berarti  bahwa  dominasi  sektor  pertanian  belum  mampu mendorong  percepatan  pertumbuhan  sektor  dan  subsektor,  sehingga  produknya  tidak memiliki  nilai  tambah  secara  optimal  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat (Sutrisno et al., 2023).
Abi  (2019)  menegaskan  dalam  studinya  bahwa  suatu  daerah  dapat  mengalami pergeseran  sektor  terlepas  dari  kekayaan  alam  yang  sebenarnya  dimiliki  oleh  daerah tersebut. Lebih  lanjut,  Darma &  Yuli  (2019)  mengangkat  fenomena  Pulau  Kalimantan yang  mengandalkan  sektor  agrikultur  arena  kekayaan  alamnya  namun  ternyata  sektor yang  memiliki  potensi  terbesar  di  masa  mendatang  justru  industri  manufaktur  dan konstruksi.
Ketika suatu negara mengelola sumber daya melebihi kapasitasnya, hal itu dapat menyebabkan negara tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Mengelola sumber daya di luar potensinya akan membutuhkan biaya yang besar, karena negara tersebut tidak memiliki cukup  bahan  baku  dan  tenaga  kerja  terampil,  yang  mengakibatkan  kesulitan  bersaing dengan  negara-negara  lain  di  pasar  global.  Jika  sebuah  negara  tidak  melakukan perencanaan dengan baik, maka negara tersebut berisiko mengalami kegagalan.
Suatu wilayah biasanya memiliki keunggulan fisik atau ekonomi dalam produksi barang atau jasa tertentu (Siwu, 2019). Suatu daerah dapat dipaksa untuk menghasilkan
beragam  barang  dan  jasa,  namun  pendekatan  ini  akan  menyebabkan  memboroskan sumber  daya  dan  membebani  masyarakat  secara  berlebihan.  Sebaliknya,  suatu  daerah harus berusaha untuk mengenali keunggulan komparatifnya dan berfokus pada produksi barang dan jasa dengan keunggulan komparatif tertinggi, sehingga menghasilkan surplus yang dapat diperdagangkan dengan daerah lain.
Dengan  memanfaatkan  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  mereka  secara efektif  dan  terlibat  dalam  perdagangan  produksi  surplus,  wilayah  ini  dapat  mencapai efisiensi produksi masyarakat secara keseluruhan. Perekonomian yang maju pada suatu sektor  juga  akan  menyebabkan  spillover  effect  terhadap  tersedianya  lebih  banyak lapangan kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran di daerah terkait (Chand et al., 2017). Santoso dalam Khusaini (2015) mengatakan bahwa daya saing daerah menjadi salah  satu  isu  penting  dalam  pengembangan  daerah, terutama  pada  pemerintahan yang menggunakan sistem otonomi daerah.
Zeibote  (2019)  mengatakan  bahwa  mengubah  keunggulan  komparatif  menjadi keunggulan kompetitif merupakan strategi baru dalam pengembangan ekonomi regional. Ketika suatu daerah sudah memiliki keunggulan kompetitif, hal tersebut dapa membantu penggunaan  sumber  daya  yang  lebih  efisien  dan  menguntungkan,  yang  memastikan efisiensi  serta  peningkatan  indikator  ekonomi.  Di  Indonesia,  terjadi  masalah  dimana potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tidak  dimanfaatkan  secara  optimal,  bahkan sebagian  besar  potensi  tersebut  rusak  karena  kurangnya  perhatian  dari  masyarakat  dan pemerintah.
Contoh  nyata  adalah  kerusakan  hutan  di  Indonesia  yang  tidak  pernah  ditanam kembali. Banyak lahan yang semestinya produktif diubah menjadi lahan non-pertanian (sekitar 1 juta hektar/tahun). Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian juga rendah, terbukti dengan pertanian bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, sehingga sulit  mencapai  kesejahteraan  bagi  rakyatnya,  apalagi  menjadi  penyedia  pangan  dunia. Pandangan tersebut tentu saja juga mempengaruhi gerak provinsi-provinsi di Indonesia.
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sektor pertanian, kehutanan,  dan  perikanan  merupakan  sektor  basis  pada  perekonomian,  apakah  sektor sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  dapat  berkontribusi  pada  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) di masa mendatang, bagaimana tingkat pertumbuhan dan daya saing sektor terkait, serta apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung  untuk  mengembangkan  sektor  tersebut.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  juga diharapkan untuk dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi masing-masing kabupaten/kota di provinsi Lampung.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  melalui  pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang mendeskripsikan  suatu  fenomena  atau  kejadian  secara  akurat,  faktual,  serta  sistematis. Data pada penelitian merupakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Seri  2010  Atas  Dasar  Harga  Konstan  Menurut  Lapangan  Usaha  Tahun  2017- 2021 Provinsi Lampung beserta 15 kabupaten/kota dibawahnya.
Ke-15  kabupaten/kota  tersebut  adalah  Lampung  Barat,  Lampung  Selatan, Lampung  Utara,  Lampung  Timur,  Lampung  Tengah,  Tanggamus,  Way  Kanan, Pesawaran,  Pringsewu,  Mesuji,  Tulang  Bawang,  Tulang  Bawang  Barat,  Pesisir  Barat, Metro,  dan  Bandar  Lampung.  Data  PDRB  yang  digunakan  adalah  PDRB  Atas  Dasar
Harga  Konstan  (ADHK)  untuk  dapat  menunjukkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun. Data tersebut diambil melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Location  Quotient  (LQ)  merupakan  suatu  perbandingan  antara  peran sektor/industri dalam suatu wilayah tertentu dengan peran sektor/industri tersebut secara nasional  (Tarigan,  2014).  Penilaian  LQ  ini  dilakukan  dengan  membandingkan sektor/industri  yang  sama  di  wilayah  tersebut  dengan  perbandingan  nasionalnya  pada rentang  waktu  yang  sama.  Analisis  LQ  umumnya  ditujukan  untuk  menentukan  sektor unggulan,  mengidentifikasi  sektor  yang  potensial  untuk  diekspor,  serta  menentukan sektor-sektor yang tidak lagi potensial untuk dilakukan ekspor.
Teknik  analisis  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  potensi  internal  suatu daerah  dengan  membaginya  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  sektor  basis  dan  non-basis. Analisis  LQ  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  dan  merumuskan  komposisi  dan pergeseran  sektor  secara  regional  dengan  menggunakan  PDRB  sebagai  indikator pertumbuhan wilayah.
Keunggulan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain sebagai  berikut:  a)  LQ  adalah  alat  analisis  yang  sederhana,  mudah  digunakan,  dan memberikan  hasil  dengan  cepat.  b)  LQ  dapat  digunakan  sebagai  analisis  awal  untuk mengevaluasi  suatu  wilayah  sebelum  dilanjutkan  dengan  metode  analisis  lainnya.  c) Penerapan metode LQ tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Analisis dapat diselesaikan menggunakan spreadsheet seperti Excel.
Analisis LQ dilakukan dengan memakai rumus sebagai berikut:
𝐿𝑄 1 = 𝑥 𝑖 𝑟 ∕ 𝑥 𝑟 𝑥 𝑖 𝑛 ∕ 𝑥 𝑛
Dengan: 𝐿𝑄 1 = Nilai Location Quotient 𝑥 𝑖 𝑟 = PDRB sektor i pada kabupaten/kota 𝑥 𝑟 = Total PDRB sektor i pada kabupaten/kota 𝑥 𝑖 𝑛 = PDRB sektor i nasional 𝑥 𝑛 = Total PDRB sektor i nasional
Terdapat  tiga  jenis  interpretasi  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  kalkulasi nilai LQ, yaitu: a) LQ>1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis dan memiliki potensi untuk diekspor. b) LQ<1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut adalah sektor non-basis. c) LQ=1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik di wilayahnya.
Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan posisi sektor perekonomian di masa depan. Metode ini menunjukkan bahwa sektor yang saat ini dianggap sebagai sektor unggulan tidak selalu akan tetap menjadi sektor unggulan di masa depan (Amora et al., 2022). Nilai DLQ dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝐷𝐿𝑄 = { (1 + 𝑔𝑖𝑛) ∕ (1 + 𝑔𝑛) (1 + 𝐺𝑖) ∕ (1 + 𝐺) } 𝑡
Dengan:
DLQ = Peranan suatu sektor pada masa yang akan datang
gin = Rata-rata pertumbuhan sektor x tingkat kabupaten/kota gn = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota Gi = Rata-rata laju pertumbuhan sektor x tingkat provinsi G = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB provinsi t = Jumlah tahun dilakukannya analisis
Terdapat  dua  jenis  interpretasi  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  kalkulasi nilai  DLQ,  yaitu:  a)  DLQ>1  mengindikasikan  bahwa  sektor  tersebut  masih  memiliki potensi  untuk  tetap  menjadi  sektor  basis  di  masa  depan.  b)  DLQ<1  mengindikasikan bahwa sektor tersebut tidak lagi berpotensi untuk menjadi sektor basis di masa depan. Hasil  penghitungan  LQ  dan  DLQ  dapat  diinterpretasikan  melalui  empat  kuadran  yang berbeda, yaitu:

## Tabel 1 Kuadran Hasil Analisis LQ dan DLQ
DLQ > 1 (Prospektif) DLQ < 1 (Tidak Prospektif) LQ > 1 (Sektor Basis) Tipe I, Sektor basis, prospektif Tipe III, Sektor Basis, Tidak Prospektif LQ < 1 (Sektor Non- Basis) Tipe II, Sektor Non-basis, prospektif Tipe IV, sektor non-basis, tidak prospektif
Metode Analisis shift-share memperbandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu daerah dengan laju pertumbuhan pada level nasional. Memiliki konsep yang sama dengan LQ, shift-share memberikan analisis lebih yang dapat mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi, serta mengidentifikasi sektor unggulan daerah.
Metode  ini  pertama  kali  dicetuskan  oleh  (Perloff  et  al.,  1960).  Menurut  Putra  (2011), analisis shift-share memiliki tiga komponen, yaitu: a) National Share. Perubahan produksi atau kesempatan  kerja  di  suatu  wilayah  yang  disebabkan  oleh  perubahan  produksi  nasional  secara keseluruhan, seperti perubahan kebijakan ekonomi nasional. b) Proportional Shift. Pertumbuhan wilayah  yang  dipengaruhi  oleh  perbedaan  di  antara  sektor-sektor  dalam  permintaan  akhir, ketersediaan bahan baku, kebijakan industri (seperti kebijakan perpajakan, subsidi, dan dukungan harga),  serta  struktur  pasar.  c)  Differential  Shift.  Pertumbuhan  wilayah  juga  dipengaruhi  oleh pengaruh dari wilayah lain. Kecepatan atau lambatnya pertumbuhan didukung oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, infrastruktur sosial-ekonomi, dan kebijakan ekonomi regional.
Shift-share dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
∆𝑌 =   𝑁 𝑠 +   𝑃 𝑠 + 𝐷 𝑠 Dengan:
∆Y = Tambahan sumbangan perekonomian semua sektor
Ns = National Share Ps = Proportional Shift Ds = Differential Shift
Untuk  menilai  profil  pertumbuhan  sektor-sektor  ekonomi,  dapat  dilakukan dengan  memanfaatkan  bantuan  4  kuadran  yang  terdapat  pada  garis  pandang.  Sumbu horizontal  akan  menggambarkan  persentase  perubahan  komponen  pertumbuhan proporsional  (PPij),  sementara  sumbu  vertikal  akan  menunjukkan  persentase pertumbuhan  pangsa  wilayah  (PPWij).  Dengan  cara  ini,  pada  sumbu  horizontal  dapat digunakan PP sebagai sumbu x, sedangkan PPW digunakan sebagai sumbu y.
Sumber: Salakory & Matulessy (2020)
Gambar 3 Kuadran Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Analisis Shift Share
Penjelasan masing-masing kuadran pada gambar 3 adalah sebagai berikut:
Kuadran  I  adalah  situasi  di  mana  nilai  PP  dan  PPW  keduanya  positif.  Ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat  (ditunjukkan  oleh  nilai  PP)  dan  memiliki  tingkat  daya  saing  yang  lebih  baik dibandingkan dengan wilayah lain (ditunjukkan oleh nilai PPW).
Kuadran II adalah situasi di mana PP bernilai positif dan PPW bernilai negatif. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor-sektor  ekonomi  di  wilayah  tersebut  mengalami pertumbuhan yang cepat (ditunjukkan oleh nilai PP yang positif), tetapi tingkat daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut kurang baik dibandingkan dengan wilayah lainnya (ditunjukkan oleh nilai PPW yang negatif).
Kuadran  III  adalah  situasi  di  mana  nilai  PP  dan  PPW  keduanya  negatif.  Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang  lambat  dengan  tingkat  daya  saing  yang  kurang  baik  jika  dibandingkan  dengan wilayah lain.
Kuadran  IV  merupakan  situasi  di  mana  PP  bernilai  negatif  dan  PPW  bernilai positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor-sektor  ekonomi  di  wilayah  tersebut mengalami  pertumbuhan  yang  lambat  (ditunjukkan  oleh  nilai  PP  yang  negatif),  tetapi tingkat daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (ditunjukkan oleh nilai PPW yang positif).

## Hasil dan Pembahasan
A. Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Perekonomian
Dinamika perekonomian di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai macam sektor usaha.  Ada  sektor-sektor  yang  merupakan  garda  terdepan  dalam  hal  menggerakkan perekonomian suatu regional dan ada juga yang bukan. Suatu sektor dapat menjadi sektor unggulan di satu wilayah, tetapi tidak untuk wilayah lain. Hasil pada tabel 3 menunjukkan persebaran  status  sektor  pertanian  dalam  perekonomian  kabupaten/kota  di  provinsi Lampung.
Diketahui bahwa mayoritas kabupaten/kota di provinsi Lampung memiliki sektor Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  sebagai  sektor  basis.  Sebanyak  12  dari  15 kabupaten/kota  di  provinsi  Lampung  menempatkan  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan
Perikanan sebagai sektor yang dianggap sebagai keunggulan komparatif kabupaten/kota tersebut. Hal ini memiliki arti juga bahwa sektor tersebut telah mampu untuk memenuhi tidak  hanya  kebutuhannya  sendiri,  namun  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  daerah lainnya (Jumiyanti, 2018).
Provinsi Lampung merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti kehutanan,  perkebunan,  peternakan,  dan  perikanan,  serta  hasil  pertanian.  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Lampung  (2022)  mencatat  bahwa  komoditas  utama  pertanian  di provinsi  Lampung  adalah  kopi  robusta,  karet,  kelapa  dalam,  tebu,  dan  tembakau. Kabupaten  Lampung  Barat  telah  secara  konsisten  menjadi  penghasil  utama  komoditas kopi robusta sejak tahun 2015 hingga 2022 dengan jumlah produksi mencapai 50 persen dari total produksi di provinsi Lampung.
Sementara itu, Kabupaten Way Kanan dan Mesuji mengandalkan komoditas karet dalam  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanannya.  Kabupaten/Kota  lain  juga memiliki komoditas unggulannya masing-masing, antara lain Lampung Tengah dengan komoditas tebu, Tanggamus dan Lampung Selatan dengan komoditas kelapa dalam, dan Lampung  Timur  dengan  komoditas  Tembakau.  Walaupun  kabupaten/kota  tersebut merupakan  wilayah  yang  dominan  dalam  memproduksi  komoditas  tertentu,  namun seluruh  kabupaten/kota  di  provinsi  Lampung  juga  memiliki  hasil  produksi  pada komoditas tersebut, hanya saja dalam volume yang berbeda.
Pengembangan  sektor  pertanian  di  provinsi  lampung  juga  didukung  dengan kondisi  tanah  yang  memadai  untuk  dijadikan  lahan  persawahan.  Pada  tahun  2022, Lembaga  penelitian  beras  dunia,  International  Rice  Research  Institute  (IRRI), memberikan  apresiasi  kepada  Indonesia  sebagai  negara  yang  berhasil  mencapai swasembada beras. IRRI menilai bahwa Indonesia telah mencapai swasembada karena mampu memenuhi lebih dari 20 persen kebutuhan beras masyarakat.
Provinsi  Lampung  memiliki  total  luas  panen  padi  sebesar  518.256,06  hektar selama  tahun  2022  serta  merupakan  produsen  beras  ke-enam  nasional  dengan  total produksi padi mencapai 2.688.159,74ton selama tahun 2022. Selain itu, dari sisi subsektor peternakan  pun  memberikan  potensi  yang  menjanjikan.  Berdasarkan  Badan  Karantina Pertanian Provinsi Lampung (2019), Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi penyedia ternak terbesar (lumbung ternak) dan berfungsi sebagai daerah penyangga bagi DKI Jakarta dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan daging atau ternak potong bagi masyarakat.
Selain  itu,  Provinsi  Lampung  juga  memenuhi  kebutuhan  ternak  bagi  beberapa provinsi di pulau Sumatera. Selain itu apabila menilik dari sisi penyerapan tenaga kerja, persentase  tenaga  kerja  informal  sektor  pertanian  provinsi  Lampung  secara  konsisten berada di atas 90 persen sejak tahun 2018 hingga 2022. Tenaga kerja yang berasal dari sektor  pertanian  memberikan  konstribusi  terbesar  dalam  PDRB  Provinsi  Lampung. Dengan banyaknya penduduk yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor ini maka pantaslah apabila mayoritas kabupaten/kota di Lampung menambatkan status basis pada sektor terkait.
Namun  di  sisi  lain,  ada  3  kabupaten/kota  yang  tidak  menempatkan  sektor Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  sebagai  sektor  basis,  yaitu  kabupaten  Pringsewu, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. Hal ini didukung dengan hasil produksi padi per bulan  dari  ketiga  wilayah  ini  yang  cenderung  rendah  apabila  dibandingkan  dengan kabupaten/kota  lainnya.  Pada  bulan  tertentu  ketiga  provinsi  ini  juga  kerap  tidak menghasilkan produksi padi.
Mengingat karakteristik ketiga wilayah yang cenderung mendekati  karakteristik perkotaan dan tata kotanya lebih dipenuhi dengan perumahan dan gedung perkantoran, maka  mereka  cenderung  lebih  mengandalkan  sektor-sektor  lain  sebagai  basis perekonomiannya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Novita,  (2021)  mendapatkan  hasil bahwa Kota Metro mengandalkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan  Eceran;  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor,  serta  Transportasi  dan  Pergudangan sebagai sektor basisnya.
Di  sisi  lain,  Mahroji  &  Indrawati  (2019)  mengemukakan  dalam  penelitiannya bahwa  ada  7  sektor  yang  menjadi  sektor  basis  di  Bandar  Lampung  dan  tiga  sektor terbesarnya  adalah  Industri  Pengolahan,  Pengadaan  Listrik  dan  Gas,  dan  Konstruksi, sementara  kabupaten  Pringsewu  mengandalkan  sektor  Perdagangan  Besar  dan  Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor basisnya (Amalia et al., 2021).
Walaupun  ketiga  kabupaten  dan/atau  kota  tersebut  tidak  mengedepankan pertanian sebagai sektor basis di wilayahnya, namun secara mayoritas provinsi Lampung memiliki sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang solid dan berdampak secara luas  ke  wilayah  lain,  bahkan  hingga  di  level  nasional.  Kumpulan  track  record  ini memberikan justifikasi mengapa selama ini provinsi Lampung bersandar kepada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penggerak utama ekonominya.

## B. Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Masa Mendatang
Analisis Location Quotient (LQ) memberikan informasi tentang bagaimana skala suatu  sektor  dalam  perekonomian  dalam  satu  waktu.  Kelemahan  dari  hasil  analisis tersebut adalah bersifat statis dan hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu saja, sehingga  tidak  mampu  mengidentifikasi kemungkinan  perubahan  yang  terjadi  di  masa depan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dapat  digunakan  metode  Dynamic  Location Quotient (DLQ) sebagai model analisis yang mampu memperlihatkan laju pertumbuhan suatu sektor di suatu daerah/wilayah dan dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut pada tingkat nasional.
Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 12 kabupaten/kota di mana sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  menjadi  sektor  basis,  hanya  tiga kabupaten/kota yang menganggap sektor tersebut sebagai sektor yang prospektif untuk kedepannya.  Kabupaten/kota  tersebut  adalah  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Kabupaten Mesuji,  dan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Di  sisi  lain,  ada  satu  wilayah  yang menganggap sektor ini prospektif walaupun bukan merupakan sektor basis di wilayahnya yaitu kota Metro.
Sedangkan  sisanya,  yaitu  11  kabupaten/kota  lainnya  memiliki  DLQ<1,  yang artinya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tidak dianggap sebagai sektor yang prospektif  dan  berkelanjutan  untuk  ke  depannya.  Nilai  DLQ  yang  melebihi  satu  juga memiliki arti bahwa potensi perkembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di kabupaten/kota lebih cepat apabila dibandingkan sektor yang sama di level Provinsi.
Dengan  nilai  DLQ  yang  kurang  dari  1, maka  sektor ini  tidak  dapat  diharapkan untuk  tetap  menjadi  sektor  basis  di  masa  yang  akan  mendatang.  Hal  ini  juga  ditandai dengan  tren  penerimaan  yang  berasal  dari  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan yang cenderung fluktuatif dengan trend pertumbuhan yang menurun. Salah satu penyebab mengapa sektor ini tidak dapat diperkirakan untuk tetap menjadi sektor unggulan utama adalah karena adanya fenomena alih fungsi lahan pangan.
Alih fungsi lahan pertanian telah berlangsung selama periode yang cukup lama, dimulai  dengan  pemindahan  kepemilikan  lahan  melalui  transaksi  dengan  frekuensi rendah  (Widjaya,  2017).  Alih  fungsi  lahan  juga  dapat  terjadi  karena  meningkatnya permintaan lahan untuk berbagai kegiatan. Penggunaan lahan yang semakin meningkat untuk  membangun  tempat  tinggal, tempat  usaha,  memenuhi  akses  umum,  dan fasilitas lainnya  akan  menyebabkan  lahan  yang  tersedia  semakin  terbatas  (Pewista  &  Harini, 2013).
Apabila lahan yang tersedia untuk dimanfaatkan menjadi area pertanian maupun perkebunan semakin menipis, maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada volume hasil  panen  yang  juga  akan  berkurang.  Sehingga  walaupun  pada  status  quo  mayoritas kabupaten/kota  di  provinsi  Lampung  masih  mengandalkan  pertanian,  namun  tren  dan pola  perilaku  manusia  yang  cenderung  memilih  untuk  mengubah  fungsi  tanah  pangan menyebabkan potensi ketidakberlanjutannya sektor ini di masa yang akan datang.
Di sisi lain, kurangnya petani muda di sektor ini juga dapat menjadi suatu alasan mengapa  sektor  ini  dipandang  dapat  tidak  lagi  menjadi  sektor  basis  di  masa  depan. Walaupun  sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  terbesar,  namun  hal  ini  tidak diimbangi  dengan  nilai  tambah  yang  signifikan.  Hal  ini  terlihat  dari  pertumbuhannya yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan sektor non pertanian.
Maka  dari  itu  meskipun  sektor  pertanian  masih  mendominasi,  namun kontribusinya  menurun  setiap  tahunnya.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  fenomena yang  terjadi  pada  sektor  non  pertanian  dan  sektor  industri  pengolahan  yang  justru mengalami penguatan (Himpuni et al., 2014).

## C. Tingkat  Pertumbuhan  dan  Daya  Saing  Sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan
Kuadran I pada analisis shift share merupakan kuadran yang terbaik dimana nilai pertumbuhan  proporsional  (PP)  dan  pertumbuhan  pangsa  wilayah  (PPW)  keduanya bernilai positif. Hal ini berarti sektor-sektor pada wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang tergolong cepat serta memiliki daya saing yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lain pada sektor yang bersangkutan.
Namun berdasarkan Tabel 4, tidak ada satu kabupaten/kota pun yang termasuk ke dalam kuadran I. Sebanyak 6 kabupaten/kota masuk ke dalam kuadran III sedangkan 9 kabupaten/kota masuk ke dalam kuadran IV. Bagi kabupaten/kota yang berada di kuadran 3,  maka  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  di  wilayah  tersebut  mengalami pertumbuhan  yang  lambat  dan  juga  memiliki  tingkatan  daya  saing  yang  kurang  baik apabila dibandingkan dengan wilayah lain.
Sedangkan  bagi  kabupaten/kota  yang  masuk  ke  dalam  kuadran  IV  walaupun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat, namun ia memiliki daya saing yang lebih baik apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tingkatan daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada pada  daerah  tersebut.  Misalnya  pada  kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  di  mana pemerintah  daerahnya  menerapkan  penggunaan  bibit  unggul,  pengaturan  pola  tanam, serta pengendalian hama atau organisme pengganggu tanaman (Maisaroh, 2017).
Hal  ini  menyebabkan  kualitas  panen  yang  mumpuni  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas  sehingga  sektor  pertanian  di  wilayah  tersebut  dapat  bersaing  dengan baik.  Di  sisi  lain,  kabupaten Lampung  Selatan  juga  diberkahi  dengan  jenis  tanah  yang merupakan lokasi strategis dalam pengembangan sektor pertanian terutama perkebunan tahunan  dan  tanaman  pangan.  hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  panen  tanaman  sayuran berupa bawang merah, cabai, petai, dan tanaman sayuran lainnya yang selalu konsisten menempati posisi 5 teratas di provinsi Lampung menurut data yang tertera pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2018).
Di  sisi  lain,  perubahan  pertumbuhan  proporsional  (PP)  juga  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor,  antara  lain  perbedaan  dalam  ketersediaan  bahan  mentah,  permintaan produk akhir, dan kebijakan-kebijakan industri, seperti kebijakan subsidi dan ketentuan perpajakan (Sugeng, 2005). Bagi kabupaten/kota yang tergabung dalam kuadran III hanya dibutuhkan dorongan serta stimulus dari Pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat memaksimalkan  potensi  dan  mempercepat  pertumbuhan  sektor  terkait  karena  pada dasarnya  komoditas  tersebut  sudah  memiliki  daya  saing  yang  baik.  Di  sisi  lain,  untuk kabupaten/kota yang tergolong dalam kuadran III, akan diperlukan juga ide-ide baru dari Pemerintah  untuk  meningkatkan  daya  saing  dari  sektor  tersebut  agar  dapat  bersaing dengan wilayah lain.

## D. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Berdasarkan pemetaan kondisi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kendala yang ada di lapangan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan sektor terkait, antara lain:

## 1. Meningkatkan penggunaan teknologi pengolahan hasil pertanian
Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan banyaknya perubahan di  berbagai  aktivitas  ekonomi,  termasuk  pada  sektor  pertanian.  Keberhasilan  seorang petani  dalam mencapai  keuntungan  dari usaha  pertanian  padi  sawah  sangat  tergantung pada  peralatan  yang  digunakan.  Petani  menggunakan  tenaga,  modal,  dan  sarana produksinya sebagai faktor utama untuk mencapai hasil produksi yang diharapkan.
Maka  dari  itu,  dalam  melakukan  aktivitasnya,  petani  juga  harus  senantiasa melakukan  adaptasi  terhadap  perkembangan  teknologi.  Hal  ini  semata-mata  dilakukan agar eksistensi sektor ini dapat tetap terjaga seiring berjalannya waktu. Di samping itu, penggunaan  teknologi  dalam  sektor  pertanian  juga  memiliki  pengaruh  positif  terhadap hasil  pertanian.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purwantini  &  Susilowati  (2018) menyatakan bahwa pengembangan alat dan mesin pertanian (alsintan) memainkan peran penting dalam kemajuan sektor pertanian dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani. Selain itu, alsintan juga membantu mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja, terutama yang sering terjadi ketika memasuki musim panen.

## 2. Meningkatkan akses permodalan bagi petani
Seringkali  tidak  berkembangnya  sektor  pertanian  bukan  disebabkan  karena ketidakmauan  petani  untuk  beradaptasi  (contoh:  membeli  alsintan,  memberikan  pupuk organik  unggul,  dsb.),  tetapi  karena  ketidakmampuan  petani  dalam  mengakses  hal tersebut.  Sektor  pertanian  sering  dikaitkan  dengan  daerah  pedesaan  yang  mengalami masalah kemiskinan.
Di sisi lain, provinsi Lampung juga merupakan salah satu provinsi yang termiskin di  Indonesia.  Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  pedesaan  yang  mayoritas  mencari nafkah dari sektor pertanian sebagian besar masih di bawah rata-rata pendapatan nasional (Sari et al., 2014). Banyak petani yang mengalami hambatan finansial untuk mengakses teknologi maupun fasilitas yang dapat menaikkan daya jual hasil pertaniannya.
Umumnya  petani  hanya  melakukan  usaha  tani  dalam  skala  kecil  karena menyesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing,  di  saat  sebenarnya  ada  banyak komoditas tanaman pangan yang lebih prospektif. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan modal lebih kepada petani sehingga mereka memiliki kemampuan finansial untuk mengembangkan usahanya.

## 3. Memberikan insentif agar banyak generasi muda yang berminat untuk menjadi petani
Direktur  Pangan  dan  Pertanian  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas) Noor Avianto mengungkapkan bahwa sekitar 64,2 persen petani di Indonesia merupakan masyarakat berusia 45 tahun ke atas. Sementara itu, petani yang berusia 35- 44 tahun berjumlah sekitar 24,2 persen, usia 25-34 tahun mencakup sekitar 10,6 persen, dan yang berusia di bawah 25 tahun hanya sejumlah satu persen. Secara umum Indonesia mengalami darurat petani muda.
Apabila  jumlah  petani  semakin  berkurang  dan  keberlanjutannya  menjadi  tidak dapat  dijamin,  maka  hasil  pertanian  pun  juga  akan  menurun  selaras  dengan  fenomena tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan mereka insentif. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah orang akan bereaksi terhadap insentif.
Pemerintah perlu mengemas sektor pertanian yang biasanya identik dengan sektor yang tradisional dan tidak menarik menjadi suatu sektor yang menarik dan menjanjikan
dengan  membuatnya  lebih  terlihat  modern.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  menjaga eksistensi petani muda yang sudah ada di status quo dengan cara memberikan berbagai pelatihan gratis untuk memberdayakan mereka. Lebih jauh lagi, Pemerintah juga dapat memberikan  beasiswa  kepada  generasi  muda  untuk  menempuh  pendidikan  di  bidang pertanian.
Kabupaten  Lampung  Selatan  memiliki  suatu  program  yakni  Program  Petani Milenial yang diinisiasi Bupati Lampung Selatan yang menggaet anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk terjun menjadi petani milenial dan diberikan berbagai macam pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian kabupaten. Terobosan ini dapat diadopsi oleh  kabupaten/kota  lain  di  provinsi  Lampung  untuk  dapat  meningkatkan  sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

## 4. Melakukan preservasi lahan sawah
Seiring berjalannya waktu, luas lahan sawah di kabupaten/kota provinsi Lampung mengalami penurunan karena sebagian lahan tersebut diubah menjadi lahan pemukiman, area  industry,  ataupun  infrastruktur  lainnya.  Namun,  disayangkan  bahwa  perubahan fungsi lahan tersebut belum diimbangi dengan upaya pembukaan lahan pertanian baru. Alih  fungsi  lahan  tanaman  pangan  juga  terjadi  di  kabupaten  Pesawaran  dengan alasan faktor ekonomi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah juga dapat menyebabkan  terkikisnya  lahan  tanaman  pangan.  Kasus  ini  dialami  oleh  kabupaten Lampung  Selatan,  di  mana  lahan  tanaman  pangan  mereka  terkikis  karena  adanya pembangunan jalan tol berbasis citra satelit  (Marlina et al., 2021). Pemerintah provinsi Lampung dapat memitigasi hal ini dengan memberdayakan lahan-lahan kering ataupun tanah bekas rawa-rawa yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi tanah yang cocok untuk  digunakan  bercocok  tanam  tanaman  bahan  pangan.  Selain  itu,  diperlukan  pula pengawasan  dari  sisi  pemerintah  untuk  memantau  masyarakat  agar  tidak mengalihfungsikan lahan di luar kepentingan pertanian.

## 5. Mengembangkan agrowisata
Seringkali  perpaduan  antara  dua  sektor  dapat  memberikan  dampak  yang  lebih signifikan.  Sektor  basis/unggulan  dapat  menjadi  sektor  penggerak  utama  dalam perekonomian  suatu  daerah  (Abi  Pratiwa  Siregar  &  Oktaviana,  2019).  Maka  dari  itu, Sektor  pertanian  yang  menjadi  sektor  basis  di  mayoritas  kabupaten/kota  di  provinsi Lampung  dapat  juga  merangsang  pertumbuhan  di  sektor  lain,  seperti  pariwisata. Agrowisata  merupakan  sebuah  pilihan  alternatif  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan keberlanjutan  hidup,  serta  mengeksplorasi  potensi  ekonomi  bagi  petani  kecil  dan masyarakat pedesaan (Utama & Junaedi, 2018).
Kabupaten/kota di Lampung memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan objek agrowisata. Beberapa yang sudah menerapkan hal tersebut antara lain desa Sungailangka di  Kabupaten  Pesawaran,  agrowisata  kampung  kopi  di  desa  Rigis  Jaya  Kabupaten Lampung  Barat,  serta  Balai  Benih  Induk  Hortikultura  kabupaten  Lampung  Timur.
Kabupaten/kota  lain  di  provinsi  Lampung  dapat  mengadopsi  ide  ini  untuk  kemudian diterapkan  di  wilayah  masing-masing  dengan  mencari  tanaman  pangan  khas  yang kemudian dipadukan dengan edukasi wisata untuk menarik atensi masyarakat.

## Kesimpulan
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  sektor  Pertanian,  Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang diandalkan dalam perekonomian di kabupaten/kota provinsi  Lampung  baik  di  masa  kini  maupun  di  masa  mendatang,  mengetahui  tingkat pertumbuhan dan daya saing sektor terkait serta apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh  pemerintah  daerah  Lampung  untuk mengembangkan  sektor  tersebut.  Berdasarkan hasil analisis LQ, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan termasuk ke dalam sektor basis perekonomian pada seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan pengecualian pada kabupaten Pringsewu, kota Metro, dan Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan analisis DLQ, terdapat 4 kabupaten/kota di mana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang  prospektif di masa mendatang yakni pada kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Metro. Sedangkan untuk  kabupaten/kota  lainnya  di  provinsi  Lampung,  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan bukan merupakan sektor yang prospektif.
Apabila  dikombinasikan  dengan  hasil  analisis  Location  Quotient  (LQ),  maka hanya terdapat 3 wilayah di mana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor  basis  dan  prospektif,  yaitu  di  kabupaten  Lampung  Selatan,  Mesuji,  dan  Tulang Bawang Barat.
Berdasarkan analisis shift share, diperoleh hasil bahwa sebanyak 6 kabupaten/kota masuk ke dalam kuadran III yang berarti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat dengan tingkat daya saing yang kurang baik jika dibandingkan dengan wilayah lain. Wilayah tersebut adalah Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, Metro, dan Bandar Lampung.
Di sisi lain, terdapat 9 kabupaten/kota yang tergolong ke dalam kuadran IV, yang berarti bahwa walaupun pertumbuhannya lambat namun memiliki daya saing yang lebih baik apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Wilayah tersebut adalah Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Pringsewu. Diketahui bahwa tidak ada kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kuadran I dan II.
Berdasarkan  analisis  kondisi  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  serta tantangan  yang  dihadapi  di  lapangan,  beberapa  strategi  dapat  dilakukan  untuk mengembangkan sektor terkait, antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi pengolahan  hasil  pertanian,  meningkatkan  akses  permodalan  bagi  petani,  memberikan insentif  agar  banyak  generasi  muda  yang  berminat  untuk  menjadi  petani,  melakukan preservasi lahan sawah, serta mengembangkan agrowisata.
Pengalaman  pembangunan  ekonomi  sebelumnya  pada  provinsi  Lampung menunjukkan  bahwa  sektor  agribisnis  telah  memberikan  kontribusi  besar  terhadap perekonomian  nasional.  Peran  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan  sebagai
penyedia  pangan  yang  relatif  murah  merupakan  bentuk  keunggulan  komparatif  yang seharusnya  dipertahankan  dengan  menciptakan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat mendorong optimalisasi dan pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada kabupaten/kota di provinsi Lampung.

## BIBLIOGRAFI
Abi  Pratiwa  Siregar,  E.  R.  T.,  &  Oktaviana,  N.  (2019). The  Transformation  of Agriculture, Forestry and Fisheries Sectors in the Indonesian Economy .
Amalia,  V.  V.,  Kalangi,  J.  B.,  &  Tolosang,  K.  D.  (2021).  Analisis  Pola  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Sektor  Potensial  Kabupaten  Pringsewu  Periode  2015-2019. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 21 (4).
Chand, K., Tiwari, R., & Phuyal, M. (2017). Economic growth and unemployment rate: An empirical study of Indian economy. Pragati: Journal of Indian Economy , 4 (2), 130–137. https://doi.org/10.17492/pragati.v4i02.11468
Diana, T. B., & Rafiqah, I. W. (2022). Analisis Potensi Pertumbuhan Sektor Pertanian Di Provinsi Lampung. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (02), 478–488.
Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Universitas Brawijaya Press.
Himpuni, O., Rustiadi, E., & Setiahadi, S. (2014). Perubahan struktural tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian di Provinsi Lampung. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan  (Journal  of  Natural  Resources  and Environmental Management) , 4 (1), 70.
Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis location quotient dalam penentuan sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Development Review , 1 (1), 29–43.
Khusaini,  M.  (2015).  A  shift-share  analysis  on  regional  competitiveness-a  case  of Banyuwangi district, East Java, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 211 , 738–744. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.097
Mahroji, D., & Indrawati, M. (2019). Analisis sektor unggulan dan spesialisasi regional Kota  Bandar  Lampung. Jurnal  Ekobis:  Ekonomi  Bisnis  &  Manajemen , 9 (1),  1–8. https://doi.org/10.37932/j.e.v9i1.44
Maisaroh,  S.  (2017). Analisis  Peranan  Dan  Kontribusi  Sektor  Pertanian  Terhadap Pertumbuhan  Wilayah  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Kabupaten Tulang Bawang) . UIN Raden Intan Lampung.
Marlina,  L.,  Endaryanto,  T.,  &  Hijriani,  A.  (2021).  Analisis  Perubahan  Penggunaan Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Jalan Tol Berbasis Citra Satelit Di Kabupaten Lampung Selatan. Journal of Food System and Agribusiness , 5 (1), 11–18.
Novita, N., Sari, R. P., & Anwar, R. (2021). Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis
Dan Non Basis Kota Metro. Jurnal Agriovet , 3 (2), 105–118.
Perloff,  H.  S.,  ES  Jr,  D.,  EE,  L.,  &  RF,  K.  (1960).  Regions,  resources,  and  economic growth. Regions, Resources, and Economic Growth.
Pewista, I., & Harini, R. (2013). Faktor dan pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi  sosial  ekonomi  penduduk  di  kabupaten  bantul.  kasus  daerah  perkotaan, pinggiran dan pedesaan Tahun 2001-2010. Jurnal Bumi Indonesia , 2 (2).
Purwantini,  T.  B.,  &  Susilowati,  S.  H.  (2018).  Dampak  penggunaan  alat  mesin  panen terhadap kelembagaan usaha tani padi. Analisis Kebijakan Pertanian , 16 (1), 73–88.
Putra, E. D., & Pratiwi, M. C. Y. (2019). Identification of Leading Sector and Cluster Analysis  of  Regencies  in  Kalimantan. Economics  Development  Analysis  Journal , 8 (2), 224–243. https://doi.org/doi.org/10.15294/edaj.v8i2.27237
Putra,  M.  F.  (2011).  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pemerintahan  dalam  Perspektif Kuantitatif. Universitas Brawijaya (UB) Press, Cetakan Pertama .
Sari,  D.  K.,  Haryono,  D.,  &  Rosanti,  N.  (2014).  Analisis  pendapatan  dan  tingkat kesejahteraan rumah tangga petani jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 2 (1), 64–70.
Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 (6).
Sugeng, B. (2005). Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita, Jakarta .
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif :  Untuk  Penelitian  yang  bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. Alfabeta.
Sutrisno, J., Fajarningsih, R. U., Khairiyakh, R., Ulfa, A. N., & Nurhidayati, I. (2023). The  impact  of  climate  change  on  the  production  of  cassava  and  sweet  potato  in Indonesia. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 1180 (1), 12038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012038
Tarigan,  R.  (2014).  Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi  (Revisi). Bumi  Aksara. Jakarta .
Utama,  I.  G.  B.  R., &  Junaedi,  I.  W.  R. (2018).  Program  Kemitraan  Masyarakat Desa Wisata Blimbingsari, Melaya, Jembrana, Bali. Paradharma (Jurnal Aplikasi IPTEK) , 2 (2).
Widjaya,  S.  (2017).  Alih  Fungsi  Lahan  Pangan  Di  Kabupaten  Pesawaran  Provinsi Lampung. AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan , 5 (10). https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.10.2017.17826
Zeibote, Z., Volkova, T., & Todorov, K. (2019). The impact of globalization on regional development and competitiveness: cases of selected regions. Insights into Regional Development , 1 (1), 33–47.

## Copyright holder:
Firda Maharani Anwar (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: