Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Konsumerisme Agama: Bara Konflik Konservatisme Agama dan Arah Baru Penanganannya

## Shohebul Umam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: shohebul.umamjr@gmail.com

## Abstrak
Studi  ini  membahas  tentang  konsumerisme  agama  masyarakat  yang cenderung  semakin  tinggi  dalam  lima  tahun  terakhir.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  campuran:  case  study  di  Sleman;  studi literatur;  studi  dokumen;  dan  in  depth-interview,  dengan  masa  waktu delapan  bulan.  Adapun  temuan  penelitian  ini,  yakni;  Pertama,  intoleransi agama yang terjadi di Sleman dengan dua tipologi yakni, kekerasan dalam bentuk  fisik  dan  simbolik;  Kedua,  latar  belakang  yang  mendorong terjadinya konflik di Sleman sangat bervariasi, mulai dari legitimasi hukum (law  legitimate),  legitimasi  publik  (public  legitimate),  politik,  perebutan ruang  publik  yang  mengarah  pada  keadaan  ekonomi,  hingga  menguatnya Islamisme;  Ketiga,  arah  baru  penanganan  konflik  intoleransi  agama adalah,  mendorong  agar  pemerintah  dan  aparat  keamanan  dapat merekonstruksi  program-program  strategis  yang  dapat  mendorong masyarakat  untuk  merespon  isu-isu  konflik  agama  ke  dalam  bentuk-bentuk aksi damai daripada diekspresikan ke dalam bentuk kekerasan. Kesimpulan penelitian  ini  adalah  kegairahan  masyarakat  terhadap  isu-isu  agama menguatkan  karakter  eksklusif  yang  cenderung  ingin  mengkontestasikan identitasnya  di  ruang  publik.  Situasi  ini  mendorong  rasa  ‘awas’  pada kelompok  lain,  yang  menutup  rapat  relasi  harmonis  di  dalam  cita-cita negara multikultural.
Kata Kunci : Agama, Identitas, Intoleransi

## PENDAHULUAN
Tesis  sekularisasi  memandang  bahwa agama secara progresif akan terus bertahap mundur, berjalan memudar karena dikang- kangi  oleh  modernisasi  dan  kecende- rungan masyarakat yang semakin rasional. Akan  tetap  hari-hari  ini,  tesis  sekularisasi ini terbukti gagal  total.  Justru  yang terjadi saat  ini  bukanlah  kematian  agama,  tetapi
kebangkitan  agama-agama  dari  seluruh populasi  penduduk  di  dunia,  tidak  terke- cuali  Barat  (Habermas,  2003).  Terutama benua  Eropa  yang  diklaim  sebagai  ‘ateis’ pada kenyataannya hanya 5%  yang secara gamblang  mengaku  sebagai  ateis  (Hardi- man,  2018).  Pada  bagian  ini  kemudian, negara-negara demokrasi, khususnya Indo- nesia  sebagai  negara  heterogen  dengan
Konsumerisme Agama: Bara... | 30
penduduk yang memiliki latar agama yang berbeda-beda,  memiliki  tantangan  tersen- diri  untuk  melegitimasi  agama-agama pada  porsi  yang  sama.  Pada  posisi  ini, tampak satu kenyataan bahwa narasi bang- sa  Indonesia dengan agama, atau pemeluk agama, tidak selalu berjalan mulus.
Beberapa  konflik  berdarah  yang  tidak sedikit  menelan  korban  jiwa  terus  mem- bengkak  sejak  1999.  Konflik  antar  suku dan  agama  seperti  di  Kalimantan  Barat misalnya,  menelan  begitu  banyak  keru- gian,  baik  besarnya  kematian  atua  pun dampak  kerugian  secara  materil.  Dalam kurun  waktu  lima  tahun  (1990-1995) terjadi peningkatan dari 12 persen menjadi 67  persen  pada  1997-2014  (Elyta,  2021). Secara  historis,  konflik  horizontal  ini terjadi karena gesekan antar suku, ras, dan sentimen keagamaan  yang dibungkus oleh konservatisme  dan  berujung  pangkal  pada konflik  identitas.  Bara  konflik  ini  terus menyala  hingga  sampai  hari  ini,  mela- hirkan  sebuah  fakta  bahwa  masyarakat tampak  membutuhkan  kedekatan  diri dengan agama secara sporadis, terutama di wilayah  perkotaan.  Kebutuhan  mendekat- kan  diri  kepada  agama,  mendorong masyarakat  kalangan  menengah  perkotaan menerapkan  mode  dan  gaya  hidup  yang semakin  religius  (Jati,  2015).  Masyarakat Muslim perkotaan sebagai populasi terbesar  di  Indonesia,  semakin  bertumbuh lebih  Islami.  Pengajian  di  perkantoran, kajian  keislaman  di  pusat  perbelanjaan, menjadi semakin sesak peminat. Citra dan label halal menjadi  semakin  dilekatkan pada  berbagai  atribut:  mulai  dari fashion, bisnis  properti,  lembaga-lembaga  keuang-
an,  hingga  ke  ranah  pariwisata  ditempeli label  Islami  (Amin,  2017).  Studi  relevan pada diskursus ini digali secara kritis oleh Nurish,  dimana  fenomena  keagamaan yang  berkembang  secara  massif  di  perko- taan  tumbuh  dari  doktrin-doktrin  keagam- aan  yang  berujung-pangkal  pada  fanatis- me,  menggiring  masyarakat  pada  tinda- kan-tindakan  yang  intoleran  di  dalam memandang ‘yang lain’(Nurish, 2019).
Pada  sisi  yang  sama,  revisi  ilmu  pengeta- huan  yang  semakin  ketat,  menghasilkan pembaruan  teknologi  dan  informasi  yang semakin  canggih  dan  akseleratif,  mendo- rong  totalitas  kebangkitan  identitas  Islam di  perkotaan  (Maulana,  2018).  Melalui perkembangan  teknologi  dan  informasi, dakwah  kali  ini  tidak  lagi  dihadirkan dengan  metode  konvensional seperti kebanyakan dalam acara televisi dan radio. Akan  tetapi,  ceramah  keagamaan  saat  ini disuguhkan  dengan  gaya  baru  yang  lebih mileneal, dihadirkan melalui media sosial: Facebook,  Twitter,  Instagram,  Youtube, dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  sajian hiburan  seperti  sinetron,  juga  diproduksi secara  lebih  dekat  pada  nilai-nilai  Islami, karena  pasar  membutuhkannya.  Beberapa ekspertis Muslim Indonesia  melihat, fenomena  ini  sebagai  kebangkitan  identi- tas Islam dalam budaya populer Indonesia, setelah  sekian  lama  diopresi  oleh  otorita- rianisme Orde Baru Soeharto (Ardiyaning- rum, 2017; Ghofur, 2019; Jati, 2015; Najib & Rini, 2016; Nurjannah, 2013;
Weintraub,  2011).  Ada  pula  yang  meya- kini  bahwa  fakta  meledaknya  kebutuhan masyarakat  terhadap  agama,  merupakan sebuah  cerminan  kehausan  masyarakat
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
terhadap  Islam  sebagai  jawaban  atas kebutuhan  masyarakat,  terutama  di  dalam ranah  ekonomi  dan  politik  (Azra,  2002; Hasan,  2017;  Ichwan,  2005;  Jones  et  al., 2015;  Karim,  2009;  Pribadi,  2018).  Akan tetapi  di  sisi  yang  lain,  menggumpal asumsi  ketakutan  atau  sering  disebut dengan islamophobia yang semakin mene- mukan  resonansinya,  dan  kehadirannya  di ruang  publik  semakin  termediasi  oleh beragam kecanggihan teknologi dan digitalisasi yang nyaris menyentuh seluruh sektor  kehidupan  masyarakat  (Abdillah  & Putri, 2022).
Pada  posisi  ini  kemudian,  bara  konflik horizontal  akan  terus  menyala,  dan  pada saat-saat  tertentu  akan  membakar  api intoleransi  bertambah  semakin  besar. Setali  tiga  uang,  beberapa  hasil  penelitian yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  bibit intoleransi  berinfiltrasi  di  sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Salah satunya adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdullah dan  Qodir  (2018)  menunjukkan  bahwa sasaran  penyebaran  sikap  intoleran  itu adalah  anak  muda,  yang  memiliki  kehau- san  akan  syariat,  tetapi  tidak  dibarengi oleh  fondasi  yang  kokoh  di  dalam keluarga  dan  lingkungannya,  terutama  di sekolah  sebagai  lingkungan  belajar  paling utama,  pengetahuan  dangkal  tentang syariat dari para guru, semakin mendorong anak-anak  muda  terjerumus  pada  sikap intoleransi,  dan  pada  akhirnya  keterpapa- ran sikap radikalisme tidak hanya berhenti di  lingkaran  guru,  tetapi  menjalar  pada siswa/mahasiswa.  Keadaan  ini,  menjadi peledak  utama  yang  menghancurkan keharmonisan  dan  kehangatan  berwarga-
negara  di  dalam  ruang  publik  yang heterogen.  Hingga  pada  akhirnya,  isu-isu tentang  agama  terus  menjadi  konsumsi utama  yang  memenjarakan  masyarakat pada  jeruji  kewaspadaan,  sikap  saling awas  menguat,  dan  menumbuhkan  keben- cian  yang  semakin  dalam,  melihat  orang lain  yang  tidak  sama  keyakinannya  seba- gai ‘others’.
Kajian  ini  menempatkan  Kota  Sleman sebagai  lokasi  penelitian  mengingat  bah- wa,  karena  sejak  2014  sampai  2018  atau menjelang  Pemilihan  Presiden  (Pilpres), terus  terjadi  eskalasi  konflik  sosial  yang dilatarbelakangi  oleh  isu-isu  agama.  Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  akan  melihat secara  lebih  dekat  dan  komprehensif kegairahan  masyarakat  Muslim  perkotaan terhadap  isu-isu  agama  yang  dibarengi dengan  menyalanya  sikap  intoleransi  aga- ma.  Pertanyaan  mendasar  dari  penelitian ini  adalah  bagaimana  konsumerisme agama  di  masyarakat  tercipta,  lalu  bagai- mana  tipologi  kegairahan  terhadap  agama di tengah masyarakat diekspresikan, terutama  menjelang  helatan  pemilihan presiden  (Pilpres),  serta  bagaimana  arah baru  pencegahan  intoleransi  dan  radikal- isme  agama  yang  bersumber  dari  konser- vatisme  ini.  Berangkat  dari  pertanyaan- pertanyaan mendasar ini kemudian, penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub pembahasan  di  antaranya:  latar  belakang bertumbuhnya  intoleransi  agama,  tipologi intoleransi  dan  radikalisme  agama  yang terjadi,  serta  arah  baru  resolusi  konflik agama  di  bawah  sistem  demokrasi  yang mencita-citakan  kehangatan  bernegara  di tengah perbedaan yang majemuk.

## TINJAUN PUSTAKA

## Tipologi Intoleransi Beragama
Sifat  konsumerisme  agama  masyarakat Indonesia  terus  mengalami  kegairahan pada  semua  lini  kehidupan.  Mulai  dari domain  ekonomi  hingga  politik,  selalu ditempelkan pada citra-citra agama. Hingga  pada  akhirnya,  obsesi  terhadap kebutuhan agama berujung pada tindakan- tindakan  yang  keluar  dari  cita-cita  agama sebagai  ruang  besar  kedamaian.  Kebutuh- an  untuk  dekat  pada  nilai-nilai  agama, menggiring  obsesi  yang  mendorong  pada sikap  chauvinism  semakin  brutal.  Hingga pada  akhirnya,  kekerasan  yang  disandar- kan pada agama dalam bentuk apapun itu, pada  sebagian  orang  dan  kelompok, menjadi terhormat bila terus dilakukan dan diperjuangkan.  Pada  wilayah  ini,  jika direnungkan  lebih  jauh,  akal  sehat  akan menolak  untuk  mengatakan  bahwa  keke- rasan  dapat  muncul  dari  kesalehan.  Orang yang  saleh  tentu  mustahil  untuk  berbuat kekejian  atau  kekerasan,  maka  sebab  itu pelaku  kekerasan  atas  nama  agama  ten- tulah  tidak  saleh.  Tidak  mungkin  tuhan memerintahkan  pemeluknya  untuk  mela- kukan tindakan keji. Akan tetapi demikian, cukup  sulit  untuk  menjelaskan  aksi-aksi teror dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh radikalis atau teroris, yang didasarkan pada  agama  dan  kerap  terjadi  di  negara kita.
Premis  ‘intoleransi  agama  atau  kekerasan atas nama Tuhan’, menggambarkan aspek- aspek  justifikasi  dari  tipe  kekerasan  ini. Namun  demikian,  hal  penting  lainnya yang  perlu  diperhatikan  adalah  aspek
motivasi  yang  mendorong  kekerasan  atas nama  Tuhan.  Pada  wilayah  ini,  kita  dapat menghapus dan membersihkan agama dari persoalan  ini,  ketika  kita  menyebutkan bahwa tidak ada motif agama atau religius dalam melakukan aksi-aksi kekerasan atau intoleransi,  karena  agama  hanya  dijadikan sebagai  alat  justifikasi  untuk  melegitimasi motif-motif  tindakan  yang  lain  seperti misalnya  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita melihat  beberapa  kasus  yang  terjadi  di Sleman  di  mana  aksi-aksi  brutal  sekelo- mpok  orang  terhadap  orang  lain  yang berbeda  keyakinan  seperti  persekusi, demonstrasi  yang  brutal  dan  mengarah pada  tindakan  kriminal  seperti  pada  umat Kristiani dan penghancuran gereja, pemba- ntaian terhadap seorang Romo dan jemaat- nya, menjadi realitas suram keberagamaan masyarakat  kita  hari  ini.  Menjadi  sulit kemudian  menjelaskan  persoalan  ini,  di mana  para  pelaku  melancarkan  aksi-aksi brutalnya, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi rasional yang pragmatis, melain- kan  bersedia  untuk  menyongsong  ajal orang  lain  dan  dirinya,  dengan  keyakinan bahwa  mereka  berjuang  untuk  menjaga keyakinan yang dijamin kehidupan mewah di kehidupan berikutnya.
Oleh  sebab  itu,  untuk  melihat  lebih  jernih peristiwa-peristiwa  kekerasan  atas  nama agama,  kasus-kasus  kekerasan  dan  intole- ransi agama yang terjadi di Sleman, meng- gambarkan  secara  komprehensif  bagai- mana intoleransi  dan kekerasan atas nama agama  meledak  di  tengah  masyarakat. Merujuk  pada  kasus-kasus  ini,  akan tampak  bagaimana  agama  tidak  hanya
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dijadikan sebagai justifikasi untuk melegi- timasi  aksi-aksi  intoleran  dan  radikal  oleh beberapa  kelompok  orang,  akan  tetapi sekaligus  dapat  dilihat  eskalasi  intoleransi agama  dan  aksi-aksi  kekerasan  meningkat menjelang  hajatan  politik  nasional  yang sengaja  diproyeksikan  untuk  mengkontes- tasikan sentimen antar golongan atau antar pemeluk  agama.  Sikap  intoleransi  agama dan  aksi-aksi  kekerasan  atas  nama  agama di Sleman, menunjukkan terjadi dalam dua tipologi:

## Intoleransi Agama dalam Bentuk Kekerasan Fisik
Kepolisian  Resor  (Polres)  Sleman  sejak tahun  2014-2018,  berhasil  mencatat  dan menindak  13  kasus  intoleransi  beragama (Dokumen  Kepolisian  Resor  Sleman, 2014-2018).  Berdasarkan  data  yang  digali dari pihak Polres Sleman, pada tahun 2014 terjadi  tiga  intoleransi  beragama  yang berujung pada tindakan kekerasan. Pertama,  perusakan  rumah  ibadah  umat Kristen dan tindakan kekerasan fisik  yang dilakukan  kepada  jemaat  Kristen  oleh beberapa  kelompok  orang  yang  memakai atribut  simbol-simbol  Islam  di  Perumahan YKPN.  Kedua,  pembubaran  kegiatan keagamaan umat Kristen di  rumah N oleh segerombol  orang  di  Lombokan,  Tridadi, Sleman.  Pada  tahun  2014,  intoleransi beragama  yang  terjadi  berbentuk  keke- rasan  fisik  dan  bersifat  opresif.  Kemudian penolakan  rumah  ibadah  dan  kegiatan ibadah  umat  Kristen  oleh  masyarakat  di Seyegan, Sleman. Masyarakat yang menolak  rumah  ibadah  dan  kegiatan ibadah  umat  Kristen  di  Seyegan  ini didominasi  oleh  umat  Islam.  Masyarakat
tidak  mau  menerima  rumah  ibadah  umat Kristen  itu  karena  alasan  tidak  ada  izin yang  jelas  dari  pemerintah,  sehingga masyarakat  bereaksi  terhadap  adanya rumah  ibadah  itu  (Dokumen  Kepolisian Resor Sleman 2014-2018).
Pada  tahun  2015,  Polres  Sleman  mencatat satu  konflik  sosial  yang  mengarah  pada intoleransi beragama. Terjadi kasus pembubaran  paksa  kegiatan outbound yang dilakukan oleh umat Kristen di Bumi Perkemahan  Wonogondang,  Sleman  (Do- kumen  Kepolisian  Resor  Sleman  2014- 2018).  Tindakan  pembubaran  kegiatan outbound umat  Kristen  ini  dilakukan dengan  dalih  melawan  upaya-upaya  yang diklaim  sebagai  kegiatan  kristenisasi  yang dilakukan  umat  Kristen.  PS  Kanit  Sleman tampak memercayai hal itu, dengan meng- atakan “Iya  itu  (kegiatan  outbound)  kata- nya ada indikasi kristenisasi, jadi dibubarkan.” (Dokumen Kepolisian Resor Sleman 2014-2018).
Tidak  disebutkan  seperti  apa  bentuk  indi- kasi  kegiatan  kristenisasi  yang  dilakukan oleh  umat  Kristen  di  Bumi  Perkemahan Wonogondang  itu.  Bahkan  di  dalam dokumen  kepolisian  juga  tercatat  latar belakang  pembubaran  kegiatan outbound itu  karena  ada  indikasi  kegiatan  kriste- nisasi,  dengan  tidak  disebutkan  secara rinci  apa  indikasi  kristenisasi  yang dimaksudkan.  Intoleransi  beragama  di Sleman  terus  berkembang  dan  memper- lihatkan  sensitivitas  yang  sangat  kuat  di tengah-tengah  masyarakat.  Setelah  tahun 2016,  ada  satu  intoleransi  beragama  yang terjadi  di  salah  satu mall di  Sleman.
Kelompok Front Jihad Islam (FJI) melaku- kan tindakan sweeping terhadap salah satu karyawan mall di  Sleman,  yang  diinfor- masikan  memakai  atribut  Natal  dan bersuka-cita  memperingati  Hari  Lahir  Isa (Dokumen  Kepolisian  Resor  Sleman 2014-2018). FJI sebagai salah satu kelom- pok  Islam  militant  yang  bermarkas  di Yogyakarta  dan  sekitarnya,  menjadi  salah satu ormas keagamaan yang terus menam- pilkan gaya paramiliter di dalam menyam- paikan  aspirasinya.  Kegiatan sweeping yang dilakukan oleh FJI di salah satu mall di  Sleman,  menjadi  awal  dari  sekian banyak  budaya sweeping oleh  ormas  di Yogyakarta  dan  sekitarnya  terhadap  kegi- atan-kegiatan  yang  dianggap  telah  keluar dari  garis-garis  Islam.  Dalam  kasus  ini, sikap aparat Kepolisian di dalam merespon tindakan  sepihak  beberapa  ormas  yang gemar  melakukan  aksi-aksi  kekerasan  di jalanan,  tidak  mewakili  tanggung  jawab fungsionalnya  yang  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  No.  9  Tahun  2002,  yang mana  secara  konstitusional  Polri  memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, meme- lihara  perdamaian,  dan  menjamin  keama- nan  di  tengah  masyarakat.  Kasat  Intelkam Sleman  merespon  kasus  ini  dengan  sikap yang sangat permisif.
“Dari FJI sebenarnya tidak apa-apa kalau yang  melakukan  (memakai  atribut  Natal) sama-sama  dari  yang  merayakan  Natal, kalau umat muslim tidak  setuju.” (Wawancara S, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sleman, 7 Juli 2020 .
Jika  tidak  ingin  menyebutkan  bahwa beberapa oknum di dalam lembaga kepoli-
sian  mengingkari  tugas  dan  konstitusi yang  mengaturnya,  jika  didasarkan  pada asumsi  salah  satu  oknum  Polri  di  atas  ini, maka  relevan  kemudian  jika  disebutkan bahwa  polisi  tidak  memiliki  cukup pemahaman  tentang  intoleransi.  Bagai- manapun  tindakan  kekerasan  atau  aksi- aksi sweeping yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak  tertentu,  mesti  ditindak  berdasarkan hukum  yang  berlaku,  agar  tindakan- tindakan  yang  sama  tidak  terjadi  kembali di  masyarakat.  Pada  akhirnya,  karena beberapa oknum di dalam kepolisian tidak memiliki  cukup  pemahaman  tentang intoleransi,  sekaligus  tidak  secara  total memahami  tugas  dan  fungsinya  yang diatur  secara  konstitusional  oleh  negara, polisi khususnya di daerah Sleman kehila- ngan  otoritasnya  untuk  mencegah  tinda- kan-tindakan brutal lainnya.
Setelah  melakukan sweeping di  salah  satu mall di  Sleman,  kelompok  FJI  juga melakukan  tindakan sweeping pada  tahun 2017,  tidak  lama  setelah  melakukan sweeping di mall . Sweeping kedua  yang dilakukan  oleh  FJI  terjadi  di  salah  satu penerbitan  buku  di  Nganglik,  Sleman, meskipun  tidak  ada  korban  jiwa  aksi  ini telah  membuat  beberapa  kerugian  yang lumayan  parah.  FJI  menganggap  pener- bitan  buku  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan ajaran  dan  nilai-nilai  Islam,  bahkan cenderung  mengarah  kepada  tindakan kristenisasi  (Dokumen  Kepolisian  Resor Sleman  2014-2018).  FJI  menolak  keras kegiatan  di  penerbitan  buku  itu  dan memberikan  ultimatum  yang  sangat  keras yang bersifat intimidasi.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Memasuki tahun 2018, gelombang eskalasi  intoleransi  beragama  di  Sleman semakin membesar. Polres setempat merangkum,  ada  enam  kasus  intoleransi beragama  yang  terjadi  di  kota  Sleman dengan  berbagai  motif  (Dokumen  Kepo- lisian  Resor  Sleman  2014-2018).  Intole- ransi  beragama  pertama  terjadi  di  Berbah, di  salah satu  masjid.  Beberapa  alat ibadah di  masjid  AI  dirusak,  ditumpahi  cat  oleh orang  yang  tidak  dikenal.  Beberapa mukena  dan  karpet  di  dalam  masjid  tidak bisa  digunakan  untuk  beribadah  kembali oleh  jemaat  di  masjid  AI  karena  sudah rusak.
Pasca  kejadian  itu,  tidak  berselang  lama kasus  intoleransi  yang  lebih  tragis  terjadi kembali  di  Sleman,  seolah  menjadi  jawa- ban atas apa yang sudah terjadi pada salah satu  masjid  di  Sleman.  Kasus  tragis  yang menyebabkan korban terjadi di Gereja SL. Seorang  pelaku  tindakan  kekerasan  di Gereja  SL,  menyerang  dengan  membabi- buta  menggunakan  senjata  tajam  kepada para  jemaat  dan  Romo  di  dalam  Gereja SL.  Seorang  Romo  dan  para  jemaat  di dalam  gereja  itu  mengalami  cedera  yang parah,  oleh  tindakan  pelaku  yang  keseha- riannya  tinggal  di  salah  satu  masjid  dekat Gereja SL berdiri.
Tidak  berhenti  di  Gereja  SL,  rentetan kasus intoleransi beragama terjadi kembali di  Sleman.  Tepatnya  dua  bulan  pasca kejadian  di  Gereja  SL,  kasus  intoleransi agama  kembali  memperlebar  jarak  antar umat  beragama  di  Sleman,  tepatnya  di salah satu pondok pesantren di Pukir Sari, Cangkringan.  Beberapa  kitab  kuning  dan
Alquran  di  pondok  pesantren  BS  habis dibakar oleh orang yang tidak dikenal dan berasal  dari  luar  pesantren.  Meskipun tidak ada korban luka ataupun korban jiwa di  dalam  kejadian  ini,  hal  lain  yang mendasar  di  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  Sleman  adalah,  terpupuknya kebencian yang semakin tinggi pada orang atau  kelompok  orang  yang  tidak  berbeda keyakinan agama.

## Intoleransi Agama Dalam Bentuk Kekerasan Simbolik
Selain  tindakan  kekerasan  fisik  pelaku intoleransi  agama,  kekerasan  atas  nama agama  atau  tuhan  dapat  bermanifestasi menjadi  kekerasan  yang  bersifat  simbolik. Dalam  hal  ini,  kekerasan  simbolik  yang terjadi  di  Sleman  lebih  mengarah  pada sikap  intoleransi  beragama  dalam  bentuk gagasan.  Interpretasi  atas  teks  keagamaan menjadi  motivasi  paling  besar  seseorang untuk  melakukan  tindakan  intoleransi terhadap  penganut  agama  yang  lain. Dalam  konteks  ini,  beberapa  kasus  telah terjadi  di  Sleman.  Intoleransi  beragama dalam  bentuk  gagasan,  walau  bagaimana pun  meningkatkan  sensitifitas  isu-isu  kea- gamaan  antar  umat  beragama.  Gesekan antar  umat  beragama  di  dalam  ranah gagasan,  perlahan-lahan  menyempitkan ruang  toleransi  antar  umat  beragama  di masyarakat.  Ikatan  sosial  terancam  kusut, ketika  gagasan  keagamaan  seseorang merasa  dicerabut  dan  dinodai  oleh  umat beragama  yang  lain.  Dampak  paling  jauh dari  berkembangnya  intoleransi  beragama di dalam bentuk  gagasan akan mendorong terhadap,  intoleransi  beragama  dalam bentuk  aksi,  di  mana  konflik  sosial  akan
menjadi  dampak  konsekuensional  yang sulit untuk dihindari.
Seperti  pada  istilahnya  kata  simbolik, yakni  satu  interpretasi  simbolik  yang digunakan oleh Bourdieu bahwa kekerasan simbolik  merupakan  tindakan  kekerasan yang tidak tampak, bersifat laten, juga bisa dikatakan  sebagai  kekerasan  yang  lembut (Ulya,  2016).  Istilah  ini  menggambarkan bahwa  seorang  korban  berada  di  dalam wilayah tidak sadar kalau tengah berada di dalam  jerat  kekerasan,  oleh  karena  itu kekerasan  simbolik  cenderung  membuat korbannya  menerima  terhadap  situasi  itu. Akan  tetapi  di  dalam  penelitian  ini, kekerasan  dalam  bentuk  simbolik  sebagai dampak  dari  intoleransi  beragama,  bukan suatu  tindakan  kekerasan  yang  tidak disadari  secara  penuh  oleh  para  korban, tetapi  tindakan  kekerasan  simbolik  yang dilakukan dengan cara diam-diam, terstruktur, dan mendominasi secara diam- diam  korban  dengan  menggunakan  waca- na keagamaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menitikberatkan pada metode  penelitian  kualitatif.  Metode  ini menekankan  pada  penggalian  data  primer dan  sekunder  dalam  upaya  menemukan narasi  yang  kritis  dan  komprehensif.  Hal ini  disebabkan  karena  metode  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa  macam  yakni,  studi  kasus (case study), wawancara  mendalam (in-depth interview), dan  analisis  terhadap  pemberi- taan  media  massa  dan  literatur  yang
berkaitan.  Secara  keseluruhan,  metode penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.
Studi kasus ini, dilakukan di Kota Sleman pada Juli 2020 dengan  menarget  beberapa informan  di  antaranya: Polres  Sleman , penggalian  data  kepada  Polres  Sleman dilakukan  dengan  dua  metode: pertama, menggali data dengan wawancara mendalam (indept-interview). Dalam  hal ini, dua informan utama dalam wawancara ini adalah Kapolres Sleman (Bapak S), dan PS  Kanit  Polres  Sleman  (Bapak  K).  Pada dua narasumber ini, digali secara mendalam  kasus-kasus  intoleransi  berag- ama  yang  terjadi  di  Kota  Sleman  dalam kurun  waktu  2014-2020,  mulai  dari  motif yang  digunakan  oleh  pelaku  sampai tindakan-tindakan  pengamanan  oleh  pihak kepolisian  setempat.  Kemudian ke  dua, mempelajari  dokumen  Kepolisian  Resor Sleman  terkait  kasus-kasus  intoleransi agama  sejak  tahun  2014-2020; Tokoh Agama ,  penelitian  tentang  intoleransi agama  di  Kota  Sleman  menempatkan tokoh  agama,  baik  Islam  ataupun  Kristen, ke  dalam  satu  frame  yang  sama  di  dalam kasus  ini.  Oleh  karena  itu,  pandangan- pandangan  tokoh  agama  terkait  kasus intoleransi  yang  terjadi  di  Sleman,  baik yang  dialami  oleh  umat  Kristiani  ataupun Umat  Muslim,  sangat  penting  untuk menempatkan argumen  para tokoh agama, untuk  menemukan  narasi  yang  utuh  di dalam  setiap  kasus  yang  terjadi,  untuk melihat  justifikasi  dan  motivasi  terjadi kasus  intoleransi  di  Sleman  secara  lebih mendalam.  Dalam  hal  ini,  informan pertama  adalah  Romo  S  sebagai  korban kekerasan,  dan  Ibu  Nyai  D  sebagai  salah
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
satu  pengasuh  pondok  pesantren  di  Kota Sleman; akademisi, penelitian  ini  juga menempatkan  akademisi  yang  memiliki konsen  pada  isu-isu  hubungan  antar  umat beragama,  serta  akademisi  yang  konsen pada  dinamika  sosio  ekonomi  dan  politik, untuk melihat secara lebih luas kajian dan argumen  mendasar  terkait  kasus-kasus intoleransi  agama  yang  terjadi  di  Sleman. Maka  Prof  H  dan  Dr.  F  yang  dianggap mewakili kebutuhan penelitian ini menjadi informan.
Penggalian  data  sekunder  yakni  dilakukan dengan  menelusuri  informasi-informasi baik  cetak  ataupun  digital  atau  pemberi- taan media online, terkait kasus intoleransi agama  di  Kota  Sleman.  Selain  itu,  kajian terhadap  literatur-literatur  terkait  juga dikedepankan dalam penelitian ini, mengi- ngat  bahwa  kasus  intoleransi  agama  dan radikalisme  menjadi  beban  dunia,  dan terjadi nyaris di semua negara. Oleh sebab itu,  langkah  ini  penting  untuk  dilakukan untuk  melihat  lebih  jauh  kasus-kasus intoleransi  beragama  beserta  langkah- langkah  penanganannya.  Metode  analisis di  dalam  penelitian  ini,  dilakukan  dengan langkah-langkah  analisa  kritis  yakni, berusaha menggali informasi secara mendalam  terhadap  berbagai  macam temuan  yang  di  dapat  di  lapangan,  baik dari  data  primer  ataupun  dari  sekunder yakni  dari  pemberitaan  media  massa ataupun  dari  literatur-literatur  terkait.  Hal ini dilakukan untuk menemukan hasil yang relevan dan mampu dikembangkan menjadi  suatu  narasi  utuh,  yang  dapat menopang  argumen-argumen  utama  di dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang Meledaknya Kasus Intoleransi Agama

## Law Legitimate
Salah  satu  alasan  semakin  tingginya intoleransi beragama di masyarakat adalah hukum  yang  tidak  diimplementasikan dengan  cara  yang  tegas  dan  objektif. Seperti  alasan  yang  melatarbelakangi terjadinya penolakan GKI Pos Adisucipto, Berbah,  Sleman  Yogyakarta.  Cacatnya administrasi  izin  pendirian  tempat  ibadah yang  tidak  disikapi  dengan  tegas  oleh pemerintah,  menjadi  narasi  berkepan- jangan  yang  tampak  tidak  menemukan titik  temu  yang  simetris.  Tarik  ulur masalah administrasi menjadi soal penting dalam  kasus  ini.  Satu  golongan  yang menentang pendirian tempat ibadah, menolak keras pendirian GKI Pos Adisucipto  karena  alasan  administrasi yang  cacat.  Alasan  izin  pendirian  tempat ibadah umat Kristen, dianggap tidak sesuai dengan  tata  cara  hukum  yang  berlaku meliputi: tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)  dan  (2)  Peraturan  Menteri  Agama  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan  8  tahun  2006,  serta  Penerbitan Rekomendasi  FKUB  Nomor:  14/FKUB- SKA/IV/12 tanggal 9 April 2012.
Masyarakat Muslim dalam hal ini menggugat  IMB  putusan  walikota  yang dianggap  rancu,  kabur,  tidak  jelas  dan aneh  karena  tidak  sesuai  dengan  akta  jual beli  dan  keterangan  notaris.  Alasan  inilah yang  menjadi  landasan  kelompok  Muslim Sleman  meminta  agar  pendirian  rumah ibadah  umat  Kristen  di  Brebah,  untuk
Konsumerisme Agama: Bara... | 38
dialihfungsikan.  Sementara  itu,  pihak gereja  melalui  pendetanya  menyampaikan bahwa  GKI  Pos  Adisucipto  sudah  memi- liki  landasan  hukum  yang  jelas  untuk mendirikan rumah ibadah, karena sebelum ada IMB mereka tidak melakukan pemba- ngunan  tempat  ibadah  itu,  seperti  yang disampaikan oleh pendeta GKI Busukan:
“Setelah  kita  menyelesaikan  proses  nego- siasi  jual  beli  dengan  Bapak  A,  kita  baru mengajukan  perizinan,  maka  keluarlah IMB.  Tetapi  kita  malah  mendapati  protes dari  masyarakat,  yang  sedikit  banyak memberikan  ancaman  dan  berpotensi konflik (didemo)”  (Wawancara  dengan Pendeta P, 10 Juli 2020).
Pandangan  pihak  pemerintah  kota,  teruta- ma pihak kepolisian, cenderung tendensius dan  tidak  konsekuen  terhadap  keputusan yang  telah  diberikan  dan  disahkan  secara hukum kepada pihak GKI Pos Adisucipto, untuk  memulai  pembangunan  dengan memberikan  izin  berbentuk  IMB.  Tetapi kemudian,  pemerintah  dan  polisi,  pada kesimpulannya  melihat  bahwa  adminis- trasi  untuk  membangun  rumah  ibadah umat  Kristen  ini  memang  bermasalah. Padahal,  pemerintah  sendiri  yang  sudah memberikan  izin  kepada  umat  Kristen untuk  mendirikan  bangunan  GKI.  Baik pihak  kepolisian  dan  pemerintah  kota melalui Forum Komunikasi Umat Beraga- ma  (FKUB)  yang  berada  di  bawah Bakesbangpol  Sleman  satu  pendapat, bahwa memang perizinan untuk pembang- unan  rumah  ibadah  itu  (GKI  Busukan) bermasalah dan tidak lengkap.
Pada  posisi  ini  tampak  bahwa  legitimasi hukum  yang cacat  akan semakin memper- lebar  konflik  sosial  di  tengah  masyarakat. Tarik  ulur  negosiasi  antar  dua  kelompok yang  didasarkan  pada  persinggungan administrasi, dapat menyulut konflik sosial yang  berkepanjangan.  Hukum  yang  tidak dapat  memastikan  secara  tegas,  serta tendensi  hukum  yang  tidak  jelas  keberpi- hakannya secara perundang-undangan yang  berlaku,  secara  pasti  memupuk  rasa ketidakadilan  pada  salah  satu  kelompok yang  terlibat.  Rasa  keterdzaliman  yang semakin  besar,  menumbuhkan  rasa  tidak percaya,  bukan  hanya  kepada  kelompok yang  berbeda,  tetapi  juga  rasa  benci kepada negara dan pemerintah.

## Public Legitimate
Problem  intoleransi  agama  pada  satu  sisi, memperlihatkan  bahwa  persoalan  agama masih menjadi isu yang sensitif dan rawan di  tengah-tengah  masyarakat,  dan  bisa sangat  mudah  dikapitalisasi  oleh  kelom- pok tertentu untuk meraih kepentingannya. Baik  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial ataupun  kebutuhan  terhadap  terpenuhinya kegairahan  dan  kebutuhan  atas  agama. Sementara  di  sisi  lain,  persoalan  agama dari  sejak  dulu  memiliki  narasi  historis yang  panjang  dengan  negara  Indonesia, bukan  hanya  di  Sleman,  tetapi  nyaris  di seluruh  daerah  terutama  ketika  di  bawah masa-masa transisi Reformasi, ketika kran demokrasi  terbuka  total  untuk  masyarakat luas, narasi identitas agama dan etnis terus memiliki  dinamikanya  sendiri,  pasang- surut  yang  terus  berjalan  dengan  motif- motif yang baru. Oleh sebab itu, persoalan agama  di  tengah  kompleksitas  keyakinan
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  Indonesia,  memerlukan  regu- lasi  yang  komprehensif  untuk  mengatur secara  akuntabel  kebutuhan  masyarakat terhadap agama.
Polri  sebagai  bentuk  hadirnya  negara  di tengah-tengah  masyarakat,  mestinya  men- jadi  jembatan mediator dan broker, yang dapat  mempertemukan  dua  kelompok yang  berada  di  dalam  lingkaran  sengketa, sesuai  dengan  aturan  dan  hukum  yang berlaku.  Melihat  situasi  konflik  agama yang  terjadi  di  Sleman,  pemerintah  dan Polri  tidak  cukup  responsif  di  dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pemerintah dan  Polri  mestinya  dapat  menjelaskan secara  adil,  sistem  hukum  yang  berlaku mengatur pendirian tempat ibadah, sehingga  negosiasi  antara  dua  kelompok yang  terlibat  tidak  mengarah  pada  konflik agama.
Lemahnya  respon  lembaga-lembaga  ter- kait,  menimbulkan  sikap  inkonstitusional di  dalam  masyarakat.  Masyarakat  menilai bahwa  pihak  berwenang,  dalam  hal  ini adalah  kepolisian  dan  Pemda,  tidak responsif,  sehingga  warga  sendiri  yang bertindak  mendahuluinya,  seperti  dikata- kan  SN,  salah  seorang  peneliti  di  salah satu  kampus  Yogyakarta “Masyarakat menganggap menunggu polisi untuk menghentikan  pembangunan  itu  butuh waktu  lama,  dan  mereka  yang  melakukan itu.” (Wawancara  dengan  A,  akademisi  di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta, 12 Juli 2020) .
Gambaran  ini  memperlihatkan  bahwa sikap pemerintah tampak tidak akomodatif
untuk  mengatur  konflik  di  masyarakat. Akibatnya,  dua  pihak  yang  sedang berhadap-hadapan,  umat  Islam  dan  umat Kristen,  berada  di  pusaran  masalah  yang antiklimaks,  bahkan  terus  berkembang menuju  persoalan-persoalan  baru.  Baik umat  Islam  dan  umat  Kristen  merasa bahwa  pemerintah  dan  kepolisian  tidak meng- cover dan tidak melindungi kepentingan mereka.

## Kepentingan Politik
Pendeta  SL  melihat  keganjilan  di  dalam upaya  negosiasi  pendirian  tempat  ibadah, serta  kasus-kasus  yang  menimpat  kelom- pok  umat  Kristen  dalam  beberapa  waktu terakhir.  Salah  satunya  tampak  pada  indi- kasi  proses  putusan  hukum  pada  pelaku kriminal  di  SL,  yang  disebutkan  sebagai orang dengan keterbatasan mental (ODGJ).  Putusan  ini  tampak  tidak  sesuai dengan  realitas  kehidupan  pelaku  sehari- hari yang tidak menunjukkan gejala ODGJ sama  sekali.  Pada  proses  negosiasi  yang difasilitasi pemerintah dan kepolisian pada kasus  penolakan GKI Pos Adisucipto, ada beberapa  bagian  yang  tampak  tidak berjalan  secara  adil.  Tampak  sangat  lam- ban,  berlarut-larut.  Hingga  pada  akhirnya, persoalan  penolakan  GKI  Pos  Adisucipto ini  berada  di  medan  yang  semakin  sulit karena dihadapkan pada iklim politik yang tidak  kondusif.  Isunya  semakin  lebar  ke ranah  yang  lebih  sulit,  karena  harus bertabrakan  dengan  narasi  politik  yang terus  membungkus  narasi  agama  sebagai senjata utama. Inilah kemudian yang men- jadi  keganjilan  bagi  pendeta  R,  sehingga memiliki asumsi bahwa kasus-kasus sepu-
tar  agama  tidak  lepas  dari  situasi  politik Kota daerah hingga nasional:
“Waktu  itu  memang  iklim  yang  tidak mudah  bagi  kita.  Iklim  politik  nasional seperti  pemilihan  Gubernur  DKI  juga berpengaruh.  Sehingga  waktu  itu  mediasi pemerintah  kota  kami  rasa  begitu,  hanya sekadar  formalitas  untuk  membuat  situasi kondusif  saja” (Wawancara  dengan  A, akademisi  di  salah  satu  perguruan  tinggi Yogyakarta, 12 Juli 2020) .
Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa sampai  saat  ini  agama  masih  menjadi komoditas  politik  yang  paling  efektif untuk  menggerakkan  hajat  politik  sampai pada  titik  tujuan  yang  diinginkan  oleh beberapa kelompok elite. Terlebih Sleman memang  memiliki  narasi  panjang  dengan Islam politik, seperti diutarakan oleh Prof. H, bahwa:
“Agama  menjadi  komoditas-komoditas tertentu.  Menjadi  alat  komunitas  untuk kepentingan. Kalau dalam bahasa ilmiahnya,  Islam  politik.  Bahkan  Polri sendiri  dulu  juga  menggunakan  kekuatan itu  pada  masa  reformasi.  Mestinya  kita bisa  sadar  bahwa  hal-hal  yang seperti itu bisa  memecah  persatuan  kita”. (Wawan- cara  dengan  H,  Guru  besar  di  salah  satu perguruan  tinggi,  Yogyakarta,  12  Juli 2020)
Cukup  jelas  kemudian  bahwa  peristiwa penolakan  rumah  di  GKI  Pos  Adisucipto, kekerasan  terhadap  jemaat  SL,  dan  bebe- rapa  kasus  intoleransi  agama  yang  lain  di Sleman,  bukan  hanya  persoalan  admini-
strasi  hukum,  seputar  izin  pembangunan rumah  ibadah  yang  melatarbelakanginya, tetapi  juga  tidak  lepas  dari  situasi  politik pada  waktu  itu  yang  sengaja  memainkan narasi-narasi  agama.  Sedangkan  di  sisi yang  lain,  masyarakat  tidak  menemukan alat  sejauh  ini,  yang  dapat  membangun komunikasi  yang asimetris antar golongan yang berbeda.
Disharmoni  yang  terjadi  antara  Muslim- Kristen  di  Sleman,  merupakan  sebuah fakta  bahwa  agama  menjadi  suatu  entitas sakral  yang  kepadanya  pemahaman  esen- sial  menjadi  substansi  penting  agar  tidak terjebak  pada  realitas  artifisial  yang mengaburkan  kefitrahannya.  Dalam  hal ini,  karakter  keberagaman  masyarakat dalam  kaitannya  dengan  domain  intole- ransi  agama  bernuansa  politis-religius, Sofjan  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Religious Diversity and Political-Religious in  Indonesia  and  Malaysia, berasumsi bahwa  dalam  kasus  intoleransi  agama  di Indonesia  dan  Malaysia,  pemerintah  dan masyarakat  menghadapi  pengalaman  dan tantangan  yang  berbeda,  hal  ini  karena ideologi bangsa, sejarah politik, dan perbe- daan  sistem  politik  berimplikasi  besar, yang kemudian berpengaruh juga terhadap hubungan  mayoritas-minoritas  (Sofjan, 2016).  Akan  tetapi  nahasnya,  sebagai negara  dengan  populasi  penduduk  mayo- ritas Muslim, dua negara ini terjebak pada pemahaman  bahwa  sebagai  mayoritas sudah semestinya Muslim mendapat perla- kuan  istimewa.  Suatu  pemahaman  dan sikap  yang  sangat  bertentangan  dengan prinsip  kesetaraan  yang  diajarkan  dan ditekankan oleh Alquran.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Dalam  konteks  hukum,  secara  prinsip konstitusi  tidak  bertentangan  dengan  visi keislaman,  namun  pada  praktiknya  pema- haman  yang  begitu  beragam  dapat  mem- bawa  kepada  praktik-praktik  yang  berten- tangan dengan nilai Islam, demokrasi, dan cita-cita bersama untuk membangun masyarakat multikultur. Kasus yang sering ditemukan di Indonesia, khususnya konflik intoleransi  agama  yang  terjadi  di  Sleman, merupakan  perlakuan  tidak  adil  kepada agama  minoritas,  bahkan  juga  sering terjadi  kepada  kelompok  Muslim,  namun dari  kelompok  yang  berbeda,  misalnya Syi’ah  dan  Ahmadiyah.  Jika  dilihat responsifitas  aparat  keamanan  dan  insta- nsi-instansi  terkait,  tampak  bahwa  negara secara umum dalam menghadapi persoalan seperti  ini,  justru  berusaha  memisahkan diri  dari  persoalan-persoalan  yang  terkait dengan  agama,  karena  mereka  tidak  mau “mengganggu mayoritas”. Jika diintegrasi- kan dengan argumen-argumen dasar penelitian  Sofjan  (2016),  maka  tampak bahwa  intoleransi  yang  berlatar  belakang konservatisme politik-religius menjadi penghalang  besar  bagi  berkembangnya masyarakat multikultural di dua negara ini.

## Perebutan Ruang Publik
Konflik sosial yang dibungkus dengan cita rasa  agama  di  Sleman,  tidak  bisa  dilepas- kan  dari  eksistensi  kelompok-kelompok militan.  Keberadaan  laskar-laskar  yang sering  menyebut  dirinya  sebagai  benteng Islam,  memberikan  dampak  yang  sangat signifikan  terhadap  dinamika  sosial  dan peta politik daerah dan nasional. Gerakan- gerakan  gaya  militer  yang  sering  mereka lakukan, menguatkan eksistensi  mereka di
tengah-tengah masyarakat, nilai lebih yang mereka  gunakan  untuk  mencitrakan  kelo- mpok mereka sebagai barisan superior.
Beragam  reaksi  anarkis  kelompok-kelo- mpok militan ini juga meledak di Sleman. Aktor-aktornya  adalah  para  anggota  FJI, FPI  dan  FUI.  Kelompok-kelompok  ini seolah  berada  di  sudut-sudut  paling  kecil di  Kota  ini,  sehingga  apapun  kegiatan yang  dipandang  tidak  sesuai  dengan  visi misi  mereka,  dianggap  sebagai  sebuah ancaman  terhadap  agama  dan  eksistensi kelompoknya.  Terlebih,  apabila  imbauan mereka  merasa  tidak  direspons  dengan bijak,  mereka  tidak  segan-segan  melaku- kan tindakan kekerasan. Kegiatan-kegiatan yang  sering  menjadi  sasaran  mereka adalah  kegiatan-kegiatan  umat  Kristen  di beberapa  tempat  di  Sleman,  yang  mereka anggap  sebagai  upaya  kristenisasi,  atau kegiatan-kegiatan  kampus  yang  dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat yang mereka yakini, menjadi objek utama untuk mempertontonkan  kekuatan  mereka  di tengah masyarakat.
Pudarnya  nilai-nilai  toleransi  antarumat beragama,  dipertontonkan  di  dalam  narasi dan  dinamika  sosial  di  Sleman.  Kepenti- ngan  ekonomi,  politik  identitas,  perebutan ruang  publik,  menguatnya  Islamisme, hingga  ketidakmampuan  aparat  penegak hukum  mengimplementasikan  undang- undang yang mengaturnya untuk memasti- kan keamanan, serta mengayomi masyara- kat  dengan  sikap  yang  objektif,  menjadi faktor  penting  yang  semakin  meredupkan toleransi dan kesaktian Pancasila.
Gejala  intoleransi  agama  yang  sama  juga ditemukan  di  Pakistan.  Taali,  Osterman dan  Kaj,  dalam  satu  hasil  penelitiannya berhasil  menjelaskan  kepada  publik  dunia bahwa berdasarkan hasil investigasi mere- ka  terhadap  persepsi  masyarakat  Pakistan terkait  seberapa  bahayanya  intoleransi beragama di negara itu, di mana persoalan akut  itu  melibatkan  empat  kelompok  besa yaitu:  Syi’ah,  Sunni,  Ahmadiyah  dan Kristen, dengan tujuh  variabelyang diukur dalam  upaya  melihat  sejauh  apa  pengaruh variabel  terhadap  kasus-kasus  intoleransi agama  yang  mereka  hadapi  (Khan  et  al., 2017).  Tujuh  variabel  yang  digunakan oleh Khan, dkk. adalah kurikulum sekolah, keadilan  sosial,  pengetahuan  tentang kelompok  lain,  latar  belakang  keluarga dan  tekanan  sebaya,  dampak  media, pengaruh eksternal,  dan  sejarah. Hasilnya, semua  responden  yang  dipilih  menyetujui bahwa  yang  paling  menderita  dari  adanya intoleransi agama ini adalah Ahmadiyah.
Berangkat  dari  salah  satu  penelitian  di Pakistan  ini  kemudian  tampak  bahwa  apa yang  terjadi  di  Sleman  menjadi  sebuah alarm  bahwa  demokrasi  dan  nilai-nilai toleransi  di  negara  kita  belum  bertumbuh secara  baik,  di  mana  minoritas  berpotensi untuk  mengalami  situasi  yang  merugikan karena  duduk  sebagai  minoritas  di  tengah masyarakat.  Selain  itu,  fenomena  ini menunjukkan  bahwa  ada  raja-raja  kecil  di tingkat  lokal,  setelah  runtuhnya  rezim otoritarianisme  Soeharto,  seperti  yang dikatakan  bahwa  terbukanya  akses  politik setelah rezim otoriter Orde Baru, tidak saja meningkatkan  surplus  partisipasi  politik, akan tetapi sekaligus melahirkan “raja-raja
kecil”  yang  hendak  mendaulatkan  kekua- saan  di  tingkat  lokal  melalui  praktik politik (Haliim & Hakim, 2020).

## Meninjau Ulang Pola Konflik Keagamaan: Suatu Arah Baru
Episode  kelam  otoritarianisme  Orde  Baru Soeharto  yang  runtuh  pada  tahun  1998, memberikan  harapan  besar  kepada  negara untuk  membangun  sistem  hukum  dan politik  yang  sama  sekali  baru.  Tatanan hukum dan politik yang berubah total, dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi,  dari sistem  otoritarianisme  menjadi  demokrati- sasi,  melahirkan  semarak  berdemokrasi yang  berapi-api  dari  seluruh  penjuru Indonesia.  Akan  tetapi,  keterkekangan sangat  lama  yang  dirasakan  oleh  masya- rakat  Indonesia selama 32 tahun di bawah Soeharto,  melahirkan  jebakan  demokrasi itu  sendiri.  Kebebasan  berekspresi  atas wujud  berubahnya  sistem  politik  dan hukum  di  bawah  Reformasi,  melahirkan fakta  berdemokrasi  masyarakat  yang kebablasan (Hasan,  2006). Konflik  sosial yang  disuarakan  atas  nama  agama  dan demokrasi terjadi di beberapa daerah Indo- nesia  seperti  Poso,  Kalimantan,  dan daerah-daerah  lainnya  yang  berusaha mengkontestasikan  identitas  atas  terbu- kanya  kesempatan (opportunity) untuk mengambil  ruang  publik,  tetapi  terjebak pada  ketegangan  yang  berujung  pada konflik sosial yang tidak sedikit memakan korban (Hasan, 2017).
Perjalanan  bangsa  Indonesia  jika  dilihat dari  hubungannya  dengan  agama-agama, memang tidak memiliki narasi yang sangat baik.  Setidaknya,  konflik  horizontal  atas
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
nama agama mulai menjadi suatu keadaan yang  cenderung  sulit  diatur  adalah  pasca runtuhnya  jangkar  politik  Orde  Baru. Akan tetapi demikian, situasi ini bukanlah suatu  hal  yang  niscaya,  dan  tidak  bisa diatur.  Jika  melihat  terhadap  pola-pola konflik keagamaan di Indonesia dari sejak Pasca jatuhnya Soeharto sampai 2018, ada substansi  penting  yang  dapat  digali  dari peristiwa-peristiwa  itu,  untuk  diangkat menjadi  arah  baru  di  dalam  upaya deregulasi  hukum  terkait  aturan-aturan tentang hubungan  antar  umat beragama di Indonesia.
Cakupan  periode  1998  sampai  2018, memungkinkan  kita  atau  pihak-pihak terkait soal multikulturalisme, untuk mela- kukan  analisis  berbagai  konflik  keagama- an  yang  terjadi  sejak  rezim  transisi (Reformasi)  menuju  demokrasi  sampai hari  ini.  Dalam  hal  ini,  beberapa  konflik keagamaan  yang  terjadi  dari  periode  ini, terutama  dilihat  dari,  bagaimana  konflik ini  diekspresikan  dan  disalurkan,  apakah dengan cara damai atau dengan kekerasan, isu-isu  yang  dimunculkan  ke  publik, persebarannya secara geografis dan korban yang  mengikutinya,  serta  bagaimana  res- pon  lembaga-lembaga  keagamaan  terhad- ap  konflik  yang  terjadi  itu.  Beberapa  hal ini,  penting  untuk  dilihat  lebih  jauh, sebagai upaya untuk memotret secara lebih dekat  dan  lebih  jeli,  guna  melihat  asumsi baru  untuk  menanggulangi  konflik  agama yang semakin mudah terjadi.
Pertama, jika  dilihat  dari  tingkat  insiden yang  terjadi  dalam  rentang  waktu  1998 sampai  2018,  dua  pertiga  dari  konflik
agama  yang  terjadi  termanifestasi  ke dalam  aksi-aksi  damai,  dan  hanya  seper- tiganya  yang  diekspresikan  ke  dalam bentuk  kekerasan.  Argumen  ini  selaras dengan  temuan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Fauzi  yang  menyebutkan  bahwa masyarakat  Indonesia  memiliki  kapasitas untuk mewujudkan respon mereka terhadap  konflik-konflik  keagamaan  ke dalam  bentuk  aksi-aksi  damai,  di  mana dua  pertiga  konflik  keagamaan  berbentuk aksi-aksi  damai,  dan  sepertinya  berbentuk kekerasan (Fauzi et al., 2009).
Kedua, berdasarkan  waktu  terjadinya (timing), jika  dilihat  per  kasus  maka,  jika dibandingkan  antara  insiden  kekerasan dengan  motif  agama  yang  terjadi  ketika rezim  Reformasi  dan  Pasca  Reformasi, insiden kekerasan atas nama identitas atau agama  lebih  marak  terjadi  di  bawah bendera  Reformasi.  Hal  ini  menandakan bahwa  terbukanya  saluran  partisipasi masyarakat  secara lebih  luas di  era demo- krasi,  setelah  kesempatan  itu  murni  ter- sumbat di bawah Orde Baru, dengan tidak diimbanginya  keseimbangan  oleh  peran dan  fungsi  aparat  keamanan,  memper- lihatkan  satu  bentuk  tata  kelola  sistem yang  tidak  dapat  mengakomodir  semua kepentingan  umat  beragama  di  Indonesia. Kemudian  di  era  demokrasi,  terutama  di bawah  pimpinan  baru  Jokowi,  walaupun ada  gerakan-gerakan  reaksioner  yang responsif  terhadap  isu-isu  agama,  seperti misalnya  pada  kasus  penistaan  agama yang dilakukan oleh Ahok, tidak berujung pada  kekerasan  sosial  yang  bersifat  mas- sal,  dengan  cara  masyarakat  oleh  kenya- taan  aksi-aksi  damai  menyusul  konflik
keagamaan  yang membuat banyak masya- rakat Muslim bereaksi waktu itu.
Ketiga, dilihat  dari  ranah  geografis.
Sebagian  besar  konflik  agama,  baik  yang diwujudkan  dalam  bentuk  aksi-aksi  damai ataupun  dengan  kekerasan  dalam  menyi- kapi isu-isu komunal, seperti konflik yang melibatkan  Umat  Kristen  dan  Umat  Mus- lim  dalam  kasus  penodaan  agama,  akan tetapi variasi konflik yang terjadi di setiap daerah  berbeda-beda  motif  dan  tuntu- tannya.  Secara  geografis,  isu-isu  komunal lebih  banyak  terjadi,  atau  lebih  berpotensi terjadi  di  daerah-daerah  yang  memang dikenal  sebagai  daerah  konflik  sektarian selama ini, seperti Maluku, Poso, Sulawesi Tengah,  Madura,  dan  lain  sebagainya, lebih  dekat  pada  isu-isu  tentang  identitas agama.  Sedangkan  di  wilayah  Jawa  dan Banten,  konflik  agama  yang  terjadi  lebih menekankan pada isu-isu moralitas dan isu sectarian. Sementar kekerasan yang bernu- ansa  agama  di  DKI  Jakarta,  lebih  banyak memunculkan  isu-isu  tentang  terorisme dan moral.
Keempat, jika  ditinjau  dari  pelaku,  maka tampak  bahwa  pelaku  kekerasan  lebih banyak  didominasi  oleh  kelompok  warga setempat.  Baik  yang  terafiliasi  dengan kelompok  terorisme  ataupun  kelompok- kelompok  sektarian. Kelima, jika  didasar- kan  pada  kasus-kasus  intoleransi  dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Sleman,  maka  dapat  dilihat  bahwa  peran aparat  keamanan  dalam  setiap  insiden konflik  keagamaan  masih  kurang  mema- dai. Meskipun berdasarkan informasi yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini,  tidak
ada  indikasi  bahwa  aparat  keamanan mengingkari  tugas  dan  fungsi  konstitusi- onalnya dalam kasus yang dilatarbelakangi oleh isu-isu agama dan komunal.
Berdasarkan  pemetaan  terhadap  insiden konflik  agama,  baik  berupa  intoleransi agama  dalam  domain  simbolik  ataupun diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan  keke- rasan,  dapat  digali  langkah-langkah  stra- tegis  yang  dapat  direkomendasikan  untuk diadaptasikan  ke  dalam  upaya  mencip- takan  kerukunan  antar  umat  beragama  di Indonesia:
Pertama, penelitian  ini  menemukan  satu argumen penting bahwa masyarakat Indonesia  secara  umum,  memiliki  potensi dan  kapasitas  untuk  merespon  isu-isu konflik  yang  berlatar  belakang  agama  ke dalam  bentuk  aksi-aksi  damai.  Oleh  kare- na  itu,  di  masa  yang  akan  datang, tantangan  nyata  yang  mesti  dihadapi adalah, bagaimana negara melalui instansi- instansi  terkait,  terutama  melalui  aparat keamanan,  dapat  mendorong  agar  masya- rakat  menjadikan  aksi-aksi  damai  sebagai pilihan  utama  untuk  merespon  setiap  isu- isu  keagamaan  yang  terjadi  dan  memicu konflik.  Oleh  sebab  itu,  sangat  urgen untuk memikirkan kembali perlunya mere- konstruksi  berbagai  program  yang  dipro- yeksikan untuk meningkatkan pemahaman dan  kemampuan  masyarakat  terkait  stra- tegi-strategi  aksi  damai,  sebagai  sarana utama  untuk  menyalurkan  aspirasi  dan kritik  dalam  hal  isu-isu  yang  menjadi pendorong  konflik  keagamaan  dan  isu-isu identitas  lainnya.  Karena  pada  satu  sisi, pelaku dominan tindakan aksi-aksi kekera-
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
san  merupakan  kelompok  warga  secara umum di masyarakat. Bukan terbatas pada satu  kelompok  agama  tertentu,  oleh  sebab itu  program  ini  penting  untuk  dirancang untuk  dapat  memastikan  pemahaman  aksi damai  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat.
Kedua, melihat konflik agama yang terjadi dalam  kurun  waktu  2014-2018  di  Sleman maka  dapat  disimpulkan  bahwa  isu-isu utama  yang  meledakkan  konflik  agama sangat  bervariasi  di  masing-masing  tem- pat.  Maka,  langkah-langkah  penindakan kekerasan  yang  bernuansa  agama  perlu untuk  didesain  sesuai  dengan  variasi  isu- isu  konflik  keagamaan  yang  terjadi.  Prog- ram  preventif  tentang  kerukunan  antar umat beragama, perlu dikedepankan untuk menjadi  prioritas.  Selain  itu,  penting  pula untuk  memperhatikan  langkah  bagaimana mengembangkan  kapasitas  warga,  untuk memberikan respon damai terhadap isu-isu moral  dan  agama  yang  mendorong  terha- dap konflik-konflik kekerasan antar kelompok.  Maka  dari  itu,  hal  ini  sangat berkaitan  erat  dengan  kesiapan  dan ketegasan  para  pihak  aparat  keamanan, untuk  memastikan  hukum  dapat  berlaku otoritatif  kepada  siapapun,  di  tempat manapun  sesuai  dengan  ketentuan  perun- dang-undangan.
Pada  bagian  ini  kemudian,  intoleransi agama  sebagai  sebuah  kekhawatiran  neg- ara  bukan  sebuah  narasi  yang  sengaja direkonstruksi  untuk  menutupi  celah  dan kekurangan  pemerintah  di  berbagai  sektor layanan  publik.  Lebih  dari  itu,  intoleransi agama  merupakan  beban  dan  masalah
yang  bersifat  global,  dan  tumbuh  sebagai tantangan  terhadap  demokrasi  sebagai sistem  politik  dan  hukum  negara.  Eropa yang  selama  ini  populer  sebagai  benua paling  maju  di  dunia,  pun  menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Doebler, yang  berusaha  secara  mendalam  untuk menguji relasi antar agama dan intoleransi rasial  pada  47  negara,  memperlihatkan sekelumit  soal  yang  nyaris  sama  dalam pola  yang  berbeda  dengan  Indonesia. Analisis  Doebler  membedakan  keper- cayaan  atau  keimanan,  kepemilikan  atas nama  agama  dan  prakitk-praktik  religius- nya,  menunjukkan  hasil  terhadap  hubung- an  antara  kepemilikan  dominasi,  praktik religius,  dan  intoleransi  rasial  (Doebler, 2015).
Dimensi religius ditunjukkan oleh Doebler sebagai variabel paling berpengaruh dalam intoleransi  di  Eropa,  terutama  aspek keimanan,  di  mana  orang  yang  beriman, terutama  para  fundamentalis  cenderung lebih memiliki sikap dan karakter intoleran daripada  orang  yang  tidak  percaya  tuhan (ateis).
Selain  itu  menurut  Doebler,  situasi  nasio- nal  atau  lebih  tepatnya  kondisi  keadilan dan  kesejahteraan  masyarakat  di  dalam suatu  bangsa,  juga  memiliki  pengaruh yang sangat signifikan, di mana penduduk yang  tinggal  di  negara  yang  religius dengan warisan keberagamaan yang sangat  kaya,  luas  dan  kuat,  disokong  oleh GDP  yang  sangat  rendah,  akan  cenderung lebih  intoleran  daripada  penduduk  yang tinggal di negara yang lebih kaya, sekuler,
dan  memiliki  stabilitas  politik  yang seimbang.
Dalam  beberapa  sisi  hasil  penelitian Doebler,  dapat  diadaptasikan  pada  situasi yang  berkembang  di  Indonesia  terkait dengan  sikap  intoleransi  agama  masyara- kat  yang  cenderung  semakin  menguat. Terutama  pada  variabelstabilitas  politik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada sektor  ekonomi.  Dua  variabelini  menjadi sektor  penting  untuk  mendapat  perhatian serius, karena pada kenyataannya membe- rikan  implikasi  yang  signifikan  terhadap dinamika  relasi  sosial  masyarakat  yang beragam seperti Indonesia.

## KESIMPULAN
Intoleransi  agama  di  masyarakat  hari-hari ini,  banyak  terjadi  di  dalam  berbagai bentuk,  dan  motif  yang  mendorongnya sangat  bervariasi.  Seperti  misalnya  tidak bekerjanya  hukum  secara  tegas (law legitimate), tidak  patuhnya  masyarakat terhadap  hukum  yang  mengatur  relasi antar  umat  beragama (publik  legitimate), kepentingan  politik  baik  nasional  ataupun lokal,  hingga  perebutan  ruang  publik untuk  mendapatkan  kalkulasi  dan  keuntu- ngan  ekonomi.  Bara  konflik  agama  yang terjadi  di  Sleman  dalam  kurun  waktu 2014-2018,  menunjukkan  bahwa  kebutu- han  masyarakat  terhadap  agama,  tidak hanya  diekspresikan  melalui  citra-citra religius  dalam  kehidupan  sehari-hari, seperti  misalnya  mengikuti  pengajian, melakukan  ibadah fardhu, melakukan amaliyah yang religius dan lain sebagainya.  Akan  tetapi,  kegairahan  mas-
yarakat  pada  label  agama,  tidak  jarang diekspresikan  dengan  melakukan  tinda- kan-tindakan  intoleransi,  baik  dalam bentuk  kekerasan  fisik  seperti  penyera- ngan terhadap kelompok lain yang berbeda agama  atau  keyakinan,  ataupun  dengan tindakan-tindakan  kekerasan  simbolik, seperti hate speech dan lain sebagainya.
Intoleransi  agama  yang  terjadi  di  Sleman, satu  kota  dengan  populasi  dominan masyarakat  Muslim,  dibarengi  dengan bertumbuhnya identitas Muslim perkotaan, yang  ditandai  dengan  semakin  menguat- nya  islamisme  di  kota  ini.  Kelompok- kelompok  agama  seperti  FJI  dan  FUI, menjadi  gambaran  kembalinya (reborn), kelompok-kelompok  eksklusif  yang  dulu marak  berdiri  di  sekitar  DIY  Yogyakarta. Seperti  kelompok-kelompok  sebelumnya yang  berbasis  di  DIY  dan  sekitarnya, selain  eksklusif,  kelompok-kelompok  ini juga  sering  melakukan  tindakan-tindakan kekerasan (sweeping), terhadap  beberapa kegiatan yang dianggap mengancam eksis- tensi  dan  religiusitas  mereka.  Tindakan- tindakan  kelompok  eksklusif  ini,  jika dibiarkan,  akan  mereduksi  peran  dan fungsi  aparat  keamanan  dan  pemerintah. Selain  itu,  masyarakat  Muslim  sebagai populasi  terbesar  di  Sleman  dan  di Indonesia,  akan  cenderung  melihat  aksi- aksi  intoleransi  itu  sebagai  suatu  hal  yang wajar. Oleh sebab itu, untuk membendung kegairahan  masyarakat  terhadap  isu-isu agama,  yang  cenderung  diekspresikan dengan  nilai-nilai  dan  sikap  intoleran, maka  pemerintah  dan  aparat  negara dituntut  untuk  merekonstruksi  program- program  strategis  yang  bisa  mendorong
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  ke  dalam  aksi-aksi  damai  di dalam  merespon  isu  atau  konflik  agama. Bagian  Hasil  dan  Pembahasan  merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang  diperoleh  sebagai  data  hasil  pene- litian.  Bagian  ini  diharapkan  memberikan penjelasan  ilmiah  yang  secara  logis  dapat menerangkan  alasan  diperolehnya  hasil- hasil  tersebut  yang  dideskripsikan  secara jelas,  lengkap,  terinci,  terpadu,  sistematis, serta berkesinambungan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  A.,  &  Putri,  S.  T.  (2022). Islamophobia:  Ancaman  Multikul- turalisme  Di  Indonesia. Jurnal Politik  Profetik , 10 (1),  1.  https: //doi.org/10.24252/profetik.v10i1a
1
Abdullah,  Muhd.  D.,  &  Qodir,  Z.  (2018).
Osis  Mendayung  Di  Antara  Dua Karang: Kebijakan Sekolah, Radikalisme Dan Inklusivisme
Kebangsaan. MAARIF  Institute  for Culture and Humanity , 1 (4).
Amin,  A.  (2017).  Muslim  Konservatif: Saleh atau Salah? Tempo .
Ardiyaningrum,  M.  (2017).  Religiusitas Gaya  Baru  (kajian  Atas  Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Mene- ngah  Perkotaan  Di  Yogyakarta). Dialogia:  Jurnal  Studi  Islam  Dan Sosial , 15 (2),  2.  https://doi.org/
10.21154/dialogia.v15i2.1192
Azra,  A.  (2002). Pendidikan  Islam ; Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Millenium Baru . Logos.
Doebler,  S.  (2015).  Love  Thy  Neighbor? Relationships  between  Religion and  Racial  Intolerance  in  Europe. Politics  and  Religion , 8 (4),  745– 771.  https://doi.org/10.1017/S175
50483 15000607
Elyta,  E.  (2021).  Penanganan  Konflik Melalui  Keamanan  Di  Kalimantan Barat  Indonesia. Jurnal  Politik Profetik , 9 (2),  2.  https://doi.org/ 10.24252/profetik.v9i2a9
Fauzi, I. A., Alam, R. H., & Pangabean, S. R.  (2009). Pola-Pola  Konflik
Keagamaan  di  Indonesia  (1990- 2008) . PUSAD.
Ghofur,  A.  (2019).  Dakwah  Islam  Di  Era
Milenial. Dakwatuna: Jurnal Dakwah  dan  Komunikasi  Islam ,
5 (2),  2.  https://doi.org/10.36835/ dakwatuna.v5i2.405
Habermas,  J.  (2003).  Intolerance  and discrimination. International  Jour- nal of Constitutional Law , 1 (1), 2– 12. https://doi.org/10.1093/icon/1.1
.2
Haliim,  W.,  &  Hakim,  A.  I.  (2020). Dinasti  Politik:  Basis  Politik  Dan Kepuasan  Publik. Jurnal  Politik Profetik , 8 (2),  2.  https://doi.org/ 10.24252/profetik.v8i2a4
Hardiman,  F.  B.  (2018). Demokrasi  dan Sentimentalitas:  Dari  “Bangsa
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Sentan-Setan”,  Radikalisme  Aga- ma,  Sampai  Post-Strukturalisme . PT Kanisius.
Hasan,  N.  (2006). Laskar  Jihad:  Islam,
Militancy,  and  the  Quest  for Identity  in  Post-New  Order  Indo- nesia . SEAP Publications.
Hasan, N. (2017). Religious Diversity and Blasphemy  Law:  Understanding Growing  Religious  Conflict  and Intolerance  in  Post-Suharto  Indon- esia. Al-Jami’ah: Journal  of Islamic  Studies , 55 (1),  1.  https:// doi.org/10.14421/ajis.2017.551.10 5-126
Ichwan, M. N. (2005). “Ulamā”, State and
Politics:  Majelis  Ulama  Indonesia
After  Suharto. Islamic  Law  and Society , 12 (1),  45–72.  https://doi. org/10.1163/1568519053123867
J.  Campbell.  (2019).  Terrorism  and
Counter-terrorism in China:
Domestic  and  Foreign  Policy Dimensions. International  Affairs ,
95 ,  1197–1199.  https://doi.org/10. 1787/g225859e2-en
Jati,  W.  R.  (2015).  Islam  Populer  sebagai
Pencarian  Identitas  Muslim  Kelas Menengah  Indonesia. TEOSOFI:
Jurnal  Tasawuf  Dan  Pemikiran Islam , 5 (1),  139–163.  https://doi. org/10.15642/teosofi.2015.5.1.139- 163
Jones, S., Sarapung, E., Menchik, J., Azca,
M.  N.,  Jaffrey,  S.,  Firawati,  T.,  & Bagir,  Z.  A.  (2015). Sisi  Gelap
Demokrasi:  Kekerasan  Masyara- kat  Madani  di  Indonesia .  Centre for  the  Study  of  Islam  and Democracy.
Karim, A. G. (2009). The Pesantren-Based Ruling  Elite  in  Sumenep  in  the Post-New  Order  Indonesia. Jour- nal  of  Indonesian  Islam , 3 (1),  1. https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.
3.1.97-121
Khan,  T.,  Österman,  K.,  &  Björkqvist,  K. (2017).  Severity  and  Reasons Behind  Religious  Intolerance  in Pakistan:  Perceptions  of  Sunnis, Shias,  Ahmadis,  and  Christians.
European Journal of Social
Sciences  Education  and  Research , 10 (2), 193. https://doi.org/10.
26417/ejser.v10i2.p193-202
Maulana,  D.  (2018).  Situs-Situs  Islam;
Kontestasi  Narasi  Radikal  dan Moderat. Convey  Report  (PPIM UIN  Jakarta-UNDP  Indonesia) ,
1 (3).
Najib,  H.,  &  Rini,  R.  (2016).  Sharia Compliance,  Islamic  Corporate Governance  Dan  Fraud  Pada  Bank Syariah. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Islam , 4 (2),  2.  https:// doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23
Nurish,  A.  (2019).  Dari  Fanatisme  Ke Ekstremisme:  Ilusi,  Kecemasan, Dan  Tindakan  Kekerasan. Jurnal Masyarakat  dan  Budaya ,  31–40. https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1 .829
Volume 6, Nomor 1, Juni 2023 (29-49) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Nurjannah,  N.  (2013).  Faktor  Pemicu
Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. Jurnal Dakwah , 14 (2),  177–198.  https:// doi.org/10.14421/jd.2013.14202
Pribadi,  Y.  (2018). Islam,  State  and Society in Indonesia: Local
Politics in Madura . Routledge.
Sofjan, D. (2016). Religious Diversity and
Politico-Religious  Intolerance  in
Indonesia  and  Malaysia,”. Review of  Faith  and  International  Affairs ,
14 (4),  53–64.  https://doi.org/10.
1080/15570274.2016.1248532.
Ulya.  (2016).  Kuasa  Wacana  Keagamaan:
Dari  Kekerasan  Simbolik  Menuju
Kekerasan Fisik. Al-Ulum , 16 (2).
Weintraub,  A.  N.  (2011). Islam  and
Popular  Culture  in  Indonesia  and
Malaysia . Routledge.

## Dokumen
Dokumen Kepolisian Resor Sleman, 2014- 2018.

## Wawancara
AKP  Sancoko.  (2020,  Juli  7).  Personal interview.
Ayu. (2020, Juli 12). Personal interview.
Hermanu.  (2020,  Juli  12).  Personal interview.
Kendar,  PS  Kanit.  (2020,  Juli  15). Personal interview.
Romo Prier, Karl Edmund. (2020, Juli 10). Personal interview.