## DINAMIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

## ¹Nada Putri Rohana, ²Wilda Rahma Nasution
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.
Correspondent email : rohana@uinsyahada.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: : : :
17  April 2023
25  Juni 2023
27  Juni 2023 28  Juni 2023

## Abstract
The granting of marriage dispensation by judges experienced a discourse from the age of marriage,  which  originally  occurred  because  of  the  age  difference  between  men  and women,  which  caused  family  conditions  that  were  not  solid,  with  the  younger  age  of women  causing  marriage  to  look  more  discriminating  against  women  in  the  purpose  of marriage.  Then  it  changed  to  a  regulation  that  equalized  the  age  limit  for  marriage  for both men and women. In the treatment of deviations from the rules of marriage age, it is also  emphasized  that  there  is  equal  treatment.  However,  this  cannot  limit  the  judges' ability to render judgments. The examination of marriage dispensation must be carried out thoroughly, so the focus of this study is on how the dynamics present in each decision by judges need to be analyzed. The research method is a study of normative law related to the provisions  of  the  marriage  dispensation.  The  analysis  is  carried  out  with  the  theory  of judicial  power,  which  includes  legal  justice,  legal  certainty,  and  legal  expediency.  The results showed that every judge's decision is affected by the disparity of the judgment on the granting of marriage dispensation when the judge does not examine all the offenses of the  application  for  dispensation  in  the search  for  the  application for  dispensation,  which becomes the basis for the judge to consider the decision. So that stigma for urgent reasons does  not  become  unclear  and  clear.  Therefore,  every  trial  must  systematically  follow  the judicial process in order to realize the purpose of marriage . Keywords: Dispensation; Marriage; Regulation; Judge; Judicial.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum  hak  dan kewajiban.  Perkawinan  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dengan  sengaja  untuk  dapat  memenuhi  tujuan  pernikahan.  Relasi perkawinan berkaitan dengan keturunan, orangtua, keluarga, dan sosial. Oleh karena itu hak setiap warga dijamin oleh negara untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga  yang  sah,  serta  memberikan  jaminan  atas  hak  anak  dan  hak  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Perbedaan  dalam  batas  usia  pernikahan dimaksudkan  ialah  batas  usia  yang  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni yang mengatur mengenai batas usia calon pengantin laki- laki 19 tahun  dan  perempuan 16 tahun.  Kompleksitas dari ketentuan ini, bahwa usia perempuan  yang  menikah  muda  dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  reproduksi dan  mental.  Angka  terjadinya  pernikahan  pada  usia  muda  bagi  perempuan  sering menjadi  dasar  problematika  dalam  rumahtangga.  Hal  ini  selaras  dengan  data  cerai gugat  pada  tahun  2019  terdapat  480.6  ribu  dari  jumlah  79,44%,  adapun  pasca perubahan  UU  tentang  perkawinan  data  cerai  gugat  tahun  2022  sebanyak  388.385 kasus atau 75,21%. 1
Perubahan  Undang-Undang  tentang  perkawinan  merupakan  revolusi  baru untuk  mendapatkan  hak  dan  kewajibannya  untuk  membentuk  keluarga  yang harmonis,  perubahan  yang  mengatur  bahwa  perkawinan  dapat  diizikan  dengan ketentuan  laki-laki  dan  perempuan  telah  berusia  19  tahun  (Pasal  7  UU  No.16/2019 tentang  Perkawinan).  Hal  ini  menimbang  bagaimana  agar  perkawinan  yang dilangsungkan  oleh  anak  (nikah  dini)  dapat  terminimalisir.  Ketentuan  ini  sekaligus menjadi  solusi  untuk  menekan  dampak  negative  terhadap  pertumbuhan  anak  yang pada dasarnya tidak terpenuhi akibat usia anak yang muda untuk menikah.
Mengingat  Peraturan  tentang  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia, memiliki  esensi  mengenai  batas  usia.  Dimana  pernikahan  memiliki  substansi  yang krusial  pada  sisi  usia  kematangan  dan  kesiapan  mental  dalam  kehidupan rumahtangga. 2 Fakta  mengenai  batas  usia  dimuat  dalam  UU  untuk  mengatur ketentuan  kehidupan  rumahtangga  yang  harmonis.  Dewasa  ini,  batas  usia  yang berlaku, sering menjadi polemik dalam pencacatan pernikahan. Sehingga hal tersebut,
1 bps.go.id/Publikasi 28 Februari 2023.
2 Safrin  Salam,  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,  Hukum  Negara  & Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang Law Journal , Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 110-124.
menjadi  problematika  bagi  hakim  pada  peradilan  umum  maupun  agama  terhadap permohonan  dispensasi  kawin  akibat  batas  usia  yang  belum  memenuhi  syarat pencatatan pernikahan.
Kajian ini menekankan pada problematika hakim dalam memberikan putusan dalam  perkara  dispensasi  kawin,  setelah  perubahan  UU  yang  mengatur  dan menegaskan usia pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal menarik dalam kajian ini setelah perubahan UU ini tidak ada diskriminasi mengenai perbedaan usia  perkawinan.  Namun,  dinamika  yang  terjadi  putusan  dispensasi  kawin  masih menjadi  permohonan  dalam  persidangan  yang  paling  diminati.  Alih-alih  menjadi solusi bagi penegakan hak bagi perempuan, namun peran keluarga, peran calon suami dan  istri  dan  utamanya  peran  hakim  dalam  hal  ini  menjadi  bias  yang  belum  dapat direalisasikan  untuk  mendukung  asas  tujuan  dan  manfaat  dalam  UU  tentang perkawinan.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  merasa  perlu  menguraikan  dengan  adanya dinamika hakim dalam pemberian putusan atas permohonan dispensasi kawin setelah perubahan  UU  tentang  perkawinan.  Sehingga,  kajian  ini  dapat  menjadi  gambaran bahwa setiap hakim diberikan kekuasaan dan kewenanagan dalam pemberian putusan tanpa  intervensi,  namun  hakim  juga  perlu  mempertimbangkan  urgensi  atas munculnya  perubahan  uu perkawinan  dalam  penekanan  batas  usia  pernikahan  serta apakah  dalam  pertimbangan  hakim  mempertimbangkan  mengenai  UU  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Meskipun  UU  perkawinan  juga  mengatur proses pernikahan apabila belum memenuhi batas usia pernikahan, akan tetapi untuk meminimalisir  disparitas  putusan,  hakim  perlu  memiliki  objektivitas  dalam pertimbangan hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  menggunakan  sumber  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan,  keputusan  atau  ketetapan  dari  Pengadilan,  dan  beberapa  pendapat  para sarjana. 3 Penelitian  bersumber  dari  hukum  atau  putusan  Pengadilan,  maka  jenis penelitian  yang  dipakai  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  termasuk  juga dalam  jenis  kajian  pustaka,  yaitu  meneliti  dan  menelaah  berbagai  literasi  atau  buku yang  memiliki  kaitan  dengan  masalah  yang  diteliti. 4 Pendekatan  menggunakan case
3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.
4 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten:UNPAM Press), hlm. 83.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
approach , melakukan kajian atau telaah yang berhubungan dengan masalah yang telah menjadi  peraturan  perundang-undangan  atau  Putusan  Pengadilan  yang  memilki kekuatan hukum tetap ( inkracht) . Tujuan pendekatan untuk mempelajari lebih dalam terkait  norma-norma  hukum  yang  dipraktekkan  di  Pengadilan  termasuk pertimbangan-pertimbangan  yang  digunakan  hakim  dalam  memutus  perkara Pemberian  Dispensasi  Kawin  Karena  Faktor  Umur  Oleh  Hakim  Pasca  Perubahan Undang-undang Perkawinan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika  izin  perkawinan  dibawah  umur  dalam  kerangka  Undang-Undang perkawinan di Indonesia
Setiap  pelaksaksanaan  hukum  acara  perdata  baik  Pengadilan  Agama maupun  Pengadilan  Negeri  memiliki  kewenangan  yang  sama  dalam  memeriksa setiap  perkara.  Termasuk  dalam  pemerikasaan  dispendasi  nikah,  dilakukan berdasarkan  tahap-tahap  persidangan  yakni,  konstatir,  kualifikasi,  dan  konstituir. Selain  itu  pertimbangan  hakim  dapat  ditentukan  atas  pertimbangan  hukum  dan pertimbangan  keadilan  masyarakat. 5 Persoalan  dinamika  hakim  dalam  pemberian dispensasi kawin pasca UU tentang perkawinan meliputi beberapa hal berdasarkan teori kekuasaan, yaitu:
a. Dinamika Keadilan Hukum
Keadilan  hukum    meliputi  ketentuan  yang  sesuai  antara  hak  dan kewajiban  dengan  melakukan  penyelesaian  hukum  berdasarkan  aturan yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  dinamika  pada  keadilan  hukum  dengan melakukan  penelusuran  yang  menyeluruh  bagi  setiap  pihak  yang mengajukan  permohonan  dispensasi,  sebagaimana  yang  tercantum  pada PMA  RI  No  5/  2019  yakni  dengan  (1)  mempertimbangkan  semua kepentingan  bagi  anak  (meliputi  hak  hidup,  hak  tumbuh  berkembang, harkat martabat, tidak diskriminasi, adanya kesetaraan gender, persamaan kedudukan  di  depan  hukum),  (2)  Jaminan  pelaksanaan  peradilan  untuk perlindungan  pada  haka  nak,  (3)  peningkatan  tanggungjawab  orangtua dalam  pencegahan  pernikahan  anak,  (4)  melakukan  identifikasi  atas
5 Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No.2, Vol. 20, 2013, hlm.  300- 317.
latarbelakang  pengajuan  permohonan  dispensasi,  dan  (5)  perwujudan standar proses pengadilan. 6
Hakim  dalam  menegakkan  keadilan  hukum  diharuskan  untuk melakukan tahapan tersebut diatas, guna untuk menjamin keadilan hukum serta  untuk  menghindari  terjadinya  disparitas  dalam  putusan  pada permohonan dispensasi nikah. Seyogyanya keadilan hukum yang dipegang teguh  oleh  Hakim  ialah  jaminan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  ideal. Putusan yang didasari dengan dasar pertimbangan keadilan baik bagi anak perempuan dan anak laki-laki dilakukan dengan tahapan yang sama tanpa ada perbedaan perlakuan. Setiap pertimbangan diharuskan untuk mengacu pada kemaslahatan bagi anak.
b. Dinamika Kepastian Hukum
Pemberian dispensasi berpegang teguh pada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 7 Kepastian  hukum  meliputi  adanya  aturan  yang kokoh untuk menghindari adanya sewenang-wenangan dalam mengambil keputusan.  Dalam  hal  ini  kepastian  hukum  dapat  merujuk  kepada perundang-undangan  terkait  penikahan.  Kepastian  hukum  yang dilaksanakan  oleh  hakim  meliputi  pertimbangan  hukum  yang  dirujuk melalui Pasal 29 UUD 1945, UU No.1/1974, UU No.16/2019, UU No. 7/1989, Pandangan Hukum Islam (An-Nur ayat 2 dan atau kaidah ushul fiqh), dan Pandangan Hukum Adat.
Kepastian hukum yang meliputi dasar pengambilan keputusan pada tiap-tiap permohonan dispensasi nikah. Yang akibat kepastian hukum yang konsisten  dapat  menjadikan  setiap  putusan  tidak  menyalahi  aturan  yang sudah  berlaku.  Ketentuan  utama  dari  kepastian  hukum  adanya  maslahat yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa penyimpangan pada aturan tidak lagi  menjadi  celah  bagi  ketentuan  utama  lainnya.  Kepastian  hukum  hadir sebagai  solusi  yang  kuat  untuk  menekan  permintaan  dispensasi  nikah.
6 M.  Beni  Kurniawan,  Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolakan  Permohonan Dispensasi Kawin, Jurnal Yudisial , Universitas Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 83-98.
7 Muhamad  Arif  Rohman,  Abdullah  Arief  Cholil,  Alasan-Alasan  Pemberian  Dispensasi  Kawin  Terhadap Pasangan  Usia  Nikah  Di  Bawah  Umur  Pada  Pengadilan  Agama  Semarang  Tahun  2018,  Konferensi  Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Universitas Islam Sultan Agung, 2019, hlm. 277- 284.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Perlu  analisis  seluruh  aspek  dalam  permohonan  dispensasi  kawin  dalam mengambil keputusan. 8
c. Dinamika Kemanfaatan Hukum
Kemanfaatan  hukum  merupakan  kombinasi  dari  keadilan  dan kepastian  hukum,  setiap  keputusan  dalam  putusan  hakim  diharuskan memiliki  nilai  adil  dan  pasti.  Guna  untuk  dapat  memberi  maslahat  pada putusan.  Karena  dasar  putusan  yang  satu  dengan  putusan  lainnya  dapat merujuk  pada  putusan  yang  sama.  Disparitas  putusan  sering  menjadi problemik  bagi  hakim  dalam  mengambil  keputusan.  Meskipun  pada dasarnya  setiap  hakim  tidak  dapat  diintervensi  dan  putusan  hakim dilengkapi dengan pertimbangan yang kuat. Namun, persamaan ketentuan dalam setiap putusan menjadi satu dasar manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat maupun penegak hukum lainnya.
Kemanfaatan  hukum  dapat  meliputi  bagian  bagaimana  keadilan dan  kepastian  hukum  menjadi  sistematis  dalam  menghadirkan  putusan, seperti  halnya  tentang  hakim  sebagai  pemeriksa  syarat  administrasi, permohonan,  kewenangan  mengadili  perkara,  pihak  berperkara  hadir, anak  yang  diajukan  dispensasi  terlibat  dalam  proses  peradilan,  adanya pemberian  nasihat  terkait  resiko  perkawinan  dengan  usia  muda,  serta upaya dan ketentuan hakim. Kemanfaatan dapat berevolusi pada perbaikan sistem  ketentuan  perundang-undangan.  Karena  hukum  hadir  sebagai solusi atas setiap perkara, dan gambaran terhadap baik dan tidaknya setiap peraturan.  Kemanfaatan  hukum  juga  dapat  menekan  angka  permohonan dispensasi nikah. 9
Dinamika pemberian dispensasi nikah setelah UU perkawinan oleh hakim pada  hal  tersebut  diatas  dapat  menjadi  objek  hukum  yang  dapat  menjamin keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan. 10 Selain  itu,  akibat  hukum  pemberian dispensasi  kawin  yaitu  anak  yang  ingin  menikah  telah  dianggap  dewasa,  serta dianggap  telah  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dan  tidak  berada  pada pengampuan  lagi.  Sehingga  hal-hal  yang  meliputinya  dianggap  telah  manpu
8 Imam  Syafi’i,  Penetapan  Dispensasi  kawin  Oleh  Hakim  (Studi  Komparatif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif), Jurnal: Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, UNZAH, Vol. 01, No. 02, 2020, hlm. 13-31.
9 HA.  Djazim  Ma’shum,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Permohanan  Dispensasi  kawin  Anak  Dibawah  Umur, Jurnal Hukum Politik dan Agama ,STIH Zainul Hasan Probolinggo, Vol. 01, No. 01, 2021, hlm. 60-83.
10 Fahadil  Amin  Al  Hasan,  Deni  Kamaluddin  Yusup,  Dispensasi  Kawin  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, Jurnal Al-Ahwal , PA Pasir Pengairan Riau & UIN Sunan Djati Bandung, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm.
mempertanggungjawabkan  seluruh  konsekuensi  dari  peralihan  sebagai  status dewasa.  Sehingga  perlindungan  anak  tidak  dapat  mengklaim  setiap  hal-hal  yang terjadi  akibat  kekerasan  hukum  bagi  anak.  Namun  dapat  dilakukan  perlindungan hukum bagi kekerasan dalam rumah tangga.
Pengadilan  dalam  memberikan  penetapan  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku  dengan  jelas  dan  konsisten  secara  tanggungjawab  sosial  sesuai  dengan konstitusi. 11 Kekuasaan kehakiman memiliki teori negara hukum untuk melindungi hak-hak  asasi  warga  negaranya  dengan  cara  membatasi  dan  mengawasi  tingkah laku  dan  kekuasaan  negara  dengan  undanag-undang. 12 Selain  itu  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  perlu  ditegakan  agar  hakim  dapat  menguji  dan membatalkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. 13 Hal ini bertujuan  untuk  menjadikan  hakim  dapat  bekerja  dengan  tenang  dan  tidak  perlu terganggu oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu termasuk cabang kekuasaan yang lain. 14
Oleh  karena  itu,  pertimbangan  hukum  hakim  tidak  hanya  berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi  pengkajian  hukum  Islam.  Selain  itu,  pertimbangan  terhadap perlindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap  anak,  faktor  wanita  hamil  diluar nikah,  faktor  fisik  dan  psikis  anak,  faktor  ekonomi,  faktor  kesehatan  reproduksi anak, dan faktor perlindungan terhadap anak. Adapun mengenai disparitas putusan dalam  penggunaan  dalil  hukum  hakim  hanya  sebagai  dasar  hukum  penetapan dikarenakan  pada  permohonan  tersebut  menggunakan  penasehat  hukum  dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima . pada kasus perkawinan anak di Indonesia yang selalu terjadi.

## 2. Dasar  Hukum  Dalam  Pemberian  Dispensasi  Kawin  Oleh  Hakim  Sebelum  Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan
Dispensasi  kawin  terdiri  kata pengecualian pada  aturan  dengan pertimbangan  khusus  dan pembebasan pada  kewajiban  atau  larangan  yang diberikan  oleh  aturan.  Pembebasan  yakni  pengecualian  yang  diberikan  oleh
11 Hotama, Kekuasaan Kehakiman Indonesia , (Jakarta:Krakatauw Book, 2006), hlm. 1.
12 Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Perundang-undangan , (Semarang-Unissula Press, 2016), hlm. 6.
13 Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Perundang-undangan. hlm. 30
14 Hotama, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, hlm. 30.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pengadilan  untuk  memenuhi  persyaratan  pencatatan  pernikahan  yang  terhalang oleh  usia  yang  belum  memenuhi  batas  usia  pernikahan.  Permohonan  dispensasi bersifat voluntair dengan  produk  penetapan. 15 Dispensasi  kawin  diartikan  dengan keringanan  pada  Batasan  usia  untuk  melakukan  pernikahan.  Hal  ini  juga  berarti dispensasi  kawin  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  untuk  dapat  menjadi persyaratan dalam  pencatatan  pernikahan. Oleh karena itu dispensasi sering pula diartikan  sebagai  suatu  penyimpangan  terhadap  aturan  tentang  batas  usia pernikahan.
Usia  pernikahan  merupakan  hal  penting,  untuk  mempertimbangkan biologis  dan  psikologis.  Dalam  UU  perkawinan/2019  mempertimbangkan  calon pengantin  telah  memenuhi  keadaan  mental  dan  fisik  yang  baik  dan  sehat,  agar pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis tanpa perceraian. UU ini hal yang disoroti  terkait  dengan  bagaimana  hakim  dapat  menafsirkan  ketentuan  tersebut. Perkawinan  dalam  UU  disebutkan  hanya  diizinkan  jika  pria  dan  wanita  telah mencapai  usia  19  tahun.  Adapun  jika  terjadi  penyimpangan  terkait  dengan  batas usia yang belum memenuhi, maka orang tua kedua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Permohonan yang digunakan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Oleh Pengadilan dalam pemberian dispensasi dengan mendengarkan pendapat oleh para calon pengantin.
Kebijakan  hakim  berperan  untuk  memutuskan  permohonan  dispensasi nikah. Pemberian dispensasi bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, dan bagi  agama  lainnya  di  Pengadilan  Negeri.  Oleh  karena  itu  setiap  pengadilan berwenang (menerima, memeriksa, memutuskan) yang memiliki tugas yang sama dalam  pencegahan  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  anak  dengan pertimbangan  yang  sama  yaitu:  moral,  agama,  adat,  budaya,  aspek  psikologis, Kesehatan dan dampak yang ditimbulkan karena pernikahan. 16
Penyimpangan  dari  ketentuan  umur  nikah  tidak  hanya  terjadi  karena perihal belum cukup umur, namun dapat terjadi karena hamil diluar nikah. Hakim dalam  penetapannya  dapat  merujuk  pada  beberapa  faktor  yang  harus mempertimbangkan  untuk  kemaslahatan.  Selain  itu  ekonomi  menjadi  faktor adanya  permohonan  dispensasi  nikah  dikarenakan  dana  ekonomi  yang  kurang
15 Achmad  Cholil, Perlindungan  Hak-Hak  Anak  di  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama MA RI, 2016), hlm. 38.
16 Sonny  Dewi  Judiasih,  Kontradiksi  Antara  Dispensasi  Kawin  Dengan  Upaya  Meminimalisir  Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 203-222.
memenuhi, sehingga dalam beberapa pernikahan dilatarbelakangi sebagai strategi untuk  mengurangi  beban  ekonomi  dalam  keluarga.  Sehingga  banyak  keluarga memilih untuk memberi ijin pernikahan pada anak.
Faktor  minimnya  Pendidikan,  pada  hal  ini  sering  sekali  anak  perempuan yang  mendominasi  bahwa  Pendidikan  tinggi  tidak  mendapat  prioritas  dibanding anak  laki-laki.  Sehingga  selain  sebagai  dasar  lemahnya  pengetahuan  bagi perempuan,  juga  menjadi  faktor  bagi  orangtua  bahwa  Pendidikan  tinggi  tidak menjamin  bahwa  anak  perempuan  dapat  menghindari  tugas  sebagai  ibu  rumah tangga.  Sehingga  faktor  Pendidikan  diartikan  sebagai  dasar  bagi  orangtua  untuk mengijinkan  anak  perempuan  untuk  menikah  dengan  umur  muda.  Faktor  sosial mendasari pada terhentinya usia produktif bagi perempuan dan laki-laki pada usia sekolah untuk dapat menjalani kehidupan sosial. Bahwa perkawinan menjadi dasar untuk dapat bersosialisasi dengan lembaga sosial yaitu masyarakat. Pergaulan yang intens sering menjadikan masyarakat memandang tabu perilaku tersebut, sehingga dorongan  dari  masyarakat  juga  dapat  menjadi  sebab  terjadinya  usia  muda  untuk menghindari hal yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial. Adanya dispensasi menyebabkan pertentangan pada ketentuan perlindungan hukum pada anak. 17
Dalam  studi  komparatif  disebutkan  bahwa  hakim  berpedoman  dalam  UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni melaksanakan peradilan dengan tidak  terikat  pada  pihak  apapun  serta  berhak  memberi  putusan  tanpa  intervensi. Putusan  hanya  perlu  meliputi  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kebermanfaatan. Imam  Syafi’i,  menyebutkan  bahwa  dispensasi  kawin  ialah  kebijakan  dan  bantuan hukum  yang  diberikan  oleh  Pengadilan.  Pertimbangan  putusan  terhadap permohonan  dispensasi  dapat  ditinjau  melalui  aspek  usia,  aspek  ekonomi,  serta aspek lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan. 18
Perihal  putusan  hakim  dalam  pertimbangan  putusan  atas  permohonan dispensasi  kawin  dalam  kajian  normatif  disebutkan  bahwa  konteks  dispensasi karna  kurang  usia  dengan  dalil  hal  yang  mendesak  perlu  dijadikan  bahan pertimbangan  oleh  hakim.  Sehingga  dalam  kajian  ini  hakim  boleh  menolak permohonan  dengan  menganalisis  historis,  keautektikan,  dan  gramatikal  suatu permohonan  dengan  tujuan  perkawinan.  Pada  kajian  ini  penekanan  pada  kriteria
17 Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU  Perkawinan, Journal  Of Islamic And Law Studies ,  UIN Antasari, Vol.  5, No. 3, 2021, hlm. 361-377.
18 Imam  Syafi’i  &  Freede  Intang  Chaosa,  Penetapan  Dispensasi  Kawin  Oleh  Hakim, Jurnal,  Mabahits:Jurnal Hukum Keluarga , Vol.01, No.02, 2020, UNZAH, hlm. 30.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
hal  yang  mendesak  dalam  permohonan  dispensasi  dapat  diformulasikan  dalam bentuk  Peraturan  MA/  SE  MA  untuk  menjadi  acuan  bagi  para  hakim  untuk menghindari  disparitas  putusan  atas  perkara  dispensasi  kawin. 19 Oleh  karena  itu dinamika  dalam  penetapan  dispensasi  nikah  berbeda  antara  satu  perkara  dengan perkara  yang  lainnya.  Karena  beberapa  hakim  berbeda  dalam  memberikan pertimbangan  hukum  terhadap  suatu  perkara,  hal  ini  akan  diselesaikan  dengan majelis  maka  melakukan  voting  atas  perkara  tersebut  dengan  mengikuti  suara terbanyak  setelah  melalui  musyawarah.  Akan  tetapi  setelah  PERMA  No.  5/2019 mengatur mengenai penyelesaian  perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, hal  tersebut  akan  mengurangi  kompleksitas  dalam  pemeriksaan  dan  penetapan dispensasi nikah.

## D. KESIMPULAN
Dispensasi kawin dimaknai sebagai jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh hakim,  dengan  ketentuan  sudah  tidak  ada  solusi  lain  dalam  hal  penyimpangan  usia menikah.  Dalam  ketentuan  disebut  adanya  keadaan  dengan  alasan  mendesak merupakan  tindakan  yang  diperlukan  pembuktian  yang  meliputi  dasar  keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan.  Artinya  setiap  hakim  dalam  persindangan  baik  di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri diharuskan memiliki solusi yang sama dalam  pertimbangan  hukum  pada  putusannya.  Hal  yang  meliputi  perkara  yang disidang  harus  dilakukan  proses  pembuktian  yang  tidak  dapat  dibeda-bedakan. Karena kata alasan sangat mendesak sering menjadi celah bagi para pemohon untuk melakukan  permohonanan  dispensasi.  Bahwa  alasan  mendesak  perlu  diselesaikan dengan  pemisahan  antara  pernikahan  yang  dilangsungkan  dengan  keterpaksaan  dan atau  pernikahan  yang  dilakukan  karna  kondisi  tertentu.  Karena  pada  dasarnya pernikahan tetap harus menjadi keadaan yang menjamin keharmonisan dalam rumah tangga,  serta  menjadi  jalan  solusi  untuk  melakukan  pencegahan  perceraian  yang dilakukan  karena  faktor  kurangnya  usia  sebagai  alasan  sering  terjadi  perselisihan dalam rumah tangga.
19 M.Beni  Kurniawan&  Dinora  Refiasari,  Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, Jurnal, Yudisial , Vol.15, No.1, 2022, UI/PA Krui, hlm. 83-98

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hotama, 2016, Kekuasaan Kehakiman Indonesia , Jakarta:Krakatauw Book.
Widayati,  2016, Negara  Hukum,  Konstitusi,  Dan  Pembentukan  Perundang-undangan , Semarang-Unissula Press.
Cholil Achmad, 2016, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama , (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

## Jurnal :
Salam  Safrin,  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum  Adat,
Hukum  Negara  &  Hukum  Islam, Jurnal  Pagaruyuang  Law  Journal ,  Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017.
Syafi’i  Imam,  dkk,  Penetapan  Dispensasi  Kawin  Oleh  Hakim, Jurnal,  Mabahits:Jurnal Hukum Keluarga , Vol.01, No.02, 2020, UNZAH.
Kurniawan,  M.Beni,  dkk,  Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, Jurnal, Yudisial , Vol.15, No.1, 2022, UI/PA Krui,
Judiasih, Sonny Dewi, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan  Bawah  Umur  Di  Indonesia, Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 3, Nomor 2, 2020.
Muqaffi  Ahmad,  dkk,  Menilik  Problematika  Dispensasi  kawin  Dalam  Upaya  Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, Journal Of Islamic And Law Studies , UIN Antasari, Vol. 5, No. 3, 2021.
Prabowo,  Bagya  Agung,  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan  Dispensasi  Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No.2, Vol. 20, 2013.
Muhamad  Arif  Rohman,  dkk,  Alasan-Alasan  Pemberian  Dispensasi  Kawin  Terhadap Pasangan  Usia  Nikah  Di  Bawah  Umur  Pada  Pengadilan  Agama  Semarang  Tahun 2018,  Konferensi  Ilmiah  Mahasiswa  Unissula  (KIMU),  Universitas  Islam  Sultan Agung, 2019.
Ma’shum  HA.  Djazim,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Permohanan  Dispensasi  kawin  Anak Dibawah  Umur, Jurnal  Hukum  Politik  dan  Agama ,STIH  Zainul  Hasan  Probolinggo, Vol. 01, No. 01, 2021.
Al Hasan, Fahadil Amin, dkk, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan  Terbaik  Anak  melalui  Putusan  Hakim, Jurnal  Al-Ahwal ,  PA  Pasir Pengairan Riau & UIN Sunan Djati Bandung, Vol. 14, No. 1, 2021.

## Nada Putri Rohana; Wilda Rahma Nasution;
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 163-174 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Peraturan Perundang-Undangan :
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Naskah Internet/Website:
bps.go.id/Publikasi 28 Februari 2023.