## KEKERASAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

## Khoiruddin Nasution
Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, 55281, Yogyakarta
E-mail: knasut@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 31 Mei 2016, revisi I tanggal 12 Juni 2016, dan revisi II tanggal 28 Juni 2016
Abstract: President Joko Widodo on Wednesday, May 25, 2016 has issued and signed Government Regula- tion in Lieu of Law (Perppu) No. 1 2016 on Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children, which was amended by Act 35 of 2014. However, with the birth of this regulation has born pro and contra about its effectiveness. This paper attempts to describe the reasons behind doubt of the observer, both the pros and the contra. Finally it can be noted three conclusions. First, there are a number of factors that are the cause and source of violence against children. Second, the legal effectiveness in eliminating violence against children, is highly dependent on idealistic law enforcement and legal awareness of society. Thirdly, together with repressive efforts, preventive measures are also necessary to do in the form of providing a short course on family life for productive spouse and candidate parents. In addition, it is also urgent to provide a family counseling.
Keywords: Sexual violence, child protection, Perppu, repressive, preventive, Pre-Marital Courses, Calon Pengantin Courses.
Abstrak: Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani Pera- turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014. Namun seiring dengan lahirnya Perppu ini lahir keraguan dari para pemerhati tentang efektivitasnya. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan alasan di balik keraguan para pemerhati, baik yang pro maupun yang kontra. Akhirnya dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber ter- jadinya kekerasan terhadap anak. Kedua, efektivitas hukum dalam menghilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilakukan dalam bentuk Kursus kepada pasangan produktif dan calon suami dan isteri serta penyuluhan di bidang keluarga yang berkelanjutan dan substansial.
Kata Kunci: Kekerasan seksual, perlindungan, anak, Perppu, represif, preventif, Kursus Pra  Nikah, dan Kursus Calon Pengantin.

## Pendahuluan
Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 25 Mei 2016 telah menerbitkan dan menandatangani
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 19-31)
tentang Perlindungan Anak, yang telah dia- mandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dalam konferensi pers di Istana Negara Presi- den menjelaskan bahwa Perppu tersebut me- nambah hukuman pidana menjadi paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup atau huku- man mati. Adapun hukuman tambahan lainnya berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. 1 Pada gilirannya diharapkan orang lain berpikir ulang ketika hendak melakukan tindakan kekerasan yang sama, kekerasan terhadap anak.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindun- gan Perempuan dan Anak Kemenko Pem- bangunan Manusia dan Kebudayaan (Ke- menko PMK), Sujatmiko menyatakan, ada setidaknya dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pendampingi Perppu ini, yakni PP ten- tang Teknis Hukuman Kebiri oleh Kemenkes dan PP tentang Rehabilitasi oleh Kemensos. 2
Dalam kesempatan lain (wawancara dengan Republika), Sujatmiko mengomentari ten- tang kemungkinan pelanggaran HAM dalam hukuman kebiri, bahwa hukuman kebiri akan diikuti rehabilitasi. Demikian juga suntikan kebiri kimia tidak memberikan dampak se- lain hanya menurunkan libido pelakunya, dan dampaknya hanya tiga bulan. 3
Ketua KPAI Asrorun Niam juga mendu-
1  Penerbitan Perppu ini menyusul semakin menin- gkatnya jumlah kasus tindakan kekerasan seksu- al terhadap anak-anak belakangan ini, dan salah satu yang mengemuka adalah kasus YY (14 ta- hun) seorang siswi SMP di Rejang Lebong Beng- kulu oleh 14 pelaku pada April lalu.
2 Republika , Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Ke- biri Diteken”, hlm. 1 dan 9; Jawa Pos , Kamis 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun”, hlm. 1; Jawa Pos , Jumat 27 Mei 2016,
“Kebiri Diulang Tiap Tiga Bulan”, hlm. 1.
3 Republika , Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8.
kung hukuman kebiri. Menurutnya langkah Jokowi ini menunjukkan bahwa Negara had- ir dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan presiden serius dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan terhadap anak. 4 Dalam kesempatan lain disebutkan As- rorun Niam, solusi drastic memang dibutuh- kan untuk menangani kasus kekerasan yang terus semakin meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 574 laporan di kepolisian, angka meningkat 50% dibanding kasus 2014 seban- yak 382 laporan. Namun tetap membedakan antara anak sebagai pelaku dengan orang de- wasa. Pendekatan anak harus dalam konteks pemulihan, bukan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. 5
Sebaliknya Komnas HAM menanggapi negative kehadiran Perppu ini, khususnya berkaitan dengan hukuman kebiri. Komnas HAM menyatakan, Komnas HAM gagal pa- ham dengan Presiden Jokowi, demikian Ma- neger Nasution, Kominisioner Kimnas HAM. Menurutnya hukuman kebiri berpotensi me- rendahkan martabat manusia, dan tidak etis dilakukan di Indonesia. Hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan seksual adalah huku- man yang lebih berat. Hukuman yang diberi- kan mestinya bukan hukuman balas dendam tetapi hukuman setimpal dan merupakan pem- binaan agar kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Hukuman yang merendahkam manusia tidak memberikan jaminan dapat me- nyelesaikan masalah. 6
Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, mendorong instansi pemerintah bersinergi dalam penanganan masalah anak, baik kebijakan maupun implementasi harus mencakup aspek (1) pencegahan, (2) penan-
4 Ibid.
5 Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.
6 Republika , Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Ke- biri Diteken”, hlm.  9.
ganan dan (3) rehabilitasi. Semua diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga, se- bab keluarga sarana pencegah terjadinya per- masalahan terhadap anak. 7
Dengan demikian masyarakat memberi- kan sikap pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016, khususnya kaitan- nya dengan hukuman kebiri bagi pelaku kek- erasan terhadap anak.
Sisi lain dari kasus kekerasan terhadap anak, ada juga kekerasan yang dirasakan anak dari keluarga broken home . Komunitas ini kemudian membentuk persatuan bernama ‘Komunitas Hamur’. Komunitas Hamur ada- lah rumah bagi mereka yang berasal dari ke- luarga broken home . Komunitas ini berdiri Agustur 2015 dan sekarang beranggotakan 64 orang dari berbagai universitas; UGM seba- gai pendiri, UNS (Universitas Sebelas Maret), UII (Universitas Islam Indonesia), UNJ (Uni- versitasw Negeri Jakarta), BINUS (Univer- sitas Bina Nusantara), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN). Sumber masalah yang mereka rasa- kan ada yang bersumber dari bapak dan ada juga dari ibu. Dalam komunitas ini mereka dapat berbagi informasi dan sharing perasaan. Ternyata dengan komunitas ini mereka merasa lebih nyaman dan dapat membantu penyelesa- ian masalah yang dihadapi, sebab sama-sama merasakan akibat dari broken home . Berbeda kalau bercerita dengan orang yang tidak men- galami kadang malah disalahkan. 8
Demikian juga perlu dicatat laporan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemente- rian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind- ungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, yang menyatakan bahwa jumlah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan lebih banyak daripada anak perempuan; kekerasan
7 Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.
8 Jawa Pos , Sabtu, 4 Juni 2016, hlm. 1.
fi sik, seksual dan psikologis. Berdasarkan survey kepada lebih 11 ribu anak Indonesia selama tiga tahun terakhir ada satu dari tiga anak menjadi korban kekerasan. 9
Tulisan ini bermaksud menggambarkan efektivitas hukum(an) kebiri dalam menurunk- an bahkan menghilangkan tindakan kekerasan (seksual) terhadap anak, dengan sistematika bahasan berikut. Setelah pendahuluan diurai- kan secara singkat pengertian dan faktor-fak- tor terjadinya kekerasan (seksual) terhadap anak. Bahasan berikutnya adalah uraian pro dan kontra terhadap kehadiran Perppu No. 1 tahun 2016. Bahasan dilanjutkan dengan upa- ya penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak dan sejauhmana efektivitas hukum(an) kebiri dalam menyelesaikan masalah kekeras- an terhadap anak. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan kesimpulan.

## Pengertian dan Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan se- bagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbua- tan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fi sik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemak- saan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian jenis kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak minimal ada empat jenis, yakni:
1. kekerasan Fisik,
2. kekerasan Seksual,
9 Republika , Rabu 1 Juni 2016, “Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak”, hlm. 2.

## 3.  kekerasan Psikologis, dan
4. Penelantaran (ekonomi).
Meskipun de fi nisi ini dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, namun mem- punyai substansi yang tidak berbeda dengan kekerasan terhadap anak. Karena itu, kira-kira demikianlah yang dimaksud dengan kekeras- an terhadap anak.
Adapun faktor penyebab terjadinya kek- erasan (seksual) terhadap anak dicatat oleh para ahli cukup banyak. Di antaranya menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang memapar- kan empat penyebab utama:
1.  ada anak yang berpotensi menjadi kor- ban; anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, pena- kut. Anak-anak seperti ini sangat rentan oleh kekerasan fi sik dan psikis.
2.  ada anak atau orang dewasa yang ber- potensi menjadi pelaku kekerasan. Anak yang berpotensi menjadi pelaku kekeras- an disebabkan oleh meniru atau mengimi- tasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, fi lm, pernah mengalami se- bagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok.
3.  ada peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan, misalnya kekerasan yang dialami anak ketika dijaga pem- bantu rumah tangga sementara orang tua bekerja di luar rumah.
4.  Ada pencetus dari korban dan pelaku.
Misalnya anak rewel, akti fi tas anak ber- lebihan, anak tidak menurut perintah, anak merusak barang-barang.
Sementara itu hasil pengaduan yang di- terima KOMNAS Perlindungan Anak (2006), bahwa faktor pemicu kekerasan terdahap anak adalah:
1.  Kekerasan dalam rumah tangga,
2. Disfungsi keluarga,
3. Faktor ekonomi,
4.  Pandangan keliru tentang posisi anak da- lam keluarga (anak tidak tahu apa-apa, maka pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua).
Masih pendapat lain tentang sebab anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tang- ga adalah:
1. faktor ekonomi,
2.  faktor status orang tua tidak kandung, dan
3.  karena kelakuan anak itu sendiri. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan banyak faktor yang menjadi sebab terjadi kek- erasan terhadap anak. Faktor-faktor dimaksud dapat berdiri sendiri dan dapat juga saling ada keterkaitan.

## Pro dan Kontra terhadap Hukuman Tam- bahan
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ditetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai amandemen terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dimaksudkan da- lam rangka mengobati penyakit kasus kek- erasan yang menimpa anak bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 adalah pasal 81 UU No. 23 Ta- hun 2002, sehingga berbunyi:
1.  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kek- erasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan- nya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2. Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempu- nyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang se- cara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seba- gaimana dimaksud pada ayat (1);
4.  Selain terhadap pelaku sebagaimana di- maksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, men- gakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilan- gnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara pal- ing singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6.  Selain dikenai pidana sebagaimana di- maksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7.  Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tinda- kan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
8.  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama den- gan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9.  Pidana tambahan dan tindakan dikecuali- kan bagi pelaku Anak.
Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
1.  Tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambah- an berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan set- elah terpidana menjalani pidana pokok;
2.  Pelaksanaan tindakan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) di bawah penga- wasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin- tahan di bidang hukum, sosial, dan kes- ehatan;
3.  Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi dia- tur dengan Peraturan Pemerintah.
Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah seh-
ingga berbunyi sebagai berikut:
1.  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kek- erasan atau ancaman Kekerasan, memak- sa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiar- kan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3.  Selain terhadap pelaku sebagaimana di- maksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, men- gakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilan- gnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seba- gaimana dimaksud pada ayat (1);
5.  Selain dikenai pidana sebagaimana di- maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambah- an berupa pengumuman identitas pelaku;
6.  Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) da- pat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektron- ik;
7.  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama den- gan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menu- rut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
1.  Tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pi- dana pokok;
2.  Pelaksanaan tindakan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) di bawah penga- wasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin- tahan di bidang hukum, sosial, dan kes- ehatan;
3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Pera- turan Pemerintah.
Dengan ringkas ketentuan hukuman tam- bahan untuk Predator Anak sebagai tambahan terhadap hukuman yang sudah ada dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:
1.  Hukuman tambahan berupa (1) pengumu- man indentitas pelaku, (2) kebiri kimia, dan (3) pemasangan alat pendeteksi elek- tronik
2.  Kebiri kimia dan pemasangan alat pende- teksi elektronik dilakukan maksimal dua tahun
3.  Hukuman tambahan dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok
4.  Khusus pelaksanaan kebiri kimia juga di- sertai dengan rehabilitasi
5.  kebiri kimia dan pemasangan alat pende- teksi elektronik diawasi kementerian bi- dang hukum, social, dan kesehatan. 10
Alasan yang setuju dengan hukuman tambahan tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut:
Rapat kerja Komisi VIII DPR dengan in- stansi pemerintah Senin, 30 Mei 2016, menu- rut Kho fi fah Indar Parawansa, Menteri Sosial, hukuman kebiri merupakan hukuman tepat.
10 Jawa Pos , Kamis, 26 Mei 2016, hlm. 1.
Namun informasi yang beredar di masyarakat salah kaprah, sebab dipahami hukuman kebiri sebagai hukuman mematikan fungsi alat geni- tal pelaku, padahal yang benar adalah meni- durkan fungsi reproduksi mereka dalam wak- tu yang ditentukan (disebut kebiri kimia), dan itupun bagi pelaku pedo fi l yang korbannya berkali-kali, sehingga dia tidak menimbulkan korban baru dalam masa rehabilitasi. 11
Menanggapi keraguan efektivitias hu- kuman kebiri, Kho fi fah meyakinkan bahwa hukuman kebiri sudah terbukti efektivitasnya di Negara maju di dunia, khususnya kepada anak, dan menyebut Jerman, Inggris dan Ko- rea Selatan. 12
Jaksa Agung R.I. HM. Prasetyo menya- takan, Jaksa Agung (Kejagung) siap melak- sanakan tuntutan hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual anak jika sudah dis- ahkan DPR. Menurut Jaksa Agung hukuman kebiri memang pantas dilakukan karena keja- hatan seksual kepada anak merupakan kejaha- tan yang luar biasa. 13
Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, meminta para dokter tidak takut melaksana- kan eksekusi hukuman kebiri apabia diminta pengadilan. 14 Selama itu putusan pengadilan maka tidak melanggar kode etik. Kebiri kimi- awi dilakukan dengan menyuntikkan hormon perempuan kepada pelaku kejatan seksual. Ini akan menurunkan hormon dan nafsu seksual pelaku. Berkaitan dengan kemungkinan pe- langgaran HAM, pihak yang dilanggar HAM adalah korban kekerasan tidak hanya psikis
11 Republika , Selasa 31 Mei 2016, “DRP: Perppu Kebiri Saja tak Cukup”, hlm. 1; Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.
12 Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016, hlm. 2.
13 Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.
14 Pernyataan menteri ini dimaksudkan sebagai re- spon terhadap sikap dokter yang tidak bersedia melaksanakan hukuman kebiri.
tetapi juga psikologis, rasa malu kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawa, bah- kan kalaupun misalnya ada korban kebiri yang bunuh diri, maka tindakan itu belum seband- ing dengan penderitaan korban kekerasan sek- sual. Demikian Menteri Kesehatan R.I. 15
Hukuman kebiri akan diberikan kepada pelaku yang menimbulkan:
1.  korban lebih dari satu,
2. luka berat
3. gangguan jiwa,
4. penyakit menular,
5.  Terganggu atau hilang fungsi reproduksi,
6. Meninggal dunia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengaku lega setelah presiden menanda tan- gani Perppu, dan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Di samping itu mendor- ong ketahanan keluarga agar peran keluarga semakin kuat. 16
Sementara alasan yang menolak huku- man tambahan kebiri dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Catatan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) bahwa banyak kasus kekerasan yang berhenti di tingkat Kepoli- sian. Dari 83% yang mengadu dan menempuh jalur hukum, 50% diselesaikan dengan medi- asi (dinikahkan, ganti rugi, tak cukup bukti), sisanya 40% mandek di Kepolisian. Perppu hanya bermaksud menakut-nakuti, makanya tidak akan mampu memberikan efek jera, de- mikian Sri Nurherwati, Komisioner Komnas Perempuan. Ditambahkan, lebih baik pemer- intah kosentrasi pada aspek pencegahan dan memperbaiki KUHukum Acara Pidana. 17
Alasan lain, pemberian hukuman kebiri
15 Ibid ., hlm.17.
16 Ibid ., hlm. 17.
17 Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.
masuk tindakan Koersif = Pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan pak- saan atau kekerasan, baik kekerasan fi sik atau pun psikis. Padahal tindakan kekerasan diba- las dengan kekerasan memberikan efek yang tidak baik, demikian menurut Prof. Agnes Wi- danti, Kordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA), Jawa Tengah. 18
Soegijapranata, Ketua PS Magister Hu- kum Univ Katolik Semarang, hukuman ke- biri adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM. Maka jalan keluarnya menurutnya adalah mengacu saja pada KUHP, kalau memang dirasa perbuatan pelaku sangat berat maka dihukum seumur hidup, jangan dikebiri. 19
Pakar seksologi, Boyke Dian Nugraha, yang tidak setuju dengan hukuman kebiri dari sisi medis, menyatakan banyak efek kebiri berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan (disebut yang lalu):
1.  Dia akan menjadi seperti perempuan,
2. Otot-otot melemah,
3. Bulu rontok,
4.  Lebih  mudah terserang biabetes, yang akhirnya dapat menyebar ke jantung,
5.  Payudara akan berkembang dan menjadi gemuk.
Dari sisi kejiwaan akan mengalami depresi, bahkan bisa bunuh diri. Menurutnya perilakunya akan berubah dengan mengubah otaknya bukan alatnya. Kalau otaknya tidak berubah maka perilakunya akan tetap seperti sebelumnya dengan menggunakan alat lain.
Melihat demikian buruk akibat dari ke- biri, Boyke menyatakan, petugas medis tidak akan tega melakukan kebiri. Menurutnya, proses mengebiri dilakukan dengan cara dis- untikkan anti-androgen. Jadi hormon perem-
18 Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016, hlm. 6.
19 Ibid .
puan diberikan kepada laki-laki. 20
Sebagai tawaran solusi dari masalah yang ada, Boyke setuju memasukkan tindakan kek- erasan terhadap anak ke dalam tindakan crim- inal khusus ( extra ordinary crime ), dihukum sama dengan teroris, pengedar natkoba dan semacamnya.
Dengan demikian ada dasar bagi masing- masing kelompok yang pro dan kontra terh- adap kehadiran dan pemberlakuan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 20 tentang Perlindungan terhadap Anak.

## Efektivitas Hukum
Dengan meminjam teori sosiologi, tindakan kekerasan masuk tindakan sosial. Dimana tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif  bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Pengendalian tin- dakan dan/atau prilaku sosial berdasarkan si- fatnya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Preventif dan 2. Represif.
Preventif merupakan pengendalian so- sial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Ungkapan lain, merupa- kan usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara Represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ungkapan lain,  mer- upakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.
De fi nisi lain dari represif adalah pengen- dalian sosial yang bertujuan untuk mengem- balikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelang- garan yang dilakukan. Dalam kasus ini sesuai
20 Republika , Jumat 27 Mei 2016, hlm. 8.
Perppu No. 1 tahun 2016 adalah hukuman kebiri bagi pelanggar kekerasan seksual ter- hadap anak.
Sementara pengendalian sosial berdasar- kan proses, dibagi menjadi dua,yaitu: 1. Persuasif, dan 2. Koersif.
Persuasif merupakan bentuk pengen- dalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetap- kan. Persuasif (de fi nisi lain) adalah pengen- dalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
Sementara koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. De fi nisi lain dari koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan fi sik atau pun psikis. Dalam arti lain, koersif meru- pakan pengendalian sosial yang bertujuan un- tuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis.
Masih ada satu lagi, yakni kuratif, yakni pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, se- orang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulan- gan.
Berdasarkan pembagian tersebut, maka penerbitan Perppu No. 1 tahun 2016 meru- pakan tindakan represif (pengobatan). Oleh sebagian ahli menyebutnya represif-koersif, yakni pengobatan dengan cara kekerasan. Da- lam bahasa Maneger Nasution, hukuman ba- las dendam, dan dalam bahasa Agnes Widanti hukuman paksaan dan kekerasan.
Efektivitas usaha represif, baik yang ber-
sifat koersif maupun tidak, berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, masih tergan- tung pada dua hal lain di luar hukum/peraturan (Perppu No. T tahun 2016), yakni: struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Teori lain di samping struktur hukum dan budaya hukum juga tergantung pada sarana hukum. Sebab efektif atau tidaknya hukum tergan- tung pada tiga unsur, yakni: (1) isi dari hukum atau perundang-undangan ( legal substance ), (2) struktur hukum ( legal structure ; perang- kat hukum; hakim, jaksa, dan polisi) dan (3) budaya hukum masyarakat ( legal culture ). 21 Menurut teori lain, di samping tiga unsure tersebut ditambah sarana hukum.
Dengan demikian Perppu No. 1 tahun 2016 baru satu unsur dari tiga atau empat un- sur yang dibutuhkan berjalan secara efektif agar hukum berjalan dan/atau efektif melaku- kan perubahan. Unsur di luar unsur materi hu- kum ini yang masih diragukan para pemerhati hukum dan/atau masyarakat. Seperti disebut- kan sebelumnya, struktur hukum mencakup polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum masyarakat menyangkut bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi hu- kum. Sedangkan sarana hukum menyangkut banyak hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
Dengan kata lain, hukum dapat menjadi alat perubahan social dengan syarat tiga hal tersebut di atas berjalan dengan baik. Dima- na menurut Sosiologi Hukum peran hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum sebagai alat pengatur atau pengontrol ( law as a tool of social control ), dan hukum sebagai alat rekayasa/perubahan sosial ( law as a tool of social engineering ). 22
21 Lawrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 6 dan 15.
22 Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociologi-
Efektivitas hukum dapat tercapai den- gan struktur hukum idealis. Hasil penelitian menunjukkan tiga orientasi perilaku hakim dalam menangani perkara, yakni: materialis, pragmatis dan idealis.
Adapun maksud materialis bahwa peri- laku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ke- bendaan. Pragmatis  bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi yang menguntung- kan. Idealis bahwa perilaku hakim dalam me- nangani perkara sangat dipengaruhi oleh ori- entasi pada nilai-nilai ideal hukum. 23 Fotret ini tentu berlaku juga bagi elemen lain yang ada di struktur hukum (polisi, jaksa, dan proses yg mengikutinya).
Dengan kondisi kecenderungan hakim yang semakin pragmatis dan/atau materia- lis, sangat pantas kalau diragukan efektivitas hukum. Sehingga meskipun hukum(an) yang tertulis dalam peruuan demikian keras dan ideal, tetapi ketika diproses dan diputus oleh pelaku yang pragmatis di lapangan, maka ide- alitas hukum masih diragukan efektivitasnya.
Keraguan ini juga dibuktikan dengan dua kenyataan. Pertama, pendekatan yang digu- nakan hakim dalam menyelesaikan perkara, dimana meskipun telah diminta mengguna- kan pendekatan multidisipliner atau minimal interdisipliner, namun dalam kenyataan ha-
cal of Law (New York: Harrow and Heston Pub- lishers, 1994), sebagaimana dikutip Sulistyowati Irianto, “Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum”, dalam Su- listyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadi- lan , edisi ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 313.
23 M. Syamsudin, “Rekonstruksi Perilaku Etik Ha- kim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, Jurnal Hukum , No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127.
kim masih menggunakan pendekatan mono- disipliner. Kedua, meskipun besar kesempa- tan yang diberikan kepada para hakim untuk menekankan putusan pada aspek keadilan daripada kepastian hukum, tetapi dalam ke- nyataan sangat jarang hakim yang menggu- nakannya, hampir seluruh hakim menekankan pada kepastian hukum. 24
Komentar lain di luar apa yang dapat dibaca di media, misalnya hasil diskusi den- gan dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah (Hukum Islam) IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat, Selasa 31 Mei 2016, ada komentar dari Dr. Salmah (Dr. di bidang Hukum Pidana Is- lam [ fi kih Jinayah]), bahwa negara kita seperti kehilangan jati diri, ada negara yang member- lakukan hukuman kebiri, kemudian kita In- donesia ikut-ikut memberlakukan hukuman kebiri, padahal konteks Indonesia berbeda dengan konteks Negara lain. Indonesia juga mempunyai Hukum Adat dan Hukum Islam yang dapat digali hukuman yang cocok untuk konteks Indonesia. Demikian juga pasti ada masalah ketika hormon perempuan dimasuk- kan kepada laki-laki; ada kemungkinan dia menjadi perempuan. Demikian juga dengan hukuman kebiri kimia harus membayar den- gan harga mahal. Padahal dalam hukum Islam tidak menimbulkan efek di luar pelaku, dan Negara tidak harus membayar mahal.
Dedi Candra (mahasiswa Hukum Pidana
24 Keadilan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang  Kekua- saan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 5 ayat (1), “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadi- lan yang hidup dalam masyarakat”. Isi pasal ini sama persis dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IV Hakim dan Ke- wajibannya, Pasal 28 (1)  Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
dan Politik [Jinayah Siyasah ] berpendapat, perlu ada usaha preventif berupa pembatasan jam tayang media yang mempertontonkan kekerasan yang kemungkinan besar anak mencontoh. Agak mirip dengan pendapat Naek, bahwa hukuman kebiri tidak menjamin orang tidak melakukan kekerasan, sebab kek- erasan bisa juga dilakukan dengan alat lain seperti tangan. Kira-kira substansi yang perlu dirubah adalah karakter atau otaknya dalam bahasa Naek. Demikian juga perlu ditingkat- kan usaha preventif dalam keluarga, sebab orang tua sangat berperan dalam menjamin dan menjauhkan anak dari tindakan kekeras- an. Kira-kira manakala fungsi keluarga ber- jalan dengan baik maka anak akan terjamin tidak kena kekerasan seksual.
Azhariah Halida Ade (dosen) menya- takan, hukum Islam sebagai salah satu hu- kum yang sudah lama berlaku dan diterima masyarakat Indonesia, mestinya menjadi salah satu sumber penetapan dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Indonesia, ter- masuk kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang diberlakukan di Aceh. Masukan lain dari dosen aktif ini adalah mestinya ada juga usa- ha preventif yang dikreate pemerintah dalam pergaulan sehari-hari masyarakat, khususnya antara pemuda dan pemudi, sehingga den- gan aturan tersebut hal yang tabu dari dahulu tetap tabu di zaman sekarang. Artinya den- gan menciptakan kondisi yang ada norma masyarakat tidak tercipta suasana yang men- dorong terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor pemicu munculya kekerasan. Barangkali agak mirip dengan substansi pendapat ini adalah kaja- hatan bukan saja karena ada keinginan tetapi karena ada kesempatan. Maka dengan norma masyarakat tersebut menutup adanya kesem- patan melakukan kekerasan. Usulan lain ada- lah meniadakan tayangan tv yang mengarah
ke lahirnya kenakalan remaja, salah satunya tindakan kekerasan.
Aulia Rahmat (dosen) menyampaikan hasil kajian sosiologis kontemporer, bahwa berbicara tentang anak dan orang tua hanya mengenal KUA, padahal masih ada lembaga lain yang mestinya juga difungsikan, seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan P2T- P2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) oleh Menteri Pember- dayaan Ibu dan Perlindungan Anak. Kritik lain dari Aulia, negara banyak mengeluarkan peruuan, tetapi kurang monev untuk melihat dan/atau mengevaluasi efektivitasnya. Seh- ingga kehadiran Perppu Kebiri pun diragukan efektivitasnya. Tidak berlebihan untuk men- gatakan bahwa hukum yang sudah ada pun dapat melakukan perubahan andaikan sistem hukum berjalan dengan baik.
Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, maka tidak berlebihan ketika semestinya pemerintah mencoba menggunakan usaha pre- ventif, pencegahan, berupa pemberian bekal pengetahuan bagi para pasangan yang masih produktif dan para calon pasangan suami dan isteri tentang bagaimana mengelola keluarga.
Pemberian bekal ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan kembali Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Sus- catim). Dengan Kursus ini diharapkan pasan- gan suami dan isteri mempunyai ilmu dalam melayarkan kehidupan rumah tangga. Sehing- ga dengan ilmu dan bekal tersebut dapat ber- jalan fungsi keluarga, khususnya: 1.fungsi re- produksi, 2.fungsi sosialisasi, 3.fungsi afeksi, 4.fungsi proteksi atau perlindungan, 5.fungsi religius, 6.fungsi pendidikan, 7.fungsi peme- liharaan.
Dengan demikian efekti fi tas hukum da- lam melindungi anak dari kekerasan sangat tergantung pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Karena itu agar perun-
dang-undangan dapat berperan melindungi anak dari kekerasan, diperlukan keseriusan pemerintah dalam bentuk konsistensi mendor- ong dan menjaga keseriusan lembaga hukum dalam menjalankan hukum. Demikian juga pemerintah perlu menciptakan suasana di- mana hakim tidak mempunyai kemungkinan dan/atau kesempatan menjadi hakim prag- matis apalagi materialis. Bersamaan dengan upaya pemberlakukan hukum, penyelesaian masalah dengan upaya represif, pemerintah juga sangat disarankan menggunakan upaya preventif, di antaranya menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, Kursus Calon Pengantin, dan penyuluhan secara berkelanjutan dan sub- stansial di bidang keluarga. Dengan dua usaha ini diharapkan dapat berperan bukan saja me- lindungi anak dari tindakan kekerasan tetapi juga dapat membangun ketahanan keluarga.

## Penutup
Dengan demikian, dari deskripsi di atas dapat dicatat tiga kesimpulan. Pertama, ada sejum- lah faktor yang menjadi sebab dan sumber ter- jadinya kekerasan terhadap anak. Demikian juga bentuk kekerasan ada minimal empat.
Kedua, efektivitas hukum dalam meng- hilangkan kekerasan terhadap anak, sangat tergantung pada idealis penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Bahkan tanpa menambah hukum pun kekerasan dapat di- minimalisir bahkan dihilangkan apabila pen- egak hukum benar-benar mengedepankan idealisme dan memberikan putusan yang berkeadilan daripada kepastian hukum. Kar- ena itu upaya memaksimalkan dua hal ini niscaya diupayakan secara berkelanjutan dan substansial.
Ketiga, bersamaan dengan upaya represif, upaya preventif juga niscaya dilaku- kan. Dengan demikian upaya meminimalisir
bahkan sebisa mungkin menghilangkan kek- erasan terhadap anak mutlak dilakukan upaya represif dan preventif secara bersama; upaya represif dalam bentuk lahirnya perundang- undangan, sementara usaha preventif dalam bentuk Kursus kepada pasangan yang masih produktif dan calon suami dan isteri serta pe- nyuluhan di bidang keluarga yang berkelanju- tan dan substansial. Masih masuk dalam usaha preventif adalah meminimalisir tayangan tv yang mendorog munculnya kekerasan, memi- nimalisir terjadinya pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mendorong munculnya kekerasan.  Di antara cara yang da- pat ditempuh dalam meminimalisir pergaulan bebas adalah memberlakukan kembali norma masyarakat. Dua usaha represif dan prevantif ini boleh dikatakan sama pentingnya sebagai upaya menghilangkan kekerasan terhadap anak.
Sejalan dengan itu sejumlah pemerhati juga menyarankan dalam membentuk hukum agar digali dari hukum yang sudah lama ber- laku dan diterima di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum adat. Sebab hukum itulah yang lebih cocok dengan konteks Indonesia, sebaliknya hukum yang dibawa dari luar bisa jadi tidak atau kurang cocok dengan konteks Indonesia.

## Bibliography

## Literatur
Lawrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , New York:
Russel Sage Foundation, 1975.
M. Syamsudin, “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Ber- basis Hukum Progresif”, Jurnal Hukum , No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 127.
Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kes- etaraan dan Keadilan , edisi ke-2, Jakar- ta: Yayasan Obor, 2008.

## Media
Republika , Selasa 31 Mei 2016, “DRP: Per- ppu Kebiri Saja tak Cukup”.
Republika , Jumat 27 Mei 2016.
Republika , Jumat 27 Mei 2016.
Republika , Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Diteken”.
Republika , Kamis, 26 Mei 2016, “Hukuman
Kebiri Diteken”.
Republika , Rabu 1 Juni 2016, “Anak Laki-laki Korban Kekerasan lebih Banyak”.
Jawa Pos , Jumat 27 Mei 2016, “Kebiri Diu- lang Tiap Tiga Bulan”.
Jawa Pos , Kamis 26 Mei 2016, “Hukuman Kebiri Maksimal Dua Tahun”.
Jawa Pos , Kamis, 26 Mei 2016.
Jawa Pos , Sabtu, 4 Juni 2016.
Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016. Padang Ekspres , Selasa 31 Mei 2016.
Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016.
Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei 2016.
Suara Pembaruan , Sabtu-Minggu 28-29 Mei
2016.