Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A
Moh. Nafri Universitas Muhammadiyah Palu Email : mohnafri1990@gmail.com Moh Didi Permana, SH.,MH
Universitas Muhammadiyah Palu Email : mohdidipermana01@gmail.com

## ABSTRACT
The  peace  efforts  referred  to  in  Article  130  paragraph  (1)  of  the  HIR  are imperative.  This  means  that  the  judge  is  obliged  to  reconcile  the  parties  to  the dispute  before  the  trial  process  begins.  The  judge  tried  to  reconcile  with  good methods so that there  was a meeting point so that there  was no need for a long and tiring trial process. Nevertheless, the peace efforts carried out still prioritize the interests of all parties to the dispute so that all feel satisfied and no one feels disadvantaged. In the life of a family or household in addition to issues of rights and obligations as husband and wife, then the problem of property can also be a base  that  is  the  cause  of  various  disputes  or  tensions  in  marital  life,  because property  is  the  material  basis  of  family  life  .  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  effectiveness  of  mediation  in  cases  of  sharing  of  shared  assets resulting  from divorce in  the Palu  I Class A Religious Court  and to  find  out  the obstacles  in  the  implementation  of  mediation  in  the  case  of  sharing  of  shared assets  in  the  Class  I  A  Religious  Court  of  Palu.  The  research  method  used  is empirical research. The use of this type of research is based on the formulation of the problem raised as a logical consequence of the legal issue of research in the background of the problem. Summary of research results are general factors that cause ineffectiveness of mediation in the case of sharing of assets in the Religious Courts  are  firstly  the  level  of  community  compliance  that  undergoes  a  very  lo w mediation process, this factor which is the main cause of ineffective mediation in the Religious Courts. Secondly, the obstacles in the implementation of mediation in  the  case  of  sharing  of  shared  assets  is  because  in  addition  to  the  head  of  the Religious  Court,  judges  appointed  as  mediators  have  not  all  participated  in mediation training conducted by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Keywords: Mediation, Joint Assets, Divorce

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  perempuan  dan  laki-laki untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Bahkan  Islam menganjurkan  agar  tiap  laki-laki  dan  perempuan  menjalani  perkawinan  untuk
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menjalankan  separoh  ibadah  di  dunia.  Dengan  berbagai  keistimewaan  yang digambarkan,  Islam  menempatkan  hakekat  perkawinan  sebagai  sesuatu  yang agung.  Kerjasama  yang  baik  antara  suami  dan  istri  dalam  hal  menjalankan  hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari  suatu  perkawinan.  Hak  adalah  sesuatu  yang  seharusnya  diterima  seseorang setelah  ia  memenuhi  kewajibannya,  sedangkan  kewajiban  adalah  sesuatu  yang seharusnya  dilaksanakan  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan  hak.  Suami  istri wajib  saling  setia  dan  mencintai,  hormat-menghormati,  dan  saling  memberi bantuan secara lahir dan batin.
Suami  maupun  isteri  mempunyai  hak  untuk  mempergunakan  harta bersama  yang  telah  diperolehnya  tersebut  selagi  untuk  kepentingan  rumah tangganya  tentunya  dengan  persetujaun  kedua  belah  pihak.  Dan  ini  berbeda dengan  harta  bawaan  yang  keduanya  mempunyai  hak  untuk  mempergunakannya tanpa  harus  ada  persetujuan  dari  keduanya  atau  masing-masing  berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1  Tahun  1974  mengatur  harta  bersama  dalam  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37. Untuk  masalah  harta  kekayaan  setelah  perceraian,  diatur  di  dalam  Pasal  37  UU No.  1  Th.  1974,  yang  berbunyi  "Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".
Bagi  umat  Islam,  perceraian  merupakan  salah  satu  hal  yang  dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan  untuk  diselesaikan  dengan  baik  tetapi  kedua  belah  pihak  (suami  dan istri)  sudah  tidak  ingin  lagi  rukun  bersatu,  maka  jalan  terbaik  adalah  melalui lembaga  perceraian.  Di  Indonesia,  perceraian  menurut  hukum  Islam  merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama.
Meskipun  demikian,  kenyataan  yang  dihadapi  masyarakat  Indonesia  saat ini  adalah  ketidakefektifan  dan  ketidakefisienan  sistem  peradilan.  Penyelesaian perkara  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Mulai  dari  tingkat  pertama,  banding, kasasi,  dan  peninjauan  kembali.  Di  sisi  lain,  masyarakat  para  pencari  keadilan membutuhkan  penyelesaian  perkara  yang  cepat  yang  tidak  hanya  bersifat formalitas belaka.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pranata  perdamaian  oleh  hakim  bukan  sesuatu  yang  baru,  tetapi diharapkan  tidak  sekedar  formalitas  yang  semata-mata  diserahkan  kepada  pihak- pihak.  Hakim  harus  lebih  aktif  mengusahakan  perdamaian  sebelum  memasuki pokok perkara. Hal  ini  sesuai dengan trend umum  yang  berlaku dalam  beracara.
Di  samping  itu,  aktualisasi  pranata  perdamaian  ini  akan  lebih  merangsang berkembangnya  cara-cara  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan,  salah satunya upaya mediasi. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah,  serta  dapat memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada  kenyataannya  pengintegrasian  mediasi  ke  dalam  proses  beracara  di Pengadilan  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2016  belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang  signifikan  terhadap  jumlah  perkara  yang  masuk  ke  dalam  proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut  maka  dianggap  perlu  untuk  dijadikan  objek  penelitian.  Penelitian  ini menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan judul “Efektifitas Mediasi  Dalam  Perkara  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  di Pengadilan Agama Palu Kelas I A”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  tipe  penelitian  normatif-empiris  atau  juga disebut  penelitian  hukum  sosiologis  (non  doktrinal).  Penggunaan  tipe  penelitian didasarkan  pada  rumusan  masalah  yang  diajukan  sebagai  konsekuensi  logis  dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan  dengan  rumusan  masalah  yang  diajukan.  Teknik  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif  yaitu  suatu  tekni  analisis yang  menggunakan  teknik  deduktif-induktif  melalui  penalaran  dan  argumentasi hukum  bagi  semua  data  hasil  penelitian.  Langkah–langkah  analisisnya  yaitu, pertama  melakukan  inventarisasi  data  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Kedua, melakukan  identifikasi  data  sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  diajukan.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Ketiga, kategorisasi data dalam dalam  bentuk tabel atau diagram dan  bagan agar mudah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keempat melakukan analisis  terhadap  semua  data  dengan  menggunakan  uji  falsifikasi  (uji  kebenaran konseptual)  terhadap  data  disesuiakan  dengan  teori  dalam  kerangka  teoretis  dan uji  verifikasi  (uji  korespondensi)  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  lapangan tentang  kesesuaian  teori  dengan  fakta  dan  menemukan  jawaban  sesuai  masalah yang diajukan

## C. HASIL PENELITIAN
1.  Efektifitas  Mediasi  Dalam  Perkara  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA
Mediasi  pada  Pengadilan  Agama  Palu  klas  IA  dilakukan  dalam  sistem atau court annexed resolution . Penerapan mediasi selalu disesuaikan denganperaturan  yang  berlaku,  dan  disosialisasikan  kepada  para  pihak yangberkepentingan. Terkait dengan suatu perkara gugatan yang didaftarkandengan  catatan  perkara  gugatan  yang  diharuskan  untuk  dilakukan mediasi. Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan  kepada  hakim  agar  menganjurkan  atau  mendorong  para  pihak  yang bersengketa  untuk  menempuh  proses  perdamaian  (mediasi),  sesuai  dengan ketentuan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016.  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  mencoba memberikan  pengaturan  yang  lebih  komprehensif,  lebih  lengkap,  lebih  detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah  konsekuensi  bagi  pelanggaran  terhadap  tata  cara  yang  harus  dilakukan, yaitu  sanksi  putusan  batal  demi  hukum  jika  tidak  mengikuti  atau  mengabaikan Perma tersebut.
Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan  masalahnya  dengan  cara  damai.  Indikatornya  adalah  masyarakat selalu  menempatkan  tokoh  agama  (toga)  dan  tokoh  masyarakat  (tomas)  untuk membantu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Tempat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
penyelesaian  dengan  cara  damai  ini  dilakukan  di  balai  pertemuan  desa  atau  di rumah  toga  atau  tomas  yang  dihadiri  oleh  orang-orang  penting  setempat. Sedangkan  bagi  masyarakat  Muslim,  penyelesaian  masalah  dengan  cara  damai (iṣlāḥ) dilakukan  di  serambi-serambi  masjid,  yang  kemudian  dikenal  dengan Pengadilan Agama.
Kedudukan  Peradilan  Agama  adalah  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang memiliki  kompetensi  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  mengadili  serta menyelesaikan  setiap perkara syari’ah Islam  yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi  ini  meliputi:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak, shadaqah,  dan  sengketa  ekonomi  syari'ah.  Dari  jenis  perkara  ini,  perkara perkawinan  menduduki  angka  tertinggi  dibanding  perkara  lainnya,  khususnya perkara perceraian ( marital divorce ).
Dalam  mediasi  para  pihak  yang  bersengketa  pro  aktif  dan  memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi  untuk  membantu  dan  menemukan  solusi  terhadap  para  pihak  yang bersengketa  tersebut.Pada  umumnya,  mediasi  dilakukan  pada  ruangan  khusus yang  telah  disediakan  oleh  pengadilan.  Di  ruangan  tersebut  kedua  belah  pihak melakukan  proses  mediasi  yang  didampingi  oleh  hakim  mediator  yang  telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi,  sebabnya  ialah  dengan  dicapainya  perdamaian  antara  suami  dan  isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta  kelanjutan  pemeliharaan  dan  pembinaan  anak  secara  normal  dan pertumbuhankejiwaan  mereka  terhindar  dari  perasaan  rendah  diri  dan  terasing dalam  pergaulan  hidup,  oleh  karena  itu  fungsi  mendamaikan  dapat  dilakukan hakim  dengan  lebih  efektif,hakimharus  berusaha  menemukan  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  persengketaan  tersebut,  dan  majelis  hakim  diharapkan  dapat
mengoptimalkan  upaya  damai  terhadap  para  pihak  yang  berperkara  untuk  selalu memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.
Namun  apabila  perdamaian  dalam  arti  formal  tersebut  tidak  dapat  dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dengan kata lain terciptanya suasana  cerai  dengan  damai  karena  masing-masing  merasa  terbebas  dari kekuasaan dan  merdeka untuk  menentukan  langkahnya  sendiri  lebih  lanjut tanpa dirugikan  maupun  merugikan  pihak  lain.  Allah  berfirman  dalam  surat Al- Baqarah : Ayat 231:
“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir iddahnya,  Maka  rujukilah  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf,  atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”
Pengadilan  Agama  Palu  klas  IA,  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman di bawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian  secara  optimal,  telah  memasukkan  mediasi  dalam  proses berperkaranya.
Sebagaimana  sesuai  amanat  PERMA  No  1  Tahun  2016,  pada  hari  sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihakuntuk melakukan mediasi. Para pihak  dipersilahkan  memilih  mediator  dariluar  pengadilan  maupun  dari  dalam pengadilan.  Batas  waktu  pelaksanaanmediasi  selama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja ditambah 30 (tiga puluh)  hari atas kesepakatan para pihak.Apabila mediasi gagal, dibuatkan berita acara, selanjutnya perkaradikembalikan kepada majelis hakim.
Mekanisme  pelaksanaan  mediasi  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA,  sebagaimana  diuraikan  oleh  Ibu Kunti  Nur  Aini,  yaitu  perkara  gugatan  harta  bersama  terlebih  dahulu  telah didaftarkan  ke  Pengadilan,  kemudian  pada  sidang  pertama,  majelis  hakim mejelaskan  tentang  proses  mediasi  di  pengadilan  sesuai  PERMA  No  1  Tahun
2016.  Setelah  para  pihak  memahami  proses  mediasi  tersebut  maka  para  pihak menandatangani  surat  pernyataan.  Selanjutnya  ketua  majelis  hakim    membuat surat penetapan mediator. (11)
Setiap  pemeriksaan  perkara  perdata  di  pengadilan  harus  diupayakan perdamaian  dan  mediasi  sendiri  merupakan  kepanjangan  upaya  perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.
Dibutuhkan  kejelian  mediator  untuk  mengungkap  apakah    permasalahan diantara  para  pihak  dan  kebijaksanaan  mediator  dalam  memberikan  solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.
Mediasi  dalam  pembagian  harta  bersama  di  pengadilan  agama  Palu  klas IA,  hasilnya  belum  tentu  kongkrit  memiliki  kepuasan  kepada  salah  satu  pihak, bahkan pihak penggugat tetap pada dalil gugatannya. (12)
Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang- undangan,  sehingga  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
Kemudian  selanjutnya,  agar    proses  mediasi  dapat  berjalan  lancar  dan sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  diatur  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi.  Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik.
Adapun  kualifikasi  mediator  pada  Pasal  13  Ayat  (1)  sampai  dengan  Ayat  (2) sebagai berikut :
1. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  atau  lembaga  yang  telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan  surat  keputusan  ketua  Pengadilan,  Hakim  tidak  bersertifikat dapat  menjalankan  fungsi  Mediatordalam  hal  tidak  ada  atau  terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA  baru  memiliki  1  (satu)  Mediator  yang memiliki  sertifikat  mediator  sehingga  hakim  (yang  menangani  perkara) menambahkan  dalam    daftar  mediator  adalah  hakim  pengadilan  yang  telah ditetapkan oleh ketua  pengadilan. (13)
Beberapa  hakim  mediator  di  Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA  belum memiliki  sertifikat  mediator  dikarenakan  belum  mengikuti  pelatihan  yang diselenggarakan  Mahkamah  Agung  RI.  Pelatihan  mediator  sangat  terbatas jumlahnya  karena  diselenggarakan  Mahkamah    Agung  RI  secara  nasional sehingga pesertanya sangat terbatas.
Menurut  Bapak  Pakih,  mediasi  dalam  perkara  pembagian  harta  bersama akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA  belum  berjalan  efektif, disebabkan  mediator  juga  dari  unsur  hakim  yang  punya  banyak  pekerjaan, sehingga  mengakibatkan tidak  maksimal dalam  melakukan  mediasi.  Lebih  lanjut beliau  mengatakan  mediator  kurang  memiliki  ilmu  yang  terkait  dengan mediasi.(14)
Sebagaimana  uaraian  di  atas,  menurut  Penulis  bahwa  efektifitas  mediasi memang  dipengaruhi  oleh  kualitas  mediator,  maka  penulis  memberikan kesimpulan  bahwasanya  ada  beberapa  hal  yang  harus    diperbaiki  dalam  hal kualifikasi  mediator.  Sumber  daya  mediator  harus  diperbaiki  dengan  cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim  mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik.  Dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  RI  yang  harus  mengambil  inisiatif  agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.
Minimnya  jumlah  hakim  mediator  yang  sudah  mengikuti  pelatihan mediasi  tingkat  nasional  (bersertifikat  mediator).  Sehingga  hal  tersebut  sangat berdampak  pada  rendahnya  kualitas  mediasi  dan  rendahnya  tingkat  keberhasilan mediasi, khususnya pada perkara pembagian harta bersama.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## 2.  Hambatan-Hambatan  Pelaksanaan  Mediasi  Dalam  PerkaraPembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan AgamaPalu Kelas I A
Hasil  pencapaian  mediasi  yang  relatif  kecil  memperlihatkan  kepada  kita bahwa  masyarakat  pencari  keadilan  jauh  lebih  banyak  menggunakan  acara pemeriksaan  biasa  (litigasi)  dibanding  dengan  mengakhiri  perkara  dengan  cara rukun  atau  damai  (mediasi)  yang  berimplikasi  pada  pencabutan  gugatan  atau permohonan perceraian.
Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama  akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA  yaitu  masing- masing  pihak  mempertahankan  usulannya  untuk  mempertahankan  bagiannya. Kemudian  selanjutnya,  hambatan  lain  dalam  pelaksanaan  mediasi  pembagian harta    bersama  akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palu  Klas  IA  yaitu  salah satu pihak tidak ada I’tikad baik untuk berdamai, selain itu salah satu pihak juga tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. (15)
Sebagaimana  hasil  wawancara  Penulis  kepada  responden  di  atas  bahwa hambatan  dalam  melaksanakan  mediasi,  yaitu pertama salah  satu  pihak  tidak adanya  I’tikad  baik  dan  tetap  pada  dalil  gugatannya  atau  mempertahankan bagiannya  masing  –  masing,  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  itu  sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.
Kedua ,  adalah  salah  satu  pihak  tidak  menghadiri  agenda  mediasi  yang ditetapkan oleh mediator. Ketidakhadiran para pihak tersebut pada proses mediasi merugikan  diri  mereka  sendiri  karena  dengan  begitu  mereka  tidak  dapat mengetahui secara langsung pandangan-pandangan, penawaran-penawaran, bukti- bukti,  dan  posisi  lawan  mereka,  karena  keberhasilan  suatu  mediasi  sangat tergantung dari kesadaran para pihaknya.
Selain  itu  adanya  penafsiran  dari  para  pihak  yang  bersengketa  bahwa proses beracara yang dijalaninya telah dikuasakan kepada advokat atau penasehat hukumnya,  sehingga  para  pihak  tersebut  merasa  tidak  perlu  lagi  repot-repot datang  ke  pengadilan  untuk  melakukan  prosedur  mediasi.  Para  pihak  tersebut
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
berpandangan  bahwa  advokat  merekalah  yang  harus  bekerja  menyelesaikan perkara mereka.
Menurut  penulis,  perilaku  dan  sikap  para  pihak  selama  proses  mediasi terkadang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, apa lagi  komunikasi  para  pihak  yang  sudah  lama  terputus  dan  konflik  yang  sudah terjadi berlarut - larut dapat menyebabkan para pihak sudah tidak ada I’tikad baik untuk  damai.  Salah    satu    pihak    atau    keduanya  pun  merasa  paling  benar, sehingga  mediator kesulitan  menangani  masalah  karena sikap  mereka  yang tidak koperatif.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
a) Mediasi  dalam  perkara  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  di Pengadilan  Agama Palu Klas IA  belum  berjalan efektif, disebabkan  yaitu masih kurangnya SDM Mediator di Pengadilan Agama Palu dan mediator yang  terdiri  dari  unsur  hakim  yang  punya  banyak  pekerjaan,  sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi.
b) Hambatan  -  hambatan  dalam  pelaksanaan  Mediasi  perkara  pembagian harta  bersama  akibat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Palu  Kelas  I  A, yaitu salah satu pihak tidak adanya I’tikad baik dan tetap mempertahankan pada  dalil  gugatannya.  Selain  itu  Ketidakhadiran  para  pihak  juga  dapat menjadi  hambatan  dalam  mediasi  karena  dengan  tidak  hadirnya  para pihak,  mereka  tidak  dapat  mengetahui  secara  langsung  pandangan- pandangan, penawaran-penawaran, bukti-bukti, dan posisi lawan mereka.

## 2. Saran
a) Seyogyanya  perlu  ditingkatkan  sosialisasi  mengenai  manfaat  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang
Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  perdata di Pengadilan Agama Palu.
b) Seyogyanya  Pengadilan  Agama,  agar  lebih  mengoptimalkan  kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
1. E.  Mulyana, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep  Strategi  dan Implementasi PT Rosyda Karya, Jakarta,  2004, hlm. 82
2. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2011,. hlm. 94.
3. Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori Peradilan(Judicialprudence) ,  Cet.  Ke-2,  Jakarta:  Kencana  Prenada MediaGroup, 2009, hlm. 375.
4. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, danHukum Nasional, Cet. Ke. 2 , Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011, hlm 1 -2.
5. John  W.  Head, Pengantar  Umum  Hukum  Ekonomi ,  Proyek  ELIPS, Jakarta:  1997, hlm. 42.
6. Susanti  Adi Nugroho, Mediasi  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 201-202.
7. www.kbbi.co.id
8. Fatchur Rachman, Ilmu Waris, Al-Ma‟arif, Bandung. 2001 hlm 42
9. Rony  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Semarang, , 1982, hlm 9
10. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, hlm 1
11. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
12. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
13. Wawancara, Ibu Hj. Kunti Nur Aini,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 3 Juli 2019
14. Wawancara, Bapak H.  Pakih,SH.,MH,Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 4Juli 2019
15. Wawancara, Bapak H.  Pakih,SH.,MH,Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, pada tanggal 4Juli 2019