## EVALUASI PROGRAM IMUNISASI DASAR LENGKAP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PLUMBON KABUPATEN INDRAMAYU
1 Setyo Dwi Widyastuti, 2 Wahyudin, 3 Lia Ferdianti 1, 2, 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu Jln. Wirapati – Sindang Kabupaten Indramayu, 45222 Jawa Barat E-mail: niamulwafa70@gmail.com -  Hp. 087717926818

## ABSTRAK
Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Indramayu tahun 2020 sebesar 55,8% dan Puskesmas Plumbon yang merupakan puskesmas dengan cakupan Desa/Kelurahan UCI terendah di Kabupaten Indramayu yaitu sebesar 66,7%. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Plumbon Kabupaten  Indramayu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  adanya  keterbatsan  kebutuhan  logistik  seperti  kurangnya  stok vaksin  sehingga  mengakibatkan  capaian  program  tidak  tercapai  dan  keterbatasan  tenaga  penyelenggara sehingga  mengakibatkan  rangkap  tugas  pada  tenaga  penyelenggara,  pandemi  covid-19  berdampak  pada kegiatan pelayanan imunisasi, kegiatan pemantauan hanya dilakukan oleh pengelola program karena Kepala Puskesmas bertanggung jawab sebagai tenaga medis dalam pelaksanaan program imunisasi. Simpulan dalam penelitian ini dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan masih belum optimal. Oleh sebab itu disarankan agar dapat meningkatkan perencanaan dalam penyelenggaraan program imunisasi.
Kata Kunci : Evaluasi, Imunisasi Dasar Lengkap, Puskesmas

## ABSTRACT
Complete basic immunization coverage in Indramayu Regency in 2020 is 55.8% and the Plumbon Community Health Center which is a community health center with the lowest UCI Village coverage in Indramayu Regency, which is 66.7%. The purpose of the study was to evaluate the complete basic immunization program at the Plumbon Community Health Center, Indramayu Regency. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results of the study  stated  that  there  were  limitations  in  logistical  needs  such  as  the  lack  of  vaccine  stock,  resulting  in  program achievements not being achieved and the limitations of the organizers resulting in dual tasks for the organizers, the Covid- 19 pandemic had an impact on immunization service activities, monitoring activities were only carried out by program managers because the Head of the Puskesmas responsible as medical personnel in the implementation of the immunization program. The conclusions in this study are seen from the planning, organization, implementation and supervision are still not optimal. Therefore, it is recommended to improve planning in the implementation of the immunization program
Keywords: Evaluation, Complete Basic Immunization, Community health center

## 1. PENDAHULUAN
Derajat  kesehatan  masyarakat  merupakan indikator  yang  digunakan  dalam  pencapaian keberhasilan program kesehatan. Indikator derajat kesehatan  meliputi  mortalitas,  morbiditas  dan status gizi. Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah  satu  indikator  tinggi  rendahnya  derajat kesehatan di suatu negara (Utami, 2019).
Menurut  The  World  Bank  angka  kematian bayi  (Infant  Mortality  Rate)  di  dunia  pada  tahun 2019  sebesar  28,2  per  1.000  kelahiran  hidup sedangkan di ASEAN Indonesia menempati posisis
ke lima dengan AKB tertinggi yaitu 20,2 per 1.000 kelahiran  hidup.  Dalam  rangka  upaya  penurunan angka  kematian  bayi  imunisasi  memiliki  peran yang  sangat  penting  dan  strategis  yang  terbukti paling cost-effective (Kemenkes, 2020).
Imunisasi  adalah  suatu  upaya  untuk menimbulkan  atau  meningkatkan  kekebalan seseorang  secara  aktif  terhadap  suatu  penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut  tidak  akan  sakit  atau  hanya  mengalami sakit ringan (Permenkes, 2017).
Pemberian  imunisasi  dapat  mencegah  dan mengurangi  kejadian  kesakitan,  kecacatan,  dan kematian  akibat  Penyakit  yang  Dapat  Dicegah
dengan  Imunisasi  (PD3I).  Program  imunisasi  di Indonesia  setiap  bayi  usia  0-11  bulan  wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT- HB-Hib, 4 dosis Polio tetes (OPV), 1 dosis Polio suntik  (IPV),  dan  1  dosis  Campak  Rubela (Kemenkes, 2020).
Cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2020 secara  Nasional  sebesar  82,6%,  angka  ini  belum memenuhi  target  RENSTRA  tahun  2020  yaitu sebesar  92,9%  dan  cakupan  imunisasi  dasar lengkap di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar 83,7% (Kemenkes, 2020). Cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten
Indramayu tahun 2020 sebesar 55,8%. Salah satu indikator  keberhasilan  program  imunisasi  yaitu tercapainya  UCI.  Cakupan  Desa/Kelurahan  UCI Nasional sebesar 59,2%. Cakupan Desa/Kelurahan UCI  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2020  sebesar 82,26%  mengalami  penurunan  11,48  poin dibandingkan  tahun  2019  sebesar  93,74% (Kemenkes, 2020).
Cakupan  Desa/Kelurahan  UCI  Kabupaten Indramayu tahun 2021 sebesar 82,64% mengalami penurunan  12,96  poin  dibandingkan  tahun  2020 sebesar  95,6%.  Berdasarkan  profil  kesehatan Kabupaten Indramayu tahun 2020 Puskesmas yang masih  belum  100%  Desa  UCI  diantaranya  yaitu Puskesmas  Kertasemaya  84,6%,  Puskesmas Tukdana  83,3%,  Puskesmas  Kertawinangun 80,0%,  Puskesmas  Kandanghaur  75,0%  dan Puskesmas  Plumbon  yang  merupakan  puskesmas dengan cakupan Desa/Kelurahan UCI terendah di Kabupaten Indramayu yaitu sebesar 66,7% dari 9 Desa/Kelurahan  hanya  6  Desa  yang  sudah mencapai  UCI,  sedangkan  pada  tahun  2021 mengalami  penurunan  yaitu  hanya  1  Desa  yang sudah  mencapai  UCI  dari  9  Desa/Kelurahan  di Wilayah  kerja  Puskesmas  Plumbon  (Dinkes Kabupaten Indramayu, 2020).
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan  di  Puskesmas  Plumbon  Kabupaten Indramayu  yaitu  kurangnya  stok  vaksin, keterlambatan  pelaporan  dan  pandemi  covid-19 serta  petugas  yang  mempunyai  beban  kerja rangkap.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut, menjadi  alasan  bagi  peneliti  untuk  melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Program Imunisasi Dasar  Lengkap  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Plumbon Kabupaten Indramayu”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni Tahun  2022.  Informan  dalam  penelitian  ini berjumlah 10 informan yaitu Kepala Bidang P2P, Kepala Puskesmas, Pemegang Program Imunisasi Dinkes, Pemegang Program Imunisasi Puskesmas, 2 orang Bidan Desa, 2 orang Kader Posyandu dan 2 Orang Masyarakat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Perencanaan
Perencanaan  program  imunisasi  di  tingkat Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan  di  tingkat Puskesmas  dilaksanakan  setiap  tahun  dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia meliputi pembahasan  tujuan  yaitu  tercapainya  Desa  UCI, penentuan  jumlah  sasaran,  penentuan  target capaian  program  yaitu  80%  per  antigen  ataupun 100%  per  Desa,  perencanaan  kebutuhan  logistik, anggaran  yang  digunakan  bersumber  dari APBN, APBD dan BOK serta jadwal kegiatan imunisasi. Jumlah  tenaga  penyelenggara  di  Puskesmas belum dapat dikatakan cukup karena untuk tenaga pelaksana  imunisasi  minimal  dua  orang  karena apabila  bidan  sebagai  tenaga  pelaksana  ada kegiatan lain seperti rapat, maka petugas tersebut ada yang menggatikannya.
Pendanaan  program  imunisasi  dasar  lengkap bersumber  dari  APBN,  APBD  dan  BOK. Pendanaan  program  imunisasi  di  tingkat  Dinas Kesehatan  Kabupaten  belum  dapat  dikatakan cukup  dikarenakan  ada  beberapa  kegiatan  yang diefisiensikan seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Kebutuhan logistik dalam program imunisasi dasar lengkap belum mecukupi dikarenakan biaya kebutuhan  logistik  yang  cukup  mahal  selain  itu terjadi  kekosongan  beberapa  stok  vaksin dikarenakan dampak dari pandemi covid-19. Perencanaan  program  imunisasi  di  tingkat Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan  di  tingkat Puskesmas  di  laksanakan  setiap  tahun  dengan melibatkan  seluruh  sumber  daya  manusia  yang berperan,  perencanaan  merupakan  hal  terpenting dalam  implementasi  program  imunisasi  dasar lengkap bertujuan untuk
menentukan keberlangsungan  suatu  program  agar  dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  12  Tahun 2017  Tentang  Penyelenggaraan  Imunisasi  bahwa Perencanaan disusun secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat/ bottom up . Perencanaan merupakan kegiatan yang  sangat  penting  sehingga  harus  dilakukan secara  benar.  Ketidaktepatan  dalam  perencanaan akan  mengakibatkan  terhambatnya  pelaksanaan program,  tidak  tercapainya  target  kegiatan, pemborosan  keuangan  negara  serta  hilangnya kepercayaan masyarakat. (Permenkes, 2017) Perencanaan  merupakan  fungsi  dasar  dari keseluruhan manajemen yang mencakup kegiatan memilih  visi,  misi,  dan  tujuan  serta  cara  untuk mencapai tujuan. Aktivitas yang mendasarkan pada perencanaan  yang  matang  atas  seluruh input dan proses  yang  ada  merupakan  titik  awal  untuk menghasilkan  output  yang  optimal.  Sebaliknya, jika output  yang dihasilkan  tidak  optimal  apabila aktivitas  yang  dilakukan  tidak  dibarengi  dengan perencanaan yang matang (Rohman, 2017).
Salah satu faktor keberhasilan suatu program yaitu  sumber  daya  manusia  yang  berperan  harus memiliki jumlah dan jenis ketenagaan yang sesuai standar,  memenuhi  persyaratan  kewenangan profesi sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan  imunisasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Permenkes  No  12  Tahun  2017  Tentang Penyelengaraan Imunisasi bahwa tenaga
penyelenggara  terdiri  dari  pengelola  program imunisasi, pengelola logistik imunisasi dan tenaga pelaksana imunisasi. (Permenkes, 2017) Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling  penting  dan  tidak  dapat  digantikan  oleh unsur  lainnya.  Manusia  memiliki  pemikiran, harapan,  dan  gagasan  yang  sangat  berperan  bagi keberhasilan penyelenggaraan program, pelaksanaan  pembangunan  dan  juga  dapat meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. (Rohman, 2017).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romadhona & Siregar (2018) bahwa jumlah tenaga kesehatan  Puskesmas di  Indonesia  saat  ini belum dapat mencukupi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,  bahkan  beberapa  jenis  tenaga kesehatan tidak tersedia di beberapa  Puskesmas di Indonesia (Romadhona & Siregar, 2018) Ketersediaan  sumber  daya  dana  yang digunakan  dalam  suatu  program  mempengaruhi pelaksanaan  kegiatan  sehingga  akan  berdampak pada target dan tujuan yang akan dicapai.
Menurut Muninjaya dalam Darmawan (2016) mengemukakan  bahwa  jika  ketersediaan  sumber daya dana kurang, maka moral dan motivasi kerja staff akan cenderung menurun dan pada akhirnya akan  mempengaruhi  kinerja  yang  dihasilkan sehingga  target  dan  tujuan  program  pun  tidak tercapai. (Darmawan, 2016)
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andani  (2020)  menyatakan  bahwa  untuk  dapat melaksanakan    kegiatan  dari  suatu  program  yang ada, para pelaksana harus mendapat sumber yang dibutuhkan  agar  program  berjalan  lancar,  salah satunya dalam bentuk sumber daya dana. Sumber daya  dana  sebagai  syarat  kelancaran  sebuah program harus dialokasikan secara tepat, demikian juga  kelancaran  dalam  proses  penyediaan  dan penggunaanya. (Andani, 2020)
Ketersediaan  sarana  dan  prasaran  dalam program imunisasi akan  sangat membantu  proses pelayanan dan akan meningkatkan kelancaran serta kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut  Azwar  dalam  Darmawan  (2016) menyatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana merupakan  bagian  organisasi  yang  dibutuhkan untuk  menyelenggarakan  pelayanan  dan  juga mencapai  suatu  tujuan.  Apabila  sarana  dan prasarana tidak sesuai dengan standar, maka suatu pelayanan  yang  bermutu  akan  sulit  dihasilkan. (Darmawan, 2016)
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dkk (2020) menyatakan bahwa ketersediaan  sarana  dan  prasarana  penunjang mempengaruhi  hasil  kegiatan  imunisasi.  Kondisi sarana dan  prasarana  yang  baik  dan  jumlah  yang cukup  akan  memberikan  kepuasan  karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. (Afrizal, et al, 2020)

## b. Pengorganisasian
Penyusunan  petugas sudah  ditentukan dalam struktur  oraganisasi  begitupun  pembagian  tugas masing  masing  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Pengelola  program  imunisasi  di Puskesmas  merangkap  sebagai  pengelola  logistik imunisasi.
Kerjasama yang terjalin antara lintas program yaitu  program  kesehatan  ibu  dan  anak  dan  lintas sektor  yaitu  Lembaga  Pemerintahan,  Dinas Pendidikan, Kementrian agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian untuk koordinasi yang
terjalin  melalui  rapat  koordinasi  ataupun  surat pemberitahuan.
Penyusunan  petugas  dan  pembagian  tugas merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat menentukan  keberhasilan  suatu  program  dengan adanya  pembagian  tugas  sesuai  dengan  peran masing masing akan meningkatkan efektifitas kerja petugas., Akan tetapi apabila terjadi rangkap tugas maka akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan  Permenkes  No  12  Tahun  2017 bahwa  pengelola  program  imunisasi  bertugas merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring  evaluasi  dan  pencatatan  pelaporan, pengelola  logistik  imunisasi  bertugas  untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, memelihara  dan  melaporkan  vaksin  serta  logistik lainnya (Permenkes, 2017)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Reviana  (2018)  bahwa  dampak  yang ditimbulkan akibat kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas  adalah  timbul  banyaknya  tenaga kesehatan  yang  ada  untuk  merangkap  pekerjaan dengan  diberikan  pelatihan  pelatihan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  di  Puskesmas,  akibatnya kekurangan
tenaga kesehatan
sangat mempengaruhi pelayanan yang ada di puskesmas baik Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Usaha  Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  sehingga program program Puskesmas tidak dapat tercapai dengan maksimal. (Reviana, 2018)
Kerjasama  yang  terjalin  dalam  pelaksanaan program imunisasi dapat mendukung keberhasilan program  oleh  karena  itu  kerjasama  yang  terjalin dibutuhkan  koordinasi  yang  baik  antara  lintas program dan lintas sektor sehingga dengan adanya kerjasama  yang  terjalin  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanan pemberian imunisasi serta meningkatkan cakupan program imunisasi.
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1059 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Imunisasi  bahwa  kerjasama  dalam  program imunisasi  terdiri  dari  lintas  program  dan  lintas sector,  lintas  program  diantaranya  program kesehatan ibu dan anak, selain itu kerjasama lintas sektor diantaranya Departemen Agama, Departemen Dalam Negri, Depatemen Pendidikan serta  Lembaga  Pemerintahan  lain  seperti  PKK (Kepmenkes, 2004)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sihombing  dkk  (2015)  bahwa  peran  aktif Kepala Desa/Lurah maupun perwakilannya secara langsung  turun  kelapangan  pada  kegiatan
posyandu menjadi motivasi yang baik bagi kader, petugas  kesehatan  dan  ibu  balita  untuk  hadir  ke Posyandu dikarenakan dukungan Kepala Desa/Lurah  termasuk  dalam  faktor  penguat  yang sangat  mendukung  terjadinya  perubahan  perilaku seseorang. (Sihombing et, al., 2015)

## c. Pelaksanaan
Pelayanan  imunisasi  dilaksanakan  di  dalam gedung dan di luar gedung akan tetapi pada masa pandemi  covid-19  imunisasi  dasar  lengkap dilaksanakan  dengan  cara  mengundang  sasaran yang  sudah  waktunya  diimunisasi  selain  itu pemahaman  masyarakat  tentang  imunisasi  masih kurang  sehingga  mempengaruhi  target  cakupan imunisasi.
Persiapan masyarakat dalam program imunisasi  dilakukan  oleh  bidan  sebagai  petugas pelaksana  atau  kader  sebagai  tenaga  penggerak melakukan persiapan masyarakat dengan menginformasikan  terkait  jadwal  pelaksanaan imunisasi.
Penyuluhandalam  program  imunisasi dilakukan  oleh  bidan  sebagai  petugas  pelaksana dengan  memberikan  penyuluhan  mengenai imunisasi  seperti  pemahaman  terkait  jenis imunisasi  yang  diberikan,  efek  yang  ditimbulkan serta cara penanganannya
Penyediaan dan pendistribusian logistik yaitu pengelola  program  imunisasi  di  Puskesmas mengajukan permohonan kepada Dinkes Kabupaten  dengan  membuat  surat  permintaan sesuai dengan kebutuhan.
Penanganan limbah imunisasi yaitu dikumpulkan  secara  terpisah  antara  limbah infeksius dan limbah non infeksius, sementara itu pemusnahan limbah dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain.
Pencatatan  dan  pelapora  dilakukan  secara berjenjang dengan menggunakan format Pemantauan  Wilayah  Setempat  (PWS)  selain  itu Dinas  Kesehatan  Kabupten  juga  memberikan feedback dari laporan Puskesmas agar apabila ada yang terlambat bisa diingatkan oleh pimpinannaya. Pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap terkendala  adanya  pandemi  covid-19  akan  tetapi pelayanan  imunisasi  di  Puskesmas  tetap dilaksanakan dengan berbagai alternatif selain itu pemahaman  masyarakat  masih  kurang  terhadap pentingnya  imunisasi  yang  berkaitan  dengan persepsi terhadap kepercayaan yang dianut.
Pelaksanaan  dapat  diartikan  semua  tindakan yang  menyebabkan    suatu  organisasi  menjadi
berjalan  atau  beroperasi  atau  George  R.  Terry memberikan  definisi  sebagai “tindakan  untuk mengusahakan  agar  semua  anggota  kelompok berusaha  untuk  mencapai  sasaran  agar  sesuai dengan  perencanaan  manajerial  dan  usaha organisasi” (Siyoto, 2015).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Reyaaan  (2021)  tentang  Persepsi  orang  tua terhadap pemberian vaksinasi campak bagi bayi di Yogyakarta menyatakan bahwa persepsi orang tua yang menolak vaksinasi campak pada anak orang tua menolak memberikan vaksinasi campak karena berdasarkan  agama  atau  nilai  yang  dianut  orang tua.  Penolakan  orang  tua  terhadap  pembarian vaksinasi  campak  pada  anaknya  dikarenakan vaksin  campak  terbuat  dari  zat  haram  dan bertentangan dengan agama yang dianut orang tua, serta  pengalaman  orang  tua  yang  juga  tidak diimunisasi campak. (Reyaaan, 2021) Persiapan  masyarakat  di  Puskesmas  dengan melibatkan  kader  sebagai  tenaga  penggerak dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  informasi terkait waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan kegiatan, diharapkan masyarakat dapat mengikuti kegiatan  imunisasi  sehingga  masyarakat  berperan dalam mendukung keberhasilan program imunisasi. Berdasarkan Kepmenkes No 1059 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mensukseskan pelayanan  imunisasi  persiapan  dan  penggerakan masyarakat  mutlak  harus  dilakukan  kegiatan  ini dilakukan  dengan  melakukan  kerjasama  lintas program, lintas sektoral, dan petugas masyarakat/kader. (Kepmenkes, 2004)
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani  (2020)  bahwa  kinerja  kader  sangat penting  dalam  pencapaian  Desa  UCI  dimana sejalan  dengan  tugas  kader  yang  bukan  hanya sebagai pengelola posyandu tetapi juga memberikan memberikan informasi yang bertujuan agar ibu ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi  dapat  mengetahui  tentang  pelaksanaan imunisasi. (Maharani, 2020)
Penyuluhan  yang  dilakukan  dalam  program imunisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada  masyarakat terkait  pelayanan imunisasi  yang  diberikan  meliputi  manfaat  dan kegunaan vaksin, efek samping yang ditimbulkan serta penanganannya,  hal tersebut  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap program imunisasi.
Berdasarkan  Kepmenkes  Nomor  585  Tahun 2007  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Promosi
Kesehatan  bahwa  Promosi  kesehatan  merupakan upaya puskesmas dalam melaksanakan
pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah  penyakit  dan  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat  serta  lingkungannya  secara mandiri  dan  mengembangkan  upaya  kesehatan bersumber masyarakat. (Kepmenkes, 2007) Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani  (2020)  bahwa  peran  tenaga  kesehatan dalam  pencapai  Desa  UCI  sangatkan  berperan penting,  dimana  petugas  kesehatan  yang merupakan  seseorang  yang  dipercaya  oleh masyarakat  memiliki  pengetahuan  yang  tinggi akan dapat mengajak masyarakat untuk membawa anak  keposyandu,  dan  petugas  kesehatan  dapat meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang pentingnya  memberikan  imunisasi  dasar  lengkap kepada bayi.(Maharani, 2020)
Kebutuhan logistik imunisasi sangat berpengaruh  terhadap  pelayanan  yang  diberikan oleh  karena  itu  penyediaan  dan  pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar vaksin yang didapat dalam kondisi yang baik.
Berdasarkan  Permenkes  No  12  Tahun  2017 bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap penyediaan  dan  distribusi  logistic  imunisasi. (Permenkes, 2017)
Limbah  dari  penyelenggaraan  imunisasi  di luar  gedung  harus  dibawa kembali  ke  Puskesmas untuk  kemudian  dimusnakan  bersama  dengan limbah  imunisasi  yang  dilaksanakan  didalam gedung.
Berdasarkan  Permenkes  No  12  Tahun  2017 bahwa pelayanan imunisasi harus dapat menjamin bahwa  sasaran  memperoleh  kekebalan  spesifik terhadap  penyakit  tertentu  serta  tidak  terjadi penularan penyakit kepada petugas dan masyarakat sekitar akibat limbah oleh karena itu pengelolaan limbah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  standar (Permenkes, 2017) Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manila  (2017)  menyatakan  bahwa  penanganan limbah medis dilakukan menggunakan model baru dengan  melibatkan  institusi  kesehatan  sebagai pengguna  untuk  menyewa  jasa  angkut  pihak pengangkut  swasta.  Mekanisme  ini  digunakan karena
Puskesmas tidak
memiliki incenerator. (Manila, 2017)
Pencatatan  dan  pelaporan  yang  dilakukan dalam  program  imunisasi  berpengaruh  terhadap target cakupan program selain itu memiliki peran
penting  dalam  membuat  perencanaan  maupun evaluasi.
Berdasarkan  Kepmenkes  No  1059  Tahun 2004  menyatakan  bahwa  Pencatatan  program imunisasi  meliputi  pencatatan  hasil  cakupan imunisasi  dan  pencatatn  logistik  imunisasi,  untuk pelaporan  program  imunisasi  meliputi  cakupan imunisasi dan stok pemakaian vaksin dilaksanakan secara berjenjang (Kepmenkes, 2004) Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Finazis (2014) menyatakan bahwa ketidaksesuaian data  pencatatan  dan  pelaporan  dari  buku  kohort bayi  dan  buku  register  imunisasi  berpengaruh terhadap  rendahnya  cakupan  imunisasi  dasar lengkap,  dikarenakan  data  mengenai  tanggal pemberian  imunisasi  dasar  tidak  tertulis  bahkan terdapat  beberapa  bayi  yang  belum  tercatat  pada buku  register  posyandu  atau  buku  kohort, kelengkapan data yang kurang akan mempengaruhi akurasi data imunisasi. (Finazis, 2014)
d. Pengendalian/Pengawasan
Monitoring  ditingkat  Dinas  Kesehatan Kabupaten dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Puskesmas, sedangkan pemantauan di  tingkat  Puskesmas  hanya  dilakukan  oleh pengelola  program  karena  Kepala  Puskesmas bertanggung jawab sebagai tenaga medis.
Evaluasi  program  imunisasi  yaitu  di  tingkat Dinas Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi selain itu adanya kegiatan supervisi akan tetapi tidak dapat dijadwalkan secara rutin karena keterbatasan  anggaran  sedangkan  di  tingkat Puskesmas  evaluasi  dilakukan  dalam  bentuk  pra lokmin dan lokmin.
Pemantauan program imunisasi dilaksanakan secara  berjenjang  dimana  pimpinan  berperan langsung  terhadap  kegiatan  pemantauan  karena kegiatan  pemantauan  bertujuan  untuk  melihat bagaimana program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program imunisasi.
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  43  Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kepala Puskesmas  merupakan  penanggung  jawab  atas seluruh  penyelenggaraan  kegiatan,  pembinaan kepegawaian pengelolaan keuangan, dan pengelolaan  bangunan,  prasarana,  dan  peralatan. (Permenkes, 2019)
Hal tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan  bahwa  monitoring  merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat,
memantau  jalannya  organisasi  selama  kegiatan berlangsung  dan  menilai  ketercapaian  tujuan, melihat  faktor  pendukung  dan  penghambat pelaksanaan program. (Permenkes, 2017)
Kegiatan  evaluasi  dalam  program  imunisasi dilakukan  secara  berkala  bertujuan  untuk mengetahui  proses  ataupun  hasil  kegiatan  bila dibandingkan dengan target atau yang diharapkan, oleh karena itu diperlukan penetapan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Berdasarkan Kepmenkes No 1059 Tahun 2004 Kegiatan  evaluasi  yaitu    meliputi  stok  vaksin, indeks  pemakaian  vaksin  dan  cakupan  per  tahun serta hal-hal yang disupervisi antara lain cakupan dan  target  imunisasi,  data  PD3I,  ketenagaan, peralatan imunisasi, vaksin cold chain , pencatatan dan pelaporan hasil kerja sama lintas program atau lintas    sektor  serta  masalah  yang  ditemukan. (Kepmenkes, 2004) Dalam penelitian Isna Nurul Khomariah, dkk (2017)  menyatakan  bahwa  penilaian  yang dilakukan  pada  Puskesmas  adalah  melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui lokakarya  mini  untuk  membahas  capaian Puskesmas. Pengawasan dilakukan oleh tim mutu terhadap bidan untuk mengevaluasi penerapan SOP pelayanan imunisasi selama 3 bulan sekali. Selain itu,  pengawasan  juga  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  Semarang  terhadap pelayanan imunisasi Puskesmas melalui supervisi setiap 6 bulan sekali. (Khomariah et,al., 2018)

## 4. KESIMPULAN
Perencanaan sudah dilakukan setiap tahunnya namun  ada  beberapa  kendala  seperti  keterbatsan tenaga  penyelenggara,  dana  dan  sarana,  adanya rangkap tugas pada tenaga penyelenggara program karena  keterbatasan  tenaga  penyelenggara, pelaksanaan  sudah  mengacu  pada  pedoman  akan tetapi  terdapat  hambatan  yaitu  pandemi  covid-19 serta  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang imunisasi,  pengawasan  di  Dinkes  tidak  adanya jadwal rutin karena keterbatasan dana. Sedangkan kegaiatan  pemantauan  di  Puskesmas  hanya dilakukan  oleh  pengelola  program  karena  kepala puskesmas  bertanggung  jawab  sebagai  pelaksana medis.
Saran  bagi  peneliti  lain  diharapkan  dapat melakukan penelitian mengenai sistem pencatatan dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  Edison,  &  Firdawati.  (2020).  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Imunisasi  Dasar  di Puskesmas Lubuk Buaya Tahun 2017. Jurnal Human Care.
Andani, O. S. (2020). Evaluasi Program Imunisasi Dasar  Lengkap  Pada  Bayi  di  Puskesmas Sekancing  Tahun  2018.  Jurnal  Kesehatan Sains Dan Terapan.
Darmawan,  E.  S.,  &  Sjaaf,  A.  C.  (2016). Administrasi Kesehatan Masyarakat.
Rajawali Pers.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indramayu.  (2020). Profil  Kesehatan  Kabupaten  Indramayu 2020. https://dinkes.indramayukab.go.id/perencan aan-evaluasi/  (diakses  hari  Minggu,  21 November 2021, jam 13.29)
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat.  (2020). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2020, Bandung. fromhttps://diskes.jabarprov.go.id/informasi publik/profil  (diakses  hari  Minggu,  21 November 2021, jam 14.40) Finazis,  R.  (2014).  Akurasi  Pencatatan  dan Pelaporan  Imunisasi  Campak  Bayi  pada Buku KIA dan Buku Kohort. Jurnal Berkala Epidemiologi.
Kepmenkes  RI.  (2004).  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059 Tentang Pedoman Penyelenggaran Imunisasi Tahun 2004. Khomariah,  I.  N.,  Suryoputro, A.,  & Arso,  S.  P.
(2018).  Analisis  Pelaksanaan  Program Imunisasi  Dasar  Lengkap  (IDL)  pada Bayi
di Puskesmas Kota Semarang (Studi Kasus pada  Puskesmas  Kedungmundu dan Puskesmas  Candilama).  Jurnal  Kesehatan Masyarakat (Undip).
Maharani,  R., Amalia,  R.,  &  Fiarosa,  N.  (2020).
Aanalisis  Pelaksanaan  Program  Promosi Kesehatan  Imunisasi  Dasar  Lengkap  untuk Mencapai Desa Universal Child Immunization(UCI)  di  Wilayah  Kerja
Puskesmas  Rumbai  Tahun  2019.  Menara Ilmu.
Permenkes  RI.  (2017).  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  IndonesiaNomor  12 Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan Imunisasi.
Reviana,  L.  .  (2018).  Analisis  Kebutuhan  SDM Kesehatan Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 di Puskesmas Kanor Kabupaten
Bojonegoro. stikes-bhm.ac.id.
Reyaaan, C. (2021). Persepsi Orang Tua Terhadap Pemberian Vaksinasi Campak Bagi Bayi Di Yogyakarta.
Rohman, A. (2017). dasar dasar manajemen. Romadhona,  Y.  S.,  &  Siregar,  K.  N.  (2018).
Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan
Puskesmas  di  Indonesia  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  75
Tahun  2014  Tentang  Puskesmas.  Jurnal Kesehatan Manarang.
Siyoto,  S.  (2015).  Kebijakan  dan  Manajemen Kesehatan. Andi.