## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan

## Evi Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak , Indonesia : evi.purwanti@hukum.untan.ac.id
: xxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Delimitation; Maritime Boundaries; Environment. Introductioan: This  article  discusses  the  relevance  of  maritime  border delimitation with environmental factors that affect the determination of delimitation.
Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the urgency of the role of the environment in the maritime border delimitation process.  Specifically  focused  on  analyzing  whether  there  is  a  positive relationship between environmental considerations and the development of the delimitation process and to determine the environmental factors that influence the delimitation.
Methods of the Research: This research uses normative research with a conceptual  approach.  Researchers  use  relevant  environmental  law concepts in the maritime border delimitation process.
Results of the Research: The results of the study show that there is a relevance  of  environmental  factors  in  determining  maritime  border delimitation, among others from factors: conservation of wildlife reserves, the  principle  of  natural  prolongation,  the  principle  of  sustainable development, mineral resources,  and fisheries. The  relationship between environmental factors and the delimitation process occurs in two ways: First,  environmental  considerations  show  a  direct  influence  in  the selection of the delimitation  method. Here environmental  factors are an important  motive  in  the  delimitation  process.  Second,  environmental factors affect the delimitation process indirectly where there are a number of  delimitation  agreements  that  do  not  include  specific  provisions regarding  the  environment,  but  the  evidence shows  that  the  parties  are motivated by environmental factors in negotiating delimitation.
Abstrak Kata Kunci: Delimitasi; Perbatasan
Maritim; Lingkungan.
Latar Belakang: Artikel ini membahas tentang relevansi delimitasi perbatasan maritim dengan faktor lingkungan yang mempengaruhi penentuan delimitasi.
Tujuan  Penelitian: Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis urgensi  peran  lingkungan  dalam  proses  delimitasi  perbatasan maritim.  Secara  khusus  difokuskan  pada  analisis  apakah  ada hubungan  yang  positif  antara  pertimbangan  lingkungan  dengan perkembangan proses delimitasi serta untuk mengetahui apa saja faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut.
Metode  Penelitian: penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian normatif dengan pendekatan konsep hukum (conceptual approach). Peneliti  menggunakan  konsep  hukum  lingkungan  yang  relevan dalam proses delimitasi perbatasan maritim.
Hasil  Penelitian: Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat relevansi  faktor  lingkungan  dalam  penentuan  delimitasi perbatasan  maritim,  antara  lain  dari  faktor:  konservasi  suaka margasatwa,  prinsip  perpanjangan  alami  (principle  of  natural
prolongation),  the principle  of  sustainable  development,  Sumber  daya mineral,  dan  perikanan. Hubungan  antara  faktor  lingkungan dengan  proses  delimitasi  terjadi  dengan  dua  cara:  Pertama, pertimbangan  lingkungan  menunjukkan  pengaruh  langsung dalam  pemilihan  metode  delimitasi.  Disini  faktor  lingkungan merupakan  motif  yang  penting  dalam  proses  delimitasi.  Kedua, faktor  lingkungan  mempengaruhi  proses  delimitasi  secara  tidak langsung di mana ada sejumlah perjanjian delimitasi yang tidak mencantumkan  secara  spesifik  ketentuan  mengenai  lingkungan, tapi bukti-bukti menunjukkan bahwa para pihak dimotivasi oleh faktor lingkungan dalam melakukan negosiasi delimitasi.

## A. PENDAHULUAN
Perbatasan bagi suatu negara merupakan unsur yang krusial, dimana perbatasan yang  mengelilingi  negara  merupakan  tonggak  atau  simbol  yang  menandai dimulainya kedaulatan suatu negara dan jika telah melewati batas negara itu maka berakhirlah kewenangan dan yurisdiksi negara tersebut. Kewenangan suatu negara di wilayah  lautnya  meliputi  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan  pengelolaan kekayaan laut serta penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Dengan besarnya tanggungjawab  dan  kewenangan  negara  maka  penting  untuk  mengetahui  sampai batas mana kedaulatan suatu negara dapat ditegakkan.
Sengketa  batas  internasional  telah  menjadi  ciri  hubungan  internasional  sejak zaman dahulu. Sengketa batas laut jauh lebih kompleks daripada sengketa di darat. Kompleksitas  ini  sebagian  besar  karena  penanda  batas  laut,  terutama  garis  dasar hidrografi,  dapat  dengan  mudah  berubah  karena  proses  pengendapan  dan  erosi pantai yang telah meningkat oleh perubahan iklim. Di seluruh dunia, sengketa batas laut  menimbulkan  tantangan  besar  bagi  tatanan  yang  ada.  Tidak  ada  benua  yang bebas dari perselisihan seperti itu. 1
Untuk  menentukan  perbatasan  maritim  antar  negara  maka  perlu  dilakukan delimitasi.  Proses  delimitasi  merupakan  suatu  penentuan  garis  batas  di  wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan. Penentuan delimitasi perbatasan  maritim dipengaruhi dan berinteraksi dengan beberapa isu seperti politik, faktor historis dan kebudayaan, isu strategis  dan  keamanan,  kepentingan  ekonomi,  dan  kepentingan  bagi  kelompok- kelompok masyarakat.    Pentingnya nilai yang terkandung dalam delimitasi maritim serta kompleksitas proses yang terkait dalam penentuan delimitasi maritim membuat topik ini menjadi objek penelitian yang populer dalam hukum internasional.
Penetapan batas laut merupakan proses yang kompleks dan multifaset dengan aspek  hukum  dan  teknis.  Prosesnya  melibatkan  penentuan  batas  maritim  dalam situasi di mana dua atau lebih negara dihadapkan dengan klaim yang tumpang tindih. Dengan tidak adanya aturan yang tepat dalam hukum perjanjian dan aturan kebiasaan yang ditetapkan berdasarkan praktik negara, telah diserahkan kepada yurisprudensi pengadilan dan tribunal internasional untuk mengembangkan hukum delimitasi batas
1 Christ O. Ikporukpo, “Boundaries and Natural Resources in the Sea,” The Journal of Territorial and Maritime Studies Vol 7, no. 2 (2020): 103–27.
laut yang berlaku. 2
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) menetapkan rezim hukum dan ketertiban yang komprehensif di lautan dan samudera dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan lautan dan sumber dayanya. Konvensi ini mengabadikan gagasan bahwa semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani secara keseluruhan. Konvensi dibuka untuk ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Ini menandai puncak dari lebih dari 14 tahun kerja yang melibatkan partisipasi lebih dari 150 negara yang mewakili semua wilayah  di  dunia,  semua  sistem  hukum  dan  politik  dan  spektrum  pembangunan sosial/ekonomi.  Pada  saat  diadopsi,  Konvensi  tersebut  diwujudkan  dalam  satu instrumen  aturan  tradisional  untuk  penggunaan  lautan  dan  pada  saat  yang  sama memperkenalkan  konsep  dan  rezim  hukum  baru  dan  menangani  masalah  baru. Konvensi ini juga memberikan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut dari wilayah hukum laut tertentu. Konvensi mulai berlaku sesuai dengan pasal 308 pada tanggal 16 November 1994, 12 bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi keenam puluh. Saat ini, rezim yang diakui secara global menangani semua hal yang berkaitan dengan hukum laut. Konvensi (teks lengkap) terdiri dari 320 pasal dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut, seperti delimitasi, pengendalian  lingkungan,  penelitian  ilmiah  kelautan,  kegiatan  ekonomi  dan komersial, alih teknologi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah laut. 3
Berdasarkan  UNCLOS  1982  negara  pantai  memiliki  bentuk  kedaulatan  yang berbeda  dalam  masing-masing  zona  laut.  Untuk  perairan  pedalaman,  perairan kepulauan  dan  laut  teritorial  memiliki  kedaulatan  mutlak  (sovereignty),  sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hanya sebatas hak berdaulat (sovereign rights) untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan lautan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertimbangan masyarakat internasional dalam pembagian sumber kekayaan alam yang lebih adil  dan merata bagi masing-masing negara baik itu negara pantai maupun negara yang tidak berpantai agar mendapat manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya laut untuk kepentingan umat manusia.
Penciptaan  zona  laut  ini  membawa  akibat  perlunya  delimitasi  zona  yang berbatasan ketika negara-negara mempermasalahkan perbatasannya. Peran UNCLOS 1982  sangat  penting  dalam  penentuan  proses  delimitasi  karena  UNCLOS  1982 memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  delimitasi  tiap  zona  maritim  yang  telah diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat  internasional.  Dalam  proses  delimitasi UNCLOS  1982  memberi  kewenangan  yang  besar  kepada  negara-negara  peserta dengan memberi kebebasan bersepakat antara para pihak untuk menentukan batas- batas antar negara yang berhadapan langsung atau yang berdampingan. Hal ini tidak terlepas  dari  tujuan  UNCLOS  1982  agar  dapat  disetujui  oleh  sebanyak-banyaknya negara di dunia, dengan tidak mengurangi kedaulatan dari negara sebagai penentu
2 Yunus Emre Acikgonul and Edward R. Lucas, “Developments in Maritime Delimitation Law over the Last Decade: Emerging Principles in Modern Case Law,” Canadian Yearbook of International Law 45, no. 3 (2020), https://doi.org/10.1017/cyl.2020.9.
3 Hannes  Hansen-Magnusson,  “The  UN  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,”  in  International Relations as Politics among People, 2020, https://doi.org/10.4324/9780429197413-4.
kekuasaan tertinggi negara.
Penentuan  delimitasi  perbatasan  maritim  dilihat  dari  berbagai  faktor  yang mempengaruhi  perjanjian  penentukan  perbatasan  yang  bersebelahan  ataupun berseberangan  antara  kedua  negara.  Proses  delimitasi  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan yang komprehensif, serta melibatkan banyak pihak, seperti para diplomat, pakar geografi, hidrografi, geologi, ahli hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain- lain. Terdapat beberapa prinsip dan metode dalam penentuan delimitasi. Selain itu terdapat  juga  faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhi  delimitasi  seperti  aspek geografi, ekonomi, sosial, politik, teknologi dan lingkungan.
Melihat  banyaknya  faktor  yang  berpengaruh  dalam  delimitasi  perbatasan maritim maka peneliti tertarik untuk membahas salah satu faktor yang menentukan proses delimitasi maritim tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai peran lingkungan  dalam  penentuan  delimitasi  perbatasan  maritim.  Mengingat permasalahan lingkungan merupakan suatu masalah yang universal dan salah satu topik  yang  hangat  didiskusikan  dalam  forum  internasional  maka  penting  untuk mengkaji sampai seberapa jauh faktor lingkungan berperan dalam proses delimitasi.

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  jenisnya  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif dengan  pendekatan  konsep  hukum  (conceptual  approach).  Peneliti  menggunakan konsep  hukum  lingkungan  yang  berkaitan  dan  berguna  dalam  proses  delimitasi perbatasan maritim. Alat penelitian yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dominice menyatakan bahwa hukum internasional secara umum adalah hukum internasional  universal,  atau  biasa  dinyatakan  sebagai  aturan  dan  prinsip  hukum umum.    Prinsip hukum umum ini tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal  38  para.  1  (c),  serta  hukum  kebiasaan  internasional  yang  termasuk  ke  dalam prinsip-prinsip hukum internasional. Salah satu prinsip yang telah diaplikasikan oleh Mahkamah  Internasional  dan  telah  dikenal  sebagai  prinsip  hukum  umum  adalah: “Where development may cause significant harm to the environmen there is a duty to prevent, or at least to mitigate, such harm…”. 4
Prinsip  di  atas  merupakan  perpaduan  dari  keharusan  untuk  melindungi lingkungan dan kebutuhan untuk membangun. ide tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pentingnya penggabungan prinsip pembangunan berkelanjutan dan  bagaimana  penerapan  konkretnya  dilapangan.  Prinsip  lingkungan  ini  tidak memformulasikan secara langsung hak dan kewajiban negara-negara secara spesifik. Prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ini  harus  diaplikasikan  secara  nyata,  dengan mempertimbangkan semua keadaan, hukum dan kenyataan yang ada dilapangan.
Jika dibandingkan dengan faktor-faktor seperti geografi, navigasi, sosial, politik, teknologi  dan  ekonomi    maka  faktor  lingkungan  memiliki  peran  yang  lebih  kecil
4 T.M.  Ndiaye  and  R  Wolfrum,  Law  of  the  Sea,  Environmental  Law  and  Settlement  of  Disputes (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).
dalam mempengaruhi penentuan perjanjian delimitasi maritim. Berdasarkan putusan- putusan  Pengadilan  Internasional  faktor  dominan  yang  mempengaruhi  delimitasi adalah  faktor  geografi  negara  pantai  yang  berkepentingan.  Di  beberapa  perjanjian perbatasan  ada  yang  ikut  serta  mempertimbangkan  faktor  lingkungan,  namun  ada juga perjanjian perbatasan yang mengabaikan faktor lingkungan ini.
Perhatian para pihak terhadap lingkungan tercermin di dalam ketentuan khusus di sejumlah perjanjian. Sebagai contoh faktor lingkungan terdapat dalam perjanjian multi purpose antara Australia dan Papua New Guinea di dalam  Torres Strait Treaty tahun  1978.  pengaturan  tentang  lingkungan  juga  terdapat  di  dalam  beberapa perjanjian yang mengandung resource deposit clauses dan/ atau ketentuan untuk joint development arrangements. 5
Dalam  hukum  internasional,  Mahkamah  Internasional  memainkan  peran penting  dalam  perkembangan  kriteria  untuk  menentukan  delimitasi  batas  maritim antara negara-negara yang bertetangga. Prinsip dasarnya adalah: “the delimitation is to be effected by agreement in accordance with equitable principle and by taking account of all the relevant circumstances in order to achieve an equitable solution.” Perdebatan pengadilan internasional  masih  terus  berlanjut  mengenai  bagaimana  mengidentifikasikan  dan meng-aplikasikan equitable principle    atau relevant circumstances dalam rangka untuk mencapai  hasil  yang  equitable.  Penekanan  terbesar  kepada  pertimbangan  geografi yang memainkan peran utama dan penting dalam proses delimitasi. 6
Hubungan antara faktor lingkungan dengan delimitasi dapat meliputi beberapa cara.  Dapat  diyakini  bahwa  terdapat  natural  boundary  dalam  lingkungan  laut  yang membagi dua ekosistem yang berbeda dan dapat membentuk legal boundary. Argumen lain  menyatakan  bahwa  delimitasi  harus  menghormati  prinsip  equitable  yang membutuhkan penerapan faktor lingkungan. 7 Amerika Serikat mengidentifikasi dua prinsip itu ketika mengomentari kasus the Gulf of Maine. Isinya yaitu delimitasi harus memfasilitasi  konservasi  dan  manajemen  sumber  daya  alam  serta  memperkecil potensi  sengketa  internasional.  Pendapat  pertama  itu  berhubungan  dengan  konsep kesatuan  deposit  sumber  daya  alam  (unity  of  resource  deposit),  namun  para  hakim Mahkamah  Internasional  tidak  menganggap  relevan  prinsip-prinsip  ini  secara hukum. 8
Meskipun  demikian,  tidak  berarti  lingkungan  tidak  memainkan  peran  dalam proses  delimitasi  maritim.  Para  ahli  mempercayai  bahwa  beberapa  wilayah  laut membentuk  suatu  unit  tunggal  lingkungan  yang  terintegrasi.  Mereka  juga membicarakan mengenai natural boundaries di perairan laut. Terdapat kemungkinan untuk  membuat  garis  lokasi  yang  membedakan  species  individual  atau  stok
5 Barbara Kwiatkowska, “Economic and Environmental Considerations in Maritime Boundary Delimitation,” in International Maritime Boundaries, ed. Jonathan  I. Charney and  Lewis M. Alexander (Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1996).
6 Surya P. Sharma, “Relevance of Environmental and Security Considerations to the Delimitation of  Maritime  Boundaries,”  in  Law,  Social  Sciences  and  Public  Policy  Towards  a  Unified  Framework,  ed. Anthony Chin and Alfred Choi (Singapore: Singapore University Press, 1998).
7 Kwiatkowska,  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime  Boundary Delimitation.”
8 “I.C.J Reports,” 1984.
perikanan.  Terdapat  kemungkinan  hubungan  antara  aktivitas  di  daratan  dengan sumber  kekayaan  lautan.  Sebagai  contoh,  polusi  laut  yang  bersumber  dari  daratan dapat secara langsung mempengaruhi sumber daya laut dan eksploitasinya. Di lain sisi  aktivitas  laut  di  wilayah  yang  spesifik  dapat  secara  langsung  mempengaruhi struktur tanah di daratan. 9
Untuk mengetahui lebih lanjut relevansi delimitasi perbtaasan maritim dengan faktor  lingkungan  maka  di  bawah  ini  akan  dipaparkan  mengenai  beberapa  faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan para pihak yang melakukan delimitasi perbatasan maritim.

## 1. Konservasi Suaka Margasatwa
Salah satu faktor dalam hukum lingkungan yang dapat menjadi alasan dalam melakukan  klaim  atau  untuk  memperkuat  argumen  terhadap  suatu  pulau  yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan titik poin atau diberi kewenangan penuh (full effect)  yaitu  dengan  alasan  bahwa  pulau  tersebut  merupakan  konservasi  suaka margasatwa.
Sebagai contohnya dapat dilihat dari argumen Venezuela terhadap lingkungan yang  secara  eksplisit  di  sebutkan  dalam  konteks  garis  perbatasan  secara  aktual, berkaitan dengan Aves Island dalam delimitasi maritim dengan Perancis (Guadaloupe and  Martinique)  tahun  1980,  dengan  Belanda  (Antilles)  tahun  1978,  dan  dengan Amerika tahun 1978. Venezuela menyatakan bahwa Aves Island secara ekonomi dapat berhasil, berdasarkan panen guano (artinya dalam bahasa Spanyol: yaitu pupuk dari kotoran  burung  atau  kelelawar  pada  pertengahan  abad  yang  lalu).  Venezuela memajukan  argumen  tersebut  untuk  memberikan  alasan  yang  tepat  terhadap penetapan full effect terhadap Aves Island yang tidak bisa dihuni. Alasan baru lain yang berkaitan dengan lingkungan yang diajukan oleh Venezuela adalah berkaitan dengan konservasi  Aves  Island  sebagai  suaka  margasatwa.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan, peran full effect yang diberikan kepada Aves Island antara Venezuela dengan negara Belanda, 10 harus dipandang sebagai bagian paket kesepakatan yang didesain untuk memelihara hubungan politik dan ekonomi yang baik. Mungkin perjanjian perbatasan di  atas  tidak  merefleksikan  secara  nyata  pengaruh  dari  permasalahan  lingkungan dalam  penentuan  garis  perbatasan  (boundary  line). 11 Namun  dapat  dicatat  bahwa alasan lingkungan dapat dimajukan sebagai argumen dalam memperkuat posisi klaim atas delimitasi maritim suatu negara.
Dalam kasus  Sipadan  Ligitan peran konservasi suaka margasatwa ini muncul secara  tidak  langsung.  Dalam  sengketa  antara  Indonesia  dan  Malaysia  mengenai kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang diajukan ke Mahkamah Internasional, para  hakim  akhirnya  memutuskan  bahwa  Malaysia  yang  berhak  memiliki  pulau tersebut.  Sehubungan  dengan  prinsip  effectivities  yang  menjadi  dasar  para  hakim memutuskan  perkara  pada  pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  Malaysia  menyebutkan
9 Jonathan I. Charney, “Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress,” American Journal of International Law 78 (1984).
10 Arbitral  award  relating  to  the  issue  of  control  and  sovereignty  over  Aves  island,  raised between Venezuela and the Kingdom of the Netherlands (n.d.).
11 Kwiatkowska,  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime  Boundary Delimitation.”
kontrol  atas  pengambilan  penyu  dan  pengumpulan  telur  penyu,  yang  diduga merupakan kegiatan ekonomi yang  paling  penting pada Sipadan  selama bertahun- tahun. Malaysia juga mendasarkan pada pembentukan sebuah cagar alam burung di Sipadan  pada  tahun  1933.  Malaysia  lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  pemerintah kolonial Inggris Kalimantan Utara membangun mercusuar di Pulau Sipadan Ligitan di awal 1960-an dan mercusuar itu tetap ada sampai hari ini dan dipertahankan oleh otoritas Malaysia. 12 Dalam kasus ini meskipun prinsip utama yang digunakan oleh mahkamah Internasional adalah  effectivities namun peran lingkungan dalam hal ini konservasi  suaka  margasatwa  dipaparkan  juga  sebagai  bukti  pendukung  prinsip effectivities tersebut.

## 2. Prinsip Perpanjangan Alami (natural prolongation)
Pasal 197 UNCLOS 1982 menyebutkan perlunya “memperhitungkan fitur-fitur regional yang khas” dalam tugas negara-negara untuk membuat dan menguraikan aturan-aturan  untuk  tata  kelola  lingkungan  laut.  The  United  Nations  Environment Programme (UNEP) menjalankan mandatnya melalui platform regional yang biasanya mencakup berbagai sistem politik, ekonomi, dan ekologi. Meskipun demikian, tidak ada konsensus umum tentang apa bentuk wilayahnya, atau siapa yang membuat tata kelola  aturan  lingkungan  laut.  Sejumlah  faktor  geografi,  sejarah  bersama,  atau ketergantungan  perdagangan  dan  ekonomi  memotivasi  negara-negara  untuk menangani  isu-isu  tertentu  di  tingkat  regional.  Selain  itu,  ketika  negara-negara mengidentifikasi sebagai pemilik suatu wilayah, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. 13
Mahkamah Internasional memperkenalkan prinsip 'perpanjangan alami' landas kontinen  yang  juga  merupakan  atribut  geofisika  dari  landas  kontinen  yang bersangkutan untuk penggambaran antar negara. Meskipun Mahkamah Internasional menetapkan bahwa 'tidak ada batasan hukum' untuk sejumlah faktor yang relevan dengan penetapan batas landas kontinen, faktor-faktor ini pada awalnya didefinisikan sebagai geologi, keinginan untuk mempertahankan kesatuan cadangan sumber daya alam,  dan  proporsionalitas  (rasio  antara  air  dan  daerah  paparan  yang  dikaitkan dengan masing-masing negara bagian dan panjang garis pantainya). 14
Mengenai  landas  kontinen  vis-à-vis  ZEE,  pada  awalnya,  aturan/proses  untuk menyelesaikan  kedua  jenis  batas  tersebut  berbeda.  Penekanan  pada  'perpanjangan alami'  dan  elemen  ilmiah  untuk  membuktikannya  melibatkan  penggunaan pendekatan yang berbeda untuk delimitasi landas kontinen. Namun, karena praktik negara dan putusan pengadilan berkembang setelah Kasus the North Sea Continental Cases 1969, prinsip perpanjangan alami kehilangan pegangannya. Alasan utamanya adalah  pengenalan  konsep  200-n.m.  dalam  UNCLOS  1982  untuk  jarak  delimitasi landas  kontinen  dan  ZEE,  di  mana  negara,  terlepas  dari  fitur  kapal  selam,  segera memperoleh hak atas dasar laut dan kolom air hingga 200 n.m. dari pantai. Dengan aturan baru di UNCLOS 1982 dan beralih dari 'perpanjangan alami' sebagai dasar hak
12 Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan (2002).
13 Alexis  Ian  P.  Dela  Cruz,  “A  South  China  Sea  Regional  Seas  Convention,”  The  Journal  of Territorial and Maritime Studies Vol. 6, no. 1 (n.d.): 5–29.
14 Andreas Østhagen, “Maritime Boundary Disputes: What Are They and Why Do They Matter?,” Marine Policy 120 (2020), https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104118.
atas  landas  kontinen,  pengadilan  telah  mengadopsi  pendekatan  seragam  untuk delimitasi batas maritim untuk kolom air dan dasar laut. 15
Pertanyaan yang muncul dari konsep natural boundary adalah apakah eksistensi dari natural boundary yang membagi landas kontinen yang berbeda atau rezim ekologi tersebut  relevan  dengan  delimitasi  landas  kontinen,  atau  ZEE,  atau  dengan  zona perikanan  dari  negara  tetangga.  Dalam  konteks  delimitasi  landas  kontinen,  teori natural  boundary  pada  awalnya  mendapat  banyak  masalah,  setelah  itu  ditemukan bahwa  jika  ada  “a  marked  disruption  or  discontinuance  of  the  seabed  as  to  constitute  an indisputable indication of the limits of two separate continental shelves, or two separate natural prolongation”. Maka prinsip natural boundary atau natural prolongation menjadi relevan. Akan tetapi, perpanjangan teori dari natural boundary pada delimitasi perikanan dan ZEE menemui kesulitan yang tidak dapat diatasi. Para sarjana menyatakan opini yang berbeda.  Yang  berpendapat  positif,  diantaranya  yaitu  Evans  menyatakan  bahwa ketika kolom air terlibat, maka baik sebagai elemen ZEE ataupun sebagai komponen single maritime boundary, “there is the possibility that it might provide a natural boundaries.” Sebaliknya, Weil secara total menolak validitas dari natural boundaries di kolom air: “A flat,  continuous  ocean,  offering  an  unimpeded  means  of  communication,  cannot  admit  of natural interruption,” 16
Contoh  kasus  yang  mempergunakan  argumen  natural  prolongation  tercermin pada  kasus  berikut.  Dalam  kasus  Gulf  of  Maine  tahun  1984, 17 para  hakim  menolak argumen  ilmiah  Amerika  yang  didesain  untuk  menjustifikasi  natural  prolongation sepanjang  the  Northeast  Channel.  Dengan  garis  tersebut  maka  akan  memberikan yurisdiksi kepada Amerika atas seluruh Georges Bank, yaitu area besar di dasar laut yang  memisahkan Teluk Maine dari Samudra Atlantik dan terletak di antara Cape Cod, Massachusetts (AS) dan Pulau Cape Sable, Nova Scotia (Kanada). Didorong oleh konsep  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Internasional  mengenai  natural  prolongation, Amerika  menyadari  (demikian  juga  Kanada)  bahwa  dasar  laut  teluk  tersebut membentuk single uniform shelf maka sebagai konsekuensinya Northeast Channel bukan merupakan fitur geologi yang signifikan di dasar laut.

## 3. Pembangunan Berkelanjutan (Principle of sustainable development)
Abad  21  adalah  abad  lautan.  Pola  politik  internasional  sedang  mengalami perubahan besar. Pentingnya lautan dalam politik internasional, ekonomi, keamanan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya, semakin meningkat dari hari ke hari. Perselisihan  kedaulatan  teritorial  dan  delimitasi  batas  laut  menjadi  semakin  akut, yang  mempengaruhi  hubungan  antar  Negara.  Di  tingkat  regional,  kerjasama  dan persaingan  hidup  berdampingan  di  bidang  kelautan,  yang  erat  kaitannya  dengan perdamaian dan stabilitas kawasan. Di tingkat global, sikap di sekitar aturan laut baru semakin  intensif  dan  pembangunan  serta  pemanfaatan  laut  yang  damai,  adil  dan
15 Østhagen.
16 Sharma,  “Relevance  of  Environmental  and  Security  Considerations  to  the  Delimitation  of Maritime Boundaries.”
17 Donat  Pharand,  “Delimitation  of  Maritime  Boundaries:  Continental  Shelf  and  Exclusive Economic Zone, in Light of the Gulf of Maine Case, Canada v. U.S.A. (1984),” Revue Générale de Droit 16, no. 2 (2019), https://doi.org/10.7202/1059297ar.
berkelanjutan sangat penting. 18
Ide tentang pembangunan berkelanjutan ini telah menjadi standar praktek dalam semua sektor aktivitas ekonomi beberapa tahun belakangan ini, dengan menekankan pembangunan  berkelanjutan  melalui  cara  penyelenggaraan  ekonomi  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  manusia  sambil  menjaga  masa  depan.  Konsep  ini  juga berkembang dalam bidang perikanan dan kehutanan serta sektor lainnya yang dapat diperbaharui, dengan ide agar dapat mencapai hasil yang berkelanjutan dari sumber daya alam.
Peran  lingkungan  yang  saling  berhubungan  dalam  penentuan  delimitasi maritim semakin meningkat dengan adanya pendekatan terpadu terhadap sustainable development dalam hukum laut, sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Agreement Part IX tahun  1994.  Serta  sesuai  dengan  kerangka  kerja  Rio  Declaration  tahun  1992  dan dokumen  lainnya  di  dalam  the  United  nations  Conference  on  Environment  and Development  (UNCED),  sebagaimana  diperkuat  lagi  dalam  the  2000  United  Nations Millenium Declaration dan the 2002 Johanesburg Declaration and Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (WSSD). 19
Konsep  modern  dari  sustainable  development  dalam  hukum  laut  telah  menjadi bagian dari hukum lingkungan internasional. Perkembangan tersebut tampak secara jelas  pada  tahun  1997  pada  Putusan  kasus  Gabcikovo-Nagymaros  Project,  proses keseluruhan  delimitasi  perbatasan  maritim  yang  equitable  dan  semua  keadaan (circumstances)  yang  ditekankan  dan  diandalkan  dalam  proses  tersebut,  harus diartikan  sebagai  kontribusi  terhadap  pemeliharaan  dan  perlindungan  lingkungan laut. 20
Pendekatan ini tercermin dalam Preamble dari Barbados-Guyana EEZ Cooperation Treaty  tahun  2003,  dalam  preamble  itu  menekankan  isi  Konvensi  1982  “fundamental importance for the maintenance and strenghtening of international peace and security, as well as for the sustainable development of the oceans and seas.” Pencerminan kesadaran para pihak  dalam  perjanjian  itu  tersirat  dalam  kalimat:  “the  need  to  agree  upon  the environmentally responsible management and the sustainable development of living and non- living  natural  resources”  di  wilayah  yang  tumpang  tindih  dalam  klaim  ZEE  kedua negara  itu.  Pada  saat  yang  bersamaan,  selain  melanjutkan  tradisi  yang  ada  dalam perjanjian  delimitasi  di  wilayah  Karibia,  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  Barbados dengan  Guyana  juga  mengadopsi  peraturan  yang  sesuai  dengan    kewajiban internasionalnya,  seperti  UNCLOS  1982  dan  UNEP  Cartagena  de  Indias  Convention mengenai  semua  peraturan  yang  diperlukan  untuk  pelestarian  dan  perlindungan lingkungan  laut.  Tradisi  lingkungan  di  Karibia  sendiri  nampak  di  dalam  saran proposal dari OAS Belize/Guatemala tahun 2002 untuk mendirikan Belize/Guatemala/Honduras  Ecological  Park  sebagai  bagian  dari  maritime  boundary
18 Yue Sun et al., “The Construction and Governance of Regional Maritime Security Order in the South China Sea: Conference Report,” in Marine Policy, vol. 126, 2021, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104438.
19 Kwiatkowska,  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime  Boundary Delimitation.”
20 “Gabcikovo-Nagymaros Project Judgement,” 1997.
resolution. 21

## 4. Sumber Daya Mineral
Sumber  daya  mineral  merupakan  salah  satu  pertimbangan  penting  dalam penetapan delimitasi, terutama di rezim landas kontinen. Mengingat semakin tinggi kebutuhan  akan  mineral  dan  semakin  berkurangnya  sumber  alam  yang  telah dieksploitasi  maka  perlu  bagi  suatu  negara  untuk  mendapatkan  cadangan  sumber daya mineral baru untuk masa akan datang. Terkait dengan proses delimitasi maka para negosiator dalam proses delimitasi harus dapat memastikan bahwa wilayah yang akan dilakukan delimitasi itu mengandung sumber daya mineral atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan serangkaian penelitian terkait. Jika diduga kuat atau sudah diketahui dengan pasti wilayah yang akan didelimitasi mengandung mineral maka hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang mempengaruhi jalannya negosiasi.
Banyak  perjanjian  perbatasan  yang  mengandung  ketentuan  yang  berkaitan dengan sumber daya alam. Beberapa batas landas kontinen dan delimitasi maritim serbaguna  (multipurpose  maritime  delimitations)  juga  memuat  specific  resource  deposit clause,  dan  joint  development  arrangements  yang  mengatur  mengenai  unitization  atau kerjasama lainnya. 22
Resources deposit clauses dibuat oleh suatu negara dengan tujuan untuk bekerja sama ketika terdapat suatu sumber alam tunggal yang terletak diantara dua negara dan melewati perbatasan dan bagian dari sumber alam itu dapat dieksploitasi disisi perbatasan  negara  lain.  Skema  joint  development  menetapkan  pengaturan  kerjasama antar negara untuk mengeksplorasi dan eksploitasi mineral yang terletak di daerah yang  melewati  batas  negara  atau  di  daerah  klaim  tumpang  tindih.  Hal  ini  yang menunjukkan  perbedaan  antara  Joint  development  dengan  unitization,  dimana unitization melibatkan kontrak kerjasama antara licensees/concessionaires di area yang melewati garis antara concession areas (block). 23
Dalam  banyak  situasi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepentingan  utama  negara- negara yang berkaitan dengan delimitasi di zona diluar  laut teritorial, seperti ZEE, BLK dan zona perikanan selalu berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang didapat dari  eksploitasi  sumber  daya  alam  di  zona maritim  tersebut,  baik  itu  sumber  daya hayati  ataupun  nonhayati.  Oleh  karena  itu,  tidaklah  mengherankan  selain  faktor geografi dan geofisik, perhatian negara terhadap lokasi sumber daya alam di daerah yang akan didelimitasi sangat penting. Dalam beberapa kasus, tampak bahwa sumber daya  alam  telah  memberikan  dorongan  dibelakang  jalannya  negosiasi  dan menghasilkan banyak perjanjian perbatasan maritim. 24
Sumber  daya  alam  khususnya  kandungan  minyak  bumi,  gas  dan  perikanan
21 Jon  M.  Van  Dyke,  “David  A.  Colson  and  Robert  W.  Smith,  Eds.,  International  Maritime Boundaries  Volume  VI,”  Ocean  Yearbook  Online  26,  no.  1  (2012),  https://doi.org/10.1163/22116001- 90000073.
22 Kwiatkowska,  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime  Boundary Delimitation.”
23 Kwiatkowska.
24 Handbook  on  the  Delimitation  of  Maritime  Boundaries,  Handbook  on  the  Delimitation  of  Maritime Boundaries, 2000, https://doi.org/10.18356/cc72cd88-en.
dapat mempengaruhi delimitasi dengan dua cara, yaitu:
1) Langsung mempengaruhi jalannya garis batas yang diadopsi; atau
2) Sebagai  objek  pengaturan  antara  kedua  belah  pihak  yang  memfasilitasi pengadopsian  garis  delimitasi  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan lain seperti faktor geografi.
Sebagai  contoh,  terdapat  beberapa  kasus  dimana  garis  delimitasi  disesuaikan agar mengikuti lokasi ladang minyak, seperti dalam perjanjian Bahrain-Saudi Arabia tahun 1958 yang diaplikasikan pada sepertiga garis terakhir di lokasi ladang minyak Fasht  Abu-Sa’fah. 25 Permasalahan  sumber  daya  mineral  dapat  ditangani  dengan memasukkan  satu  atau  beberapa  ketentuan  kerjasama  antara  para  pihak  untuk mengeksploitasi  deposit  yang  terletak  diantara  garis  delimitasi,  kedalam  perjanjian delimitasi. Pemecahan ini dapat diadopsi ketika telah diketahui pasti terdapat deposit yang  berada  diantara  garis  delimitasi  atau  juga  dalam  kasus  dimana  terdapat penemuan yang berpotensi terhadap deposit sumber daya alam di masa akan datang.

## 5. Perikanan
Saat ini ditengarai produksi perikanan negara-negara pantai semakin berkurang. Banyak  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  kondisi  yang  menyedihkan  ini. Diantaranya  adalah  peningkatan  dalam  teknologi  penangkapan  ikan,  ditambah dengan  subsidi  pemerintah  yang  besar  untuk  nelayan,  sehingga  menyebabkan pesatnya peningkatan kapasitas panen. Pada saat yang sama, degradasi lingkungan merusak beberapa habitat ikan. Namun penangkapan ikan untuk industri dan para pembuat  kebijakan  secara  konsisten  mengabaikan  seruan  dari  ilmuwan  untuk melakukan tindakan konservasi ketat yang harus diikuti baik di dalam dan di luar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).
Dalam  perkembangan  di  masyarakat  internasional,  kerangka  hukum internasional  telah  ada  untuk  membangun  respon  terhadap  krisis  perikanan  yaitu melalui  UNCLOS  1982.  Bahkan  sebelum  Konvensi  mulai  berlaku  pada  tahun  1994 sebagian besar negara telah menerima ketentuan-ketentuan perikanan sebagaimana cerminan hukum kebiasaan internasional. Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang  sudah  ada  sebelumnya  berubah  secara  signifikan  dalam  beberapa  cara,  yang paling penting melalui legitimasi dari ZEE sampai jarak 200 mil lepas pantai, di mana negara-negara  pantai  memiliki  kontrol  penuh  atas  perikanan.  Karena  lebih  dari  90 persen semua panen laut dilakukan di wilayah dalam radius 200 mil, UNCLOS 1982 secara  efektif  menempatkan  sebagian  besar  sumber  daya  laut  hidup  dibawah pengaturan hak yurisdiksi negara pantai.
Karena mendapat manfaat yang besar ini maka sebagai gantinya negara pantai memiliki tugas-tugas tertentu. Setiap negara pantai harus menentukan sumber daya tangkapan yang diperbolehkan diwilayah ZEE-nya; melindungi sumber daya tersebut terhadap eksploitasi yang berlebihan; mengambil langkah tertentu untuk mengurangi penangkapan;  mempromosikan  pemanfaatan  optimal  sumber  daya  tersebut;  dan menentukan kapasitasnya untuk memanen sumber daya tersebut, serta memberikan hak kepada negara lain akses untuk menangkap surplus perikanan.
25 Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries.
Mengenai penegakan hukum, konvensi memberikan wewenang masing-masing negara pantai untuk mengatur hukum perikanan di dalam ZEE terhadap setiap kapal yang mungkin memancing di sana. Kapal penangkap ikan di laut lepas, sebaliknya, tetap berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara bendera, meskipun negara bendera mungkin  menyetujui  tindakan  penegakan  hukum  oleh  negara  lain  baik  melalui perjanjian atau atas dasar ad hoc. Hukum perikanan internasional telah demikian jelas menarik garis di lautan - garis 200 mil - membagi ZEE dari laut lepas. Di dalam garis ZEE,  negara  pantai  memiliki  otoritas  penuh  atas  kegiatan  perikanan,  tunduk  pada kewajiban umum untuk melestarikan dan untuk mengalokasikan surplus ikan untuk negara lain. Di luar garis ZEE, semua negara dapat menangkap ikan, tergantung pada pembatasan tertentu, termasuk kewajiban untuk melestarikannya.
Laporan perbatasan membuktikan bahwa perikanan memainkan peran penting dalam  sejumlah  negosiasi  delimitasi  sebagai  faktor  penyerta  dan  terkait  dengan penyelesaian  permasalahan  delimitasi.  Secara  khusus  akomodasi  kepentingan perikanan  dan  secara  khusus  yaitu  aktifitas  perikanan  tradisional  para  pihak, memainkan peran baik sebagai elemen persetujuan selama negosiasi perjanjian atau terkadang  sesaat  sebelum  penyelesaian,  atau  saat  setelah  penyelesaian  delimitasi maritim, atau sebagai ukuran yang diambil dalam menunggu penyelesaian. 26
Peran  perikanan  nampak  jelas  dalam  perjanjian  perbatasan  antara  Kanada dengan  Perancis  (St.  Pierre  and  Miquelon)  tahun  1972  yang  berkaitan  dengan  laut teritorial dan yurisdiksi perikanan. Perjanjian antara Swedia dengan USSR tahun 1988 dan India dengan Srilanka tahun 1976 yang berkaitan dengan multipurpose boundaries. Di  wilayah  Laut  Merah,  perjanjian  antara  Eritrea-Yaman  tahun  1999  menyatakan dengan  menghormati  aspek  lingkungan  dari  “perpetuation  of  the  traditional  fishing regime”  sehingga  semua  ketentuan  administratif  yang  mempengaruhi  rezim perikanan harus diputuskan oleh Yaman melalui perjanjian dengan Eritrea dan sejauh yang berkaitan dengan akses melewati perairan Eritrea ke pelabuhannya. 27
Pada tanggal 9 Juni 2020, Yunani dan Italia menandatangani di Athena perjanjian delimitasi maritim di Laut Ionia, diselesaikan dengan proposal bersama Yunani-Italia kepada Komisi Eropa untuk modifikasi Lampiran 1 Kebijakan Perikanan Bersama dan deklarasi sumber daya dari Mediterania. Persetujuan ini mengadopsi garis delimitasi landas  kontinen  yang  disepakati  pada  tahun  1977  untuk  delimitasi  zona-zona  lain yang  menjadi  hak  kedua  negara  berdasarkan  Hukum  Internasional.  Ini  membahas kepentingan mendasar kedua negara: kepentingan penangkapan ikan penting Italia dan  masalah  hukum  dan  politik  Yunani  terkait  dengan  perselisihan  setengah  abad dengan Turki mengenai delimitasi maritim di Laut Aegea dan Mediterania Timur. 28 Berdasarkan  beberapa  contoh  delimitasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran perikanan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  penentuan
26 Kwiatkowska,  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime  Boundary Delimitation.”
27 Van Dyke, “David A. Colson and Robert W. Smith, Eds., International Maritime Boundaries Volume VI.”
28 Aris Marghelis, “The Maritime Delimitation Agreement between Greece and Italy of 9 June 2020: An Analysis in the Light of International Law, National Interest and Regional Politics,”  Marine Policy 126 (2021), https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104403.
delimitasi perbatasan maritim antar negara.

## D. P E N U T U P
Berdasarkan  pemaparan  faktor  lingkungan dan  delimitasi  di  atas maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain adalah: meskipun perannya lebih kecil jika dibandingkan dengan faktor geografi, navigasi, sosial, politik, teknologi dan ekonomi namun  faktor  lingkungan  juga  memiliki  pengaruh  dalam  penentuan  perjanjian delimitasi  maritim.  Hubungan  antara  faktor  lingkungan  dengan  proses  delimitasi terjadi dengan dua cara: Pertama, pertimbangan lingkungan menunjukkan pengaruh langsung dalam pemilihan metode delimitasi. Disini  faktor lingkungan merupakan motif  yang  penting  dalam  proses  delimitasi.  Beberapa  perjanjian  mengandung ketentuan khusus dan/atau disertai pengaturan mengenai pertimbangan lingkungan. Kedua, faktor lingkungan mempengaruhi proses delimitasi secara tidak langsung, di mana ada  sejumlah perjanjian yang  tidak  mencantumkan  secara spesifik ketentuan mengenai  lingkungan,  tapi  bukti-bukti  menunjukkan  bahwa  para  pihak  dimotivasi oleh  faktor  lingkungan  dalam  melakukan  negosiasi  delimitasi.  Faktor  lingkungan memainkan peran baik sebagai elemen persetujuan selama negosiasi perjanjian atau terkadang  sesaat  sebelum  penyelesaian,  atau  saat  setelah  penyelesaian  delimitasi maritim, atau sebagai ukuran yang diambil dalam menunggu penyelesaian. Selain itu, terdapat juga perjanjian yang tidak melibatkan sama sekali faktor lingkungan dalam perjanjian  perbatasannya.  Beberapa  faktor  dalam  hukum  lingkungan  yang  pernah dijadikan  alasan  dalam  argumen  untuk  menentukan  delimitasi  maritim  oleh  suatu negara antara lain adalah: faktor konservasi suaka margasatwa, prinsip perpanjangan alami, prinsip sustainable development, sumber daya mineral, perikanan, dan single state management theory. Fungsi lingkungan dalam proses delimitasi yaitu untuk mengatur sumber kekayaan serta aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan perbatasan, dan untuk memfasilitasi delimitasi perbatasan dengan membedakan isu lingkungan dari penarikan garis perbatasan secara aktual. Di sisi lain, pengaturan standar lingkungan memiliki kesulitan-kesulitan yang khusus, yang tidak ada di dalam kasus delimitasi maritim. Pertama; standar lingkungan berubah-ubah, sedangkan perbatasan maritim sekali  sudah  ditetapkan  maka  jarang  berubah.  Sebagai  contoh  yaitu  penggunaan prinsip natural prolongation pada awalnya diterima sebagai salah satu konsep dalam delimitasi namun  seiring dengan waktu maka konsep tersebut telah tersisih dalam hukum laut internasional. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang berkaitan dengan lingkungan  bukan  sesuatu  yang  ajeg  dan  dapat  berubah  seiring  dengan perkembangan  jaman.  Kedua;  pengaturan  standar  lingkungan  menghasilkan pertimbangan  kebijaksanaan  yang  luas  dibandingkan  delimitasi  maritim  yang merupakan proses mencari tahu batas yang sudah mapan dan hanya khusus di lokasi tertentu  dari  perbatasan  maritim.  Standar  lingkungan  ini  dapat  dipergunakan  di dalam berbagai bidang karena hampir semua kegiatan manusia memiliki keterkaitan dengan lingkungan, jadi tidak hanya secara spesifik berhubungan dengan delimitasi maritim semata.

## REFERENSI
Acikgonul,  Yunus  Emre,  and  Edward  R.  Lucas.  “Developments  in  Maritime Delimitation  Law  over  the  Last  Decade:  Emerging  Principles  in  Modern  Case
Law.”  Canadian  Yearbook  of  International  Law  45,  no.  3  (2020). https://doi.org/10.1017/cyl.2020.9.
Arbitral award relating to the issue of control and sovereignty over Aves island, raised between Venezuela and the Kingdom of the Netherlands (n.d.).
Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan (2002).
Charney, Jonathan I. “Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress.”
American Journal of International Law 78 (1984).
Cruz, Alexis Ian P. Dela. “A South China Sea Regional Seas Convention.” The Journal of Territorial and Maritime Studies Vol. 6, no. 1 (n.d.): 5–29.
Dyke,  Jon  M.  Van.  “David  A.  Colson  and  Robert  W.  Smith,  Eds.,  International Maritime  Boundaries  Volume  VI.”  Ocean  Yearbook  Online  26,  no.  1  (2012). https://doi.org/10.1163/22116001-90000073.
“Gabcikovo-Nagymaros Project Judgement,” 1997.
Handbook  on  the  Delimitation  of  Maritime  Boundaries.  Handbook  on  the  Delimitation  of Maritime Boundaries, 2000. https://doi.org/10.18356/cc72cd88-en.
Hansen-Magnusson,  Hannes.  “The  UN  Convention  on  the  Law  of  the  Sea.”  In International Relations
as Politics among
People, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429197413-4.
“I.C.J Reports,” 1984.
Ikporukpo, Christ O. “Boundaries and Natural Resources in the Sea.”  The Journal of Territorial and Maritime Studies Vol 7, no. 2 (2020): 103–27.
Kwiatkowska,  Barbara.  “Economic  and  Environmental  Considerations  in  Maritime Boundary Delimitation.” In International Maritime Boundaries, edited by Jonathan I. Charney and Lewis M. Alexander. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
Marghelis, Aris. “The Maritime Delimitation Agreement between Greece and Italy of 9 June 2020: An Analysis in the Light of International Law, National Interest and Regional
Politics.” Marine
Policy 126 (2021).
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104403.
Ndiaye,  T.M.,  and  R  Wolfrum.  Law  of  the  Sea,  Environmental  Law  and  Settlement  of Disputes. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
Østhagen, Andreas. “Maritime Boundary Disputes: What Are They and Why Do They Matter?” Marine Policy 120 (2020). https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104118.
Pharand,  Donat.  “Delimitation  of  Maritime  Boundaries:  Continental  Shelf  and Exclusive Economic Zone, in Light of the Gulf of Maine Case, Canada v. U.S.A. (1984).” Revue Générale de Droit 16, no. 2 (2019). https://doi.org/10.7202/1059297ar.
Sharma,  Surya  P.  “Relevance  of  Environmental  and  Security  Considerations  to  the Delimitation  of  Maritime  Boundaries.”  In  Law,  Social  Sciences  and Public  Policy Towards a Unified Framework, edited by Anthony Chin and Alfred Choi. Singapore:
Singapore University Press, 1998.
Sun, Yue, Yang Han, Liangfu Zhang, and Yen Chiang Chang. “The Construction and Governance  of  Regional  Maritime  Security  Order  in  the  South  China  Sea: Conference Report.” In
Marine Policy,
Vol. 126, 2021.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104438.