©2019, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

## Editorial
Meningkatkan Kesadaran Atas Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit,

## Melalui Standar Akreditasi

## DJONI DARMADJAJA

## 1 Komisi Akreditasi Rumah Sakit

## Email korespondensi: djoni@kars.or.id
Masalah  resistensi  antimikroba  merupakan  masalah kesehatan  dunia  sehingga  WHO  menetapkan  masalah resistensi  ini  sebagai  satu  dari  sepuluh  ancaman  kesehatan global  pada  tahun  2019,  karena  mengakibatkan  dampak merugikan  terhadap  kesehatan  (WHO,  2019).  Selain menurunkan mutu dan keselamatan pasien, masalah resistensi antimikroba juga meningkatkan biaya pelayanan kesehatan.
Resistensi  antimikroba  ini  terjadi  di  seluruh  negara  dan berpotensi  menyebar  tanpa  batas  serta  secara  global diperkirakan dapat menyebabkan kematian 10 juta orang per- tahun pada tahun 2050. Diperkirakan dari segi biaya resistensi antimikroba akan menghabiskan biaya 100 Triliun dolar (US). Dalam  konteks  nasional  masalah  resistensi  antimikroba  ini juga  diperkirakan  dapat    mengakibatkan  kematian  sekitar 135.000  pertahun  dengan  beban  biaya  56  Triliun  rupiah  per tahun (Neill, 2016).
Meningkatnya  masalah  resistensi  antimikroba  terjadi akibat  penggunaan  antimikroba  yang  tidak  bijak  dan bertanggung  jawab,  menyebabkan  penyebaran  mikroba resisten  dari  pasien  ke  lingkungannya.  Praktik  pengendalian dan  pencegahan  infeksi  belum  dilakukan  dengan  baik.  Jadi memang  masalah  resistensi  pada  umumnya  disebabkan  oleh paparan antibiotik yang berlebihan, baik dalam bentuk misuse ataupun overuse .
Masalah dan  potensi kerugian yang akan terjadi pada mutu pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  akibat  penggunaan antimikroba yang tidak bijak juga disadari oleh pemerintah di Indonesia,  maka  Kementerian  Kesehatan  juga  telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 tahun 2015 yang  mengharuskan  rumah  sakit  menyelengarakan  program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA). Menindaklanjuti PMK No. 8 tahun 2015 tersebut, Kementerian Kesehatan juga sudah membuat Rencana Aksi Nasional Resistensi Antimikroba  yang  mengacu  pada  Global  Action  Plan  WHO yang berisi 5 sasaran strategis sebagai berikut :
Sasaran  1:  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman tentang resistensi antimikroba melalui komunikasi  efektif  dan  pendidikan  dan
pelatihan
Sasaran 2:  memperkuat  pengetahuan  berbasis  bukti melalui surveilans dan riset.
Sasaran 3:  menurunkan insidensi infeksi melalui kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan higiene sanitasi
Sasaran 4:  mengoptimalkan  penggunaan  antimikroba pada manusia dan hewan.
Sasaran 5:  mengembangkan  upaya  ekonomis  yang berkelanjutan yang dibutuhkan semua negara,  serta  investasi  dalam  penemuan  obat baru,  alat  diagnostik,  vaksin  dan  intervensi lain.
KARS telah  memasukkan edisi penyelenggaraan PPRA ini di  rumah  sakit  sebagai  standar  akreditasi  dalam  Standar Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  (SNARS)  edisi  1    yang diberlakukan  sejak  1  Januari  2018.  Seluruh  rumah  sakit  yang akan menjalani proses akreditasi, dipersyaratkan melakukan 5 kegiatan pokok  dalam standar PPRA yaitu:
1. Peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  staf  dan pasien  serta  keluarga  akan  masalah  resistensi antimikroba.
2. Pengendalian penggunaan antibiotik di rumah sakit
3. Surveilans pola penggunaan antibiotik di rumah sakit
4. Surveilans pola resistensi antimikroba di rumah sakit
5. Forum kajian penyakit infeksi terintegrasi
Pada  awal,  rumah  sakit  merasa  kesulitan  mengerjakan penerapan  SNARS,  karena  memerlukan  biaya  tinggi  dan sumber daya khusus yang  belum tersedia. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, telah terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran  staf  dan  manajemen  rumah  sakit  akan  masalah resistensi  antimikroba,  serta  upaya  untuk  melaksanakan pengendalian penggunaan antibiotik secara bertahap.
Rumah  sakit  bahkan  terlihat  berlomba-lomba  membuat alat  bantu  dan  aplikasi  untuk  mendukung  pelaksanaan program  PPRA.  Salah  satunya  adalah  penerapan  program RASPRO,  sebagai  aplikasi  pengendalian    penggunaan antibiotik  yang  dikembangkan  oleh  salah  satu  rumah  sakit swasta di Jakarta.
Pada  edisi  kedua  ini  JHA  menyajikan  beberapa  artikel, diantaranya  terkait  dengan  upaya  yang  mendukung pelaksanaan  PPRA  di  rumah  sakit.  Artikel-artikel  tersebut mencakup:    perubahan  perilaku  profesional  kesehatan,  survei program pengendalian resistensi, penerapan lean management untuk  menurunkan  waktu  tunggu  pemulangan pasien, perbaikan durasi waktu tunggu layanan, dan modifikasi manajemen risiko pasien rawat inap

## Referensi
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2015).  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2015  Tentang Program  Pengendalian  Resistensi  Antimikroba  di  Rumah  Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Neill  JO.    (2016).  Tackling  Drug-Resistant  Infections  Globally: Final  Report    and    Recommendations  -  The  Review  of  Antimicrobial Resistance. https://amr-review.org.
World Bank Organization. (2019). Ten Threats to Global Health in 2019.  https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health- in-2019.