Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566 July 2018

## Dampak Tax Amnesty Terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Interpretif Atas Pemberlakuan Tax Amnesty Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

## Nihlatul Qudus Sukma Nirwana
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
E-mail : nihlatul2015@gmail.com

## Abstract
This study aims to 1) To analyze interpretively the impact of the implementation of tax amnesty on MSMEs in Sidoarjo district. 2) To analyze and follow up the monitoring and evaluation model of the Tax Amnesty against MSME Actors in Sidoarjo Regency. The research subjects were MSME actors who performed Amnesty Taxes. The technique of collecting data uses In Depth Interview, Literature Study,  Documentation.  The  technique  of  analyzing  data  uses  qualitative  data  which  is demonstrated  by  Focus  Group  Discussion  (FGD).  From  the  results  of  the  study  there  are  (1) negative  impacts  obtained:  (a)  weakening  tax  administration  and  reducing  state  revenues,  (b) increasingly widening the income distribution gap, (c) creating social and racial jealousy, (d) the perception that Indonesia is a failed country because unable to enforce the rule of law in his own country. Whereas Dapak is positively obtained (a) Increasing state income, (b) Giving birth to new tax  objects,  (c)  Secrets  of  taxpayers  participating  in  the  tax  amnesty  guaranteed  security,  (d) Increasing the growth of the property industry in the country, (e) Tax elimination that should be owed (f) Improve taxpayer compliance. (2) there are still many MSME actors in Sidoarjo who do not carry out Tax Amnesy because the public is afraid that in relation to the reduced profits (3) there is a lack of socialization and simulation of tax amnesty carried out by the government.
Keywords: Tax Amnesty, MSME Actors, Compliance.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis secara interpretif dampak pemberlakuan tax amnesty  terhadap  pelaku  UMKM  di  kabupaten  Sidoarjo. 2) Untuk  menganalisis  dan menindaklanjuti  model monitoring  dan  evalusai  Tax  Amnesty terhadap  Pelaku  UMKM  yang di Kabupaten  Sidoarjo. Subjek  penelitian  adalah  para  pelaku  UMKM  yang  melakukkan  Amnesty Pajak.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan In  Depth  Interview, Kajian  Kepustakaan, Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif yang di tunjukkan dengan Focus Group  Discussion  (FGD) .  Dari  hasil  penelitian  terdapat  (1)  dampak  negatif  diperoleh: (a) melemahkan  administrasi  perpajakan  dan  mengurangi  penerimaan  negara,  (b)  semakin memperlebar  kesenjangan  distribusi  pendapatan  ,  (c)  menimbulkan  kecemburuan sosial  dan rasial, (d) persepsi bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan  hukum  di  negaranya  sendiri. Sedangkan Dapak  positif diperoleh (a) Meningkatkan pendapatan Negara,  (b) Melahirkan  obyek pajak baru,  (c) Rahasia wajib pajak peserta amnesti
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
pajak terjamin keamanannya, (d) Meningkatkan pertumbuhan industri properti di tanah air, (e) Penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terhutang (f) Meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  (2) masih banyak para pelaku UMKM di sidaorjo tidak melakukkan Tax Amnesy karena masyarakat takut berkaitan dengan laba yang diperoleh berkurang (3) kurang sosialiasasi dan simulasi tax amnesty yang dilakukkan oleh pemerintah.
Kata Kunci: Tax Amnesty, Pelaku UMKM, Kepatuhan.

## Pendahuluan
Peran pajak di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar, terbukti adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak yang terlihat hampir 80%. Hal ini membawa konsekuensi  realisasi  penerimaan  negara  sangat  bergantung  dari  sektor  pajak (Supramono & Damayanti, 2010:1). Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu dukungan dan  kesadaran  masyarakat  agar  dapat  memahami  situasi  sosial  ekonomi  politik  yang stabil,  sehingga  masyarakat  juga  bisa  dengan  sukarela  membayar  pajak.Tetapi  dilema yang sampai sekarang ini sering muncul berkaitan dengan pungutan pajak yaitu masih para  masyarakat,  pelaku  ekonomi  yang  tidak  mau  memenuhi  kewajiban  pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk memenuhi kewajiban pembayaran  pajaknya  di  Indonesia  masih  cukup  rendah (Ngadiman  &  Husin, 2015:226).Kepatuhan wajib pajak ini menjadikan salah satu motivasi pemerintah untuk memperbaiki  sistem  perpajakan  di  indonesia  menjadi  lebih  baik.  Perubahan  sistem perpajakan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun menjadi salah satu upaya keefektivan  sistem  yang  telah  dibuat  dalam  meningkatkan  pendapatan  negara  dan kepatuhan  wajib  pajak  setiap  tahunnya  sehingga  munculnya  undang-undang  tentang wajib pajak yang berubah setiap saat  (Puspitasari, 2015:9-10).
Berdasarkan  undang-undang  No  11  Tahun  2016  tentang Tax  Amnesty yang merupakan  salah  satu  program  pemerintah  untuk  memberikan  pengampunan  bagi wajib pajak yang melakukkan pelanggarann dimasa lalu. Pengampunan ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi salah satu terobosan kebijakan yang  di  tunjukkan  oleh semakin  kecilnya  kemungkinan  untuk  menyembunyikan kekayaan  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena  semakin transparannya  sektor  keuangan  global  dan  meningkatnya  intensitas  pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Tax Amnesty juga tidak akan diberikan secara berkala.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566 July 2018
Pengertian kebijakan Tax Amnesty merupakan  metode yang digunakan oleh pemerintah agar wajib  pajak  dapat    memenuhi  kepatuhan  pajak  yang  terdiri  dari pengampunan pajak, Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  serta  kebijakan  strategis  lain  di  bidang perpajakan  dan  perbankan dengan  adanya  kepatuhan  pajak  dapat  mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jika wajib pajak sadar dan ikut serta dalam patuh terhadap Amnesti  Pajak maka  dapat  diarikan  bahwa  wajib  pajak  dapat  mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi.
Pembiayaan  pembangunan  ini  akan  berjalan  lancar  jika  wajib  pajak  mampu memanfaatkan Tax Amnesty salah satunya adalah pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi  dengan  adanya Tax  Amnesty ini  keresahan  para  pelaku  UMKM  mulai  muncul dimana  terjadi  suatu  isu  yang  menyatakan  bahwa UMKM  dalam  Undang-Undang Tax Amnesty disebutkan  sebagai usaha yang berpenghasilan sampai Rp  4,8 miliar. Padahal dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM,  jelas  tertera  arti  dan  definisi penghasilan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Yakni,  berpenghasilan  mulai  paling banyak  Rp  50  juta  hingga  Rp  50  miliar. Berdasaran  pengungkapan  pasal 1  Ayat  1 Undang-Undang Tax Amnesty , dinilai menguntungkan kelompok pengemplang pajak dan merugikan  UMKM  yang  selama  ini  taat  pajak. Sebab  kelompok  pengemplang  pajak  ini tidak  melaporkan  harta  di  SPT  Tahunan  yang  seharusnya  jadi  terutang  pajak.  Mereka tinggal  membayar  uang  tebusan  dari  nilai  harta  yang  akan  diungkapkan. Sementara pada pasal 8 UU Amnesti Pajak, jika ada kesalahan pemeriksaan oleh petugas pajak atas wajib  pajak  UMKM,  walaupun  bukan  kesalahan  si  wajib  pajak  tetap  harus  membayar tunggakan pajak yang dibeberkan petugas pajak, baru diberikan pengampunan. Hal ini tentunya menyulitkan wajib pajak UMKM yang sudah taat bayar pajak tetapi atas salah si  petugas  pajak  seolah-olah  memiliki  tunggakan  pajak  “pengungkapan Kepala  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal”.
Dengan adanya keresahan para pelaku UMKM ini maka akan munculnya dampak negatif bagi  program Tax  Amnesty untuk  memberikan Kelonggaran  bagi  pemerintah dalam  memberikan  sanksi  pidana  pajak  bagi  para  pengusaha  yang  tidak  taat  pajak nantinya sehingga menimbulkan kekecewan bagi publik . Harapan peneliti, pemerintah
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566 July 2018
dapat  melihat  dampak Tax  Amnesty dalam  jangka  waktu  panjang  dan  meningkatkan rasa  kepercayaan  para  pelaku  ekonomi  kepada  aparat  pajak  dan  berbelitnya  aturan perpajakanPeran  pajak  di  Indonesia  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar,  terbukti adanya  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  pajak  yang  terlihat  hampir  80%.  Hal  ini membawa  konsekuensi  realisasi  penerimaan  negara  sangat  bergantung  dari  sektor pajak (Supramono  &  Damayanti,  2010:1). Untuk mengejar  penerimaan  pajak,  perlu dukungan  dan  kesadaran  masyarakat  agar  dapat  memahami  situasi  sosial  ekonomi politik  yang  stabil,  sehingga  masyarakat  juga  bisa  dengan  sukarela  membayar pajak.Tetapi dilema yang sampai sekarang ini sering muncul berkaitan dengan pungutan pajak  yaitu  masih  para  masyarakat,  pelaku  ekonomi  yang  tidak  mau  memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajaknya  di  Indonesia  masih  cukup  rendah (Ngadiman & Husin, 2015:226).
Kepatuhan  wajib  pajak  ini  menjadikan  salah  satu  motivasi  pemerintah  untuk memperbaiki  sistem  perpajakan  di  indonesia  menjadi  lebih  baik.  Perubahan  sistem perpajakan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun menjadi salah satu upaya keefektivan  sistem  yang  telah  dibuat  dalam  meningkatkan  pendapatan  negara  dan kepatuhan  wajib  pajak  setiap  tahunnya  sehingga  munculnya  undang-undang  tentang wajib  pajak  yang  berubah  setiap  saat    (Puspitasari,  2015:9-10). Berdasarkan  undang- undang No  11 Tahun 2016 tentang Tax  Amnesty yang merupakan  salah satu program pemerintah  untuk  memberikan  pengampunan  bagi  wajib  pajak  yang  melakukkan pelanggarann dimasa lalu. Pengampunan ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah  yang  menjadi  salah  satu  terobosan kebijakan  yang  di  tunjukkan  oleh semakin  kecilnya  kemungkinan  untuk  menyembunyikan  kekayaan  di  luar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena  semakin  transparannya  sektor  keuangan global  dan  meningkatnya  intensitas  pertukaran  informasi  antarnegara.  Kebijakan Tax Amnesty juga tidak akan diberikan secara berkala.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1) Untuk  menganalisis  secara  interpretif  dampak pemberlakuan tax  amnesty terhadap  pelaku  UMKM  di  kabupaten  Sidoarjo. 2) Untuk
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
menganalisis dan menindaklanjuti model monitoring dan evalusai Tax Amnesty terhadap Pelaku UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo.

## Metode

## Tahapan-Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  memerlukan  waktu  selama  6    bulan. Dalam  metode  penelitian  ini  menyampaikan  secara  terperinci,  mencakup  garis besarpendekatan  penelitian,  metode  dan  prosedur  pengumpulan  data,  analisis  dan induksi  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian.Pada  tahap  pertama akan  dilakukan  aktivitas  penelitian  yakni  kajian  pustaka  dan interview dengan pendekatan  kualitatif Interpretatif serta  mengambil  data  primer  laporan Tax  Amnesty dilaksanakan  dengan  pendekatan kualitatif    interpretatif yang  berfungsi  untuk pengumpulan  data  tambahan  yang  diperlukan,  kajian  pustaka dan  menggunakan focusgroup  discussion (FGD).  Partisipan  FGDadalah Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak Kabupaten Sidoarjo,  Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan.

## Rancangan Penelitian
Pada  penelitian  ini  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualilatif interpretatif yang digunakan untuk menganalisis Dampak Tax Amnesty terhadap Pelaku UMKM  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  memperjelas bentuk  monitoring  dan  evalusai Tax Amnesty terhadap Pelaku UMKM  yang  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  ini  dilakukan pada  pelaku-pelaku  UMKM    di  Kabupaten  Sidoarjo  dimana  terdapat  30  UMKM  sudah melakukkan Tax Amnesty .

## Teknik Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  dengan  cara  dokumentasi,  in  depth  interview,  kajian kepustakaan dan focus group discussion (FGD).
a. In Depth Interview
In depth interview akan dilakukan sebagai bagian dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. In depth interview dilakukan untuk lebih memahami lagi tentang Dampak
TaxAmnesty terhadap  Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan bentuk monitoring dan evalusai TaxAmnesty terhadap Actors UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566

## b. Kajian Kepustakaan
Kajian  kepustakaan  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  sekunder,  dengan cara  browsing  internet,  mengunjungi  perpustakaan,  toko  buku  dan  sumber  lain yang dapat menambah referensi peneliti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  alat perekam (recorder ),  yang  berfungsi  untuk mendokumentasikan  kegiatan  dan merekam  kegiatan. yang  berkaitan  dengan Dampak TaxAmnesty terhadap  Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

## Teknik Analisis Data
Analisis  dilakukkan  dari  awal  hingga  akhir  penelitian  ini  berupa  narasi-narasi kualitatif yang di peroleh dari FGD kemudian di traskrip yang di buktikan data primer bukti bukti Amnesty yang dilakukkan oleh para pelaku UMKM. Dari data yang tersedia, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan sesuai dengan kepentingan peneliti. Data yang di peroleh dari hasil FGD akan di kelompokkan ke dalam kategori dan tema serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan Focus
Group  Discussion (FGD) digunakan  untuk menganalisis  seberapa  besar
DampakTaxAmnesty terhadap  Pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan bentuk monitoring  dan  evalusai TaxAmnesty terhadap  pelaku  UMKM  yang  di  Kabupaten Sidoarjo.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Direktorat Jendaral Pajak dan Kementrian Keuangan Indonesia  (2016) menjelaskan bahwa peran penting UMKM dalam meningkatkan ekonomi Indonesia yang sekarang ini mengalami krisis ekonomi yang  amat sulit sehingga para UMKM terbukti mampu bertahan bahkan berhasil melewatinya dengan selamat. Kini dengan lebih dari 58 juta pelaku usaha, peran UMKM dalam perekonomian sudah tentu lebih dahsyat lagi. UMKM turut menyumbang lebih dari  60  persen PDB dan menciptakan lapangan  kerja bagi 97 persen pasar tenaga kerja. Melihat besarnya peran dan potensi ekonomi UMKM, Pemerintah  melalui  berbagai  regulasinya  terus  mendukung  dan  memfasilitasi  para
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
pelaku  UMKM  agar  dapat  berkembang  dan  memiliki  daya  saing.  Diantaranya  adalah regulasi di bidang perpajakan. Berkaitan dengan dampak T ax A mnesty terhadap UMKM ternyata  banyak  sekali  UMKM  di  Sidoarjo  ini  yang  tidak  melakukan Tax  A mnesty. Mayoritas peserta Tax amnesty adalah WP orang pribadi non UMKM sebanyak 343.129. Kemudian disusul (WP) Non UMKM 100.972, WP Badan UMKM 56.160, dan WP orang pribadi  UMKM  182.561. Mereka  berpendapat  bahwa  mengapa  mereka  harus  ber- Tax Amnesty padahal  seharusnya Tax  Amnesty ini  diperuntukkan  bagi  orang-orang  yang memiliki harta di luar negeri bukannya UMKM yang hasilnya kecil.
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan Kepala  Kantor Pelayanan  Pajak Sidoarjo,  Pelaku  UMKM,  Konsultan  Pajak  dan  Ilmuan  yang  dilakukan melalui  sebuah focus  group  discussion (FGD) yang  bertepatan  hari  Selasa  27  Pebruari 2017  pukul  13.00 di  Warung  Ayam  Bakar  Wong  Solo  Sidoarjo.  Dimana focus  group discussion (FGD) dapat  memberikan  arahan  dan  masukan  kepada  Kepala  Kantor Pelayaan Pajak Sidoarjo oleh karena itu banyak kendala-kendala yang dilakukan selama pelaksanaan Tax Amnesty di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun pengungkapan hasil sebagai berikut:
“Pengenalan  Tax  Amnesty  bagi  para  pelelaku  UMKM  sangat  kurang dipahami  dan  sedikitnya  sosialisasi  yang  dapat  berdampak  tidak terlaksananya  Tax  Amnesty  tersebut  dimana  para  pelaku  UMKM khususnya  di  Kabupaten  Sidoarjo  belum  melakukkan  Tax  Amnesty karena  mereka  kurang  faham  dan  terdapat  keraguan  hal  ini  di ungkapkan  oleh  pelaku  UMKM  meskipun  ada  beberapa  perusahaan yang sudah melakukkan Tax Amnesty ( Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan yang dilakukan melalui  sebuah focus  group  discussion (FGD) yang  bertepatan  hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00) ”
Berdasarkan pengungkapan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Pelaku UMKM,  Konsultan  Pajak  dan  Ilmuan  yang  dilakukan  melalui  sebuah focus  group discussion (FGD) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh Malia & Baihaki (2016)  menjelasakn  bahwa Kota Pamekasan  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Madura dimana Pelaku usaha yang ada di Pamekasan mayoritas adalah UMKM yang tidak faham dengan  aturan  perpajakan.  Salah  satu  pelaku  Usaha  dalam  bidang  travel  ( Ticketing ) bahwa  sebagai  pelaku  usaha  kurang  paham  tentang  pengampunan  pajak,  dan  sempat
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
menerima  undangan  untuk  sosialisasi  Pengampunan  Pajak,  tetapi  tidak  menghadiri acara tersebut. Dan pihaknya juga tidak ikut berpartisipasi untuk TaxAmnesty.
Salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Yusak, Ibu Ummu, Bapak Nasrudin dan Ibu MH ini dimana pelaku UMKM ini mengaku bahwa :
“Pentingnya Tax  Amnesty karena  hal  ini  merupakan anjuran  dari pemerintah  yang  harus  dilaksanakan  oleh  wajib  pajak  dan  apabila tidak dilaksanakan dapat menyebabkan resiko besar bagi kelangsungan usahanya. Para  pelaku  UMKM takut  kalo  hukum  pajak  yang  baru  ini benar-benar  diterapkan  seharusnya  mengapa  Tax  Amnesty  itu  di berlakukan?  Padahal para  pelaku  UMKM  ini sudah  membayar  pajak mobil,  selain  itu  pada  saat  jual  beli  juga  dipungut  pajak,  mengapa sekarang  juga  perlu  di  laporkan  kembali ( Bapak  Yusak,  Ibu  Ummu, Bapak Nasrudin dan Ibu MH pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)”
Berdasarkan  pengungkapan  tersebut  para  pelaku  UMKM  yang  sudah melaksanakan Tax Amnesty dimana bapak Hasan dan Husni selaku pengusaha trasi udang Sidoarjo hal ini diungkapkan bahwa:
“Beliau mengungapkan bahwa Bapak Hasan beliau tidak mengikuti Tax Amnesty  pajak  karena  Tax  Amnesty  sebenarnya  salah  sasaran. Seharusnya  pengusaha  besar  dan  pengusaha  besar  yang  memiliki investasi di luar negeri, bukan pengusaha kecil yang seharusnya di bina dan dijadikan besar terlebih dahulu (Hasan dan Husni pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00) ”.
Berdasarkan pendapat dari para UMKM ini maka peran pemerintah untuk mampu memberikan pengarahan dan sosialisasi agar dapat mempermudah proses Tax  Amnesty  Pajak .  Adapun  sedikit  pengertian  yang  dilakukukan  oleh  Salah  satu dari  Dirjen  Pajak  Kabupaten  Sidoarjo  yang  tidak  saya  sebutkan  identitas  beliau sehingga saya menggunakan inisial Bapak ABS dimana beliau menjelaskan bahwa
“Menurut  pendapat  beliau  wajar  jika  kemudian  para  pelaku  pajak belum  melakukkan  Tax  Amnesty  karena  mereka  ketakutan  dengan pembebanan  pajak  yang  telah  diberikan  padahal  Wajib  pajak  (WP) khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM) diingatkan untuk  segera  ikut  Tax  Amnesty  sebelum periode  kedua  ditutup  akhir tahun kemaren sehingga program Tax Amnesty periode ke II ini jumlah besaran  denda  yang  dikenakan  hanya  3%,  lebih  kecil  dibandingkan dengan  periode  ketiga  di  2017,  yang  dendanya  mencapai  5%,  beliau
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566 July 2018 99
mengakui  bahwa  keistimewaan  untuk  para  pelaku  UMKM  yang  ingin mengikuti  program tax  amnesty . Di  antaranya  adalah  dari  segi prosedur, pelaku UMKM dengan harta kekayaan di bawah Rp10 miliiar dapat  membayar  uang  tebusan  sebesar  0,5  persen.  Sedangkan  yang memiliki  harta  di  atas  Rp10  miliar harus  membayar  uang  tebusan sebesar  2%  saja  dari  total  hartanya  tak  hanya  itu,  para  pelaku  UKM yang  ingin  mengikuti tax  amnesty juga  dapat  dilakukan  dengan prosedur  kolektif. Dengan  demikian  kami  sangat  berharap  agar mereka  dapat  segera  sadar  dan  ikut tax amnesty , Sementara  untuk mencapai  target  nasional  amnesti  pajak  sebesar  Rp  165  triliun.
Berdasarkan  hasil  penetapan  kemaren  dengan  DJP  Jatim  1  telah merancang  program  sosialisasi  guna  menjalankan  program  ini  di periode  ke  III  yang  dimulai  pada  Januari  2017.  "Ada beberapa audience atau  WP  yang  nantinya  bakal  kita  bidik. (1)  para pelaku usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar, antara lain pelaku UMKM. Sementara untuk audience (2) para WP perorangan dan  badan  usaha  besar  yang  belum  mengikuti tax amnesty ”. Untuk menggaet  para  WP  perorangan  dan  badan  usaha  besar  agar  mau mengikuti tax  amnesty , DJP  Jatim  1  hanya  bisa  mengingatkan  kepada mereka  agar  segera  ikut  amnesti  pajak,"  bebernya. Program  amnesti pajak diimplementasikan dalam tiga periode. Periode pertama mulai 18 Juli-30  September  2016,  periode  kedua  mulai  1  Oktober-31  Desember 2016,  dan  periode  ketiga  mulai  1  Januari-31  Maret  2017.  Melalui program  ini  pemerintah  memberikan  kesempatan  bagi  semua  wajib pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, wajib pajak  kecil  maupun  besar,  untuk  mendapat  penghapusan  atas  pokok pajak  terutang,  sanksi  administrasi  perpajakan,  dan  sanksi  pidana  di bidang perpajakan (Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00) ” .
Berkaitan dengan adanya Tax Amnesty ini para plaku bisnis dan para pelaku UMKM diajarkan untuk lebih bertanggungjawab bersama yang ingin membuktikan rasa  kebangsaan  dan  memberikan  kontribusinya  pada  bangsa  dan  negara  demi tercapainya  kesejahteraan  bersama  hal  ini  dapat  dijelaska  oleh  tenaga  Ahli Siti Julaichah dari Mitra Solusindo dimana beliau berpendapat bahwa:
“Dampak  dari  tax  amnesty  ini  ada  dua  yaitu  dampak  negatif  dan dampak positif dan pemerintah melihat dari sisi positifnya tetapi para pelaku  bisnis  dan  pelaku  UMKM  merasa  bahwa  dirinya  mengalami dampak  negarif  salah  satu  bukti  dampak  negatif  yang  ditunjukkan adalah  (1)  melemahkan  administrasi  perpajakan  dan  mengurangi penerimaan negara dari pajak, (2) semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan , (3) menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
karena  adanya  persepsi  bahwa  kelompok  non-pribumi  yang  lebih banyak menikmati pengampunan pajak, (4) persepsi bahwa Indonesia merupakan  negara  gagal  karena  tidak  mampu  menegakkan  aturan hukum  di  negaranya  sendiri.  Sedangkan  dapak  positif  mungkin  sudah bisa  dipahami  bahwa  (1) Meningkatkan pendapatan Negara,  (2) Melahirkan obyek pajak baru, (3) Rahasia wajib pajak peserta amnesti pajak terjamin keamanannya, (4) Meningkatkan pertumbuhan industri properti  di  tanah  air,  (5) Penghapusan  pajak  yang  seharusnya terhutang (6) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi saya setuju dengan adanya Tax  Amnesty ini karena banyak optimisme pengusaha mulai  bangkit  dan  optimis dengan  adanya  program  yang  sangat membantu  mereka  dalam  menangani  permasalahan  pajak  ini.  Degan hal  ini,  hambatan  mereka  dalam  berinvestasi  akan  hilang  dan membuka  lebar  peluang  mereka  mengembangkan  bisnisnya  kembali dengan  jalan  yang  baik” ( tenaga  Ahli Siti  Julaichah  dari  Mitra Solusindo pada  focus  group  discussion  (FGD) yang  bertepatan  hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00) .
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ibu  Ayu  Lucy  Larassaty  dan  didukung oleh Ibu Lisa Suryandari selaku Konsultan di daerah Kabupaten Sidoarjo ini. Adapun uangkapan  pendapatnya  berkaitan  dengan Tax  Amnesty dan  dan  dampak Tax Amnesty bagi para pelaku UMKM dapat dijelaskan sebgai berikut:
“Menurut Beliau bahwa memang penting Tax Amnesty yang seharusnya dijalakan  oleh  para  Pelaku  Pajak,  Pelaku  Bisnis  dan  Pelaku  UMKM sehingga  mampu  memberikan  sumbangsi  kepada  pemerintah  untuk mempebaiki  perekonomian  yang  mengalami  krisis  saat  ini  dimana pemerintah  juga  mengajarkan  pertanggungjawaban  dalam  pelaporan pajak tetapi hal ini kurang dalam hal sosialaisasi yang dilakukan oleh Dirjen  pajak  khususnya  di  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  ini  tetapi  85% para  pelaku  bisnis  yang  memiliki  omset  besar  mereka  sudah melakukkan  Tax  Amnesty  tetapi  25%  para  pelaku  usaha  kecil  seperti UMKM  masih  jarang  sekali  yang  melakukkan  Tax  Amnesty  hal  ini disebabkan  karena  mereka  memiliki  omset  yang  sedikit  dan  mereka tidak  memahami  arti  dan  makna  Tax  Amnesty    karena  beliau  selaku konsultan merasa bahwa khususnya di Kabupaten Sidoarjo para UMKM masih  belum  Melakukkan  Tax  Amnesty karena  ketakutan  akan pengaruya pada keuangan dan laporan keuangan yang dibuat padahal banyak sekali UMKM yang laporannya hanya menghitung laba dan rugi saja  tapi  tidak  menghitung  pajaknya.  Sedangkan  dampak  bagi  Tax Amnesty  pasti ada dampak negatifnya karena hal ini akan memberikan perubahan  pada  perekonomian  negara  salah  satunya  yang  nantinya akan kita semua menikamati. Tetapi hal ini masayarakat masih perlu diberikan  pemahaman  yang  lebih  dan  bagaimana  prosedurnya  agar
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
masyarakat mampu laksanakan Tax Amnesty   dengan benar dan sesuai sehingga  negara  tidak  susah-susah  untuk  mengobrak-obrak masyarakat  untuk  cepat  melakukkan  pembayaran  pajak  dan pelaporannya”. ( Ibu Ayu Lucy Larassaty dan Ibu Lisa Suryandari pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00).
Pendapat  yang  diungkapkan Ibu  Ayu  Lucy  Larassaty  dan  Ibu  Lisa Suryandari sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh Setyawan (2018) menjelasakan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman  atas  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan,  dan  tingkat  kepercayaan  terhadap  pemerintahan  dan  hukum,  maka semakin tinggi pula tingkat kemauan untuk tax amnesty wajib pajak orang pribadi Pelaku UKM.
Dua  pendapat  diatas  dapat  diterima  oleh  Bapak  ABS  selaku  Dirjen  Pajak Kabupaten Sidoarjo dimana beliau menjelaskan bahwa:
“Beliau mendukung pengungkapan dari Ibu Lisa Suryandari M.Sos ., MM dan ibu Ayu Lucy Larassaty SE., MM yang menjelaskan dampak negatif maupun  positif  dari  Tax  Amnesty    tersebut  memang  benar  ini  akan menjadi  masukan  bagi  Dirjen  pajak  untuk  mampu  memberikan susialisasi yang lebih kepada para wajib Pajak, Pelaku Bisnis dan pelaku UMKM khususnya Para pelaku UMKM ini dan pada bulan Pebruari ini insyallah akan kami selenggarakan sosialisasi pada para palaku UMKM yang isnyallah akan di bantu oleh kawan-kawan dari berbagai lembaga untuk mengumpulkan para pelaku UMKM dan juga nanti pihak pajak akan  memberikan  sosialaisasi  dan  pelatihan  cara  penggunaan atau pengurusan  Tax  Amnesty      yang  dilakukkan  secara  kolektif.  Beliau menyadari  jika  masih  banyak  para  pelaku  UMKM  yang  takut  akan pembayaran Tax Amnesty karena takut laba yang diperoleh berkurang dan  berpengaruh  pada  laporan  keuangan  yang  sudah  dibuat (Dirjen Pajak  Kabupaten  Sidoarjo pada  focus  group  discussion  (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00) ” .
Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) pada hari Selasa 21 Pebruari 2017  pukul  13.00  maka  dapat  ditarik  ksimpulan  bahwa  dari  para  Pelaku  UMKM , Konsultan,  Tenaga ahli dan Dirjen  Pajak Kabupaten Sidoarjo  dapat  ditarik benang merah  bahwa  pentingnya Amnesty Pajak  untuk  perkembangan  dan  pertumbuhan ekonomi  khusunya  di  daerah  Sidoarjo  tertapi  masih  banyak  pelaku  UMKM  yang
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566 July 2018
masih belum melakukkan Amnesty Pajak karena mereka masih memiliki keraguan dan masih belum memahami Tax Amnesty yang telah dibuat oleh pemerintah.

## Kesimpulan
Berasarkan  pengungkapan  diatas  maka  penelitian  dapat  menarik  kesimpulan bahwa  memang  terdapat  dampak  negatif  dan  positif  yang  diperoleh  adanya  (1) melemahkan  administrasi  perpajakan  dan  mengurangi  penerimaan  negara  dari  pajak, (2)  semakin  memperlebar  kesenjangan  distribusi  pendapatan,  (3)  menimbulkan kecemburuan  sosial  dan  rasial  karena  adanya  persepsi  bahwa  kelompok  non-pribumi yang  lebih  banyak  menikmati  pengampunan  pajak,  (4)  persepsi  bahwa  Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri.  Sedangkan  dapak  positif  mungkin  sudah  bisa  dipahami  bahwa  (1) Meningkatkan pendapatan Negara, (2) Melahirkan obyek pajak baru, (3) Rahasia wajib pajak peserta amnesti pajak terjamin keamanannya,  (4) Meningkatkan  pertumbuhan industri  properti  di  tanah  air,  (5) Penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terhutang (6) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan masih banyak para pelaku UMKM di sidaorjo tidak  melakukkan Tax  Amnesy karena  masyarakat  takut  berkaitan  dengan  laba  yang diperoleh berkurang berkurang serta kurang sosialiasasi dan simulasi tax amnesty yang dilakukkan oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka
Dadang, K. (2018). UKM  yang  Ikut  Amnesti  Tetap  Wajib  Lapor  PenempatanHarta http://www.pengampunanpajak.com . Diakses pada tanggal 29 Januari 2018. Gunadi. 2002. Indonesia Taxation: A Reference Guide. Jakarta: Multi Utama Publishing. Lembaga Negara RI tentang UU Tax Amnesty No 11 tahun 2016.pdf Liem, S. N., Saerang, D. P., & Wokas, H. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena  Pajak  berasarkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Di  Kota  Bandung). Jurnal  Berkah Ilmiah efisiensi Vol 15 No 4 hal 447-457.
Malia. E, & Baihaki. 2016. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Tax Amnesty. Wacana Equlibrium. Jurnal Pemikiran, Penelitian Ekonomi Vol 5 No 2. Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1566
Ngadiman,  &  Husin,  D. 2015.  Pengaruh  Sunset  Policy,  Tax  Amnesty  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi , 225-241.
Puspitasari,  D. 2015.  Program  Pemungutan  Pajak  Sebagai  Upaya  Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. Artikel Universitas Bakrie Jakarta , pp. 1-54.
Setyawan,  S.  2018. Analisis  Derajat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (UKM)  terhadap  Tax Amnesty. Jurnal Inovasi Ekonomi Vol 03 No 01 Maret 2018 page 26-33.
Supramono & Damayanti, T. W. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi. http://www.pajak.go.id/amnestipajak . Diakses pada tanggal 10 Mei 2018.
________  (2018).  Kemudahan  dari  Amnesti  Pajak  Untuk  Pelaku  UMKM. http://www.pajak.go.id/content/article/kemudahan-dari-amnesti-pajak-untuk- pelaku-umkm . Diakses pada Jumat, 18 Juni 2018 pukul 16.29.