ISSN: 1412-3126

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010)
Agus Budi Santosa Mohamad Ainur Rofiq
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang agusbudi5@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This research was hold to examine the influence of Local Government Original  Receipt, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund  on Capital Expenditures with a case study on the district / city in the province of West Java, Central Java and East Java, and to know comparison of the influence of Local Government Original Receipt, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund  on Capital Expenditures in the third against the province. The data used in  this  study  is  a  secondary  data  annual  time  series  (Time  Series)  2007  s  /  d  2010.  Data  include  Realized  of  Local Government  Original  Receipt,  the  General  Allocation  Fund,  the  Special  Allocation  Fund  and  Capital  Expenditure  in District / City in the province of West Java, Central Java and East Java.The data analysis technique used is multiple linear regression to test hypotheses using t-statistics and goodness of fit testing using the F-statistic models. The results provide information that: (1) In the province of West Java,  local government original  receipt has a positive and significant effect on capital expenditures, while  the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund had no significant effect on capital expenditures. (2) In the province of Central Java,  the General Allocation Fund has a positive and significant effect on capital expenditures, while the Special Allocation Fund has a negative and significant effect on capital expenditures but local government original  receipt does not have a significant effect on capital expenditures. (3). In the province of  East Java,  local government original  receipt and the General Allocation Fund have a positive and significant effect on capital expenditures, while DAK had no Receipt to Capital Expenditures in the province of West Java are stronger than in Central Java and East Java, with the value of the standardized coefficient of 0.607 and significant at the Central Java province of 0.120  and  0.261  of  East  Java  province.  (5)  influencet  of  the  General  Allocation  Fund  on  capital  expenditures  in  the province  of  East  Java  is  stronger  than  the  Province  of  West  Java  and  Central  Java  to  the  value  of  the  standardized coefficient of 0.500 and significant at the West Java province of 0.101 and 0.411 of Central Java Province. (6) Influence the Special Allocation Fund of against Capital Expenditure in the province of Central Java is stronger than the Province of West  Java  and  East  Java,  with  the  value  of  the  standardized  coefficient  of -0.200  and  significant,  while  in  West  Java province of 0.118 and -0.084 for Central Java Province.
Keywords: local government original receipt, the general allocation fund, the special allocation fund, and capital expenditure

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal   dengan  studi  kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat, Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  serta  untuk  mengetahui  perbandingan  pengaruh  PAD,  DAK  dan  DAU  terhadap  Belanja Modal  di  ketiga  Provinsi  tersebut.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  tahunan  runtut  waktu (Time Series) 2007 s/d 2010. Data meliputi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda  dengan  pengujian  hipotesis  menggunakan  t-statistik  dan pengujian  goodness  of  fit  model  menggunakan  F-statistik  dan  Koefisien  Determinasi.  Hasil  penelitian  memberikan infomasi  bahwa  :  (1)  Di  Provinsi  Jawa  Barat,  PAD  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal sedangkan  DAU    dan  DAK  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  (2)  Di  Provinsi  Jawa Tengah, DAU    mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan  DAK  mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal tetapi PAD tidak  mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap Belanja Modal. (3). Di Provinsi Jawa Timur, PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Pengaruh PAD terhadap Belanja  Modal  di  Provinsi  Jawa  Barat  lebih  kuat  dibandingkan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  dengan  nilai standardized koefisien sebesar 0,607 dan signifikan sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,120 dan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,261. (5) Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur lebih kuat dibandingkan dengan Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah  dengan  nilai  standardized  koefisien  sebesar  0,500  dan  signifikan  sedangkan  di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,101 dan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,411. (6) Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah lebih  kuat dibandingkan dengan  Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan  nilai standardized
koefisien  sebesar -0,200  dan  signifikan  sedangkan  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebesar  0,118  dan  di  Provinsi  Jawa  Tengah sebesar -0,084.
Kata Kunci : pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAKk)  dan belanja modal

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  di  Indonesia  didasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  25 tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  yang  efektif diberlakukan  per  Januari  tahun  2001.  Undang- Undang  ini  dalam  perkembangannya  diperbarui dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004.  Menurut  UU  No.  32  tahun  2004  tersebut, otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Diberlakukannya undang-undang  ini  memberikan  peluang  bagi daerah  untuk  menggali  potensi  lokal  dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
Perwujudan  kemandirian  daerah  untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut dijabarkan melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang  ditempuh  suatu  negara,  yang  dapat didefinisikan  sebagai  devolusi  (penyerahan) tanggung  jawab  fiskal  dari  pemerintah  pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, sub-bational  levels  of  government, seperti  negara  bagian,  daerah,  propinsi,  distrik, dan kota (Hamid R. Davaodi, 2001).
Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong  pertumbuhan  kemandirian  daerah dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerahnya untuk kepentingan daerah itu sendiri.
Di  Indonesia  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  memunculkan  persoalan  baru  dikarenakan tingkat  kesiapan  fiskal  masing-masing  daerah yang  berbeda.  Daerah  yang  kaya  akan  potensi keuangan  akan  memiliki  sumber  pendanaan daerah  (PAD)  yang  semakin  besar  sehingga daerah  akan  semakin  maju,  yang  tentunya bertolak  belakang  bagi  daerah  yang  memiliki potensi  yang  kurang.  Penelitian  oleh Adi  (2005) menunjukkan  terjadi  disparitas  pertumbuhan
ekonomi  yang  cukup  tinggi  antar  daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adanya perbedaan disparitas PAD  tersebut  mengakibatkan  ketimpangan  fiskal antar  daerah,  daerah  yang  memiliki  PAD  besar akan  mampu  untuk  mencukupi  sebagian  besar belanjanya, sebaliknya daerah dengan PAD relatif kecil akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan belanjanya.  Untuk  mengatasi  disparitas  tersebut diperlukan  campur  tangan  pemerintah  pusat dengan  memberikan  bantuan  keuangan  kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan  kepada Daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi.  Dana  perimbangan  terdiri  dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU menurut UU No.  33  tahun  2004  merupakan  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Alokasi  khusus (DAK)  merupakan  dana  yang  dialokasikan  dari APBN  kepada  daerah  tertentu  untuk membiayai kebutuhan  khusus.  Penggunaan  DAK  untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan  dan  atau  perbaikan  prasarana  dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta  membantu  membiayai  pengoperasian  dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.
Hasil  penelitian  oleh  Adi  (2006)  dalam Harianto  dan  Adi  (2007)    menunjukkan  bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan daerah dalam beberapa  tahun  berjalan  masih  yang  tertinggi dibanding  dengan  penerimaan  daerah  yang  lain, termasuk  PAD.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  daerah  belum  mampu  membiayai seluruh  pengeluarannya  dengan  dana/modal sendiri,  atau  dengan  kata  lain  masih  sangat tergantung  pada  sumber  pembiayaan  dari  luar pemerintah  daerah.  Besarnya  ketergantungan
sumber dana pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berdampak pada ketidakleluasaan  daerah  untuk  menggunakan sumber  dana  yang  dimiliki  karena  sifat  dari sumber dana pusat yang merupakan sumber dana eksternal  yang  umumnya  penggunaannya  sudah dikendalikan oleh pemberi dana.
Kondisi tersebut  di  atas  juga terjadi  di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  yang  memiliki  akses sumber  penerimaan  daerah  dan  diharapkan  dapat mendukung belanja daerah dan kegiatan
perekonomian serta memiliki kemandirian secara finansial,  akan  tetapi  data  Tahun  2008  dan  2009 menunjukkan  bahwa  kontribusi  rata - rata Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  hanya  sebesar 9,84 % pada Tahun 2008 dan 10,04 % pada Tahun 2009 dari Total Penerimaan di daerah kabupaten / kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat  dan Jawa  Timur.  Hal  ini  menunjukkan  tingginya ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  di Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan    Jawa Timur terhadap pemerintah pusat.

## Tabel 1. Rata-rata kontribusi PAD, DAU dan DAK terhadap Total Penerimaan daerah
Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
Tahun 2007 s/d 2010 Provinsi PAD (%) DAU (%) DAK (%) Th. 2007 Th. 2008 Th. 2007 Th. 2008 Th. 2007 Th. 2008 Jawa Barat 10,06 10,12 60,23 65,48 4,39 4,94 Jawa Tengah 9,45 9,07 71,62 70,22 7,65 7,71 Jawa Timur 10,47 10,28 64,84 68,74 7,06 7,37 Provinsi PAD (%) DAU (%) DAK (%) Th. 2009 Th. 2010 Th. 2009 Th. 2010 Th. 2009 Th. 2010 Jawa Barat 9,93 10,34 56,24 57,24 4,24 4,18 Jawa Tengah 9,70 9,26 66,54 69,22 7,30 7,21 Jawa Timur 10,45 10,08 61,49 63,72 6,60 7,10 Sumber : Data sekunder yang diolah Penerimaan daerah baik yang berasal dari daerah  sendiri  berupa  PAD  maupun  dari Pemerintah
Pusat dalam bentuk dana perimbangan,  merupakan  sumber  pembiayaan yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah, semakin  besar  penerimaan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  akan  semakin  besar  jumlah yang  dapat  dibelanjakan  oleh  pemerintah  untuk membiayai  pembangunan  di  daerah.  Pemerintah daerah  harus  mampu  mengelola  sumber-sumber dana  secara  baik  yakni  dengan  mengarahkan pembelanjaannya  pada  kegiatan  yang  akan memberikan  dampak  kepada  masyarakat,  yakni terutama  pada  sektor-sektor  yang  berkaitan  erat dengan pelayanan kepentingan publik. Pembangunan  dalam  sektor  pelayanan  kepada publik  akan  merangsang  masyarakat  untuk  lebih aktif  dan  bergairah  dalam  bekerja  karena ditunjang  oleh  fasilitas  yang  memadai  dan investor  juga  akan  tertarik  kepada  daerah  karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.
Dari  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa untuk membiayai penyediaan kebutuhan pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  unsur  yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah dalam  meningkatkan  PAD,  maka  peran  dana perimbangan  (DAU  dan  DAK)  sangat  signifikan untuk  membiayai  belanja  daerah  khususnya belanja  yang  menyediakan  kebutuhan  publik yaitu  belanja  modal.  Dalam  penelitian  Legrensi dan Milas (2001) dan Abdullah dan Halim (2004) menemukan  bukti  empiris  bahwa  dalam  jangka panjang transfer (dana perimbangan) berpengaruh terhadap  belanja  modal  dan  pengurangan  jumlah transfer  (dana  perimbangan)  dapat  menyebabkan penurunan  dalam  pengeluaran  belanja  modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang sama  yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah.
Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Sri  Eko  Setiyani  (2009)  yang
menemukan  bukti  bahwa  PAD  dan  DAU  tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Sri Eko  Setiyani  (2009)  yang  melakukan  penelitian pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal pada  kabupaten  /  kota  di  Jawa  Tengah  dan  DIY. Dalam  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa PAD  dan  DAU  pada  kabupaten  /  kota  di  Jawa Tengah  dan  DIY  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga  terdapat research  gap dan  perlu dilakukan penelitian ulang mengenai permasalahan tersebut.
Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya, dalam  penelitian  ini  ditambah  satu  variabel  lagi yaitu  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang merupakan  komponen  dana  perimbangan  dan belum diakomodir dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Sri  Eko  Setiyani  (2009). Penelitian  ini  menggunakan  sampel  yang  lebih luas dari penelitian sebelumnya yaitu kabupaten / kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang  memiliki  karakteristik  ekonomi  dan geografis yang sama.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Desentralisasi (Otonomi Daerah)
Pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi didasarkan pada UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Menurut  Sidik  (2000), desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih  baik  dan  menciptakan  proses  pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.
Desentralisasi dapat
diwujudkan dengan
pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan  di  bawahnya  untuk  melakukan pembelanjaan,  kewenangan  untuk  memungut pajak,  terbentuknya  Dewan  yang  dipilih  oleh rakyat,  Kepala  Daerah  yang  dipilih  oleh  DPRD,
dan  adanya  bantuan  dalam  bentuk  tranfer  dari Pemerintah Pusat.
Desentralisasi  bertujuan  untuk  lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada  masyarakat,  pengembangan  kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara  pusat dan  daerah  dan  antar  daerah  (Sidik  et  al,  2002). Pembentukan  daerah  otonom  dalam  rangka desentralisasi  di  Indonesia  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut :
a. Daerah  otonom  tidak  memiliki  kedaulatan atau  semi  kedaulatan  layaknya  di  negara federal.
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di  bidang  tertentu  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  di  bidang tertentu pula.
c. Penyerahan atau pengakuan urusan
pemerintahan  terkait dengan  pengaturan  dan pengurusan
kepentingan masyarakat setempat  (lokalitas)  sesuai  prakarsa  dan aspirasi masyarakat.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  akan  berjalan dengan  baik  apabila  didukung  oleh  faktor-faktor sebagai  berikut  :  Pemerintah  Pusat  yang  mampu melakukan  pengawasan  dan  enforcement,  SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah  Pusat  serta  keseimbangan  dan kejelasan  dalam  pembagian  tanggung  jawab  dan kewenangan  dalam  melakukan  pengutan  pajak dan  retribusi  daerah.  Untuk  dapat  menjalankan desentralisasi fiskal secara efektif, maka Pemerintah  Daerah  mendapat  kebebasan  dalam pengambilan  keputusan  pengeluaran  di  sektor publik,  yang  berakibat  mereka  harus  mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai  baik  yang  berasal  dari  Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan Pajak,  Pinjaman,  maupun  Subsidi/Bantuan  dari Pemerintah Pusat.

## Manajemen Keuangan Daerah
Berkaitan dengan desentralisasi,
manajemen keuangan tersebut dapat diaplikasikan dalam manajemen keuangan daerah yang  terbagi  dalam  manajemen  penerimaan daerah  dan  manajemen  pengeluaran  daerah.
Manajemen  keuangan  penerimaan  daerah  sejalan dengan  fungsi  pemenuhan  kebutuhan  dana,  di mana  sumber  penerimaan  daerah  dapat  berasal dari sumber intern berupa pendapatan asli daerah (PAD)  dan  sumber  ekstern  berupa  dana perimbangan.  Mardiasmo  (2002)  menyatakan bahwa  pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi dari  sisi  intern  membawa  konsekuensi  adanya pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab dalam  menggunakan  dana  baik  yang  berasal  dari Pemerintah  Pusat  maupun  dari  Pemerintah Daerah  sendiri.  Pelimpahan  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  menggunakan  dana tersebut harus diikuti dengan pemberian keleluasaan  dan  kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah  untuk  menggunakan  dana  sesuai  dengan prioritas dan aspirasi masyarakat daerah. Dari sisi ekstern,  daerah  dituntut  untuk  menarik  investasi asing  agar  bersama-sama  swasta  domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta  menimbulkan multiplier  effect yang  besar. Pemberian  otonomi  daerah  diharapkan  dapat memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam pembangunan  daerah  melalui  usaha-usaha  yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

## Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi kepada  pemerintah  daerah  dengan  keleluasaan (diskresi)  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan sumber  penerimaan  daerah  yang  dimilikinya sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber  penerimaan  daerah  tersebut  agar tidak  mengalami  defisit  fiskal.  Berdasarkan  UU No. 5 tahun 1974, sumber pembiayaan keuangan daerah  yang  harus  dioptimalkan  oleh  pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD  adalah  penerimaan  daerah  dari sektor  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  (Mardiasmo, 2002). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah  Daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  Daerah sebagai  perwujudan  Desentralisasi.  Sumber  PAD
terdiri  dari  :  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Menurut  Halim  (2002),  upaya  mobilisasi PAD  dapat  dilakukan  melalui  2  pola  yaitu  (1) Intensifikasi,  peningkatan  pendapatan  dilakukan dengan  lebih  menekankan  pada  penerapan  nilai atau  prinsip-prinsip  perpajakan  yang  baik.  Baik itu  pada  sumber  pendapatan  yang  berupa  pajak daerah,  retribusi  daerah,  badan  usaha  milik daerah,  dan  usaha-usaha  lainnya  yang  sah.  (2) Ekstensifikasi,  peningkatan  pendapatan  pemda dilakukan  dengan  lebih  menekankan  pada perluasan  sumber-sumber  pendapatan  baru  baik yang  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, maupun usaha-usaha lainnya yang sah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah dan  Pemerintahan  Daerah  merupakan  subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara  kepada  Pemerintahan  Daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan  tugas  oleh  Pemerintah  kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan  merupakan  perwujudan  konsep transfer  dana  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah Daerah yang berlaku di Indonesia.
Dana  perimbangan  terdiri  atas  Dana  Bagi Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini menggunakan  dana  perimbangan  berupa  DAU dan  DAK  sebagai  variabel  independen.  Dana Alokasi  Umum  merupakan  transfer  dana  yang bersifat  umum  (Block  Grant).  DAU  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Jumlah  dana alokasi umum masing-masing daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan  untuk  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  dan  tersedianya  dana APBN  (Mardiasmo,  2002).  Daerah  yang  potensi fiskalnya  besar  tetapi  kebutuhan  fiskalnya  kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil.
Sebaliknya,  daerah  yang  potensi  fiskalnya  kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.
Penghitungan  DAU  didasarkan  pada  2 faktor  yaitu  (1)  faktor  murni  dan  (2)  faktor penyeimbang.  Faktor  murni  adalah  penghitungan DAU  berdasarkan  formula  sedangkan  faktor penyeimbang  adalah  suatu  mekanisme  untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan  daerah  dalam  pembiayaan  beban pengeluaran  yang  akan  menjadi  tanggung  jawab daerah.  Dimasukkannya  faktor  penyeimbang dalam  penghitungan  DAU  adalah  karena  adanya kelemahan dalam faktor murni.

## Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  khusus  (DAK)  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang  dialokasikan dari  APBN  kepada  daerah  tertentu  untuk membiayai  kebutuhan  khusus.  Meskipun  dana DAK  seluruhnya  berasal  dari  APBN  namun diisyaratkan  bahwa  daerah  wajib  menyediakan dana  pendamping  yang  berasal  dari  penerimaan umum APBD. Penggunaan DAK untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan  atau  perbaikan  prasarana  dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta  membantu  membiayai  pengoperasian  dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

## Belanja Modal
Investasi  merupakan  pengeluaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  kegiatan  ekonomi  untuk pembelian  dan  penambahan  barang  modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman  modal  bagi  perusahaan  untuk membeli  barang  modal  dan  perlengkapan produksi  untuk  menambah  kemampuan  produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan
perekonomian tersebut menghasilkan  lebih  banyak  barang  dan  jasa  di masa yang akan datang.
Sejalan  dengan  otonomi  daerah  dan desentralisasi,  investasi  dilakukan  dalam  bentuk belanja  daerah  dengan  menggunakan  sumber dana  PAD,  DAU  dan  DAK.  Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 36, belanja daerah dibagi dalam   2 kelompok belanja :
a. Belanja tidak langsung
Merupakan  belanja  yang  dianggarkan  tidak terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan. Kelompok  belanja tidak  langsung  dibagi  menurut  jenis  belanja yang  terdiri  dari  : Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan social, dsb.
b. Belanja Langsung
Merupakan  belanja  yang  dianggarkan  terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan  kegiatan. Kelompok  belanja  langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri  dari : Belanja  pegawai, Belanja  barang  dan  jasa, Belanja Modal (belanja pembangunan)
Pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk belanja modal diantaranya  digunakan  untuk  pembangunan  dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi.  Pembangunan  dengan  menekankan pada  sektor  sentral  yang  berkaitan  dengan masyarakat  tersebut  dengan  harapan  masyarakat juga  menikmati manfaat  dari  pembangunan daerah.  Tersedianya  infrastruktur  yang  baik diharapkan  dapat  menciptakan  efisiensi  dan efektifitas  di  berbagai  sektor,  produktifitas masyarakat  diharapkan  menjadi  semakin  tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian  Holtz — Eakin  Et  Al (1994)  menunjukkan  bahwa  ada  keterkaitan sangat  erat  antara  transfer  dari  pemerintah  pusat atau Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.
Penelitian  Darwanto  dan  Yustikasari (2007) dengan obyek penelitian kabupaten / kota se-Jawa  dan  Bali,  menunjukkan  bahwa  PAD  dan DAU  memiliki  korelasi positif  dan  signifikan terhadap belanja modal.
Penelitian  yang  dilakukan  Sri  Eko Setiyani (2009) dengan obyek penelitian kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan DIY menunjukkan  hasil  yang  berbeda  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya.  Berdasarkan hasil penelitiannya dia membuktikan bahwa PAD dan  DAU  tidak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap belanja modal.
Adanya research gap inilah yang memungkinkan  untuk  dilakukan  penelitian  ulang mengenai  pengaruh  sebagian  sumber-sumber
penerimaan  daerah  yaitu  PAD,  DAU  dan  DAK terhadap belanja modal.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Tujuan  utama  dari  desentralisasi  fiskal adalah  terciptanya  kemandirian  daerah,  dimana pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui  PAD.  Salah  satu  ciri  utama  suatu  daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan  keuangan  daerah,  yang  berarti daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  dan kewenangan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Halim, 2001).
PAD  sebagai  sumber  lokal  daerah digunakan  sebagai  sumebr  pembelanjaan  daerah, jika  PAD  meningkat  maka  dana  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  akan  lebih  tinggi  dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga  pemerintah  daerah  akan  berinisiatif untuk  lebih  menggali  potensi-potensi  daerah  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah  harus  dapat  mengupayakan  peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang akan  memperbesar  tersedianya  keuangan  daerah yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan pembangunan  yang  bersifat  mandiri.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Adi    (2007)  menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan berhubungan  positif  terhadap  belanja  daerah. Hasil  ini  sejalan  hasil  penelitian  Maimunah (2006) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap  Belanja  Daerah  yang  berarti  semakin besar  PAD  maka  semakin  besar  pula  Belanja Daerah.  Dalam  penelitian  lainnya  oleh  Darwanto dan Yustikasari (2007) membuktikan bahwa PAD dan  DAU  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Belanja Modal.  Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis  1  (H1):  PAD  berpengaruh  positif terhadap Belanja Modal
Pengaruh Dana  Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  menyebutkan bahwa  dalam  rangka
penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan masyarakat,  Pemerintah  Pusat  akan  mentransfer dana  perimbangan  baik  dalam  bentuk  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Aloaksi  Khusus (DAK)  maupun  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Dana Alokasi  Umum  diperuntukkan untuk  belanja pegawai  dan  selebihnya  tergantung  pemerintah daerah  untuk  pengalokasiannya  baik  untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal..
Sejak  diterapkannya  desentralisasi  fiskal, pemerintah  pusat  mengharapkan  agar  daerah dapat  mengelola  sumber daya  yang  dimiliki sehingga  tidak  hanya  mengandalkan  Dana Alokasi Umum (DAU). Di beberapa daerah peran dana  alokasi  umum  sangat  signifikan  karena kebijakan  belanja  daerah  lebih  didominasi  oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah (Sidik, et. Al, 2002).
Setiap  transfer  dana  alokasi  umum  yang diterima  daerah  akan  ditujukkan  untuk  belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka  tidak  jarang  apabila  pemerintah  daerah menetapkan  rencana  pendapatan  secara  pesimis dan  rencana  belanja  cenderung  optimis  supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar.
Penelitian  terdahulu  yang  lain  dilakukan oleh  Prakoso  (2004)  yang  memperoleh  temuan empiris  yang  sama  bahwa  jumlah  belanja  modal dipengaruhi  oleh  dana  alokasi  umum yang diterima  dari  pemerintah  pusat.  Hasil  penelitian Susilo  dan  Adi  (2007)  semakin  memperkuat kecenderungan  ini.  Mereka  menemukan  bahwa kemandirian  daerah  tidak  menjadi  lebih  baik, bahkan  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  yaitu ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat  (DAU) menjadi  semakin  tinggi.  Hal  ini  memberikan adanya  indikasi  kuat  bahwa  perilaku  belanja daerah  khususnya  belanja  modal  akan  sangat dipengaruhi  sumber  dana  alokasi  umum  ini. Berdasarkan  konsep  dan  penelitian  terdahulu diatas  maka  dapat  dikembangkan  hipotesis penelitian sebagai berikut:
Hipotesis 2 (H2):
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) terhadap Belanja Modal
Dana transfer dari pemerintah selain Dana Alokasi  Umum  juga  berupa  dana  alokasi  khusus (DAK).  DAK  diperuntukkan  untuk  belanja daerah sesuai dengan ketentuan umum dari pusat. Berdasarkan  penelitian  empiris  yang  dilakukan oleh  (Holtz-Eakin  et.  Al,  1985)  menyatakan bahwa  terdapat  keterkaitan  sangat  erat  antara transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  belanja pemerintah  daerah.  Menurut  Gamkhar  dan  Oates (1996)  menyatakan  bahwa  pengurangan  jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.
Hal-hal  ini  tidak  berbeda  dengan  hasil penelitian  Sukri  dan  Halim  (2004)  yang menemukan  bukti  empiris  bahwa  dalam  jangka panjang  transfer  dari  pemerintah  pusat  dapat menyebabkan  penurunan  dalam  alokasi  belanja daerah.
Dari penelitian-penelitian terdahulu, bahwa  dana  alokasi  khusus  (DAK)  yang merupakan  salah  satu  dari  dana  perimbangan (dana transfer dari pemerintah pusat) sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan adanya indikasi  bahwa  belanja  daerah  termasuk belanja modal juga dipengaruhi sumber penerimaan ini. Berdasarkan konsep dan penelitian  terdahulu  di  atas  maka  dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :
Hipotesis 3 (H3): Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal METODE PENELITIAN Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi dan sampel dalam penelitian  ini  adalah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat  dalam  kurun  waktu  tahun  anggaran 2007 dan 2010.

## Jenis Dan Sumber Data
Data  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan
Jawa  Timur  yang  telah dipublikasikan  melaui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id).
Data  yang  diambil  adalah  data  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja  Modal  untuk  tahun  anggaran  2007  dan 2010.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi pustaka dengan mendapatkan data-data dan teori  yang  diperoleh  dari  literatur,  artikel, jurnal,  dan  hasil  penelitian  terdahulu  yang relevan  dengan  penelitian  dan  landasan teori. Selain itu dilakukan studi dokumentasi
dengan mengumpulkan seluruh  data  sekunder  dari  website  milik DJPK dan BPS Jawa Tengah.

## Definisi Operasional Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PADadalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah  sendiri.  Adapun  sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  dana perimbangan yang berasal dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi  kebutuhan  pengeluarannya  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  khusus  (DAK)  juga merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang dialokasikan  dari  APBN  kepada  daerah  tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Penggunaan DAK  untuk  membiayai  investasi  pengadaan  dan atau  peningkatan  dan  atau  perbaikan  prasarana dan  sarana  fisik  dengan  umur  ekonomis  yang panjang serta membantu membiayai
pengoperasian  dan  pemeliharaan  prasarana  dan sarana  tertentu  untuk  periode  terbatas,  tidak melebihi tiga tahun.

## Belanja Modal
Belanja  langsung adalah  belanja  yang dianggarkan  terkait  secara  langsung  dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Komponen belanja  langsung  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal.

## Alat Analisis
Untuk  membuktikan  hipotesis  terhadap faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Belanja  Modal atau  estimasi  persamaan  di  atas  digunakan pendekatan  ekonometrika dengan  analisis  regresi kuadrat  terkecil  sederhana  OLS  (Ordinary  Least Square),
model penelitian sebagai berikut : BM =  o +  1 PAD +  2 DAU +  3 DAK + e
Dimana : BM = Belanja Modal PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus  = Konstanta
 1 ,  2 ,  3 = Koefisien variable independen. e = Disturbance error

## Analisis Data Uji Normalitas
Hasil uji normalitas untuk ketiga provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

## Tabel 2. Hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur N 103 140 152 Normal Parameters a Mean .0000178 .0000191 .0000000 Std. Deviation 7.15286447E10 4.29827629E10 .33865479 Most Extreme Differences Absolute .111 .062 .074 Positive .111 .062 .065 Negative -.053 -.030 -.074 Kolmogorov-Smirnov Z 1.123 .737 .912 Asymp. Sig. (2-tailed) .161 .650 .376 a. Test distribution is Normal.
Dari  tabel  2 di  atas  dapat  dilihat  bahwa nilai Asymp.  Sig  (2-tailed) untuk  ketiga  Provinsi diatas  nilai  α  sebesar  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  populasi  terdistribusi  secara normal.

## 6.1. Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji  heteroskedastisitas  untuk  ketiga provinsi sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Jawa Barat
.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.279 1.373 .932 .354 Log_pad -.010 .040 -.027 -.250 .803 Log_dau -.059 .040 -.156 -1.469 .145 Log_dak .037 .025 .145 1.456 .149
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Jawa Tengah
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.157E10 9.729E9 1.189 .236 Pad .015 .062 .024 .248 .805 Dau .018 .021 .089 .868 .387 Dak .208 .138 .141 1.507 .134 a. Dependent Variable: AbsRes_1
Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas di Provinsi Jawa Timur
B Std. Error Beta 1 (Constant) -.581 1.185 -.491 .624 Log_pad .028 .036 .094 .789 .431 Log_dau -.020 .065 -.038 -.303 .762 Log_dak .027 .030 .087 .897 .371 a. Dependent Variable: AbsRes_5
Dari tabel 3,4 dan 5 diatas dapat diketahui bahwa data ketiga provinsi tidak terjadi heteroskedastisitas,  hal  ini  ditunjukkan  dengan nilai  signifikansi    ketiga    variable  independen pada  ketiga  provinsi  diatas  nilai  ά  sebesar    5  % yang artinya bahwa tidak ada variabel independen
yang  signifikan  secara  statistik  mempengaruhi variabel dependen nilai absolute residual.

## 2. Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi untuk ketiga provinsi sebagai berikut :

## Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
Unstandardized Residual Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Test Value a -.03134 -2.97151E9 .03302 Cases < Test Value 51 70 75 Cases >= Test Value 52 70 75 Total Cases 103 140 150 Number of Runs 51 60 69 Z -.296 -1.866 -1.147 Asymp. Sig. (2-tailed) .767 .062 .251 a. Median
Dari  tabel 6 diatas  dapat  diketahui  bahwa nilai  signifikansi  Asymp.  Sig  dari  ketiga provinsi  lebih  dari  nilai  ά  sebesar    5  %
yang  berarti  bahwa  residual  untuk  data random atau tidak terjadi autokorelasi.

## 3. Uji Multikolonieritas
Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut :
Tabel 7. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 8.903 2.446 3.641 .000 Log_pad .512 .072 .607 7.115 .000 .813 1.230 Log_dau .086 .071 .101 1.208 .230 .844 1.185 Log_dak .068 .045 .118 1.497 .137 .959 1.042
a. Dependent Variable: lbm
Tabel 8. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 6.370E10 1.512E10 4.213 .000 Pad .134 .096 .120 1.393 .166 .784 1.276 Dau .146 .033 .411 4.419 .000 .676 1.478 Dak -.502 .214 -.200 -2.345 .020 .804 1.243
a. Dependent Variable: bm
Tabel 9. Uji Multikolinieritas untuk data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 7.671 1.874 4.092 .000 Log_pad .170 .057 .261 2.988 .003 .477 2.095 Log_dau .564 .103 .500 5.486 .000 .437 2.289 Log_dak -.056 .048 -.084 -1.179 .240 .715 1.400
Dari tabel 7,8 dan 9 di atas terlihat bahwa nilai tolerance semua  variabel  independen  tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak ada yang  kurang  dari  10  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  model  regresi  tersebut  tidak  ada multikolonearitas antar variabel independen 6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Dari  uji  F  diperoleh  nilai  signifikansi untuk  Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan Jawa  Timur  masing-masing  sebesar  0,0000, sehingga  model  regresi  dapat  digunakan  untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa  PAD,  DAU  dan  DAK  secara  bersama- sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Tabel 10. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Barat
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 12.313 3 4.104 23.248 .000 a Residual 17.478 99 .177 Total 29.791 102
a. Predictors: (Constant), Log_dak, Log_dau, Log_pad
Tabel 11. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Tengah
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 6.609E22 3 2.203E22 11.667 .000 a Residual 2.568E23 136 1.888E21 Total 3.229E23 139
a. Predictors: (Constant), dak, pad, dau
b. Dependent Variable: bm
Tabel 12. Hasil Uji Statistik F Provinsi Jawa Timur
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 12.829 3 4.276 43.049 .000 a Residual 14.503 146 .099 Total 27.332 149

## 6.3. Uji Koefisien Determinasi
Hasil uji Koefisien Determinasi sebagai berikut :

## Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Provinsi R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Jawa Barat .643 a .413 .396 .42017 Jawa Tengah .452 a .205 .187 4.34543E10 Jawa Timur .685 a .469 .458 .31518
Dari  tabel  13 dapat  kita  lihat  bahwa  hasil regresi  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat menunjukkan  nilai  adjusted  R 2 sebesar  0,396 artinya  bahwa  39,6%  variasi  Perubahan  Belanja Modal  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  tak bebas  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus. Sisanya  sebesar  60,4  %  diterangkan  oleh  variasi variabel lain di luar variabel tersebut.
Untuk  hasil  regresi  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,187  artinya  bahwa  18,7%
variasi Perubahan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh  variasi  variabel  tak  bebas  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus.  Sisanya  sebesar  81,3  % diterangkan  oleh  variasi  variabel  lain  di  luar variabel tersebut.
Untuk  hasil regresi  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Timur menunjukkan nilai adjusted R 2 sebesar  0,458  artinya  bahwa  45,8%  variasi Perubahan  Belanja  Modal  dapat  dijelaskan  oleh variasi  variabel  tak  bebas  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus. Sisanya sebesar 54,2 % diterangkan oleh variasi variabel lain di luar variabel tersebut.

## Uji Hipotesis
Untuk melakukan uji hipotesis digunakan uji parsial atau uji t yang memperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 14. Rekap Hasil Pengujian Signifikansi Parsial Provinsi PAD DAU DAK Standardized Coefisient Signifikansi Standardized Coefisient Signifikansi Standardized Coefisient Signifikansi Jawa Barat 0,607 Signifikan 0,101 Tidak Signifikan 0,118 Tidak Signifikan Jawa Tengah 0,120 Tidak Signifikan 0,411 Signifikan -0,200 Signifikan Jawa Timur 0,261 Signifikan 0,500 Signifikan -0,084 Tidak Signifikan
Dari  tabel  14 dapat  dilihat  bahwa pada  Provinsi  Jawa  Barat  variabel  PAD berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja  Modal,  sedangkan  DAU  dan  DAK tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  Belanja Modal. Untuk Provinsi Jawa Tengah variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  Belanja  Modal,  serta  PAD  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja  Modal.  Untuk  Provinsi  Jawa  Timur variabel  PAD  dan  DAU  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal, sedangkan DAK tidak pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
Dari  tabel  14 juga  dapat  dilihat bahwa  untuk  variabel  PAD  yang  signifikan adalah  pada  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa Timur, sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah tidak  signifikan.  Nilai  standardized  coeffisien untuk  Provinsi  Jawa  Barat  sebesar  0,607  dan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,261 sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  PAD terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat lebih  kuat  dibandingkan  di  Provinsi  Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Untuk  variabel  DAU  hasil  pengujian yang  signifikan  adalah  pada  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur,  sedangkan  untuk Provinsi  Jawa  Barat  hasil  pengujiannya  tidak
signifikan. Nilai standardized coeffisien Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  0,411  dan Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  0,500  dan signifikan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh  DAU  terhadap  belanja  modal  di Provinsi  Jawa  Timur  lebih  kuat  dibandingkan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Untuk  variabel DAK  hasil  pengujian yang  signifikan  adalah  pada  Provinsi  Jawa Tengah saja dengan nilai standardized coeffisien  sebesar - 0,200,  sedangkan  di Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur  hasil pengujiannya  tidak  signifikan,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh DAK  terhadap belanja  modal  di  Provinsi  Jawa  Tengah  lebih kuat dibandingkan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

## Implikasi Manajerial
Dari  hasil  pengujian  tersebut  diharapkan dapat  memberikan  masukan  yang  positif  bagi pemerintah daerah yaitu :
1. Guna  meningkatkan  kemandirian  daerah dalam  pelaksanaan  pembangunan  hendaknya pemerintah  daerah  terutama  Kabupaten/Kota di  Jawa  Tengah  perlu  lebih  mengoptimalkan sumber-sumber  PAD  sehingga  ketergantungan daerah  kepada  DAU  dapat  dikurangi,  karena dalam  penelitian  ini pada  Kabupaten/Kota  di Jawa Tengah  lebih  banyak  bergantung  kepada sumber  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat
yaitu  DAU  daripada  penerimaan  dari  daerah sendiri  yaitu  PAD.  Pemerintah  Kabupaten  / Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat mengoptimalkan  pendapatan  asli daerahnya dengan beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya :
a) Menghitung kembali berapa potensi pendapatan pajak  daerah  dan  retribusi daerah  di  masing-masing  Kabupaten/Kota, sehingga dapat ditentukan target penerimaan pendapatan yang dapat dicapai. b) Melakukan  evaluasi  realisasi  penerimaan pendapatan di instansi-instansi yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah,  guna  menentukan  langkah-langkah pengoptimalan pencapaian target PAD pada tahun depan.
2. Meningkatkan  peran  DAK  dalam  membiayai Belanja Modal dengan lebih banyak mengalokasikan DAK untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana pembangunan yang dialokasikan lewat belanja modal, karena ternyata  dalam  penelitian  ini  di  Provinsi  Jawa Barat  dan  Jawa  Timur  variabel  DAK  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja  Modal  sedangkan  di  Provinsi  Jawa Tengah  variabel  DAK  malah  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal yang  artinya  bahwa  kenaikan  DAK  akan menyebabkan penurunan Belanja Modal.
Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur perlu lebih banyak mengalokasikan DAK untuk membiayai Belanja
Modal, diantaranya untuk pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  masyarakat  seperti  :  sekolah  dan puskesmas.  Pemerintah  daerah  juga  perlu melakukan  evaluasi  penggunaan  DAK  agar lebih  tepat  sasaran  sesuai  target  yang diinginkan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat.

## SIMPULAN
1. Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU dan DAK pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Barat  tidak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Belanja Modal.    Hal  ini  membuktikan  bahwa  pada
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  untuk membiayai  Belanja  Modal  lebih  banyak bersumber  dari  PAD  daripada  dana  transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). 2. Sebaliknya  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Tengah  variabel  PAD  tidak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Belanja Modal.  Sedangkan  variabel  DAU  mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja Modal serta variabel DAK mempunyai  pengaruh negatif dan  signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa  untuk  membiayai  belanja  modal Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah  lebih  banyak bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU daripada menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri yaitu PAD.
3. Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur variabel PAD dan  DAU  mempunyai pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja Modal,  sedangkan  variabel  DAK  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja  Modal.  Hal  ini  membuktikan  bahwa untuk membiayai belanja modal Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  menggunakan sumber pembiayaan dari daerah sendiri (PAD) dan  sumber  pembiayaan  yang  diperoleh  dari pemerintah  pusat  yaitu  DAU  walaupun proporsi DAU masih lebih besar dari proporsi PAD.
4. Pengaruh  PAD  terhadap  belanja  modal  di Provinsi  Jawa  Barat  lebih  kuat  daripada  di Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  serta pengaruh DAU belanja modal di Provinsi Jawa Timur  lebih  kuat  daripada  di  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Jawa  Barat  sedangkan  pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah  lebih  kuat  daripada  di  Provinsi  Jawa Barat dan Jawa Timur

## DAFTAR PUSTAKA
Ainur Rofiq, M, 2009, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  (PAD), Dana Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2004 – 2007,  Tesis  Program  Magister
Manajemen Universitas Stikubank
Semarang
Abimanyu  Anggito,  2005, Format  Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih,
Bappeki Dekeu.
Adi, Priyo  Hari, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi  Daerah,  Belanja  Pembangunan dan  Pendapatan  Asli  Daerah (studi  pada kabupaten dan kota se Jawa – Bali).
Darwanto,  Yustikasari,  Yulia,  2007, Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja  Modal,  Simposium  Nasional Akuntansi X, Makasar.
Devas, N, Brian B, Anne B, Kenneth B, and Roy K, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesia, Terjemahan  Masri,  M,  UI Press, Jakarta.
Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III, Badang Penerbit UNDIP, Semarang.
Ismail,  M,  (2002), Pendapatan  Asli  Daerah
Dalam Otonomi Daerah.
Kuncoro,  M,  (2004), Otonomi  Daerah  : Reformasi,  Perencanaan,  Strategi  dan Peluang.

## Mardiasmo,  2002, Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta.

## Panijo, 2008, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD)  dan  Transfer  Dana  Pusat  (DAU) Terhadap  Pendapatan  Perkapita  dengan Belanja  Sektor  Publik  (Belanja  Modal) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2002 – 2006,  Tesis  Program  Magister
Manajemen Universitas Stikubankk Semarang. Republik  Indonesia,  2004, Undang-Undang Nomor 32 : Pemerintah Daerah, Depdagri, Jakarta. ________________, 2004,
Undang-Undang Nomor  33 : Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, Depdagri, Jakarta.
Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  58 : tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Depdagri, Jakarta.
________________,  2006, Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13 :  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Depdagri, Jakarta.
Setiaji  dan Adi,  2007, Peta  Kemampuan  Daerah Sesudah  Otonomi  Daerah  :  Apakah Mengalami  Pergeseran? (Studi  :  Pada kabupaten  dan  kota  se-Jawa – Bali),
Simposium  Nasional Akuntansi  X,  Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
Sri  Eko  Setiyani,  2009, Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap  Belanja  Modal Pada  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005 – 2007,  Tesis  Program  Magister Manajemen Universitas Stikubankk
Semarang
Suparmoko,  1997, Keuangan  Negara  Dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta.
Suparmoko,  1997, Keuangan  Negara  Dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta.