http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## FAKTOR FUNDAMENTAL PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Halimatus Sadiah 1* , Muhammad Nurul Ikhsan 2 , Dhinda Fadhilah Rahmah 3 , Farid Setiawan 4
1,2,3,4 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. *E-mail: halimatus2000031039@webmail.uad.ac.id

## Abstract
This article discusses the fundamental factors influencing how Indonesia's education policy is developed. Education  has  become  a  fundamental  issue  and  the  right  of  every  citizen  considering  the  rapid development of the times, especially in Indonesia. To determine if there is a policy in the continuity of education. So the education policy is used by the Indonesian government to be able to create, monitor, and implement education, so an education policy is prepared. However, the actual policy imposed was not based on the fundamental variables that had been identified. This is a reminder for the government or those in charge of formulating education policies to be able to create appropriate solutions to existing problems.  To  use  it  as  a  solution  in  the  formulation  of  education  policy,  this  article  describes  the fundamental factors in the formulation of education policy. A qualitative research approach was used to write  this  article,  along  with  descriptive  analysis  techniques  and  literature  review.  The  results  of  this article show that the Indonesian government must carefully consider developing, supervising, and issuing education  policies  in  today's  rapidly  developing  world.  This  is  shown  by  the  fundamental  factors  of education policy formulation can produce well-formulated policies that can answer the latest problems in the field of education

## Keywords: Factors, Education, Education Policy Formulation

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  faktor-faktor  mendasar  yang  mempengaruhi  bagaimana  kebijakan  pendidikan Indonesia  dikembangkan.  Pendidikan  telah  menjadi  isu  fundamental  dan  hak  setiap  warga  negara mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat, khususnya di Indonesia. Untuk menentukan apakah ada kebijakan dalam kelangsungan pendidikan. Maka kebijakan prndidikan digunakan oleh pemerintah Indonesia  untuk  dapat  membuat,  memantau,  dan  menerapkan  pendidikan  maka  disusunlah  kebijakan pendidikan.  Namun  kebijakan  yang  sebenarnya  diberlakukan  ternyata  tidak  didasarkan  pada  variabel- variabel fundamental yang telah teridentifikasi. Hal ini sebagai pengingat bagi pemerintah atau mereka yang bertugas dalam perumusan kebijakan pendidikan untuk dapat menciptakan solusi yang tepat untuk masalah yang ada. Untuk menggunakannya sebagai solusi dalam perumusan kebijakan pendidikan, maka dalam artikel ini dijelaskan faktor-faktor fundamental dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  menulis  artikel ini,  bersama  dengan teknik analisis deskriptif  dan literature  review .  Hasil  penulisan  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  harus mempertimbangkan  dengan  secara  seksama  untuk  mengembangkan,  mengawasi,  dan  mengeluarkan kebijakan  pendidikan  di  dunia  yang  berkembang  pesat  saat  ini.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  faktor fundamental  perumusan kebijakan  pendidikan  dapat menghasilkan  kebijakan  yang  terformulasi  dengan baik yang dapat menjawab permasalahan terkini di bidang pendidikan.
Kata kunci: Faktor, Pendidikan, Perumusan Kebijakan Pendidikan
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  pendidikan  adalah  upaya  untuk  mentransmisikan  prinsip-prinsip  moral yang  akan  membantu  manusia  menjalani  kehidupan  yang  lebih  baik  lagi  sekaligus  berusaha mengubah arah sejarah manusia. Jika manusia kurang pendidikan, maka manusia dapat dianggap memiliki  cara  berpikir  yang  sama  dengan  orang-orang  dari  generasi  sebelumnya.  Faktanya bahwa  generasi  sebelumnya  tertinggal  dari  generasi  sekarang  baik  dari  segi  kualitas  hidup maupun cara mengelola atau pengembangan bakat atau potensi yang dimiliki.
Untuk menyatakan bahwa kemajuan atau kegagalan suatu masyarakat atau bangsa dalam hal  peradaban dapat dilihat dan dinilai melalui kualitas pendidikan yang  diterima oleh warga negaranya. Reformasi Indonesia tampaknya menjadi fajar di era baru seperti sekarang ini yang akan  membawa  harapan  serta  perubahan  yang  signifikan  bagi  negara,  khususnya  di  bidang pendidikan.
Tentu  saja,  ada  banyak  cara  untuk  meningkatkan  standar  pendidikan.  Menciptakan  dan melaksanakan  pendidikan  secara  maksimal  hanyalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  pilihan. Dalam  perspektif  yang  luas,  menurut  Marsari  et  al.,  pendidikan  adalah  kegiatan  yang direncanakan  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  dengan  tujuan me’ningkatkan kualitas hidup setiap warga negara (Marsari, Hairani, & Gistituati, 2021). Oleh karena  itu,  memperoleh  pendidikan  pada  dasarnya  penting  bagi  setiap  warga  negara. Sebagaimana  yang  sejak  lama  pemerintah  Indonesia  mendukung  wajib  belajar  12  tahun.  Hal tersebut  dkarena  pendidikan  sangat  mempengaruhi  warga  negara  secara  individu  dan  seluruh negara.
Kualitas  kehidupan  warga  negara  secara  otomatis  akan  meningkat  seiring  dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta pendidikan yang juga akan berpengaruh pada  kualitas  negara.  Pemerintah  tentu  tidak  mampu  untuk  menaikkan  standar  pendidikan sendiri.  Maka  perlu  adanya  kebutuhan  akan  koordinator  yang  dapat  memperlancar  arus pengajaran  atau  meningkatkan  tingkat  kualitas  pengajaran.  Dari  sini,  pemerintah  berperan sebagai penyelenggara sistem pendidikan bangsa. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar mampu memenuhi tujuan pendidikan yang telah disepakati bersama (Hakim, 2016).
Pasal 31 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas  pendidikan,  telah  mengatur  Indonesia  sebagai  penyelenggara  pendidikan.  Warga  negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Selain itu, lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menunjukkan keseriusan pemerintah  Indonesia  dalam  mengawasi  pendidikan  warga  negara.  Selain  itu,  banyaknya undang-undang,  peraturan,  perintah  menteri,  dan  tindakan  pemerintah  lainnya  menunjukkan komitmen  Indonesia  untuk  menyediakan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  masyarakatnya ( Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional ,  2003).  Hal  ini  menunjukkan  bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengelola serta mengontrol pendidikan.
Pelaksanakan kebijakan  pendidikan yang telah disusun bersama merupakan bagian dari pelaksanaan  pendidikan.  Menurut  Ramdhani  dan  Ramdhani  (Ramdhani  &  Ramdhani,  2017), kebijakan  adalah  keputusan  tertulis  yang  mengikat  yang  dibuat  oleh  suatu  organisasi  atau lembaga yang mengatur segala jenis perilaku dengan maksud untuk menumbuhkan nilai-nilai baru.  Sehingga  suatu  kebijakan  dapat  berfungsi  sebagai  panduan  utama  tentang  bagaimana warga negara dan anggota organisasi harus berperilaku. Kebijakan menurut Istanti adalah harus
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
mendukung pola perilaku yang positif dan memiliki gerakan yang dapat  menjawab persoalan (Istanti, 2019). Inilah yang membedakan hukum dari peraturan.
Menurut Aulia dkk, seebuah kebijakan memiliki komponen interpretatif dan adaptif, atau bisa juga. Namun, kebijakan juga dapat diterapkan secara luas dan menawarkan peluang untuk interpretasi secara spesifik (Aulia, Yusri, & Gistituati, 2021). Kebijakan juga dapat mencirikan proses  lokal  yang  khas.  Menurut  Simanjuntak,  kebijakan  biasanya  digunakan  oleh  aktor  dan lembaga pemerintah dalam kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan (Simanjuntak, 2015). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan tersebut sangat erat kaitannya dengan model operasi lembaga kecil di tingkat pemerintahan.
Setiap tahapan pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan tentunya mendapatkan perhatian yang  sebesar-besarnya.  Pada  tahap  ini,  semua  kebijakan  dilaksanakan  melalui  langkah  dan prosedur yang dipantau  secara cermat  guna menghasilkan kebijakan pendidikan yang efektif. Akan tetapi, kebijakan pendidikan yang diterapkan tidak didasarkan pada tahapan-tahapan yang telah  ditentukan  sebelumnya,  seperti  yang  diketahui  dari  kenyataan  di  lapangan.  Untuk mengatasi semua masalah pendidikan Indonesia, penting bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan pendidikan untuk dapat melakukannya.
Berdasarkan beberapa referensi tersebut di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencari informasi dari berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perumusan kebijakan pendidikan dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang  perumusan  kebijakan  pendidikan.  Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  telah ditetapkan, maka kebijakan di bidang pendidikan perlu dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, berbagai faktor menjadi  landasan bagi terciptanya kebijakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari dan mempelajari lebih lanjut tentang faktor penggerak utama di balik perumusan kebijakan  pendidikan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  titik  awal  untuk  mengembangkan perumusan kebijakan pendidikan yang baru.

## II. METODE
Artikel ini ditulis dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif serta literature review . Literature review atau tinjauan pustaka merupakan teknik pengumpulean data dengan me review literatur-literatur tertulis dapat berupa media cetak ataupun online berupa buku, artikel jurnal yang dengan fokus kajian relevan membahas topik yang sedang dikaji. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud dalam penulisan artikel  ini ialah penulis mendeskripsikan atau  menggambarkan  subjek  secara  terperinci  yang  dijadikan  topik  kajian  dalam  penulisan artikel ini. Langkah-langkah dalam penulisan artikel ini ialah pertama, dengan pengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL

## A. Hakikat Perumusan Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan merupakan peraturan tertulis bisa berupa peraturan perundang- undangan  atau  naskah  yang  di  dalamnya  terdapat  tujuan  yang  akan  dicapai  ke  depannya mengenai pendidikan. Dengan pengertian lain, kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari  visi  dan  misi  yang  diterapkan  dalam  pendidikan  suatu  negara  tertentu.  Kebijakan pendidikan di suatu negara amatlah penting keberadaannya. Mengingat kebijakan pendidikan dapat menjadi rambu bagi pelaksaan pendidikan itu sendiri.
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
Kebijakan pendidikan merupakan proses yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Kebijakan pendidikan merupakan pendeskripsian atau penggambaran dari visi misi pendidikan dalam suatu negara tertentu. Tentunya kebijakan pendidikan disusun untuk tercapainya tujuan pendidikan baik dari segi nasional maupun internasional. Menurut Bakry, kebijakan  pendidikan  lahir  dari  ilmu  praktis  pendidikan  sehingga  terdapatlah  analisis kebijakan  pendidikan,  perumusan  kebijakan  pendidikan,  implementasi  dan  evaluasi kebijakan pendidikan (Bakry, 2010).
Perumusan  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  upaya  formulasi  dalam analisis  kebijakan  pendidikan.  Menurut  Quade  dalam  Arwildayanto  dkk,  perumusan kebijakan  pendidikan  juga  dipandang  sebagai  penyusunan  alternatif  kebijakan  pendidikan. Berkaitan saat proses kebijakan bergerak menuju arah pembuatan keputusan, maka akan ada penerimaan maupun penolakan usul (Arwildayanto,  Suking,  & Sumar, 2018). Tetapi tidak selamanya  perumusan  akan  berakhir  dengan  dikeluarkannya  sebuah  produk  perundang- undangan atau regulasi. Dengan begitu perumusan bisa dikeluarkan berupa edaran, program dengan  pemantauan.  Karena  perumusan  kebijakan  pendidikan  bersifat  mengatur  dan  di dalamnya terdapat sanksi yang mengikat.
Sifat dari perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri ialah bersifat teknis, maksudnya yakni  jika  dibandingkan  dengan  tahapan  agenda setting atau  pengaturan  yang  justru  lebih bersifat  politis.  Sehingga  dengan  menerapkan  berbagai  teknis  analisis  dapat  menghasilkan keputusan kebijakan pendidikan yang terbaik.

## B. Pendekatan terhadap Perumusan Kebijakan Pendidikan
Pendekatan diartikan sebagai ide atau gagasan pertama yang dapat dilakukan kelompok atau individu ketika akan menjalankan suatu pergerakan menutu sesuatu. Maka pendekatan yang dimaksud dalam perumusan kebijakan pendidikan ialah ide yang dapat digunakan dalam mencapai  perumusan  kebijakan  pendidikan.  Menurut  Latifah  dan  Khusnul  Pendekatan terhadap  perumusan  kebijakan  pendidikan  ada  dua  pendekatan  (Wijiutami  &  Khasanah, 2022), yakni:
1. Kebutuhan Sosial
Berdasarkan  aspirasi,  tuntutan,  dan  kepentingan  berbagai  kalangan,  maka pendekatan kebutuhan sosial merupakan salah satu jenis pendekatan untuk menciptakan perumusan  kebijakan  pendidikan.  Jenis  strategi  ini  meliputi  pengkajian  dan  identifikasi aspirasi masyarakat sebelum merumuskan kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan. Pendekatan tuntutan sosial, juga dikenal sebagai kebutuhan sosial, sebenarnya lebih dari sekedar menjawab kebutuhan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diberlakukan dan aspirasi masyarakat sebelum dikembangkan. Namun, diharapkan partisipasi dari anggota semua  lapisan  masyarakat  akan  efektif  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan.  Ini  dapat  dikategorikan  sebagai  gaya  tertentu  pembuatan  kebijakan  pasif. Artinya, kebijakan baru dapat dibuat jika diminta terlebih dahulu oleh masyarakat.
2. Tenaga Kerja
Untuk  menemukan  orang-orang  yang  tepat  dalam  masyarakat,  pendekatan  tenaga kerja  semacam  ini  menekankan  pemikiran  logis.  Pendekatan  staf,  tentu  saja  tidak mempertimbangkan  tuntutan  masyarakat  atau  apakah  masyarakat  menuntut  kebijakan pendidikan  tertentu.  Sebaliknya,  pendapat  dari  mereka  yang  membuat  kebijakan pendidikan  sangat  penting.  Pemerintah  memiliki  legitimasi  yang  kuat  untuk
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
mempengaruhi  perumusan  kebijakan  pendidikan  sebagai  pemimpin  yang  mampu mengambil  keputusan. Sifat  otoriter  adalah sifat  umum dari kedua pendekatan ini yang mana merupakan aspek penting.

## C. Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan
Menurut  Dunn,  ada  beberapa  rangkaian  dan  tindak  lanjut  yang  membentuk  tahapan perumusan  kebijakan  pendidikan.Tahap  pertama  adalah  fase  perumusan  masalah,  di  mana masalah diidentifikasi sebagai hasil dari berbagai realitas lingkungan. Ketika suatu masalah muncul maka akan dimasukkan ke dalam agenda, setelah memenuhi kriteria tertentu, seperti apakah  itu  akan  berdampak  signifikan  pada  masyarakat  sehingga  segera  memerlukan perhatian khusus. Tahap ini dikenal sebagai tahap agenda setting. Tahap ketiga adalah tahap perumusan kebijakan, dimana para aktor yang terlibat dalam kebijakan pendidikan membuat rekomendasi mengenai isu-isu terkini sehingga dapat menciptakan solusi atau jawaban atas pemecahan  masalah.  Keempat,  pemerintah  telah  mengambil  keputusan  tentang  suatu kebijakan yang telah dipikirkan secara matang dan tunduk pada kesepakatan bersama pada tahap  adopsi  kebijakan.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  apakah  suatu  keputusan  dapat diterima  atau  ditolak,  kebutuhan  untuk  merumuskan  kembali  rancangan  keputusan  yang ditolak, dan apakah suatu kebijakan dapat disetujui dan kemudian diimplementasikan dalam pendidikan jika rancangan keputusan tersebut dapat diterima (Dunn, 2003, p. 24).
Menurut Ambar Wati Ningsih dkk, tahapan permusan kebijakan pendidikan, khususnya implementasi  kebijakan  pendidikan  oleh  bidang  administrasi  dan  pemerintahan  di  tingkat bawah,  merupakan  tahapan  perumusan  kebijakan  pendidikan.  Tahap  evaluasi  kebijakan mencakup  kegiatan  mengevaluasi  program  yang  telah  dipraktikkan  untuk  menentukan apakah  program tersebut efektif atau tidak dan  akan berfungsi sebagai  sumber daya untuk meningkatkan  kebijakan  saat  ini  atau  masa  depan  dalam  perumusan  kebijakan  pendidikan melalui  proses  koordinasi  dengan  mereka  yang  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan pendidikan (Ningsih, Febriyani, Purwanto, & Muhaimin, 2021).
D. Model Perumusan Kebijakan Pendidikan
Menurut Mahmud  Achmad model merupakan representasi yang disederhanakan dari objek  atau  ide-ide  dari  suatu  fenomena.  Model  berisi  informasi-informasi  yang  berkaitan dengan  fenomena  dengan  tujuan  dapat  menggali  lebih  sistem  di  dalam  fenomena  yang sebenarnya (Achmad, 2008) . Sehingga model perumusan kebijakan pendidikan merupakan representasi dari kebijakan pendidikan yang disederhanakan menjadi informasi yang dapat dijadikan solusi dalam menciptakan perumusan kebijakan pendidikan.
Adapun model perumusan kebijakan pendidikan menurut Henni Marsari dkk (Marsari et al., 2021) sebagai berikut:
1. Model Kelembagaan.
Model  Kelembagaan  memiliki  keunggulan  yang  memungkinkan  pemerintah menggunakan monopoli kekuasaan hukum untuk memerintah rakyat agar melaksanakan kebijakan. Tentu terdapat kekurangan juga di dalamnua, yakni model ini salah satunya karena mengabaikan hubungan antar institusi dan isi kebijakan yang sebenarnya.
2. Model Sistem.
Keuntungan dari model sistem adalah outputnya berasal dari input dan proses yang terdefinisi dengan baik dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Efisiensi waktu
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
adalah  salah  satu  kelemahan  model  karena  membutuhkan  waktu  lama  untuk memasukkan input dan karena proses harus dilakukan sebelum kebijakan dapat dibuat.
3. Model Investigasi Campuran.
Model investigasi campuran ternyata memiliki banyak manfaat, antara lain dilihat dari  dua  sudut  pandang  utama  dan  spesifik  saat  merumuskan  kebijakan,  membuat kebijakan yang ditemukan lebih detail. Namun hal ini juga menjadi kelemahan karena penargetan masalah hanya terfokus pada beberapa wilayah saja, artinya banyak wilayah yang luput dari pantauan.
4. Model Proses.
Dengan mengikuti setiap langkah secara hati-hati, model proses dapat diterapkan pada pembuatan kebijakan pendidikan. Kelebihan model proses adalah menitikberatkan pada  aspek  irasional  perumusan  kebijakan  dengan  memperhatikan  setiap  kebutuhan masyarakat,  namun  kekurangannya  adalah  perlu  waktu  lama  untuk  meratifikasi kebijakan.
5. Model Teori Elit.
Model ini lebih mengutamakan kepentingan elit daripada kebutuhan masyarakat. Konflik  dan  kesepakatan  para  elite  politik  kemudian  akan  bermuara  pada  isu-isu kebijakan  yang  akan  dimasukkan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  pendidikan,  dan masyarakat tidak memiliki kuasa untuk mengintervensi pembuatan kebijakan tersebut. Untuk membuat kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas, elit politik harus  memiliki  kearifan.  Model  elit  ditemukan  memiliki  keunggulan  dalam menghasilkan  kebijakan  lebih  cepat  berdasarkan  konsep  dan  teori  para  ahli,  namun kebijakan  tersebut  tidak  diakomodasi  dari  bawah,  sehingga  masyarakat  hanya mengetahui bahwa kebijakan sudah ada dan harus dilaksanakan.
6. Model Rasional.
Model  rasional  dimaksudkan  bahwa  pendekatan  rasional  dan  ilmiah  dapat digunakan  untuk  memecahkan  masalah  saat  ini.  Mengingat  keterbatasan  penalaran manusia,  dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  publik  tidak  memaksimalkan  manfaat tersebut di atas, melainkan hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan. Model rasional memiliki kelebihan, seperti pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan aktual,  tetapi  juga  memiliki  kekurangan,  seperti  pemisahan  intelektual  pembuat kebijakan dari pertimbangan rasional.
7. Model Perubahan Inkremental. Secara umum dapat dikatakan bahwa model inkremental adalah model yang tidak menerapkan  suatu  proses,  sehingga  tidak  tepat  digunakan  dalam  proses  perumusan kebijakan karena kebijakan di bidang pendidikan bersifat kontinyu dan memakan waktu lama. Karena kebijakan  yang lahir adalah kebijakan yang dianggap paling tepat  tanpa mempertimbangkan pilihan lain, model inkremental memiliki keuntungan menghasilkan kebijakan  lebih  cepat.  Di  sisi  lain,  model  memiliki  kekurangan  yaitu  hanya memungkinkan penerapan kebijakan untuk masalah rutin.
8. Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Proses  analisis  digunakan  untuk  menerapkan  pengetahuan  dan  pemahaman mendasar  untuk  penyelesaian  masalah  yang  melampaui  argumen  sederhana.  Analisis suatu kebijakan dilakukan secara retrospektif, atau setelah kebijakan tersebut
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
diberlakukan. Dua analisis kebijakan sebelumnya digabungkan dalam model integratif. Model  ini  juga  dikenal  sebagai  model  analisis  holistik  atau all-inclusive .  Hal  ini menunjukkan bahwa model  ini menganalisis kebijakan baik  sebelum maupun sesudah diberlakukan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis  menyeluruh  terhadap  kebijakan pendidikan  baik  sebelum  maupun  sesudah  kebijakan  tersebut  diimplementasikan (Sulaeman  &  Fauzi,  2023).  Model  ini  memiliki  keunggulan  bahwa  kebijakan  yang dihasilkan sejalan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, namun kebijakan ini akan memakan banyak biaya dan waktu untuk implementasinya.
9. Model implementasi kebijakan publik. Dalam strategi ini, model kerangka kerja yang menghubungkan hasil dan kebijakan dirujuk.  Aliran  atau  proses  yang  diasumsikan  mendasari  model  ini.  Dalam  model  ini, proses  perubahan  politik  dan  sosial  diperiksa,  dan  kebijakan  pemerintah  dipandang sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  masalah  sosial.  Ditentukan  sebagai  hasil  bahwa aplikasi  model  ini  harus  disesuaikan  dengan  persyaratan  dan  tujuan  dari  pengaturan pendidikan di mana ia akan digunakan.
Penjelasan  mengenai  model-model  perumusan  kebijakan  pendidikan  tersebut menunjukkan bahwa banyak model yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Untuk menciptakan kebijakan yang efisien, kita dapat mengambil manfaat dari aspek positif dan negatif dari setiap model.

## E. Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Ada pemeran atau aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Partisipan atau aktor meliputi mereka yang akan memberikan dukungan atau mengajukan tuntutan, serta mereka yang akan menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan. Menurut Darsyah dan Chanifudin, bahwa individu yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendidikan memiliki keterampilan atau  kualitas  lain  yang  dituntut  oleh  kelompok  kepentingan,  partai  politik,  ketua  komite profesional,  dan  lainnya  (Darsyah  &  Chanifudin,  2020).  Orang-orang  yang  mengambil bagian dalam  pembuatan kebijakan pendidikan dikenal  sebagai  pembuat kebijakan  ( policy maker )  dan  memiliki  kendali  atau  kewenangan  penuh  atas  pemilihan  isi  atau  perumusan kebijakan pendidikan.
Aktor kebijakan pendidikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai  beragam  pengaruh  terhadap  kebijakan  pendidikan.  Pengaruh  tersebut  bisa bersifat  besar,  kecil,  langsung,  tidak  langsung,  laten,  dan  nyata.  Para  aktor  kebijakan pendidikan  merumuskan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  dengan  berbagai  cara.  Menurut Supandi  dan  Sanusi  menyatakan  bahwa  kondisi  sumber  daya  alam,  iklim,  topografi,  dan demografi merupakan bagian dari lingkungan kebijakan. iklim politik, organisasi sosial, dan keadaan  keuangan  (Supandi  &  Sanusi,  1988).  Sehingga  budaya  politik  dianggap  memiliki pengaruh terbesar terhadap kebijakan.
Aktor  dalam  perumusan  kebijakan  pendidikan  adalah  mereka  yang  terlibat  dalam pembuatan kebijakan negara untuk pendidikan. Aktor ini juga dapat disebut sebagai peserta dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Para aktor dalam pembuatan kebijakan pendidikan, menurut  Elih  Yuliah  (Yuliah,  2020,  p.  135),  adalah  mereka  yang  memiliki  pengalaman langsung  bagaimana  sebenarnya  kebijakan  tersebut  dipraktikkan.  Akibatnya,  ada  berbagai tingkatan kebijakan pendidikan, mulai dari tingkat nasional, umum, dan khusus.
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar

## F. Aspek-aspek yang Tercakup dalam Kebijakan Pendidikan
Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (Tilaar & Nugroho, 2008) adalah sebagai berikut:
1. Penyatuan  teori  dan  praktik  pendidikan,  atau  ilmu  pendidikan  sebagai  ilmu  praktis, melahirkan  kebijakan  pendidikan.  Analisis,  perumusan,  implementasi,  dan  evaluasi kebijakan merupakan langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan.
2. Perkembangan  individu  dan  masyarakat  harus  diperhatikan  dalam  mengembangkan kebijakan  pendidikan.  Efektivitas  kebijakan  pendidikan  untuk  pengembangan  pribadi ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap proses pembebasan pribadi.
3. Keterbukaan  merupakan  salah  satu  dari  interaksi  sosial,  yang  mana  tempat berlangsungnya pendidikan sebagai proses dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  warga  negara.  Jika  masyarakat  memiliki pendidikan, maka suara masyarakat harus didengar ketika kebijakan pendidikan disusun, dipraktikkan, dan dievaluasi di berbagai tingkatan.
4. Penelitian  dan  pengembangan  digunakan  untuk  mendukung  kebijakan  pendidikan. Kebijakan  sekolah  dapat  diterapkan  dan  bukan  hanya  konsep  teoretis.  Penting  untuk mengamati  hasil  kebijakan  dalam  tindakan  karena  kebijakan  pendidikan  adalah  salah satu pilihan di antara banyak alternatif kebijakan.
5. Analisis kebijakan diperlukan untuk semua jenis kebijakan publik, serta untuk berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan lainnya.
6. Kebutuhan populasi siswa menjadi fokus utama kebijakan pendidikan. Sasaran kebijakan pendidikan  seharusnya  adalah  pengembangan  intelektual  yang  akan  bertindak  sebagai agen perubahan dalam masyarakatnya.
7. Suatu masyarakat yang demokratis akan dibangun melalui kebijakan pendidikan. Siswa akan  mengambil  sikap  dan  menumbuhkan  kepribadian  unik  mereka  sebagai  orang imajinatif yang mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan masyarakat. Kebijakan pendidikan  harus  mendorong  komunikasi  dan  interaksi  antara  siswa  dan  guru,  serta antara siswa dan masyarakat, negara mereka, dan pada akhirnya seluruh umat manusia.
8. Pengembangan  misi  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  berkaitan  dengan kebijakan  pendidikan.  Misi  pendidikan  lebih  mementingkan  pencapaian  tujuan pendidikan  tertentu  jika  visi  pendidikan  mengandung  rumusan-rumusan  abstrak.  Arah kebijakan pendidikan sudah jelas, meskipun bersifat dinamis dan selalu berubah.
9. Efisiensi harus menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan lebih dari sekedar  seperangkat  aturan  tentang  bagaimana  berperilaku  ketika  mempraktikkan praksis  pendidikan.  Di  masyarakat  dan  di  lembaga  pendidikan,  kebijakan  pendidikan harus  dipraktikkan.  Kebijakan  pendidikan  yang  baik  adalah  yang  mempertimbangkan kemampuan  lapangan;  akibatnya,  pertimbangan  keterampilan  personel,  sumber  daya keuangan,  implementasi  bertahap,  dan  dukungan  dari  kemampuan  penelitian  dan pengembangan merupakan persyaratan untuk kebijakan pendidikan yang efektif.
10. Kekuasaan tidak mendikte kebijakan pendidikan; sebaliknya, kebutuhan siswa lakukan. Kita telah melihat betapa eratnya hubungan kekuasaan dan pendidikan. Mengetahui hal ini,  kekuasaan  harus  digunakan  untuk  mendorong  kemandirian  siswa  daripada mengendalikan  mereka.  Dalam  konteks  masyarakat  demokratis,  pendidikan  tidak
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
memiliki  kekuatan  untuk  mengontrol  siswa;  melainkan  memiliki  kekuatan  untuk mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  siswa  sebagai  anggota  masyarakat  yang inovatif dan berguna.
11. Tidak ada ide irasional atau intuitif yang menjadi dasar kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan  merupakan  hasil  akhir  dari  evaluasi  rasional  terhadap  berbagai  alternatif dengan  mengambil  pilihan  yang  dianggap  paling  efisien  dan  efektif  dengan  tetap mempertimbangkan  berbagai  resiko  dan  potensi  solusi  atas  resiko  tersebut.  Kebijakan pendidikan yang intuitif akan mengarah ke arah yang benar, tetapi tidak jelas dan tidak efisien,  sehingga  menimbulkan  pemborosan.  Selain  itu,  penelitian  dan  pengembangan tidak  diperlukan  untuk  mendukung  kebijakan  intuitif.  Akan  sulit  untuk  melakukan verifikasi intuitif kebijakan pendidikan dalam kerangka waktu yang ditetapkan, sehingga sangat tidak efektif. Penggunaan siswa sebagai subjek uji untuk kebijaksanaan intuitif.
12. Tujuan yang jelas akan menghasilkan kebijakan pendidikan yang efektif. Kepentingan siswa  akan  dikorbankan  oleh  kebijakan  pendidikan  yang  kurang  terarah.  Proses pendidikan menghormati kebebasan peserta didik, seperti yang telah disebutkan. Siswa adalah subjek dengan nilai-nilai moral daripada objek proyek pendidikan.

## IV. DISKUSI
Terlihat  dari  banyaknya  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  mengangkat  fokus kajian  kebijakan  pendidikan.  Akan  tetapi  untuk  mengetahui  adanya  faktor-faktor  mendasar dalam  perumusan  kebijakan  pendidikan,  sehingga  dapat  menjadikan  pendidikan  dalam  suatu negara  khususnya  menjadi  terarah  karena  memiliki  tujuan  yang  paten  untuk  dicapai.  Maka penulis  artikel  harus  mencari  faktor  apa  saja  yang  menjadi  dasar  perumusan  kebijakan pendidikan.  Karena  tak  sedikit  hasil  penelitian  terdahulu  hanya  membahas  satu  fokus  kajian yang merupakan salah satu faktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Sebagaimana artikel temuan  artikel  ini  terdapat  kesamaan  dengan  artikel  terdahulu  dari  Wijiutami  &  Khasanah (2022),  yang  mana  hasil  dari  artikel  tersebut  menunjukkan  model  pembuatan  kebijakan pendidikan di Indonesia.

## V. KESIMPULAN
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa kebijakan  pendidikan  merupakan  proses  yang  berkaitan  dengan  upaya  pemberdayaan  peserta didik. Kebijakan pendidikan merupakan pendeskripsian dari visi misi pendidikan dalam suatu masyarakat tertentu. Sedangkan perumusan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari upaya formulasi dalam analisis kebijakan pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan disusun untuk mencapai  sebuah  tujuan  secara  maksimal.  Sebagian  para  ahli  berpendapat  bahwa  perumusan kabijakan  pendidikan  juga  dipandang  sebagai  penyusunan  alternatif  kebijakan  pendidikan. Berkaitan  saat  proses  kebijakan  bergerak  menuju  arah  pembuatan  keputusan,  maka  akan  ada penerimaan maupun penolakan usul dan juga tidak selamanya perumusan akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah produk perundang-undangan.
Perumusan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari faktor yang menjadi dasar pokok baik itu dari segi pendekatan, tahapan, model, aktor, dan juga aspek-aspek yang tercantum di dalam
http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/al-afkar
kebijakan  pendidikan.  Hal-hal  tersebutlah  yang  menjadikan  perumusan  kebijakan  pendidikan sesuatu  yang  penting  untuk  dilaksanakan  agar  tujuan  pendidikan  yang  telah  disusun  dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. (2008). Teknik Simulasi dan Permodelan . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: CV Cendekia Press.
Aulia, A., Yusri, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan.
Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (1), 1521–1529.
Bakry, A. (2010). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal MEDTEK , 2 (1). Darsyah, S., & Chanifudin. (2020). Kebijakan dalam Pendidikan. At-Thullab: Jurnal Of Islamic Studies , 1 (1), 116–133. https://doi.org/https://ejournal.stai-nh.ac.id/index.php/atthullab/index Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 53–63. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575 Istanti, D. J. (2019). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan , 5 (2), 140–156. https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1537 Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6 (1), 89–94.
Ningsih, A. W., Febriyani, A. N., Purwanto, J., & Muhaimin, A. N. (2021). Perumusan Kebijakan Pendidikan Di SMP Negeri 3 Patuk. Tarbawy:Jurnal Pendidikan Islam , 8 (2), 1–7.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 2017, 11.1: 1-12. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , 11 (1), 1–12.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (2), 111–130.
https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130 Sulaeman,  E.,  &  Fauzi,  A.  (2023).  Perumusan  Kebijakan  Pendidikan. Jurnal  INDOPEDIA  (Inovasi, Pembelajaran, Dan Pendidikan) , 1 (684–692). Supandi, & Sanusi. (1988). Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan . Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti. Tilaar,  H.  A.  R.,  &  Nugroho,  R.  (2008). Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  memahami  kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional . (2003).
Wijiutami,  L.  S.,  &  Khasanah,  K.  (2022).  Perumusan  Kebijakan  Pendidikan  di  Era  4.0. Murabby:  Jurnal Pendidikan Islam , 5 (2), 151–158.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (2), 129–153. https://doi.org/https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58