Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 Vol. 18, No. 02, Desember 2018, pp. 37-48

## KINERJA PENYULUH AGAMA NON PNS KEMENTERIAN AGAMA

## Ali Hamzah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci email: alihamzah@iainkerinci.ac.id
Abstract: Abstract: In addition, Islamic religious instructors in carrying out their duties and functions are assisted  by  non-civil  servants  of  Islamic  religious  instructors  consisting  of  religious  leaders  who  are  very instrumental  in  fostering  religious  communities  to  improve  the  faith,  piety  and  harmony  of  religious  people, especially in Sungai Penuh City. The formulation of the problem in this study is how the performance of the Non government  employees Religious  Extension  Ministry  of  Religion  (Study  in  Sungai  Penuh  City).  This research  is  a  qualitative  research  with  a  type  of  field  research.  Data  collection  techniques  used  include observation, interviews and documentation studies. In this study the author did the processing in several ways as follows:  1)  data  reduction  (data  reduction);  2)  selecting  data;  3)  data  analysis;  4)  data  presentation  (data display); and 5) draw conclusions.  The results of this  study include: 1) the standard  of performance  of Non government employees religious instructors in the office of the Ministry of Religion in Sungai Penuh prioritized by a Bachelor of Religion Higher Education diploma, domiciled in the city of Sungai Penuh and having a built village; 2) performance criteria consist of 6 types, namely: quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, need for supervision  and  interpersonal  impact;  and  3)  the  motivation  given  by  the  Ministry  of  Religion  of  Non government  employees in  the  office  of  the  Ministry  of  Religion  of  Sungai  Penuh  City  consists  of  2,  namely: intrinsic motivation and extrinsic motivation.
Keywords : Performance, Religion Extension, Non government employees
Abstrak :  Di  samping  itu  penyuluh  agama  Islam  fungsional  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dibantu oleh penyuluh agama Islam non PNS  yang terdiri dari tokoh agama yang sangat berperan dalam membina umat beragama guna meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan  umat  beragama  khususnya  di  Kota  Sungai  Penuh.  Rumusan  masalah  dalam penelitian ini yakni bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama (Studi di  Kota  Sungai  Penuh).  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian field research . Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  pengolahan  dengan  beberapa  cara sebagai berikut: 1) reduksi data ( data reduction ); 2) menyeleksi data; 3) analisis data; 4) penyajian data ( data display ); dan 5) menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini antara lain: 1) standar kinerja penyuluh  agama  non  PNS  di  kantor  Kementerian  Agama  kota  Sungai  Penuh    diprioritaskan berijazah  S1  Perguruan  Tinggi  Agama,  berdomisili  di  kota  Sungai  Penuh  dan  memiliki  desa binaan;  2)  kriteria  kinerja  terdiri  dari  6  macam  yaitu:  kualitas,  kuantitas,  ketepatan  waktu, efektifitas biaya,  kebutuhan untuk suvervise dan dampak interpersonal; dan  3) motivasi  yang diberikan oleh Kementerian agama non PNS di kantor Kementerian Agama kota Sungai Penuh terdiri dari 2 yaitu: motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Kata Kunci : Kinerja, Penyuluh Agama, Non PNS

## PENDAHULUAN
Kinerja  dianggap  penting  bagi  organisasi,  karena  keberhasilan  suatu  organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang  diberikan kepadanya. 1
Prawirosentono  mengemukakan  bahwa  kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan tangungjawab  masing-masing,  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan secara  legal,  tidak  melanggar  hukum,  dan  sesuai  dengan  moral  maupun  etika.  Sedangkan Cormick  dan  Tiffin  mengemukakan  kinerja  adalah  kuantitas,  kualitas,  dan  waktu  yang digunakan  dalam  menjalankan  tugas. 2 Menurut  Stephen  P.  Robbin  kinerja  merupakan  hasil evaluasi kerja yang telah dilakukan dibanding dengan kriteria yang telah ditetapkam bersama. Dipihak lain Ahuya menjelaskan bahwa kinerja adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu  organisasi  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  atau  tugas. 3 Adapun  ayat  yang  membahas tentang kinerja yaitu surat At-Taubah ayat 105 4 . Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan  tugas  karyawan  yang  telah  ditetapkan,  hendaknya  dalam  melakukan  pekerjaan tanpa  adanya  unsur  keterpaksaan,  tapi  karena  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya  adalah tanggung  jawabnya,  karena  semua  perbuatan  yang  dilakukan  akan  dipertanggung  jawabkan pada  akhirat kelak  dan  juga  berpengaruh  terhadap pekerjaan yang  dilakukan  diatas  dunia  ini yang berkaitan dengan hasil kerja dan upah yang diterima dari pekerjaan tersebut.
1 Anwar  Prabu  Mangkunegara, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan ,  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2009), h.67
2 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi , (Jakarta: Kencana, 2011), h.172 3 I Gusti Agung Rai, Audit kinerja pada Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h.40-41 4
                                                                                                                                                      

## 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Secara  teoritis,  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  seseorang.  terdapat  3 faktor  yang  mempengaruhi  yaitu:  kemampuan  dan  minat  seorang  pekerja,  kemampuan  dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. 5
Kemudian  pendapat  lain  dari  McClelland  menyebutkan  faktor  yang  mempengaruhi kinerja  adalah  faktor  kemampuan  dan  motivasi  kerja.  Menurut  Steers  mengemukakan umumnya orang percaya, bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga faktor yaitu: 1) kemampuan, sikap dan minat seorang pekerja; 2) kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja; dan 3) tingkat motivasi kerja. 6
Indikator  kinerja  mengacu  pada  penilaian  kinerja  secara  tidak  langsung,  yaitu  hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif atau tidak dapat dihitung (peningkatan, perputaran, tingkat, dan efektivitas). Sedangkan ukuran kinerja  adalah  kriteria  yang  mengacu  pada  penilaian  kinerja  secara  langsung,  sehingga  lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung (dalam bentuk persentase, perkalian, jumlah, unit dan rupiah). 7
Yang  dimaksud  dengan  penyuluh  agama  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan Menteri  Agama  RI  Nomor  79  tahun  1985,  adalah  :  “Pembimbing  umat  beragama  dalam rangka  pembinaan  mental,  moral  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,   dan   penyuluh  agama  Islam,  yaitu  pembimbing  umat  Islam  dalam  rangka  pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama”. 8
Di  samping  itu  penyuluh  agama  Islam  fungsional  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dibantu oleh penyuluh agama Islam non PNS  yang terdiri dari tokoh agama yang sangat  berperan  dalam  membina  umat  beragama  guna  meningkatkan  keimanan,  ketakwaan dan kerukunan umat beragama khususnya di Kota Sungai Penuh. Penyuluh agama non PNS ditempatkan di  KUA yang berada di setiap kecamatan Kota Sungai Penuh. Oleh karenanya, penulis  meneliti  penyuluh  agama  non  PNS  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di  kota  di  Kota Sungai  Penuh.    Penyuluh  agama  non  PNS  berkewajiban  menyampaikan  penyuluhan kemasyarakat  minimal  sebanyak  12  kali  dalam  sebulan  berarti  3  kali  dalam seminggu,  dalam menyampaikan penyuluhan-penyuluhan memiliki satu kelompok binaan. Penyuluh agama non PNS di Kota Sungai Penuh  berjumlah 45 orang.
5 Malayu  S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 94
6 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Kencana, 2009), h.165
7 Moeheriono, Perencanaan  Aplikasi    dan  Pengembangan  Indikator  Kinerja  Utama, (Jakarta:  Rajawali  Press, 2014), h.32-33
8 Departemen  Agama  RI, Panduan  Tugas  Penyuluh  Agama  Masyarakat ,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam,  2007), h.8-9
Penetapan  tenaga  penyuluh  agama  non  PNS  merupakan  usulan  dari  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  yang  disampaikan  ke  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Kota  Sungai Penuh,  kemudian  Kantor  Kementerian  Agama  mengusulkan  Surat  Keputusan  (SK) Pengangkatan  sesuai  alokasi  dana  yang  tersedia  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Jambi. 9
Lembaga  Kementerian  Agama  merupakan  Lembaga  pemerintah  yang  mengurusi tentang  urusan  agama,  salah  satu  bidang  yang  berada  di  dalam  Kementerian  Agama  yakni Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam). Kasi Bimas Islam adalah Drs. H. Hasyari, yang salah  satu  programnya  memberikan  pengetahuan  agama  Islam  di  tengah  masyarakat  dengan lokasi  Masjid,  MDA,  TPQ,  TPSQ,  Sebagai  Da’i/Mubalig  dan  tenaga  pengajar,    membentuk kelompok yasinan, melaksanakan kegiatan BKMT, mengajar santri dan santriwati di Pondok Pesantren.  Untuk  menyukseskan  program  ini  Bimas  Islam  dibantu  oleh  penyuluh  agama fungsional.
Adapun aturan yang mengatur tentang Penyuluh Agama Non PNS adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 Tahun 1985 tentang Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri  Agama  (KMA)  No  164  Tahun  1996  tentang  honorarium  bagi  Penyuluh  Agama, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 150 Tahun 2011 tentang Penetapan honorarium bagi Penyuluh Agama non PNS,  Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 148 Tahun 2014 tentang Penetapan  honorarium  bagi  Penyuluh  Agama  non  PNS,  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) No.  776  Tahun  2016  tentang  Penetapan  honorarium  bagi  Penyuluh  Agama  non  PNS,  dan Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No.  298  Tahun  2017  tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS.
Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penyuluh agama non PNS yaitu: 1) melaksanakan tugas  penyuluhan  di  tengah  masyarakat  dengan  lokasi  Masjid,  MDA,  TPQ,  TPSQ,  sebagai Da’i/Mubaligh  dan  tenaga  pengajar;  2)  melaksanakan  tugas  keagamaan  dan  perayaan  hari keagamaan;  3)  melaksanakan  tugas  keagamaan  ditingkat  Kecamatan  dibawah  koordinasi Kepala  KUA  dan  di  tingkat  Kota  dibawah  koordinasi  Kasi  Bimas  dibawah  arahan  Kepala Kankemenag; 4) menyiapkan data keagamaan yang ada di wilayah binaan Penyuluh Agama; 5) berperan aktif setiap kegiatan keagamaan yang ada di wilayah penyuluhan; 6) peduli, tanggap dan  responsif  terhadap  peristiwa  keagamaan  yang  ada  di  wilayah  penyuluhan;  7)  selalu  siap bekerjasama  dengan  unsur  terkait  dalam  melaksanakan  tugas;  8)  selalu  siap  dipanggil melaksanakan  tugas  apabila  dibutuhkan;  9)  memelihara  martabat,  harga  diri  dan  moral  di
9 Iskandar, Penyuluh Agama Non PNS, Wawancara  langsung, pada tanggal 10 Oktober 2017, jam 11.00.
tengah  masyarakat;  dan  10)  membentuk  wadah  penyuluhan  agama  tingkat  Kecamatan  dan Kota. 10
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di atas penyuluh agama Islam non PNS berperan  sangat  penting  di  tengah  masyarakat  dan  kedudukannya  cukup  besar  di  tengah masyarakat.  Penyuluh  agama  Islam  adalah  para  juru  penerang  penyampai  pesan  bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Di samping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam  dalam  mencapai  kehidupan  yang  bermutu  dan  sejahtera  lahir  bathin,  sehingga terwujudnya  kehidupan  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  mengenai  agamanya  secara memadai  yang  ditunjukkan  melalui  pengamalannya  yang  penuh  komitmen  dan  konsisten seraya  disertai  wawasan  multikultural   untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  harmonis dan saling menghargai satu sama lain.
Adapun  Alur  Tugas  dari  Penyuluh  Agama  Non  PNS  yaitu:  1)  laporan  sesuai  lokasi yang  ada  di  SK;  2)  membuat  laporan  mingguan  yang  diketahui  oleh  pengurus Masjid/MDA/Mushalla/Stempel;  3)  laporan  mingguan  yang  di  sampaikan  ke  KUA;  4) membuat  laporan  bulanan  minimal  8  kegiatan  diketahui  kepala  KUA/Stempel;  5)  laporan bulanan disampaikan ke Kemenag c.q Seksi Bimas paling Lambat tanggal 5 setiap bulan; dan 6) laporan bulanan dengan pengantar dari KUA
Berdasarkan  observasi  yang  Penulis  lakukan  pada  tanggal  9  Oktober  2017  dan wawancara  dengan  Drs.  H.  Hasyari  menjelaskan  bahwa  Kinerja  penyuluh  agama  Islam  non PNS Kementerian Agama Kota Sungai Penuh   belum maksimal, artinya belum menunjukan kuantitas kerja yang sesuai  dengan  target  yang  ditentukan dan kurang memiliki kualitas kerja yang baik, hal ini terlihat dari pengumpulan laporan yang tidak tepat waktu. 11
Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa sebagian Penyuluh Agama  Non  PNS  hanya  mengharapkan  Surat  Keputusan  (SK)  untuk  digunakan  sebagai persyaratan menjadi PNS. Ada sebagian Penyuluh Agama Non PNS yang tidak bertanggung jawab  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan rendahnya kinerja Penyuluh  Agama Non PNS Kota Sungai Penuh,  di antaranya  pemberian gaji  yang  minim  dengan  kisaran  Rp.500.000  perbulan,  itupun  diterima  1  kali  dalam  6  bulan. Penulis  menemukan  di  lapangan  ada  sebagian  penyuluh  agama  melakukan  pelanggaran terhadap  disiplin  kerja  seperti  mengumpulkan  laporan  bulanan  yang  tidak  tepat  waktu  yang menunjukkan  tidak  konsistennya  penyuluh  agama  non  PNS  dengan  disiplin  kerja,  untuk  itu
10 Pedoman kerja Tugas Pokok dan Fungsi penyuluh Agama Non PNS SeKota Sungai Penuh
11 Hasyari, Kasi Bimas Islam, wawancara langsung , pada tanggal 9 Oktober  2017,  jam 10.00.
kinerja  penyuluh  agama  non  PNS  perlu  ditingkatkan  agar  menghasilkan  kinerja  yang maksimal.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebelumnya  maka  penulis  memberikan  rumusan masalah yaitu : Bagaimana Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama (Studi di Kota Sungai Penuh).

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Jenis penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Sumber  data  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  Kementerian  Agama  (Studi  di  Kota  Sungai  Penuh  Kota  Sungai Penuh), dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Penyuluh Agama Non PNS, Penyuluh Agama  Fungsional  dan  Staf  Bimas  beserta  Seksi  Bimas  Islam  di  Kementerian  Agama  Kota Sungai  Penuh,  kemudian  data  sekunder  berupa  buku-buku,  buku  kas,  SK  Penyuluh  Agama Non  PNS,    arsip,    serta  buku  panduan  Kementerian  Agama  (Studi  di  Kota  Sungai Penuh).Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  observasi,  wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan dengan beberapa cara  sebagai  berikut:  1)  reduksi  data  ( data  reduction );  2)  menyeleksi  data;  3)  analisis  data;  4) penyajian data ( data display ); dan 5) menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Standar Kinerja Penyuluh Agama Non PNS
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung-jawab masing-masing,  dalam rangka      upaya      mencapai      tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar hukum dan  sesuai dengan moral maupun etika.
Bagian yang tak terpisahkan dari kinerja adalah  prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik  kualitas  maupun  kuantitas  yang  dicapai  sumber  daya  manusia  perperiode  waktu  dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja  pegawai  adalah  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  seluruh  pegawai  dalam  suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi  yang  bersangkutan  secara legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral maupun etika.
Untuk  mencapai  tujuan  kinerja  karyawan,    dapat  dinilai  dari  tiga  hal  meliputi: penilaian  harus  mempunyai  hubungan  dengan  pekerjaan,  adanya  standar  pelaksanaan  kerja, dan praktis (mudah dipahami atau dimengerti karyawan atau penilai)”.
“Standar  kinerja  adalah  target,  sasaran,  tujuan  upaya  kerja  karyawan  dalam  kurun waktu  tertentu.  Dalam  melaksanakan  pekerjaannya,  karyawan  harus  mengarahkan  semua tenaga,  pikiran,  ketrampilan,  pengetahuan,  dan  waktu  kerjanya  untuk  mencapai  apa  yang ditentukan oleh standar kinerja”.
Kemudian standar kinerja dapat dilihat dari tiga bagian, yaitu standar input,  standar proses dan standar hasil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  standar  kinerja penyuluh  agama  non  PNS  Kementerian  Agama  di  Kota  Sungai  Penuh yaitu:  diprioritaskan berijazah S1 perguruan tinggi agama, berdomisili di Sungai Penuh dan memiliki desa binaan. Kemudian dari segi proses, bahwa penyuluh agama non PNS harus melakukan penyuluhan ke desa binaan minimal 8 kali dalam sebulan dan wajib membuat hasil laporan yang diketahui oleh kepala KUA masing-masing. Selanjutnya dari segi standar hasil bahwa penyuluh agama harus merujuk kepada tujuan dan tugas pokok dan fungsi sebagai penyuluh agama non PNS yang telah ditetapkan.

## Kriteria Kinerja Penyuluh Agama  Non PNS

## Kualitas (Mutu)
Seberapa  jauh  atau  baik  proses  atau  hasil  menjalankan  aktivitas  mendekati kesempurnaan,  ditinjau  dari  kesesuaian  dengan  cara  ideal  menjalankan  suatu  kegiatan  atau memenuhi tujuan yang dikehendaki oleh suatu aktivitas.
Kualitas pekerjaan ini berhubungan dengan  mutu yang dihasilkan oleh para pegawai dari  suatu  pekerjaan  dalam  organisasi,  dimana  kualitas  pekerjaan  ini  mencerminkan    tingkat kepuasan  dalam  penyelesaian  pekerjaan  dan  kesesuaian  pekerjaan  yang  diharapkan  oleh organisasi. Selain itu kualitas juga bisa diartikan dengan melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan sehingga pekerjaan yang dilakukan berdasarkan input yang ada akan mencapai target/sasaran kerja yang ditetapkan.
Kualitas  adalah  segala  bentuk  satuan  ukuran  yang  terkait  dengan  mutu  atau  kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kasi Bimas Islam target output pekerjaan dan hasil yang dapat direalisasikan oleh penyuluh  maka dapat dilihat bahwa setiap penyuluh  telah  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan.  Ini  menunjukkan
kuantitas  dari  beban  pekerjaan  yang  diberikan  terhadap  masing-masing  penyuluh    mampu diselesaikan oleh masing-masing penyuluh. Sehingga tidak perlu mengurangi beban pekerjaan, bahkan dapat ditambah tugas penyuluh bila dianggap penting .

## Kuantitas (Jumlah)
Kuantitas  merupakan  jumlah  yang  dihasilkan  yang  dinyatakan  dalam  nilai  rupiah, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan. Aspek kuantitas adalah aspek yang  menggambarkan  tingkat  kesesuaian  antara  jumlah  yang  dihasilkan,  diberikan,  atau diselesaikan  dalam  suatu  tugas  pokok  seorang  pegawai  non  PNS  dengan  target  yang    telah disepakati  dalam  tugas  pokok  tersebut.  Kuantitas  pekerjaan  dapat  diperoleh  dari  hasil pengukuran kerja atau penetapan tujuan partisipatif.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kasi Bimas Islam target output pekerjaan dan hasil yang dapat direalisasikan oleh penyuluh  maka dapat dilihat bahwa setiap penyuluh  telah  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaan  yang  telah  ditetapkan.  Ini  menunjukkan bahwa untuk kuantitas dari beban pekerjaan yang diberikan terhadap masing-masing penyuluh tidak menjadi masalah dan mampu diselesaikan oleh masing-masing penyuluh. Sehingga tidak perlu mengurangi beban pekerjaan dan bahkan mungkin dapat diberikan tugas yang lebih.

## Ketetapan waktu
Seberapa  jauh  atau  baik  aktivitas  yang  diselesaikan,  atau  hasil  yang  diproduksi,  pada waktu  yang  awal  yang  dikehendaki  dari  sudut  koordinasi  dengan  output  yang  lain  maupun memaksimumkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain.
Ketepatan waktu ini berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas (pekerjaan)  sesuai dengan  waktu  yang  diberikan.  Setiap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai  memiliki standar  waktu  yang  telah  ditentukan.  Penyuluh  agama  non  PNS  harus  melaksanakan  tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya: ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan selesai pada saat dibutuhkan.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  Kasi  bimas  melakukan  penilaian terhadap  kinerja  penyuluh  Agama  non  PNS  dengan  melihat  laporan  mingguan  dan  laporan bulanan. Dan dari sanalah Kasi bimas mengetahui Penyuluh yang bekerja dengan serius kemudian Kasi Bimas juga menilai dari bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti: pelaksanaan MTQ, mengajar MIN,  wirid pengajian, penyelenggaraan jenazah dan sebagainya. Ada penyuluh agama melakukan penyuluhan kurang dari 8 kali dalam sebulan dan  tidak disiplin dalam mengumpulkan laporan.

## Efektifitas biaya
Seberapa jauh atau baik sumber daya organisasi (misalnya manusia, moneter, teknologi, bahan) dimaksimumkan dalam pengertian memperoleh keuntungan tertinggi atau pengurangan dalam kerugian dari masing-masing unit, atau contoh penggunaan sumber daya manusia.
Efektivitas biaya disini mengenai tingkatan dimana penggunaan sumber dana organisasi yang  mana  di  dalamnya  menyangkut  penggunaan      keuangan  dimaksimalkan  untuk mendapatkan  hasil  yang  tertinggi  atau  pengurangan  kerugian    dari    tiap    unit.    Di  dalam melaksanakan tugasnya para penyuluh diharapkan untuk dapat memberdayakan/menggunakan segala sumber daya keuangan yang ada digdalam organisasi yang bersangkutan guna membantu penyelesaian tugas pekerjaan baik dari segi waktu maupun hasil kerja.
Rata-rata penyuluh dapat menggunakan biaya yang sesuai target yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa apa yang diharapkan bisa terealisasi atau bahkan lebih menghemat anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan biasanya penyuluh melakukannya dengan menggalang sumbangan suka rela  berhubung karena dana sangat minim.

## Kebutuhan untuk supervisi
Seberapa jauh atau baik seorang karyawan dapat melaksanakan fungsi kerja tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan intervensi pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan.
Kebutuhan untuk supervisi sangat diperlukan, karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan  secara  berskala,  tujuannya  untuk  memonitor  kinerja  penyuluh  agama  non  PNS  di kantor Kemenag Kota Sungai Penuh.  Umpamanya ada penyuluh yang kurang melaksanakan tugas dan  berpenampilan kurang sopan, maka akan dilakukan pembinaan cepat dengan cara dipanggil oleh penyuluh fungsional,  jika Penyuluh Fungsional kewalahan, maka Kasi Bimas yang yang memberikan nasehat. Hal ini dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

## Dampak interpersonal
Seberapa  jauh  atau  baik  karyawan  meningkatkan  harga  diri,  itikad  baik  ( goodwill) dan kerjasama antara karyawan dan bawahan.
Dampak interpersonal  sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh Agama Non  PNS  Kementerian  Agama  (Studi  di  Kecamatan  Sungai  Penuh  Selatan  Kota  Sungai Penuh) sebagai motivator harus mampu menyesuaikan dengan keadaan.
Jadi,  dari    observasi  dan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dapat  disimpulkan bahwa  kriteria  kinerja  terdiri  dari  6  macam  yaitu:  kualitas,  kuantitas,  ketepatan  waktu, efektifitas biaya, kebutuhan untuk suvervise dan dampak interpersonal. Pertama kinerja dilihat dari kualitasnya yaitu:sudah cukup baik. Penyuluh agama non PNS memiliki kemampuan yang berbeda-beda,  rata-rata  penyuluh  lulusan  sarjana  pendidikan  agama  Islam.  Adapun  prestasi penyuluh  agama  non  PNS  yaitu  sebagai  berikut:  terbina  kegiatan  MTQ,  majelis  taklim  dan kegiatan keagamaan lainnya. Kedua nilai kuantitas kisaran 70-85.Ketiga ketepatan waktu dilihat dari  pengumpulan  laporan  kegiatan  bulanan  yang  tidak  disiplin  isi  laporan  yang  belum sistematis dan rapi. Keempat efektifitas biaya dalam melaksanakan kegiatan biasanya penyuluh melakukannya dengan suka rela karena berhubungan dana yang minim. Kelima kebutuhan untuk suvervise,  disini  suvervisor  sangat  diperlukan  untuk  menghasilkan  kinerja  yang  maksimal, pengawasan  ini  dilakukan  dengan  cara  berskala.  Selanjutnya  keenam  dampak  interpersonal, Penyuluh agama non PNS menjadi contoh ditengah Masyarakat, harus mampu menyesuaikan kondisi dengan keadaan.

## Pemberian  Motivasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  terhadap  Penyuluh Agama Non PNS
Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai  sesuatu  tujuan. Motivasi  juga  bisa  dikatakan  sebagai  rencana atau keinginan  untuk menuju  kesuksesan  dan  menghindari  kegagalan  kehidupan.  Motivasi  diperlukan  untuk menciptakan kegairahan seseorang dalam bekerja. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasaan. Motivasi sebagai suatu kerelaan  berusaha  seoptimal  mungkin  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  dipengaruhi oleh  kemampuan  usaha  memuaskan  beberapa  kebutuhan  individu.    Adapun  motivasi  dapat dikategorikan kepada dua macam,  yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Adapun  yang  memotivasi  Penyuluh  Agama  Non  PNS  di    kankemenag  Kota  Sungai Penuh    untuk  bekerja,  secara  umum  untuk  mendapatkan  honor  atau  gaji  yang  diterima sebanyak Rp. 500.000 perbulan. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Sungai Penuh.
Kemudian  usaha  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  Kota  Sungai  Penuh terhadap  kelancaran  kinerja  dapat  berjalan  dengan  lancar  yaitu:  dengan  memberikan: bimbingan, pelatihan dan motivasi. Adapun bimbingan yang dilakukan seperti: diarahkan oleh penyuluh fungsional kepada Penyuluh Agama Non PNS yang kurang paham dengan masalah
pekerjaan.  Selanjutnya  memberikan  pelatihan  kepada  Penyuluh  agama  non  PNS  dengan bertujuan agar Penyuluh Agama Non PNS mampu bekerja lebih efisien dan efektif.
Penulis simpulkan dari wawancara yang dilakukan bahwa motivasi yang diberikan oleh Kementerian agama terhadap penyuluh agama non PNS di Kecamatan Sungai Penuh Selatan terdiri  dari  2  yaitu:  Motivasi  Instrinsik  dan  motivasi  ekstrinsik.  Pertama  motivasi  instrinsik ialah  selalu  memberikan  binaan  rutin  2  kali  dalam  setahun  terhadap  Penyuluh  Agama  Non PNS.  Sedangkan  motivasi  ekstrinsik  kementerian  Agama  Kota  Sungai  Penuh  memberikan insentif  perbulan  yang  jumlahnya  Rp.500.000  perbulan  dan  juga  diberikan  pakaian  seragam. Selanjutnya  diberikan  juga reward (penghargaan)  seperti  dinobatkan  sebagai penyuluh  teladan jika kinerjanya bagus.

## PENUTUP
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat  membuat kesimpulan sebagai berikut: 1) standar kinerja penyuluh agama non PNS di kantor Kementerian Agama kota Sungai Penuh diprioritaskan  berijazah  S1  Perguruan  Tinggi  Agama,  berdomisili  di  kota  Sungai  Penuh  dan memiliki  desa  binaan.  Konsekuensi  sebagai  penyuluh  agama  non  PNS  wajib  melakukan penyuluhan  ke  desa  binaan  minimal  8  kali  dalam  sebulan    dan    membuat    laporan    yang diketahui  oleh  kasi  Bimas  Islam  yang  merujuk  kepada    tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai penyuluh  agama  non  PNS  yang  telah  ditetapkan.  2)  Penyuluh  agama  non  PNS  di  kantor Kementerian  Agama  kota  Sungai  Penuh    umumnya  alumni  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam. Adapun prestasi penyuluh agama honorer yaitu sebagai berikut: terbina kegiatan MTQ, majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya. Kedua nilai kuantitas kisaran 70-85. Ketiga ketepatan waktu dilihat dari pengumpulan laporan kegiatan bulanan yang tidak disiplin dari segi maupun isi  laporan  yang  belum  sistematis  dan  rapi.  Keempat  efektifitas  biaya  dalam  melaksanakan kegiatan  biasanya  penyuluh  melakukannya  dengan  suka  rela  karena  berhubungan  dana  yang minim.  Kelima  kebutuhan  untuk  supervise,  disini  suvervisor  sangat  diperlukan  untuk menghasilkan  kinerja  yang  maksimal,  pengawasan  ini  dilakukan  dengan  cara  berskala. Selanjutnya  keenam  dampak  interpersonal,  Penyuluh  agama  non  PNS  menjadi  contoh  di tengah  masyarakat,  harus  mampu  menyesuaikan  kondisi  dengan  keadaan.  3)  Motivasi  yang diberikan  oleh  Kementerian  agama  non  PNS  di  kantor  Kementerian  Agama  kota  Sungai Penuh    terdiri  dari  2  yaitu:  Motivasi  Instrinsik  dan  motivasi  ekstrinsik.  Pertama  motivasi instrinsik ialah selalu memberikan binaan rutin 2 kali dalam setahun terhadap Penyuluh Agama Honorer.  Sedangkan  motivasi  ekstrinsik  Penyuluh  Agama  non  PNS  di  kantor  Kementerian
Agama  kota  Sungai  Penuh  memberikan  insentif  perbulan  yang  jumlahnya  bervariasi  dengan total  jumlah  lebih  kurang  Rp.500.000  perbulan  dan  juga  diberikan  pakaian  seragam. Selanjutnya  diberikan  juga reward (penghargaan)  seperti  dinobatkan  sebagai penyuluh  teladan jika kinerjanya bagus.

## REFERENSI
Anwar  Prabu  Mangkunegara, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan ,  (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2009)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Depertemen  Agama  RI, Panduan  Tugas  Penyuluh  Agama  Masyarakat ,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam,  2007)
Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Kencana, 2009)
------, Budaya Organisasi , (Jakarta: Kencana, 2011)
Emzir , Metodologi  Penelitian Kualitatif Analisis Data , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
Etta Mamang Sangadji, et al. Metodologi Penelitian , (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010)
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Kencana, 2011)
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2010)
Malayu  S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
Moeheriono, Perencanaan Aplikasi  dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
Pedoman kerja Tugas Pokok dan Fungsi penyuluh Agama Non PNS SeKota Sungai Penuh Rosady  Ruslan, Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi ,  (Jakarta:PT  Raja  Grafindo Persada, 2004)
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2012)
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
Sutopo dan Arief, Terampil Mengola Data Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2010)