## FIKIH HAK ASASI MANUSIA
Menguak Kejahatan Tindak Pidana Korporasi Trafficking
Oleh: Miftahul Ulum 1 Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: This  paper  discusses  the  corporate  crime  of  human  trafficking. 2 The background used is the assessment that classifies Indonesia in third place for the handling of human trafficking by the international community. The word  “Hero  Exchange”  may  often  be  heard,  they  are  the  workers  from Indonesia  who  often  become  victims  of  Human  Trafficking,  victims sometimes traded not only for the purpose of prostitution or other forms of sexual  exploitation,  but  also  includes  other  forms  of  exploitation,  such  as forced  labor  or  services,  slavery  or  practices  similar  to  slavery.  Various government  policies  are  made  concerning  the  protection  of  women  and children,  basically  made  relatively  comprehensive  policies,  ranging  from Basic Act 1945 and the rules below. However many government policies in tackling this problem is not followed by real action in the field and it can be concluded,  the  legal  protection  of  women  and  children  victims  of  human trafficking  is  still  felt  less  effective.  This  is  evident  from  the  very  rarity  of severe  criminal  imposed  by  the  judge  against  traffickers.  The  absence  of compensation in the form of sanctions against traffickers also add to the sense of  injustice  padakorban  trafficking  who  have  suffered  both  physically, mentally, and economically.
Key words: crime, corporations, trafficking, legal efforts
1 Dosen  Prodi  Hukum  Pidana  Islam  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan, Peserta Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
2 Perdagangan manusia adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi  manusia.  Setiap  tahun,  ribuan  pria,  wanita  dan  anak-anak  jatuh  ke  tangan  para pedagang,  di  negara  mereka  sendiri  dan  di  luar  negeri.  Hampir  setiap  negara  di  dunia dipengaruhi  oleh  perdagangan,  baik  sebagai  negara  asal,  transit  atau  tujuan  bagi  korban. UNODC,  sebagai  wali  dari  Konvensi  PBB  Menentang  Kejahatan  Transnasional Terorganisir (UNCTOC) dan Protokol hal tersebut, membantu dalam upaya mereka untuk melaksanakan  Protokol  untuk  mencegah,  menekan  dan  menghukum  perdagangan  orang. Perdagangan  manusia  atau  istilah  human  trafficking  merupakan  sebuah  kejahatan  yang sangat  sulit  diberantas  dan  disebut-sebut  oleh  masyarakat  internasional  sebagai  bentuk perbudakan  masa  kini  dan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  terus menerus  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi,  dan transportasi baik nasional maupun internasional.

## Pendahuluan
Setiap  warga  negara  sebagai  hamba  Allah,  Tuhan  Yang  Maha  Esa telah  memiliki  hak-hak  dasar  yang  melekat  dan  dilestarikan, dikembangkan  sesuai  dengan  fitrahnya,  dilindungi  harkat  dan martabatnya,  dilindungi  oleh  agamanya  dan  undang-undang  yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua) dalam Pasal (28 A)  menyebutkan  bahwa,  setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan kehidupannya.
Pasal  (28  B)  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Dalam  norma  agama apapun  dilarang  dan  tidak  menghendaki  adanya  tindak  kekerasan, penindasan,  perbudakan,  pelacuran  dan  semacamnya.  Di  dalam  filosofi Islam telah diletakan dasar bagi kebebasan serta penghapusan perbudakan, karena  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  tauhid  yang  mensejajarkan makna  kebebasan,  kemerdekaan,  kesetaraan  dan  penghargaan  manusia terhadap manusia yang lain, bahkan terhadap makhluk lain dan alam.
Teks  al-Qur’an  dan  al-Hadits  telah  banyak    menyatakan  tentang kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, dan salah satu dari ayat al-Qur’an menyebutkan antara lain: ”Wa laqad karramna bani adama  wa  hamalnahum  fil-barri  wal-bahri  wa  razaqnahum  minat-tayyibati  wa faddalnahum  ala  kasirim  mimman  khalaqna  tafdila” yang  artinya  ”Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut dia di darat dan di laut, dan Kami beri dia rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan  mereka  di  atas  banyak  makhluk  yang  Kami  ciptakan  dengan kelebihan yang sempurna” (QS, Al-Isra’ ayat 70). 3
Dalam era globalisasi saat ini, transportasi baik di dalam negeri suatu negara maupun lintas negara baik transportasi dengan peralatan sederhana (perahu,  sepeda,  kereta  kuda/sapi,  dan  lain-lain)  maupun  dengan  alat transportasi  dengan  peralatan  canggih  (pesawat  terbang,  kapal  bermesin modern dan lain-lain), menyebabkan timbulnya roda perekonomian suatu
3 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),  hlm 394.
negara  mempunyai  variabel  dan  memungkinkan  bermunculan  berbagai industri barang maupun industri jasa 4 .
Perdagangan manusia memanfaatkan kemajuan industri jasa sebagai salah  satu  cara  untuk  mengeruk  keuntungan  secara  terus-menerus,  dan merupakan  industri  yang  paling  menguntungkan  di  antara  berbagai kejahatan transnasional lainnya termasuk trafficking of drugs and arms.
Berbeda halnya dengan kejahatan untuk komoditi barang yang habis sekali dipakai sebagaimana narkoba, komoditi manusia dapat dibeli, dijual dan  diperlakukan  secara  kejam  dan  berulang-ulang  untuk  meningkatkan margin  keuntungan.  Kejahatan  ini  mencari  mangsa  pada  mereka  yang lemah  secara  fisik,  emosional  atau  ekonomi,  mengekploitasi  aspirasi  dan mimpi-mimpi  mereka  yang  tidak  berdosa,  dalam  situasi  ini  maka  tidak akan terjadi kekurangan calon korban. 5 Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh berbagai kelompok besar dan kecil, terorganisasi atau tidak, bahkan oleh anggota keluarga sekalipun. 6
Terorganisasinya perdagangan orang ini merupakan bentuk sindikat yang  memiliki  jaringan  yang  sangat  luas,  bukan  hanya  antardaerah  atau wilayah tetapi juga antarnegara (transnasional). Pada tahun 2017 misalnya, dikonstatir  237  kasus  perdagangan  perempuan  yang  terjadi  di  Propinsi Kepulauan Riau, di Pulau Batam 162 kasus, di Tanjung Balai Karimun 49 kasus dan di Pulau Bintan 26 kasus, 7 di Batam dan Tanjung Balai Karimun selama  ini  ditengarai  (di  samping  beberapa  daerah  lainnya)  sebagai  jalur dan  tempat  perdangan  perempuan  ke  luar  negeri.  PSK  (Pekerja  Seks Komersial)  di  Propinsi  Kepulauan  Riau  mengalami trend naik  sampai mencapai  6.288  orang  dan  25  %  nya  PSK  tersebut  di  bawah  umur. 8
Disamping propinsi lain di Indonesia beberapa daerah ditengarai sebagai
4 Nugroho,  Susanti,  Adi, Gambaran  Umum  Tentang  Manusia/Trafficking  In Person, Ceramah di Hotel Quality Makassar, tanggal 2 Juli 2017.
5 Nugroho,  Susanti,  Adi, Gambaran  Umum  Tentang  Manusia/Trafficking  In Person, Ceramah di Hotel Quality Makassar, tanggal 2 Juli 2017.
6 IOM Indonesia, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional (Jakata: IOM Press, 2017), hlm 11.
7 Ibid
8 GATRA, Edisi no. 30 tanggal 7-13 Juni 2017.
jalur  transit  seperti:  Medan,  Jakarta,  Solo,  Surabaya, Denpasar, Makassar, Entikong,  Nunukan dan daerah lain. 9
Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dan melihat fenomena perdagangan  orang  di  Indonesia  yang  saat  ini  sudah  sangat memprihatinkan  dan  menimbulkan  kesedihan  yang  mendalam.  Hal  itu bukan  saja  akan  berbahaya  untuk  diri  sendiri  (pelaku  dan  korban),  akan tetapi  juga  bisa  membahayakan  kelangsungan  hidup  bangsa  di  masa mendatang 10 .    Dalam  tulisan  ini  penulis  membatasi  masalah  atau  ruang lingkup  kejahatan  tindak  pidana  korporasi trafficking ,  dengan  apa  yang dimaksud  tindak  pidana  perdangan  orang  dan  upaya  pencegahannya secara yuridis.

## Pembahasan
Indonesia adalah negara di kawasan Asia yang letaknya strategis dan merupakan negara dengan 2/3 daerahnya merupakan lautan. Daratannya kaya  akan  sumber  daya  mineral  dan  rempah-rempah,  menjadikan Indonesia  pada  waktu  lampau  sebagai  daerah  jajahan  yang  sangat potensial. Datangnya para penjajah telah merugikan rakyat pada waktu itu baik  secara  moril  dan    material  semuanya  membekas  tidak  terkecuali trafficking .
Sejarah trafficking di  Indonesia  lebih  banyak  memakan  korban perempuan  dan  anak-anak.  Di  Indonesia  hal  ini  bukanlah  sesuatu  yang baru.  Sejarah  menyatakan  bahwa  permasalahan  ini  sudah  menjadi  pusat perhatian  sejak  penjajahan  kolonial  Belanda  di  Indonesia.  Dalam  sebuah Kongres  Perikatan  Perkumpulan  Perempuan  Indonesia  (PPPI)  di  tahun 1932, trafficking telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut.  Kongres  ini  merumuskan  rekomendasi  tentang  perdagangan perempuan  dan  anak  yang  diyakini  terkait  langsung  dengan  persoalan kemiskinan yang diemban oleh masyarakat kolonial. 11
9 IOM  dan  Koalisi  Perempuan  Indonesia, Trafficking  Manusia (  Jakarta:  IOM Press, 2017), hlm 15.
10 Ibid 11 Ibid
PPPI  berkeyakinan  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  persoalan perdagangan  perempuan  dan  pelacuran  dengan  masalah  kemiskinan rakyat,yang pada saat itu hidup dalam belitan hutang serta kondisi kerja yang  buruk  bagi  buruh  perempuan.  Satu  hal  yang  tak  terlupakan  adalah sejarah  sedih  perempuan  Indonesia  yang  menjadi  Jugun  Ianfu  yang menjadi objek seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II dan hal ini jelas  merupakan  tindakan trafficking  in  women  and  children atas  nama perbudakan seksual  untuk  tujuan  perang.  Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat bahwa  permasalahan trafficking di  Indonesia,  telah  ada  sejak  berdirinya negara ini.
Dari perspektif sejarah, masalah perdagangan perempuan dan  anak merupakan  masalah  publik  yang  berjalan  seiring  dengan  pembentukan bangsa Indonesia,dan  hingga saat ini pun praktik human trafficking masih ada  di  Indonesia  dalam  warna  yang  berbeda,  yaitu  berkedok  sebagai Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang  tidak  sedikit  dari  mereka  menjadi korban perdagangan manusia di luar negri. 12

## 1. Tindak Pidana Perdangan Orang
Apa  itu human  trafficking ? Trafficking merupkan  konsep  dinamis dengan  wujud  yang  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  sesuai  dengan perkembangan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Hingga  saat  ini  belum  ada definisi trafficking yang  disepakati  secara  internasional,  sehingga  banyak perdebatan tentang definisi yang paling tepat tentang fenomena kompleks yang di sebut trafficking .
Namun  PBB  dalam  Sidang  Umum-nya  pada  tahun  1994 mendefinisikan trafficking sebagai berikut: “pemindahan orang melewati batas nasional  dan  internasional  secara  gelap  dan  melanggar  hukum,  terutama  dari negara  berkembang  dan  dari  negara  dalam  transisi  ekonomi  dengan  tujuan memaksa  perempuan  dan  anak  perempuan  masuk  dalam  situasi  penindasan  dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang  berhubungan  dengan  perdagangan  perempuan  seperti  pekerja  paksa
domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan”
Jika  diterjemahkan  secara  bebas trafficking dapat  berarti  pergerakan atau  perpindahan  orang  secara  rahasia  dan  terlarang  dengan  melintasi perbatasan  wilayah  (lokasi)  dengan  tujuan  akhir  untuk  memaksa  orang- orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut, trafficker, dan sindikat kejahatan.
Definisi  perdagangan  orang  pertama  kali  dikemukakan  pada  tahun 2000,  ketika  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (MU  PBB), menggunakan  protokol  untuk  mencegah,  menekan  dan  menghukum perdagangan  atas  manusia,  khususnya  kaum  perempuan  dan  anak-anak yang  akhirnya  terkenal  dengan  sebutan ”Protocol  Palermo”. Protokol  ini merupakan  sebuah  perjanjian  yang  merupakan  perangkat  hukum  yang mengikat  dan  menciptakan  kewajiban  bagi  semua  negara  yang meratifikasinya atau menyetujuinya. 13
Definisi  perdagangan  orang  menurut  Protokol  Palermo  tertuang  di dalam Pasal (3) 14 yang berbunyi:
a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman  ke  suatu  tempat,  pemindahan,  penampungan  atau penerimaan  melalui  ancaman,  atau pemaksaan dengan  kekerasan  lain, penculikan,  penipuan,  penganiayaan,  penjualan,  atau  tindakan penyewaan  untuk  mendapat  keuntungan  atau  pembayaran  tertentu untuk  tujuan  eksploitasi.  Eksploitasi  setidaknya  mencakup  eksploitasi melalui  pelacuran,  melalui  bentuk  lain  eksploitasi  seksual,  melalui perbudakan,  melalui,  praktik-praktik  serupa  perbudakan,  melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya .
b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
13 Ibid 14 IOM, Combating Trafficking in Person in Indonesia (Jakarta: IOM Press, 2017), hlm 4.
c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang  anak  untuk  maksud  eksploitasi  dianggap  sebagai ”perdagangan  orang”  meskipun  apabila  hal  ini  tidak  mencakup  salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
d. ”Anak” berarti seseorang yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. 15
Berpokok  pangkal  dari  definisi  tersebut  di  atas dalam  Pasal  (3)  sub (a), maka dapat dilihat unsur pokoknya, yaitu:
1) Proses:  terdiri  dari  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.
2) Cara: ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan  lain,  penculikan,  penipuan,  penyiksaan/penganiayaan, pemberian  atau  penerimaan  pembayaran  tertentu  untuk  persetujuan atau mengendalikan orang lain.
3) Tujuan:  eksploitasi  (setidaknya  melalui  pelacuran,  melalui  bentuk  lain eksploitasi  seksual,  melalui  kerja  paksa  atau  memberikan  pelayanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan,
melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh). 16
Selanjutnya  dasar  pemikiran  dikeluarkannya  ”Protokol  Palermo” adalah:
1) Memperkenalkan  definisi  internasional  pertama  tentang  perdagangan orang.
2) Menjabarkan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menunjukkan kejahatan perdagangan orang.
3) Menggariskan  dan  menyarankan  upaya-upaya  kooperasi  antarnegara guna  memerangi  perdagangan  orang  dan  melindungi  serta  melayani korban. 17
Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam  Rapat  Paripurna  Terbuka  tanggal  20  Maret  2007  telah  menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana
15 Ibid 16 IOM, Ibid, 5 17 IOM, Ibid , 6.
Perdagangan  Orang  (PTPPO)  untuk  disahkan  menjadi  Undang-Undang dengan  Nomor  21  tahun  2007,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4720. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tersebut dan telah diundangkan pada tanggal 19 April 2007.
Sebagai  perbandingan  dengan  protokol  Palermo,  maka  definisi perdagangan orang menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah:  ”tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan hutang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 18
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  (1)  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  disebutkan  bahwa  ”eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tidak  terbatas  pada  pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik berupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ/atau jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun immateriil”.
Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dikembangkan beberapa  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang,  yaitu:  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
Untuk  modus  yang  digunakan,  maka  dapat  dirinci: 19 ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power ), penjeratan hutang
18 Ibid. 19 Ibid
atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
Selanjutnya  tujuan  dan  akibat  eksploitasi  manusia:  eksploitasi prostitusi,  eksploitasi  seksual,  perbudakan,  kerja  paksa  atau  pelayanan paksa,  praktik  serupa  perbudakan,  perhambaan,  dan  peralihan  organ ( removal organ ) dengan atau tanpa persetujuan orang.
Sarana  pengangkutan  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  bisa menggunakan metode: (1) overt (terang-terangan), identitas atau dokumen perjalanan asli atau dipalsukan atau visa palsu; (2) dan covert (sembunyi): kendaraan,  kereta,  perbatasan  tanpa  penjagaan  (melalui  jalan  tikus, pelabuhan kecil, dan lain sebagainya) 20 .
Bagian terbesar korban perdagangan orang digunakan untuk tujuan eksploitasi  seksual  (pelacuran  dan phedofhilia )  serta  bekerja  pada  tempat- tempat  kasar  degan  upah  rendah  seperti  di  pelabuhan,  buruh,  pembantu rumah tangga dan sebagainya. 21
Di pedesaan, pilihan yang acapkali dihadapi anak perempuan relatif tidak banyak, sebagian anak perempuan di pedesaan mungkin beruntung, bisa melanjutkan sekolah karena ditopang kondisi ekonomi orang tuanya yang  cukup  mapan.  Tetapi  dalam  banyak  kasus,  anak  perempuan  yang sudah  menginjak usia  belasan  tahun,  mereka  akan  didesak  orang  tuanya untuk  segera  menikah,  bekerja  atau  membantu  orang  tua  menyelesaikan berbagai pekerjaan domestik di rumah.
Di  Jawa  Timur,  beberapa  daerah  seputar  kawasan  tapal  kuda  dan Pulau Madura, pada akhir abad 19 dan awal abad 20, terjadi anak berusia 14-16  tahun  dinikahkan  dengan  lelaki  pilihan  orang  tuanya 22 ,  juga  di daerah Indramayu dikenal adanya istilah ” luruh duit” yaitu untuk mencari ” kesugihan” (kekayaan) dengan cara pelacuran. 23
20 Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  2004, Penghapusan Perdagangan  orang/trafficking  in  Person  di  Indonesia  tahun  2003-2004, Jakarta,  2004, hlm 11.
21 Ibid 22 Nugroho, Adi, Susanti, Op Cit. 7
23 Sudrajat, Tata, “Luruh Duit”, http:// anak.12.co.id/berita baru/berita.asp?id=197.
Sebagian  anak  perempuan  pada  akhirnya  lebih  memilih  keluar rumah,  menjadi  migran,  mengadu  nasib  ke  kota  besar  untuk  mencari pekerjaan,  baik  dalam  rangka  sekedar  mencari  pengalaman,  keluar  dari tekanan  psikologis  di  rumah,  atau  karena  ingin  mencari  penghasilan sendiri layaknya orang dewasa.
Korban  perdagangan  manusia  biasanya  anak-anak,  perempuan berusia muda  dan  belum menikah, anak korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di kota-kota besar atau di luar negeri. Tetapi, korban perdagangan orang tidak hanya kaum perempuan saja tetapi juga laki-laki dan anak laki-laki. 24
Melihat  uraian  di  atas,  maka  korban  perdagangan  orang  dapat menimpa,  seorang  perempuan,  seorang  laki-laki  dan  anak-anak  (laki- laki/perempuan),  disamping  dikuasai  secara  fisik  tetapi  juga  ada  yang dimanfaatkan organ tubuhnya. 25

## 2. Upaya Hukum
Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal (297) yang menyatakan: ”perdagangan wanita dan perdagangan anak laki- laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama enam tahun”, juga di dalam Pasal (324) KUHP dinyatakan: ”barang siapa dengan  biaya  sendiri  atau  dengan  biaya  orang  lain  menjalankan perniagaan  budak  atau  dengan  sengaja  turut  serta  secara  langsung  atau tidak  langsung  dalam  salah  satu  perbuatan  tersebut  di  atas,  diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
Disamping  di  dalam  KUHP,  perdagangan  orang  juga  telah  diatur dalam Pasal (65) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan: ”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,
24 IOM, Manual  Pemulangan , Pemulihan  dan  Reintegrasi  Korban  Trafiking (Jakarta: IOM Press, 2017), hlm 2.
25 Ibid
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
Selain  itu  juga  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal (83) dan Pasal (88).
Di dalam Pasal (83) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: ”setiap orang yang
memperdagangkan,  menjual,  atau  menculik  anak  untuk  diri  sendiri  atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan  denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan  paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pasal  (88)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  menyatakan:  ”setiap  orang  yang  mengeksploitasi  ekonomi  atau seksual  anak  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal (1) ayat (1) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak  adalah:  ”seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”,  undang-undang  tersebut tidak bisa diterapkan kepada pelaku perdagangan orang yang korbannya bukan anak-anak. 26
Di  dalam  praktik  pasal-pasal  pemidanaan  tersebut  sulit  untuk diterapkan,  sebagaimana  prediksi  pihak  kepolisian,  bahwa  pelaku perdagangan orang seringkali terdiri dari orang-orang yang berbeda pada tahapan  perdagangan  orang,  seperti  misalnya  orang  yang  merekrut berbeda  dengan  orang  yang  mengantar  atau  membawa  korban.  Upaya penuntutan kepada germo yang sering berlaku sebagai pelaku perdagangan orang  menggunakan  Pasal  333  KUHP  tentang  ”merampas  kemerdekaan seseorang”  juga  sulit  dilakukan,  karena  ”anak  asuhnya”  bersedia
”memberikan”  pernyataan  tertulis  bahwa  mereka  datang  atas  kemauan sendiri dan seijin orang tua. 27
Kerancuan  penafsiran  mengenai  ”anak”  di  bawah  umur,  di  dalam Pasal (45) KUHP disebut bahwa: ”dalam hal penuntutan pidana terhadap orang  yang  belum  dewasa,  karena  melakukan  sesuatu  tindak  pidana sebelum umur 16 (enam) belas tahun 28 .
Anak adalah orang yang dalam masalah anak nakal telah mencapai 8 (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  18  (delapan  belas)  tahun  dan belum  pernah  kawin,  sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  (1)  ayat  (1) dinyatakan: ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dalam hal ini masih belum  ada  persamaan  antara  undang-undang  yang  satu  dan  undang- undang yang lainnya, yang bisa berpengaruh terhadap penindakan hukum bagi pelaku perdagangan orang.
Selanjutnya  dalam  Pasal  (297)  KUHP  mengenai  larangan perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  belum  dewasa  dan mengkualifikasikan  tindakan  tersebut  sebagai  suatu  kejahatan  yang sanksinya  dinilai  terlalu  ringan  yang  tidak  sebanding  dengan  dampak yang  diderita  korban  akibat  perdagangan  orang,  yakni  dengan  dipidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO  menyebutkan:  ”jika  menyebabkan  korban  eksploitasi  tersebut menderita  luka  berat,  terganggu  jiwanya,  hilangnya  fungsi  reproduksi, kehamilan maka ancaman pidananya ditambah 1/3  dari ancaman pidana seperti  tersebut  di  atas,  dan  apabila  mengakibatkan  matinya  korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
27 Kementrian Koordinator Bidang Kesra, Op Cit, 3.
28 Ibid
lama  penjara  seumur  hidup  dan  dipidana  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 29
Dalam  hal  tindak  pidana  perdagangan  orang  dilakukan  suatu korporasi  (korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum)-  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap  pengurusnya  juga dipidana  denda  dan  pemberatan  3  (tiga)  kali  lipat  dari  pidana  denda sebagaimana diatur dalam Pasal (2, 3 ,4, 5 dan 6) Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  dan  pencabutan  ijin  usaha,  perampasan kekayaan hasil tindak pidana pencabutan status badan hukum (Pasal (15) ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO). 30
Di  samping  undang-undang  tersebut  di  atas,  sebagai  dasar  hukum nasional  untuk  menindak  pelaku  perdagangan  orang,  dapat  diperinci sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945 ( Pasal 26, 28, dan 29 ayat(2) ).
2. Tap MPR Nomor 4/1999 tentang GBHN Tahun 1999.
3. Tap MPR Nomor 4/1997 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang RI Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang  RI  Nomor  20/1999  tentang  Ratifikasi  Konvensi Nomor 138/1973 tentang usia minimum diperbolehkan bekerja.
6. Undang-Undang RI Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah.
7. Undang-Undang RI Nomor 1/2000 tentang HAM.
8. UU  RI  tahun  2000  tentang  Ratifikasi  Konvensi  ILO  RI  172  tentang pelanggaran  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan terbuka untuk anak-anak.
9. UU RI Nomor 25/2000 tentang PROPERNAS.
10. Keppres RI Nomor 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak- anak ( Convention the Right of Child ).
29 Ibid 30 Ibid
11. Keppres  RI  Nomor  101/2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Menteri  Negara (Pasal 5).
12. Keppres RI Nomor 87/2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan ( trafficking ) Perempuan dan Anak.
13. Keppres RI Nomor 87/2002 tentang RAN RESKA.
14. PRIN  Kapolri  No.POL.5  PRIN/935/V/2003  Kekuasaan  terhadap Perempuan dan Anak berpedoman kepada:
-  UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak;
-  UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan KDRT;
-  UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Selanjutnya  sistem  pemerintahan  dengan  sistem  otonomi  daerah, maka  yang  telah  merespon  tentang  perdagangan  orang,  dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) adalah:
1. Sulawesi  Utara,  Perda  No.1/2004  tentang  Anti Trafficking dan  SK Gubernur Nomor 130/2004 tentang Pembentukan Gugus Tugas.
2. Sumatera Utara, Perda No.5/2004 tentang Anti Trafficking .
3. Pemda  Kota  Damai,  Riau  tahap  penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah tentang Anti Trafficking .
4. Pemda DKI Jakarta, Perda No.6/2004 tentang Ketenagakerjaan.
5. Jawa Barat SK Gubernur No.43/2004 membentuk komite penghapusan bentuk-bentuk  pekerjaan  terbentuk  bagi  anak,  perdagangan  dan ESKA.
6. Nusa  Tenggara  Timur,  SK  No.173/2005  tentang Pembentukan gugus tugas  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  penghapusan  perdagangan perempuan dan anak (P3A).
7. Jawa  Tengah,  Kabupaten  Cilacap  menyusun  draft  Perda  tentang penempatan  dan  perlindungan  pekerja  migran  ke  luar  negeri,  Kota Surakarta menyusun rencana aksi tentang P3A.
8. DI  Yogyakarta,  menyusun  draft  Perda  hubungan  pekerja  antara pekerja rumah tangga dengan majikan.
9. Jawa Timur, SK Gubernur No. 188/2003 tentang Pembentukan Gugus Tugas P3A , PESKA dan bentuk untuk pekerjaan terburuk bagi anak.
10. Kalamantan Barat Perda tentang PJA.
11. Kalimantan  Timur,  SK  Gubernur  No.350/2004  membentuk  Koalisi Anti Trafficking .
12. Nusa  Tenggara  Barat,  Perda  No.11/2003  tentang  Perlindungan  dan Pembinaan Tenaga Kerja asal Indonesia.
13. Bali,  SK  Bupati  Buleleng  No.341/2005  tentang  Pembentukan  TIM Gugus  Tugas  P3A  dan  PESKA.  (Sumber  IOM/ International Organization Migration di Indonesia)
Melihat ketentuan-ketentuan dan peraturan daerah yang ada tersebut di  atas,  maka  mestinya  bisa  meminimalisir  pelaku  ataupun  korban  dari trafficking manusia di Indonesia, namun kenyataannya kejahatan trafficking manusia, masih marak dan sulit untuk diberantas.
Untuk  itu  dapat  dilihat  tentang  data  korban trafficking manusia  di Indonesia (data harian Kompas). Sekitar 2,5  - 3 juta perempuan dan anak bekerja pada sektor-sektor yang rentan trafficking termasuk di antarannya kira-kira  250  (dua  ratus  lima  puluh)  ribu  sampai  400  (empat  ratus)  ribu anak-anak korban trafficking di Indonesia.
Data  perdagangan  orang  di  Indonesia  dari  tahun  2013  sampai  2017 ada  sedikit  penurunan  dari  179  kasus  pada  tahun  2013,  155  kasus  tahun 2014, 125 kasus tahun 2015, 43 kasus tahun 2016 dan 30 kasus  tahun 2017 (data mingguan Konstan).
Data  tahun  2017/2018,  53  kasus  telah  divonis  bebas,  hukuman penjara  minimal  6  bulan  terberat  13  tahun.  Rangking/peringkat  tempat terjadinya traffiking : Jakarta, Surabaya, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.
Melihat  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun telah ada ketentuan dan sanksinya, namun kejahatan traffiking masih terus berlangsung, meskipun tiap tahun menunjukan penurunan kasus.

## C. Simpulan
Perdagangan  orang  dapat  dilihat  dari  beberapa  unsur  pokoknya yaitu  melalui:  proses,  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dan modus yang di
gunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut  dengan  cara,  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan (a buse of power ), penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat waupun memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain.  Selanjutnya  tujuan  dan akibat eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa, praktik  serupa  perbudakan,  perhambaan,  peralihan  organ  ( removal  organ ) atau tanpa persetujuan orang.
Dalam  hal  ini  tidak  hanya  manusia  yang  bisa  menjadi  korban perdagangan orang, akan tetapi juga organ tubuh dari manusia itu sendiri, selanjutnya  yang  dapat  menjadi  korban,  disamping  anak-anak  dan perempuan  juga  bisa  seorang  laki-laki  dewasa.  Pelaku  tindak  pidana perdagangan orang bisa secara sendiri atau perseorangan, juga bisa suatu badan  hukum  dan  dilakukan  antar  lintas  kota  suatu  negara,  juga  antar lintas negara.
Selanjutnya  upaya  hukum  yang  digunakan  untuk  mencegah, menghukum,  pelaku  maupun  memberantas  perdagangan  orang  yaitu dengan  telah  disahkan  dan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang, diharapkan  pada  para  penegak  hukum  khususnya  hakim  dapat menerapkan  hukuman  yang  maksimal  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang,  melindungi  dan  memberikan  pelayanan  yang maksimal kepada korban.
Penghapusan  perdagangan  orang  terutama  perempuan  dan  anak- anak  tidaklah  mudah,  karena  jumlah  masalah  yang  dihadapi  sangat kompleks  dan  multidimensional.  Otoritas  kepentingan/pejabat  yang berwenang harus membangun kerja sama dan komitmen yang berat, lugas dan  tegas  guna  melindungi  warganya  dari  bahaya  perdagangan  orang, peraturan  perundangan  yang  memadai  dan  para  penegak  hukum  yang tegas  dan capable dalam  menjalankan  penegakan  hukum,  hal  itu merupakan  modal  pokok  yang  harus  diciptakan  untuk  melawan  para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar,  Anwar.  2007. Al  Qur’an  dan  Terjemahannya .  Sinar  baru Algensindo. Jakarta: Sinar Baru Al-Gesindo.
Al-Askholani,  Al-Imam  Al-Hafidz  Ibnu  Hajar.  tt. Bulughul  Maram  Juz  I , bittashih  watta’lik  alaih  Muhammad  Hamid  Al-Faqi.  Surabaya  : Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad  bin Nabhani wa- Awladihi.
Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an dan Terjemahannya . Jakarta: Pustaka Amani.
Irwanto,  Mohammad  Farid,  Jeffry  Anwar.  1998. Ringkasan  Analisa  Situasi Anak  Yang  Membutuhkan  Perlindungan  Khusus .  Terjemahan  oleh Agustina Hendriati. Jakarta: PKPM Atma Jaya.
Irwanto. 2001. Perdagangan Anak di Indonesia . dalam Progressia Vol. IV Juni 2001, Malang.
Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanes Debora Imelda. 2001. Perdagangan Anak di  Indonesia. Jakarta:  Kantor  Perburuhan International  dan  Jurusan kesejahteraan Sosial FISIP-UI.
International Organization For Migration (IOM). 2017. Manual Pemulangan, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Trafficking. Jakarta: IOM Press.
Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesra.  2003. Penghapusan  Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia . Jakarta.
Kerjasama  Pucuk  Pimpinan  Fatayat  NU,  IOM  dan  The  People  Of  Japan . 2005 .Training  Manual  Law  Enforcement  Seminars  Combatting Trafficking in Person in Indonesia , Jakarta, 2005.
Kerjasama  Pucuk  Pimpinan  Fatayat  NU,  IOM  dan  The  People  Of  Japan. 2017. Panduan Motivator Waspada Trafficking Manusia . Jakarta, 2017.
Koalisi Perempuan Indonesia dan  IOM. 2017. Waspadai Trafiking di Sekitar Kita. Jakarta: IOM Press.
Moeljatno. 2001. KUHP . Jakarta: Bumi Aksara.
Parawansa, Khofifah Indar . 2000. Pemberdayaan Perempuan Indonesia Dalam Pembangunan  di  Abad  21  Dalam  Rangka  Hari  Kependudukan  Dunia . Saving  Women  Lives .  Jakarta:    Kantor  Kementrian  Negara Transmigrasi dan Kependudukan.
Rifa’i, Mohammad. 1978. Fiqih Islam Lengkap. Semarang: Toha Putra.
Sudrajat,  Tata, Luruh  Duit .  http  ://anak.12  co.id/berita  baru/berita.asp? id=197.
Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Perubahannya.  2004.  Jakarta:    Kawan Pustaka.
Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak. 2003. Jakarta: Departemen Sosial.
Undang-Undang  RI  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Hak  Asasi  Manusia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang . Bandung: Citra Umbara.