## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN:  2614-5022

## PEMBAYARAN ADAT DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN PADA SENGKETA LAHAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
Marlin Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara marlinadvokat@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  pembayaran  adat  dalam mewujudkan  rasa  keadilan  pada  sengketa  lahan  di  kabupaten konawe selatan. Penelitian    ini    merupakan    penelitian    hukum    yang    akan    dideskriptifkan,    data kualitatif  diolah  dan  dianalisis  secara  normatif  sosiologis  dengan  melakukan pendekatan  normatif,  sosiologis,  dan  filosofis  melalui  logika  berfikir  formal  dan argumentative  untuk  menjawab  dan  menelaah  terhadap  pembayaran  adat  di Kabupaten  Konawe  Selatan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  non random sampling  (purposive  sampling).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Nilai-nilai budaya  yang  mendukung  pelaksanaan  pembayaran  adat  pada  masyarakat hukum adat di Kabupaten Konawe  Selatan yakni  Nilai-nilai budaya yang  mendukung atau mendasari  pembayaran  adat  tersebut  di  atas  merupakan  salah  satu  contoh pencerminan dari jiwa atau semangat masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan.  Pembayaran  adat dapat memenuhi rasa keadilan  bagi  masyarakat hukum adat  di  Konawe  Selatan  yakni  dalam  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  maka dalam  menjalankan  fungsi  atau  peranannya  terutama  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  masyarakat  hukum  adat  maka  seorang pemimpin  adat      (Puutobu  )      dengan  asas  kerukunan,  asas  kepatutan,  dan  asas keselarasan  dan  Adanya  tanggung  jawab  dalam  pembayaran  adat  menjadikan hidup  terhormat,  karena  tanggung  jawab  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang harus  dijalankan  dalam  masyarakat  hukum  adat.  dimana  hidup  yang  terhormat dapat terwujud  dalam  konteks  tanggung  jawab   seorang  individu  atau  masyarakat dalam  kehidupanya  sebagai  manusia  di  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.
Kata Kunci : Pembayaran Adat, Keadilan, Sengketa Lahan.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  customary  payments  in  realizing  a  sense  of  justice  in land  disputes  in  Konawe  Selatan  district.  This  research  is  a  legal  research  that  will be  described, qualitative  data  is  processed  and  analyzed  in  a sociological  normative manner  by  taking  a  normative,  sociological,  and  philosophical  approach  through formal    and    argumentative    thinking    logic    to    answer    and    examine    customary payments  in  South  Konawe  Regency.  In  this  study  using  non-random  sampling technique (purposive sampling). The results of this study indicate that cultural values that   support   the   implementation   of   customary   payments   to   customary   law communities in South Konawe Regency, namely cultural values that support or underlie customary  payments  mentioned  above  are  an  example  of  a  reflection  of  the  soul  or spirit of existing customary law communities. in South Konawe. Customary payments can fulfill a sense of justice for the customary law community in South Konawe, namely in  fulfilling  a  sense  of  justice  for  the  community,  in  carrying  out  its function  or  role, especially  in  resolving  problems  that  occur  in  the  customary  law  community,  a traditional  leader (Puutobu)  with  the  principle  of  harmony,  the  principle of  decency , and the principle of harmony and the existence of responsibility in customary payments makes  life respectable,  because  responsibility  is  one  of  the obligations  that  must  be carried out in customary law communities. where an honorable life can be realized in the context of the responsibility of an individual or society in his life as a human being in the customary law community concerned.
Keywords: Customary Payments, Justice, Land Disputes.

## 1. PENDAHULUAN
Di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ini,  adat  yang  dimiliki  oleh daerah-daerah,  suku-suku  bangsa  adalah  berbeda-beda,  meskipun  dasar  dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “ BhinnekaTunggal Ika . (Soerojo Wignjodipoero) Olehnya  itu  sebagai  warga  negara  yang  hidup  dan  tinggal  di  negara  hukum Indonesia  berkewajiban  untuk  tunduk  pada  hukum  negara  yang  berlaku,  tetapi sebagai warga masyarakat hukum adat juga harus tunduk pada aturan-aturan adat atau hukum adat setempat. Adanya kondisi ini menunjukkan adanya suatu situasi pluralisme  hukum di  dalam  Masyarakat.  (Griffith , 1986)  Situasi  ini  nyata  jelas  di negara kita dimana adanya hukum negara   dan   hukum   adat   yang   berlaku saling   berdampingan   dan berinteraksi.
Hukum  negara  (moderen)  yang  lebih  menekankan  pada  sentralisme  hukum ternyata  tidak  sepenuhnya  dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Sentralisme  hukum berkaitan dengan peranan negara dalam tatanan normatif sangatlah besar, sehingga apa  yang  sebetulnya  disebut  dengan  hukum  dalam  prakteknya  hanyalah  hukum yang  diproduksi  oleh  negara,  sementara  banyak  tatanan  normatif  non  negara lainnya berada diluar cakupan definisi hukum. (Mahrus Ali, 2009)
Masyarakat  sebenarnya  memiliki  sejumlah  tatanan  hukum  sendiri (hukum  adat)  disamping  hukum  negara.  Dengan  tatanan  hukum  itu mereka melakukan  konstruksi  terhadap  konsep  hukum,  hubungan  hukum  dengan manusia,   tujuan   fundamental   hukum,   prosedur   penyelesaian
sengketa  dan  lain  sebagainya  yang  tentu  saja  berbeda  dengan  hukum  negara. Perbedaan  konstruksi ini menyebabkan kedudukan dan eksistensi hukum negara dalam banyak hal dianggap kurang signifikan didalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang timbul dalam masyarakat.
Penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  yang  dilakukan  secara adat oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan   menurut Sally Falk Moore’ merupakan    bidang    social-semi    otonom    dimana    bidang    tersebut  dapat menghasilkan aturan-aturan dari dalam walaupun rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilingi mereka. (Sally Falk Moore, 150)
Sejalan  dengan  apa  yang  dikemukaan  diatas,  lebih  jauh  dikemukaan  oleh Bachtiar bahwa aturan-aturan hukum merupakan suatu bagian dari sistem budaya, dan mengenai aturan-aturan hukum ini di Indonesia terdapat aneka sistem aturan hukum,  seperti  aturan-aturan  adat  yang  berlainan  sifatnya  di  berbagai  daerah diIndonesia.  Oleh  karena  itu  bila  hendak  memperoleh  gambaran  mengenai masyarakat,  maka  berbagai  kenyataan  seperti  aturan  hukum  setempat  perlu diperhatikan.  (Bachtiar , 1989)
Tujuan adanya tindakan reaksi atau koreksi adat adalah untuk dapat memulihkan  atau  menetralisir  kembali  keseimbangan  masyarakat  yang  dianggap terganggu  atau  tergoncang  sebagai  akibat  perbuatan  yang  mengganggu keseimbangan  masyarakat  pada  umumnya,  yang  pelaksanaannya  biasanya dilakukan oleh kepala adat atau para petugas adat.
Kewajiban adat berupa pembayaran adat tidak serta merta   dianggap sebagai paksaan atau beban. Di dalam hukum adat yang primer/utama bukanlah individu melainkan  masyarakat.  Masyarakat  berdiri  ditengah-  tengah    kehidupan hukum.Individu    terutama    dianggap    sebagai    suatu  anggota  masyarakat,  suatu makhluk  yang hidup pertama-tama untuk mencapai  tujuan-tujuan  masyarakat. Karena  itu  menurut  tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang  terutama  diperuntukkan  buat  mengabdi  kepada  masyarakat.  Tetapi pengabdian  kepada  masyarakat  ini  oleh  individu  tidak  dirasakan  sebagai  beban, yang memberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya. Jadi pergaulan   hukum   mengharap   dari   individu   bahwa   ia   akan menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial. (Soerojo Wignjodipoero, 1983)
Kenyataan ini  tentunya  dilandasi  dan  berhubungan  dengan  nilai  dasar atau filosofi    pembayaran    adat    atau    reaksi    adat,    yakni    untuk  mengembalikan keseimbangan  masyarakat  yang  terganggu,  karena  dalam  pandangan    atau    pola pikir  masyarakat  dimana  semua  kejadian  dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadinya suatu kejadian yang bersifat positif maupun negatif. Pola pikir ini telah mengakar serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya maupun secara khusus di Konawe Selatan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat seperti pembayaran  adat  sampai  saat  ini  masih  tetap  ada  dan  dipertahankan
sebagai wujud rasa keadilan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Alam   pikiran   dalam   masyarakat   hukum   adat   yang,   memandang segalanya dalam kehidupan ini sebagai satu kesatuan, dimana kedudukan manusia adalah sangat sentral. Manusia merupakan sebagian dari alam besar ( kosmos) , tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib, dan malahan berpadu dengan alam, hewan dan  tumbuh-tumbuhan,  lebih-lebih  dengan  masyarakat  sendiri  sebagai  suatu kesatuan;  jadi  segala  sesuatu  bercampur  baur,  bersangkut  paut  serta  saling pengaruh  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Semuanya  berada  dalam  satu keseimbangan  dan  senantiasa  harus  dijaga,  dan  jika  pada  suatu  saat  terganggu harus dipulihkan. (Bushar Muhammad , 1995 )
Pembayaran  adat  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di nusantara ini  sudah  ada  sejak  dahulu  kala,  seperti:  dikemukakan  Ter  Haar,  bahwa pembayaran-pembayaran  pelanggaran  itu  mempunyai  hubungan  yang  khas  tak dapat dijelaskan lebih lanjut – dengan apa yang dilanggar, misalnya tiga piring buat buat pelanggaran “penghinaan bia sa”. Tiga piring dan seekor babi bua t “penghinaan berat ”,  sepuluh  piring  b u at  “penghinaan  terhadap  seorang  penghulu  rakyat”(di kalangan masyarakat Dayak Lawangan). (Ter Haar , 1994)
Pada  suku  Toraja  membeda-bedakan  buat   kejahatan  dengan  mulut suatu pembayaran  memakai seekor  ayam sebagai  dasar,  buat  kejahatan  dengan  tangan suatu  pembayaran  delik  dengan  memakai  seekor  kambing  sebagai  dasar,  buat kejahatan-kejahatan    dengan  badan  seluruhnya    suatu  pembayaran  dengan memakai  seekor  lembu  sebagai  dasar.  Tergantung  dari  berat  atau  tidaknya kejahatan  yang  diperbuat  maka  pembayaran  delik  yang  sebenarnya    misalnya: seekor  ayam  di  tambah  tiga  benda,  atau  seekor lembu ditambah lima benda dst.
Pada masyarakat suku Daya Ribun, orang yang menyumpah-nyumpah orang lain,   mengancam, apalagi berkelahi, pelanggaran ini dikenakan pembayaran adat berupa  denda  adat  sebesar  3  tahil.  Ini  berarti yang  bersalah  harus  membayar  75 mangkok (kecil) atau 12 mangkok besar dan babi 3 renti. (Badan Pembinaan Hiukum Nasional, 1998)
Di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT),  perzinahan  antara  muda  dan  mudi  sampai mengandung, dan pemuda menolak, maka dijatu hkan hukuman “naupon   poat nau putif” (memberikan  kulit-kulit  pinang  dan  sirih),  dan  pembayaran  adat  berupa denda  adat  :  1  ekor  sapi,  satu  kain  sarung  untuk si gadis, satu ekor hewan atau sofi  untuk  membubarkan  pertemuan.  Pihak  gadispun  memberikan  1  botol  sofi sebagai tanda perdamaian.
Pembayaran adat ini pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dapat terlihat   jelas   didalam   perkawinan,   kematian,   maupun   didalam penyelesaian  sengketa  atau  pelanggaran  adat  menggunakan  media  yang  disebut dengan Kalosara.
Kalosara adalah hukum adat tolaki, masyarakat suku tolaki sangat hormat dan patuh  dihadapan kalosara dengan  bersikap  diam,sikap  ini  menunjukan  bahwah kalosara sebagai  hukum  adat  yang  mempunyai  kewibawaan,  masyarakat  masih meyakini adanya kekuatan magis religius , sehingga hal ini merupakan jiwa bangsa (Volkgeist)  masyarakat tolaki
Sikap diam menunjukan adanya ketaatan masyarakat terhadap nilai intrinsic yang dianutnya, nilai tersebut berdasarkan filosofi yang dianutnya “ Inae Kona Sara Ieto  Pinesara,  Inae  lia  Sara  ieto  Pinekasara ” (siapa  yang menghargai adat maka ia akan dihargai, siapa yang tidak menghargai adat maka ia tidak akan dihargai).
Pembayaran  adat  biasanya  dilakukan  dengan  menggunakan  barang  (benda) dan uang. Di daerah Biak pembayaran adat dilakukan dengan menggunakan piring, di daerah Jayapura pembayaran adat dengan menggunakan maik-manik dan kapak batu, dan di daerah wamena pembayaran adat dengan menggunakan babi.
Adanya  pembayaran  adat  berarti  adanya  pengakuan,  penghargaan terhadap harga diri, kehormatan dari para pihak, karena harga diri merupakan nilai mendasar yang merupakan ukuran eksistensi diri yang harus dipertahankan agar tidak direndahkan.
Selain  itu  adanya  pembayaran  adat  ini  merupakan  salah  satu  hal dalam pranata hukum adat yang  dirasa dapat memberikan kesempurnaan hidup.  Melalui  pembayaran  adat  hubungan  akan  menjadi  harmonis, dengan demikian   ketertiban   dan   kehidupan   sosial   budaya   dapat berlangsung dengan aman dan tentram atau keseimbangan magis dapat tercapai.atau terjaga.
Adanya  pembayaran  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum adat  di  Konawe  Selatan  tidak  terlepas  dari  cara  berpikir  dan  nilai-nilai  budaya diatas,  namun  seiring  dengan      perkembangan  zaman  dewasa  ini  dimana  nilai ekonomis  semakin  tinggi,  hal  ini  turut  mempengaruhi  permintaan-permintaan pembayaran    adat baik sebagai persyaratan maupun dalam penyelesaian sengketa yang sangat tinggi pula (tidak realistis), sehingga seolah-olah tidak konsisten atau terjadi pergeseran makna  dari pembayaran adat sebagai sarana  untuk memenuhi keseimbangan  magis  dan  rasa  keadilan  sebagaimana  yang  diharapkan dalam pranata hukum adat.
Sejalan  dengan  itu,  isu  penelitian  ini  adalah  pembayaran  adat  dalam mewujudkan  rasa  keadilan  dan  keseimbangan  magis  pada  masyarakat hukum  adat  di  Konawe  Selatan,  karena  itu  kuat  dugaan  bahwa  permintaan pembayaran  adat  hingga  saat  ini  masih  konsisten  dilaksanakan  oleh  masyarakat hukum  adat  di  Konawe  Selatan,  namun  dalam  pelaksanaannya  terdapat permintaan-permintaan yang nilainya jauh lebih tinggi, sehingga pembayaran adat sebagai  tanda  pengakuan,  penghargaan,  kehormatan  terhadap  harga  diri,  dan kesempurnaan hidup, bergeser dari nilai keadilan dan keseimbangan magis sebagai nilai  religius  dalam  corak  hukum  adat.  Dengan  demikian  maka  isu  ini  sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, kemudian akan dideskriptifkan, data   kualitatif   diolah   dan   dianalisis   secara   normatif sosiologis dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentative untuk menjawab dan menelaah  terhadap pembayaran adat di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam
penelitian  ini  menggunakan  teknik non  random  sampling ( purposive  sampling ) artinya  tidak  semua  individu  diwawancarai  dalam  hal  ini hanyalah Tokoh Adat dan Pegawai BPN.

## 3. PEMBAHASAN
a.  Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Pelaksanaan Pembayaran Adat
Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Konawe Selatan
Sistem  nilai  yang  dianut  oleh  orang  atau  kelompok  orang  dalam  suatu kehidupan berfungsi untuk: 1) memilah-milah mana barang, hal, kegiatan, hubungan  yang  berharga  dan  mana  yang  tidak;  2)  membedakan  mana peristiwa yang penting dan mana yang tidak penting, mana orang yang baik dan pantas dipuji dan mana orang yang jahat dan pantas dicela; 3) menyaring berbagai informasi yang masuk, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna; 4) memilih tindakan mana yang perlu dan wajib dilakukan dan mana yang perlu dan wajib dihindarkan; 5) memberi arah, tujuan dan makna terhadap diri  dan  keseluruhan  hidup;  6)  membentuk  identitas  dan  kepribadian orang. (M. Syamsudin. 2012)
Karena  itu  nilai-nilai  budaya  biasanya  berfungsi  sebagai  pedoman  tertinggi bagi  kelakuan  manusia.   Para  individu  sejak  kecil  telah  diresapi dengan  nilai-nilai  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat  sehingga  konsepsi- konsepsi itu sejak  lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. (Koentjaraningrat, 2002)
Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat,  tetapi  sebagai  konsep, suatu  nilai  budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit  diterangkan  secara  rasional  dan  nyata.  Namun  justru  karena  sifatnya  yang umum  luas  dan  tak  konkret  itu,  maka  nilai-nilai  budaya  dalam  suatu kebudayaan  berada  dalam  daerah  emosional  dari  alam  jiwa  para  individu  yang menjadi warga dari kebudayaan bersangkutan. Kecuali itu  para  individu  itu  sejak kecil  telah  diresapi  dengan  nilai-nilai  budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga  konsep-konsep  itu  sejak  lama  telah  berakar  dalam  jiwa  mereka.  Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai- nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.
Berkaitan  dengan  pembayaran  adat,  berdasarkan  hasil  penelitian dapat ditarik  suatu  gambaran  bahwa  terdapat  empat  nilai  budaya      besar  yang mendukung  atau  sebagai  dasar  dilakukan  pembayaran  adat  pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan, yaitu: nilai religi/kepercayaan), nilai kebersamaan, nilai harga diri atau identitas diri, dan nilai keadilan
1. Pombesimeena (Nilai Religi)
Menurut kepercayaan tradisional orang tolaki bahwah dalam setiap kegiatan atau   perbuatan   perbuatan   bersama   atau   peristiwa   peristiwa penting lainnya misalnya : membuka tanah/lahan, membangun rumah, mengurus perkawinan,  kematian  dan  sebagainya  harus  diadakan  acara  dan  upacara    yang disebut Mombesara artinya  semacam  musyawarah  bersama  antar  semua  pihak terkait  dengan  menghadirkan kalosara sebagai  media
dan  alat  permohonan  doa  bersama,  agar  maksud  dan  tujuan  yang  dilaksanakan mendapat berkah dari alam semesta tuhan yang maha esa Allah SWT. Serta tidak mendapat halangan kesulitan dan selalu berakhir dengan hasil yang baik (sukses).
Pada nilai religious dari Kalosara tersebut mengandung makna-makna yang bersifat, adanya kesatuan batin orang tolaki, kesatuan dunia lahir dan bathin bagi  orang  tolaki,  hubungan  arwah  nenek  moyang  dan  makhluk  halus     lainnya, adanya   kepercayaan   tentang   kekuatan   sakti   dari kalosara ,dan masyarakat tolaki mengenal pantangan – pantangan,
Religi  disini  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  memberikan   kepada seseorang makna  hidup yang paling tinggi dan yang menentukan pola  dasar bagi seluruh  kehidupan  serta  menentukan  bagaimana  seseorang  memandang  dirinya sendiri serta kehidupannya. (Eka Darma Putra, 1992)
Nilai  religi ini  yang  dalam  kepustakaan  hukum  adat  merupakan  salah satu corak hukum adat, yaitu corak “rel igio-magi s”. Religio-magis itu sebenarnya adalah perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan,ilmu gaib, dan lain- lain. (Bushar Muhammad, 2002) Alam   pikiran religio-magis itu   mempunyai   unsur-unsur   sebagai berikut:
1) Kepercayaan  terhadap  mahluk-mahluk  halus,  roh-roh  dan  hantu-  hantu yang  menempati  seluruh  alam  semesta  dan  khusus  gejala-  gejala  alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda;
2) Kepercayaan   terhadap   kekuatan-kekuatan   sakti   yang   meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa- peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh- tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda- benda yang luar biasa, dan suara yang  luar biasa;
3) Anggapan   bahwa   kekuatan   sakti   yang   pasif   itu   dipergunakan sebagai magische  kracht dalam  berbagai  perbuatan-perbuatan  ilmu  gaib untuk  mencapai  kemauan  manusia  atau  untuk  menolak bahaya gaib;
4) Anggapan   bahwa   kelebihan   kekuatan   sakti   dalam   alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.
Nilai  religi  ini  sangat  esensial  dalam  pandangan  masyarakat  hukum adat  di  Konawe  Selatan,  walaupun  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Konawe Selatan  sudah  menganut  agama  (kebanyakan  agama  Islam,  namun  demikian kepercayaan  asli  belum  hilang  sama  sekali.  Hal  ini  dapat  terlihat  seperti  pada masyarakat  hukum  adat  Konawe  Selatan, dimana  masih berlakunya  kepercayaan asli pada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara-upacara adat  berupa  perkawinan, Mosehe  Wonua (  Membersihkan  Alam  )  pelantikan pemimpin adat, aktifitas sosial yang menyangkut banyak orang, seperti membuka kebun,  berburu,  menangkap  ikan    untuk    suatu    maksud    terertentu,    selalu berpedoman  pada  aturan-
aturan adat yang merupakan manifestasi dari religi asli yang dianut sebelumnya. Aspek   religi   ini   sangat   terkait   dengan   aspek-aspek   atau   nilai kehidupan  lainnya.  Terkait  dengan  religi  ini  masyarakat  hukum  adat  di  Konawe Selatan masih kuat mempertahankan hukum adatnya karena adanya kepercayaan bahwa adat merupakan penjelmaan dari pencipta alam semesta,  yang  selalu  terkait dengan  tipe  kepemimpinan  yang  ada,  dalam hal ini pimpinan adat/ kepala adat merupakan panutan bagi masyarakatnya.
Oleh  karena  itu   Pembayaran  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat hukum   adat   secara   budaya   melekat   dan   menyatu   dalam   kehidupan mereka,  dan  pembayaran  adat  yang  dilakukan  merupakan  salah  satu wujud menghargai  adat  sendiri,  hal  ini  sebagaimana  dikatakan  oleh  Fischer  bahwa mematuhi  adat  adalah  urusan  yang  paling  fitri  di  dunia.  (H.TH Fischer, 1984)

## 2. Medulu Mepokoaso (Nilai Kebersamaan)
Pandangan  kekeluargaan  sangat  disukai  dan  dihormatinya,  karena memandang dirinya terutama sebagai bagian dari satu persekutuan yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan padanya ia memberikan peran sertanya, sebab ia lahir dari  persekutuan itu  dan  persekutuan itu  melahirkannya kembali. Seluruh hidup dan kehidupan orang Tolaki dalam setiap masyarakat hukum adat yang ada tertuju pada suatu prinsip dasar, yaitu: hidup baik. Hidup baik yang dimaksud disini adalah adalah  hidup  yang  utuh,  menyeluruh,  selaras  dan  seimbang  serta  harmoni.  Bagi masyarakat  hukum  adat  di  Konawe  Selatan  hidup  baik  adalah  hidup  bersama terutama  dengan  sesama  manusia,  dan  hidup  bersama  itu  baik  demi  hidup  dan kehidupan.
Hidup    bersamalah    yang    merupakan    pusat    perhatian    seluruh masyarakat,  sehingga  segala  aktifitas  hidup  dikerahkan  dan  seluruh mahluk berpartisipasi  demi  membangun  hidup  bersama  secara  lebih  baik,  karena  hanya dengan hidup bersamalah manusia menjadi manusia yang utuh.
Hidup  bersama   atau  kebersamaan  ini  dapat  terlihat  dalam  berbagai aspek  kehidupan,  seperti:  saling  bantu  membantu  dalam  perkawinan, dalam kematian/kedukaan, dalam membuat kebun bersama, dalam membangun kampung tempat  tinggal  mereka,  dalam  mencapai  kesejahteraan  bersama  dan  sebagainya. Dengan  demikian  kebersamaan yang  kuat  ini  dalam  pelaksanaannya  selalu  tidak disia-siakan, dan keputusan keret (clan) dan keputusan melalui kepala persekutuan hukum adat melalui dewan adat selalu berlaku dan dipatuhi dengan baik.
Nilai  kebersamaan  yang  terwujud  dalam  ikatan  komunal  atau  ikatan kekerabatan yang kuat ini, meliputi seluruh lapangan hukum adat (seperti dalam perkawinan,  kematian,  maupun  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi).  Oleh karena itu kepentigan bersama merupakan suatu hal yang sangat kuat dan meresap dalam setiap anggota masyarakat hukum adat. Ikatan komunal atau kebersamaan yang  kuat  ini  selalu  terpencar  atau  diimplementasikan    dalam    hidup    bersama, dimana  kepentingan  bersama
dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu. Bila kepentingan bersama terwujud, maka  dengan  sendirinya  kepentingan  individual  tidak  terinjak-  injak.  Oleh karenanya masyarakat hukum adat ini dalam kesadarannya selalu mementingkan kehidupan komunal sebagai suatu nilai hidup dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.

## 3.  Pondutu Orai/Kohanu (Nilai Harga Diri)
Bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Konawe  Selatan,  seperti pada masyarakat hukum adat Tolaki, harga diri adalah harga mati, dimana mereka akan berjuang untuk mempertahankan harga diri. dengan selalu tampil di depan ketika harus  terjadi  peperangan,  pembayaran  harta  adat,  berburu,  mengumpulkan makanan, dan mengumpulkan harta adat adalah bukti bahwa mereka tidak ingin kehilangan harga diri.
Harga  diri  yang  merupakan  identitas  sendiri  pada  masyarakat  hukum  adat yang  ada  di  Konawe  Selatan,  identitas  itu  muncul  dari  suatu  sikap dasar yang mewarnai segala sesuatu yang dilakukan atau dibiarkan oleh seseorang. Memang dari dirinya identitas seseorang memilih nilai-nilai yang lebih disukainya. Lebih jauh dijelaskan    bahwa  orang Tolaki memiliki perasaan yang jelas, hukum yang  dianutnya  tegak  dan  lurus,  dia  harus  berusaha  untuk  dirinya  sendiri,  dia tumbuh sendiri menjadi seseorang yang berdiri diatas kakinya sendiri, berswadaya dan berswakarya yang hanya percaya pada diri sendiri dan pada mereka, kalau dia sudah  mencapai  kedewasaan  juga  merasa  yakin  akan  kemampuannya,  dan  tidak merasa dirinya   rendah.   Dia   bisa   menyelamatkan   dirinya,   dia   mengatakan biarkanlah  saya  melakukan  sendiri,  tidak  usah  anda  ikut  campur.  Kalau dia gagal  itu  kesalahannya  sendiri.  Prinsip  seperti  ini  terpencar  pada  masyarakat hukum  adat  di  Konawe  Selatan  yang  membuat  mereka  harus  mampu  dan  mau berusaha menyelesaikan persoalannya sendiri melalui keluarga, ikatan klen (marga) maupun dewan adat setempat.

## 4.  Ate Pute Penao Moroha (Nilai Kesucian dan  Keadilan)
Nilai  keadilan  ini    menjadi  salah  satu  tujuan  yang  sangat  esensial  atau mendasar dan universal dalam pandangan dan kehidupan masyarakat hukum adat pada  umumnya  maupun  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Konawe  Selatan khususnya.
Nilai  keadilan  ini  berlaku  dalam  segala  hal  atau  aspek  kehidupan. Nilai keadilan ini sangat kelihatan dalam pembayaran adat, terutama dalam pembayaran denda  adat          sebagai  reaksi  adat  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  atau pelanggaran  adat  yang  terjadi  dalam  masyarakat  hukum adat yang ada di Konawe Selatan. Keadilan yang diperoleh dalam suatu proses penyelesaian sengketa adalah keadilan komunal dimana semua pihak secara komunal dapat menerimanya dan tidak ada yang merasa  dirugikan  dari  suatu  putusan  pembayaran  denda  adat  dalam  suatu penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang terjadi.
Dengan   demikian      adanya   keadilan komunal dalam   masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan bukan merupakan upaya satu pihak atau seorang individu saja dalam suatu hal, tetapi selalu merupakan
upaya  yang  didasarkan  atas  kebersamaan  secara  komunal,  sehingga  keadilan tersebut  dapat  diterima  dan  dirasakan  secara  bersama/komunal  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak  terlepas  dari  aspek religious  magis karena  selalu  diiringi dengan  upacara  atau  doa.  Adanya  nilai  keadilan komunal yang diterima  dan dirasakan  bersama  secara  komunal  pada  ujungnya  membawa  kedamaian  dan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Pembayaran  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang ada di Konawe Selatan, baik dalam hal perkawinan, dalam hal kematian, maupun dalam  hal  adanya  pelanggaran  adat  yang  terjadi  adalah  semata-  mata      dalam rangka   mencari   dan   memenuhi   rasa   keadilan   dalam masyarakat hukum adat yang  bersangkutan  guna  mencapai  keseimbangan  magis  dalam  masyarakat  yang tidak  terlepas  dari  corak religio-magis yang  ada  dalam  masyarakat  hukum  adat tersebut.
Nilai-nilai  budaya  /adat,  seperti  nilai  religi,  nilai  kebersamaan,  nilai harga  diri,  dan  nilai  keadilan  di  atas  inilah  yang  mendukung  atau mendasari dilaksanakan  pembayaran  adat  pada  masyarakat  hukum  adat di Konawe Selatan merupakan  wujud  yang  fungsinya  memberi  makna  sebagai  tanda  pengakuan (recognitie) ,  penghargaan  terhadap  harga  diri  manusia  dan  untuk  mengembalikan keseimbangan  yang  dianggap  terganggu,  menutup  malu,      menghilangkan  noda yang telah terjadi, meredam atau menghilangkan dendam yang berkepanjangan.
Pembayaran  adat  ini  juga  berfungsi  untuk  menghapus  emosi  atau kemarahan,  sebagai  sarana  perdamaian  dalam  mendamaikan  pihak-pihak  yang terlibat dalam perkara adat, sebagai tebusan dalam mempererat tali persaudaraan atau kekeluargaan diantara para pihak yang berperkara, sekaligus mengembalikan keseimbangan  magis  yang  dirasakan  terganggu,  agar  kehidupan  kembali  aman  , tentram   dan damai.
Segala  sesuatu  bercampur  baur,  dan  bersangkut  paut,  segala  sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam. Alam pikiran kosmis ini merupakan dasar hukum pelanggaran adat. (R. Soepomo, 1996)
Secara  khusus  di  Konawe  Selatan  penggalian  nilai-nilai  hukum  adat bukan  hanya  dalam  rangka  sumbangsih  sebagai  sumber  bagi pengembangan hukum  nasional,  tetapi  dalam  kekinian  sebagai  amanat  dalam  menjawab berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pelastarian dan Pengembangan Masyarakat Adat. Oleh karena  itu  penggalian  hukum  adat ini kedepan  sangat  bermanfaat  untuk  memberikan  kontribusi  bagi  penyusunan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Khusus di Konawe Selatan.
Seiring dengan itu dalam rangka pengembangan hukum adat kedepan sebagai salah satu sumber bagi pengembangan hukum nasional kita maka ada tiga dimensi  yang  perlu  lihat,  yaitu  dimensi  pemeliharaan  hukum  adat,  dimensi penggalian hukum adat, dan dimensi perubahan/pemanfaatan.

## b.  Pembayaran  Adat  Dapat  Memenuhi  Rasa  Keadilan  Bagi  Masyarakat
Hukum Adat Di Konawe Selatan
Penyelesaian  pelanggaran  adat  biasanya  di  mulai  dengan  adanya suatu  pelanggaran  adat  atau  sengketa  yang  terjadi,  dan  pelanggaran  adat ini sesegera  mungkin  diupayakan  untuk  diselesaikan  sesuai  dengan pranata hukum adat setempat. Hal ini karena dalam masyarakat hukum adat  di  Konawe  Selatan adanya  nilai  tentang  perdamaian  sebagai  wujud dari cinta damai dan tidak   balas dendam.  Adanya  nilai  ini  maka  suatu  pelanggaran  adat  atau  perselisihan  yang tejadi  tidak  boleh  berkepanjangan,  tetapi  harus  segera  diselesaikan  baik  melalui keluarga,  ikatan klen (keret) , maupun melalui dewan adat setempat. Bila  penyelesaian  pada  tingkat  keluarga  tidak  dapat  selesai,  maka  kasus pelanggaran   adat   atau   sengketa   ini   dapat   diajukan   untuk diselesaikan kepada   Pimpinan Adat melalui Dewan Adat setempat biasa yang disebut Lembaga Adat Tolaki (LAT) untuk diselesaikan. Dewan adat ini secara  struktural  terdiri  dari pimpinan    adat    setempat    sebagai    ketua,  seorang  sekretaris,  dan  anggota  yang biasanya terdiri dari kepala-kepala.
Pelanggaran-pelanggaran   adat   atau   sengketa   yang   terjadi   pada masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Konawe  Selatan    yang  diajukan  untuk diselesaikan  melalui  Pimpinan  Adat  atau  Dewan  Adat  setempat  dan  diupayakan semaksimal  mungkin  untuk  diselesaikan.  Hal  ini  karena  salah  satu  tugas  kepala rakyat (dalam hal ini Dewan Adat) adalah: 1) penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  hukum  supaya  hukum  dapat  berjalan semestinya;  2)  menyelenggarakan  hukum  sebagai  pembetulan  hukum,  setelah hukum itu dilanggar.
Sebagai  seorang  pemimpin  adat  pada  masyarakat  hukum  adat  di Konawe Selatan    dalam hal ini seorang Puutobu/Toono Motuo dalam menjalankan fungsi penyelesaian  sengketa  atau  pelanggaran  adat  maupun  fungsi  lainnya  dalam masyarakat hukum adat selalu dilambangkan atau disimbolkan sebagai:
1)  Sebagai  matahari,  yaitu  sebagai  sumber  kehidupan  yang  memberi sinar kepada    rakyatnya,    dimana    segala    susah    dan   senang    ia merupakan tempat mengadu
2) Sebagai   tanah,   yaitu   tanah   yang   ada   dalam   wilayah   ulayat masyarakat hukum    adat    setempat    dilindungi    olehnya    mewakili seluruh rakyat yang hidup didalamnya.
3) Sebagai Anoa, yaitu melambangkan kebanggaan yang selalu dipuja dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi.
4)  Sebagai  Rotan,  menggambarkan  penyelesaian  segala  permasalahan  berada dibawah komando dan keputusan dari Puutobu/Toono Motuo
5)  Sebagai  air,  yaitu Puutobu/Toono  Motuo adalah  orang  damai  yang dapat memberikan        siraman        ketenangan,        ketentraman,        dan kedamaian.
Adapun tahapan penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa Lahan melalui Dewan Adat seseuai hasil wawancara Puutobu / Toono Motuo Bapak Nurdin Mangidi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Adanya  laporan  atau  pengaduan  Kepada Puutobu/Toono  Motuo dari pihak yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibat  dari  adanya  pelanggaran  adat  yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan pelanggaran adat. Laporan atau pengaduan ini umumnya dilakukan secara lisan oleh keluarga/kerabat yang merasa dirugikan.
2) Setelah   itu   Dewan   Adat   melalui   pimpinan   adat   menyampaikan adanya laporan  atau  pengaduan  tersebut  kepada  Pemerintah  dan para  anggota dewan adat, dan selanjutnya Pemerintah dan dewan  adat menentukan      waktu      atau      hari      dimulainya      penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa tersebut.
3) Penetapan  waktu  penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  ini disampaikan  oleh  dewan  adat  kepada  kedua  belah  pihak  (beserta keluarga/kerabatnya)
4) Dewan  adat  melakukan  sidang  adat  sesuai  waktu  yang  ditentukan tersebut.Adat Mombesara dengan Kalosara langsung  dihadapkan  kepada penerima      adat      yaitu Puutobu      /      Toono     Motuo (Hakim) sedangkan  pembawa  kalosara  adalah Pabitara (pengacara  Pihak  Yang melakukan  pelanggaran  adat)  dengan  inti  sari  pembicaraan  maksud  dan tujuan di turunkannya Kalosara
5) Pelapor   dan   Terlapor   Wajib   di   dampingi   Oleh   Masing – Masing Keluarga dan Tolea (Pengacara Adat )
6) Setelah  sidang  adat  dibuka  (dimulai)  Pimpinan  adat Puutobu sebagai (  Hakim  )  Memberikan  tanggapan,  maka  semua  anggota  diberikan kesempatan untuk berbicara.
7) Setelah  keterangan atau  penjelasan  dari  pihak yang  melapor selesai, dewan  adat  melalui  pimpinan  adat puutobu meminta  kepada  pihak  pelaku pelanggaran  adat  untuk  memberikan  keterangan  atau  penjelasan sehubungan dengan pelanggaran adat yang dilakukannya.
8) Jika  kedua  belah  pihak  mempunyai  saksi-saksi  maka  dewan  adat melalui pimpinan  adat  sebagai  ketua  meminta  kepada  saksi-saksi untuk    memberikan    kesaksiannya    sesuai    dengan  apa  yang  dilihat, didengar atau diketahuinya berkaitan dengan pelanggaran adat tersebut.
9) Setelah  keterangan  dari  saksi  kedua  belah  pihak  maka  dewan  adat mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  kepada  kedua  pihak  dan  saksi- saksi  untuk  lebih  menjelaskan  permasalahan  pelanggaran  adat  tersebut, sekaligus    sebagai    bahan    masukan    atau    pertimbangan  dalam menyelesaikan kasus pelanggaran adat dimaksud.
10) Selanjutnya  dewan  adat  mengajukan  tawaran-tawaran  sesuai  permintan pihak  korban  dan  pertimbangan  dewan  adat  untuk  dapat  di  sepakati bersama, bila tidak ada kata sepakat maka dewan akan memutuskan.
11) Putusan dewan adat diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat para anggota siding adat yang diucapkan oleh Puutobu (Hakim).
12) Putusan  siding  bersifat  mengikat  dan  tidak  dapat  diganggtu  gugat oleh  siapapun,  sedangkan  yang  menolak  putusan  dikenakan  sanksi dikucilkan  oleh  masyarakat      berupa:  Bayar  denda  ( Peohala ),  Kerja  Paksa ( Pinoko   Mbei ’ indio) ,   Diusir   dari   kampong   ( Tinamba   Lako ),
Dihukum  Mati  ( pinepate )  Pada  zaman  dahulu  namun  sekarang  sudah ditiadakan.
Penyelesaian   pelanggaran   adat   pada   masyarakat   hukum   adat   di Konawe  Selatan  ,  prinsip  atau  nilai  perdamaian  menjadi  hal  utama  yang dikedepankan.  Dengan  demikian   upaya  perdamaian  sebagai  suatu  nilai budaya selalu diupayakan dalam setiap tahapan proses penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa,  karena  tujuan  dari  proses  penyelesaian  suatu  pelanggaran  adat  atau sengketa bukan semata-mata untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau  bukan  semata-mata  kalah  dan  menang,  melainkan  pada  upaya  untuk mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat  hukum  adat  untuk  mencapai  keseimbangan  dan  keadilan  sesuai harapan masyarakat hukum adat setempat.
Filosofi  perdamaian  ini  untuk  menjamin  keseimbangan  antara  sanksi  adat berupa  pembayaran  denda  adat  di  satu  pihak  dan  harmoni  kedamaian  serta ketentraman di pihak lainnya. Penerapan sanksi adat atau reaksi adat ini bertujuan untuk  menjaga  dan  atau  mewujudkan  kembali  keseimbangan komunal, cosmopolitan yang  ada  dan  menjaga  agar  tata  kehidupan  kemanusiaan  berjalan dengan baik dan harmonis.Penyelesaian   sengketa atau perkara perselisihan secara damai  ini  sudah  merupakan  budaya  hukum  (adat)  bangsa  Indonesia  yang tradisional. (Hilman Hadikusuma)
Oleh karena itu    dalam  penyelesaian pelanggaran adat atau  sengketa  yang terjadi secara umum masyarakat hukum adat lebih memilih untuk menyelesaikan secara  adat  sesuai  pranata  hukum  adat  yang  mereka  anut.  Pilihan  penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa secara adat dilakukan berdasarkan beberapa alasan mendasar, yaitu:
1) Adanya   kepercayaan   bahwa   adat   mereka   miliki   merupakan penjelmaan dari pencipta alam semesta, yang selalu terkait dengan tipe kepemimpinan, dimana pimpinan adat tertinggi merupakan panutan bagi masyarakatnya dan bahkan merupakan perantara seorang dewa.
2)  Secara  khusus  penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  secara  adat  , karena berkaitan dengan harga diri, kehormatan dan martabat keluarga atau kerabat bahkan masyarakat secara keseluruhan.
3)  Dalam    hal    penyelesaian    pelanggaran    adat    atau    sengketa    unsur kekerabatan  turut  mempengaruhi  atau  menentukan.  Olehnya  itu penyelesaian pelanggaran    atau    sengketa    dilakukan    secara    adat dirasakan lebih sesuai dan lebih leluasa karena masih berada dalam suatu lingkungan  sosial  yang  sama  sekali  tidak  asing  bagi  para  pihak  yang bersengketa.
4)  Setiap        penyelesaian        pelanggaran        adat        atau        sengketa        yang diselesaikan  secara adat  ,secara budaya akan dirasakan lebih sesuai dengan  rasa  keadilan  atau  perasaan  keadilan  masyarakat  hukum adat setempat,    sehingga    lebih    dapat    memulihkan    keseimbangan  dalam masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  karena  penyelesaian  sengketa  secara adat  melalui  pimpinan  adat  atau  dewan  adat  setempat,  merekalah  orang- orang yang secara adat dapat memahami dan  mengetahui perasaan keadilan yang  ada  dalam  masyarakatnya,
merekalah    yang    mengetahui    jiwa    atau    semangat  rakyatnya  dalam kehidupan sosial sehari-hari.
5)  Menurut pandangan masyarakat hukum adat setempat bahwa dalam keadaan apapun mereka harus mampu menyelesaikan persoalan- persoalan atau masalah-masalahnya sendiri yang terjadi di dalam masyarakatnya.  Jika masalah    tersebut    diserahkan    untuk  diselesaikan  diluar  dari  lingkungan sosial mereka, berarti secara adat mereka  merasa  malu  karena  dianggap tidak  dapat  menyelesaikan  persoalan-persoalan  atau  masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan filosofi orang tolaki adalah ” Inae Kona Sara Iyeto Pinesara, Inae Liya Sara Iyeto Pinekasara ” ( Siapa yang menghargai adat  maka ia  akan  di  hargai,  namun  siapa  yang  tidak  menghargai adat maka ia tidak akan dihargai ) . (Kadir Katjong, 113)
Alasan  pilihan  penyelesaian  pelenggaran  adat  atau sengketa  secara  adat  di atas  menunjukkan  bahwa  dalam  situasi  kemajemukan  hukum  atau  pluralisme hukum,  masyarakat  hukum  adat  di  Konawe  Selatan    masih tetap mempunyai prinsip  atau  kecenderungan  untuk  memilih  pranata  hukum  adatnya  dalam penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  yang  terjadi,  karena  dirasa  lebih menguntungkan mereka.
Selain itu kelebihan  penyelesaian sengketa secara adat melalui dewan adat atau peradilan adat dibanding dengan peradilan formal adalah:
1)  Mudah di akses, cepat dan murah. Peradilan non negara lebih cepat diakses, cepat    dan    lebih    murah    dibanding    pengadilan    negara. Kemudahan  diakses  ini  dikarenakan  kepala  adat  dan  tokoh  adat tiggal di komunitas setempat, dikenal oleh masyarakat dan mudah ditemui
2) Menjaga  harmoni  dan  kerukunan  sosial.  Menjaga  harmoni  dan kerukunan social sangat diutamakan dalam kehidupan masyarakat hukum adat, dan hal itu akan mudah diciptakan karena peradilan adat menganut prinsip keadilan restorative.
3)  Fleksibel  di  dalam proses  dan substansi.  Dalam  proses  penyelesaian sengketa keadilan adalah buah kesepakatan bersama para pihak atau korban dan pelaku, bukan berdasar aturan hukum yang pasti atau zakelijk .
4)  Berdasarkan  otoritas  dan  legalitas  lokal.    Masyarakat  hukum  adat dan komunitas tradisional pada umumnya lebih memilih peradilan adat dari pada peradilan  negara  utamanya  karena  adanya  otoritas  para    pelakunya dilingkungan    masyarakat    hukum    adat    setempat  untuk  memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.
Di  dalam  penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  pada  masyarakat hukum  adat  di  Konawe  Selatan      peranan  keluarga  atau  kekerabatan  turut mendukung para pihak yang bersengketa memberikan suatu dukungan yang kuat bagi para pihak dalam penyelesian sengketa mulai dari awal hingga selesai sampai suatu sanksi atau denda adat dijatuhkan oleh dewan adat. Dukungan keluarga atau kekerabatan seperti ini menunjukkan suatu ikatan komunal atau kebersamaan yang kuat  dalam  segala  aspek.  Karena  itu  dukungan  kekerabatan  merupakan  suatu kewajiban yang melambangkan kolektif sebagai kebalikan dari indifidu, dan
kewajiban  bukannya  untuk  memuaskan  diri  sendiri,  tetapi  sebagai  katrol  atau dukungan  sebagai  suatu  prinsip  atau  nilai  kebersamaan  yang  kuat  dalam mendukung   segala   aktifitas   dalam   masyarakat   hukum   adat termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.
Berkaitan  dengan  perasaan  keadilan,  penyelesaian  pelanggaran  adat  yang dilakukan   secara   adat,   dimana   putusan   yang   dijatuhkan   oleh pimpinan  adat  melalui  dewan  adat  dirasa  lebih  sesuai  dengan  perasaan  keadilan masyarakat  hukum  adat  setempat,  karena  itu  secara  umum  dapat  diterima  oleh semua pihak, terutama para pihak yang bersengketa.
Sebagai  suatu  gambaran  dalam  pembayaran  denda  adat  yang  dilakukan pada  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Konawe  Selatan, berikut  ini  disampaikan  beberapa  contoh  pembayaran  denda  adat  dari  tiga masyarakat hukum  adat  , yaitu masyarakat hukum adat Konawe Selatan,sebagai berikut:
• Kasus 1
Darwis   melakukan   dan  memindahkan     patok   batas  tanah   milik Risman.  Melihat  kejadian  ini  Risman  tidak  senang,  Tanpa  fikir  panjang  saudara Risman memaki saudara Darwis dan membuang patok tanah tersebut yang telah di pasang oleh saudara Darwis, melihat kejadian itu saudara Darwis melawan saudara Risman  dengan  kata  kata  kasar,  selanjutnya  saudara  Risman  memukul  dan memotong  saudara  Darwis  pada  bagian  lengannya,      Kasus  ini  kemudian diselesaikan  secara  adat  melalui  LAT  dan  Risman  dikenakan  sanksi  dengan pembayaran denda berupa uang Rp 15.000.000,-  ditambah dengan 1 ekor sapi ,1 Sarung, 1 Cerek, 1 Parang
,  1  Kain  Kaci,  dan  saudara  Darwis  dikenakan  sanksi  mengembalikan  batas  yang sebenarnya sesuai dengan hasil keputusan dewan adat. Dan melakukan  sumpah dihadapan  sidang  adat  untuik  tidak  melakukannya lagi.
• Kasus 2
Bio  Kalu  melakukan  penyerobotan  tanah  milik  saudara  Amir  P. Dalam sengketa  tersebut   saudara  Amir  P  kemudian  memanggil  keluarga besar  untuk menyerang  rumah  dari  Bio  Kalu,  rumah  saudara  Bio  kalu rusak berat,  Kasus ini kemudian diselesaikan  secara adat melalui  LAT dan Amir  P  dikenakan  sanksi dengan pembayaran denda berupa 1 Kain Kaci,1
Sarung,  1  Parang  ,  1  Cerek  uang  Rp  50.000.000,-  ditambah  dengan  1  buah  kain kaci, 1 ekor sapi . dan saudara Bio Kalu melalui putusan adat mengembalikan tanah saudara Amir P
• Kasus 3
Saudari  sartin  dan  saudara  Toro  adalah  saudara  kandung,  dan  memiliki tanah warisan dari orang tuanya, saudara toro dan saudara sartin mendapatkan  bagian  yang  sama  yaitu  masing – masing  1.Ha,  namun  ternyata saudara    toro  karena  merasa  dia  anak  laki  laki  maka  saudara  toro  melakukan perubahan batas tanah dari saudari Sartin. Sehingga bagian saudari  sartin  tinggal 3\4    Ha.    Dalam    sengketa  tersebut    saudari  Sartin  kemudian      melakukan penganiyaan      kepada      Toro     dengan      melibatkan  keluarga  dari suami  saudari sartin. Kasus ini kemudian diselesaikan secara adat melalui LAT dan saudari Sartin dikenakan sanksi dengan pembayaran denda  adat Denda  1  Ekor  Sapi,  1  Pis Kain  Kaci  dan  berupa  uang  Rp
5.000.000,- dan melalui putusan dewan adat saudara Toro mengembalikan bagian dari pada saudari Sartin.
Dari   ketiga   contoh   kasus   diatas     menunjukkan   bahwa   adanya pembayaran  denda adat  sebagai suatu  reaksi  adat  atau  sebagai  sanksi  adat  yang tidak  hanya dipikul oleh  individu yang melakukan  suatu pelanggaran adat, tetapi seluruh  keluarga/kerabat  secara  komunal  merasa  bertanggung  jawab  atas  hal tersebut,  ini  menunjukkan bahwa  suatu  pelanggaran adat yang  disertai  dengan pembayaran  denda  adat  tidak  semata  merupakan urusan atau tanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran adat atau yang bersengketa saja, tetapi lebih dari  itu  merupakan  urusan  dan  tanggung  jawab  seluruh  keluarga/  kerabat  para pihak.
Hal senada seperti yang dikatakan oleh Sultra Wirawan yakni:
“Kami pihak   dari   BPN   menunggu   hasil   dari   mediasi   baik   yang dilakukan kekeluargaan maupun secara adat sebelum kami lakukan proses secara adminsitrasi, karena itu dalam penyelesaian suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan secara adat melalui sidang adat tidak hanya individu kedua pihak yang bersengketa  saja  yang  hadir  dalam  sidang    adat,  tetapi  pihak  pemerintah, keluarga/kerabat  kedua  pihak  turut  hadir  dalam  menyaksikan  penyelesaian pelanggaran adat atau sengketa tersebut.( Pegawai BPN Konawe, 2020)
Penyelesaian  pelanggaran  adat  atau sengketa  yang  dilakukan  secara adat oleh masyarakat hukum adat di Konawe Selatan   menurut   Sally Falk Moore merupakan bidang social-semi otonom dimana bidang tersebut dapat menghasilkan aturan-aturan dari dalam walaupun rentan terhadap aturan- aturan dan kekuatan- kekuatan  lain  yang  berasal  dari  dunia  luar  yang  mengelilingi  mereka.  (Sally  Falk Moore)
Alasan-alasan  penyelesaian  pelanggaran  adat  atau  sengketa  diatas merupakan  suatu  budaya  hukum  yang  tumbuh  dalam  kehidupan  masyarakat hukum  adat  di  Konawe  Selatan  ,  dan  merupakan  tradisi hukum yang berlaku secara turun temurun.
Budaya   hukum   ini   sebagaimana   di   kemukakan   oleh   Friedman sebagai  keseluruhan  sikap  dari  warga  masyarakat  dan  system  nilai-nilai yang  ada  dalam  masyarakat        yang  akan  menentukan  bagaimana  seharusnya hukum  itu  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Budaya  hukum  ini merupakan  budaya  hukum  tidak  tertulis.  Karakter  khas  dari  budaya  hukum  ini adalah  :1)  hukum  tidak  tertulis;  2)  senantiasa  mempertimbangkan  dan memperhatikan  kondisi  psikologis  anggota  masyarakat  hukum  setempat;  3) senantiasa  mempertimbangkan  perasaan  hukum,  rasa  keadilan,  dan  rasa  butuh hukum masyarakat; 4) dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan; 5) pembentukan itu merupakan proses kebiasaan.
Hal  senada  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Nurdin  Mangidi,  yakni: Wujud  pembayaran  adat  atau  denda  adat  dalam  penyelesaian  sengketa  untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat di Konawe Selatan dapat  berupa  uang  dan  barang  atau  benda  yang  dianggap  bernilai  menurut masyarakat  hukum adat setempat  dan kami selaku masyarakat  adat Tolaki akan terus  menjaga  dan  memelihara  kelestaraian  dari  hukum  adat  yang  ada  ditanah kami” (hakim adat Tolaki)
Sehubungan  dengan  itu,  wujud  pembayaran  denda  adat  pada  masyarakat hukum adat di Konawe Selatan   dapat berupa benda atau barang, dan dewasa ini ditambah  dengan  sejumlah  uang,  yang  bervariasi  atau  berbeda-beda  antara masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan
Secara adat proses pembayaran  adat digunakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun proses pembayaran adat dimaksud sebagai contoh adalah:
a)  Pihak korban mengajukan tuntutan kepada pelaku.
b)  Pihak   pelaku   menanggapi   tuntutan   yang   diajukan   oleh   pihak korban.
c)  Setelah  ada  persetujuan  maka  hal  ini  merupakan  kesepakatan  dan disahkan
d) Dalam  proses  pelaksanaan  pembayaran  adat  barang  yang  telah disepakati di ajukan di depan sidang adat. Pelaksanaan pembayaran adat para pihak diminta mengecek kebenaran barang pembayaran adat sesuai kesepakatan
e)  Dilakukan   ucapan   permintaan   maaf   dari   kedua   belah   pihak kemudian barang pembayaran adat dari kedua pihak diserahkan.
f)   Setelah   itu   melakukan   Mosehe   Wonua   (memulihkan   alam   yang terganggu   akibat   dari   masaalah   tersebut).   Di   lanjutkan   dengan Berdoa, Saling jabat tangan di akhiri dengan makan  bersama. Sehubungan dengan  putusan  adat  tersebut  apabila  salah  satu  dari
pihak  yang  bersengketa  melakukannya  lagi  maka  sanksinya  diusir  dari kampung.  Sehingga  pentingnya  Menjaga  dan  mengawal  hasil  dari  sidang  adat merupakan suatu instrument dalam menjaga kesatuan hasil dari ketetapan suatu lembaga  peradilan  perdamaian  antara  para  warga  masyarakat  hukum  adat  di lingkungan  masyarakat  hukum  adat  yang  ada.  Secara  umum  setiap  manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk  memenuhi  dan  melindungi  kepentingannya  itu,  menusia  memerlukan manusia  lain.  (Mulyadi  Golap, Dkk))   Adanya   budaya   hukum   penyelesaian sengketa   lahan   pada masyarakat hukum adat di Konawe Selatan sudah dilakukan dari  jaman nenek  moyang  mereka   dahulu  kala hingga  sekarang ini.  Dan  hukum adat  tolaki    ini bersumber  dari  kitab  suci  Alqur’an,  salah  satu  sumbernya  bisa dilihat  dari  nilai  Religio  Magis  (Ketuhanan)  sehingga  masyarakat  adat  Konawe selatan sangat meyakininya.
Sehingga pembayaran denda adat ini bertujuan untuk menghapus emosi atau kemarahan dan sekaligus sebagai alat atau sarana perdamaian dalam mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana Al Qur’an mengajarkannya. Hal ini dapat terlihat dimana dengan dilakukan pembayaran denda adat maka terjadilah perdamaian, dan diantara kedua belah pihak bukan sebagai musuh tetapi sebagai keluarga dengan berjabat tangan dan berpelukan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, setelah itu kedua belah pihak menyiapkan makanan untuk dimakan bersama sebagai wujud kedamaian..

## 4. PENUTUP
Nilai-nilai  budaya  yang  mendukung  pelaksanaan  pembayaran  adat pada masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  yakni  Nilai-  nilai  budaya yang  mendukung  atau  mendasari  pembayaran  adat  tersebut  di  atas  merupakan salah  satu contoh  pencerminan dari jiwa atau semangat masyarakat  hukum  adat yang ada di Konawe Selatan. Oleh karena itu jika kita melihat nilai-nilai budaya yang mendasari pembayaran adat di atas, yaitu: nilai religi,  nilai  kebersamaan,  nilai  harga  diri,  dan  nilai  keadilan,  tidak  terlepas  dari karakter masyarakat hukum adat yang ada di Konawe Selatan.
Pembayaran adat dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat di Konawe Selatan yakni dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat maka dalam menjalankan  fungsi  atau  peranannya  terutama  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat maka seorang pemimpin adat ( Puutobu )      dengan  asas  kerukunan,  asas  kepatutan,  dan  asas  keselarasan  dan Adanya  tanggung  jawab  dalam  pembayaran  adat  menjadikan  hidup  terhormat, karena  tanggung  jawab  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dijalankan dalam  masyarakat  hukum  adat.  dimana  hidup  yang  terhormat  dapat  terwujud dalam  konteks  tanggung  jawab    seorang  individu  atau  masyarakat  dalam kehidupanya  sebagai  manusia  di  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar  dalam    Majalah  Antropologi  Sosial  Budaya  Indonesia  Nomor  47  tahun XIII, Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 1989. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Monografi Hukum Adat Kalimantan II , Jakarta 1988/1989.
Badan Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Monografi  Hukum Adat  Daerah  Bali,  Nusa  Tenggara  barat,  dan  Nusa  Tenggara  Timur  ,Buku  II Bagian 3 , Jakarta 1986. Bushar    Muhammad, Asas-Asas    Hukum    Adat    Suatu    Pengantar ,    Penerbit    PT Pradnya Paramita, Jakarta,2002.
Bushar  Muhammad, Pokok-Pokok  Hukum  Adat ,  PT  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 1995.
Eka Darma Putra, Pancasila  Identitas  dan  Modernitas:  Tinjauan  Etis  dan  Budaya,
BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1992.
H.TH   Fischer, Pengantar    Antropologi    Kebudayaan    Indonesia ,   Penerbit   PT. Pembangunan, Jakarta, 1984.
Hilman Hadikusuma, 1977. Hukum Perkawinan Adat . Penerbit Alumni: Bandung. Kadir  Katjong,  1977, Penyelesaian   Sengketa  Secara  Adat  (Suatu   Studi  Kasus Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Desa Nafri Jayapura,  Irian  Jaya.
Tesis Jakarta:     Program   Pascasarjana   Program   Studi   Antropologi   Universitas Indonesia.
Koentjaraningrat ,  Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan ,  Penerbit  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Penerbit Rineka Cipta,Jakarta, 2002.
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi jilid II ,PenerbitUI Press,Jakarta,1990.
Mahrus  Ali, Menggugat    Dominasi  Hukum  Negara  Penyelesaian  Perkara  Carok Berdasarkan   Nilai-Nilai   Budaya   Masyarakat   Madura ,Penerbit  Rangkang – Indonesia,Yogyakarta, 2009.
M.  Syamsudin.  2012. Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum Progresif .  Penerbit Kencana Perdana Media Group: Jakarta. Mulyadi  Golap,  Anisah  Maya  Djafar  Umpain2 .  Eksistensi  Lembaga  Masyarakat Adat  Mala  Moi  Dalam  Pembagian  Harta  Warisan  Tanah  Adat  Marga  Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong
R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Moore,  Sally  Falk.1993.  Hukum  dan   Perubahan  Sosial:  Bidang   Sosial Semi- Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam Ihromi (ed), Antropologi
Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor, Indonesia: Jakarta. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Penerbit  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999.
Soerojo Wignjodipoero, 1983. Pengantar dan  Asas-Asas Hukum Adat .  Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
Koentjaraningrat ,  Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan ,  Penerbit  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Penerbit Rineka Cipta,Jakarta, 2002.
Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi jilid II ,PenerbitUI Press,Jakarta,1990.
Mahrus  Ali, Menggugat    Dominasi  Hukum  Negara  Penyelesaian  Perkara  Carok Berdasarkan   Nilai-Nilai   Budaya   Masyarakat   Madura ,Penerbit  Rangkang – Indonesia,Yogyakarta, 2009.
M.  Syamsudin.  2012. Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum Progresif .  Penerbit Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
Mulyadi  Golap1,  Anisah  Maya  Djafar  Umpain2 .  Eksistensi  Lembaga  Masyarakat Adat  Mala  Moi  Dalam  Pembagian  Harta  Warisan  Tanah  Adat  Marga  Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong
R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Moore,  Sally  Falk.1993.  Hukum  dan  Perubahan  Sosial:  Bidang  Sosial  Semi- Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor, Indonesia: Jakarta.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Penerbit   PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999.
Soerojo Wignjodipoero, 1983. Pengantar dan   Asas-Asas Hukum Adat .   Penerbit PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.