## STRATA SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PNPM/RESPEK DI KABUPATEN MERAUKE

## SOCIAL STRATIFICATION AND COMMUNITY PARTICIPATION IN THE COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROGRAM IN MERAUKE REGENCY, PAPUA PROVINCE
Paulus Rudolf Yuniarto Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia rudolfyuniarto@gmail.com

## Abstract
Social stratification of society and its relationships in the community driven development program offer three lesson learned: (1) knowing the procedure and people participation in decision-making process; (2) community knowledge  related  with  program;  and  (3)  the  inter-relationships  of  actors.  Research  result  taken  from  the PNPM/RESPEK project (National Program for Community Empowerment/Strategic Plan Development Village) in Merauke Regency, Papua Province shows that the most powerful groups (village leader, traditional leader and program organizer) are dominant in the program of activities. Meanwhile, most community groups which still working traditionally does not take part in giving proposals or work due to their heavy work, except when they  are  paid.  Therefore,  the village  organizer  adopts  a pattern  so-called  “sharing  money,  sharing  space”.In order to avoid disputes with other communities - which is still a relative - the village organizer took a safe path by  approaching  the  village  elite  and  the  project  officers  to  absorb  the  program  ideas  and  funds.  As  impact, strengthening community capacity as goals of PNPM/RESPEK is difficult to achieve.
Keyword: Participation, Social Stratification, Community Development.

## Abstrak
Studi  strata  (sosial/ekonomi)  masyarakat  dan  hubungan  antarstrata  dalam  kegiatan  pembangunan  berbasis komunitas  jarang  dilakukan.  Studi  ini  perlu  dilakukan  karena  memberikan  pembelajaran  penting  tentang:  (1) Tata  cara  dan  partisipasi  warga  dalam  proses  pengambilan  keputusan  publik;  (2)  Asal  pengetahuan  sumber- sumber  kekuasaan;  dan  (3)  Saling  keterkaitan  aktor  didalamnya.  Hasil  penelitian  dalam  kegiatan  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Rencana  Strategis  Pembangunan  Kampung  (RESPEK)  pada kelompok  masyarakat  suku  asli  Papua  di  Kabupaten  Merauke  (Suku  Yei  dan  Suku  Marind-anim) memperlihatkan  bahwa  strata  sosial  pada  lapisan  masyarakat  atas  (elit  kampung  dan  pengurus)  mendominasi jalannya  program–dari  tingkat  perencanaan  hingga  implementasi  program–dan  menjadi  perwakilan  harapan- harapan  yang  muncul  dari  kelompok  lapisan  bawah  (marga  kecil/kelompok  perempuan/non-elit).  Lapisan bawah  masyarakat  yang  sebagian  besar  masih  bekerja  berburu  (meramu)  tidak  mudah  ikut  berpartisipasi memberikan  usulan  atau  kerja,  kecuali  di-imingi  imbalan  sejumlah  uang.  Oleh  karena  itu,  para  pelaksana program  yang  menjalankan  dan  menguasai  dana  bantuan  kemudian  mengadopsi  pola  ‘berbagi  uang,  berbagi ruang’  dalam  menjalankan  program  kegiatan.  Demi  menghindari  perselisihan  dengan  kelompok  masyarakat lain–yang  notabene  masih  satu  kerabat/marga–pengurus  mengambil  jalan  tengah  dengan  mengambil  posisi mendekati para elit kampung dan pendamping program untuk menyerap ide dan dana program. Dampak ikutan dari  pola  ini  adalah  sulit  terwujudnyapenguatan  kapasitas  masyarakat  pada  seluruh  strata  sosial  yang  ingin dicapai oleh program PNPM/RESPEK.
Kata Kunci: Partisipasi, Strata Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.

## Pendahuluan
Stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota  masyarakat  berdasarkan  status  atau kategorisasi  masyarakat  ke  dalam  kelas-kelas secara  bertingkat  (hierarkis).  Perwujudannya adalah  adanya  kelas  tinggi  dan  kelas  rendah
(Lawang, 1998). Stratifikasi sosial terjadi karena adanya  pembagian  (segmentasi)  kelas-kelas sosial  di  masyarakat.  Dasar  dan  inti  sistem stratifikasi  masyarakat  adalah  adanya  ketidak- seimbangan  pembagian  hak  dan  kewajiban,  serta tanggung  jawab  masing-masing  individu  atau kelompok  dalam  suatu  sistem  sosial  (Sorokin,
1998).  Stratifikasi  sosial  masyarakat  dan hubungan  antarstrata  memiliki  arti  penting dalamprogram  kegiatan  pembangunan  berbasis komunitas.  Proses  pelaksanaan  kegiatan  program  – dari  pengumpulan  usulan,  organisasi  kerja,  dan aktor-aktor  pelaksananya–memiliki  keterkaitan dengan  kondisi  struktur  sosial  (lapisan)  di masyarakat.  Hal  ini  kentara  sekali  terlihat  pada masyarakat perdesaan ( tribe ) di Papua.
Kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas –sepertiyang  tercermin  dalam  program  PNPM/ RESPEK di Papua (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  -  Rencana  Strategis  Pembangunan Kampung)–mengindikasikan  bahwa  penentuan program  melibatkan  partisipasi  warga.  Program kegiatan  dibuat  oleh  masyarakat  karena  mereka tahu  apa  yang  mereka  butuhkan,  kemudian masyarakat  yang  mengerjakan,  dan  masyarakat yang  mendapat  manfaat.  Bentuk  ideal  program pembangunan berbasis masyarakat adalah warga dapat  berpartisipasi  secara  aktif.  Masyarakat diharapkan  berani  bicara,  mengusulkan,  atau menyanggah  usulan.  Dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam kegiatan  pembangunan  desa  masih  terlihat kenyataan bahwa warga tidak berani menyampaikan  aspirasi  dan  keberatan  mereka. Beberapa  hasil  penelitian  memperlihatkan  (lihat Akatiga,  2011;  Voss,  2008;  Papanek,  2007; Toorens,  2005)  sebagian  besar  waga  desa memang  tidak  terbiasa  berada  dan  berbicara dalam  sebuah  forum  resmi  seperti  rapat/ musyawarah.  Kepasifan  juga  terjadi  karena adanya  dominasi  elit  desa.  Warga  miskin  dan warga  biasa,  terutama  perempuan,  tidak  berani mengemukakan  keinginan  atau  ketidaksetujuan mereka  karena  menganggap  bahwa  yang  pantas bicara  hanyalah  para  elit  desa  yang  pintar. Dominannya  peran  elit  desa,  antara  lain, disebabkan  oleh  faktor  sistem  (hubungan) kekerabatan,  pola  patronase,  dan  stratifikasi sosial.
Khusus  di  Provinsi  Papua,  stratifikasi sosial  terletak  pada  keberadaan  tiga  tungku– pihak  pemerintah  (kepala)  kampung,  pihak gereja,  dan  pihak  adat  sebagai  kesatuan kepemimpinan  di  kampung  Papua.  Tiga  tungku merupakan  bentuk  stratifikasi  sosial  masyarakat yang  masing-masing  memiliki  pengaruh/posisi tersendiri  di  masyarakat.  Misalnya  saja,  peran gereja sebatas peran rohani dan moral masyarakat  danmereka  dibatasi  pada  waktu pengelolaan kegiatan pembangunan di kampung. Kelompok  adat  terbatas  pada  pengurusan
permasalahan  adat  seperti  upacara  ritual,  soal tanah,  atau  pelanggaran  aturan  adat  yang  tidak bisa  diselesaikan  oleh  pihak  gereja  atau pemerintah. Kepala kampung sebagai perpanjangan tangan  pemerintah  mengurusi  administrasi  dan tata  kelola  pemerintahan  di  kampung.  Dalam konteks  program  pemberdayaan  masyarakat, muncul lembaga ke-empat yaitu pihak pengelola program  untuk  'mengatur'  persoalan  pembangunan di  kampung.  Keberadaan  lembaga  di  atas  yang berperan  dalam  kehidupan  sosial  di  kampung sedikit  banyak  akan  memberikan  warna  bagi program  pembangunan  berbasis  masyarakat seperti PNPM/RESPEK di Papua.
Stratifikasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masyarakat, khususnya di  Papua,  memberikan  dua  pengetahuan  penting tentang (1) Tata cara dan partisipasi warga dalam proses  pengambilan  keputusan  publik  dan  (2) Asal pengetahuan sumber-sumber kekuasaan dan saling keterkaitan antaraktor kekuasaan didalamnya.  Hal  yang  menjadi  pertanyaan selanjutnya  adalah  apakah  relasi  sosial  yang terbangun  di  antara  struktur  kelembagaan  yang ada  di  kampung  Papua  ini  memberikan  efek positif  atau  negatif  bagi  program  pembangunan/ pemberdayaan  berbasis  masyarakat?  Bagaimana pola  partisipasi  anggota  masyarakat  dalam program  dan  pengaruhnya/akibatnya  dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat? Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis pengaruh  dan  dinamika  strata  sosial-ekonomi- politik  di  tingkat  lokal  (kampung)  terhadap keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan berbasis  masyarakat  selain  manfaat  apa  yang diperoleh  dari  program  (atau  tidak).  Selain  itu, tulisan ini juga menganalisis hubungan antarstrata  yang  berkorelasi  terhadap  partisipasi warga kampung dalam kegiatan pembangunan di kampung–menurut pandangan dari warga kampung itu sendiri.
Pencarian  data  lapangan  dan  analisis data  untuk  tulisan  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  ( beneficiary  assessment dan ethnography ) yang memiliki keunggulan untuk memahami dan menjelaskan secara detil mengenai proses, faktor, dan  kondisi  yang  mempengaruhi  keberhasilan atau  kegagalan  sebuah  program.  Kabupaten Merauke  di  pilih  sebagai  lokasi  penelitian mewakili  wilayah  Papua  yang  menjalankan program PNPM/ RESPEK sejak awal digulirkan dan kemudahan akses lokasi penelitian dibandingkan  dengan  wilayah  di  pegunungan. Ada dua suku yang cukup dominan di kabupaten
ini,  yaitu  Suku  Yei  dan  Marind-anim.  Keduanya memiliki karakteristik yang sama dalam pembagian  strata  sosial,  hal  yang  membedakan adalah kedekatan lokasi dengan daerah perkotaan dan interaksinya.
Lokasi  kampung  di  Kabupaten  Merauke yang dijadikan daerah penelitian adalah Kampung  Bupul  dan  Kweel  di  Distrik  Elikobel serta  Kampung  Matara  dan  Urumb  di  Distrik Semangga.  Distrik  Elikobel  merepresentasikan kampung lokal yang jauh dari ibukota Kabupaten Kota  Merauke  yang  banyak  dihuni  oleh  orang Suku  Yei.  Pertimbangan  dipilihnya  lokasi  ini adalah  aksesbilitas  lokasi  yang  masih  dapat dijangkau kendaraan darat (berjarak 200 Km dari Kota  Merauke)  disertai  biaya  penelitian  yang relatif  tidak  terlalu  mahal.  Distrik  ini  dapat dikatakan  belum  banyak  melakukan  interaksi dengan komunitasdi luar kampung dan memperlihatkan  strata  sosial  yang  homogen. Sementara itu, Distrik Semangga merepresentasikan kampung lokal yang dekat dengan Kota Merauke (berjarak  27  km  dari  Kota  Merauke).  Mayoritas suku  yang  mendiami  wilayah  ini  adalah  suku Marind-anim.  Dipilihya  distrik  ini  karena  salah satu  distrik  percontohan  dalam  pengelolaan PNPM/RESPEK kampung lokal tingkat kabupaten. Kampung  di  distrik  ini dekat  dengan wilayah  perkotaan  dan  memperlihatkan  strata sosial yang lebih heterogen.
Tulisan  ini  adalah  bagian  dari  kegiatan penelitian  yang  didanai  oleh  Bank  Dunia  dan dilakukan  oleh  AKATIGA  Bandung  melalui PNPM  Suport  Facilities  (PSF)  tahun  2013 berjudul A  Beneficiary  Assessment  of  PNPM/ RESPEK  in  Papua  and  West  Papua:  Capturing voices  and  experiences  of  program  impact  and implementation .  Tulisan  ini  merupakan  refleksi dari  catatan  lapangan  hasil  wawancara  dan pengamatan  lapangan  kampung  selama  kurun waktu April–Juli 2013. Teknik pengambilan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengamatan  dengan  obyek  yang  dijadikan pengamatan  adalah  data  mengenai  kondisi geografis  dan  sosial  ekonomi  komuniti,  kondisi prasarana  dan  sarana  yang  didanai  oleh  PNPM/ RESPEK.  Selain  itu,  wawancara  kelompok dilakukan  terhadap  para  penerima  manfaat program dan wawancara terhadap ketua konsultan  manajemen  wilayah  Kota  Merauke beserta stafnya. Sementara itu, untuk wawancara individu  dilakukan  kepada  2  (dua)  kategori informan  dengan  level  yang  berbeda,  yaitu komunitas  dan  pemerintah.  Kemudian,  diskusi
semi-terstruktur  (FGD)  dengan  kelompok  warga di  kampung  dilakukan  terhadap  anggota  Badan Kesyadayaan  Masyarakat,  penerima  manfaat bantuan, Kelompok Swadaya Masyarakat.

## PNPM di Indonesia
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Indonesia adalah program pembangunan  berbasis  masyarakat  ( Community Driven  Development/ CDD)  terbesar  di  dunia yang  mencakup  semua  lingkungan  perkotaan (PNPM  Perkotaan)  dan  pedesaan  (PNPM Perdesaan)  di  Indonesia  (Akatiga,  2013). Program  ini  mengalokasikan  sejumlah  dana hibah  kepada  masyarakat  untuk  pengambilan keputusan  lokal  atas  prioritas  pembangunan. Praktik  CDD  di  dalam  PNPMmengutamakan prinsip  partisipasi  dalam  proses  pengusulan kegiatannya. Dalam praktik partisipasi ini, setiap usulan  kegiatan  warga  yang  dapat  didanai  harus melewati serangkaian proses musyawarah. Dilakukan  secara  berjenjang  dan  diusulkan  oleh kelompok masyarakat di kampungdengan difasilitasi  oleh  sekelompok  fasilitator/pendamping. Pada  dasarnya  kesempatan  bagi  setiap  warga kota/kampung  melalui  kelompok  yang  ada– misalnya  kelompok  tani,  kelompok  ibadah, kelompok  kesenian,  RT,  RW,  dusun,  kelompok suku/keret/marga,  kelompok  perempuan  dan lainnya–sangat terbuka untuk mengajukan usulan. Jumlah  usulan  akan  ditentukan  dalam  proses musyawarah yang dinamakan Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM). PBM ini dilakukan dengan  mempertimbangkan  jumlah  kelompok pengusul,  jumlah  penerima  manfaat,  dan  jumlah dana yang tersedia (Akatiga, 2013).
PNPM RESPEK adalah program pembangunan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat yang  dilakukan  di  Provinsi  Papua  dan  Papua barat.  PNPM  RESPEK  merupakan  kolaborasi antara  dua  program  yaitu  RESPEK  dan  PNPM Mandiri  Perdesaan  (PNPM  MP).  RESPEK merupakan  program  pembangunan  pemerintah Papua,  diluncurkan  oleh  Gubernur  Barnabas Suebu  tahun  2007  dan  kemudian  digabung dengan program PNPM karena karakternya yang relatif  sama.  Di  tahun  2008,  RESPEK  resmi berkolaborasi  dengan  PNPM  Mandiri  menjadi PNPM  Mandiri-RESPEK,  yang  menjalankan pembangunan berbasis masyarakat dengan fokus kampung  atau  desa.  Awalnya  dana  RESPEK diberikan  langsung  kepada  kepala  kampung dalam bentuk uang tunai untuk dikelola bersama masyarakat.  Setelah  bergabung  menjadi  PNPM
RESPEK,  dana  tersebut  tidak  lagi  diberikan langsung  kepada  kepala  kampung  melainkan diberikan lewat mekanisme perencanaan masyarakat PNPM Mandiri yang difasilitasi oleh Pendamping Distrik/Kecamatan (PD) dan Pendamping  Kampung  (PK)  dan  dikelola  oleh Tim  Pelaksana  Kegiatan  Kampung  (TPKK). Dalam  program  PNPM  RESPEK,  dana  sebesar Rp.100.000.000  per  kampung  disalurkan  langsung kepada  masyarakat  pada  satu  tahun  anggaran. Dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  kegiatan pembangunan  berupa  pemenuhan  pangan  dan gizi,  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi  lokal,  dan infrastruktur  kampung.  Sumber  dana  yang digunakan adalah dana otonomi khusus. Sementara itu, penyediaan fasilitator dan training merupakan  peran  pemerintah  pusat  yang dilakukan  dengan  menggunakan  standar  PNPM MP.  Secara  singkat  PNPM  dan  program RESPEK  mengusung  ide  tentang  masyarakat sipil  yang  berdaulat  dalam  mengusulkan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  manfaat  program pembangunan  di  kampung  mereka.  Cara  kerja kedua  program  memiliki  kemiripan  satu  sama lain.
Secara  konsep  PNPM/RESPEK  mengacu pada ide tentang pembangunan berbasis masyarakat  (PBM).  PBM  ini  dapat  diartikan sebagai  pembangunan  yang  mengacu  kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi  sumberdaya  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat  setempat  (Aprilila,  dkk.,  2014). Konsep ini sebenarnya sudah diperkenalkan lama, khususnya  oleh  Bank  Dunia  padatahun  1980-an (Korten & Sjahrir, 1988; Mansuri & Rao, 2013). Dalam  proyek  yang  menggunakan  pendekatan pembangunan  berbasis  masyarakat,  seharusnya pembangunan mengacu kepada kebutuhan masyarakat  dan  bukan  dirumuskan  oleh  elit masyarakat  yang  merasa  mengerti  atau  lebih pandai dalam perumusan kegiatan pembangunan yang  lebih  cocok  bagi  masyarakat  (Dongier, et al .,  2003).  Dengan  model  semacam  ini, pembangunan  berbasis  masyarakat  merupakan cara untuk (i) memenuhi kebutuhan infrastruktur, (ii)  menyediakan  layanan  sosial,  (iii)  menyediakan semacam  jaminan  sosial  terhadap  kelompok termiskin, dan (iv) berkontribusi pada pemberdayaan  dan  penguatan  modal  sosial masyarakat  (Dongier, et  al., 2003;  World  Bank, 2010).
Karena  pembangunan  berbasis  mayarakat menempatkan  masyarakat  itu  sendiri  sebagai
pelaku utama, maka keberhasilan program sangat tergantung  pada  respon,  keterlibatan,  dan tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  kegiatan pembangunan  di  masyarakat,  atau  dengan  kata lain  pada  tingkat  partisipasi  masyarakatnya. Pembangunan berbasis mayarakat yang bertujuan memberdayakan  masyarakat  mensyarakatkan adanya  kondisi-kondisi  sebagai  berikut  agar tercipta  peran  partisipatif  seluruh  masyarakat setempat  (Dasgupta  &  Beard,  2007):  (a)  adanya desentralisasi,  (b)  adanya  demokrasi,  dan  (c) adanya  tindakan  kolektif.  Penggunaan  pendekatan partisipatif dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan komunitas  masyarakat  membangun  dengan kemampuannya  sendiri,  salah  satunya  adalah menggunakan modal budaya yang mereka miliki. Menempatkan  kondisi  budaya  lokal  dalam perencanaan  publik  merupakan  bagian  penting dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di masyarakat mereka (Throsby, 2001).
Konsep  pembangunan  berbasis  masyarakat intinya  dirancang  untuk  dapat  menciptakan pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan warga  masyarakat  dan  memunculkan  pola pembangunan  yang  demokratis  meskipun  dalam skala  kecil.  Manfaatnya  adalah  terbentuknya kondisi  masyarakat  sipil  yang  berdaulat  dalam proses  pembangunan  yang  berjalan  di  daerah mereka.  Di  lain  pihak,  pada  konteks  lokal  di Papua  umumnya  terdapatstratifikasi  sosial  yang beragam.  Masyarakat  lokal  Papua  mempunyai pola dan sistem kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi dalam segala aspek, baik aspek politik,  ekonomi,  sosial-budaya,  dan  hukum. Misalnya,  sistem  dan  mekanisme  pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama (ILO. 2004).
Misalnya,  di  daerah  Jayapura,  beberapa marga  (Iram,  Dugusan,  Bona,  dan  Ondofolo) memiliki  hak  veto  sehingga  kesepakatan  yang diambil sebelumnya sewaktu-waktu bisa dibatalkan  dengan  dua  opsi,  untuk  ditinjau kembali  atau  sama  sekali  dibatalkan  sebelum dilaksanakan  (Wamebu,  2002).  Dalam  bidang pembangunan,  masyarakat  adat  merasa  belum dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan atas  perencanaan  pembangunan  yang  disusun pemerintah  Indonesia  (Sugandi,  2008).  Hal  ini mengakibatkan  adanya  konflik  antarkelompok masyarakat.  Demikian  pula  pada  masyarakat suku Yei dan Marin-anim di Merauke, kelompok masyarakat ini menerapkan sistem kemasyarakatan yang  menggunakan  pola  kepemimpinan  ketua
kelompok  ( big  man ). Big  Man ini  biasanya mengambil  prakarsa  untuk  menyelenggarakan musyarawarah yang diharapkan untuk membicarakan suatu  persoalan,  masalah  bahkan  pekerjaan. Syarat untuk dapat menjadi pemimpin kelompok (dahulu)  yaitu  harus  orang–orang  yang  pandai berkelahi,  kuat,dan  juga  bijaksana  (Boelaars, 1986).
Mansoben (1994) dalam bukunya Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya membahas tipe- tipe  sistem  kepemimpinan  di  Papua,yaitu;  (1) Sistem kepemimpinan pria berwibawa ( big man ), (2)  Sistem  kepemimpinanOndoafi,  (3)  Sistem kerajaan,  dan  (4)  Sistem  kepemimpinan  campuran. Dari  ke-empat  tipe  ini,  hampir  semuanya menempatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  (adat)  di pihak yang memiliki kuasa, pengaruh, dan peran penting  dalam  pengaturan  aspek  kehidupan bermasyarakat.  Pemimpin  masyarakat/adat  berada pada  stratifikasi/kelas  sosial  yang  tinggi  karena diaadalah  pemimpin  marga/adat.  Status  ini diperolehnya  secara  pewarisan,  yang  oleh masyarakat  adat  dimaknai  sebagai  bentuk penghormatan,  pelaksanaan  aturan-aturan,dan upaya menjauhkan semua larangannya (La Pona, 2000).
Posisi  pemimpin  masyarakat/adat  dalam program  pembangunan  berbasis  masyarakat penting  dalam  menentukan  keputusan  program kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Para  tokoh masyarakat/adat  ini  memiliki  modal  sosial sebagai  pemimpin  (orang  yang  dituakan)  yang dapat  digunakan  untuk  mengambil  keputusan terkait  pembangunan.  Modal  itu  memainkan peranan penting, karena modal tersebut memungkinkan  relasi  kekuasaan  dengan  kelompok lainnya  dapat  berjalan.  Posisi  sebagai  pemimpin masyarakat/adat  memungkinkan  memiliki  kekuatan penguasaan sumber daya, mendapatkan kepercayaan dan  relasi-relasi  sosial  dengan  kelompok  lain, serta  modal  simbolik  berupa  kehormatan, kedudukan, dan prestise yang bisa di pakai untuk menguasai atau mengatur kehidupan bermasyarakat (Mansoben, 1994).
Beragam  posisi  dan  bentuk  kelompok masyarakat  dalam  struktur  masyarakatdalam praktik pembangunan berbasis masyarakat
mengakibatkan/memungkinkan  ada  kelompok yang mendominasi dan kelompok yang didominasi. Kelompok yang mendominasi inilah yang  kemudian  dikonsepsikan  dalam  program pembangunan  berbasis  masyarakat  sebagai  elit. Elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak  dapat  dipisahkan.  Elit  adalah  kelompok orang yang menguasai kekuasaan dan kekuasaan merupakan tempat bagi muncul dan berkembangnya elit  (Haryanto,  2005).  Pada  masyarakat  yang terfragmentasi  dengan  dominasi  kelompok  elit, program  pembangunan  berbasis  masyarakat terkadang  memperlihatkan  bentuk  ketidaksetaraan relasi  antara  elit  dengan  kelompok  masyarakat lainnya.  Mekanisme  penentuan  investasi  dan program kegiatan didominasi atau dikooptasi elit, sehingga  mengakibatkan  jarak  (jurang)  perbedaaan antara kelompok elit dengan non-elit (Conning & Kevane,  2002).  Namun,  disisi  lain,  ada  juga indikasi bahwa pada masyarakat yang kelompok elitnya  memiliki  niat  baik  untuk  membantu kelompok  lain  (termasuk  kelompok  non-elit)  di dalam  masyarakat,  sehingga  capaian  target program  dapat  terpenuhi  (Beard  &  Dasgupta, 2006)  dan  kepercayaan  antarwarga  dapat terbangun  (Rao  &  Ibanez,  2003).  Secara  umum, klasifikasi  dari  stratifikasi  masyarakat  dapat  di gambarkan secara sederhana sebagai berikut.
Strata sosial dalam pembangunan berbasis  masyarakat  memperlihatkan  relasi otonomi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  suatu kelompok  masyarakat  dengan  kelompok  lainnya (Ife  dan  Tesoriero,  2008; Talalla,  1984).  Bentuk hubungan  atau  struktur  relasi  antarwarga  di tingkat komunitas, terutama hubungan antara elit dan  kelompok  masyarakat  khsuusnya  dalam program  pembangunan  berbasis  masyarakat, dapat memberikan pembelajaran penting tentang beberapa hal, yaitu (1) Menentukan tata cara dan keseimbangan  dalam  mengambil  keputusan publik;  (2)  Membuat  kita  awas  terhadap ketergantungan,  kekuasaan  dan  sumber-sumber dari  kekuasaan;  (3)  Menentukan  mudah  dan sulitnya  proses  yang  demokratis  atau  keberpihakan kebawah  (Rao  &  Ibanez,  2003).    Tiga  hal  ini tampaknya masih jarang dilihat dalam studi-studi pemberdayaan di Indonesia dan Papua khususnya.

## Bagan 1
Strata Masyarakat berdasarkan Sosial Ekonomi
Kelompok  yang  pada  umumnya  menguasai  aset  dan  alat  produksi ekonomi utama (tanah, perdagangan, alat transportasi) & politik di desa. Sering juga sekaligus merupakan elit di kalangan adat/marga.
Kelompok mayoritas di desa, umumnya merupakan golongan menengah bawah.
Kelompok marginal seperti yang didefinisikan dalam manual ini.
Kelompok  ini  merupakan  kelompok  yang  paling  aktif  dalam  kegiatan- kegiatan publik di desa. Kelompok ini sering merupakan bagian dari elit tapi juga sebagian merupakan bagian dari kelompok menengah. Mereka aktif  untuk  mendapat  posisi/eksistensi  yang  lebih  baik  di  desa  maupun karena ingin mendorong suatu perubahan .
Sumber: Instrumen Penelitian Evaluasi PNPM RESPEK – Akatiga – Oktober 2013
Kegiatan  Ekonomi  MasyarakatKampung Bupul  dan  Kweel  di  Distrik  Elikobel  serta Kampung  Matara  dan  Urumb  di  Distrik Semangga
Pada  saat  penelitian,  sebagian  besar mata  pencaharian  warga  Kampung  Bupul  dan Kweel  (Distrik  Elikobel)  adalah  melakukan kegiatan berburu meramu ( food and gathering ) dan kegiatan ladang berpindah. Binatang yang biasa menjadi buruan di antaranya adalah babi, rusa,  kasuari,  ayam,  ikan,  kangguru,  dan  lain- lain.  Masyarakat  biasa  menghabiskan  waktu berhari-hari  (bahkan  berminggu-minggu)  di hutan  untuk  berburu  secara  berkelompok. Selain  binatang,  komoditas  lain  yang  mereka kumpulkan  antara  lain  kayu  gaharu,  gambir, sarang  semut,  dan  mengolah  Sagu  ( pangkur sagu ).  Kegiatan  ekonomi  ladang  berpindah biasanya  menanam  ketela  rambat,  pisang, keladi, dan pepaya.Selain itu, mereka menanam  sayur  katok  (daun  katuk)  dan  daun singkong.  Sistem  kerja  kelompok  ini  terdiri dari  sekitar  5  orang  laki-laki,  bisa  satu  marga atau  lain  marga,  bahkan  bisa  dari  suku  lain. Mereka  membuka  lahan  secara  bergantian (bongkar  pasang)  dan  memanen  secara bergantian  (pindah  sambung)  sehingga  semua mendapat giliran.
Pemanfaatan  hasil  kerja  yang  mereka lakukan  selama  berhari-hari  atau  berminggu- minggu  ini  kadang-kadang  bisa  habis  dalam satu  atau  dua  hari  saja,  karena  dibagi  dengan jumlah  anggota  keluarga  yang  lain.  Dalam ilmu ekonomi situasi ini disebut dengan terms of  trade ,  yaitu  hasil/pendapatan  yang  mereka dapat tidak berimbang dengan harga
komoditas  lain  yang  harus  mereka  konsumsi. Selain  untuk  membeli  bahan  makanan  di rumah,seringkali  hasil  kerja  dipakai  untuk membeli sopi (minuan  keras)  dan  tidak ditabung.  Hal  ini  mengakibatkan  mereka sering  bolak-balik  ke  hutan  karena  merasa kekurangan uang dan bahan makanan.
Berbeda dengan warga Distrik Elikobel,  warga  kampung  Matara  dan  Urumb (Distrik  Semangga)  memiliki  mata  pencaharian antara  lain,  sebagai  petani  sawah  dan  kebun, nelayan ikan di laut atau rawa, menjala udang serta  ada  beberapa  orang  yang  memelihara sapi  dan  kuda.Hasil  melaut  (udang  dan  ikan) atau  hasil  kebun  berupa  sayuran,  pisang,  atau kelapa  banyak  yang  dijual  kepada  tengkulak yang  nantinya  dijual  kembali  di  pasar  di Merauke. Interaksi masyarakat dengan kehidupan kota relatif tinggi karena jarak yang dekat dan jalan  yang  sudah  relatif  bagus.  Banyak  anak- anak  yang  melanjutkan  sekolah  mereka (tingkat  SMP-kuliah)  di  kota.  Jalan  aspal sudah  dibangun  sejak  tahun  1988  dan  selesai dalam  5  tahun.  Kampung-kampung  non-lokal di Distrik Semangga didominasi oleh kampung eks-transmigran  yang  beretnis  Jawa  dan bermata pencaharian utamanya adalah menanam padi.
Pola  mata  pencaharian  masyarakat ternyata  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat partisipasi  warga  dalam  program  pembangunan desa.  Misalnya  saja  kepala  kampung  atau ketua  program  di  distrik  Elikobel  harus berkeliling  mendatangi  setiap  rumah  warga dan meyampaikan undangan rapat. Masyarakat yang  hendak  pergi  berburu  atau  pergi  dari rumah,  ‘dicegat’  terlebih  dahulu  untuk
Kelompok elit Kelompok mayoritas

## Kelompok marginal

## Kelompok aktivis
menunda  niatnya  tersebut  dan  diharapkan dapat  menghadiri  musyawarah.Namun  ada juga  yang  tetap  pergi  dan  hanya  mengetahui hasil  musyawarah  tersebut  dari  teman  atau tetangganya.  Demikian  pula  masyarakat  di distrik  Semangga  yang  tidak  hadir  dalam musyawarah  karena  mereka  harus  pergi berdagang ke pasar atau bertani/berkebun atau sedang kebetulan tidak berada di kampung.

## Kelembagaan dan Strata Sosial Masyarakat
Kampung  Bupul  dan  Kweel  di  Distrik Elikobel  serta  Kampung  Matara  dan
Urumb di Distrik Semangga
Seperti  telah  disinggung  pada  bagian pendahuluan,  institusi  masyarakat  di  Kabupaten Merauke juga dipengaruhi oleh kepemimpinan ‘tiga  tungku’  yang  mempengaruhi  tata  kelola kehidupan kampung, yaitu adat, pemerintahan, dan  gereja.  Institusi  adat  ini  memegang hierarki  kekuasaan  cukup  tinggi  terutama dalam  perkara  yang  menyangkut  masalah tanah,  hubungan  perkawinan,  penyelesaian konflik  antarkeluarga,  dan ritual  upacara  adat. Peran  aktor  adat  dalam  kehidupan  di masyarakat  masih  dianggap  penting  dalam pengambilan  keputusan  suatu  kegiatan  di kampung.    Sementara  itu,  institusi  pemerintahan formal  Pemerintah  Indonesia  dapat  dikatakan dominan  dalam  kegiatan  yang  menyangkut hubungan  pemerintahan  kampung  dengan
dinas daerah, seperti proyek ‘Gerakan Membangun  Kampung/GERBANGKU’  melalui Alokasi  Dana  kampung  (ADK)  Pemda Kabupaten,  dan  program  lainnya,  maka  orang yg memiliki jabatan di lembaga kampung lebih menguasai jalannya program. Lembagaterakhir adalah  institusi  agama.Pengaruh  institusi gereja  terutama  dibangun  melalui  pelayanan pendidikan,  kesehatan,  dan  keagamaan.  Sebagai contoh  adalah  pelayanan  pendidikan  dasar oleh  gereja-gereja  Katolik  di  semua  lokasi kampung penelitian jelas sangat terlihat.
Selain  tiga  lembaga  penting  di kampung,  terdapat  para  pendatang  dari  luar kampung  yang  berdomisili  dan  bekerja  di kampung sebagai pedagang, mantri kesehatan, guru,  atau  sekretaris  desa.  Secara  adat, kelompok  ini  tidak  mempunyai  kewenangan dalam  proses  pengambilan  keputusan  di kampung.  Kelompok  ini  secara  posisi  lebih rendah dalam struktur kampung,  tetapi, dilain pihak  mempunyai  kekuatan  ekonomi  yang besar.  Sebagai  contoh,  mereka  mempunyai lahan kebun, menguasai angkutan antarkampung, menguasai  perdagangan  antarkampung,  dan atau  mempengaruhi  pemerintahan  kabupaten walaupun  secara  adat  tidak  mempunyai  posisi sama  sekali.  Gambaran  tentang  strata  atau pelapisan masyarakat di lokasi penelitian dapat disederhanakan seperti tabel di bawah ini.
Tabel 1 Strata dan Lapisan Sosial Masyarakat Lapisan Deskripsi Elit 1. Pemerintahan  kampung  dipimpin  oleh  satu  orang  kepala  kampung  yang  dipilih  langsung oleh  masyarakat,  dalam  menjalankan  tugasnya  kepala  kampung  dibantu  oleh  lima  orang, yaitu:  Kaur  Pembangunan,  Kaur  Kesejahteraan,  Kaur    Umum,  Kaur  Pemerintahan,  dan Sekretaris  Kampung.  Secara  umum,  elit  pemerintah  kampung  mempunyai  hak  untuk menentukan  pembagian  dan  pengaturan  siapa  yang  berhak  dan  boleh  ikut  serta  dalam kegiatan di kampung,
2. Institusi  Masyarakat  Adat  terdiri  dari  Tetua  Adat  di  samping  Lembaga  Masyarakat  Adat (LMA)  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris,  dan  Bendahara.  Mereka  ini  masih  sering dimintai pendapat terkait dengan permasalahan tanah (masalah penjualan, persewaan, atau perselisihan  hak  tanah).  Anggota  mereka  juga  memiliki  kecakapan  dalam  memimpin upacara  adat  yang  diselenggarakan  di  kampung,  termasuk  di  dalamnya  memiliki kemampuan  ilmu  hitam,  seperti  “suanggi”  yang  mana  banyak  warga  masyarakat  takut terhadap kelompok ini.
3. Lembaga  agama  yang  berperan  dalam  kegiatan  keagamaan  masyarakat  yang  mayoritas beragama Katolik. Terdiri dari seorang Pastor, Frater, dan Suster. Mereka banyak diminta untuk membantu warga dalam hal pernikahan gereja, membuka acara doa dalam satu pesta kelahiran, pernikahan, dan kematian
4. Kelompok  marga,  umumnya  adalah  kelompok  yang  memiliki  lahan  di  kampung  dan memiliki  jumlah  anggotayang  paling  besar.  Namun,  secara  umum  seluruh  marga mempunyai  posisi  yang  sama  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak  ada  yang  paling berkuasa karena marga terbesar ataupun pemilik lahan yang luas tidak otomatis menguasai marga yang lain. Tetua adat bisa dipilih bukan dari marga dominan.
Lapisan Deskripsi Kelompok aktivis Terdapat    organisasi  masyarakat  sebagai  tempat  berkumpul  dan  melaksanakan  kegiatan bersama.  Kelompok-kelompok  ini  sering  menjadi  rujukan  penting  ketika  di  kampung  ada kegiatan  dan  membutuhkan  tenaga.  Kelompok  yang  dapat  di  katakan  “orang  kebanyakan” namun  memiliki  jaringan  kekeluargaan  dengan  elit  kampung,  atau  memiliki  keahlian  yang spesifik yang diperlukan dalam sebuah program, antara lain:
1. Mantri kesehatan, guru, PNS, bidan, suster
2. Orang Muda Katholik (OMK)
3. Kelompok ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh ibu kepala Kampung
4. Kelompok pemuda Karang Taruna
5. Kelompok doa ibu-ibu yang terdiri dari Legio Maria dan Asosiasi
6. Para ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)
7. NGO lokal Kelompok marjinal Beberapa kelompok yang masuk dalam kategori marginal:
1. Warga  yang  tidak  masuk  dalam  peta  kampung,  sehingga  tidak  mendapatkan  hasil  dari kegiatan pembangunan infrastruktur kampung, seperti jalan, MCK, tong penampungan air hujan.
2. Warga  yang  miskin  secara  ekonomi,  seperti  mendapatkan  bantuan  rumah,pemasangan listrik gratis, atau bantuan kesehatan dari pemerintah melalui dana ADK
3. Kelompok perempuan  yang secara umum  menjadi kelompok/warga kelas dua. Mereka ini tidak  aktif  dalam  kegiatan  musyawarah  yang  ada  di  kampung  dan  hanya  menjadi pendengar, penonton, dan pekerja bila ada suatu kegaiatn di kampung dilaksanakan
4. Orang-orang tua dan janda serta  yang  tidak  memiliki  kemampuan  mengolah lahan karena mereka bukan anggota marga pemilik lahan.
Sumber: kategorisasi hasil penelitian lapangan (data primer, Rudolf, 2013)
Dari  hasil  pengamatan  penelitian,  pola relasi  kekuasaan  antarstrata  terjadi  di  kampung lokal  kabupaten  Merauke,  terpusat  di  kalangan elit  kampung.  Sementara  itu,  kelompok  di bawahnya  tidak  memiliki  kekuatan  yang  setara dengan  elit.  Para  anggota  kelompok  bawah biasanya  hanya  mengikuti  kelompok  elit  yang menjadi  patron  mereka,  yang  biasanya  kepala marga  atau  anggota  marga  yang  dituakan.  Dari kategorisasi strata kampung ini, dapat digambarkan dua tipe konteks relasi antara strata. Konteks pertama adalah kampung yang memiliki satu  elit  yang  kuat.  Di  kampung  ini  biasanya hanya  terdapat  satu  klanyang  kuat  dan  terjadi monopoli  kekuasaan  (contohnya:  kepala  kampung sekaligus  wakil  dari  marga  terkuat).  Pola  ini terjadi  di  kampung  Kweel  dan  Matara  yang ketua  marganya  juga  merangkap  sebagai pemimpin/aparat  kampung.  Gabungan  sebagai aparat  kampung  dan  ketua  marga  menempatkan posisi  mereka  menjadi  berkuasa  di  masyarakat. Mereka  ibarat  menjadi  raja  yang  memimpin menteri-menteri  dan  anak  buahnya.  Lapisan bawah  dari  aparat  kampung  adalah  pembantu- pembantu yang patuh (tunduk) kepada pemimpinnya. Kekuasaan mereka adalah berhak menentukan siapa yang diundang dalam pertemuan,  mengusulkan  dan  merumuskan usulan,  siapa  yang  terlibat  dalam  pembangunan infrastruktur  (memilih  mandor  dan  tukang,
pembagian  uang,  dan  pembelian  barang),  serta membuat  pelaporan  keuangan  bersama  tim pendamping.
Konteks  kedua  adalah  kampung  yang memiliki  lebih  dari  satu  elit  yang  kuat,  atau terdiri dari dua atau lebih klanyang  kuat. Dalam konteks  ini  biasanya  terjadi  perimbangan kekuasaan.  Miisalnya,  di  kampung  Bupul  dan Urumb,  terdapat  kelompok  masyarakat  aktivis, juga terdapat organisasi yang ada di masyarakat– sepertimuda  mudi  Katolik,  posyandu,  karang taruna,  kelompok  usaha  warga,  ketua  rukun tetangga/kampung  serta  paguyuban  marga– yangturut  memberikan  suara  atau  usulan.  Jadi penentuan  keputusan  tidak  selalu  di  dominasi oleh  tokoh  adat  atau  kepala  kampung  saja. Walaupun  dalam  kenyataannya,  tidak  semua organisasi  ini  dapat  aktif  menjalankan  perannya di  masyarakat,  tetapi  sesekali  mereka  dapat bertanya  kepada  pemimpin  mereka  terkait perkembangan  program  apakah  sesuai  dengan yang telah direncanakan.
Lapisan  sosial-ekonomi  masyarakat  di Kabupaten  Merauke  pada  dasarnya  masih melekat  pada  struktur  marga  (keluarga  besar). Elit kampung adalah ketua suku dari marga yang kuasai  tanah  di  kampung.  Sejak  adanya  model pemerintahan di kampung, orang yang  menjabat kepala kampung dan juga organisasi dibawahnya
tergolong  pula  sebagai  elit  yang  menguasai informasi-informasi,  dana  kampung,  dan  juga jaringan ke pemerintah yang lebih tinggi. Namun, keputusan kepala kampung harus terlebih dahulu dikonsultasikan  ke  kepala  suku.  Lalu,  sejak masuknya  para  penginjil  dan  mendirikan  gereja, kelompok  agamawan  dan  juga  organisasi  di bawahnya  di  kampung  tergolong  menjadi  elit pula.  Dalam  hal  memutuskan  masalah-masalah pembangunan  maupun  keagamaan  yang  ada  di kampung,  tetap  diakui  semua  kelompok  harus berkonsultasi  dengan  kepala  suku  atau  kepala kampung.  Pola  pengambilan  keputusan  dan bagaimana  kelompok  kampung  dan  adat  dalam mengintervensi  kegiatan  PNPM  RESPEK  di Kabupaten Merauke selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2 Penentu Keputusan di Tingkat Kampung Kategori Keterangan Jumlah kampung 1 Keputusan ditentukan elit kampung (monopoli elit kampung) dan usulan infrastruktur menguntungkan kelompok ini. 2 2 Keputusan ada di lebih dari satu elit kampung (kepala kampung, kepala suku/ clan yang kuat) dan usulan menguntungkan semua clan. 1 3 Keputusan diusulkan dan diarahkan oleh kelompok aktivis yang telah terorganisir dan memiliki pengalaman dan keputusan yang dihasilkan efektif. 1 Sumber:  kategorisasi  hasil  penelitian  lapangan,  (data primer, Rudolf, 2013)

## Tabel 3
Pola Intervensi Elit Kampung
Kampung Kweel
Pengelolaan  PNPM/RESPEK  cenderung  terkumpul  pada  satu  kelompok  sosial  di  sekitar  ‘jaringan’  ketua TPKK  (merangkap  Bamuskam)  dengan  kepala  kampung  dan  aparat-aparat  yang  ada  di  bawahnya.  Selain aparat  pemerintahan  kampung,  kelompok  lain  yang  dekat  dengan  ketua  TPKK  adalah  kelompok  ibu-ibu PKK  dan  kelompok  kader  kesehatan.  Kedua  kelompok  ini  yang  paling  sering  mendapat  ‘informasi  yang pertama’ terkait bilamana ada rencana kegiatan pembangunan kampung. Bila dirunut keberadaan marganya, aparat kampung dan pengelola program masih satu pohon kekerabatan (sama marga).
Berbagai  kelompok  yang  dekat  dengan  pengurus  TPKK,  selain  mendapat  informasi  PNPM  ini  juga kemudian  mendapat  kesempatan  untuk  mengelola  kegiatan  semisal  mengelola  pelatihan  untuk  ibu, menentukan kelompok kerja, dan juga kelompok yang pertama kali mendapat bantuan (ternak ayam).
Perluasan jaringan aktor yang terlibat dalam program PNPM/RESPEK yang terdiri dari jaringan kelompok pemerintah  kampung,  semisal  kelompok  PKK  yang  dipimpin  oleh  ibu  kepala  kampung,  atau  kelompok kader kesehatan, dan kelompok RT/sekdes, menjadikan kelompok ‘yang paling banyak berpartisipasi’ dalam kepengurusan PNPM Mandiri atau kegiatan ADK.
Selain  itu  juga  Penempatan  warga  yang  terlibat  juga  di  kuasai  oleh  jaringan  kelompok  pengurus  TPKK (Bamuskam).  Kekuasaan  untuk  mencari  pekerja  di  kegiatan  PNPM  Mandiri  atau  ADK,  di  jalankan  oleh ketua Bamuskam yang merangkap ketua TPKK. Kelompok lain di luar ini sulit untuk memberikan referensi pengambilan  keputusan  dan  menerima  apa  yang  telah  di  tetapkan  oleh  Bamuskam,  kepala  kampung,  atau sebagai ketua TPKK.

## Kampung Matara
Secara    umum  dari  proses  kegiatan  PNPM  yang  berjalan  dari  2007-2013,  dalam  hal  kepengurusan  hanya berganti  3  kali.  Saat  ini  aparat  pemerintahan,  organisasi  PKK,  dan  TPKK  memiliki  kedekatan  keluarga dalam keanggotannya. Selain  kedekatan kekeluargaan semisal ketua TPKK adalah adik ipar dan kaur-kaur masih keluarga dekat, aspek geografis juga membentuk perkelompokan 3 organisasi ini, yang lebih banyak di  dominasi  warga  dari  satu  RT  saja.  Pembentukan  kelompok  berdasar  basis  kekerabatan  dan  kesamaan lokasi tempat tinggal sangat kentara pada periode kepengurusan 3 organisasi saat ini.
Beberapa  argumentasi  yang  dikemukakan  para  pengurus  adalah  dalam  setiap  pekerjaan  yang  dilakukan membutuhkan  kepercayaan  dalam  pelaksanaan  agar  pekerjaan  berjalan  dengan  lancar.  Demi  kelancaran pekerjaan  PNPM  dan  juga  organisasi  pemerintahan,  maka  pilihan  pengurus  menjadi  lebih  banyak dipercayakan pada keluarga dekat dan juga lokasi yang dekat juga. Dalam kepengurusan PNPM kelompok pengurus  TPKK  banyak  didominasi  oleh  orang-orang  yang  itu-itu  saja.  Akibatnya  dalam  pengambilan keputusan  juga  banyak  yang  mengandalkan  kelompok  besar  ini  saja.  Pengambilan  keputusan  banyak didominasi  oleh  kelompok  pengurus  dan  aparat  pemerintah  yang  masih  bersaudara,  sedangkan  kelompok masyarakat lain kurang dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan program kegiatan.
Sumber: Kategorisasi hasil penelitian lapangan (data primer, Rudolf, 2013).

## Peluang Naiknya Kelompok Non-Elit
Walaupun gambaran umum memperlihatkan dominasi kelompok elit kampung, tetapi ada juga kelompok  lain  di  kampung  yang  menunjukkan kapasitas  kelompok  mereka  untuk  turut  serta menjadi  penentu  keputusan,  yaitu  kelompok aktivis.  Sejarahnya,  PNPM/RESPEK  Papua mulai membuka peluang bagi masuknya kelompok- kelompok  aktivis  yang  ada  di  kampung  dan bukan  kelompok  aktivis  yang  terdominasi  oleh kepala  kampung.  PNPM  membuka  jalan  bagi kader-kader kelompok muda, baik dari kelompok perempuan  atau  laki-laki,  untuk  masuk  dalam pengambilan  keputusan  di  tingkat  kampung. Biasanya  mereka  adalah  kelompok  perempuan yang aktif di posyandu (menjadi bidan, perawat), kelompok  usaha  perempuan,  atau  warga  yang pernah  menjadi  kader  gereja.  Kelompok  ini mampu  membuat  perimbangan  kekuasaan  bagi kelompok  elit  kampung/pengurus  dikegiatan PNPM/RESPEK.  Kelompok  aktivis  ini  orientasi kerjanya pada segmen kebutuhan kelompok yang lebih  mikro,  misalnya  peningkatan  kegiatan usaha perempuan.
Pola  ini  terjadi  di  kampung  Urumb Distrik  Semangga.  Ada  dua  kelompok  aktivis yang  kebetulan  adalah  kelompok  perempuan, kelompok  tersebut  adalah  Waninggap  Kai  dan Noh  Tabuk.  Dua  organisasi  perempuan  aktivis ini  dibentuk  dengan  latar  belakang  pelatihan pemberdayaan  perempuan  dengan  nama  PWE ( Papua Women Empowerment )
yang diselenggarakan Bank Dunia melalui oraganisasi Oxfam  dan  Yayasan  Santo  Agustinus  (Yasanto) Keuskupan  Merauke.  Pelatihan  Gender  yang diikuti anggota kelompok ini membuka pengetahuan  tentang  persamaan  hak  antara  laki- laki  dan  perempuan,  salah  satunya  adalah pengetahuan keseimbangan gender–bahwa suami juga  harus  membantu  dalam  pekerjaan  rumah seperti mengambil air, jaga anak, kalau ibu sakit bapak  juga  harus  merawat  ibu  dan  menyiapkan makanan.  Tidak  hanya  itu,  perempuan  juga berhak  bersuara  dan  turut  dalam  proses pengambilan keputusan.
Kegiatan kelompok perempuan ini cukup besar,  di  antaranya  adalah  pembuatan  kerupuk ikan  dan  pembuatan  ikan  asin.  Anggota  kelompok ini mendapatkan keterampilan membuat kerupuk dan  ikan  asin  ketika  mengikuti  pelatihan kelompok  perempuan  yang  disponsori  Oxfarm. Hasil  produksi  tersebut  lalu  dijual  di  kios  yang berada  dekat  gereja  Dusun  dan  pingir  jalan
umum  yang  ramai.  Kios  tersebut  adalah  milik kelompok,  sehari-hari  kios  tersebut  dijaga  oleh ketua  dari  kelompk  Noh  Tabuk.  Selain  itu, kelompok  ini  juga  mendapat  pelatihan  berkaitan dengan  pengelolaan  keuangan,  simpan  pinjam, dan pengetahuan tentang gender. Hasil pelatihan tersebut  membuat  kelompok  perempuan  ini diterima di masyarakat (eksis). Menurut informan  anggota  kelompok,  setiap  satu  hari dalam  satu  minggu  para  anggota  berkumpul. Kegiatan terakhir yang dilakukan kelompok Noh Tabuk  adalah  pelatihan  pembuatan  piring  dari anyaman  lidi  muda.  Khusus  kelompok  Noh Tabuk,  mereka  membuka  lahan  baru  untuk sawah  seluas  kurang  lebih  satu  hektar.  Sawah tersebut dikelola secara kelompok oleh 13 orang dan  semua  pekerjaan  dilakukan  bersama-sama. Beberapa  minggu  terakhir  sawah  kelompok tersebut  sudah  dipanen  dan  menghasilkan  100 karung  gabah  basah,  para  anggota  mendapat bagiannya masing-masing sebanyak 15 Kg beras, lalu  sisa  dari  pembagian  tersebut  mereka  jual. Pada  waktu  itu  uang  yang  dihasilkan  dari penjualan hasil panen sebesar Rp.5.000.000,-.
Keberadaan  dan  kekuatan  kelompok perempuan  ini  mendorong  kepercayaan  diri mereka  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  PNPM semakin tinggi dan berani mengajukan pengusulan program. Kelompok ini mengusulkan kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  yang kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal untuk diajukan ke ketua TPKK. Jenis usaha yang dimiliki  anggota  kelompok  yang  akan  didanai dengan  program  SPP  ini  antara  lain  usaha berjualan  kue,  menanam  padi  sawah,  serta berternak ayam dan bebek. Pada tahun 2012 ada program  untuk  perempuan  untuk  modal  usaha (SPP)  sebesar  15  juta.  Program  ini  dananya  cair pada tahun 2013. Program SPP ini baru berjalan dari bulan januari. Dalam program SPP ini dana 15  juta  dibagi  rata  pada  15  orang  anggota kelompok.  Dalam  setahun  mereka  masing- masing  harus  membayar  pinjaman  ditambah bunganya  sebesar  1,3  juta.  Hingga  penelitian berakhir,  program  membayar  cicilan  berjalan cukup lancar.
Pembelajaran  yang  dapat  ditarik  tentang adanya  kelompok  lain  di  luar  elit  kampung  dan pengelola  program  adalah keberadaan  kelompok lain  yang  bisa  menjadi  perimbangan  kekuasaan bagi elit kampung dalam pengambilan keputusan pelaksanaan  program  PNPM/RESPEK.  Kehadiran kelompok  perempuan  ini  membuat  pengurus TPKK  dan  elit  kampung,  yang  sangat  dominan,
mengikuti saran mereka dan tidak mendominasi. Dalam  hal  ini,  kelompok  non-elit  baru  dalam forum musyawarah pembangunan yang diadakan di  kampung  dapat  memicu  dinamika  pengambilan keputusan  oleh  elit.  Keberadaan  anggota kelompok  ini  bisa  menjadi  pembelajaran  bagi kelompok  lain  agar  dapat  belajar  untuk  tampil dan  berbicara  didepan  forum  dan  mengeluarkan pendapat. Menurut salah satu anggota kelompok Noh  Tabuk,  jika  haltersebut  dilakukan,  maka perempuan  (atau  warga  lain)  akan  tahu  dan  bisa mendapat  haknya  dalam  pembangunan  di kampung.  Kelompok  Noh  Tabuk  sekarang adalah  ujung  tombak  program  SPP  dan  turut membantu  dalam  proses  pelaporan  kegiatan PNPM/RESPEK ketingkat kabupaten.

## Pengetahuan  Program  PNPM/RESPEK  oleh Masyarakat
Ditemukan  dalam  kasus  penelitian  di Merauke,  pengurus  dan  masyarakat  tidak  dapat membedakan  antara  PNPM/RESPEK  dengan PNPM  Mandiri  atau  program  Alokasi  Dana Kampung (ADK) atau bantuan-bantuan infrastruktur lainnya  yang  masuk  ke  kampung.  Sementara itu,pemangku  adat  dan  agama  cukup  mengerti mengenai tujuan adanya bantuan dana, yaitu agar kampung  menjadi  lebih  sehat  dan  makmur. Namun demikian, dari segi praktik mereka tidak mengerti pelaksanaannya maupun penganggarannya. Mereka  cenderung  menyerahkan  sepenuhnya dalam  hal  pelaksanaannya  pada  pihak  yang berwenang (TPKK dan pendamping kampung).
Masyarakat  umum  (kebanyakan),  yang terdiri  dari  laki-laki,  perempuan,  tua  atau  muda, mempunyai  variasi  pengetahuan  yang  berbeda- beda.  Laki-laki  pada  umumnya  mengetahui sarana  yang  dibangun,  tahu  siapa  staf  program ditingkat kampung, tetapi mereka tidak mengetahui tahapan program yang aktual, sejauh mana  jumlah  dana  yang  alirkan  mereka  kurang menhetahui.  Mereka  ini  melihat  kegiatan program sebagai bentuk bantuan/dana/uang yang diberikan  untuk  masyarakat.  Kebanyakan  warga perempuan  tidak  mengetahui  besaran  dana program,  proses  yang  aktual,  serta  sarana  yang terbangun dari kegiatan program. Bagi kelompok ini,  bantuan  program  dipahami  sebagai  bantuan/ dana/uang  untuk  masyarakat.  Sementara  itu, kelompok  pemuda  kebanyakantidak  ikut  dalam proses  perencanaan,  sehingga  tidak  mengetahui mengenai  detail  kegiatan  PNPM/RESPEK– mereka hanya sekedar mengetahui saja. Kegiatan PNPM/RESPEK  bisa  diidentifikasi  oleh  mereka
dari bentuk bangunan fisik yang sudah terbentuk. Kalangan  pemuda  ini  secara  umum  mengetahui asal  sumber  dana  dan  besarannya,  tetapi  tidak mengetahui  bagaimana  alokasi  penggunaan dananya.  Pada  dasarnya  kelompok  pemuda mengetahui  tentang  prinsip  demokratis  dalam pengusulan  dan  partisipasi  warga  dalam  PNPM, tetapi  sayangnya  tidak  terlibat  banyak  dala kegiatan  program,  baik  dalam  proses  maupun sebagai pengelola. Gambaran tentang ketidaktahuan  warga  tentang  PNPM/RESPEK dapat dilihat dari pernyataan berikut.
“Kurang begitu mengerti dorang. Maksudnya siapa pengurus PNPM itu dan apa programnya…  waktu  dulu  musyawarah dorang  selalu  tidak  jelaskan  panjang  lebar toh,  singkat  saja.  Yang  dijelaskan  dari  tim atau  aparat-aparat  di  kampung  bahwa  ini kegiatan PNPM ini dia punya jalannya begini atau  begitu,  tidak  jelas...Dari  tim  itu  tidak ada  sama  sekali  bincang-bincang  dulu, pendekatan  begitu  tidak  ada.  Sudah  begitu saja...  Dari  tim  antarperlengkapan  untuk bangun  kamar  mandi  hanya  dikasih  tahu harganya  sekian.  Jadi  masyarakat  itu  tidak tahu  prosesnya  bagaimana…  kan  saya  baru- baru  saja  pernah  kerja  1  kamar  mandi  cuci kakus juga, pernah terlibat dalam pengerjaan. Itu  begitu  turunkan  barang  langsung  lepas tangan, sampai kita selesai kerja baru dorang tinggal  masukan  lagi.  Tidak  ada  tim  yang mau  datang  cek,  hanya  lepas  seperti  begitu, dilepas saja langsung.”
Di sisi lain, pengetahuan dan pemahaman  PNPM  yang  dikuasai  oleh  anggota TPKK  dalam  program  PNPM  nyatanya  tidak berdampak pada peningkatan kemampuan bersosialisasi dan hanya terfokus pada pekerjaan teknis administratif. Pekerjaan adimistratif tersebut  meliputi  membuat  neraca  keuangan, pelaporan kegiatan dan keuangan, dan menyusun proposal  teknis  kegiatan,  termasuk  menghitung estimasi biaya pembangunan infrastruktur, itupun  telah  di  bantu  pengerjaannya  bersama pendamping kampung/distrik. Di kelompok lain, dengan  pengetahuan  yang  terbatas  mengenai tataran  tujuan  pada  kelompok  agama  dan  adat dan  pengetahuan  pelaksanaan  pada  kelompok masyarakat,  juga  menciptakan  situasi  “yang penting berjalan program dan ada bentuknya”.
Sebab-sebab  pengetahuan  yang  terbatas baik dari kelompok agama, adat, dan masyarakat kebanyakan secara tidak langsung berimbas pada sikap enggan untuk ikut kegiatan (berpartisipasi). Pengetahuan  yang  terbatas  membuat  masyarakat
berpikiran  ‘negatif’  terhadap  pengurus  yang tidak  becus  menjalankan  kegiatan,  misalnya ungkapan “ah  kamu  tipu-tipu  saja,  copot  uang juga  nanti” (copot  uang  dapat  diartikan  sebagai korupsi).  Pengetahuan  yang  terbatas  tidak  bisa membuat warga langsung menerima ‘begitu saja’ pelaksanaan  program  atau  mau  hadir  dalam undangan  yang  di  sampaikan  pengurus.  Banyak warga  yang  tidak  hadir  dengan  alasan  mereka merasa kecewa dengan program yang dilaksanakan pada  kegiatan  PNPM/RESPEK  yang  banyak terjadi penyelewengan dana.
Partisipasi WargaKampung Bupul dan Kweel di  Distrik  Elikobel  serta  Kampung  Matara dan Urumb di Distrik Semangga
Suatu  hal  yang  sangat  ideal  dan  kerap didengung-dengungkan  dalam  kegiatan  program PNPM  adalah  upaya  penentuan  program, penetapan  rencana  kerja,  pelaksanaan  dan evaluasinya  dibuat  oleh  masyarakat  melalui proses  partisipasi.    Pada  akhirnya  masyarakat  pula yang  nantinya  mendapat  manfaat,  memiliki,  dan memelihara fasilitas terbangun.Namun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan proses partisipasi  tidaklah  berjalan  mulus.  Pengamatan di 4 kampung penelitian menunjukan warga tidak datang dalam rapat karena tidak diundang dalam musyawarah  penjaringan  usulan.  Bahkan,  ada warga  yang  tidak  tahu  kalau  ada  musyawarah penjaringan  usulan  atau  musyawarah  apapun dalam  pelaksanaan  program  PNPM.  Masih  juga didapati hasil wawancara warga yang bukan dari kalangan pengurus atau elit kampung menyatakan  bahwa  selama  berjalan  PNPM  di kampung  ‘tidak  tahu’  rencana  atau  pembicaraan mengenai  kegiatan  pembangunan.  Dari  pihak pengurus  tidak  ada  penyampaian  tentang bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan. Sebagai contoh dari FGD elit di Kampung Kweel Distrik  Elikobel,  ketua  TPKK  yang  merangkap Bamuskam  mengatakan  bahwa  usulan  dari  satu orang  sudah  mewakili  banyak  warga  yang  lain. Apabila  di- cross  check dengan  informasi  dari para  pengurus  TPKK,  dalam  warga  yang  tidak datang  dalam  musyawarah/pertemuan  kampung mengatakan sudah diwakilkan oleh para sesepuh atau  ketua  marga  mereka.  Ada  juga  yang beralasan karena tidak adanya ‘uang duduk’ atau ‘uang  jalan’  datang  ke  pertemuan  sehingga warga malas datang.
Tingkat  partisipasi  warga  tampaknya dipengaruhi  karakter  kelembagaan  kampung sebelum  adanya  PNPM/RESPEK.  Kampung
yang  memiliki  karakter  kepala  kampung  yang kuat  cenderung  minim  partisipasi  warganya karena cukup diwakilkan oleh pemimpin mereka. Sementara  itu,  kampung  yang  memiliki  lebih dari  satu  klanyang  kuat  serta  lebih  banyak kelompok  aktivis  yang  kuat  (kecenderungan kelompok  aktivis  menginginkan  perubahan  dan mengurangi pengaruh kelompok yang lebih besar) memiliki tingkat partisipasi warga yang aktif. Di dalam  pola  kepemimpinan  yang  seimbang, kekuasaannya  biasanya  menghasilkan  usulan yang menguntungkan lebih banyak kelompok. Di kampung  Kweel  dan  Matara,  TPKK  dan pendamping distrik sering tidak berdaya menghadapi dominasi elit kampung.
Partisipasi  kelompok  minoritas  (apalagi marjinal)  dapat  dikatakan  terbatas  dalam  rapat/ musyawarah pengusulan dan hanya mengangguk ketika sudah dalam proses pengambilan keputusan.  Sebagian  besar  dari  mereka  yang tidak  mengetahui  mengenai  PNPM  juga  tidak diundang  untuk  menghadiri  tahap  perencanaan bersama masyarakat (PBM) agar mereka mengetahui  atau  setidaknya  berpartisipasi.  Kondisi ini  setidaknya  dapat  memicu  emosi  warga, seperti diungkapkan warga minoritas berikut ini.
“Macam contoh, sekarang ada kamar mandi yang dapat bantuan dari PNPM. Kita saja nih sumur  tidak  dapat,  kita  bikin  pribadi.  WC kamar  mandi  saja  sudah  tua,  sudah  lama tidak digimana. Mereka pilih orang. Itu yang saya  bilang  kan  badan-badan  pengurusnya tidak  jelas,  tidak  perhatikan  masyarakat. Mereka tinggal dalam kampung, tapi mereka tidak  perhatikan  masyarakat.  Itu  yang  biasa bikin  sampai  pertengkaran,  bisa  baku  pukul. Kalau  rapat-rapat,  kalau  macam  sekarang bapak  kumpul  masyarakat,  semua  dorang bisa baku pukul di muka bapak.”
Dalam penelusuran di lapangan, terbatasnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  tidak hanya  disebabkan  oleh  kombinasi  hambatan struktural  kelembagaan  kampung  di  masyarakat (dominasi  elit  kampung)  tetapi  bisa juga  berasal dari  kelemahan  fasilitasi  pelaksana  di  lapangan. Secara struktural, kondisi strata dan relasi sosial- ekonomi  di  kampung  menyediakan  legitimasi dan  peluang  bagi  kelompok  elit  (kepala kampung)  untuk  mendominasi  proses  pengambilan keputusan  PNPM/RESPEK  seperti  yang  dijelaskan di  atas.  Di  sisi  lain,  kualitas  fasilitasi pendamping  kerap  bermasalah.  Keterbatasan kualitas  ini  menyebabkan  pendamping  belum siap  untuk  mengatasi  hambatan  struktural
tersebut sekaligus membuka jalan bagi masuknya kelompok  miskin  dalam  mekanisme  PNPM/ RESPEK.  Peran  pendamping  kampung/distrik nyatanya masih kurang memberikan pendampingan khususnya  untuk  masyarakat  lokal  yang  masih rendah pendidikannya. Masyarakat harus banyak didampingi dan diberi tahu apa saja kegiatannya secara  perlahan-lahan  karena  mereka  sulit memahami tujuan program.
Beberapa  hal  penting  yang  harus dipahami  oleh  pendamping  kampung/distrik adalah  (1)  karakterisik  masyarakat  Papua  yang masihmemiliki  tingkat  kecemburuan  masyarakat kepada  masyarakat  yang  lain  terutama  bila  ada waga  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan, akan  timbul  sikap  iri  mengapa  saya  tidak mendapatkan  bantuan,  (2)  ada  kesan  bahwa orang  kampung  lokal  ini  maunya  hanya  uang “ fresh  money ”  bila  ada  kegiatan  pembangunan, bila ada uang maka masyarakat akan berbondong-bondong  datang  untuk  ikut  serta dalam kegiatan, dan (3) karena jarang terinformasi  kegiatan,  maka  aspek  transparansi atau  keterbukaan  dari  pengelola  kegiatan, termasuk  pendamping,  menjadi  penting.  Bila tidak terbuka maka dipastikan banyak ungkapan- ungkapan  yang  menyudutkan  para  pelaku kegiatan  bahkan  tuduhan  korupsi  atau  makan uang akan sering muncul dari mulut warga.
“peran  pendamping  distrik  ya  sering  datang, tapi  itu  pada  akhir-akhir  pembangunan  saja. Datang  cuman  photo-photo  ini,  buat  laporan atau apa.Datang buat pencairan, terus datang buat pelaporan sesudah pekerjaan jalan. Kan datangnya  tidak  tanya-tanya,  cuman  photo langsung  pulang.  Cuma action saja  dengan motor  vixionnya  di  sini.  Orang  tahu  ini pendamping  distrik  yang  datang,  pendamping pnpm dari distrik yang ini.”
Akibat  minimnya  partisipasi  warga  dan keterlibatan  pelaku  program  dalam  kegiatan sosialisasi  program  pembangunan  sejak  awal maupun  pelaksanaan  memiliki  konsekuensi  bagi penerima  manfaat  di  kampung.  PNPM/RESPEK yang  dirancang  untuk  meningkatkan  partispasi dan  kemampuan  berdiplomasi  masyarakat  tidak sepenuhnya  terjadi.  Dengan  adanya  PNPM/ RESPEK adalah selain berdampak terbangunnya infrastruktur  juga  berdampak  pada  kehidupan sosial  di  dalam  masyarakat.  Secara  singkat dampak  dari  PNPM/RESPEK  dan  partisipasi warga dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

## Penutup: Berbagi Ruang, Berbagi Uang
Di  luar  pengerjaan  proyek  infrastruktur PNPM/RESPEK  yang  hampir  seragam  di Kabupaten  Merauke–pembuatan  selokan,  jalan, gorong-gorong,  atau  WC–dinamika  sosial  yang terjadi di masyarakat memperlihatkan kompleksitas ketimbang pelaksanaan kegiatan itu sendiri.  Tulisan  ini  menjawab  pertanyaan mengenai  strata  sosial  dan  hubungan  antarstrata dalam  program  PNPM/RESPEK  tidak  dapat berjalan  secara  demokratis  seperti  yang  diidam- idamkan  seperti  dalam  konsep  pembangunan/ pemberdayaan  berbasis  masyarakat.  Sejak  awal, pengambilan  keputusan  terkait  program  yang hendak  dilaksanakan  masih  didominasi  elit kampung  sebagai  penentu  kebijakan/keputusan, sedangkan  warga  masyarakat  lainnya  hampir tidak  banyak  bersuara.  Kondisi  demikian  terjadi akibat  beberapa  faktor,  yaitu  (i)  hubungan kekerabatan;  (ii)  hubungan  patronase,  (iii) pelaksana  program  belum  sepenuhnya  menerapkan asas  demokrasi,  dan  (iv)  superioritas  pelaksana program.  Demikian  pula  dengan  partisipasi anggota  masyarakat  dalam  setiap  tahapan kegiatan  PNPM/RESPEK  relatif  masih  minim (kecuali  kalau  ada  “uang  duduk”  atau  dibayar). Hal  ini  berpengaruh  pada  hasil  pengembangan kapasitas  masyarakat  yang  hanya  dinikmati  oleh segelintir kelompok masyarakat saja.
Melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat, strata  sosial,  kecilnya dana,  minimnya pengetahuan terhadap program, maupun problematika penjaringan  usulan  dan  pengerjaan  poyek,  bisa dipahami cita-cita ideal PNPM/ RESPEK dengan jargon  “dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat”  pada  kenyataannya  tidak  terealisasi dengan  baik.  Dalam  praktiknya,  pihak  fasilitator PNPM/RESPEK dan pengurus TPKK melakukan strategi ‘berbagi  ruang  dan  berbagi  uang’.  Demi menghindari  perselisihan  dengan  kelompok masyarakat  lain–yang  notabene  masih  satu kerabat–pengurus mengambil jalan tengah dengan  mengambil  posisi  mendekat  pada  elit kampung  dan  pendamping  program  untuk menyerap  ide  dan  dana  program.  Ruang penjaringan  usulan  dan  penetapan  proyek  di wakilkan  kepada  elit  kampung  dengan  harapan semua warga tetap dapat menikmati ‘kue

## Tabel 4
Partisipasi Warga dan Dampak Program PNPM/RESPEK yang Dirasakan Partisipasi warga dalam PNPM/RESPEK
Dampak PNPM/RESPEK terhadap warga
Secara  umum  semua  kalangan  kurang  partisipasi aktif  dalam  pelaksanaan  program.  Konsep  CDD belum sepenuhnya berjalan. Pengalaman warga ikut kegiatan  PNPM/RESPEK  dapat  dikatakan  kurang, tidak  ada  peningkatan  sebelum  dan  sesudah  adanya program.  Tidak  semua  kelompok  dapat  berpartisipasi secara  seimbang.  Program  cenderung  memperkuat posisi  kepala  kampung.  Perempuan  tidak  punya kesempatan  yang  seimbang,  walaupun  ada  usulan yang  berpihak  pada  perempuan,  tetapi  tetap diusulkan oleh kaum laki-laki.

## Elit
Kepala  kampung  tidak  ikut  merencanakan,  semua program  dan  pelaksanaan  dikerjakan  oleh  TPKK dan  pedamping  distrik.  Kepala    kampung  dan  adat ikut  melaksanakan  dan  mengawasi  pelaksanaan, tetapi tidak ikut kegiatan pelaporan.

## Orang Kebanyakan Penerima Manfaat
Penerima  manfaat  tidak  punya  pengalaman  ikut perencanan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan.  Hanya berperan dalam pemeliharaan saja.

## Perempuan Penerima Bantuan 15%
Anggota kelompok wanita dan PKK yang menerima manfaat  bantuan  sebesar  15%  tidak  ikut  kegiatan perencanaan,  dan  pelaporan,  kecuali  yang  kampung Urumb. Terdapat kalangan perempuan dari suku Yei dan  Marind  yang  mengadakan  pelatihan  keterampilan masak  memasak  dan  jahit  menjahit  (tata  boga  dan busana),  dengan  hasilnya  dijual.  Partisipasi  dalam program  sesuai  dengan  keberadaan  mereka  sebagai kelompok perempuan.

## Kalangan Kebanyakan
Kelompok masyarakat kebanyakan (minoritas) tidak pernah  mengikuti  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan maupun pemeliharaan.

## Pemanfaatan Investasi Terbangun
Penerima  manfaat  lebih  banyak  berasal  dari kalangan  elit,  kerabat  dan  suku  yang  sama  dengan kalangan  elit,  kalangan  perempuan  yang  dekat  elit, kalangan  gereja  yang  afiliasi  organisasinya  sama dengan elit. Dengan demikian kegiatan PNPM/RESPEK belum mendorong perubahan relasi kuasa  dan  proses  pengambilan  keputusan  di kampung.  Keputusan  di  kampung  masih  dikuasai oleh  elit  kampung,  belum  membuka  kesempatan yang  sama  ke  pada  kelompok  lain  atau  menambah jumlah kelompok yang ikutserta ambil keputusan.

## Penguatan Kapasitas Warga
Kepala  desa  lebih  diuntungkan.  Proyek  pengembangan kapasitas  pertanian  difokuskan  di  lahan  kepala kampung  sendiri,  mengerahkan  tenaga  kerja  dari organisasi  gereja,  dan  anggota  PKK  dari  kampung. Pembangunan  infrastruktur  (MCK/  Sumur/Tangki Air)  merupakan  program  pembangunan  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  kalangan  mereka  sendiri (keluarga sendiri).
Bagai  orang  kebanyakan  manfaat  program  sebatas pada  manfaat  infrastruktur  yang  dibangun  yang sesuai  dengan  kebutuhan.  Tetapi  infrastruktur  yang tidak  sesuai  kebutuhan  seperti  MCK/Sumur/Tangki Air  tidak  bermanfaat  bagi  orang  kebanyakan, mereka  lebih  banyak  menuntut  program  yang  jauh lebih bermanfaat seperti kegiatan ekonomi produktif yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  bukan kemampuan  berdiplomasi  menuntut  usulan  diterima di forum musyawarah warga.

## Relasi  Gender,  Posisi  Perempuan,  dan  Tata Kelola Kampung Belum Menguat
Tidak  ada  perubahan  pembagian  kerja  laki perempuan  dalam  rumah  tangga.  Tidak  ada penguatan  posisi  perempuan  dalam  pengambilan keputusan  di  tingkat  desa.  Pranata  tata  kelola pemerintahan desa yang demokratis belum terbangun sesuai harapan program.
Sumber: Kategorisasi hasil penelitian lapangan, (data primer, Rudolf, 2013)
pembangunan’  walaupun  mungkin  tidak  sesuai dengan  keinginan  mereka.  Dana  proyekpun dibagi  merata  dalam  bentuk  pembangunan infrastruktur termasuk kepada kelompok perempuan untuk kegiatan usaha bersama.
Secara keseluruhan proyek yang dikerjakan  berusaha  adil  dan  memberikan kemanfaatan  pada  seluruh  masyarakat.  Namun, di sisi lain, bantuan dana tetap dipandang sebagai insentif material kepada masyarakat dan pengurus  atas  partisipasi  yang  dilakukannya. Akibat dari keseluruhan proses yang berjalan ini
maupun cara pandang terhadap proyek PNPM/RESPEK  adalah  tren  alokasi  kegiatan dan  ide  pembangunan  menjadi  seragam  dan hanya bagi-bagi proyek kegiatan untuk mayarakat. Proses peningkatan kapasitas barupun  hanya  terjadi  di  tingkat  kelompok pelaksana  (TPKK,  pendamping  distrik,  ataupun elit kampung) yang merupakan kelompok aktivis di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Akatiga. (2011) . Laporan Final Evaluasi PNPM Respek:  Infrastruktur  Pedesaan  Dan
Kapasitas Kelembagaan . Bandung: Akatiga (Pusat Analisis Sosial). Akatiga, (2013). Panduan Lapangan: A
Beneficiary Assessment of PNPM/ RESPEK  in  Papua  and  West  Papua: Capturing  voices  and  experiences  of program  impact  and  implementation . Bandung: Akatiga (Pusat Analisis Sosial), Tidak diterbitkan.
Beard,  V.A.,  &  Dasgupta,  A.  (2006).  Collective Action and Community-Driven Development in  Rural  and  Urban  Indonesia. Urban Studies, 43(9), 1-17.
Boelaars,  Jan.  (1986).  Dahulu,  Sekarang,  Masa Depan. Jakarta: Gramedia
Conning,  Jonathan  &  Kevane,  Michael,  (2002). Community-Based  Targeting  Mechanisms for  Social  Safety  Nets:  A  Critical Review. World  Development , Elsevier , Vol. 30(3), pages 375-394, March.
Dongier,  Philip,  Julie  Van  Domelen,  Elinor Ostrom, Andrea Ryan, Wendy Wakeman, Anthony  Bebbington,  Sabina  Alkire, Talib  Esmail,  and  Margatet  Polski. (2003).  Community  Driven  Development, Chapter 9 in PRSP Sourcebook , Volume 1, The World Bank.
Haryanto.  (2005). Kekuasaan  Elit:  Suatu Bahasan  Pengantar. Yogyakarta:  JIP Fisipol UGM.
Ife,  Jim  &  Tesoriero,  Frank.  (2008). Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi:  Community  Development.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
ILO.  (2004). Ringkasan  Proyek:  Program Pemberdayaan  Masyarakat  Adat  Papua (PIPE):  Mengurangi  Kemiskinan  dan Mewujudkan Perdamaian dan Pembangunan di Papua dan Papua Barat. Jakarta: ILO.
La  Pona.  (2000). Struktur  Sosial  Penduduk  dan Pembangunan  Kependudukan  di  Tanah Papua . Jayapura: Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih.
Lawang,  Robert,  MZ, (1998). Micro  Sociology Theory  and  Macro  Volume  I, Jakarta: Rineka Cipta.
Mansuri,  Ghazala;  Rao,  Vijayendra.  (2013). Localizing Development: Does Participation  Work? Policy  Research
Report .  Washington,  DC:  World  Bank.
Diunduh  dari  https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/11859 License: CC BY 3.0 IGO Mansoben, J.R. (1994). Sistem Politik
Tradisional Irian Jaya,  Indonesia:  Studi Perbandingan . Jakarta: LIPI RUN.
Peyon, Ibrahim. (2006). Manusia Papua. Jakarta: Gramedia.
Papanek,  Gustav.  (2007). The  Employment  and Poverty  Impact  of  PNPM. Jakarta:
World Bank.
Rao,  V.  &  Ibanez,  A.M.  (2003).  The  social impact  of  social  funds  in  Jamaica:  A mixed-methods analysis of participation, targeting  and  collective  action  in community  driven  development. Policy
Research Working Paper 2970. Washington, D.C.: World Bank. Sugandi,  Yulia.  (2008). Analisis  Konflik  dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai
Papua . Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Sorokin,  Pitirin  A, (1998). Social  Stratification, New York: Harper.
Syahrir. &  Korten,  David  C. &  ASA.   (1988). Pembangunan  Berdimensi  Kerakyatan. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Talalla,  R.  (1984)  Ethnodevelopment  and  the Orang  Asli  of  Malaysia:  a case  study  of the  Betau  Settlement  for  Semai-Senoi. Antipode 16(2), 27–32.
Theressia,  Aprillia  dkk.  (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Throsby, David. (2001). Economics and Culture . Cambridge: Cambridge University Press.
Torrens,  Anthony.  (2005). Economic  Impact Analysis  of  Kecamatan  Development
Program Infrastructure Programs.
Jakarta: Ministry of Home Affairs.
Voss,  John.  (2008). Impact  Evaluation  of  the Second  Phase  of  the  Kecamatan Development  Program  in  Indonesia .
Jakarta: World Bank.
Wamebu,  Noah.  (2002).  “Pemetaan  Partisipatif Multipihak:  Wilayah  Adat  Nambluong di  Kabupaten  Jayapura-Papua.”  Diakses pada  19  Oktober  2013  (http://www. jkpp.org/downloads/04.%20Papua.pdf).
World  Bank.  (2010). Village  Capacity  in Maintaining  Infrastructure:  Evidence from  Rural  Indonesia. Jakarta:  World Bank.