## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2, No. 12, Desember 2020, pp 76-92 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299

## 76

## Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Fatur Rochman 1 , La Ode Husen 2 & Hardianto Djanggih 3
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia 2’3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Email: fatchurrochman@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 19-02-2020 Revised: 11-03-2020 Accepted: 20-06-2020 Published: 25-07-2020
Keywords:
Function; Police;
Criminal act; Traffic
Kata Kunci:
Fungsi; Kepolisian;
Tindak  Pidana;  Lalu
Lintas
Abstract . The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the police force in the enforcement of traffic criminal offenses in the Makassar police area. The results of the study: Police functions in law enforcement of traffic crime in the Makassar Regional Police Law Area are effective. This is related to the Police have conducted socialization related  to  travel  made  on  the  highway  and  conducting  traffic engineering  to  encourage  improvement  or  follow  the  traffic  traffic effort. Factors that influence police policy in enforcing traffic accidents in the Makassar Polrestabes jurisdiction are factors of legal substance, legal  structure,  advice  and  infrastructure  as  well  as  public  legal awareness.  The  meaning  is  the  main  thing  in  the  field  of  police functions  in  law  enforcement  of  traffic  crimes  in  the  Makassar Polrestabes area.
Abstrak. Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  efektifitas  fungsi kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hasil penelitian: Fungsi kepolian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  di  wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar  sudah  efektif.  Hal  ini didasarkan  bahwa  Kepolisian  telah  melaksanakan  sosialisasi berkaitan dengan ketertiban berkendara di jalan raya dan melakukan rekayasa  lalu  lintas  untuk  mengantisipasi  terjadinya  pelanggaran atau  tindak  pidana  lalu  lintas.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  saran  dan  prasarana  serta kesadaran  hukum  masyarakat.  Faktor  tersebut  menjadi  hal  utama dalam  teralisasinya  suatu  efektivitas  fungsi  Kepolisian  dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  lalu  lintas  di  wilayah  Polrestabes Makassar.
Coresponden author:
* Email: atchurrochman@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban  dan  Kelancaran  lalu  lintas  merupakan  salah  satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata  yang  selalu  dinamis  seiring  dengan  perkembangan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi (Lufpi,  Mayastinasari  &  Earlyanti,  2018). Namun  dalam prakteknya,  penyelenggaraan  transportasi  itu  seiring  mengalami  hambatan  yang berdampak  luas  pada  jasa  pemakai  jasa  transportasi  maupun  masyarakat  umum (Mulyani,  Njatrijani  &  Lestari,  2017). Untuk  mengantisipasi  berbagi  hambatan  dan kelemahan  system  lalu  lintas  oleh  pengguna  jalan,  maka  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan  manusia  dalam  hubungannya  dengan  para pengguna  jalan,  angkutan  dan  kendaraan  bermotor  yang  kesemuanya  memiliki  resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia Junef, 2014).
Ketertiban lalu lintas bisa tercapai tidak hanya di dukung oleh penegak hukum terhadap pelanggaran  lalu  lintas  saja,  namun  juga  dengan  upaya  untuk  menciptakan  kesadaran dalam berlalulintas itu sendiri (Sasambe, 2016) . Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya, akan dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila para pengguna jalan umum, termasuk pejalan  kaki  dan  pemakai  kendaraan  bermotor  telah  sadar  memenuhi  tata  tertib  dan sopan  santun  lalu  lintas  sebagai  sikap  diri,  maka  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi dikarenakan  faktor  non  manusia,  bukan  akibat  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  manusia seperti  yang  saat  ini  terjadi (Hartanto,  2015) .  Perilaku  para  pemakai  jalan  dalam mematuhi  aturan  lalu  lintas  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  demi terciptanya  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas. Kesopansantunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas (Pamungkas, 2014).
Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan  tugas  yang  ringan.  Dengan  segala  keterbatasan,  keterampilan  dalam melakukan  penyidikan  masih  tetap  harus  di  tingkatkan  guna  “mengajar”  modus kriminalitas  yang  semakin  kompleks (Koni,  2020) .  Perlunya  Polri  untuk  secara konsisten  dan  konsekwen  melakukan  pembenahan  bertujuan  agar  Polri  mampu menjaga  eksistensinya  ditengah  perubahan  lingkungan  yang  begitu  cepat,  mengingat Polri  dalam  kiprahnya  senantiasa  dihadapkan  pada  beragam  tantangan  yang  semakin berat dan kompleks. Sekalipun demikian ditengah-tengah pembenahan yang dilakukan Polri menuju performa yang profesional, bermoral, dan modern tidak jarang Polri harus berhadapan  dengan  kritikan/cacian  dari  masyarakat,  terkait  performa  dari anggota/institusi  dalam  menangani  perkara-perkara  penyidikan  tindak  pidana  yang dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat (Mahayoni, 2016).
Bekerjanya  penegak  hukum  sebagai  pranata  penyelesaian  sengketa  yang  melayani kehidupan  sosial,  maka  dalam  pelaksanaannya  tidak  dilihat  sebagai  suatu  badan  yang otonom  di  dalam  masyarakat,  melainkan  diterima  sebagai  lembaga  penegakan  hukum yang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  nilai-nilai  dan  proses-proses  yang  bekerja dalam masyarakat itu sendiri (Lubis, 2018) (Djanggih & Ahmad, 2017).
Peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  sering  kali  menyedot  perhatian  masyarakat  terlebih sampai  merenggut  korban  jiwa.  Tapi  setelah  itu  proses  hukumnya  sunyi  sepi (Ulya,
Ratnawati,  &  Kumboyono,  2018). Bahkan  tidak  banyak  mengetahui  akhir  proses hukumnya,  apakah  berakhir  di  meja  Polisi  atau  diketuk  palu  hakim.  Berbeda  halnya dengan  proses  hukum  peristiwa  kriminalitas  publik  tidak  hanya  mengetahui  atau minimal mendengar peristiwa tindak kriminal itu, tetapi mereka juga mengetahui akhir proses  hukumnya.  Minimal  mendengarkan  vonis  yang  dijatuhkan  hakim (Christianto, 2011).
Kenyataan menunjukkan, data kecelakaan di Makassar pada tahun 2017 sebanyak 1.751 kasus dengan korban meninggal dunia 107 jiwa, 6 orang luka berat, 1.873 luka ringan dan kerugian material sebesar Rp. 2.118.141.000 (Hms/Da, http://polrestabesmakassar.com, diakses 2 september 2019. Selama masa operasi patuh 2019,  Satlantas  Polrestabes  Makassar  juga  menghimpun  data  kecelakaan  lalu  lintas. Pada  periode  tersebut,  tercatat  ada  43  kasus  dengan  dua  korban  tewas  dan  52  orang korban  luka  ringan.  Jumlah  kasus  kecelakaan  sedikit  menurun  dibandingkan  masa operasi  patuh  2018,  dengan  total  68  kasus.  Namun  kerugian  yang  ditaksirkan  dari kecelakaan naik dari Rp. 79 juta lebih menjadi Rp. 89 Juta lebih
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum Polrestabes Makassar. Untuk menganalisis Faktor–faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah:  Bagaimanakah  efektivitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar?  Faktor–faktor apakah  yang  mempengaruhi  efektifitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan  preskriptif  (apa  yang  seharusnya),    dimana  perpaduan  tipe  ini  bertujuan  untuk saling  mendukung  dan  bersinergi  mengungkapkan  secara  empiris  tentang  efektifitas fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  lalu  lintas  dan  faktor–faktor yang mempengaruhinya, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam KUHP, KUHAP, UU, Perkap, dan peraturan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan masalah hukum yang sedang ditangani
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Polrestabes Makassar yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar,  khususnya  di  Unit  Laka,  Satuan  Lalu  Lintas  Polrestabes  Makassar.  Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena efektifitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar baik dari segi kualitas maupun  kuantitas  tidak  dapat  terelakkan  sehingga  menimbulkan  masalah  sosial ditengah  masyarakat  Kota  Makassar,  oleh  karena  itu  sangat  tepat  untuk  melihat  dan meneliti dengan jelas apa yang menjadi obyek permasalahan dan judul penelitian, selain itu  pula  pihak  Polrestabes  Makassar  telah  memberikan  ijin  kepada  penulis  untuk
melakukan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini.
Populasi  penelitian  ini  adalah  Polisi  Satuan  Lalu  Lintas  Polrestabes  Makassar  dan Masyarakat Umum serta data kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar mulai tahun  2015-2019.  Sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  sebanyak  35  responden dengan menggunakan teknik Purposive Sampling atau secara sengaja karena dianggap mampu  memberikan  informasi  yang  jelas  terkait  dengan  efektivitas  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes Makassar, dimana responden terdiri atas Polisi Lalu Lintas 15 orang dan Masyarakat 15 orang.
Jenis  dan  Sumber  Data.  Data  Primer  adalah  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lokasi penelitian, baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil angket atau kuesioner yang diberikan kepada responden berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan permaslahan ini. Data Sekunder adalah data  pelengkap  yang  bersumber  dari  hasil  menelaah  beberapa  literatur,  dokumentasi, serta  buku-buku,  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  erat  kaitannya  dengan materi yang diteliti termasuk berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana lalu lintas.
Teknik  Pengumpulan  data.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara secara mendalam, studi  dokumentasi,  dan  kuesioner  (angket).  Hal  ini  dilakukan  dengan  dua  pendekatan yakni  pendekatan  lapangan  (field  research)  dan  pendekatan  perpusatakaan  (library research).
Analisis data. Analisisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui table distribusi  frekuensi  untuk  dijadikan  bahan  pengambilan  kesimpulan,  dengan  rumus sebagai berikut:
P= f/n X 100% Keterangan:
P = Presentase
f = Fekuensi (nilai yang diperoleh)
n = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)
100%  = angka pembulat.

## PEMBAHASAN
A. Efektifitas  Fungsi  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polrestabes Makassar.
Hasil  wawancara  dengan  Kepolisian  berkaitan  dengan  efektifitas  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Polrestabes Makassar),  polisi  telah  melakukan  fungsinya  dalam  hal  pencegahan  dan  penyelesaian terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Salah  satu  tindakan  kepolisan  adalah  melakukan  bimbingan  berupa  sosialisasi  ke
sekolah-sekolah  termasuk  ke  kampus  untuk  menjaga  ketertiban  berkendara  di  jalan raya yang dilakukan secara dua (2) kali sebulan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepolisian  berkaitan  dengan  efektifitas  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Polrestabes Makassar),  polisi  telah  melakukan  fungsinya  dalam  hal  memberikan  sosialisasi berkaitan  dengan  undang-undang  lalu  lintas  tahun  2009  ke  sekolah-sekolah,  instansi pemerintah  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Melakukan  pelatihan  dan  pengenalan tentang tata cara berlalu lintas dimulai dari usia dini dimana dibentuk pocil (polisi cilik). Membentuk  organisasi  pramuka,  dalam  hal  ini  Saka  Bhayangkara  yang  merupakan perpanjangan tangan dan pimbinaan dari Polri kepada pelajar.
Hasil  wawancara  dengan  Kepolisian  berkaitan  dengan  efektifitas  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Polrestabes Makassar),  polisi  telah  melakukan  fungsinya  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas dengan cara sosialisasi kepada pengguna jalan lewat media cetak Koran dan siaran lokal termasuk sosialisasi kepada para club-club motor yang terpusat di Polrestabes yang dilakukan setiap malam minggu dengan tema kumpul bareng Bikers . hasil  wawancara  dengan  Kepolosian  berkaitan  dengan  efektifitas  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Polrestabes Makassar),  polisi  telah  melakukan  fungsinya  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  dengan  cara  melaksanakan  Dikmas  Lantas  (Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas), Polisi sahabat anak, Police Goes To Campus , Pelatihan Dikmas Lantas, Safety  Riding .  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  tersebut,  bahwa efektifitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  di  Wilayah  Polrestabes  Makassar  sudah  efektif.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tindakan  yang  dilakukan  kepolisian  dalam  hal  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
Tabel. 1 Nilai Peran Kepolisian Kategori Frekuency Kumulatif Berperan Tidak Berperan 25 10 71.4 % 28.6 % Total 35 100 %
Sumber Data :  Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  bahwa  nilai  peran  kepolisian  khususnya  pada  wilayah hukum  Polrestabes  Makassar  berkaitan  dengan  fungsinya  dalam  penegakan  hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah pihak kepolisian berperan dalam penegakan tersebut  dengan  persentasi  71.4  persen.  Jumlah  tidak  berperan  dikarenakan  polisi kurang tanggap dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan persentasi 28.6 persen yang bersumber dari responden.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar dihubungkan dengan teori Efektifitas hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu:

## 81 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, Desember 2020
1. Berkaitan  dengan  substansi  Hukum  yaitu  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
2. Berkaitan dengan struktur hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian  pada  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar  sudah  efektif  dalam melaksanakan  fungsinya  dalam  hal  penegakan  hukum  tindak  pidana  lalu  lintas  di wilayah hukum Polrestabes Makassar.
3. Berkaitan  dengan  budaya  hukum  yaitu  budaya  hukum  masyarakat  kota  Makassar sangat  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  lalu  lintas  di  jalan  raya.  Budaya masyarakat  yang  cenderung  bersifat  ego  dalam  berkendara  sehingga  saling mendahului  satu  dengan  yang  lain  menyebabkan  kemacetan  yang  berkepanjangan dan bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.
B. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Fungsi  Kepolisian  Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

## Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah:
Table 2. Data Laka Lantas Polrestabes Makassar Tahun 2015-2019
No  Periode Uraian Meninggal Dunia Luka Berat Luka RIngan  Rugi Materiil 1 2015 116 57 918 1.890.980.000 2 2016 98 7 1555 2.190.176.250 3 2017 107 6 1874 2.118.141.000 4 2018 89 15 1853 2.542.190.000 5 2019 91 6 1505 1.934.470.000
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020..
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  bahwa  jumlah  laka  lantas  terbanyak  terdapat  pada  tahun 2017 yaitu 1987 kasus. Jumlah korban yang meninggal dunia terbanyak yaitu 107 kasus, jumlah korban yang luka berat terbanyak pada tahun 2015 yaitu 57 kasus dan jumlah korban luka ringan terbanyak pada tahun 2017 yaitu 1874 kasus serta jumlah kerugian materil  yang  disebabkan  oleh  kecelakaan  lalu  lintas  terbanyak  pada  tahun  2018  yaitu Rp. 2.542.190.000.
No Jenis Periode 2015  2016  2017  2018  2019 1 Sepeda Motor 938  1474  1813  1730  1496 2 Mobil Penumpang 463 502 804 637 561 3 Mobil Beban 67 67 77 76 72 4 Bus 6 7 8 4 1 5 Microlet 27 24 28 20 10 6 Taxi 23 24 17 4 2 7 R3 Viar Sejenis 2 4 8 9 8 8 Becak Motor 13 22 15 17 11 9 Sepeda Gayuh 9 16 12 11 10 10  Becak Biasa - 1 2 3 1 Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  bahwa  jumlah  jenis  kendaraan  terlibat  kecelakaan  laka lantas  terbanyak  terdapat  pada  tahun  2017  yaitu  sepeda  motor  dengan  jumlah  1813. Jenis  kendaraan  yang  dominan  terjadi  kecelakaan  adalah  sepeda  motor  dan  mobil penumpang dengan frekuensi kecelakan yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
Jumlah  jenis  kendaraan  yang  terlibat  kecelakaan  paling  rendah  pada  becak  biasa  dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan hanya mencapai 7 kasus.
Tabel 4. Profesi Pelaku Kecelakaan Profesi Periode 2015  2016  2017  2018  2019 TNI 1 6 9 8 3 POLRI 5 12 18 19 12 PNS 16 31 67 46 26 SWASTA 311 434 490 555 401 MAHASISWA 62 98 170 137 101 PELAJAR 70 119 140 137 82 PEDAGANG 3 6 2 7 5 SOPIR 80 101 72 71 50 PETANI 1 1 - 4 2 BURUH 25 37 56 32 32 LAIN-LAIN 36 71 94 103 86
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020..
Berdasarkan tabel 4 di atas, bahwa profesi pelaku kecelakaan lalu lintas yang terbanyak adalah  pada  tahun  2018  profesi  sebagai  Swasta  dengan  jumlah  555  kasus.  Pelajar, mahasiswa dan sopir adalah pelaku kecelakaan lalu lintas terbanyak setelah swasta dari tahun 2015 sampai tahun 2019.
Petani  merupakan  porofesi  yang  terendah  sebagi  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dari tahun ketahun dengan jumlah keseluruhan 8 kasus.
Tabel 5. Profesi Korban Kecelakaan Profesi Periode 2015  2016  2017  2018  2019 TNI 6 10 13 12 4 POLRI 10 29 30 27 18 PNS 35 58 104 87 59 SWASTA 498 665 737 750 623 MAHASISWA 143 226 282 219 196 PELAJAR 164 297 339 409 294 PEDAGANG 7 12 8 14 11 SOPIR 10 28 13 23 8 PETANI 4 7 2 - 7 BURUH 48 66 87 49 53 LAIN-LAIN 166 262 371 360 322
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan tabel 5 di atas, bahwa profesi korban kecelakaan lalu lintas yang terbanyak adalah  pada  tahun  2018  profesi  sebagai  Swasta  dengan  jumlah  750  kasus.  Pelajar, mahasiswa dan lain-lain adalah korban kecelakaan lalu lintas terbanyak setelah swasta dari tahun 2015 sampai tahun 2019.
Petani  merupakan  porofesi  yang  terendah  sebagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  dari tahun ketahun dengan jumlah keseluruhan 20 kasus.
Tabel 6. Usia Pelaku Kecelakaan Usia Periode 2015  2016  2017  2018  2019 0-5 Tahun - - - - 1 6-15 Tahun 32 61 64 57 71 16-20 Tahun 141 298 428 384 300 21-30 Tahun 207 227 195 213 141 31-40 Tahun 130 164 167 179 130 41-50 Tahun 65 92 127 129 95 51 Ke atas 35 74 137 157 98
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan  tabel  6  di  atas,  bahwa  usia  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terbanyak adalah pada tahun 2017 dengan usia 16-20 Tahun, jumlah 428 kasus. Usia 16-20 tahun dan usia 31-40 tahun adalah usia dengan jumlah pelaku kecelakaan terbesar kedua dari tahun 2015 sampai dengan 2019.
Usia 0-5 tahun adalah usia pelaku kecelakaan yang sangat rendah dan hanya terdapat 1 kasus.
Tabel 7. Usia Korban Kecelakaan Usia Periode 2015  2016  2017  2018  2019 0-5 Tahun 33 47 60 47 47 6-15 Tahun 124 197 205 229 170 16-20 Tahun 220 383 395 408 351 21-30 Tahun 305 423 539 527 393 31-40 Tahun 154 224 264 230 182 41-50 Tahun 120 166 217 210 168 51 Ke atas 135 220 306 306 292
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan  tabel  7  di  atas,  bahwa  usia  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terbanyak adalah pada tahun 2017 dengan usia 21-30 Tahun, jumlah 539 kasus. Usia 6-15 tahun, 16-20  tahun  dan  usia  31-40  tahun  adalah  usia  dengan  jumlah  pelaku  kecelakaan terbesar kedua dari tahun 2015 sampai dengan 2019 .
Usia 0-5 tahun adalah usia pelaku kecelakaan yang rendah dan terdapat 234 kasus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Tabel 8. Waktu Kejadian Kecelakaan Waktu Kejadian Periode 2015  2016  2017  2018  2019 06.00-09.00 wita 144 196 221 191 152 10.00-12.00 wita 106 194 281 275 230 13.00-16.00 wita 167 213 313 278 191 17.00-20.00 wita 157 222 254 254 223 21.00-23.00 wita 115 206 293 331 249 24.00-06.00 wita 121 190 209 175 178
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  8  di  atas,  bahwa  waktu  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  yang terbanyak adalah pada tahun 2018 dengan waktu 21.00-23.00 wita, jumlah 331 kasus. 06.00-09.00 wita, 13.00-16.00 wita, 17.00-20.00 wita dam 24.00-06.00 wita adalah usia waktu kejadian kecelakaan terbesar kedua dari tahun 2015 sampai dengan 2019 .
Tabel 9. Pendidikan Pelaku Kecelakaan Pendidikan Periode 2015  2016  2017  2018  2019 Sekolah Dasar 24 70 127 106 67 Sekolah Menengah Pertama 109 156 191 151 93 Sekolah Menengah Atas 365 542 539 645 469 Perguruan Tinggi 112 148 261 217 151
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  9  di  atas,  bahwa  pendidikan  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  yang terbanyak adalah pada tahun 2018 dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah 645 kasus. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Perguruan Tinggi adalah  kategori  pendidikan  pelaku  kecelakaan  yang  terbesar  kedua  dari  tahun  2015 sampai dengan 2019.
Pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  adalah  kategori  pendidikan  pelaku  kecelakaan  yang relatif rendah dan terdapat 394 kasus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Tabel 10. Pendidikan Korban Kecelakaan Pendidikan Periode 2015  2016  2017  2018  2019 Sekolah Dasar 116 199 270 267 222 Sekolah Menengah Pertama 170 286 364 310 216 Sekolah Menengah Atas 574 848 865 974 847 Perguruan Tinggi 200 284 424 362 283
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  10  di  atas,  bahwa  pendidikan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang terbanyak adalah pada tahun 2018 dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah 974 kasus. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Perguruan Tinggi adalah  kategori  pendidikan  pelaku  kecelakaan  yang  terbesar  kedua  dari  tahun  2015 sampai dengan 2019.
Pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  adalah  kategori  pendidikan  pelaku  kecelakaan  yang relatif rendah dan terdapat 1074 kasus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Berdasarkan  tabel  di  atas,  bahwa  pendidikan  responden  dapat  mempengaruhi efektifitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini bahwa yang menjadi fokus  peneliti  adalah  responden  yang  tingkat  pendidikannya  yaitu  Sekolah  Menengah Atas  (SMA)  ini  disebabkan  karena  jumlah  korban  kecelakaan  lalu  lintas  terbesar disebabkan oleh remaja.
Tabel 11. Nilai substansi Hukum Kategori Frekuency Kumulatif Sesuia Tidak Sesuai 26 9 74.3 % 25.7 % Total 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan tabel 11 di atas dengan nilai substansi hukum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi  efektifitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  Di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar.  Hasil  penelitian menjelaskan bahwa substansi hukum yang berkaitan dengan undang-undang nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat  Makassar  pada  umumnya.  Ini  dibuktikan  dengan  hasil  persentasi  yang menunjukkan  bahwa  74.3  persen  dari  responden  memilih  sesuai  terhadap diberlakukannya undang-undang tersebut.
Persentasi  25.7  persen  bahwa  undang-undang  nomor.2  tahun  2002  ini  tidak  sesuai sehingga perlu untuk dilakukan revisi.
Tabel 12. Bentuk Jalan
Jalan Periode 2015  2016  2017  2018  2019 Lurus 590 986 1272  1227 953 Tikungan 19 3 15 6 6 Pertigaan 128 93 95 70 81 Perempatan 66 135 181 220 170 Perlimaan 7 4 8 2 1 Jalan Rusak 8 2 7 26 5 Terhalang - - 1 1 - Jalan Licin - - - 3 - Tidak Ada Lampu - - - 1 - Tanpa Marka - - - - - Tanpa Rambu - 1 1 - 1 Marka Rusak - - - - - Rambu Rusak - - 2 1 -
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  12  di  atas,  dengan  bentuk  jalan  dapat  menjadi  faktor  yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Bentuk jalan lurus menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah kasus 1272 kasus. Bentuk jalan pertigaan dan perempatan menjadi faktor kedua terjadinya kecelakaan akibat struktur jalan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Bentuk  jalan  tanpa  marka  dan  marka  rusak  adalah  struktur  jalan  yang  tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Tabel 13. Nilai Sarana dan Prasarana Kategori Frekuency Kumulatif Terpenuhi Tidak Terpenuhi 25 10 71.4 % 28.6 % Total 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  13  di  atas  dengan  nilai  Sarana  dan  Prasarana  dapat  menjadi  faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas  Di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  kepolisian  khususnya kepolisian  Polrestabes  Makassar  sudah  terpenuhi.  Ini  dibuktikan  dengan  hasil persentasi yang menunjukkan bahwa 71.4 persen dari responden memilih terpenuhi.
Persentasi  28.6  persen  pendapat  responden  bahwa  sarana  dan  prasarana  kepolisian khususnya  di  Polrestabes  Makassar  tidak  terpenuhi  ini  dikarenakan  responden menganggap  bahwa  pemasangan  rambu-rambu  lalu  lintas  adalah  tugas  penuh  dari kepolisian sehingga responden memilih tidak terpenuhi.
Berdasarkan  tabel  12  dan  tabel  13,  bahwa  Kepolisian  Polrestabes  Makassar  harus bersinergi  dengan  pihak  terkait  termasuk  dengan  Dinas  Perhubungan  dan  Dinas Pekerjaan Umum dalam hal infrastruktur jalan.
Tabel 14. Bentuk Kecelakaan Tabrak Lari
Periode Kategori Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan Kerugian Materiil 2015 22 17 184 Rp. 104.500.000 2016 15 2 307 Rp. 127.110.000 2017 15 1 471 Rp. 203.010.000 2018 11 4 426 Rp. 136.370.000 2019 13 - 427 Rp. 710.890.000
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan tabel 14 di atas, dengan bentuk kecelakaan tabrak lari yang mengakibatkan meninggal  dunia  terbanyak  pada  tahun  2015  yaitu  dengan  jumlah  22  kasus, mengakibatkan  luka  berat  terbanyak  pada  tahun  2015  dengan  jumlah  17  kasus  dan mengakibatkan luka ringan terbanyak pada tahun 2017 dengan jumlah 471 kasus serta kerugian materiil terbesar pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 710.890.000.

## Tabel 15. Bentuk Kecelakaan Tunggal
Periode Kategori Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan Kerugian Materiil 2015 22 3 24 Rp. 233.250.000 2016 18 - 188 Rp.        277.000 2017 15 1 469 Rp. 320.798.000 2018 15 4 450 Rp. 769.845.000 2019 18 1 75 Rp. 213.050.000
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  15  di  atas,  dengan  bentuk  kecelakaan  tunggal  yang  mengakibatkan meninggal  dunia  terbanyak  pada  tahun  2015  yaitu  dengan  jumlah  22  kasus, mengakibatkan  luka  berat  terbanyak  pada  tahun  2018  dengan  jumlah  4  kasus  dan mengakibatkan luka ringan terbanyak pada tahun 2017 dengan jumlah 469 kasus serta kerugian materiil terbesar pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 769.845.000.
Tabel 16. Penyebab Kecelakaan Pengaruh Periode 2015 2016 2017 2018  2019 Mengantuk 9 13 42 60 39 Lelah 7 5 34 43 21 Sakit 1 3 16 20 2 Alkohol / Obat 10 12 71 50 9 Lengah 59 46 92 141 166 Tidak Tertib 665 1113 1201 1086 948 Kecepatan 19 - 65 72 6 Lain-lain 13 - - - -
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan tabel 16 di atas, penyebab kecelakaan di jalan terbanyak dipengaruhi oleh tidak tertib dengan jumlah 1201 kasus pada tahun 2017, lengah, mengantuk, kecepatan dan lelah menjadi penyebab terbesar kedua terjadinya kecelakan lalu lintas di jalan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Pengaruh  lain-lain  memberikan  dampak  yang  kurang  terhadap  terjadinya  kecelakaan lalu  lintas  di  jalan  dengan  jumlah  13  kasus  selama  tahun  2015  sampai  dengan  tahun 2019.
Tabel 17. Nilai Kesadaran Hukum Masyarakat Kategori Frekuency Kumulatif Berpengaruh Tidak Berpengaruh 30 5 85.7 % 14.3 % Total 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan tabel 17 di atas, nilai pengetahuan masyarakat dihugungkan dengan tabel 14,  tabel  15  dan  tabel  16  bahwa  dapat  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  Di Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar.  Oleh  karena  itu,  ada  hubungan  antara  bentuk kecelakaan  dengan  tabrak  lari,  bentuk  kecelakaan  dengan  tunggal  dan  nilai  kesadaran hukum masyarakat.
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan. Hal ini dibuktikan dengan  jumlah  85.7  persen  responden  memberikan  jawaban  bahwa  salah  satu  faktor utama  terjadinya  kecelakaan  adalah  karena  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat khususnya masyarakat kota Makassar.
Persentasi  14.3  persen  bahwa  responden  tidak  mengetahui  adanya  fungsi  kepolisian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Hukum Polrestabes  Makassar  dan  juga  responden  memberikan  jawaban  bahwa  terjadinya kecelakaan  itu  bukan  semata-mata  kelalaian  masyarakat  atau  kesadara  hukum masyarakat, akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya tanda-tanda jalan sehingga menyebabkan masyarakat lalai di jalan.
Tabel 18. Substansi Hukum Dihubungkan Dengan Peran Kepolisian.
Substansi Hukum Peran Kepolisian Total Berperan Tidak Berperan Sesuai Persentasi Tidak Sesuai Persentasi 20 76.9 % 5 55.6 % 6 23.1 % 4 44.4 % 26 100 % 9 100 % Total Persentasi 25 71.4 % 10 28.6 % 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  18  di  atas,  Analisis  terhadap  implementasi  peran  kepolisian  dalam penegakan  hukum  pidana  lalu  lintas  pada  Polrestabes  Makassar  dihubungkan  dengan substansi  hukum  adalah  berperan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  71.4  persen dari keseluruhan responden menjawab berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Makassar.
Persentasi  28.6  persen  adalah  responden  yang  tidak  berperan  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum  pidana  lalu  lintas  tersebut.  Ini  disebabkan  karena  responden  tidak
mengetahui  aturan  yang  berlaku  yang  mengatur  tentang  tugas,  pokok  dan  fungsi Kepolisian serta undang-undang tentang lalu lintas jalan.
Tabel 19. Sarana dan Prasarana dihubungkan Dengan Peran Kepolisian
Sarana dan Prasarana Peran Kepolisian Total Berperan Tidak Berperan Terpenuhi Persentasi Tidak Terpenuhi Persentasi 22 88 % 3 30 % 3 12 % 7 70 % 25 100 % 10 100 % Total Persentasi 25 71.4 % 10 28.6 % 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020
Berdasarkan  tabel  19  di  atas,  Analisis  terhadap  implementasi  peran  kepolisian  dalam penegakan  hukum  pidana  lalu  lintas  pada  Polrestabes  Makassar  dihubungkan  dengan sarana  dan  prasarana  adalah  berperan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  71.4 persen dari keseluruhan responden menjawab berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Makassar.
Persentasi  28.6  persen  adalah  responden  yang  tidak  berperan  dalam  pelaksanaan penegakan hukum pidana lalu lintas tersebut. Ini disebabkan karena rambu-rambu yang terdapat  di  jalan  raya  itu  masih  kurang  dan  jalanan  banyak  yang  rusak  sehingga meyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  bukan kewenangan  mutlak  dari  Kepolisian.  Diperlukan  Koordinasi  antara  berbagai  Instansi Pemerintah yang terkait termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.
Tabel  20.  Nilai Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dihubungkan  Dengan  Peran Kepolisian
Kesadaran Hukum Masyarakat Peran Kepolisian Total Berperan Tidak Berperan Berpengaruh Persentasi Tidak Berpengaruh Persentasi 25 83.3 % 5 100 % 5 16.7 % 0 0 % 30 100 % 5 100 % Total Persentasi 30 85.7 % 5 14.3 % 35 100 %
Sumber Data : Hasil Penelitian Maret 2020.
Berdasarkan  tabel  20  di  atas,  Analisis  terhadap  implementasi  peran  kepolisian  dalam penegakan  hukum  pidana  lalu  lintas  pada  Polrestabes  Makassar  dihubungkan  dengan nilai masyarakat bahwa yang dimaksud dengan nilai masyarakat yaitu kesadaran hukum masyarakat itu sendiri adalah berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85.7 persen  dari  keseluruhan  responden  menjawab  berpengaruh  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum  pidana  lalu  lintas  di  wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar.  Ini disebabkan responden kurang berhati-hati dan lalai dalam berkendara di jalan sehingga
mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Pengaruh  yang  sangat  signifikan  adalah masyarakat tidak tertib dalam berlalu lintas.
Persentasi  14.3  persen  adalah  responden  yang  tidak  berperan  dalam  pelaksanaan penegakan hukum pidana lalu lintas tersebut. Ini disebabkan karena responden tersebut tidak  mendapatkan  bimbingan  atau  sosialisasi  berkaitan  dengan  pelaksanaan  berlalu lintas di jalan yang baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Fungsi  kepolian dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  Hukum Polrestabes  Makassar  sudah  efektif.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  Kepolisian  telah melaksanakan  sosialisasi  berkaitan  dengan  ketertiban  berkendara  di  jalan  raya  dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes Makassar  adalah  faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  saran  dan  prasarana  serta kesadaran  hukum  masyarakat.  Faktor  tersebut  menjadi  hal  utama  dalam  teralisasinya suatu efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas di wilayah Polrestabes Makassar.

## SARAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  adapun  saran  sebagai  berikut,  terkhusus  kepada Kepolisian  Polrestabes  Makassar  untuk  memberikan  Sanksi  sesuai  dengan  aturan kepada  setiap  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  dan  mengefektifkan  tilang  elektronik. Terkhusus  kepada  masyarakat  untuk  tertib  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas

## DAFTAR BACAAN
Christianto,  H.  (2011).  Penafsiran  hukum  progresif  dalam  perkara  pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (3), 479-500.
Djanggih,  H.,  &  Ahmad,  K.  (2017).  The  Effectiveness  of  Indonesian  National  Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum , 17 (2), 152-157.
Hartanto,  W.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Sebagai  Aspek  Dasar  Politik  Hukum  Legislasi: Suatu  Tinjauan  Filsafat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 4 (3), 469-483.
Junef,  M.  (2014).  Perilaku  Masyarakat  Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. E-Journal Widya Yustisia , 1 (1), 52-60
Koni,  Y.  K.  (2020).  Penanggulangan  Dan  Pencegahan  Kejahatan  Geng  Motor  Oleh Kepolisian. Indonesian Journal of Criminal Law , 2 (1), 30-42.
Mahayoni,  M.  (2016).  Perlunya  Penguatan  Peran  dan  Fungsi  Komisi  Yudisial  dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa. Problematika Hukum , 1 (2), 1- 15.
Mulyani,  T.,  Njatrijani,  R.,  &  Lestari,  S.  N.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna Jasa  Angkutan  Perbatasan  Terintegrasi  Busway. Diponegoro  Law  Journal , 6 (1),  1- 11.
Pamungkas,  N.  S.  (2014).  Mengenal  Perilaku  Pengendara  Kendaraan  dalam  Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya. Teknis , 9 (1), 13-18
Lubis,  M.  (2018).  Peranan  Budaya  Hukum  Dalam  Perspektif  Pembangunan  Hukum NasionaL. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 1 (1), 16-37.
Lufpi,  B.,  Mayastinasari,  V.,  &  Earlyanti,  N.  I.  (2018).  Strategi  Penguatan  Budaya  Etik Berlalu Lintas. Journal of Indonesia Road Safety , 1 (3), 157-174.
Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. Lex Crimen , 5 (1), 82-90
Ulya,  I.,  Ratnawati,  R.,  &  Kumboyono,  K.  (2018).  Studi  Fenomenologi:  Pengalaman Petugas  Kepolisian  Dalam  Memberikan  Tindakan  Pertolongan  Pertama  Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Majalah Kesehatan FKUB , 4 (4), 200-208.