## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Moch Alam Hamzah Fahrezi 1 , Ahmad Zaki Fadlur Rohman 2

## ABSTRAK
1,2 Universitas Brawijaya Malang, Indonesia alamhamzahfahrezi@gmail.com (corresponding author) Partai  politik  di  Indonesia  menempati  peringkat  sebagai  lembaga  yang  paling tidak dipercayai oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah bahwa partai politik belum mampu menginstitusionalisasikan organisasi mereka dengan baik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  institusionalisasi  Partai Solidaritas  Indonesia  (PSI)  Kota  Malang  dan  hubungannya  dengan  hasil pemilihan. Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori Institusionalisasi Partai Politik oleh Randall dan Svasand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSI Kota Malang mencapai model institusionalisasi dua tingkat,  di  mana  dua  tingkat  memiliki  tingkat  institusionalisasi  yang  tinggi, sementara dua tingkat lainnya memiliki tingkat institusionalisasi yang rendah. Secara  deskriptif,  tingkat  sistem  dan  tingkat  infusi  nilai  masih  jauh  dari  ideal, sementara tingkat otonomi keputusan dan tingkat citra publik (reifikasi) memiliki tingkat  institusionalisasi  yang  relatif  tinggi.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  antara  institusionalisasi  PSI  Kota  Malang  terhadap hasil pemilihan legislatif 2019 di mana tingkat reifikasi cenderung memengaruhi peningkatan suara partai, sementara tingkat infusi nilai cenderung memengaruhi penurunan suara partai.
Kata Kunci: Institusionalisasi; Partai Politik; Pemilu Legislatif ; PSI

## PENDAHULUAN
“ You can have election without democracy, but you can’t have democracy without election ”,  sebuah  kutipan  dari  Ramlan  Surbakti  (2016). Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  merupakan  negara  demokratis  dimana  tata  kelola  pemerintahannya  dibuat dan  dilakukan  berdasarkan  kehendak  rakyat.  Kuasa  rakyat  tersebut  dinyatakan  dalam pemilihan  umum  (pemilu)  yang  bukan  hanya  terselenggara  secara  berkala  tetapi  juga diselenggarakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil (Luberjurdil). Pemilihan Umum  di Indonesia merupakan sebuah agenda penting dimana di dalamnya terdapat partai politik yang berpartisipasi untuk mendapatkan kekuasaan serta penjembatan antara publik dengan pemerintah.
Jika berbicara tentang partai politik, Indonesia sendiri   memiliki sejarah kelam hingga reformasi mengubahnya menjadi multipartai. Menginjak fase baru, pertumbuhan partai  diredam  melalui  aturan  yaitu parliamentary  threshold .  Dengan  begitu,  maka memberikan suatu tantangan sendiri terhadap seseorang  atau sekelompok orang yang akan mendirikan partai politik untuk benar benar mementingkan kualitas partai. Hal ini sangat korelatif dengan fakta yang terjadi saat ini dimana partai politik dianggap “lack of quali ty” yang  dibuktikan  dengan  kualitas  partai  politik  yang  selalu  menjadi  lembaga demokrasi yang paling tidak dipercaya oleh publik
Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik yang cenderung turun setiap tahunnya  disebabkan  oleh  partai  politik  yang  tidak  mampu  menjalankan  fungsinya dengan optimal, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh partai politik yang belum mampu

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
melembagakan  partainya  dengan  baik.  Pelembagaan  Partai  Politik  merupakan  proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil yang mewujud dalam pemantapan perilaku, sikap atau budaya dalam partai (Randall dan Svasand, 2002).
Penelitian  terkait  pelembagaan  partai  politik  sudah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Suryana dkk (2020); Wanto (2021); dan Lutfi (2018). Suryana dkk (2020) menganalisis proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota  Bandung  yang  berfokus  pada  empat  derajat  pelembagaan  yaitu  sistem,  nilai autonomi,  dan  reification.  Wanto  (2021)  menganalisis  pelembagaan  partai  politik khususnya  derajat  kesisteman  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dan menemukan bahwa secara internal, proses pelembagaan Partai Gerindra kota Tangerang belum terlembaga dengan maksimal. Lutfi (2008) menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui pelembagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dan menemukan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun pelembagaan partai yang kuat. Meskipun topik penelitian  sejenis  sudah  dilakukan  sebelumnya,  penelitian  ini  mengangkat  tema kelembagaan  partai  politik  untuk  menganalisis  partai  politik  yang  relatif  baru  di Indonesia yaitu Partai Solidaritas Indonesia dengan locus di kota Malang.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melihat proses pelembagaan partai  baru  yang  eksentrik  di  awal  kemunculannya  yaitu  Partai  Solidaritas  Indonesia. Partai ini membawa dimensi baru dan berbeda dalam dunia perpolitikan di Indonesia. PSI mencitrakan dirinya sebagai partai milenial dan anak muda dengan harapan mampu mengembalikan  nilai  luhur  perpolitikan  di  Indonesia  yang  menurut  mereka  sudah melenceng  dari  demokrasi.  PSI  bisa  dibilang  juga anti  mainstream partai  karena memperjuangkan  hak  perempuan,  lintas  agama  bahkan  non-muslim.  Bagaimanapun, visi  misi  yang  dibawa  oleh  PSI  tak  semata  mata  bisa  meloloskan  dirinya  ke  Senayan. Peraturan Parliamentary  Threshold pada  Pemilu  menghalangi  PSI  untuk  menjadi bagian  dari  legislatif  pusat.  Pemilu  2019  disepakati  bahwa Parliamentary  Threshold sebesar  4%.  Hal  itu  berarti,  partai  politik  yang  memperoleh  suara  dibawah  4%  gagal menjadi partai lolos di Senayan.
Dari 16 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2019, terdapat 7 partai yang  belum lolos,  salah  satunya  PSI  yang  menempati  urutan  5  terbawah.  Walaupun  belum  lolos menembus kursi DPR tetapi beberapa anggota PSI dapat menembus DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Salah satunya adalah di DPRD Kota Malang yang mana salah satu anggotanya adalah jebolan PSI. Merupakan sebuah kebanggaan bahwa PSI Kota Malang bisa dibilang eksis di Kota Malang.
Peneliti akan lebih mendalami pelembagaan PSI khususnya di DPD Kota Malang. Peneliti  melihat  pelembagaan  PSI  Kota  Malang  menggunakan  persilangan  antara  dua aspek  yang  akan  memunculkan  empat  dimensi  yang  dikemukakan  oleh  Randall  & Svasand  (2002)  yaitu (1)  Systemness  (2)  Decisional  Autonomy  (3)  Value  Infusion  (4) Reification .  Empat  dimensi  tersebut  merupakan  persilangan  dari  aspek  struktural- attitudinal dan internal-eksternal.
Pages  70-81

## TINJAUAN PUSTAKA
Pelembagaan Partai  atau Party Institutionalization  is the process  by which the party  becomes  established  in  terms  both  of  integrated  patterns  of  behaviour  and  of attitudes,  or  culture atau  suatu  proses  di  mana  partai  memantapkan  dirinya  sesuai dengan pola perilaku dan sikap serta budaya partai yang terintegrasi. .
Randall and Svasand (2002) membedakan aspek internal dan eksternal kaitannya dengan  proses  pelembagaan  partai  politik.  Dimana  aspek  internal  akan  menjelaskan tentang  perkembangan  partai  politik  itu  sendiri  sedangkan  aspek  eksternal  akan menjelaskan tentang hubungan partai dengan publik. Dalam masing masing aspek akan disilangkan dengan aspek struktural dan attitudinal. Aspek Struktural lebih dimaksudkan kepada pelembagaan organisasi yang kaitannya dengan aturan formal. Aspek Attitudinal merujuk pada fusi dari tingkah laku, sikap dan budaya.
Dengan framework di atas akan menghasilkan empat indikator/ matriks sederhana yaitu:
Tabel 1. Indikator Pelembagaan Partai Politik
Dimension Internal Eksternal Structural Systemness Decisional Autonomy Attitudinal Value Infusion Reification Sumber: Randall dan Svasand , 2002
Systemness, merupakan  kegiatan  dimana  partai  politik  melaksanakan  fungsi fungsi partai politik menurut prosedur, persyaratan, aturan formal yang disepakati dan tentunya telah tersurat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara  menyeluruh.  Serta  prosedur  informal  seperti Faksionalisme , Klientelisme dan senioritas.
Value Infusion, dimana ketika organisasi terinfusi dengan nilai di luar persyaratan teknis  tugasnya  sebagai  anggota  partai.  Dalam  derajat  ini  sangat  berkaitan  dengan keanggotaan, basis sosial pendukung dan impact dari klientelisme.
Decisional Autonomy, merupakan seberapa jauh ketergantungan partai terhadap aktor luar partai. Secara harfiah, Decisional Autonomy memiliki makna apakah dalam suatu partai terdapat campur tangan pihak eksternal (dengan sumber otoritas tertentu) di dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan serta proses pembiayaan.
Reification ,  mengacu  kepada  sejauh  mana  keberadaan  partai  berlabuh  dalam imajinasi  publik  dan  membentuk  perilaku  aktor  politik.  Reifikasi  mencerminkan kemampuan partai dalam membangun diskursus (political discourse ) atas identitas diri partainya di sebuah negara (Rohman, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti untuk  merinci  suatu  fenomena  dengan  sebanyak  mungkin  kedalaman  pemahaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam melalui proses pengumpulan  data  yang  serinci  mungkin  (Lexy,  2006).  Sebagaimana  diutarakan  oleh

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Creswell  (2013),  penelitian  kualitatif  yang  berkualitas  tinggi  ditandai  oleh kemampuannya  untuk  merinci  dan  merumuskan  fenomena  yang  diteliti  dengan mendalam.
Dalam  konteks  ini,  sumber  data  utama  berasal  dari  wawancara  sebagai  bentuk data primer, yang memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman informan secara langsung. Wawancara dipilih karena memberikan ruang bagi interaksi langsung  antara  peneliti  dan  informan,  sehingga  memungkinkan  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017).
Selain wawancara, penggunaan dokumentasi sebagai sumber data sekunder juga mendukung kekayaan informasi dalam penelitian ini. Dokumentasi, seperti arsip, catatan, atau  laporan  terdahulu,  memberikan  konteks  historis  dan  mendukung  pemahaman mendalam terhadap fenomena yang tengah diinvestigasi.
Dalam pemilihan informan, peneliti melakukan pendekatan purposive sampling, yang  melibatkan  pemilihan  informan  berdasarkan  keahlian  atau  pengalaman  spesifik yang relevan dengan fenomena penelitian (Patton, 2002). Informan dalam penelitian ini adalah 5 informan dari kantor DPD PSI Malang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi dan ketepatan terhadap tujuan penelitian.
Adapun analisis data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan yang muncul dari data (Miles & Huberman, 1994). Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga memahaminya dengan mendalam.
Dengan  demikian,  melalui  kombinasi  wawancara  dan  dokumentasi  sebagai sumber data, serta penggunaan metode analisis yang sistematis, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan berkualitas terkait fenomena yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Derajat Systemness
Dimensi Systemness berkaitan erat dengan bagaimana proses partai politik dalam konteks  internal  dan  struktural.  Internal  sendiri  akan  dibahas  mengenai  seluk  beluk pelembagaan Internal PSI Kota Malang jika dilihat dari aturan dan nilai yang dianut oleh PSI.  Sesuai  dengan  amanat  AD/ART  bahwa  PSI  adalah  Partai  Kader,  hal  tersebut memunculkan kebingungan karena berbanding terbalik dengan nila nilai PSI.
Partai  kader  merupakan  rangkaian  lebih  lanjut  dari  suatu  partai  yang  memiliki keanggotaan berasal dari golongan kelas menengah ke atas (Konservatisme Ekstrem atau maksimal Reformis Moderat) maka partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat  memobilisasi  masa  (Amal,  1988).  Atas  hal  itu,  ideologi  tersebut  sangat bertentangan  dengan  nilai  nilai  PSI  Kota  Malang  sebagai  Partai  modern  dan berlandaskan Ilmu Pengetahuan.
Jika menelisik lebih dalam lagi tentang aspek historis dari partai kader, rekrutmen dan kaderisasi seharusnya dilakukan secara ketat serta adanya jenjang pengkaderan. PSI Kota  Malang  dalam  melakukan  perekrutan  secara  terbuka  dan  sangat  mudah.  Hanya
mengisi  atau  mengumpulkan  berkas  data  diri  dengan  tanpa  syarat  dan  tanpa  seleksi khusus maka langsung diberi Kartu Tanda Anggota PSI.
Dengan  keterbukaan  dan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  PSI  Kota  Malang, memunculkan  kebingungan  sebenarnya  PSI  berdinamika  sebagai  partai  kader  atau sebagai  partai  massa?  Partai  massa  lebih  mengedepankan  kuantitas  kader  sehingga disebut “massa” serta mengesampingkan kualitas yang penting sebanyak mungkin kader yang ada.
Rekrutmen tentunya berkaitan erat dengan kaderisasi, PSI Kota Malang sendiri memiliki  platform  terkait  kaderisasi  anggotanya  yaitu  “Sekolah  Kader” .  Pada  level  ini, peneliti menemukan bahwa PSI Kota Malang belum mengimplementasikan kaderisasi. Jejaring  dan  jenjang  kaderisasi  hanya  berbasis  pada  struktur  pengurus  dan  pendaftar bacaleg  yang  akan  mengikuti  ajang electoral 2024.  Padahal  secara  gamblang  tertulis bahwa PSI adalah Partai Kader, tentunya jenjang pengkaderan harus ada untuk seluruh anggota mulai dari DPP hingga DPC.
Jika kaderisasi hanya dikhususkan untuk segelintir orang saja, maka tidak akan membuka  kesempatan  bagi  anggota  yang  lain  untuk  berdinamika  politik  atau  bahkan menjadi pengurus. Lagi lagi berlawanan dengan modal awal PSI yaitu wadah berpolitik orang baru anak muda yang mana seharusnya diberikan pendidikan politik secara massif sehingga  “orang  baru”  ini  dapat  melanjutkan  estafet  kepemimpinan  dalam  tubuh organisasi.
Masih berkaitan dengan rekrutmen dan kaderisasi, sejak berdirinya di 2014, PSI mewajibkan anggota atau kadernya bersumber dari orang orang baru (politik baru), tidak pernah terlibat masalah kriminal apalagi korupsi serta untuk pengurus wajib dibawah 45 tahun. Namun, walaupun menyatakan dirinya sebagai partai politik dari kalangan biasa, statement  itu  dipatahkan  oleh  masuknya  Jeffry  Geovanie  di  PSI  bahkan  langsung menduduki posisi Ketua Dewan Pembina DPP PSI serta sudah berusia 47 tahun saat itu. Seperti yang kita tahu , track record Jeffrie Geovanie adalah seorang politikus lama era reformasi yang mana beberapa kali menduduki jabatan di tiga (3) partai berbeda yaitu PAN ke Golkar setelah itu ke Nasdem dan terakhir bergabung di PSI. Begitu juga adanya dengan Sunny Tanoewidjaja di jajaran dewan pembina yang merupakan eks staf Ahok dimana pada saat itu pernah dicekal KPK karena kasus reklamasi. Yang terbaru adalah Dhohir Faris, suami Yenny Wahid (Putri Gus Dur) yang memutuskan bergabung dengan PSI di awal tahun ini, yang mana dulunya ia merupakan anggota DPR RI Periode 2009- 2014 dari Partai Gerindra.
Tidak luput dari inkonsistensi itu, PSI Kota Malang pun tidak membantah bahwa banyak kadernya yang mempunyai track record dari partai lain dengan berdalih hal itu adalah  dinamika  politik,  jika  menjadi  pengurus  partai  lain  dan  mempunyai  DNA  PSI maka boleh saja menjadi kader PSI.
Lebih lanjut lagi, peneliti menemukan ketidaksesuaian PSI Kota Malang dengan aturan (AD/ART) melalui kelengkapan partai yaitu tidak adanya organisasi sayap partai dan  dewan  pembina  daerah.  Alasan  tidak  dibentuknya  sayap  partai  adalah  minimnya dana operasional. Dikatakan bahwa pembiayaan sayap partai sama dengan pembiayaan operasional.

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Namun, berbagai persoalan internal dan ketidaksesuaian antara aktivitas DPP PSI dan PSI Kota Malang dengan aturan dan nilai yang diperjuangkan, hemat peneliti masih banyak program dan aktivitas yang menjanjikan. Pertama, kemudahan dan keterbukaan pola rekrutmen yang dilakukan secara Online dan Offline . Perekrutan anggota dan bakal calon  legislatif  dilakukan  secara  transparan  oleh  PSI  Kota  Malang,  transparan  yang dimaksud  adalah  memberikan  informasi massif dan  memadai  kepada  masyarakat tentang metode dan proses perekrutan anggota dan bacaleg. Perekrutan bacaleg sangat mudah  bahkan  dengan  adanya  politik  tanpa  mahar  memudahkan  publik  untuk mendaftar. Kedua , yaitu perekrutan caleg dilakukan secara ketat melalui seleksi bertahap yaitu uji administrasi, uji kelayakan dan wawancara.
Dalam systemness. suatu  partai  dikatakan  terlembaga  dengan  baik  jika  sumber nya  berasal  dari  sistem  gotong  royong  atau  iuran  wajib  para  anggota,  tetapi  apabila sumber pendanaan hanya pada orang tertentu atau sumber pribadi bisa dikatakan partai tersebut elitis.
Dalam  prakteknya,  DPD  PSI  Kota  Malang  mengalami  kesulitan  dalam  segi keuangan. Yang harus digaris bawahi disini adalah akses keuangan yang masuk dalam kantong  PSI  hanyalah  bersumber  dari  dana  hibah  saja,  padahal  dana  tersebut  tidak menutupi semua pembiayaan partai, apalagi kampanye yang besarannya bisa melebihi biaya  operasional.  Dalam  AD/ART  pun  disebutkan  bahwa  terdapat  iuran  wajib  yang dibebankan kepada seluruh anggota, tetapi program tersebut belum diberlakukan di DPD PSI  Kota  Malang.  DPD  PSI  Kota  Malang  selama  ini  untuk  memenuhi  operasionalnya mengandalkan dana hibah dan dana pribadi dari pengurus, khususnya ketua. Sedangkan untuk kegiatan baru diberlakukan bantingan atau patungan seluruh anggota.
Temuan  lain  yang  berkaitan  dengan  derajat  systemness  adalah  suksesi  dan kepemimpinan. DPP PSI memegang kendali penuh terhadap pemilihan ketua DPD yang mana  syaratnya  terbilang  sedikit  dan  berat  yaitu  siapapun  ketua  partai  harus  mampu memenuhi operasional dari semua kebutuhan di tingkat daerahnya. Maka dari itu cara yang dipilih oleh DPP PSI dalam menentukan ketua DPD/DPW adalah dengan menunjuk seseorang yang sekiranya mempunyai resource atau mampu memenuhi kebutuhan DPD. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pola  yang  digunakan  oleh  PSI  cenderung  elitis  bahkan kurang demokratis. Bahkan adanya pola tersebut membuat di beberapa daerah atau DPD sampai saat ini belum memiliki ketua.
Berkaitan dengan kepemimpinan, Ketua DPD PSI Kota Malang memiliki tanggung jawab yang besar diikuti dengan wewenang yang amat besar pula. Ketua memiliki hak penuh  terhadap  pemilihan  struktural  dan  mempunyai  wewenang  mutlak  terhadap pemilihan  bacaleg  yang  akan  maju  ke  elektoral.  Temuan  peneliti  yaitu  perekrutan pengurus dilakukan secara penunjukan langsung tanpa melalui mekanisme atau seleksi, kader  kader  yang  dipilih  cenderung  diutamakan  kader  militan  partai,  bukan  dari kompetensi spesialisasi sesuai jobdesk.
Karena memiliki hak memilih bacaleg yang akan maju dalam Pileg, Ketua DPD PSI Kota  Malang  juga  mewajibkan  seluruh  pengurus  DPD  untuk  maju  dalam  kontestasi politik  tersebut.  Hal  tersebut  memungkinkan  terjadinya  konflik  kepentingan  serta mengindikasikan proses pengkaderan yang dilakukan oleh DPD PSI Kota Malang tidak maksimal.  DPP  PSI  konsisten  memisahkan  antara  mengurus  partai  dan  mengurus
Pages  70-81
perpolitikan.  Penggagas  PSI  mengupayakan  terjadinya  pemisahan  strukturisasi administrasi  dan  politik  sehingga  tidak  akan  timbul overlapping yang  dilakukan  oleh politisi yang,empiris administrasi. (Aruan dkk, 2022)
Sekalipun memiliki hak yang amat besar, Ketua DPD PSI Kota Malang, Achmad Faried  ketika  pengambilan  keputusan  cenderung  melibatkan  orang  banyak  Apalagi memang keputusan tersebut perlu dilakukan musyawarah. Tetapi memang kebanyakan pengambilan  keputusan  dilakukan  ketua  bersama  pengurus  karena  Ketua  DPD  lebih menginginkan koordinasi yang cepat. Menurutnya , terlalu banyak orang berarti terlalu lama dan terlalu banyak yang dikoordinasikan.

## Derajat Value Infusion
Temuan peneliti, DPD PSI Kota Malang memiliki basis sosial yang beragam tetapi cenderung tidak spesifik. Jika mengesampingkan kampanye yang dibawa oleh bacaleg, PSI Kota Malang, tidak menekankan kepada siapa yang akan di “ infuse ” nilai nya. PSI menyasar seluruh lapisan masyarakat, agama, ras dan etnis. Tidak ada kewajiban basis sosial mana yang harus diperjuangkan sesuai amanat yang ada. Hemat peneliti, PSI Kota Malang akhirnya pun sama dengan partai lain di Indonesia yang mana umumnya masih kesulitan menemukan basis sosial yang spesifik.
Jika  dikaji  lebih  jauh  lagi,  tidak  spesifik  nya  basis  sosial  PSI  Kota  Malang disebabkan nilai nilai yang dibawa PSI cenderung baru dan tabu yang bisa dikatakan juga “out of the box” sehingga masih sedikit kelas populis yang memiliki nilai dan kepentingan yang  serupa . Serta  tidak  adanya  sayap  partai  semakin  menunjukkan  bahwa  PSI  Kota Malang tidak ada organisasi sosial yang diperjuangkan.
DPD  PSI  Kota  Malang  sempat  menyasar  kelompok  pekerja  sopir  dengan membantu  melegalitaskan  kelompok  mereka,  ikut  menyuarakan  pendapat  mereka. Hubungan  antara  PSI  Kota  Malang  dengan  kelompok  sopir  angkutan  bersifat instrumentalis yaitu sama sama mengharapkan materi dan non-materi dari kedua belah pihak.  Sopir  angkutan  mendapatkan  legalitas  kelompoknya  dan  dukungan  sedangkan PSI kota Malang mendapat dukungan dalam konteks kampanye.
Jika sebelumnya mengenai basis social yang diperjuangkan. Value infusion juga berkaitan  dengan  penanaman  nilai  yang  ada  di  diri  pengurus  dan  anggota  PSI  Kota Malang. Peneliti menemukan bahwa nilai yang dibawa PSI berhasil menarik seseorang untuk bergabung dengan partainya melalui aspek historis alasan bergabung dengan PSI. Kelima  narasumber  cenderung  beralasan  sama  yaitu  secara  garis  besar  sebelumnya apolitis  menjadi  politis.  Juga  kelima  narasumber  memiliki  pemikiran  dan  pandangan yang  sama  tentunya  mengacu  pada  nilai  yang  diperjuangkan  oleh  PSI.  Sehingga  bisa disimpulkan  nilai  yang  dibawa  PSI  relatif  tertanam  dalam  aktivitas  dan  perilaku pengurus dan kader PSI Kota Malang

## Derajat Decisional Autonomy
Decisional  Autonomy atau  Derajat  Otonomi  partai  berkorelasi  dengan kemandirian partai politik dalam pembuatan atau pemilihan keputusan dan kebijakan yang tidak terpengaruhi oleh hubungannya dengan sumber otoritas dan sumber dana.

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Dalam  sub  bab  ini  memiliki  pertanyaan  utama,  Apakah  PSI  Kota  Malang  dapat independen dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi dari aktor luar.
Terkait  dengan  jejaring  serta  aktor  politik,  temuan  peneliti  di  PSI  Kota  Malang menunjukkan sisi positif. Jejaring Politik antara PSI Kota Malang dan sumber otoritas terbilang masih di taraf sehat, dimana PSI tidak memiliki ikatan timbal balik. Sumber otoritas tidak mengintervensi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh PSI Kota Malang (otonom dalam pembuatan kebijakan).
Begitu  juga  dengan  jejaring  politik  PSI  Kota  Malang  dengan  sumber  dana  juga menunjukkan  kecenderungan  positif.  Sumber  dana  berarti  pemberi  dana,  entah berbentuk uang dan non-uang yang sah di mata hukum. Sumber dana eksternal dalam PSI Kota Malang berasal dari Dana Bantuan Bakesbangpol, simpatisan dan donatur baik berbentuk  lembaga  atau  personal.  Aktor  atau  lembaga  pemberi  dana  untuk  internal partai tidak memengaruhi pembuatan kebijakan dan pemilihan keputusan.
Tidak  memiliki  jejaring  politik  juga  merupakan  sebuah  tantangan,  lagi  lagi mengenai  pendanaan,  dukungan  dan  koalisi.  Hingga  saat  ini  PSI  Kota  Malang  tidak memiliki jejaring yang banyak, karena terbilang masih menjadi partai muda dan masih berintegritas sesuai nilai dan DNA PSI.

## Derajat Reification
Reification atau  Derajat  pengetahuan/citra  publik  adalah  level  dimana  partai politik tersebut dianggap ada dan tertanam dalam imajinasi publik. Level kemenangan dari  derajat Reification ini  adalah  apabila  keberadaan  partai  telah  tertanam  dalam imajinasi  public,  sehingga  individu  atau  lembaga  akan  menyesuaikan  aspirasi  dan harapan sikap politiknya kepada partai politik tersebut.
Kehadiran partai seharusnya membawa dampak baik kepada masyarakat bukan hanya  sekumpulan  elit  yang  sama  sekali  tidak  terhubung  dengan  rakyat.  Di  awal kehadirannya  saat  itu,  PSI  cukup  membuat  geger  publik  karena  isu  isu  yang  cukup nyentrik  dan  “ open  minded ”.  Dengan  membawa  target  publik  milenial  sebagai key constituents, PSI berani berbeda memperjuangkan isu isu yang sebenarnya tabu dalam politik. Setiap sikap non populis yang dilahirkan PSI pasti selayaknya membanjiri ruang publik (Ferdian, 2018). Isu yang membuat PSI menjadi dikenal masyarakat yaitu, agama, hak asasi manusia, pluralism, kesetaraan dan keadilan gender.
Isu isu kontroversial tersebut secara tak langsung mendapat perhatian publik dan publik  otomatis  terimajinasi  dengan  PSI,  sehingga  elektabilitas  partai  pun  meningkat. Maka dari itu “bad news is a good news”. Pernyataan pernyataan yang dilontarkan kader PSI tersebut secara cepat mendapat respon dari masyarakat yang “kontra” hingga menimbulkan  dampak  negatif  bagi  partai.  Dampak  negatif  tersebut  berupa  pelaporan dan munculnya hoax , berita bohong atau disinformasi. Aksi tersebut cukup merugikan partai.
Kepopuleran PSI atas “kontroversi” nya berbuah manis. Dibanding partai partai baru saat itu. ketenaran PSI relatif memuaskan sebagai partai baru. Cara pasti melihat elektabilitas partai adalah dengan melihat data elektoral. Elektabilitas PSI Kota Malang dapat terlihat pada saat Pileg 2019. Sebagai partai baru pada saat itu, PSI dapat mendulang 19.447 suara yang  berarti  mendapat  3%  lebih  suara  dari  keseluruhan  DPT  Kota  Malang.  Atas  hasil
tersebut, PSI Kota Malang dapat merebut satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
Strategi  sosialisasi  PSI  sebesar  80%  melalui social  media seperti Instagram, Website Resmi, Facebook,Youtube dan Twitter sekaligus mengejar target konstituennya yaitu  anak  muda  milenial  (Tantono,  2019).  Tetapi  di  PSI  Kota  Malang  mencitrakan dirinya  ke  publik  lebih  banyak  menggunakan  cara  cara  tradisional  yaitu  berinteraksi dengan masyarakat dengan membuat program kerja yang turun langsung ke masyarakat seperti pembagian rice box, pemberian vaksin sehingga PSI terlihat secara langsung oleh masyarakat dan cenderung menyasar lapisan masyarakat menengah ke bawah.
PSI  telah  berhasil  mendapatkan  imajinasi  publik  lewat  usaha  kontroversi  dan branding  secara massif menggunakan  seluruh  alat  komunikasi.Tetapi  PSI  belum  bisa mendapatkan hati konstituen yang mereka tuju. Party  Id yang kurang baik dan electoral volatility lah  yang  menyebabkan  PSI  gagal  menduduki  senayan. Party  Id sedari  awal telah menjadi komitmen PSI dalam usaha branding partai.
Sarana  memperluas  citra  partai  selanjutnya  adalah  melalui  pendidikan  politik. Pendidikan politik merupakan fungsi partai sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik.  Atas  dasar  tersebut,  PSI  Kota  Malang  pun  juga  memiliki  program  kerja pendidikan  politik.  Selain  kewajiban  sebuah  parpol,  tetapi  PSI  Kota  Malang  juga mempunyai  beban  untuk  menggunakan  dana  hibah  bantuan  bakesbangpol  untuk pendidikan sebesar 60%.
PSI Kota Malang berhasrat untuk membuat pendidikan politik yang kreatif dan tidak monoton serta pendidikan politik itu tidak harus dilakukan diruangan dan sifatnya formal, jika tidak memiliki keunikan dalam mencitrakan diri di pendidikan politik maka masyarakat  hanya  datang  karena  uang  saja.  Jadi  PSI  Kota  Malang  ketika menyelenggarakan  pendidikan  politik  mengolahnya  menjadi  sesuatu  yang  tidak menjemukan,  sehingga  segmentasi  atau  target  pendidikan  politik  itu  dapat  tertarik. Seperti  diskusi  politik  dan  permasalahan,  sarasehan,  upacara  bendera,  lomba  billiard, lomba game online serta nongkrong di coffee shop .
Terbukti  dari  ke  kreatifan  PSI  Kota  Malang  dalam  menghadirkan  pendidikan politik berbasis informal dan milenial. Tak ayal perlakuan seperti itu tentunya membuat publik  menjadi  tertarik  dan  penasaran  terutama  segmentasi  nya  yaitu  anak  muda, milenial dan pemilih pemula. Walaupun dalam peraturan Pemkot Malang serta ambisi PSI  Kota  Malang  untuk  tidak  mencampur  adukan  kampanye  dan  pendidikan  politik, pada akhirnya secara tidak langsung PSI membawa citra nya ke dalam pendidikan politik setidaknya dengan pendidikan politik, imajinasi publik, kepopuleran bahkan elektabilitas partai meningkat.

## Pelembagaan Partai dalam Kontestasi Politik
Temuan  peneliti,  Partai  Solidaritas  Indonesia  pada  Pemilu  serentak  2019 mendapat 2.650.361 atau 1.8 % suara nasional, sedangkan PSI Kota Malang mendapat 19.447  suara  atau  sekitar  3%  dari  total  DPT  Kota  Malang.  PSI  menempati  urutan  3 berdasarkan perolehan suara partai baru, diungguli oleh Perindo dan Partai Berkarya. Perolehan suara tersebut membuat PSI gagal mencapai parlemen sehingga disebut Partai Non-Parlemen.

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Walaupun gagal di pada pemilihan umum atau pilihan legislative pusat, tetapi di daerah, PSI berhasil menempatkan kadernya ke dalam legislatif daerah, salah satunya adalah  Kota  Malang.  PSI  Kota  Malang  mendapat  satu  kursi  DPRD  dengan  total keseluruhan 3% yang menjadikan PSI menjadi partai baru yang mendapat kursi paling banyak  mendahului  Perindo  dengan  selisih  yang  lumayan  banyak  yaitu  sekitar  4000 suara.
Dalam  konteks  pelembagaan  partai  politik,  sedikit  banyak  dapat  memengaruhi perolehan suara yang didapatkan oleh PSI Kota Malang. Pelembagaan Partai Politik milik Randall dan Svasand (2002) secara teoritis memiliki pengaruh dalam perolehan suara pada kontestasi politik khususnya dari segi internal (derajat Value Infusion) dan dari segi eksternal (derajat Reification) .
PSI  Kota  Malang  beranggapan  bahwa  perolehan  suara  pada  Pileg  2019  cukup memuaskan walaupun harus menelan kepahitan dengan hanya memasukkan satu orang caleg nya saja. Tetapi itu sebuah pencapaian yang bagus mengingat partainya tidak lolos ke senayan dan hanya segelintir DPD saja yang bisa memasukkan caleg nya ke parlemen daerah.
Dari segi internal yaitu Value Infusion , sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam perolehan suara bahkan berdampak pada penurunan hasil suara. Peneliti menyimpulkan bahwa  derajat Value  Infusion dalam  konteks  basis  sosial  PSI  Kota  Malang  memiliki kecenderungan yang belum bagus. Dikarenakan, PSI Kota Malang belum memiliki basis sosial yang spesifik, hal tersebut menandakan bahwa tidak adanya key constituent yang dituju oleh partai sehingga segmentasi pemilih masih beragam.
Kemudian,  dari  segi  eksternal  yaitu Reification atau  imajinasi  publik,  kualitas kelembagaan  PSI  Kota  Malang  terbilang  bagus.  Tidak  bisa  dipungkiri  hal  tersebut dikarenakan kontroversialnya partai ini melalui isu isu yang dibahas, pernyataan petinggi partai,  propaganda,  Iklan  dan  sosialisasi.  PSI  Kota  Malang  pun  mengikuti  jejak  DPP tersebut tetapi lebih memakai cara tradisional.
Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD PSI Kota Malang menggunakan cara cara  unik  dan  nyentrik  juga  berpengaruh  besar  terhadap  perolehan  suara.  Imajinasi publik terhadap PSI sebagai partai baru yang identik dengan anak muda dan memiliki isu yang  tabu  pun  juga  membuat  popularitasnya  meningkat  yang  membuat  citra  nya tertanam di kalangan anak muda.
Kondisi  sosial  Kota  Malang  sebagai  kota  besar  dan  menuju  metropolitan  juga berpengaruh pada penerimaan isu dan nilai yang dibawa oleh PSI Kota Malang. Dengan diterimanya nilai dan isu partai, PSI Kota Malang mendapat perolehan suara yang cukup bagus jika dibandingkan dengan partai baru yang lain. Bahkan PSI Kota Malang dianggap

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, studi ini mampu mencapai tujuan penelitian yaitu menganalisis pelembagaan PSI Kota Malang menggunakan persilangan antara dua aspek yang  akan  memunculkan  empat  dimensi  yang  dikemukakan  oleh  Randall  &  Svasand (2002) yaitu (1) Systemness (2) Decisional Autonomy (3) Value Infusion (4) Reification.
Pages  70-81
Hasil penelitian tentang kualitas pelembagaan partai politik pada PSI Kota Malang berdasarkan  indikator  dan  dimensi  Teori  Pelembagaan  Partai  Politik  Randall  dan Svasand, menunjukkan bahwa PSI Kota Malang memiliki pelembagaan yang rendah pada aspek internal dan memiliki pelembagaan yang tinggi pada aspek eksternal. Pelembagaan partai tersebut juga sedikit banyak memengaruhi perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Malang 2019.
Pada level Systemness masih menunjukkan hal yang kurang memuaskan, banyak kegiatan dan persoalan administratif yang tidak berpedoman pada aturan, dan nilai nilai yang  dipercayai oleh PSI, regulasi kekuasaan yang kurang demokratis hingga wewenang ketua yang terlalu besar.
Pada  level Value  Infusion ,  hasil  pembahasan  juga  menunjukkan  hal  yang  sama yaitu belum terlaksana secara sempurna. Dari segi penanaman nilai pada seluruh anggota, PSI Kota Malang memiliki poin plus dimana seluruh anggota paham dan menaati nilai dan  tujuan  yang  dibawa  partai.  Tetapi  dari  segi  hubungan  dengan  kelas  populis/basis sosial, PSI Kota Malang masih memiliki hubungan transaksional dengan kelas populis. Selain itu, PSI Kota Malang juga tidak memiliki basis sosial yang spesifik.
Selanjutnya pada aspek eksternal, PSI Kota Malang menunjukkan hal yang bagus. Pada  derajat Decisional  Autonomy ,  PSI  Kota  Malang  terkesan  independen  dalam pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan.  Hal  tersebut  tak  ayal  dikarenakan partai belum memiliki jejaring politik yang banyak dengan sumber otoritas dan sumber dana.
Pada derajat imajinasi publik, sudah tidak diragukan lagi bahwa PSI Kota Malang populer dan berhasil menanamkan citra partai sesuai dengan isu dan nilai yang dibawa oleh PSI, walaupun memang harus melewati berbagai rintangan seperti cap partai anti- islam dan hoax lainnya. Sehingga didapat kesimpulan yaitu PSI Kota Malang memiliki model  pelembagaan  dengan  dua  derajat  tinggi,  namun  dua  derajat  lainnya  cenderung rendah.
Pada  pembahasan  terkait  pengaruh  pelembagaan  partai  dengan  hasil  elektoral. Peneliti menemukan pengaruh antara Value Infusion dan Reification dengan perolehan suara PSI Kota Malang 2019 dimana Value Infusion berperan memengaruhi penurunan suara  dikarenakan  hubungan  transaksional  antara  kelas  populis,  sedangkan kebalikannya, Reification berperan sangat signifikan terhadap peningkatan suara pada partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aruan, dkk. (2022). Rekrutmen Politik Pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I). Jurnal Ilmiah Mugodimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora vol. 6 No 1
Ferdian. (2018). PSI, Agama dan Politik (Online) https://news.detik.com/kolom/d- 4317481/psi-agama-dan-politik Diakses pada 23 Juni 2023
Indikator. (2022). Trust Terhadap Institusi Politik, Isu Isu, Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024. Jakarta: Indikator

## PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG)
Lutfi, Muhammad. (2012). Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal:  (Studi tentang Pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Moleong, Lexy J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Partai Solidaritas Indonesia. (2014) AD/ART Partai Solidaritas Indonesia: Jakarta Partai Solidaritas Indonesia. (2014). ABC Partai Solidaritas Indonesia: Jakarta Randall, Vicky and Svasand, Lars. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. Journal of Party Politics Vol. 08, No.1: SagePub Rohman, AZF. (2015). Transformasi Pelembagaan PKB (Studi Tentang Proses Pelembagaan Partai Dalam Kasus PKB Dari Era Gus Dur (1998-2007) ke era Muhaimin Iskandar (2008-2014)). Tesis Magister. Universitas Gajah Mada
Rohman, AZF. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. Jurnal Transformative Vol. 3 No.2
Romli, L. (2016). Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, Vol 2 No.2 Romli, Lili. (2012). Kelembagaan Partai Politik Masih Lemah. Universitas Gajah Mada: https://www.ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih- lemah diakses pada 16 November 2022
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Surbakti, Ramlan dan Nugroho. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Suryana, Nanang. Ardiansyah dan Manan.  (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas . Jurnal Civic Hukum , Vol 5 No.1. Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019 | Jurnal Civic Hukum (umm.ac.id) diakses pada 17 November 2022
Tantono, Priyowididi danVidyarini. (2019). Citra Partai Solidaritas Indonesia di Publik Milenial Surabaya. Jurnal E-Komunikasi, Vol.7 No.2
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Wanto, Khikma (2021). Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang). Jurnal Mozaik, Vo.13 No.1. PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang) | Jurnal MoZaiK (ilearning.co) diakses pada 17 November 2023
Web Resmi Partai Solidaritas Indonesia. (Online) https://psi.id/ Y-Republica. (2018). Politik Kebohongan Mengancam Pemilu. Jakarta: Y-Republica Y-Republica. (2023). Elektabilitas Partai Politik. Jakarta: Y-Republica