## JALAN MENUJU KELAHIRAN KESULTANAN PALEMBANG
(1675)
Aulia Novemy Dhita 1 , Salsabila Nofradatu 1 Pendidikan Sejarah, FKIP-Universitas Sriwijaya 1
Email: aulianovemydhita@unsri.ac.id

## Abstract
The Palembang Sultanate was born as a result of the less harmonious relationship between Palembang and Mataram. This explains that in the course of its history, Palembang  had  a  relationship  with  the  kingdom  in  Java.  This  study  aims  to describe  the  relationship  of  Palembang  with  Java  before  the  birth  of  the Palembang Sultanate (1675). This research uses historical methods in the form of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that  the  Palembang  Kingdom  was  the  forerunner to  the  birth  of  the  Palembang Sultanate. After the collapse of Sriwijaya, Palembang became a royal protection area in Java, namely Majapahit, Demak, Pajang and Mataram. In 1675, Ki Mas Hindi officially adopted the title sultan. This action politically demonstrated that Ki Mas Hindi was equivalent to that of the Mataram ruler and marked the birth of the Palembang Sultanate.
Keywords: Kingdom, Sultanate, Palembang

## Abstrak
Kesultanan  Palembang  lahir  sebagai  akibat  dari  hubungan  yang  kurang harmonis antara Palembang dan Mataram. Hal ini menerangkan bahwa dalam perjalanan  sejarahnya  Palembang  memiliki  hubungan  dengan  kerajaan  di Jawa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  hubungan  Palembang dengan  Jawa  sebelum  lahirnya  Kesultanan  Palembang  (1675).  Penelitian  ini menggunakan metode historis berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kerajaan  Palembang merupakan  cikal  bakal  kelahiran  Kesultanan  Palembang.  Pasca  keruntuhan Sriwijaya,  Palembang  menjadi  wilayah  protekorat  kerajaan  di  Jawa  yaitu Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Pada tahun 1675, Ki Mas Hindi secara resmi  menggunakan  gelar  sultan.  Tindakan  ini  secara  politik  menunjukkan bahwa status Ki Mas Hindi setara dengan penguasa Mataram dan menandai kelahiran Kesultanan Palembang.
Kata kunci: Kerajaan, Kesultanan, Palembang

## PENDAHULUAN
Palembang  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Provinsi  Sumatera Selatan  yang  dikenal  dengan  sungai  Batang  Hari  Sembilan,  salah satunya  yaitu  Sungai  Musi.  Sungai  ini  membelah  kota  ini  menjadi uliran dan uluan. Secara geografis, kondisi alam Palembang didominasi

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
oleh  air.  Pengertian  ini  merujuk  pada  toponim  Palembang  yaitu  yang menunjukkan  tempat  dan  lembang  yang  berarti  tanah  yang  rendah, tanah  yang  tertekan,  akar  yang  lunak  karena  lama  terendam  air (Hanafiah,  2005).  Namun  kondisi  ini  hanya  bertahan  sampai  ketika Pemerintah Kolonial Belanda ‘membangun daratan’ di Palembang sejak tahun  1821.  Perubahan-perubahan  ini  mengalami  puncaknya  pada awal abad ke-20, ketika Palembang dijadikan suatu kota berdasarkan undang-undang  desentralisasi  (desentralisatiewet)  yang  diberlakukan pada  1  April  1906,  meskipun  pembangunan  Palembang  secara berkesinambungan baru terlaksana pada 1929 (Santun dalam Farida, Rochmiatun, & Kalsum, 2019).
Modernisasi  dengan  penimbunan-penimbunan  sungai-sungai yang  ada  di  dalamnya  secara  lambat  tapi  pasti  telah  mengubah  citra perkotaan Palembang. Persepsi penduduk lokal pun tentang ruang kota bergeser mengenai dari “ruang perairan” ke “ruang daratan”. Menurut analisis  Irwanto,  penduduk  mulai  memaknai  “ruang  daratan”  yang tercermin  dari  jalan-jalan  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  kolonial sebagai  sarana  transportasi  yang  jauh  lebih  mudah  dan  cepat  jika dibandingkan  dengan  “ruang  perairan”  sebelumnya.  Namun, pembangunan  jalan  dan  jembatan  yang  menimbun  sungai  tersebut membawa  implikasi  bagi  masyarakat  lokal  yang  melakukan  proses adaptasi  terhadap  pola  daratan  yang  diciptakan  oleh  pemerintah kolonial (Farida et al., 2019).
Beberapa  sungai  yang  ‘disulap’  menjadi  daratan  di  antaranya sungai di sekitar keraton-keraton Kesultanan Palembang yaitu Sungai Kapuran  (sekarang  Jl.  Kapuran),  Sungai  Tengkuruk  yang  kemudian dikenal  Jl.  Tengkuruk  (saat  ini  Jl.  Jend.  Sudirman).  Lalu  Sungai Penedan  merupakan  terusan  yang  menghubungkan  Sungai

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Kemenduran,  Sungai  Kapuran  dan  Sungai  Duku.  Ketiga  sungai  ini bertemu  kira-kira  di  persimpangan  Jl.  Rustam  Efendi  dan  Jl.  Jend. Sudirman. Keadaan Sungai Penedan sejajar dengan Jl. Rustam Effendi memotong Jl. Syangan (Hanafiah, 2005). Namun demikian, wajah kota yang  dulunya  identik  dengan  air  ini,  tetap  memiliki  ikon  air  yang istimewa,  yaitu  Sungai  Musi.  Bukan  hanya  itu,  berdasarkan  catatan sejarah,  wilayah  ini  memiliki  kejayaan  masa  lampau  di  bawah pemerintahan  Kerajaan  Sriwijaya  sebagai  kerajaan  maritim  terbesar dan salah satu kerajaan tertua di Indonesia (Suswandari, Absor, Aprilia, Nurahman,  &  Noviansyah,  2021;  Suswandari,  Absor,  Tamimah, Nugroho, & Rahman, 2021). Lalu lintas perdagangan dilakukan dalam skala  internasional.  Selain  itu,  menjalin  hubungan  harmonis  dengan India  di  bidang  keagamaan.  Walau  bercorak  Buddha,  kerajaan  ini menanamkan sikap toleransi kepada penganut agama lainnya.
Kerajaan Sriwijaya mengisi ‘buku harian’ perjalanan sejarah Kota Palembang.  Pasca  keruntuhan  Kerajaan  Sriwijaya,  Palembang  berada di bawah  kekuasaan Kerajaan Majapahit dan kerajaan lain di Jawa, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram (Rahiem, 1998). Riwayat berdirinya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari keadaan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan tersebut. Hingga akhirnya Pangeran Ratu Ki Mas Hindi  memproklamasikan  lahirnya  Kesultanan  Palembang  dengan menggunakan gelar sultan pada namanya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode historis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.  Tahapan  heuristik  dilakukan  dengan  mencari  sumber berkaitan  dengan  sejarah  pra  Kesultanan  Palembang  dan  pada  saat berlangsungnya  pemerintahan  tersebut.  Beberapa  sumber  yang

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
digunakan  dalam  penelitian  ini  di  antaranya  karya  Djohan  Hanafiah dan Husni Rahim. Tahapan kedua, yaitu kritik sumber. Pada tahapan ini, berbagai sumber tertulis yang diperoleh, baik berupa artikel atau buku, perlu dikaji mengenai penulis, tema, dan tahun terbit. Beberapa sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  karya  Djohan Hanafiah  yang  banyak  melahirkan  tulisan  mengenai  Kesultanan Palembang.  Tema  yang  sama  ditulis  pula  oleh  Nawiyanto  &  E.C. Endrayadi dan lainnya.
Selanjutnya  sampai  pada  tahap  interpretasi  dan  historiografi. Kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  interpretasi,  yaitu  menafsirkan data-data dari sumber yang diperoleh. Tahap ini bisa jadi menghasilkan sudut  pandang  baru  karena  dalam  perjalanannya,  dapat  ditemukan sumber-sumber  baru  dengan  persepsi  yang  berbeda.  Adapun  tahap terakhir,  yaitu  historiografi  yang  penulisan  peristiwa  sejarah berdasarkan  unsur  sebab-akibat,  sistematis,  dan  bersifat  kronologis (Irwanto & Alian, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Palembang Pasca Keruntuhan Sriwijaya
Sriwijaya  merupakan  kerajaan  bercorak  Buddha  terbesar  di Indonesia.  Kerajaan  ini  juga  memiliki  predikat  sebagai  kerajaan maritim. Keberadaannya bermula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kern dan George Coedes. Kedua tokoh ini memegang peran penting  dalam  perkembangan  penelitian  mengenai  Sriwijaya  pada masa-masa  selanjutnya.  Salah  satu  poin  yang  masih  menjadi perdebatan  adalah  mengenai  letak  ibu  kota  Sriwijaya.  Klaim  tersebut berdasarkan  bukti-bukti  penemuan  arkeologis.  Namun  demikian, Palembang  merupakan  wilayah  yang  banyak  ditemukan  bukti arkeologis  berupa  prasasti  keberadaan  Sriwijaya.  Prasasti-prasasti

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
tersebut adalah Kedukan Bukit (682),  Talang  Tuo (684),  Telaga Batu, prasasti kedua di daerah Telaga Batu, dua prasasti di Sabo Kingking, dan prasasti Boom Baru. Selain itu, di Bukit Siguntang ditemukan pula beberapa  fragmen  yang  memuat  tentang  adanya  peperangan,  dan kutukan  kepada  siapa  saja  yang  melakukan  kesalahan.  Prasasti- prasasti di atas memuat tentang perjalanan suci Dapunta Hyang dan mendirikan wanua, kutukan-kutukan pada siapa saja yang tidak mau tunduk pada raja Sriwijaya, pendirian Taman Criksetra, dan beberapa taman  lain  untuk  penduduk  Sriwijaya,  juga  memuat  nama-nama pejabat  di  Sriwijaya,  mulai  dari  yang  tertinggi  hingga  terendah (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).
Sriwijaya  tumbuh  sebagai  kerajaan  yang  memiliki  wilayah kekuasaan  di  seluruh  Sumatera,  pulau  Jawa  bagian  Barat, Semenanjung  Malaya,  dan  Selat  Malaka.  Sebagai  jalur  yang  sangat strategis,  Selat  Malaka  berperan  menjadikan  Sriwijaya  sebagai  pusat perdagangan,  bahkan  dengan  wilayah  luar  Indonesia.  Selat  ini menghubungkan  para  pedagang  dari  berbagai  wilayah,  seperti  Cina, India,  dan  Arab  (Wolters,  1970).  Kejayaan  gilang  gemilang  Sriwijaya mulai meredup terutama pada abad ke-14 M ketika Kerajaan Majapahit menguasai Sriwijaya. Namun, sebenarnya pada pertengahan abad ke- 11 M, Sriwijaya mulai lemah akibat serangan Kerajaan Cola. Selain itu, banyak wilayah kekuasaan Sriwijaya yang mulai melepaskan diri dan melemahnya kekuatan militer terutama berkaitan dengan Selat Malaka.
Pasca keruntuhan Sriwijaya, Palembang  tetap eksis sebagai kota niaga  yang  di  dalamnya  masih  terdapat  suatu  tumpuan  kegiatan ekonomi dan perdagangan yang masih dikenal sebagai Ku-kang (dalam bahasa Cina) atau Pelabuhan Lama. Kota Palembang menjadi tumpuan pelabuhan  internasional  yang  secara  khusus  banyak  disinggahi pedagang-pedagang dari Cina. Bahkan, kota ini pernah menjadi enclave

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
(daerah  kantong)  Cina  selama  kurang  lebih  200  tahun.  Ketika  kota Palembang  berada  dalam  kontrol  ekonomi  para  pedagang  Cina, Pangeran  Palembang,  Parameswara,  terpaksa  meninggalkan  kota  ini pada tahun 1397. Hal ini menunjukkan sudah ada hubungan dagang, meskipun hubungan tersebut tidak dalam bentuk kerja sama yang adil (Muhibat dan Mulyana dalam Syawaludin & SIRAJUDIN FIKRI, 2019).
Palembang  menjadi  daerah  kekuasaan  kerajaan  di  Jawa (Majapahit,  Demak,  Pajang,  dan  Mataram).  Pergolakan  politik  di kerajaan tersebut juga mempengaruhi kehidupan di Palembang. Seperti ketika tahun 1519 M, Pati Unus dari Demak menaklukkan Majapahit (Haryono,  1997).  Setelah  runtuhnya  Kerajaan  Majapahit,  Palembang menjadi  daerah  protektorat  (perlindungan)  Kerajaan  Demak  yang dipimpin oleh Raden Patah. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya dari  Majapahit  dari  seorang  wanita  Cina  muslim,  yang  ketika  sedang hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia dibesarkan di Palembang dan dididik secara Islam bersama Raden  Kusen  (anak  kandung  Ario  Damar)  (Rochmiatun,  2017).  Saat menjadi  raja  Demak,  Raden  Patah  bergelar  “Senopati  Jimbung Ngabdurrahman  Panembahan  Palembang  Sayidin  Panatagama”  yang artinya:  “Panglima  Jimbun  Hamba  yang Maha Kasih dan di Agungkan di  Palembang    yang  menjadi  pimpinan  dan  pengatur  agama” (Poesponegoro & Notosusanto, 1975).
Raden  Patah  membawa  Demak  pada  kejayaan,  namun sepeninggalnya  kerajaan  ini  melemah.  Terlebih  ketika  mendapat serangan  dari  Pajang.  Pada  peristiwa  ini,  sebanyak  24  keturunan Pengeran Trenggono, pindah dari Demak ke Palembang yang dipimpin oleh Ki Gede Sedo Ing Lautan, sedangkan anaknya, Ki Gede Ing Suro Tuo  ke  Palembang  melalui  Surabaya.  Setibanya  di  Palembang,

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
mendirikan  Kerajaan  Palembang dan  mendirikan  istana  yang  disebut Kuta  Gawang  sekarang  Kompleks  Pabrik  Pupuk  Sriwijaya  (Jl.  Mayor Zen) (Abdullah, 1982).
Mengenai Ki Gede Ing Suro ini dijelaskan bahwa keluarga Sultan Trenggono  meninggalkan  Demak  menuju  Palembang  yang  dianggap sebagai tempat leluhur mereka (Hanafiah, 1998). Keluarga ini dipimpin oleh Ki Gede Ing Suro Tuo yang kemudian kembali lagi ke Demak untuk menjemput saudara-saudara yang lain. Sepeninggal Ki Gede Ing Suro Tuo,  Palembang  di  bawah  kendali  Ki  Gede  Ing  Suro  Mudo.  Dalam perjalanan kembali ke Palembang, Ki Gede Ing Suro Tuo wafat karena kapal  yang  ditumpanginya  tenggelam  di  laut.  Sebab  itulah,  ia  juga dikenal  dengan  sebutan  Pangeran  Sido  Ing  Lautan.  Atas  kejadian tersebut,  Palembang  dipimpin  oleh  Ki  Gede  Ing  Suro  Mudo.  Terdapat perbedaan  interpretasi  antara  dua  sumber  di  atas.  Namun,  dalam dalam penulisan ini diyakini bahwa Ki Gede Ing Suro Tuo adalah orang yang sama dengan Pangeran Sido Ing Lautan.
Menurut kajian Graff dan Pigeaud (dalam Syawaluddin, 2014), Ki Gede Ing Suro Tuo dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Suro Tuo merupakan salah satu pelarian  dari  Jipang  yang  kemudian  memegang  pemerintahan  di Palembang  pada  tahun  1541.  Ki  Gede  Ing  Sura  Muda  memerintah Palembang sejak tahun 1572 – 1589 atau selama 17 tahun. Ki Gede Ing Sura  Muda  inilah  kemungkinan  yang  membangun  kompleks pemakaman Gede Ing Suro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kyai Mas Anom Adipati Ing Suro.
Sebagai  wilayah  yang  berada  di  bawah  perlindungan  kerajaan- kerajaan  di  Jawa,  Palembang  melakukan  kewajibannya  untuk  datang menghadap  raja  ( seba )  sebagai  bukti  loyalitas,  dengan  mengantarkan upeti  kepada  raja  dan  memberikan  bantuan  yang  diperlukan  dalam

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
peperangan  (Amin,  1986:77-78).  Namun,  terjadi  penolakan  upeti  oleh raja Mataram. Hal inilah yang menentukan kisah Kerajaan Palembang pada masa-masa selanjutnya.

## Kelahiran Kesultanan Palembang
Kegiatan seba yang  dilakukan  Palembang  terhadap  Majapahit tidak mendapat ‘perhatian’ yang baik. Hal ini menimbulkan kekecewaan Palembang.  Penolakan  ini  telah  terjadi  sejak  masa  pemerintahan Pangeran  Sido  Ing  Rajek,  ketika  mengirim  utusan  ke  Mataram  dan ditolak  oleh  Amangkurat  I.  Sikap  ini  masih  terus  berlanjut  bahkan hingga Pangeran Sido Ing Rajek mengangkat Pangeran Ratu Ki Mas Hindi sebagai pemimpin Kerajaan Palembang.
Perlakuan dan sikap sultan Mataram menyebabkan Ki Mas Hindi mengambil  sikap  tegas  terhadap  Kerajaan  Mataram,  yaitu  dengan menggunakan gelar sultan. Ki Mas Hindi  yang memiliki nama lengkap Pangeran Ario Kusumo Abdurrahim Kemas Hindi bin Pangeran Sido Ing Pesarian  bin  Pangeran  Manca  Negara  Cirebon  bin  Pangeran  Adipati Sumedang bin Pangeran Wira Kesuma Cirebon bin Sunan Giri, bergelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam. Secara politis tindakan  ini  bermaksud  menyejajarkan  status  Kerajaan  Mataram dengan  Kesultanan  Palembang.  Dari  peristiwa  tersebut,  Kesultanan Palembang lahir seiring penggunaan gelar sultan oleh Ki Mas Hindi pada tahun 1675.
Dalam  melaksanakan  pemerintahannya,  ia  dikenal  arif  dan bijaksana. Ia memimpin Kesultanan Palembang selama 45 tahun. Wafat pada tahun 1706 dan dimakamkan di Candi Walang (24 Ilir Palembang). Setelah  wafat,  ia  dikenal  dengan  sebutan  Sunan  Candi  Walang (Syarifuddin & Zainuddin, 2013).

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Sebagai  sultan  pertama  Kesultanan  Palembang  ia  telah mendirikan keraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde  Walang.  Pengangkatan  ini  disertai  dengan  penandatanganan kontrak  perjanjian  antara  Palembang  dan  Belanda  pada  tahun  1662. Salah  satu  isi  perjanjian  tersebut  adalah  Belanda  diizinkan  kembali untuk  mendirikan loji dan gudang di  tempat  yang strategis dan  dekat sungai.  Loji  tersebut  dikenal  dengan  Loji  Sungai  Aur  dan  letaknya berhadapan dengan Keraton Beringinjanggut (Syawaluddin, 2014).
Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah  pedalaman  atau  dikenal  dengan  istilah raban dan jenang .
Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  dibuatnya  dituangkan dalam  bentuk piagem (piagam),  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap daerah  yang  masuk  dalam  pengaruh  kekuasaan  Palembang,  seperti Bangka,  Belitung,  sebagian  Jambi  (Muara  Tembesi),  Bengkulu (Kepahiang/Rejang), dan Lampung (Tulang Bawang/Mesuji)
(Syawaluddin, 2014).
Wilayah  kekuasaan  Kesultanan  Palembang  terdiri  dari  wilayah iliran (ibukota)  dan uluan (pedalaman).  Di  ibukota  pemerintahan langsung di bawah sultan, pelakasana tugas harian dilakukan oleh putra mahkota  (Pangeran  Ratu)  dan  struktur  di  bawahnya  terdapat  empat mancanegara. Sistem seperti ini disebut pancalang lima /untuk wilayah uluan,  terdapat  tiga  wilayah  utama  yaitu  sikap,  kepungutan,  dan sindang (Rahim, 2998: 66).  Adapun  penduduknya  terdiri  dari pribumi dan asing. Penduduk pribumi, jika dilihat berdasarkan catatan sejarah, berasal  dari  keturunan  Jawa.  Menurut  Supriyanto  (2013),  sebagian orang Jawa atau keturunan Jawa yang datang ke Palembang pada abad ke-16  disebut  sebagai  penduduk  pribumi.  Golongan  ini  kemudian menyebut  dirinya  sebagai  wong  Palembang  asli  karena  memiliki  garis

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
keturunan  dari  sultan  Kesultanan  Palembang  yang  biasanya  memiliki gelar raden, mas agus, kiagus, kemas, dan nyimas.
Adapun penduduk asing terdiri dari orang Arab, Cina, dan Eropa. Orang  Arab  tinggal  secara  mengelompok  di  daerah  tertentu  dengan membentuk  komunitas  sesuai  klannya.  Mayoritas  Arab  di  Palembang adalah keturunan Ba’Alawi yang dianggap keturunan Nabi Muhammad cucunya  Husein.  Oleh  karena  mereka  terdiri  dari  para  Sayid,  maka mereka  memiliki  martabat  tersendiri  (Santun,  Murni,  &  Supriyanto, 2010). Orang Cina ditempatkan di rumah rakit (Van Sevenhoven, 1971).
Beberapa  sultan  yang  memegang  peran  penting  terhadap perkembangan  Kesultanan  Palembang  di  antaranya  Sultan  Mahmud Badaruddin I, Sultan Mahmud Bahauddin, Sultan Mahmud Badaruddin II, dan lainnya. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat Kesultanan Palembang  memedomani  Undang-undang  Simbur  Cahaya  karya  Ratu Sinuhun istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan. Undang-undang ini berisi aturan  kehidupan  bermasyarakat  di  Kesultanan  Palembang.  Bab  1 tentang adat bujang gadis dan perkawinan; Bab 2 tentang aturan marga; Bab 3 tentang aturan dusun dan berladang; Bab 4 tentang aturan kaum; Bab 5 tentang adat perhukuman; dan Bab 6 tentang aturan uang denda (Wulandari & Marzuki, 2020).
Roda  kian  berputar.  Begitu  pula  Kesultanan  Palembang,  pada tahun  1825  berada  di  titik  terendah.  Konflik  internal  di  istana  dan campur  tangan  kolonial  membuat  pemerintahan  Islam  ini  tak  mampu menahan laju angin. Dalam rangka mempertahankan diri dari serangan kolonial,  Kesultanan  Palembang  membangun  benteng.  Beberapa benteng yang dibangun Kesultanan Palembang untuk mempertahankan diri dari serangan kolonial di antaranya benteng Pulau Kemaro, benteng Pulau  Salanama,  benteng  Pulau  Keramat,  benteng  Sungsang,  dan

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
keraton  yang  dipertahankan  oleh  tembok-tembok  yang  sangat  tebal, benteng Plaju, benteng di tengah cerucuk yang menutupi Sungai Musi dari  Pulau  kemaro  sampai  Plaju  (Farida  et  al.,  2019).  Secara de  jure ,
Kesultanan  Palembang  dihapuskan  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda pada tahun 1825.

## KESIMPULAN
Kesultanan  Palembang  merupakan  pemerintahan  yang  bercorak Islam di Palembang. Pemerintahan ini secara resmi berdiri pada tahun 1675  setelah  Pangeran  Ratu  Ki  Mas  Hindi  menggunakan  gelar  sultan pada  namanya  (Sultan  Abdurrahman  Kholifatul  Mukminin  Sayidul Imam).  Sebelum  secara  resmi  menjadi  pemerintahan  yang  memiliki otoritas  sendiri,  Palembang  memiliki  hubungan  dengan  kerajaan- kerajaan di Jawa (Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram). Palembang merupakan  wilayah  protektorat  kerajaan  tersebut  dan  sebagai  bentuk loyalitasnya Palembang secara rutin melakukan seba . Namun, pada saat di bawah Kerajaan Mataram, upeti yang dikirim dari Palembang ditolak oleh raja Mataram. Sikap inilah yang menjadi latar belakang Pangeran Ratu  Ki  Mas  Hindi  memproklamasikan  Kesultanan  Palembang. Pemerintahan  Kesultanan  Palembang  diselenggarakan  dengan  sistem tradisional, yakni raja merupakan pimpinan tertinggi. Pada tahun 1825, Kesultanan  Palembang  secara de  jure dihapuskan  oleh  Pemerintah Kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (1982). Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi .
Farida, I., Rochmiatun, E., & Kalsum, N. U. (2019). Peran Sungai Musi dalam Perkembangan Peradaban Islam di Palembang: Dari Masa Kesultanan sampai Hindia-Belanda. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 3 (1), 50–57.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Hanafiah, D. (1998). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang .
Hanafiah, D. (2005). Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang . Palembang: Pemkot Palembang.
Haryono, T. (1997). Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindrawarddhana. Humaniora , (5).
Irwanto, D., & Alian, S. (2014). Metodologi dan historiografi sejarah .
Eja_Publisher, Yogyakarta.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan- kerajaan Islam di Indonesia (Vol. 3). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Rahiem, H. (1998). Sistem otoritas dan administrasi Islam: studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang . Logos.
Rochmiatun, E. (2017). Bukti-Bukti Proses Islamisasi Di Kesultanan Palembang. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam ,
17 (1), 1–17.
Santun, D. I. M., Murni, M., & Supriyanto, S. (2010). Iliran dan Uluan: dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang (Vol. 1). Eja Publisher Yogyakarta.
Supriyanto. (2013). Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864 . Yogyakarta: Ombak.
Suswandari, S., Absor, N. F., Aprilia, D., Nurahman, L., & Noviansyah,
A. (2021). Pemanfaatan Situs Sejarah Buddhisme di Palembang sebagai Suplemen Materi Pembelajaran Sejarah. Estoria: Journal of Social Science and Humanities , 1 (2), 71–93. https://doi.org/10.30998/je.v1i2.599
Suswandari, S., Absor, N. F., Tamimah, S., Nugroho, Y. F., & Rahman, H. (2021). MENELISIK SEJARAH PEREKONOMIAN KERAJAAN SRIWIJAYA ABAD VII-XIII. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah,
Budaya, Dan Pengajarannya , 15 (1), 91–97.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Syarifuddin, K. H. A., & Zainuddin, H. (2013). 101 ulama Sumsel: riwayat hidup & perjuangannya . Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan bekerja sama dengan Ar-Ruzz Media ….
Syawaluddin, M. (2014). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Intizar , 20 (1), 139– 162.
Syawaludin, M., & SIRAJUDIN FIKRI, M. (2019). Tradisi Politik Melayu; Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang . Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah.
Van Sevenhoven, J. L. (1971). Lukisan tentang ibukota Palembang (Vol.
5). Bhratara.
Wolters, O. W. (1970). The fall of Srivijaya in Malay history .
Wulandari, D. A., & Marzuki, M. (2020). Undang-Undang Simbur
Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 22 (2), 187– 197.