Pengembangan  Model  Efektifitas  Kebijakan  Ekonomi  Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
Suratno 1 , Nurmala Ahmar 2 , Monang Nixon Haposan Tampubolon 3 , Riki Sumarsyah 4
1,2,3,4 Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H26, H32
Keywords :
compliance, corporate
taxprayer,  economic  policy, tax amnesty

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze and investigate the implementation  of  tax  amnesty,  and  to  develop  a  tax  amnesty effectiveness model to improve corporate taxpayer compliance. The  sample  is  639  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock Exchange and divided into 9 industrial groups. The type of data used  is  secondary  data.  Tax  amnesty  data  is  obtained  from information on the implementation of PSAK 70 in the notes to the financial statements and the presentation of tax payable due to tax amnesty in the statement of financial position. This shows that  there  is  still  a  gap  in  the  participation  status  of  the  tax amnesty program based on the industrial sector and sub-sector. This  is  supported  by  the  observation  of  participation  status, where  the  overall  level  of  participation  in  the  tax  amnesty program only shows 35.1% and those who have not participated are 64.9%. These findings indicate that there is a potential tax revenue  of  64.9%  from  the  tax  amnesty  policy.  Based  on  the research results, the tax amnesty policy is still needed based on the research results that the tax potential for the policy is more than 50%.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis  dan menginvestigasi implementasi tax amnesty , dan mengembangkan  model  efektifitas tax  amnesty untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel adalah 639 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbagi dalam  9  kelompok  industri  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Data tax  amnesty diperoleh  dari  informasi implementasi PSAK 70 pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian  utang  pajak  akibat tax  amnesty di  laporan  posisi keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  ada kesenjangan/perbedaan  status  partisipasi  program  tax  amnesty berdasarkan  sektor  maupun  subsektor  industri.    Hal  ini terdukung  observasi  status  partisipasi  dimana  secara keseluruhan  tingkat  partisipasi    pprogram tax  amnesty baru menunjukkan  35,1%  dan  yang  belum  berpartisipasi  sebanyak 64,9%.  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  potensi penerimaan  pajak  sebesar  64,9%  dari  kebijakan tax  amnesty . Berdasarkan  hasil  penelitian,  kebijakan tax  amnesty masih diperlukan didasarkan pada hasil penelitian bahwa potensi pajak untuk kebijkan tersebut lebih dari 50%.
1. Pendahuluan Kebijakan ekonomi berbasis pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi  target  Rp4.000  triliun  namun repatriasi  dianggap  gagal  karena  hanya mencapai  kurang  dari  15%  dari  target Rp1.000 triliun (www. bbc.com). Institute for Development  of  Economics  and  Finance (Indef) menilai program pengampunan pajak (tax amnesty) kurang berhasil. Ada 4 indikator yang  digunakan  Indef.  Indikator  tersebut yakni  tingkat  likuiditas  domestik,  perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Keempat indikator itu tertera dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (kompas.com). Banyak negara lain
melakukan  kebijakan  yang  sama  untuk mendorong  peningkatan  pendapatan  negara dari sector  pajak.  Bahkan kebijakan  tersebut dilakukan  secara  berulang.  Bangladesh melakukan sebanyak 18 kali selama 2 tahun, India 11 kali selama tahun 2016, Srilanka 11 kali  selama  tahun  2013,  Kazakhstan  3  kali selama  tahun  2014  sampai  dengan  2016. Indonesia  telah  melakukan  sebanyak  4  kali, tahun  1961-1965  melalui  program  official assessment, tahun 1984 melalui program self assessment,  tahun  2008  sunset  policy,  dan tahun 2016 mengeluarkan undang-undang tax amnesty.  Khusus  pada  tahun  2016,  Ikatan Akuntan  Indonesia  menerbitkan  standar akuntansi nomor 70 (PSAK 70) khusus untuk pengampunan  pajak  sebagai  pedoman  bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan dan penyajian  laporan  kegiatan  tax  amnesty tersebut.
Kebijakan pengampunan pajak digunakan banyak negara untuk memperbaiki penerimaan  negara  dari  sumber  pajak. Santoso  dan  Setiawan  (2009)  menemukan hanya  sedikit  negara  yang  berhasil  dalam program tax amnesty, karena pemerintah tidak mengantisipasi  perbaikan  struktural  pasca amnesty yang mencakup kebijakan ekonomi, sistem  perpajakan  dan  penerapan  law enforcement.  Kebijakan  tax  amnesty  yang ditawarkan  berulang-ulang  secara  jangka panjang  berakibat  menurunkan  kepatuhan suka  rela  wajib  pajak  dan  tidak  dapat
menaikkan  basis  pajak.  Keberhasilan  tax amnesty di Afrika Selatan  pada tahun 2003 berasal  dari  kebijakan  amnesty  berupa pengontrolan  devisa  untuk  mengembalikan dana  yang  diparkir  di  luar  negeri  dengan diskon tarif amnesty yang menarik, selain itu SARS melakukan pendekatan yang bersahabat dengan wajib pajak dalam program kampanye taat pajak. Sedangkan tax amnesty di  Irlandia  dapat  berhasil  karena  pemerintah telah siap dengan kebijakan pendukung pasca tax  amnesty  untuk  meningkatkan  law enforcement  dengan  menambah  jumlah pemeriksa  pajak  dan  memberlakukan  sistem perpajakan yang baru pasca amnesty, dengan ancaman  sanksi  sampai  penyitaan  asset  dan pembekuan rekening bank bagi penyelundup pajak.  Tax  amnesty  yang  dilakukan  secara rutin  di  India  terbukti  gagal,  tetapi  tax amnesty  yang  dilakukan  pada  tahun  1997 dapat berhasil menaikkan basis pajak karena program  ini  ditegaskan  sebagai  program amnesty  yang  terakhir  dan  ditawarkan  di tengah inflasi yang terjadi.
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan dengan pertimbangan hasil penelitian berupa publikasi  ilmiah  kebijakan  terkait  model kebijakan ekonomi berbasis tax amnesty dapat memberikan  masukan  kepada  pemerintah untuk  dasar  pengambilan  kebijakan  dimasa mendatang.  Basis  data  tentang  kepatuhan terhadap  program  tax  amnesty  dapat digunakan dasar pengawasan kepatuhan wajib pajak.  badan  khususnya  terkait  program  tax amnesty dan implementasi standar akuntansi keuangan tentang pengampunan pajak. PSAK 70  mengatur  akun-akun  yang  terpengaruh oleh  pelaksanaan  pengampunan  pajak  yaitu aset tambahan, selisih antara aset dan liabilitas tambahan  akan dibukukan sebagai tambahan modal disetor.

## 2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis
Amnesti  pajak  bisa  menjadi  alat  kebijakan pajak.  Amnesti  juga  dapat  digunakan  secara sistematis  sebagai  mekanisme  diskriminatif untuk  meningkatkan  efisiensi  atau  bahkan pemerataan  sistem  pajak  (Marchese,  2014). Kebijakan  ini  dapat  muncul  kembali  untuk kepentingan-kepentingan  tertentu,  misalnya
untuk kepentingan politik. Pada akhirnya tax amnesty  hanya  merupakan  alat  kebijakan (Bose  dan  Jetter,  2012).  Namun,  melalui kebijakan  tax  amnesty,  pemerintah  dapat melakukan  deteksi  terhadap  wajib  pajak nakal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari sector pajak. Amnesty pajak dapat memicu kepatuhan wajib pajak (Alfiyah dan Latifah, 2016; Yasa dan  Mandala,  2016).  Temuan  berbeda  oleh Suyanto  dan  Putri  (2017)  membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax  amnesty  tidak  memiliki  pengaruh  yang positif  terhadap  kepatuhan  perpajakan,  dan motivasi  wajib  pajak  memiliki  pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.
Yasa  dan  Mandala  (2016)  mengatakan bahwa  penerapan  tax  amnesty  berimplikasi terhadap beberapa hal diantaranya,
peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan penerimaan pendapatan negara, dan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mempermudah masyarakat  melakukan  aktivitas  ekonomi, sehingga  berharap  kesejahteraan  meningkat.
Ragimun (2013) mengatakan bahwa penerapan  tax  amnesty  di  Indonesia  masih merupakan wacana yang pro dan kontra pada tahun  2012.  Pada  dasarnya  penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus  meningkatkan  penerimaan  negara dari dana- dana yang di “parkir” di luar negeri. Kepatuhan  dan  penghindaran  pajak adalah  keputusan  yang  kompleks  yang dimotivasi  oleh  berbagai  faktor.  Adanya ancaman  hukuman,  pemeriksaan  bagi  yang tidak mengikuti program kebijakan pajak (tax amnesty)  menyebabkan  tingkat  kepatuhan meningkat. Cummings, et al (2009) dan Nar (2015)  menghubungkannya  dengan  prospect theory  dan  rank-dependent  expected  utility. Teori  tersebut  menyatakan  bahwa  orang membuat  keputusan  berdasarkan  nilai kerugian  dan  keuntungan  potensial  daripada hasil akhir, dan orang mengevaluasi kerugian dan keuntungan ini dengan menggunakan cara penemuan  (heuristic)  tertentu.  Wajib  pajak akan menghitung untuk dan rugi bagi mereka jika  mengikuti  tax  amnesty.  Mereka  akan berperilaku seolah-olah mereka akan menghitung nilai (utilitas), berdasarkan hasil potensial  dan  probabilitas  masing-masing,
dan  kemudian  memilih  alternatif  yang memiliki utilitas lebih tinggi.
Di  lain  pihak  ketidakikutsertaan  dalam program  tax  amnesty  juga  akan  menjadi pemicu  sanksi  norma  social.  Cyan,  et  al (2016),  Sari  dan  Fidiana  (2017)  bahkan membuktikan  bahwa  tingkat  pendidikan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Tingkat  pemahaman  terkait  erat  dengan tingkat pengetahuan. Akuntan sebagai warga Negara  yang  berpendidikan  seharusnya mendukung  kebijakan  pemerintah  tersebut. Setyaningsih dan Oktifitasari (2012) mencoba melakukan  eksplorasi  pendapat  wajib  pajak, temuannya  adalah  pajak  masih  merupakan sebentuk  gangguan  dan  menimbulkan ketakutan di masyarakat. Membuat potongan pajak untuk pembayar pajak, yang membayar pajak  mereka  secara  teratur,  dapat  dianggap sebagai  "keadilan  yang  berasal  dari ketidakadilan"  secara  parsial  meskipun  ada sesuatu  yang  menarik  pada  temuan  Tofan (2017),  dimana  wajib  pajak  yang  disiplin menganggap  dirinya  tidak  beruntung.  Pada sudut pandang yang berbeda, Bose dan Jetter (2012)  berpendapat  bahwa  kondisi  ekonomi yang  baik  mungkin  juga  memberi  motivasi untuk memberikan amnesti.
Indonesia  telah  menerapkan  amnesti pajak  pada  tahun  1964,  1984  dan  2016. Amnesti  pajak  pada  tahun  1964  dan  1984 dianggap tidak berhasil karena kondisi politik pada  saat  itu  dan  ketidaktahuan  pemerintah terhadap program tersebut. Ini sangat berbeda dengan Afrika Selatan, India, dan Italia yang berhasil  menerapkan  program  amnesti  pajak (Huda  dan  Hernoko,  2017.  Pengampunan pajak secara berulang merupakan kajian yang menarik.  Shevlin,  et  al  (2017)  menunjukkan bahwa  program  pengampunan  pajak  yang berulang  kali  memiliki  implikasi  yang semakin  negatif  terhadap  koleksi  pajak perusahaan.  Wang  dan  Hsieh  (2015) memberikan  pertimbangan  lain,  dimana orang-orang  yang  berpartisipasi  dalam program amnesti pajak mungkin tidak secara jujur  melaporkan  keseluruhan  jumlah  pajak yang  terhindar,  hal  itu  menyebabkan penghindaran  pajak  sekunder.  Berdasarkan data  dengan  kurun  waktu  panjang  (1981- 2011)  Bayer,  et  al  (2015)  menemukan kecenderungan  perilaku  wajib  pajak  yang mengharapkan  akan  terjadi  kembali  tax amnesty. Riset ini juga membuktikan bahwa
motivasi  kebijakan  tax  amnesty  oleh pemerintah  didominasi  oleh  kepentingan target  pemenuhan  pendapatan  negara  dalam jangka pendek. Wajib pajak seolah meyakini bahwa  kebutuhan  pemenuhan  anggaran pendapatan  pemerintah  dari  pajak  di  masa depan berdampak pada kebijakan tax amnesty ulang di masa mendatang.
Program  amnesti  pajak  di  Bangladesh telah menciptakan efek yang merugikan pada ekonomi  Negara  (Waris  dan  Latif,  2014) Pembayar  pajak  yang  mengikuti  program amnesti  pajak  dilindungi  oleh  pemerintah meskipun mereka hanya melaporkan 1% dari uang  hitam  mereka.  Amnesti  pajak  di  Italia secara informal dikenal sebagai 'perisai pajak' (scudo  fiscale)  berdasarkan  perlindungan yang diberikan kepada pembayar pajak yang secara sukarela mengungkapkan atau memulangkan  aset  asing  yang  tidak diumumkan. (Panico, 2010).
Bagaimana pasar bereaksi atas kebijakan amnesty  pajak?  Dampak  peristiwa  amnesty pajak dibuktikan dengan menguji reaksi pasar di Indonesia dilakukan oleh Asmorojati, dkk (2017)  dan  Wibowo  dan  Darmanto  (2017). Abnormal  return  dan  aktivitas  volume perdagangan  saham  sebelum  dan  sesudah peristiwa  berlakunya  Undang-Undang  Tax amnesty  paa  perusahaan  LQ-45  selama periode  periode  Februari  2016-Juli  2016 mengalami  penurunan.  dan  rata-rata  volume aktivitas perdagangan (TVA) yang mengindikasikan bahwa Investor pasar modal Indonesia  tidak  bereaksi  positif  terhadap kejadian  amnesti  pajak  (Asmorojati,  dkk, 2017). Hal berbeda ditemukan oleh Wibowo dan  Darmanto  (2017,  dimana  terjadi peningkatan  rata-rata  abnormal  kembali antara  tanggal  acara  dan  pasca  acara pelaksanaan amnesti pajak dan pra event dan pasca  acara  pelaksanaan  amnesti  pajak, namun  di  sisi  lain  ada  penurunan  aktivitas rata-rata  volume  perdagangan  (TVA),  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  kenaikan abnormal  return  hanya  pseudo,  karena  tidak disertai  dengan  kenaikan  volume  aktivitas perdagangan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tidak ada reaksi investor pasar modal Indonesia terhadap terjadinya amnesti pajak.
Ahmar  (2018)  membuktikan  bahwa akuntan public memiliki peran penting dalam keberhasilan  tax  amnesty  di  Indonesia  pada perusahaan lembaga keuangan dan
perbankan.  Temuan  riset  adalah  banyak emiten pada sector jasa keuangan yang diaudit oleh  KAP  Non-Big  4  banyak  mengungkap implementasi PSAK 70. Hal sebalinya untuk KAP  Big-4.  Pertanyaan  besar  muncul, bagaimana  peta  implementasi  PSAK  70 sebagai  refleksi  kepatuhan  pajak  terkait  tax amnesty  untuk  sector  industri  lainnya. Temuan  riset  tersebut  sangat  penting  untuk pertimbangan pengulangan kebijakan ekonomi yang sejenis pada masa mendatang.

## 3. Metode Penelitian
Riset  ini  merupakan riset  kuantitatif  dan merupakan  riset  dasar,  karena  bertujuan menguji hipotesis untuk memperoleh pembuktian empiris. Sampel adalah perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data  sekunder.  Data  tax  amnesty  diperoleh dari  informasi  implementasi  PSAK  70  pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian utang  pajak  akibat  tax  amnesty  di  laporan posisi  keuangan.  Informasi  bersumber  dari dokumen  daring  yang  diterbitkan  dan dipublikasikan  pada  www.  idx.co.id  Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi.  Dokumen  yang  dimaksud adalah  dokumen  publikasi laporan  keuangan dalam  bentuk  catatan  atas  laporan  keuangan dan laporan posisi keuangan.
Variable  penelitian  adalah  status  sektor industri diukur dengan kode nomor 1 sampai dengan  7,  dimana  1=pertanian,  2=keuangan, 3=aneka industri, 4=industri dasar dan kimia, 5=indusri  barang  konsumsi,  6=infrastruktur, utilitas & transportasi, 7=properti, perumahan &  konstruksi  bangunan,  8=  tambang,  9= layanan perdagangan dan investas Status tax amnesty  diukur  dengan  dummy  variable,  1 diberikan  kepada  sampel  yang  menyajikan informasi  implementasim  PSAK  70  dan menyajikan dampak implementasi tersebut di laporan  posisi  keuangan,  dan  0  bagi  yang tidak.
Pengujian  dilakukan  dengan  tabulasi silang  (crosstabulation)  dan  Uji  Cramer-V. Uji  Cramer-V  digunakan  untuk  menguji hubungan antara 2 variabel yang diukur secara nominal.  Analisis  dikembangkan  dengan menguji  per  kelompok  industri  berdasarkan pengungkapan PSAK 70 di laporan keuangan.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  peristiwa pengampunan  pajak  pada  perusahaan  publik yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Kementerian Keuangan mendefinisikan pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi  administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana  di  bidang  perpajakan.  Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak
Penghasilan,  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai atau  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengampunan Pajak  merupakan  terobosan  kebijakan  yang memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut :
− Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi melalui  Repatriasi  Aset,  yang  ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan  nilai  tukar  rupiah,  penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
− Perluasan  basis  data  perpajakan  yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
− Meningkatkan Penerimaan Pajak.
Standar  akuntansi  keuangan  yang diterbitkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia (IAI) mengatur perlakuan akuntansi
penganpunan pajak pada Pernyataan Standar Akuntansi  70  (PSAK  70).  Riset  ini menginvestigasi  kepatuhan  pengampunan pajak berdasarkan pengungkapan emiten pada laporan keuangan. Investigasi dilakukan pada pengungkapan (disclosure) laporan keuangan tahun 2016 yang diterbitkan pada tahun 2017. Mengacu  pada  manfaat  dan  tujuan  program pengampunan  pajak,  penelitian  memberikan manfaat tambahan antara lain:
− Menemukan  potensi  penerimaan  pajak dimasa  mendatang  terkat  kebijakan ulang tax amnesty
− Menjadi  dasar  kebijakan  insentif pengampunan pajak berikutnya
− Mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak badan  melalui  partisipasi  emiten  di Bursa Efek Indonesia dalam program tax amnesty berdasarkan  pengungapan PSAK 70 pada laporan keuangannnya.
Hasil penelitian tidak sekedar merupakan perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih valid,  komprehensif  dan  terintegrasi,  namun juga dapat diperoleh basis data emiten di pasar modal yang berstatus melakukan tax amnesty dan tidak melakukan tax amnesty. Basis data ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk melakukan  pemeriksaan  pajak  oleh  Dirjen Pajak.
Gambar 1. Tingkat kepatuhan (tax amnesty) berdasarkan sektor industri
Riset ini mengembangan model kepatuhan  wajib  pajak  badan  didasarkan PSAK 70 tentang pengampunan pajak. PSAK
70  merupakan  pedoman  perushaan  publik
dalam menyajikan laporan keuangan. Sampel riset  ini  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan
1.41% 6.73% 3.13% 3.91% 2.66% 1.56% 4.85% 0.63% 10.17% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% Tingkat kepatuhan berdasarkan sektor
sampel  emiten  di  BEI    dilakukan  dengan pertimbangan      bahwa  deteksi  kepatuhan dalam  berpartisipasi  dalam  program  tax amnesty  dapat  dideteksi dengan jelas  karena diatur dalam PSAK 70.
Penyusunan
laporan
keuangan memerlukan  pedoman  terkait  penilaian, pengukuran,  pencatatan  dan  penyajiannya. Hal  terpenting  yang  juga  harus  diperhatikan oleh      emiten  sebagai  wajib  pajak  badab adalah  kewajiban melakukan  mengungkapan dalam  catatan  atas  laporan  keuangan  atas akun-akun  yang  disajikan  dan  peristiwa- peristiwa  penting  dalam  satu  periode akuntansi,  termasuk  keikutsertaan  dalam program  tax  amnesty  karena  emiten  wajib mengngkapkan perlakuan akuntansi atas aset pengampunan pajak dan dampaknya.
Efektifitas  pengembangan  model  diuji dengan uji Cramer-V  berdasarkan kelompok sektor  industri  dan  subsektor  industri.  Hasil pengujian  berdasarkan  sektor  industri  dan subsektor industri adalah sebagai berikut:
Hasil  pengujian  menunjukkah  temuan yang  konsisten  baik  berdasarkan  sektor industri  maupun  sub  sektor  industri.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan/perbedaan  status  partisipasi program  tax  amnesty  berdasarkan  sektor maupun subsektor industri.  Hal ini terdukung observasi  status  partisipasi  dimana  secara keseluruhan tingkat partisipasi  pprogram tax amnesty baru menunjukkan 35,1% dan yang belum  berpartisipasi  sebanyak  64,9%. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 64,9% dari kebijakan tax amnesty. Emiten di BEI sebagai wajib pajak badan yang diasumsikan memiliki kemampuan membayar pajak  dan mematuhi regulasi dengan potensi termonitor
merupakan  wajib  pajak  yang    patut  menjadi contoh wajib pajak lain yang belum terdaftar di BEI.
Temuan  ini  dapat  dijadikan  rekomendasi bahwa  kebijakan  program  tax  amnesty  jilid berikutnya  masih  diperlukan  oleh  Dirjen Pajak  untuk  memperoleh  pendapatan  dari sektor pajak sebagai pendapatan porsi terbesar penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan  secara  mandatory,  khususnya emiten di BEI.
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Hasil Penelitian Riset ini mengembangan model kepatuhan  wajib  pajak  badan  didasarkan PSAK 70 tentang pengampunan pajak. PSAK 70  merupakan  pedoman  perushaan  publik dalam menyajikan laporan keuangan. Sampel riset  ini  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Pemilihan sampel  emiten  di  BEI    dilakukan  dengan pertimbangan      bahwa  deteksi  kepatuhan dalam  berpartisipasi  dalam  program  tax amnesty  dapat  dideteksi dengan jelas  karena diatur dalam PSAK 70. Efektifitas pengembangan  model  diuji  dengan  uji Cramer-V    berdasarkan  kelompok  sektor industri dan subsektor industri.
Hasil  pengujian  menunjukkah  temuan yang  konsisten  baik  berdasarkan  sektor industri  maupun  sub  sektor  industri.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan/perbedaan  status  partisipasi program  tax  amnesty  berdasarkan  sektor maupun subsektor industri.  Hal ini terdukung observasi  status  partisipasi  dimana  secara keseluruhan tingkat partisipasi  pprogram tax amnesty baru menunjukkan 35,1% dan yang belum  berpartisipasi  sebanyak  64,9%. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 64,9% dari kebijakan tax amnesty. Emiten di BEI sebagai wajib pajak badan yang diasumsikan memiliki kemampuan membayar pajak  dan mematuhi regulasi dengan potensi termonitor merupakan  wajib  pajak  yang    patut  menjadi contoh wajib pajak lain yang belum terdaftar di BEI.
Temuan  ini  dapat  dijadikan  rekomendasi bahwa  kebijakan  program  tax  amnesty  jilid berikutnya  masih  diperlukan  oleh  Dirjen Pajak  untuk  memperoleh  pendapatan  dari
sektor pajak sebagai pendapatan porsi terbesar penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan  secara  mandatory,  khususnya emiten di BEI.

## Daftar Pustaka
Ahmar,  N,  (2018),  The  Role  of  Public Accountant  on  The  Success  of  Tax amnesty  in  Financial  Institution  and Banking,  International  Seminar  and  Call for  Paper  on  Accounting  and  Society, Jakarta.
Alfiyah,  N.  and  Latifah,  S.  W.  (2017) ‘Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy , Tax amnesty , Kepatuhan Wajib Pajak’, 7(2), pp. 1081– 1090.
Asmorojati,  W.,  Diana,  N.  and  Afifudin (2016)  ‘Reaksi  Investor  Terhadap Pengumuman  Kebijakan  Tax  amnesty Pada  Tanggal  1  Juli  2016’,  e -Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 2016(2), pp. 27 – 41.
Bayer,  R.,  Oberhofer,  H.  and  Winner,  H. (2015) ‘The occurrence of tax amnesties : Theory  and  evidence ☆ ’,  Journal  of Public Economics. Elsevier B.V., 125, pp. 70 – 82. Bbc.  (2017,  31  Maret),  Amnesti  pajak: Deklarasi berhasil namun repatriasi gagal, diperoleh 30 september dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesi a-39446034.
B ose, P. and Jetter, M. (2012) ‘Liberalization and  tax  amnesty  in  a  developing economy”, Economic Modelling. Elsevier B.V., 29(3), pp. 761 – 765.
Cummings,  R.  G.  et  al.  (2009)  ‘Tax  morale affects  tax  compliance:  Evidence  from surveys  and  an  artefactual  field experiment’,  Journal  of  Economic Behavior  and  Organization,  70(3),  pp. 447 – 457.
Cyan, M. R., Koumpias, A. M. and Martinez-
Vazquez, J. (2016) ‘The determinants of tax morale in Pakistan’, Journal of Asian Economics. Elsevier Inc., 47, pp. 23 – 34. Faculty, M. T. (2017) ‘Tax Amnesty For Social  Contribution  In  Romanian’,  (11), pp. 190 – 197.
Kompas,  (2017,  6  April),  Dari  sejumlah indikator  ini,  tax  amnesty  dinilai  gagal, diperoleh 30 September dari https://ekonomi.kompas.com/read/2017/0 4/06/163000626. Marchese,  C. (2014)  ‘Tax  Amnesties’, (March), p. 19. Available at: http://www.iel.carloalberto.org/Research -and-Pubblication/Working-papers.aspx.
Panico, P. (2010) ‘An appraisal of trusts under the Italian tax amnesty’, E Biling, 16(4), pp. 247 – 249. doi: 10.1093/tandt/ttq017.
Ragimun  (2013)  ‘Analisis  Implementasi Pengampunan  Pajak  (Tax  amnesty)  Di Indonesia’,  International  Tax  Review,
(122), pp. 2016 – 2018.
Santoso, U. and Setiawan, J. M. (2009) ‘Tax amnesty’,  Sosiohumaniora,  11(2),  pp. 111 – 125.
Sari,  V.  A.  Permata  and  Fidiana,  F.  (2017) ‘Pengaruh  Tax  amnesty  ,  Pengetahuan Perpajakan  ,  Dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak’, Perpajakan, 6, pp. 745 – 760.
Setyaningsih,  T.  and  Okfitasari,  A.  (2016) ‘Mengapa  Wajib  Pajak  Mengikuti  Tax amnesty (Studi Kasus Di Sol o)’, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 20(4), pp. 415 – 433.
Shevlin,  T.,  Thornock,  J.  and  Williams,  B. (2017)  ‘An  examination  of  firms’ responses to tax forgiveness’, Review of Accounting Studies, 22(2), pp. 577 – 607.
Suyanto, S. and Putri, I. S. (2017) ‘Pengaruh
Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax amnesty (Pengampunan Pajak), Dan
Motivasi  Membayar  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Perpajakan’, Jurnal Akuntansi, 5(1), p. 49.
Tofan, M. (2017, October). Tax Amnesty For Social  Contribution  In  Romanian  Legal Framework.  In  Proceedings  of  Law  and Political  Sciences  Conferences  (No. 6208058). International Institute of Social and Economic Sciences.
Wang,  Y.  and  Hsieh,  W.  (2015)  ‘Is  Tax amnesty  Good  for  the  Tax  Evader?’,
British Journal of Economics, Management & Trade, 6(4), pp.
Waris,  A.  and  Abdul  Latif,  L.  (2014)  ‘The effect  of  tax  amnesty  on  anti-money laundering  in  Bangladesh’,  Journal  of Money  Laundering  Control,  17(2),  pp. 243 – 255.
Wibowo,  A.  and  Darmanto,  S.  (2017) ‘Reaction  of  Indonesian  Capital  Market Investors  to  the  Implementation  of  Tax amnesty’, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(40), pp. 597 – 608.
Yasa, I. N. P. and Mandala, I. P. W. (2016) ‘Tax  amnesty  dan  Implementasinya (Sebuah  Pendekatan  Eksploratif  )’,  1(1), pp. 40 – 49.