## TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## THE STATE'S RESPONSIBILITY FOR FOREST FIRES IN INDONESIA IN TERMS OF AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE
Sutia Fadli 1 , T. Nazaruddin 2 , Mukhlis 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh Email: sutiafadli@gmail.com

## Abstract
This thesis examines the state's responsibility for forest fires in Indonesia in terms of  an  international  legal  perspective.  Forest  fires  in  Indonesia  are  getting  more and more severe. Losses suffered by other countries as a result of forest fires make the  concept  of  state  accountability  to  the  public  for  injuries  to  other  countries questioned again. This research then formulates two legal issues namely the State Responsibility  for  Forest  Fires  in  the  Perspective  of  International  Law  and  the Completion of International Law on Forest Fires in Indonesia. This study uses two approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Based on the results of the author's analysis, it can be concluded that the responsibility for  forest  fires  in  Indonesia  has  been  set  in  various  laws  and  regulations,  also when  viewed  from  an  international  legal  perspective,  in  the  Draft  Articles  on State  Responsibility  adopted  by  the  International  Law  Commission.  The responsibility of the state is regulated in the articles of the Draft Articles on State Responsibility. Settlement of international legal disputes can be resolved through courts in the form of International Arbitration, which is a dispute resolution that is done by presenting disputes to certain people and the dispute must be agreed by both  parties  to  the  dispute,  then  the  settlement  of  disputes  through  an international  court  (International  Court)  This  international  court  functions  to adjudicate  every  country  whether  member  or  non-member  of  the  disputed  UN. Then  there  are  also  out-of-court  settlements  in  the  form  of  negotiations, mediations, good services, conciliations, investigations, discoveries, and regional settlements.
Keywords : Forest fire, state responsibility, international law

## Intisari
Tesis  ini  mengkaji  tentang  tanggungjawab  negara  terhadap  kebakaran  hutan  di Indonesia  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Internasional.  Kebakaran  hutan  di Indonesia semakin kian parah, Kerugian yang dialami negara lain sebagai akibat
kebakaran hutan membuat  konsep pertanggungjawaban negara  yang masyarakat adanya injury bagi  negara  lain  kembali  dipertanyakan.  Penelitian  ini  kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu Tanggungjawaban Negara terhadap kebakaran hutan  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional  dan    Penyelesaian  Hukum Internasional  terhadap  kebakaran  hutan  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  Pendekatan  Peraturan  Perundang- Undangan  ( statute  approach) dan  Pendekatan  Konsep  ( conceptual  approach) . Berdasarkan  hasil  analisis  penulis,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa tanggungjawab  terhadap  kebakaran  hutan  di  Indonesia  telah  di  atur  dalam berbagai peratutan perundang-undangan, juga jika dilihat dari perspektif hukum internasional,  dalam Draft  Articles  on  State  Responsibility yang  di  adopsi  oleh Internationl  Law  Commision .  Tanggungjawab  negara  diatur  dalam  pasal-pasal Draft  Articles  on  State  Responsibility .  Penyelesaian  sengketa  hukum internasional  dapat  diselesaikan  melalui  pengadilan  berupa  Arbitrase Internasional  yaitu  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  cara menyajikan  sengketa  kepada  aorang-orang  tertentu  dan  sengketa  tersebut  harus persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  kemudian  penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional (Mahkamah Internasional) mahkamah internasional  ini  berfungsi  mengadili  setiap  negara-negara  baik  anggota  atau bukan  anggota  PBB  yang  bersengketa.  Kemudian  ada  juga  penyelesaian  diluar pengadilan  yang  berupa  negosisasi,  mediasi,  jasa  baik,  konsiliasi,  penyelidikan, penemuan, dan penyelesaian regional.
Kata Kunci : Kebakaran hutan, tanggungjawab negara, hukum internasional.

## A. Latar Belakang Masalah
Perlindungan  hukum  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  negara  terhadap warga  negaranya  adalah  menjamin  setiap  warga  negara  untuk  terpenuhinya hakatas  lingkungan  yang  baik.  Di  Indonesia  secara  khusus  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  28H  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945  yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup  sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”. 1 Maka  untuk  itu lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  dan  hak konstitusional bagi setiap warga negara.
Indonesia sebagai  negara  yang menjunjung tinggi  hak asasi  manusia juga telah  meratifikasi  deklarasi  umum  hak  asasi  manusi  (DUHAM),  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dimana  dalam undang-undang  tersebut  juga  memasukkan  hak  atas  lingkungan,  sabagaimana disebutkan  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  menegaskan:  “setiap  orang  berhak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat”. 2 Upaya  ratifikasi  ini  kemudian menyakatan  bahwa  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  mengakui  dan menghargai  hak  asasi  manusia  yang  berlaku  secara  universal  dan  bersifat
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
mengikat,  artinya  tidak  hanya  berlaku  pada  warga  negara  dalam  negeri  saja melainkan  juga  wajib  melindungi  hak  katas  lingkungan  warga  negara  lain. Dengan demikian Indonesia menjadi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan  agar lingkungan  hidup  Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Namun  perkembangannya,  pencemaran  lingkungan  yang  berakibat  pada rusaknya  lingkunan  terus  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  zaman  serta motif  dan  jenisnya  yang  beragam.  Kerusakan  lingkungan  hidup  semakin  hari kian  parah.  Kondisi  tersebut  secara  langsung  telah  mengancam  kehidupan manusia.  Tingkat  kerusakan  alam  pun  meningkatkan  risiko  bencana  alam. Penyebab  terjadinya  kerusakan  alam  dapat  disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.  Salah satunya adalah kerusakan hutan  akibat  ulah  sengaja  manusia  demi  dapat  melakukan  eksploitasi  sumber daya alam dengan cara membakar hutan.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Indonesia  semakin mendapatkan  perhatian  internasional  dan  harus  segera  ditindaklanjuti. Kebakaran  hutan  dan  lahan  tersebut  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga kerugian pada negara lain berupa  pencemaran  asap  lintas  batas  Negara  contohnya  di  Malaysia  dan Singapura.  Hal  tersebut  menimbulkan  pertangungjawaban  negara  (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas  yang menyebabkan terganggunya lingkungan  negara  lain  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip hukum internasional.
Kebakaran  hutan  merupakan  sebuah  peristiwa  yang  seharusnya  menjadi tanggung jawab sebuah negara terhadap negara dan rakyatnya. Kebakaran hutan ini terkadang menimbulkan polemic diplomatic antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia  karena  telah  terjadi  pencemaran  udara  (asap)  lintas  batas  yang disebabkan  oleh  kebakaran  hutan  di  Indonesia  yang  sering  terjadi  di  pulau Kalimantan dan Sumatra khususnya di  Riau  yang menyebar sampai  kekawasan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura.
Menurut  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia (KLHK RI) kebakaran hutan dan lahan di  Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mencapai luasan 3. 776. 009, 81 Ha yaitu pada Tahun 2014  seluas  44.411,36  Ha,  tahun  2015  seluas  2.611.411,44  Ha,  tahun  2016 seluas  438.363,19  Ha,  tahun  2017  seluas  165.483,92  Ha,  tahun  2018  seluas 510.564,21  Ha,  dan  pada  tahun  2019  seluas  5.775,69  Ha. 3 Jika  merujuk  pada data KLHK RI maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019  kebakaran  hutan  dan  lahan  terbesar  terjadi  pada  tahun  2015.  Jumlah kebakaran hutan dan lahan tersebut tersebar di 34 kabupaten kota, sebagaimana dijelaskan pada table berikut ini.
3 Data  ini  diperoleh  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  (KLHK  RI)  melalui website  http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran ,  yang diakses pada tanggal 2 April 2019.
Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019
No.
PROVINSI Luas Hutan Yang Terbaka Setiap Tahunnya 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Aceh 155,66 913,27 9.158,45 3.865,16 1.284,70 81,86 2 Bali 30,00 373,46 - 370,80 206,54 - 3 BangkaBelitung - 19.770,81 - - 2.055,67 - 4 Banten 2,00 250,02 - - - - 5 Bengkulu 5,25 931,76 1.000,39 131,04 8,82 - 6 DKI Jakarta - - - - - - 7 Gorontalo - 5.225,89 737,91 - 158,65 - 8 Jambi 3.470,61  115.634,34 8.281,25 109,17 1.390,90 - 9 Jawa Barat 552,69 2.886,03 - 648,11 4.104,51 - 10 Jawa Tengah 159,76 2.471,70 - 6.028,48 331,67 - 11 Jawa Timur 4.975,32 7.966,79 - 5.116,43 7.279,76 - 12 KalimantanBarat 3.556,10  93.515,80 9.174,19 7.467,33 68.311,06  221,02 13 KalimantanSelatan 341,00 196.516,77 2.331,96 8.290,34 98.637,99 - 14 KalimantanTengah 4.022,85  583.833,44 6.148,42 1.743,82 41.521,31 8,45 15 KalimantanTimur 325,19 69.352,96 43.136,78 676,38 26.605,57  2.807,2 16 KalimantanUtara - 14.506,20 2.107,21 82,22 625,82 - 17 KepulauanRiau - - 67,36 19,61 320,96 232,91 18 Lampung 22,80 71.326,49 3.201,24 6.177,79 14.963,87 - 19 Maluku 179,83 43.281,45 7.834,54 3.918,12 14.131,33 - 20 Maluku Utara 6,50 13.261,10 103,11 31,10 69,54 33,41 21 NusaTenggara Barat 3.977,55 2.565,71 706,07 33.120,81  14.352,26 - 22 NusaTenggaraTimur 980,87 85.430,86 8.968,09 38.326,09  55.207,64 - 23 Papua 300,00 350.005,30 186.571,60 28.767,38  87.676,88 - 24 Papua Barat - 7.964,41 542,09 1.156,03 120,63 - 25 Riau 6.301,10  183.808,59 85.219,51 6.866,09 37.220,74  1.994,26 26 Sulawesi Barat - 4.989,38 4.133,98 188,13 978,38 -
Sumber: Data  ini  diperoleh  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia (KLHK RI)
Kerusakan  lingkungan  akibat  kebakaran  hutan  ini  kemudian  tidak  hanya berdampak  pada  suatu  wilayah  di  Indonesia  akan  tetapi  seluruh  Indonesia, bahkan  negara-negara  lain  juga  ikut  terkena  dampak  lingkungan,  salah  satunya dampak  akibat  kebakaran  hutan  yang  menyebabkan  negara-negara  tetangga mengalami  dampak  lingkungan.Akan  tetapi,  hutan  yang  seharusnya  diurus  dan dimanfaatkan  secara  optimal  dengan  memperhatikan  aspek  kelestarian  telah mengalami  degradasi  dan  deforestasi  yang  cukup  mencengangkan  bagi  dunia Internasional.  Indonesia merupakan satu negara  yang masuk dalam daftar rekor dunia Guiness yang  dirilis  oleh Greenpeace sebagai  negara  yang  mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar hutan dihancurkan per tahun antara  tahun  2000  hingga  2005,  sebuah  tingkat  kehancuran  hutan  sebesar  2% setiap tahunnya atau 51 km2 per hari atau dalam satu jam luas hutan Indonesia yang hancur setara dengan 300 lapangan sepakbola 4
Disaat  upaya  untuk  menjajaki,  memulihkan  dan  mempertahankan  kondisi hutan melalui mekanisme jasa hutan sebagai penyerap karbon dilakukan, sebuah prestasi Internasional tercatat kembali bagi bangsa Indonesia karena hutan yang dimilikinya.  Kebakaran  hutan  di  Indonesia  telah  menempatkan  Indonesia sebagai  negara  yang  termasuk  dalam  deretan  negara  penyumbang  emisi  CO 2 terbesar  di  dunia.  Masalah  kebakaran  hutan  telah  menjadi  isu  nasional  yang patut  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  mengingat  dampaknya  yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. 5
Didalam  Prinsip  Hukum  Internasional  disebutkan  Bahwa  setiap  negara tetap  memiliki  kedaulatan  terhadap  wilayahnya. 6 Negara  dapat  menurunkan peraturan  hukum  wajib  untuk  wilayahnya,  memiliki  kekuatan  eksekutif (adiminstratif,  kebijakan),  dan  pengadilannya  adalah  satu-satunya  yang berwenang untuk mengadili. Permasalahan kebakaran hutan ini menjadi masalah
4 Saniya Ilma Arifa., Kajian Dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan Di Indonesia, 2015, hlm 5.
5 Ibid., hlm 6
6 Widodo, Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 39
27 SulawesiSelatan 483,10 10.074,32 438,40 1.035,51 1.741,27 396,57 28 SulawesiTengah 70,73 31.679,88 11.744,40 1.310,19 3.890,95 - 29 SulawesiTenggara 2.410,86 31.763,54 72,42 3.313,68 8.121,35 - 30 Sulawesi Utara 236,06 4.861,31 2.240,47 103,04 125,07 - 31 SumateraBarat 120,50 3.940,14 2.629,82 2.227,43 2.421,90 - 32 SumateraSelatan 8.504,86  646.298,80 8.784,91 3.625,66 13.019,68 - 33 SumateraUtara 3.219,90 6.010,92 33.028,62 767,98 3.678,79 - 34 Yogyakarta 0,27 - - - - - TOTAL 44.411,36 2.611.411,44 438.363,19 165.483,92 510.564,21 5.775,69
internasional  karena  kasus  ini  menimbulkan  pencemaran  di  negara-negara tetangga (transboundary  pollution )  sehingga  mereka  mengajukan  protes terhadap  Indonesia  atas  terjadinya  masalah  ini  dan  meminta  Negara  Indonesia bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut. Hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk mengontrol dan menangani sumber pencemaran global yang serius atau sumber perusakan lintas batas yang ada dalam jurisdiksi mereka.  Dalam  kasus Trial  Smelter prinsip  itu  telah  dipakai,  dimana  dewan arbitrase  telah  memutuskan  bahwa Canadian  Smelter harus  memberikan  ganti rugi  kepada  Amerika  Serikat  atas  pencemaran  yang  telah  ditimbulkannya. Dewan  juga  menyatakan  prinsip  “ Sic  Utere  Tuo  Alineun  Non  Laedas ” menegaskan  bahwa: No  states  has  the  right  to  use  or  permit  the  use  of  its territory in  such a manner  as to  cause injury by  fumes in  or to  the territory of another and that measures of control were necessary ” (Tidak ada negara bagian yang  memiliki  hak  untuk  menggunakan  atau  mengizinkan  penggunaan wilayahnya  sedemikian  rupa  sehingga  menyebabkan  cedera  oleh  asap  di timbulkan ke wilayah lain dan bahwa tindakan pengendalian diperlukan). 7
Pasal  2  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup, 8 disebutkan  bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  dilaksanakan berdasarkan asas tanggung  jawab  Negara.Namun  didalam  praktiknya  Indonesia  gagal  dalam mengelola  lingkungan  hidup,  sehingga  terjadinya  kebakaran  lahan  yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia.
Menurut  subjeknya,  perjanjian  internasional  dibedakan  menjadi  2,  yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. 9
1. Perjanjian bilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara.
2. Perjanjian  multilateral,  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  yang  diadakan  oleh lebih dari dua negara.
Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia jika dilihat dari segi subjeknya tergolong  kedalam  perjanjian  multilateral,  dalam  pertanggungjawaban  tersebut terjadinya benturan antara prinsip Internasional dengan perjanjian Internasional, sehingga  dalam  perjanjian  Internasional  Negara  Indonesia  tidak  dapat  dituntut sebagai  pelaku  atas  kebakaran  hutan,  akan  tetapi  ganti  kerugian  terhadap kebakaran hutan tersebut  yang dapat  di  tuntut.  Apabila suatu  negara melanggar perjanjian  internasional  (traktat)  maka  berlaku  asas  setiap  pelanggaran  suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. 10
7 Wikipedia, http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-hukumlingkungan internasional.html (Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2017)
8 Pemerintah  Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9 Wikipedia, Perjanjian-Internasional , Diakses pada tanggal 3 Oktober 2018,
10 Widodo., Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yokyakarta, 2017, hlm 108
Sementara dalam prinsip Internasional 11 disebutkan dalam asas Pacta Sunt Servanda “Setiap  perjanjian  yang  telah  dibuat  harus  ditaati  oleh  pihak-pihak yang  mengadakannya,  sehingga  kebakaran  hutan  di  Indonesia  merupakan tanggungjawab Negara, namun bukan hanya Indonesia yang bertanggung jawab akan  tetapi  negara  lain  juga  turut  serta  bertanggungjawab,  artinya  dalam pertanggungjawaban terhadap kebakaran hutan diperlukannya hukum internasional dalam memperkuat hukum positif di Indonesia.
Dalam  tata  hukum  internasional,  ketentuan  berkenaan  dengan  masalah pertanggungjawaban  negara  ini  memang  belum  ada  yang  pasti. International Law  Commision (ILC),  salah  satu  organ  PBB  yang  bertugas  untuk  melakukan perumusan dan pembahasan ketentuan dan hukum internasional sampai saat ini masih  berusaha  merumuskan  dan  membahas draft tentang  ketentuan  tanggung jawab negara.
Meskipun  hasil  kerjanya  masih    dalam  bentuk draft, tetapi  aktivitas  ILC dalam  mempersiapkan  dan  melakukan  perkembangan  hukum  internasional khususnya  mengenai  tanggung  jawab  negara  yang  dilakukan  oleh  para  ahli hukum  terkemuka  yang  mewakili  kebudayaan-kebudayaan  terpenting  di  dunia yang  mempunyai  nilai  tinggi  yang  tergabung  di  dalam  Panitia  Hukum Internasional  (ILC),  dapat  digunakan  sebagai  sumber  tambahan  hukum internasional.
Timbulnya  tanggung  jawab  negara  atas  lingkungan  didasarkan  pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara.
Hukum  lingkungan  internasional  mengatur  bahwa  setiap  negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi  warga  negaranya.  Pasal  5  butir  1  Undang-  Undang  Nomor  23  tahun  1997 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH) menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat. Demikian pula Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya. 12
Tanggung  jawab  negara  terhadap  akibat-akibat  dari  tindakannya  terhadap negara  lain  dan  hak-hak  negara  terhadap  lingkungan  ditegaskan  pula  dalam Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  Hidup  di  Stockholm  tahun  1972.  Prinsip 21 Deklarasi Stockholm (Resolusi MU No. 2992 (XXVII)) 15 Desember 1972) menyatakan  bahwa  setiap  negara  mempunyai  hak  berdaulat  untuk mengeksploitasi  kekayaan  alamnya  dan  bertanggung  jawab  agar  kegiatan eksploitasi  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  atau  di  bawah  pengawasannya tersebut  tidak  menyebabkan  kerugian  atau  kerusakan  terhadap  negara  lain.
11 Nirmala  Nurdin, prinsip-prisip-umum-hukum-internasional ,  diakse  pada  tanggal  3 Oktober 2018
12 The  Universal  Declaration  of  Human  Rights  :  A  Guide  for  Journalist .  Terjemahan  : Hendriati  Trianita, Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  :  Panduan  bagi  Jurnalis ,  Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), cet. 2, Jakarta, 2000, hlm. 36
Rumusan yang sama ditetapkan dalam Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982, 13 yaitu bahwa Negara harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan  yang  berada  di  bawah  yurisdiksinya  atau  di  bawah pengawasannya  dilakukan  dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga  tidak mencemari wilayah negara lain.
Sedangkan  ketentuan  Prinsip  22  Deklarasi  Stockholm  berkaitan  dengan masalah  tanggung  jawab  dan  kompensasi  bagi  para  korban  pencemaran  akibat kebakaran  hutan  dan  kerusakan  lingkungan  lainnya  yang  disebabkan  oleh kegiatan  di  dalam  wilayah  yurisdiksi  atau  di  bawah  pengawasan  suatu  negara. Hal  serupa  dikemukakan  Komar  Kantaatmadja,  yakni  bahwa  perbuatan  yang menyebabkan  terjadinya  kerugian  menimbulkan  kewajiban  untuk  memenuhi ganti rugi. Berdasarkan dari uraian tersebut di  atas, ada beberapa permasalahan yang  menjadi  objek  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah pertanggungjawaban Negara terhadap kebakaran hutan  dalam perspektif hukum Internasional  dan  bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  hukum  Internasional terhadap kebakaran hutan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  sarana  yang  digunakan  oleh  manusia  untuk memperkuat,  membina  serta  mengembangkan  suatu  ilmu  pengetahuan  dengan tujuan  untuk  kepentingan  masyarakat  luas. 14 Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis  normatif. Penelitian yuridis  normatif (hukum  normatif)  adalah metode penelitian hokum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka 15 dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum  ( studi  dogmatic / doktrinal  research )  dan  sering  juga  disebut  sebagai penelitian  yang  bersifat  teoritis.  Penelitian  dilakukan  terhadap  asas -asas hukum,  sitematika  hukum  dan  taraf  singkronisasi  hukum. 16 Pendekatan  ini mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  per undang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan  serta  norma  hukum  yang terdapat  di  dalam  masyarakat. 17 Pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  terlebih  dahulu  asas-asas  dan  peraturan  per  undang-undangan  yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengkaji hukum dari aspek normatif terkait dengan surat edaran. 18
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 19 a) Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )
13 UN Doc. A/CONF.62/122, “ Documents of the UN conference On the Law of the Sea” diakses dari www.search.un.org pada tanggal 22 Mei 2019
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 3.
15 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. Cit. , hlm. 13-14.
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24- 27.
17 Ibid. , hlm. 105.
18 Soerjono Soekanto , Op. Cit, hlm. 11.
19 Peter Mahmud, Penelitian Hukum , cet. 2. Jakarta: kencana, 2008, hlm. 29.
Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  merupakan  suatu pendekatan  yang  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  ketentuan  per  undang- undangan. 20 Pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  berbagai  aturan  hukum yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian. 21 Aturan  hukum  yang  dimaksud adalah  aturan  hukum  baik  yang  telah  disahkan  dan  berlaku  pada  tataran nasional  maupun  aturan  hukum  yang  bersifat  internasional,  yang  pada intinya  aturan  hukum  yang  akan  digunakan  menjadi  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  adalah  segala  aturan  hukum  yang  berkitan  dengan pertanggungjawaban negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional.
b) Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan ketika belum atau tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  permasalahan  yang dihadapi. 22 Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  memahami  konsep- konsep  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  pengujian  surat  edaran  dalam kerangka  sistem  hukum  Indonesia.  Ditemukannya  konsep  yang  jelas  maka diharapkan  penormaan  dalam  aturan  hukum  ke  depan  tidak  lagi  terjadi pemahaman yang kabur dan bersifat ambigu. 23
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder yaitu  data  yang diperoleh melalui bahan pustaka. 24 Pelaksanaannya dilakukan dengan  mengumpulkan  dan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan, buku-buku,  jurnal,  dokumen  resmi,  dan  hasil  penelitian  para  pakar  yang berkaitan  dengan  pengujian  surat  edaran  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Metode  pengumpulan  data  yang  diperlukan  dalam  penulisan  ini  adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan  ( library research ), mempelajari buku-buku  literatur,  majalah-majalah,  bulletin  dan  jurnal,  dokumen  resmi serta  mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, yaitu sebagai berikut:
a) Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  serta memiliki daya otoritas yang tinggi. Data dari bahan hukum p rimer akan diperoleh  melalui  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  maupun putusan pengadilan. 25
b) Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berbentuk dokumen tidak resmi. Data tersebut diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil penelitian
20 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi, Cet.  8,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.136.
21 Johnny  Ibrahim, Teori,  Metode  dan  Penelitian  Hukum  Normatif ,Bayumedia Publising,Malang, 2007, hlm. 300.
22 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , hlm. 177.
23 Johnny Ibrahim, Op. Cit. , hlm. 300.
24 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 23.
25 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , hlm. 182-187.
dari  para  pakar,  skripsi,  tesis,  disertasi  hukum,  jurnal  hukum,  artikel hukum,  komentar  atas  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan pengujian  terhadap  surat  edaran,  serta  buku-buku  ruang  lingkup  hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 26
c) Bahan  hukum  tersier 27 yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  diperoleh  dari  kamus  bahasa  Indonesia  maupun  kamus hukum.
Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam hal  menentukan  isi  dan  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  pegangan  dalam menyelesaikan permasalahan  yang dikaji. 28 Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  berfikir  deduktif, kemudian  disatukan  dalam  satu  bentuk  karya  ilmiah.  Metode  berpikir  deduktif yaitu  cara  berpikir  dalam  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk  sesuatu  yang  sifatnya  khusus. 29 Sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Kebakaran  Hutan  di  Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional
a. Kondisi Obyektif Kebakaran Hutan Di Indonesia Dapat  dikatakan  bahwa  hutan  Indonesia  menjadi  paru-paru  dunia  karena
Indonesia  memiliki  hutan  sebesar  53%  dari  luas  total  didunia,  dimana  jenis hutannya  adalah  hutan  tropis  yang  dimiliki  Indonesia  sepanjang  hamparan kepulauannya,  khususnya  di  Sumatera,  Kalimantan  dan  Irian  Jaya.  Hutan  dari hasil  hutan  Indonesia  merupakan  pemasok  utama  kayu  tropis  dunia.  Dengan tercatat besar dan banyaknya jumlah hutan di Indonesia serta hasil dari hutan itu khususnya  kayu  yang  menjadi  hasil  utama  mengakibatkan  banyaknya  terjadi penebangan  liar  dan  kebakaran  hutan.  Persoalan  lingkungan  hidup  yang  sering sekali  dibahas  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini  adalah  persoalan  lapisan ozon yang semakin menipis dan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Permasalahan  perusakan  hutan  yang  khususnya  terjadi  di  Riau  akibatnya dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  dan  masyarakat  sekitar  wilayah Sumatera  dan  juga  meliputi  aspek  lepas  batas  negara  yang  mengakibatkan kerugian bagi masyarakat warga negara tetangga Indonesia. Kebakaran hutan di
26 Ibid., hlm. 195-196.
27 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 23-24.
28 Zainuddin Ali, Op. Cit. , hlm. 107.
29 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.
Indonesia juga mengakibatkan pencemaran udara di beberapa negara, khususnya negara Malaysia dan Singapura.
Permasalahan  kebakaran  hutan  di  Indonesia  ini  menjadi  masalah  internasional karena  kasus  ini  menimbulkan  pencemaran  di  negara  tetangga  ( transboundary pollution )  sehingga  Malaysia  dan  Singapura  mengajukan  protes  terhadap Indonesia  atas  terjadinya  masalah  ini.  Malaysia  dan  Singapura  mendesak Indonesia  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  karena  kebakaran  hutan  ini  bukan merupakan kejadian yang pertama bagi mereka.
Protes  Malaysia  dan  Singapura  ini  berlandaskan  pada  kabut  asap  tersebut  telah mengganggu  kehidupan  mereka  seperti  terjadinya  gangguan  kesehatan masyarakat  karena  kabut  asap  yang  bersifat  racun  sehingga  terjadinya  Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), asma juga kematian, perekonomian yang tidak stabil  serta  pariwisata  mereka.  Efek  lain  dari  kabut  asap  juga  dapat meningkatkan  kecelakaan  lalu  lintas  baik  darat,  laut  dan  udara  karena  jarak pandang yang sangat pendek.
Ketidakmampuan  Indonesia  dalam  menyelesaikan  masalah  kebakaran  hutan  ini bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang pasif dalam melindungi lingkungan  hidup.  Dampak  yang  terjadi  tersebut  dapat  menjadi  dasar  untuk meminta  pertanggungjawaban  negara  terhadap  negara  yang  telah  melakukan tindakan  yang  merugikan  negara  lain.  Dalam  hal  ini  kasus  kebakaran  hutan  di Indonesia telah mengakibatkan dampak negatif terhadap negara-negara tetangga (Malaysia Singapura) yang memberikan reaksi-reaksi terhadap negara Indonesia. Kebakaran  hutan  yang  sudah  sering  terjadi  di  Indonesia  dan  menjadi  masalah yang  telah  lama  dimiliki  Indonesia,  dimana  Indonesia  memiliki  hutan  hujan tropis yang luas. Permasalahan lingkungan sebenarnya tidak ada mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administratif. Dampak kebakaran hutan berupa pencemaran udara yang tidak hanya dirasakan Indonesia saja tetapi sudah sering sekali  menyebabkan  pencemaran  asap  lintas  batas  ke  wilayah  negara-negara tetangga  seperti  Malaysia-Singapura.  Hal  ini  adalah  masalah  serius  yang memerlukan  penanganan  dan  tindakan  soal  penyelesaian  yang  secepatnya  serta dibutuhkan peran aktif dari Indonesia serta harmonisasi hukum antara Indonesia dan  Malaysia-Singapura  agar  terciptanya  kerjasama  yang  baik  dalam  rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara lintas batas.
2. Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Kebakaran  Hutan  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum Internasional
Negara  sebagai  dasar  utama  terbentuknya  suatu  aturan  hukum  sudah melakukan  banyak  hal  demi  terciptanya  keadilan  dalam  mencegah  kebakaran hutan di  Indonesia, negara  Indonesia  sudah mengeluarkan aturan-aturan hukum dalam  menjaga,  melindungi  dan  mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  di Indonesia  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28H,  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  lingkungan  hidup,  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2004 tentang  Perlindungan  Hutan,  Peraturan  Menteri  KehutananNo.  12  Tahun  2009 tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan,  ini  merupakan  suatu  bentuk
tanggungjawab  Negara  dalam  mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  di Indonesia.
Indonesia  juga  membuktikan  keseriusannya  dengan  merancang  Peraturan Pemerintah  tahun  2014  tentang  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan tujuan  yaitu  Prosedur  Operasi  Standar  ini  dimaksudkan  untuk  menyatukan upaya-upaya  lintas  kementrian  dan  Lembaga  terkait,  Pemda  dan  Pelaku  usaha, Masyarakat serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam melakukan pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  secara  terpadu,  efektif  dan  efisien,  dengan  tujuan agar  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  nasional  dalam  melakukan  tindakan penecegahan kebakaran hutan di Indonesia secara tepat tanpa ragu dan menjamin semua upaya dan kegiatan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan  baik.  Sedangkan  sasarannya  ( output) adalah  tercegahnya  bencana kebakaran  hutan  dimasa  yang  akan  datang,  dan  hasil  yang  diharapkan (outcome) adalah terkelolanya hutan dan lahan berwawasan lingkungan. Setiap negara pada dasarnya memiliki  hak dan kewajibanyang sama dalam hal  tanggungjawab  negara  terlebih  dalam  prinsip-prinsip  hukum  internasional yakni  semua  negara  memiliki  hak  dan  kewajiabn  yang  sama  terhadap perlindungan  dan  menjaga  lingkungan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam negaranya  masing-masing,  dalam  prinsip  hukum  internasional  menjelaskan bahwa  setiap  negara  memiliki  hak  berdaulat  atas  semua  sumber  daya  yang  ada dan  bertanggungjawab  atas  semua  tindakan  yang  dilakukan  serta  memastikan bahwa  tindakan  yang  diambil  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau diluar batas yurisdiksinya.
Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  negara  diatur  dalam Draft  Articles  on State  Responsibility yang  diadopsi  oleh  Komisi  Hukum  Internasional  atau disebut  dengan Internasional  Law  Commision (ILC).  Meskipun  draft  ILC tersebut  tidak  mengikat  sebagai  sutau  instrumen  hukum  Internasional  karena belum  ditetapkan  sebagai  sebuah  produk  hukum.  Namun  demikian,  kekuatan mengikat  Draft  ILC  tidak  dilihat  dari  bentuknya  sebagai  instrumen,  melainkan dari isinya. Draft ILC dapat digunakan sebagai sumber tambahan dan mengikat sebagai  hukum  kebiasaan  Internasional  ganti  rugi  atau reparation diatur  dalam Pasal 31.
1. The responsible State is Under on obligation to make full reparation for the injury  caused  by  the  international  wrongful  act. (Negara  yang bertanggungjawab  berkewajiban  untuk  memberikan  reparasi  penuh  untuk cedera yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara Internasional.
2. Injury  includes  any  damage,  whether  material  or  moral,  caused  by  the internationally wrongful act of  a State. (cedera termasuk kerusakan, apakah materi  atau  moral  yang  disebabkan  olehtindakan  yang  salah  secara Internasional).
Namun  jika  dilihat  dari  Prinsip  Internasional,  bahwa  semua  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  atas  perlindungan  dalam  pemanfaatan sumber  daya  alam  negaranya  masing-masing  serta  bertanggung  jawab  atas
segala  tindakan  yang  dilakukan  yang  merugikan  negara  lain  diluar  batas yurisdiksinya.
Persetujuan Asean  Agreement  on  Transboundary  Haze  Polution(AATHP) terdiri  atas  32  (tiga  puluh  dua)  Pasal   dan  1  (satu)  lampiran.  Materi  pokok Persetujuan  AATHP  antara  lain  mengatur  mengenai: 30 pemantauan,  penilaian, pencegahan,  kesiapsiagaan,  tanggap  darurat  nasional,  kerja  sama  teknis  dan penelitian  ilmiah  terkait  dengan  pengendalian  kebakaran  lahan  dan/atau  hutan termasuk pemadaman kebakaran.
Luas  hutan  alam  asli  Indonesia  menyusut  dengan  kecepatan  yang  sangat mengkhawatirkan.  Hingga  saat  ini,  Indonesia  telah  kehilangan  hutan  aslinya sebesar72  persen. 31 Penebangan  hutan  Indonesia  yang  tidak  terkendali  selama puluhan  tahun  dan  menyebabkan  terjadinya  penyusutan  hutan  tropis  secara besar-besaran.  Laju  kerusakan  hutan  periode  1985-1997  tercatat  1,6  jutahektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar pertahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan  tertinggi  di  dunia.  Di  Indonesia  berdasarkan  hasil  penafsiran  citralandsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. 32
Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan  dan  ekonomi.  Kebakaran  dianggap  sebagai  ancaman  potensial bagipembangunan  berkelanjutan  karena  dampaknya  secara  langsung  pada ekosistem,kontribusi  emisi  karbon  serta  bagi  keanekaragaman  hayati.  Propinsi Riau yang letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadi sumber transboundaryhaze pollution bagi  kedua  negara  tersebut.  Permasalahan kebakaran  hutan  ini  menjadi  masalah  internasional  karena  kasus  ini menimbulkan  pencemaran  di  negara-negara  tetangga  ( transboundary pollution ) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kebakaran  hutan  tidak  hanya  dipandang sebagai  masalah  internal  secara  nasional  sutau  negara.  Namun  yang  harus dipahami bahwa kebakaran hutan yang berdampak kepada negara lain, terutama akibat asap  yang ditumbulkan berdampak pada lingkungan hidup  yaitu kualitas udara  negara  lain  dapat  diminta  pertanggung-jawaban  berdasarkan  mekanisme hukum lingkungan internasional.
Hutan  sebagai  salah  satu  penentu  penyangga  kehidupan  dan  sumber kesejahteraan  rakyat  yang  semakin  menurun  keadaannya,  oleh  sebab  itu eksistensinya  harus  dijaga  secara  terus-menerus,  agar  tetap  abadi  dan  ditangani dengan  budi  pekerti  yang  luhur,  berkeadilan,  berwibawa,  transparan  dan
30 Gloria  Yuris,  T anggung  Jawab  Negara  Atas  Kasus  Pencemaran  Udara  Akibat Kebakaran  Hutan  Yang  Terjadi  Di  Wilayah  Negara  Anggota  Asean  Berdasarkan  Asean Agreement On Transbounday Haze Pollution, E-Jurnal, Vol 3. 2015
31 “Documents  of  the  UN  conference  On  the  Law  of  the  Sea”  diakses  dari www.search.un.org
32 Data  Diperoleh  dari  Badan  Planologi  Dephut  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Republik Indonesia.
profesional  serta  bertanggung  jawab.  Penanganan  dan  pengelolaan  hutan  yang berkesinambungan  dan  berpikiran  global,  harus  menyerap  aspirasi  dan partisipasi  masyarakat  yang  berdasarkan  norma  hokum  yang  tertinggi  di Indonesia  yaitu Pancasila, maupun berdasarkan  hukum  internasional  yang telah disepakati bersama-sama antar negara. Maka apabila terjadi kerusakan terhadap hutan seperti terjadinya kebakaran, penebangan liar dan kerusakan lainnya yang menimbulkan dampak yang kurang baik dalam hidup manusia menjadi masalah yang begitu berat untuk dirasakan oleh Indonesia khususnya pada Provinsi Riau maupun negara tetangga Indonesia yang terdekat seperti Malaysia dan Singapura dan  beberapa  negara  lain  yang  terkena  dampak  sesuai  dengan  arah  dan kecepatan mata angin.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Pasal  1  ayat (1)  Kehutanan  adalah  sistem  pengurusan  yang  bersangkut  paut  dengan hutan,kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.Berdasarkan  pengertian  tersebut,  kawasan  seperti  ini  terdapat  di wilayah-wilayah  yang  luas  di  dunia  dan  berfungsi  sebagai  penampung  karbon dioksida,  habitat  hewan,modulator  arus  hidrologika  serta  pelestari  tanah  dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.
Masalah  lingkungan  akibat  kebakaran  hutan  tidak  dapat  dilepaskan  dari dampak  yang  ditimbulkan  yang  langsung  berdampak  pada  kehidupan  manusia sehari-hari  baik  didalam  negeri  maupun  dampak  terhadap  negara  lain.  Setelah sekian lama tidak mendapatkan tempat yang memadai untuk diperhatikan, akhir- akhir ini masalah lingkungan pun mencuat  ke permukaan tanpa dapat  dihindari lagi,  bahkan  telah  terjadi  hubungan  yang  diciptakan  an  tara  isu  lingkungan dengan  masalah  perdagangan,  dalam  hal  ini  perdagangan  intemasional.  Untuk itu nampaknya perlu diketahui secara luas prinsip-prinsip dasar yang ada dalam hukum lingkungan intemasional.
Lingkungan  hidup  adalah  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya,  keadaan  dan  mahluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi  alam  itu sendiri,  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlunya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan  daya  tampung  lingkungan  hidup  agar  tidak  terjadinya  ketidakseimbangan yang  dapat  menyebabkan  pencemaran  baik  secara  sengaja  oleh  orang-orang yang  memiliki  kepentingan  pribadi  maupun  tidak  sengaja  karena  berkurangnya daya  dukung  alam,  serta  pencemaran  yang  terjadi  baik  di  air  maupun terkhususnya pencemaran di udara. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain kedalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  mutu lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan.  Pencemaran  lingkungan  yang  terjadi merupakan  peristiwa  masuk  tau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi
dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sidat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Sementara itu, yang dimaksud  dengan  polutan  adalah  bahan  pencemar  lingkungan,  dapat  berupa bahan  kimia,  debu,  panas,  suara,  radiasi  dan  mikroorganisme.  Tingkat pencemaran  saat  ini  terasa  semakin  memperihatinkan.  Kondisi  lingkungan seperti  yang sudah tidak terjaga lagi dan hal ini sangat mengancam keberadaan makhluk di permukaan bumi.
Pencemaran  Udara  Lintas  Batas  dapat  didefinikan  sebagai  polusi  yang berasal  dari  suatu  negara  tetap,  dengan  menyeberangi  perbatasan  melalui  jalur udara  yangdapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  di  negara  lain.  Dampak dari  pencemaran  udara  ini  yang  berupa  kabut  asap  tidak  hanya  dirasakan  oleh masyarakat  Indonesiasaja,  namun  hingga  negara-negara  tetangga,  khususnya Malaysia dan Singapura.
Sebagai  permasalahan  Internasional  yang sudah lama terjadi, pencemaran lintas  batas  yang  biasa  juga  disebutkan  sebagai  Transfrontier  Pollution  dapat dijabarkan sebagaiberikut : “Pollution of which the physical is wholly or in part situated within the territory of one state and which has deleterious effects in the territory  of  another  state” (Pencemar  fisik  yang  seluruhnya  atau  sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain).
Permasalahan  kabut  asap  yang  ditimbulkan  dari  kebakaran  hutan  yang terjadi  di  Indonesia  yang  menyebar  hingga  ke  negara  tetangga,  mengakibat pengajuan  protesterhadap  Indonesia  atas  terjadinya  permasalahan  ini.  Protes Malaysia  dan  Singapura  ini  berdasarkan  pada  alasan  bahwa  kabut  asap  yang sampai ke negara merekamenyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan masyarakat.  Kabut  asap  ini  menyebabkan  Infeksi  Saluran  Pernafasan  Atas (ISPA), batuk, radang dang gangguanparu-paru. Protes yang disampaikan kedua negara  ini  terhadap  Pemerintah  Indonesia  yang  dinilai  tidak  serius  mengatasi kebakaran  hutan  yang  mengakibatkan  kabut  asappembawa  penyakit  itu,  karena lambatnya penanganan pemerintah dimata Internasional.
Malaysia  dan  Singapura  mendesak  agar  Pemerintah  Indonesia  segera mengambil  langkah  cepat  untuk  menyelesaikan  masalah  ini.  Namun  Indonesia tidak  langsung  menyetujui  permintaan  kedua  negara  tersebut.  Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan secara resmi permintaan maaf kepada Malaysia dan  Singapura  yang  telah  disampaikan  langsung  oleh  Presiden  Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi kedua negara ini belum dapat menerima permintaan maaf ini dengan baik dan puas.
Pertangungjawaban negara atas kasus kebakaran hutan diatur dalam pasal 3  AATHP  mengenai  Prinsip-prinsip  dan  pasal  4  mengenai  Kewajiban Umum,namun  sangat  disayangkan  penjelasan  mengenai  pasal  tersebut  dirasa sangat  kurang,  hal  ini  terlihat  dari  isi  dari  AATHP  yang  tidak  memuat  sanksi bagi  setiap  negara  yang  melanggar  ketentuan  internasional  tersebut,  namun
dalam pelaksanaannya setiap negara tentu tetap bisa menuntut hak nya di depan hukum internasional manakala negara nya merasa telah dirugikan oleh fihak lain Dalam kasus Transboundary Haze Pollution , negara yang dirugikan dapat saja  menggugat  Pemerintah  Indonesia  karena  menurut  sejumlah  konvensi internasional  yang  juga  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  dalam  Piagam Stockholm 1972 (pasal 22 dan 23) serta ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985 , di mana Indonesia telah meratifikasinya, yang memuat ketentuan  bahwa negara boleh saja mengeksploitasi  sumber daya alam  mereka,  tetapi  berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas  tersebut tidak  menimbulkan  kerusakan  di  wilayah  negara  lain (state  responsibility), hal ini pun berlaku sama terhadap negara-negara lain anggota ASEAN. Bentuk dan Mekanisme  Pertanggungjawaban  Negara  Berdasarkan  AATHP (Asean Agreement on Transboundary Haze Polution).
Bentuk  dan  mekanisme  dari  pertanggungjawaban  negara  tidak dicantumkan dalam AATHP maka, untuk menjelaskan permasalahan ini peneliti merujuk  pada  salah  satu  sumber  hukum  internasoinal  yakni Draft  Articles  on State Responsibility yang diadopsi oleh International Law Commision . Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara diatur dalam pasal-pasal Draft Articles  on  State  Responsibility .  Ganti  rugi  atau reparation diatur  dalam  pasal 31, sedangkan bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa :
1) Restitution (pasal  35):  Kewajiban  mengembalikan  keadaan  yang  dirugikan seperti semula.
2) Compensation (pasal 36): Kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.
3) Satisfaction (pasal 37): Permintaan maaf resmi. Indonesia  memenuhi  pertanggungjawabannya  berdasarkan  pasal  37  ILC yaitu  permintaan  maaf  secara  resmi  dan  negosiasi  atau  perundingan. Tanggungjawab  Internasonal  terhadap  kebakaran  hutan  di  Indonesia  sudah diatur  dalam ILC  (Internasional  Law  Commision) yang  merupakan  salah  satu organ  PBB  yang  bertugas  untuk  perumusan  dan  pembahasan  ketentuan  hukum internasional,  yang hingga saat ini masih berusaha merumuskan dan membahas draft tentang ketentuan tanggung jawab negara.
Menurut  hukum  internasional,  pertanggungjawaban  negara  timbul  dalam hal  negara  yang  bersangkutan  merugikan  negara  lain,  dan  dibatasi  hanya terhadap  perbuatan  yang  melanggar  Hukum  Internasional.  apabila  kemudian terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemulihan yang  dapat  berupa satisfaction, misalnya  permohonanan  ma’af  secara  resmi, ataupun berwujud pecuniary reparation, misalnya dengan pemberian  ganti rugi material. 33
Persoalan-peroalan  yang  terkait  dalam  krisis  lingkungan  hidup  salah satunya  kebakaran  hutan  ini  telah  dianalisis  secara  seksama  sejak  dua  puluh tahun  lalu  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  Laporan tentang Persoalan-persoalan Lingkungan Hidup Manusia, Tanggal 26 Mei 1969 (Dokumen  W/4667),  yang  dipersiapkan  dalam  kaitan  penyelenggaraan
33 J.G Starke., Hukum Internasional 2 , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46
Konferensi  Stockholm  Juni  1972  tentang  Lingkungan  Hidup  Manusia,  sesuai dengan  Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengesahkan Laporan,  menyerahkan  kepada  Skretaris  Jenderal  tanggungjawab  secara keseluruhan  untuk  mengatur  dan  mempersiapkan  konferensi  dan  membentuk Komite Persiapan.
Laporan  tersebut    mengidentifikasi  tiga  penyebab  utama  yang bertanggungjawab  atas  memburuknya  kondisi  lingkungan,  yaitu  pesatnya pertumbuhan  penduduk,  mwningkatnya  urbanisasi,  berkembangnya  dan  di hasilkannya  teknologi  baru,  yang  menyebabkanmeningkatnya  tuntutan  akan ruang, pangan dan sumber-sumber daya alam. 34
Dalam prinsip 21 dan 22 Deklarasi lingkungan hidup manusia, dinyatakan tiga prinsip internasional: 35
1. Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya yang  mereka  miliki  dengan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  bidang lingkungan mereka;
2. Negara-negara  bertanggungjawab  untuk  menjamin  bahwa  aktifitas- aktivitas  yang  berlangsung  di  dalam  yurisdiksi  atau  kontrol  mereka  tidak menimbulkan  kerugian  terhadap  lingkungan  negara-negara  lain,  atau kawasan-kawana diluar batas-batas yurisdiksi nasional;
3. Negara-negara  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  guna  mengembangkan lebih  lanjut  hukum  internasional  mengenai  tanggungjawab  dan  ganti  rugi terhadap korban-korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lain diluar yuridiksi nasional.
Prinsip  21  deklarasi  Stockholm  yang  menyatakan  hal  yang  sama,dan  hak seperti  ini  dilindungi  oleh  hak  mengajukan  gugatan.  Hak-hak  tersebut  juga dilengkapi  dengan  hak-hak  perlakuan  yang  sama  kepada  negara-negara  yang tercemar  walaupun  hak-hak  tersebut  memiliki  batas.  Adapun  tanggungjawab sipil memiliki penyelesaian untuk masalah di atas dimana protes anatara negara nantinya  tidak  akan  diperlukan.  Tanggungjawab  sipil  juga  menerapkan  prinsip ipolluter pays dengan baik. Tetapi penerapan tanggungjawab ini tidak akan jalan tanpa adanya kerjasama internasional.
Ketentuan  hukum  internasional  yang  mengatur  masalah  tanggungjawab dan  hak-hak  negara  hingga  kini  belum  ada  yang  mapan  dan  terus  mengalami perkembangan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  maka  PBB  melalui  ILC harus  segera  merumuskan  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  masalah  hak-hak negara  khususnya  yang  berhubungan  dengan  tanggungjawab  negara  atas kebakaran hutan. Akan lebih baik  apabila Mahkamah  Internasional tidak hanya berorientasi  pada  prinsip  ganti  rugi  dalam  kaitannya  dengan  lingkungan. Mlainkan  selalu  diimbangi  dengan  kewajiba-kewajiban  lain  seperti  kewajiban bantuan  teknis,  kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  mengatasi  dampak  dan kewajiban untuk mencegah serta menghentikan dampak selanjutnya.
34 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , Cetaka Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 536-537
35 Ibid., hlm. 545-546
Kasus  kebakaran  hutan  di  Indonesia  yang  merugikan  negara  malaysi  dan Singapuran  sebenarnya  dapat  membuat  mereka  menuntut  kerugian  materiil  dan pembebanan  biaya  kepada  Indonesia  untu  melakukan  rehabilitasi  lingkungan, namun  Malaysia  dan  Singapura  hanya  mengajukan  protes  melalui  jalur diplomasi.  Perundingan-perundingan  dapat  diadakan  dalambentuk  pembicaraan langsung  antara  Negara-negara  yang  terlibat  yang  biasanya  dilakukan  menteri- menteri  luar  negeri,  duta  besar  atau  wakil-wakil  yang  ditugaskan.  Indonesia sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kebakaran  hutan  harus menyelesaikan  kasus  kebakaran  hutan  yang  sering  terjadi  dalam  wilayah Indonesia  ini  terlebih  dahulu  agar  untuk  kedepannya  kasus  ini  tidak  akan berlanjut ke Mahkamah Internasional.
Untuk itu perlu diadakan kerjasama  yang mendalam antara negara-negara tetangga  dengan  Indonesia.  Kerjasama  multilater  atau  regional  lebih  baik dipersiapkan mulai dari sekarang untuk penanganan khusus di lapangan, dimana dalam  hal  ini  negara  yang  bersangkutan  bersama-sama  mengawasi  hutan  yang ada di  Indonesia walaupun kenyataannya hutan itu merupakan hutan  Indonesia, tetapi  berdampak  baik  juga  beagi  negara-negara  tetangga  seperti  Malaysia  dan Singapura.
Maka  oleh  karenanya  negara-negara  yang  dekat  dengan  indoneisa  juga harus  sama-sama  bertanggungjawab  atas  kebakaran  hutan  di  Indonesia  karena hutan  yang  luas  di  Indonesia  memeberikan  kesejukan  bagi  negara  seperti Malaysia  dan  Singapura,  untuk  itu  tanggungjawab  bersama  dalam  mencegah danmengawasi  terjadinya  kebakaran  hutan  di  Indonesia  sangat  diperlukan  agar terciptanya  kualitas  hutan  yang  baik  dan  kebakaran  hutan  tidak  terulang-ulang kembali.
Pada  tahun  2010  Menteri  Luar  Negeri  Singapura,  George  Yeo  telah menghubungi  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Marty  Natalegawa,  untuk mengungkapkan  keprihatinannya  atas  Kabut  asap,  dan  menyampaikan kesiapannya  memberi  informasi  bahwa  poluttant  standards  index  (PSI)  atas indeks  pengukur  tingkat  pencemaran  udara  akibat  kebakaran  hutan  yang  telah melebihi  100  dan  kasus  maslaah  pernafasan  termasuk  asma  meningkat  secara signifikan. Dalam standard Singapura, api dan polusiasap kerap terjadi dan bisa menakutkan para turis dan mengacaukan sitem transportasi mereka.
Kabut  asap  akibat  kebakaran  hutan  di  Indonesia  yang  mulai  mencemari udara  Singapura,  tampaknya  disebabkan  oleh  kebakaran  hutan  secara  liar  di perkebunan-perkebunan  sawit  di  dumai  dan  bengkalis,  provinsi  riau.  Menteri sumber daya alam dan lingkungan Malaysia, Douglas Unggah Embas, juga telah menyurati  Indonesia  agar  mengambil  langkah  yang  pantas  untuk  memitigasi masalah  tersebut.  Namun  kebakaran  hutan  kembali  lagi  terjadi  kurang  dari seminggu setelah para menteri lingkungan hidup asia tenggara bertemu di brunei untuk membahas masalah kebakaran hutan . 36
36 Yulie  Monaliza, Prinsip  PertanggungjawabanNegara  Terhadap  Pencemaran  Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 64
Pada  tahun  2013,  perdana  Menteri  Singapura,  Lee  Hsien  Long,  telah menyurati  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  untuk  menawarkan  bantuan mengenai kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatra. Suratuntuk presiden tersebut  berisikan  tentang  kekhawatiran  Singapura  terhadap  kabut  asap  akibat kebakaran  hutan  di  Indonesia,  dan  menawarkan  kepada  pemerintah  Indonesia. Singapura  telah  mengirim  CEO  bdan  Lingkungan  Hidup  Nasional  Singapura, Andrew  Tan,  ke  Indonesia  untuk  bertemu  dengan  pejabat  terkait  di  Indonesia untuk memintai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Indonesia.
Tanggungjawab  negara  dibidang  lingkungan  berdasarkan  perjanjian Internasional  seperti  dikatakan  oleh  Hamzah.  Dalam  Hukum  Internasional, ketentuan  berkenaan  dengan  masalah  pertanggungjawaban  negara  ini  memang belum  ada  yang  pasti. International  Law  Commision  (ILC) ,  salah  satu  organ PBB yang bertugas untuk melakukan perumusan dan pembahasan ketentuan dan hukum internasional sampai saat ini masih berusaha merumuskan dan membahas Draft tentang ketentuan tanggungjawab negara.
Meskipun  kerjanya  masih  dalam  bentuk  draft,  tetapi  aktivitas  ILC  dalam mempersiapkan  dan  melakukan  perkembangan  hukum  Internasional  khususnya mengenai  tanggungjawab  negara  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum terkemuka  yang  mewakili  kebudayaan-kebudayaan  terpenting  di  dunia  yang mempunyai  nilai  tinggi  yang  tergabung  di  dalam  panitia  Hukum  Internasional (ILC),  dapat  digunakan  sebagai  sumber  tambahan  hukum  Internasional.  jika ketentuan  ini  dipakai  dalam  praktik  kenegaraan  maka  akan  menjadi  Hukum Kebiasaan Internasional.
Dalam konteks perlindungan, untuk mengetahui ada tidaknya pertanggungjawaban  negara  ( responsibility) dan  atau (liability) dalam  suatu peristiwa, Zamanek mengingatkan perlunya dilakukan penelitian terhadap empat aspek  dari  keadaan  faktual  yang  bersangkutan,  yang  meliputi:  akibat (effect); kegiatan (aktivity) ;  tempa/ruang  lingkup  ( space); serta  sumber  dan  korban (sources  and  victims) .  Mengenai  ada  tidaknya  akibat  yang  ditimbulkan  dala suatu  peristiwa,  pertama-tama  perlu  untuk  dibedakan  mengenai  pengertian kerusakan (damage) dan  pengertian  membahayakan (harm). 37 Dalam  Hukum Internasional,  yaitu  sebagaimana  dirumuskan  dalam Liability  Treaty -1972, pengertian  “kerusakan” didefisnisikan sebagai: “ The term ‘damage’ means loss of life, personal injury or other impainrment of health, or  loss of or damage to property of States or persons, natural or juridicial, or property of international intergovermental  organization  ( istilah  ‘kerusakan’  berarti  hilangnya  nyawa, cedera atau gangguan lain dari kesehatan, atau kehilangan atau kerusakan harta benda  negara  atau  orang,  atau  badan  hukum,  atau  milik  organisasi  antar pemerintahan internasional)”.
Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  Pasal  25  juga  memberikan pernyataan bahwa:
1. Everyone has  the right to a standard of  living  adequate for  the health and well being of himself and of his family, including food, clothing housing and
37 Ibid., hlm 56
medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment beyond his control. (“setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk  pangan,  pakaian,  perumahan  dan  perawatan  kesehatan  serta pelayanan  sosial  yang  diperlukan,  dan  berhak  atas  jaminan  pada  saat menganggur,  sakit,  cacat,  janda,  lanjut  usia  atau  kurangnya  mata pencaharian yang lain di luar kekuasaanya”).
2. Motherhood and childhood are entitled to  special  care and assistance. All children,  whether  born  in  or  out  of  wedlock,  shall  enjoy  the  same  social protection (“ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak,  baik  yang  lahir  dalam  atau  di  luar  nikah,  harus  menikmati perlindungan sisial yang sama”).
Ketentuan  Pasal  1 Draft  International  Law  Commision  (ILC) tentang pertanggungjawaban  negara  berisi  bahwa:  setiap  negara  yang  melakukan  suatu tindakan  yang  merugikan  Hukum  Internasional  akan  mengakibatkan  tanggung jawab  pada  suatu  negara  tersebut”.  Selain  itu  sesuai  dengan  prinsip  ke-14
Deklarasi  Rio  1991  yang  mengatakan  “Pencegahan  peralihan  bahan  peusak lingkungan dari satu negara ke negara lainnya oleh setiap pemerintah”.
Pada  Bab  X  Pasal  65  butir  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa “setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari “hak  asasi  manusia”.  Demikian  pula  Deklarasi  Universal  PBB  mengenai  Hak- Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas  standar  kehidupan  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan dirinya. 38
Tanggung  jawab  negara  terhadap  akibat-akibat  dari  tindakannya  terhadap negara  lain  dan  hak-hak  negara  terhadap  lingkungan  ditegaskan  pula  dalam Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  Hidup  di  Stockhlom  tahun  1972.  Prinsip 21  Deklarasi  Stockholm  (Resolusi  MU  No.  2992  (XXVII)  15  Desember  1972) menyatakan  bahwa  setiap  negara  mempunyai  hak  berdaulat  untuk mengekploitasi  kekayaan  alamnya  dan  bertanggungjawab  agar  kegiatan ekploitasi  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  atau  di  bawah  pengawasannya tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap negara lain. Rumusan yang sama ditetapkan  dalam  Pasal  194  Konvensi  Hukum  Laut  1982  yitu:  “bahwa  negara harus  mengambil  tindalan  yang  perlu  untuk  menjamin  agar  kegiatan-kegiatan yang  berada  di  bawah  yurisdiksinya  atau  di  bawah  pengawasannya  dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mencemari wilayah negara lain. 39
Dalam Draft  Articles  on  State  Responsibility yang  diadopsi  oleh  Komisi Hukum  Internasional  (ILC),  disebutkan  dalam  pasal  1  bahwa “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that  State”. Jadi  setiap  tindakan  atau  kelalaian  yang  dilarang  oleh  Hukum Internasional  membawakan  pertanggungjawaban  tnternasional  bagi  negara  itu.
38 The Universal Declaration Of Human Right, 2000
39 Yulia Monaliza., Op.cit, hlm 56.
Draft ILC tersebut tidak mengikat sebagai suatu instrumen Hukum Internasional karena  belum  ditetapkan  sebagai  sebuah  produk  hukum.  Namun  demikian, kekuatan  mengikat  Draft  ILC  tidak  dilihat  dari  bentuknya  sebagai  suatu intrumen,  melainkan  dari  isinya.  Draft  ILC  dapat  digunakan  sebagai  sumber tambahan dan mengikat sebagai Hukum Kebiasaan Internasional. 40
Dalam Draft ILC  didapat  pengertian  bahwa Draft ketika  dilihat  dari bentuknya  bahwa  Draft  ILC  tersebut  tidak  mengikat  namun  isi  dari Draft ILC tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum tambahan yang mengikat untuk menerapkan  suatu  pertanggungjawaban  negara.  Ini  berarti  pertanggungjawaban yang  sudah  di  uraikan  diatas  sudah  memenuhi  Hukum  Kebiasan  Internasional atau  diartikan  Indonesia  melakukan  pertanggungjawaban  mengikuti  Kebiasaan Hukum Internasional yang ada.
Indonesia  merupakan  negara  yang  setiap  tahunnya  mengalami permasalahan  lingkungan  hidup  yang  dampaknya  sampai  ke  negara  tetangga, untuk  itu  Indonesia  menanggapi  permasalahan  lingkungan  internasional  ini dengan  mulai  mengadopsi  konsep  pertanggungjawaban  negara (state responsibility ).  Dengan  mengadopsi  konsep  tersebut  dapat  menunjukkan menjadi  bentuk  pertanggungjawaban  negara  terhadap  pencemaran  yang mengakibatkan injury bagi negara lain.
Berdasarkan  Konferensi  Lingkungan  Hidup  Internasional  yang  memuat tentang  state  responsibility  ini  terdapat  dalam  Pasal  21  Deklarasi  Stockholm 1972, sebagai berikut: “State have, in accordance with the Charter of the United Nations  and  the  principles  of  internastional  law,  the  sovereign  right  to  exploit their  own  resources  pursuant  to  their  own  environmental  policies,  and  the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction” (Suatu negara, sesuai dengan Piagam Bangsa Bangsa dan prinsip-prinsip  hukum  internasional, suatu  hak berdaulat untuk  mengeksploitasi sumber  daya  mereka  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  lingkungan  negara  itu sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktifitas dalam yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau kawasan diluar batas yuridiksi nasional).
Pada  awalnya  prinsip  tanggung  jawab  negara  berada  dalam  pelaksanaan secara  internal,  yaitu  sejauh  mana  suatu  entitas  negara  melakukan  suatu kegagalan  dalam  memberikan  fungsi  kedamaian  dan  kesejahteraan  yang  layak bagi  warganya.  Prinsip  tanggung  jawab  negara  juga  mempunyai  fungsi eksternal,  serta  mempunyai  fungsi  internal,  yaitu  terhadap  warga  negara  dari yang  bersangkutan.  Perbedaan  signifikan  dari  bentuk  pertanggungjawaban negara  terhadap  warga  negara  adalah  objek  dari  penerapan  prinsip  ini  yaitu melibatkan hubungan antara negara  atau pemerintah  yang melaksanakan fungsi negara dari negara yang bersangkutan.
Suatu prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam  hukum  internasional  pada  intinya  memuat  kewajiban  negara  yang
40 Ibid., hlm. 57
memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi kepada negara  yang  dirugikan  dan  mengembalikan  kondisi  negara  yang  bersangkutan seperti  semula.  Keberadaan  hukum  lingkungan  internasional  sebagai  salah  satu cabang dari hukum internasional turut pula membawa pemberlakuan dari prinsip pertanggungjawaban  negara  dalam  beberapa  kasus  hukum  lingkungan internasional  seperti  yang  dapat  ditemui  dalam  Trial  Smelter  Case  1938  yang melibatkan  dengan  Kanada,  Corfu  Channel  Case  1949  antara  Inggris  dan Albania, dan Lake Lanoux Case 1957 antara Perancis dan Spanyol.
Seiring  dalam  perkembangan  perspektif  masyarakat  internasional  yang menganggap  bahwa  lingkungan  hidup  adalah  suatu  kesatuan  internasional ( wholeness ) tanpa adanya batas administratif, keberadaan prinsip pertanggungjawaban  negara  mulai  tergeser  dengan  prinsip Common  But Differentiated  Responsibility yang  menekankan  pada  tanggung  jawab  secara bersamasama  yang didasari oleh suatu  pertanggungjawaban hukum oleh negara tertentu.

## A. Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Internasional  Terhadap  Kebakaran Hutan di Indonesia
Aktivitas  negara  dalam  menjalankan  hubungan  internasional  kadangkala tidak  dapat  terhindar  dengan  resiko  timbulnya  konflik  dan  kesalahan.  Sehingga dibutuhkan  suatu  konsep  dimana,  ketika  negara  tersebut  melakukan  kesalahan, negara  tersebut  berkewajiban  memulihkan  atau  memperbaiki  kesalahannya. Dewasa  ini,  konsep  pertanggungjawaban  negara  terus  mengalami  perkembangan sesuai  dengan  perkembangan  jaman.  Para  ahli  hukum  internasional  mengakui bahwa  tanggung  jawab  negara  merupakan  suatu  prinsip  fundamental  hukum internasional. 41
Prinsip  tanggung  jawab  negara  lahir  dari  kewajiban  internasional  yang bersifat  primer (primary  rules  of  obligation ),  yakni  suatu  prinsip  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  suatu  negara.  Setiap  negara  yang  menyandang  hak tertentu adalah juga merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula. Kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang diberikan oleh hukum. 42
Fungsi  dasar  dari  prinsip  tanggung  jawab  negara  dalam  kajian  hukum internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara  yang  menderita  kerugian  yang  diakibatkannya.  Pertanggungjawaban negara  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  perbaikan,  rehabilitasi  ataupun  ganti rugi,  dan  bentuk  pertanggungjawabannya  sangat  tergantung  pada  peristiwa  yang terjadi.
41 M.N. Shaw, International Law , edisi 2, Butterworths, London, 1986,  hlm. 466, dalam Ian  Brownlie,  1979  Principles  of  Public  International  Law,  Oxford  University  Press,hlm.  431, seperti  dikutip  oleh  Huala  Adolf,  Aspek-Aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional,  PT  Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 174
42 Arif,  , Pencemaran  Transnasional  Akibat  Kebakaran  Hutan  di  Indonesia  dalam ubungannya dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara , Tesis Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, hlm. 47
Dalam  praktiknya,  negara  yang  menderita  kerugian  akan  meminta  sesuatu yang  bersifat satisfaction melalui  cara-cara  diplomatis.  Disisi  lain,  apabila  suatu negara merasa kehormatannya  direndahkan, permohonan maaf resmi dari negara yang  melakukan  perbuatan  tersebut  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara yang  akan  dilakukan.  Sedangkan  kesalahan  negara  yang  menimbulkan  suatu kondisi  kerugian  dan  membutuhkan  perbaikan  ataupun  kompensasi,  jalur  hukum biasanya  akan  diajukan  kepada  badan  arbitrase  internasional  atau  tribunal  untuk memutuskan suatu perkara.
Dalam konteks kerusakan lingkungan, pelaksanaan kegiatan di dalam suatu wilayah  negara  terhadap  lingkungannya  merupakan  perwujudan  kedaulatan  dari suatu  negara.  Jika  kegiatan  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  lainnya ( the act injuries to another states ) maka timbullah tanggung jawab negara. Prinsip responsibility dikaitkan  pula  dengan legal  strategy, yakni  upaya  pencegahan terhadap  suatu  aktivitas  dengan  cara  menetapkan  standar permisible  injury atau ambang  batas  dari  kerusakan  lingkungan.  Kerusakan  lingkungan  ( environmental injuries ) dapat pula dianggap sebagai ongkos eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi.  Adanya  kerusakan  lingkungan  ditetapkan  berdasarkan  ambang  batas atau baku mutu lingkungan.
Penetapan permisible  injury dilakukan  berdasarkan  putusan  pengadilan internasional,  atau  penetapan  standar  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan  lingkungan,  dan  melalui  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  oleh  badan- badan  internasional.  Sebagian  besar  tanggung  jawab  negara  ini  didasarkan  pada ketentuan  larangan injury  of  one  state  to  another .  Berbeda  halnya  apabila  suatu kerusakan tersebut terjadi di wilayah yang termasuk common heritage of mankind (wilayah-wilayah  yang  merupakan  warisan  bersama  umat  manusia)  maka tanggung  jawab  yang  timbul  adalah  tanggung  jawab  internasional  ( shared responsibility ). Dalam kajian hukum  lingkungan internasional, terdapat  beberapa prinsip  yang  diakui  dan  diatur  secara  internasional.  Salah  satu  prinsipnya principles of good neighbourliness yang mengatur kewajiban Negara untuk tidak menganggu  kedaulatan  Negara  lain.  Prinsip  selanjutnya  yakni preservation  and the protection of environment yang menegaskan tindakan-tindakan apa saja yang perlu diambil untuk mencegah dampak buruk kerusakan lingkungan bagi kondisi yang  baik  di  masa  depan.  Kemudian preventive  principle yang  mengatur  terkait upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
Pelanggaraan  terhadap  prinsip-prinsip  diatas  akan  berimbas  kepada penerapan  prinsip  berikutnya  yakni  prinsip  ke 21  Deklarasi  Stockholm yang menuntut  negara  pencemar  untuk  melakukan  usaha  perbaikan  akibat perbuatannya. Pendekatan  yang sama ini bisa juga dilihat dalam Pasal  2 (1) dari Konvensi  ECE  tentang  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  yang  menyatakan setiap  negara  harus  ikut  serta  dalam  upaya  pencegahan  dan  mengurangi  dampak pencemaran  lintas  batas.  Pada  umumnya  kewajiban  setiap  negara  adalah mewujudkan  langkah-langkah  administratif  dan  legislatif  untuk  melindungi lingkungan  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  pemerintah  yang  baik.  Menurut starke ,  sengketa-sengketa  internasional  bukan  saja  mengenai  sengketa  antara negara-negara,  melainkan  juga  kasus-kasus  lain  yang  berada  dalam  lingkup
pengaturan internasional yakni beberapa kategori sengketa terntentu antara negara di  satu  pihak  dan  individu-individu,  badan-badan  korporasi  serta  badan-badan bukan negara di pihak lain.
Menurut stani ,  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dibedakan  menjadi penyelesaian  melalui  pengadilan  dan  penyelesaian  di  luar  pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan yaitu dapat berupa: 43
1. Penyelesaian Melalui Pengadilan
a. Penyelesaian Melalui Arbitrase Internasional
Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menyajikan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  memutuskan  sengketa  itu  tanpa  harus memperhatikan  hukum  secara  ketat.  Hakikat  arbitrase  adalah  prosedur penyelesaian  sengketa  konsensual  dalam  arti  bahwa  penyelesaian  hanya  akan dicapai bila kedua negara (pihak-pihak) yang bersengketa melakukan persetujuan. Hal-hal  yang  perlu  ditekankan  pada  arbitrase  adalah  perlunya  persetujuan  pada pihak  dalam  setiap  tahapan  arbitrase,  dan  persengketaan  itu  harus  diselesaikan dengan selalu menghormati hukum internasional.
Dalam  lembaga  arbitrase  terdiri  atas:  seorang  arbitor,  komisi  bersama anatara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, formasi campuran  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang  diajukan  oleh  pihak  yang bersengketa  dan  anggota  tambahan  yang  dipilih  dengan  cara  lain.  Pengadilan arbitrasi  ini  dilaksanakan  oleh  suatu  panel  hakim  atau  arbitrator  yang  dibentuk atas  dasar  persetujuan  khusus  para  pihak,  atau  dengan  perjanjian  arbitrasi  yang telah ada. 44

## b. Pengadilan internasional
Pengadilan internasional yang dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa  internasional  adalah  Mahkamah  Internasional  ( International  Court ofJustice ).  Mahkamah  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  negara  manapun  di  dunia, karena Mahkamah ini terbuka bagi:
1) Nagara-negara baik anggota atau bukan anggota PBB,
2) Negara-negara  lain  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  dewan keamanan  PBB,  dan  tuntuk  pada  ketentuan-ketentuan  khusus  yang  dimuat dalam traktat yang berlaku.
Dalam  praktik,  masyarakat  internasional  (negara-negara)  relatifjarang memakai Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini anatara lain disebabkan oleh:
1) Proses  penyelesaian  di  mahkamah  internasional  hanya  ditempuh  sebagai jalan terakhir.
2) Waktu penyelesaian sengketa relatif lama.
3) Biaya perkara besar.
43 Widodo, Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 189
44 Ibid., hlm 190
4) Kasus  yangdiajukan  harus  merupakan  persengketaan  internasional  yang besar.
5) Mahkamah internasional tidak mempunyai yuridiksi wajib. Mahkamah  internasional  mempunyai  beberapa  karakteristik  yang  unik  dan
tidak  dimiliki  oleh  lembaga  peradilan  lain.  Karateristik  tersebut  adalah sebagaimana terjabar pada uraian berikut. 45
1) Pihak  yang  boleh  berperkara  (menuntut)  dalam  Mahkamah  Internasional hanyalah negara, tetapi individu justru dapat dituntut melalui pengadilan ini.
2) Pada prinsipnya suatu negara boleh mengajukan sengketa secara sepihak ke Mahkamah  Internasonal,  tetapi  negara  lawan  sengketa  harus  menyetujui bahwa kasusnya akan diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.
Menurut  Tsani, 46 penyelesaian  diluar  pengadilan  dapat  ditempuh  dengan jalan:  negosisasi,  mediasi, good  offices (jasa  baik),  konsialiasi, inquiry ( penyelidikan), fact  finding (penemuan  fakta),  penyelesaian  regional,  dan penyelesaian dibawah PBB.
2. Penyelesaian di luar Pengadilan
a. Negosiasi
Untuk  menyelesaikan  persengketaan  anta-negara  melalui  negosiasi  ini ternyata  peranan  diplomasi  sutau  negara  sangat  menentukan.  Karena  pada hakikatnya negosiasi adalah pertukaran pendapat  dan usulan anatara para pihak yang  bersengketa  untuk  mencari  alternatif  penyelesaian  sengketa  secara  damai. Negosiasi ini biasanya dipakai sebagai metode awal sebelum metode/teknik lain digunakan,  tetapi  apabila  melalui  metode  negosiasi  ini  persengketaan  sudah dapat  diselesaikan  maka  metode  lainnya  tidak  perlu  digunakan.dalam  metode negosiasi  ini  peran  serta  negara  lain  diluar  pihak  yang  bersengketa  tidak diperlukan. 47
Dalam  negosiasi,  para  wakil  (mungkin  kepala  negara,  perdana  menteri, menteri  luar  negeri,  pejabat  departemen,  pejabat  khusus  yang  dibentuk, pimpinan  partai  atau  pimpinan-pimpinan  lembaga  kemasyarakatan)  akan mengajukan  usul,  alasan,  pendapat,  berdasarkan  kepentingan  nasionalmya masing-masing  untuk  selanjutnya  dicarikan  jalan  pemecahannya  (solusi)  yang terbaik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Pelaksanaan negosiasi tidak harus dilakukan secara resmi, tetapi dapat juga dilaksanakan  secara  informal,  misalnya  pada  sela-sela  jamuan  makan,  pada forum  khusus  yang  bersifat  informal  atau  bahkan  dapat  juga  dilakukan  di koridor-koridor  hotel  yang  kondusif  dan  sopan.  Dalam  kaitannya  dengan negosisasi informal, Merrils menjelaskan bahwa negosiasi informal telah banyak membawa  kearah  suksesnya  penyelesaian,  menolong  tercapainya  penyelesaian sengketa  yang  tidak  bisa  dicapai  dalam  diskusi  resmi.  Secara  umum  baik
45 Ibid., hlm. 191
46 Ibid., hlm 193 47 Ibid., hlm. 196
negosiasi  formal  maupun  informal  dapat  dilakukan  secara  bilateral  maupun multilateral dan atas maslaah appun juga. 48

## b. Mediasi
Mediasi  adalah penyelesaian sengketa antara negara secara damai dengan jalan  turut  melibatkan  pihak  ke  tiga  (baik  individu  maupun  negara)  ke  dalam negosiasi  sebagai  upaya  mencapai  kesepakatan.  Peran  mediator  menurut konvensi  Den  Haag  tahun    1899  adalah  mendamaikan  tuntutan  yang  saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul di antara negara yang  bertengkar/  berkonflik.  Walau  demikian  saran  mediator  tidak  mempunyai dasar ikat yang kuat terhadap negara yang bersengketa.
Contoh  mediasi  yang  ada  adalah  terselesaikannya  sengketa  Distrik Mindanau  Selatan  di  Philipina.  Pada  saat  itu  Menteri  Luar    Negeri  Ali  Alatas (Indonesia) bersama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi mediator dalam perundingan  kasus  Mindanau  Selatan  antara  Fidel  Ramos  (Presiden  Philipina) dengan NurMisywari (Pemimpin Distrik Mindanau Selatan yang sebagian besar penduduknya  beragama  islam).  Alhasil  mediasi  itu  mengalami  proses  yang lancar sehingga sengketapun dapat diselesaikan. 49
Namun  jika  dilihat  dari  subtansinya,  kebakaran  hutan  di  Indonesia  belum belum dikategorikan sebagai sengketa internasional, karena jika dilihat dari kasus kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Indonesia  belum  ada  negara  yang  mengajukan klaim  atas  yuridiksinya  melaikan  hanya  sebatas  protes  di  negara-negara  yang berdampak akibat kebakaranhutan di Indonesia.
Protes,  atau  dapat  didefinisikan  sebagai  komunikasi  formal  dari  suatu subyek  internasional  kepada  subyek  internasional  lainnya  untuk  mengutarakan keberatan  terhadap  pelanggaran  hukum  internasional, 50 Negara  yang  sering terkena  dampak  akibat  kebakaran  hutan  di  Indonesia  seperti  Malaysia  dan Singapura  belum  mengajukan  secara  resmi  lewat  jalur  yuridis  namun  paksaan dengan jalur diplomatik dari kedua negara tersebut kepada Indonesia sudah cukup besar  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling tradisional  adalah  dengan  perundingan  secara  langsung  ( negotiation) . Perundingan diadakan dalam bentuk-bentuk pembicaraan langsung antara negara- negara  yang  bersengketa  dalam  pertemuan  tertutup  antara  wakil-wakilnya. Perundingan-perundingan  langsung  ini  biasanya  dilakukan  menteri-menteri  luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam  kerangka  diplomasi ad  hoc .  Ada  kalanya  sengketa  itu  juga  di internasionalisasikan dalam sebuah konferensi internasional. 19
Dalam  kasus  kebakaran  hutan  di  Indonesia  cara  yang  paling  tepat  dalam penyelesaian  sengketa  internasional  yaitu    dengan  Negosiasi,  dalam  menyusun draft-draft kesepakatan  dalam  menyelesaikan  masalah  kebakaran  hutan. Konferensi  internasional  juga  terbukti  dengan  adanya Sub  Regional  Ministerial Meeting dalam lingkup ASEAN.
48 Ibid., hlm 197
49 Ibid., Hlm. 198
50 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global , Bandung, Alumni, 2000 hlm. 190
D. Kesimpulan
Dari  uraian-uraian  yang  telah  dijabarkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  mak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia telah di atur  dalam  berbagai  peratutan  perundang-undangan,  juga  jika  dilihat  dari perspektif hukum internasional, dalam Draft Articles on State Responsibility yang  di  adopsi  oleh Internationl  Law  Commision .  Tanggungjawab  negara diatur  dalam  pasal-pasal Draft  Articles  on  State  Responsibility .  Adapun Ganti  rugi  atau reparation diatur  dalam  pasal  31  yaitu  berupa  :  (1) restitution (pasal  35):  kewajiban  mengembaikan  keadaan  yang  dirugikan seperti  semula.  (2) compesation (pasal  36):  Kewajiban  ganti  rugi  berupa materi  atau  uang.  (3) satification (pasal  37):  permintaan  maaf. Pertanggungjawaban Negara Indonesia terhadap kebakaran hutan dilakukan dalam  bentuk  permintaan  maaf  kepada  negara-negara  terdampak pencemaran  asap  akibat  kebakaran  hutan  dan  upaya  penangan  secraa maksimal  tetap  dilakukan  oleh  negara  Indonesia.  Pada  pasal  5  angka  1 Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution disebutkan  bahwa  ASEAN membentuk  pusat  koordinasi  ASEAN  untuk  pengendalian  penecemaran udara  yang  diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan  yang  selanjutnya  disebut ASEAN Centre, dengan  ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi  kerjasama dan  koordinasi  antar  para  pihak  dalma  mengelola  dampak  dari  kebakaran hutan  khususnya  pencemaran  asap  yang  ditimbulkan  dari  kebakaran tersebut.  Pasal  tersebut  menimbulkan  hak  bagi  negara-negara  yang  terkena dampak kebakaran hutan yang akan ditindak lanjuti leh ASEAN Centre.
2. Secara  hukum  internasional,  penyelesaian  sengketa  terhadap  kebakaran hutan  di  Indonesia  dapat  diselesaikan  dengan  beberapa  cara  yakni penyelesaian  melalui  pengadilan  dan  penyelesaian  diluar  pengadilan, penyelesaian melalui pengadilan berupa Arbitrase  Internasional  yaitu suatu penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  sengketa kepada aorang-orang tertentu dan sengketa tersebut harus persetujuan kedua belah  pihak  yang  bersengketa,  kemudian  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan internasional (Mahkamah Internasional) mahkamah internasional ini berfungsi mengadili setiap negara-negara baik anggota atau bukan  anggota  PBB  yang  bersengketa.  Kemudian  ada  juga  penyelesaian diluar  pengadilan  yang  berupa  negosisasi,  mediasi,  jasa  baik,  konsiliasi, penyelidikan, penemuan, dan penyelesaian regional.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Andi Hamzah , Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Andreas Pramudianto, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional , cet. Pertama, (Malang: Setara Press, 2014)
A.Z  Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen  (suatu  pengantar), Edisi  Revisi, (Jakarta: Diadit Media, 2011).
Boer  Mauna. Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global.( Bandung : PT Alumni, 2005). C.S.T.  Kansil  &  Christine  S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
David J. Harris, Cases and Materials on International  Law , (London: Sweet and Maxwell, 1982).
Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik    Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
H Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum , (Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta 2014).
I  Wayan  Parthiana, Hukum  Perjanjian  Internasional ,  cet.1,  (Bandung:  Mandar Maju, 2018)
Joseph P Harris-Consulting editor, Introduction to the law of nation, McGraw Hill Series Ins., Politcal Science, (New York-Toronto-London.1935).
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 , edisi kesepuluh, (Sinar Grafika) Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  edisi  VIII,  (Gadjah  Mada University Press,Yogyakarta, 2005).
Malcolm  N. Shaw, International Law , (Cambridge:  Cambridge University Press, 1997)
Mochtar  Kusumaatmaja. Pengantar  Hukum  Internasional .  (Rosda  Offset, Bandung.1981).
Muhammad  Akib, Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional, edisi revisi, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014).
Muhammad Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , edisi revisi, (Bandung: PT Alumni, 2001). Muhammad  Solly  Lubis, Filsafat    Hukum    dan    Penelitian ,  (Bandung:  Mandar Maju, 1994)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cet. 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
Samidjo, Ilmu Negara, ( Bandung: Armico, 1986).
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian , (Bandung: Mandar Maju, 2002).
Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000). Soekanto, Soejono, Pengantar Meode Penelitian , Jakarta: UI Press, 1986.
Sugeng Istanto. Hukum Internasional . (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998).
-------  ,dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Sutu  Tinjauan  singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
Takdir  Rahmadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  cet.  2 ,  (Jakarta:  Rajawali Press, 2015)
Widodo, Hukum  Internasional  Publik,  cet.  1 (yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2017)
Y.  Sri  Pudyatmoko, Perizinan  :Problem  dan  Upaya  Pembenahan,  ( Jakarta,  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang  nomor  38  Tahun  2008  Tentang  Pengesahan Charter  of  The Association of Southeast Asian Nations ( Piagam Perhimpun Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on  Transboundary  Haze  Pollution (Persetujuan  ASEAN  tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
C. Tesis/Jurnal/Skripsi/Makalah/Artikel/Majalah/Koran
Arif, Pencemaran  Transnasional  Akibat  Kebakaran  Hutan  Di  Indonesia  Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara , Jurnal Hukum 2000.
Dina  Manarung, Pengaturan  Hukum  Internasional  tentang  Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas, Jurnal Hukum, 2014 Maya,  Octavia. Pertanggungjawaban  Indonesia  Terhadap  Kasus  Polusi  Udara Lintas Batas Dalam Perspektif AATHP . Jurnal hukum Internasional. 2007 Sari. Kajian Ekologis Atas Dampak Kebakaran Hutan yang Bersifat Lintas Batas .
Jurnal hukum lingkungan . 2009.

## D. Ketentuan/ Perjanjian Internasional
Stockhlom Declaration Human Environment (1972) United Conference onThe Human Environment (1972) Rio Declaration on Environmen and Development (1992) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002) International Law Comission Yearbook.