## ANALISIS DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI DKI JAKARTA

## Darma Rika Swaramarinda
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRACT
This article was aimed at describing connections between unemployment to poverty in DKI Jakarta. In this article, the analysis use descriptive-qualitative. This analysis described in descriptive about unemployment and poverty in DKI Jakarta.  Unemployment  that  occured  in  DKI  Jakarta  making  poverty  is increasing  and  that  seen  everywhere.  The  increase  of  unemployment  in development  countries  emerging  due  to  the  slow  growth  of  employment  than the  the  rapid  growth  of  labor  force.  Policies  need  to  be  created  by  the  local government that can increase the demand of unskilled labor in order to facilitate poor peoples sell their labor and reduce the number of unemployment.

## PENDAHULUAN
Di  negara  Indonesia  yang merupakan salah satu negara berkembang  saat  ini  tetap  terlihat kemiskinan  di  mana-mana,  berbeda dengan  data  yang  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  kita tetap meningkat walaupun melambat. Perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan.  Keduanya  sama-sama penting  namun  sulit  diwujudkan secara  bersamaan.  Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan mensyaratkan  Gross Domestic Product (GDP) yang lebih
tinggi, dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Pemerintahan berganti diharapkan  memberikan  dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia khususnya  DKI  Jakarta  sebagai pusat  ibu  kota.  Kebijakan-kebijakan yang  diambil  untuk  mengurangi kemiskinan
yang ada oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta juga  masih  ada  yang  pro-kontra  di internal  pemerintahan  sendiri,  yaitu oleh  Kepala  Daerah  dengan  wakil rakyat yang ada di Provinsi.
Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang pantas  melakukan,  kalangan  elit kaya yang minoritas, ataukah mayoritas rakyat yang miskin. Seandainya yang diserahi wewenang  itu  adalah  kelas  kaya,
maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik, akan  tetapi  kemungkinan  kondisi ketimpangan pendapatan
dan kemiskinan  absolut  tidak  dapat segera  teratasi.  Tetapi  jika  yang dipilih  adalah  mayoritas  rakyat miskin,  segenap  hasilnya  harus dibagi  secara  lebih  merata,  dan  hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi.
Dewasa ini diakui secara luas bahwa  pertumbuhan  GDP,  yang diukur  secara  konvensional,  tidak memuaskan  sebagai  tujuan  dan keberhasilan pokok dari pembangunan. Diantara banyak alasan  mengapa  ini  diterima  secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, banyak negara berkembang  yang  telah  mengalami laju  pertumbuhan  GDP  yang  pesat, secara berbarengan juga mengalami pengangguran yang meningkat. Laju pertumbuhan lapangan  kerja  ternyata  jauh  lebih lamban dari laju pertumbuhan GDP, dan pertumbuhan pesat dalam GDP sering pula disertai oleh kepincangan dalam pembagian pendapatan  yang  makin  besar
(kemiskinan  relatif)  dan,  dalam beberapa  hal,  kemiskinan  absolut yang makin besar daripada beberapa golongan. Gejala bertambahnya pengangguran dan pembagian
pendapatan  yang  makin  pincang saling  berkaitan,  artinya  kedua tingkat  pendapatan  (relatif  atau absolut) yang lebih rendah terutama terdapat  di  antara  mereka  yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan,  sedangkan  hasil-hasil
dari  pertumbuhan  GDP  terpusat pada  mereka  yang  mempunyai pekerjaan.  Pengangguran  terbuka bukan  merupakan  ukuran  yang memuaskan bagi kemiskinan, karena  para  penganggur  terbuka pada umumnya lebih baik keadaannya,  sedangkan  mereka yang benar-benar miskin tidak mungkin menganggur. Tetapi kemiskinan  dapat  dijadikan  ukuran memadai bagi sebagian dari masalah  kesempatan  kerja,  karena kelebihan  persediaan  tenaga  kerja yang  mencari  pekerjaan  tercermin pada  penghasilan  rendah  yang disebabkan  tidak  adanya  lapangan kerja  sama  sekali  (pengangguran terbuka), kekurangan pekerjaan (jam  kerja  yang  sedikit),  atau pekerjaan dengan produktivitas
yang sangat rendah (sumber- sumber  daya  pelengkap  yang  tidak mencukupi atau produktivitas rendah yang disebabkan oleh tingkat hidup yang rendah) Seseorang dianggap pengangguran  jika  dia  tidak  bekerja sama  sekali,  atau  sedang  mencari pekerjaan  dan  siap  bekerja  tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Sedangkan  tingkat  pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan  kerja  yang  dinyatakan dalam persen. Peningkatan pengangguran di  negara-negara  yang  sedang berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja daripada pertumbuhan yang cepat dari
angkatan kerja.
Badan  Pusat  Statistik  (2000) faktor  utama  penyebab  kemiskinan terutama  karena  faktor  alamiah. Seseorang  menjadi  miskin  karena mereka  dilahirkan  dari  keluarga miskin.  Kemiskinan  menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  tetapi juga  tidak  mampu  mengembangkan status  sosialnya.  Dengan  kata  lain, kemiskinan  merupakan  mata  rantai yang bila tidak diputus akan menyebabkan  kemiskinan  tersebut selalu ada.

## Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan  yang  selalu  timbul  di negara  berkembang  dan  negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Walaupun  sudah  banyak program-program  yang  ditujukan dalam upaya penghapusan kemiskinan,  namun  masalah  ini  tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan  karena  permasalahan yang  melibatkan  penduduk  miskin ternyata sangat kompleks. Mencari pengertian
kemiskinan bukanlah hal yang mudah.  Kemiskinan  sebagai  suatu gejala  sosial  akan  berbeda  dengan kemiskinan sebagai gejala ekonomi. Kemiskinan  sosial  (cultural)  lebih banyak  berkaitan  dengan  sikap hidup  penduduk  miskin  yang  tidak mempunyai  keinginan  untuk  maju dan  berusaha  memperbaiki  taraf kehidupan. Sedang kemiskinan ekonomi  merupakan  suatu  gejala yang  terjadi  di  sekitar  lingkungan penduduk  miskin  dan  biasanya
dikaitkan dengan masalah pendapatan. Konsep kemiskinan pada dasarnya  berkaitan  dengan  tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan  hanya  dibatasi  pada kebutuhan  pokok  atau  kebutuhan dasar minimum yang
memungkinkan  seseorang  dapat hidup  secara  layak.  Jika  tingkat pendapatan  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  minimum,  maka  orang atau rumah tangga tersebut dikatakan  miskin.  Dengan  kata  lain, kemiskinan  dapat  diukur  dengan membandingkan tingkat pendapatan orang  atau  rumah  tangga  dengan tingkat  pendapatan  yang  diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.  Dengan  demikian,  tingkat pendapatan  minimum  merupakan batas antara keadaan miskin dengan  tidak  miskin  atau  sering disebut  dengan  garis  kemiskinan. Konsep ini
dikenal sebagai kemiskinan mutlak (absolut).
Sebaliknya,  walaupun  tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan  dasar  minimum,  tetapi masih  kecil  dibandingkan  dengan tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya,  maka  orang  atau  rumah tangga tersebut masih berada dalam  keadaan  miskin.  Konsep  ini dikenal sebagai kemiskinan relative. Kemiskinan  relatif  berkaitan  dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yaitu kebijaksanaan yang belum seimbang  sehingga  menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Masalah distribusi
pendapatan  atau  kemiskinan  relatif berkaitan  erat  dengan  masalah
kemiskinan absolut karena kemiskinan absolut merupakan akibat  dari  ketimpangan  distribusi pendapatan. Jika kesenjangan pendapatan  tinggi  maka  jumlah penduduk  miskin  pun  akan  tinggi. Kemiskinan relatif akan selalu timbul selama  masih  ada  ketimpangan distribusi pendapatan.
Kemiskinan  absolut  diartikan sebagai  suatu  keadaan  dimana tingkat  pendapatan  absolut  dari suatu  masyarakat  tidak  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan  absolut  tercermin  dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada  di  bawah  tingkat  minimum yang  telah  ditetapkan.  Bank  Dunia dalam  World  Development  Report (1990) mendefinisikan keadaan miskin  sebagai  berikut  “Poverty  is concern  with  absolute  standard  of living  of  a  part  of  society  -the  poor- in  equality  refers  to  relative  living standard across the whole society”.
Tahap  penting  dalam  usaha pengukuran skala kemiskinan
adalah  menentukan  ukuran  garis kemiskinan  yang  secara  umum dapat  diterapkan  di  seluruh  negara.
Dalam usaha
menentukan kemiskinan  absolut  diperlukan  pola taraf  konsumsi  minimum  untuk melangsungkan  kehidupan.  Hal  ini menjadi  masalah,  sebab  ukuran melangsungkan kehidupan tidak dapat  didefinisikan  secara  jelas. Dalam ukuran yang lebih sempit kita memerlukan  data  harapan  hidup yang  berlaku  di  dalam  lingkungan
tertentu.  Pada  saat  ini  ukuran harapan  hidup  (life  expectancy)  di negara-negara berkembang tergolong  sangat  rendah  dan  tidak menyediakan dasar untuk menghitung  kebutuhan  minimum manusia. Peningkatan tingkat
harapan  hidup  akan  menyebabkan kebutuhan  untuk  konsumsi  akan meningkat. Dengan kata lain tingkat konsumsi  riil  seperti  makanan, lingkungan  hidup  yang  sehat  dan kebutuhan akan nutrisi juga meningkat.
Untuk  menentukan  ukuran kemiskinan  absolut  kadang-kadang ukuran  tingkat  kebutuhan  biologis tidak  terlalu  tepat.  Dalam  beberapa kasus kemiskinan, ukuran kebutuhan biologis tidak mencerminkan  suatu  kemiskinan absolut. Jadi konsep
garis kemiskinan  hanya  dapat  berjalan ketika  kita  berada  dalam  ruang lingkup  sosial.  Bila  dalam  ruang lingkup  sosial  tertentu  menerapkan suatu  standar  hidup  yang  lebih tinggi maka individu berusaha menyesuaikan standar sosial berdasarkan standar lingkungannya. Konsep garis kemiskinan ini menjadi bahan perdebatan diantara beberapa negara. Hal ini disebabkan karena konsep ini
mencerminkan perbedaan taraf ekonomi,  sosial  dan  pembangunan ekonomi.  Dengan  kata  lain,  ukuran kemiskinan ini akan berubah menurut waktu.
Dalam  beberapa  penelitian, ukuran  yang  paling  banyak  dipakai dalam pengukuran garis kemiskinan adalah  total  belanja  konsumsi  yaitu total  konsumsi  yang  memenuhi
kebutuhan  dasar  sebesar  2.250 kalori tiap hari per individu.
Walaupun jumlah orang yang
berada  di  bawah  garis  kemiskinan dalam standar tersebut selalu berubah  dari  tahun  ke  tahun,  tetapi dipastikan kira-kira 40-50% dari total populasi  dunia  berada  di  bawah garis kemiskinan.
Tetapi berdasarkan
pendekatan  income  based,  untuk menentukan  kemiskinan,  teori  ini tidak  secara  eksplisit  menghitung kebutuhan individu di dalam
pemenuhan  tingkat  minimum  jasa- jasa publik seperti kesehatan, pendidikan,  kebutuhan  akan  air bersih, dan sanitasi. Hal-hal
tersebut  merupakan  bagian  yang penting di dalam konsep kemiskinan secara  utuh  dan  merupakan  hal yang  sangat  penting  di  dalam rancangan  program  pengurangan kemiskinan.

## Pengangguran
Menurut Raper dalam Brotherhood  (2002)  pengangguran adalah penyebab kemiskinan terbesar dan perlu diberantas, tetapi hanya  dapat  diatasi  salah  satunya dengan cara menyediakan
pekerjaan  dan  kesempatan  kerja, daripada  hanya  sekedar  himbauan atau slogan-slogan saja. Pengangguran bukan
semata-mata  hanya  masalah  bagi mereka yang tidak memiliki
pekerjaan,  melainkan  masalah  bagi kita  semua.  Jika  masyarakat  tidak memiliki  dana  untuk  dibelanjakan, maka perusahaan tidak dapat menjual produknya, dan dampaknya akan
mempengaruhi seluruh
perekonomian.  Langkah  pertama untuk  mengurangi  pengangguran adalah  dengan  mengakui  bahwa pengangguran bukanlah akibat seseorang  yang  malas,  melainkan masalah struktural. Menurut  Brotherhood  (2002) Hal ini berarti pemerintah mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan yang sesuai. Jika pemerintah melakukan investasi dalam penyediaan lapangan  kerja,  hal  ini  tidak  hanya akan menjaga stabilitas
perekonomiannya,  tetapi  juga  akan menciptakan  banyak  kesempatan bekerja.
Menurut Arief dalam Gemmel (1992),  Indonesia  merupakan  suatu kasus di mana pertumbuhan bertumpu pada industri padat modal dan  pengeboran  minyak  bumi, ditambah  dengan  pengembangan pertanian  yang  cenderung  hemat tenaga  kerja.  Jenis  pengembangan demikian  berarti  bahwa  permintaan akan  tenaga  kerja  tidak  terampil tetap rendah sehingga tingkat pengangguran  bertambah,  dan  hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan hampir pasti naik.

## ANALISIS
Analisis deskriptif–kualitatif disusun berdasarkan metode penelitian dengan pengujian terhadap data sekunder yang
diperoleh  dari  berbagai  sumber data,  jurnal,  artikel,  buku,  majalah, internet  dan  studi  literatur  ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan alasan utama mengapa banyak Negara
berkembang  yang  tetap  mengalami peningkatan kemiskinan, yaitu Pertama, banyak negara berkembang  yang  telah  mengalami laju  pertumbuhan  GDP  yang  pesat, secara berbarengan juga mengalami pengangguran yang meningkat. Laju
pertumbuhan lapangan  kerja  ternyata  jauh  lebih lamban dari laju pertumbuhan GDP. Bila seseorang berada dalam keadaan  menganggur  berarti  ia tidak mendapatkan tambahan penghasilan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlihat bahwa apabila  seseorang  itu  menganggur maka  akan  membuat  ia  terlihat miskin  karena  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan  pokok  dalam  sehari-hari. Dalam  kaitan  itulah  maka  patut diduga  pengangguran  mempunyai dampak terhadap kemiskinan.
Berdasarkan penelitian - penelitian  sebelumnya  oleh  Arief dalam  Gemmel  (1992),  dimana Indonesia  bertumpu  pada  industri padat modal dan pengeboran minyak  bumi,  ditambah  dengan pengembangan pertanian yang cenderung hemat tenaga kerja yang berarti  bahwa  permintaan  akan tenaga  kerja  tidak  terampil  tetap rendah sehingga tingkat
pengangguran  bertambah,  dan  hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan hampir pasti naik.
Begitu  pula  penelitian  yang dilakukan  oleh  Brotherhood  (2002) yang menyimpulkan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam  menerapkan  kebijakan  yang sesuai.  Jika  pemerintah  melakukan investasi dalam
penyediaan lapangan  kerja,  hal  ini  tidak  hanya
akan menjaga stabilitas perekonomiannya,  tetapi  juga  akan menciptakan  banyak  kesempatan bekerja. Untuk memperoleh pekerjaan, setiap individu memerlukan  skill  yang  dibutuhkan pekerjaan  tersebut,  maka  akses terhadap pelatihan sangat penting. Maka perlu diciptakan kebijakan  oleh  pemerintah  daerah yang dapat meningkatkan permintaan  akan  tenaga  kerja  tidak terampil agar memudahkan penduduk  miskin  menjual  tenaga kerja mereka dan mengurangi jumlah  penganggur  atau  dengan memberikan  akses  pelatihan  yang berguna  untuk  tenaga  kerja  tidak terampil  tersebut.  Dengan  cara  ini, kekuatan  pasar  akan  mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan.
Beberapa kebijakan yang direncanakan  Ahok  sebagai  Kepala Daerah  dalam  rangka  membuka kesempatan kerja diantaranya merekrut  ribuan  Pegawai  Harian Lepas (PHL) serbaguna yang bertugas untuk menjaga dan memantau  kebersihan  dan  jalanan rusak  di  setiap  kelurahan.  Hal  itu dapat mengurangi jumlah pengangguran  yang  ada  di  DKI Jakarta. Kebijakan  lain  yang  juga patut didukung menurut Okezone.com adalah Ahok melarang  pengangguran  datang  ke DKI  Jakarta  pasca  lebaran.  Ahok mengantisipasi  lonjakan  urbanisasi yang  selalu  terjadi  setiap  tahunnya, yaitu dengan melakukan
pemindahan berbagai pabrik industri dari  semula  berada  di  Jakarta dipindahkan  ke  daerah  lain  yang
juga berada di pulau Jawa. Walaupun  kebijakan  ini  berbeda pemikiran dengan Arief yang mengatakan bahwa Indonesia masih bertumpu pada industri padat modal  yang  menghemat  tenaga kerja,  diharapkan  kebijakan  yang diambil  betul-betul  dapat  terealisasi mengalihkan urbanisasi setiap tahunnya. Kebijakan  lainnya  oleh  Ahok sesuai dengan penelitian
Brotherhood  yaitu  perlunya  akses terhadap  pelatihan,  maka  kebijakan untuk  membebaskan  persyaratan pendidikan  formal  bagi  warga  agar bisa  mengikuti  pelatihan  di  Balai Latihan  Kerja  (BLK)  juga  patut didukung  oleh  pihak-pihak  terkait yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjelang
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun  2015.  Peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  ini  penting dilakukan  karena  warga  negara Indonesia  nantinya  akan  bersaing dengan warga dari negara lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  teori-teori dan  analisis  mengenai  dampak pengangguran  terhadap  kemiskinan di DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan  bahwa  pengangguran yang terjadi di DKI Jakarta
mempunyai  kecenderungan  untuk meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pengangguran
di  negara-negara  yang  sedang berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja daripada
pertumbuhan yang cepat dari angkatan kerja. Pengangguran mempunyai dampak terhadap kemiskinan, walaupun  berdasarkan  data  dari BPS jumlah pengangguran mengalami penurunan tiap tahunnya. Perlu diciptakan kebijakan  oleh  pemerintah  daerah yang dapat meningkatkan permintaan  akan  tenaga  kerja  tidak terampil agar memudahkan penduduk  miskin  menjual  tenaga kerja mereka dan mengurangi jumlah  penganggur  atau  dengan memberikan  akses  pelatihan  yang berguna  untuk  tenaga  kerja  tidak terampil  tersebut.  Dengan  cara  ini, pemerintah banyak memberikan bantuan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Ada beberapa kebijakan yang  direncanakan  Ahok  sebagai Kepala Daerah dalam rangka membuka kesempatan kerja diantaranya merekrut ribuan Pegawai Harian Lepas (PHL), Ahok melarang pengangguran datang ke DKI Jakarta  pasca  lebaran,  jadi  sudah berfokus pada warga pengangguran yang  sudah  ada  di  kota  ini  dengan melakukan  pemindahan  berbagai pabrik industri dari semula berada di Jakarta  dipindahkan  ke  daerah  lain yang  juga  berada  di  pulau  Jawa,
serta kebijakan untuk membebaskan persyaratan pendidikan  formal  bagi  warga  agar bisa  mengikuti  pelatihan  di  Balai Latihan  Kerja  (BLK)  dalam  rangka dapat
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, 2000. Laporan Perekonomian Indonesia 2000, Jakarta. Brotherhood  of  St.  Laurence,  2002. Unemployment  and  Poverty, Australia. Doshi,  Kokila  P.  2000.    Inequality and Economic Growth, University of San Diego. Gemmell, Norman, 1992. Ilmu Ekonomi Pembangunan Beberapa  Survey.  Jakarta  : Penerbit PT Pustaka. World  Development  Report,  1990. Poverty, Washington DC: Oxford University Press. www.bps.go.id www.kompas.com www.okezone.com