JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 10 Nomor 1, Juni 2020
Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua:
Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana ( Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan )
Anggota: Prof. Dr. Agus Heri Purnomo ( Ekonomi Sumber Daya ) Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan) Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. ( Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan )
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (Sistem Usaha Perikanan) Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi )
Redaksi Pelaksana : Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A. Nila Mustika Wati, S.S. Dr. Irwan Muliawan Nendah Kurniasari, M.Si. Permana Ari Soejarwo, M.T. Edwin Yulia Setyawan, S.T. Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom.
Desain dan Tata Letak : Ilham Ferbiansyah, S. Kom.
Alamat Redaksi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI  Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan  Sertifikat  Akreditasi  No.  758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.  Jurnal  ini  merupakan  pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  RI  Nomor  18/PERMEN-KP/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Besar  Riset Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,  maka  sejak  tanggal  30  Maret  2017  terjadi  perubahan  nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi  yang  ditampilkan  meliputi:  (i) Analisis  Bioekonomi  Perikanan Tuna  Sirip  Kuning  di  Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Indonesia; (ii) Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Natuna; (iii) Peran Perikanan Tangkap Skala Kecil Dalam Pembangunan Kawasan di Weru Komplek, Kabupaten Lamongan; (iv) Strategi Pengendalian Impor Mackarel Sebagai Bahan Baku Usaha Pemindangan; (V) Dinamika  Kesepakatan  Perdagangan  Lintas  Batas  Antara  Indonesia  dan  Malaysia dan Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik di Kalimantan Utara ; (vi) Pengaruh Penerapan ‘Papadak’ Terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan; (vii) Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah.
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang .
Dewan  Redaksi  Jurnal  Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP)  menyampaikan penghargaan   dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 10 Nomor 1, Juni 2020 adalah:

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.  Prof. Dr. I Wayan Rusastra (Ekonomi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)
2. Prof. Dr. Zuzy Anna (Ekonomi sumber Daya Alam - Universitas Padjajaran)
3.  Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab (Ekonomi Sumberdaya Perikanan - Universitas Brawijaya)
4. Dr. Rilus A Kinseng (Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)
5.  Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si (Pengelolaan Pesisir - IPB University)
6.  Dr. Yesi Dewita Sari, S.Pi., M.Si. ( Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
7. Dr. Ir. Edi Susilo, MS. (Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya)
8. Dr. Taryono (Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - IPB University)
9.  Suadi, Ph.D (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Universitas Gajah Mada)
10. Akhmad Solihin, S.Pi. M.H (Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap - IPB University)
11.  Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M ( Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
12. Drs. Kusnadi, M.A (Antropolog Maritim - Universitas Jember)
13.  Trisnani Dwi Hapsari, SPi, M.Si (Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan - Universitas Diponegoro)

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 10 Nomor 1, Tahun 2020
ISSN 2089-6980
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................................... ii DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... iii ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA Oleh : Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda ................. 1 - 10 PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA Oleh : Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto ........................................................... 11 - 23 PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI WERU KOMPLEK, KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Budi Wardono1 dan Toha Muslih ............................................................................................ 25 - 38

## STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU
USAHA PEMINDANGAN Oleh : Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati ............................................................. 39 - 52 DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA Oleh : Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah  ........................................................................... 53 - 63 PENGARUH PENERAPAN ‘PAPADAK’ TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR Oleh : Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat ... 65 - 75

## KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH
Oleh : Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah .................................................... 77 - 90

## ABSTRAK
Tingginya permintaan tuna sirip kuning baik dalam memenuhi kebutuhan pasar mancanegara dan pasar lokal, berdampak pada keberlanjutan perikanan tuna tersebut. Wilayah perairan Flores Timur adalah salah satu lokasi migrasi bagi tuna sirip kuning; Kecamatan Larantuka merupakan tempat pendaratan terpenting bagi nelayan lokal handline tuna sirip kuning. Kegiatan perikanan tuna sirip kuning ini merupakan salah satu pendapatan utama bagi nelayan lokal dan pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat eksploitasi dan menganalisa rezim pemanfaatan dari perikanan handline tuna sirip kuning di Larantuka,  Flores Timur. Model bioekonomi Fox dan Copes digunakan dalam penelitian untuk menganalisa tingkat lestari sumber daya tuna ekor kuning dari pendekatan input dan output . Hasil estimasi dari kedua model menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning oleh nelayan lokal handline masih dalam zona lestari secara ekonomi dan ekologi. Maximumeconomic yield (MEY) merupakan strategi terbaik untuk mengelola keberlanjutan perikanan tuna sirip kuning di perairan Flores Timur. Melalui pengelolaan rezim MEY diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 30 orang, peningkatan armada alat penangkapan sebanyak 25 unit dan pemasukan keuntungan secara ekonomi sebesar Rp68.123.060.000,00 per tahun.
Kata Kunci: model bioekonomi; model copes; model fox; surplus produksi; tuna sirip kuning; Flores

## ABSTRACT
The  high  demand  for  yellowfin  tuna  both  in national and international markets has a consequence to  the  fish  resources  sustainability.  Eastern  Flores water  is  a  major  area  of  this  tuna  mobility;  the  district of  Larantuka  is  the  central  port  for  local  yellowfin  tuna handline  fisheries.  These  activities  are  substantial incomes for the local community and regional government.  This  study,  therefore,  aims  to  calculate fish  exploitation  level  and  to  analyze  appropriate management  for  yellowfin  tuna  fisheries  in  Larantuka, East Flores. The bioeconomics Fox and Copes models are  used  to  evaluating  the  optimal  fisheries  from  input and  output  approaches.  The  models’  applications demonstrated  that  yellowfin  tuna  handline  fisheries are  currently  estimated  sustainable  both  in  ecology and economics. During the study period, the maximum economic  yield  (MEY)  is  a  recommended  strategy  to manage  yellowfin  tuna  fisheries  in  Larantuka,  Eastern Flores. The strategy contributes to increasing the number of  workers  about  30  people,  the  number  of  fishing fleets  about  25  units  and  reaching  the  economic  rent IDR 68.123.060.000,00 in a year.
Keywords: bioeconomic model; copes model; fox model; surplus production; tuna fishery; Flores

## ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA
Bioeconomic Analysis of Yellowfin Tuna Fishery in Larantuka of East Flores Regency, Indonesia
Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda
INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
Vol. 10 No. 1, Juni 2020

## ABSTRAK
Kabupaten Natuna sebagai daerah pulau- pulau kecil memiliki sumber daya alam yang besar khususnya perikanan. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu alternatif menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah, menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward  and  forward  linkages) sektor perikanan dan menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. Analisis data yang digunakan adalah Skalogram dan Input- Output (I-O ). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Tiga. Sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan real estate dan jasa perusahaan termasuk ke dalam sektor unggulan karena memiliki daya penyebaran ke belakang dan daya kepekaan terhadap permintaan akhir sektor-sektor perekonomian. Sementara sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak secara langsung perekonomian di Kabupaten Natuna. Upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor perikanan dengan sektor perekonomian wilayah dengan pengembangan industri hilir yang memanfaatkan output kegiatan perikanan sebagai bahan baku produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung dan difokuskan pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan.
KataKunci: input-output; keterkaitan antar sektor; pengembangan wilayah; perikanan; skalogram

## ABSTRACT
Natuna  Regency  is  a  potential  area  with  great amount  of  fisheries  resources.  Its  fisheries  resources are expected to encourage the development within the regency.  The  establisment  of  economic  growth  center and increased linkages among sectors were suggested to accelerate the regional development. This study aims to  analyze  the  level  of  regional  development  based  on the  completeness  of  regional  infrastructure,  to  analyze the backward and forward linkages of the fisheries sector and to measure the role of fisheries in economy of Natuna Regency.  Scalogram  and  Input-Output  were  used  for data  analysis.  The  results  suggested  two  districts  as  a center  of  economic  growth,  they  are  Bunguran  Timur District and Pulau Tiga. Instead of fisheries sector,  the manufacturing,  accommodation,  food  and  beverage, transportation,  warehousing,  financial  and  insurance services,  real  estate  and  company  services  were  the leading  sectors  due  to  their  backward  deployment  and sensitivity to the final demands of the economic sectors. Efforts  to  encourage  linkages  between  fisheries  and other regional economic sector are necessary through the  development  of  downstream  industries.  It  includes the directly and indirectly use of fisheries outputs as raw material for production in the focus area of centers of growth.
Keywords: .... input-output; sectoral linkages; regional development;  fisheries; growth centre; scalogram

## PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA Role of Fisheries Sector to Economy of the Natuna Regency
Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto

## ABSTRAK
Pengembangan perikanan skala kecil diarahkan untuk menciptakan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Keterkaitan untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Selama ini peranan tengkulak masih sangat dominan, di sisi lain peranan istri/wanita nelayan semakin penting. Istri nelayan nelayan memainkan peranan dalam pengelolaan hasil usaha penangkapan. Semakin pentingnya peranan istri nelayan dalam pengelolaan usaha penangkapan dapat mengurangi dominasi tengkulak/’langgan’ dalam sistem bisnis perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perikanan kecil dan peran “mapak” oleh istri nelayan. Penelitian dilakukan di Kawasan Weru Komplek, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pada bulan Januari-April tahun 2015 dan November 2019. Data yang digunakan adalah data primer pelaku usaha yang meliputi usaha penangkapan, pemasaran, pengolahan produk dan peranan “mapak” istri nelayan dalam manajemen usaha.  Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, hasilnya dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik nelayan dan kondisi sumberdaya menentukan perilaku terhadap pemanfaatan sumberdaya. Interaksi tersebut sebagai sumber kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perikanan skala kecil mampu menjadi penggerak perekonomian wilayah di Weru komplek melalui kemampuannya menggerakkan keterkaitan ke belakang dan kedepan ( upstream dan downstream ). “Mapak” merupakan peran yang dilakukan Isteri nelayan dalam manajemen usaha hasil penangkapan  yaitu melakukan grading, pemasaran, pengolahan produk dan yang paling utama adalah pengelolaan keuangan hasil usaha. Istri nelayan/wanita nelayan juga memainkan peranan dalam pembentukan modal melalui arisan,  tabungan dan permodalan KUR. Keberhasilan istri nelayan/wanita nelayan menjalankan fungsi “mapak” mampu mengurangi dominasi peran tengkulak/langgan dalam usaha perikanan.
KataKunci: perikanan skala kecil; ekonomi lokal; “mapak”; tengkulak; KUR

## ABSTRACT
Small-scale  fisheries  development  is  directed to  create  strong  linkages  with  other  sectors. Linkages  to  increase  added  value,  employment and incomes are ultimately expected to grow local economy.  By  far,  middlemen  have  been  playing dominant  role,  but  on  the  other  hand,  the  role  of both  fishers’  wives  and  women  fishers  have  been increasingly  significant.  These  women  contributed  to the  management  of  fishing  results.  The  more significant  of  their  role  the  more  reducing  the dominance  of  middlemen  in  the  fisheries  business system.  The  research  objective  was  to  analyze  the role  of  small-scale  fisheries  and  the  role  of  “mapak” by  fishers’  wives.  The  study  was  conducted  in  Weru Complex,  Paciran  Subdistrict,  Lamongan  District, in  January  to  April  2015  and  November  2019.  The study used primary data that were collected from business  actors  from  fishing,  marketing,  product processing  sector  and  the  role  of  “mapak”  in  business management.  Data  were  analyzed  with  descriptive method,  and  the  results  were  described  in  tables and  figures.  The  results  suggested  that  fishers’ characteristics and resources condition determine the  behaviour  towards  resources.  This  interaction is  a  source  of  economic  activity  which  is  able  to encourage  local  economic  growth.  Small-scale fisheries  is  able  to  drive  regional  economic  in  Weru complex through its ability to move backward and forward linkages  (upstream  and  downstream).  “Mapak”  is  the role of fishers’ wives in the management of fish caught including  grading,  marketing,  product  processing  and especially in the financial management of the activities. Furthermore, they also contribute to capital arrangement through social gathering, savings, and bank capital. Their succeed role eventually reduce the dominance of the role of middlemen / customers in fishery business.
Keywords: . small-scale  fisheries;  local  economy; “mapak”; middlemen; KUR

## PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI ‘WERU KOMPLEK’, KABUPATEN LAMONGAN
Role of Small-scale Fishery in the Regional Development of ‘Weru Complex’, Lamongan Regency

## Budi Wardono dan Toha Muslih

## ABSTRAK
Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan  mengurangi  defisit  neraca  perdagangan. Peruntukkan impor mackarel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khusunya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor.  Analisis data menggunakan metode analysis hierarchi process (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan  prioritas keempat adalah edukasi dan sosialiasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai  sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap.
Kata Kunci: usaha pemindangan; impor mackarel; strategi impor; bahan baku lokal; substitusi  impor

## ABSTRACT
Mackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia’s trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish.  Therefore,  this  study  aims  to  formulate  strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews  and  discussions  among  stakeholders  of fish  brine  industries  from  March  to  September  2019 in  DKI  Jakarta  and  East  Java  as  centers  of  imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  to  formulate  import  control strategies  of  mackerel  for  fish  brine  industries.  The results  suggested  strategies  with  four  priority  scales. The  priority  was  improving  the  logistic  and  distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority  was  increasing  the  capacity  of  the  fishing  fleet with  a  value  of  0,233.  The  third  priority  was  reviewing the  mechanism  of  recommendations,  import  licenses and  controlling  procedures  with  a  value  of  0,215.  The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability  of  local  fish  raw  materials  with  appropriate price  level  for  the  brine  fish  businessmen  in  order  to gradually  reduce  the  number  of  imported  mackerel  for the brine fish industry.
Keywords: brine  fish  industries;  mackarel  import, import  strategy;  local  raw  materials, impor  substitution

## STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

## Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish Industries

## Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati

## ABSTRAK
Perdagangan lintas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak tahun 29170 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara ( The  Border  Trade  Agreement (BTA) Between the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the Government of Malaysia ). Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah perbatasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu lokasi perbatasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dan karena alasan tersebut, lokasi ini menjadi salah satu lokasi dari SKPT. Pembangunan SKPT Sebatik secara tidak langsung diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan kerjasama sosial ekonomi Malaysia -Indonesia (Malindo), karena pembangunan SKPT memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Malindo. Tujuan paper ini membahas pengaruh Pengembangan SKPT Sebatik terhadap dinamika kesepakatan kerjasama perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan sekunder yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara dan dokumen- dokumen kesepakatan kerjasama. Kajian menemukan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan SKPT Sebatik diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama perdagangan lintas batas Indoensia Malayasi yang selanjutnya lebih dikenal Sosek Malindo. Pengembangan SKPT akan meningkatkan  nilai tawar posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia khususnya terkait perdagangan produk hasil perikanan lintas negara Indonesia dan Malaysia.
KataKunci: perdagangan perbatasan; sosek malindo; SKPT; Sebatik; perikanan

## ABSTRACT
Cross-country trade agreement between Malaysia- Indonesia  has  lasted  more  than  30  years  since  1970s under  The  Border  Trade  Agreement  (BTA)  Between the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the Government  of  Malaysia.  In  2015,  the  government of  Indonesia  through  the  Ministry  of  Marine  Affairs and  Fisheries  (KKP)  had  a  policy  for  the  economic development  of  the  border  areas  for  the  development of  the  Integrated  Marine  and  Fisheries  Center  (SKPT) on  small  and  outermost  islands.  Sebatik  Island  is  a very strategic border location to be. Therefore, Sebatik was chosen as one of the locations of the SKPTs. The Sebatik  SKPT  development  will  indirectly  influence  the development  of  Malaysian-Indonesian  (Malindo)  socio- economic  cooperation.    the  SKPT  development  raises a  new  economic  growth  center  in  the  Malindo  border region. The purpose of this paper is to discuss the effect of  the  Development  of  Sebatik  SKPT  on  the  dynamics of  cross-border  trade    agreements  between  Indonesia and  Malaysia.  The  study  uses  qualitative  method  by analyzing primary and secondary data sourced from field observations,  interviews  and  cooperation  agreement documents.  The  study  found  that  the  development policy  of  the  SKPT  Sebatik  is  expected  to  have  a positive influence on the cross-border Indonesian trade cooperation  between  Malaysia  and  Indonesia,  which  is later known as Sosek Malindo. The development of the SKPT will  increase the bargaining value  of Indonesia’s position in the Indonesia-Malaysia socio-economic cooperation negotiations, especially related to the trade of fishery products across Indonesia and Malaysia.
Keywords: . border  trade;  sosek  malindo;  SKPT; Sebatik; fisheries

## DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA
The Dynamics of Border Trade Agreement between Indonesia – Malaysia and the Development Integrated Fishery Center ( SKPT) Sebatik in North Kalimantan
Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah

## ABSTRAK
‘Papadak’ merupakan kearifan lokal yang diterapkan untuk pengelolaan pesisir oleh masyarakat di Kecamatan Rote Tengah. Agenda yang dilaksanakan selama Papadak memberikan akses pengetahuan dan sarana untuk berpartisipasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September- Oktober 2018 di Desa Siomeda yang telah menerapkan Papadak dan Desa Maubesi yang belum menerapkan. Metode ex post facto dengan kearifan lokal Papadak sebagai variabel bebas dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat digunakan dalam penelitian ini. Sampel responden berusia 18-64 tahun dipilih secara acak sebanyak 88 orang dari Desa Maubesi dan 80 orang dari Desa Siomeda. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, wawancara informan kunci, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan uji-U Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengetahuan Desa Maubesi lebih tinggi dari Desa Siomeda, sedangkan rata-rata nilai partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebaliknya. Pengujian hipotesis menyimpulkan tidak ada pengaruh penerapan kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan partisipasi masyarakat dan cara untuk meningkatkannya.
Kata ... Kunci: kearifan lokal ‘Papadak’; kebijakan publik; pengelolaan pesisi; Laut Sawu; Rote Ndao

## PENGARUH PENERAPAN ‘PAPADAK’ TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR
The Effect of ‘Papadak’ Implementation on Community Knowledge and Their Participation in Marine Conservation in the Central Rote,
East Nusa Tenggara
Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat

## ABSTRACT
‘Papadak’  is  a  local  wisdom  in  the  coastal management within community in Central Rote District. Papadak provided community with access to knowledge and  opportunity  to  participate  in  marine  conservation efforts.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine the  effect  of  Papadak  on  community  knowledge  and participation  in  marine  conservation  in  Central  Rote. This  study  was  conducted  in  September-October  2018 in  Siomeda  Village  which  had  implemented  Papadak compared with Maubesi Village which had not implemented Papadak. Method used ex post facto method. Random sampling  was  used  to  select  88  people  from  Maubesi and  80  people  from  Siomeda  ranged  between  18-64 years  old.  Data  were  collected  through  questionnaires, key  informants  interview,  and  document  review.  Data then  were  analysed  by  U-test.  The  results  showed the  higher  average  score  of  community  knowledge  in Maubesi rather than in Siomeda, while the average score of  community  participation  showed  the  opposite  result. This study concluded that there was no effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote District. Further research is needed to discover other factors influencing community knowledge and participation and how to improve them.
Keywords: ‘Papadak’  local  wisdom;  public  policy; coastal  management;  Savu  Sea; Rote Ndao

## ABSTRAK
Pemerintah telah membentuk peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.  Undang- undang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk produk hukum dan kebijakan daerah agar petambak garam dapat merasakan manfaat dari peraturan-peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih sangat sedikit daerah yang membentuk peraturan daerah (perda) untuk mewujudkan amanat undang-undang ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah. Kajian ini menggunakan metoda penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Pola analisis yang digunakan dengan cara deduktif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).  Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah ada secara tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk konstitusionalitas. Bentuk regulasi yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan lain. Penelitian ini merekomendasikan daerah-daerah yang mempunyai tambak garam untuk membentuk regulasi tersebut yaitu peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberayaan petambak garam dan peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati terkait pedoman teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan optimalisasi industri garam lokal serta kebijakan daerah terkait tim pelaksana pemberdayaan petambak garam .
Kata Kunci: konstitusionalitas; perlindungan; pemberdayaan; petambak garam; regulasi

## ABSTRACT
The  government  has  established  regulations related to the protection and empowerment of salt farmers through Law Number 7 of 2016. This law needs to  be  realized  in  the  form  of  regional  legal  and  other regional  policies  in  order  that  salt  farmers  can  benefit from  this  regulation.  In  fact,  very  few  regions  have formed local laws (perda) to realize the mandate of this law. The purpose of this study is to analyze and provide a basis for constitutional protection for salt farmers and determine  the  regulations  that  must  be  established at  the  regional  level.  This  study  uses  doctrinal  legal research  with  a  statutory  approach.  The  pattern  of analysis used in a deductive way starting with the 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  (UUD  NRI Tahun 1945). The results in this study are the protection and empowerment of salt farmers already implied in the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  as a  form  of  constitutionality.  The  form  of  regulations  that must be formed by the regional government are regional regulations, regional head regulations and other policies. This  study  recommends  areas  that  have  salt  ponds  to form such regulations, namely local laws related to the protection and empowerment of salt farmers and regional head regulations such as regent regulations related to technical guidelines for the implementation of protection and  empowerment  of  salt  farmers,  and  optimization  of the local salt industry and regional policies related to the team executor of empowering salt farmers .
Keywords: constitutionality; protection; empowerment, salt farmers; regulation

## KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH

## Constitutionality of Salt Farmer’s Protection Through Local Regulation
Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah

## (Indeks Pengarang) (Author Index)
Anggraeni, Meirina  ........................................................................................................... 11-23 Aprilia, Karina .................................................................................................................... 65-75 Arthatiani, Freshty Y. ......................................................................................................... 39-52 Ayunda, Nisa ..................................................................................................................... 1-10 Azizah ............................................................................................................................... 77-90 Deswati, Rismutia H. ......................................................................................................... 39-52 Fauzan, Encik M. .............................................................................................................. 77-90 Hidayat, Rahmad   ............................................................................................................ 65-75 Komala, Ratna.  ................................................................................................................ 65-75 Kusumastanto, Tridoyo ..................................................................................................... 1-10 Muawanah, Umi ................................................................................................................ 53-63 Muslih, Toha  ..................................................................................................................... 25-38 Muthmainnah, Zahra. ........................................................................................................ 65-75 Rustiadi, Ernan ................................................................................................................. 11-23 Utami, Pratita B ................................................................................................................. 65-75 Wardono, Budi  ................................................................................................................. 1-10 Yanti, Bayu V. I. ................................................................................................................. 25-38 Yulianingsi, Indra .............................................................................................................. 53-63 Yulianto, Gatot .................................................................................................................. 77-90 Zulbainarni, Nimmi  ........................................................................................................... 1-10

## (Indeks Subjek) (Subject Index)
“mapak” ................................................................................................................................. 25-38 Bahan baku lokal ................................................................................................................. 39-52 Ekonomi lokal ...................................................................................................................... ... 25-38 Flores .................................................................................................................................... 1-10 Iinput-output .......................................................................................................................... 11-23 Impor mackarel ..................................................................................................................... 39-52 Kearifan lokal ‘Papadak’ ....................................................................................................... 65-75 Kebijakan publik .................................................................................................................... 65-75 Keterkaitan antar sektor ........................................................................................................ 11-23 Konstitusionalitas .................................................................................................................. 77-90 KUR ...................................................................................................................................... 25-38 Laut Sawu ............................................................................................................................. 65-75 Model bioekonomi ................................................................................................................. 1-10 Model fox .............................................................................................................................. 1-10 Pemberdayaan .................................................................................................................... .. 77-90 Pengelolaan pesisi ............................................................................................................... 65-75 Pengembangan wilayah ....................................................................................................... 11-23 Perdagangan perbatasan ..................................................................................................... 53-63 Perikanan .............................................................................................................................. 11-23 Perikanan .............................................................................................................................. 53-63 Perikanan skala kecil ............................................................................................................ 25-38 Perlindungan ......................................................................................................................... 77-90 Petambak garam .................................................................................................................. 77-90 Regulasi ................................................................................................................................ 77-90 Rote Ndao ............................................................................................................................. 65-75 Sebatik .................................................................................................................................. 53-63 Skalogram ............................................................................................................................. 11-23 SKPT .................................................................................................................................... 53-63 Sosek malindo ...................................................................................................................... 53-63 Strategi impor ....................................................................................................................... 39-52 Substitusi impor .................................................................................................................... 39-52 Surplus produksi ................................................................................................................... 1-10 Tengkulak .............................................................................................................................. 25-38 Tuna sirip kuning ................................................................................................................... 1-10 Usaha pemindangan ............................................................................................................. 39-52

## JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus: apabila ada)
(12 pt, Arial Bold ) Judul Bahasa Indonesia
Judul Dibuat Dalam 2 Bahasa (Indonesia dan Inggris),
(12 pt Arial Bold ) Judul Bahasa Inggris
Penulis Pertama 1 , Penulis Kedua 2 , dst n
(Nama Penulis Tanpa gelar)
1 Instansi Penulis Pertama dan 2 Instansi Penulis Kedua dst n. .... (10pt, Arial))
e-mail: e-mail penulis pertama         (berwarna hitam)
(10pt, Arial)
(9 pt, Arial)

## ABSTRAK
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf.  Abstrak  memberikan  informasi  singkat  namun  jelas  tentang  alasan  penelitian  dilakukan, tujuan  yang  ingin  dicapai,  metode  yang  digunakan,  hasil  yang  diperoleh  serta  kesimpulan  dan rekomendasi kebijakan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt, spasi antar baris 1.0..
Kata kunci: panduan; penulis; jurnal           (minimal 5 kata kunci)

## ABSTRACT
Written  in  Indonesian  and  English,  no  more  than  250  words  and  only  one  paragraph.  The abstract provides brief but clear information about the reason the study was conducted, the objectives to  be  achieved,  the  method  used,  the  results  obtained  and  the  conclusions  and  policy  of recomendation. Written in Arial, 10 pt, line and paragraph spacing 1.0.

## Keywords: guidence; author; journal           (minimal 5 keywords)

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  sebaiknya  dimulai  dengan menjelaskan  arti  penting,  pernyataan masalah,  tujuan,  metoda  yang  digunakan  yang  dibuat  secara  ringkas .  Naskah  ditulis dalam  Bahasa  Indonesia.  Naskah  diketik  dalam  Microsoft  Word  dengan  1  kolom.  Ukuran kertas A4 dengan ukuran panjang ( height ) 29,7 cm, lebar ( width ) 21 cm dengan dimensi
Top 3 cm, Bottom 3 cm, Right 2,5 cm, Left 2,5 cm, Gutter 1 cm. Jenis Huruf Arial 11 pt, dan  spasi ( line  spacing )  1,5.  Pada  bagian  ini  memuat  justifikasi  arti  penting  dari topik  yang diangkat,  state  of  the  art  dari  topik  tersebut  (apa  fakta  yang  sudah  ada  ataupun  hasil-hasil riset  terdahulu,  apa  yang  seharusnya  ada  dan  apa  yang  masih  menjadi  isu  dan permasalahan,  tujuan  penulisan  topik  tersebut  diikuti  dengan  metodologi  yang  digunakan dalam penelitian tersebut (kapad penelitian dilakukan, dimana, metoda apa yang digunakan serta data digunakan serta metoda analisisnya.

## POKOK PEMBAHASAN I

## POKOK PEMBAHASAN II
Bagian  ini  menyuguhkan  data  dan  informasi  yang  ditemukan  peneliti  serta  dipakai sebagai  dasar  penyimpulan  bahkan  penyusunan  teori  baru.  Secara  umum  disuguhkan secara  bertahap  dalam  tiga  bagian:  uraian  temuan  data  dan  informasi  yang  terkumpul. Sertakan  data  pendukung  yang  berupa  tabel,  grafik  dan  gambar  seperlunya  untuk memperjelas  dan  mempersingkat  uraian  yang  harus  diberikan.  Tabel  dibuat  ringkas  dan diberi  judul  yang  singkat  tetapi  jelas  hanya  menyaji-kan  data  yang  esensial    dan    mudah dipahami.  Tabel  diberi  catatan  secukup-nya,  termasuk  sumbernya,  sehingga  tabel  mampu menjelaskan  informasi  yang  disajikan  secara  mandiri. Setiap  tabel  diberi  nomor  secara berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul tabel diketik dengan jenis huruf Arial 10 pt,  9  pt  pada  bagian  sumber  dan  pada tulisan  “Tabel  1.”  “Tabel  2.”  dan  seterusnya diketik  tebal.  Tabel  menggunakan  2  (dua)  Bahasa  wajib,  yaitu  Bahasa  Indonesia  dan Bahasa  Inggris. Tabel  tidak  boleh  dalam  bentuk  gambar  berupa  file  jpg,  png,  image  dan harus dalam bentuk tabel yang dibuat di Microsoft word. Judul tabel dituliskan pada bagian atas tabel, rata kiri dan diberi tanda titik (.) pada akhir judul tabel.
Gambar,  Grafik  dan  Foto  harus  tajam  dan  jelas  agar  cetakan  berkualitas  baik  serta memiliki  sumber  dimana  file tersebut  diambil  atau  proses  didapatnya  data  tersebut.  Semua simbol  di  dalamnya  harus  dijelaskan.  Seperti  halnya tabel,  keterangan  pada  gambar,  grafik dan foto harus mencukupi agar tersaji secara mandiri. Gambar, grafik dan foto harus diulas di  dalam  naskah.  Seluruh  keterangan  yang  terdapat  pada  Gambar,  Grafik,  dan  Foto  wajib untuk  menggunakan  dua  bahasa  seperti  pada  tabel,  yaitu  bahasa  Indonesia  dan  Bahasa Inggris. Gambar, grafik dan foto memiliki kedalaman minimal 300 dpi.

## Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.
Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.
Kategori Nilai Ekonomi/ Category Economic Value Total Nilai/ Total value (Rp/Tahun) Total Nilai/ Total value (Rp/Ha/Tahun) Nilai Guna Langsung/ direct value 121,120,873,947 11,964,919 Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367

## Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection
Sumber: www.merauke.go.id/ Source: www.merauke.go.id
Gambar 2. Kerangka Modal Sosial Figure 2. Framework of Social Capital

## SINTESA POKOK BAHASAN 1.., n. (Sintesa Kebijakan)
Sintesa merupakan hasil dari gabungan pokok-pokok bahasan sehingga memberikan kesatuan analisis yang selaras berupa kebijakan yang disarankan . Sintesa diuraikan secara ringkas  dan  jelas  mengacu  pada  pokok-pokok  pembahasan  serta  kemampuan mengartikulasikan  temuan.  Sintesa  yang  menjawab  pada  setiap  pokok  pembahasan,  ditulis secara  singkat  dan  jelas  dalam  beberapa  kalimat  pada  intinya  menegaskan  apakah  tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
Pada  bagian  ini  peneliti  menyajikan  kesimpulan  berupa  kebijakan  yang  disarankan serta  implikasinya.  Implikasi  kebijakan  merupakan  saran  dari  penulis  apa  yang  harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar kebijakan yang disarankan tersebut dapat terlaksana. Format  implikasi  kebijakan  harus  berupa  paragraf,  tidak  diperkenankan  berupa pointer atau numbering .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  Terima  Kasih  Ditulis  dengan  formal,  ucapan  diberikan  pihak  tertentu,  misalnya Sponsor  penelitian,  nama  yang  benar-benar  terlibat  dalam  pelaksanaan  penelitian  dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Pernyataan  status  terkait  kontributor  penulis  (perlu  dijelaskan  status  kontributor  Utama dan Anggota) dan juga telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Referensi  hendaknya  dari  sumber  yang  jelas  dan  terpercaya.  Setiap  referensi  yang tercantum  dalam  daftar  pustaka  harus  dikutip  (disitir)  pada  naskah  dan  sebaliknya  setiap kutipan  harus  tercantum  dalam  daftar  pustaka.  Acuan  penulisan  sitasi  menggunakan APA citations  style  (American  Psychological  Association) –  6 th edition .  APA  merupakan  “sistem penulis –  Tahun”.  APA  memiliki  beberapa  edisi  penulisan  sitasi  manual,  yang  tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam persiapan naskah.

## Sitasi pada teks
Penulis  Tunggal. Menurut  Zamroni  (2018) beberapa  aksi  kolaboratif  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  perlu  diambil  untuk  meningkatkan  diversifikasi  rumput  laut untuk produk bernilai tambah. Atau, beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dperlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah (Zamroni, 2018).
2  (dua)  Penulis. Dalam  Zamroni  &  Istiana  (2017)  konsep  kelembagaan  bisnis  yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan  “satu  pintu”  di  Desa  Laikang. Atau, konsep  kelembagaan  bisnis  yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang (Zamroni & Istiana, 2017).
Tiga,  empat,  atau  lima  penulis. Cantumkan  setiap  penulis  untuk  pertama  kali  sitasi  pada teks dirtuliskan. Setelah itu, kutip hanya nama belakang yang pertama penulis diikuti oleh " et al. atau et al., "

## Contoh:
Penulisan  sitasi  pertama. Koeshendrajana,  Mira,  Anna,  Nugroho,  Muawanah,  & Dewitasari (2018) Menemukan bahwa…
Penulisan kedua. Koeshendrajana et al. (2018) atau Koeshendrajana et al., 2018.
Enam  atau  lebih  penulis. Sitasi  hanya  pada  nama  terakhir  penulis  pertama,  kemudian  di ikuti dengan “ et al. atau et al., ”
Mohon  sumber  berupa  Undang-undang,  Peraturan  pemerintah,    Surat  Keputusan  dan sebagainya agar dimasukan kedalam daftar pustaka.
Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang  diacu  yaitu  80%  merupakan  rujukan  primer  dan  merupakan  terbitan  5  tahun  terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada  majalah,  koran,  atau  media  lainnya  yang  non-ilmiah. Minimal  daftar  pustaka  25. Disusun berdasarkan abjad.

## Contoh Penulisan Buku:
Nama Belakang Penulis, Inisial Pertama. (Tahun Publikasi). Judul . Kota, Singkatan Negara:
Penerbit.
Zulham, A., Subaryono & Mahulette, R.T. (2017 ).  Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya. Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.  Jakarta, ID: PT Rajagrafindo Persada.
Contoh Buku Elektronik (e-book):
Carruthers,  W.  (Ed.)  (2014). Histories  of  Egyptology:  Interdisciplinary  measures .  Retrieved from https://www.taylorfrancis.com

## Contoh e-jurnal Ilmiah dengan doi:
Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A. & Adimu, H.E. (2018). Pendekatan sistem sosial – ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu . Buletin
Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikan, Vol 4(2), 61-74. doi: 10.15578/marina.v4i2.7389.
Contoh e-jurnal Ilmiah tanpa doi:
Cohen, A., Medlow, S., Kelk, N., & Hickie, I. (2019). Young people’s experiences of mental health  care:  Implicatons for  the  headspace  National  Youth Mental  Health  Foundation.
Youth Studies Australia , 28 (1), 13-20. Retrieved from http://www.acys.info/journal.
Artikel dari situs internet;
World Wide Fund. (2019). WWF Kembangkan Upaya Mitigasi Tangkapan Sampingan Penyu di Ujung Tenggara Pulau Sulawesi. Retrieved from
https://www.wwf.or.id/?72583/WWF-Kembangkan-Upaya-Mitigasi-Tangkapan-
Sampingan-Penyu-di-Ujung-Tenggara-Pulau-Sulawesi.

## Contoh Laporan di website:
Tang,  Y.,  &  Choo,  X.  (2009). Intrinsic  divergence  for  face  recognition .  (CTN  Technical Report  20090204-001).  Centre  for  Theoretical  Neuroscience:  Retrieved  from http://compneuro.uwaterloo.ca/cnrglab.
Contoh hasil membuat sitasi dan daftar pustaka (bibliografi) mengunakan aplikasi:
(Muliawan & Firdaus, 2018)
Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Peraiaran Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. Jurmal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , Vol 13 (No 1), 133 –142.

## Dokumen tambahan yang dibutuhkan (Jurnal atau Buletin Ilmiah):
1.  surat pernyataan Clearance Ethics
2.  Surat Pernyataan Kontribusi Karya Tulis Ilmiah
Dokumen tersebut terpisah dengan naskah KTI (karya tulis ilmiah) dan wajib diunggah/ uploud bersama  dengan  naskah  KTI  pada  Open  Journal  System  (OJS)  yang  ditambahkan  dibagian Supplementary  File (berbeda  bagian  dengan unggah/uploud naskah).  Templete  atau  format Dokumen telah disediakan oleh redaksi jurnal yang terdapat pada sisi kanan website OJS (dapat diunduh/download ).