ISSN 2746-3249

## Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 – 2019

## Sinta Claudia Fitaloka*, Muhammad Rusmin Nuryadin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin *sintaclaudia.fitaloka@gmail.com

## Abstract
The  research  aims  to  verify  and  analyze  the  effect  of  GRDP,  PMA,  PMDN,  capital expenditures,  and  minimum  wages  on  labor  absorption.  The  data  are  descriptive  with secondary data. The analysis is panel data regression analysis, a combination of data for 2015 – 2019 and cross-section data for 13 districts/cities in South Kalimantan Province, which were processed using the REVIEWS 11 application.
The  results  show  that  (1)  GRDP,  PMA,  PMDN,  capital  expenditure,  and  minimum wages  that  affect  the  absorption  of  labor  simultaneously;  (2)  The  minimum  wage  have  a significant  positive,  GRDP  have  an  insignificant  positive,  PMA,  PMDN,  and  capital expenditures have an insignificant negative effect on the absorption of labor district/cities in South Kalimantan Province in 2015 – 2019.
Keywords: GRDP; PMA & PMDN; Capital expenditure; Minimum wages; Labor absorption.

## Abstrak
Tujuan  dilakukan  penelitian  untuk  menguji  sekaligus  menganalisis  pengaruh  PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum pada penyerapan tenaga kerja. Dengan data sekunder data bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik analisis dipakai adalah regresi data panel, merupakan  penggabungan  data  tahun  2015  –  2019  dan cross  section  data sebanyak  13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang diolah menggunakan aplikasi EVIEWS 11.
Hasil penelitian memperlihatkan (1) PDRB, PMA, PMDN, belanja modal,  dan upah minimum mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja dengan simultan; (2) Upah minimum mempengaruhi positif signifikan, PDRB berpengaruh positif tidak signifikan, PMA, PMDN, serta  belanja  modal  mempengaruhi  negatif  tidak  signifikan  pada  penyerapan  tenaga  kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019.
Kata  Kunci :  PDRB;  PMA  &  PMDN;  Belanja  modal;  Upah  minimum;  Penyerapan  tenaga kerja.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara berkembang yang tidak terlepas dari permasalahan  tenaga  kerja,  permasalahan  yang  dialami  merupakan  pesatnya  total  jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Jumlah kenaikan ini memperlihatkan bahwa penawaran akan tenaga  kerja  pada  pasar  terus  meningkat,  sebaliknya  permintaan  tenaga  kerja  tidak  sanggup menyerap angkatan kerja yang jumlahnya sangat banyak.
Di Kalimantan Selatan jumlah angkatan kerja mencapai 2,25 juta jiwa, terdiri dari 2,17 juta jiwa bekerja, dan 78,33 juta jiwa masih menganggur. Pada februari 2019, TPAK sebesar 73,98% dan TPT sebesar 3,50%. Sebanyak 55,07% penduduk bekerja pada sektor informal, sebesar  20,44%  usaha  mandiri,  usaha  dengan  pekerja  buruh  tidak  tetap  sebanyak  14,09%, bekerja  bebas  sebesar  3,99%,  dan  pekerja  yang  tidak  diupah  16,55%.  Sedangkan  pekerja disektor  formal  tercatat  sebesar  44,93%,  karyawan  atau  buruh  40,98%,  dan  usaha  dengan pekerja tetap sebesar 3,95% (BPS, 2020).
Tabel 1 Komposisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 (Jiwa) Tahun Pengangguran Bekerja Angkatan Kerja 2015 97.748 1.889.502 1.987.250 2016 113.296 1.965.088 2.078.384 2017 98.956 1.975.161 2.074.117 2018 95.278 2.021.666 2.116.944 2019 91.730 2.036.736 2.128.466

## Sumber : BPS Provinsi Kalsel
Tabel  1  komposisi  ketenagakerjaan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  terlihat  jumlahnya berfluktuasi  setiap  tahunnya.  Sampai  dengan  tahun  2019  angkatan  kerja  sebesar  2.128.466 jiwa, pada jumlah bekerja mencapai 2.036.736 jiwa. Kemudian jumlah pengangguran terbesar pada  tahun  2016  sebesar  113.296  jiwa  dan  jumlah  pengangguran  terendah  pada  tahun  2019 sebesar 91.730 jiwa.
Sebagai  upaya  pemerintah  dalam  mendorong  kenaikan  jumlah  kesempatan  kerja sehingga  dapat  menurunkan  jumlah  pengangguran  dibutuhkan  kebijakan.  Faktor  yang pemerintah dapat lakukan sebagai upaya menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan yaitu melalui PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan kebijakan upah minimum Kabupaten/Kota.
Masalah yang peneliti ingin bahas adalah : (1) apakah PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, dan upah minimum Kabupaten/Kota mempengaruhi signifikan pada penyerapan tenaga kerja  (2)  apakah  PDRB,  PMA,  PMDN,  dan  belanja  modal  mempengaruhi  positif  pada penyerapan  tenaga  kerja,  upah  minimum  mempengaruhi  negatif  penyerapan  tenaga  kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuannya  yaitu  :  (1)  Menguji  dan  menganalisis  secara  simultan  pengaruh  PDRB, PMA,  PMDN,  belanja  modal,  dan  upah  minimum  Kabupaten/Kota  pada  penyerapan  tenaga kerja  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  Menguji  dan  menganalisis  secara parsial  mempengaruhi  PDRB,  PMA,  PMDN,  belanja  modal,  dan  upah  minimum Kabupaten/Kota  pada  penyerapan  tenaga  kerja  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA Definisi Tenaga Kerja
Merupakan penduduk berusia lima belas tahun lebih sanggup melaksanakan kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa demi memenuhi keperluan hidupnya.

## Penyerapan Tenaga Kerja
Merupakan jumlah posisi pekerjaan telah terisi terlihat dengan jumlah penduduk telah bekerja pada sektor ekonomi (Kuncoro, 2002).

## Teori Permintaan Tenaga Kerja
Dapat  dikatakan  diantara  tingkat  upah  dan  total  pekerja  berhubungan,  dipekerjakan kemudian telah ditentukan oleh pemilik (Afrida, 2003).

## Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Jika PDRB mengalami peningkatan, maka total nilai tambah output penjualan barang atau jasa seluruh unit dalam ekonomi di setiap Kabupaten/Kota juga akan meningkat. Dimana dalam peningkatan nilai tambah output tersebut membutuhkan tenaga kerja.

## Hubungan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Melalui keberadaan PMA dapat meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya masing- masing daerah. Kemudian masuknya PMA dapat mengurangi beban keuangan pemerintah di bidang infrastruktur.
Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
PMDN  merupakan  investasi  dalam  negeri  dan  salah  satu  kunci  untuk  pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembentukannya, PMDN telah membawa kemajuan ke arah teknologi yang  mendalam  untuk  menghemat  produksi  dalam  skala  besar.  Sehingga,  PMDN  dapat menghasilkan  peningkatan  pendapatan  nasional,  penyerapan  tenaga  kerja,  memecahkan masalah inflasi, dan masalah neraca pembayaran.

## Hubungan Belanja Modal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Merupakan  anggaran  pengeluaran  pemerintah  yang  dialokasikan  untuk  perolehan  aset tetap membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Dengan harapan akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, jika kegiatan ekonomi meningkat maka akan dapat menaikkan  pertumbuhan  perkonomian,  serta  kemudian  memperbaiki  kesejahteraan,  dimana tenaga kerja dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

## Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Naik atau turunnya jumlah upah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, jika permintaan  akan  barang  atau  jasa  naik  maka  akan  diikuti  dengan  semakin  banyaknya perusahaan yang akan memasuki  pasar. Kemudian perusahaan akan meningkatkan produksi salah satunya dengan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya.
Naiknya  upah  juga  mampu  menyebabkan  dampak  negatif,  dimana  pengusaha menganggap upah sebagai suatu beban perusahaan karena pendapatan harus dikurangi untuk menbayar upah pekerja. Semakin besar dan banyak upah yang dikeluarkan, akan menyebabkan semakin sedikitnya pendapatan perusahaan tersebut. Jika tingkat upah sedang naik perusahaan akan melakukan dua kemungkinan yaitu, pertama perusahaan akan mempertahankan jumlah pekerja yang telah tersedia, kedua perusahaan kemungkinan tidak akan menerima pekerja.

## Penelitian Terdahulu
Bubi (2018) berjudul “Government Expenditure, Private Investment and GRDP Analysis of Kalimantan Human Absorption”, menunjukkan bahwa investasi swasta dan PDRB terdapat pengaruh.
I Gusti (2015) berjudul “The Effect of Inflation, GRDP, and Minimum Wage on Labor Absorption  in  Bali  Province”,  menunjukkan  PDRB  serta  upah  minimum  mempengaruhi kepada penyerapan tenaga kerja.
Ikka  (2013)  berjudul  “The  Effect  of  Inflation  and  Wages  Levels  on  Employment Opportunities in East Java”, menunjukkan tingkat upah berdampak pada kesempatan kerja di Jawa Timur.

## METODE
Ruang  lingkup  penelitian  meliputi  PDRB,  PMA,  PMDN,  belanja  modal,  upah minimum,  serta  penyerapan  tenaga  kerja  pada  13  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan dalam 2015 – 2019. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif karena peneliti bertindak sebagai  pengamat  dan  bertujuan  mendeskripsikan  kemudian  memecahkan  permasalahan dengan  sistematis,  akurat,  faktual  dan  kuantitatif.  Menggunakan  teknik  analisis  regresi  data panel yang  bersumber dari buku, jurnal, dan data resmi bersumber dari dinas pemerintah.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

## Penyerapan Tenaga Kerja
Yaitu  total  pekerja  terserap  di  berbagai  sektor.  Diuji  menggunakan  jumlah  pekerja Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  2015  –  2019  yang  terserap  dengan  satuan jiwa/orang per tahun.

## Produk Domestik Regional Bruto
PDRB yaitu semua penjualan barang atau jasa atas kegiatan ekonomi pada periode yang telah  ditentukan.  Digunakan  PDRB  berdasarkan  harga  konstan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.
Penanaman Modal Asing
Merupakan modal bersumber dari pihak swasta atau luar negeri. Digunakan realisasi PMA Kabupaten/Kota di Provinsi  Kalimantan Selatan 2015  – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

## Penanaman Modal Dalam Negeri
Merupakan suatu modal yang dilakukan didalam negeri atau domestik. Digunakan data realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

## Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  anggaran  keluaran  pemerintah  dialokasikan  demi memperoleh aset tetap membangun sarana dan prasarana kepentingan publik. Digunakan data realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan satuan (Rp) per tahun.

## Upah Minimum
Upah  minimum  merupakan  upah  terendah  sebagai  batasan  pengusaha  dalam menetapkan  upah  pekerja.  Digunakan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (UMK)  dan  Upah Minimum  Provinsi  (UMP) untuk  tidak menerapkan UMK pada Kabupaten/Kota di  Provinsi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 dengan (Rp) per tahun.

## Teknik Pengumpulan Data
Melalui  studi  pustaka  merupakan  cara  mengumpulkan  data  berbagai  sumber  buku, jurnal,  dan  data  publikasi  dari  Badan  Pusat  Statistik,  serta  datang  langsung  ke  instansi pemerintah di Kalimantan Selatan terkait.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Regresi Data Panel
Sebagaimana permodelan dari Gujarati & Porter (2012) yang diimplikasikan ke dalam model penelitian ni tentang penyerapan tenaga kerja, dengan model :
Ln Yit = B0 + B 1 LnX1it + B 2 Ln X 2 it + B 3 Ln X 3 it + B 4 Ln X 4 it + B 5 Ln X 5 it + uit Ket :
Ln Yit = Penyerapan Tenaga Kerja B0 = Konstanta B1, B2 , B3, B4 , B5 = Koefisien Regresi Ln X1 = PDRB (Rp) Ln X2 = PMA (Rp) Ln X3 = PMDN (Rp) Ln X4 = Belanja Modal (Rp) Ln X5 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp) Ln = Logaritma Natural u = Error i = 1, 2, 3, 4, 5, ...,13 ( cross-section data Kabupaten/Kota Kalsel) Kemudian ditentukan satu model yang terbaik diantara CEM, FEM, serta REMommon Effect  Model,  Fixed  Effect  Model ,  serta Random  Effect  Model dengan  membandingkannya menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman . Uji F U ntuk menjawab perumusan permasalahan pertama adalah menunjukkan apa terdapat hubungan pengaruh simultan diantara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam pengolahan dipakai statistik F pada taraf keputusan 5%, jika nilai probabilitas F lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak, sedangkan jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak.

## Uji T
Untuk menjawab perumusan masalah yang kedua digunakan uji T dalam menentukan variabel bebas manakah yang paling dominan atau secara parsial dalam mempengaruhi variabel
terikat. Keputusan diambil T hitung dan T tabel pada 5%. Apabila T hitung < T tabel = H0 diterima H1 ditolak, begitu pula sebaliknya jika T hitung > T tabel = H0 ditolak H1 diterima. Koefisien Determinasi (R 2 )
Untuk  memperlihatkan  persentase  variabel  bebas  mempengaruhi  kepada  variabel terikat (Sugiyono, 2012). Rumusnya :
Kd = R2 + 100% Ket : Kd = Koefisien Determinasi R2 = Koefisien Korelasi

## Koefisien Korelasi (R)
Dilakukan demi menjelaskan kekuatan serta keterkaitan variabel bebas pada variabel terikat (Sugiyono, 2012).
Apabila hasil (R) dekat angka 1, artinya pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat sangat kuat juga sebaliknya jika hasil (R) mendekati angka 0, artinya pengaruh diantara variabel  bebas  dan  variabel  terikat  menjadi  sangat  lemah.  Dihitung  dengan  melakukan pengakaran dari nilai R-Square (R2) √𝑅2 .

## HASIL DAN ANALISIS
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Penyerapan Tenaga Kerja
Tabel 2 Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019 (Jiwa) No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tanah Laut 150.510 156.346 154.233 156.792 165.710 2 Kotabaru 137.684 151.548 150.600 155.508 153.439 3 Banjar 270.992 288.215 287.442 292.073 300.296 4 Barito Kuala 156.172 169.049 162.497 171.958 165.277 5 Tapin 89.760 91.262 93.726 92.805 94.390 6 Hulu Sungai Selatan 111.218 118.024 118.455 120.936 121.705 7 Hulu Sungai Tengah 135.082 139.796 138.463 141.520 136.185 8 Hulu Sungai Utara 109.574 113.332 113.133 113.484 113.205 9 Tabalong 122.418 129.576 126.767 132.157 125.637 10 Tanah Bumbu 139.195 149.339 151.301 154.275 160.265 11 Balangan 62.192 67.753 69.496 68.719 65.072 12 Kota Banjarmasin 300.667 303.122 304.650 309.008 319.572 13 Kota Banjarbaru 104.038 108.616 104.398 112.431 115.983 Kalimantan Selatan 1.889.502 1.986.445 1.975.161 2.021.666 2.036.736

## Sumber : BPS Provinsi Kalsel
Pada Tabel 2 terlihat dari tahun 2015 – 2016 jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan, mengalami penurunan pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 – 2019 kembali naik. Sedangkan pada masing-masing Kabupaten/Kota jumlah tenaga kerja mempunyai jumlah yang bervariasi setiap tahunnya.

## Produk Domestik Regional Bruto
Dari data BPS jumlah PDRB Kabupaten atau Kota di Kalimantan Selatan dalam 2015 sampai dengan 2019 cenderung naik setiap tahun. Dimana persentase pertumbuhan tertinggi tahun 2017 yaitu 5,25% dan persentase terendah pada tahun 2015 sebesar 3,82%.

## Penanaman Modal Asing
Menurut  Dinas  PMPTSP  tren  realisasi  investasi  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun 2015  –  2019  terlihat  target  realisasi  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  sedangkan realisasi  mengalami  naik  turun.  Meskipun  berfluktuasi  namun  realisasi  masih  diatas  target, kecuali pada tahun 2017 target investasi sebesar 8,1% sedangkan realisasi nya hanya sebesar 6,25%.
Menurut  data  Dinas  PMPTSP,  penanaman  modal  asing  Kabupaten/Kota  mengalami jumlah yang naik dan turun 5 tahun terkahir yaitu 2015 – 2019. Dengan jumlah PMA terendah pada  tahun  2016  yaitu  Rp.  375.915.203  juta  rupiah,  tertinggi  tahun  2019  yaitu  Rp. 1.821.711.705 milyar rupiah.

## Penanaman Modal Dalam Negeri
Berdasarkan data dari Dinas PMPTSP realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan selama 2015 – 2019 mengalami pergerakan naik turun yang bervariasi. Total PMDN terendah pada tahun 2019 yaitu Rp. 510.627.226 juta rupiah, dan tertinggi tahun 2017 yaitu Rp. 578.349.679 juta rupiah.
Menurut Perda Nomor 2 2016 mengenai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2019, target  penanaman  modal adalah untuk  meningkatkan investasi.  Pada 2019 PMA serta PMDN ditargetkan sebanyak Rp. 10,5 triliun rupiah.

## Belanja Modal
Data dari Badan Keuangan Provinsi Kalsel Kabupaten/Kota selama tahun 2015 – 2019 berfluktuasi setiap tahunnya. Hingga tahun 2019 mencapai Rp. 456.274.382 juta rupiah.

## Upah Minimum
Menurut data Disnakertrans Kalimantan Selatan mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diterapkan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya  dari  2015  sampai  2019.  Namun  pada  Kota  Banjarmasin,  Kabupaten  Tabalong, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu yang menggunakan UMK jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini dikarenakan UMP adalah batasan standar menetapkan UMK, dimana harus lebih besar atau sama UMP.
Analisis Data Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

## Sumber : Olah Data Eviews 11
Dari Gambar 1 diperoleh nilai probabilitas yaitu 0,503407 > a =  0,05, rtinya bahwa asumsi uji normalitas terpenuhi dan data normal.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel X1 X2 X3 X4 X5 VIF Produk Domestik Regional Bruto (X1) 1.000000 0.094218 0.022613 0.062225 0.118718 1.002832 Penanaman Modal Asing (X2) 0.094218 1.000000 0.171782 -0.012487 0.057461 1.029255 Penanaman Modal Dalam Negeri (X3) 0.022613 0.171782 1.000000 -0.205021 -0.018513 1.054044 Belanja Modal (X4) 0.062225 -0.012487 -0.205021 1.000000 0.029049 1.070739 Upah Minimum (X5) 0.118718 0.057461 -0.018513 0.029049 1.000000 1.145840

## Sumber : Olah Data Eviews 11
Pada Tabel 3 terlihat nilai Correlations atau r < 0,8 dan pada hasil Variance Inflation Factor (VIF)  kurang  dari  10,00.  Dimana  bisa  disebutkan  tidak  terjadinya  multikolinieritas diantara masing-masing variabel penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Constanta -1.959363 4.319219 -0.453638 0.6518 Produk Domestik Regional Bruto (X1) 0.075072 0.053204 1.411015 0.1635 Penanaman Modal Asing (X2) 0.100915 0.055133 1.830381 0.0722 Penanaman Modal Dalam Negeri (X3) 0.022334 0.055326 0.403683 0.6879 Belanja Modal (X4) 0.003488 0.086327 0.040403 0.9679 Upah Minimum (X5) -0.076311 0.265840 -0.287055 0.7751

## Sumber : Olah Data Eviews 11
Berdasarkan hasil pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas setiap variabel , yaitu PDRB 0,1635, PMA 0,0722, PMDN 0,6879, belanja modal 0,9679, dan upah minimum 0,7751. Artinya  nilai  variabel-variabel  >    0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  penelitian  terbebas  dari heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Data Panel
Tabel 5 Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model) Variabel Coefficient Standard Error t-Statistic Probabilitas Constanta 9.275998 0.458977 20.21017 0.0000 Produk Domestik Regional Bruto (X1) 0.007352 0.010440 0.704163 0.4848 Penanaman Modal Asing (X2) -0.003662 0.005775 -0.634175 0.5290 Penanaman Modal Dalam Negeri (X3) -0.005741 0.006412 -0.895419 0.3751 Belanja Modal (X4) -0.007351 0.010306 -0.713306 0.4792 Upah Minimum (X5) 0.187705 0.025714 7.299689 0.0000 R.Square (R 2 ) 0.997036 F-Statistik (F hitung) 929.8998 Probabilitas F-Statistik 0.000000

## Sumber : Olah Data Eviews 11
Dapat  terlihat  bahwa  nilai  koefisien  setiap  variabel  dapat  dirumuskan  model estimasinya berikut :
Ŷ it = 9.275998 + 0.007352 X1 it - 0.003662 X2 it - 0.005741 X3 it - 0.007351 X4 it + 0.187705 X5 it

## Uji F
Berdasarkan hasil dari Fixed Effect Model probabilitas F statistik ,.0000 < 0,05 (alpha 5%),  maka  PDRB,  PMA,  PMDN,  belanja  modal,  serta  upah  minimum  dengan  signifikan bersamaan mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja.
Uji T
Dari  uji Fixed  Effect  Model, PDRB  mempunyai  nilai  probabilitas  t  statistik  0,4848, PMA  0,5290,  PMDN  0,3751,  belanja  modal  0,4792,  dan  upah  minimum  Kabupaten/Kota 0,0000.  Sehingga  disimpulkan  bahwa  variabel  upah  minimum  Kabupaten/Kota  (X5) mempunyai  nilai  probabilitas  yang  paling  mendekati  0  yang  mana  dapat  dikatakan mendominasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Setelah dilakukan pengujian menggunakan aplikasi statistik Eviews 11, seperti Tabel 5 nilai R-Square 0,997036,  berarti  kemampuan  variabel  bebas  yaitu  PDRB,  PMA,  PMDN, belanja modal, serta upah minimum Kabupaten/Kota mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,997036 atau 99,73% atau sangat  kuat,  dan 0,30% dipengaruhi  variabel  lain  diluar model.

## Koefisien Korelasi (R)
Nilai  koefisien  korelasi  dihasilkan  atas  pengakaran  dari  nilai  koefisien  determinasi (R2), selanjutnya nilai koefisien korelasi dihitung korelasi √0,997036 = 0,9985169002. nilai sebesar  0,9985169002  yaitu  pengaruh  variabel  bebas  PDRB,  PMA,  PMDN,  belanja  modal, serta upah minimum, variabel terikat penyerapan tenaga kerja berpengaruh sangat kuat.

## PENUTUP Implikasi Penelitian
Menentukan seberapa besarkah pengaruh dari variabel PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum kepada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2015 – 2019. Atas hasil uji dan analisis regresi , terlihat bahwa variabel bebas dengan variabel  terikat  simultan  memperngaruhi  positif.  Kemudian  secara  parsial  upah  minimum mempengaruhi positif kepada penyerapan tenaga kerja.

## Keterbatasan Penelitian
Variabel  dipakai  untuk  mengetahui  penyerapan  tenaga  kerja  disini  hanya  5  variabel, sedangkan  masih  banyak  variabel-variabel  lainnya.  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  dalam waktu  5  tahun,  dikarenakan  ketidakmampuan  peneliti  jika  harus  lebih  dari  5  tahun  dengan menggunakan  metode  analisis  data  yang  telah  dipilih.  Serta  kesulitan  dalam  mengolah  data menggunakan aplikasi Eviews 11 karena pertama kalinya bagi peneliti.
Keterbatasan teknis mengenai izin permohonan data-data dengan pihak terkait terutama pada instansi pemerintahan, cukup memerlukan waktu yang lama untuk setiap prosesnya dari mengirimkan  surat  permohonan  data  kemudian  menunggu  konfirmasi  dari  pihak  instansi sampai dengan diberikan data yang diminta. Serta kurangnya akses pemberian data yang sudah diolah  dalam  bentuk website oleh  instansi-instansi  pemerintah  terutama  masing-masing Kabupaten/Kota apalagi jika tahun-tahun terdahulu data sulit untuk diperoleh.

## Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian kesimpulannya adalah (1) PDRB, PMA, PMDN, belanja modal, serta upah minimum Kabupaten/Kota dengan simultan mempengaruhi signifikan pada penyerapan  tenaga  kerja  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  2015  –  2019,  (2) Upah  minimum  dengan  parsial  mendominasi  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja, sedangkan PDRB, PMA, PMDN, serta belanja modal tidak mempengaruhi pada penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019.

## Saran
Dari penulis (1) PDRB dapat mempengaruhi tenaga kerja, pemerintah masing-masing daerah  diharapkan  terus  meningkatkan  setiap  sektor-sektor  PDRB  potensial  untuk meningkatkan  pendapatan  setiap  daerah  sehingga  dapat  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat, (2) Seperti yang diketahui potensi sumber daya alam Kalimantan Selatan sangat kaya. Maka pemerintah diharapkan dapat berfokus melakukan investasi kepada sektor-sektor penting  yang  mampu  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, investasi pada pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan, dan berbagai sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota, (3) Pemerintah dapat  menggunakan  anggaran  dengan  maksimal  untuk  pembangunan-pembangunan infrastruktur  yang  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru,  dan  terlebih  dahulu mengutamakan  tenaga  kerja  lokal  yang  berasal  dari  Kabupaten/Kota  tersebut  dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar daerah atau tenaga kerja asing, sehingga jumlah pengangguran masing-masing  Kabupaten/Kota  tersebut  dapat  berkurang,  (4)  Kebijakan  UMK  sangat mempengaruhi dalam merangsang kesempatan kerja, sehingga diharapkan pemerintah dapat memperhatikan  dan  dapat  terus  meningkatkan  kebijakan  upah  minimum  ini  sesuai  dengan keadaan daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu dalam menentukan jumlah besaran yang akan diterapkan pemerintah dapat memperhatikan sisi pengusaha dan juga sisi pekerja agar  sama-sama  diuntungkan,  serta  pekerja  yang  bekerja  mendapatkan  gaji  yang  memang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

## BIBLIOGRAPHY
Agustini,  Y.,  Kurniasih,  E.P.  (2017).  Pengaruh  Investasi  PMDN,  PMA,  dan  Penyerapan Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Jumlah  Penduduk  Miskin Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  dan Kewirausahaan . 6(2), 97-119.
Badan Pusat Statistik (2020). Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019.
Badan Pusat Statistik (2020). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019. Badan  Keuangan  Daerah  (2020). Jumlah  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019.
BR, Afrida. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2020). Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019.
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (2020). Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2019.
Effendi,  Alamsyah.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  dan  Upah  Minimum  Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 – 2018. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. 3(2), 500-511. Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Gujarati, Porter. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika . Jakarta: Salemba Empat. Kuncoro.  (2012). Upah  Sistem  Bagi  Hasil  dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja .  Jurnal  Ekonomi Pembangunan.
Munandar. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini . 8(1), 2502-2024. Simanjuntak. (2005). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sugiyono.  (2012). Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Syahrituah,  Hesty.  (2020).  Peran  Mutu  Sumberdaya  Manusia  PMA  dan  PMDN  Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. 3(2), 470-484. Todaro. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. United Kingdom. Pearson Education Limited.
UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. “Kementerian Ketenagakerjaan”. (1):34-35.
Zulfaetti, Wibisono, dan Amir. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap  PDRB  Sektor  Industri  Pengolahan  di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan . 3(3), 200-212.