Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (121-133) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

## Saepudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: Saepudint144@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 21 Januari 2022 |Revised : 17 Agustus 2022 |Accepted : 23 Agustus 2022
How  to  cite: Saepudin,  “ Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2  No.  2,  (Agustus,  2022)”,  hlm. 121-133.

## ABSTRACT:
Village Owned Enterprises are business entities whose entire or most of the capital is owned by the Village  through  direct  participation  originating  from  Village  assets  which  are  separated  in  the  context  of asset  management,  services  and  other  businesses  for  the  welfare  of  the  Village  community.  BUMDesa Berkarya  requires  special  attention  from  the  village  government,  especially  in  coaching,  development  and supervision. Although there is already a more specific legal umbrella that regulates BUMDes as stated in the Pandeglang Regent Regulation Number 27 of 2016 concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned  Enterprises,  BUMDesa  Berkarya  still  has  many  obstacles,  both  internal  and  external.  The absence of innovation and the lack of human resources are the main obstacles for BUMDes to develop. The author conducts thesis research using two problem identifications. First, how is the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. Second, what are the obstacles faced in the management of BUMDes in Batuhideung Village, Cimanggu District, Pandeglang Regency?. The theory used  in this  study  uses  Authority  Theory  and  Welfare  Theory.  The  method  used  in this  thesis  research  is empirical  juridical.  The  research  specification  uses  descriptive  analysis.  The  results  showed  that  in  the management  of  Village  Owned  Enterprises  Berkarya  in  Batuhideung  Village,  Cimanggu  District, Pandeglang  Regency  in accordance  with  existing  mechanisms  and  in accordance  with  Pandeglang  Regent Regulation  Number  27  of  2016  concerning  Procedures  for  Establishing  and  Managing  Village-Owned Enterprises  however,  in  its  implementation  there  are  many  obstacles  and  obstacles  so  that  BUMDesa Berkarya has not been able to become a business entity that fully accommodates the potential that exists in the  village.  Suggestions  for  building  BUMDes  Berkarya  are  to  coordinate  intensively  with  the  local government, make efforts to develop types of businesses that are in accordance with the potential that exists in the village and carry out innovations that are beneficial to the village community.
Keywords: BUMDes Management, Village Authority, BUMDesa
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

## ABSTRAK
Badan  Usaha  Milik  Desa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya  untuk  kesejahteraan masyarakat  Desa.  BUMDesa  Berkarya  yang  berada  di  Desa  Batuhideung  memerlukan  perhatian yang khusus dari pemerintah Desa terutama dalam pembinaan, pengembangan serta pengawasan. Walaupun  sudah  ada  payung  hukum  yang  lebih  khsusus  mengatur  tentang  BUMDesa  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  27  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa Berkarya masih memiliki banyak kendala  baik  internal  maupun  eksternal.  Tidak  adanaya  inovasi  serta  rendahnya  sumber  daya manusia menjadi  hal pokok persoalan BUMDesa Berkarya sulit berkembang.  Penulis melakukan penelitian  skripsi  dengan  menggunakan  dua  identifikasi  masalah.  Pertama,  bagaimana Pengelolaan  BUMDesa  di  Desa  Batuhideung  Kecamatan  Cimanggu  Kabupaten  Pandeglang?. Kedua,  apa  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  BUMDesa  di  Desa  Batuhideung Kecamatan  Cimanggu  Kabupaten  Pandeglang?.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  Teori  Kewenangan  dan  Teori  Kesejahteraan.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  skripsi  ini  adalah  yuridis  empiris.  Spesifikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif analisis.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa Berkarya  di  Desa  Batuhideung  Kecamatan  Cimanggu  Kabupaten  Pandeglang  selaras  dengan mekanisme  yang  ada  dan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  namun  demikian  dalam pelaksanaanya  mengalami  banyak  kendala  serta  hambatan  sehingga  BUMDesa  Berkarya  belum mampu menjadi badan usaha yang  sepenuhnya mengakomodir potensi yang ada di  Desa. Saran membangun  BUMDesa  Berkarya  adalah  harus  berkordinasi  secara  intensif  dengan  pemerintah daerah, melakukan upaya pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Desa serta membuat inovasi yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat Desa.
Kata Kunci: Pengelolaan BUMDesa, Kewenangan Desa, BUMDesa.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan Pemerintah
Desa  di  era  reformasi  pada  hakikatnya adalah  proses  demokratisasi  yang selama  orde  baru berproses  dari  atas  ke bawah,  sebaliknya  saat  ini  proses  dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari
keterangan di atas maka mengakibatkan desa  sebagai  kualitas  kesatuan  hukum yang  otonom  dan  memiliki  hak  serta wewenang  untuk  mengatur  rumah tangga  sendiri  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  18  Undang-undang  Dasar 1945  antara  lain  menyatakan  bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar  dan  kecil  dengan  bentuk  dan susunan  pemerintahannya  ditetapkan dengan Undang-undang. 1 Penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  sangat  membutuhkan  peran masyarakat  yang  seluas-luasnya,  baik perseorangan,  organisasi  keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha demi terselenggaranya  kesejahteraan  sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adanya  Undang-Undang  No  6 tahun  2014  tentang  Desa,  pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa yang
selanjutnya  disebut  (BUMDesa)  di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2014 hanya  berjumlah  1.022  BUMDesa kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 50.199 unit dari 74.953 desa yang  ada  di  seluruh  Indonesia  (Badan
Pusat Statistik). 2 Badan Jumlah 1 HAW.  Widjaja, Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan Utuh ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2004, hlm. 1-3.
2 Badan  Pusat  Statistik,  Jumlah
Badan  Usaha  Milik  Desa  Menurut  Provinsi, https://www.bps.go.id/dynamictable/2015 /09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa- kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-
BUMDesa  akan  terus  bertambah  setiap tahunnya  (Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi 2019),  peningkatan  jumlah  BUMDesa yang  cukup  drastis  diharapkan  dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa  merupakan  institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan  sebagai  sarana  peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  BUMDesa  ini menjadi  bagian  penting  dari  bentuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  di tingkat  desa  sejak  dimasukkan  dalam UU  Nomor  6  Tahun  2014.  Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39  Tahun  2010  meniscayakan  kehadiran BUMDesa sebagai sentra pengembangan program  ekonomi  masyarakat  dengan mengedepankan  prinsip  keterbukaan dan  bertanggung  jawab  terhadap masyarakat. 3
Pendekatan  yang  diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda  perekonomian  di  pedesaan  adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat  desa.  Lembaga  ekonomi  ini tidak  lagi  didirikan  atas  dasar  instruksi pemerintah,  tetapi  harus  didasarkan pada  keinginan  masyarakat  desa  yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan  permintaan  di  pasar. Lembaga ekonomi ini agar
keberadaannya  tidak  dikuasai  oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan.
Salah satu Kabupaten di Provinsi
Banten yang telah mendirikan BUMDesa adalah  Desa  Batuhideung  Kecamatan Cimanggu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menginginkan adanya geografi-2003---2018.html/diakses pada rabu
25 Februari 2021 pukul 18.50 W.
3 Imam Yudhianto Soetopo, Mengejawantahkan Peran dan Eksitensi
BUMDes ,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia,  2010, hlm. 116.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
pembentukkan dan pengelolaan BUMDesa  disetiap  desa  yang  ada  di Kabupaten  Pandeglang.  Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi  kepada  Pemerintah  Desa dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. BUMDesa  sebagai  penggerak perekonomian  masyarakat  desa  dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang mengharapkan dengan dibentuknya BUMDesa dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber  daya  manusia,  sumber  daya modal  dan  sumber  daya  alam  yang berorientasi  mencari  keuntungan  dan pelayanan  sosial.  Dengan  mengelola sumber  daya  yang  dimaksud,  selain diperuntukkan
bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  yang terpenting  adalah  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pada kenyataanya tidaklah mudah dalam mengembangkan BUMDesa di desa. Berbagai permasalahan  yang  dihadapi  BUMDesa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi  dalam  memajukan  BUMDesa. Beberapa permasalahan
BUMDesa antara  lain  permasalahan  komunikasi diantara  pengurus,  pengelolaan  unit usaha,  masalah  personil,  dan  potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan.
Peraturan  Bupati  Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa merupakan  payung  hukum  yang  lebih khusus  tentang  bagaimana  suatu  desa dapat  mendirikan  dan  mengelola  badan usaha  milik  desa  termasuk  juga  desa Batuhideung.  Keberadaan  Badan  Usaha Milik  Desa  yang  ada  di  Desa
Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten  Pandeglang    tidak  diketahui masyarakat  luas,  sehingga  dengan adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini manfaatnya tidak dirasakan oleh
masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat desa tidak  mengetahui mengenai tujuan, manfaat  serta  fungsi  adanya  Badan Usaha  Milik  Desa  hal  ini  dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh terhadap perekonomian  maupun  kesejateraan masyarakat  desa.  Kurangnya  sosialiasi oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, Program  yang  tidak  tepat  sasaran  dan tidak  dibutuhkan  oleh  masyarakat menjadi  faktor  yang  menghambat berjalannya Badan Usaha Milik Desa.
Desa Batuhideung memiliki BUMDesa  yang  bernama  Badan  Usaha Milik  Desa  Berkarya  yang  berdiri  pada tahun  2017.  BUMDesa  ini  memiliki usaha di bidang penyediaan barang dan jasa  seperti  Sound  sistem,  diesel, panggung  hajatan,  dan  alat  transportasi roda  empat.  Dalam    pengelolaannya BUMDesa  selalu  membuat  laporan tahunan, modal  awal  yang dimiliki oleh BUMDesa
Berkarya hanya Rp. 30.000.000; yang  berasal  dari  Anggaran Dana  Desa, 4 dengan  adanya  BUMDesa Berkarya    masyarakat  dapat  merasakan manfaatnya  antara  lain  dalam  hal penyediaan jasa sound sistem saat acara hajatan,  alat  transportasi  roda  empat yang bisa  digunakan  sebagai  kebutuhan masyarakat desa, dan Deisel sebagai alat pengairan sawah saat musim kemarau.
Keberadaan  BUMDesa  Berkarya masih  belum  mendapatkan  manfaat secara  luas  hanya  pada  pendapatan Desa,  berkaitan  dengan  penduduk mayoritas  desa  Batuhideung  adalah bekerja dibidang pertanian dan bercocok tanam maka yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat  desa  adalah  tersededianya segala  kebutuhan  pokok  petani  seperti penyediaan  pupuk,  benih,  pestisida  dan alat-alat pertanian lainnya.
4 Ubri,  Ketua  BUMDesa  Berkarya Desa Batuhideung, Dalam  prapenelitian dan sesi  wawancara  penulis  dengan  Ketua BUMDesa Berkarya pada tanggal 02 Februari 2021.
Berdasarkan  fenomena  di  atas maka  peneliti  merumuskan  beberapa pertanyaan masalah, diantaranya: 1. Bagaimana Pengelolaan BUMDesa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ? 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam  pengelolaan  BUMDesa di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ? Metode Penelitian Metode  penelitian  merupakan suatu  kegiatan  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. 5 Metodologis  berarti sesuai  dengan  metode  atau  cara-cara tertentu,  sistematis  adalah  berdasarkan suatu  sistem,  sedangkan  komitmen berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang bertentangan  dengan  suatu  kerangka tertentu. 6 Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  metode pendekatan yuridis empiris. 7 Pendekatan yuridis  empiris  atau  sosiologi  hukum adalah  pendekatan  dengan  melihat sesuatu  kenyataan  hukum  di  dalam masyarakat.
Pendekatan sosiologi hukum  merupakan  pendekatan  yang
5 Khudzaifah  Dimyati  dan  Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum , Surakarta,  Fakulktas  Hukum  UMS,  2004, hlm. 1.
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Universitas Indonesia Press, 2012, hlm 42.
7 Uum  Ummul  Muhimah,  “Peran
Pemerintah  dalam  Bidang  Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun
2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,” Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum Vol. 2, No. 1, (2022, hlm. 53 – 63.
digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek hukum  dalam  interaksi  sosial  di  dalam masyarakat,    dan  berfungsi  sebagai penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan mengklarifikasi  temuan  bahan  non hukum  bagi  keperluan  penelitian  atau penulisan hukum. 8 Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis harus berhadapan dengan  warga negara  atau  pejabat  yang menjadi objek penelitian.

## Pembahasan
1. Pengelolaan  BUMDesa  di  Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang.

## A. Dasar  Hukum  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik
Desa Berkarya.
Dasar  Hukum  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa Berkarya  mengacu  pada  Peraturan Bupati  Pandgelang  Nomor  27  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa Pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13.
Mekanisme  pembentukan  dan Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa Berdasarkan ketentuan  Permendesa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  atau  disingkat  PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,  dan  Pengelolaan,  dan pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  sehingga  perlu  menetapkan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan
8 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta,    Sinar  Grafika,  2013,  hlm. 107.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa.
Adapun mekanisme pembentukan  dan  pendirian  Badan Usaha  Milik  Desa  Menurut  Permendesa PDTT  Nomor  4  Tahun  2015  adalah sebagai berikut:
1) Pendirian  BUMDesa  disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal,  dan  Transmigrasi tentang  Pedoman  Tata  Tertib dan  Mekanisme  Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi : a) pendirian BUMDesa sesuai dengan  kondisi  ekonomi dan sosial budaya masyarakat; b) organisasi pengelola BUMDesa; c) modal  usaha  BUMDesa; dan d) Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah  Tangga BUMDesa. 3) Hasil  kesepakatan  Musyawarah Desa  menjadi  pedoman  bagi Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  untuk menetapkan  Peraturan  Desa tentang Pendirian BUM Desa.
4) Dalam  rangka  kerja  sama  antar- Desa dan pelayanan usaha antar- Desa  dapat  dibentuk  BUMDesa bersama  yang  merupakan  milik 2 (dua) Desa atau lebih.
5) Pendirian  BUMDesa  bersama melalui  Musyawarah  antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama  antar-Desa  yang  terdiri dari:
a) Pemerintah Desa; b) anggota Badan Permusyawaratan Desa; c) lembaga  kemasyarakatan Desa; d) lembaga Desa lainnya; dan
e) tokoh  masyarakat  dengan mempertimbangkan keadilan gender. Mekanisme pendiran dan
Pengelolaan  BUMDesa  yang  diatur  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa  tidak  jauh  beda dengan  mekanisme  dan  pendirian menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha Milik Desa.
1) BUMDesa  didirikan  oleh  1  (satu) Desa  berdasarkan  Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 2) BUMDesa  bersama  didirikan  oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan  Musyawarah  Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. 3) BUMDesa bersama didirikan berdasarkan  kesamaan  potensi, kegiatan  usaha,  atau  kedekatan wilayah.
4) Pendirian  BUMDesa  bersama tidak  terikat  pada  batas  wilayah administratif.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati Pandgelang  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa. Prinsip  dasar  dalam  pendirian  serta pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa diantaranya adalah:
a) Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat  dan  tanggungjawab masyarakat; BUMDesa  Berkarya  dalam pengelolaannya harus memperhatikan keterlibatan masyarakat  setempat  agar  semua jenis  usaha  BUMDesa  Berkarya
didukung penuh oleh masyarakat, selain  keterlibatan  masyarakat juga  pemberdayaan  masyarakat menjadi  hal  penting  disamping tingkat perekonomian desa meningkat juga pengetahuan masyarakat desa juga ikut meningkat  kearah  yang  lebih modern dan maju tanpa melupakan tanggung jawab. b) Keberagaman  usaha  masyarakat sebagai  bagian  dari  unit  usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada; BUMDesa  hadir  bukan menjadi  pesaing  bagi  usaha  yang sudah  ada  dan  dibentuk  oleh masyarakat,  namun  BUMDesa harus mampu berkolaborasi dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh  masyarakat  desa  dengan kebaruan  inovasi  yang  dimiliki oleh BUMDesa Berkarya.
c) Partisipasi  pengelolaan,  yaitu dengan  mewujudkan  peran  aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa; Dalam    pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa Berkarya masyarakat dan pengurus BUMDesa bersinergi dalam pengembangan usaha yang dimiliki untuk kelangsungan BUMDesa  dan  keberlangsungan perekonomian  masyarakat  desa kearah  yang  lebih  baik.  Sinergi yang  dibangun  antara  BUMDesa dengan  masyarakat  menjadi  hal pokok  agar  terwujudnya  tujuan didirkannya BUMDesa.
d) Demokrasi  dalam  pengelolaan yang  didasarkan  pada  kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan  dalam  perspektif
penyelenggaraan
administrasi keuangan yang benar.

## B. Kewenangan  Desa  Batuhideung Dalam  Pengembangan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Berkarya
Dalam  undang-undang  Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  pasal  89 menjelaskan bahwa hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan  Desa.  Ini  tentu  menjadi tugas pengurus BUMDesa serta pemerintah desa dalam pengembangan BUMDesa sejalan dengan pasal 71 ayat 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.  Dalam  perjalanan  pengelolaan BUMDesa  tentu  mengalami  banyak hambatan dan tantangan untuk meraih keberhasilan,  tantangan  dan  hambatan tersebut  menjadi  tugas  pengurus BUMDesa dan pemerintah Desa, untuk mencapai puncak keberhasilan BUMDesa  Desa  sebagai  pemerintah terdekat  mempunyai  peranan  penting untuk mengembangkan dan menopang kemajuan BUMDesa.
Untuk terus berkomitmen membangun  BUMDesa  diperlukan upaya  sistematis  untuk  mendorong organisasi  ini  agar  mampu  mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan  jaringan  ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi  pedesaan.  Dalam  konteks demikian  BUMDesa  pada  dasarnya merupakan  bentuk  konsolidasi  atau penguatan  terhadap  lembaga-lembaga ekonomi desa.
Beberapa  agenda  yang  bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan  sumber  daya  manusia sehingga  mampu  memberikan  nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, menguatkan kelembagan BUMDesa, mengembangkan  unsur  pendukung seperti  perkreditan  mikro,  informasi
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
pasar, dukungan teknologi dan manajemen,  prasarana  ekonomi  dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. Pemerintah  Desa  mendirikan
BUMDesa  dengan  Peraturan  Desa berpedoman  pada  Peraturan  Daerah. Dari  semua  itu  yang  terpenting  adalah bahwa  pendirian  dan  pengelolaan BUMDes  harus  dilakukan  secara profesional dan mandiri.
C. Jenis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berkarya Pengelolaan  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  Berkarya  Desa  Batuhideung Berdasarkan Peraturan Bupati Pandgelang  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Pendirian  dan
Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa diatur dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12.  Pada  saat  peneliti  melakukan wawancara  dengan  salah  satu  pengurus BUMDesa  Berkarya  menuturkan  bahwa BUMDesa  Berkarya  hanya  bergerak  di salah  satu  bidang  penyedia  layanan barang  dan  jasa,  alasan  pengurus BUMDesa memilih jenis usaha ini adalah karena  pada  awal  pendiriannya  modal yang  diperoleh  sedikit  sehingga  dalam penntuan  jenis  usahapun  disesuaikan dengan  modal  yang  ada,  maka disepakati  dalam  musyawarah  desa bahwa  jenis  usaha  yang  dipilih  adalah bergerak dibidang penyedia layanan dan jasa  yaitu  mobil  angkutan  umum, Panggung  hajatan,  Alat-alat  dekorasi, dan  meja  restorasi,  dan  Diesel.  Adapun aset  atau  properti  yang  dimiliki  saat  ini oleh  BUMDesa  Berkarya  adalah  sebagai berikut:
a) Mobil angkutan umum
Mobil elf yang  sumber dananya  berasal  dari  bantuan Bupati  Pandeglang  tahun  2018, Keberadaan mobil angkutan umum  ini  yang  seharusnya dioperasikan  dari  desa  menuju wilayah  perkotaan  atau  pasar
Cibaliung sebagai angkutan umum  tidak  bisa  dioperasikan sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha BUMDesa Berkarya karena mobil tersebut jarang digunakan dengan  alasan  kondisi  jalan  desa yang  rusak,  sebagian  besar  jalan desa masih tanah serta kampung satu  dengan  kampung  lainnya yang berada di Desa batuhideung terpisah-pisah  oleh  hutan  yang cukup  jauh  menyebabkan  mobil tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa ojek kendaraan roda dua karena lebih efisien  dan  menghemat  waktu walaupun harga ongkosnya terpaut  jauh  bila  dibandingkan dengan  menggunakan jasa  mobil BUMDesa,  alasan  lain  mobil BUMDesa Berkarya jarang digunakan  adalah  karena  tidak adanya pengurus BUMDesa yang mau mengoperasikan mobil BUMDesa  setiap  hari  dengan alasan  ketika  mobil  BUMDesa dioperasikan  jumlah  penumpang hanya satu atau dua orang untuk menutup pengeluaran bensin dan uang jalanpun tidak cukup.
b) Panggung hajatan, Alat-alat dekorasi, dan meja restorasi Peneliti melakukan wawancara dengan ketua BUMDesa  Berkarya  membahas tentang  alasan  memilih  jenis usaha  yang  saat  ini  berdiri  dan ketua  BUMDesa  memaparkan bahwa sejak berdirinya BUMDesa Berkarya  tahun  2017  anggaran yang  diterima  hanya  penyertaan modal  dari  desa  itupun  dibatasi tiap  tahunnya.  Akhirnya  jenis usaha  yang  dipilih  oleh  ketua BUMDesa
adalah dengan menyediakan alat-alat yang
digunakan  dalam  suatu  acara formal  maupun  non  formal  yaitu menyediakan panggung, alat dekorasi  serta  meja  restorasi. Ketua  BUMDesa  berpendapat bahwa dengan mengambil peluang jenis usaha ini diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan karena mempunyai  pandangan  bahwa seluruh masyarakat desa Batuhideung secara kebiasaan tiap tahunnya mempunyai acara hajatan  dengan  berbagai  jenis hajatan  diantaranya,  khitanan, pernikahan,  tasyakuran,  maulid nabi dan lainnya.
Inovasi merupakan sebuah gagasan  baru  yang  diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui  suatu  produk  atau jasa. Peneliti mempunyai pandangan  bahwa  apapun  jenis usaha  yang  dibangun  oleh  suatu organisasi  tanpa  adanya  inovasi untuk mencapai puncak kesuksesan  sangatlah  sulit  karena zaman  yang  terus  berubah,
perilaku  hidup  manusia  terus berubah  serta  kebiasaan  yang terus  berubah  menjadikan  faktor bahwa suatu produk ketika sudah ada dari dulu dan tidak dikembangkan maka akan ditinggalkan  oleh  masyarakat, masyarakat  akan  lebih  mudah untuk  menerima  suatu  hal  baru karena  rasa  penasaran  ingin mencoba dan mengetahui keunggulan  yang  dimiliki  oleh suatu  produk  atau  jasa,  itupun berlaku  bagi  usaha  BUMDesa Berkarya yang saat ini dijalankan. Usaha BUMDesa Berkarya terkesan  sama  dengan  usaha- usaha  yang  sudah  ada  sebelum BUMDesa  ada,  maka  tidak diherankan  ketika  masyarakat desa  Batuhideung  tidak  menaruh minat  untuk  menggunakan  jasa
yang  diberikan  oleh  BUMDesa Berkarya  karena  tidak  adanya Inovasi  atau  unsur  kebaruan  dari suatu produk dan jasa. c) Diesel Pembangunan sarana penunjang dalam pengairan sawah  berupa  irigasi  merupakan salah satu faktor yang mendorong hasil panen petani apabila pengairan  tidak  merata  akan mempengaruhi hasil panen.
Pembangunan  irigasi  dan  sarana penunjang lainnya yang dibangun oleh pemerintah tidak merata dan menyebabkan  sawah  kekeringan disumi kemarau, hal itu dibenarkan  oleh  Ketua  BUMDesa Berkarya bahwa di des Batuhideung belum ada pembangunan berupa pengerasan jalan  kearah  sawah/lading  milik masyarakat. Irigasi
dan bendungan  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat  untuk  mengairi sawah,  meski  memasuki  musim penghujan  sejumlah  petani  masih saja  harus  menggunakan  jasa sumur pompa. Usaha dibidang penyedia
layanan sumur pompa atau mesin diesel yang  berjalan  dari  tahun  2017  hingga sekarang  mengalami  penurunan  dari segi  pengasilan,  alasan  kuat  bahwa masyarakat  tidak  menggunakan  jasa BUMDesa adalah karena kondisi geografis,  dimana  keberadaan  kantor BUMDesa dengan sawah milik masyarakat sangat jauh dan kondisi jalan yang  terjal.  Pada  akhirnya  masyarakat lebih memilih bergotong royong dengan membeli  diesel  sendiri  dengan  alasan lebih  mudah  saat  dibutuhkan  dan mudah dijangkau.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Hambatan Dalam Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Berkarya Di  Desa  Batuhideung  Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Badan Usaha Milik Desa Berkarya Desa Batuhideung disamping mempunyai peran yang sangat penting untuk  meningkatkan  pendapatan  asli Desa  juga  mempunyai  peranan  dalam mensejahterakan  masyarakat  desa, memeberikan  peluang  usaha  yang berpengaruh  terhadap  perekonomian masyarakat  desa  dan  meningkatkan taraf  kehidupan  masyarakat  desa. Namun  demikian  untuk  mencapai tujuannya  Badan  Usaha  Milik  Desa Berkarya memiliki banyak endala yang dihadapi dalam pengelolaannya antara lain:
A. Modal Badan  Usaha  Milik  Desa
Berkarya  yang  baru  berdiri  tahun 2017  mempunyai  kendala  modal yang  sangat  kecil,  karena  hanya mendapatkan modal dari pemerintah  desa  diatur  dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara  Pendirian  dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  pasal  23 angka (2) yang dalam pelaksanaanya  Ketua  BUMDesa Berkarya menuturkan hanya mendapatkan  penyertaan  modal dari pemerintah desa yang dibatasi dalam  satu  tahun  minimal  Rp. 10.000.000; dan maksmial 30.000.000;.  BUMDesa  Berkarya belum  mampu  bekerja  sama dengan  masyarakat  desa  untuk menghimpun  dana  atau  modal sehingga mengakibatkan BUMDesa tidak  bisa  berkembang  dengan pesat.  Alasan  masyarakat  desa belum  ikut  serta  dalam  penyertaan modal    BUMDesa  Berkarya  karena kurangnya kepercayaan masyarakat  desa  kepada  BUMDesa
Berkarya karena BUMDesa Berkarya belum bisa mensosialisasikan, memberikan
contoh dan  kelebihan yang dimiliki oleh  Badan Usaha  Usaha  Berkarya. Walaupun  sudah  diatur  dalam Peraturan Bupati bahwa penyertaan modal  BUMDesa  bisa  berasal  dari berbagai  sumber  misalnya,  Hibah dari pihak swasta, Bantuan Pemerintah,  kerja  sama  usaha  dari pihak swasta, tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat BUMDesa  Berkarya  belum  bisa mendapatkan  modal  dari  sumber- sumber tersebut.
B. Tidak Ada Inovasi BUMDesa  Berkarya  yang sudah  berdiri  hampir  empat  tahun ini  belum  menemukan  jati  dirinya sebagai wadah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarkat maupun sebagai penyumbang pendapatan  asli  desa,  salah  satu penyebab  terjadinya  hal  demikian adalah  karena  BUMDesa  Berkarya tidak  menghasilkan  suatu  produk atau  jasa  baru  yang  bisa  diterima oleh masyarakat.
Adanya  kesamaan  tampilan  produk dan  jasa  dari  pesaing  merupakan  faktor pendorong  terjadinya  inovasi,  apabila pengembangan  suatu  produk  dan  jasa memiliki suatu kelebihan yang dipandang  sebagai  nilai  tambah  oleh konsumen maka pengembangan produk dan  jasa  serta  strategisnya  yang  efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan kepala Desa  Batuhideung,  bahwa  ternyata BUMDesa  Berkarya  dari  awal  berdiri sampai  dengan  saat  ini  belum  pernah melakukan  pengembangan  terhadap produk dan jasa yang dimiliki, sehingga produk  dan  jasa  yang  dihadirkan terkesan  sama  dengan  yang  sudah  ada
sebelumnya dan hal itu mengurangi nilai minat masyarakat desa.
C. Sumber  Daya  Manusia  Dan Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Masih Lemah Desa Batuhideung merupakan salah satu desa tertinggal yang berada di kecamatan  cimanggu  kabupaten pandeglang  provinsi  banten,  selain ketertinggalan dibidang infrastuktur,  perekonomian  juga ketertinggalan dalam hal pendidikan hal itu dibenarkan oleh Kepala  Desa  batuhideung  saat peneliti  melakukan  wawancara. Bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  faktor  utama  dalam keberhasilan suatu organisasi, manusia  merupakan  bagian  vital bagi kelangsungan dan keberhasilan  suatu  tujuan  tertentu dan  manusia  sebagai  sumber  daya di dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar terkoordinasi dengan  baik  dan  bisa  mendukung pencapaian rencana strategis organisasi.  Apabila  sumber  daya manusia ini tidak dikeolala dengan benar,  maka  kesuksesan  organisasi dalam
pencapaian rencana strateginya  akan  sulit  untuk diwujudkan.  Aktivitas  manajemen sumber  daya  manusia  merentang dari  mulai  proses  memperoleh, melatih,  mengembangkan,  menilai, mengkompensasi,  dan  merencakan karir pekerja sembari memperhatikan hubungan ketenagakerjaan, kesehetan, keselamatan, keamanan dan keadilan pekerja. Peneliti melakukan wawancara  dengan  kepala  Desa Batuhideung terkait dengan pembahasan  faktor  penghambat atau  kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa Berkarya, beliau memaparkan
bahwa  pengurus  Badan  Usaha Berkarya rata-rata tingkat pendidikan  yang  ditempuh  adalah hanya Sekolah Dasar dan masyarakat Desa Batuhideung pada tahun  2021  ini  dapat  dihitung  jari yang mempunyai pendidikan Sarjana  sehingga  hal  tersebut diwajarkan  jika  dalam  pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Berkarya tidak  berkembang  sesuai  harapan dan  tujuan  awal  didirkannya BUMDesa Berkarya ini.
D. Kondisi  Desa  Batuhideung  Yang Tertinggal
Tidak  ada  jaringan  Internet, infrastruktur  yang  tertinggal  dari desa lain, kurangnya  sarana penunjang untuk kemajuan BUMDesa  dan  masalah  kebijakan menjadi faktor penghambat kemajuan BUMDesa Berkarya.
Pengembangan usaha yang saat ini berkembang pesat dan mempunyai peluang yang baik adalah bergerak dibidang  pelayanan  dan  jasa  yang menggunakan  jaringan  internet,
Ketua BUMDesa Berkarya menuturkan  bahwa  mempunyai keinginan  untuk  mendirikan  unit usaha  dibidang  penyedia  layanan jaringan internet  namun hal tersebut  akan  sulit  terwujud mengingat  jaringan  internet  yang ada  di  desa  batuhideung  belum terbangun secara merata di wilayah desa.
Infrastruktur adalah jantungnya bagi kegiatan masyarakat, namun dengan kondisi jalan yang tidak memadai menjadikan  BUMDesa  terkendala terhadap pengembangan usahanya. Sarana penunjang yang seharusnya tersedia untuk kelangsungan usaha BUMDesa yang belum ada membuat  BUMDesa  terpuruk  dan tidak bisa mengembangkan usahanya secara maksimal.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang  Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

## Penutup
Berdasarkan penelitian mengenai  “ Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  Di  Desa  Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang    Berdasarkan  Peraturan
Bupati  Pandeglang  Nomor  27  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Pendirian  Dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa” terdapat  beberapa  permasalahan  yang terjadi  pada  pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa Berkarya Di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu Kabupaten  Pandeglang  adalah  sebagai berikut : 1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang  Nomor  27  Tahun  2016 Tentang  Tata  Cara  Pendirian  Dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa,  Badan  Usaha  Milik  Desa Berkarya  Di  Desa  Batuhideung dalam pembentukannya telah sesuai  dengan  perturan  yang berlaku  dan  kedudukan  BUMDesa beradadi  desa  namun  demikian, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih  sangat  jauh  dengan  rencana awal  pembentukan  BUMDesa  hal tersebut  dibuktikan  dengan  tidak berjalannya  BUMDesa  Berkarya secara maksimal dan tidak memperhatikan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa sebagai program kerja
BUMDesa  atau  sebagai  pergerakan usaha BUMDesa yang dibangun.
2. Proses  Pengelolaan  Badan  Usaha
Milik  Desa  Berkarya  Di  Desa Batuhideung  mempunyai  kendala yang siginifikan sehingga berpengaruh  terhadap  pengelolaan BUMDesa. Sumber dana, kurangnya  kuliatas  sumber  daya manusia, infrastruktur
tidak memadai,  sarana  penunjang  yang tidak  ada,  jaringan  internet  yang belum  sepenuhnya  masuk    ke wilayah  desa  serta  tidak  adanya inovasi  atau  unsur  kebaruan  dari suatu  produk  yang  dibawa  oleh
BUMDesa  Berkarya  menjadi  faktor utama  kendala  dalam  pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Berkarya di Desa Batuhideung.
Sebagai  bentuk  masukan  yang bersifat  membangun  dan  bertujuan menjadi  bahan  evaluasi  untuk  pihak terkait adalah sebagai berikut:
1. Badan  Usaha  Milik  desa  Berkarya harus  berkordinasi  secara  intensif dengan pemerintah daerah, melakukan  upaya  pembaharuan terhadap jenis usaha yang dikembangkan sesuai dengan potensi  yang  ada  di  desa  serta membuat  inovasi  yang  sifatnya bermanfaat untuk masyarakat desa.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pandeglang meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait  persoalan  sarana  penunjang dan  pembangunan  infrastruktur sehingga  bisa  diperbaiki  demi terwujudnya  kegiatan  ekonomi masyarakat yang stabil dan berkesinambungan. 3. Perlunya pemberdayaan masyarakat  di  desa  Batuhideung guna mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Berkarya, dengan melakukan sosialiasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat  terhadap  segala  hal yang  menyangkut  Badan  Usaha Milik  Desa,  mengadakan  pelatihan keterampilan usaha serta menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha masyarakat.

## Daftar Pustaka
Ali,  Zainuddin.  Metode  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.
“Badan  Pusat  Statistik, Jumlah  Badan Usaha  Milik  Desa  Menurut Provinsi, https://www.bps.go.id/dynamic table/2015/09/18%2000:00:00/90
6/jumlah-desa-kelurahan- menurut-provinsi-dan-letak- geografi-2003--- 2018.html/diakses  pada  rabu  25 Februari  2021  pukul  18.50  W,”
n.d. Muhimah,
Uum Umm ul. “Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam  Kerangka  Perlindungan Hukum  Warga  Negara  Ditinjau dari  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” Sultan Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu Hukum Vol. 2, no. 1 (2022): 53 – 63.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian
Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012. Soetopo, Imam Yudhianto. Mengejawantahkan  Peran  dan Eksitensi BUMDes. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. “Ubri,  Ketua  BUMDesa  Berkarya  Desa Batuhideung, Dalam prapenelitian dan sesi wawancara penulis  dengan  Ketua  BUMDesa Berkarya pada tanggal 02
Februari 2021.,” n.d. Wardiono,  Khudzaifah  Dimyati  dan Kelik. Metode Penelitian Hukum. Surakarta:  Fakulktas  Hukum
UMS, 2004. Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan  Otonomi  Yang  Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004.