E_ISSN: 2540-9506 P_ISSN: 2540-9514 http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb
Eksistensi Hukum Positif dalam Memenuhi Ketentuan Syariah Pada Praktik Qurban Kontemporer di Indonesia
Hermanto Harun
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hermanto76@uinjambi.ac.id

## Abstract
This study aims to examine the phenomenon of contemporary qurban practices and how  legal  regulations  in  Indonesia  control  the  practice  of  animal  slaughter  to comply  with  the  demands  of  Islamic  muamalah  law.  the  method  used  is  literature study  with  descriptive  normative  analysis.  In  general,  there  are  3  contemporary qurban  models,  namely  online  qurbani  and  qurbani  through  mosques.  Islamic economic problems that arise are gharar in various aspects especially in quality of animals,  slaughtering  standard  and  transaction.  Legal  regulations  in  Indonesia include Law No. 18 of 2009, Government Regulation number 95 of 2012, Minister of Agriculture Regulation No. 114 of 2014, and Article 302 of the Criminal Code only covers  gharar  in  terms of  quality, health, livestock safety and consumer safety, but has not discussed the gharar aspect of the transaction.
Keywords: Qurban, sharia requirement, legal regulations,

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Berqurban  merupakan ibadah  yang  paling utama di Hari raya Idul  Adha.  Di antara fadhilah melaksanakan  qurban  antara  banyaknya  kebaikan  yang  akan didapatkan  pihak  yang  berqurban  yang  dihitung  berdasarkan  bulunya  (Sunan  bin Majah,  3127),  selain  itu  qurban  juga  merupakan  bukti  taqwa  (Al  Hajj,  37),  Hewan qurban  akan  menjadi  saksi  di  akhirat  (Ibn  Majah,  3117),  bukti  syukur  dan  pahala yang  berlipat.  Qurban  secara  syariat  dilaksanakan  pada  hari  raya  Idul  Adha  dan Tasyrik yaitu 10, 11, 12  dan 13 Dzulhijjah. Dari  sisi  sosial  ekonomi, praktik ibadah qurban melibatkan perputaran uang yang besar, yang membutuhkan manajemen yang baik  dari  hulu  ke  hilir  agar  dampak  ekonomi  qurban  dapat  dirasakan  oleh  seluruh lapisan masyarakat (Marlina, 2019).
Dengan  keunggulan  tersebut  maka  semakin  banyak  umat  Islam  yang berlomba-lomba untuk melaksanakan qurban, dengan banyaknya permintaan  qurban untuk  dijadikan  usaha  peternakan  antara  lain  sapi,  kerbau  dan  kambing  sebagai komoditas  utama  qurban  di  Indonesia  terus  meningkat setiap  tahunnya.  Qurban ibarat “pesta tahunan” bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya selama perayaan ini, masyarakat bisa menikmati daging hewan qurban yang dibagikan.

## IJIEB
Volume 8, Number 1, June 2023 79
Sementara  itu,  data  dari  BAZNAS  menunjukkan  bahwa  potensi  ekonomi qurban  pada  tahun  2022  mencapai  31,6  triliun  rupiah,  meningkat  74%  dari  potensi tahun  2021.  Potensi  ekonomi  tersebut  berasal  dari  2,61  juta shohibul  qurban dan sekitar 2,1 juta hewan qurban yang disembelih terdiri dari domba/kambing sebanyak 1,6  juta  ekor  dan  sapi  sebanyak  521  ribu  ekor.  Potensi  terbesar  qurban  umumnya berasal  dari  perkotaan  yang  mayoritas  bermukim  kelas  menengah  muslim  dengan daya  beli  tinggi.  Dari  perhitungan  IDEAS,  daerah  dengan  potensi  surplus  qurban terbesar didominasi oleh perkotaan, yaitu perkotaan Jawa Barat (18 ribu ton), diikuti DKI Jakarta (16 ribu ton), perkotaan Banten (10 ribu ton) dan perkotaan. Jawa Timur (9  ribu  ton).  Sedangkan  daerah  dengan  potensi  defisit  qurban  terbesar  didominasi oleh pedesaan yaitu pedesaan Jawa Timur (-22 ribu ton), pedesaan Jawa Tengah (-16 ribu ton), pedesaan Sulawesi Selatan (-9 ribu ton), pedesaan Jawa Barat (-5 ribu ton). ton) dan pedesaan Lampung (-5 ribu ton).
Tabel 1. Potensi Ekonomi Qurban Indikator 2021 2022 Jumlah Mudhohi 2,11 juta 2,17 Juta Nilai Ekonomi 22,3 Trilliun 24,3 Trilliun Jumlah daging 100.900 Ton 106.200 Ton
(Sumber: IDEAS, 2022)
Dengan  tingginya  ketimpangan  ekonomi  di  Indonesia,  juga  membuat ketimpangan  dalam  sisi distribusi daging  qurban. Fenomena inilah yang  mendorong aplikasi  e-commerce  juga  membantu  pendistribusian  hewan  qurban  secara  lebih merata.  Meningkatnya  jumlah  permintaan  antara  lain  juga  disebabkan  karena kemudahan  transaksi  melalui  media  online  dan  distribusi  daging  qurban  yang semakin  merata  sehingga  memudahkan  umat  Islam  dalam  menjalankan  ibadah tahunan. transaksi  melalui teknologi  dapat  menjadi  solusi  peternak dalam  berjualan. ternak  mereka  kepada  konsumen,  serta  memfasilitasi  banyak  yayasan  amal  untuk mendapatkan  perhatian  dari  donasi  yang  lebih  luas.  Dengan  transaksi  e-commerce, peternak dapat menggambarkan kualitas, harga dan kehalalan hewan ternaknya untuk dijadikan hewan qurban atau kebutuhan lainnya (Pakaya et al, 2019)
Namun,  selain  dampak  positif  tersebut  diatas,  praktik  qurban  kontemporer dalam  kajian fiqh  muamalah menimbulkan  berbagai  persoalan gharar dalam transaksinya. Gharar dalam  bahasa  adalah  ketidakpastian,  ketidakjelasan  karena dapat  menimbulkan  kerugian  dan  ketidakadilan  pada  salah  satu  pihak.  Menurut Tarmizi (2018), Gharar secara harfiah berarti risiko, penipuan dan menjatuhkan  diri atau  harta  benda  ke  dalam  jurang  kehancuran.  Menurut  Ali  (2020)  diantara  gharar yang muncul dari praktik qurban kontemporer adalah gharar dari sisi harga, kualitas, metode  penyembelihan.  Namun  hukum  syariat  dalam  konteks  negara  kesatuan republik Indonesia tidak bisa  memaksa, hanya sebatas anjuran dan himbauan  sosial. Sedangkan hukum positif di Indonesia sebagai landasan hukum yang
disepakat i  negara  yang  memiliki  sifat  “memaksa”  perlu  dikaji  lebih  dalam bagaimana eksistensi  hukum tersebut  dalam  menerapkan kebutuhan  dan  melindungi praktik  qurban  yang  berkembang,  agar  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai dengan ketentuan syariah oleh umat muslim Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Qurban
Qurban dalam istilah ilmu fiqh (syariat) mempunyai makna: Suatu perbuatan yang  merupakan  ibadah  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  ﷻ,  dalam  bentuk pengurbanan penyembelihan hewan, yang dilaksanakan setahun sekali pada hari ldul Adha  atau yaumun  Nahr dan  juga  hari  tasyrik,  ibadah  qurban  ini  bisa  disebut "Udhiyah".
Berdasarkan al Quran surat Al Hajj ayat 34 dan hadits nabi  ﷺ yang masyhur, “Barangsiapa  yang  mempunyai  kelapangan  untuk  berkurban,  tetapi  tidak dilaksanakannya, janganlah dia dekat-dekat ke tanah lapang tempat kami shalat hari raya  ini.” (HR  Ahmad  dan  Ibnu  Majah  dari  Abu  Hurairah).  Dua  dalil  tadi  adalah acuan  perintah  dalam  berqurban,  Imam  Abu  Hanifah,  Al-Auzai  dan  sebagian  dari pengikut  Imam  Malik  berpendapat,  bahwa  hukum  berqurban  itu  adalah  wajib. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu  Hazm berpendapat bahwa,  qurban  itu  hukumnya  sunat  bagi  orang  yang  memiliki  kelebihan  harta (Darwono, 1995:4). Disamping itu kualitas hewan qurban harus diperhatikan, karena menjadi syarat sahnya qurban.
Ibadah  qurban  dengan  bentuk  penyembelihan  hewan  ternak  (domba, kambing, sapi, kerbau dan unta), mempunyai hubungan dengan kisah penyembelihan nabi  Ismai'l  oleh  ayah  kandungnya  Ibrahim  AS,  yang  kemudian  dengan  kehendak Allah  ﷻ.  Nabi  Ismail  AS  diganti  dengan  seekor  binatang  sembelihan  yang  besar. Kisah  tersebut  Allah abadikan  dalam  surat ash-Shoffaat ayat 102-107.  Peristiwa  ini oleh Nabi Muhammad ﷺ dilanjutkan pada umatnya  sebagai sunnah yang baik, yaitu menyembelih  hewan  qurban  pada  hari  raya  ldul  Adha,  yang  darah  qurbannya dialirkan  dagingnya  dibagikan  kepada  fakir  miskin,  dan  jiwa  taqwanya  diserahkan sepenuhnya kepada Allah ﷻ.

## Hukum Muamalah
Setiap  praktek  muamalah  dalam  Islam  asal  hukumnya  adalah  boleh  sampai ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Analisa  tentang  dalil  praktek  muamalah  dapat ditinjau  dari  pemenuhan  rukun dan  syarat  suatu  akad  yang  sesuai  syariah.  Diantara rukunnya adalah adanya penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qobul. Semua rukun dan  syarat  harus  bebas  dari  maysir,  gharar,  riba  dan  berbagai  macam  turunannya. Selain itu juga ada faktor syarat yang menjadi salah satu bahasan dihukum wadh’iy , diantara  syarat  muamalah  adalah  kehalalan  dzat  barang  atau  jasa  yang dimuamalahkan, kejelasan harga dan tempat delivery, dan status kepemilikan barang/ jasa yang menjadi objek muamalah tersebut. (Antonio MS, 2015)
Semua  rukun  dan  syarat  diatas  disesuaikan  dengan  praktek  riil  dilapangan, berdasarkan  salah  kaidah  utama  dalam  Fiqh  Muamalah  yaitu “acuan  (untuk menentukan  keabsahan)  akad  adalah  tujuan  dan  maknanya,  bukan  kata-kata  dan penamaannya” (DSN  MUI  Institute,  2018) . maka  penamaan  tidak  mempengaruhi keabsahan  suatu  akad,  tapi  bagaimana  proses  dan  mekanisme  akad  itu  dilakukan dengan  tetap  memperhatikan  kaidah  fiqh  lainnya  yaitu “Meringankan  beban  dan memudahkan urusan, tidak memperberat dan mempersulit” .

## Tanggung Jawab Hukum
Pertanggung jawaban adalah suatu tindakan yang harus
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat atau kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada  pelaku.  Untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  harus  jelas  terlebih  dahulu siapa yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Suatu konsep yang  terkait  dengan konsep kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggungjawab  hukum  (Shaleh,  1978).  Seseorang yang  bertanggungjawab  secara  hukum  atas  perbuatan  tertentu  bahwa  dia  dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.
Berdasarkan Teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah,  harus  mempertangungjawabkan  setiap  tindakannya,  baik  karena kesalahan  atau  tanpa  kesalahan  dengan  tanggung  jawab  hukum  berupa  tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi (Fuady, 2009).

## Penelitian Terdahulu
Menurut  Rosyadi  (2006) dalam konteks hukum  perdata,  syariat Islam  sudah masuk  dalam  tataran  peraturan  perundang-undangan  diantarnaya  yang  berkaitan dengan Munakahat (segala  sesuatu  terkait  perkawinan,  perceraian  dan  akibat hukumnya); Wiratsat (mengatur  segala  masalah  dengan  pewaris,  ahli  waris,  serta pembagian  warisan);  dan mu’amalah .  Sedangkan  hukum  public  seperti  hukum pidana  (jinayah)  belum  banyak  terinternalisasi,  termasuk ahkam  sulthoniyyah dan mukhomasat (peradilan dan kehakiman).
Sedangkan  Utama  (2018)  menunjukan  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia merupakan  sistem  hukum  yang  memperkaya  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  Penegakan  hukum  Islam  di  Indonesia  dapat  dilakukan dengan tergantung pada  pemahaman  dan kesadaran umat  muslim Indonesia sebagai pendukung  tegaknya  hukum  Islam.  Terakhir  Khuluq  (2022)  menemukan  eksistensi hukum Islam tertuang dalam berbagai peraturan legal-positif yang memuat nilai-nilai Islam.  Seperti  Qanun  di  Aceh,  Undang-Undang,  maupun  dokumen  penting  seperti Kompilasi  Hukum  Islam.  Maka  sebenarnya  dalam  konteks  negara,  hukum  Islam diimplementasikan  melalui  nilai-nilai Islam,  baik  yang  berasal  dari  syariah  maupun fikih yang telah melalui proses legislasi.
Fauzan  dan  Peta  (2018)  juga  menemukan  kelemahan  UU  yang  berbau Syariah khususnya tentang zakat dan waqh yakni UU itu lebih menitikberatkan pada persoalan administratif, dari pada mandatory. Sehingga peran UU tersebut tidak lebih dari  sekedar  birokratisasi- syari‟ah Dari  berbagai  penelitian  diatas  baru  membahas eksistensi  hukum  islam  dalam  koridor  hukum  negara,  namun  penelitian  yang membahas eksistensi hukum negara dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan fiqh dan Syariah belum banyak dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur  untuk  mempelajari  feomena  transaksi  qurban  di  Indonesia.  Sumber  data adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  jurnal  dan  buku  yang  berkaitan  dengan praktik  qurban  kontemporer  yakni  qurban  secara  online  dan  qurban  dengan  model titipan di masjid.
Selanjutnya pendekatan normatif deskriptif digunakan untuk mengkaji hukum Islam  yang  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  praktek  muamalah  kontemporer Pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  dijiwai  oleh  motivasi  dan  tujuan keagamaan,  sedangkan  pendekatan  deskriptif  muncul  sebagai  jawaban  terhadap motivasi  keingintahuan  intelektual  atau  akademis.  (Anwar,  2017).  Tujuannya pendekatan  yang  mendeskripsikan  kesesuaian  fenomena  yang  terjadi  dengan peraturan yang ada diantaranya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum muamalah Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  tinjauan  sejarah  sebagaimana  di  titurkan  oleh  ath-Thabari  dalam Tarikh al-Umam wa ar-Rusul wa al-Muluk, momentum Idul Adha dijadikan sebagai saat umat Islam  bersuka  cita  dan  bersyukur,  meski kondisi  masih sulit. Hal ini juga menunjukkan  kekuatan  Islam.  Qurban  di  zaman  nabi  biasanya  dilakukan  oleh masing-masing  pihak  yang  berqurban,  membawanya ke tanah lapang,  dan  bersama- sama  menyembelih  hewan  qurbannya  masing-masing.  Bahkan  Nabi  Muhammad  ﷺ menyembelih hewan
qurbannya  sendiri.  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab  Al-Mughni  13/389-390, bahwa menyembelih dengan tangan sendiri lebih baik.
َﻥﺎَﻛ
َﻞَﻀْﻓَﺃ ؛ َّﻥَﺄِﻟ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ُﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢَّﻠَﺳَﻭ ﻰَّﺤَﺿ ِﻦْﻴَﺸْﺒَﻜِﺑ ِﻦْﻴَﻧَﺮْﻗَﺃ ِﻦْﻴَﺤَﻠْﻣَﺃ ، ﺎَﻤُﻬَﺤَﺑَﺫ ِﻩِﺪَﻴِﺑ ، ْﻥِﺇَﻭ ﺎَﻬَﺤَﺑَﺫ ِﻩِﺪَﻴِﺑ ﻰَّﻤَﺳَﻭ َﺮَّﺒَﻛَﻭ ، َﻊَﺿَﻭَﻭ ُﻪَﻠْﺟِﺭ
ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻤِﻬِﺣﺎَﻔِﺻ
"Jika ia menyembelih qurbannya dengan tangannya sendiri maka ini lebih baik, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelih 2 kambing yang bertanduk indab menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, beliau mengucapkan bismillah serta takbir dan meletakkan kaki beliau di badan hewan."
Namun dalam perkembangan zaman, khususnya dizaman modern kian sedikit orang  yang  memiliki  ternak,  alih-laih  menjadikannya  sebagai  sumber  mata pencaharian, sehingga pengetahuan tentang kualitas ternak dan cara penyembelihannya bukan lagi menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat modern. Imbasnya,  lahirlah  berbagai  macam  metode  berqurban  yang  menimbulkan  isu  baru dalam khazanah kajian muamalah kontemporer.

## Isu Muamalah dalam Praktik Qurban Kontemporer
Secara umum praktik qurban kontemporer terbagi menjadi 3 jenis yaitu qurban secara online dan qurban melalui masjid. Untuk mengkaji bagaimana praktik qurban di 2 model tersebut, peneliti menggunakan beragam literatur online yang membahas praktik qurban tersebut di berbagai lokasi di Indonesia.

## a. Qurban Online
Penelitian yang dilakukan Putriyana & Sukmawani, (2021), pada Perusahaan penyalur daging Qurban online khususnya ke daerah yang mengalami defisit daging qurban. Di antara aspek  yang ditawarkan adalah jasa  penyembelihan  hewan qurban, pengolahan  dan  pengawetan  daging  dalam  bentuk  daging  beku  agar  dapat didistribusikan  ke  berbagai  daerah.  Dalam  praktiknya,  PT  MFN  membuat  produk qurban  menjadi  sangat  komersial,  bahkan  menerapkan  potongan  harga  bagi pengunjung  dan  model  affiliate  marketing  untuk  meningkatkan  penjualan.  Dan bahkan  melakukan  endorsement  terhadap public  figure di  media  sosial.  Apandi,  S (2022)  secara  khusus  membahas  tentang  program  kemudahan  qurban  dari  Qurban dengan  DaQu  yang  memberikan  kesempatan  kepada  para mudhohi untuk  mencicil biaya  pembelian  qurban,  namun  pada  prakteknya  banyak  mudhohi  yang  terlambat membayar. Qurban secara online memberikan kesempatan bagi calon mudhohi untuk berutang kepada penyelenggara qurban. Namun Cholili (2016) anjuran agar mudhohi menikmati  hewan  qurbannya  juga  sulit  diterapkan  dalam  model  transaksi  qurban online.
Di  BAZNAS,  menurut  Mutolib  (2022)  hingga  tahun  2020,  sebanyak  62 persen  penghimpunan  qurban  berasal  dari  kanal  pembayaran  digital  atau  melalui layanan qurban online. Kegiatan dalam KOB (Kurban Online Baznas)
meliputi  proses  pembelian,  penggemukan,  pemotongan,  dan  pendistribusian  daging qurban di desa dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat khususnya di pedesaan  melalui  pemberdayaan peternak  desa.  Akad yang  digunakan adalah  salam dan  akad  wakalah.  Syahriar  (2016)  menemukan  salah  satu  lembaga  filantropi membuat  program  SQN  (Sebar  Qurban  Nusantara)  yang  memberikan  laporan  dan foto bagi para mudhohi baik secara online maupun offline maksimal 14 hari kerja.

## b. Qurban Melalui Masjid.
Secara umum, biasanya masyarakat yang akan berkorban datang ke Masjid di daerah masing -masing dan kemudian mereka akan membayar sejumlah uang kepada Komite Qurban  sesuai  dengan  harga hewan Qurban  yang telah ditetapkan (Marlina, 2019)  baik  dengan  uang  tunai  ,  angsuran  atau  metode  pengumpulan  sosial  seperti arisan dan lain sebagainya.
Purwono, E (2020) yang melakukan survei terhadap 30 Masjid di Kabupaten Manokwari, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar Masjid belum menerapkan konsep  kebersihan  baik  ketika  membantai  dan  menangani  daging  hewan  qurban. Demikian  juga  dengan  penelitian  Wijinindyah,  A  (2020)  yang  melakukan  survei rumah  jagal  di  Kabupaten  Kotawaring  Barat,  Kalimantan  Tengah  yang  mencakup bahwa  protokol  kesehatan  belum  sepenuhnya  diterapkan  pada  saat  penyembelihan hewan qurban. Salim et al (2021), melakukan pemantauan penyembelihan qurban di Masjid  Darul  Faizin.  Hasil  pemeriksaan  antemortem  dan  postmortem  menunjukkan bahwa  sapi  dan  kambing  dalam  keadaan  sehat.  Tetapi  untuk  penyembelihan  masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan mengikat dan menarik sapi dengan erat  sehingga  sapi  itu  jatuh.  Praktek  model  pembantaian  hewan  tradisional  juga terjadi di Samarinda (Soegiarto, E, & Maulana, M, 2022). Masalah pembantaian juga diangkat  di  Pekanbaru  berdasarkan  laporan  Purnamasari  (2015)  masih  terdapat 14,29%  masjid  yang  belum  menerapkan  standar  penyembelihan  sesuai  dengan syariat Islam.

## Peran Hukum Positif dalam Pelaksanaan Qurban
Indonesia  sebagai  Negara  dengan  mayoritas  penduduknya  Muslim  telah memiliki  beberapa  landasan hukum yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  qurban diantaranya adalah
1. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan  (Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  84,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015
2. Peraturan  Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang  Kesehatan Masyarakat Veteriner  dan  Kesejahteraan  Hewan  (Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesa Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban
4. UU  No.  41  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sedangkan  Kemenag  selaku  otoritas  pelaksana  agama  di  Indonesia  baru sebatas mengeluarkan Surat Edara yaitu SE no 118 tahun 2020, tentang pelaksanaan shoat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban, yang tentunya belum memiliki aturan yang mengikat yang bisa “memaksa” atau tidak melaksanakannya. Secara umum  landasan  hukum  diatas  dalam  konteks  qurban  mencakup  hal-hal  sebagai berikut.
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Dalam  kaitannya  dengan  qurban  UU  ini  membahas  terkait  kualitas  hewan dalam  kaitannya  dengan  asupan  nutrisi  penggemukan  dan  lain  sebagainya sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  17  ayat  2  dan  pasal  58  bahwa  Penelitian dan  pengembangan  yang  berkaitan  dengan  rekayasa  genetik  dalam  peternakan  dan kesehatan  hewan  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kaidah agama.  Selain  itu  tata  cara  penyembelihan  juga  diatur  dalam  pasal  61  ayat  2  dan  4 yakni pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang  dianut  masyarakat.  Selain  itu  dalam  pasal  56  juga  ada  poin  penjaminan kehalalan produk yaitu pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.
Pelanggaran dalam Pasal 58 dan 61 berdasarkan UU ini juga dikenakan sanksi, denda dan pidana, sanksi berupa pencabutan izin dan denda berupa uang tunai dari 1 juta hingga 25 juta rupiah, namun sanksi denda ini hanya untuk penyembelihan sapi betina  ruminansia  dan  sanksi  kurungan  paling  lama  1  hingga  9  bulan.  Sedangkan penggunaan obat yang dilarang juga akan dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
Regulasi  ini  secara  khusus  membahas  terkait  kesejahteraan  hewan,  metode perawatan dan kesehatan baik dari sanitasi, higienitas dan lain sebagainya. Selain itu unit usaha peternakan juga diatur regulasinya termasuk poin halal. Diantaranya poin yang  berkenaan  dengan  qurban  adalah  pasal  11  yakni  Pemotongan  Hewan  potong dapat  dilakukan  di  luar  rumah  potong  jika  digunakan  untuk  upacara  keagamaan dengan syarat harus memenuhi cara yang baik sebagaimana yang tercantum di Pasal 8 ayat  3  huruf  a,  b  dan  g  yakni  pemeriksaan  kesehatan  hewan  sebelum  dipotong; penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong
Dalam  Pasal  8  ayat  3  huruf  e  dan  f  juga  membahas  terkait  pentingnya pengurangan    penderitaan    hewan    potong    ketika    dipotong    dengan
penyegeraan dan pisau yang tajam. Serta penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang  dipersyaratkan.  Definisi  halal  dalam  PP  ini  mencakup  meliputi  persyaratan halal bagi juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. PP ini dalam  penjelasannya  bahkan  membahas dengan detail terkait tata cara penyembelihan  yang  halal  antara  lain  membaca “Bismillahi  Allahu  Akbar” ketika akan  melakukan  penyembelihan,  hewan  disembelih  di  bagian  leher  menggunakan pisau  yang  tajam,  bersih,  dan  tidak  berkarat,  dengan  sekali  gerakan  tanpa mengangkat  pisau  dari  leher  dan  pastikan  pisau  dapat  memutus  atau  memotong  3 (tiga)  saluran  sekaligus,  yaitu  saluran  nafas  ( trachea/hulqum ),  saluran  makanan ( oesophagus/mar’i), dan pembuluh darah ( wadajain ).
Namun  poin  sanksi  dalam  PP  ini  hanya  terbatas  pada  rumah  potong sertfitikasi berupa pencabutan izin dari Bupati atau Walikota sebagaimana tercantum dalam pasal 85.
c. Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  114/Permentan/PD.410/9/2014  Dalam Permentan dibahas lebih spesifik terkait syarat hewan qurban
khususnya untuk 3 hewan utama yaitu sapi, kambing dan unta yang semuanya harus berjenis kelamin Jantan. Dalam konteks penanganan hewan qurban, Permentan juga mengatur  standar  alat  angkut,  tempat  penjualan,  tempat  pemotongan  dan  fasilitas pemotongan  hewan.  Dalam  peraturan  ini  juga  dibahas  terkait  syarat  bagi penyembelih  diantaranya  adalah  Islam  dan  akil  baligh,  memiliki  keahlian  dan memahami  tata  cara  penyembelihan  secara  syar ‟ í.  Lebih  detail,  Permentan  ini  juga membahas syariat Islam dengan lengkap dalam berqurban dalam pasal 27.
Bahkan  pasal 28 membahas terkait anjuran dan larangan dalam  merobohkan hewan  qurban  diantaranya  tidak  boleh  dibanting,  diinjak,  ditarik  ekor,  atau  ditarik kepalanya.  Dan  sebaiknya  menggunakan  kotak  pengendali  ( restraning  box )  atau metode tali  sesuai dengan rekomendasi  Badan  Kesehatan Hewan Dunia. Sedangkan untuk  memastian  kematian  harus  melalui  uji  kornea  negatif,  hilangnya  nafas  dan terhentinya pancaran darah, sebelum 3 hal ini dilarang dilakukan pengolahan. Namun semua  poin  dalam  Peraturan  Menteri  ini  adalah  anjuran  yang  merupakan  acuan standar karena tidak diikuti dengan sanksi bagi yang melanggar.

## d. UU No. 41 Tahun 2014
Pada  undang-undang  perubahan  ini  ada  beberapa  tambahan  diantaranya adalah  sanksi  terhadap  penganiayaan  hewan  yaitu  dalam  pasal  91B  yaitu  berupa kurungan antara 1-6 bulan dan denda antara 1-5 juta rupiah.
e. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 302 KUHP membahas terkait sanksi penganiayaan pada hewan. Namun denda yang terdapat  dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan  dan sudah tidak relevan, karena masih menggunakan kurs zaman Hindia Belanda (Ivan,
2014).  Bagi  penganiyaan  ringan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  4.500  Rupiah.  Sedangkan  untuk  kasus penganiayaan berat yang menyebabkan sakit seminggu, cacat bahkan kematian akan dipenjara  paling  lama  9  bulan  dan  denda  Rp  300,-.  Dan  negara  berhak  merampas hewan tersebut jika hewan itu adalah miliknya.

## Sinkronisasi Hukum Islam dan Negara dalam Qurban Kontemporer
Berdarakan  hasil  analisis  pada  fenomena  dan  sumber  hukum  diatas,  secara umum  hukum  positif  di  Indonesia  sudah  banyak  membahas  terkait  praktik  qurban terutama  dalam  hubungannya  dengan  Syariah,  namun  umumnya  hanya  bersifat panduan  standar  pelaksanaan,  karena  beberapa  pelanggaran  pada  tahap penyelenggaran kurban tidak memiliki sanksi tertulis. Secara sistimeatis sinkronisasi hukum negara dan hukum islam dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2. Landasan Hukum Standar dan Sanksi dalam Pelaksanaan Qurban
Tahap Standar Sanksi Pelanggaran Pembibitan  Na Pemilihan Hewan   Perawatan dan Penggemukan   Transaksi Pembelian Na Na Standar Jaminan Mudhohi Na Na Distribusi Lokasi Penyembelihan  Na Jaminan Kes + Sertefikasi   Sarana Qurban  Na Penyembelihan  Na Penanganan Pasca Sembelihan  Na Distribusi ke Masyarakat  Na Ket: Na (Not Available)
Sumber: Analisis Penulis (2023)
Secara umum hukum negara telah membahas semua ketentuan Syariah dalam berqurban  secara konvensional. Namun  dengan adanya kurban  online  perlu  kiranya ada  standar  terhadap  jaminan  bagi  mudhohi  (orang  yang  berqurban) atas  harga  dan hewan  yang  ia  dapatkan  dari  pihak  penyelenggara  qurban  termasuk  panitia  masjid. Karena tidak memiliki standar banyak masjid dikota yang sama mendapatkan hewan kurban  dengan  kualitas  berbeda  namun  dengan  harga  yang  sama  sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu aspek sanksi pelanggaran sangat terbatas pada tahapan tertentu saja seperi pemilihan hewan qurban, perawatan dan penggemika hingga jaminan kesehatan dan sertifikasi. Khusus poin ketiga dalam sanksi  pun  hanya  terbatas  pada  rumah  potong  yang  terdaftar,  belum  mencakup penyelenggara kurban di hari raya keagamaan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  kajian  literatur  diatas  secara  umum hukum positif  di  Indonesia sudah  mengatur  terkait  penyembelihan  hewan  qurabn  dari  hulu  ke  hilir  baik  dari pembibitan,  perkandangan,  penggemukan,  standar  pengiriman,  kualitas  kesehatan, perawatan  dan  penanganan  hewan  qurban  pra  dan  pasca  penyembelihan,  termasuk standar  halal  dan  fasilitas  yang  harus  ada  dalam  penyembelihan.  Namun  di  antara poin yang belum dibahas dalam hukum diatas adalah poin perlindungan dan jaminan bagi mudhohi (orang  yang  berqurban)  khususnya  sanksi  bagi  yang  melanggar keetentuan  yang  telah  ditetapkan.  Poin  sanksi  hanya  diterapkan  bagi  3  kasus  yaitu bagi  rumah  potong  berupa  pencabutan  izin,  penyembelihan  sapi  betina  yang  belum masuk  kategori  qurban  dan  penganiayaan  hewan.  Sedangkan  poin  gharar  dari transaksi,  standar  penyembeihan  qurban  di  luar  rumah  potong  termasuk  sarana  dan prasara  serta  standar  penyembelihannya,  hanya  sebatas  anjuran,  sehingga pelanggaran dilapangan kerap dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar ET & Hamzah MM, 2020. Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Al-Urban.  1-11
Ali,   MZ, 2020.  Isu Gharar Dalam Transaksi Qurban. Materi Webinar
PascasarjanaTazkia
Antonio, MS. 2015. Bank Syariah; dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press. Depok Arif, 2019. Sistem Pengelolaan Daging Qurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (analisis Hukum Islam). Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pare-Pare Cholili  MS. 2016.  Problematika  Seputar  Ibadah  Qurban. Modeling:  Jurnal  Program Studi PGMI . Volume 3, Nomor 2,
Darmawati H. 2018. Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Jurnal Sulesana Vol 12 No 2 Hal 143 – 167
[DSN  MUI  Institut]  2019.  Kaidah-Kaidah  Fikih  dan  Qawaid  Fiqhiyyah.  diakses tanggal 25 September 2019 [internet] tersedia pada https://www.academia.edu/
38737938/KAIDAH-KAIDAH_FIKIH_QAWAID_FIQHIYYAH_Tim_DSN- MUI_INSTITUT
Fauzan  dan  Pata,  2018.  Positivization  of  Shariah  in  Indonesia,  Legalization  or Bureaucratization? Jurnal Konstitusi , Volume 15, Nomor 3 Fuady M, 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama Ivan E, 2014. Eksistensi Pasal 302 KHUP TErhadap Tindak PIdana PEnganiayaan Hewan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
IDEAS,  2019. Ekonomi  Qurban  2019.  Wajah  Gurem  Peternakan  Rakyat .  Policy  Brief Agustus 2019. Indonesia Islamic an Developmet Studies.
Khuluq  H,  2022.  Eksistensi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Artikel  dapat  diakses https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi- hukum-islam-di- indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6
Marlina E. Et al. 2019. Tinjauan Sosial Ekonomi dan Budaya Ibadah Qurban. Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri , Vol.3 No.2,
Muhammad A bin Ismail al Bukhari, 1992. Shahih al Bukhari, Beirut. Dar al Kitab al „Ilmiyyah
Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, 1998. Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub  al- „Ilmiyah.
Mutolib  A,  2022.  Praktik  Qurban  Online  BAznas  Dalam  Perspektif  hukum  Islam  Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif hidayatullah Jakarta,
Palyy Mb, 2019. Monograf Analisis Faktor Penentu Kepuasan Konsumen Hewan Qurban . Jariah Publishing Intermedia - Gowa
Purwono, E (2020). Penerapan Higiene Personal pada Proses Penyembelihan Hewan Qurban di  Masa Pandemi Covid  19 di  Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Prosiding Seminar Nasional Vol 1 No 1.
Purnamasari,  E  (2015).  Aspects  of  Qurban  Ritual  in  Pekanbaru.  A KADEMIKA:  Jurnal Pemikiran Islam , Vol 20 No 2 pp p. 337-358,
Putri,  MY  (2022).  Praktik  Murabahah  Hewan  Qurban  pada  Koperasi  Syariah  Al  Abrar Surabaya Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam , 5(1), 160 –
171.  https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p160-171
Putriyana,  AME,  &  Sukmawani,  R  (2021).  Strategi  Pemasaran  Hewan  Qurban  Pt  Mahir Farm  Nusantara  di  Masa  PPKM. Seminar  Nasional  Lahan  Suboptimal. http://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/2191
Rezawati  et  al,  2020.  Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Penganiayaan  Hewan Peliharaan  (Domestik)  di  Kota  Balikpapan. Jurnal  Lex  Suprema Volume 2 Nomor I pp 471-495
Rahmat Rosyadi. 2006. Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.
Bogor: Ghalia Indonesia Saleh Roeslan, 1978. Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta: Aksara Baru Sayyid Sabiq, 2008. Fiqh Sunnah, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), jilid 3, Cet. 1 Soegiarto,  E,  &  Maulana,  M  (2022).  Manajemen  Masjid  Kegiatan  Hari  Raya  Idul  Adha (Qurban) 1443 H Pada Masjid Al Hidayah Perumahan Korpri Daksa Samarinda. Jurnal Pengabdian Masyarakat Lamin, Vol 1 No 1.
Syahriar,  M  (2016).  Representasi  Makna  Qurban  Dalam  Budaya  Populer:  Membaca Konsumerisme  Melalui  Analisis  Semiotika  Barthes  Iklan  Cetak  PKPU  Qurbanmu Kendaraanmu. J urnal Ilmiah LISKI Vol 2 No 2.
Viphindrartin,  S,  Ardhanari,  M,  Sari,  RI,  &  ...  (2022).  Strategi  Pengembangan  Tabungan Qurban  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (Lazismu) Jember. Jurnal  EKonomi,  Akuntansi  dan  Manajemen Vol  21  no  2.  DOI: https://doi.org/10.19184/jeam.v21i2.30741
Tarmizi, E. 2018. Harta Haram Muamalat Kontemporer . Bogor, Berkat Mulia Insani
Utama,  2018.  Eksistensi  Hukum  Islam  Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Wawasan Yuridika Vol 2 No 1
Indrawan,  B.,  Susanti,  E.,  Utami,  W.,  Deliza,  D.,  Tanti,  T.,  &  Ferawati,  R.  (2022). Covid-19  and  Sustainable  Economic:  How  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)
Sharing and Empowering Society. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372 Nengsih,  T.  A.  (2021).  Jambi  Province  Economic  Growth  using  Principal  Component Regression  in  Islamic  Economic  Perspective.  Kontekstualita:  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan, 36(01). http://e-
journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A
Putra,  D.  .  A.,  &  Addiarrahman,  A.  (2023).  Quranic  Exegesis  Journalism  in  Islamic Magazines  in  Indonesia  Between 1970-1980.  Journal  of  Indonesian  Islam,  17(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509
Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 7(2), 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unes a.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813
Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To
Assess  the  Performance  of  Islamic  Banks  Based  on  the  Conventional  Bank Platform? ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 23(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesa  Nomor  114/Permentan/PD.410/9/  2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban
Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302