DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2 Received: 12 November 2021, Revised: 17 November 2021, Publish: 4 Desember 2021

## DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT: PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA
PEMBANGUNAN (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE ILMU EKONOMI)

## Saipuloh Saipuloh 1
1) Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka, email: ariefsaipuloh@gmail.com
Koresponden Penulis: Saipuloh Saipuloh 1
Abstrak: Riset  terdahulu  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  krusial  dalam  suatu  artikel  atau riset ilmiah. Fungsi dari riset terdahulu tidak lain adalah untuk mendukung dan memperkuat teori serta fenomena gap serta pengaruh dan hubungan antar variabel. Artikel literature reviu ini  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, yakni:  pajak daerah, retribusi  daerah  dan  belanja pembangunan/modal,  suatu  studi  literature  Ilmu  Ekonomi.  Hasil  artikel  literatur  reviu  ini yaitu:  1)  Pajak  Daerah  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  2)  Retribusi  Daerah berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  3)  Belanja  Pembangunan/Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata  Kunci: Pertumbuhan  ekonomi,  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  belanja pembangunan/modal

## PENDAHULUAN
Layaknya dosen dan peneliti, mahasiswa diwajibkan untuk membuat riset dan artikel ilmiah  untuk  di  publish  pada  jurnal  ilmiah.  Selain  itu  karya  ilmiah  merupakan  syarat  bagi mahasiswa untuk  menyelesaikan studi di  perguruan tinggi.  Karya ilmiah  merupakan sebuah outcome  yang  diciptakan  oleh  dosen,  peneliti  ataupun  mahasiswa,  karena  dari  hasil  karya ilmiah tersebut akan memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya para pembaca karya ilmiah tersebut nantinya.
Banyak  Mahasiswa  dan author yang  kesulitan  dalam  mencari  kajian  literature  atau penelitian  terdahulu/penelitian  yang  relevan  sebagai  referensi  serta  untuk  mendukung  karya ilmiahnya.  Artikel  terdahulu  yang  relevan  ini  dibutuhkan  sebagai  dasar  memperkuat  teori yang  akan  diteliti.  Selain  itu  berguna  untuk  melihat  kaitan  antar  variabel  dan  membuat hipotesis pada pembahasan hasil penelitian.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  adalah  salah  satu  penilaian  atas  gambaran kesejahteraan  rakyat  suatu  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  diukur  dengan  Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkaitan erat dengan kenaikan produksi barang dan jasa  dalam  aktivitas  perekonomian  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  merupakan indikasi  keberhasilan  suatu  pembangunan  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  juga membantu  kita  untuk  melihat  sejauh  mana  aktifitas  perekonomian  yang  terjadi  pada  suatu periode. Oleh karena itu penting untuk melakukan perhitungan dalam pertumbuhan ekonomi.
Artikel  ini  menganalisis  tentang  pengaruh  Pajak  Daerah  (X 1 ),  Retribusi  Daerah  (X 2 ) dan  Belanja  Pembangunan/Modal  (X 3 )  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y),  suatu  studi literatur Ilmu Ekonomi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sebelumnya  telah  dijelaskan,  maka  perumusan masalah dalam artikel literatur review ini yaitu:
 Apakah  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi Barat.
 Apakah  retribusi  daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Sulawesi Barat.
 Apakah  belanja  pembangunan/modal  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sulawesi Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan    perubahan    tingkat    kegiatan    ekonomi    yang berlaku    dari  waktu    ke    waktu    pada    suatu    wilayah    tertentu  (Sukirno,  Ekonomi Pembangunan, 2006). Menurut pendapat Simon Kuznets dalam (Todaro, 2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan kapasitas untuk jangka panjang di daerah untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan barang ekonomi bagi penduduk di daerah  tersebut.  (Mankiw,  2007)  telah  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  yang  berkaitan  dengan  adanya  proses  meningkatnya  produksi  suatu  barang  dan  jasa pada aktivitas ekonomi masyarakat dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) riil (harga konstan).
Dalam tingkat daerah PDB disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS  Provinsi  Sulewesi  Barat,  2021)  PDRB  merupakan statistik pendapatan regional  yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan juga  menjadi  dasar  perencanaan  pembangunan  ekonomi  pada  daerah  tertentu.    PDRB merupakan  gambaran    gabungan  nilai  tambah  yang  diperoleh  dari  seluruh  unsur  unit-unit usaha pada suatu wilayah  tertentu,  atau  merupakan  penggabungan  nilai  produk  barang dan  jasa yang dihasilkan pada wilayah regional domestik untuk selanjutnya digunakan untuk konsumsi masyarakat.
Secara  teori  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  menurut (Sukirno,  Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar,  2011)  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

## a. Tanah dan Kekayaan Alam
Kekayaan  alam  akan  mempermudah  suatu  daerah  untuk  menaikkan  pertumbuhan perekonomian  suatu  daerah,  khususnya  pada  masa-masa  awal  dari  proses  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Sehingga  jika  daerah  tersebut  memiliki  kekayaan  alam  yang  dapat diusahakan untuk menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi daerah, hambatan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dapat diatasi.
b. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja
Peningkatan  jumlah  penduduk  dapat  memberikan  manfaat  salah  satunya  jumlah  tenaga kerja  sehingga  bisa  saja  mendorong  penambahan  produksi.  Selain  itu  dengan  banyaknya tenaga  kerja  yang  memiliki  pendidikan,  latihan  dan  pengalaman  kerja  serta  keterampilan penduduk  akan  menimbulkan  pertambahan  produksi  yang  lebih  cepat.  Semakin  banyak jumlah  penduduk  juga  memungkinkan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  karena  adanya penambahan  luas  pasar.  Namun  demikian  penambahan  penduduk  dikarenakan  suatu  hal tidak mampu menaikkan produksi suatu daerah akan menyebabkan pendapatan per kapita menurun, dan akhirnya bisa menyebabkan merosotnya kesejahteraan masyarakat.
c. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi
Dalam  industri  yang  telah  modern  saat  ini  barang-barang  modal  yang  telah  banyak jumlahnya, serta dunia teknologi yang semakin berkembang dan modern berperan penting dalam menciptakan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sehingga jika barang-barang modal saja yang bertambah, namun penggunaan tingkat teknologi stagnan atau tidak mengalami perkembangan dalam suatu daerah maka kemajuan yang akan dicapai akan tertinggal jauh daripada yang akan dicapai masa kini.
d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
Di  dalam  menganalisis  mengenai  problematika  pembangunan  di  Negara  ataupun  daerah- daerah berkembang, para ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius bagi pembangunan. Sikap masyarakat juga dapat menjadi penentu sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang  sangat  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  berperan  untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait otonomi daerah telah jelas melimpahkan otoritas  kekuasaan  kepada  daerah  untuk  mengatur  serta  mengurus  rumah  tangga  masing- masing, yang meliputi pembangunan secara optimal, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,  khususnya dibidang sosial dan  ekonomi. Kemudian Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  perihal  perimbangan  keuangan  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan  bahwa  daerah  diberi  kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  masing- masing  termasuk  dalam  permasalahan  keuangan.  Sehingga  disimpulkan  bahwa  untuk memaksimalkan  pertumbuhan  ekonomi,  daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengelola keuangannya. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah  yang  dapat  dinilai dengan uang ataupun barang  yang berhubungan terkait pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  atas  uang  ataupun  barang  tersebut  yang  dituangkan  dalam
Faktor Anggaran
1. Pendapatan daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga
d. Belanja Transfer
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Faktor Non Anggaran
1. Tanah dan Kekayaan Alam 2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja 3. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi 4. Sistem Sosial dan Sikap
Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Menurut  (Suparmoko,  2000)  APBD merupakan anggaran  yang isinya memuat daftar rinci tentang jenis serta jumlah penerimaan serta  jenis  dan  jumlah  pengeluaran  daerah  untuk  jangka  waktu  satu  tahun.  Dalam  peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dijabarkan bahwa struktur APBD terdiri dari:
a. Pendapatan  Daerah  yang  terdiri  dari  PAD  atau  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah;
b. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
c. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan serta pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menghitung PDRB berupa jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai  produk  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di  dalam  wilayah  domestik  untuk  selanjutnya digunakan  sebagai  konsumsi  akhir  masyarakat.  Faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi penulis simpulkan menjadi 2 bagian yaitu faktor non anggaran dan faktor anggaran. Faktor non anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di luar dari APBD diantaranya tanah dan kekayaan alam, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga  kerja,  barang-barang  modal  dan  tingkat  teknologi,  serta  sistem  sosial  dan  sikap masyarakat.  Faktor  anggaran  adalah  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi
Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
karena  adanya  wewenang  daerah  untuk  mengelola  keuangannya  yang  tertuang  pada  APBD diantaranya adalah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Sehingga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan sebagai berikut:
Menurut (Irman & Purwati, 2020) pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan Gross Domestic  Produk atau  Produk  Domestik  Bruto (GDP/PDB)  tanpa  melihat  pertumbuhan  itu lebih  kecil  atau  lebih  besar.  Pada  dokumen  publikasi  (BPS  Provinsi  Sulewesi  Barat,  2021) dijelaskan bahwa untuk mengukur estimasi PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan  produksi,  pendekatan  pengeluaran  dan  pendekatan  pendapatan.  PDRB  yang diukur  dengan  model  pendekatan  produksi  dihitung  berdasarkan  penjumlahan  nilai  tambah dari seluruh lapangan usaha, PDRB  yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran dihitung berdasarkan  seluruh  komponen  permintaan  akhir  yang  terdiri  dari  pengeluaran  konsumsi rumah  tangga,  pengeluaran  konsumsi  akhir  lembaga  nonprofit  yang  melayani  rumahtangga, pengeluaran  konsumsi  akhir  pemerintah,  pembentukan  modal  tetap  kotor,  perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan net ekspor antar daerah.
Dari  pembahasan  di  atas  terkait  pertumbuhan  ekonomi  dapat  disintesiskan  bahwa pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  menggunakan  penghitungan  PDRB  baik  dengan perhitungan  pendekatan  produksi,  pendekatan  pengeluaran  dan  pendekatan  pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tetap dihitung meskipun kenaikannya lebih besar ataupun lebih kecil.
Pertumbuhan  ekonomi  sudah  banyak  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya,  yaitu  sebagai berikut: (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar,  Walewangko,  &  Sumual,  2017),  (Dewi  &  Budhi,  2018),  (Alfarisi  H,  2015), (Yasin,  2020),  (Idham,  Walewangko,  &  Siwu,  2021),  (Ardiansyah,  2017),  (Bumulo,  2009), (Muzani & Benardin, 2019), (Fahmi, 2018), (Nuralia & Andrianto, 2021).

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), menurut  (Mardiasmo,  Otonomi  dan  Manejemen  Keuangan  Daerah,  2002)  PAD  ialah pendapatan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  usaha  BUMD, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah  (PDRB)  merupakan  iuran  wajib  kepada  kas  daerah  yang  terutang  baik  perseorangan ataupun  badan  usaha  dan  sifatnya  memaksa  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  dengan  tujuan  untuk  digunakan  keperluan  daerah  bagi  kemakmuran  rakyat  serta tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung.  Menurut  (Siahaan,  2013)  pajak  daerah  adalah pungutan  kepada  masyarakat  oleh  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak dengan tidak  mendapat  imbalan  jasa  secara  langsung,  dan  pungutan  tersebut  dimanfaatkan  kembali dalam  mendanai  pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan daerah.
Landasan hukum pajak retribusi daerah terdapat  pada undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  dan  terakhir  telah  diubah  pada  undang-undang nomor  34  tahun  2000  tentang  perubahan  atas  undang  –  undang  no.  28  tahun  2009  tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  daerah  (PDRB),  pajak  daerah  terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  pajak  Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
Artikel literature reviu  ini  lebih  membahas  kepada  pajak  provinsi,  dan  berikut  ini penjelasan masing-masing pajak provinsi menurut (Wulandari & Iryanie, 2018):
a. Pajak  kendaraan  bermotor  adalah  iuran  wajib  perorangan  ataupun  badan  usaha  karena memiliki  dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor.  Yang  dimaksud  kendaraan  bermotor adalah  segala  jenis  kendaraan  yang  memiliki  roda  beserta  gandengannya  dan  digunakan baik di jalan darat, maupun digunakan di perairan.
b. Pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  yang  dibebankan  kepada pengguna/pemakai  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  sebagai  bahan  bakar  kendaraannya. Bahan bakar yang dimaksud disini adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas.
c. Pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu bea yang timbul karena serah terima hak milik kendaraan  bermotor  akibat  adanya  perjanjian  jual-beli,  tukar-menukar,  hibah,  warisan, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha.
d. Pajak air permukaan adalah pajak yang dibebankan kepada orang atau badan usaha karena adanya aktivitas pengambilan air maupun pemanfaatan air yang ada pada permukaan tanah baik di darat maupun di perairan, namun tidak termasuk air laut.
e. Pajak  rokok  merupakan  bea  atas  cukai  rokok  yang  ditarik/dipungut  oleh  pemerintah provinsi.
Dari  pembahasan  di  atas  penulis  simpulkan  bahwa  Pajak  Daerah  merupakan  bagian dari  PAD,  pajak  merupakan  iuran  yang  sifatnya  wajib  dan  memaksa  kepada  perorangan ataupun  badan  usaha  berdasarkan  Undang-Undang.  Hasil  pengumpulan  Pajak  Daerah digunakan  salah  satunya  untuk  membiayai  pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dalam pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pajak  Provinsi  terdiri  dari:  pajak kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  balik  nama  kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
Gambar 2. Jenis Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

## Pajak Provinsi
1. Pajak kendaraan bermotor 2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 3. Pajak balik nama kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan 5. Pajak rokok

## Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak hotel 2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung walet 10. PBB P2 11. BPHTB
Pajak  daerah  telah  banyak  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya  diantaranya  adalah: (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar, Walewangko, & Sumual, 2017), (Dewi &  Budhi,  2018),  (Fikri  &  Mardani),  (Idham,  Walewangko,  &  Siwu,  2021),  (Yurianto  & Tantowi, 2021).

## Retribusi Daerah
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRB), retribusi daerah merupakan pungutan sah oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa atau  pemberian  izin  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  khusus  disediakan  dan  atau  diberikan untuk  kepentingan  pribadi  atau  badan.  (Saragih,  2003)  menjelaskan  bahwa  retribusi  daerah merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun  diberikan  untuk  kepentingan  orang  pribadi  maupun  badan  usaha.  Retribusi  daerah juga merupakan bagian dari PAD menurut (Mardiasmo, Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah, 2002).
(Mahmudi,  2010)  menerangkan  bahwa  retribusi  erat  kaitannya  dengan  pelayanan pemerintah  daerah,  maka  pokok  prinsip  dari  manajemen  retribusi  daerah  adalah  perbaikan pelayanan,  meluaskan  basis  retribusi,  monitoring  pengendalian  atas  kelemahan  dan kebocoran  yang  terjadi  pada  saat  penerimaan  retribusi,  serta  memperbaiki  administrasi pungutan retribusi. Menurut Munawir dalam (Adisasmita, 2011) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan sah oleh Pemerintah yang dapat dipaksa serta dapat merasakan langsung jasa balik atas iuran retribusi tersebut. Paksaan lebih bersifat ekonomis, karena bagi siapapun  yang  tidak  menerima  jasa  balik  dari  Pemerintah  maka  dia  tidak  terkena  biaya retribusi.
Menurut  (Siahaan  M.  P.,  2005)  retribusi  daerah  memiliki  ciri-ciri  yang  khas  dan melekat  yaitu:  1)  Retribusi  berupa  pungutan  yang  dilandasi  oleh  Undang-Undang  dan Peraturan  Daerah  terkait,  2)  hasil  penerimaan  retribusi  akan  masuk  ke  kas  Pemerintah Daerah,  3)  orang  pribadi  ataupun  badan  usaha  yang  membayar  iuran  retribusi  akan mendapatkan  imbal  balas  jasa  secara  langsung  dari  Pemerintah  Daerah,  4)  retribusi  dapat terutang  apabila  ada  jasa  yang  telah  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan  usaha  namun belum  melakukan  pembayaran  iuran  retribusi,  5)  jika  tidak  membayar  iuran  retribusi  akan diberi sanksi ekonomis. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah terbagi menjadi tiga kategori yaitu:
a. Retribusi  jasa  umum  merupakan  pungutan  atas  pelayanan  yang  diberikan  Pemerintah Daerah yang tujuannya untuk kepentingan dan manfaatnya untuk masyarakat umum.
b. Retribusi jasa usaha adalah penarikan bea atas pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersil, baik itu pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah  atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang pihak swasta belum ada yang memberikan pelayanan tersebut.
c. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas adanya bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha seperti pengaturan dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, usaha, atau fasilitas tertentu untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  serta  menjaga  tetap  lestarinya lingkungan.
Contoh  jenis-jenis  retribusi  yang  dibagi  menjadi  tiga  golongan  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Dari  pembahasan  di  atas  penulis  simpulkan  bahwa  retribusi  daerah  merupakan pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  pelayanan  atau  pemberian  izin  khusus  tertentu yang  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  pribadi  atau badan.  Sifatnya  memaksa  jika  orang  atau  badan  usaha  ingin  mendapatkan  balas  jasa  dari pelayanan  pemerintah,  dan  tidak  memaksa  jika  orang  atau  badan  usaha  tidak  merasakan timbal  balik  jasa/pelayanan  dari  pemerintah.  retribusi  erat  kaitannya  dengan  pelayanan pemerintah  daerah,  maka  pokok  prinsip  dari  manajemen  retribusi  daerah  adalah  perbaikan pelayanan,  meluaskan  basis  retribusi,  monitoring  pengendalian  atas  kelemahan  dan kebocoran  yang  terjadi  pada  saat  penerimaan  retribusi,  serta  memperbaiki  administrasi pungutan  retribusi.  Jenis  retribusi  diantaranya  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha  dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi  daerah  telah  banyak  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya,  diantaranya  adalah: (Dewi  &  Budhi,  2018),  (Alfarisi  H,  2015),  (Miswar,  Lianda,  &  Priantana,  2021),  (Idham, Walewangko, & Siwu, 2021), (Handayani, 2015), (Juniati, 2018)
Belanja Pembangunan/Modal

## Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi pelayanan Kesehatan
2. Retribusi persampahan/kebersihan
3. Retribusi KTP dan akte catatan sipil
4. Retribusi pemakaman
5. Retribusi parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor
6. Retribusi limbah
7. Retribusi pelayanan Pendidikan
8. Retribusi pengendalian Menara komunikasi

## Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi pasar atau pertokoan
2. Retribusi tempat pelelangan
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi penginapan/hotel
6. Retribusi pelayanan Pelabuhan
7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
8. Retribusi penyeberangan diatas air
9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

## Retribusi Perizinan tertentu:
1. Retribusi izin mendirikan bangunan 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3. Retribusi izin trayek 4. Retribusi izin usaha perikanan
Gambar 3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Menurut  (Soetrisno,  1984)  belanja  pembangunan/modal  adalah  pengeluaran  untuk pembangunan  fisik,  contoh:  jalan,  jembatan,  gedung,  kendaraan,  dll,  maupun  pembangunan non-fisik seperti pemeliharaan, penataran-penataran, dll. Pendapat ahli yang lain (Mardiasmo, Akuntansi  Sektor  Publik,  2002)  dan  (Halim,  2007)  mengatakan  bahwa  belanja pembangunan/modal  adalah  pengeluaran  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  lebih  dari  satu tahun  anggaran  serta  dapat  menambah  asset  ataupun  kekayaan  milik  Pemerintah.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap maupun aset lainnya  dan  memiliki  masa  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  dan  asetnya  digunakan  untuk kegiatan Pemerintahan.
Pengertian  belanja  modal  dalam  Permendagri  No.13  Tahun  2006  yaitu  pengeluaran yang  digunakan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  asset  tetap  yang berwujud  serta  mempunyai  umur  ekonomis/masa  manfaat  minimal  12  (duabelas)  bulan  dan asset tersebut  digunakan dalam aktivitas pemerintahan.  Belanja modal ini dialokasikan agar terdapat  efek  jangka  Panjang  bagi  perekonomian  Indonesia,  khususnya  bagi  setiap  daerah. Belanja  modal  juga  merupakan  bagian  dari  belanja  daerah  yang  didanai  oleh  pendapatan daerah  itu  sendiri,  sehingga  besar  kecilnya  alokasi  dana  untuk  belanja  modal  dapat  di pengaruhi dari besar kecilnya pendapatan daerah tersebut.
Dalam peraturan direktorat jendral perbendaharaan terkait pedoman penggunaan akun pendapatan  belanja  barang,  belanja  modal,  dan  belanja  pegawai  di  NO.  PER-33/PB/2008 dijelaskan kriteria belanja modal adalah apabila berbagai syarat di bawah ini bisa terpenuhi.
a. Pengeluaran  mampu  mengakibatkan  adanya  pendapatan  asset  tetap  atau  asset  lainnya yang mampu menambah umur, kapasitas dan manfaat asset itu sendiri.
b. Kegiatan  pengeluaran  yang  dilakukan  mampu  melebihi  kapasitas  aset  tetap  atau  asset lainnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah setempat.
c. Pengadaan asset tetap dilakukan bukan untuk di jual kembali.
d. Pengeluaran  yang  dilakukan  setelah  mendapatkan  asset  tetap  atau  asset  lainnya  dengan masa  kapasitas,  kualitas,  manfaat  dan  volume  asset  harus  tetap  mendapatkan  nilai tambah.
e. Pengeluaran harus mampu memenuhi Batasan minimal pada nilai kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya.
Dari  definisi  belanja  modal  di  atas  serta  setelah  mengetahui  kriterianya,  terdapat kategori belanja modal yang tergolong pengeluaran dengan tujuan memperoleh aset tetap:
a. Belanja  modal  tanah  merupakan  pengeluaran  untuk  biaya  tertentu  dan  kriteria  belanja modal ini harus dalam kondisi siap digunakan agar manfaatnya segera diperoleh.
b. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran dengan kriteria pengeluaran segala  macam  inventaris  kantor  yang  masa  manfaat  asset  nya  lebih  dari  satu  periode akuntansi  dan  peralatan  mesin  ini  juga  harus  dalam  kondisi  siap  pakai  setelah pengeluaran uang terjadi.
c. Belanja  modal  Gedung  dan  bangunan  merupakan  pengeluaran  untuk  perencanaan, pengawasan, pengelolaan dan menambah daya tampung Gedung dan bangunan.
d. Belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan  merupakan  pengeluaran  dalam  hal  perawatan, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan hingga benar-benar menjadi siap pakai.
e. Belanja modal fisik lainnya meliputi kontrak sewa beli, belanja barang-barang kesenian, barang purbakala, buku-buku, dan jurnal ilmiah.
f. Belanja modal BLU merupakan pengeluaran untuk pengadaan atau aset lainnya yang di pergunakan pada penyelenggaraan kegiatan operasional BLU.
Dari  pembahasan  diatas  penulis  simpulkan  bahwa  belanja  pembangunan/modal merupakan  pengeluaran  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk  membeli/mengadakan  aset  tetap maupun  aset  lainnya  yang  tujuannya  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan.  Masa ekonomis  dari  belanja  pembangunan/modal  harus  memiliki  masa  manfaat  lebih  dari  satu tahun. Belanja pembangunan/modal ini dialokasikan agar terdapat efek jangka Panjang bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi setiap daerah.
Belanja  pembangunan/modal  telah  banyak  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya diantaranya  adalah:  (Yasin,  2020),  (Ahmad,  2016),  (Islamiah,  2015),  (Ardani,  Setiawan,  & Sari), (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020).

## Tabel 1. Penelitian terdahulu
No. Author (tahun) Hasil Riset terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini 1 Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun (2021) PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, namun belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat a. PAD yang salah satunya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi b. Subjek penelitian yang sama yaitu Provinsi Sulawesi Barat Belanja pembangunan/ modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat 2 Miswar, Lianda,  & Priantana (2021) Pajak  daerah  dan  retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di Aceh Pajak  daerah  dan  retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi a. Peneliti tidak menggunakan variabel belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya b. Subjek penelitian berbeda 3 Dewi & Budhi (2018) Pajak  daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya, retribusi Pajak  daerah  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi a. Peneliti tidak menggunakan variabel belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya
No. Author (tahun) Hasil Riset terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel ini daerah  tidak  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya,  dan  tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya b. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi c. Subjek penelitian berbeda 4 Juniati (2018) Inflasi, retribusi daerah, dan kemiskinan  secara  parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi a. Peneliti tidak menggunakan variabel pajak daerah dan belanja pembangunan/modal dalam penelitiannya b. Subjek penelitian berbeda 5 Yasin (2020) PAD dan belanja pembangunan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten/Kota Jawa Timur a. PAD yang salah satunya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi b. Belanja pembangunan/ modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Subjek penelitian berbeda 6 Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra (2020) Belanja  modal  dan  Dana Alokasi  Umum  atau  lebih dikenal DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sulawesi Barat Belanja pembangunan/ modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat Peneliti tidak menggunakan variabel  pajak  daerah  dan retribusi daerah dalam penelitiannya 7 Islamiah (2015) Belanja pembangunan/ modal  dan  tingkat  inflasi secara  parsial  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpengaruh  positif  tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia Belanja pembangunan/ modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi a. Peneliti tidak menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel penelitiannya b. Subjek penelitian
berbeda

## METODE PENULISAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif dan studi literature .  Mengkaji  dan  menganalisis  yang  bersumber  dari  buku-buku literature sesuai dengan  teori  yang  berkaitan  dengan  pokok  pembahasan  pada  artikel literature reviu  ini
khususnya  di  lingkup  ilmu  ekonomi  dan  keuangan  daerah.  Disamping  itu  sumber  kajian literature juga  berdasarkan  kajian  dan  analisa  artikel-artikel  ilmiah.  Semua  artikel  ilmiah yang  di  cari  bersumber  dari Google  Scholar dan  di  citasi  sesuai  dengan  kaidah  citasi  dan mengikuti gaya citasi APA.
Penelitian kualitatif mengharuskan menggunakan kajian pustaka secara konsisten dan dengan asumsi-asumsi  yang metodologis.  Artinya wajib digunakan secara induktif sehingga penelitian tidak mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang dicetuskan oleh peneliti. Penelitian kualitatif  bersifat  eksploaritif  (Ali  &  Limakrisna,  2013),  hal  itu  yang  menjadi  alasan  utama melakukan penelitian ini.
Selanjutnya penelitian dibahas lebih mendalam di bagian yang “Pustaka Terkait” atau “Kajian  Pustaka,”  untuk  menjadi  dasar  merumuskan  dugaan  sementara/hipotesis  dan selanjutnya  menjadi  dasar  untuk  dilakukan  perbandingan  dengan  hasil  atau  temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel literature reviu  ini  mengkaji,  menganalisis  serta  membahas  tentang Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan Belanja  Pembangunan/Modal.  Dimana  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Belanja Pembangunan/Modal  memiliki  pengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dan artikel terdahulu yang relevan dengan artikel ini antara lain:

## Pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut (Mardiasmo, Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah, 2002) PAD ialah pendapatan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  usaha  BUMD, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Resmi,  2019)  mengatakan  bahwa  pajak  adalah  perpindahan  kekayaan  dari  rakyat  ke  kas pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  kegiatan  pemerintah  dan  surplusnya  digunakan sebagai public saving yang berguna untuk membiayai investasi publik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Agus,  Semmaila,  Rahman,  &  Maknun,  2021) mengatakan  bahwa  PAD  Provinsi  Sulawesi  Barat  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini  seiring  meningkatnya  PAD  dapat  diproksikan  sebagai akumulasi  modal,  hal  ini  juga  menegaskan  terhadap  teori  pertumbuhan  ekonomi  endogen yang  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  alat  ukur  dari laju  nilai  PDRB  diutamakan  faktor  produksi  dari  endogen  atau  di  dalam  daerah  itu  sendiri. Sehingga  dapat  disimpulkan  PAD  yang  terdiri  dari  diantaranya  pajak  dan  retribusi  daerah sebagai  penerimaan  daerah  sangat  bergantung  dari  rutinitas  kegiatan  perekonomian  yang dilakukan  pemerintah  daerah.  Sejalan  dengan  hal  itu  (Yasin,  2020)  melakukan  penelitian terhadap  pengaruh  PAD  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  dan  diketahui  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan
penerimaan lainnya yang sah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Teori ini sejalan dengan riset yang diteliti oleh (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Dewi  &  Budhi,  2018),  (Mononimbar,  Walewangko,  &  Sumual,  2017),  (Idham, Walewangko,  &  Siwu,  2021),  dan  (Yurianto  &  Tantowi,  2021)  yang  mengatakan  bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Menurut  (Siahaan  M.  P.,  2005)  retribusi  daerah  memiliki  ciri-ciri  yang  khas  dan melekat yaitu: 1) Retribusi berupa pungutan berdasarkan UU dan Peraturan Daerah terkait, 2) hasil  penerimaan  retribusi  akan  masuk  ke  kas  Pemerintah  Daerah,  3)  orang  pribadi  ataupun badan  usaha  yang  membayar  iuran  retribusi  akan  mendapatkan  imbal  balas  jasa  secara langsung  dari  Pemerintah  Daerah,  4)  retribusi  dapat  terutang  apabila  ada  jasa  yang  telah dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan  usaha  namun  belum  melakukan  pembayaran  iuran retribusi, 5) jika tidak membayar iuran retribusi akan diberi sanksi ekonomis. Penelitian yang dilakukan  oleh  (Agus,  Semmaila,  Rahman,  &  Maknun,  2021)  mengatakan  bahwa  PAD Provinsi Sulawesi Barat memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat  disimpulkan  PAD  yang  terdiri  dari  diantaranya  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai penerimaan  daerah  sangat  bergantung  dari  rutinitas  kegiatan  perekonomian  yang  dilakukan pemerintah daerah.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan  (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021)  yang mengungkapkan  bahwa  retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Aceh.  Lebih  lanjut  (Miswar,  Lianda,  &  Priantana,  2021)  menjelaskan  bahwa retribusi  yang  dibayarkan  oleh  orang  atau  badan  usaha  salah  satunya  akan  memberikan umpan  balik  dari  Pemerintah  berupa  fasilitas  prasarana  yang  baik  untuk  investor  sehingga akan meningkatkan usaha di daerahnya. Dengan meningkatnya usaha maka akan membantu penyerapan  tenaga  kerja  daerah  dan  akhirnya  akan  berdampak  terhadap  peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Juniati, 2018) yang  mengemukakan  bahwa  jika  retribusi  daerah  Kota  Surakarta  meningkat  maka pertumbuhan  ekonomi  Kota  Surakarta  juga  akan  meningkat  sehingga  retribusi  daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.
Pembahasan ini juga sekaligus mendukung teori  Munawir dalam  (Adisasmita, 2011) yang  menjelaskan  bahwa  retribusi  daerah  merupakan  pungutan  sah  oleh  Pemerintah  yang dapat dipaksa serta dapat merasakan langsung jasa balik atas iuran retribusi tersebut. Dengan adanya iuran retribusi maka orang atau badan usaha akan mendapatkan timbal balik langsung dari Pemerintah. Dari timbal balik langsung tersebut juga memberikan efek kembali kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya adalah retribusi objek pariwisata, iuran retribusi  yang  dibayarkan  oleh  orang  ketika  mengunjungi  objek  pariwisata  maka  akan bermanfaat  langsung kepada orang  yang membayar iuran tersebut.  Dilain sisi  iuran tersebut
juga memberikan pemasukan kepada pekerja di wilayah objek pariwisata dan akhirnya akan meningkatkan mutu tenaga kerja.

## Belanja Pembangunan/modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Darise,  2008)  menjelaskan  bahwa  belanja  pembangunan/modal  merupakan pengeluaran  untuk  pembelian,  pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  dan memiliki  nilai  manfaat  yang  lebih  dari  dua  belas  bulan.  Tujuannya  adalah  untuk  digunakan dalam  aktivitas  kegiatan  Pemerintahan,  contohnya:  tanah,  bangunan,  mesin,  peralatan,  jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
(Bahasoan,  Rahmat,  &  Nurhajra,  2020)  mengungkapkan  bahwa  belanja  modal dialokasikan  dengan  tujuan  terdapat multiplier  effect (efek  jangka  panjang)  untuk  ekonomi mikro  dan  makro  di  Indonesia,  khususnya  untuk  tiap  daerah  di  Indonesia.  Penelitian  yang dilakukan  (Bahasoan,  Rahmat,  &  Nurhajra,  2020)  menunjukkan  hasil  bahwa  belanja pembangunan/modal di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  penelitian  bahwa  hubungan belanja  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Sulawesi  Barat  terdapat  pada pengalokasian  belanja  modal  untuk  memperbaiki  infrastruktur  yang  berkualitas.  Dengan adanya  perbaikan  kualitas  infrastruktur  maka  akan  menjadi  daya  tarik  investasi  dan partisipasi  dari  swasta  yang  akhirnya  memberikan  efek  domino  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Selain  itu  infrastruktur  memberikan  dampak  yang  penting  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  manusia,  antara  lain  untuk  meningkatkan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan membuka jalan kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh yang penting  untuk  meningkatkan  nilai  konsumsi,  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  dan pembukaan jalan kepada lapangan kerja.
Sejalan  dengan  itu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yasin,  2020)  mengungkapkan terdapat  hubungan  positif  yang  signifikan  belanja  pembangunan/modal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa belanja  langsung  dapat  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  (Islamiah,  2015)  juga  menjelaskan  bahwa  belanja  pembangunan/modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pembahasan ini juga menguatkan bahwa belanja pembangunan/modal yang dilakukan Pemerintah  Daerah  khususnya  memiliki  efek  jangka  panjang  yang  baik  untuk  pertumbuhan ekonomi Pemerintah. Belanja pembangunan/modal yang diarahkan kepada perbaikan kualitas infrastruktur maka akan menjadi modal pemerintah daerah sebagai daya tarik investor masuk ke  daerah  tersebut.  Selain  itu  infrastruktur  juga  dapat  memberikan  peranan  penting  bagi peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  manusia,  peningkatan  nilai  konsumsi  serta membuka jalan untuk lapangan pekerjaan.
Pertumbuhan  ekonomi  sudah  banyak  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya  diantaranya adalah: (Agus, Semmaila, Rahman, & Maknun, 2021), (Miswar, Lianda, & Priantana, 2021), (Mononimbar,  Walewangko,  &  Sumual,  2017),  (Dewi  &  Budhi,  2018),  (Alfarisi  H,  2015), (Yasin,  2020),  (Idham,  Walewangko,  &  Siwu,  2021),  (Ardiansyah,  2017),  (Bumulo,  2009), (Muzani & Benardin, 2019), (Fahmi, 2018), (Nuralia & Andrianto, 2021).

## Conceptual Framework
Berdasarkan  kajian  teori  dan  hubungan  antar  variabel  maka  model atau  conceptual framework (kerangka  pemikiran)  artikel  ini  dalam  rangka  membangun  hipotesis  adalah sebagai berikut:
Pajak  daerah  (X 1 ),  Retribusi  daerah  (X 2 ),  Belanja  Pembangunan/Modal  (X 3 ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y).
Selain dari tiga variabel diatas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y), masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya antara lain:
1. Inflasi (X 4 ): (Risnawati, Zakaria, & Sufri, 2019), (Indriyani, 2016)
2. Jumlah Tenaga Kerja (X 5 ): (Lubis,  2014), (Fahmi,  2018), (Risnawati, Zakaria, & Sufri, 2019)
3. Dana Alokasi Umum (X 6 ): (Bahasoan, Rahmat, & Nurhajra, 2020), (Nisa, 2017)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  untuk  membangun  suatu hipotesis untuk penelitian selanjutnya yaitu:
1. Pajak daerah (X 1 ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
2. Retribusi daerah (X 2 ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
3. Belanja pembangunan/modal (X 3 ) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

## DAFTAR RUJUKAN
Adisasmita. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Agus,  A.,  Semmaila,  B.,  Rahman,  Z.,  &  Maknun,  M.  (2021,  Juli).  Pengaruh  PAD,  Belanja Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4 , 603-612.
Pajak Daerah (X 1 ) Retribusi Daerah (X 2 ) Belanja Pembangunan/Modal (X 3 ) Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Gambar 4. Kerangka Pemikiran
Ahmad, F. (2016, Januari - April). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi  di  Sumatera. e-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  dan  Pembangunan Daerah, 5 (1), 29-35.
Alfarisi  H,  S.  (2015).  P engaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat) . Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang. Ardani,  R.  P.,  Setiawan,  J.,  &  Sari,  R.  P.  (n.d.).  Analisis  Pengaruh  Pajak,  Belanja Pembangunan/Modal  dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. Academia , 1-22.
Ardiansyah,  H.  (2017).  Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia.
Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5 (3).
Bahasoan,  A.  N.,  Rahmat,  A.,  &  Nurhajra,  A.  (2020,  Oktober).  Pengaruh  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Sulawesi  Barat  Periode  2015-2018. e-Jurnal  Binawakaya,  15 (3),  4245-4256. Retrieved from http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI
BPS  Provinsi  Sulewesi  Barat.  (2021). Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sulawesi  Barat  Menurut  Pengeluaran  2016-2020. Sulawesi  Barat:  BPS Provinsi Sulawesi Barat.
Bumulo, F. (2009, Februari). Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Legalitas, 2 (1), 135-146.
Darise,  N.  (2008). Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). Jakarta:  PT Indeks.
Dewi,  J.  K.,  &  Budhi,  M.  S.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 7 (6), 1695- 1722.
Fahmi,  A.  (2018,  Maret  1).  Analisis  Determinasi  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi.
Eknomis: Jurnal of Economics and Business, 2 (1), 1-12.
Fikri, Z., & Mardani, R. M. (n.d.). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). e-Jurnal Riset Manajemen , 84-98.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah (3  ed.).  Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  H.  (2015). Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Tenaga Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten  Sragen  Tahun  1995-2013 . Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Idham,  N.,  Walewangko,  E.  N.,  &  Siwu,  H.  F.  (2021,  Juli).  Analisis  Pengaruh  Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). Jurnal EMBA, 9 (3), 141-150.
Indriyani,  S.  N.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  dan  Suku  Bunga  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 4 (2).
Irman,  M.,  &  Purwati,  A.  A.  (2020).  Analysis  On  The  Influence  of  Current  Ratio,  Debt  to Equity Ratio and Total Asset Turnover Toward Return On Asset On The Otomotive
and  Component  Company  That  Has  Been  Registered  In  Indonesia  Stock  Exchange Within  2011-2017. International  Journal  of  Economics  Development  Research (IJEDR), 1 (1) , 36-44.
Islamiah,  N.  (2015,  Juni  1).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pembangunan/Modal  dan  Tingkat Inflasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Penerimaan  Pajak  di  Indonesia. Jurnal Economix, 3 (1), 46-57.
Juniati, P. I. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Retribusi Daerah dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Surakarta .  Skripsi.  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Lubis,  C.  B.  (2014,  Oktober).  Pengaruh  Jumlah  Tenaga  Kerja,  Tingkat  Pendidikan  Pekerja, dan  Pengeluaran  Pendidikan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Economia, 10 (2), 187-193.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mankiw, N. G. (2007). Makroekonomi (Keenam ed.). Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021, Juni). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Terhadap  pertumbuhan  Ekonomi  di  Aceh. Jurnal  Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS), 2 (3), 153-169.
Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Belanja  Daerah  Sebagai Variabel  Intervening  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  (2005-2014). Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi, 17 (2), 48-59.
Muzani,  Y.,  &  Benardin.  (2019,  Oktober).  Konvergensi  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi Bengkulu. The Journal of Economic Development, 1 (1), 13-25.
Nisa,  A.  A.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1 (2), 203-214.
Nuralia, & Andrianto, N. (2021). Dominasi Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional  di  Masa  Covid-19. Majalah  Hukum  Nasional,  51 (1),  95-106. doi:10.33331/mhn.v51i1.136
Resmi. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Ke 8 buku 1 ed.).
Risnawati,  Zakaria,  J.,  &  Sufri,  M.  (2019,  Juli).  Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja  dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Center of Economic Student Journal, 2 (3), 135-143.
Saragih,  J.  P.  (2003). Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi. Indonesia: Ghalia.
Siahaan. (2013). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Revisi ed.).
Siahaan,  M.  P.  (2005). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soetrisno.  (1984). Dasar-Dasar  Ilmu  Keuangan  Negara (Ketiga  ed.).  Yogyakarta:  BPFE UGM.
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Kencana.
Sukirno, S. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar (Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suparmoko, M. (2000). Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek (V ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM.
Todaro. (2000). Pembanguna Ekonomi di Dunia Ketiga (Ketujuh ed.). Erlangga.
Wulandari,  P.  A.,  &  Iryanie,  E.  (2018). Pajak  Daerah  Dalam  Pendapatan  Asli  Daerah. Sleman: Deepublish.
Yasin,  M.  (2020,  Juni).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Pembangunan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. Costing:  Journal of Economic, Business and Accounting, 3 (2), 465-472.
Yurianto,  &  Tantowi,  A.  (2021,  Juni).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  DKI  Jakarta. Journal  of  Applied  Business  and  Economics (JABE), 7 (4), 436-449.