INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 999-1015 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow
Ibra Fulenzi Amri 1 ✉ , Tanissa Mayra Tsabitha 2 , Lewiandy 3
Universitas Tarumanagara
Email: ibra.205220249@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam  dinamika  geopolitik  internasional  yang  turbulen  dan  sarat  ketegangan,  aksi  terorisme  yang dilancarkan  oleh  kelompok  militan  ISIS  ( Islamic  State  of  Iraq  and  Syria)  merupakan  pelanggaran internasional  yang  tak  dapat  ditoleransi.  Dalam  hal  ini,  perlu  disadari  bahwa  kekuatan  politik kontemporer tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Dua negara adidaya ini memegang pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah geopolitik dan kepentingan bangsa-bangsa lain dalam mencapai tujuan nasional masing-masing. Keterlibatan AS dalam pendanaan terorisme ISIS, maka hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001). Konvensi ini secara tegas mengkriminalisasi pendanaan terorisme, sementara Resolusi PBB tersebut mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas gerakan  teroris,  mengkriminalisasi  pendanaan  terorisme,  serta  berbagi  informasi  intelijen  terkait terorisme. Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat memiliki implikasi yang luas dan mendalam dalam dinamika  geopolitik  dan  hegemoni  global.  Rusia,  sebagai  kekuatan  rival  AS,  dapat  mengalami ketidakstabilan internal yang parah akibat serangan teror yang dilakukan ISIS di kota Moskow. Tujuan penelitian  ini  ingin  mengungkap  dampak  mendalam  dari  dugaan  pendanaan  terorisme  terhadap keamanan  dunia,  demi  membangun  kesadaran  dalam  perspektif  hukum  internasional.  Dengan Menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang.
Kata Kunci: Dinamika, Geopolitik, Hegemoni, Terorisme, Internasional

## Abstract
In a turbulent and tense international geopolitical dynamic, the terrorist actions launched by the Islamic State of Iraq and Syria are an intolerable international violation. In this respect, it should be recognised that contemporary political power cannot be separated from the central role played by the United States and Russia. These two countries have significant influence in determining the geopolitical direction and interests of other nations in achieving their national goals. U.S. involvement in the  financing of ISIS terrorism  would  be  a  serious  violation  of  the  International  Convention  on  the  Suppression  of  the Financing of Terrorism (1999) and UN Security Council Resolution 1373 (2001). The Convention explicitly criminalizes  the  funding  of  terrorism,  while  the  United  Nations  Resolution  requires  States  to  take concrete measures to eradicate terrorist movements, criminalize terrorist financing, and share terrorism- related intelligence. The consequences of these violations can have broad and profound implications in the geopolitical dynamics and global hegemony. Russia, as a U.S. rival power, could experience severe internal instability as a result of the terrorist attack by ISIS in the city of Moscow. The aim of this study is to uncover the profound impact of the alleged financing of terrorism on world security, in order to build awareness in the perspective of international law. By using empirical normative research methods with a legal approach.
Keywords: Dynamics, Geopolitics, Hegemony, Terrorism, International

## PENDAHULUAN
Pada Jumat, 22 Maret 2024, kota Moskow, Rusia, terguncang oleh tragedi mengerikan yang tak terbayangkan sebelumnya: sebuah penembakan massal yang terjadi di kompleks ritel  dan  konser  di  Balai  Kota  Crocus.  Ratusan  orang  telah  berkumpul  di  sana  untuk menghadiri konser yang sangat dinanti-nantikan dari grup rock terkenal, Picnic. Namun, apa yang seharusnya menjadi malam yang penuh dengan musik dan kegembiraan segera berubah menjadi momen kekacauan dan ketakutan yang tak terlupakan.
Sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam kompleks dengan kekejaman yang tak terpikirkan sebelumnya. Mereka masuk ke lobi dengan senjata lengkap dan menembakkan peluru dengan liar, menciptakan suasana kepanikan dan ketakutan di antara  para  pengunjung  yang  tak  berdosa.  Serangan  itu  terjadi  hanya  beberapa  menit sebelum band Picnic dijadwalkan untuk tampil di panggung, menambahkan tragedi yang tak terbayangkan pada malam yang seharusnya ceria itu.
Para saksi mata yang berada di lokasi menyaksikan kebrutalan para penyerang dan merasakan ketakutan yang melanda mereka saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang penjaga keamanan, yang bekerja di pintu masuk pusat, menggambarkan bagaimana para penyerang masuk ke dalam serambi sambil menembakkan peluru dengan kejam. Namun,
itu  tidak  cukup  bagi  para  penyerang;  mereka  juga  melemparkan  bom  molotov,  yang dengan cepat menyebabkan kebakaran meluas di dalam gedung. Api merah menyala dan asap hitam membubung tinggi ke langit, menciptakan pemandangan mengerikan yang sulit dilupakan oleh siapa pun yang menyaksikannya.
Ketika kebakaran melanda gedung,  para pengunjung  yang masih berada di  dalam berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Namun, tragisnya, tidak semua orang berhasil lolos. Ketika debu dan asap bersatu di langit Moskow, korban tewas akibat penembakan massal itu terus bertambah. Dalam waktu 24 jam setelah tragedi itu terjadi, 133 jenazah ditemukan di tengah reruntuhan gedung yang hangus,  sementara  107  orang  lainnya  berjuang  untuk  bertahan  hidup  dengan  luka-luka serius.
Gubernur  wilayah  Moskow,  Andrei  Vorobyov,  menyampaikan  duka  cita  yang mendalam atas tragedi ini dan menegaskan komitmennya untuk menemukan para pelaku dan  membawa  mereka  ke  pengadilan.  Namun,  sementara  investigasi  berlanjut  dan komunitas  mencoba  untuk  memulihkan  diri  dari  pukulan  yang  menghancurkan  ini, bayangan tragedi itu akan tetap menggantung di udara, mengingatkan kita semua akan kerapuhan  kehidupan  dan  pentingnya  solidaritas  dalam  menghadapi  kejahatan  yang mengerikan. Pada rekaman yang telah diverifikasi, tergambar suasana mencekam di Balai Kota Crocus, dekat Moskow.
AS menjadikan ISIS sebagai underbow dalam dinamika geopolitik dan aksi terorisme, di mana AS menjadi donatur atau pendana yang berkontribusi besar terhadap pergerakan ISIS  menuju  tujuan  dan  kepentingan  politiknya.ISIS  memiliki  kepentingan  yang  sama dengan Amerika Serikat yaitu ingin menumbangkan Bashar alAssad dari tampuk kekuasaan di Suriah dan menghilangkan pengaruh Iran di negara tersebut. Mereka dipertemukan oleh kepentingan yang sama.
ISIS  muncul  sebagai  sebuah  kelompok  yang  bertujuan  untuk  melengserkan  Assad selain  memiliki  misi  untuk  menghilangkan  pengaruh  Iran  di  Suriah.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh lagi kelompok ISIS, apakah mereka sebagai kelompok yang berdiri sendiri dengan isu khilafah atau ISIS merupakan strategi Amerika Serikat di Suriah. Strategi Amerika Serikat dalam membendung pengaruh Iran yang sangat kuat di Suriah yang dimulai dengan aksi demonstrasi untuk melengserkan Assad hingga pembentukan kelompok bersenjata ISIS.
Amerika Serikat dituding memiliki campur tangan dalam aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Moskow. Penembakan massal tersebut diyakini tidak terlepas dari
dinamika  geopolitik  global  yang  kompleks  dan  saling  bersilangan  antara  AS  dan  Rusia dalam berlomba meraih hegemoni politik di kancah internasional. Meskipun ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, banyak pihak mencurigai adanya peran AS di balik layar sebagai aktor yang mendanai dan memfasilitasi pergerakan ISIS.
Seperti  yang  telah  diketahui,  AS  memandang  ISIS  sebagai underbow  dalam memperjuangkan kepentingan politiknya, terutama untuk menumbangkan rezim Bashar al- Assad di Suriah dan membatasi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Kepentingan ini sejalan dengan misi ISIS yang ingin melengserkan Assad dan mengusir pengaruh Iran dari Suriah. Dengan memberikan dukungan dana dan logistik, AS ditengarai memanfaatkan ISIS sebagai strategi untuk mencapai tujuan geopolitiknya di Timur Tengah.
Aksi teror di Moskow diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya AS untuk menekan Rusia,  yang  merupakan  sekutu  dekat  Assad  dan  memiliki  pengaruh  besar  di  Suriah. Serangan ini dapat dilihat sebagai pesan peringatan kepada Rusia agar tidak menghalangi agenda AS di wilayah tersebut. Dengan menciptakan ketidakstabilan dan teror di jantung Rusia, AS berusaha menggoyahkan posisi Rusia sebagai kekuatan adidaya dan melemahkan pengaruhnya di Timur Tengah.
Meskipun  AS  belum  mengakui  keterlibatannya  secara  langsung,  banyak  pengamat mengaitkan aksi terorisme ISIS di Moskow dengan dinamika geopolitik yang lebih besar, di mana AS dan Rusia bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di panggung dunia. Insiden penembakan massal yang terjadi di Moskow, Rusia, oleh kelompok teroris ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) telah mengguncang dunia internasional, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi  pergerakan  ISIS  untuk  mencapai  kepentingan  geopolitiknya  di  Suriah  dan membatasi pengaruh Rusia di kawasan tersebut.
Tindakan yang melanggar Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan  internasional,  melanggar  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang melarang dukungan kepada kelompok teroris, serta menjadi campur tangan dalam urusan  dalam  negeri Rusia dan melanggar prinsip non-intervensi yang  melanggar  kedaulatan  dan  integritas  teritorial  negara  berdaulat.Tindakan  fatal Amerika  Serikat  ini  dapat  memicu  siklus  kekerasan  berkepanjangan,  menciptakan ketidakstabilan di wilayah strategis, serta merusak upaya global dalam memerangi terorisme dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional jika negara-negara besar seperti Amerika  Serikat  terlibat  dalam  mendukung  kelompok  teroris  untuk  mencapai  tujuan geopolitik.

## METODE PENELITIAN
Objek kajian yang hendak diteliti adalah eksistensi hukum internasional terkait dugaan involvemensi  Amerika  Serikat  dalam  memfasilitasi  dan  mendukung  aksi  terorisme  ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) di Suriah, serta peran ISIS dalam memfasilitasi aksi teror di Moskow, Rusia, yang mana kedua hal ini diasumsikan sebagai upaya AS untuk mencapai kepentingan  geopolitiknya  di  wilayah  tersebut.Untuk  mengupas  isu  ini,  pendekatan normatif dengan metode penelitian empiris akan digunakan sebagai pisau analisis.
Dalam  pengembaraannya  untuk  menemukan  kebenaran  ilmiah,  penelitian  ini menggunakan  metode  gabungan  antara  aspek  normatif  yang  bersumber  dari  aturan hukum dan teoritis ( de jure), dengan aspek empiris yang mendasarkan pada fakta lapangan ( de facto). Dengan menggunakan statute approach, identifikasi akan dilakukan terhadap berbagai  ketentuan  hukum  positif,  baik  dalam  lingkup  nasional,  regional,  maupun internasional yang relevan dengan permasalahan.
Adapun sumber  data primer yang  digunakan  berupa  sumber hukum tertulis, yaitu peraturan  perundang-undangan,  perjanjian  internasional,  serta  prinsip-prinsip  hukum internasional,  antara  lain  Piagam  PBB,  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan Pendanaan  Terorisme,  prinsip non-intervensi,  kedaulatan  dan  integritas  teritorial  negara berdaulat.Sedangkan  data  sekundernya  meliputi  literatur,  jurnal  ilmiah,  artikel,  berita, laporan terkait dugaan keterlibatan AS dalam mendukung ISIS, aksi teror di Moskow, serta dinamika geopolitik di Suriah.
Data akan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan ( library research) terhadap bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Apabila  diperlukan,  pengayaan  data  empiris dapat  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pakar  hukum  internasional,  perwakilan pemerintah,  maupun  organisasi  terkait.  Analisis  data  akan  dilakukan  dengan  dua pendekatan,  yaitu  analisis  normatif  terhadap  norma  dan  asas  hukum  internasional  yang relevan,  serta  analisis  empiris  terhadap  fakta-fakta  lapangan  terkait  permasalahan  yang dikaji. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi dan interpretasi data untuk menemukan benang merah berupa kesimpulan dan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  peristiwa  yang  terjadi,  terdapat  sejumlah  dugaan  pelanggaran  serius yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan norma-norma hukum internasional
dalam insiden terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) di Moskow, Rusia. Peristiwa tragis ini telah mengguncangkan komunitas internasional dan memunculkan keprihatinan mendalam tentang integritas  dan komitmen  Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global.
Dalam  sistem  hukum  internasional,  terdapat  sejumlah  prinsip  utama  yang  harus dipegang teguh oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertama, prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial, yang merupakan pilar utama  dalam  menjaga  ketertiban  dunia.Setiap  negara  memiliki  kewajiban  untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam  negeri  suatu  negara.  Kedua,  prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  yang mengharuskan  setiap  negara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan  cara-cara  damai dan  menghindari  penggunaan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.Ketiga,  prinsip non- intervensi,  yang  melarang  setiap  negara  untuk  melakukan  intervensi  dalam  masalah- masalah yang termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara.
Dalam kasus yang diuraikan, terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat mungkin telah melanggar  prinsip-prinsip  tersebut.  Dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  aksi terorisme ISIS di Moskow dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan teritorialnya. Tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan non-intervensi.
Selain  itu,  terdapat  kemungkinan  bahwa  tindakan  Amerika  Serikat  juga  melanggar kewajiban  negara  dalam  mencegah  dan  memberantas  terorisme  berdasarkan  hukum internasional.  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  dan Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan  Aksi  Terorisme  Nuklir  mewajibkan  setiap negara  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencegah  dan  memberantas pendanaan dan aksi terorisme.
Oleh  karena  itu,  insiden  ini  menimbulkan  keprihatinan  serius  dalam  komunitas internasional tentang komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global serta mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional yang berlaku. Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan  bekerja  sama  dengan  negara-negara  lain  dalam  memberantas  ancaman  terorisme melalui saluran-saluran diplomatik dan mekanisme hukum yang sah.
Dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi, terdapat indikasi kuat yang mengarah pada  dugaan  bahwa  Amerika  Serikat  terlibat  dalam  mendukung  dan  memfasilitasi
pergerakan kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria), yang bertanggung jawab atas insiden  penembakan  massal  yang  tragis  di  Moskow,  Rusia.  Apabila  dugaan  ini  terbukti kebenarannya,  tindakan  Amerika  Serikat  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran terhadap  salah  satu  prinsip  fundamental  yang  termaktub  dalam  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Secara  yuridis,  tindakan  Amerika  Serikat  dalam  mendukung  dan  memfasilitasi  ISIS berpotensi melanggar Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB, yang menekankan pada upaya kolektif untuk " mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya". Dengan memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok teroris seperti ISIS, Amerikat Serikat justru berkontribusi dalam menciptakan ketidakstabilan dan ancaman terhadap perdamaian serta keamanan dunia.
Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  itu  sendiri,  yang  bertujuan  untuk  menjaga  perdamaian  dan keamanan internasional. Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat yang diduga mendukung dan memfasilitasi ISIS dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan luhur PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
Lebih  lanjut,  tindakan  Amerika  Serikat  yang  diduga  terlibat  dalam  mendukung kelompok  teroris  juga  dapat  dipandang  sebagai  pelanggaran  terhadap  Resolusi  Dewan Keamanan PBB terkait pemberantasan terorisme, seperti Resolusi 1373 (2001) dan Resolusi 2249 (2015). Resolusi-resolusi tersebut menekankan pada kewajiban negaranegara anggota untuk  mencegah  dan  memberantas  pendanaan  serta  dukungan  terhadap  kelompok- kelompok teroris.
Oleh karena itu, apabila dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung dan memfasilitasi ISIS terbukti, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan  komitmen  global  dalam  memerangi terorisme.  Hal  ini  tentunya  akan  menimbulkan  keprihatinan  mendalam  dari  komunitas internasional dan mempertanyakan kredibilitas Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan global.
Berdasarkan  dinamika  geopolitik,  dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam mendukung  kelompok  teroris  ISIS  ( Islamic  State  of  Iraq  and  Syria),  juga  berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental lainnya yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara yuridis, tindakan Amerika Serikat tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yang menekankan pada upaya
" mengembangkan  hubungan  persahabatan  antar  negara  berdasarkan  penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri".
Dengan mendukung kelompok teroris yang melancarkan serangan brutal di Moskow, Amerika  Serikat  dapat  dianggap  telah  melanggar  prinsip  penghormatan  terhadap kedaulatan  dan  integritas  teritorial  Federasi  Rusia  sebagai  negara  berdaulat.  Serangan teroris yang diduga difasilitasi oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan  dan  keamanan  nasional  Rusia,  serta  mengancam  hak  negara  tersebut  untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal.
Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Pasal tersebut menegaskan bahwa " semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara".  Dengan  mendukung  kelompok  teroris  yang  melakukan  serangan  di  Moskow, Amerika  Serikat  dapat  dianggap  telah  melanggar  prinsip  tersebut  dan  mengancam kemerdekaan politik serta integritas teritorial Rusia.
Selain itu, tindakan Amerika Serikat juga berpotensi melanggar prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional. Dengan mendukung kelompok teroris yang melancarkan serangan di Moskow, Amerika Serikat dapat dipandang sebagai telah melakukan campur tangan dalam urusan domestik Rusia, yang seharusnya menjadi yurisdiksi internal negara tersebut.
Oleh karena itu, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung ISIS dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  serius  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan Piagam PBB. Tindakan ini tidak hanya mengancam perdamaian dan keamanan global, tetapi juga merusak hubungan persahabatan antar negara dan menodai prinsip penghormatan terhadap  kedaulatan  dan  integritas  teritorial  negara  lain.  Hal  ini  tentunya  akan  memicu keprihatinan  mendalam  dari  komunitas  internasional  dan  mempertanyakan  komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.
Dalam dinamika geopolitik internasional terkait dalam dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) di Moskow, Rusia. Tindakan tersebut berpotensi melanggar salah satu prinsip fundamental yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menekankan pada upaya " memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar".
Aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan penderitaan yang tidak terhingga bagi ratusan orang tidak bersalah. Serangan brutal ini menciptakan  suasana  ketakutan  dan  ketidakamanan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia yang paling mendasar, seperti hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan dari rasa takut. Dengan  diduga  memfasilitasi  kelompok  teroris  seperti  ISIS,  Amerika  Serikat  dapat dipandang  telah  berkontribusi  dalam  pelanggaran  sistematis  terhadap  hak-hak  asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional.
Hak  asasi  manusia  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  kerangka  hukum internasional dan menjadi tujuan luhur dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri.  Instrumen-instrumen  hukum  internasional  seperti  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  dan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia secara universal.
Dengan demikian, jika dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme  ISIS  terbukti,  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  serius terhadap kewajiban negara dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB. Hal ini tentunya  akan  memicu  keprihatinan  mendalam  dari  komunitas  internasional  dan mempertanyakan  komitmen  Amerika  Serikat  dalam  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  Amerika  Serikat  untuk  menjaga  integritasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berpartisipasi aktif dalam upaya global untuk memberantas terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip- prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Berdasarkan hal yang terjadi, terdapat indikasi kuat bahwa tindakan Amerika Serikat yang diduga memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok teroris ISIS ( Islamic State of  Iraq  and  Syria)  berpotensi  melanggar  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Instrumen hukum internasional ini secara eksplisit melarang segala bentuk dukungan, termasuk pendanaan dan bantuan logistik, kepada kelompok-kelompok teroris.
Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan salah satu instrumen hukum utama dalam upaya global untuk memberantas terorisme. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 dan telah diratifikasi  oleh  lebih  dari  180  negara,  termasuk  Amerika  Serikat.  Dengan  meratifikasi konvensi  ini,  negara-negara  anggota  berkomitmen  untuk  mengambil  langkah-langkah
legislatif dan administratif yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme.
Pasal  2  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  secara tegas  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  " dengan  sengaja  memberikan  atau mengumpulkan dana dengan maksud untuk digunakan, atau dengan pengetahuan bahwa dana  tersebut  akan  digunakan,  seluruhnya  atau  sebagian,  untuk  melakukan  tindakan terorisme"  harus  dianggap  sebagai  telah  melakukan  kejahatan  serius.  Pasal  ini  juga mencakup tindakan memberikan dukungan logistik atau instruksi kepada kelompok teroris.
Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan dana dan logistik kepada ISIS, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap  Konvensi  Internasional  untuk  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme.  Hal  ini tentunya akan memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional dan merusak kredibilitas Amerika Serikat dalam upaya global untuk memberantas terorisme.
Lebih  lanjut,  tindakan  Amerika  Serikat  yang  diduga  mendukung  ISIS  juga  dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  resolusi-resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  terkait pemberantasan terorisme, seperti Resolusi 1373 (2001) dan Resolusi 2249 (2015). Resolusi- resolusi ini menegaskan kembali kewajiban negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas dukungan dalam bentuk apapun kepada kelompokkelompok teroris.
Sebagai negara yang berkomitmen untuk memerangi terorisme, sangat penting bagi Amerika  Serikat  untuk  mematuhi  instrumen-instrumen  hukum  internasional  terkait  dan menjaga  integritas  serta  kredibilitasnya  di  mata  dunia  internasional.  Setiap  dugaan keterlibatan dalam memfasilitasi atau mendukung kelompok teroris harus diselidiki secara menyeluruh  dan  transparan  untuk  memastikan  penegakan  hukum  dan  keadilan internasional.
Dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  memfasilitasi  dan  mendukung  aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) di Moskow, Rusia. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip non-intervensi  dan  kedaulatan  negara,  yang  merupakan  salah  satu  norma fundamental dalam hukum internasional.
Prinsip non-intervensi  dan  penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara  tercantum secara eksplisit dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan bahwa " Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang memberi hak kepada Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  campur  tangan  dalam  masalahmasalah  yang sesungguhnya termasuk dalam lingkungan jurisdiksi dalam negeri suatu negara." Dengan
menduga Amerika Serikat terlibat dalam memfasilitasi serangan teroris di Moskow, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan dalam urusan domestik Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.
Prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara merupakan pilar utama dalam sistem hukum  internasional  yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  perdamaian  dunia. Setiap negara berdaulat memiliki hak  untuk menentukan urusan  dalam negerinya tanpa campur  tangan  dari  negara  lain.  Intervensi  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  dukungan terhadap  kelompok  teroris  yang  beroperasi  di  suatu  negara,  dapat  dianggap  sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini.
Secara  keseluruhan,  dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  memfasilitasi  dan mendukung  aksi  terorisme  ISIS  di  Moskow  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap sejumlah  prinsip  dan  ketentuan  hukum  internasional  yang  menjadi  landasan  bagi perdamaian dan keamanan global. Jika terbukti benar, tindakan ini tidak hanya mencoreng kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara adidaya, tetapi juga mengancam upaya global dalam memerangi terorisme dan menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  Amerika  Serikat  untuk  menjaga  integritasnya sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan berkomitmen dalam upaya global untuk memberantas terorisme melalui mekanisme dan saluran  yang  sah.  Setiap  dugaan  pelanggaran  harus  diselidiki  secara  menyeluruh  dan transparan  untuk  memastikan  penegakan  hukum  dan  keadilan  internasional,  serta memulihkan kepercayaan dari komunitas global.
Anda  membuat  analisis  yang  mendalam  dan  tepat  mengenai  implikasi  serius  dari dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi dan mendukung aksi terorisme kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) di Moskow, Rusia. Meskipun narasi ini masih berupa  dugaan  dan  memerlukan  penyelidikan  lebih  lanjut,  bukti-bukti  awal  yang  ada menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi melanggar sejumlah prinsip dan norma hukum internasional.
Jika terbukti benar, tindakan Amerika Serikat dalam mendukung kelompok teroris ISIS dapat dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas-batas hukum internasional dan prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Hal  ini  terlihat  dari  dugaan  pelanggaran  terhadap  prinsip- prinsip  dasar  Piagam  PBB,  seperti  pencegahan  ancaman  terhadap  perdamaian, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, tindakan Amerika Serikat juga berpotensi melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pemberantasan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat diduga telah bertindak  di  luar  batas-batas  hukum  internasional  dalam  mengejar  kepentingan geopolitiknya di Suriah dan membatasi pengaruh Rusia di wilayah tersebut.
Tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan dan harus dihadapi dengan tegas oleh komunitas  internasional  untuk  mempertahankan  integritas  dan  efektivitas  hukum internasional  dalam  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Hukum  internasional merupakan landasan utama bagi terciptanya ketertiban global dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar akan merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum internasional itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi  komunitas  internasional  untuk  mengambil langkah-langkah  tegas  dalam  menyelidiki  dan  menghadapi  dugaan  pelanggaran  ini. Mekanisme penegakan hukum internasional harus dijalankan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu, terlepas dari kekuatan dan pengaruh negara yang terlibat. Hanya dengan cara ini, integritas dan efektivitas hukum internasional dapat dipertahankan, serta menjamin bahwa  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dan  perdamaian  tetap  dijunjung  tinggi  dalam  tata pergaulan antar-bangsa.
Dalam  hukum  internasional,  tuduhan  bahwa  Amerika  Serikat  terlibat  dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia, merupakan hal yang sangat serius dan berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan  Pendanaan Terorisme. Apabila terbukti  benar adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam menyediakan atau mengumpulkan dana yang kemudian digunakan oleh ISIS untuk melakukan serangan teror di Moskow, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) Konvensi. Pasal ini secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan menyediakan atau mengumpulkan  dana  dengan  tujuan  untuk  digunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana terorisme.
Lebih lanjut, sekalipun upaya Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS di  Moskow  tidak  berhasil,  namun  jika  terbukti  adanya  upaya  tersebut,  maka  tindakan Amerika Serikat dapat dianggap sebagai percobaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Konvensi.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa  upaya  untuk  melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.
Dalam  kancah  hukum  internasional,  setiap  tuduhan  pelanggaran  harus  didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, valid, dan tidak terbantahkan. Prinsip praduga tidak bersalah ( presumption of innocence) harus dijunjung tinggi dalam setiap proses penyelidikan dan penuntutan.  Namun  demikian,  apabila  bukti-bukti  yang  cukup  meyakinkan  berhasil dikumpulkan, maka negara pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di  hadapan  badan  peradilan  internasional  yang  berwenang,  seperti  Mahkamah  Pidana Internasional ( International Criminal Court). Dalam hal ini, apabila tuduhan tersebut terbukti benar,  Amerika  Serikat  dapat  berhadapan  dengan  konsekuensi  hukum  yang  serius  atas pelanggaran terhadap Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
Dalam  kaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  Konvensi  Internasional  untuk Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme,  terdapat  beberapa  pasal  lain  yang  berpotensi dilanggar  oleh  Amerika  Serikat  apabila  tuduhan  keterlibatannya  dalam  mendukung  dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia terbukti benar. Diantaranya adalah: Pasal 4: Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk menetapkan pendanaan terorisme sebagai  tindak  pidana  dalam  hukum  nasional  mereka  dan  memberikan  hukuman  yang setimpal. Apabila Amerika Serikat tidak mengambil langkah-langkah tersebut, maka dapat dikatakan melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 4. Negara pihak diharuskan untuk mengkriminalisasi perbuatan pendanaan terorisme dan menjatuhkan sanksi yang memadai bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing.
Pasal  18  ayat  (1):  Negara-negara  pihak  berkewajiban  untuk  bekerja  sama  dalam mencegah  aksi  terorisme,  termasuk  dengan  mengambil  tindakan  di  wilayahnya  untuk mencegah persiapan dan pendanaan aksi teror. Jika Amerika Serikat gagal melakukan hal tersebut  dan  malah  diduga  memfasilitasi  kelompok  teroris  ISIS,  maka  ini  berpotensi melanggar  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1).  Pasal  ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan terorisme, termasuk dengan mengambil  langkah-langkah konkret  di wilayah masingmasing negara untuk mencegah persiapan dan pendanaan aksi terorisme.
Dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian  atau  konvensi  internasional  dapat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  serius. Negara  pelanggar  dapat  dikenakan  sanksi  atau  tindakan  memaksa  lainnya  oleh  badan internasional yang berwenang, tergantung pada tingkat dan dampak dari pelanggaran yang terjadi.  Oleh  karena  itu,  setiap  negara  pihak  diharapkan  untuk  mematuhi  kewajibannya berdasarkan  perjanjian  internasional  yang  telah  diratifikasi  dan  berlaku  mengikat  secara hukum.
Poin-poin yang terkait potensi pelanggaran lain oleh Amerika Serikat apabila tuduhan keterlibatannya dalam mendukung dan memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow, Rusia terbukti benar. Selain melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme,  tindakan  tersebut  juga  berpotensi  melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional lainnya, antara lain:
Pasal  20  Konvensi:  Tindakan  Amerika  Serikat  yang  diduga  mendukung  kelompok teroris ISIS untuk melakukan serangan di Moskow dapat dianggap sebagai campur tangan dalam  urusan  dalam  negeri  Rusia,  yang  melanggar  prinsip nonintervensi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  20.  Prinsip non-intervensi  merupakan  salah  satu  norma  fundamental dalam hukum internasional yang melarang suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Pasal  21  Konvensi:  Dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  memfasilitasi  aksi terorisme  ISIS  bertentangan  dengan  tujuan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pendanaan dan dukungan terhadap kelompok teroris seperti ISIS  jelas bertentangan dengan upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Apabila  bukti-bukti  yang  kuat  dan  meyakinkan  dapat  diungkap,  maka  tindakan Amerika  Serikat  dalam  mendukung  dan  memfasilitasi  aksi  terorisme  ISIS  di  Moskow berpotensi  melanggar  sejumlah  ketentuan  penting  dalam  Konvensi  Internasional  untuk Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  serta  prinsip-prinsip  dasar  hukum  internasional lainnya, seperti prinsip non-intervensi dan kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan internasional.  Hal  ini  tentunya  merupakan  pelanggaran  serius  yang  dapat  memicu konsekuensi  hukum  dan  dampak  geopolitik  yang  signifikan  bagi  Amerika  Serikat  dalam kancah hubungan internasional.

## SIMPULAN
Dugaan  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  memfasilitasi  dan  mendukung  aksi terorisme  yang  dilakukan  oleh  kelompok  ISIS  di  Moskow,  Rusia  merupakan  isu  yang sangat  serius  dan  berpotensi  melanggar  sejumlah  prinsip  serta  ketentuan  hukum internasional yang fundamental. Berdasarkan analisis yang mendalam, tindakan Amerika Serikat  ini  diduga  melanggar  prinsip-prinsip  dasar  yang  tercantum  dalam  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti pencegahan ancaman terhadap perdamaian dunia,  penghormatan  terhadap  kedaulatan  dan  integritas  teritorial  negara  lain, penghormatan terhadap hak asasi manusia,  serta  prinsip non-intervensi  dalam urusan
dalam negeri suatu negara berdaulat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tentunya merupakan hal yang sangat serius dan dapat mengguncang sendi-sendi ketertiban dunia. Lebih lanjut, dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung kelompok teroris ISIS juga berpotensi melanggar Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme  yang  telah  diadopsi  pada  tahun  1999.  Konvensi  ini  secara  tegas  melarang penyediaan  atau  pengumpulan  dana  yang  kemudian  digunakan  untuk  kegiatan terorisme.  Dengan  diduga  memfasilitasi  dan  mendanai  ISIS,  Amerika  Serikat  dapat dianggap melanggar ketentuan utama dalam konvensi ini. Selain itu, tindakan Amerika Serikat  juga  berpotensi  menyalahi  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  1373  (2001)  yang mewajibkan seluruh negara anggota untuk mencegah dan memberantas segala bentuk pendanaan  serta  dukungan  terhadap  kelompok  teroris.  Dugaan  pelanggaran  ini  tidak hanya terbatas pada instrumen hukum spesifik terkait terorisme, tetapi juga berpotensi melanggar  prinsip-prinsip  dasar  hukum  internasional  lainnya  seperti  prinsip non- intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Apabila  terbukti  benar,  pelanggaran- pelanggaran tersebut dapat memicu konsekuensi hukum yang serius bagi Amerika Serikat di kancah internasional serta berdampak signifikan terhadap kredibilitas dan hubungan diplomatik negara adidaya ini dengan dunia internasional. Oleh karena itu, mengingat potensi  implikasi  yang  besar,  sangat  penting  bagi  komunitas  internasional  untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam memfasilitasi aksi terorisme ISIS di Moskow secara menyeluruh dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. K. Cronin et al. "ISIS Is Not a Terrorist Group." Foreign Affairs, 94 (2019): 87-98.
A.  Pellet  et  al.  "Can  International  Law  Survive  US  "Leadership"?."  Austrian  Review  of
International and European Law Online, 8 (2005): 101-108. https://doi.org/10.1163/157365103X00135.
Amiruddin,  &  Muhtadi,  M.  (2016).  "Penelitian  Hukum  Normatif-Empiris:  Sebuah Pendekatan Gabungan untuk Mengkaji Permasalahan Hukum." Jurnal Ilmiah Hukum 18(2): 185- 204.
Armawf, I Gede Sumertha Armaidy, "Kinervi. Pusat. Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Dalam Penyiapan Kemampuan Prajurit TNI Guna Misi Perdamaian Dunia (Studi Di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian/PMPP TNI)," (2016).
Aziz, Abdulla Abdul. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi
Ilo  No.  182  Mengenai  Pelarangan  Dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.
Aziz, Muhammad Akbar Fauzan and Arlina Permanasari. “Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam Pbb) Dalam Penyelesaian Konflik Taiwan Dan China.” Teras Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM (2022).
Bassiouni, M. Cherif. (2013). The United Nations and Terrorism. Cambridge University Press.  Budiarsih,  Budiarsih,  and  Sri  Setyadji.  "Penanganan  Terorisme  Berbasis Keadilan."
Chintya  et.al.  (2022).  Hukum  Internasional  Sebagai  Sumber  Hukum  Di  Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional. Tinjauan Hukum Ganesha .
Christmas, Sandy Kurnia, and Joko Setiyono. "Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut  Prinsip  Jus  Cogens." Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  1.3  (2019):
308- 321.
CNN Indonesia, “Penembakan Massal di Moskow, Rusia Tangkap 3 Tersangka Lagi” 26 Maret  2024  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240326133328-134- 1079117/penembakan-massal-di-moskow-rusia-tangkap-3-tersangka-lagi.
Detik.com, “Penembakan Massal di Moskow: Kronologi hingga Jumlah Korban” 24 Maret 2024 https://news.detik.com/internasional/d-7258702/penembakan-massal- dimoskow-kronologi-hingga-jumlah-korban.
Dewi, Nuriah Sari, Florista Dea Avita, and Henderina Julia Vindi Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional." Indonesian Journal of Law 1.1 (2024): 1-13.
Dimitrios P. Stergiou et al. "ISIS Political Economy: Financing a Terror State." PSN: Other Terrorism (Topic) (2016). https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2015-0021.
Foley, Conor. "The evolving legitimacy of humanitarian interventions." SUR-Int'l J. on Hum Rts. 10 (2013): 75.
Gea, Meidiar. “Negara Kesatuan” ( makalah ilmu negara).” (2021).
Haddad, B. (2018). "The US-Russia Proxy War in Syria: Implications for the Future of the Middle East." Mediterranean Politics 23(3): 440-456.
Hidayati, Sofia. "Tinjauan Tentang Usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Mengawasi Jalur Perdagangan Obat Bius." (1991).
Indri Susilo et al. "United States’s Intevention against the Islamic State of Iraq and the
Levant." Indonesian Journal
of International Relations (2019).
https://doi.org/10.32787/IJIR.V2I1.20.
J. Russell et al. "Exploitation of the ‘Islamic Factor’ in the Russo‐Chechen conflict before and  after  11  September  2001."  European  Security,  11  (2002):  109  -  96. https://doi.org/10.1080/09662830208407550.
Kusmin, AF, Wardhana, DH, Sajidin, M., Nuraliah, D., Nasiruddin, N., & Antuli, RR (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai kegelisahan dari Politik Engtangling Alliance. Jurnal Arajang.
M. Alfian Aulia’ S, “ISIS: Strategi Amerika Serikat Melawan Iran di Suriah” 25 Agustus 2025.
M. Letho et al. "Chapter 6. The Criminalisation Of Terrorist Financing." (2009): 251-304. https://doi.org/10.1163/EJ.9789004178076.I-488.35.
M. Penrose. "Lest We Fail: The Importance of Enforcement in International Criminal Law."
American University of International Law Review, 15 (2000): 321.