PEMBERANTAS PENYAKIT MALARIA DI INDONESIA OLEH WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) MELALUI GLOBAL MALARIA PROGRAMME

## Su’ud Banun Uswanas
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No.112-114 Bandung

## Email: suudbanun@gmail.com

## Abstract
The results of this study indicate that the process of implementing the malaria program in Indonesia was carried out in several stages through ACT treatment, spraying the walls of the house and  distributing  bed  nets.  Regarding  its  development,  WHO  has  succeeded  in  increasing  the percentage  of  low  endemic  areas  with  the  distribution  of  bed  nets  and  also  through  early  age prevention where treatment is given to pregnant women and newborns. But in its implementation, WHO faces several obstacles and challenges such as lack of public awareness in rural areas that tend to be difficult to change, drastic climate change, access and infrastructure in Papua, West Papua and NTT areas and several other factors. The elimination of malaria in Indonesia can be said to be successful  where  it  can  be  seen  from  the  percentage  in  high  endemic  areas  where  declines  have occurred  and  activities  carried  out  through  the  central  ministry  have  yielded  results  in  which Indonesia stated that the percentage of endemic areas increased with 74% in malaria-free areas.

## Keywords : WHO, Indonesia, Global Malaria Programme, Malaria

## Abstrak
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  proses  pelaksanaan  program  malaria  di  Indonesia dilakukan  dengan  beberapa  tahap  melalui  pengobatan  ACT,  penyemprotan  dinding  rumah  dan pembagian  kelambu.  Terkait  dengan  perkembangannya  WHO  berhasil  meningkatkan  jumlah persentase  bagi  wilayah  endemis  rendah  dengan  adanya  pembagian  kelambu  dan  juga  melalui pencegahan  usia  dini  yang  mana  pengobatan  diberikan  pada  ibu  hamil  dan  bayi  yang  baru  lahir. Namun  dalam  pelaksanaannya  juga,  WHO  menghadapi  beberapa  kendala  dan  tantangan  seperti kurangnya kepedulian masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung sulit untuk dirubah, perubahan iklim  yang  drastis,  akses  maupun  sarana  prasarana  di  wilayah  Papua,  Papua  Barat  dan  NTT  dan beberapa faktor lainnya. Eliminasi malaria di Indonesia ini dapat dikatakan berhasil dimana dilihat dari  persentase  di  wilayah  endemis  tinggi  terjadi  penurunan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  melalui Kementerian  pusat  membuah  hasil  yang  mana  Indonesia  dinyatakan  persentase  wilayah  endemis rendah meningkat dengan jumlah 74% penduduk berada di wilayah bebas malaria.
Kata Kunci : WHO, Indonesia, Global Malaria Programme, Malari
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Isu kesehatan menjadi masalah internasional yang perlu mendapatkan perhatian  karena  selain  pendidikan,  kesehatan juga  menjadi  penentu  kualitas  seseorang, dimana  nantinya  kesehatan  suatu  bangsa  akan turut  juga  menentukan  masa  depan  bangsa tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  isu  ini  terkait dengan  aspek  pembangunan.  Suatu  negara dapat  melaksanakan  pembangunan  dengan sukses apabila tingkat kesehatan masyarakat di negara  tersebut  baik,  karena  bagaimanapun juga yang melaksanakan pembangunan adalah masyarakatnya  sendiri,  untuk  itulah  mengapa isu kesehatan ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
WHO  sebagai  organisasi  internasional merupakan  bagian  integral  dari  PBB  yang menangani masalah kesehatan dunia, termasuk didalamnya  masalah  Malaria.  WHO  merasa perlu  untuk  turun  tangan  didalam  mengatasi masalah kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik secara fisik maupun mental.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  kesehatan merupakan  suatu  masalah  penting  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia, dimana  saat  ini  yang  menjadi  masalah kesehatan  semakin  mendapatkan  perhatian yang  lebih  dan  mendapatkan  pengakuan  dari dunia internasional. Tingkat kesehatan di suatu negara  menjadi  penentu  kualitas  sumber  daya manusia  di  negara  tersebut.  Daerah  endemik sebagai  daerah  yang  menjadi  pusat  perhatian yang  merupakan  suatu  wilayah  yang berdominan terserang wabah penyakit dan patut mendapatkan perhatian dan pelayanan
kesehatan demi kesejahteraan hidup masyarakat yang ada disekitar wilayah tersebut.
Malaria  masih  menjadi  masalah  dunia termasuk  di  11  negara  WHO  Kawasan  Asia Tenggara yaitu Bangladesh, Butan, PDR Korea, India,  Indonesia,  Maldives,  Myanmar,  Nepal, Srilanka,  Thailand,  dan  Timor  Leste.  Namun demikian  program  pengendaliannya  terus menunjukkan  hasil  yang  signifikan.  (Diakses melalui http://www.searo.who.int/countries/en/ [20/09/18]).
Strategi  Teknis  malaria  global,  dengan  3 pilar  dan  2  elemen  pendukung,  akan  sangat membantu  negara-negara  anggota,  untuk memobilisasi  respon  multi-sektor  yang  lebih kuat dan berkelanjutan, dalam mencapai bebas malaria  dan  mencegah  penularan  kembali malaria.
Tiga pilar adalah menjamin universal akses terhadap pencegahan, diagnosis dan pengobatan malaria; akselerasi upaya eliminasi dan  pencapaian  status  bebas  malaria;  dan transform surveilans malaria menjadi intervensi inti. Memberantas masalah kematian yang  disebabkan  oleh  malaria  di  dunia, masyarakat  internasional  termasuk  Indonesia dan WHO sudah menyepakati sebuah program untuk  memberantas  malaria  di  dunia,  yaitu Global Malaria Programme .
WHO    menetapkan  25  April  sebagai  Hari Malaria Sedunia (HMS). Pencanangan ”Menuju Indonesia Bebas Malaria” tahun 1998 langsung  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono.  Kemudian  terbit  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Eliminasi  Malaria  di  Indonesia  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  hidup  sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai  tahun  2030.  (Diakses  melalui https://lifestyle.kompas.com/read/2013/04/23/ 02455652/upaya.eliminasi.malaria.di.indonesi a.2030.[20/09/18]).
Tahapan eliminasi dimulai dari Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta), Bali, dan Batam pada  tahun  2010.  Selanjutnya,  Jawa,  Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015.  Tahap  ketiga  adalah  Sumatera  (kecuali Aceh dan Kepulauan Riau), NTB, Kalimantan, dan Sulawesi pada tahun 2020. Terakhir adalah Provinsi  Papua,  Papua  Barat,  Maluku,  NTT, dan Maluku Utara, pada tahun 2030.
Sebagai upaya untuk mewujudkan
Eliminasi  Malaria,  Kementerian  Kesehatan dalam programnya Global Malaria Programme membutuhkan  kerjasama  semua  pihak  agar dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  hasil  yang memuaskan.  WHO  mencurahkan  perhatian seluruh  sumber  dayanya  untuk  program  ini serta  akan  mendukung  pemerintah  dan  pihak lain  untuk  melakukan  semuanya  sebaik mungkin. Sejauh ini WHO menghargai semua pihak  yang  telah  mengambil  bagian  dalam upaya  menanggulangi  mengenai  masalah malaria di Indonesia.
Pada  tahun  2014  terdapat  73,9%  untuk wilayah bebas malaria dan 2,5% untuk wilayah endemik.  Di  tahun  2015,  cakupan  penduduk berisiko  tinggi  malaria  yang  mendapat perlindungan  kelambu  anti  nyamuk  di  daerah endemik tinggi telah mencapai  87%. Dan pada tahun 2015 terdapat 209.413  kasus malaria.
Pada 2016 pemerintah berhasil
mengeliminasi malaria di 247 kabupaten/kota, 2017 sebanyak 266 kabupaten/kota, dan tahun ini  ditargetkan  285  kabupaten/kota.  Wilayah endemik  tinggi  malaria  tersebut  berada  di Papua,  Papua  Barat,  dan  NTT.  Percepatan mencapai  bebas  malaria  perlu  dilakukan  di
Provinsi
tersebut.
(Diakses melalui http://www.depkes.go.id/article/view/1804240 0002/wilayah-indonesia-dominan-bebas- malaria.html[20/09/18]).
Di Indonesia pada tahun 2017, dari jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, 266 (52%) di
antaranya  wilayah  bebas  malaria.  172 kabupaten/kota  (33%)  endemik  rendah,  37 kabupaten/kota  (7%)  endemik  menengah,  dan 39  kabupaten/kota  (8%)  endemik  tinggi.
(Diakses melalui http://www.depkes.go.id/article/print/1605020 0003/inilah-fakta-keberhasilan-pengendalian- malaria.html[20/09/18]).

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Peranan World Health
Organization  (WHO)  melalui  Global  Malaria Programme  dalam  pemberantasan  penyakit malaria di Indonesia ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaiamana peranan World Health Organization (WHO)  melalui Global  Malaria Programme dalam  pemberantasan  penyakit malaria  di  Indonesia.  Dan  bertujuan  untuk mengetahui  langkah-langkah  yang  dilakukan oleh WHO melalui Global Malaria Programme di  Indonesia  dalam  pemberantasan  penyakit malaria  di  Indonesia,  untuk  mengetahui  apa kendala-kendala yang dihadapai WHO melalui Global
Malaria Programme
dalam pemberantasan  penyakit  malaria  di  Indonesia, dan  juga  untuk  mengetahui  sejauh  mana keberhasilan  WHO  melalui Global  Malaria Programme dalam  pemberantasan  penyakit malari di Indonesia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoritis
Memberikan  pemahaman  tentang  peranan World  Health  Organization  (WHO)  sebagai salah  satu  organisasi  PBB  dalam  menangani isu-isu kesehatan pada masyarakat dunia. Dan memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi keilmuan dalam peranan Organisasi Internasional  yang  harus  terus  berkembang seiring kemajuan teknologi.
Global Political Studies Journal Vol. 1 No. 1 April 2017

## 1.4.2 Kegunaan Praktis
Sebagai salah satu bentuk tugas akhir dalam mendapatkan  gelar  sarjana  ilmu  politik  serta menambah  wawasan,  ilmu  pengetahuan, pengalaman  dan  kemampuan  peneliti  dalam studi Hubungan Internasional, juga memberikan pedoman bagi penelitian di masa mendatang  mengenai  peranan  Organisasi Internasional  dalam  mengeliminasi  penyakit malaria di Indonesia maupun negara lain oleh World Health Organization (WHO). Dan dapat berguna  sebagai  sumbangan  pemikiran  dan digunakan  sebagai  bahan  masukan  serta informasi  bagi  pemerintah  terutama  dalam proses pembuatan kebijakan terkait pemberantasan  penyakit  malaria  di  wilayah yang  ada  di  Indonesia  terkhususnya  di  daerah yang  sudah  menjadi  daerah  endemik  dengan memanfaatkan kerjasama maupun bantuan dari organisasi internasional yang ada.
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 2.1 Kajian Pustaka
1. Hubungan Internasional
Hubungan  internasional  merupakan  salah satu  bentuk  interaksi  antar  aktor  yang  saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan Internasional  merupakan  displin  ilmu  yang sedang  tumbuh  berkembang.  Dahulu  dalam interaksinya  hanya  melibatkan  aktor  negara, namun  sekarang  aktor  bukan  hanya  negara dapat  terlibat  dalam  berinteraksi  antar  negara. Dari  sisi  isu,  jika  pada  awal  kemunculannya pada  akhir  abab  ke-19  disiplin  HI  lebih memfokuskan  pada  isu  diseputar  masalah peperangan  dan  perdamaian  (war  and  peace), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah  kepersoalan  yang  menyangkut kerjasama  ekonomi  antar  negara,  upaya memerangi  kemiskinan  global,  memahami ketimpangan  hubungan  antara  kelompok negara  kaya  dengan  negara  miskin,  upaya memahami  dan  memerangi  kriminalitas  antar negara  ( transnational  crime ),  upaya  untuk
mengatasi  konflik  dan  separatisme,  dan sebagainya (Hermawan, 2008: 1-2).
Aktor  hubungan  internasional  bisa  saja merupakan  aktor  negara  atau  juga  aktor  non- negara  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa Hubungan Internasional didefinisikan  sebagai  studi  tentang  interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik  internasional,  yang  meliputi  negara- negara,  organisasi  internasional,  organisasi non-pemerintah,  kesatuan  sub-nasional  seperti birokrasi  dan  pemerintah  domestik  serta individu-individu” (Perwita&Yani, 2014: 4).
Dan pada dasarnya, Hubungan Internasional  mengacu  pada  seluruh  bentuk interaksi  hubungan  antar  negara.  Hubungan yang  terjadi  di  antara  negara-negara  tersebut dapat  merupakan  suatu  hubungan  kerjasama atau  merupakan  hubungan  yang  ditandai dengan konflik atau persaingan.

## 2. Organisasi Internasional
Salah  satu  kajian  utama  dalam  studi hubungan  internasional  adalah  organisasi internasional  yang  juga  merupakan  salah  satu aktor  dalam  hubungan  internasional.  Menurut Le  Roy  A.  Bannet  dalam  bukunya “ International  Organization : Principles  and Issue ”,  organisasi  internasional  pada  awalnya didirikan dengan tujuan
untuk mempertahankan  peraturan-peraturan  agar dapat  berjalan  tertib  dalam  rangka  mencapai tujuan  bersama  dan  sebagai  suatu  wadah hubungan  antar  bangsa  dan  negara  agar kepentingan  masing-masing  negara  terjamin dalam  konteks  hubungan  internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan  bahwa  organisasi  internasional merupakan  organisasi  yang  dibentuk  sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya.
Sedangkan Konsep Organisasi
Internasional  menurut  Teuku  May  Rudy menyatakan  bahwa  Organisasi  Internasional
sebagai  pola  kerjasama  yang  melintasi  batas- batas negara dengan didasari struktur organisasi yang  jelas  dan  lengkap  serta  diharapkan  atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya
secara berkesinambungan  dan  melembaga  guna mengusahakan  tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah  dengan  pemerintah  antara  sesama kelompok  non  pemerintah  pada  dasar  negara yang berbeda (Rudy, 2005:50).
Berdasarkan  definisi  diatas,  WHO  dapat digolongkan  sebagai  organisasi  internasional yang didirikan bersama melalui PBB yang pola kerjasamanya  melintasi  batas-batas  negara yang mempunyai misi untuk dijalankan disuatu negara.  Seperti  dalam  kerjasama  kemitraan komprehensif  ini  misi  WHO  adalah  untuk menyalurkan  bantuan  medis  dalam  berbagai bentuk pencegahan dan pengeliminasi melalui program-program dan pelatihan kepada negara anggotanya.  Sedangkan  Markas  besar  WHO terletak di di Jenewa, Swiss dan juga memiliki kantor  perwkilan  di  tiap-tiap  negara  yang menjadi anggota WHO.

## 3. Peranan Organisasi Internasional
Teori Peranan menegaskan bahwa perilaku politik  adalah  perilaku  dalam  menjalankan peranan  politik.  Teori  ini  berasumsi  bahwa sebagian  besar  perilaku  adalah  akibat  dari tuntutan  atau  harapan  terhadap  peran  yang kebetulan  dipegang  oleh  aktor  politik. Seseorang  yang  menduduki  posisi  tertentu diharapkan  akan  berperilaku  tertentu  pula. Harapan itulah yang membentik peranan yang mana harapan tersebut tidak terbatas pada aksi ( action )  tetapi  juga  termasuk  motivasi ( motivation ),  kepercayaan  ( beliefs ),  perasaan ( feelings ),sikap  ( attitudes ),  dan  nilai-nilai ( values ) (Perwita&Yani,2014:30).
Konsep  peranan  ini  pada  dasarnya berhubungan  dan  harus  dibedakan  dengan konsep  posisi  sosial.  Posisi  ini  merupakan elemen  dari  organisasi,  letak  dalam  ruang
sosial,  kategori  keanggotaan  organisasi. Sedangkan  peranan  adalah  aspek  fisiologis organisasi  yang  meliputi  fungsi,  adaptasi  dan proses.  Peranan  juga  dapat  diartikan  sebagai tuntutan  yang  diberikan  secara  struktural (seperti  norma,  harapan,  larangan,  dan tanggungjawab)  dimana  di  dalamnya  terdapat serangkaian  tekanan  dan  kemudahan  yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsi dalam organisasi.
Organisasi  internasional  sebagai  suatu instrumen,  dipakai  oleh  anggota-anggotanya untuk  tujuan  tertentu,  biasanya  terjadi  pada IGO ( International Governmental
Organization )  dimana  anggota-anggotanya merupakan  negara  yang  berdaulat  yang  dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional.  Maksudnya  bahwa  organisasi internasional  tidak  lebih  dari  instrument  dari kebijakan  pemerintah,  sebagai  alat  untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat,  maka  implikasinya  adalah  diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui  dalam  bentuk  institusional  untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara- negara  dalam  lingkup  tertentu.  Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral  tetap  menjadi  sasaran  dan  tujuan jangka  panjang  pemerintah  nasional.  Begitu pula halnya dengan WHO, sebagai institusi atau organisasi yang didirikan oleh PBB.

## 4. Kerjasama Internasional
Kerjasama merupakan serangkaian hubungan  yang  tidak  didasari  oleh  kekerasan atau  paksaan  dan  disahkan  secara  hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama  terjadi  karena  adanya  penyesuaian perilaku  oleh  para  aktor  sebagai  respon  dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh  aktor  lain.  Kerjasama  dapat  dijalankan dalam  suatu  proses  perundingan  yang  secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing
pihak  telah  saling  mengetahui,  perundingan tidak perlu lagi
dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).
Lingkup  aktivitas  yang  dilaksanakan melalui  kerjasama  internasional  antar  negara meliputi  berbagai  kerjasama  multidimensi, seperti  kerjasama  ekonomi,  kerjasama  dalam bidang  sosial  dan  kerjasama  dalam  bidang politik.
Kerjasama
itu kemudian diformulasikan  ke  dalam  sebuah  wadah  yang dinamakan organisasi internasional. Organisasi internasional  merupakan  sebuah  alat  yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama  dalam  bidang  politik,  ekonomi, sosial  dan  lain  sebagainya.  (Plano&Olton, 1979: 271).
Dengan  begitu  WHO  disini  melakukan kerjasama  dalam  bidang  kesehatan  bagi masyarakat  diseluruh  dunia  melalui  program- program  atau  kegiatan  yang  dibuat  untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  di berbagai  belahan  dunia.  Dan  WHO  juga memiliki  tujuan  untuk  mendorong  dan membantu  pelaksanaan  penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan.

## 5. Human Security
Konsep human  security lebih  bersifat universal. Artinya, konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku  untuk  umum.  Bagi  seluruh  umat manusia  di  dunia.  Mengingat  bahwa  ancaman bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang negara mana manusia tersebut berada. Sebuah peristiwa  pun  dapat  dikategorikan  sebagai human  security apabila  telah  sampai mengancam  keamanan  nasional  suatu  negara. Karena  dari  ancaman  keamanan  nasional, bukan  tidak  mungkin  akan  meluas  hingga mencapai lingkup global.
Untuk  itulah human  security mengapa sangat  mendapat  perhatian  di  era  saat  ini, bahkan  menjadi  prioritas  utama  PBB  untuk memberantas  segala  bentuk  ancaman  human security  yang  ada.  Di  sini  peneliti  melihat
bahwa  isu  mengenai  kesehatan  juga  menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan bisa juga menjadi ancaman global. Dengan begitu WHO menjadi  organisasi  PBB  juga  berperan  dalam memberantas masalah menyangkut masyarakat yang  menjadi  ancaman  bagi  banyak  umat  di dunia.
Karena  dengan  adanya  isu  mengenai penyakit  malaria  ini,  WHO  bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung sebagai anggota  PBB  salah  satunya  Indonesia  untuk memberantas penyakit malaria agar keamanan terhadap  manusia  bisa  teratasi  lewat  program yang sudah dibuat, dan human security ini juga menjadi  ancaman  terbesar  bagi  negara-negara yang  sedang  mendapatkan  masalah  mengenai kesehatan ataupun ancaman kesehatan terhadap warga negara khususnya di Indonesia, dan hal itu  yang  menjadikan  WHO  memiliki  tujuan untuk menyelesaikan isu kesehatan tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
WHO yang merupakan organisasi internasional  yang  berguna  untuk  mencapai kompromi  dan  meningkatkan  kesejahteraan serta  memecahkan  permasalahan  pada  skala nasional  maupun  internasional.  Dan  juga menjadi  salah  satu  organisasi  yang  berupaya untuk  mencari  jalan  keluar  dari  masalah- masalah  internasional  terkhusunya  dalam bidang  kesehatan  di  dunia.  Melalui  program yang  telah  dibuat  yaitu Global  Malaria Programme yang  mana  program  bertujuan untuk pemberantasan penyakit malaria di dunia terutama di wilayah Indonesia.
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini, masalah  malaria  menjadi  isu  penting  di  dunia intenasional.  Berdasarkan World  Malaria Report ,  tahun  2013  terdapat  207  juta  kasus malaria  di  dunia  dan  diperkirakan  terdapat 627.000  kasus  kematian  akibat  penyakit malaria.  Walaupun  sesungguhnya  terdapat cara-cara  dalam  pencegahan  malaria  di  dunia ini,    hanya  saja  kurangnya  kepedulian kesehatan  dari  masyarakat  sendiri  dan kurangnya  fasilitas  kesehatan  di  beberapa daerah-daerah  ksususnya  di  daerah  atau
wilayah  endemik  di  Indonesia  yaitu  Papua, Papua  Barat,  dan  NTT  yang  merupakan wilayah intensitas tinggi terkena malaria.
Oleh karena itu, harapan Indonesia melalui program  yang  telah  dibuat  WHO  dalam mengatasi masalah malaria dengan berbagi cara pencegahan  yang  dapat  mencapai  tujuan  dari pengeliminasian  malaria  di  dunia  termasuk  di wilayah  endemik  di  Indonesia  bisa  cepat teratasi  dan  masyarakat  dapat  merasakan dampak baik tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan  yang  dipakai  peneliti  adalah  dengan menggunakan  teknik  penentuan  Purposive. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode  penelitian  yang  bersifat library research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan  mengumpulkan,  mempelajari,  dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau  pustaka,  makalah,  jurnal,  artikel,  surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan  maupun  yang  tidak  diterbitkan, website  serta  berbagai  media  lain. Dalam melakukan  uji  keabsahan  data  peneliti menggunakan  metode  triangulasi  data  dengan cara  melakukan  konfirmasi  data , dan  dalam penelitian  kualitatif  ini,  peneliti  menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya data-data yang diperoleh baik melalui studi  pustaka,  penelusuran  online  dan wawancara digunakan sesuai dengan keperluan peneliti berdasarkan dengan tujuan penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil Penelitian
1. World Health Organization (WHO)
1) Latar Belakang WHO
Ketika  para  diplomat  bertemu  untuk membentuk  PBB  pada  tahun  1945,  salah  satu hal yang mereka diskusikan adalah mendirikan organisasi  kesehatan  global.  Konstitusi  WHO mulai berlaku pada 7 April 1948 - tanggal yang sekarang kita rayakan setiap tahun sebagai Hari
Kesehatan
Dunia.
(Diakses melalui https://www.who.int/about/history/en/[10/11/1 8]).
Hal  ini  yang  mana  telah  diikuti  dari beberapa  negara.  Perkembangan  pengetahuan tentang  penyakit  dan  pengobatannya  dimulai dilaksanakan. Adapun Konferensi Internasional dalam bidang kesehatan, yaitu :
1.  Konferensi Sanitasi Internasional ( Internasional Sanitary Conference ) Di Paris pada tanggal 23 Juli 1851 dengan tujuan konferensi ini adalah untuk menyelaraskan dan mengurangi secara minimum  persyaratan  karantina  maritim  yang bertentangan  dan  mahal  dari  negara-negara Eropa  yang  berbeda.  Konvensi  sanitasi internasional pertama, yang membahas kolera, diratifikasi dan mulai berlaku pada Konferensi Sanitasi Internasional ketujuh di Venesia pada tahun 1892. Konferensi lebih lanjut di Dresden pada  tahun  1893  dan  Paris  pada  tahun  1894 menghasilkan  dua  konvensi  tambahan  yang berkaitan  dengan  kolera.  (Diakses  melalui https://www.who.int/global_health_histories/b ackground/en/[10/11/18]).
Konferensi  berikutnya  di  Venesia  pada tahun 1897 mengadopsi konvensi internasional baru  yang  berurusan  dengan  pencegahan penyebaran  wabah.  Keempat  konvensi  ini digabungkan  menjadi  satu  Konvensi  Sanitasi Internasional  pada  tahun  1903.  (Diakses melalui https://www.who.int/global_health_histories/b ackground/en/[10/11/18]).
2.  Biro Sanitasi Internasional ( International Sanitary Bureau )
Didirikan  oleh  Amerika  tahun  1902 namanya  kemudian  menjadi Pan  American Sanitary Bureau .  Kemudian pada tahun 1907 di  Roma,  keputusan  akhir  diambil  untuk mendirikan  Kantor  Internasional  d'Hygiène Publique  (OIHP)  di  Paris,  dengan  sekretariat permanen  dan  "komite  permanen"  pejabat kesehatan masyarakat senior pemerintah negara anggota.  Komite  ini  pertama  kali  bertemu menjelang akhir 1908 dan setelah itu dua kali
Global Political Studies Journal
Vol. 1 No. 1 April 2017
setahun, kecuali selama Perang Dunia Pertama. (Diakses melalui https://www.who.int/global_health_histories/b ackground/en/[10/11/18]).
Adapun  Mukadimah  dan  Pasal  69 Konstitusi  WHO  menetapkan  bahwa  WHO harus  menjadi  badan  khusus  PBB.  Pasal  80 menyatakan  bahwa  Konstitusi  akan  mulai berlaku ketika 26 anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa telah meratifikasinya. Konstitusi tidak mulai  berlaku  sampai  7  April  1948,  ketika tanggal  26  dari  61  pemerintah  yang menandatanganinya
meratifikasi
tanda tangannya. (Diakses melalui
https://www.who.int/global_health_histories/b
ackground/en/[10/11/18]). Untuk menjembatani kesenjangan, Komisi Sementara  melanjutkan  pekerjaan  yang sebelumnya dilakukan oleh Organisasi Kesehatan  Liga  dan  OIHP.  Selama  beberapa tahun, Divisi Kesehatan Administrasi Bantuan dan  Rehabilitasi  PBB  (UNRRA)  dan  Komisi Sementara  WHO  mengambil  alih  tanggung jawab untuk konvensi sanitasi internasional dan untuk  pelaporan  epidemiologi  internasional, Majelis  Kesehatan  pertama  dibuka  di  Jenewa pada 24 Juni 1948 dengan delegasi dari 53 dari 55 Negara Anggota. Diputuskan bahwa Komisi Sementara  akan  berhenti  ada  pada  tengah malam  pada  tanggal  31  Agustus  1948,  untuk segera digantikan oleh WHO. (Diakses melalui https://www.who.int/global_health_histories/b ackground/en/[10/11/18]).

## 2) WHO dalam Sistem PBB
Sistem  PBB  sering  dicirikan  sebagai "keluarga" masing-masing dengan mandat yang berbeda,  badan  legislatif  dan  pemerintahan yang  beragam  dan  akar  sejarah.  Organisasi- organisasi  tersebut  secara  kolektif  disebut sebagai  "organisasi  sistem  Perserikatan Bangsa-Bangsa"  yang  mencakup  organisasi- organisasi  itu  di  dalam  dan  di  luar  "Sistem Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa".  Badan- badan  Khusus  dan  Organisasi-Organisasi Terkait  memelihara  badan  legislatif  dan pemerintahan yang terpisah yang memberikan arahan untuk mandat mereka. (Diakses melalui
http://www.unsystem.org/content/un- system[10/11/18]).
Organisasi-organisasi  ini  berkoordinasi dengan  pekerjaan  yang  lebih  luas  dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Perjanjian Inter-Organisasi  dengan  Majelis  Umum  dan Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  yang  difasilitasi melalui  CEB.  Istilah  "Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Common  System"  adalah  singkatan untuk sistem umum gaji, tunjangan dan kondisi lain dari layanan. Asal-usulnya dapat ditelusuri ke perjanjian hubungan yang disepakati antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khusus.

## 3) Prinsip Dasar WHO
Kesehatan  adalah  keadaan  kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya  tidak  adanya  penyakit  atau  kelemahan. Menikmati  standar  kesehatan  tertinggi  yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia  tanpa  membedakan  ras,  agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi atau sosial. (Diakses melalui https://www.who.int/about/mission/en/ [10/11/18]).
Kesehatan  semua  orang  adalah  dasar  bagi tercapainya  perdamaian  dan  keamanan  dan tergantung  pada  kerja  sama  individu  dan Negara  sepenuhnya.  Pencapaian  Negara manapun  dalam  promosi  dan  perlindungan kesehatan  adalah  nilai  bagi  semua.  (Diakses melalui https://www.who.int/about/mission/en/ [10/11/18]).
4) Tujuan dan Fungsi WHO
Tujuan  WHO  adalah  pencapaian  oleh semua  orang  dari  tingkat  kesehatan  setinggi mungkin. Kesehatan,
sebagaimana didefinisikan  dalam  Konstitusi  WHO,  adalah keadaan  kesehatan  fisik,  mental,  dan  sosial yang  lengkap  dan  bukan  hanya  tidak  adanya penyakit atau kelemahan.
Dan  fungsi  utama  WHO  dapat  diringkas sebagai  berikut:  untuk  bertindak  sebagai pengarah  dan  koordinasi  otoritas  pada  kerja kesehatan  internasional,  untuk  memastikan kerjasama teknis yang valid dan produktif, dan
untuk  mempromosikan  penelitian.  (Diakses melalui
https://www.who.int/healthpromotion/about/go als/en/[10/11/18]).

## 5) Struktur Organisasi WHO
Badan pemerintahan WHO terdiri dari: 1.  Majelis  Kesehatan  Dunia  ( The  World Health Assembly ) Majelis  Kesehatan  tersusun  dari  64 perwakilan-perwakilan  dari  negara-negara anggota WHO. Majelis Kesehatan Dunia juga menjadi  badan  pengambil  keputusan  tertinggi untuk WHO.
2. Dewan  Eksekutif  ( The  Executive Board )
Dewan  eksekutif  terdiri  dari  32  anggota yang  secara  teknis  memenuhi  persyaratan  di bidang kesehatan. Anggota-anggotanya dipilih untuk  masa  tiga  tahun.  Dewan  Eksekutif bertemu  sedikitnya  dua  kali  dalam  setahun. Fungsi utama Dewan ini adalah untuk memberi pengaruh  kepada  keputusan-keputusan  dan kebijakan-kebijakan  dari  Majelis  Kesehatan, untuk memberisaran, dan biasanya
memfasilitasi kerjanya. 3. Sekretariat ( The Secretariat ) Fungsi dari sekretariat WHO, antara lain: 1) Memberikan dukungan kepada Majelis Kesehatan Dunia, Dewan Eksekutif dan
Kantor-Kantor Regional.
2) Memberikan  rangsangan  berpikir global  dan  tindakan  secara  meyeluruh  untuk mewujudkan dan mengajukan ide-ide.
3)
Memerikasa, menganalisa, mengumpulkan  dan  menyebarkan  informasi yang  valid  di  bidang  kesehatan  dan  masing- masing yang berhubungan dengannya.
6) Keanggotaan WHO
WHO terdiri dari 191 negara anggota  yang mana terdapat 4500 orang di dalamnya. WHO yang  merupakan  bagian  dari  PBB  tapi  bukan dibawah  sistem  PBB.  Sifat  dari  keanggotaan WHO  yaitu  terbuka  bagi  semua  negara. Didalam  sistem  keanggotaan  PBB,  anggota
dapat  memperoleh  keanggotaannya  dengan menerima konstitusi dari badan tertinggi PBB. Namun  bagi  negara  non  anggota  PBB  bisa dapat diakui keanggotaannya melalui pemilihan  suara  terbanyak  dari  Majelis Kesehatan  Dunia.  Dan  setiap  negara  di  dunia merupakan  anggota  PBB  dan  WHO.  Tapi, terdapat  beberapa  perbedaan  seperti  halnya Swiss  yang  merupakan  anggota  WHO,  tetapi bukan anggota PBB.
Indonesia  secara  resmi  menjadi  anggota WHO  pada  23  Mei  1950  dan  hingga  saat  ini bersama  dengan  10  negara  lain  seperti  India, Thailand,  Nepal,  dan  Sri  Lanka  berada  dalam wilayah  Asia  Tenggara.  WHO  adalah organisasi  internasional  dibawah  Perserikatan Bangsa  Bangsa  yang  bertanggung  jawab memberikan arah dan kebijakan dalam rangka penanganan  kesehatan  masyarakat  tingkat dunia. WHO juga memberikan bantuan tehnis dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan  di  setiap  negara  anggota  WHO. WHO  bekerja  sama  dengan  erat  dengan pemerintah,  sekaligus  memainkan  peranan penting dalam peningkatan kesehatan nasional.

## 7) Anggaran Keuangan WHO
Program  anggaran  keuangan  global  WHO ditetapkan  2  tahun  sekali.  Sumber-sumber anggaran keuangan WHO yang tetap diperoleh dari  kontribusi-kontribusi  yang  diperkirakan, dibayar oleh negara-negara anggota, berdasarkan  skala  perkiraan  dari  PBB. Anggaran  keuangan  negara  WHO  yang  tetap diperoleh  dari  alokasi  anggaran  keuangan global WHO yang dibuat oleh Direktur Jenderal untuk setiap wilayah.
Di  wilayah  Asia  Tenggara,  Direktur Jenderal  memperlihatkan  aktivitas-aktivitas dalam  wilayah  dan  juga  negara.  Direktur Wilayah  telah  mengirimkan  angka-angka negara  yang  direncanakan  kepada  masing- masing  Negara  anggota  yang  berjumlah  11, dengan  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan oleh Komite Wilayah. Akivitas-aktivitas negara yaitu  yang  berjumlah  sekitar  75  persen  dari keseluruhan  anggaran  keuangan  wilayah. Untuk  penambahan  anggaran  keuangan  tetap,
WHO  telah  memperoleh  tambahan  dari sumber-sumber anggaran lewat United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations  Population  Fund (UNPF),  dan dilaksanakan  langsung  oleh  WHO,  dan  lewat pemberian sukarela dari pemerintah- pemerintah, yayasan-yayasan dan agen-agen.
8) Program Kerja WHO
Program-program yang menyangkut bidang kerja WHO antara lain, yaitu :
1. Children  and  Adolescent  Health  and Development Programme
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan  anak-anak,  remaja,  dan  juga pemberdayaan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki sejak usia dini.
2. Global  Polio  Eradication  Initiative Programme
Program  ini  berfokus  pada  pemberantasan polio terutama yang menyebar di negara-negara berkembang.
3. Global Malaria Programme Program  ini  berfokus  mengenai  masalah malaria dan bertujuan dalam eliminasi malaria di setiap negara yang termasuk negara dengan tingkat endemis malaria tertinggi.
4. The  WHO  Framework  Convention  on Tobacco Control Programme
WHO  bersama  UNDP  bertujuan  untuk memasyarakatkan  kesehatan  yang  lebih  baik demi  pembangunan  berkelanjutan  lewat pengontrolan penggunaan tembakau.
5. WHO  Global  Programme  on AIDS
Program  ini  berfokus  dan  juga  mengatasi masalah  mengenai  HIV/AIDS  yang  dilakukan oleh  hampir  seluruh  badan  PBB  yang bergabung dalam UN AIDS.
6. Family Planning Programme Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan  pada  seluruh  masyarakat.  Dimana lewat  program  ini  kemudian  dibentuklah program  lain  yang  lebih  spesifik  seperti Safe Motherhood Programme , yang tujuannya untuk meningkatkan  kesehatan  ibu  dan Family Planning in Reproductive Health Programme ,
dan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan reproduksi pada manusia.
Dan Global  fund mendukung  program pengendalian  malaria  di  Indonesia  melalui intensifikasi kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria. Kementerian Kesehatan bertujuan  untuk  mengurangi  angka  kesakitan malaria di daerah dengan 5 daerah endemisitas tertinggi,  yang  semuanya  ada  di  provinsi Indonesia bagian timur. Kementerian Kesehatan  bertujuan  untuk  membangun kemitraan,  dan  menambahkan  integrasi pengendalian malaria dengan layanan antenatal care (ANC) dan Perluasan Program Imunisasi (EPI)  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan mengembangkan program pengendalian malaria rutin. 2. Endemik Malaria di Indonesia Endemisitas atau wilayah endemik merupakan gambaran dari penyebaran penyakit malaria  yang  ada  di  Indonesia.  Dimulai  dari yang  termasuk  wilayah  yang  bebas  malaria hingga  yang  termasuk  endemisitas  tertinggi. (Diakses melalui
http://www.searo.who.int/indonesia/topics/mal aria/en/[10/12/18]).
Morbiditas  malaria  pada  suatu  wilayah ditentukan  dengan Annual  Parasite  Incidence (API) per tahun. API merupakan jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun.  Tren  API  secara  nasional  pada  tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami penurunan.
Hal ini menunjukkan keberhasilan program pengendalalian  malaria  atau  yang  disebut Global  Malaria  Programme yang  dibuat  oleh World  Health  Organization (WHO)  yang dilakukan  baik  pemerintah  pusat,  daerah, masyarakat,  dan  mitra  terkait.  (Kemenkes, Pusdatin, 2016:1).
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan  Penyehatan  Lingkungan  Kementerian Kesehatan  telah  menetapkan  Stratifikasi endemisitas  malaria  berdasarkan Annual Parasite  Incidences (API)  suatu  wilayah  di Indonesia menjadi 4 (empat) strata yaitu :
1. Endemis Tinggi bila API > 5 %  (per 1000 penduduk)
2.  Endemis  Sedang    bila  API  1  -  5  % (per 1000 penduduk) 3. Endemis Rendah bila API 0 - 1 % (per
1000 penduduk)
4.  Non  Endemis  bila  tidak  ada penularan malaria Sejak  tahun  2010  Direktorat  Jenderal Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan Lingkungan  Kementerian  Kesehatan  telah menggunakan Indikator API di seluruh Provinsi di  Indonesia.  Berdasarkan  laporan  Profil Kesehatan  Kabupaten/Kota,  API  mengalami penurunan  yang  signifikan.  (Dinkes  Provinsi NTT, 2017:64-65).
Di wilayah Provinsi Papua, situasi API bisa dilihat  pada  periode  2007-2016.  Dimana  pada tahun  2007  API  di  Papua  sebesar  61%,  tahun 2008  turun  menjadi  48%,  tahun  2009  naik menjadi 56%, tahun 2010 sebesar 64%, tahun 2011 turun kembali menjadi 58%, tahun 2012 naik 77%, tahun 2013 turun di 50%, tahun 2015 naik  menjadi  54,24%,  dan  di  tahun  2016 menjadi  49,43%.  Dapat  dilihat  bahwa  ada penurunan  dan  API  di  wilayah  Papua  tahun 2016. (Dinkes Provinsi Papua, 2016:13).
Untuk  wilayah  di  Provinsi  Papua  Barat, pada periode 2011 – 2015 Provinsi Papua Barat memiliki API yang semakin menurun. Di mana pada tahun 2011 API Papua Barat sebesar 71 %, tahun  2012  naik  menjadi  86  %,  selanjutnya pada  tahun  2013  turun    menjadi  62  %,  tahun 2014  menjadi  30  %,  sedangkan  pada  tahun 2015  menjadi  sebesar  22.149  kasus  (26  %). Berarti  terjadi  penurunan  kasus  dan  API  pada tahun  2015.  (Dinkes  Provinsi  Papua  Barat, 2017:47).
Dan di wilayah Provinsi NTT, pada periode 2011 – 2015 Provinsi NTT memiliki API yang semakin  menurun.  Di  mana  pada  tahun  2011 API  NTT  sebesar  25  %,  tahun  2012  menurun menjadi  23  %,  selanjutnya  pada  tahun  2013 menurun  lagi  menjadi  20  %,  tahun  2014 menjadi  13  %,  sedangkan  pada  tahun  2015 menjadi  sebesar  36.128  kasus  (7  %).  (Dinkes Provinsi NTT, 2015:73).
Pada  periode  2014-2017  Provinsi  NTT memiliki  API  yang  semakin  menurun.  API Provinsi NTT tahun 2014 sebesar 13,69 % per
1.000  penduduk,  pada  tahun  2015  menurun menjadi  7,06  %  per  1.000  penduduk,    tahun 2016  menurun  menjadi  5,78  %  per  1.000 penduduk  dan  pada  tahun  2017  menurun menjadi  3,77  %  per  1.000  penduduk.  Target minimal  dalam  Renstra  Dinas  Kesehatan Provinsi  NTT  sebesar  17,7  %  per  1.000 penduduk  berarti  API  Provinsi  NTT  tahun 2014-2017  telah  mencapai  target.  (Dinkes Provinsi NTT, 2017:65).

## 3. Program Global  Malaria  Programme
Terhadap Malaria
A.  Pentahapan Eliminasi Malaria Dalam  Program  Malaria  Global  ( Global Malaria  Programme )  terdapat  4  tahapan menuju eliminasi
malaria yaitu: Pemberantasan,  Pra  Eliminasi,  Eliminasi  dan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali). Skema  pentahapan  Eliminasi  malaria  adalah sebagai berikut : Slide Positif Rate (SPR) < 5% dari  malaria  klinis  Kasus  Indigenous  0<  1 kasus/1000  penduduk  berisiko  Pemberantasan Pra  Eliminasi  3  Tahun  Sertifikasi  WHO Pemeliharaan  Reorientasi  program  menuju eliminasi Reorientasi program menuju pemeliharaan.  (Keputusan  Kemenkes  RI, 2009:8).
B.  Kegiatan Dalam Eliminasi Malaria Tahap  Pemberantasan  Tujuan  utama  pada Tahap  Pemberantasan  adalah  mengurangi tingkat  penularan  malaria  disatu  wilayah minimal  kabupaten/kota,  sehingga  pada  akhir tahap  tersebut  tercapai  SPR  <  5  %.  Sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap
Pemberantasan  adalah  seluruh  lokasi  endemis malaria  (masih  terjadi  penularan)  di  wilayah yang akan dieliminasi.
4. Kemitraan  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah dengan Sektor Terkait
Salah satu strategi dalam Eliminasi Malaria adalah  meningkatkan  komitmen  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  dengan  menggalang kemitraan  dengan  berbagai  sektor  terkait termasuk  sektor  swasta,  LSM,  organisasi
profesi dan organisasi kemasyarakatan melalui forum Gebrak Malaria atau forum lain yang ada di daerah sebagai wadah kemitraan. (Keputusan Kemenkes RI, 2009:25).
Peran  mitra  tersebut  dilaksanakan  dengan mengutamakan unsur-unsur kemitraan, kesetaraan,  komunikasi,  akuntabilitas,  dan transparansi  sebagaimana  tercantum  dalam Pedoman  Kemitraan  Menuju  Eliminasi Malaria.  Operasional  pelaksanaan  kegiatan disesuaikan dengan visi, misi, tugas/fungsi, dan kemampuan  para  mitra  yang  bersangkutan disesuaikan  dengan  upaya  eliminasi  malaria. (Keputusan Kemenkes RI, 2009:29).
5. Analisa Hasil Uji Validitas & Realibilitas Untuk menguji validitas dan reabilitas data tersebut peneliti melakukan konfirmasi melalui studi  lapangan  yang  berupa  mengunjungi Kantor  Perwakilan  WHO  di  Jakarta  untuk melakukan  wawancara,  namun  dikarenakan tidak  adanya  narasumber  maka  hanya melakukan  pengambilan  data  melalui e-mail berupa official  report (Laporan  Resmi).  Salah satu data yang peneliti dapatkan adalah bahwa adanya  peranan  WHO  melalui  pemerintah pusat  di  Indonesia  dalam  memberantas penyakit  malaria  di  wilayah  endemik  di Indonesia melalui Global Malaria Programme dengan  kerjasama  antara  WHO  bersama Kemeterian Keseshatan Republik Indonesia.

## 4.2 Pembahasan

## 1. Langkah-langkah  WHO  Melalui Global
Malaria  Programme Dalam  Memberantas Malaria di Indonesia
Langkah-langkah untuk mewujudkan eliminasi malaria  atau  pemberantasan  penyakit  malaria, Kementerian  Kesehatan  juga  menyusun Strategi  Spesifik  Program  Malaria  untuk Percepatan Eliminasi Malaria, yaitu yang terdiri dari:
1.  Akselerasi Strategi  akselerasi  dilakukan  secara menyeluruh  di  wilayah  Endemis  Tinggi Malaria,  yaitu  Papua,  Papua  Barat,  Maluku,
Maluku  Utara  dan  NTT.  Kegiatan  yang dilakukan  adalah  kampanye  kelambu  anti nyamuk massal, penyemprotan dinding rumah diseluruh  desa  dengan  API  >  40%,  dan penemuan dini - pengobatan tepat.
2.  Intensifikasi Strategi  intensifikasi  merupakan  upaya pengendalian di luar kawasan timur Indonesia seperti  di  daerah  tambang,  pertanian, kehutanan,  transmigrasi,  dan  pengungsian. Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  pemberian kelambu anti nyamuk di daerah berisiko tinggi, penemuan dini - pengobatan tepat,
penyemprotan dinding rumah pada lokasi KLB Malaria, dan penemuan kasus aktif.
3.  Eliminasi Strategi  eliminasi  dilakukan  pada  daerah endemis  rendah.  Kegiatan  yang  dilakukan adalah  penemuan  dini  -  pengobatan  tepat, penguatan surveilans migrasi, surveilans daerah yang  rawan  perindukan  vector  (reseptif), penemuan  kasus  aktif  (Mass  Blood  Survey), dan penguatan rumah sakit rujukan. (Kemenkes, Pusdatin, 2017:7).
Salah  satu  percepatan  dalam  upaya  atau langkah  pengeliminasian  atau  pemberantasan malaria  adalah  pemberian  kelambu  anti nyamuk,  terutama  bagi  daerah  endemis  tinggi dengan target minimal 80% penduduk di daerah tersebut  mendapatkannya.  Sedangkan  untuk daerah  endemis  sedang,  kelambu  dibagikan hanya  kepada  kelompok  berisiko  tinggi  yaitu pada ibu hamil dan bayi. (Kemenkes, Pusdatin, 2017:7).
2. Kendala-kendala  WHO  Melalui Global Malaria  Programme Dalam  Memberantas Malaria di Indonesia
Adapun  kendala  yang  didapat  atau  saat melakukan  kegiatan  melalui  program  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan ataupun  Dinas  Kesehatan  di  daerah  yang terdampak malaria atau daerah endemis tinggi malaria. Sebelum melihat kendala tersebut, ada sedikit  gambaran  umum  mengenai  daerah endemis tinggi malaria yang terdapat di wilayah
timur Indonesia yaitu Papua, Papua Barat dan NTT.
Di  mulai  dari  pendidikan,  yang  mana  hal yang  menjadi  pengaruh  apabila  pendidikan tidak  merata  pada  penduduk  Papua,  Papua Barat,  NTT,  maka  pemahaman  atau  pola pemikiran seseorang/penduduk mengenai kesahatan  atau  sosialisasi  terhadap  suatu kejadian atau gejala tentang malaria akan sulit untuk dipahami seseorang/penduduk, terkhusus bagi penduduk yang tinggal di daerah terpencil wilayah  Papua,  dan  ini  juga  bisa  berdampak sama di wilayah endemis tinggi lainnya, seperti di Papua Barat dan NTT.
Kedua kendala mengenai perhubungan dan transportasi,  yang  mana  kesulitan  prasarana transportasi juga akan mengakibatkan lambatnya  sarana  bantuan  yang  dikirim  dari lembaga pusat ke daerah melalui instansi terkait yang menangani perihal kesehatan masyarakat yang berdomisili di wilayah endemis tinggi di wilayah Papua, Papua Barat, dan NTT.
Ketiga mengenai ekonomi, dengan melihat hal  ini,  faktor  ekonomi  begitu  penting  bagi pengaruh  dalam  memberantas  penyakit malaria.  Jika  penduduk  masih  ada  di  garis kemiskinan maka kebutuhan pengobatan dalam pencegahan virus malaria juga akan terhambat.
Keempat yaitu mengenai keadaan lingkungan  yang  masih  banyak  kondisi lingkungan di wilayah Papua, Papua Barat, dan NTT yang tercemar karena limbah dari sampah rumah  tangga,  dan  juga  kebutuhan  air  bersih yang  terdapat  di  wilayah  peraian  khususnya penduduk yang ditinggal di daerah pantai.
3. Keberhasilan  WHO  Melalui Global
Malaria  Programme Dalam  Memberantas Malaria di Indonesia
Keberhasilan  yang  dapat  dilihat  dari  program malaria  yang  dirancang  oleh  WHO  dan dilaksanakan  di  negara  Indonesia  melalui Kementerian  Kesehatan  RI  yaitu  eliminasi malaria, dimana yang dimaksud pemberantasan dan juga pengendalian lewat tata laksana kasus malaria  sendiri  harus  mengikuti  kaidah  atau aturan  yang  telah  dibuat  di  dalam  undang-
undang  yang  mana  telah  ditentukan  oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI.
Kasus yang telah dinyatakan positif malaria berdasarkan hasil laboratorium harus mendapatkan  pengobatan Artemisinin-Based Combination  Therapy (ACT).  Penderita malaria  yang  dinyatakan  positif  dan  tanpa komplikasi  juga  harus  menjalani  pengobatan dengan  ACT  dan  ditambah  dengan  primakuin sesuai  dengan  jenis  plasmodiumnya.  ACT merupakan obat yang efektif untuk pengobatan malaria  dibanding  dengan  klorokuin,  karena plasmodium  terbukti  telah  memiliki  resistensi terhadap  klorokuin.  (Kemenkes,  Pusdatin, 2017:5).
Persentase  penderita  positif  malaria mendapatkan  pengobatan  ACT  menunjukkan kualitas  pengobatan  malaria  apakah  sudah sesuai  standar  atau  tidak.  Pada  tahun  2011 terdapat  peningkatan  signifikan  pengobatan ACT  dari  47%  menjadi  82%.  Angka  ini kemudian  terus  meningkat  hingga  mencapai 90% pada tahun 2015. Pencapaian pada tahun 2015  telah  memenuhi  target  sebesar  85%. (Kemenkes, Pusdatin, 2017:5).
Hal  lain  yang  menjadi  keberhasilan pemberantasan malaria di Indonesia bisa dilihat dari  populasi  yang  berisiko.  Penduduk  yang tinggal  menetap  di  wilayah  endemis  malaria dimana masih terjadi penularan setempat yang merupakan kelompok berisiko tertular malaria. Pada tahun 2015 terdapat 74% penduduk yang berada di wilayah bebas/tidak berisiko malaria, dan 2,2% yang tinggal di wilayah risiko tinggi. Berikut  gambaran  dari  persentase  penduduk berisiko  tertular  malaria  tahun  2012-2015  di Indonesia.
Dan  keberhasilan  yang  dicapai  oleh Kemenkes  juga  lewat  distribusi  kelambu, dimana setiap tahunnya
mengalami peningkatan.  Hingga  tahun  2015,  distribusi kelambu pada daerah endemis tinggi mencapai 85% dan pada daerah kawasan timur Indonesia telah  mencapai  100%  termasuk  di  dalamnya Papua,  Papua  Barat,  dan  NTT.  Dan  masa penggunaan kelambu adalah 3 tahun sehingga harus  ada  penggantian  kelambu  untuk meningkatkan  dan  mempertahankan  cakupan
distribusi.  Berikut  adalah  cakupan  dari distribusi  kelambu  di  daerah  endemis  di Indonesia  tahun  2010-2015.  (Kemenkes, Pusdatin, 2017:7).

## 5. Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  permasalahan mengenai  malaria  di  Indonesia  khususnya  di wilayah endemis tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan NTT merupakan masalah yang tidak mudah  untuk  diselesaikan  dengan  cepat  dan mudah.  Terdapat  beberapa  kendala  dalam menjalankan setiap kegiatan atau program yang dirancang  oleh  WHO  melalui  Kementerian Kesehatan  RI.  Tetapi  peran  WHO  sendiri, masyarakat yang menetap di wilayah endemis tinggi masih dapat tertolong, melalui program malaria yang dilakukan di Indonesia yang mana ada  kemitraan  antara  pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  bahkan  dengan  lembaga sosial lainnya yang berkaiatan dapat membantu dan  membuahkan  hasil  kepada  masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Dan  masalah  ini  juga  dapat  berpengaruh bagi  perekonomian  negara  Indonesia,  dimana jika  masyarakat  yang  menjadi  SDM  bagi pemenuhan perekonomian negara bisa berkurang  apabila  masyarakatnya  sendiri terimbas  oleh  permasalahan  penyakit  yang diakibatkan  oleh  virus.  Apabila  target pengeliminasi  atau  pemberantasan  tidak terpenuhi  maka  negarapun  akan  merasakan akibat dari permasalahan tersebut. Karena aka nada kerugian bagi masyarakat maupun negara itu sendiri.

## Daftar Pustaka Buku
Hermawan,  Yulius  P.  2008.  Transformasi dalam  Studi  Hubungan  Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu
Perwita,  Anak  Agung  Banyu  dan  Yanyan Mochamad  Yani.  2014.  Pengantar  Ilmu Hubungan  Internasional.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya
Rudy,  T.  May.  2005.  Administrasi  & Organisasi  Internasional.  Bandung  : Rafika Aditama
Dougherty,  J.  E.,  &  Pfaltzgraff,  R.  L.  (1997). ContendingTheories  of  International Relation:  A  Comprehensive  Survey(4th Edition  ed.).  New  York:  Ed  Addison Weslwy Longman
C.Plano,  Jack  dan  Roy  Olton.  1979. The International Relations Dictionary . California: Clio Press

## Dokumen
Kemenkes.  2016.  Pusat  Data  dan  Informasi
(Pusdatin)  Kementerian  Kesehatan  RI; Malaria; Langkah-langkah dan Keberhasilan Eliminasi di Indonesia. Diknes.2015,  2016.  Profil  Kesehatan  Provinsi Papua;  Situasi  API  di  Wilayah  Provinsi Papua.
Diknes. 2017. Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat;  Situasi  API  di  Wilayah  Provinsi Papua Barat.
Diknes. 2015, 2017. Profil Kesehatan Provinsi
NTT;  Situasi  API  di  Wilayah  Provinsi NTT. Kemenkes. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009; Tentang Eliminasi Malaria di Indonesia. Rujukan Elektronik WHO.  2019.  Mengenai  masalah  malaria  di dunia termasuk di 11 negara di  Kawasan Asia Tenggara. Melalui http://www.searo.who.int/countries/en/ [20/09/18]. Kompas.com.  2013.  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009  tanggal  28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia. Melalui https://lifestyle.kompas.com/read/2013/0
4/23/02455652/upaya.eliminasi.malaria. di.indonesia.2030.[20/09/18].
Kemenkes.  2018.  Laporan  mengenai  wilayah Indonesia  bebas  malaria.  Melalui http://www.depkes.go.id/article/view/18 042400002/wilayah-indonesia-dominan- bebas-malaria.html[20/09/18].
Kemenkes.
2016. Laporan mengenai keberhasilan  pengendalian  malaria  di Indonesia. Melalui
http://www.depkes.go.id/article/print/16 050200003/inilah-fakta-keberhasilan- pengendalian-malaria.html[20/09/18]. WHO.  2019.  Latar  belakang  WHO.  Melalui https://www.who.int/about/history/en/[1 0/11/18].
WHO.  2019.  Kerjasama  dan  konferensi Internasional.
Melalui https://www.who.int/global_health_histo ries/background/en/[10/11/18].
The  UN  System.  2016.  WHO  dalam  sistem
PBB.
Melalui http://www.unsystem.org/content/un- system[10/11/18].
WHO.  2019.  Prinsip  dasar  WHO.  Melalui https://www.who.int/about/mission/en/ [10/11/18]. WHO. 2019. Tujuan dan fungsi WHO. Melalui https://www.who.int/healthpromotion/ab out/goals/en/[10/11/18]. WHO.  2019.  Struktur  organisasi  WHO; Keanggotaan  WHO;  Anggaran  WHO. Melalui https://www.who.int/governance/en/[10/ 11/18].
WHO. 2019. Dukungan program kerja WHO di Indonesia.
Melalui http://www.searo.who.int/indonesia/topi cs/malaria/en/[10/12/18].