Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK YANG DISTEMPEL TANDA TANGAN
Oleh:
Ovina Viviani Bambang Siswanto
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
ovinaviviani@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam praktik, beberapa Notaris memiliki stempel tanda tangan untuk mempermudah proses penandatanganan  surat-surat.  Apabila  suatu  akta  otentik  distempel  tanda  tangan,  kekuatan hukumnya  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  akan  dipertanyakan.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis menelaah dan memahami asas- asas  yang  berkaitan  erat  dengan  isu  hukum  yang  akan  diteliti,  yaitu  asas  praduga  sah  atau presumption  iustae  causa .  Pendekatan  lain  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan konseptual  yaitu  dengan  mempelajari  berbagai  doktrin  dan  pandangan  dalam  ilmu  hukum. Pendekatan-pendekatan  tersebut  digunakan  penulis  sebagai  pedoman  untuk  membuat argumentasi  hukum  terhadap  isu  hukum  yang  dihadapi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  tidak  lain untuk mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum dari akta otentik yang distempel tanda tangan. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan stempel  tanda tangan pada akta otentik akan menyebabkan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna hilang.
Kata Kunci: Notaris, akta otentik, keabsahan tanda tangan.

## A. PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial, pernyataan tersebut sering didengar dan diucapkan. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani Kuno menggunakan istilah zoon politicon, yang berarti manusia  sebagai  makhluk  hidup  pada  dasarnya  selalu  ingin  bergaul  dalam  masyarakat,  oleh karenanya manusia disebut  sebagai makhluk sosial 1 . Adanya sifat manusia sebagai  makhluk sosial  mendorongnya  untuk  hidup  dengan  manusia  lain  demi  pemenuhan  kebutuhannya. Hubungan tersebut dilakukan dengan adanya suatu interaksi sosial antar manusia.
Berkembangnya  zaman,  kebutuhan  setiap  manusia  semakin  kompleks  dan  rumit, sehingga  dalam  menjalankan  suatu  interaksi  antar  manusia  diperlukan  adanya  alat  bukti. Adanya kebutuhan tersebut mendorong hadirnya profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yang  selanjutnya  disebut UUJN,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan
1 Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
kewenangan  lainnya 2 .  Pengertian  mengenai  akta  otentik  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPer, bahwa suatu akta otentik adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat 3 . Pengertian akta otentik lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 165 HIR, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  dan  merupakan  bukti  yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya 4 . Selain  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya,  akta  Notaris juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer, bahwa  alat-alat  bukti  terdiri  atas:  bukti  tulisan;  bukti  dengan  saksi-saksi;  persangkaan- persangkaan; pengakuan; sumpah; dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang selanjutnya. Menurut Andi Prajitno, akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna ( volledig bewijs ), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan mengikat  hakim,  karena  grosse  akta  Notaris  sama  kedudukannya  dengan  vonis  keputusan hakim yang tetap, pasti ( inkracht van gewijsde ), dan mempunyai kekuatan eksekutorial 5 .
Kekuatan pembuktian akta otentik juga diatur dalam Pasal 1870 KUHPer, bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang  mendapat  hak  dari  mereka,  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya. Dengan demikian, kekuatan yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, yaitu kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat para pihak mengenai apa yang tersebut di dalam akta. Salah satu kekuatan nilai pembuktian pada akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal, yaitu memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris dan apa yang dinyatakan  oleh  para  pihak  di  dalamnya  adalah  benar.  Kekuatan  pembuktian  formal  juga membuktikan  mengenai  kebenaran  dan  kepastian  atas  waktu  menghadap,  siapa  yang menghadap, serta paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris di dalam akta.
2 Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
3 Ibid.
4 Soesilo, R., RIB / HIR Dengan Penjelasan. (Bogor: Politeia, 1995)
5 Prajitno, A. A., Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan SIapa Notaris di Indonesia.
(Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Dalam  praktik  kenotariatan,  tak  jarang  ditemui  Notaris  yang  memiliki  stempel  tanda tangannya sendiri. Hal tersebut untuk memudahkan staf atau karyawan Notaris dalam proses penandatanganan  surat-surat  apabila  Notaris  sedang  tidak  ada  di  kantor.  Secara  hukum, tindakan tersebut tidak dibenarkan namun karena sudah dilakukan berulang kali, hal tersebut menjadi suatu pola kebiasaan. Namun kenyataan di dalam praktek, ditemui staf Notaris yang menggunakan stempel tanda tangan Notaris untuk menandatangani suatu akta otentik. Apabila suatu akta otentik distempel tanda tangan, kekuatan pembuktian formil dari akta otentik tersebut serta perannya sebagai alat bukti yang sempurna perlu dipertanyakan.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  pada  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yang menggunakan pendekatan statute approach , conceptual approach , dan case approach 6 . Statute approach merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR). Conceptual  approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan pandangan-pandangan, doktrin- doktrin  serta  asas  yang  berlaku  dalam  hukum  keperdataan.  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  asas  praduga  sah  pada  akta  Notaris  sesuai  dengan  pendapat Habib  Adjie  serta  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  akta 7 . Case  approach adalah pendekatan  yang  menggunakan  suatu  kasus  yang  berkaitan  erat  dengan  isu  hukum  yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  (1)  UUJN,  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris diatur dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  UUJN,  yaitu  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Berdasarkan Pasal
6 Marzuki, P. M., Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
7 Adjie, H., Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. (Bandung: Refika Aditama, 2017)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
1868 KUHPer, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  maksud  itu,  di tempat  di  mana akta dibuat. Pengertian akta otentik lebih lanjut  ditegaskan dalam Pasal  165 HIR,  bahwa  akta  otentik  adalah  akta  yang  dubuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  itu,  dan  merupakan  bukti  yang  lengkap  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya 8 . Akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli  warisnya atau mereka yang mendapat  hak dari orang-orang itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Oleh karena itu, akta otentik yang dibuat  oleh  Notaris  dianggap  sebagai  bukti  yang  sempurna  dan  tanpa  cacat  sampai  adanya pembuktian bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah palsu.
Suatu  alat  bukti  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  merupakan  salah  satu sarana  untuk  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  pemiliknya.  Notaris  merupakan perpanjangan  tangan  dari  negara,  dimana  Notaris  mendapatkan  kewenangannya  untuk membuat  suatu  alat  bukti  dari  negara  berdasarkan  Pasal  1  UUJN  jo.  Pasal  1868  KUHPer. Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  dipilih  untuk  membuat  suatu  akta  otentik  memiliki kewajiban  untuk  memastikan  dan  menjamin  kebenaran  apa  yang  tertulis  dalam  akta  yang dibuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai alat  bukti  yang  sempurna  selama  pembuatannya  memenuhi  syarat-syarat  yang  diatur  dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:
1. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
Dalam  menjalankan  kehidupan,  masyarakat  memerlukan  sosok  penengah  atas  suatu peristiwa  hukum  yang  hendak  dilakukan.  Jabatan  Notaris  hadir  sebagai  penengah  untuk menjawab kebutuhan tersebut serta menjadi penjamin atas dilangsungkannya peristiwa hukum yang  dikehendaki.  Notaris  di  tengah  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  besar  karena kewenangannya  dalam  membuat  suatu  akta  otentik,  sebagaimana  diakui  sebagai  alat  bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:
“Alat bukti yang sah ialah:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
8 Soesilo, R., RIB / HIR Dengan Penjelasan . (Bogor: Politeia, 1995)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
d. Petunjuk;

## e. Keterangan terdakwa.”
Alat  bukti  surat  juga  diakui  dalam  hukum  acara  perdata,  hal  tersebut  diatur  dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPer, yaitu:
“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:
1. Bukti dengan surat / Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Berdasarkan ketentuan di atas, perlu dipahami dan diakui bahwa akta otentik memiliki dampak  dan  peran  yang  besar  dalam  rangka  pembuktian  di  muka  pengadilan,  baik  dalam perkara perdata maupun perkara pidana.
Notaris memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN, salah satunnya  adalah  membaca  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua) orang saksi  atau 4 (empat) orang saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta wasiat di bawah tangan,  dan  ditanda  tangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris.  Menurut Habib  Adjie,  dalam  pembuatan  akta  Notaris  terdapat  dua  hal  yang  membuat  akta  notaris dikatakan sah, yaitu 9 :
1. Notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak
2. Secara  lahiriah,  formal,  dan  materil  telah  sesuai  dengan  aturan  hukum  tentang pembuatan akta Notaris.
Habib Adjie juga berpendapat bahwa akta Notaris merupakan produk dari pejabat publik, sehingga  akta  Notaris  harus  dinilai  berdasarkan  asas  praduga  sah  ( vermoeden  van rechtmatigheid ), yaitu asas yang digunakan untuk menilai akta Notaris sebagai sesuatu yang dianggap sah sampai adanya pihak yang mampu membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah. Asas praduga sah sejalan dengan Penjelasan Umum UUJN, yang berbunyi:
“ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. ”
9 Adjie, H., Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. (Bandung: Refika Aditama, 2017)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Upaya  pembuktian  tidak  sahnya  suatu  akta  otentik  dilakukan  melalui  gugatan  ke pengadilan umum. Pada proses gugat-ginugat tersebut, selama belum ada putusan pengadilan yang  memiliki  kekuatan hukum  yang  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  maka  akta  tersebut  akan tetap mengikat para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.
Dalam  praktek  kenotariatan  ditemukan  staf  Notaris  yang  menandatangani  akta  otentik dengan  menggunakan  stempel  tanda  tangan.  Selama  tidak  ada  pihak  yang  membuktikan sebaliknya, maka akta tersebut tetap berlaku sebagai akta otentik. Namun apabila di kemudian hari, terbukti bahwa akta otentik ditandatangani dengan stempel tanda tangan, maka kekuatan hukum akta tersebut tidak sempurna lagi. Dampak yang terjadi adalah kekuatan dan keabsahan akta tersebut sebagai alat bukti di muka pengadilan sebagaimana diakui dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 KUHPer akan dipertanyakan. Dampak lain yang dirasakan saat terbukti bahwa tanda tangan Notaris pada akta otentik palsu terletak pada para pihak  yang  terikat  di  dalamnya.  Para  pihak  datang  ke  Notaris  untuk  mendapatkan  jasa kenotariatan, yaitu memiliki suatu alat bukti yang sah dan sempurna atas perbuatan hukum yang dilakukannya, sebagai  alat  perlindungan atas kepentingannya jika suatu  hari terdapat  hal-hal yang  tidak  diinginkan.  Terbuktinya  stempel  tanda  tangan  pada  akta  Notaris  membuat  akta tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  lagi  sehingga  hal  ini  sangat merugikan para pihak.
Pada  hakikatnya,  akta  digunakan  untuk  membuktikan  suatu  hal  atau  peristiwa,  oleh karena itu suatu  akta harus  selalu ditandatangani  dan diberi  tanggal.  Notaris  sebagai pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  berkewajiban  untuk  menjamin  tanda tangan dan tanggal dalam akta otentik yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta Notaris dikenal prinsip  kehati-hatian  yang  dalam  UUJN  tidak  diatur  secara  langsung  namun  menganut  dari prinsip  kehati-hatian  perbankan,  yang  menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan  fungsi  dan kegiatan  usahanya  wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  yang  telah percaya kepadanya 10 .

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik atas dasar kewenangan yang diberikan oleh negara. Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggungjawab untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan pada akta yang dibuatnya. Sejalan dengan asas praduga sah, maka akta otentik
10 Gazali, D. S., & Usman, R., Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
akan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna  sejauh mana tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya. Praktik tanda tangan akta otentik menggunakan stempel tanda tangan Notaris yang dilakukan oleh staf Notaris dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian yang  sempurna  pada  akta  tersebut  apabila  terbukti  dengan  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2017). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
Herimanto, & Winarno. (2012). Ilmu Sosial&Budaya Dasar. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Prajitno,  A.  A.  (2015). Pengetahuan  Praktis  Tentang  Apa  dan  SIapa  Notaris  di  Indonesia. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
Soesilo, R. (1995). RIB / HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politeia.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2004). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.