Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Relevansi dan Jejak Pemikiran Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro dalam Pendidikan Sosiologi Pedesaan
The Relevance and Imprint of Professor Tjondronegoro ' s Thoughts in Rural Sociology
Lala M. Kolopaking 1,* , Fredian Tonny 1 , Lukman Hakim 1
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: lalako@apps.ipb.ac.id
Accepted: March 19, 2021 | Revised: July 26, 2021 | Accepted: July 29, 2021 | Online publication: August 8, 2021

## ABSTRACT
Rural Sociology Education in Indonesia is the “academic arena" by Late Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro. This paper aims to show the academic arena of the deceased as a media for institutionalizing and developing social science,  especially  in  the  Field  of  Sociology  and  Applied  Anthropology  with  a  focus  on  organizing  village development. With a systematic review method, document review, and interviews with selected alumni from the Postgraduate Study Program (Master and Doctor degree) of Rural Sociology (SPD), Department of Community Development  Sciences,  Faculty  of  Human  Ecology,  Bogor  Agricultural  University,  it  was  noted  that  the curriculum of this study program is rooted and grew from the thoughts of the deceased. In fact, the subjects taught by the deceased with others SPD founders, namely the deceased Prof. Sajogyo and the deceased Prof. Pujiwati Sajogyo were continuously developed, until now they have become various subjects and elements of the three specialization of students from the SPD Study Program at the Master degree. The three specializations are (1) Community Development, (2) Agrarian Studies and Political Ecology, and (3) Digitalization of Villages and Social Change. The common thread of the thought of the deceased to link these three specializations is the thought of sodality which is the root of the village in managing sustainable development.
Keywords: digital community development, political ecology, rural sociology, s odality

## ABSTRAK
Pendidikan Sosiologi Pedesaan di Indonesia adalah “arena-akademik” dari almarhum Prof. Dr S.M.P. Tjondronegoro. Tulisan  ini  bertujuan  menunjukkan  arena-akademik  dari  almarhum  tersebut  sebagai  wadah  pelembagaan  dan pengembangan  pemikiran  sains  sosial,  khususnya  di  Bidang  Sosiologi  dan  Antropologi  Terapan  dengan  fokus pengorganisasian pembangunan desa.  Dengan systematic review method, tinjauan atas isi dokumen, dan wawancara dengan alumni terpilih dari Program Studi (Prodi) Pascasarjana (Pendidikan Magister Sains dan Doktor) Sosiologi Pedesaan (SPD), Departemen Sains Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor dicatat, bahwa kurikulum prodi ini, tidak lepas dari pemikiran almarhum. Bahkan, mata-mata kuliah yang diampu oleh almarhum bersama pendiri SPD lainnya, yaitu almarhum Prof. Sajogyo dan almarhum Prof. Pujiwati Sajogyo terus dikembangkan, hingga saat ini telah menjadi berbagai mata kuliah dan unsur dari tiga kompetensi peminatan mahasiswa  dari  Prodi  SPD  untuk  pendidikan  magister  sains.  Tiga  peminatan  tersebut  adalah  (1)  Pengembangan Masyarakat, (2) Kajian Agraria dan Ekologi Politik, dan (3) Digitalisasi Desa dan Perubahan Sosial.  Benang merah pemikiran almarhum menjadi  penjalin tiga peminatan tersebut adalah pemikiran tentang sodality yang menjadi akar dari desa mengelola pembangunan secara berkelanjutan.
Kata kunci: pengembangan komunitas digital, ekologi politik, sosiologi pedesaan, sodality

## PENDAHULUAN
Dalam khasanah pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia, Sosiologi Pedesaan yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki ciri khas.  Sejak momentum awal sampai dengan peristiwa reformasi terhadap tatanan nasional atau periode 1975-1998, Sosiologi Pedesaan di IPB dikembangkan melalui riset dan pendidikan secara bersamaan. Riset-riset dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan  (LPSP)  yang  kemudian  menjadi  Pusat  Studi  Pembangunan-Lembaga  Penelitian  (PSP-LP), sementara pendidikan Strata Magister (S2) dan Doktor (S3) diselenggarakan oleh Program Pascasarjana yang  kemudian  berkembang  menjadi  Fakultas  dan  Sekolah  Pascasarjana.  Pada  periode  ini  ketika pengembangan dan pendidikan ilmu sosial umumnya masih didominasi tradisi teori modernisasi yang lebih  menekankan  persoalan  kultur  pembangunan,  Sosiologi  Pedesaan  IPB  telah  dengan  kritis menyuarakan persoalan struktural yang dihadapi massa rakyat serta memberikan usulan solusinya.  Kala itu,  pembahasan  solutif  yang  menekankan  hal-hal  struktural  seperti  penguatan  kelas  sosial  yang tertinggal, masih dianggap “haram”(Farid, 2014, 2017).
Sosiologi Pedesaan dikembangkan sebagai hibrid ilmu yang memuat ragam cabang ilmu-ilmu sosial, seperti Sosiologi-Antropologi (Sosial), Psikologi Sosial, Ekologi, Komunikasi. Dari segi jenis, Sosiologi Pedesaan  disebut  sebagai  ilmu  yang  diterapkan  ( Applied  Sociology ).  Pendekatan  pengembangan keilmuannya kuat dalam empirisme, sehingga mengenal prinsip Dari Lapangan, Berteori, dan kembali ke Praktek Lapangan yang Berteori (Sajogyo, 2004). Pendekatan ini terus berkembang hingga saat ini, sebagai sebuah sistem.
Dalam  konteks  berteori  dan  membangun  praktek  yang  berteori  dalam  pengembangan  Sosiologi Pedesaan  ini,  almarhum  Prof.  Dr.  S.M.P  Tjondronegoro  mempunyai  peranan  besar.  Penguatan pengetahuan  tentang  Teori-teori  Klasik,  Modern  (Aliran-aliran  utama),  hingga  Kerangka  Integratif Dunia/Global dari Sosiologi diberikan almarhum dalam pengajaran, yang bersamaan dengan memberi ulasan berbagai perspektif ekonomi tentang petani ( peasant yang berciri berbeda dibanding usahawan pertanian /farmer ).  Almarhum juga menanamkan kerangka teoritik berkenaan dengan perubahan sosial dari  skala  mikro  desa  hingga  makro  global,  dan  pentingnya  pengembangan  memperhatikan industrialisasi hingga ekologi manusia (Tjondronegoro, 1979, 1986a, 1990, 1996, 2005).
Tulisan  ini  bermaksud  memperlihatkan  jejak  pemikiran  Prof.  Dr.  S.M.P  Tjondronegoro  dalam kurikulum pendidikan Sosiologi Pedesaan sejak Tahun 1975 hingga pengembangan pemikiran beliau pada kurikulum yang disusun pada Tahun 2020/2021.  Sasaran yang diupayakan dicapai dalam hal ini adalah  teridentifikasikan  pemikiran  Prof.  Dr.  S.M.P  Tjondronegoro  yang  berkembang  dan dikembangkan sebagai landasan pemikiran pendidikan Sosiologi Pedesaan di Indonesia.

## METODE
Penulisan  dilakukan  dengan  memodifikasi systematic  review  method (Kitchenham,  2004)  dan melakukan wawancara dengan alumni terpilih dari Prodi Pascasarjana SPD di aras S2/S3, Departemen Sains Komunikasi  dan  Pengembangan Masyarakat,  Fakultas  Ekologi Manusia, Sekolah  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Melalui metode tersebut, tulisan ini disiapkan dapat menjadi satu “dokumen kebijakan”  pengembangan  kurikulum  pendidikan  Sosiologi  Pedesaan  di  Indonesia.    Perlu  dicatat, Kurikulum Prodi SPD Tahun 2021 yang dibuat secara bertahap melalui seri lokakarya (lokakarya Divisi Sosiologi  Pedesaan  dan  Pengembangan  Masyarakat,  lokakarya  Program  Studi  Sosiologi  Pedesaan, lokakarya  Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat  dan  lokakarya  Fakultas) dalam periode 2019 hingga 2020, dan melibatkan pihak-pihak berkepentingan (dosen, mahasiswa dan alumni,  lembaga  pengguna  dari  pemerintahan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  korporasi)  yang berasal dari seluruh pelosok tanah air yang kegiatannya dikomandani oleh Dr. Ekawati Sri Wahyuni sebagai  Sekertaris  Prodi  SPD.  Kemudian,  semua  data  dan  informasi  dari  berbagai  pustaka,  hasil wawancara dan lokakarya yang didapat, diolah untuk dijadikan tulisan sebagai bukti, bahwa Pemikiran Prof.  Dr.  S.M.P  Tjondronegoro  menjadi  akar  landasan  dalam  pengembangan  kurikulum  pendidikan Sosiologi Pedesaan paling tidak untuk periode 2021-2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sodality: Solusi Persoalan Struktural Pembangunan
Sebelum  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  kedudukan  desa dalam struktur penyelenggaraan negara dan pembangunan adalah unit dalam hierakhi paling rendah dan sebagai  obyek.    Warga  desa  dan  Desa  tidak  pernah  dilibatkan  secara  sistematis  dalam  pengambilan keputusan yang berkenaan dengan penyelesaian kepentingan mereka. Bahkan, desa cenderung dijadikan alat pemerintah sebagai atasan dalam intervensi pemerintahan yang kuat ke warga desa (Kolopaking, L, 2014; Maschab, 2013).
Dalam  situasi  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  Almarhum  Prof.  Dr.  S.M.P.  Tjondronegoro menemukan  fakta  yang  menunjukkan  pentingnya  sebuah  unit  sosial  yang  berdaya  hidup  dalam merancang  pembangunan  desa  yang  berpihak  kepada  warga  desa.  Diusulkan  konsep  sodality  yang menjadi  tesis  dalam  disertasi  almarhum  sebagai  sebuah  solusi  menjembatani  ketimpangan  struktural antara  desa  dengan  organisasi  “Atas-Desa”  dalam  merancang  dan  melaksanakan  pembangunan. Pemikiran  seperti ini  kaya  akan  pelacakan  inovasi  sosial  agar  desa  yang  berada   di  bawah  komando kecamatan sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam pembangunan nasional dapat keluar dari jebakan pembangunan yang meminggirkan desa tanpa perlu merusak struktur pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan.
Sodality diambil Bahasa Latin sodalis yang menggambarkan kesatuan masyarakat kecil yang sedikit memuat  hubungan  kekerabatan  tetapi  sudah  sangat  mengenal  hubungan  kepentingan  tanpa menghilangkan  hubungan  primer.    Konsep  sodality  sebagaimana  digambarkan  di  dalam  Gambar  1. Konsep  ini dibangun  mulai  dengan  penjelasan  perkembangan  kontinuum  dari  lembaga  ke  organisasi akibat modernisasi gejala tradisi sosial yang dikenal lembaga berkembang menjadi berciri organisasi. Desa kemudian cenderung menjadi bagian organisasi, yang diikuti mengencer kepekatan unsur-unsur demokrasi.    Berdasarkan  gambar  tersebut  ditunjukkan,  bahwa  lingkungan modern  (mutakhir/terkini) cenderung dicirikan kerelaan kepatuhan atas kekuasaan.  Lingkungan ini berbeda dengan lingkungan sosial yang didominasi dalam orientasi pemenuhan kebutuhan hidup. Lingkungan kerelaan tunduk atas kekuasaan  tersebut  memiliki  karakteristik  organisasi  dan  dari  mereka  yang  berada  di  lapisan  atas masyarakat, dan merupakan hasil dari memudarnya ikatan patronisasi dan digantikan oleh penguatan ikatan kohesi regime (prosedur dan peraturan) , serta menurunnya ikatan berbasis norma (tidak tertulis) sebagai  dasar  membangun  kohesi sosial  dan  berganti karena  masyarakat  lebih mengalami  sosialisasi menurut bidang (pekerjaan).
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Struktur tentang Sodality Dalam Perancangan Pembangunan Desa Sumber : Modifikasi Gambar S.M.P. Tjondronegoro, 1982, dan 1984
Dalam  Gambar  1  kemudian  ditunjukkan,  konsep  sodality  berada  di  antara  “lingkungan  pemenuhan kebutuhan hidup dan lingkungan tunduk atas kekuasaan”.  Dalam pembangunan desa di Jawa ini berupa kesatuan masyarakat kecil yang berdaya hidup dan berada di  “bawah-desa”, yaitu dukuh atau kampung (Tjondronegoro,  1984).    Dalam  konsep  komunitas,  unit  sosial  ini  dikenal  sebagai  komunitas  yang mempunyai batas wilayah ( community by place ).  Lihat tulisan (Kelly Hamshaw, Shoshanah Inwood, 2018)  yang  memberi  pengertian  komunitas  yang  mengenal  batasan  wilayah  geografis  dalam  kaitan pengembangan  wilayah.    Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  melacak  sodality,  dimasukkan pertimbangan  perbedaan  ekologi  sebagai social  change  setting. Dalam  konteks  ini,  menjadi  bukti perhatian Almarhum Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro terhadap ekologi manusia telah menjadi bagian dari  pemikiran  beliau  sejak  lama.  Hal  ini  dalam  perkembangan  selanjutnya  sejalan  dengan  upaya melakukan pengembangan komunitas yang sejalan dengan keberlanjutan ekosistem alam sebagaimana diulas oleh (Fontaine, 2018).
Konsep  Sodality  dalam  era  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  masih relevan.  Oleh  karena,  dari  kajian  sodality  menunjukkan  penetrasi  pengaruh    “Atas-Desa”    ke  Desa membuat  keretakan  orientasi  kepentingan  antara  sepertiga  lapisan  atas  dengan  dua-pertiga  lapisan lainnya dari warga desa.  Hanya pemimpin di “aras sodality” yang masih memiliki orientasi yang sama dengan para pengikutnya.   Dengan demikian, kepemimpinan dan menjaga keterlibatan pengikut dalam berpartisipasi  mengelola  pembangunan  dengan  iklim  demokrasi  di  desa  menjadi  hal  yang  penting. Sebagaimana diketahui, peranan kepala desa atau nama lain sesuai dengan daerah, menjadi sangat kuat dalam pengaturan Undang-Undang tentang Desa tersebut.  Dengan demikian, mekanisme pengelolaan pembangunan oleh desa (Desa Membangun) perlu bersamaan dengan membangun iklim agar kepala desa mengelola pembangunan dalam politik desa yang demokratis, bukan malahan meneruskan iklim pengaturan pembangunan “top-down” di aras desa  (Kolopaking, L, 2014).
Keterkaitan lain yang masih relevan dalam era saat ini adalah mendorong kerjasama antar desa yang dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  diatur  tentang  Kawasan  Pedesaan. Almarhum  Prof.  Dr.  S.M.P  Tjondronegoro  sangat  memberi  perhatian  terhadap  hal  ini.  Pelemahan kerjasama  antar  desa  telah  berlangsung  lama  dan  malahan  mengalami  pembiaran.  Akibatnya, pembangunan kerjasama antar desa dalam satuan kawasan (Membangun Desa) yang dikaitkan dengan pengelolaan wilayah kecamatan cenderung dilihat sebagai tugas birokrasi dalam meyalurkan instruksi- instruksi  pesan  pembangunan.  Pada  akhirnya,  satuan-satuan  organisasi  di  desa-desa  tidak  mampu membangun  iklim  partisipatif  yang  cerdas  menanggapi  ragam  ekosistem  dalam  cakupan  tugas kecamatan  sebagai  bagian  pemerintah  daerah  (Kota/Kabupaten).  Lihat  pembahasan  kecamatan (Kolopaking, L, 2008).
Hakekat  kerjasama  antar  desa  adalah  kegiatan  yang  membuka  ruang  untuk  desa  melakukan  4  hal. Pertama, memperbesar skala usaha secara ekonomi; kedua,  menguatkan kohesi sosial agar membentuk kelompok sosial yang kuat dalam posisi-tawar berhadapan dengan kelompok sosial lain; ketiga, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan; serta keempat, adalah komunitas desa dan pemerintah desa membangun tata-kelola kerjasama multi-pihak untuk membangun secara kolaboratif (Kolopaking, L, 2017). Menurut Almarhum Prof. Dr. S.M.P Tjondronegoro, 4 hal ini dapat dikembangkan dengan mulai  dari  unit  sosial  yang  mempunyai  daya  hidup  sebagaimana  konsep  sodality,  dan  terus dikembangkan secara bertahap dengan arah baik secara horizontal maupun vertikal hingga aras “Atas Desa” (mulai dari desa, lokal, hingga nasional).
Kerjasama tersebut dikembangkan dengan multi-pihak yang berkepentingan dan dikelola bukan oleh lembaga  pemerintahan,  tetapi  organisasi  sendiri yang setidaknya  dikelola  dalam  wilayah  kecamatan. Dicatat,  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dalam  upaya  melacak  solusi  atas  persoalan-persoalan  agraria. Merujuk  pendapat  (Satria,  2021)  yang  berhubungan  dengan  hal  itu  adalah  pentingnya  tata-kelola modernisasi ekologi sebagai bagian dari perspektif Ekologi Politik. Tantangan terbesarnya dalam hal ini disebutkannya,  adalah  pengembangan  strategi  pembangunan  yang  bersahabat  dengan  peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sumberdaya alam/lingkungan.
Tata  kelola  kepemerintahan  dibanding  penguatan  birokrasi  diprediksi  akan  terus  berkembang  dalam menghadapi persoalan kehidupan pada masa mendatang. Lebih lagi, dalam era perkembangan teknologi digital, hal tersebut terus berkembang.  Bahkan, proses tersebut  dapat menguatkan network governance sebagaimana disebut (Rhode, 2014). Dengan ciri, tata-kelola diikuti oleh governing without government. Dalam konteks kerjasama antar desa , proses tersebut sudah dapat ditemui di lapang.  Tata-kelola yang berbasis teknologi digital (khususnya pemanfaatan internet dalam kerjasama antar desa) ditemukan dari
Teladan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi bukti solusi masalah struktural pembangunan yang diikuti penguatan budaya digital yang memuat proses dengan kecepatan, ringkas, kelincahan pelaku dan lebih efektif dan efisien (Kolopaking, L, 2020).

## Masyarakat Abad Digital
Satu perhatian pokok dari Almarhum Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro adalah peranan teknologi sebagai sumber  tranformasi  masyarakat.    Lihat  kembali  ulasan  tentang  teknologi  dan  industrialisasi (Tjondronegoro, 1986b).  Pandangan ke depan dari almarhum juga didapat ketika berdiskusi mengenai gagasan  tentang Global  Village dalam  satu  rapat Badan  Pekerja  Dewan  Riset  Nasional  (DRN)  yang mengundang  rekan-rekan  Akademi  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (AIPI)  pada  Tahun  2013,  dan almarhum  hadir.    Perlu  dicatat,  almarhum  pernah  menjadi  anggota  DRN  dan  juga  AIPI.  Satu  hasil diskusi tersebut  adalah  keperluan  menyiapkan  kaitan teknologi  komunikasi  informasi sebagai  media konektivitas masyarakat desa yang berjejaring merujuk konsep network society dari Castells (2010), dan juga sebagai penghubung utama dalam kesatuan negara Indonesia.
Dalam  diskusi  ketika  itu  yang  disebutkan  di  atas,  belum  terbayang  kecepatan  perkembangan konektivitas  melalui  penetrasi  internet  di  Indonesia.  Ternyata,  data  pada  Tahun  2020  ditunjukkan, bahwa dari 272,1 juta penduduk Indonesia yang mengakses internet telah mencapai 175,4 juta atau 64 persen. Bahkan, penduduk yang mempunyai konektivitas melalui handphone sudah 338,2 juta penduduk atau 124 persen dari jumlah penduduk. (Inet.detik.com, 2020) Hal yang kemudian perlu dicatat, bahwa pada Tahun 2017, terbit satu buku dengan judul provokatif : Society Now Becoming Digital dari Mosco (2017).  Isi  buku  ini  mengingatkan  dunia  sedang  bergerak  membentuk  masyarakat  yang  merupakan kelanjutan dari pengaruh internet. Ia mengemukakan, bukan hanya internet tetapi juga teknologi yang lain masuk dan kemudian melekat pada kekuasaan, politik dan menentukan ekonomi-politik, serta pola kebudayaan sebagian besar dari penduduk dunia. Lihat juga bahasan teknologi digital selain internet dalam  kaitan  Teknologi  4.0  sebagai  penggerak  Revolusi  Industri  4.0,  misal  kecerdasan  buatan, manajemen  data  besar.  (Schwab,  2016)    Kehidupan  digital  ( life  is  digital )  semakin  dekat  dengan keseharian. Tidak keliru, apabila Deborah Lupton (2015) berpendapat, bahwa Sosiologi perlu mengulas dan menteorikan masyarakat dalam memasuki abad digital ini.
Pemikiran  yang  peduli  melihat  persoalan  struktural  sebagaimana  Almarhum  Prof.  Dr.  S.M.P. Tjondronegoro,  menjadi  penting  dalam  kaitan  perkembangan  masyarakat  digital.  Merujuk  pemikiran (Prior, 2013) sudah mengulas hal tersebut, dengan menguraikan dimensi struktur adalah satu dari empat unsur lain dari telaah Sosiologi Digital (lainnya adalah Relasi Sosial dengan dasar konektivitas, Ruang Sosial,  Mediasi  antar  kelompok  dan  Praktek  Sosial).  Dalam  hal  ini,  persoalan  struktural  dalam masyarakat  era  digital  yang  perlu  ditelaah  dan  dicarikan  solusinya,  adalah  seperti  persoalan digital divide (kesenjangan  akses  teknologi  digital  antar  lapisan  masyarakat  atau  antar  lokasi  tinggal)  atau digital inequality (kesenjangan dampak manfaat antar lapisan masyarakat dari teknologi digital) , atau masalah  ketidaksetaraan  gender  dalam  perkembangan  dan  pengembangan  teknologi  digital  (Jan A.G.M.van Dijk, 2013; Singleton, 2013).
Sodality sebagaimana disebut sebelumnya dapat disebut sebagai komunitas berbasis lokasi geografis. Dalam era digital, komunitas yang akan berkembang adalah yang berbasis kepentingan dengan dasar konektivitas antar individu. Hal ini sudah diingat sosiolog yang menekuni masyarakat digital, bahwa Konsep-konsep Dasar Sosiologi akan mengalami modifikasi, atau malahan memerlukan teoritisasi baru. Sebuah  langkah  yang  pada  akhirnya  akan  berimpilikasi  terhadap  pemikiran  ulang  tentang    data  dan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu (Deborah Lupton, 2015).  Keperluan tentang pemikiran ulang konsep-konsep dasar tersebut disuarakan juga oleh beberapa orang, seperti (Beer, 2013; Evans, 2013).    Implikasi  dari  hal  tersebut,  memberi  perhatian  pada  warga  desa  sebagai  subyek  menjalani digitalisasi yang semakin masif sebagai sebuah proses transformasi sosial menuju masyarakat dan desa pengguna teknologi digital akan semakin penting masa mendatang.
Satu  pemikiran  yang  dibangkitkan  dari  konsep  sodality  adalah  kepemimpinan  yang  mengenal  dan dikenal  pengikutnya  (rakyat).    Dengan  demikian,  kepemimpinan  digital  menjadi  sebuah  keperluan strategis untuk ditelaah maupun diinternalisasikan dalam  tranformasi digital.  Proses yang  diarahkan dapat mewujudkan masyarakat dan desa yang dikenal cerdas ( smart ) didasari tidak hanya oleh warga pandai, tetapi juga didukung oleh mereka yang kreatif.

## Pemikiran S.M.P Tjondronegoro sebagai Landasan Kurikulum SPD
Uraian sebelumnya menjadi landasan pembahasan tentang pemikiran dari Almarhum Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro  dalam  perkembangan  dan  pengembangan  Prodi  Sosiologi  Pedesaan.  Sebagaimana dicatat Sosiologi Pedesaan mulai diperkenalkan di Indonesia oleh Prof. Dr. Sajogyo pada tahun 1959 di Fakultas  Pertanian  yang  masih  menjadi  bagian  dari  Universitas  Indonesia.    Setelah  menjadi  Institut Pertanian Bogor (IPB) dikembangkan menjadi Sosiologi Pedesaan dengan embrio dua mata kuliah dari gugus  sosial-ekonomi  yaitu  ekonomi  pertanian  dan  sosiologi  pertanian  yang  diajarkan  kepada mahasiswa  tingkat  pertama  di  IPB.  Dalam  usaha  yang  dilakukan  Prof.  Dr.  Sajogyo  untuk memperkenalkan  Sosiologi  Pedesaan  banyak  merujuk  berbagai  pemikiran  ilmuan  lain  seperti  DH. Penny  (masalah  pertanian  Sumatera  Utara),  AT.  Mosher  yang  merupakan  ahli  di  bidang  ekonomi pertanian  yang  lama  mengajar  di negara-negara  berkembangan,  seperti  India.  Timmer  yang menjadi perintis penggunaan istilah agronomi sosial.  Selain itu, Gouldner seorang sosiolog yang membedakan antara clinical sociology dan engenering. Dengan demikian, Sosiologi Pedesaan dengan ciri yang khas sebagai ilmu sosial.  Sebagai ilmu dikembangkan berdasarkan penjelasan atas fakta-fakta sosial baik perilaku  individu  maupun  kelompok  dan  dipertautkan  dengan  praktik  berteori  sebagai  kenyataan. Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  Sosiologi  Pedesaan  yang  berkembang  di  IPB  kuat  dari  segi empirisme.
Dari  catatan  sejarah,  pada  tahun  1975  bersamaan  dengan  pendirian  pertama  program  pendidikan pascasarjana,  baik  di  IPB  maupun  di  Indonesia,  Sosiologi  Pedesaan  menjadi  salah  satu  program pendidikan di aras pascasarjana.  Program Pendidikan Pascasarjana Sosiologi Pedesaan pada tahap awal ini  diampu  oleh Prof.  Dr  Sajogyo  dan  3  orang  dosen lain,  yaitu Prof.  Dr. Selo  Sumardjan,  Prof.  Dr. S.M.P. Tjondronegoro dan Prof. Dr. Pujiwati Sajogyo. Di era awal pendiriannya, Pendidikan Sosiologi Pedesaan memuat Mata Kuliah (MK), seperti: Struktur Sosial dan Organisasi, Kependudukan, Ekologi Manusia, Perubahan Sosial, Dinamika Masyarakat dan Dinamika Pedesaan.  Empat dari lima MK yang disebut terakhir, kemudian diampu dan dikembangkan oleh Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro. MK hingga Tahun 2006 yang berkembang dalam kurikulum adalah Struktur & Organisasi Sosial, Sistem Hukum Pedesaan, Kependudukan, Ekologi Manusia, Psikologi Sosial (dalam konteks Petani dan Warga Desa), Sosiologi Pembangunan, Dinamika Masyarakat Pedesaan, Sejarah Politik Pedesaan, Sosiologi Agraria, dan Perubahan Sosial.  Lihat Gambar 2.
Keterangan : * Era Program Mayor/Minor yang digagas dan dilaksanakan oleh IPB
Perkembangan Program Pendidikan Pasca Sosiologi Pedesaan tidak terlepas dari berbagai kritik. Baik, yang datang dari pihak luar maupun oto-kritik dari kalangan sendiri. Salah satu kritik dari luar adalah dari Benyamin White, yang menyebutkan, bahwa ilmu sosial di Indonesia mengalami ketertinggalan akibat  pengembangan  keilmuan  bersifat  apologia  yang  membenarkan  kondisi  masyarakat  menurut kebijakan pemerintah (Orde Baru).  Menurut (Zainuddin, 2009), secara khusus kritik pada penelitian dalam  kaitan  pengembangan  pendidikan  Sosiologi  Pedesaan  IPB  adalah  kurang  menyoroti  dan mendalami  transformasi  agraria.    Merespon  kritik  tersebut,  Program  pendidikan  Sosiologi  Pedesaan memfokuskan pada tiga gugus kajian, yaitu: (1) Transisi agrarian yang berorientasi pada pemerataan peluang  usaha,  peluang  kerja  dan  pemerataan  penghasilan;  (2)  Transformasi  Tata  kelola  kebijakan dalam  beragam  jenis  lembaga/organisasi  masyarakat;  (3)  Kependudukan  dan  kehidupan  sosial  yang berorientasi ekologis pedesaan.
Oto-kritik  yang  ada  terhadap  Program  Pendidikan  Sosiologi  Pedesaan  adalah  kecenderung  alumni menjadi peneliti atau dosen di kampus. Padahal, ketika Gerakan Reformasi yang terwujud pada Tahun 1998 terjadi perubahan orientasi pembangunan dari bercorak sentralisasi ke desentralisasi.  Pemerintah daerah memerlukan penggerak-penggerak pembangunan dengan ciri mampu berpraktek yang berteori. Melalui  inisiatif  Dr.  Felix  Sitorus,  lahirlah  Program  Pendidikan  Pascasarjana  yang  baru  bernama Manajemen  Pengembangan  Masyarakat  pada  Tahun  2002.  Program  yang  mendapat  apresiasi  dari pemerintah (Kementerian Dalam Negeri RI) yang kemudian dengan bantuan Asia Development Bank, program  ini  dikembangkan  untuk  memperkuat  aparatur  pemerintah.  Apresiasi  juga  diperoleh  dari Kementerian  Sosial  RI,  yang  kemudian  mengembangkan  program  pendidikan  pascasarjana  dengan Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan  Sosial,  dan  meluluskan  alumni  dengan  kompetensi  penggerak  sosial melalui komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dukungan kehadiran program hasil otokritik ini diapresiasi  juga  oleh  beberapa  pemerintah  daerah  melalui  program  penguatan  sumberdaya  manusia, seperti Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Kabupaten Sumbawa Barat di Nusatenggara Barat. Penting dicatat, dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh Korporasi  Multi-Nasional.  Bahkan,  sistemnya  sudah  menggunakan dual-mode ,  dengan  online  yang dikuatkan  oleh  offline.    Program  ini  pun  hingga  Tahun  2021  dikategori  akreditasi  Sangat  Baik (Akreditasi A) dari Badan Akreditasi Nasional RI.
Dalam  kaitan  pengembangan  kurikulum  program  mayor-minor  di  IPB,  pada  Tahun  2007  Program Mayor/Minor Sosiologi Pedesaan membentuk tiga minor, yaitu: (1) Minor Pemberdayaan Sosial, (2) Minor Agraria dan Ekologi Politik, dan (3) Minor Gender Pembangunan (Lihat kembali Gambar 2).
Pada tahun 2009-2011 Sosiologi Pedesaan IPB membentuk beberapa mata kuliah elektif (pilihan) yang dapat    diambil    oleh    setiap    mahasiswa    pascasarjana    sesuai    dengan    peminatan    dan  kebutuhan keilmuan untuk penelitian yang akan dilakukannya. Beberapa mata kuliah elektif itu, yaitu: Perubahan Sosial dan Politik Pemberdayaan; Sosiologi Kemiskinan dan Pemberdayaan; Politik dan Gerakan Sosial; dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat.
Pada  tahun  2018,  karena  desakan  “pengaturan”  Sosiologi  Pedesaan  diminta  kembali  menjadi  rumah Program  Studi  Manajemen  Pengembangan  Masyarakat.  Dengan  catatan,  Program  Studi  Manajemen Pengembangan Masyarakat disiapkan sebagai program studi vokasi di aras pascasarjana dengan nama Program Studi Pengembangan Masyarakat. Dan, pendidikan pascasarjana Pengembangan Masyarakat menjadi satu peminat Sosiologi Pedesaan dengan nama Pemintan Sains Pengembangan Masyarakat.
Pada  tahun  2019  Program  Studi  Sosiologi  Pedesaan  mengenal  dua  peminatan,  yaitu:  (1)  Sosiologi Pedesaan dan (2) Pengembangan Masyarakat. Dengan sistem peminatan ini ada mata kuliah spesifik yang  diajarkan  di masing-masing  peminatan.  Peminatan  Sosiologi Pedesaan  diajarkan  4  mata  kuliah yaitu: Sosiologi Ekonomi Pedesaan; Ekologi Politik; Transformasi dan Gerakan Agraria; dan Sosiologi Komunitas. Sementara peminatan Pengembangan Masyarakat diajarkan 4 mata kuliah, yaitu: Analisis dan  Kebijakan  Sosial;  Tata  Kelola  Pengembangan  Masyarakat;  Sosiologi  Digital  Pengembangan Masyarakat; dan Relasi Komunitas Pedesaan dan Perkotaan.
Program  Studi  Sosiologi  Pedesaan  kemudian  memandang  penting  terus  mengembangkan  peminatan yang  dipilih  secara  sukarela  oleh  mahasiswa.  Dalam  kurikulum  Periode  2021-2025,  peminatan  di program ini menjadi tiga, yaitu: (1) Sains Pengembangan Masyarakat, (2) Studi Agraria dan Ekologi Politik,  dan  (3)  Digitalisasi  Desa  dan  Perubahan  Sosial.    Dari  Gambar  2  juga,  dapat  dilihat perkembangan  kurikulum  tidak  lepas  dari  tapak  pemikiran  dan  pengembangan  pemikiran  Prof.  Dr. S.M.P Tjondronegoro. Dengan garis, dari MK menjadi Kumpulan MK dalam sebuah peminatan yang
memberi fokus konsentrasi keilmuan dari mereka yang mempelajari Sosiologi Pedesaan. Peminatan ini juga  sebagai  bagian  dari  merespon  perkembangan  abad  digital  terutama  merespon  gagasan  dalam mewujudkan Revolusi Industri 4.0 yang menguatkan transformasi digital yang mewujudkan Masyarakat Cerdas ( Smart Society ) 5.0 di Indonesia. Susunan lengkap kurikulum Program Studi Sosiologi Pedesaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Komponen  Mata  Kuliah  Prodi  Sosiologi  Pedesaan  (Program  Master)  dalam  Kurikulum Periode 2021-2025 Rekapitulasi Komponen Matakuliah Jumlah SKS Common Course/MK Wajib Program Pascasarjana (CC) 3 Foundational Course/MK Dasar Pilar Prodi (FC) 5 Academic Core Course/MK Wajib Prodi (ACC) 8 In-depth Course/MK Wajib Peminatan (IC) 9 Enrichment Course/ MK Pengayaan dari Luar Prodi* Tugas Akhir (TA) 14 Total SKS Wajib 39 * EC diambil dari Matakuliah Seminar Hasil senilai 1 sks
Kode Nama Kredit Semester Ganjil Genap Daftar Mata Kuliah Wajib SPs (Common Course) (3 sks) PPS503 Bahasa Inggris 3(3-0) Ganjil Genap KPM53C Metodologi Penelitian Sosiologi Pedesaan 3(3-0) II Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Foundational Course ) (5 sks) KPM633 Teori-teori Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat 3(3-0) I KPM50H Metode Kuantitatif untuk Ilmu Sosial 2(2-0) I Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Academic Core Course) (8 sks) KPM50I Komunitas, Desa, Gender dan Inklusi Sosial 3(3-0) I KPM563 Kependudukan dan Ekologi Manusia 3(2-1) I KPM53D Sains, Teknologi, dan Perubahan Sosial 2(2-0) I Daftar Matakuliah Wajib Peminatan (In-Depth Course) (9 sks) Peminatan Digitalisasi Desa dan Perubahan Sosial KPM53E Sosiologi Digital 3(3-0) II KPM53F Data Presisi, Ekonomi-Politik dan Kebudayaan Digital* 3(2-1) II KPM53G Analisis dan Solusi Masalah Sosial Teknologi Digital* 3(2-1) II Peminatan Sains Pengembangan Masyarakat KPM531 Sosiologi Ekonomi Pedesaan** 2(2-0) II
Kode Nama Kredit Semester Ganjil Genap KPM572 Analisis dan Kebijakan Sosial* 2(2-0) II KPM573 Tata Kelola Pengembangan Masyarakat 3(2-1) II KPM574 Sosiologi Komunitas Digital **                                      2(2-0) II KPM575 Relasi Komunitas Perdesaan dan Perkotaan 2(2-0) II Peminatan Studi Agraria dan Ekologi Politik KPM560 Ekologi Politik* 3(3-0) II KPM564 Transformasi dan Gerakan Agraria-Lingkungan 3(3-0) II KPM565 Tata Kelola Agraria-Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* 3(3-0) II Daftar Tugas Akhir (14 sks) KPM60B Kolokium 1(0-1) III KPM60A Proposal Tesis 2(0-2) III PPS692 Publikasi Ilmiah Nasional 2(0-2) III PPS691 Seminar Tesis*** 1(0-1) Ganjil Genap KPM60E Ujian Tesis 2(0-2) IV KPM60G Tesis 6(0-6) IV

## TOTAL SKS 39 sks
* Dapat diganti dengan mata kuliah dari luar prodi (prodi lain di IPB, luar IPB atau luar negeri) atas persetujuan Ketua Komisi Pembimbing dan Kaprodi
**Dipilih salah satu sebagai mata kuliah In-depth pilihan pada peminatan Sains Pengembangan Masyarakat sesuai dengan topik tesis
*** Enrichment Course
Tabel 2.  Komponen Mata Kuliah Prodi Sosiologi Pedesaan (Program Doktor Reguler dan Berdasarkan Penelitian) dalam Kurikulum Periode 2021-2025

## 1. Program Reguler
Rekapitulasi Komponen Matakuliah (Doktor Reguler) Jumlah SKS Common Course/MK Wajib Program Pascasarjana (CC) 2 Foundational Course/MK Dasar Pilar Prodi (FC) 7 Academic Core Course/MK Wajib Prodi (ACC) 2 In-depth Course/MK Wajib Peminatan (IC) 6 Enrichment Course/ MK Pengayaan dari Luar Prodi* Tugas Akhir (TA) 28 Total SKS Wajib 45 * EC diambil dari Matakuliah Seminar Hasil senilai 1 sks
Kode Nama Kredit Semester Daftar Mata Kuliah Wajib SPs (Common Course) (3 sks) PPS503 Bahasa Inggris 3(3-0) Ganjil/Genap PPS704 Filsafat Sains 2(2-0) Ganjil Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Foundational Course ) (7 sks) KPM602 Epistema/(Peta) Filsafat Ilmu Sosial 2(2-0) I KPM633 Teori-Teori Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat 3(3-0) I KPM739 Metodologi Penelitian Sosiologi Pedesaan Lanjut 2(2-0) I Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Academic Core Course) (2 sks) KPM730 Dinamika Struktur Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan 2(2-0) I Daftar Matakuliah Wajib Reguler (In-Depth Course) (6 sks) KPM731 Dinamika Ekonomi Pedesaan 2(2-0) II KPM761 Dinamika Kependudukan 2(2-0) II KPM724 Politik Agraria* 2(2-0) II KPM73A Sosiologi Digital untuk Pengembangan Masyarakat*      2(2-0) II KPM760 Teori Sosial Hijau* 2(2-0) II KPM73B Investasi Sosial dan Pengembangan Masyarakat* 2(2-0) II KPM70J Gender dan Dinamika Masyarakat* 2(2-0) II KPM70K    Keluarga dan Komunitas Pedesaan* 2(2-0) II Daftar Tugas Akhir (28 sks) KPM70B Ujian Kualifikasi Tertulis 2(0-2) III KPM70C Ujian Kualifikasi Lisan 2(0-2) III KPM70D Kolokium 1(0-1) III KPM70N Proposal Disertasi 2(0-2) IV PPS791 Seminar Disertasi** 1(0-1) Ganjil/Genap PPS792 Publikasi Ilmiah Nasional 2(0-2) IV PPS793 Publikasi Ilmiah Internasional 3(0-3) IV KPM70O Ujian Tertutup 3(0-4) IV KPM70P Disertasi 12(0-12) IV

## TOTAL SKS 45 sks
* Matakuliah wajib yang hanya dipilih satu dari berbagai pilihan sesuai dengan tema penelitian, dan dapat diganti dengan mata kuliah dari luar prodi (prodi lain di IPB, luar IPB atau luar negeri) atas persetujuan Ketua Komisi Pembimbing dan Kaprodi.
** Enrichment Course
2. Program Berdasarkan Penelitian
Komponen Matakuliah Doktor Berdasarkan Penelitian Jumlah SKS Common Course/MK Wajib Program Pascasarjana (CC) 2 Foundational Course/MK Dasar Pilar Prodi (FC) 3 Academic Core Course/MK Wajib Prodi (ACC) 2 In-depth Course/MK Wajib Peminatan (IC) 6 Enrichment Course/ MK Pengayaan dari Luar Prodi* Tugas Akhir (TA) 31 Total SKS Wajib 44

## * EC diambil dari Matakuliah Seminar Hasil senilai 1 sks
Kode Nama Kredit Semester Daftar Mata Kuliah Wajib SPs (Common Course) (3 sks) PPS503 Bahasa Inggris 3(3-0) Ganjil/ Gena p PPS704 Filsafat Sains 2(2-0) Ganjil Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Foundational Course ) (7 sks) KPM633 Teori-Teori Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat 3(3-0) I Daftar Matakuliah Wajib Prodi (Academic Core Course) (2 sks) KPM730 Dinamika Struktur Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan 2(2-0) I Daftar Matakuliah Wajib by Research (In-Depth Course) (6 sks) KPM70L Topik Khusus 1* 3(3-0) I KPM70M    Topik Khusus 2* 3(3-0) II Daftar Tugas Akhir (31 sks) KPM70B Ujian Kualifikasi Tertulis 2(0-2) II KPM70C Ujian Kualifikasi Lisan 2(0-2) II KPM70D Kolokium 1(0-1) II KPM70N Proposal Disertasi 2(0-2) II PPS791 Seminar Disertasi** 1(0-1) IV PPS792 Publikasi Ilmiah Nasional 2(0-2) IV PPS794 Publikasi Ilmiah Internasional 1 3(0-3) V PPS795 Publikasi Ilmiah Internasional 2 3(0-3) V KPM70O Ujian Tertutup 3(0-3) V KPM70P Disertasi 12(0-12) V/VI TOTAL SKS 44 sks
* Topik Khusus akan ditentukan oleh Promotor dan anggota komisi pembimbing ** Enrichment Course

## KESIMPULAN
Gagasan  dan  pemikiran  Almarhum  Prof.  Dr.  S.M.P.  Tjondronegoro  yang  dikenal  sebagai  konsep sodality  banyak  memiliki  keterhubungan  dengan  kehadiran  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.  Temuan konsep sodality oleh Almarhum Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro menunjukkan, bahwa  penetrasi  pengaruh  supra  desa  kepada  desa  mengakibatkan  keretakan  orientasi  kepentingan antara  sepertiga  lapisan  atas  dan  dua  pertiga  lapisan  lainnya,  dapat  dijembati  oleh  sodality  sebagai masyarakat  dalam  skala  kecil.      Oleh  karena  di  aras  sodality  masih  ditemukan  kesamaan  orientasi kepentingan antara pemimpin dan pengikut.  Hal  yang dapat mendasari mengembangkan tata kelola pembangunan  desa  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  tentang  Desa.  Dengan  pendekatan  “Desa Membangun”, sodality dapat menjadi ruang partisipasi warga desa untuk ikut mengelola pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, kajian tentang sodality juga dapat menjawab kemandekan atas implementasi percepatan  “Membangun  Desa”  melalui  kerjasama  antar  desa  dalam  kawasan  perdesaan. Kepemimpinan dari tokoh di aras sodality ini dapat membuka satuan-satuan organisasi di desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak mengelola pembangunan kawasan perdesaan.
Almarhum Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro juga menempatkan perhatian besar pada peranan teknologi sebagai sumber transformasi masyarakat termasuk perkembangan masyarakat di era digital. Pemikiran yang  sejalan  dengan  konsep  sodality  ini  dan  kaitannya  dengan  era  digital  yaitu  menempatkan  faktor kepemimpinan  digital  menjadi  sebuah  keperluan  strategis  untuk  ditelaah  maupun  diinternalisasikan dalam  transformasi  digital.  Konsep  sodality  dapat  terus  digunakan  sebagai  fondasi  kuat  bagi  ilmu pengetahuan  khususnya  Sosiologi  Pedesaan  untuk  merespon  perkembangan  abad  digital  terutama gagasan  dalam  mewujudkan  Revolusi  Industri  4.0  yang  menguatkan  transformasi  digital  yang mewujudkan Masyarakat Cerdas ( Smart Society ) 5.0 di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelaah  yang  telah  diuraikan  ditunjukkan,  bahwa  pengembangan  kurikulum pendidikan  Sosiologi  Pedesaan  memang  berakar,  tumbuh,  berkembang,  dan  dikembangkan  dari pemikiran  Almarhum  Prof.Dr  S.M.P  Tjondronegoro.  Kurikulum  tersebut  juga  terus  dikemas  untuk merespon dinamika kehidupan desa dan upaya membangun kerjasama antar desa lebih produktif dalam memberi  peningkatan  taraf  hidup  warga  desa.      Hal  lain,  yang  perlu  dicatat  adalah  penyusunan kurikulum tersebut sebagai proses.  Kegiatannya dilakukan secara inklusif melibatkan berbagai pihak berkepentingan  (seperti  alumni  dan  mahasiswa,  pengajar/dosen,  pengguna  dari  berbagai kalangan/lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan korporasi, komunitas warga desa, penggerak media baik offline maupun online).   Sebagai proses, kegiatan tersebut pun dilakukan dalam waktu  yang  tidak  singkat.    Melalui  seri  lokakarya  yang  diselenggarakan  secara  bertahap  dengan frekuensi lebih dari satu kali, baik secara offline maupun online.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  pengelola Program  Studi Pascasarjana  Sosiologi  Pedesaan atas  bantuan  penyediaan  data  dan  informasi.  Kami  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  alumni, dosen  dari  Prodi  Sosiologi  Pedesaan  sebagai  informan  yang  banyak  memberi  bahan  dan  sudut pandangan pemikiran, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beer, R. B. and D. (2013). Rethinking Space: Urban Informatics and the Sociological Imagination. In The Palgrave Macmillan Digital Sociology (Kate Orton). Palgrave Macmillan.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society Second edition . Wiley Blackwell Publication.
Deborah Lupton. (2015). Digital Sociology . Routledge.
Evans, K. (2013). Rethinking Community in the Digital Age? In The Palgrave Macmillan Digital Sociology . Palgrave Macmillan.
Farid, H. (2014). Rewriting the Nation: Pramoedya Ananta Toer and the Politics of Decolonization Disertasi Ph.D . National University of Singapore.
Farid, H. (2017). Agenda Dekolonisasi Kebudayaan Nasional dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara. Abad Jurnal Sejarah , 1 (1).
Fontaine, M. R. and D. (2018). Sustainable Community Development and the Green Economy: Ensuring a Strong Sustainability Approach. In B. M. and R. P. (Ed) Sue Kenny (Ed.), The Routledge handbook of community development : perspectives from around the globe . Routledge.
Inet.detik.com. (2020). Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia . https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia
Jan  A.G.M.van  Dijk.  (2013).  Inequalities  in  the  Network  Society.  In The  Palgrave  Macmillan  Digital Sociology . Palgrave Macmillan.
Kelly  Hamshaw,  Shoshanah  Inwood,  J.  K.  and  M.  N. (2018).  The  Role  of  Community  Engagement  and Indicators Generating Knowledge for Informing Regional Planning for Sustainability. In The Routledge handbook of community development : perspectives from around the globe . Routledge.
Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews . Keele University.
Kolopaking,  L,  M.  (2008). Kecamatan  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat .  Departemen  Sains  Komunikasi Pengembangan Masyarakat Press.
Kolopaking, L, M. (2014). Kebijakan Ruang Membangun Kawasan Perdesaan Partisipatif .
Kolopaking,  L,  M.  (2017). Village  to  develop and  to Develop  cooperation among  villages  sustainable  in digital  era  for  Strethening  Village  Competitiveness. “Policy  Intervention  of  Development  Village Competiveness.”
Kolopaking,  L,  M. (2020). Pembelajaran  tentang Tata-kelola  Alih Teknologi  dan  Pembiayaan  Pedesaan Pada Era Digital .
Maschab, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . Pusat Antar Universitas UGM.
Mosco,  V.  (2017). Society  Now  Becoming  Digital  Toward  a  Post-Internet  Society .  Emerald  Publishing Limited.
Prior, K. O.-J. and N. (2013). The Palgrave Macmillan Digital Sociology . Palgrave Macmillan.
Rhode,  R.  A.  .  (2014). Network  Governance  and  the  Differentiated  Polity  Selected  Essays,  Volume  I . McGrow-Hill.
Sajogyo. (2004). Dari Praktek ke Teori dan Ke Praktek yang Berteori .
Satria, A. (2021). Modernisasi Ekologi dan Ekologi Politik: Perspektif Baru Analisis Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) . Orasi Guru Besar Institut Pertanian Bogor.
Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution . World Economic Forum.
Singleton, E. G. and C. (2013). ‘Gendering the Digital’: The Impact of Gender and Technology Perspectives on the Sociology Imagination. In The Palgrave Macmillan Digital Sociology . Palgrave Macmillan.
Tjondronegoro, S. M. . (1979). Tata Desa dan Kelembagaan dalam Pembangunan Daerah Pedesaan . Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI.
Tjondronegoro,  S.  M.  .  (1984). Social  Organizatiom  and  Planned  Development  in  Rural  Java .  Oxford University Press.
Tjondronegoro, S. M. . (1986a). Masalah Transformasi Indonesia dari Tahap Agraris ke Era Industrialisasi . Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan.
Tjondronegoro, S. M. . (1986b). Menghadapi Alih Teknologi di bidang Pangan Menjelang Repelita V. Dalam Fauzan  Djamal  dan  Sofwan  Samandawai  (Penyunting).  In Negara  Agraris  Ingkari  Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia . AKATIGAS.
Tjondronegoro, S. M. . (1990). Kemiskinan dan Kesenjangan di Tengah Pertumbuhan 1990 . Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB.
Tjondronegoro,  S.  M.  .  (1996).  Suasana  Keprihatinan  Mengiringi  Masyarakat  Kita  Memasuki  Era Globalisasi. Panel Ekonomi KOMPAS .
Tjondronegoro, S. M. . (2005). Rural Development and Rural Poverty Reduction : Promises Between Fisrt UN Development Decade and Millenium Development Goal 1960-2005 . UN ESCAPE.
Zainuddin,  S.  (2009).  Sosiologi  Pedesaan  Sebagai  Ilmu  Pengetahuan. Academia  FISIP  Untad , 1 . https://media.neliti.com/media/publications/28563-ID-sosiologi-pedesaan-sebagai-ilmu- pengetahuan.pdf