## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP)
Suci Indah Sari Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Riau e-mail: suciindahsaripku2@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  penilaian  LAKIP  pemerintah  daerah  Kota  Pekanbaru  masih  jauh  dari  harapan  yang diinginkan. Hal ini mencerminkan Pemko Pekanbaru tak cukup baik sebagai cerminan ibu kota Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk pengaruh kejelasan anggaran, penerapan akuntansi keuangan daerah dan sistem pelaporan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)  pada instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, yang berjumlah 43 OPD. Pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Purposive  Sampling sehingga  diperoleh  129  responden.  Jenis  data yang  diguanakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner. Analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kejelasan  anggaran berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sistem pelaporan  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kata Kunci : Kejelasan Anggaran, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## ABSTRACT
In  recent  years  the  LAKIP  assessment  of  the  Pekanbaru  City  government  is  still  far  from  the  desired expectation.  This  reflects  that  the  Pekanbaru  City  Government  is  not  good  enough  as  a  reflection  of  the capital city of Riau Province. The purpose of this study aims to influence budget clarity, the application of regional financial accounting and reporting systems on the Performance Accountability of Pekanbaru City Government  Agencies.  The  population  in  this  study  were  all  regional  apparatus  organizations  (OPD)  in Pekanbaru  City  Government  agencies,  which  amounted  to  43  OPD.  Sampling  in  this  study  used  the purposive sampling method in order to obtain 129 respondents. The type of data used in this study is primary data with data collection techniques using questionnaires. Data analysis used multiple linear regression. The results  of  the  study  indicate  that  budget  clarity  affects  the  Performance  Accountability  of  Government Agencies,  the  application  of  regional  financial  accounting  affects  the  Performance  Accountability  of Government  Agencies  and  the  reporting  system  affects  the  Performance  Accountability  of  Government Agencies.
Keywords:  budget  clarity,  application  of  regional  financial  accounting,  reporting  system,  Performance Accountability of Government Agencies

## PENDAHULUAN
Menurut  Ahyaruddin  &  Akbar  (2017)  Laporan  Akuntabiltas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) merupakan suatu sistem untuk melakukan pengukuran kinerja yang baik dan memadai.  Pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar tercapai pengelolaan organisasi yang optimal, bersih dan bertanggung jawab. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan judul penelitian yaitu, dalam beberapa tahun terakhir penilaian LAKIP pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan yang diinginkan. Pada tahun 2015 kota pekanbaru meraih  predikat C dengan Nilai 43,15, pada tahun 2016 Kota Pekanbaru  masih  meraih  predikat  C  dengan  Nilai 48,18,  pada Tahun  2017 Kota  Pekanbaru  masih  kembali meraih  predikat  C  dengan  Nilai  53,50,  Pada  tahun  2018  Kota  Pekanbaru  mengalami  peningkatan  1,18% dengan nilai 54,68 dengan predikat CC, Tahun 2019, naik 4 poin menjadi 58 tetapi masih dengan predikat
CC.  Hal  ini  mencerminkan  Pemko  Pekanbaru  tak  cukup  baik  sebagai  cerminan  ibu  kota  Provinsi  Riau (Berita  Pemko,  2020).  Seperti  dikutip  dari    https://riaupos.jawapos.com/,  Nilai  CC  yang  didapat  Pemko Pekanbaru  menunjukkan  masih  terjadi  inefisiensi  sebesar  30  persen  dalam  akuntabilitas  kinerja.  Banyak indikator  yang  tidak  selaras  selama  ini,  Indikator  ini  adalah  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  yang  merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program  kepala  daerah  tidak  selaras sampai pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan OPD yang ada di Pemko Pekanbaru. Faktor utamanya RPJMD harus dilakukan perubahan. Karena RPJMD tidak mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih,’’ penilaian yang rendah terjadi karena hasil kegiatan tidak jelas ukurannya. Ini terjadi karena tidak jelas hasil yang  dicapai.  Ukuran  kinerja  tidak  jelas.  Tidak  ada  keterkaitan  program  dengan  sasaran.  Rincian  kegiatan tidak  sesuai  dengan  hasil  kegiatan.  Berdasarkan  informasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rendahnya  nilai yang AKIP yang dioeroleh Kota Pekanbaru disebabkan karena hasil kegiatan yang tidak jelas, ukuran kinerja tidak  jelas,  tidak  ada  keterkaitan  program  dengan  sasaran.  Rincian  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  hasil kegiatan.  Untuk  itu  penulis  mengambil  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  akuntabilitas instansi  pemerintah.  Diantaranya  yang  masih  berkaitan  dengan  penyebab  rendahnya  nilai  AKIP  yang diperoleh yaitu kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi keuangan daerah dan sistem pelaporan.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintahan  diantaranya  adalah kejelasan  sasaran  anggaran  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  dan  sistem  pelaporan.  Menurut Khairunsyah & Yulia (2018) Kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu cara yang yang dilakukan untuk menggambarkan luasnya suatu sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya  menemukan, Cantika (2018) menyatakan bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berperngaruh  secara  signifikan  terhadap  Akuntansi  Kinerja  Instansi Pemerintahan  (AKIP).  Namun  hal  berbeda  yang  dinyatakan  oleh  Darwanis  &  Chairunnisa  (2013) menyatakan  bahwa  kejelasan  anggaran  tidak  berperngaruh  seacara  signifikan  terhadap  Akuntansi  Kinerja Instansi  Pemerintahan  (AKIP).  Adapun  faktor  lain  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  adalah  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah.  Dengan  dilakukannya  panerapan  akuntnsi keuangan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mempermudah  pihak  -  pihak  yang  membutuhkan  laporan keuangan  yang  mana  laporan  tersebut  telah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Adapun beberapa  penelitian  sebelumnya  menemukan,  Zulfiandri  (2017)  menyatakan  bahwa  penerapan  akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Namun berbeda dengan Pratiwi & Setyowati (2017) menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Faktor  selanjutnya  adalah  sistem  pelaporan.  Sistem  pelaporan  merupakan  refleksi  kewajiban  untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumberdaya yang perlu dipertanggungjawabkan  (Nordiawan,  2010).  Pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi keuangan  dan  informasi  lainnya  yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Sistem  pelaporan  yang  baik  sangat  diperlukan  agar  dapat memantau  dan  mengendalikan  kinerja  manejerial  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah ditetepkan,  serta  mampu  memberikan  informasi  yang  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  konsisten  serta  dapat dipercaya  dan  dipertanggungjawabkan.  Dengan  adanya  sistem  pelaporan  yang  baik  akan  mampu memberikan  umpan  balik  (feedback)  untuk  mengukur  pelaksanaan  rencana  atau  pencapaian  sasaran anggaran  yang  ditetapkan  terhadap  suatu  kegiatan  sehingga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  di suatu  instantsi.  Dalam  penelitaan  yang  dilakukan  Suyanto  (2015)    menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pelaporan  yang  baik  akan  mampu  menyajikan  informasi  secara  akurat,  akuntabel  dan  lebih  transparan mengenai  keputusan  yang  akan  diambil  dalam  suatu periode.    Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian Nurji  dan  Asmoni  (2019)  yang  menyatakan  Sistem  Pelaporan  tidak  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi et,al (2018) yang berjudul Pengaruh  Sisitem  Pelaporan  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  kinerja  Instansi Pemerintah. Namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada  penelitian  sebelumnya,  variabel  yang  digunakan  adalah  Sistem  Pelaporan  dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel yaitu penerapan akuntansi keuangan daerah.
Kemudian lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Stewardship Theory
Grand  theory  yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  stewardship  theory  (Donaldson  dan  Davis,  1991), Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu  lembaga  yang  dapat  dipercaya  untuk    bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

## Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah
Mardiasmo  (2012)  mengartikan  akuntabilitas  sebagai  hubungan  antara  pihak  yang  memegang  kendali  dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Menurut  Mardiasmo  (2012)  anggaran  merupakan  target  kinerja  yang  ingin  dicapai  selama  waktu  periode tertentu,  anggaran  juga  merupakan  artikulasi  dari  hasil  pereumusan  strategi  dan  perencanaan  strategi  yang telah dibuat serta memfasilitasi agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

## Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Zulfiandri  (2017)    penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  sangat  membantu  bagi  instansi pemerintahan  untuk  membuat  laporan  keuangan  menjadi  lebih  baik,  dan  hal ini akan  memberikan  dampak meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

## Sistem Pelaporan
Menurut  Bastian  (2014)  sistem  pelaporan  kinerja  merupakan  refleksi  kewajiban  untuk  mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan utama disebuah organisasi ataupun instansi pemerintah. Bagi  pemrintahan  daerah  kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  hal  yang  penting  agar  bisa  mendapatkan kepercayaan dari mamasyarakat atas dana anggaran yang akan dikelola oleh pemerintahaan daerah. Karena dana  anggaran  menjadi  persoalan  yang  sangat  sensitif  apabila  dana  anggaran  tersebut  salah  dalam pengelolaannya. Berdasarkan teori stewardship, Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah ( steward ) dan rakyat ( principal ) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah ( steward ) untuk  mempertanggungjawabkan  kegiatannya  kepada  rakyat  sebagai  pihak  pemberi  amanah  ( principal ) dengan  mengungkap  segala  informasi,  baik  keberhasilan  maupun  kegagalan  yang  dialami  oleh  organisasi tersebut.  Organisasi  sektor  publik  memiliki  tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dan  dapat  di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).(Yusmaniarti, 2014)
Kejelasan  sasaran  anggaran  berimplikasi  pada  pimpinan,  untuk  menyusun  anggaran  sesuai  dengan sasaran  yang  ingin  dicapai  instansi  pemerintah.  Pimpinan  akan  memiliki  informasi  yang  cukup  untuk memprediksi  masa  depan  yang  tepat.  Sasaran  yang  jelas akan  mempermudah  OPD  untuk  menyusun  target anggaran.  Selanjutnya  target  target  anggaran  yang  disusun  akan  sesuai  dengan  sasaran  yang  akan  dicapai pemerintah. Oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil akhir ( output )  organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi
H1 :  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan (AKIP)

## Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Penerapan akuntansi keuangan daerah yang baik adalah laporan yang mengikuti SAP. Jika laporan itu dibuat tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan maka laporan itu dapat di mengerti oleh orang. Bagi pemerintah laporan itu adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya laporan maka pemerintah akan dengan mudah melihat perkembangan yang terjadi. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang sedang terjadi dan laporan keuangan. Laporan itu dapat kita jumpai dari media sosial, media masa dan dari orang yang bersangkutan langsung. Selain itu menurut pandapat Nordiawan (2006) SAP diterapkan di lingkup  pemerintahan,  baik  di  pemerintah  pusat  dan  departemen-departemennya  ataupun  di  pemerintahan daerah  dan  dinasnya.  Penerapan  SAP  diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Oleh karena itu penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan  pusat  dan  daerah.  Dengan  demikian  informasi keuangan  pemerintahan  akan  dapat  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan  di  pemerintahan  dan  juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
Dalam teori stewardship, manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward (pelayan)  bagi  kepentingan principal .  Dengan  demikian  manajemen  di  lingkungan pemerintahan  lebih  dominan  bertindak  sebagai steward dibandingkan  sebagai agent .  implikasi  dari  teori stewardship yaitu  bagaimana  pemerintah  diberikan  kepercayaan  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab  tersebut  ka stewards diharapkan  mengerahkan  semua  kempuan  dan  sumber  daya  guna mencapai  kinerja  yang diharapkan organisasi.

## H2   :   Penerapan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Sistem  pelaporan  diperlukan  dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.  Sistem  pelaporan  merupakan  laporan  yang  menggambarkan  sistem  pertanggungjawaban  dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran).
Teori stewardship menjelaskan  eksistensi  Pemerintah  Daerah  sebagai  suatu  lembaga  yang  dapat dipercaya  untuk    bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan  tepat,  bertindak  secara  ekonomis  dan  efisien  dalam  penfaatan  sumber  daya,  membuat pertanggungjawaban  yang  dianahkan  kepadanya,  sehingga  tujuan  ekonomi,  pelayanan  publik  upun kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan  tanggungjawab  tersebut maka stewards dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, mengarahkan semua kempuan dan keahliannya serta  menerapkan  kepemimpinan  yang  efektif  untuk  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah . Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manejerial  dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah  ditetepkan,  serta  mampu  memberikan informasi  yang  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  konsisten  serta  dapat  dipercaya  dan  dipertanggungjawabkan. Putra (2017)  berpendapat  bahwa  pelaporan  yang  baik  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat mempengaruhi peningkatan akuantabilitas kinerja instansi pemerintah.
H3   :   Sistem  Pelaporan  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan (AKIP).
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  ini  adalah  kuntitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)  pada instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, yang berjumlah 43 OPD. Pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Purposive  Sampling ,  Sampel  adalah  pegawai  yang  bertugas menyusun  laporan  keuangan  di  masing-masing  OPD  di  Kota  Pekanbaru,  yang  terdiri  dari,  Kepala  Sub  Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan, sedangkan di Kecamatan, Sekertaris Camat, Kepala Sub Bagian Keuangan. dan staf keuangan, sehingga diperoleh 129 rsponden.  Jenis data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  (Angket).  Analisis  data menggunakan regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner  disampaikan  pada  responden  disertai  surat  permohonan  untuk  menjadi  responden  dan penjelasan  mengenai  tujuan  penelitian.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  pada  Bulan  Juli  2021.  Kuesioner yang  disebarkan  yaitu  sebanyak  129  eksemplar,  Adapun  sampel  dan  tingkat  pengembalian  kuisioner  dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1.Tingkat Pengembalian Kuisioner Keterangan Total Persentase Kuesioner yang disebar 129 100 % Kuesioner yang tidak kembali 30 23,3 % Kuesioner yang kembali 99 76,7 % Kuesioner yang dapat diolah 99 76,7 %

## Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini telah menyebarkan 129 kuesioner kepada OPD  di  Kota  Pekanbaru  dengan  pengembalian  kuesioner  76,7  %  atau  sebanyak  99  kuesioner  yang  dapat diolah.

## Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Tabel  2. asil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation AKIP (Y) 99 3,00 5,00 3,81 0,61550 Kejelasan Sasaran (X1) 99 3,29 4,86 4,08 0,40247 Penerapan Akuntansi (X2) 99 3,13 4,88 4,05 0,43925 Sistem Pelaporan (X3) 99 3,00 5,00 3,93 0,49609 Valid N (listwise) 99

## Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  dapat  dijelaskan  statistik  deskriptif  masing-masing  variabel  sebagai berikut.
1.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  memilikirata-rata  3,81  yang  berarti  bahwa  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru sudah baik
2.  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  memiliki  rata-rata  4,08  yang  berarti  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  di Kota Pekanbaru sudah baik.
3.  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,memiliki  rata--rata  4,08  yang  berarti  bahwa  penerapan  akuntansi  keuangan pemerintah di Kota Pekanbaru sudah baik
4.  Sistem Pelaporan memiliki rata-rata 3,93 yang berarti bahwa sistem pelaporan di Kota Pekanbaru sudah baik.

## Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  10  item  pernyataan.  Adapun hasil uji validitas variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Butir Pernyataan r hitung r tabel Keterangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Y.1 0.315 0,1975 Valid Y.2 0.533 0,1975 Valid Y.3 0.458 0,1975 Valid Y.4 0.510 0,1975 Valid Y.5 0.484 0,1975 Valid Kejelasan Sasaran Anggaran X1.1 0.295 0,1975 Valid X1.2 0.365 0,1975 Valid X1.3 0.507 0,1975 Valid X1.4 0.605 0,1975 Valid X1.5 0.560 0,1975 Valid X1.6 0.359 0,1975 Valid X1.7 0.448 0,1975 Valid Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah X2.1 0.488 0,1975 Valid X2.2 0.565 0,1975 Valid X2.3 0.610 0,1975 Valid X2.4 0.546 0,1975 Valid X2.5 0.539 0,1975 Valid X2.6 0.634 0,1975 Valid X2.7 0.591 0,1975 Valid X2.8 0.327 0,1975 Valid

## Sumber: Data Olahan (2021)
Dari tabel di atas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan di atas kriteria 0,1975 (r tabel). jadi dapat  disimpulkan  bahwa  secara  statistik  masing-masing  indikator  pernyataan  untuk  variabel  sistem pelaporan adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.
Hasil Uji Reliabilitas Data
Tabel 4.  Hasil Uji Reliabilitas Data Variabel Standar Cronbach’s Alpha Keterangan AKIP (Y), 0,70 0,701 Reliabel Kejelasan Sasaran (X1), 0,70 0,732 Reliabel Penerapan Akuntansi (X2) 0,70 0,814 Reliabel Sistem Pelaporan (X3) 0,70 0,713 Reliabel
Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Y),  Kejelasan  sasaran  anggaran  (X1),  Penerapan  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  (X2)  dan Sistem  pelaporan  (X3),  menunjukkan  bahwa  koefisien Cronbach  Alpha >  0,70  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.
Hasil Uji Normalitas Data
Tabel 5.  Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 99 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.07477754 Most Extreme Differences Absolute .080 Positive .080 Negative -.042 Test Statistic .080 Asymp. Sig. (2-tailed) .127 c
Sumber: Data Olahan (2021)
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  sebesar  0,127  >  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian hipotesis.

## Sistem Pelaporan
X3.1 0.511 0,1975 Valid X3.2 0.658 0,1975 Valid X3.3 0.442 0,1975 Valid

## Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 6.  Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kejelasan Sasaran (X1) 0.324 3.083 Penerapan Akuntansi (X2) 0.764 1.308 Sistem Pelaporan (X3) 0.347 2.883
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  VIF  untuk  seluruh  variabel  bebas  <10  dan  begitu  juga  nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas..

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser )
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.212 .762 1.591 .115 Kejelasan Sasaran (X1) -.008 .043 -.034 -.189 .850 Penerapan Akuntansi (X2) -.004 .054 -.008 -.072 .943 Sistem Pelaporan (X3) -.003 .034 -.014 -.082 .935
a. Dependent Variable: ABS
Berdasarkan hasil uji glejser diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai sig > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 8.   Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .053 1.235 .043 .966 Kejelasan Sasaran (X1) .401 .070 .520 5.693 .000 Penerapan Akuntansi (X2) .400 .088 .269 4.523 .000 Sistem Pelaporan (X3) .128 .055 .207 2.342 .021
Dari Tabel 8 dapat dijelaskan hasil dari uji regresi linier berganda dan uji hipotesis sebagai berikut: 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan Tabel 4.18 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,053 + 0,401 X 1 + 0,400 X 2 + 0,128 X 3 Keterangan hasil pengujian di atas dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai  Konstanta  sebesar  0,053  menunjukkan  bahwa  apabila  variabel  independen  yaitu  kejelasan sasaran  anggaran  (X1),  penerapan  akuntansi  keuangan  pemerintan  (X2)  dan  sistem  pelaporan  (X3),
dianggap  konstan  (bernilai  0)  maka  nilai  variabel  dependen  yaitu  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 0,053.
b. Koefisien regresi (β 1 ) Kejelasan sasaran anggaran (X1), mempunyai nilai positif sebesar 0,401. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 poin kejelasan sasaran anggaran menyebabkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) naik sebesar 0,401 Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan). c. Koefisien  regresi  (β2)  penerapan  akuntansi  keuangan  pemerintah  (X2),  mempunyai  nilai  positif sebesar  0,400.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  setiap  kenaikan  1  poin  penerapan  akuntansi  keuangan pemerintah  menyebabkan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y)  naik  sebesar  0,400.  Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).
d. Koefisien  regresi  (β 2 )  sistem  pelaporan  (X3),  mempunyai  nilai  positif  sebesar  0,128.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 poin sistem pelaporan menyebabkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) naik sebesar 0,128. Dengan asumsi variabel lainnya tetap (konstan).

## Hasil Uji t
Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan masing-masing hipotesis sebagai berikut ini.
1. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Hipotesis 1)
Hipotesis pertama merumuskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa t hitung (5,693) > t tabel  (1,985), dan nilai sig (0,000) <(0,05), maka  kriteria keputusannya adalah Ha 1 diterima dan Ho 1 ditolak, artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) diterima . 2. Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Hipotesis 2)
Hipotesis  kedua  merumuskan  bahwa  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Dari  Tabel  4.14  dapat  dilihat  bahwa  t  hitung  (4,523)  >  t tabel  (1,985), dan nilai sig (0,000) <(0,05), maka  kriteria keputusannya adalah Ha 1 diterima dan Ho 1 ditolak,  artinya  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H 2 ) diterima . 3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Hipotesis 3)
Hipotesis  kedua  merumuskan  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa t hitung (2,342) > t tabel  (1,985), dan nilai sig (0,021) <(0,05), maka  kriteria keputusannya adalah Ha 2 diterima dan Ho 2 ditolak, artinya sistem pelaporan berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H3) diterima .
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 9.  Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .862 a .743 .734 1.092 a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan (X3), Penerapan Akuntansi (X2) , Kejelasan Sasaran (X1)
Berdasarkan Tabel  9  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai Adjusted  R Square yang  diperoleh  sebesar 0,734  atau  73,4 %. Artinya,  kejelasan  sasaran  anggaran,  penerapan  akuntansi  keuangan  daerah, dan  sistem pelaporan,  dapat  mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  sebesar  73,4  %.  Sedangkan sisanya 26,6 % dipengaruhi oleh faktor lain.

## JAKTIA

## Pembahasan
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran  anggaran  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Ini membuktikan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka akan berdampak pada meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, OPD perlu menyusun anggaran  dengan jelas sehingga kinerja yang diharapkan dapat tercapai. Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas,  maka  akan  mempermudah  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Hal  ini  berimplikasi  pada  peningkatan  akuntabilitas kinerja.  Kejelasan  sasaran  anggaran  akan  membantu  pegawai  untuk  mencapai  kinerja  yang  diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai.
Berdasarkan teori stewardship, Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah ( steward ) dan rakyat ( principal ) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor  publik  akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pemerintah  sebagai  pemegang  amanah  ( steward )  untuk mempertanggungjawabkan  kegiatannya  kepada  rakyat  sebagai  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  dengan mengungkap  segala  informasi,  baik  keberhasilan  maupun  kegagalan  yang  dialami  oleh  organisasi  tersebut. Organisasi  sektor  publik  memiliki  tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dan  dapat  di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).
Kejelasan  sasaran  anggaran  berimplikasi  pada  pimpinan,  untuk  menyusun  anggaran  sesuai  dengan sasaran  yang  ingin  dicapai  instansi  pemerintah.  Pimpinan  akan  memiliki  informasi  yang  cukup  untuk memprediksi  masa  depan  yang  tepat.  Sasaran  yang  jelas akan  mempermudah  OPD  untuk  menyusun  target anggaran.  Selanjutnya  target  target  anggaran  yang  disusun  akan  sesuai  dengan  sasaran  yang  akan  dicapai pemerintah. Oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil akhir ( output )  organisasi yang sesuai dengan tujuan  organisasi  Putra  (2017)  menyatakan  bahwa  penganggaran  yang  dilaksanakan  berdasarakan  sasaran sasaran yang jelas tentu akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan didukung oleh adanya partisipasi dalam penganggaran.

## Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  penerapan  akuntansi  keuangan  pemerintah berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penerapan  akuntansi  keuangan  pemerintah  sudah  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Ini  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  penerapan  akuntansi  keuangan pemerintah  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kota Pekanbaru.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, OPD perlu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah . Jika  laporan  itu  dibuat  tidak  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  maka  laporan  itu dapat  di  mengerti  oleh  orang.  Bagi  pemerintah  laporan  itu  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  dengan adanya  laporan  maka  pemerintah  akan  dengan  mudah  melihat  perkembangan  yang  terjadi.  Laporan  yang dimaksud  adalah  laporan  yang  sedang  terjadi  dan  laporan  keuangan.  Laporan  itu  dapat  kita  jumpai  dari media sosial, media masa dan dari orang yang bersangkutan langsung.
Selain  itu  menurut  pandapat  Nordiawan  (2006)  SAP  diterapkan  di  lingkup  pemerintahan,  baik  di pemerintah pusat dan departemen-departemennya ataupun di pemerintahan daerah dan dinasnya. Penerapan SAP  diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di  pemerintahan  pusat  dan daerah.  Oleh  karena  itu  penerapan  SAP  diyakini  akan  berdampak  pada  peningkatan  kualitas  pelaporan
keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
Dalam teori stewardship, manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward (pelayan)  bagi  kepentingan principal .  Dengan  demikian  manajemen  di  lingkungan pemerintahan  lebih  dominan  bertindak  sebagai steward dibandingkan  sebagai agent .  implikasi  dari  teori stewardship yaitu  bagaimana  pemerintah  diberikan  kepercayaan  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab  tersebut  ka stewards diharapkan  mengerahkan  semua  kempuan  dan  sumber  daya  guna mencapai  kinerja  yang diharapkan organisasi.

## Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan yang baik dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi sistem pelaporan maka akan berdampak pada meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Hidayatullah dan Herdjiono (2015) menyatakan bahwa: Pemerintah selaku pengelola dana  publik agar dapat  memenuhi  akuntabilitas  kiranya  memperhatikan  beberapa  hal  diantaranya  adalah  anggaran  yang memiliki  ciri  yakni  kejelasan  sasaran  anggaran,  dinana  kejelasan  sasaran  anggaran  dapat  memudahkan penyusunan  target-target  anggaran  yang  sesuai.  Pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah  yang berakuntabilitas  tidak  lepas  dari  anggaran  pemerintah  daerah  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  sumber daya  dengan  baik  untuk  mencapai  kinerja  yang  menjadi  tujuan.  Sistem  pelaporan  diperlukan  dalam pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh  masyarakat  dan  untuk  menciptakan  akuntabilitas  terhadap  masyarakat.  Sistem  pelaporan  merupakan laporan  yang  menggambarkan  sistem  pertanggungjawaban  dari  bawahan  (pimpinan  unit  anggaran)  kepada atasan (kepala bagian anggaran).
Teori stewardship menjelaskan  eksistensi  Pemerintah  Daerah  sebagai  suatu  lembaga  yang  dapat dipercaya  untuk    bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan  tepat,  bertindak  secara  ekonomis  dan  efisien  dalam  penfaatan  sumber  daya,  membuat pertanggungjawaban  yang  dianahkan  kepadanya,  sehingga  tujuan  ekonomi,  pelayanan  publik  upun kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan  tanggungjawab  tersebut maka stewards dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, mengarahkan semua kempuan dan keahliannya serta  menerapkan  kepemimpinan  yang  efektif  untuk  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah .

## KESIMPULAN
Kejelasan  anggaran  berpe!ngaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, penerapan akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  sistem pelaporan  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyaruddin, M dan Akbar R (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , Vol. 21No.2,Desember 2017
Bastian, I (2014). Sistem Akuntansi Sektor Publik , Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
Cantika,  Y  (2018).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
Hidayatullah,A  &  Herdjiono  (2014)  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  SKPD  di  Merauke.
Unisbank ISBN 978-979-3649-81-8
Khairunsyah  dan  Yulia  E  (2018).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pelaporan, Kompetensi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dimediasi  Oleh Komitmen  Organisasi  (Studi  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kampar) Jurnal Tepak Manajemen Bisnis , Vol. X. No. 1. Januari 2018.
Mardiasmo. (2012) Akuntansi Keuangan Dasar . Yogyakarta: BPFE.
Donaldson,  L.  &  Davis,  J.,  (1991).  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO  Governance and Shareholder Returns. Academy of Management Review , 20(1), p. 65.
Mulyadi AR , Syamsidar, & Efendy. (2019). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaa n. Vol 2. No 2.
Nordiawan, D &  Hertianti, A. ( 2010), Akuntansi Sektor Publik . Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
Putra,  Andi  Perna..  (2017)  Determinan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Di  Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
Suyanto,  M.  Ali  Z,  (2015).  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan  dan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  Inspektorat  Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 89 – 96
Yusmaniarti, Yusmaniarti, B. A. (2014). Pengaruh Penyajian Informasi Akuntansi pemerintahan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik ( studi pada pemerintahan kota Bengkulu). PPE Press Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Surakarta , 563–576.
Zulfiandri,  A  (2017)..Faktor-Faktor  yang  memengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Studi  empiris  pada  OPD  di  Pemerintah  Provinsi  Banten). Jurnal  Riset Akuntansi. JRA Tirtayasa . Vol 2 No 1 (2017)