## KAWISTARA
VOLUME 5 No. 1, 22 April 2015 Halaman 1-98

## WACANA PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL UNTUK KEHARMONISAN HIDUP BERBANGSA

## Dalmeri
Universitas Indraprasta Pendidikan Guru Republik Indonesia-Jakarta Email: dalmeri300@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia’s diversity of ethnic, culture, tradition, and religion have aroused the dynamics of cultural diversity and positive civilization. If it is not managed wisely and comprehensively, it will cause conflict and disintegration. Multicultural education in Indonesia should not only become an academic discourse, but it also needs to be implemented in the concrete sphere in the educational realm. A conceptual frame for its implementation is neded, that is why, the problems caused by the effects of the diversity and religious bias do not become a heavy burden for the country. As for the students, this paper explains multicultural education in Islamic education and process to cultivate values of beliefs and importance of unique recognition for every ethnic, culture, and other social groups.
Keywords: Islamic education, Multicultural, Tolerance, Egalitarian, Humanism, Inclusive.

## ABSTRAK
Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, tradisi, kelompok sosial, agama, dan sebagainya, di satu sisi, telah menimbulkan dinamika keragaman budaya dan peradaban positif. Di sisi lain hal ini akan memicu konflik dan disintegrasi, jika tidak dikelola secara bijaksana dan komprehensif. Pendidikan multikultural  di  Indonesia  sebagai  solusi  dan  tidak  hanya  menjadi  wacana  akademis  serta  perlu dilaksanakan dalam lingkup kehidupan sosial, di antaranya adalah di bidang pendidikan. Penelitian ini berupaya menganalisis kerangka konseptual dalam pelaksanaan pendidikan multikultural sehingga masalah yang muncul sebagai efek dari keragaman tidak menjadi beban berat bangsa ini. Tulisan ini berupaya untuk menguraikan tentang pendidikan multikultural yang dapat diterapkan pada reformasi di bidang pendidikan Islam serta proses pendidikan yang menanamkan kepada peserta didik akan pentingnya  nilai-nilai  dan  keyakinan  yang  diyakini  keunikannya  pada  setiap  etnis,  budaya,  dan kelompok sosial lainnya.
Kata Kunci: Pendidikan Islam, Multikultural, Toleransi, Egaliter, Humanis, Inklusif.
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
PENGANTAR Pengalaman  hidup  berbangsa  dan  ber- negara yang dijalani oleh Umat Islam Indo- nesia telah menunjukkan bahwa mereka kaya dengan  berbagai  pengalaman  dan  pelajaran pahit  dari  berbagai  konflik  dan  kerusuhan sosial  yang  terjadi  pada  beberapa  bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semua ini telah menyadarkan mayoritas umat Islam bahwa mereka berperan sebagai unsur penting pada suatu bangsa yang multi etnik,  multi  kultural,  multi  budaya,  bahkan multi agama.
Kenyataan  ini  menjadi  kebanggaan dalam  kehidupan  kebangsaan  yang  bersifat multi  etnik  dan  multi  budaya  seperti  Indo- nesia  yang  dianggap  sebagai  salah  satu negara  multi kultural  yang  paling  mejemuk di  dunia.  Keragaman  tersebut  tidak  jarang men jadi sumber konflik sektarian, kekerasan komunal, yang bermuara dari multikultural dan  terbukti  tidak  menjanjikan  bagi  sebuah kehidupan  yang  nyaman,  sejahtera,  adil, dan  demokratis.  Sekalipun  hal  tersebut tidak terbukti menjadi suatu kenyataan pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif maupun  Pemilihan  Presiden  yang  baru selesai pada bulan Juli 2014 ini.
Semua  ini  menjadi  bahan  analisis  bagi beberapa  peneliti  di  Indonesia  maupun  di luar  negeri  yang  menyatakan  bahwa  negeri yang  mayoritas  penduduknya  beragama Islam  mampu  melaksanakan  demokratisasi dengan  baik  dan  pantas  menjadi  contoh bagi  negeri-negeri  Muslim  lainnya.  Dalam sepuluh tahun terakhir ini, perhatian peneliti ter hadap tema tersebut semakin meningkat. Ada berbagai cara peneliti dalam memahami keragaman di Indonesia tidak hanya mendes- kripsikan  identitas  masing-masing  kelom- pok, melainkan penggambaran pola interaksi masing-masing  kelompok;  apakah  berpola konflik,  integratif,  akomodatif,  maupun kompetitif.
Salah  satu  identitas  kelompok  yang banyak  menarik  perhatian  banyak  peneliti adalah keragaman agama sebagai salah satu faktor  krusial  dalam  interaksi  sosial  mau- pun  politik  antara  masing-masing  kelom-
pok.  Bagaimana  pola  pendidikan  Islam mul tikultural  untuk  keharmonisan  hidup berbangsa? Untuk mengurai per soalan ini di- per lukan sebuah wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme, humanisme, dan inklusi fisme yang didasar- kan kepada nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan Islam Sebagian  besar  masyarakat  menyadari bahwa kekerasan sudah sedemikian meraja- lela  pada  semua  aspek  kehidupan.  Pada bidang politik, manipulasi dalam pemilihan umum  dan  segala  bentuk  kecurangan  akan memicu  berbagai  bentuk  kekerasan;  bidang ekonomi,  korupsi,  dan  perampasan  harta secara  ilegal  merupakan  bentuk  kekerasan; bidang  hukum,  pelanggaran  aturan  adalah bentuk kekerasan;  bidang budaya, eksploitasi nilai-nilai  negatif  yang  merusak  peradaban merupakan bentuk kekerasan.
Media  massa  juga  dapat  menampilkan tayangan  kekerasan.  Bahkan  media  massa yang  seringkali  mempercepat  pembe - lajaran  untuk  terjadinya  berbagai  tindakan kekerasan.  Demikian  pula  halnya  dengan bidang  pendidikan,  bentuk-bentuk  hukum- an atau sanksi yang kelewat batas, penyalah- gunaan wewenang, pemaksaan dan tekanan atau menyalahi kode etik, dan norma kepa- tutan, juga disebut sebagai kekerasan.
Jika diamati dalam kehidupan beragama, setiap umat Islam yang berada di lingkungan masyarakat tertentu akan didapati dua atau lebih  golongan  atau  kelompok  masyarakat, seperti  ada  golongan  Islam  meliputi  NU, Muhammadiyah,  al-Irsyad,  al-Washliyah, Ahmadiyah,  Syi’ah-Sunni,  dan  sebagainya. Sementara  itu,  dalam  Kristen  mencakup Katolik, Evangelical, Ekuiminical, Dominican, Protestan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga Hindu, Budha, Kong Hu Cu; serta ada pula pengelompokan  lain,  seperti  masyarakat pribumi,  non  pribumi,  yang  dipertajam oleh  perbedaan  tingkat  kehidupan  masing- masing  golongan  atau  kelompok,  yang sedang  menimbulkan  permasalahan  sosial sebagaimana  yang  dialami  oleh  bangsa Indonesia belakangan ini.
Perbedaan suku, agama, ras, tradisi, bu- daya, antar golongan, antar dan intern agama, dan  lain-lain  itulah  yang  selalu  didakwa sebagai  perbedaan  yang  akan  sarat  dengan muatan  konflik  serta  dapat  mengancam perpecahan. Pada hal keberadaan seseorang yang  terlahir  dalam  perbedaan-perbedaan tertentu,  sebenarnya  bukanlah  pilihannya, melainkan sebagai sebuah keniscayaan yang melekat pada kenyataan yang menyatu pada kemanusiaannya. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis  tentang  wacana  pendidikan Islam yang berwawasan multikultural untuk keharmonisan  dalam  hidup  berbangsa seperti  Indonesia,  mengingat  Umat  Islam berperan  penting  dalam  menjaga  keutuhan bangsa yang sangat menjemuk ini.

## PEMBAHASAN Pendidikan Islam Berwawasan
Multikultural Pendidikan Islam multikultural merupa- kan wahana untuk mengembangkan wawas- an,  mengkonstruksi  pengetahuan,  membina sikap toleran dan memberikan keterampilan kepada siswa untuk hidup “bersama” dengan siswa  lain  yang  berbeda  budaya  maupun agama.
Gagasan  dasar  dari  pendidikan  Islam multi kultural  adalah  bagaimana  seluruh siswa  laki-laki,  perempuan,  yang  sehat  dan cacat,  miskin,  kaya,  terdiri  atas  berbagai kelompok ras, agama, gender, dan etnik yang beragam,  ataupun  berbicara  dalam  ragam bahasa  seluruhnya  memiliki  kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah, maupun insti tusi pendidikan tinggi lainnya. Pendidikan Islam multikultural sebagai sebuah  gagasan  pendidikan  yang  ingin memberikan  kesetaraan  dan  pengakuan akan  ragam  budaya  yang  memiliki  sejarah panjang.  Praktek  pendidikan  multikultural di berbagai negara, baik di Barat maupun di Timur telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama  bahwa  salah  satu  pilar  pendidikan adalah  “ living  together ”  yakni  memberikan latihan  dan  keterampilan  kepada  para siswa  maupun  mahasiswa  akan  pentingnya pengakuan  dan  penghargaan  kepada  orang
yang  memiliki  ragam  bahasa,  budaya,  etnis maupun agama (Tillman, 2004: xii). Menghadapi  berbagai  persoalan  ini maka yang diperlukan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem demokrasi di  dalam  masyarakat  Indonesia  yang sangat majemuk ini sebagai aplikasi pilihan perspektif  pendidikan  yang  merupakan sintesis  dari  aplikasi  perspektif  pendidikan asimilasionis  dan  pluralis.  Karena  itu,  dari perspektif pendidikan hal ini akan berperan dalam  pendidikan  multikultural  sebagai instrumen  bagi  pengembangan  eklektisisme dan  sintesis  terhadap  beragam  kebudayaan sub-nasional  pada  tingkat  individual  dan masyarakat.  Sekaligus  promosi  bagi  ter- bentuknya suatu “melting pot” dari beragam kebudayaan dan masyarakat.
Dengan  demikian,  pilihan  perspektif pendidikan  “sintesis  multikultural”  sesung- guhnya  memiliki  asumsi  yang  paling  dasar pada hakekat dan tujuan pendidikan multi- kultural, yang dapat diidentifikasikan melalui tiga  tujuan,  yaitu  (1)  tujuan  attitudinal;  (2) tujuan kognitif: dan (3) tujuan instruksional (Ekstrand, 1997: 349). Pada tingkat attitudinal, pendidikan  multikultural  memiliki  fungsi untuk  menyemaikan  dan  mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi budaya, peng- hor matan terhadap identitas tradisi, pengem- bangan sikap budaya responsif, dan keahlian untuk  melakukan  penolakan  dan  resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multi- kultural  memiliki  tujuan  bagi  pencapaian kemampuan  akademik,  pengembangan  pe- nge tahuan tentang kemajemukan ke budaya- an,  kompetensi  untuk  melakukan  analisis dan  interpretasi  perilaku  kultural,  dan kemampuan  untuk  membangun  kesadaran kri tis tentang kebudayaan sendiri. Pada ting- kat  instruksional,  pendidikan  multikultural memiliki  tujuan  untuk  mengembangkan kemampuan  untuk  melakukan  koreksi  atas distorsi-distorsi, stereotype­stereotype ,  mau- pun  kesalahan  informasi  tentang  kelom- pok-kelompok  etnik  dan  kultural  yang dimuat  di  dalam  berbagai  buku  dan  media pembelajaran,  menyediakan  strategi-stra-
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
tegi  untuk  melakukan  hidup  di  dalam pergaulan  multikultural,  mengembangkan berbagai  bentuk  keterampilan  komunikasi inter-personal,  menyediakan  teknik-teknik untuk  melakukan  evaluasi,  dan  membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan-pen- jelasan  tentang  dinamika  perkembangan kebudayaan yang melingkupi umat beragama di Indonesia, terutama Umat Islam.

## Konsep Pendidikan Islam Multikultural
Kajian  terhadap  konsep  multikultural memang  perlu  dikaitkan  dengan  asal  usul konsep  multikultural  agar  diketahui  latar belakang  sosiologis  pengembangan  konsep multikultural dan relevansinya dengan kon- disi yang berkembang di Indonesia. Beberapa kajian terhadap multikultural, misalnya yang dilakukan oleh Melani Budianta (2004), Hilda Hernandez  (2001),  Will  Kymlicka  (2003), Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn (2002), H.A. R. Tilaar (2004), dan Alo Liweri (2005), yang menyatakan bahwa negara-negara Barat seperti Amerika, Kanada, Australia, Jerman, dan Inggris, sering disebut sebagai asal mula konsep  multikultural.  Di  negara-negara tersebut,  konsep  multikultural  tidak  lagi sebagai  wacana  akademik,  melainkan  telah menjadi  bagian  strategis  kebijakan  publik seperti  yang  berbentuk affirmative  action, yaitu suatu program pemberdayaan terhadap kelompok  tertentu  yang  dikategorikan  se- bagai minoritas (Horton and L. Hunt, 1992). Di negara-negara tersebut, multikultural juga dijadikan  sebagai  kerangka  acuan  dalam merancang suatu program pendidikan yang mengakomodasi keragaman masyarakat. Ada dua pertimbangan utama yang me- latarbelakangi  penggunaan  multikultural se bagai  acuan  dalam  merancang  kebijakan publik di negara-negera tersebut.
Pertama ,  keragaman  masyarakat.  Ne- gara-negara  yang  telah  disebutkan  di  atas, dihuni  oleh  penduduk  yang  memiliki  latar belakang  sosial-budaya  yang  beragam. Kedua ,  terjadinya  segregasi  sebagai  kelan- jutan  dari  keragaman.  Dalam  konteks  ini, Amerika  dapat  dijadikan  contoh.  Sebelum mengalami  perubahan  sebagai  masyarakat
yang didasarkan pada prinsip multikultural, Parsudi  Suparlan  mengemukakan  bahwa Amerika  merupakan  masyarakat  rasis yang  menghasilkan  hierarki  sosial  dengan berbagai  bentuk  diskriminasi  atas  dasar ras  dan  asal  suku  bangsa  (Suparlan,  2003: 24).  Dari  pelbagai  ras  dan  sukubangsa  di Amerika, golongan WASP (White Anglo Saxon Protestant) , menempati posisi mayoritas dan dominan.  Sedangkan  di  pihak  lain,  mereka yang  berkulit  hitam  merupakan  kelompok minoritas,  dan  seringkali  mendapat  per- lakuan yang diskriminatif.
Salah  satu  sektor  publik  yang  diber- lakukan  secara  diskrimiatif  adalah  pen- didikan.  Di  awal-awal  perkembangan-nya, pendidikan  di  Amerika  selalui  diwarnai dengan  praktik  diskriminatif.  H.A.R.  Tilaar dalam bukunya Multikulturalisme: Tantangan Global  Masa  Depan  dalam  Transformasi  Pen­ didikan  Nasional (2004)  memaparkan  secara singkat  praktik  diskriminatif  pada  wilayah pendidikan di Amerika yang dikenal dengan pendidikan  yang  bersifat  segregasi  sebagai bentuk awal pendidikan di Amerika sebelum munculnya pendidikan multikultural (Tilaar, 2004: 18).
Sejalan dengan makna istilah segregasi, maka dalam pendidikan yang bersifat segre- gasi  terjadi  perbedaan  pelayanan  program pendidikan  antara  mereka  yang  berkulit putih  dengan  mereka  yang  berkulit  hitam. Kelompok  kulit  putih  memperoleh  hak pe layanan  pendidikan  yang  berkualitas. Sedang kan  kelompok  kulit  hitam  justur sebaliknya.  Kebijakan  ini  tentu  saja  menim- bulkan  ketidakpuasan  dan  gerakan  per- lawanan.  Salah  seorang  aktor  perlawanan yang  banyak  disebut  dalam  pelbagai  kajian multi kulturalisme  adalah  Martin  Luther King. Tokoh Protestan yang dikenal dengan pidatonya, I  have  a  dream ,  merintis  gerakan yang  disebut civil  rights  movement .  Tujuan utama gerakan ini adalah menghapus segala bentuk diskriminasi yang juga terjadi dalam lingkungan  pendidikan  di  Amerika.  Dalam bidang  pendidikan, civil  rights  movement menurut  H.A.R.  Tilaar  telah  melahirkan suatu  praksis  pedagogi  baru  yang  mem-
berikan kesempatan serta penghargaan yang sama  terhadap  semua  warga  sipil  tanpa membedakan  asal  usul  serta  agamanya. Praksis  pendidikan  ini  disebut  juga  dengan pendidikan multikultural.
Keragaman  masyarakat  yang  menjadi dasari  bagi  pengembangan  pendidikan multikultural  seperti  pengalaman  Amerika dan beberapa negara Barat lainnya, memiliki kemiripan  dengan  perkembangan  di  Indo- nesia  sehingga  multikultural  memiliki  re- levansi  dijadikan  sebagai  titik  tolak  dalam mengelola  keragaman  atau  kemajemukan di  Indonesia.Keragaman  yang  berkembang di  Indonesia  telah  lama  menjadi  perhatian para ahli. Di antaranya adalah J.S. Furnivall yang  menawarkan  konstruks plural  societies (masyarakat  majemuk)  sebagai ideal  type masyarakat  Indonesia  (Nasikun,  1992).  Fur- nivall  nampaknya  memiliki  alasan  rasional terhadap  penggunaan  konstruks  tersebut. Hal  yang  menarik  dari  konstruks  Furnivall bukan pada pengakuannya terhadap kenya- taan  keragaman  di  Indonesia  yang  juga dinyatakan oleh ahli lainnya.
Sementara itu, Parsudi Suparlan menye- butkan  bahwa  angka  500  sebagai  jumlah suku  bangsa  yang  mendiami  Negara  Ke- satuan  Republik  Indonesia.  Konsep plural societies yang  ditawarkan  Furnivall  bukan hanya  didasarkan  pada  fakta  statistik tersebut,  tetapi  lebih  pada  pola  interaksi yang berkembang antar kelompok-kelompok sosial di Indonesia.
Penelitian  Furnivall  menemukan  bah- wa  kemajemukan  masyarakat  Indonesia tidak  diimbangi  dengan  pembauran  dan memperlihatkan  segregasi  antar  masing- masing  kelompok  sosial.  Perkembangan kemajemukan  yang  digambarkan  oleh  Fur- ni vall  jelas  tidak  menguntungkan  bagi masa  depan  masyarakat  di  Indonesia karena  berpotensi  melahirkan  konflik  sosial secara  terbuka.  Kemungkinan  munculnya konflik  sosial  dalam  masyarakat  majemuk semakin  diperjelas  dalam  kajian  Pierre  L. van den Berghe yang mengemukakan enam karakteristik  dasar  masyarakat  majemuk, yakni:  (1)  terjadinya  segmentasi  ke  dalam
bentuk-bentuk  kelompok  yang  seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama  lain;  (2)  memiliki  struktur  sosial  yang terbagi-bagi  ke  dalam  lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurang mengembangkan  konsensus  di  antara  para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi  sosial  tumbuh  di  atas  paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang  ekonomi;  dan  (6)  adanya  dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok- kelompok yang lain (Nasikun, 1992: 62). Jadi  dapat  dikemukakan  bahwa  multi- kultural  bisa  berkoherensi  dengan  modal sosial.  Salah  satu  cara  untuk  mengetahui adanya  koherensi  tersebut  adalah  dengan memahami  pengertian  modal  sosial.  Meng- ingat  terbatasnya  ruang  pembahasan,  tidak semua  definisi  dikemukakan  tetapi  hanya beberapa yang dianggap memberikan pema- haman terhadap konsep modal sosial. Sementara  itu,  Francis  Fukuyama meng artikan  bahwa  modal  sosial,  sebagai seperangkat  nilai  atau  norma  informal yang  dimiliki  bersama  oleh  anggota  suatu kelompok  yang  memungkinkan  kerja  sama di  antara  mereka  (Fukuyama,  1995:  19). Definisi  berikutnya  berasal  dari  Putnam, salah  seorang  ahli  yang  memopulerkan konsep  modal  sosial.  Menurutnya,  modal sosial menunjuk pada bagian-bagian dari or- ganisasi  sosial  seperti  kepercayaan,  norma dan  jaringan,  yang  dapat  meningkatkan efisiensi  masyarakat  dengan  memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi (Lawang, 2004: 34). Dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan  mudah  merancang  suatu  jaringan sosial  atas  prinsip  kesukarelaan (voluntary) , kesamaan (equality) , kebebasan (freedom) dan keadaban (civility) . Unsur berikutnya adalah norma, yakni sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat dalam jaringan sosial (Hasbullah, 2006: 8). Berdasarkan  analisis  di  atas  posisi pendidikan  sebagai  salah  satu  institusi
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
yang  dapat  memanfaatkan  sebagai  tempat pelembagaan  studi  agama  berbasis  pendi- dikan  multikultural.  Dalam  insititusi  pen- didikan,  diharapkan  bisa  dihindari  adanya silang  sengkarut  agama  di  ranah  sosial, karena  ketidakmampuan  dalam  mengelola relasi  agama  pada  wilayah  pribadi  dengan dengan wilayah sosial agama.
Perlu  disadari  kembali,  menurut  ka- jian  dan  analisis  filsafat  dan  psikologi, agama  menempati  posisi  paling  penting dalam  kehidupan  manusia.  Bahkan  agama menjadi bagian penting dalam cara manusia mengada,  bisa  dibuktikan  dari  objek  yang paling banyak dicari oleh manusia sepanjang hayatnya.  Sejarah  primitif  manusia  selalu diwarnai  oleh  pencarian  terhadap  agama. Dari  beberapa  hasil  kajian  dalam  ilmu-ilmu sosial,  agama  selalu  disebut  sebagai  salah satu  aspek  yang  paling  banyak  mewarnai historisitas  manusia.  Tentu  saja,  mengiringi kesederhanaan  peradaban  manusia,  kons- titusi  agama  manusia  seperti  dalam  studi yang  dilakukan  oleh  Emile  Durkheim,  juga bercorak elementer.
Proses  pencarian  manusia  terhadap agama  adalah  kelanjutan  belaka  dari karakter manusia yang sejatinya merupakan makhluk religius. Dari sudut pandang kajian keislaman, agama pertama-tama diposisikan sebagai fitrah  majbulah .  Maksudnya,  dalam diri  manusia  terdapat  potensi  beragama, sehingga  manusia  dalam  pandangan  Islam mudah  menerima  agama.  Agama  sebagai sesuatu  yang  diwahyukan,  dalam  Islam disebut dengan fitrah munazzalah . Tidak perlu dipersoalkan  wujud  eksoteris  agama  yang dipeluk  manusia.  Sebab  apapun  wujudnya, penemuan dan penerimaan manusia terhadap agama pasti berawal dari kenyataan “misteri yang  menggentarkan,”  dan  “misteri  yang me me sonakan.” Semua agama yang dipeluk manusia,  baik  yang  melalui  proses  budaya maupun  wahyu,  bisa  dipastikan  terobsesi dengan kedua hal tersebut.
Hal  itulah  yang  membuat  manusia me mandang  agama  sebagai  sesuatu  yang demiki an  bermakna,  tidak  saja  bagi  diri- nya  sebagai  makhluk  pribadi,  tetapi  juga
bagi  kehidupan  kolektifnya  dengan  komu- nitas  manusia  lainnya.  Agama  secara sosiologis  menjadi  identitas  kelompok  yang sulit  dihilangkan.  Ada  kecenderungan yang  sulit  dihilangkan  dalam  kehidupan manusia  secara  berkelompok.  Manusia selalu  mengidentifikasi  dirinya  dengan agama  kelompoknya.  Kecenderungan  lain setelah agama mengalami eksternalisasi dan objektivikasi sebagai realitas kelompok, pada masing-masing  anggota  kelompok  selalu menjaga  eksistensi  kelompoknya  terutama jika  ada  penetrasi  dari  kelompok  lain. Oleh  karena  itu,  muncul  kecurigaan  atau prasangka  terhadap  kelompok  lain.  Dan, tidak  bisa  dipungkiri,  agama  merupakan salah satu bagian dari prasangka. Prasangka itu,  misalnya,  tampak  pada  penilaian  sub- jektif  bahwa  agama  lain  sebagai  ancaman. Phobia  terhadap  keberadaan  kelompok agama lain pun bersemai. Semua prasangka itu  muncul  dari  pemahaman  subjektif, tanpa  perlu  melakukan  pemahaman  secara fenomenologis.
Salah  satu  institusi  sosial  penting  dan strategis guna menanamkan konstruks yang lebih  bersimpati  dan  berempati  terhadap keberadaan  agama  lain  adalah  pendidikan. Munculnya  usaha-usaha  konstruktif  untuk semakin  mendekatkan  jarak  sosial  antar kelompok  agama.  Kegiatan  dialog  lintas agama sebagai salah usaha yang konstruktif tersebut,  perkembangannya  cukup  meng- gembirakan belakangan ini. Meski demikian, tetap saja ada kritik terhadap usaha tersebut. Efek  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  dialog lintas  agama  hanya  terbatas  pada  kalangan tertentu, yaitu kalangan elitenya saja. Sering- kali  pula  tema-tema  yang  didialogkan kurang sistematis. Karena itu, sudah saatnya institusi  pendidikan  dimanfaatkan  sebagai tempat  persemaian  untuk  menumbuhkan sikap  egaliter  terhadap  keberadaan  agama lain.  Dalam  institusi  yang  memang  sudah teruji ini, perlu dikembangkan pembelajaran agama  bercorak  multikultural  yang  dimulai sejak  anak  dalam  usia  dini.  Pembelajaran agama bercorak multikultural, bisa dipahami sebagai  suatu  proses  penyadaran  terhadap
Kawistara, Vol. 5, No. 1, April 2015: 80-91
adanya  keanekaragaman  agama  serta  kese- diaan  memberlakukan  setiap  agama  secara egaliter. Dalam pembelajaran agama bercorak multikultural,  seluruh  warga  belajar  diajak menghayati  secara  fenome nologis  keragam- an  agama  di  luar  agama  yang  dipeluknya. Dalam rangka itu, para warga belajar diberi penguatan  agar  bisa  mentransformasikan pengalaman  agamanya  yang  subjektif,  ke pengalaman subjektivitas ganda.
Pada  subjektivitas  ganda,  pengalaman masing-masing  pribadi  didialogkan  untuk bersama-sama mencari titik temunya. Tentu saja,  pembelajaran  agama  yang  diharapkan bisa  mendorong  tumbuhnya  pengalaman subjektivitas  ganda,  harus  bertitik  tumpu pada  landasan  teologi  dan  filsafat  tentang kesetaraan  agama.  Jika  pendidikan  bisa  di- garap  serius  sebagai  media  untuk  menum- buhkan  sikap  egaliter  terhadap  semua agama,  maka  keragaman  agama  bukan  lagi sebagai ancaman.
Pada  tataran  praktis,  studi  agama ber basis  multikultural  perlu  diterapkan dengan memanfaatkan metode living values . Metode living  values merupakan  elaborasi operasional  dari  prinsip  pendidikan  yang telah  dirumuskan  oleh  UNESCO,  lembaga PBB  yang  mengurusi  persoalan  pendidikan di  dunia.  UNESCO  PBB  merumuskan empat  prinsip  pendidikan,  yakni:  belajar untuk  melakukan (how  to  do), belajar  untuk mengetahui (how  to  know) ,  belajar  untuk hidup bersama (how to life together) , dan belajar menjadi  diri  yang  sejati (be  coming,  tobe) . Persoalan  yang  muncul  adalah  bagaimana implementasi  keempat  prinsip  ini  dalam praksis pendidikan.
Pada  tahun  1996  sekitar  20  pengajar dari  seluruh  dunia  berkumpul  di  kantor pusat UNICEF di New York mendiskusikan cara  mengajarkan  nilai.  Pertemuan  tersebut berhasil  merumuskan  konsep  pendidikan nilai yang dikenal Living Values: An Educational Program  (LVEP), yang  menekankan  pada metode living  values dalam  mengajarkan nilai  (Tillman,  2004).  Pilihan  terhadap metode living  values karena  studi  agama multi kulturalisme  juga  menekankan  pada
nilai  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan beragama.  Metode living  values dengan  de- mikian  juga  berkelindan  dengan  modal sosial  yang  menekankan  pada  kepercayaan, jaringan, dan norma (Rahman, 2012: 6). Pelaksanaan metode living values dalam pendidikan  terdiri  dari  beberapa  tahapan. Melalui  tahapan-tahapan  ini  metode living values dapat menyatukan antara pembentukan atmosfir nilai di lembaga pendidikan dengan nilai-nilai dalam kehidupan.
Dengan  demikian,  pendidikan  multi- kultural secara sederhana dapat dirumuskan sebagai  sistem  nilai  atau  kebijakan  yang meng hargai  keragaman  dalam  suatu masya rakat  yang  didasarkan  kepada  kese- diaan  untuk  menerima  dan  menghargai keberadaan  kelompok  lain  yang  berbeda suku, etnik, jender, maupun agama (Anwar, 2006:  2).  Secara  normatif-teologis,  Islam  se- benarnya sejak awal telah mengajarkan nilai- nilai  penghormatan  dan  penghargaan  atas keragaman  yang  ada,  apapun  perbedaan yang  muncul  di  bumi  ini.  Paling  tidak  ada tiga  perspektif  untuk  melihat  kaitan  antara Islam dengan Pendidikan Multikultural.
Perspektif Teologis Ada  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang secara  jelas  dan  sangat  apresiatif  terhadap tumbuhnya  nilai-nilai  perbedaan,  baik gender,  bangsa  maupun  suku,  seperti  di- sebut kan dalam Al-Qur’an:
Artinya: Hai  manusia,  Sesungguhnya  kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki­laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa  ­  bangsa  dan  bersuku­suku  supaya kamu  saling  kenal­mengenal.  Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S.: Al-Hujarat: 13).
Keharusan  untuk  saling  menghormati dan menghargai di antara perbedaan bahasa dan  warna  kulit.  Juga  ditunjukkan  pada firman Allah SWT.
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
Artinya: Dan di antara tanda­tanda kekuasaan­ Nya  ialah  menciptakan  langit  dan  bumi  dan berlain­lainan  bahasamu  dan  warna  kulitmu. Sesungguhnya  pada  yang  demikan  itu  benar­ benar  terdapat  tanda­tanda  bagi  orang­orang yang Mengetahui (Q.S.: Ar-Ruum: 22).
Kedua  ayat  Al-Qur`an  yang  pertama, Al-Hujarat: 12 dan Al-Ruum: 22 di atas, telah memberikan  beberapa  aksentuasi  penting tentang pengakuan keberadaan “orang lain” menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  yang “lain”.  Perbedaan  gender,  bangsa,  suku, bahasa,  warna  kulit,  adalah  semata-mata perbedaan  artifisial  yang  sudah  dikonstruki oleh  Allah  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  kelengkapan  hidup  dan  ke- hidupan  di  dunia.  Inilah  yang  kemudian disebut  dengan Sunnatullah yang  bisa menimpa siapa saja yang hidup di dunia.Jika demikian  adanya,  maka  setiap  perbedaan yang  muncul—termasuk  perbedaan  tradisi atau  budaya  dan  lain-lain—yang  melekat pada  setiap  umat  bukanlah  perbedaan yang  muncul  secara  tiba-tiba,  tapi  sudah dikonstruk  sedemikian  rupa  oleh  yang mengkonstruk, yaitu Allah SWT. Mengingat perbedaan  tersebut  merupakan Sunnatullah , maka  siapa  pun  yang  ada  di  kosmos  ini harus  dan  wajib  mengakui  keberadaan “orang lain” sebagai bagian dari yang “lain” untuk  bisa  menghirup  dan  hidup  di  udara yang sama ini. Dengan demikian, siapa pun yang  mengingkarinya,  sudah  barang  tentu menyalahi, bahkan keluar dari Sunnatullah — atau mungkin menantang kodrat-Nya. Dengan  demikian,  landasan  teologis- normatif di atas sebenarnya telah memberikan kejelasan justifikasi mengenai hubungan antar sesama  yang  telah  melampaui  batas-batas etnis, ras, kelompok, golongan, bahkan agama sekalipun.  Untuk  itu,  bangunan  wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarian, pluralitas, multikultural, humanis, dan  inklusif,  tidaklah  jauh  dari  semangat keislaman.  Islam  di  bawa  ke  muka  bumi justru untuk menciptakan nilai-nilai universal tersebut  sebagaimana  misi  besarnya  sebagai agama “cinta damai” dan “rahmat bagi semua makhluk” ( rahmatan li al­‘Alam³n ).

## Perspektif Historis
Jika ditilik ke belakang, sejarah panjang Nabi Muhammad SAW. telah menunjukkan betapa  pentingnya  menjunjung  prinsip- prinsip dasar nilai plural dan multikultural. Beliau  sendiri  telah  hidup  di  tengah- tengah  komunitas  yang  sangat  plural  dan multikultural. Dia membangun kebersamaan di  tengah  keragaman  atas  dasar  teologi “ la  ilaha  illallah ”  di  Mekah  selama  13 tahun,  kemudian  hijrah  ke  Yatsrib,  yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Masyarakatnya tidak hanya terdiri dari satu etnis, suku, bangsa, maupun agama; namun sangat beragam. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu. Suku Aus, Khajraj, Qainuqa,  Quraidlah,  dan  Bani  Nadzir. Demikian  pula  penduduknya  menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran.
Masyarakat  Islam  sendiri  terdapat  dua latar  belakang,  yaitu  kaum  migran  atau pendatang  yang  disebut  dengan  sahabat Muhajirin  (dari  beberapa  suku  asal  Mekah dan  sekitarnya),  dan  penduduk  lokal yang  biasa  disebut  sahabat  Anshar,  yang didominasi  oleh  suku  Aus  dan  Khajraj. Sedangkan  kaum  Yahudi  lebih  berasal  dari suku  Nadzir,  Qainuqa,  dan  Quraidlah. Dari  keberagaman  inilah,  kemudian  Nabi membuat suatu kesepakatan yang mengikat antar  ragam  yang  ada,  demi  membangun kebersamaan, saling hormat dan menghargai akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing, sehingga terjalin komunitas yang tidak hanya stabil  dan  harmonis  tapi  juga  bisa  hidup saling berdampingan.
Kondisi  masyarakat  yang  cukup plural  dan  multikultural  tersebut,  telah menginspirasi Nabi Muhammad SAW. untuk mendirikan  apa  yang  kemudian  dikenal dengan “Negara Madinah”. Konsep Negara Madinah tertuang dalam Piagam Madinah”, yang  mengandung  nilai-nilai  universalitas: Keadilan,  kebebasan,  persamaan  hak  dan kewajiban,  serta  perlakuan  sama  di  mata hukum. Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh  pesantren-pesantren  di Indonesia pada
umumnya.  Dalam  kaitan  ini,  ada  beberapa tradisi  yang  telah  lama  ditunjukkan  oleh dunia  pesantren,  di  mana  pesantren  adalah lembaga  pendidikan  Islam  tertua  dalam perkembangan  dinamika  sejarah  Indonesia. Berdasarkan  hasil  studi  yang  dilakukan oleh  para  pengamat,  telah  menunjukkan bahwa  sejak  awal  perkembangannya  (awal Abad  XVI),  pesantren  -atau  sejenisnya semacam  surau,  dayah,  dan  lain-lain  nama sesuai  daerahnya-  mendakwahkan  Islam dengan  ramah  dan  mudah  berakomodasi dengan  watak  budaya  nusantara.  Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren mempunyai peran yang besar dalam proses Islamisasi  (termasuk  Islamisasi  budaya)  di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara. Kemampuan  pesantren  berakomodasi dengan  watak  budaya  nusantara  yang beraneka  ragam  secara  mudah,  dan  tidak tertindas  dengan  kemajuan  zaman,  cukup menjadi  bukti  sejarah  bahwa  sejak  awal pesantren  telah  melangkah  dan  berproses secara  terbuka  terhadap  perbedaan  dan  ke- anekaragaman.  Penelitian  lapangan  yang dilakukan  oleh  Lukens-Bull  tahun  1997  di Arizona  State  University  (ASU)  Amerika Serikat,  telah  mendukung  bukti  ini,  bahwa kaum  pesantren  telah  berhasil  mengukir identitas baru. Mereka menolak dua bentuk taklid sebagaimana yang dikemukakan oleh Kemal  at-Taturk,  dan  bentuk  penolakan Khumaini,  terhadap  segala  sesuatu  yang serba  Barat  dan  modern  karena  komunitas pesantren  sadar  dan  peka  terhadap  glo- balisasi dan Mc-Donalisasi, tetapi tetap aktif merespon  globalisasi  dengan  jihad  damai pendidikan pesantren (Mas’ud, 2005: 218).
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa keistimewaan  yang  behasil  dicapai  oleh pesantren  karena  didukung  oleh  adanya kurikulum  pendidikan  pesantren  yang banyak  memuat  paham-paham  pendidikan multikultural.  Di  antara  contoh  konkrit adalah kitab al­Milal wa an­Nihal, yang ditulis oleh al-Syahrastan (479-485 H). Kitab tersebut mengulas  tentang firqah-firqah (golongan- golongan)  baik  di  dalam  Islam  maupun  di luar  Islam  yang  dipaparkan  secara  objektif
tanpa adanya keperluan menghina atau pun memuji;  kitab al­Fiqh  ‘al­Mazahib  al­Arba’ah (kitab empat madzhab) , ditulis oleh Al-Jazair, yang  mengulas  mengenai  perbandingan pendapat  ulama  fiqih  di  lingkungan  empat madzhab.  Dari  kedua  kitab  ini,  cukup  jelas sikap  toleransi,  penghargaan  terhadap  per- bedaan,  dan  semangat  multikultural  yang ditanamkan (Hasyim, 2006: 66).
Pada  masa  perjuangan  kemerdekaan hingga  berdirinya  Republik  Indonesia  ini, pesantren  telah  melahirkan  tokoh  nasional dan “Bapak Bangsa” misalnya, K.H. Hasyim Asy’ari dan putranya K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, Kahar Muzakkir,  Ki  Bagus  Hadikusumo,  H.  Agus Salim,  Sutan  Syahrir,  Hamka,  dan  lain-lain. Mereka adalah lulusan pesantren, yang tidak hanya menguasai bidang agama, juga karena komitmennya  dalam  mempertahankan nilai-nilai  universal  kemanusiaan  yang tinggi,  tetapi  karena  kepemimpinan  dan semangat  nasionalisme  dan  kebangsaannya yang  tinggi.  Di  samping  itu,  mereka  juga mengusung  pendidikan  Islam  multikultural untuk  keharmonisan  hidup  berbangsa  yang mereka  kembangan  dengan  baik  untuk semua rakyat Indonesia.
Perspektif Sosiologis Realitas sejarahnya yang panjang, pesan- tren  telah  menunjukkan  perannya  sebagai agen perubahan ( agent of change ) yang mampu merespon perkembangan modernisasi secara kritis  serta  mengarahkannya  ke  arah  ke- hi dupan  yang  lebih  berwatak,  kreatif,  dan eman sipatoris.
Hiroko  Horikoshi,  seorang  antropolog Jepang  dalam  disertasinya  yang  berjudul “A Traditional Leadher in a Time if Change: The  Kyai  and  Ulama’  in  West  Java,  (1976)” menegaskan  bahwa  kyai  dan  pesantren sangat  berperan  dalam  proses  perubahan sosial  menuju  ke  arah  kualitas  kehidupan dan  kerja  yang  lebih  baik  di  lingkungan masyarakat sekitarnya.
Selain  itu,  Manfred  Ziemek,  berasal dari  Jerman  yang  telah  menulis  disertasi berjudul  “Pesantren  Islamische  Bildung  in
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
Sozialen  Wandel”  (telah  diterjemahkan  ke dalam  Bahasa  Indonesia  menjadi  Pesantren dan  Perubahan  Sosial,  P3M,  1986),  juga mengatakan bahwa kepemimpinan pesantren yang  moralis,  terbuka,  humanis,  dan  eman- sipatoris  telah  berhasil  mengantarkan pesantren sebagai agen perubahan yang kritis dan partisipatoris terhadap arus modernisasi yang  tak  terelakkan  lagi  dalam  sejarah. Tesis Horikoshi dan Ziemek ini telah meng- counter tesis  antropolog  terkemuka  Clifford Geertz yang cenderung kurang memberikan apresiasi terhadap peranan kyai sebagai agen perubahan sosial (Wahid, 2001: 46).
Dengan  demikian,  Islam  multikultural adalah  sebentuk  perspektif  teologis  tentang penghargaan terhadap keragaman dan “sang lian”  ( the  other ).  Suatu assessment teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan etnik lain, dan penempatannya secara layak dalam wilayah tatanan publik etis.
Berdasarkan  hal  inilah  perspektif  teo- logis Abad XXI yang berkomunikasi me lam- paui  bahasa  dan  tradisi  partikular.  Abdul- aziz  Sachedina,  memberi  istilah  ini  dengan ungkap “ sensibilitas ekumene. ” Karena itu, dari perspektif  teologi,  pendidikan  multicultural sesungguhnya  menggambarkan  perhatian dan  kepedulian  terhadap  penduduk  dunia, mempengaruhi  kehidupan  mereka  me lam- paui  batas-batas  komunitas-komunitas  ke- agamaan dan kultural. Tujuan luhur teologi multicultural  adalah  pembebasan  dari  be- lenggu  kebodohan,  kemiskinan,  keterbe- lakangan,  kezaliman,  dan  ketidakadilan sebagai akibat dari relasi kolonial atas-bawah, do minasi-subordinasi, superior-inferior, me- nin das-tertindas baik dalam hubungan antar agama, etnik dan budaya.
Bertolak  dari  konteks  tersebut,  maka memperbincangkan  diskursus  pendidikan Islam  multikultural  di  Indonesia  menemu- kan momentumnya. Selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusan- tara  realitas  Islam  multikultural  sangat kental,  baik  secara  sosio-historis  maupun glokal (global-lokal). Secara lokal, misalnya,
Islam di nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu  Islam  tradisional  dan  modern;  dan masih  banyak  lagi  pandangan  lain  seperti liberal,  fundamental,  moderat,  radikal  dan sebagainya.  Secara  sosio-historis,  hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks  multikultural  sebagaimana  yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo.
Berdasar  pada  ketiga  diskursus  di atas,  pendidikan  multikultural  dalam  Islam sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini paling tidak telah ditunjukkan oleh dunia pesantren dengan  sistem  dan  pola  peng ajarannya yang  sarat  akan  nilai-nilai  multikultural. Kondisi  demikian,  tidak  hanya  dapat disaksikan  melalui  proses  pengajaran  dan pembelajarannya,  tetapi  juga  materi  atau kurikulum yang diajarkannya. Di pesantren -sepanjang  pengamatan  dan  pengalaman penulis-  senantiasa  diajarkan  nilai-nilai morali tas  untuk  saling  menghormati  dan menghargai  antar  ragam,  corak  dan  ke- majemukan  yang  ada  di  sesama  umat manusia,  baik  perbedaan  agama,  adat- istiadat,  budaya,  dan  sebagainya.  Inilah yang  kemudian  disebut  dengan  “tradisi pesantren”,  yang  merupakan  dialog  dan pergulatan panjang antara doktrin Islam dan tradisi setempat.Di dalam pesantren, melalui ajaran  moralitas  dan  tasawuf  (akhlaq)  yang di sampaikan,  telah  berkembang  ajaran- ajaran  perlunya  menjunjung  tinggi  sikap- sikap  toleransi  ( tasamuh ),  bersikap  moderat ( tawasu’ )  dan  senantiasa  konsisten  dan optimis  ( ta’adul dan istiqamah ).  Jadi,  inilah nilai-nilai dasar pembentukan karakter yang mesti  ditanamkan  dalam  diri  siswa  dan mahasiswa selanjutnya.
Dengan  demikian,  pendidikan  Islam mul tikultural  mencakup  seluruh  siswa (santri)  dan  mahasiswa  tanpa  membedakan kelompok-kelompoknya  seperti  gender, etnik,  ras,  budaya,  daerah  asal,  dan  strata sosial.

## SIMPULAN
Uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan  Islam  multikultural  dapat merubah  pola  kehidupan  masyarakat  yang mendasar seperti integrasi sekolah dan per- guruan tinggi. Peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar pada lembaga-lembaga pendidikan. Di antara ke- gagalan siswa dari kelompok marjinal yang putus  sekolah  di  sana,  disebabkan  oleh lemahnya  pemahaman  tentang  “penge- tahuan  budaya”  yang  multi  etnis,  multi budaya,  multi  agama  sebagai  suatu  kenis- cyaan  untuk  mencapai  keberhasilan  proses belajar  mengajar  di  sekolah  maupun  proses perkulihan  dan  akademik  bagi  para  maha- siswa di perguruan tinggi.
Ada  beberapa  langkah  yang  perlu ditempuh  dalam  pemahaman  pengetahuan budaya  kepada  siswa  dan  mahasiswa  ter- sebut, yaitu evolusi pendidikan multi budaya dalam fase-fase sebagai berikut. Pertama, ada upaya  untuk  mempersatukan  kajian-kajian etnis  pada  setiap  tingkat  kurikulum  2013 sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Kedua, hal  ini  diikuti  oleh  pendidikan multi  etnis,  sebagai  satu  usaha  untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi  keseluruhan  sistem  pendidikan. Ketiga, kelompok-kelompok  marjinal  yang lain  seperti  perempuan,  orang  cacat,  kaum homo dan lesbi mulai menuntut perubahan- perubahan  mendasar  dalam  lembaga  pen- didikan.
Keempat, perkembangan  teori,  riset dan  praktek  mengenai  pendidikan  Islam multikultural ini perlu diperhatikan terutama pada hubungan antar ras, kelamin dan kelas (sosial)  telah  menghasilkan  tujuan  bersama bagi  kebanyakan  ahli  teoritisi  dan  praktisi pendidikan Islam berwawasan multikultural.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  M.  Syafii.  2006.  “Menggali  Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme”, dalam Al­Wasathiyyah , Vol. 01, No. 01 Februari.
Fukuyama, Francis. 1999. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order . London: Profile Books.
________.  2002.  Trust: Kebajikan  Sosial  dan Penciptaan  Kemakmuran (terj.  Rus- lani). Yogyakarta: Qirtas.
Gollnick,  Donna  M.,  Chinn,  Philip  C.  2002. Multicultural Education in a Pluralistic Society . New Jersey: Prentice-Hall. Hamim, Thoha. 2001. “Islam dan Hubungan Antar  Umat  Beragama”  dalam FORMA Surabaya:  Majalah  Maha- siswa  Fak.  Ushuluddin  IAIN  Sunan Ampel, 2001, Edisi XXVI: 2.
Hasyim,  Syafiq.  2006.  “Belajar Multikul- turalisme  dari  Pesantren”,  dalam Jurnal Al­Wasathiyyah, Vol. 1, No. 1, Februari.
Hernandez, Hilda. 2001. Multicultural Educa­ tion:  A  Teacher`s  Guide  to  Linking Context,  Process,  and  Conten t.  New Jersey: Prentice Hall.
Lawang,  Robert  M.  Z.  2004. Kapital  Sosial dalam  Perspektif  Sosiologik:  Suatu Pengantar . Jakarta: Fisip UI Press.
Rahman, Budhy Munawwar. 2012. Pendidikan Karakter:  Pendidikan  Menghidupkan Kem bali Nilai untuk Pesantren, Madra­ sah, dan Sekolah. Jakarta: Paramadina. Nasution,  S.  1996. Metode  Penelitian  Natura­ listik­Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Noorsalim,  Mashudi,  dkk.  2007. Hak  Mino­ ritas:  Multikulturalisme  dan  Dilema Negara  Bangsa .  Jakarta:  Interseksi Foundation.
Rachman,  Budhy  Munawar.2001. Islam Pluralis:  Wacana  Kesetaraan  Kaum Beriman . Jakarta: Paramadina.
Rosyidi,  Suherman  .1996. Pengantar  Teori Ekonomi:  Pendekatan  kepada  Teori Ekonomi  Mikro  dan  Makro .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rozi,  Syafuan.  2003.  “Mendorong  Laju Gerakan Multikulturalisme di Indo- nesia.” Masyarakat Indonesia: Majalah
Dalmeri -- Wacana Pendidikan Islam Multikultural untuk Keharmonisan Hidup Berbangsa
Ilmu­ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXIX, No. 1 Sabri,  Mohammad.1999. Keberagamaan  yang Saling  Menyapa:  Perspektif  Filsafat Perennial : Yogyakarta: Bigraf. Saerozi,  M.  2004. Politik  Pendidikan  Agama dalam  Era  Pluralisme:  Telaah  Historis atas  Kebijaksanaan  Pendidikan  Agama Konfesional  di  Indonesia .  Yogyakarta: Tiara Wacana.
Scheerens,  Jaap.  2000. Improving  Shool Effectiveness .  Paris:  United  Nations Educational,  Scientific  and  Cultural Organization.
Suparlan, Parsudi. 2001. “Kesetaraan Warga dan  Hak  Budaya  Komuniti  dalam Masyarakat  Majemuk  Indonesia.” Antropologi  Indonesia ,  Tahun  XXV, No. 66, September-Desember
________.  2003.  “Bhinneka  Tunggal  Ika: Keanekaragaman  Sukubangsa  atau Kebudayaan?” Antropologi Indonesia , Tahun  XXVII,  No.  72,  September- Desember ________. 2003. “Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Maje- muk  Indonesia” Antropologi  Indo­ nesia ,  Tahun  XXVII,  No.  71,  Mei- Agustus
Tilaar,  H.A.R.  2004. Multikulturalisme:  Tan­ tangan­tantangan  Global  Masa  Depan dalam  Transformasi  Pendidikan  Nasio­ nal . Jakarta: Grasindo
Tillman,  Diane.  2002. Theoretical  Background and  Support  for  Living  Valuess:  An Educational Program . Deerfield Beach, FL: Healt Communications, Inc.
________.  2002. Living  Valuess  Activities for  Young  Adults ,  terjemehan  Risa Praptomo  dan  Ellen  Sirait.  Jakarta: Grasisndo.
Tilaar,  H.A.R.  2004. Multikulturalisme  Tan­ tangan  Global  Masa  Depan  dalam Transformasi  Pendidikan  Nasional, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Wahid,  Marzuki.  2001.  dalam Tashwirul Afkar , No. 11.