## PENGAMATAN SOSIOLOGIS TENTANG PERCERAIAN DI ACEH

## Muhammad Sahlan
Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Jl. T. Nyak Arief No. 128, Kompleks Asrama Haji Kota Banda Aceh Email: sahlan@yahoo.com

## ABSTRACT
Divorce  cases  in  Aceh  post  conflict  and  disaster  is  increasing  significantly. Among  the  generating  factors  are  conflict  and  Tsunami,  the  change  of  family system, and the growth of inhabitants and modernisation. The lack of knowledge and consciousness about foster home are not the roots or main factors contributing to  the  increasing  trend.  But  it  is  more  to  autonomy  economically,  education, maturity  and  adult  emotionally,  and  capability  in  keeping  relationship  with kinship and extended family. Therefore, cross-sectoral cooperation in government and community are required to decrease the divorce trend in Aceh.
Kata Kunci : Perceraian, Aceh, Sosiologis

## Pendahuluan
Seperti  halnya  di  belahan  dunia  lain,  perceraian  di  Aceh  pada  dasarnya merupakan  sebuah  gejala  umum.  Perceraian  berpeluang  terjadi  pada  pasangan suami  istri  yang  masih  hidup  akibat  munculnya  masalah  yang  tidak  terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.
Selain  gejala  umum,  perceraian  juga  dipandang  sebagai  gejala  alamiah ketika  sesuatu  yang  berbeda  disatukan  dalam  satu  atap  rumah  tangga.  Bahkan, lebih  ekstrem  lagi,  perceraian  dianggap  sebagai  jalan  keluar  bagi  para  pihak (suami  istri)  jika  masalah  yang  dihadapi  berpotensi  menimbulkan  kekerasan dalam rumah tangga. 1
Namun  yang  menjadi  persoalan  sekaligus  kekhawatiran  adalah,  angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat.  Badan Urusan  Agama (Badilag) Mahkamah  Agung  (MA)  mencatat  selama  periode  2005  hingga  2010  terjadi peningkatan  perceraian  hingga  70  persen  di  Indonesia.  Dirjen  Badilag  MA, Wahyu Widiana, mengatakan tingkat perceraian sejak tahun 2005 terus meningkat di atas 10 persen setiap tahunnya. 2
Peningkatan  angka  perceraian  setiap  tahun  menunjukkan  bahwa  ada masalah  yang  selama  ini  luput  dari  perhatian  kita  terhadap  keluarga  sebagai institusi terkecil masyarakat. Padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika  negara  dinilai  gagal  membangun  peradaban.  Jika  kasus  perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan
1 M.  Mukhsin  Jamil, Mengelola  Konflik  Membangun  Damai;  Teori,  Strategi  dan Implementasi Resolusi Konflik , (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), hal. 11.
2 Laporan  ini  bisa  diunduh  di  http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/24/ lya2yg-angka-perceraian-pasangan-indonesia-naik-drastis-70-persen.
keropos dan membusuk. Dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk.

## Perceraian Di Aceh
Peningkatan  angka  perceraian  juga  terjadi  di  Aceh,  meski  mengalami pasang  surut.  Dari  data  yang  ditampilkan  Mahkaham  Syariah  Propinsi  Aceh, 3 pada tahun 1998 angka  perceraian di  Aceh sempat menembus  angka 3020. Pada tahun  tersebut  situasi  di  Aceh  dan  di  Indonesia  secara  keseluruhan  sedang memanas akibat terjadi gelombang reformasi yang menyebabkan pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi.  Setelah itu, pada tahun 1999 hingga 2004,  angka perceraian  menurun  berkisar  antara  1078  –  2167.  Dan  pada  tahun  2005  hingga 2011,  angka  perceraian  kembali  meningkat,  bahkan  pada  tahun  2007  menembus angka 4613.
Bencana  gempa dan tsunami  yang menimpa Aceh pada akhir tahun 2004 turut  memicu meningkatnya angka perceraian pada tahun 2005 hingga mencapai angka 4535. Sejak itu, angka perceraian tidak pernah turun dari angka 2000 atau berkisar antara 2024 - 4613. Ini artinya, kasus perceraian di Aceh dapat dikatakan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. 4

## Sumber Data: Mahkamah Syariah Aceh
Jika  melihat  dari  tingkat  kabupaten,  berdasarkan  data  yang  dirilis Mahkamah  Syariah  Propinsi  Aceh,  angka  perceraian  tertinggi  ditempati  secara bergantian.  Namun  dalam  dua  tahun  terakhir,  yaitu  2010  dan  2011,  Kabupaten Aceh  Tengah  menempati  posisi  teratas  dalam  hal  kasus  konflik  rumah  tangga yang berakhir dengan perceraian (2010: 401 kasus, 2011: 543 kasus). Dalam data itu, disebutkan bahwa penyebab perceraian di Aceh Tengah paling banyak karena tidak  adanya  keharmonisan  antara  pasangan  suami  istri  (mencapai  261  kasus), disusul tidak adanya tanggungjawab di pihak suami (181 kasus).
3 http://www.ms-aceh.go.id/index.php/data-perkara/laporan-perkara-putus/faktor-penyebab -terjadi-perceraian.
4 Majalah Santunan, Edisi 05, Juni 2010.
Setelah Aceh Tengah, tahun 2010 dan 2011 posisi kedua ditempati secara bergantian  oleh  Kabupaten  Bireuen  dan  Aceh  Tamiang.  Tahun  2010  Bireuen menempati  posisi  kedua  dengan  273  kasus  perceraian.  Sementara  tahun  2011, posisi  kedua  diambil  alih  oleh  Aceh  Tamiang  dengan  301  kasus.  Tidak  ada tanggung  jawab  (84  kasus),  ekonomi  (67  kasus)  dan  tidak  ada  keharmonisan dalam  rumah  tangga  (84  kasus)  merupakan  penyebab  dominan  terjadinya perceraian  di  Bireuen.  Sementara  di  Aceh  Tamiang,  tidak  ada  tanggung  jawab (233  kasus)  dan  tidak  ada  keharmonisan  (58  kasus)  merupakan  penyumbang terbanyak terhadap terjadinya perceraian.
Dalam  data  yang  dirilis  setiap  bulan  dan  direkap  setiap  tahun  tersebut, Mahkamah  Syariah  Kabupaten/Kota  dan  Propinsi  Aceh  mengklasifikasikan  14 penyebab  perceraian,  yaitu;  krisis  moral,  tidak  ada  tanggungjawab,  dihukum, penganiayaan  berat,  kekejaman  mental,  cacat  biologis,  poligami  tidak  sehat, cemburu,  kawin  paksa,  ekonomi,  kawin  di  bawah  umur,  politis,  tidak  ada keharmonisan  dan  penyebab  ganguan  pihak  ketiga.  Namun  tidak  begitu  jelas bagaimana Mahkamah Syariah menyusun 14 klasifikasi tersebut sehingga menjadi format baku pendataan kasus perceraian di Aceh.
Dari  beberapa  penyebab  perceraian  yang  disebutkan  oleh  Mahkamah Syariah,  masih  terlihat  kekaburan  dan  kesimpang  siuran  makna.  Misalnya  krisis moral,  tidak  ada  tanggung  jawab,  tidak  ada  keharmonisan,  cemburu  dan  politis merupakan penyebab-penyebab yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan.
Lebih  dari  itu,  14  penyebab  perceraian  tersebut  juga  belum  mampu mengungkap apa sebenarnya  akar masalah di  balik perceraian sehingga langkah- langkah pencegahan bisa dilakukan di kemudian hari.
Perceraian  di  Aceh  merupakan  fenomena  yang  menarik  diamati  karena Aceh  merupakan  daerah  istimewa  dalam  bidang  pendidikan,  agama  dan  budaya. Masyarakat Aceh juga dikenal taat dan kuat beragama (religius), memegang teguh tradisi dan budaya, keluarga dipandang sebagai institusi penting dalam masyarakat. Seharusnya  dengan  latar  belakang  Aceh  seperti  itu,  angka  perceraian  tidak setinggi  seperti  sekarang  dan  bisa  ditekan  pada  titik  yang  paling  rendah.  Namun lain harapan lain pula kenyataan.
Karena itu, beberapa pertanyaan patut kita ajukan di sini, yaitu; bagaiman korelasi  konteks  keacehan  yang  berbasis  syariat  Islam  dengan  tingginya  angka perceraian, bagaimana masyarakat memandang kasus perceraian di sekitar mereka, faktor-faktor  apa  saja  yang  memberi  konstribusi  besar  terhadap  perceraian,  apa dampak perceraian terhadap anak, keluarga dan masyarakat, dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perceraian.

## Apa itu Perceraian?
Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut  Mel  Krantzler  (1973)  perceraian  adalah  berakhirnya  hubungan  antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. 5
Sementara  menurut  Kamus  Sosiologi,  perceraian  adalah  pembubaran secara  hukum  sebuah  pernikahan  yang  sah  sementara  kedua  pasangan  masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi. 6
5 Erna  Karim, Pendekatan  Perceraian  dari  Perspektif  Sosiologi,  dalam  T.  O.  Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
6 Nicholas Abercrombie, dkk, Kamus Sosiologi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 160-161.
Erna  Karim  lebih  tegas  menyebut  perceraian  sebagai  cerai  hidup  antara pasangan  suami  istri  akibat  dari  kegagalan  mereka  menjalankan  obligasi  peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu  ketidakstabilan  perkawinan  di  mana  pasangan  suami  istri  kemudian  hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat. 7
Scanzoni dan Scanzoni  menyebut perceraian sebagai putusnya komitmen suami  istri  untuk  hidup  bersama  akibat  mulai  munculnya  masalah  dalam  rumah tangga.  Lazimnya  menurut  Scanzoni,  situasi  dan  kondisi  menjelang  perceraian diawali dengan macetnya proses negosiasi antara pasangan suami-istri. Akibatnya, pasangan  tersebut  sudah  tidak  bisa  lagi  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat memuaskan  masing-masing  pihak.  Mereka  seolah-olah  tidak  dapat  lagi  mencari jalan  keluar  yang  baik  bagi  mereka  berdua.  Di  antara  mereka  muncul  perasaan- persaan  bahwa  pasangannya  mencoba  untuk  mulai  memaksakan  kehendaknya sendiri,  mencari  cari  kesalahan  pasangannya,  lebih  mengupayakan  terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa  permusuhan  dan  kebencian  di  antara  kedua  belah  pihak  sehingga  biasanya berujung pada perceraian.
Sementara  William  J.  Goode  tidak  memberi  definisi  perceraian  secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode,  kekacauan  keluarga  dapat  ditafsirkan  sebagai  pecahnya  suatu  unit keluarga,  terputusnya  atau  retaknya  struktur  peran  sosial  jika  satu  atau  beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.
Menurut Goode lagi, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian,  melainkan  dapat  dilihat  dalam  berbagai  bentuk,  di  antaranya  adalah: [1]  ketidakabsahan;  [2]    pembatalan,  perpisahan,  perceraian  dan  meninggal;  [3] keluarga  selaput  kosong;  [4]  ketiadaan  seorang  dari  pasangan  karena  hal  yang tidak diinginkan; [5] kegagalan peran penting yang tak diinginkan.
Di  antara  bentuk-bentu  kekacauan  tersebut,  menurut  Goode,  keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini  anggota-anggota  keluarga  tetap  tinggal  bersama  tetapi  tidak  saling  menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
Bentuk  keluarga  selaput  kosong  disin yalir  banyak  terjadi  dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit didata dan jarang terungkap karena masing- masing  pihak  berusaha  menutupi  kasusnya  supaya  tidak  diketahui  oleh  publik. Keluarga  selaput  kosong  pada  dasarnya  sama  dengan  bentuk  perceraian  yang tidak  terucap  dan  disahkan  hukum  karena  suami  istri  telah  kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing.
Seperti  halnya  Goode,  Soerjono  Soekanto  juga  tidak  fokus  membahas tema  perceraian,  tapi  lebih  focus  pada  tema  disorganisasi  keluarga  dimana subtansi pembahasannya lebih kurang senada dengan apa yang telah di bahas oleh Goode tentang kekacauan keluarga. 8
Namun,  dari  beberapa  definisi  yang  disebutkan  para  ahli,  definisi perceraian yang diberikan oleh Erma Karim dan Kamus Sosiologi sepertinya lebih
7 Ibid ., hal. 137.
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 345.
refresentatif  untuk  dijadikan  rujukan  karena  menjelaskan  situasi  dan  legitimasi hukum.  Karena  bagaimanapun,  legalitas  perceraian  yang  diputuskan  melalui proses  pengadilan  penting  sebagai  pegangan  para  pihak  (suami  istri)  dan  juga masyarakat.  Sementara  perceraian  tanpa  legalitas  hukum  atau  tidak  melalui  jalur peradilan  dikhawatirkan  akan  berpotensi  menimbulkan  masalah  dikemudian  hari baik secara administratif maupun sosial.

## Paradigma Perceraian dalam Masyarakat
Secara  umum,  masyarakat  masih  memandang  negatif  terhadap  pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan  salah  satu  pasangan  dan  berdampak  tidak  baik  bagi  anak  dan  keluarga kedua  belah  pihak.  Perceraian  yang  diinginkan  istri  atau  gugat  cerai  terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak  yang dijatuhkan suami terhadap  istri.  Hal  ini  terjadi  karena  tradisi  dan  keyakinan  masyarakat,  posisi suami  lebih  tinggi  derajatnya  secara  agama  dan  kultural  dibandingkan  istri. Sebelumnya  barangkali  juga  jarang  ada  kasus  dimana  istri  menggugat  cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini.
Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan  tidak hanya  melibatkan  calon  suami  dan  istri,  tetapi  juga  melibatkan  kerabat  dekat, keluarga  besar,  masyarakat,  pemangku  adat  dan  agama.  Karena  itu,  perkawinan yang  berakhir  dengan  perceraian  dinilai  tidak  hanya  melecehkan  keluarga,  tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.
Pada  posisi  ini,  kecaman  terhadap  pasangan  yang  bercerai  bisa  dipahami karena  perkawinan  masuk  dalam  wilayah  sakral  serta  melibatkan  semua  pihak. Proses  dan  tradisi  perkawinan  juga  terbilang  ketat  di  Indonesia,  menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit.
Dari  segi  dampak,  perceraian  juga  berdampak  luas.  Selain  berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan  sosial,  memberi  contoh  tidak  baik  bagi  pasangan  lain,  seakan-akan perceraian  satu-satunya  jalan  ketika  keluarga  dihadapkan  pada  masalah  dalam rumah  tangga.  Apalagi  bagi  masyarakat  tradisional  dimana  pembagian  peran dalam  rumah  tangga  belum  berimbang,  suami  dinobatkan  sebagai  kepala  rumah tangga  atau  pencari  nafkah  (aktif),  sementara  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.
Atas  dasar  itu  dapat  dikatakan  bahwa  paradigma  masyarakat  terhadap perceraian  cenderung  di  bangun  atas  dasar  keyakinan,  pengalaman  dan  realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa skaral baik dalam bingkai agama maupun adat. Sementara itu, berdasarkan pengalaman dan  realitas  yang  mereka  lihat,  perceraian  lebih  banyak  menimbulkan  dampak negatif (mudharat) dibandin positif.
Berbeda  dengan  paradigm  masyarakat  secara  umum,  Goode  berpendapat bahwa  pandangan  yang  menganggap  perceraian  merupakan  suatu  kegagalan adalah  bias,  karena  semata-mata  mendasarkan  perkawinan  pada  cinta  yang romantis. Padahal menurut Goode semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang  yang hidup  dan tinggal  bersama  dimana masing-maisng  memiliki keinginan,  kebutuhan,  nafsu  serta  latar  belakang  dan  nilai  sosial  yang  bisa  saja
berbeda  satu  sama  lain.  Akibatnya  sistem  ini  bisa  memunculkan  ketegangan- ketegangan  dan  ketidakbahagian  yang  dirasakan  oleh  semua  anggota  keluarga. Karenanya, apabila terjadi perceraian, maka itu sesuatu yang lumrah.
Pandangan  Goode  kurang  lebih  sama  dengan  teori  konflik  yang  di- kembangkan  selama  ini,  dimana  konflik  berpotensi  muncul  ketika  dua  hal  yang berbeda disatukan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari definisi yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan  kepentingan,  atau  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan. 9
Definisi lain menyebutkan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran- sasaran yang tidak sejalan. 10
Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi  di  sini.  Pertama,  konflik  dipandang  sebagai  suatu  kenyataan  hidup, alamiah,  tidak  terhindarkan  dan  sering  bersifat  kreatif.  Kedua,  konflik  terjadi ketika  dua  pihak  atau  lebih  memiliki  tujuan  atau  kepentingan  berbeda  dan  tidak bisa di capai secara bersamaan.
Dalam  konteks  ini,  konflik  rumah  tangga  yang  berujung  pada  perceraian tidak  bisa  dilihat  sebagai  sebuah  kegagalan  dalam  berumah  tangga  bilamana perceraian  itu  sendiri  merupakan  hasil  kesepakatan  kedua  belah  pihak  (suami- istri).
Persoalannya,  sulit  dan  jarang  terjadi  kesepakan  antara  suami  istri  ketika dihadapkan  pada  penyelesaian  konflik  dalam  rumah  tangga  karena  posisi  istri cenderung  di  pihak  yang  lemah  (posisi  asimetris).  Posisi  simetris  (berimbang) adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan negosiasi penyelesian masalah.
Karena  itu  pada  satu  sisi  paradigma  Goode  yang  menganggap  perceraian bukan  bentuk  kegagalan  berumah  tangga  bisa  dipahami.  Namun  pada  sisi  lain, kita juga harus melihat bagaimana proses perceraian itu terjadi, apakah parapihak telah memiliki posisi simetris ketika mereka bersepakat untuk bercerai.
Paradigm  keliru  terhadap  perceraian  juga  terjadi  di  kalangan  hakim  yang bertindak sebagai mediator kasus-kasus konflik dalam rumah tangga. Hakim juga cenderung menilai perceraian sebagai  bentuk  kegagalan hakim dalam memediasi kasus.  Karenanya,  dalam  menangani  kasus-kasus  konflik  rumah  tangga,  hakim cenderung  berusaha  semaksimal  mungkin  supaya  pasangan  suami  istri  untuk berdamai atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bagi hakim, proses mediasi dianggap  berhasil  jika  para  pihak  yang  berkonflik  tidak  jadi  bercerai  atau  tetap melanjutkan  hidup  bersama.  Paradigm  ini  tentu  saja  tidak  lepas  dari  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Faktor-Faktor Perceraian
Apa  sebenaranya  yang  menjadi  faktor  atau  penyebab  sehingga  kasus perceraian  meningkat  setiap  tahun.  Sejumlah  sosiolog,  berdasarkan  hasil penelitiannya  di  berbagai  negara  menyebutkan  beberapa  faktor  meningkatnya
9 Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, Teori Konflik Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 9, 10,11.
10 Simon  Fisher  dkk, Mengelola  Konflik  Ketrampilan  dan  Strategi  untuk  Bertindak , (Jakarta: The British Council, 2001), hal. 4.
angka  perceraian. Pertama ,  tingginya  angka  perceraian  akibat  tingginya  tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Faktor ini sangat masuk akal karena laju pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun. Dengan  demikian pasangan yang  melakukan  perkawinan  dan  memutuskan  untuk  bercerai  pun  bertambah setiap  tahun.  Indonesia  misalnya  mengalami  peningkatan  jumlah  penduduk mencapai  1,49  persen  setiap  tahun. 11 Demikian  juga  Aceh,  jumlah  pendudukan bertambah 2,32 persen setiap tahun. 12
Kedua , faktor bencana, perang atau konflik. Tingginya angka perceraian di Aceh pada tahun 2005 tidak terlepas dari faktor bencana gempa dan tsunami. Pada tahun 2004 angka perceraian di Aceh hanya mencapai 2167 kasus, namun setelah bencana  gempa  dan  tsunami  menimpa  Aceh  pada  akhir  2004,  angka  perceraian membengkak  menjadi  4535  kasus  atau  meningkat  dua  kali  lipat  dari  tahun sebelumnya.
Perang  atau  konflik  juga  memberi  konstribusi  terhadap  meningkatnya angka perceraian. Hal ini bisa di lihat pada tahun 1998 dimana waktu itu konflik terbuka  terjadi  di  seluruh  Indonesia,  termasuk  di  Aceh  akibat  pergantian  rezim dari  Orde  Baru  ke  Orde  Reformasi.  Angka  perceraian  di  Aceh  pada  tahun  1998 mencapai  3020 kasus.  Akan tetapi  tiga tahun kemudian, ketika situasi  keamanan dan  politik  mulai  normal,  angka  perceraian  menurun  dua  kali  lipat  hingga mencapai angka 1078 kasus perceraian.
Para  sosiolog  seperti  Jacobson  melihat  adanya  kaitan  langsung  antara perang  dengan  tingkat  perceraian.  Menurutnya,  perang  memisahkan  banyak pasangan  suami-istri  untuk  jangka  waktu  yang  lama.  Keadaan  memungkinkan pasangan  yang  berpisah  lama  tersebut  melakukan  hubungan  di  luar  perkawinan yang sah karena faktor kesepian. 13
Ketiga ,  faktor  industrialisasi  dan  urbanisasi.  Tingginya  tingkat  perceraian merupakan  produk  dari  industrialisasi  dan  urbanisasi.  Pada  saat  itu,  peranan keluarga  berubah  dan  muncul  apa  yang  disebut  sebagai  dualisme  karir,  yaitu suami  maupun  istri  sama-sama  bekerja  dan  mengurus  rumah  tangga  secara bersama pula. Akibatnya, muncul sejumlah persoalan dalam rumah tangga karena terlalu sibuk di luar rumah; anak menjadi tidak terurus, hubungan dengan tetangga menjadi  renggang,  komunikasi  tripartit  antara  suami-istri-anak  tidak  terbangun dengan baik. 14
Keempat ,  faktor  perubahan  sistem  keluarga  dari  sistem  kerabat  luas  ke konjugal.  Faktor  ini  menurut  Goode  lebih  mungkin  terjadi  dibandingkan  dengan industrialisasi dan urbanisasi. Dari hasil penelitiannya, Goode menemukan bahwa industrialisasi  yang  sedang  berlangsung  di  beberapa  negera  tidak  menunjukkan adanya pertambahan pada tingkat perceraian.
Menurut  Goode,  jika  di  satu  daerah  menganut  sistem  keluarga  konjugal, maka  tingkat  perceraiannya  akan  lebih  tingggi  dibandingkan  dengan  keluarga kerabat  luas  (konsanguinal).  Pola  keluarga  konjugal,  setiap  orang  mempunyai kekebasan  untuk  memilih  dan  menentukan  calon  pasangan  hidupnya  sendiri.
11 Hasil  Sensus  BPS  RI  2010.  Lihat  juga  http://wartapedia.com/nasional/statistik/1976- demografi-jumlah-penduduk-indonesia-capai-340-juta-jiwa.html.
12 Hasil  Sensus  Penduduk  Aceh  2010,  Data  Agregat  pe  Kabupaten/Kota  Propinsi  Aceh (Banda Aceh: BPS Aceh 2011).
13 Erma Karim
14 S.R. Parker Dkk, Sosiologi Industri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 74-75.
Selain  itu,  sistem  keluarga  ini  mengandalkan  pasangan  suami-istri  untuk  fokus lebih  banyak  terhadap  kehidupuan  keluarga  masing-masing  yang  terdiri  dari suami  istri  dan  anak-anak.  Sementara  kerabat  luas  tidak  lagi  menjadi  penyangga kehidupan  pasangan  suami  istri.  Akibatnya,  anggota  keluarga  konjugal  menjadi kurang tergantung pada kerabatnya. Konsekwensinya, kontrol sosial dari anggota kerabat  luas menjadi  berkurang dan tidak efektif  lagi,  sehingga beban emosional dan  finansial  keluarga  konjugal  menjadi  lebih  berat.  Unit  keluarga  konjugal  ini menjadi  ebih  mudah  pecah  apabila  terjadi  konflik  antara  suami-istri  karena sedikitnya  tekanan  kerabat  yang  mengharuskan  mereka  bersatu  dan  memper- tahankan perkawinan.
Keempat  faktor  yang  disebutkan  di  atas  sulit  dibantah  kebenarannya. Apalagi  keempat  faktor  tersebut  merupakan  hasil  penelitian  mendalam  para sosiolog  di  mana  masing-masing  memiliki  argumentasi  yang  kuat.  Meskipun sebenaranya  beberapa  faktor  memiliki  mata  rantai  yang  saling  terkait  seperti faktor perubahan system keluarga dari konsanguinal ke conjugal.  Faktor tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan industrialisasi.
Untuk  kasus  Aceh,  sepertinya  semua  faktor  yang  disebutkan  di  atas member kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Beberapa fakta awal bisa  disebutkan  seperti  meningkatnya  jumlah  penduduk  2,32  persen  per  tahun, terjadi konflik dan bencana, dampak modernisasi dan perubahan system keluarga akibat modernisasi.

## Distribusi Perceraian
Hal  lain  yang  menarik  untuk  dilihat  dalam  kasus  perceraian  adalah mengenai  distribusi  perceraian,  yaitu  sebaran  perceraian  berdasarkan  wilayah pemukiman,  status  sosial  ekonomi,  lamanya  usia  perkawinan,  usia  dan  tingkat pendidikan pada saat menikah pertama sekali dan status sebagai orang tua.

## Perceraian Berdasarkan Wilayah
Dari  beberapa  hasil  studi  di  sejumlah  tempat  terjadi  konsistensi  temuan tentang  distribusi  perceraian.  Misalnya  terungkap  bahwa  tingkat  perceraian  di daerah  perkotaan  lebih  tinggi  dibanding  di  daerah  pedesaan.  Ini  diduga  terjadi karena pertama :  desa  tidak  terlalu  baik  dalam  hal  pendokumentasian  atau pencatatan kasus perceraian dibanding dengan kota sehingga tingkat perceraian di kota  terkesan  lebih  tinggi,  sementara  di  desa  lebih  sedikit.  Dugaan  lain,  kasus perceraian  di  desa  tidak  dilaporkan,  hanya  diketahui  oleh  pihak  keluarga  dan perangkat  desa,  tidak  sampai  ke  pengadilan  sehingga  tidak  ada  catatan  resmi. Sementara  di  kota  kesadaran  masyarakat  untuk  melapor  dan  mendapatkan kepastian hukum lebih tinggi.
Namun untuk kasus Aceh ternyata kasus perceraian lebih banyak terjadi di desa  daripada  di  kota.  Ini  dibuktikan  dari  laporan  rekapitulaasi  tahunan Mahkamah Syariah Aceh dimana dalam dua tahun berturut turut, yaitu 2010 dan 2011  Kabupaten  Aceh  Tengah  merupakan  daerah  tertinggi  angka  perceraiannya disbanding  dengan  Kota  Banda  Aceh  dan  beberapa  kota  besar  lainnya  di  Aceh. Artinya, perlu ditelusuri lebih jauh mengapa gejala tidak biasa ini terjadi di Aceh
Dugaan  kedua ,  kota  tidak  terlalu  mempermasalahkan  status  perkawinan seseorang apakah sudah atau belum menikah serta cerai atau tidak. Sedangkan di wilayah pedesaan  yang sebagian besar masyarakatnya hidup di bidang pertanian,
peran seorang wanita yang berstatus janda sangat kecil dalam ekonomi pertanian; Dugaan  ketiga ,  perbedaan  sikap  dan  nilai  yang  berlaku  di  kalangan  penduduk desa  dan  kota, khususnya dalam status perkawinan seseorang dan  masalah perceraian; dugaan keempat,  keterikatan  penduduk  desa  terhadap  ajaran  agama lebih  kuat  daripada  penduduk  kota; dugaan  kelima ,  penduduk  yang  sedang bermigrasi tidak tercatat status perkawinannnya di desa tetapi tercatat di kota.

## Perceraian Berdasarkan Status Sosial Ekonomi
Status sosial ekonomi juga ditengarai berkaitan dengan tingkat perceraian. Sedikitinya ada empat studi yang menunjukkan adanya kaitan antara status sosial- ekonomi dengan tingkat perceraian, di mana tingkat perceraian tertinggi terjadi di kalangan  masyarakat  yang  berada  pada  strata  bawah,  dan  semakin  ke  atas  strata masyarakat semakin rendah tingkat perceraiannya.
Data  perceraian  di  Aceh  yang  ditampilkan  Mahkamah  Syariah  Aceh sepertinya  mendukung  hasil  studi  tersebut  dimana  baik  di  Indonesia  maupun Aceh,  ekonomi  masuk  dalam  tiga  besar  penyebab  perceraian.  Penyebab  pertama akibat tidak adanya keharmonisan dan kedua akibat tidak ada tanggungjawab.
Sebenarnya  jika  ditelusurui  lebih  jauh  penyebab  tidak  adanya keharmonisan  berkaitan  langsung  dengan  ekonomi.  Ketika  ekonomi  keluarga tidak  cukup  untuk  menutupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  maka  percekcokan antara  suami  istri  rawan  terjadi.  Akibatnya  hubungan  menjadi  tidak  harmonis. Demikian  juga  dengan  penyebab  perceraian  akibat  tidak  ada  tanggungjawab, faktor  ekonomi  tidak  bisa  dipisahkan.  Dalam  kasus  ini,  seringkali  istri  yang melakukan  gugat  cerai  terhadap  suami  karena  suami  dianggap  tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama dalam hal ekonomi.

## Perceraian Menurut Lamanya Usia Perkawinan
Studi lain yang menarik diketahui terkait distribusi perceraian adalah studi mengenai  lamanya  usia  perkawinan  dikaitkan  dengan  tingkat  perceraian.  Dari beberapa  hasil  studi  yang  dilakukan  Jacobson,  Kephart  dan  Monahan  semuanya menujukkan  bahwa  perceraian  paling  banyak  terjadi  pada  kelompok  usia perkawinan lima tahun ke bawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah  pada  usia  perkawinan  tiga  tahun.  Temuan  Jacobson  menunjukkan  bahwa sesudah  tahun  ke  3,  tingkat  perceraian  terus  menerus  turun  dan  semakin  cepat turunya sesudah usia perkawinan tujuh tahun.

## Perceraian Menurut Status Sebagai Orang Tua
Pasangan  yang  telah  dikaruniai  anak  atau  berstatus  sebagai  orang  tua, berdasarkan  sejumlah  hasil  survey,  turut  mempengaruhi  kebertahanan  sebuah perkawinan.  Status  sebagai  orang  tua  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  di  mana pasangan suami  istri  yang menikah mempunyai  anak selama perkawinan  mereka atau  tidak  mempunyai  anak.  Menurut  dia,  perceraian  lebih  banyak  terjadi  pada pasangan yang tidak mempunyai anak.

## Usia Pada Saat Menikah Pertama Sekali
Dari  tiga  kali  penelitian  mengenai  kaitan  antara  usia  dengan  kasus perceraian, Glick, Glick dan Narton mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di kalangan pasangan suami-istri yang menikah untuk pertama kali pada usia remaja (belasan tahun) adalah tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin,  Teori  Konflik  Sosial,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Nicholas Abercrombie, Kamus Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
S. R. Parker Dkk, Sosiologi Industri, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990.
Simon Fisher Dkk, Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
T. O. Ihromi, Sosiologi  Keluarga Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
William J. Goode, Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bina Aksara, 2003.