Purwanto | Kontribusi Pembiayaan Sektor _

## KONTRIBUSI PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN BANK SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2016-2017

## Purwanto
Sekolah Tinggi Agama Islam al-Husain Magelang Email: poerwanto073@gmail.com
ABSTRAK  - Beroperasinya  sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  untuk  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan  kesejahteraan  rakyat  tidak  terkecuali  para  petani  di  Sumatera.  Pembiayaan  sektor pertanian  yang  dilakukan  perbankan  syariah  di  Sumatera  dua  tahun  terakhir  (2016-2017)  selalu mengalami  peningkatan.  Adanya  pembiayaan  yang  disalurkan  pada  sektor  pertanian  maka  dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteran petani dalam studi ini diproxykan dengan Nilai Tukar Petani atau NTP yang merupakan rasio antara indeks hargayang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Maka dari itu tujuan dari studi ini adalah pertama menguji apakah ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017. Kedua untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dan positif antara pembiayaan  sektor  pertanian  yang  dilakukan  oleh  BPRS  di  pulau  Sumatera  tahun  2016-2017.Jenis studi ini adalah eksplanatori yaitu studi yang dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan untuk menguji bagaimana pengaruh antara variabel satu dengan variabel. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dalam bentuk bulanan. Adapun analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari studi ini adalah pertama pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (nilai Prob 0, 6563 > 0,05). Kedua hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS  di  pulau  Sumatera  tahun  2016-2017  berpengaruh  negatif  terhadap  kesejahteraan  petani  di Sumatera (nilai Prob 0.0004 <0,05).
Kata kunci: Perbankan Syariah, Kesejahteraan, Pembiayaan, Pertanian.
ABSTRAK  – Funding  Agriculture  Contribution  of  Sharia  Bank  Sector  to  Farmer  Welfare  in Sumatera Island Period 2016-2017 - The operation of sharia banking system in Indonesia is to support the  implementation  of  national  development  in  order  to  improve  justice,  togetherness,  and  equity  of welfare from people especially farmers in Sumatera. The financing of agriculture sector is conducted by sharia banking in Sumatera in the last two years (2016-2017) has always increased. The existence of financing disbursed in the agricultural sector can improve the welfare of farmers. Farmers' welfare in this study is projected by Farmer's Exchange Value or FEV which is the ratio between the price index that is received by farmers and the price index that is paid by farmers. Therefore  the purpose of this study is to test whether there is a significant and positive influence between agricultural sector financing that is conducted by BUS and UUS on the island of Sumatera 2016-2017. Second, to test whether there is a significant and positive influence between agricultural sector financing that is conducted by BPRS on the island of Sumatera 2016-2017. The type of this study is explanatory that is conducted to prove the causal relationship and to test how the influence between one variable with others. The type of data that is used is secondary data in monthly form. This paper use panel data regression analysis to answer the research questions. The result find that financing of agricultural sector that is conducted by BUS and UUS  on  the  island  of  Sumatera  in  2016-2017  has  no  significant  effect  on  the  welfare  (value  Prob 0,6563>  0.05).  This  paper  also  find  that  the  agricultural  financing  that  is  conducted  by  BPRS  in Sumatera island 2016-2017 has a negative effect on the welfare of farmers in Sumatera (value Prob 0.0004 <0.05).
Keywords: Islamic Banking, Welfare, Funding, Agriculture
Received: 03 August 2017; Revised: 23 September 2017; Accepted: 15 December 2017
© SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E) Vol. 7, No. 1, 2018; pp. 37-58 DOI: 10.22373/share.v7i1.1646

## PENDAHULUAN
Sejak lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat  menjadi  harapan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan karena beroperasinya perbankan syariah  di  Indonesia  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3  Undang-Undang  No 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah).  Dari  tujuan  ini  semestinya  keberadaan perbankan  syariah  di  Indonesia  setidaknya  dapat  mewujudkan  pemerataan kesejahteraan  melalui  kegiatan  penyaluran  pembiayaan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.
Data dari Statistik Perbankan Syariah, menunjukkan sampai bulan April 2017 asetperbankan  syariah  terus  mengalami  peningkatan.  Data  dapat  dilihat  pada tabel 1 berikut:
Tabel 1 Perkembangan Total Aset  Perbankan Syariah
Tahun  Bank Umum Syariah*  Unit Usaha Syariah* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** 2014 204.961 67.383 6.573 2015 213.423 82.839 7.739 2016 254.184 102.320 9.157 2017 257.775 100.967 9.423 Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2017 * dalam milliar rupiah ** dalam juta rupiah
Tampaknya aset perbankan syariah akan terus meningkat di Indonesia, hal ini didukunga adanya penilaian dari Global Islamic Finance Report 2017dimana Indonesia  masuk  sepuluh  besar  negara  yang  kondusif  dan  memiliki  potensi dalam  pengembangan  industri  keuangan syariah.  Masuknya  Indonesia  dalam sepuluh  besar  negara  yang  kondusif  dan  memiliki  potensi  dalam pengembangan  industri  keuangan  syariah  pada  tahun  2017  ini  menunjukkan bahwa    industri  keuangan  syariah  di  Indonesia  memiliki  prospek  yang  baik. Adanya  prospek  yang  besar  ini  pada  akhirnya  dapat  menjadi  stimulus  bagi para  investor  baik  nasional  maupun  internasional  untuk  menanamkan modalnya  dalam  bisnis  berbasis  syariah.    Data  selengkapnya  dapat  dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2 Islamic Finance Country Index (IFCI) Tahun 2017 Negara 2016 2017 Rank Score Rank Score Malaysia 1 77.77 1 79.25 Iran 2 77.39 2 78.42 Saudi Arabia 3 66.98 3 65.90 Uni Emirat Arab 4 36.68 4 38.02 Kuwait 5 35.51 5 35.20 Pakistan 9 18.89 6 24.30 Indonesia 6 24.21 7 23.98 Bahrain 8 21.90 8 23.98 Qatar 7 22.02 9 21.94 Bangladesh 10 16.14 10 16.73 Sumber: Global Islamic Finance Report 2017
Dari  data  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  menurut Global  Islamic Finance Report 2017, Indonesia menduduki peringkat ke tujuh sebagai negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah jauh di bawah Malaysi yang menduduki posisi puncak sebagai negara yang kondusif dan memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah.  Sejatinya  peringkat  Indonesia  mengalami  penurunan  dimana  pada tahun  2016  Indonesia  peringkat  ke  enam  namun  pada  tahun  2017  turun  ke peringkat ke tujuh, namun demikian Indonesia tetap masuk ke dalam sepuluh besar.
Perkembangan  industri  keuangan  syariah  terutama  pada  sektor  perbankan seharusnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  terkecuali para petani di Sumatera. Para petani pada umumnya memerlukan modal yang tidak  sedikit  dalam  melakukan  proses  produksi  pertaniannya.  Sebagaimana hasil  penelitian  Pusat  Studi  Pembangunan  Pertanian  dan  Pedesaan  IPB (Syaukat,  2011)  menyimpulkan  jika  faktor  modal  merupakan  variabel  yang sangat  memengaruhi  produktivitas  petani.  Artinya  besar  kecilnya  produksi para petani dipengaruhi oleh modal atau pendanaan yang diperoleh oleh para petani.
Pada  konteks  inilah  perbankan  syariah  dapat  memainkan  perannya  dalam menyediakan  permodalan  kepada  para  petani.  Syaukat  (2011)  menyebutkan bahwa ada beberapa skim yang dapat dikembangkan oleh perbankan syaraiah dalam  membiayai  sektor  pertanian.  Pembiayaan  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah  kepada  sektor  pertanian  dapat  disesuaikan  dengan karakteristik  produksi  pertanian  masyarakat.  Misalnya  dalam  membiayai peralatan  pertanian,  maka  akad  yang  digunakan  dapat  berupa ijarah, mudharabah ,  atau  musyarakah.  Sementara  itu  untuk  pengadaan  tangki penyimpanan  susu,  pembelian  sapi  perbankan  syariah  dapat  menggunakan skim  pembiayaan murabahah dan istishna .  Artinya  ada  banyak  cara  bagi perbankan syariah untuk turut serta dalam melakukan pembiayaan pada sektor pertanian.
Banyaknya  skim  pembiayaan  pada  sektor  pertanian  ini  maka  perbankan syariah  di  pulau  Sumatera  mulai  menyasar  sektor  pertanian  dalam menyalurkan  pembiayaannya.  Secara  rata-rata  dalam  kurun  waktu  2015 hingga April 2017 pembiayaan pada sektor pertanian oleh perbankan syariah di  pulau  Sumatera  baik  yang  dilakukan  oleh  Bank  Umum  Syariah  (BUS), Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Data selengkapnya dapat dilihat pada bagan berikut:
Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
Gambar 1 Pembiayaan Sektor Pertanian oleh BUS dan UUS di Sumatera Tahun 2015-April 2017 (dalam Milliar Rupiah)
Dari  data  di  atas  sangat  jelas  bahwa  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  BUS dan  UUS  pada  sektor  pertanian  di  pulau  Sumatera  mengalami  fluktuatif, dimana  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan,  namun  pada  April  2017 pembiayaan  sektor  pertanian  di  pulau  Sumatera  meningkat  kembali.  Selain BUS dan UUS, pembiayaan dengan prinsip syariah pada sektor pertanian juga dilakukan  oleh  BPRS.  Berbeda  dengan  BUS  dan  UUS,  penyaluran pembiayaan  sektor  pertanian  yang  dilakukan  oleh  BPRS  dalam  kurun  waktu 2015  hingga  April  2017  selalu  mengalami  peningkatan.  Data  selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

## Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
Gambar 2 Pembiayaan Sektor Pertanian oleh BPRS di Sumatera Tahun 2015 April 2017 (dalam Juta Rupiah)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  pada  sektor  pertanian  yang dilakukan  oleh  BPRS  di  pulau  Sumatera sejak  tahun  2015  selalu  mengalami peningkatan,  padahal  pada  tahun  2015  pembiayaan  sektor  pertanian  yang dilakukan  oleh  BPRS  pada  tahun  2015  mencapai  Rp  17.872  M,  kemudian pada  tahun  2016  meningkat  menjadi  Rp  19,191  M  dan  mengalami peningkatan kembali pada April 2017 menjadi Rp 20,033 M.
Dari  Gambar  1  dan  2  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan perbankan syariah di  Sumatera dalam kurun waktu  dua  tahun  terakhir  (2016-2017)  selalu  mengalami  peningkatan.
Peningkatkan ini tentunya menjadi kabar bagus bagi para petani di  sumatera, karena  mereka  memiliki  alternatif  dalam  melakukan  memenuhi  kebutuhan modal dalam produksi pertanianya. Adanya pembiayaan yang disalurkan pada sektor  pertanian  maka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  petani  (Wardiah & Ibrahim,  2013).  Kesejahteraan  petani  di  Sumatera  dapat  diproxykan  dengan Nilai  Tukar  Petani  atau  NTP  (BPS,  2016).  NTP  adalah  rasio  antara  indeks hargayang  diterima  petani  dengan  indeks  harga  yang  dibayar  petani.  Riyadh (2015)  menyatakan  bahwa  NTP  dapat  digunakan  untuk  mengukur kesejahteraan  petani,  karena  kesejahteraan  petani  dapat  meningkat  jika terdapat  selisih  antara  hasil  penjualan  hasil  pertanianya  dengan  biaya produksinya.  Data  menunjukkan  bahwa  indeks  NTP  di  pulau  Sumatera  pada tahun  2015  hingga  April  2017  juga  mengalami  peningkatan.  Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut:

## Sumber: BPS “Statistik Nilai Tukar Petani” (2017)
Gambar 3 Nilai Tukar Petani di Pulau Sumatera Tahun 2015 hingga April 2017
Dari data-data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa peningkatkan pembiayaan  oleh  perbankan  syariah  pada  sektor  pertanian  berkorelasi  positif dengan  kesejahteraan  petani  yang  diproxykan  dengan  NTP.  Artinya peningkatan  pembiyaan  pada  sektor  pertanian  diikuti  dengan  peningkatan kesejahteraan  petani.  Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  pada sektor  pertanian  akan  berdampak  positif pada  peningkatan  NTP  dikarenakan dengan  adanya  pembiayaan  dapat  meningkatkan  modal  para  petani  dalam
melakukan  produksi  pertaniaanya.  Peningkatan  modal  menyebabkan  biaya yang  dikeluarkan  petani  untuk  mendapatkan  faktor  inputproduksi  pertanian menjadi  relatif  lebih  rendah.  Sehingga  semakin  besar  pembiayaan  yang diperoleh petani maka akan semakin tinggi pula NTP para petani di Sumatera. Dari  pernyataan  ini  maka  hipotesis  yang  diajukan  dalam  studi  ini  adalah sebagai berikut:
1. Ada  pengaruh  signifikan  dan  positif  antara  pembiayaan  sektor  pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017?
2. Ada  pengaruh  signifikan  dan  positif  antara  pembiayaan  sektor  pertanian yang dilakukan oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017?

## KAJIAN LITERATUR
Terdapat  beberapa  studi  yang  berkiatan  dengan  studi  ini,  diantaranya  adalah studi  yang  dilakukan  oleh  Hidayat  (2017)  dengan  judul  studi  “Analisis Pencapaian  Tujuan  Bank  Syariah  Sesuai  UU  No  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah”.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis Ordinary  Least  Squares (OLS)  dengan  bentuk  data  tahunan.  Hasil  dari analisisnya  menunjukkan  jika  perbankan  syariah  di  Indonesia  belum  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  analsisnya  membuktikan bahwa  penyaluran  pembiayaan  bank  syariah  berpengaruh  positif  terhadap rasio gini. Artinya semakin besar penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan  syariah  maka  akan  berpotensi  menyebabkan  peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Studi lainnya adalah studi yang dilakukan oleh Asaad (2011) dalam studinya yang  berjudul  “Peningkatan  Peranan  Perbankan  Syariah  untuk  Pembiayaan Usaha  Pertanian”.  Hasil  studinya  menyimpulkan  bahwa  perbankan  syariah mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  mendukung  pembangunan terutama  sektor  pertanian  di  Indonesia.  Peranan  perbankan  syariah  dapat dilakukan  dengan  dengan  beberapa  strategi  yaitu pertama perbankan  syariah dapat  membuka  jaringan  kantor  bank  syariah  pada  daerah  pertanian. Kedua perbankan syariah dapat memperioritaskan pembiayaanuntuk usaha pertanian. Ketiga perbankan  syariah  dapat  memasarkan  produk  pembiayaan  bank syariah  kepada  usaha  pertanian  dan keempat perbankan  syariah  dapat memberikan  pembiayaan  sesuai  dengan  usaha  pertanian  secara  penuh,  agar potensikegagalan panen dapat diminimalisir.
Studi  selanjutnya  adalah  studi  yang  dilakukan  oleh  Nugraha  (2016)  dengan judul  studi  “Sistem Muzara’ah Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Pertanian  di Indonesia”. Hasil studinya menyimpulkan bahwa salah satu skim yang cocok dalam  melakukan  pembiayaan  pertanian  adalah  pembiayaan  berbasis  bagi hasil  atau muzara’ah. Pembiayaan  dengan  skim muzara’ah menurutnya memiliki  kelebihan  yaitu  keringanan  tingkat  pengembalian  modal  bagi  para petani.  Keringan  ini  disebabkan  karena  tingkat  pengembalian  pembiayaan didasarkan  pada  hasil  yang  diperoleh  pada  masapanen.  Artinya  besarnya pengembalian  pembiayaan  bukan  berdasar  besar  kecilnya  pembiayaan, sehingga  setoran  pengembalian  atas  pinjaman  akan  sesuai  dengan  besarnya pendapatan  petani  pada  saat  panen.  Jadi  besar  kecilnya  pengembalian pembiayaan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil pada masa panen.
Studi  lainnya  juga  pernah  dilakukan  oleh  Ngasifudin  (2016)  dengan  judul “Aplikasi Muzara’ah dalam  Perbankan  Syariah”.  Hasil  dari  studi  ini menyimpulkan  jika  penggunaan  akad muzara’ah sangat  penting  diterapkan oleh  perbankan  syariah  di  Indonesia,  karena  akad  ini  merupakan  akan  yang paling  sesuai  dalam  pembiayaan  pertanian  dan  juga  dapat  mensejahterakan petani kecil. Maka dari itu sudah selayaknya akad muzara’ah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam membiayai sektor pertanian.
Sementara itu studi yang dilakukan oleh Nasution (2016) dengan judul dtudi “Model  Pembiayaan  Syariah  untuk  Sektor  Pertanian”.  Hasil  studinya menyimpulkan  jika  skim  pembiayaan  syariah  yang  dapat  diterapkan  pada sektor  pertanian  yaitu salam , istisna , ijarah , ijarah  muntahiyah  bit  tamlik , musyarakah,  murabahah dan mudharabah .  Skim  pembiayaan  syariah  ini berpeluang besar untuk diimplementasikan karena tidak adanya bunga.
Dari  beberapa  studi  di  atas  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kesenjangan mengenai  studi  kontribusi  pembiayaan  perbankan  syariah  dengan kesejahteraan petani. Hasil studi yang dilakukan Hidayat (2017) membuktikan jika  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  menyebabkan ketimpangan  dengan  kata  lain  belum  meningkatkan  kesejahteran.  Sementara studi Asaad (2011) membuktikan jika pembiyaan perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukungpembangunan terutama sektor pertanian.  Sementara  studi  Nugraha  (2016)  dan  Ngasifudin  (2016) menunjukkan jika akad yang tepat dalam pembiayaan sektor pertanian adalah dengan  akad muzara’ah, sementara  akad  yang  digunakan  oleh  perbankan syariah  di  Indonesia  selama  ini  didominasi  oleh  akad murabahah .  Padahal
menurut  Hidyat  (2017)  penyebab  pembiayaan  belum  berdampak  nyata  pada kesejahteraan  masyarakat  disebabkan  oleh  mayoritas  pembiayaan  yang disalurkan  oleh  perbankan  syariah  adalah  dengan  akad murabahah. Lebih lanjut  menurut  Nasution  (2016)  ada  banyak  pilihan  dalam  melakukan pembiayaan  bidang  pertanian  yang  dapat  dikembangkan  oleh  perbankan syariah. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3 Panduan Pembiayaan Syariah Bidang Pertanian No Tujuan Pembiayan Akad yang digunakan 1 Mekanisasi  pertanian  seperti  pembelian alatdan mesin pertanian Mudharabah/Ijarah/ Diminishing Musyarakah (DM) 2 Pembiayaan sarana transportasi sepertikendaraan, kendaraan berpendingin,dan lain-lain Ijarah/DM/Murabahah 3 Pembiayaan peternakan seperti pembeliansapi,  kerbau,  domba,  tangki penyimpanan susu, dan lain-lain Murabahah/DM/Istishna 4 Instalasi irigasi seperti pembuatan sumur,sistem distribusi air, dan lain-lain Ijarah/Murabahah/DM/ Service Ijarah 5 Pembangunan dan penurapan lahan Salam/Istishna 6 Pembangunan dan pengembangan hutan DM/Murabahah 7 Pengembangan peternakan sepertipembuatankandang, pembelian ayam,sarana pemberian pakan dan minum,dan lain-lain DM/Murabahah/Ijarah/Istishna 8 Pengembangan perikanan sepertipembelianperahu, mesin, jaring, dan lain-lain DM/Murabahah/Ijarah/Istishna 9 Usaha  sapi  perah  seperti  pembelian  mesin pengolah susu, dan lain-lain Ijarah/DM/Murabahah/Istishna 10 Pembangunan greenhouse (rumah kaca)
Ijarah/DM/Murabahah/Istishna 11 Pembangunan cold storage Ijarah/DM/Murabahah/Istishna
12 Pembangunan kandang ayam, sapi,
danlain-lain Ijarah/DM/Murabahah/Istishna 13 Pembangunan laboratorium peternakan Ijarah/DM/Murabahah/Istishna 14 Pembangunan  unit  pengolahan  benihdan pendinginan susu Ijarah/DM/Murabahah/Istishna 15 Instalasi pengolahan sayur dan buah Ijarah/DM/Murabahah/Istishna Sumber: Syaukat (2011)
Dari  tabel  3  di  atas  maka  ada  banyak  akad  yang  dapat  digunakan  dalam melakukan pembiayaan pada sektor pertanian. Penyediaan bahan baku seperti bibit,  pupuk,  dan  pestisida  dapat  menggunakan  akad murabahah .  Menurut Karim (2008) murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan  dan  keuntungan  yang  disepakati.  Keuntungan  yang  disepakati menjadi  karakteristik  utama  dalam  akad murabahah ,  sehingga  ketika menggunakan  akad  ini  penjual  harus  memberi  tahu  kepada  calon  pembeli tentang  besaran  harga  pembelian  dan  menyatakan  jumlah  keuntungan  yang akan diambil oleh penjual (Ibrahim & Fitria, 2012). Pihak perbankan syariah juga  dapat  mengunakan  akad musawamah dalam  memberikan  pembiayaan bahan baku pertanian. Musawamah merupakan jual beli di mana penjual tidak memberi  tahu  pembeli  berapajumlah  keuntungan  yang  diambil  walaupun pembayarannya dilakukan dengan mencicil (Faozan, 2009).
Para  petani  modern  saat  ini  membutuhkan  mesin  untuk  memudahkan pekerjaanya, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu maka perbankan syariah dapat  memberikan  pembiayaan  dengan  akad  atau ijarah.  Ijarah menurut Antonio (2009) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui  pembayaran  upah  sewa  yang  tidak  diikuti  pemindahan  kepemilikan. Bentuk lain dari ijarah adalah ijarah muntahiya bit tamlik . Ijarah muntahiya bit  tamlik menurut  Antonio  (2009)  adalah  akad  sewa  yang  diakhiri  dengan kepemilikan penuh atas barang yang disewa. Adalah pemindahan kepemilikan pada akhir sewa inilah yang memberikan ijarah muntahiya bit tamlik dengan ijarah biasa.
Pembiayaan  pada  sektor  pertanian  juga  dapat  menggunakan  akad mudharabah ,  seperti  pembiayaan  untuk  memberdayakan  kelompok  tani. Menurut Antonio (2009) mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak dimana  pihak  pertama  menyediakan  seluruh  modalnya,  sedangkan  pihak lainnya  dalam  hal  ini  para  petani  menjadi  pengelola.  Pembagian  hasil didasarkan  atas  keuntungan  pengelolaan  lahan  pertanian  yang  dituangkan dalam perjanjian. Jika terjadi kerugian maka  ditanggung oleh pemilik modal dalam  hal  ini  adalah  pihak  perbankan  syariah  dengan  catatan    kerugian  itu bukan akibat kelalaian para petani yang mengelola lahan (Ibrahim & Rahmati, 2017).
Akad  lain  yang  dapat  digunakan  dalam  pembiayaan  pertanian  adalah musyarakah. Menurut  Antonio  (2009) musyarakah dilandasi  adanya kesepakatan  dari  para  pihak  untuk  meningkatkan  nilai  asset  yang  mereka
miliki  secara  bersama.  Singkatnya musyarakah merupakan  suatu  kerjasama antar  dua  pihakyang  memadukan  seluruh  bentuk  sumberdaya  yang  mereka miliki  bisa  berupa  sumber  daya  berwujud  maupun  sumber  daya  yang  tidak berwujud (Elkamiliati & Ibrahim, 2014).
Singkatnya  adalah  ada  banyak  model  yang  dapat  digunakan  oleh  perbankan syariah  di  Sumatera  dalam  menyalurkan  pembiayaan  pada  sektor  pertanian. Ketepatan  akad  yang  digunakan  dapat  berkontribusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumatera. Rusono dkk (2013) menyatakan bahwa besarnya pendapatan dan pengeluaran petani merupakan unsur penting untuk mengetahui  tingkat  kesejahteraan  petani.  Unsur  penting  inilah  yang  terdapat dalam  Nilai  Tukar  Petani  (NTP).  Riyadh  (2015)  menyatakan  bahwa  NTP dapat  digunakan  untuk  mengukur  kesejahteraan  petani,  karena  kesejahteraan petani  dapat  meningkat  jika  terdapat  selisih  antara  hasil  penjualan  hasil pertanianya dengan biaya produksinya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  studi  ini  adalah  eksplanatori,  dimana  studi  ini  dilakukan  untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan untuk menguji bagaimana pengaruh antara  variabel  satu  dengan  variabel  yang  lain  (Yin,  2008).    Subyek  dalam studi  ini  adalah  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  baik BUS, UUS dan BPRS pada sektor pertanian di pulau Sumatera. Adapun objek dalam  penelitian  ini  adalah  pembiyaan  sektor  pertanian  dan  kesejahteraan petani.  Bentuk  data  dari  studi  ini  adalah  bulanan  yang  dimulai  dari  bulan Januari  tahun  2016  hingga  bulan  April  2017.  Ada  9  provinsi  yaitu  (Aceh, Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Riau,  Sumatera  Selatan,  Bengkulu, Lampung,  Bangka  Belitung  dan  Kepulauan  Riau)  yang  dijadikan  sampel penelitian. Sebenarnya di pulau Sumatera ada 10 provinsi, namun di provinsi Jambi  tidak  ada  BPRS  yang  melakukan  penyaluran  pembiayaan  sektor pertanian, sehingga tidak disertakan dalam analisis studi.
Variabel dalam studi ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam studi ini adalah  kesejahteraan petani  yang  diukur  dengan  indeks  NTP.  Adapun  variabel  independen  dalam studi  ini  ada  dua  yaitu  pembiayaan  di  sektor  pertanian  yang  dilakukan  oleh Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syaraiah  (X1)  yang  diukur  dengan jumlah  pembiayaan  padasektor  pertanian  (Rp).  Sementara  variabel independen  yang  kedua  adalah  pembiayaan  di  sektor  pertanian  yang
dilakukan  oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (X2)  yang  diukur  dengan jumlah pembiayaan pada sektor pertanian (Rp).
Jenis  data  dalam  studi  ini  adalah  data  skunder,  data  sekunder  menurut Sugiyono  (2012)  adalah  data  yang  tidak  langsung  diperoleh  peneliti. Dikatakan  data  skunder  karena  data  pada  studi  diperolah  dari  data  statistik perbankan syariah dan data NTP tahun 2016 hingga April 2017. Data statistik perbankan  syariah  tersebut  dapat  diperoleh  secara  online  di  www.ojk.go.id dan data mengenai NTP di pulau Sumatera diperoleh dariwww.bps.go.id.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi  data  panel.  Penggunaaan  data  panel  dalam  studi  ini  dikarenakan  data dalam studi ini merupakan data kombinasi  antara  data cross section dengan data  bertipe time  series. Menurut  Widarjono  (2009)  dalam  mengestimasi parameter  model  dengan  data  panel,  terdapat  tiga  teknik pertama model common  effect .  Model  ini  merupakan  kombinasi  data cross  section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan data secara  individu. Kedua adalah  model fixed  effect, pada  model  ini mengasumsikan  bahwa  intersep  (nilai  rata-rata  antar  perusahaan)  adalah berbeda  sedangkan  slope  (koefisien  regresi)  antar  perusahaan  tetap  sama. Adapun model yang ketiga adalah random effect, pada model ini estimasi data panel  dimana  varibel  gangguan  yang  mungkin  saling  berhubungan  antar waktu dan antar perusahaan yang ada pada model fixed effect.
Guna  memilih  model  yang  tepat  menurut  Widarjono  (2009)  maka  dilakukan uji  kesesuaian  model. Pertama uji  Chow  atau  uji  F,  uji  ini  dilakukan  untuk memilih apakah model yang digunakan pooled least square atau fixed effect .
Kedua  uji Langrange Multiplier dilakukan  untuk  memilih  apakah menggunakan Pooled Least Square atau random effect. Ketiga Uji Hausman, uji ini dilakukan untuk memilih apakah menggunakan fixed effect model atau random effect model . Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software statistik Eviews 6.0

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data dalam studi ini hanya melibatkan  9 provinsi  yang ada di pulau Sumatera,  sehingga  total  data  dalam  studi  ini  sebanyak  9  provinsi  dikali  16 (data  bulan Januari  2016-April  2017)  yaitu  144  data.  Dari  hasil  analisis  data maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

## 1. Uji Kesesuaian Model
Guna  mengetahui  model  mana  yang  paling  tepat  maka  dilakukan  uji kesesuaian  model.  Uji  yang  pertama  adalah  uji  F  atau  uji chow dilakukan untuk  memilih  antara  model pooled  least  square ataukah fixed  effect . Kemudian uji hausman, yaitu uji yang dilakukan untuk memilih random effect ataukah fixed effect. Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Kesesuain Model
Variabel Y Uji Model Hasil Kesimpulan Kesejahteraan Petani Chow Test ( Common effect or fixed effect) 0.0000 Fixed Effect Hausman Test ( fixed effect or Random effect ) 0.1022 Random Effect
Sumber: Ouput  eviews 6 (2017)
Uji chow dilakukan  untuk  mengetahui  pakah  model  menggunakan pooled least  square atau  model  menggunakan fixed  effect .  Cara  menentukannya adalah  dengan  melihat  uji-F  ( Cross-section F).  Jika  uji-F  (Cross-section  F) nilai probalitasnya > 0,05 maka model yang tepat menggunakan pooled least square, namun  jikauji-F  ( Cross-section F)  nilai  probalitasnya  >  0,05  maka model  yang  tepat  menggunakan fixed  effect .  Berdasarkan  hal  ini  maka  dapat disimpulkan bahwa  model yang tepat adalah menggunakan fixed effect hal ini dikarenakan nilai probabilitas cross-section F bernilai 0,000< 0,05.
Selanjutnya diperlukan uji hausman, yaitu uji yang dilakukan untuk memilih random  effect ataukah fixed  effect. Dasar  pengambilan  keputusan  apakah model  menggunakan pooled  least  square atau  model  menggunakan fixed effect . Jika Cross-section random nilai probalitasnya > 0,05 maka model yang tepat  adalah  dengan  menggunakan random  effect, namun  jika Cross-section random nilai  probalitasnya  <  0,05  maka  model  yang  tepat  adalah menggunakan fixed  effect .  Berdasarkan  tabel  2  maka  dapat  disimpulkan bahwa    model  yang  tepat  adalah  menggunakan random  effect hal  ini dikarenakan  nilai  probabilitas cross-section F  bernilai  0,1022  >  0,05.  Dari hasil  pengujian  kesesuaian  model  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model random effect merupakan model yang terbaik dalam studi ini.
2. Analisis Model Data Panel
Dari hasil uji kesesuaian model, disimpulkan bahwa model yang sesuai dalam studi ini adalah random effect .
Tabel 5 Hasil Estimasi Random Effect
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 126.8949 14.73501 8.611793 0.0000 LnpemBS? -0.215966 0.484247 -0.445983 0.6563 LnpemBPRS? -1.021331 0.336914 -3.031426 0.0029 Random Effects (Cross) _ACEH--C -3.377754 _SUMUT--C 1.653191 _SUMBAR--C 0.311883 _RIAU--C 1.033152 _SUMSEL--C -6.207277 _BENGKULU--C -2.406428 _LAMPUNG--C 6.733207 _BABEL--C 4.044731 _KEPRI--C -1.784706 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 3.591670 0.8881 Idiosyncratic random 1.275075 0.1119 Weighted Statistics R-squared 0.060755 Mean dependent var 8.693909 Adjusted R-squared 0.047432 S.D. dependent var 1.318246 S.E. of regression 1.286602 Sum squared resid 233.4038 F-statistic 4.560290 Durbin-Watson stat 0.398770 Prob(F-statistic) 0.012048 Unweighted Statistics R-squared -0.422754 Mean dependent var 98.34208 Sum squared resid 2241.243 Durbin-Watson stat 0.041528 Sumber: Ouput  eviews 6 (2017)
Dari  tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  variabel  LnpemBS  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kesejahteraan  petani  (NTP).  Hal  ini  dapat  dilihat  pada probabilitas  variabel  LnpemBS  yang  bernilai  0.6563  >  0,05.  Adapun  pada variabel  LnpemBPRS  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan  petani (NTP). Hal ini dapat dilihat pada probabilitas yang bernilai 0.0004<0,05.

## 3. Hasil Uji Hipotesis
Pada  sub  bagian  ini  dipaparkan  hasil  jawaban  dari  hipotesis  yang  diajukan dalam  studi  ini.  Hipotesis  ini  penyusun  jawab  dengan  memaparkan  hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya.
a. Pengaruh pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera terhadap kesejahteraan petanitahun 2016-2017.
Dari  hasil  analisis  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  pembiayaan  sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016- 2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani dapat dilihat dari nilai Prob 0, 6563 > 0,05, namun yang mengejutkan adalah pembiayaan bidang  pertanian  yang  diberikan  oleh  BUS  dan  UUS  di  Sumatera  memiliki koefisien negatif yaitu 0.215  atau 21,5%.  Koefisien negatif ini menunjukkan jika semakin besar pembiayaan sektor pertanian yang diberikan oleh BUS dan UUS  di  Sumatera  maka  dapat  menurunkan  kesejahteraan  petani  sebesar 21,5%.
Tidak  ada  pengaruhnya  antara  pembiayaan  pada  sektor  pertanian  yang dilakukan  oleh  BUS  dan  UUS  ini  disebabkan  oleh  sedikitnya  pembiayaan sektor  pertanian  yang  disalurkan  oleh  perbankan  syariah  di  pulau  Sumatera. Dari  data  Statistik  Perbankan  Syariah  dapat  dilihat  bahwa  secara  prosentase pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS pada periode penelitian masih sedikit bahkan di bawah 10% dari seluruh total pembiayaan yang  disalurkan  oleh  BUS  dan  UUS  di  pulau  Sumatera.    Data  selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Prosentase Pembiayan BUS dan UUS di Sektor Pertanian
Provinsi 2015 2016 2017 Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % ACEH 49 1,67 67 0,51 73 0,37 SUMUT 1.328 16,23 1.042 11,25 1.006 14,46 SUMBAR 175 4,90 169 4,61 184 4,75 RIAU 492 13,98 604 13,93 612 10,78 SUMSEL 330 8,10 389 9,07 387 6,68 BENGKULU 66 8,18 56 6,26 55 7,02 LAMPUNG 117 5,70 93 4,22 266 4,75 BABEL 12 4,15 15 3,39 14 2,82
KEPRI 2 0,08 2 0,06 3 0,06 Rata-rata 285,67 9,19 270,8 5,83 288,89 5,74
Dari  tabel  6  di  atas  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  secara  rata-rata pembiayaan BUS dan UUS pada sektor pertanian di pulau Sumatera tertinggi pada  tahun  2015  yaitu  9,19%,  namun  pada  tahun  2016  dan  April  2017 mengalami  penurunan  masing-masing  5,83%  dan  5,74%.  Provinsi  Sumatera Utara  dan  Riau  merupakan  provinsi  yang  menyalurkan  pembiayaan  pada sektor  pertanian  yang  lebih  dari  10%  dari  total  semua  pembiayaan  yang disalurkan. Adapun Kepulauan Kepulauan Riau dan Aceh merupakan provinsi dengan prosentase penyaluran pembiayaan sektor pertanian yang terkecil. Hal ini  menandakan  bahwa  perbankan  syariah  khususnya  BUS  dan  UUS  yang beroperasi  di  pulau  Sumatera  belum  memprioritaskan  pembiayaannya  pada sektor pertanian.
Sementara  koefisien  negatif  disebabkan  oleh  akad  yang  digunakan  dalam memberikan  pembiayaan  bidang  pertanian  oleh  BUS  dan  UUS  yang beroperasi di pulau Sumatera. Data menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh BUS dan UUS lebih dari 50% adalah dengan akad murabahah . Berikut data selengkapnya

## Tabel 7 Prosentase Akad yang digunakan BUS dan UUS
Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
Dari  tabel  7  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2015  akad  yang digunakan  oleh  BUS  dan  UUS  57,33%  adalah murabahah ,  tahun  2016  akad murabahah sebesar  56,26%  dan  pada  April  2017  sebesar  56%. Kesimpulannya  adalah  penggunaan  akad murabahah masih  mendominasi Akad Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Pembiayaan % Pembiayaan % Pembiayaan % Mudharobah 14.820 6,96 15.292 6,17 14.316 5,67 Musyarokah 60.713 28,50 78.421 31,62 81.709 32,39 Murabahah 122.111 57,33 139.536 56,26 141.274 56,00 Qard 3.951 1,85 4.731 1,91 5.026 1,99 Istisna 770 0,36 878 0,35 948 0,38 Ijaroh 10.631 4,99 9.150 3,69 9.017 3,57 Salam 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Total 212.996 100 248.008 100 252.290 100,00
Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
BUS  dan  UUS  dalam  menyalurkan  pembiayaan.  Sebagaimana  telah disebutkan  oleh  Karim  (2008) murabahah merupakan  akad  jual  beli  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  yang  disepakati.  Jadi  dengan akad murabahah maka pihak yang paling diuntungkan adalah BUS dan UUS saja  karena  keuntungan  sudah  ditentukan  di  awal.  Sementara  para  nasabah dalam  hal  ini  para  petani  belum  tentu  mendapatkan  keuntungan  pada  saat menggunakan  pembiayaan  dengan  akad murabahah. Kendati  penggunaan akad murabahah tidak bertentangan dengan syariah namun penggunaan akad dalam  membiayai  sektor  pertanian  ini  kurang  sesuai  dengan  kondisi  para petani di Sumatera.
b. Pengaruh  pembiayaan  sektor  pertanian  oleh  BPRS  di  pulau  Sumatera terhadap kesejahteraan petanitahun 2016-2017.
Dari  hasil  analisis  data  terbukti  bahwa  ada  pengaruh  signifikan  antara pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004 <0,05). Berbeda dengan  BUS  dan  UUS,  pembiayaan  sektor  pertanian  yang  diberikan  oleh BPRS  yang  beroperasi  di  pulau  Sumatera  memberikan  pengaruh  terhadap kesejahteraan petani (NTP).  Hasil ini menunjukkan bahwa ada dampak yang diberikan oleh pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS. Adanya pengaruh ini disebabkan  oleh  tingginya  prosentase  pembiayaan  sektor  pertanian  yang diberikan oleh BPRS  yang beroperasi di pulau Sumatera. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8 Prosentase Pembiayan BPRS di Sektor Pertanian Provinsi 2015 2016 2017 Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % ACEH 1.688 1,64 2.832 2,19 3.380 2,09 SUMUT 3.303 3,67 4.368 4,34 3.735 3,70 SUMBAR 13.431 10,13 14.143 9,62 15.200 9,97 RIAU 5.167 4,57 1.474 7,12 1.543 7,01 SUMSEL 154 1,36 922 7,01 598 4,39 BENGKULU 61.969 74,81 71.836 63,84 78.898 61,15 LAMPUNG 21.369 8,59 17.503 5,88 17.975 5,13 BABEL 51.239 16,20 55.482 15,34 55.082 15,02 KEPRI 2.526 5,70 4.157 2,79 3.888 2,60 Rata-rata 17.872 14,07 19.190,8 13,13 20.033 12,34
Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
Tabel  8  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  2015  hingga  April 2017 prosentase pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS yang beroperasi di pulau Sumater secara rata-rata mengalami penurunan. Pada tahun  2015  prosentase  pembiayaan  disektor  pertanian  sebesar  14,07%, kemudian  menurun  menjadi  13,13%  pada  tahun  2016  dan  pada  April  2017 menurut  kembali  menjadi  12,34%.  BPRS  di  Provinsi  Bengkulu  merupakan provinsi  yang  memberikan  pembiayan  pada  sektor  pertanian  terbesar  yaitu lebih  dari  50%  dari  total  pembiayaan.  Sama  halnya  dengan  BUS  dan  UUS, BPRS  di  provinsi  Kepulauan  Kepulauan Riau  dan  Aceh  merupakan  provinsi yang paling sedikit menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian.
Hasil  analisis  membuktikan  jika  pembiayaan  sektor  pertanian  oleh  BPRS  di pulau  Sumatera  tahun  2016-2017  terhadap  kesejahteraan  petani  di  Sumatera, namun  koefisien  yang  dihasilkan  adalah  negatif  yaitu  1.0213  atau  10,21%. Koefisien yang negatif ini bermakna bahwa semakin besar pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera maka akan menurunkan kesejahteraan petani.  Penyebab  dari  koefisien  yang  negatif  ini,  menurut  penyusun disebabkan  oleh  komposisi  akad  yang  digunakan  oleh  BPRS  dalam membiayai  sektor  pertanian.  Statistik  perbankan  Syariah  Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2015-April 2017, 70% lebih pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS adalah akad murabahah .
Tabel 9 Prosentase Akad Pembiayaan yang digunakan BPRS
Akad Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % Pembiayaan Pertanian % Mudharobah 168.516 2,92 156.256 2,35 151.317 2,11 Musyarokah 652.316 11,31 774.949 11,63 778.793 10,85 Murabahah 4.491.697 77,91 5.053.764 75,85 5.423.220 75,55 Qard 123.588 2,14 145.865 2,19 169.633 2,36 Istisna 11.135 0,19 9.423 0,14 15.519 0,22 Ijaroh 6.175 0,11 6.763 0,10 11.205 0,16 Salam 15 0,0003 14 0,0002 14 0,0002 multijasa 311.729 5,41 515.523 7,74 628.821 8,76 Total 5.765.171 100 6.662.557 100 7.178.522 100
Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (2017)
Hasil  studi  ini  setidaknya  mendukung  studi  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hidayat (2017). Studinya membutkikan jika pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan  menyebabkan  ketimpangan,  dengan  kata  lain  belum  dapat meningkatkan kesejahteraan. Dominasi pembiayaan sektor konsumtif menurut
Hidayat  (2017)  menjadi  sebab  dari  peningkatan  ketimpangan,  karena  para menerima pembiayaan harus membayar margin. Pada konteks studi ini maka ketika  para  petani  di  sumatera  menerima  pembiayaan  dengan  akad murabahah maka  mereka  sudah  dikenakan  margin  sementara  hasil pertaniannya  belum  tentu  menghasilkan.  Dengan  demikian  semakin  besar pembiayaan  yang  diberikan  dengan  akad murabahah maka  justeru  akan menurunkan kesejahteraan petani.
Penyebab  negatifnya  pembiayaan  sektor  pertanian  oleh  PBRS  terhadap kesejahteraan  petani  menurut  penyusun  adalah  dominasi  akad murabahah dalam  memberikan  pembiayaan  termasuk  pada  sektor  pertanian  di  pulau Sumatera.  Abdullah  Saeed  sebagaimana  dikutip  oleh  Hanifah  (2015) menyatakan bahwa setidaknya ada dua prinsip dalam praktek muarabahah di perbankan  syariah  yaitu  harga  beli  dan  biaya  yang  terkait  dan  kesepakatan atas mark-up. Dari  kedua  prinsip  ini  maka  PBRS  sudah  pasti  mendapatkan keuntungan  karena  adanya  kesepakatan  atas mark-up dalam  memberikan pembiayaan  pada  sektor  pertanian.  Sementara  itu,  para  petani  yang memperoleh  pembiayaan  dari  BPRS  belum  tentu  mendapatkan  keuntungan dari  hasil  usaha  pertaniaanya.  Jadi  semakin  besar  pembiayaan  dengan  akad muarabahah pada  sektor  pertanian  maka  bisa  bedampak  negatif  pada kesejahteraan  petani,  karena  para  petani  sudah  pasti  dibebankan mark-up sementara  usaha  mereka  pada  sektor  pertanian  belum  tentu  mendapatkan keuntungan.
Kesejahteraan dalam studi ini diukur dengan NTP. Riyadh (2015) menyatakan bahwa NTP merupakan selisih antara hasil penjualan hasil pertanianya dengan biaya  produksinya.  Jadi  semakin  tinggi  selisih  antara  biaya  produksi  dengan hasil  penjualan  maka  akan  semakin  sejahteralah  para  petani  di  Sumatera. Biaya  produksi  pada  konteks  ini  adalah  margin murabahah yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  perbakan  syariah,  perbankan  syariah  sudah  pasti mendapatkan margin, namun para petani belum tentu memperoleh selisih dari penjualan hasil pertaniannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisis dapat diperoleh dua kesimpulan pertama pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016- 2017  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan  petani  (Prob  0, 6563 > 0,05. Namun yang mengejutkan adalah pembiayaan bidang pertanian yang  diberikan  oleh  BUS  dan  UUS  di  Sumatera  memiliki  koefisien  negatif yang  berarti  jika  semakin  besar  pembiayaan  sektor  pertanian  yang  diberikan oleh BUS dan UUS di Sumatera maka dapat menurunkan kesejahteraan petani sebesar 21,5%.
Kedua hasil  analisis  membuktikan  jika  pembiayaan  sektor  pertanian  oleh BPRS  di  pulau  Sumatera  tahun  2016-2017  berpengaruhu  negatif  terhadap kesejahteraan  petani  di  Sumatera  (nilai  Prob  0.0004  <0,05).  Berpengaruh negatif ini bermakna bahwa semakin meningkat pembiayaan  sektor pertanian oleh  BPRS  di  pulau  Sumatera  akan  menurunkan  kesejahteraan  petani  di Sumatera.  Pembiayaan  sektor  pertanian  oleh  BPRS  berdampak  negatif  pada kesejahteraan  petani  di  Sumatera  karena  dominasi  akad murabahah dalam pembiayaan.  Bagi  BPRS  akad murabahah dapat  memastikan  keuntungan, namun bagi para petani belum tentu tetapi sudah diharuskan membayar mark- up yang sifatnya sudah tetap kendati petani mengalami kerugian.
Dari  hasil  kesimpulan  di  atas  maka  ada  beberapa  saran  yang  penyusun tawarkan yaitu:
1. Hasil  analisis  membuktikan  jika  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh perbankan syariah di Sumatera tahun 2016-2017 memiliki dampak negatif terhadap  kesejahteraan  petani.  Kesimpulan  ini  bukan  berarti  bahwa perbankan  syariah  tidak  diperkenankan  menyalurkan  pembiayaan  pada sektor  pertanian,  tetapi  perbankan  syariah  di  Sumatera  perlu  melakukan evaluasi terhadap model/akad pembiayaan pada sektor pertanian. Misalnya menggunakan  akad mudharobah,  musyarakah atau  bahkan  menggunakan akad muzara’ah .
2. Studi selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah periode studi, karena pada  studi  ini  periode  penelitian  hanya  dua  tahun  yaitu  2016-2017.  Studi selanjutnya juga dapat melakukan analisis perbandingan antara perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi'i.  (2009).  Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek.
Jakarta: Gema Insani Press.
Asaad,  Mhd.  (2017).  Peningkatan  Peranan  Perbankan  SyariahUntuk Pembiayaan Usaha Pertanian. Jurnal MIQOT Vol. 35 (1),113-127.
BPS. (2016). Nilai Tukar Petani. Diakses dari https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22
Elkamiliati,  &  Ibrahim,  A.  (2014).  Pengaruh  Bi  Rate  Terhadap  Persentase
Bagi  Hasil  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bank  Aceh  Syariah  Banda
Aceh. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3 (2).
Faozan,  Akhmad.  (2009).  Murabahah  dalam  Hukum  Islam  dan  Praktik Perbankan Syari’ah Serta Permasalahannya. Jurnal Asy-Syir’ah. 43 (1), 23-43.
Hanifah,  Nani.  (2015).  Telaah  Kritis  Pembiayaan  Murabahah  Dalam Pandangan  Abdullah  Saeed  (Kerangka  Penafsiran  Modernis).  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 (1), 69-89
Hidayat,  Yayat  Rahmat.  (2017).  Nalisis  Pencapaian  Tujuan  Bank  Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 (1), 34-50.
Ibrahim,  A., &  Fitria. (2012).  Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh  Amanah). Share:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam,  1 (2), 142-162.
Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  Syariah:  Kajian  Pada  Produk  Murabahah  di  Bank Muamalat  Indonesia  Banda  Aceh. IQTISHADIA  (Jurnal  Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam), 10 (1).
Karim,  Adiwarman  A.  (2008).  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nasution,  Zubaidah.  (2016).  Model  pembiayaan  syariah  untuk  sektor pertanian. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadia, 3 (2),1-20.
Ngasifudin,  Muhammad.  (2016).  Aplikasi  Muzara’ah  dalam  Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 4 (1), 38-44.
Nugraha,  Jefri  Putri.  (2016).  Sistem  Muzara’ah  Sebagai  Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia, 1 (2), 81-103.
Riyadh,    Muhammad  Ilham.  (2015).  Analisis  Nilai  Tukar  Petani  Komoditas Tanaman  Pangan  di  Sumatera  Utara.  Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik, 6 (1), 17 – 32.
Rusono-Nono,  Anwar  Sunari,  Ade  Candradijaya,  Ifan  Martino  dan Tejaningsih.  (2013).  Analisis  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)sebagai  bahan penyusunan RJMN Tahun 2015-2019. Jakarta: Bappenas.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Syaukad,  Yusman  (2011).  Mengembangkan  Pembiayaan  Syariah  Pertanian.
Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia 1 (2), 1-2.
Wardiah,  &  Ibrahim,  A.  (2013).  Mekanisme  Perhitungan  Keuntungan  dan Pengaruhnya  terhadap  Bagi  Hasil  (Studi  terhadap  Pembiayaan
Mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2 (1), 26-45. doi: http://dx.doi.org/10.22373/share.v2i1.1403
Widarjono,  Agus.  (2009).  Ekonometrika:  Pengantar  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Ekonisa.
Yin, Robert. (2008). Studi Kasus (Desain dan Metode), (Case Study Research Design and Methods”) diterjemahkan oleh Drs. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.