## PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN
Oleh : Kadek Dedy bSuryana, SH.,MH Putu Angga Sarmawan
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar (dedypinguin@gmail.com, angga@gmail.com)
Abstract, Obscenity is a crime that attacks the honor of decency and is against morals and religion. Because obscenity is a violation of human  rights that often occurs and there is no justification for it. Obscenity is an act that is condemned by the community and it can happen from  those  who  have  very  close  family  relationships  or  close  relatives  with  the  victim. Nowadays cases of sexual abuse also involve elements of the sulinggih. Sulinggih is a person who has received purification through a ceremony called madiksa. A walaka who has been educated gets a position as a sulinggih or sadhaka. The problems that will be investigated by the author are 1) How is the regulation of the application of the principle of equality before the law in the case of criminal acts of sexual abuse by unscrupulous persons? The objectives of this research are as follows, among others, to determine the regulation of the application of the  principle  of  equality  before  the  law  in  the  case  of  the  criminal  act  of  sexual  abuse  by unscrupulous individuals. The type of research used is a normative legal research type, namely by reviewing or analyzing legal materials from the literature or books and laws and regulations related to the research that will be discussed.
The results of this study are the regulation of the application of the principle of equality before the law in the case of the criminal act of sexual abuse by  unscrupulous individuals who are regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirms that all citizens have the same position under the law, which is further regulated in the Act. -Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power article 4 (1) which states that the  Court  will  judge  according  to  the  law  without  discriminating  against  people.  Legal sanctions for criminal acts Obscenity is regulated in Articles 289 to 296 of the Criminal Code. Article 290 of the Criminal Code, namely: Whoever commits an obscene act with a person, even though he knows that the person is unconscious or incapacitated, whoever commits an obscene act with someone even though he knows or should have guessed that his age is not yet fifteen years or if the age is not clear, the person concerned is not yet ready for marriage, and whoever persuades someone whom he knows or should reasonably suspect that he is not yet fifteen years old or if his age is not clear, the person concerned is not yet ready for marriage, to  commit  or  allow  an  act  to  be  committed.  obscene  or  have  sex  outside  of  marriage  with another person.
Keywords: Crime, Criminal Witness, Obscenity
Abstrak ,  Pencabulan  merupakan  kejahatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan  dan bertentangan  dengan  moral  dan  agama.  Dikarenakan  perbuatan  pencabulan  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  kerap  kali  terjadi  dan  tidak  ada  alasan  pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan itu dapat saja terjadi dari mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat atau kerabat yang dekat
dengan  korban.  Dewasa  ini  kasus  pencabulan  juga  melibatkan  oknum sulinggih . Sulinggih adalah  orang  yang  telah  mendapatkan  penyucian  melalui  upacara  yang  disebut madiksa . Seorang walaka yang telah didiksa mendapatkan kedudukan sebagai sulinggih atau sadhaka . permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh  penulis  yaitu  1)  Bagaimanakah  pengaturan  penerapan asas equality before the law dalam kasus tindak pidana pencabulan oleh oknum sulinggih ?2) Bagaimanakah  sanksi  hukum  melakukan  tindak  pidana  pencabulan  oleh  oknum  sulinggih menurut  hukum  pidana  ?.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  penyusunan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut diantaranya  untuk mengetahui pengaturan penerapan asas equality before the law  dalam  kasus  tindak  pidana  pencabulan  oleh  oknum  sulinggih.  Tipe  penelitian  yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu  dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur-literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas.
Hasil penelitian ini adalah pengaturan penerapan asas equality before the law dalam kasus tindak pidana pencabulan oleh oknum sulinggih diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  menegaskan  semua  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, selanjutnya diatur  dalam Undang-Undang Nomor 48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pasal  4  (1)  yang  menyebutkan  Pengadilan mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan  orang.    Sanksi  hukum  tindak pidana  Perbuatan  cabul  diatur  dalam  Pasal  289    sampai  dengan  Pasal  296  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Pasal  290  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yaitu  Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun terhadap barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,  padahal  diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan  atau  tidak  berdaya,  barangsiapa melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus diduganya,  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas,  yang bersangkutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  dan  barangsiapa  membujuk  seseorang  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya  belum  lima  belas  tahun  atau kalau  umurnya  tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Kata kunci : Tindak Pidana, Saksi Pidana, Pencabulan

## BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Di  Indonesia  sendiri,  hukum disusun  dan  dibuat  berdasarkan  berbagai pertimbangan  serta  disesuaikan  dengan keadaan  juga  kebutuhan  masyarakat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan utama  dalam  pembuatan  regulasi  adalah norma  kebiasaan serta  agama  yang  dianut masyarakat  mengingat  Indonesia  adalah negara  yang  mewajibkan  penduduknya untuk
menganut agama. Atas
1 Desak Ayu Gangga, Evander, Joshua Giorgio,  2020, Kontroversi  Perzinahan  Di Mata  Agama  Dan  Hukum  Yang  Berlaku  Di
pertimbangan  tersebut  hukum  dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. 1 Pada  prinsipnya,  pembinaan  dan penegakan  hukum  di  Indonesia  tidaklah semudah  membaca  dan  menerima  bahan atau  konsep  yang  terkandung  atau  yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan  hukum  dan  memberantas kejahatan  tidaklah  cukup  berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama, bahkan para sarjana  hukum  berpendapat  bahwa  pidana
Indonesia  Dengan  Fakta  Lapangan ,  Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret, hal. 7
adalah  obat  terakhir  atau  pemidanaan terakhir.
Konsep Negara hukum di
Indonesia  yang  menjunjung  nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam  pengendalian  penegakan  hukum  di Indonesia.  Terjadinya  kejahatan  akhir- akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik,  yang  tampaknya  semakin  hari semakin  mewarnai  berita  utama  media- media tersebut.Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang  tidak  dapat  dipungkiri  lagi,  hal  ini dapat  terlihat  pada  masyarakat  dalam kehidupannya,  mereka  mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya
dengan melakukan kejahatan, sertakejahatan merupakan perbuatan  yang  sangat  dicemaskan  oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang  timbul  bukan  hanya  dari  kalangan masyarakat,  akan  tetapi  juga  timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri.
Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan
pembunuhan,  penganiayaan,  pencurian, perampokan,  melainkan  juga  kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kejahatan seks yang penulis maksud ialah Pencabulan.
Pencabulan  merupakan  kejahatan yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan  yang  dikutuk  oleh  masyarakat dan itu dapat saja terjadi dari mereka yang mempunyai  hubungan  kekeluargaan  yang
2 Kamduksupatra,  2015,  Apa  Itu Sulinggih, http://kanduksupatra.blogspot.com/2015/07/ap
sangat  dekat  atau  kerabat  yang  dekat dengan korban.
Di  dalam  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  diatur beberapa  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  kejahatan  kesusilaan  atau  tindak pidana  perbuatan  cabul  menurut  KUHP yakni  pada  Pasal  289  sampai  Pasal  296. Dimana  ancaman  pidana  pada  Pasal  289 KUHP  ialah  selama-lamanya  Sembilan tahun penjara.
Dewasa ini kasus pencabulan juga melibatkan  oknum sulinggih . Sulinggih adalah  orang  yang  telah  mendapatkan penyucian  melalui  upacara  yang  disebut madiksa .  Seorang  walaka  yang  telah didiksa  mendapatkan  kedudukan  sebagai sulinggih atau sadhaka .  Sulinggih  berasal dari  kata Su artinya  utama  atau  mulia, linggih berarti  kedudukan.  Sulinggih artinya  mendapat  kedudukan  yang  utama atau  mulia  di  masyarakat.  Mendapatkan kedudukan  tinggi  karena  beliau  telah mencapai  kesucian  lahir  batin  dalam tingkatan dwijati . Dwijati artinya lahir dua kali. Lahir pertama adalah dari rahim ibu. Lahir  kedua  adalah  lahir  dari  weda.  Lahir kedua,  sebagai  manusia  suci  tanpa  cacat ataucela.  Sebagai  seorang  dwijati,  maka wujud,  status,  sesana  yang  lalu  ( walaka ), karma  wasana  walakanya  dianggap  tidak ada  atau sudah  mati.  Beliau  lahir  kembali dalam  lembaran  hidup  baru.  Sehingga wujud (penampilan), nama, status, sesana, dan  karma  wasana  yang  baru.  Sehingga untuk itu dalam diksa pariksa (pemeriksaan calon sulinggih atau diksawan) terlebih dahulu dinyatakan tidak cedaangga (tidak  cacat),  bebas  masalah hukum pidana maupun perdata. 2
Salah satu kasus pencabulan yang ditelusuri oleh peneliti adalah oknum sulinggih yang dilaporkan ke Polda
akah-sulinggih-itu.html,  di  akses  pada  hari kamis 29 April 2021, hal. 1
Bali  pada  9  Juli  2020  atas  kasus  dugaan pelecehan seksual, Korban diduga mendapat  perlakuan  cabul  dari  tersangka saat melukat atau  melakukan  upacara spiritual pembersihan diri di Pura
Campuhan Pakerisan, Tampaksiring, Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2020. 3
Sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 menegaskan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum  artinya  bahwa  setia tindakan  negara  dan  warganya  harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum. Maka  secara  langsung  penegasan  tersebut harus diikuti dan dilaksanakan oleh warga negara  di  seluruh  Provinsi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Mengenai kewajiban mengikuti amanat dari peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor
39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia dalam Pasal 67 yakni :
Setiap  orang  yang  ada  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  wajib patuh  pada  peraturan  perundang- undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi  manusia  yang  telah  diterima oleh negara Republik Indonesia.
Dengan adanya penegasan-
penegasan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas seharusnya  segala hal tindakan yang melawan  hukum  termasuk  tindak  pidana pencabulan  diseluruh  wilayah  hukum Negara  Kesatuan    Republik  Indonesia seharusnya  terbebas  dari  tindak  pidana pencabulan. Namun pada faktanya dilapangan  sebagaimana  yang  dibahas  di atas oleh peneliti tindak pidana masih juga dilakukan bukan hanya oleh subyek hukum yang  tidak  berpendidikan  tetapi  juga
3 https://bali.tribunnews.com/2021/02/23/update -oknum-sulinggih-tersangka-kasus-
dilakukan  oleh  oknum  sulinggih.  Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan mengangkat masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh onum dengan judul:“Penerapan  Asas Equality  Before The  Law dalam  Kasus  Tindak  Pidana Pencabulan Oleh Oknum Sulinggih”.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang  akan  diteliti  oleh  penulis  dalam skripsi ini yaitu :
1. Bagaimanakah
pengaturan penerapan asas equality before the law dalam  kasus  tindak  pidana pencabulan  oleh  oknum  sulinggih ? 2. Bagaimanakah sanksi hukum melakukan tindak pidana pencabulan  oleh  oknum  sulinggih menurut hukum pidana ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan khusus  dari  penyusunan  penelitian  ini adalah sebagai berikut diantaranya  :
1. Untuk  mengetahui  pengaturan penerapan asas equality before the law  dalam  kasus  tindak  pidana pencabulan oleh oknum sulinggih.
2. Untuk  mengetahui  sanksi  hukum melakukan tindak pidana pencabulan  oleh  oknum  sulinggih menurut hukum pidana. 1.4 Kerangka Teoritis Landasan teoritis adalah merupakan  bagian  yang  dapat  dijadikan pedoman  dalam  berfikir  guna  untuk membahas permasalahan dalam penelitian yang  dilakukan.  Dengan  demikian  dalam setiap penelitian yang dilaksanakan haruslah menetapkan teori yang digunakan sehingga  dapat  menjelaskan,  mendukung dan  memperkuat  dalam  penyelesaian
pencabulan-jaksa-kejati-bali-nyatakan-berkas- telah-lengkap,  di  akses  pada  hari  kamis  29 April 2021, hal. 1
permasalahan hukumnya. Dalam Penelitian  ini  ada  beberapa  landasan teorinya ialah : a. Konsep Negara Hukum
Secara  umum  negara  hukum formal, menurut F.J.Stahl memiliki 4 unsur diantaranya :
1. Pengakuan  terhadap    Hak  Asasi Manusia
2. Legalitas hukum
3. Pemisahan kekuasaan
4. Peradilan
administrasiuntuk mengadili sengketa administrasi. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengatur  bahwa Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum. Istilah  tersebut  diterjemahkan  dengan rechts staats dan the rule of law. Terdapat beberapa unsur penting yang terkandung di dalam  pengertian  the  rule  of  law  yang dijadikan  sebagai  sebuah  acuan  dalam bernegara diantaranya : 4 1. Supremacy  of  law (supremasi hukum) merupakan rumusan yang menempatkan hukum sebagai panglima  yang  tertinggi  dengan demikian tidak ada suatu pemerintahan  yang  melakukan tindakan di luar dari kewenangannya. 2. Equality before the law (persamaan  di  depan  hukum) adalah  kondisi  setiap  individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. Contitution  Based  on  Individual Right (hak  asasi  manusia)  adalah
hak yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar manusia dan
4 Yohanes  Usfunan,  2015,  Hukum,
HAM  dan  Pemerintahan ,  Udayana  University Press, Denpasar, hal. 242
5 CST.  Kansil,  2006, Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta, hal. 257.
dilindungi keberadaannya di dalam suatu negara.
Dengan  demikian  tindakan  aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan    fungsi  serta  kewenangannya  dalam penangggulangan terhadap tinddak pidana pencabulan  harus  tetap  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tindak Pidana
Hukum  pidana  yang  saat  ini  yang berlaku  di  Indonesia  merupakan  hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi
diberlakukan  di  Indonesia.  Secara  yuridis formal  pemberlakuan  hukum  pidana Belanda  di  Indonesia  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  yang dimana  merupakan  penegasan  negara Indonesia  untuk  memberlakukan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yang  berlaku  pada  tanggal  8  Maret  1942 sebagai  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia. 5
Berikut ini adalah beberapa pengertian  tindak  pidana  dalam  arti strafbaar feit menurut pendapat para ahli : 1) Hammel,  menyatakan  bahwa
Strafbaarfeit adalah suatu serangan  atau  ancaman  terhadap hak–hak orang lain. 6
2) Simons, menyatakan bahwa Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah  dilakukan  dengan  sengaja ataupun  dilakukan  dengan  tidak sengaja  oleh  seseorang  yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
6 P.A.F  Lamintang,  2007. Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra  Aditya Bakri, Bandung. hal. 184
undang-undang  telah  dinyatakan sebagai  suatu  tindakan  yang dapat dihukum. 7
Jenis  tindak  pidana  dalam  hukum pidana  diadakan  pembagian  mengenai tindak  pidana.  Pembagian  itu  ada  yang memang  dipergunakan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  ada pula  yang  diadakan  oleh  doktrin.  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: 8
a) Kejahatan ( misdrijven ); dan
b) Pelanggaran ( overtredingen ); c. Pertanggungjawaban Pidana Secara umum istilah pertanggungjawaban pidana berarti memiliki dua kata yaitu pertanggungjawaban  dan  pidana.  Dasar kata pertanggungjawaban adalah tanggung jawab.  Tanggung  jawab  diartikan  sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya  kalau  terjadi  apa-apa  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan  dan sebagainya. 9 Simons  berpendapat  bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya  perbuatan  dan  sesuai  dengan keinsyafan  itu  mampu  untuk  menentukan kehendaknya. 27 Maka untuk dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya melalui hukum pidana, seseorang haruslah terbukti  memenuhi  unsur  kesalahan  dan juga  menyadari  secara  insyaf  terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.
Menurut  Mulyatno  ada  beberpa unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana antara lain sebagai berikut :
7 Ibid, h. 185
8 Ibid, hal.. 72.
9 Desy  Anwar,  2003, Kamus Lengkap  Bahasa  Indonesia ,  Amelia,
Surabaya, hal. 450
10 Tri  Andrisman,  2009, Hukum Pidana  Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum
a. Kesalahan; b. Kemampuan bertanggungjawab; c. Tidak ada alasan pemaaf. 10
Berdasarkan  penjelassan  di  atas tersebut  dapat  diketahui  bahwa  subjek pertanggungjawaban  pidana  yang  akan mempertanggungjawabkan  suatu  tindak pidana  itu  adalah  pelaku  tindak  pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Menurut Pandangan Ey. Kanter dan  SR.  Sianturi,  yang  dianggap  sebagai subyek  tindak  pidana  adalah  Manusia (natuurlijke-persoonen), sedangkan hewan dan  badan-badan  hukum  (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjek. 11 d. Sulinggih Sulinggih adalah orang yang telah mendapatkan  penyucian  melalui  upacara yang  disebut madiksa .  Seorang  walaka yang telah didiksa mendapatkan kedudukan sebagai sulinggih atau sadhaka . Sulinggih  berasal  dari  kata Su artinya utama atau mulia, linggih berarti kedudukan.  Sulinggih  artinya  mendapat kedudukan  yang  utama  atau  mulia  di masyarakat. Mendapatkan kedudukan tinggi  karena  beliau  telah  mencapai kesucian  lahir  batin  dalam  tingkatan dwijati . Dwijati artinya lahir dua kali. Lahir pertama adalah dari rahim ibu. Lahir kedua adalah  lahir  dari  weda.  Lahir  kedua, sebagai manusia suci tanpa cacat ataucela. Sebagai  seorang  dwijati,  maka  wujud, status,  sesana  yang  lalu  ( walaka ),  karma wasana walakanya dianggap tidak ada atau
Hukum Pidana Indonesia , Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 73.
11 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta,  hal. 253.
sudah  mati.  Beliau  lahir  kembali  dalam lembaran  hidup  baru.  Sehingga  wujud (penampilan),  nama,  status,  sesana,  dan karma  wasana  yang  baru.  Sehingga  untuk itu dalam diksa pariksa (pemeriksaan calon sulinggih  atau  diksawan)  terlebih  dahulu dinyatakan  tidak cedaangga (tidak  cacat), bebas  masalah  hukum  pidana  maupun perdata. 12
1.6 Metode Penelitian a. jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum  normatif  yaitu    dengan  mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur-literatur  atau  buku-buku  dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan di  bahas. 13 Penelitian  hukum  normatif disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum teoritis,  dimana  fokus  kajian  dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah  inventarisasi  hukum  positif,  asas- asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam  perkara  in  concreto,  sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum,
perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 14 b. Pendekatan Masalah Jenis Pendekatan dalam proposal ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  fakta  ( the  fact approach ). c. Sumber bahan Hukum
Dalam proposal penelitian ini digunakan  3  (tiga)    jenis  sumber  sumber
12 Kamduksupatra,  2015,  Apa  Itu Sulinggih, http://kanduksupatra.blogspot.com/2015/07/ap akah-sulinggih-itu.html,  di  akses  pada  hari kamis 29 April 2021, hal. 1
28 Bagir  Manan,  2009, Penelitian Bidang Hukum , Puslitbang Bandung, Bandung, hal. 4
bahan hukum. Ketiga sumber bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  penelitian yang  akan  di  bahas.  Adapun peraturan  perundang-undangan tersebut dinataranya :
1) Undang Undang dasar negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu berupa  publikasi  tentang  hukum yang berhubungan dengan penelitian  yang  akan  dibahas seperti  misalnya  :  buku-buku hukum,  jurnal  penelitian  di bidang  hukum,  dan  hasil-hasil seminar. 15
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum  yang  mendukung  bahan hukum primer dan bahan hukum skunder  seperti  misalnya  kamus bahasa  Indonesia  dan  kamus hukum.
d. Teknik Pengumpulan bahan hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang dilakukanoleh peneliti dalam penelitian  ini adalah  dengan  menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder yang berkaitan dengan permasalahan  tindak  pidana  pencabulan oleh  oknum  sulinggih.  Bahan  hukum tersebut diperoleh melalui studi
14
Bambang Sunggono, 2009,
Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81
31 Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum  Di  Indonesia  pada  Abad  Ke  20 ,
Alumni, Bandung, hal. 134
kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  artikel, internet, dan lain sebagainya.
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik  analisis  bahan  hukum dalam penulisan ini dengan
mengumpulkan  dan  mengambil  dari kepustakaan  maupun  lapangan  yang kemudian  diolah  secara  kualitatif  dan disajikan  secara  diskriptif.  Deskriptif meliputi  nisi  maupun  struktur  hukum prositif. 16 Dimana  keseluruhan  bahan hukum yang dikumpulkan baik dari bahan hukum  primer  maupun  sekunder,  akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis, digolongkan  dalam  pola  dan  tema, diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  satu bahan  hukum  dengan  bahan  hukum  yang lainnya,  dilakukan  interpretasi  untuk memahami  makna  bahan  hukum  dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif  penelitian  setelah  memahami keseluruhan kualitas bahan hukum.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS  HUKUM  EQUALITY  BEFORE THE  LAW,  DAN  TINDAK  PIDANA PENCABULAN 2.1 Konsep Equality Before The Law Asas equality before the law berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan  perlakuan.  Mengenai  pasal  ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  5 ayat  (1)  pengadilan  mengadili  menurut hukum  dengan  tidak  membedakan  orang, pada  dasar  asas  ini  maka  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  tidak  ada  ketentuan  yang memperbedakan  antara  yang  kaya  dan yang miskin antara pejabat dan yang bukan pejabat, setiap orang yang diduga
32 Philipus M. Hadjon, 2004,
Pengakuan  Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif) Dalam Yuridika , hal. 9
melakukan  tindak  pidana  akan  diproses dengan prosedur yang sama.
Tujuan  utama  adanya Equality before  the  law adalah  menegakkan keadilan  dimana  persamaan  kedudukan berarti  hukum  sebagai  satu  entitas  tidak membedakan  siapapun  yang  meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan  bukti  bahwa  sistem  hukum anglo  saxon  dengan  ciri rule  of  law telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi.  Hingga  asas  ini  menghindari terjadinya  diskriminasi  dalam  supremasi hukum  di  Indonesia.Berikut  beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya  terdapat  ketentuan  semua orang sama kedudukannya di dalam hukum yaitu:
1) UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaaan Kehakiman, khususnya Pasal 4 2) UU  No.  8  Tahun  1981  Tentang
Acara  Pidana  tersurat  di  dalam bagian  menimbang  huruf  a  dan penjelasan Umum butir 3 huruf a.
3) UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia,  pasal  3  ayat (2) dan pasal (5) ayat 1
4) UU  No.  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia, tersirat di dalam Pasal 10.
Konsep equality Before The Law di dalam  negara  Pancasila  ialah  mengakui keberadaan  persamaan  didepan  hukum, sebagai  negara  hukum  dengan  prinsip- prinsip  HAM.  Namun  ketika  berbicara tentang  keadilan  maka  Negara  Indonesia dengan  Pancasilanya  mengakui  keadilan sosial.  Di  dalam  dokumen  international yaitu  Universal Declaration  of  Human Rights (UDHR)  1948,  tentang  asas persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum (APKDH)  dapat  dibaca  melalui  pasal  6
yang  menyatakan  “ Every  has  the  right  to recognition everywhere as a person before the law ”.
Konsep Equality before the law telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan  perundang-undangan  di  tanah air,  prinsip  ini  berarti  persamaan  di hadapan  hukum  adalah  untuk  perkara (tindak  pidana)  yang  sama.  Dalam kenyataan,  biasanya  tidak  ada  perlakuan yang  sama  dan  itu  menyebabkan  hak-hak Individu  dalam  memperoleh  keadilan terabaikan. Dalam Konsep equality before the  law ,  hakim  harus  bertindak  seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa  disebut  sebagai  prinsip  audi  et alteram partem.
Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negaraNamun menegakkan equality before the law bukan tanpa  hambatan.  Bisa  berupa  hambatan yuridis dan politis,  atau hambatan sosiologis dan psikologis. Seraya memberi sejumlah contoh, Ramly menyatakan telah terjadi  penyimpangan  atau  deviasi  yuridis konsep equality before the law pada masa Orde Lama dan Orde Baru.
2.2 Tindak Pidana Pencabulan
Di dalam Pasal 289 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang dimaksud  dengan  pencabulan  adalah Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang melakukan atau membiarkan
dilakukanpada  dirinya  perbuatan  cabul, dihukum  karena  merusakkan  kesopanan dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya Sembilan  tahun.Dalam  ilmu  pengetahuan hukum  pidana,  para  ahli  membuat
17 Ahmad  Kamil,  2008, Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia , Rajawali Perss, Jakarta,  hal. 93
penafsiran  berbeda  tentang  pencabulan.
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan  nafsu  seksual  oleh  seorang laki-laki  terhadap  seorang  perempuan dengan  cara  menurut  moral  dan  atau hukum  yang  berlaku  melanggar”  dari pendapat  tersebut,  berarti  pencabulan tersebut  di  satu  pihak  merupakan  suatu tindakan  atau  perbuatan  seorang  laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut  tidak  bemoral  dan  dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi  dalam  asumsi  mengatakan tentang  percabulan  ialah:”Seorang  pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya  untuk  persetubuhan  dengan  nya dengan  ancaman  kekerasan,  yang  mana diharuskan  kemaluan  pria  telah  masuk kedalam  lubang  seorang  wanita  yang kemudian mengeluarkan air mani. 17
Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan  tertuang  pada  Pasal  289
Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menyatakan  sebagai  berikut:  ‘’Barang siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seseorang  melakukan  atau membiarkan dilakukanpada dirinyaperbuatan cabul, dihukum karenamerusakkan kesopanandengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :
1. Korban pencabulan tidak harus seorang wanita,  tanpa  kualifikasi  umur  yang signifikan.  Seharusnya  wanita  dapat dibedakan  yang  antara  lain  sebgaai berikut: 18
18 Leden  Marpaung, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya , cet 2.Siunar Grafika, Jakarta, hal.
a. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
b. Wanita dewasa yang masih perawan.
c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
d. Wanita yang belum bersuami.
2. Korban mengalami pemaksaan
pencabulan  berupa  kekerasan  atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

## BAB III PENGATURAN PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
DALAM  KASUS  TINDAK  PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM SULINGGIH 3.1  Dasar  hukum  Asas Equality  Before
The Law di Indonesia
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  menegaskan  semua  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality  before the law ditemukan di  hampir  semua  konstitusi  negara.  Inilah norma  yang  melindungi  hak  asasi  warga negara.  Kesamaan  di  hadapan  hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan  adil  oleh  aparat  penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara
konstitusional  dengan  nilai  keadilan  yang harus  diwujudkan  dalam  praktik,  Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa  hambatan.  Bisa  berupa  hambatan yuridis dan politis,  atau hambatan sosiologis dan psikologis. maka
diadakannya kegiatan penelitian ini dalam rangka  memberikan  pencerahan  terkait dengan  solusi  -  solusi  permasalahan tersebut.”
Equality  Before  the  Law adalah konsep  yang  sangat  universal  (berlaku dimana  saja)  dan  tekstual  bagi  hukum. Secara  universal Equality  Before  the  Law
sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan  yang  mensyaratkan  adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan  tekstual, Equality  Before  the Law tertulis  dalam  dokumen  hukum  yang induk  aturan  hukum  yang  menegaskan bahwa  aturan  hukum  berlaku  bagi  semua orang  ditempat  hukum  tersebut  berlaku. Sebaliknya,  dari  sisi  hukum,  bisa  dilihat bahwa  hukum  tidak  membiarkan  dirinya hanya  untuk  menguntungkan  sejumlah pihak  tanpa  alasan  yang  sah  dimuka hukum.  Jika  ada  pengecualian  maka  hal tersebut mengkhianati konsep hukum.
Lebih jauh, salah satu unsur penting dalam  hukum  adalah  substansinya  yang patut  memuliakan  manusia,  dalam  bahasa Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  disebut  sebagai  Kehormatan Manusia  ( Human  Dignity ).  Pada  rejim hukum  Hak  Asasi  Manusia, Equality Before  the  Law adalah  tema  yang  historis memiliki  sejarah  yang  panjang.  Berbagai peristiwa  yang  mengganggu  nilai  asasi manusia  diakibatkan  oleh  praktik  buruk dan  penggunaan  hukum  sekedar  untuk melayani  kemauan  penguasa.  Hal  ini kemudian  menjadi  dasar  perlawanan berbagai  korban,  komunitas  terdampak yang  menyuarakan  hak  asasi  mereka. Konsolidasi pengakuan Hak Asasi Manusia,  misalnya,  bisa  dilihat  dari kemunculan  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM)  pada  1948.  Pada Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) tersurat kuat penolakan terhadap  praktik  diskriminasi  (pasal  2). lebih  luas,  pada  Deklarasi  Umum  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM)    digunakan “ setiap  orang …”  artinya  tidak  boleh  ada pengecualian  hak  terutama  atas  hak  yang dibutuhkan  bagi  eksistensi  manusia  untuk hidup  lebih  martabat,  termasuk  menolak diskriminasi hukum.
Equality Before the Law merupakan salah satu konsep untuk melawan
diskriminasi,  sebagaimana  tergambar  di atas  upaya  melawan  praktik  ini  juga menjadi  bagian  dari  tanggung  jawab Negara. Penjelasannya adalah :
1) Pertama ,  setiap  negara  atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan  dan  pengaturannya berdasarkan  pada  hukum.  Bagi Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 19945, yang menyatakan  bahwa  ‘Negara
Indonesia adalah Negara Hukum’. 2) Kedua ,  hukum  tersebut  harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan  bahwa  ‘Setiap orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan
kedudukannya  di  dalam  hukum.  Dari kedua  pasal  di  atas,  bisa  digambarkan bahwa  ada  perlakuan,  yang  seharusnya, sama  baik  bagi  setiap  orang  maupun  bagi setiap  warga  negara.  Perbedaannya,  pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata  hukum  adalah  sesuatu  yang mendasar  baik  untuk  tanggung  jawab negara  terhadap  setiap  orang  yang  berada di  Indonesia,  atau  bahkan  dalam  konteks global (misalnya, disebutkan dalam pembukaan  UUD  1945,  ‘..turut  serta menjaga  perdamaian  dunia..”)  dan  bagi warga negaranya.
Turunan  konstitusi  dalam  hukum atas kepastian Equality Before the Law bisa dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan  Pengadilan mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak
membeda-bedakan orang. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  dengan  badan  Peradilan  yang berada  dibawahnya  seperti  peradilan umum,  peradilan  militer,  peradilan  agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan  khusus  yang  berada  dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan  anak,  pengadilan  hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan  tindak  pidana  korupsi  dan pengadilan  niaga.  Selain  Mahkamah Agung,  juga  secara  sejajar  Kekuasaan Kehakiman  berlaku  bagi  Mahkamah Konstitusi.  Dengan  demikian  sudah  jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui  Mahkamah  Agung  dan  Badan- badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah  Konstitusi  mengemban  tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum ( Equality Before the Law ).
3.2 Penerapan Asas Equality Before The Law Kasus Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Peradilan  Yang  Dilakukan  Oleh Oknum Sulinggih Proses  peradilan  pidana  yang dilakukan  pada  saat  sekarang,    pada dasarnya tidak terlepas bagaimana pengaturan proses peradilan pidana dilakukan  dimasa  lampau,  begitu  juga proses  peradilan  pidana  harus  dilakukan dimasa  mendatang,  tidak  akan  dapat dilepaskan dari bagaimana proses peradilan  yang  dilakukan  pada  saat sekarang  ini,  sehingga  perkembangan bagaimana  proses  pidana  harus  dilakukan sekarang  ini  pada  dasarnya  merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita- cita hukum nasional.
Hal ini seperti yang dijelaskan pada konsideran  menimbang  huruf  d  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
Hukum Acara Pidana, yang mana dinyatakan Het Herziene Inlandsch
Reglement dan  peraturan  pelaksananya dicabut  karena  dirasakan  tidak  sesuai  lagi dengan  cita-cita  hukum  nasional  yang bertujuan  agar  dapat  dicapai  keadilan  dan perlindungan yang merupakan
pengayoman  terhadap  keluhuran  harkat dan  martabat  manusia,  ketertiban  dan kepastian hukum. 19 Cita  hukum  yang  dibangun  dalam undang-undang  dalam  hal  ini  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  adalah  cita  hukum  Indonesia yaitu Pancasila. 20 Ini menunjukkan bahwa Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  sebagai  pengganti  dari Het  Herziene  Inlandsch  Reglement  (HIR) merupakan  sebuah  undang-undang  yang dibuat  berdasar  cita  hukum  Indonesia bersumber  dan  digali  serta  dibangun berdasar  ide-ide  yang  terkandung  dalam Pancasila. Proses peradilan yang dilakukan dengan  mengikuti  dan  mentaati  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  berarti  pula  melaksanakan hukum  yang  sesuai  dengan  jiwa  dan semangat  Pancasila  sebagai  norma  dasar. Dalam upaya menegakkan hukum melalui proses  peradilan,  maka  proses  tersebut harus  mengikuti  ketentuan  hukum  yang khusus mengaturnya. 21
Dalam sistem peradilan di Indonesia undang-undang yang secara khusus
19 Penjelasan  KUHAP  angka  2
Paragram 5 20 A.  Hamid  S.  Attamimi,  dalam Maria Farida Indrati S, 2007,
mengemukakan  “Cita  Hukum  Indonesia tidak  lain  melainkan  Pancasila  (Sila-sila dalam  hal  tersebut  berlaku  sebagai  Cita (Ide),  yang  berlaku  sebagai  bintang pemandu”,  Ilmu  Perundang  Undangan- Undangan,  Jenis,  Fungsi  dan  Materi Muatan. Yogyakarta, Kanisius, hal. 255
mengatur tentang bagaimana proses peradilan  tersebut  harus  dilakukan  oleh negara  melalui  organ-organnya  adalah Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , dalam kontek  asas  kesamaan  didepan  hukum ( equality before the law ), ini berarti bahwa setiap  aparat  penegak  hukum  (dalam segala    tingkat    pemeriksaan)  sama kedudukannya    dengan  tersangka  atau terdakwa  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  bahkan termasuk  pula  perlakuan  yang  diberikan kepada  setiap  orang  (warga  negara)  yang diperiksa  harus  mendapat  perlakuan  yang sama  pula,  tidak  ada  perbedaan  tentang status, kekayaan, jabatan serta lainnya. 22 Dengan  tidak  adanya  perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun  yang  berbeda  dari  aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
(KUHAP) kepada tersangka/terdakwa,  merupakan  tindakan yang  tidak  mencerminkan  pentaatan  asas kesamaan dimuka hukum ( equality before the  law )  yang  terdapat  dalam  Kitab
21 Satjipto Rahardjo, 2006, mengemukakan bahwa “peradilan bisa diebut sebagai  suatu  macam  penegakan  hukum, karena  aktivitasnya  juga  tidak  terlepas  dari hukum  yang  telah  dibuat  dan  disediakan  oleh badan pembuat hukum.” Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 181 22 Subhi  Mahmassani,  Hasanuddin, Mien  Rukmini,  2003, persamaan  secara hukum . hal. 29
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Pentaatan  atas  asas  persamaan  di depan  hukum  di  Indonesia  merupakan suatu  keharusan,  ini  konsekuensi  sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung  tinggi  persamaan  derajat setiap  orang  dimuka  hukum  dengan  tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas  terapat  dalam  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-empat), yang menyatakan bahwa :
Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .
Ini  menunjukan  kejelasan  asas kesedarajatan  hukum  yang  ada  disetiap warga  di  depan  hukum,  tanpa  terkecuali harus  menjadi  asas  setiap  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan normatif  merupakan  dasar  hukum  bagi aparat  atau  lembaga  penegak  untuk bertindak  atau  mengeluarkan  kebijakan hingga  sejauh    mana  dengan  tetap perdoman  pada  asas  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), yaitu : 23
a. Perlakuan  yang  sama  atas  diri setiap  orang  di  muka  hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan  berdasarkan  perintah tertulis  oleh  pejabat  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang dan  hanya  dalam  hal  dan  dengan cara  yang  diatur  dengan  undang-
23 Penjelasan Umum KUHAP angka 3
undang
c. Setiap  orang  disangka,  ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,  wajibdianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan keselahannya  dan  memperoleh kekuatan hukum tetap
d. Kepada  seorang  yang  ditangkap, ditahan,  dituntut  ataupun  diadili tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  dan  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum  yang  diterapkan  wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak  hukum  yang  dengan sengaja  atau  karena  kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,  dituntut,  dipidana  dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
e. Peradilan  yang  harus  dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan  serta  bebas, jujur  dan  tidak memihak  harus  ditetapkan  secara konsekuen  dalam  seluruh  tingkat peradilan
f. Setiap  orang  yang  tersangkut perkara  wajib  diberi  kesempatan memperoleh  bantuan  hukum  yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan
kepentingan
pembelaan atas dirinya
g. Kepada  seorang  tersangka,  sejak dilakukan  penangkapan  dan  atau penahanan  selain  wajib  diberitahu
dakwaan  dan  dasar  hukum  apa yang didakwakan kepadanya,  juga wajib diberitahu haknya itu termasuk  hak  untuk  menghubungi dan  minta  bantuan  penasihat hukum
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa ;
i. Sidang  pemeriksaan  pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali  dalam  hal  yang  diatur dalam undang-undang
j. Pengawasan  pelaksanaan  putusan pengadilan  dalam  perkara  pidana dilakukan  oleh  ketua  pengadilan negeri yang bersangkutan
Dengan  dianutnya  asas  kesamaan di  depan  hukum  dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang  senafas  dengan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia  Tahun  1945  secara  definitif disebutkan dengan perlakuan yang sama atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum dengan  tidak  mengadakan  pembedaan perlakuan  yang  sangat  dijunjung  oleh Pemerintah. Secara yuridis asas
kesamaan didepan hukum telah dirumuskan  dalam  huruf  g  Pejelasan Pasal  6  (1)  Undang-  Undang  Nomor  10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa : Asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan adalah  bahwa  materi  muatan peraturan  perundang-  undangan tidak  boleh  berisi  hal-hal  yang
24 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
25 Mardjono  Reksodiputro  dalam Mien  Rukmini,  2003,  “ hukum  acara  pidana
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku,  ras,  golongan,  gender,  atau status sosial. 24
Dengan  asas  kesamaan  didepan hukum  yang  telah  dirumuskan  tersebut, maka  dalam  pelaksanaannya  institusi atau  aparat  penegak  hukum  harus mengenyampingkan  segala  bentuk  latar belakang  yang  ada  pada  diri  seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan  model  dari  pelaksaan  proses hukum  yang  adil  ( due  process  model ). 25 Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  guna menegakan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan. Lembaga peradilan yang merupakan  institusi  untuk  mendapatkan dan  memperoleh  keadilan  bagi  pencari keadilan dilakukan berdasarkan
ketentuan  normatif  (KUHAP)  dalam pengertian melalui suatu proses menurut tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum.
Putusan  oleh  pengadilan  pada dasarnya  merupakan  rangkaian  proses akhir dari rangkaian penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengailan  (pidana).  Putusan  sebagai rangkaian  akhir  dari  proses  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan  yang  dilakukan  berdasarkan ketentuan normatif, sehingga proses dan prosedur yang diterapkan haruslah benar- benar  pengejawantahan  dari  aturan dalam  Kita  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk penerapannya  dalam  tindak  pidana pencabulan. 26
adalah melaksanakanproses hukum yang adil (due process of law)” . hal. 31
26 Tb.  Ronny  Rahman  Nitibaskara, 2007, Sebab antara penegakan hukum (enforce the law)  dan menggunakan hukum (to  use the law), Jakarta, Kompas, hal. 9
Dikaitkan  dengan  penelitian  ini salah  satu  kasus  yang  peneliti  telusuri adalah  kasus  tindak  pidana  pencabulan yang Oknum pemuka agama Hindu atau Sulinggih di Gianyar atas kasus pencabulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal  4  Juli  2020  sekira  pukul  01.00 wita di Tukad Campuhan Pakerisan Desa Tambak Siring Kecamatan Tampaksiring Kabupaten  Gianyar. 27 Dalam  kasus tersebut  meskipun  yang  melakukan tindak  pidana  adalah  sulinggih  maka dengan  adanya  asas Equality  Before  the
Law maka  pelaku  harus  sdproses  sesuai dengan  undang-undang  yang  berlaku karena pada prinsipnya turunan konstitusi  dalam  hukum  atas  kepastian Equality  Before  the  Law bisa  dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan Pengadilan mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan orang. Undang- undang ini menegaskan bahwa
Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan  yang  berada  dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer,  peradilan  agama  dan  peradilan tata  usaha  negara.  Termasuk  peradilan khusus  yang  berada  dibawah  peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan  anak,  pengadilan  hubungan industrial, pengadilan
perikanan, pengadilan  tindak  pidana  korupsi  dan pengadilan  niaga.  Selain  Mahkamah Agung,  juga  secara  sejajar  Kekuasaan Kehakiman  berlaku  bagi  Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa  Peradilan  di  Indonesia  dalam  hal ini  melalui  Mahkamah  Agung  dan Badan-badan Peradilan dibawahnya serta
Mahkamah Konstitusi mengemban tugas
27 Kastolani Marzuki,
2021, https://bali.inews.id/berita/oknum-sulinggih-
menjamin  persamaan  setiap  orang  di muka  hukum  ( Equality  Before  the  Law ) termasuk  dalam  penan  ganan  kasus pencabulan  yang  dilakukan  oleh  oknum sulinggih.
BAB IV SANKSI HUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM

## SULINGGIH  MENURUT  HUKUM PIDANA
4.1 Faktor Tindak Pidana Pencabulan Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi  di  masyarakat  Indonesia,  karena dengan  adanya  perkembangan  ekonomi dan  sosial  yang  tidak  merata,  serta rendahnya  akan  kesadaran  pada  hukum menjadi  pemicu  terjadinya  kejahatan. Selain  itu  masih  banyak  faktor  lagi  yang mendasari  terjadinya  kejahatan.  Tetapi faktor  yang  utama  adalah  karena  adanya kesempatan  serta  hawa  nafsu  yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan kejahatan.  Banyak  orang  melakukan kejahatan  dengan  mengabaikan  akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Belakangan ini banyak  kasus  kejahatan  dengan  korban bukan  hanya  orang  dewasa  saja  tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita.  Salah  satu  kejahatan  yang  sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat  kita  saat  ini  adalah  kejahatan terhadap  kesusilaan.Sering  kita  jumpai  di media  cetak  atau  elektronik  kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan  terhadap  anak  dibawah  umur dan  lebih  parahnya  pencabulan  terhadap anak  dibawah  umur  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya  sendiri.  Pencabulan  adalah jenis  kejahatan  yang  berdampak  sangat buruk  terutama  pada  korbannya,  sebab pencabulan  akan  melanggar  hak  asasi manusia  serta  dapat  merusak  martabat
cabul-di-gianyar-divonis-4-tahun-penjara
kemanusiaan,khususnya  terhadap  jiwa, akal, dan keturunan. 28
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  menggolongkan  tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan  secara  jelas  definisi  dari pencabulan  itu  sendiri  namun  Kitab UndangUndang  Hukum  Pidana  (KUHP)
telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana  pencabulan.  Pencabulan  adalah suatu  tindakan  kriminal  atau  kejahatan berwatak  seksual  yang  terjadi  tanpa kehendak  bersama  dalam  arti  dipaksakan oleh  satu  pihak  ke  pihak  yang  lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik  dan  atau  psikologis,  kekerasan  dan dalam  keadaan  tidak  sadar  dan  tidak berdaya,  di  bawah  umur,  atau  mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung  jawab  atas  apa  yang  terjadi padanya. 29 Tindak  pidana  pencabulan termasuk  dalam  tindak  pidana  aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang  penuntutannya  berdasarkan  adanya laporan dari pihak korban. 30 Pada  umumnya  kasus  pencabulan banyak  terjadi  dalam  kurun  waktu beberapa tahun ini khususnya di Indonesia. Dari  hasil  penelitian  terdahulu  ditemukan ada  5  faktor  yang  dapat  menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana  pencabulan antara lain: 31
28 Paramitha  Dwinanda  Putri,  2018,
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur ,
Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2 29 Widhi  Yuliawan  ,  “ Analisis  Kasus
Pencabulan  Kaitannya  dengan  Teori-Teori Kriminologi ”, Senin 21 April 2014
1) Pertama , faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya  tingkat  pendidikan formal  dalam  diri  seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap  masyarakat  dan  yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan  yang  rendah  maka berhubungan dengan taraf
ekonomi,  dimana  ekonomi  juga merupakan  salah  satu  penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. 2) Kedua ,  faktor  lingkungan  dan tempat tinggal. Lingkungan sosial  tempat  hidup  seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi  seseorang  tidak  akan lepas  dari  pengaruh  lingkungan. Jika  dikaitkan  dengan  teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan  yang  memberi  contoh akan  terjadinya  suatu  kejahatan, salah  satunya  tindak  pidana pencabulan.  Teori  ini  berkaitan dengan  teori  psikogenesis  yang menekankan  sebab  tingkah  laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan  antara  lain  faktor
http://widhiyuliawan.blogspot.co.id/2014/04/a nalisis-kasus-pencabulan-kaitannya. html diunduh 11 Agustus 2017 pukul 11.06
30 Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti,
2005. Hukum  Pidana .  Surakarta:  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 131
31 Ibid, hal. 5
kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.  Dapat  disimpulkan bahwa  ada  keterkaitan  antara teori  subkultur  dengan  teori psikogenenis.  Seseorang  yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan  yang  memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi  suatu  kejahatan  salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah  umur.  Menurut  W.A Bonger,  selain  faktor  internal yang  berasal  dari  pribadi,  faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh  yang  besar  dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi.  Pengaruh  lingkungan sangat  menentukan  bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik. 32
3) Ketiga ,  faktor  minuman  keras
(beralkohol).  Kasus  pencabulan
juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak  alkohol.  Orang  yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan  hilangnya  daya menahan  diri  dari  si  peminum. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pelaku  yang  berusia  20 tahun,  mengatakan  bahwa  ia melakukan  pencabulan  terhadap teman  wanitanya  yang  masih berusia 14 tahun. 4) Keempat , faktor teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya  membawa  pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh 32 Soejono, D., 2006, Penanggulangan
Kejahatan (Crime Prevention), Alumni,
Bandung. hal 42
tersebut  meliputi  dua  sisi  yaitu pengaruh  positif  dan  pengaruh negatif.
Dampak-dampak pengaruh  teknologi  tersebut  kita kembalikan  kepada  diri  kita sendiri  sebagai  generasi  muda agar  tetap  menjaga  etika  dan budaya,  agar  kita  tidak  terkena dampak negatif dari teknologi.
5) Kelima ,  faktor  peranan  korban.
Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan  termasuk  kejahatan asusila.  Secara  sadar  atau  tidak sadar  bahwa  korbanlah  yang sering  merangsang  orang  lain untuk  berbuat  jahat.  Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu,  pihak  korban  dapat dikatakan  bertanggung  jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan  masalah  yang  baru, karena  hal-hal  tertentu  yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang”  pada  diri  korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang  pada  setiap  tindakan yang  dilakukannya  agar  tidak salah  arah  yang  akan  berujung merugikan dirinya sendiri.
4.2  Sanksi  Hukum  Pidana  Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Sulinngih Di Indonesia
Hukum  pidana  Indonesia  berusaha untuk  mengatur  segala  bentuk  kejahatan yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat seperti  misalnya  terkait  tindak  pidana pencabulan. Kitab
Undang-Undang
Hukum  Pidana  hanya  mengenal  istilah perbuatan  cabul.  Perbuatan  cabul  diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:
Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan  cabul,  dihukum  karena melakukan perbuatan yang
menyerang  kehormatan  kesusilaan dengan  pidana  selama-selamanya sembilan tahun.
Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289    sampai  dengan  Pasal  296  KUHP. Pasal 290 KUHP menyatakan:
Dihukum  penjara  selama-lamanya tujuh tahun: 1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang,  padahal  diketahuinya bahwa  orang  itu  pingsan  atau tidak berdaya. 2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang  padahal  diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,
bahwa umurnya belum lima belas tahun  atau  kalau  umurnya  tidak jelas,  yang  bersangkutan  belum waktunya untuk dikawin. 3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
bahwa umurnya belum lima belas tahun  atau  kalau  umurnya  tidak jelas  yang  bersangkutan  belum waktunya  untuk  dikawin,  untuk melakukan  atau  membiarkan dilakukannya  perbuatan  cabul
33 https://daerah.sindonews.com/read/432568/17 4/sulinggih-pelaku-pencabulan-di- tampaksiring-bali-dituntut-6-tahun-penjara- 1621497950
atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Salah  satu  kasus  hukum  yang memjadi perbincangan publik di Indonesia adalah  adanya  kasus  tindak  pidana pencabulan  yang  dilakukan  oleh  oknum sulinggih. Dimana oknum sulinggih tersebut  ditetapkan  sebagai  tersangka  atas laporan  korban  ke  Polda  Bali,  pada  9 Juli 2020  yang  kejadianya  berada  di  di  Pura Campuhan Pakerisan, Tampaksiring, Gianyar,  4  Juli  2020. 33 Kemudian  kasus tersebut  diputuskan  oleh  hakim  pada  hari Selasa,  8  juni  tahun  2021  dengan  divonis hukuman  4  tahun  6  bulan  penjara  dalam sidang  yang  digelar  secara online di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. 34 Majelis  hakim  pimpinan  I Made Pasek dalam amar putusannya yang dibacakan  dalam  sidang  terbuka  itu menyatakan  terdakwa  terbukti  bersama melakukan  tindak  pidana  pencabulan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  289 dan Pasal 290 ayat (1).
Dari  apa  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  tersebut  di  atas  menandakan bahwa  asas Equality  Before  the  Law juga diteraapkan  terhadap  oknum  sulinggih artinya bahwa barang siapa yang melakukan  tindak  pidana  maka  akan diproses secara pidana dan akan diberikan sanksi pidana.

## BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas maka  dapat  ditarik  2  simpulan  yaitu sebagai berikut :
1. Pengaturan penerapan asas equality  before  the  law dalam
34 https://www.mcwnews.com/read/2021/06/08/2 02106080003/diganjar-hukuman-4-5-tahun- oknum-sulinggih-langsung-ajukan- bading.html
kasus  tindak  pidana  pencabulan oleh oknum sulinggih diatur dalam
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  menegaskan  semua warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum, selanjutnya diatur  dalam Undang-
Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman pasal  4  (1)  yang  menyebutkan Pengadilan  mengadili  menurut hukum  dengan  tidak  membeda- bedakan orang.
2. Sanksi  hukum  tindak  pidana Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289    sampai  dengan  Pasal  296 KUHP. Pasal 290 KUHP menyatakan:  Dihukum  penjara selama-lamanya tujuh tahun
terhadap  barangsiapa  melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu  pingsan  atau  tidak  berdaya, barangsiapa  melakukan  perbuatan cabul  dengan  seseorang  padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima  belas  tahun  atau  kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan  belum  waktunya untuk  dikawin,  dan  barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya  bahwa  umurnya  belum lima  belas  tahun  atau  kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan  belum  waktunya untuk  dikawin,  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

## DAFTAR BACAAN
Buku
Hadjon,  Philipus  M.,    1994, Pengakuan Ilmu  Hukum  Dogmatik  (Normatif) Dalam Yuridika
Hartono,  Sunaryati  ,  2006, Penelitian Hukum Di Indonesia pada Abad Ke 20 , Alumni, Bandung
Ibrahim, Johny, 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,    Bayumedia  Publishing, Malang Kamil, Ahmad, 2008, Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan Anak  di  Indonesia,  Rajawali  Perss, Jakarta
Manan,  Bagir  ,  1999, Penelitian  Bidang Hukum , Puslitbang Bandung, Bandung
Marpaung,  Leden,  2004,    Kejahatan Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah Prevensinya,  cet  2.Siunar  Grafika, Jakarta
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum  Empiris, ,  Kencana  Media, Jakarta
Moeljatno,  2008,    Asas-asas  Hukum Pidana,Rineka Cipta, Yogyakarta
Muhammad,  Abdulkadir  ,  2004, Hukum Dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung
Putra,  IB.  Wyasa  ,  2010,  “ Fungsi  Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa” ,  Disertasi  Program  Studi Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
Santoso,  Topo  ,  1997,  Seksualitas  dan Hukum Pidana,IND-HILL-CO, Jakarta Saptomo, Ade, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hlukum Empiris  Murni  .Sebuah  Alternatif  / Universitas Trisakti , Jakarta
Sunggono,  Bambang  ,  2009, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Usfunan,  Yohanes,  2015,  Hukum, HAM dan Pemerintahan , Udayana
University Press, Denpasar

## Jurnal
Ayu  Gangga,  Desak,  dan  Joshua  Giorgio, 2020, Kontroversi  Perzinahan  Di
Mata  Agama  Dan  Hukum  Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan , Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret
Kamduksupatra,  2015,  Apa  Itu  Sulinggih, http://kanduksupatra.blogspot.com/ 2015/07/apakah-sulinggih-itu.html, di akses pada hari kamis 29 April
Internet https://bali.tribunnews.com/2021/02/23/up date-oknum-sulinggih-tersangka- kasus-pencabulan-jaksa-kejati-bali- nyatakan-berkas-telah-lengkap, di akses pada hari kamis 29 April 2021
Kamduksupatra,  2015,  Apa  Itu  Sulinggih, http://kanduksupatra.blogspot.com/ 2015/07/apakah-sulinggih-itu.html, di  akses  pada  hari  kamis  29  April 2021