PERLAWANAN PETANI DI TANAH PARTIKELIR TANJOENG OOST  BATAVIA TAHUN 1916
THE PEASANT STRUGGLE IN PRIVATE LAND OF TANJOENG OOST BATAVIA IN 1916
Iim Imadudin Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jln. Cinambo No.136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: iim.imadudin@yahoo.com Naskah Diterima: 5 Januari 2015 Naskah Direvisi:12 Februari 2015 Naskah Disetujui:18 Februari 2015

## Abstrak
Sepanjang  abad  XIX  dan  awal  abad  XX  terjadi  banyak  pergolakan  di  Nusantara.  Salah satu di antaranya terjadi di tanah partikelir Tanjoeng Oost Batavia. Perlawanan Entong  Gendut di Tanjoeng  Oost    Batavia  pada  tahun  1916  berkaitan  dengan  sistem  tanah  partikelir  di  daerah tersebut.  Peristiwa  tersebut  mencerminkan  terjadinya  ketegangan  horizontal  maupun  vertikal.  Di tanah partikelir Tanjoeng Oost Batavia, tuan tanah mengeksploitasi tanah dan petani yang hidup di wilayahnya.  Sejak  diberlakukannya  UU  Agraria  1870,  pemilik  modal  menjadikan  tanah  sebagai alat produksi. Oleh karena itu, tidak ada lagi hubungan yang bersifat mutualistis, namun bergeser pada  aspek  komersialisasi  pertanian.  Para  petani  yang  bekerja  pada  perkebunan  memperoleh perlakuan  yang  sewenang-wenang.  Peraturan  tanah  partikelir  sering  berubah-ubah,  pajak  tidak tetap,  dan  pemberlakuan  kerja  wajib.  Dalam  kondisi  demikian,  timbullah  gerakan  perlawanan yang  dimotivasi  oleh  semangat  keagamaan.  Para  pengikut  Entong  Gendut  menganggap  dirinya sebagai  ratu  adil.  Penelitian  yang  mempergunakan  metode  sejarah  ini  bertujuan  mengungkap perlawanan  Entong  Gendut  dan  respons  pemerintah  kolonial  terhadap  gerakan    petani  di  tanah partikelir  Tanjoeng  Oost.  Kajian  mengenai  resistensi  petani  era  kolonial  dalam  konteks  tanah partikelir  penting  sebagai  bahan  refleksi  sejarah.  Meski  pernyataan  sejarah  berulang  sekarang dipertanyakan, namun terdapat kemiripan pola-pola protes sosial dari dulu hingga kini
Kata kunci : perlawanan petani, tanah partikelir, Batavia.

## Abstract
There  are  a  lot  of  upheaval  in  the  archipelago  throughout  the  nineteenth  century  and early twentieth century. One of them are occurred on private land Tanjoeng Oost Batavia. Entong Geendut resistance in Tanjoeng Oost Batavia in 1916 relating to the system of private land in the area. These events reflect the horizontal and vertical tension. In the private land of Tanjoeng Oost Batavia, landlords exploit the land and the farmers who live in the territory. Since the enactment of the Agrarian Law, 1870, owners of capital make the soil as a production tool. Therefore, there is  no  relationship  of  mutualism,  but  shifts  in  aspects  of  agricultural  commercialization. The peasants  who  worked  on  the  plantation  earned  arbitrary  treatment.  Regulation  of  private  land ever-changing,  taxes  are  not  fixed,  and  the  imposition  of  compulsory  labor.  In  such  conditions, there  was  a  resistance  movement  motivated  by  religious  fervor.  The  fellow  of  Entong  Gendut consider themselves to be fair queen. The research method  is historical method and try to reveal the  Entong  Gendut  struggle  against  the  colonial  government's  as  a  response  to  the  peasant movement  in  Oost  Tanjoeng  private  land.  The  study  of  peasant  resistance  in  colonial  era important in the context of private land as a reflection  of history. Although history  repeats itself now as a questionable statements, but there are similar patterns of social protests of the past until now.
Keywords: peasant struggle, private land, Batavia.
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 34

## A. PENDAHULUAN
Heraclitus, filsuf Yunani
menyatakan  bahwa  di  dunia  ini  tidak  ada yang  tidak  berubah.  Semua  berubah, kecuali  perubahan  itu  sendiri. 1 Perubahan merupakan  keharusan  sejarah  ( historical necessity )  yang terus ada dalam kehidupan manusia.  Situasi  konflik  atau  antagonisme sering  menjadi  bagian  yang  dominan mewarnai jalannya perubahan. Ada golongan sosial yang berupaya mempertahankan  diri  melawan  kelompok yang  berjuang  melakukan  pembaharuan (Kartodirdjo, 1983: viii). Antagonisme biasanya dilatar- belakangi  stagnasi  dan  rasa  jenuh  yang muncul.  Pada  tahap  awal  gerakan  massa mendapat dukungan terbesar dari kelompok  orang bosan (Hoffer, 1988: 53). Akhirnya,  timbullah  perubahan yang disengaja  sebagai  anteseden  dari  keadaan stagnan.
Pemicu  dari  perubahan  itu  dapat berdimensi ekonomi, politik, dan sebagainya.  Demikian  pula,  rasa  frustasi dapat juga merupakan reaksi atas terjadinya  suatu  perubahan.  Rasa  bosan, frustasi,  dan  ketertindasan  merupakan lahan  yang  subur  bagi  tumbuhnya  usaha melakukan  perubahan.  Namun  pertanyaan yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  apakah perubahan  itu,  sebagai  dikonsepsikan Hegel dalam dialektika historis-nya, bergerak  secara  regresif  menuju  keadaan yang  lebih  buruk  dari  sebelumnya  atau lebih baik dalam artian progresif (Surbakti, 2010: 299).
Pantun  di  bawah  ini  merupakan refleksi  perjuangan  ke  arah  perubahan. Perjuangan  tersebut  dapat  berhasil,  dapat
1 Dalam  bahasa  Inggris  dikatakan  “ nothing endures  but  change” .  Kutipan  ini  berasal  dari tulisan-tulisan  Heraclitus  (535-475  SM)  yang dikumpulkan  oleh  Daegenes  Laertius  dan diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  C.D. Yonge. Bagi Heraklitus, perubahan itu riil, dan stabilitas  itu  ilusi.  “Change  is  the  leading upward,  and  the  road  leading  downward,  and the  whole  world  exists  according  to  it” (Ishwara, 2011: 9).
pula mengalami kegagalan tergantung cara memaknainya.
Ular kadut mati di kobak Burung betet makanin laron
Entong Gendut mati ditembak Orang Condet pada buron Sebait  pantun  di  atas  menyimpan kenangan kolektif tentang kisah
perjuangan  Entong  Gendut  dari  Condet.
Pantun  ini  menyampaikan  pesan  heroisme Entong  Gendut  dari  generasi  ke  generasi secara  berkesinambungan.  Tidak  hanya pantun, reproduksi nilai-nilai moral Entong  Gendut  disampaikan  dalam  seni lenong,  palang pintu pada pernikahan adat Betawi, dan cerita rakyat.
Perlawanan  Entong  Gendut  harus dilihat  dalam  situasi  politik  awal  abad  ke- 20.  Pergolakan  di  tanah  partikelir  di penghujung  abad  ke-19  dan  permulaan awal abad ke-20 merupakan gejala historis dari  masyarakat  petani  pribumi.  Pemicu dari  semua  perlawanan  atau  kerusuhan tersebut sebagian besar merupakan konsekuensi  logis  dari  beratnya  tuntutan pajak dan kerja rodi terhadap petani. Itulah sebabnya,  kerusuhan  yang  terjadi  di  tanah disebut juga  kerusuhan cuke, yang berasosiasi  dengan  nama  jenis  pungutan pajak yang membebani petani (Poesponegoro  dan  Nugroho  Notosusanto, 2008: 400). Umumnya, ciri khas gerakan perlawanan  sosial  tersebut  cenderung bermotifkan perasaan dendam yang bersifat milenaristis atau mesianistis (Ekadjati et al ., 1990: 139). Penolakan  atas  pajak  memang merupakan  pemberontakan  khas  petani Asia Tenggara. Cirinya-cirinya ada penegasan  ekonomi  lokal  dari  sejumlah pemberlakuan  pajak  yang  baru  (Scott, 1993: 127).
Kemunculan  tanah-tanah  partikelir dimulai  oleh  praktik  penjualan  tanah kepada  swasta  pada    masa  VOC  (1602- 1799).
Kebijakan tersebut terus berlangsung hingga pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) dan Letnan
Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811- 1816).  Kemudian,  berlanjut  hingga  tahun 1820-an.
Tanah-tanah  partikelir  terdapat  di sekitar Batavia, Bogor, Banten, Karawang, Cirebon,  Semarang  dan  Surabaya.  Motif dari  penyerahan  tanah-tanah  itu  beragam. Sebagian  besar  bermotifkan  kepentingan politis saat penyerahan tanah dengan status tanah  partikelir  oleh  VOC.  Penyerahan tersebut  dianggap  sebagai  hadiah  VOC terhadap orang-orang yang dianggap berjasa menjaga ketenteraman dan ketertiban  di  wilayah  sekitar  Batavia. Mereka  di  antaranya  adalah  mantan pegawai  atau  perwira  VOC  dan  kepala penduduk pribumi.
Praktik  penjualan  tanah  partikelir tidak  hanya  berupa  penyerahan  tanah, melainkan penduduk  yang tinggal di tanah tersebut.  Para  pemilik  tanah  menguasai tanah  secara  mutlak  dalam  jangka  waktu yang lama. Para tuan tanah  mendapat hak- hak  istimewa  seperti yang dimiliki pemerintah  (hak  fiskal)  dan  kepolisian (keamanan). Dengan hak istimewa yang dimilikinya,  para  tuan  tanah  berhak menuntut  sebagian  hasil  produksi  tanah garapan para petani. Selain itu, penyerahan tenaga  kerja  bagi  keperluan  pribadi  tuan tanah  menjadi  wajib,  antara  lain  memetik buah, menggarap dan memelihara tanaman atau  mengangkut  barang  dari  satu  tempat ke tempat lainnya.
Para tuan tanah dapat dengan leluasa melakukan  eksploitasi  tanah  miliknya. Kekuasaaan  tanpa  batas  itu  membuat mereka  sering  melakukan  kecurangan- kecurangan.
Beberapa
di antara kecurangan  itu,  seperti  memanipulasi reglemen dan  kontrak  kerja.  Pemerintah sebenarnya  tidak  menutup  mata  terhadap praktik  kecurangan  seperti  itu.  Upaya perbaikan  yang  dilakukan,  di  antaranya melarang tuan
tanah menerima
sepersepuluh dari hasil tanah atau memungut  penyerahan  tenaga  kerja  yang berat.  Akan  tetapi,  kontrol  pemerintah terhadap tuan tanah memang sangat lemah.
Pemerintah  tidak  dapat  berbuat  apa-apa ketika  berbagai  pelanggaran  dilakukan tuan tanah. Tindakan tuan tanah yang melampaui batas menimbulkan kegelisahan  dan  frustasi  di  kalangan  para petani.  Berbagai  aksi  protes  terjadi  di beberapa tanah partikelir seperti di Batavia dan Cirebon (1816), Cikande Udik (1845), Ciomas  (1886)  dan  Ciampea  (1892). Ketegangan  semakin  meningkat,  terutama di paruh pertama abad  ke-20. Salah satu di antara  gerakan  yang  cukup  menonjol terjadi  tanah  partikelir  Tanjoeng  Oost Batavia  pada  tahun  1916  ( Koloniaal Verslag , 1916).
Kehidupan di tanah partikelir Tanjoeng  Oost  bagi  penduduk  Condet dirasakan  sangat  berat.  Penduduk  yang bekerja di tanah partikelir harus menggarap  lahan  dan  kebun  tuan  tanah dalam kondisi tertekan.  Tentu saja kebijakan yang paling berat bagi penduduk adalah  kewajiban  petani  membayar  pajak sewa  tanah  25  sen  setiap  minggunya.  Bila tidak  mampu  membayar,  mereka  wajib melakukan  kerja  paksa    selama  seminggu menggarap  sawah  dan  kebun  tuan  tanah atau aparat kolonial.
Dalam  situasi  seperti  itu,  timbul reaksi  dari  penduduk  Condet  untuk melawan  tindakan  sewenang-wenang  tuan tanah.  Ekspresi  dari  ketertekanan  tersebut berupa  rasa  amarah,  kebencian,  bahkan perlawanan  fisik.  Salah  satu  di  antaranya adalah perlawanan Entong Gendut, pendekar  perguruan  Silat  Silau  Macan  di daerah Condet. Ia dikenal juga dengan Haji Entong Gendut. Ia memobilisasi penduduk Condet agar melawan sistem kolonial yang menindas. Kajian mengenai perlawanan Entong Gendut setidaknya telah menghasilkan  dua  skripsi.  Abd.  Nashir (1987) menulis Kerusuhan Petani di Condet  Tahun  1916. Eksploitasi  tuan tanah  secara  berlebihan  menimbulkan kebencian penduduk. Penulis juga menekankan peran pihak-pihak luar masyarakat Condet yang ikut
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 36
mematangkan  perlawanan.  Yayi  Ningsih (2007)    menulis Gerakan  Protes  di Tanjung  Timur  Dipimpin  oleh  Entong Gendut  Tahun  1916. Penulis  mengaitkan gerakan  protes  dengan  sistem  tanah  di wilayah  partikelir  yang  menimbulkan kebenciaan  hingga  memunculkan  sosok Entong Gendut sebagai ratu adil. Gerakan perlawanan sering dilakukan  masyarakat  petani  dalam  sistem politik  yang  berbeda-beda.  Sejak  zaman kolonial  hingga  kemerdekaan,  konflik  di lingkungan masyarakat petani sering terjadi.  Peristiwa  sejarah  memang  hanya terjadi  sekali  ( einmalig ),  tetapi  terdapat kemungkinan  kesamaan  pola  dan  struktur yang  kondusif  bagi  munculnya  konflik  di masyarakat.  Ilmu  sejarah  dapat  membantu menangani  konflik  melalui  pendekatan genetis, komparatif, dan paralelisme historis.  Artikel  ini  berupaya  memberi gambaran  tentang  latar  belakang,  sebab yang  lebih  dekat  dengan  peristiwa,  dan trigger (pemicu)  dari  gerakan  perlawanan Entong Gendut di tanah partikelir
Tanjoeng Oost Batavia.

## B. METODE PENELITIAN
Kajian  artikel  ini  menggunakan metode  sejarah,  yang  terdiri  dari  empat tahapan.  Tahap  pertama,  heuristik  atau upaya  pencarian  sumber  terhadap  objek yang  diteliti. Data tersebut didapat  melalui penelitian di perpustakaan ( library research ).  Buku-buku  penunjang  atau literatur  diperoleh  melalui studi pustaka di perpustakaan BPNB Bandung Perpustakaan  Cisral  Unpad,  Perpustakaan Wilayah  Jawa  Barat,  dan  Arsip  Nasional. Penelitian  ini  banyak  memanfaatkan  arsip
Memori  Serah  Jabatan  yang  diterbitkan Arsip Nasional RI.
Tahap  selanjutnya  adalah  tahap kritik, dilakukan dengan membuat
perbandingan  dari  beberapa  sumber  atau dengan  membandingkan  dengan  fakta- fakta  yang  ada  sebelumnya.  Kritik  dengan dasar  sumber  yang  ada  akan  menguji apakah  gerakan  sosial  lebih  bermotifkan ekonomi  ataukah  politik.  Tahap  ketiga adalah tahap interpretasi, tahap
menafsirkan  fakta  yang  membutuhkan kerangka  dan  dasar  pengertian  objek penelitian,  dan  dilakukan  dengan  bantuan konsep  dan  teori.  Tahap  terakhir  adalah penulisan  sejarah,  fakta-fakta  yang  telah diinterpretasikan  dituliskan  dalam  suatu penulisan yang sistematis dan kronologis.
Analisis  artikel  ini  menggunakan teori Perilaku Kolektif ( Theory of Collective Behavioral )  yang  diperkenalkan Neil  J.  Smelser  (Jung,  1966:  318-320). Smelser memerinci perilaku kolektif sebagai mobilisasi  atas  dasar  suatu
keyakinan  ( belief )  yang meredefinisikan kembali  aksi-aksi  sosial  ( social  action ). Sementara  itu,  perilaku  kolektif,  menurut Blumaer,  didefinisikan  sebagai  suatu gerakan  sosial  ( social  movement )  yang dilakukan  secara  kolektif  untuk  menata kehidupan yang baru. Dasar gerakan sosial adalah the  basic  frustration (Zubir,  2002: 40).
Setiap  aksi  sosial  membutuhkan sejumlah  determinan,  yaitu  kondisi  yang diperlukan  ( necessary  condition )  yang menciptakan  suasana  atau  kondisi  yang cukup ( sufficient condition ) bagi tumbuhnya aksi perlawanan (Swartz, 1997: 1).
Adapun  determinan  yang  terdapat dalam  teori  Perilaku  Kolektif  sebagai berikut:
1. Structural condusiveness (kekondusifan struktural):  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  dari  struktur  sosial budaya  masyarakat  untuk  melakukan aksi;
2. Structural strain (ketegangan struktural):  ketegangan  struktural  ini dapat  terjadi  apabila  sesuatu  yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan,  bahkan  lebih  jauh  lagi kenyataan-kenyataan yang muncul justru berbalik menjadi ancaman;
3. Growth  and  spread  of  generalized belief (pertumbuhan  dan  penyebaran keyakinan yang dianut);
4. Precipitant  factors (faktor  pencetus): struktural  yang  kondusif,  ketegangan dan  kepercayaan  belum  menghasilkan
sebuah  episode,  kecuali  sudah  ada faktor    pencetus.  Faktor  pencetus  ini adalah sesuatu yang dramatis;
5. Mobilization  of  participants  for  action (mobilisasi  untuk  melakukan  aksi): pemimpin,  kepanikan,  agitasi  untuk reformasi;
6. The operation of social control (berjalannya  kontrol  sosial):  semacam kontrol sosial, determinan yang mencegah,  mengganggu,  membelokkan dan  merintangi  gejolak  itu  dengan  cara mencegah  terjadinya  episode  gejolak sosial  dan  mobilisasi  alat-alat  negara segera  setelah  episode  gejolak  sosial mulai terjadi (Lubis, 2000: 64).
Untuk  menjelaskan  kepemimpinan kharismatis  digunakan  konsep  “karisma”. Max  Weber  menjabarkan  karisma  sebagai “mutu tertentu yang melekat pada kepribadian  seseorang  yang  menyebabkan ia  dianggap  luar  biasa  dan  diperlakukan orang  sebagai  seseorang  yang  dikaruniai kekuatan  supranatural  (gaib),  seorang manusia super atau setidak-tidaknya mempunyai  kekuatan  atau  kualitas  sangat istimewa” (Burke, 200:133).
Dalam  konteks gerakan  milenaristis, para  pengikut  meyakini  bahwa  dalam waktu  yang  tidak  lama  lagi  akan  lahirnya masyarakat  baru  yang  akan  melenyapkan segala  kesengsaraan  (Korver,  1982:  73). Gerakan protes yang bernuansa keagamaan juga  sering  bertipe  nativisme,  yaitu  gejala yang  menunjukkan adanya kebencian yang kuat  terhadap  penguasa  asing yang dianggap  bertanggung  jawab  terhadap situasi yang terjadi (Korver, 1982: 74-75).
Tipe  gerakan  sosial  terbagi  menjadi dua,  yaitu  gerakan  yang  memulai  suatu proses  perubahan  dan  gerakan  yang merupakan  reaksi  atas  perubahan  yang terjadi.  Kebanyakan  gerakan  sosial  yang terjadi  bertipe  “reaktif”,  yaitu  gerakan rakyat yang memprotes perubahan ekonomi atau sosial  yang  mengancam cara hidup  yang  berlaku  (Frederick  &  Soeri Soeroto, 1984: 135). Bagi petani, perlawanan bertujuan tidak untuk mengubah  keadaan  yang  sedang  terjadi,
apalagi  menumbangkan  sistem  dominasi. Mereka  lebih  berkepentingan  untuk  dapat bertahan dalam sistem (Scott, 1993: xiv).
Untuk  memahami  pola  hubungan petani  dan  elit  digunakan  pula  konsep Patron-Klien. Antropolog umumnya mendefinisikan patron-klien sebagai: .....an exchange relationship between  roles-  may  be  defined  as special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship  in  which  an  individual  of higher  socioeconomic  status  (patron) uses his own influence and resources to provide  protection  or  benefits,  or  both, for  a  person  of  lower  status  (client) who,  for  his  part,  reciprocates  by offering  general  support  and  assistance including  personal  services,  to  the patron.
.....hubungan  pertukaran  antara  dua orang    yang  melibatkan  sebagian  besar peran  dalam  persahabatan-yang  status sosial  ekonomi  individu  atau  lebih tinggi (patron)
menggunakan pengaruhnya  sendiri  dan  sumber  daya untuk  perlindungan,  pemeliharaan  atau manfaat,  atau  keduanya,  untuk  orang dari  status  yang  lebih  rendah  (klien) yang,  pada  bagiannya,  membalasnya dengan  menawarkan  dukungan  umum dan  pribadi  bantuan-termasuk,  untuk perlindungan. 2

## C. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Riwayat  Tanah  Partikelir  Tanjoeng

## Oost Batavia
Pemilik  pertama  kawasan  tanah partikelir Tanjoeng Oost (Tanjoeng Timur) adalah Pieter van de Velde dari
Amersfoort,  Belanda.  Pascapemberontak- an  Cina  1740,  van  de  Velde  mengusai tanah-tanah  milik  Kapten  Ni  Hu-Kong. Lokasinya  berada  di  selatan  Meester Cornelis  sebelah  timur  sungai  Ciliwung. Pemilikannya  atas  tanah  terus  bertambah dengan tanah-tanah lainnya  yang dibelinya pada  tahun  1750.  Maka  muncullah  Tanah Partikelir Tanjoeng Oost.
2 http://chenry.webhost.utexas.edu/public_html/ AUC/Scott-1972-clientelism.pdf
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48
38 Pada  tahun  1750  van  de  Velde membangun villa sebagai tempat peristirahatan  ( Landhuis ).  Letaknya  yang yang  berada  di  pinggiran  pusat  kota Batavia,  membuat  kawasan  Tanjoeng Timur tempat yang cocok untuk peristirahatan  dan  lahan  pertanian.  Pada mulanya  wilayah  ini  masih  berupa  lahan kosong yang ditumbuhi pepohonan besar.
Adrian  Jubels  menjadi  pemilik kedua.  Selanjutnya,  pada  tahun  1763, Jacobus  Johannes  Craan  membeli  Tanah Tanjoeng  Oost.  Ia  merenovasi  gedung peristirahatan  dengan  dekorasi berlanggam Lodewijk XV, dengan hiasan- hiasan Cina. Kemudian  Tanjoeng  Oost  dibeli  Willem Vincent  Helvetius  van  Riemsdjik.  Ia adalah  putra  Gubernur  Jendral  Jeremies van Riemsdjik (1775-1777).
Gambar 1. Kawasan Batavia tahun 1920 Sumber: http://niehorster.orbat.com/016_netherlands/ma ps/Batavia%201920.gif
Sejak usia muda, Willem Vincent Helvetius sudah menduduki jabatan strategis.  Pada  usia  17  tahun  sudah
diangkat  menjadi  administratur  P.  Onrust.
Ia  mampu  memanfaatkan  kedudukan ayahnya sebagai Gubernur Jenderal, sehingga kekayaan dan kekuasaannya terus meningkat.    Sampai  penghujung  abad  ke- 18, pemilikan tanahnya tersebar mulai dari Tanahabang, Cibinong, Cimanggis, Ciampea, Cibungbulan, Sadeng, dan Tanjoeng Oost.
Tanah  partikelir  Tanjoeng  Timur mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat  saat  dikelola  oleh  Daniel  Cornelius Helvetius.  Ia  secara  intensif  mampu mengembangkan  sektor  pertanian  dan peternakan. Komoditi tanah Tanjoeng Oost dikenal oleh masyarakat luas di Batavia.
Pengelolaan tanah partikelir dilanjutkan  Tjalling  Ament,  yang  berasal dari  Kota Dokkum, Belanda Utara. Ament menikahi  putri  Daniel  Cornelius  yang bernama Dina Cornelia. Ament mengembangkan  produksi  pertanian  dan peternakan.  Pada  pertengahan  abad ke-19, produksi  susu  peternakan  Tanjoeng  Timur sangat  terkenal  di  wilayah  Batavia. Tanah partikelir Tanjoeng Oost juga menghasilkan  kopi  dan  sereholie.  Pada tahun  1914  menghasilkan  60  pikul, sedangkan  tahun  1915  ada  75  pikul ( Koloniaal verslag 1916). Tabel 1 Komoditi Kopi Tanah Partikelir di Batavia Tanah Partikelir Jumlah (Pikul) BANTAM Tjikande Ilir 27 16 BATAVIA Pangkalan.................. Tjiboeboer................. Tandjoeng Oost........ Kranggan.................. Tandjoeng-West of 2 60 60 13 - 75 75 9
Djagakarsa................ Kampong Makasser, Hermendal  en  Tanah Toewaratoes.............. Tjakoeng  en  Pondok Klapa......................... Lengkong oost I Serpang, Lengkong Tjisaroek en Lengkong Sempora...................... 10
0,5
2
5
10 8 - - -
-
Sumber: Koloniaal Verslag , 1916
Sampai  meletusnya  Perang  Dunia, kawasan  tanah  Tanjoeng  Oost  diwariskan secara  turun-temurun  pada  keturunan Vincent  Helvetius  van  Riemsdij.  Sekarang kawasan tersebut dikenal dengan Kampung Gedong. Sebutan Kampung Gedong merujuk pada sebuah gedung peristirahatan ( landhuis )  tuan  tanah  Tanjoeng  Oost. Gedung  tersebut  memiliki  halaman  yang luas.  Pemilik  terdahulu  memberi  nama Groeneveld,  yang  berarti  lapangan  hijau. Pemandangan  di  sekelilingnya  sangat  asri. Sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jl.  Raya  Bogor.  Di  sisi  jalan  ditanami pahon asem ( Tamarindus indica ).
2. Kebijakan Tanah Partikelir
Keberadaan tanah partikelir memiliki  sejarah  panjang.  Namun,  titik tolak perkembangan tanah partikelir
bermula  ketika  tahun  1870  diterapkan
“politik  pintu  terbuka”  ( open  door  policy ) di  Hindia  Belanda.  Para  pengusaha  swasta asing  memiliki  peluang  yang  lebih  besar untuk  menanamkan  modalnya  di  bidang perkebunan.  Dasar  hukum  dari  sistem liberal  ini  adalah  Undang-Undang  De Waal,  yaitu  Undang-Undang  Agraria  dan Undang-Undang  Gula.  Undang-Undang Agraria  ( de  Agrarische  Wet )  diatur  dalam Staatsblad No. 71 tanggal 9 April 1870.
Para  pengusaha  swasta  Belanda maupun  swasta  Eropa  lainnya  mendirikan perkebunan-perkebunan  kopi,  teh,  gula, dan kina. Pembukaan perkebunan- perkebunan  besar  ini  dipayungi  secara hukum  oleh  Undang-Undang  Agraria ( Agrarische  Wet )  yang  dikeluarkan  pada tahun  1870.  Pada  suatu  pihak  Undang- Undang  Agraria  membuka  peluang  bagi orang-orang  asing  untuk  menyewa  tanah dari  rakyat  Indonesia  (Poesponegoro,
1992: 118). Implementasi Agrarische Wet menimbulkan  konflik  sosial  di  tanah partikelir. Lahirlah tuan-tuan tanah partikelir  ( particuliere  landerijen )  yang sangat berkuasa.
Tanah  partikelir  menjadi  “mesin uang”  bagi  tuan  tanah  berkebangsaan Eropa dan Cina. Sementara itu, bagi petani tanah  partikelir  menambah  beban  kaum pribumi,  terutama  petani-penyewa  dan buruh.
Sebenarnya pemerintah sudah membuat “aturan main” di tanah partikelir.
Dalam Staatsblad No.  19  tanggal  28 Pebruari  1836  dikemukakan  hak-hak pemerintah,  tuan  tanah,  dan  penduduk sebagai berikut:
a. Hak-hak Pemerintah
1. Memelihara ketertiban dan keamanan;
2. Melindungi keselamatan penduduk dari ancaman dan bahaya yang mengancam pemerintah;
3. Menguasai jalan-jalan raja, jemba- tan-jembatan, dam-dam, terusan- terusan dan semua pekerjaan untuk kepentingan umum di tanah dan air; dan 4. Kedaulatan atas tanah P en T tetap berada di tangan pemerintah pusat.
b. Hak-hak dan Wewenang Tuan Tanah
1. Memungut hasil panen atau penghasilan  dari  tanah  yang  digarap oleh  penduduk  atau  yang  sekiranya dapat  menghasilkan,  seperti  tanah- tanah  gundul,  hutan-hutan,  hutan bambu; dan
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 40
2. Mempekerjakan  penduduk  laki-laki yang  berumur  antara  14-50  tahun selama  satu  hari  pada  tiap-tiap minggu,  dengan  memberi  makan yang  cukup  untuk  mengerjakan pembuatan  atau  perbaikan  jalan, menggali saluran-saluran air, memotong rumput, membajak tanah, mengangkut barang-barang di rumah tinggal atau gudang.
c. Hak-hak dan Kewajiban Penduduk 1. Menggembala  hewan,  mengambil kayu  untuk  keperluan  sehari-hari dengan syarat tidak untuk dijual;
2. Mengangkut bagian dari hasil tanahnya ke gudang tuan tanah tanpa dibayar  asal  saja  gudang-gudang  itu berada  dalam  daerah  tanah  itu sendiri.
3. Penduduk  yang  disuruh  oleh  tuan tanah  untuk  mengantarkan  surat, mengangkut barang-barang dan lain- lain  harus  mendapat  upah  yang setimpal. Peraturan pemerintah tersebut memang secara eksplisit mencantumkan  sanksi  terhadap  tuan tanah  yang  bertindak  melebihi  aturan yang  ditetapkan.  Para  pelanggar  dapat dituntut  di  muka  hukum  (pengadilan).
Di  atas  kertas,  hak-hak  penduduk pribumi dilindungi secara hukum dalam memanfaatkan tanah-tanah untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Akan  tetapi,  pada  kenyataannya aturan tersebut dapat diibaratkan “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Tuan tanah  partikelir  menjelma  menjadi “raja-raja”  baru.  Para  pembeli  tanah mendapat    hak  pertuanan (heerlijke rechten ) dan hak kenegaraan ( overheidrechten ).  Dengan  demikian,
para  pemilik  tanah  dapat  mengatur tanah  dan  penduduk  yang  tinggal  di tanah tersebut sesuai dengan keinginannya.  Para  pemilik  berhak mendapat  bagian  dari  hasil  panen  padi, palawija, buah-buahan, peternakan ikan,  dan  sebagainya  (Broersma,  tt:  2). Kenyataan  ini    membuat  status  tanah
partikelir  seolah-olah  telah  menjadi “negara  kecil”  dalam  negara (Staatjes binnen de Staat) (Effendhie, 2007: 13). Di  tanah  partikelir,  elit  pribumi seperti demang,  asisten  wedana, dan  cutak (camat tuan tanah) bekerja untuk kepentingan  tuan  tanah.  Demang  dan  para pembantunya  bertugas  memungut  cukai dari  penduduk  yang  menetap  di  daerah yang  berada  di  bawah  pengawasannya (Asdi et  al ,  39:  2007).  Sementara  itu, demang  lebih  berperan  sebagai  pegawai tanah  partikelir  (Disbudpar  Subang,  2002: 40).
Pada permulaan abad ke-20,
serangkaian  gelombang  kerusuhan  meluas di berbagai tanah partikelir, antara Ciomas, Slipi,  Cakung,  dan  Surabaya.  Aksi  protes dipicu  oleh  persoalan  yang  sama,  yakni kegagalan  pembayaran  sewa  atau  pajak, maupun penebusan kerja wajib. Akibatnya, petani  yang  bangkrut.  Harta  mereka dirampas, dijual, bahkan dibakar.
Berdasarkan  aturan  baru  tentang  tanah partikelir,  para  tuan  tanah  diperkenankan mengadili  para  petani  yang  tidak  mampu membayar  pajak  (Poesponegoro,  1992: 294).
Situasi  yang  makin  kondusif  untuk terjadinya  gerakan  sosial  semakin  matang ketika  ada  kebijakan  baru  tentang  tanah partikelir  tahun  1912.  Kebijakan  tersebut memberikan  peluang bagi para tuan tanah untuk  menindak  petani-petani  yang  tidak dapat membayar pajak melalui pengadilan. Pada  tahun  1913  pengadilan  menangani 2.000  perkara  kegagalan  petani  dalam membayar  sewa  atau  pajak  pekarangan atau  pun  penebusan  pekerjaan  kompeni. Selanjutnya,  ada  500  perkara  di  tahun 1914,  dan  300  perkara  tahun  1915. Eksekusi putusan pengadilan mengakibatkan petani mengalami kebangkrutan.  Harta  milik  petani  disita, dijual,  atau  dibakar.  Selain  eksekusi pengadilan, tuan tanah menaikkan pungutan  pajak.  Pada  gilirannya  hal tersebut  menciptakan  rasa  dendam  dan kebencian yang semakin dalam.
Beberapa  kejadian  menjadi  riak-riak kecil  yang terus memanas. Pada tanggal 14 Mei  1916,  penduduk  kampung  yang bernama  Taba  dari  desa  Batu  Ampar diadili  di Landraad (pengadilan  distrik) Meester Cornelis (Jatinegara). Berdasarkan vonis  Landraad  van  Meester  Cornelis  ddo 14  November  1914  No  4693/1913,  Taba wajib  membayar  sebesar f 7,20  (7,20 gulden)  dan  ongkos  perkaranya  (ANRI, 1981: 52).
Pada    tanggal  15  Maret  1916, pengadilan  memberikan  tenggat  waktu pada  Taba  agar  segera  membayar.  Bila tidak  mampu  membayar,  pihak  yang berwajib akan menyita barang dan menjualnya. Situasi  semakin  memanas. Penduduk menuding  para kepala setempat mengabdi pada kepentingan orang Kristen,
karena mereka sama sekali tidak mempertimbangkan penduduk yang miskin.  Oleh karena itu, dalam pandangan penduduk, mereka harus dibunuh. Namun,  eksekusi  tetap  dilanjutkan.
para  petugas  dipimpin  Asisten  Wedana Pasar  Rebo  dan  mandor  Piroen  tetap mendatangi  rumah  Taba  pada  tanggal  7 Maret  1916  (Pranoto,  2010:  153).  Mereka bermaksud  menghukum  kegagalan  Taba membayar  sewa  tanah.  Saat  itu  penduduk berkumpul  dalam  posisi  bersembunyi  di kebun salak  Djaimin,  yang letaknya  hanya sepelemparan  batu  dari  rumah  Taba (ANRI, 1981: xl).
Massa  yang  berjumlah  50  orang berupaya  mencegah  petugas  yang  akan melakukan eksekusi. Entong Gendut berada  di antara kerumunan  massa. Situasi semakin  genting.  Penduduk  berupaya memprovokasi  petugas  dengan  perkataan yang  bernada  menghina.  Selain  itu, terdengar pula  doa-doa  dan  ayat al-Qur’an dikumandangkan.  Namun,  massa  berhasil ditenangkan. Entong Gendut sendiri belum mengambil  tindakan  untuk  melawan, karena  kekuatannya  yang  masih  sangat terbatas.  Akhirnya,  rumah  Taba  dijual seharga f 4,50 (4,50 gulden). Mandor Pirun membelinya pada tanggal 15 Maret 1916.
Situasi  genting  terus  berkembang. Penduduk Batu  Ampar  bergabung  dengan perkumpulan  beladiri.  Dengan  ilmu  bela diri  yang  dimiliki,  mereka ingin  mencegah para  pegawai  pemerintah  mengeksekusi berbagai putusan pengadilan distrik. Laporan yang sampai pada pemerintah  menyebutkan  bahwa  Entong Gendut,  Maliki,  dan  Modin  yang  berasal dari Batu Ampar  memimpin perkumpulan tersebut.  Selanjutnya,  ditetapkan  delapan wazir dan dua prajurit.
Anggota perkumpulan terus
bertambah  hingga  mencapai  sekitar  400 anggota.  Bahkan  sudah  direncanakan merekrut  pengikut  hingga  1000  orang.
Tokoh-tokoh  setempat  yang  bergabung, antara lain Haji Amat Awab, Said Keramat dan Dullah. Haji Amat Wahab mengajarkan  kitab  “sifat  20”.  Haji  Amat Wahab  menunjukkan  simpatinya  pada Entong Gendut. Ia menasihati mandor Meli dari Kampung Tengah agar tidak mengikuti perintah Asisten Residen (ANRI, 1981: xl). Derasnya dukungan terhadap
gerakan  Entong  Gendut  makin  membuat perkumpulan  ini  muncul  ke  permukaan. Pemerintah  mulai  mencurigai  aktivitas pengikut  Entong  Gendut.  Asisten  Wedana bahkan  turun  tangan  menelusuri  informasi sumir  yang  diperolehnya.  Ia  meminta keterangan  pada  Said  Abdoellah,  apakah turut  terlibat  dalam  gerakan  Entong Gendut.  Said  Abdoellah  menyangkal, bahkan bersedia membantu mencari informasi  yang  lebih  jelas  mengenai keberadaan  dan  kegiatan  Entong  Gendut dan kelompoknya. Diberitakan pula beberapa  orang  keturunan  Arab  menjalin hubungan rahasia dengan perkumpulan itu. Di  antara  mereka  ada  Said  Taba  bin Akhmad  Al  Hadat  dan  Said  Muksin  bin Akhmad  Alatas  dari  Cawang  serta  Said Umar bin Alaydrus dari Cililitan. Informasi  mengenai  keterlibatan  orang Arab diperoleh berkat informan pemerintah  yang  bernama  Said  Abdullah (ANRI, 1981: xl).
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 42
Insiden berikutnya berlangsung pada tanggal  5  April  1916.  Pada  sore  harinya terjadi  insiden.  Pemilik  tanah  Tanjoeng Oost,  D.C.  Ament,  dilempari  dengan  batu. Ketika  itu  mobilnya  sedang  melewati jembatan  pal  13  dan  14  (ANRI,  1981:  xl; Pranoto,  2010:  153).  Kebencian  penduduk pada tuan tanah semakin tak terbendung.
Pada malam harinya diadakan
pertunjukan  tarian  topeng  di  Villa  Nova milik  Nyonya  Van  der  Vasse  Rollinson, pemilik  tanah  partikelir  Cililitan  Besar. Ketegangan  pada  sore  hari  rupanya  terus berlanjut pada jam-jam berikutnya.
Gambar 2. Villa Nova tahun 1930 Sumber: arsipindonesia.com Asisten Wedan memperoleh informasi  dari  polisi  bahwa  para  pengikut Entong Gendut akan membubarkan pertunjukan  topeng.  Oleh  karena  itu, Asisten  Residen  beserta    dua  polisi mendatangi Villa Nova,  yang sudah dijaga polisi pula (ANRI, 1981: xli).
Saat itu, segerombolan orang dipimpin  Entong  Gendut  berkerumun  di depan  Villa  Nova,  rumah  Lady  Rollinson. Beberapa  saat  pertunjukan  berlangsung tidak  terjadi  apa-apa.  Hingga  pukul  11.00, massa  yang  sudah  berkumpul  mulai menunjukkan kekesalan. Terdengar teriakan-teriakan  “hentikan  pertunjukan topeng”.  Teriakan-teriakan  itu  disertai dengan  kumandang  ayat-ayat  Al-Qur’an.
Seorang  dari  kerumunan  massa  yang bernama  Madin  berteriak  “habib,  habib”. Habib  merupakan  sebutan  bagi  keturunan Nabi  Muhammad  saw.  Entong  Gendut mendesak  agar  pertunjukan  dihentikan.
Namun, Asisten Wedana berhasil membujuk Entong Gendut dan
pengikutnya  agar  kembali  ke  rumah masing-masing.    Sebelumnya  Nyonya Rollinson  menelepon  komisaris  polisi Mesteer  Cornelis.  Akan  tetapi,  dicegah Asisten  Wedana  yang  lebih  memilih langkah persuasif daripada represif. Dalam pandangan  Asisten  Wedana,  saat  ini  yang diperlukan bukan tindakan mengirim polisi (ANRI, 1981: 54).
Entong Gendut memerintahkan orang-orang  agar  membubarkan  diri  dan kembali ke rumah masing-masing. Perintah  Entong  Gendut  dipatuhi  sehingga gerombolan    bubar.  Suasana  kembali normal.  Peristiwa  ini  berbuntut  panjang. Entong  Gendut  masuk  menjadi  target buruan  aparat  keamanan  Belanda  di Batavia. Mendengar  kabar    gerakan  Entong Gendut  yang  semakin  membahayakan, Wedana  Meester  Cornelis  menugaskan
Asisten  wedana  agar  membawa  Entong Gendut  ke  hadapannya.  Upaya  Asisten Wedana  menangkap  Entong  Gendut  gagal dilaksanakan, karena dihadang 50 pengikut Entong  Gendut  yang  bersenjata  lengkap. Sempat  terjadi  pembicaraan  di  antara Entong  Gendut  dengan  Asisten  Wedana. Jawara dari Condet itu memprotes mengapa  para  polisi  yang  merupakan orang  pribumi  malah  membela  orang- orang Srani (orang-orang Belanda beragama  Kristen).  Mengapa  pula  polisi pribumi  itu  tega  menyita,  menjual  bahkan membakar  rumah  sitaan.  Gugatan  Entong Gendut amat tajam. Dengan tegas, Asisten Wedana  mengatakan  bahwa  ia  hanya menjalankan  tugas  setelah  dijatuhkannya vonis  landraad .  Sebagai  hamba  hukum, Asisten Wedana berkewajiban menegakkan tertib hukum. Pada kesempatan itu Entong berupaya  berargumentasi  bahwa  usahanya membubarkan  pertunjukan  topeng,  karena ingin  mencegah  praktik  perjudian  sebagai ekses  pertunjukan.  Ia  juga  mengecam tradisi  mabuk-mabukan  para  tuan  tanah (ANRI, 1981: XLI, 54).
Pada  tanggal  8  April  ada  kabar bahwa  dukungan terhadap  gerakan Entong
Gendut  terus  bertambah.  Salah  satunya informasi dari Haji Sadan, penjaga gudang Nyonya  Rollinson  dan  penjaga  malam
Villa Nova yang  bernama Enceng. Anggota perkumpulannya semakin banyak. Entong Gendut menyatakan dirinya sebagai  raja  muda.  Patihnya  berjumlah delapan  orang,  yaitu  Ja,  Tipis,  Raidi,  Sibi bin  Jimin,  Logod,  Tipe,  Gutar  dan  Usep. Toha  dan  Gani  dari  Batuampar  masing- masing  menjadi  mantri  dan  sekretaris. Anggota  yang  lain,  Majar  dan  Jaimin, ditugaskan  merekrut  pengikut  sebanyak- banyaknya (ANRI, 1981: XLI).
Gerakan  Entong  Gendut  semakin mengancam  pemerintah.  Melalui  surat yang  dibawa  Muhawa  dari  Kampung Cililitan Besar, Entong Gendut menyampaikan tantangan terbuka terhadap Asisten  Wedana.    Isi  suratnya  sebagai tercantum  dalam  berita  acara  Asisten Wedana Meester Cornelis (Raden
Pringgodimedjo)  tanggal  7  Maret  1916 sebagai berikut:
“Tjondet,  Batoeampar  9  April 1916.  Dengan  hormat,  Saya  datang, dengan (Surat) ini untuk wedana (a  sisten wedana)  Mantri  dan  aparat  polisi.  Saya berharap  bahwa  semua  yang  mengikuti ajaran  Nabi    Muhammad  baik  laki-laki maupun    perempuan  di  Onderdistrik Tandjong Pasar Rebo dapat diberitahukan agar berkumpul di rumah Raja Muda yang bernama  Tong  Gendut.  Jika  wedana (asisten  wedana)  sendiri  tidak  datang  ke rumah Raja Muda. Berhati-hatilah, karena begitu  banyak  orang  yang  akan  datang bertemu  Raja  Muda.  Untuk  (Anda) sebagai  peringatan:  Ini  sangat  mendesak dan  Anda  perlu  untuk  datang  besok  pagi jam 8. Jika tidak wedana Pasar Rebo?” Muhawa setelah menyampaikan surat,  langsung  meloloskan diri.  Ia menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya.  Terlebih  bila  ia  harus membocorkan  rahasia  kelompok  Entong Gendut (ANRI, 1981: 52). Pemerintah kolonial segera melakukan  operasi  penangkapan  Entong Gendut. Pada  tengah  malam  antara tanggal 9 dan 10 April 1916 rumah Entong Gendut  dikepung.  Pihak  keamanan  yang
dipimpin  Wedana  berusaha    menang- kapnya hidup atau mati.
Saat  itu  Entong  Gendut  sedang sholat. Selesai sholat, berlangsung negosiasi antara dua pihak. Entong Gendut keluar  dari  dalam  rumah.  Dibawanya benda  panjang  yang  dibungkus  kain  putih (semacam  tombak),  beberapa  keris  dan bendera  merah  dengan  gambar  bulan  sabit berwarna  putih  di  tengah-tengah  (ANRI, 1981: xliii).
Wedana  memberi  tahu  bahwa  ia akan  menangkap  Entong  Gendut.  Dengan rasa  percaya  diri  yang  tinggi  ia  berkata dengan  lantang  bahwa  dirinya  adalah  raja muda ( Ik ben Radja Moeda ) . Oleh  karena itu, ia tidak perlu tunduk kepada siapa pun, termasuk hukum kolonial. Ia juga menegaskan  siap  berjihad  fi  sabilillah melawan polisi ( wil  de sabiloellah (godsdienstoorlog) met de politie uitvechten ) (ANRI, 1981: 59). Entong  Gendut  bahkan  turun  ke halaman  sambil  membaca  mantra  dan menampilkan silat. Ketika Wedana memberi  aba-aba  penangkapan,  Entong Gendut berteriak, “Anak-anak”. kemudian, gerombolan  orang  bersenjata  keluar  dari semak-semak  kebun  salak  dan  langsung mengepung petugas
pemerintah. Jumlahnya  200  orang  bersenjata  (ANRI, 1981: xliii).
Polisi  yang  bernama  Salim  dan Atjim  berupaya  menangkap  pengikut Entong  Gendut.  Namun,  Saadi  dari Kampung  Tengah  melayangkan  parang  ke kepala salim. Polisi melihat jimat-jimat  di tubuh  pengikut  Entong  Gendut  (ANRI, 1981:  59).  Keadaan  semakin  mencekam. Massa bersiap untuk berperang.
Mereka mengepung rombongan Wedana  dan  polisi  kampung  dari  berbagai penjuru. Menyadari bahaya yang mengancam dirinya, Wedana dan rombongannya  berlarian  menyelamatkan diri.  Wedana  yang  bersembunyi  di  rumah kosong berhasil ditangkap massa. Untunglah  nasib  baik  berpihak  pada wedana.  Begitu  ditanya  bahwa  wedana juga seorang muslim, Entong Gendut tidak
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 44
jadi  membunuhnya.  Ia  hanya  melakukan penawanan  atas  diri  wedana  di  rumah kakak  Entong  Gendut.  Para  pengikut menjaga rumah dengan ketat.
Pada  pukul  02.00  dini  hari  Asisten Wedana  mendengar  berita  penawanan Wedana  dan  penangkapan  Entong  Gendut yang  gagal.  Oleh  karena  itu,    Asisten Wedana  meminta  tambahan  polisi  dan dukungan  militer.  Balabantuan  pasukan pemerintah tiba pada pukul 04.00 pagi.
Pasukan  bantuan  yang  dipimpin Asisten Residen langsung bergerak menuju tempat  wedana  ditawan.  Ikut  serta  dalam rombongan tersebut Asisten Wedana Pasar Rebo dan pembesar polisi.
Terjadilah  pertempuran  sengit.  Saat itu juga Wedana  dilepaskan. Para pengikut Entong  Gendut  melontarkan  teriakan, “Sabilillah  tidak  takut!”  dan  “Allahu Akbar”.  Massa  pengikut  Entong  Gendut terus  berdatangan.  Mereka  mengibas- ibaskan bendera  merah sambil  memainkan gerakan-gerakan ilmu silat. Pasukan pemerintah  mencoba  memberi  peringatan agar  massa  mundur.  Rupanya  hal  tersebut tidak  digubris.    Kemudian  pasukan pemerintah  menembaki  massa  secara brutal.  Pengikut  Entong  Gendut  pontang- panting  menyelamatkan  diri  ke  kampung. Di kampung terdengar suara tembakan dan bedug bertalu-talu tanda bahaya.
Gambar 2. Lukisan Wajah Entong Gendut
Sumber: http://www.jakarta.go.id/
web/encyclopedia
Menurut laporan berita acara
Asisten  Wedana  Pasar  Rebo  tanggal  17
April  1916,  pasukan  pemerintah  berhasil menembak  Entong  Gendut.  Ia    mengalami luka  yang  parah  dan  meninggal  dalam perjalanan ke  rumah  sakit.  Bahkan mengenai kematian Entong Gendut terdapat beberapa versi. ada yang menyebut ia meninggal di Batuampar, saat melewati  sungai  ketika  dikejar  polisi pemerintah. Ada yang mengatakan jenazah Entong  Gendut  diceburkan  ke  laut.  Ada bermacam-macam  versi  mengenai  makam Entong  Gendut.  ada  yang  mengatakan  di Kemang,  ada  pula  di  Kampung  Wadas, Bogor.  Entong  Gendut  meninggalkan  tiga anak,  yaitu  Abdul  Fikor,  Aiyoso,  dan Aisyah. 3
Para  pengikutnya  yang  tertembak dibawa  ke  rumah  sakit.  Tidak  lama kemudian,  bantuan  militer  tiba  dan berjaga-jaga di jalan raya untuk mengantisipasi  kerusuhan  yang  lebih  luas (ANRI, 1981: XLIV).
Pada  hari  Senin  tanggal  10  April pukul  9.00  pagi  pemberontakan  sudah berakhir.  Tidak  ada  lagi  suara  tembakan dan  bedug.  Pasukan  pemerintah  menyerbu kampung.  Mereka  menggeledah  setiap rumah.  Para  lelaki  digiring  keluar  rumah. Mereka dikumpulkan dan ditawan.
Pemerintah  mendapat  berita  bahwa  para lelaki  di kampung sudah  menjadi pengikut Entong  Gendut.  Ternyata  di  antara  para tawanan  banyak  yang  mengenakan  jimat seperti  yang  dipakai  pengikut  Entong Gendut (ANRI, 1981: xliv). Kematian Entong Gendut dan ditawannya para pengikutnya itu mengakiri episode  perlawanan  petani  di  tanah partikelir Tanjoeng Oost. Berdasarkan laporan Asisten Residen  Meester  Cornelis  (D.  Heyting) kepada  Residen  Batavia  (H.  Rijsnijder) tanggal  18  April  1916  ada  pengakuan Entong  Gendut  bahwa  perlawanannya dilatarbelakangi  oleh  rasa  belas  kasihan terhadap  penduduk.  Rakyat  yang  tidak
3 ( http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/d etail/518/Entong-Gendut ), diunduh 16 Januari 2015 pukul 8.49 WIB.
berdosa  rumahnya  dibakar,  karena  gagal bayar.
Penduduk yang gagal bayar jumlahnya  semakin  bertambah.  Di  tanah partikelir Tandjoeng Timur dan Tjiboeboer pada  tahun  1913  total  sekitar  2.000  kasus yang dieksekusi. Pada 1911 ada ± 500  dan 1915  ±  300  kasus  kegagalan  membayar sewa  kebun  dan  penebusan  pembayaran untuk heerendiensten .  Eksekusi  sudah dilakukan  terhadap  20  rumah  yang  dijual dan tujuh dibongkar. Kelompok Entong Gendut mengecam  cara-cara  pemerintah  dalam mengeksekusi kegagalan penduduk
mengikuti  ketentuan  dari  tuan  tanah (ANRI, 1981: xlii). Sementara  itu,  bagi  tuan  tanah,
ketentuan  pajak  dan  kerja  wajib  yang diterapkan pada penduduk amatlah menguntungkan. Uang sewa tanah pekarangan  dan  pengganti  kerja  wajib mengisi  pundi-pundi  kekayaan  tuan  tanah.
Para tuan tanah dapat sesuka hatinya untuk menentukan  besar  pungutan  sehingga sering  berubah-ubah.  Penduduk-penyewa tidak dapat menolak karena mereka tinggal di  atas  tanah  milik  tuan-tanah  (ANRI, 1981: XLII).
Pemerintah  sebenarnya  bukan  tidak peduli  dengan  kondisi  penduduk  di  tanah partikelir  Tanjoeng  Oost.  Pungutan  yang nilainya  terus  berubah-ubah  memang menjadi permasalahan serius bagi penduduk.  Oleh  karena  itu,  Asisten Residen  mengusulkan  agar  pemerintah membeli kembali tanah-tanah yang dikuasai  pihak  swasta.  Selain  itu,  perlu adanya  patokan  besaran  pungutan  yang pasti  seperti  tanah-tanah  di  gubernemen. Dengan  demikian,  ada  kepastian  standar pungutan selama beberapa tahun ke depan. Bila  ada  kenaikan,  maka  dilakukan  secara bertahap  sehingga  tidak  memberatkan penduduk (ANRI, 1981: xlii).
Kritik  dan  protes  terhadap  praktik eksploitasi mulai  mencuat. Akhirnya Pemerintah  Hindia  Belanda  mengeluarkan besluit  tanggal  16  Maret  1920  No.  3.  Isi dari besluit tersebut, pemerintah
membentuk  suatu  komisi  di  bawah pimpinan  Mr.  K.F.  Creutzberg    yang bertugas  melakukan  penyelidikan  lebih mendalam mengenai soal-soal tanah partikelir.  Sebagai  tindak  lanjut  dari penyelidikan tersebut dikeluarkan Keputusan  Kerajaan  Belanda  tanggal  12 Agustus No. 51 (Stbl No. 480 tahun 1921) mengenai  “Keputusan  tentang  pembelian kembali  tanah-tanah  partikelir  di  Hindia Belanda menjadi tanah
negara”.
Pemerintah,  bahkan,  membentuk  kantor yang  ditugaskan  untuk  mengurus  bekas tanah  partikelir.  Pada  tahun  1931,  kantor tersebut  dirampingkan  hingga  tahun  1932 hanya  mempunyai  2  orang  pejabat.  Kedua pejabat  tersebut  menentukan  pemberian tanah  kongsi,  mengurus  soal  perselisihan tanah,  dan  membuat  laporan.  Kantor tersebut  dihapuskan  sama  sekali  tahun 1934.  Urusan  tanah  partikelir  diserahkan pada pangreh praja ANRI, 1980: cxxi).
Memang, dalam merespons persoalan  di  tanah  partikelir,  pihak pemerintah  menunjukkan  keberpihakan setengah  hati.  Misalnya,  dalam memorie Residen  Batavia  (J.D.  Hunger)  3  Maret 1922, ada catatan tentang masalah di tanah partikelir.  Residen  mengkritik  opini-opini yang  beredar  di  Dewan  Rakyat  yang menyebutkan bahwa penghapusan pungutan dan kewajiban akan
memperbaiki    kesejahteraan  penduduk. Residen  menilai  hal  tersebut  tidak  tepat. Melepaskan pungutan dan kewajiban kerja penduduk  di  tanah  partikelir  sama  artinya menelantarkan  tanah  menjadi  lahan  tidak produktif.  Tidak  ada  pemasukan  bagi  tuan tanah. Oleh karena itu, residen berpendapat pembelian tanah partikelir oleh pemerintah atau  pencabutan  hak  menjadi  solusi  yang lebih masuk akal (ANRI, 1976: xxxi).
Pemerintah  dan  Dewan  Rakyat memang  tidak  diizinkan  untuk  campur tangan  dalam  urusan  di  tanah  partikelir meski  para  petani  sering  mengeluhkan beratnya pungutan. Pemerintah dan Dewan Kota  hanya  bisa  mengutuk  buruknya kehidupan  di  tanah  partikelir  (Blackburn, 166).  Ketentuan  hukum  yang  dibuat
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 46
memang  jadi  permasalahan  tersendiri  bagi pemerintah. Pada tanggal 28 Februari 1836 diumumkan Publicatie (Staatsblad No. 19) yang  mengatur  tanah  partikelir  di  sebelah barat  sungai  Cimanuk.  Isi  dari  staatsblad tersebut  kurang  lebih  menyatakan  bahwa pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap urusan pemerintahan di tanah  partikelir.  Para  kepala  kampung  di wilayah  tanah  partikelir  tidak  dipilih seperti  kebiasaan  di  Jawa  pada  umumnya, melainkan  diangkat  oleh  tuan-tuan  tanah. Oleh karena itu, tentu saja kepala kampung lebih  mementingkan  tuan  tanah  daripada kepentingan penduduk (ANRI, 1973: lix).

## 4. Analisis Gerakan
Perubahan  sosial  akibat  kebijakan kolonial  telah  menimbulkan  diferensiasi struktur  dalam masyarakat  pedesaan. Kehidupan  organisasi  desa  yang  lepas  di tanah  partikelir  membuat  kedudukan  tuan tanah  menjadi  lebih  kuat.  Tuan  tanah menjadi  kelompok  yang  mendominasi dengan petani  menjadi  subordinasi. Dalam sistem yang timpang itu, muncul keresahan dalam bentuk protes sosial.
Di tanah partikelir terbangun stratifikasi  sosial  secara  hirarkis.  Pemilik tanah  bergabung  dengan  elit  birokrasi pribumi menempati lapisan sosial atas.
Sementara  itu,  penduduk  lainnya yang  terdiri  dari  elite  kampung  diduduki oleh  pemimpin  agama,  antara  lain  haji, kiai,  dan  unsur  nonbirokrat.  Mereka  juga berperan  sebagai counter-elite. Penduduk kampung  menduduki  posisi  paling  bawah, yaitu  petani  yang  dapat  dirinci  lagi  dalam petani  biasa,  petani  penggarap,  dan  buruh tani.
Hubungan  antara  Entong  Gendut dan  para  pengikutnya  lekat  dengan  pola ketergantungan  dan  saling  membutuhkan atau patron klien. Bahkan dimensi keagamaan  nampak  dengan  jelas.  Dalam berbagai  kesempatan,  mereka  menegaskan identitas  dengan  membaca  ayat-ayat  al- Qur’an.  Selain  itu,  ide  perang  sabil  amat kuat mewarnai gerakan Entong Gendut.
Petani  harus  menanggung  beban yang  berat  di  tanah  partikelir  Tanjoeng
Oost.  Tuan tanah   memiliki    hak   menarik pajak  ( tjuke )  dan  layanan  (tenaga  kerja) dari  para  petani.  Tumbuhnya  solidaritas yang  sama  menguatkan  dorongan  untuk melakukan  gerakan  sosial.  Ketidakadilan dan kemiskinan  menjadi  isu  utama perlawanan  petani  di  Condet,  Tanjoeng Oost. Kesewenang-wenangan    tuan  tanah melepaskan  hak  petani  atas  tanah  dan rumah.
Faktor pencetus adalah sesuatu  yang dramatis  dan  bermula  dari  hal-hal  yang biasa.  Pertunjukan  yang  dibarengi  dengan perkelahian  menjadi  pemicu  yang  mudah meledak.  Kuatnya  pengaruh  para  jawara banyak diakibatkan lemahnya wibawa para pejabat  baru yang dilantik  sesudah reorganisasi 1908. Berbeda dengan kawasan  lainnya,  di  tanah  Batavia  tidak ada  penguasa-penguasa  tradisional,  seperti raja,  bupati,  atau  pun  kepala  desa  adat (ANRI, 1981: xxv).
Mobilisasi massa memerlukan tokoh yang menjadi pemersatu sekaligus penggeraknya.  Entong  Gendut  menjadi magnet  yang  menghimpun  penduduk  agar menentang  tuan  tanah.  Protes  yang dilakukan  petani  sering  berakhir  dengan penangkapan terhadap tokoh dan pengikutnya. Begitu tokoh yang kharismatis tertangkap atau tewas, berakhirlah perlawanan petani. Perlawanan  kaum  tani tidak semata-
mata dipengaruhi situasi internal kehidupan  mereka  sehari-hari.  Mereka berada  dalam  jejaring  sistem  yang  lebih besar. Oleh karena itu, sebagai akibat dari polarisasi  lingkungan  pedesaan  setelah adanya komersialisasi mengakibatkan distribusi  pemilikan  tanah  hanya  tertuju pada pemilik modal. Tuan tanah memandang petani sebagai faktor produksi yang murah, bahkan barang yang memungkinkan baginya meningkatkan kekayaan dan kekuasaannya. Itulah sebabnya  petani  sering  dianggap  sebagai sumber masalah. Dengan kata lain, mereka dituduh sebagai basis konflik di lingkungan tanah partikelir.
Gerakan  Entong  Gendut  bersifat sangat  sporadis  dan  reaktif  sehingga  dapat dipatahkan  dengan  mudah.  Hal  tersebut berbeda dengan masa-masa sesudah lahirnya Sarekat Islam yang lebih terorganisir.  Isu-isu  mengenai  kemiskinan di  tanah  partikelir  dikemas  sedemikian rupa  sehingga  tuntutan  radikal  agar pemerintah melakukan reformasi. Misalnya,  SI  mengeritik  kehidupan  di tanah partikelir Kwitang-Oost
dan Kemayoran (Blackburn, 2011: 146). Meluasnya  sistem  ekonomi  uang telah  melumpuhkan  kehidupan  petani. Kemiskinan  mengakibatkan  meningkatnya angka  kejahatan.  Aksi  kriminalitas  dapat dipandang sebagai protes sosial  yang tidak terorganisasi.  Entong  Gendut  dan  para pengikutnya  berupaya    mengembalikan hak  para  petani  akibat  sistem  pajak  dan kebijakan  tidak  adil  pemerintah  kolonial dan tuan tanah.
Dari  perspektif  pribumi,  Entong Gendut  adalah  pahlawan  yang  mencoba membebaskan petani dari belenggu ketidakadilan  dan  penindasan  tuan  tanah. Sebaliknya, pandangan kolonial menganggap Entong  Gendut sebagai kriminal yang mengganggu tatanan kolonial. Membaca  gerakan  Entong  Gendut mesti diletakkan dalam bingkai perbanditan  sosial.  Peranan    kelompok bandit sosial merupakan counter-elite yang bergerak  di    bawah    tanah    sehingga merupakan    ancaman latent bagi    yang sedang  berkuasa.    Seseorang    menjadi bandit    karena    ia    melakukan    sesuatu yang    oleh  adat    kebiasaan    di    daerahnya tidak    dianggap    sebagai    tindakan kejahatan, melainkan negaralah atau penguasa  setempat  yang  menganggapnya demikian    (Hobsbawn,    1984:  76).  Dalam pandangan  masyarakat,    bandit    dianggap sebagai    pahlawan.  Sebaliknya,    di    mata penguasa bandit dipandang sebagai pembangkang yang membahayakan. Fenomena kehidupan bandit
mencirikan  tipikal    pola  pedesaan  dan bukan    perkotaan.    Dalam  stratikasi  sosial
masyarakat    petani  ada  pembedaan  yang tegas antara  golongan  kaya  dan    miskin, golongan    kuat    dan    golongan    lemah, golongan    pemerintah    dan    yang diperintah.    Kehidupan    bandit    tumbuh dan  berkembang    dalam  kehidupan  pra- kapitalis  (Hobsbawn,  1984  :  85).  Entong Gendut  dan  pengikutnya  melawan  “tertib hukum”  dengan  hukum  versi  mereka sendiri.

## D. PENUTUP
Protes  sosial  yang  melanda  tanah partikelir Tanjoeng Oost Batavia merefleksikan  adanya  ketegangan  vertikal antar  rakyat  dengan  penguasa.  Protes tersebut  merupakan  respons  masyarakat petani  terhadap  perubahan  yang  terjadi  di lingkungannya  akibat  praktik  komer- sialisasi dan kapitalisasi.
Dominasi  pemerintah  kolonial  telah menggoyahkan tatanan masyarakat tradisional  dan  nilai-nilainya. Ekonomi uang dan faktor-faktor produksi memungkinkan diterapkannya sistem pajak oleh  pemerintah  kolonial.  Pajak  menjadi beban  yang  memberatkan  petani.  Selain itu,  mereka  harus  melaksanakan  kerja wajib tanpa kecuali.
Protes  sosial  yang  terjadi  di  tanah partikelir  Tanjoeng  Oost  bernuansa  quasi- relijius. Entong Gendut dianggap masyarakat  sebagai  Ratu  Adil  yang  akan membawa pada kebebasan dan kejayaan. Protes  sosial  di  tanah  partikelir Tanjoeng  Oost  dapat  menjadi  pelajaran bagi semua pihak, khususnya penyelenggara  negara.  Perlawanan  kaum lemah  tidak  saja  ditunjukkan  dengan  aksi kekerasan,  tetapi  juga  dalam  bentuk  lain, ketidaktaatan,  tidak  tertib,  kualitas  kerja yang  buruk,  dan  lain-lain.  Semuanya  itu tentu  saja  bila  dikaitkan  dalam  konteks pembangunan  justru  dapat  menghambat kemajuan.  Oleh  karena  itu,  kehidupan sosial  dalam  berbagai  tatarannya  harus dibangun  dalam  prinsip  kesamaan  dan keadilan.  Kebijakan  yang  berpihak  pada “arus  bawah”  harus  menjadi  pilihan  yang jelas dan tegas.
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 33 - 48 48

## DAFTAR SUMBER
1. Arsip
Indonesia. Arsip Nasional. 1973.
Ikhtisar  Keadaan  Politik  Hindia  Belanda tahun 1839-1848. Jakarta: ANRI.
Indonesia. Arsip Nasional. 1976. Memori  Serah  Jabatan  1921-1930 (Jawa Barat). Jakarta: ANRI.
Indonesia. Arsip Nasional. 1980.
Memori  Serah  Jabatan  1931-1940 (Jawa Barat). Jakarta: ANRI.
Indonesia. Arsip Nasional. 1981.
Laporan-laporan tentang Gerakan
Protes  di  Jawa  pada Abad XX. Jakarta: ANRI.
Koloniaal Verslag , 1916

## 2. Skripsi
Nashir, Abd. 1987.
Kerusuhan  Petani  di  Condet  Tahun 1916 .  Skripsi.  Depok:  Fakultas  Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
Ningsih, Yayi. 1987. Gerakan  Protes  di  Tanjung  Timur Dipimpin  oleh  Entong  Gendut  Tahun 1916. Skripsi. Surabaya: FIS UNESA.
3. Buku
Asdi, Armin et al . 2007.
Sejarah  Kabupaten  Subang .  Subang: Disbudpar Kab. Subang.
Burke, Peter. 2003. Sejarah  dan  Teori  Sosial .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Effendhie. “Korupsi  dan  Kolusi  pada  Masa Raffles”  dalam Humaniora Vol.  19
No. 1. Februari 2007. Hlm. 13-22.
Frederick, William & Soeri Soeroto. 1984. Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi . Jakarta: LP3ES.
Herlina-Lubis, Nina. 2000. Tradisi  & Transformasi Sejarah Sunda. Bandung: Humaniora Utam Press.
Hobsbawn,  E.J., 1990. “Bandit  Sosial”,  dalam  Sartono
Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam
Dimensi Sosial , Jakarta : LP3ES.
Blackburn, Susan. 2011. Jakarta  Sejarah  400  tahun. Depok: Komunitas Bambu.
Hoffer, Eric.  1988. Gerakan Massa. Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia.
Ishwara, Luwi. 2011. Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas.
Jung,  Richard,  “A  Review  of  Theory  of Collective  Behavior  Neil  J.  Smelser”, Industrial  and  Labor  Relations  Review ,
19, 2 (January 1966). P. 318-320.
Kartodirdjo,Sartono. 1983.
Elit  dalam  Perspektif  Sejarah .  Jakarta:
LP3ES.
Korver, A.P.E. 1982. Sarekat  Islam  Gerakan  Ratu  Adil?. Jakarta: Grafiti Pers.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan  Nugroho
Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan  Penjajahan  di  Indonesia .
Jakarta: Balai Pustaka.
Pranoto,  Suhartono  W. Jawa  (Bandit-bandit Pedesaan)  Studi  Historis  1850-1942 . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik . Jakarta:
Grasindo.
Zubir,  Zaiyardam.  2002. Radikalisme  kaum Pinggiran. Yogyakarta: Insist.

## 4. Internet
Scott,  James  C.  “Patron-Client  Politics  and Political  Change  in  Southeast  Asia”, diakses dari http://chenry.webhost.
utexas. edu/public_html/AUC/Scott- 1972-clientelism.pdf,  diunduh  pada  10 Februari 2015 pukul 8.45 WIB.
Swartz,  Norman.  “The  Concepts  of  Necessary and Sufficient Conditions”,  diakses dari http://www.ucd.ie/artspgs/semantics/sw artznsc.pdf ,  diunduh  pada  24  Februari 2015 pukul 9.03 WIB.