## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA WARUNG
KOPI DI MAKASSAR
Muhammad Khasirmaldi Sardi Juardi
Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar  pajak,  pemahaman  sistem self  assessment dan  persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan terhadap kemauan  membayar  pajak  wajib  pajak. Penelitian ini  merupakan penelitian kuantitatif dengan  melakukan  survei  pada pengusaha warkop di  kota  Makassar.  Analisis  data menggunakan  metode statistik analisis regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kesadaran  membayar pajak, pemahaman sistem self assessment dan persepsi yang baik atas efektifitas  sistem  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Kata  kunci : kesadaran  membayar  pajak, pemahaman  sistem self assessment , efektifitas sistem perpajakan, wajib pajak .

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  consciousness  of paying  taxes,  understanding  self-assessment  system  and  a  good perception on the effectiveness of the tax system simultaneously on the willingness to pay of the taxpayer. This study is a quantitative study by surveying the  warkop  businessman  in  Makassar.  Analysis  of  data using  statistical  methods  of  multiple  linear  regression  analysis.  The results showed that the consciousness of paying taxes, understanding self-assessment  system  and a  good  perception  on  the  effectiveness  of the tax system have a positive and significant effect on the willingness to pay of the taxpayer.
Keywords : consciousness  of  paying  taxes,  understanding  self- assessment system, the effectiveness of the tax system, taxpayers.

## A. LATAR BELAKANG
Pajak  menurut  pasal  1  Undang-Undang  No.42  tahun  2009 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  sehingga dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  balasan  jasa  secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai  kesejahteraan  umum.  Selain  itu,  pajak  adalah  kewajiban
penduduk  kepada  negara  dan  dapat  dipaksakan  untuk  membiayai administarasi negara dan kemakmuran rakyat rakyatnya (Suparman, 2007). Menurut soemitro (2010), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal  balik  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Berdasarkan pendapat parah ahli tersebut, maka pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Salah  satu  peran  pajak  bagi  negara  Indonesia  berfungsi  sebagai  alat penerimaan kas negara dan berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi  pada  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu,  peran  pajak  juga bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  membina  kesadaran  serta tanggung jawab warga negara, karna pada dasarnya pajak membiayai pembangunan  negara.  Pemungutan  pajak  bukan  hal  yang  mudah, dikarnakan perlunya peran aktif dari fiskus dan kesadaran dari wajib pajak.  Menurut  kitab  undang-undang  perpajakan,  Indonesia menganut  sistem self  assessment yang  memberikan  kepercayaan kepda  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan sendiri  pajaknya,  sehingga  kebenaran  pembayaran  pajak  tergantung kepada  kejujuran  dari  wajib  pajak  dalam  pelaporan  perpajakannya. Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah  melakukan  berbagai  macam  sosialisasi  mengenai pajak, seperti pemberian diskon 50% dari tarif pajak badan bagi usaha kecil  dan  menengah  (UKM).  Pemberian  fasilitas  penurunan  tarif diskon 50% juga diberikan dengan batasan atau persyaratan tertentu, pertama  pihak  yang  dapat  menggunakan  fasilitas  ini  adalah  hanya wajib  pajak  badan  dalam  negeri,  kedua  wajib  pajak  badan  tersebut memiliki  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp.50  milyar.  Jadi  wajib pajak  badan  yang  tidak mempunyai  peredaran  bruto  sampai  dengan Rp.50  milyar  tetap  dikenakan  tarif  umum  (Indonesian  Tax  Revaew, anonym,2010:22).
Usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  merupakan  salah  satu bagian  terpenting  dapat  meningkatkan  perekonomian  kerakyatan  di suatau  wilayah  maupun  suatu  negara.  Usaha  kecil  dan  menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebgai contoh usaha kecil  dan  menengah  sangat  berperan  penting  pada  saat  terjadinya krisis  moneter  pada  tahun  1998  dan  dipandang  sebagai  suatu penyelamat  dalam  proses perekonomian  Indonesia,  mendorong  laju pertumbuhan Indonesia maupun penyerapan tenaga kerja. Apabila  diperhatikan  lebih  seksama,  selama  ini  perekonomi dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sector usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan
kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam  segala  situasi  dan  kondisi  tersebut  kebanyakan  adalah  usaha kecil menengah.
Banyaknya  usaha-usaha  tersebut  baik  yang  berskala  kecil maupun  menengah  dengan sungguh-sungguh  merupakan  sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Salah  satu  factor  yang  mendasari  negara  berkembang  memandang penting  keberadaan  usaha  kecil  dan  menengah,  dikarenakan  usaha kecil dan menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam  melakukan  suatu  usaha,  perkembangan  usaha  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor,  baik  faktor  internal  maupun  eksternal,  salah satu faktor internal yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan  usaha  kecil  dan  menengah  adalah  modal    untuk investasi  maupun  untuk  modal  kerja,  dikarnakan  modal  merupakan factor  kendala  utama  yang  selalu  menjadi  masalah  klasik  dalam membangun  usaha  khususnya  usaha  kecil  dan  menengah.  Tidak sedikit  pemilik  usaha  kecil  dan  menengah  yang  belum  sadar dan belum  mematuhi  dalam  melakukan  pembayaran  pajak,  khususnya pendaftaran  untuk  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) sampai kedalam pembayaran Pajak terhutang.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya kesadaran  kewajiban  perpajakan oleh  pemilik  usaha  kecil  dan menengah  diantaranya  adalah  rendahnya  pendidikan  para  pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparatur  pajak  dan  tingkat  kesadaran  yang  masih  rendah  dalam melakukan pembayaran pajak. Ketidak taatan dalam membayar pajak tidak  hanya  terjadi  pada  lapisan  pengusaha  saja  tetapi  pihak  fiskus juga  tidak  taat  untuk  membayar  pajak.  Pemungutan  pajak  memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri.
Indonesia  menerapkan  sistem self  assessment yang  memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung  pada  kejujuran  wajib  pajak  sendiri  dalam  pelaporan kewajiban  perpajakannya  (Tarjo,  2005:119).  Keinginan  pemerintah utuk  meningkatakan  jumlah  wajib  pajak  dengan  tujuan  akhir  untuk meningkatkan  jumlah  penerimaan  negara  dari  pajak,  bukanlah pekerjaan  yang  ringan.  Upaya pendidikan penyuluhan  dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakkannya,  jika masyarakat  tidak  merasakan  manfaat  dari  kepatuhan  membayar pajak.  Di  sisi  lain,  ancaman  hukuman  yang  kurang  keras  terhadap
wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.
Berdasakan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka permasalahan  penelitian  ini  sebagai  adalah  Apakah  kesadaran membayar  pajak,  pemahaman  sistem self  assessment dan  persepsi yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  secara  simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

## B. TINJAUAN TEORETIS
1. Konsep Dasar Perpajakan Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini  adalah  bersumber  dari  pajak.  Pajak  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran  termasuk pengeluaran  pembangunan  negara.  Pajak  merupakan  iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  yang dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  jasa  timbal balik  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran umum (Purwono, 2010:1).
Pajak  yaitu  iuran  masyarakat  kepada  negara  yang  dapat dipaksakan  dan  terhutang  oleh  wajib  pajak  untuk  membayarnya menurut  peraturan  perpajakan,  dengan  tidak  mendapatkan  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluara  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  (Adriani,  2010:3).  Undang- undang  perpajakan  terbaru  nomor  36  tahun  2008  dalam  pasal  1 mendefinisikan  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terhutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Fitriandi, 2008:4).
Berdasarkan defenisi  di  atas,  pajak  adalah  pungutan  yang dilakukan  pemerintah  terhadap  wajib  pajak  tertentu  berdasarka undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  tanpa  harus  memberikan imbalan  secara  langsung.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur, meliputi  : a. Kontribusi dari rakyat kepada negara b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan,  artinya  pajak  dapat  dipungut  dengan  kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
c. Pajak  diperuntukkan  sebagai  pencapaian  tujua  pembangunan yang dapat memberika kesejahteraan kepada rakyat.

## d. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.
1) Unsur pajak
Dari  berbagai  definisi  yang  diberikan  terhadap  pajak,  baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak  adalah  iuran  yang  dapat  dipaksakan)  dapat  ditarik kesimpulan  tentang  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:
a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas  ini  sesuai  dengan  perubahan  ketiga  UUD  1945  pasal 23A  yang  menyatakan,  "pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dalam undang-undang." b) Tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya,  orang  yang  taat  membayar  pajak  kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan  umum  pemerintah  dalam  rangka  menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban  perpajakan  dan  dapat  dikenakan sanksi  sesuai peraturan perundang-undangan.
e) Selain  fungsi  budgeter  (anggaran)  yaitu  fungsi  mengisi  Kas Negara/Anggaran  Negara  yang  diperlukan  untuk  menutup pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pajak  juga berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).
2) Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak  dalam  menyelenggarakan  perpajakannya  membutuhkan kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi,  yaitu  kepatuhan  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela  ( voluntary  of  complience )  merupakan  tulang  punggung dari self assesment system , dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan  tepat  waktu  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajaknya. Pengertian  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Nurmantu  yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:
“Kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Pengertian  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Nasucha  yang dikutip  oleh  Rahayu  (2010:139),  menyatakan  bahwa  kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: a) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. c) Kepatuhan  dalam  perhitungan  dan  pembayaran  pajak terutang.
d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan  menurut Keputusan  Menteri  Keuangan  No 544/KMK.04/2000  dalam  Devano  dan  Rahayu  (2006:112), menyatakan  bahwa:  “Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
a) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun  jenis-jenis  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:
i. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ii. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak  secara  substantif/hakikatnya  memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa Undang-undang  pajak  kepatuhan  material  juga  dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)  Tahunan  tanggal  31  Maret.  Apabila  wajib  pajak  telah melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan Tahunan  sebelum  atau  pada  tanggal  31  Maret  maka  wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum  tentu  memenuhi  ketentuan  material,  yaitu  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara  subtantive  memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai  isi  dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi  kepatuhan  formal.  Wajib  Pajak  yang  memenuhi kepatuhan  material  adalah  Wajib  Pajak  yang  mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai  ketentuan  dan  menyampaikannya  ke KPP  sebelum batas waktu berakhir.
b) Evaluasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan  evaluasi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan adalah  menilai  tingkat  ketaatan  sekumpulan  orang  dan  atau modal yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak tertentu,  yang  merupakan  kesatuan  baik  melakukan  usaha maupun  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  Perseroan Terbatas,  Perseroan  Komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan Usaha  Milik Negara  atau  Daerah  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa, organisasi  social  politik  atau  organisasi  yang  sejenis,  lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
2. Industri Usaha Kecil dan Menengah Industri  usaha  kecil  dan  menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil  atau  usaha  besar,  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang (Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  2008). Jadi usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan usaha dan memilki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.
3. Keterkaitan Variabel
a. Kemauan Membayar Pajak Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum negara  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  (kontraprestasi) secara  langsung  (Vanesa  dan  Hari,  2009).  Kemauan  membayar pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  kesadaran membayar  pajak  (Irianto,  2005),  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanesa dan Hari, 2009). b. Kesadaran Membayar Pajak Kesadaran  merupakan  unsur  dalam  manusia  yang  dapat memahami  realitas  dan  bagaimana  seseorang bertindak  atau menyikapi  realitas.  Irianto  (2005)  menguraikan  beberapa  bentuk kesadaran  membayar  pajak  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk membayar pajak, yaitu :
1) Kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa  tidak dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan.  Pajak disadari  digunakan  untuk  pembangunan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara.  Wajib pajak  mau  membayar  pajak  karena memahami  bahwa penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak berdampak pada  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat  dipaksakan.  Wajib  pajak akan  membayar  pajak  karna menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
c. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2008:8) adalah sebagai berikut : 1) Setiap  wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  wajib mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP  (Nomor  Pokok Wajib  Pajak)  yang  fungsinya  sebagai  identitas  khusus  untuk sarana administrasi perpajakan.
2) Apabila  wajib  pajak  telah  mengetahui  hak  dan  kewajiban sebagai  wajib  pajak  maka  mereka  akan  membayar  dan melaporkan  pajak  mereka.  Wajib  pajak  mempunyai  hak  dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.
3) Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  sanksi  perpajakan Semakin  tahu  dan  paham wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan,  maka  semakin  tahu  dan  paham  pula  wajib  pajak terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  apabila  melalaikan kewajiban  perpajakan  mereka.  Hal  ini  tentu  saja  akan mendorong  setiap  wajib  pajak  untuk  taat  dan  menjalankan kewajibannya dengan baik.
4) Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP  (Penghasilan Tidak  Kena  Pajak),  PKP  (Penghasilan  Kena  Pajak),  dan  tarif pajak.  Mengetahui  dan  memahi  PTKP,  PKP,  dan  tarif  pajak yang  berlaku  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  menghitung pajaknya sendiri dengan benar.
5) Pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan  melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya  sosialisasi  ketentuan  perpajakan  merupakan  faktor  lain keberhasilan  mewujudkan  masyarakat  untuk  sadar  dan  peduli pajak.
6) Pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan  melalui pelatihan perpajakan.
d. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : 1) Adanya  sistem  pelaporan  melalui  e-SPT  dan  e-Filling.  Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2) Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
3) Penyampaian  SPT  melalui drop  box yang  dapat  dilakukan  di berbagai  tempat,  tidak  harus  di  KPP  tempat  wajib  pajak terdaftar.
4) Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet  tanpa  harus  menunggu  adanya  pemberitahuan  dari KPP.
5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register  dari  website  pajak  untuk  memudahkan  wajib  pajak memperoleh NPWP.
4. Kerangka fikir Perpajakan  telah  menjadi  sumber  penerimaan  negara  yang paling  utama  untuk  melaksanakan  Pembangunan  Nasional, Pembangunan  Nasional  adalah kegiatan  yang  berlangsung  secara terus  menerus  dan  berkesinambungan,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil  maupun  spiritual. Untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut  perlu  banyak memperhatikan  masalah  pembiayaan  bangunan.  Salah  satu  usaha untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa  atau  negara  dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam  negeri  berupa  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  yang  menaungi Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  berusaha  agar  rencana  penerimaan pajak  yang  telah  ditetapkan  tiap  tahunnya  dapat  terus  tercapai.
Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.  Kepatuhan  membayar  pajak  pada  Wajib  Pajak  Badan PPh  Pasal  25  didasarkan  pada  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan. SPT  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan  dan  pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak.  Penanganan  angsuran pembayaran  pajak  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) Departemen  Keuangan  dan  Pelaksanaannya  ditingkat  daerah
dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP).  Aparat  Pajak  (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan  sistem  administasi  perpajakan  yang diharapkan  dapat dilaksanakan  dengan  sistematis,  terkendali,  sederhana  dan  mudah dimengerti  oleh  anggota  masyarakat  Wajib  Pajak.  Selain  itu memberikan  informasi  kepada  masyarakat  maupun  Wajib  Pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak.
5. Hipotesis Hipotesis 1 (X 1 ): Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Hipotesis 2 (H 2 ): Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang self assessment berpengaruh  terhadap  kemauan membayar pajak. Hipotesis 3 (H 3 ): Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan  berpengaruh  terhadap  kemauan membayar pajak wajib pajak. Hipotesis 4 (H 4 ): Kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman tentang self assessment dan persepsi yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kemauan membayar pajak wajib pajak.

## C. METODE PENELITIAN
1. Ruang Lingkup Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Apakah kesadaran  membayar  pajak,  pemahaman  sistem self  assessment dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Tempat penelitian  ini  di  beberapa  warung  kopi  di  daerah  Makassar.  Dengan waktu  penelitin  yang  digunakan  kurang  lebih  dua  bulan  yang terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2014
2. Populasi dan Penentuan  Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang  membuka  usaha  warung  kopi  di  Makassar  yang  berjumlah  62, dari  jumlah  tersebut dilakukan  pengambilan  sampel  dengan menggunakan Simple  Random  Sampling  Method sehingga  jumlah sampel  menjadi  38  orang.  Jumlah  ini  diperoleh  dari  perhitungan penentuan  jumlah  sampel  minimal  dengan  menggunakan  rumus Yamane (Rakhmat, 1995:82) sebagai berikut
= + 1 = 62 (62)(0,1) + 1 = 38,27 dibulatkan menjadi 38

## 3. Metode Analisis Data
a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang  telah  disusun  benar-benar  mengukur  apa  yang  perlu  diukur Pearson product-moment coefficient of correlation dengan bantuan SPSS. b. Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  bertujuan  untuk  melihatat  konsistensi  data yang  dikumpulkan,  uji  ini  dilakukan  pada  pernyataan-peryataan yang  sudah  valid.  Pengujian  reabilitas  juga  dilakukan  scara statistic, yaitu dengan menghitung besarnya nilai cronbach’s alpha dengan  bantuan  program  SPSS.  Instrument  dalam  penelitian  ini reliable apabila nilai alpha lebih besar dari 0,5.
c. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik diperlukan untuk menilai model regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas.
4. Teknik Analisa Data Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis ststistik yakni analisis regresi linier berganda ( multiple regression analysis ) dengan model persamaan sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + e Keterangan : Y = Kemauan Membayar Pajak A = Konstanta b1 - b5 = Koefisien Regresi X1 = Kesadaran Membayar Pajak X2 = Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan X3 = Persepsi atas efektivitas sistem E = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  t  untuk  pengaruh secara  parsial  dan  uji  f  untuk  pengaruh  secara  simultan  dengan kriteria sebagai berikut:
Terima Ho jika F hitung < F tabel (α = 0,05)
Terima Ha jika F hitung > F tabel (α = 0,05) Terima Ho jika t hitung < t tabel (α = 0,05) Terima Ha jika t hitung > t tabel (α = 0,05)
5. Operasionalisasi Variabel
a. Kemauan Membayar Pajak (Y) Kemauan  membayar  pajak  adalah  suatu  nilai  yang  rela dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan
peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung  (Vanesa  dan  Hari,  2009).  Variabel  ini  yang  melalui  5 (lima) indikator, yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas  waktu  pembayaran  pajak,  membuat  alokasi  dana  untuk membayar pajak
b. Kesadaran membayar pajak (X1) Kesadaran  membayar  pajak  merupakan  unsur  dalam manusia  untuk  memahami  realitas  membayar  pajak  dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya.  Variabel  ini  diukur  melalui  4  (empat)  indikator yaitu  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan  negara,  penundaan  pembayaran pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara,  pajak ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapat  dipaksakan, membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dibayar akan merugikan negara.
c. Pengetahuan dan pemahaman sistem self assessment (X2) Pengetahuan  adalah hasil  kerja  fikir  dan  pemahaman  yang merubah  tidak  tahu  peraturan  perpajakan  menjadi  tahu  dan menghilangkan keraguan terhadap praturan perpajakan. Indikator variabel  ini  adalah  pendaftaran  NPWP  bagi  setiap  wajib  pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak  dan  kewajiban  perpajakan,  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  sanksi  jika  melakukan  pelanggaran  perpajakan, pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP,  PKP  dan  tarif pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  pajak  melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
d. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3) Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai  suatu  proses  pengorganisasian  dan  pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas  dan  waktu)  telah  tercapai  oleh  sistem  perpajakan tersebut.  Indikatornya  adalah  pembayaran  pajak  melalui  e- Banking,  penyampaian  SPT  melalui  e-SPT  dan  e-Filling,  update peraturan  pajak  terbaru  secara  online  melalui  internet, pendaftaran  NPWP  melalui  e-register.  Variabel  dalam  penelitian ini diukur melalui 18 pertanyaan yang dirangkum dalam kuesioner dengan  menggunakan  skala  interval  melalui  metode  pengukuran sikap  likert  5  point,  yang  berisi  lima  pilihan,  yaitu  “sangat  tidak
setuju”,  “tidak  setuju”,  “netral”,  “setuju”,  dan  “sangat  setuju”, dengan skor “1” sampai “5”.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Deskriptif
Jenis  kelamin  responden  merupakan  banyaknya  jumlah pengusaha laki-laki dan perempuan yang bekerja pada usaha warung kopi  di  makassar.  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  proporsi pengusaha laki-laki dan perempuan yang mengusaha secara aktif dan produktif  dalam  meningkatkan  kemauan  dalam  membayar  pajak. Berdasarkan  jumlah  penelitian,  jenis  kelamin  responden  yang mengusaha  di  bidang  warung  kopi  di  makassar  adalah  berjenis kelamin  laki-laki  dan  perempuan  yaitu  masing-masing  76.3%  dan 23.7%.  Proporsi  ini  sesuai  dengan  kenyataan  di  tempat  kerja,  bahwa antara  laki-laki  dan  perempuan,  laki-laki  masih  lebih  mendominasi pada usaha warung kopi di Makassar.
Deskripsi responden berdasarkan umur diperoleh informasi dari mayoritas responden sebanyak 13.2% atau 5 responden yang berumur 29  dan  30  tahun,  kemudian  10.5%  atau  4  responden  yang  masing- masing  berumur  27,28,31,32  dan  40  tahun,  kemudian  7.9%  atau  3 responden yang berumur 45 tahun, kemudian 2.6%  atau 1 responden yang masing-masing berumur 26,33,37,43 dan 45 tahun.
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Uji validitas dan uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana  ketepatan  dan  kecermatan  alat  ukur  dalam  melakukan fungsinya atau suatu dimensi atau indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstrak amatan  yang  tepat,  begitu  juga  dengan  keterpercayaan  data  yang akan  dianalisis.  Berikut  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  data penelitian.
Hasil pengujian validitas data dapat dilihat nilai r hitung yang dihasilkan lebih besar dari nilai r tabel (0,320), maka dapat dikatakan semua  item  pertanyaan  yang  digunakan  valid. Selanjutnya  untuk melihat  apakah  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  handal, maka digunakan uji reliabilitas sebagai berikut :
Tabel 6. Hasil Pengujian Reliabilitas Data Variabel Koefisien  Cronbach Keterangan Kesadaran membayar pajak 0,796 Reliabel Pengetahuan dan pemahaman sistem self assessment 0.681 Reliabel Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan 0.638 Reliabel Kemauan membayar pajak 0.673 Reliabel Sumber : Data Primer setelah diolah.
Hasil pengujian reliabilitas data yang dilakukan, menunjukkan bahwa  dari  semua  variabel  yang  diteliti  dapat  dikatakan  reliabel karena nilai koefisien Cronbach alpha yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0,6 (Sekaran dalam Dwi Priyatno : 2008). 3. Deskripsi Variabel Penelitian Dalam  analisis  penelitian  ini  terlebih  dahulu  kami  uraikan tentang  diskripsi  variabel-variabel  penelitian  baik  variabel  terkait ( dependent  variable )  maupun  variabel  bebas  ( independent  variable ). Variabel  terikat  yang  dimaksud  adalah  kemauan  membayar  pajak. Sedangkan  variabel  bebasnya  meliputi:  kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan  dan  pemahaman  sistem self  assessment, serta  persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.
Berikut  ini  tanggapan  responden  tentang  kemauan  membayar pajak yang terdiri atas kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sistem self assessment, persepsi yang baik atas efektifitas sistem  perpajakan.  Yang  mempengaruhi  faktor-faktor  wajib  pajak dalam membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar.
a. Kemauan Membayar Pajak ( Y ) Kemauan  membayar  pajak  adalah  suatu  nilai  yang  rela dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.    Variabel  ini  yang  melalui  5  (lima)  indikator,  yaitu konsultasi  sebelum  melakukan  pembayaran  pajak,  dokumen  yang diperlukan  dalam  membayar  pajak,  informasi  mengenai  cara  dan tempat  pembayaran  pajak,  informasi  mengenai  batas  waktu pembayaran pajak, membuat alokasi dana untuk membayar pajak. Tanggapan konsumen yang berjumlah 38 responden terdapat 5  orang  atau  13.15%  responden  yang  menyatakan  Sangat  setuju atas  kemauan  membayar  pajak  pada  usaha  warung  kopi  di Makassar, dan 22 orang atau 57,89% responden menyatakan setuju atas kemauan membayar pajak pada uasaha warung kopi. Dan 11 orang  atau  28.94%  responden  memilih  netral  dalam  kemauan membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar.
b. Kesadaran membayar pajak (X1) Kesadaran  membayar  pajak  merupakan  unsur  dalam manusia  untuk  memahami  realitas  membayar  pajak  dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya.  Variabel  ini  diukur  melalui  4  (empat)  indikator yaitu  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan  negara,
penundaan  pembayaran  pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara,  pajak ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapat  dipaksakan,
membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dibayar akan merugikan negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 pemilik usaha dijadikan  responden  yang  diukur  tingkat  kesadaran  membayar pajak  sebanyak  18  orang  atau  47.38%  responden  menyatakan sangat  setuju  dalam  kesadaran  membayar  pajak  pada  usaha warung  kopi  di  makassar,  sebanyak  15  orang  atau  39.47% responden  menyatakan  setuju,  dan  sebanyak  4  orang  atau  10.52 responden  menyatakan  netral,  dan  sebanyak  1  orng  atau  2.63% responden  menyatakan  tidak  setuju  dalam  kesadaran  membayar pajak pada usaha warung kopi di Makassar. c. Pengetahuan dan Pemahaman Sistem Self assessment (X2)
Pengetahuan  adalah hasil  kerja  fikir  dan  pemahaman  yang merubah  tidak  tahu  peraturan  perpajakan  menjadi  tahu  dan menghilangkan keraguan terhadap praturan perpajakan. Indikator variabel  ini  adalah  pendaftaran  NPWP  bagi  setiap  wajib  pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak  dan  kewajiban  perpajakan,  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  sanksi  jika  melakukan  pelanggaran  perpajakan, pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP,  PKP  dan  tarif pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman peraturan  pajak  melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  38  responden yang  diminta  tanggapanya,  sebanyak  3  orang  atau  7.38% responden  menyatakan  pengetahuan  dan  pemahaman  sistem self assessment ,  sangat  setuju  dalam  pengaruh  wajib  pajak  dalam membayar pajak pada usaha warung kopi, sebanyak 27 orang atau 71.06%  responden  menyatakansetuju,  dan  sebanyak  8  orang  atau 21.05% responden menyatakan netral dalam pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha warung kopi. d. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem perpajakan (X3) Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai  suatu  proses  pengorganisasian  dan  pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas  dan  waktu)  telah  tercapai  oleh  sistem  perpajakan tersebut.  Indikatornya  adalah  pembayaran  pajak  melalui  e- Banking,  penyampaian  SPT  melalui  e-SPT  dan  e-Filling,  update peraturan  pajak  terbaru  secara  online  melalui  internet, pendaftaran NPWP melalui e-register.
4. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan  pada  hasil  analisis  sebelumnya  sudah  dapat diketahui  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  yang  terdiri  atas kesadaran  membayar  pajak  (X 1 ),  pengetahuan  dan  pemahaman
tentang peraturan  pajak  (X 2 ),  dan  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas sistem  perpajakan  (X 3 )  terhadap  kemauan  membayar  pajak  wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar. Selanjutnya hasil pegujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
Hipotesis 1  ( H1 )  kesadaran  membayar  pajak  berpengaruh terhadap  kemauan  membayar  pajak  diterima,  hal  ini  disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,009 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,009 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa secara statistik kesadaran membayar pajak  berpengaruh  siginifikan  terhadap  kemauan membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.
Hipotesis  2  ( H2 )  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  self assessment  berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak diterima,  hal  ini  disebabkan  karena  secara  statistik  nilai  p  =  0,009 lebih kecil dari alpha 0,05 (0,009 < 0,05), hal ini memberikan makna bahwa  secara  statistik  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  self assessment  berpengaruh  siginifikan  terhadap  kemauan  membayar pajak usaha warung kopi di Makassar.
Hipotesis  3  ( H3 )  persepsi  yang  baik  atas  efektivitas  sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ditolak, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai p = 0,198 lebih besar dari  alpha  0,05  (0,198  >  0,05),  hal  ini  memberikan  makna  bahwa secara statistik persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap  kemauan  membayar  pajak usaha warung kopi di Makassar.
Hipotesis 4 ( H4 ) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman  tentang  self  assessment  dan  persepsi  yang  baik  atas efektifitas  sistem  perpajakan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap kemauan membayar pajak, hal ini disebabkan karena secara statistik nilai  p  =  0,000  lebih  kecil  dari  alpha  0,05  (0,000  <  0,05),  hal  ini memberikan  makna  bahwa secara  statistik  kesadaran  membayar pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  self  assessment  dan persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh siginifikan  terhadap  terhadap  kemauan  membayar  pajak  usaha warung kopi di Makassar.
5. Uji Simultan (Uji F) Hipotesis  Keempat  pertama  sebagaimana  dikemukakan terdahulu  bahwa  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman  tentang self  assessment dan  persepsi  yang  baik  atas efektifitas  sistem  perpajakan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap kemauan  membayar  pajak  wajib  pajak,  untuk  pengujian  hipotesis keempat (H4) pertama dilakukan uji F (Uji Serempak).
Dalam  penggunaan  teknik  analisis  ini  dilakukan  dengan membandingkan nilai sig F dengan alpha 0,05 atau .  Apabila nilai sig
F  lebih  kecil  dari  pada alpha  0,05  maka  berarti  variabel  bebasnya secara  serempak  memberikan  pengaruh  yang  bermakna  terhadap variabel terikat
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  linear  berganda  yang telah  dikemukakan  bahwa  dapat  diketahui  nilai  sig  F  sebesar  0,000 lebih  kecil dari  alpha  0,05  (0,000  <  alpha  0,05).    Dengan  demikian berarti  bahwa  secara  statistik  kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan  dan  pemahaman  tentang self  assessment dan  persepsi yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  siginifikan terhadap  terhadap  kemauan  membayar  pajak  usaha  warung  kopi  di Makassar diterima.
Besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (4 variabel) tersebut dapat  diketahui  dari  besarnya  nilai  koefisien  deteminan  (R 2 ).    Nilai koefisien determinan sesuai hasil perhitungan regresi linear adalah R 2 =  0,512  atau  51,2  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel bebas  tersebut  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  terikat sebesar  51,2%  sedangkan  sisanya  sebesar  48,8  %    (100  % - 51,2  %) dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dalam model.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  memberi gambaran  bahwa kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan pemahaman tentang self assessment berpengaruh terhadap kemauan membayar  pajak  wajib  pajak,  sedangkan  persepsi  yang  baik  atas efektifitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Untuk lebih jelasnya pengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak  Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Kesadaran  membayar  pajak  merupakan  unsur  dalam  manusia untuk  memahami  realitas  membayar  pajak  dan  bagaimana cara bertindak  atau  menyikapi  kewajiban  perpajakannya.  Variabel  ini diukur  melalui  4  (empat)  indikator  yaitu  pajak  merupakan  bentuk partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara,  penundaan pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan negara,  pajak  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapat dipaksakan,  membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya dibayar akan merugikan negara.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kesadaran  membayar pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  membayar  pajak wajib  pajak  pengusaha  warung  kopi  di  Makassar,  ini  dibuktikan berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa kesadaran  membayar pajak  berpengaruh  terhadap  kemauan
membayar  pajak  diterima,  hal  ini  memberikan  makna  bahwa  secara statistik kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan  membayar  pajak  wajib  pajak  pengusaha  warung  kopi  di Makassar.
Pengaruh yang diberikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak adalah pengaruh yang positif, artinya wajib pajak  yang  sadar  untuk  membayar  pajak  akan  memiliki  kemauan untuk  membayar  pajak  karena  memiliki  kesadaran    terhadap pentingnya  pajak  selain  karna  kewajiban  sebagai  wajib  pajak    juga sebagai  sumber  penerimaan  Negara  yang  digunakan  untuk pembangunan  sesuai  dengan  pengertian  pajak  menurut  undang- undang  pajak,bahwa  pajak  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Temuan  ini  sejalan  yang  dilakukan  oleh  Feri  Dewi  Prasetyo (2006)  pengetahuan  wajib  pajak,  pemahaman  wajib  pajak  tentang pajak  dan  manfaat  yang  dirasaka  wajib  pajak  berpengaruterhadap kesadran kewajiban perpajakan
2. Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman Self  Assessment
Terhadap Kemauan Membayar Pajak.
Pengetahuan  adalah  hasil  kerja  fikir  dan  pemahaman  yang merubah  tidak  tahu  peraturan  perpajakan  menjadi  tau  dan menghilangkan  keraguan  terhadap  peraturan  perpajakan.  Indikator variabel  ini  adalah  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  hak  dan kewajiban  perpajakan,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  sanksi jika  melakukan  pelanggaran  perpajakan,  pengetahuan  dan pemahaman mengenai PTKP, KPP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman  peraturan  pajak  melalui  sosialisasi,  pengetahuan  dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan pemahaman self  assessment berpengaruh  signifikan  terhadap kemauan  membayar  pajak  wajib  pajak  pengusaha  warung  kopi  di Makassar, ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan  bahwa    pengetahuan  dan  pemahaman  self  assessment berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  diterima,  hal  ini memberikan  makna  bahwa  secara  statistik  pengetahuan  dan pemahaman  self  assessment  berpengaruh  signifikan  terhadap kemauan  membayar  pajak  wajib  pajak  pengusaha  warung  kopi  di Makassar.
Penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fery  Dewi  Prasetyo  (2006),  menemukan  pengetahuan  wajib  pajak, pemahaman wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang di rasakan wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kesadaran  membayar  kewajiban perpajakan.
3. Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.
Persepsi  dan  efektivitas  sistem  perpajakan  dapat  dinyatakan sebagai  suatu  proses  pengorganisasian  dan  pengintepretasian  sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan  waktu)  telah  tercapai  oleh  sistem  perpajakan  tersebut. Indikatornya  adalah  pembayaran  pajak  melalui  e-Banking, penyampaian  SPT  melalui  e-SPT  dan  e-Filling,  update  peraturan pajak  terbaru  secara  online  melalui  internet,  pendaftaran  NPWP melalui e-register Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  yang  baik  atas efektivitas  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kemauan membayar pajak pada pengusaha warung kopi di Makassar, ini  dibuktikan  berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  persepsi  yang  baik  atas  efektivitas  sistem perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak diterima,  hal  ini  memberikan  makna  bahwa  secara  statistik pengetahuan  dan  persepsi  yang  baik  atas  efektivitas  sistem perpajakan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak pengusaha warung kopi di Makassar.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Nurseto (2002) semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan  maka  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesadaran membayar pajak.
4. Kesadaran  Membayar  Pajak,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman Tentang Self Assessment Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan.
Hasil  uji  hipotesis  menunjukan  bahwa  kesadaran  membayar pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang self  assessment berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kemauan membayar pajak  sedangkan  efektivitas  sistem  pepajakan  tidak  berpengaruh secara  simultan  tidak  signifikan.  Dengan  demikian,  semakin  tinggi tingkat  kesadaran  membayar  pajak,  pemahaman  sistem self assessment maka  tingkat  kesadaran  kewajiban  perpajakan  semakin tinggi. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Nurseto (2002) semakin tinggi tingkat persepsi pajak dan tingkat pendidikan  maka  akan  berpengaruh    terhadap  tingkat  kesadaran membayar pajak.
Persepsi  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan,  untuk  itu  Kantor  Pelayanan  Pajak  harus lebih  giat  lagii  mengadakan  sosialiasi  kepada  wajib  pajak  sehingga dapat  meningkatkan  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan.  Dengan  demikian  dapat  membantu  meningkatkan kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Pada  penelitian- penelitian  mendatang  disarankan  untuk  dilakukan  pengujian  ulang
terhadap  model  penelitian  ini  dengan  menambahkan  variabel- variabell lain seperti imej pemerintah yang lamban dalam menangani kasus perpajakan, persepsi tentang pembanguan yang belum merata, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak terhadap  pajak,  dan  lain-lain.  Model  selanjutnya  diharapkan  dapat lebih baik dibandingkan model penelitian ini dan disarankan juga agar penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  ruang  lingkup  yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani  “Wikimedia”  artikel  diakses  tanggal  24  maret  2010,  dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak Anonim  “ Keriteria  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Menerut  Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 ”, artikel diakses tanggal 18 july
2008 Burton, Richard. 2009. Kajian Aktual Perpajakan . Jakarta : Salemba
Empat
Fitriandi,  birowo,  aryanto.  “ Kompilasi  Undang-undang  Perpajakan “,
Salemba Empat : Jakarta, 2008.
Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Undip. Irianto,  2005.  “portalgaruda”  Kesadaran  Membyar  Pajak.  Melalui, htt://id.portalgaruda.org/download_artikel.php
Purwono. “Perpajakan dan Akuntansi Pajak” erlangga, Jakarta 2010. Rahayu. 2010. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Kencana Soemitro.  “Wikimedia”,  artikel  diakses  tanggal  24  Maret  2010,  dari http://id.wikipedi.org/wiki/Pajak
Suparman.  “ catatan  praktek  perpajakan ”.  Artikel  diakses  tanggal  8 April  2007,  dari http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/pajak- adalah.htm Tarjo.  “ Kepercayaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Fisku,  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Pentingnya  Membayar  Pajak,  Rekayasa Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak ”, Surabaya, 2003
UU RI no. 42 tahun 2009 ketentuan umum perpajakan.
Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo. 2009. Dampak Program Sunset Policy  Terhadap  Faktor–Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar. Melalui www.priyohari.files.wordpress. com[19/10/2010 ].
Nurseto, Cahyo. 2002. Pengaruh Persepsi tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. STAN. Jakarta