## Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sri Rahayu, Herry Liyus, Lilik Purwastuti, Dheny Wahyudhi, Dessy Rahkmawty Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mitra berkaitan dengan penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  kepada  anggota  Polisi  di  Kepolisian  Resort  (POLRES) Kabupaten  TanjungJabung  Barat.  Dari  pengamatan  di  lapangan    dan  berdasarkan  data  yang  di  peroleh menunjukkan  bahwa  masih  minimnya  pemahaman  mitra  dalam  memahami  tentang  penanganan  anak  yang berhadapan dengan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Untuk  mengantisipasi  adanya pelanggaran terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kegiatan ini diusulkan dengan harapan agar  ada  pemahaman  dan  penyadaran  akan  pentingnya  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  dan  pelatihan  terhadap  mitradalam  hal  ini anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES)Kabupaten TanjungJabung Barat sebagai khalayak sasaran. Agar lebih memahami undang-undang tentang perlindungan anak. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif, berpartisaipasi, dan peduli terhadap  hak anak. Untuk menjawab permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan pelatihan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan  pemahaman masyarakat tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.  Aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  kegiatan  ini  adalah  kelayakan  perguruan  tinggi,  tim pelaksana/instruktur,  materi  kegiatan  dan  sarana  prasarana.  Target  luaran  yang  dihasilkan  bertambahnya  ilmu pengetahuan dan pemahaman penyidik Polri dalam kaitannya dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

## 1. PENDAHULUAN
Suatu aturan dibuat dan disepakati oleh masyarakat adalah sebagai wadah atau sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga sebagai alat kontrol sosial dengan harapan akan tercapainya suatu masyarakat yang teratur, tertib dan aman. Berbagai permasalahan yang sering terjadi  di  lingkungan  sosial  masyarakat  menyebabkan  hukum  itu  selalu  saja  menarik  untuk dikaji baik secara strukturnya, substansinya maupun dari segi budaya hukum itu sendiri.
Adanya  sebuah  aturan  yang  mengatur  tatanan  hidup  bermasyarakat  merupakan  salah satu  cara  dari  negara  dalam  mengatur  warganegaranya.  Salah  satu  aturan  yang  mengandung sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar dan membahayakan masyarakat adalah sanksi pidana  yang  merupakan    bagian  dari  keseluruhan  hukum  nasional  yang  mengatur  perbuatan yang melanggar hukum, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, tentu membutuhkan pranata hukum  yang  kuat,  dinamis  dan  yang  benar-benar  dapat  memberikan  keadilan  bagi masyarakatnya.
Salah  satunya  adalah  pengaturan  mengenai  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum, mengingat anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi  hak  anak  yang  diratifikasi  oleh  pemerintah  indonesia  melalui  keputusan  Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. 1
1 Rika Saraswaty , Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia ,Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.1
Situasi  anak  di  Indonesia  saat  ini  belum  dapat  dikatakan  sejahtera  dan  belum  dapat dikatakan telah terpenuhi hak-haknya.Menurut Barda Nawawi,sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan  dan  sekaligus  tujuan  yang  ingin  di  capai  seperti  yang  telah  di  rumuskan  dalam pembukaan  UUD  1945  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  berdasarkan  Pancasila.  Inilah  garis  kebijakan  umum  yang  menjadi landasan  sekaligus  tujuan  politik  hukum  Indonesia.  Hal  tersebut  pula  yang  mendasari  dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan. 2
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak-hak  anak  dan perlindungan anak yaitu: (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979  Tentang Kesejahteraan Anak, (2)  Kepres  Nomor  36  Tahun  1990  Tentang  Pengesahan Convention  of  The  Rights /Konvensi Tentang  Hak-hak  Anak,  (3)  Undang-undang  Tentang  HAM,  (4)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam Undang-undang Kesejahteran Anak, menyebutkan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan  dan  perlindungan  baik  semasa  dalam  kandungan  atau  setelah  dilahirkan. Selanjutnya  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  prinsip-prinsip Konvensi  Hak-hak  Anak yang meliputi: (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlidungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  kewajiban  bagi  kita  semua  mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita- cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinanaan dan perlindungan sehingga mereka  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Anak  termasuk  kelompok  yang  rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.
Dalam pengamatan ternyata keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak masih belum diterapkan secara maksimal. Kekerasan terhadap anak masih saja terjadi. Salah satu indikator penyebabnya adalah tingkat pemahaman tentang penanganan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  baik  oleh  penegak  hukum  maupun  masyarakat  yang masih  kurang.  Atau  tidak  dapat  berfungsinya  hukum  dengan  baik  bisa  jadi  disebabkan  oleh belum sampainya berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak sampai pada tingkat masyarakat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  penyebar  luasan  pemahaman  berbagai  peraturan berkaitan  dengan  perlindungan  anak.  Untuk  itu  maka  perlu  dilakukan  sosialisasi  peraturan perundangan  terhadap  masyarakat  luas.  Sasaran  strategis  yang  dianggap  efektif  dalam penyadaran tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kalangan anggota polisi. Sasaran strategis tersebut sangat relevan, karena secara langsung mereka terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

## 2. PERMASALAHAN MITRA
2 Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan  KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 34.
Dari uraian diatas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan HukumKepadaAnggota  Polisi  Di  Kepolisian  Resort  (POLRES)Kabupaten  TanjungJabung Barat".Selain orang tua dan tokoh masyarakat. Pemuda juga relevan sebagai khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan pemahaman masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum,  sebagai  alasan  perlunya  menyamakan  persepsi  oleh  semua  pihak  termasuk penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  Untuk mewujudkan  partisipasi masyarakat  dalam  meningkatkan  taraf  kehidupannya,  hidup  tentram,  aman,  damai,  bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kekerasan  terhadap  anak  dapat  terjadi  dimana  saja.  Beberapa  jenis  kekerasan  dapat dikelompokkan kedalam kekerasan fisik, kekerasan psikis/mental, kekerasan seksual, maupun kekerasan  ekonomi.Selama  ini  memang  masih  ada  perbedaan  persepsi  tentang  penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan terhindar  dari  kekerasan,  maka  harus  ada  persamaan  persepsi  tentang  kekerasan  oleh  semua pihak,  sehingga  kegiatan  ini  diusulkan  dan  layak  untuk  ditindaklanjuti  dalam  rangka mengantisipasi kekerasan terhadap anak.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  terhadap  penanganan  anak  yang  berhadapan dengan hukum khususnya terhadap anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES)Kabupaten TanjungJabung  Baratdilakukan  melalui  pendekatan:  pengembangan  dan  peningkatan  SDM dengan beberapa tahapan.

## 3.1.Aspek yang terkait
Kegiatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :
1) Sumber Daya Manusia (khalayak sasaran /Mitra )
2) Nilai-nilai budaya dalam masyarakat
3) Tim pelaksana dan para nara sumber
4) Sarana dan prasarana
5) Peraturan Perundang-undangan
6) Pimpinan Perguruan Tinggi
Keenam  aspek  tersebut  merupakan  faktor  yang  saling  terkait  dan  mendukung  dalam pembentukan kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap hak asasi manusia.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dikarnakan  perbedaan  tingkatpengetahuan  dan  atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkanpermasalahan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu setiap masyarakat wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukansecara formal baik dalam  bentuk  Undang-Undang,  Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  Perda  dan  aturan  lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi.

## 3.2.Metode yang digunakan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah “pelatihan peningkatan kesadaran hukum” dengan metode partisipatif pada kelompok sasaran mitra, artinya kelompok sasaran
dituntut berperan aktif dalam mengikuti kegiatan dan tim penyuluh serta nara sumber berperan sebagai fasilitator. Pendekatan yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu.

## 3.3.Kelompok sasaran
Kelompok sasaran yang strategis dalam kegiatan pelatihan ini adalah anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

## 3.4.Materi kegiatan pelatihan
1) Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
2) Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
3) Bentuk-bentuk dan batasan anak yang berhadapan dengan hukum
4) Nara Sumber
Nara sumber yang ditetapkan sebagai instruktur pelatihan penanganan terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  khususnya  terhadap  anggota  Polisi  di  Kepolisian  Resort (POLRES)Kabupaten TanjungJabung Baratdisajikan dalam tabel berikut:
No Materi Kegiatan
Nara Sumber
Asal Instansi 1
2 3
Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui  Undang-Undang  Nomor
35 Tahun 2014 tentang
Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
Bentuk-bentuk dan batasan anak yag berhadapan dengan hukum. • Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.
• H. Hery Liyus,
S.H., M.H. • Dheny Wahyudhi, S.H., M.H. Dosen Fak. Hukum Unja Dosen Fak. Hukum Unja Dosen Fak. Hukum Unja

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pelaksanaan
a. Lokasi
Lokasi kegiatan penyuluhan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kepada anggota polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## b. Kelompok Sasaran
Anggota  Polisi  di  Kepolisian  Resort  (POLRES)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
c. Materi kegiatan pelatihan
1) Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana  telah  diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
2) Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
3) Bentuk-bentuk dan batasan anak yang berhadapan dengan hukum
4) Kuis/evaluasi
Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan atau kelompok sasaran pada prinsipnya mencakup substansi Undang-undang Perlindungan Anak dan Penegakannya.

## d. Nara Sumber
Nara  sumber  yang  ditetapkan  sebagai  instruktur  pelatihan  peningkatan  kesadaran hukum bagi masyarakat disajikan dalam tabel berikut:
No Materi Kegiatan Nara Sumber Asal Instansi 1 2 3 Sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
Bentuk-bentuk dan batasan anak yag berhadapan dengan hukum.
• Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H. • H. Hery Liyus,
S.H., M.H. • Dheny Wahyudhi, S.H., M.H. Dosen Fak. Hukum Unja Dosen Fak. Hukum Unja
Dosen Fak.
Hukum Unja

## 5. PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tertib mendapat respon positif  dari  peserta  penyuluhan.  Banyak  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peserta  tidak  hanya menyangkut  tentang  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  akan  tetapi  juga permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang berkembang dalam masyarakat.
Tingkat  pengetahuan  peserta  sebelum  diadakan  kegiatan  penyuluhan  masih  rendah belum  begitu  memahami  tentang  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam peradilan  pidana  anak  dan  upaya  penanggulangan  masalah-masalah  hukum  yang  terjadi  di masyarakat. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat antara lain.
1. Bagaimana dengan kasus terhadap anak yang menggugurkan kandungannya (aborsi) akibat dari perkosaan?
2. Bagaimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 tahun?
3. Bagaimana penanganan anak yang melakukan pengulangan pengulangan tindak pidana?
4. Peranan Bapas dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum?
5. Bagaimana sikap penyidik kalau sudah ada  kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan, tetapi pihak pengadilan tidak mau mengeluarkan surat penetapan diversi?

## 6. MATERI KEGIATAN
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
• Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan
• System    peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
• Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
• Anak yang berkonflik dengan hukum yang sselanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana
• Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana  adalah  anak  yang  melihat,  mendengar  dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana
• Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
• Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
• Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
• Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses di luar peradilan pidana.
• Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
• Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya
• Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  yang  selanjutnya  disingkat  LPAS  adalah  tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
• Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan
Asas peradilan pidana anak :
• Perlindungan
• Keadilan
• Nondiskriminasi
• Kepentingan terbaik bagi anak
• Penghargaan terhadap pendapat anak
• Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
• Pembinaan dan pembimbingan anak
• Proposional
• Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir Penghindaran pembalasan
• Tidak dipublikasikan identitasnya
• Memperoleh pendampingan orang tua/wali
• Memperoleh advokasi

## • Memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan
Anak yang berkonflik dengan hukum:
• Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang duduga melakukan tindak pidana.
• Anak  korban  tindak  pidana  belum  berumur  18  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental kerugian ekonomi akibat tindak pidana
• Anak yang menjadi saksi belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana

## Proses Peradilan Anak
• Penyidikan
• Penuntutan
• Pemeriksaan pengadilan
Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana:
• Penyidik mengambil keputusan:
• Menyerahkan kepada orang tua
• Menyertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi LPKS
Penahanan terhadap anak:
• Anak telah berumur 14 tahun atau lebih
• Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih
Lama penahanan terhadap anak  yg diproses dalam peradilan pidana:
• Tingkat penyidikan 7 hari -8 hari
• Tingkat penuntutan 5 hari – 5 hari
• Persidanagan pengadilan 10 hari – 15 hari

## Jenis pidana
• Pidana pokok bagi anak:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar  lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan)
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara
• Pidana Tambahan terdiri:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat
c. Anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan
Tindakan bagi anak:
• Pengembalian kepada orang tua
• Penyerahan kepada seseorang
• Perawatan di rumah sakit jiwa

## • Perawatan di LPKS
• Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta
• Pencabutan SIM
• Pemenuhan kewajiban adat
Diversi: Pengertian:
• Diversi adalah  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
Tujuan :
• Mencapai perdamaian korban dan anak
• Menyelesaikan perkara anak di luar prosesperadilan
• Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
• Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
• Diversi dilaksanakan dalam hal:
• Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara  di bawah 7 tahun
• Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Proses Diversi:
• Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang tua/walinya,  korban  dan  /atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif
Proses diversi wajib mempertimbangkan:
• Kepentingan korban
• Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
• Penghindaran stigma negatif
• Penghindaran pembalasan
• Keharmonisan masyarakat
• Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum
Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam  melakukan  diversi  harus memperhatikan:
• Kategori tindak pidana
• Umur anak
• Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS
• Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
Hasil kesepakatan diversi :
• Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
• Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
• Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
• Pelayanan masyarakat
Anak saksi dan anak korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam undang-undang
• Anak korban dan anak saksi berhak atas;
1. Upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosialKemudahan
Peran serta masyarakat:
• Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:
• Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak
• Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
• Melakukan pendidikan dan penelitian mengenaianak
• Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan  keadilan restoratif
• Berkontribusi  dalam  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  anak,  anak  korban  dan/atau  anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
• Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak
• Melakukan  sosialisasi  mengenai  hak  anak  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan anak.

## Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak
• Non diskriminasi
• Kepentingan yang terbaik bagi anak
• Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak
• Penghargaan terhadap partisipasi anak.

## Pasal 3
Dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak,  maka  kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus dijadikan pertimbangan utama. Negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak. Baik lembaga maupun  instansi-instansi  beserta  fasilitas-fasilitasnya,  bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan dan  perlindungan  anak.  Terutama  dalam  bidang  keselamatan,  kesehatan,  dan  adanya pengawasan yang baik.

## Pasal 5
Negara  peserta  harus  menghormati  tanggung  jawab,  hak  dan  kewajiban  orang  tua  atau komunitas  sebagaimana  ditentukan  oleh  adat  setempat.  Pengarahan  dan  bimbingan  dalam pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam KHA dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

## Pasal 12
Negara  peserta  harus  menjamin  bahwa  anak-anak  yang  mampu  membentuk  pandangannya sendiri,  mempunyai  hak  menyatakan  pendapatnya  secara  bebas.  Pendapat  anak-anak dipertimbangkan  sesuai  dengan  usia  dan  kematangan  mereka.  Untuk  tujuan  ini,  anak  diberi kesempatan  untuk  didengar  dalam  setiap  proses  peradilan  dan  administratif  yang mempengaruhi  dirinya,  baik  langsung  maupun  melalui  perwakilan  dengan  cara  yang  sesuai
denga hukum acara nasional.

## Pasal 37a
Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, atau yang menurunkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan, tidak akan dikenakan untuk kejahatan- kejahatan yang dilakukan seorang yang berusia di bawah 18 tahun.

## Pasal 37b
Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan,  penahanan,  atau  penghukuman  anak  akan  disesuaikan  dengan  undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai  langkah terakhir dan untuk  nasa yang paling singkat  dan layak.

## Pasal 37c
Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  akan  diperlakukan  secara  manusiawi  dan  dengan menghormati martabat seorang manusia dan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan- kebutuhan  orang  seusianya.  Secara  khusus,  setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

## Pasal 37d
Setiap  anak  yang  dirampas  kebebasannya  akan  diperlakukan  secara  manusiawi,  dan  dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan  orang seusianya. Setiap anak yang dirampas  kebebasannya  akan  mempunyai  hak  untuk  segera  mendapat  bantuan  hukum  dan bantuan-bantuan lainnya yang layak.

## Pasal 39
Semua  langkah  yang  tepat  untuk  meningkatkan  pemulihan  fisik  maupun  biologis  dan reintegrasi  dalam  masyarakat,  seorang  anak  yang  menjadi  korban  dari  setiap  bentuk penelantaran, eksploitasi, atau setiap hukuman yang kejam. Pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dilakukan dalam suatu lingkungan tanpa diskriminasi, demi kepentingan.

## Pasal 40
• Setiap  anak  yang  diduga,  dituduh  atau  diakui  sebagai  telah  melanggar  undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara konsisten.
• Tak seorang anak pun akan diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang- undang.  Setiap  anak  yang  diduga  atau  dituduh  telah  melanggar  undang-undang  hukum pidana berhak atas jaminan legal  :  dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, hak atas pengadilan yang cepat, memperoleh bantuan hukum, hak atas seorang penerjemah

## Dasar Hukum
▪ Konvensi dan resolusi  PBB tentang Hak-hak Anak.
▪ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP).
▪ Undang-Undang    Nomor    5    Tahun  1998    tentang    Ratifikasi  CAT(Convention  Against Torture).
▪ Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia.
▪ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.
▪ Undang-Undang  Nomor  35  Th  2014,  perubahan  thd  UUNomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak,
▪ Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentangPenghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
▪ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban.
▪ Keputusan Presiden RI. Nomor 36 Tahun 1990 tentangRatifikasi Konvensi Hak Anak.
▪ Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala  Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri PP dan PA RI Nomor: 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor:  M.HH-08  HM.03.02  Tahun  2009,  Nomor:  10/PRS-2/KPTS/2009  dan  Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
▪ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
▪ Peraturan Kapolri Nomor  3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana.
▪ Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi HAM oleh Polri.

## 7. PENUTUP
1. Peningkatan  pengetahuan  peserta  tentang  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
2. Peserta penyuluhan mampu menyampaikan beberapa permasalahan yang berkembang dalam masyarakat secara berpariatif.
3. Peserta  penyuluhan  sangat  antusias,  tertib  dan  aktif  bertanya  berkaitan  dengan  tugas penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Esmi  Warassih  Puji  Rahayu.  2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,Semarang: Suryandaru Utama.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni: Bandung.
Muladi.1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia .Citra Aditya
Bakti. Bandung.
Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
----------.2005. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Ana k. Mandar Maju. Bandung.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  Tentang Kesejahteraan Anak
Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention of The Rights /Konvensi Tentang Hak-hak Anak