## PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, NIAS)

## Oleh:
Fadil Selamat Harefa 1)
Kurnia Konstan Telaumbanua 2)
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2)
E-mail: fadilharefa1995@gmail.com 1 ) , Telaumbanuaconstan9@gmail.com 2)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  how  the  implementation  of  the  granting  of  rights  for  murder convicts  in  Gunung  Sitoli  Class  II  B  Prison,  Nias  and  the  training  process  at  the  Gunung Sitoli Class II B Penitentiary, Nias towards murder convicts.
Penitentiary as the last place of the criminal correctional system, its task is to carry out the development  of  prisoners.  In  carrying  out  the  development  of  prisoners,  the  correctional institution  is  guided  by  the  provisions  of  Law  Number  12  of  1995  concerning  Corrections. Prisoners  are  not  people  who  are  excommunicated  for  actions  committed  as  a  result  of violating the law. The law regulates the rights of prisoners. The formulation of the problem in this  journal  is  how  the  implementation  of  the  granting  of  rights  and  how  the  process  of coaching  the  prisoner  is.  The  method  used  is  juridical  empirical  or  juridical  empirical research  where  the  legal  materials  used  are  primary  legal  materials,  secondary  legal materials  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  concluded  that  the implementation of granting rights to murder convicts in Gunungsitoli Class II B Penitentiary, Nias  was  carried  out  in  accordance  with  the  Law.  The  coaching  process  starts  when  the prisoner is detained at the Police, then at the Gunungsitoli Detention Center at the stage of undergoing  a  trial  and  continues  at  the  Class  II  B  Prison  in  Gunung  Sitoli,  Nias  until  the prisoner is released.
Keywords: Prisoners' Rights, Murder

## ABSTRAK
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  tempat  terakhir  dari  sistem  pemasyarakatan pidana,tugasnya  adalah  melaksanakan  pembinaan  narapidana.  Di  dalam  melaksanakan pembinaan  narapidana,  Lembaga  Pemasyarakatan  berpedoman  kepada  ketentuanUndang- UndangNomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Narapidana  bukanlah  orang  yang dikucilkan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  akibat  melanggar  hukum.  Di  dalam  Undang- Undang tersebut telah mengatur hak-hak narapidana. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini  yaitu  bagaimanakah  pelaksanaan  pemberian  hak-hak  dan  bagaimanakah  proses pembinaann  Narapidana  tersebut.  Metode  yang  digunakan  yaitu  yuridis  empiris  atau penelitian  yuridis  empiris  yang  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  pemberian  hak-hak  narapidana  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  B  Gunungsitoli,  Nias  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang- Undang. Adapun proses pembinaannya yaitu dimulai pada saat narapidana tersebut ditahan di Kepolisian yang selanjutnya di Rutan Gunungsitoli pada tahap sedang menjalani persidangan dan  di  lanjutkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Gunung  Sitoli,  Nias  sampai narapidana tersebut bebas.
Kata Kunci : Hak-hak narapidana, pembunuhan

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia adalah makluk
makhluk  sosial  yang  tidak  akan  pernah dapat  dipisahkan  dari  masyarakat.
Untuk itu manusia membuat norma atau aturan  yang  berguna  dalam  melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar  tidak  terjadi  kekacauan.  Adapun normanya  yaitu  norma  hukum  yang berifat memaksa yang  wajib ditaati dan dipatuhi,  karena  apabila  norma  hukum tersebut  dilanggar  maka  diberikan sanksi.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Pasal  1  ayat  (1) menyebutkan  bahwanegara  Indonesia adalah  Negara  hukum.Maka  dengan ketentuan itu, salah satu prinsip Negara hokum yaitua dan yajaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.
Tujuan  pemidanaan  didalam hokum  pidana  dikenal  dengan  adanya salah  satu  teori  pembalasan.  Teori pembalasan  yaitu  dimana  menekan  di unsur balas dendam d anefek jeraterhadap  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Namun  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan yang menekan di unsur balas  dendam  dan  efekjera,  dianggap tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan  reintegrasisosial  yang  dimana narapidana  tersebut dapat diterima oleh masyarakat  serta  tidak  lagi  melakukan perbuatannya.  Di  dalam  Lembaga
Pemasyarakatan, Narapidana
mempunyai hak yang diatur didalamUndang-Undang  No.  12  Tahun 1995  seperti  mendapat  perawatan, mendapat pendidikan, dan lain-lain.
Pelaksanaan pemberian hak terhadap  narapidana  terlaksana  dengan baik  ataupun  tidak  dapa  tterlaksana dengan  baik,  tanpa  terkecuali  juga terhadap  narapidana  pelaku  tindak pidana
pembunuhan di LembagaPemasyarakatanKlas II B
Gunungsitoli,  Nias.Oleh  karena  itu,
berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat  judul “  Pelaksanaan Pemberian Hak- HakNarapidanaPelakuTindakPidana Pembunuhan (Studi Di LembagaPemasyarakatanKlas  II  B Gunungsitoli, Nias)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraianyang dikemukakan diatas, maka
permasalahan yang akan penulis uraikan yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak- hakNarapidanapelakutindakpidanape mbunuhan di LembagaPemasyarakatanKlas  II  B
Gunungsitoli, Nias?
2. Bagaimanakah  proses  pembinaan  di LembagaPemasyarakatanKlas  II  B Gunungsitoli,
Niasterhadapnarapidanatindakpidana pembunuhan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Adapun  teori  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  penelitian  jurnal  ini adalah  teori  negara  hukum  yaitunegara yang  strukturnya  diatur  didalam  undang- undang  sehingga  semuak  ekuasaan  dari alat pemerintahan didasarkan padahukum.Rakyat dilarang untuk bertindak  sendiriatau  yang  bertentangan dengan  hukum.  Negara  hukum  adalah sebuah  negara  yang  diperintahkan  bukan oleh orang-orang, akantetapi diperintahkan oleh  undang-undang.Oleh  karena  itu, didalam sebuah Negara hukum, hak rakyat itu  dijamins  epenuhnya  oleh  Negara  dan terhadap tersebut, sebaliknya rakyat tunduk  dan  taat  kepada  segala  peraturan pemerintahan dan undang-undangnya.

## 3. METODE PELAKSANAAN A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  jurnal  iniyaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana
pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dan untuk mengetahui bagaimanakah  proses  pembinaan  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B Gunungsitoli,  Niasterhadapnarapidana yang melakukantindakpidanapembunuhan.

## B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris.yaknipenelitian lapanganyang dilakukan dengancara wawancara.
C. Metode Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalah dilakukan  dengan  cara  Pendekatan
Perundang- Undangan (StatuteApproach) .

## D. Sumber Bahan Hukum
Sumber  bahan  hukum  adalah sebagai berikut :
1. Sumber  hukum  primer  yaitu  sumber hukum yang didapatdariobjek penelitian  berupa  observasi  dan wawancara.
2. Sumber  hukum  sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan.
E. MetodePengumpulan Data Metodepengumpulan  data  dalam penulisan  jurnal  ini  dilakukan  dengan cara :
1. Penelitian Lapangan ( FieldResearch ) Data  atau  informasi  yang  diperoleh langsung  melalui  wawancara  atau pembicaraan  langsung  dan  terbuka dalam  bentuk  tanya  jawab  terhadap narasumber.
2. Penelitian Kepustakaan( LibrangResearch ) Data  yang  didapatdari  kajian  atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan- laporan.
F. Metode Analisis Data Metode analisis data yang akandilakukansecara  kumulatif  yuridis.
Data primer yang didapat dari sebuahhasil penelitian disusun sedemikian  rupa  kemudian  dianalisis secara deskriptif serta dikaitkan dengan data  sekunder  dengan  menggunakan metode  berpikir  deduktif  induktif  yang berpedoman  pada  hukum  pidana  dan peraturan  perundang  –  undangan  yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemberian Hak- HakNarapidanaPelakuTindakPidan aPembunuhan Di LembagaPemasyarakatanKlas  II  B Gunungsitoli, Nias Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Mei  2018  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  II  B  Gunungsitoli,  Nias  dengan Bapak Yunus  M. Simangunsong  selaku Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas II B Gunungsitoli, Nias beliau mengemukakan bahwa: Pada  pelaksanaan  pemberian  hak- hak narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli,  Nias  kami  selaku petugas  Lembaga  Pemasyarakatan tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan dalam memberikan hak-hak kepadanarapidana, semua narapidana mendapatkan  hak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku tanpa terkecuali.
Menurut Bapak Yunus M.
Simangunsong,  pelaksanaan  pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias  untuk  narapidana  khususnya pelaku  tindak  pidana  pembunuhan berdasarkan  pasal/perkara  338  KUHP, 339 KUHP, 340 KUHP, dan 354 KUHP yang  berjumlah  41  orang  dilaksanakan sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan.  Ada  beberapa
hak-hak  narapidana  pelaku  tindak pidana pembunuhan yang sudah terpenuhi seperti tetap diberikan remisi, menerima asimilasi, pembebasan bersyarat,  menerima  kunjungan  dari keluarga,  mengikuti  ibadah,  olahraga, menerima  informasi  dari  luar  dan  hak- hak lainnya.
Sejalan  dengan  perkataan  Bapak Yunus  M.  Simangunsong  diatas,  Bapak Yamansudi  Harefa  selaku  Kepala  Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan kepada penulis, bahwa:
Pelaksanaan  pemberian  hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan  tetap  diberikan remisi, asimilasi dan cuti menjelang  bebas  dengan  syarat narapidana  tersebut,  khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan  berkelakuan  baik selama  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Selanjutnya,  Bapak    Yunus
M. Simangunsong mengungkapkan bahwa: Dalam  pelaksanaan  pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak  pidana  pembunuhan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Klas
II  B  Gunungsitoli ada hambatan atau  kendala  yang  timbul,  yaitu perilaku  yang  berasal  dari  diri narapidana  itu  sendiri.  Perilaku narapidana  itu  seperti  terlibat atau melakukan tindakan indisipliner, contohnya melanggar  peraturan  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias atau melawan petugas. Untuk  mengatasi  hambatan  atau  kendala dalam  pelaksanaan  pemberian  hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan  tersebut,  Bapak  Yunus  M.
Simangunsong mengatakan bahwa:
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas
II B
Gunungsitoli, Nias
melakukan  upaya  dengan  cara pelaksanakan pembinaan di
Lembaga  Pemasyarakatan  lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahannya  dan  tidak  akan mengulangi lagi kesalahan tersebut.

## B.  Proses  Pembinaan  Di  Lembaga
Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana  Pembunuhan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

## Gunungsitoli, Nias
Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Mei  2018  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  II  B  Gunungsitoli,  Nias  dengan Bapak  Yosua  Zebua  selaku  Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik  dan  Kegiatan  Kerja,  beliau mengemukakan bahwa:
Proses  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  B Gunungsitoli,  Nias  terhadap narapidana  yang  melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu dimulai pada saat narapidana tersebut dititipkan di
Lembaga  Pemasyarakatan Klas
II B Gunungsitoli. Proses pembinaannya dilaksanakan melalui  kegiatan  kerohanian, olahraga, pembinaan keterampilan, pemberian remisi, pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas, dan
pembebasan bersyarat.
Beliau  juga  mengatakan  bahwa dalam  proses  pembinaan,  ada  beberapa tahap-tahap  pembinaan  yang  dilakukan oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II B Gunungsitoli, Nias yaitu:
1. Tahap Awal
2. Tahap Lanjutan
3. Tahap Akhir Bapak Yosua Zebua juga menuturkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli,
Nias ada beberapa bentuk-bentuk pembinaan yaitu:
1. Pembinaan Kepribadian
2. Pembinaan Kemandirian.
3.
5. SIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias. Penulis menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan  Pemberian  Hak-Hak
Narapidana  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  antara  lain  tetap diberikan remisi, menerima asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, menerima kunjungan  dari  keluarga,  mengikuti ibadah, olahraga, menerima informasi  dari  luar  dan  hak-hak lainnya.
2. Proses  Pembinaan  Di  Lembaga
Pemasyarakatan Terhadap Narapidana  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli,  Nias  yaitu  dimulai pada saat narapidana tersebut ditahan di  Kepolisian  yang  selanjutnya  di Rutan  Gunungsitoli  pada  tahap sedang menjalani persidangan dan di lanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias sampai narapidana tersebut bebas.

## B. Saran
Setelah  melakukan  penelitian terhadap  Pelaksanaan  Pemberian  Hak- Hak  Narapidana  Pelaku  Tindak  Pidana
Pembunuhan Di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan  saran-saran  sebagai  bahan evaluasi, yaitu 1. Agar kiranya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias lebih mengoptimalkan  dan  menindak keras Narapidana khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan  yang  melakukan tindakan indisipliner agar pelaksanaan  hak-hak  narapidana berjalan  dan  terlaksana  dengan baik. 2. Agar kiranya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias memperhatikan  fasilitas  sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B
Gunungsitoli,  Nias  yang  masih belum  memadai  dengan  cara memberitahukan  kepada  Kanwil Sumatera Utara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Fadjar,  Abdul  Mukthie.  2016. Sejarah, Elemen  dan  Tipe  Negara  Hukum , Malang: Setara
Press

## B. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
KitabUndang-UndangHukumPidana