Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204

## Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung

## Andriansyah Kartadinata
andri.fhunsab@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Irwan Jaya Diwirya jayairwan1975@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Satrya Surya Pratama satrya.surya@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
Notaries in making authentic deeds are guaranteed by law, so notaries mean that they have a very noble position, have high dignity because the position of notary is given by the government on behalf of the state to meet the needs of society in the field of civil law. Efforts to maintain the good name of the notary's  position,  in  carrying  out  their  duties,  the  notary  has  certain restrictions that must be obeyed, the notary may also not perform other work that  is  contrary  to religious  norms,  decency  or propriety  that  may  affect  the honor and dignity of a notary based on statutory provisions and professional code  of  ethics.  The  legal  issues  discussed  in  this  paper  are  the  legal consequences of a notary having concurrent positions, as well as the position of the deed issued by the notary.
The  method  used  in  this  study  uses  legal  research,  which  is  an  alternative approach  that  examines  doctrinal  studies  of  law  with  regard  to  the  legal issues studied, namely the legal consequences of the notary's position and the deeds  he  made  and  are  associated  with  the  theory  of  legal  certainty  as  the basis for the regulations that have been made and promulgated, runs clearly, logically, and does not cause multiple interpretations.
The results of the discussion explain that the legal consequences of a notary who  holds  concurrent  positions  as  an  advocate,  the  notary's  profession  does not  solely  apply  as  stipulated  in  the  legislation  and  professional  code  of ethics, and the legal consequences of a deed issued by a notary if the notary holds concurrent positions is equivalent to an underhanded or void agreement by law.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
The  conclusion  drawn  from  this  research  is  that  notaries  are  not  allowed  to hold  concurrent  positions  in  order  to  protect  the  notary  professional organization  so  that  conflicts  of  interest  do  not  occur,  while  the  legal consequences  of  a  deed  made  when  a  notary  is  subject  to  sanctions  due  to concurrent positions loses the form of an authentic deed.
Keywords: Notary, Multiple Positions, Advocate

## Abstrak
Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  dijamin  undang-undang,  maka  notaris berarti  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  mulia,  memiliki  harkat  dan martabat tinggi karena jabatan notaris diberikan pemerintah atas nama negara untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  hukum  keperdataan. Upaya  menjaga  nama  baik  jabatan  notaris,  dalam  melaksanakan  tugasnya, notaris memiliki larangan-larangan tertentu yang wajib dipatuhi, notaris juga tidak  boleh  melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat  notaris  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  kode  etik profesi. Isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukum  notaris  yang  merangkap  jabatan,  serta  kedudukan  akta  yang dikeluarkan oleh notaris tersebut.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  legal  research, yaitu  suatu  pendekatan  alternatif  yang  menguji  studi  doktrinal  terhadap hukum  berkenaan  dengan  isu  hukum  yang  dikaji  yaitu  akibat  hukum kedudukan  notaris  dan  akta  yang  dibuatnya  serta  dikaitkan  dengan  teori kepastian  hukum  sebagai  landasan  bahwa  peraturan  yang  telah  dibuat  dan diundangkan berjalan dengan jelas, logis, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum notaris yang merangkap jabatan  sebagai  advokat,  maka  profesi  notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi, dan akibat hukum akta  yang  diterbitkan  notaris  apabila  notaris  tersebut  merangkap  jabatan adalah setara dengan perjanjian di bawah tangan atau batal demi hukum. Kesimpulan  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  tidak  diperkenankannya notaris merangkap jabatan guna menjaga organisasi profesi notaris agar tidak terjadi conflict  of  interest, sedangkan  akibat  hukum  akta  yang  dibuat  ketika notaris terkena sanksi akibat rangkap jabatan hilang wujud akta otentiknya.
Kata Kunci: Notaris, Rangkap Jabatan, Advokat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204

## I. PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya  tidak  setiap  orang  atau  warga  negara  dapat  diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga negara  atau orang-orang  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan. 1 Notaris  merupakan profesi  hukum  sehingga  profesi  notaris  merupakan  suatu  profesi  yang memiliki  tanggung  jawab  hukum  dalam  setiap  akta  yang  dibuat.  Akta yang  dibuat  oleh  notaris  dapat  menjadi  alas  hukum  atas  status  harta benda, hak dan kewajiban seseorang.
Kekeliruan  atas  akta  yang  dibuat  notaris  dapat  menyebabkan tercabutnya  hak  seseorang  atau  terbebaninya  seseorang  atas  suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus  mematuhi  berbagai  ketentuan  yang  tersebut  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris. 2 Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  jo.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang  berfungsi  menjamin  otoritas  pada tulisan  tulisannya  (akta).  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  memiliki tanggung  jawab  atas  perbuatannya  terkait  dengan  pekerjaannya  dalam membuat  akta.  Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  Notaris  sebagai Pejabat  Umum  maka  sesungguhnya  Notaris  bila  melakukan  tindak pidana  dapat  dikenakan  tuntutan  pidana  yang  berdasarkan  perbuatan pemalsuan surat, namun dalam hubungannya dengan kebenaran materiil atas  akta  yang  dibuat,  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  melalui
1 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu , Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 39
2 Abdul  Ghofur  Anshori, 2009,  Lembaga Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan Etika,
UII Press, Yogyakarta, hlm. 46.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
kontruksi  yuridis  bahwa  Notaris  sejatinya  hanya  fasilitator  dari  para pihak dalam partij acte . 3
Menurut R. Soegondo Notodisoerjo;
“Notaris  adalah  pejabat  umum  ( Openbare  ambtenaren), karena erat  hubungannya  dengan  wewenang  atau  tugas  dan  kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.” 4
Notaris  dalam  hal  membuat  akta  otentik  yang  diakui  oleh  undang- undang  maka  notaris  berarti  mempunyai  kedudukan  dan  jabatan  yang sangat  mulia,  memiliki  harkat  dan martabat yang  tinggi  karena  jabatan notaris  diberikan  oleh  pemerintah  atas  nama  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  hukum  keperdataan.  Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta,  memberikan  grosse  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang  perbuatan  akta-akta  itu  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Pasal  15  ayat  (2)  Selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan  tanda  tangan dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
3 Putu  Vera  Purnama  Diana, Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Berdasarkan  Pemalsuan  Surat  Oleh  Para  Pihak, Jurnal  Acta  Comitas  (2017)  1  :  160  –  171, hlm. 163
4 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 62.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
e. memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
Upaya  menjaga  nama  baik  jabatan  notaris,  dalam  melaksanakan tugasnya  notaris  memiliki  larangan-larangan  tertentu  yang  wajib dipatuhi,  notaris  juga  tidak  boleh  melakukan  pekerjaan  lain  yang bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan  atau  kepatutan  yang dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  notaris.  Secara  singkat, larangan bagi notaris adalah sebagai berikut:
1. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilyah jabatannya.
2. Notaris  dilarang  meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
3. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil.
4. Notaris  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara  atau advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha  Milik  Daerah,  Badan  Usaha  Swasta  atau  Pejabat  Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris.
5. Notaris dilarang menjadi notaris pengganti.
6. Notaris  dilarang  melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
7. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
Dengan  pentingnya  peranan  Notaris  dalam  membantu  menciptakan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  lebih  bersifat preventif,  atau  bersifat  pencegahan  terjadinya  masalah  hukum,  dengan cara  penerbitan  akta  otentik  yang  dibuat  dihadapannya  terkait  dengan status  hukum,  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  hukum,  dan  lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. 5
5 Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta ,  Bandung:  CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 7
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
Dalam  praktiknya  masih  ada  Notaris  yang  belum  mematuhi  larangan bagi seorang Notaris untuk tidak melakukan rangkap jabatan, semua ini bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan  Notaris  selain  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki sebuah kode etik yang  diatur  oleh  perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia.  Kode  Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut  Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan oleh dan  diatur  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Kode Etik Notaris menentukan bahwa seorang Notaris  itu  mempunyai  kewajiban  memiliki  moral,  akhlak  serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan.
Dalam  kenyataannya  di  Provinsi  Lampung  terjadi  rangkap  Jabatan seorang Notaris yang sudah mengucapkan sumpah/janjinya, merangkap Jabatan dengan jabatan lainnya, yaitu sebagai Advokat. 6 Seperti contoh singkatnya yang akan penulis teliti di Bandar Lampung, dimana terdapat rangkap  jabatan  seorang  notaris  yang  telah  memiliki  putusan  No.  158 K/TUN/2011, yang singkat contoh isi putusan tersebut menyatakan;
“Tindakan yang dilakukan oleh Notaris CA tersebut bertentangan atau  melanggar  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf e dan
6 Adi  Pranoto,  Rilisid  Lampung, MPW  Siap  Beri  Sanksi  Tegas  Notaris  Langgar  Kode  Etik , http://lampung.rilis.id/mpw-siap-beri-sanksi-tegas-notaris-langgar-kode-etik, diakses pada tanggal 27 Agustsu 2022, pada pukul 13.00 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
Pasal  52  ayat  (1)  serta  tidak sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  (5)  Kode Etik Notaris.” 7
Berdasarkan  uraian  dalam  awal  penelitian  ini,  Notaris  ketika melaksanakan  jabatannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  Notaris.  Sehingga  berdasarkan latar  belakang  tersebut  diatas  penulis  tertarik  menulis  tulisan  ilmiah serta  membahasnya  dalam  bentuk  tesis  yang  berjudul: Akibat  Hukum Terhadap  Notaris  Yang  Rangkap  Jabatan  Sebagai  Advokat  Di  Kota Bandar Lampung.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  didukung  dengan  metode  penelitian  hukum,  yang merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa gejala  hukum  tetentu  dengan  jalan  menganalisisnya kecuali  itu  juga  diadakan  pelaksanaan  yang  mendalam  terhadap  fakta hukum  tersebut 8 kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang bersangkutan. 9
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap  hukum  berkenaan  dengan  isu  hukum  yang  dikaji  yaitu  akibat
7 Putusan  No.  158  K/TUN/2011  hlm.35  https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ downloadpdf/414e7d9b45311902e18725c44aa94d2b/pdf  Status  putusan  dalam  web  MA belum berekekuatan hukum tetap
8 Suteki,  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik), (Yogyakarta: Thafa Media, 2010), hlm. 29
9 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 43
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
hukum  kedudukan  notaris  dan  akta  yang  dibuatnya  serta  dikaitkan dengan  teori  kepastian  hukum  sebagai  landasan  bahwa  peraturan  yang telah  dibuat  dan  diundangkan  berjalan  dengan  jelas,  logis,  dan  tidak menimbulkan multi tafsir.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Akibat  Hukum  Notaris  yang  Merangkap  Jabatan  Sebagai Advokat
Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut  membantu  penegakkan  hukum  sesuai  bidangnya  dapat membuat  hal  tersebut  terwujud. 10 Notaris  dapat  dikenakan  sanksi apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan- ketentuan  yang  dimuat  dalam  Kode  Etik  Notaris.  Penerapan  sanksi atas  pelanggaran  Kode  Etik  perlu  mendapatkan  kajian  lebih  lanjut, mengingat sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan  tentu  berbeda  dengan  sanksi  yang  diberikan  oleh  Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 11
Notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat. Tidak hanya itu,  ada  beberapa  profesi  yang  tidak  dapat  dirangkap  oleh  notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu:  tidak  berstatus  sebagai pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
10 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
11 Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  narasumber  Prof.  Dr.  Maroni,  S.H.,  M.H.  pada  Senin  9 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
Batasan  dari  rangkap  jabatan  Notaris  secara  jelas  sudah  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris  diantaranya  adalah  larangan  Notaris  merangkap  sebagai Pegawai  Negri,  Pejabat  Negara,  Advokat,  Pemimpin  atau  pegawai Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan  usaha  Milik  Daerah  atau  Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.  Sedangkan  Relevansi  larangan  bagi  Notaris  merangkap jabatan  sebagai  pejabat  negara  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan  Notaris,  yakni  larangan  rangkap  jabatan  Notaris  yang merangkap  sebagai  pejabat  negara  diatur  dalam  Pasal  17  huruf  d Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris. Penjelasan  dari  pasal  tersebut  bahwa  Notaris  sebagai  profesi  yang bersifat  mandiri,  independent,  tidak  memihak  salah  satu  pihak berbanding  terbalik  dengan  profesi  Advokat  yang  memihak  kepada kliennya.  Sehingga,  apabila  Notaris  merangkap  sebagai  pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict of interest).
Sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  17  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana pada huruf  e  terdapat  larangan  bagi  seorang  Notaris  untuk  merangkap jabatan  sebagai  pejabat  Advokat.  Apabila  Notaris  dinyatakan merangkap  jabatan  maka  sesuai  dengan  Pasal  17  ayat  (2)  Notaris yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dikenakan  sanksi  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian dengan tidak hormat.
Perlu  dipahami  bahwa  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  membuat  akta  dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.  Kewajiban  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  keautentikan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
suatu  akta  dengan  menyimpan  akta  dalam  bentuk  aslinya, sehingga apabila  ada  pemalsuan  atau  penyalahgunaan  grosse,  salinan,  atau kutipannya  dapat  segera  diketahui  dengan  mudah  dengan mencocokkannya  dengan  aslinya. 12 Jika  Notaris  melanggar kewajiban  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Notaris  telah melakukan  pelanggaran  berat  dan  oleh  karena  itu  dapat  dikenai sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas  usul  Majelis Pengawas Pusat.
Perwujudan  kepastian  hukum  melalui  kewenangan  notaris, diwujudkan sebagaimana Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim.  Notaris  hanya  sebagai  pihak  yang  mnerapkan  aturan. Pemerintah  mengangkat  notaris  sebagai  orang-orang  yang  menjadi “pelayan”  masyarakat.  Sebagai  pihak  yang  diangkat  oleh  negara maka  notaris  dapat  dikategorikan  sebagai  pejabat  negara. Menyandang  status  sebagai  pejabat  negara  berarti  notaris  menjadi wakil  pemerintah.  Pemerintah  mendelegasikan  kewenangan  pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian  atau  kerjasama.  Adanya  kepastian  hukum  adalah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak terjadi adanya multitafsir sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas. Seorang  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  seperti  yang dimaksud  dalam  Pasal  12  apabila  dijatuhi  sanksi  pidana  yang ancaman  hukumannya  kurang  dari  lima  tahun  tidak  dapat  secara langsung  dikenakan  Pasal  12  maupun  Pasal  13  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
12 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini  dikarenakan  pengenaan  sanksi  bagi  notaris  yang  dikenakan ancaman  pidana  kurang  dari  lima  tahun  belum  diatur  di  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.
Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris,  notaris  tersebut  tidak  diberhentikan  secara  tidak  hormat kecuali  untuk  tindak  pidana  yang  ancaman  hukumannya  5  (lima) tahun  atau  lebih.  Apabila  dilihat  berdasarkan  etika,  suatu  tindak pidana  terlepas  dari  berapapun  ancaman  hukuman  yang  akan dikenakan  tetaplah  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terlebih kepercayaan  negara  yang  memberikan  tugas  dan  kewajiban  untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut.
Kewenangan yang dimiliki notaris tersebut merupakan amanah yang diberikan  undang-undang.  Berdasarkan  sumpah  jabatan  tersebut, Notaris dalam menjalankan kewenanganya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu  yang  telah  ditetapkan  harus  dilakukan  dengan sungguh-sungguh  hal  ini  dikarenakan  Tangggung  jawab  seorang Notaris  terhadap  seluruh  akta  yang  dibuatnya  bukan  hanya  sampa akhir  masa  jabatannya  saja,  melainkan  merupakan  tanggung  jawab seumur hidupnya.
Problematika  lainnya,  adanya  ketidakpastian  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  ini  dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  ada aturan  yang  menjelaskan  mengenai  sanksi  apabila  Notaris  dijatuhi ancaman  hukuman  pidana  kurang  dari  lima  tahun  sehingga memberikan  peluang  bagi  Notaris  untuk  dapat  menjadi  Notaris kembali.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
Larangan  rangkap  jabatan  Notaris  sebagai  Advokat  tersebut  juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan ( conflict of  interest )  agar  profesinya  tetap  independent  dan  netral. 13 Dalam hal  menjaga  marwah  dan  kehormatan  profesi  notaris  berkenaan dengan  poin-poin  tersebut  notaris  Indonesia  memiliki  Majelis Kehormatan yang dijamin keberadaan dan fungsinya oleh negara.
Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang memiliki wewenang dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  untuk kepentingan  penyidikan  dan  proses  peradilan.  Majelis  Kehormatan Notaris  dibentuk  berdasarkan  amanah  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2014  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  7  Tahun  2017  pasal  20.  Pembentukan  badan  ini  bertujuan melindungi  nama  baik  notaris  dari  penyidik,  penuntut  umum, maupun hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris.  Artinya,  penyidik  kepolisian  tak  bisa  langsung  memanggil notaris-notaris untuk kepentingan proses peradilan.

## B. Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  yang  Dibuat  Notaris  yang Merangkap Jabatan
Berbicara akibat hukum juga bersinggunggan terhadap pertanggung jawaban  hukum  oleh  subjek  hukum  dalam  hal  ini  Notaris.  Penting bagi  Notaris  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya,  seperti  menurut  Hans  Kelsen  dalam  bukunya  membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:
a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab  terhadap  pelanggaran  yang      dilakukannya sendiri.
b. Pertanggungjawaban  kolektif,  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab  atas  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh orang lain.
13 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang  individu  bertanggungjawab  atas  pelanggaran  yang dilakukannya  karena  sengaja  dan  diperkirakan  dengan  tujuan menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban  mutlak,  yang  berarti  bahwa  seorang individu bertanggungjawab  atas  pelanggaran  yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 14
Jika  dikaitkan  dengan  kode  etik  notaris,  Kode  Etik  dalam  arti materiil  adalah  norma  atau  peraturan  yang  praktis  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis  mengenai  etika  berkaitan  dengan  sikap  serta pengambilan  putusan  hal-hal  yang  fundamental  dari  nilai  dan standar  perilaku  orang  yang  dinilai  baik  atau  buruk  dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.
Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasarkan keputusan konggres perkumpulan yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan  yang  berlaku  bagi  serta  wajib ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  perkumpulan  yang menjalankan tugas Jabatan Notaris.
Ikatan  Notaris  Indonesia  merupakan  salah  satu  organisasi  profesi yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  menjalankan  Jabatan  Notaris  harus mematuhi  seluruh  kaedah  moral  yang  telah  hidup  dan  berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanyaintegritas  dan  moral  yang  baik  merupakan  persyaratan penting  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  notaris.  Dikatakan demikian  karena  tanggung  jawab  dan  etika  profesi  mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.
Agar  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sebagai  pelayan masyarakat,  seorang  profesional  harus  menjalankan  jabatannya
14 Hans  Kelsen,  2006.  Terjemahan  Raisul  Mutaqien. Teori  Hukum  Murni .  Nuansa  dan Nusamedia. Bandung, hlm. 140
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
dengan  menyelaraskan  antara  keahlian  yang  dimilikinya  dengan menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi.  Adanya  kode  etik  bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan  orientasi  pada  keterampilan  intelektual  serta  berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  dan  menjamin pelaksanaan  Jabatan  Notaris  yang  dipercayakan  oleh  Undang- undang  dan  masyarakat  pada  umumnya,  maka  adanya  pengaturan secara  hukum  mengenai  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Jabatan Notaris  sangat  tepat,  karena  dalam  menjalankan  jabatannya  yang diamanatkan  oleh  undang-undang  tetapi  juga  berfungsi  sebagai pengabdi  hukum  yang  meliputi  bidang  yang  sangat  luas.  Dengan adanya  kode  etik  kepentingan  masyarakat  yang  akan  terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dengan  adanya  kode  etik  kepercayaan  masyarakat  akan  suatu profesi  dapat  diperkuat,  karena  setiap  klien  mempunyai  kepastian bahwakepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai  sarana  kontrol  sosial.  Sanksi  yang  ditujukan  terhadap Notaris  adalah  sebagai  upaya  mengikat  dan  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki  sifat  memaksa  untuk  dipatuhi dengan  sebuah punishment .  Ketika  Notaris  dalam  melakukan  tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, untuk  mengembalikan  tindakan  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas jabatannya  untuk  tertib,  dikembalikan  kepada  pengaturan  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris.  Disamping  itu  dengan  pemberian  sanksi  terhadap  Notaris
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  Notaris  yang  dapat merugikan masyarakat. 15
Sebagaimana  contoh  yang  ditentukan  dalam  Pasal  84  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  jika  melanggar  (tidak  melakukan) ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal    16  ayat  (1)  huruf  i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.
Jika  ketentuan  sebagaimana  dalam  pasal  tersebut  diatas  tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para  penghadap)  yang  tercantum  dalam  akta  yang  menderita kerugian  untuk  menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada  Notaris.  Tuntutan  para  pihak  terhadap  Notaris  tersebut berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  merupakan  akibat yang  akan  diterima  Notaris  jika  akta  yang  bersangkutan  hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta  menjadi  batal  demi  hukum.  Sanksi  untuk  memberikan  ganti rugi,  biaya  dan  bunga  seperti  dalam  Pasal  84  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  dapat  dikategorikan sebagai sanksi perdata.
Dikaitkan  dengan  ketentuan  pasal  lain,  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris,  yaitu  jika  Notaris  melanggar  ketentuan  Pasal  7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
a. Teguran lisan;
15 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
b. Teguran Tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat; dan
e. Pemberhentian tidak hormat.
Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  dapat  dikategorikan  sebagai sanksi administratif. Ditegaskan oleh Notaris Renaldi Pratama, S.H.,
M.Kn.  sesuai  ketentuan Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  ada  2  (dua)  jenis sanksi  perdata,  jika  Notaris  melakukan  tindakan  pelanggaran terhadap  pasal-pasal  tertentu  dan  juga  sanksi  yang  sama  jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:
1. Akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta dibawah tangan;dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum 16
Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi  pihak  yang  penderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris.  Pasal  1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena: (1) Tidak berwenangnya pejabat  umum  yang  bersangkutan,  atau  (2)  Tidak  mampunya pejabat  umum  yang  bersangkutan,  atau  (3)  Cacat  dalam bentuknya.  Meskipun  demikian  akta  seperti  itu  tetap mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  bawah  ini  dicantumkan  secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  menyebutkan  jika
16 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
dilanggar  oleh  Notaris, 17 sehingga  akta  Notaris  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:
1. Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  I,  yaitu  tidak membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri oleh  paling  sedikir  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
2. Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (7)  dan  ayat  (8),  yaitu, jika  Notaris  pada  akhir  akta  tidak  mencantumkan  ka limat bahwa  para  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  membaca  sendiri,  mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar  ketentuan  Pasal  41  dengan  menunjuk  kepada Pasal 39 dan Pasal 40.
Ketentuan-ketentuan  jika  dilanggar  akta  Notaris  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  disebutkan dengan  tegas  dalam  pasal-pasal  tertentu  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  bersangkutan sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditafsirkan  bahwa ketentuan-ketentuan  yang  tidak  disebutkan  dengan  tegas  akta Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan,  maka  selain  itu  termasuk  kedalam  akta  Notaris  yang  batal demi hukum, yaitu:
a. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat
(1)  huruf  i,  yaitu  tidak  membuat  daftar  akta  wasiat  dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 ( lima) hari pada  minggu  pertama  setiap  bulan  (termasuk  memberitahukan bilamana nihil);
b. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1)  huruf  k,  yaitu  tidak  mempunyai  cap/stempel  yang  memuat lambang  Negara  Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang
17 Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Notaris  Renaldi  Pratama,  S.H.,  M.Kn.  pada  Rabu  4 Desember 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya;
c. Melanggar  ketentuan  Pasal  44,  yaitu  pada  akhir  akta  tidak disebutkan  atau  dinyatakan  dengan  tegas  mengenai  penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalarn Bahasa indonesia  atau  bahasa  lainnya  yang  digunakan  dalam  akta, memakai  penterjemah  resmi,  penjelasan,  penandatanganan  akta di hadapan penghadap, Notaris dan penterjemah resmi.
d. Melanggar  ketentuan  Pasal  48,  yaitu  tidak  memberikan  paraf atau  tidak  memberikan  tanda  pengesahan  lain  oleh  penghadap, saksi  dan  Notaris,  atas  pengubahin  atau  penambahan  berupa penulisan  tindih,  penyisipan,  pencoretan,  atau  penghapusan  dan menggantinya  dengan  yang  lain  dengan  cara  penambahan, penggantian atau pencoretan;
e. Melanggar  ketentuan  Pasal  49,  yaitu  tidak  menyebutkan  atas perubahan  akta  yang  dibuat  tidak  di  sisi  kiri  akta,  tapi  untuk perubahan  yang  dibuat  pada  akhir  akta  sebelum,  penutup  akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar  tambahan.  Perubahan  yang  dilakukan  tanpa  menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
f. Melanggar  ketentuan  Pasal  50,  yaitu  tidak  melakukan pencoretan,  pemarafan  dan  atas  perubahan  berupa  pencoretan kata,  huruf,  atau  angka,  hal  tersebut  dilakukan  sedemikian  rupa sehingga  tetap  dapat  dibaca  sesuai  dengan  yang  tercantum semula,  dan  jumlah  kata,  huruf,  atau  angka  yang  dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan;
g. Melanggar  ketentuan  Pasal  51,  yaitu  tidak  membetulkan kesalahan  tulis  dan/atau  kesalahan  ketik  yang  terdapat  pada Minuta  Akta  yang  telah  ditandatangani,  juga  tidak  membuat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan  berita  acara  pembetulan  tersebut  kepada  pihak yang tersebut dalam akta.
Ketentuan  tersebut  di  atas  yang  dapat  dikualifikasikan  akta  Notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya tanpa ada obyek tertentu dan sebab yang halal.
Sehingga  jika  ukuran  akta  Notaris  batal  demi  hukum  berdasarkan kepada  unsur-unsur  yang  ada  dalam  Pasal  1335,  1336,  1337 KUHPerdata, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris  karena  melanggar  pasal-pasal  tertentu  dalam  Pasal  84 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris menjadi  tidak  tepat,  karena  secara  substansi  sangat  tidak  mungkin Notaris  membuatkan  akta  untuk  para  pihak  yang  jelas  tidak memenuhi syarat objektif. 18

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan  berdasarkan  isu  hukum/permasalahan yang  dijadikan  topik  dalam  penulisan  ini,  maka  dapat  diklasifikasikan kesimpulan sebagai berikut:
Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara eksplisit sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negri, Pejabat  Negara,  Advokat,  Pemimpin  atau  pegawai  Badan  Usaha  Milik Negara,  Badan  usaha  Milik  Daerah  atau  Badan  usaha  Swasta,  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  di  luar  wilayah  jabatan  Notaris.  Sedangkan Relevansi  larangan  bagi  Notaris  merangkap  jabatan  sebagai  Advokat
18 Habib  Adjie,  dalam  Jeffry  Tanugraha, Akibat  Hukum  Bagi  Notaris  yang  Rangkap  Jabatan
Sebagai Pejabat Negara,
https://ejournal.unitomo.ac.id/ index.php/mh/article/viewFile/735/362
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204
dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  Notaris,  yakni  larangan rangkap  jabatan  Notaris yang  merangkap  sebagai  pejabat  negara diatur dalam Pasal 17 huruf e  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan  Notaris.  Penjelasan  dari  pasal  tersebut  bahwa  Notaris  sebagai profesi  yang  bersifat  mandiri,  independent,  tidak  memihak  salah  satu pihak  berbanding  terbalik  dengan  profesi  Advokat  yang  memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai Advokat maka  akan  terjadi  benturan  kepentingan (conflict  of  interest). Sanksi- sanksi  adminisitrarif  yang  dapat  diberikan  terhadap  pelanggaran rangkap  jabatan  ini  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Akibat  hukum  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  rangkap jabatan  sebagai  advokat  akta  otentiknya  akan  menjadi  batal  demi hukum,  dan  hal  tersebut  dapat  dijadikan  alasan  bagi  para  pihak  (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris. Tuntutan  para  pihak  terhadap  Notaris  tersebut  berupa  penggantian biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  merupakan  akibat  yang  akan  diterima Notaris  jika  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta dibawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi hukum.  Sanksi  untuk  memberikan  ganti  rugi,  biaya  dan  bunga  seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 184 – 204

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Ghofur  Anshori,  Abdul,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,
Perspektif Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta Habib,  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam
Pembuatan Akta , CV. Mandar Maju, Bandung.
____________,  2008, Hukum    Notaris  Indonesia, Bandung,  Refika Aditama.
Kelsen,  Hans,  Terjemahan  Raisul  Mutaqien.  2006, Teori  Hukum  Murni . Nuansa dan Nusamedia. Bandung, Salim  HS,  2015, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu ,  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Soekanto,  Soerjono,  1986 Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI  Pres, Jakarta. Suteki,  Galang  Taufani,  2010, Metodologi  Penelitian  Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) , Thafa Media, Yogyakarta.

## Jurnal Ilmiah
Vera  Purnama  Diana  Putu, Pertanggung  Jawaban  Notaris  Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak,
Jurnal Acta Comitas, 2017.