PELAKSANAAN    PUTUSAN    MAHKAMAH   KONSTITUSI   NOMOR 18/PUU-IX/2013   DALAM  PENCATATAN  KELAHIRAN  MELAMPAUI SATU TAHUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
Oleh : Ni Luh Putu Budhi Suwardani 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60  (enam  puluh)  hari  sejak  kelahirannya,kelahiran  yang  lewat  60  (enam  puluh  ) hari atau lebih harus melalui proses penetapan pengadilan  yang dikeluarkan oleh Pengadilan  Negeri  Setempat.  Dalam  Putusan  MK.RI  Nomor  18/PUU-XI/2013 dinyatakan tidak perlu ada putusan pengadilan,namun dalam penerapannya masih banyak  menemukan  kendala  yang  ada.      Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  empiris,  sehingga  menggunakan  data  sekunder  maupun  primer,  yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  dokumen,  wawancara.  Data  dianalisis dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Putusan        Mahkamah      Konstitusi Nomor   18/PUU-IX/2013   dalam  pencatatan  kelahiran  melampaui satu tahun dapat  dilaksanakan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Buleleng,  terlebih  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan    Mahkamah   Konstitusi   Nomor   18/PUU-IX/2013   pada Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  antara  lain:  Dalam Pasal  27  (ayat1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  dijelaskan  bahwa Pelaporan  Kelahiran  oleh  Penduduk  di  Instansi  Pelaksana  tempat  penduduk berdomisili,  sehingga  penduduk  pendatang  pemegang  Kartu  Identitas  Penduduk Musiman  (KIPEM),  dukungan  teknologi  maupun  sumber  daya  manusia  untuk melakukan  Pencatatan  Sipil  secara online sehingga  dapat  memasukan  data  ke dalam database kependudukan  dari  tempat  yang  bersangkutan  berada  perlu ditingkatkan  sehingga  pelayan  terhadap  masyarakat  dapat    lebih  mudah,  efektif dan efisien.
Kata- kata kunci : Akta Kelahiran, Pelaksanaan Putusan, Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pendaftaran  penduduk  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah Kabupaten/Kota,  di  mana  dalam  pelaksanaannya  diawali  dari  Desa/Kelurahan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi  sebagai  warga  negara  Indonesia  hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), maka  Pemerintah  membuat  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK),  sebagai  sistem  yang  mengolah  data  kependudukan  dan  catatan  sipil  di Indonesia.  Kelebihan  SIAK  selain  untuk  mendata  penduduk  secara  akurat  juga dapat memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara otomatis dan tetap untuk  satu  penduduk,sehingga  dapat  mengeliminasi  terjadinya  kepemilikan identitas  ganda  (https  :  //  id.m.wikipedia.org>wiki>  Sistem…Mobile-friendly 2015/18 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diakses tgl 15/08/2015).
Pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2011  tentang Pedoman.  Pengkajian,  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  dinyatakan  bahwa  SIAK  merupakan  suatu  sistem informasi berbasis  Informasi Teknologi (IT)  yang disusun berdasarkan prosedur- prosedur  dan  memakai  standarisasi  khusus  yang  bertujuan  menata  sistem administrasi  di  bidang  kependudukan  sehingga  tercapai  tertib  administrasi  dan juga  membantu  petugas  di  jajaran  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  dalam  menyelenggarakan  layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pasal  32  ayat  (2)  Undang  –Undang  Nomor  23  tahun  2006,  tentang pencatatan  kelahiran  yang  melampaui  batas  waktu  1  (satu)  tahun  dilaksanakan berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri.  Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan surat  edaran  yang  merekomendasi  dari  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2011 agar  menunda  pelaksanaan  Pasal  32  ayat  (2)  Undang  –Undang  Nomor  23  tahun 2006, karena pada awal penerapannya telah menimbulkan kesulitan dan hambatan di  mana-mana  yang  dialami  masyarakat  dalam  mengurus  akta  kelahiran  yang terlambat  mendaftar.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  kebijakkan  nasional  untuk melakukan  reformasi  birokrasi  dan  pelayanan  publik  yang  merupakan  amanat Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Dalam  pelaksanaannya  kemudian  keluarlah Putusan    Mahkamah   Konstitusi   Nomor   18/PUU-IX/2013.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah        Putusan        Mahkamah      Konstitusi      Nomor      18/PUU-IX/2013 dalam  pencatatan  kelahiran  melampaui satu tahun dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?
2. Apakah        kendala-kendala  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  Putusan Mahkamah      Konstitusi      Nomor      18/PUU-IX/2013      pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  pada  Konsideran  mengingat  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan pada :
a. Pemenuhan  hak  asasi  setiap  orang  di  bidang  pelayanan  administrasi kependudukan.
b. Peningkatan  kesadaran  penduduk  akan  kewajibannya  untuk  berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
c. Pemenuhan  data  statistik  kependudukan  dan  statistik  peristiwa kependudukan.
d. Dukungan  terhadap  perencanaan  pembangunan  kependudukan  secara nasional, regional dan lokal.
e. Dukungan  terhadap  pembangunan  sistem  administrasi  kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.
Upaya untuk mengadministrasikan penduduk sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun demikian hasilnya sampai saat ini belum sebagai mana yang diharapkan. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  yang  di  keluarkan  tahun  1998  ternyata  Pelaksanaan  Administrasi Kependudukan  di  Indonesia  masih  di  golongkan  dalam  Kategori  III  yang  antara lain  di  tandai  oleh  cakupan  sekitar  50  -  60  persen.  Kondisi  ini  sama  dengan negara-negara di Benua Afrika” (Sugiharto, 1999: 15).
Akibat  cakupan  data  yang  tidak  lengkap  ini  berpengaruh  terhadap  kualitas data sehingga banyak kebijakan  pembangunan yang sebelumnya diputuskan atas
dasar  data  kependudukan  yang  dinamis  dari  hasil  Pelayanan  Pendaftaran Penduduk  dan  Catatan  Sipil  saat  ini  belum  dapat  dilakukan  berbagai  kebijakan pelayanan lebih banyak di putuskan berdasarkan data hasil sensus penduduk yang di selenggarakan setiap sepuluh tahun atau hasil estimasi yang dibuat berdasarkan berbagai  asumsi.  Oleh  karenanya  tidak  jarang  menjumpai  berbagai  kebijakan pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  kenyataannya  di lapangan.
Kebijakan  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  diarahkan untuk terwujudnya :
a. Peningkatan Kwalitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
b. Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan dan Pemerintah.
c. Penyelenggaraan  Pertukaran  Data  secara  tersistem  dalam  rangka Verifikasi Data Individu dalam Pelayanan Publik.
Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan adminduk  dapat  ditelusur  dari  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  Pasal  1  yang  menyatakan  bahwa  administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk, Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan  sektor  lain. Berdasarkan  pengertian  ini  maka  ruang  lingkup  administrasi  kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:
1. kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk;
2. kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan melalui pencatatan sipil;
3. kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data Kependudukan  melalui  pengelolaan  informasi  AdministrasiKependudukan serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  public  dan  pembangunan sektor lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum empiris yang mana menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  artinya  jenis  pendekatan  yang beranjak dari norma atau aturan hukum  yang ada, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris dilakukan apabila  adanya  kesenjangan das  solen dengan das  sein ,  dimana  kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. “Tujuan  dari  penelitian  ilmu  hukum  empiris  adalah  untuk  mengetahui  sejauh mana hukum berjalan di masyarakat” (B. Jhon Nasution, 2008: 125). “Pencarian yang  dimaksud  adalah  pencarian  terhadap  pengetahuan  yang  benar  (ilmiah), karena  hasil  dari  pencarian  ini  akan  dipakai  untuk  menjawab  permasalahan tertentu” (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004: 19
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  apa  yang  saat  ini berlaku.  Keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini tidak menguji hipotesa  melainkan  hanya  menggambarkan  informasi  apa  adanya  sesuai  dengan variable yang diteliti. (Mardalis. 2009: 26).
Penelitian  ini  menggambarkan  mengenai  proses  pelaksanaan  Putusan MK.RI  Nomor  18/PUU-XI  dalam  proses  pengurusan  Akta  Kelahiran  yang terlambat  1  (satu)  tahun  lebih  sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Buleleng,  serta  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaannya.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  atau  daerah  yang  ditentukan  dan  dipilih sebagai tempat pengumpulan  data-data yang ada  di lapangan, untuk menemukan jawaban  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini. Dalam  hal  ini  peneliti  melaksanakan  penelitian  di  Pemerintahan  Kabupaten Buleleng  khususnya  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.152 Singaraja. Pemilihan lokasi
penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan    tertentu,  yaitu  untuk memudahkan  penulis  melakukan  penelitian  karena  penulis  bekerja  pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Penentuan  sumber  dan  jenis  data  dalam  suatu  penelitian  sangatlah  penting, karena  akan  berpengaruh  pada  proses  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer adalah  data  yang  berasal  dari  sumber  data  utama  yang  berupa  tindakan-tindakan sosial  dan  kata-kata  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti (Lexy.  J.  Moeleong,  1994:  52).  Sehingga  penulis  dapat  memperoleh  hasil  yang sebenarnya  dari  obyek  yang  diteliti  melalui  informan  dari  pihak-pihak  terkait. Data  skunder  adalah  data  yang  berasal  dari  bahan  kepustakaan  yang  berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal–hal, keterangan-  keterangan  atau karateristik-karateristik sebagai  atau seluruh elemen populasi  yang  akan  menunjang  atau  mendukung  penelitian  (Iqbal  Hasan,  M. 2002: 83).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Studi  Dokumentasi/Kepustakaan.    Studi  dokumentasi  maksudnya  bahwa dalam  penelitian  ini  data-data  yang  dikumpulkan  adalah    data    kepustakaan yang  dilakukan dengan cara membaca dan memahami, mengklarifikasi yang selanjutnya  mengambil  teori-teori  pada  penjelasan  dari  bahan  bacaan  yang relevan dengan  permasalahan ini.
b. Tehnik  wawancara.  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan  secara lisan  guna mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan Ashofa,  2004:  95).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  tehnik wawancara  berstruktur  dimana  sebelumnya  peneliti  menyiapkan  daftar pertanyaan secara cermat  sehingga pada saat  penelitian berlangsung peneliti dapat  melakukannya  secara    sistematis  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal. 2004).  Tujuan  wawancara  adalah  untuk  mengumpulkan  informasi  dan
bukannya  untuk  merubah  ataupun  mempengaruhi  pendapat  responden (Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi, 2004: 83).
c. Teknik  Observasi.  Observasi  diperlukan  untuk  proses  eksplorasi.  Sehingga dapat  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  masalahnya  dan mendapatkan  petunjuk  tentang  cara  memecahkannya.  Penelitian  ini menggunakan observasi, karena peneliti langsung melakukan pengamatan ke lokasi  penelitian  yaitu  dari  Desa/Kelurahan,  Kecamatan  dan  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Analisis  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  kedalam  pola, kategori  dan  kesatuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  disusun  secara  sistematis, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  maksudnya  adalah penelitian  menghasilkan  data  deskriptif  analisis  berupa  pernyataan-pernyataan secara  lisan  atau  tertulis  juga  perilaku  yang  nyata  yang  dijumpai  dalam melakukan  penelitian,  yang  kemudian  diolah,  disusun  secara  sistematis,  serta direduksi,dan dipaparkan secara sistematis dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data base yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran  dan  pencatatan  sipil.  Hal  ini  diduga  disebabkan  antara  lain  karena dokumen  kependudukan  masih  terbatas  manfaatnya,  manfaat  dokumen kependudukan  hanya  mempunyai  arti  bilamana  penduduk  berurusan  dengan pelayanan  publik  seperti  mengurus  sekolah  asuransi,  kepegawaian  SIM, perbankan  dan  sebagainya.  Bagi  penduduk  yang  tidak  pernah  berurusan  dengan pelayanan  publik,  maka  dokumen  kependudukan  dinilai  tidak  mempunyai manfaat.  Disamping  dalam  mengurusnya  melalui  prosedur  yang  tidak  mudah ,memakan  waktu  dan  biaya.  Kemungkinan  lain  adalah,  penduduk  benar-benar tidak  mengerti  arti  penting  data  dan  dokumen  penduduk  bagi  individu,  dan keluarga serta  Negara.
Akta  kelahiran  yang  merupakan  salah  satu  dokumen  kependudukan  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  penduduk  di  Indonesia  hendaknya    diselenggarakan sebagai  bagian  dari  penyelenggaraan  administrasi  Negara.  Dari  sisi  kepentingan penduduk,  Akta  kelahiran  merupakan  bukti  legal  hubungan  keperdataan seseorang dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya , jika seorang ibu melahirkan tanpa di ketahui  ayahnya  atau  status  perkawinannya  tidak  terdaftar,  maka  dalam menentukan  status    keperdataan  anak  tersebut  tetap  dicatatkan  kelahirannya sehingga dalam akta kelahiran anak  yang bersangkutan hanya akan dicantumkan nama  ibunya  saja.  Dalam  hal  ini    anak  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan dengan ibunya saja. Pelaksanaan pencatatan demikian dalam rangka memberikan pemenuhan  hak-hak  administratif,  seperti  pelayanan  publik  serta  perlindungan yang  berkenaan  dengan  dokumen  kependudukan  tanpa  adanya  perlakuan  yang diskriminatif.
Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi penetapan pengadilan untuk mencatatkan kelahiran  yang  telah  terjadi  1  tahun  lebih.  Ada  beberapa  hal  yang  ditetapkan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pencatatan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu)  tahun  lebih  tidak  perlu  lagi  menggunakan  penetapan  pengadilan  setempat melainkan  hanya  menggunakan  Surat  Keputusan  Kepala  Instansi  Pelaksana setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.
Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013 dibuatlah Surat Edaran Menteri dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia  perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XI/2013 yang menyatakan bahwa : Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Bupati/Walikota    diarahkan
untuk  memerintahkan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  segera menyesuaikan  tatacara  dan  persyaratan  pelayanan  pencatatan  kelahiran  dan penerbitan  kutipan  akta  kelahiran  yang  pelaporannya  melampaui  batas  waktu  60 (enam puluh) hari  sejak tanggal kelahiran sebagai berikut :
1. Sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1  (satu)  tahun,  pencatatannya  tidak  lagi  memerlukan  Penetapan  Pengadilan Negeri  tetapi  langsung  diproses  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
2. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan  Keputusan  Kepala  Instansi  Pelaksana  dalam  hal  ini  yang dimaksudkan adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
3. Pencatatan  kelahiran  tersebut  dilengkapi  dengan  syarat-syarat  sebagaimana ditentukan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008,  tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Animo  masyarakat  dalam  mencari  akta  kelahiran  setelah  dikeluarkannya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013  semakin  meningkat, walaupun  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  persentase    kepemilikan akta  kelahiran  masih  kecil.  Jumlah  penduduk  kabupaten  Buleleng  tahun  2014 805.723  orang,  tetapi  penduduk  kabupaten  Buleleng  yang  telah  memiliki  akta kelahiran  baru  mencapai  angka  31,28  %,  jumlah  tersebut  tentunya  merupakan persentase  yang  masih  kecil  mengingat  akta  kelahiran  akta  kelahiran  wajib dimiliki oleh setiap penduduk Warga Negara Indonesia.
Dalam  Pasal  79  A  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  yang  dinyatakan  bahwa  pengurusan  dan  penerbitan  Dokumen Kependudukan  tidak  dipungut  biaya  (Gratis).    Pemerintah  Kabupaten  Buleleng mengeluarkan    Peraturan  Bupati    Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Penyesuaian Tarif    Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta Catatan Sipil  sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan
bahwa  :  “  Seluruh  besaran  tarif  retribusi  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Retribusi Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta  Catatan  Sipil (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2011  Nomor  19,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16) adalah Rp.0,-(nol rupiah) atau tidak  dipungut  biaya,  serta  dalaam  Pasal  2  Ayat  (2)  juga  menyatakaan  bahwa  : “Seluruh  besaran  tarif    retribusi  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Peraturan Bupati  Buleleng  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pelaksaanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 143) adalah Rp.0,-(nol rupiah) atau tidak dipungut biaya.
Penerbitan Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun  semula  memerlukan    Penetapan  Pengadilan  Negeri,  sebagaimana  yang terdapat dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  dihapus,  sebagai  akibat  dari  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013,  yang  menyatakan  bahwa ketentuan    Pasal  32  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  “tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat”, sehingga  akta  kelahiran  yang  melampaui  batas  waktu  1  (satu)  tahun  lebih  atau terlambat  pencatatannya  cukup  dengan  menggunakan  Surat  Keputusan  Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota setempat.
Pasal 27 ayat (1 ) Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan dalam  pelaksanaannya  masih  menimbulkan  kendala  dalam  proses  pelaporan kelahiran  yang  terjadi  di  masyarakat,  dimana  masyarakat  yang  tinggal  di  tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut tidak berdomisili didaerah itu, maksudnya penduduk  atau  warga  tersebut  belum  menjadi  penduduk  tetap  disuatu  wilayah melainkan  hanya  sebagai  penduduk  pendatang  sebab  secara  administrasi penduduk  tersebut  masih  merupakan  warga  masyarakat  atau  penduduk  dari daerah  asalnya.  Hal  ini    banyak  menimbulkan  keraguan  pada  masyarakat  dalam pelaporannya      sebab  penduduk  pendatang  yang  hanya  memiliki  Kartu  Identitas
Penduduk Musiman (KIPEM), yang tinggal disuatu Kabupaten/Kota tetapi secara administrasi  masih  merupakan  penduduk  dari  suatu  Kabupaten/Kota  yang berbeda, bagi penduduk tersebut yang ingin segera mencatatkan kelahiran anggota keluarganya,belum  dapat  dilakukan  karena  sampai  saat  ini  belum  ada  petunjuk pelaksanaan  maupun  petunjuk  teknis  terhadap  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Buleleng  hanya  dapat  mencatatatkan  pelaporan  akta  kelahiran yang sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan penjelasam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, secara admintrasi terhadap hal tersebut diatas harus mencatatkan pelaporan tentang kelahirannya sesuai dengan alamat domisili pada Kartu Tanda Penduduk  masyarakat tersebut.
Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupten Buleleng untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Pelaporan kelahiran oleh penduduk  dilaksanakan  di  Instansi  Pelaksana  tempat  penduduk  berdomisili, Penulisan  tempat  lahir  di  dalam  Akta  Kelahiran  tetap  menunjuk  pada  tempat terjadinya Kelahiran”, sedangkan pada Ayat (2) menyatakan bahwa: “Penerbitan Kutipan  Akta  Kelahiran  tanpa  dipungut  biaya  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Perundang-undangan.  Hal  ini  sangatlah  penting  untuk  dilakukan mengingat  akta  kelahiran  merupakan  bukti  otentik  dan  sangat  penting  mengenai status hukum keperdataan seseorang .
Sejalan dengan terbangunnya data base kependudukan  yang sudah online dengan  data  base  kependudukan  Pusat  seharusnya  dimana  pun  bisa  melaporkan tentang kelahiran seseorang baik di tempat terjadinya peristiwa maupun ditempat domisili  penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  setempat  dalam  hal  ini  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya bagi Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pokok  dan  fungsinya  sebagai  penyelenggara  pelayanan  umum  dibidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  hendaknya  dapat memberikan  kajian  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mengenai  kendala dan permasalahan  yang terjadi di lapangan  pada saat pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  setiap  terbitnya  suatu  aturan  diharapkan  dapat  mengurangi permasalahan  dalam  penerapannya,  tidak  untuk  menimbulkan  masalah  baru. Dalam memberikan kajian kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri khususnya kepada Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang berbagai  permasalahan  yang  terjadi  sebagai  dampak  penerapan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang-Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  semestinya telah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk  teknis  terhadap  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan.  Kami  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten/Kota umumnya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng pada  khususnya  mengalami  kesulitan  dalam  proses  penerbitan  Peraturan  Daerah yang  akan  di  implementasikan  ke  lapangan  terhadap  pelayanan  akta/dokumen kependudukan di lapangan (pelayanan langsung terhadap masyarakat), akan tetapi Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  selalu  mengadakan pembenahan  dalam hal pelayanan publik
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil yang ada di 8 Kabupaten di Bali  yang difasilitasi oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi
Bali  di  Bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Dalam  koordinasi  tersebut baik  pemerintah provinsi maupun para kepala  Dinas Kependudukan dan  Catatan se Provinsi Bali belum dapat merumuskan satu kebijakan terhadap permasalahan tersebut  masih  menunggu  koordinasi  ke  Kementerian  Dalam  Negeri  khususnya kepada  Direktorat  Kependudukan dan Pencatatan Sipil.   Terhadap permasalahan tersebut  kami  mencoba  memberikan  masukan  kepada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng,  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  prima kepada  masyarakat  dengan  tidak  diskriminatif  terhadap  “Pelaporan  Kelahiran yang  berdasarkan  peristiwa  pada  Instansi  Pelaksana  setempat  tetapi  tidak berdomisili  di  tempat  terjadinya  melainkan  hanya  mempunyai  Kartu  Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
Dalam  pelaporannya  hal  itu  tetap  dilaksanakan  pada  Instansi  Pelaksana tempat terjadinya peristiwa dengan catatan Instansi Pelaksana mengirimkan surat ke  alamat  dimana  penduduk  tersebut  berdomisili  yang  menyatakan  bahwa penduduk  yang  bersangkutan  telah  melaporkan  tentang  kelahiran  anaknya  pada Instansi  tempat  terjadinya  peristiwa  kelahiran  tersebut,  serta  mencatatkan kelahiran  anak  tersebut  pada  kolom  pencatatan  akta  kelahiran  diluar  domisili orang tua  anak yang mencari akta kelahiran dengan tetap merujuk pada ketentuan yang  berlaku  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: ”Pelaporan  kelahiran  oleh  Penduduk  dilaksanakan  di  Instansi  Pelaksana  tempat Penduduk  berdomisili.Penulisan  tempat  lahir  di  dalam  Akta  kelahiran  tetap menunjuk pada tempat terjadinya peristiwa.
Instansi pelaksana tetap bisa melakukan pelayanan dengan baik dan semua masyarakat  terlayani,  sehingga  apa  yang  menjadi  program  pemerintah  dapat dilaksanakan  dan  semakin  tepat  sasaran,  data  kependudukan  yang  dibutuhkan harus  semakin  lengkap,  akurat  dan  valid,  disamping  itu  juga    dibutuhkan dukungan data dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait. Hal terpenting lainnya adalah  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  segala  peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting  lainnya  yang  dialami  berkaitan  dengan
kelahiran,  kematian,  perkawinan,  perceraian,  pindah  datang  ke  Dinas Kependudukan  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sehingga data  perseorangan  dan  data  Agregat  kependudukan  yang  tersimpan  dalam database kependudukan akan semakin valid dan menuju kesempurnaan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XI/2013  dalam  proses  pengurusan  akta  proses  pengurusan  akta kelahiran  yang  melampaui  satu  tahun  pada    Dinas    Kependudukan  Dan  Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka simpulan yang diperoleh antara lain :
1. Putusan        Mahkamah      Konstitusi      Nomor      18/PUU-IX/2013      dalam pencatatan    kelahiran    melampaui  batas  waktu  1  (satu)  tahun  lebih  dapat dilaksanakan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Buleleng,  terlebih  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan    Mahkamah Konstitusi      Nomor      18/PUU-IX/2013      pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain:
a. Dalam  penjelasan  Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013 dijelaskan bahwa  Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk di Instansi Pelaksana  tempat  penduduk  berdomisili.  Hal  ini  menjadi  kendala utamanya  bagi  penduduk  pendatang  pemegang  Kartu  Identitas Penduduk  Musiman  (KIPEM),  yang  harus  datang  ke  tempat  domisili untuk mencatatkan peristiwa kependudukan penting yang dialaminya.
b. Dukungan  teknologi  maupun  sumber  daya  manusia  untuk  melakukan Pencatatan  Sipil  secara online sehingga  dapat  memasukan  data  ke dalam database kependudukan  dari  tempat  yang  bersangkutan  berada perlu  ditingkatkan  sehingga  pelayan  terhadap  masyarakat  dapat    lebih mudah, efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004 Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bahdr  Jhon  Nasution.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar Maju.
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Cholid Narbuka dan H. Abu Achmadi. 2004. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Lexy.  J.  Moeleong.  1994. Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mardalis. 2009 . Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Bumi Aksara. Sugiharto, 1999. Menumbuhkan Prilaku Tertib Administrasi Kependudukan .
Jakarta: Penerbit DEPDAGRI.  Cetakan I.