## PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BANJARSARI KECAMATAN/KABUPATEN MADIUN
Muhammad Hanif*

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  peran  serta  perempuan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa    Banjarsari  Kecamatan/  Kabupaten Madiun.Penelitian  dilakukan  selama  enam  bulan  di  Desa  Banjarsari  Kecamatan/  Kabupaten Madiun  Provinsi  Jawa  Timur.  Sumber  datanya  berupa  primer  dan  skunder.  Penentuan informannya  dengan  purposive  sampling  dan  pengambilan  datanya  menggunakan  wawancara, observasi,  dan  pencatatan  dokumen.  Data  yang  diperoleh  dianalisa  dengan  analisis  kualititatif model interaktif.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  gambaran,  bahwa  pemerintahan  desa Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara langsung namun belum banyak dimanfaatkan. Hanya 84 orang yang berperan secara aktif dalam lembaga pemerintahan desa dan 10 orang yang menjadi pengurus partai politik dari jumlah perempuan 1.538 orang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu masih banyak perempuan yang beranggapan, bahwa urusan perempuan adalah soal  rumah-tangga  dan  hanya  peran  skunder.  Politik  adalah  urusan  laki-laki,  politik  itu  kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu ambil bagian. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor  budaya  patriarkhi,  beban  kerja  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  laki-laki,  dan tingkat  ekonominya.  Walaupun  sebagian  kecil  kaum  perempuan  yang  berada  dalam  lembaga pemerintahan  desa  namun  mereka  dapat  memainkan  peran  yang  tidak  kalah  pentingnya  bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.

## Kata Kunci : Perempuan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pendahuluan Bergesernya
konfigurasi kekuatan  politik  yang  ditandai  dengan lahirnya  era  reformasi  memberikan implikasi  serius  terhadap  dinamika politik  di  pedesaan.  Apa  yang  terjadi  di Jakarta memberi pengaruh yang signifikan terhadap  kehidupan  politik, sosial, dan ekonomi desa. Khusus dalam bidang  politik  ditandai  dengan  adanya perubahan  ruang  politik  yang  memberi tempat  dan  harga  pada  massa-rakyat
(masyarakat)
sebagai
upaya membangun  demokrasi  sampai  ke  akar rumput  (desa).  Sehingga  kehidupan masyarakat tidak lagi dalam cenkraman otoriterisme  (anti  demokrasi)  dan  jauh dari harapan rakyat (Christina dkk.2001).  Perubahan  tata  politik sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan adanya kebijakan desentralisasi  melalui  Undang  Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah.
* Muhammad Hanif adalah dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
Otonomi  daerah  sudah  lama dibicarakan  dengan  berbagai  sudut pandang, namun ada satu hal yang patut diperhatikan  dan  hampir  terlupakan dalam  setiap  pembahasannya  adalah masalah perempuan. Sebagaimana yang disampaikan  Christina  M  (2001),
walaupun perempuan menjadi kelompok  masyarakat  yang  lebih  besar jumlahnya dibandingkan laki-laki, namun  pembicaraan  dan  perhatian terhadap  perempuan  ini  masih  sedikit atau nyaris tidak ada.
Keprihatinan  terhadap  masalah
tersebut  di  atas  perlu  direspon  dengan mengangkat  setiap  permasalahan  yang dialami oleh perempuan. Satu diantaranya yang menarik adalah peran serta perempuan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Seperti  disinggung  di  dalam  Undang Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  peran serta  masyarakat  sangat  terbuka  luas, mulai  dari  pembentukan,  penghapusan dan  atau  penggabungan  desa  sampai dengan  proses  pengambilan  keputusan untuk  pembangunan  dan  kepentingan komunitas  desa  atau  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Disinilah  perlunya peran serta masyarakat yang lebih nyata untuk  turut  mengambil  keputusan  dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Artinya  ada  akses dan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap elemen  masyarakat  untuk  berperan
serta  dalam  politik  desa..  Tidak  ada perbedaan  suku,  agama,  ras,  dan  jenis kelamin.
Dengan  demikian  demokratisasi desa  memberi  ruang  luas  keterlibatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah. Namun    bagaimana  realitanya  ?  inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan  dengan  mengambil  kasus  di Desa  Banjarsari  Kecamatan  Madiun Kabupaten  Madiun.  Dipilihnya  desa  ini sebagai  subyek  penelitian  karena  desa ini tergolong dinamis dan
masyarakatnya  “melek  politik”.  Salah satunya  ditandai  dengan  adanya  10 parpol  yang  mempunyai  organisasi ranting  di  desa  ini.  Selain  itu masyarakatnya secara mayoritas berpendidikan  dan  sarana  komunikasi dan  informasi  relatif  mudah  diperoleh  , baik  melalui  media  cetak  maupun elektronik.  Dalam  situasi  dan  kondisi seperti  ini  menarik  untuk  diteliti tentang  keberadaan  dan  kiprah  kaum perempuan  yang  permasalannya  dapat dirumuskan ; bagaimanakah peran serta perempuan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  Desa  Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ?
Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran  secara  komprehensif  peran serta perempuan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Desa Banjarsari  Kecamatan  /  Kabupaten
Madiun.  Hasil  penelitian  ini  diyakini dapat  bermanfaat  bagi  berbagai  pihak, diantaranya  :  1).  Bagi  Program  Studi Pendidikan  sejarah  FPIPS  IKIP  PGRI Madiun, hasil penelitian ini akan sangat berguna  dalam  pengajaran  sejarah kontemporer dan sejarah lokal. 2).  Bagi masyarakat,  terutama  para  perempuan, penelitian  ini  dapat  memberikan gambaran tentang gender dan tranformasi  nilai,  serta  dimungkinkan dapat  meningkatkan  kesadaran  sejarah. 3). Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah  Daerah  dapat  dijadikan bahan  untuk  mengambil  kebijakan dalam  pembangunan  baik  fisik  maupun mental, terutama yang berkaitan dengan masalah gender.

## Tinjauan Pustaka
Peran  serta  politik  perempuan dapat  dilihat  dari  sudut  pandang transformasi perempuan yang mencakup fungsionalisme dalam feminisme (Fakih.2003). Selain itu dapat dilihat  juga  dari  sudut  pandang gender specifity yaitu  mencakup  pola-pola perilaku,  ekspresi  emosional  yang secara  sosial  dapat  dipelajari  serta digunakan  untuk  menilai  tingkat keperempuannya dan kepribadian
seseorang (Tangdilintin.1991).
Sedangkan  Barker  (2004)  menyatakan, bahwa  aktivitas  ini  mengarah  pada
suatu  gerakan  untuk  mengkonstruksi strategi  politik  yang  digunakan  untuk melakukan intervensi kedalam kehidupan    demi  mengabdi  kepada kepentingan perempuan.
Pola-pola perilaku maupun ekspresi  emosional  perempuan  dapat terungkap  melalui  tersedia  jejak,  baik yang  bersifat  materiil  dan  non  materiil. Sumber peristiwa yang bersifat materiil diantaranya  ;  prasasti,  laporan  tertulis, dan  sebagainya.  Sedangkan  yang bersifat  non  materiil  diantaranya  ; lembaga  sosial,  etik,  tradisi,  dan sebagainya.  Dengan  pengecekan  secara kritis  sumber  sejarah  tersebut  di  atas akan  membuka  wawasan  di  dalam melihat peranan perempuan. Hal senada disampaikan  Sendratari  (1992),  bahwa gambaran perempuan dapat digali lewat dokumen dan kesaksian pelaku peristiwa.
Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang memposisikan  desa  sebagai  wilayah otonom,  maka  secara  politis  desa mempunyai  posisi  tawar  yang  cukup kuat,  naik  ketika  berhadapan  dengan pemerintah  kabupaten,  pusat,  maupun terhadap  kepentingan  dari  luar  desa
(Yam’ah  Tsalata  A.2001).  Hal  tersebut akan berjalan secara optimal bila peran rakyat  lebih  nyata  untuk  turut mengambil  keputusan  dan  melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Dalam  undang- undang  tersebut  ada  klausul  penting, yakni  perubahan  kebijakan  mengenai desa yang didalamnya memuat kebijakan  untuk  merombak  sistem politik  di  tingkat  desa,  dengan menghadirkan parlemen desa
(Suhartono.2000).
Ada  beberapa  alternatif  tempat strategis  yang  relevan  bagi  perempuan untuk berperan serta dalam politik desa. Menurut  Sari  Murti  W.  (2001)  ada  tiga hal  yaitu  : Pertama, perempuan  perlu melibatkan diri  ke dalam partai politik sebagai  pintu  masuk  ke  posisi  legislatif (Badan  Perwakilan  Desa  /  BPD)  dan eksekutif. Kedua, posisi  sebagai  tokoh masyarakat,  sehingga  bisa  menjadi saluran  aspirasi  masyarakat.  Dengan demikian  setiap  usaha  pembangunan dapat  dikendalikan  dari  perencanaan sampai  dengan  pelaksanaannya  agar kepentingan perempuan tidak terabaikan.  Ini  berarti  sekaligus  akan merubah paradigma perempuan sebagai obyek  pembangunan  berubah  menjadi subyek
pembangunan. Ketiga, memposisikan  diri  sebagai  kelompopk penekan ( pressure group ). Sangat cocok bagi  perempuan  biasa-biasa  saja
namunpunya  komitmen  yang  tinggi untuk senantiasa melaksanakan kebaikan  bersama. Dengan  demikian sangat terbuka bagi perempuan memainkan perannya dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Namun  demikian  tidak  serta  merta peluang ini dimanfaatkan oleh perempuan  karena  bagi  perempuan pada umumnya, politik dianggap urusan laki-laki,  politik  kotor,  politik  itu  keras sehingga perempuan tidak perlu terlibat didalamnya.  Pandangan  seperti  itu membuat tidak banyak perempuan yang terjun  ke  politik,  walaupun  secara yuridis  formal  hak-hak  itu  itu  diakui (Undang  Undang  Nomor  39  Tahun 1999).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  Metode Hermenutika-Mendalam Thomson (Thomson.2004). Dipilihnya metode karena penelitian tidak hanya serentetan objek dan peristiwa  yang  akan  diteliti  dan  dijelaskan, tetapi  juga  domain  subjek  yang  dirancang sebagai  subjek  yang  dalam  rutinitas kehidupan  sehari-harinya,  secara    konstan berada  dalam  pemahaman  dirinya  dan orang  lain  dalam  menghasilkan  tindakan dan  ekspresi  yang  bermakna  serta  dalam menafsirkan  tindakan  dan  ekspresi  yang bermakna  yang  dilakukan  oleh  orang lain.Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Banjarsari  Kecamatan  Madiun  Kabupaten
Madiun.  Sedangkan  waktu  penelitian  mulai bulan  Juli  sampai  dengan  Desember  2012. Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini : sumber primer dan skunder. Sumber primer diantaranya ; sumber lisan/ kesaksian,    laporan  tertulis,  dan  dokumen. Sedangkan  yang  skunder  diantaranya  ; lembaga  sosial,  etik,  dan  tradisi.  Informan penelitian ditentuakan secara area (dukuh/dusun).  Sedangkan  pengambilan data  penelitiannya  menggunakan  teknik wawancara,  observasi,  dan  pencatatan dokumen. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan  analisis  kualititatif  model interaktif  (Milles.1992)  sebagaimana  bagan dibawah ini:
Bagan 1 : Analisis Kualitatif Model Interaktif

## Hasil Penelitian

## 1. Gambaran Singkat Desa Banjarsari
Desa  Banjarsari  merupakan  salah satu  desa  di  Kecamatan  Madiun  Kabupaten Madiun  dengan  luas  wilayah  295,149  m 2 . Batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
-  Sebelah  Utara:  Desa  Garon  Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun - Sebelah Timur: Desa Sumberejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
-  Sebelah  Selatan  :  Desa  Kelun  Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
-  Sebelah  Barat:  Desa  Tiron  Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
Sedangkan  orbitasinya  (jarak  dari pusat pemerintahan) sebagainya :
- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan:
4 km
-Jarak  dari  pusat  pemerintahan  kota kabupaten: 10 km
-Jarak  dari  pusat  pemerintahan  propinsi: 170 km
- Jarak dai pusat pemerintahan negara:1.500 km.
Kondisi  geografis  Desa  Banjarsari berada  pada  36  m  dari  ketinggian permukaan  air  laut,  termasuk  dataran rendah  dengan  suhu  udaranya  rata-rata 32 0 C. Demografisnya berjumlah 3.028 orang yang terdiri jenis kelamin sebagai berikut:
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No Tingkat Pendidikan Jumlah 1  Laki-laki 1.490 Orang 2  Perempuan 1.538 Orang Jumlah 3.028 Orang (Monografi Desa Banjarsari) Apabila  dilihat  berdasarkan  tingkat pendidikannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Pengumpulan
Data
Reduksi Data Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Sajian Data
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1  Taman Kanak- kanak / PAUD 57 Orang 2  Sekolah Dasar 1.058 Orang 3  SLTP 629 Orang 4  SLTA 474 Orang 5  Diploma 48 Orang 6  Sarjana 70 Orang 7  Pasca Sarjana (S2) 3 Orang (Monografi Desa Banjarsari) Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan No Tingkat Pendidikan Jumlah 1  PNS 165 Orang 2  TNI-POLRI 6 Orang 3  Wiraswasta 170 Orang 4  Pertukangan 23 Orang 5  Jasa 14 Orang 6  Petani 1.200 Orang (Monografi Desa Banjarsari) Sedangkan jumlah pejabat pemerintahan  desa  berdasarkan  jenis kelaminnya  dapat  ditabelkan  sebagai
berikut :
Tabel 5 : Jumlah Pejabat Pemerintahan Desa Berdasarkan Jenis Kelamin No Jabatan Jumlah, Orang L P  Total 1 Pemerintah Desa a. Kepala Desa : 1 Orang b. Sekretaris Desa : 1 Orang c. Kepala Urusan : 5 Orang d. Kepala Dusun : 3 Orang e. Staf : 4 Orang 14 0 14 2 Badan Perwakilan  Desa / Baperdes 14 1 15 3 LPKMD 11 2 13 4 PKK 3 28 28 5 Usaha  Ekonomi Desa 5 10 15 6 Ketua Rukun Tetangga 15 3 15 7 Ketua Rukun Warga 3 - 3 8 Pengurus RT 50  40 90 Jumlah 100  84  184 (Monografi  Desa  Banjarsari  2007 dan wawancara dengan para pejabat pemerintahan desa)
Organisasi  politik  atau  partai politik  yang  mempunyai  kepengurusan  di desa ini sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 6 : Partai Politik Ranting Desa Banjarsari No Nama Partai Politik 1 Partai Amanat Nasional (PAN) 2 Partai Golkar (PG)
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7 Partai Demokrat (PD) 8 Partai Bintang Reformasi (PBR) 9 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 10 Partai Pelopor Sedangkan jumlah organisasi kemasyarakatan non-politik Tabel 7 : Jumlah Organisasi Masyarakat No Jenis Organisasi Jumlah 1 2 3 1  Ormas /Yayasan 5 Organisasi 2  Organisasi profesi 15 Organisasi (Monografi Desa Banjarsari 2007)

## 2. Pemerintahan Desa Banjarsari
Seiring  dengan  diberlakukannya
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2005  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang  dimaksud  tentang  Pemerintahan Daerah  Pemerintahan  Desa  Banjarsari diselenggarakan    dengan  prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Untuk itu pemerintahannya  terdiri  dari  Pemerintah Desa,  Badan  Perwakilan  Rakyat  Desa (Baperdes),
dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah desa.
Pemerintah  desa  dipimpin  oleh seorang  seorang  kepala  desa.  Dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  ia dibantu  oleh  perangkat  desa.  Perangkat desa  terdiri  dari  seorang  sekretaris  desa, tiga orang kepala dusun atau kasun (Kasun; Kepel,  Bajang,  dan  Bugangin),  tiga  orang kepala  urusan,  tiga  modin  (modin  Kepel, modil  Bajang,  dan  modin  Bugangin),  dan tiga  orang  uceng  (uceng  Kepel,  uceng Bajang,  dan  uceng  Bugangin).  Pejabat pemerintah  desa  dipilih  oleh  rakyat berdasarkan  peraturan  daerah  Kabupaten Madiun.
Dalam  menetapkan  peraturan desa,  kepala  desa  tidak  serta  merta  dapat
memutuskan  secara  sepihak,  karena  ada badan permusyawarahan desa yang menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  (berfungsi  sebagai  badan legislator).  Badan  tersebut  bernama  Badan Perwakilan  Rakyat  Desa  yang  disingkat dengan  Bapaerdes.  Badan  ini  terdiri  dari penduduk  desa  yang  dipilih,  ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Dalam rangka menyukseskan roda pemerintahan  desa  atau  memberdayakan masyarakat,  Pemerintah  Desa  Banjarsari membentuk
lembaga-lembaga kemasyarakatan  yang  ditetapkan  dengan peraturan  desa  dengan  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Lembaga  kemasyarakatn  ini bertugas  membantu  dan  sekaligus  sebagai mitra  pemerintah  desa.  Adapun  lembaga- lembaga  kemasyarakatan  yang  dibentuk adalah  LPKMD  (Lembaga  Pemberdayaan dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa)  yang bertugas  dalam  penyusunan  program  dan pelaksanaan  pembangunan  fisik  dan  non fisik,  Posyandu  (Pos  Pelayanan  Terpadu) yang  bertugas  dalam  bidang  kesehatan masyarakat desa, PKK yang bertugas dalam memberdayakan  kaum  perempuan,  dan UED  (Usaha  Ekonomi  Desa)  yang  bertugas dalam menggerakkan perekonomian desa.
Adapun  struktur  Pemerintahan Desa  Banjarsari  sebagaimana  bagan  di bawah ini :

## Bagan 2 :   Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari
3. Peran  Serta  Perempuan  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Guna  mengetahui  peran  serta perempuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  Banjarsari,  maka  kajian yang  dilakukan  tidak  lepas  dari  peran  dan posisi  perempuan  dalam  badan  atu organisasi  yang  melaksanakan  aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan institusi atau  lembaga  erat  kaitannya  dengan pranata.  Pranata  merupakan  sistem  yang menjadi  wahana  yang  memungkinkan warga    masyarakat  termasuk  kaum perempuan  untuk  berinteraksi  menurut pola-pola  resmi  atau  sistem  norma  atau aturan-aturan  aktivitas  masyarakat.  Untuk itu  titik  pandangan  kajian  ini  diarahkan pada  institusi  pemerinthan  desa  Banjarsari seperti Pemerintah Desa, Baperdes, LPKMD,
UED, PKK, Posyandu, dan lembaga-lembaga kemasyakatan yang ada.
Selain  hal  di  atas,  peran  serta kaum  perempuan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Banjarsari  ditunjukkan dalam keterlibatan mereka secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintah desa, Baperdes,  dan  lembaga  kemasyarakatan yang  dibentuk  oleh  pemerintah  desa. Keterlibat  langsung  maksudnya,  kaum perempuan  aktif  secara  formal  sebagai pengurus/atau  pejabat  dalam  pemerintah desa  atau  lembaga-lembaga  desa  lainnya. Sedangkan  yang  tidak  secara  langsung,
maksudnya turut serta dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tetapi tidak  berada  secara  permanen  dalam struktur pemerintahan desa.
Peran perempuan dalam pemerintah  desa  dapat  dicermati  seberapa banyak  mereka  menduduki  jabatan-jabatan dalam  pemerintah  desa.  Saat  ini  tidak  ada perempuan yang menjabat dalam pemerintahan  desa  Banjarsari.  Namun tahun  sebelumnya  tepatnya  pada  tahun 1995-2005  desa  ini  dipimpin  oleh  seorang perempuan  yang  bernama  Kasilah.  Selama kepemimpinannya  desa  ini  berkembang secara  baik,  pembangunan  fisik  dan  non- fisik  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat.  Menurut  Kasilah  (57  tahun) ketidakadaan perempuan dalam pemerintah desa  disebabkan  oleh  masih  minimnya mentalitas  kepemimpinan  di  kalangan perempuan.  Selain  hal  tersebut  menurut
KEPALA DESA BAPERDE S
LPKMD UED PKK SEKRETAR IS DESA UCENG BAJANG UCENG BUGAN GIN UCENG KEPEL MODIN BAJANG MODIN BUGAN GIN MODIN KEPEL KAUR UMUM DESA KAUR PEME- RINTAHA N DESA KAUR KEUANGA N DESA POSYAN DU
Israti  (59  tahun)  kaum  perempuan  yang mempunyai  kepemimpinan  relatif  banyak kaum  berpendidikan  dan  bekerja  sebagai PNS.  Hal  itu  lebih  menguntungkan  secara ekonomi  dibandingkan  jabatan  dalam pemerintah  desa  yang  waktu  masa jabatannya  relatif  singkat  dan  urusan, kewajiban  dan  tanggungjawabnya  yang tinggi.  Selain  itu  belum  tumbuh  kesadaran kritis atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan  dirinya.  Paradigma yang  belum  banyak  bergeser  dari  soal urusan rumah tangga atau konco wingking.
Baperdes  yang  yang  dipilih  oleh, dari, dan untuk rakyat diharapkan  mampu mengakomodasi  berbagai  aspirasi    dan kepentingan  rakyat.  Walaupun  dalam proses  pembentukkannya  dilakukan  secara demokratis,  namun  badan  permusyawaran desa  atau  Baperdes  Banjarsari  belum banyak  diminati  oleh  kaum  perempuan padahal melihat fungsinya tersebut perempuan  bisa  berbuat  banyak  sehingga kepentingan  terpenuhi.  Dari  15  orang anggota  Baperdes  Banjarsari  hanya  satu orang  yang  perempuan..  Dari  wawancara yang  dilakukan  kepada  para  informan perempuan,  sangat  kurangnya  minat perempuan  terhadap  Baperdes  disebabkan oleh  : pertama, belum  dipahaminya kelembagaan  baru  ini  di  kalangan perempuan, kedua masih  begitu  kuatnya pengaruh budaya patriarkhi
dan ketidaksiapan  perempuan  untuk  menjadi anggota Baperdes.
Walaupun  Baperdes  sebagian besar  laki-laki  dan  hanya  seorang  yang perempuan  ternyata  memberi  kontribusi yang positif. Menarik, kalau satu orang saja menunjukkan  peran  aktif,  bagaimana  kalau lebih dari seorang. Hal itu ditunjukkan oleh seorang  anggota  Baperdes  yang  bernama Sutarmi  A.Ma.Pd.  (52  tahun)  mampu memberi warna dalam perjalanan Baperdes. Menurut  Poernomo  (66  tahun)  yang menjabat ketua Baperdes, Sutarmi, A.Ma.Pd. termasuk  aktif  dalam  mendinamisator badan  ini  sebagai  penyalur  aspirasi masyarakat  dan  mitra  kerja  pemerintahan desa  Banjarsari.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  merencanakan  dan  melaksanakan kebijakan yang mempertimbangan dampaknya  bagi  perempuan  dan  laki-laki secara  adil.  Dengan  kata  lain  kehadiran perempuan  dalam  Baperdes  benar-benar dirasakan  eksistensi  dan  keberadaannya untuk  ikut  ambil  suara,  dan  bukan  hanya diam  dan setuju-setuju saja (dalam bahasa kasar orang mengatakan sebagai pelengkap).
Temuan  di  atas  tampak  kurang bergaung  dan  ini  diperparah  oleh  kondisi yang  dialami  perempuan.  Pertemuan- pertemuan  warga  yang  membicarakan persoalan  yang  lingkupnya  lebih  besar, hanya  melibatkan  kepala  keluarga,  yang notabene  kaum  laki-laki.  Contohnya,  ketika pemilihan  ketua  rukun  tetangga  hanya dihadiri  bapak-bapak.  Kondisi  ini  sudah berlangsung  lama  sehingga  menjadikan
masyarakat,  khususnya  kaum  perempuan, bukan suatu persoalan. Mereka menganggap  sudah  biasa  dan  wajar  karena bapaklah sebagai kepala keluarga yang lebih pantas  untuk  membicarakan  persoalan- persoalan besar di masyarakat.
Peran  perempuan  baru  mulai sedikit  ada  gaung  dan  pengaruhnya  pada lembaga-lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah  desa,  seperti  :  LPKMD,  PKK, UED,  dan  Posyandu.  Di  lembaga-lembaga tersebut kaum perempuan secara kuantitatif  dan  kualitatif  banyak  yang terlibat secara aktif. Banyaknya perempuan dalam  PKK  dan  Posyandu  sudah  pada tempatnya  dan  jamak,  namun  bila  dilihat dari  sepak  terjangnya  ternyata  PKK mempunyai  andil  yang  kuat  dalam merancang  kebijakan  dan  pembangunan, khususnya  yang  dialami  perempuan  dan anak.  Kegiatan  ibu-ibu  pada  forum dasawisma,  RT  atau  PKK  lebih  padat  dan aktif  dibandingkan  dengan  kegiatan  bapak- bapak. Namun kegiatan-kegiatan PKK belum dimaknai  sebagai  suatu  organisasi  yang memiliki nilai tawar dalam penyelenggaraan  pememerintahan  desa Banjarsari.  PKK  didominasi  oleh  kegiatan- kegiatan yang lebih banyak mengarah pada kegiatan-kegiatan keluarga.
Di  lembaga  lain  yaitu  LPKMD  dan UED  cukup  berperan.  Hal  ini  merupakan suatu  perlu  diapresiasikan  walaupun  dari segi perimbangan dengan laki-lagi belumlah seimbang  atau  setidak-tidak  sesuai  dengan
kuota  yang  20%.  Di  LPKMD  ada  dua  orang perempuan yaitu  Sukesi sebagai bendahara dan  Hartiningsih  sebagai  koordinator perempuan.  Sedangkan  di  UED  kaum perempuan  mendominasi  pengurus  inti terutama  ketua  dan  bendaharanya  dari perempuan,  yaitu  Iriani  Takaria  sebagai ketua  dan  Supini  (38  tahun)  sebagai bendahara.  Banyaknya  kaum  perempuan yang  aktif  di  lembaga-lembaga  ini  karena lembaga  ini  tidak  mengikat  dengan  profesi yang utama mereka jalani, seperti ada yang guru, pegawai pemda, dan lain-lainnya.
Di  luar  lembaga-lembaga  atau badan-badan  di  atas,  ada  tokoh-tokoh perempuan  yang  dijadikan  saluran  aspirasi masyarakat.  Tokoh-tokoh  ini  tergolong sebagai  tokoh  informal.  Mereka  berada dalam  lingkup  organisasi  sosial  dan keagamaan, seperti di organisasi perempuan Nahdatul Ulama, takmir masjid, organisasi manula, dan lain-lainnya. Namun untuk  organisasi  politik  atau  partai  politik sepertinya  tidak  banyak  dilirik  oleh  kaum perempuan  walaupun  di  desa  ini  banyak partai  politik  dan  pintu  sangat  terbuka baginya  namun  tetap  ada  terutama  di  PKS,
Partai  Golkar  dan  PKB.  Banyak  perempuan yang  enggan  karena  lebih  banyak  waktu mereka  untuk  bergerak  di  sektor  ekonomi dan terbenturnya pada aturan tentang PNS, TNI-POLRI  yang  harus  cuti  atau  berhenti dari kedinasannya apabila menjadi pengurus partai politik.

## P E R A N   S E R T A   P E R E M P U A N   D A L A M   P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 45
Percaturan politik di desa Banjarsari  sangat  dinamis.  Ada  sepuluh partai
politik yang mempunyai kepengurusan di tingkat desa Banjarsari ini, namun hanya ada  lima orang yang menjadi pengurus, yaitu tiga orang di Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)  dan  dua  orang  di  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB).  Rendahnya kiprah  perempuan  dalam  panggung  politik disebabkab  oleh  beberapa  faktor  yaitu  : Pertama adalah  relasi  politik  yang  timpang antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sistem politik yang ada sudah terlanjur dikuasai oleh laki-laki. Penguasaan panggung  politik  oleh  laki-laki  digunakan untuk  memotong  jalur  politik  perempuan melalui  berbagai  cara.  Tatanan  politik ditujukan,  dipertahankan  dan  digunakan untuk melanggengkan dominasi politik laki- laki  dalam  berbagai  panggung  politik. Partisipasi  perempuan  dengan  sendirinya mengancam posisi politik laki-laki. Berbagai bentuk  penyelenggaraan  kebijakan  dan keputusan  ditujukan  untuk  melanggengkan sistem  patriarkhi. Kedua adalah  budaya patriarkhi yang masih dominan di kalangan masyarakat  pedesaan.  Sulit  untuk  melacak kehadiran budayaan tersebut dalam sejarah umat  manusia.  Barangkali  usianya  sama dengan  usia  peradaban  manusia  sendiri. Hanya  saja  berbagai  sistem  dan  nilai  yang diciptakan untuk melanggengkan mulai dari ilmu  pengetahuan,  agama,  sampai  dengan politik.  Sejarah  perbedaan  gender  antara jenis  laki-laki  dan  perempuan  terjadi
melalui  proses  yang  sangat  panjang. Perbedaan-perbedaan    gender  dikarenakan oleh  banyak  hal,  diantaranya  bentuk, disosialisasikan, diperkuat secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Ketiga adalah  beban  kerja perempuan  lebih  besar  dibandingkan dengan  laki-laki. Keempat adalah  kemauan perempuan  untuk  terlibat  secara  aktif dalam  aktivitas  politik  sangat  terbatas. Politik dipahami sebagai situasi dan kondisi yang hanya cocok dengan karakter laki-laki. Politik  dipandang  sebagai  persoalan  yang ”jlimat”  bahkan  cenderung  membahayakan. Keterlibatan  perempuan  dalam  ruang publik  bisa  mengancam  persoalan  intern rumah  tangga  mereka.  Berbagai  kasus kekerasan  fisik  muncul  sebagai  akibat  rasa tidak  puas  laki-laki  terhadap  aktivitas perempuan  di  luar  rumah  tangga  yang terlalu intens.
Dari  sekian  faktor  di  atas rendahnya  partisipasi  politik  perempuan desa  Banjarsari  bersumber  dari  resistensi laki-laki  terhadap  sikap  kritis  yang dikembangkan perempuan.

## Pembahasan
Seiring  dengan  diberlakukannya otonomi  daerah  di  wilayah  Kabupaten Madiun,  Pemerintahan  Desa  Banjarsari Kecamatan  Madiun  diselenggarakan  secara lebih demokrasi, tidak ada pembedaan atau diskriminasi  terhadap  masyarakat,  baik
berdasarkan  suku,  agama,  ras,  golongan, usia,  maupun  jenis  kelamin.  Namun  tidak serta  merta  dapat  meningkatkan  peran politik perempuan.
Dari  paparan  kondisi  di  atas terlihat,  bahwa  peran  perempuan  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang  signifikan.  Ditandai  dari  masih relatih  rendah  atau  sedikit  keterlibatan mereka
dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Dapat  dicermati  apa yang  terjadi  dalam  dinamika  lembaga pemerintahan  desa,  baik  pemerintah  desa, badan  permusyaratan  masyarakat  atau Baperdes,  dan  lembaga-lembaga  yang dibentuk pemerintah desa memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat secara lebih  luas  dalam  pembuatan  keputusan. Namun  peluang  itu  belum  banyak dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Hal itu dikarenakan ; pertama adanya sikap mental yang  lemah  dan  sering  menjangkiti  suara hati  perempuan  untuk  berbuat  maksimal demi  masa  depannya  dan  masa  depan masyarakatnya.  Kurangnya  kemauan  untuk meningkatkan kualitas diri dengan berbagai aktivitas  positif  sebagai  syarat  menjawab tuntutan  jaman.  Proses  ini  begitu  penting guna  membentuk  sosok  pemimpin  yang dapat  ”mengayomi”  dan  ”mengayemi” masyarakat. Kedua, masih  kuatnya  budaya patriarki  di  masyarakat,  budaya  yang mengukuhkan  bahwa  laki-laki  dipandang sebagai  pencari  nafkah,  sehingga  laki-laki
begitu  dominan  perannya  dalam  proses pengambilan keputusan.
Posisi marginal dengan
menempatkan  perempuan  sebagai  ”konco wingking”  menyebabkan  perannya  hanya pada  wilayah  domestik  semata. Ketiga belum  adanya  kesadaran  kritis  dari kebanyakan  kaum  perempuan  sendiri  atas hak-haknya  untuk  mengaktualisasikan  diri dan  belum  banyak  perempuan  yang berparadigma,  bahwa  urusan  perempuan adalah  soal  rumah-tangga  dan hanya  peran skunder.  Masalah  ini  dipengaruhi  oleh faktor  tingkat  pendidikan  dan  rendahnya kemandirian ekonominya.  Hampir sebagian besar  perempuan  di  desa  ini  berusaha mencari  uang  sebanyak-banyaknya  untuk mencukupi kebutuhan konsumtifnya.
Keempat, pemahaman  yang  keliru  dari sebagian  masyarakat  terhadap  perempuan dari  faktor  religius,  perempuan  dipandang sebai  obyek  laki-laki.  Dalam  persoalan  ini orang  sering  mengatakan  dengan  istilah adanya  interpretasi  agama  yang  kurang tepat.  Bagi  Allah  SWT,  laki-laki  dan perempuan  sama  dan  sederajat,  yang membedakan  diantara  keduanya  adalah ketakwaan saja.
Perempuan  yang  berperan  secara aktif  memiliki  latar  belakang  pendidikan dan  ekonomi  melebihi  rata-rata  penduduk pada  umumnya.dalam  masyarakat  Desa Banjarsari.  Tanpa  mengabaikan  peran rakyat  kecil,  kenyataan  ini  menunjukkan, bahwa  individu  tidak  mungkin  dapat
mengambil  langkah-langkah  penting  yang menyangkut nasib kehidupan orang banyak, apabila individu itu dalam keadaan terbatas dan cenderung kekurangan untuk mengurusi  dirinya  sendiri.  Hal  tersebut sejalan dengan yang disampaikan
Kartodirdjo (1981) dan Onghokham (1983) bahwa  individu-individu  yang  mapan  dan melebihi rata-rata penduduk (elite masyarakat) dapat  menentukan  dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan, mempertahankan, dan mentransformasikan ide/sistem nilai dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu perlu upaya keras dan  kerja  cerdas  untuk  meningkatkan ekonomi dan penumbuhan kesadaran kritis dari  kaum  perempuan  sendiri  atas  hak- haknya  untuk  mengaktualisasikan  diri. Kesadaran ini menjadi penting untuk selalu didengungkan    agar  persoalan  perempuan tidak  sebatas    urusan  rumah  tangga.  Kaum perempuan sesungguhnya mampu berperan banyak  baik  dalam  keluarga  maupun masyarakat  lebih  luas.  Selain  itu  perlu tindakan  nyata untuk  meningkatkan pemahaman politik dalam arti luas terutama bagi kelompok perempuan  ditingkat bawah agar  tidak  semakin  menjauhkan  mereka dari  proses  bernegara  atau  apolitik.  Salah satu caranya yaitu memberdayakan kemandirian organisasi
perempuan.
Menurut  Moore (1998) organisasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua  ; 1) organisasi informal  yaitu  satu  bentuk  kumpulan
”domestik”  dimana  perempuan  bergunjing, bercerita dan melakukan kebajikan misalnya  sumbangan-sumbangan  amal,  2) organisasi  formal  misalnya  PKK  dan dasawisma,  organisasi  ini  walaupun  sudah ada  belum  optimal sensitive-nya terhadap persoalan-persoalan  perempuan.  Dalam lembaga atau sub-lembaga yang difokuskan untuk memberdayaakan perempuan
pedesaan seperti PKK dan UED di atas perlu mengintegrasi  berbagai  sektor  dan  multi dimensional. Sebab  ketika berbicara mengenai  bisnis  untuk  perempuan,  bukan berarti hanya bicara bisnis saja, akan tetapi juga  bicara  tentang  budaya,  politik, pendidikan  dan  lain-lainnya.  Aspek  yang perlu  penekanan  adalah  memberikan layanan  modal,  pasar,  informasi,  serta bantuan  teknis  yang  digunakan  sebagai pintu masuk pemberdayaan perempuan.
Selain  itu  juga  adanya  tindak lanjutnya  perlu  adanya  peningkatan  peran serta  perempuan  dengan  beberapa  hal, seperti :
1. Meningkatkan  kualitas  diri  kaum perempuan  sendiri  dengan  berbagai pengetahuan, sejalan dengan perkembangan dan kebijaksanaan pemerintah  yang  mengarah  pada  ”high tech”. 2. Memperkuat partisipasi peran perempuan. Dengan adanya perempuan yang duduk dalam lembaga pemerintahan desa akan ikut menentukan segala kebijaksanaan
ditingkat  ”grass  root”.  Untuk  lebih menunjukkan  peran  perempuan  yang lebih  aspiratif,  sehingga  perempuan tidak menjadi obyek pembangunan saja.
3. Melibatkan  perempuan  dalam  aktivitas politik  agar  perempuan  tidak  terisolasi dalam kehidupan politik. Upaya ini juga berfungsi  untuk  mendudukan  kembali perempuan  sebagai  warga  negara  yang untuh.
4. Perlunya  sikap  arif  terbuka  dari masyarakat  luas  khususnya  kaum  laki- laki  untuk  bisa  menerima  perempuan sebagai ”partner” kerja atau mitra kerja yang baik.
5. Adanya dukungan dan jaminan pemerintah  terhadap  kebijakan  yang ”sensitif gender”. Kepastian hukum atau jaminan dari pemerintah ini akan dapat mendukung  dan  mendorong  kaum perempuan  untuk  lebih  bisa  berkiprah dan  mengaktualisasikan  diri  dalam berbagai bidang.

## Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  muka, maka  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa pemerintahan desa Banjarsari memberi peluang  bagi  perempuan  untuk  dapat terlibat  secara  langsung  dan  lebih
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa, namun belum banyak
dimanfaatkan  oleh  kaum  perempuan. Hanya  84  orang  yang  berperan  secara
aktif dalam lembaga pemerintahan desa dan  10  orang  yang  menjadi  pengurus partai  politik  dari  jumlah  perempuan 1.538 orang. Hal itu dikarenakan belum adanya kesadaran kritis dari kebanyakan  kaum  perempuan  sendiri atas hak-haknya untuk mengaktualisasikan  diri.  Selain  itu masih banyak perempuan yang berparadigma, bahwa urusan
perempuan  adalah  soal  rumah-tangga dan  hanya  peran  skunder.  Politik adalah  urusan  laki-laki,  politik  itu kotor,  politik  itu  keras  sehingga perempuan  tidak  perlu  ada  disana. Pandangan-pandangan  seperti  inilah yang membuat tidak banyak perempuan  yang  mau  menekuni  karir politik atau sekurang-kurangnya terlibat  dalam  usaha-usaha  demi kebaikan bersama. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor budaya patriarkhi  yang  masih  dominan,  beban kerja  perempuan  yang  lebih  besar dibandingkan dengan
laki-laki, kemauan  untuk  terlibat  secara  aktif dalam  aktivitas  sangat  terbatas,  dan tingkat  ekonominya.  Oleh  karena  itu perlu proses pemberdayaannya melalui pendidikan,  tentu  dalam  arti  yang  luas dan pemberdayaan ekonomi desa.
Walaupun begitu, dari sebagian  kecil  kaum  perempuan  yang berada  dalam  lembaga  pemerintahan desa  dapat  memainkan  peran  yang
P E R A N   S E R T A   P E R E M P U A N   D A L A M   P E N Y E L E N G G A R A A N ……| 49
tidak kalang pentingnya bila
dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki. Melalui Badan Perwakilan Rakyat Desa atau Baperdes (legislatif), partai politik, PKK,  UED,  LPKMD,  kaum  perempuan memberi  andil  dan  kontribusi  yang sangat  berarti  dalam  merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemerintahan desa.

## 2.  Saran
Sebaiknya  perempuan  tidak ikut-ikutan  mengukuhkan  pandangan yang  menafikkan  peran  perempuan  di bidang politik dengan menerima begitu saja  anggapan  yang  selalu  dilontarkan bahwa  politik  itu  kotor,  politik  hanya cocok  untuk  kaum  laki-laki,  bahwa perempuan  tidak  boleh  jadi  pemimpin, dan  sebagainya.  Untuk  itu  perlu  dan mendesak disempurnakan dan diperluas  pendidikan  politik  bagi perempuan  sehingga  memahami  dan melaksanakan  tentang  tujuan  hidup bersama dan kontribusi apa yang dapat diberikan  sebagai  bagian  dari  warga masyarakat desa.
Selain  itu  juga  perlu  adanya kesadaran semua pihak secara arif dan bijak,  khususnya  kaum  perempuan menumbuhkan  kesadaran  kritis  atas hak-haknya  untuk  mengaktualisasikan diri  dan  memberdayakan  kemandirian organisasi  perempuan,  baik  melalui organisasi formal maupun informal.

## Daftar Pustaka
Badudu-Zein.1986. 1986.  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia. Jakarta  :  Balai Pustaka. Barker, Chrish.2004. Cultural Studies. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Christina  dkk.2001. Jaman  Daulat  Rakyat Dari Otonomi Daerah Ke Demokratisasi. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama Christina  M.  2001.  Perempuan  dalam
Otonomi Daerah dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul : IP4 Laperra Indonesia. Fakih,  Mansour.  2003. Analisis  Gender  Dan Tranformasi  Sosial .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar Fakih,  Mansour.  2003. Partisipasi  Politik Perempuan  Minang  Dalam  sistem Masyarakat  Matrilineal .  Padang  :
LP2EM Kartodirdjo, Sartono.1981. Elie Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta : LP3ES. Milles,  Matthew  B  dan  A  Michael Huberman.1992. Analisis Data
Kualitatif. Ja-karta : UI Press. Moore,  Henrieta  L.1998. Feminisme  dan Antropologi Jakarta  :  Proyek  Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI dan Penerbit Obor.
Onghokham.1983. Rakyat  dan  Negara. Jakarta : Sinar Harapan Pemerintah Desa Banjarsari.2007. Monografi Desa  Banjarsari. Madiun :  Pemdes Banjarsari
Peraturan Pemerintah Pengangganti Undang Undang  Nomor  3  Tahun  2005 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sari Murti W.. 2001. Perempuan dan politik
Di  Era  Otonomi  Daerah  dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul  :  IP4  Laperra
Indonesia.
Sendratari,  Luh  Putu.1992.  Wanita  Dalam Dimensi  sejarah  Implikasi  Dalam Pendidikan  Sejarah  dalam Aneka Widya . Singaraja : FKIP Universitas
Udayana

## 50   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
Suhartono.2001. Politik lokal, Parlemen Desa: Dari  Awal  kemerdekaan  Sampai Dengan  Jaman  otonomi  Daerah . Yogyakarta  :  Lapera  Pustaka Utama Tangdilintin,  Paulus.1991.  Peranan  Wanita
Konsep  Kunci  Yang  Masih  Perlu
Definisi, dalam Antarwidya Nomor 3 Tahun 1 Jakarta : PAU-IS-UI. Tim  IP4-Lappera.2001. Perempuan  Dalam Pusaran  Demokrasi  dari  Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan. Bantul :  IP4-Lappera  dan  The  Asia Foundation Thompson,  John  B.2004. Kritik  Ideologi Global  Teori  Sosial  Kritis  Tentang Relasi  Ideologi  Dan  Komunikasi Massa . Yogyakarta : IRCiSoD. Yam’ah  Tsalatsa  A.  2001.  Dinamika  Politik
Desa  :  BPD,  Antara  Peluang  dan
Tantangan  Bagi  Peran  Politik Perempuan  dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi. Bantul : IP4 Laperra Indonesia. Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia