## MENEJEMEN SUMBER DAYA AIR DALAM KONSEP IWRM DALAM PENANGANAN RESIKO BANJIR DAN KEKERINGAN
Oleh : Pranu Arisanto 1 , Wahyu Prasetyo 2
1,2 Staf Pengajar Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Politeknik Pekerjaan Umum Jl. Prof. Soedarto, SH – Tembalang, Semarang 50275 E-mail : arisanto_83@yahoo.com

## Abstrak
Pengelolaan  sumberdaya  air  yang  terintegrasi  dari  hulu  sampai  dengan  hilir  memiliki  andil  yang  besar dalam  penangan  resiko  kebencanaan  seperti  banjir  dan  kekeringan.  Pemanfaatan  air  dan  tataguna  lahan dihulu  sungai  sangat  rentan  mempengaruhi  kondisi  aliran  sungai.  Pengelolaan  lahan  dan  air  di  Kawasan hulu memiliki potensi yang besar, selain kesuburan tanah, kondisi suhu dan kelembaban udara sangat cocok untuk  budidaya  sayuran  dan  tanaman  semusim.  Perubahan  tataguna  lahan  tersebut  menjadikan  tingginya aliran  permukaan.  Kondisi  tersebut  berakibat  pada  tingginya  debit  sungai  pada  masa  penghujan  dan baseflow  sungai  menjadi  semakin  mengecil  pada  musim  kemarau.  Selain  itu,  imbuhan  air  hujan  kedalam tanah menjadi semakin kecil dan mengurangi cadangan air sehingga resiko kekeringan tidak dapat dihindari. Dengan  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  melibatkan  unsur  penerima  manfaat  dan    unsur  daerah penyangga  diharapkan  dapat  mengurangi  resiko  kebencanaan  sekaligus  dapat  memberikan  manfaat  bagi seluruh pengguna kepentingan. Dalam konsep IWRM (integrated water resources management), pengelolaan sumberdaya air menyeluruh dari hulu sampai dengan hilir tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi dan kepentingan  kelompok-kelompok  tertentu.  Konsep  ini  dapat  menjembatani  kebutuhan  daerah  hulu  sungai terkait  pemanfaatan  air  dan  lahan,  sekaligus  daerah  hilir  sungai  yang  merasakan  dampak  dari  berbagai perubahan tersebut.
Kata kunci: IWRM, Banjir, Kekeringan

## Abstract
Integrated management of water resources from upstream to downstream has a significant role in handling disaster  risks  such  as  floods  and  droughts.  Water  use  and  land  use  in  the  upstream  are  particularly vulnerable  affect  river  flow  conditions.  Land  and  water  management  in  the  upstream  region  has  a  great potential, in addition to the fertility of the soil, temperature and humidity conditions are very suitable for the cultivation  of  vegetables  and  annuals.  The  land  use  change  indicate  high  surface  runoff.  The  conditions resulted in high river discharge during the rainy and baseflow river becomes smaller and smaller in the dry season. In addition, augmentation of rainwater into the soil becomes smaller and reduce the risk of  drought water  reserves  that  cannot  be  avoided.  With  the  management  of  water  resources  involving  elements  of beneficiaries and elements of the buffer zone is expected to reduce the risk of disaster as well as to benefit all user  interests.  In  the  concept  of  IWRM  (integrated  water  resources  management),  a  comprehensive management  of  water  resources  from  upstream  to  downstream  without  being  constrained  by  administrative boundaries  and  interests  of  particular  groups.  This  concept  can  bridge  the  needs  of  upstream  areas concerning utilization of water and land, as well as downstream areas to feel the impact of these changes.
Keywords: IWRM, Flood, Drouhgt

## 1. Pendahuluan
Air  yang  berada  di  bumi  melalui siklus  hidrologi  berproses  menjadi  air didalam tanah  dan  aliran  permukaan, perubahan  kondisi  daerah  aliran  sungai (DAS) sangat berpengaruh terhadap keberadaan air tanah dan air permukaan.  Air
yang  terpengaruh  oleh  kondisi  DAS  dalam isu  kondisi  DAS  kritis,  cenderung  berakibat menjadi  lebih  dominannya  air  hujan  menjadi aliran  permukaan  dibandingkan  yang  dapat masuk  kedalam  tanah.  Kondisi  tersebut secara  umum  berakibat  pada  kondisi  air permukaan  yang  terlalu  banyak  di  masa
penghujan  menjadi  banjir,  dan  menjadi kekurangan air pada musim kering (Anshori, 2017).
Kebutuhan  air  tawar  untuk  air  baku, pertanian  dan  untuk  kebutuhan  lainnya menuntut keandalan pemenuhannya baik dari segi  kualitas  maupun  kuantitas.  Dalam kondisi  air  yang  berfluktuasi  secara  ekstrim sehingga berakibat pada banjir dan kekeringan,  menjadikan  kondisi  rawan  akan konflik antar pengguna air karena keandalannya dalam siklus tahunan cenderung  tidak  tercapai.  Ketersediaan  air diperberat  oleh  beban  pertambahan  populasi dan  perubahan  tataguna  lahan,  sehingga kondisi  ideal  pemenuhan  kebutuhan  air menjadi  semakin  sulit  tercapai  secara alamiah.  Kondisi  tersebut  dapat  disikapi dengan  melaksanakan  rekayasa  teknis  agar permasalahan  dapat  teratasi  (Limantara,  Lily Montarsih, 2010).
Mengingat  pengelolaan  sumber  daya  air merupakan  masalah  yang  kompleks  dan melibatkan  semua  pihak  baik  dari  pengguna, pemanfaatan  maupun  pengelola,  tidak  dapat dihindari  perlu  upaya  bersama  untuk  mulai mempergunakan  pendekatan  terpadu  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan.  Salah  satu usaha  pengelola  sumberdaya  air  adalah dengan  menyusun    pola  sebagai  kerangka dasar  dalam  pengelolaan  Sumber  Daya  Air Wilayah  Sungai.  Fungsi  pola  pengelolaan sumber  daya  air  di  wilayah  sungai  adalah sebagai  acuan  utama  bagi  semua  pihak  dan instansi terkait yang membutuhkan air secara langsung  maupun  tidak  langsung  (BBWSPJ, Pola  Pengelolaan  Air  Wilayah  Sungai Jratunseluna, 2010)

## 2. Tinjauan pustaka
Dalam  penulisan  ini  terdapat  beberapa instilah yang sudah umum digunakan dan ada beberapa istilah yang spesifik  sebagai bagian dari  pemahaman  pengelolaan  sumber  daya air.  Penjelasan  istilah  dikutip  dari  beberapa literatur  yang  diharapkan  dapat  memberikan
pemahaman  yang  sama  dalam  pembahasan pengelolaan  air.  Berikut  beberapa  istilah dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  yang dijadikan referensi;
Baseflow  merupakan  aliran  sungai  pada saat  tidak  terjadi  hujan,  atau  aliran  air  hujan yang  terlambat  sampai  kesungai,  sedangkan debit puncak sungai terjadi saat hujan di DAS (daerah  aliran  sungai)  yang  menjadi  aliran permukaan  masuk  kedalam  sungai  dan terakumulasi pada waktu tertentu. Akumulasi debit  tersebut  dapat  melebihi  penampang sungai,  atau  tampungan  yang  kemudian meluap  kedataran  banjir    (Indarto,  2018). Sehingga untuk menghindari bencana memerlukan  suatu  konsep  yang  dapat menjalin  kebutuhan  dari  seluruh  pemilik kepentingan.  Konsep  IWRM  ( integrated water  resources  management )  merupakan kosep  pengelolaan  sumber  daya  air  yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu pengelolaan  sumber  daya  air  dan  tidak terbatasi  oleh  kewenangan  administratif  dan batasan-batasan  yang  lainnya.  Konsep  yang serupa  antara  lain one  river  one  plan  one manajemen yang  merupakan  pengelolaan sungai  dengan  satu  rencana  dan  satu manajemen  (Anshori,  2017).  Kebutuhan koordinasi  antar  pemaliki  kepentingan  dapat dijembatani  dengan  pembentukan  tim  yang dapat  merangkul  seluruh  komponen.  Tim Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air selanjutnya  disebut  TKPSDA  WS  adalah wadah  koordinasi  pengelolaan  sumber  daya air  pada  wilayah  sungai,  dan  wilayah  sungai memiliki pengertian kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih  daerah  aliran  sungai  dan/atau  pulau- pulau  kecil  yang  luasnya  kurang  dari  atau sama  dengan  2.000  km2  (Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim
Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Pada  Tingkat  Wilayah  (Rakyat,  Pedoman
Pembentukan  Tim  Koordinasi  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  Pada  Tingkat  Wilayah Sungai,  2017).  Secara  umum  dari  TKPSDA dapat  dikelola  antara  lain  dari  pihak  1). Pemerintah, 2) Swasta 3) dan masyarakat. 1). Pemerintah memiliki kemempuan dan kekuatan  dari  sisi  pengaturan,  perijinan  dan penegaan hokum,  2) Pihak suwasta memiliki kemampuan dari sisi kemandiriannya sehingga  kemampuan  untuk  berkembang menjadi  tinggi,  3)  masyarakat  memiliki kemampuan untuk melengkapi setiap kekurangan dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul dari berbagai pemangku kepentingan (Isnugroho, 2014).

## 3. Metodologi studi
Penulisan  berdasarkan  studi  literatur terkait dalam pelaksanaan konsep terintegrasinya seluruh
pemangku kepentingan.  Konsep  pengelolaan  wilayah sungai  yang  terkait  dengan  pengelolaan sumber daya air menyentuh seluruh pemangku kepentingan sejalan dengan konsep  IWRM  ( integrated  water  resources management ).  Literatur  utama  yang  menjadi bahan  penulisan  makalah  ini  adalah  laporan pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  pola  dan rencana BBWS Pemali Juana, laporan alokasi air,  kegiatan  TKPSDA  (Tim  Koordinasi Pengelolaan  Sumber  Daya  Air)  WS.  Jratun Seluna.

## 4. Hasil dan pembahasan
Pengelola sumber daya air dalam rangka pelaksanaan ketatausahaan operasi dan pemeliharaan  sungai  memerlukan  dukungan para  pemangku  kepentingan  baik  dari  hulu maupun  dari  hilir.  Masyarakat  hulu  yang secara  fisik  tidak  menikmati  secara  langsung manfaat dari pembangunan sungai merupakan pihak yang memiliki peran cukup penting  terkait  kondisi  DAS,  dari  segi kualitas dan kuantitas air yang akan masuk ke sungai.  Sedangkan  masyarakat  yang  berada di  hilir  memiliki  banyak  sekali  keuntungan dari terbangunnya pengelolaan sumberday air
yang  baik  karena  air  permukaan  dikelola dengan  baik  sehingga  kebutuhan  air  pada masa  tertentu  tidak  terjadi  kekurangan  dan kelebihan,  begitu  juga  kualitas  air  dapat terkontrol dan dapat dimanfaatkan sebagai air baku  sehingga  mengurangi  penggunaan  air tanah,  dan  pemanfaatannya  cenderung  lebih murah  dibandingkan  dengan  menggunakan air  tanah  yang  membutuhkan  energi  dalam pemanfaatanya, sedangkan air permukaan ini cenderung  mengalir  secara  grafitasi  (alami) (BBWSPJ, Laporan TKPSDA, 2017).
Secara  umum  para  pihak  yang berkepentingan  langsung  terkait  kondisi pengelolaan sumber daya air dapat dibedakan dari;  1)  lokasi  (hulu  dan  hilir),  2)  Institusi (swasta, masyarakat, pemerintah), 3) Pengguna air waduk (irigasi, air baku, wisata, pembangkit  listrik).  Dalam  penjabaran  pihak yang  berkepentingan  langsung  maupun  tidak langsung  terkait  kondisi  dan  konstribusinya terhadap kondisi sumber daya air, memerlukan  perhatian  dari  pengelola  atau pemerintah  yang  memiliki  kewenangan dalam pengaturan. Dengan merangkul seluruh  aspek  pemangku  kepentingan  dalam terwujudnya  pengelolaan  sumber  daya  air yang berkelanjutan pendekatan yang digunakan  antara  lain  dengan  konsep  IWRM ( Integrated  Water  Resurces  Manajemen ). Lokasi pembahasan adalah bendungan Kedungombo  yang  masuk  dalam  wilayah kerja  BBWS  Pemali  Juana.  Lokasi  studi bendungan  Kedungombo  diambil  karena dalam  pengelolaannya  melibatkan  banyak sekali  pemangku  kepentingan,  tidak  hanya secara  umum  yang  terpisahkan  antara  hulu dan  hilir  namun  batas  administrasi  dan pemanfaatan  yang  multiguna  berakibat  pada rawan  terjadinya  konflik  (BBWSPJ,  Pola Pengelolaan
Air Wilayah Sungai Jratunseluna, 2010).
Bendungan  Kedungombo  secar  umum memiliki  karakteristik  kondisi  pengelolaan yang  multiguna  yang  sangat  rentan  terjadi
konflik  kepentingan.  Kondisi  tersebut  antara lain  :  1)  lokasi  tampungan  waduk  secara administrasi  masuk  kedalam  3  kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan  dan  Kabupaten  Boyolali,  2)
Pemanfaatannya  digunakan  untuk  air  baku, irigasi,  yang  meliputi  Kabupaten  Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten  Demak,  Kabupaten  Pati,  Kota Semarang  dan  3)  pembangkit  listrik  listrik Jawa Bali.  Pengelolaan bendungan baik dari hulu dan hilir terlebih lagi melewati beberapa batas  administratif  memerlukan  konsep  yang terintegrasi  sehingga  seluruh  aspek  dapat merasakan hasil dan manfaat dari terbangunnya bendungan Kedungombo dengan  pemanfaatan  air  dan  konservasi daerah  tangkapan  air  yang  berada  di  hulu bendungan. Konsep pengelolaan yang menyeluruh  salah  satunya  adalah  dengan menerapkan  konsep  IWRM,  yang  secara umum berlaku untuk sungai dari hulu sampai dengan hilir. Terkait kondisi bendungan yang merupakan rekayasa sungai sehinga penerapan IWRM secara umum juga berpengaruh pada bendungan. Dari gambar 1. Peta  DAS  serang  lusi  yang  menggambarkan dimana  bendungan  Kedungombo  berada  di sungai  serang  dengan  wilayah  hulu  dan  hilir yang  menunjukkan overlapping batasan wilayah  adinistrasi  yang  cukup  banyak (BBWSPJ, Laporan Alokasi Air, 2018).
Gambar 1. Peta Daerah Aliran sungai Serang- Lusi Sumber : Alokasi Air BBWS Pemali Juana (2018)
Kegiatan diberbagai instansi baik pemerintah  pusat,  daerah  dan  masyarakat secara umum mendukung pengelolaan bendungan,  baik  dari  instansi  pemerintah maupun  dari  masyarakat,  namun  dirasakan kegiatan tersebut belum terintegrasi  menjadi satu  dan  terkesan  berjalan  sendiri-sendiri sesuai dengan daerah kewenangannya, sehingga kurang efektif karena membutuhkan banyak tahapan untuk berkoordinasi. Dengan konsep IWRM ini diharapkan para pemangku kepentingan  dapat  menyelaraskan  program yang terkait pengelolaan bendungan Kedungombo  secara  kusus  dan  daerah  aliran sungai  serang  lusi  juana  secara  umum sehingga  mengurangi  jeda  rantai  koordinasi karena telah teroganisasi atau terwakili dalam satu  organisasi  pengelolaan.  Setiap  instansi yang memiliki anggaran dapat menyelaraskan program  dan  kegiatannya  dengan  kebutuhan di  DAS  Serang  luasi  sesuai  rencana pengelolan  baik  dalam  jangka  pendek, menengah dan panjang (Litbang SDA, 2006) .
Pelaksanaan IWRM secara umum dilakukan  oleh  pengelola  bendungan  yaitu Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Pemali  Juana dalam cakupan seluruh wilayah kerja  BBWS Pemali Juana, dengan dilaksanakannya TKPSDA,  tim  yang  beranggotakan  dari berbagai  unsur  antara  lain  ;  pemerintah  dan dari unsur non pemerintah 1) organisasi/asosiasi masyarakat adat, 2) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian,  3)  organisasi/asosiasi  air  minum,
4)  organisasi/asosiasi  industri  pengguna  air,
5)  organisasi/asosiasi  pengguna  air  untuk perikanan,  6)  organisasi/asosiasi  konservasi sumber  daya  air,  7)  organisasi/asosiasi pengguna  sumber  daya  air  untuk  energy listrik, 8) organisasi/asosiasi  sumber daya air untuk  transportasi,  9)  organisasi/asosiasi sumber  daya  air  untuk  pariwisata/olah  raga, 10)  organisasi/asosiasi    sumber  daya  air untuk  pertambangan,  11)  organisasi/asosiasi spengusaha  bidang  kehutanan  dan  12)
organisasi/asosiasi    pengendali  daya  rusak air.  Anggota    merupakan  perwakilan  dari setiap pemangku kepentingan dalam pengelolan  Sumber  daya  air  secara  umum diwiyalah  kerja  BBWS  Pemali  Juana (Anshori, 2017).
Gambaran  pelaksanaan  sidang  TKPSDA yang dapat diduplikasi kusus untuk pengelolaan  bendungan  atau  pengelolaan DAS  Serang  Lusi  secara  kusus.  Dari beberapa sidang yang dilaksanakan membahas terkait kondisi bendungan Kedungombo  antara  lain;  1)  Karamba  Jaring Apung,  2)  Pemanfaatan  daerah  sabuk  hijau, dan  3)Wisata  di  daerah  “ steril ”  bendungan. Dari  hasil  pembahasan  tersebut  beberapa telah  ditindak  lanjuti  dengan  penertiban  dan penanganan oleh para pihak yang terkait yang melibatkan  para  pemangku  kepentingan  di bendungan  Kedungombo.  Selain  penangan dibendungan,  TKPSDA  juga  membahas terkait  alokasi  air  dengan  penerima  manfaat didaerah hilir bendungan dengan mengadakan  koordinasi  dengan  dinas  terkait dan  melakukan  sosialisai  RAAT  (rencana alokasi  air  tahunan)  yang  disidangkan  dalam TKPSDA  (BBWSPJ,  Laporan  TKPSDA, 2017).
Rencana  alokasi  air  inilah  yang  sangat berpengaruh  terhadap  manajemen  air  yang ada di bendungan Kedungombo. Perhitungan antara inflow bendungan  dan  rencana keluaran  yang diperuntukkan untuk  air baku, PLTA,  irigasi  dan  pengendalian  banjir mengakomodasi
seluruh
kepentingan.Penetapan didalan siding
TKPSDA  diharapkan  dapat  menjadi  suatu kesepakatan bagi seluruh pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  TKPSDA sehingga  resiko  konflik  dapat  diminimalisir. Di  dalam  alokasi  air  inilah  pengendalian resiko banjir dan kekeringan dapat diminimalkan  dengan  mengatur  tampungan bendungan  seoptimal  mungkin,  sehingga  air yang berlimpah pada musim penghujan dapat
ditampung secara maksimal sekaligus meredam  debit  puncak  sungai  (  resiko  banjir tertangani)  dan  dapat  dimanfaatkan  pada musim  kering  sehingga  resiko  kekeringan dapat  diminimalkan  (BBWSPJ,  Laporan Alokasi Air, 2018)
Secara  umum  konsep  TKPSDA  telah merangkul  seluruh  pemangku  kepantingan dalam  cakupan  wilayah  kerja  balai.  Dengan luasnya  wilayah  kerja  Balai  Besar  Wilayah Sungai  Pemali  Juana,  tim  ini  tidak  fokus hanya  pada  bendungan  Kedungombo  dan pemangku  kepentingan  yang  mewakili  dari berbagai instansi dan masyarakat tidak secara spesifik langsung berkaitan dengan bendungan  Kedungombo,  sehingga  banyak dari rekomendasi TKPSDA menunjuk BBWS Pemali  Juana  sebagai  pengelolan  bendungan untuk melakukan tindakan, sedangkan tujuan utama dari perkumpulan pemangku kepentingan  ini  adalah  secara  bersama-sama melakukan  aksi  untuk  menyelamatkan  air dengan  pengelolaan  yang  baik.  Dengan masing masing unsur memunculkan program dan kegiatan untuk mendukung pengelolaan.

## 5. Kesimpulan dan Saran
5.1  Kesimpulan
BBWS Pemali Juana berpedoman dengan Pola Pengelolaan Air Wilayah Sungai Jratunseluna melaksanakan pengelolaan wilayah  sungai  dan  bendungan  secara  kusus. Pengelolaan  bendungan  Kedungombo  secara umum telah menerapkan konsep  pengelolaan dengan  berbagai  macam  bentuk  organisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun  pusat.  Sehingga  secara  umum penggunaan  air  dapat  terdistribusi  dengan baik  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  berbagai pemangku  kepentingan.  Namun  ada  jeda koordinasi  yang  membutuhkan  waktu  dan biaya yang  bisa  di  pangkas  dengan pembentukan  organisasi  yang  merangkul seluruh  pemangku  kepentingan  di  wilayah tersebut  yang  dikususkan  untuk  DAS  Serang Lusi.

## 5.2. Saran
Dengan membentuk organisasi pengelola dan  penerima  manfaaat  diharapkan  dapat terjalin  kesetaraan  antara  masyarakat  hulu dan  hilir  sebagai  daerah  tangkapan  air  dan daerah  penerima  manfaat  yang  saling mempengaruhi. Perlunya singkronisasi antara berbagai  pemangku  kepentingan  semacam TKPSDA yang kusus menangani  satu daerah aliran sungai mungkin dapat lebih efektif.
Penelitian  berikutnya  yang  lebih  detail dengan  skema  pengelolaan  sumber  daya  air dalam  satu  DAS  yang  melibatkan  berbagai unsur  perlu  dilakukan.  Dengan  merumuskan skema organisasi dan pembentukan Lembaga serta  perlunya  perhitungan  terkait  kekuatan dan kelemahan yang ditimbulkannya sehingga  organisasi  yang  terbentuk  dapat bertahan dan berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  I.  (2017). Membumikan  Konsep IWRM  di  Indonesia. Jakarta:  PT.
Mediatama Saptakarya.
BBWSPJ.  (2010). Pola  Pengelolaan  Air Wilayah Sungai Jratunseluna. Semarang: BBWS Pemali Juana.
BBWSPJ. (2017). Laporan TKPSDA.
Semarang: BBWS Pemali Juana.
BBWSPJ.  (2018). Laporan  Alokasi  Air. Semarang: BBWS Pemali Juana.
Indarto.  (2018). Hidrologi  Metode  Analisis dan  Tool  untuk  Interpretasi  Hidrograf
Aliran Sungi. Jakarta: Bumi Aksara.
Isnugroho.  (2014). Kajian  Berbagai  Tipe Pengelolaan  Wilayah  Sungai  Di  Asia Sebagai Acuan Dalam Penentuan Sistem Pengelolaan  Sumber  Daya  Air. Jakarta:
Jurnal  Sumber  Daya  Air,  Vol.  10  No.  1,
Mei 2014: 29-42.
Limantara, Lily Montarsih. (2010). Hidrologi
Praktis. Bandung: CV. Lubuk Agung.
Litbang  SDA.  (2006). Tingkat  keamanan bendungan di Jawa Vol.II Jawa Tengah. Bandung.
Prastumi,  M.  A.  (2011).
Bangunan  Air. Malang: Bargie media. Rakyat, K. P. (2015). Bendungan. Bendungan . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Rakyat, K. P. (2017). Pedoman Pembentukan Tim  Koordinasi  Pengelolaan  Sumber Daya  Air  Pada  Tingkat  Wilayah  Sungai. Pedoman  Pembentukan  Tim  Koordinasi Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Pada Tingkat Wilayah Sungai . Jakarta:
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Sastrodiharjo,  S.  (2017). Upaya  mengatasi masalah  banjir  secara  menyeluruh. Jakarta:  Yayasan  Penerbit  Pekerjaan Umum PT. Mediatama Saptakarya.