## ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK DI KOTA TERNATE
1 Muhammad Hi. Jalal * , 2 Tri Syafari, 3 Nam Rumkel 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Khairun mhjalal@gmail.com 1 , trisyaf69@gmail.com 2 , namrumkel@gmail.com 3
Naskah diterima: 09 Sept. 2020; revisi: 29 Sept. 2020; disetujui: 26 Okt. 2020

## Abstract
Interpreting law enforcement as a process carried out in an effort to uphold or function real legal norms, which can serve as a guide in conducting relationships in the life of society and the state in various aspects. In Ternate City, current theft often occurs both on a large and small scale, it can be seen that since 2019, there have been two quite large cases of theft at PT Aneka Tambang and Bank Teras BRI Gamalama Terna, both cases can be categorized as acts theft is based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity,  but  there  is  no  prosecution  by  PT  Perusahan  Listrik  Negara  or  the  legal investigation process carried out by the authorized party.
Keywords: law enforcement, legal investigation, Ternate, theft of electric current.
* Alamat korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: mhjalal@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari- hari  karena  berkaitan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakat.  Bahkan  semua  sector memerlukan listrik dalam melaksanakan kegiatannya. Hal itu menunjukan listrik sangat dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan  lain  sebagainya.  Namun  karena  jumlah  energi  yang  disediakan  terbatas  dan berbanding  terbalik  dengan  kebutuhan,  selain  itu  juga  Perusahan  Listrik  Negara  atau nama  resminya  adalah  PT.  PLN  (Persero)  adalah  sebuah  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) yang secara hukum mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.
Sebagai penyediaan energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka  tidak  heran  jika  harga  energi  listrik  tersebut  semakin  melambung  tinggi,  yang mengakibatkan sebagian masyarakat yang belum menikmati aliran listrik sebagaimana yang diamanat oleh Undang-undang. Namun dalam kondisi yang sama masih terdapat sebagian  konsumen  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  cara  melakukan  pencurian terhadap aliran listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN itu sendiri. Hal tersebut yang bukan saja meresahkan masyarakat tetapi juga berdampak pada kelansungan dari perusahan  negara  tersebut.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  seringnya  terjadi  drop tegangan karena si pencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok  PLN  kesuatu  daerah,  selain  itu  juga  sebagian  besar  kebakaran  yang  terjadi akibat  hubungan  arus  pendek  (konsleting)  adalah  dikarenakan  oleh  pencurian  listrik yang  tentunya  tidak  memenuhi  standarisasi  Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL) yang berlaku dinegara kita.
Hukum  merupakan  suatu  alat  yang  berfungsi  untuk  mengatur  masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya  adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  bertujuan  untuk  mencegah  atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.  Atas  dasar  tersebut  maka  keberadaan  hokum  sebagai  suatu  fonomena  yang harus  dioperasikan  dalam  masyarakat,  bukan  suatu  hasil  karya  yang  begitu  selesai langsung bekerja dan mencapai tujuannya. Namun demikian apabila hokum menetapkan suatu  ketetapan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  362  KUH-Pidana 1 ,  bahwa “Barangsiapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Percurian  sebagai  perbuatan  yang  dikatagorikan  melawan  hukum  sebagaimana dalam  pengertian  hukum  pidana  yang  diungkapkan  oleh  Van  Hamel  dalam  bukunya Inleding  Studie  Nederlands  Strafrecht ,  memberikan  definisi  sebagai  berikut: 2 Hukum pidana  adalah  semua  dasar-dasar  dan  aturan  yang  dianut  oleh  suatu  Negara  dalam menyeleggarakan  ketertiban  hukum  ( rechtsorde )  yaitu  dengan  melarang  apa  yang
1 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 78
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 8
bertentangan  dengan  hukum  dan  mengenakan  suatu  nestapa  kepada  yang  melanggar larangan-larangan tersebut.
Pengaturan  hukum  yang  demikian  dapat  diketahui  perbuatan-perbuatan  yang melawan  hukum  dan  dapat  diketahui  pula  alasannya  seseorang  untuk  melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum,  sehingga  dapat  menimbulkan  reaksi  sosial  kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta  adanya  kedamaian,  rasa  aman,  tertib  tanpa  adanya  gangguan  dari  pihak manapun.  Apabila  dalam  proses  berinteraksi  terjadi  kejahatan  atau  pelanggaran  maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu.
Tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (Selanjutnya  disingkat  dengan  KUHPidana)  Buku  II  Bab  XXII  Pasal  362  sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian  tersebut  memiliki  salah  satu  unsur  untuk  dikatakan  sebagai  tinndak  pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo  dalam  bukunya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) ,  bahwa  yang termasuk  dalam  arti  barang  adalah  segala  sesuatu  yang  berwujud  termasuk  pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas. 3
Kejahatan  pencurian  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  paling  sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik dengan cara sambung langsung. Pencurian  listrik  akan  menimbulkan  atau  menyebabkan  akibat  yang  merugikan  baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian listrik makin lama makin banyak terjadi akibat  pemakai  jasa  listrik  yang  kurang  puas  dengan  daya  yang  ada  atau  daya  yang kecil. Mencuri listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau  pelanggan,  selain  itu  konsumen  rata-rata  ingin  pembayaran  rekening  listrik  kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya yang sangat besar.
Kota Ternate sendiri sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan terdapat pencurian  listrik  hal  ini  dikarenakan  banyak  masyarakat  ingin  pembayaran  rekening listrik  kecil  atau  rendah  tetapi  ingin  menggunakan  daya  sangat  besar,  sehingga  dapat merugikan  negara  dan  utamanya  daerah  Provinsi  Maluku  Utara.  Padahal  keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai konflik yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  melainkan  juga  diharapkan  menjadi  sarana  yang mampu mengubah pola piker dan pola prilaku masyarakat dalam berbagai aspek kearah yang posotif.
Berdasarkan data sementara yang diperoleh khususnya di Kota Ternate terdapat beberapa  bentuk  tindak  pidana  pencurian  listrik  atau  pelanggaran  pemakaian  tenaga listrik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Pertama,  memperbesar  pembatas  antara  lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) sehingga  mereka  bisa  menggunakan  daya  yang  melebihi  dari  pada  yang  ditetapkan (kerugian  pada  bea  beban).  Kedua,  mempengaruhi  kWh  Kilo  Watt  Houryang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas
3 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya ,  (Bogor:  Politea, 1995) hlm. 250
(tofor)  yang  disambungkan  langsung  pada  terminal  kWh  dari  sisi  masuk  ke  keluar (beban  konsumen)  hal  ini  akan  mempengaruhi  putaran  kWh  atau  pun  juga  pada peralatan yang ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga,  memperbesar  pembatas  antara  lain  pada  MCB  Mini  Circuit  Breaker  yang  ada pada  meter  maupun  pada  NH  Fuse  (Sekering)  dan  mempengaruhi  kWh  meter  dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen), namun bentuk ketiga merupakan  gabungan  antara  pertama  dan  kedua.  Ketiga,  pelanggaran  yang  dilakukan bukan oleh pelanggan.
Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN  dan  pelanggan,  bagi  PLN  Kayumerah  Ternate  terdapat  kerugian  yang  berupa nominal  rupiah,  sehingga  dapat  mengurangi  pemasukan  pendapatan  bagi  PLN Kayumerah  Ternate.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kesulitan  operasional  pemasokan listrik  ke  pelanggan.  Adapun  sanksi  yang  dikenakan  dalam  pencurian  listrik  yaitu berdasarkan  pasal  362  KUHP  dan  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  No  30  Tahun 2009  Pasal  51  (ayat  3)  yang  berbunyi  setiap  orang  yang  menggunakan  tenaga  listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Namun dalam kenyataanya perbuatan pencurian yang sudah dapat dikatagorikan sebagai  perbuatan  yang  melawan  hukum  tersebut  khususnya  di  Kota  Ternate  pihak- pihak  yang  terlibat  tersebut  belum  ada  yang  tersentuh  oleh  hukum  yang  berlaku  baik dalam  KUH-Pdana  maupun  UU  No  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan. Fonomena  tersebut  setidaknya  memberikan  gambaran  sebagai  suatu  kajian  yang  ingin mengkaji lebih jauh terhadap problem tersebut. Olehnya itu masalah yang menjadi isu utama  dalam  kajian  ini  adalah  adanya  pencurian  arus  listrik  di  Kota  Ternate  dan  itu terjadi di perusahan negara, perbankan maupun di instansi pemerintah bahkan juga pada rumah yang menjadi tempat tinggal.
Olenya  itu  riset  ini  melihat  fomena  yang  seperti  itu  terjadi,  namun  tidak  ada penegakan  hukum  terutama  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  dilihat  dari demensi  hukum  pidana  karena  itu  berkaitan  dengan  pencurian  yang  dapat  merugikan Perusahan  Listrik    Negara  (PLN).Dengan  riset  ini  dapat  melihat  berbagai  factor  yang melatar  belakanginya    mengakibat  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  KUHP  dan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2009  Ketenagalistrikan  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan,  padahal  secara  kenyataan  dilapangan  masalah tersebut selalu terjadi baik dalam skala besar maupun kecil.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini adalah bagaimanakah  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pencurian  Arus  Listrik  di Kota Ternate menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 4 Penelitian ini dilakukan di Ternate, dengan memilih lokasi pada Kepolisian Daerah Maluku Utara dan PT.  PLN  (Persero)  Area  Ternate.  Data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  primer dan  data  sekunder.  Data  penelitian  yang  terkumpul  kemudian  di  analisis  secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pencurian  Arus  Listrik  di  Kota  Ternate dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan.
Penegakan  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  dalam upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata,  yang  dapat dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  hubungan-hubungan  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memaknai dengan konteks tersebut maka dapat dimaknai dalam  arti  luas,  maka  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum dalam setiap hubungan hukum. Olehnya itu dalam memaknai penegakan hukum dalam arti luas bahwa seluruh norma tatanan kehidupan yang terdapat dalam  bermasyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang memiliki konsekwensi hukum yang  ditimbulkan,  sementara  dalam  makna  yang    sempit  penegakan  hukum  diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang memiliki keterikatan secara langsung, yang mempunyai arti sangat penting, karena apa  yang  menjadi  tujuan  hukum  justru  terletak  pada  pelaksanaan  hukum  itu.Hal  itu penting karena salah satu fungsi dari hukum untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman yang dimaknai sebagai suatu peraturan  yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.
Soerjono  Soekanto  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  berikut,  secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah  dalam  sikap  tindak  sebagai  rangkuman  penjabaran  nilai  tahap  akhir untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup. 5 Sedangkan  menurut  Andi  Hamzah 6 , bahwa  penegakan  hukum  yakni  kegiatan menyerahkan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  atau  pandangan- pandangan  nilai  yang  mantap  dan  mengejewantah  dari  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penyebaran  nilai-nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  ( sebagai  social  engineering )
4 Kadarudin, Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020) , hlm. 267
5 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta;  Raja  Grafindo Persada,  2007), hlm 5
6 Andi Hamzah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.13
memelihara  dan  mempertahankan  ( social  control )  kedaiman,  pergaulan  hidup,  baik merupakan tindakan penegakan ( preventif ) maupun tindakan pemberantasan ( represif ). Aparat  penegak  hukum  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana  dikatakan  oleh Suparni 7 lazimnya meliputi: polisi, jaksa, hakim, pejabat, dan penasehat hukum. Lebih lanjut, Sudarto 8 mengatakan, kalau tatanan hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan  adanya  tiga  sistem  penegakan  hukum,  yakni  sistem  penegakan  hukum perdata,  sistem  penegakan  hukum  administrasi,  dan  sistem  penegakan  hukum  pidana. Sudut pandang tata hukum yang skematis tersebut, penegakan hukum pidana dipandang sebagai sistem penegakan hukum mandiri, sebab didukung oleh aparat penegak hukum ( law enforcement officier ) yang memiliki aturan tersendiri.
Olehnya  itu  penegakan  hukum  dalam  negara  dilakukan  secara  preventif  dan represif.  Penegakan  hukum  secara  preventif  diadakan  untuk  mencegah  agar  tidak dilakukan  pelanggaran  hukum  oleh  warga  masyarakat  dan  tugas  ini  pada  umumnya diberikan  pada  badan-badan  eksekutif  dan  kepolisian.  Walaupun  adakalanya  dengan undang-undang,  dapat  ditunjuk  pula  pengadilan  seperti  dalam  yurisdiksi  volunteer. Sedangkan,  penegakan  hukum  represif  dilakukan  apabila  usaha  preventif  telah dilakukan  ternyata  masih  juga  terdapat  pelanggaran-pengggaran  hukum.  Penegakan hukum  represif  pada  tingkat  operasionalnya  didukung  dan  melalui  berbagi  lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka  penegakan  hukum. 9 Olehnya  itu  secara  konsep  penegakan  hukum  pidana adalah  bagian  dari  penegakan  hukum  pada  umumnya  ( Law  Enforcement )  yakni mengarah  pada  pencapaian  tujuan  dan  fungsi  hukum.  Tujuan  hukum  dalam  arti  yang luas adalah: (1) untuk mewujudkan keadilan, (2) untuk memberikan kemanfaatan, dan (3) untuk mewujudkan kepastian hukum. 10
Secara  konsep  diharapkan  proses  penegakan  hukum  itu  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan,  dengan  berdasarkan  pada  berbagai  kajian  teori  pada pembahasan  sebelumnya  yang  dapat  dimaknai  bahwa  penegakan  hukum  adalah  setiap tindakan  aparat  penegak  hukum  untuk  melaksanakan,  menerapkan,  dan  menegakkan hukum  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  dengan  tujuan  agar  hukum  dapat  ditaati  sehingga  tujuan  hukum dapat  tercapai.Agar  dapat  memastikan  apa  yang  diharapkan  itu  dapat  berjalan  maka aparat penegak hukum yang selama ini dapat diketahui oleh masyarakat seperti polisi, jaksa,  hakim,  pejabat  dan  penasehat  hokum  sebagai  elemen-elemen  yang  memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya pada penegakan hukum pidana terhadap pencurian arus listrik yang terjadi di kota Ternate.
7 Nanik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 160
8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, Bandung, 1986), hlm. 111
9 Bambang Poernomo, Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tuga Penegakan Hukum , (Yogyakarta: Seksi Hukum Pidana Kriminologi FH UGM, 1978), hlm. 163
10 Rusli  Effendy,  Achmad  Ali  dan  Poppy  Andi  Lolo, Teori  Hukum ,  (Ujung  Pandang:  Hasanuddin University Press, 1991), hlm. 79
Kajian  ini  menjadi  penting  agar  kejahatan  yang  seperti  harus  mendapat  sangsi yang  jelas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  norma  hukum  dalam  aspek  tersebut. Komitmen  itu  harus  menjadi  komitmen  bersama  dalam  upaya  penegakan  hukum, walaupun  dalam  realitasnya  khususnya  dimensi  pencurian  arus  listrik  dikota  Ternate dengan  melihat  berbagai  kenyataan  yang  ada  dapat  menunjukan  bahwa  dalam  proses tersebut  belum  menggembirakan,  karena  penegakan  hukum  dalam  negara  dilakukan secara  preventif  dan  represif.  Penegakan  hukum  secara  preventif  diadakan  untuk mencegah  agar  tidak  dilakukan  pelanggaran  hukum  oleh  warga  masyarakat  dan  tugas ini  pada  umumnya  diberikan  pada  badan-badan  eksekutif  dan  kepolisian.  Sedangkan, penegakan  hukum  represif  dilakukan  apabila  usaha  preventif  telah  dilakukan  ternyata masih juga terdapat pelanggaran-pelangggaran hukum.
Kedua  pendekatan  tersebut  secara  konsep  cukup  bagus  namun  dalam kenyataannya  dengan  berbagai  kepentingan  baik  secara  internal  dan  eksternal  tidak berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Hal  itu  bisa  dapat  dilihat  dalam  konsep penegakan  hukum  represif  pada  tingkat  operasionalnya  didukung  dan  melalui  berbagi lembaga  yang  secara  organisatoris  terpisah  satu  dengan  yang  lainnya  namun  tetap berada  dalam  kerangka  penegakan  hukum.    Olehnya  itu  secara  konsep  penegakan hukum pidana adalah bagian dari penegakan hukum pada umumnya (Law Enforcement) yakni  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  dan  fungsi  hukum.  Tujuan  hukum  dalam  arti yang luas adalah: (1) untuk mewujudkan keadilan, (2) untuk memberikan kemanfaatan, dan (3) untuk mewujudkan kepastian hukum.
Berdasarkan  buku  II  KUHP  telah  dirumuskan  secara  sempurna,  bahwa  tindak pidana  pencurian  diatur  dalam  Pasal  362  (pencurian  dalam  bentuk  pokok),  Pasal  363 (pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), dan Pasal 367 (pencurian dalam keluarga). Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum .
Namun  dalam  kenyataan  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan  hal  itu bisa  dilihat  dari  penindakan  yang  dilakukan  oleh  PT  PLN  maupun  pada    proses penyelidikan  yang  dilakukan.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  variabel  yang  diteliti  lebih jauh  oleh  peneliti  dengan  berusaha  menjawab  masalah  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Pencurian  Arus  Listrik  di  Kota  Ternate  menurut  Undang-undang  No.  30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Penindakan Oleh PT Perusahan Listrik Negara (PLN)
Berdasarkan data lapangan yang dijadikan sebagai sampel dalam hal pencurian arus listrik di Kota Ternate pada tahun 2019, terdapat dua kasus pencurian arus listrik yang  terjadi  pada  bulan  pebruari  tahun  2019  di  kota  Ternate  yaitu  ,    PT.  ANEKA TAMBANG dan Bank TERAS BRI Gamalama Ternate kasus tersebut ditemukan pada saat  petugas  P2TL  PLN  Ternate  sedang  melakukan  pengecekan  sekaligus  penertiban pada PT. ANEKA TAMBANG dan Bank BRI TERAS Gamalama Ternate yang sedang beroperasi di wilayah Kota Ternate.
PT.  ANEKA  TAMBANG  tepatnya  di  MESS  Aneka  Tambang  Kel.  Dufa-dufa Kec.Ternate  Utara,  pada  Bulan  Pebruari  tahun  2019  petugas  P2TL  PLN  Ternate melakukan  penertiban  dan  menemukan  pelanggaran  pencurian  arus  Listrik  pada  Mess .Aneka  Tambang  adapun  pencurian  yang  dilakukannya  adalah  pelanggaran  jenis  P2 pelanggaran yaitu Pergantian MCB dengan tujuan membesarkan daya yang sebelumnya mempunyai daya lebih kecil kemudian diganti  MCB dengan daya yang lebih besar atau sering disebut pelanggaran P2 pelanggaran tersebut dengan cara mencopot MCB lama dengan  Daya  KWH  meternya  kecil  lalu  kemudian  memasangkan  MCB  dengan  daya KWH  meternya  yang  lebih  besar  hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendaptkan daya yang besar.
Pergantiann MCB yang seperti ini harusnya berdasarkan pada prosedur dan jika tampa melalui mekanisme yang ada bisa dapat mempengaruhi batas pengukuran Energi dan mempengaruhi pengukuran energy Listrik yang efeknya bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain  itu artinya pemasangan MCB dengan kapasitasnya lebih besar dan tidak sesuai  dengan  daya  KWH  yang  ada  maka  sudah  tentu    akan  berpengaruh  pada pengukuran  energy  Listrik  yang  pada  ahirnya  kosleting  dan  menimbulkan  bahaya kebakaran.
Oleh  karena  itu  pergantian  MCB    tidak  melalui  standar  operasional  prosedur  ( SOP) PLN, sangatlah dilarang dan apabila ditemukan secara langsung dan sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggan nakal seperti membayar denda dan Bahkan di pidana sehingga  dianjurkan  kepada  pelanggan  pada  PLN  Kota  Ternate    agar  mematuhi  apa yang  menjadi  ketentuan  dan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  terdapat  didalam UU  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan.Pencurian  yang  seperti  itu  juga dapat  berakibat  sendiri  sehingga  PLN  terhindar  dari  kerugian  yang  besar  terutama dalam hal devisit Bahan Bakar Minyak (BBM).
Melihat berbagai kejadian yang terjadi, maka ke depan PLN Kota Ternate, harus bekerja  sama  dengan  pihak  Kepolisian  agar  dapat  menertibkan  kepada  pelanggan- pelanggan yang nakal untuk meminimalisir tingkat kejahatan pencurian arus listrik yang menurut kami lonjakan pencuri arus listrik dalam setiap tahunnya selalu meningkat dan jika  ini  dibiarkan  maka  PLN  akan  selalu  mengalami  kerugian  dan  bisa  menimbulkan efek  kebakaran  apabila  yang  melakukan  penyambungan  langsungnya  atau  pergantian MCB    tidak  secara  profesional.Akibat  dari  perbuatan  pelanggan  nakal  tersebut  secara ekonomis  PLN  Kota  Ternate  mengalami  devisit  BBM  dan  pada  ahirnya  mengalami kerugian dengan ratusan juta dalam setiap tahunnya .
Menghindari cara-cara tersebut dan dampak yang terjadi, maka olehnya itu harus ada aturan yang dibuat oleh pihak PLN dimana aturan tersebut sangat mengikat antara pelanggan dan PLN yaitu dalam setiap Tri Wulan atau setiap 6 enam bulan sekali pihak PLN  harus  lakukan  pengecekan  secara“PERIODIK”  dengan  masing-masing  pihak dengan  menggunakan  tanda  tangan  dan  berdasarkan  berita  acara  sebagai  bukti  bahwa PLN kota Ternate sedang melakukan pengecekan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali atau 6  (enam)  bulan  sekali  secara  periodik  kepada  setiap  pengguna  listrik  daya  yang  besar
contoh sepeti perkantoran, Perusahan, sehingga dalam kurun waktu tersebut apabila ada pelanggan yang nakal bisa diketahui kapan dia lakukan  pencurian arus listrik.
Upaya tersebut menjadi penting karena selama yang terjadi dengan melihat pada kenyataanya  yang  ada  PLN  belum  melakukan  prosedur  seperti  itu,  padahal  langkah- langkah yang seperti itu menjadi amanat sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan.Bahkan  yang  terjadi  adalah  apa  yang dilakukan oleh PLN masih  jauh dari harapan undang-undang tentang Ketenagalistrikan tersebut,  dimana  PLN  dengan  sesuka  hatinya  bila  ingin  menertibkan  pelanggan  yang nakal  secara  diam-diam  datang  dan  memetuskan  aliran  listrik.  Padahal  dengan pengecekan secara periodik itu benar-benar dilakukan oleh PLN Kota Ternate  sangat efektif dan tepat sasaran bila ada pelanggan yang melanggar dan kosekwensinya adalah sangksi  yang  akan  diberikan  yaitu  sangksi    denda  atau  proses  secara  hukum,  dan  itu terjadi  dilingkunga  PT  Aneka  Tambang  yaitu    pihak  PLN  juga  memberikan  sangksi berupa    denda  sebesar  Rp.19.329.360  (  Sembilan  belas  juta  tiga  ratus  dua  puluh Sembilan  ribu  tiga  ratus  enam  puluh    rupiah  ).dan  PT  ANEKA  TAMBANG  pun sanggupi untuk melunasinya sehingga aliran listrik pun kembali di aktifkan.
TERAS BRI TERNATE: tepatnya di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah pada Bulan Pebruari tahun 2019 petugas P2TL PLN Ternate melakukan penertiban pada Bank Teras BRI Gamalama Ternate dan menemukan pelanggaran Pencurian arus Listrik oleh  Bank  Teras  BRI  Gamalama  Ternate  adapun  cara  melakukan  pecuriannya  adalah pelanggaran  jenis  P3  atau  pelanggaran  yang  sering  disebut  lepas  strum/LOS  STRUM atau  bisa  saja  sambung  langsung  yang  dapat  mempengaruhi  batas  pengukuran  Energi listrik  dan  mempengaruhi  pengukuran  energy  Listrik  sehingga  bisa  menimbulkan kosleting dan kebakaran.
Menurut  Kepala  UP3  Kota  Ternate  bahwa  prosedur  Los  Strum  dan  sambung lansung atau pemasangan Loss Listrik sambungan, dapat diatur  dalam ketentuan PLN namun  Los  strum  atau  los  Listrik  atau  penambahan  batas  daya  dalam  waktu  tertentu sering  di  lakukan  pada  saat  momen  tertentu  misalnya  ada  hajatan,  pesta perkawinan,ulang  tahun  dll  yang  memerlukan  daya  Listrik  yang  tinggi  hanya  saja semua  itu  atas  permintaan  pelanggan  dan  berlaku  untuk  sementara  bukan  untuk selamanya  kepada  pelanggan  diminta  datang  kepada  pihak  P2TL  PLN  melaporkan kemudian mengisi biodata dan mengisi formulir sesuai ketentuan lalu membayar segala biaya  berkaitan  dengan  Loss  Strum  kemudian  petugas  datangi  pelanggan  untuk melakukan Loss Strum sesuai permintaannya.
Namun  yang  dilakukan  oleh  pihak  BRI  Teras  Gamalama  bukan  sebagaimana yang diatur, tetapi yang dilakukan dengan cara sambungan langsung dari meteran. Cara yang  seperti  ini  dikatagorikan  sebagai    pelanggaran,  apalagi  hal  itu  dilakukan  sekelas BRI,  bahkan  terbilang  cukup  rapi  dan  tidak  diketahui  oleh  pimpinan  BRI  hal  ini  bisa dibuktikan  ketika  petugas  P2TL  PLN  Ternate  ketika  melakukan  penertiban. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  ketika  pihak  P2TL  kepada  pihak  BRI  Teras Gamalama soal siapa yang melakukan penyambungan langsung melalui meteran listrik tersebut  lagi-lagi  semua  kariawan  maupun  pimpinan  Bank  BRI  memlih  bungkam  dan
tidak tahu menahu pelanggaran yang dilakukan dengan cara menyambung langsung ke meteran.
Berdasarkan  data  tersebut  dengan  tidak  ada  yang  bertanggung  jawab  maka, pihak  PLN  memandang  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab tersebut sebagai pelanggaran yang terjadi di BRI Teras Gamalama masuk dalam katagori kasus pencurian arus listrik dengan menyambungkan aliran listrik atau  jenis  kasusnya  P3  tanpa  melaporkan  pihak  PLN  terlebih  dahulu,  karena  hal  itu dapat merugikan pihak PLN dengan diberikan sangki berupa denda. Olehnya itu untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  sebagaimana  yang  terjadi  di  teras  BRI tersebut, maka upaya untuk jangka Panjang ke depan P2TL PLN akan melibatkan pihak kepolisian  dalam  setiap  penertiban  dan  penindakan  kepada  pelanggan  yang  nakal    hal ini dilakukan dengan tujuan bila ditemukan pelanggaran pencurian arus Listrik akan di proses  sesui  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  maksud meminimalisir kasus pencurian arus listrik di Kota Ternate.
Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BRI Teras Gamalama Ternate Kec Kota  Ternate  Tengah,  Kepala  Supervesior    Bahwa  benar  pada  bulan  Pebruari  tahun 2019  telah    ditemukan  oleh  tim  P2TL    PLN  kota  Ternate  telah  terjadi  pencurian  arus listrik  dengan    cara  melepas  Strum  atau  LOS  STRUM    namun  pihak  Teras  BRI menjelaskan bahwa kapan terjadi pencurian arus listrik beliau sendiri tidak mengetahui secara pasti hanya saja sebelum ditemukanya Tim P2TL  PLN Kota Ternate pencurian arus listrik di kantor BRI Teras sudah mulai terganggu hal ini terlihat dari naik turunya voltase  bahkan  padam  dalam  setiap  hari  hal  ini  membuat  pekerjaan  kami  sering mengalami  masalah  melihat  kejadian  itu  saya  selaku  pimpinan  Supervesior menyarankan  ke  pimpinan  agar  menyurat  ke  pihak  PLN  untuk    kemudian  datang  dan melihat  langsung  bagimana  Voltase  listrik  yang  ada  di  BRI  Teras  tetapi  kenyataanya surat  yang  kami  layangkan  ke  pihak  PLN  belum  ada  balasan  tiba-tiba  pihak  PLN menjastis  bahwa  saat  ini  kami  sedang  melakukan  pencurian  arus  listrik  dengan    cara lepas strom .
Bagi kami apa yang telah diputuskan tetap menghargai apa yang diputuskan oleh pihak  PLN  terkait  dengan  pelanggaran  yang  ditemukan  maka  kami  pun  BRI  Teras .Gamalama  melaporkan  kepada  pimpianan  bahwa  saat  ini  kita  sedang  mengalami pemutusan aliran listrik  dan tidak bisa melayani para nasabah yang  berurusan dengan BRI  Teras  setelah  itu  kami  berkonsultasi  dengan  pihak  PLN  agar  bagiamana  baiknya sehingga  lampu  bisa  dinyalakan  kembali  pihak  PLN  beralasan  kami  bisa  nyalakan kembali    kecuali    pihak  BRI  Teras  harus  melunasi  denda  yang  diberikan  sebesar  Rp 22.550.000 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saya selaku pimpinan SUPERVESIOR  langsung  melaporkan  kepada  pimpinan  BRI  Teras  untuk  kemudian perintah membayar sangksi denda tesebut kepada pihak PLN.
Melihat  kedua  kasus  tersebut  setidaknya  dapat  menunjukan  bahwa  pencurian arus listrik itu benar terjadi di kota Ternate, maka seharusnya proses penegakan hukum dapat  dilakukan  dalam  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara nyata,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  hubungan-hubungan
dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.Atas  dasar  tersebut  maka  penegakan hukum  diartikan  sebagai  praktek  peradilan  pelaksanaan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari  yang  memiliki  keterikatan  secara  langsung,  dapat  diwujudkan baik secara konsep maupun dalam praktek. Hal  itu penting karena salah satu fungsi dari hukum  untuk  menjaga  ketertiban  dan  ketenteraman  yang  dimaknai  sebagai  suatu peraturan  yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.
Berangkat  dari  kedua  kasus  tersebut  baik  yang  terjadi  di  Aneka  Tambang maupun  Teras  BRI,  maka  berdasarkan  Pasal  362  secara  substansi  telah  memenuhi unsur  pencurian  karena  dapat    dipastikan  sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum apabilah  memiliki  berbagai,  yang  salah  satunya  adalah  Unsur  Objektif  yang  di  dalam perbuatan  yang  dilarang  mengambil  ini  menunjukan  bahwa  pencurian  adalah  berupa tindak pidana formil, maupun dalam unsur obyektif yang dilihat sebagai maksud untuk memiliki  maupun  dalam  menguasai,  baik  dengan  cara  yang  disegaja  ataupun  tidak disengaja.
Sebagai wujud kongkrit maka tindakan yang seperti itu juga dapat dikata gorikan sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat  dimaknai  sebagai  melawan  hukum  atau  maksud memiliki  itu  ditunjukan  pada  melawan  hukum,  artinya  ialah  sebelum  bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda  orang  lain  itu  adalah  bertentangan  dengan  hukum”  olehnya  itu  menjadi  suatu kewajiban berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum pidana maka penindakan oleh PT Perusan Listrik Negara (PLN) menjadi suatu keharusan hal itu di dasari atas eksistensinya sebagai Lembaga perusahan negara yang harus  memiliki  kridebilitas  di  masyarakat  karena  PLN  sebagai  perusahan  negara  yang dimiliki oleh public.
Proses Penyelidikan
Pencurian arus listrik yang terjadi di Kota, berdasarkan Pasal 362 tersebut secara substansi  telah  memenuhi  unsur  Pencurian  karena  dapat  dipastikan  sebagai  suatu perbuatan  melawan  hukum  apabilah  memiliki  berbagai,  yang  salah  satunya  adalah Unsur  Objektif  yang  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  mengambil  ini  menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.
Selain dari unsur obyektif tersebut diatas juga terdapat unsur subjektif. Unsur ini dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  seperti  (a)  Maksud  untuk  memiliki.  Maksud  untuk memiliki  terdiri  dari  dua  unsur,  yakni  unsur  pertama  maksud  (kesengajaan  sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsure memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud  dari  perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  itu  harus  ditujukan  untuk memilikinya,  dari  gabungan  dua  unsur  itulah  yang  menunjukan  bahwa  dalam  tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas
barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak  milik  dengan  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  dan  kedua  yang  menjadi  unsur pencurian  ini  adalah  maksudnya  (subjektif)  saja.  Sebagai  suatu  unsur  subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila  dihubungkan  dengan  unsur  maksud,  berarti  sebelum  melakukan  perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. (b) Melawan hukum. Menurut Moeljatno, unsur  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  pencurian  yaitu    :  “Maksud  memiliki dengan  melawan  hukum  atau  maksud  memiliki  itu  ditunjukan  pada  melawan  hukum, artinya  ialah  sebelum  bertindak  melakukan  perbuatan  mengambil  benda,  ia  sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.
Ketentuan  Pidana  dalam  Undanng-undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang Ketenagalistrikan.
Pasal 49
(4) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidna penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi- tingginya Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
(5) Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  setinggi-tingginya  Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).
(6) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentinggan  umum  tanpa  sepertujuan  dari  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah  sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (3)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).
Pasal 50
(5) Setiap orang yang tidak memiliki keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang karena  tenaga  listrik,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  setinggi-tingginya  Rp.500.000.000,  (lima  ratus juta rupiah).
(6) Apabila  perbuaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  atau  pemegang  izin  operasi dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(7) Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  pemegang  izin  usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.
(8) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundanng- undangan.
Pasal 51
(4)  Setiap  orang  yang  tidak  memenuhi  keselamatan  ketenagalistrikan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  sehingga  mempengaruhi kelangsungan  penyediaan  tenaga  listrik  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
(5)  Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus ribu rupiah).
(6)  Setiap  orang  yang  menggunakan  tenaga  listrik  yang  bukan  haknya  secara melawan  hukum  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.2.500.000.000,-(dua  miliar  llima  ratus juta rupiah).
Sayang  seharunya  berbagai  ketentuan-ketentuan  pidana  tersebut  tidak  hanya menjadi norma hukum yang terdapat dalam regulasi yang dibuat dan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya apabila dalam prakteknya telah bertentangan. Atas dasar tersebut maka riset ini juga akan mengkaji lebih mendalam dengan berdasarkan pada data-data lapangan yang diperoleh dengan melihat berbagai fonomena yang terjadi khususnya di Kota Ternate tentang adanya pencuruian listrik yang dilakukan baik secara individu atau rumah  maupun  instansi  perkantoran,  perusahan  namun  dalam  kenyataannya  elemen- elemen tersebut belum disentuh oleh hukum  sebagaimana yang terdapat dalam berbagai ketentuan pidana baik dalam KUH-Pidana maupun dalam UU Nomor  30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Melihat kejadian yang terjadi dalam pencurian arus listrik yang terjadi memang di sadari bahwa dalam menjawab problem yang terjadi bukan hal yang mudah terutama dalam  memperoleh  data-data  sebagai  bahan  untuk  dapat  mengkaji  dan  sekaligus menjawab  persolan  yang  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  apa  yang  dikaji  bukan  saja menjadi  keresehan  sendiri  tetapi  juga  menjadi  keresahan  sebagian  besar  masyarakat dengan  melihat  sebagaian  masyarakat  mengambil  hak  orang  lain  dalam  hal  ini mengambil  aliran  listrik  tampa  dihukum  atau  mendapat  sangsi  padahal  berbagai ketentuan yang mengatur tentang sikap atau prilaku tersebut secara jelas.
Berdasarkan  ketentuan  pidana  dalam  Undanng-undang  Nomor  30  Tahun  2009 tentang  Ketenagalistrikan  secara  formil  telah  memenuhi  unsur  pencurian  arus  listrik, namun  berdasar  data  dari  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Maluku  Utara bahwa  selama  ini  pencurian  listrik  itu  terjadi  di  masyarakat  maupun  perkantoran  baik pemerintah  maupun  swasta.  Olehnya  itu  berdasarkan  pada  dua  kasus  yang  diambil
sebagai  sampel  yaitu  Aneka  Tambang  dan  BRI  Teras  Gamalama,  berdasarkan  pada rekapan  kasus  dari  tahun  2015  hingga    tahun  2018  belum  ditemukan  adanya  kasus pencurian arus listrik yang dilaporkan secara resmi baik dari masyarakat maupun dari pihak PLN Kota Ternate . namun demikian kenyataan dilapangan maraknya pencurian arus  listrik  di  KotaTernate,  baik  dilakukan  oleh  instansi-instansi  pemerintah  maupun pihak swasta bahkan dilakukan dirumah-rumah maupun ditempat-tempat usaha.
Berdasarkan  kedua  kasus  tersebut  diatas  dapat  memberikan  masukan  kepada pihak PLN Kota Ternte agar kasus pencurian arus listrik yang semakin meraja lela di Kota Ternate, agar segera menindak pihak-pihak yang masih melakukan pencurian Arus Listrik,  karena  berdasarkan  pada  UU.No.30  Thn  2009  tentang  ketenagalistrikan  pada pasal  51  ayat  3  dimana  pasal  tersebut  mempunyai  makna  tersendiri  bagaimana  tidak seseorang  yang  melakukan  pencurian  arus  listrik  bisa  di  ganjar  hukuman  maksimal  7 tahun penjara belum lagi pasal KUHPidana kita yaitu pada pasal 362 tentang pencurian barang tidak berwujud seperti arus listrik  ancaman hukumanya  5 tahun penjara dengan demikian PLN semestinya bergandengan tangan dengan Polri untuk turun memberikan sosialisasi tentang bahaya dan ancaman bagi pelanggan nakal yang melakukan pencurin arus  listrik  hal  ini  yang  bisa  dilakukan  untuk  menekan  angka  kejahatan  khsusnya  di pencurian arus listrik.

## IV.  PENUTUP
Memaknai Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata,  yang  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  dalam  melakukan  hubungan-hubungan  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  dalam  berbagai  aspek.  Di  Kota  Ternate  pencurian  arus sering terjadi baik dalam skala besar maupun kecil, hal itu bisa dilihat dari sejak tahun 2019, terdapat dua kasus pencurian yang cukup besar terdapat di PT Aneka Tambang dan Bank Teras BRI Gamalama Terna, kedua kasus tersebut sudah dapat dikatagorikan sebagai  tindak  pidana  pencurian  berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2009  tentang  Ketenagaanlistrikan,  namun  tidak  ada  penindakan  oleh  PT  Perusahan Listrik  Negara  (PLN)  maupun  proses  penyelidikan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
Bambang  Poernomo, Seminar  Hukum,  Sumbangan  Pendidikan  Hukum  dalam Peningkatan  Pelaksanaan  Tuga  Penegakan  Hukum ,  Yogyakarta:  Seksi Hukum Pidana Kriminologi FH UGM, 1978.
Kadarudin, Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Nanik  Suparni, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan ,
Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya , Bogor: Politea, 1995.
Rusli  Effendy,  Achmad  Ali  dan  Poppy  Andi  Lolo, Teori  Hukum ,  Ujung  Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, Bandung, 1986.