## Wajah Hukum

## Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia
Iman Hidayat 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: iman.hidayat@unbari.ac.id
Abstrak .  Keberadaan  hukum  pidana  adat  dalam  suatu  masyarakat  mencerminkan  kehidupan  masyarakat  tersebut,  dan  setiap daerah  memiliki  hukum  pidana  tersendiri  yang  bersifat  tidak  tertulis  yang  disandi  menurut  adat  setempat.  Dalam  penelitian  ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan langsung melihat hukum adat di Indonesia dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data adalah penelitian lapangan dan  kepustakaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  dengan  teknik  pengumpulan  datanya  dengan  menggunakan wawancara dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu  Keberadaan hukum pidana adat dalam ruang  lingkup  hukum  pidana  Indonesia  adalah  sangat  diperlukan  karena  tidak  setiap  perbuatan  jika  digunakan  hukum  pidana positif  akan  menggunakan  waktu  yang  cukup  lama,  sedangkan  hukum  pidana  adat  lebih  cepat  penyelesaiannya  karena menggunakan sistem hukum adat setempat sehingga sudah seharusnya hukum pidana adat harus dijadikan sebagai hukum pidana Indonesia.

## Kata Kunci : Keberadaan, Pidana, Adat, Indonesia
Abstract.  The  existence  of  customary  criminal  law  in  a  society  reflects  the  life  of  the  community, and  each  region  has  its  own unwritten  criminal  law  which  is  coded  according  to  local  customs.  In  this  study  the  author  uses  empirical  juridical  research methods.  The  type  of  research  in  this  study  is  empirical  juridical  which  is  carried  out  directly  by  looking  at  customary  la w  in Indonesia  with the research specification  being  descriptive. Sources of data  are field research and literature. This study uses  a legal approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. The results of this study are that the existence  of  customary  criminal  law  within  the  scope  of  Indonesian  criminal  law  is  very  necessary  because  not  every  act  if positive  criminal  law  is  used  will  take  a  long  time,  while  customary  criminal  law  is  faster  to  resolve  because  it  uses  the  local customary law system so that it should Customary criminal law must be used as Indonesian criminal law.

## Keywords: Existence, Criminal, Custom, Indonesia

## PENDAHULUAN
Ruang  lingkup  tindak  pidana  tidak  hanya  meliputi  yang  tertulis  dalam  undang-undang,  tetapi  juga  hak-hak umum (pidana) tidak tertulis terdapat dalam hukum adat. Pembahasan hukum adat (termasuk hukum pidana adat) erat kaitannya  dengan  situasi  hukum  Indonesia  saat  ini  ( ius  constitutum ),  yang  menunjukkan  adanya  pluralisme  hukum. Pluralisme  hukum  bisa  dipahami  sebagai  adanya  beberapa  sistem  hukum  yang  terdapat  dalam  wilayah  sosial  yang sama. Dalam bidang pluralisme  hukum, hukum negara ( legal law ) di satu sisi dan  hak-hak rakyat yang tidak tertulis (termasuk  hukum  adat)  hidup  dan  di  sisi  lain  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri.
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  mengkodifikasikan  hukum  pidana  adat  sehingga  terdapat  landasan  hukum bagi sistem peradilan pidana untuk menerapkan ketentuan hukum pidana adat pada perkara pidana biasa ( common law crime ).  Selain  itu,  penting  juga  untuk  mempertimbangkan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  sederhana  melalui penyelesaian secara pidana adat karena pada hukum adat selain mengatur tentang harta benda dan keluarga, ada juga hukum pidana umum yang juga dapat disebut common criminal law atau common law torts . Hukum adat adalah aturan hukum formal yang mengatur kejadian atau tindakan salah yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara yang tidak mengganggu keseimbangan masyarakat.
Hukum adat ini merupakan suatu perjanjian hukum yang secara konsisten disepakati oleh beberapa masyarakat adat secara turun-temurun tentang hal yang dilarang atau diizinkan. Jenis  hukum ini berlaku ketika sesuatu dilarang, dilanggar  dan  untuk  mencapai  keadilan  terhadap  pelanggar,  termasuk  pelaksanaan  keadilan  bagi  masyarakat  adat secara  keseluruhan.  Keinginan  untuk  mencapai  rasa  keadilan  itu,  yang  dibicarakan  oleh  para  ahli  hukum  pidana konvensional  adalah  untuk  mengembalikan  ketidakseimbangan  sehingga  tradisi  menjadi  sumber  hukum  pidana nasional. Padahal, sumber hukum adalah kesadaran masyarakat akan pemahamannya tentang hal yang mereka terima untuk  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang  tertib  dan  damai.  Oleh  karena  itu,  sumber  hukum  harus  mengalir aturan  (norma)  kehidupan  yang  adil  dan  sesuai  dengan  rasa  serta  kesadaran  hukum  (nilai-nilai)  masyarakat  karena mereka selalu bersikeras untuk menghormati hukum. kepentingan masyarakat.
Sementara  itu,  hukum  pidana  umum  menitikberatkan  pada  “mengubah  keseimbangan”.  Orang  yang  bersalah akan  dihukum  selama  keseimbangan  masyarakat  adat  terganggu.  Hukum  pidana  adat  tidak  mengenal  asas  legalitas
sebagai hak positif, karena hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi selain ketentuan hukum biasa. Dengan kata lain,  hukum  pidana  adat  tidak  mengenal  hukum  tertulis,  walaupun  sebagian  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa  (Jawa  kuno) dan lain  sebagainya. 1 Dengan demikian, perbuatan  tersebut dapat dikatakan  melawan  hukum  sepanjang  perbuatan  tersebut  menimbulkan  gangguan  keseimbangan  dalam  masyarakat setempat.
Mengenai  keberadaan  dan  kedudukan  hukum  pidana  adat,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah secara khusus mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan lestari. Pembangunan sosial dan asas- asas  yang  diatur  dalam  undang-undang  negara  republik  Indonesia  tingkat  pertama.  Kemudian  amanat  konstitusi negara tersebut kemudian dirumuskan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dari  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  dan  peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari segi peraturan perundang-undangan nasional, nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat diakui keberadaan. Demikian pula dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat  hukum  adat  yang  berada  dalam  tahap  transisi  menuju  pengakuan  hukum  tertulis,  harus  memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat ini.
Hukum pidana adat adalah hukum yang bersumber dari urgensi atau norma-norma kehidupan sehari-hari, yang segera  muncul  sebagai  deklarasi  budaya  masyarakat  Indonesia  asli,  dalam  hal  ini  adalah  pernyataan  rasa  keadilan dalam  hubungan  yang  mementingkan  diri  sendiri  sehingga  jelas  bahwa common  law Hukum  Pidana  adalah  hukum yang  merupakan  hakekat  bangsa  Indonesia  yang  diciptakan  oleh  bangsa  Indonesia  sendiri  secara  turun-temurun, berdasarkan nilai-nilai rasa yang diwujudkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari sehingga menerapkan kaidah akal dan budi serta  rasa  keadilan. Oleh  karena  itu, hukum pidana  adat biasanya mempunyai  kedudukan  khusus dalam  hukum pidana  Indonesia.  Sebagai  kerangka  atau  dasar  kajian  kajian  ini,  perlu  dikemukakan  pendapat  beberapa  ahli  hukum pidana tentang kedudukan hukum pidana tradisional dalam hukum pidana Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  muncul  dua  pertanyaan  penting  dari  sudut  pandang  penulis,  yaitu  pertama, bagaimana penerapan hukum pidana adat sebagai sumber hukum nasional, sedangkan diketahui bahwa hukum pidana nasional dikodifikasikan oleh perundang-undangan pidana yang berlaku. KUHP tidak lahir dari kebiasaan pidana yang mencerminkan watak, watak, pandangan hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kedua, bagaimana pemerintah mengakui  dan  menghormati  masyarakat  peradilan  pidana  biasa  dan  hak-hak  tradisionalnya  pada  tataran  penerapan atau pelaksanaannya di lapangan.
Tindak pidana terjadi dalam satu kesatuan umum hukum pidana adat, yang sedang dalam tahap peralihan untuk pengakuan  hukum  hukum  terkait  dengan  tindak  pidana  tersebut  dapat  dilimpahkan  atau  diselesaikan  dengan  hukum pidana adat atau dengan mempertimbangkan hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis  ingin  mencari  jawaban  dengan  mengevaluasi  kedudukan  hukum  pidana  tradisional  dalam  hukum  pidana nasional. Penulis mengetahui bahwa ruang lingkup penelitian tentang topik ini sangat luas, oleh karena itu diperlukan kemampuan analisis yang luas.

## METODE Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  yang  sering  disebut  penelitian  lapangan  merupakan pengkajian  hukum  yang  berkesinambungan  terhadap  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dalam  lingkup  sosial.  Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau penerapan kebijakan hukum normatif melalui tindakan dalam setiap fenomena hukum yang terjadi di lingkungan sosial. 2 Setelah menemukan bahan-bahan yang  diperlukan,  setelah  mengidentifikasi  masalah  yang  mengarah  pada  solusi,  mempelajari  situasi  atau  fakta  nyata yang dialami masyarakat. 3 Dalam hal ini dilakukan penelitian empiris karena melihat hukum pidana adat yang berlaku di  Indonesia  sehingga  dapat  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  dapat  dimasukkan  hukum  pidana  adat  dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum di setiap daerah.

## Sumber Data
Dalam  penelitian  dengan  pendekatan  hukum,  yang  ditinjau  melalui  pencarian  dan  pengumpulan  bahan  yang digolongkan  menjadi  dua  jenis  yaitu  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  primer  adalah  bahan  yang  diperoleh  atas dasar  sumber  pertama  yang  berkaitan  dengan  masalah  dan  dengan  keinginan  untuk  diteliti  secara  terstruktur,  yaitu
1 Fery Kurniawan,   “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Eduka, Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2016) : 15.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134
3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15
pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sedangkan data hukum tersier adalah jurnal hukum dan beberapa artikel penelitian terkait. 4

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  memecahkan  suatu  masalah. Pendekatan  undang-undang  ( legal  approach )  dilaksanakan  dengan  mengkaji  seluruh  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. 5
Untuk  itu,  kajian  ini  adalah  tentang  pendekatan  undang-undang  terhadap  analisis  masalah  melalui  kumpulan bahan  hukum.  Data  primer  yang  diperoleh  dalam  penelitian  yakni  mengenai  keberadaan  hukum  pidana  adat  dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, data adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan penelitian.  Oleh  karena  itu,  bahan  harus  dikumpulkan  untuk  memecahkan  masalah.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  sekunder  dan  data  dengan  menggunakan  metode  pemanfaatan  data melalui  wawancara dengan  sumber yang berkaitan dengan  masalah penelitian. Kemudian selesaikan studi dokumen. Penelitian dokumenter ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan untuk memverifikasi informasi tambahan yang diperlukan dari sumber lain. 6 Upaya tersebut dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan informasi, baik yang bersifat sekunder maupun primer terkait dengan keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia. Selain itu juga, memberikan masukkan untuk aturan hukum kedepannya terkait masalah adat.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  tahap  pengumpulan  dan  pengkategorian  informasi  yang  memungkinkan  penulis  untuk memilih atau mengevaluasi kekuatan terkait atau tidak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data  kualitatif,  yang  umumnya  menggunakan  perspektif  rasional,  yaitu  interpretasi,  perbandingan,  deduksi,  dan induksi.

## HASIL

## Keberadaan Hukum Pidana Adat Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia
Masyarakat  Indonesia  sudah  memiliki  hukum  sendiri  yang  sudah  berkembang  sejak  lama  yaitu  hukum  adat. Adopsi hukum terjadi dari dalam masyarakat  itu sendiri, bukan dengan paksaan dari luar.  Hukum  adat didefinisikan oleh Van Vollenhoven sebagai  seperangkat  kode etik yang berlaku untuk penduduk asli dan orang asing, di satu sisi diberi  sanksi  (karena  sah)  dan  di  sisi  lain  tidak  dikodifikasi. 7 Selain  itu  juga,  masyarakat  Indonesia  sudah  memiliki hukum sendiri yang sudah berkembang sejak lama yaitu hukum adat. Adopsi hukum terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan dengan paksaan dari luar.
Hal  ini  terlihat  di  berbagai  daerah  yang  masih  menjalankan  ritual,  dimana  tujuan  dari  respon  masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban adalah untuk merespon dengan respon konvensional (hukum adat /sanksi pengobatan adat).  Penjatuhan  sanksi  adat  (obat  adat)  hakikatnya  menurut  Lilik  Mulyadi  bersifat  untuk  pemulihan  keseimbangan alam  magis,  pemulihan  alam  kosmos  guna  mengembalikan  pada  keseimbangan  yang  terganggu  agar  bersifat  religio magis  kembali. 8 Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  hukum  pidana  umum  adalah  perbuatan  yang  melanggar keadilan dan kesusilaan masyarakat serta mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat.
Sebelum  mempertimbangkan  kemungkinan  penggunaan  hukum  pidana  yang  ditetapkan  dalam  hukum  pidana adat  atau  sebagai  pengganti  hukum  positif  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  nasional.  Kemungkinan  penggunaan hukum  pidana  adat  sebagai  pengganti  hukum  pidana  nasional  terhadap  masyarakat  hukum  adat  memerlukan  kajian yang  komprehensif,  di  mana  penerapan  hukum  harus  memperhatikan  tidak  hanya  aspek  hukum,  tetapi  juga  aspek sosiologis hukum.
Dari  segi  sosiologis  sudah  sepatutnya  diterapkan  hukum  positif  berupa  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana nasional terhadap tindak pidana sebagian masyarakat setempat. Walaupun penerapan hukum positif dinilai cukup tepat dari segi sosiologis, penerapan hukum positif dalam masyarakat hukum adat tentunya harus didasarkan pada landasan
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.
6 Farouk  Muhammad  Dan  H.  Djaali, Metodologi  Penelitian  Sosial  (Bunga  Rampai) ,  (Jakarta  :  PTIK  Press, 2003), hal. 110.
7 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia , (Bandung : Refika Aditama, 2016), hlm. 4.
8 Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya , (Jakarta : Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010), hlm. 186.
hukum.  Penerapan  hukum  positif  tanpa  landasan  hukum  maka  penerapan  hukum  tersebut  bertentangan  dengan  asas negara  hukum,  yang  secara  jelas  dan  tegas  diamanatkan  oleh  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  negara Indonesia kepada hukum, bukan tentang kekuasaan murni ( state of power ).
Dinyatakan  ini  merupakan  tolok  yuridis-normatif  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  nasional  apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu  mengisyaratkan  bahwa  kepentingan  negara,  yang  diidentifikasi  pula  sebagai  kepentingan  nasional  sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Hal ini dikatakan demikian sebab norma  hukum  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  nasional  jika  mengakui  keberadaan  masyarakat  adat  karena kepentingan  negara  juga  diartikan  sebagai  kepentingan  nasional  yang  harus  dilindungi  oleh  otoritas  nasional  pusat, harus tetap diprioritaskan. Kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan sebab jika pidana adat tidak ada lagi maka hukum pidana  adat  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  juga  hukum  pidana  adat  tidak  sesuai  dengan  prinsip negara  kesatuan  Republik  Indonesia  karena  hukum  pidana  adat  tidak  diatur  dengan  undang-undang  maka  hukum pidana sebagai undang-undang dapat menjadi tidak berlaku.
Masyarakat adat masih hidup di bawah hukum pidana mereka yang biasa sehingga sanksinya dapat dijatuhkan kepada  seluruh  warga  setempat  atas  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  syarat  pertama pengakuan  hukum  pidana  adat  masyarakat  hukum  adat  yaitu  kelangsungan  hidup  masyarakat  hukum  adat  harus terpenuhi. Selain itu juga, sepanjang tidak  ada kesatuan dalam hukum pidana adat  yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tidak bersifat separatis dan tidak bermaksud untuk mendirikan “negara dalam negara”. Hukum pidana adat sudah sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.  Namun,  pada  kenyataannya  sekarang  ini  belum  ditemukan  undang-undang  yang  mengatur  tentang pengakuan keberadaan hukum pidana adat masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, pengakuan adanya hukum pidana adat yang diatur oleh hukum masyarakat adat belum terpenuhi.
Bertolak dari asas legalitas, jelaslah bahwa ketika hukum pidana adat ada dalam masyarakat hukum adat maka diakui  sebagai  hukum  positif  sehingga  keberadaan  hukum  pidana  adat  harus  diakui  terlebih  dahulu  dalam  peraturan perundang-undangan.  Tidak  hanya  itu  saja,  sebagai  bangsa  yang  beragam  dan  kaya  dengan  corak  budaya  maka keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum yang tumbuh subur dan hidup dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja.
Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif,  maksudnya hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum untuk  pengujian  substantif,  sekaligus  sebagai  sumber  hukum  negatif,  yaitu  ketentuan common  law yang  dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi masalah. Sebagai dasar pokok persoalan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya terselesaikan karena hukum yang dibuat kemudian adalah hukum yang sebenarnya berasal dari  masyarakat  dan  hukum  adat  merupakan  intisari  langsung  dari  nilai-nilai  kehidupan  di  masyarakat.  Untuk  itu, hukum  selalu  mampu  menahan  tuntutan  keadilan  seluruh  masyarakat  dan  hukum  pidana  adat  akan  menjadi  sumber hukum dan dasar pembentukan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

## SIMPULAN
Keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia adalah sangat diperlukan karena tidak  setiap  perbuatan  jika  digunakan  hukum  pidana  positif  akan  menggunakan  waktu  yang  cukup  lama,  sedangkan hukum  pidana  adat  lebih  cepat  penyelesaiannya  karena  menggunakan  sistem  hukum  adat  setempat  sehingga  sudah seharusnya hukum pidana adat harus dijadikan sebagai hukum pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta : Sinar Grafika, 2002 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia , Bandung : Refika Aditama, 2016 Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai) , Jakarta : PTIK Press, 2003 Lilik  Mulyadi, Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  di  Indonesia  :  Pengkajian  Asas,  Teori,  Norma,  Praktik  dan Prosedurnya , Jakarta : Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta : Prenadamedia Group, 2005 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

## Peraturan Perundang-Undangan
Fery  Kurniawan,     “Hukum  Pidana  Adat  Sebagai  Sumber  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional”, Jurnal Eduka, Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2016) : 15

## Peraturan Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah