## Peran Perempuan Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Moral Tradisional Pada Masyarakat Jepang

## Sri Sudarsih
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang E-mail: srisudarsih012005@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  explore  traditional  moral  values  in  Japanese  society  that  are  able  to survive  and  be  implemented  in  everyday  life  in  the  modern  era.  In  addition,  it  is  able  to  shape  the distinctive  character  of  the  Japanese,  including  the  role  of  women  who  contribute  to  maintaining traditional moral values. This research is a qualitative research field of philosophy with the object of formal values and the material object is the development of women's position in Japanese society. The results achieved in the study: Japanese women played an important role in the history of the struggle until Japan achieved prosperity and glory until now. This is based on the reason that Japanese women are able to maintain and preserve traditional moral values that still exist through early education in the family environment. These values can shape the character of children from an early age in the family. A family with character brings logical consequences to the life of a community with character so that it affects the culture as a whole.
Keywords: women; society; Japanese; traditional moral values.

## 1. Pendahuluan
Keberlangsungan  pembangunan  suatu negara  tidak  lepas  dari  nilai-nilai  yang tertanam dalam budaya mereka. Nilai-nilai dihayati  dan  diyakini  untuk  dilaksanakan dalam  kehidupan  nyata  sehingga  mampu mengangkat  harkat  dan  martabat  suatu bangsa.  Terlepas  dari  upaya  mewujudkan nilai-nilai  tersebut  secara  evolusi  maupun revolusi, yang paling mendasar adalah nilai tersebut  tetap  terjaga  dan  diyakini  sebagai orientasi pembangunan.
Pembangunan  di  Jepang  penuh dengan pergolakan panjang, namun Jepang tetap  mampu  menjaga  nilai-nilai  tradisi dalam membangun negara modern. Jepang menjadi  negara  modern,  namun  tetap berlandaskan  pada  kebudayaan  tradisional khas  Jepang.  Nilai-nilai  positif  dari  luar diserap,  disesuaikan  dengan  nilai-nilai budaya  tradisional  sehingga  memberikan ciri tersendiri bagi Jepang modern.  Ciri ini memberikan  keunggulan  bagi  budaya Jepang  sehingga  mampu  bersaing  bahkan melampaui negara modern lainnya.
Yoshino (tanpa tahun: 5) menyatakan bahwa  Jepang  modern  berakar  pada masyarakat tradisional di zaman Tokugawa (1600-1868).  Jaman Tokugawa  telah membentuk  masyarakat  feodal,  tertutup, dan terbelakang. Namun nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan stabilitas masyarakat  menjadi  modal  utama  Jepang modern  sehingga  mampu  melaju  dengan sangat cepat. Pada Jaman ini Jepang mampu menanamkan kepada masyarakat mengenai kedisiplinan  dan  keteraturan.  Kedua  nilai ini menjadi kekuatan besar untuk mendorong ke arah modernisasi.
Tokoh yang tak pernah dilihat dari sisi pengorbanannya adalah perempuan Jepang. Pengorbanannya begitu besar dalam mengantarkan kejayaan Jepang hingga kini.
Kaum  yang  terpinggirkan  ini  mampu menyangga  ketidakadilan  karena  sistem budaya yang telah menanamkan ketidakadilan  kepada  kaum  perempuan sepanjang masa hingga Jepang makmur.
Di  sisi  lain,  nilai  moral  tradisional tetap  mewarnai  hingga  orang  Jepang memiliki  sifat-sifat  tersendiri.  Nilai-nilai tradisional  ini  tertanam  dalam  kehidupan
sehari-hari  hingga  saat  ini  mewarnai kehidupan  modern  orang  Jepang  pada umumnya.  Nilai-nilai  tradisioanl  tersebut juga mewarnai manajemen modern perusahaan-perusahaan Jepang.
Penelitian ini berjudul Peran Perempuan  Dalam  Melestarikan  Nilai- Nilai  Moral Tradisional Pada Masyarakat Jepang , sejauh yang peneliti ketahui belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang  berkaitan  dengan  nilai  moral  pernah dilakukan  oleh  Sri  Sudarsih  berjudul Dimensi  Moral  yang  Tercermin  dalam Sikap  Empati  bangsa  Jepang .  Objek material berbeda yaitu sikap empati bangsa Jepang (Sudarsih, 2018: 51). Penelitian lain yang  berkaitan  dengan  perempuan  Jepang, oleh  Indun  Roosiani  berjudul Kedudukan Perempuan  Dalam  Masyarakat  Jepang. Penelitian  ini  bersifat  deskripsi  menegenai kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat Jepang (Roosiani, 2017: 70).

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  bidang  filsafat.  Objek  formal dalam  penelitian  ini  dalah  nilai  moral, sedangkan  objek  materialnya  adalah  peran perempuan  dalam  masyarakat  Jepang. Metode yang dipergunakan peneliti adalah deskripsi dan interpretasi.
Peneliti  mendeskripsikan  mengenai peran  perempuan  baik  dalam  keluarga maupun dalam masyarakat Jepang, kemudian menginterpretasikan peran tersebut  kaitannya  dengan  pelestariaan nilai–nilai moral tradisional.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Jepang
Ditilik  dari  sejarah  kuno,  Jepang  pernah menganut paham matriakal dan ini menjadi salah satu Jepang masa lalu. Sebagai bukti tertulis dalam naskah-naskah kuno di Cina, menurut kepercayaan asal-usul garis kekaisaran  adalah  seorang  Dewi  Matahari.
Naskah tersebut memberitahukan kekaisaran perempuan itu ada sejak abad ke tiga  dan  bahkan  sampai  abad  ke  delapan. Pada  masa  itu  perempuan  memiliki kebebasan  di  istana  Heian  dan  banyak menguasai  kesusasteraan.  Bahkan  pada masa  awal  feodal  kaum  perempuan  dapat mewarisi hak milik dan mempunyi peranan dalam  sistem  feodal  (Rosidi,  1981:269). Ditegaskan oleh Reischauer (dalam
Roosiani,  2017:71)  bahwa  Jepang  pernah dipimpin seorang kaisar perempuan hingga awal  masa  pemerintahan  Muromachi (1333-1573). Perempuan memiliki kedudukan  dan  peran  penting  dalam kehidupan sosial maupun politik.
Rosidi  (1981:9)  menyatakan  Kaisar Perempuan  Gemyo  (661-721),  dengan pusat  pemerintahan  di  Propinsi  Yamato membangun  istana  kaisar  dengan  nama Heijokyo yang  di  kemudian  hari  istana tersebut berganti nama menjadi Nara. Pada pusat  pemerintahan  ini  telah  memerintah tujuh orang kaisar selama 74 tahun. Dalam sejarah Jepang dikenal sebagai Zaman Nara, namun  tidak  disebutkan  kaisar-kaisar tersebut apakah semua perempuan.
Kaisar  diyakini  merupakan  garis keturunan  dari  Amaterasu  yaitu  Dewi Matahari. Disebut Dewi karena dewa yang mereka  puja  adalah  perempuan.  Keadaan seperti  ini  menunjukkan  bahwa  posisi perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki  dalam  beberapa  aspek.  Roosiani (2017:72)  menyebutkan  bahwa  perempuan memiliki  kesempatan  yang  sama  dengan laki-laki di beberapa bidang seperti bidang peternakan,  perdagangan,  dan  perikanan yang  saat  itu  sektor  tersebut  menguasai kehidupan masyarakat Jepang lebih dari 80 persen.  Demikian  juga  kaitan  dengan perkawinan, perempuan mempunyai derajat yang  sama  dengan  kaum  laki-laki  karena mereka bekerja dalam kondisi yang sama.
Kondisi  sosial  politik  ini  dalam perkembangannya  lambat  laun  berubah.
Perubahan  ini  terjadi  seiring  interaksi dengan  Cina  sejak  awal  sejarah  Jepang. Pada akhirnya perubahan tersebut membawa  pengaruh  dalam  pemerintahan maupun  struktur  masyarakatnya.  Pengaruh Cina  terhadap  Jepang  di  bidang  politik dirasakan  ketika  penduduk  pulau  yang bersifat  kesukuan  telah  menerima  segala pranata  politik  maupun  sistem  pertanahan dari  Cina.  Secara  langsung  maupun  tidak langsung,  lama  kelamaan  saat  isolasi  yang dilakukan  pada  masa  Tokugawa  masih berlangsung, akhirnya menimbulkan kekuatan baru. Percampuran sistem politik yang rumit didasarkan pada ikatan kesetiaan  pribadi  dalam  suatu  aristrokrasi militer  dan  peleburan  kekuasaan  umum hak-hak  pribadi  atas  tanah  (Reischauer, 1982: 69).
Pengaruh  Filsafat  Cina  yang  paling mendasar  adalah  ajaran  Confusius  dan agama  Budha  pada  abad  ke  tujuh  dan delapan.  Ajaran  Confusius,  melalui  tokoh besarnya Mencius pengaruhnya sangat kuat, terutama di masa pemerintahan Tokugawa. Juga  ajaran  Buddhisme  Zen  tentang pencerahan budi banyak dipraktekkan kaum pedagang  dan  pengrajin  (Bellah,  1992:  2). Pada  jaman  ini  Buddha  dijadikan  agama negara, sedangkan ajaran Confusius dijadikan ideologi negara (ONG, 2017:54).
Yoshino (tanpa tahun:8) menegaskan bahwa  masa  Tokugawa  menekankan  pada lima  kunci  hubungan,  yang  merupakan ajaran moral Konfusius, harus ditaati secara ketat  dalam  segala  bentuk  interaksi hubungan:  kasih  sayang  antara  ayah  dan anak,  penghormatan  dan  kestiaan  antara pembantu  dan  majikan,  keserasian  antara suami  dan  istreri,  urutan  terdahulu  antar saudara yang lebih tua dan yang lebih muda, dan  kepercayaan  antar  teman.  Lebih tepatnya disusun berdasarkan pemerintahan feodal.  Yamada  (1985:  24)  mengatakan berabad-adab  Jepang  diatur  dengan  sistem feodal, kaun bangsawan feodal dan samurai
memandang  sangat  rendah  terhadap  kaum pedagang  oleh  karenanya  ia  tidak  boleh berdiri  di  hadapan  para  samuarai.  Mereka harus  berlutut  dan  harus  membungkukkan badan dalam-dalam. Para samurai kerapkali tidak  menanyakan  harga  barang  yangg ditawarkan pedagang, tapi langsung dibayar.
Nilai-nilai  tersebut  oleh  pemerintah Tokugawa dijadikan landasan untuk mengatur  sistem  sosial  secara  ketat. Landasan  tersebut  lebih  bersifat  pada tataran  praktis  dalam  mengatur  perilaku anggota  masyarakat  dari  semua  lapisan. Tokugawa  telah  membagi  masyarakat dalam  beberapa  lapisan.  Di  antara  lapisan itu  adalah  golongan  samurai,  petani, seniman,  dan  pedagang.    Pelaksanakan nilai-nilai  tersebut  akan  menciptakan masyarakat  yang  tentram  dan  damai (Yoshiono,  tanpa  tahun:  7-8).  Tokugawa mampu  menciptakan  masyarakat  yang damai  tanpa  gejolak  hingga  kurang  lebih 250 tahun.
Pelaksanaan  ajaran  tersebut  pada akhirya  menggeser  peran  perempuan  dari peran  dan  fungsinya  dalam  struktur  sosial dan  politik.  Pergeseran  ini  juga  seiring dengan  perubahan  politik  dan  struktur masyarakat.    Kaisar  ingin  mengontrol masyarakat  dengan  menerapkan  lapisan- lapisan  masyarakat.  Kontrol  pemerintah tersebut  dengan  memberikan  hak-hak istimewa  bagi  golongan  shogun/militer. Khususnya  bagi  kaum  aristokrat  militer mulai  mendapatkan  hak-hak  istimewa  dari pemerintah terutama pada masa pemerintah Heian (794-1192).
Pada  jaman  Ksatria  sering  terjadi perselisihan di antara kaum militer sehingga menimbulkan peperangan. Reischauer
(1982:  270)  menyebutkan  bahwa  kaum perempuan  pada  jaman  Ksatria  yang ternyata kurang mampu bertempur dibanding  kaum  pria  berangsur-angsur digeser  perannya.  Lambat  laun  status perempuan  tidak  memiliki  kedudukan
apapun di dalam struktur kaum feodal. Pada akhirnya kaum perempuan dikeluarkan dari struktur  feodal.  Perempuan  hanya  sebagai pelengkap kaum laki-laki yang dikodratkan lebih  kuat  fisiknya.  Namun  di  kalangan kaum  petani,  perempuan  tetap  dipandang penting dibanding dengan golongan aristrokat  perempuan.  Perempuan  penting sebagai  teman  bekerja  bersama  dengan kaum  pria  di  ladang-ladang  pertanian. Kaum  petani  perempuan  lebih  memiliki kebebasan. Reischauer (1982: 270) menjelaskan bahwa di kalangan bangsawan era  Tokugawa,  perempuan  sepenuhnya menjadi pelayan yang patuh bagi laki-laki.
Dalam perkawinan, status perempuan cenderung diabaikan hak-haknya. Fukutake (dalam  Roosiani,  2017:72)  menyatakan bahwa  perkawinan  bukanlah  merupakan permulaan  sebuah  keluarga  baru,  tetapi perempuan  yang  datang  sebagai  anggota baru dalam keluarga suaminya. Secara adat, dalam  keluarga  petani  di  Jepang  memiliki paham keluarga baru tersebut pada akhirnya akan  mewarisi  ladang.    Maka  mereka berumah  tangga  menyatu  dengan  keluarga besar  suami  yaitu  hidup  bersama  dengan keluarga yang lebih tua dan hidup bersama dengan  orang  tua,  kakek,  dan  nenek  dari suaminya. Keluarga dengan sistem kekerabatan ie yang  masih  ada  dan dijalankan  di  pedesaan.  Keluarga  ini menganut  paham  keluarga  sebagai  entitas yang  berlangsung  terus-menerus  dari generasi  ke  generasi  bersifat  patriakal. Sistem  ini  menjalankan  keharmonisan dalam seluruh hubungan anggota keluarga. Aspirasi  individu  diselaraskan  dengan kepentingan bersama dalam upaya mempertahanan  harmoni  tadi.  Perlakuan terhadap  perempuan  calon  pengantin  tidak ada persamaan hak dengan calon pengantin laki-laki. Pertemuan antara kedua mempelai tidak  memberikan  hak  bagi  perempuan untuk  mengenal  calon  suaminya  atau menyampaikan perasaannya tentang
pelaksanaan  perkawinannya.  Ia  hanya diperlihtkan saja kepada calon pasangannya.
Fukutake (dalam Roosiani, 2017: 73) lebih lanjut mengatakan setelah perkawinan terjadi,  jarang  sekali  calon  pengantin langsung  didaftarkan  ke  dalam  keluarga suaminya.  Apabila  ia  sudah  berhasil menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan keluarga  suaminya,  dengan  melayani mertuanya  atau  setelah  melahirkan  anak, barulah status perkawinannya dianggap sah. Kelahiran  anak  merupakan  langkah  awal untuk menjamin keberlangsungan keluarga sistem ie.
Berbeda  dengan  sistem  keluarga  inti batih, yang membangun keluarga berdasarkan  kesepakatan  kedua  pasangan yaitu saling mencintai. Perempuan memiliki  hak  yang  sama  dengan  pasangan hidupnya. Keluarga batih terbentuk  karena tuntutan dan perkembangan jaman.
Setelah  Japang  lebih  maju,  sektor perekonomian bergeser dari sektor pertanian  ke  industri,  banyak  kaum  muda terpelajar lebih cenderung memilih bekerja di industri yang mulai tumbuh di perkotaan. Mereka  mulai  bekerja  di  sektor  industri yang  memang  dari  sisi  pendapatan  lebih menjanjikan  dari  pada  bekerja  di  sektor pertanian. Pada saat ini terjadilah urbanisasi secara besar-besaran.
Kaum  muda  terpelajar  yang  bekerja akhirnya bertemu jodohnya. Mereka memilih  membangun  rumah  tangga  kecil yang  terdiri  dari  suami,  istri,  dan  anak. Perkawinan didasarkan cinta dan kesepakatan  kedua  pasangan.  Realitas  ini berbeda jauh dengan perkawinan sebelum- sebelumnya di mana perempuan tidak bisa memilih  pasangan  hidupnya.  Perkawinan dalam  membangun  keluarga  ini  sudah mulai  menggeser  bentuk  perkawinan sebagaimana  dalam  keluarga ie. Kaum perempuan lebih dihargai dalam menentukan  pasangan  hidupnya.  Tugas-
tugas  rumah  tanggapun  dibagi  sesuai kesepakatan.
Peran perempuan
yang tak tergantikan adalah sebagai penerus keluarganya.  Maka  tidak  berlebihan  jika ada rumusan kalimat “nasib bangsa ada di tangan perempuan”. Peran perempuan yang sangat  mendasar  lainnya  adalah  dalam dunia pertanian. Pentingnya wanita bahkan disimbulkan  secara  positif  dalam  budaya tradisional.  Perempuan  adalah  lambang kesuburan.
Pada  masa  Tokugawa,  masyarakat dibagi  menjadi  empat  golongan,  petani menempati  kelas  kedua  setelah  kaum samurai, kelas pedagang dan tukang berada pada  kelas    di  bawahnya.  Pada  masa  ini penduduknya  lebih  banyak  tinggal  di pedesaan, dengan pertanian sebagai sumber utama  keberlangsungan  perekonomian. Bentuk  keluarga  masih  banyak  yang menganut  sistem ie, yaitu  bentuk  keluarga tradisional.  Mengolah  lahan  pertanian menjadi soko guru keberlangsungan ekonomi  keluarga  tradisional.  Sedemikian pentingnya  pertanian,  dalam  perjodohan antara dua keluarga tidak berdasarkan cinta, tetapi  secara  budaya,  perjodohan  berarti bertambahnya  tenaga  baru  dalam  keluarga dalam  mengupayakan  ladang  pertanian. Perempuan  dipandang  sedemikian  rupa sehingga diperlakukan sebagai tenaga kerja.
Kedudukan perempuan akan
memiliki fungsi strategis ketika perjodohan tersebut  sudah  memiliki  anak.  Peran perempuan sangat penting sebagai pendidik dan pengasuh anak mulai nyata. Anak mulai dididik dan dikenalkan apa yang boleh dan apa  yang  wajib  dilakukan.  Keberadaan seorang  anak  juga  menjadi  penghibur  dan motivasi  bagi  ibunya.  Prinsip-prinsip hubungan dalam keluarga yang terdiri dari lima  prinsip  hubungan  menjadi  dasar mendidik anak.

## 3.2.  Peran  Perempuan  Kaitan  Dengan Nilai-Nilai  Moral Tradisional
Istilah nilai berasal dari Bahasa Latin valere memiliki arti berguna, mampu akan, berdaya.  Nilai  berarti  juga  harkat  dan keistimewaan.  Harkat  adalah  kualitas sesuatu yang menjadi menyebabkan sesuatu itu  bermanfaat,  diinginkan,  atau  menjadi objek  kepentingan.  Keistimewaan  berarti nilai  adalah  sesuatu  yang  dihargai  sebagai suatu kebaikan (Bagus, 2005: 713). Bertens (2011:149-158) menjelaskan nilai merupakan  sesuatu  yang  baik  sehingga menyenangkan,  disukai,  dan  diinginkan. Nilai  juga berlaku untuk nilai  moral.  Nilai mempunyai  bobot  moral  apabila  dikaitkan dengan  tingkah  laku  moral.  Scheler (1973:66-67)  menegaskan  bahwa  nilai adalah  kualitas a  priori bukan  realitas empiris. Nilai kejujuran misalnya memiliki sifat  tindakan  yang  jujur.  Lebih  lanjut Scheler  menyatakan  bahwa  nilai  tidak identik dengan sesuatu yang bernilai.
Sedangkan pengertian moral menurut Poespoprodjo  (dalam  Sri  Sudarsih,  2018 : 53-54)  adalah  moralitas  yang  merupakan kualitas  yang  tercermin  dalam  perilaku manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan  tersebut  benar  atau  salah,  baik atau buruk.
Jadi  moral  berarti  moral  berarti  hal yang  menentukan  baik  buruk  perbuatan seseorang. Sedangkan tradisional adalah hal yang  sudah  ada  sejak  dahulu  kala  dan menyangkut  kebiasaan  yang  dilakukan secara  turun-temurun.    Sedangkan  filsafat moral  seperti  yang  dinyatakan  Rachels (2004 :17)  adalah  usaha  dalam  rangka mensistematisasikan
pengetahuan mengenaai  hakikat  moralitas  dan  sesuatu yang  dituntut  dari  individu,  meminjam istilah Sokrtaes yaitu ‘bagaimana seharusnya  kita  hidup’  dan  alasan- alasannya.
Bagaimana  dengan  Indonesia?  Di Indonesia  juga  memiliki  prinsip-prinsip dalam  tradisi  dari  ajaran  nenek  moyang, seperti gotong royong, konsep persaudaraan, tepa salira, dan kepedulian. Indonesia juga
memiliki  ideologi  Pancasila.  Pancasila digali  dari  adat,  tradisi,  religi  dan kebudayaan.  Prinsip-prinsip  yang  ada  di dalamnya juga menjadi dasar pembentukan akhlak  dan  kepribadian  bangsa.  Dalam rumusan lainnya, konsep empat tabiat saleh juga diajarkan yaitu kebijaksanaan,
keadilan,  kesederhanaan,  dan  keteguhan hati (Notonagoro, 1987:97-99).
Pertanyaannya adalah apakah ajaran  tradisi tersebut  sudah  didijalankan  dan  mampu membentuk karakter pribadi seseorang?
Di  Jepang  tradisi  tetap  dipelihara sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter manusia khas Jepang. Kesinambungan  dalam  mentransfer  nilai- nilai  moral  dalam  tradisi  tetap  tertanam dalam  pendidikan  keluarga.  Kesetiaan, kebersamaan, disiplin,  teliti, dan konsisten memperbaiki  kesalahan  secara  konsisten senantiasa dilakukan. Nilai-nilai inilah yang kemudian  menjadi  modal  Jepang  cepat maju.
Saat  Meiji  Restorasi    tahun  1868 merebut kekuasaan dari Tokugawa, kemudian mengembangkan negara modern, tidak  serta  merta  meninggalkan  niai-nilai tradisi.  Justru  Meiji  mengembangkan negara  yang  didasarkan  pada  negara keluarga.  Keluarga  yang  dimaksud  adalah keluarga tradisional yang kemudian direinterpretasikan untuk mewujudkan sebuah  negara.  Sistem  kekerabatan  dalam keluarga tradisional dijadikan model dalam membangun  negara  keluarga.  Negara merupakan  bentuk  dari  keluarga  besar. Hubungan ayah dengan anak direinterpretasikan  hubungan  pemimpin dengan  rakyat.  Hubungan  kesetiaan  abdi dengan  majikan  disejajarkan  antara  kaisar dengan militer, hubungan keserasian anatara suami dan istri disejajarkan dengan hubungan kemasyarakatan, hubungan kepercayaan  antar  teman  disejajarkan dengan  saling  percaya  sesama  warga  dan tidak saling mencurigai.
Nilai-nilai  semacam  ini  kaitannya dengan peran perempuan sebagai  pendidik di dalam rumah tangga sangat menentukan
keberhasilan  anak  dalam  memahaminya. Namun  perempuan  tetap  memiliki  peran mendasar  dalam  tataran  rumah  tangga. Nilai-nilai  tradisi  ini  tetap  melekat  dalam keluarga  khususnya  kepada  anak.  Fungsi utama  perempuan  adalah  mendidik  anak, mengurus keseharian rumah tangga, bahkan membantu  juga  di  dunia  pertanian  bagi kaum  tani.  Perempuan  menanamkan  nilai- nilai  moral  kepada  anak-anaknya.  Peran mereka  tak  tergantikan  dalam  melahirkan generasi  penerus,  tetapi  faktor  budaya masih tetap meminggirkan kaum perempuan  tak  terhindarkan.  Mereka  ini cenderung  menerima  sistem  yang  berlaku dalam  adat  dan  tradisi.  Ballon  (1985:128- 137) memaparkan perbedaan gaji karyawan laki-laki  dengan  perempuan.  Laki-laki memiliki  gaji  lebih  tinggi  dari  pada perempuan  sekalipun  masa  kerja  dan  jenis kerjanya  sama.  Dan  masih  ada  beberapa tunjangan  untuk  karyawan  laki-laki  yang tidak diberikan kepada karyawan perempuan.  Misalnya  bagi  karyawan  laki- laki mendapatkan tunjangan keluarga, isteri, dan  anak-anaknya,  sedangkan  karyawan perempuan tidak mendapatkannya.
Status  wanita    dalam  masyarakat Jepang  mengalami  perbaikan  signifikan setelah  Perang  Dunia  II.  Undang-undang dasar  tahun  1946,  pasal  14  menyatakan bahwa  “  Semua  orang  sama  di  hadapan hukum  dan  tidak  ada  diskriminasi    dalam hubungan  politik,  ekonomi,  atau  sosial berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status  sosial  atau  keturunan,”.    Atas ketentuan  UUD  tersebut  maka  perundang- undangan  mengenai  pendidikan  maupun perburuhan selanjutnya menyesuaikan dengan  ketentuan  UUD  tersebut,  dan merevisinya  dengan  prinsip  persamaan tanpa  membedakan  jenis  kelamin  (Japan Echo Inc, tanpa tahun :81)
Reischauer  (1982:275)  menyatakan kedudukan  perempuan  Jepang  sebenarnya lebih  tinggi  ketimbang  dari  yang  sering nampak.  Seperti  sejarah  Jepang  yang  pada tahap awal menganut paham matriakal, dan unsur-unsur  ini  berlangsung  terus  selama
ini, walaupun nampak  dominan peran laki- laki  sebagaimana  pengaruh  dari  ajaran Confusius.  Adalah  petunjuk  harapan  di abad  tengah,  bahwa  kaum  perempuan sedikitpun  tak  kurang  kekuatan  dan keberaniannya  dari  laki-laki.  Di  dalam jaman modern daya dan kekuatan psikologis lebih ketimbang pria, dan Jepang modern  sudah  bisa  dipastikan  didominasi kaum perempuan.
Pada  kesempatan  lain  Reischauer dengan  teori  psiko  analisis  Freud,  seorang bapak  yang  berkuasa  di  dalam  rumah tangga hampir tidak terjadi di Jepang. Pada saat  kecil  anak  laki  yang  dekat  dengan ibunya  akan  merasa  nyaman.  Perasaan  ini terbawa hingga dewasa (Reischauer, 1982: 277-278). Inilah tuntutan kepada perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Di  satu  pihak  diharapkan  memiliki  watak yang  kuat,  menjaga  ketenteraman  dan kenyamanan  seluruh  anggota  keluarga, tetapi di sisi lain di lingkungan masyarakat luas,  peran  dan  fungsinya  direndahkan. Kedudukan  perempuan  sejak  Jepang  awal selalu  dalam  posisi  rendah  baik  dalam lingkungan  keluarga  maupun  masyarakat luas.  Namun  peran  perempuan  sebagai pendidik  anak  dan  penerus  keturunan    tak terbantahkan.  Dalam  keluarga  Jepang tradisional tugas perempuan adalah menanamkan  nilai-nilai  moral  pada  anak agar  mereka  memiliki  akhlak  mulai  dan terhormat.
Bagi keluarga Jepang  seseorang yang lahir  dalam  keluarga  besar ie ,  secara langsung  dia  menjadi  anggota  keluarga berdasakan shussei  no  kankei yaitu hubungan  keluarga  berdasarkan  kelahiran. Dia  pertama  kali  diajarkan  adanya  norma- norma  keluarga.  Di  samping  mendapatkan status  sosial,  dia  dididik  dan  diajarkan mengenal  sistem  hirarki  dan  kebudayaan yang  mereka  anut,  baik  di  lingkungan keluarga  maupun  masyarakat  yang  lebih luas. Misalnya prinsip keluarga ie mengenal adanya  prinsip bahwa  seseorang  harus menempatkan  diri  sesuai  dengan  hirarki senior  dan  yunior.  Sedangkan  prinsip  rasa
memiliki  serta  rasa  kesadaran  untuk mempertahankan kehormatan keluarga terhadap  pandangan  orang  luar,  ini  tugas perempuan.
Nilai-nilai  moral  tradisional  yang ditanamkan  dalam  pendidikan  keluarga bersumber  pada  lima  prinsip  hubungan keluarga.  Setiap  orang  mengambil  peran sesuai dengan posisinya. Unsur-unsur nilai tersebut  adalah  adalah  rasa  malu,  disiplin diri,  kesetiaan,  kasih  sayang,  selalu memperbaiki  kesalahan,  dan  menjunjung tinggi kebersamaan.

## 4. KESIMPULAN
Perempuan  Jepang  mengalami  pasang surut  dalam  peran  dan  fungsinya  dalam membingkai nilai-nilai moral Jepang, sejak Jaman  Jepang  kuno,  tradisonal  hingga modern.  Perempuan  sebagai  kaum  yang terpinggirkan  tetap  mampu  membawa perubahan demi perubahan dibingkai dalam bentuk kesabaran, kesetiaan, dan konsistensi.  Pendidikan  secara  konsisten akan mengubah persepsi terhadap perempuan. Konsistensi menjadi kunci
keberhasilan  dalam  membawa  perubahan yang  senantiasa  berpegang  pada  nilai-nilai tradisi  yang  kemudian  dapat  membentuk karakter  bangsa.  Akhirnya  menjadi  modal besar  dalam  membawa  perubahan  kepada Jepang modern.
Pelestarian nilai-nilai tradisi dan kebudayaan  sendiri  mampu  membawa keuanggulan suatu bangsa.  Bagaimana hal ini  dapat  dilakukan  Bangsa  Jepang  tentu bukan  hal  yang  mudah.  Penting  kiranya bangsa lain dapat untuk belajar dari Bangsa Jepang.

## Daftar Pustaka
Balon, J. Robert. 1983. Sistem Penggajian Jepang dalam Managemen Jepang .
Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
Bagus, Loren. 2005. Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia.
Bellah, Robert. N. 1992. Religi Tokugawa,
Akar-akar Budaya Jepang . Jakarta: Gramedia. Bertens, K. 2007. Etika . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Notonagoro, 2007. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Cetakan ke-10.
Jakarta: Pancuran Tujuh.
Japan Echo Inc. tanpa tahun. Jepang Dewasa In i. edisi asli dalam bahasa Inggris tahun 1989 oleh International Society for Educational Information, Inc,Room 504, Royal Wakaba, 1-22 Wakaba. Sinjuku-ku, Tokyo. Japan. ONG, Susy. 2017. Seikatsu Kaizen:
Reformasi Pola Hidup Jepang. Jakarta: Gramedia. Rachels, James. 2004. Filsafat Moral .
Diterjemahkan oleh A. Sudiarja dari Judul asli The Elements of Moral Philosophy. Ypgyakarta: Penerbit Kanisius. Reischauer, Edwin O. 1982 . Manusia
Jepang . Jakakarta: Gramedia.
Roosiani, Indun. 2017.  Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat
Jepang. Jurnal Wahana Volume 1 No. 13. Rosidi,  Ajib. 1981. Mengenal Jepang, cetakan ke-2. Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya. Scheler, Max. 1973. Formalism in Ethics and Non-Formal of Values, A New Attempt towards the Foundation. Evanston: Northwestern University Press.
Sudarsih, Sri. 2018. Dimensi Moral yang Tercermin Dalam Sikap Empati Bangsa Jepang . Jurnal Kiryoku Volume 2 No. 1 Tahun 2018. Halaman 51-57. Yamada,Tadayoshi. 1983, Beberapa Ciri Khas Praktek Bisnis Jepang , dalam Managemen Jepang. Penyunting Marbun. B. N. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo. Yoshino, My. Sistem Manajemen Jepang. Cetakan ke -10. Diterjemahkan oleh Drs. Tatang Gandasasmita. Bandung: Iqra.