## PENGUATAN PARTISIPASI DIDALAM AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN DESA
Agus Prianto
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: prianto211183@gmail.com

## Abstract
Autonomous systems change and change (amendment) as the goal of accelerating development amidst social change. Based on Law 23 of 2014, the authority of the Village Government to design development in accordance with the needs  of  the  community  that  requires  the  existence  of  public  participation.  Principles  of  Participation  in Development  make  the  system  of  Democracy  a  moral  development  and  as  a  mechanism  of  social  system  of development in the village. The high participation of Masyasrakat can create accountability in the function of the Village Command by institutionalizing the community able to play an active role in the planning and supervision of village development.
Key words : Participation; Intitution; Accountability

## PENDAHULUAN
Atas  dasar  peraturan  Otonomi  Nomor 23  Tahun  2014  tersebut    maka  otonomi  desa benar  nyata  adanya,  yakni  kewenangan  desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya  sendiri  yang  didasarkan  hak-hak yang bersumber dari adat istiadat. kosenkuensi pada peraturan otonomi tersebut sebagaimana pemerintah pusat mulai mengalirkan  dana  ke  desa  sebagaimana Undang  Undang  Nomor  06  Tahun  2014 tentang  pemerintah  daerah  yang  memiliki azas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  113  tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Secara  administrasi  desa  (Sadu,  2006) memiliki  tujuan  atas  otonomi  desa  yang berprinsip  pada  luas  nyata  dan  bertanggung jawab  yang  tertuang  dalam  penggunaan wewenang  pemerintah  desa  untuk  membuat keputusan  didasarkan  pada  norma  hukum admnitrasi  yaitu  norma  umum  dan  norma khusus,  pemerintah  desa  dan  Tentang Pedoman  Pengelolaan  keuangan  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Pada  Intinya  semua  peraturan  tersebut menginginkan  adanya  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  yang  semata  mata  hanya  untuk menciptakan Negara yang Demokrasi.
Mewujudkan sistem Demokrasi sangatlah  lama,  terutama  belum  ada  totalitas akan komitmen disemua pilar demokrasi baik pada  level  Pemerintahan  desa,  Masyarakat dan  BPD  (Badan  Perwakilan  Desa)  sekarang ini,  dari  ketiga  elemen  tersebut  masih  belum mencerminkan akan nilai komitmen membangun  nilai  akuntabilitas  pertama; pemerintah dalam proses akutabilitas kebijakan  penganggaran    masih  banyak memakai  system  Top  Down  dalam  membuat kebijakan  perencanaan  Kedua;  masyarakat sipil tidak dapat mencerminkan sikap sebagai fungsi  yang  semestinya  yakni  penyeimbang pemerintahan  dalam  merumuskan  kebijakan dengan menyampaikan aspirasi rakyat ketiga; kurang  optimalnya  Fungsi  BPD  sebagai pengayom,  perwakilan  masyarakat  desa (legislative),  Pengawasan  (control),  yang secara kongkrit
BPD bersama-sama
pemerintah  desa  membentuk  peraturan  desa, menetapkan  APBD  desa.  Dan  memberikan pertimbangan  kepada  pemerintah  desa terhadap  rencana  perjanjian  antar  desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Dari  ketiga  elemen  institusionalisasi birokrasi  desa  hal  yang  terpenting  dalam menciptakan nilai akuntabilitas dalam penganggaran yang memiliki koherensi untuk menciptakan  pembangunan  di  desa  adalah wujud  partisipatif,  sebab  ranah  partisipasi menjadi  hal  penting  dalam  pembangunan, baik  pada  tingkatan  nasional,  regional  dan lokal (brenkerhoff dan Crosby, 2002.p.53).
Tujuan  otonomi  desa  semuanya  itu mengarah  pada  pelayanan  pada  masyarakat yang  mengutamakan  pada  kepentingan  pada tingkat  bawah  grass  roat.  Dasar  filosofi tersebut tentang pelayanan publik dimaksudkan  agar  pelayanan  oleh  negara terhadap rakyatnya semakin baik, akan tetapi banyak  terjadi  praktik  maladministrasi  yang dilakukan  oleh  aparatur  birokrasi  mulai pusat,  daerah  hingga  desa,  terutama  pada urusan  pelayanan  publik  (dalam  laporan Ombusmen,  2009)  yang  mengakibatkan banyak  urusan  publik  yang  tidak  bisa diselesaikan dengan baik sehingga merugikan dan  terganggunya  kepentingan  masyarakat. Hampir  disetiap  instansi  pemerintahan  desa masih  bisa  didapati  buruknya  pelayanan pubik,  syarat  alokasi  anggaran  adanya korupsi,  pembangunan  yang  out  of  the conteks  dari  nilai  masyarakat,  pembangunan berbasis  pada  konstituen,  dan  berpusat  pada infrastruktur / mal Nutrisi anggaran.
Secara  teoritis  sedikitnya  ada  tiga fungsi  utama  yang  harus  dijalankan  oleh pemerintah  (Pemerintahan  Desa)  tanpa memandang  tingkatannya,  yaitu  public service function (fungsi pelayanan masyarakat),  development  function  (fungsi pembangunan),  dan  proctection  function (fungsi  perlindungan).  Fungsi  pelayanan
masyarakat lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, fungsi pembangunan mendudukkan  pemerintah  sebagai  agen pembangunan,  terutama  dalam  merangsang dan mendorong pembangunan, untuk meningkatkan taraf hidup warganya. sedangkan  fungsi  perlindungan  memberikan peran  kepada  pemerintah  untuk  melindungi warganya  baik  dari  gangguan  alam  maupun gangguan  yang  disebabkan  oleh  manusia. Selain  tiga  fungsi  tersebut  di  atas,  ada  fungsi regulasi  (pengaturan)  dimana  desa  diharap mampu membuat peraturan desa / Perdes.
Dalam memahami problem akuntablitas public penyelenggaraan adminitrasi  di  desa  maka  perlu  mengkaji tentang upaya dalam membangun akuntabilitas  public  dalam  penyelenggaraan pemerintah  desa  dan    melembagakan institusionalisasi partisipasi dalam mewujudkan akuntabilitas Anggaran. Konteks  masalah  tersebut  sebagaimana mewujudkan reformasi birokrasi desa dengan melakukan perubahan struktur dan meningkatkan  peranan  masyarakat  dalam mencerminkan  tatakelola  pemerintah  desa yang baik ( good governance ).

## KAJIAN TEORI
Akuntabilitas Anggaran
dalam

## Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Demokrasi  merupakan  bentuk  tatanan ideal  namun  sulit  dalam  mewujudakan  bila belum  ada  totalitas  akan  komitmen  disemua pilar demokrasi baik Pemerintahan desa, dan Masyarakat,  sekarang  ini  dari  ketiga  elemen itu  masih  belum  mencerminkan  akan  nilai komitmen  membangun  nilai  akuntabilitas pertama;  pemerintah  desa  dalam  proses perencanaan pembangunan masih Top Down; Kedua;  masyarakat  belum  secara  optimal dalam  mengikuti  dan  menyalurkan  aspirasi guna memberikan input terhadap perumusan
kebijakan  didesa.  Saya  kira  hal  yang terpenting dalam
menciptakan nilai akuntabilitas  dalam  penganggaran  yang bagaimana  menciptakan  pembangunan  di dearah  yang  berbasis  partisipatif  ??.    sebab dalam  paham  negara  demokratis  kontrol rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan desa,  merupakan  terjemahan  yang  sempurna dari azas kedaulatan rakyat.
Pada  awalnya  kontrol  masyarakat terhadap  penyelenggara  pemerintahan  desa
“diejawantahkan” di dalam model democration  Representatif.  Namun  dalam perkembangannya  demokrasi  repesentatif dapat  terjerumus  ke  dalam  pemerintahan elitarisme,  di  mana  keputusan  keputusan penting  hanya  diambil  oleh  segelintir  orang saja  (Model  Elite).  Oleh  karenanya,  sangat rawan terhadap praktek-praktek penyelewengan  kekuasaan  (parktek  KKN) dan  terjadinya  perselingkuhan  birokrasi dengan
kapitalisme dan terciptanya kesejangan  pembangunan,  tingginya  korupsi di  tingkat  pemerintah  desa,  terjadinya malnutrisi,  melanggar  ketetapan  hukum dalam menentukan anggaran, dan penyelewengan anggaran.
Dalam  perkembangan  otonomi  harus menciptakan  dimensi  –  dimensi  akuntability sebagaimana  berikut;  1)  Policy  Acuntability; apakah orientasi kebijakan pemerintah kearah pro-poor atau jender sensitive. 2) Pelaksanaan Anggaran sudah benar; dalam pendistribusian anggaran  sudah  tepat  dalam  melaksanakan maupun  tagert  dan  tujuannya  serta  menilai damak dari program pemerintah. 3) Kepastian terhadap  hukum;  kesesuaian  pembuatan anggaran  public  terhadap  hukum.  4)  Nilai Efisiensi;  apakah  kegiatan  itu  Malnutrisi  / anggran  tidak  merata  (ketimpanagan).  5) Akutanbility  Proses;  dalam  pembuatan kebijakan  umum  anggaran  itu  terbuat  atau didominasi  oleh  Top-down  atau  Buttom-Up. Dalam  hal  ini  kontrol  masyarakat  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  desa
harus  dapat  bersifat  langsung  dan  nyata. Kontrol  msyarakat  terhadap  penguasa  hanya dapat  berjalan  efektif,  bila  penyelenggara negara  dapat  memaparkan  program  dan kebijakannya secara transparan sebab Partisipasi  masyarakat  merupakan  bentuk pengambilan keputusan dalam proses
penyusunan  dan  penetapan  APBD  Desa, sehingga  masyarakat  mengetahui  akan  hak dan  kewajibannya  dalam  pelaksanaan  APBD Desa.
Tuntutan akuntabilitas bukannya hanya  semata  dari  segi  politis  namun  juga pada  penganggaran  bagaimana  menentukan ABPD Desa yang menjadi pokok dasar dalam melakukan  pembangunan  sebagai  modal untuk pemenuhan dan pemberdayaan masyarakat.  Terlebih  lagi  sekarang  adanya system  pemerintahan  yang  otonomi  seperti yang  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Umum Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  daerah mempunyai prinsip sebagai berikut: demokratis,  keadilan,  pemerataan,  potensi dan keanekaragaman daerah selain itu dalam Pelaksanaan    otonomi  daerah  harus  lebih meningkatkan  peranan  dan  fungsi  badan legislatif  daerah,  baik  fungsi  legislatif,  fungsi pengawas  maupun  fungsi  anggaran  atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap  keuangan  pemerintah  desa    sangat rumit  dan  pelik,  ada  4  (empat)  pilar  agar proses  akuntabilitas  sosial  bisa  berjalan  dan terwujud,  yaitu  1).  adanya  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  terorganisir  dan berkemampuan; 2). pemerintah yang responsif; 3). kesesuaian budaya dan konteks, 4).  akses  terhadap  informasi.  Indonesia mempunyai  peluang  yang  besar  untuk membangun  akuntabilitas  sosial  di  tengah masyarakatnya  sekarang.  Yaitu  dengan terbentuknya    Komisi  Informasi  sebagai implementasi  dari  disahkannya  UU  No.
14/2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadikan akses informasi.
Sejalan dengan undang-undang otonomi  yang  memberikan  kewenangan desentralisasi  untuk  mengatur  akan  rumah tangga didaerah (pembangunan) juga terdapat  kewenangan  akan  kebijakan  fiscal yang  mengatur  tentang  penganggaran  public terkait dengan pajak, subsidi pemerintah dan kebijakan  pembelanjaan.  Desentralisasi  ini diharapkan  akan  menghasilkan  dua  manfaat nyata  (Mardiasmo,2005;25)  yaitu:  pertama, mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakarsa dan kreativitas
masyarakat dalam pembangunan,  serta  mendorong  pemerataan hasil-hasil  pembangunan  (keadilan) di seluruh  daerah  dengan  memanfaatkan sumber  daya  dan  potensi  yang  tersedia  di masing-masing  daerah.  Kedua,  memperbaiki alokasi  sumber  daya  produktif  melalui pergeseran  peran  pengambilan  keputusan publik  ke  tingkat  pemerintahan  yang  paling rendah  yang  memiliki  informasi  yang  paling lengkap.
Untuk  melakukan  pengawasan  akan akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah maka  dapat  dengan  menggunakan  4  cara;
Budget Formulation (Lihat bagaimana anggaran publik dirumuskan
dan dialokasikan);  Budget  Review  (Diagnosis implikasi  anggaran  terhadap  kepentingan public); Expenditure Tracking (Lacak kemana uang  pergi);  dan  Performance    Monitoring (output & outcome)
Institusionalisasi Partisipasi dalam

## Menciptakan Akutabilitas Anggaran
Paritisipasi    sangat  erat  dengan  HAM (Ife,  2008,p.312)  dimana  pertisipasi  terdorong oleh:  pertama,  orang  berartisipasi  apabila mereka  merasa  bahwa  isu  atau  aktivitas terebut  penting,  kedua,  orang  harus  merasa aksi  mereka  akan  membuat  perubahan, ketiga,berbagai  partisipasi  harus  diakui  dan
dihargai,  keempat,  orang  hurus  bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya.  Melihat  pendorong  partisipasi pemerintah harus bisa menempatkan keberadaan  pemerintah  dalam  masyarakat yang Plural.
Konsepsi  yang  mendasari  partisipasi adalah  Institusional  sebab  letaknya  pada pardigma norma dan legitimasi, sebagaimana yang  di  sebut  oleh  Hegel  Sittlitkheit  yakni institusi  bersumber  dari  social  dan  moral. Insitusi  juga  sebagai  proses  cara  berfikir  dan sosiokultur  sebagaimana  dijelaskan  oleh Maggio  dan  Powell  (dalam  Donalsond  1995) bahwa  institusi  organisasi  terbentuk  melalui proses  mimicry  atau  imitasi  dan  compliance yang  dalam  pendekatannya  bisa  dalam bentuk  ishomorphis  dengan  memahami  atas berdirinya organisasi didasari oleh norma dan aturan  di  masyarakat,  sehingga  berdirinya organisasi dilatarbelakangi kondisi social.
Ditengah  kondisi  perubahan  social masyarakat  dipedesaan,  tidak  lepas  dengan adanya  empat  pilar  institusi  didalam tatakelola pemerintah yang baik sebagaimana melihat atas institusi itu baik good Institution ataupun  Institusi  miskin  Poor  Institution. Sebagaimana pilar Regulatif yang menyangkut  kelembagaan  sebagai  pembuat aturan  didalam  organisasi  pemerintah,  pilar Normatif  sebagai  cara  tindakan  manusia  di organisasi  ,  dan  pilar  kognitif  sebagai  cara pandang manusia di dalam sebuah organisasi. Pandangan  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh Adam  Smith  (1999)  sebagai  Institusi  social yang  memiliki  maksud  bahwa  pengejaran kepentingan  diri  akan  menciptakan  tatanan social.
Tatanan social menjadi sebuah rekayasan  sosial  maka  tak  lepas  peran masyarakat,  sebagaimana  peran  masyarakat secara  nyata  dipengaruhi  oleh  tingkat kesadaran  manusia  sebagaimana  Sudjana (1991)  konsep  mengenai  penyadaran  atau conscientization digunakan
untuk
membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat  terhadap  lingkungannya.  Oleh sebab  itu  diperlukan  adanya  pemberdayaan dengan  mengembalikan  atau  memberi  dan atau  mengakui  keberadaan  masyarakat  oleh rezim  pemerintahan  menurut,  Rahman (2009,p.94)  pemberdayaan  ialah  berusaha memberikan  kekuasaan  lebih  dulu  kepada rakyat. Penerapannya dimulai dengan tingkat pemerintahan  dari  pada  masyarakat  terlebih dahulu karena dinegara berkembang (indonesia) terdapat permasalahan yang pelik yang  disebabkan  akan  kemiskinan  struktural sehingga sering mengaburkan dalam partisipasi  dimana  sering  kali,  program kebijakan  tanpa  melalui  agregrasi  artikulasi akan  kepentingan  masyarakat  yang  hanya pada  wilayah  transaksi  dan  action,  sehingga tak  jarang  kebijakan  pemerintah  kurang  bisa relevan terhadap kebutuhan.
Dan ada serta ruang yang
mensyaratkan  untuk  ikut  serta  dalam pembangunan  (pasrtisipasi)  Rahnema  dalam Muluk (2007) partisipasi sebagai “the action or fact of parkling, heaving or forming a port of” dalam  pengertian  ini  bersifat  transitif  atau intransitif  dapat  pula  bermoral  atau  tidak bermoral,  kandungan  pertisipasi  juga  dapat bersifat  dipaksa  atau  bebas  dan  dapat  pula bersifat memanipulatif atau spontan demikian ini dipengaruhi tingkat kemampuan masyrakat dalam ruang publik sebagai wujud partisipasi warga negara.
Dengan kegiatan partisipasi pemerintah  dapat  meletakkan  masyarakat sebagai  objek  pembangunan, sehingga menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik, transparansi, akuntabilitas dana inovatif, demikian ini mencerminkan tatanan pemerintah  good  governance  (Dwiyanto, 2009,p.19) mempunyai karakteristik, pertama: memberikan  ruang  aktor  lembaga  non pemerintahan untuk berperan dalam kegiatan pemerintah,  kedua:  adanya  nilai  –  nilai  yang mengandung untuk
mewujudkan
kesejahteraan bersama, ketiga: adanya pemerintahan  yang  bersih.  Proses  diatas  tak lepas  hanya  untuk  manajemen  pembanguna yang keberlanjutan, dimana proses pemberdayaan merupakan investasi terhadap kemajuan negara dimasa yang akan datang.

## METODOLOGI
Penelitian berobjek
reformasi Administrasi Desa menggunakan pendekatan kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian ini  bertujuan  memberi  gambaran  atau paparan  terhadap  peristiwa  yang  diteliti tentang Akuntabilitas Publik dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dengan menghadirkan  peran  masyarakat  sebagai institusional.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  observasi atau pengamatan terhadap objek Denszin dan Nicolin  (2009.).  Disamping  itu,  pengumpulan data  juga  melalui  studi  kepustakaan  (library research)  yang  juga  disebut  sebagai  teknik dokumentasi yang ditunjukkan untuk menggambarkan  fenomena-fenomena  apa adanya.  Dalam  penelitian  ini,  deskriptif  yang dimaksud  adalah  analisis  media  dengan deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Desa
Akutanbilitas
Anggaran menjadi sebuah  keharusan  didalam  penyelenggaraan dan  penggunaan  uang  Negara,  tujuan akuntabilitas  dalam  keuangan  (Anggaran) Pemerintah  Desa  sebagai  upaya  atas  tata kelola  keuangan  harus  memiliki  program yang  strategis.  Nilai  strategis  dapat  dilihat sebagaimana  out  put  dan  impact  program pemerintah  desa  disusun  untuk  mengatasi atas  pelayanan  publik.  Apa  yang  terjadi  di desa sebenarnya menunjukan bagaimana pola keuangan  di  desa  yang  dilakukan  oleh perangkat  desa  yang  mana  perencanaanya
harus  di  susun  dengan  bersama  masyarakat desa  karena  Dalam  pelaksanaan  dan pengelolaan  Keuangan  Desa  harus  dikelola berdasarkan  azas-azas  transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Tata  kelola  Anggaran  Publik  oleh pemerintah  desa  sudah  diatur  didalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang mengatur Tentang Desa sebagaimana hak dan kewajiban  desa  yang  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  Desa.  Sebagaimana  Hak  dan
Kewajiban  tersebut  menimbulkan  adanya pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik.  Tatakelola  keuangan  desa dapat dipahami sebagaimana siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana petunjuk Pelaksanaan Bimbingan  dan  Konsultasi  Pengelolaan Keuangan  Desa  Oleh:  Deputi  Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33) Gambar. 1. Siklus Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Sumber : BPKP. Juklak Bimkon  Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)
Dari  beberapa  bagian  didalam  siklus datas, terdapat penguatan partisipasi masyarakat  pada  bagaian  perencanaan, penganggaran  dan  pelaksanaan.  Penguatan pada bagian perencanaan Desa meliputi RPJM Desa  dan  RKP  Desa  yang  di  susun  secara berjangka  dan  ditetapkan  dengan  peraturan desa  itu  sendiri.  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa    disebutnya  sebagai RPJM  Desa  dengan  kurun  masa  berlaku  6 (enam)  tahun  sedangkan  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa  disebutnya  sebagai  RKP Desa dengan masa 1 (satu) tahun.
Mekanismen  menyusun  RPJM/RKP Desa berkewajiban turut serta didalam proses Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa  (Musrenbangdes)  dilakukan  secara partisipatif dengan melibatkan atas keterwakilan  masyarakat  dalam  perumusan dan  perencanaan  pembangunan  sebagai bentuk buttom up sebagaimana Enviorepment Policy.  Untuk  mengetahui  perencanaan  yang harus  sesuai  dengan  unsur-unsur  didalam perencanaan  itu  sendiri  yaitu  perencanaan harus  dilaksanakan  dengan  adanya  upaya pemerintah  desa  melakukan  musyawarah, melibatkan  BPD  (Badan  Perwakilan  Desa). melibatkan unsur masyarakat, atas
dilaksanakannya Musdes dan Musrembangdes. Proses musdes dan atau musrenbangdesa  sebagai  proses  counter  ide dan  gagasan  dari  tingkat  bawah  sebagai perwujudan aspirasi dirumuskan dari masyarakat  dusun  bahkan  dari  setiap  data yang ada terkait perencanan seperti Pendapatan Asli Desa Maupun Dana Transfer, sebagaimana Pagu Indikatif selalu
disosialisakan  kepada  masyarakat  hal  ini sangat  baik  dalam  Konteks  Pemerintahan yang  Transparan  dan  Akuntabel.  Meskipun dalam tataran implementatifnya pagu indikatif  dianggap  menjadi  acuan  pokok dalama penyusunan program.
Sebagaimana  proses  Musdes  dan Musrenbang  masih  kuat  dipengaruhi  akan sumber  daya  manusia  yang  masih  menganut sistem  social  patrialkhis  (cultur  NU), meskipun  di  pasuruan  terdapat  perda partisipasi  Nomor  17  Tahun  2015  tentang sebagaimana  pasal  1  menjelaskan  bahwa pembangunan  partisipasi  merupakan  peran masyarakat  didalam  pembangunan    yang direncanakan,  dilaksanakan,  diawasi  dan dilestarikan sendiri oleh masyarakat berdasarkan  aspirasi  dan  kebutuhannya, dimana  Pemerintah  sebagai  fasilitator,  aturan tersebut  mengharuskan  adanya  partisipasi didalam  pembangunanan.  Peran  masyarakat dalam pembangunan menjadi subjek sehingga penerapan  didalam  prinsip  pembangunan senantiasa berbasis pada kebutuhan masyarakat,  menjadi  sebuah  fenomena  dan gejala baru atas proses musrenbang
Pelaksanaan    keuangan    desa  harus mengacu pada prinsip-prinsip umum, sebagaimana  kaitannya  penerimaan  dan pengeluaran  desa  dilaksanakan  melalui rekening  kas  desa.  Untuk  mengetahui pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel  perlu  mengkomparasikan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  yang harus  sesuai  dengan  unsur-unsur  didalam.
Dan tidak kalah pentingnya didala pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait
peneriamaan  dan  pengeluaran  keuangan desa,  adanya  penerimaan  dan  pengeluaran harus  melalui  rekening  Desa,  adanya persetujuan  dari  Kepala  Desa  dalam pencairan keuangan desa.

## Parasit Sistem pada Pemerintah Desa
Tujuan  otonomi  desa  sebagai  bentuk peningkatan  kesejahteraan  dimasing  masing wilayah  dan  juga  adanya  beberapa  bentuk dana  alokassi  dana  desa  (ADD)  yang bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Pasuruan dan  sumber  lain  dari  Pendapatan  dari  usaha desa  (BUMDes).  Keuangan  Pemerintah  Desa dikabupaten pasuruan perputaran dalam satu Tahun minimal desa menerima sekitar Rp 1,33 Milyar  Dijelaskannya,  dana  sebesar  Rp  1,12 milliar  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing  desa.  Yakni,  terdiri  dari  tiga  sumber. Pertama  dari  Dana  Desa  (DD)  yang  berasal dari  APBN,  nilainya  mencapai  Rp  632,35 juta/desa.“Kemudian,  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  berasal  dari  APBD  Kabupaten Pasuruan  yang  nilainya  mencapai  Rp  426,44 juta/desa. Ditambah lagi dari dana bagi hasil pajak  dan  retribusi  daerah  yang  nilainya mencapai  Rp70,86  juta/desa.  Hal  ini merupakan  suatu  sinyal  posisitf  dan komitmen  pemerintah  pusat  akan  kejelasan kebijakan  fiscal  di  aras  local    dan  akan mempermudah  dan  mempercepat  akan pembangunan  dan  penyetaraan  dari  setiap daerah.
Namun  dalam  desentralisasi  fiscal (versi Orde Reformasi) memunculkan banyak daerah  yang  mempunyai  tanggung  jawab besar  namun  tidak  diiringi  dengan  kapasitas fiskal  yang  memadai  dalam  perumusan anggran dan lemahnya sumber daya manusia aparatur  pemerintah  dalam  mengelola
anggran  public  sehingga  memunculkan bentuk prilaku kecederungan patologi anggaran, sebagai berikut; a. Sistem perencanaan didesa masih menggunakan  jasa  orang  lain,  yang  nota- bane dokumen perencanaan pembangunan  desa  jauh  dari  azas kebutuhan masyarakat.
b. Malnutrisi  dengan  ketidak  teralokasikan dana  akibat  kurang  bisa  adakan  bentuk program  jelas  dan  tepat  yang  dapat menyerap  dana  desa  sehigga  terjadi penumpukan dana pada program tertentu. c. Tidak  transparan  dan  system  informasi yang  asimetris  dari  musrenbang  tidak sesuai  pada  tataran  hasil  di  Musdes  dan Musrenbangdes.
d. Distribusi  program  masih  berkutat  pada basis konstituen
e. Korupsi  muncul    sebab  mengawasi  dan juga  celah  akan  kelemahan  administrasi kuangan di pemerintah desa.
Aparatur  Desa  se  Kab.  Pasuruan sebanyak  4671  orang  yang  belum  lulus  SMA sederajat  sekitar  30%.  Dan  mayoritas melanjutkan  pendidikan  lewat  kejar  paket. Rendahnya Sumberdaya Manusia berdampak lemahnya system pengawasan dalam penggunaan  anggaran,  sehingga  muncul praktek  patologi  sehingga  sulit  sekali  adanya perwujudan akuntabilitas pada proses desentralisasi fiscal pada pelaksanaan Otonomi  Desa.  Bila  menilik  dari  kejadian adanya penumpukan dana didesa dan adanya sanksi  administrasi  SILPA  (pemotongan angaaran tahun berikutnya) berdampak  pada pengurangan  anggaran  ditahun  berikutnya, mendorong  prilaku  pemerintah  desa  identik tidak  taat  kelola  keuangan  publik,  serta kurang  optimalnya  partisipasi  masyarakat mendorong  tindakan  korupsi  terstructur  di tingkat pemerintah desa.
Peningkatan  Dana  Desa  semestinya diikuti  oleh  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat yang dicerminkan lewat Pembangunan Manusia (IPM) Pasuruan yang tiap  tahun  kenaikan  0,02%  (sumber;  BPS 2016), banyaknya alokasi belanja publik untuk peningkatan    kesejahteraan  masyarakat menunjukkan  bahwa  Belanja  Aparatur  dan belanja publik (APBDesa) berpengaruh secara signifikan  pertumbuhan  ekonomi  sebab memiliki hubungan timbal- balik yang positif.
Penganggaran  dalam  konteks  ekonomi berkedudukan sangat penting, sebab didalam penganggaran  oleh  pemerintah  desa  belum menganggarkan  kegiatan  selama  setahun dengan  meknisme  Analisis  Standart  Belanja ABS  (UU  No  32  tahun  2004)  sebagaimana penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan kegiatan  berbasis  kebutuhan  masyarakat, maksudnya usaha penilaian terhadap kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya terhadap  suatu  kegiatan  guna  mengukur kinerja keuangan dengan beban kerja program atau  kegiatan  yang  dinilai  kewajarannya. berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;
1. Kaitan logis antara program atau kegiatan yang  diusulkan  dengan  strategi  dan prioritas;
2. Kesesuaian  antar  program  atau  kegiatan yang  diusulkan  dengan  tugas  pokok  dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan;
3. Kapasitas  pelaksana  Program  yang bersangkutan untuk melaksanakan program  atau  kegiatan  pada  tingkat pecapaian  yang  diinginkan  dan  dalam jangka waktu satu tahun anggaran;

## Penguatan Institusi Peran Masyarakat Dalam Akuntabilitas
Fungsi  kebijakan  fiscal  yakni  untuk mempercepat  pembangunan  diaras  lokal (desa),  sebagaimana  didalam  prakteknya menekankan  prinsip Democratic  Governance yang  indikatornya  ada  kebijakan pro poor and partisipatory ,  sebagai  paradigma  dalam
penyusunan anggaran public untuk menyeimbangkan anggaran Governance
sustanibility (sustanibelitas  fiskal),  didalam pengembangan  Public  Sektor  (mengelola sector  public).  Maka  peningkatan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa,  semestinya  diikuti oleh  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang dicerminkan lewat tingginya produktifitas  masyarakat  yang  salah  satunya diukur pendapatan per kapita per tahun dan/ Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  alokasi belanja publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menunjukkan APBDesa  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  PDRB  per  kapita  sebab  disetiap pengeluaran  Pemerintah  Desa  dan  tingkat pertumbuhan ekonomi
mempunyai hubungan timbal- balik yang positif.
Penganggaran dalam prespektif prilaku ekonomi berkedudukan sangat penting, sebab didalam  penganggaran  terdapat  kebijakan pemerintah  dalam  menganggarkan  kegiatan selama setahun RKP  Desa yang  dibiayai  oleh uang  public  dengan  meknisme  ASB  (Analisis Standart  Belanja)  bedasarkan  Pasal  16 Permendagri  113  Tahun  2014  tentang Pemerintah Desa  bahwa  Belanja Modal Desa digunakan  untuk  pengeluaran  dalam  rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang  nilai  manfaatnya  lebih  dari  12  (dua belas)  bulan.  Ukuran  kegunaan  12  bulan memiliki  kelemahan  atas  regulasi  tersebut yang  berkaitan  dengan  upaya  pemerintah desa  didalam  pengelolaan  dan  belanja keuangan desa dalam analisis standar belanja terkait  dengan  beban  kerja  program  atau kegiatan  yang  diusulkan  dalam  RKPDesa masih  berkaitan  dengan  infrastruktur  dapat dinilai kewajarannya berdasarkan pertimbangan  logis  antara  program  atau kegiatan  yang  diusulkan  dalam  RKP  Desa dengan  strategi  Visi  Misi  dan  prioritas APBDesa.
Sebagaimana  azas  penyelenggaraan pemerintah desa Perda Nomor  06 Tahun 2015
Tentang Pemerintah desa harus berlandaskan pada  azas  (Pasal  2); (a) rekognisi; (b) subsidiaritas; (c) keberagaman; (d) kebersamaan; (e) kegotongroyongan; (f) kekeluargaan; (g) musyawarah; (h) demokrasi;
(i) kemandirian; (j) partisipasi; (k) kesetaraan; (l) pemberdayaan;  dan (m) keberlanjutan. Dalam  pelaksanaan  penganggaran  public  di pemeritah desa, perumusan dan implementasi program  Desa  harus  melibatkan  atas partisipasi  masyarakat  sebagaimana  Perda Pemerintah Desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang  23  Tahun  2014  Pasal  354. Pada  ayat  1  diharapkan  mendorong partisipasi  masyarakat  maka  pemerintah daerah  harus; a) menyampaikan  informasi tentang  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah kepada  masyarakat; b) mendorong  kelompok dan  organisasi  masyarakat  untuk  berperan aktif  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  melalui  dukungan  pengembangan kapasitas  masyarakat; c) mengembangkan kelembagaan  dan  mekanisme  pengambilan keputusan  yang  memungkinkan  kelompok dan  organisasi  kemasyarakatan  dapat  terlibat secara  aktif;  dan/atau d) kegiatan  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembangunan desa aspek partisipasi masyarakat sebagaimana menciptakan akuntabilitas  publik  pada  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah.
Sementara  itu,  bentuk  partisipasi masyarakat  dikabupaten  pasuruan  masih dipengaruhi oleh budaya masyarakat pasuruan  yang  patrialkhis  dan  tingkat partisipasi  masih  di  tentukan  oleh  stratifikasi social sebagaimana teori birokrasi repesentatatif  (Dwight  Waldo,  1952  dalam Federicson,  2012:  60)  yang  menganggap birokrasi hirarkhis dan authotarian (Max Weber)  dapat  rekonsiliasi  dengan  sistem egaliter  sehingga  mampu  menciptakan
Demokratisasi  maka  dalam  tataran  sebuah sistem administrasi dalam sistem Negara yang berproses demokratis dapat juga mengelaborasi dengan sistem yang patriarkhis .
Kolaborasi  birokrasi  representative yang  berfokus  kepada  penemuan  atas legitimasi kekuatan politik mampu berkolaborasi dengan sistem sosial dikabupaten  pasuruan  yang  berbudaya  pada patrialkhis, meskipun dalam beberapa penelitian meragukan atas budaya patrialkhis mampu  mendorong  sistem  pemerintahan yang  demokratis.  Kemampuan  kolaboratif tersebut  mampu  menerima  nilai  masyarakat ditengah  keragaman  masyarakat  sehingga berfungsi lebih memungkinkan untuk merespon  kepentingan  seluruh  kelompok masyarakat  didalam  proses  pengambilan kebijakan.  Kemampuan  atas  akomodir  nilai- nilai  masyarakat  akan  lebih  fleksibel  melihat keragamanan  masyarakat  pluralistic  dan kebijakan  pemerintah  akan  lebih  bisa kompromis  dengan  tujuan  pemerintah  dan kebutuhan masyarakat di aras local masyarakat desa.
Peluang  representatif  birokrasi  yang mampu  berkolaborasi  dengan  sistem  sosial akan  menciptakan  sistem  demokrasi  local, sebagai  sebuah  institusi  dipengaruhi  oleh ekonomi,  sosial  dan  politik,  yang  mampu mempengaruhi  disain  institusi  politik  yang mengkonstruksi  sosial,  peranan,  norma  dan prilaku  masyarakat  secara  individu  maupun kelompok sehingga sistem budaya patrialkhispun  dapat  mendorong  masyarakat untuk  berpartisipasi.  Sebagaimana  kita ketahui bahwa budaya dikabupaten pasuruan cenderung  menempatkan  ulama’,  atau  orang yang  memiliki  pengaruh  sebagai  patron  dan masyarakat umum menjadi klien (followers).
Konteks  Sang  patron  pun  menjadi sebuah  panutan  didalam  pengambilan keputusan  rational  choice,  oleh  sebab  perlu memberikan  ruang  pada  sang  patron  untuk menjadi instrument didalam proses
pembangunan,  sebagaimana  sebuah  institusi mengakomodir  secara  keseluruhan  tentang kepentingan  diri  atau  kompetitif.  Dengan upaya  melihat  sebuha  partisipasi  sebagai sebuah  institusi  mengarahkan  atas  peran patron mejadi penggerak/mobilisasi partisipasi  masyarakat  klien  sebagai  upaya akomodir nilai – nilai masyarakat.

## KESIMPULAN
Sebaaimana yang diamantkan pada per Undang-undang  23  Tahun  2014  Pasal  354. Pada  ayat  1  diharapkan  mendorong partisipasi  masyarakat  didalam  pemerintah, mejadi prinsip dan komitmen didalam proses pembangunan, salah satunya menjadi Prinsip pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus berazaskan  pada  partisipasi;  kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Sebagaimanya  azas  tersebut  diamanahkan didalam  Perda  Nomor    06  Tahun  2015, menganggarkan  kegiatan  selama  setahun yang  dibiayai  oleh  uang  publik  dengan meknisme  ASB  (Analisis  Standart  Belanja) yang  Belanja  Modal  Desa  digunakan  untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang  nilai  manfaatnya  lebih  dari  12  (dua belas) bulan mendorong perencanaan pemerintah  desa  melakukan  perencanaan tanpa melibatkan masyarakat.
Problem  dimasyarakat  juga  pada proses  rasionlitas  didalam  ruang  partisipasi masyarakat  dimana  kehendak  peraturan masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, namun  sebab  rendahnya  SDM  dan  ditengah budaya  patronklien,  terdapat  prilaku  atas partisipasi  semu  sebab  rationalitas  terbatas masyarakat,  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat menjadi penyebab rendahnya atas pengawasan dan buruknya sistem akuntabilitas public. Oleh sebab itu diperlukan  sebuah  penguatan  partisipasi
masyarakat  melalui  pelembagaan  masyarakat pasuruan.
Proses  pelembagaan  /  institusional partisipasi  menjadi  upaya  adanya  bentuk birokrasi  representative  dengan  memberikan model  sistem  demokrasi  local,  yang  syarat dengan  pemberdayaan  masyarakat  patrialkhi dengan  menciptakan  model  partisipasi  yang dimulai adanya sang patron untuk mangakomodir  nilai  –  nilai  dimasyarakat. Sehingga  memunculkan  peran  serta  untuk turut  memonitoring  dan  mengevaluasi program di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. L. (2002).
Managing Policy Reform. Kumaria press Inc.
Donaldson, L. (1995). American Anti- Management of Paradigma paradigm Proliferasion. Cabridge University Press.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gama Press.
Fredericson, & Kevin, S. (2012). The Public Adminitration Theory Primer. WestView Press.
Guy, P. B., & Pierre, J. (2007). Handbook of Public Administration (First Edition).
London: Sage Publication.
Hikam, M. A. (1996). Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES.
Ife, J., & C., F. T. omunity Development.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pranoto, E. (n.d.). Maladministrasi Akibat Hukum Dan Penyelesaiannya (makalah tanpa tahun). Retrieved from http://edipranoto.blogspot.com/2011/
02/maladministrasi-akibat-hukum- dan.html,25/07/11
Putra, F. (2009). Senjakala Good Governance. Malang: Puspeks Averrous.
Rohman, A. (2009). Politik partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan. Malang: Averoes.
Sudjana, H. (1991). Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah dan Teori Pendukung Asas. Bandung: Penerbit Nusantara Pres.
Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Fokus Media.
Sumber Lain:
1. Gerald E Caiden dalam eko Prasojo http/infokorupsi.com/id/opinion.php
2. Pengelolaan Keuangan Desa; Sistem dan Prosedur PertanggungJawaban Keuangan Desa dalam http://.kemenkeu.go.id/diakses 20/10/2017
3. Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan /Statistic Indonesia of Pasuruan Regency
Peraturan perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Pasal 23, Pasal 72, Ayat (1)
2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentag Pengelolaan Keuangan Desa Di Unduh di https://www.jogloabang.com/pustaka/ permendagri-113-tahun-2014- pengelolaan-keuangan-desa