Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PROBLEMATIKA DAN AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

## Arung Samudra*, Hamsir, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10400116016@uin-alauddin.ac.ad

## Abstract
The subject of this study is the problems and legal consequences of the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia in Makassar with problems: 1. What problems led to the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia in Makassar. 2. How the legal consequences of the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia in Makassar.The type of research is literature. What is meant is that the library does not conduct field research or direct interviews. The results of this study that Hizb ut-Tahrir Indonesia with its ideas about the concept of the caliphate is not in accordance with the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the dissolution of  Hizb ut-Tahrir Indonesia eliminates all rights and obligations as a social organization that has been given by law. Keywords: HTI, Problems, Legal Consequences.

## Abstrak
Pokok  pembahasan  dari  penelitian  ini  adalah  problematika  dan  akibat  hukum  pembubaran  Hizbut  Tahrir Indonesia  di  Makassar  dengan  permasalahan:  1.  Problematika  apa  yang  menyebabkan  pembubaran  Hizbut Tahrir  Indonesia  di  Makassar.  2.  Bagaimana  akibat  hukum  pembubaran  Hizbut  Tahrir  Indonesia  di Makassar.Adapun jenis penelitian adalah kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan tidak melakukan penelitian dilapangan  atau  wawancara  langsung.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  Hizbut  Tahrir  Indonesia  dengan gagasannya  tentang  konsep  khilafah  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  pembubaran  Hizbut  Tahrir  Indonesia  menghilangkan  segala  hak  dan  kewajibannya  sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.
Kata Kunci: HTI, Problematika, Akibat Hukum.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28 E  ayat  3 berbunyi  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat”. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut maka terbentuklah beberapa partai politik sebagai wadah untuk mewakili aspirasi masyarakat di lembaga parlemen. Selain itu kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi  dan  cita-cita  bersama  ikut  andil  dalam  meramaikan  wahana  sistem  demokrasi  dengan  cara mendirikan sebuah organisasi masyarakat atau disingkat Ormas.
Kebebasan  berkumpul,  berserikat  dan  menyampaikan  pendapat  adalah  bagian  dari penghormatan  terhadap  HAM.  Negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menghormati  , melindungi, membela dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa adanya suatu diskriminasi  ras,  budaya  maupun  agama  yang  melatarbelakanginya. 1 Penghormatan  terhadap  HAM oleh suatu negara telah mencerminkan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Sebagaimana yang disebutkan  oleh  Julius  Sthal  syarat  negara  dikatakan  sebagai  negera  hukum  atau  rechtsstaat  ketika adanya  pemisahan  kekuasaan,  perlindungan  HAM,  pemerintahan  dijalankan  berdasarkan  undang- undang dan adanya peradilan tata usaha negara.
Indonesia  di  dalam  konstitusi  secara  eksplisit  menyatakan  diri  sebagai  negara  hukum. sebagaimana yang tertera di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai  dan  rasa  keadilan  masyarakat. 2 Yang  berarti  tidak  hanya  mengakui  undang-undang  sebagai peraturan  kerena  sifatnya  yang  tertulis,  namun  juga  mengakui  hukum  tidak  tertulis  atau  hukum kebiasaan yang hidup di suatu wilayah masyarakat yang diakui keberadaan hukum tersebut. Oleh karena itu  ketika  berbicara  hukum  orientasinya  adalah  kebenaran  dan  keadilan. 3 Sehingga  perlu  juga memperhatikan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  supaya  terciptanya  nilai  dan  rasa  keadilan masyarakat. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar dan atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. 4
Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terciptanya peraturan perundang- undangan  tentang  bagaimana  cara  suatu  masyarakat  untuk  menyalurkan  aspirasinya.  Atau  dengan kalimat lain bagaimana hak sebagai warga negara berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat itu diatur demi terciptanya masyarakat yang demokratis konstitusional. Maka lahirlah Undang-Undang tentang partai politik dan Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan.
Sejarah  Indonesia  telah  menorehkan  berbagai  peristiwa  politik  hukum  yang  terekam  hingga saat ini. Peristiwa politik hukum yang menyentuh sendi-sendi tentang HAM. Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat pada akhirnya akan dihentikan oleh negara apabila dianggap oleh siapa saja pemegang kekuasaan (pemerintah) yang menafsirkan perbuatan partai, golongan atau kelompok telah melanggar konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1 Reko Dwi Salfutra, ”Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal hukum Progresif , No. 2 (Desember, 2018).
2 Dr. Nurul Qamar, SH., MH., Negara Hukum atau Negara Undang-Undang, (Cet. I; Makassar;Pustaka Refleksi, 2010), h. 54.
3 Dr. Jumadi, SH., MH., “Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan”, Jurisprudentie 3, No. 1 (Juni, 2016).
4 Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”, Jurisprudentie 4, No. 2 (Desember, 2017).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Sebagaimana  yang  terjadi  di  masa  pemerintahan  orde  lama.  Soekarno  sebagai  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  masa  pemerintahannya  telah  membubarkan  Partai  Masyumi  (Majelis  Syuro Muslim Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) pada tahun 1960. Karena dianggap pemimpin para  partai  telah  ikut  dan  mendukung  para  pemberontak  PRRI  (Pemerintah  Revolusioner  Republik Indonesia)  di  Sumatera.  Dan  pada  saat  itu  perbuatan  tersebut  dianggap  telah  bertentangan  dengan konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Begitu  juga  di  orde  baru  Letjend  Soeharto  membubarkan  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia) melalui Keppres Nomor 1/3/1996 pada tanggal 12 Maret 1966 karena PKI terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Sedangkan pada era reformasi tidak terjadi pembubaran partai politik, tetapi terdapat gugatan di MA agar membekukan atau membubarkan Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai akibat perseteruan  politik  antara  Presiden  dan  DPR,  Presiden  Abdurrahman  Wahid  pernah  mengeluarkan maklumat Presiden tanggal 28 Mei 2001 tentang pembekuan Partai Golkar. 5
Peristiwa  sejarah  di  atas  menggambarkan  bagaimana  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan menyampaikan pendapat sebagai hak dasar warga negara di Indonesia telah diatur sebagaimana yang telah disampaikan di dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dibatasi apabila terindikasi telah bertentangan dengan konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembubaran Partai Masyumi dan PSI yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soekarno dalam perspektif hukum tentu menimbulkan akibat hukum. Seluruh anggota partai baik Masyumi dan PSI yang menjadi pejabat di lembaga legislatif MPR, DPR dan DPRD berdasarkan Penpres Nomor 13 Tahun  1960  yang  berlaku  pada  waktu  itu  akibatnya  tidak  lagi  memiliki  hak  politik  dan  dianggap berhenti  dari  jabatannya 6 .  Meskipun  pada  waktu  itu  pemimpin  Masyumi  dan  PSI  mempertanyakan landasan konstitusionalnya. Akan tetapi Penpres Nomor 13 Tahun 1960 sepanjang sejarah menjadi satu- satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang akibat hukum pembubaran partai politik.
Pada  pemerintahan  Presiden  Jokowi  Dodo  di  tahun 2017  menerbitkan Peraturan  Pemerintah Penggati  Undang-Undang  atau  PerPpu  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Ormas.  Di  dalam  PerPpu  itu mengatur tentang pembubaran suatu Ormas dengan cara mencabut badan hukum perkumpulan Ormas sekaligus  dinyatakan  bubar.  Perbedaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang sebelumnya. Dengan PerPpu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  proses  pembubaran  suatu  Ormas  cukup memerlukan banyak waktu hingga dapat dijatuhkan sanksi pembubaran. Beda halnya di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 menganut asas contrarius actus bahwa pejabat yang mengeluarkan surat izin  maka  mempunyai  kewenangan  untuk  mencabut  izin  tersebut.  Dalam  hal  pemberian  izin  di  sini adalah kewenangan kementerian Hukum dan HAM.
Ormas yang pertama kali dibubarkan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2017 Tentang
5 Moh.  Saleh,  S.H,  M.H,  “Akibat  Hukum  Pembubaran  Partai  Politik  Oleh  Mahkamah Konstitusi”,https://www.academia.edu/7694249/AKIBAT_HUKUM_PEMBUBARAN_PARTAI_POLITIK_O LEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI_1
6 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, Pasal 9
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  adalah Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Ormas  HTI  dicabut  badan  hukum  perkumpulannya  oleh  kementerian  Hukum  dan  HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan  Keputusan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nomor  AHU-0028.60.10.2014  tentang pengesahan  pendirian  badan hukum  perkumpulan  HTI.  Pencabutan  keputusan  tersebut  berdasar  dari dikeluarkannya PerPpu Nomor 2 Tahun 2017 yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang  atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013.  Berdasarkan  aturan  itu  HTI  resmi dicabut  badan  hukumnya  dan  dinyatakan  bubar  baik  itu  pengurus  pusat  hingga  pengurus  daerah termasuk wilayah Makassar .

## METODE
Jenis  penelitian  adalah  kepustakaan.  Yaitu  dengan  cara  banyak  bergelut  dengan  dokumen berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku,  tesis,  jurnal  untuk  mendapatkan  sejumlah  data  berupa informasi  berkaitan  dengan  pembahasan  yang  diteliti.  Adapun  sifat  penelitian  adalah  deskriptif analistik.  Dengan  memaparkan  berbagai  data  yang  ditemukan  selanjutnya  dianalisis  kemudian menghasilkan kesimpulan terhadap pembahasan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Problematika Yang Menyebabkan HTI di Makassar Dibubarkan
Hizbut  Tahrir  Indonesia  sebagai  Ormas  mempunyai  tujuan  yaitu  melanjutkan  kembali kehidupan  Islam  dan  mengembangkan  dakwah  Islam  ke  penjuru  dunia.  Dalam  merealisasikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah ke penjuru dunia. Maka diperlukan institusi negara yang sering disebut oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah khilafah . Sama hal dengan pendiri Hizbut Tahrir  Syekh  Taqiyuddin  An-Nahbani  di  dalam  kitabnya  mengatakan  apabila qiyadah  fikriyah (kepemimpinan  berpikir) Islam  sampai  kepada  umat  dan Daulah  Islam ,  barulah  kita  dapat mengembangkan qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) ke seluruh dunia. 7
Menurut  hasil  ijtihad  Syekh  Taqiyuddin  An-Nahbani  merumuskan  sistem  pemerintahan Islam dapat tegak di atas empat pilar: 1). Kedaulatan ditangan syara’, 2). Kekuasaan milik ummat , 3). Mengangkat satu Khalifah hukum fardlu bagi seluruh kaum muslimin, dan 4). Hanya Khalifah yang  berhak  melakukan  tabanni  (adopsi)  terhadap  hukum-hukum  syara’.  Khalifah  yang  berhak membuat Undang-Undang Dasar dan semua Undang-Undang yang lain. 8
Di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas dalam setiap aksi demonstrasi, tulisan- tulisan  anggotanya  di  sosial  media  dalam  menanggapi  isu-isu  dan  masalah-masalah  yang berkembang di Indonesia dan masalah kaum muslimin di belahan dunia. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai  Ormas  menyampaikan  solusi  dari  setiap  permasalahan  yang  berkembang  adalah  dengan konklusi ditegakkanya khilafah. Sementara itu diketahui bahwa Indonesia telah mempunyai konsep negara  tersendiri.  Dikutip dari  Dr.  Ni’matul  Huda dalam  bukunya  Ilmu  Negara,  menurut catatan Bank  Dunia  (World  Bank),  dari  116  negara  yang  termasuk  ke  dalam  negara  berkembang  yang
7 Taqiyuddin An-Nahbani, Peraturan Hidup Dalam Islam, (Cet. Ke-18; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2017), h. 98.
8 Setyabudi  Daryono,  S.Pd.I,  “Konsep  Struktur  Khilafah  Menurut  Syekh  Taqiyuddin  An-Nahbani”. Tesis. (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 79.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
menjalankan desentralisasi, 106 negara di antaranya memiliki bentuk negara kesatuan. 9 Termasuk Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi paham negara kesatuan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”
Pembahasan  tentang  dasar  negara  dan  bentuk  pemerintahan  (negara)  sudah  dibahas  oleh para tokoh pendahulu bangsa pra kemerdekaan Indonesia di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI).  Dalam  sidang  tahap  pertama,  muncul  perdebatan mengenai gagasan mendasar tentang kehidupan bernegara. Saat itu pembahasan berkepanjangan dan berlarut-larut  tanpa  mencapai  titik  kesepakatan  bersama.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perbedaan paham  yang  cukup  tajam  antara  dua  pandangan  yang  berkembang  di  forum  rapat  BPUPKI  yaitu antara golongan kebangsaan dan golongan Islam atau sering disebut golongan nasionalis sekuler dan nasionalis religius. 10
Meskipun terjadi perdebatan yang begitu serius. Namun di dalam Badan Penyelidik Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dengan  melalui  hasil  suara  terbanyak  45 anggota  memilih  dasar  kebangsaan  dan  15  lainnya  memilih  dasar  Islam.  Dan  bentuk  pemerintah (negara)  53  suara  memilih  republik  dan  7  suara  memilih  bentuk  kerajaan. 11 Begitu  halnya  pasca kemerdekaan di badan konstituante para wakil yang merepresentasi suara rakyat yang pada akhirnya menerima jalan buntu dalam sidangnya sehingga Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali ke UUD NRI 1945 yang di jiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 12
Perjalanan  sejarah  konstitusi  Indonesia  yang  terus  berubah-ubah  dimulai  dari  UUD  NRI 1945-1949, UUD RIS 1949-1950, UUDS 1950-1959, UUD NRI 1945 sampai saat ini. Juga telah mengalami amandemen batang tubuh selama empat kali di tahun 1999, 2000, 2001, 2002.  Namun dari  perjalan  perubahan  konstitusi  Indonesia  itu,  Tidak  sama  sekali  membahas  untuk  mengubah eksistensi  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Meskipun  awal  pasca  reformasi,  ada  isu Amien  Rais  mengusulkan  agar  bentuk  negara  kesatuan  diubah  dengan  bentuk  negara  faderal. Namun,  keinginan  tersebut  tidak  mendapat  sambutan  positif  dari  mayoritas  Fraksi  yang  ada  di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2004, termasuk dari Fraksi Reformasi yang berasal dari Partai Amanat Nasional tempat bernaungnya Amien Rais. 13
Kesepakatan  untuk  tetap  mempertahankan  bentuk  negara  kesatuan  didasari  pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). 14
Negara  kesatuan  telah  menjadi  pilihan  politik  bangsa  Indonesia.  Ini  adalah  pilihan  yang dianggap tetap baik pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945, pada saat kembali ke negara kesatuan
9 Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Ilmu Negara, (Cet. Ke-7;Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 232-233.
10 Eka N.A.M. Sihombing, Pengantar Hukum Konstitusi, (Cet. Pertama; Malang: Setara Press, 2019), h. 52.
11 H.  Endang  Saifuddin  Anshari,  M.A., Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949) , (cet. Pertama; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 28.
12 Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
13 Mahmuzar,  “Model  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Di  Era  Reformasi”, Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 50 , No. 2 (April-Mei, 2020).
14 Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi  MPR RI Periode 2014-2019, Materi  Sosialisasi  Empat Pilar MPR RI, (Cet. Ke-tujuh; Jakarta:Sekjen MPR RI, 2017), h.172.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
setelah Mosi Intergral Natsir 1950, dan pada saat kita melakukan amandemen atas UUD 1945 pasca reformasi  politik  tahun  1998. 15 Pilihan  politik tentang  bentuk negara  kesatuan  sangat  kuat, selain dicantumkan  di  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945.  Juga  dicantumkan  larangan  untuk  mengubahnya  di dalam  Pasal  37  ayat  (5)  UUD  1945 yang  berbunyi,  “Khusus  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
Selain  itu,  Indonesia  mempunyai  dasar  negara  yakni  Pancasila.  Untuk  pertama  kalinya pembukaan sebagai rancangan dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia sembilan yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), akan tetapi Pancasila lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pertama kali diusulkan oleh  Muhammad  Yamin  pada  tanggal  29  Mei  1945  dalam  sidang  BPUPKI  yang  pertama,  untuk kedua kalinya diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 langsung dengan nama Pancasila. 16 Selain sebagai filsafat negara juga menjadi sumber segala sumber hukum di Indonesia. UUD 1945 yang  telah  ditetapkan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  pada  tanggal  18 Agustus  1945.  Bahwa  bangsa  Indonesia  telah  bersepakat  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar negaranya.
Akibat  hukum  dari  disahkannya  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  maka  seluruh  kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. 17
Problematika muncul setelah Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda tentang  sistem  pemerintahan  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  berdasarkan  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sehingga  menghendaki  Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas dicabut badan hukum perkumpulannya dan sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## 2. Akibat Hukum Pembubaran HTI di Makassar
Setelah HTI dicabut badan hukum perkumpulannya sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017.  HTI  kemudian  melakukan  upaya  hukum  dengan menggugat keputusan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM.  HTI  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  nomor  gugutan 211/G/2017/PTUN.JKT.  Dengan  hasil  keputusan  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara menyatakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
Setelah HTI menerima keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. HTI yang didampingi dengan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta. Dengan hasil, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan  HTI.  Setelah  itu  HTI  mengajukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Namun Mahkamah  Agung  menolak  kasasi  HTI  atas  keputusan  pemerintah  membubarkan  HTI.  Dengan
15 Moh.  Mahfud  MD, Konstitusi  Dan  Hukum  Dalam  Kontorversi  Isu ,  (Cet.  Ke-dua;  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 212
16 Noor Ms Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, (Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994), h. 52
17 Prof. Drs. C.T.S. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pancasila dan Undang-Undang Dsar 1945, (Cet. ke-21; Jakarta: PT Pradnya Paramita 2003), h. 69
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
demikian, HTI tetap dinyatakan bubar berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Status  pembubaran  HTI    sebagai  organisasi  masyarakat  tidak  hanya  berhenti  kepada pembubaran  organisasinya.  Namun  dari  itu,  pembubaran  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum. sebagaimana disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 18 Keputusan  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum  dan Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  mencabut  badan  hukum  perkumpulan  HTI  menimbulkan akibat hukum. Yang berarti keputusan pemerintah menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan  hukum.  sementara  hubungan  hukum  dapat  berupa  hak,  kewajiban,  kewenangan  dan kedudukan hukum.
Adapun akibat hukum yang timbul setelah HTI dicabut badan hukum perkumpulannya dan dinyatakan  bubar  berdasarkan  pasal  80  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017.  Sebagai  Ormas yang berbadan hukum HTI tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang- Undang.  Berupa  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  organisasi  secara  mandiri  dan  terbuka, memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan,  memperjuangkan  cita-cita  dan  tujuan  organisasi,  melaksanakan kegiatan  untuk  mencapai  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  organisasi  dan  melakukan  kerja  sama  dengan  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Swasta,  Ormas  lain,  dan  pihak  lain  dalam  rangka  pengembangan  dan keberlanjutan organisasi. 19
Begitu halnya juga mengakhiri kewajiban HTI sebagai Ormas yang diberikan oleh Undang- undang.  Berupa  kewajiban  melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  tujuan  organisasi,  menjaga persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  memelihara nilai  agama,  budaya,  moral,  etika  dan  norma  kesusilaan  serta  memberikan  manfaat  untuk masyarakat,  menjaga  ketertiban  umum  dan  terciptanya  kedamaian  dalam  masyarakat,  melakukan pengelolaan. secara transparan dan akuntabel dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. 20

## KESIMPULAN
Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi masyarakat terindikasi bertentangan dengan dasar negara  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dan  konsep  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hizbut  Tahrir  Indonesia  tidak  lagi  memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  Ormas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## DAFTAR REFERENSI
An-Nahbani, Taqiyuddin. Peraturan Hidup Dalam Islam. Cet. Ke-18; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2017.
Bakry, Noor. Orientasi Filsafat Pancasila. Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994.
Dr. Jumadi, SH., MH. “Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan”. Jurisprudentie 3. No. 1 (Juni, 2016).
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 ayat (3)
19 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 20
20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 21
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Dwi,  Salfutra Reko. ”Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”. Jurnal hukum Progresif . No. 2 (Desember, 2018).
Huda, Ni’matul, Ilmu Negara. Cet. Ke-7; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”. Jurisprudentie 4. No. 2 (Desember, 2017).
Kansil,    Christine  S.T.  Kansil, Pancasila  dan  Undang-Undang  Dsar  1945. Cet.  ke-21;  Jakarta:  PT Pradnya Paramita 2003.
Mahfud  MD,  Moh. Konstitusi  Dan  Hukum  Dalam  Kontorversi  Isu .  Cet.  Ke-dua;  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2010.
Mahmuzar.  “Model  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Di  Era  Reformasi”. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 50 . No. 2 (April-Mei, 2020).
N.A.M. Sihombing, Eka. Pengantar Hukum Konstitusi. Cet. Pertama; Malang: Setara Press, 2019.
Pimpinan  MPR  dan  Badan  Sosialisasi  MPR  RI  Periode  2014-2019. Materi  Sosialisasi  Empat  Pilar MPR RI. Cet. Ke-tujuh; Jakarta:Sekjen MPR RI, 2017.
Qamar, Nurul, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang. Cet. I; Makassar;Pustaka Refleksi, 2010. Saifuddin Anshari, H. Endang M.A. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949) . Cet. Pertama; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Saleh,  Moh.  S.H,  M.H,.  “Akibat  Hukum  Pembubaran  Partai  Politik  Oleh  Mahkamah  Konstitusi”, https://www.academia.edu/7694249/AKIBAT_HUKUM_PEMBUBARAN_PARTAI_POLITIK _OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI_1