## INDUSTRIALISASI PERIKANAN: SUATU TANTANGAN UNTUK PERUBAHAN
Achmad Poernomo *) dan Endang Sri Heruwati **)

## ABSTRAK
Menyikapi  visi  perikanan  untuk  menjadi  produsen  terbesar  pada  tahun  2015, maka  perikanan tangkap,  budidaya,  maupun  pengolahan  sudah  harus  siap  beroperasi  pada  skala  besar  atau skala  bisnis.  Untuk  itu  industrialisasi  perikanan  perlu  digalakkan  karena  industrialisasi  dipandang sebagai  bentuk  yang  tepat  untuk  mengelola  perikanan  secara  bisnis.  Meskipun  bertujuan    positif untuk  memaksimalkan  pemanfaatan  potensi  sumberdaya  ikan  untuk  perbaikan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat,  industrialisasi  diyakini  mempunyai  dampak  negatif  berupa  ancaman terhadap  kelestarian  sumberdaya  ikan  maupun  sumberdaya  alam  lainnya.  Tulisan  ini  dibuat berdasark an  hasil  analisis  dan  tinjauan  untuk  memperoleh  model  pemberdayaan  industri perikanan  yang  ideal  untuk  Indonesia.  Berdasarkan  pengalaman  masa  lalu,  maka  model  tersebut haruslah  menggambarkan  ciri  inklusif  dan  holistik,  yang  sesuai  dengan  karakteristik  jenis  industri di  masing-masing  wilayah  dan  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  beragam  dengan  penekanan pada  daya  saing,  bersifat  non  tradisional  dan  komersial,  terutama  dilihat  dari  pengembangan bisnis  perikanan  yang  tangguh.  Model  ini  pun  harus  harmonis  dan  terkoordinasi  dalam  hal program  dan  aksi  antar  lembaga,  institusi,  organisasi  dan  semua  pelaku  lain  yang  terlibat  di dalamnya.  Dukungan  litbang  diperlukan  untuk  merakit  dan  menguji  model  yang  paling  tepat.  Di samping  itu,  secara  tek nis,  inovasi-inovasi  di  bidang  perikanan  tangkap,  budidaya,  dan pengolahan sangat diperlukan untuk mengisi model industri yang akan dibangun. Satu hal penting yang  harus  diingat  dalam  pengembangan  industri  perik anan  adalah  perlunya  mengelola sumberdaya  alam,  baik  sumberdaya  perikanan  tangkap  maupun  sumberdaya  lahan  budidaya serta  sumberdaya  genetik  dan  plasma  nutfah  ikan  dan  biota  laut  lain  termasuk  mikroorganisme laut,  karena  keseluruhan hal  tersebut semua  adalah  aset  atau modal  utama  dalam  pembangunan kelautan  dan  perikanan.
ABSTRACT: Industrialization in fisheries: a challenge to change. By: Achmad Poernomo and Endang Sri Heruwati
To  manage  with  the  Indonesian  vision  as  the  biggest  producer of fisheries  in  2015,  capture, aquaculture,  and  post-harvest  fisheries  should  be  ready  to  operate  at  large  or  business  scale. Consequently,  industrialization  should  be  promoted  since  this  is  the  most  appropriate  way  to manage fisheries in business manner. Though it has a positive goal to maximize the utilization of fisheries resource for the improvement of economic and prosperity of Indonesian people, however, industrialization undoubtedly  retains a  negative impact in  terms of threats on the sustainability  of fishery and other natural resources. This article  summarises review and analysis aiming to develop an ideal model in order to strengthen the fisheries industrialization in Indonesia. Based on previous weaknesses, the ideal model  is the one that reflects an inclusive and holistic manner,  suitable for various characteristics of industries in each typical areas and people of Indonesia, with the emphasis on  competitive  advantage,  untraditional,  and  commercial  basis,  especially  in  respect  to  the development  of  a strong fisheries business. This  kind of model should also  maintain harmonized and  coordinated  programs  and  actions  between  involved  related  institutions. Research  supports are needed to develop and test the most  appropriate model. Also, in technical basis, innovations on  fish  capture,  aquaculture,  as  well  as  processing  technologies  are  urgently  needed  as  a complement to the developed model of fisheries industries. One thing that should be kept in mind is  the  importance  of  management  and  conservation  of  natural  resources,  including  resource  for fisheries  capture  and  aquaculture,  germ  plasms  and  genetic  fish  resources,  as  well  as  marine microorganisms,  as  these all  are the main  assets  for  the development  of  marine  and  fisheries  in Indonesia.
KEYWORDS: fisheries industry, fisheries business, industrialization model
*) Peneliti pada  Badan  Penelitian dan  Pengembangan Kelautan  dan Perikanan; Jl. Pasir Putih, Ancol Timur,  Jakarta Utara. Email:  achpoer@yahoo.com
**) Peneliti  pada  Balai Besar  Penelitian  dan Pengembangan  Pengolahan  Produk dan  Bioteknologi  Kelautan  dan  Perikanan; Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta Pusat 10260

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan visi baru untuk menjadi produsen perikanan terbesar pada tahun 2015, sejak akhir tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi ikan sebesar 353%. Untuk itu pengkajian dan perumusan strategi yang tepat merupakan langkah yang bijak agar terjadi sinergi antar berbagai pihak terkait sehingga peningkatan produksi dapat tercapai secara efektif dan efisien  tanpa  harus  mengeksploitasi  sumberdaya secara berlebihan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perikanan tangkap baik di laut maupun perairan umum merupakan salah satu jalan yang paling mudah dan relatif murah untuk meningkatkan  produksi  perikanan,  karena  pada dasarnya perikanan tangkap bersifat perburuan, dan hanya memerlukan biaya modal untuk menangkap ikan.  Akan  tetapi  ada  permasalahan  besar  yang dihadapi  yaitu  adanya  dugaan  telah  banyak berkurangnya stok sumberdaya ikan,  tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sehingga potensi yang masih terbuka sepenuhnya hanyalah spesies laut dalam, yang tentu saja ini memerlukan teknologi dan biaya yang sangat tinggi. Selebihnya, diperlukan kehati-hatian  dalam  hal  jenis  dan  lokasi  untuk melakukan eksploitasi sumberdaya ikan.
Peluang berikutnya tentu berada pada perikanan budidaya,  mengingat  Indonesia  masih  memiliki potensi lahan budidaya yang  cukup besar, yang saat ini belum digarap secara optimal. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain mahalnya  biaya  untuk  pembelian  pakan  ikan  dan ketersediaan  bahan  baku pakan,  terutama tepung ikan. Pada perikanan budidaya, biaya pakan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 80% pada budidaya lele  dan  70%  pada  budidaya  ikan  mas  (Nugroho, 2010),  bahkan  mencapai  lebih  dari  89%  untuk budidaya  patin  di  Jambi  (Koeshendrajana,  2010). Permasalahan  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  masih  kurangnya  penguasaan  teknologi pembenihan, teknologi budidaya, dan penanggulangan penyakit, serta pengelolaan lingkungan budidaya. Di samping  itu,  baik  perikanan  tangkap  maupun perikanan budidaya masih harus menghadapi masalah sosial berupa pencurian dan perampokan ikan.
Alternatif lain untuk meningkatkan produksi ikan, dapat juga dilakukan dengan mereduksi susut hasil setelah ikan ditangkap. Bila dilakukan dengan baik, reduksi susut hasil dapat berfungsi ganda, pertama mengurangi  jumlah  (volume)  produksi  ikan  yang ditangkap  dan  kedua  meningkatkan  nilai  (value) dengan cara mempertahankan mutu kesegaran ikan. Peningkatan jum lah tangkapan tanpa mempertimbangkan susut hasil fisik maupun susut
nilai ekonomis (karena kerusakan mutu ikan) adalah suatu pemborosan yang sia-sia.  Peningkatan nilai ekonom is  bahkan  dapat  diupayakan  dengan melakukan pengolahan ikan, karena nilai tambah yang diperoleh melalui pengolahan primer, sekunder, atau tersier  dapat  mencapai  250%  (Sutjiamidjaja  & Sutjiamidjaja, 1999). Peningkatan produksi juga dapat diperoleh bila penangkapan ilegal, tidak terdaftar, dan melanggar peraturan (IUU fishing) dapat diatasi.
Bila  semua  peluang  tersebut  di  atas  dapat dimanfaatkan,  maka  baik  perikanan  tangkap, budidaya, maupun pengolahan akan beroperasi pada skala besar. Berbicara pada tataran produksi skala besar, mau tidak mau pertimbangan masalah bisnis harus  dipikirkan,  karena  sangat  terkait  dengan globalisasi perdagangan yang tentu saja tidak dapat dihindari.  Untuk  itu  industrialisasi  perikanan  perlu digalakkan karena industrialisasi adalah bentuk yang tepat untuk mengelola perikanan secara bisnis.

## INDUSTRI: DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF
Menurut  Dewantoro  (2011)  dan  Utoyo  (2011) pengertian  industri  secara  luas  mencakup  semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Secara umum, industrialisasi adalah  pengembangan ke arah produksi skala besar dengan konsekuensi perubahan, misalnya dari tenaga uap ke listrik, dari manual ke mekanisasi, dari tenaga manusia  ke  komputer/robot  dan  lain-lain  untuk efisiensi  dan  mereduksi  biaya  produksi.  Namun demikian,  industrialisasi  yang  dimaksudkan  untuk memberikan efek positif terhadap ekonomi dan sosial, hampir selalu diikuti dengan dampak negatif terhadap sumberdaya, kerusakan lingkungan, bahkan ancaman terhadap  bahaya  kesehatan  karena  limbah  dan pencemaran.  Hal  ini  terjadi  pada  perkembangan industri di Eropa pada awal abad ke 19, saat terjadi perubahan dari masyarakat pertanian di pedesaan menjadi  masyarakat  industri  di  perkotaan,  yang mengakibatkan meluasnya kerusakan sosial ekonomi, pengangguran (bagi yang tidak terdidik), pencemaran, dan peningkatan bahaya kesehatan (Anon., 1999).
Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya “dua kutub” di  atas, dapat  diilustrasikan  sebuah  contoh tentang terjadinya  “ketidakharmonisan” antara dua peraturan yang dibuat di Filipina, yaitu The Agricultural and Fish Modernization Act  (AFMA) dan The  Fish Code  (FC)  yang  keduanya  diterbitkan  pada tahun 1998. Meskipun keduanya memiliki kesamaan tujuan umum yaitu penanggulangan kemiskinan, pemerataan sosial,   ketahanan  pangan,  pem berday aan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, AFMA lebih  memprioritaskan  pada  peningkatan  terus menerus  dalam  hal  produksi,  industrialisasi,  dan

## A. Poernomo dan  E.S. Heruwati
kesempatan kerja, sedangkan FC lebih menekankan pada prioritas manajemen, konservasi dan proteksi sumberdaya  akuatik,  pemanfaatan  sumberdaya secara  optimal,  serta  menjaga  keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan.
Hal  yang  sama  sangat mungkin  juga  terjadi  di Indonesia.  Dengan  adanya  beberapa  area  yang “bertentangan”  tersebut,  tentu  saja  diperlukan langkah-langkah bijak untuk mengatasinya. Selain penanganan  masalah  teknis  di  area-area  yang “berlawanan”, langkah yang diperlukan antara lain adalah  peningkatan  sum berdaya  m anusia, rasionalisasi  penelitian  dan  pengem bangan, rekonsiliasi penyuluhan, penentuan kebutuhan dasar (basic  needs),  pelatihan  pekerja,  dan  pemberian insentif yang memadai (Batangbacal, 2002).
PROGRAM  INDUSTRIALISASI  PERIKANAN: SEPERTI APA?
Program   industrialisasi  di  Indonesia  telah dicanangkan sejak era Orde Baru, yang bercita-cita menuju  masyarakat  adil  dan  makmur  melalui pembangunan bertahap yaitu Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) I sampai dengan PELITA V pada tahun 1973 sampai 1998, yang pada prinsipnya berupa transformasi dari negara pertanian menjadi negara industri. Pada era Reformasi, cita-cita negara  tetap pada  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur, dengan tambahan yaitu masyarakat yang mandiri dan maju.  Pada era ini, hingga tahun 2024, era reformasi dibagi  menjadi  4  tahap  5  tahunan  yang  disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  dengan  tujuan  akhir  yaitu “mewujudkan masyarakat  Indonesia yang  mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif” (Anon., 2009). Khusus bagi bidang kelautan dan perikanan, salah  satu  prioritas  yang  harus  dilakukan  pada RPJMN 2010-2014 adalah “Pengembangan industri kelautan  yang  meliputi  perhubungan  laut,  industri maritim,  perikanan,  wisata  bahari,  energi  dan sumberdaya  energi,  secara  sinergis,  optimal,  dan berkelanjutan”. Terlihat bahwa program industrialisasi perikanan masih relevan hingga saat ini. Dalam konsep Master  Plan  Percepatan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), industri merupakan salah satu dari 8 Program  Utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis (Anon., 2011).
Pada pelaksanaannya, pembangunan industri di Indonesia agak mirip dengan yang terjadi di Filipina. Di  Indonesia,  pengaturan  terkait  pengembangan
industri telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui  PP  17  tahun  1986  tentang  kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, serta  PP 13 tahun 1995 tentang kewajibkan IUI/TDI untuk industri, yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (saat itu). Selanjutnya, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor  589  tahun  1999  telah  mengatur  jenis-jenis industri yang masuk dalam kewenangan pembinaan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk komoditi perikanan, industri yang termasuk dalam Keputusan Menteri tersebut adalah:
1) 15121.  Industri pengalengan ikan dan biota perairan lain
2) 15123. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lain
3) 15124. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lain (dikecualikan pembekuan ikan di laut)
4) 15129. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lain.
Lebih jauh, Peraturan Presiden No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah menetapkan bahwa Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di  bidang  perindustrian  bertugas  menyusun  dan menetapkan peta jalan (road map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur,  industri  berbasis  agro,  industri  alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa Menteri  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  di bidang  perindustrian  bertugas  menetapkan  peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/ Kota (Anon., 2008).
Dari  pengaturan-pengaturan  tersebut  terlihat adanya kerancuan dalam pengelolaan pembangunan industri  perikanan  di  Indonesia.  Bila  mencermati per aturan-per aturan  yang  ada,  seolah-olah Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya bergerak pada domain industri primer, yaitu produksi bahan baku, sedangkan industri sekunder dan tersier menjadi kewenangan  institusi  lain,  yaitu  Kementerian Perindustrian. Model pengelolaan seperti ini tentu akan berdampak pada hambatan pengembangan industri perikanan di Indonesia bila tidak ada koordinasi yang erat dan harmonis antara kedua institusi. Salah satu contoh yang nyata dalam perlunya harmonisasi ini adalah  i jin  penangkapan  ikan  yang  harus memperhatikan kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan, dan sebaliknya ijin pembangunan industri yang harus memperhatikan ketersediaan sumberdaya
ikan  yang   masih  boleh ditangkap  (total  allowable catch).

## KERAGAAN INDUSTRI PERIKANAN
Meskipun telah dicanangkan sejak era orde baru dan  terus  diprogramkan  di  era  reformasi,  namun secara umum dapat dikatakan bahwa pengembangan industri perikanan tangkap, budidaya maupun industri pengolahan ikan belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya infrastruktur serta sarana prasarana lain berupa jalan, saluran irigasi, wadah budidaya, listrik,  air, es, dan lain  lain, juga karena masih adanya hambatan tarif dan non tarif dari negara-negara pembeli hasil industri perikanan seperti isu dolfin, ekolabeling, ketertelusuran, Sanitari dan Fitosanitari  (SPS),  isu  lingkungan,  hutan  bakau, antibiotik, antijamur, hak azasi manusia, dan lain lain.

## Industri Perikanan Tangkap
Suadi  (2006)  mencatat  pasang  surut  industri perikanan tangkap di laut yang  telah dimulai sejak tahun 1400an hingga 1600an, dan dikenal dengan “age of  commerce”,  perikanan  telah  mencatat  periode emas ekonomi pesisir  pada  kurun waktu tersebut. Pada  periode  berikutnya,  di  akhir  tahun  1800an, perikanan tangkap laut telah berorientasi pada pasar yang ditandai dengan pertumbuhan spektakuler usaha pengolahan dan pemasaran ikan, antara lain ikan asin dan terasi dari Bagan Siapi-api yang diekspor ke Asia Tenggara, meskipun teknologi penangkapan maupun pengolahan masih sangat tradisional. Baru pada akhir tahun 1930an terjadi modernisasi teknologi sebagai pengaruh datangnya nelayan Jepang ke Indonesia. Nelayan Jepang datang ke Indonesia atas dukungan subsidi dari pemerintahan Meiji yang saat itu sedang giat menggalakkan industrialisasi di Jepang (Butcher, 2004  dalam  Suadi,  2006).  Pada  periode  awal kemerdekaan hingga era Orde Lama dan Orde Baru, perikanan tangkap laut terus mengalami pasang surut seirama dengan kebijakan pemerintah, ketersediaan sumberdaya, ekologi, ekonomi, dan sosial (Masyhuri, 1996 dalam Suadi, 2006).
Pada kenyataannya, saat perikanan dinyatakan sebagai  prime  mover  selama  periode  Pasca Reformasi, perikanan tangkap masih didominasi oleh perikanan rakyat yang masih subsisten. Jumlah kapal bermotor hanya 24% dari total kapal penangkap ikan. Itupun sebagian besar adalah perahu motor kecil yaitu di  bawah  5  GT.  Kapal-kapal  k ecil  tersebut mendaratkan ikan di ratusan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Ditambah dengan ciri perikanan tropik yang sangat bervariasi  dalam  hal  jenis  dan  ukuran  ikan,  tidak
mengherankan bila hasil tangkapan yang didaratkan di setiap TPI terdiri atas berbagai kelompok jenis dan ukuran ikan dengan jumlah  setiap  kelompok yang relatif sedikit. Jumlah yang sedikit ini pun sebagian, atau bahkan kadang-kadang, bermutu rendah, karena kapal  yang  kecil  maupun  TPI  tidak  memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dan tidak dilengkapi dengan fasilitas pengawetan (air bersih dan es) yang cukup. Pada kondisi iklim tropik, keadaan ini memicu kecepatan pembusukan ikan. Fasilitas penyimpanan (cold storage) juga hanya tersedia di beberapa pusat pendaratan  ikan,  tidak  cukup  memadai  untuk mengamankan ikan dari kebusukan pada saat puncak musim. Konsekuensi dari ini semua adalah nilai jual ikan yang  rendah akibat berbagai hal. Karena jumlah setiap  j enis  yang  hany a  sedikit,  ikan  harus dikumpulkan dulu oleh pengumpul untuk mendapatkan jumlah yang cukup banyak. Sistem pengumpulan ini merugikan nelayan, pertama karena memperpanjang waktu penjualan yang berdampak negatif pada mutu ikan; kedua, sistem pengumpulan akan mengurangi pendapatan  nelayan  karena  harga  penjualan  ke pengumpul jauh di bawah harga jual ikan di pasar. Kondisi  inipun  secara  tidak  langsung  menjadi hambatan bagi berkembangnya industri pengolahan ikan di Indonesia.
Kelangkaan dan mahalnya bahan bakar minyak (BBM) merupakan masalah lain dalam pengembangan industri perikanan tangkap di Indonesia. Penangkapan ikan  di  laut  pada  dasarnya  bersifat  perburuan, sehingga peluang keberhasilan dan jumlah yang akan diperoleh sangat tidak menentu. Oleh karena itu, bila BBM terlalu mahal, nelayan tidak akan melaut untuk menghindari resiko kerugian.
Di  samping  industri  pokok,  industri  perikanan tangkap  mempunyai  daya  tarik  kuat  terhadap pengembangan   industri pendukungnya yaitu industri kapal dan galangan, industri alat tangkap, industri perbekalan  (BBM,  es,  air  bersih,  logistik),  industri mesin dan suku cadang, serta industri jasa terkait. Pengem bangan  industri   penangkapan  i kan sesungguhnya  akan  ber dam pak  pula  pada berkembangnya industri-industri pendukung tersebut.

## Industri Perikanan Budidaya
Saat ini perikanan budidaya yang dikembangkan pada skala industri antara lain adalah budidaya laut (mutiara, finfish), budidaya tambak (udang, bandeng, rumput laut), dan budidaya air tawar (finfish). Rencana peningkatan  produksi ikan  budidaya hingga  353% memang tepat  bila dilihat  dari potensi  lahan yang masih luas tersedia serta kondisi alam Indonesia yang sangat sesuai bagi pembudidayaan ikan. Banyaknya pulau  besar  dan  kecil  dengan  teluk-teluk  yang

## A. Poernomo dan  E.S. Heruwati
terlindung  serta  bentangan  pesisir  yang  panjang merupakan daerah ideal bagi pembudidayaan ikan. Lebih dari itu sifat iklim tropik dengan suhu air yang relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun serta jenis komoditas ikan yang beragam merupakan keunggulan lainnya.
Namun demikian pada prakteknya, pengembangan budidaya ikan di Indonesia masih mengalami banyak hambatan,  antara  lain  masalah  pakan,  penyakit, keterbatasan induk dan benih, degradasi lingkungan, belum  adanya  tata  ruang  yang  memadai,  kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung dan lemahnya modal yang dimiliki pembudidaya. Hingga saat ini masalah penyakit masih belum sepenuhnya teratasi  dan  terkendali.  Semakin  tinggi  intensitas budidaya, kasus penyakit semakin meningkat, yang memicu  pengobatan  yang  semakin  intensif  pula. Akibatnya,  resistensi ikan terhadap jenis penyakit pun  meningkat  karena  jenis  penyebab  penyakit mengalami  mutasi  mengikuti  obat-obatan  yang diberikan.  Benih  bermutu  belum  tersedia  secara masal.  Diperlukan  informasi  tentang  ketersediaan induk dan benih dalam hal  jumlah, jenis, ukuran, dan lain-lain. Kontinuitas suplai benih sangat diperlukan di  samping  adanya  jaminan  mutu  benih.  Suatu lembaga penguji benih yang kompeten diperlukan agar pembudidaya tidak mengalami kerugian. Informasi mengenai ketersediaan pakan juga diperlukan dalam hal jumlah, harga, spesifikasi pakan, terutama kadar proteinnya. Jaminan mutu dan lembaga penguji juga merupakan hal yang sangat penting. Hal lain yang menghambat  pengembangan  industri  perikanan budidaya  adalah  belum  terkuasainya  teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas perikanan, antara lain lobster, kepiting, tuna, serta rumput laut jenis Gelidium dan Sargassum.
Untuk  perikanan  budidaya,  industri  pendukung yang dapat berkembang mengikuti perkembangan industri budidaya ikan adalah industri benih, industri pakan,  industri  pupuk,  industri  obat-obatan,  serta industri perlengkapan budidaya (karamba, tanki, kincir, dan lain-lain).

## Industri Pengolahan Ikan
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengolahan dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan,  hingga  saat  ini tercatat  569  Unit  Pengolahan  Ikan  (UPI)  yang mengolah berbagai jenis hasil perikanan yaitu ikan, udang, tuna, kepiting, kekerangan, gurita, cumi-cumi, rumput  laut, dan lain-lain (Retnowati,  2011). Jenis olahan UPI tersebut antara lain adalah pembekuan, baik  berupa  ikan  utuh,  potongan,  atau  f ilet, pengalengan, minyak ikan, tepung ikan, serta jenis olahan sekunder seperti bakso, nugget, kerupuk, dan
lain-lain.  Adapun  pengasinan,  pem indangan, pembuatan kecap, terasi, petis, dan lain-lain masih dilakukan oleh industri rumah tangga dengan teknologi tradisional, yang berjumlah ribuan unit dan tersebar di semua wilayah di Indonesia.
Baik  pada  skala  besar  maupun  kecil,  industri pengolahan  dapat  menggerakkan  banyak  industri pendukung, antara  lain, industri  bahan tambahan, pabrik es, industri bahan pengemas, serta industri mesin pengolahan dan pengemasan.
Masalah yang hingga saat ini masih dihadapi oleh para  pengolah  ikan    adalah  seringnya  terjadi kelangkaan pasokan bahan baku. Utilitas  UPI saat ini hanya mencapai 40%, pada tahun 2010 dan 2011 bahkan sudah  ada 5 perusahaan pengolahan ikan yang tidak beroperasi karena ketiadaan bahan baku. Industr i  pengalengan  tuna  dan  c akal ang membutuhkan sedikitnya 300 ribu ton bahan baku setahun,  yang  hanya  terpenuhi  40%nya  saja. Sementara  itu  industri  pengalengan  lemuru  yang memerlukan bahan baku sebanyak 200 ribu ton/tahun, hanya dapat beroperasi dengan kapasitas 60% dari seharusnya, karena sudah hampir 2 tahun tidak ada suplai ikan lemuru (Ramdan & Yopi, 2011). Kondisi tersebut memicu peningkatan impor perikanan, yang akhir-akhir  ini  m enjadi  isu  yang  ram ai diperbincangkan. Masalah kelangkaan bahan baku sesungguhnya telah dirasakan sejak sebelum tahun 2000  (Poernomo  et  al.,  2001).    Kelangkaan  ikan sebagai  bahan  baku  olahan  dapat  terjadi  karena berbagai hal, antara lain: 1). saat tidak musim ikan, penangkap lebih suka mengekspor ikannya dari pada menjualnya ke pengolah di dalam negeri, 2). karena stok ikan di  laut  memang sudah menipis,  atau  3). tidak  harmonisnya  hubungan  antara  penangkap dengan pengolah sehingga bila harga jual ikan segar di  luar  negeri  lebih  tinggi,  penangkap  lebih  suka mengekspor ikan sejenisnya daripada menjualnya kepada pengolah di dalam negeri. Untuk mengatasi ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PerMen  KP  No.  PER.  12/MEN/2009  tentang keharusan mempunyai industri pengolahan bagi kapal asing  yang  akan  beroperasi  di  Indonesia,  atau Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengolahan  dan Pemasaran Hasil Perikanan No. KEP.033/DJ-P2HP/ 2008 yang mengatur jenis-jenis ikan yang menurut sifatnya  tidak  memerlukan  pengolahan  sehingga diijinkan  untuk  di  ekspor  dalam  bentuk  segar. Keputusan ini akhirnya dicabut setelah berkali-kali mengalami perubahan akibat terjadinya tarik menarik kepentingan antara pihak penangkap dengan pihak pengolah.
Hal lain yang masih merupakan tantangan industri pengolahan  ikan  adalah  rendahnya  pangsa  dan penetrasi pasar, serta kurangnya inovasi pengolahan ikan, khususnya hasil budidaya untuk mengantisipasi produksi  ikan  budiday a  yang  berlebih  yang diprogramkan pada empat tahun ke depan. Industri pengolahan  berbasi s  bi oteknologi   seperti pemanfaatan senyawa aktif asal biota  laut seperti mikro dan makroalga penghasil bahan-bahan obat dan farmasi  belum  dikembangkan  secara  optimal. Pengembangan industri tersebut berpotensi ekonomi tinggi, dapat mencapai empat miliar dolar Amerika (Dahuri, 2002).

## PEMBARUAN INDUSTRI PERIKANAN
Manurung (1999) mendefinisikan bisnis dalam dua makna  yang  saling  terkait,  yakni  sebagai  suatu sistem ekonomi dan sebagai suatu sistem terpadu. Suatu  usaha  ekonom i  dic irikan  ant ara  l ain berorientasi  pasar,  bersifat  rasional,  dalam  arti bertujuan mencari keuntungan. Bisnis sebagai suatu sistem terpadu merupakan suatu kesatuan jaringan yang tak terpisahkan dari empat komponen, yaitu (1) jaringan  perusahaan  (bisnis),  (2)  konsumen,  (3) kebijakan  dan  kondisi  keuangan  makro,  serta  (4) lembaga penunjang. Dari batasan tersebut mudah dimengerti  bahwa  pengembangan  bisnis  harus melibatkan semua unsur yang terkait dengan tatanan ekonomi dan harus mempunyai kelembagaan yang mantap dan terpadu. Salah satu contoh keberhasilan industrialisasi  perikanan  budidaya  dapat  dilihat  di Cina.  M odel  organisasi  akuakult ur  y ang dikembangkan  di  Cina  melibatkan  pemerintah, perusahaan, lembaga finansial, termasuk asuransi, koperasi  dan  pembudidaya  (Anon.,  2010)  melalui empat tahap atau bentuk model, yaitu 1) perusahaan dengan  rumah  tangga  budidaya,  2)  perusahaan, lembaga perantara (intermediate agency) dan rumah tangga budidaya, 3) perusahaan, lembaga perantara, koperasi,  dan  rumah  tangga  budidaya,  serta  4) asosiasi, perusahaan, lembaga perantara, koperasi, dan rumah tangga budidaya.
Konsekuensi  dari  konsep kelembagaan  di atas adalah diperlukannya konsolidasi dan integrasi antar cabang  bisnis  perikanan  baik  secara  horisontal maupun vertikal agar organisasi bisnis perikanan dapat lebih rasional, efektif dan produktif. Pengembangan interdependensi antar pelaku bisnis diperlukan untuk mengurangi praktek eksploitasi antar pelaku bisnis khususnya terhadap pelaku bisnis skala kecil.  Model industri klaster (cluster industry) diperkirakan cocok untuk ini. Hal penting lain yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan penyehatan iklim usaha dengan menekan praktek monopoli yang tidak sehat, yang merugikan  pelaku  bisnis  skala  kecil  di  pedesaan,
meningkatkan  pelayanan  usaha  di  bidang  kapital, teknologi, informasi pasar dan manajemen pengelolaan sum ber  daya  perikanan,  serta  m eningkatkan penerapan  peraturan  perundangan  menyangkut penyelenggaraan bisnis perikanan.
Pada transformasi dari bisnis tradisional subsisten ke industrial komersial,  penekanan tidak hanya pada budaya material yaitu teknologi, kapital, dan sarana prasarana,  tetapi  juga  kompetensi  sumberdaya manusia, manajemen organisasi, bentuk kemitraan dan struktur serta tata nilai sosialnya, jadi tidak hanya nilai tambahnya tetapi juga perspektif kelembagaannya secara holistik (Pranadji, 2000). Untuk itu diperlukan konsolidasi dan integrasi antar cabang bisnis secara horisontal  maupun  vertikal  agar  bisnis dapat  lebih rasional, efektif dan produktif.
Pengembangan industri perikanan sangat berkaitan dengan  model pembangunan  perikanan Indonesia yang  disampaikan  oleh  Satria  (2011).  Dalam konsepnya Satria menyarankan untuk membuat peta jalan bersama  asosiasi dan pengusaha, yang diikuti dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung industri ,  ser ta  pem benahan  r egulasi  untuk mengamankan industri yang tumbuh. Ditambahkan oleh Satria (2011), bahwa dari tiga model pembangunan di dunia, yaitu model teknokratik, yang diterapkan di Amerika Selatan, model populis yang diterapkan di Filipina, dan model tekno-populis yang diterapkan di Jepang; model terakhir yang melindungi pelaku-pelaku kecil dan mendorong pelaku-pelaku besar adalah yang paling sesuai untuk dikembangkan di Indonesia.
Berdasarkan tipologi spesifik masyarakat Indonesia baik  secara  fisik  (kepemilikan  modal,  lahan,  serta ketersediaan sarana, prasarana dan bahan baku bagi pengolahan)  m aupun  budaya,  m ak a  m odel pengembangan  industri,  baik  industri  perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan yang layak dikembangkan  adalah  yang    dapat  menumbuh kembangkan industri pada skala usaha mikro, kecil, dan  menengah  (UMKM), dan  bila  memungkinkan, dikai tkan  dengan  industri  besar  yang  dapat m emf asilitasi  modal,  sarana  dan  prasarana, pengadaan  input  produksi,  serta  pemasaran  hasil, seperti pada model inti-plasma. Model pengembangan dari setiap  industri juga  tidak dapat digeneralisasi, tetapi harus  disesuaikan dengan  jenis industri  dan lokasi tempat industri tersebut berkembang. Sebagai contoh, industri pengalengan, harus dikembangkan dengan pola yang berbeda dengan industri pengeringan atau pemindangan ikan. Bahkan industri pemindangan di  Pelabuhanratu,  Jawa  Barat  mungkin  harus dikembangkan berbeda dengan industri pemindangan ikan di Klungkung, Bali karena industri-industri tersebut mempunyai  karakter  suplai  bahan  baku,  sarana prasarana, serta pasar yang berbeda.

## A. Poernomo dan  E.S. Heruwati
Di atas itu semua, diperlukan keharmonisan dan koordinasi antar lembaga, institusi, badan, organisasi dan semua pelaku lain yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentu tidak mudah karena berada di luar kendali Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Untuk mencapai perubahan ke arah industrialisasi perikanan yang tangguh di masa depan, maka dukungan dan campur tangan dari pihak terkait seperti Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian,  Kementerian Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  para  Gubernur,  Bupati  dan Walikota, serta pihak-pihak lain mutlak diperlukan.

## DUKUNGAN LITBANG
Pengembangan industri perikanan saat ini masih sangat bervariasi, berupa kelompok-kelompok usaha bersama, koperasi, maupun perusahaan yang berdiri sendiri atau yang bermitra dengan usaha-usaha kecil di  sekitarnya.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  studi  dan evaluasi terhadap kondisi riil dan empiris di lapangan mengenai bentuk-bentuk kelembagaan tradisional, yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun oleh pengusaha.  Beberapa  kasus  dari  pengembangan industri   ter sebut   perl u  di kaji  kekuatan  dan kelemahannya, untuk kemudian digunakan sebagai landasan bagi penyusunan pemikiran teoritik. Langkah selanjutnya  adalah  melakukan  uji  coba  dengan membuat penyesuaian atau penyempurnaan pada satu atau  dua  kasus yang  kemudian  dirangkai  menjadi suatu  model.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat besarnya keragaman karakteristik lingkungan, fisik, geografis, ekonomi, intelektual, religi, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia. Model pemberdayaan ideal industri perikanan di Indonesia yang diajukan haruslah menggambarkan ciri inklusif dan holistik, dengan  penekanan  pada  daya  saing,  bersifat  non tradisional  dan  komersial,  terutama  dilihat  dari pengembangan bisnis perikanan yang tangguh.
Di  samping  itu, beberapa  inovasi  berikut  perlu dikembangkan  mengiringi  program  industrialisasi perikanan antara lain adalah:
1) Inovasi    teknologi    alat    tangkap  ikan  ramah lingkungan
2) Inovasi teknologi dan bioteknologi benih unggul
3) Inovasi teknologi pakan ikan budidaya, baik pakan alami maupun pakan buatan
4) Inovasi teknologi dan bioteknologi bioremediasi serta pembersihan air dan lingkungan
5) Inovasi teknologi dan bioteknologi vaksin dan obat ikan
6) Inovasi teknologi pengolahan ikan hasil budidaya termasuk teknologi pemanfaatan limbah ikan
7) Inovasi teknologi dan bioteknologi senyawa aktif dan nutrasetikal dari bahan asal laut
8) Inovasi sistem atau model industri yang sesuai dengan  sumberdaya, baik sumberdaya  ikan, sarana  dan  prasarana,  serta  sumberdaya manusia
9) Inovasi  sistem  kebijakan industri yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial, ekonomi, politik dan budaya Indonesia.
Beberapa inovasi di atas merupakan persyaratan m inim al  y ang  harus  di penuhi   agar  cita-c ita industrialisasi,  baik  untuk  perikanan  tangkap, budidaya, maupun industri  pengolahan ikan dapat tercapai dengan memuaskan.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa meskipun masih tersendat, industri perikanan telah berkembang secara dinamis selama sepuluh tahun terakhir. Namun demikian, seiring dengan cita-cita untuk  menjadi  yang  terbesar  pada  tahun  2015, program industrialisasi masih perlu dipacu dengan strategi,  yaitu  melalui  model  pemberdayaan yang inklusif dan holistik, yang sesuai dengan karakteristik jenis  industri  di  m asing-masing  wilayah  dan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Satu hal penting yang harus diingat dalam pengembangan industri  perikanan,  apapun  model  yang  akan dikembangkan,  adalah  pentingnya  mengelola sumberdaya  alam,  baik  sumberdaya  perikanan tangkap maupun sumberdaya lahan budidaya serta sumberdaya genetik ikan dan biota laut lain termasuk mikroorganisme laut, karena itu semua adalah aset atau modal utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous,  1999.  Industrialization.  W orld  Resource Institute.  http://www.wri.org/publication/content/8333. Diakses  pada  tanggal  11  Agustus  2011.
Anonim.  2008.  Peraturan  Presiden  No.  28  Tahun  2008 tentang  Kebijakan  Industri  Nasional.
Anonim.  2009.  Rancangan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  2010-2014  Bidang  Kelautan  dan Perikanan.  Bappenas,  Deputi  Bidang  SDA  dan  LH. Disampaikan  pada  RAKORNAS  DKP  2009.  Jakarta Anonymous. 2010. Aquaculture industrialization in China. ht tp: //www.s una rma .net /20 10/ 05/ aqu ac ul tur e- industrilaization-in-china.  Diakses  pada  tanggal  13 Mei  2011
Anonim. 2011. MP3EI 2011-2025. Lampiran Perpres No.
32/2011. Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian.
Batangbac al,  J .L.  2002.  Agric ultural  and  Fisheries Modernization  Act  and  The  Fisheries  Code  of  1998:
Key  areas  of  conflict  and  recommended  courses  of action.  One  ocean-Overseas:  Online  Magazine  for Sustainable  Seas  Vol  5(4).  http://www.oneocean.org/ overseas/200204/afma_policy_study.html.  Diakses pada  tanggal  11  Agustus  2011.
Dahuri,  R.  2002.  Perikanan  sebagai  sektor  andalan nasional dalam Kebij ak an dan strategi pembangunan  kelautan  dan  perikanan.  Menggapai cita-cita luhur. Cholik, F., Heruwati, E.S., Jauzi, A., dan Basuki,  P.I.  (Eds).  ISPIKANI.  13-39.
Dewantoro,  B.  2011.  http://bagusdewan.blogspot.com/
2011/04/definisi_industri.html.  Diakses  pada  tanggal 2  Januari  2011.
Koeshendrajana, S. 2010. Isu Pemasaran Ikan: Strategi Menghadapi  Program  Peningkatan  Produksi  Ikan Budidaya. Presentasi dalam Focus Group Discussion
Strategi  menghadapi  program  peningkatan  produksi ikan budidaya, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan  Bioteknologi  Kelautan  dan  Perikanan,  Jakarta 12 Mei 2010.
Manurung,  V.T.  1999.  Pengembangan  bisnis  perikanan dalam  upaya  peningkatan  pendapatan  nelayan  dan Ekspor.  Dinamik a  inovas i  s os ial  ek onomi  dan k elembagaan  pertanian.  PSE,  Badan  Litbang Pertanian.  Buku  2:  538-548
Nugroho,  E.  2010.  Dukungan  Pakan  dalam  Strategi Menghadapi  Peningkatan  Produksi  Ikan  Budidaya. Presentasi  dalam  Focus  Group  Discussion  Strategi menghadapi  program  peningkatan  produksi  ikan budidaya,  Balai  Besar  Riset Pengolahan Produk  dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Jakarta 12 Mei 2010.
Poernomo, A., Heruwati,  E.S., Irianto,  H.E.,  Pranadji, T., Murniyati,  dan  Astuti,  I.R.  2001.  Pemberdayaan industri  pengolahan  ik an  di  Indonesia:  Sebuah perspektif.  Analisis  Kebijaksanaan  Pembangunan Perikanan  2000.  Pusat  Riset  Perikanan  Budidaya. BRKP, KKP: 86-95.
Pranadji, T. 2000.  Strategi pengembangan kelembagaan bisnis  (pengolahan  hasil)  perikanan.  Pros.  Seminar pemberdayaan  Indus tri  Pengolahan  Ik an  di Indonesia.  Puslitbangkan,  Badan  Litbang  Pertanian, Jakarta.
Ramdan  dan  Yopi.  2011.  Industri  Pengolahan  Ikan Pontang  Panting.  Rubrik  Trobos  Utama.  Trobos. Edisi  144:  18-20.
Retnowati,  N.  2011.  Kebijakan  Pemanfaatan  Limbah Hasil Perikanan. Direktorat Pengolahan, Ditjen P2HP. Focus Group Discussion: Mengubah Limbah Menjadi Hasil  Samping  Bernilai  Tambah.  BBP4B-KP.
Satria,  A.  2011.  Industri  Pengolahan  Ikan,  Kesempatan dalam  Kesempitan.  Rubrik  Opini.  Trobos.  144:  26- 27
Suadi,  2006.  Menelusuri  pola  pertumbuhan  industri perik anan  laut  Indonesia:  Beberapa  Catatan. Inovasi. 6(XVIII).
Sutjiamidjaja,  I.  dan  Sutjiamidjaja,  H.  1999.  Program pengembangan  perik anan  Indonesia  sebagai sumber  kesej ahteraan  nelayan,  Lowongan pekerj aan,  serta  devisa  Negara.  Pembahasan PROTEKAN  2003. Ditjenkan, Deptan.
Utoyo,  B.  2011.  Pengertian  dan  Definisi  Industri.  http:// c arapedia.c om/pertian  definis i  info2063.html. Diakses  pada  tanggal  2  Januari  2011.

## A. Poernomo dan  E.S. Heruwati