## PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA BAUMATA BARAT KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA
TIMUR)
Novita Anastasia Banunaek 1* , Yohanes Tuba Helan 2 , Hernimus Ratu Udju 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia Email: tasyabanunaek11@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 01-05-2023 Direvisi : 13-06-2023 Disetujui  : 14-06-2023 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  Desa dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat  kesulitan  geografis  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan dan  pemerataan  pembangunan  desa,  regulasi  penggunaan  dana  desa diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Penelitian  bertujuan:  (a)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  Barat  Kecamatan  Taebenu Kabupaten  Kupang  Nusa  Tenggara  Timur;  (b)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  faktor  penghambat  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  empiris  yaitu penelitian  dengan  adanya  data-data  lapangan  sebagai  sumber  sebagai sumber  data  utama.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  Barat  Kecamatan  Taebenu Kabupaten  Kupang  bahwa  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata Barat  baik  dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga  dalam  perencanaan  pengelolaan    hingga  pelaksanaan  tidak efektif  terhadap  program-program  yang  ada  pada  desa.  (b)  Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

## ABSTRACT
A village is a legal community unit that has territorial boundaries that are  authorized  to  regulate  and  manage  government  affairs,  local community  interests  based  on  community  initiatives,  origin  rights, and/or  traditional  rights  that  are  recognized  and  respected  within  the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Preparation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for Villages is calculated based on the number of villages and allocated by taking into account the population, poverty rate, area size, and level of geographical  difficulty.  In  order  to  improve  welfare  and  equity  in village  development,  regulations  on  the  use  of  village  funds  are prioritized  for  development  and  empowerment  public.  The  research aims:  (a)  to  find  out  and  analyze  the  management  of  village  funds  in West  Baumata  Village,  Taebenu  District,  Kupang  Regency,  East  Nusa Tenggara;  (b)  To  find  out  and  analyze  the  inhibiting  factors  for
Kata kunci : Pengelolaan; Dana Desa; Faktor Penghambat.
Keywords:. Management; Village Fund;  Inhibiting Factors.
managing  village  funds  in  West  Baumata  Village,  Taebenu  District, Kupang  Regency,  East  Nusa  Tenggara.  This  research  includes empirical  juridical  research,  namely  research  with  field  data  as  the main  source  of  data.  The  results  of  this  study  show  that  the management  of  village  funds  in  West  Baumata  Village,  Taebenu District,  Kupang  Regency,  that  the  management  of  village  funds  in West  Baumata  Village,  both  in  the  planning,  implementation, monitoring  and  evaluation  stages,  has  not  been  running  effectively. Village  fund  management  in  West  Baumata  Village  is  influenced  by several inhibiting factors, namely: (a) Low human resources in terms of the  quality  of  village administration  so  that  the  management  planning and  implementation  of  programs  in  the  village  are  not  effective.  (b) Facilities and infrastructure that are less supportive.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang  menyelengarakan  pemerintahan berdasarkan  asas  desentralisasi  (Robi,  2023).  Asas  desentralisasi  yaitu  penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Moonti, 2017). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Salah  satu  bentuk  desentralisasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  daerah  berupa  keleluasaan  Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan otonomi  daerah  termasuk  dalam  sistem  pemerintahan  Desa,  sebagaimana  ketentuan Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  yang mengamanatkan  tentang  adanya  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  dalam menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi (Wijayanti, 2016).
Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang  perubahan  kedua  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Hal  ini menegaskan  bahwa  Desa  sebagai  tatanan  pemerintahan  terendah  di  Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  lahirnya  ketentuan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alkaff & Adim, 2022).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, kemudian terkait pengelolaan dan pedoman pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  desa
dan Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi  bahan  kajian menarik  yang  diharapkan  dapat  memperkuat  otonomi  desa  serta  percepatan pembangunan (Bawono, 2019).
Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan  mengenai  pemerintahan  desa  adalah adanya  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokrasi  dan  pemberdayaan masyarakat.  Pembangunan  di  desa  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  terhadap wilayah  di  sekitar  atau  wilayah  atasannya  dalam  konteks  admininstrasi  pemerintah secara berjenjang (DAAP, Angi, & Rafael, 2022). Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dibentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang  kemudian  diubah  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  (Killa, Rowa, & Martini, 2021).
Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan:  “Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”
Adapun  Anggaran  setiap  desa  di  seluruh  Indonesia  mendapatkan  dana  yang penghitungan  anggarannya  didasarkan  pada  jumlah  desa  dengan  pertimbangan  di antaranya  adalah  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan  geografis  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan desa (Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama, 2017).
Mengenai  hal  tersebut  terdapat  dalam Pasal  72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  terkait  dengan  keuangan  desa  bahwa  sumber  Dana  Desa  berasal  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  Desa dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan  desa,  regulasi penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat (Poluan, Lengkong, & Londa, 2021).
Proses  penyelenggaraan  negara  Republik  Indonesia,  desa  berinovasi  dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, mandiri,  demokratis  serta  maju  dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal  1 angka 1 Desa  adalah desa dan desa adat  atau  yang disebut dengan nama lain.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (Nasir,  Ghazali,  &  Yanti,  2022).  Pemerintahan  nasional  yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di  desa.  Penggelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  memiliki  mekanisme  sebagai berikut:
a. Perencanaan
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat  melalui  musyawarah  desa  atau  rembung  desa.  Pada  Desa  Baumata  Barat, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  serta  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (MUSRENBANGDES)  sehingga  dihasilkan  Rencana  Penggunaan  Desa  (RPD). Perencanaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  Barat  dilakukan  dengan  perencanaan partisipatif memalui musyawarah desa.
b. Pengawasan
Pada  tahap  pengawasan  ini,  Desa  Baumata  sudah  dianggap  cukup  mampu  untuk menjalankan  pengawasan  dengan  baik,  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  tim dari  kabupaten,  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengadakan  musyawarah  dengan  para  aktor  masyarakat,  sehingga  masyarakat  juga dapat turut serat mengawasi jalannya penggelolaan dana desa.
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah ddesa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.
Pertanggungjawaban  administratif  merupakan  pertanggung-  jawaban  pemerintah desa  atas  kegiatan  pelaksanaan  penggelolaan  dana  desa  secara  administratif  berupa surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  atas  Camat  Taebenu  kepada  Bupati  Kupang  bagian tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
Pengelolaan  dana  desa,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  Pasal  1  angka  15  yang  berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana  desa  tersebut,  Kepala  Desa  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  Bupati/Walikota  berupa  laporan  semester  pertama  melalui  camat, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDes  setiap  akhir  tahun,  dan  diinformasikan  kepada  masyarakat melalui  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Dalam  rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.
Penggelolaan  dana  desa  harus  memenuhi  beberapa  prinsip  penggelolaan  seperti yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa?
Isu  dalam  pengaturan  pengelolaan  dana  desa  yaitu  kurangnya  transparansi  dana desa  dan  kurangnya  sarana  prasarana  di  kantor  desa  dan  kurangnya  partisipasi  dari masyarakat.  Keuangan  Desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Menyadari  hal  ini  Pemerintahan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara.  Dan  dalam  Kabupaten  Kupang  telah  mengeluarkan  Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa sebagai berikut:
1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kupang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Hal itulah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai.
“Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Studi    Di  Desa  Baumata  Barat  Kecamatan  Taebenu  Kabupaten  Kupang  Nusa Tenggara Timur)”

## Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu metode  penelitian  yang  memungkinkan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan  tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata sehingga memungkinkan peneliti untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Baumata  Barat  Kecamatan  Taebenu Kabupaten Kupang
Mekanisme pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan, perorganisasian,  pengarah  dan  pengawasan  usaha-usaha  para  anggota  organisasi  dan pengguna  sumberdaya-sumberdaya  organisasi  lainnya  agar  mencapai  tujuan  organisasi yang telah ditetapkan.
Mekanisme  pengelolaan  dana  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pengawasan,  dan  Evaluasi.  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014  menerangkan  bahwa  dana  desa  dialokasikan  oleh  pemerintah untuk  desa.  Pengalokasiannya  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dengan memperhatikan  sejumlah  hal.  Di  antaranya,  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ada 4 urusan di Desa:
1. Urusan Pemerintahan Desa
2. Urusan Pembangunan Desa
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Urusan Pembinaan Masyarakat Desa
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  mengambil  simpulan  bahwa  mekanisme dari  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  Barat  belum  efektif  sepenuhnya  karena
dalam  pelaksanaannya  informasi  terkait  pengelolaan  dana  desa  yang  kurang  dirasakan oleh masyarakat.
Dana  Desa  di  Desa  Baumata  diprioritaskan  untuk  pembiayaan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  berskala  lokal  desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  masyarakat  serta  penanggulangan kemiskinan. Prioritas  Dana Desa dialokasikan untuk  membiayai  bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya
Dana  Desa  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dari  sebuah  desa  sebagai pendorong  untuk  menjalankan  program-program  dari  pemerintahan.  Termaksud antaranya  adalah  program  untuk  mensejahterakan  masyarakat  di  wilayahnya.  Agar program-program  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dibutuhkan  fungsi  dibutuhkan pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Namun  BPD  tidak  turut  serta mengelola keuangan desa tetapi hanya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.

## 2. Perencanaan
Perencanaan  Keuangan  Desa  adalah  kegiatan  untuk  memperkirakan  pendapatan dan  belanja  Desa  untuk  kurung  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang.  APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana  yang telah ditetapkan, serta  menjamin  tersedianya  anggaran  dalam  jumlah  yang  tertentu  yang  pasti,  untuk melaksanakan  rencana  kegiatan  dimaksud.  APBDes  menjamin  kelayakan  sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.
Beberapa  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  dalam  menyusun  APBDes.  APBDes dibahas  berdasarkan  RKPDesa  yang  telah  ditetapkan  dengan  Perdes  disepakati  dalam acara  musyawarah  desa  (Musdes)  tersebut  oleh  semua  peserta  musdes.  APBDesa disusun  untuk  masa  1  (satu)  tahun  anggaran,  terhitung  mulai  1  Januari  sampai  31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  APBDesa  dapat  disusun  sejak  bulan  September  dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya  pada  31  Desember  pada  tahun yang  sedang  dijalani.  Selain  itu,  secara  teknis  penyusunan  APBDesa  juga  harus memperhatikan  pendapatan  desa,  belanja  desa,  pembiayaan  desa,  serta  SILPA  (sisa lebih perhitungan anggaran).
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat  melalui  musyawarah  desa  atau  rembung  desa.  Pada  Desa  Baumata  Barat, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  serta  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (MUSRENBANGDES)  sehingga  dihasilkan  Rencana  Penggunaan  Desa  (RPD). Perencanaan  dana  desa  di  Dea  Baumata  Barat  dilakukan  dengan  perencanaan partisipatif memalui musyawarah desa.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa.  Pelaksanaan  kegiatan  yang dibiayai  dari  Dana  Desa  berpedoman  pada  pedoman  teknis  yang  ditetapkan  oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  tidak  termasuk dalam  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  setelah  mendapat  persetujuan  bupati/walikota dengan  memastikan  pengalokasian  Dana  Desa  untuk  kegiatan  yang  menjadi  prioritas telah  terpenuhi  dan/atau  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  telah terpenuhi.
Realisasi  pengelolaan  dana  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  maka pencairan dan penyaluran dana desa harus dilakukan melalui mekanisme tertentu, secara teknis  ada  beberapa  tahap  yang  harus  dilalui,  yaitu  sebagai  berikut:  setelah  semua berkas  pengajuan  dana  desa  lengkap  dan  dalam  berkas  pengajuan  mengetahui  camat, kemudian  diajukan  ke  bagian  Tata  Pemerintahan  Desa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Kupang.  Kemudian  Bagian  Pemerintahan  Desa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kupang akan  meneruskan  berkas  permohonan  berikut  lampirannya  kepada  Kepala  Dinas Pendapatan,  Penggelolaan  Keuangan  dan  Aset  (DPPKA).  Apabila  semua  persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana desa ke rekening PTPKD Desa Baumata.  Mekanisme  penyaluran  dan  pencairan  dana  Desa  Baumata  sudah  sesuai dengan  peraturan  yang  mengatur  penggelolaan  keuangan  desa  yaitu  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Desa.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan.
1. Alokasi dasar
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk,  angka         kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Mekanisme  penyaluran  Dana  Desa  terbagi  menjadi  2  (dua)  tahap  yakni  tahap mekanisme  transfer  APBN  dari  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening Kas  Umum  Daerah  (RKUD)  dan  tahap  mekanisme  transfer  APBD  dari  RKUD  ke  kas desa.  Mekanisme  pencairan  dana  dan  penyaluran  Dana  Desa  selengkapnya  seperti  di bawah ini.
1. Pencairan  Dana  Desa  dilakukan  bertahap  dengan  presentase  tertentu  yang  telah ditetapkan.
2. Pencairan  pertama  diajukan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati  melalui  Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan  tahap  ke  dua,  dapat  dilakukan  apabila  penggunaan  pada  pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan  baik  tahap  pertama  maupun  ke  dua  dilakukan  dengan  pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluaran  Alokasi  Dana  Desa  dari  kas  desa  kepada  pelaku  aktivitas  (pemimpin pelaksana kegiatan).
Penggunaan  dana  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  pada  Desa  Baumata dalam  bidang  penanggulangan  kemiskinan,  penggunaan  dana  digunakan  untuk  biaya operasional raskin dan penguatan modal (Mawikere, 2017).
Dalam  penggunaan  dana  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  yaitu  dengan memberikan  bantuan  kepada  Pos  Kesehatan  Desa  (Poskesdes).  Berdasarkan  teori pemberdayaan masyarakat oleh ide dalam (Roreng & Pratama, 2019) yang menjelaskan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kemampuan menjangkau,  menggunakan  dan  mempengaruhi  pranata-pranata  masyarakat,  seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan (Agustana, 2021).
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (Arina,  Masinambow,  & Walewangko, 2021).
Pelaksana  kegiatan  yang  dibiayai  dari  Dana  Desa  berpedoman  pada  pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Bakri, 2017).
Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  tidak  termasuk dalam  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  setelah  mendapat  persetujuan  bupati/walikota dengan  memastikan  pengalokasian  Dana  Desa  untuk  kegiatan  yang  menjadi  prioritas telah  terpenuhi  dan/atau  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  telah terpenuhi (Arina et al., 2021).

## Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  oleh  BPD  ,  tetapi  juga  melibatkan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  mengadakan  musyawarah  dengan  para  aktor  masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serat mengawasi jalannya penggelolaan dana desa.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang  dipercayakan  kepada  pemerintah  desa.  Dilihat  dari  bentuk  pertanggungjawaban pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.
Pertanggungjawaban  administratif  merupakan  pertanggungjawaban  pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administratif berupa surat
pertanggungjawaban  (SPJ)  atas  Camat  Taebenu  kepada  Bupati  Kupang  bagian  tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
4. Faktor penghambat pengaturan dan penggelolaan dana desa di Desa Baumata Barat

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  dari  penduduk  desa  di  Desa  Baumata  Barat  yang  rendah dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan  pekerjaan.  Kualitas  sumber  daya  manusia sangat penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan  peneliti  bahwa  sumber  daya  manusia  dari  penduduk  Desa  Baumata yang  rendah  dapat  di  lihat  dari  tingkat  pendidikan  dan  pekerjaan  .  Hal  tersebut berdampak  pada  kegiatan  penggelolaan  dana  desa  tahap  perencanaan  meskipun pendidikan  tinggi  tetapi  dalam  melaksanakan  tugas  belum  maksimal  .  Dari  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  merupakan  cerminan  dari  rendahnya  pendidikan  dan pekerjaan  masyarakat.
Kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan
pengelolaan  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN.  Berbagai  penilitian  yang mengkaji  implementasi  pengelolaan  dana  desa  menyimpulkan  bahwa  permasalahan yang  terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa  pada  intinya  terletak  pada  sumber  daya aparatur desa yang menjadi pengelola anggaran tidak disiapkan dengan matang
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan  kualitas.  Karena,  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  hingga  mencapai  Rp1  miliar  harus dikelola  dengan  professional,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang dilakukan  aparatur  pemerintah  desa.  Karena  itu,  pengetahuan  tentang  pengelolaan Keuangan  desa  wajib  dimiliki  aparatur  pemerintah  desa  di  daerah,  sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.
Melalui  Undang-undang  tersebut,  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa  akan bekerja  lebih  professional  dalam  mengelola  administrasi  keuangan,  sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bisa  berjalan  lebih  tertib.  Termasuk  mengenai pelaksanaan  proyek  pembangunan  di  desa,  diharapkan  pengelolaannya  dapat dilaksanakan  sesuai  aturan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Misalnya,  pembangunan  jalan desa,  pembangunan  jembatan.  Diharapkan  pemerintah  desa  harus  lebih  memahami pengelolaan  keuangan  yang  benar  sehingga  pengelolaan  keuangan  desa  betul-betul tertib aturan.

## Faktor sarana dan prasarana
Guna  mencapai  kesuksesan  dalam  pemanfaatan  dana  desa  yang  telah  di rencanakan  pemerintah  desa  maka  diperlukan  alat  penunjang,  hal  ini  berarti  harus adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya fasilitas.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa  ini  didasarkan  pada  tata  kelola  yang baik,  seperti  penerapan  harga  satuan  yang  wajar,  hasil  pembangunan  sararana  dan
prasarana  yang berkualitas, dan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan desa pendukung di Desa Baumata.

## Kesimpulan
Pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Baumata  Barat  baik  dalam  tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa  di  Desa  Baumata  Barat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  penghambat  yaitu. Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan  pengelolaan    hingga  pelaksanaan  tidak  efektif  terhadap  program-program yang ada pada desa, Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

## Bibliografi
Agustana, Putu. (2021). Pemberdayaan Komunitas Kolok Di Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Locus , 13 (1), 1–12.
Alkaff,  Alwi,  &  Adim,  Abdul.  (2022).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Add)  dalam  Pembangunan  Desa  Bagon  Kecamatan  Puger  Kabupaten  Jember. Jurnal Paradigma Madani , 9 (1), 49–61. https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1495
Arina,  Ade  Irma  Seska,  Masinambow,  Vecky  A.  J.,  &  Walewangko,  Een  N.  (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (3), 22–41. https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.22.3.2021
Atmojo,  Muhammad  Eko,  Fridayani,  Helen  Dian,  Kasiwi,  Aulia  Nur,  &  Pratama, Mardha  Adhi.  (2017).  Efektivitas  dana  desa  untuk  pengembangan  potensi ekonomi  berbasis  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Bangunjiwo. ARISTO , 5 (1), 126–140.
Bakri, Bakri. (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. Al-Buhuts , 13 (01), 33–52.
Bawono,  Icuk  Rangga.  (2019). Panduan  penggunaan  dan  pengelolaan  dana  desa . Gramedia Widiasarana Indonesia.
DAAP,  Sarah  Wulan,  Angi,  Yohana  Febiani,  &  Rafael,  Sarinah  Joyce  M.  (2022). Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pendidikan  Dan  Pelatihan,  Serta Ketersediaan  Pendamping  Desa  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Keuangan  Desa (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Desa  Di  Kecamatan  Taebenu  Kabupaten Kupang). Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) , 1736–1751.
Killa, Meirgin Yektris, Rowa, Hyronimus, & Martini, Ani. (2021). Evaluasi Kebijakan Program  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Taebenu  Kabupaten  Kupang  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  (Studi  Pada  Desa  Baumata  dan  Desa  Bokong  Kecamatan Taebenu  Kabupaten  Kupang). VISIONER:  Jurnal  Pemerintahan  Daerah  Di Indonesia , 13 (3), 469–483. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470
Mawikere,  Heryanikov  Atiliano.  (2017). Strategi  pengembangan  wilayah  berbasis sektor  unggulan  di  kabupaten  Kupang-Provinsi  nNusa  Tenggara  Timur .  ITN Malang.
Moonti, Roy Marthen. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 20 (2), 26–37.
Nasir, Mohammad, Ghazali, M. Bahri, & Yanti, Fitri. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Dana  Desa  Melalui  Pengembangan  Masyarakat  Islam  Di  Kabupaten  Pringsewu Lampung. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat  Islam , 15 (2), 191–212. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.11331
Poluan,  Karina,  Lengkong,  Florence,  &  Londa,  Very.  (2021).  Efektivitas  Program Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan  Melalui  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Di Desa  Elusan  Kecamatan  Amurang  Barat  Kabupaten  Minahasa  Selatan). Jurnal Administrasi Publik , 7 (111).
Robi,  Ahmad.  (2023).  Pengawasan  Penyelenggaraan  Asas  Desentralisasi  Dalam Pemerintah  Daerah  Berdasarkan  Uu  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah. Sosio Akademika , 12 (2).
Roreng,  Petrus  Peleng,  &  Pratama,  Adiel  Kemal.  (2019).  Analisis  Tata  Kelolah  Dana Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Buana  Akuntansi , 4 (2),  32–41. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i2.877
Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal
Media Hukum , 23 (2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199