## Abstract
Education process needs costs.  Problems of education financing are still struggling on the sources of the cost of education, management education costs, and the allocation of the cost of education, as well as the cost-efficiency of education. The policy of Permendiknas 69 / 2009 is  a  policy  that answer education financing.  The  policy  was studied  through    formulation  analysis,  Material/Content, Implementation and Evaluation. The fact suggests that Permendiknas 69 / 2009, regulates  the costs operating  that only lasted for one year, for  year  2009  Using  the  DKI  Jakarta  bases.  It  does  not  regulate investment  costs,  and  personnel  costs  yet.  Therefore,  the determination of costs every year is needed, and preferably before the new school year.
Keywords: Cost, Permendiknas 69/2009, policy analysis

## Abstrak
Penyelenggaraan  pendidikan  membutuhkan  biaya.  Problematika pembiayaan  pendidikan  masih  berkutat  pada  sumber-sumber biaya  pendidikan,  pengelolaan  biaya  pendidikan,  dan  alokasi biaya  pendidikan,  serta  efisiensi  biaya  pendidikan.  Kebijakan Permendiknas  No.  69  tahun  2009  merupakan  kebijakan  yang menjawab  permasalahan  pembiayaan  pendidikan.  Kebijakan tersebut  dikaji  melalui  analisa Formulasi,  Materi/isi, Implementasi dan Evaluasi. Fakta menunjukan bahwa Permendiknas No. 69 tahun 2009,  mengatur biaya operasi yang hanya berdurasi selama 1 tahun, untuk  tahun  2009.Menggunakan  basis  Daerah  DKI  Jakarta.Belum mengatur biaya investasi,  dan   belum  mengatur  biaya personalia. Oleh sebab itu perlu penetapan besaran biaya yang dilakukan setiap tahun, dan sebaiknya sebelum tahun  ajaran baru.
Kata kunci : Biaya,Permendiknas No. 69 tahun 2009, analisa kebijakan.

## H. Abdul Haris
Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya Jl. Ketintang Madya 92 S u r a b a y a E-mail : charismunirbakri@gmail.com Naskah diterima : 16 Agustus 2016 direvisi : 21 September 2016 disetujui 10 Oktober 2016

## ANALISA KEBIJAKAN PERMENDIKNAS No. 69 Tahun 2009 TENTANG  STANDAR  PEMBIAYAAN  PENDIDIKAN

## ANALYSIS ON POLICY REGULATION OF THE MINISTER OF NATIONAL EDUCATION NO.  69 /2009 ABOUT FUNDING EDUCATION  STANDARDS
H. Abdul Haris

## Pendahuluan
Dalam  setiap  upaya  pencapaian  tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun  kualitatif,  biaya  pendidikan  memiliki peranan  yang  sangat  menentukan  (Dedi Supriadi,  2003  :  3).  Biaya  merupakan  sebuah keniscayaan,  sebab  tanpa  biaya,  proses penyelenggaraan  pendidikan  akan  ditemui beberapa hambatan.
Oleh  karena  itu  perlu  dipahami  akan anatomi problematika pembiayaan pendidikan. Sehingga bertitik tolak pada pemikiran ini, maka bisa  dibuat  suatu  kebijakan  pembiayaan pendidikan yang tepat dan adil serta mengarah kepada  pencapaian  tujuan  pendidikan,  baik tujuan  yang  bersifat  kuantitatif  maupun kualitatif.
Secara  anatomi  problematika  pem- biayaan  pendidikan  masih  berkutat  pada sumber- sumber biaya pendidikan, pengelolaan biaya  pendidikan,  dan  alokasi  pembiayaan pendidikan,  serta  efisiensi  biaya  pendidikan (http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten- download/konten-hasil-penelitian/konten- pendidikan-agamakeagamaan/analisis-biaya- satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta.html, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00)
Tim  Peneliti  Puslitbang  Penda—UPI Bandung, dan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan RI memberi rekomendasi atas hasil penelitiannya sebagai berikut :
1. Biaya  minimal  untuk  setiap  komponen pembiayaan operasional madrasah memiliki kesenjangan yang tinggi dan bervariasi untuk setiap  propinsi,  dan  konsekuensinya prosentase  kesenjangan  itu  harus  dapat dipenuhi.   Pemerintah  dapat  melakukan bermacam cara untuk membantu madrasah diantaranya dengan bentuk bantuan langsung berupa biaya kegiatan madrasah atau bentuk pembantuan dalam melibatkan masyarakat melalaui stimulasi kepada komite madrasah (http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/ konten-download/konten-hasil-penelitian/ konten-pendidikan-agamakeagamaan/ analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah- swasta.html, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00),
2. Untuk  mengetahui  kebenaran  dari  biaya operasional maksimal yang diperlukan dalam penyelenggaraan madrasah, perlu dilakukan studi  yang  secara  khusus  menggali  sisi maksimal kebutuhan pembiayaan madrasah dengan  pola  pelibatan  madrasah  dalam pelatihan dan penyusunan rencana anggaran belanja madrasah;
3. Besar  kecilnya  biaya  satuan  minimal  dan maksimal (menurut pengakuan pada kepala madrasah/responden) pada MIS dan MTsS di masing-masing daerah, belum mencerminkan kebutuhan biaya minimal dan maksimal yang sesungguhnya  yang  dianggap oleh tim studi merupakan komponen yang memicu aktivitas yang harus dibiayai secara ideal pada madrasah, pada  kenyataannya  oleh  para  pengelola madrasah dianggap komponen yang di sinyalir hanya  berlaku  untuk  madrasah/sekolah negeri.   Sehingga,  komponen  minimal  dan maksimal yang harus dibiayai tidak dianggap sebagai  yang  harus  dibiayai  oleh  madrasah swasta.  Sekalipun  komponen  itu  ada  dan dilakukan madrasah swasta, pembiayaannya hanya mengandalkan sumbangan, infak, atau keikhlasan pribadi personil untuk melaksana- kan aktivitas tersebut;
4. Perubahan  budaya  keterlibatan  masyarakat dalam madrasah dari pola lama harus dirubah ke  dalam  pola  baru  dimana  masyarakat terlibat  tidak  hanya  sekedar  pada  infak tentatif akan tetapi sampai kepada infak yang bekelajutan;
5. Komponen-komponen kritis yang ditemukan dari  prosentase  kesenjangan  antara  biaya minmal  dan  maksimal  dari  sisi  kebutuhan biaya  harus  menjadi  perhatian  dalam pem- biayaan pendidikan di madrasah.
Sehingga apabila ada pola-pola bantuan dari pemerintah baik yang berupa proyek maupun bantuan  lainnya  mengutamakan  komponen tersebut.  Dengan demikian prioritas bantuan pemerintah  ditujukan  kepada  pemenuhan kebutuhan  pembiayaan  yang  tidak  dapat dipenuhi  pada  komponen-komponen  yang bersangkutan;
6. Untuk memperkecil disparitas dari pembiayaan
yang  beragam,  maka  perlu  standarisasi minimal  dalam  pembiayaan  yang  meliputi komponen-komponen tersebut.  Juga model dan  proses  pembiayaan  yang  dilakukan mengacu  kepada  standar  yang  dikembang- kan, contoh untuk kasus madasah yang dalam pembiayaannya  masih  tergantung  kepada sumber perorangan ataupun yayasan dengan pola  pengeluaran  uang  karena  kebutuhan mendesak;
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Johar Permana  dan  kawan-kawan  mengemukakan Urusan  pemerintah  daerah  dalam  biaya, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Namun berapa  proporsi untuk  masing-masing dalam pembiayaan pendidikan ini masih belum dirasakan  jelas  (Johar  Permana,  Danny Meirawan, Cepi Triatna, 2009 : 12)
Pembiayaan  pendidikan  bersifat kompleks,  yang  didalamnya  terdapat  saling keterkaitan antar komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga  yang  makro  (nasional),  yang  meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan  mekanisme  pengalokasiannya,  efektivitas dan  efisiensi  dalam  pengguanaannya, akuntabilitas  hasilnya  yang  diukur  dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya madrasah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan  pembiayaan  pendidikan,  sehingga diperlukan  studi  khusus  untuk  lebih  spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.
Fungsi  dana  dalam  MBS  pada  dasarnya untuk  menunjang  penyediaan  sarana  dan prasarana,  seperti  tanah,  bangunan, laboratorium,  perpustakaan,  media  belajar, operasi  pengajaran,  pelayanan  administratif dan  sebagainya.  Dana  pendidikan  sebenarnya tidak  selalu  identik  dengan  uang  (real  cost), tetapi  segala  sesuatu  pengorbanan  yang diberikan  untuk  setiap  aktivitas  dalam  rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan (E Mulyasa, 2005 : 168)
Pada  saat  Menteri  Pendidikan  Nasional dijabat oleh Bambang Sudibyo, kebijakan sistem
pembiayaan  pendidikan  pernah  dirumuskan. Beliau  menggagas  bahwa  sistem  pembiayaan pendidikan  dengan  mekanisme  subsidi  silang akan  berwatak  sosial  karena  masyarakat  yang mampu secara finansial akan menyubsidi mereka yang kesulitan secara ekonomi.
Pada  prinsipnya  konstitusi  negara  kita telah  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak pendidikan  bagi  rakyatnya.  Sebagaimana disebutkandalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4,yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib mebiayainya, dan ayat 4 : negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk  memenuhi  penyelenggaraan  pendidikan nasional.
Keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan  pendidikan,  berkaitan  dengan realisasi  pelaksanaan  kehendak  perundang- undangan  pendidikan.  Keseriusan  negara untukmembuat  suatu  kebijakan  pembiayaan pendidikan  merupakan  usaha  startegis  dalam upaya  mengembangkan  sistem  pendidikan nasional.  Sebab negara sadar bahwa pendidikan merupakan  sebuah  investasi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  bagi  kehidupan  bangsa  dan Negara.  Menurut  teori ” human  capital ” , sebagaimana  dideskripsikan  oleh  Walter  W. McMahon dan Terry G. Geske dalam bukunya yang berjudul ” Financing  Education:  Overcoming Inefficiency  and  Inequity ” terbitan  University of  Illionis,  mengatakan  bahwa  nilai  penting pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia yang dengan sendirinya akan memberi manfaat moneter ataupun non-moneter (http:// jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/political- will-pendidikan-indonesia.html,  diunduh  Ahad, 29 Maret 2015, 21.15)
Oleh sebab itu, setelah  negara Indonesian merdeka,  founding  fathers  bangsa  ini menanamkan  semangat  dan  tekad  untuk memperjuangkan  keadilan  bagi  seluruh  warga negara, termasuk di dalamnya  hak pendidikan yang  layak.  Cita-cita  luhur  tersebut  kemudian dituangkan ke dalam rumusan Pembukaan UUD
1945  sebagai  salah  satu  tujuan  didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk ” mencerdaskan kehidupan bangsa ” .

## Rumusan masalah
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut, dirumuskan  permasalahan  sekaligus  sebagai ruang lingkup pembahasan, sebagai berikut :
1. Bagaimana analisa Formulasi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
2. Bagaimana Materi/Isi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
3. Bagaimana  Implementasi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?
4. Bagaimana  Evaluasi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan ?

## Tujuan
Dari  rumusan  masalah  tersebut,  maka dapat  dirumuskan  tujuan  yang  ingin  dicapai, yaitu :
1. Untuk mengetahui hasil  analisa Formulasi kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
2. Untuk mengetahui Materi/Isi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
3. Untuk mengetahui Implementasi   kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan
4. Untuk mengetahui  Evaluasi  kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang standart biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan

## Pembahasan
A. Kebijakan
Kebijakan merupakan jawaban terhadap suatu  masalah.  Masalah  adalah  perbedaan
antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang  terjadi/realitas.  Masalah  bisa  dipandang sebagai peluang, atau kesempatan untuk keluar dari  zona  status  quosehingga  tercipta  suatu kondisi yang lebih baik.
Semua  masalah  bisa  diselesaikan.Oleh sebab  itu  masalah  harus  dipecahkan. Penyelesaian masalah mengacu pada perubahan keadaan.  Kemampuan  menyelesaikan  masalah merupakan  suatu  keterampilan  yang  penting dalam hidup. Kecuali yang bermasalah tidak mau mencoba untuk mengatasi masalah tersebut.
Agar terarah dalam pemecahan masalah, maka  diperlukan  suatu  pedoman  untuk bertindak.  Pedoman  tersebut  sebagai  arah/ tujuan,  dan  berbentuk  kebijakan.  James  E. Anderson  memberikan  pengertian  kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu (James E. Anderson, 1984 : 3).
Kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 adalah  sebuah  pegangan/panduan  dalam menyelesaikan  terhadap  permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Terutama yang berkaitan standar pembiayaan pendidikan.

## B. Analisa kebijakan
Analisa kebijakan merupakan penelitian akan penerapan  kebijakan  itu  sendiri.  Penelitian  ini memotret/melihat  berbagai  aspek  dari penerapan  kebijakan,  supaya  mampu menghasilkan  informasi  yang  lengkap.Yaitu Informasi tentang masalah-masalah yang dijawab oleh  kebijakan  serta  masalah-masalah  yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan.
Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang  berjudul  The  Politics  of  Policy Implementation,  kebijakan  memiliki  tiga tahapan yaitu :
1. Formulation(perumusan kebijakan) 2. Implementation (penerapan kebijakan)
3. Evaluation (penilaian kebijakan)
Kebijakan Permendiknas No. 69 tahun 2009 tentang  standar  pembiayaan  pendidikan  di Indonesia akan dikaji dengan pisau analisa
formulasi, implementasi, materi dan evaluasi.

## 1. Analisa Formulasi
Analisa formulasi membicarakan tentang proses  perumusan  kebijakan.Bagaimana kebijakan Permendiknas 69 diformulasikan. Di Indonesia, strategi untuk memajukan dan meningkatkan  kualitaspendidikan  telah diatur dalam :
a. Pembukaan UUD 1945,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan Negara  Republik  Indonesia  adalah mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak  memperoleh  pendidikan  yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial,  ras,  etnis,  agama,  dan  gender. Pendidikan akan membuat warga negara Indonesia  memiliki  keterampilan  hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya.
b. UUD 1945 UUD 1945 Bab XII Pasal 31 menyebutkan ayat :
1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkat kan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas- kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
c. UU RI  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  UU RI  No. 20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 4, menyebutkan : pengelolaan dan  pendidikan  berdasar  pada  prinsip keadilan, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi publik. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 46, mempertajam dan memperjelas dengan menyebutkan :
1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2) Sumber pendanaan pendidikan ditentu- kan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3) Pengelolaan dana pendidikan berdasar- kan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 49 ayat 1, mempertajam dan memperjelas dengan menyebutkan :
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasi- kan minimal 20 % dari (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari (APBD). Artinya : Pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20 % anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
d. PP  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 62, menyebutkan :
1) Pembiayaan  pendidikan  terdiri  atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal
2) Biaya  investasi  satuan  pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan ber- kelanjutan.
4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) gaji pendidik dan tenaga kepen-di- dikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
d) Standar biaya operasi satuan
pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNPPP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, ayat 1 menyebutkan : Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
i. Standar Isi; ii. Standar Proses;
iii. Standar Kompetensi Lulusan; iv. Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
v. Standar Sarana dan Prasarana; vi. Standar Pengelolaan;
vii. Standar Pembiayaan;dan viii.Standar Penilaian Pendidikan.
e. PP No. 48 tahun 2008 tentang Pen- danaan Pendidikan.
PP No. 48 tahun 2008 tentang Pen- danaan Pendidikan Pasal 80 ayat 1, menyatakan : Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya  dialokasikan
20 % (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
Semua  formulasi  kebijakan  tersebut seharusnyadirealisasikan  di  lapangan  sebab peraturan tanpa aksi tidakakan berarti apa-apa, dan itu identik dengan adagium Herbert Spencer ( h t t p : / / w w w. g u r t e e n . c o m / g u r t e e n / gurteen.nsf/id/great-aim-of-education, diunduh Ahad, 29 Maret 2015 , 21.30) yakni thegreat aim of education is not knowledge, but action, yakni tujuan besar daripendidikan bukan hanya pada tataran pengetahuan semata, tapi pada tataran aksi.Bukan pada tataran programnya semata, tapi bagaimana  aksinya  di  lapangan  yang  efeknya berpengaruh besar terhadap kualitas hasil.
Oleh  karena  itu,  kebijakanbiaya pendidikan  yang  berpihak  pada  upaya  pem- bentukan  SDM  yang  unggul  perlu  mendapat respon positif dan dukungan dari berbagai pihak melalui  jalinan  kerjadan  proses  yang  sinergis dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  pendidikan. Pemerintah  seyogyanya  merancang,  meng- implementasi,  dan  mengevaluasi  program pendidikannya  agar  dapat  mewujudkan pendidikan yang bermutu(qualified education).

## Untuk siapa kebijakan ini dibuat
Pertama, adalah  pemerintah Pemerintah berkepentingan terhadap peraturan ini, sebab akan dijadikan pegangan, lanasan dan pedoman  dalam  menjalankan  pembiayaan pendidikan di seluruh Indonesia.

## Kedua, adalah masyarakat
Masyarakat  akan  merasa  aman  dan  tentram dengan peraturan itu, sebab koridor dan batas- batas peran masyarakat menjadi jelas. Apa yang mesti  harus  diperbuat  dalam  pembiayaan pendidikan.
Ketiga, adalah penyelenggara pendidikan Penyelenggaran  pendidikan  akan  mendapat payung  hukum  yang  jelas  dalam  menjalankan pembiayaan pendidikan, karena regulasi itu telah di sepakati bersama.

## Siapa  yang  paling  berperan  membuat kebijakan ini
Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam
tulisan  James  Anderson,  Charles  Lindblom, maupun  James  Lester  dan  Joseph  Stewart,  Jr. disebutkan  bahwa  aktor-aktor  yang  terlibat dalam  proses  perumusan  kebijakan  dapat dibagi  ke dalam  dua  kelompok atau  pemeran serta, yaitu (http://ekaaf. blogspot. com/2009/ 0 4/ p r o s e s - p e m b u a t a n - k e b i j a k a n - merupakan.html.  diunduh  ahad,  29  Maret 2014, 21.00 :
1) Pemeran serta resmi, meliputi agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif.
2) Pemeran serta tidak resmi, meliputi kelompok- kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.
2. Materi / Isi Permendiknas No. 69 tahun 2009
a. Batang tubuh
1) Judul Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/
MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA), Sekolah Menengah Kejuruan (smk),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), danSekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa (SMALB)
2) Konsideran a) Dasar pertimbangan Menteri
Pendidikan  Nasional  mengeluarkan peraturan  ini  adalah  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  Pasal  62 tentang standar pembiayaan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, yang menyatakan Standar biaya  operasi  satuan  pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
b) Dasar konstitusional Menteri
Pendidikan  Nasional  mengeluarkan peraturan ini adalah :
(1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
(2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  41,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4496);
(3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  91,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4864)
3) Bab
Tidak terdapat bab
4) Pasal
Terdiri dari 4 pasal.
a) Pasal 1, menyebutkan :
Standar  biaya  operasi  non-personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan  operasi  nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan  kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
b) Pasal 2 ayat 1, menyebutkan : Biaya  operasi  nonpersonalia  tahun 2009per  sekolah/program  keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik  untuk  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/ MA,  SMK,  SDLB,  SMPLB,  dan  SMALB menggunakan  basis  biaya  operasi nonpersonaliaper  sekolah/program keahlian,  perrombongan  belajar,  dan per  peserta  didik  untuk  SD/MI,  SMP/
MTs,  SMA/MA,  SMK,  SDLB,  SMPLB, dan SMALB di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
c) Pasal 2 ayat 2, menyebutkan : Besaran  standar  biaya  operasi  non- personalia  tahun  2009  per  sekolah/ program  keahlian,  per  rombongan belajar,  dan  per  peserta  didik,  serta besaran  presentase  minimum  biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan  SMALB  adalah  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
d) Pasal 2 ayat 3, menyebutkan : Penghitungan  standar  biaya  operasi nonpersonalia  tahun  2009  untuk masing-masing  daerah  dilakukan dengan  mengalikan  biaya  operasi nonpersonalia  DKI  Jakarta  dengan indeks  masing-masing  daerah, sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
e) Pasal 3 menyebutkan : Satuan pendidikan dasar dan menengah yang  belum  bisa  memenuhi  Standar Nasional  Pendidikan  menggunakan biaya  satuan  yang  lebih  rendah  dari standar biaya ini.
f) Pasal 4 menyebutkan : Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku pada tanggal ditetapkan.
5) Lampiran Terdiri dari 2 lampiran. Lampiran 1 menyebutkan Tabel Standar Biaya Operasi  Nonpersonalia per  Sekolah/Program Keahlian,per  Rombongan  Belajar,  dan  per Peserta  Didik untuk  SD/MI,  SMP/MTs,SMA/ MA, SDLB,  SMPLB,  SMALB,  dan  SMK di  DKI Jakarta pada tahun 2009 Lampiran 2 menye butkan Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta
3. Implemetasi Permendiknas No. 69 tahun 2009 Fakta  menunjukan  bahwa,  implemetasi dari Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan pendidikan  hanya mengatur biaya operasi, dan didalamnya memuat : 1) Hanya berdurasi selama 1 tahun.
2) Hanya untuk tahun 2009.
3) Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta.
4) Besaran standar terdapat pada Lampiran I (terlampir 1)
5) Perhitungan untuk daerah lain, dengan mengali kan indeks yang terdapat pada Lampiran II (terlampir 2)
6) Jumlah rombongan belajar sudah terstandar.
7) Belum mengatur biaya investasi
8) Belum mengatur biaya personalia.
9) Contoh perhitungan biaya pendidikan
(Terlampir 3)
Salah  satu  kelemahan  mendasar  dalam sistem  pembiayaan  pendidikan  ialah  alokasi biaya  penyelenggaraan  tidak  didasarkan  pada analisis  komponen-komponen  dan  aktifitas- aktifitas manajemen yang harus dibiayai secara riil. Dan ketika  menghitung kebutuhan biaya per siswa  masih  didasarkan  pada  asumsi-asumsi yang  keliru.  Sehingga,  pada  saat  menentukan besaran anggaran untuk satu satuan pendidikan pun  kurang  dapat  dipertanggungjawabkan secara riil.

## 4. Evaluasi Permendiknas No. 69 tahun 2009
Fakta  dibanding  formula,  menunjukkan bahwa :
1) Besaran standar DKI Jakarta, tidak disebutkan bagaimana cara menetapkannya.
2) Penetapan  besaran  harus  dilakukan  setiap tahun, dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru.
3) Biaya  Investasi  tidak  ada,  karena  UU  tidak mengamanatkan.
4) Biaya  Personal  tidak  ada,  karena  UU  tidak mengamantkan
5) Bila  rombel  lebih  kecil,  maka  ada  sisa anggaran. Bila rombel lebih besar, maka ada kekurangan anggaran. Tapi sebaiknya, sesuai standar.
6) Jika indeks  dibawah  basis  DKI Jakarta, maka
menyesuaikan. Jika indeks diatas basis DKI Jakarta,  maka  harus  mengikuti  basis  DKI Jakarta.
7) Penetapan indeks daerah, tidak disebutkan dasar perhitunganya.

## Kesimpulan
1. Analisa  Formulasi  :  Di  Indonesia,  strategi untuk  memajukan  dan  meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Materi :
Batang Tubuh Permeniknas No. 69 tahun 2009 terdiri dari :
a. Judul/Nama
b. Konsideran
c. Dasar Pertimbangan (PP No. 19/2005)
d. Dasar  Kostitusional  (terdapat  5  dasar hukum)
e. Bab (tidak ada bab)
f. Pasal (terdapat 4 pasal)
g. Lampiran (terdapat 2 lampiran)
3. Implementasi : Fakta menunjukan bahwa Permendiknas No. 69 tahun 2009,  hanya mengatur biaya operasi yang :
a. Hanya berdurasi selama 1 tahun.
b. Hanya untuk tahun 2009. c. Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta.
d. Besaran standar terdapat pada Lampiran I.
e. Perhitungan  untuk  daerah  lain,  dengan mengalikan  indeks  yang  terdapat  pada Lampiran II.
f. Jumlah rombel sudah terstandar.
g. Belum mengatur biaya investasi
h. Belum mengatur biaya personalia.
4. Evaluasi :
Fakta dibanding formula, bahwa Permeniknas No 69 tahun 2009 mem-perlihatkan :
a. Besaran  standar  DKI  Jakarta,  tidak
disebutkan bagaimana cara menetapkannya.
b. Penetapan besaran harus dilakukan setiap tahun,  dan  sebaiknya  sebelum  tahun ajaran baru.
c. Biaya  Investasi  tidak  ada,  karena  UU tidak mengamanatkan.
d. Biaya Personal tidak ada, karena UU tidak mengamantkan
e. Bila  rombel  lebih  kecil,  maka  ada  sisa anggaran.  Bila  rombel lebih  besar,  maka ada kekurangan anggaran. Tapi sebaiknya, sesuai standar.
f. Jika  indeks  dibawah  basis  DKI  Jakarta, maka  menyesuaikan.  Jika  indeks  diatas basis DKI Jakarta, maka harus mengikuti basis DKI Jakarta.
g. Penetapan  indeks  daerah,  tidak disebutkan dasar perhitunganya. [  ]
Daftar Rujukan http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/konten-download/konten-hasil-penelitian/konten-pendidikan- agama-keagamaan/analisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swasta.html, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.00
http://ekaaf.blogspot.com/2009/04/proses-pembuatan-kebijakan-merupakan.html. diunduh ahad, 29 Maret 2014, 21.00
http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/political-will-pendidikan-indonesia.html, diunduh Ahad, 29 Maret 2015, 21.15
http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/great-aim-of-education, diunduh Ahad, 29 Maret 2015 , 21.30
James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3 Johar Permana, Danny Meirawan, Cepi Triatna. 2009. model peta pembiayaan pendidikan kab./kota dalam konteks otonomi daerah,  Jurnal Penelitian UPI Bandung
Mulyasa, E. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.