## PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI JAWA TENGAH
(Studi Kasus Kabupaten Batang dan Pati)
Wiwin Widiastuti dan Alfina Handayani Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: wiwinwidi@gmail.com

## ABSTRACT
The  research  purposes  are  to  analyze  the  performance  of  Coastal  Community Economic  Empowerment  Program  and  to  analyze  the  strategy  of  coastal  community economic  empowerment  that  appropriate  to  the  need  of  coastal  community.  The  research locus  are  Batang  Regency  and  Pati  Regency.  Batang  regency  is  the  location  of  Coastal Community  Economic  Empowerment  Program  Implementation  namely  Coastal  Women Empowerment Program, while Pati regency as the location of Salt Farmers Empowerment. The research result show that the performance of Coastal Economic Empowerment Program in Central Java Province were assessed as good and appropriate to the need of coastal  community, although part of the program were assessed not  really appropriate to the  need  of  coastal  community.  Only  few  of  local  government  had  budget  allocation  for coastal  community  economic  empowerment  assistance  program.  The  foward  strategy  of coastal community economic empowerment program are to dig  the community’s real need, to  socialize  that  it’s  need  of  community  awareness  to  be  empower,  to  do  training,  to facilitate market acces and bussiness facilities, and to assist  the empowerment program by local government.

## Keywords:  Economic  Empowerment,  Coastal  Community,  Strategy    of  Empowerment Program
PENDAHULUAN Masyarakat  pesisir  yang  lebih dikenal dengan sebutan kelompok masyarakat  nelayan  memiliki  tingkat kehidupan yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kelompok
masyarakat  lainnya  seperti  kelompok masyarakat petani, pedagang, pegawai dan lain-lainnya.  Sebagian  besar  angggota keluarga  masyarakat  pesisir  termasuk anggota  keluarga  tidak  produktif  dari  segi ekonomi  dalam  arti  anggota  keluarga hanya  menggantungkan  nasib  pada  hasil tangkapan  ikan  suami.  Isteri  hanya berperan sebagai ibu rumah tangga semata- mata.  Hasil  tangkapan  ikan  para  suami dipasarkan  oleh  kelompok  lain  yang
tergolong lebih mapan ekonominya seperti pedagang ikan.
Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat  pesisir  untuk  menentukan kebutuhannya,
merencanakan dan melaksanakan  kegiatannya,  yang  akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti
memberdayakan kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya, karena  di  dalam  habitat  pesisir  terdapat banyak  kelompok  kehidupan  masyarakat diantaranya,  masyarakat  nelayan  tangkap, masyarakat nelayan pengumpul/bakul, masyarakat  nelayan  buruh  dan  masyarakat nelayan  tambak,  masyarakat  nelayan
pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.
Menurut  Prijono,  S.  Onny  dan
Pranarka,  A.M.W  (1996),  pemberdayaan adalah  proses  kepada  masyarakat  agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi  individu  agar  mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok  atau  lapisan  masyarakat  yang tertinggal.  Sementara  menurut  Profesor Gunawan  Sumodiningrat  yang  dikutip Riant  Nugroho  (2008),  untuk  melakukan pemberdayaan  perlu  tiga  langkah  yang berkesinambungan:  Pemihakan,  artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki- laki,  Penyiapan,  artinya  pemberdayaan menuntut  kemampuan  perempuan  untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol,  dan  mengambil  manfaat, Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.
Pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa  kegiatan:  pertama,  menciptakan suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat
berkembang ( enabling ).  kedua,  memperkuat  potensi atau  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat ( empowering ).  ketiga,  memberdayakan mengandung  pula  arti  melindungi.  di sinilah  letak  titik  tolaknya  yaitu  bahwa pengenalan  setiap  manusia,  setiap  anggota masyarkat,  memiliki  suatu  potensi  yang selalu  dapat  terus  dikembangkan.  artinya, tidak  ada  masyarakat  yang  sama  sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah  punah  Kartasasmita  (1996).  Untuk memberdayakan  masyarakat  diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat  tidak  dijadikan  sebagai  obyek melainkan  subyek  dari  berbagai  upaya pembangunan oleh karena itu Kartasasmita (1997)  upaya  pemberdayaan  harus  terarah ( targeted ),  program  pemberdayaan  harus
langsung  mengikutsertakan  atau  bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok Setiap kelompok masyarakat tersebut membutuhkan upaya pemberdayaan khusus  sesuai dengan kelompok,  usaha,  dan  aktivitas  ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap  misalnya,  mereka  membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah  modal  kerja  dan  modal  investasi, begitu  juga  untuk  kelompok  masyarakat pengolah  dan  buruh.    Kebutuhan  setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Fedriansyah (2008) mengenai evaluasi kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  (PEMP)  di  Kecamatan  Tugu, Semarang menunjukkan bahwa
implementasi  program  dilihat  dari  sisi input,  output,  outcomes,  keuntungan  dan dampaknya  ternyata  belum  sesuai  dengan yang diharapkan. Dengan demikian
program pemberdayaan  untuk  masyarakat  pesisir haruslah  dirancang  dengan  sedemikian rupa  dengan  tidak  menyamaratakan  antara satu  kelompok  dengan  kelompok  lainnya apalagi  antara  satu  daerah  dengan  daerah pesisir lainnya.  Pemberdayaan masyarakat pesisir  haruslah  bersifat bottom  up dan open menu, namun  yang terpenting adalah pemberdayaan  itu  sendiri  yang  harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.    Oleh  karena  itu,  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja program
pemberdayaan ekonomi masyarakat  pesisir  di  Kabupaten  Pati  dan Batang dan menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat
pesisir  di  kabupaten  Pati  dan  Kabupaten Batang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian terapan  non  eksperimen  bersifat  deskriptif kualitatif  dan  evaluatif.  Jenis  penelitian yang digunakan ini, akan berpengaruh dan menentukan  variable  atau  obyek  maupun pokok  persoalan  yang  akan  diteliti  dan sekaligus  menentukan  subyek  sebagai sumber  data  serta  penentuan  rincian instrumen  penelitian  yang  terkait  dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Arikunto, Suharsini 2002).
Penelitian  dilaksanakan  di  dua kabupaten  yaitu  Kabupaten  Pati  dan Batang  pada  bulan  April  sampai  dengan Juli  2013.  Pengambilan  lokasi  sampel ditentukan  secara  purposif  berdasarkan pertimbangan keberadaan
program pemberdayaan  baik  dari  Pusat  maupun Propinsi  yang  dianggap  dapat  mewakili beberapa  jenis  program  pemberdayaan yang  ada.  Pada  masing-masing  lokasi diambil  30  responden  penerima  program pemberdayaan. Masing-masing
10
responden  untuk indepth  interview dan  10 responden  untuk Focus  Group  Discussion (FGD)  yang  terdiri  dari:  (1) Stake  holder pengelolaan  masyarakat  pesisir  di  lokasi penelitian  (2)  Masyarakat  pesisir  yang tergabung  dalam  kelompok  nelayan  atau kelompok wanita nelayan. (3) SKPD  yang terkait  dengan  kewenangannya  dengan pengelolaan ekonomi masyarakat pesisir.
Jenis data yang diperlukan menurut pendekatan sumbernya adalah data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder ini,  seperti  dokumen  perencanaan  dari Bappeda  Kabupaten  Pati  dan  Batang,  data kegiatan produktif kegiatan dan pembinaan kelompok nelayan produksi dan pemasaran hasil  olahan.  Data  primer,  di  antaranya: karakteristik responden (umur, pendidikan, pekerjaan  utama,  pendapatan,  perilaku),
jenis dan pelaksanaan program pemberdayaan, kesesuaian program. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  berbagai  teknik  dan tahapannya,  yakni:  1)  Pra  Survei  dan observasi  lapangan,  2)  Survei  dengan wawancara menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner, 3) Wawancara mendalam dengan  partisipan  kunci,  4)  Diskusi terbatas  dan  terarah  (FGD/ Focus  Group Discution ).  Selanjutnya  data  dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
a. Karakteristik Masyarakat Pesisir 1) Umur Responden Sebaran umur responden penelitian di  Kabupaten  Pati terbanyak adalah  umur  36  -  40  tahun  yaitu sebanyak  8  (delapan)  orang  atau sebesar  26  %,  diikuti  umur  41  –  45 tahun yaitu sebanyak 23 % dan 46 – 50 tahun,  sebanyak  17%.  Sementara  di Kabupaten  Batang    adalah  sebaran umur responden penelitian di Kabupaten  Batang  terbanyak  adalah umur 46 - 50 tahun yaitu sebesar 30 % dari  seluruh  responden,  diikuti  umur 41–45  tahun  yaitu  sebanyak  26,67  % dan  51  –  55  tahun,  sebanyak  16,67%. Berdasarkan  data  tersebut  menunjuk- kan  bahwa  rata-rata  responden  masih berada  pada  umur  produktif.  Menurut Van den ban dan Hakwiks (1999), Usia tenaga  kerja  yang  produktif  berumur 16-64  tahun,  sedangkan  pada  usia  65 ke  atas  sudah  dikatakan  usia  lanjut. Usia  produktif  sangat  berpengaruh tehadap  kinerja  seseorang  terutama dilihat dari faktor fisik dan kematangan dalam  berpikir.  Pada  umur  muda  fisik masih kuat dan bisa melakukan banyak pekerjaan.
2) Pendidikan Responden Sebaran tingkat pendidikan responden penelitian di Kabupaten Pati terbesar  adalah  tamatan  SMA  sebesar 36,67%,  diikuti  SD  sebesar  27,67%, tidak  tamat  SD  dan  setingkat      SMP sebesar  13,33  %,  perguruan  tinggi sebesar 10%. Sebaran tingkat pendidikan  responden  penelitian  di Kabupaten  Batang  terbesar  adalah tidak  tamat  SD  sebesar  36,67%,  tamat SD  sebesar  30,00%,  tamat  SLTP sebesar 16,67 %, tidak sekolah sebesar 13,33% dan tamat SLTA sebesar 3,335 dari seluruh jumlah responden.
3) Pekerjaan Utama Sebaran pekerjaan utama reponden  penelitian  di  Kabupaten  Pati adalah  sebagai  petani  garam  sekaligus petani  tambak,  yaitu  sebesar  36,67%,
diikuti pekerjaan utama sebagai
nelayan sebesar 20%, ibu rumah tangga sebesar  16,67%,  petani sebanyak 13,33%, perangkat desa sebesar 6,67%, guru  dan  pedagang  sebesar  3,33%.
Sebaran  pekerjaan  utama  reponden penelitian  di  Kabupaten  Batang  yang terbesar  adalah  sebagai  pengolah  dan pedagang  ikan  asap,  yaitu  sebesar
33,33%, diikuti pekerjaan utama sebagai  ibu  rumah  tangga  sebesar 23,33%,  pedagang  sebesar  16,67%, pembuat  terasi  sebesar  13,33%,  petani sebesar  6,67%,  nelayan  dan  peternak masing-masing sebesar 3,33%.
4) Pendapatan Responden Pendapatan per bulan responden  penelitian  di  kabupaten  Pati
tertinggi  adalah  diatas  Rp  4.000.000 sebanyak 16,67% responden,
pendapatan  terendah  adalah  kurang dari  Rp.  1.000.000  sebanyak  13,33% responden.  Frekuensi  tertinggi  dari penghasilan  responden  sebesar  Rp 1.500.000  –  Rp.1.999.000  sebanyak 26,67%  responden,  dengan  tingkat rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.628.074.  Sementara  di  Kabupaten Batang  tertinggi  adalah  diatas  Rp 4.000.000 sebanyak 13,33% responden, pendapatan terendah adalah kurang  dari  Rp.  1.000.000  sebanyak 6,67%  responden.  Frekuensi  tertinggi dari penghasilan responden sebesar Rp 1.500.000  –  Rp.1.999.000  sebanyak 33,33%  responden,  dengan  tingkat rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.331.666. Berdasarkan kondisi tersebut  pada  kedua  lokasi  rata-rata masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga dengan  waktu  luang  3-4  jam  masih terdapat  peluang  untuk  meningkatkan pendapatan.
5) Perilaku responden  yang mendukung program pemberdayaan
Dukungan  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  pemberdayaan ekonomi  di  wilayah  pesisir  tercermin dari respon masyarakat yang dalam hal ini  diwakili  oleh  responden  penelitian di  Kabupaten  Pati  (Tabel  1)  dan Kabupaten Batang (Tabel 2)
Tabel 1. Perilaku responden di Kabupaten Pati yang mendukung program pemberdayaan No Uraian Sangat Mendukung Mendukung Tidak Mendukung 1 Respon terhadap perbaikan ekonomi 70.00 30.00 00.00 2 Respon terhadap perbaikan teknologi 80.00 20.00 00.00 3 Respon terhadap perubahan sosial masyarakat 90.00 10.00 00.00 4 Partisipasi masyarakat 60.00 40.00 00.00 5 Motivasi masyarakat 70.00 30.00 00.00 Sumber : Data primer yang diolah (2013) Tabel 2. Perilaku responden di Kabupaten Batang yang mendukung program pemberdayaan No Uraian Sangat Mendukung Mendukung Tidak Mendukung 1 Respon terhadap perbaikan ekonomi 80.00 20.00 00.00 2 Respon terhadap perbaikan teknologi 60.00 40.00 00.00 3 Respon terhadap perubahan sosial masyarakat 80.00 20.00 00.00 4 Partisipasi masyarakat 50.00 50.00 00.00 5 Motivasi masyarakat 70.00 30.00 00.00 Sumber : Data primer yang diolah (2013) Pada kedua lokasi penelitian menunjukkan bahwa perilaku  semua  responden  sangat mendukung program-program pemberdayaan yang ada, yaitu:  (1) pendapat  mengenai  diperlukannya perubahan/perbaikan terhadap keadaan  ekonomi  masyarakat  desa dengan pelaksanaan program pemberdayaan  masyarakat  pesisir,
> 70 % masyarakat sangat mendukung upaya perbaikan ekonomi  melalui  program,  (2) pendapat  mengenai  diperlukannya perbaikan  cara-cara/teknologi  yang dipergunakan dalam pengembangan  usaha  masyarakat desa  dengan  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  pesisir, >  60%  responden  menyatakan sangat mendukung terhadap
perbaikan teknologi untuk pengembangan usaha melalui program pemberdayaan (3) pendapat  mengenai  diperlukannya perubahan      terhadap  keadaan sosial  masyarakat  di  desa  dengan pelaksanaan
program
pemberdayaan  masyarakat  pesisir, >  80%  responden  menyatakan sangat  mendukung  upaya  /  proses perubahan  sosial  masyarakat  desa melalui  program  pemberdayaan masyarakat  pesisir  (4)  partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam  mendukung  keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan  masyarakat  pesisir, >  50%  responden  menyatakan bahwa masyarakat
memiliki partisipasi yang sangat tinggi dalam mendukung  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  pesisir, (5)  70%  responden  menyatakan bahwa  motivasi  masyarakat  desa dalam  meningkatkan  pendapatan dan kesejahteraan  melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir.
b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Responden penelitian di Kabupaten Pati  merupakan masyarakat pesisir penerima Program Pemberdayaan  Usaha  Garam  Rakyat (PUGAR) dan PUMP. PUGAR dilaksanakan  oleh  Dirjen  Kelautan Pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  (KP3K) Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Program PUGAR  di  Kabupaten  Pati    yang berupa  bantuan  langsung  masyarakat untuk  sarana  dan  prasarana,  untuk sarana  dipergunakan  untuk  berusaha setiap  hari  seperti  peralatan  dan difokuskan untuk penggarap, kemudian untuk  prasarana  dipergunakan  untuk pembuatan jalan produksi.  PUGAR ini dilaksanakan  sejak  tahun  2011,  yang dipergunakan fokusnya untuk peningkatan  mutu  garam  dan  fasilitasi pergudangan. Pada tahun 2012 kegiatan  yang  dilaksanakan  masih sama.  Sementara  untuk  tahun  2013 digunakan untuk
pengembangan teknologi  ulir  filter  (TUF)  dan  hampir
semua petani garam di empat kecamatan  yaitu  Kecamatan  Batangan, Juwana,  Wedarijaksa  dan  Trangkil sudah  terdaftar  sebagai  kelompok penerima  program.  Besaran  dana  yang diberikan  tidak  sama  tergantung  dari luasan lahan tambak.
Sampel penerima PUMP Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil
Perikanan  (P2HP)  di  Kabupaten  Pati adalah  Kelompok  POKLAHSAR  Tri Makaryo  Lestari  yang  berdiri  sejak tahun  2011  atau  sudah  2  tahun  dan beranggotakan 33 orang. Kelompok ini sudah  mendapat  pelatihan  dan  bantuan peralatan  pengolah  makanan  seperti kompor  dan  tabung  gas,  dandang, kipas,  penggorengan,  alat  presto  (ikan kentring).  Pelatihan  yang  dilakukan antara  lain  pembuatan  nugget,  krupuk, presto.  Saat  ini  kelompok  sudah memasarkan  produk  namun  masih terbatas  dilingkup  lokal  meskipun demikian  kelompok  ini  sudah  mampu melakukan kontunyuitas produksi karena sudah memiliki pasar. Kelompok  lain  yang  mendapat dana PUMP Perikanan Budidaya untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan),  adalah  di  Desa  Suko Agung  Kecamatan  Batangan.  Bantuan ini  diberikan  kepada  kelompok  sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama oeh anggota kelompok.  Pemberian  bantuan  pada kelompok  ini  sepertinya  belum  sesuai dengan  kondisi  potensi  wilayah  yang ada. Kasus yang terjadi adalah kelompok  meminta  bantuan  untuk budidaya  lele  menggunakan  kolam terpal,  pada  kenyataannya  menghadapi permasalahan kegagalan produksi seperti  pakan  mahal,  air  sulit  sehingga tidak ada kontinyuitas produksi. Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten
Batang dilaksanakan oleh Dirjen
Kelautan  Pesisir  dan  pulau-pulau  kecil (KP3K)  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  dan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus penelitian diambil untuk pelaksanaan  program  Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten
Batang  yang  dilaksanakan  oleh  Dirjen Kelautan  Pesisir  dan  pulau-pulau  kecil (KP3K)  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  dan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun 2011 yaitu di Desa Ujung negoro Kecamatan  Kandeman  dan  Njrakah Payung Kecamatan Tulis.
Pelaksanaan Program Pemberdayaan  Perempuan  Pesisir  di Kabupaten  Batang  adalah  melalui pelatihan  pembuatan  makanan/produk olahan ikan dan bantuan peralatan/sarana  prasarana  produksi makanan/produk olahan ikan. Pelatihan pemberdayaan perempuan pesisir berupa  pelatihan  mengenai  :  (a) pembuatan produk berbahan baku ikan,
(b)  manajemen  bisnis,  (c)  kapasitas kelembagaan  dan  akses  permodalan,
(d) kebijakan
pemberdayaan perempuan pesisir di kabupaten. Sedangkan peralatan / sarana prasarana produksi  yang  diberikan  dari  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa Tengah  adalah  berupa  :  peralatan pengasapan  ikan.  Sarana  prasarana produksi  yang  diberikan  program pemberdayaan  perempuan  pesisir  dari Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan berupa, peralatan pembuatan terasi dan peralatan-peralatan produksi lain.
c. Implementasi Program Pemberdayaan
Implementasi program pemberdayaan yang meliputi
pengelolaan  program,  pendampingan, kesesuaian  program  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  keberlanjutan  program menurut  pendapat  dari  responden penerima  program  di  Kabupaten  Pati ditampilkan  pada  Tabel  3  dan  di Kabupaten  Batang  ditampilkan  pada Tabel 4.
Tabel 3. Prosentase Kesesuaian Implementasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Pati
No Uraian Sesuai Tidak sesuai  Tidak tahu 1 Pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa 66.67 6.67 26.67 2 Pendampingan program 66.67 16.67 16.67 3 Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat 70.00 3.33 26.67 4 Keberlanjutan program 63.00 10.00 26.00 Sumber: data primer diolah (2013)
Tabel 4. Prosentase Kesesuaian Implementasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Batang
No Uraian Sesuai Tidak sesuai Tidak tahu 1 Pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa 23.33 53.33 23.33 2 Pendampingan program 76.67 00.00 23.33 3 Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat 63.33 23.33 13.33 4 Keberlanjutan program 56.67 23.33 20 Sumber: data primer diolah (2013)
Pada kedua lokasi kesesuaian  implemantasi  program pemberdayaan  dilihat  dari  sisi pendampingan program, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program  menurut  sebagian  besar responden penerima program sudah sesuai  yang  ditunjukkan  dari  lebih dari  56  %  responden  menyatakan sesuai, sementara untuk pengelolaan program pemberdayaan  ditingkat  desa  di Kabupaten Batang 53 % menyatakan  belum  sesuai.  Salah satu alasan karena responden menganggap  ada  kelompok  yang selalu mendapatkan bantuan dikarenakan kedekatan dengan aparat  desa  dan  bantuan  yang diberikan  pada  akhirnya  menjadi milik  perorangan  (seringkali  ketua kelompok)  dan  bukan  menjadi milik  kelompok.  Pada  kasus  lain ada  pihak  Pemerintah  Desa  yang tidak mengetahui sejauhmana program  dan  siapa  penerimanya dikarenakan  Program  dari  Pusat seringkali langsung ditujukan
kepada  kelompok  penerima  dan tidak  melibatkan  peran  Pemerintah
Desa.
2. Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
a. Permasalahan dan Kebutuhan
Pemberdayaan Ekonomi Di Kabupaten Pati permasalahan dan hambatan yang pada umumnya  masih  ditemui  selama  ini oleh  petani  garam  diantaranya  sebagai berikut : a) Aspek infrastruktur: berupa pendangkalan  saluran  penyuplai  air laut,  sarana  dan  prasarana  produksi yang  kurang  memadai,  b)  Aspek produksi  :  berupa  produktivitas  lahan yang belum optimal, kadar NaCl garam yang masih rendah, c) Aspek tata niaga
:  berupa  tidak  adanya  kepastian  harga dasar garam saat panen raya, rendahnya  harga  garam,  kualitas  dan posisi tawar petani, d) Aspek kelembagaan: berupa lemahnya organisasi kelompok, minimnya bimbingan  teknis  (pelatihan)  bagi petambak garam, e) Aspek permodalan:  lemahnya  permodalan, kapasitas dan permodalan petani rendah. Di Kabupaten Batang permasalahan  dan  hambatan  yang umumnya  masih  ditemui  selama  ini dalam program pemberdayaan perempuan pesisir adalah: a) Pengetahuan dan ketrampilan para istri nelayan  masih  sangat  kurang  dalam memproduksi  hasil  olahan  perikanan,
b)  Para  istri  nelayan  mayoritas  hanya mengandalkan hasil tangkapan nelayan, c) Kurangnya dukungan akses penguatan  kelembagaan  dan  akses permodalan yang berpihak pada masyarakat dan usaha berbasis kelompok, d) Minimnya strategi teknologi  informasi,  komunikasi  dan edukasi yang pro kegiatan pemberdayaan b. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi masyarakat pesisir di Kabupaten  Pati    terutama  petambak garam, langkah-langkah diambil sebagai berikut : 1) Aspek infrastruktur meliputi: redesain  tata  letak  lahan  garam, pembuatan saluran induk pemasukan  air  laut,  normalisasi saluran  tambak  dan  pembuatan sarana jalan transportasi garam 2) Aspek produksi meliputi: penyediaan  sarana  dan  prasarana dasar,  peningkatan  kapasitas  SDM dan kelembagaan, peningkatan kualitas garam dengan SNI,
pelatihan  dan  pendampingan  alih teknologi  melalui  demplot  lahan lahan tambak garam 3) Aspek tata niaga: sosialisasi kegiatan  usaha  yang  adil  dan berkelanjutan,  pendirian  lembaga intermediasi antara produsen,
distributor  dan  konsumen  garam, regulasi penatausahaan garam,
identifikasi dan analisis mata rantai tata niaga garam
4) Aspek kelembagaan: melaksanakan diklat  tenaga  pendamping  dan penyuluh,  pelatihan  manajemen pemasaran/keuangan dan akses kepada  permodalan,  pembinaan usaha  garam  dan  kualitas  produksi kepada  petambak  garam  serta pengolahan pasca panen. 5) Aspek permodalan: fasilitasi peningkatan kerjasama antar lembaga  jasa  keuangan  dalam penyediaan kredit lunak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha garam Sementara,  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat  wanita  nelayan  di  pesisir Kabupaten  Batang,  maka  langkah- langkah diambil sebagai berikut :
1) Berbagai program pembangunan ke depan perlu menyediakan kesempatan  kepada  wanita  nelayan untuk  memiliki  peluang  yang sejajar  dengan  pria  antara  lain dengan  merekrut  tim  kerja  yang seimbang  gender  sehingga  isu-isu perempuan dapat terwakili, melakukan analisis kebutuhan yang partisipatif  melibatkan  perempuan dan  laki-laki  untuk  menentukan rencana  aksi  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam setempat; mendorong perempuan  pesisir  yang  potensial untuk menjadi penggerak masyarakat
dimana mereka
diharapkan dapat memotivasi kelompok perempuan untuk terlibat aktif  dalam  kegiatan,  memastikan perempuan dapat mengakses semua kegiatan,  mendorong  perempuan pesisir  untuk  dapat  memegang kontrol kegiatan agar lebih percaya diri  dalam  pengambilan  keputusan, mendorong perempuan pesisir untuk meningkatkan kapasitas dalam  pengelolaan  dan  pengolahan sumberdaya, memanfaatkan
strategi  komunikasi,  informasi  dan edukasi yang berwawasan gender.
2) Melakukan program penguatan usaha berbasis kelompok. Pengembangan program pembangunan yang berbasis
perikanan dan kelautan yang terpadu  dengan  kegiatan  lainnya seperti  wisata  bahari  merupakan peluang  besar  bagi  aktualisasi peran wanita nelayan

## KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
1. Kinerja Program Pemberdayaan :
a) Karakteristik responden penerima program:  umur  responden  rata-rata masih  masih  berada  pada  umur produktif, tingkat pendidikan responden  di  Kabupaten  Pati  terbesar adalah tamatan SMA dan SD, sementara  di  Batang  terbesar  tidak tamat  SD  dan  SD,  pekerjaan  utama sebagian besar responden di Kabupaten Pati  adalah  sebagai  petani  garam sekaligus  petani  tambak,  di  Kabupaten Batang sebagai pengolah dan pedagang ikan asap.
b) Perilaku  responden  di  kedua  lokasi sangat  mendukung  dalam  pelaksanaan program-program  pemberdayaan  yang ada  dilihat  dari  respon  terhadap perbaikan  ekonomi  dan  teknologi  dan terhadap  perubahan  sosial    yang    rata- rata  diatas  60  %,  demikian  pula  untuk
tingkat partisipasi dan motivasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada. c) Di  Kabupaten  Pati,  tingkat  kesesuaian pengelolaan  program  pemberdayaan ditingkat desa rata-rata >65%, Pendampingan program >65%, Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sebesar 70 %, keberlanjutan  program  sudah  sesuai sebanyak  63  %.  Di  Kabupaten  Batang pengelolaan  program  pemberdayaan ditingkat  desa  hanya  23  %  yang menyatakan sudah sesuai, pendampingan  program  sudah  cukup baik  76  %  menyatakan  sudah  sesuai, 63  %  responden  kesesuaian  program dengan kebutuhan
masyarakat,
sementara keberlanjutan program menurut 56 % responden sudah sesuai.
d) Meskipun  sebagian  besar  masyarakat penerima program pemberdayaan usaha garam rakyat menyatakan program  pemberdayaan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  namun  masih terdapat  bantuan  peralatan  berupa  unit pengolah  garam  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  petani garam, sehingga saat ini peralatan tidak digunakan  oleh  masyarakat  penerima bantuan.
e) Sebagian  besar  masyarakat  penerima bantuan program pemberdayaan perempuan  pesisir  menyatakan  bahwa bantuan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan sampai saat ini  peralatan  masih  dipergunakan dalam proses produksi.
f) Terdapat  petugas  pendamping  desa
(fasilitator) pada program pemberdayaan petani garam di kabupaten  Pati,  namun  tidak  terdapat petugas  pendamping  (fasilitator)  pada program  pemberdayaan  perempuan pesisir di kabupaten Batang.
2.
2. Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir :
a) Penggalian kebutuhan riil masyarakat b) Sosialisasi tentang diperlukannya kesadaran  masyarakat  untuk  berupaya memperbaiki  taraf  hidupnya,  dan memecahkan persoalannya sendiri. Program  pemberdayaan  pemerintah hanya membantu memfasilitasi masyarakat. c) Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan
d) Fasilitasi  peralatan  kerja/produksi  dan akses permodalan
e) Pemetaan  pemasaran  produk  dan distribusi pemasaran
f) Fasilitasi pendampingan kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat  dan  pendampingan  dana dari pemerintah kabupaten/kota

## SARAN
1. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  (provinsi  /  kabupaten  /  kota) harus  bekerjasama  dan  bersinergi dalam melaksanakan program pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir.
2. Pemerintah  daerah  mengkoordinasikan program  pemberdayaan  masyarakat pesisir  dengan  melibatkan  :  Bappeda, Dinas Kelautan Perikanan, Bapermades,  Bagian  Perekonomian, Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM
3. Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pesisir  dilaksanakan  secara  terpadu/ terintegrasi  dengan  program  yang lengkap meliputi :
a. Perencanaan  kegiatan  terpadu  oleh pemangku  kepentingan  (Bappeda, Bapermades, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM,  Dinas  Perindustrian  dan perdagangan, Bagian Perekonomian)
b. Pelaksanaan  kegiatan  oleh  dinas utama dan pendukung
c. Fasilitasi  pendampingan  berupa tenaga dan/dana
d. Penyediaan  permodalan  kerjasama dengan  lembaga  keuangan  mikro
yang  sudah  ada  koordinasi  Bagian
Perekonomian dan Dinas Koperasi. e. Penyediaan akses pasar dan
prediksi  pengembangan  pasar  oleh Disperindagkop

## DAFTAR  PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  (2002).  Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Fedriansyah,A.M.  2008.  Evaluasi  Kinerja Program  Pemberdayaan  Ekonomi
Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di Kecamatan Tugu, Semarang. Jurusan  Ilmu  Administrasi  Publik Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembelajaran  yang  Berakar  Pada Masyarakat . Jakarta : Bappenas.
Kartasasmita.  1997. Kemiskinan .  Jakarta  : Balai Pustaka Nugroho,  Riant.  2008. Public  Policy . Jakarta : PT. Alex Media Komputindo Prijono,  S.  Onny  dan  A.M.W.  Pranarka. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi . Jakarta  :  Ikatan  Sarjana  Ekonomi Indonesia. Van  Den  Ban.  A.W.  dan  H.S  Hawkins., 1999. Penyuluhan Pertanian .
Kanisius.  Yogyakarta