## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v15i1.381

## Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia
* Happy Ariyanto, Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas lancang Kuning, pekanbaru
* e-mail koresponden: happyariyanto40@gmail.com
Abstrak. Ketidakpastian  Hukum  dapat  Menimbulkan  Konflik  Kewenangan  maupun  Kepentingan  yang  berpengaruh  terhadap Kualitas Jaminan Kepastian Hukum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan tegas telah  memberikan ruang agar diadakannya proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan harapan agar nantinya tidak ada ketidakpastian ataupun inkonsistensi  hukum.  Namun  dalam  pelaksanaanya  masih  terdapat  peraturan-peraturan  yang  Inkonsistensi  terhadap  peraturan perundang-undangan lainnya, salah satu nya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan  Ekosistemnya.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Ketidakpastian  Hukum  terhadap  pengelolaan  Kawasan  Konservasi diindonesia.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif. Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk menganalisis  ketidakpastian  hukum  terhadap  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia.  Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber daya Alam yang tumpang tindih terhadap  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti  pada  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2004  tentang  Pengesahan  protokol  Cartagena,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam . Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.35/PUU-X/2012  dalam  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  VIII/PUU/2010  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor.  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk menyelesaikan masalah tersebut penulis menyarankan adanya pembaharuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya agar terciptanya kepastian Hukum yang Mutlak.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Inkonsistensi Hukum, Pengelolaan Kawasan Konservasi
Abstract. Legal Uncertainty can Cause Conflicts of Authority and Interests that affect the Quality of Legal Assurance Guarantee. The Law of Republic indonesia  Number 12 of 2011 j.o Number 15 of 2019 about the formation of laws and regulations, has explicitly  provided  space  for  a  harmonization  process  to  be  held  in  the  implementation  of  the  stages  of  forming  statutory regulations with the hope that later there will be no uncertainty or legal inconsistency. However, in its implementation there are still regulations that are inconsistent with other laws and regulations, one of which is The Law of Republic indonesia Number 5 of 1990 about the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. The research method used is Normative Legal Research. The purpose of this study is to determine legal uncertainty regarding the management of protected areas in Indonesia. This type of research is used to analyze legal uncertainty regarding Conservation Area Management in Indonesia. From the results of this study it can be concluded that there are still many regulations regarding the management of Natural Resource Conservation Areas that overlap with other laws and regulations, such as Law Number 9 of 2015 about Regional Government, Law Number 21 of 2004 about Ratification of the Cartagena Protocol, Law Number 5 about Basic Agrarian Law, Constitutional Court Decision No. IX/MPR/2001 on Agrarian reform and Natural Resource Management. Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 in Reviewing  Law  No.  41  of  1999  concerning  Forestry,,Constitutional  Court  Decision  No.  VIII/PUU/2010 about  Review  of  Law Number 27 of 2007 about Management of Coastal Zone and Small Islands, Constitutional Court Decision No. 85/PUU -XI/2013 in testing Law Number 7 of 2004 about Water Resources. To solve this problem the author suggests to updating Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological natural resources and their Ecosystems in order to create absolute legal certainty.
Keywords: Legal Certainty, Legal Inconsistency, Conservation Area Management

## PENDAHULUAN
Konservasi selalu berkaitan dengan Konsep Perlindungan Lingkungan sumber daya Alam. dalam penjelasan uraiannya konservasi dilaksanakan kedalam bentuk kawasan lindung. Lahirnya Konservasi pada dasarnya merupakan kebutuhan untuk melestarikan Sumber Daya Alam yang dewasa ini dapat dikatakan sedang mengalami Kemunduran kualitas secara pesat. Dampak kemunduran tersebut menjadi kekhawatiran yang diantisipasi akan memudaratkan umat manusia, yang tentu akan berimbas pada kehidupan generasi yang akan datang . 1
Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam  hayati  beserta  ekosistemnya  perlu  diberi  dasar  hukum  yang  jelas,  tegas,  dan  menyeluruh  sebagai  Peraturan
1 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia . (Jakarta : alumni 1992), hlm.54
Perundang-undangan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  kebijakan  nasional,  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  yang  kini  telah  menjadi bagian  dari  sistem  hukum  pengelolaan  lingkungan  yang  berpayung  pada  Undang-undang  Nomor  23  tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup j.o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sajipto Raharjo menyatakan bahwa Penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan,  yang  mana  Keinginan-keinginan  hukum  ini  merupakan  pikiran- pikiran pokok dari badan pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. 2 Peraturan Hukum yang sudah disahkan ataupun ditetapkan oleh Lembaga Berwenang hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku agar dapat secara efektif mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan dari peraturan Penegakkan Hukum terkadang tidak Konsisten dan pada akhirnya tidak memberikan jaminan hukum yang pasti kepada masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan salah satunya oleh banyaknya Peraturan-Peraturan  yang  Inkonsisten,  Tumpang  Tindih  dan  Tidak  Harmonis  antara  peraturan  dengan  peraturan lainnya. Hal ini Tidak terkecuali pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut UUKSDH.
Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengalami  tumpang  tindih  ataupun  ketidakpastian hukum terhadap UUKSDH salah satu contoh terbarunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menurut para aktivis tidak ramah terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. UU Cipta Kerja menghapus, mengubah dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lalu,  antara  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan  antara  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Hal  ini  terjadi karena  terdapatnya perbedaan tanggung jawab pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya.  Yang  mana  undang-undang  PEMDA  yang  lama  mengamanatkan  tanggung  jawab  pengelolaan kepada  pemerintah  Kabupaten/  kota  sedangkan  yang  baru  mengamanatkan  tanggung  jawab  tersebut  kepada pemerintah Provinsi.
Lalu,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.35/PUU-X/2012  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewenangan untuk dapat mengelola hutannya sendiri, termasuk; menebang hasil hutan, dengan tetap berdasarkan pada kearifan lokal yang ada pada  masyarakat  dalam  menjaga  alam.  Namun  Putusan  ini  tenyata  bertentangan  dengan  Pasal  21  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan  adanya larangan untuk menebang, mengambil, memelihara, memusnahkan, memiliki, mengangkut, seta memperdagangkan tumbuhan  yang  dilindungi  atau  bagian-bagiannya,  baik  hidup  maupun  mati.  Selain  itu  juga  pada,  Undang-undang pokok agraria dan TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. 3
Ketidakpastian  hukum  ini  tentu  akan  membuat  Publik  bingung  yang  pada  akhirnya  mengikis  kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia. Dapat dibayangkan adanya inkonsistensi ini akan menimbulkan suatu peristiwa dimana  terdapat  sebuah  perkara  yang  memiliki  kesamaan  dalil  dan  argumentasi  hukumnya,  namun  menghasilkan outpun yang berbeda. Walaupun hukum memanglah bukan ilmu pasti yang dapat diukur dengan pasti mengenai hasil akhirnya.  Namun,  pertimbangan  hukum  yang  tidak  konsisten  tersebut,  sekalipun  dengan  kedok  independensi  dan subjektivitas tetap akan sangat mengikis kepercayaan publik terhadap para penegak hukum di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untk  mengetahui Bagaimanakah  Pengaturan  Pengelolaan  Kawasan  konservasi  Sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  dan mengetahui Apakah Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat menjamin Kepastian Hukum.

## METODE
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum yang bersifat Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian Hukum Kepustakaan. Pada penelitian Hukum Normatif, bahan pustaka merupakan data yang dalam (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder.  Data  sekunder  mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat  luas, sehingga  meliputi  surat-surat  pribadi,  buku-buku  harian,  buku-buku,  sampai  pada  dokumen-dokumen  resmi  yang
2 Sajipto Raharjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm.24
3 Putusan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia Nomor35/PUU-X/2012 tentang seminar Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Ruang.
dikeluarkan  oleh  Pemerintah. 4 Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  Inkonsistensi  Hukum  terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini  adalah Pendekatan Undang-undang ( Statute Approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan mempelajari semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang penulis teliti. Dalam metode pendekatan Undang-Undang  ( Statute  Approach) penulis  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan. 5 Lalu Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat saja terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini  yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah Ratio Decidendi atau Reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.  Baik  untuk  keperluan  praktik,  maupun  untuk  kajian  akademis, Ratio  Decidendi atau Reasoning adalah sumber bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus ( Case Study ). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi  masalah  hukum. 6 Dan  yang  terakhir  pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach) ,  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar hukum serta alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai dengan putusannya berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DIINDONESIA
Kawasan  Konservasi  dikelola  atau  dilaksanakan  dalam  upaya  mencapai  tujuan  terciptanya  kawasan konservasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki atau berpotensi untuk dimanfaatkan dengan berbagai  kegiatan  yang  direncanakan.  Berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Menteri  Nomor  31/PERMEN-KP/2020 pengelolaan kawasan konsrvasi bertujuan untuk : 7
a. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau
b. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional.
Tata  Kelola  adalah  Interaksi  antara  struktur,  proses  dan  tradisi  yang  menentukan  bagaimana  otoritas  dan tanggung jawab dilaksanakan sebagaimana keputusan telah dibuat dan bagaimana pihak lain merespon. Ada lima prinsip tata kelola konservasi yang baik, antara lain: 8
1. Legitimacy  and  Voice .  Partisipasi-  Setiap  orang  harus  berpartisapsi  dalam  pengambilan  keputusan,  baik secara langsung maupun melalui institusi perantara yang sah yang mewakili. Partisipasi yang luas seperti itu dibangun  di  atas  kebebasan  berserikat  dan  bicara,  serta  kapasitas  untuk  berpartisipasi  secara  konstruktif. Orientasi konsensus - Tata kelola yang baik memediasi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik kelompok dan, jika memungkinkan, tentang kebijakan dan prosedur.
2. Direction , Strategic Vision -Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif jangka panjang dan jangka panjang tentang tata kelola yang baik dan perkembangan masyarakat, bersama dengan perasaan tentang apa yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Ada juga pemahaman tentang kompleksitas historis, budaya dan sosial di mana perspektif itu didasarkan.
3. Performance, Responsif - Lembaga dan proses mencoba melayani semua pemangku kepentingan. Efektivitas dan Efisiensi - Proses dan lembaga  menghasilkan hasil yang  memenuhi kebutuhan sambil memanfaatkan sumber daya terbaik.
4. Akuntability, Akuntabilitas-Pembuat  keputusan  dalam  pemerintahan,  sektor  swasta  dan  organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik, serta pemangku kepentingan institusional. Akuntabilitas ini  berbeda  tergantung  pada  organisasi  dan  apakah  keputusan  itu  internal  atau  eksternal.  Transparansi  - Transparansi dibangun di atas aliran informasi yang bebas. Proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara  langsung  oleh  mereka  yang  peduli  dengan  mereka,  dan  informasi  yang  cukup  disediakan  untuk memahami dan memantau mereka.
5. Fairness, Ekuitas - Semua pria dan wanita memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Rule of Law - Kerangka kerja hukum harus adil dan ditegakkan secara tidak memihak, khususnya hukum tentang hak asasi manusia.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),  hlm.23
5 Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2004) hlm.93
6 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.
7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 2
8 Graham J.b Amos, Government Principle for Protected areas in 21st century. (Canada : Institute on Government in collaboration with parks canada and CIDA, ottawa, 2003), hlm. 8
Menurut    IUCN  mengenai  Kategori  kawasan  Konservasi,  terdapat  Enam  kategori  pengelolaan  yang didefinisikan sebagai berikut: 9
1. Area yang dikeolola terutama untuk (a) sains atau (b) Kawasan Hutan Lindung. Area daratan dan/atau laut yang memiliki beberapa ekosistem yang luar biasa atau representatif,  karakteristik geologis atau fisiologis dan/atau spesies, tersedia terutama untuk penelitian ilmiah dan/atau pemantauan lingkungan; atau area luas dari tanah yang tidak dimodifikasi atau sedikit dimodifikasi, dan/atau laut, mempertahankan karakter dan pengaruh  alami  mereka,  tanpa  habitat  permanen  atau  signifikan,  yang  dilindungi  dan  dikelola  untuk menjaga kondisi alami mereka. (Area Cagar Alam/Wilderness yang ketat).
2. Kawasan  yang  dilindungi terutama  untuk  konservasi dan rekreasi  ekosistem.  Area  alami tanah  dan/atau laut, yang diepruntukkan (a) melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi ini  dan  mendatang,  (b)  mengecualikan  eksploitasi  atau  pekerjaan  yang  bertentangan  dengan  tujuan penunjukan area dan (c) menyediakan fondasi untuk spiritual, ilmiah, pendidikan, rekreasi dan keuntungan pengunjung, yang semuanya harus kompatibel secara lingkungan dan budaya. (Taman Nasional).
3. Kawasan  Konservasi  yang  dikelola  terutama  untuk  konservasi  karakterisitik  tertentu.  Area  yang mengandung satu, atau lebih, karakteristik alami atau alami/budaya spesifik yang bernilai luar biasa atau unik karena kelangkaan yang melekat pada kualitas, representatif atau estetika atau signifikansi budaya.
4. Kawasan Konservasi yang dikelola terutama untuk konservasi melalui  pengelolaan intervensi. Kawasan daratan dan/atau laut tunduk pada intervensi aktif untuk tujuan  pengelolaan sehingga dapat memastikan pemeliharaan  habitat  dan/atau  untuk  memenuhi  persyaratan  spesies  tertentu.  (Area  Pengelolaan Habitat/Spesies).
5. Kawasan Konservasi yang dikelola terutama untuk konservasi dan rekreasi pemandangan daratan ataupun laut. Kawasan daratan, dengan pantai dan laut yang sesuai, di mana interaksi orang dan alam dari waktu ke waktu  telah  menghasilkan  area  dengan  karakter  yang  berbeda  dengan  nilai  estetika,  budaya  dan/atau ekologis yang signifikan, dan seringkali dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Melindungi integritas interaksi  tradisional  ini  sangat  penting  untuk  perlindungan,  pemeliharaan  dan  evolusi  area  tersebut. (Lansekap/ Seascape yang dilindungi).
6. Kawasan Konservasi yang dikelola terutama untuk penggunaan ekosistem alami yang berkelanjutan. Area yang  mengandung  sistem  alami  yang  sebagian  besar  tidak  dimodifikasi,  dikelola  untuk  memastikan perlindungan jangka panjang dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sambil memberikan pada saat yang sama aliran produk dan layanan alami yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Area terlindungi sumber daya yang dikelola).
Sedangkan  menurut  World  Conservation  Area  Commission  (WCPA)Terdapat  Empat  jenis  tata  kelola kawasan konservasi yaitu sebagai berikut : 10
1. Kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah
2. Kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat
3. Kawasan konservasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain pemerintah
4. Kawasan konservasi yang dikelola secara bersama-sama
Governance (tata kelola pemerintahan) adalah proses penetapan, penerapan dan penegakan aturan hukum. Governance  juga  sering  kali  diartikan  sebagai  proses  pengambilan  keputusan  dan  sekaligus  proses pemantauan/kontrol apakah keputusan yang diambil dilaksanakan atau tidak. Analisis mengenai governance biasanya fokus pada  pelaksana dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Secara ringkas, good governance haruslah memuat setidaknya tiga komponen kunci yaitu  transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Dalam  konservasi  Sumber  daya  alam,  paling  tidak  usaha penguatan Good Governance mensyaratkan beberapa hal berikut: 11
1. Lembaga Perwakilan Rakyat yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (efective representative system and democratic decentralization) terhadap tata kelola pemerintahan di bidang konservasi SDA;
2. Pengadilan yang independen, mandiri, bersih dan professional khususnya dalam rangka penegakan hukum konservasi alam;
3. Aparatur pemerintahan (birokrasi) di sektor konservasi alam dan lingkungan hidup yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh (strong, professional and reliable bureacracy);
4. Masyarakat sipil yang peduli konservasi SDA yang  kuat sehingga  mampu  melaksanakan fungsi kontrol publik (strong and participatory society), dan
9 Ibid . hlm.33
10 M. Taufik H dkk, Pengelolaan Kawasan Konservasi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), hlm.36
11 Harry Alexander, Perancangan Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah , ( Jakarta : XSYS, 2004), hlm. 7-9
5. Terjadinya desentralisasi tata kelola konservasi SDA dari pusat ke tingkat kabupaten dan kota bahkan ke pemerintahan desa dan kelurahan.
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen- Kp/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi, meliputi : 12
a. perencanaan Kawasan Konservasi;
b. penetapan Kawasan Konservasi;
c. pemanfaatan Kawasan Konservasi:
d. pengawasan Kawasan Konservasi;
e. evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
f. pendanaan Kawasan Konservasi.
Kewenangan dan tugas untuk mengawasi konservasi sumber daya alam di antara instansi pemerintah terkait belum  ditetapkan  secara jelas. Kewajiban  yang  dibebankan  pada lembaga  yang  bertugas  mengawasi  konservasi sumber daya alam seringkali melebihi kompetensinya. Perubahan kebutuhan dan kegagalan lembaga-lembaga ini untuk memenuhi kewajibannya menguji kemampuan kelembagaan ini secara berkala. Konsekuensi dari masalah tata kelola menyoroti keberadaan isu kebijakan saat ini dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terutama terlihat dalam proses pengelolaan perlindungan sumber daya alam ketika sejumlah elemen tata kelola yang penting tidak ada. Perspektif publik tentu terkait dengan persoalan kekuasaan dan tugas dalam konteks konservasi  sumber  daya  alam,  dan  ini  merupakan  elemen  penting  dari  tata  kelola,  yaitu  akuntabilitas  publik. Demikian pula ketiadaan partisipasi, konsultasi dan koordinasi,sehingga pengelolaan dan konservasi SDA berjalan tidak efektif. 13
Dengan  adanya  ketidaksepakatan  dan  perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah, serta antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat dapat menimbulkan perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka Pembangunan fisik kawasan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap sumber daya alam hayati yang ada dikawasan yang dilindungi. Di sisi lain, pemerintah  daerah  menginginkan  daerahnya  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  pembangunan.  Adanya kawasan konservasi seringkali dianggap sebagai beban, bukan manfaat. Secara singkat, konflik muncul karena: 14
1. Pemerintah  daerah  tidak  bisa  berinvestasi  dan  mengalami  kendala  dalam  membangun  infrastruktur  di daerah sekitar kawasan konservasi;
2. Ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Pemerintah daerah tidak peduli dengan kawasan konservasi, dan pengelola kawasan konservasi bersikap arogan karena merasa sebagai orang pusat;
4. Pemerintah  daerah  tidak  memperoleh  informasi  yang  meyakinkan  tentang  manfaat  tidak  langsung  dari kawasan konservasi; dan
5. Pemerintah  daerah  mau  tidak  mau  harus  mengalokasikan  sumberdaya  untuk  mengatasi  konflik  apabila terjadi konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dengan pengelola kawasan. Berdasarkan  statistik  direktorat  Jendral  PHKA,  Kementrian  Kehutanan  RI  saat  ini  Indonesia  telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk: 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 taman nasional (16,34 juta ha); 23 taman hutan raya (0,35 juta ha); 115 taman wisata alam (0,75 juta ha); dan 13 taman buru (0,22 juta ha). 15 Balai Taman Nasional yang merupakan bagian pelaksana  teknis  Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem,  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  dibentuk  khusus  untuk  mengelola  kawasan  konservasi,  dengan  konsentrasi  di  Taman Nasional (KLHK). Balai Besar Perlindungan Sumber Daya Alam (BKSDA) di tingkat provinsi terus melakukan pengelolaan  kawasan  konservasi  di  luar  taman  nasional  yang  tidak  semestinya.  Alat  Pemantau  Efektivitas Pengelolaan menunjukkan  bahwa, meskipun diawasi oleh organisasi khusus, pengelolaan taman nasional masih belum  sepenuhnya  efektif  (METT).  Di  kawasan  konservasi  yang  bukan  taman  nasional,  pengelola  menghadapi
12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 3
13 Pokja Kebijakan konservasi, Konservasi Indonesia, Sebuah potret Pengelolaan Kebijakan, ( Bogor: Perpustakan Nasional, 2008), hlm. 40 14 Ibid, hlm.42
15 Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan , Jakarta : WALHI dan Friends of the Earth ,1993), hlm.1
kesulitan yang jauh lebih besar. Karena penebangan liar, perambahan, perburuan liar, penggembalaan ternak ilegal, dan perubahan penggunaan lahan lainnya, skenario ini mengakibatkan kerusakan ekosistem. 16
Perkembangan  signifikan  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  salah  satunya  adalah  dengan  adanya pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Prosedur ini telah menguntungkan tidak hanya taman nasional yang telah dikelola sejak tahun 1982, tetapi juga akan menghasilkan pengelolaan yang lebih baik dari daerah lain, terutama untuk cagar alam dan suaka alam yang administrasinya sekarang dibatasi untuk menjaga dan  mengawasi  kawasan.  KPHK juga  dapat  mengawasi  pengelolaan taman  buru  dan  taman  wisata secara  lebih efektif jika bekerja sama dengan pemegang izin. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, KPHK juga dapat memberikan petunjuk dan saran teknis untuk pengelolaan Taman Hutan Raya yang berada dalam wilayah kewenangan pemerintah kabupaten atau provinsi. 17
Pasal  6  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  31/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, menetapkan kategori dengan memisahkanya menjadi taman (meliputi taman  pesisir,  taman  pulau  kecil,  taman  nasional  perairan,  dan  taman  wisata  perairan).  Suaka  (meliputi    suaka pesisir, suaka Pulau Kecil, suaka alam perairan, dan suaka perikanan) dan kawasan konservasi maritim (meliputi daerah perlindungan adat maritim; dan/atau daerah perlindungan budaya maritim). Untuk kategori kawasan taman dan suaka ditetapkan untuk perlindungan, pelestariam dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan. Sedangkan untuk  kawasan konservasi maritim ditetapkan untuk perlindungn, pelestarian dan pemanfaatan situs budaya traditional.
Pengelolaan kawasan konservasi di luar taman nasional dipisahkan dari strategi pengelolaan taman nasional pada  tahun  1982,  bersamaan  dengan  pembentukan  badan  pengelola  taman  nasional.  Pusat  Perlindungan  dan Pelestarian Alam bertugas mengawasi Sub-Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Pembentukan lembaga taman nasional telah mempengaruhi pengelolaan lembaga non taman nasional, yang semula dibentuk sebagai Balai Besar/Balai Propinsi kemudian diubah menjadi Balai dan Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam adalah bagian di bawah Direktur Jenderal Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  yang  mengelola  konservasi  sumber  daya  alam  dan  ekosistem. Dengan bantuan cagar alam, suaka  margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, Unit Pelaksana Teknis ini bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  konservasi  ekosistem  dan  konservasi  alam.  Selain  itu,  berdasarkan peraturan yang berlaku, badan ini bertugas melakukan koordinasi teknis untuk penatausahaan kawasan ekosistem dan taman hutan raya yang penting. Tujuan UPT Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya adalah: 18
1. Inventarisasi potensi taman, perencanaan wilayah (blok divisi/zonasi), dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
2. Area perlindungan dan keamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
5. Pengelolaan  spesies  tumbuhan  dan  satwa  liar,  habitat  dan  sumber  daya  genetik,  termasuk  pengetahuan tradisional;
6. Peningkatan dan pemanfaatan jasa ekosistem;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi yang telah ditetapkan, rencana restorasi ekosistem dan perubahan tutupan hutan;
8. Penyiapan pembentukan dan pengoperasian Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Layanan data dan informasi, promosi, dan pemasaran sumber daya alam dan konservasi ekosistem;
10. Kerja sama dan pengembangan kemitraan dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
11. Pengawasan dan pengendalian distribusi jenis tanaman dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penunjukan koridor satwa liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem penting;
14. Pengelolaan dan penyuluhan pecinta alam di bidang sumber daya alam dan konservasi ekosistem;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman; dan
16. Administrasi dan masalah perkantoran, serta hubungan masyarakat.
16 Soehartono Tonny dan Ani Mardiastuti. Suara Taman Nasional di Kalimantan, Sejarah Perkembangan Taman Nasional di Indonesia (The Voice of National Parks in Kalimantan, Indonesia. History of National Park Development in Indonesia) . (Jakarta : Yayasan Nata Samastha.  2013), hlm.11
17 Wandojo Siswanto, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonsia, (Jakarta : German Deutsche gesellschaft fur internationale zusammenarbeit bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017) hlm. 5
18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
UPT Konservasi Sumber Daya Alam terbagi menjadi Kelas I (Balai Besar) dan Kelas II, seperti halnya Balai Taman Nasional. Tipe A dan Tipe B adalah klasifikasi lebih lanjut untuk dua Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Sumber Daya Alam. Struktur organisasi dan tingkat jabatan struktural dipengaruhi oleh perbedaan jenis dan kelas. Pengelola  dapat mengalokasikan Resor yang diimpin oleh staff non-struktural untuk meningkatkan efektivitas  manajemen  di  lapangan.  Selain  itu,  sesuai  dengan  organisasi  dan  prosedur  operasional  KPHK  yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Besar dapat menunjuk kepala seksi atau personel nonstruktural sebagai Kepala KPHK untuk mendukung kegiatan resor. 19 Seluruh  kawasan  hutan  (produksi,  lindung,  dan  konservasi)  harus  dipisahkan  dan  diurus  oleh  satuan pengelolaan  hutan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.  Sesuai  dengan perannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengelolaan  hutan,  unit-unit  tersebut  berada  di  kawasan  hutan.  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan  Kehutanan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2007  jo.  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Perencanaan  Hutan,  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  dan Pemanfaatan Hutan mengatur lebih lanjut tentang kesatuan pengelolaan hutan, khususnya kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan, KPH berwenang untuk: 20 1. Melakukan pengelolaan hutan, termasuk:
a. Perencanaan dan manajemen persiapan rencana hutan;
b. Penggunaan sumber daya hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin;
c. Pemanfaatan lahan hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang ijin;
d. Pemanfaatan hutan di zona khusus;
e. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menentukan  lebih  lanjut  kebijakan  hutan  nasional,  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  pelaksanaan pengelolaannya.
3. Melaksanakan  pengelolaan  hutan  di  wilayah  yang  ditunjuk,  termasuk  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kehutanan.
Balai Besar, Balai Taman Nasional, atau Konservasi Sumber Daya Alam (untuk kawasan konservasi non- taman nasional). menetapkan dan mengelola kawasan/hutan konservasi, Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah  pusat  memiliki  kewenangan  mengelola  kawasan konservasi, Kecuali taman hutan raya besar (Tahura) yang berada di bawah kendali pemerintah kabupaten atau, jika  taman  tersebut  melintasi  batas  kabupaten,  berada  di  bawah  pemerintah  provinsi,  KPHK  adalah  badan pemerintah pusat di tingkat tapak.
Walaupun  Sistem  KPH  akan  diterapkan,  namun  fungsi  kawasan  konservasi  akan  tetap  sama  seperti sebelumnya.  Akibatnya,  pengelolaan  harus  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Perlindungan Alam (KPA). Balai Taman Nasional saat ini mengelola  taman  nasional  di  KPH.  Kecuali  taman  hutan  raya  besar,  KPH  non-nasional  adalah  pengelompokan kawasan konservasi yang bukan merupakan bagian dari taman nasional.
Dalam menyiapkan penyusunan rancangan KPHK beberapa aspek harus dipertimbangkan, termasuk: 21
a. Kawasan  konservasi  dikelola  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
b. Pembentukan  KPH  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun  2007  juncto  Peraturan  Pemerintah Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Perencanaan  Hutan,  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  dan Pemanfaatan Hutan.
c. KPHK adalah lembaga pengelolaan hutan di kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi, baik KSA  (taman  nasional,  taman  wisata  alam,  dan  taman  hutan  raya)  dan/atau  KPA  (cagar  alam  dan  suaka margasatwa), dan taman buru.
d. Kawasan hutan konservasi sering memerlukan tindakan restorasi dan rehabilitasi karena degradasi hutan dan ekosistem dan konflik kepemilikan.
19 Wandjono Siswanto, Op.Cit hlm. 6
20 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan https://www.menlhk.go.id/site/post/109 Diakses pada 5 Januari 2023 pukul 5:04 WIB
21 Siswanto Wandojo dkk. Penyusunan Kriteria & Indikator Rancang Bangun (Pembentukan) KPHK dan Pedoman Operasional KPHK . (jakarta: Kerja sama antara Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan FORCLIME. .2015), hlm. 8
e. Evaluasi  KSA  dan/atau  KPA  harus  dilakukan  setiap  5  tahun  atau  bila  diperlukan  untuk  kepentingan perbaikan pengelolaan atau perubahan fungsi kawasan.
f. Sasaran Strategis B Target Keragaman Hayati Aichi: mengurangi tekanan langsung pada keragaman hayati dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan; dan Sasaran strategis
g. meningkatkan status keragaman hayati dengan menjaga ekosistem, spesies dan keragaman genetik. Pada dasarnya, mempertimbangkan faktor ekologis dan pengelolaan kawasan dan lanskap sekitarnya adalah dua faktor paling penting yang harus diperhatikan saat membangun KPHK. Tingkat endemisitas, kelangkaan, dan keterwakilan ekologis, merupakan hal penting untuk dipertimbangkan saat menentukan zona konservasi/perlindungan. Oleh karena itu, faktor-faktor ini  dikombinasikan dengan kemampuan pengelolaan, dan keadaan landscape sekitar harus menjadi dasar untuk menggabungkan dua atau lebih kawasan konservasi menjadi satu  KPHK.  Taman  nasional  dan  kawasan  konservasi  lokal  terdekat  harus  digabungkan  menjadi  satu  KPHK, dengan taman nasional sebagai pusatnya. Untuk KPHK di luar taman nasional, ekosistem dengan kawasan inti yang cukup luas harus dipertahankan sebagai KPHK tunggal, dengan atau tanpa kawasan konservasi lebih kecil yang berdekatan.
Pemerintah  daerah,  khususnya  pemerintah  provinsi  atau  kabupaten/kota  sesuai  dengan  wilayah administratifnya,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara  Taman  Hutan  Raya  (Tahura).  Namun  teknis pembentukan KPHK akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena merupakan kawasan konservasi yang masuk dalam lingkup Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bersama dengan taman nasional dan kawasan wisata alam. 22
Walaupun KPHK ditetapkan tahun 2009, namun struktur organisasinya masih belum terdeskripsikan secara jelas.,  penerbitan  berbagai  keputusan  menteri  tentang  KPHK  dianggap  hanya  sebatas  untuk  pelabelan  beberapa taman nasional, cagar alam yang ketat, dan cagar alam saja, dikarenakan sedikitnya perubahan dalam pengelolaan. Bahkan pengelolaan KPHK Taman Nasional dibawah BTN masih dikelola seperti sebelumnya, diperparah dengan tidak adanya lembaga formal atau institusi khusus untuk mengawasi dan mengelola kawasan non taman nasional. Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya menjaga kawasan lahan tanpa pengakuan khusus seperti KPHK.
Awal perbaikan implementasi KPHK dapat dilihat pada Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, yang diterbitkan 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. Selain itu, setelah berdiskusi panjang lebar dengan pimpinan Balai Besar/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, hal ini juga  menjadi  dasar  yang  lebih baik  untuk  diterapkan  saat  pembentukan  dan pemilihan  KPHK baru  di  tahun 2016. 23
Entitas  KPHK  yang  ditunjuk  saat  ini.  Ditempelkan  pada  Balai  Taman  Nasional  atau  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam saat ini. Kepala Balai merangkap Kepala KPHK untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai, sedangkan Kepala Bidang Teknis Konservasi dijabati oleh kepala KPHK untuk taman nasional yang dikelola oleh Balai Besar. Bergantung pada signifikansi aspek pengelolaan KPHK non-taman nasional, salah satu kepala divisi atau seksi bertanggung jawab untuk menduduki jabatan Kepala KPHK di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 24 Kepala KPHK dapat dipilih oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal, namun struktur organisasinya belum ditetapkan. Karena keadaan ini, posisi kepala KPHK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan persyaratan peraturan tersebut menjadi tidak jelas.
Untuk mengembangkan pengelolaan KPHK yang efektif, pemerintah harus memprioritaskan pembentukan lembaga  khusus.  Bergantung  pada  jumlah  KPHK  yang  diberikan,  Balai  Besar,  baik  taman  nasional  maupun konservasi sumber daya alam, dapat membantu mengoordinasikan pengelolaan KPHK di wilayah mereka. Kantor taman nasional dan kawasan lindung di sekitarnya dapat ditetapkan sebagai KPHK. Balai Konservasi Sumber Daya Alam  juga  dapat  ditunjuk  sebagai  bagian  integral  dari  KPHK  yang  ada  di  provinsi  atau  dapat  diubah  langsung menjadi KPHK.
Sejalan dengan strukturnya, kewenangan KPHK dalam menjalankan tanggung jawab dan kegiatannya perlu diperjelas dan disederhanakan, terutama dalam hal kerjasama, koordinasi dengan pihak terkait dan pemegang izin dalam  posisinya,  serta  pemberdayaan  dan  pelibatan  masyarakat.  Dalam  kasus  tertentu,  Direktur  Jenderal Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  harus  mendelegasikan  proses  pengambilan  keputusan  kepada Kepala Kesatuan Perlindungan Hutan, terutama ketika menyangkut masalah yang melibatkan perselisihan dengan
22 Wandojo Siswanto,. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK . (Jakarta : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2016), hlm.10
23 Ibid
24 Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem No. P.3/KSDAE/ SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016, tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.
masyarakat lokal yang tidak terkait dengan penembakan penjahat. Kepercayaan dari pihak terkait dan masyarakat setempat akan meningkat dengan menguatnya kekuatan KPHK.

## B. KEPASTIAN HUKUM PENGEOLAAN KAWASAN KONSERVASI DIINDONESIA
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  mendefiniskan  Harmonis,  menghamoniskan, pengharmonisan,  keharmonisan  sebagai  berikut  ;  Harmonis  diartikan  sebagai  bersangkut  paut  dengan harmoni,mengharmonisasikan dapat berarti “menjadi Harmonis”, dan Pengharmonisan adalah Sebuah cara ataupun proses, perbuatan untuk mengharmoniskan, lalu keharmonisan diartikan sebagai Keadaan yang harmonis, selaras, dan serasi.
Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, harmonisasi Hukum didefinisaikan sebagai  Runtutan  kegiatan  ilmiah  untuk  mencapai  sebuah  proses  pengharmonisasian  pada  hukum  tertulis  yang mengacu pada nilai-nilai Yuridis, sosiologis, Ekonomis dan filosofis. 25
Berdasarkan  sejarahnya,  istilah  harmonisasi  muncul  dan  digunakan  pertama  kali  pada  sebuah  studi  ilmu hukum  Jerman  pada  tahun  1992,  Studi  harmonisasi  hukum  ini  dibuat  untuk  menunjukkan  keragaman  yang  ada antara kebijakan pemerintah, hukum, yang mana interaksi antara keduanya, dapat mengakibatkan disharmonisasi. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang  dikembangkan  harusnya  telah  memastikan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  telah sesuai dengan asas dan peraturan hukum yang baik. Inilah yang  disebut sebagai harmonisasi peraturan perundang- undangan. 26
Untuk  meningkatkan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum,  keadilan,  kesepadanan,  kebermanfaatan,  dan kejelasan hukum, harmonisasi dalam hukum memerlukan penyesuaian pada peraturan perundang-undangan, dan keputusan  peradilan,  keputusan  pemerintah,  sistem  hukum,  dan  asas-asas  hukum.  Hal  ini  dilakukan  tanpa mengaburkan  atau  melemahkan  pluralisme  hukum.kegiatan  harmonisasi  memerlukan  pemeriksaan  menyeluruh tpada  suatu  RUU  atau  Rancangan  undang-undang  dengan  tujuan  untuk  menentukan  apakah  dalam    peraturan tersebut,  mencerminkan  keselarasan  atau  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional  lainnya, dengan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, atau dengan konvensi dan konvensi internasional baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 27
Dalam pengharmonisasian, Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut: 28
1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:
a. Pancasila
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
c. Undang-undang/harmonisasi horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
1) Asas pembentukan;
2) Asas materi muatan;
3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.
2. Pengharmonisasian  rancangan  undang-undang  dengan  teknik  penyusunan  peraturan  perundang-undangan yang meliputi:
b. Kerangka peraturan perundang-undangan;
c. Hal-hal khusus;
d. Ragam bahasa;
e. Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.
Lalu  untuk  melaksanakan  Pengharmonisasian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilakukan dengan cara sebagai berikut: 29
1. Memastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal- pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;
25 Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , (Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009) hlm. 4
26 Risky Dian, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Kebebasan Hakim” Jurnal Ilmiah , Universitas Brawijaya, Malang, (2014) : 7
27 Moh. Hasan Wargakusumah, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), (Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika,2012), hlm. 105.
28 A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan , http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan- puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses pada tanggal 12 November 2022 29 Ibid
2. Memastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang- undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar; istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;
3. Meneliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang
4. telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait;
5. Memastikan  bahwa  asas-asas  peraturan  perundang-undangan  baik  asas  pembentukan,  asas  materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang- undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang;
6. Memastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten;
7. Memastikan  bahwa  bahasa  yang  digunakan  dalam  merumuskan  norma  dalam  rancangan  undang- undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.
Dengan  demikian  pelaksanaan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  yang  baik  merupakan  pondasi negara hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian hukum yang terintegrasi dan konsisten taat asas hingga tercipanya sebuah singkronisasi hukum.
Sinkronisasi hukum mengacu pada penyelarasan dan harmonisasi berbagai aturan dan peraturan yang terkait dengan yang sudah berlaku dan yang sedang disusun dan yang mengatur bidang tertentu. Kegiatan singkronisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya peraturan yang tidak harmonis, dan tercapainya kepastian hukum yang saling terkait dengan substansi yang diatur dalam produk regulasi. Semakin spesifik dan praktis isinya, semakin rendah jenis regulasinya. Sinkronisasi bertujuan untuk membentuk landasan hukum bagi suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang cukup bagi terselenggaranya bidang tertentu secara cepat dan efektif. 30 Tindakan sinkronisasi dimaksudkan untuk membentuk kerangka peraturan bagi suatu bidang hukum tertentu yang secara efesien dan praktis dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaranya. 31
Jaminan  perlindungan  hukum  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  dipenuhi  agar  dapat dianggap  sebagai  tujuan  terciptanya  kepastian  hukum  yang  mutlak.  Kepastian  hukum  ini  akan  tercapai  jika peraturan-peraturan  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaannya  dan peraturan-peraturan  yang  telah  ada  diikuti  secara  tepat  dan  konsisten  untuk  menghindari  penafsiran  yang bertentangan. 32 Kepastian  hukum  juga  akan  tercapai  apabila  peraturan  yang  dikeluarkan  mengikuti  spesifikasi formal yang sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan pokok bahasan yang diatur secara substansial tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi secara vertikal atau bertentangan dengan peraturan ainnya  yang sejajar secara horizontal.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  walau  adanya  pengaturan  yang  mewajibkan  pengharmonisasian  peraturan perundang-undangan dalam pelaksaannya tetap ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak pastian dalam hukum, salah satu nya peraturan mengenai kawasan konservasi.

## 1. Ketidakpastian Hukum antara Peraturan Pengelolaan Kawasan Konservasi
1.1 Ketidakpastian Hukum antara Peraturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor  43 tahun 2021 tentang penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin dan atau Hak atas tanah dan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan
Pada  Tanggal  2  November  2020  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ditetapkan  Sebagai Undang-undang dan Resmi Berlaku sejak tanggal diundangkan. aturan cipta kerja ini terdapat beberapa turunan aturan pelaksana yaitu sebanyak 45 Peraturan pemerintah dan 4 Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan pelaksana yang terkait dengan Tugas dan Fungsi kementerian PUPR yang berjumlah 6 Peraturn Pemerintah  dan  1  Peraturan  Presiden.  Namun  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  ini  justru  membuat Ketidakpastian  Hukum  dikarenakan  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang tindih dengan Undang-undang Cipta Kerja maupun Peraturan turunan dibawahnya.
30 Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ”. Tesis, Universitas Sebelas Maret (surakarta: UNS) hlm. 17
31 Novianto M. Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009- 2029 ,(Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), hlm. 9.
32 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia , (surabaya: Arkola,2003), hlm. 40.
Sepertihalnya  terjadi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2021  tentang  penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin dan atau Hak atas tanah. Pada Pasal 11 Ayat 3 yang berbunyi Penyelesaian terhadap penguasaan tanah berupa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, kebun ralqrat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik dengan iktikad baik oleh Masyarakat di dalam Kawasan Hutan selama jangka waktu  paling  singkat  20  (dua  puluh)  tahun  secara  terus  menerus,  penguasaan  tanah  dimaksud  tidak dipermasalahkan  oleh  pihak  lainnya,  dan  dibuktikan  dengan  historis  penguasaan  dan  pemanfaatannya, diselesaikan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kehutanan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33
Namun terdapat perbedaan dengan pengaturan yang sama tetapi pada regulasi yang berbeda, yaitu pada Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa penyelesaian legalitas pemakaian lahan oleh masyarakat waktunya hanya 5 tahun. Hal lain terdapat pada dasar tiga fungsi hutan, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 pengaturannya tidak terdapat dasar tiga fungsi hutan tersebut. Hal ini bertentangan  dnegan  Peraturan  pemerintah  Nomor  23  tahun  2021  tentang  penyelenggaraan  Kehutanan yang  mana  tiga  dasar  fungsi  hutan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  landasan  dasar  terhadap  undang- undang ini. fungsi hutan ini sengaja tidak dipertimbangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2021 dikarenakan akan melampaui kewenangan menteri yang membidangi kehutanan. 34
Ketidakpastian  tersebut  akan  mengakibatkan  pelaksaannya  berbenturan  satu  sama  lain,  ketika Peraturan  pemerintah  tersebut  digunakan  secara  Independent  ataapun  terpisah  dari  peraturan  lainnya. Sedangkan  apabila  Peraturan  pemerintah  tersebut  digunakan  secara  Kontemplementer  akan  tidak  pasti dikarenakan tidak adanya pernyataan mengenai fungs hutan dalam PP No. 43 Tahun 2021 acuannya adalah PP No. 23 Tahun 2021.
Tumpang tindih lainnya adalah mengenai masalah penetapan tata waktu, Dalam PP No.43 tahun 2021  pada  pasal  11  ayat  1  menyatakan  bahwa  Penyelesaian  Ketidaksesuaian  Izin  atau  Konsesi  dalam Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, diiakukan dengan perubahan peruntukan Kawasan Hutan, perubahan fungsi  Kawasan  Hutan,  dan/atau  penggunaan  Kawasan  Hutan,  dan  terhadap  lzin  atau  Konsesi  tetap berlaku  hingga  jangka  waktunya  berakhir  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 35 Sedangkan Dalam PP No. 23 tahun 2021 bahkan, tidak ada batas waktu penyelesaian konflik.
Pengaturan batas waktu ini juga akan berpotensi menyebabkan timbulknya masalah lain seperti dalam masalah percepatan investasi seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat 5 PP No.43 tahun 2021, yang menyatakan  bahwa    Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  negeri  menetapkan Batas Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan dalam peraturan menteri paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Lalu pada ayat selanjutnya ( ayat 6) Jika antar daerah tidak  sepakat  dalam  batas  wilayahnya,  menteri  yang  membidangi  urusan  dalam  negeri  akan menetapkannya dalam waktu 1 bulan. Lalu menurut pasal 8  ayat 3 jika masalahnya terhadap rencana tata ruang  wilayah  (RTRW)  provinsi  dan  kabupaten  yang  bersinggungan  dengan  kawasan  hutan. Penyelesaianny maksimal 18 bulan.
1.2 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan  Konservasi  Sumber  daya  Alam  dan  ekosistemnya  dengan  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam diperlukan langkah konkrit penguatan kawasan dengan segera melengkapi rencana pengelolaan kawasan dan penataan kawasan 36 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutanya disebut UU Pemda  dibentuk  untuk  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  bertanggung  jawab  dan berwawasan  demokrasi.  Dalam  Pasal  10  disebutkan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai  kekuasaan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Pernyataan ini
33 Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin dan atau Hak atas tanah
34 Hariadi kartodihardjo, PP UU Cipta Kerja tak sinkron ,Forest Digest, Maret 2021, https://www.forestdigest.com/detail/1064/pp-uu-cipta-kerja diakses pada 03 Januari 2023 pukul 15:00 WIB 35 Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, izin dan atau Hak atas tanah
36 Satria, Pemerintah Segera Menyikapi Putusan MK Tentang Hutan Adat, https://www.ugm.ac.id.News diakses pada 4 Januari 2023, Pukul 12:04 WIB
berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam  rangka  otonomi  daerah.  Pemanfaatan  dan pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kemampuan menciptakan peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  daerahnya, dengan menitikberatkan pada potensi dan kemampuan daerah setempat ini merupakan mandat tersendiri bagi pemerintah daerah.
Undang-undang Pemda telah mengatur pembagian kewenangan secara jelas kepada Pemerintah Pusat,  Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota  agar  penyelenggara  pemerintahan  dapa  diphami  dengan  mudah mengenai tugas-tugasnya, hal ini terwujud sebagai respon atas perlunya untuk meningkatkan hubungan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Terdapat  beberapa  perbedaan  pengamanatan  dari  Undang-undang Pemda  yang  lama  dan  yang  baru.  Undang-undang  Pemda  lama  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan  konservasi  sumber  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya  (KSDAHE),  sedangkan  Undang-undang  Pemda  baru  mengamanatkan  bahwa Pemerintah  Provinsi  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  KSDAHE,  pemanfaatan,  dan  konservasi. Klausul  ini  sangat  jelas  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  lebih  berkuasa  daripada  Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan Undang-undang Pemda mengubah persepsi pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) yang sebelumnya meluas ke tingkat Kabupaten/Kota menjadi hanya ke tingkat Provinsi.
Urusan pemerintah yang menangani khusus tentang konservasi sumber daya alam disebut urusan Konkuren, Urusan Konkuren adalah urusan yang membagi yurisdiksi antara pemerintah pusat,  provinsi, dan kabupaten/kota. dibidang kehutanan khususnya dibidang Konservasi sumber daya alam, Pemerintah Pusat bertugas mengelola kawasan suaka alam, menyelenggarakan konservasi tumbuhan dan satwa liar, menyelenggarakan  pemanfaatan  secara  lestari  kondisi  lingkungan  kawasan  suaka  alam,  dan menyelenggarakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.
Lalu  pemerintah  Provinsi  bertugas  melaksanakan  perlindungan  dan  pemanfaatan,  pengawetan secara lestari taman hutan raya atau disebut Tahura dilintas kabupaten / kota , melaksanakan perlindngan satwa liar yang tidak dilindungi atau tidak termasuk dalam lampiran Appendix CITES, lalu melaksanakan. Pengelolaan kawasan ekos istem penting, kawasan daerah penyangga suaka alam dan kawasan perlestarian alam.Sedangkan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota adalah melaksanakan pengelolaan Tahura ditingkat  kabupaten/kota.Adanya  aturan  ini,  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada pemerintah pusat dan provinsi bebrbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kawasan Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE).
Dalam pasal 34 UUKSDHE mengatur bahwa seluruh tingkatan pemerintah memiliki kewenangan yang  sama  namun  dengan  porsi  yang  berbeda-beda  untuk  mengelola,  memanfaatkan  dan  melestarikan taman nasional, tahura dan taman wisata alam.
Selain  itu  didalam  UU  Pemda  juga  telah  mengatur  Pemanfaatan,  pengelolaan,  Pelestarian  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  termasuk  hal-hal  yang  membantu  pelestarian  keanekaragaman  hayati. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 360 ayat (1) dan (2) UU Pemda, pemerintah pusat dapat membentuk kawasan  khusus  di  dalam  batas  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota  untuk  menyelenggarakan  fungsi pemerintahan strategis tertentu untuk kepentingan nasional. Kawasan khusus dalam wilayah provinsi/atau kabupaten/kota meliputi kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan perburuan, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat,  kawasan  militer,  kawasan  industri,  kawasan  purbakala,  kawasan  cagar  alam,  kawasan  cagar budaya,  kawasan  otorita,  dan  kawasan  kepentingan  nasional  lainnya  yang  diatur  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga mencakup kawasan perburuan,, kawasan cagar budaya, kawasan otoritas, penelitian arkeologi  dan cagar alam 37
Sedangakan pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya menatur pengelolaan,  eksploitasi,  dan  KSDHE.  Menurut  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemerintah menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan,  pola  dasar  pembinaan  kawasan  perlindungan  sistem penyangga  kehidupan,  dan  mengatur  tata  cara  menggunakan  kawasan  lindung  sistem  penyangga kehidupan untuk mewujudkan tujuan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Lalu berdasarkan Pasal 14  UU  KSDHE,  cagar  alam  dan  suaka  marga  satwa  merupakan  pengelompokan  kawasan  suaka  alam. Pengelolaan  kawasan  cagar  alam  oleh  pemerintah  diwajibkan  oleh  Pasal  16  ayat  1.  Oleh  karena  itu, pengelolaan kawasan suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka alam oleh pemerintah diatur dengan
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ketentuan  Pasal  14  dan  16  Undang-Undang  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Dari ketidakharmonisan dua peraturan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Pemda memiliki ketentuan yang lebih lengkap mengenai urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, yang tidak terbatas hanya pada KSDHE saja. Agar pejabat pemerintah dan aparat  penegak  hukum  dapat  menangani  masalah  pengelolaan  dan  pelestarian  sumber  daya  alam, pengaturan  yang  komprehensif  ini  membantu  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten  untuk  lebih  memahami  apa  kewajiban  dan  tanggung  jawab  mereka  di  bidang  pelestarian sumber  daya  alam  yang  mana  secara  substansial  berbeda  dari  UU  KSDHE  yang  hanya  mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang terdiri atas tumbuhan, satwa, dan habitatnya.
Selain  itu,  penanganan  permasalahan  KSDHE  akan  memakan  waktu  lebih  lama  bahkan  dapat mengakibatkan  kebuntuan yang  menghambat  pemanfaatan  dan  pelestarian  keanekaragaman  hayati  dan ekosistemnya. Hal ini disebabkan berbagai instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tidak memiliki pedoman yang jelas dan tegas tentang apa saja kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya. UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus direkonsiliasi dengan undang-undang lain yang relevan, khususnya dengan UU Pemda, karena sudah tidak praktis lagi diterapkan.
1.3 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena
Pada tanggal 16 Agustus 2004 Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena melalui Undang- Undang Nomor 21 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Dengn beberapa pertimbangan sebagai berikut : 38
1. Perlu pendekatan kehati-hatian yang mana didalamnya terkandung dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
2. Menyadari pesatnya kemanjuan bioteknologi modern dan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap  potensi  pengaruhnya  yang  merugikan  terhadap  keanekaragaman  hayati,  dengan  juga mempertimbangkan resikonya terhadap manusia;
3. Mengakui bahwa teknologi memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan bagi umat manusia jika dikembangkan dan dipergunakan dengan perlakukan yang aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
4. Mengakui  bahwa  sangat  pentingnya  pusat-pusat  asal  usul  ( centers  of  origin )  dan  pusat keanekaragaman genetik ( centers of genetic diversity) bagi umat manusia;
5. Mempertimbangkan  terbatasnya  kemampuan  banyak  negara,  khususnya  negara-negara  sedang berkembang,untuk  dapat  menangani  sifat  dan  skala  resiko  potensial  dan  resiko  yang  telah diketahui dari OHMG, Bioteknologi Modern
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  Pengesahan  Protocol  Cartagena,  Protokol  Cartagena bertujuan menjamin tingkat proteksi yang  memadai dalam hal persinggahan (transit), penanganan, dan pemanfaatan  yang  aman  dari  pergerakan  lintas  batas  OHMG.  Tingkat  proteksi  dilakukan  untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta risiko terhadap kesehatan manusia. 39
Disahkannya  Protocol  Cartagena  ini  mengiiringi  adanya  perkembangan  zaman,  ilmu  dan teknologi  dalam  modifikasi  genetik  yang  mana  belum  secara ekspilist  dijabarkan  dalam  pasal  undang- undang kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Seperti halnya Pada pasal 5 Undang-undang kawasan konservasi Sumber daya aam hayati dan ekosistemnya yang menyatakan bahwa pengaturan konservasi sumber daya alam dilakukan melalui :
1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
38 Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan pengendalian Kerusakan Lingkungan, Protocol Cartagena. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Protokol%20Cartagena.pdf Diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 01:00 WIB
39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
Dalam  pasal  tersebut  tidak  menjabarkan  lebih  lengkap  mengenai  ruang  lingkup  pengaturan modifikasi  genetik  dan  bioteknologi  modern  yang  mana  dalam  protocol  cartagena  telah  mengatur  hal tersebut.
Lalu pada Pasal 6 Protokol Cartagena, yang menyerukan pembentukan Biosafety Clearing House untuk  mengatur  pengangkutan  organisme  yang  merupakan  hasil  dimodifikasi  secara  genetik  oleh bioteknologi kontemporer berdasarkan kesepakatan para pihak,  Selain itu, ada ketentuan dalam Pasal 10 Protokol  Cartagena  yang  tidak  tercakup  dalam  UU  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.  Ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa  importir  harus  memberitahukan  secara  tertulis pemberi notifikasi dan lembaga kliring biosafety dalam waktu 270 hari setelah menerima notifikasi, atau setelah  90  hari  tanpa  persetujuan  tertulis,  masing-masing  untuk  menyetujui  atau  melarang  impor. Selanjutnya  ada  pada  ketentuan  pasal  15  yang  juga  tidak  diatur  dalam  UU  KSDHE.  Pasal  ini mengamanatkan adanya evaluasi risiko dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan prosedur penilaian risiko  yang  telah  ditetapkan,  Importir  dapat  meminta  eksportir  untuk  melakukan  kajian  risiko;  biaya penilaian risiko harus ditanggung oleh pemberi notifikasi.. Studi ini didasarkan pada data dan bukti ilmiah untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  potensi  kerugian  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistemnya serta bahaya bagi kesehatan manusia.
Selain itu, terdapat hal-hal lain yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seperti pada pasal 16 UU protocol kartagena. Dalam UU KSDHE tidak ada klausul yang mewajibkan para pihak untuk menetapkan dan memelihara mekanisme, langkah, dan  strategi  yang  sesuai  untuk  mengatur,  mengelola,  dan  mengendalikan  risiko  yang  terkait  dengan penggunaan, penanganan, dan perpindahan lintas batas organisme hasil rekayasa genetika, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak.
Selain  UU  pengesahan  protokol  Cartagena  yang  lebih  rinci  mengatur  mengenai  Sumber  daya genetik dan bioteknologimodern terdapat pula praturan lain yang mengatur hal tersebut yaitu Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018  tentang  Akses Sumber Daya Genetik Jenis Tumbuhan Liar dan Pembagian Manfaat dari Pemanfaatannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Sumber daya genetik didefinisikan sebagai semua materi genetik, informasi genetik, informasi  kimia,  dan/atau  materi  genetik  dari  tanaman,  hewan,  mikroorganisme,  atau  asal  lainnya, termasuk turunannya yang mengandung unit fungsional, pewarisan karakteristik dengan nilai potensial atau  aktual.  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2007  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Ikan  juga memuat  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  genetik.  Peraturan  ini  meliputi  konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi sumber daya genetik. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga menyebutkan pengaturan konservasi genetik ikan.
1.4 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-  Pokok  Agraria  dan  Ketetapan  MPR  No.  IX/  MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-undang pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA dapat dikatakan sebagai hukum yang responsif. hukum yang responsif maksdunya adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada  sekedar  keadilan  prosedural,  tetapi  mampu  berfungsi  sebagai  fasilitator  dari  respon  terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. 40 Berdasarkan  hal  tersebut,  peraturan  UUPA  merupakan  peraturan  yang  pembentukannya harusnya  menjadi  undang-undang  payung  atau umberella  act yang  mana  UUPA  diharapkan  dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 41 Namun sayangnya terjadi ketidakselarasan hukum yang menyebabkan ketidakpastian terhadap pengaturan antara UUPA dan UUKSDHE. Berdasarkan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan No. IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  agraria  dan  Pengelolaan  sumber  daya  alam  menyatakan  bahwa Ketetapan MPR tersebut merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam.. Pengaturan UU KSDHE antara lain harus sejalan dengan prinsip reforma agraria dan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam Ketetapan MPR ini. Antara lain :
40 Philipe Nonet, Law And Society In Transition : Towards Responsive Law . (Bandung: Nusa Media, 2018) hlm. 10
41 Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 339.
A. Memelihara  keberlanjutan  yang  mana  pemeliharaan  ini  harus  dapat  memberi  manfaat  yang optimal untuk generasi sekarang ataupun yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.
B. Mengakui  dan  menghormati  serta  melindungi  hak  masyarakat  hukum  adat  dan  keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
C. Mengupayakan  terciptanya keseimbangan  antara  hak dan kewajiban negara, pemerintah baik pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota, masyarakat dan individu;
Adapun 12 prinsip dalam TAP MPR IX/2001 yaitu :
1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menghormati  supremasi  hukum  dengan  mengakomodasi  keanekaragaman  dalam  unikasi hukum;
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
5. Mengembangkan  demokrasi,  kepatuhan  hukum,  transparansi  dan  optimalisasi  partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan  keadilan  dalam  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
7. Memelihara  keberlanjutan  yang  dapat  memberi  manfaat  yang  optimal,  baik  untuk  generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
8. Melaksanakan  fungsi  sosial,  kelestarian,  dan  fungsi  ekologis  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya setempat;
9. Meningkatkan  keterpaduan  dan  koordinasi  antarsektor  pembangunan  dalam  pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
10. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12. Melaksanakan  desentralisasi  berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat  nasional,  daerah provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  atau  yang  setingkat,  berkaitan  dengan  alokasi  dan manajemen sumberdaya agraria dan sumber daya alam.
Lalu terdapat penyerderhanaan tehadap 12 prinsip tersebut menjadi 5 prinsip penyederhanaan, yaitu sebagai berikut :
1. Prinsip  Keutuhan  Negara  Pengelolaan  SDA.  Prinsip  ini  diperuuntukan  untuk  melindungi kepentingan secara nasional pada sumber daya alam. Dalam banyak hal, prinsip ini menampung prinsip Hak Menguasai Negara juga sebagai pengaktualan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Prinsip  Keberlanjutan,  dalam  prinsip  ini  Pengelolaan  SDA  hendaknya  memperhatikan  daya dukung  dan  daya  tampung  terhadap  lingkungan,  pun  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian, prinsip keadilan antar-generasi, pelestarian, dan juga perlindungan lingkungan.
3. Prinsip  Keadilan  Sosial,  Pengelolaan  SDA  memberikan  distribusi  manfaat  kepada  seluruh rakyat,  mengakui,  dan  menghormati  hak-hak  masyarakat  terpinggirkan,  melindungi,  dan memulihkan  hak-hak  serta  akses  rakyat  yang  berkurang  atau  hilang  akibat  penguasaan  dan pemanfatan SDA.
4. Prinsip Demokrasi, Kebijakan pengelolaan SDA dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menjamin partisipasi sejati dari masyarakat.
5. Prinsip  Kepastian  Hukum,  Pengelolaan  SDA  dijalankan  melalui  kejelasan  pembagian  dan pendelegasian kewenangan serta menghindari kekosongan hukum.
Dalam TAP MPR ini prinsip-prinsip tersebut ditekankan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Berupa bentuk perealisasian terhadap adanya keberagaman dalam hukum, dan pengikutsertaan pemerintah daerahh dan partisipasi publik.
Terdapat dua prinsip yang sebenarnya sejalan dengan tujuan konservasi sumber daya alam, dan kedua  prinsip  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  peraturan  perundang-undangan  tentang pelestarian  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya.prinsip-prinsip  tersebut  adalah  prinsip  untuk Menyelenggarakan sosialisasi yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta  melaksanakan  fungsi  sosial,  fungsi  pelestarian,  dan  fungsi  ekologis  sesuai  norma  sosial  budaya masyarakat setempat.
Namun  sayangnya  dalam  peraturan  perundang-undangan  kawasan  konservasi  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dikarenakan peraturannya yang bersifat sentralistik.
1.5 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sejatinya  Hutan  merupakan  bagian  integral  dari  ekosistem  yang  ingin  dilindungi  oleh  UU KSDHE, sehingga fokus UU KSDHE untuk melindungi sumber daya alam hayati tidak dapat dipisahkan dari hutan. Korelasi ini menunjukkan perlunya keselarasan antara UU KSDHE dan legislasi kehutanan. Oleh  karena  itu,  hendaknya  kedua  peraturan  ini  saling  mengharmonisasi  peraturan  hukum  didalamnya agar tercapai kepastian hukum.
Lahirnya putusan mahkamah konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan hasil jawaban berkaitan dengan  hak-hak  masyaraat  hukum  adat.  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan sebelumnya  dianggap  telah  melanggar  hak-hak  masyarakat hukum  adat  dengan  adanya  peraturan  yang menempatkan  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hutan  negara.    Penempatan  tersebut  mengakibatkan hilangnya kewenangan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan adat. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Kehutanan juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk  melarang  anggota  masyarakat  melakukan  aktivitasnya  dalam  kawasan  hutan  yang  jelas  hal  ini melanggar hak hak masyarakat hukum adat.
diputuskannya  putusan  MK  ini  secara  eksplist  mengakui  adanya  hutan  adat  yang  berada diwilayah dat dan bukan lagi Hutan Negara serta dapat dikelola dan dimafaatkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Putusan ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa negara dibatasi oleh isi dan wewenangg hak ulayat,  dan  Pengelolaan  hutan  di  wilayah  tersebut  didasarkan  pada  asas  leluhur  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dengan  adanya  pembatasan  terhadap  kewenangan  negara  terhadap  hak-hak  masyarakat hukum  adat  ini  nantinya  akan  mencegah  adanya  tumpang  tindih  perturan  hukum  dalam  kewenangan pengelolaan  hutan.  Dengan  Hal  ini  berarti  negara  hanya  memiliki  kewenangan  secara  tidak  langsung terhadap masyarakat hukum adat sehingga Kewenangan negara terhadap hutan adat hanya terbatas pada sejauh mana isi daripada hak masyarakat hukum adat seperti yang tercantum dalam hutan adat tersebut. 42 Namun  diputuskannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  dalam  Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan sejatinya mentimpangi frasa “keadaan Asli” dalam peraturan perundanga-undangan kawsan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 12 yang mana pelaksanaan konservasi SDA dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam “keadaan asli”.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B UUD 1945, UU KSDHE harus menjelaskan bagaimana masyarakat  hukum  adat  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Tidak  adanya  peraturan  untuk  peran masyarakat  hukum  adat  dapat  dikatakan  melanggar  hak  masyarakat  adat  tersebut  untuk  menguasai wilayahnya sendiri. Namun pemberian hak kepada masyarakat hukum adat terhadap pemberlakuan hak menguasai negara akan menimbulkan kewenangan yang saling tumpang tindih. Salah satu solusi  untuk masalah  ini  adalah  memberikan  kekuasaan  kepada  kelompok  yang  diatur  oleh  hukum  adat  untuk menegakkan norma hukum mereka sendiri. Dengan adanya kewenangan ini pun tidak menghilangkan hak menguasai negra karena hak menguasai negara hanya bersifat sugestif dalam hukum adat.
Dengan  diakui  hak-hakdari  masyarakat  hukum  adat  tersebut  maka  hukum  yang  berlaku  untuk mengatur hutan adat yang terdapat dalam hutan suaka alam dan kawasan cagar biosfer adalah hukum adat dari masing-masing masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhirandan pembaharuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dalam UU KSDHE yang  melarang setiap orang untuk memanen, memiliki, merusak, memusnahkan, menyimpan, mengangkut, menjual, atau memperdagangkan tanaman yang dilindungi atau bagiannya dalam bentuk apapun. , baikdalam keadaan hidup maupun mati. Begitu pula dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang melarang mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagiannya, baik hidup maupun mati, dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia, juga perlu diperbarui. Untuk memastikan keamanan spesies yang terancam  punah,  pemerintah  harus  bekerja  sama  dengan  masyarakat  hukum  adat  untuk  melakukan penelitian  menyeluruh  dan  menyelenggarakan  konsultasi  untuk  menentukan  peraturan  apa  yang  harus dipatuhi dalam rangka perlindungan  tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
42 Muhamad Ali Imron, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Dalam Pengelolaan Kehutanan, Prosiding pada Seminar Nasional:Urgensi Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2017, hlm. 124.
1.6 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.  85/PUU-XI/2013  dalam  pengujian  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85 atau PUU- XI atau 2013 maka pemberlakuan UU Nomor. 7 Tahun 2004 Mengenai Sumber Daya Air dibatalkan. Ini dikarenakan dalam penerapan UU sumber daya air tersebut belum ada jaminan terwujudnya amant konstitusi mengenai hak penguasaan negara atas air.
Dalam putusan tersebut terdapat poin-poin yang yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pembatasan Pengelolaan air, yaitu sebgai berikut : 43
1. Manusia memiliki hak yang melekat atas air, dan itu tidak boleh dikompromikan dengan cara apa pun oleh eksploitasi air.
2. Akses masyarakat terhadap air harus dijamin oleh negara. Hak atas air adalah salah satu hak asasi manusia.
3. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengakui kelestarian lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah diberi prioritas tertinggi dalam pengusahaan air.
6. Apabila ternyata air masih tersedia setelah semua pembatasan tersebut di atas terpenuhi, maka pemerintah dapat memberikan izin kepada swasta untuk memanfaatkan air tersebut dengan syarat tertentu dan ketat.
Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, semua izin dan perjanjian yang telah dikeluarkan sebelumnya (termasuk tanggung jawab pemegang izin untuk membayar BJPSDA, dll.), serta semua  organisasi  yang  ada  dan  operasi  dan  tugas  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dapat  terus dilaksanakan. Karena sifat putusan MK yang prospektif, pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam ke depan kini membutuhkan kerangka hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini, meskipun tidak terjadi kekosongan hukum dengan tidak berlakunya U No. 7 Tahun 2004 karena berlakunya kembali UU No. 11/1974. 44
Sumber  daya  air  nonhayati  dan  sumber  daya  alam  hayati  bersama-sama  membentuk  suatu ekosistem dan tidak dapat diperlakukan sendiri-sendiri atau dipisahkan. Dalam hal ini, pelestarian sumber daya  alam  hayati  seperti  hutan  diperlukan  untuk  menjamin  kelestarian  air  sebagai  sumber  daya  alam nonhayati. Pasal 22 (2) UU SDA Tahun 2019 menyebutkan bahwa perlindungan sumber daya alam hayati dan  ekosistemnya  merupakan  salah  satu  dari  delapan  faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam penyelenggaraan sumber daya air. Ini menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan antara sumber daya air hayati dan ekosistemnya. 45
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut sumber daya air berdampak pada pengelolaan sumber daya hayati karena air dan sumber daya non hayati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penting untuk diingat bahwa putusan ini terdapat lima pembatasan kekuasaan negara seperti yang telah dijabarkan sebelumnya yang mana salah satu batasan haknya adalah pembatasan kelestariaan lingkungan hidup sebagau hak asasi manusia.  Namun sayangnya Hal ini belum ada pengaturannya secara detail mengenai hal tersebut.
Pada Pasal 9 UU KSDHE mengatur bahwa pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan perlindungan wilayah tersebut. Pada ayat berikutnya dinyatakan bahwa guna melindungi sistem penyangga kehidupan maka pemerintah akan melakukan tindakan penertiban.
Tindakan Penertibab adalah tindakan yang sifatnya kuratif namun Hal ini berbeda dengan fokus preventif  dari  putusan  MK  no.  85/PUU-XI/2013,  yang  membatasi  hak  menguasai  negara.  Yang berorientasi pada pencegahan.  Maka, dengan adanya putusan MK tersebut, UU KSDHE perlu direvisi
43 Soediro, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam. https://digitallibrary.ump.ac.id/904/2/7.%20Full%20Paper%20- %20SOEDIRO.pdf Diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 15:20 WIB
44 Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Implikasi Batalnya UU SDA bersifat Retroaktif dan Prospektif, https://sda.pu.go.id/berita/view/implikasi_batalnya_uu_sda_bersifat_retroaktif_dan_prospektif diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 15:22 WIb
45 Rofi Wahanisa dan Muh Afif Mahmud. “Tinjauan Pengaturan Konservasi sumber daya alam Hayati dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi (2021) :.402 https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1826/pdf diakses pada 5 JAnuari 2023 Pukul 15:30 WIB
agar lebih menekankan pada pencegahan. Namun, penting juga untuk menggambarkan fungsi dan peran negara  sebagai  Provider,  Supervisior,  entrepreneur,  Regulator  dan  pembuat  kebijakan.  Karena  dengan persyaratan tertentu, pihak swasta masih dapat mengajukan dan menerima izin untuk menjalankan sistem air sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Namun, dibatasi subjeknya paada pemerintah dan masyaratkat serta tidak mencantumkan pihak swasta  seperti yang tertera pada  Pasal 4 UU KSDHE. Paadahal  secara  jelas  dalam  Undang-undang  ini  disebutkan  hak  pengusahaan  yang  beroirentasi  pada usaha bisa dilakukan oleh pihak swasta. 46
sehingga hal ini penting untuk memperluas subjek untuk membebankan tanggung jawab kepada pihak  swasta  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengusahaan  Konservasi  sumber  daya  alam  hidup  dan ekosistemnya. Yang mana Hal itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
1.7 Ketidakpastian  Hukum  antara  Peraturan  dalam  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang Kawasan  Konservasi  Sumber  daya  Alam  dan  ekosistemnya  terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  VIII/PUU/2010  tentang  Pengujian  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sektor  kelautan  dan  pulau-pulau  kecil  memiliki  peran  penting  bagi  kepentingan  nasional  di Indonesia karena negara ini terletak pada pertemuan (transisi) antara ekosistem darat dan laut. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, maka diperlukan aturan mengenai hal tersebut yang akan berlaku untuk masyarakat pesisir dan pulau. Namun Pembentukan peraturan perundang-undangan yang  komprehensif  yang  mengatur  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  lebih  lambat daripada  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  serupa  yang  mengatur  pengelolaan  lahan pedalaman, perkebunan, hutan, tambang, perairan, dan perikanan.  Dikarenakan adanya persaingan antar lembaga pemerintahan yang memprioritaskan ego dan reputasi pribadi mereka di atas kepentingan publik dengan saling bersaing untuk menemukan dan mengeksploitasi area baru.
Zona pesisir dan masing-masing pulau dapat dikelola oleh sejumlah negara bagian atau lembaga pemerintah  yang  berbeda,  yang  masing-masing  memiliki  seperangkat  aturan  dan  regulasi  sendiiri. pengelolaan kawasan konservasi perairan berada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana ini akan melemahkan industri maritim dalam skala nasional. Oleh karena itu, para pendukung sektor kelautan, perikanan, dan pesisir mengnginkan adanya Peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengatur hal tersebut. karena, pertama,  sumber  daya  pesisir  belum  terkelola  dengan  baik  sehingga  berdampak  minimal  bagi kemakmuran wilayah sekitarnya. Kedua, berbagai bencana pesisir telah menewaskan puluhan ribu orang tanpa peringatan, terutama tsunami. Ketiga, di wilayah dunia dengan garis pantai yang dikelola dengan baik, telah terbukti menarik lebih banyak investasi dan memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. Hal ini  terutama  berlaku  untuk  wilayah  pesisir  yang  merupakan  rumah  bagi  ekosistem  yang  berkembang seperti terumbu karang dan hutan bakau. 47
berkaitan  dengan  pengelolaan  wilayah  pesisir,  maka  akan  timbul  empat  permasalahan  hukum yang penting dan darurat, keempat permasalahan tersebut yaitu Pertama, adanya Konflik antar Undang- Undang, atau yang sering disharmoni peraturan perundang-undangan. Lalu yang Kedua, adalah adanya Konflik  antara  Undang-Undang  dengan  Hukum  Adat;  mengingat  bahwa  wilayah  pesisir  juga  dapat merupakan wilayah adat. Yang Ketiga adalah adanya Kekosongan Hukum; Dan Keempat, Konflik antar Undang- Undang dibidang pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut. Keempat masalah tersebut dapat dikatakan  krusial  karena  akan  menyebabkan  adanya  ketidakpastian  hukum,  yang  menyebabkan masyarakat kebingungan dengan peraturan mana yang berlaku terhadap pokokpermasalahan yang sama, ini juga akan menimbulkan konflik kewenangan dan kemanfaatan yang dapat menyebabkan kerusakan bio geofisik sumber daya pesisir. 48
Seperti yang diketahui bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Hanya mengatur mengenai kawasan suaka alam, termasuk suaka alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam, termasuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam saja tidak mengatur lebih lengkap mengenai wilayah pesisir. Oleh karena itu, harus ada  keselarasan  antara  kebijakan  konservasi  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Selain  itu, konservasi  sumber  daya  alam  di  masa  depan  harus  tidak  hanya  berfokus  pada  daratan,  tetapi  juga mencakup lautan dan wilayah pesisirnya.
46 Ibid
47 Putusan Mahkamah Konstitusi No. VIII/PUU/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagian Pendahuluan
48 Ibid
Keberadaan  kawasan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  di  wilayah  pesisir  menunjukkan  perlunya pertimbangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi No. VIII/PUU/2010 tentang Pengujian Undang- Undang  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  terhdap Pengaturan Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam UU No. 5 Tahun 1990. 49

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  dilaksanakan  dalam  upaya  mencapai  tujuan  terciptanya  kawasan  konservasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 31/PERMEN- KP/2020  pengelolaan  kawasan  konsrvasi  bertujuan  untuk  memberi  perlindungan,  pelestarian,  dan  pemanfaatan keanekaragaman  hayati  dan/atau  sumber  daya  ikan;  dan/atau  perlindungan,  pelestarian,  dan  pemanfaatan  Situs Budaya  Tradisional.  Dalam  kewenangan  dan  tugas  untuk  mengawasi  konservasi  Sumber  daya  alam  diantara pemerintah terkait belum ditetapkan secara jelas, dibentuknya Kesatuan pengelolaan Hutan konservasi atau KPHK merupakan titik terang yang menguntungkan bagi kawasan konservasi terutama cagar alam dan suaka alam. KPHK juga  dapat  memberi  petunjuk  dan  koordinasi tekhnis untuk  pengelolaan  taman  hutan raya  yang  berada didalam keweangan  wilayah  kabupaten  atau  provinsi.  Lalu  untuk  pelaksanaanya  dibentuk  Unit  pelaksana  teknis  (UPT) konservasi sumber daya alam yang secara struktur berada dibawah direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem. UPT bertanggungjawab untuk melaksanakan konservasi dan bertugas melakukan koordinasi teknis untuk penatausahaan kawasan ekosistem dan taman hutan raya. Sejalan dengan strukturnya, kewenangan KPHK dalam  menjalankan  tanggung  jawab  dan  kegiatannya  perlu  diperjelas  dan  disederhanakan,  terutama  dalam  hal kerjasama, koordinasi dengan pihak terkait dan pemegang izin dalam posisinya, serta pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.  Dalam  kasus  tertentu,  Direktur  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  harus mendelegasikan  proses  pengambilan  keputusan  kepada  Kepala  Kesatuan  Perlindungan  Hutan,  terutama  ketika menyangkut masalah yang melibatkan perselisihan dengan masyarakat lokal yang tidak terkait dengan penembakan liar. Kepercayaan dari pihak terkait dan masyarakat setempat akan meningkat dengan menguatnya kekuatan KPHK. 2. Kepastian hukum  tercapai apabila sesuatu peraturan dirumuskan secara jelas dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaannya;  dan  peraturan  yang  ada,  dilaksanakan  secara  konsekuen  dan  konsisten  sehingga  tidak menimbulkan  penafsiran  yang  beragam.  pengaturan  mengenai  kawasan  konservasi  masih  belum  mencapai kepastian hukum mengingat masih banyaknya kekosongan hukum dan tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan  lainnya  yang  nantinya  akan  menimbulkan  konflik  kewenangan  dan  kepentingan.  Ketidakpastian  dan tumpang tindih peraturan kawasan konservasi tersebut antara lain terjadi antara Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Pemerintahan  daerah,  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Kawasan Konservasi  Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena,  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Kawasan  Konservasi  Sumber  daya  Alam  dan ekosistemnya dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan Ketetapan MPR No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan ekosistemnya dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  dalam  Pengujian  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,    Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Kawasan  Konservasi  Sumber  daya  Alam  dan ekosistemnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2004) Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan , Jakarta : WALHI dan Friends of the Earth ,1993)
Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan diIndonesia . (Jakarta : alumni 1992) Graham J.b Amos, Government Principle for Protected areas in 21st century. (Canada : Institute on Government in collaboration with parks canada and CIDA, ottawa, 2003) Harry Alexander, Perancangan Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah , ( Jakarta : XSYS, 2004) Moh. Hasan Wargakusumah, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika,2012)
49 Rachmat Safaat, Laporan Penelitian : Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam , (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm. 33.
Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) M. Taufik H dkk, Pengelolaan Kawasan Konservasi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014) Philipe Nonet, Law And Society In Transition : Towards Responsive Law . (Bandung: Nusa Media, 2018) Pokja Kebijakan konservasi, Konservasi Indonesia, Sebuah potret Pengelolaan Kebijakan, ( Bogor: Perpustakan Nasional, 2008) Rachmat Safaat, Laporan Penelitian : Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam , (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2017) Sajipto Raharjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , (Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Soehartono Tonny dan Ani Mardiastuti. Suara Taman Nasional di Kalimantan, Sejarah Perkembangan Taman Nasional di Indonesia (The Voice of National Parks in Kalimantan, Indonesia. History of National Park Development in Indonesia) . (Jakarta : Yayasan Nata Samastha.  2013) Wandojo Siswanto, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonsia, (Jakarta : German Deutsche gesellschaft fur internationale zusammenarbeit bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017) Wandojo Siswanto dkk. Penyusunan Kriteria & Indikator Rancang Bangun (Pembentukan) KPHK dan Pedoman Operasional KPHK . (jakarta: Kerja sama antara Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan FORCLIME. 2015)
Wandojo Siswanto,. Transformasi Pengelolaan Tahura ke KPHK . (Jakarta : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2016)

## Artikel/Jurnal
Muhamad Ali Imron, “Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Dalam Pengelolaan Kehutanan” , Prosiding pada Seminar Nasional:Urgensi Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta,  (2017) :124
Risky Dian, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan tentang Kebebasan Hakim” Jurnal Ilmiah , Universitas Brawijaya, Malang, (2014) : 7 Rofi Wahanisa, Muh Afif Mahmud. “Tinjauan Pengaturan Konservasi sumber daya alam Hayati dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi (2021) : 402

## Disertasi/Tesis
Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ”. Tesis, Universitas Sebelas Maret (surakarta: UNS) hlm. 17

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undnag-undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan
Ekosistemnya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The  Convention  On  Biological  Diversity  (Protokol  Cartagena  tentang  Keamanan  Hayati  atas  Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  31/Permen-Kp/2020  Tentang  Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem Nomor P.3/KSDAE/ SET/KSA.1/7/2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.

## Putusan
Putusan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia Nomor35/PUU-X/2012 tentang seminar Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Ruang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. VIII/PUU/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  85/PUU-XI/2013  dalam  pengujian  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air

## Internet
A.  Oka  Mahendra, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan , http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan- puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
Direktorat  Jendral  Sumber  Daya  Air, Implikasi  Batalnya  UU  SDA  bersifat  Retroaktif  dan  Prospektif, https://sda.pu.go.id/berita/view/implikasi_batalnya_uu_sda_bersifat_retroaktif_dan_prospektif
Hariadi kartodihardjo,
PP UU
Cipta Kerja tak sinkron ,Forest Digest, Maret 2021,
https://www.forestdigest.com/detail/1064/pp-uu-cipta-kerja
Kementerian  Lingkungan  Hidup  Deputi  Bidang  Peningkatan  Konservasi  SDA  dan  pengendalian  Kerusakan Lingkungan, Protocol Cartagena. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Protokol%20Cartagena.pdf Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan https://www.menlhk.go.id/site/post/109 Satria, Pemerintah Segera Menyikapi Putusan MK Tentang Hutan Adat, https://www.ugm.ac.id.News Soediro, Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/Puu-Xi/2013  Tentang  Pembatalan  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Alam.
https://digitallibrary.ump.ac.id/904/2/7.%20Full%20Paper%20-%20SOEDIRO.pdf