## GUGATAN ACTIO PAULIANA TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS ATAS PENOLAKAN PENGEMBALIAN DIVIDEN INTERIM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
Chandra Yusuf Universitas YARSI email: chandra.yusuf@yarsi.ac.id disampaikan 18/09/2023 – di -review 18/11/2023 – diterima 24/11/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.7199

## Abstract
Distribution of interim dividends distributed before the end of the financial year by the Director with the approval of the Commissioner. This  distribution can be made if the company's finances are in a profitable condition based on the year-end audit carried out by a Public Accountant. Companies that experience losses in their reports at the end of the year, shareholders are obliged to return interim dividends  based  on  Law  Number:  40  of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies.  Likewise, companies experiencing bankruptcy based on Law Number: 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The curator in bankruptcy based on Auctio Pauliana with other  claims  can  request  the  return  of  the  company's  interim  dividends  in  the  Commercial  Court. However, the Curator can only ask for responsibility for the return of interim dividends to the Director and Commissioner jointly and severally. The obligation of the Directors, whose authority has been taken over by the Curator, is to sue the shareholders in the District Court based on Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The problem is, cases in District Court are complicated cases, not simple cases. This research uses normative juridical methods. In the discussion, the Director whose authority  has  been  taken  over  by  the  Curator,  if  the  shareholders  reject  the  return  of  the  interim dividend, will file a lawsuit in the District Court. However, a case at the District Court will take a long time, therefore the dividend return case must be submitted to the Commercial Court. In conclusion, to make it easier for the Director to file a lawsuit for the return of interim shareholder dividends in the Commercial Court, the Curator will provide a power of attorney and the case for the return of interim dividends will be made simple.
Keywords:
interim dividend; bankruptcy; miscellaneous lawsuits; simple matter.

## Abstrak
Pembagiandividen  interim  yang  dibagikan  sebelum  akhir  tahun  buku    oleh  Direktur  atas persetujuan Komisaris. Pembagian tersebut dapat dilakukan, apabila keuangan perusahaan dalam keadaan memiliki keuntungan berdasarkan audit akhir tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Perusahaan  yang  mengalami  kerugian  dalam  laporan  di  akhir  tahun,  pemegang  saham  wajib mengembalikan  dividen  interim  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor:  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Demikian  pula  halnya  dengan  perusahaan  yang  mengalami  kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Kurator dalam kepailitan berdasarkan Auctio Pauliana dengan gugatan lain- lain dapat meminta pengembalian dividen interim perusahaan di Pengadilan Niaga. Namun Kurator hanya  dapat  meminta  pertanggungjawaban  pengembalian  dividen  interim  kepada  Direktur  dan Komisaris  secara  tanggung  renteng.  Kewajiban  Direksi  yang  kewenangannya  telah  diambil  alih Kurator,  hanya  dapat  menggugat  pemegang  saham  di  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor:  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Permasalahannya,  perkara  di Pengadilan  Negeri  menjadi  perkara  yang  rumit,  bukan  perkara  yang  sederhana.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Dalam  pembahasannya,  Direktur  yang  kewenangannya telah diambil alih Kurator , apabila pemegang saham menolak pengembalian dividen interim, akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri. Namun perkara di Pengadilan Negeri akan memerlukan
waktu yang panjang, karenanya perkara pengembalian dividen interim tersebut wajib diajukan di Pengadilan Niaga. Kesimpulannya, untuk mempermudah Kurator dari perusahaan pailit melakukan pengembalian  dividen  interim  dari  pemegang  saham,  pemerintah  seharusnya  dapat  membuat peraturan  yang  memperbolehkan  Direktur  perusahaan  pailit  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan Niaga,  Kurator  akan  memberikan  surat  kuasa  dan  perkara  pengembalian  dividen  interim  dan perkaranya dibuat sederhana.
Kata Kunci:
dividen interim; kepailitan; gugatan lain-lain; perkara sederhana.

## Pendahuluan
Setiap  orang  pribadi  ( Naturlijk  Persoon )  akan  memaksimalkan  nilai  harta kekayaan yang dimilikinya. Namun orang pribadi memiliki keterbatasan fisik dalam berusaha mencari keuntungan. Untuk menambah perluasan fisik dan usaha, hukum memberikan  orang  pribadi  lain  yang  terpisah  melalui  badan  usaha  milik perorangan  tersebut.  Hukum  telah  membuat  kepanjangan  orang  pribadi  yang berusaha  dengan  membuat  badan  hukum.  Antara  orang  pribadi  sebagai  subjek hukum  dapat  bersepakat  membuat  suatu  badan  usaha  yang  berbadan  hukum ( Rechtpersoon ). 1 Modal  yang  digunakan  adalah  modal  yang  disetor  oleh  para pendiri.
Pemisahan  harta  orang  pribadi  dan  harta  yang  menjadi  modal  dalam perusahaan  dipisahkan  berdasarkan  prinsip  ( corporate  veil ). 2 Pasal  3  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor:  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT) menyebutkan: Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Badan hukum tersebut dibuat dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  (yang  selanjutnya  disebut  Perusahaan). Keuntungan  dari  perusahaan  tersebut  akan  mengalir  kedalam  harta  kekayaan orang  pribadi  tersebut.  Ini  merupakan  bagian  dari  usaha  yang  dilakukan  orang pribadi dalam menambah nilai harta kekayaan pribadinya secara terpisah.
1 Rifda Nardi Maharani,  dkk,  “ Badan Usaha Berbadan Hukum  dan Legalitasnya Atas    OJK”, https://www.researchgate.net/publication/361052515_BADAN_USAHA_BERBADAN_HUKU M_DAN_LEGALITASNYA_ATAS_OJK, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.
2 Badar  Mohammed  Almeajel  Alanazi,  Piercing  The  Corporate  Veil  in  Various  Jurisdictions- Principled or Unprincipled”, Corporate Board: Role, Duties & Composition , Volume 16, Issue 2,
2020, https://www.researchgate.net/publication/342795590_Piercing_the_corporate_veil_in_vari ous_jurisdictions_-_Principled_or_unprincipled, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.
Sementara perusahaan tersebut berusaha untuk mendapatkan  keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dilakukan dengan menciptakan keuntungan bagi perusahaan.  Keuntungan  dari  usaha  akan  dibagi  kepada  pemegang  saham  di perusahaan. Keuntungan perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen yang akan  menambah  harta  kekayaan  orang  pribadi.  Dalam  berusaha , perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sesuai dengan ilmu ekonomi, memaksimaliskan  kepuasan  ( utilities  maximazation )  adalah  skema  strategis  di mana orang pribadi dan perusahaan berusaha mencapai tingkat kepuasan tertinggi dari keputusan ekonomi mereka. Sebagai contoh, ketika sumber daya perusahaan terbatas, manajemen akan menerapkan rencana pembelian barang atau jasa yang memberikan manfaat maksimal. 3
Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menjadi dividen yang dibagi dan  dividen  yang  tidak  dibagi  kepada  pemegang  saham.  Pembagian  keuntungan perusahaan ini disebut sebagai pembayaran dividen. Dividen yang tidak dibagikan menjadi dividen yang ditahan dalam perusahaan akan dicatat sebagai Laba Ditahan ( Retained  Earning )  dan  dicatatkan  dalam  kolom  Modal  atau  Ekuitas  di  Neraca.
Sementara  dividen  yang  dibagikan  akan  dibayarkan  kepada  pemegang  saham. 4 Dividen ini akan menambah harta kekeyaan orang pribadi yang memiliki usaha di perusahaan. Nantinya Laba Ditahan yang dibagikan tidak akan mengurangi harta kekayaan  perusahaan,  karena  itu    millik  pribadi  pemegang    saham  yang  di tempatkan dalam perusahaan, bukan milik perusahaan .
Sebaliknya,  Laba  Ditahan  menjadi  ditunda  pemabayarannya  dan  menjadi titipan  yang  dipercayakan  oleh  pemegang  saham  kepada  perusahaan  yang  akan membantu perusahaan dalam menambah nilai likuiditas. Laba Ditahan di sisi kanan Neraca  ini  akan  diimbangkan  dengan  penambahan  uang  kas  disisi  kiri  Neraca. 5 Namun Laba Ditahan bukanlan harta atau hhutang milik perusahaan. Laba Ditahan
3 Corporatefinanceinstitute.com,  “Utility  Maximization:  What  is  Utility  Maximization?”, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/utility-maximization/,  diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.
4 Corporatefinanceinstitute.com, “ Dividend: A Share Profit for Shareholders”, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/dividend/, diakses pada tanggal 15 September 2023.
5 Patricia Libby, etc., Principle of Accounting, New York: McGraw-Hill Irwin, 2009, hlm.5.
adalah  pembagian  keuntungan  yang  telah  dibagi,  akan  tetapi  pembayarannya ditunda. Hal ini tidaklah adil, apabila perusahaan membagi sebagian keuntungan kepada pemegang saham, sementara sebagian lainnya keuntungan milik pemegang saham  lai  menjadi  hhutang  perusahaan.  Hhutang  dan  penundaan  pembagian keuntungan adalah hal yang berbeda.
Pembagian  dividen  yang  dilakukan  setelah  laporan  keuangan  perusahaan diaudit  oleh  akuntan  publik.  Dividen  ini  dibagikan  dalam  bentuk  dividen  biasa. Dividen  biasa  dibagikan  berdasarkan  kebijakan  yang  diambil  dalam  RUPS. Sementara  dividen  interim  dibagikan  berdasarkan  kebijakan  Direktur  dengan persetujuan  Komisaris.  Tentunya,  audit  laporan  keuangan  tidak  diperlukan. Keduanya, baik dividen biasa maupun dividen interim, bila perusahaan mengalami kerugian, dividen-dividen tersebut yang akan dibagikan dan telah dibagikan harus dikembalikan ke perusahaan.
Apabila  perusahaan  tidak  dapat  membayar  hhutangnya,  maka  pembagian dividen  perusahaan  kepada  pemegang  saham  tidak  dapat  dilakukan,  baik pembayaran  dividen  atau  dividen  interim.Pembayaran  dividen  dilakukan  dalam bentuk  kas  kepada  pemegang  saham.  Tentunya  perusahaan  akan  mengalami kekurangan  likuiditas  untuk  membayar  hhutang  kepada  Kreditur.  Kekurangan pelunasan  hhutang  dengan  kas  membuat  Debitur  dapat  dimohonkan  pailit  ke pengadilan niaga asalkan syarat untuk memohon palit terpenuhi.
Sebagai  wakil  dari  perusahaan,  Direktur  diangkat  dalam  RUPS dapat mewakili  perusahaan    dalam  melakukan  suatu  perbuatan,  yang  termasuk didalamnya, Direktur perusahaan dapat membagikan dividen final diakhir tahun tutup  buku  perusahaan  per  31  Desember  dengan  persetujuan  RUPS.  Selain  itu Direksi juga dapat mengambil kebijakan dengan persetujuan Komisaris, membagi membagikan dividen interim sebelum tutup buku akhir tahun per 31 Desember. Dividen interim dibagikan sebelum perhitungan seluruh pembukuan perusahaan dilakukan  di  akhir  tahun.  Tentunya,  pembagian  dividen  interim  ini  dilakukan, apabila  perusahaan  mengalami  keuntungan.  Apabila  setelah  pembukuan  akhir
tahun, perusahaan mengalami kerugian, maka dividen biasa tidak akan dibagikan dan dividen interim wajib dikembalikan oleh pemegang saham. 6
Tentunya  pembagian  dividen  interim  tersebut  menimbulkan  penurunan likuiditas  perusahaan.  Kekurangan  likuiditas  akibat  pembagian  dividen  interim tersebut  menjadi  tanggung  jawab  Direktur  dan  Komisaris.  Direktur  wajib  akan meminta  pengembalian  dividen  tersebut  kepada  pemegang  saham.  Dalam kepailitan, Direktur dan Komisaris juga betanggung jawab untuk mengembalikan dividen  interim  yang  telah  dibagikan  kepada  pemagang  saham.    Pengembalian dividen interim ini menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng.  Namun  pemegang  saham  dapat  menolak    apabila  pembagian  dividen tersebut berasal dari Laba Ditahan tahun sebelumnya.
Apabila pembagian dividen interim dilakukan ketika perusahaan mengalami kekurangan  likuiditas,  maka  perusahaan  akan  mengalami  kekurangan  uang  kas untuk  membayar  hhutangnya  kepada  Kreditur.  Keditur  akan  mengajukan permohonan pailit Debitor, bila Debitor tidak dapat membayar hhutangnya. Dalam putusannya,  hakim  akan  menunjuk  Kurator  untuk  mengurus  dan  membereskan harta  perusahaan.  Hakim  pengawas  memberikan  kewenangan  kepada  Kurator untuk meminta pengembalian hhutang perusahaan kepada Kreditur.
Keputusan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  di    Mahkamah  Agung  tentang pengembalian dividen interim sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50145/PP/M.VI/12/2014 antara PT Indo  Tambangraya  Megah  Tbk    (Pemohon  Banding)  vs  Direktur  Jenderal Pajak  Pajak  (Terbanding)  tertanggal  28  Januari  2014,  yang  menyatakan bahwa  Pemohon  Banding  memberikan  dividen  interim  kepada  PT  Asset Pacific  International  dan  PT  Darmex  Agro  karena  tanda-tanda  laba  yang dinamakan  dividen  interim  dibagikan,  apabila  perusahaan  mengalami keuntungan dalam laporan keuangan di akhir tahun, maka dividen interim
6 Rani  Maulid, “Dividen:  Pengetia,  Jenis,  dan  Sistem  Pembagiannya”, https://www.online- pajak.com/tentang-pajak-pribadi/mengenal-dividen,  diakses  pada  tanggal  16  September 2023
tersebut  wajib  dikembalikan  oleh  pemegan  saham  dan  menajdi  tanggung jawab Direksi dan Komisari secara tanggung renteng.
2. Putusan  MA  Nomor:  911B/PK/PJK/2017  antara  PT.  Indo  Tambangraya Megah, Tbk (Pemohon PK/Pemohon Banding)  vs Direktur Jenderal Pajak (Termohon  PK/Terbanding),  tertanggal  8  Juni  2017  yang  menyatakan bahwa  saat  pembagian  dividen  interim  bukan  berasal  dari  Laba  Ditahan, akan tetapi telah dikenakan pajak karena telah diaudit oleh akuntan publik sebelumnya,  dan  telah  dihitung/ditetapkan  sebagai  Pajak  Pengahasilan (PPh) tahun tersebut. Putusan ini adalah putusan Peninajauan Kembali dari perkara Nomor: 911B/PK/PJK/2017 diatas.
3. Putusan  PT  Jakarta  Nomor  200/PDT/2020/PT  DKI  antara  Bambang Soemantri (Pembanding/Penggugat), PT Kerta Gaya Pusat (Terbanding/Tergugat I), Doktorandus Murtiyono Suryoputro
(Terbanding/Tergugat  II)  dan  Nyonya  Mariwigati  (Turut  Tergugat), tertanggal 17 April 2020, yang menyebutkan bahwa pengembalian dividen interim karena setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengembalikan  sejumlah tertentu  saham  yang  memiliki  nilai  ekuivalen  dengan  tanah  yang  masih tertunda pemanfaatannya.
Dari perkara tersebut diatas, pengembalian dividen interim wajib dilakukan, apabila  perhitungan  laporan  keuangan  akhir  tahun  ternyata  perusahaan mengalami  kerugian,  akan  tetapi  pengembalian  dividen  interim  tersebut  akan bermasalah,  apabila  pembagian  dividen  interim  tersebut  telah  dibagikan  dan dikenakan Pajak Pengahasilan. Tentunya, pemegang saham yang menerima dividen interim dapat menolak pengembalian dividen interim tersebut, karena pemegang saham telah membayar pajak dividen interim yang telah dibagikan.
Dalam  pasal  41  ayat  (1)  UU  Nomor:  37  Tahun  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang  (UU  Kepailtan  dan  PKPU) menyebutkan:  Untuk  kepentingan  harta  pailit,  kepada  Pengadilan  dapat dimintakan  pembatalan  segala  perbuatan  hukum  Debitor  yang  telah  dinyatakan pailit  yang  merugikan  kepentingan  Kreditor,  yang  dilakukan  sebelum  putusan
pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya pasal 41 ayat (2)  UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan  bahwa:  Pembatalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya dapat  dilakukan    apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  perbuatan  hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan  hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
Kurator  yang  mengambil  alih  penyelesaian  hhutang  perusahaan  akan mengalami  kesulitan  dalam  pembagian  nilai  harta  perusahaan,  apabila  harta perusahaan  yang  berada  di  sisi  kiri  Neraca  lebih  kecil  dari  nilai  hhutang  yang berada  di  sisi  kanan  Neraca.  Sesuai  dengan  ketentuannya,  seluruh  harta perusahaan  wajib  dimasukkan  kedalam  boedel  pailit  terlebih  dahulu  sebelum dilakukan  pembayaran  kepada  Kreditur.  Pembagian  dividen  interim  harus dikembalikan oleh pemegang saham. Permasalahannya, apabila pemegang saham menolak pengembalian dividen interim yang telah dibayarkan tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  yuridis  normatif,  yang pengertiannya  lebih  luas  dari  pendekatan  hukum  yuridis.  Suatu  prosedur penelitian yang tidak hanya memfokuskan diri pada hukum positivism , akan tetapi juga  mencari  kebenaran  yang  koherensi. 7 Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan Concept of Law dari Herberth Lionel Adolphus Hart (H.L.A Hart), yang menyebutkan tentang hukum sebagai aturan sosial yang terdiri dari hukum primer dan sekunder. Hukum primer yang mengatur tentang hak dan kewajiban  yang dapat dipaksakan. Hart  mengkritik  pendapat  John  Austin.  Hart  menjelaskan  kelemahan  dari  teori hukum John Austin  yang diungkapan dalam bukunya yang berjudul The Province of Jurisprudence  Detremined .    bahwa  hukum  memiliki  posisi  yang  lebih  tinggi ( superior )  dan  posisi  yang  berada  dibawah  ( inferior ),  karenanya  hukum  bersifat perintah  ( order ),  yang  memaksakan  bawahan  dengan  suatu  ancaman.  Dalam kritiknya,  Hart  membedakan  antara  diwajibkan  ( was  obliged )  dan  memiliki kewajiban  ( had  on  obligation ).  Hart  mengkritik  pendapat  John  Austin  karena
7 Vidya  Prahassacitta,  “Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Penelitian  Hukum  Yuridis”, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian- hukum-yurudis/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.
hukum tidak selalu dalam perintah, yang diwajibkan untuk dilakukan, akan tetapi hukum dapat memiliki kewajiban. Sementara hukum sekunder dikenal sebagai rule about  rule .  Hukum  sekunder  mencoba  menyelesaikan  permasalahan  Hukum  ini terdiri  dari  aturan  pengenalan  ( rule  of  recognition ),  aturan  perubahan  ( rule  of change )  dan  aturan    aturan  ajudikasi  ( rule  of  adjudication ). 8 Ia  mencoba memberikan  solusi  kelemahan  dari  hukum  primer  yang  memiliki  cacat  ( defect ). Keadaan hukum yang tidak selalu dapat dipaksakan karena hukum tidak memiliki kepastian ( uncertainty ), hukum mengalami keadaan diam ( static-ness ), karenanya situasi yang berbeda tidak dapat diterapkan dengan hukum yang lama, dan hukum tidak  memiliki  efisiensi  ( efficiency ),  karenanya  hukum  memerlukan  proses penyelesaian  atas  keadaan  yang  tidak  efisien  dari  hukum  atau  ajudikasi.  Ini merupakan  tawaran  Hart  terhadap  permasalahan  apa  yang  dimaksud  dengan hukum.  Konsep  ini  dapat  digunakan  dalam  menganalisis  perkara  hukum  yang memiliki permasalahan diatas.

## Pembahasan

## Ketidakseimbangan Neraca Dalam Laporan Keuangan
Laporan  Keuangan  Neraca  dari  perusahaan  menggambarkan  nilai  harta perusahaan dan dan nilai hhutang ditambah dengan nilai modal. Namun nilai harta dan  hhutang  tidak  dapat  dipertukarkan  nilainya  secara  langsung.  Modal  dalam Neraca dibagi atas saham yang tidak mencerminkan nilai modal perusahaan yang sesungguhnya.  Direktur  yang  mewakili  perusahaan  bekerja  berdasarkan  kontrol dari pemegang saham mayoritas.
Penerbit saham dapat melakukan aksi korporasi, yang memiliki pengertian bahwa suatu peristiwa dalam kehidupan sekuritas yang dipicu oleh penerbit yang mempengaruhi  posisi  sekuritas  tersebut.  Penerbit  sekuritas  tersebut mendistribusikan manfaat kepada pemegang saham atau pemegang obligasi atau
8 Kramer,  Matthew  H., 'H.  L.  A.  Hart, The  Concept  of  Law ', in  Jacob  T.  Levy  (ed.), The  Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory (online edn, Oxford Academic, 10 Dec.
2015), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.33, accessed 31 Aug. 2023.
memilih  untuk  mengubah  struktur  sekuritas,  peristiwa  seperti  itu  umumnya dikenal sebagai aksi korporasi. 9
Aksi  korporasi  Direksi  terhadap  Harta  dalam  Neraca  dapat  mengurangi harta  kekayaan  perusahaan  secara  materil.  Ini  terjadi  akibat  jurnal  pembukuan dalam  perusahaan  tidak  dapat  mengekspresikan  nilai  yang  tersembunyi. Penurunan nilai Harta Perusahaan dapat terjadi akibat: Pengambilan uang untuk pribadi  pemegang  saham;  pembayaran  beban  gaji,  beban  sewa  kantor,  beban asuransi  dan  lainnya;  beban  penyusutan  gedung  dan  peralatan.  Pembayaran dividen interim tidak dianggap sebagai pengurangan harta kekayaan, akan tetapi pembagian keuntungan yang tidak memiliki hubungan dengan pengurangan Harta perusahaan.  Pengurangan  Harta  perusahaan  yang  dimaksud  adalah    suatu perbuatan Direktur yang mengurangi nilai Harta perusahaan dalam sisi disebelah kiri Neraca dalam Laporan Keuangan perusahaan. Sementara pembayaran dividen atau  dividen  interim  tidak  mempengaruhi  nilai  Harta  perusahaan,  akan  tetapi menambah harta orang pribadi pemilik saham perusahaan.
Sebaliknya, hhutang perusahaan terhadap Kreditur di dalam Neraca tidak pernah mengalami penyusutan nilai. Untuk mengurangi nilai Hhutang, perusahaan wajib melunasi hhutang-nya kepada Kreditur. Hal ini dibayarkan dengan seluruh nilai  Harta  perusahaan.  Setelah  Hhutang  tersebut  dilunasi  barulah  Direktur perusahaan  membayar  dividen  atau  dividen  interim  kepada  pemegang  saham. Demikian pula halnya dengan pengembalian modal, retained earning dan  dividen, yang dibayarkan terakhir dalam kepailitan.
Modal  perusahaan  terdiri  dari  Saham  Biasa,  Preffered  Stock,  Agio  Saham, dan Laba Ditahan. Apabila perusahaan mendapat keuntungan dari Laporan Laba Rugi, maka keuntungan akan dibagi rata dengan jumlah saham tersebut. Hasil dari pembagian keuntungan ini disebut sebagai dividen. Dividen dapat dibagi menjadi dua, yakni dividen yang dibagikan dan dividen yang ditahan di dalam perusahaan atau  dikenal  sebagai  Laba  Ditahan.  Dividen  yang  dibagikan  dapat  dibagi  lagi menjadi dua bagian, yakni dividen final yang dibagikan pada akhir tahun buku dan
9 Nichael  Simmons  and  Elaine  Dalgleish,  Corporate  Action:  A  Guide  to  Securities  Event Management, West Sussex: John Willey & Son, Ltd, 2006, hlm. 3.
dividen  interim  yang  dibagikan  sebelum  akhir  tahun  buku.  Ketika  pembagian dividen interim tidak sah, maka harta kekayaan perusahaan mengalami penurunan nilai. Pembayaran dividen interim yang dilakukan dianggap tidak sah, karenanya nilai kas yang diabayarkan kepada pemegang saham wajib dikembalikan agar nilai harta dan hhutangnya kembali seimbang.

## Pengaruh Fiduciary Duty Terhadap Kewenangan Direktur
Perbuatan yang dilakukan Direktur perusahaan dalam membagikan dividen interim  bukanlah  perbuatan  yang  tidak  sah.  Namun  perusahaan  yang  tidak memiliki  kas  untuk  melunasi  hhutangnya  saat  jatuh  tempo,  tentunya  pembagian dividen interim yang dalam diberikan dalam bentuk kas menjadi perbuatan yang mengurangi  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  Kreditur.  Direksi mendapatkan  kebasahan  bertindak  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  Perusahaan.  AD  dan  ART  dibuat  oleh  pendiri sebelum perusahaan dibentuk dan disahkan oleh Kemeterian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENKUM HAM). Dalam AD perusahaan,  struktur Direksi perusahaan disebutkan  secara  jelas.  Nantinya  Direksi  perusahaan  yang  dapat  mewakili perusahaan  diangkat  melalui    Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS). Memaksimalkan  dividen  final  maupun  dividen  interim  perusahaan  dan membagikannya  kepada  pemegang  saham  merupakan  tujuan  dari  didirikannya perusahaan. Pembagian dividen interim dilakukan, apabila perusahaan mengalami keuntungan  yang  signifikan.  Namun  dalam  pembagian  dividen  interim,  Direksi tidak  memerlukan  persetujuan  RUPS.  Pembagian  dividen  interim  hanya memerlukan persetujuan Komisaris.
Pasal  92  ayat  (1)  Undang-Undang  (UU)  Nomor  :  40  Tahun  2007  tentang Perusahaan Terbatas, menyebutkan Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Ini  menunjukkan  adanya fiduciary  duty bagi  Direktur.  Pengertian fiduciary  duty dapat  digambarkan,  ketika  seseorang  memiliki  kewajiban  akibat  pendelegasian wewenang  untuk  mengolah  uang  dari  pemilik  uang  kepada  pihak  yang didelegasikan,  orang  yang  memiliki  kewajiban  tersebut  harus  bertindak  dengan
cara yang akan menguntungkan orang lain secara finansial. 10 Direktur yang diberi kewenangan  dengan  cara  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) wajib melakukan aksi yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Namun aksi  tersebut  harus  dilakukan  oleh  Direktur  bagi  orang  yang  memegang kepentingan.  Orang  yang  memegang  kepentingan  adalah  pemegang  saham berdasarkan UU PT.
Pengaturan  dalam  UU  PT,    Direktur  sebagai  organ  dari  perusahaan,  yang mewakili perusahaan, karenanya ia bertanggung jawab kepada pemegang saham atas  aksi  yang  dilakukan  dalam  mewakili  perusahaan.  Ia  wajib  memaksimalkan keuntungan perusahaan sebesar-besarnya. Nantinya keuntungan perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham. Oleh karenya Direktur bertanggung jawab hanya kepada  pemegang  saham.  Dalam Common  Law  System ,  pertama  kalinya,  prinsip fiduciary  duty ini  terbentuk  dari  putusan  preseden  dalam  kasus Walley  v  Walley (1687),  1  Vern  484,  23  ER  609  [Ch],  yang  memutuskan  tentang  perkara  yang melibatkan keuntungan pendapatan dari sewa yang diberikan kepada wali amanat untuk kepentingan bayi.  Balik ke jaman Romawi, Civil Law System telah mengenal Fiduciary Duty lebih lama lagi. 11
Dalam  putusan  Supreme  Court  Inggris  di  dalam  kasus BTI  2014  LLCv. Sequana  S.A ,  Lord  Hodge  DPSC  mengatakan,  ia  tidak  dapat  diyakinkan  bahwa Direktur tidak memiliki kewajiban dalam mengelola uang dari pemilik uang kepada orang yang didelegasikan kepadanya. Ini akan berkonflik ketika ada kepentingan Kreditur dan pemegang saham. 12 Pengertian dalam putusan kasus Sequana ini lebih luas dari UU PT, yang menyebutkan bahwa Direktur memiliki kewajiban fiduciary duty kepada  perusahaan  yang  juga  termasuk  kewajiban  memperhatikan kepentingan Krediturnya dalam perusahaan yang mengalami kepailitan.
10 Legal Information Institute, “Fiduciary Duty”, https://www.law.cornell.edu/wex/fiduciary_duty, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.
11 Leonard I Rotman, “Understanding Fiduciary Duties and Relationship Fiduciary”, McGill Law Journal, Volume: 62, Number; 4, February 2017, https://lawjournal.mcgill.ca/article/understanding-fiduciary-duties-and-relationship- fiduciarity/, diakses pada tanggal 14 September 2023.
12 Andrew Keay, Company Directors’ Liability and Creditor Protection”, New York: Informa Law from Routledge, 2023, hal. 205.
Nyatanya  Direktur  perusahaan  tidak  memiliki  kepentingan  terhadap keuntungan  perusahaan,  akan  tetapi  pemilik  perusahaan  yang  memiliki kepentingan  atas  keuntungannya.  Tentunya  kepemilikan  perusahaan dilihat  dari kewenangan untuk mengontrol jalannya perusahaan. Adapun organ yang berkuasa secara penuh terhadap perusahaan adalah pemegang saham. RUPS menjadi organ tertinggi  dalam  perusahaan. 13 Pemegang  saham  mayoritas  akan  memiliki kewenangan  terhadap  kebijakan  perseroan  dalam voting yang  dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Kebijakan Direksi perusahaan yang diambil harus  mendapat  persetujuan  dari  RUPS,  termasuk  pembagian  dividen.  Namun dalam  perkembangannya  pihak  yang  lebih  berwenang  apakah  pemegang  saham atau Kreditur menjadi perdebatan yang cukup panjang.

## Perluasan Tanggung Jawaban Direktur
Selama beberapa dekade, ada asumsi umum di antara banyak CEO, direktur, akademisi,  investor,  manajer  aset,  dan  lainnya  bahwa  satu-satunya  tujuan perusahaan  adalah  memaksimalkan  nilai  bagi  pemegang  saham  dan,  karenanya, para pengambil keputusan perusahaan harus sangat terikat dengan pandangan dan preferensi  pemegang  saham.  Hal  ini  telah  menciptakan  peluang  bagi  para perampok  perusahaan,  aktivis hedge  fund ,  dan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki agenda jangka pendek, yang tidak ragu-ragu untuk menegaskan preferensi mereka dan sering kali menjadi konstituen pemegang saham yang paling vokal. Dan, bahkan di  luar  konteks  aktivisme  pemegang  saham,  tekanan  tanpa  henti  untuk menghasilkan  nilai  bagi  pemegang  saham  terlalu  sering  membuat  timbangan menjadi  timpang  demi  keuntungan  harga  saham  jangka  pendek  dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. 14
13 Pasal  1  ayat  UU  PT  menyebutkan  bahwa  Orga  Perseroan  adalah  Rapat  Umum  Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini menjukkan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi organ yang tertinggi.
14 Harvard  Law  School  Forum  on  Corporate  Governance,    “Stakeholder  Governance  and the Fiduciary  Duties  of  Directors”, https://corpgov.law.harvard.edu/2019/08/24/stakeholder- governance-and-the-fiduciary-duties-of-directors/, diakses pada tanggal 31 September 2023.
Dalam  menjalankan  usahanya,  perusahaan  berusaha  mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari kepentingan pendirinya.  Kepemilikan  pendiri  atas  perusahaan  dapat  dilihat  dari  besarnya saham yang dimiliki. Pendiri yang menyetor modal juga sebagai pemegang saham. Dalam  mengurus  perusahaan,  pemegang  saham  mengangkat  Direksi.  Direksi  di dalam  perusahaan  memiliki  tugas  untuk  memaksimalkan  keuntungan  bagi pemegang saham. Direksi diangkat oleh pemegang saham dalam RUPS. Karenanya, Direksi memiliki tanggungjawab terhadap harta kekayaan pemegang saham. Hal ini tercermin dalam pasal Pasal 97 ayat (2) UU PT yang menyebutkan bahwa Direksi wajib  melaksanakan  pengurusan  perusahaan  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggungjawab. Itikad baik dan penuh tanggungjawab menunjukkan bahwa Direksi dalam  pengurusan  perusahaan    berusaha  mencari  keuntungan  untuk  pemegang saham. Namun perusahaan juga wajib menjaga kepentingan pihak Kreditur dalam pengembalian hhutangnya terhadap Kreditur. Ketika perusahaan digugat pailit dan perusahaan harus mengembalikan hhutangnya, nilai harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi hhutang Kreditur tersebut. Ini dapat diatasi dengan pengembalian hhutang yang telah dibayarkan oleh Direktur kepada pemegang saham.

## Pengembalian Dividen Interim Melalui Gugatan Lain-Lain
Adapun pengaturan tentang pembagian dividen interim dituangkan dalam pasal 72 UU PT:
(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
(2) Pembagian  dividen  interim  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
(3) Pembagian  dividen  interim  sebagaimana  dimaksud  pada  (2)  tidak  boleh mengganggu  atau  menyebabkan  Perseroan  tidak  dapat  memnuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
(4) Pembagian  dividen  interim  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
(5) Dalam  hal  setelah  tahun  buku  berakhir  ternyata  Perseroan  menederita kerugian,  dividen  interim  yang  telah  dibagikan  harus  dikembalikan  oleh pemegang saham kepada Perseroan.
(6) Direksi  dan  Dewan  Komisaris  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng atas  kerugian  Perseroan,  dalam  hal  pemegang  saham  tidak  dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksu pada ayat (5).
Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Kurator  untuk  mengembalikan  dividen interim  yang  dibagaikan  melalui  gugatan  lain-lain,  apabila  Direktur  tidak  dapat meminta  pengembalian  dividen  interim  yang  yang  telah  dibagikan  kepada pemegang  saham.  Dalam  penelitin  sebelumnya,  pengembalian  gugatan  lain-lain juga ditulis oleh Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, juga menulis tentang gugatan lain- lain yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus- Gugatan Lain- Lain/2017/PN. Niaga.Smg”, yang ditulis dalam jurnal Soedirman Law Review,  Universitas  Jenderal  Soedirman,  Vol:  1  Nomor:1  ,  2019.  Penelitian  ini berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang perkaranya antara Kurator dari PT MSPI dan PT CIMB Niaga selaku Kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi  atas  objek  jaminan  kebendaan  berupa  jaminan  Fidusia  dan  Hak Tanggungan. 15
Yose Agatha Patricia juga telah membuat artikel tentang gugatan lain-lain, dengan judul “Sistem Gugatan Lain -Lain Dala m Kepailitan” yang ditebitkan dalam Jurnal  Jurist-Diction,  Volume:  5  Nomor  6  Tahun  2022.  Pembahasannya  tentang
15 Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kenbendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2017/PN.  Niaga.Smg”,    jurnal  Soedirman  Law  Review,  Universitas  Jenderal Soedirman,  Vol:  1  Nomor:1  ,  2019,  diakses  pada  tanggal  29  Agustus 2023http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/35#:~:text=Penelitian%20 ini%20bersumber%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20Niaga%20Semarang,PT.%20M SPI%20mengajukan%20gugatan%20actio%20pauliana%20terhadap%20PT,  diakses  pada tanggal 29 Agustus 2023.
pasal  3  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor:  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hhutang  (UU  Kepailitan  dan  PKPU),  yang menyebutkan bahwa: “ Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang  berkaitan  dan/atau  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  diputuskan  oleh Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  tempat  kedudukan  hukum Debitur ” dan pasal 8 ayat (4) UU tersebut, menyatakan: “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ”. Yang dimaksudkan pengertian fakta dan keadaan adalah minimal dua hhutang dan salah satu hhutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 16 Fakta dan keadaan ini yang disebut perkara sederhana.
Alumni Simbolon, dan Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga membahas tentang gugatan lain laim yang berjudul “ Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain  Dalam  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hhutang ” dalam jurnal Yuriska: Jurnal Imu Hukum, Vol :14 No : 2, Agustus 2022. Penelitian dalam atikel ini mengenai penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan PKPU. 17
Sementara  penelitian  ini  membahas  tentang  Kurator  yang  dapat melakukan  pembatalan  pembagian  dividen  interim  berdasarkan Actio  Pauliana atau  Kurator  memiliki hak  untuk  melakukan  gugatan  hal  lain  (gugatan  lain-lain) termasuk di dalamnya gugatan terhadap Direksi atas kebijakan yang diambil untuk membagikan dividen interim sebelum tutup buku akhir tahun per 31 Desember. Kerumitan  gugatan  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  kompetensi  absolut pengadilan.  Perkara  ini  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  proses  di  pengadilan umum.  Direksi  dapat  berlindung  di  dalam    pasal  72  Undang-Undang  Nomor:  40
16 Yohse Aghata Patricia, “ Sistem Gugatan Lain - Lain dalam Kepailitan”  Juridic -tio, Volume: 5 Nomor:  6,  November  2022,  https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/40137,  diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.
17 Alumni Simbolon, dan Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga , “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ” , Vol :14 No : 2, Agustus 2022 , https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/1617, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengabsahkan pembagian dividen  interim  dalam  perusahaan.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Direksi membagi dividen interim dianggap sebagai perbuatan yang sah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkontribusikan  karya  ilmiah  tentang tanggung  jawab  Direktur  untuk  mengembalikan  dividen  interim  yang  telah dibagikan  kepada  pemegang  saham.  Apabila  pemegang  saham  menolak pengembaliannya, maka Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng  terhadap  pengembalian  dividen  interim  tersebut.  Kurator  dapat melakukan  gugatan  lain-lain  kepada  Direktur  yang  memiliki  tanggung  jawab terhada  aksi  korporasi  perusahaan.  Kurator  yang  mengambil  alih  kewenangan Direktur tidak melakukan gugatan kepada pemegang saham, karena Kurator dalam membuat  gugatan  lain-lain  kepada  pemegang  saham  akan  menjadi  berbeda. Gugatan Kurator menjadi gugatan yang dilakukan berdasarkan perkara yang tidak sederhana dengan fakta dan bukti yang tidak sederhana.  Perkara ini tidak dapat diselesaikan  di  Pengadilan  Niaga,  akan  tetapi  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri. Ada konflik pengaturan bahwa Kurator hanya dapat melakukan gugatan lain-lain dalam perkara yang sederhana. Perkara penolakan pengembalian dividen interim menjadi perkara yang tidak sederhana seharusnya diselesaikan antara Direksi dan pemegang saham di Pengadilan Umum terlebih dahulu.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hhutang  (UU  KPKPU)  menyatakan: Debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditur  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu hhutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas pemohonan mapun satu atu lebih Kreditur.
Pengembalian  dividen  diatur  dalam  pasal  41  ayat  (1)  UU  KPKPU  yang dinyatakan: Untuk kepentingan harta pailit kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan  segala  perbuatan  hukum  Debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit  yang merugikan  kepentingan  Kreditur,  yang  dilakukan  sebelum  putusan  pernyataan pailit.  Pasal  41  aya  (2)  UU  KPKPU  menyebutkan:  Pembatalan  sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa  saat  perbuatan  hukum  dilakukan,  Debitur  dan  pihak  dengan  siapa
perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui bahwa perbutan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur . Pasal 8  ayat  (4),  Undang-Undang  Nomor:  37  Tahun  2004  tentang  (UU  KPKPU,  yang menyatakan:  “ Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah dipenuhi.
Pasal  tersebut  dijadikan  dasar  dalam  mengklasifikan  hhutang  Debitur masuk kedalam wilayah kepailitan, karena pembuktiannya yang sederhana. Hakim di  Pengadilan  Niaga  melihat  Debitur  memiliki  paling  sedikit  dua  Kreditur  dan Debitur tidak membayar satu hhutang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini menjadi dasar bagi Pengadilan Niaga untuk menerima permohonan pailit dan menjatuhkan putusan  pailit.  Dalam  pengembalian  pembagian  dividen  interim,  Direksi bertanggung  jawab  atas  pengembaliannya  bersama-sama  dengan  pemegang saham.  Direksi  mewakili  Perusahaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan. Direksi  perusahaan  tidak  hanya  bertanggungjawab  terhadap  pemegang  saham, akan tetapi juga bertanggungjawab kepada Kreditur.
Putusan  pailit  Debitur  di  Pengadilan  Niaga  akan  mempengaruhi  seluruh harta  Debitur.  pengawas  menunjuk  Kurator  untuk  mengurus  pembagian  harta Debitur.  Kurator  akan  mengurus  pengembalian  hhutang  Debitur  terhadap pihhutang  Kreditur.  Untuk  memenuhi  nilai  Harta  Debitur  yang  dipailit  dalam membayar  hhutang  kepada  Kreditur,  Kurator  memerlukan  suatu  upaya  untuk mengembalikan asset yang  telah  dikeluarkan  oleh  Debitur  karena  harta  yang dikeluarkan atau diabayarkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun sebelum pailit, maka Kurator berhak meminta kembali harta yang dikuasai pihak  ketiga  tersebut.  Namun  pengembalian  haknya  wajib  dilakukan  melalui gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga.
Pengambilalihan peran Direktur oleh Kurator karena kepailitan yang telah diputus  di  Pengadilan  Niaga  akan  memiliki  dampak  terhadap  tugas  pembayaran hhutang  kepada  Kreditur.  Dalam  kepailitan,  tugas  Kurator    adalah  melakukan pemberesen dan/atau pengurusan harta pailit. Untuk itu, Kurator harus menjaga
harta pailit agar nilainya dapat memenuhi nilai hhutang Kreditur. Karenanya, UU KPKPU memberikan kewenangan Kurator untuk melakukan gugatan kepada pihak- pihak  yang  secara  tidak  sah  menguasai  harta  pailit.  Permasalahan  yang  timbul, Kurator masuk dalam wilayah gugatan dalam wilayah hukum perdata, dan bukan permohonan dalam hukum  kepailitan. Perkaranya pun menjadi tidak sederhana. Pihak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  kepailitan  akan  berperkara  di  pengadilan niaga. Hal ini telah menghapus hak dari pihak lain untuk berperkara di pengadilan perdata.  Tentunya  saat  Debitur  dan  pihak  lain  melakukan  transaksi  yang menagkibatkan  hhutang  pihhutang,  Debitur  tidak  dalam  keadaan  pailit  sehingga transaksi  yang  dibuat  termasuk  dalam  hukum  perdata  yang  hanya  dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, bukan pengadilan niaga.
Dalam hal ini, perkara KPKPU telah diatur dalam UU KPKPU. Pasal 1 ayat (1) UU  KPKPU  menyebutkan:  Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan Debitur  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kurator akan mengurus dan membereskan hhutang Debitur kepada Kreditur, termasuk juga pihhutang Debitur kepada pihak lainnya.
Sementara pasal 2 ayat (1) KPKPU menyatakan: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hhutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih Krediturnya. Kriteria dalam pasal tersebut juga dapat dilakukan gugatan sebagai perkara perdata di Pengadilan Perdata.
Kurator  yang  akan  meminta  kembali asset Debitur  yang  dikuasai  pihak ketiga atau aksi tersebut disebut Auctio Pauliana . Adapun Auctio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap harta kekayaannya  melalui  Pengadilan  berdasarkan  gugatan  Kurator.  Kepailitan  yang diperluas ruang lingkupnya untuk mengembalikan hhutang Kreditur dengan masuk dalam  kompetensi  Absolut  dari  Pengadilan  Perdata.  Hal  tersebut  membuat Pengadilan Niaga memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mengambil peran Pengadilan Perdata dalam gugatan yang sama.

## Pengambilalihan Peran Direktur oleh Kurator dalam Meminta Pengembalian Dividen Interim
Direktur  dapat  membuat  inisiatif  membagikan  dividen  interim  dari perusahaan  sebelum  akhir  pencatatan  buku  per  31  Desember.  Direktur  dapat meminta  persetujuan  dari  dewan  komisaris  yang  membahas  tentang  pembagian keuntungan. Adapun maksud dari dividen interim adalah: An interim dividend is a distribution to share holders that has been both declared and paid before a company has determined its full-year earnings. Such dividends are frequently distributed to the holders of a company’s common stock on either a quarterly or semiannual basis . 18
Pembagian  dividen  interim  menjadi  logis  ketika  perusahaan  dapat membayar  hhutang-hhutang  kepada  Krediturnya.  Keuntungan  perusahaan  yang berlimpah sehingga pembagian dividen sebelum akhir tahun dapat dilakukan. Yang menjadi permasalahan, pembayaran dividen interim dilakukan oleh Direktur, akan tetapi perusahaan mengalami pailit setelahnya, akibat dua orang Kreditur dan salah satu Kreditur telah jatuh tempo melakukan gugatan kepailitan dan diputus dalam waktu singkat sebelum RUPS akhir tahun.
Maka Kurator yang ditunjuk akan melakukan gugatan kepada  Direksi dan pemegang  saham.  Karena  Direksi  bertanggungjawab  atas  kelalaiannya  membuat keputusan untuk menyelenggarakan RUPS dan mengagendakan pembagian dividen interim. Dividen interim dibagikan atas keputusan bersama RUPS. Namun Direksi mengetahui  keadaan  keuangan  dari  perusahaan.  Gugatan  yang  dilakukan  oleh Kurator masuk kedalam Gugatan Lain-Lain, yang diajukan ke Pengadilan Niaga.
Dalam aksi korporasi yang diwakili oleh Direksi terhadap pemegang saham dengan  membagikan  dividen  interim  kepada  pemegang  saham  sebelum  akhir Tahun,  maka  tindakannya  masuk  dalam pasal  42  ayat  (d) (2) UU  Kepailitan  dan PKPU  yang  menyebutkan  bahwa  apabila  perbuatan  hukum  yang  merugikan Kreditur  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  Tahun  sebelum  putusan
18 Accounting Tools, “What is interim dividend?”, https://www.accountingtools.com/articles/what-is-an-interim- dividend.html#:~:text=An%20interim%20dividend%20is%20a,quarterly%20or%20semi% 2Dannual%20basis., diakses pada tanggal 28 Juni 2021.
pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Debitur  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  tersebut  dilakukan  dinggap mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut: dilakukan oleh Debitur perorangan: dilakukan oleh  Debitur  yang  merupakan  badan  hukum,  dengan  atau  untuk  kepentingan perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga,  yang  ikut  serta  secara  langsung  atau  tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
Pembagian  dividen  interim  oleh  Direktur  adalah  pebuatan  yang  sah. Persyaratannya,  perhitungan  pembukuan  Neraca  setelah  akhir  tahun  per  31 Desember, perusahaan wajib memiliki keuntungan dalam usahanya. Apabila tidak, pembagian dividen interim  yang dilakukan oleh Direktur adalah pembagian yang merugikan perusahaan. Ini merupakan suatu rekayasa yang dibuat oleh Direktur. Pengambilan  keputusan  Direktur  dalam  pembagian  dividen  interim  dari perusahaan yang merugi tidak memiliki rasio yang dapat dipertahankan. Perbuatan Direktur  tersebut  dapat  dimasukkan  kedalam  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian bagi Kreditur. Penolakan pengembalian dividen interim berpotensi untuk digugat oleh Drektur di Pengadilan Niaga.
Namun  Kurator  hanya  dapat  melakukan  gugatan  atas  perkara  yang sederhana ke Pengadilan Niaga. Hal ini menjadi kendala ketika permasalahan yang timbul memerlukan penyelesaian perkara dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

## Peranan Pengadilan Niaga yang Terlalu Luas dan Keterbatasan Kewenangan Kurator
Pengadilan  Niaga  tidak  hanya  mencakup  kewenangan  untuk  menangani perkara KPPU, akan tetapi juga termasuk sengketa komersial lainnya. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU sering menimbulkan penafsiran yang tidak konsisten anatara hakim di  Pengadilan  Niaga.  Hal  ini  disebabkan    dalam  penerapannya  terjadi  gugatan
terhadap  curator  atau  Debitur  pailit  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri berdasarkan  juridiksi  yang  diatur  dalam  pasal  118  HIR/142  Rbg  dengan  alasan Debitur  atau  Kurator  telah  melakukan  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum. 19
Pengertian Auctio Pauliana dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan:  Putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi  daerah  tempat  kedudukan  hukum  Debitur. Sementara  dalam Penjelasan  Pasal  3  ayat  (1) UU  KPKPU  tersebut  menyebutkan: Yang dimaksud dengan “hal - hal lain”, adalah antara lain, action paulina, perlawanan pihak ketiga  terhadap  penyitaan  atau  perkara  dimana  Debitur,  Kreditur,  curator atau  pengurus  menjadi  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  berkaitan  dengan harta  pailit  termasuk  gugatan  Kurator  terhadap  Direksi  yang  menyebabkan perusahaan  dinyatakan  pailit  karena  kelalaiannya  atau  kesalahannya.    Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal - hal lain” adalah sama  dengan  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  bagi  perkara  permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
Pengertian Auctio  Pauliana tercantum  dalam  pasal  30  UU  KPKPU  yang berbunyi sebagai berikut: Dalam suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan, maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatan  Debitur  sebelum  yang  bersangkutan dinyatakan  pailit,  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatan  Debitur  tersebut dilakukan  dengan  maksud  untuk  merugikan  Kreditur  dan  hal  ini  diketahui  oleh pihak lawannya.
Kurator  dapat  mengajukan  pembatalan  atas  perbuatan  Debitur  yang melanggar  peraturan  yang  sah.    Dalam  gugatan  lain-lain,  Kurator  menggunakan
19 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Implementasi Gugatan Lain- Lain dalam Kepailitan dan PKPU, https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok- keg-puslitbang-id/1995-implementasi-gugatan-lain-lain-dalam-kepaikitan-dan-pkpu.html, daikses pada tanggal 18 Oktober 2021.
Hukum  Acara  Perdata  untuk  menyelesaiakan  perkara  yang  sederhana.  Hukum Perdata  dan  Hukum  Acara  Perdata  dikenal  sebagai  satu  kesatuan  hukum  yang terintegrasi.  Penerapan  terhadap  perkara  yang  sederhana  tidak  memerlukan Hukum  Acara  Perdata  dengan  pembuktian  yang  komplek.  Apabila  perusahaan mengalami  kerugian  setelah  perhitungan  laporan  keuangan  akhir  tahun,  maka pembagian  dividen  interim  sebelum  tutup  buku  akhir  tahun  tidak  sah.  Uangnya wajib dikembalikan kepada perusahaan.
Faktanya, pemegang saham dapat menolak pengembalian dividen interim tersebut.  Direksi  yang  akan  melakukan  gugatan  pengembalian  dividen  interim terhadap pemegang saham atas penolakan pemegang saham untuk pengembalian dividen interim tersebut. Gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri, bukan di  Pengadilan  Niaga.  Aksi  korporasi  yang  dilakukan  oleh  Direktur  berdasarkan kewenangan  Direktur  dalam  perusahaan  tidak  selalu  menjadi  sah  dalam prakteknya. Sebagai contoh, sebelum akhir tahun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan akan menetapkan laba tahunan perusahaan. Namun pemegang saham dalam RUPS dapat memiliki kesepakatan untuk membagikan dividen dari perusahaan  sebelum  ditetapkannya.  Pembagian  dividen  yang  demikian  disebut sebagai  pembagian  dividen  interim  atau  sementara.  Permasalahan  yang  timbul ketika  perusahaan  mengalami  pailit  sebelum  ditetapkan  laba  tahunan.  Padahal dividen  interim  perusahaan  telah  dibagikan.  Peneliti  akan  menggunakan pendekatan  normatif  yuridis,  dan  teori  persamaan  hak.  Perusahaan  telah menggunakan modal dari pemegang saham, karenanya pemegang saham memiliki hak  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Namun  Kreditur  lainnya  juga  demikian, perusahaan telah menggunakan uangnya untuk mencari keuntungan perusahaan. Apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen yang telah dibagikan, maka Kurator berhak melakukan gugatan terhadap pemegang saham berdasarkan Auctio Paulino .

## Tanggung Jawab Direktur Terhadap Pengembalian Dividen Interim
Dalam gugatan lain-lain, Kurator menggunakan Hukum Acara Perdata untuk menyelesaiakan  perkara  sederhana  di    Pengadilan  Niaga.  Akan  tetapi  hukum
kepailitan  memiliki  permasalahan  sebagai  hukum  primer  dengan  karakter sederhana.  Hart  memberikan  solusi  melalui  hukum  sekunder  yang  mengatasi ketidakpastian  hukum  ( uncertainty ),  stagnasi  hukum  ( static )  dan  ketidak  efisien hukum ( inefficiency ) dalam hukum primer. Ini permasalahan yang terdapat dalam peraturan KPKPU dan Pengadilan Niaga. Gugatan Kurator yang dilakukan kepada Direktur  dan  Dewan  Komisaris  masuk  dalam  kepailitan,  karena  keduanya melakukan  perbuatan  yang  merugikan  perusahaan.  Penolakan  pengembalian dividen  interim  akan  menjadi  permasalahan  bagi  Kurator.  Ini  menjadi  tanggung jawab  Direktur  yang  telah  melakukan  pembagian  dividen  interim.  Saat  Direktur melakukan gugatan kepada pemegang saham di Pengadilan Niaga, maka peraturan kepailitan yang digunakan oleh Kurator kepada Direktur tidak memiliki kepastian. Peraturan kepailitan tersebut dapat diterapkan kepada  Direktur yang menggugat pemegang  saham  untuk  mengembalikan  dividen  interim  yang  telah  dibagikan. Sementara  pemegang  saham  adalah  pihak  yang  berada  di  luar  permasalahan hhutang dan tidak bertanggung jawab atas kepailitan yang terjadi. Penerapan rule of recognition dapat dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur gugatan lain- lain terhadap perkara komplek yang disederhanakan menjadi perkara yang masuk dalam kriteria kepailitan.
Sesuai  dengan  pendapat  Hart,  peraturan  dalam  UU  Kepailitan  tidak mengenal  perkara  yang  komplek,  demikian  juga  sebaliknya.  Peraturan  dalam Hukum  Acara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  tidak  mengenal  perkara  sederhana yang dimaksudkan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Setiap hhutang dapat  digugat  oleh  Kreditur  kepada  Debitur  di  Pengadilan  Negeri.  Perbedaan  ini masuk  dalam  pengertian  peraturan  yang  tidak  dapat  dengan  pasti  diterapkan kepada  situasi  yang  lain.  Untuk  mengatasi  ketidakpastian  tersebut,  hakim  di Pengadilan  Niaga  membuat  konvensi  di  antara  para  hakimnya    untuk  membuat peraturan yang dapat menerima perkara komplek yang digugat oleh Direktur ke pemegang  saham  untuk  meminta  pengembalian  dividen  interim.  Hal  ini  dapat dilakukan dalam kepailitan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang dikenal  sebagai rule  of  change .  Dalam  hal  ini,  hakim  mengubah  peraturan  yang
diterapkan di Pengadilan Niaga menjadi peraturan yang diterapkan ke Pengadilan Negeri sebagai perkara yang komplek diubah menjadi perkara yang sederhana.
Tentunya  ketentuan  perdata  yang  bertentangan  dengan  ketentuan kepailitan  dalam  perkara  yang  komplek.  Hal  ini  dapat  dikesampingkan  dan ditempatkan pada pejabat yang memiliki kewenangan memutus dalam perkaranya. Hakim di Pengadilan Niaga menggunakan ketentuan kepailitan yang menerapkan perkara  yang  sederhana.  Dalam  Hakim  di  Pengadilan  Niaga  memutus  dalam kewenangannya menerapkan perkara komplek yang disederhanakan di Pengadilan Niaga.  Hakim  di  Pengadilan  Niaga  akan  membuat  suatu  putusan  perkara pengembalian  dividen  interim  yang  digugat  Kurator  kepada  pemegang  saham melalui  Direktur  perusahaan  pailit.  Perkara  yang  komplek  antara  Direktur  dan pemegang  saham  dilihat  sebagai  perkara  yang  sederhana,  karena  wewenang Direktur  telah  diambil  alih  oleh  Kurator  untuk  melakukan  gugatan    kepada pemegang  saham.  Karenanya  Kurator  dapat  memberikan  suarat  kuasa  kepada Direktur mewakilinya.
Pemikiran  tersebut  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  yang  dikemukakan Hart,  yakni:  (1)  menentukan  jenis  motivasi  tertentu  yang  mungkin  dimiliki seseorang terhadap hukum; (2) merupakan salah satu syarat eksistensi utama bagi aturan sosial dan hukum; (3) menjelaskan kejelasan praktik dan wacana hukum; (4)  memberikan  semantik  yang  dapat  diterima  secara  naturalistik  untuk pernyataan  hukum. 20 Sudut  pandang  internal  ini  masuk  dalam  penerapan peraturan kepailitan yang menekankan kepada perkara yang sederhana, meskipun perkara gugatan lain-lain dari Kurator kepada pemegang saham memiliki karakter perkara yang komplek.

## Penutup
Dalam memperluas tanggung jawab Kurator untuk meminta pengembalian pembagian  dividen  interim  yang  telah  dibagikan,  UU  Kepailitan  dan  PKPU  telah memberikan  kewenangan  kepada  Kurator  untuk  melakukan  gugatan  lain-lain
20 Shapiro, Scott J., What is the Internal Point of View? (October 14, 2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=937337 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.937337
berdasarkan Auctio Pauliana di Pengadilan Niaga. Namun gugatan lain-lain dapat dilakukan hanya kepada Direktur dan Komisaris sebagai organ perusahaan pailit yang dapat mewakili perusahaan pailit dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direktur dan Komisaris secara tanggung renteng. Namun Direktur yang kewenangannya telah diambil alih oleh Kurator hanya dapat menggugatnya  pemegang saham  yang  menolak pengembalian  dividen  interim  di Pengadilan  Negeri  berdasarkan  UU  PT.  Karenanya,  unsur-unsur  dalam  perkara pengembalian dividen interim dari pemegang saham agar perkaranya masuk dalam gugatan  lain-lain  di  Pengadilan  Niaga,  unsur-unsur  gugatan  yang  dilakukan Direktur wajib dibuat sederhana sehingga masuk dalam kriterian gugatan lain-lain di  Pengadilan  Niaga.  Pemerintah  wajib  merevisi  ketentuan  kepailitan  yang  ada. Direktur  perusahaan  pailit  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengembalian dividen interim dapat melakukan guagatan lain-lain di Pengadilan Niaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Andrew Keay,  Company  Directors’  Liability  and  Creditor  Protection”,  New  York: Informa Law from Routledge, 2023.
Matthew H. Kramer,  H. L. A. Hart, The Concept of Law ', in Jacob T. Levy (ed.), The Oxford  Handbook  of  Classics  in  Contemporary  Political  Theory (online ed, Oxford Academic, 10 Dec. 2015
Michael Simmons and Elaine Dalgleish, Corporate Action: A Guide to Securities Event Management, West Sussex: John Willey & Son, Ltd, 2006.
Patricia Libby, etc., Principle of Accounting, New York: McGraw-Hill Irwin, 2009.

## Jurnal
Alumni  Simbolon  dan  Irene  Puteri  Alfani  Sofia  Sinaga  ,  “Penafsiran  Hukum  Oleh Hakim  Terhadap  Gugatan  Lain-Lain  Dalam  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Hhutang ” ,  Vol  :14  No  :  2,  Agustus  2022 , https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/1617,  diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.
Badar  Mohammed  Almeajel  Alanazi,  Piercing  The  Corporate  Veil  in  Various Jurisdictions- Principled or Unprincipled”, Corporate Board: Role, Duties & Composition , Volume 16, Issue 2, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342795590_Piercing_the_corp orate_veil_in_various_jurisdictions_-_Principled_or_unprincipled, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.
Giswan Arianto, Eti Purwiyantiningsih, Budiman Setyo Haryanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kenbendaan Dalam Putusan Nomor:  03/Pdt.Sus-Gugatan  Lain- Lain/2017/PN.  Niaga.Smg”,    jurnal Soedirman Law Review, Universitas Jenderal Soedirman, Vol: 1 Nomor:1 , 2019, http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/35#:~:text=Pe nelitian%20ini%20bersumber%20pada%20Putusan%20Pengadilan%20N iaga%20Semarang,PT.%20MSPI%20mengajukan%20gugatan%20actio%2 0pauliana%20terhadap%20PT, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 Leonard I Rotman, “Understanding Fiduciary Duties and Relationship Fiduciary”, McGill  Law  Journal,  Volume:  62,  Number;  4,  February  2017, https://lawjournal.mcgill.ca/article/understanding-fiduciary-duties-and- relationship-fiduciarity/, diakses pada tanggal 14 September 2023.
Yohse  Aghata Patricia,  “  Sistem  Gugatan  Lain - Lain  dalam  Kepailitan”  Juridic -tio,
Volume: 5 Nomor: 6, November 2022, https://e- journal.unair.ac.id/JD/article/view/40137, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

## Instrumen Hukum
Undang-Undang  Nomor:  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Hhutang
Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Situs Daring Accounting Tools, “What is interim dividend?”,
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-an-interim-
dividend.html#:~:text=An%20interim%20dividend%20is%20a,quarterly
%20or%20semi%2Dannual%20basis., diakses pada tanggal 28 Juni 2021.
Badan  Litbang  Diklat  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  RI,  Implementasi Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan PKPU,
https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang- id/1995-implementasi-gugatan-lain-lain-dalam-kepaikitan-dan-pkpu.html, daikses pada tanggal 18 Oktober 2021.
Corporatefinanceinstitute.com,  “Dividend:  A  Share  Profit  for  Shareholders”, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/dividend/, diakses pada tanggal 15 September 2023.
Corporatefinanceinstitute.com,
“Utility Maximization: What is Utility Maximization?”,
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/utility- maximization/, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.
Harvard Law School Forum on Corporate Governance,  “Stakeholder Governance and the Fiduciary Duties o f Directors”,
https://corpgov.law.harvard.edu/2019/08/24/stakeholder-governance- and-the-fiduciary-duties-of-directors/, diakses pada tanggal 31 September 2023.
Legal Information Institute, “Fiduciary Duty”,
https://www.law.cornell.edu/wex/fiduciary_duty, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023
Rifda Nardi Maharani, dkk, “ Badan Usaha Berbadan Hukum dan Legalitasnya Atas OJK”,https://www.researchgate.net/publication/361052515_BADAN_USA HA_BERBADAN_HUKUM_DAN_LEGALITASNYA_ATAS_OJK,  diakses  pada tanggal 13 Agustus 2023.
Rani Maulid,  “Dividen:  Pengetia,  Jenis,  dan  Sistem  Pembagiannya”, https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/mengenal-dividen, diakses pada tanggal 16 September 2023
Shapiro Scott J., What is the Internal Point of View? (October 14, 2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=937337 or http://dx.doi.org/10.2139/ss rn.937337
Vidya Pr ahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum- normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis/,  diakses  pada  tanggal  8  Agustus 2023.