## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Pembagian  Harta  Warisan  Muslim  Tionghoa:  Studi Komparatif
Yuliana Ira Ekawaty * , M. Arfin Hamid, Muhammad Basri
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: yulianairaekawaty.kenotariatan@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  implikasi  pewarisan  berbeda  agama  dalam  masyarakat adat Tionghoa ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  kasus,  dan  komparatif. Penelitian  dilakukan  di  Kota  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat Muslim  Tionghoa  beragama  Islam  tidak  dapat  mengenyampingkan  Hukum  Islam  dalam pembagian  harta  warisan.  Implikasi  dalam  perspektif  hukum  Islam  walaupun  di  dalam masyarakat  tidak  secara  riil  dapat  dilihat  tetapi  dikarenakan  tidak  mengikuti  hukum  Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.
Kata Kunci: Hukum Islam; Tionghoa; Masyarakat Adat; Waris

## 1. Pendahuluan
Suku Tionghoa-Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka  berasal  dari  Tiongkok  (China).  Pada  abad  ke  16-19  leluhur  suku  Tionghoa datang dan berimigrasi ke indonesia.  kedatangan mereka terjadi pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Suku Tionghoa berasal dari Negara China dengan tujuan awal kedatangan  mereka  untuk  berdagang  dalam  perniagaan.  Pada  abad  ke-11,  banyak orang-orang  Cina  yang  merantau  ke  berbagai  wilayah  di  Asia  Tenggara,  termasuk Indonesia. Sejak awal, orang Tionghoa memiliki kecenderungan yang begitu mencolok yaitu  membuat  lingkungannya  sendiri,  hidup  secara  eksklusif  dengan  tetap mempertahankan adat istiadat, dan kebudayaan tradisi leluhur. 11
Sejarah  perkembangan Islam  di  Indonesia,  Islam  dan  Cina memiliki  hubungan  yang sangat  dekat.  Misalnya  raja  pertama  kerajaan  Islam  yang  bernama  Raden  Patah sebenarnya  orang  Cina  bernama  Senopati  Jin  Bun. 2 Tionghoa  merupakan  sebutan untuk orang cina yang tinggal di Indonesia oleh masyarakat pribumi, di mana orang Tionghoa adalah salah satu bagian kemajemukan Indonesia walaupun mereka imigran dari Cina, yang kemudian menetap dan beralih status Warga Negara Indonesia (WNI) dan mempunyai karakteristik kebudayaan mereka sendiri yang di bawah dari daerah asalnya. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam,
1 Kong  Yuanzi,  2005. Muslim  Tionghoa  Cheng Ho:   Misteri  Perjalanan Muhibah  di  Nusantara .   Jakarta : Pustaka Populer  Obor, hlm 56-57
2 Isa Ansari. 2010. "Kekuasaan Jawa Dalam Struktur Kerajaan Islam An Pewayangan: Sebuah Analisis Strukturalisme Levi-Straus." Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya Vol 2, no. 1.
Cheng  Ho  menjadi  simbol  penyebarluasan  Islam  sekaligus  muslim  Tionghoa  di Indonesia. 3
Masyarakat  Tionghoa  Islam  adalah  bagian  dari  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara secara  utuh,  satu  dari  sekian  banyak  etnis  yang  menjadi  corak  dari  identitas  sosial Nusantara.  Belakangan  ini  mulai  banyak  orang-orang  Tionghoa  yang masuk Agama Islam.  Bahkan  dikalangan  Muslim  Tionghoa  sudah  ada  lembaga  dan  yayasan. 4 Di mana  kondisi  etnis  Tionghoa  jika  dikaitkan  dengan  sistem  kewarisan  Islam  yang memiliki sistem pembagian waris sendiri yang juga telah membaur dengan suku-suku bangsa  Indonesia  asli,  sangatlah  penting  dirasa  untuk  digali  dan  dikembangkan terutama dalam sistem kewarisan Tionghoa yang terbilang masih kurang. Agama yang menjadi  identitas sosial masyarakat  jelas mempengaruhi  dalam hal  pembagian  harta warisan tak terkecuali dalam etnis Tionghoa di Indonesia.
Hukum  Waris  yang  berlaku  secara  Nasional  dan  tanpa  membedakan  golongan penduduk  belum  terbentuk  di  Negara  Republik  Indonesia.  Hingga  saat  ini  dan terdapat  tiga  macam  Hukum  Waris  yang  berlaku  dan  diterima  oleh  masyarakat Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata Pelaksanaan  Hukum  Waris  Islam  diperuntukkan  bagi  umat  Islam  Indonesia  sebagai konsekuensi  terhadap  Agama Islam  dan  keimanan.  Jenis  perkara  yang  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama  telah  ditentukan.  Kewenangan  Pengadilan  Agama dikhususkan  untuk  umat  Islam  dan  perkara-perkara  yang  berhubungan  dengan perkawinan,  perceraian,  mahar,  nafkah,  sah  tidaknya  anak,  perwalian,  kewarisan, sedekah, Baitul Mal dan Wakaf.
Berdasarkan  Hukum  Adat,  Peraturan  yang  berlaku  kepada  segenap  masyarakat pribumi  sejak  dahulu  kala,  tidak  hanya  masyarakat  pribumi  saja,  melainkan  juga masyarakat  Tionghoa  pun  memiliki  kebiasaan  adat  sendiri  yang  di  bawahnya. Tampaknya  sampai  kapan  pun  usaha  kearah  unifikasi  Hukum  Waris  di  Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, satu diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja,  bahwa “bidang  Hukum  Waris  dianggap  sebagai  salah  satu  bidang  hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat netral”. 5 Dengan demikian, bidang  Hukum Waris menurut Mochtar Kusumaatmadja termasuk bidang hukum yang terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi cultural, keagamaan dan sosiologi.
Pada  Masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  adalah  masyarakat  partilineal  yang  terdiri atas  marga  atau  suku  yang  tidak  terikat  secara  geometris  dan  teritorial.  Masyarakat adat  Tionghoa  yang  masih  memegang  erat  tradisi  lelehurnya  dan  lebih  cenderung menggunakan  Adat  Tionghoa  dalam  pembagian  harta  warisan.  Dalam  pembagian harta  warisan  lebih  ditekankan  pada  pembagian  anak  laki-laki  lebih  besar pembagiannya  dari  pada  anak  perempuan,  disebabkan  karena  dalam  budaya Tionghoa  secara  turun  temurun  dari generasi ke  generasi.   Adanya  abu  leluhur  atau orang  tua  yang  meninggal  harus  dirawat  oleh  anak  laki-laki.  Hal  tersebut  yang membuat  pelaksanaan  Adat  Tionghoa  dilakukan  terus  menerus  dalam  generasinya. Keluarga  dalam  adat  Tionghoa  adalah  sel  masyarakat,  kesatuan  bentuk  dasar  dari
3 Kong Yuanzi, Opcit . 4 Dwi Suhartini  dan  Jefta  Ardhian  Renanta.  2012.  "Pengelolaan  keuangan  keluarga  pedagang  etnis cina." Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 7, no. 2: 70-81.
5 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat  dan Pembinaan Hukum Nasional ,  Bina  Cipta,  Bandung 1976 hal.12
masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing–masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Adanya beberapa Agama dalam keluarga Tionghoa mengindikasikan dapat terjadinya pewarisan  diantara  mereka  yang  berbeda  Agama  misalnya,  pewaris  Tionghoa  yang beragama  Islam  sedangkan  ahli  waris  non-Islam  ataupun  sebaliknya  ahli  waris beragama Islam sedangkan pewaris beragama non-Islam. Walaupun dalam pembagian warisan  Adat  Tionghoa  tidak  mempermasalahkan  agama  pewaris  maupun  ahli warisnya  tetapi,  Islam  memiliki  prinsip  yang  essensial  dan  seyogianya  diperhatikan bagi masyarakat Tionghoa yang beragama Islam.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  kasus,  dan  komparatif.  Bentuk  penelitian  menggunakan penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan ( field research ) dengan fokus kajian pada masyarakat adat Tionghoa beragama Islam dan Non-Islam sebagai sumber  informasi  dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada  dengan  cara mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang menjadi objek penelitian.

## 3. Filosofi  Kewarisan  dalam  Hukum  Islam  dan  Implementasinya  pada Masyarakat Muslim Tionghoa
Hukum  Waris Islam mengatur segala sesuatu yang  berkenaan  dengan peralihan  hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli  warisnya. Hukum  yang  pada  dasarnya  bersumber  pada  al-Qur’an  dan  Hadis Rasul, sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahaatan umat manusia, baik lahir dan bathin. 6 Dengan demikian, hukum fara'id tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum muslimin. 7 Pada masa pra Islam  perempuan  tidak  diberi  hak  untuk    menerima  warisan,  dan  memperlakukan mereka  secara  nyata    bisa  untuk  di  wariskan,  dengan  tegas  Islam  menyatakan penolakan  atas  tindakan  yang  meniadakan  hak  bagi  perempuan  untuk  menerima warisan.  Islam  menjamin  dan  mengangkat  derajat  wanita  dan  mengembalikannya kepada keadaannya sebagai manusia yang layak dan berhak atas warisan.
Hukum  Waris  Islam  membawa  perubahan  penting  dalam  sistem  pra-Islam.  Untuk pertama kali wanita mewarisi meskipun  hanya berhak mendapat separuh dari bagian ahli  waris  pria  yang  sama  kedudukannya. Terdapat  ketentuan  dalam  Hukum  Waris Islam  mengenai  pemberian  bagian  waris  kapada  perempuan  dan  mengatur  tentang perolehan  harta  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  hal  ini,  Islam  telah menghasilkan perubahan penting menjamin hak perempuan dan menegakkan prinsip bagi  kaum  perempuan  untuk  mendapat  bagian  dari  harta  warisan  Pembagian  harta warisan yang harus diberikan kepada masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat muslim Tionghoa yang di hadapkan dengan pilihan Hukum
6 Juhaya S. Praja, 2002, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM UNISBA), hlm 107
7 John L. Esposito (et.al), 2001, Ensiklopedia Oxford, Jilid. VI (Bandung: Mizan), hlm. 156
waris,  dimana  adat  Tionghoa  memiliki  pembagian  waris  adat  sendiri  yang menggunakan sistem patrilineal dalam pembagian warisannya. seringkali terjadi oleh karena  adat  istiadat  leluhur  turun  temurun  tetap  di  jalankan  dalam  lingkungan keluarga Tionghoa, Salah satu filsafat Cina yang paling menonjol dan menjadi tradisi budaya  cina  tradisional  adalah  ajaran  Kong  Hu  Cu/Confusianisme.  Confusianisme bagi  masyarakat  Tionghoa  ibarat  dua  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Confusianisme tidak hanya menjadi ajaran tetapi agama bagi penganutnya. 8 Pewarisan secara adat dengan filosofi Confusisus tetap dianut sebagai adat dan budaya mereka.
Dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  Tionghoa  menggunakan  waris  adat Tionghoa,  yang  lebih  mengutamakan  anak  laki-laki  dan  hanya  anak  laki-laki  yang berhak  mendapatkan  pembagian  warisan,  anak  perempuan  dalam  waris  adat Tionghoa  tidak  mendapatkan  hak  waris,  sementara  pembagian  sistem  patrilineal dalam  hal  ini  pembagian  waris  dibagi-bagikan  diantara  ahli  warisnya,  tetapi  hanya ahli  waris  laki-laki  saja  yang  berhak  mendapatkan  warisan,  tidak  sesuai  dengan pembagian Hukum Waris Islam dan tidak sejalan syariat Islam, karena dalam Hukum Waris Islam memberikan hak dan jaminan atas hak mendapatkan pembagian warisan bagi  perempuan.  Hukum  Kewarisan  termasuk  salah  satu  aspek  yang  diatur  secara jelas  dalam  Alqur’an  dan  Sunnah  Rasul.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masalah kewarisan  cukup  penting  dalam  Agama  Islam.  Allah  memberikan  kebahagiaan maupun  kesengsaraan.  kebahagiaan  diberikan  kepada  mereka  yang  melaksanakan hukum  kewarisan  seperti  yang  telah  ditetapkan  Allah  Sedangkan  kesengsaraan diberikan  kepada  mereka  yang  tidak  melaksanakan  Hukum  Kewarisan  sesuai ketentuan Allah. 91
Pada  umat  Muslim,  tidak  terkecuali  pada  masyarakat  muslim  Tionghoa,  dalam kenyataannya, Hukum Waris yang menjadi salah satu ilmu paling penting di sisi Allah SWT, justru banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam sendiri. 10 Banyak alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan Hukum Waris  Islam dalam pembagian  harta warisan. Faktor  keluarga  dan adat  yang hidup dalam keberagaman masyarakat di Indonesia dan kurangnya pemahaman dalam pembagian Hukum Waris Islam menjadi hal  yang  melatarbelakangi  dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  muslim  di Indonesia, dimana pembagian waris Islam sering dikesampingkan oleh umat muslim di Indoensia. Salah satu pembagian warisan yang sering terjadi dalam keluarga Islam, dimana pembagian warisan  sama rata antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan  di  anggap  adil  dan    menghindari  konflik  dalam  keluarga,  sehingga pembagian  warisan  secara syariat Islam  di kesampingkan.  Hukum  Allah  merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus ditaati  oleh setiap insan ciptaan-Nya.
Untuk  mencapai  ketertiban  nyata  antara  pencipta  dengan  MakhlukNya,  yang  akan mengantarkan  kepada  kenikmatan.  Taat  pada  Hukum  Allah  merupakan  suatu kewajiban  yang  mutlak,  jika  menolak  Hukum  Allah,  maka  kesengsaraan  dan kemurkaan  Allah  yang  didapatkan  serta  azab  yang  maha  berat  di  hari  pembalasan. Syariat  Islam  merupakan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  Allah  untuk  kemaslahatan umat manusia  dalam kehidupan,  mencakup semua  aspek  kehidupan  umat manusia,
8 Emsan, 2014, Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno (Yogyakarta: Laksana) hlm. 82
9 Abdul Ghofur Anshori. 2012. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi ). Yogyakarta: Gadjah Mada University,  hlm. 14-15
10 Astri Kardila dan Ilyas Yunus. 2017. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Banda Aceh." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, no. 2: 26-32.
baik  yang  bersifat  ibadah  maupun  muammalah.  Ibadah  adalah  hukum  mengenai bagaimana  manusia  berhubungan  dengan Allah,  sedang  muammalah  adalah  hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia.

## 4. Implikasi  Pewarisan  Berbeda  Agama  dalam  Masyarakat  Adat  Tionghoa Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam
Hukum  Kewarisan  Islam,  hukum  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang  berkenaan dengan  peralihan  hak  dan  atau  kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Hukum  waris  adalah  ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kekayaan seseorang setelah meninggal. Waris berasal dari bahasa Arab “waratha” yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia.
Pembagian warisan secara Islam itu wajib, namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus  diminta  dan  boleh  untuk  tidak  diminta  atau  tidak  diambil.    Ahli  waris  dapat menerima  warisan  apabila  tidak  terhalang  hak  untuk  mewarisi.  Memperoleh  hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu  juga  harus  tidak  ada  penyebab  yang  dapat  menghalanginya  untuk  menerima warisan.
Dalam  kewarisan  Islam  berbeda  Agama  salah  satu  faktor  penghalang  terjadinya kewarisan atau menjadi ahli waris. Maksud dari perbedaan Agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (Non-muslim). Hukum Waris Islam menghalangi  seseorang  untuk  menerima  warisan  ada  tiga  yaitu  pembunuhan, perbedaan  agama,  perbudakan.  Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  sepanjang  ada perbedaan agama antara muwaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim maka  mereka  terhalang  untuk  dapat  saling  mewarisi. 11. Sebagian  ulama  ada  yang menambahkan  satu  hal  lagi  sebagai  penggugur  hak  mewarisi,  yakni  murtad.  Orang yang  telah keluar  dari Islam  dinyatakan  sebagai  orang murtad.  Dalam hal  ini  ulama membuat  kesepakatan  bahwa  murtad  termasuk  dalam  kategori  perbedaan  agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.
Implikasi  pewarisan  berbeda  agama  di  dalam  masyarakat  tidak  secara  nyata  terjadi dalam  pembagian  warisan  dikarenakan  tidak  mengikuti  Hukum  Waris  Islam  yang sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  Allah,  maka  implikasinya  adalah  dosa. Apabila  seseorang  tidak  menjalankan  perintah  Allah,  maka  dia  telah  berbuat  dosa, sebagaimana firman Allah.
Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  tidak  terkecuali  pada  masyarakat Tionghoa sering ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda begitupun dengan orang tua dan anak. Dalam praktik pembagian warisan karena perbedaan Agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli  waris  dan  pewaris  dengan  agama  yang  berbeda,  salah  satunya  beragama  Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. dalam pembagian warisan menurut hukum Islam  pada  ahli  waris  non-islam  dapat  dilakukan  dengan  cara  hibah,  wasiat  dan hadiah.
11 Ibid.
Rasulullah telah membatasi jumlah harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga  harta yang  ditinggalkan. Ada  beberapa  syarat  sah  dalam  berwasiat :  orang yang  diberi  wasiat  haruslah  seorang  muslim  dan  berakal  sehat,  syarat  ini  sangat penting agar dalam melaksanakan amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik, orang  yang  berwasiat  juga  mesti  berakal  sehat  dan  memiliki  harta  yang  akan  di wasiatkan, isi wasiat yang disampaikan hukumnya mubah. tidak sah wasiat dalam hal haram,  misalkan  berwasiat  agar  sebagian  hartanya  diberikan  kepada  gereja,  acara bi’dah atau acara maksiat lainnya, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. jika dia menolak maka wasiat itu batal dan setelah penolakan, maka tidak berhak atas apa yang di wasiatkan kepadanya.
Berbeda dengan hibah dalam kompilasi Hukum  Islam, suatu pemberian benda secara suka  rela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup untuk  dimiliki.  pada  pemahaman  Islam,  dikenal  dengan  istilah  rukun  atau  syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut:
Kehadiran pemberi Hibah, Kehadiran penerima hibah, barang yang dihibahkan jelas terlihat dapat  berupa  barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak,  akad  hibah,  yaitu  serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.
a. Pewarisan  antara  Pewaris beragama  Islam dan ahli waris Non-Islam
Dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  adat  tionghoa  berbeda  agama,  dimana pewaris  beragama  Islam  dan  ahli  waris  non  Islam  terdapat  dua  pembagian  warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan pembagian warisan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, wasiat dan Hibah diterapkan kepada ahli waris non Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Tionghoa yang berbeda Agama. wasiat  diartikan  sebagai  pesan  yang  disampaikan  orang  yang  hendak  meninggal dunia.  wasiat  dibagi  menjadi  dua  kategori.  Pembagian  warisan  pada  masyarakat muslim Tionghoa, wasiat adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang  tidak  memperoleh  bagian harta  warisan  dari  orang  yang  wafat, karena adanya  suatu  halangan  kewarisan,  dimana  pembagian  warisan  wasiat  dan  hibah diperuntukkan  kepada  ahli  waris  berbeda  Agama,  agar  terlaksananya  pembagian warisan  secara  adil  diantara  ahli  waris  berbeda  agama  di  dalam  keluarga  Tionghoa dan  menghindari  konflik  di  antara  para  ahli  waris.  Keluarga  dalam  adat  Tionghoa adalah  sel  masyarakat,  kesatuan  bentuk  dasar  dari  masyarakat  itu,  karena  kesatuan adalah  keluarga,  keluarga  adalah  kesatuan.  Keluarga  adalah  masing–masing  orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.
b. Pewarisan  antara  Pewaris beragama non  Islam dan ahli waris beragama  Islam
Dalam  pembagian  warisan  pada  masyarakat  adat  tionghoa  berbeda  agama,  dimana pewaris beragama non Islam dan ahli waris beragama Islam terdapat tiga pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam, pembagian warisan secara kekeluargaan dan pembagian menurut waris adat Tionghoa. Dalam waris adat Tionghoa  tidak  mempermasalahkan  perbedaan  agama  di  antara  para  ahli  waris, dimana  pewaris  beragama  Non  Islam  dan  ahli  waris  beragama  Islam.  pembagian warisan secara kekeluargaan  sering  dilakukan untuk menghindari konflik antara para ahli  waris  yang  di  tinggalkan.  Dalam  pembagian  waris  adat  Tionghoa  yang  lebih mengutamakan  keutuhan  dalam  keluarga  Tionghoa  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan yang  lain  tanpa melihat  perbedaan  agama  di  antara  ahli  waris.  Adapun  jika terjadi  konflik  antar  keluarga  berhubungan  dengan  pembagian  warisan  maka penyelesain di lakukan dengan cara yang damai dalam keluarga di hadiri oleh yang di
tuakan dalam keluaga adat Tionghoa, sesepuh yang arif atau pemuka adat Tionghoa. Dalam  keluarga  adat  Tionghoa  sengketa  mengenai  pembagian  warisan  harus diselesaikan  di  luar  pengadilan  demi  menjaga  keharmonisan  keluarga,  sedapat mungkin di selesaikan secara intern kekeluargaan. Dalam adat Tionghoa harus selalu menjaga  hubungan  baik  dalam  keluarga  agar  tetap  kekal  dan  tidak  terputus.  Ketika terjadi  pembagian  warisan  diantara  mereka  yang  berbeda  Agama,  di  mana  pewaris non  Islam  dan  ahli  waris  beragama  Islam,  tetap  mendapatkan  hak  atas  pembagian harta  warisan,  namun  ahli  waris  yang  menolak  bagiannya  untuk  mendapatkan warisan oleh karena pemahaman akan aturan yang ada didalam Hukum  Waris Islam. Al  Quran  merupakan  sumber  pokok  pengesahan  hukum  kewarisan  Islam,  al  quran telah  memberi  pedoman  yang  cukup  terperinci. 12 Agama  bukanlah  menjadi penghalang  dalam  hal  kewarisan  masyarakat  Adat  Tionghoa,  mereka  lebih  menitik beratkan pada kerukunan keluarga. 13
5. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Masyarakat  Muslim  Tionghoa  Dalam  Pembagian Warisan
a. Faktor Religius
Agama  dan  Keyakinan  kepada  Allah  SWT  itu  Esa,  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  masyarakat muslim  Tionghoa  dalam  pembagian  warisan.  Keputusan berpindah keyakinan pada masyarakat muslim Tionghoa memiliki latar belakang yang berbeda-beda  dan  proses  yang  panjang  sehingga  memberikan  keyakinan  untuk berpindah  Agama  dan  menjadi  seorang  muallaf. 14 Kebanyakan  Muslim  Tionghoa  di Makassar  adalah  muallaf.  memeluk  Islam  setelah  melalui  proses  mengenal  Agama Islam  lebih  dalam  sehingga  membuat  mereka  memutuskan  berganti  agama  menjadi seorang  Muslim.  Hal  lain  yang  melatar  belakangi  orang  Tionghoa  memeluk  Agama Islam karena perkawinan. Masyarakat  muslim Tionghoa di Makassar  hingga Tahun 2019 diperkirakan berjumlah 300 orang yang terdata di kota makassar dan  1.000 orang yang terdata di keseluruhan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, di data oleh Persatuan Islam  Tionghoa Indonesia, namun masih  terdapat  sejumlah  warga muslim  Tionghoa yang tidak tercatat dalam PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). 15 Mereka sama halnya dengan masyarakat muslim lainnya menjalankan ibadah sesuai ajaran Agama Islam.  Dalam  hal  pembagian  warisan  pada  masyarakat  adat  Tionghoa  pewaris beragama  Islam  dan  ahli  waris  beragama  non-Islam,  pembagian  warisan menggunakan Hukum Waris Islam, dimana memberikan hak yang sama kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris  dilakukan  dengan  Hibah,  wasiat  dan  Hadiah,  dimana  hibah  maupun  wasiat tidak melebihi dari 1/3 bagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
12 Ibid . Hlm 8 13 Enni  Wijaya , responden  (masyarakat  muslim  Tionghoa),  wawancara,  Kota  Makassar,  30  Oktober 2019
14 Sulaiman Gossalam, Ketua Mesjid Chengho, responden (Masyarakat Muslim Tionghoa), wawancara, Kota Makassar, 22 November 2019
15 John  Adam,  responden,  Ketua  Persatuan  Islam  Tionghoa  Indonesia  (PITI)  Sulawesi  Selatan, (masyarakat Muslim Tionghoa), wawancara, Kota Makassar,  15 November 2019

## b. Faktor Sosio-Kultural
Dalam  masyarakat  Adat  tionghoa  dalam  pembagian  warisan  kepada  ahli  waris beragama  Islam,  pembagian  warisannya  menggunakan  waris  adat  Tionghoa  sering terjadi, dimana dalam waris adat Tionghoa menggunakan sistem patrilineal yaitu garis ayah,  yang  hanya  anak  laki-laki  yang  mempunyai  hak  sebagai  ahli  waris  sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris.
Pada  pembagian  warisan  pewaris  beragama  Non  Islam  adan  ahli  waris  beragama Islam,  ahli  waris  laki-laki  beragama  Islam  tetap  mendapatkan  warisan.  Dalam  waris adat  Tionghoa  ahli  waris  laki-laki  memiliki  peran  penting  dalam  keluarga  adat Tionghoa. anak laki-laki yang paling dekat dengan garis keturunan leluhur membawa marga leluhur sementara pada anak perempuan apabila sudah menikah dengan laki- laki  dari  keluarga  lain  maka  menggunakan  marga  dari  keluarga  suaminya.  Garis keturunan  Tionghoa  dibedakan  antara  warga  dalam  dan  warga  luar,  keturunan  dari anak laki-laki disebut cucu dalam sementara keturunan dari anak perempuan disebut cucu luar. Dalam adat tionghoa apabila anak laki-laki lebih dari satu maka anak tertua yang  lebih  di  utamakan.anak  tertua  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengurusan orang tua, saat orang tua masih hidup hingga kematiannya.
Masyarakat  adat  Tionghoa  tanpa  melihat  latar  belakang  agama  yang  berbeda, memegang  teguh  ajaran  leluhur  yang  mengharuskan  mereka  untuk  selalu menghormati  orang  tua  sebagai  bentuk  rasa  bakti  seorang  anak  terhadap  orang  tua dan leluhur. Pada masyarakat tionghoa menjadi bentuk penghormatan dan balas budi sanak  keluarga  terhadap  seseorang  yang  dianggap  berjasa  yaitu  orangtua.  Sebagai konsekuensinya  anak  laki  -laki  lebih  diutamakan  daripada  anak  perempuan.  Dalam keluarga Tionghoa anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan. Dalam waris adat Tionghoa selain pembagian harta warisan terdapat pula pembagian harta leluhur/turun temurun yang diwariskan kepada anak laki-laki  tertua  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  di  berikan  kepada  anak  laki-laki lainnya. Harta leluhur ini diberikan kepada anak yang berbakti dan anak yang dapat dipercaya untuk menjaga kelangsungan harta turun temurun tersebut. Dalam keluarga Tionghoa  usaha/bisnis  keluarga  termasuk  dalam  harta  ini,  dimana  jatuh  pada  anak laki-laki sebagai penerus yang akan menjalankan usaha keluarga demi kelangsungan usaha tersebut.

## c. Faktor Keluarga
Keluarga  dalam  adat  Tionghoa  adalah  sel  masyarakat,  kesatuan  bentuk  dasar  dari masyarakat itu, karena kesatuan adalah keluarga, keluarga adalah kesatuan. Keluarga adalah masing–masing orang yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam  adat  Tionghoa  anak  Laki-laki  sebagai  ahli  waris  memiliki  keistimewaan  dan keuntungan sebagai  pemimpin  dan pengambil keputusan dalam keluarga Tionghoa yang menjadi pertimbangan utama,  karena dapat meneruskan marga leluhur. Dalam hal pembagian warisan secara kekeluargaan  pada ahli waris beragama Islam maupun ahli  waris  non  Islam,  pembagian  warisan  secara  kekeluargaan  di  lakukan  untuk keadilan di antara para ahli waris dengan tidak membedakan ahli waris laki-laki dan ahli  waris  perempuan.  Mereka  lebih  mengutamakan  kerukunan  antar  keluarga  dan menghindari konflik antar keluarga.
Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan pada masyarakat adat Tionghoa yaitu  dibagikan  masing-masing  sama  rata.  Dalam  pembagian  warisan  secara kekeluargaan  terdapat  asas  kerukunan  dan  kekeluargaan,  asas  musyawarah  dan
keadilan  dalam  keluarga  adat  Tionghoa.  Para  ahli  waris  mempertahankan  untuk memelihara  hubungan kekerabatan  yang tentram  dan  damai,  baik  dalam menikmati dan  memanfaatkan  harta  warisan  tidak  terbagi  maupun  dalam  menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi, para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah  yang  dipimpin  oleh  ahli  waris  yang  dituakan  dan  bila  terjadi kesepakatan  dalam  pembagian  harta  warisan,  kesepakatan  itu  harus  bersifat  tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati setiap ahli waris.  Adapun  jika  terjadi  konflik  antar  keluarga  berhubungan  dengan  pembagian warisan  maka  penyelesain  di  lakukan  dengan  cara  yang  damai  dalam  keluarga  di hadiri  oleh  yang  dituakan  dalam  keluaga  adat  Tionghoa,  sesepuh  yang  arif  atau pemuka adat Tionghoa. Dalam keluarga adat Tionghoa sengketa mengenai pembagian warisan  harus diselesaikan di luar pengadilan demi menjaga keharmonisan keluarga, sedapat  mungkin  di  selesaikan  secara  intern  kekeluargaan.  Sebab  dalam  adat Tionghoa, harus selalu menjaga hubungan baik dalam keluarga agar tetap kekal dan tidak terputus.

## 6. Penutup
Masyarakat  Muslim  Tionghoa  beragama  Islam  tidak  dapat  mengenyampingkan Hukum  Islam  dalam  pembagian  harta  warisan.  Implikasi  dalam  perspektif  hukum Islam walaupun di dalam masyarakat tidak secara riil dapat dilihat tetapi dikarenakan tidak mengikuti hukum Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.

## Referensi
Abdul Ghofur Anshori. 2012. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Astri Kardila dan Ilyas Yunus. 2017. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Banda Aceh." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, no. 2: 26-32.
Dwi Suhartini  dan  Jefta  Ardhian  Renanta.  2012.  "Pengelolaan  keuangan  keluarga pedagang etnis cina." Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 7, no. 2: 70-81.
Emsan, 2014, Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno . Yogyakarta: Laksana.
Isa  Ansari.  2010.  "Kekuasaan  Jawa  Dalam  Struktur  Kerajaan  Islam  An  Pewayangan:
Sebuah Analisis Strukturalisme Levi-Straus." Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya Vol 2, no. 1.
John L. Esposito (et.al), 2001, Ensiklopedia Oxford , Jilid. VI Bandung: Mizan.
Juhaya S. Praja, 2002, Filsafat Hukum Islam , Bandung: LPPM Unisba.
Kong  Yuanzi,  2005. Muslim  Tionghoa  Cheng  Ho:    Misteri  Perjalanan  Muhibah  di Nusantara .  Jakarta : Pustaka Populer  Obor.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1976. Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional , Bina Cipta, Bandung.