## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education

## Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi
Muhammad Alvian Permata 1 , Padmono Wibowo 2
Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : muhammadalvn16@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

## Abstrak
Tujuan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 3  tentang Pemasyarakatan,  yaitu  menjadikan  narapidana  sebagai  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahannya,  tidak mengulangi  tindak  kejahatannya  dan  narapidana  dapat  kembali  diterima  dengan  baik  di  masyarakat.  Kasus terorisme  laiknya  penyakit  yang  mewabah  di  Indonesia,  yang  semakin  lama  semakin  mengkhawatirkan. Rangkuman peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia seperti serangan Bom Malam Natal, Bom Bali I dan II, dan masih banyak permasalahan terorisme pada kurun waktu 10 tahun kebelakang. Para pelaku terorisme seolah tidak gentar dan tidak takut akan ancaman pidana atas tindakan yang mereka lakukan. Hukum pidana tidak lagi dianggap suatu ancaman bagi teroris yang menganut paham ideologi radikal. Manajemen strategis sangat penting untuk mengontrol jalannya fungsi Lapas dalam efektifitas program pembinaan kemandirian. Narapidana teroris merupakan  narapidana  beresiko  tinggi,  seharusnya  ditempatkan  kedalam  Lapas  khusus  untuk  mendapatkan sarana prasarana program pembinaan narapidana teroris secara optimal.
Kata kunci : Pembinaan, Manajemen Startegis, Narapidana Teroris.

## Abstract
The  purpose  of  the  Correctional  Institution  is  in  accordance  with  Law  Number  12  of  1995  Article  1  point  3 concerning  Corrections,  which  is  to  make  prisoners  as  complete  human  beings,  realize  their  mistakes,  do  not repeat their crimes and prisoners can be well received in society. The case of terrorism is like a disease that is endemic in Indonesia, which is increasingly worrying. A summary of terrorism events that occurred in Indonesia such as the Christmas Eve Bombings, the Bali Bombings I and II, and there are still many problems of terrorism in the past 10 years. The perpetrators of terrorism seem not afraid and are not afraid of criminal threats for their actions.  Criminal  law  is  no  longer  considered  a  threat  to  terrorists  who  adhere  to  radical  ideologies.  Strategic management  is very  important  to  control  the  functioning  of  prisons  in  the  effectiveness of  the  independence development program. Terrorist convicts are high-risk convicts, they should be placed in special prisons to obtain optimal infrastructure for the terrorist prisoner development program.
Keywords : Guidance, Strategic Management, Terrorist Convicts.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  marupakan  tempat  bagi  naraidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  untuk melakukan  proses  pembinaan.  Seiring  dengan  berkembangnya  zaman  Lembaga  pemasyarakatan  telah  beralih tugas dan fungsinya di Indonesia. Pada awal berdirinya disebut dengan penjara yang mempunya tugas dan fungsi sebagai tempat  untuk melakukan dan menajalani hukuman tindak pidana kejahatan di masyarakat dan seiring dengan  berkembangnya  zaman  penjara  telah  beralh  fungsi  dan  namanya  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi lapas berbeda dengan penjara pada zaman terdahu, lembaga pemasyarakatan lebih menekankan terpidana menjadi manusia seutuhnya dan menghilangkan pandangan buruk masyarakat umum kepada terpidana. Lembaga  pemasyarakatan  menekankan  paradigma  baru  dengan  mengutamakan  program  pembinaan  bagi narapidana  yang  telah  direncanakan  dan  dipersiapkan  dengan  baik  yang  tujuannya  adalah  agar  narapidana mempunya suatu keahlian khusus dalam dirinya yang nantinya akan berguna setelah selesai menjalankan masa pidana  di  dalam  lapas,  sehingga  masyarakat  bisa  menilai  dengan  sudaut  pandang  yang  berbeda  terhadap narapidana  tersebut  karena  sudah  dibekali  dan  dipersiapkan  dengan  baik  oleh  pemasyarakatan  agar  dapat diterima kembali di masyarakat sebagai manusia pada umumnya. Proses pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terbagi dalam pola pelatihan, pengajaran, dan pengasuhan, tujuannya adalah untuk
memperbaiki kepribadian narapidana, membuat pola pikir yang berbeda dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dan membuat narapidana mempunyai bekal yang nantinya akan digunakan dalam menyongsong kehidupan nyata di  masyarakat.  Istilah  Penjara  telah  beralih  fungsi  yang  berubah  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan.  Istilah Lembaga Pemasyarakatan diprakarsakan oleh Sahardjo, S.H yang mempunya pemikiran yang visioner yaitu dengan tidak hanya memberikan hukuman semata namun juga membina dan mendidik narapidana menjadi manusia yang mempunya akal dan pikiran yang sehat melalu pembinaan yang telah disusuaikan dengan minat dan bakat dengan harapan tercapainya tujuan pemasyarakatan. Sistem Pemenjaraan tersebut  juga merubah konsep pemidanaan yang  dilakukan kepada para narapidana. Beralihnya konsep pemenjaraan kepada konsep pemasyarakatan juga tentunya tidak luput akan perubahan waktu dan perkembangan zaman yang telah di sesuaikan dengan kemajuan era  dan  teknologi.  Pemberlakuan  yang  berbeda  dari  paradigma  dan  sistem  kepenjaraan  menjadi  pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan  dapat diketahui melaului tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri. Dimana beralihnta  ke  sistem  Pemasyarakatan  diharapkan  para  narapidana  mampu  menyadari  kesalahan  yang  telah  ia perbuat  sehingga  ada  keinginan  yang  timbul  untuk  tidak  mengulangi  kesalahan  tersebut.  Disisi  lain  para narapidana  akan  dibekali  ilmu  ketrampilan  yang  menjadikan  kualitas  hidupnya  lebih  baik  selama  menjalani pembinaan  di  dalam  Lapas.  Harapannya  keterampilan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  ketika  ia  kembali  ke masyarakat.  Karena  seperti  yang  diketahui,  para  narapidana  yang  masuk  ke  Lapas  akan  kehilangan  mata pencahariannya sehingga butuh bekal ketrampilan untuk bisa bertahan di dalam lingkungan masyarakat.
Kemudian  hal  ini  diatur  pada  UU  No.  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  berisi  tentang  sistem  dari pemasyarakatan yang mengutamakan dan mengedepankan pembinaan kepada narapidana yang bertujuan agar narapidana mempunya suatu keahlian khusus, yang nantinya diharapkan setelah selesai dalam menjalankan masa pidananya dapat berperan aktif, produktif, dan dapan membantu dalam pembangunan di masyarakat. Dengan demikian tugas dari Pemasyarakatan adalah untuk membina, membimbing, menegakkan hak asasi narapidana, dan  sebagai  wadah  dalam  melaksanakan  program  pembinaan  tersebut.  Dalam  rangka  menjalanankan  proses pembinaan di dalam lapas maka sudah menjadi hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan program pembinaan yang telah disesuaikan dengan minat dan bakat pada setiap kemampuan narapidana. Karena  terdapat  perbedaan  dalam  setiap  diri  narapidana  dalam  manjalankan  kehidupannya,  hal  tersebut membatu  efektifitas  program  pembinaan  yang  akan  diberikan  kepada  narapidana.  Tujuan  dari  pemberian Pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku di Indonesia, yaitu menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak kejahatannya dan narapidana dapat kembali diterima dengan baik di masyarakat yang terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kasus  terorisme  laiknya  penanyakit  yang  mewabah  di  Indonesia,  yang  semakin  lama  semakin mengkhawatirkan. Rangkuman peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia seperti  serangan Bom Malam Natal, Bom Bali I dan II, dan masih banyak permasalahan terorisme pada kurun waktu 10 i tahun kebelakang. Para pelaku terorisme  seolah  tidak  gentar  dan  tidak  takut  akan  ancaman  pidana  atas  tindakan  yang  mereka  lakukan. Disimpulkan  bahwa  hukum  pidana  tidak  lagi  dianggap  sesuatu  yang  mengancam  bagi  teroris  yang  menganut paham atau ideology radikal.
Kejahatan i terorisme di Indonesia merupakan suatu tindak kriminal yang merugikan bangsa Indonesia. Tindak kejahatan terorisme memaksa dibuatnya kebijakan-kebijakan oleh penegak hukum dengan tujuan pengamanan secara maksimal, tujuannya adalah supaya tindakan terorisme bisa segera diatasi sehingga tidak merugikan negara kita  tercinta.  Sudah  seharusnya  supremasi  hukum  ditegakkan  di  Indonesia,  khususnya  tindakan  yang  bersifat sangat merusak kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di dunia seperti terorisme. Sudah selayaknya proses pidanan secara utuh dan melalui keseluruhan proses peradilan pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme,  dimulai  dari  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  Kepolisian,  penuntutan  di  tingkat  Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan dan pengupayaan pemberian pembinaan oleh institusi Pemasyarakatan yang menjadi ujung dari proses peradilan pidana. Hingga Maret 2017 terdapat sejumlah 256 narapidana tindak pidana teroris yang tersebar 19 Kanwil menurut dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kondisi  yang  terdapat  di  hampir  seluruh  LAPAS  di  Indonesia  sangat  berpengaruh  dengan  penyebaran pemahaman  radikal  dan  justru  sangat  memungkinkan  mendukung  penyebaran  paham  radikal.  LAPAS  perlu mewaspadai  radikalisasi  terjadi  dan  berkembang  di  dalam  Lembaga.  Pengertian  radikalisasi  adalah  proses perekrutan narapidana yang bukan dari kasus terorisme agar bergabung dan terlibat dalam kelompok ekstrimisme
atau  kegiatan  yang  dilakukan  seorang  atau  kelompokwargabinaan  yang  terlibat  dalam  kelompokekstrim menyebarkan pemahaman radikal yang mereka anut kepada warga bisaan lain dengan tujuan untuk merekrut anggota baru. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh petugas LAPAS seiring dengan program pembinaan yang dijalankan  di  LAPAS,  wargabinaan  didalamnya  bisa  lebih  mendapat  kegiatan  positif  dari  proses  pembinaan tersebut juga LAPAS bisa menjalankan perannya sebagai Inkubator informasi bagi wargabinaan. Melihat potensi terjadinya  LAPAS  menjadi  wadah  tempat  penyemaian  paham  radikal  oleh  wargabinaan  yang  merupakan narapidana teroris dan juga paham-paham yang lain yang bermuatan tindak kejahatan dengan segenap kondisi dan  situasinya.  Diperlukannya  kesadaran  dan  keseriusan  pihak  lapas  dalam  memberikan  pembinaan  kepada narapidana  teroris.  Kondisi  penghukuman  di  LAPAS  menentukan  keberhasilan  meredikalisasi  narapidana  atau malah menambah narapidana penganut paham radikal. Hal tersebut merupakan tugas dan fungsi LAPAS sebagai intitusi penegak hukum yang menjalankan pola pembinaan pada narapidana dengan tujuan untuk mengembalikan hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan.  Pemulis  melihat  kondisi  yang  terjadi,  tertarik  untuk  mengangkat  tema berjudul “ Manajemen Strategi Dalam Pembinaan Narapidana Teroris ”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dikategorikan sebagai library research . Penulis  telah  mendapatkan  beberapa  bahan  acuan  (artikel,  buku  dan  hasil  studi  lain)  sebagai  bahan penelitian  untuk  dijadikan  landasan  kegiatan  penelitian  dari  beberapa  penelitian  ataupun  karya  ilmiah  yang tentunya  berkaitan  dengan  efektifitas  program  pembinaan  kemandirian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Ngawi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penempatan narapidana teroris  di Lapas merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan narapidana teroris.  Penempatan  narapidana  teroris  si  Lapas  merupakan  bentuk  pelaksaan  hukuman  terhadap  perbuatan pidana teroris yang ia lakukan. Dalam pelaksanaannya penempatan narapidana teroris seharusnya ditempatkan pada Lapas khusus yang sarana dan prasarananya dikhususkan untuk melakukan pembinaan narapidana teroris. SOP  dan  peraturan  bahwa  narapidana  teroris  termasuk  kategori High  Risk mengharuskan  narapidana  teroris menjalani program pembinaan khusus dan sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan  dan diatur dalam beberapa aturan pelaksanaanya  yaitu :
• Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  warga  Binaan Pemasyarakatan.
• Peraturan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  PAS-58.OT.03.01  Tahun  2010  Tanggal  23  April  2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
• Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia No: PAS-172. PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.
Sehingga kebijakan mendistribusikan narapidana teroris ke Lapas bukan khusus teroris merupakan kebijakan yang penuh dengan resiko. Memang sebelum didistribusikan, narapidana pasti sudah menjalani  proses Profiling dan assesment . Akan tetapi kita tetap perlu waspada  dan resiko penyebaran paham  radikal oleh narapidana teroris terhadap narapidana umum lain di dalam Lapas perlu diperhatikan. Semula tujuan kita adalah mederadikalisasi narapidana teroris dalam Lapas umum malah semakin banyak paham radikal yang tersebar dalam  Lapas. Pada tahap awal Nrapidana masuk dalam LAPAS harus ditempatkan dalam blok khusus karena merupakan narapidana kategori resiko tinggi/ high risk . Narapidana teroris dapat ditempatkan bersama narapiana lain kemudian dengan penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakataan menunjukkan hasil evaluasi pembinaannya telah diikuti dengan baik, menunjukkan sikap dan perilaku baik, dan dapat berbaur dengan narapidanan lannya. Keberhasilan profiling dan assessmen t dapat dilihat dari 3 faktor yaitu, 1) kompetensi yang dimiliki petugas yang bertugas melakukan penilaian;  2)  data  narapidana  teroris  tersedia  dan  dapat  diperoleh  dengan  mudah;  3)  kelengkapan sarana  dan prasarana yang dimiliki lembaga pemasyarakatan.
Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat memutuskan dimana narapidana teroris ditempatkan setelah melihat hasil profiling dan dan assessment dilakukan. Terdapat 3 aspek yang dilihat TPP untuk pertimbangan dimana napi
teroris  ditempatkan.  Pertama  tingkat  resiko  dan  radikalisme  napi  teroris,  resiko  yang  akan  dihadapi  meliputi gangguan keamanan dan ketertiban yang akan terjadi di LAPAS, juga potensi pengulangan kejahatan oleh napi teroris.  3  kategori  radikal  menurut  Direktorat  Jendral  Pemasyaraktanan  meluputi  ideology,  militant,  dan simpatisan  setiap  narapidana  teroris  yang  masuk  dalam  salah  satu  kategori  harus  dipisahkan  dari  narapidana dengan kategori lain. Sedangkan BNPT menyebutkan ada empat kategori sesuai dengan tingkat koorperatif yaitu tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Narapidana yang memiliki koorperatif tinggi telihat dari keinginan bertegur sapa dengan  petugas,  rajin  ibadah,  dan  mengikuki  program  pembinaan  dengan  baik,  sifat  narapidana  teroris  yang dinilai  tidak  koorperatif  terbalik  180  derajat  perilakunya  dari  narapidana  yang  koorperatif.  Peraturan  Direktur Jenderal  Pemasyarakatan  No.  PAS-58.OT.03.01  Tahun  2010  Tanggal  23  April  2010  Tentang  Prosedur  Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi, menempatkan semua narapidana teroris yang baru massuk ke Lapas adalah narapidana  dengan high  risk .  Aspek  ke  dua  untuk  menepatkan  teroris  adalah  pembinaan  dan  deradikalisasi, pembinaan yang diterapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM diterapkan menjadi 2 pola pembinaan, kemadirian dan reintegrasi yang dilakukan di dalam LAPAS yang menentukan penempatan napiteroris sesuai dengan hasil pembinaan  dan  rencana  pembinaan  selanjutnya.  Kemudian  BNPT  memberi  program  deradikalisai  sesuai  yang dibutuhkan program pembinaan. Aspek ke tiga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dapat memberi pembinaan kepada napi teroris, pegawai yang dipilih harus dsudah  terdidik  dan  terlatih.  Sarana  prasarana  harus  mendukung  dan  memiliki  pengamanan  khusus    karena pembinaan  narapidana  teroris  berbeda  dengan  narapidana  dengan  khasus  lain.  Diperlukannya  sel  atau  blok khususyang diperuntukkan untuk narapidana teroris.
Banyak  sekali  hambatan  dalam  pembinaan  narapidana  teroris.  Terbatasnya  sumber  daya  petugas pemasyarakatan baik dalam  hal kuantitas, kualitas, dan kompetensi untuk melakukan pembinaan napi teroris merupakan  hambatan  dalam  melakukan  pembinaan  narapidana  teroris.  Sebagian  besar  kondisi  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  ideal  untuk membina  dan  penempatan  narapidana  teroris  sesuai  dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai, hal ini disebabkan karena kelebihan kapasitas, kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim. Pola dan mekanisme pembinaan narapidana teroris diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, namun demikian sebagian besar petugas lembaga pemasyarakatan belum mengetahui dan mengimplementasikan, sehingga pola pembinaan narapidana teroris cenderung sama dengan narapidana pada umumnya. Selanjutnya adalah belum optimalnya  kerjasama  antar  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dengan  instansi  lainnya  khususnya  dengan  BNPT dalam rangka pembinaan narapidana teroris, Dibeberapa lembaga pemasyarakatan metode pembinaan bagi napi teroris yang belum diketahui oleh petugas lembaga pemasyarakatan, selain itu terbatasnya data dan informasi terpidana  terorisy  ang  dimiliki  oleh  pihak  Lapas  menyebabkan  pola  pembinaan  narapidana  tidak  berjalan maksimal.  Perilaku  narapidana  teroris  yang  sebagian  besar  tidak  kooperatif,  tidak  mau  mengikuti  program pembinaan, bersikap ekslusif, tertutup, dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas merupakan aspek hambatan yang perlu diperhatikan.
Maka dari itu penelitian ini merujuk kepada sebuah teori yang dikemukakan oleh Karl Marlx tentang ideologi yaitu berupa kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemiliknya yang  ditentukan  oleh  kepentingannya.  Ideologi  dari  narapidana  teroris  ini  merupaka  ideologi  radikal  untuk kepentingan kelompoknya baik dari kelompok Gigih maupun dari keluraga Izul sendiri. Walaupun ideologi radikal yang dimiliki Gigih dapat berkurang tetapi untuk Ideologi yang dimiliki oleh Izul terus  dikuatkan oleh keluarga inti nya terutama oleh istrinya sendiri.

## SIMPULAN
Dalam peraturan yang berlaku, narapidana teroris seharusnya ditempatkan kedalam Lapas khusus atau setidaknya  sarana  prasarana  dalam  melakukan  program  pembinaan  narapidana  teroris  ini  dapat  dilakukan secara optimal. Mendistribusikan narapidana teroris kedalam Lapas umum merupakan kebijakan yang penuh dengan  rasiko  karena  memperhatikan  kepentingan  pembinaan  narapidana  lain  pada  umumnya.  Hal  ini dikarenakan  narapidana  teroris merupakan  narapidana  dengan  resiko  tinggi.  Banyak  sekali  hambatan  dalam melakukan pembinaan narapidana teroris terutama yang dilakukan didalam lapas yang memang bukan khusus
untuk program  pembinaan narapidana teroris. Resiko yang dapat terjadi jika narapidana teroris ditempatkan pada Lapas yang bukan  khusus teroris dan bercampur dengan narapidana umum lainya adalah mereka dapat menghasut bahkan mencari masa untuk melawan apa yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Narapidana teroris pada dasarnya memiliki ideologi yang sudah tertanam dan mereka memang memegang teguh ideologi yang mereka pegang sebelumnya. Tak jarang memang ideologi mereka dapat terkikis dan kembali menganut ideologi yang benar dan menganggap mereka yang dulu dengan ideologi lama mereka adalah suatu kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimul, H. A. A. (2008). Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Salemba Medika.
Bungin,  B.  (2007). Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial  lainnya .  Putra Grafika.
Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan
Yogyakarta. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 7 (1), 19 – 26. https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648
Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (4), 429.
harsono. (2008). Pengelolaan Perguruan Tinggi . Pustaka Pelajar.
Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian  Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan) , 4 (1), 1 – 12. Hukum, J. I. (2020). Efektivitas Program Pembinaan . 2 (2), 52 – 69. James  Gibson,  John  Ivancevich,  R.  K.  (2011). Organizations:  Behavior,  Structure,  Processes,  14th  Edition  cover . McGraw-Hill/Irwin.
Jauhar, A. S. dan M. (2013). Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi . Prestasi Pustaka. Johnson Doyle Paul. (1994). Teori Sosiologi Kla`sik Dan Modern . Gramedia Pustaka. Latifa,  R.  (2012).  Penanganan  Terorisme:  Perspektif  Psikologi. Psikologika :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Psikologi , 17 (2), 5 – 11.
Marpaung, L. (2009). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Sinar Grafika (ed.)). Miles,  M.  B.  dan  A.  H.  (2007). Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber tentang MetodeMetode  Baru .  Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (cetakan ke). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Priyanto. (2009). Farmakologi dan Terminologi Medis. Leskonfi . Leskonfi.
Publik,  J.  A.,  Administrasi,  F.  I.,  &  Brawijaya,  U.  (2005). Jurusan  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu Administrasi,Universitasn Brawijaya, Malang . 1 (2), 181 – 187.
Sarwono, S. W. (2001). Pengantar Psikologi Sosial . Rineka Cipta. Sri, W. (2017). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga. Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . ALFABETA.
Sumardiana,  B.  (2017).  Efektivitas  Penanggulangan  Ancaman  Penyebaran  Paham  Ekstrim  Kanan  yang  Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 3 (1), 109 – 128. Sumaryadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . CV Citra Utama. Tampubolon, E. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU Oleh : Fisip , 4 (1), 1 – 14. Terhadap Tujuan Pemindanaan. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 9 (0854), 131 – 142. Thoha, M. (2007). Kepemimpinan dalam manajemen . Raja Grafindo Persada. Wheelen,  Thomas  L.,  Hunger,  J.  D.  (2012). Strategic  Management  and  Business  Policy  Achieving  Sustainability ((13th Edit). Pearson.
Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). Jurnal Respon Publik: Journal Public of Administration , 13 (5), 16 – 23.