## PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## Rika Ramadhanti
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia rika.rasyidin@gmail.com

## Abstrak
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  salah  satu  lembaga  atau  badan  perwakilan rakyat  di  daerah.  DPRD  dalam  melaksanakan  tugasnya,  mempunyai  hak,  wewenang  dan  kewajiban didalam  mengemban  tugasnya  sebagai  wakil  rakyat.  Pemberian  hak-hak  yang  luas  kepada  DPRD merupakan  suatu  petunujuk  bahwa  demokratisasi  pemerintahan  daerah  diharapkan  makin menunjukkan  bentuk  yang  lebih  nyata.  Untuk  menunjang  kinerja  DPRD,  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah,  bahwa  sekretariat  DPRD adalah  perangkat  daerah  yang  merupakan  unsur  pelayanan  administrasi  terhadap  DPRD,  yang meliputi  penyelenggaraan  kesekretariatan  DPRD,  penyelenggaraan  administrasi  keuangan  DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Kata kunci: Peranan, Kinerja, Kuatan Singingi.

## Absract
The Regional People's Legislative Assembly (DPRD) is one of the institutions or representative bodies of the people in the region. DPRD in carrying out its duties, has the rights, authority and obligations in carrying out its duties as representatives of the people. The granting of broad rights to the DPRD is a sign that the democratization of regional government is expected to show more tangible forms. To support the performance of the DPRD, as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning regional governance  which  was  then  confirmed  by  Government  Regulation  Number  18  of  2016  concerning Regional  Devices,  that  the  DPRD  secretariat  is  a  regional  apparatus  which  is  an  element  of administrative  service  to  the  DPRD,  which  includes  the  administration  of  DPRD  secretariat  ,  the administration  of  the  DPRD's  financial  administration,  supporting  the  implementation  of  the  duties and functions of the DPRD, as well as the provision and coordination of experts needed by the DPRD. Keywords: Role, Performance, Kuatan Singingi.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi semestinya juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam  memastikan proses pemerintahan dan pembangunan  berjalan  dengan  baik.  Posisi  DPRD  dalam  pemerintahan  daerah  memegang tiga peranan penting yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan. Legislasi adalah merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi  yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan sesuai standar. Fungsi budgeting adalah memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan  tepat  sasaran,  efisien  baik  dari  segi  jumlah  maupun  dari  segi  waktu.  Sedangkan pengawasan adalah fungsi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  fungsi  DPRD  tersebut  maka  DPRD  memiliki sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  dipertegas  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah Nomor.  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah,  bahwa  sekretariat  DPRD  adalah “perangkat  daerah”  yang  merupakan  unsur  pelayanan  administrasi  terhadap  DPRD,  yang meliputi  penyelenggaraan  kesekretariatan  DPRD,  penyelenggaraan  administrasi  keuangan DPRD,  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DPRD,  serta  penyediaan  dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Sekretariat Dewan merupakan sebuah organisasi yang besar dan kompleks yang tidak memungkinkan para anggota dewan bekerja sendirian. Tentunya sudah menjadi  syarat  yang mutlak  anggota  dewan  tersebut  dibantu  oleh  pihak  lain  yang  dalam  hal  ini  adalah  pegawai sekretariat dewan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis yang tidak dapat dijangkau oleh para wakil rakyat. Hal  ini  tentunya  sangat  diperlukan  bagi  anggota  DPRD  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal.
Keberadaan  organisasi  Sekretariat  Dewan  adalah  merupakan  bagian  Integral  dari pemerintah baik  kabupaten ataupun kota yang keberadaannya merupakan  bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD. Karena dibagian Sekretariat dewan inilah, kebanyakan formulasi dan evaluasi maupun implementasi dari fungsi dan keberaadaan dewan
tersebut  dilaksanakan  dan  dikerjakan,  atau  dalam  bahasa  yang  sederhana  “dapur”  kerja Dewan  itu  ada  di  Sekretariat  Dewan  dengan  beberapa  bagian  yang  merupakan  alat kelengkapan  organisasi.  Maka  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  sekretariat  DPRD dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  professional  dan  berkualitas  untuk  mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirsi rakyat.
Melihat  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  sekretariat  DPRD  tersebut  maka  dapatlah dikatakan  bahwa  sekretariat  DPRD  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dan  turut menentukan  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  DPRD.  Artinya  bahwa  efektifitas  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  sekretariat  DPRD  dapat  menentukan  efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  DPRD.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  atau  meningkatkan  efektifitas  DPRD maka sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai tugas dan fungsinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Administrasi
Administrasi  dalam  arti  luas  mencakup  keseluruhan  proses  aktivitas  kerjasama sejumlah  manusia  didalam  organisasi  untuk  mencapai  satu  atau  sejumlah  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Menurut  Atmosudirdjo  (dalam  Zulkifli  :  17  )  merupakan  konsep administrasi adalah:
1. administrasi  sebagai  fungsi  atau  kegiatan  (activity)  adalah  seperangkat  kegitan-kegiatan yang  tertentu  dan  terarah  yang  berlansung  untuk  memimpin  serta  mengendalikan  suatu oraganisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
2. Organisasi  modern  sebagai  badan  adalah  organisasi  yang  mempunyai  konstitusi  dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (purpose ) dan tujuan-tujuan
(goals ),  usahanya,  sumber  pendanaanya (financial  resours) ,  serta  langkah-langkah  yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggungjawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
4. Administratir bisa perorangan bisa suatu dewan
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya melalui apa yang disebut administrasi.
Ungkapan  Wiliam  H.  Newman  (dalam  Zulkifli  2005  :9  )  konsep  administrasi  dalam arti  luas  diartikan  sebagai  petunjuk  bagi  seseorang  dalam  memimpin  dan  mengontrol  dari suatu  kelompok  atau  individu  untuk  mencapai  sebuah  tujuan.  Secara  subsantasial  dapat dilihat bahwa konsep administrasi merupakan bahwa :
1. Adminstasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat- kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisonal. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Didalam konsep administrasi terdapat unsure-unsur adanya dua orang atau lebih , adanya tujuan  yang  hendak  dicapai,  adanya  tugas-tugas  yang  harus  dilaksankaan,  adanya perlengkapan  dan  peralatan  untuk  melaksanakan  tugas,  dan  adanya  pertimbangan  yang rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsure diatas.
3. Administrasi  sebagai  suatu  proses  kerjasama  bukan  merupakan  konsep  yang  baru.  Dia sudah ada dijalankan sejak manusia mengenal pradaban. Tetang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar pada ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert A.  Simon  (dalam  Siagian,  1986:  5  )  yaitu  apabila  orang  yang  bekerja  bersama  untuk menggulingkan  sebuah  atau  yang  tidak  dapat  digulingkan  hanya  oleh  seorang  diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

## Konsep Organisasi Manajemen
Menurut  Max  Weber  (Kencana  2006:  53)  0rganisasi  itu  tetap  merupakan  sebagai suatu  lingkaran  masyarakat  yang  harus  membiasakan  dirinya  untuk  patuh  kepada  perintah- perintah  pemimpinnya,  di  mana  masing-msing  mempunyai  perhatian  pribadi  secara berkesinambungan dalam pengaturan kebijaksanaan, sebagai partisipasi mereka bersama dan hasil yang bermanfaat, dapat dilakukan pembagian pelatihan kerja dan fungsi (tugas) mereka masing-masing.
Pendapat  lain  mengenai  organisasi  disampaikan  oleh  Luther  Gilick  (Kencana  :  52) dimana  menurutnya  organisasi  adalah  sebagai  suatu  alat  saling  berhubungan  satua-satuan kerja  yang  memberikan  mereka  kepada  orang-orang  yang  ditempatkan  dalam  struktur kewenangan.  Jadi  dengan  demikian  pekerjaan  dapat  dikoordinasikan  oleh  perintah  atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak hingga kedasar dari seluruh badan usaha. Prinsip-prinsip organisasi yang dikemukakan Gulick adalah sebagai berikut :
- Penempatan secara tepatorang-orang pada stukrut organisasi
- Pengakuan  terhadap  orang  yang  berada  pada  posisi  puncak  kepimpinan  sebagai sumber dari otoritas atau wewenang.
- Memiliki kaitan dengan satuan perintah
- Penggunaan staf khusus dan staf umum
- Pembentukan departemenisasi berdasarkan pada tujuan, proses, orang dan tempat.
- Pendelegasian/pelimpahan dan pengunaan prinsip pengecualian
- Menempatkan tanggung jawab sepadan dengan wewenang
- Mempertimbangan cakupan pengawasan yang tepat.

## Pengertian Peranan
Menurut Miftah Thoha (2012: 10) Peranan adalah suatu rangkaian yang teratur, yang ditimbulkan  karena  suatu  jabatan  tertentu,  atau  karena  adanya  suatu  kantor  yang  mudah dikenal.  Kepribadian  seseorang  barangkali  juga  amat  mempengaruhi  bagaimana  peranan harus  dijalankan.  Peranan  timbul  karena  seseorang  memahami  bahwa  ia  bekerja  tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan harus dimainkan dan pada hakikatnya tidak ada perbedaan.
Menurut Mintzberg (dalam Miftah Thoha 2012: 21) ada tiga peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yakni :
1. Peranan  antar  pribadi (interpersonal  role) ,  dalam  peranan  antar  pribadi,  atasan  harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelola berjalan lancar.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (informational role) , peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam halmendapatkan informasi.
3. Peran pengambilan keputusan (Decisional  Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam sautu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg (dalam  Siswanto  2012:  21)  berkesimpulan  bahwa  pembagian  besar  tugas  atasan  pada hakikatnya  digunakan  secara  penuh  untuk  memikirkan  sistem  pembuatan  strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
a. secara  otoritas  formal  adalah  satu-satunya  yang  diperbolehkan  terlibat  untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam orgnisasinya.
b. Sebagai  pusat  informasi,  atasan  dapat  memberikan  jaminan  atas  keputusan  yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.
Peranan  menurut  Katz  da  Kahn  (dalam  Miftah  Thoha  2002)  adalah  integrasi organisasi  merupakan  peleburan  komponen  peranan,  norma  dan  nilai.  Peranan  adalah serangkaian  perilaku  yang  diharapkan  dilakukan  oleh  seseorang  yang  ditentukan olehkarakteristik  pribadi  seseorang  tentang  apa  yang  diharapkan  orang  lain  kepadanya  dan kemauannya  untuk  mentaati  yangtelah  ditetapkan  pengharapan  tadi.  Disamping  itu  Soejono Soekanto  (2008:24)  berpendapat  bahwa  peranan  adalah  aspek  dinamis  dari  kedudukan (status). Apabila seseorang melaksakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka  ia  menjalankan  suatu  peran.  Kemudian  Soekanto  membagi  peranan  mejadi  tiga  yakni sebagai berikut :
1. Peranan aktif
Adalah  peranan  yang  diberikan  oleh  anggota  kelompok  karena    kedudukannya  didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat atau lain sebagainya.
2. Peranan Partisipatif
Adalah  peranan  yang  diberikan  oleh  anggota  kelompok  kepada  kelompoknya  yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

## 3. Peran Pasif
Adalah  sumbangan  anggota  kelompok  yang  bersifat  pasif,  dimana  anggota  kelompok menahan  dari  agar  memberikan  kesmpatan  kepada  fungsi-fungsi  lain  dalam  kelompok sehingga berjalan dengan baik.
4. Manajemen Sumber Daya
Manusia  Menurut  Noe,  Hollenbeck,  danWirght  (2011:  2),  Sumber  daya  manusia merupakan  proses  pembentukan  sistem  manajemen  untuk  memastikan  potensi  yang dimiliki  manusia  dimanfaatkan  secara  aktif  dam  efisien  untuk  mencapai  tujuan.  Disisi lain,  menurut  Sutrisno  (2011),  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  mempunyai  defenisi sebagai  suatu  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan  atasa pengadaan,  pengembangan,  kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan  dan  pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Mangkunegara (2013 :2) berpendapat,  sumber  daya manusia  merupakan suatu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian,  pemeliharaan  dan  pemisahan  tenaga  kerja  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Kemudian Hasibuan (2013) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia
adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
5. Kinerja
Menurut  Sthepan  Robin  (dalam  Pasalong,  2007  :176)  kinerja,  adalah  hasil  evaluasi terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  dibandingkan  kriteria  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Tangkilisan  (  2005:178)  mengatakan  kinerja  adalah  suatu keadaaan  yang  berkaitan  dengn  keberhasilan  organisasi  dalam  menjalankan  misi  yang dimilikinya  yang  dapat  diukur  dari  produktifitas,  kualitias  layanan,  responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
Edy  Sutrisno  (2010:  170-172)  dalam  bukunya  mengutip  beberapa  pengertian  dari beberapa ahli, antara lain :
a. lawrer dan Porter (1967) mendefinisikan kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas.
b. Prawirosentono  (1999)  mengemungkakan  kinerja  adalah  hasil  kerja  yang  dicapai seseorang,  sekelompok  orang  dalam  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
c. Minner  (1990)  kinerja  adalah  bagian  seseorang  diharapkan  dapat  berfungsi  dan berprilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan.
d. Irrianto  (2001)  mendefiniskan  kinerja  karyawan  adalah  prestasi  yang  diperoleh seseorang dalam melakukan tugas.
e. Cormik & Tiffin ((1980), kinerja adalah kuantitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan  tugas,  waktu  kerja  adalah  jumlah  absen,  keterlambatan  dan  lamanya bekerja.

## 6. Pengertian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sercara  harfiah  sekretariat  adalah  organisasi  yang  tugas  pokoknya  adalah  melaksakan berbagai  kerja  ketatausahaan.  Namun  menurut  Websteris  third  new  international dictionary  (1982)  sekretariat  adalah  pertama,  antar  seorang  sekretaris  dan  kedua,  suatu kelompok  pekerja  sekretaris.  Kemudian  Moekijat  juga  memberikan  pengertian  tentang sekretariat yakni sebagai berikut :
a. Pada mulanya sekretariat sekedar  merupakan tempat seorang sekretaris bertugas.
b. Setelah  mengalami  perkembangan  sekretariat  merupakan  suatu  orgaisasi  tempat sekretaris melakukan tugas dalam bidang :
- tata keterangan
- tata warkat
- tata usaha
c.  Pada  akhirnya  sekretariat  adalah  organisasi  tempat  sekretaris  beserta  pembantunya melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan administrasi .
Dari  defenisi  kesekretariatan,  maka  kesekretariatan  mencakup  3  (tiga)  maksud  yakni sebagai berikut :
1. kantor atau tempat kerja seorang sekretaris
2. kelompok  sekretaris  atau  pegawai  yang  tugas  pokoknya  melakukan  kegiatan  tata usaha
3. bagian  dari  suatu  organisasi  yang  melakukan  kegiatan  ketatausahaan  untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Miriam Budiardjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislative atau membuat  peraturan,  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  mencerminkan  kebijakan- kebijkan  itu.  DPRD  dapat  dikatakan  merupakan  badan  yang  mmebuat  keputusan  yang menyangkut  kepentingan  umum.  Kemudian  Fuad  (dalam  Jurnal  Administrasi  Negara 2000:24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan  rakyat  yang  berada  didaerah  dan  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah  yang  bertugas  membuat  peraturan  daerah  dan  menampung  aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

## 1. Fungsi-Fungsi DPRD
Dewan  perwakilan  rakyat  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu :
1. Fungsi  Legislasi  : adalah  fungsi  untuk  membuat  peraturan  daerah  bersama  kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati
2. Fungsi  Anggaran  : fungsi  yang  dilaksanakan  untuk  membahas  dan  memberikan pertimbangan  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  Anggara  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.
3. Fungsi  Pengawasan :  yakni  adalah  fungsi  yang  dilakukan  melalui  pengwasan  atas pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah dan APBD.

## 2. Tugas dan Wewenang DPRD
Adapun  yang  menjadi  tugas  DPRD  kabupaten/kota  secara  umum  adalah  sebagai berikut;
a. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  peraturan  daerah  mengenai anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  yang  diajukan Bupati/Walikota.
c.  Melaksankan  pengawasan  terhadap  pelakanaan  peraturan  daerah  dan  anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
d.   Mengusulkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  bupati/walikota  dan/atau  wakil bupati/wakil  walikota  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui  gubernur  untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemeberhentian.
e.  Memilih  wakil  buoati/wakil  walikota  dalam  hal  terjadi  kekosongan  jabatan  wakil buati/wakil wali kota
f.   Memberikan pendapat atau pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g.    Memberikanpersetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  internasional  yang  dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota
h.    Meminta  laporan  keterangan  pertanggugjawaban  bupati/walikota  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
i.   Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja  sama  dengan  daerah  lain  atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
j.   Mengupayakan terlaksananyakewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
k.    Melaksanakan  wewenang  dan  tugas  lain  yang  diatur  dalam  ketentutan  peraturan perundang-undangan.

## METODELOGI
Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Deskriptif  adalah  proses  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang  tampak  atau  bagaimana  adanya.  Pada  umumnya  penelitian  deskriptif  merupakan penelitian  yang  non  hipotesis  sehingga  dalam  rangka  penelitiannya  bahkan  tidak  perlu merumuskan hipotesisnya. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk dapat menggambarkan keselurhan objek penelitian secara akurat.
Menurut Sugiyono (2009:8), kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat  dihitung  untuk  menghasilkan  panaksiran  yang  kokoh  dengan  menggunakan  rumus matematis.

## PEMBAHASAN
Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana peranan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan sesuai dengan metodologi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar peranan  sekretariat  DPRD  dalam  menunjang  kinerja  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.      Maka  dari  itu  dalam  hal  ini peranan  sekretariat  didefinisikan  secara  konsepsional  sebagai  aspek  yang  dinamis sehubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dalam  memberikan  pelayanan administrasi  terhadap  anggota  DPRD  Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  meliputi administrasi  kesekretariatan,  administrasi  keuangan,  penyediaan  dan  pengkoordinasian tenaga  ahli  yang  diperlukan  anggota  DPRD,  dan  pelayanan  administrasi  lainnya  untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.
Untuk  itu  perlu  penulis  uraikan  terlebih  dahulu  tugas  dan  fungsi  DPRD  itu sendiriyakni :
1. Legislasi
Dalam  arti  luas  legislasi  merupakan  proses  dan  produk  pembuatan  undang-undang  dan regulsi. Legislasi dalam arti luas termasuk pula didalamnya adala pembentukan peraturan pemerintah  dan  praturan-peraturan  lainnya  yang  mendpat  delegasian  kewenangan  dari undang-undang.

## 2. Anggaran (Budgeting)
Hal  ini  adalah  fungsi  DPRD  bersama-  sama  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pengawasan
Merupakan  fungsi  yang  mentapkan  apa  yang  telah  dicapai,  mengevaluasi.  Pengawasan juga  dapat  dikatakan  penegndalian  dan  pemeriksaan  kinerja  pemerintah  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  dan  strategi  pengelolaan  kekakyaan  daerah  untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

## Peranan Aktif
Peran  Aktif  merupakan  keterlibatan  pegawai  secara  langsung  dalam  kegiatan  yang kesekretariatan dewan perwakilan rakyat untuk berfikir, berinteraksi, bebrbuat dan mencoba, menemukan sebuah konsep dan mengahsilkan kerja yang menunjang kinerja anggota DPRD dalam nejalankan tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat.Berikut tanggapan respon terhadap pernyataa  peran  aktif  yang  diberikan  sekretarian  DPRD  guna  menunjang  kinerja  DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tabel 1. Rekapitulasi Peran Aktif
No Indikator Kategor Jum -lah Rata – rata SS S RR  TS TSS 1. Berperan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan keuangan secara baik 1 32 2 0 0 35 3,97 2. Berperan dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi seperti rapat, siding paripurana dsbnya. 4 26 4 1 0 35 3,94 3. Berperan dalam membantu anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Budgeting 2 32 1 0 0 35 4,02 4 Berperan dalam membantu anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan 2 30 2 2 0 35 4 Jumlah 9 120 8 3 0 140 3,98 Jumlah Responden 2 30 2 1 0 35 Bobot 10 120 6 2 0 130 Persentase (%) 6 86 5 3 0 100
Sumber: Data Olahan, 2018
Beradasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sekeretariat  DRPD  secara  gari besar  berperan aktif dalam menujang kinerja DPRD dalam menjalakan tugas dan fungsinya.
Meskipun  masih    terdapat  beberapa  tanggapan  responden  yang  menilai  sekretariat  kurang memiliki peranan yang belum spenuhnya menunjang kinerja anggota DPRD.

## Peranan Partisipatif
Partisipasi  adalah  suatu  keterlibatan  mental  dan  emosional  seseorang  kepada pencapaian  tujuan  dan  ikut  bertanggungjawab  didalamnya.  Partisipasi  adalah  sebuah  gejala demokrasi dimana seseorag diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan  ikut  juga  memikul  tanggungjawab  sesuai  dengan  tingkat  kematangan  dan  tingkat kewajibanya.  Dalam  hal  ini  partisipasi  yang  dimaksud  adalah  partisipasi  buah  pikiran  yang memunculkan  ide,  pemikiran  atau  buah  pikiran  yang  konstruktif,  baik  untuk  menyusun program  maupun  memperlancar  pelaksanaan  program    dan  juga  mewujudkannya  dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti.
Berikut  tanggapan  respon  terhadap  pernyataan  peran  partisipatif    yang  diberikan sekretariatan DPRD guna menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tabel 2. Rekapitulasi Peran Patisipatif
No Indikator Kategor Jum- lah Rata- Rata SS S RR  TS TSS 1. Berperan dalam pekerjaan dan betanggungjawab secara moral maupun secara professional. 3 23 7 2 0 35 3,77 2. Berperan dalam melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi 10 21 3 1 0 35 4,14 3. Memiliki kedisipilinan dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan 0 13 14 8 0 35 3,14 4 Memiliki sumbangan pemikiran, ide dalam melakukan tugas kesekretariatan guna menunjang anggta DPRD dalam menjalankan tkaugas dan fungsinya 4 26 4 1 0 35 3,94 Jumlah 17 83 28 12 0 140 3,74 Jumlah Responden 4 21 7 3 0 35 Bobot 20 84 21 6 0 131 Persentase (%) 11 60 20 9 0 100
Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  tingkat  partisipatif  pegawai sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah masih bisa dikategorikan baik, meskipun terdapat masih  terdapat  penilaian  yang  belum  memuaskan  terhadap  kinerja  yang  diberikan  pegawai sekretariat  DPRD  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  baik  itu  dalam  administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan maupun dalam hal risalah.

## Pranan Antar Pribadi
Peranan  antar  pribadi  adalah  peranan  orang  dan  kewajiban  lain,  yang  bersifat seremonial  dan  simbolis.  Peran  ini  meliputi  figure  sebagai  anak  buah,  pemimpin  dan penghubung.  Berikut  tanggapan  responden  terhadap  pernyataan  peran  antar  pribadi  yang diberikan sekretariatan DPRD guna menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Tabel 3. Rekapitulasi Peran Antar Pribadi
No Indikator Kategori Jum -lah Rata- rata SS S RR  TS TSS 1. Memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap anggota DPRD guna menunjang kinerja DPRD 2 23 9 1 0 35 3,74 2. Mampu Membina hubungan baik dengan para anggota DPRD dalam Konteks pribadi 1 14 12 8 0 35 3,22 3. Mampu membina hubungan baik dengan para anggota DPRD dalam kontek Hubungan Kerja 9 25 1 0 0 35 4,22 4 Mampu Memelihara empati dan kerjasama dengan anggota DPRD dalam menunjang kinerja anggota DPRD 3 24 7 1 0 35 3,82 Jumlah 15 86 29 10 0 140
3,75 Jumlah Responden 4 21 7 3 0 35 Bobot 20 84 21 6 0 131 Persentase (%) 11 60 20 9 0 100
Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan  rekapitulasi  tabel  diatas  maka  dapatlah  penulis  simpulkan  bahwa pegawai  sekretariat  DPRD  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan  anggota  DPRD  maupun dengan  sesama  pegawai  sekretariat  DPRD  itu  sendiri.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  rekapitulasi kuesioner yang telah di sebarkan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Kuantan Singingi. Dengan  baiknya  hubungan  antar  pribadi  tesebut  tentunya  akan  sangat  menunjang  kinerja anggota DPRD, karena tentunya anggota DPRD tidak akan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat jika tidak didukung oleh sekretariat DPRD itu sendiri.

## Peranan Berhubungan Dengan Informasi
Peranan  ini  adalah  perananan  yang  berkaitan  dengan  peran  sebagai  pemantau  dan penyebar informasi, serta peranan sebagai juru bicara. Berikut tanggapan responden terhadap pernyataan  peran  yang  berhubungan  dengan  informasi  yang  diberikan  sekretariatan  DPRD guna menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tabel 4. Rekapitulasi Peranan Berhubungan dengan Informasi
No Indikator Kategor Jum -lah Rata- rata SS S RR TS  TSS 1. Mampu  berkomunikasi  secara  baik dengan  anggota  DPRD  dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD 12 22 1 1 0 35 4,37 2. Mampu  menyebarkan  pesan  yang bersifat dua arah, atau
berkomunikasi  timbal  balik  dengan anggota DPRD dalam upaya menunjang kinerja DPRD 8 25 2 0 0 35 4,17 3. Mampu  membina  hubungan  baik dengan  para  anggota  DPRD  dalam kontek Hubungan Kerja 9 25 1 0 0 35 4,22 4 Mampu  Memelihara  empati  dan kerjasama  dengan  anggota  DPRD dalam  menunjang  kinerja  anggota DPRD 3 24 7 1 0 35 3,82 Jumlah 32 101 11 10 0 140
4,16 Jumlah Responsen 8 25 2 2 0 35 Bobot 40 100 6 4 0 150 Persentase 20 70 5 5 0 100
Sumber: Data Olahan 2018
Rekapitulasi  diatas  menyatakan  bahwa  pegawai  sekretariat  DPRD  mampu  berperan secara  baik  dalam  menyampaikan  informasi-informasi  yang  menunjang  kinerja  DPRD Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  sangat  positif  bagi peningkatan  kinerja  DPRD  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  mengutamakan kepentingan masyarakat.

## Peranan Pengambilan Keputusan
Dalam  hal  peran  pengambilan  keputusan  merupakan  suatu  peran  yang  bertindak sebagai  pemecah  masalah,  pembagi  sumber  daya  dan  mampu  melakukan  perundingan. Berikut  tanggapan  responden  terhadap  pernyataan  peranan  pengambilan  keputusan  yang diberikan sekretariatan DPRD guna menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Tabel. 5  Rekapitulasi Peran Pengambilan Keputusan
No Indikator Kategor Jum- lah Rata  – Rata SS S RR  TS  TSS 1. Mampu memecahkan masalah yang terjadi yang berkaitan dengan proses administrasi kesekretariatan yang menghambat upaya pelaksanaan fungsi DPRD 12 22 1 1 0 35 4,37 2. Mampu menempatkan Sumber daya Manusia sesuai dengan bidang kompetensi guna meningkatkan kinerja pegawai. 8 25 2 0 0 35 4,17 3. Mampu melakukan perundingan secara baik ketika terjadi perbedaan pendapat atar individu 9 25 1 0 0 35 4,22 4 Mampu mengambil keputusan yang tepat guna  dalam persoalan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan risalah. 3 24 7 1 0 35 3,82 Jumlah 32 101 11 10 0 140
4,14 Jumlah Respon 8 25 2 2 0 35 Bobot 40 100 6 4 0 150 Persentase (%) 22 70 5 5 0 100
Sumber: Data Olahan 2018
Berdasarkan  rekapitulasi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sekretariat  DPRD  telah mampu  melakukan  pengambilan  keputusan  yang  secara  baik,  guna  menunjang  kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.
Tabel. 6.  Rekafitulasi Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
No Indikator Kategori Jum- lah Rata – rata SS S RR TS TSS 1. Peranan Aktif 2 30 2 1 0 35 3,98 Persentase (%) 6 86 5 3 0 100 Total Bobot 10 120 6 2 0 130 2. Peran Partisipasi 4 21 7 3 0 35 3,74 Persentase (%) 11 60 20 9 0 100 Total Bobot 20 84 21 6 0 140 3. Peran Antar Pribadi 4 21 7 3 0 35 3,75 Persentase (%) 11 60 20 9 0 100 Total Bobot 20 84 21 6 0 131 4. Peran Berhubungan dengan Informasi 8 25 2 2 0 35 4,16 Persentase (%) 20 70 5 5 0 100 Total Bobot 40 100 6 4 0 150 5. Peran Pengambilan Keputusan 8 25 2 2 0 35 4,14 Persentase (%) 20 70 5 5 0 100 Total Bobot 40 100 6 4 0 150 Jumlah 31 122 20 11 0 184
3,95 Jumlah Responden 6 23 4 2 0 35 Bobot 30 92 12 4 0 138 Persentase (%) 17 66 11 6 0 100

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analyses  yang  telah  penulis  lakukan  dapat  disimpulkan  mengenai peranan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
1. Peranan  sekretariat  DPRD  kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  mendukung pelaksanaan  fungsi  DPRD  sudah  dilakukan  secara  efektif  hal  ini  dapat  dilihat  dari pelaksanaan  kegitan-kegiatan  yang  dilakukan  anggota  DPRD  telah  terealisasi  secara baik.
2. Peranan  Sekeratriat  DPRD  dalam  menunjang  kinerja  DPRD  dalam  hal  pelaksnaan fungsi  DPRD  salah  satu  nya  legislasi  juga  telah  bisa  dikatakan  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  tanggapan  anggota  DPRD  yang  menyatakan  secretariat  sangat  mendukung dengan  terlaksananya  rapat  ataupun  pleno  yang  berjalan  secara  baik  setiap  kali dilaksanakan.
3. Faktor-faktor seperti hubungan antar pribadi, kompetensi Sumber daya yang ada juga dapat  dikatan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan  secretariat  DPRD  dalam memberikan  informasi  dan  juga  mampu  berkomunikasi  dua  arah  atau  timbale  balik dengan  anggota  DPRD  dalam  upaya  menunjang  kinerja  DPRD  kabupaten  kuantan singing.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
H.  A.W.  Widjaja.  (2006). Pembangunan  Konerja  dan  Masalah  Kepemimpinannya. Jakarta: Rajawali.
______________,  (2005). Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Edi, Suhardono. (1994). Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Hasibuan, SP. Melayu. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, Soerjono. (2009). Sosiologi Sebagai Pengantar . Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers.
Sarudayang, 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah . Jakarta: Kasta Hasta.
Sarwanto. (1996). Efektivitas Organisasi . Jakarta :Erlangga.
Thoha,  Mifta.  (2002). Pembinaan  Organisasi:Proses  Doagnosa  dan  Intervensi .  Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
__________,  &  Siswanto.  (2012). Pegantar  Manajemen&  Kepemimpinan  Dalam Manajemen . Jakarta.
A.W.  Widjaja.  (2006). Pembangunan  Kinerja  dan  Masalah  Kepemimpinannya. Jakarta: Rajawali.
Chandra dewi, Ayuningtyas. (2008) . Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja.
Sjahmien, Moefli.
(2003).
(Ed.), factor yang mempengaruhi produktivitas.( http://www.scribd.com/doc/56524013/15/Faktor YangMempengaruhi- Produktivitas-Kerja, di akses pada tanggal 25 Februari 2017).
Hasibuan. Sp. Melayu. (2010) . Manajeman Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Laksana. (2008). Manajemen Pelayanan Prima . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Moenir. (2001). Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah , Indonesia Quality Research Agency (IQR