_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..
|287

## MENILAI  KINERJA  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN LOMBOK BARAT MENGGUNAKAN SURVEI PERSEPSI PUBLIK
FEBRIAN HUMAIDI SUKMANA, HAMDI, SRI MARYANTI UNW Mataram, UNW Mataram, STIE 45 Mataram febrian.h.sukmana@gmail.com, hamdikhaldun@gmail.com, maryanti.sri88@gmail.com _____________________________________________________________

## ABSTRAK
Menyadari  kurangnya  ‘suara  masyarakat’  yang  digunakan  sebagai bahan  evaluasi  kinerja  pemerintah  daerah,  sebuah  survei  dirancang untuk  mengumpulkan  persepsi  publik  untuk  menilai  kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat. Survei dilaksanakan dengan  melibatkan  responden  yang  tersebar  disepuluh  kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Secara  umum,  hasil  survei menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat  atas  kinerja  pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi dua kelompok besar. Khu- sus untuk lima indikator umum (politik, ekonomi, sosial, keamanan dan hukum), jika dirata-ratakan, lebih dari setengah total responden menyatakan kinerja pemerintah daerah sebagai ‘ L ebih baik’ (52.6%). Kelompok  terbesar  kedua,  menyatakan  ‘ T idak  ada  perubahan’ (32.5%).  Demikian  juga  untuk  tujuh  indikator  layanan  dasar  umum, sebagian besar responden menyatakan tanggapan positif atau mem- ilih tanggapan ‘ L ebih baik’ (53.3%) dan ‘Jauh lebih baik’ (13,7%) . Se- dangkan untuk berbagai item indikator layanan dasar spesifik, terdiri dari dua puluh dua indikator, rata-rata responden menjawab ‘C ukup puas ’, kecuali untuk item ‘ Penyediaan lapangan p ekerjaan’ , sebesar 58.8% dari total responden cenderung mengarah pada pilihan tang- gapan ‘T idak puas ’ .
Kata kunci : Persepsi publik, Evaluasi kinerja, Lombok Barat _____________________________________________________________

## A. LATAR BELAKANG
Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  ten- tang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  pengganti  Undang-undang  No- mor  32  Tahun  2004  telah  memberikan  hak,  wewenang  dan
_________________________________________________________________________________________
288| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
kewajiban  kepada  daerah  untuk  mengelola  dan  menata  daerah dengan  mendorong  pendekatan  yang  efektif  dan  inovatif.  Artinya, pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan  untuk  memprakarsai, mengkreasikan  dan  secara  inovatif  melakukan  berbagai  terobosan yang dapat meingkatkan keunggulan daerah. Tentunya tugas ini tid- ak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah, peran aktif dari masyarakat  diperlukan  untuk  mempercepat  tujuan  pembangunan daerah  melalui  pendekatan  kolaboratif.  Sebagaimana  dicatat  oleh Labaria, Gotanco dan Caleda 1 , saat ini muncul tren pemerintah lokal menggunakan  perspektif  masyarakat  sebagai  salah  satu  komponen penting dalam penilaian kinerja layanan. Adapun data dan informasi yang  diperoleh  dari  masyarakat  dianggap  ‘berguna’  jika (1)  dapat membantu menyusun arahan institusi penyedia layanan di masa de- pan,  (2)  dapat  membantu  mengidentifikasi  dan  mengeliminasi layanan dan kebijakan yang tidak efisien, (3) mampu mencerminkan umpan balik masyarakat yang dapat ditindaklanjuti, (4) disajikan da- lam  bentuk  data  dan  bukti  valid  serta  handal,  dan  (5)  mudah ditafsirkan oleh pengguna.
Atas  dasar  kepentingan  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengumpulkan  data  multi-topik  yang  didasarkan  pada  per- sepsi  masyarakat  Kabupeten  Lombok  Barat  dalam  menilai  jalannya pemerintahan  sekaligus  capaian  kerja  (berbagai  sektor/bidang)  di bawah  kepemimpinan  Fauzan  Khalid  sebagai  Bupati  pada  periode
1 Elirozz Carlie Labaria, Charlotte Kendra Gotangco, and Mary Jean Caleda, ‘Framing  the  Role  of  and  Defining  Criteria  for  Usefulness  of  Citizen  Satisfact ion Surveys in Local  Urban Environmental Management: The  Case  of the Local Gov- ernment  Unit  of  Quezon  City,  Philippines’, Environment  and  Urbanization  ASIA , 8.2 (2017), 214 – 29 <https://doi.org/10.1177/0975425317716608>.
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |289
2014 – 2019 2 .  Selain  itu,  studi  ini  menindak  lanjuti  kebutuhan  data pemerintah  daerah  yang  diperuntukkan  sebagai  bahan  perbaikan layanan kepada masyarakat di masa mendatang.
Makalah ini menyajikan informasi terkait persepsi masyarakat tentang  kondisi  Kabupaten  Lombok  Barat  (baik  secara  umum  mau- pun isu-isu spesifik) dari beberapa aspek, misalnya: politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan isu hukum. Luaran ( output) dari penelitian ini menawarkan  pemahaman  yang  lebih  jelas  tentang  bagaimana  per- sepsi  masyarakat  Kabupaten  Lombok  Barat  dalam  menilai  kinerja pemerintah  dan  bagaimana  masyarakat  memberikan  tanggapan subjektif (atas apa yang dipahami dan rasakan oleh masyarakat) ten- tang  berbagai  indikator  kinerja  yang  diajukan  dalam  survei.  Adapun outcome  dari  penelitian  ini  berdampak  pada  upaya  membangun peran publik (masyarakat) dalam melakukan kontrol terhadap penye- lenggaraan  kekuasaan  oleh  pemerintah  dan  lembaga-lembaga kekuasaan  lainnya. Check  and  balance  publik  (masyarakat)  melalui survei  seperti  ini  akan  berguna  jika  pemerintah  (khususnya  Bupati dan Wakil Bupati) menggunakan hasil  survei sebagai  salah satu ba- han  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintahan  (secara  umum), maupun unit pelaksana tugas secara khusus.
Makalah  ini  disusun  dengan  sistematika  sebagai  berikut. Setelah  memberikan  pengantar  ringkas  untuk  menunjukkan Latar Belakang  dan  tujuan  penelitian,  bagian  selanjutnya  menyajikan  Tin-
2 Sebagai catatan, Fauzan Khalid menggantikan posisi Zaini Arony sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat pada bulan April 2016 (periode 2014-2019). Se- lanjutnya,  Fauzan  Khalid  sebagai  petahana  telah  dilantik  kembali  sebagai  Bupati (tanggal 23 April 2019) di dampingi oleh Sumiatun sebagai Wakil Bupati Kabupat- en Lombok Barat untuk masa kerja 2019-2024.
_________________________________________________________________________________________
290| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
jauan Literatur ringkas tentang berbagai isu metodologis utama sep- utar  survei  kepuasan  masyarakat.  Prosedur  terkait  bagaimana penelitian ini dilaksanakan, tersedia pada bagian Metode Penelitian.
Pembahasan  hasil  penelitian  yang  mencakup  indikator  umum  (lima indikator), indikator layanan dasar umum (tujuh indikator), dan indi- kator layanan dasar spesifik (dua puluh dua indikator) secara terper- inci disajikan pada bagian Hasil dan Pembahasan. Artikel ini diakhiri dengan Diskusi  dan  Kesimpulan  yang  dapat  digunakan  sebagai  ba- han  pertimbangan  oleh  pembuat  dan  pengambil  kebijakan  diling- kungan  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat.  Sebagai  penutup, pengakuan terhadap Keterbatasan Penelitian juga disampaikan.

## B. TINJAUAN LITERATUR
Penelitian  sebelumnya  telah  menegaskan  pentingnya  survei untuk  menghimpun  tanggapan  dari  masyarakat  terkait  kepuasan layanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah. 345678 Memahami
3 Morten  Hjortskov,  ‘Priming  and  Context  Effects  in  Citizen  Satisfaction
Surveys’, Public Administration , 95.4 (2017), 912 – 26 <https://doi.org/10.1111/padm.12346>;
4 Cosmo Howard, ‘Are We Being Served? A Critical Perspective on Cana- da’s  Citizens  First  Satisfaction  Surveys’, International  Review  of  Administrative Sciences , 76.1 (2010), 65 – 83 <https://doi.org/10.1177/0020852309359045>;
5 Janet  M.  Kelly  and  David  Swindell ,  ‘A  Multiple– Indicator  Approach  to Municipal  Service  Evaluation:  Correlating  Performance  Measurement  and  Citizen Satisfaction across Jurisdictions’, Public Administration Review , 62.5 (2002), 610 – 21 <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00241>;
6 Janet M. Ke lly and David Swindell, ‘The Case For The Inexperienced Us- er: Rethinking Filter Questions in  Citizen Satisfaction Surveys’, The American Re- view of Public Administration , 33.1 (2003), 91 – 108 <https://doi.org/10.1177/0275074002250256>;
7 Labaria, Gotangco, and Caleda; Steven Van De Walle and Gregg G. Van Ryzin, ‘The Order of Questions in A Survey on Citizen Satisfaction With Public Ser-
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |291
bagaimana  mayarakat  membentuk  evaluasi  layanan  publik  merupa- kan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh pemerintahan yang demokratis 9 . Survei kepuasan masyarakat telah digunakan di banyak negara untuk mengukur sikap terhadap layanan publik dan selanjut- nya  dikonversi  menjadi  strategi  peningkatan  untuk  pengaturan, penyediaan,  dan  pemberian  layanan 10 .  Meskipun  ada  kesadaran akan arti penting dari umpan balik masyarakat dalam membuat ke- bijakan yang efektif dan tetat sasaran, namun ada keterbatasan yang besar  terkait  standarisasi  instrumen  survei  dan  metodologi  yang digunakan baik di tingkat lokal dan nasional 11 .
Menurut Howard 12 beberapa masalah signifikan yang sering- kali  dihadapi  dalam  melakukan  survei  kepuasan  masyarakat  dapat dirunut  mulai  dari  desain,  pelaksanaan  hingga  pelaporan  survei. Howard mengidentifikasi beberapa kesalahan metodologis terutama sekali terkait dengan keterwakilan sampel (tingkat respons yang san- gat  rendah),  validitas  klaim  kausal  dan  perlakuan  opini  subjektif. Kritik  metodologis  terkait  pembatasan  respons  juga  diajukan  oleh
vices:  Lessons  From  A  Split- Ballot  Experiment’, Public  Administration ,  89.4 (2011), 1436 – 50 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01922.x>;
8 Gregg G. Van Ryzin and Stephen Immerwahr, ‘Importance -performance analysis of citizen satisfaction surveys’, Public Administration , 85.1 (2007), 215 – 26 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00641.x>.
9 Christine H. Roch and Theodore H. Poister, ‘Citizens, Accountability, and Service  Satisfaction:  The  Influence  of  Expectations’, Urban  Affairs  Review ,  41.3 (2006), 292 – 308 <https://doi.org/10.1177/1078087405281124>.
10 Howard; Van De Walle and Van Ryzin.
11 OECD, ‘Government at a Glance 2017: Citizen Satisfaction with Public Services and Institutions’ (OECD
Publishing, Paris, 2017) <s
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en>.
12 Howard.
_________________________________________________________________________________________
292| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Kelly  dan  Swindell 13 ,  dimana  penggunaan  pertanyaan  filter  untuk membagi masyarakat pengguna layanan yang berpengalaman (telah mengakses  layanan)  dan  yang  tidak  berpengalaman  dapat  me- nyebabkan hilangnya kemungkinan untuk memperoleh data berharga tentang  harapan  kepuasan  layanan  dari  warga  yang  belum menggunakan layanan. Selanjutnya, Hjortskov 14 , mengingatkan ten- tang  bias  kognitif  yang  mungkin  terjadi  pada  persepsi  masyarakat tentang  kinerja  pelayanan  publik.  Ini  memperkuat  pendapat  Roch dan Poister 15 , tentang kompleksitas penggunaan survei masyarakat sebagai  suatu  mekanisme  pertanggungjawaban  kinerja  pemerintah harus ditinjau secara kritis. Lebih jauh, Roch dan Poister menyarank- an  (untuk  pengujian  secara  empiris)  memeriksa  hubungan  antara persepsi kinerja, harapan dan kepuasan masyarakat terhadap kuali- tas layanan publik.
Berbagai metode telah diperkenalkan untuk mempelajari ting- kat  kepuasan  masyarakat  pada  layanan  pemerintah  daerah.  Misal- nya, importance - performance analysis 16 , metode ini membanding- kan  dua  pendekatan  yaitu,  pertama  menggunakan  ukuran  kepent- ingan  yang  diperoleh  secara  eksplisit,  dan  yang  lain  menggunakan ukuran kepentingan yang diperoleh dari hasil analisis regresi. Selan- jutnya Split-Ballot  Experiment 17 merupakan  teknik  eksperimental
13 Kelly and Swindell, ‘The Case For The Inexperienced User’.
14 Hjortskov.
15 Roch and Poister.
16 Luis  Camilo  Ortigueira-Sánchez,  Manuel  Ortigueira-Bouzada,  and  Di- naidys Gómez- Selemeneva, ‘Derive d Importance-Performance Analysis and Diag- onal Model in a Spanish Municipality’, International Review of Administrative Sci- ences , 83.3 (2017), 481 – 502 <https://doi.org/10.1177/0020852315585510>. 17 Van De Walle and Van Ryzin.
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |293
dimana  kelompok  responden  yang  disurvei  menerima  versi  yang berbeda dari kuesioner secara acak. Selain itu, menyadari kelemahan bias kognitif yang mungkin terjadi dalam struktur survei masyarakat, masalah tersebut dapat diatasi dengan menyelidiki efek dari desain instrumen dan konteks survei – misalnya, dari urutan pertanyaan da- lam  survei  dan  kemampuan  responden  untuk  menjawab  sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya 18 .
Beberapa  temuan  penelitian  sebelumnya  juga  menyajikan  in- formasi yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Misalnya, Zhao dan  Hu 19 ,  menemukan  bahwa  warga  yang  lebih  muda,  lebih  ber- pendidikan  tinggi  dan  berpenghasilan  lebih  baik  memiliki  kemung- kinan lebih rendah untuk percaya pada layanan pemerintah. Temuan ini  menunjukkan  bahwa  mempertahankan  kepercayaan  politik  akan menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dimasa  mendatang 20 .  Disisi lain,  Kelly  dan  Swindell 21 ,  menyimpulkan,  terlepas  dari  perdebatan antara  pemanfaatan  respons  pengguna  berpengalaman  dan  tidak berpengalaman  dalam  layanan  publik,  kedua  kelompok  masyarakat tersebut  memiliki  informasi  penting  tentang  pengembangan dan/atau  perbaikan  layanan  untuk  kebijakan  lokal,  terutama  ketika hasilnya  dapat  dipisahkan  berdasarkan  variabel  kunci  (misalnya  de- mografis).
18 Hjortskov.
19 Dahai Zhao and Wei Hu, ‘Determinants of Public Trust in Government: Empirical Evidence from Urban China’, International Review of Administrative Sci- ences , 83.2 (2015), 358 – 77 <https://doi.org/10.1177/0020852315582136>. 20 Zhao and Hu.
21 Kelly and Swindell, ‘The Case For The Inexperienced User’.
_________________________________________________________________________________________
294| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Dalam  konteks  Indonesia,  pemerintah  telah  berupaya  untuk terus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu disusunnya ke- tentuan  mekanisme  evaluasi  layanan  publik  oleh  masyarakat  dalam bentuk Survei Kepuasan Mayarakat (SKM) yang aplikatif dan mudah untuk dilakukan. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pe- doman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, telah memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana evaluasi kinerja penyelenggara layanan publik  (menggantikan  pedoman  sebelumnya  yang  dianggap  tidak operasional  dan  tidak  menyertakan  penjabaran  teknis  dalam pelaksanaannya,  yaitu:  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pe- doman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Penye- lenggaraan Pelayanan Publik). Telah disebutkan secara jelas dan te- gas  dalam  Permenpan  No.  14  Tahun  2017,  bahwa  SKM  bertujuan untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  menilai  kinerja layanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Hasil  dari evaluasi masyarakat tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki  sekaligus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  se- hingga penyelenggara layanan dimungkinkan untuk mengembangkan kreatifitas  dan  inovasi  dalam  menyesuaikan  pelayanan  publik  yang diberikan kepada masyarakat. Ada Sembilan unsur yang diamati da- lam  SKM  yaitu  aspek  1)  Persyaratan;  2)  Sistem,  mekanisme  dan prosedur;  3)  Waktu  penyelesaian;  4)  Biaya/Tarif;  5)  Produk  spesifi-
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..
|295
kasi jenis pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksa- na;  8)  Penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan;  dan  9)  Sarana dan prasarana 22 .
Namun  untuk  kebutuhan  penelitian  ini,  kami  tidak menggunakan  format  SKM  sebagaimana  Permenpan  No.  14  Tahun 2017. Karena, jika kami menggunakan sembilan unsur yang menjadi fokus  dari  SKM  versi  pemerintah  untuk  mengukur  persepsi  publik atas  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  (secara  umum), akan sangat mungkin informasi/data yang dihasilkan dari masyarakat menjadi  bias.  Kemungkinan  tersebut  kami  dasarkan  pada  beberapa argumentasi  berikut. Pertama,  sembilan  unsur  yang  menjadi  fokus dari  SKM  versi  pemerintah  merupakan  penilaian  untuk  masing- masing unit penyelenggara layanan (berada pada level dinas penye- lenggara pelayanan publik), sehingga masyarakat sebagai responden akan  sulit  untuk  menilai  unit/dinas  mana  yang  akan  diberikan penilaian. Kedua, desain pertanyaan yang diajukan dalam SKM han- ya berlaku pada unit yang disurvei, sehingga hasil survei pada suatu unit/dinas  tidak  dapat  mencerminkan  kepuasan/ketidakpuasan  di unit/dinas  lainnya.  Maka  dari  itu,  generalisasi  kinerja  pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (secara umum) tidak akan mungkin untuk dilakukan.
Atas  dasar  alasan  tersebut,  kami  menyusun  instrumen  survei yang  kami  kembangkan  sendiri.  Instrumen  survei  tersebut  mem-
22 Lihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
<https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permen%2014%202017.pdf>
_________________________________________________________________________________________
296| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
berikan peluang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Bar- at  untuk  ikut  berpartisipasi  memberikan  tanggapannya  sesuai dengan apa yang mereka pahami dan rasakan terkait berbagai item pertanyaan yang diajukan dalam survei (misalnya terkait dengan in- dikator  layanan  dasar  umum  dan  indikator  layanan  dasar  spesifik – berbagai  indikator/item  pertanyaan  survei,  secara  terperinci  tersaji pada bagian Hasil dan Pembahasan).

## C. METODE PENELITIAN
Pada  bagian  ini,  prosedur  pelaksanaan  penelitian  diuraikan secara  memadai,  agar  penelitian  selanjutnya  dapat  mereplikasi langkah-langkah  metodologis  yang  telah  kami  tempuh  dalam melaksanakan penelitian ini.
Atas dasar alasan kesederhanaan dan kemudahan penafsiran data, statistik desktiptif digunakan untuk menggambarkan fitur dasar dari  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini 23 .  Penggunaan statistik desktiptif dalam penyajian deskripsi kuantitatif akan sangat membantu  dalam  menyederhanakan  data  dalam  jumlah  besar dengan  cara  yang  masuk  akal.  Artinya,  penggunaan  statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadikan data (da- lam jumlah besar) menjadi ringkasan yang lebih sederhana, sehingga mudah  untuk  dipahami  oleh  berbagai  pihak  yang  berkepentingan terutama para pengambil kebijakan. Adapun pengumpulan data pa- da  penelitian  ini  menggunakan  desain  survei cross-sectional  (studi
23 David  Byrne,  ‘Data  Analysis  and  Interpretation’,  in Research  Project Planner , by David Byrne (London, United Kingdom: SAGE Publications, Inc., 2016) <https://doi.org/10.4135/9781526408570>.
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..
|297
cross-sectional  menggunakan  data  yang  dikumpulkan  pada  waktu yang ditentukan, dan melibatkan bagian yang representatif dari sua- tu populasi) 24 . Penelitian ini mencakup seluruh kecamatan dan desa yang ada di wilayah administratif Kabupaten Lombok Barat. Sampel diambil dari populasi penduduk Kabupaten Lombok Barat. Distribusi sampel  diperhitungkan  secara  proporsional  untuk  menjaga  ket- erwakilan sampel dari masing-masing kecamatan dan desa.
Penelitian  ini  melibatkan  partisipasi  masyarakat  Kabupaten Lombok  Barat  secara  individual.  Berdasarkan  data  proyeksi penduduk yang dirilis oleh BPS tahun 2019
(https://lombokbaratkab.bps.go.id/),  jumlah  populasi  penduduk  Ka- bupaten  Lombok  Barat  sebesar  694.985  jiwa.  Pada  tahap  awal penelitian,  kami  menargetkan  400  responden  dapat  terlibat  dalam penelitian ini. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan ukuran sampel dengan  menggunakan  alat  bantu  penghitung  jumlah  sampel  mini- mum yang dapat diakses secara online (https://www.calculator.net/). Menggunakan  jumlah  polulasi  694.985  jiwa,  dengan  tingkat  ke- percayaan 95%, proporsi penduduk 50% dan margin of error sebesar 5%, didapatkan hasil ukuran sampel 384. Dengan kata lain, 384 atau lebih  pengukuran/survei  diperlukan  untuk  memiliki  tingkat  ke- percayaan 95%, dan nilai sebenarnya berada diantara ± 5% dari nilai yang diukur/disurvei. Insiatif untuk mengumpulkan 400 pengamatan dimaksudkan untuk memperbesar tingkat keakuratan dengan mem- perkecil margin of error menjadi 4,90%.
24 Paul Lavrakas, ‘Cross - Sectional Survey Design’, in Encyclopedia of Sur- vey  Research  Methods (California, United  States  of  America:  Sage  Publications, Inc., 2008) <https://doi.org/10.4135/9781412963947.n120>.
_________________________________________________________________________________________
298| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Namun,  setelah  kuesioner  online  dan  offline  dijalankan,  di- peroleh  sebanyak  306  kuesioner  yang  terisi.  Selanjutnya,  kami melakukan  pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  tanggapan  respond- en yang terkumpul, 296 (74%) tanggapan responden dapat dilanjut- kan ke tahap analisis. Artinya, dengan menggunakan ukuran sampel 296 dari ukuran total populasi, margin of error menjadi 5,69%. Ada- pun  waktu  pengumpulan  data  dimulai  dari  tanggal  23  September sampai 29 Oktober 2019.
Tabel 1. Komposisi sampel responden Gender f % Domisili F % - Laki-laki 188  63.5 - Batu Layar 35  11.8 - Perempuan 108  36.5 - Gerung 55  18.6 - Total Responden 296  100 - Gunung Sari 43  14.5 Usia - Kediri 45  15.2 - 18 – 25 66  22.3 - Kuripan 8 2.7 - 26 – 35 93  31.4 - Labu Api 36  12.2 - 36 – 45 74  25.0 - Lembar 9 3.0 - 46 – 55 51  17.2 - Lingsar 30  10.1 - 56 – 65 10 3.4 - Narmada 25  8.4 - > 66 2 0.7 - Sekotong 10  3.4 Status Pekerjaan - Belum menikah 94  31.8 - Ibu Rumah Tangga 33  11.1 - Bercerai/Janda/Duda  4 1.4 - Karyawan Swasta 47  15.9 - Menikah 198  66.9 - Wiraswasta 62  20.9
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |299
Gender f % Domisili F % Pendidikan Terakhir - Sedang tidak bekerja 35  11.8 - Pascasarjana S2 dan/atau S3 12 4.1 - Pegawai BUMN/BUMD 8 2.7 - Sarjana (S1) 80  27.0 - Pegawai Negeri Sipil 8 2.7 - Diploma 14 4.7 - Pekerja Sosial (LSM/NGO's) 8 2.7 - SMA/MA/SMK/SLTA  112  37.8 - Pela- jar/Mahasiswa 37  12.5 - SMP/MTs/SLTP 42  14.2 - TNI/POLRI 1 0.3 - SD 32  10.8 - Lainnya 57  19.3 - Tidak Sekolah 4 1.4  Pendapatan Afiliasi - Belum memiliki penghasilan 108  36.5 - Netral 265  89.5 - < Rp. 1 Juta 97  32.8 - Partisan 31  10.5 - Rp. 1 - 2 Juta 38  12.8 Pilihan - Rp. 2 - 3 Juta 24  8.1 - Menolak untuk menjawab 72  24.3 - Rp. 3 - 4 Juta 11  3.7 - Tidak 48  16.2 - Rp. 4 - 5 Juta 12  4.1 - Ya 176  59.5 - Rp. 5 - 10 Juta 4 1.4 - > Rp. 10 Juta 2 0.7
Sumber: Data diolah oleh penulis
_________________________________________________________________________________________
300| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sebagaimana telah disinggung di atas, distribusi sampel ideal- nya  terbagi  secara  proporsional  di  masing-masing  kecamatan (296/10=29,6  dibulatkan  menjadi  30  responden  per  kecamatan). Namun,  karena  berbagai  keterbatasan,  distribusi  merata  yang  di- inginkan  untuk  masing-masing  kecamatan  tidak  dapat  terpenuhi (lihat  Tabel  1.  pada  kolom  Domisili).  Rentang  sebaran  responden dimasing-masing kecamatan yang paling kecil adalah Kuripan (8 re- sponden)  dan  yang  paling  besar  adalah  kecamatan  Gerung  (55  re- sponden).  Demikian  juga  untuk  informasi  profil  responden  lainnya, dapat dilihat pada Tabel 1. Pada bagian kiri bawah Tabel 1, kami ju- ga mencantumkan informasi ‘Afiliasi’ dan ‘Pilihan’. Untuk keterangan ‘ Afiliasi ’ ,  di  dalam  kuesioner  yang  kami  ajukan,  kami  menanyakan kepada  responden  terkait  kecenderungan  politik  mereka.  Kami membagi  tanggapan  menjadi  dua  kelompok  yaitu,  pertama  “ parti- san ”  (mengikuti  partai  politik,  LSM/NGO’s,  Ormas,  atau lembaga kemasyarakatan  lainnya),  dan  kedua  “ netral ”.  Sedangkan  untuk in- formasi  ‘ Pilihan ’,  merujuk  pada  pertanyaan  “ Apakah  Anda  men- dukung calon Bupati Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Sumiatun pada pemilihan kepada daerah periode 2019 – 2024? ”

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Indikator Umum
Pada  sesi  pertama  pertanyaan  yang  diajukan  dalam kuesioner,  kami  meminta  tanggapan  responden  terkait  pertan- yaan umum seperti: “ Menurut penilaian Saudara, bagaimana kon- disi  Kabupaten  Lombok  Barat  jika  diamati  dari  periode  2014-
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |301
2019  untuk  beberapa  bidang  berikut:  Politik,  Ekonomi,  Sosial, Keamanan,  dan  Hukum .” Dari  tampilan  Gambar  1,  jelas  terlihat tanggapan  responden  terbelah  menjadi  dua  pendapat  dominan. Kelompok  dominan  pertama  menyatakan  secara  keseluruhan kondisi Kabupaten Lombok Barat jika dilihat dari lima bidang yang diamati,  dipersepsikan  oleh  masyarakat  dalam  kategori ‘Lebih baik’.  Sedangkan  kelompok  dominan  kedua memilih  kategori
‘Tidak ada perubahan’.
Gambar 1. Diagram batang untuk tanggapan indikator umum
Sumber: Data diolah oleh penulis
Tabel  2  memberikan  uraian  terperinci  terkait  respons masyarakat untuk masing-masing indikator yang ditanyakan. Per- sepsi masyarakat atas lima indikator umum (Politik, Ekonomi, So- sial,  Keamanan,  Hukum)  yang  me nyatakan  ‘Lebih  baik’  berada pada  rentang  133  (minimal)  sampai  dengan  181  tanggapan (maksimal).  Jika  masing-masing  indikator  diurutkan  dari  tangga- pan terbesar sampai terkecil, didapatkan nilai sebagai berikut: un-
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Jauh lebih baik Lebih baik Lebih buruk Jauh lebih buruk Tidak ada perubahan Tidak menjawab Politik Ekonomi Sosial Keaman an Hukum
_________________________________________________________________________________________
302| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
tuk  indikator  ‘ Keamanan ’ 61.1%  (181  dari  296  total  sampel) masyarakat mem ersepsikan ‘Lebih baik’; indikator ‘Sosial’ sebesar 57.1%  (169);  indikator  ‘Hukum’  sebesar  50.7%  (150);  indikator ‘Ekonomi’  sebesar  49.3%  (146);  dan  terakhir  indikator  ‘Politik’ sebesar 44.9% (133). Untuk tan ggapan ‘Tidak ada perubahan’ be- rada pada rentang 76 sampai 112 tanggapan. Saat diurutkan dari tanggapan  terbesar  sampai  terkecil,  masing-masing  besarannya adalah  sebagai  berikut:  indikator  ‘Keamanan’  25.7%  (76) ;  indi- kator  ‘Sosial’  27.4%  (81);  indikator  ‘Hukum’  34.5%  (102); indi- kator  ‘Ekonomi’  37.2%  (110);  dan  indikator  ‘Keamanan’  37.8%
(112).

## Tabel 2. Tanggapan responden untuk indikator umum
Indikator/ Respons Jauh lebih baik Lebih baik Lebih buruk Jauh lebih buruk Tidak ada perubahan Tidak menja- wab Politik 33 133 11 2 112 5 Ekonomi 23 146 13 2 110 2 Sosial 31 169 10 4 81 1 Keamanan 25 181 8 4 76 2 Hukum 19 150 8 4 102 13 Sumber: Data diolah oleh penulis
Jika  tanggapan  ‘Lebih  baik’  untuk  lima  indikator  di  rata - ratakan, ditemukan hasil sebesar 52.6%. Artinya, 52.6 persen atau 156  responden  (setelah  dirata-ratakan)  dari  total  sampel  mem- persepsikan  bahwa  lima  indikator  yang  terdiri  dari  aspek  politik, ekonomi,  sosial,  keamanan,  dan  hukum  dirasa  ‘Lebih  baik’.  Se- dang kan  untuk  tanggapan  ‘Tidak  ada  perubahan’  sebesar  32.5%
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |303
atau dengan kata lain sebanyak 96 (rata-rata) responden memilih tanggapan  ‘Tidak  ada  perubahan’  untuk  masing -masing  indikator yang  diukur.  Adapun  sisanya  sebesar  14.9%  terdistribusi  pada pilihan  tangg apan  ‘Jauh  lebih baik’, ‘Lebih  buruk’,  ‘Jauh  lebih  bu- ruk’, dan ‘Tidak menjawab’.

## 2. Layanan Dasar (Umum)
Pada  bagian  ini,  hasil  perhitungan  untuk  indikator  layanan dasar  (umum)  menunjukkan  linieritas  dengan  indikator  umum yang telah dibahas sebelumnya. Temuan tersebut tersaji di Gam- bar  2.  Diagram  batang  memperlihatkan  tujuh  indikator  layanan dasar  yang  diukur  semuanya  menempatkan  tanggapan  ‘Lebih baik’ menjadi yang paling dominan. Meskipun demikian, respons ‘Tidak  ada  perubahan’    menduduki  peringkat  ke  dua  da ri  jumlah tanggapan  responden.  Namun  yang  menarik  adalah,  persepsi masyarakat  yang  memilih  tanggapan  ‘Jauh  lebih  baik’  pun  perlu mendapat  perhatian.  Mengapa  demikian?  Jika  tanggapan  ‘Jauh lebih baik’ dan ‘Lebih baik’ digabungkan, jelas terlihat bahwa se- bagian besar responden yang mengambil bagian dalam penelitian ini memiliki persepsi positif terkait layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
_________________________________________________________________________________________ 304| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Tabel 3. Tanggapan responden untuk indikator layanan dasar umum
Indi- kator/Respons Jauh lebih baik Lebih baik Lebih buruk Jauh lebih bu- ruk Tidak ada peru- bahan Tidak menja- wab Layanan Pen- didikan 56 170 5 2 61 2 Layanan Kesehatan 31 163 6 2 93 1 Fasilitas Publik 38 147 8 3 95 5 Akses Air Ber- sih 37 152 14 2 88 3 Layanan Ad- ministratif 54 149 13 4 76 0 Perumahan dan Per- mukiman 39 154 8 3 85 7 Ketertiban Umum 30 170 10 3 80 3
Sumber: Data diolah oleh penulis
Dari  tampilan  Gambar  2,  terlihat  bahwa  tanggapan  re- sponden terbagi menjadi tiga tanggapan utama (jumlah respons). Kelompok  yang  paling  dominan  adalah  responden  yang  menya- takan secara keseluruhan layanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dipersepsikan sebagai ‘Lebih baik’. Se- dangkan  kelompok  kedua  mempersepsikan  ‘Ti dak  ada  peru- bahan’.  Kelompok  terbesar  ke  tiga  mempersepsikan  penyedian layanan  dasar  menjadi  ‘Jauh  lebih  baik’.  Tabel  3,  menyajikan  be- saran respons masyarakat untuk masing-masing indikator layanan dasar yang diukur. Untuk indikator (diurutkan dari terbesar hingga jumlah respons terkecil untuk masing- masing indikator) ‘Layanan Pendidikan dan Ketertiban Umum’ memeperoleh jumlah respons
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |305
yang sama yaitu 170 (57.4%) tanggapan responden dari 296 total sampel  mepersepsikan  layanan  dasar  secara  keseluruhan  adalah ‘Lebih baik’; indikator ‘Layanan Kesehatan’ sebesar 55.1% (163); indikator ‘Perumahan dan Permukiman’ sebesar 52% (154); indi- kator  ‘Akses  Air  Bersih’  sebesar  51.3%  (152);  indikator  ‘Layanan Arministratif’ sebesar 50.3% (149); dan indikator ‘Fasilitas Publik’ sebesar 49.7% (147).
Sedangkan besaran tanggapan ‘Tidak ada perubahan’ untuk masing- masing  indikator  yaitu:    ‘Fasilitas  Publik’  32.1%  (95);
‘Layanan  Kesehatan’  31.4%  (93);  ‘Akses  Air  Bersih’  29.7%  (88); ‘Perumahan  dan  Permukiman’  28.7%  (85);  ‘Ketertiban  Umum’ 27%  (80);  ‘Layanan  Aministratif’  25.7%  (76);  dan  ‘Layanan  Pen- didikan’  20.6%  (61).  Untuk  besaran  tanggapan  ‘Jauh  lebih  baik’, berkisar di angka 10.1% atau 30 responden (untuk indikator Ket- ertiban  Umum – terkecil)  sampai  18.92%  atau  56  responden (Layanan Pendidikan – terbesar).
Gambar 2. Diagram batang untuk tanggapan indikator layanan dasar umum Sumber: Data diolah oleh penulis 0 50 100 150 200 Jauh lebih baik Lebih baik Lebih buruk Jauh lebih buruk Tidak ada perubahan Tidak menjawab
_________________________________________________________________________________________
306| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Jika  masing-masing  respons  dirata-ratakan,  didapatkan hasil  sebagai  berikut.  Untuk  tanggapan ‘Lebih  baik’ dari  ke  tujuh indikator layanan dasar yang diukur, 53.3% atau rata-rata 158 re- sponden mempersepsikan masing-masing indikator layanan dasar adalah  ‘Lebih  baik’. T anggapan  ‘Jauh  lebih  baik’  sebesar  13.7% atau  rata-rata  41  responden  menyatakan  layanan  dasar  secara keseluruhan  ‘Jauh  lebih  baik’. Sedangkan untuk  tanggapan  ‘Tidak ada  perubahan’ sebesar  27.9%  atau  dengan  kata  lain,  rata-rata sebanyak  83 responden  memilih  tanggapan  ‘Tidak  ada  peru- bahan’ untuk masing -masing indikator layanan dasar yang diukur.
Adapun sisanya sebesar 5.1% terdistribusi pada pilihan tanggapan ‘Lebih buruk’, ‘Jauh lebih buruk’, dan ‘Tidak menjawab’.

## 3. Layanan Dasar (Spesifik)
Pada sesi akhir kuesioner, kami menanyakan tingkat kepua- san  masyarakat  terkait  dengan  beragam  isu  sebagaimana  dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Gambar 3. Untuk penyajian analisis data kami  memperlakukan  data  sebagai  dua  kelompok  tanggapan utama  yaitu,  t anggapan  positif  (terdiri  dari  tanggapan  ‘Cukup puas’ dan ‘Puas’), dan disisi lain tanggapan negatif (‘Tidak terlalu puas’  dan  ‘Sangat  tidak  puas’). Namun  sebelum  mendapatkan generalisasi dari data, kami menguraikan secara ringkas komposisi masing-masing respons.
Untuk  rentang  tanggapan  ‘Puas’ dengan  nilai  dengan  tota l paling  rendah  terletak  pada  indikator  ‘Penanganan  Masalah
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..
|307
Kriminilitas’ yaitu sebesar 6.4% (19 tanggapan) dari total sampel. Sedangkan nilai total terbesar terletak pada indikator ‘Penanganan Bencana Alam’ sebesar 12.5% (37 responden). Selanjutnya, untuk rentang tanggapan ‘Cukup puas’, tanggapan paling sedikit terletak pada  indikator  ‘Penyediaan  Lapangan  Kerja’  yaitu  sebesar  25.7% (76). Sedangkan tanggapan terbanyak terletak pada indikator ‘Pe- nanganan Gizi Buruk’ sebesar 64.2% (190 responden).
Adapun pers epsi masyarakat untuk pilihan tanggapan ‘Tid- ak  terlalu  puas’  bergerak  dari  17.9%  (53  responden)  untuk  indi- kator  ‘Penanganan  Gizi  Buruk’  sebagai  tingkat  respons  terendah, dan  ‘Penyediaan  Lapangan  pekerjaan’  sebagai  tingkat  respons tertinggi yaitu sebesar 41.2% (122 responden). Sedangkan untuk pilihan  tanggapan  ‘Sangat  tidak  puas’  sebesar  2.7%  (terendah) untuk indikator ‘Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok’, dan 17.6% (52) responden mempersepsikan ‘Sangat tidak puas’ terkait indi- kator ‘Penyediaan Lapangan Pekerjaan’.
Tabel 4. Tanggapan responden untuk indikator layanan dasar spe-
sifik Indikator/Respons Puas Cukup puas Tidak terlalu puas Sangat tidak puas Tidak tahu Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok 33 164 86 8 5 Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Pen- gobatan 28 169 86 11 2 Keterjangkauan Biaya Kesehatan 34 153 91 15 3 Penyediaan Fasilitas Pendidikan 36 182 63 10 5 Keterjangkauan Biaya 28 175 73 13 7
_________________________________________________________________________________________
308| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Indikator/Respons Puas Cukup puas Tidak terlalu puas Sangat tidak puas Tidak tahu Pendidikan Ketersediaan Sara- na/Prasarana Umum 33 155 84 15 9 Kemudahan Pelayanan di Kantor PEMDA 25 165 74 17 15 Penanganan Bencana Alam 37 174 66 16 3 Penangan Sampah 30 134 94 36 2 Masalah Transportasi Umum 23 136 97 30 10 Penyediaan Lapangan Pekerjaan 27 76 122 52 19 Penyediaan Perumahan Rakyat 25 156 76 27 12 Penanggulangan Narko- ba 26 128 95 27 20 Penaggulangan Kenaka- lan Remaja 24 139 86 34 13 Pemberantasan Korupsi/Pungli 21 122 88 40 25 Penanganan Masalah Kriminalitas 19 170 69 28 10 Penanganan Kemacetan Lalu Lintas 29 178 63 20 6 Penanganan Ge- landangan dan Anak Jal- anan 22 155 69 30 20 Penanganan Kerusakan Lingkungan 30 148 68 33 17 Penanganan Konflik So- sial 26 167 65 22 16 Peningkatan Kesejahter- aan 31 138 86 25 16 Penanganan Gizi Buruk 22 190 53 23 8
Sumber: Data diolah oleh penulis
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |309
Selaras  dengan  penjelasan  sebelumnya,  terkait  pembagian tanggapan  menjadi  dua  kelompok  besar,  kami  menghitung  rata- rata  setiap  kelompok.  Untuk  nilai  rata- rata  tanggapan  ‘Puas’  se- luruh  indikator  yang  diukur  (jumlah  total  22  indikator)  sebesar 9.4%  dan  rata- rata  responden  yang  memilih  tanggapan  ‘Puas’ sebesar 28 responden. Sedangkan untuk tanggapan ‘Cukup puas’ sebesar  51.8%  atau  rata-rata  153  responden  memilih  tanggapan ‘Cukup puas’ untuk masing -masing indikator. Artinya, jika tangga- pan ‘Puas’  dan  ‘Cukup  puas’  dijumlahkan  dari  rata -rata, menghasilkan tanggapan positif sebesar 61.2%, atau dengan kata lain,  ada  sekitar  181  responden  memberikan  respons  positif  un- tuk masing-masing indikator yang diukur dalam survei.
Gambar 3. Grafik radar untuk tanggapan indikator spesifik
Sumber: Data diolah oleh penulis 0 50 100 150 200 Kebutuhan Pokok Kesehatan dan Pengobatan Biaya Kesehatan Fasilitas Pendidikan
Biaya Pendidikan
Sarana/Prasarana Umum
Pelayanan PEMDA
Bencana Alam
Sampah Transportasi Umum Lapangan Pekerjaan Perumahan Rakyat Narkoba Kenakalan Remaja Korupsi/Pungli Kriminalitas Lalu Lintas Gelandangan dan Anak… Kerusakan Lingkungan Konflik Sosial Kesejahteraan Gizi Buruk Puas Cukup puas Tidak terlalu puas Sangat tidak puas
Tidak tahu
_________________________________________________________________________________________
310| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
L ebih  lanjut,  untuk  nilai  rata-rata  kelompok  tanggapan negatif, dimulai dari tanggapan ‘Tidak terlalu puas’ sebesar 26.9% dan  rata-rata  jumlah  responden  yang  memilih  tanggapan  ini sebanyak  78  orang.  Terakhir,  untuk  tanggapan  ‘Sangat  tidak puas’,  jumlah  rata -rata  responden  yang  memilih  tanggapan  ini sebanyak  24  orang  (8.2%).  Artinya,  jika  tanggapan  ‘Tidak  terlalu puas’  dan  ‘Sangat  tidak  puas’  dijumlahkan  akan  menghasilk an tanggapan negatif sebesar 35.1% atau ada sekitar 104 responden memberikan respons negatif untuk masing-masing indikator yang diukur dalam survei.

## E. DISKUSI DAN KESIMPULAN
Menanggapi kurangnya informasi (bahan pertimbangan) yang bersumber dari pesepsi masyarakat atas kinerja pemerintah daerah, hasil penelitian ini menyediakan gambaran umum persepsi masyara- kat  terkait  dengan  kinerja  pemerintah  daerah  tentang  beragam  isu relevan  yang  ada  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  beberapa  temuan  penting  yang  dapat  digunakan oleh pembuat dan pengambil kebijakan di Kabupaten Lombok Barat untuk  memperbaiki  layanan  dasar  yang  masih  dirasa  kurang  maksi- mal  oleh  masyarakat.  Meskipun  sebagian  dari  sampel  masyarakat dalam penelitian ini  merasa  cukup puas dengan kinerja  pemerintah daerah  Kabupaten  Lombok  Barat,  namun  tidak  sedikit  responden yang  masih  mengeluhkan  tentang ‘ tidak  adanya  perubahan ’ kearah yang ‘lebih baik’ atas kinerja yang dinilai.
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |311
Dari  data  yang  telah  dianalisis,  mengungkapkan  bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam survei memiliki dua tanggapan besar atas penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jika mengacu pada indikator umum yang terdiri dari lima  sektor  yang  dinilai  (politik,  ekonomi,  sosial,  keamanan  dan hukum),  lebih  dari  setengah  populasi  responden  menyatakan  pe- nilian postif mereka yang diwakili oleh tanggapan ‘Lebih baik’. Mes- kipun  demikian,  penting  untuk  dicatat,  masyarakat  yang  menilai ‘Tidak ada perubahan’ terkait dengan kinerja pemerintah daerah juga cukup  besar.  Ini  mengindikasikan  sebagian  dari  masyarakat  belum merasakan perubahan yang signifikan dari pengembangan dan pen- erapan kebijakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya,  untuk  indikator  spesifik  yang  menguraikan  be- ragam  layanan  dasar,  beberapa  isu  yang  harus  mendapatkan  per- hatian khusus antara lain, penyediaan lapangan kerja, penanggulan- gan narkoba, pananganan sampah, keterjangkauan biaya kesehatan, ketersediaan transportasi umum, dan pemberantasan korupsi/pungli. Dari data yang dianalisis, isu ketersediaan lapangan kerja merupakan isu yang paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Konsek- uensinya,  para  pembuat  kebijakan  harus  mempertimbangkan bagaimana strategi yang tepat untuk merangsang pertumbuhan yang menghasilkan  lapangan  kerja.  Misalnya,  memprioritaskan  pengem- bangan  usaha  yang  bergerak  disektor  pertanian  dan  agroindustri, serta  berperan  aktif  dalam  membantu  mempromosikan  usaha  kecil dan  menegah  disektor  informal  (misalnya  secara  konsisten  dan berkesinambungan melakukan pendampingan, pelatihan, dan bantu-
_________________________________________________________________________________________
312| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
an  pembiayaan  untuk  pengembangan  usaha – tidak  hanya  bersifat hit  and  run).  Selain  itu,  kurangnya  keterampilan  para  pencari  kerja dan  keterbatasan  mobilitas  tenaga  kerja  menimbulkan  masalahnya sendiri. Kemampuan dan keterampilan yang tidak merata ini penting untuk  dapat  disiasati  dengan  berbagai  skenario  kebijakan  yang  pro terhadap  masyarakat  namun  tidak  mengabaikan  kepentingan swasta.

## F. KETERBATASAN PENELITIAN
Penting  untuk  diakui  bahwa  penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan,  terutama  terkait  dengan  data  yang  bersifat cross- sectional  dan  proporsi  keterwakilan  jumlah  sampel  yang  digunakan dalam  analisis.  Pertama,  penggunaan  desain cross-sectional  me- nyebabkan keterbatasan untuk membandingkan persepsi publik dari waktu  ke  waktu,  apakah  persepsi  mereka  atas  isu  spesifik  yang dinilai  menghasilkan  suatu  tanggapan  yang  stabil  atau  sebaliknya – mengandung bias respons, sehingga persepsi dapat mengarah pada tanggapan  inkonsisten.  Kedua,  keterwakilan  responden  dimasing- masing  kecamatan  tidak  terdistribusi  secara  proporsional,  misalnya jumlah  responden  yang  tercatat  dibeberapa  kecamatan  seperti  Ku- ripan (8), Lembar (9), dan Sekotong (10) masih sangat kecil diband- ing dengan tujuh kecamatan lainnya.
Penelitian  dimasa  depan  dapat  memperbesar  jumlah  sampel responden yang digunakan, misalnya menggunakan 1100 responden (total populasi 694.985 jiwa) dengan margin of error 2,97%. Hal ini akan menambah tingkat akurasi (secara statistik) saat digeneralisasi
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah .. |313
ke populasi. Kami juga mengusulkan data dikumpulkan secara longi- tudinal,  untuk  membandingkan  perubahan  yang  terjadi  pada  subjek penelitian  berdasarkan  periode  waktu  tertentu  (biasanya  digunakan untuk  penelitian  jangka  panjang).  Selanjutnya,  isu-isu  layanan  dasar lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dapat ditambahkan dan  dikembangkan  sedemikian  rupa  sehingga  informasi  yang  di- peroleh  menjadi  lebih  variatif,  sesuai  kebutuhan  masyarakat  dan pengambil kebijakan.
_________________________________________________________________________________________
314| Sukmana, Hamdi, Maryanti Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Byrne,  David,  ‘Data  Analysis  and  Interpretation’,  in Research  Project Planner,  by  David  Byrne  (London,  United  Kingdom:  SAGE  Publica- tions, Inc., 2016) <https://doi.org/10.4135/9781526408570>
Hjortskov,  Morten,  ‘Priming  and  Context  Effects  in  Citizen  Satisfaction Surveys’,
Public Administration, 95.4 (2017),
912 – 26 <https://doi.org/10.1111/padm.12346>
Howard, Cosmo, ‘Are We Being Served? A Critical Perspective on Canada’s Citizens First Satisfaction Surveys’, International Review of Adminis- trative Sciences, 76.1 (2010), 65 – 83
<https://doi.org/10.1177/0020852309359045>
Kelly,  Janet  M.,  and  David  Swindell,  ‘A  Multiple– Indicator  Approach  to Municipal Service Evaluation: Correlating Performance Measurement and  Citizen  Satisfaction  across  Jurisdictions’, Public  Administration Review,  62.5  (2002),  610 – 21  <https://doi.org/10.1111/1540- 6210.00241>
———, ‘The Case For The Inexperienced User: Rethinking Filter Questio ns in Citizen Satisfaction Surveys’, The American Review of Public Ad- ministration, 33.1 (2003), 91 – 108
<https://doi.org/10.1177/0275074002250256>
Labaria, Elirozz Carlie, Charlotte Kendra Gotangco, and Mary Jean Caleda,
‘Framing the Role of and Defining Cr iteria for Usefulness of Citizen Satisfaction Surveys in Local Urban Environmental Management: The Case of the Local Government Unit of Quezon City, Philippines’, En- vironment  and  Urbanization  ASIA,  8.2  (2017),  214 – 29 <https://doi.org/10.1177/0975425317716608>
Lavrakas, Paul, ‘Cross - Sectional Survey Design’, in Encyclopedia of Survey Research Methods (California, United States of America: Sage Publi-
_________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 Juli – Desember 2020
Sukmana, Hamdi, Maryanti
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah ..
|315
cations, Inc., 2008)
<https://doi.org/10.4135/9781412963947.n120>
OECD,  ‘Government  at  a  Glance  2017:  Citizen  S atisfaction  with  Public Services  and  Institutions’  (OECD  Publishing,  Paris,  2017)  <s http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en>
Ortigueira-Sánchez, Luis Camilo, Manuel Ortigueira-Bouzada, and Dinaidys Gómez- Selemeneva, ‘Derived Importance -Performance Analysis and Diagonal  Model  in  a  Spanish  Municipality’, International  Review  of Administrative Sciences, 83.3 (2017), 481 – 502 <https://doi.org/10.1177/0020852315585510>
Roch, Christine H., and Theodore H. Poister, ‘Citizens, Accountability, and Service  Satisfaction:  The  Influence  of  Expectations’, Urban  Affairs Review, 41.3 (2006), 292 – 308 <https://doi.org/10.1177/1078087405281124>
Van De Walle, Steven, and Gregg G. Van R yzin, ‘ The Order of Questions in a Survey on Citizen Satisfaction With Public Services: lessons from a split-ballot  experiment ’, Public  Administration,  89.4  (2011),  1436 – 50 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01922.x>
Van  Ryzin,  Gregg  G.,  and  Stephen Immerwahr,  ‘ Importance-Performance Analysis of Citizen Satisfaction Surveys ’, Public Administration, 85.1
(2007), 215 – 26 <https://doi.org/10.1111/j.1467-
9299.2007.00641.x>
Zhao,  Dahai,  and  Wei  Hu,  ‘Determinants  of  Public  Trust  in  Government:
Empirical  Evi dence  from  Urban  China’, International  Review  of  Ad-
ministrative Sciences, 83.2 (2015), 358 – 77
<https://doi.org/10.1177/0020852315582136>