INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18080-18089 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Ana Rahmatyar 1 ✉ , Muhammad Rosikhu 2
Universitas Bumigora
Email: ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id 1 ✉
Abstrak
Dalam sistem Hukum terdapat sub sistem hukum yang salng berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu subtansi hukum ( legal subtance), struktur hukum (legal Structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya merupakan sub sistem yang salin terkait dalam mewuudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas. Saat ini indonesia telah melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bernafaskan nilai  Pancasila,namun pembaharuan dari aspek  legal subtance saja apakah cukup menghadirkan sistem peradilan pidana yang berkaraker Pancasila. Jenis penlitian mengugunakan studi normatif yaitu semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan  dengan  penelitian  yang  mencakup  data  primer,  sekunder,  dantertier.  Hasil  penelitian menunjukan,bahwa  perubahan  legal  subtance  yang  bernafaskan  Pancasila  saja  tidak  cukup  untuk menghadirkan Sistem Peradilan Pidana yang sesuai dengan nafas pancasila, yang paling penting adalah merubah  paradigma  dan  moralitas  dari  aparat  penegak  hukum  ( legal  structure)  selaku  orang  yang menjalankan  undang-undang.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini,perubahan  paradigma  berpikir  yang mengarah kepada moralitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum merupakan fondasi yang paling pertama dan utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berlandaskan nilai Pancasila.
Kata Kunci: Nilai Pancasila, Sistem Peradilan Pidana

## Abstract
In  the  legal  system  there  are  legal  sub-systems  that  are  interrelated  with  each  other,  namely  legal substance, legal structure and legal culture. The three are sub-systems that are interrelated in creating a criminal justice system with integrity. Currently, Indonesia has reformed the Criminal Code which has Pancasila values in it, but just updating the legal substance aspect is enough to present a criminal justice system  with  Pancasila  characteristics.  This  type  of  research  uses  normative  studies,  namely  all  data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines  and manuscripts which are related to the topic  of discussion through reviewing various literature related to research which includes primary, secondary and tertiary data. The results of the research show that changes in legal substance that are inspired by Pancasila alone are not enough to present a criminal justice system that is in accordance with the spirit of Pancasila. The most important thing is to change the paradigm and  morality  of  law  enforcement  officers  (legal  structure)  as  people  who  implement  the  law.  The conclusion of this research is that a change in thinking paradigm that leads to high morality and integrity of law enforcement officers is the first and foremost foundation in realizing a criminal justice system based on Pancasila values.
Keywords: Pancasila Values, Criminal Justice System

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  melalui  sistem  peradilan  pidana  saat  ini  masih didominasi  oleh  cara  berpikir  legisme,  cara  penegakan  hukum  (pidana)  yang  hanya bersandarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  semata.  Cara  seperti  ini  lebih melihat  persoalan  hukum  sebagai  persoalan  hitam  putih,  padahal  hukum  itu  bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat  dari  perspektif  sosial,  perilaku  yang  senyatanya  yang  dapat  diterima  oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya. Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alternatif lain didalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya.
Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari  berbagai  pihak,  bahkan  dunia  internasional  menilai  lembaga  pengadilan  Indonesia sangat  buruk,  baik  itu  dari  aspek  subtansinya  maupun  dari  aspek  penegak  hukumnya, terutama  yang  dilakukan  oleh  elemen-elemen  penegak  hukum  mulai  dari  polisi,  jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan(LP) (www.kompas.com, 2020). Salah satu kasus dimana Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi  diberhentikan tidak hormat terhadap seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terbukti menerima suap sebesar 300.000.000 pada perkara mantan walikota kediri.
Hukum,  melalui  sistem  peradilan  pidana,  yang  sejatinya  memerankan fungsinya  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  konflik,  menegakkan  kebenaran  dan keadilan.  Bahkan,  dapat  menjadi  sarana  rekayasa  sosial  ( social  engineering)  bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarkhi sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit  polisi  yang  bertindak  tidak  dengan  hati  nurani,  tapi  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  yang  dimiliki,  tidak  jarang  pula  jaksa  yang  memeras  dan  merubah  perkara hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Putusan-putusan pengadilan sering tidak diterima masyarakat. Keadaan-keadaan seperti itu diperparah dengan perilaku oknum  aparat  penegak  hukum  yang  kurang  terpuji  dan  melakukan  perbuatan  yang mencoreng diri dan lembaganya sendiri, inilah akibatnya jika berhukum tidak dilandasi oleh nilai-nilai pancasila.
Kebanyakan  aparat  penegak  hukum  mereduksi  pemahaman  bahwa  menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi  bahwa  hukum  (undang-undang)  menjadi  pusat  perhatian.  Padahal,  masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus  dilihat  secara  utuh  dengan  melibatkan  semua  unsur  yang  ada,  seperti  moral, perilaku,  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  perlu  orientasi  dan  cara  pandang  baru  dalam penegakan hukum.
Salah  satu  usaha  mengatasi  persoalan  di  atas  adalah  dengan  merubah cara  pandang,  pola  pikir  dan  paradigma  aparat  penegak  yang  tidak  lagi  menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia dan nurani, mengedepankan nilai-nilai yag terkandung di dalam pancasila terutama aspek ketuhanan dan kemanusiaan (Https;//kompolnas.go.id, 2020). Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum  hanya  menjadi  pedoman  di  dalam  menegakkan  hukum,  bukan  sebagai  aturan- aturan normatif yang harus diikuti kemauannya, hukum juga harus menjadi representasi dari kebutuhan manusia atau dengan kata lain produk hukum harus terlahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, jika aturan hukum bertentangan dengan nurani dan nilai-nilai yang hidup sudah selayaknya hukum itu perlu ditelaah ulang mengikuti kemauan manusia, bukan justru manusia yang menjadi budak dari produk hukum yang diciptakannya sendIri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan data penelitian sekunder   yang dikumpulkan   dari beberapa studi pustaka. Penelitian  ini menggunakan tiga  tahap, berup apersiapan,  pelaksanaan,  dan  penyelesaian.  Data  yang  dianalisis  melalui  pendekatan perundang-undangan  yang  disajikan  secara  deskriptif  dengan  cara  menganalisis  dan
memaparkan hasil temuan tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  guna mencapai  sasaran,sesuai  dengan  judul  yang  ditetapkan  dengan  mengumpulkan  data yang relevan.  Oleh  karena  itu peneliti  menggunakan  metode  yuridis  normatif yang mengacupada  kaidah-kaidah  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku menggunakan bahan-bahan  kepustakaan,  serta menggunakan  bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  buku-buku dan jurnal-jurnal hukumyang berkaitan dengan permasalahan yang  terkait.    Analisis  data  normatif  dilakukan  menggunakan  norma,  kaidah,  teori-teori dandoktrin   yang   berasal   dari   data   sekunder   guna   menjawabimplementasi  dan nilai-nilai Pancasiladalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimanakah penerapan nilai pancasila di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Niai-nilai Pancasila digali  dari  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  jiwa  dan  kepribadian bangsa indonesia sendiri. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan negara indonesia, pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga pancasila harus dijadikan ukuran dalam menilai keadilan dari  hukum  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  aturan-aturan  hukum  yang  diterapkan harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila (Suteki, 2015).
Di dalam sistem hukum indonesia, yang terdiri dari legal subtance, legal stuktur dan legal culture (Laurece M. Friedman) tidak boleh keluar dari nilai-nilai dasar pancasila yang megedepankan  prinsip  Ketuhanan  dan  Kemanusiaan.  Soejono  Soekamto  mengatakan bahwa  kerangka  proses  penegakan  hukum  terdapat  5  faktor  yang  mempegaruhi  yaitu faktor hukum atau peraturan perudang-undangan, faktor penegak hukumnya yakni pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  penerapan  hukumnya,  ketiga  faktor sarana pra sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, keempat faktor masyarakat, dan kelima faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.kelima faktor tersebut saling berkaitan yag merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum  dan  menjadi  parameter  untuk  mentukan evektifitas hukum.
Lima  faktor  penegakan  hukum  tersebut  harus  berjalan  seiringan  dan  harus  selalu berusaha  menggali  dan  mencari  nilai-nilai  keadilan  di  dalam  masyarakat,  sehingga
orientasinya  harus  keadilan  menurut  Pancasila  atau  dengan  kata  lain  keadilan  menurut keinginan masyarakat.
Hal yang paling mendukung keberhasilan suatu sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh tiga Faktor, yaitu Faktor subtansinya atau peraturan perundang-undangan, kemudian faktor penegak hukumnya, dan faktor budaya di masyarakat.
a) Faktor Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan (Legal Subtance) seperti kita ketahui subtansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang- undangan  telah  diterima  sebagai  instrumen  resmi  yang  memproleh  aspirasi  untuk dikembangkan,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  segyognya berkewajiban  untuk  mengikuti  perubahan  dan  kebutuhan  masyrakat,sehingga pemahaman mengenai penegakan hukum bukan saja penegakan terhadap Undang- Undang, melainkan melaksanakan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai ( Value) dan cita cita hukum (reht idee) demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan  kesejahteraan  bersama.  Peraturan  prundang-undangan  atau  hukum  positif merupakan produk dari manusia, hukum positif dibuat untuk meberikan kebahagiaan dan  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  untuk  manusia  itu  sendiri,  maka  ketika hukum itu sudah jauh keluar dari nilai-nilai kehidupan manusianya maka diperlukan adanya pembaharuan yang mengarah kepada keinginan manusia itu sendiri. Hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  ruhnya  adalah  ruh  pancasila,  karena  pancasila merupakan Jiwa ( Volgeist) bangsa Indonesia, maka produk hukum yang berdasarkan pancasila sama artinya dnegan hukum yang berdasar pada keiginan rakyat. Contoh misalnya di dalam KUHP, masih banyak sekali Pasal-Pasal di dalam KUHP yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, karena memag KUHP yang sekarang digunakan oleh bangsa Indonesia merupakan produk dari Belanda, antara Belanda dan Indonesia memiliki  budaya  yang  berbeda,  baik  kehidupan  sosial  masyarakatanya  maupun volgeist  bangsanya,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Savigny  “Setiap  Bangsa  memiliki Volgeist (Jiwa) nya masing-masing, dan volgeist suatu bangsa tidak bisa dipaksakan untuk dijalankan oleh bagsa lain” begitupun yang saat ini yang sedang dihadapi oleh Indonesia, Indonesia masih berada dibawah bayang-bayang produk hukum buatan tangan  belanda  yang  tidak  sama  dengan  jiwanya  bangsa  Indonesia,  makal  hal  ini cenderung lebih banyak menghadirkan konflik daripada menyelesaikan konflik.
b) Faktor Aparat Penegak Hukum (Legal struktur)
Penegakan  hukum  pada  dasarnya  mengandung  supremasi  nilai  substansial,  yaitu keadilan. Kadang publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan
hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Sehingga lembaga peradilan merupakan simbol darai upaya mewujudkan hukum  yang  berkeadilan.  Produk  hukum  atau  peraturan  perundng-undangan merupakan benda mati yang berfungsi hanya apabila dikendalikan oleh manusia, dan manusia yang paling berwenang dalam megendalikan hukum adalah Aparat Penegak Hukum, dengan kata lain kesuksesan berhukum dan tercapai atau tidaknya cita-cita hukum  yaitu  untuk  mencapai  keadilan  dankesejahteraan  masyarakat  tergantung bagaimana aparat penegak hukum mengolah hukum itu sendiri. Namun kenyataanya, kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum mulai berkurang, hilangnya kepercayaan  masyarakat  tersebut  bukan  karena  persoalan  intelektual  penegak hukumnya, namun hal ini tidak lain dikarenakan oleh cara berhukum yang terlalu kaku, yang orientasinya hanya pada teks perundang-undangan, apa yang dikatakan oleh undang-undang  itulah  hukumnya,  dalam  kasus  pencurian  misalnya,  hukum mengatakan  bahwa  mencuri  adalah  delik,  namun  hati  nurani  sebagai  manusia mengatakan  bahwa  itu  bukanlah  delik.  Para  penegak  hukum  yang  kaku  tidak mengedepankan rasa kemanusiaan dalam memutus perkara, tidak peduli seberapa tua pelakunya, tidak peduli mengapa si pelaku mencuri, kelaparan kah dsb, sehingga kehadiran hukum bukan lagi untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia melainkan justru  mendatangkan  penderitaan  yang  tdk  berkesudahan.  Salah  satu  hakim  yang berani keluar dari budaya penegakan hukum yang kaku adalah Bisma Siregar, hakim Bisma  lebih  megedapankan  rasa  kemanusaannya  dibandingkan  lembar-lebaran peraturan yang tidak lain adalah benda mati.
c) Faktor Budaya (Legal culture)
Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara  maksimal  menggunakan  sarana  hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman  (pengadilan)  dan  lembaga  pemasyarakatan  serta dapat  pula  dilakukan  menggunakan  sarana  di  luar  hukum  pidana  dalam interpendensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non  penal  yang  dapat  diselenggarakan  oleh  pihak-pihak  di  luar  aparat  penegak hukum  Pidana.  Hal  ini  seiring  dengan  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  bahwa pemberantasan tindak pidana harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam  reformasi  hukum  tidak  hanya  pembaharuan  undang-undang  atau  substansi hukum  ( legal  substance  reform)  tetapi  juga  pembaharuan  struktur  hukum  (legal structure  reform)  dan  pembaharuan  budaya  hukum  (legal  culture  reform)  yang
termasuk  didalamnya  juga  pembaharuan  etika  hukum  dan  ilmu/pengetahuan pendidikan hukum ( legal ethic and legal science/ education reform).
Bagaimana  seharusnya  Hakim  mengimplementasikan  nilai  pancasila  dalam  dunia peradilan?
Sebagai  suatu  sistem  yang  lebih  luas  dan  hidup,  masyarakat  terdiri  atas  berbagai subsitem yakni subsitem budaya, sosial,  politik dan ekonomi. Dalam  praktek penegakan huku,  pengadilan  di  Indonesia  menjalakan  fungsi  integrasi  yang  diwakili  oleh  hakim, sehingga hakim memikul tanggungjawab untuk mengahadirkan keadilaan dan kebenaran dalam ragka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial (Suteki, 2015).
Kekuasaan  negara  yang  bersumber  dari  dari  kedaulatan  rakyat  telah  memberikan amanat  kepada  salah  satu  bagian  dari  tiga  bagia  kekuasaan  negara  yang  diberi  nama “kekuasaan  kehakiman”  untuk  menjaga,  memelihara,  dan  mempertahankan  keberadaan negara hukum RI dengan cara memberikan kekuasaan yang merdeka guna memberikan rasa keadilan yang setiggi-tingginya untuk rakyat (Kuffal, n.d).
Dalam dunia hukum, hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai  macam  kepetingan,  hakim  di  dalam  melakukan  proses  konversi  di  lembaga pengadilan,  putusan  yang  dihasilkan  oleh  hakim    diharapkan  memenuhi  unsur-unsur efisiensi, legitimasi, dan keadilan.
Seperti  kita  ketahui  bersama,  hakim  adalah  orang  yang  dianggap  memiliki kemampuan  untuk  memutus  perkara  dengan  apa  yang  dipandangnya  baik,  hakim mempunya pemikiran dan caranya sendiri untuk memberikan kepuasan terhadap batinnya. Dengan demikian, hakim itu bukan hanya sekedar skema atau pelaksana undang-udang saja,  tetapi  prilaku.  Prilakulah  yang  membedakan  hakim  yang  satu  dengan  yang  lain, prilakulah yang menentukan apakah putusan hakim tersebut mencapai keadilan atau tidak (Satjipto Rahardjo, 2009).
Untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyrakat hakim harus berpegang teguh pada prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Hal tersebut sebenarnya sudah terkualifikasi di  dalam hira “Demi Keadilan Berdas arkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berada dalam pembukaan putusan hakim. Maka putusan hakim seharusnya sesuai dengan rasa keadilan menurut Tuhan dan menurut hati nurani masyarakat, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila dan bukan putusan hakim yang lahir hanya berdasarkan kepastian hukum.
Di  dalam  praktik  peradilan saat  ini masih terdapat cukup banyak para hakim yang dalam  melaksanakan  tugasnya  bukan  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan,  melainkan hanya sekedar sebagai  pelaksana undang-undang. Hakim harus meyadari bahwa dalam praktik penegaka hukum dan keadilan di jaman modern ini peraturan perundang-undangan pada  umumnya  selalu  ketinggalan  jaman  jika  dibandingkan  dengan  pesatnya perkembangan dan kemajuan masyarakat, oleh karena itu sebenarya sudah ada Pasal yang meligitimasi hakim untuk memutus perkara sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya, yaitu di dalam Pasal 27 Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hi dup di dalam masrakat” (Barda Nawawi Arief, n.d).
Salah satu contoh  kasus hakim yang tidak memutus berdasarkan hati nurani dan tidak berdasarkan  nilai-nilai  pancasila,  yaitu  kasus  yang  menimpa  baiq  nuril  yang  merupakan korban pelecehan seksual dari atasannya, namun harus menjadi pesakitan pada pengadilan tinggi Lombok,  dengan  pelanggaran  Undang-Undang ITE sehingga  kemudian baiq nuril dijatuhkan pidana.
Jika  kita  mengkaji  dari  prespektif  undang-undang  saja,  jelas  baiq  nuril  bersalah, namun jika kita melihat permasalahan ini jauh lebih luas lagi dengan mempertimbangkan aspek  moral,  nilai,dan  budaya  maka  Putusan  yang  hakim  berikan  tidak  semata-mata bergantung  pada  tekstual  undang-undang,  meskipun  secara  perundang-undangan  Baiq Nuril telah memenuhi unsur-unsur pasal. Hakim sebagai pengendali dan yang menjalankan undang-undang harus menitikberatkan pada prespektif nuraninya.
Hakim harus memiliki hati yang lapang dalam mencari dan menemukan kebenaran, keadilan,  dan  kemanfaatan  memegang  teguh  nilai-nilai  pancasila  sebagai  modal  utama dalam memutus perkara.

## SIMPULAN
1. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali  dari  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  jiwa  dan kepribadian bangsa indonesia sendiri, Pancasila sagat menekankan kepada nilai-nilai luhur  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  ketuhanan,  maka  sistem  peradilan  yang baik  adalah  yang  orientasiya  adalah  pancasila  bukan  pada  sistem  yang  kaku bergantung pada tekstual undang-undang semata seperti sekarang ini.
2. hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepetingan,  hakim  di  dalam  melakukan  proses  konversi  di  lembaga  pengadilan, putusan yang dihasilkan oleh hakim  diharapkan memenuhi unsur-unsur efisiensi,
legitimasi, dan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyrakat  hakim  harus  berpegang teguh pada  prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Hal tersebut sebenarnya sudah terkualifikasi di dalam hira “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berada dalam pembukaan putusan hakim. Maka putusan hakim seharusnya sesuai dengan rasa keadilan menurut Tuhan dan menurut hati nurani masyarakat, yaitu keadilan  berdasarkan Pancasila  dan bukan putusan hakim yang  lahir hanya berdasarkan kepastian hukum. keadilan  menurut nurani  dan moral harus berada diatas keadilan menurut undang-undang. Undang-undang adalah karya manusia yang  tentu  nya  diselimuti  banyak  kekuranga,  sehingga  menggantungkan  ukuran keadilan hanya dari undang-undang saja justru banyak mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Prilaku, Kompas, Jakarta 2009
Arief, Barda Nawawi. 2009. Tujuan danPedoman Pemidanaan. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Nawawi arief,Barda bunga rampai, kebijakan hukum pidana,  Raja Grafindo.
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Jakarta:Sinar Grafika.
Kuffal, HMA, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Umm press.
Suteki, Masa depan hukum progresif, Thafamedia 2015.
Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Rahardjo, Sajipto. 1989. Paradigma Ilmu Hukum. Bandung:Citra Aditya Bhakti.
Sidharta, B Arief. 1998. Paradigma Ilmu Hukum Indonesia. Bandung; Citra Aditya Bakti.
Muladi  dan  Diah  Sulistyani.  2013. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi.  PT  Alumni Bandung.
Prasetyo  Utomo,  Natan.  (2020)  Pembagunan  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Juristic
Appludnopsanji,  (2021).    Reformasi  Sistem  Peradilan  Pidana    Indonesia  Berwawasan Pancasila, Jurnal Kertha Wicaksana
Erfandi,  (2022).  Implementasi  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Pembangunan  Sistem  Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Universitas Pasundan
Saputra, Nanda. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional di atas pondasi keadilan Pancasila  dalam  wujud  Nilai  Ketuhanan  yang  Maha  Esa, Jurnal  Universitas
Muhamadiyah Surakarta.
Lala, Andi. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum pidana nasional, Jurnal Indonesia Sosial Sains.
Yusriando, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung  Supremasi  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional, Jurnal Unissula
Samud, Penegakan Hukum Pidana Prespektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Jurnal Pengkajian dan Penlitian Ekonomi Syariah
Leonard,  Tommy  (2021).  Pembaharuan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Falsafah  Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Universitas Sebelas Maret Legowo, PS, (2023). Analisa sistem peradilan Pancasila, Rumah Jurnal UIN Alaudin
Amin,  Fakhry.  (2023).  Nilai  Pancasila  dalam  Metode  Penemuan  Hukum:  Orientasi  dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding, Jurnal Ajudaksi