## TECHNETRONIC ETHNOCIDE DAN ETIKA BEREKSPRESI
Ahmad Sihabudin
(Guru Besar Komunikasi Lintas` Budaya FISIP Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa, Dosen Pascasarja Universitas`Muhammadiyah Tangerang).
Abstrak; Tulisan  ini  memaparkan  bagaimana  pengaruh  teknologi  komunikasi  berpengaruh  pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kini sebuah raksasa budaya dengan rakus menelan budaya-budaya  lokal  di  seluruh  bumi.  Keragaman  kultural  telah  didesak  oleh  standarisasi kultural yang dilahirkan industrialisme. Telah terjadi budaya baru. Dalam budaya baru yang memerintah bukan Raja atau kepala suku, tetapi teknologi mengatur hidup dan mati anda sejak makan, minum, sampai sehat dan sekarat. Teknologi informasi sebagai bagian dari teknosfer akan  mewarnai  infosfer-yakni, budaya pertukaran informasi, pada akhirnya akan  membentuk dan mengubah sosiosfer-yakni norma-norma sosial, pola-pola interaksi, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Saat  ini  kebebasan  menyampaikan  pendapat  dan  mengekspresikan  hampir tidak  melihat  etika,  khususnya  para  pengguna  media  sosial  dan  media  on  line. Siapakah manusia  yang  memperoleh  kebebasan  murni  dan  menafikan  tanggung  jawab?  Pasti  seorang tiran.  Bila  anda  tiran  anda  dapat  melakukan  apapun  yang  anda kehendaki  semaunya  tanpa batas, kecuali bertanggung  jawab.  Kita dapat  menyanjung  atau  memaki  tanpa digugat  siapa pun. Anda dapat memenuhi hak apapun kecuali hak orang lain. Menurut Ibn Khaldun bahwa komunikasi yang didasarkan pada etika merupakan suatu jaringan masyarakat yang manusiawi, dan mengalirnya komunikasi seperti itu, menentukan arah dan laju perkembangan sosial yang dinamis.
Kata Kunci: Teknologi Media, Etika, Komunikasi.
A. Pendahuluan Wartawan  dewasa  ini  dituntut  untuk menjadi  seorang  pendidik  yang  lebih mengutamakan memberi penjelasan tentang berita  dan  informasi  daripada menjadi orang  pertama  yang  datang  di  tempat kejadian . --(Fred Friendly). Edmund Carpenter, antropolog Amerika,  mengisahkan  cerita  menarik tentang pengaruh teknologi baru pada kultur masyarakat  Irian  (Papua).  Ia  datang  ke  Sio dan  memperkenalkan  teknologi  komunikasi modern-kamera,  tape  recorder,  proyektor dan  sebagainya.  Beberapa  bulan  kemudian, ia  meninggalkan  tempat  itu.  Ketika  ia kembali,  ia  menemukan  beberapa  hal  yang menakjubkan, “Ketika kami kembali ke Sio, “begitu tulis Carpenter dalam bukunya yang berjudul  Oh,  Pedihnyya  Pukulan  Hantu  itu
Padaku”,  aku  tidak  mengenali  lagi  tempat itu.  Beberapa  rumah  telah  dibangun
lain.Mereka  sekarang  berpakaian  seperti orang  Eropa;  dan  perilaku  mereka  juga berubah.  Mereka  telah  tercerabut  secara brutal  dari  pengalaman  kesukuan  mereka dan  berubah  menjadi  individu  yang  lepas satu sama lain, terasing, frustrasi, dan tidak lagi  menjadi  bagian  dunia  mereka sebelumnya. Teknologi telah mengasingkan dan  menghancurkan  kebudayaan  mereka.” (Research  and  information  Documents,
No.77,  Paris,  UNESCO,  1976.  H.34-35. dalam Rakhmat, 1997:123). 1 Carpenter menangisi hilangnya budaya asli Papua karena serbuan teknologi elektronik.  Orang  Papua  masih  ada,  tetapi budaya  mereka  telah  hilang.  Yang  terjadi bukan genocide (pembunuhan  sukubangsa),
1 Rakhmat, Jalaluddin. 1997. Generasi  Muda di  Tenga  Arus  Perkembangan  Informasi. Buku. Hegemony  Budaya. Penerbit  Yayasan  Bentang Budaya. Yogjakarta.
tetapi technetronic  ethnocide (pembunuhan budaya karena teknologi elelektronika). Hal yang  sama  telah  dilaporkan  oleh  penulis- penulis lain. Kini  sebuah  raksasa  budaya  dengan rakus  menelan  budaya-budaya  lokal  di seluruh  bumi.  Keragaman  kultural  telah didesak  oleh  standarisasi  kultural  yang dilahirkan  industrialisme.  Telah  terjadi budaya  baru.  Dalam  budaya  baru  yang memerintah  menurut  Toffler  bukan  Raja atau kepala suku, tetapi teknologi mengatur hidup  dan  mati  anda  sejak  makan,  minum, sampai sehat dan sekarat. Teknologi  mengajarkan  agama  baru- pemujaan  uang.  Dalam  analisis  Alvin Toffler,  setiap  jenis  teknologi  melahirkan lingkungan  teknologi-teknosfer-yang  khas.
Teknologi  informasi  sebagai  bagian  dari teknosfer  akan  mewarnai  infosfer-yakni, budaya pertukaran informasi, pada akhirnya akan  membentuk  dan  mengubah  sosiosfe- yakni  norma-norma  sosial,  pola-pola interaksi, dan organisasi sosial kemasyarakatan.  Karena  manusia  makhluk sosial,  perubahan  sosiosfer  akan  mengubah cara  berfikir,  cara  merasa,  dan  cara berprilaku mereka-yakni, mengubah psikosfer  mereka,  Ketika  Toffler  bercerita tentang  datangnya  gelombang  peradaban ketiga.  Ia  menyebut  empat  sistem  yang paling berkaitan ini. Sebenarnya kita sedang mengalami bukan saja hancurnya teknosfer, infosfer,  atau  sosiosfer  gelombang  kedua, tetapi  juga  rontoknya  psikosfer”.  (Toffler, 1981:365). 2
Apakah  kita  sedang  mengalami kehancuran  sosiosfer  dan  psikosfer  lama, karena  teknologi  informasi  yang  baru? Secara  khusus  apa  yang  tengah  dan  akan terjadi  pada  generasi  muda,  anak-anak  kita di tengah arus dan perkembangan informasi. Apakah technetronic ethnocide akan  terjadi pada  kita  dan  anak-anak  kita  seperti  yang terjadi  pada  generasi  muda  Sio,  yang dilukiskan Carpenter.
2 Toffler, Alvin. The  Third  Wave,  . William Morrow & Co. . New York. 1981.
Technetronic ethnocide yang pasti hari ini  sedang  berlangsung  dengan  massiv, dapat dilihat sebagai hidup gaya, saya tidak sebut  sebagai  gaya  hidup.  Hidup  gaya adalah sebuah fenomena  yang sudah masuk pada  setiap  relung  kehidupan  masyarakat kita,  yang  penting  bisa  bergaya  walau kurang modal, akibatnya prilaku menyimpang  korupsi,  melacur,  LGBT, Jualan Narkoba.  Hilangnya sebuah  kearifan lokal  pada  masyarakat  kita,  nenek  moyang kita  selalu  mengajarkan  “berakit-rakit  ke hulu  berenang  ketepian,  bersakit-sakit dahulu  bersenang-senang  kemuadian”. Orang  sekarang  ambil  jalan pintas, mengkorup  hal  yang  bukan  haknya,  yang penting bisa hidup gaya.
Francis  Fukuyama 3 menggambarkan perubahan-perubahan  ini  begitu  dramatis, perubahan  ini  terjadi  di  sejumlah  negara yang  sama,  dan  muncul  dalam  periode sejarah  yang  hampir  bersamaan,  perubahan itu  memunculkan  Great  Distruption (Kekacauan  Besar)  dalam  nilai-nilai  sosial yang berlaku pada masyarakat era industri di pertengahan  abad  ke  20,  kemerosotan  itu sudah  bisa  diukur  dalam  statistik  tentang kejahatan,  anak-anak  tanpa  ayah,  hasil  dan kesempatan  pendidikan  yang  direduksi, kepercayaan yang hancur, dan semacamnya. Apakah  hanya  sebuah  kebetulan  jika trend-trend  sosial  yang  negatif  ini  yang bersama-sama yang mencerminkan melemahnya  ikatan-ikatan  sosial  dan  nilai- nilai  yang  diyakini  bersama  dalam masyarakat Barat, terjadi setelah ekonomi di negara-negara  tersebut  melakukan  transisi dari era industri ke era informasi.
B. Krisis Komunikasi Saat  ini,  sadar  atau tidak,  kita  sedang galau  lantaran  menghadapi  situasi  “krisis komunikasi”.  Saya  sebut demikian  karena kita  berhadapan dengan  (sekurang-
3 Francis  Fukuyama. 2002. The  Great Dsiruption. Hakikat  Manusia  dan  Rekonstitusi Tatanan  Ssoaial. Penerjemah  Ruslani. Penerbit QALAM. Yogjakarta.
kurangnya)  tiga  karakteristik  krisis  situasi yang  bersifat,  (1) surprise ,  (2) threat ,  dan (2) short  response  time. Kita  sebut “surprise”  karena  kita  tengah  galau menghadapi  “kegenitan”  teknologi  (media) komunikasi, dan kegalauan ini mirip dengan kegalauan  kita  menghadapi  bencana  alam seperti  banjir,  gempa  bumi,  kebakaran hutan,  kekerasan  dan  kejahatan  yang semuanya  datang  mendadak  dengan tingkat intensitas  yang  melampaui  ramalan  warga masyarakat atau para pejabat pemerintah.
Kita  sebut “threat” karena krisis  yang kita  hadapi  berpeluang  menciptakan  situasi yang  mengancam  stabilitas  social-ekonomi, social-politik  dan  cultural  mulai  dari  skala pribadi  sampai  pada  level  kelompok masyarakat  atau  pemerintah.  Terakhir,  kita sebut  “short  response  time”  karena  kita harus  dimampukan  untuk  bersikap  kritis ketika  menghadapi,  merespons,  dan berkomunikasi  secara  cepat  dan  tepat menghadapi situasi tersebut. Pada  aras  inilah,  krisis  komunikasi harus dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat unexpected ,  dan nonroutine. Mengapa? Karena komunikasi dalam bentuk krisis  telah  menciptakan  situasi uncertainty yang  bersifat  simultan  sehingga  kita membutuhkan opportunities for  and threats to its high-priority goals (Herman, 1963). George  Gerbner,  pakar  komunikasi dan televisi pernah sesumbar bahwa televisi adalah  agama  masyarakat  industri.  Sebagai ‘agama  baru’,  televisi  telah  menggeser agama-agama  konvensional.  Khotbahnya didengar  dan  di  saksikan  oleh  jamaah  yang lebih  besar  daripada  jamaah  manapun. Rumah  ibadahnya  tersebar  di  seluruh pelosok bumi; ritus-ritusnya di ikuti dengan penuh  kekhidmatan  dan  boleh  jadi  lebih banyak menggetarkan hati dan mempengaruhi  bawah  sadar  manusia daripada  ibadah  agama-agama  yang  pernah ada (Rakhmat, 1991:53). 4
4 Rakhmat, Jalaluddin. 1991. Islam  Aktual. Mizan.
Praktisi  media  terkemuka  Martin Esslin menyebut era ini sebagai “The Age of Television”, ketika  televisi  telah  menjadi kotak  ajaib  yang  membius  masyarakat.
Penelitian  ilmiahpun  semakin  menunjukkan bahwa frekuensi dan lama menonton televisi anak-anak, jauh lebih tinggi dibandingkan si anak belajar atau mengaji. Itu, berarti bahwa proses  sosialisai  anak akan  lebih banyak  di pengaruhi isi siaran televisi daripada petuah guru  atau  orang  tua.  Maka  tak  heran  bila televisi ini dianggap sebagai: new parent for a  million  children  (Halloran,  1980),  atau bahkan  dinobatkan  sebagai  Tuhan  Kedua (The Second God), (Malik, 1997:278). 5 Penggunaan  waktu  bersama  televisi juga di duga semakin besar,  karena saat ini telah  banyak  hadir  televisi  swasta  nasional yang bersaing keras untuk meraih penonton sebanyak-banyaknya. Makin menarik siaran makin  banyak penonton.  Demikian kecenderungan kebijakan yang dianut semua redaktur  televisi.  Bila  semua  siaran  televisi menyuguhkan yang menarik, yang dilakukan pemirsa sebisa mungkin menikmati  semua  siaran  yang  menarik tersebut. Jeda iklan,  atau  waktu  tayangan  yang berbeda  biasanya  digunakan  pemirsa  untuk pindah  channel  mencari  tayangan  yang menarik.  Bila  demikian  artinya  time exposure  pemirsa  terhadap  televisi  di  duga semakin  tinggi. Masalah  inilah  yang  harus segera  diwaspadai,  apalagi  ketika  acara siaran  80%  masih  didominasi  oleh  produk asing.  Barang  kali  kecemasan  seperti  yang saya sampaikan dia atas, yang menimbulkan kesadaran  betapa  pentingnya  keterlibatan etika dan kajian isi dalam bidang penyiaran. Apakah  hanya  sebuah  kebetulan  jika trend-trend  sosial  yang  negatif  ini  yang bersama-sama yang mencerminkan melemahnya  ikatan-ikatan  sosial  dan  nilai- nilai  yang  diyakini  bersama  dalam masyarakat Barat, terjadi setelah ekonomi di negara-negara  tersebut  melakukan  transisi
5 Malik, Deddy Djamaluddin. 1997. Industri Televisi dan Tantangan Etika Komunikasi Islami.
dari era industri ke era informasi. Etika dan regulasi  komunikasi  macam  apakah  yang mampu  memelihara  sendi-sendi  budaya, sistim  nilai,  etis  masyarakat  kita?  UU penyiaran, Pers,  keterbukaan  informasi  ITC sudah  kita  miliki, nyatanya technetronic ethnocide terus berlangsung didepan kita. C. Teknologi media dan Etika Berekspresi “Pada  awalnya  ilmu  pengetahuan memberikan  kepada  kita  etika  normatif, kemudian  etika  relatif,  dan  akhirnya  tanpa etika sama sekali” (George Faludy).
Para  pejuang  kebebasan  berekspresi, sering  lupa.  Bersama  kebebasan  ada tanggung  jawab.  Kalimat  bebas  dan bertanggung  jawab  adalah  redundansi  (di Indonesia,  seringkali  kata  itu  hanya euphemisme untuk  situasi  yang  tidak  bebas dan tidak bertanggung jawab). Mungkin hal ini  yang  menjadi  latar  belakang  hadirnya Surat  Edaran, dengan  nomor  SE/6/X/2015 yang  diterbitkan  Kapolri  Jenderal  Pol Badrodin  Haiti,  beberapa  bulan  yang  lalu, tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  atau hate  speech mengincar netizen atau pengguna  media  sosial  yang  kebablasan dalam  mengutarakan  pendapat. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman empat tahun penjara bisa dikenakan bagi yang menyatakan permusuhan  di  depan  umum,  sesuai  Pasal 156  KUHP. Surat  Edaran  (SE)  ujaran kebencian  ( Hate  Speech )  yang  diterbitkan Polri  merupakan  konsekuensi  logis  dari terbukanya era demokrasi.
Siapakah  manusia  yang  memperoleh kebebasan  murni  dan  menafikan  tanggung jawab?  Pasti  seorang  tiran.  Bila  anda  tiran anda  dapat  melakukan  apapun  yang  anda kehendaki  semaunya  tanpa  batas,  kecuali bertanggung  jawab.  Kita  dapat  menyanjung atau memaki tanpa digugat siapa pun. Anda dapat  memenuhi  hak  apapun  kecuali  hak orang lain.
Tetapi tiran bukanlah manusia hakiki,
ia  manusia majazi (dan  binatang  hakiki).
Menurut  Rakhmat  (1997:299) 6 ,  ia  adalah a humanized human .  Richard Means,  kritikus sosial menyatakan, “the essence of man par excellence  may be  homo  ethicus,  man  the marker  of  ethical  judgement .  Maksud pendapat tersebut sebagai makhluk etika, ia tidak  bisa  tidak  terlibat  dalam  masalah- masalah etis (ethical issue).
Tulisan yang saya sampaikan ini tidak bermaksud memihak pada surat edaran yang kala  itu menjadi  pusat  perhatian  dan pembicaran  di  media  massa  dan  media sosial.  Menurut  para  pejuang  kebebasan berekspresi  seolah  akan  mematikan kebebasan  berpendapat.  Tetapi saya hanya akan  melihat  konsekuensi  dari  kegiatan manusia  yang  namanya  berkomunikasi.
Seperti  kita  ketahui  setidaknya  ada  4 Undang-Undang  yang  sudah  mengatur kegiatan  Komunikasi  Manusia,  Undang- Undang  Pokok  Pers,  Undang-Undang Penyiaran,  Undang-Undang Informasi  dan Transaksi  Elektronik (kegiatan  komunikasi melalui/transaksi  elektronik), Undang- Undang  KI  Keterbukaan  Informasi,  dan beberapa  pasal  di  KUHP  terkait  kabar bohong. Dalam  salinan  SE  yang  saya  baca  di Kompas.com,  disebutkan  bahwa  persoalan ujaran  kebencian  semakin  mendapatkan perhatian  masyarakat  baik  nasional  atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan  hak asasi manusia (HAM). Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu,  disebutkan  bahwa  “ujaran  kebencian dapat  berupa  tindak  pidana  yang  diatur dalam.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan  ketentuan  pidana lainnya  di  luar  KUHP,  yang  berbentuk antara lain: 1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
6 Rakhmat, Jalaluddin. 1997. Kebebasan Berkspresi  dan  Tanggung Jawab  Etis . Dalam  Buku Hegemoni Budaya. Editor: Idi Subandy Ibrahim dan Deddy Jamaluddin Malik. Penerbit Bentang.
5. Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Menyebarkan  berita  bohong  dan  semua tindakan  di  atas  memiliki  tujuan  atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi,  kekerasan,  penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”. 7
Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa  ujaran  kebencian  sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan  menyulut  kebencian  terhadap  individu dan  atau  kelompok  masyarakat dalam berbagai  komunitas  yang  dibedakan  dari aspek:  Suku,  Agama,  Aliran  keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antargolongan, Warna  kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel, Orientasi seksual. Bila  mencermati  sebagian  Surat Edaran “ujaran kebencian” Kapolri, menurut saya tidak  ada  yang  salah  karena,  mengacu pada Undang-Undang yang saya sebutkan di atas, salah satunya UU ITE. Apa yang salah dengan  pencegahan  tersebut,  dalam pandangan saya yang mungkin keliru paling tidak untuk  mengurangi  kata-kata,  dan kalimat  kasar “(WC,  kebun  binatang,  dan
Jorok)”.
Jika  tindakan  preventif  sudah dilakukan  namun  tidak  menyelesaikan masalah,  maka  penyelesaiannya  dapat dilakukan  melalui  upaya  penegakan  hukum sesuai dengan: KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik;  UU  Nomor  40  Tahun  2008 tentang Penghapusan. Diskriminasi Ras dan Etnis;  UU  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial;  dan  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013  tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Kembali  pada  tajuk orasi  ini, ,  etika menurut Islam, dikenal dengan akhlak. Kata ini  berasal  dari khuluk, artinya  budi  pekerti
(QS.  68:4)  dan  sesungguhnya  benar-benar
7 http://nasional. kompas. com/read/2015/10/
30/06060001/Bermacam. Hal. yang. Perlu. Diketahui. soal. Edaran. Kapolri. tentang. Hate. Speech. berbudi  pekerti  yang  agung.  Menurut  Ibn Khaldun bahwa komunikasi yang didasarkan pada  etika  merupakan  suatu jaringan  masyarakat  yang  manusiawi,  dan mengalirnya  komunikasi  seperti  itu, menentukan  arah  dan  laju  perkembangan sosial yang dinamis.
D. Prinsip Etis Komunikasi Islam Dalam  al-Qur’an  dinyatakan  bahwa manusia pandai bicara, sebagaimana yang di jelaskan  dalam  Surah  ar-Rahman/55:  3-4 sebagai berikut: “Dia menciptakan manusia, mangajarinya  pandai  bicara.” Oleh  karena itu dalam agama yang saya anut Islam, ada beberapa pedoman etis dalam berkomunikasi  yang  bersumber  dari  Al- Quran. Al-Qur’an  menyebut istilah komunikasi  sebagai  salah  satu  fitrah manusia.  Allah  menciptakan  manusia, mengajarkan  al-bayan  (Ar-Rahman:  1-4). Dalam  tafsir  fath  Al-Qadir al-bayan diartikan  sebagai  kemampuan  manusia dalam berkomunikasi. Kata kunci komunikasi yang banyak terdapat dalam Al- Qur’an  selain  Al-Bayan  adalah Al-Qoul yang  memiliki  enam  prinsip  komunikasi: , yakni (1)  Qaulan  Sadida,  (2)  Qaulan Baligha,  (3)  Qulan  Ma’rufa,  (4) Qaulan Karima,  (5)  Qaulan  Layinan, dan (6)
Qaulan  Maysura . Qaulan  Sadiida berarti pembicaran  yang  benar  dan  jujur  (Pichhall mengartikannya  sebagai  straight  to  the point),  ini  sesuai  dengan  apa  yang ditegaskan  dalam  Al-Qur'an  (QS. Luqman: 20). Qaulan sadiida (Perkataan yang benar),
Perkataan  yang  jujur,  faktual,  Perkataan yang  tidak  merekayasa  atau  memanipulasi kata,  Perkataan  yang  baik,  adil  dan transparan.  Perkataan  yang  sesuai  dengan situasi dan kondisi.
Qaulan Balighan ,  kata  Baligh  berarti fasih,  jelas maknanya,  terang,  tepat  sasaran dan  mengharapkan  apa  yang  dikehendaki “lihat (QS An-Nissa : 63)" . Qaulan Baligha (Perkataan  yang  membekas  pada  jiwanya/ Perkataan  yang  fasih).  Kata-kata  yang: efektif,  komunikatif/mudah  dimengerti.
Perkataan  yang  langsung  ke  pokok permasalahan.  Perkataan  yang  tidak berbelit-belit atau bertele-tele.
Qaulan  Ma’rufa adalah  perkataan yang baik atau ungkapan yang pantas “lihat: (QS. Al-Baqarah: 235, 263), Qs. Annisa: 5,
8),  Qs.  Al-Ahzab:  32).  Perkataan  yang sopan,  indah,  halus,  penuh  dengan penghargaan  dan  menyenangkan.  Perkataan yang  tidak  menyakitkan  dan  tidak menyinggung  perasaaan.  Perkataan  yang bermanfaat  dan  menimbulkan  kebaikan.
Qaulan  Karima (Perkataan  yang  mulia). Perkataan yang penuh dengan penghormatan,  perktaaan  yang  santun, perkataan  yang  tidak  kasar. lihat  (QS  Al- Isra: 23)‘’. Qaulan Layyina (Kata-kata yang lemah lembut): Kata-kata dengan suara yang enak  didengar; Kata-kata  yang  menyentuh hati;  Kata-kata  dengan  nada  yang  rendah. Lihat  (Q.S.  Thaahaa:  44)”.  Dan Qaulan Maysura (perkataan  yang  mudah):  Ucapan yang  membuat  orang  lain  mudah  mengerti; Ucapan  yang  bernada  lunak,  indah,  dan menyenangkan, lihat (QS Al-Isra : 28). 8 Dari keenam prinsip etis berkomunikasi, masyarakat harus mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasinya, prinsip ini penting dikedepankan, mengingat ekpresi masyarakat dalam berceloteh di media sosial ada  kecenderungan  menunjukkan  dan menyerukan Qaulan  Munkaran ,  yang seharus Qaulan Ma’rufan.
E. Cakupan Etika Komunikasi
Kegiatan  komunikasi  akan  selalu mengundang  implikasi  etis.  Bahkan,  sejak awal  proses  komunikasi  dimanapun,  terikat oleh  dan  berstandar  pada  nilai-nilai  etis terntentu.  Dan  nilai-nilai  etis  tersebut merupakan  kristalisasi  dari  proses  interaksi sosiologi  sesama  manusia  dalam  konteks dan  setting  sosio-kultural  dan  politik tertentu.  Dalam  konteks  media  massa  dan media  sosial,  misalnya  taksonomi  aturan
8 Al-Quranul Karim.
sudah  jelas  dan  Undang-Undang  nya  ada, persolannya  apakah  para  nitizen  juga mengetahui  kandungan  undang-undang yang mengatur transaksi komunikasi melalui jaringan  internet.  Akad  undang-undah tersebut  intinnya  media  dan  para  pengguna media  sosial  sudah  ditentukan  apa  yang seharusnya  diperbuat,  dan  apa  yang  tidak boleh diperbuat.
Menurut  Malik  (1997:279) 9 ,  disinilah penting  nya  mengupas  etika  dalam  proses komunikasi. “Ethics,  ” kata  Thomas  W. Cooper  dalam Communication  Ethics  and Global Change, ”are traditionally considers (1) a general a pattern or way of life; (2) a set of rules and moral code, dan (3) inquiry about ways  of  life  and  moral  conduct”. Sedangkan  Joseph  R.  Dominick  dalam Dynamic  of  Mass  Communications menyatakan: Ethics are rules of conduct or principles  of morality  that  point us  toward the right or best way to act in a situation. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa  etika  bukan  sekedar  ajaran  sopan santun,  atau  penilaian  tentang  perbuatan baik dan buruk, atau benar dan salah. Etika dalam  pengertiannya  yang  lebih  mendasar tidak lain adalah ajaran tentang keseluruhan pandangan  hidup (way  of  life) yang bisa dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Bahkan  menurut  Nurcholis  Madjid Etika dalam makna seluas-luasnya tidak saja mengandung pandangan hidup (liebenanschauung, way of life), tetapi juga mencakup  keseluruhan  pandangan  dunia (weltanschuung,  world  outlook). Artinya etika  adalah  ajaran  yang  serba  mencakup (komprehensip). Dalam  perspekktif  komunikasi,  etika menurut  Richard.  L.  Johannesen  (1996) 10 terbagi  dalam  5  perspektif:  pertama
9 Malik, Deddy  Jamaluddin. 1997. Industri Televisi  dan  Tantangan  Etika  Komunikasi  Isalami. Dalam Buku Hegemoni Budaya. Editor: Idi Subandy Ibrahim  dan  Deddy  Jamaluddin  Malik. Penerbit Bentang.
10 Richard. L. Johannesen. 1996. Etika Komunikasi. Editor. Deddy  Jamaluddin  Malik, dan Deddy Mulaya. Penerbit Rosdakarya. Bandung.
perspektif  politik,  yaitu  bahwa  kegiatan komunikasi  hendaknya  memasukan  nilai- nilai  dan  prosedur  politik  yang  mampu menunjang  sistem  politik.  Jadi,  nilai-nilai dasar  yang terkandung dalam sistem politik harus dijadikan acuan untuk mengkaji  etika komunikasi. Pembangkangan misalnya, kata subversi  terhadap  pemerintah  atau  terhadap nilai dasar politik bisa dituduh sebagai tidak etis. Kedua,  perspektif  situasional,  yaitu etika  komunikasi  yang  dilaksanakan bergantung  pada  situasi  yang  dihadapi. Asumsinya  ialah,  tidak  tidak  ada  etika universal yang  berlaku  disetiap  waktu  dan tempat.  Karena  itu  pelaksanaannya  harus disesuaikan  dengan  kondisi,  situasi  dan waktu  yang  ada.  Nilai-nilai  etis  itu  bukan komunikator  yang  menentukan,  melainkan tergantung pada penerimaan komunikan.
Ketiga,  perspektif  sifat  dasar  manusia (human  nature  perspective), yaitu  ukuran etis  yang  didasarkan  pada  pertimbangan- pertimbangan  kemanusiaan.  Asumsinya ialah,  manusia  itu  adalah homo  ethicus . Manusia  benar-benar  mencapai  taraf  dan derajat kemanusiaannya bila memberlakukan  nilai-nilai  etis  dalam kehidupan  keseharinnya.  Untuk  mencapai derajat  itu,  manusia  diberi  kemampuan melakukan penilaian-penilaian etis sekaligus melaksanakannya. Keempat,  perspektif  dialogis  bahwa komunikasi  baru  etis  bila  prosesnya dilakukan  bukan  dengan  cara  monolog, melainkan  menggunakan  proses  dialog. Proses dialog dalam komunikasi menempatkan  lawan  bicara  sebagai  rekan sederajat.  Sikap  memandang  lawan  bicara secara  lebih  manusiawi,  empati,  simpati, adalah sikap dasar dari dialog. Kelima,  perspektif  agama  yang memandang  etis  tidaknya  satu  prilaku bergantung  pada  agama  yang  dianutnya. Perspektif ini memandang bahwa bimbingan berupa ajaran agama merupakan acuan bagi perilaku  etis  seseorang.  Ajaran-ajaran  etis ini  biasanya  ditemukan  dalam  kitab-kitab
suci  mereka:  Al-Qur’an  untuk  umat  Islam dan Bibel untuk Kristen.
Menurut  Dominick  dalam  Malik
(1997),  ada  empat  prinsip  etis  menurut perspektif  Barat  yang  umumnya  di  rujuk dalam  praktik  media  massa.  Pertama, prinsip moderasi yaitu prinsip keseimbangan atau  jalan  tengah  dalam  mencari  dan memproses  pembuatan  berita.  Kedua, prinsip  kesadaran  nurani  yang  universal. Tiap  orang  memiliki  nurani  penilaian  etis yang  sama  tentang  baik  dan  buruk. Berbohong  atau  menipu  dimana  pun  siapa pun  akan  menganggap  perbuatan  itu  tidak etis.  Ketiga,  prinsip  manfaat  yaitu  sesuatu itu dianggap  baik  atau  buruk  tergantung besarnya  manfaat  bagi  kepentingan  orang banyak.  Keempat,  sikap  fairness  media dalam  menyajikan  peristiwa  dari  sumber berita  tanpa  keberpihakan  pribadi,  atau kelompok.  Kelima,  prinsip  menghargai  hak orang.  Pernyataan  dan Opini  dari  sumber berita  apa  pun  nilai-nilai  etis  yang dikandungnya, harus tetap dihormati media.
F. Penutup Demikian  cakupan  etika  komunikasi, bila  kita  hubungkan  dengan  kejadian munculnya  surat  edaran Kapolri, kita  dapat melihat  dari  sudut  pandang  mana  surat  itu perlu  hadir,  dan  dari  sudut  pandang  mana surat  itu  tidak  perlu  hadir,  karena  tidak sedikit  para  pakar  hukum  dan  politisi menilai  surat  edaran  tersebut  mematikan kebebasan berekspresi. Kebebasan berkespresi menurut pandangan saya, bukan berarti  untuk  menyalahgunakan  kata, mengecam  manusia,  melemahkan  jembatan silaturahim , dan meracuni mata air. Dennis Gouron  menyebut  tanggung  jawab  disini sebagai  kepekaan  etis (ethical  sensitivity).
Dalam  tulisan orasi ini saya hanya mengingatkan  bahwa,  kita  manusia  adalah homo ethicus.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’anul Karim Ahmad  Ghulusy,  ad-Da’watul  Islamiyah, Kairo: Darul Kijab, 1987.
Francis  Fukuyama. The  Great  Dsiruption. Hakikat  Manusia  dan  Rekonstitusi
Tatanan Ssoaial. Penerjemah Ruslani.
Penerbit QALAM. Yogjakarta. 2002. Jalaluddin  Rahmat, Etika  Komunikasi Perspektif  Religi, Makalah  seminar, Jakarta,  Perpustakaan Nasional,  18 Mei 1996.
Larry  A  samover,  Richard  E.  Potter,  Nemi
C.  Jain. Understanding  Interculturnal
Commication, Wodsworth  Publishing Company, Belmont, California, .23.tt.
Malik,  Deddy  Jamaluddin. Industri Televisi dan  Tantangan  Etika  Komunikasi Isalami. Dalam  Buku  Hegemoni Budaya.  Editor:  Idi  Subandy  Ibrahim dan  Deddy  Jamaluddin  Malik. Penerbit Bentang. 1997
Richard.  L.  Johannesen. Etika  Komunikasi. Editor.  Deddy  Jamaluddin  Malik,  dan Deddy  Mulaya.  Penerbit  Rosdakarya. Bandung. 1996.
Rakhmat, Jalaluddin.
Kebebasan Berkspresi dan  Tanggung  Jawab  Etis .  Dalam Buku  Hegemoni  Budaya.  Editor:  Idi Subandy Ibrahim dan Deddy Jamaluddin  Malik.  Penerbit  Bentang. 1997. Toffler,  Alvin. The  Third  Wave .  William Morrow & Co.. New York. 1981.
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/30 /06060001/Bermacam.Hal.yang.Perlu. Diketahui.soal.Edaran.Kapolri.tentang .Hate.Speech.