Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah
Habibi habibi@iain-padangsidimpuan.ac.id
Fakultas Syariah dan HukumInstitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  tentang  prosedur pelaksanaan  dan  pembatalan  terhadap  Putusan  BASYARNAS  serta  kepada  Lembaga mana  yang  kewenangan  itu  diberikan.  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Hasil penelitian,  menunjukkan  bahwa,  jika  mengacu  pada  Pasal  61  UU  No.  30  Tahun  1999 yang  berwenang  melaksanakan  dan  membatalkan  Putusan  BASYARNAS  adalah Pengadilan  Negeri.  Namun  jika  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun 2006  maka  yang  berwenang  melaksanakan  dan  membatalkan  Putusan  BASYARNAS adalah Pengadilan Agama.
Kata kunci:   BASYARNAS, Pelaksanaan, Pembatalan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.
Abstract:
This  study  aims  to  find  out  and  explain  the  procedures  for  the  implementation  and cancellation  of  the  BASYARNAS  Decision  and  to  which  Institution  the  authority  was granted. The method of this research is qualitative. The results of the study indicate that, if referring to Article 61 of Law No. 30 of 1999 which has the authority to implement and cancel the BASYARNAS Decision is the District Court. But if it is based on the provisions of  Article  49  of  Law  No.  3  of  2006  then  the  authority  to  carry  out  and  cancel  the BASYARNAS Decision is the Religious Court.
Keywords: BASYARNAS, Implementation, Cancellation, Religious Court, District Court.

## Dinamika Pengaturan Pelaksanaan

## Pendahuluan
Pada dasarnya setiap orang yang berbisnis ataupun melakukan perjanjian dengan  orang  lain  menginginkan  hubungan  yang  baik  dan  berkelanjutan,  tidak seorang  pun  menghendaki  terjadinya  sengketa  yang  dapat  menghancurkan hubungan tersebut. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing- masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi  setiap  saat  di  kemudian  hari.  Sengketa  yang  perlu  diantisipasi  dapat timbul  karena  perbedaan  penafsiran  baik  mengenai  bagaimana  cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan- ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya. 1
Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya hukum positif di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi)  atau  melalui  proses  di  luar  peradilan  (non  litigasi).  Kedua  lembaga sebagaimana dimaksud adalah pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang  paling  serasi  dengan  kebutuhan  dalam  dunia  bisnis.  Bahkan,  arbitrase dinilai  sebagai  suatu  pengadilan  pengusaha  yang  independen  guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. 2
Di  Indonesia  dikenal  dua  lembaga  arbitrase  yang  berfungsi  sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan, yaitu Badan Arbitrase Nasional
1 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.
2 Gunawan  Widjaja, Arbitrase  Vs  Pengadilan:  Persoalan  Kompetensi  (Absolut)  yang Tidak Pernah Selesai (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.70.
Indonesia  selanjutnya  disebut  (BANI)  dan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional selanjutnya  disingkat  (BASYARNAS).  Namun  fokus  kajian  dalam  makalah  ini hanya akan membahas lembaga arbitrase BASYARNAS.
BASYARNAS  adalah  perubahan  dari  nama  Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia  selanjutnya  disebut  dengan  (BAMUI)  yang  merupakan  salah  satu wujud  dari  Arbitrase  Islam  yang  pertama  kali  didirikan  di  Indonesia.  Pendirinya diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Tanggal  21  Oktober  1993  M. 3 BAMUI  yang  pada  saat  ini  dikenal  dengan  BASYARNAS  merupakan  bentuk Badan  Arbitrase  Institusional. 4 Badan  arbitrase  ini  sengaja  didirikan  untuk menyelesaikan  dan  menangani  sengketa  yang  timbul  bagi  mereka  yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.
Kemudian  selama  kurang  lebih  10  tahun  BAMUI  menjalankan  perannya, maka  atas  keputusan  rapat  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor. Kep-09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember  2003  nama  BAMUI  diubah  menjadi BASYARNAS  sebagai  institusi  timbang  tara  yang  menangani  penyelesaian perselisihan pertikaian di bidang ekonomi syariah. Selain fungsi tersebut di atas, BASYARNAS  juga  dapat  memberikan  suatu  rekomendasi  atau  pandangan undang-undang yaitu pandangan yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, berasaskan permintaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk penyelesaian. 5
Sampai saat ini, BASYARNAS masih berada di bawah naungan Undang- undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  sebagai  payung  hukumnya. Mengenai eksekusi putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS terhadap para
3 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 121.
4 Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 106.
5 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia (Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 105.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
pihak yang tidak secara sukarela menjalankan putusan BASYARNAS mengalami banyak  perubahan.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  intervensi  pengadilan  negeri dalam  pelaksanaan  putusan  BASYARNAS  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Arbitrase.  Sementara  itu,  putusan  BASYARNAS  merupakan  putusan atas sengketa ekonomi syariah yang secara substansi dan cara penyelesaiannya berbeda dengan sengketa ekonomi konvensional. 6
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan maupun  pembatalan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BASYARNAS  memiliki cacatan sejarah yang tidak mulus. Oleh karenanya, fokus kajian dalam tulisan ini adalah  memotret  dinamika  pengaturan  pelaksanaan  dan  pembatalan  putusan Arbitrase  Syariah  yang  dikeluarkan  oleh  BASYARNAS  ketika  putusan  tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam berperkara.

## Pelaksanaan Putusan BASYARNAS
Arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin) atau arbitrage (Belanda) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Artinya  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih/tunjuk. 7
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara
6 Andi  Tenri  Soraya,  M.  Arifin  Hamid,  dan  Juajir  Sumardi,  “BASYARNAS  Sebagai Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah”, Jurnal, Volume  3,  Nomor  2, Desember 2014, hlm. 176.
7 Wahyu Nugroho, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Kantor Pusat Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Jakarta”, ]urnal  Kewirausahaan, Volume,  3  Nomor.  2,  ]uli- Desember 2012, hlm. 505.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 8 Jadi,  arbitrase  merupakan  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang bersengketa, 9 di  mana  pihak  penyelesaian  sengketa  tersebut  dipilih  oleh  para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan  perkara  yang  bersangkutan,  orang-orang  mana  akan  memeriksa  dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. 10
BASYARNAS  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang  sudah  barang  tentu  atas  permintaan  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. 11
Menurut  BASYARNAS  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  dalam berperkara  adalah  terdapat  kesamaan  secara  umum  di  dalam  BANI,  namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri. berikut: 12
a. Persetujuan  arbitrase  harus  dilakukan  secara  tertulis  dan ditandatangani kedua belah pihak.
8 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa
9 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktek  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.314.
10 Muhibuthawary, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, Asy-Syari‘ah, Volume. 16, Nomor. 2, Agustus 2014, hlm. 100.
11 Andi  Tenri  Soraya,  M.  Arifin  Hamid,  dan  Juajir  Sumardi,  “BASYARNAS  Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah ”, hlm. 105.
12 Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 150-151.
b. Jumlah  wasit  harus  ganjil.  Arbiter  yang  menerima  penunjukan  tidak boleh mengundurkan diri.
c. Pengajuan  permohonan  arbitrase  harus  secara  tertulis  dan  sekurang- kurangnya harus memuat:
1) Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak,
2) Surat uraian singkat tentang duduk sengketa,
3) Apa yang dituntut.
d. Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil  sepatutnya,  maka  permohonan  pemohon  digugurkan.  Bila sidang  pertama  termohon  tidak  hadir  sedangkan  ia  telah  dipanggil sepatutnya,  maka  arbiter/majelis  arbiter  akan  memerintahkan  agar termohon  dipanggil  sekali  lagi  untuk  terakhir  kali  menghadap  di  muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila termohon  masih  tetap  tidak  hadir,  maka  pemeriksaan  akan  dilakukan dan permohonan dikabulkan.
e. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati.
f. Keputusan  harus  diambil  berdasarkan  kepatutan  dan  keadilan  yang sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi  perjanjian  yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.
g. Putusan bersifat final and binding.
h. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam RV.
Peraturan  prosedur  yang  disusun  oleh  BASYARNAS  mengenai pendaftaran, pemeriksaan  sampai  putusan dan  tata  biaya  tetap mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa. 13 Putusan  BASYARNAS  bersifat  mandiri,  final  dan
13 Mujahidin, Prosedur…, hlm 159.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
mengikat  seperti  halnya  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  jika  putusan  tersebut  diterima  dan  dilaksanakan  secara  sukarela oleh pihak yang kalah dalam persidangan.
Akan  tetapi,  jika  pihak  yang  kalah  dalam  perkara  tidak  melaksanakan putusan  BASYARNAS  dengan  sukarela,  maka  diperlukan  peran  lembaga pengadilan  sebagai  pihak  yang  berwenang  melakukan  eksekusi  putusan  yang dikeluarkan  oleh  BASYARNAS.  Adapun  lembaga  pengadilan  yang  berwenang melaksanakan  eksekusi  putusan  BASYARNAS  saat  ini  adalah  Pengadilan Agama 14
Penting diketahui bahwa sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 14 Tahun 2016,  eksekusi  putusan  BASYARNAS  mengalami  beberapa  perubahan  atau inkonsistensi  peraturan,  sehingga  menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang berperkara di BASYARNAS.
Jika  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  61  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka yang memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan  eksekusi  terhadap  putusan BASYARNAS  adalah  pengadilan  negeri. 15 Namun  jika  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan Agama,  seharusnya  yang  berwenang  melaksanakan  putusan  BASYARNAS adalah  Pengadilan  Agama,  mengingat  sengketa  yang  ditangani  oleh BASYARNAS adalah sengketa ekonomi syariah yang jelas menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. SEMA
14 Lihat  Pasal  13  Ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
15 Lihat Pasal 61 dan Pasal  61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
ini  sejatinya  membawa  angin  segar  bagi  kepastian  Pengadilan  Agama  sebagai eksekutor  atas  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BASYARANAS.  Namun  patut disayangkan,  karena  keberadaan  SEMA  ini  tidak  dapat  bertahan  lama  sebagai dasar Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan BASYARNAS.
Tahun  2010  Mahkamah  Agung  kembali  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Penegasan  Tidak  Berlakunya  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Badan Arbitrase Syriah. Kemunculan SEMA ini bukan tidak beralasan, ketentuan Pasal 59  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan utama atas terbitnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 yang  mencabut  SEMA  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Badan Arbitrase Syariah. 16
Ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menjelaskan  bahwa dalam hal para  pihak  tidak melaksanakan  putusan  arbitrase  (termasuk  arbitrase  syariah)  secara  sukarela, putusan  dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas permohonan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.  Maka  sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ini berlaku, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah menjadi tidak berlaku lagi, dan secara otomatis eksekusi putusan BASYARNAS menjadi wewenang Pengadilan Negeri. 17
16 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan Badan Arbitrase Syariah.
17 Friska  Muthi  Wulandari,  “Dualisme  Peraturan  Tentang  Kewenangan  Pengadilan Terhadap eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 6.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
Tahun  2012,  eksekusi  putusan  BASYARNAS  kembali  mengundang polemik.  Setelah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  putusan  Nomor 93/PUU-X/2012 18 tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  timbullah  polemik  terkait  pengadilan  mana  yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusan BASYARNAS.
Akhirnya, setelah melalui kesenjangan yang cukup lama, pada tahun 2016 Mahkamah  Agung  kembali  memberikan  angin  segar  dengan  mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.  PERMA  ini  memberikan  kekuasaan penuh  kepada  Pengadilan  Agama  sebagai  eksekutor  terhadap  putusan BASYARNAS  yang  secara  jelas  diuraikan  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016.  Adapun  tata  cara  pelaksanaan putusan BASYARNAS tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 19
18 Pada tahun 2012, terjadi permohonan uji materil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Dadang Achmad.  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  ini  mengandung  kontradiktif  yang  jelas dimana  pada  satu  sisi  secara  tegas  menyebutkan  sedangkan  di  sisi  lain  memberi  kebebasan untuk memilih, maka lahirlah penafsiran sendiri-sendiri sehingga tidak ada kepastian hukum dan bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Akhirnya  melalui  putusannya,  MK  mengabulkan  permohonan  uji  materil  terhadap Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Lihat  Ridzky  Adityanto,  “Kedudukan  BASYARNAS  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012)”, Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 1, Issue 2, September 2016, hlm. 144.
19 Lihat  Pasal  13  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Hal di atas senafas dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Ketentuan  tersebut  juga sejalan dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tenang perubahan atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diamandemen  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun 2009.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  49  disebutkan  bahwa  peradilan  agama mempunyai  wewenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah. 20

## Pembatalan Putusan BASYARNAS
Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase.  Pembatalan  merupakan  suatu  upaya  hukum  yang  luar  biasa,  atau dengan kata lain Pembatalan putusan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  untuk  meminta  Pengadilan  Agama  (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016) agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. 21 Putusan arbitrase  umumnya  disepakati  sebagai  putusan  yang  bersifat final  dan  binding (mengikat). Oleh karena itu, tanpa alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu  pembatalan  putusan  arbitrase  tidak  mungkin  dipenuhi.  Jika  kita  melihat alasan-alasan  pembatalan  putusan  arbitrase  tersebut,  maka  upaya  hukum
20 Nunung  Rodliyah, Hukum  Peradilan  Agama (Bandar  Lampung:  Justice  Publisher, 2014), hlm. 31-32.
21 Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 10.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
pembatalan merupakan hukum yang memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak. 22
Dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan  memeriksa  keabsahan  prosedur  pengambilan  putusan  arbitrase, antara  lain  proses  pemilihan  arbiter  hingga  pemberlakuan  hukum  yang  dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. 23
Putusan  BASYARNAS  dapat  dibatalkan  dengan  mengajukan  secara tertulis permintaan pembatalan putusan dengan didasarkan pada alasan: 24
a. Penunjukan Arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur BASYARNAS.
b. Putusan melampaui kewenangan BASYARNAS.
c. Terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota Arbiter.
d. Putusan  jauh  menyimpang  dari  ketentuan  pokok  peraturan  prosedur BASYARNAS.
e. Putusan  tidak  memuat  dasar-dasar  alasan  yang  menjadi  landasan pengambilan  putusan  tanpa  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.
Ketentuan  mengenai  aturan  pelaksanaan  dan  pembatalan  putusan arbitrase  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  hanya  memuat  kewenangan  Pengadilan
22 Susanti  Adi  Nugroho, Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 264.
23 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 85.
24 Tehedi,  “Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  di  BASYARNAS Perwakilan  Yogyakarta  (Studi  Terhadap  Penerapan  Sifat  Final  dan  Binding)”  Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 29.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
Negeri, tidak memuat kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu:
a. Kewenangan  tersebut  merupakan  wewenang  Pengadilan  Negeri, berdasar Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 70, Pasal  71,  dan  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor.  30  Tahun  1999, sehingga  pembatalan  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
b. Semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasar Pasal  49  huruf  (i)  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama, pendapat ini didasarkan kepada asas hukum lex posteriori derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generali.
Berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori, peraturan perundang- undangan  yang  lebih  baru  didahulukan  berlakunya  daripada  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  lama/terdahulu.  Sedangkan  menurut  asas lex specialis  derogat  legi  generali,  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang sifatnya  khusus  didahulukan  berlakunya  daripada  peraturan  perundang- undangan  yang  sifatnya  umum.  Kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk melaksanakan  dan  membatalkan  putusan  BASYARNAS  sangatlah  tepat  sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generali.  Untuk  itu,  dasar  perluasan  kewenangan  Peradilan  Agama  adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 25
Berdasarkan  kedua  asas  hukum  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  maka Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  sebagai perubahan atas undang-undang Peradilan Agama yang lama, yang diundangkan
25 Ummi Uzma ,”Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  Sebagai  Kewenangan  Pengadilan  Agama”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Tahun ke-43 No.3 Juli-September 2013 hlm. 369.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
pada  tanggal  20  Maret  2006,  merupakan  undang-undang  terbaru  dibanding undang-undang  Arbitrase  yang  diundangkan  pada  tanggal  12  Agustus  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Begitu  pula,  Undang- undang  Peradilan  Agama  merupakan  Undang-undang  bersifat  khusus  dalam penyelesaian  ekonomi  syariah,  yang  sebelumnya  merupakan  bagian  dari kewenangan  Pengadilan  Negeri/Pengadilan  Niaga  yang  berada  dalam  lingkup Peradilan Umum.
Hal di atas juga dikuatkan dengan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  14  tahun  2016,  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  putusan arbitrase  syariah  dan  pembatalannya,  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Agama.  Maka,  berdasarkan  uraian  di  atas,  Pengadilan Agama  memiliki  wewenang  penuh  dalam  melakukan  eksekusi  putusan BASYARNAS  jika  putusan  tersebut  tidak  dilakukan  secara  suka  rela  oleh  para pihak yang berperkara.
Adapun  tata  cara  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  tetap mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.,  yaitu  harus  dilakukan  secara  tertulis  dalam waktu  paling  lama  tiga  puluh  hari  terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan pendaftaran  putusan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  (sesuai  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016).  Hal  ini  berarti  bahwa putusan  arbitrase  yang  dapat  dimohonkan  untuk  pembatalan  adalah  putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada pengadilan agama. 26
Kemudian ketentuan pembatalan putusan arbitrase, terdapat dalam Pasal 70  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
26 Sudiarto  dan  Zaeni  Asyhdie, Mengenal  Arbitrase:  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.185.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
Penyelesaian  Sengketa  yang  menyatakan  bahwa:  Terhadap  putusan  arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu  atau  dinyatakan  palsu, setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan  yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan  atau,  putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan  Agama  (sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14 Tahun 2016) dan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada Panitera  Pengadilan  Agama.  Apabila  Ketua  Pengadilan  menyatakan  bahwa alasan-alasan  tersebut  tidak  terbukti,  hal  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan  untuk  menolak  permohonan  pembatalan. 27 Sedangkan  apabila permohonan  dikabulkan,  Ketua  Pengadilan  Agama  menentukan  lebih  lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 28
Apabila  ditelaah  ketentuan  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  sebagaimana dimaksud  di  atas,  pembatalan  putusan  arbiter  atau  majelis  arbitrasi  baru  akan terjadi  apabila  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  terhadap  putusan tersebut,  jadi  bukan  batal  dengan  sendirinya  tetapi  harus  berdasarkan  inisiatif dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Namun Undang-Undang Arbitrase telah  membatasi  hak  para  pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk  mengajukan pembatalan terhadap putusan arbiter tersebut yakni 30 hari terhitung sejak hari
27 Asyhdie, Mengenal… ., hlm.189.
28 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktek  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, hlm. 321.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H
penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada  panitera  Pengadilan Agama. 29

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kewenangan  Pengadilan  Agama  sebagai eksekutor  terhadap  pelaksaan  dan  pembatalan  putusan  BASYARNAS mengalami  pasang  surut  yang  disebabkan  oleh  ketidak  konsistenan  peraturan yang mendasarinya. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SEMA Nomor 8 Tahun 2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  yang  kemudian dihapuskan  oleh  SEMA  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Penegasan  Tidak Berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008. Terbitnya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 ini mengembalikan kewenangan pelaksanaan dan pembatalan eksekusi putusan BASYARNAS kepada Pengadilan Negeri.
Selang beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama kembali memegang kewenangan sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. dengan demikian,  pelaksanaan  dan  pembatalan  putusan  BASYANAS  dilakukan  oleh Pengadilan Agama.
Namun  sebagai  langkah  antisipasi,  sudah  selayaknya  bagi  Pemerintah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk  membentuk  Undang-Undang Arbitrase  Syariah  atau  sekedar  melakukan  amandemen  terhadap  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa dengan menambahkan ketentuan terkait pelaksanaan dan pembatalan putusan BASYARNAS. Hal ini penting demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.
29 Susilawetty, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 12.
Studi Multidisipliner Volume 6 Edisi 1 2019 M/ 1440 H

## Daftar Pustaka
Adi  Nugroho,  Susanti, Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Adityanto,  Ridzky,  “Kedudukan  BASYARNAS  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU- X/2012)”, Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 1, Issue 2, September 2016.
Fuady  Munir, Arbitrase  Nasional:  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, Bandung: Citra Aditya, 2006.
Harahap, Yahya, Arbitrase, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Hutagalung,  Sophar  Maru, Praktek  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Muhibuthawary,  “Arbitrase  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999”, Asy-Syari‘ah, Volume. 16, Nomor. 2, Agustus 2014.
Mujahidin,  Ahmad ,  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Nugroho, Wahyu, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Kantor Pusat  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Jakarta”,  ]urnal  Kewirausahaan, Volume, 3 Nomor. 2, ]uli-Desember 2012.
Rodliyah,  Nunung, Hukum  Peradilan  Agama,  Bandar  Lampung:  Justice
Publisher, 2014.
Sembiring,  Jimmy  Joses, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan:
Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  &  Arbitrase,  Jakarta:  Transmedia  Pustaka,
2011.
Soemartono,  Gatot, Arbitrase  dan  Mediasi Di  Indonesia,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2006
Soraya Andi Tenri, M. Arifin Hamid, dan Juajir Sumardi, “BASYARNAS Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”, Jurnal, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014.
Sudiarto  dan  Asyhdie,  Zaeni, Mengenal  Arbitrase:  Salah  Satu  Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Susilawetty, Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  Ditinjau  Dalam  Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
Tehedi,  “Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  di  BASYARNAS Perwakilan  Yogyakarta  (Studi  Terhadap  Penerapan  Sifat  Final  dan Binding)”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
Usman,  Rachmadi, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Uzma,  Ummi,  ”Pelaksanaan  Atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No.3 Juli-September 2013.
Widjaja,  Gunawan, Arbitrase  Vs  Pengadilan:  Persoalan  Kompetensi  (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai, Jakarta: Kencana, 2008.
Winarta,  Frans  Hendra, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013.
Wulandari, Friska Muthi, “Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap  eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  tentang  Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah