## MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG
PADA  MASA  PANDEMI COVID-19  DI  KABUPATEN  ACEH  UTARA  DAN  KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH 1
STRENGHTENING  THE  VILLAGE  GOVERNMENTALITY DURING  THE  COVID-19  PANDEMIC  IN  NORTH  ACEH DISTRICT AND LHOKSEUMAWE CITY, ACEH
Teuku Kemal Fasya 2 Email: kemalfasya@unimal.ac.id

## ABSTRACT
This paper entitled “Strenghtening the Village Governmentality during the Covid-19 Pandemic in  North  Aceh  District  and  Lhokseumawe  City,  Aceh”  discusses  village  creativity  and independence. Qualitative social method is used, with an ethnographic approach; a social research model that emphasizes the inductivity and in-depth aspects of field social research. In practice, the ethnographic approach used is more of a netnographic in nature, because some datas and references were obtained from online and digital information sources. The data in this study were collected through  primary  sources,  namely  field  observations  and  in-depth  interviews  and  through secondary  sources  consisting  of  document  and  literature  studies  to  enrich  the  perspective  and scientific  concepts  of  writing.  The  discussion  part  of  this  paper  looks  at  the  creativity  of  the gampong  government  in  Lhokseumawe  City  and  North  Aceh  District  -  two  identical  level  II regional governments - in carrying out their roles, especially in implementing Law No. 6 of 2014 concerning the Village. The Covid-19 pandemic has indeed disrupted entire models of government and business, thus affecting the performance of village governance in Aceh. However, some other weaknesses caused by social capital and the impact of past conflicts are also present so that the gampong government has not fulfilled its desire to improve the productive economy of the people as well as good governance capacity. There is an opportunity to revive economic resources at the village level by establishing tourism objects that are environmentally and socially friendly, even though it is still far from the ideal concept of well-established tourism villages such as those found in Yogyakarta, East Java, Bali, West Sumatra, etc.
Keywords: governance, ethnography, tourism village, Covid-19 pandemic
1 Diterima 26 Oktober 2020. Direvisi 02 November 2020
2 Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengambil  tema  kreativitas  dan  kemandirian gampong dengan  judul “Memperkuat Daya Pemerintahan Gampong pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Aceh”. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi;  sebuah  model  penelitian  sosial  yang menekankan  pada  aspek  induktivitas  dan in-depth dalam  riset  sosial  lapangan.  Dalam praksisnya  pendekatan  etnografi  ini  lebih  bernuansa  netnografi,  karena  ada  beberapa teknik penggalian data dan pencarian sumber referensi menggunakan sumber informasi daring dan digital. Teknik penggalian data menggunakan sumber primer yaitu observasi lapangan dan wawancara mendalam, dengan sumber sekunder berupa studi dokumen dan literatur untuk memperkaya cara pandang dan konsep ilmiah. Pembahasan di dalam tulisan ini melihat  seberapa kreatif pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten  Aceh  Utara  –  dua  pemerintahan  daerah  tingkat  II    identik  -  mampu menjalankan perannya, terutama mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pandemi Covid-19 memang telah mengganggu seluruh model pemerintahan dan bisnis berpengaruh pada kinerja pemerintahan gampong di Aceh. Namun ada kelemahan lain  yang  disebabkan  modal  sosial  dan  juga  dampak  konflik  di  masa  lalu  sehingga pemerintahan di gampong belum memenuhi hasrat sebagai perbaikan ekonomi produktif warga dan kemampuan tata kelola yang baik ( good governance capacity ). Sebenarnya ada satu peluang  untuk menghidupkan sumber-sumber ekonomi di tingkat gampong yaitu menciptakan objek wisata yang ramah lingkungan dan sosial, meskipun masih jauh dari konsep ideal desa wisata yang mapan seperti di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, dsb.
Kata kunci : daya pemerintahan, etnografi, gampong wisata, pandemi Covid-19.
A. PENDAHULUAN rovinsi  Aceh  adalah  wilayah dengan struktur masyarakat perdesaan  yang  masih  dominan. Saat  ini  pemerintahan  desa  telah mendapatkan ruang
pengelolaan anggaran  yang  lebih  mandiri  sejak disahkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  UU  ini menandakan diakuinya struktur pemerintahan terkecil dalam
pemerintahan  itu  beserta  dengan kewenangan  anggarannya  yang  diakui secara  otonom.  UU  Desa  sendiri memiliki  sejarah  yang  panjang,  dimulai dari  lahir  sebagai  risalah  sidang
pembahasan  pada  rapat-rapat  Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013 ( Kumparan , 18 April 2019). Bahkan, sebenarnya sebelum itu  inisiatif  masyarakat  sipil  untuk menghadirkan  undang-undang  yang mengatur  tentang  sejarah  asal-usul  dan pemerintahan  adat  di  desa  telah dilakukan  sejak  2005  ketika  pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004  menjadi  tiga  UU,  yaitu  UU Pemerintahan  Daerah,  UU  Pilkada Langsung, dan UU Desa.
Pada  tahun  2006,  beberapa  LSM seperti IRE Yogyakarta, STPMD
"APMD",  Gita  Pertiwi,  dan  beberapa
P
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
lembaga  lain,  serta  beberapa  individu yang tergabung di dalamnya seperti Ari Dwipayana,  Arie  Sudjito,  Bambang Hudayana,  Haryo  Habirono,  Diah  Y. Suradireja,  Rossana  Dewi,  Widyo  Hari, dll  meneruskan  diskusi  dan  kajian,  dan secara  resmi  pada  Januari  2007  mulai menyusun  Naskah  Akademik  RUU Desa. Naskah Akademik ini
didiskusikan  dengan  para  pihak,  baik pegiat maupun Asosiasi Desa, di banyak kota  dan  pelosok.  Pada  Agustus  2007 Naskah  Akademik  itu  rampung  dan disusul dengan drafting RUU Desa ( ibid ).
Hingga akhirnya dengan sejarah hampir satu dekade UU Desa disahkan pada 15 Januari  2014,  pada  masa  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
UU  yang  terdiri  dari  122  pasal  itu juga  mengakui  aspek  kekhususan  yang ada  pada  undang-undang  lainnya  dan tidak menafikannya, seperti UU Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  tahun 2006.  UU  ini  tidak  menepikan  aspek pemerintahan  yang  telah  ada  di  dalam teritori  Indonesia  dan  telah  terbentuk sebelum  Indonesia  merdeka,  seperti adanya  lebih  kurang 250  “ Zelfbesturende landschappen ”
dan “ Volksgemeenschappen ”,  seperti  desa  di Jawa  dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau, dusun  dan  marga  di  Palembang,  dan sebagainya.
Daerah-daerah itu mempunyai  susunan  asli  dan  oleh karenanya  dapat  dianggap  sebagai daerah yang bersifat istimewa (penjelasan  UU  Nomor  6  tahun  2014). Meskipun  UU  Desa  ini  disahkan  pada masa SBY,
tapi implementasi
anggarannya  baru  terlaksana  di  masa pemerintahan Jokowi-JK. Periode  2015– 2019  anggaran  yang  telah  dialokasikan secara  nasional  untuk  pembangunan desa  mencapai  257  triliun  rupiah. pemerintahan  Jokowi  pada  periode keduanya merencanakan alokasi anggaran  untuk  desa  mencapai  400 triliun  rupiah  untuk  lima  tahun  (2019- 2024)  ( Kompas.com ,  26  Februari  2019). Sayang  pandemi  Covid-19  yang  mulai melanda di Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah membuyarkan upaya penguatan  pemerintahan gampong pada tahun ini.
UU desa ini memenuhi hasrat yang lama  terpendam  dalam  mengembangan potensi berpemerintahan ( governmentality )  yang  khas  Indonesia. Karena  sesungguhnya  pembentukan desa/nagari/ gampong /kampung  adalah bagian  dari  melihat  potret  kekuasaan yang  ada  di  dalam  masyarakat  secara etnografis,  sekaligus  melihat  pelbagai variasi  yang  membentuk  kesadarannya untuk berkumpul dalam sebuah wilayah yang kemudian dipimpin oleh tetua yang kemudian
disebut kepala desa/reje/keuchiek/penghulu  itu.  Hal itu  baru  mungkin  dilaksanakan  ketika pemerintahan  Orde  Baru  tumbang  dan semangat  reformasi  datang  menyergap. Kesadaran pada perubahan tata pemerintahan  pada  era  reformasilah yang  kemudian  ikut  menghidupkan semangat untuk memperkuat
pemerintahan  desa  yang  dianggap memiliki tiga hal yang bersifat distingtif, yaitu  1)  pengakuan  atas  asal-usul,  2)
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
mengatur hal yang bersifat istimewa, dan 3)  mengakui  aspek  keberagaman (Zakaria, 2014).
Demikian  pula  Undang-Undang Desa mengatur inklusi sosial yang diatur pada  beberapa  arena,  seperti  arena penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan  desa,  dan  pembangunan desa (Simarmata dan Zakaria, 2017 : 10-
11). Sebenarnya dengan mengoptimalkan  UU  Desa,  beberapa kelemahan dalam penataan pemerintahan  desa  sebelumnya  bisa ditutupi. Kenyataannya
Undang- Undang  ini  bukan  payung  yang  bisa melindungi dari hujan atau selimut yang mereda rasa dingin.
Dalam  konteks  penulisan  artikel ini,  ada  beberapa  faktor  sosial- antropologis yang menyebabkan daerah seperti  di  Kota  Lhokseumawe  dan Kabupaten  Aceh  Utara,  Provinsi  Aceh masih  menghadapi  kendala  ketika mengimplementasikan UU tentang Desa.Padahal di sinilah semaian pemerintahan gampong dipraktikan.
Gampong adalah sumber kekuatan sosial- ekonomi masyarakat
dalam memproduksi produk-produk pertanian, perkebunan,  perikanan,  dan  industri olahan (Hasan, Jurnal  Kebangsaan , 2017).
Entitas gampong sebagai  kesatuan wilayah  hukum  terendah  sebelum mukim  memungkinkannya  berdaya, karena  akhirnya gampong menjadi sumber  nilai-nilai  lokal  karena  ikatan adatnya  yang  masih kuat (Mahmuddin, Al-Ijtima’i ,  2016).  Seharusnya  dengan adanya  dana gampong yang  besar  lebih
menyejahterakan  (Anggraeni,  Modus, 2018),  tapi  malah  sebaliknya,  yang terlihat  dari  Kota  Lhokseumawe  dan Kabupaten Aceh Utara adalah kemiskinan dan keputusasaan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Antropologi Pembangunan
Dalam ranah antropologi, konsep dan realitas perdesaan awalnya dikaji di dalam  kajian umum, yaitu Antropologi
Pembangunan ( Anthropology of Development ). Kajian Antropologi
Pembangunan  muncul  setelah  realitas masyarakat  dan  perubahan  sosial  tidak lagi  memadai  melihat  masalah  dinamik yang tumbuh di kota dan desa (Sardan, 2005).  Dengan  kata  lain  Antropologi Pembangunan  muncul  dengan  segala aspek  kultural  dan  diakroniknya  untuk menggenapkan  apa  yang  telah  dikaji sebelumnya dalam Sosiologi
Pembangunan.
Menurut Marc Edelman, profesor Antropologi  dari  dari  Hunter  College dan  City  University  of  New  York, globalisasi  ikut  menjadi  pemantik tumbuhnya  kota-kota  baru  di  dunia, menggantikan  perdesaan  ( countryside ). Ketegangan itu tumbuh dan berkontraksi di  dalam  masyarakat,  bukan  hanya  di kota dengan realitas urbannya, tapi juga di perdesaan. Indikatornya ialah pertama , hal-hal  yang  berkaitan  dengan  harga industri  dan  barang-barang  pertanian ikut  menunjukkan  tentang  konteks berbeda  dalam  melihat  desa  dan  kota (Edelman and Haugerud, 2005 : 35). Desa biasa selalu dianggap sebagai penyuplai
barang-barang  pertanian  dan  kota adalah  tempat  barang-barang  industri tersedia. Kedua ,  jika  dilihat  dari  sisi antropologi ekonomi, selalu ada tantangan  yang  semakin  berat  dan jurang  yang  melebar  antara  standar kehidupan  di  desa  dan  kota  yang kemudian  mempengaruhi  perbedaan kebijakan  dalam  menangani  kota  dan desa.  Kebijakan  atas  kota  tidak  harus sama dengan desa. Ada aspek keunikan dan imponderabillia 3 desa yang tak boleh dengan serta-merta digeneralisasi.
Ketiga ,  menurut  Marc  Edelman, ledakan kemiskinan yang terjadi di kota pascaperang dunia kedua telah menjadi penyebab  munculnya  pemberontakan, kerusuhan  sosial,  dan  juga  kecemasan yang  memengaruhi  pembuat  kebijakan dan  perencanaan  dalam  ranah  ilmu sosial. Namun menurut penulis, pandangan  Edelman  terlalu  berfokus pada  masalah  kota  dalam  konteks Antropologi Pembangunan dan mengecilkan  masalah  yang  timbul  di desa. Dalam konteks globalisasi informasi,  teknologi  transportasi,  dan
3 Istilah imponderabillia digunakan etnografer asal Polandia, Bronislaw Malinowski, yang secara harfiah berarti “darah dan daging masyarakat” yang memiliki keunikan DNA. Menurut Malinowski, penelitian tentang masyarakat meskipun dengan fokus kajian yang sama akan memberikan nuansa dan interpretasi yang berbeda jika masyarakat yang menjadi objek kajian berbeda. Seperti tubuh, masyarakat atau etnis memiliki DNA yang berbeda dan bersifat unik, satu sama lain memiliki karakteristik dan kekhasannya. Liat Karen O’Reilly, Ethnographic Methods , London : Routledge, 2004 : 8).
4 Sejarah pembangunan nasional menunjukkan tentang pentingnya peran pembangunan desa,
infrastruktur,  ledakan  masalah  yang dihadapi  di  kota  sama  saja  daya eksplosinya  atau  paling  tidak  hampir sama  dengan  yang  terjadi  di  desa.
Bahkan dalam perencanaan pembangunan  nasional  terkini,  masalah desa  semakin  dilihat  dalam  kacamata mainstream ,  apalagi  sejak  diberlakukan UU Desa dan pembentukan kementerian khusus mengurus tentang desa. 4 Saat  ini  perkembangan  kajian Antropologi  Pembangunan  memang disaratkan sebagai sebuah kajian terapan ( applied sciences ) dibandingkan “abstraksi kritis”.  Perkembangan  pada  kajian terapan di Indonesia sudah terjadi sejak awal  kajian  Antropologi  dipelajari sebagai sebuah disiplin otonom. Hal itu terlihat  dari  pernyataan  Prof.  Soetjipto Wirjosoeparto,  dekan  Fakultas  Ilmu Budaya  Universitas  Indonesia  (1961- 1964),  bahwa  ilmu  antropologi  harus berguna bagi bangsa Indonesia, sekaligus  menjawab  tantangan  pelbagai pihak  tentang  kesarjanaan  antropologi yang  menjamin  masa  depan  (Marzali, 2005  :  5).  Artinya  menjadi  antropolog
sehingga kajian tentang perdesaan saat ini semakin diperlukan. Kalau dilihat dari sejarahnya,
Kementerian tentang Desa baru dibentuk pada masa Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (2014-2019). Saat itu dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri pertama yang menjabat adalah Marwan Jakfar (2014-2016) dan kemudian digantikan oleh Eko Putro Sanjojo (2016-2019). Saat ini Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dipimpin oleh Abdul Halim Iskandar. Lihat https://www.kemendesa.go.id/berita/view/kemende sa/1/sejarah-singkat .
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
juga menjadi seorang analisis kebijakan, termasuk dalam konteks pembangunan.
Semangat  itulah  yang  ikut mempengaruhi  perkembangan  kajian Antropologi  terapan  di  Indonesia, terutama  dari  “mazhab  UI”.  Hal  itu terbaca dari pandangan “Bapak Antropologi Indonesia”, Prof. Koentjaraningrat bahwa “ilmu antropologi  yang  cocok  bagi  bangsa Indonesia adalah yang bisa meneliti dan menganalisis  faktor-faktor  sosiokultural yang berhubungan dengan
pembangunan  negara  kita  masa  kini” ( ibid ).    Dalam  konteks  itulah  sejak  awal kajian  Antropologi  Pembangunan  telah melihat  problem  desa  sebagai locus dan fokus  kajian,  sebelum  pada  era  kini kajian  Antropologi  Perdesaan  sudah menjadi kajian mandiri. 5

## 2. Konsep Rural
Salah satu elemen penting dalam melihat  sebuah  komunitas,  kelas  sosial, etnis,  dan  masyarakat  adalah  aspek kebudayaan.  Demikian  pula  ketika melihat  konsep  kebudayaan  rural.
Kebudayaan merupakan konsep
prismatik  dan  polisemik  yang  tidak mudah dialurkan pada satu konsep atau definisi.
Clyde  Kluckhohn,  antropolog Amerika  Serikat,  memiliki  setidaknya 150 definisi kebudayaan yang ditulisnya
5 Meskipun ketika penulis melihat perkembangan Kurikulum Antropologi “pasca-pandemi”: Kurikulum Merdeka- Merdeka Belajar, kajian khusus tentang desa mulai hilang otonominya. Di Prodi Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Mata Kuliahnya menjadi Etnografi Masyarakat Rural dan Urban;
di  dalam  buku Mirror  for  Man yang dijelaskan  dalam  27  halaman  di antaranya 1) cara kehidupan menyeluruh  sebuah  masyarakat  ( a  total way  of  life  of  a  people ),  2)  warisan  sosial seorang  individu  yang  diperoleh  dari kelompoknya  ( the  social  legacy  the individual acquires from his group ), 3) cara berpikir,  merasa,  dan  mempercayai  ( a way  of  thinking,  feeling,  and  believing ),  4) sebuah  teori  dari  antropolog  yang mengkaji  cara  berperilaku  sekelompok orang  ( a  theory  on  a  part  of  the anthropologist  about  the  way  in  which  a group  of  people  in  fact  behave ),  5)  sebuah gudang yang berisi sekolam pembelajaran  ( a  store  house  of  pooled learning ),  6)  perilaku  yang  dipelajari ( learned behaviour ), dsb (Geertz, 1975 : 4- 5).  Dari  sejumlah  definisi  ini  terlihat bahwa  kebudayaan  adalah  aspek kompleks  yang  bervariasi,  mulai  dari konstruksi pikiran, perilaku,
kepercayaan,  hingga  sistem  nilai  dan produk yang dihasilkan sebuah masyarakat.
Dengan  demikian,  kebudayaan rural  adalah  tata  atau  sistem  nilai  yang dianut  dan  menjadi  ciri  masyarakat perdesaan,  bersifat  kompleks  dan abstraktif, mulai cara berpikir,
berperilaku,  berkeyakinan,  dsb.  Hal  itu tidak tidak didefinisikan secara
terlihat lebih sebagai kajian reflektif-interpretatif dibandingkan kajian terapan. MK itu juga menunjukkan bahwa otonomi kajian perdesaan yang sebelumnya pernah muncul kini dianggap kurang signifikan lagi, sehingga akhirnya digabungkan dengan kajian perkotaan.
ideasional  orang  per  orang,  tapi terbentuk secara konvensional dan sosial dalam  ikatan  komunitas  dan  bersifat etnografis.
Konsep  rural  juga  tidak  berdiri sendiri.  Ia  adalah  cerminan  atau instrumen  pelengkap  dalam  menilai konsep  urban.  Keduanya  dibentuk secara  bersamaan  dan  dilihat  dalam sudut spasial tertentu (Gilbert, 1982 : 609- 633).    Seperti  dijelaskan  sebelumnya, konsep  perdesaan  awalnya  dilihat  dari kacamata  sosiologi  tapi  kemudian berkembang juga di lapangan antropologi.  Konsep  rural  sendiri  tidak hanya merujuk kepada konsep masyarakat,  tapi  juga  berhubungan dengan  aspek  budaya,  ekologis,  dan mata pencaharian.
Perbincangan  tentang  konsep rural  tidak  hanya  dihubungan  dengan konsep  urban,  tapi  dengan  penuh kesadaran berhubungan dengan perkembangan  industri.  Karenanya kajian  rural  tidak  diidentikkan  dengan masyarakat  tribal  atau  terasing,  tapi masyarakat  tradisional  yang  pada  taraf tertentu telah
“terpolusi” oleh perkembangan  industri  dan  menjadi masyarakat  bergerak  ( moving  people ). Bahkan  sebenarnya  masa  depan  rural semakin berhubungan dengan perubahan  agraria  dan  pertanian (Bodenstedt, 1990). Cara hidup
masyarakat rural di masa depan semakin tergantung  pada  penguasaan  tanah, udara, air, energi, dan struktur agraria. Bahkan  saat  ini  semakin  tidak  muncul lagi  apa  yang  bisa  disebut  masyarakat
rural murni secara empiris. Konsep yang mungkin  diinterpretasikan  ke  depan adalah  rural-urban  atau  urban-rural: masyarakat  desa-kota  atau  kota-desa. Dalam  konteks  penelitian  tulisan  ini, makna gampong yang  diacu  di  dalam pembahasan  juga  bukan  berarti  “yang bukan kelurahan”. Demikian pula dalam variasi  lain, gampong di  ibukota kabupaten  berbeda  dengan  di  tepi  kota atau pinggiran.

## C. METODE PENELITIAN
Metode
penelitian yang
digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah sosial-kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif-interpretatif. Metode penelitian sosial kualitatif bisa digunakan  untuk  objek  analisis  yang bersifat induktif dan deduktif. Demikian pula  pada  analisis  yang  dipakai  dapat pada  level  mikro  dan  makro  (Neuman, 2014  :  69).  Artinya,  untuk  level  analisis tingkat gampong bisa  digunakan  untuk menjelaskan karakter
sebuah kabupaten/kota  atau  deduktifikasi. Tentu  dengan  level  representasi  yang tepat dalam pemilihannya.
Penelitian sosial kualitatif ini bisa digunakan  dalam  menginterpretasikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek kausalitas,  struktural,  dan  interpretatif. Penjelasan  interpretatif  akan  banyak digunakan terutama ketika menafsirkan simbol-simbol  sosial  dan  kode-kode kultural di dalam masyarakat yang dapat dilihat  dari  pengetahuan  lokal  ( local knowledge ),  peribahasa,  dan  folklore.  Di dalam  laporan  final  ini  ungkapan-
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
ungkapan unik dan khas yang berangkat dari pemikiran lokal juga coba diangkat,
melalui kutipan langsung. Adapun pendekatan yang
digunakan  dalam  tulisan  ini  bernuansa etnografis.  Pendekatan  etnografi  sendiri menjadi  cara  paling  populer  dalam penelitian sosial kontemporer, termasuk dalam  survei  perusahaan  dan  riset pemasaran untuk
memberikan gambaran  hidup  tentang  objek  yang diteliti. Dengan menekankan pada aspek informan yang bisa berbicara sendiri ( the subject  speaks ),  penelitian  bernuansa etnografi ini akan memberikan gambaran yang padat dan panjang lebar ( thick description ) (Geertz, 1975). Dengan narasi  yang  menyeruak  hingga  ke  sisi subtil, hasil survei ini bisa dipahami dari pelbagai aspek yang ditemukan di dalam masyarakat  yang  diteliti,  sekaligus menjadi  bahan  “peta  sosial”  yang bernuansa akademik, tanpa melepaskan aspek strategisnya.
Secara  umum  penelitian  dengan pendekatan etnografi dapat disimpulkan sebagai  berikut  (dari  O’Reilly,  2004  :  3 dan lain-lain) :
1.  Penelitian yang bersifat induktif dan memerlukan
keberulangan ( inductive-iterative research ).
2.  Dapat menggunakan sejumlah metodologi ( a family of methods ).
3.  Terlibat  secara  langsung  dan berkelanjutan dengan informan yang diteliti.
4.   Mewawancarai  informan  sekaligus membangun  relasi  sebagai  peneliti
partisipatif ( participant observer )
(Atkitson, 1995 : 109).
5.  Membuat  pertanyaan  baik  dengan format  wawancara  informal  atau formal  ( asking  questions  through informal and formal interview ) (Atkinson, 1995 : 3). 6.  Mencoba menangkap inti kebudayaan  masyarakat  di  tengah relasinya  dengan  budaya  luar  dan global (Crang, 2007 : 12).
7.  Memproduksi tulisan yang kaya oleh pengalaman  naratif  ( a  richly  written account ).
8.  Menghormati aspek keunikan pengalaman ( irreducibility ) masyarakat.
9.  Memahami peran teori sebaik peran peneliti dalam menerjemahkan pengalaman di lapangan.
10.   Mendorong  kesimpulan  subjektif  di lapangan menjadi lebih objektif dan argumentatif  di  dalam  laporan penelitian  sebagai  karya  ilmiah (Crang, 2007 : 13).
Di  era  keberlimpahan  informasi ( big  data )  seperti  saat  ini,  riset  etnografi juga bisa dilakukan dengan menggunakan  sumber-sumber  online. Wawancara  saat  ini  bisa  dilakukan melalui  telepon  atau  sumber-sumber teknologi  konferensi  lainnya,  yang menandakan  tidak  diperlukannya  lagi berada  di  satu  lokasi  yang  sama,  tapi tetap bisa dipersatukan oleh waktu yang sama.  Wawancara  bisa  dilakukan dengan voice call atau video call Whatsapp atau  model conference seperti  dengan
Zoom  Meeting,  Google  Meet,  Microsoft Teams, dll.
Hal inilah yang kemudian muncul istilah netnography atau  penelitian etnografi  berbasis  online  (Kozinets, 2010).  Hal  ini  sudah  muncul  dan berkembang  bukan  saja  saat  pandemi Covid-19  ini,  tapi  jauh  sebelum  ini.  Ia mulai menggejala sejak internet mengambil  peran  penting  dalam merekam  kehidupan  masyarakat  dan data  online  bisa  menjadi  sumber  yang diteliti.
Akhirnya  pendekatan  etnografi ini juga menjadikan netnography sebagai teknik penggalian data dan menganalisis temuan-temuan  agar  menjadi  narasi  di dalam  tulisan  jurnal  ini.  Karena  seperti diketahui,  pengunaan  internet,  media sosial,  dan  sumber  digital  menjadi  cara penting lain dalam memahami segi sosial dan kehidupan budaya masyarakat saat ini.  Karena  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi
(ICT/information  and  communication technologies)  saat  ini  digunakan  oleh warga  jaringan  untuk  berkomunikasi,
berkomunitas, bersosialisasi,
mengekspresikan, dan memahami masalah yang dihadapi ( Ibid : 2). Lokasi
penelitian terkait penulisan ini adalah Kota Lhokseumawe dan  Kabupaten  Aceh  Utara.  Kedua wilayah  pemerintahan  administrasi  ini awalnya berada pada satu pemerintahan yang  sama.  Dengan  adanya  proyek otonomi daerah, Lhokseumawe menjadi kota  sendiri  terpisah  Kabupaten  Aceh Utara berdasarkan UU No. 2 tahun 2001
pada 21 Juni 2001. Alasan pemilihan dua daerah  administrasi  dalam  kajian penelitian ini karena keduanya memiliki karakter  sosial-politik-budaya  yang identik.  Kedua  daerah  ini  juga  menjadi daerah yang terdampak Daerah Operasi Militer  pada  (1989-1998)  dan  juga terdampak sebagai masyarakat industrial petrodollar. Adapun waktu penelitian
lapangan  untuk  penulisan  jurnal  ini dimulai  Juni  hingga  September  2020. Penelitian  ini  merupakan  ekstraksi sebagian  hasil  survei  pemetaan  sosial- budaya dari Premier  Oil Andaman Ltd; sebuah  perusahaan  asal  Inggris  yang berpengalaman dalam melakukan eksplorasi  migas  lepas  pantai  ( offshore ). Namun  perluasan  tema,  penambahan analisis dan kesimpulan adalah tanggung  jawab  penulis  sepenuhnya, dan  tidak  merepresentasikan  sikap Premier Oil Andaman Ltd.

## D. HASIL PENELITIAN
1. Perdesaan sebagai Tumbuhnya Ekonomi Produktif?
Konsep  tentang gampong di  Aceh telah  diatur  bahkan  sebelum  hadirnya UU  Pemerintahan  Aceh,  UU  Nomor  11 tahun  2006.  Konsep  tentang gampong telah dijelaskan di dalam Qanun Nomor 5  tahun  2003  tentang  Pemerintahan Gampong Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.  Qanun  ini  sendiri  juga bagian dari perda-perda awal perubahan nomenklatur  di  Aceh.  Istilah  qanun  ini sudah  dikenal  di  dalam  UU  Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2001.

## ●MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH ●
Dalam qanun tersebut, gampong diistilahkan sebagai “kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung  berada  di  bawah  Mukim  atau nama  lain  yang  menempati  wilayah tertentu,  yang  dipimpin  oleh  Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangganya  sendiri”  (Qanun  Nomor  5 tahun  2003  pasal  1  ayat  (6)).  Dalam qanun  itu  juga  sudah  menyebutkan nomenklatur di tingkat gampong dengan istilah reusam.
Banyak konsep di dalam qanun ini kemudian diambil dan dikembangkan  di dalam  UU  Nomor  11  tahun  2006  dan qanun di tingkat kabupaten kota seperti Qanun  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pemerintahan Gampong di  Kabupaten Aceh  Utara  dan  Qanun  Nomor  1  tahun tahun  2015  tentang  Pemerintahan Gampong di Kota Lhokseumawe.
Meskipun  Lhokseumawe  adalah pemerintahan  kota,  tapi  konstruksi gampong- nya  tak  berbeda  dengan Kabupaten Aceh Utara yang didominasi masyarakat  yang  pekerjaannya  berbasis di gampong . Gampong dengan  sumber daya  alam  menjadi  bagian  utama pekerjaan  masyarakat,  baik  sebagai petani, nelayan, pekebun, dan petambak.
6 Walaupun berdasarkan pemberlakuan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, SKPD hanya sampai tingkat kecamatan dan kelurahan tidak masuk lagi. Menurut PP No. 8 tahun 2016 kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan anggarannya juga berasal dari APBD. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya
Dengan demikian pekerjaan masyarakat yang  berasal  dari  wilayah gampong melingkupi wilayah
berbasis perkebunan di pedalaman/pegunungan, berbasis  pertanian  di  dataran  rendah, dan  berbasis  pesisir  dengan  pekerjaan sebagai  nelayan  dan  petambak.  Untuk Kota  Lhokseumawe  sebagian gampong dulunya  adalah  kelurahan,  seperti Lancang  Garam,  Keude  Aceh,  Jawa Lama, Jawa Baru, dan Mon Geudong.
Di Kota Lhokseumawe, pekerjaan masyarakatnya  berasal  dari  sektor perdagangan,  jasa,  dan  aparat  sipil negara  (ASN).  Tidak  ditemukan  di gampong itu area persawahan, pertambakan, perkebunan, dan kelautan yang  menjadi  mata  pencaharian  warga. Pemberlakuan  UU  No.  11  tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  akhirnya tidak  memberlakukan  lagi  konsep kelurahan  sebagai  bagian  dari  SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 6 Dari  peta  wilayah  kerja  dan masyarakat  yang  bekerja  berbasis lingkungan di gampong tersebut, terdapat lebih  70  persen  masyarakat  di  dua kabupaten/kota  itu  bergantung  pada kondisi lingkungan yang lestari. Kerusakan  dan  degradasi  lingkungan seperti lahan pertanian yang alih fungsi sebagai  pemukiman,  perbukitan  yang
diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Adapun pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut. Lihat Kementerian Keuangan, “Ini Beda Dana Desa dan Dana Kelurahan”, 29 November 2018. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini- beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/
dikeruk  untuk  kepentingan  galian  C,
lahan tambak yang mengalami kejenuhan  karena  pupuk  kimia,  dan penggunaan bahan-bahan yang membuat  struktur  lahan  terpolusi memengaruhi produktivitas
hasil pertanian.
Secara  umum,  masyarakat  yang  bekerja sebagai  petani,  nelayan,  petambak,  dan pekebun adalah masyarakat yang hidup di  garis  prasejahtera  atau  masyarakat miskin. Beberapa alasan di atas menjadi penyebab  para  petani,  nelayan,  dan pekebun tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.  Lahan  kritis  dan  hasil tangkapan  laut  yang  berkurang  karena kurangnya  pemeliharan  biota  laut, termasuk gangguan dari pukat harimau ( trawl )  turut  mendorong  masyarakat menjadi miskin.
Menurut  Wakil  Bupati  Aceh Utara, Fauzi Yusuf, lahan di Aceh Utara adalah  tempat  masyarakat  bekerja  dan gampong menjadi  sektor  ekonomi produktif, tapi sayangnya kesejahteraan masyarakat  tidak  meningkat.  Sebagai contoh  Aceh  Utara  memiliki  36  ribu hektar  lahan  pertanian  produktif  yang ditopang  oleh  pengairan  irigasi  teknis dan  semi  teknis.  Ironisnya,  hadirnya perusahaan  ExxonMobil  di  masa  lalu membuat warga lalai menggarap lahan. Padahal  menurutnya  dengan  luasnya area pertanian, perkebunan, dan
kelautan  di  Aceh  Utara  bisa  menjadi potensi mengembangkan gampong
7 Meskipun perbandingannya juga tidak adil, data kemiskinan Lhokseumawe dihitung dari angka BPS
produktif.  Perusahaan  migas  di  masa lalu  ibarat  sihir  yang  membuat masyarakat delusif.
“ Aceh  Utara  masih  wanita  cantik  di bidang migas. Bahkan kini ada beberapa perusahaan  akan  kembali  melakukan eksplorasi,  di  darat  dan  laut.  Tapi, migas  itu bu  tamah (nasi  tambah). Kalau migas menurun, potensi dasar di pertanian sebenarnya bisa bertahan jika dikelola.  Sekarang  coba  lihat  di seputaran  ExxonMobil,  ada  sembilan kecamatan  ring  satu.  Tapi  setelah  35 tahun  masih  ada  rumah  masyarakat yang  tidak  layak  huni” (wawancara dengan  Fauzi  Yusuf,  wakil  bupati Aceh Utara, 15 Juni 2020).
Situasi  ini  yang  membuat  potensi ekonomi produktif di Aceh Utara dengan berbasis  pengelolaan  di gampong tidak mampu  meningkatkan  kesejahteraan. Sampai  saat  ini  Aceh  Utara  masih menjadi  kabupaten  dengan  jumlah penduduk  miskin  terbanyak  di  Aceh, 118.740  jiwa  ( Samuderakepri.co.id ,  11  Juli 2018).
Demikian pula kemiskinan di Kota Lhokseumawe.  Memang  data  terkini jumlah penduduk miskin di Lhokseumawe menurun dari tahun 2018
(23.880 jiwa), yaitu 23.050 jiwa atau 11.18 persen dari total penduduk 376.832 jiwa (BPS, Lhokseumawe dalam Angka 2020 : 194). Namun angka ini masih jauh lebih tinggi  dibandingkan  rata-rata  nasional 9,41  persen  ( Tribunnews.com ,  7  Oktober 2020). 7 Di  sini  terlihat  bahwa  ceruk
tahun rekapitulasi 2019 BPS, sedangkan data kemiskinan nasional diambil yang terkini dan pasti
kedalaman kemiskinan di Lhokseumawe berasal  dari gampong - gampong padat yang  di  masa  lalu  disebut  kelurahan. Kemiskinan  “ gampong -kota”  yang  tidak memiliki  lahan  produktif  tentu  lebih memberikan keputusasaan
dibandingkan miskin “ gampong -desa”.
Mengapa  ini  terjadi?  Data  dan realitas ini menunjukkan bahwa gampong sebagai  pusat  tumbuhnya  ekonomi produktif telah lama tidak dikelola oleh pemimpin  daerah.  Terlebih  di  era Pilkada  (langsung),  naiknya  pemimpin dalam  kontestasi  demokrasi  bernuansa liberal tidak lagi memiliki kepatutan dari segi  kepemimpinan  dan  profesionalitas manejerial.  Akhirnya  dalam  pola pemimpin kepala daerah minus kepemimpinan dan kecakapan ( expertise ) memengaruhi kinerja di tingkat gampong . Bentuk  partisipasi  lapisan  bawah,  dari rakyat  tertinggal,  dalam  program apapun  diserahkan  pada  kemauan  dan pengertian pemimpin lapisan atas dalam menafsirkan kemauan politik. Akhirnya terjadilah involusi di kalangan pemerintahan desa (Geertz, 1976 : xxix). Gampong - gampong yang  sebelumnya mungkin telah berkembang dengan pola kepemimpinan  meritokrasi,  semakin landai dan jatuh ke dasar lautan, dengan gaya kepemimpinan “serba politik” dari kepala daerah di era pascareformasi dan MoU  Helsinki  ini.  Kekuatan  kultural gampong yang awalnya mampu membangun  dialog  dan  kerja  sama
mengalami penambahan jumlah penduduk miskin karena pandemi Covid-19. Namun perbandingan ini menunjukkan ada permasalahan ekonomi yang
egaliterian,  kemudian  hari  menjadi involutif, sehingga keuchiek pun berpolitik dan melupakan pembangunan. Gampong - gampong mundur  bersama,  seperti  peradaban pandemi  Covid-19  yang  telah  membuat resesi  ekonomi  dan  regresi  sosial- budaya.
2. Pengelolaan Bantuan Sosial
Gampong selama Pandemi Covid-19 Sejak  adanya  UU  Desa,  ekonomi masyarakat di gampong mulai menggeliat.  Pengelolaan  dana  oleh pemerintah gampong
mampu memendekkan rentang kendali birokrasi, termasuk  pendataan  dan  administrasi masyarakat yang perlu dibantu.
Demikian  pula  kesejahteraan  perangkat desa yang semakin baik sejak adanya UU Desa.  UU  Desa  menekankan  perbaikan administrasi  perdesaan  dan  penguatan manajemen  pengelolaan  anggaran  desa, sehingga perangkat desa juga mendapatkan  insentif  yang  lebih  baik, yang disetarakan dengan  PNS golongan
II.
Selama ini, bantuan yang merupakan implementasi UU Desa ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang banyak membantu masyarakat, terutama bagi  yang  masuk  keluarga  prasejahtera. Bantuan  program  diberikan  kepada keluarga  yang  memiliki  anak  usia sekolah,  sehingga  mereka  juga  akan mendapatkan  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP) atau KIP-Kuliah. Adapun Bantuan
dalam di Kota Lhokseumawe yang berkaitan dengan buruknya tata kelola pemerintahan ( bad governance ).
Pangan  Non-Tunai  (BPNT)  diberikan berupa bantuan sembako melalui kedai- kedai yang ditunjuk melakukan penyaluran. Namun,  memasuki  tahun  2020, peran pembangunan gampong mengalami kendala terkait menyebarnya pandemi  Covid-19.  Dampak  terbesar adalah berkurangnya
anggaran pembangunan  desa  pada  tahun  ini, sebagai  konsekuensi  dari  berkurangnya postur  anggaran  APBN  2020  setelah keluarnya  Perpres  No.  54  tahun  2020 yang  mengatur  anggaran  pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp1.760 triliun sedangkan APBN Rp2.613 triliun ( Kompas.com , 13 April 2020).
Hal  ini  terkait  dengan  tambahan anggaran  untuk  penanganan  Covid-19 yang dialokasikan di dalam APBN pada Maret  2020,  atau  beberapa  saat  setelah ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia pada  awal  Maret  2020  di  Depok,  yaitu sebesar Rp405,1 triliun. Rincian anggaran tersebut  adalah  Rp75  triliun  untuk belanja  bidang  kesehatan,  Rp110  triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk  insentif  perpajakan  dan  stimulus Kredit  Usaha  Rakyat,  dan  Rp150  triliun untuk  pembiayaan  program  pemulihan ekonomi nasional ( Kompas.com , 31 Maret 2020). 8
8 Meskipun informasi terkini Pemerintah Jokowi kembali mengoreksi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan bertambah menjadi Rp695,2 triliun dengan perincian Rp 87,5 triliun difokuskan untuk sisi kesehatan, Rp 203,9 untuk perlindungan sosial, Rp120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp106,11 triliun untuk sektoral kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah.
Memang  akhirnya  pengelolaan anggaran  bergeser  pada  masa  Covid-19 di tingkat gampong . Pada masa Covid-19 seperti  saat  ini,  bantuan  sosial  yang disalurkan  pada  skala gampong secara nasional  meningkat  drastis.  Pemberian bantuan  sosial  ini  juga  bagian  untuk memulihkan  ekonomi  secara  nasional. Dengan adanya bantuan dan dana sosial yang  disalurkan  di  tingkat gampong , maka  diasumsikan  akan  meningkatkan daya  beli  masyarakat  sehingga  bisa menekan  resesi  agar  tidak  semakin dalam.  Namun  di  sisi  lain,  anggaran pembangunan  infrastruktur  terpangkas cukup banyak untuk itu.
Pertama ,  Rp29,133  triliun  disalurkan melalui  program  keluarga  harapan (PKH) kepada 10 juta penerima manfaat. Kedua , Rp24,787 triliun program bantuan sosial (bansos) tunai di luar Jabodetabek diberikan  kepada  9,1  juta  penerima manfaat. Ketiga ,  adalah  program  kartu prakerja  yang  disalurkan  kepada  4,86 juta  penerima  manfaat  ( Medcom.id ,  30 September  2020).  Program  ketiga  ini memang  tidak  disalurkan  berbasis mekanisme  administrasi  desa/ gampong , tapi  juga  mendapatkan  asistensi  dari perangkat gampong ,  terutama  bagi masyarakat  yang  tidak  melek  dunia digital,  karena  proses  pendaftaran  dan
Adapun sisanya Rp53,57 triliun digunakan untuk pembiayaan korporasi. Tribunkaltim.co .  27 Oktober 2020. “Presiden Jokowi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 695,2 T”. diakses dari https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/27/presiden -jokowi-naikkan-anggaran-penanganan-covid-19- jadi-rp-6952-t .

## ●MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH ●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
pelatihannya menggunakan sistem daring dan digital.
Keempat , perlindungan sosial juga menyasar  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM).  Dana  Rp14,183 triliun  telah  disalurkan  kepada  5,9  juta pelaku  UMKM.  Sebagian  besar  pelaku UMKM juga berada di tingkat gampong .
Namun,  mekanisme  pencairan  dan model pencairan anggaran di era Covid- 19  mengalami  perubahan.  Contohnya, Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  yang menggunakan  dana gampong hanya boleh  digunakan  maksimal  35  persen dari total dana gampong . Pola pencairan anggaran gampong dibagi  tiga  tahapan, yaitu 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Namun  pada  masa  Covid,  yang  masuk pada  fase  kedua  yaitu  40  persen  yang biasanya diberikan sekali pencairan, kini dibagi tiga tahapan lagi yaitu 15 persen, 15  persen,  dan  10  persen.  Hal  ini membuat  pusing  pemerintah gampong . Belum  lagi  adanya  Peraturan  Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Sosial, dan Peraturan  Menteri  Perdesaan  yang kadang  tidak  sinkron.  Kerumitan terbesar  juga  terletak  pada  penggunaan data (Wawancara Tgk Muzakkir Walad, Keuchiek  Kutablang,  Lhokseumawe,  11 Juni 2020).
Masyarakat yang telah mendapat salah  satu  pos  bantuan,  dilarang menerima  dari  pos  bantuan  lain.  Jika sampai terjadi dobel, maka akan menjadi temuan yang membuat keuchiek
berurusan  dengan  hukum.  Terkait implementasi bantuan, ada yang membuat keuchiek tersandera,  termasuk
oleh  aksi  warga  yang  membuat demonstrasi  hingga  menyegel  kantor keuchik .  Bahkan  tak  jarang  aksi  itu melibatkan emak-emak ,  karena  memang keperluan  rumah  tangga  yang  paling merana  adalah  ibu-ibu  ( Acehonline ,  13 Mei 2020).
“ Masyarakat  saat  ini  semakin  tidak memperhatikan ketertiban. Mereka suka tidak sabaran dan menambah ketegangan dengan  meng-upload  di  media  sosial. Keuchiek bukannya menghambat, pencairan  anggaran  dan  administrasi bantuan  memang  harus  beres  sebelum bantuan diberikan . Kerumitan juga ada pada  data.  Masyarakat  yang  telah mendapat  salah  satu  pos  bantuan, dilarang  menerima  dari  pos  bantuan lain.  Jika  itu  dilakukan,  maka  akan menjadi temuan yang membuat keuchiek berurusan dengan hukum. (Wawancara Tgk  Ilyas,  Keuchiek  Blangpanyang, Lhokseumawe, 11 Juni 2020).
Di  tengah  derita  akibat  Covid-19,  para keuchiek juga  menghadapi  kerumitan dalam menyusun data penerima bantuan dengan  skema  bantuan  yang  berbeda- beda,  antara  pos  kementerian  satu dengan  kementerian  lainnya.  Jika problem  ini  tidak  diperbaiki,  dengan skema  satu  pintu  seperti omnibus  law , maka diperkirakan akan banyak keuchiek menjadi tersangka. Bukan karena karena nafsu  serakah  untuk  korupsi,  tapi  pada ketidakberdayaan mereka merekapitulasi  dan  mengklasifikasi laporan bantuan-bantuan yang ada.
Perbaikan  yang  harus  segera dilaksanakan  adalah  pengaturan  sistem informasi  dan  dokumentasi  data.
Penggunaan sistem data yang terintegrasi  akan  memudahkan keuchiek mengelola  data  bantuan  termasuk penerima  manfaat.  Saat  ini  telah dikembangkan  Sistem  Informasi  Desa
(SID) yang membantu mendokumentasikan data dan
memudahkan  proses  pencariannya. Bahkan  telah  dikembangkan  dengan model aplikasi sehingga bisa digunakan oleh  perangkat  desa,  bukan  hanya dimonopoli oleh kepala desa (Puji Rianto dkk, 2018 : 16).
SID  ini  juga  membantu  agar keuchiek tidak  tersandera  oleh  rumor warga  dan  endus  tajam  pihak  penegak hukum  yang  cenderung  menjadikan bukti  permulaan  sebagai  alat  untuk menersangkakan para perangkat gampong itu.
3. Berdikari  melalui  Objek  Wisata

## Gampong
Konsep  pengembangan  ekonomi kreatif  yang  dicanangkan  pemerintahan Jokowi  sejak  periode  pertamanya  ialah pariwisata.  Pariwisata  yang  baik  akan memberikan dampak berganda ( multiplier  effects )  bagi  kehidupan masyarakat  dan  perekonomian  dari tingkat  lokal  hingga  nasional  (Moenir, AJIS, 2017).
Peraturan  Menteri  Pariwisata Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata  Berkelanjutan  menyebutkan dalam konsiderannya bahwa
“pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman,
keunikan  dan  kekhasan  budaya  dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan  masa  yang  akan  datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  membawa manfaat pada
kesejahteraan masyarakat.”
Dalam  rangka  pengembangan pariwisata,  terdapat  ruang  lingkup dalam  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan, yaitu meliputi a) pengelolaan destinasi pariwisata
berkelanjutan,  b)  pemanfaatan  ekonomi untuk  masyarakat  lokal,  c)  pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan d) pelestarian lingkungan  (Pasal  3  Peraturan  Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016). Namun
masalahnya, Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara memang mulai  merintis  mengembangkan  objek wisata gampong . Namun jika diandaikan seperti  termaktub  di  dalam  Peraturan Menteri  Pariwisata  tersebut,  belum  ada satu  pun  yang  bisa  diklasifikasikan sebagai gampong wisata  seperti  yang telah  berhasil  dikembangkan  di  Bali,
Yogyakarta, Sumatera Barat, dll. Gampong - gampong Lhokseumawe  dan Aceh  Utara  baru  belajar  untuk mendesain  objek  wisata  yang  berbasis pada  eksploitasi  lingkungan  alami (wawancara dengan Andria Zulfa, Ph.D, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata  Kabupaten  Aceh  Utara,  13 Juni 2020).
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
Di  Aceh  Utara  sendiri  memililiki 30 objek wisata, tapi kebanyakan belum mendapatkan sentuhan yang baik untuk
bisa  disebut  memenuhi  unsur  Sapta Pesona. Di antara objek wisata yang telah sangat terkenal di Aceh Utara ialah : Tabel 1 : Objek wisata pilihan di gampong Aceh Utara No  Objek Wisata Keterangan 1 Pantai Lancok Pantai  ini  berada  di Gampong Lancok,  Kecamatan
Syamtalira Baru, ditandai dengan adanya pondok- pondok yang berdiri tegap di sepanjang pantai. Di pantai  ini  juga  ditemukan  para  nelayan  yang mencari kerang di sekitar 200-300 meter dari bibir pantai. Bentuknya yang landai membuat pantai ini juga aman untuk melakukan pemandian 2 Pantai Krueng Geukuh Pantai  ini  terletak  di Gampong Bangka  Jaya, Kecamatan  Dewantara.  Pantai  ini  memiliki panorama  yang  menakjubkan  dan  terlihat  bekas pabrik  KKA  yang  telah  menjadi  besi  tua.  Saat menikmati  pemandangan  di  pantai  ini,  juga  bisa melihat aktivitas nelayan menangkap ikan dengan boat  tradisional  dan  tarik  pukat  darat.  Tujuannya agar  tidak  mencemari  laut.  Di  pantai  ini  juga ditemui penjual mie Aceh yang menggoyang lidah.
3 Air Terjun Tujuh Bidadari  Air  terjun  ini  berada  di  pedalaman  Kecamatan Geuredong Pase, yaitu di Gampong Pulo Meuria. Air terjun  ini  berada  di  tengah  rerimba  hutan  yang masih asri tapi telah melahirkan banyak daya tarik bagi  netizen.  Beberapa  ulasan  tentang  kemurnian air  terjun  dan  misteri  yang  dimilikinya  membuat banyak  orang  ingin  mengunjunginya.  Namun, karena sulitnya menempuh lokasi, tidak dianjurkan sebagai tempat wisata keluarga dan juga bagi orang tua.  Ada  juga  pantangan  bagi  perempuan  untuk hadir di lokasi wisata ini.
4 Panorama Gunung Salak Terletak di Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara.  Wisata  pegunungan  ini  menjadi  semakin ramai  sejak  dibangunnya  jalan  tembus  Simpang Kertas  Kraft  Aceh  (KKA)  ke  Takengon  sehingga menjadi  semacam rest  area sebelum  melanjutkan perjalanan  ke  Takengon  atau  ke  Lhokseumawe. Karena  terletak  di  ketinggian  gunung,  tempat  ini
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
sangat nyaman untuk memandang hutan-hutan di Aceh Utara dan Bener Meriah. Para pemilik coffee shop  juga  menyediakan  spot  foto  yang  bisa digunakan untuk selfie.
5 Pantai Bantayan Terletak  di Gampong Bantayan,  Kecamatan
Seuneddon.  Pantai  ini  sempat  ditutup  karena  ada protes  sebagai  tempat  yang  kurang  baik  bagi penegakan  Syariat  Islam  di  Aceh.  Untuk mempercantik  pantai  ini,  Pemkab  Aceh  Utara membuat  gazebo,  yang  kini  pengelolaannya  telah diberikan kepada masyarakat setempat. Tempat ini juga menjadi persinggahan penyu belimbing untuk bertelur yang terjadi dua kali dalam setahun. Kini muncul  kesepakatan  dari  masyarakat  untuk  tidak mengambil telur  dari penyu belimbing,  meskipun belum ada sanksi yang tegas bagi para pelanggar.
6 Pantai Ungu Pantai  Ungu  terletak  di Gampong Ulee  Rubek, Kecamatan  Seunuddon.  Disebut  Pantai  Ungu karena  riasan  jambo-jambo  yang  dominan  warna ungu.  Berjarak  49  km  dari  Kota  Lhokseumawe, pantai  ini  terkenal  bersih.  Pengunjung  bisa  juga memungut  cangkang  kerang  sebagai  riasan frame foto di tepi pantai.
7 Air Terjun Blang Kolam Terletak di Gampong Panton Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta  Makmur.  Air  Terjun  Blang  Kolam  menjadi salah  satu  tempat  eksotik  di  Aceh  Utara  yang digunakan  untuk  melakukan  aksi  mandi  air gunung. Karena jauh dari lokasi perumahan warga membuat tempat ini masih asri sekaligus misterius. Ada lebih 500 anak tangga yang harus dilalui untuk bisa sampai ke Blangkolam, sehingga destinasi ini cocok  untuk  orang  dewasa,  kurang  cocok  buat orang tua dan anak kecil. 8 Kompleks Kerajaan Samudera Pasai Terletak  di Gampong Beuringen  dan  Puúk,
Kecamatan Samudera. Berjarak lebih kurang 18 km dari  Lhokseumawe,  berdiri  tiga  destinasi  wisata sejarah dan cagar budaya yang ditabalkan sebagai situs kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Saat ini di kompleks tersebut berdiri Museum Samudera Pasai,  Monumen  Malikussaleh,  dan  makam  para sultan Kerajaan Pasai. Saat ini bangunan museum yang  menghabiskan  anggaran  Rp80  miliar  ini
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
sudah bisa dikunjungi, meskipun interior, artefak, dan dokumen belum terisi semuanya.
9 Masjid Raya Pase
Terletak di Gampong Kota Panton Labu, Kecamatan
Tanah  Jambo  Aye.  Mesjid  ini  merupakan  mesjid termegah yang ada di Aceh Utara. Mesjid ini juga sering  digunakan  bagi  perayaan  keagamaan penting  seperti  kenduri  maulid  Nabi,  salat  tasbih nisfu Sya’ban, perayaan Asyura (10 Muharram), di samping  pelaksanaan  Salat  Idul  Fitri  dan  Idul Adha. 10   Pemandian Krueng Saweuk Terletak di Gampong Panton Rayeuk I, Kecamatan
Kuta  Makmur.  Pemandian  air  gunung  ini  baru dikenal pada awal tahun 2020 yang menjadi tempat wisata  alternatif  masyarakat  Aceh  Utara  dan Lhokseumawe. Saat ini Pemkab Aceh Utara sedang mengupayakan  objek  wisata  ini  sebagai  objek wisata gampong yang  menghasilkan  PAD  bagi daerah.
11  Agro Wisata Kebun
Durian Terletak di Gampong KM VIII Kecamatan Simpang
Keuramat.  Kebun  durian  ini  menjadi  agrowisata yang semakin digemari, bukan hanya warga Aceh Utara, tapi juga dari Aceh Timur, Langsa, Bireuen, hingga  daratan  tanah  Gayo.  Di  kebun  durian  ini terdapat  pelbagai  jenis  buah  durian  impor  seperti Musangking,  Kani,  Montong,  dan  Bawor.  Harga memang lebih mahal dibandingkan dengan durian lokal  tapi  terbayarkan  dengan  sensasi  makan langsung dari kebun.
12  Museum Cut Mutia Terletak  di Gampong Mesjid  Pirak,  Kecamatan Matangkuli.  Museum  ini  aslinya  adalah  rumah kelahiran  salah  seorang  pahlawan  nasional,  Cut Nyak  Mutia  yang  syahid  terbunuh  oleh  pasukan Belanda pada 1910. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional  berdasarkan  Keputusan  Presiden  R.I. Nomor 107 tahun 1964. Berjarak                  33 km dari kota Lhokseumawe, lokasi rumah kini semakin asri  sejak  dibangun  pagar  dan  gapura  selamat datang  yang  berasal  dari  APBN  sejak  beberapa tahun  lalu.  Di  dalam  dan  luar  kompleks  juga terdapat banyak pohon sehingga menjadi semakin sejuk. Di dalam rumah Cut Mutia sendiri terdapat pelbagai dokumen dan foto yang memperlihatkan
sejarah  perjuangannya  melawan  kolonial  Belanda selama agresi militer di Aceh.
Adapun Kota Lhokseumawe juga memiliki beberapa objek wisata andalan, meskipun tidak sebanyak di Kabupaten Aceh Utara, di antaranya : Tabel 2. Objek wisata pilihan di Kota Lhokseumawe : No  Objek Wisata Keterangan 1 Pantai Ujong Blang Terletak  antara Gampong Ujong  Blang  hingga Gampong Ulee  Jalan,  Kecamatan  Banda  Sakti. Berada di dekat kota Lhokseumawe, pantai Ujong Blang ini ramai sepanjang waktu, tidak hanya pada hari  libur.  Jambo-jambo  yang  berdiri  sepanjang pantai menyediakan ikan bakar segar yang dipasok dari  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  dan  tempat penjualan  ikan  yang  tak  jauh  dari  lokasi  wisata. Rujak, kelapa muda, dan Mie Caluek (mie goreng saos  kacang)  adalah  bagian  yang  paling  umum disediakan di tempat ini.
2 Waduk Pusong Terletak  di Gampong Pusong  Lama  dan  Baru, Kecamatan  Banda  Sakti.  Awalnya  diperuntukkan sebagai  persiapan  untuk  menampung  debit  air ketika  musim  hujan  tinggi,  karena  posisi  daratan Lhokseumawe  sebagian  lebih  rendah  dari  lautan. Waduk  ini  juga  ramai  sebagai  tempat  untuk berolahraga, baik pagi atau sore hari. Problem yang kini  muncul  adalah  sampah  akibat  keberadaan warung  dan  kafe  serta  keramba  warga  ikut merusak pemandangan waduk. Tumbuhnya hama enceng gondok yang tidak diolah oleh masyarakat juga menjadi masalah lain. 3 Islamic Centre Awalnya  dipersiapkan  oleh  bupati  Aceh  Utara, Tarmizi  Karim  sebagai  pusat  pendidikan  Islam, museum,  tempat  ibadah,  hingga  fungsi  ekonomi,
Islamic  Centre  Lhokseumawe  berdiri  di Gampong Simpang  Empat  dengan  luas  lahan  16.475  M 2 . Islamic  Centre  saat  ini  digunakan  sebagai  tempat pendidikan  Alquran,  perpustakaan,  wisma  tamu, dan gerai souvenir dan makanan. Islamic Centre ini mampu  menampung  hingga  20  ribu  jemaah,  dan menghabiskan  anggaran  pembangunan  awal
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
hingga  Rp150  miliar.  Ia  menjadi  ikon  utama  kota Lhokseumawe saat ini.
4 Bukit Guha Jepang Terletak  di Gampong Blangpanyang,  Kecamatan
Muara  Satu.  Lokasi  wisata  sejarah  ini  adalah bungker peninggalan Jepang pada masa penjajahan dulu. Lokasinya dekat dengan kompleks PT. Arun bisa  menjadi  titik  panorama  untuk  melihat  kota Lhokseumawe  pinggiran  termasuk  pelabuhan Krueng Geukuh, tempat pengapalan gas pada masa jaya PT. Arun NGL - Exxon Mobil. Beberapa waktu lalu, PT.Perta Arun Gas, Universitas Malikussaleh,
dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lhokseumawe  telah  melaksanakan  studi  khusus pengembangan  wisata  Guha  Jepang,  yang diharapkan  menjadi  wisata  panorama  dan  spot swafoto. 5 Wisata Sawah Terletak  di Gampong Mane  Kareung,  Kecamatan
Blangmangat.  Berjarak  kira-kira  12  km  dari  Kota Lhokseumawe.  Wisata  sawah  memiliki  jalan jembatan yang dibuat di area persawahan dengan konsep letter U dengan panjang 1,2 km.                       Di tengah  jembatan  terdapat  pondok-pondok  untuk beristirahat dan sebagai spot foto. Ada juga tempat penyewaan payung dan topi bagi pengunjung agar tidak terpapar matahari langsung. Harga retribusi Rp5.000 per pengunjung dewasa. 6 Taman Riyadhah Terletak Gampong Kuta  Blang,  Kecamatan  Banda Sakti. Taman Riyadhah juga salah satu land mark kota  Lhokseumawe;  sebuah  taman  kota  yang rimbun  oleh  pohon  besar.  Saat  ini  telah  dipugar oleh Pemkot Lhokseumawe sehingga bisa menjadi tempat  yang  menarik  untuk  menikmati  ruang terbuka  terutama  di  malam  hari.  Pancaran  lampu warna-warni  membuat  kehadiran  taman  ini semakin romantis. Tersedia bangku-bangku untuk beristirahat  dan  bercengkrama  sesama  teman menjadikan  Taman  Riyadhah  satu-satunya  paru- paru kota di Lhokseumawe. Dari sekian wujud wisata tersebut, sedikit sekali yang bisa disebut sebagai rintisan gampong wisata. Hal ini karena wisata tersebut masih
mengandalkan eksotika alam dan belum ada sentuhan
manajemen pengembangan  objek  wisata.  Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  memang  ada di  setiap gampong yang  memiliki  objek wisata,  tapi  tidak  semua  memiliki kemampuan dan keterampilan
mengembangkan  dan  memperbaiki manajemen wisata.
Jika  ada  yang  mulai  melakukan rintisan gampong wisata  ialah  Panton Rayeuk  I  yang  memiliki  Pemandian Saweuk.  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Utara  telah  mengucurkan  anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pengembangan wisata  Saweuk  termasuk  adanya partisipasi  dari gampong sebesar  Rp500 juta (Wawancara Andria Zulfa, sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten  Aceh  Utara,  27  September 2020).
Upaya  ini  untuk  membuat Saweuk  sebagai  tempat  kunjungan wisata  pemandian  yang  berkelanjutan, meskipun  ketika  musim  kemarau  debit air  berkurang  drastis.  Salah  satu  yang telah berhasil dilakukan adalah menjaga objek wisata tetap bersih, dan pengaturan para pedagang yang berjualan di sekitar pemandian. Dengan pepohonan  menuju  pemandian  yang masih  rimbun  membuat  iklim  mikro ( micro  climate )  di  pemandian  Saweuk terasa sejuk.
Hal yang juga masih belum cukup baik adalah pengelolaan retribusi untuk Pendapatan  Asli Gampong (PAG)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  ini memang  masih  menjadi  tantangan  bagi
pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika terlalu  maju  mendisiplinkan  masalah retribusi akan melahirkan resistensi dari kelompok  masyarakat  yang  sedang menggalakkan  mempromosikan  objek wisata. Padahal, jika wisata gampong ini mampu dimaksimalkan akan berdampak pada dua hal, yaitu pendapatan ekonomi dan  juga  penghargaan  atas  nilai-nilai lokal di gampong itu (Hermawan, 2016). Saat  ini  inisiatif  ke  arah  sana  sedang dilakukan  yaitu  membuat  rancangan Qanun  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). PAG  dan  PAD  menjadi  insentif  bagi pengelolaan  dan  perbaikan  mutu pelayanan wisata menuju Sapta Pesona. Pengalaman  observasi  penulis  ke beberapa objek wisata di Aceh Utara dan Lhokseumawe  terlihat  bahwa  retribusi tidak  dikelola  dengan  sistem  informasi desa  (SID),  sehingga  tidak  tercatat sebagai PAG dan PAD. Retribusi terlihat sebagai  pungutan  liar  yang  dikelola secara amatiran.
Di antara Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, ada dua wilayah yang  masuk  sebagai  Kawasan  Strategis Pariwisata  Nasional  (KSPN)  wisata, yaitu  Museum  Samudera  Pasai  dan Kawasan  Wisata  Gunung  Salak.  Kedua wilayah  KSPN  Wisata  itu  terletak  di Kabupaten  Aceh  Utara.  Pembangunan dua KSPN itu tidak bisa disebut sebagai pengelolaan  wisata  berbasis gampong , karena anggarannya jelas menggunakan anggaran APBN.
Meskipun  terlihat  sebagai  tradisi sisiphus ,  pengelolaan  objek  wisata  bisa menjadi  daya  untuk  memperkuat

## ●MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH ●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
kemandirian gampong .  Apalagi  di  era Covid-19
ketika sumber-sumber pendapatan  warga  menurun  drastis, diperlukan  upaya  kreatif  dan  inovatif untuk  tetap  melirik gampong sebagai cahaya  harapan  masyarakat  dalam menggerakkan potensi ekonomi lokalnya. Karena sesungguhnya
pengembangan  wisata  di  tingkat gampong adalah  berkah  dari  model pembangunan dan pengembangan yang bersifat  inovatif,  unggul,  berkelanjutan, dan  berdampak  pada  ekonomi  lokal (Prasetyo, et.al, 2019 : 24).

## E. PENUTUP
Penguatan pemerintahan gampong sesungguhnya merupakan upaya
menuju penguatan karakter antropologi politik  masyarakat  Aceh.  Cermin  daya berpemerintahan  ( governmentality )  Aceh sesungguhnya dapat dilihat dari gampong - gampong yang  dikelola  dengan baik  oleh keuchiek dan  tetua gampong ( tuha peut dan tuha lapan ).
Meskipun  jika  dilihat  secara  historis, pengembangan  kota  (bandar,  kerajaan, pelabuhan)  tumbuh  bersamaan  dengan desa  atau gampong .  Namun,  realitas gampong lebih  orisinal  menggambarkan antropologi  politik-budaya  masyarakat. Lemahnya pemerintahan unit terkecil itu juga  secara  langsung  menunjukkan lemahnya  pemerintahan  bupati  dan walikota.
Jika  dilihat  dari  statistik  bahwa dua kabupaten/kota di wilayah Pase ini memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, termasuk angka
kemiskinan  dan  pengangguran  yang tinggi,  maka  tak  heran  jika  inovasi  dan kreativitas  pengelolaan gampong- nya kurang  berjaya.  Fase  pertama  sejarah gampong era  pembangunan  ekonomi Orde Baru telah terlewati dengan catatan minus,  ketika  era  migas  Arun-Exxon Mobil  membuat  masyarakat  di  Aceh Utara  dan  Lhokseumawe  semakin tergantung  dan  miskin.  Meskipun  juga harus  dihitung  bahwa  perkembangan industri  migas  saat  itu  juga  ditandai dengan  maraknya  operasi  militer  dan pelanggaran HAM, sehingga memengaruhi  cukup  dalam  indeks pembangunan manusia.
Tantangan kedua yang ditunggu, ketika  dunia  menghadapi  badai  resesi global akibat pandemi Covid-19, bisakah gampong - gampong di  Aceh  Utara  dan Lhokseumawe  keluar  dari  perangkap derita semesta ini, dan mengambil daya ungkit  sosio-kultural-ekonomi,  bukan saja untuk bertahan hidup tapi meloncat dan  berkembang?  Salah  satu  peluang yang  masih  tipis  adalah  mengubah wajah gampong ,  dari  lesu  tanpa  darah, menjadi menggeliat, ramah, dan bersahabat.  Salah  satunya  melalui proyek gampong wisata. Tentu pembangunan  wisata  tidak  hanya bertumpu pada aspek antropogeografis, tapi  aspek  sosio-kultural  seperti  etos, daya  resiliensi  masyarakat,  melek teknologi  komunikasi  dan  informasi, inovasi  berpemerintahan,  partisipasi warga,  dan  optimisme  melihat  masa depan.
Yang lebih penting lagi,
pengembangan gampong wisata  tidak melupakan  DNA  dimensi  rural  Aceh Utara  dan  Lhokseumawe  yang  berbasis ekologi agraria dan maritim. Dua hal itu penting  dioptimalkan  agar  tak  mudah tersaput  oleh  politik  ekonomi  global yang  sangat  mudah  mengembang, mengencang,  menipu,  tapi  juga  cepat pecah dan terserak-serak; tipikal gelembung  ekonomi  ( economic  bubbles ) kapitalisme global.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Atkinson, Paul and Martyn Hammersley.
1995. Ethnography  :  Principles  in Practice , New York : Routledge. Crang, Mike and Ian Cook. 2007. Doing Ethnographies , London : Sage Publications. Edelman, Marc, and Angelique Haugerud (ed). 2005. The Anthropology  of  Development  and Globalization : From Classical Economy to Contemporary Neoliberalism , Malden : Blackwell Publishing.
De  Sardan,  Jean  Pierre  Oliver.  2005. Anthropology  and  Development  : Understanding  Contemporary  Social Change (trans), London & New York : Zed Books.
Geertz, Clifford. 1975. The Interpretation of  Cultures ,  London  :  Hutchinson  & Co.
Geertz, Clifford. 1976. Involusi Pertanian ,
Jakarta : Bhratara K.A.
Marzali,  Amri.  2005. Antropologi  dan Pembangunan  di  Indonesia ,  Jakarta  : Kencana.
Morissan. 2012. Metode Penelitian Survei ,
Jakarta : Prenadamedia Group.
O’Reilly,  Karen.  2004. Ethnographic Methods , London : Routledge.
Prasetyo,  Pius  Sugeng,  Theresia Gunawan,  Tutik  Rachmawati,  et.al. 2019. Inovasi  Pengembangan  Ekonomi Desa  Berbasis  Potensi  Lokal ,  Jakarta  : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Rianto, Puji, dkk. 2018. Sistem Informasi Desa  dan  Akses  Informasi (cet.II), Yogyakarta : PR2Media.

## 2. Jurnal dan Prosiding
Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2018.
“Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat  Pedesaan  Studi  pada Bumdes di Gunung Kidul,
Yogyakarta, Modus , Vol. 28 (2). ISSN : 0852-1875.
Bodenstedt,  A.  Andreas.  April  1990. “Rural  Culture  –  New  Concept”, Sociologia Ruralis , Vol. XXX-1. Gilbert, Jess. 1982. “Rural Theory : The Grounding  of  Rural  Sociology”  in Rural Sociology , Vol. 47, Iss 4. Hermawan,  Harry.  September  2016.
“Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi  Masyarakat  Lokal”, Jurnal Pariwisata , Vol. III No. 2.
Ishak, Hasan. Januari-Juni 2017. “Daya Pemberdayaan Basis Usaha Ekonomi Tetap Warga Lokal Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh Menuju

## ●MEMPERKUAT DAYA PEMERINTAHAN GAMPONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE, ACEH ●
Kemandirian Ekonomi: Kasus Pemberdayaan  KAT  di Gampong Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten  Aceh  Jaya  -  Provinsi Aceh”, Jurnal Kebangsaan , Vol. 6 No. 11. ISSN : 2089-5917.
Mahmuddin, Mahmuddin. 2016.
“Qanun  dan  Arah  Penguatan Kelembagaan Gampong ”, Al-Ijtima’i ,
International  Journal  of  Government and  Social  Sciences ,  Vol.  1  No.  2.  E- ISSN : 2549-6921.
Moenir,  Haiyyu  Darman.  Mei  2017.
“Implementasi  ASEAN  Tourism Strategic  Plan  2011-2015  dalam Kebijakan  Pariwisata  Indonesia  di masa Pemerintahan Jokowi”, Andalas Journal of International Studies , Vol. 6 No. 1.
Simarmata,  Ricardo  dan  R.  Yando Zakaria.  2017.  “Perspektif  Inklusi Sosial  dalamUU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa:  Kebĳakan  dan Tantangan  Implementasi”, Wacana, Jurnal  Transformasi  Sosial ,  No. 37/Tahun XIX.
Zakaria,  R.  Yando.  7  Januari  2014. “Peluang  dan  Tantangan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa”, makalah seminar yang diselenggarakan  oleh  Perkumpulan QBar (Padang), Perkumpulan HUMA  (Jakarta)  dan  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang di Padang.
3. Media Online dan Situs Digital Acehonline . 13 Mei 2020. “Demo dan Segel Kantor Desa, Kaum Emak-
emak  Tuntut  Keuchiek  Tumpok Teungoh  Mundur”.  Diakses  dari https://acehonline.co/nanggroe /demo-dan-segel-kantor-desa- kaum-emak-emak-tuntut- keuchik-tumpok-teungoh- mundur/
Kumparan .  18  April  2019.  “Meluruskan Sejarah  UU  Desa”.  Diakses  dari https://kumparan.com/paluposo/ meluruskan-sejarah-uu-desa-
1qubPBKTJDz
Kompas .  26  Februari  2019.  “Total  Dana Desa  2019-2024  Rp  400  Triliun”.
Diakses dari
https://nasional.kompas.com/read /2019/02/26/17333511/total-dana- desa-2019-2024-rp-400-triliun . Kompas.com .  31  Maret  2020.  “Jokowi Tambah  Anggaran  Rp  405,1  Triliun untuk  Tangani  Covid-19”.  Diakses dari https://nasional.kompas.com/read /2020/03/31/16192251/jokowi- tambah-anggaran-rp-4051-triliun- untuk-tangani-covid-19 . https://www.kemendesa.go.id/berita/ view/kemendesa/1/sejarah- singkat .
Kompas.com . 24 November 2014. “Pengguna Internet Indonesia
Nomor  Enam  Dunia”.  diakses  dari https://kominfo.go.id/content/det ail/4286/pengguna-internet- indonesia-nomor-enam- dunia/0/sorotan_media Kompas.com .  13  April  2020.  Jokowi Potong  Anggaran  Kementerian/ Lembaga  demi  Covid-19,  Berikut Rinciannya...”.
diakses dari https://nasional.kompas.com/read /2020/04/13/06460991/jokowi-
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
potong-anggaran-kementerian- lembaga-demi-covid-19-berikut- rinciannya?page=1 .
Kementerian Keuangan, “Ini Beda Dana Desa  dan  Dana  Kelurahan”,  29 November  2018.  Diakses  dari https://www.kemenkeu.go.id/publ ikasi/berita/ini-beda-dana- kelurahan-dan-dana-desa/
Medcom.id . 30 September 2020. “Ratusan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Bantuan  Sosial  Selama  Pandemi”. Diakses
dari https://www.medcom.id/nasional /politik/5b2epzrN-ratusan-triliun- rupiah-digelontorkan-untuk- bantuan-sosial-selama-pandemi
Samuderakepri.co.id . 11 Juli 2018.
“Tingginya  Angka  Kemiskinan  di Kabupaten  Aceh  Utara”.  Diakses dari https://samuderakepri.co.id/tinggi nya-angka-kemiskinan-di- kabupaten-aceh-utara/ Tribunkaltim.co .    27  Oktober  2020. “Presiden Jokowi Naikkan Anggaran Penanganan  Covid-19  Jadi  Rp  695,2
T”.
diakses dari https://kaltim.tribunnews.com/202 0/10/27/presiden-jokowi-naikkan- anggaran-penanganan-covid-19- jadi-rp-6952-t . Tribunnews.com . 7 Oktober
2020. “Bappenas:  Penduduk  Miskin  Naik 1,63  Juta  Orang  Akibat  Pandemi Covid-19”. Diakses
dari https://www.tribunnews.com/bisn is/2020/10/07/bappenas- penduduk-miskin-naik-163-juta- orang-akibat-pandemi-covid-19 .
4. Peraturan Perundang-undangan
Badan Pusat Statistik. Aceh Utara dalam Angka 2020.
Badan  Pusat  Statistik.  Lhokseumawe dalam Angka 2020.
PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Qanun  Nomor  1  tahun  tahun  2015 tentang  Pemerintahan Gampong di Kota Lhokseumawe.
Qanun  Nomor  4  tahun  2009  tentang
Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Utara Qanun  Nomor  5  tahun  2003  tentang Pemerintahan Gampong dalam Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.