## PERENCANAAN POLA KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KPH XIII KAWASAN DOLOK SANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Sarintan Efratani Damanik 1) dan Sahata Purba 2)
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Simalungun
2 Peneliti KPH XIII Kabupaten Humbang Hasundutan
1 Jl. Sisisngamangaraja Barat Pematangsiantar 21137
2 Jl. Siliwangi Km 1 Dolok Sanggul 22457 E-mail : damanikintan@yahoo.com 1) , 13.doloksanggul@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Perencanaan  pola  kemitraan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  petani  di  kawasan  KPH  XIII  Dolok  Sanggul  Kabupaten Humbang  Hasundutan.Tujuan  penelitian  adalah  menganalisis  pola  kemitraan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  petani  Di Kawasan  KPH XIII Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian adalah  menggunakan  penelitian kuantitatif analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh pola kemitraan dan peranan kelembagaan berpengaruh sebesar 71,3%   dalam peningkatan kesejahteraan petani. Kesimpulan, pola kemitraan dan peran  kelembagaan berengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Model pola kemitraan yang dibutuhkan oleh masyarakat petani KPH XIII kawasan  Dolok  Sanggul  adalah  pola  kemitraan  pada  lahan  pemerintah,  dan  pelaksanaan  proses  serta  pencapaian pemberdayaan  dicapai  dengan    menciptakan  kondisi  dan  suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan  masyarakat KPH XIII untuk dapat berkembang lebih jauh dalam bidang  ekonomi  yaitu  dengan  menciptakan  pemungkinan  pemanfaatan  potensi  lokal  dengan  kegiatan  ternak  lebah  madu dengan sistim agroforestry kopi dan jagung. Kesimpulan,untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan di KPH XIII harus  berbasis  kemitraan,  perlu  adanya  keterlibatan  berbagai  pihak  yang  dilandasi  oleh  tujuan  dan  manfaat.  Model pembangunan hutan dengan pola kemitraan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), antara kelompok tani dengan KPH XIII yang tepat adalah model yang dibangun berdasar pada pengembangan dan penerapan tehnologi tepat guna
Kata kunci : peningkatan kesejahteraan, pola kemitraaan, kelompok tani,  efisiens dan efektivitas

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan  yang dilakukan  melalui  upaya-upaya  secara  sadar  dan terencana. Di dalam pembangunan harus secara terencana lebih  detail  seperti  yang  dikemukan  oleh  Damanik (2019)),  yaitu  perencanaan  adalah  suatu  proses berkelanjutan  yang  melibatkan  keputusan  dan  pilihan, tentang  cara-cara,  alternatif  menggunakan  sumberdaya yang  tersedia,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan tertentu  pada  beberapa  waktu  di  masa  depan. . Untuk mendukung  pembangunan  perlu  adanya  perencanaan hutan  dengan  tujuan  mendayagunakan  fungsi  hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses  yang  sedang  berjalan  (Rosmiyati,  &  dkk.  2000), atau  menciptakan  proses  baru,  agar  hutan  memberikan sumbangan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan hutan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan (UUD No. 32 tahun 2004), dalam hal ini ditandai oleh terjadinya perpindahan kekuasaan politik dan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi banyaknya  kelemahan  dalam  perencanaan,  sehingga proses  yang  benar  sangat  diperlukan  dalam  perencanaan terutama  dalam  konteks  otonomi  daerah  setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Reformasi  yang  telah  mendorong  terjadinya  perubahan mendasar  atas  paradigma  dalam  pengelolaan  Kehutanan Indonesia (Niken, 2003). Perubahan tersebut diawali dengan bergesernya sistem pengelolaan hutan yang semula berbasis negara  menuju  pengelolaan  hutan  yang  bertumpu  pada sumber  daya  hutan yang  berkelanjutan.  Satu  di  antara implikasi perubahan sistem tersebut adalah diberlakukannya desentralisasi  pengelolaan  hutan  kepada  pemerintah  daerah dan  masyarakat  luas  (Butarbutar,  2007). Sektor  kehutanan juga berkehendak mendorong desentralisasi tersebut. Namun tidaklah  semudah  yang  dibayangkan  banyak  orang  untuk melaksanakannya.  Lahirnya  PP  No.  38/2007  tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan yang menjadi  kewenangan  daerah  terdiri  dari  urusan  wajib  dan urusan pilihan.   Urusan  pemerintahan  wajib  adalah  urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah  yang terkait dengan pelayanan  kebutuhan dasar bagi masyarakat  seperti  pendidikan  dasar,  kesehatan,  lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan kondisi  (Sumodiningrat,  2001),  kekhasan  dan  potensi
unggulan  daerah  yang  bersangkutan.  mata  pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
Permasalahan  kehutanan  saat  ini  sudah  berkembang semakin  kompleks.  Permasalahan  dan  tantangan  dalam mewujudkan  kelestarian  hutan  dan  kesejahteraan masyarakat  sekaligus  tidak  bisa  lagi  hanya  didekati dengan solusi yang bersifat teknis kehutanan saja. Saat ini, peta  permasalahan  kehutanan  telah  bergeser  dari permasalahan  yang  bersifat  teknis  ke  permasalahan ekonomi, sosial serta dampak kebijakan sektor kehutanan yang kian hari kian kompleks dan harus ditangani segera termasuk  dalam  perencanaan  pengelolaannya  (Niken, 2003).
Perencanaan dibuat untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi.  Perencanaan  merupakan  suatu  kegiatan pendahuluan  yang  harus  dilakukan,  sebelum  kegiatan pokok  dilaksanakan.  Perencanaan  diperlukan  karena adanya keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia  sehingga  tidak  menyulitkan  dalam  menentukan suatu  pilihan  kegiatan  (Damanik,  2019).  Perencanaan pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan  sebagai  bahan  untuk  pelaksanakan  suatu rangkaian  kegiatan  atau  aktifitas  kemasyarakatan,  baik yang bersifat fisik yaitu material maupun non fisik mental dan  spiritual,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih baik (Leeuwis, 2010). Sedangkan perencanaan pembangunan  daerah  adalah  suatu  proses  penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di  dalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber  daya  yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu  (Edoho, 2015).
Hutan  yang  hanya  diorentasikan  kepada  pemanfaatan hutan  melalui  pemberian  izin  semata  dengan  cara membagi-bagi  seluruh  kawasan  hutan  produksi.  Tata kelola  harus  dilihat  dari  proses  keserasian  antara pengukuhan  dan  penetapan  kawasan  hutan  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi,  sehingga pengelolaan  hutan  dilihat  sebagai  sebuah landscape ekonomi,  politik,  sosial  dan  tata  ruang  yang  utuh (Anantanyu,  2011).
Permasalahan  konversi  hutan  ini  berakar  dari pertambahan  penduduk  yang  terus  meningkat  setiap tahun.  Pertambahan  penduduk  selalu  menuntut  akan tercukupinya  kebutuhan  pangan,  kebutuhan  kayu  bakar, kebutuhan  kayu  pertukangan,  dan  tempat  pemukiman masyarakat.  Di  lain  pihak  lahan  pertanian  sebagai penghasil  pangan  luasannya  terbatas,  sehingga  alternatif utama  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pangan  adalah mengkonversi  lahan  hutan  menjadi  lahan  pertanian (Simon, 2001).
Keterbatasan  lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di sekitar  hutan  akan  berakibat  pada  kondisi  hutan  di sekelilingnya.  Masyarakat  akan  selalu  menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang
terus  menerus  akan  meningkat  (Vivek,  2011).  Tanpa pengelolaan  yang  tepat,  hal  seperti  ini  merupakan  ancaman bagi  keberadaan  dan  kelestarian  hutan,  serta  dapat menurunkan  fungsi  dari  peruntukan  hutan  tersebut.  Sejalan dengan waktu, hutan yang semula dianggap tidak akan habis berangsur-angsur  mulai  berkurang  (Ansori,    2012).  Banyak lahan  hutan  digunakan  untuk  kepentingan  lain,  seperti pertanian,  luas  kawasan  hutan  yang  telah  beralih  fungsi menjadi lahan pertanian dan pemukiman (Afri , 2008). Dinamika  pembangunan  nasional  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  yang  telah  menimbulkan  tuntutan untuk  mewujudkan  kualitas  kehidupan  yang  lebih  baik. Aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  itu  dilandasi  oleh  hasrat untuk  lebih  berperan  serta  dalam  mewujudkan  masyarakat yang  maju,  mandiri  dan  sejahtera  (Kuncoro,  2004). Pencapaian hal tersebut dapat terwujud apabila pembangunan berjalan secara optimal, serta terkoordinasi dengan baik mulai dari  tingkat  petani,  organisasi  kelompok  tani,  tingkat pemerintah  desa,  kecamatan,  kabupaten/kota,  provinsi  dan tingkat  pusat  (Sumodiningrat,  2001).  Masing-masing tingkatan  ini  mempunyai  peranan,  tugas  dan  fungsi  tertentu sesuai dengan kedudukannya. Kesinambungan pembangunan merupakan  syarat  mutlak  untuk  memperoleh  hasil  yang optimal  menuju  masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera (Butarbutar, 2007).
Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua  pihak  atau  lebih  dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk meraih  keuntungan  bersama  dengan  prinsip  saling membutuhkan dalam mewujudkan sinergi dalam pengelolaan hutan (Afri , 2008)
Pola  kemitraan  atau  kerjasama  merupakan  hal  baru  dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya konflik.    Kemitraan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan  dengan  masyarakat  setempat.  Pada  sat  ini, peranan  kelompok  tani  semakin  luas,  kegiatan  tidak  hanya terbatas pada kegiatan bertani, tetapi melingkupi kegiatan lain yang mengarah pada kegiatan ekonomi (Ansori,  2012).. Dalam  pengusahaan  hutan  ini  diharapkan  memberikan manfat  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  berupa  bagian dari keutungan pengusahaan  dan keterlibatan  mereka dalam pengelolaan  hutan.  Pengusahaan  hutan    berbasis  kemitraan tidak  hanya  menyangkut  managerial  yang  berkaitan  dengan faktor  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  setempat (Bragg, 2017). Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembnagunan  hutan  berbasis  kemitraan  perlu  adanya keterlibatan  berbagai  pihak  yang  dilandasi  oleh  tujuan memperoleh manfaat (Coillte, 2014)
Mendorong  dan  membibimbing  petani  agar  mampu bekerjasama di bidang ekonomi ecara kelompok yang dapat meningkatkan  jumlah  pendapatan.  Menumbuh  kembangkan kelompok  tani  melalui  peningkatan  akses  permodalan  bagi petani,  pembinaan  kepada  organisasi  kelompok,  serta peningkatan  efisiensi  serta  efektivitas  usahatani  rakyat. Meningkatkan  kapasitas  SDM  petani  melalui  berbagai kegiatan pendampingan, dan pelatihan yang dirancang secara khsusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani. Peranan
dan  fungsi  kelompok  tani  dapat  ditingkatkan  dengan menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, menggerakan dan mendorong perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan dan kesejahteraan kelompok (Niken. 2003).
Kemitraan  mampu  menjadi  alternatif  penyelesaian konflik antara pemegang izin dan masyarakat. Kemitraan kehutanan  ini  juga  sebagai  upaya  untuk  mengatasi masalah  degradasi,  deforestasi  dan  perambahan.  Hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013 Pasal 6 (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH  wajib  memberdayakan  masyarakat  setempat  yang terdapat di sekitarnya melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan  biasanya  terjalin  antara  pihak-pihak  yang bermitra apabila adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, saling memperkuat atau saling menguntungkan.  Akan  tetapi  dapat  pula  timbul  karena adanya  faktor  lain  seperti  faktor  dorongan  pembinaan. Kemitraan  dapat  pula  sebagai  model  pemberdayaan kelompok  untuk  lebih  meningkatkan  kemampuan  untuk mencapai target yang dicita-citakan (Ansori,  2012). Pola  kemitraan  untuk  pengembangan  usaha  wanatani memiliki  tujuan  yang  khas,  dimana  output  yang  sangat diharapkan  tidak  hanya  bernilai  ekonomis.  Menurut Leeuwis  (2010),  pola  kemitraan  masyarakat  dengan mempertimbangkan  (1).  Kesesuaian  usaha  yang  akan dilaksanakan, (2). Saling menguntungkan dalam peningkatan ekonomi, (3). Hubungan secara sukarela, dan (4)Kesetaraan sesama anggota, (5). Pembinaan masyarakat.  Selain  fungsi  ekonomi  sebagai  salah  satu tujuan utama dari pola kemitraan dan fungsi lembaga juga perlu  didukung  oleh agroforestry dan  partisipasi masyarakat  (Damanik,  2019). Agroforestry berperan dalam  pelestarian  sumberdaya  genetik  tanaman,  habitat satwa,  konservasi  tanah  dan  air  dan  menjaga kesetimbangan biodiversity .  Kunci  utama  keberhasilan agroforestry adalah pemilihan jenis dan kombinasi  yang tepat,  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  sosial ekonomi masyarakat setempat (Vivek, 2011).
Pola kemitraan dalam pengelolaan usahatani adalah pola hubungan  antara  petani,  kelompok  tani.  Menurut Anantanyu  (2011),  pola  kemitraan  dapat  dilihat berdasarkan  5  pola,  yaitu:  1)  pola  inti-plasma,  yakni perusahaan  bertindak  dalam  menyediakan  lahan,  sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah,  serta  memasarkan  hasil  produksi);  2)  pola subkontrak, yakni pola kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memproduksi komponen  yang  diperlukan  perusahaan  mitra  sebagai bagian  dari  produksinya;  3)  pola  dagang  umum,  yakni hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi; 4) pola keagenan,  yakni  di  antara  pihak-pihak  yang  bermitra terdapat  kesepakatan  tentang  target-target  yang  harus dicapai  dan  besarnya  komisi  yang  diterima  oleh  pihak yang  memasarkan  produk;  dan  5)  pola  kerjasama operasional agribisnis, yakni kelompok mitra menyediakan  sarana  produksi  seperti  lahan,  sarana,  dan
tenaga  kerja,  sedangkan  perusahaan  hanya  menyediakan modal, biaya, manajemen, (Tambunan, 2003), dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian,
Pemberdayaan  berarti  mempersiapkan  masyarakat  desa untuk  untuk  memperkuatdiri  dan  kelompok  mereka  dalam berbagai  hal,  mulai  dari  soal  kelembagaan  dan  ke- pemimpinan,  sosial  ekonomi,  dan  politik  dengan  meng- menggunakan  basis  kebudayaan  mereka  sendiri.  Menurut Damanik  (2019),  prinsip  dari  proses  pemberdayaan  yang harus dipedomani yaitu  menciptakan ruang atau masyarakat memiliki  kemampuan  untuk  memanfaatkan  ruang  atau peluang  yang  tercipta,  dan  dalam  kondisi  tertentu  membuat seorang  individu  atau  sekelompok  manusia  yang  telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan dari pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok.
Sebagai  inti  membina  dan  mengembangkan  usaha  kecil yang  menjadi  plasmanya  dalam  menyediakan  lahan, penyediaan  sarana  produksi,  pemberian  bimbingan  teknis manajemen  usaha  dan  produksi,  perolehan,  penguasaan  dan peningkatan  teknologi  yang  diperlukan  bagi  peningkatan efisiensi  dan  produktivitas  usaha.  Menurut  penjelasan  Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa: Pola  subkontrak  adalah  hubungan  kemitraan  antara  Usaha Kecil  dengan  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar,  yang  di dalamnya  Usaha  Kecil  memproduksi  komponen  yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola  subkontrak,  usaha  kecil  memproduksi  barang  dan  atau jasa yang  merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah  atau  usaha  besar.  Menurut  penjelasan  Pasal  27 huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor.  9  Tahun  1995,  Pola Dagang  Umum  adalah:  Hubungan  kemitraan  antara  Usaha Kecil  dengan  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar,  yang  di dalamnya  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  memasarkan hasil  produksi  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Kecil  memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar  mitranya.  Dalam  pola  waralaba  pemberi  waralaba memberikan  hak  untuk  menggunakan  hak  atas  kekayaan intelektual  atau  penemuan  atau  ciri  usaha  kepada  penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin  kredit  yang  diajukan  oleh  usaha  kecil  sebagai penerima  waralaba  kepada  pihak  ketiga.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  27  huruf  (e)  Undang-Undang  Nomor.  9 Tahun 1995, pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di  dalamnya  Usaha  Kecil  diberi  hak  khusus  untuk memasarkan  barang  dan  jasa  Usaha  Menengah  atau  Usaha Besar mitranya. Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau  usaha  besar  dalam  memasarkan  barang  dan  jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan  barang  dan  jasa  lainnya  kepada  usaha  kecil  yang mampu melaksanakannya.
Pendapatan  rumah  tangga  petani  dapat  mencerminkan keadaan  ekonomi  rumah  tangga.  Tinggi  rendahnya  tingkat
pendapatan  rumah  tangga  petani  dapat  memperlihatkan tingkat  kesejahteraan  suatu  rumah  tangga  (Afri , 2008).
Secara  agregat  pendapatan  rumah  tangga  petani agroforestri  di  HKm  diperoleh  dari  dua  sumber pendapatan,  yaitu sumber pendapatan dari pertanian dan non-pertanian.  Sumber  pendapatan  pertanian  terdiri  dari usaha  tani  agroforestri  yang  merupakan  sumber pendapatan  pokok dan berburuh tani,  sedangkan sumber pendapatan  dari  non-pertanian  terdiri  dari  buruh  non- pertanian, usaha mesin giling kopi. Pendapatan dari sektor pertanian dengan sistem agroforestri pada lahan kawasan KPH  sangat  membantu  dalam  meningkatkan  ekonomi rumah tangga masyarakat. Proporsi pendapatan dari lahan kawasan  pada  masing-masing  kelompok  pengelolaan lahan  dari  yang  sempit  ke  yang    semakin  luas.  Mata pencaharian  pokok  masyarakat    adalah  petani  (Filson, 2009)
Kelompok merupakan suatu unit sosial yang terdiri dari sejumlah  individu  yang  satu  dengan  individu  lainnya, mempunyai  hubungan  saling  tergantung  sesuai  dengan status  dan  perannya,  mempunyai  norma  yang  mengatur tingkah  laku  anggota  kelompok  itu.  Kelompok  pada dasarnya  adalah  gabungan  dua  orang  atau  lebih  yang berinteraksi  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu  (Rosmiyati, 2000.)
Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen,  psikologi  maupun  ilmu  lingkungan  yang kemudian  berkembang  ke  dalam  ilmu  ekonomi  karena kini  mulai  banyak  ekonom  yang  berkesimpulan  bahwa dalam kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya karena  kegagalan  dari  pihak  kelembagaan  (Wahyudi, 2016).  Dalam  bidang  sosiologi  dan  antropologi kelembagaan  banyak  ditekankan  pada  norma,  tingkah laku  dan  adat  istiadat  dalam  upaya  meningkatkan  daya saing  petani  salah  satunya  adalah  pengembangan kelembagaan  pertanian,  pemberdayaan,  pemantapan  dan peningkatan  kemampuan  kelompok  petani  kecil  (Filson, 2009)
Dalam  rangka  pemberdayaan  petani  sebagai  salah  satu pelaku  agribisnis  hortikultura,  maka  perlu  menumbuh kembangkan kelompok tani yang mandiri dan berwawasan  agribisnis.  Dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip  kemitraan  adanya  pelaku  kemitraan  petani, kelompok  tani,  pengusaha,  dan  pemerintah  saling menguntungkan (Leeuwis. 2010)
Peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi gangguan yang mengancam keberadaan hutan. Salah satu cara  pemerintah  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  yang merupakan  program  prioritas  pemerintah  dalam  rangka memperbaiki  tata  kelola  hutan  dan  memperkuat desentralisasi sektor kehutanan mengalami degradasi dan deforestasi. Kawasan KPH telah mengalami perambahan oleh  masyarakat  dan  kawasan  hutan  dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan kopi (Oravska, 2012).
Sebagai  suatu  lembaga  sosialdi  desa,  Kelompok  Tani merupakan  lembaga  yang  sampai  saat  ini  mengakar  cukup kuat  dimasyarakat,  baik  hubungan  dengan  pemerintah  dan sesama anggota Kelompok Tani. Peran ganda yang disandang pemeritah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut  menyebabakan  kelompok  tani  sebagai  salah  satu elemen  yang  cukup  penting  dalam  pembangunan  bangsa. Kondisi  hutan  Indonesia  saat  ini  sangat  memprihatinkan dengan berkurangnya luas tutupan lahan hutan dan tingginya laju deforestasi. Perubahan tutupan hutan ini disebabkan oleh berbagai  faktor  salah  satunya  aktivitas  manusia  berupa penguasaan  lahan  dan  penyerobotan  kawasan  hutan penguasaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  manusia  merupakan ancaman yang serius bagi keberadaan hutan (Ansori,  2012). Permen RI (2011), telah mencatat berbagai gangguan yang mengancam eksistensi dan kondisi kawasan hutan, sedangkan gangguan  terhadap  tegakan  hutan  berupa  penebangan  ilegal diperkirakan  telah  mengakibatkan  kehilangan  antara  lain kayu olahan/bulat dan satwa liar.
Penting dalam menggerakan upaya pembangunan pertanian (Edoho,  2015).  Penguatan  kelembagaan  sangat  perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing  petani  agar  mampu  bekerjasama  di  bidang ekonomi  secara  berkelompok,  menumbuhkkembangkan kelompok  tani  melalui  peningkatan  fasilitas  bantuan  dan akses  permodalan  dan  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas petani,  serta  meingkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia petani  melalui berbagai pendampingan, dan pelatihan  untuk pengurus dan anggota (Permatasari, 2003).
Upaya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  kelompok  tani dalam  pemberdayaan  dilakukan  oleh  penyuluh  pertanian lapangan.  Meskipun  demikian  pendampingan  pembinaan kelompok tani juga bisa dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam usaha penguatan  kelompok  tani  dalam  pemberdayaan  masyarakat. Pembentukan dan penumbuhan suatu kelompok tani mestilah ditempatkan kedalam konteks yang lebih luas,yaitu kedalam konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masayarakat yang menuju pembangunan yang berkelanjutan (Budimanta, 2004).
Pembangunan  pertanian  pada  dasarnya  ditujukan  bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  terutama  petani. Untuk  itu  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  pembangunan pertanian  kesejahteraan  petani  selalu  menjadi  tujuan  dan sejalan  dengan  konsep  bidang  kehutanan.Pengelolaan  hutan dalam  konsep  KPH  harus  dilakukan  sehingga  hutan  lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Pengelolaan hutan lestari  menjadi  tujuan  utama  pembangunan  KPH,  karena hutan  yang  lestari  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  dengan  sektor kehutanan (Damanik, 2019).
Dalam  konsep  KPH,  diharapkan  menjadi  dasar  dalam terlaksananya  sistem  pengelolaan  hutan  yang  lestari  dan berkeadilan dan berkesinambungan. Sistem pengelolaan yang menjadi peran manajerial sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola hutan dan menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat. Konsep KPH saat ini merupakan sebuah arah proses desentralisasi dan
pendelegasian wewenang yang ditandai dengan pembagian  yang  jelas  antara  fungsi  kewenangan  urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan (Butarbutar, 2007).
Dalam perkembangannya, KPH sangat banyak mengalami tantangan dan hambatan, terutama dari daerah akibat  desentralisasi  otonomi  daerah.  Dalam  skema pembangunan daerah, pembangunan  dibidang  kehutanan masih dikategorikan sebagai program pilihan lain  bukan program  utama,  hal  ini  tidak  mengharuskan  daerah menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Dengan kurangnya dukungan maka timbul keragu-raguan daerah  dalam  pembangunan  KPH  ini  mengakibatkan terhambatnya  pelaksanaan  pembangunan  dan  program KPH.
Pembentukan KPH ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien  dan  lestari.  Implementasi  pembangunan  KPH banyak  menghadapi  permasalahan  baik  dari  sisi kelembagaan dan sosial. Permasalahan yang ada dari sisi kelembagaan meliputi hambatan dari pemangku kepentingannya  sendiri,  dalam  peraturan  perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Permasalahan dari sisi sosial  lebih  cenderung  kepada  klaim  lahan  oleh masyarakat  dan  perbedaan  jenis  tanaman  yang  akan dikembangkan  pada  areal  KPH.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  proses  pembentukan  organisasi  KPH adalah faktor ko munikasi, sumber daya dan birokrasi.
Pembangunan KPH masih memerlukan reforma regulasi yang  harus  didukung  oleh  berbagai  unsur  kepentingan, baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pihak  ketiga maupun masyarakat adat lokal.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Humbang  Hasundutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penyelenggaraan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang  serta  dalam  menghadapi  perubahan  yang terjadi  baik  dalam  lingkungan  maupun  nasional  yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan. Pemerintahan  harus  benar-benar  siap  dan  mampu  untuk mengelola  setiap  potensi  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat  untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  bagi rakyatnya.  Terutama  peranan  suatu  kelembagaaan pemerintah  dan  pola  kemitraan  dibidang  kehutanan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul memiliki Kelompok Tani Binaan. Kelompok Tani Binaan saat  ini  sebanyak  15  Kelompok  Tani.  Saat  ini  potret peranan  kelembagaan  dan  pola  kemitraan  serta peningkatan  kesejahteraan  petani  di  KPH  XIII  diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan.
Pada  saat  ini  kondisi  sebagian  besar  kelompok  tani  di KPH  XIII  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  dari  tahun ketahun  dapat  dikatakan  belum  mengalami  suatu perkembangan  seperti  yang  diharapkan  atau  hanya berjalan  di  tempat  bahkan  sampai  menurun.  Gambaran dari  kelompok  tani  tersebut  didalam  kegiatanya  rendah dan  sebagian  kelompok  tani  disini  sudah  bubar  tetapi masih  terdaftar.  Rendahnya  kinerja  didalam  kelompok
tani  disebabkan  oleh  kurangnya  keinginan  masyarakat  dan kurangnya  peran  pengurus,  anggota  kelompok  yang  kurang jelas,  struktur  organisasi  yang  kurang  lengkap  dan  tidak berfungsi  sehingga  produktivitas  usaha  tani    rendah  yang mengakibatkan peningkatan ekonomi sangat rendah. Melihat  potensi  ekonomi  yang  besar  dari  budidaya  lebah madu bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan di kawasan hutan perlu sekali untuk dilaksanakan. Potensi ini berpeluang untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi di kawasan,    perlu  secara  terus  menerus  dalam  upaya mendorong masyarakat desa penyangga untuk mengembangkan  usaha  ekonomi  produktif  (Supriyati,  dkk., 2000).  Upaya  tersebut  selain  untuk  meningkatkan  kemauan dari  masyarakat  itu sendiri  mengembangkan perekonomian desa  juga  sebagai  strategi  untuk  mengurangi  aktivitas masyarakat  dalam  kawasan  konservasi  yang  cenderung menurunkan kualitas dan fungsi kawasan (Sarintan, 2019). Potensi desa dengan kondisi kemiskinan, perlu merumuskan strategi  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengembangan budidaya  lebah  madu  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan pada Kelompok Tani di sekitar KPH (Butarbutar, 2007).  Pelaksanaan  proses  dan  pencapaian  pemberdayaan dicapai  dengan    menciptakan  kondisi  dan  suasana  yang memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang  secara optimal. Penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk  dapat  berkembang  lebih  jauh  dalam  bidang  ekonomi yaitu dengan menciptakan pemungkinan pemanfaatan potensi lokal yang ada di KPH. Penguatan dalam alam meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan  terutama berkaitan  dengan  potensi  lokal  sosial  sehingga  masyarakat mampu  untuk  memecahkan  masalah  serta  dapat  berguna dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Leeuwis, 2010). Penguatan  yang  berupa  capaian  hasil  yang  telah  diperoleh, dalam proses pemberdayaan lebah madu. Perlindungan yaitu melindungi  masyarakat  dalam  proses  pemberdayaan  lebah madu,  perlindungan  ini  menjaga  agar  tahapan  penguatan pemberdayaan  yang  telah  dilakukan  tidak  mengalami kegagalan.  Pemeliharaan  situasi  yang  kondusif  dan  selalu terjaga  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keseimbangan  peran (Tambunan, 2003).
Di  kalangan  petani  dipandang  menjadi  instrumen  untuk transformasi  dan  meningkatkan  produktivitas  di  sektor pertanian.  Untuk  beberapa  dekade,  pola  kemitraan  telah mempunyai peran yang luar biasa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional . Walaupun  kerjasama  antar  petani  dapat  meningkatkan pembangunan pertanian, namun perlu adanya intervensi dari pemerintah  berupa  regulasi  dan  program-program  untuk meningkatkan kemampuan petani.
Sektor  kehutanan  merupakan  salah  satu  sektor  yng diutamakan  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan.  Sektor kehutanan  ini  dikelola  oleh  KPH  XIII  Dolok  Sanggul  yang menerapkan  kesejahteraan  pada  masyarakat  sekitar  hutan. Selain  mensejahterakan  masyarakat  sekitar  kawasan  hutan, pihak  KPH  XIII  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam kelestarian hutan yang ada di KPH XIII Program-program  yang  dilakukan  oleh  pihak  KPH  XIII tentunya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kelestarian  kawasan  hutan.  Program-program  tersebut pada  intinya  adalah  untuk  menjalin  kerjasama  antara pihak KPH dengan masyarakat. Hutan yang dipegang oleh pihak KPH XIII Dolok Sanggul sebagian besar ditanami pohon kopi dimana pohon kopi tersebut mempunyai nilai ekonomi  yang  cukup  tinggi.  Untuk  menanggulangi  agar kerusakan  hutan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Humbang Hasundutan  tidak  terlalu  parah,  pihak  KPH  XIII menerapkan  kebijakan  yang  melibatkan  masyarakat langsung.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat mempunyai peranan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan  hutan  guna  melestarikan  kelestarian  hutan. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan msyarakat langsung  ini  disebut  dengan  sebutan  Pengelolaan  Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Permasalahan  dalam  konversi  hutan  ini  berasak  dari pertambahan  jumlah penduduk  yang terus  menerus akan meningkat. Pertambahan jumlah penduduk akan menuntut tercukupinya  kebutuhan  pangan,  kebutuhan  kayu  bakar, kebutuhan  kayu  pertukangan,  dan  tempat  pemukiman yang  layak.  Di  lain  pihak  lahan  pertanian  sebagai penghasil  pangan  luasannya  semakin  terbatas,  sehingga alternatif  utama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan adalah  dengan  mengkonversi  lahan  hutan  menjadi  lahan pertanian  (Simon,  2001).  Keterbatasan  lahan  yang dimiliki oleh  masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Masyarakat yang tani akan  menggantungkan  hidupnya  pada  lahan  hutan  yang ada  di  sekeliling  pemukimannya  guna  memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan  yang  tepat,  hal  seperti  ini  merupakan ancaman  bagi  keberadaan  dan  kelestarian  hutan,  serta dapat menurunkan fungsi dari peruntukan hutan tersebut. Pada  waktu  lampau,  pengelolaan  hutan  menekankan pada  pendekatan  teknik  dan  ekonomi.  Namun  sekarang rimbawan  dituntut  untuk  menfokuskan  masalah  sosial sebagai bagian dari proses pengelolaan hutan yang lestari. Memecahkan  masalah  sosial  memerlukan  sebuah pemahaman  terhadap  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh masyarakat  dan  partisipasi  dari  kelompok  masyarakat kunci  dalam  membuat  keputusan  tentang  pengelolaan hutan.  Sekarang  ini  kunci  keberhasilan  dari  pengelolaan sumber  daya  hutan  ditentukan  oleh  keberhasilannya dalam memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Gagal  dalam  pemecahan  masalah  ekonomi  masyarakat, akan gagal pula dalam upaya pengelolaan hutan Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yang  mengarah  pada  terwujudnya  kelestarian  hutan sebagai  sistem  penyangga  kehidupan,  memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan  rakyat,  serta  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  kehutanan,  maka kebijakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  haruslah betul-betul melibatkan dan menyentuh langsung masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
Kondisi sosial ekonomi petani mempengaruhi produktivitas petani. Penelitian Usman (2013) menemukan bahwa adanya kemitraan  antara  koperasi  dan  petani  sangat  efektif meningkatkan  pendapatan  kelompok  tani.  Pola  kemitraan tersebut  dapat  dipilih  berdasarkan  jenis  permasalahan  yang dihadapi oleh petani.
Pengelolaan  hutan  melalui  skema  kemitraan,  baik  bagi pemegang  izin  usaha  pemanfaatan  KPH  dapat  bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan.  Skema  kemitraan  kehutanan  digagas  sebagai  upaya untuk  memberdayakan  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar hutan.  Skema ini juga  sebagai  wahana penyelesaian konflik atas  sumber  daya  hutan  yang  terjadi  antara  pengelola  hutan dan  unit  manajemen  hutan  dengan  masyarakat  yang  sudah memanfaatkan  kawasan  hutan.  Pemberdayaan  masyarakat setempat  melalui  kemitraan  kehutanan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  serta  kemandirian  masyarakat untuk  mendapatkan  manfaat  sumber  daya  hutan  dan menggunakannya secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
Kemitraan  kehutanan  antara  pengelola  hutan  dengan masyarakat  diharapkan  menjadi  solusi  yang  tepat  dalam pengelolaan hutan. Kemitraan kehutanan antara KPH dengan kelompok  tani  binaan  penting  dilakukan  untuk  mengetahui perencanan  pola  kemitraan  yang  tepat  antara  KPH  XIII dengan kelompok tani.

## 2. RUANG LINGKUP
Kemitraan yang dijalin antara KPH XIII dengan masyarakat diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  kelompok  tani binaan,  namun  pada  prakteknya  beberapa  petani  yang mengeluhkan kecilnya pendapatan mereka dan permasalahan utama  yang  dihadapi  kelompok  tani  binaan  saat  ini menyangkut  tentang  kurangnya  permodalan.  Dari  informasi yang  diperoleh,  disebutkan  bahwa  pola  kemitraan  yang  ada pada  saat  ini  dilakukan  oleh  pihak  KPH  dengan  kelompok tani  usaha  tani  masih  stagnan  dan  kurang  memiliki  dampak ekonomi bagi kelompok tani.
Perencanaan  pola  kemitraan  adalah  pola  yang  akan diterapkan  untuk  menjalinan  kerjasama  usaha  yang  saling menguntungkan  antara  kelompok  tani  dengan  KPH  XIII disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh  sehingga saling  memperkuat,  memerlukan  dan    menguntungkan. Peningkatan kesejahteraan petani.
Jika  kesejahteraan  petani  dapat  ditingkatkan  maka  akan berdampak  pula  pada  kesejahteraan  dan  peningkatan  gizi masyarakat khususnya keluarga petani yang berada di sekitar kawasan KPH XIII dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari
Hasil  yang  diharapkan  dari  perencanaan  pola  kemitraan dalam  peningkatan  kesejahtreraan  petani  adalah  dapat meningkatkan pendapatan kelompok tani binaan, menambah pengetahuan bagi para petani dan memberikan jaminan pasar yang  pasti,  kepastian  pasar  melalui  kemitraan  antara  petani dengan  KPH  XIII  sangat  penting  untuk  memperoleh kepastian  harga,  kualitas  dan  kuantitas  produk  yang diinginkan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Berikut disajikan bahan dan metodologi dalam penelitian ini.

## 3.1. Pola kemitraan
Pola  kerjasama  yakni  kelompok  mitra  menyediakan sarana  produksi  seperti  lahan,  sarana,  dan  tenaga  kerja, sedangkan  KPH  hanya  menyediakan  modal,  biaya, manajemen,  dan  pengadaan  sarana  produksi  untuk mengusahakan  atau  membudidayakan  suatu  komoditas pertanian untuk peningkatan kesejahteraan

## 3.2.Populasi dan sampel
Keseluruhan jumlah anggota kelompok tani yang dibina oleh  KPH  XIII  di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan. Jumlah  anggota  kelompok  tani  sebanyak  350  orang. Untuk  sampel  penelitian  dipilih  secara  acak  untuk  dan sampel diambil sebanyak sebanyak 150 orang. Data yang telah  terkumpul  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA).

## 4. PEMBAHASAN
Perencanaan  kehutanan  di  daerah  tidak  bisa  lepas  dari perencanaan  yang  ada  di  tingkat  pusat.  Proses penyusunannya  disusun  secara  berjenjang  mulai  dari tingkat  pusat,  provinsi,  kabupaten,  sampai  unit  terkecil. Semua  tingkatan  harus  sinkron.  Perencanaan  pada  level bawah harus mengacu dan mendukung perencanaan yang ada  di  bawah.  Namun  demikian  untuk  mengoptimalkan sudah  barang  tentu  pada  proses  perencanaan  di  daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal. Proses penyusunannnya juga harus melibatkan stakeholder yang ada di tingkat lokal.
4.1. Peran kelembagaan dan pola kemitraan
K elembagaan  adalah  alat  seseorang  untuk  mempunyai kepercayaan diri . Kelembagaan dan pola kemitraan akan lebih  mudah  di  dalam  menetapkan  perencanaan  dan prioritas  pembangunan  dengan  mengorganisir  individu- individu  (masyarakat)  ke  dalam  suatu  lembaga-lembaga lokal  yang  mewakili  aspirasi  dari  semua  tingkatan  dan membawa misi lembaganya.

## Tabel 1.  Anova Peranan Kelembagaan dan Pola Kemitraan
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 84,775 2  42,387  80,640  ,000 Residual 34,166 65 ,526 Total 118,941 67
Diperoleh  nilai  Fhitung  80,640    lebih  besar  dibandingkan dengan Ftabel 3,20  atau nilai sig 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho ditolak dan H1 diterima.
Tabel 2.  Pola Kemitraan dan Peranan Kelembagaan
Dari  hasil  analisis  regresi  linier  berganda    koefisien determinasi  diperoleh  sebesar  0,953,  maka  model  regresi hasil  penelitian  adalah  Ŷ=0,953+0,366X 1 +0,572X ₂ nilai koefisien determinasi diperoleh adalah sebesar 0,713, artinya bahwa peran lembaga dan pola kemitraan berpengaruh positif sebesar 71,3% terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kelembagaan  petani  yang  kuat  akan  mampu  memberi kemudahan  bagi  petani  sekaligus  melindungi  petani  dan praktek pemasaran yang tidak adil. Dengan demikian, proses revitalisasi kelembagaan petani menuju lembaga usaha harus memberi jaminan bagi proses alih-fungsi lahan karena untuk memenuhi kebutuhan petani akan uang tunai dapat dilakukan dengan meminjam dari lembaga koperasi tersebut tanpa harus menjual  lahannya.  Namun  apabila  seorang  petani  terpaksa harus menjualnya kembali kepada petani yang memiliki lahan di sebelah lahan petani tersebut, bisa dengan uang tunai atau cicilan  ke  lembaga/koperasi  tersebut.  Dengan  demikian, proses jual beli lahan tersebut tidak akan menyebabkan alih- fungsi  lahan  pertanian  tetapi  justru  meningkatkan  skala ekonomi usaha petani lainnya.
Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Dewi  dan  Rudianto (2013) desakan  kebutuhan  akan  lahan  yang  dipergunakan  untuk pembangunan  begitu  kuat,  sementara  luas  lahan  tidak  akan bertambah  atau  terbatas,  selama  ini  nilai  lahan  pertanian rendah  bila  dibandingkan  dengan  peruntukan  lahan  non pertanian  yang  mengakibatkan  lahan  pertanian  secara  terus menerus  akan  mengalami  konversi  lahan  ke  nonpertanian. Padahal  lahan  pertanian  (sawah)  selain  mempunyai  nilai ekonomi  sebagai  penyangga  kebutuhan  pangan,  juga berfungsi ekologi seperti mengatur tata air.
Berbekal dari  pengalaman  kemitraan  dengan  petani di lapangan  sebagai  bagian  dari  peran  dan  fungsi  dalam  suatu penggerakan  pemabangunan  pertanian  di  dalam  suatu  desa tersebut. Bermitra dengan kelompok tani inilah yang menjadi pelaku utama di dalam suatu pembangunan pertanian di suatu pedesaan. Dalam hal ini kelompok tani adalah sebagai wadah untuk  membangun  suatu  pembangunan  pertanian  seperti peran  penyediaan  suatu  modal,  penyediaan  informasi,  serta pemasaran produk-produk petani ke pasar.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error (Constant) ,953 ,917 Peranan Kelembagaan ,366 ,057 ,438 Pola Kemitraan ,572 ,063 ,625
4.2. Model  pola  kemitraan  di  kawasan  KPH  XIII Dolok Sanggul Kabupaten Humbang

## Hasundutan
Untuk  meningkatkan produktivitas  lahan  hutan  melalui pengaturan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan hutan secara  campuran  antara  tanaman  hutan  dan  tanaman pangan,  terutama  dengan  pemanfaatan  jarak  tanam  dan umur  pohon.  Dalam  pengelolaan  hutan  tanaman  lestari, selalu harus tersedia tegakan siap tebang pada setiap tahun yang sekaligus  merupakan lahan  siap tanam.  Lahan  siap tanam  ini  merupakan  areal  yang  potensial  bagi  tanaman pangan.
Peluang  pemanfaatan  lahan  hutan  untuk  pertanian diharapkan dapat mengurangi atau mencegah pembukaan hutan  sehingga  lahan  kering  untuk  perladangan  dapat dikontrol.  Pelaksanaan  tanaman  campuran  tersebut diharapkan  tersedia  lahan  untuk  tanaman  pangan  bagi masyarakat dan fungsi hutan produksi tetap terjaga, serta pengelolaan hutan dalam rangka penyediaan bahan baku kayu bulat tetap terjamin. Agroforestry merupakan sistim penggunaan  lahan  dengan  mengkombinasikan  tanaman semusim dan tanaman pohon pada lahan yang sama. Salah satu bentuk agroforestry yaitu tanaman campuran antara jenis  tanaman  pangan  seperti  jagung  dan  kaliandra. Program agroforestry seperti tumpangsari sudah terlaksana  dan  ditambah  nilai  ekonomi  dengan  beternak lebah madu.
Berbekal pengalaman kemitraan dengan petani  sebagai bagian  dari  peran  dan  fungsi  dalam  suatu  penggerakan pembangunan  pertanian  di  dalam  suatu  desa  tersebut. Bermitra  dengan  kelompok  tani  inilah  yang  menjadi pelaku  utama  didalam  suatu  pembangunan  pertanian  di suatu  pedesaan.  Dalam  hal  ini  kelompok  tani  adalah sebagai  wadah  untuk  membangun  suatu  pembangunan pertanian  seperti  peran  penyediaan  suatu  modal, penyediaan  informasi,  serta  pemasaran  produk-produk petani ke pasaran.
Pola  kemitraan  usaha  yang  perlu  diterapkan  dan  harus dikembangkan  di  kawasan  hutan  KPH  XIII  Dolok Sanggul  adalah  kemitraan  usaha  agribisnis,  yang diarahkan  untuk  menggantikan  pola  kemitraan  yang selama ini masih berciri patronase. Dengan pola ini tidak dikenal lagi eksploitasi antar pelaku agribisnis dalam satu jaringan kegiatan agribisnis, baik secara terselubung, legal dan  terbuka.  Pola  kemitraan  usaha  yang  terbangun diharapkan dapat saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.
Pola  kemitraan  yang  bernilai  ekonomis  dengan  sistem agroforestry berbasis kopi dan jagung. Agroforestry kopi dan  jagung sebagai  salah  satu  komoditas  utama  petani hutan  di  KPH  XIII  Kabupten  Humbang  Hasundutan sekaligus  menggembalakan  lebah  di  areal  perkebunan yang luas menguntungkan petani dan pembudidaya lebah. Karena keberadaan lebah membantu penyerbukan bunga mulai dari proses pencarian serbuk sari bunga oleh lebah hingga buah-buahan milik petani bisa berbuah sempurna. Sebaliknya, pemilik lebah mendapat sumber pakan untuk
lebah penghasil madu. Masyarakat juga telah memungut madu  lebah  dari kawasan  hutan desa,  dengan program Hutan  Desa  ini  akan  mendukung KPH  berbasis masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Peranan  kelembagaan  dan  pola  kemitraan  berpengaruh dalam  peningkatan  kesejahteraan  petani,  namun  mengingat kondisi  akan  kebutuhan  individu  pada  kelompok  tani  yang semakin meningkat perlu adanya perbaikan dalam kemitraan dengan KPH XIII.
Model  pola  kemitraan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat kelompok  tani  sekitar  KPH  XIII  adalah p ola  kerjasama operasional  agribisnis,  yakni  kelompok  mitra  menyediakan sarana  produksi  seperti  lahan,  sarana,  dan  tenaga  kerja, sedangkan  perusahaan  hanya  menyediakan  modal,  biaya, manajemen,  dan  pengadaan  sarana  produksi  untuk mengusahakan  atau  membudidayakan  suatu  komoditas pertanian,salah satunya adalah budidaya lebah madu dengan tanaman utama kopi dan jagung

## 6. SARAN
Mendorong  dan  membibimbing  petani  agar  mampu bekerjasama di bidang ekonomi ecara kelompok yang dapat meningkatkan pendapatan.
Untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan di KPH XIII  harus  berbasis  kemitraan,  perlu  adanya  keterlibatan berbagai  pihak  yang  dilandasi  oleh  tujuan  dan  manfaat. Model  pembangunan  hutan  dengan  pola  kemitraan  PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), antara kelompok tani  dengan  KPH  XIII  yang  tepat  adalah  model  yang dibangun  berdasar  pada  pengembangan  dan  penerapan tehnologi  tepat  guna  serta    pengembangan  pola  kemitraan agar terjadi transfer pengetahuan dan tehnologi pengusahaan hutan  dan  pengelolaan  usaha  dari  mitra  kepada  masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

## 7. DAFTAR PUSTAKA
A. Ficko, J. Roessiger, A. Boncina, 2016. Comparing height- age  and  height-diameter  modelling  approaches  for estimating  site  productivity  of  natural  uneven-aged forests.  Forestry:  An  International  Journal  of  Forest Research, Volume 89, Issue 4, August 2016, Pages 412- 421. DOI: 10.1093/forestry/cpw013
Afsana, K., Habte, D., Hatfield, J., Murphy, J., & Neufeld, V. 2009.  Partnership  Assessment  Toolkit.  1–25.Google Scholar. (diakses pada tanggal 28 September 2019)
Ahuja Vivek . 2011. Cyber Extension: A Convergence of ICT and  Agricultural  Development.  Global  Media  Journal. Indian  edittion  /  ISSN  2249  to  5835.  Winter Issue/December 2011. Vol.2 (2).111-115
Anomsari,  E.  T.  2015.  Community  participation  in community-based  forest  management  (Case  study  in Karang  Gayam  Sub-District,  Kebumen  Regency). Natapraja, I(1), 75–91.
Anonim.  2006.  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan. Jakarta.
Arhamsyah.  2010.  Pemanfaatan  Biomassa  Kayu  sebagai Sumber  Energi  Terbarukan.  Jurnal  Riset  Industri Hasil Hutan, 2 (1), 2010: 42– 48
Ary  Widiyanto,  2015.  Factors  Influencing  Farmers
Decision  Community-Based  Forest  Management Program,  KPH  Ciamis,  West  Java.  DOI  : 102086/ijfr.2019.6.1.1-16
Asfaw  S.,  Di  Battista,  F.,  Lipper  L.  2016.  Agricultural Technology Adoption under Climate Change in the Sahel:  Micro-evidence  from  Niger.  Journal  of African Economics 1–33
Awang,  S,  Afri,  2008  Panduan  Pemberdayaan  Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jakarta, Harapan Prima Azadi,  Filson,  2009.  Comparative  study  of  agricultural extension  systems:  A  systemic  view.  Outlook  on Agriculture 38(4), 337-347.
Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  SDM  Pertanian, 2010. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014. Badan Penyuluhan  dan  Pengembangan  SDM  Pertanian. Kementrian Pertanian. Jakarta.
Bizikova,  L.,  M.  Nijnik,  and,  T.K.  Oravska,  2012 Sustaining  Multifunctional  Forestry  through  the Development  of  Social  Capital  And  Promoting Participation.  A  Case  of  Multiethnic  Mountain Communities. Small-scale Forestry 11, 301-319
Budimanta,  Arif.  2004.  Corporate  Sosial  Responsibility.
Jakarta  :  Indonesia  Center  for  Sustainable Development (ICSD). Jakarta
Bungin,  Burhan.  2006.  Sosiologi  Komunikasi.  Penerbit Prenada Media Group. Jakarta.
C. Leeuwis. 2010. Communication for Rural Innovation: Thinking Back On Agricultural Extension. Translation.Yogyakarta (ID): Canisius
Carletto, G., Savastano, S., Zezza, A. Fact or Artefact: The Impact  of  Measurement  Errors  on  the  Farm  Size- Productivity  Relationship.  Journal  of  Development Economics. 103, 254–261
Christel  C.  Kern,  Julia  I.  Burton,  Patricia  Raymond, Anthony  W.  D'Amato,  William  S.  Keeton,  illis Alejandro A. Royo, Michael B. Walters, Christopher R.  Webster  and  John  L.,  2017.  Challenges  facing gap-based  silviculture  and  possible  solutions  for mesic  northern  forests  in  North  America  Forestry (2017) 90 (1): 4-17.
Coillte, 2014. Coillte Submission  for Forest Service  Re: Consultation paper Forestry Programme 2014-2020 summary  of  proposed  measures  March  2014  draft proposals.
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/for estry/publicconsultation/submissionsreceived2014/
CoillteSubmissionforrestryProgramme150514.pdf (accessed on Mei 2019)
Dewi, W. S., Handayani, P., & Sumani, 2008. Keragaman dan  layanan  ekologi  makrofauna  epigeik  pada pertanaman wortel.Sains Tanah, 5(II), 113–120.
Don  C.  Bragg,  2017.  The  development  of  uneven-aged southern  pine  silviculture  before  the  Crossett Experimental  Forest  (Arkansas,  USA)  Forestry  (2017) 90 (3): 332-342.
Edoho, 2015. Entrepreneurship and Socioeconomic Development: Catalyzing African Transformation in the 21th  Century.  African  Journal  of  Economic  and Management Studies, 6(2), 127-147.
http://opac.lib.idu.ac.id/library_unhan/index.php?p=show_d etail&id=6886 diakses tanggal 22 Oktober 2019
M.  Ansori,  2012.  Partnership  Forest  Management  for  the Prosperity  of  Community  around  Forest  (Case  of Community Based Forest Management Model in BKPH Parung  Panjang,  KPH  Bogor).  Dissertation.  Bogor Agricultural University.
M.  Butarbutar,  2007.  Pelaksanaan  Tanggungjawab  Sosial HPH  PT  Teluk  Nauli  Membangun  Kolaborasi  Mitra Para  Pihak  dalam  Strategi  Konservasi  Habitat Orangutan  Sumatera  di  DAS  Batang  Toru.  Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera  Utara, Departemen Kehutanan, Sumut
M.  Kuncoro,  2004  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan eluang. Erlangga, Jakarta.
Mulyati  R.,  2005,  Keanekaragaman  Tanaman  Pekarangan Dan Pemanfaatannya Di Desa, Pulau Wawoni- Sulawesi Tenggara,  Jurnal  Teknologi  Lingkungan,  Bppt,  Vol  6, No http://digilib.bppt.go.id /ejurnal/index.php/JTL/article/view/425.  (diakses  pada tanggal 14 September 2019).
Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, 2013. Identifikasi Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan  Kondisi  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Daerah  Pinggiran  di  Kecamatan Gunungpati  Kota  Semarang,  JURNAL  WILAYAH DAN  LINGKUNGANVolume  1  Nomor  2,  Agustus 2013, 175-188
Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI,  2011.Peraturan  Menteri Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P. 4/Menhut- II/2011tentang Pedoman Reklamasi Hutan
Permatasari,  Niken.  2003.  Perspektif  Pengembangan Ekonomi  Lokal  melalui  Program  Masyarakat  Mandiri. Jurnal  Sosioteknologi  Edisi  13  Tahun  7,  April  2008, 359-340
PP No. 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
S., Anantanyu, 2011. Kelembagan Petani : Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya, 7(2), 102– 109.
Sarintan E. Damanik, 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar  Kawasan  Hutan,  Uwais  Inspirasi  Indonesia, Jatim
Sarintan,  E.Damanik,  2019.  Perencanaan  Pembangunan Kehutanan, Uwais Inspirasi Indonesia, Jatim
Sebatik  Tengah  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan Utara. Universitas Pertahanan Indonesia
Sumodiningrat,  2001.  Kepemimpinan  dan  Pemberdayaan Ekonomi  Rakyat,  Faculty  of  Economic  Inauguration Speech, Universitas Gadjah Mada.
Supriyati, Muchjidin R., Kurnia S I., Tjetjep, Manurung,
R., dan S. Rosmiyati, 2000. Studi Nilai Tukar Petani dan  Nilai  Tukar  Komoditas  Pertanian.  Research report.  Socio-Economic  and  Agricultural  Policy Agricultural Department. Bogor.
Taariwuan,  SA.  Dkk,  2007.  Analsis  Marjin  Pemasaran Kakao  dan  Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan MasyarakatPoso. ww.//Pascasarjanaunsrat.com/home.  (diakses  pada tanggal 6 Oktober 2019)
Tambunan,  2003.  Perkembangan  Sektor  Pertanian  Di Indonesia (Beberapa Isu Penting), Ghalia Publisher, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Tentang
Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor.  9  Tahun  1995  tentang  Usaha
Kecil Masyarakat Indonesia.
Wahyudi,  2016.  Interaksi  Sosial  Masyarakat  Kawasan
Perbatasan Di Desa Sungai Limau Kecamatan
World Bank 2014. World Development Indicators 2014.
Washington,  DC.  http://data.worldbank.org/data- catalog/world-development-indicators.(diakses pada tanggal 14 September 2019)