Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014), pp. 1-16, link: https://www.academia.edu/13365282 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Identifikasi Potensi Konflik
Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya
(Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor) *
(IDENTIFICATION OF POTENTIAL CONFLICTS OF PRE AND POST CONSTRUCTION OF HOUSES OF WORSHIP IN INDONESIA AND EFFORTS TO HANDLE; CASE STUDY IN THE CITY AND COUNTY OF BOGOR)

## Ahmad Mukri Aji
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Jl. Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor E-mail: mukri.aji@gmail.com
Abstract: Religion  contains  teachings  regarding  the  highest  and  absolute  truth about human existence and the instructions for safe and happy life in this world and hereafter. Religion should  not be a factor and moreover a source of conflict trigger, because religion itself appears as a system of beliefs that are  in a culture that was born out of the community itself. Besides religion becomes a controller for the actions of the members of society in accordance with the values of culture and religion.
Keywords: Religion, Human Existence, Conflict
Abstrak: Agama  berisikan  ajaran-ajaran  mengenai  kebenaran  tertinggi  dan mutlak  tentang  eksistensi  manusia  dan  petunjuk  untuk  hidup  selamat  dan bahagia di dunia dan akhirat. Tidak semestinya agama menjadi faktor penyebab dan  apalagi  menjadi  sumber  pemicu  konflik,  karena  agama  itu  sendiri  tampil sebagai sebuah sistem keyakinan yang berada dalam kebudayaan yang lahir dari masyarakat itu sendiri, selain agama menjadi pengontrol bagi tindakan anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya.
Kata Kunci: Agama, Eksistensi Manusia, Konflik
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  12  Juli  2014,  direvisi:  22  Juli  2014,  disetujui  untuk terbit: 20 September 2014.

## Pendahuluan
Negara Republik Indonesia adalah negara multikultural, yang memiliki keanekaragaman,  baik  dalam  hal  bahasa,  suku,  ras/etnis,  dan  agama. Keanekaragaman  ini  menjadikannya  rawan  untuk  terjadi  konflik,  baik  yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik atau bahkan sebagai sumber konflik yang terjadi antar umat beragama memang sulit dibantah.
Di  Indonesia  ada  enam  agama  yang  diakui  oleh  pemerintah  yaitu Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Khonghucu.  Pada  hakikatnya, agama  merupakan  naungan  sakral  yang  melindungi  manusia  dari  situasi konflik  kekacauan ( chaos ), dan kezaliman. Bagi para penganut (pengikutnya), agama  berisikan  ajaran-ajaran  mengenai  kebenaran  tertinggi  dan  mutlak tentang  eksistensi  manusia  dan  petunjuk-petunjuk  untuk  hidup  selamat  dan bahagia  di  dunia  dan  akhirat  ( li  sa`adatil  basyari  fi  ma`asyihim  wa  ma`adihim ). Sehingga,  setiap  insan  umat  beragama  diharapkan  dalam  kehidupannya tampil sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, bermoral, beradab dan  berperilaku  manusiawi  yang  tentunya  berbeda  dari  cara-cara  hidup hewan  atau  makhluk  lainnya. 1 Jadi  tidak  semestinya  agama  menjadi  faktor penyebab dan apalagi sebagai pemicu konflik. Karena agama itu sendiri pada hakikatnya tampil sebagai sebuah sistem keyakinan dapat menjadi bagian  inti dari  sistem  nilai  yang  ada  dalam  kebudayaan  dari  masyarakat,  dan  menjadi pendorong  atau  penggerak  serta  pengontrol  bagi  tindakan  anggota masyarakat tertentu untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya. 2
Secara historis, pada masa kolonial, masyarakat Muslim di kepulauan Nusantara  yang  notabene  terbanyak  dan  mayoritas  penganutnya,  merasa terancam  dengan  kebijakan  politik  kolonial  yang  memberi  perlindungan terhadap  kegiatan  penyebaran  agama  Kristen.  Akibatnya,  hingga  masa  awal pasca kemerdekaan, kecurigaan Muslim terhadap Kristen dan Katolik dengan mudah  terbentuk.  Namun  demikian,  keputusan  para  pendiri  Republik Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari para ulama dan para pemuka dan tokoh agama Islam, untuk menetapkan Pancasila sebagai falsafah dasar negara dapat  ditunjuk  sebagai  upaya  sungguh-sungguh  dalam  mencari  sistem
1 Dadang Kahmad. Sosiologi Agama , (Bandung: ROSDA, 2000), hlm. 63.
2 Dadang Kahmad. Sosiologi Agama , hlm. 63.
kenegaraan  yang  menjamin  kerukunan  dan  pluralisme  keagamaan,  dan mengusung Konsep Negara Hukum. 3
Konsep Negara hukum yang diusung Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  mengandung  arti  bahwa diharapkan  segala  bentuk permasalahan  dapat  ditangani  melalui proses  dan mekanisme  lahir  dan  hadirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  baik. Akan tetapi, fenomena, fakta dan  realitas sosial yang ada dalam masyarakat, terlihat  beberapa  dampak  maupun  kesenjangan  yang  lebih  diakibatkan  oleh munculnya  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Hal  yang  sama misalnya, dapat dilihat dalam Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah  Ibadah.  Hal  tersebut  sebagai implementasi  dari  kandungan  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dapat dikalkulasikan  bahwa  hal-hal  yang  mengatur  tentang  pendirian  rumah ibadah masih banyak terdapat kerancuan-kerancuan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik terhadap umat beragama, terutama ketika landing di dataran lapangan lapis bawah di level kecamatan dan desa/kelurahan.
Makalah  yang  sangat  sederhana  ini  mencoba  menelaah  lebih  dekat Peran  Pemerintah  Daerah  (Bupati/  Walikota)  dalam  mengaplikasikan  PBM No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 serta Mekanisme yang ditempuh untuk mengantisipasi Terjadinya Konflik Internal dan Eksternal Pra dan Pasca Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Indonesia,  dengan  mengangkat sample kasus Pendirian  Rumah  Ibadah  GKI  Yasmin  Wilayah  Kota  Bogor,  dan  Pendirian Rumah  Ibadah  Paroki  Santo  Yohanes  Baptista  Tulang  Kuning  Parung,  serta Pendirian  Rumah  Ibadah  Gereja  Katolik  Hati  Kudus  Citra  Indah  Jonggol, keduanya berada di wilayah Kabupaten Bogor.

## Upaya  Pemerintah  Dalam  Melakukan  Dialog  dan  Musayawarah  Antar Umat Beragama
Sebagaimana  sudah  dikemukakan  pada  bagian  pendahuluan  dan
3 Abu Rabi’, “ Christian-Muslim Relations in Indonesia: The Challenges of The Twenty-First Century ”  Jurnal Studia Islamika (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
mengutip  pandangan  Sudarto, 4 pada  masa  kolonial,  ketegangan  dalam hubungan umat Islam dan umat Kristen lebih dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris)  yang  mendapat  bantuan  besar  dari  pemerintahan  penjajah Belanda,  baik  bantuan  politik  maupun finansial. Sementara  pada  masa  Orde lama  ketegangan  antar  dua  komunitas  umat  beragama  itu  mencuat  saat pembahasan  UUD  1945  dan  pada  sidang  Konstituante  hasil  Pemilu  1955. Dalam  pembukaan  UUD  1945  telah  ditetapkan  tujuh  kata  yang  bernuansa islami, yang oleh kaum Kristen dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam, yang pada akhirnya, dengan kearifan dan kedewasaan para ulama dan para  tokoh  Islam  demi  terwujudnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dan  sebagai  hadiah  terbesar  Umat Islam  dalam  sejarah  Perjuangan  Republik Indonesia,  dihapuskanlah  tujuh  kata: “Dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat Islam Bagi Pemeluknya.”
Berangkat  dari  perkembangan  situasi  dan  nuansa  umat  beragama yang tidak menguntungkan, maka pada tanggal 30 November 1967 diadakan “dialog  dari  atas” yang  dipelopori oleh Pemerintah  melalui Menteri  Agama, KH. Muhammad Dahlan. Tetapi dialog yang melahirkan wadah “ Musyawarah Antar  Agama” itu  belum  dianggap  berhasil  menyelesaikan  konflik  antar agama.  Sampai  pada  periode  berikutnya  dialog  itu  menemukan  kembali momentum  barunya  pada  masa  Mukti  Ali  menjadi  Menteri  Agama  yang mencoba  merumuskan  dialog  dengan  berpijak  pada  iktikad  baik  dan  sikap saling  percaya  dari  masing-masing  komunitas  agama.  Karena  itu,  Mukti  Ali menghidupkan  kembali  wadah Musyawarah  Antar  agama dengan  melibatkan lebih  banyak  tokoh  dan  pemimpin  agama,  khususnya  lahirnya  Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 01/BER/MDN-MAG/ Tahun 1969.
Sebenarnya sejak awal Orde Baru hingga sekarang, baik atas prakarsa pemerintah  maupun  masyarakat  beragama  itu  sendiri  dialog  antar  umat beragama telah dibangun, bahkan menjadi agenda nasional demi terciptanya stabilitas  keamanan  serta  lancarnya  pembangunan  meskipun  kemudian  ada pihak yang menilai tidak berhasil, karena tidak adanya kesepakatan bersama berkenaan  dengan  prinsip-prinsip  penyebaran  agama. 5 Bahkan  rentangan masa  antara  tahun  1972-1977  tercatat  pemerintah  telah  menyelenggarakan
4 Sudarta, Konflik Islam-Kristen, Menguak Akar Masalah  Hubungan Antar umat Beragama di Indonesia , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 79-80.
5 Sumarthana, “Menuju Dialog Antar Iman”, Pengantar dalam Dialog : Kritik dan Identitas Agama , (Yogyakarta: Dian/ Interfedei, Seri Dian I/Tahun I, 1993), x-xi.
dialog  yang  berlangsung  di  21  kota  dengan  mengusung  sosialisasi  Toleransi Antar Umat Beragama. 6
Pada  dekade  tahun  1980-an  hingga  saat  ini  prakarsa  dialog  dalam mewujudkan  kerukunan  antarumat  beragama  dan  sosialisasi  pemahaman pluralisme  ini  pun  terus  dilakukan,  baik  oleh  para  tokoh  agama,  intelektual muda  maupun  pemerintah  sendiri,  misalnya  dialog  yang  diselenggarakan oleh International Conference on Religion and Peace (ICRP) yang diprakarsai oleh Johan  Efendi  dan  kawan-kawan , dialog  kelembagaan  ( Institutional  Dialogue ), yakni  dialog  antar  delegasi  berbagai  organisasi  agama  yang  melibatkan majelis-majelis  agama  yang  diakui  pemerintah,  seperti  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  Persatuan  Gereja  Indonesia  (PGI),  Konferensi  Waligereja Indonesia  (KWI),  Parisada  Hindu  Darma  dan  Perwalian  Umat  Budha Indonesia (WALUBI) dan seterusnya.
Akan  tetapi,  realita  yang  ada  dan  kenyataannya  sampai  sekarang, ketegangan  dan  kerusuhan  yang  disebabkan  oleh  sentimen  keagamaan  di beberapa  daerah,  seperti  di  Situbondo,  Tasikmalaya,  Ketapang,  Kupang, Ambon,  Poso,  Maluku  dan  seterusnya  yang  mengakibatkan  hancurnya tempat-tempat  ibadah  seperti  masjid,  mushalla,  dan  gereja  semakin bertambah  parah  kondisinya.  Padahal  upaya  Pemerintah  RI  dalam menyelesaikan  masalah  konflik  di  Poso,  yang  melahirkan  wadah  bernama Perundingan Malino I dan ditindaklanjuti dengan Perundingan Malino II untuk penyelesaikan konflik Maluku terus digalang . Dengan perundingan Malino II ini  diharapkan  menghasilkan  kemanfaatan  yang  berarti  bagi  terciptanya perdamaian dan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Tetapi upaya inipun, sebagaimana yang kita saksikan bersama, belum juga mampu mengatasi  dan  mencegah  timbulnya  kembali  konflik  antar  umat  beragama. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan ( gap ) antara idealitas agama ( das sollen )  sebagai  ajaran  dan  pesan-pesan  suci  Tuhan  dengan  realitas  empirik yang terjadi dalam masyarakat ( das sein ).
Gagasan  Pembentukan  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri Dalam Negeri (PBM)
1. Proses Pembentukan PBM
6 Jurnal Ulumul Qur’an, IV (1993), hlm. 4.
Menteri  Agama  RI,  Maftuh  Basyuni  telah  menyatakan  dalam sambutannya  pada  Acara  Pembukaan  Sosialisasi  PBM,  19  April  2006  bahwa lahirnya  SKB  Nomor  1  Tahun  1969  memberikan  motivasi  kepada  semua kelompok  penganut  agama  di  Indonesia  untuk  memiliki  rumah  ibadah berkembang  dengan  pesat.  Misalnya  sebagai  perbandingan,  jumlah    rumah ibadah  pada  tahun  1977  dengan  tahun  2004;  Masjid  (1977)  berjumlah= 392.044.,  Masjid  (2004)  berjumlah=  643.834  (kenaikan  sebesar  64%).  Gereja Kristen  (1977)  berjumlah=18.977,  Gereja  Kristen  (2004)  berjumlah=  43.909 (kenaikan  sebesar  131%).  Gereja    Katholik  (1977)  berjumlah=  4.934,  Gereja Katholik  (2004)  berjumlah=  12.473    (kenaikan  sebesar  153%),  sedangkan Rumah  Ibadah  Budha  (1997)  berjumlah=1.523,  Rumah  ibadah  Budha  (2004) bejumlah=  7.129  (kenaikan  sebesar  368%).  Data  tersebut  telah  diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen  Bimas  Katholik,  serta  Dirjen  Bimas  Hindu  dan  Budha.  Meskipun demikian  diakui  pula  bahwa  di  lapangan  terkadang  ada  masalah  yang mempengaruhi  hubungan  antar  umat  beragama,  disebabkan  oleh  tidak jelasnya  syarat-syarat  yang  diatur  oleh  SKB,  dan  kurangnya  komunikasi antara  pihak-pihak  yang  akan  mendirikan  rumah  ibadah  dengan  umat beragama  dan  para  pemeluk  agama  di  sekitar  rumah  ibadah  yang  hendak dibangun.
Selanjutnya,  pada  tanggal  7  September  2005  telah  dilakukan  rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya dengan kesimpulan rapat  bahwa  SKB  tersebut  perlu  disempurnakan  dengan  mengacu  kepada Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004.  Ada  10  kali  pertemuan  untuk merumuskan  draft  penyempurnaan  SKB    berlangsung  dan  selama    setahun. Sedangkan  pembahasan  kesebelas  (terakhir)  dilakukan  dengan  Majelis Agama,  yaitu:  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia),  PGI  (Persatuan  Gereja  di Indonesia),  KWI  (Konferensi  Waligereja  Indonesia),  PHDI  (Parisadha  Hindu Dharma  Indonesia),  dan  WALUBI  (Perwakilan  Umat  Budha)  dan  dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Hadirnya PBM ini menghilangkan  keraguan  sementara  orang  yang  menyatakan  bahwa pemerintah  daerah  tidak  mempunyai  kewenangan  dan  tanggungjawab  di bidang  keagamaan  sesuai  dengan  Pasal  10  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Substansi  PBM  ini  secara  tersirat menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  pemerintah  pusat dalam bidang agama adalah pada aspek kebijakannya. Sedangkan pada aspek
pelaksanaan  pembangunan  dan  kehidupan  keagamaan  itu  sendiri  tentu  saja dapat  dilakukan  oleh  semua  warga  masyarakat    Indonesia  di  seluruh  tanah air termasuk oleh Pemerintahan Daerah. 7

## 2. Isi dan Kandungan PBM
PBM  No.  9  Tahun  2006/No.  8  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah ini berisi 10 Bab dan 31 Pasal. Pada prinsipnya  PBM  ini  mengandung  3  Pedoman  Pokok,  yaitu:  Pedoman  Pokok Pertama: Pedoman tentang Tugas-tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama  sebagai  bagian  penting dalam Kerukunan Nasional. Ada 6 Pasal di Bab II, yaitu: Pasal 2 s.d. Pasal 7 yang  mengatur  tentang  Pemeliharaan  umat  beragama  di  propinsi  menjadi tugas dan kewajiban yang dibantu oleh Kepala Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
Demikian juga, di level Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.  Pedoman  Pokok  Kedua:  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FKUB).  Ada  5  Pasal  di  Bab  III  yaitu:  Pasal  8  s.d.  Pasal  12, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Keanggotaan FKUB  terdiri  atas  pemuka-pemuka  agama  setempat.  Jumlah  anggota  FKUB propinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling  banyak  17  orang.  Pedoman  Pokok  Ketiga:  Pendirian  Rumah  Ibadah. Ada  5  Pasal  di  Bab  III  yaitu:  Pasal  13  s.d.  Pasal  17  berkaitan  dengan  alasan pendirian  rumah  ibadah  didasarkan  kepada  adanya  keperluan  nyata  dan sungguh-sungguh  berdasarkan  komposisi  jumlah  penduduk  bagi  pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (pasal 13 ayat (1)), serta dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum,  serta  mematuhi  peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat 2).
Di samping itu, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif  dan  persyaratan  teknis  bangunan  gedung  (Pasal  14  ayat  (1). Selain  itu,  pendirian  rumah  ibadah  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan
7 Lihat Sambutan Menteri Agama RI, Muhammad Maftuh Basyuni, pada Acara Sosialisasi PBM di Depdagri, 7 April 2006.
Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 1 Juni 2014. ISSN: 2089-032X - 8
khusus  (pasal  14  ayat  2),  yaitu:  a.  Daftar  nama  dan  KTP  pengguna  rumah ibadah  paling  sedikit  90  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai dengan  tingkat  batas  wilayah.  b.  Dukungan  masyarakat  setempat  paling sedikit  60  orang  yang  disahkan  oleh  Lurah/Kepala  Desa.  c.  Rekomendasi tertulis  kepada  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota,  dan  d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
3. Pasal-Pasal  Krusial  PBM  yang  Dapat  Memicu  Konflik  Internal  dan Eksternal Umat Beragama.
Sebagaimana  sudah  dijelaskan  bahwa  hadirnya  PBM  adalah  upaya pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mengapresiasi  dan melayani pendirian rumah ibadah dan menyadarkan para pihak pemuka dan tokoh agama serta para pengikut agama untuk selalu menyadari dan menaati terhadap  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif  yang berlaku,  dan  harus  terjamin  untuk  menjaga  semangat  kerukunan  umat beragama,  serta  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  secara maksimal.
a. Aplikasi Pasal 14, ayat 1, 2, dan 3 Tentang Pendirian Rumah Ibadah
1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administartif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a) Daftar  nama  dan  kartu  tanda  penduduk  pengguna  rumah  ibadah paling  sedikit  90  (sembilan  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
b) Dukungan  rakyat  setempat  paling  paling  sedikit  60  (enem  puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
c) Rekomendasi tertulis kepada kantor departemen agama
kabupaten/kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3)  Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf    a terpenuhi  sedangkan  persyratan  huruf  b  belum  terpenuhi,  pemerintah
daerah  berkewajiban  memfasilitasi  tersedianya  lokasi  pembangunan rumah ibadah.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  14  ayat  (1),  (2),  dan  (3),  maka  juga  terdapat beberapa kerancuan di antaranya:
Persyaratan  yang mempergunakan  kartu  tanda  penduduk, baik  paling  sedikit 90  orang  untuk pengguna  rumah  ibadah maupun  60 orang  sebagai  dukungan masyarakat  setempat  sangat  strategis  untuk  terlindunginya  HAM  baik  bagi para  pengguna  rumah  ibadah  maupun  masyarakat  yang  berada  di  lokasi didirikannya rumah ibadah dan terjadinya hubungan harmonis di antara pihak umat  beragama.  Akan  tetapi,  dalam  dataran  aplikatif  di  lapangan  menjadi krusial  dan  menjadi  pemicu  konflik baik  internal maupun  eksternal  intra  dan antar  umat  beragama.  Dalam  mengumpulkan  90  KTP  untuk  para  pengguna rumah  ibadah,  panitia  pembangunan  mengumpulkannya  dengan  mengambil KTP  pengguna  rumah  ibadah  yang  bukan  berasal  dari  KTP  Desa  atau Kelurahan  sesuai  dengan  lokasi  yang  akan  dibangun  rumah  ibadah  tersebut. Yang  memicu  konflik,  KTP  pengguna  rumah  ibadah  itu  diambil  dari Kecamatan  dan  bahkan  dari  Kabupaten/  Kota  lain  yang  tidak  ada  kaitannya dengan  lokasi  rumah  ibadah  yang  akan  dibangun  atau  dibuatkan  KTP  fiktif bekerjasama  dengan  RT,  RW  dan  Kades/Kalur  dan  bahkan  menjebak  tokoh agama  yang  diperalat  untuk  mendukungnya.  Demikian  juga,  untuk  60  orang pendukung dari masyarakat sekitar lokasi  sangat rawan dimanipulasi, dengan pendekatan  uang  atau  pemberian  sembako  atau  bakti  sosial  yang  diberikan kepada  60  orang pendukung atau bahkan  lebih jumlahnya.  Dalam pembagian uang  atau  sembako  menjelang  Idul  Fitri  atau  sapi  untuk  Idul  Adha,  atau dengan  modus  memberikan  santunan  untuk  yatim  di  bulan  Muharram  yang semua  itu  dilakukan  untuk  mendapatkan  simpati  dan  dukungan  tertulis melalui  tandatangan  persetujuan,  dan  atau  dukungan  dalam  bentuk  fotocopy KTP  yang  semuanya  itu  didesain  dan  direkayasa.  Dokumen  tandatangan  itu untuk  kepentingan  dukungan  masyarakat  dan  bahkan  tokoh  masyarakat dimasukkan  dalam  Proposal  Permohonan  yang  diajukan  ke  Bupati/Walikota melalui Kades/Kalur dan Camat Kepala Wilayah lokasi rumah ibadah itu akan dibangun.
Inilah  bentuk  rekayasa  dalam  bentuk  manipulasi  data  sebagai  kasus  yang terjadi  di  GKI  Yasmin  Kota  Bogor,  Rumah  Ibadah  Paroki  Santo  Yohanes Baptista Tulang Kuning Parung, serta Pendirian Rumah  Ibadah Gereja Katolik Hati  Kudus  Citra  Indah  Jonggol,  di  mana  keduanya  berada  di  wilayah  Kab. Bogor. Dampak dari rekayasa ini (yang terbukti di Pengadilan untuk kasus GKI Yasmin,  atau  terbuka  setelah  dilakukan  validasi  dan  verifikasi  oleh  pihak Kemenag  dan  FKUB),  telah  terjadi  konflik  internal  di  antara  tokoh  agama (dengan mengatasnamakan ulama) baik dari pihak yang mendukung dan yang
Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia
menolak  terjadinya  unjuk  rasa  dan  demo  karena  merasa  dilecehkan  di  depan kantor Desa, atau kantor Kecamatan, atau Kantor Bupati, atau di depan kantor DPRD,  apalagi  terkesan  ada  pembiaran  dari  penegak  hukum,  dan  atau dianggap ikut berpihak kepada salah satu pihak yang melakukan konflik, yang menjadikan rendah dan turun muruah dan wibawa para penegak hukum. 8
b.  Aplikasi  Pasal  18,  ayat  1,2,  dan  3  Tentang  Izin  Sementara  Pemanfaatan Bangunan Gedung.
1).  18 ayat (1), (2) dan (3):
1).  Pemanfaatan  bangunan  gedung  bukan  rumah  ibadah  sebagai  rumah ibadah  sementara  harus  mendapat  Surat  Keterangan  Pemberian  Izin Sementara (SKPIS) dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan;
a. Laik fungsi; dan
b. Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta  ketentraman  dan ketertiban masyarakat.
2).  Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
3).  Persyaratan  pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama  serta ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Izin tertulis pemilik bangunan;
b. Rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa
c. Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota; dan
d. Pelaporan  tertulis  kepada  Kepala  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  18  ayat  1  s.d.  3  tentang  izin  sementara pemanfaatan  bangunan  gedung,  dalam  dataran  aplikasinya  terdapat kerancuan  yang mengakibatkan terjadinya konflik:
Pasal  18  ini  dipahami  bahwa  rumah  tinggal,  ruko,  atau  gedung serbaguna, atau bangunan tenda itu dapat dijadikan  tempat sementara untuk melaksanakan  ibadah,  dengan  catatan  disertai  dengan  surat  izin  sementara
8 Wikipedia bahasa Indonesia, GKI Yasmin.
dari  Bupati/Walikota  untuk  melaksanakan  ibadah.  Akan  tetapi,  di  lapangan ternyata  berbeda  halnya,  pelaksanaan  ibadah  dilakukan  di  rumah  tinggal, ruko,  gedung  serbaguna  atau  bangunan  tenda  dengan  jamaat  yang  bukan berasal dari luar lokasi, atau bahkan tidak ada seorangpun jamaah dari lokasi tersebut, dengan dukungan dari beberapa warga, atau RT yang penuh dengan rekayasa. 9
Lama  kelamaan  rumah  tinggal,  gedung  serba  guna,  dan  ruko  itu diklaim  dengan  papan  nama  sebagai  rumah  ibadah  yang  seolah-olah  sudah resmi.  Inilah  yang  manjadi  pemicu  konflik  yang  sangat  sensitif  dari  para warga  sekitar  lokasi  dan  para  tokoh  masyarakat  yang  merasa  tidak mengetahui  adanya  izin  itu,  yang  mengakibatkan  terjadi  konflik  sosial horizontal antara warga masyarakat di lokasi itu antara yang mendukung dan yang  tidak  mendukung,  serta  terjadinya  kecurigaan  dengan  tokoh masyarakat,  baik  dengan  lingkungan  RT,  RW  atau  dengan  Kadesnya.    Atau lebih dari itu, sebagian masyarakat yang menolak atas hadirnya rumah ibadah itu  melakukan  demo  baik  ke  Camat  Kepala  Wilayah  Kecamatan,  atau  ke kantor Bupati/Walikota, dan  ke kantor DPRD setempat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya konflik internal dan bahkan konflik horizontal dan konflik sosial itu disebabkan oleh belum  tersosialisasikan  muatan  dan  isi  PBM  ini,  belum  ditatinya  secara seksama  norma,  aturan  serta  hukum  yang  ada  dalam  PBM,  dan  belum maksimalnya  peran  dan  fungsi  Kepala  Daerah,  FKUB,  dan  Kementerian Agama untuk mengawal PBM ini.

## Antisipasi Konflik Akibat Pendirian Rumah Ibadah
Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa  PBM  No.  9  Tahun  2006  dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah
9 Hasil  pendekatan  melalui  uang  atau  bentuk  bhakti  sosial  dalam  bentuk  Sembako menjadi  dukungan  tandatangan  dari  warga  sekitar  atau  Ketua  RT  untuk  mendukung pelaksanaan Ibadah di rumah tinggal, ruko,  dan gedung serba guna. Padahal tandatangan itu di sehelai kertas sebagai daftar hadir yang dimanipulasi menjadi lampiran dukungan dan tidak keberatan  seperti  kasus  Paroki  Tulang  Kuning  Parung,  Gereja  di  Limus  Nunggal  Cileungsi. Pemberian  uang  tersebut  dilakukan  untuk  pendekatan  kepada  Kadesnya,  atau  ke  camatnya atau ke tokoh agamanya.
Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia
Ibadah  ini  berisi    10  Bab,  31  Pasal.  Semua  ayat  dan  pasal  tersebut  telah mengatur: Mekanisme dan Prosedural Pendirian Rumah Ibadah secara elegan, dari mulai menggagas dan melakukan kegiatan Pra Pendirian Rumah Ibadah sampai  dengan  keluarnya  IMB  dari  Bupati/Walikota,  dan  Pasca  Pendirian Rumat  Ibadah  digunakan oleh  para  jamaah  dalam  keadaan  damai,  tenteram dan  tidak  meresahkan  masyarakat  sekitar  lokasi  rumah  ibadah  yang  telah diresmikan.  Di  samping  itu,  PBM  ini  menyadarkan  semua  pihak  dan  para pihak  pemeluk  agama  yang  akan  membangun  rumah  ibadah  atau mengadakan  kegiatan  ibadah  di  tempat  sementara,  semua  tahapan  kegiatan itu  mesti  mengacu  kepada  hukum  positif  yang  berlaku  sebagai  pijakan  dan pedoman yaitu Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  Nomor  9  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2006.  Di samping  itu,  peran  maksimal  dari  Pimpinan  Daerah  Bupati/Walikota termasuk  struktur  yang  ada  di  bawahnya  mulai  dari  RT,  RW,  Kalur/Kades dan  Camat,  dan  peran  maksimal  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  juga Kementerian  Agama  mempunyai  peranan  strategis  untuk  memberikan kesadaran  hukum  kepada  setiap  warga  masyarakat  pemeluk  agama  yang berdomisili di wilayahnya.

## Fenomena  dan  Fakta  Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Kota  dan  Kabupaten Bogor
Secara sosiologis, sensisitifitas masyarakat terhadap Pendirian Rumah Ibadah  apalagi  yang  tidak  sefaham  atau  tidak  seagama  itu  begitu  sangat tinggi. Untuk pendirian rumah ibadah yang seagama saja tidak mudah untuk diterima. Misalnya, FKUB Kabupaten Bogor memberikan rekomendasi untuk tidak  dibangun  Masjid  yang  ditolak  oleh  warga  di  sekitar  lokasi  karena jamaah  yang  akan  membangun  masjid  itu  menganut  faham  Ahmadiyah (Kecamatan  Cibungbulang  Kabupaten  Bogor,  2007),  atau  yang  menganut faham  LDII  (Kecamatan  Gunung  Puteri,  Kabupaten  Bogor),  atau  menganut Islam Hanif yang ustadznya adalah Pendeta dengan kitab sucinya “al-kitab” (Kecamatan  Bojong  Gede  Bogor).  Apalagi  pendirian  rumah  ibadah  di  lokasi yang  berbeda  agama  yang  dianut,  ketika  dibangun  dengan  tidak  ada dukungan  dari  warga  setempat  dan  belum  ada  IMB  dari  Bupati,  dan  atau diketemukan  ada  manipulasi  data,  tidak  sesuai  dengan  mekanisme  dan prosedural  PBM,  hal  tersebut  akan  terjadi  konflik  sosial  dan  bahkan horizontal.  Akan  tetapi,  yang  menggembirakan  terhadap  rumah  ibadah
(Gereja,  Vihara,  Kelenteng)  yang  sudah  ada  IMB-nya  tidak  ada  sama  sekali gangguan  dari  masyarakat  sekitarnya  dan  nampak  toleransi  umat  beragama begitu  tinggi.  Sehingga  MUI  Kabupaten  Bogor  meminta  kepada  Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memfasilitasi IMB Masjid, Ponpes, Mushalla dan Majelis Ta`lim, sekaligus sertifikasi tanah wakafnya.

## Permasalahan Krusial Kasus GKI Yasmin Kota Bogor
Gereja Kristen Indonesia – Yasmin atau disingkat GKI-Yasmin adalah Gereja Kristen Protestan yang berdiri di  Kota Bogor di bawah naungan Gereja Kristen  Indonesia  yang  berpusat  di  Jakarta.  Gereja  ini  didirikan  di  Jalan Abdullah Nuh Jawa Barat. GKI ini memperoleh nama Yasmin karena berlokasi di Perumahan Taman Yasmin.
Polemik  keberadaan  GKI  Yasmin  bermula  adanya  penolakan  oleh  30 orang  warga  Kelurahan  Curug  Mekar  pada  tanggal  10  Januari  2006.  Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh  masyarakat  Kelurahan  Curug  Mekar  mengadakan  rapat  dan  hasilnya pada  tanggal  25  Januari  2006  mereka  melayangkan  surat  kepada  Walikota Bogor  untuk  mencabut  IMB  GKI  Yasmin.  Alasan  yang  mereka  sampaikan adalah  adanya  dugaan  pemalsuan  tandatangan  warga  pendukung  untuk memperoleh  IMB  pembangunan  GKI  Yasmin.  Menanggapi  permintaan warga,  IMB  GKI  Yasmin  dibekukan  melalui  Surat  Kepada  Dinas  Tata  Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP tahun 2008.
Ada  beberapa  alasan  warga  menentang  pembangunan  GKI  Yasmin adalah:
a. Pembagian  dana  pembangunan  wilayah  dan  membagikan  transport. Dalam  pembagian  dana  tersebut,  warga  diminta  menandatangani  tanda terima  bantuan  keuangan,  selanjutnya  tanda  tangan  dipotong  dan ditempelkan pada kertas yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja.
b. Pembangunan  GKI  Yasmin  tidak  memiliki  rekomendasi  tertulis  dari Kepala Departemen Agama setempat.
c. GKI  Yasmin  tidak  memiliki  dan  tidak  memenuhi  minimal  pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat.
d. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 1 Juni 2014. ISSN: 2089-032X - 14
e. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi Kepala Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Bogor. 10

## Permasalahan  Krusial  Pembangunan  Gereja  Paroki  Santos  Yohanes Baptista Tulang Kuning Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
Gereja Paroki Tulang Kuning Parung berlokasi di sebuah rumah tinggal pendetanya dengan dibangun tenda permanen di tengah pemukiman muslim daerah  Kampung  Tulang  Kuning  Desa  Waru  Kecamatan  Parung  Kabupaten Bogor.  Para  warga  menolak  kehadiran  Gereja  Paroki yang  sama  sekali  tidak ada  izin, hanya  dengan  modal nekad  mereka  melakukan  kegiatan ibadah  di rumah tempat tinggal yang dibangun tenda permanen itu.
Ada  beberapa  alasan  warga  menentang  pembangunan  Gereja  Paroki Tulang kuning adalah:
a. Pembagian  dana  pembangunan  wilayah  dan  membagikan  transport  dan bingkisan  Idul  Fitri.  Dalam  pembagian  dana  tersebut,  warga  diminta menandatangani  tanda  terima  bantuan  keuangan,  selanjutnya  tanda tangan  dipotong  dan  ditempelkan  pada  kertas  yang  kop  suratnya  berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja.
b. Pelaksanaan  ibadah di rumah tinggal  dan tenda permanen  Gereja Paroki tidak  memiliki  rekomendasi  tertulis  dari  Kepala  Kantor  Kementerian Agama setempat.
c. Gereja  Paroki  Tulang  Kuning  tidak  memiliki  dan  tidak  memenuhi minimal  pengguna  sejumlah  40  Kepala  Keluarga  yang  berdomisili  di wilayah  setempat.  Sekalipun  jamaahnya  ratusan  dihadirkan  dari  Depok, Tangsel, dan Jakarta selatan.
d. Gereja Paroki Tulangkuning tidak mendapatkan izin dari warga setempat.
e. Tidak  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kepala  Kementerian  Agama Kabupaten  Bogor  dan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama    (FKUB)  Kab.
Bogor tentang  rumah  tinggal dan tenda permanen yang djadikan  tempat ibadah  sementara,  dan  3  surat  teguran  Bupati  Kab.  Bogor  untuk menghentikan  berbagai  kegiatan  ibadah  dan  diminta  untuk  mengurus
10 Info Data diambil dari FKUB Kota Bogor.
IMB-nya  sesuai  dengan  mekanisme  dan  proseduralnya,  semuanya  sama sekali tidak diindahkan. 11

## Permasalahan  Krusial  Pembangunan  Gereja  Katholik  Hati  Kudus  Yesus Citra Indah Jonggol Kecamatan Jonggol  Kabupaten Bogor
Gereja  Katholik  Hati  Kudus  Yesus  Citra  Indah  Jonggol  Kec.  Jonggol Kab.  Bogor  terletak  di  Komplek    Perumahan  Cempaka  Citra  Indah. Gedungnya  sudah  berdiri  dan  sudah  digunakan  untuk  ibadah.  Akan  tetapi, belum ada Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Bogor, FKUB Kabupaten Bogor, dan apalagi IMB-nya belum diurus. Kini bangunan tersebut sudah  diurus  dan  sudah  diverifikasi oleh  Tim  yang  dibentuk  oleh  Kemenag dan Kecamatan Jonggol. Sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, dengan telah terbitnya Rekomendasi Kemenag, kini tinggal menunggu Rekomendasi FKUB berdasarkan hasil validasi data dari FKUB. 12

## Penutup
Berdasarkan  uraian diatas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:
1. Peran Pemerintah Daerah (Bupati/ Walikota) dalam mengaplikasikan PBM No.  8  Tahun  2006  dan  Nomor  9  Tahun  2006  serta  Mekanisme  yang ditempuh  untuk  mengantisipasi  terjadinya  konflik  internal  dan  eksternal pra  dan  pasca  pendirian  rumah  ibadah  di  Indonesia  mempunyai  peran yang  sangat  strategis  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  serta meminimalisir potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah.
2. PBM ini menyadarkan semua pihak dan para pihak pemeluk agama yang akan  membangun  rumah  ibadah  atau  mengadakan  kegiatan  ibadah  di tempat  sementara,  semua  tahapan  kegiatan  itu  mesti  mengacu  kepada hukum  positif  yang  berlaku  sebagai  pijakan  dan  pedoman  yaitu Peraturan  Bersama  (PBM)  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.
3. Peran maksimal dari Pimpinan Daerah Bupati/Walikota termasuk struktur yang ada di bawahnya mulai dari RT, RW, Kalur/Kades dan Camat, dan peran  maksimal  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Kementerian
11 Data-Data diambil dari FKUB Kab. Bogor, dan MUI Kab. Bogor.
12 Data-Data diambil dari FKUB Kab. Bogor, dan MUI Kab. Bogor.
Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia
Agama,  serta  Forum  Kerukunan  Beragama  (FKUB)  mempunyai  peranan strategis  untuk  memberikan  kesadaran  hukum  kepada  setiap  warga masyarakat  pemeluk  agama  yang  berdomisili  di wilayahnya, serta selalu mengawal  untuk  mengklarifikasi,  memverifikasi,  dan  memvalidasi  data secara  obyektif  serta  terbuka,  dengan  terus  menghindari  jebakan pemberian  sesuatu  yang  mengakibatkan  adanya  sikap  subyektif  untuk melakukan manipulasi data.
4. Beberapa  kasus  yang  sangat  krusial  baik  dalam  bentuk  pra  pendirian rumah  ibadah  atau  pasca  pendirian  rumah  ibadah  muncul  disebabkan adanya  permainan  yang  terselubung  di  dalam  perangkat  struktur kepemimpinan  RT  dan  RW,  Kelurahan/Desa,  Pimpinan  Kecamatan, Bupati/Walikota  serta  jajaran  Pemda  dan  Muspida,  sebagai  yang  terjadi pada kasus GKI Yasmin di Kota Bogor, Gereja Paroki Tulang Kuning, dan Gereja Katholik Hati Kudus di Citra Indah.
5. Jika  mekanisme  dan  prosedur  pengajuan  pendirian  rumah  ibadah dilakukan  secara  obyektif  dan  terbuka  sesuai  dengan  PBM  dan  kawalan serta  adanya    ketegasan  dari perangkat  pemerintah  daerah  maka  konflik antara  pihak  tidak  terjadi,  dan    akan  tercipta  saling  asah,  asih,  asuh menuju Indonesia kuat dan bersatu.

## Pustaka Acuan
Kahmad, Dadang Sosiologi Agama , Bandung : Rosda.
Rabi’,  Abu,  “ Christian-Muslim  Relations  in  Indonesia:  The  Challenges  of  The Twenty-First  Century ”  Jurnal Studia  Islamika (Jakarta:  IAIN  Syarif Hidayatullah, 1998).
Sudarta, Konflik  Islam-Kristen,  Menguak  Akar  Masalah    Hubungan  Antar  umat Beragama di Indonesia , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
Sumarthana,  “Menuju  Dialog  Antar  Iman”,  Pengantar  dalam Dialog  :  Kritik dan Identitas Agama , (Yogyakarta: Dian/ Interfedei, Seri Dian I/Tahun I, 1993), x-xi.
Sambutan  Menteri  Agama  RI,  Muhammad  Maftuh  Basyuni,  pada  Acara Sosialisasi PBM di Depdagri, 7 April 2006.