## TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
(Studi di PT. Bank Panin Surakarta)
Dheana Kartika Email: dheana.kartika04@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pranoto Email : maspran7@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The purpose of this article is to find out the responsibility of the bank in the Safe Deposit Box lease agreement as well as whether there is an exoneration clause in the agreement. Safe Deposit Box is a storage box for specially designed items of steel material and placed in a sturdy and fire-proof place to keep the goods safe and provide a sense of security for the goods it stores. Generally the items stored in the Safe Deposit Box have a high material value and are very important for Safe Deposit Box customers. The objective of the community for storage is for the security of the possibilities of fire, theft, robbery and other matters that may threaten the security of documents or valuables they possess. Regarding the duty of the bank in providing Safe Deposit Box is stipulated in Act Number 10 of 1998 concerning Banking article 6 (item h) which contains about providing a place to store goods or securities.
Keywords: Safe Deposit Box; Responsibility; Exoneration Clause

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Safe Deposit Box adalah sebuah kotak penyimpanan untuk barang yang dirancang khusus dari bahan baja dan ditempatkan di tempat yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpannya. Umumnya barang yang tersimpan dalam Safe Deposit Box memiliki nilai material yang tinggi dan sangat penting bagi nasabah Safe Deposit Box.  Tujuan masyarakat melakukan penyimpanan adalah demi keamanan dari kemungkinan-kemungkinan kebakaran, pencurian, perampokan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan dokumen atau barang berharga yang mereka miliki. Mengenai tugas bank dalam menyediakan Safe Deposit Box diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
Kata Kunci: Safe Deposit Box ; Tanggung Jawab; Klausula Eksonerasi

## A Pendahuluan
Bank telah ada di Tanah Air sejak masih bernama Hindia Timur atau Hindia Belanda. Bank-bank tersebut berasal dari Belanda, bank asing dari negara lain, dan bank lokal yang didirikan oleh kaum pribumi (Sigit Pramono, 2014 : 35). Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (Banking Law).
Selain perbankan mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menjalankan usahanya yang berupa pelayanan dalam menyediakan jasa penyimpanan dana nasabah yang sering dikenal dengan sebutan Safe Deposit Box (SDB). Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank umum, Hal ini terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.
Dalam perkembangan zaman pada saat ini yang semakin kompleks, manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan primer saja namun juga membutuhkan kebutuhan - kebutuhan lain yang tidak dipisahkan dari manusia. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan adanya rasa aman dan nyaman. Salah satunya kebutuhan adanya rasa aman nyaman terhadap menyimpan harta/benda yang ia miliki. Keadaan ini juga semakin diperkuat dengan adanya sebuah fakta bahwa tempat tinggal atau rumah yang tidak dapat memberikan jaminan bahwa apa yang ia simpan itu akan aman. Safe Deposit Box hadir di Indonesia ketika situasi politik Indonesi mulai tidak stabil yang tentunya akan berujung pada situasi keamanan yang tidak kondusif. Kekhawatiran tersebut membuat banyak masyarakat merasa penting untuk memiliki tempat meletakkan barang berharga mereka dengan aman, dan tentunya juga tanpa terbebani dengan rasa nyaman atas ketakutan akan hilangnya barang-barang tersebut. Melihat kenyataan tersebut, bank memanfaatkannya dengan menyediakan layanan berupa jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. (http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan22.aspx diakses pada tanggal 11 Oktober 2017).  Sebagai timbal balik dari penyewaan kotak Safe Deposit Box tersebut, bank mendapatkan imbalan (fee) berupa biaya sewa yang dapat digunakan untuk menunjang pendapatan bank selain dari bunga kredit.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun ingin membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut.

## B.  Metode Penlitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research ) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan. (Peter Mahmud Marzuki, 2015 : 55-56). Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian prespektif yang mempelajari  tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- undang ( statue approach ). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait dalam perjanjian diatas. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi keputusan ( Library Research ), yaitu pengumpulan jenis bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan jalan membaca peraturan perundan-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis yang dilakukan oleh penyusun adalah mempergunakan metode deduktif silogisme yaitu dengan cara berfikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian peneitian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Bagi penelitian social, penelitilah yang mendatangi objeknya. Baik di dalam ilmu almiah maupun ilmu-ilmu sosial objek tersebut berada dalam “pengamatan” peneliti. Objek inilah yang di dalam penelitian disebut sebagai data.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa-memyewa. Perjanjian sewa-menyewa sama seperti perjanjian jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakai mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga.
Suatu tanggung jawab lahir karena adanya suatu hubungan hukum yang terikat antara satu pihak dengan pihak lain. Dilihat dari perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box , penyewa/nasabah terikat dengan suatu bentuk perjanjian yang diberikan kepadanya oleh pihak yang menyewakan/bank, maka perjanjian itu telah menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam bentuk perjanjian sewa menyewa Safe Deposi Box didasarkan pada pengaturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.
Pengertian Tanggung Jawab menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2008 : 346).
a.  Tanggungjawab Dengan Unsur Kesalahan (1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
b.  Tanggungjawab Dengan Unsur Kelalaian (1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.
c.  Tanggungjawab Mutlak (1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.
Bank sebagai penyedia jasa Safe Deposit Box harus tetap bertanggung jawab berdasarkan berdasarkan unsur kesalahan apabila terjadi kehilangan barang-barang milik nasabah yang dititipkan di Safe Deposit Box sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan, bank selaku penyedia Safe Deposit Box seharusnya menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menjaga barang-barang milik nasabah yang disimpan didalam Safe Deposit Box . Prinsip kehati-hatian yang biasanya dilakukan oleh bank selaku penyedia jasa adalah pelaksanaan prosedur yang juga telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat pembukaan calon nasabah, bank lebih selektif dalam memilih nasabah apakah yang mengajukan permohonan itu mempunyai track record baik atau buruk karena bank berhak menolak permohonan dari calon penyewa/nasabah apabila dipandang beresiko bagi Bank.
Bank juga berhati-hati pada saat nasabah ingin membuka dan menutup Safe Deposit Box , bank juga membatasi nasabah/penyewa atau kuasa untuk hanya maksimal beberapa menit berada didalam ruangan Safe Deposit Box ketika sedang ramai/ada nasabah lain mengantri. Lalu nasabah dipersilahkan keluar terlebih dahulu, apabila keperluannya belum selesai, nasabah diperbolehkan masuk kembali setelah antrian habis. Costumer service juga bisa mengintip dari kaca pintu ketika nasabah berada didalam untuk memantau sedang apa nasabah didalam. Hal ini juga meminimalisir terjadinya pembobolan atau pencurian seperti kasus yang pernah ada beberapa tahun silam karena dengan waktu yang minimal itu akan mempersulit gerak nasabah apabila ingin berbuat yang tidak diinginkan serta dengan dipantaunya oleh costumer service , juga akan segera diketahui apabila nasabah berbuat curang atau berbuat yang tidak diinginkan.
Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang seringkali digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perjanjian standar atau baku tersebut tidak terlepas dari suatu klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Keberadaan klausula ini sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka dalam setiap hubungan hukum, mereka akan dengan mudah dan leluasa secara sepihak menentukan isi dari perjanjian tersebut dan tidak jarang mereka juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Sedangkan pihak lawannya yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu. (Mariam Darus Badrulzaman, 1980: 23).
Dengan adanya perjanjian standar tersebut, maka asas itikad baik bukan hanya sekedar asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian, namun juga pelaksanaannya juga harus diindahkan. Para pihak tidak hanya terikat dalam apa yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut, melainkan juga terikat dengan asas itikad baik.
Itikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan istilah bona fide. Artinya, kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan dan mengganggu pihak yang lainnya, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Bahkan perjanjian harus dilaksanakan “volgens de eisen van redelijkheid en bilijkheid” menurut syarat-syarat dari budi dan kepatutan. (Danty Listiawati, 2015 : 7).
Pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box terdapat klausula yang diduga merupakan klausula eksonerasi yaitu pada pasal 7 ayat 4. Pasal ini berbunyi : “Bilamana pada Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box ini atas pertimbangan Bank perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan maka perubahan dan/atau penambahan termaksud merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box di atas”. Apabila perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan oleh bank itu penyewa/nasabah harus tunduk dalam keadaan apapun (pemaksaan), maka klausula ini jelas merupkan klausula eksonerasi. Namun, setelah penyusun melakukan wawancara dengan costumer service pada Bank Panin, ternyata tidak ada unsur pemaksaan sama sekali dalam klausula tersebut. Nasabah diberitahu terlebih dahulu mengenai perubahan dan/atau penambahan klausula. Hal ini juga terdapat dalam pasal 7 nomor 7 pada perjanjian sewa menyewa safe deposit box Bank Panin yang berbunyi Bank mempunyai hak untuk merubah atau menambah klausula dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Penyewa. Seperti contoh kasus yang terjadi pada Bank Panin, yaitu pada tahun 2016, adanya penambahan klausula berupa biaya administrasi sewa menyewa Safe Deposit Box sebesar Rp. 50.000,00. Pada saat itu, semua penyewa telah dihubungi sebulan sebelum berlakukanya klausula tersebut. Para penyewa/nasabah telah dihubungi via telepon, SMS dan surat tertulis yang dikirimkan ke alamat rumahnya terlebih dahulu mengenai penambahan klausula tersebut. Lalu ketika penyewa/nasabah telah menyetujuinya, maka perjanjian sewa menyewa terus berjalan hingga waktu sewa habis. Namun, apabila penyewa/nasabah tidak menyetujuinya, maka penyewa atau nasabah berhak untuk memutus perjanjian tanpa adanya hukuman atau biaya ganti dari pihak bank. Hal ini tentunya Bank Panin telah melakukan itikad baik kepada nasabah/penyewa sesuai dengan perturan perundangan-undangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai perubahan dan/atau penambahan klausula. Hal ini terdapat pada Pasal 12 nomor 1, 2 dam 3. Pasal 12 nomor 1 berbunyi : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/ atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.  Lalu Pasal 12 nomor 2  berbunyi : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Serta Pasal 12 nomor 3 berbunyi : “Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.”
Dengan adanya peraturan-peraturan yang tegas yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keungan, maka Bank Panin telah melaksanakan asas itikad baik dalam membuat perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box . Tidak hanya itu saja, dalam kesehariannya Bank Panin juga telah melaksanakan asas itikad baik dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan yang menyangkut tentang keaman nasabah. Otoritas Jasa Keuangan juga turut andil dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh bank, baik dalam pembuatan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa bank akan curang atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Sehingga menurut penyusun, Bank panin telah memenuhi asas itikad baik, baik dalam pembuatan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian karena semua peraturan yang telah Bank Panin buat itu tidak merugikan penyewa/nasabah. Apabila penyewa/nasabah mengalami kerugian, maka jelas itu disebabkan oleh kelalaian atau keteledoran dari pihak penyewa/nasabah sendiri.

## D. Simpulan
Dengan adanya peraturan-peraturan yang tegas yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keungan, maka Bank Panin telah melaksanakan asas itikad baik dalam membuat perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box . Tidak hanya itu saja, dalam kesehariannya Bank Panin juga telah melaksanakan asas itikad baik dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan yang menyangkut tentang keaman nasabah. Otoritas Jasa Keuangan juga turut andil dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh bank, baik dalam pembuatan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa bank akan curang atau lalai dalam menjalankan tugas- tugasnya. Klausula eksonerasi juga tidak ditemukan dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box, karena semua nasabah dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai aturan tambahan sehingga tidak ada paksaan untuk tetap melanjutkan perjanjian tersebut.

## E. Saran
Mengenai tanggung jawab bank perlu didukung oleh kesadaran oleh nasabah yang juga harus berhati-hati apabila telah membuka atau menutup Safe Deposit Box, agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Terkait dengan pasal 7 ayat 4 pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box Bank Panin yang diduga terdapat klausula eksonerasi, sebaiknya bank Panin memperjelas maksud dari pasal tersebut, supaya tidak multitafsir.

## Daftar Pustaka
Danty Listiawati. 2015. “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standard an Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” Privat Law , Volume 3, Nomor 1. Surakarta : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan22.aspx diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian hukum . Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung.
Sigit Pramono. 2014. Mimpi Punya Bank Besar . Jakarta : Red and White Publishing.
Subekti. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan . Jakarta : Pradnya Paramita.