https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186 e - ISSN 2550-0929

## Analisis Alokasi Ruang Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung
Marine Space Allocation Analysis for Coastal Area and Small Island Zone in Lampung Province
Parjito 1* , Henrie Buchari 1 , Endang Linirin Widiastuti 2 , Samsul Bakri 1
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung, Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35135, Indonesia
2 Program Studi Magister Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung, Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35135, Indonesia
*Korespondensi: parjito.pjt20@gmail.com

## ABSTRAK
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang  menentukan  arah  penggunaan  sumberdaya  tiap-tiap  satuan  perencanaan  disertai dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan  pesisir.  Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  alokasi  ruang  perairan  laut  dalam  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Lampung.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Hasil analisis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung dibagi atas 5 kawasan yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Alur Laut, serta kawasan  khusus  berupa  Kawasan  Strategis  Nasional.  Kawasan  Pemanfaatan  Umum seluas  1.392.588,32  Ha  terdiri  dari  7  zona  yaitu  Zona  Pariwisata,  Zona  Permukiman, Zona  Pelabuhan,  Zona  Pertambangan,  Zona  Perikanan  Tangkap,  Zona  Perikanan  Budi Daya  dan/atau  Zona  Industri.  Kawasan  Konservasi  seluas  351.645,15  Ha  terdiri  atas Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil/KKP3K  (123.080,40  Ha),  Kawasan Konservasi  Perairan/KKP  (197.008,75  Ha)  dan  Kawasan  Suaka  Alam  (31.556,00  Ha). Kawasan Strategis Nasional Tertentu seluas 73.896,12 Ha terdiri dari Pulau Kecil Terluar Pulau  Betuah.  Kasawan  Strategis  Nasional  seluas  35.194,52  Ha  terdiri  dari  Daerah Latihan  Militer  Teluk  Lampung  dan  Kawasan  Selat  Sunda  (KSS).  Alur  laut  merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi  biota  laut.  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah dokumen penting Pemerintah Provinsi sebagai dasar untuk pemberian izin usaha perairan.
Kata kunci: Alokasi, ruang, zonasi, Lampung

## ABSTRACT
The  Zoning  Plan  for  Coastal  Zone  and  Small  Islands  (RZWP3K)  is  a  plan  that determines  the  direction  of  resource  use  for  each  planning  unit  accompanied  by  the determination  of  the  structure  and  spatial  pattern  in  the  coastal  planning  area.  The purpose of this study was to analyze the spatial allocation of marine waters in the Zoning Plan  for  Coastal  Zone  and  Small  Islands  in Lampung  Province.  The  method  used  is the descriptive method. The results of the Zoning Plan analysis for Coastal Areas and Small Islands of Lampung Province are to divide five areas of zoning, namely Public Utilization Areas,  Conservation  Areas,  Certain  National  Strategic  Areas,  and  Sea  Channels,  and Special National Strategic Areas. The Public Utilization Area of 1,392,588.32 Ha consists of 7 zones, namely the Tourism Zone, Settlement Zone, Port Zone, Mining Zone, Capture Fisheries  Zone,  Mariculture  Zone,  and/or  Industrial  Zone.  The  Conservation  Area covering  an  area  of  351.645,15  Ha  consists  of  Coastal  and  Small  Islands  Conservation
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
Areas/KKP3K  (123,080.40  Ha),  Marine  Conservation  Areas/KKP  (197,008.75  Ha),  and Nature  Reserve  Areas  (31,556.00  Ha).  Certain  National  Strategic  Areas  covering 73,896.12 Ha, consist of the Outer Small Island of Betuah Island. The National Strategic Area covering 35,194.52 Ha consists of the Lampung Bay Military Training Area and the Sunda  Strait  Area  (KSS).  Sea  lanes  are  used  for  shipping  lanes,  underwater pipelines/cables, and the migration of marine life. The Zoning Plan for Coastal Zone and Small  Islands  is  an  important  document  for  the  Provincial  Government  as  the  basis  for granting a water business permit.
Keywords: Allocation, space, zoning, Lampung

## PENDAHULUAN
Provinsi  Lampung  mempunyai daratan  seluas  ±  35.288,35  km 2 dengan luas  laut sebesar ± 24.820 km 2 . Panjang garis pantai Provinsi Lampung
sepanjang ± 1.105 km, terbagi 4 (empat) wilayah  pesisir,  yaitu  Pantai  Barat  (221 km),  Teluk  Semaka  (200  km),  Teluk Lampung,  Selat  Sunda  (160  km),  dan Pantai Timur (270 km). (BPS 2020).
Dalam  rangka  pemanfaatan  ruang laut  dan  dasar  izin  investasi  bidang kelautan  dan  perikanan  di  perairan  laut Provinsi Lampung perlu adanya rencana tata  ruang  laut.  Rencana  tata  ruang  laut sangat  penting  untuk  mencegah  konflik pemanfaatan  ruang  laut  antara  pemang- ku  kepentingan  yang  ada.  Rencana  tata ruang  laut  sesuai  dengan  Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2007  tentang  pengelolaan  wila- yah pesisir dan pulau-pulau kecil disebut dengan  rencana  zonasi  wilayah  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  (RZWP3K). rencana  zonasi  adalah  rencana  yang menentukan  arah  penggunaan  sumber- daya  tiap-tiap  satuan  perenca-naan disertai  dengan  penetapan  struktur  dan pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan yang  memuat  kegiatan  yang  boleh dilakukan  dan  tidak  boleh  dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin.
Rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  dibagi  atas  4  (empat) kawasan  yaitu  Kawasan  Pemanfaatan Umum,  Kawasan  Konservasi,  Kawasan Strategis  Nasional  Tertentu  dan  Alur Laut. Masing kawasan terbagi atas zona- zona. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar
berbagai  pemangku  kepentingan  dan telah  ditetapkan  status  hukumnya.  Teng et  al  (2019)  bahwa  zonasi  laut  di Tiongkok  telah  diintegralkan  dengan tata ruang wilayahnya dan menjadi dasar penting  untuk  pengembangan,  penga- turan  dan  pengelolaan  tata  ruang  laut, perlindungan  lingkungan  laut  dan  pem- bangunan ekonomi kelautannya.
Potensi sumberdaya alam perairan pesisir  dan  perairan  pulau-pulau  kecil Provinsi  Lampung  sangat  besar.  Potensi perairan  pesisir  dan  pulau  pulau  kecil Provinsi  Lampung  digunakan  perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata ba- hari,  pelabuhan  laut,  pelabuhan  perika- nan,  kawasan  konservasi  perairan,  alur pelayaran,  pertahanan  dan  keamanan. Data  tentang  analisis  alokasi  ruang  laut di  perairan  Lampung  belum  ada.  Untuk itu  perlu  adanya  analisis  alokasi  ruang laut  dalam  rencana  zonasi  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  provinsi lampung.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis alokasi ruang perairan laut di  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  perairan laut  Provinsi  Lampung  0-12  mill  laut diukur  dari  pantai  pada  waktu  pasang tertinggi.  Metode  penelitian  yang  digu- nakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu metode penelitian yang meng- gambarkan  karakteristik  populasi  atau fenomena  yang  sedang  diteliti.  Jenis data  yang  dikumpulkan  terdiri  1.  Data primer dari observasi, wawancara, fokus diskusi  group,  kuisioner  dan  survey lapangan.  2.  Data  sekunder  dari  berasal
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
dari  LIPI,  BIG,  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,  BPPT,  perguruan  tinggi, Laporan  SKPD  Pemerintah  Provinsi Lampung,  RTRW  Provinsi  Lampung /Kabupaten/Kota  dan  data  Satelit  Aqua Modis  tahun  2010-2015.  Peta  dasar berasal  dari  Peta  Lingkungan  Pantai Indonesia  BIG  skala  1:  50.000  dan 1:250.000 Tahun 2012, Peta Rupa Bumi Indonesia  skala  1:  50.000  tahun  2015, Peta  Pushidros  TNI  AL  dan  Peta sedimen  dasar  laut  P3GL  Bandung
Tahun 1991.
Tahapan penyusunan rencana zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  berdasarkan  buku  pedoman  tata cara  penyusunan  dokumen  rencana zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  (RZWP3K)  (Ditjen  Pengelolaan Ruang  Laut  KKP,  2016)  dan  Peraturan Menteri  Kelautan  No  23/Permen-KP /2016 tentang Perencanaan Penge-lolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, 2016).  Tahapan  penyusunan  rencana
zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil terdapat pada Gambar 1.
Analisis  data  Dokumen  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  menggunakan  Analisa  Spasial, Non  Spasial  dan  Kriteria  Kesesuaian Lahan  Perairan  dari  data  data  sosial ekonomi,  budaya  dan  biofisik  perairan pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  wilayah Provinsi  Lampung.  Analisa  kesesuaian lahan dilakukan melalui prosedur analisa Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  beru- pa  tumpang  susun  ( overlay )  parameter- parameter  biofisik  perairan  pesisir. Arahan  pengaturan  pemanfaatan  ruang disusun  berdasarkan  acuan  dari  buku pedoman  tata  cara  penyusunan  doku- men  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  (RZWP3K)  (Ditjen Pengelolaan  Ruang  Laut  KKP,  2016) dan  peraturan  Menteri  Kelautan  No. 23/Permen-KP/2016 tentang Peren-
canaan  Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  (Kementerian  Kelau- tan Perikanan, 2016).
Gambar 1 . Tahapan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
Hasil  rumusan  peta  zonasi  dan  arahan pemanfaatan  ruang  dilakukan  konsultasi publik  1,  konsultasi  publik  2  dan tanggapan saran dari kementerian /lembaga  terkait  di  Jakarta.  Tahap terakhir adalah Gubernur mengirim draft dokumen,  peta  dan  draft  peraturan daerah  tentang  rencana  zonasi  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  untuk disetujui  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kawasan Pemanfaatan Umum
Kawasan pemanfaatan umum adalah  bagian  dari  wilayah  pesisir  yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai  sektor  kegiatan  yang  setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Kawasan  Pemanfaatan  Umum  dalam
Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Lampung terbagi 7 (tujuh) zona yaitu zona pariwi- sata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona  pertambangan,  zona  perikanan tangkap,  zona  perikanan  budi  daya  dan /atau zona industri. deskripsi pembagian zona,  subzona,  luasan  dan  peruntukkan alokasi ruang laut terdapat pada  Tabel 1 dan Gambar 2.
Zona Pariwisata adalah zona yang digunakan  untuk  menikmati  pemanda- ngan  biofisik  keindahan  perairan  laut. Zona  Pariwisata  dibagi  atas  4  (empat) subzona  yaitu  subzona  wisata  alam bentang  laut  (23.911,12  Ha),  subzona wisata  alam  bawah  laut  (680,32  Ha), subzona  wisata  alam  pantai/pesisir  dan pulau-pulau  kecil  (347,87  Ha),  dan subzona  wisata  olah  raga  air  (912,50 Ha). Sub zona wisata alam bentang laut, meliputi  Kabupaten  Lampung  Selatan yaitu  Canti-Sebesi,  Pantai  Blebu,  Pulau Mundu,  Teluk  Merak  Belantung;  dan Kabupaten  Pesisir  Barat  yaitu  Walur- Krui  Selatan.  Sub  zona  wisata  alam bawah  laut,  meliputi  Kabupaten  Pesa- waran yaitu Pulau Tanjung Putus, Pulau Legundi,  Pulau  Lok,  Gosong  Ringgung,
Pulau  Tegal,  Pulau  Maitem,  Pulau Kelagian,  Pulau  Pahawang,  dan  Pulau Tanjung Putus.
Sub  zona  wisata  alam  pantai
/pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  meliputi Kabupaten Pesawaran yaitu Pulau Lelangga;  Kota  Bandar  Lampung  meli- puti  Pantai  Duta  Wisata,  Pantai  Tirta- yasa,  dan  Pantai  Duta  Wisata;  Kabupa- ten  Pesawaran  yaitu  Pantai  Ringgung, Pulau  Tangkil  Sukajaya  Lempasing; Bandar  Lampung  yaitu  Pulau  Kubur; dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Pantai Labuhan  Jukung  Krui.  Sub  zona  wisata olah  raga  air,  meliputi  Kabupaten  Pesa- waran  yaitu  Pantai  Mutun,  Pantai  Ring- gung; dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Tanjung Setia. Wisata bahari merupakan salah  satu  jenis  wisata  minat  khusus yang kegiatan penyelenggara-annya berhubungan  dengan  air,  pantai maupun laut dan termasuk penyediaan sarana dan prasarana maupun penawaran jasa seperti  memancing,  berlayar,  berselan- car,  menyelam,  mendayung  atau  hanya mengekplorasi  pulau  dan  pantai  dengan berkeliling.  Untuk  menentukan  Zona Pariwisata digunakan analisa kesesuaian lahan.  Alfiaturrohmaniah  et  al.  (2020) kesesuaian  lahan  didefinisikan  sebagai tingkat  kecocokan  suatu  lahan  untuk kepentingan tetentu. Untuk wisata bahari digunakan  parameter  geomorfo-logi  dan biologi.
Zona Permukiman terdiri atas sub zona permukiman nelayan adalah merupakan  kawasan  permukiman  nela- yan  yang  berada  diatas  perairan/rumah panggung  dan  sebagian  besar  penghuni- nya merupakan masyarakat nelayan. Sub zona  permukiman  nelayan  seluas (11,66 Ha),  meliputi  perairan  Kota  Bandar Lampung  yaitu  Kecamatan  Telukbetung Timur terdiri dari Kota Karang,
Cungkeng  Kota  Karang,  Umbul  Asem Keteguhan;  Kecamatan  Telukbetung Selatan  yaitu  Gudang  Agen  Pesawahan; Kecamatan  Bumi  Waras  yaitu  Gudang Lelang, Kangkung, dan Bumi Waras.
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186

## Gambar 2. Peta Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Lampung
Tabel 1. Alokasi Ruang Laut RZWP3K Provinsi Lampung
Kawasan Zona Subzona Luas (Ha) Peruntukan I. Pemanfaatan Umum 1. Zona Pariwisata  Wisata Alam Bentang Laut 23.911,12 Wisata alam bentang laut Wisata Alam Bawah Laut 680,32 Wisata alam bawah laut Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 347,87 Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wisata Olah Raga Air 912,50 Wisata olah raga air 2. Zona Permukiman Permukiman Nelayan 11,66 Kawasan permukiman nelayan yang berada diatas perairan/rumah panggung 3. Zona Pelabuhan  Daerah Lingkungan Kerja (DLKp) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) 32.381,95 Pelabuhan Laut, Terminal Khusus Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) 7.613,56 Pelabuhan Perikanan 4. Zona Pertambangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 12.585,53 Minyak dan gas bumi
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
5. Zona Perikanan Tangkap Pelagis 985.104,91 Perikanan pelagis Pelagis dan Demersal 233.301,07 Perikanan tangkap demersal -pelagis 6. Zona Perikanan Budidaya Budidaya Laut 93.188,73 Budidaya Laut 7. Zona Industri Industri Maritim 2.549,10 Luas Kawasan Pemanfaatan Umum 1.392.588,32 Kawasan Zona Subzona Luas (Ha) Peruntukan II. Kawasan Konservasi 1. Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau- Pulau Kecil (KKP3K) 123.080,40 Taman Pesisir/Taman Pulau Kecil 121.278,32 Kawasan konservasi Ekosistem Mangrove 1.802,08 Kawasan konservasi 2. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 197.008,75 Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan - P. Tabuan 136.611,54 Kawasan konservasi Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas 60.397,21 Kawasan konservasi 3. Kawasan Suaka Alam 31.556,00 Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau 13.735,10 Kawasan konservasi Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan 17.820,90 Kawasan konservasi Luas Kawasan Konservasi 351.645,15 III. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Kecil Terluar Pulau Betuah 73.896,12 Luas Kawasan KSNT 73.896,12 IV. Kawasan Strategis Nasional 1. Daerah Latihan Militer Teluk Lampung 35.194,52 Daerah Latihan Militer Teluk Lampung 2. Kawasan Selat Sunda (KSS) Kawasan Selat Sunda Luas Kawasan KSN 35.194,52 V. Alur Laut 1. Alur Pelayaran Alur Pelayaran Internasional Pelayaran Internasional Alur Pelayaran Nasional Pelayaran Nasional Alur Pelayaran Regional Pelayaran Regional Alur Pelayaran Lokal Pelayaran Lokal Alur Pelayaran Khusus Pelayaran Khusus 2. Pipa/Kabel Bawah Laut Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI ALKI
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
Kawasan Zona Subzona Luas (Ha) Peruntukan Kabel Optik PT. Telkom Kabel Optik Jaringan Pipa Gas Jaringan Pipa Gas PLN /Transmisi Listrik 500 Kv PLN/Transmisi Listrik 500 Kv 3. Migrasi Biota Laut Alur Migrasi Penyu Migrasi Penyu Alur Migrasi Mamalia Laut Migrasi Mamalia Laut Zona  Pelabuhan  adalah  zona  di perairan  laut  yang  digunakan  aktivitas pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Zona  Pelabuhan  dibagi  atas  2  (dua) subzona yaitu Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepen- tingan (DLKp) seluas 32.381,95 Ha dan subzona  Wilayah  Kerja  dan  Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
(WKOPP)  seluas  7.613,56  Ha.  Di  Pela- buhan  Laut  dikenal  Daerah  Lingkungan
Kerja  (DLKr)  adalah  wilayah  perairan dan  daratan  pada  pelabuhan  yang  digu- nakan  secara  langsung  untuk  kegiatan pelabuhan.  Daerah  Lingkungan  Kepen- tingan  (DLKp)  adalah  perairan  di sekeliling  daerah  lingkungan  kerja perairan  pelabuhan  yang  dipergunakan untuk  menjamin  keselamatan  pelayaran.
Pada  Pelabuhan  Perikanan  dikenal istilah  Wilayah  Kerja  dan  Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP). Wilayah Kerja adalah tempat yang  terdiri  atas  bagian  daratan  dan perairan  yang  dipergunakan  secara langsung  untuk  kegiatan  kepelabuhanan perikanan.  Wilayah  Operasi  Pelabuhan Perikanan  adalah  tempat  yang  terdiri atas  bagian  daratan  dan  perairan  yang berpengaruh  langsung  terhadap  operasi- onal  kepelabuhanan  perikanan.  Ditjen Perhubungan  Laut  (2017)  menyatakan bahwa  DLKr  perairan  digunakan  untuk alur  pelayaran,  areal  labuh,  areal  alih muat  antar  kapal  ( Ship  to  ship ),  kolom pelabuhan  untuk  areal  sandar  dan  olah gerak  kapal  (kolom  putar),  areal pemanduan,  dan  kegiatan  lain  yang sesuai kebutuhan. KLKp perairan
digunakan  untuk  keperluan  darurat seperti  kapal  terbakar  atau  kapal  bocor, penempatan  kapal  mati,  perairan  untuk
percobaan  kapal  layar,  kapal  serta fasilitas  perbaikan  atau  pemeliharaan kapal, dan untuk pengembangan pelabu- han jangka panjang.
Sub  zona  Daerah  Lingkungan Kerja  (DLKr)  dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan  (DLKp),  meliputi:  (a) perairan  disekitar  Pelabuhan  Panjang, (b)  perairan  disekitar  Pelabuhan  Kota Agung,  (c)  perairan  disekitar  Pelabuhan
Bakauheni, (d) perairan disekitar Rencana Pengembangan Pelabuhan Panjang,  (e)  perairan  disekitar  Rencana Pelabuhan  Sebesi,  dan  (f)  perairan disekitar  Rencana  Pelabuhan  Sebalang. Sub  Zona  Wilayah  Kerja  Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), meliputi:  PPN  Lempasing,  PPP  Kota Agung,  PPP  Labuhan  Maringgai,  PPP Teladas,  PPI  Krui,  PPI  Bengkunat,  PPI
Guring, PPI Karang Anyar, PPI
Tegineneng,  PPI  Badak,  PPI  Putih  Doh, PPI  Penyandingan,  PPI  Durian,  PPI Rangai, PPI Kalianda, PPI Way Muli, PPI Kunjir,  PPI  Muara  Piluk,  PPI  Ketapang, PPI Kuala Jaya, dan PPI Kuala Penet.
Zona  Pertambangan  (12.585,53 Ha)  adalah  sub  zona  minyak  dan  gas bumi,  yang  lokasinya  disekitar  Perairan Timur Lampung. Arahan pengembangan rencana  zona  pertambangan  yaitu:  (a) pengembangan zona pertambangan dilakukan  dengan  mempertimbangkan potensi  bahan  galian,  kondisi  geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan  kelestarian  lingkungan  fisik, lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi  budaya,  (b)  pengembangan zona  pertambangan  yang  mewajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan  untuk  memiliki  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  Eksplorasi
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan  yang  berupa  AMDAL  atau UKL-UPL, (c) penerapan metode pengelolaan  limbah  hasil  pertambangan migas yang tepat guna.
Zona Perikanan Tangkap merupa- kan  zona  yang  paling  luas  di  dalam Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Lampung. Zona  Perikanan  Tangkap  dibagi  atas subzona perikanan demersal-pelagis
(233.301,07  Ha)  dan  subzona  perikanan pelagis (985.104,91 Ha). Subzona perikanan  demersal-pelagis  adalah  dae- rah  penangkapan  untuk  ikan  dasar  dan ikan  permukaan  dengan  kedalaman  0- 100  meter.  Sedang  subzona  perikanan pelagis adalah daerah penangkapan ikan yang hidup permukaan perairan
umumnya  perairan  dengan  kedalaman >100  meter.  Putri  et  al  (2019)  bahwa parameter  zona  perikanan  tangkap  yang digunakan  dalam  di  Kabupaten  Sam- pang  adalah  tinggi  gelombang,  kecepa- tan  arus,  penutupan  terumbu  karang, penutupan  hutan  mangrove,  dan  jarak dari garis pantai.
Zona Perikanan Budidaya diguna- kan  untuk  budidaya  laut  seperti  kerapu, kakap,  mutiara,  rumput  laut  dan  lain- lain.  Zona  Perikanan  Budidaya  mempu- nyai  luas  93.188,73  Ha.  Daerah  yang mempunyai  potensi  yang  cukup  besar untuk  budidaya  laut  adalah  perairan Kabupaten Lampung Selatan (20.486,46 Ha),  Kabupaten  Tanggamus  (16.245,64 Ha), dan Kabupaten Pesawaran
(8.312,26  Ha)  potensi  budidaya  laut yang  paling  luas.  Sub  zona  budi  daya laut, meliputi: (a) perairan sekitar Kabu- paten Pesawaran, terdiri dari Kecamatan Teluk  Pandan  yaitu  Mutun  Sukajaya Lempasing, Teluk Hurun , Ringgung Si- dodadi, Teluk Cikuyiyi, Ketapang, Pulau Tegal); Kecamatan Padang Cermin yaitu Durian; Kecamatan Marga Punduh yaitu Kalangan Pulau Pahawang, Tajur; Keca- matan  Punduh  Pidada  yaitu  Sukarame, Sukamaju,  Pulau  Balak  dan  Pulau  Lok, Pulau  Siuncal,  dan  Pulau  Legundi,  (b) perairan  sekitar  Kabupaten  Lampung Selatan,  terdiri  dari  Kecamatan  Sragi yaitu  Sragi,  Bandar  Agung;  Kecamatan
Ketapang  yaitu  Pulau  Seram,  Ketapang, Legundi,  Tridarmayoga,  Ruguk,  Sumur;
Kecamatan Rajabasa yaitu Sebesi, Pulau Sebuku;  Kecamatan  Bakauheni  yaitu Blebu; Kecamatan Kalianda yaitu Kalianda;  Kecamatan  Katibung  yaitu Kota  Dalam,  (c)  perairan  sekitar  Kabu- paten  Tanggamus,  terdiri  dari  Kecama- tan  Pematang  Sawa  yaitu  Karang  Bera; Kecamatan  Cukuh  Balak  yaitu  Teluk Tengor;  Kecamatan  Kelumbayan  yaitu Teluk Umbar, Kelumbayan, (d) perairan sekitar  Kota  Bandar  Lampung,  terdiri dari  Teluk  Betung  Barat  yaitu  Harnas- Lempasing;  Kecamatan  Teluk  Betung Timur  yaitu  Kota  Karang;  Kecamatan Bumi  Waras;  dan  (e)  perairan  sekitar Kabupaten  Lampung  Timur,  terdiri  dari Kecamatan  Labuhan  Maringgai  yaitu Margasari;  dan  Kecamatan  Pasir  Sakti. Persyaratan  untuk  budidaya  laut  adalah terlindung,  kedalaman  10-15  meter, kecerahan 80-100%, substrat dasar pasir dan  pecahan  karang,  DO  >  5  mg/l  dan Salinitas  31-34  per  mill.  Budidaya  laut di  Provinsi  Lampung  yang  ada  adalah Keramba  Jaring  Apung  (KJA)  ikan kerapu,  tiram  mutiara  dan  rumput  laut.
Berbagai komoditas yang dapat dibudidayakan  dalam  KJA  adalah  ikan bandeng  ( Chanos  sp ),  ikan  kakap ( Lutjanus  sp ),  ikan  kerapu  ( Epinephelus sp ),  ikan  baronang  ( Siganus  sp ),  ikan kue  ( Caranx  sp ),  lobster  ( Panulirus  sp ) (Radiarta et  al., 2015,  Kementrian
Kelautan dan Perikanan, 2015; Efendi et al., 2016).
Industri  Maritim  adalah  kegiatan yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan sumberdaya kelautan, antara lain berupa industri galangan kapal, industri pengadaan  dan  pembuatan  suku  cadang, industri  peralatan  kapal,  dan  industri perawatan  kapal  (Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  2019).  Kawa- san  industri  maritim  terpadu  merupakan suatu  kawasan  klaster  industri  pemba- ngunan  kapal  baru,  bangunan  lepas pantai,  reparasi  kapal,  dan ship  recycle (penutuhan  kapal)  serta  dilengkapi dengan  industri  penunjang  dan  duku- ngan  perusahaan logistic/supply kebutu- han  material  dan  komponen  kapal,
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
infrastruktur  industri  (listrik,  air  bersih, gas,  jalan  atau  komunikasi,  dan  lain- lain)  dan  fasilitas  umum  yang  lengkap (perumahan, pendidikan, kesehatan, pasar,  dan  lain-lain).Sedangkan  industri penunjang  kegiatan  migas,  seperti  per- gudangan, logistic  base ,  perbaikan  dan pemeliharaan  penunjang  Migas.  Zona Industri  terdiri  atas  subzona  industri maritim  seluas  2.549,10 Ha  yang  di- peruntukkan  untuk  Kawasan  Industri Maritim  (KIM)  terpadu  di  Kabupaten Tanggamus  meliputi  perairan  Kota Agung  Timur  yang  masuk  dalam wilayah  DLKr/DLKp  Pelabuhan  Kota Agung;  perairan  Kecamatan  Limau  dan perairan  Kecamatan  Cukuh  Balak.  Me- nurut Hasbullah (2016) bahwa Galangan Kapal  (Industri  Maritim)  merupakan Industri  Strategis  dan  Industri  masa depan  yang  penting  untuk  ditumbuhkan oleh  pemerintah  Industri  sebagai  Pro- gram  Strategis  di  sektor  Kemaritiman dimana Galangan Kapal (Industri Maritim)  sebagai  tulang  punggung didalam memproduksi sarana dan prasarana  kapal  yang  sangat  dibutuhkan sampai Tahun 2030.

## Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi adalah bagian  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai  satu  kesatuan  ekosistem  yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau diamnfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan  pengelolaan  wilayah  pesi- sir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.  Alokasi  ruang  RZWP3K Provinsi Lampung untuk kawasan konservasi  seluas  337.910,05  Ha  terdiri atas  Kawasan  Konservasi  Pesisir  dan Pulau-pulau  Kecil  (KKP3K),  Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan  Suaka  Alam  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  perundang- undangan.  Kawasan  Konservasi  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  (KKP3K)  dalam bentuk  Taman  Pesisir/Taman  Pulau Kecil (121.278,32 Ha) meliputi Kabupaten  Pesisir  Barat  yaitu  Taman Pesisir  Ngambur  dan  Taman  Pulau
Betuah;  Kabupaten  Lampung  Timur yaitu  Taman  Pulau  Batang-Segama; Kabupaten Lampung Selatan yaitu Pulau Sekepel-Pulau  Mengkudu  Ketapang, Pulau  Kandang  Balak-Pulau  Panjurit Bakauheni,  Pulau  Sebesi  Rajabasa,  dan Ketapang-Sragi;  Kota  Bandar  Lampung yaitu  Pulau  Kubur,  dan  Kabupaten Pesawaran  yaitu  Suak  Panjang  Pulau Pahawang, Pulau Tegal, Dusun Pahawang  Lunik,  Dusun  Suka  Panjang, dan Pulau Siuncal. Kawasan  KKP3K  dalam  bentuk ekosistem  mangrove  (1.802,08  Ha) untuk  jenis  Taman  Pesisir,  meliputi: Kota  Bandar  Lampung  yaitu  Kota Karang  Teluk  Betung  Timur;  dan Gudang Agen Penengahan Teluk Betung Selatan;  Kabupaten  Pesawaran  yaitu
Padang  Cermin;  Kecamatan  Punduh
Pidada;  Kabupaten  Lampung  Selatan yaitu  Kecamatan  Kalianda;  Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa; Kecamatan  Sragi,  Kabupaten  Lampung Timur  yaitu  Kecamatan  Pasir  Sakti; Kecamatan  Labuhan  Maringgai;  dan Kabupaten Tulang Bawang yaitu Kecamatan Dente Teladas. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Provinsi Lampung mempunyai luas  197.008,75  Ha  terdiri  dari  Taman Wisata  Perairan  Teluk  Kiluan-Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus (136.611,54 Ha) dan Kawasan Konservasi  Perairan  Way  Kambas  di Kabupaten  Lampung  Timur  (60.397,21
Ha). Kawasan konservasi lainnya berupa Kawasan  Suaka  Alam  terdiri  atas  Cagar Alam dan Cagar Alam Laut, merupakan kawasan  konservasi  yang  ditetapkan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  meliputi  Cagar  Alam  dan Cagar  Alam  Laut  Kepulauan  Krakatau (13.735,10  Ha)  dan  Cagar  Alam  Laut Bukit  Barisan  Selatan  (17.820,90  Ha). Luas  kawasan  laut  yang  dilindungi minimal  sebesar  20-30%  dari  total  luas perairan  laut.  Luas  zona  inti  dalam Kawasan  Konservasi  Laut  idealnya  20- 30%  (Krueck  et  al.,  2017).  Kawasan
Konservasi Laut dibuat untuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya perairan (Perez-Ruzafa et al., 2017).
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186

## Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Kawasan Strategis Nasional Tertentu  (KSNT)  adalah  kawasan  yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian  lingkungan  hidup,  dan/ atau situs warisan dunia, yang pengembangannya  diprioritaskan  bagi kepentingan nasional. Pulau-pulau Kecil Terluar  (PPKT)  sebagai  KSNT  selain memiliki  potensi  sumber  daya  alam  dan jasa  lingkungan  yang  tinggi,  juga mempunyai peran strategis dalam menjaga  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  KSNT berupa  pulau-pulau  kecil  terluar  yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat dengan  luas  73.896,12  Ha.  Sidqi  et  al. (2019) menerangkan bahwa Pulau Maratua  di  Kalimantan  Timur  termasuk salah  satu  dari  111  pulau  terluar termasuk  dalam  Kawasan  Strategis Nasional  Tertentu  dalam  pemanfaatan alokasi  ruang  lautnya  untuk  wisata bahari.

## Kawasan Strategis Nasional
Kawasan Strategis Nasional (KSN), diarahkan dengan tujuan pemantapan  kawasan  strategis  nasional yang diperuntukkan bagi kegiatan daerah latihan militer dan kawasan Selat Sunda, mensinergikan  kawasan  strategis nasional  dengan  kegiatan  pemanfaatan umum,  konservasi  dan  alur  laut,  dan pengembangan  sarana  pertahanan  dan keamanan.  KSN  sebagaimana  dimaksud meliputi  Daerah  Latihan  Militer  Teluk Lampung  di  Kabupaten  Pesawaran (35.194,52  Ha)  dan  Kawasan  Selat Sunda  di  Kabupaten  Lampung  Selatan. Suraji et  al. (2020)  bahwa  nilai  penting Kawasan  Strategis  Nasional  adalah menyakut  kepentingan  negara,  hajat hidup orang banyak dan instalasi/baguanan penting.

## Alur Laut
Alur  laut  merupakan  perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran,  pipa/kabel  bawah  laut,  dan
migrasi  biota  laut.  Dalam  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Lampung  tentang  alur  laut  terdiri atas  3  (tiga)  subzona  alur  pelayaran; subzona  pipa/kabel  bawah  laut;  dan subzona migrasi biota laut. Subzona alur pelayaran meliputi alur pelayaran internasional,  alur  pelayaran  nasional, alur  pelayaran  regional,  alur  pelayaran lokal,  alur  pelayaran  khusus;  dan  alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Subzona  alur  pelayaran,  terdiri atas:  (a)  alur  pelayaran  internasional/ nasional,  meliputi  alur  pelayaran  di Perairan  Teluk  Semaka  yaitu  dari
Pelabuhan  Kota  Agung  menuju  Selat Sunda melalui perairan diantara
Pematang  Sawa  dan  Pulau  Tabuhan; Perairan  Teluk  Lampung  yaitu  dari Pelabuhan  Panjang  kearah  barat  daya melalui perairan diantara Tanjung Tikus dan  Pulau  Seserot,  Pelabuhan  Panjang kearah  selatan  menuju  Selat  Sunda melalui  perairan  diantara  Pulau  Siuncal dan  Pulau  Sebesi,  dan  Pelabuhan Panjang  ke  arah  Tenggara  menuju  Selat Sunda  melalui  perairan  diantara  Pulau Sebuku dan Pesisir Kecamatan Rajabasa Lampung  Selatan,  (b)  alur  pelayaran nasional, meliputi alur pelayaran Perairan  Teluk  Lampung  di  Lempasing, dan  Perairan  Timur  Lampung,  (c)  alur pelayaran regional, meliputi alur pelayaran  Perairan  Teluk  Semaka  yaitu Kelumbayan-Pulau  Betuah,  (d)  alur pelayaran  lokal,  meliputi  alur  pelayaran di  Perairan  Barat  Lampung  yaitu  Krui- Pulau Pisang, Karya Penggawa (Tembakak)-Pulau Pisang, Tanjung Setia-Singging-Bengkunat,Way Haru- Pulau Betuah; Teluk Semaka yaitu Kota Agung-Pematang  Sawa,  Kota  Agung Cukuh Balak, Cukuh Balak-Pulau Tabuan; Teluk Lampung yaitu Ketapang-Pulau  Pahawang,  Ketapang- Legundi, Ketapang-Pulau Siuncal, Kalianda-Canti-Sebesi, Bakauheni- Ketapang-Pulau  Mundu;  dan  Perairan Timur Lampung yaitu Labuhan Maringgai-Pulau  Segama/Pulau  Batang, (e)  alur  pelayaran  khusus,  meliputi  alur pelayaran penyeberangan antara Bakauheni-Merak, dan Merak-
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
Bakauheni,  dan  (f)  alur  laut  Kepulauan Indonesia  (ALKI),  meliputi  ALKI-1di sekitar  Perairan  Selat  Sunda  dan Perairan Timur Lampung.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Perhubungan  No:  PM  68  Tahun  2011 bahwa  Alur-Pelayaran  di  Laut  adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan  bebas  hambatan  pelayaran  lainnya dianggap  aman  dan  selamat  untuk dilayari  kapal  angkutan  laut  (Kemente- rian  Perhubungan,  2011).  Alur  pelayan digunakan  untuk  mengarahkan  kapal yang  akan  masuk  ke  kolam  pelabuhan. Alur  pelayaran  dan  kolam  pelabuhan harus cukup tenang terhadap gelombang dan  arus.  Perencanaan  alur  pelayaran dan  kolam  pelabuhan  ditentukan  oleh kapal  terbesar  yang  akan  masuk  ke pelabuhan (Husnah, 2015). Alur pelayaran  di  Taman  Nasional  Komodo digunakan  alur  untuk  Pleni,  angkutan perintis, alur ASDP yang meruapak alur laut antar Provinsi (Suraji et al., 2020).
Subzona  alur  pipa/kabel  bawah laut, terdiri atas: (a) alur kabel optik PT.
Telkom, meliputi sekitar Perairan Kalianda-Merak;  (b)  alur  jaringan  pipa gas,  meliputi  sekitar  Perairan  Labuhan Maringgai;  (c)  alur  PLN/Transmisi Listrik 500 Kv, meliputi sekitar Perairan Ketapang  dan  Perairan  Selat  Sunda,  (d) rencana  alur  kabel  PLN,  meliputi Perairan Pulau Legundi, Pulau Pahawang  (Desa  Pahawang  Pekon  4- Pulau  Pahawang),  Pulau  Sawang  Balak (Pekon Doh Cukuh Balak-Pulau Sawang
Balak),  dan  Pulau  Pisang  (Pelabuhan Tembakak-Pulau  Pisang).  Kementrian Kelautan  dan  Perikanan  (2021)  telah menetapkan  alur  pipa  dan  atau  kabel bawah  laut  dengan  Keputusan  Menteri No  14  tahun  2021.  Arahan  peraturan Menteri  tersebut  antara  bahwa  untuk menghindari  kesemrawutan  pergelaran kabel  dan  pipa  bawah  laut  akan ditertipkan sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang laut.
Subzona migrasi biota laut, terdiri atas:  (a)  alur  migrasi  penyu,  meliputi sekitar  Perairan  Lemong-Pulau  Pisang-
Bengkunat-Pulau Betuah-Belimbing- Pulau Tabuhan-Kelumbayan-Punduh
Pidada-Padang Cermin-Katibung- Kalianda-Sebesi-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau  Batang,  dan  (b)  alur migrasi  mamalia  laut,  meliputi  sekitar Perairan  Lemong-Pulau  Pisang-Pulau
Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat
Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau  Batang.  Doman  (2019) menjelaskan bahwa migrasi biota merupakan  perpindahan  hewan  dari lokasi  satu  ke  lokasi  lain  yang dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan seperti  suhu,  salinitas,  pasang  surut, arus,  gelombang  dan  lain-lain.  Zona migrasi  biota  laut  di  beberapa  Perda Provinsi dimasukkan dalam alur laut.

## KESIMPULAN
Hasil analisis alokasi ruang Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Lampung terbagi  atas  5  kawasan  yaitu  Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu  dan  Alur  Laut,  serta  kawasan khusus berupa Kawasan Strategis Nasional.  Kawasan  Pemanfaatan  Umum terdiri  dari  Zona  Pariwisata,  Zona Permukiman,  Zona  Pelabuhan,  Zona Pertambangan, Zona Perikanan Tangkap,  Zona  Perikanan  Budi  Daya dan/atau Zona Industri. Kawasan Konservasi terdiri atas Kawasan Konservasi  Pesisir  dan  Pulau- pulau Kecil/KKP3K, Kawasan Konservasi  Perairan/KKP  dan  Kawasan Suaka Alam. Kawasan Strategis Nasional  Tertentu  terdiri  dari  Pulau Kecil  Terluar  Pulau  Betuah.  Kawasan Strategis  Nasional  terdiri  dari  Daerah
Latihan  Militer  Teluk  Lampung  dan Kawasan  Selat  Sunda  (KSS).  Alur  laut merupakan  perairan  yang  dimanfaatkan antara  lain  untuk  alur  pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  adalah  dokumen penting  Pemerintah  Provinsi  sebagai dasar  untuk  pemberian  izin  usaha perairan.
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiaturrohmaniah,  Amdani  dan  Djari, A.,A.  (2020).  Kesesuaian  Wisata Bahari  di  Pantai  Tanjung  Benoa, Provinsi  Bali.  Pelagicus  :  Jurnal
IPTEK  Terapan  Perikanan  dan Kelautan 1 (1): 11-20. Badan  Pusat  Statistik  Lampung.  (2020). Lampung Dalam Angka. Lampung. Ditjen Perhubungan Laut. (2017). Petunjuk Teknis Penyusunan Batas-Batas  Derah  Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Kementerian Perhubungan, Jakarta. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.  (2020).  Tata  Cara Penyusunan  Dokumen  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Kelautan, Jakarta. Doman, D. (2019). Kesesuaian Pengaturan  Pemanfaatan  Zona Migrasi Biota Laut dalam Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi  dengan  UU  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  (UU  WP3K). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6(1): 145-153. https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1. 118 Effendi, I., Suprayudi, M.A,, Surawidjaja,  E.H.,  Supriyono  E., Zairin,  M.,  and  Sukenda.  (2016). Production  Performance  of  White
Shrimp  (Litopenaeus  vannamei) under  Sea  Floating  Net  Cages with  Biofloc  and  Periphyton Juvenile.  AACL  Bioflux,  9  (4): 823-832. Hasbullah, M. (2016). Strategi Penguatan Galangan Kapal Nasional Dalam Rangka Memperkuat Efektifitas dan Efektifitas  dan  Efisiensi  Armada Pelayaran Domestik Nasional
Nasional  2030.  Jurnal  Riset  dan Teknologi  Kelautan  (JRTK)  14 (1): 103-112. Husnah. (2015). Analisa Derah Lingkungan  Kerja  (DLKr)  dan Daerah  Lingkungan  Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Terminal Khusus  PT.  RAPP  di  Desa Penyengat Kecamatan Sungai APIT  Kabupaten  Siak,  Provinsi Riau. Jurnal Teknik Sipil Siklus 1 (2): 98-108. Kementerian Perhubungan. (2011). Peraturan  Menteri  Perhubungan No:  PM  68  Tahun  2011  tentang Alur Pelayaran di Laut. Jakarta.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.
(2015).  Kelautan  dan  Perikanan
Dalam  Angka  2015.  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Jakarta.
Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan. (2021). Keputusan Menteri No 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut. Jakarta. Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. (2019). Peraturan Pemerintah  No  32  Tahun  2019 tentang  Rencana  Tata  Ruang Laut. Jakarta. Krueck, N.C., Ahmadja, G.N., Possingham,  H.P.,  Rginos,  C., Treml, E.A, Mumby, P.J., (2017). Marine Reserve Targets to Sustain and Rebuild Unregulated Fisheries. PloS Biology 15 (1): 1- 20. https://doi.org/10.1371/journal.pbi
o.2000537 Perez-Ruzafa,  A.,  Garcia-Charton,  J.A., Marcos,  C.  (2017).  North  East Atlantic vs. Mediterranean Marine Protected  Areas  as  Fisheries Management  Tool.  Frontiers  in Marine  Science  4  (245):  1-13. https://doi.org/10.3389/fmars.201 7.00245
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
Putri,  J.M.Z,  Budisusanto,  Y.,  dan Pribadi,  C.B.  (2019).  Evaluasi Daya  Dukung  Ruang  Laut  Zona
Perikanan  Tangkap  Berdasarkan Data  Eksisting  dan  RZWP3K (Studi Kasus:Pesisir Selatan Kabupaten Sampang). Jurnal Teknik ITS 8 (2): 223-228. Radiarta,  I.N,  Erlania  dan  Sugama,  K. (2014).  Budidaya  Rumput  Laut, Kappaphycus alvarezii secara Terintegrasi  dengan  Ikan  Kerapu di  Teluk  Gerupuk  Kabupaten Lombok  Tengah,  Nusa  Tenggara Barat.  Jurnal  Riset  Akuakultur  9 (1): 111-124. Sidiq, M., Suharyanto, Astuti, R.Y., dan Ardarini,  F.  (2019).  Analisis Kesesuaian Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu  terhadap  Pemanfaatan Ruang  Laut  Eksisting  Sektor Wisata  Bahari  di  Pulau  Kecil Terluar. Prosing Seminar Nasional  Geomatika:  Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi  Geospasial  Mendukung Daya  Saing  Nasional,  Februari 2018. Suraji, Hasan, H., Suharyanto, Yonvitner, Koeshendrajana,S., Prasetiyo,  D.E,  Widianto,  A,  dan Dermawan,  A.  (2020).  Nilai Penting  dan  Strategis  Nasional Rencana  Zonasi  Kawasan  Taman Nasional  Komodo.  Jurnal  Sosial Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan 15 (1): 15-32. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v 15i1.8888 Teng,  X.,  Zhao,  Q.,  Zhang,  P.,  Liu,L.,
Dong,Y.,  Hu,  H.,  Yue,  Q.,  Ou,.L. and Xu, W. (2019). Implementing Marine  Functional  Zoning  in China.  Marine  Policy.  Article  in Press. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2 019.02.055
https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2021.Vol.6.No.1.186
©2022 by Authors, This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .