## Legalitas

## Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
Syarifa Mahila, Nazifah, Upik Ema Emilia Susanti Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi Correspondence email: mahila218@gmail.com; nazifahthojib@gmail.com; ema_lia75@yahoo.com
Abstrak. Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal,  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  Kontraktor Listrik  yang  berkedudukan  di  Jambi.Berdasarkan  jenis  kegiatan  usahanya  perusahaan  ini  memiliki  risiko  tinggi  terhadap Keselamatan  &  Kesehatan  Kerja.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  di  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal,  kendala  yang  dihadapi  dan  upaya  penyelesaiannya. Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  salah  satu  hak  pekerja  yang  harus  dipenuhi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitik, dalam penelitian ini, penulis menggambarkan permasalahan yang diteliti,yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang terkait untuk  memperoleh gambaran  secara  menyeluruh dan sistematis  mengenai  sistem  manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.  Sumber  data  dari  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  penelitian  kepustakaan.  Data  yang diperoleh  dari  penelitian  lapangan  maupun  penelitian  kepustakaan  diolah  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  analisis  data berdasarkan  apa  yang  diperoleh  dari  lapangan  maupun  kepustakaan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  disajikan  dalam  bentuk kalimat-kalimat  yang  logis.Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  metode  berpikir  induktif  yaitu  metode  berpikir  dari  yang bersifat khusus kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat umum.
Kata kunci : keselamatan, kesehatan, kerja.
Abstract. Limited Liability Company, Nilam Sari Cipta Amrizal, is a company engaged in the Electrical Contracting sector based in Jambi. Based on the type of business activity, this company has a high  risk to Occupational Health & Safety. The purpose of this study  was to  determine the application of the Occupational  Safety and Health Management  System in  the Limited Liability Company of Nilam Sari Cipta Amrizal, the obstacles faced and the efforts to solve them. Occupational health and safety is one of the workers' rights that must be fulfilled as regulated in Government Regulation Number 50 Year 2012. The research method used is a juridical empirical research type with an analytical approach. In this study, the authors describe the problems under study, which  are  arranged  based  on  theory  and  related  concepts  to  obtain  a  comprehensive  and  systematic  description  of  the occupational  safety  and  health  management  system,  data  sources  from  field  research  using  interview  methods  and  literature research. Data obtained from field research and library research are processed using qualitative analysis, namely data analysis based on what is obtained from the field and literature both orally and in writing, presented in the form of logical sentences. The method  used  is  the  inductive  thinking  method,  namely  the  method  of  thinking.  from  a  specific  nature  then  drawn  to  a  general conclusion.
Keywords: safety, health, work.

## PENDAHULUAN
Pekerja  sebagai  aset  perusahaan  sangat  perlu  mendapatkan  perlindungan  terutama  perlindungan  teknis  yang berkaitan  dengan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  terutama  perusahaan  yang  tempat  kerjanya  berpotensi menimbulkan  ancaman  bahaya  yang  nantinya  berpengaruh  terhadap  hubungan  kerja  antara  perusahaan  dengan pekerja. Untuk itu para pekerja sangat penting dibekali dengan  perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) oleh perusahaan. 1
Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  merupakan  hal  sangat  penting  karena bertujuan  untuk  mewujudkan  kondisi  lingkungan  kerja  yang  baik,  nyaman  dan  aman  untuk  menghindari  atau meminimalisir kecelakaan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan  bagian dari sistem manajemen  perusahaan  secara  keseluruhan  dalam  rangka  pengendalian  risiko  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kerja guna  terciptanya  tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif.  Dalam  bekerja,  seorang  karyawan  membutuhkan adanya  jaminan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dari  perusahaan.  Hal  ini  merupakan  suatu  kebutuhan  karena adanya jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja membuat pekerja merasa aman dan dengan sendirinya hasil pekerjaan  atau  kinerjanya  akan  lebih  baik  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  perusahaan  maupun  tujuan  untuk tercapainya kesejahteraan pekerja dapat terpenuhi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai standar untuk penilaian
1 Gerry  Silaban  dan  Salomo  Perangin-angin, Hak  Dan  Atau  Kewajiban  Tenaga  Kerja  Dan  Pengusaha/Pengurus  Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja , (Medan: USU Press, 2008), hlm.1
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
operasional  perusahaan.  Perusahaan  yang  tidak  menerapkan  K3  maka  dapat  dianggap  tidak  layak  dan  tidak menerapkan K3.
Selain  perusahaan,  pemerintah  turut  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  kerja. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja    yaitu  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 , menjelaskan bahwa : “ Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat,  di  dalam  tanah,  di  permukaan  air  di  dalam  air  maupun  di  udara,  yang  berada  di  dalam  wilayah  kekuasaan hukum Republik Indonesia” .
Demi  terselenggaranya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja    yang  terintegrasi  dengan  manajemen  perusahaan  sebagaimana  diatur  dalam    pasal 87  ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  13  Tahun    2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa:  “ Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan.”
Sistem  Manajemen  Keselamatan  Kerja  diatur  lebih  lanjut    dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012 Tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Pengertian  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  K3  sebagaimana  dirumuskan  pada  Pasal  1  angka  2  adalah  “ segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja .” Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dijelaskan pula bahwa SMK3 adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  perusahaan secara  keseluruhan  dalam  rangka pengendalian risiko yang  berkaitan dengan  kegiatan  kerja  guna  terciptanya  manajemen perusahaan  yang  teratur  dan  saling  berhu  bungan  untuk  mencapai tujuan  produktivitas    perusahaan  yang  telah  ditetapkan  terkait  dengan  K3.  Tujuan  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  diantaranya  adalah  mempekerjakan  tenaga  kerja  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  sebagai  manusia,  meningkatkan  komitmen  pimpinan  perusahaan  dalam  melindungi  pekerja, meningkatkan  efisien  dan  produktivitas  kerja  untuk  menghadapi  kompetisi  perdagangan  global.  Dengan  demikian peraturan  keselamatan  kerja  merupakan  suatu  usaha  untuk  melindungi  pekerja  dari  bahaya  yang  timbul  karena pekerjaan dan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja.
Keselamatan  kerja  ( Occupational  Safety )  secara  filosofi  diartikan  sebagai  suatu  pemikiran  dan  upaya  untuk menjamin  keutuhan  dan  kesempurnaan  baik  jasmani  maupun  rohani  manusia  khususnya  pekerja.  Keselamatan  kerja erat  kaitannya  dengan  mesin-mesin,  alat  kerja,  bahan  dan  proses  pengolahannya,    landasan  tempat  kerja  dan lingkungan  serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan  di  perusahaan  yang  kemungkinan  besar  dapat  menimbulkan kecelakaan   kerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah suatu kejadian atau peristiwa yang  tidak diinginkan yang merugikan manusia atau dalam hal ini pekerja dan dapat merusak harta benda. 2
Keselamatan  Kerja  adalah  keselamatan  yang  bertalian  dengan  mesin,  pesawat  alat  kerja,  bahan  dan  proses pengolahannya,  landasan  tempat  kerja  dan  lingkungannya  serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan  baik  dilingkungan darat, dalam dan permukaan air  dan udara. Sedangkan Kesehatan Kerja adalah merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang  bertujuan  agar  tenaga  kerja  memperoleh  keadaan  kesehatan  yang  sempurna,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial sehingga  memungkinkan  tenaga  kerja  dapat  bekerja  secara  optimal. 3 Semua  orang  yang  mempekerjakan  orang  lain wajib  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  ketenagakerjaan.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  menyangkut  hak-hak  lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja, yang sudah tercantum dalam Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan    pasal  50    sampai  dengan  63  menyatakan  bahwa  : “ Hubungan kerja terjadi karena adannya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh .”
Ketentuan mengenai penerapan SMK3 diatur juga secara lebih rinci dalam Permenaker RI  No. 05/ MEN/1996 tentang sistem manajemen K3. Pada pasal 3 (1 )  dan  (2) dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan  produksi  yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  kerja seperti  peledakan,  kebakaran,  pencemaran  lingkungan  dan Penyakit Akibat Kerja wajib menerapkan SMK3.
Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal,  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  dibidang Kontraktor  Listrik  yang  berkedudukan  di  Jambi.  Perusahaan  ini  memiliki  42  (empat  puluh  dua)  orang  pekerja  / karyawan  yang  terdiri  dari  26  (dua  puluh  enam)  orang  karyawan  tetap  yang  terdiri  dari  14  (empat  belas  orang) ditempatkan sebagai pelaksana pekerjaan lapangan dan 10 (sepuluh) orang sebagai bagian pelaksana di gudang dan 2 (dua)  orang  sebagai  tenaga  administrasi,  dan  16  (enam  belas)  orang  sebagai  karyawan  tidak  tetap  yang  ditempatkan pada pekerjaan dilapangan. Walaupun pekerja pada  Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta  Amrizal ini berjumlah 42 (
2 Erni  Darmayanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Perusahaan” , Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No.2 , (Maret 2018): 286.
3 Abdul  Hakim  Hasibuan, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, (Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti,  2014), hlm.109.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
empat  puluh  dua  )  orang,  belum  mencapai  seratus  orang  tetapi  berdasarkan  jenis  kegiatan  usahanya  memiliki  risiko tinggi  terhadap  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Dengan  demikian  perusahaan  ini  wajib  menerapkan  Sistem Manajemen K3. Permasalahanya adalah apakah pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja  di  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  sudah  sesuai  dengan    peraturan  perundang-undangan mengingat  perusahaan  ini  memiliki  potensi  resiko  bahaya  kecelakaan  kerja.  Selain  itu  sudahkah  perusahaan  ini menerapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang    merupakan  salah  satu  hak  pekerja  yang harus  dipenuhi  sebagaimana  diatur    dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Perlindungan  tenaga  kerja  meliputi  aspek-aspek  yang  cukup  luas,  yaitu  perlindungan  keselamatan,  kesehatan, pemeliharaan  moral  kerja  serta  perlakuan  yang  sesuai  dengan  martabat  manusia  dan  moral  agama.  Perlindungan tersebut bermaksud, agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaan.
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  merupakan  salah  satu  cara  untuk  melindungi  para  karyawan  dari  bahaya kecelakaan  kerja.  Terkadang  pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  kurang  diperhatikan,  padahal  jika keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dilaksanakan  maka  akan  berpengaruh  pada  hasil  kinerja  karyawan.  Suasana  kerja yang  nyaman  dan  terhindar  dari  bahaya  kecelakaan  kerja  tentu  akan  membuat  karyawan  merasa  nyaman  dalam bekerja sehingga hasil akan memuaskan.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja,  menurut  Imam  Soepomo  perlindungan  pekerja  dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
1. Perlindungan  Ekonomis,  yaitu  jenis  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk  memberikan  kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal ini pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis antara lain perlindungan upah, Jamsostek, dan Tunjangan Hari Raya.
2. Perlindungan  Sosial,  yaitu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan,  yang  tujuannya memungkinkan  pekerja  untuk  mengenyam  dan  memperkembangkan  perikehidupannya  sebagai  manusia  pada umumnya  dan  sebagai  anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga.  Perlindungan  sosial  ini  meliputi  perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.
3. Perlindungan  Teknis,  yaitu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga  pekerja  dari  bahaya kecelakaan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  pesawat-pesawat  atau  oleh  alat  kerja  lainnya  atau  bahan-bahan  yang diolah  atau  dikerjakan  perusahaan.  Perlindungan  teknis  ini  berkaitan  dengan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, yaitu  perlindungan  ketenagakerjaan  yang  berujung  agar  buruh  dapat  terhindar  dari  segala  risiko  bahaya  yang mungkin timbul ditempat kerja baik disebabkan oleh alat atau bahan yang dikerjakan dari suatu hubungankerja. 4 Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknyaoleh pengusaha sebagi pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  sesuai  dengan  kewenangannya.  Termasuk  juga penegakan hukum melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

## METODE Pendekatan
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  yuridis  empiris dengan pendekatan penelitian  yang bersifat analitis dengan  maksud  memberikan  data,  menggambarkan  masalah  yang  kemudian  menganalisa  permasalahan  yang  ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada  teori-teori dan konsep-konsep  yang  digunakan.  Kemudian  melakukan  gambaran  mengenai  masalah  yang  timbul  serta  diolah  dan disusun  berdasarkan  teori-teori  yang  terkait  kedalam  permasalahan  tersebut.  Bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran secara  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Kerja  dan  kesehatan  kerja  di  Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal.

## Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan field  research yaitu  penelitian  langsung  yang  dilakukan  di  lapangan  untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, di mana penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.
4 Lihat  Asikin  dalam  Abdul  Hakim  Hasibuan, Dasar-dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, (Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti, 2014). hlm.102.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal

## Ruang Lingkup atau Objek

## Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT. Nilam Sari Cipta Amrizal

## Bahan dan Alat Utama
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, karya tulis ilmiahserta hasil penelitian orang lain yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder antara lain :
a) Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan  Kerja
b) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
d) Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja
e) Peraturan  Menteri  tenaga  Kerja  Nomor  Per.05/Men/1996  tentang Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan Kerja.
f) Buku – Buku tentang ketenagakerjaan, pengantar ilmu hukum, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya.

## Tempat
Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal

## Teknik Pengumpulan Data
Alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dengan  menggunakan pedoman  yang  telah  disediakan.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Purposive Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu,  dengan  kriteria  sampel  ditetapkan  terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kriteria. Dalam Penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah karyawan atau pekerja Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sedangkan sampel yang akan peneliti ambil adalah lima orang pekerja lapangan. Wawancara juga dilakukan melalui narasumber, diantaranya ialah:
(1) Bapak  Amrizal, SH. Sebagai direktur utama sekaligus pemilik Perseroan Terbatas. Nilam Sari Cipta Amrizal.
(2) Bapak Ardiansyah (Ahli K3 ) Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal.
(3) Ibu Asri Qonita, SH. Bagian administrasi kantor.
(4) Pekerja  sebanyak 10 orang.

## Defenisi Operasional
 Sistem  manajemen  kesehatan  di  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  adalah  Jaminan  perlindungan kesehatan bagi karyawan Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yang diukur dengan menggunakan metode wawancara.
 Sistem manajemen keselamatan kerja di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal adalah tersedianya peralatan standar keselamatan kerja berupa sarana dan prasarana alat pelindung diri bagi karyawan Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yang diukur dengan metode wawancara kepada Direktur, ahli K3, staf dan pekerja di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal.

## Teknik Analisis
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  dilapangan  diolah  menggunakan  analisis kualitatif  yaitu  analisis  data  berdasarkan  apa  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  maupun  lapangan  baik  secara  lisan maupun  tertulis, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis.  Adapun metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu metode berpikir dari ha1-ha1 yang bersifat khusus kemudian ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat  umum.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  baik  secara  kepustakaan  dan  melalui  penelitian  lapangan  disusun secara  sitematis  dan  saling  melengkapi  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai ketenagakerjaan khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal.
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang  disebut  SMK3  adalah    bagian  dari  sistem manajemen  secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur  organisasi,  perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan, prosedur,  proses  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  bagi  pengembangan,  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
pemeliharaan  kebijakan  K3  dalam  rangka  pengendalian  resiko  yang  berkaitan  dengan  kerja  guna  terciptanya  tempat kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif.    Pengusaha  dan  pengurus  tempat  kerja  harus  menetapkan  komitmen  dan kebijakan K3 serta organisasi K3, menyediakan anggaran dan tenaga kerja dibidang K3. Disamping itu pengusaha dan pengurus juga melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  masalah  yang  mengandung  banyak  aspek,  misalnya:  hukum, ekonomi, maupun sosial. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaaan) dilakukan secara bersama-sama  oleh  pimpinan  atau  pengurus  perusahaan  dan  seluruh  tenaga  kerja.  Dalam  pelaksanaannya  pimpinan atau  pengurus  dapat  dibantu  oleh  petugas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dari  tempat  kerja  atau  perusahaan  yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian  dibidang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  ditunjuk  oleh  pimpinan  atau  pengurus  tempat  kerja  atau perusahaan  untuk  membantu  pelaksanaan  usahanya.  Sedangkan,  yang  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  dan kesehatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan atau pengusaha. 5 Kesehatan Kerja adalah  upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan  kesejahteraan sosial  semua  pekerja  yang  setinggi  –  tingginya.  Mencegah  gangguan  kesehatan  yang  disebabkan  oleh  kondisi pekerjaan;  melindungi  pekerja  dari  faktor  resiko  pekerjaan  yang  merugikan  kesehatan;  penepatan  dan  pemeliharaan pekerja  dalam  suatu  lingkungan  kerja  disesuaikan  dengan  kapabilitas  fisiologi  dan  fisiologi  dan  psikologinya,  dan disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya. 6
Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 1) Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban:
a. Menunjukan  dan  menjelaskan  tentang  kondisi  dan  bahaya  yang  dapat  timbul  di  tempat  kerja,  semua  alat pengaman dan pelindung yang diharuskan, dan cara dan sikap dalam meakukan pekerjaanya.
b. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2) Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:
a. Melakukan  pembinaan  dalam  hal  pencegahan  kecelakaan,  penanggulangan  kebakaran,  pemberian  pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
b. Menyediakan  secara  cuma-cuma  semua  alat  perlindungan  diri  yang  diwajibkan  untuk  tempat  kerja  yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
c. Memasang  gambar  dan  Undang-undang  keselamatan  kerja  serta  bahan  pembinaan  lainnya  di  tempat  kerja sesuai dengan petunujuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
d. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerjatersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
e. Membayar  biaya  pengawasan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  ke  Kantor  Perbendaharaan  Negara  setemoat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
f. Mentaati  semua  persyaratan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  baik  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan maupunyang ditetap oleh pengawas. 7
Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan oleh:
a. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja ;
b. Ahli keselamatan kerja;
c. Pengawas ketenagakerjaan terpadu (umum dan spesialis).
Sedangkan yang berhak melakukan pemeriksaaan kesehatan pekerja adalah dokter yagn ditunjuk oleh pimpinan tempat  kerja/perusahaan  dan  yang  disetujui  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja.  Konsep  budaya  kerja  yang  dimaksud dalam  rangka  ini  adalah  refleksi  sistenm  nilai  pokok  yang  di  adopsi  oleh  perusahaan  tertentu.  Budaya  yang demikianitu diwujudkan dalam praktek sebagai sistem manajemen, kebijakan personalia, prinsip partisipasi, kebijakan pelatihan dan manajemen mutu perusahaan.  Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 164 disebutkan  bahwa: Kesehatan  kerja  ditunjukan  untuk  melindungi  pekerja  agar  hidup  sehat  dan  terbebas  dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan . Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dijelaskan pula bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya manajemen perusahaan yang teratur dan saling berhu bungan untuk mencapai tujuan produktivitas  perusa haan yang telah ditetapkan terkait dengan K3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 (1)
5 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Rajawali Press.2015.  hlm.135.
6 L. Meily Kurawidjaja, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja , Jakarta: Universitas Indonesia,2010.hlm. 45.
7 Swandjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hlm.83.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Dalam  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  terdapat  lima  (5)  prinsip  dasar  yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah:
1. Penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pengusaha dalam menyusun kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah:
a. Melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi :
(1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
(2) Perbandingan  penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dengan  perusahaan  dan  sektor  lain  yang  lebih baik;
(3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
(4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
(5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara terus – menerus; dan
c. Memperhatikan masukan dari pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / serikat buruh.
Kebijakan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  memuat  visi;  tujuan  perusahaan;  komitmen  dan  tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja  yang mencakup kegiatan perusahaan secara meyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.
2. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana Keselamatan dan  Kesehatan kerja adalah:
a. Hasil penelaahan awal;
b. Indentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
d. Sumber daya yang dimiliki.
3. Pelaksanaan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam  melaksanakan  rencana  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, prasarana, dan sarana. Sumber  daya manusia harus memiliki : a. Kompetisi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
b. Kewenangan  di  bidang  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  yng  dibuktikan  dengan  surat  izi  kerja  atau  operasi atau surat penunjukkan dari instasi yang berwenang . Prasarana dan sarana terdiri dari:
a. Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang Keselamtan dan Kesehatan Kerja
b. anggaran yang memadai;
c. prosedur operasi kerja, inforomasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
d. Instruksi kerja.
Dalam  melaksanakan  rencana  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  harus  melakukan  kegiatan  dalam pemenuhan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kegiatan tersebut adalah :
1) Tindakan pengendalian
2) Perancangan dan rekaya;
3) Prosedur dan instruksi kerja;
4) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
5) Pembelian atau pengadaan barang dan jasa;
6) Produk akhir;
7) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry; dan
8) Rencana dan pemulihan keadaan darurat
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
a) Melalaui pemeriksaan, pengujian,pengukuran dan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
b) Dalam  hal  perusahaan  tidak  mempunyai  Sistem  Manajemen  dan  Kesehatan  Kerja  dapat  menggunakan  pihak lain.
c) Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha.
d) Hasil tersebut digunakan untuk melukukan tindakan pengendalian.
e) Pelaksanaan pematauan dan Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja.
a) Untuk  menjamin  kesesuai  dan  efektifitas  penerapan  Sistem  Manajemen  dan  Keselamatan  Kerja,  dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
b) Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
c) Perbaikan dan  Peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :
(1) Terjadi perubahan peraturab perundang-undangan;
(2) adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
(3) adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
(4) terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
(5) adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
(6) adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja;
(7) asasnya pelaporan; dan atau
(8) adanya masukan dari pekerja atau buruh. 8
Demikianlah  prinsip  dasar  yang  dijadikan  sebagai  oleh  perusahaan  dalam  melaksanakan  Sistem  Manajemen K3.Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang disebut  SMK3  adalah    bagian  dari  sistem  manajemen  secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur  organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi  pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.   Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus menetapkan komitmen dan kebijakan K3 serta organisasi K3, menyediakan anggaran dan tenaga kerja dibidang K3. Disamping itu pengusaha dan pengurus juga melakukan koordinasi terhadap perencanaan K3. Dengan demikian kewajiban  perusahaan  bukan  hanya  sekedar  menyediakan  fasilitas  atau  untuk  penerapan  K3  saja,  tetapi  juga  wajib mengaturnya  secara  terintegrasi  dalam  sistem  manajemen  perusahaan.  Mulai  dari  menetapkan  komitmen, perencanaan, sampai  kepada prosedur penggunaan perlengkapan  untuk penerapan K3  wajib diatur dan dibuat secara teratur dan terorganisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yang mulai menjalankan usahanya sejak tahun 2015 berdasarkan dengan  akta  pendiriannya  November  2015.  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  menjalankan  berbagai kegiatan  usaha  sebagaimana  dicantumkan  pada  akta  pendiriannya.  Salah  satu  kegiatan  usaha  Perseroan  Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yaitu pembangunan serta pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik. PerseroanTerbatas Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  mempekerjakan  42  (  empat  puluh  dua)  orang  karyawan  yang  terdiri  dari  karyawan  tetap, karyawan tidak  tetap yang terbagi pula sebagai pekerja lapangan, pelaksana gudang dan tenaga  adminitrasi /  kantor, sebagaimana dirinci pada tabel 1 dibawah ini .
Tabel 1. Jumlah karyawan Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal DATA KARYAWAN PT.NILAM SARI CIPTA AMRIZAL
NO Pelaksana Pekerjaan Di Lapagan No Pelaksana di Gudang No Kantor/administrasi Jumlah Status Jumlah Status Jumlah Status 1 14 orang Karyawan Tetap 1 10 orang Karyawan Tetap 1 2 orang Karyawan Tetap 2 16 orang Karyawan tidak tetap
Jumlah seluruh karyawan 42 orang, 26  karyawan tetap, 16 orang karyawan tidak tetap Sumber Data : PT.NSCA Pebruari tahun 2020
Mengingat  bidang  pekerjaannya  selalu  berhubungan  dengan  arus  listrik,  kadang  berhubungan  dengan ketinggian  karena  harus  melakukan  pekerjaan  pada  tiang  listrik,  tentu  saja  memiliki  potensi  (kecelakaan)  tinggi. Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal  dalam menjalankan kegiatannya selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan  kerja  karyawannya,  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Amrizal,  SH.  selaku  pemilik  Peseroan Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal,  menuturkan:  “tentang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dalam  perusahaan    ini sudah  kami  upayakan.  Untuk  keselamatan  kerjanya  kami  sudah  menyediakan  alat  –  alat  pelindung,  seperti  helm, sarung tangan, sepatu, pelindung mata, masker, dan sabuk pengaman apabila mereka bekerja di ketinggian. Bersyukur mereka dengan penuh kesadaran mau menggunakannya tanpa harus dipaksa.” 9
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Ardiansyah, yang bertugas sebagai Ahli K3, beliau mengatakan :“ pihak perusahaan  sudah menyediakan alat perlindungan kerja. mereka (pekerja) mau memakainya, alasannya demi keselamatan  diri  sendiri.” 10 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  direktur  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta Amrizal dan ahli K3 bahwa K3 sudah dilaksanakan. Perusahaan sudah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya  ketika  menjalankan  pekerjaan  dan  karyawan  dengan  kesadaran  sendiri  mau  menggunakannya.  Hal
8 Lihat  PP No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.
9 Amrizal, SH. Direktur PT.NSCA, wawancara , tgl  26 Agustus 2020.
10 Adiansyah, Ahli K3 PT.NSCA, wawancara, tgl  26 Agustus 2020.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
senada juga dikemukakan oleh Asri Qonita, SH, staf administrasi Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal bahwa “  perusahaan  sudah  menyediakan  kelengkapan  peralatan  K3  dan  para  pekerja  /  karyawan  dengan  kesadaran  sendiri mau  menggunakannya  tanpa  harus  dipaksa  “. 11 Data  kelengkapan  K3  pada  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta Amrizal dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Kelengkapan Peralatan K3 Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
No Jenis Peralatan Satuan Jumlah Minimal Jumlah Yang Dimiliki 1 Helm Standar Buah 5 12 2 Full Body Hamess/Double Safety Hamess set 5 12 3 Sepatu pengaman Kerja pasang 5 12 4 Sarung Tangan Isolasi 20 KV pasang 5 5 5 Sepatu Isolasi 20 KV pasang 5 5 6 Rambu Tanda Lokasi Kerja set 2 2 7 Jas Hujan buah 5 14 8 Sarung tangan kulit untuk JTR pasang 5 10 9 Kacamata buah 5 8 10 P3K buah 1 1
Sumber Data : PT.NSCA, Pebruari 2020.
Dari  tabel  tersebut  tergambar  bahwa  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal    mempunyai  peralatan  K3 sudah  sesuai  bahkan  sebagian  besar  alat  yang  tersedia  jumlahnya    sudah  melebihi  standar  minimal  yang  ditentukan oleh peraturan perundang-undang dan instansi terkait.
Karyawan  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  sangat  menyadari  bahwa  pentingnya  menggunakan Peralatan K3 demi untuk keselamatan mereka sendiri. Hal utama yang harus mereka siapkan sebelum menuju lokasi proyek  adalah  menyiapkan  perlengkapan  K3  dengan  bantuan  pelaksana  gudang.  Apabila  perlengkapan  sudah diberikan  oleh  pelaksana  gudang  baru  mereka  berangkat  menuju  lokasi  proyek.  Kesadaran  karyawan  Peseroan Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  untuk  melakukan  perlindungan  diri  cukup  tinggi  sebagaimana  hasil  wawancara dengan pekerja lapangan pada tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3. Penggunaan Perlengakapan K3 No Nama Menggunakan alat perlengkapan K3 Tidak Menggunakan alat perlengkapan K3 Alasan 1 Lukman  Sudah kewajiban 2 Ahmad Lutfi  SOP 3 Aldi  Demi keselamatan 4 Hendra  Sudah kewajiban 5 Robi  kewajiban 6 Zakaria  Demi keselamatan 7 Herman  SOP 8 Sunarto  kesadaran 9 Irwandi  kewajiban 10 Sanusi 
kesadaran
Sumber Data : hasil wawancara agustus 2020.
Mencegah  dan  melindungi  tenaga  kerja  dari  gangguan  kesehatan  yang  disebabkan  oleh  kondisi  lingkungan kerja. Dari hasil wawancara kepada para pekerja lapangan yang berhubungan langsung dengan tingkat risiko, mereka dengan penuh kesadaran mau menggunakan alat perlengkapan K3 sebagai suatu kewajiban.
Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  belum  menyusun  dokumen  K3  yang  mempunyai  identifikasi status,  wewenang,  tanggal  pengeluaran  dan  tanggal  modifikasi.  Berdasarkan  PP  No.  50  Tahun  2012  tentang  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  perusahaan  harus  mempunyai  dan  mengembangkan  sistem pendokumentasian  yang  efisien.  Dokumen  harus  mudah  diakses,  dan  dipelihara  dengan  sebaik-baiknya.  Perusahaan yang  belum  mendokumentasikan  prosedur,  maka  perusahaan  harus  mempunyai  dokumen  formal  berupa Standard Operating  Procedur  (SOP) tentang  penyimpanan,  penanganan,  dan  pemindahan  serta  penggunaan  peralatan  K3. Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Perseroan Terbatas Nilam  Sari Cipta Amrizal sudah dilakukan  namun hanya secara  kebiasaan  dan  lisan    saja  tanpa  dibuat Standard  Operating  Procedur  (SOP) secara  tertulis,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Asri  Qonita,  SH.  sebagai  staf  administrasi  :  “Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  belum mempunyai SOP tentang  prosedur  penggunaan  alat  perlengkapan  K3.  Untuk  sekarang  tentang  penggunaan  dan
11 Asri Qonita, SH, staf administrasi PT.NSCA, wawancara ,  20 Februari 2020.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
kewajiban memakai perlengkapan K3 disampaikan secara lisan oleh pimpinan atau oleh komando pekerja lapangan.” 12 Dari  pemaparan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan cara menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya.  Dari  pemaparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  meskipun  perusahaan  belum  mempunyai SOP secara tertulis,  tetapi  para  karyawan  lapangan  sudah  terbiasa  menggunakan  alat  perlengkapan  K3  dengan  penuh  kesadaran sebagai  suatu  kewajiban.  Namun  demikian  sebaiknya  disediakan  sarana  untuk  melihat SOP setiap  kali  mereka  akan menggunakan alat tersebut supaya tidak salah prosedur atau lupa cara penggunaannya, karena keceakaan kerja dapat terjadi disebabkan berbagai faktor bukan hanya ketersediaan alatnya saja.
Membahas  mengenai  keselamatan  kerja,  yaitu  kecelakaan  yang  terjadi  di  tempat  kerja  atau  dikenal  dengan istilah kecelakaan industri. Ada 4 (empat) faktor penyebab dari kecelakaan industri atau kecelakaan kerja ini, yaitu : a. Faktor manusianya
Kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan.
b. Faktor material bahannya dan peralatan misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah menimbulkan kecelakaan.
c. Faktor bahaya atau sumber bahaya, ada dua sebab :
(1) Perbuatan  berbahaya.  Misalnya  karena  metode  kerja  yang  salah,  keletihan,  sikap  kerja  yang  tidak  sempurna dan sebagainya.
(2) Kondisi  /keadaan  berbahaya.  Yaitu  keadaan  yang  tidak  aman  dari  mesin/peralatan,  lingkungan,  proses,  sifat pekerjaan.
d. Faktor yang dihadapi
Misalnya  kurangnya  pemeliharaan  /perawatan  mesin-mesin  atau  peralatan  lainnya  sehingga  tidak  bisa  bekerja dengan sempurna.
Kesehatan  kerja  juga  tidak  kalah  penting  dari  keselamatan  kerja.  Keduanya  saling  berkesinambungan.  Tujuan kesehatan kerja adalah :
a. Meningkatkan  dan  memelihara  derajat  kesehatan  tenaga  kerja  yang  setinggi-tingginya  baik  fisik,  mental  maupun sosial.
b. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
c. Meningkatkan produktivitas kerja. 13
Dengan  demikian  penerapan  K3  pada  suatu  perusahaan  bukan  hanya  untuk  kepentingan  keselamatan  dan kesehatan pekerjanya saja tetapi juga bermanfaat untuk kepentingan perusahaan. Apabila karyawan / pekerja bekerja dengan lingkungan yang sehat, peralatan yang memadai sehingga mereka nyaman melakukan pekerjaannya yang pada akhirnya produktivitas kerja tidak terganggu bahkan mereka dapat lebih meningkatkan produktivitas kerjanya.
Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal sebagaimana uraian hasil penelitian  diatas  bahwa  perusahaan  ini  belum  menerapkan SOP secara  tertulis  dan  jika  ada  karyawan  yang  belum menerapkan  standar  keamanan  dalam  menjalankan  pekerjaannya,  pimpinan  atau  pengawas  lapangan  langsung mengingatkan secara lisan. Namun ada baiknya perusahaan membuat aturan secara tertulis dengan sanksi yang tegas sehingga  karyawan  akan  lebih  patuh  menjalankan SOP yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian  pencegahan kecelakaan kerja lebih dini dilakukan yang pada akhirnya pekerjaan terlaksana dengan aman dan efisien, sebagaimana dikemukan pada kutipan dibawah ini.
Penerapan aspek hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan berpengaruh baik kepada perusahaan maupun  tenaga  kerja,  karena  apabila  perusahaan  maupun  tenaga  kerja  yang  mengabaikan  K3  dalam  menjalankan pekerjaan  akan  diberikan  sanksi  hukum  karena  baik  perusahaan  maupun  tenaga  kerja  telah  terikat  secara  hukum. Sebagai  contoh  apabila  para  pekerja  pada  saat  melakukan  pekerjaan  diketinggian  dan  tidak  menggunakan  Sabuk Pengaman  maka safety  officer dapat  memberikan  sanksi  kepada  pekerja  tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang  dibuat oleh  perusahaan. 14 Menerapkan  K3  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  secara  tidak  langsung  perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien.
12 Asri Qonita, SH. Staf Administrasi, wawancara , 20 Pebruari 2020.
13 Senjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta,2001),hlm.87
14 Christie  Pricilia  Pelealu,  Jermias  Tjakra,  B.F.Sompie,  “Penerapan  Aspek  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Dan Kesehatan Kerja ( Studi Ksus: Proyek The Lagoon Taman Sari Bahu Mall)” , Jurnal Sipil Statik, Vol.3.No.5 Mei 2015 (331-340) ISSN.2337-6732, hlm. 338.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal

## Kendala  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Di  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta Amrizal.
Pada  kenyataannya,  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  sudah  melaksanakan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah    Nomor  50  tahun  2012  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  bahwa  setiap  perusahaan  yang  mempunyai  tingkat  potensi  bahaya  tinggi  wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja namun belum terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara  keseluruhan.  Dalam  hal  ini  perusahaan  tersebut  tidak  membuat  peraturan  perusahaan  secara  tertulis  dan  juga belum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal.  menjelaskan  alasan  belum  menerapkan  sistem  manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sampai  saat  ini  adalah  karena  perusahaan  mempekerjakan  tenaga  kerja  hanya berjumlah  42  orang  dan  pekerja  lapangan  hanya  30  orang  dengan  status  pekerja  tidak  tetap  16  orang.  Perusahaan sudah merasa cukup dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat perlengkapan K3, jadi tidak perlu menerapkan  sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.  Intinya yang penting mereka sudah melindungi  pekerjanya  dari  bahaya  kemungkinan  kecelakaan  kerja.  Seperti  yang  telah  dituturkan  oleh  Ardiansyah  , selaku Ahli K3  :
“kami belum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, karena bagi kami sudah melakukan beberapa  usaha  agar  tempat  pengerjaan  proyek  itu  aman,  dan  tidak  menimbulkan  bahaya  untuk  para  pekerja  dan sekitarnya, pekerja sudah menggunakan alat perlengkapan K3 dengan baik.” 15
Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  yang  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  yaitu:  (1)  Pembangunan  dan  pemeliharaan  komitmen,  (2)  Pembuatan  & pendokumentasian rencana K3,  (3) Perancangan dan peninjauan  kontrak, (4) Pengendalian dokumen, (5) Pembelian dan  pengendalian  produk,  (6)  Keamanan  bekerja  berdasarkan  SMK3,  (7)  Standar  pemantauan,  (8)  Pelaporan  dan perbaikan  kekurangan,  (9)  Pengelolahaan  material  dan  perpindahannya,  (10)  Pengembangan  keterampilan  dan kemampuan.
Pengusaha dan Pengurus menunjukan komitmennya melalui yaitu : a. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
b. Menyediakan anggaran sarana dan tenaga kerja diperlukan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
c. Menetapkan  personel  yang  mempunyai  tanggung  jawab  dan  wewenanng  yang  jelas  dalam  penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
d. Melakukan perencanaan dan penilitian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  sudah  menerapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  (K3)  namun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam    peraturan  pemerintah.  Kendala yang  dihadapi  oleh  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  dalam  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, diantaranya:
a. Masih  Kurangnya  Pemahaman  Pekerja  khususnya  tentang  sistem  manajemen  K3  sehingga  terkadang  harus diperingatkan untuk patuh menggunakan peralatan K3 yang sudah disediakan dengan benar sesuai standar K3.
b. Menganggap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak perlu dilakukan dalam bentuk SOP secara tertulis, karena selama ini sudah berjalan dengan baik walaupun dilakukan petunjuk secara lisan saja.
c. Jumlah personil masih terbatas untuk khusus mengurus peralatan K3.
Upaya  yang  dilakukan  Untuk  Mengatasi  Kendala  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal.
Untuk  mengendalikan  potensi  bahaya  di  tempat  kerja  adalah  dengan  melakukan  peninjauan  pada  sumbernya. Hal  ini  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  mengelola  atau  menghilangkan  bahaya  semaksimal  mungkin. Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  Perseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta  Amrizal  dengan  cara  menyediakan  Alat Pelindung Diri (APD) untuk meminimalkan risiko dan potensi bahaya di lingkungan kerja. Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal membekali para pekerja dengan pemahaman dan wawasan yang baik mengenai akibat dari potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.
Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta  Amrizal  menyediakan  Alat Pelindung Diri  yang  sesuai untuk pekerja dan melatih pekerja dalam menggunakan dan merawat Alat Pelindung Diri. Merawat dan mengganti Alat Pelindung Diri yang rusak secara berkala. Meninjau dan  dan mengevaluasi efektifitas program pemakain Alat Pelindung Diri.
Selain  menyediakan  alat  perlidung  diri  secara  cuma-cuma,  yang  diwajibkan  pada  tenaga  kerja,  Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal melakukan pembinaan tentang peraturan pelaksanaan yang berlaku ditempat kerja yaitu:
15 Ardiansyah, Ahli K3 PT NSCA, wawancara 26 Agustus 2020.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
a. Melakukan  pengarahan  kepada  para  pekerja  sebelum  melakukan  pekerjaan  seperti  selalu  mengingatkan  untuk memakai alat pelindung diri untuk keselamatan.
b. Membagi tugas sesuai keahlian masing-masing pekerja.
c. Menunjukkan  bagaimana  menggunakan  alat  kerja  yang  baik  dan  benar  dan  selalu  memperingati  untuk  selalu berhati-hati dalam bekerja.
d. Melakukan Evaluasi setelah pekerjaan selesai, hal tersebut untuk semua pekerja baik yang baru ataupun yang lama.
Berikut penuturan Bapak Amrizal, Direktur Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal, sebagai berikut: “usaha kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, jauh dari kemungkinan bahaya kecelakaan kerja adalah  menyediakan  kelengkapan  pakaian  keselamatan  kerja/alat-alat  pelindung  diri,  seperti  helm,  sabuk  pengaman, sarung  tangan,  masker,  sepatu.  Selain  itu  kami  selalu  siapkan  P3K  (Pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan),  serta pengenalan  mengenai  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sejak  mereka  bergabung  dengan  perusahaan  ini.  Pengenalan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  tersebut  dilakukan  oleh  ahli  K3  dan  pekerja  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta Amrizal yang sudah pernah mengikuti sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja di Disnaker Kota Jambi.” 16 Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sanksi pelanggaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur  adalah  mengenai  sanksi  administrasi,  yakni  dalam  pasal  190  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, yang meliputi sebagai berikut:
1) Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  mengenakan  sanksi  administrasi  atas  pelanggaran  ketentuan  –  ketentuan senagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 atas  (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (10) dan ayat (2) Undang  – Undang ini serta peraturan pelaksanaan.
2) Sanksi administrasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringat tertulis;
c. Pembekuan kegiatan usaha;
d. Pembatalan persetujuan;
e. Pembatalan pendaftaran;
f. Penghentian sementara sebagain atau seluruh alat produksi;
g. Pencabutan izin.
3) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut ole Menteri.
Adapun mengenai sanksi pidana Keselamatan mengenai sanksi pidana Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 15, yaitu :
a. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
b. Peraturan  perundangan  tersebut  pada  ayat  (1)  dapat  memberikan  acaman  pidana  atas  pelannggaran  peraturanya dengan  hukuman  kurungan  selama-  lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setingginya  Rp.  100.000,-  (seratus  ribu rupiah )
c. Tindak  pidana  tersebut  adalah  pelanggaran.  Aturan  ini  masih  berlaku  hingga  sekarang  dan  menjadi  dasar  dalam penetapan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Manfaat bagi pemerintah Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai salah satu upaya untuk melindungi  hak tenaga kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan mutu  kehidupan bangsa  dan  image  bangsa  di  forum  internasional,  mengurangi  angka  kecelakaan  kerja  yang  sekaligus  akan meningkatkan produktifitas kerja dan mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian  yang  telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari  pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  pekerja    di  Peseroan  Terbatas  Nilam  Sari  Cipta Amrizal  adalah  dengan  melaksanakan  upaya  pencegahan    kecelakaan  kerja,  yaitu  dengan  menyediakan  alat perlengkapan  K3  dengan  jumlah  yang  memadai.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk  pemenuhan  dari  salah  satu  hak pekerja  yang  tercantum  dalam  pasal  87  ayat  (1)  Undang  -  Udang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenakerjaan. Namun  pelaksanaan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  perusahaan  belum  memiliki  SOP  secara tertulis.
16 Amrizal, SH. Direktur  PT.NSCA, wawancara , 26 Agustus  2020.
Syarifa Mahila, Nazifah dan Upik Ema Emilia Susanti, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di  Perseroan

## Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal
2. Kendala yang dihadapi oleh Peseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal dalam melaksanakan sistem Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  masih  ada  pekerja  yang  belum  sepenuhnya  memahami  tentang  penggunaan peralatan K3 dengan benar. Hal ini kemungkinan dikarenakan belum dibuatnya SOP secara tertulis karena selama ini sudah berjalan dengan baik walaupun dilakukan petunjuk secara lisan saja.
3. Melakukan  pengarahan  kepada  para  pekerja  sebelum  melakukan  pekerjaan  seperti  selalu  mengingatkan  untuk memakai alat pelindung diri atau keselamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Bandung: Armico 2003. Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 2015. Khakim, Abdul, Dasar Dasar Hukum Ketenagakerjaan indonesia , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014. Kurawidjaja, Meily, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja , Jakarta: Universitas Indonesia, 2010. Manulang, Swandjun H, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001. Mulhadi, Hukum Perusahaan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008. Silaban, Gerry dan Salomo Perangin-angin, Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja , Medan: USU Press, 2008 Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,2006. Utami, Wahyu , Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta : Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perusahaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja.

## Jurnal
Christie  Pricilia  Pelealu,  Jermias  Tjakra,  B.F.Sompie,  “Penerapan  Aspek  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Dan Kesehatan Kerja ( Studi Ksus: Proyek The Lagoon Taman Sari Bahu Mall)” , Jurnal Sipil Statik, Vol.3.No.5 Mei 2015 (331-340) ISSN.2337-6732.
Erni Darmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan” , Jurnal Cendikia  Hukum, Vol.3 No.2 , (Maret 2018):286.