## PENERAPAN QAWAIDH FIQHIYYAH DALAM BIDANG KEPEMILIKAN
Ayi Nurbaeti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta info@sties-purwakarta.ac.id
M. Anton Athoillah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Wawan Oktriawan
Sekolah Tinggi Agama Islam Dr.Khez.Muttaqien Purwakarta wawanoktriawan70@gmail.com

## ABSTRACT
Fiqh as a frame of life for Muslims to always walk on the rails of truth in the name  of  religion  is  a  product  of  ijtihad.  As  a  product,  there  must  be  a manhaj or methodology and a set of rules used to build it. For some scholars of  Islamic  law,  the  rules  governing  the  process  of  reasoning  and  fiqh formulation  (istinbath  al-ahkam)  are  often  fulfilled  in  the  standard  rules  of ushul  fiqh  and  qawaid  fiqh.  There  is  rarely  a  more  in-depth  study  from where  the  rules  contained  in  ushul  and  fiqh  qawaid  are  derived.  But  as  a rule,  of  course  there  are  basics  that  guide  the  preparation.  Usul  fiqh  and qawaid  fiqh  are  built  on  the  basis  of  what  are  called  ushuliyah  rules  and fiqhiyyah rules. Through a literature review, this paper examines the origins of  the  compilation  of  rules  which  are  currently  recognized  as  the  istimbath al-ahkam  methodology.  So  that  Muslims  understand  how  a  fiqh  legal product  is  processed  from  the  beginning  to  the  end.  In  addition,  a  good understanding of the construction of a methodology will lead to the birth of fiqh as a more academically recognized product that is blessed by idealistic academics.  Various  kinds  of  interpretations  of  ownership  and  usury  in relation  to  other  transactions  such  as  gharar  due  to  the  lack  of  clarity  of contracts  on  transactions  are  carried  out  by  many  modern  society  today, both  from  jurists  and  Muslim  economists,  apparently  because  the  'illat usury  proposed  by  jurists  is  seen  as  inaccurate  in  its  interpretation. development  of  Islamic  legal  thought.  When  viewed  from  the  ethical  side  of Islamic  transactions,  both  usury  and  other  violations  violate  the  ethics  of transactions.  Ethical  considerations  prohibiting  usury,  interest  and  gharar, due  to  unfairness,  exploitation  and  unproductiveness.  While  the  system  of economic  ethics  emphasizes  products,  fairness  and  honesty  in  trade,  and fair competition.
Keywords :  Qawaidh  Fiqh,  buying  and  selling,  usury,  loans,  gharar transactions

## ABSTRAK
Fiqih  sebagai  bingkai  kehidupan  umat  Islam  untuk  selalu  berjalan  di atas rel kebenaran atas nama agama merupakan produk ijtihad. Sebagai sebuah  produk,  harus  ada  manhaj  atau  metodologi  dan  seperangkat aturan  yang  digunakan  untuk  membangunnya.  Bagi  sebagian  sarjana hukum  Islam,  aturan  yang  mengatur  proses  penalaran  dan  perumusan fiqh  (istinbath  al-ahkam)  seringkali  dipenuhi  dalam  aturan  baku  ushul fiqh  dan  qawaid  fiqh.  Jarang  ada  penelitian  yang  lebih  mendalam  dari mana  aturan-aturan  yang  terkandung  dalam  ushul  dan  fiqh  qawaid diturunkan. Namun sebagai aturan, tentu ada dasar-dasar yang menjadi pedoman  persiapan.  Ushul  fiqih  dan  qawaid  fiqih  dibangun  atas  dasar yang dinamakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah. Melalui kajian pustaka,  tulisan  ini  mengkaji  asal-usul  penyusunan  kaidah  yang dewasa    ini  telah  diakui  sebagai  metodologi  istimbath  al-ahkam. Sehingga umat Islam memahami bagaimana suatu produk hukum fiqih diproses  dari  pangkal  sampai  ujung.  Selain  itu,  pemahaman  yang mumpuni  tentang  konstruksi  lahirnya  sebuah  metodologi  akan membawa  lahirnya  fiqh  sebagai  produk  yang  lebih  diakui  secara akademis  yang  diberkahi  oleh  para  akademisi  idealis.  Berbagai  macam interpretasi  tentang  kepemilikan  dan  riba  kaitannya  dengan  transaksi yang  lain  seperti  gharar  karena  tidak  adanya  kejelasan  akad  atas transaksi  banyak  dilakukan  masyarakat  modern  saat  ini,  baik  itu  dari fukaha  maupun  ekonom  Muslim,  nampaknya  terjadi  karena  ‘illat  riba yang  dikemukakan  para  fukaha  dipandang  tidak  akurat  dalam perkembangan  pemikiran  hukum  Islam.  Bila  dilihat  dari  sisi  etika transaksi Islam, baik riba maupun pelanggaran lain menyalahi keetisan dalam  transaksi.  Pertimbangan  etik  larangan  riba,  bunga  dan  gharar, dikarenakan  adanya  ketidakwajaran,  eksploitasi  dan  tidak  produktif. Sementara  sistem  etik  ekonomi  menekankan  produk,  kewajaran  dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil Kata  Kunci :  Qawaidh  Fiqh,  Jual  beli,  Riba,  Pinjaman,  Transaksi gharar

## PENDAHULUAN
Sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia dengan segala kelebihan  akalnya  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT,  tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang  pada masa Rasulullah SAW masih  hidup  belum  ada,  ternyata  hari  ini  terjadi  dalam  bidang hukum.  Tentu  saja  umat  Islam  memerlukan  jawaban  konkrit terkait  dengan  permasalahan  hukum  yang  sifatnya  kontemporer, sementara pada sisi lain,   baik   Al-   Qur ‟ an   maupun   Hadis,   tidak memberikan    kepastian     hukum  terhadap  dinamika  yang  muncul di  masyarakat  dalam  konteks  kekinian.  Sebenarnya  kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama  klasik  terdahulu  melalui  ilmu ushul  fikih dan  juga  ilmu kaidah-  kaidah  fikih.  Dalam  istinbath  hukum  Islam,  terdapat  4
(empat) ilmu penting yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama merupakan ilmu “pokok” yaitu fikih dan ilmu ushul al-fiqh . Ilmu fikih obyeknya  adalah  perbuatan  mukallaf  dilihat  dari  segi  yang kemudian  dibagi  menjadi  wajib,  sunnah,  haram,  makruh,  dan mubah. Pada sisi lain ushul fikih merupakan metodologi istinbath hukum  dan  sekaligus  berfungsi  sebagai  standar  terhadap  deraja kebenaran  istinbath.  Ushul  fikih  berperan  dalam  menentukan prosedur istinbath hukum.
Para fuqaha’ sependapat  bahwa  setiap  tingkah  laku manusia,  baik  yang  menyangkut  hubungan  antara  manusia dengan  Tuhannya  (vertikal)  maupun  hubungan  manusia  dengan sesamanya  (horizontal)  senantiasa  diatur  oleh  hukum  syariat. Hukum syariat ini sebagian telah diterangkan dengan jelas oleh al- Quran  dan  al-Hadis  sebagai  rujukan  primer  hukum  Islam  dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas. Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru  sebagai  konsekuensi  logis  atas  perubahan  kondisi  sosial masyarakat  yang  terus  terjadi.  Namun  bukan  berarti  bahwa hukum  yang  dirumuskan  kemudian  terlepas  dari  nash,  karena meski  nash  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  hukum  atas sebuah  permasalahan,  ia  telah  memberikan  petunjuk  dan  tanda- tanda yang dapat  digali dan dirumuskan  menjadi  sebuah produk hukum yang dikenal dengan fiqh.
Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat  apa  yang  dipergunakan  oleh  para  mujtahid  guna menggali  dan  merumuskan  hukum  tersebut.  Untuk  melakukan istinbath  hukum  Islam,  terdapat  empat  ilmu  penting  yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ‚ilmu pokok‛, yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ushul al-fiqh menemati pada posisi sentral dalam studi  keislaman  sehingga  membuatnya  disebut  the  queen  of Islamic  sciences  dengan  produknya  adalah  fiqih.  Adapun  dua lainnya  yang  merupakan  ‚ilmu  bantu‛  adalah  kaidah  ushuliyyah dan  kaidah  fiqhiyyah.  Sebagai  ilmu pokok,  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih merupakan  dua  ilmu  yang  mempunyai  hubungan  yang  sangat erat,  seakan-akan  keduanya  dianggap  satu kesatuan.  Bagaimana tidak, posisi salah satunya adalah sebagai ashl (pokok), sedangkan yang  lain  berposisi  sebagai  far'  (cabang).  Oleh  karena itu, ulama' Ushul  seharusya  orang  yang  Faqih;  demikian  juga  sebaliknya. Bersamaan  dengan  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  keduanya
merupakan  ilmu  yang  berbeda;  masing-masing  berdiri  sendiri, independen  dari  yang  lain,  yaitu  dalamsegi  objek  kajiannya, pijakannya,  hasilnya,  dan  tujuan  mempelajarinya.  Konsekuensi selanjutnya  adalah  qawa’id  kedua  ilmu  tersebut  berbeda,  karena perbedaan objek kajiannya. Objek ushul fiqih adalah dalil-dalil  fiqih yang bersifat global,  hukum-hukum ( fiqih ), dan  yang berkaitan langsung dengannya.
Sedangkan  objek  ilmu  fiqh  adalah  perbuatan-perbuatan orang  mukallaf  dan  setiap  perbuatan  yang  berkaitan  dengan hukum  syara'  praktis.  Jadi,  qawa’id  ushul  fiqh  berbeda  dengan qawa’id  fiqh.  Adapun  orang  yang  pertama  kali  membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al- Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya ‛ Al-Furuq ‛.
Jika  dilihat  dari  tiga  aspek  yang  mendasari  ajaran  Islam tersebut,  jelaslah  bahwa  Islam  tidak  hanya  memperhatikan  ibâdah (hablum  minallah),  tapi  juga  memperhatikan  hal-  hal  yang  sifanya muamalah, yaitu meng- atur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum  minannâs),  yang  meliputi  berbagai  aspek  ajaran  mulai  dari persoalan  hak  atau  hukum  (the  right)  sampai  kepada  urusan  per ekonomian,  yaitu  lembaga  keuangan.  Dalam  bidang  muamalah, khususnya  masalah  perekonomian,  Islam  juga  sangat  mem- perhatikan  unsur  etika  dalam  pelaksana-  annya.  Islam  melarang unsur  eksploitasi  berupa  riba  dan  transaksi-  transaksi  yang  belum jelas bentuknya, yaitu gharar .
Hadirnya  transaksi-transaksi  yang  serba  canggih  pada  era modern ini, bahkan juga timbulnya konsep perbankan ala Barat yang berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang para  cendekiawan-  cendekiawan  Muslim  untuk  beradu  argument mengenai  bunga  yang  disajikan  oleh  bank-bank  ala  Barat.  Menjadi titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum  neo- Revivalis  berpedoman  bahwa  bunga  adalah  riba  (diharamkan), karenanya mereka menuntut penghapusan bunga. Sedangkan kaum modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba. Mereka  mengatakan  hanya  bunga  yang  dinilai  tidak  adil  yang  bisa dikatakan riba. Bahkan masalah riba-pun para ulama masih berbeda pendapat,  ada  yang  mengatakan  riba  haram  kalau  bersifat eksploitasi  (yang  berlebihan).  Sedangkan  yang  lain  mengatakan, semua riba haram baik itu sedikit ataupun banyak.
Argumen  yang  mengatakan  bahwa  bunga  bank  belum  jelas hukumnya  dikarenakan  transaksi  yang  terjadi  di  bank  merupakan bentuk  muamalah  modern  dan  sesuatu  yang  baru  dalam  dunia
Islam, sehingga status hukumnya perlu ada penjelasan. Harus diakui perdebatan semacam ini telah hadir sejak 1930-an hingga  sekarang. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  cara  berpikir  para  cendekiawan  yang tekstual dan kontekstual.
Dalam  memformulasi  fiqh  kontemporer,  ilmu ushul  fiqh dan qawaid  al-  Fiqhiyyah memiliki  peranyang  cukup  urgen.  Untuk memahami  dan  menetapkan  suatu  kasus  hukum  Islam,  terutama terkait dengan masalah-masalah kontemporer dewasa ini, apakah itu yang  terkait  dengan  masalah,  muamalah,  siyasah  atau  lainnya, misalnya,bagaimana pandangan fiqh terkait jual beli online ,Asuransi BPJS,  sistem  jual  beli  kredit,  problematika  hutang  uang  di  bank, mono  akad, multi  akad  dan  lainnya.  karena  sejatinya  kasus-kasus tidak  pernah  akan  berakhir  dan  ini  jelas  membutuhkan  sebuah solusi  atau  jawaban  yang  pasti  mengenai  status  hukumnya.Kalau kita  melihat  nash  mungkin  tidak  semua  masalah  yang  terus berkembang  ini  terjawab  secara  tersurat  dalam  nash,  sehingga dibutuhkan  sebuah  upaya  sungguh-sungguh  dari  para  ahli  untuk melakukan  istinbath  al-  ahkamdengan  berbagai  metode  seperti Qiyas, al-maslahah, al-zari’ah dan lain sebagainya. Sebuah ungkapan yang  cukup  menarik  dari  pakar  ushul  fiqh  Abdul  Wahab  Khallaf dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan :
“Telah  menjadi  kesepakatan  ulama  muslim,  dari  berbagai perbedaan  mazhab  mereka,  bahwasanya  setiap  hal  yang  muncul dari manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, apakah itu terkait dengan  masalah  ibadah,  muamalah,  pidana,  hukum  keluarga, perekonomian  maupun  akad,  itu  semuanya  memiliki  dimensi hukum.Ketetapanmengenai  status  hukumnya  sudah  dijelaskan dalam  nash  (al-  qur’an  dan  alsunnah)  dan  sebagian  lagi  belum dijelaskan  oleh  nash,  namun  syriat  telah  menetapkan  dalil-dalil dan  indikasi  sekiranya  para  mujtahid  bisa  sampai  dengan indikasi-dan dalail tersebut.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metodologi  yang  digunakan  dalam  penukiisan inilah  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  atau mendeskripsikan  satu  bahan  kajian.  Penulis  memilih  desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih  spesifik,  transparan,  dan  mendalam.  Sumber  penelitian literer,  tehnik  pengumpulan  datanya  dengan  library  research. Adapun  sumber  datanya  adalah  al-Qur’an.  Tehnik  analisis  data
yang  digunakan  adalah  content  analysis,  tujuannya  dalah  untuk menganalisis  penerapan  qawaidh  Fiqhiyyah  berkaitan  dengan akad, riba, gharar dalam transaksi.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Akad Dalam Islam
Dalam  pandangan  penulis  kontrak  merupakan  sinonim dari  kata  perjanjian,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  peristiwa dimana seorang  berjanji  kepada  orang lain atau dimana dua  orang itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu hal (Subekti, 1996 : 1).  Pasal  1233  KUH  Perdata  menjelaskan  Perikatan,  lahir  karena suatu  persetujuan  atau  karena  undang  -  undang.  Di  pasal  1313 bahwa  persetujuan  yaitu  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  Dalam Islam  Kontrak  berarti  akad  beras  al  dari  bahasa  arab  yang  berarti ikatan  baik  yang  nampak  maupun  tidak  nampak.  Sedangkan  akad atau  kontrak  menurut  istilah  adalah  suatu  kesepakatann  atau komitmen  bersama  baik  lisan,  isyarat,  maupun  tulisan antara dua pihak  atau  lebih  yang  memiliki  implikasi  huku  yang  mengikat untuk melaksanakannnya. Dalam hukum islam istilah kontrak tidak dibedakan  dengan  perjanjian,  keduanya  identik  dan  disebut  akad. Definisi  kontrak/perjanjian  baik  menurut  ahli  hukum  perdata maupun ahli hukum islam terdapat persamaan dima na berada pada suatu  titik  temu  bahwa  perjanjian  adalah  kesepakatan  untuk mengikatkan diri dengan orang lain. Dua  pihak  saling mengemukakan  janjinya  mengenai  prestasi  (Hapsari,  2014  :86). Sedangkan  pengertian  keuangan/ekonomi  Syariah  adalah  usaha atau  keg  iatan  yang  dilakukan  oleh  perorangan,  kelompok  orang, badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan tidak  komersial  menurut  prinsip  Syariah  (Mardani,  2011  :  1)  . Dalam  Undang-Undang  No  .21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  menjelaskan  dalam  pasal  1  ayat  12  bahwa  prinsip  Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  Syariah.  Dari  pengertian  tersebut titik  tekannya  ada  dalam  kata  hukum  Islam.  Istilah  hukum  Islam berasal  dari  dua  kata  dasar  yaitu  hukum  dan  Islam,  dalam  kamus besar  bahasa  Indonesia  hukum  adalah  1)  peraturan  atau  adat  yang secara  resmi  dianggap  mengikat;  2)  undang  -  undang,  peraturan, untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat;  3)  patokan  (kaidah,
ketentuan)  mengenai  peristiwa  tertentu;  dan  4)  keputusan (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh  hakim  (di  pengadilan)  atau vonis.
“Perjanjian  boleh  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin kecuali  perjanjian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” ( HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah,  Hakim  dan  Ibnu  Hibban  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf,  Tirmidzi menambahkan “Wal  muslimuun  ‘alaa  syuruuthihim” (kaum muslimin sesuai syarat yang mereka buat).
Secara  bahasa  akad  ( al -‘ aqd )  berarti  rabth  (mengikat), dicontohkan  pada  kalimat  rabth  al-habl  (menyimpulkan  atau mengikatkan  tali),  memperkuat,  membuat  kokoh  /  merativisasi  (al- tahakkum), dan  persetujuan.  Adapun  akad  secara  istilah terdapat dua pengertian secara khusus dan secara  umum.  Dalam pengertian khusus  akad  adalah  perikatan/  pertautan  dan  pertalian  antara pernyataan  dari  pihak  yang  berkehendak  (ijâb)  dengan  pernyataan untuk  menerima  dan  menyetujui  dari  pihak  lain  ( qabûl )  yang berpengaruh  terhadap  obyek  akad  ( ma‘qûd  ‘alayh ).  Adapun pengertian  akad  secara  umum  ada  2  pengertian,  yang  pertama, pernyataan  sepihak  pihak/seseorang  untuk  melakukan  perbuatan hukum  tertentu  yang  bersifat  sepihak  seperti  pernyataan  wakaf  dari wakif.  Kedua,  pernyataan  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  yang  merupakan    pertemuan    dua kehendak (ijtimâ‘  al- irâdatayn).
Pada  dasarnya  akad  bisa  dibagi  menjadi  dua  domain. Pertama,  akad  yang  tergolong  domain  ibadah  ( ghayr mahdhah ) atau ghayr  mu‘âwadhât ,  yaitu  akad  yang  dijalankan  oleh  pihak tertentu    dengan    maksud  menolong/membantu  orang  lain  dan diniati  mendapatkan  pahala  dari  Allah,  maka  akad  ini  bersifat sosial. Kedua, akad mu‘âwadhât, yaitu akad yang dijalankan oleh pihak  pertama  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  (baca: tijârî/bisnis).  Kemudian  jika  ditinjau  dari  sisi  perpindahan kepemilikan ma’qûd  ’alayh dapat  dibagi  menjadi  dua:  (1)  akad yang  menyebabkan  berpindahnya  ma’qûd  ’alayh  dalam  hal kepemilikan (intiqâl  al-milkiyyah ),  contohnya  hibah  dalam  akad ghayr mu’awadhât dan akad ijârah dalam akad mu‘âwadhât ;  dan (2)  akad  yang  tidak  menyebabkan  terjadi  pindahnya  kepemilikan ma’qûd  ’alayh -nya (ghair  intiqâl  almilkiyyah) ,  dicontohkan  al-qardh
dalam  akad  bisnis  dan  akad al-  ‘ariyah dalam  akad ghayr mu’âwadhât .
Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa penjelasan di atas menyatakan bahwa umumnya ulama menyetujui pendapat bahwa janji ( wa’ad ) mengikat secara moral/agama ( morally binding/mulzimun  diniyah )  dan  tidak  bisa  mengikat  secara hukum.    Namun  terdapat  pandangan  ahli  hukum  Islam,  yang menyatakan  bahwa  janji  itu  mengikat  secara  moral  dan  secara hukum ( legally binding/mulzimun qadha’an). Wa’ad bisa mengikat secara  hukum  jika  dalam  wa’ad  tersebut  dihubungkan  dengan suatu  sebab  atau  terdapat  pemenuhan  suatu  kewajiban,  baik sebab  itu  disebutkan  dalam  pernyataan wa’ad atau    tidak disebutkan,  ini  merupakan  pendapat  yang  dipegang  oleh  mazhab Hanafi,  Syafi’i  dan  Hanbali.  Lalu  pendapat  terakhir  menyatakan bahwa  janji  wajib  dipenuhi  ini  merupakan  pendapat  Malikiyah. Pendapat  ini  berdasarkan  pada  Q.S  as-Shafat  2-3  dan  hadis tentang  tanda-tanda  orang  munafik,  yaitu  apabila  berjanji  dia mengingkari  janjinya.  Pada  hadis  itu  tertulis wa’ad apabila diterjemahkan bermakna janji.
Sebab-sebab terlarangnya suatu transaksi  dalam Islam antara lain:
1. Haram li Dzatihi
Haram li  Dzatihi Suatu  transaksi  dilarang  karena  objek  atau jasa  yang  ditransaksikan  memang  Suatu  transaksi  dilarang  karena objek  atau  jasa  yang  ditransaksikan  memang  dilarang  atau  haram untuk ditransaksikan.  Dengan kata ini dinamakan haram li dzatihi . dilarang  atau  haram  untuk  ditransaksikan.  Dengan  kata  ini dinamakan  haram  li  dzatihi.  Misalnya  minuman  keras,  bangkai, daging  babi,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  Misalnya  minuman  keras, bangkai,  daging  babi,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  ini,  transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual beli nya sah.  transaksi  jual  beli  minuman  keras  adalah  haram,  walaupun akad  jual  beli  nya  sah.  Dengan  demikian,  bila  ada  nasabah  yang mengajukan  pembiayaan  pembelian  minuman  Dengan  demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras  kepada  bank  dengan  menggunakan  akad  mudharabah,  maka walaupun  akadnya  keras  kepada  bank  dengan  menggunakan  akad mudharabah,  maka  walaupun  akadnya  sah  tetapi  transaksi  ini haram  karena  objek  transaksinya  haram,  sah  tetapi  transaksi  ini haram karena objek transaksinya haram.
Sebagaimana  firman  Allah  SWT,  Sesungguhnya  Allah  hanya mengharamkan  atasmu  (memakan)  bangkai,  darah,  daging  babi  dan apa  yang  disembelih  dengan  atasmu  (memakan)  bangkai,  darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan  menyebut nama selain Allah;  tetapi  Barangsiapa  yang  terpaksa  memakannya  dengan menyebut  nama  selain  Allah;  tetapi  Barangsiapa  yang  terpaksa memakannya  dengan  tidak  Menganiaya  dan  tidak  pula  melampaui batas,  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  tidak  Menganiaya  dan  tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nahl: 115).
2. Haram  Selain  Zatnya (Haram  li  Ghairihi)  Haram  Selain  Zatnya (Haram li Ghairihi)
a. Melanggar Prinsip An-taradin Minkum
Melanggar  Prinsip An-taradin  Minkum Salah  satu  transaksi yang  melanggar  prinsip  an-taradin  minkum  (sama-sama  Salah satu  transaksi  yang  melanggar  prinsip an-taradin  minkum (sama- sama suka) adalah tadlis .
Secara  bahasa  tadlîs  artinya al-khidâ  wa  al-ibhâm  wa  at- tamwiyah ) adalah tadlis . Secara bahasa tadlîs artinya al-khidâ wa al-ibhâm  wa  at-tamwiyah (penipuan,  kecurangan,  penyamaran, penutupan).  Para  ahli  fikih  mengartikan  tadlîs  di  Para  ahli  fikih mengartikan tadlîs di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang dalam  jual-beli  adalah  menutupi  aib  barang.  Hanya  saja  dari deskripsi nash yang ada, Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, meskipun  barangnya  tidak  ada  cacatnya,  tadlis  tetap  terjadi  jika barang  yang  diterima  meskipun  barangnya  tidak  ada  cacatnya, tadlis tetap  terjadi  jika  barang  yang  diterima  pembeli  pembeli ternyata  ternyata  tidak  sesuai  dengan  yang  dipromosikan  sejak awal dan yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan sejak awal dan  yang  ditunjukkan.  ditunjukkan.  Islam  melarang  transaksi yang  tidak  berdasarkan  pada  prinsip  kerelaan  antar  Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena, kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila mua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena,  kondisi  ideal  sebuah  pasar  adalah  apabila  penjual  dan pembeli  mempunyai  penjual  dan  pembeli  mempunyai  informasi yang  sama  tentang  barang  yang  akan  di  perjualbelikan.  Apabila salah  satu  pihak  tidak  mempunyai  perjualbelikan.  Apabila  salah satu  pihak  tidak  mempunyai  informasi  seperti  yang  informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi dimiliki oleh pihak lain, maka salah
satu  pihak  akan  merasa  dirugikan  dan  terjadi  kecurangan, penipuan  atau  tadlis.  Menurut  Adiwarman  ada  empat  jenis tadlis yaitu:
1) Tadlis dalam Kuantitas
Tadlis  dalam  Kuantitas  Tadlis  dalam  Kuantitas  termasuk juga  kegiatan  menjual  barang  kuantitas  sedikit  Tadlis  dalam Kuantitas  termasuk  juga  kegiatan  menjual  barang  kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contoh penjual yang mengurangi ngan harga barang kuantitas banyak.  Contoh penjual  yang  mengurangi  takaran  takaran  (timbangan)  barang yang dijualnya. (timbangan) barang yang dijualnya.
2) Tadlis dalam Kualitas Tadlis  dalam  kualitas  termasuk  juga  menyembunyikan cacat  atau  kualitas  barang  Tadlis  dalam  kualitas  termasuk juga  menyembunyikan  cacat  atau  kualitas  barang  yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan  pembeli.  Salah  ang  buruk  yang  tidak  sesuai  dengan yang  disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu contoh tadlis  dalam  kualitas  adalah  praktik  perdagangan  barang elektronik.  satu  contoh  tadlis  dalam  kualitas adalah praktik perdagangan  barang  elektronik.  Pedagang  menjual  kulkas bekas  pakai  dengan  kualifikasi  dalam  kondisi  80  persen baik,  Pedagang  menjual  kulkas  bekas  pakai  dengan kualifikasi  dalam  kondisi  80  persen  baik,  dengan  harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya,  tidak semua penjual  barang  dengan  harga  delapan  ratus  ribu  rupiah. Pada  kenyataannya,  tidak  semua  penjual  barang  elektronik bekas  dengan  kualifikasi  yang  sama.  Sebagian  penjual menjual  kulkas  bekas  elektronik  bekas  dengan  kualifikasi yang  sama.  Sebagian  penjual  menjual  kulkas bekas  dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang  sama, yaitu dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya  dengan  harga  yang  sama,  yaitu  depalan  ratus ribu rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana kulkas bekas pakai
3) Tadlis dalam Harga
Tadlis  dalam  harga  ini  termasuk  menjual  barang dengan  harga  yang  lebih  tinggi  Tadlis  dalam  harga  ini termasuk  menjual  barang  dengan  harga  yang  lebih  tinggi atau  lebih  rendah  dari  harga  pasar  karena  ketidaktahuan pembeli  atau  penjual.  Dalam  tau  lebih  rendah  dari  harga
pasar  karena  ketidaktahuan  pembeli  atau  penjual.  Dalam fiqih  disebut  ghaba.  Contohnya  seorang  pengelola  jasa angkutan di suatu daerah Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah memasang tarif sepuluh kali lipat lebih  mahal  dari  tarif  biasanya  kepada  Warga  Negara memasang  tarif  sepuluh  kali  lipat  lebih  mahal  dari  tarif biasanya kepada Warga Negara Asingyang ingin menggunakan  jasanya.  Hal  ini  dalam  Islam  dilarang  karena Warga Asingyang ingin menggunakan jasanya. Hal ini dalam Islam dilarang karena Warga Negara Asing tersebut tidak tahu tarif angkutan yang berlaku di daerah tersebut. Negara Asing tersebut  tidak  tahu  tarif  angkutan  yang  berlaku  di  daerah tersebut.
4) Tadlis dalam Waktu Penyerahan
Tadlis  dalam  waktu  penyerahan  adalah  bila  si  penjual mengetahui bahwa ia  Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila  si  penjual  mengetahui  bahwa  ia  tidak  akan  dapat menyerahkan  barang  yang  ditransaksikan  pada  esok  hari, idak  akan  dapat  menyerahkan  barang  yang  ditransaksikan pada  esok  hari,  tapi  ia  tapi  ia  menjanjikan  kepada  pembeli akan  menyerahkan  barang  tersebut  pada  esok  hari menjanjikan  kepada  pembeli  akan  menyerahkan  barang tersebut  pada  esok  hari.  Demikian  juga  dengan  kontrator yang  berjanji  untuk  menyelesaikan  proyek  bangunan Demikian  juga  dengan  kontrator  yang  berjanji  untuk menyelesaikan  proyek  bangunan  dalam  waktu  dua  bulan demi  memenangkan  tender,  padahal  kontraktor  tersebut tahu  dalam  waktu  dua  bulan  demi  memenangkan  tender, padahal  kontraktor  tersebut  tahu  bahwa  proyek  itu  tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut.
Ijarah  merupakan  akad  pengambilalihan  manfaat  dari suatu  barang  atau  tenaga  tanpa  disertai  pemindahan kepemilikan.  Masyarakat  biasa  menyebutnya  untuk  sewa- menyewa  bila  terkait  dengan  barang,  dan  menyebut  dengan upah-mengupah untuk pemanfaatan tenaga manusia.4Transaksi  dalam  bentuk  ijarah  sudah  dipraktikkan manusia  sejak  sebelum  Islam  datang.  Ketika  Islam  datang, akad  model  ijarah  dibenarkan  sebagaimana  diuraikan  dalam beberapa ayat al-Qurán seperti QS. Al- Thalaq:  6  dan  al-Qasas: 26-27.  Ada  pula  hadis  nabi  Muhammad  Saw  yang memberikan  penjelasan  terkait  akad  ijarah.  Akad  ijarah
harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku,  diantaranya;  pertama,  para  pihak ( ajir dan musta’jir ) harus saling rela dan tidak terdapat unsur penipuan.  Kedua,  sesuatu  yang  ditransaksikan  harus  riil (maujud)  dan dapat diserahterimakan.  Ketiga,  manfaat  yang diambil  harus  sesuatu  yang  mubah,  bukan  sesuatu  yang haram. Dan keempat, pemberian upah (ujrah) harus sesuatu yang  bernilai  (uang  atau  jasa)  yang  tidak  bertentangan dengan kebiasaan.6Mayoritas ulama bersepakat (ijma’) bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat  bagi  manusia.  Ijarah membolehkan terhadap benda yang manfaatnya bisa diambil berulang-  ulang,  seperti  mobil,  meja,  kursi,  dan  lainnya. Namun  sebagian  ulama  melarang  praktik  ijarah  pohon untuk  diambil  buahnya,  domba  untuk  diambil  susunya, sumur  untuk  diambil  airnya  dan  semacamnya.  Hal  itu dikarenakan  buah,  susu,  dan  air  merupakan  benda  bukan manfaat.
Berbeda dengan ijarah, tamlik merupakan pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Pemindahan kepemilikan tersebut meliputi pemindahan manfaat maupun benda (‘ ain ). Dalam kajian fikih, dikenal beberapa cara untuk pemindahan kepemilikan, seperti ihrazul mubâhât, al-milk bil ‘aqd,  al-milk  bil  khalafiyah ,  dan tawallud  minal  mamluk .
Ihrazul  mubahat merupakan  penguasaan  terhadap  benda yang  masih  bersifat  mubah  atau  belum  ada  yang  memiliki, baik  perorangan  maupun  badan  hukum.  Penguasaan  jenis ini  seperti  upaya  nelayan  mengambil  ikan  di  laut  lepas, pemancing  memancing  ikan  di  sungai  bebas,  pemburu menangkap  burung  di  udara  bebas,  dan  sejenisnya. Al-milk bil ‘aqd merupakan pemindahan kepemilikan dari satu pihak (perorangan atau badan) kepada pihak lain melalui transaksi atau  akad  tertentu.  Akad  tersebut  adakalanya  yang  bersifat al-lazim dan ghairul lazim . Suatu akad dikategorikan al-lazim jika akad tersebut mengikat masing-masing pihak dan untuk membatalkannya  memerlukan  persetujuan  pihak  lain, seperti jual beli (al-bai’) dan sewa menyewa ( ijarah ). Sedangkan kategori  ghairul  lazim  diperuntukkan  akad  yang  tidak mengikat,  yang  bisa  dibatalkan  tanpa  persetujuan  pihak lain,  seperti  pemberian  (hibah) dan titipan ( wadhi’ah ).
Al-’aqd  bil  khalafiyah merupakan  kepemilikan  yang diperoleh  melalui  penggantian  dari  orang  kepada  orang  lain
secara  otomatis  dengan  terpenuhinya  beberapa  syarat, seperti  waris.  Dan tawallud minal  mamlukmerupakan kepemilikan  yang  didapat  dari  hasil  atau  buah  atas    benda yang  dimiliki.  Hasil  tersebut  bisa  datang  secara alamiah maupun diusahakan oleh pemiliknya.
Hukum  asal  IMBT  adalah Al-ijarah berasal  dari  kata al- ajru ,  yang  berarti al-iwadhu (ganti).  Menurut  pengertian  syara, al-ijarah  adalah  suatu  jenis  akad  untuk  mengambil  manfaat dengan jalan pengganti. Al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna  atas  barang  atau  jasa  melalui  pembayaran  upah  sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership/milkiyyah ) atas barang itu sendiri1. Menurut Fatwa Dewan  Syarah  Nasional  No.09/DSN/MUI/IV/2000,  Ijarah merupakan  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri, dengan  demikian  dalam  akad  ijarah  tidak  ada  perubahan kepemilikan,  tetapi  hanya  pemindahan  hak  guna  saja  dari yang menyewakan kepada penyewa.
Ijarah  Al  -  Muntahiya  bit  Tamlik yang  merupakan  akad sewa menyewa yang  berakhir  dengan  kepemilikan  ini merupakan  salah  satu  inovasi  dari  perbankan  syariah  yang tentunya  belum  terdapat  dikalang  fuqaha  terdahulu.  Dilihat dari  susunan    katanya,  Ijarah Al  -  Muntahiya      bit    Tamlik memiliki    susunan    kata  yang  terdiri  dari“ at-t  a’jiir/al-ijarah (sewa)”  dan  “ at-Tamlik (kepemilikan)”,  pengembangannya berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Berdasarkan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  27/DSNMUI/III/2002 tentang Al - Ijarah Al - Muntahiya bit  Tamlik.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Ajaran  Islam  sudah  sangat  jelas  bagaimana  memberikan  aturan dan  cara  dalam  berbagai  kehidupan,  termasuk  bagaimana mengelola  pembukuan  dan  pencatatan  (akuntansi)  untuk mewujudkan  akuntansi  yang  islami  sehingga  terciptanya keadilan dn  keselamatan.
2. Konsep  Akuntansi  Islam  jauh  lebih  dahulu  dari  konsep
Akuntansi  Konvensional,  dan  bahkan  Islam  telah  membuat serangkaian  kaidah  yang  belum  terpikirkan  oleh  pakar-  pakar Akuntansi  Konvensional.  Sebagai-  mana  yang  terjadi  juga  pada berbagai ilmu pengetahuan  lainnya.
3. Kaidah  Akuntansi  dalam  konsep  Syariah  Islam  dapat didefinisikan sebagai kum- pulan dasar-dasar hukum yang baku dan  permanen,  yang  disimpulkan  dari  sumber-  sumber Syariah  Islam  dan  dipergunakan  sebagai  aturan  oleh  seorang Akuntan  dalam  pekerjaannya,  baik  dalam  pembukuan,  analisis, pengukuran,  pemaparan,  maupun  penjelasan,  dan  menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
4. Akuntansi  merupakan  domain  “mua-malah”  dalam  kajian Islam. Artinya  diserahkan  kepada  kemampuan  akal  pikiran  manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingya permasalahan  ini  maka  Allah  SWT  bahkan  memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini sebagai  lambang  komoditi  ekonomi  yang  mempunyai  sifat akuntansi  yang  dapat  dianalogkan  dengan  “double  entry”,  dan menggambarkan angka keseimbangan  atau neraca.
5. Akuntansi  ini  sifatnya  muamalah  maka  pengembangannya diserahkan  pada  kebi-  jaksanaan  manusia.  Sedangkan  Al- Qur’an  dan  Sunnah  hanya  membekalinya  dengan  beberapa sistem  nilai  seperti  landasan  etika,  moral,  kebenaran,  dan sebgainya.  Jadi,  untuk  penetapan  konsep  dasar  teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis.
Sedangkan  prinsip  filosofis  secara  implisit  diturunkan  dari konsep  faith,  knowledge  dan  action  yang  berasal  dari  nilai- nilai  tauhid.

## DAFTAR PUSTAKA
Atus  Ludin  Mubarok.  “Praktik  Pinjam  Meminjam  Uang  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  (  Studi  Kasus  Bumdes  Gotra  Sawala Kertaraharja  )  Atus  Ludin  Mubarok  Fakultas  Syariah  ,  Islamic Institute  of  Latifah  Mubarokiyah  Tasikmalaya  ,  Indonesia Keywords :  Borrow  Borrowing  ,  Money  ,  Islamic.” Hukum  Islam (n.d.): 12.
Desember, Vol No, and Sebagai Objek Bisnis. “Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2 Desember 2018”9, no. 2 (2018).
Hamzawi, Adib. “Qawaid Ushulliyah Dan Qawaid Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi  Metodologi  Istinbath  Al-Ahkam).” INOVATIF:  Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan 2, no. 2 (2016): 91- -111%V
2. http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/58.
Kamrullah,  Kamrullah.  “Ushul  Fiqh  Dan  Qawaid  Al-Fiqhiyyah Sebagai  Metode  Istinbath  Pengembangan  Produk  Lembaga Keuangan Syariah.” TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 4, no. 1 (2019): 21–35.
Luhur,  Mujhid  Budi. Analisis  Hukum  Wa  ’  Ad  IMBT  (  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik ) Dalam Fatwa DSN MUI ( Dewan Syari ’ Ah Nasional – Majelis Ulama ’ Indonesia ) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al- Dhararain Analisis Hukum Wa ’ Ad IMBT ( Ijarah Muntahiyah Bittamlik , 2020.
Munif,  Ahmad.  “The Innovation  Contract  in  Hybrid  Contract  Forms  ( A  Study  on  Fatwa  DSN  MUI  Nomor :  27  /  DSN-  MUI  /  III  /  2002 about Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik Inovasi Akad Dalam Bentuk  Hybrid  Contract  (  Kajian  Fatwa  DSN  MUI  Nomor :  27  / DSN-MUI  /  III  /  2002  T.” Jurnal  Bimas  Islam 10,  no.  4  (2017):  683– 700.
Nadya  Uswatun  Chasanah,  Dunyati  Ilmiyah,  Arivatu  Ni’mati Rahmatika.  “Penerapan  Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang.” Ekonomi  Pembangunan  dan Ekonomi Syari’ah 02, no. 01 (2020): 47–56.
Nur,  Efa.  “Riba  Dan  Gharar:  Suatu  Tinjauan  Hukum  Dan  Etika Dalam  Transaksi  Bisnis  Modern.” Al-´Adalah 12,  no.  3  (2015):  647– 662.
Rofik,  Eka  Nur.  “Transaksi  Yang  Diharamkan  Dalam  Islam.” Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial 13, no. 1 (2020): 40.
Santoso,  Harun,  and  Anik  Anik.  “Analisis  Pembiayaan  Ijarah  Pada Perbankan  Syariah.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 1,  no.  02  (2017): 106–116.
Sugianto,  Efendi,  Qowaid  Al  Fiqhiyah,  and  Latar  Belakang. “Tawshiyah Vol. 15, No. 2 Tahun 2020” 15, no. 2 (2020): 73–85.