## PEMIKIRAN EKONOMI SAYYID QUTB

## Havis Aravik
Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang
Email : havis@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  pemikiran  ekonomi  Sayyid  Qutb,  dengan  tujuan  mempelajari  pemikiran ekonomi Sayyid Quthb. Ini penting karena selama ini, Sayyid Qutb selalu diidentifikasi dengan tokoh-tokoh  politik  fundamentalis  dan  jauh  dari  ide-ide  ekonomi.  Faktanya,  banyak    ide ekonomi lahir dari Sayyid Qutb. Bahkan karyanya adalah Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam, Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra'sumaliyyah, Nahw al-Mujtma 'Islami, dan Tafsir fi Zilal al-Qur’an. berbicara  banyak  tentang  ekonomi.  Penelitian  ini  merupakan  studi  kualitatif  berbasis perpustakaan  ( library  research) .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  atau  menggambarkan  realitas  yang  ada  atau  apa  yang  terjadi atau realitas sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi  Sayyid  Qutb  sangat  relevan  dalam  konteks  saat  ini.  Sayyid  Qutb  melihat  bahwa komunitas  itu  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  komunitas  Islam  dan  komunitas  jahiliyah.  Di  bidang keadilan sosial, Qutb mendekonstruksi konsep dan penerapan keadilan sosial melalui apa yang ia sebut "sosialisme".
Kata Kunci : Pemikiran, Ekonomi, Sayyid Qutb, Keadilan Sosial, dan Masyarakat Islam.

## DASAR PEMIKIRAN
Perkembangan  ekonomi  Islam  pada  prinsipnya  sudah  dibangun  dengan  baik sejak  masa  Rasulullah  SAW,  Khulafa‟  Ar-Rasyidin.  Selanjutnya  dilanjutkan  khilafah Umayyah, Abbasiyah, sampai ke Mughal di India. Setelah itu, perkembangan ekonomi Islam  mengalami  kemunduran.  Perkembangan  ekonomi  Islam  kembali  bergeliat menancapkan eksistensinya sebagai salah satu bangunan ilmu yang kokoh sekitar tahun 1930-an  ketika  muncul  kesadaran  akan  sebuah  sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan karakter dan moralitas Islam. Ide ini digagas dan diinisiasi oleh beberapa pakar ekonomi Islam agar dapat menjawab berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer seperti  mazhab Iqtishaduna,  mainstream, dan kritis-alternatif. Ketiga  mazhab  ini  yang mengisi  ruang  dialektika  dan  mempengaruhi  pemikiran  dan  perkembangan  ekonomi Islam sampai saat ini.
Sebenarnya  sebelum  berkembangnya  mazhab  ekonomi  kontemporer  telah muncul  berbagai  pemikiran  ekonomi  Islam  dalam  diri  para  pembaharu  Islam  seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, M. Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal
sampai  kepada  Sayyid  Qutb.  Akan  tetapi,  karena  terlalu  dominan  pemikiran  mereka dikaji  dalam disiplin ilmu politik  dan ketatanegaraan, sehingga seakan-akan pemikiran ekonomi tidak pernah lahir dan dikaji oleh mereka.
Tulisan berikut ini akan mengkaji pemikiran ekonomi Sayyid Qutb sebagai salah satu  intelektual  Islam  terpenting  abad  ke-20.  Walaupun  Sayyid  Qutb  lebih  banyak dilihat  sebagai  salah  satu  tokoh  fundamentalis  yang  memimpin  gerakan  Ikhwan  al- Muslimin  untuk  menumbangkan  kediktatoran  rezim  Gamal  Abdul  Nasher  dan pemikiran-pemikiran politiknya banyak mengispirasi  pemuda-pemuda di  seluruh dunia muslim khususnya.

## PEMAHAMAN

## BIOGRAFI SAYYID QUTB
Sayyid  Qutb  Ibrahim  Husayn  Shadhili  merupakan  kritikus  sastra,  novelis, pejuangga, pemikir Islam Mesir, dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke- 20, bahkan popularitasnya melebihi pendiri Ikhwan al-Muslimin , Hasan al-Banna (1906- 1949 M). Dilahirkan di desa Musha, Provinsi Asyut, 235 mil Selatan Kairo, di tepi barat Sungai Nil, pada 9 Oktober 1906 (Musallam, 1993: 64).
Ayahnya, Al-Haj Qutb Ibn Ibrahim adalah seorang petani kelas menengah yang berada dan menjadi anggota partai nasionalis. Ibunya bernama Fatimah adalah seorang muslimah  relegius  yang  sangat  memperhatikan  pendidikan  anaknya  terutama  dengan menanamkan  rasa  keberagamaan  yang  kuat  dan  cinta  ilmu  pengetahuan.  Dia menghendaki  agar  semua  anak-anaknya  bisa  menghafal  al-Qur‟an  (Al-Khalidy,  1980: 59). Dilihat dari silsilah jalur ayahnya, dalam dirinya mengalir darah India karena kakek buyutnya  yang  keenam  ( jadduh  al-sadis )  yang  bernama al-faqir Abdullah  memang berasal  dari  India  yang  menetap  di  dataran  Mesir  saat  setelah  menunaikan  ibadah  haji (Munawir, 2011: 78).
Pendidikan awalnya ditangani oleh ayahnya sendiri. Lalu, pada usia enam tahun ia  memulai  pendidikan  dasar  di  desanya.  Karena  ketajaman  otaknua,  ia  berhasil menamatkan pendidikan dasar hanya empat tahun, dua tahun lebih cepat dari biasanya. Sayyid Qutb sudah menghafal al-Qur‟an sejak usia 10 tahun (Iqbal dan Nasution, 2010: 209). Pada usia 13 tahun, Sayyid Qutb berangkat di Kairo untuk meneruskan pendidikan di  Madrasah Tsanawiyah  dan  setelah  selesai  baru melanjutkan  ke  Dar al-„Ulum. Pada
masa  ini  Sayyid  banyak  mendapat  pengaruh  dari  Abbas  Mahmud  al-„Aqqad,  seorang penulis  Mesir  terkenal  yang  cenderung  pada  pemikiran  Barat  (Shepard,  1992:  197). Setelah tamat dari Dar al-„Ulum, Sayyid Qutb diangkat sebagai Inspektur Kementerian Pendidikan.  Dalam  tugasnya  ini  ia  menyempatkan  diri  mempelajari  dan  mengkaji berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  dengan  membaca  buku-buku  terjemahan  bahasa asing  ke  bahasa  Arab.  Setelah  itu  ia  pun  menjabat  sekretaris  Thaha  Husein,  lalu kemudian sekretaris Al-„Aqqad (Iqbal dan Nasution, 2010: 209).
Pada tahun 1948 Qutb menulis buku dengan judul Al-Adalah al-Ijtima’ijah fi al- Islam (Keadilan  Sosial  dalam  Islam).  Setelah  itu  dia  tinggal  selama  dua  tahun  di Amerika Serikat untuk mempelajari sistem dan organisasi pendidikan. Ketika tinggal di Amerika, Qutb memanfaatkan waktunya dengan baik untuk belajar banyak hal tentang Amerika dan Barat khususnya. Qutb menimba ilmu di tiga Perguruan Tinggi sekaligus, yakni;  Wilson‟s  Teacher‟s  College,  di  Washington,  Greeley  College  di  Colorado,  dan Stanford University di California (Dahlan, dkk, 2005: 91).
Sepulang dari Amerika ia masuk menjadi anggota Al-Ikhwan al-Muslimin, dan kemudian  menjadi  teoritikus  utama  dari  organisasi  itu.  Tahun  1951,  pemerintah  Mesir mengeluarkan  larangan  dan  Pembubaran  al-Ikhwan  al-Muslimin  (Jamhari,  Ed),  2004: 165).  Pada  tahun  1955  sekitar  bulan  Mei,  Qutb  termasuk  salah  seorang  pemimpin ikhwan  muslimin  yang  ditahan  setelah  organisasi  itu  dilarang  oleh  presiden  Nasser dengan  tuduhan  berkomplotan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan.  Pada  tanggal  13  Juli 1955,  pengadilan  rakyat  menjatuhkan  hukuman  15  tahun  kepadanya.  Ia  ditahan  di beberapa  penjara  Mesir  hingga  pertengahan  tahun  1964.  Pada  tahun  itu  pula  ia dibebaskan  atas  permintaan  Abdul  Salam  Arif,  presiden  Irak  yang  mengadakan kunjungan ke Mesir.
Setelah  keluar  dari  penjara,  ia  tetap  aktif  dalam  gerakan  al-Ikhwan  dan  terus menuangkan  gagasan-gagasannya  dalam  buku  dan  media  massa.  Namun  baru  keluar dari penjara, ia ditahan kembali oleh Nasher dengan tuduhan bahwa ia mengkoordinasi anggota-anggota al-Ikhwan lainnya untuk menggulingkan Presiden Nasher dengan cara pemikiran revolusioner yang muncul dalam karyanya Ma’alim fi ath-Thariq (Musallam, 1993:  64).  Pada  21  Agustus  1966,  Ia  bersama  Abdul  Fatah  Ismail  dan  Muhammad Yusuf  Hawwasy  dinyatakan  bersalah  dan  dihukum  mati.  Kemudian  ia  bersama  dua orang temannya dihukum gantung pada 29 Agustus 1966.
Sebagai  seorang  intelektual  muslim  yang  mumpuni,  Sayyid  Qutb  banyak melahirkan karya dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun pemikiran Sayyid Qutb tentang ekonomi  termaktub  dalam  karyanya Al-‘Adalah  al-Ijtima’iyyah  fi  al-Islam,  Ma’rakah al-Islam  wa  ar-Ra’sumaliyyah,  Nahw  al-Mujtma’  Islami, dan Tafsir  fi  Zilal  al-Qur’an (Supriyadi, 2007: 104).

## PEMIKIAN SAYYID QUTB DALAM BIDANG EKONOMI
Sayyid  Qutb  termasuk  salah  satu  intelektual  Muslim  Modern  yang  pada pertengahan  abad  ke-20  yang  menggunakan  pemikiran  Barat  untuk  melawan  mereka sendiri  dengan  cara  menemukan  kembali  kerangka  pemikiran  dan  kehidupan  yang didasarkan pada  Islam,  sekaligus membongkar sistem turunan kolonial  (Progler, 2009: 388). Pemikirannya sangat berpengaruh terhadap politik dan budaya Arab, khususnya di kalangan pemuda (Akhavi, 1997: 378).
Sayyid Qutb menyatakan bahwa segala permasalahan kehidupan umat manusia telah diatur dalam Islam, tidak terkecuali masalah ekonomi. Adapun pemikiran ekonomi Sayyid Qutb akan diuraikan berikut ini :

## 1. Konsep Masyarakat Islam
Sayyid  Qutb  membedakan  masyarakat  manusia  menjadi  dua  bagian,  yaitu masyarakat  Islam  atau  maju  dan  masyarakat  jahiliyah  atau  terkebelakang.  Masyarakat Islam menurut Qutb adalah masyarakat yang mengakui syariat Islam, yang berdiri diatas keesaan  Allah  yang  mutlak  dan  ikhlas  beribadah,  baik  perkataan  maupun  perbuatan, akidah  maupun  moral,  tidak  mengakui  kekuasaan  tertinggi  kecuali  kekuasaan  Allah saja,  dan  memberikan  kepada  setiap  orang  kebebasan  berkehendak  dan  memberikan kehendak untuk membebaskan diri dari semua macam penghambaan yang tidak benar.
Sedangkan  masyarakat  jahiliyah  menurut  Qutb  adalah  masyarakat  yang  tidak memeluk  Islam  sebagai  agama,  tidak  memperhatikan  ajarannya,  sehingga  masyarakat ini  tidak  berjalan  sesuai  dengan  syariat,  moral  dan  nilai-nilainya.  Term  “jahiliyah” Sayyid  Qutb  lebih  maju  dibandingkan  dengan  tokoh  sebelumnya  Abu  al-A‟la  al- Maududi;  jika  al-Maududi  hanya  melihat  jahiliyah  di  dalam  dunia  non-muslim,  Qutb meyakini  bahwa  dunia  muslim  juga  penuh  dengan  nilai-nilai  busuk  dan  kebengisan jahiliyah.  Jahiliyah  bukan  masa  tertentu,  ia  adalah  kondisi  yang  berulang-ulang  setiap kali  masyarakat  menyeleweng  dari  jalan  Islam,  baik  di  masa  lampau,  sekarang,  atau
masa depan. Setiap usaha untuk menolak realitas dan kedaulatan Tuhan adalah jahili (Munawir, 2011: 75).
Baik  penguasa  maupun  masyarakat  yang  melakukan  kejahiliyaan  dan  tidak menjunjung  tinggi  ajaran  Islam  adalah  kafir  (tidak  beriman  dan  tidak  lagi  muslim) (Kotob,  1995:  334).  Setiap  muslim  mempunyai  tugas  untuk  secara  aktif  memerangi masyarakat  jahiliyah  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki,  dengan  jalan  jihad.  Jihad adalah tugas suci. Tujuan dari jihad adalah mengembalikan kesatuan yang hilang antara manusia dan Tuhan (Orbach, 2012: 967).
Ciri  khas  jahiliyah  adalah  menolak  otoritas  ilahiah  dan  mendewakan  manusia (Shepard,  2003:  524).  Dengan  kata  lain,  Jahiliyah  memperlihatkan  dominasi  manusia atas  manusia,  dimana  manusia  tunduk  kepada  manusia  ketimbang  kepada  Allah. Keadaan  manusia  seperti  ini,  sudah  terjadi  sejak  lama,  dari  masa  lalu,  sekarang,  dan akan  datang.  Dalam  situasi  jahiliyah  ini,  manusia  hanya  punya  dua  pilihan, melaksanakan  hukum  Allah  secara  keseluruhan  atau  melaksanakan  hukum  buatan manusia. Menjadi Islam atau jahiliyah. Jahiliyah ditunjukkan pula dengan adanya suatu sistem  pemerintahan  yang  didasarkan  atas  nilai-nilai  dan  pranata-pranata  buatan manusia,  seperti  demokrasi,  monarkhi,  atau  kediktatoran;  termasuk  juga  materialisme, komunisme,  atau  sistem  filsafat  lainnya  yang  tidak  memberi  tempat  bagi  Tuhan (Munawir, 2011: 87).
Dominasi  budaya  dan  hegemoni  Barat  telah  terjadi  di  mana-mana  dan  itu merupakan  hasil  dari  jahiliyyah  modern  (Supriyadi,  2007:  104).  Bahkan  banyak masyarakat Islam yang terbenam dalam jahiliyyah (Orbach, 2012: 965). Untuk melawan jahiliyah  ini,  umat  Islam  harus  melakukan taghyir  al-‘aqliyah (perubahan  pola  pikir) dimulai  dari  dasar-dasar  kepercayaan,  moral  dan  etikanya.  Jihad  harus  dilakukan terhadap  modernitas,  dan  tujuan  akhir  jihad  adalah  membangun  kembali  „kekuasaan Tuhan‟  di  muka  bumi,  di  mana  syariah  menjadi  supremasi.  Syariah  dalam  arti  cara hidup  menyeluruh  yang  telah  digariskan  Allah  bagi  kaum  muslimin,  mulai  dari  nilai- nilai  keagamaan  sampai  adat  kebiasaan  dan  norma  sosial  yang  membentuk  kehidupan manusia (Supriyadi, 2007: 104-105).
Qutb  meyakini  modernitas  sebagai  akar  persoalan  yang  telah  menjadikan kemanusiaan  mengalami  kebangkrutan  dalam  tataran  nilai  yang  seharusnya  dapat menumbuhkembangkan kehidupan manusia secara sehat. Hal ini terlihat jelas di dunia

## 36│ Havis Aravik Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb
Barat  yang  tidak  lagi  mampu  memberikan  nilai-nilai  kemanusiaan,  bahkan  juga  tidak dapat memberikan pemahaman tentang hakikat eksistensi itu sendiri. Dalam perspektif Qutb,  krisis  kemanusiaan  ini  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  ideologi-ideologi  alternatif yang ada saat itu, baik marxisme maupun sosialisme. Hanya Islam satu-satunya ideologi yang  bisa  mengatasi  ideologi-ideologi  lain  dan  menyelesaikan  persoalan  kehidupan umat.  Karena  itu,  supremasi  Islam  mutlak  harus  ditegakkan  (A‟la,  2010:  57).  Seperti pada  periode  Madinah,  dimana  para  muslim  disediakan  dengan  undang-undang  yang mereka  butuhkan,  negara  punya  kekuatan  dan  hukum  diturunkan  kepada  masyarakat muslim,  dan  sistem  didirikan  untuk  mereka  yang  memenuhi  kebutuhan  aktual masyarakat muslim (Akhavi, 1997: 381).

## KONSEP KEADILAN SOSIAL
Keadilan  sosial  merupakan  tampilan  lain  dari  keadilan.  Konsep  mengenai keadilan  telah  dikemukakan  oleh  banyak  ahli  sesuai  sudut  pandang  masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar  manusia  dalam  kehidupan  bersama  di  dalam  masyarakat  atau  negara  (Sumadi, 2015:  857).  John  Rawls  (1999:  3)  dalam  bukunya  yang  berjudul A  Theory  of  Justice menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama dalam suatu pranata sosial dan bahwa hukum serta pranata sosial lain walaupun sedemikian efisien dan amat tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila mereka tidak adil.
Menurut  Eko  Supriyadi  Sayyid  Qutb  (2003:  116)  menawarkan  pembaharuan yang  berkenaan  dengan  konsep  dan  penerapan  keadilan  sosial  melalui  apa  yang disebutnya  dengan  “sosialisme”  setelah  berakhirnya  kekuasaan  Raja  Faruq.  Qutb melakukan  dekonstruksi  terhadap  konsep  keadilan  sosial  dan  mengembangkan sosialisme  sebagai  media  untuk  keadilan  sosial  pada  akhir  dekade  1950-an  dan  awal 1960-an  (Esposito,  2004:  287).  Pemikiran  Qutb  tentang  keadilan  sosial  dalam  Islam dilatar belakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada  pandangan  Barat  yang  sekular,  di  mana  agama  hanya  bertugas  untuk  pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa, sementara hukum-hukum temporal dan sekularlah  yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.
Hasil dari pandangan Barat yang sekularis, Barat mengalami tiga kondisi,  yakni : (1) lari dari Tuhan (Allah SWT), (2) terbukanya pintu-pintu produksi dan penemuan di
berbagai  aspek  kehidupan,  (3)  kondisi  penyusutan,  kurus  kering,  dan  pergantian. Kebebasan,  demokrasi,  dan  maslahat  telah  menggerakkan  perasaan  seluruh  bangsa Barat  dan  bala  tentaranya  aga  menjajah  bangsa  lain  untuk  mengeruk  kekayaan  dan menghisap darahnya (Qutb, Azam, dan Al-„Ulwan, 2009: 152-153).
Umat  Islam  tengah  berada  dalam  lingkaran  budaya  yang  berbeda-beda  dalam kehidupan  mereka,  budaya-budaya  yang  tidak  sepenuhnya  Islam  sebagaimana  yang dicontohkan  Nabi  dan  para  sahabat.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  Qutb memberikan resep yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu  membentuk  jamaah  kecil  yang  berkomitmen  kepada  Allah  dalam  segala  aspek kehidupannya,  melakukan  pemisahan  emosional  ( uzla  shuuriyya ),  kemudian membentuk  generasi  Qurani,  dan  akhirnya  menyiapkan  tatanan  hukum  sosial  atau membina masyarakat.
Sayyid Qutb menegaskan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam negara Islam. Tidak boleh ada diskriminasi antar warga negara. Keadilan itu bukan hanya teori- teori  mati,  melainkan  telah  terbukti  dan  terlaksana  dalam  sejarah  negara  Islam  (Qutb, 1994:  130-131).  Keadilan  sosial  Islam  adalah  kemanusiaan  yang  meliputi  seluruh  segi dan dasar kehidupan manusia. Keadilan ini bukan semata-mata keadilan ekonomi saja, tetapi  menyangkut  pemikiran,  kesadaran,  dan  sikap.  Dengan  kata  lain,  keadilan  sosial Islam tidak hanya menyangkut nilai-nilai ekonomi dan material, tetapi juga menyangkut nilai  spiritual  dan  moral  (Chalil,  2009:  194).  Lebih  dari  itu,  Islam  telah  menyiapkan prinsip-prinsip  dasar  keadilan  sosial  dan  mengukuhkan  klaim  orang  miskin  pada kekayaan orang kaya, menyediakan prinsip keadilan bagi kekuasaan dan uang, sehingga tidak  ada  perlunya  untuk  membius  pemikiran  manusia  dan  mengajak  mereka  untuk meninggalkan hak-hak bumi mereka untuk tujuan harapan mereka di akhirat.
Sayyid  Qutb  menyatakan  asas  Islam  dalam  menegakkan  keadilan  memiliki beberapa  fondasi  atau  asas  yang  utama  yaitu: Pertama ,  kebebasan  jiwa  yang  mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan yang penuh, yang tidak hanya dinilai dari  sisi  maknawi  atau  sisi  ekonomi  semata,  melainkan  pada  dua  sisi  itu  secara keseluruhan.  Islam  membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan  ketakutan  terhadap  kehidupan,  rezeki  dan  kedudukan.  Dalam  Islam,  orang  yang dihormati  adalah  orang  yang  bertakwa,  orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  saleh (QS. al-Hujurat [49]: 13).
38│ Havis Aravik Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb
Kedua ,  persamaan  kemanusiaan  yang  sempurna.  Dalam  Islam,  tidak  ada kemuliaan  bagi  orang  yang  berasal  dari  keturunan  bangsawan.  Islam  datang  untuk menyatakan kesetaraan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah, baik di dunia maupun di  akhirat.  Tidak  ada  yang  membedakan  di  antara  manusia,  kecuali  amal  saleh.  Dan tidak ada kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa (Asnawi, 2013: 56).
Keadilan sosial dalam Islam, bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa  kepemilikan  terhadap  harta  kekayaan  tidaklah  bersifat  mutlak.  Kepemilikan mutlak  adalah  monopoli  dari  Pencipta  alam  semesta  dengan  segala  isinya  yaitu  Allah. Manusia  hanyalah  pemilik  dalam  makna  yang  nisbi.  Oleh  karena  itu,  setiap  individu muslim bertanggungjawab kelak di akhirat tentang asal-usul harta miliknya dan kemana harta itu dibelanjakan dan dipergunakannya.
Menurut  Asnawi,  Sayyid  Quthb  dalam Fi  Zilal  al-Qur`an menyatakan  bahwa manusia  diciptakan  di  dunia  ini  sebagai  khalifah  yang  memiliki  nilai  solidaritas,  dan menjadi penolong terhadap yang lain. Bukan atas kaidah kebebasan mutlak seperti yang dikatakan  Marxisme,  tetapi  atas  dasar  pemilikan  pribadi  yang  terikat.  Qutb  sangat mengkritik  konsep  marxisme  sebagai  faham  marxisme  yang  dari  sudut  pandang  teori, dibangun  di  atas  kebodohan  mendalam  terhadap  jiwa  manusia,  tabiat  dan  sejarahnya– terlebih lagi kebodohan mendalam terhadap hakekat alam semesta, penjelasan alam dan kehidupan.  Faham  ini  mempersepsikan  seluruh  gerakan  sejarah  muncul  akibat  adanya perubahan  alat-alat  produksi.  Ia  mengabaikan  faktor  terpenting  manusia  yang membedakan sejarahnya dengan binatang (Qutb, Azam, dan Al-„Ulwan, 2009: 66).
Menurut  Sayyid  Qutb  sebagaimana  dikutip  Asnawi  (2013:  57-60)  pesan-pesan dalam al-Qur‟an menyiratkan secara tegas bahwa pelaksanaan ekonomi harus mengikuti nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi contoh konkret kehidupan sosial yang diinginkan Islam, seperti akan diuraikan sebagai berikut :
Pertama, Perintah  Allah  kepada  manusia  untuk  berbuat  kebajikan  serta melaksanakan  ibadah  zakat  yang  merupakan  wujud  kepedulian  sosial  (QS.  al-Anbiya‟ [21]: 73). Zakat  yang merupakan simbol dari fiscal policy dalam Islam dan merupakan sarana  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  mekanisme  yang  bersifat built  in untuk  tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas dari
kewajiban zakat, kapan pun waktunya. Sedangkan ukurannya diterangkan dalam As- Sunnah sesuai dengan jenis hartanya (Qutb, 2000: 255).
Kedua, Perintah  beribadah  kepada  Allah  shalat  dan  mengeluarkan  zakat  secara ikhlas  (al-Bayyinah  [98]:  5).  Zakat  merupakan  istilah  al-Qur‟an  yang  menandakan kewajiban  khusus  memberikan  sebagian  kekayaan  individu  dan  harta  untuk  amal. Secara  harfiah  zakat  berasal  dari  akar  kata  dalam  bahasa  Arab  yang  berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Zakat berfungsi meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun  dalam  bidang  sosial,  zakat  berfungsi  untuk  menghapuskan  kemiskinan  dari masyarakat.  Di  bidang  ekonomi,  zakat  mencegah  penumpukan  kekayaan  di  tangan sebagian  kecil  manusia  dan  merupakan  sumbangan  wajib  kaum  musliminin  untuk perbendaharaan negara (Aravik, 2017:  )
Menurut  Qutb  (1994:  111)  keengganan  menunaikan  zakat  dikalangan  orang- orang kaya akan bermuara pada kebencian manusia di dunia, dan kerusakan masyarakat karena  ulah  yang  tidak  mau  menafkahkan  sebagian  harta,  yang  selanjutnya  terus  pada fitnah, kedengkian dan kelemahan.
Ketiga, Aturan  dalam  perdagangan  dengan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan Allah,  yaitu  melakukan  timbangan  dan  takaran  yang  benar  (  QS.  al-A„raf  []:  85). Kecurangan  dalam  menakar  dan  menimbang  mendapatkan  perhatian  khusus  dalam  al- Qur‟an,  karena  praktik  seperti  ini  telah  merampas  hak  orang  lain.  Selain  itu,  praktik seperti  ini  juga  menimbulkan  dampak  yang  sangat  buruk  dalam  dunia    perdagangan yaitu  timbulnya  ketidakpercayaan  pembeli  terhadap  para  pedagang  yang  curang.  Oleh karena  itu,  pedagang  yang  curang  pada  saat  menakar  dan  menimbang  mendapat ancaman siksa yang sangat pedih di akhirat (QS. Al-Muthafiffin [83]: 1-6).
Keempat, tidak menumpuk-numpuk harta dan kekayaan (QS. Al-Humazah []: 1- 4). Hal ini penting karena harta atau kekayaan merupakan pemberian dari Allah kepada manusia  untuk  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  guna  kesejahteraan  seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah SWT (Akbar, 2012: 126). Kelima, Larangan  memakan,  melakukan  dan  mempraktekkan  riba.  (Al-Baqarah  [2]: 275-276).  Hal  ini  karena  kebebasan  ekonomi  dalam  Islam  terbatas,  disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba (QS.  An-Nisa‟  [4]:  29).  Setidaknya  ada  beberapa  alasan  mengenai  pengharaman  riba,
yakni  :  (a). Riba adalah  mengambil  harta  orang  lain  tanpa  nilai  imbalan  apa  pun. Padahal, menurut Rasulullah SAW harta seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain.  (b). Riba dilarang  karena  menghalangi  manusia  untuk  terlibat  dalam  usaha  yang aktif. (c). Kontrak riba adalah media yang digunakan orang untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan. (d). Kontrak riba memunculkan  hubungan  yang  tegang  di  antara  sesama  manusia.  (e). Keharaman riba dibuktikan  dengan  ayat  al-Qur‟an,  dan  seseorang  tidak  perlu  tahu alasan pengharamannya (QS. [3]: 39, [4]: 160-161, Ali Imran [3]: 130, dan Al-Baqarah [2]: 278-279) (Aravik, 2016: ).
Keenam, Kewajiban  untuk  melawan  penindasan  ekonomi,  fisik  dan  membela kalangan  masyarakat  lemah  dari  pihak-pihak  yang  zalim  (QS.  al-Nisa‟  []:  75).  Sayyid Qutb  menyatakan  bahwa  Islam  sangat  menentang  segala  bentuk  penindasan  ekonomi, fisik  dan  sangat  membela  hak-hak  kelompok  yang  terzalimi.  Islam  datang  pada  suatu zaman  yang  penuh  dengan  kezaliman,  penindasan,  ketidakadilan,  dan  ketmpangan ekonomi,  sehingga  masyarakat  di  golongkan  ke  dalam  kelompok-kelompok  kecil berbasis  suku  dan  kabilah.  Struktur  sosial  seperti  inilah  yang  kemudian  memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat (Harahap, dkk, 2015: 71).
Islam  bertujuan  untuk  membangun  struktur  sosial  di  mana  setiap  individu  di satukan  oleh  hubungan  persaudaran  dan  rasa  sayang  sebagaimana  satu  keluarga  yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal, tidak terikat  ruang  dan  batas-batas  geografis  tertentu  serta  mencakup  semua  umat  manusia bukan  hanya  keluarga,  suku,  atau  ras  tertentu  (QS.  al-A‟raf  [7]:  158)  (Harahap,  dkk, 2015:  72).  Islam  mengajarkan  setiap  majikan  untuk  membuang  sifat  keras  hati  dan kejam  kepada  buruh.  Kebutuhan  psikologisnya  adalah  kebutuhan  untuk  diperhatikan, dihargai  serta  dianggap  penting.  Penyegeraan  pembayaran  upah  adalah  pemenuhan kebutuhan  ini.  Buruh  akan  merasa  jerih  payahnya  dihargai  dan  kedudukannya  dalam masyarakat diperhitungkan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan materialnya dimaksudkan  dengan  pembayaran  upah  yang  layak  (Qutb,  1995:  106-107).  Untuk  itu, salah  satu  ajaran  Islam  mengenai  buruh  adalah  pemberian  beban  kerja  tidak  melebihi kemampuan  buruh.  Al-Qur‟an  melalui  kisah  Nabi  Musa,  a.s.  yang  bekerja  di  rumah Nabi Syu‟aib, a.s. (QS. al-Qashash [28]: 27) menunjukkan dalam pemberian kerja
majikan  tidak  boleh  mengabaikan  prinsip-prinsip  kemanusiaan,  keadilan,  dan kesaksamaan (Harahap, dkk, 2015: 78).
Ketujuh, Keadaan  mereka  yang  tertindas  dan  miskin  tetap  akan  tertindas  dan miskin,  bila  mereka  sendiri  tidak  bangkit  melemparkan  belenggu  yang  dililitkan  kaum penindas  atas  leher  mereka  (QS.  a1-Ra„du  [13]:  11).  Untuk  itu,  Islam  mengharuskan manusia untuk bekerja (QS. At-Taubah [9]: 105, Al-An‟am [6]: 135, Hud [11]: 36, 121, dan Az-Zumar [39]: 39), agar dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan dengan bekerja setiap orang dapat memperoleh upah (Qs. At-Thalaq [65]: 6, Az-Zukhruf [43]: 32).

## SIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Sayyid  Qutb  termasuk salah  satu  intelektual  Muslim  Modern  yang  pada  pertengahan  abad  ke-20  yang menggunakan pemikiran Barat untuk melawan mereka sendiri. Dalam bidang ekonomi, pemikiran  Sayyid  Qutb  dapat  ditemukan  dalam  karya-karyanya  seperti Al-‘Adalah  al- Ijtima’iyyah  fi  al-Islam,  Ma’rakah  al-Islam  wa  ar-Ra’sumaliyyah,  Nahw  al-Mujtma’ Islami, dan Tafsir  fi  Zilal  al-Qur’an. Sayyid  Qutb  melihat  bahwa  masyarakat  terbagi menjadi  dua,  yakni  masyarakat  Islam  atau  maju  dan  masyarakat  jahiliyah  atau terkebelakang. Kehancuran Barat dan umat Islam karena menjadi masyarakat jahiliyah. Dalam  bidang  keadilan  sosial,  Sayyid  Qutb  sampai  pada  kesimpulan  bahwa kepemilikan  terhadap  harta  kekayaan  tidaklah  bersifat  mutlak.  Kepemilikan  mutlak adalah monopoli dari Pencipta alam semesta dengan segala isinya yaitu Allah. Manusia hanyalah  pemilik  dalam  makna  yang  nisbi.  Oleh  karena  itu,  setiap  individu  muslim bertanggungjawab  kelak  di  akhirat  tentang  asal-usul  harta  miliknya  dan  kemana  harta itu dibelanjakan dan dipergunakannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Khalidy, Abd al-Salah Muhammad, 1980. Sayyid Quthb al-Syahid al-Hayy, Beirut: Muassassah al-Risalah.
Aravik, Havis, 2016. Ekonomi Islam; Teori, Konsep dan Aplikasi Serta Pemikiran Para Tokoh  Ekonomi  Islam  dari  Mulai  Abu  Ubaid  Sampai  Al-Maududi, Malang: Empat Dua.
42│ Havis Aravik Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb
, 2017. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Chalil, Zaki Fuad, 2009. Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,
Jakarta: Erlangga.
Dahlan, Abdul Aziz dkk, 2005. Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
Esposito, John L., 2004. Islam: The Straight Path, 3 rd Edition, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina.
Harahap, Isnaini, dkk, 2015. Hadis-Hadis Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, 2010. Pemikiran Politik Islam; Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jamhari, (Ed), 2004. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Qutb, Sayyid, 1995. al-‘Adalah al-Ijtima’iyah Fi al-Islam, Kairo: Dar al-Shuruq.
,  2000. Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur‟an, Pen.  As‟ad  Yasin  dkk,  Jakarta:  Gema Insani Press.
, 1994. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil-Islam, terj. Afif Mohammad, Bandung : Pustaka.
,  Abdullah  Azam,  Syaikh  Sulamian  bin  Nashir  al-„Ulwan,  2009. Al- Mustaqbal  Lihadza  Ad-Din  Al-Islam  wa  Mustaqbal  Al-Basyariyyah  Ala  Inna Nasharralah  Qarib, Terj. Abu Nadidah Humaero, dan Abu Ja‟far  Al-Indunisy,
Solo: Media Islamika.
Rawls, J., 1999. A Theory of Justice , Massachusets: Harvard University.
Supriyadi, Dedi, 2007. Perbandingan Fiqh Siyasah; Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia.
Supriyadi, Eko, 2003. Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari’ati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zamzam, Fakhry, dan Havis Aravik, 2016. Manajemen SDM Berbasis Syariah, Bogor: CV. RWTC Success

## Jurnal
A‟la,  Abu,  2010.  “Sikap  Muslim  Fundamentalis  Indonesia  terhadap  NKRI  Antara Penolakan  dan  Penerimaan  Setengah  Hati”, Jurnal  Unisia, Vol.  xxxiii  No.  73 Juli 2010.
Akbar, Ali, 2012. “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin , Vol. XVIII No. 2, Juli 2012.
Akhavi,  Shahrough,  1997.  “The  Dialectic  In  Contemporary  Egyptian  Social  Thought: The Scripturalist and Modernist Discourses of Sayyid Qutb And Hasan Hanafi”, Int. J. Middle East Stud. 29 (1997).
Asnawi, 2013. “Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayid Quthb”, Jurnal Substantia , Vol. 15, No. 1, April 2013.
Kotob, Sana Abed, 1995. “The Accommodationists Speak: Goals And Strategies Of The Muslim Brotherhood of Egypt”, Int. J. Middle East Stud. 27 (1995).
Munawir, M. Fajrul, 2011. “Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi  Dakwah  dan  Pengembangan  Masyarakat  Islam  Kontemporer”, Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 Tahun 2011.
Musallam, Adnan, 1993. “Sayyid Qutb‟s View of Islam, Society and Militancy”,
Journal of South Asian and Middle Eastrn Studies, Vol. Jou, No. 1, Fall 1993.
Orbach,  Danny,  2012.  “Tyrannicide  in  Radical  Islam:  The  Case  of  Sayyid  Qutb  and Abd al-Salam Faraj”, Middle Eastern Studies , Vol. 48, No. 6, November 2012.
Progler, Yusef, 2009. “The Westernization of Islamic Education”, Jurnal Insania , Vol. 14, No. 2, Mei-Agustus 2009.
Shepard, William E., 2003. “Sayyid Qutb‟s Doctrine of Jahiliyya”, Int. J. Middle East Stud. 35 (2003).
Shepard, William, 1992. “The Development of the Thought of Sayyid Quṭb as Reflected in  Earlier  and  Later  Editions  of  Social  Justice  in  Islam”, Die  Welt  des  Islams,
New Series, Bd. 32, Nr. 2 (1992).
Sumadi,  Ahmad  Fadlil,  2015.  “Hukum  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Perspektif  Hukum Ketatanegaraan”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.