## PAYUNG HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS DUKUNGAN DAN AKSESIBILITAS TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL BERKELANJUTAN
Oleh:

## Muhammad Ramadhana Alfaris 1

## Abstract
Disability is a condition experienced by a person with various kinds of physical limitations. The thing of unfair is a sensitive part for people with disabilities, starting from discrimination, less of  support,  community  stigma,  and  many  inadequate  access  for  people  with  disabilities. Therefore, the identification of problems in this study discusses the legal umbrella for persons with disabilities as well as support and accessibility to sustainable social development. This study uses descriptive analytical methods to explain the existing situation by using a normative juridical  approach  to  identify  and  examine  the  law.  The  result  is  there  are  still  many discriminatory attitudes towards persons with disabilities, such as from education access that is  not  yet  the  totality  of  persons  with  disabilities,  then  economic  access  for  people  with disabilities is less considered, then in health access that is still not fulfilled, especially health against  physical  disabilities,  and  less  education  of  political  access  access  for  people  with disabilities.
Kata Kunci: payung hukum disabilitas, dukungan, aksesibilitas, pembangunan sosial.

## PENDAHULUAN
Kaum  penyandang  cacat  atau  disabilitas seharusnya  memiliki  perlakuan  yang  sama dan  layak  didapatkan  demi  menunjang kehidupannya.  Tercerminkan  pada  Pancasila sila ke 5 yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia” .  Sila  tersebut  merupakan sebuah  simbol,  kode,  dan  juga  teguran  keras kepada rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan  sebuah  keadilan  kepada  setiap manusia pada umunya dan khususnya seluruh rakyat  di  Indonesia  dengan  berbagai  macam landasan  yang  fundamental  untuk  menopang keadilan tersebut. hal yang sangat fundamental dalam aspek kehidupan manusia adalah  Ketuhanan  dengan  asumsi  bahwa manusia sama di mata Tuhan (secara teologi)
1 Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang
dalam  konteks  kedudukan  kodrati,  hak,  dan kewajiban.  Lepas  daripada  itu  perbedaan terjadi ketika sudah masuk ke ranah hubungan sosial  sesama  manusia,  bahkan  mirisnya adalah  sampai  terjadi  diskriminatif  yang cukup signifikan.
Pasalnya,  sebagian  besar  dari  penyandang cacat tersebut menyadari betul akan kebutuhan-kebutuhan  pokok  yang  harus dipenuhi  untuk  tetap  bertahan  hidup  dengan cara  apapun  seperti,  bekerja  keras  sesuai dengan  kemampuannya  meskipun  mereka memiliki keterbatasan fisik. Kendati demikian, hanya salah satu bagian atau organ tubuh  saja  yang  terbatas,  tetapi  masih  ada bagian-bagian  lain  yang  masih  berfungsi dengan  baik  dan  bisa  dioptimalkan  guna

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
memenuhi  kebutuhan  untuk  bertahan  hidup. Berangkat dari hal tersebut, untuk menghadapi dinamika kehidupan di luar, para kaum penyandang cacat sangat membutuhkan banyak  dukungan,  mulai  dari  dukungan  dari aktor sosial terdekat yakni keluarga, kemudian  lungkungan,  dan  masyarakat sekitar dalam rangka memotivasi kemandirian eknominya 2 .  Menurut  (Hurlock,  2004), kondisi  yang  dialami  oleh  para  penyandang cacat atau disabilitas secara fisik menyebabkan  mereka  sangat  sulit  untuk melakukan  segala  aktivitas.  Hal  tersebut cukup  berpengaruh  terhadap  kehidupan mereka  sehingga  para  penyandang  cacat tersebut  cenderung  merasa  lebih  rendah  dan berasumsi  dirinya  kurang  beruntung,  tidak memiliki  pengetahuan  (stock  of  knowledge), potensi  diri,  kemudian  tidak  dapat  hidup mandiri,  dan  berpikiran  tidak  mampu mencapai apa yang mereka cita ‐ citakan untuk masa depan
Dewasa  ini,  Masih  Banyak  terjadi peristiwa diskriminatif terhadap kaum difabel atau  para  penyandang  cacat  tersebut.  Seperti yang telah dilansir di beberapa media bahwa di  tahun  2014  menurut  catatan  Ombudsman, dari  62  perguruan  tinggi  negeri,  42  di antaranya  menetapkan  persyaratan  yang mendiskriminasikan penyandang cacat, sedangkan  20  universitas  lainnya  tidak.  Dari berita  yang  dilansir  tersebut,  menunjukkan bahwa  masih  terjadi  sikap  diskriminatif terhadap kaum penyandang cacat. Selanjutnya, di tahun 2017 terdapat sekelompok  mahasiswa  dari  Fakultas  Ilmu Komputer  di  slah  satu  Universitas  di Indonesia  telah  melakukan  perundungan ( bullying ) kepada seorang mahasiswa disabilitas. Bahkan peristiwa bullying tersebut sampai  dipertontonkan  kepada  publik.  Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan
2 Disarikan  Muhammad  Ramadhana  Alfaris.  2017. Dukungan  Sosial  dan  Aksesbilitas  Pendidikan  Inklusi
menjadi  indikator  atas  terjadinya  degradasi bidang pendidikan serta degradasi aksesibilitas bagi penyandang cacat tersebut.
Senada dengan hal tersebut, dalam aspek pendidikan  dewasa  ini  masih  banyak  yang belum menitikberatkan terhadap faktor aksesibilitas fisik khususnya bagi penyandang cacat atau disabilitas. Penanganan pendidikan tersebut lebih intens fokus kepada penanganan  konten  pendidikannya  saja, kemudian  program-program  yang  ada  kerap terlihat  pada  penanganan  non  fisik  seperti, proses pembelajaran, kurikulum, serta penilaian.  Dalam  artian  masih  jarang  sekali lembaga  pendidikan  khususnya  Perguruan Tinggi  yang  menerapkan  aksesibilitas  bagi penyandang  cacat  atau  disabilitas  yang berorientasi  masa  depan,  jadi  tidak  sebatas mengenyam  pendidikan  saja,  melainkan ketika sudah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi tetap mendapatkan aksesibilitas pekerjaan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  mengingat pentingnya pembangunan social di Indonesia, oleh karenanya memberikan sebuah inspirasi bagi penulis untuk memberikan gambaran dan ulasan bagaimana aspek hukum bagi penyandang  disabilitas?  Dukungan  dan aksesibilitas  terhadap  pembangunan  sosial berkelanjutan?  Dengan  tujuan  tulisan  ini dapat menambah kajian pustaka keilmuan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan  fenomena  yang  tidak  dapat dikuantifikasikan  yang  bersifat  deskriptif seperti  proses  suatu  langkah  kerja,  formula suatu  resep,  pengertian-pengertian  tentang suatu  konsep  yang  beragam,  karakteristik suatu  barang  dan  jasa,  gambargambar,  gaya- gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu
Di  Perguruan  Tinggi  Berorientasi  Masa  Depan  dan Kontinuitas.  Prosiding  Praktik  Pendidikan  Bagi Penyandang Disabilitas. hlm. 96
artifak dan lain sebagainya 3 . Selain itu, dalam Sugiono  (2012:  9)  juga  mengemukakan bahwa  penelitian  kualitatif  sebagai  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci. Kemudian  teknik  pengumpulan  data  ada penelitian ini mengunakan triangulasi, analisis  data  bersifat  induktif  atau  kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian  kualitatif  memiliki  lima  macam karakter yaitu 4 :
1. Mempunyai setting yang alamiah.
2. Data  yang  dikumpulkan  dalam  bentuk kalimat,  gambar  dan  lainnya  yang  berisi deskripsi, transkrip, interview, catatan di kancah penelitian dan lain-lain.
3. Peneliti-peneliti kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.
4. Penelitian kualitatif mamentingkan makna,  ini  berarti  peneliti  berusaha memahami makna fenomena yang sedang diteliti.
Selain  metode  penelitian  kualitatif, dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif,  yakni  guna mengidentifikasi dan menelaah hukum melalui  teori,  konsep,  asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian Aspek Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan dan Aksesibilitas
Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek Hukum Penyandang Disabilitas
Dalam  UUD  1945  pasal  31  ayat  (1) menegaskan  bahwa  setiap  warga  Negara berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak. Undang-Undang  tersebut  menyatakan  setiap warga  Negara,  jika  merefleksikan  kembali maka para kaum penyandang cacat merupakan  warga  Negara  Indonesia  dengan bentuk  apapun  kondisi  fisik  yang  mana
3 Dalam Aan Komariah, Djam’an Satori, 2011, hlm.
23
4 Dalam buku Sugiyono,2007, hlm. 15
masing-masing  dari  mereka  memiliki  hak serta  kewajiban  yang  sama  dengan  warga Negara Indonesia lainnya.
Kemudian  Pasal  28  butir  A-J  yang mengatur  tentang  hak  asasi  manusia,  dalam hal  ini  berimplikasi  bagi  penyandang disabilitas. Hak-hak bagi setiap warga negara juga  sudah  diatur  di  dalam  Peraturan Perundang-undangan  terutama  dalam  UU Dasar 1945 dimana dalam UU tersebut tidak membatasi  seseorang  yang  mempunyai keterbatasan  fisik  dan/atau  intelektual  untuk mendapatkan  hak.  Senada  dengan  hal tersebut, dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diuraikan secara jelas mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas, antara lain 5 :
1. Hak  untuk  mendapat  persamaan  dan non-diskriminasi
2. Hak  untuk  mendapat  pelayanan  atau aksesibilitas
3. Hak atas kebebasan dan keamanan
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum
5. Hak untuk mendapat keadilan
6. Hak  bebas  dari  penyiksaan  atau penghukuman yang kejam
7. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan
8. Hak atas pendidikan dan kesehatan
9. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja
10. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan Hak-hak  yang  terdapat  dalam  Konvensi tersebut  merupakan  dasar  bagi  penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidup serta memperjuangkan  hak  yang  melekat  pada dirinya.  Dalam  Konvensi  ini  penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum untuk selalu berkembang dan dinamis dalam pembangunan social dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati  pembangunan  ekonomi,  sosial, budaya dan politik.
Berangkat dari hal tersebut, dalam UU RI sudah diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan
5 Dalam Makalah Maria Nurma. 2016. Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja . hlm. 2

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
dalam meningkatkan kesjahteraan bagi penyandang  cacat,  seperti  yang  termaktub dalam  UU  RI  No.  4  Tahun  1997  pasal  6 menegaskan  tentang  harus  diberikan  haknya kepada penyandang cacat berupa pendidikan, pekerjaan, perlakuan, aksesibilitas, rehabilitas,  dan  mengembangkan  potensi, yang  mana  semua  hal  tersebut  harus  intens diperhatikkan  guna  menumbuhkembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Jika  menilik  Undang-Undang  RI  No.  28 tahun  2002  tentang  bangunan  gedung, kemdian  ditegaskan  dalam  pasal  27  ayat  (1) yang  meliputi  tersedianya  fasilitas  dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut usia. Lembaga pendidikan khususnya Perguruan  Tinggi  berimplikasi  ke  dalam kategori  fasilitas  umum  yang  seyogianya dapat mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang  cacat  atau  disabilitas  tersebut. Kemudian pada pasal 14 berisikan perusahaan negara  dan  swasta  memberikan  kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat  dengan  mempekerjakan  penyandang cacat  di  perusahaannya  sesuai  dengan  jenis dan  derajat  kecacatan,  pendidikan,  dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.
UU  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas,  pemerintah  baik  itu BUMN  ataupun  BUMD  diwajibkan  untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling  sedikit  2%  dari  jumlah  pegawai. Sementara  perusahaan  swasta  diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja. Artinya penyandang  disabilitas  bisa  diterima  sebagai karyawan disesuaikan dengan kemampuannya.
Dalam  Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas, Pemerintah
6 Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, Agustus 2015, dalam Supriyadi Widodo Eddyono. 2015. Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 16
mengemukakan bahwa pemicu utama terjadinya  marjinalisasi  dan  diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas secara spesifik bermula dari mewabahnya sikap dan perilaku stereotip dan  prejudisme  mulai  dari  kalangan  awam hingga  kelompok  intelektual  bahkan  sampai kepada  para  elit  kekuasaan.  Oleh  karenanya, urgensi  reformasi  hukum  dalam  bidang disabilitas  tersebut  didasarkan  pada  empat alasan utama, yaitu sebagai berikut 6 : a. Adanya Perubahan Cara Pandang
b. Adanya Perkembangan Lingkup
Ragam Disabilitas
c. Kelompok  Disabilitas  Masih  Kerap Mendapat Diskriminasi
d. Indonesia Telah Meratifikasi CRPD
Sedangkan  ruang  lingkup  yang  diatur  dalam
Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, meliputi:
a. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Nasional
b. Keadilan dan Perlindungan Hukum
c. Pendidikan
d. Kebebasan  Berekspresi,  Komunikasi dan Informasi
e. Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI)
f. Konsesi
g. Kartu Penyandang Disabilitas
h. Pendataan
i. Habilitasi dan Rehabilitasi
j. Sanksi
Dalam UU Tahun 2014 No. 18 mengenai Kesehatan Jiwa terdapat  ketentuan mengenai pemeriksaan  kesehatan  jiwa  seseorang  yang diduga  sebagai  Orang  Dengan  Gangguan jiwa.  Dalam  UU  Kesehatan  Jiwa  ini ditentukan  upaya  kesehatan  jiwa  berupa upaya  rehabilitatif  dan  upaya  kuratif  dalam kerangka  serangkaian  kegiatan  pelayanan Kesehatan  Jiwa  yang  ditujukan  untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas 7 .
7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014, Kesehatan Jiwa, Pasal 18 huruf c dan Pasal 25 huruf a

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Berangkat  dari  hal  tersebut,  selain berbicara mengenai kesehatan jiwa, kesehatan jasmani secara komprehensif juga merupakan hal  yang  sangat  penting.  Seperti  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, yang memberikan banyak hak  kepada  semua  warga  negara  Indonesia tentang hak-hak kesehatannya  yang diatur di dalam  Pasal  4  sampai  Pasal  8.  Hak-hak tersebut, antara lain:
1. Hak  untuk  memperoleh  akses  atas sumber daya di bidang kesehatan,
2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau,
3. Hak untuk menentukan sendiri pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan bagi dirinya, mendapatkan lingkungan yang  sehat  bagi  pencapaian  derajat kesehatan,  mendapatkan  informasi dan  edukasi  tentang  kesehatan  yang seimbang dan bertanggung jawab.
2. Dukungan  dan  Aksesibilitas  Dalam Konteks Pembangunan Sosial
Dukungan  sosial  merupakan  suatu  hal yang  sangat  mendasar  dan  diperlukan  oleh setiap  manusia  khsusnya  bagi  penyandang cacat  atau  disabilitas  guna  meningkatkan mentalitas  diri  untuk  tetap  semangat  dalam menjalani  kehidupan.  Menurut  Baron  & Byme, dukungan sosial ialah sebuah kenyamanan  fisik  dan  non-fisik  yang diberikan  oleh  orang  lain.  Dalam  artian, dukungan  sosial  yang  sering  dirasakan  oleh masing-masing  individu  dapat  diterima  oleh banyak  pihak,  baik  secara  sadar  maupun secara  tidak  sadar  yang  dilakukan  oleh pemberi  dukungan  tersebut.  Sedangkan menurut  Sarafino,  dukungan  sosial  merujuk pada  suatu  hal  kenyamanan,  penghargaan, kepedulian,  atau  bantuan  yang  sejatinya dirasakan  oleh  masing-masing  individu  dari orang lain atau kelompok.
Kebutuhan  utama  yang  dibutuhkan  oleh para  penyandang  cacat  ini  adalah  dukungan secara moral terlebih dahulu untuk memantapkan keyakinan jiwa dan pikirannya agar  tetap  bersemangat  dalam  menjalani
8 Muhammad Ramadhana Alfaris. 2017. op. cit., hlm.
kehidupan  serta  mencapai  cita-cita  yang mereka  inginkan.  Tentu  saja  dukungan- dukungan  tersebut  membutuhkan proses  dari sumber yang jelas. Sumber-sumber dukungan menurut  Cohen,  dkk,  bisa  dimulai  dan diimplementasikan  dari  pasangan,  keluarga, tetangga,  teman,  rekan  kerja,  perawat, notabene  tenaga  ahli  kesehatan  ataupun kesejahteraan.  Dalam  artian,  seluruh  aktor sosial  yang  berada  di  sekitar  penyandang cacat  tersebut  turut  ikut  andil  dalam memberikan dukungan terhadap mereka.
Konteks  tenaga  ahli  dari  paparan  di  atas meliputi  pihak  civitas  akademik  yang mengambil  peran  dalam  rangka  memberikan dukungan  dalam  aspek  pendidikan  guna menumbuhkembangkan intelektual dan potensi yang ada pada para penyandang cacat tersebut,  seperti  upaya  mempublikasikan kepada  khalayak  banyak  bahwa  Perguruan Tinggi  selalu  terbuka  dan  memiliki  layanan akademik  untuk  para  penyandang  cacat  atau disabilitas.  Kemudian  memiliki  sarana  dan prasarana  guna  mendukung  peningkatan kualitas akademik yang inovatif mencakup di dalamnya pendidikan inklusi.
Bentuk-bentuk  dukungan  sosial  yang diberikan  kepada  para  penyandang  cacat tersebut  terdapat  empat  bentuk  (Cohen, 1985:95) 8 :
1. Dukungan yang berupa bantuan nyata ( tangible support ),
Bantuan  nyata  dalam  hal  ini  ialah sebuah  dukungan  nyata  yang  bersifat materil seperti, bantuan tenaga, uang, waktu, dan bantuan lain yang realistis.
2. Dukungan  dalam  penilaian  atau penghargaan ( appraisal support ),
Dukungan  secara  penghargaan  pun dilakukan  dalam  bentuk  penghargaan positif  secara  ekspresif  terhadap individu  agar  dapat  mempertahankan keyakinannya.

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
3. Dukungan  diri  sendiri  ( self-esteern support ),
Dukungan diri sendiri masuk ke ranah emosi dalam perspektif eksistensi diri di  mana  menjaga  keadaan  emosi  dan ekspresi tetap stabil untuk menumbuhkan  karakter  positif  dan optimistis bagi para penyandang cacat atau disabilitas tersebut. 4. Dukungan menjadi bagian dari kelompok dan memiliki afeksi kebersamaan  ( belonging  support), Dukungan kebersamaan terhadap mereka para penyandang cacat, dalam hal  ini  semua  lapisan  masyarakat merangkul atas eksistensi mereka dan tidak  ada  diskriminatif.  Dalam  artian partisipasi masyarakat memiliki peran untuk  memberikan  dukungan  secara lektif bagi penyandang disabilitas.
Keempat bentuk dukungan sosial tersebut tidak dapat dipisahkan, dalam artian masing-masing bentuk saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

## Akses Pendidikan
Aksesibilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan  Tinggi.  Akses  memiliki  arti  suatu hal yang dapat dikaitkan dan dijadikan akses dapat dikatakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan  Tinggi.  Akses  yang  baik  dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia. Dalam artian, ketika sumber daya manusianya sangat  baik,  maka  degnan  sendirinya  akan menciptakan  peluang  mendapatkan  akses yang  lebih  baik,  begitupun  sebaliknya.  Jadi ketika  memiliki  sebuah  prestasi  maka  secara otomatis  akan  mendatangkan  sebuah  prestis. Dapat  dikategorikan  sebagai  pencapaian kepuasan  kinerja  yang  maksimal  dalam implementasinya terhadap pendidikan inklusi.
Senada dengan hal tersebut, Akses dalam bentuk fisik yang sekiranya dapat menunjang pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi ialah tersedianya sarana dan prasarana yang sangat memadai diberbagai sektor kehidupan baik di sektor kesejahteraan sosial, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan fasilitas umum lainnya untuk  melengkapi  pendidikan  inklusi  di Perguruan  Tinggi.  Di  samping  itu,  akses
dalam  bentuk  non-fisik  seperti  ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terdapat peluang memporeleh pekerjaan  yang  layak  dan  sepadan  dengan kompetensi, dan terciptanya lingkungan yang aman.
Secara  umum  mengenai  aksesibilitas  di Perguruan  Tinggi  yang  diperuntukkan  bagi penyandang  cacat  atau  disabilitas  menurut fungsinya  dikategorikan  ke  dalam  dua  jenis yakni,
1. Fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh siapa saja, dalam artian tidak hanya para  penyandang  cacat  atau  disabilitas yang  dapat  menggunakan  fasilitas tersebut,  seperti  misalnya  akses  jalan, perpustakaan,  ruang  tunggu  (bagi pengantar/perawat  penyandang  cacat atau disabilitas), public space , profesionalitas layanan akademik, ketersediaan  tangga  untuk  gedung bertingkat atau lift, dan lain sebagainya yang  bersifat  umum  untuk  khalayak banayak.
2. Fasilitas-fasilitas  yang  khusus  atau hanya dapat digunakan oleh penyandang  cacat  atau  disabilitas  saja, dalam artian orang yang tidak menyandang disabilitas tidak
diperbolehkan  menggunakan  fasilitas tersebut, seperti misalnya WC (kamar
Belonging Support Appraisa l Support Self-esteern Support Tangible Support

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
mandi),  dan  lain  sebagainya  yang sekiranya khusus hanya untuk penyandang cacat atau disabilitas saja. Pendidikan  Tinggi  pada  dasarnya memberikan  kesempatan  kepada  setiap manusia  untuk  berkembang  sesuai  dengan potensinya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi secara prosedural umum  memiliki  syarat  bahwa  bagi  para penyandang  cacat  atau  disabilitas  yang memiliki persyaratan akademik dalam pendidikan  maka  mereka  mempunyai  hak untuk ikut berkompetisi dalam
memperebutkan  kursi  kuliah  di  salah  satu PerguruanTinggi.  Selanjutnya,  tidak  ada batasan  kepada  penyandang  cacat  atau disabilitas  dalam  memilih  dan  menentukan program  studi/jurusan  yang  terdapat  di Perguruan  Tinggi.  Karena  pada  dasarnya pendidikan  inklusi  memberikan  kebebasan dan  keterbukaan  bagi  mereka  penyandang cacat  atau  disabilitas  untuk  memilih  dan menentukan  program  studi/jurusan  yang diminati. Sejatinya, para penyandang disabilitas  pun  dapat  dan  akan  mengukur dengan  sendirinya  atas  situasi,  kondisi,  dan kemampuannya. Misalkan ada seorang tunadaksa yang hanya memiliki satu kaki dan sangat  berminat  menjadi  seorang  programer di bidang IT, maka seorang tunadaksa tersebut dipersilahkan memilih program studi di ilmu komputer.
Aksesibilitas yang diberikan kepada para penyandang  cacat  atau  disabilitas  tersebut dapat  dikatakan  tidak  hanya  putus  sampai  di jenjang pendidikan saja, akan tetapi berorientasi  masa  depan.  Berorientasi  masa depan di sini dapat diibaratkan seperti proses mengalirnya  dari  hulu  ke  hilir.  Mulai  dari dukungan  kemudian  aksesibilitas  dalam pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang layak dan ditinjau dari perspektif teoritis dan praktisnya.  Jadi,  penyelenggara  pendidikan inklusi  seperti  Perguruan  Tinggi  seyogianya dapat  bekerjasama  dan  membangun  jaringan dengan satuan lain misalnya, satuan organisasi  profesi,  lembaga  rehabilitasi,
9 Ibid . hlm. 101
lembaga  kesehatan,  lembaga  kesejahteraan masyarakat,  dunia  usaha,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.
(Skema Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas) 9
Skema  di  atas  merupakan  bagan  alur  dalam pengimplementasian  pendidikan  inklusi  di Perguruan  Tinggi.  Dapat  dikatakan,  para penyandang cacat atau disabilitas mendapatkan  dukungan  dan  aksesibilitas penuh untuk  kehidupannya. Peran Perguruan Tinggi  diasumsikan  sebagai  peran  utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, di mana Perguruan Tinggi memberikan dukungan  dan  aksesibilitas  penuh,  kedua  hal tersebut bersifat umum baik internal maupun eksternal.  Konteks  internal,  dalam  artian dukungan dari Perguruan Tinggi terkait yang diberikan  penyandang  cacat  atau  disabilitas. Dukungan internal bukan hanya berlaku bagi penyandang cacat saja, akan tetapi sosialisasi tentang  anti-diskriminatif  juga  diberikan kepada peserta didik lainnya agar tidak terjadi sikap  intoleran.  Kemudian,  eksternalnya merupakan  dukungan  dari  keluarga,  dan masyarakat  sekitar  yang  pada  intinya  berada di  luar  Perguruan  Tinggi.  Bergitupun  juga dalam konteks aksesbilitas, bisa dari internal yakni  Perguruan Tinggi  terkait dan eksternal dari  aktor-aktor  sosial  di  luar  Perguruan
Pendidikan Inklusi Satuan Pendidikan Dukungan Aksesibilitas - Organisasi Profesi - Lembaga
Rehabilitasi - Lembaga Kesehatan - Lembaga Kesmas - Dunia Usaha - LSM lainnya Pendidikan Pekerjaan Kesejahteraan Internal Eksternal

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Tinggi.    Selanjutnya  Perguruan  Tinggi membangun kerjasama dan jaraingan kepada organisasi,  lembaga,  LSM,  dan  Perusahaan untuk  menyalurkan  potensi  atau  bakat  yang mereka peroleh setelah mengenyam pendidikan  pendidikan  formal  di  Perguruan Tinggi, yakni diberikan pekerjaan yang layak guna membantu roda perekonomian mereka.
Alur proses yang berkelanjutan adalah sebuah  konsep  dasar  jangka  panjang  yang bersifat dinamis dan memanifestasikan sebuah  terapan  yang  berkelanjutan  sesuai dengan  dinamika  empirik.  Berkelanjutan dalam  hal  ini  merupakan  sebuah  paradigma dalam  menciptakan  wujud  nyata  dalam realita.  Dalam  pendidikan  inklusi  untuk  para penyandang  cacat  atau  disabilitas,  konteks masa  depan  seyogianya  menjadi  target pembangunan,  yakni  membangun  sistem pendidikan  yang  memikirkan  masa  depan bagi  peserta  didik  pada  umumnya  dan penyandang cacat pada khususnya untuk tetap produktif  dan  efektif.  Sedangkan  kontinuitas merupakan indikator dalam implementasi dari masa  depan  yang  terus-menerus  diwujudkan agar  tidak  terjadi  suatu  hal  yang  bersifat kontemporer semata dan stagnan.

## Akses Ekonomi.
Dalam aspek  ekonomi  menjadi  hal  yang dilematis. Di satu sisi dianggap sebagai beban sementara  di  sisi  lain  mereka  dibatasi  dan tidak  didukung  secara  maksimal.  Penetapan syarat  sehat  jasmani  dan  rohani  dalam perekrutan  dan  pemberlakuan  tenaga  kerja menjadi  hambatan  utamanya.  Tenaga  kerja dianggap  tidak  sehat  bila  menggunakan tongkat,  kaca  mata  hitam  atau  kursi  roda. Keterampilan  yang  miliki  menjadi  sia-sia ketika  diperhadapkan  pada  syarat  sehat jasmani dan rohani yang batasannyapun tidak begitu jelas. Sementara di segi lain, berbagai survey dan laporan statistik mengelompokkan sebagai  golongan  tak  berpenghasilan  dan warga  miskin  yang  membebani  secara ekonomi.
Aspek ekonomi mrupakan hal yang tidak kalah  penting  untuk  masyarakat  pada umumnya dan khususnya bagi para penyandang  cacat  atau  disabilitas  tersebut.
Para  penyandang  cacat  atau  disabilitas  pun tidak  serta-merta  menutup  mata  akan perekonomian, karena hal tersebut bagian dari keberlangsungan  hidup  mereka.  Agar  dapat mencapai keseimbangan hidup bagi khalayak banyak,  maka  keseimbangan  bagi  mereka juga  harus  menjadi  perhatian  secara  teoritis dan praktisnya.

## Akses Kesehatan
Kebutuhan  akan  tubuh  yang  sehat merupakan  kebutuhan  asasi  bagi  setiap manusia,  tanpa  memandang  status  manusia tersebut.  Tubuh  yang  sehat  dan  bebas  dari segala  penyakit  adalah  impian  semua manusia.  Akan  tetapi,  tidak  demikian  bagi kaum  penyandang  disabilitas.  Di  dalam tatanan masyarakat, seringkali kita ditemukan banyak  penyandang  disabilitas  yang  tidak mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Hal tersebut  terjadi  karena  banyak  faktor  seperti, sikap  pengabaian  dari  keluarga,  kondisi ekonomi  dan  tidak  tersedianya  pelayanan kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  di sarana dan prasarana bidang kesehatan.
Bagi  penyandang  disabilitas,  kebutuhan kesehatan  mereka  mencakup  pelayanan kesehatan  umum  dan  pelayanan  kesehatan khusus. Pelayanan kesehatan umum meliputi keluhan-keluhan umum ( general ) seperti sakit kepala, flu, ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya.  Sedangkan  kebutuhan  pelayanan kesehatan khusus antara lain kebutuhan yang berkaitan dengan disabilitasnya atau kecacatan  yang  ada  pada  dirinya.  Misalnya, penyandang  disabilitas spinal  cord  injury , membutuhkan pelayanan terapi fisik, membutuhkan  alat  bantu.  Begitu  pula  yang tuna netra, membutuhkan perawatan kesehatan  untuk  merawat  matanya,  yang mengalami  bibir  sumbing  membutuhkan biaya operasi bibir sumbing.
Penyandang disabilitas, harus memiliki biaya yang  cukup  banyak  untuk  membiayai pelayanan  kesehatannya  baik  yang  umum maupun  yang  khusus.  Misalnya,  sebuah keluarga  mempunyai  seorang  anak  yang mengalami  bibir  sumbing.  Keluarga  tersebut merencanakan untuk membawa anak tersebut

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
mendapatkan pelayanan operasi bibir sumbing.
Mirisnya  adalah  adanya  keterlambatan dalam  mendapatkan  pelayanan  perawatan disabilitas  sangat  kompleks  karena  di dalamnya berimplikasi masalah ekonomi dan jarak.  Kemiskinan  menyebabkan  orang  tidak dapat pergi mendapatkan perawatan disabilitasnya. Jarak yang jauh menyebabkan biaya  yang  sangat  tinggi  yang  sudah  tentu sangat sulit dijangkau oleh mereka yang tidak memiliki  dana  yang  cukup.  Kita  temukan fakta  dimana  banyak  penyandang  disabilitas yang  tidak  mendapatkan  pelayanan  terapi, operasi  kecacatan  (bibir  sumbing  dan  kaki bengkok),  alat-alat  bantu  disabilitas.  The United Nations Departemen For International Development, Disability, Poverty and Development  (DFID)  mengatakan  bahwa sebanyak lima puluh  persen disabilitas dapat dicegah dan secara langsung berkaitan dengan lingkaran kemiskinan.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  termaktub dalam Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas  Pasal  25  memberi  penegasan terhadap  setiap  negara  sebagai  negara  pihak konvesi harus;
1. Menyediakan bagi penyandang disabilitas dengan pelayanan dan program-program  kesehatan  yang  layak, berkualitas, dan bebas biaya,
sebagaimana disediakan bagi  orang lain, termasuk di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program-program kesehatan publik  yang  berdasarkan pada populasis.
2. Menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkan oleh orang-orang penyandang disabilitas  karena  disabilitas  mereka, termasuk  identifikasi  di  tahap  awal intervensi yang diperlukan, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalisir  dan  mencegah  disabilitas lebih lanjut, termasuk di antara anak-anak dan orang tua.
10 Pasal 27 Ayat (1) UU Dasar 1945
3. Menyediakan  pelayanan  kesehatan  yang sedekat  mungkin  dengan  masyarakat dimana  orang-orang  tersebut  bertempat tinggal termasuk di daerah-daerah pedesaan.
4. Menyediakan  profesionalis  medis  untuk memberikan perawatan kepada penyandang  disabilitas  dengan  kualitas yang  sama  seperti  pada  orang  lainnya, termasuk  atas  dasar  persetujuan  yang diberikan  secara  bebas  dan  diketahui secara  menyeluruh,  misalnya  dengan meningkatkan  kesadaran  tentang  hak asasi manusia, martabat manusia, otonomi  dan  penyebarluasan  standar- standar etika pelayanan kesehatan publik dan privat.
5. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam ketentuang tentang  asuransi  kesehatan  dan  asuransi jiwa  dimana  asuransi  semacam  itu diperkenankan  dalam  hukum  nasional, yang harus disediakan dengan cara  yang adil dan layak.
6. Mencegah
diskriminasi atas penyangkalan pemberian perawatan kesehatan atau pelayanan atau makan dan cairan atas dasar disabilitas.

## Akses Politik
Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.  Hingga  saat  ini  sangat  terasa bahwa  penyandang  disabilitas  belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945  sebagai  konstitusi  Negara  Republik Indonesia  juga  telah  mengamanatkan  bahwa setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan 10 . Kemudian, mengenai hak politik penyandang disabilitas  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  dimana  hak  politik  penyandang disabilitas meliputi 11 :
a. Memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan public,
11 Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
b. Menyalurkan  aspirasi  politik  baik tertulis maupun lisan,
c. Memilih partai politik dan/atau
individu  yang  menjadi  peserta  dalam pemilihan umum,
d. Membentuk, menjadi
anggota
dan/atau pengurus organisasi
masyarakat dan/atau partai politik,
e. Membentuk  dan  bergabung  dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional,
f. Berperan  serta  secara  efektif  dalam sistem  pemilihan  umum  pada  semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, g. Memperoleh  aksebilitas  pada  sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain,
h. Memperoleh pendidikan politik
Dari  beberapa  hal  di  atas,  dalam pemenuhan akses politik seyogianya memberikan  ruang  terhadap  penyandang disabilitas. Jika terdapat orang yang tidak bisa datang dalam agenda pemilihan umum, di sini pemerintah  harus  membuat  tim  khusus  atau shadow teacher yang dapat masuk ke rumah- rumah penduduk yang terindikasi mengalami disabilitas  atau  cacat  guna  terpenuhi  hak politiknya.

## PENUTUP
Pembangunan berkelanjutan tidak semata-mata hanya pada aspek ekonomi saja, melainkan  harus  masuk  ke  sumua  aspek seperti,  pendidikan,  ekonomi,  social,  politik, dan  lain  sebagainya,  yang  pada  hal  ini khususnya bagi penyandang disabilitas.
Dalam sektor pendidikan khususnya para pnyandang  cacat  atau  disabilitas  seyogianya berorientasi  masa  depan  dan  memiliki  sifat kontinuitas  yang  dimulai  dari  dukungan penuh  terhadap  mereka  serta  aksesibilitas penuh  yang  memudahkan  mereka  sehingga terciptanya  sumber  daya  manusia  yang produktif dan efektif, jadi tidak putus hanya di bidang  pendidikan  saja,  melainkan  dapat
memperhatikan  ke  banyak  sector  seperti, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Aan Komariah, Djam’an Satori, 201), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
Abidin,  Zainal.  2014. Filsafat  Manusia, Memahami  Manusia  Melalui  Filsafat . Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya Offset.
Alfaris,  M.  Ramadhana.  2017. Dukungan Sosial  dan  Aksesbilitas  Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi Berorientasi Masa Depan dan Kontinuitas. Prosiding Praktik Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas. Malang: PSLD UB
Baron,  dkk.  2005. Psikologi  Sosial Edisi Kesepuluh Jilid 2. Terj. Ratna Djuwita, dkk. Jakarta : Erlangga.
Cohen,  Sheldon  &  Syme,  S.  Leonard.  1985.
Social  Support  and  Health. Florida  : Academic Press.
Hurlock,  E.  2004. Psikologi  Perkembangan . Jakarta : Erlangga Press Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. ________. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
Supriyadi  Widodo  Eddyono.  2015. Aspek- aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas.
Jakarta:
Institute for Criminal Justice Reform.

## Jurnal dan Makalah
Indah Permata & Binahayati. R . Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia . Prosiding KS: Riset & PKM. Volume 2 Maria  Nurma.  2016. Perlindungan  Hukum Dari  Diskriminasi  Bagi  Penyandang

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Disabilitas Dalam Dunia Kerja . Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Mugi Riskiana Halalia, 2017 Pemenuhan Hak Politik  Penyandang  Disabilitas  Sesuai Dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU) Kota  Yogyakarta. Jurnal Supremasi  Hukum,  Vol.  6,  No.  2. Desember 2017. Sri  Jarmitia,  dkk  2016. Hubungan  Antara Dukungan Sosial Dengan Kepercayaan Diri Pada Penyandang Disabilitas Fisik
Di  Slb Kota  Banda  Aceh.  Jurnal Psikoislamedia. Volume 1 April 2016. Utomo, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh  Pendidikan  Tinggi. Prodi PLB FKIP UNLAM

## Sumber Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 UU RI No. 4 Tahun 1997 Undang-Undang RI No. 28 tahun 2002 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009
Sumber Media Massa https://nasional.tempo.co/read/574350/diskri minasi-pendidikan-bagi-disabilitas- meningkat https://nasional.tempo.co/read/892515/kasus- bullying-mahasiswa-difabel- gunadarma-bakal-disomasi Internet http://harsidisilvester.blogspot.com/2017/09/ pelayanankesehatan-bagi- penyandang.html

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018