## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi
Neni Hardiat 1 , Ayi Yunus Rusyana 1
1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung │nenihardiati@gmail.com 1

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  penyelesaian  konflik  ekonomi  syariah melalui jalur non litigasi dalam perspektif teori maslahah al-Syaitibi. Saat ini penyelesaian  ekonomi  syariah  sudah  diatur  dalam  UU  Peradilan  Agama bahwa yang menyangkut ekonomi syariah harus dilakukan  pada Pengadilan Agama.  Namun,  dalam  Islam  sudah  sejak  dulu  dikenal  bahwa  dalam menyelesaikan suatu konflik bisa diselesaikan diluar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab dengan penyelesaian diluar pengadilan meminimalisir beresiko  yakni  biaya  rendah  bahkan  bisa  gratis.  Rasulullah  SAW  pun menuntut  umatnya  dalam  menyelesaikan  suatu  konflik  dengan  cara  damai maupun musyawarah. Sebab musyawarah adalah suatu yang baik dalam Islam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatife sehingga dapat mendeskripsikan  teori  maslahah  Al-Syaitibi  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  pada  jalur  non  litigasi  ialah  agar  tercapai  tujuan  banyak kemaslahatan  dan  meminimalkan  ketidakadilan,  dengan menggunakan  teori maslahah  Al-Syatibi.  Dari  dasar  itu  semua  berhak  mendapatkan  kebebasan dalam meyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik jalur litigasi maupun non litigasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ada  prinsip-prinsip  teori maslahah Al-Syaitibi yang bisa digunakan yakni ada tiga dalam menilai suatu maslahah. Pertama, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ agar diterima. Kedua, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ untuk ditolak. Ketiga yakni dibagi dua, pertama maslahat yang ditujukan oleh dalil khusus namun dapat membenarkan maupun tidak, namun ada maslahat yang sejalan dengan nash itu.  Kedua  maslahah  yang  tidak  ditujukan  oleh  dalil  syara’  yakni  dapat membenarkan  maupun  tidak  dan  maslahah  tersebut  seiring  dengan  suatu tindakannya,  ini  sering  disebut  maslahah  mursalah.  Hal  ini  dalam penyelesaian sengeketa ekonomi syariah termasuk kepada maslahah mursalah.
Kata Kunci: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sengekta Ekonomi Syariah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Settlement  of  Sharia  Economic  Conflicts  through  Non-Litigation Paths in the Perspective of Maslahah Al-Syaitibi Theory

## Abstract
This  study  describes  the  resolution  of  sharia  economic  conflicts  through  non- litigation channels in the perspective of the maslahah al-Syaitibi theory. Currently, the  settlement  of  sharia  economics  has  been  regulated  in  the  Judicial  Law  that concerning sharia economics must be carried out in the Religious Courts. However, in Islam it has been a long time since resolving a conflict can be resolved out of court, this is also important because out-of-court settlement carries the risk of low costs and even free of charge. Rasulullah SAW also asked his people to resolve a conflict  by  peaceful  means  or  deliberation.  The  method  used  is  descriptive qualitative method, trying to describe Al-Syaitibi's maslahah theory in resolving sharia economic disputes on a non-litigation path, namely in order to achieve the goal of many benefits and minimize injustice, using Al-Syatibi's maslahah theory. From  that  basis,  all  have  the  right  to  freedom  in  resolving  sharia  economic disputes, both litigation and non-litigation channels. The results of the study show that  there  are  principles  of  Al-Syaitibi's  maslahah  theory  that  can  be  used  that there are three in assessing a maslahah. First, the maslahah indicated by the syara' argument to be accepted. Second, the maslahah intended by  the syara' argument to be rejected. The third is divided into two, first, the benefits that are addressed by specific arguments but can be confirmed or not, but there are benefits that are in  line  with  the  text.  The  two  maslahahs  that  are  not  addressed  by  the  syara' argument that can be justified or not and the maslahah is in line with an action, this is often called maslahah mursalah. This is in the settlement of sharia economic disputes, including the maslahah mursalah.
Keywords: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sharia economic disputes

## PENDAHULUAN
Potensi  terjadinya  sengketa  tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dimasyarakat  saat  ini.  Sengketa  pada umumnya  terjadi  dikarenakan  adanya ingkar  janji  maupun  penipuan.  Ingkar janji  bisa  terjadi  karena  ada  salah  satu pihak  yang  berhianat  juga  adanya konflik  dalam  ekonomi  syariah  pada umumnya  timbul  dari  pada  akad-akad yang  sudah  disepakati  yakni  ijab  dan kabul  sebagai  awal  dalam  menjalin hubungan  para  pihak  dalam  kegiatan akad  melaksanakan  suatu ikatan  dalam ekonomi  syariah.  Akan  tetapi  dalam
mencari  keadilan  para  pihak  harus mengeluarkan uang jika ingin mendapat keadilan di lembaga pengadilan. Sebab, perjalanan  dalam  menegakan  keadilan diperadilan merupakan sebuah keputusan yang final (Rahardjo, 2006).
Sehingga  para  pihak  yang  berkonflik atau bersengketa bertarung pada hakim pengadilan.  Penyelesaian  masalah  saat hal  ini sering  digunakan  dalam menyelesaikan  sengketa  yakni  jalur pengadilan  (litigasi).  Hadirnya  sistem ekonomi syariah Indonesia dalam akhir- akhir  ini  berkembang  begitu  pesat. Banyaknya  berbagai  kegiatan  bisnis
atau  ekonomi  syariah  tidak  dapat dihindari dari terjadinya suatu sengketa ( dispute/difference )  pada  para  pihak yang  membuat  akad,  baik  dari  pelaku bisnis  pada  perusahaan  satu  dengan pelaku  bisnis  pada  perusahaan  yang lainnya, atau pelaku bisnis diperusahaan dengan  pelanggannya.  Metode  dalam menyelesaian konflik atau sering disebut  dengan  sengketa  diantara seseorang pada masyarakat sampai saat ini,  lebih  kepada  banyak  dilaksanakan dengan  jalur  konvensional,  yakni penyelesaian  perkara  melalui  jalur litigasi  (pengadilan).  Di  tahun  1999
Pemerintah Negara RI dibawah pemerintahan  presiden  BJ  Habibie sudah mengundangkan Undang-undang nomor  30  tahun  1999  mengenai
Arbitrase  serta  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa. Undang-undang ini ditujukkan  pada  aturan  penyelesaian sengketa  di  luar  ruang  pengadilan dengan memberikan kemungkinan sehingga bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaikan konflik  atau  perselisihan  atau  bedanya pendapat yakni antara para pihak dalam ruang  pengadilan  yang  lebih  sesuai dengan tujuan para pihak.  Suatu forum akan diharapakan mengakomodir kepentingan para pihak yang berkonflik. Seiring berjalannya
waktu dirasakan  bahwa  penyelesaian  konflik melalui  jalur  ini  acap  kali  membuat kesan  kurang  baik  bagi  kedua  pihak. Dikatakan  demikian,  sebab  untuk mencapai  keputusan  final  dari  satu lembaga pengadilan, para pihak bersengketa  harus  dituntut  agar  benar-
benar  bertarung  pada  majelis  hakim, oleh  karena  itu  akan  ditentukan  siapa yang  akan  menjadi  pemenang.  Dewasa ini  penyelesaian  sengketa  atau  konflik sudah  mulai  beralih  ke  penyelesaian dengan  cara  non-litigasi  yang  dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif  atau  Alternative  Dispute Resolution  (ADR).  Di  Amerika  dan  di Australia  hampir  90  persen  sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan pengusaha. Begitu juga  pada  negara  kita  Indonesia  dalam menyelesaian  konflik  melalui  lembaga ini sudah mulai tampak, terutama pada kalangan  pengusaha.  Begitu  juga  pada negara kita Indonesia dalam menyelesaian  konflik  melalui  lembaga ini sudah mulai tampak, terutama pada pun sama pada kalangan pengusaha. Hal ini  menjadi  suatu  masalah  sebab  jika sudah  diputuskan  sulit  untuk  diubah bagi para pihak yang bersengketa sebab sudah  memiliki  keputusan  final.  Oleh karena itu menyebabkan yang bersengketa memilih atau mencari jalan lain  dalam  hal  ini  diluar  peradilan (Hasbi  &  Busri  Harun,  2017).  Adapun wewenang Peradilan Agama di Bidang Ekonomi  Syariah,  dalam  UU  Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  dalam  penjelasan  Pasal  49 huruf  i  menyatakan  perkara  ekonomi syariah yakni:
a. bank syari'ah;
b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
c. asuransi syari'ah;
d. reasuransi syari'ah;
e. reksa dana syari'ah;

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
g. sekuritas syari'ah;
h. pembiayaan syari'ah;
i. pegadaian syari'ah;
j. dana  pensiun  lembaga  keuangan syari'ah; dan
k. bisnis syari'ah.
Namun,  Penjelasan  Pasal  55:  Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai  dengan  isi  Akad”  adalah  upaya sebagai berikut:
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
a. c.melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas)  atau  lembaga arbitrase lain; dan/atau
c. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun poin d tersebut menjadikan juga  bahwa  tidak  harus  semua  di Pengadilan  Agama  akan  tetapi  bisa melalui jalur Peradilan umum. Sehingga seperti tidak ada ketegasan. Oleh karena ini  menjadi  alasan  seseoarang  individu atau  perusahaan  dalam  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalur diluar pengadilan atau non litigasi.  Hal ini  menjadi  suatu  kebaikan  di  dunia maupun  di  akhirat  nanti.  Sebab,  tetap harus diperjuangkan sebab untuk mendatangkan maslahat dalam memenuhi  keperluan  untuk  membawa kebermanfaatan yakni dimulai musyawarah  terlebih  dahulu.  Sebab dalam ajaran Islam menjamin kemaslahatan umat manusia diperlukan mensyariatkan suatu hukum yang tidak berbuat dzalim terhadap sesamanya (M
Sulaeman  Jajuli,  2015).  Begitu  juga dalam  menyelesaikan  dalam  konflik ekonomi  syariah  pada  para  pihak  yang berselisih.  Dewasa  ini  menyelesaikan sengketa diluar pengadilan bisa dilakukan  sebab  Islam  sejak  zaman Rasulullah SAW pun mengajarkan agar dalam  menyelesaikan  suatu  perkara dimulai dari sebuah perdamaian namun jika  hal  itu  tidak  bisa  mendapat  kata sepakat  baru  mencari  alternatif  lain dalam penyelesaiannya (Ichsan, 2015).
Sementara  menurut  Al-Syaitibi sebagai  ulama  besar  Ushul  Fiqh  dalam membahas  teori  maslahah  bahwasanya maslahah jika semua itu mendatangkan kemsalahatan  harus  dipahami  dengan baik  dalam  menegakan  suatu  keadilan yakni  tidak  mengahalalkan  perkara yang  membawa  keburukan.  Sehingga pada  artikel  ini  penulis  ingin  melihat bagaimana  relevansi  teori  maslahah dalam  persfektif  Al-Syaitibi  dalam menyelsaikan sengketa pada non ligitasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didasarkan prinsip  hukum  peraturan  perundang- undangan  maupun  hukum  Islam  yang berhubungan  pada  penelitian  ini.  Jenis penelitian ini kualitatif yakni penelitian deskriptif  yang  memakai  analisis. Sementara  metode  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  analisis deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan objek penelitian dengan data dan sampel yang dihimpun.(Sugiyono,  2017).  Penulis menggunakan studi pustaka dari artikel
dan  karya  ilmiah  (seperti  buku,  jurnal, dan  artikel  ilmiah)  yang  mengandung pokok-pokok  yang  dapat  digunakan dalam  menelaah  teori  maslahah  Al- Syaitibi  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Imam Al-Syaitibi
merupakan ulama ushul dari mazhab Maliki.  Beliau berasal dari al-lakhmiyah yang menetap di  Andalus.  Beliau  memiliki  nama belakang yang sama tempat dilahirkannya  yakni  Grandana.  Nama lengkap  beliau  Abu  Ishaq  Ibrahim  ibn
Musa Muhammad Al Lakhmi Al Garjati. Beliau dari suku Arab. Beliau mempunyai  ilmu  mengenai  metode berfatwa dan hukum Islam didapatkannya dari Abu Sa’id ibn Lubb w.764 H.  (Toriquddin, 2014)
Beliau  menguasai  sastra  dan ilmu bahasa yang kompeten. Al-Syatibi sebenarnya  merupakan  ilmuwan  yang dapat  menguasai  semua  berbagai  ilmu dan menguasainya dengan sempurna. Berapa karya al-Syatibi sebagai berikut:
a) Tahrirat  li  al-kawa'id,  yakni  Syarh
Jalil ‘ala al-Kulasah fi an-nahwi dan
Syarh Rajaz ibn Malik fi an-Nahwi
(al-Alfiyah) mengenai metode
bahasa Arab.
b) Tahqiqat  li  muhimmat  al-fawaid, yakni buku Al-Majalis ialah syarah Şahih  al-Bukhari  bab  mengenai jual-beli  maupun  al-Muwafaqat  fi Ushul al-Syariah dan al-Itisam.
Konsep al-Maslahah
Menurut Ibn Manzur, aslahah yakni kebaikan dan juga suatu wujud mufrad (tunggal)  dari  pernyataan  masalih (jamak).  Namun  maslahah  sendiri berasal  dari  Bahasa  arab.  Secara istilahnya merupakan kebaikan,
manfaat  dan  juga  faedah.  Menolak keburukan dan mendatangkan kebaikan merupakan  maslahah  menurut  al- Ghazali (Ardi, 2017).
Sementara Al-Syaitibi menyatakan bahwa  yang  dimaksud  maslahah  ialah agar mencapai suatu akal secara lengkap yang  dituntut  pada  sifat-sifat  syahwat dan  juga  tertuju  pada  kebaikan  dalam kesempurnaan hidup semua manusia.
Maslahah  secara  umum  dalam persfektif ulama ushul membedakannya menjadi tiga yakni:
Maslahah yang merujuk pada qiyas sebagai suatu perlakuan oleh syara yang mengkukuhkan, maslahah ini disebut al maslahah al Mutabarah. 1. Maslahah  yang  tidak  diterima  oleh syara, contohnya aturan dalam
mengharuskan  bayar  kaffarah  terhadap pelaku jima pada bulan Romadan yang dimulai  shaum  berturut-turut  selama dua bulan.
Maslahah  yang  dikenai  oleh  syara dengan  berbagai  dalil  secara  tersendiri pun  juga  tidak  memiliki  dalil  yang membetulkannya (Rahman et al., 2018).
Keutamaan dari maslahah dibedakan menjadi tiga kategori yakni: 1. Al-Maslahah  al-  Daruriyat,  yakni suatu  kebutuhan  agama  hingga kehidupan manusia bergantung terhadap-Nya,  namun  jika  tidak terpenuhi akan mendapatkan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
keburukan  yakni  kehilangan  suatu nikmat dan kesengsaraan di akhirat nanti.  Dahuriyat  ini  memiliki  lima asas yakni agama, jiwa, keturuanan akal,  maupun  harta  benda.  Hal tersebut  agama  menjadi  pertama dalam kedudukannya daripada jiwa. Namun,  kepentingan  jiwa  lebih diutamakan daripada akal, sedangkan  akal  lebih  diperlukan daripada keturunan, sementara keturunan  lebih  penting  daripada harta. Maslahah yang lima ini paling kuat  menurut  Imam  al-Ghazali. Contohnya dalam menentukan suatu hukum  pada  orang  zina  agar menjaga  keturunannya,  wajib  qisas pada  seorang  pembunuh  agar  bisa menjaga nyawanya, hukum had bagi orang  yang  minum  arak  agar memelihara  akal,  pun  juga  hukum mendera  bagi  pencuri  dan  yang merusak  kuburan  agar  menjaga kebutuhan manusia di dunia.
2. Al-Maslahah  al-Hajiyyat,  yakni
Urgensi  yang  dibutuhkan  manusia untuk  memberikan  kemudahan  dan menghilangkan  kesulitan  yang  bisa membuat kesempitan dengan ketidakadaannya. Namun tidak menjadikan  pincang  pada  hidup manusia  seperti  pada  maslahah dahuriyat akan tetapi bisa membawa kesulitan  hidup  manusia.  Maslahah ini  akan  ditemui  pada  ibadah, muamalah, keseksaan, maupun adat. Contohnya  dalam  ibadah  diberikan kemudahan  seperti  menuaikann shalat bisa qhasar maupun jama bagi para  musafir  maupun  shalat  bisa
sambal  duduk  bagi  yang tidak  kuat berdiri. Pada adat diwajibkan mencari  rezeqi  halal  baik  dari sadang  pangan  dan  papan.  Pada muamalat diwajibkan memiliki akad-akad bermatlamat dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam  hal  perdaganagn,  kerjasama, sewa memyewa, memberikan anggunan dan sebagainya.
Kemudian  dalam  keseksaan  pada hak  waris  untuk  menolak  hukum hudud  dengan  dasar  subhat  dalam membalas  pembunuh.  Sehingga mashalahh  hajiyat  ini  bila  tidak terpenuhi tidak akan meninmbulakn ketimpangan hidup, namun menyebabkan  kesukaran  maupun kesulitan  saja.  Hal  ini  maslahah dahuriyat lebih di kedepankan. 3. Al-Maslahah  al-Tahsiniyyat,  yakni maslahah yang dimana jika ditinggalkann  hanya  tidak  enak dipandnag saja tidak sampai kepada kepincangan  hidup  seperti  pada maslahah  yang  dahuriyyat,  sebab hal ini diperlukan dalam memelihara marwah yang dikehendaki pada kebiasaan-
kebiasaan  yang  baik  dengan  citra yang mulia.
Sementara dalam mengkat marwah dalam  kebiasaan-kebiasaan,  memiliki ahlak  yang  bagus  serta  kegiatan  yang layak hal ini yang dimaksud tahsiniyyat oleh  Muhammad  Said.  Pada  tingkatan keutamaan ibadah, kebiasaan, muamalah  maupun  jenayah  pada  teori maslahah  tahsiniyat  menduduki  posisi ketiga.
Di dalam kebiasaan makan maupun minum ada adab-adab yang diberlakukan  oleh  Islam  yakni  tidak boleh  memakan  hasil  dari  kekejian maupun  kemudharatan,  juga  tidak membolehkan  berdagang  benda  yang mengandung najis
yang memudharatkan, jual beli pada jula beli yang  telah  diebli  oleh  orang  lain  dan juga   dilarang meminang wanita dalam pinangan  orang  lain.  (Ghazaly,  2016) Menutup  aurat  ketika  sholat  dan mewajibkan bersuci terlebih dahulu hal ini berkaitan dengan ibadah.

## Maslahah  dalam  pandangan  al- Syatibi
Di  zaman  era  modern  saat  ini
kegiatan yang mengatakan dalil
maslahah  dikaitkan  pada  beberapa kepentingan  dalam  melakukan  suatu persoalan  yang  bertentangan  dengan syara  banyak  yang  menggunakan  dalil masalahah  sebagai  sebab  agar  dalam mengaminkan persoalan tersebut. Misalnya  dalam  perniagaan  yang  yang mengaruskan riba dengan menggunakan dalil  maslahah,  begitu  juga  ada membuat  hujjah  yang  sama  yakni  bagi yang menjadi seorang pelacur menekankan  maslahah  agar  menjaga anak sebagai sebab mewajibkan pekerjaannya.  Sebab  bisa  kehilangan nyawa  akibat  dari  kelaparan.  Padahal mereka melacurkan dirinya agar memelihara  nyawanya  ( hifz  al-nafs ) (Hardiati, 2021).
Sehingga dengan banyaknya orang yang mengkalim atau mengkambinghitamkan  maslahah  ini,
akan  tetapi  dalam  syarat  dalam
maslahah ada yang bisa dijadikan alasan kewajiban suatu yang tidak
diperbolehkan.  Namun  para  ulama memposisikan  syarat  maslahah  yang dapat diterima oleh syara.
Imam al-Syatibi dalam menentukan posisi  maslahah  ada  syarat  berhujah dalam  kitabnya  al-I’tisam  bahwa  ada yang perlu diperlihara dalam menentukan maslahah yakni: 1. Mestinya  suatu  maslahah  dapat diterima akal maupun logika, sebab ada factor  rasional .  Akan  tetapi maslahah  harus  diterima  tanpa melihat alasan pada illat yakni pada aturan ibadah.
2. Maslahah ini tidak boleh bertentangan dengan syara maupun dalil  qat’i.  Sehingga  maslahah  ini mesti  beriringan  dengan  maqashdi
Syariah  secara  global,  juga  mesti beriringan dengan maslahah diperlukan  oleh  syara  walaupun tidak ada dalil tersendiri.
3. Maslahah  yang  harus  mengangkat kesukaran  yang  menekankan  pada agama. Sehingga harus berdasarkan dalam memelihara maslahah dahuriyyah  (Al-Syatibi  &  al- Lakhmi, 1997).
Sementara  Imam  al-  Ghazali  pada kitabnya
al-Mustasfa sudah
menekankan  syarat  yang  ketat  yang berlawaan dengan al-Syaitibi yakni: 1. Maslahah  hanya  ada  pada dahuriyyat yang menjaga agama, akal, nyawa, kehormatan dan harta. Sehingga jika terletak pada tahsiniyyat
maupun

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
hajiyyat maslahah tersebut tidak sah.
2. Maslahah dilarang bersifat khusus sebab mesti menyeluruh semua manusia. Sehingga maslahah ini bersifat umum.
3. Maslahah tersebut bersifat qat’i
4. Maslahah tersebut dilarang berlawanan  terhadap  nash  Al- Quran,  al-Sunnah  maupun  ijma (Hidayatullah, 2018).
Posisi  syarat  kuliyat,  qat’iyat  dan dahuriyat membuat teori maslahah sulit bila  diterpkan  masa  modern  saat  ini. Sehingga  al-Qardawi  suatu  waktu membuat uraian syarat yakni:
“Sebab  memelihara  maslahah  setiap orang  atau  sekumpulan  orang  akan berbeda-beda hal ini termasuk persoalan diktilaf  dalam  syara.  Sehingga  bukan keharusan bahwa maslahah ini berkakteristik  qat’i,  sebab  beramal melalui zann ialah persoalan dipraktikan  pada  syara.  Kemudian bukan suatu keharusan yang disyaratkan oleh  al-Ghazali  pada  penggunaan maslahah  harus  pada  dahuriyyat  yang juga berkarakteristik hajiyyat.”
Al-Qardawi juga ikut mendukungpendekatan al-Syaitibi dalam  teori  maslahah  tersebut  yakni bahwasanya: “Membuang kesulitan dan mengharapkan kemudahan atas persolaan  manusia  yang  menunjukan bahwa  maslahah  takmilah  maupun hajjah  termasuk  tujuan  syara.  Beliau juga mendukung teori maslahah pendekatan al-Syaitibi yang
mengatakan bahwasanya membuat
batasan  terhadap  maslahah  dahuriyah dan  memisahkan  atau  membuangnya maslahah  takmili  dan  hajjah.(Turmudi, 2017)
Imam  al-Syaitibi  dalam  teori maslahah  ini  lebih  mendekatkan  pada tujuan  syara  yakni  maqashid  syariah. Misalnya hujjah pada Khidir yang tidak memperbolehkan  sampan  golongan miskin  sebab  menurut  al-Syaitibi perlakuan  ini  pada  maslahah  yakni memelihara  sampan  orang  miskin daripada  dirampok.  Sehingga  hal  ini bersifat  khusus  pada  yang  miskin dilokasi tersebut bukan umum (Hardiati, 2020).

## Jenis-Jenis  Penyelesaian  Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  atau  lebih  dikenal ekonomi  syariah  kegiatan  ekonomi yang pelaksanaanya berlandaskan pada asas-asas syariah baik pada perorangan maupun  kegiatan  usaha  yang  bebentuk badan usaha berbadan hukum . Lingkup ekonomi Islam yakni pegadaian syariah, sekuritas syariah, bank syariah, Lembaga  keuangan  mikro  syariah, asuransi  syariah,  reksadana  syariah, oblogasi  syariah,  reasuransi  syariah, pensiun  lks,  bisnis  syariah  dan  surat berharga berjangka syariah.
Penyelesaian  persoalan  ekonomi syariah di Indonesia  telah diatur dalam pasal  yakni  pada  pasal  6  UU  No.  30 tahun  1999  mengenai  arbitrase  dan penyelesaian  sengketa,  yakni  sebagai berikut:

## a. As- Sulhu (Perdamaian)
Islam  mengajarkan  bahwa  dalam menyelesaikan persoalan haruslah mengedepankan perdamaian atau sering disebut  al  suhlu.  Al-Quran  dan  al- sunnah harus menjadi sandaran pertama dalam  mencapai  hakikat  perdamaian dalam  segala  perselisihan.  Upaya  yang dilakukan yakni dengan jalan musyawarah  dengan  menekankan  pada syariat  dengan  prinsi-prinsipnya  agar tercapai sepakat. Sehingga dengan cara ini  akan  mendatangkan  persoalan  yang baik  hal  ini  bisa  menggunakan  teori maslahah al-syaitibi bahwasanya semua yang  menjadi  maslahah  harus  sesuai dengan  tujuan  syara  yakni  maqashid syariah.
Perselisihan  yang  bisa  selesaikan melalui  al  suhlu  yakni  dalam  bidang muamalat  atau  perekonomian  Islam atau persoalan dalam harta yang ada hak daripada  manusia  itu  sendiri.  Sehingga hal-hal  yang  menyangkut  Tuhan  tidak bisa didamaikan.
b. Tahkim (Arbitrase Syariah)
Takhim yakni sebuah cara menyelesaian  masalah  dengan  damai yang disertai oleh penengah atau wasit. Sehingga dengan takhim menjadi suatu cara dalam mencegah peselisiahan. Hal ini jika belum bisa menggunkan al suhlu atau damai sehingga dengan cara takhim yang  menghadirkan  seseorang  diantara orang  yang  sedang  bertikai.  Sekarang ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan arbitrase.(Hadiati  &  Tampi,  2017) Sementara  bila  dikaitkan  dengan  teori maslahah al Syaitibi bahwa hal ini agar
tercapai suatu tujuan syara sebagaimana yang  di  ajarkan  oleh  Islam  (Nurhayati, 2019).
Secara umum di era modern saat ini dalam  menyelesaikan  sengketa  sudah beralih pada jalan alternative yakni non ligitasi atau lebih dikenal dengan ADR (Alternative Dispuse Resolution). Bahkan di negara seperti Australia dan Amerika hampir 90% sengketa dibereskan  melalui  jalur  non  ligitasi terkhusus  dalam  kalangan  pengusaha. Di  Indonesia  pun  mulai  diterapkan walaupun  masih  terbatas  (Nugroho, 2019).
c. Qadha (Lembaga Peradilan Syari’ah)
Peradilan  agama  sudah  membawa perubahan  besar  yakni  dengan  sahnya UU  No.3  Th.2006  tentang  perubahan UU  No.7  Th  1989  mengenai  Peradilan Agama (Hidayanto, 2016).
Sehingga  dengan  adanya  UU  ini maka  persoalan  yang  timbuk  terkait dalam  penyelesaian  polemic  syariah selain  bisa  dituntaskan  melalui  cara suhlu  atau  damai  dan  takhim  atau arbitrase  syariah,  namun  juga  bisa dituntaskan dengan qadha yakni melalui peradilan  agama.  UU  diatas  telah memberikan kewenangan terhadap peradilan  agama  dalam  mengadili persoalan  dibidang  ekonomi  syariah selain  yang  pada  umumnya  yakni perkawinan, zakat, wakaf, hibah, wasiat, infaq dan shadaqoh (Prakoso, 2017).
Namun  artikel  ini  memfokuskan pada penyelesain sengketa diluar peradialan  yang  dilihat  dari  teori maslahah al-Syaitibi.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Dasar  Hukum  dalam  Penyelesaian Konflik Non Litigasi
Dasar  Hukum  penyelesaian  Non Litigasi yakni:
1. Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  14  Tahun
1970  menyatakan  bahwa:  “Semua peradilan dalam seluruh wilayah RI ialah Peradilan Negara serta ditetapkan dengan uu”.
2. Pasal 1851 KUH Perdata  berbunyi: “Perdamaian merupakan suatu perjanjian  serta  para  belah  pihak, dengan  memberikan  penyerahan menjanjikan maupun menahan suatu  barang,  mengakhiri  suatu konflik  yang  bergantung  maupun mencegah  adanya  suatu  sengketa. Persetujuan  ini  tidaklah  sah  namun jika dibentuk secara tertulis”.
3. Pasal  1855  KUH  Perdata:  “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan perselisihan yang termaktub  didalamnya,  baik  para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkaraan khusus atau umum, ataupun  maksud  itu  dapat  dibuat kesimpulan  sebagai  akibat  mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal  1858  KUH  Perdata:  “Segala perdamaian  memiliki  pada  para pihak  suatu  kekuatan  seperti  suatu putusan  yang  dibuat  oleh  hakim dalam  tingkat  yang  akhir.  Tidak dapatlah  perdamaian  itu  dibantah melalui  alasan  kekhilafan  hukum ataupun dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan”.
Alternatif
penyelesaian sengketa  hanya  diatur  pada  satu pasal yakni Pasal 6 Undang-undang No  30  Tahun  1999  mengenai Arbitrase serta Alternatif. Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: a. Sengketa ataupun beda pendapat perdata  bisa  diselesaikan  oleh kedua  pihak  melalui  alternatif penyelesaian sengketa yang bersumber  pada  iktikad  baik sehingga mengesampingkan penyelesaian  secara  ligitasi  di Pengadilan. b. Penyelesaian  sengketa  ataupun beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para  pihak  dalam  waktu  paling lama 14 (empat belas) hari serta hasilnya dimasukakn pada suatu kesepakatan yang tertulis.
c. Sengketa ataupun beda pendapat sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2)  tidak  tidak  bisa diselesaikan, sehingga atas kesepakatan  tertulis  para  pihak, sengketa maupun beda pendapat dituntaskan dengan bantuan seorang dan lebih kepada penasihat  ahli  maupun  melalui seorang mediator
d. Jika  kedua  pihak  ini  dalam waktu  paling  lambat  14  (empat belas)  hari  melalui  bantuan seorang atau lebih penasehat ahli ataupun  melalui  mediator  tidak
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
berhasil memperoleh kata sepakat,  atau  mediator  tidak berhasil  mempertemukan  kedua belah  pihak,  maka  para  pihak dapat menghubungi pada lembaga arbitrase maupun lembaga alternative penyelesaian  sengketa  dalam menunjuk seorang mediator. e. Jika  sudah  menunjuk  mediator lembaga  arbitrase  atau  lembaga alternative penyelesaian sengketa,  pada  waktu  paling lama  7  (tujuh)  hari  usaha mediasi harus telah dimuat.
f. Usaha dalam penyelesaian sengketa ataupun beda pendapat melalui  mediator  seperti  yang terdapat  dalam  ayat  (5)  dengan memegang  teguh  kerahasiaan,
pada waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sampai kesepakatan dalam wujud tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. g. Kesepakatan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat secara  tertulis  merupakan  hal serta mengikat para pihak untuk dilaksanakan  dengan  iktikad baik  dan  wajib  didaftarkan  di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
h. Kesepakatan penyelesaian sengketa maupun beda pendapat sebagaimana  dimaksud  ayat  (7)
wajib  selesai  dilakukan  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  pendaftaran  i.
Apabila usaha perdamaian sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak  dapat  dicapai,  maka  para pihak mengacu pada kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian pada  lembaga  arbitrase  atau arbitrase ad hoc. 5. Ayat  (7)  dari  pasal  6  tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri  pada  waktu  paling  lama  30 hari sejak penandatanganan. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak agar dilakukan dengan iktikad yang baik. Bagaimana  halnya  jika  salah  satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut. 6. Perjanjian perdamaian yang dituangkan  dalam  sebuah  Akta Notaris ialah akta autentik Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa dikatakan  sebagai  bentuk  yang paling  nyata  serta  lebih  spesifik dalam upaya Negara mengimplementasikan serta mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Pada  undang-undang  ini pula  dijelaskan  bahwa  Negara memberi  kebebasan  masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi,
mediasi,  negoisasi,  konsiliasi  atau penilaian para ahli.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam melalui Jalur Non Litigasi Secara prinsip menurut Mahkamah  Agung  pasal  22  UU  No.14 Th 1970 bahwasanya dalam penegakan hukum harus dilakukan dalam kekuasaan  kehakiman  sebagai  badan yudikatif diluar itu tidak diperkenankan sebab berlawanan dengan syarat hukum formal.(Makarim, 2019)
Akan  tetapi  berlandaskan  pada pasal  3  UU  No.14  Th  1970  dan  UU
No.30 Th 1999 mengenai arbitrase dan alternatife
dalam menyelesaikan sengketa,  sehingga  terbuka  terhadap yang  bersengketa  memakai  institusi diluar  pengadilan  atau  ligitasi  seperti dengan  jalan  perdamaian  maupun arbitrase  yang  pada  jalur  non  litigasi (Nurjalal, 2018).
Melalui  adanya  pasal  6  UU  No 30  Th  1999  mengenai  arbitrase  dan alternatif penyelesaian penyelesaian
a. Arbitrase
Jika dilihat dari kacamata Islam arbitase  ini  sama  dengan  takhim, yakni  menjadi  sesoarang  sebagai penengah  dalam  menyelesaikan suatu  perkara.  Lembaga  ini  telah dikenal sejak zaman sebelum Islam.
Gagasan pertama didirikannya arbitrase  syariah  di  Indonesia, dimulai  dari  bertukar  pikiran  para ulama,  praktisi  hukum,  para  pakar hingga cendikiawan muslim. Hal ini ada pertemuan dengan gagasan dari pimpinan MUI tanggal 22 april 1992. Meskipun  saat  itu  belum  ada
peradilan yang terstruktur setaip hal dalam persoalan hak waris maupun milik dan sebagainya (Anwar, 2018).
Pada  tanggal  23  oktober  1993 diresmikan Badan Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI), setelah  beberapa  kali  mengadakan rapat  rancangan  dan  prosedur beracara.  Saat  ini  sudah  berganti nama  menjadi  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS) yang  diputuskan  ketika  Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan  pengurus  BAMUI  masukkan pada SK MUI No. Kep- 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember  2003  sebagai  suatu lembaga  arbiter  yang  menangani penyelesaian  perselisihan  sengketa di bidang ekonomi syariah (Hidayat, 2020).

## b. Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif  dalam  penyelesain sengketa sudah dibuat pada pasal 6 UU  No.30  Th  1999  tentang penyelesaian sengketa dan arbitrase yang  di  dalamnya  tedapat  tentang mekanisme cara menyelesaian konflik para pihak (Ariani, 2012). Sedangakan dalam hukum perdata  Islam  dalam  penyelesaian alternatifnya  yang  berlandaskan pada itikad baik sehingga tidak perlu menggunakan  cara  ligitasi.  Akan tetapi  bila  tidak  bisa  kata  sepakat dari  kedua  pihak  yang  berkonflik dengan tertulis sehingga dibutuhkan seorang  penasehat  yang  berguna sebagai  penengah.  Jika  dalam  14 hari dengan penasehat maka
diperlukan  mediator.  Hal  ini  juga diharapakn  dalam  7  hari  bisa dimulai mediasinya (Irawan, 2017).

## KESIMPULAN
Imam al-Syatibi dalam menentukan posisi  teori  maslahah  ada  syarat berhujah  dalam  kitabnya  al-I’tisam bahwa ada yang perlu diperlihara dalam menentukan  maslahah  yakni  maslahah mestinya  dapat  diterima  akal  maupun logika,  sebab  ada  faktor  rasional. Maslahah  harus  diterima  tanpa melihat alasan  pada  illat  yakni  pada  aturan ibadah, tidak boleh bertentangan dengan syara  maupun  dalil  qat’i.  Sehingga maslahah  ini  mesti  beriringan  dengan tujuan  syara  yakni  maqashid  syariah secara  umum,  juga  mesti  beriringan dengan maslahah yang diperlukan oleh
syara walaupun tidak ada dalil tersendiri,
kemudia maslahah yang harus mengangkat kesukaran yang menekankan  pada  agama.  Sehingga harus  berdasarkan  dalam  memelihara maslahah dahuriyyah. Maslahah tersebut  bisa  diaplikasikan  ataupun  di relevansikan dengan penyelesaian sengketa  ekonomi  Islam  melalui  jalur non  pengadilan  yakni  perdamaian  dan melalui bantuan mediator karena hal ini dapat  memberikan  maslahah  sebab Islam mengajarkan untuk mengedepankan  perdamain  bila  ada perselisihan pada para pihak namun hal ini hanya berlaku pada bidang muamalah  atau  ekonomi  syariah  lain lagi jika berhubungan dengan ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syatibi, A. I., & al-Lakhmi, M. (1997). al-Muwafaqat. Beirut: Darul Ma’rifah .
Anwar, K. (2018). Peran pengadilan dalam arbitrase syariah . Kencana.
Ardi,  S.  (2017).  Konsep  Maslahah  dalam  Perspektif  Ushuliyyin. An-Nahdhah , 10 (2), 233–258.
Ariani,  N.  V.  (2012).  Alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar  pengadilan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (2), 277–294. Ghazaly, H. A. R. (2016). Fiqh muamalat . Prenada Media.
Hadiati,  M.,  &  Tampi,  M.  M.  (2017).  Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Prioris , 6 (1), 64–85.
Hardiati,  N.  (2020).  Wakaf  Tunai  (Cash  Waqf)  menurut  Persfektif  Ulama  dan tinjuan Maqashid Syariah. Akselerasi , 2 (3), 106–117.
Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1), 513– 518.
Hasbi, M. H., & Busri Harun, M. H. (2017). Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah . La Tansa Mashiro Publisher.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Hidayanto,  B.  I.  (2016). Implementasi  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  pada putusan nomor: 3333/Pdt. G/2014/PA. BL . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Hidayat, Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia . Prenada Media.
Hidayatullah,  S.  (2018).  Maslahah  Mursalah  Menurut  Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 2 (1), 115–163.
Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 15 (2).
Irawan,  C.  (2017). Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia .  CV. Mandar Maju.
M Sulaeman Jajuli, M. E. I. (2015). Kepastian Hukum gadai Tanah dalam islam . Deepublish.
Makarim,  A.  (2019). Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  lewat  mediasi  di lembaga  litigasi  dan  non  litigasi  (studi  kasus:  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Jakarta,  dan  Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Prenada Media.
Nurhayati,  N.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam.
Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 3 (1),  01–11.  https://doi.org/10.26618/j- hes.v3i1.2118
Nurjalal,  N.  (2018).  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Hukum  Islam  diluar Pengadilan. Jurnal Pahlawan , 1 (2), 28–34.
Prakoso,  A.  L.  (2017).  Tinjauan  Terhadap  Arbitrase  Syariah  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Jurisprudence ,
7 (1), 59–67.
Rahardjo, S. (2006). Membedah hukum progresif . Penerbit Buku Kompas.
Rahman, N. N. A., Ramli, M. A., Mohd, S. M. S. B. S., & Rosale, M. I. (2018). Relevansi  Teori  Al-Maslahah  Menurut  al-Syatibi  Dalam  Menangani  Isu Probatan Masa Kini. Al-Risalah , 13 (01), 47–64.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Bandung: Alfabeta (pp. 286–288).
Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif al-Syatibi. Journal de Jure , 6 (1).
Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Islamadina , 7 (1), 45.http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/15
28