Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1217
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NISBAH BAGI HASIL
NASABAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)
Ayu Sulisyanti Institut Pertanian Bogor Email: ayusulis2827@gmail.com
Jaenal Effendi Institut Pertanian Bogor
Abstract Micro  business  is  currently  getting  a  share  of  the  government  and  financial institutions because it has an important role in increasing the economic growth of the  community.  Currently  the  development  of  micro-enterprises  faces  several problems,  one  of  which  is  limited  capital,  therefore  KSPPS  BMT  BUS  Pati  was presented as a provider of financial services for micro-entrepreneurs. KSPPS BMT BUS Pati emphasizes the use of sharia principles in its contracts, one of which is the Mudharabah  financing  agreement.  This  contract  is  theoretically  difficult  to implement in terms of profit sharing, because capital must be fully from the capital owner and the possibility of moral hazard from related parties. This study aimed to determine  the  factors  that  influence  the  return  on  profit  sharing.  The  research method used in this study is descriptive analysis and OLS. The results of the analysis show that the factors that influence the return of profit sharing practices at KSPPS BMT BUS Pati were the relationship between BMT and customers, business sector, financing amount, length of business, and payment period.
Keywords: Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah, Microbusiness, Ordinary Least Square, Profit-Sharing Return
Abstrak Bisnis  Mikro  saat  ini  mendapat  perharian  dari  pemerintah  dan  lembaga keuangan  karena  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Saat  ini  pengembangan  usaha  mikro menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah keterbatasan modal, oleh karena itu KSPPS BMT BUS Pati hadir sebagai lembaga penyedia jasa keuangan  untuk  pelaku  usaha  mikro. KSPPS  BMT  BUS  Pati  menekankan penggunaan  prinsip  syariah  dalam  kontraknya,  salah  satunya  adalah perjanjian  pembiayaan Mudharabah .  Kontrak  ini  secara  teori  sulit  untuk diterapkan  dalam  hal  pembagian  keuntungan,  karena  modal  harus
Volume 2 Number 2, page 253-276, July – December 2018 Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah ISSN: Print 2579-3233 ; Online 2580-068X
254 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
sepenuhnya dari pemilik modal dan kemungkinan terjadi moral hazard dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi return bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan  OLS.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengembalian praktik bagi hasil pada KSPPS BMT BUS Pati adalah hubungan antara BMT dan pelanggan, sektor bisnis, jumlah pembiayaan, lama usaha, dan periode pembayaran.
Kata  Kunci: Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah, Usaha  Mikro,
Ordinary Least Square, Pembiayaan Bagi Hasil

## A. Pendahuluan
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), mayoritas masyarakat Indonesia bekerja pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM).  Sektor  UMKM  mendominasi  perekonomian  Indonesia  sebesar 99.99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia (Kemenkop dan UKM 2018). Jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 69.92 juta unit usaha. Bisnis UMKM menyumbang PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  atas  dasar  harga  berlaku  sebesar  60.00  persen  dan membuka lapangan pekerjaan bagi  masyarakat. Selain itu sebagai  sektor usaha yang paling banyak  menyerap  tenaga  kerja  sebesar  97.02  persen. Hal  ini  mengindikasikan bahwa  UMKM  berpotensi  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, produktivitas serta daya saing produk Indonesia.
Kendala yang paling utama dari UMKM adalah keterbatasan modal dan akses dari  sumber  lembaga  keuangan.  Beberapa  pihak  seperti  Pemerintah  dan  instansi keuangan  berupaya  untuk  mengembangkan  UMKM  dan  mengatasi  kendala  yang dihadapi  UMKM. Pemerintah berkolaborasi  dengan instansi  keuangan salah satunya membentuk  lembaga  keuangan non  bank.  Salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan non bank adalah Koperasi.
Berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik  Indonesia  nomor  16/Per/M.KUKM/IX/2015,  bahwa  dalam  rangka memperluas  kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan produktif,  perlu  mengembangkan  pelaksanaan  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku  dengan  prinsip  syariah,  agar  masyarakat  dapat  memperoleh  manfaat  dan
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 255
kesejahteraan  yang  sebenar-benarnya.  Koperasi  yang  berpedoman  dengan  prinsip syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
KSPPS  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera-Pati  ini  dinilai  lebih  sesuai  dengan karakteristik UMKM dan sebagai solusi bagi pengusaha UMKM dalam permasalahan permodalan  melalui  pembiayaan  yang  diberikan.  Pembiayaan  yang  diberikan  oleh KSPPS antara lain pembiayaan untuk akad kerja sama atau bagi hasil, akad jual beli, akad  pinjaman  kebaikan  dan  akad  sewa  menyewa.  Pembiayaan  bagi  hasil  dalam lembaga  keuangan  syariah  menggunakan  akad mudharabah. Jumlah  nasabah pembiayaan mudharabah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan.
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009), secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, di mana pemilik dana memberikan modal 100 persen kepada pengelola dana, laba  dibagi  atas  dasar  nisbah  bagi  hasil  menurut  kesepakatan  kedua  belah  pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada moral  hazard. 1 Akad mudharabah merupakan  suatu  transaksi  pendanaan  yang berlandaskan  kepercayaan.  Pembiayaan  dengan  akad mudharabah diharapkan  dapat mendominasi pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah, karena pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan pembiayaan yang bersifat produktif sehingga tidak menutup  kemungkinan  untuk  meningkatkan  lapangan  pekerjaan. 2 Akad mudharabah sangat sesuai untuk anggota yang membutuhkan modal guna mengembangkan usaha. Pada faktanya, pembiayaan pada lembaga keuangan syariah Indonesia baik itu Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) masih sangat sedikit dalam menerapkan akad bagi hasil. Pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
1 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia (Jakarta:  Salemba  Empat, 2009).
2 Nur  Gilang  Giannini,  “Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Mudharabah  pada Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia,” Accounting  Analysis  Journal 2,  no.  1  (2013):  96 – 103, https://doi.org/ISSN 2252-6765.
256 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Gambar 1 . Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan BUS dan UUS 2013-2017

## Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2018 (diolah)
Berdasarkan  Fatwa  DSN  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah menyatakan  bahwa  bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi dari keuntungan sesuai kesepakatan. Pertimbangan yang digunakan kedua pihak dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil didasarkan oleh tingkat informasi yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pihak.  Besaran  nisbah  bagi  hasil  yang  rasional hendaknya  kompetitif  dan  ditetapkan  secara win-win  solution, sehingga  manfaatnya dapat  dirasakan  tidak  hanya  oleh  nasabah  pihak  ketiga  sebagai  investor  dan  KSPPS sebagai  mediator  tetapi  juga  para mudharib sebagai  pengelola.  Akan  tetapi  menurut Antonio (2001), pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang tinggi, seperti: nasabah menggunakan dana menyimpang dari kontrak, lalai dari kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian  keuntungan  oleh  nasabah  yang  tidak  jujur. 3 Pembagian  hasil  dari keuntungan  dinilai  mempunyai  risiko  yang  tinggi  karena  berpeluang  terjadinya
3 Muhammad  Syafi’i  Antoni, Bank  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001).
13.625 14.354 14.82
15.292 17.09 39.874 49.387 60.713 78.421 101.505 110.565 117.371 122.111 139.536 150.332 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2013 2014 2015 2016
2017
Juml ah ( tr ili yu n ru p iah ) Periode (Tahun) Mudharabah Musyarakah Murabahah
penyimpangan oleh salah satu pihak. Pihak yang berpeluang untuk mendapatkan risiko yang tinggi adalah pemilik modal atau KSPPS BMT Bina Ummat Sejahter-Pati.
Berdasarkan ulasan di atas perlu adanya pengujian terhadap sistem akad dan penentuan return bagi hasil yang diperoleh oleh pihak KSPPS dalam akad pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera- Pati. Merujuk pada penelitian yang dilakukan  oleh  Raffiny  (2011)  yang  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dengan  membedakan  wilayah  penelitian,  tempat  penelitian  dan  metode  yang digunakan. 4 Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  pembiayaan mudharabah termasuk pembiayaan yang pihak mudharib (pengelola usaha) tidak bisa memastikan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  pertanyaan  yang  akan  dijawab  dalam penelitian ini adalah:Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pembagian return bagi hasil nasabah pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera-Pati?

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Koperasi Simpan Pinjam Syariah
Koperasi simpan pinjam syariah atau biasa disebut dengan KSPPS menurut Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor  16/PER/M.KUKM/IX/2015  yaitu  koperasi  yang  kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) termasuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya dengan koperasi  konvensional  yaitu  pada  koperasi  syariah  proses  pelaksanaannya  harus sesuai dengan syariat Islam, dan menghindari hal-hal yang mendekati riba.
Nuryadin  (2004)  menyatakan  bahwa  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) terdiri  dari  dua  kelompok  lembaga,  yaitu lembaga  keuangan berbentuk  bank  dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan
4 Raffiny GO, “Faktor -Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi  Hasil  Pembiayaan  Mudharabah  pada  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT)  (Studi  Kasus  pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)” (Skripsi, Universitas Jember, 2011).
258 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018

## yang termasuk lembaga keuangan non-bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan
Baitul maal wa tamwil (BMT).
BMT  merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang  dioperasikan  di  bawah prinsip-prinsip  syariah,  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  pembiayaan  mikro untuk  usaha  mikro  dan  kecil.  Berkaitan  dengan  peningkatan  terhadap  lembaga keuangan,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  hadir  sebagai  lembaga intermediasi  bagi  para  pelaku  usaha  mikro.  Salah  satu  bentuk  dari  LKMS  di Indonesia yaitu BMT. 5
Secara  umum  BMT  berfungsi  sebagai  lembaga  intermediasi  yang mengumpulkan dan menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan  juga  sebagai  lembaga  sosial  yang  mengelola  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah. Sebagai lembaga intermediasi, BMT paling tidak memiliki dua peran penting yaitu melakukan  pembinaan  dan  pendanaan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang menegaskan  arti  penting  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat. 6
Tujuan utama pembiayaan oleh BMT adalah untuk pelaku usaha mikro. BMT berperan  dalam  pemberdayaan  usaha  mikro  yang  ditekankan  bagi  pelaku  usaha yang produktif. 7

## 2. Pembiayaan Syariah
Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan untuk pihak yang dibiayai yang diberikan oleh bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak yang dibiayai diwajibkan mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu  dengan  imbalan  bagi  hasil.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan didasarkan  atas  kepercayaan.  Berbeda  dengan  kredit  yang  diberikan  oleh  bank
5 irfan Syauqi Beik dan Indah Purnamasari, “Empirical Role of Islamic Cooperatives in Financing Micro and Small Scale Entreprenuers in Indonesia. Case study of KOSPIN Jasa Syariah
Pekalongan” (Islamic Finance Conference Qatar, 2011), http//conference.qfis.edu.qa/app/media/223.
6 Widiyanto,  Abdul  Ghafar  Ismail,  dan  Kartiko  A.  Wibowo, BMT  Praktik  dan  Kasus (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
7 Ely  Ihda  Falihah,  “Peran  baitul  Maal  wa  tamwil  dalam  upaya  pemberdayaan  usaha mikro  di  koperasi  BMT- MMU  Kraton  Sidogiri  Pasuruan”  (Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Malang, 2007).
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 259
konvensional,  pembiayaan  yang  dimiliki  oleh  bank  syariah return yang  didapat berdasarkan  akad-akad  yang  disediakan  oleh  bank  syariah,  bukan  berdasarkan sistem bunga. 8
Menurut  Kasmir  (2004),  sistem  pembiayaan  menggunakan  lima  prinsip, yaitu:
1. Caracter (sifat atau watak calon debitur) yang bertujuan memberikan kayakinan kepada pihak perbankan bahwa pihak yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya.
2. Capacity, yaitu  kemampuan  debitur  dalam  membayar  pembiayaan  yang disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis dan keuntungan.
3. Capital, yaitu berbagai sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur.
4. Collateral , yaitu jaminan yang diberikan oleh calon debitur berupa jaminan fisik maupun nonfisik, di mana jaminan tersebut dianjurkan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
5. Condition , yaitu penilaian kredit dengan mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.
Menurut  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UMKM  Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, pembiayaan syariah dibagi menjadi empat, yaitu:
1. Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah.
2. Pembiayaan bentuk sewa yang terdiri dari ijarah dan ijarah muntahiyya bittamlik .
3. Pembiayaan jual beli yang terdiri dari piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Pembiayaan pinjam meminjam dalam bentuk qardh.

## 3. Pembiayaan Mudharabah
Istilah mudharabah berasal  dari  kata dharb artinya  memukul  atau  berjalan. Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. 9 Akad mudharabah biasa diartikan sebagai  kerjasama  antara  pemilik  dana  ( sahibul  maal )  dengan  pengelola  dana
8 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011).
9 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
260 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
( Mudharib )  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  nisbah  bagi  hasil  menurut kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka risiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal  selama  bukan  karena  kelalaian  pihak  pengelola.  Akan  tetapi  jika  kerugian disebabkan  oleh  kecurangan  atau  kelalaian  pihak  pengelola  maka  mereka  harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut . 10
Ada beberapa segi penting dari pembiayaan mudharabah adalah pembagian keuntungan  diantara  dua  pihak  harus  proporsional  dan  tidak  dapat  memberikan keuntungan sekaligus kepada pemilik modal. 11 Disamping itu, pemilik modal juga tidak bertanggungjawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
Sesuai  dengan  Fatwa  DSN  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah, rukun dan syarat pembiayaan terdiri atas:
1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dan kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c. Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan  harus  dibayarkan  kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
10 Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik .
11 Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan D an Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah,” Jurnal Keuangan dan Perbankan 15, no. 3 (2011): 466 – 78.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 261
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b. Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola  tidak  boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  (mudharib),  sebagai  perimbangan  (muqabil) modal  yang  disediakan  oleh  penyedia  dana,  harus  memperhatikan  hal-hal berikut:
a. Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  mudharib,  tanpa  campur  tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  tujuan  mudharabah,  yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi  kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

## 4. Bagi Hasil
Pada sistem pembiayaan bagi hasil, harga modal ditentukan secara bersama dengan  peran  dari  kewirausahaan.  Perjanjian  yang  disepakati  adalah  proporsi pembagian  hasil  disebut  nisbah  bagi  hasil  dalam  ukuran  presentase  atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
Nisbah  bagi  hasil  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  pihak-pihak  yang bekerjasama.  Kerjasama  para  pihak  dengan  sistem  bagi  hasil  harus  dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil
262 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.
Besarnya  nisbah  bagi  hasil  biasanya  akan  dipengaruhi  oleh  pertimbangan kontribusi  masing-masing  pihak  dalam  bekerja  sama  ( share  and  parthership )  dan prospek perolehan keuntungan ( expected return ) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi  ( expected  risk ).  Kesepakatan  suatu  tingkat  nisbah  terlebih  dahulu  harus mempehartikan  ketiga  faktor  tersebut.  Faktor  pertama, share  on  partnership merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karena itu tidak memerlukan perhatian  khusus.  Dua  faktor  lainnya  memerlukan  perhatian  khusus  karena kemampuan  untuk  memperkirakan  keuntungan  maupun  risiko  yang  mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko

## 5. Metode Bagi Hasil
Sistem  perekonomian  Islam  merupakan  masalah  yang  berkaitan  dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad),  yang  ditentukan  adalah  porsi  masing-masing  pihak,  misalkan  20:80  yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperolehkan didistribusikan sebesar 20 persen bagi pemilik dana ( shahibul maal ) dan 80 persen bagi pengelola dana ( mudharib) . 12
Bagi  hasil  adalah  bentuk return (perolehan  kembaliannya)  dari  kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa sistem bagi  hasilmerupakan  salah  satu  praktik  perbankan syariah.
Jika dibandingkan dengan suku bunga, skema bagi hasil mengurangi risiko yang dihadapi peminjam tetapi dalam waktu yang bersamaan maningkatkan risiko yang dihadapi pemilik modal. Peran sebagai risk pooling agent yang dipegang oleh bank  syariah  terbukti  dapat  menjaga  distribusi  pendapatan  pemilik  modal  dan
12 Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 263
sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi  peminjam 13 . Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem: 14
a. Bagi untung ( profit sharing )
Dalam kamus ekonomi, profit dapat diartikan sebagai laba. Akan tetapi secara istilah profit  adalah perbedaan yang timbul  akibat total pendapatan (total revenue ) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost) . Dalam perbankan syariah istilah profit  sharing sering  menggunakan  istilah profit  and  loss  sharing, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang  diperoleh.  Sistem profit  and  loss  sharing dalam  pelaksanaannya  merupakan bentuk  dari  perjanjian  kerja  sama  antara  pemodal  (investor)  dan  pengelola  modal (enterpreneur) dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  ekonomi,  dimana  diantara keduanya  akan  terikat  kontrak  bahwa  didalamusaha  tersebut  jika  mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan  begitu  pula  bila  usaha  mengalami  kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai porsi. Jadi, dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak  akan  mendapatkan  upah  dari  kerjanya.  Sedangkan  keuntungan  yang  akan dibagikan  adalah  seluruh  pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya operasional selama proses usaha.
b. Bagi hasil ( revenue sharing )
Revenue berarti  penghasilan,  hasil,  atau  pendapatan.  Sedangkan  kata sharing merupakan  bentuk  kata  kerja  dari  kata share yang  berarti  bagi.  Jadi  secara bahasa revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan  barang-barang  dan  jasa-jasa.  Dalam  prinsip  ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi  total  harga  pokok  penjualan  (modal)  ditambah  keuntungan  dari  hasil
13 Iman Sugema, Toni Bakhtiar, dan Jaenal Effendi, “Interest versus Profit -Loss Sharing Credit Contract: Effciency and Welfare Implications,” International Research Journal of Finance and Economics 45, no. 45 (2010): 58 – 67. 14 Muchlis  Yahya  dan  Edy  Yusuf  Agunggunanto,  “Teori  Bagi  Hasil  (Profit  and  Loss Sharing)  Dan  Perbbankan  Syariah  Dalam  Ekonomi  Syariah,” Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (2011): 65 – 73.
264 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
penjualan (profit). Dalam perbankan pengertian revenue adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung  dari  total  pendapatan  pengelolaan  dan  tanpa  dikurangi  dengan  biaya pengelolaan dana.
6. Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil
Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari: 15
a. Faktor langsung
1) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total  dana  yang  diperoleh  LKS.  Jika  LKS  menentukan investment  rate 85 persen, hal ini berarti 15persen dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan  merupakan  dana  yang  dialokasikan  untuk  memenuhi likuiditas.
2) Jumlah  dana  yang tersedia  untuk  diinvestasikan  merupakan jumlah  dana dari  berbagai  sumber  dana  yang  tersedia  untuk  diinvestasikan.  Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:
a) Rata-rata saldo minimum bulanan.
b) Rata-rata saldo harian.
Investment  rate dikalikan  dengan  jumlah  dana  yang  tersedia  untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3)  Nisbah (profit  sharing  ratio) merupakan  rasio  yang  harus  disetujui  dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak LKS.
b. Faktor tidak langsung.
1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 265
a) LKS  dan  nasabah  melakukan share dalam  pendapatan  dan biaya.Pendapatan  yang  “dibagihasilkan”  merupakan  pendapatan  yang diterimadikurangi dengan biaya-biaya,
b) Jika semua biaya ditanggung LKS, maka hal ini disebut revenue sharing.
2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi  oleh  berjalannya  aktivitas  yang  diterapkan,  terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.
7. Konsep Penentuan Bagi Hasil
Nisbah  bagi  hasil  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan  besar kecilnyabagi  hasil  di  LKS.  Nisbah  merupakan  suatu  persentase  yang  disepakati bersamaantara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi.  Untuk  menentukan nisbah bagihasil, yang perlu diperhatikan adalah: 16
a. Data usaha
Data  usaha  nasabah  tersebut  meliputi  profil mudharib ,  jenis  usaha mudharib , dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan mudharib . Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan mudharib .
b. Kemampuan angsuran
Untuk  mengantisipasi  adanya  risiko  tidak  tertagihnya  kembali  dana pembiayaanyang telah disalurkan.
c. Distribusi pembagian hasil
Merupakan  bagian  dari  pendapatan  atas  suatu  pembiayaan  yang merupakankeuntungan  dan  akan  dibagihasilkan  kepada  pihak  LKS  dan mudharib .
d. Hasil usaha yang dijalankan
Hasil  usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah  menunjukkan  reputasi mudharib itusendiri. LKS mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan
16 Muhammad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  Pada  Bank  Syariah (Yogyakarta: UII Perss, 2004).
266 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
nisbah bagihasil yang tepat karena mengantisipasi risiko kredit yaitu risiko tidak tertagihnyakembali dana yang disalurkan.
e. Nisbah pembiayaan
Nisbah  pembiayaan  merupakan  rasio  yang  menunjukkan  porsi pembagian  hasilatas  pembiayaan  antara mudharib dan  LKS.  Pembagian keuntungan  yangdiperoleh  harus  dibagihasilkan  sesuai  dengan  rasio  yang disepakati bersamaantara pihak mudharib dan LKS.
Menurut Adiwarman Karim (2004), hal-hal yang berkaitan dengan nisbahbagi hasil yaitu: 17
f. Prosentase
Nisbah  keuntungan  harus  didasarkan  dalam  bentuk  prosentase  antara keduabelah  pihak,  bukan  dinyatakan  dalam  nilai  nominal  rupiah  tertentu. Nisbah  keuntungan  itu  misalnya  50:50,  70:30,  60:40,  atau  99:1.  Jadi  nisbah keuntungan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan,  bukan  berdasarkan  porsi setoran  modal.  Nisbah  keuntungan  tidak  boleh  dinyatakan  dalam  bentuk nominal  rupiah  tertentu,  misalnya shahibul  maal mendapat  Rp  50  000.00  dan mudharib mendapat Rp 50 000.00.
g. Bagi Untung dan Bagi Rugi
Ketentuan  di  atas  itu  merupakan  konsekuensi  logis  dari  karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi ( natural uncertainty  contracts ).  Dalam  kontrak  ini, return dan timing  cash  flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak  mendapat  bagian  yang  besar  pula.  Bila  laba  bisnisnya  kecil,  mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.
Bila  dalam  akad mudharabah ini  mendapatkan  kerugian,  pembagian kerugianitu  bukan  didasarkan  atas  nisbah,  tetapi  berdasarkan  porsi  modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan,  bukan  nisbah  saja,  karena  nisbah  50:50,  atau  99:1  itu  hanya
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 267
diterapkan  bila  bisnisnya  untung.  Bila  bisnisnya  rugi,  kerugiannya  itu  harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini  karena  ada  perbedaan  kemampuan  untuk  mengabsorpsi/  menanggung kerugian  di  antara  kedua  belah  pihak.  Bila  untung,  tidak  ada  masalah  untuk menikmati untung. Hal tersebut diakibatkan karena sebesarapa pun keuntungan yangterjadi,  kedua  belah  pihak  akan  selalu  dapat  menikmati  keuntungan  itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi.
Kemampuan shahibul maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib . Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) shahibul maal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahibulmaal . Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata  terjadi  kerugian, mudharib akan  menanggung  kerugian  (finansial) sebesar 0% pula.
Apabila  bisnis  rugi,  sesungguhnya mudharib akan  menanggung kerugian hilangnya  kerja,  usaha  dan  waktu  yang  telah  ia  curahkan  untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang  dikonstribusikannya.Bila  yang  dikontribusikan  adalah uang,  risikonya  adalah  hilangnya  uang  tersebut.  Sedangkan  yang dikontribusikan  adalah  kerja,  risikonya  adalah  hilangnya  kerja,  usaha  dan waktunya,  sehingga  tidak  mendapatkan  hasil  apapun  atas  jerih  payahnya selama berbisnis.
h. Jaminan
Ketentuan  pembagian  kerugian  bila  kerugian  yang  terjadi  hanya murnidiakibatkan oleh risiko bisnis ( business risk ), bukan karena risiko karakter buruk mudharib ( character  risk ).  Bila  kerugian  terjadi  karena  karakter  buruk, misalnya karena mudharib lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah ,  maka shahibul  maal tidakperlu  menanggung  kerugian  seperti ini.Para  fuqaha  berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  tidak  perlu  dan  tidak
268 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
bolehmensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.
Character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakildari shahibul maal dalam  mengelola  dana  dengan  seizin shahibul  maal ,  sehinggawajib  baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam  merawat  dan  menjaga  dana,  yaitu  melakukan  pelanggaran,  kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus  menanggung  kerugian mudharabah sebesar  bagian  kelalaiannya  sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan  perilaku  zalim  karena  ia  telah  memperlakukan  harta  orang  lain  yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak  untuk  menentukan  sendiri  mengambil  bagian  dari  keuntungan  tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan.
Pihak mudharib yang  lalai  atau  menyalahi  kontrak  ini,  maka shahibul maal dibolehkan  meminta  jaminan  tertentu  kepada mudharib . Jaminan  ini  akan disita  oleh shahibul  maal jika  ternyata  timbul  kerugian  karena mudharib melakukan  kesalahan,  yakni  lalai  dan  ingkar  janji.  Kerugian  yang  timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahibul  maal .  Cara  penyelesaiannya  adalah  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
i. Menentukan Besarnya Nisbah
Besarnya  nisbah  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  masing-masing pihakyang  berkontrak.  Jadi,  angka  besaran  nisbah  ini  muncul  sebagai  hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib . Dengan demikian, angka nisbah inibervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30,80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 269

## C. METODE PENELITIAN
Metode analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menampilkan data yang diperoleh dari kuisioner dalam bentuk tabel. Sedangkan  pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  hasil wawancara  dan  kuisioner  yang  diperoleh  dari  nasabah  KSPPS  BMT  Bina  Ummat Sejahtera Cabang Pati.
Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  analisis deskriptif dan Ordinary Least Square (OLS) menggunakan E-views 9. Analisis deskriptif digunakan  untuk  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  agar informasi dapat lebih mudah dipahami. Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menyajikan  data  pengukur.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro.
Metode  kuadrat  terkecil  biasa Ordinary  Least  Square (OLS)  digunakan  dalam menganalisis  regresi  linier  berganda  yakni  regresi  dimana  lebih  dari  satu  variabel penjelas atau variabel bebas. Metode ini digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas, dalam hal ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya return bagi hasil nasabah pembiayaan mudharabah .
Metode  OLS  memiliki  beberapa  sifat  teoritis  yang  kokoh,  yangdiringkaskan dalam  teorema  Gauss-Markov,  yaitu  berdasarkan  asumsi-asumsi  darimodel  regresi linear klasik. Penaksir OLS memiliki varian yang terendah di antara penaksir-penaksir linier lainnya, dalam hal ini, penaksir OLS disebut sebagai penaksir tak bias linier terbaik ( Best Linear Unbiased Estimators / BLUE). 18
Menurut  Juanda  (2009)  ada  beberapa  asumsi  yang  harus  dipenuhi  dalam penggunaan model ini, diantaranya adalah data menyebar normal, tidak ada hubungan linier sempurna antar peubah bebas (multikolinieritas), tidak ada korelasi antar sisaan (autokorelasi), nilai ragam konstan (homoskedastisitas). 19 Model OLS yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi return bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yaitu:
18 Damodar N. Gujarati, Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 2006).
19 Bambang Juanda, Pemodelan dan Pendugaan (Bogor: IPB Press, 2009).
270 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
𝑌𝑖 =   𝛽 0 + 𝛽 1 𝐷𝑆𝑈 + 𝛽 2 𝐿𝑛 𝐽𝑃 + 𝛽 3 𝐿𝑛 𝐿𝑈 + 𝛽 4 𝐿𝑛𝐽𝑊 + 𝛽 5 𝐵𝐴 + 𝛽 6 𝐷𝐻 + 𝑢 𝑖
Keterangan:
Yi = Return bagi hasil (persentase)
𝛽 0
=Parameter penduga
𝐷𝑆𝑈 = Dummy sektor usaha (1= pedagang dan 0=bukan pedagang)
JP = Besarnya pembiayaan (Rupiah) LU = Lama Usaha (tahun) JW = Jangka waktu angsuran (tahun) 𝐵𝐴 = Banyak angsuran (kali) 𝐷𝐻 = Dummy hubungan; (1= dipercaya dan 0=tidak dipercaya)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Return Bagi  Hasil  pada  Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati
Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan 60 responden yang merupakan UMKM nasabah pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera  Cabang  Pati.  Penelitian  ini  menganalisis  faktor-faktor  yang memengaruhi return bagi hasil nasabahpada pembiayaan mudharabah diKSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Model Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menyajikan data  pengukuran  untuk  melihat  pengaruh  variabel  penyebab  (eksogen)  terhadap variabel akibat (endogen). Hasil dari model persamaan Ordinary Least Square (OLS) selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
Hasil estimasi model regresi berganda yang diperoleh dengan metode OLS dan diuji signifikansinya menggunakan perangkat lunak Eviews 9 dalam penelitian ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.Estimasi  yang  dihasilkan  adalah  koefisien  variabel- variabel bebas dalam model yang bersifat Best LinearUnbiase Estimator (BLUE), serta memenuhi  asumsi  pada  uji  f  dan  uji  t,  model  harus  terbebas  dari  masalah autokorelasi,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  memenuhi  asumsi normalitas.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 271
Normality test dilakukan untuk mengetahui apakah asumsi normalitas pada model terpenuhi atau tidak. Hasil normality test , diketahui bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0.14, artinya nilai probabilitas > taraf nyata 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa eror pada model terdistribusi dengan sebaran normal dan model memenuhi asumsi normalitas.
Adanya heteroskedastisitas pada model dapat dideteksi dengan uji Breusch- Pagan-Godfrey .  Hasil  uji Breusch-Pagan-Godfrey didapatkan  nilai  probabilitas  dari  F hitung  lebih  dari  taraf  nyata  5  %  yaitu  sebesar  0.369  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  model  tidak  mengandung  pelanggaran  asumsi  heteroskedastisitas.  Deteksi pelanggaran asumsi autokorelasi pada model dilakukan melalui uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test . Dari uji ini diperoleh nilai probabilitas dari F hitung sebesar 0.5163 yang berarti lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari pelanggaran asumsi autokorelasi.
Adanya  multikolinearitas  diantara  variabel-variabel  bebas  dalam  model menyebabkan  pelanggaran  pada  asumsi  klasik.  Untuk  mendeteksi  keberadaan multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance InflationFactors (VIF) setiap variabel bebas dalam model. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas dalam model kurang dari 10, sehingga dapat diartikan tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada model persamaan.
Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  F-statistik  adalah sebesar 0.000. Pada taraf nyata 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik kurang dari taraf nyata, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel bebas dalam model yaitu dummy hubungan, lama usaha, dummy sektor usaha, jumlah pembiayaan,  jangka  waktu  angsuran  dan  banyak  angsuran  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel tidak bebas dalam model yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi return bagi hasil pada taraf nyata 5 persen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai R squared dari persamaan sebesar 66.31 persen yang artinya 66.31persen keragaman nilai return bagi hasil dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel penjelas dalam model, sisanya dijelaskan oleh variabel lain.
272 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Tabel 1. Estimasi Parameter Model Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Return Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah
Variable Return Bagi Hasil Koefisien Prob. C 3.010.850 0.0016* Dummy Hubungan -0.305249 0.0042* Dummy Sektor Usaha 0.318231 0.0212* Jumlah Pembiayaan -0.201959 0.0093* Banyak Angsuran 0.177777 0.2704 Lama Usaha -0.232259 0.0436* Jangka Waktu Angsuran 0.557803 0.0000* R-squared 0.663183 Adjusted R-squared 0.625052 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Data primer 2018 (diolah)
Keterangan: *) signifikan pada taraf nyata 5%
Berdasarkan  Tabel  1,  variabel dummy hubungan  berpengaruh  negatif  dan signifikan  pada  taraf  nyata  5  persen.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  besar hubungan  antara  BMT  dengan  nasabah  maka  bagi  hasil  yang  dibayarkan  ke  BMT semakin  sedikit.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Raffiny  (2011). Hubungan  yang  dimaksud  adalah  hubungan  baik  dalam  lingkup  pekerjaan,  banyak nasabah mengakses pembiayaan dan dipercaya oleh BMT karena tepat waktu dalam pembayaran, hubungan usaha maupun keluarga atau kerabat dekat. Hubungan ini yang membuat tingkat pengembalian pembiayaan tinggi dan memperkecil risiko gagal bayar sesuai dengan penelitian 20 . Semakin banyak nasabah mengakses pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati dan tepat waktu dalam membayar angsuran
20 Jaenal Effendi dan Annisa Rindra Utami, “The Effect of Social Capital on Customer’s Repayment Rate at Islamic Microfinance Institution,” Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 8, no. 2 (2016): 227 – 42, https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2631.
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 273
maka hubungan BMT dengan nasabah akan semakin dekat dan baik dan pada saat itu bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah ke BMT semakin rendah.
Variabel dummy sektor usaha berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5  persen  yang  memiliki probabilitas  0.0212. Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Rafinny (2011). Dapat disimpulkan bahwa nasabah atau mudharib yang mempunyai pekerjaan pedagang, bagi hasil yang harus diberikan nasabah ke BMT semakin  banyak.  Hal  ini  dikarenakan  pedagang  memiliki  tingkat  risiko  yang  tinggi. Karena mayoritas nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati yang gagal bayar dari kalangan pedagang baik yang pendapatannya rendah maupun tinggi.
Variabel  jumlah  pembiayaan  signifikan  pada  taraf  nyata  5  persen  dengan probabilitas 0.0093 dan berpengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan nasabah akan mengurangi bagi hasil yang diberikan nasabah ke BMT dan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 21 . Karena semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin tinggi tingkat risiko tidak tertagih akan semakin besar. Akan tetapi nasabah memberikan jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah pembiayaan yang  diminta.  Oleh  karena  itu  BMT  memberikan  bagi  hasil  yang  rendah  kepada nasabah.  Alasan  lain  yaitu  dengan  memberikan  pembiayaan  yang  besar  kepada nasabah, target yang harus dicapai oleh kantor cabang akan terpenuhi. Jadi tidak ada risiko potong gaji untuk karyawan Account Officer atau marketing di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.
Hasil  variabel  lama  usaha  nasabah  baik  pedagang  maupun  non  pedagang berpengaruh  negatif  dengan  bagi  hasil  yang  harus  dibayar  nasabah  ke  BMT. Variabellama usaha signifikan pada taraf nyata 5 persen dengan probabilitas 0.0436. Hal ini  menunjukkan bahwa semakin lama suatu usaha maka semakin rendah bagi hasil yang dibayar oleh nasabah ke BMT. Hasil ini sejalan dengan penelitian Haekal (2015) yang menyatakan bahwa BMT akan lebih percaya kepada nasabah yang berpengalaman dalam  usahanya  karena  akan  semakin  mudah  melihat  manajemen  usaha  dan  alur
21 M.  Mizanur  Rahman,  “Islamic  micro -finance  programme  and  its  impact  on  rural poverty alleviatio n,” International Journal of Banking and Finance 7, no. 1 (2010): 119 – 38.
274 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
usaha. 22 BMT akan lebih loyal dengan nasabah yang demikian karena memiliki risiko tidak  tertagih  yang  rendah  dan  lebih  menurunkan return bagi  hasil.  Nasabah  yang berpengalaman  akan  banyak  sekali  lembaga-lembaga  keuangan  mikro  lain  yang menawarinya, maka dari itu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan return bagi hasil yang rendah untuk memenangkan persaingan.
Variabel jangka waktu angsuran berpengaruh positif dan signifikan pada taraf nyata 5 persen dengan probabilitas 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama jangka  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  membayar  pembiayaan  maka  akan  semakin tinggi bagi hasil yang dibayar nasabah ke BMT. Hal ini sesuai dengan penelitian Rafinny (2011)  yang  menyatakan  bahwa  semakin  lama  jangka  waktu  angsuran  pembiayaan, maka  akan  meningkatkan  risiko  pembiayaan.  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  BMT  jika semakin lama akan semakin besar biayanya. 23

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:Sistem pembiayaan mudharabah pada  KSPPS  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  cabang  Pati  dalam penetapan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal dengan pengelola usaha. Tetapi sebelumnya pihak BMT telah menentukan nisbahnya sesuai  dengan  pertimbangan  BMT.  Pembiayaan mudharabah dikhususkan  untuk membiayaiusaha produktif dengan persyaratan pegajuan yang tidak berbelit-belit, serta untuk  sistem  pengajuan  dan  pengembalian  secara  jemput  bola.  Berbeda  dengan pembiayaan lain, sistem pembiayaan mudharabah ada promosi nisbah bagi hasil ke BMT yang lebih rendah kepada nasabah yang terpercaya dan mengambil pembiayaan dalam jumlah  tertentu.Berdasarkan  analisis  OLS,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Pati yaitu  hubungan,  sektor  usaha,  jumlah  pembiayaan,  lama  usaha,  dan  jangka  waktu pengembalian.
22 Muhammad  Haekal,  “Analisis  Tingkat  Kesehatan  BMT  dan  Dam pak  Pembiayaan Mikro  Syariah  terhadap  Perkembangan  Usaha  Mikro  (Studi  Kasus  BMT  Al- Azhar  Maros)” (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2015).
23 Raffiny GO, “Faktor -Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi  Hasil  Pembiayaan  Mudharabah  pada  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT)  (Studi  Kasus  pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo).”
Nilai Spiritual Bimbingan dan Konseling ... │ 275

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Juanda. Pemodelan dan Pendugaan . Bogor: IPB Press, 2009.
Damodar N. Gujarati. Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima . Jakarta: Erlangga, 2006.
Effendi, Jaenal, dan Annisa Rindra Utami. “The Effect of Social Capital on Customer’s Repayment  Rate  at  Islamic  Microfinance  Institution.” Al-Iqtishad:  Journal  of Islamic Economics 8, no. 2 (2016): 227 – 42. https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2631.
Ely  Ihda  Falihah.  “Peran  baitul  Maal  wa  tamwil  dalam  upaya  pemberdayaan  usaha mikro di koperasi  BMT- MMU Kraton Sidogiri Pasuruan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2007.
Giann ini,  Nur  Gilang.  “Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Mudharabah  pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Accounting Analysis Journal 2, no. 1 (2013):
96 – 103. https://doi.org/ISSN 2252-6765.
irfan Syauqi Beik, dan Indah Purnamasari. “Empirical Role of Islamic Cooperatives in Financing  Micro  and  Small  Scale  Entreprenuers  in  Indonesia.  Case  study  of KOSPIN  Jasa  Syariah  Pekalongan.”  Islamic  Finance  Conference  Qatar,  Qatar, 2011. http//conference.qfis.edu.qa/app/media/223.
Ismail. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana, 2011.
Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Karim Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan . Jakarta: PT  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Muhammad. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  Pada  Bank  Syariah . Yogyakarta: UII Perss, 2004.

## Muhammad Haekal. “Analisis Tingkat Kesehatan BMT dan Dampak Pembiayaan Mikro
Syariah  terhadap  Perkembangan  Usaha  Mikro  (Studi  Kasus  BMT  Al-Azhar Maros).” Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2015.
Muhammad Syafi’i A ntoni. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Raffiny GO. “Faktor -Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Kasus pada Baitul Maal Wa ttamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo).” Skripsi, Universitas Jember, 2011.
Rahman,  M.  Mizanur.  “Islamic  micro -finance  programme  and  its  impact  on  rural poverty alleviation.” International Journal of Banking and Finance 7, no. 1 (2010): 119 – 38.
276 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Sri Nurhayati, dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Sugema, Iman, Toni Bakhtiar, dan Jaenal Effendi. “Interest versus Profit -Loss Sharing Credit  Contract:  Effciency  and  Welfare  Implications.” International  Research Journal of Finance and Economics 45, no. 45 (2010): 58 – 67.
Susana, Erni, dan Annisa Prasetyanti. “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah  Pada  Bank  Syariah.” Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan 15,  no.  3 (2011): 466 – 78.
Widiyanto,  Abdul  Ghafar  Ismail,  dan  Kartiko  A.  Wibowo. BMT  Praktik  dan  Kasus . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Yahya,  Muchlis,  dan  Edy  Yusuf  Agunggunanto.  “Teori  Bagi  Hasil  (Profit  and  Loss Sharing)  Dan  Perbbankan  Syariah  Dalam  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan 1, no. 1 (2011): 65 – 73.