MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.9 (1) 2019, 40-51

## https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX
Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087- 2836 and e-ISSN: 2580-9482
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris  Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016

## Noor Mita Dewi
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Info Article _______________ History Article: Submitted: 23 Februari 2019 Revised: 1 Maret 2019
Accepted: 23 Maret 2019
_______________ Keywords: institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee and tax
avoidance ___________________ JEL classifications: Gxx Bxx Cxx (maksimal tiga golongan, rujukan penggolongan dapat dilihat pada https://www.aeaweb.or g/econlit/jelCodes.php?vi
ew=jel)

## Abstract ____________________________________________________________
This study aims to predict empirical evidence regarding the effect of institutional ownership, independent boards and audit committees partially or simultaneously on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016. Based on this, this study takes the title " The Influence of  Institutional  Ownership,  the  Independent  Board  of  Commissioners  and  the Audit Committee on Tax Avoidance in Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2012 - 2016 ". The selected population of all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016. The sampling method used in this study is the cluster sampling method, which is a form of purposive sampling by taking a predetermined sample based on the aims and objectives of the study, which obtained 115 samples from banking companies. The data used are secondary data with linear regression data analysis. Based on the research results, it is known that institutional ownership has a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted. The independent board of commissioners has a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted. The audit committee has no significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock  Exchange  for  the  period  2012  -  2016,  so  the  hypothesis  is  rejected.
Institutional ownership, independent board of commissioners and audit committee have a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted.
How to Cite: Dewi, N.,M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. MAKSIMUM, Vol.9 (1), 40-51 correspondence Address: Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50273 Institutional address: Universitas Muhammadiyah Semarang
E-mail: dewinoor@gmail.com
2086-0668 (P-ISSN) 2337-5434 (e-ISSN)
1. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  suatu  negara  akan  membutuhkan  dana  yang  banyak,  dimana sebagai  sumber  pendanaan  tersebut  ada  dua  sumber  antara  lain  sumber berasal  dari pajak dan non pajak. Sumber yang terbesar adalah dari pajak yang bersumber dari dalam negeri sendiri (Damayanti dan Susanto, 2015). UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak sebagai penerimaan negara. Pajak bagi  perusahaan  merupakan  kewajiban  yang  dapat  mengurangi  keuntungan  (laba). Negara  menginginkan  penerimaan  pajak  yang  besar  sedangkan  perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin Tindakan  yang  dilakukan  perusahaan  dalam  upaya  meminimalisasi  pajak  dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal menurut undang-undang atau disebut dengan tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  (Pohan,  2013).  Hal  tersebut  berbeda  dengan  tax  evasion  yang bertujuan untuk penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, seperti dengan melaporkan penghasilan yang tidak sebenarnya dengan tingkat pengurangan pendapatan yang terlalu banyak. Dengan melihat hal tersebut masalah penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi penghindaran pajak (tax avoidance) diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan bahkan  seringkali  mendapat  sorotan  yang  kurang  baik  karena  dianggap  memiliki konotasi  negatif.  Bagi  pemerintah  Indonesia,  telah  dibuat  banyak  aturan  untuk menghindari adanya penghindaran pajak (tax avoidance).
Tax  avoidance  merupakan  suatu  strategi  pajak  yang  agresif  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dalam  meminimalkan  beban  pajak,  sehingga  kegiatan  ini  memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain pembentukan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang dapat  mengawasi  kinerja  perusahaan  dalam  hal  perpajakan  perusahaan.  Mekanisme corporate  governance  merupakan  serangkai  peraturan  yang  menetapkan  hubungan antara  pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta  para pemegang  kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  sehubungan  dengan  hak-hak  dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem pengarah dan pengendali perusahaan.
Menurut Fazlzadeh et al., (2011) konsep struktur kepemilikan adalah subyek yang penting  dalam  konsep  luas  corporate  governance.  Menurut  Dewi  dan  Jati  (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan  asuransi,  investor  luar  negeri  atau  bank.  Karena  adanya  tanggung  jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  membuat  keputusan  yang  akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.
Keterlibatan  perusahaan  dalam  praktik  penghindaran  pajak  menurut  beberapa penelitian  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  tata  kelola  perusahaan  melalui  komisaris independen.  Komisaris  independen  menjadi  penengah  antara  manajemen  perusahaan dan  pemilik  perusahaan  dalam  pengambilan  keputusan-keputusan  strategi  atau kebijakan  agar  tidak  melanggar  peraturan  yang  berlaku,  hal  ini  termasuk  dalam keputusan perpajakan  (Ardyansah  dan  Zulaikha,  2014).  Melalui komisaris  independen yang  berkewajiban  melakukan  pengawasan  dan  kontrol  terhadap  perusahaan  agar aktivitas  yang  dilakukan  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  peraturan  yang  telah ditetapkan.
Salah satu mekanisme dari sistem corporate governance adalah pembentukan suatu sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit.  Komite  audit  menurut  Ikatan
Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara  professional  dan  independen  yang  dibantu  oleh  dewan  komisaris  dan  dengan demikian  tugasnya  adalah  membantu  dan  memperkuat  fungsi  dewan  komisaris  atau dewan  pengawas  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  (oversight)  atas  proses pelaporan  keuangan,  manajemen  resiko,  pelaksanaan  audit  dan  implementasi  dari corporate  governance  di  perusahaan  –  perusahaan.  Seorang  komite  audit  di  angkat, diberhentikan  dan  bertanggung  jawab  kepada  dewan  komisaris.  Dewan  komisaris mempunyai  kewenangan  pengawasan  dan  dapat  mempengaruhi  pihak  managemen perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang benar karena semua perusahaan yang go public di BEI untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai  pengaruh  dalam  menentukan  manajemen  perpajakan  khususnya penghindaran pajak.

## Agency theory
Agency theory atau teori keagenan dalam lingkup penghindaran pajak muncul ketika terjadi sebuah perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dan investor (principal). Manajemen mengetahui akan kinerja perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan informasi kepada manajemen. Menurut Jensen and Meckling dalam Rusydi dan Martani (2014) manager sebagai agent tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai  principal.  Perbedaan  kepentingan  antara  manajemen  dengan  investor menimbulkan agency problem sehingga diperlukan penerapan corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.
Pembayaran pajak didasarkan  pada laba  yang  diperoleh perusahaan.  Perusahaan menginginkan  laba  yang  besar  namun  dengan  laba  yang  besar  tentu  beban  pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya  penghindaran  pajak  atau  tax  avoidance  agar  bisa  membayar  beban  pajak  yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi  yang  umumnya  bertindak  sebagai  pihak  yang  memonitor  perusahaan  (Jaya, 2014). Menurut Faisal (2012), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan  kemampuannya  untuk  memonitor  manajemen.  Semakin  besar kepemilikan  institusional  maka  semakin  efisien  pemanfaatan  aktiva  perusahaan  dan diharapkan  juga  dapat  bertindak  sebagai  pencegahan  terhadap  pemborosan  yang dilakukan oleh manajemen.

## Dewan Komisaris Independen
Dewan  komisaris  independen  mempunyai  peranan  penting  dalam  manajemen perusahaan.  Dewan  komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat  kepada  direksi  (Sarra,  2012).  Oleh  karena  itu  dewan  komisaris  mempunyai peranan  penting  dalam  menentukan  manajemen  perpajakan.  Dewan  komisaris independen bertugas untuk menjaga managemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan.

## Komite audit
Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014)  adalah  suatu  komite  yang  bekerja  secara  professional  dan  independen  yang dibantu  oleh  dewan  komisaris  dan  dengan  demikian  tugasnya  adalah  membantu  dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan. Komite audit  bertugas  membantu  dewan  komisaris  untuk  memastikan  bahwa:  (i)  laporan
keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii)  struktur  pengendalian  internal  perusahaan  dilaksanakan  dengan  baik,  (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Menurut  Khurana  dan  Moser  (2009)  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  yang dilakukan  oleh  manajemen  suatu  perusahaan  dilakukan  untuk  meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak  untuk  meminimisasi  beban  pajak  dapat  dilakukan  melalui  cara  penghindaran pajak  (tax  avoidance)  dan  penyelundupan  pajak  (tax  evasion).  Wajib  pajak  melakukan penghindaran  pajak  dengan  mentaati  aturan  yang  berlaku  yang  sifatnya  legal  dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

## Kerangka konseptual penelitian

## Hipotesis Penelitian
Hı  :Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak  (tax  avoidance)  pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
H2  :Dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penghindaran  pajak  (tax  avoidance) pada  perusahaan perbankan yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
H3  :Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2012 – 2016.
H4  :Kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (tax avoidance)  pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2012 - 2016
2. METODE
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua perusahaan  perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016. Metode pengambilan sampel yang akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  cluster  sampling,  yaitu salah    satu    bentuk    purposive    sampling    dengan  mengambil    sampel    yang    telah ditentukan    sebelumnya    berdasarkan    maksud    dan    tujuan  penelitian  (Supomo  dan Indriantoro, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan
Kepemilikan Institusional (X1)
Dewan Komisaris Independen (X2)
Komite Audit (X3)
Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) (Y) H1 H4 H2 H3
dicatat  oleh  pihak  lain). Data  sekunder  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak  dipublikasikan  (Supomo  dan  Indriantoro,  2012).  Data  sekunderdiperoleh  dari laporan  tahunan yang didapat melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2012-2016 dan laporan tahunan  perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode  2012  -  2016.  Statistik  deskriptif  dalam  penelitian  pada  dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami  dan  diinterpretasikan.  Tabulasi  menyajikan  ringkasan,  pengaturan  atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan  oleh  peneliti  untuk  memberikan  informasi  mengenai  karakteristik  variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada), (Supomo dan Indriantoro, 2012). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Asumsi Klasik (Uji  normalitas,  Uji  autokorelasi,  Uji  heterokedastisitas,  Uji  multikolinearitas).  Analisis inferensial regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (Uji t, Uji F dan Uji koefisien determinasi).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif Statistik
Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  terhadap penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  pada  perusahaan  perbankan  untuk  periode pengamatan  tahun  2012-2016.  Gambaran umum  sampel data penelitian  dapat  dilihat pada deskripsi statistik penelitian pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation INST 115 46,39 98,27 72,3787 16,93966 INDEP 115 ,00 66,67 32,0296 29,19970 CA 115 3 6 3,87 ,996 ETR 115 ,01 53,22 11,3201 8,58908 Sumber: data sekunder yang diolah SPSS , 2018

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  sebuah  uji  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 104 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 4,75906629 Most Extreme Differences Absolute ,081 Positive ,081 Negative -,060 Test Statistic ,081 Asymp. Sig. (2-tailed) ,090 c Sumber : data sekunder yang diolah SPSS, 2018
Berdasarkan tabel 2, menunjukkan nilai Asymp Sig sebesar 0,090 dan  diketahui bahwa  tingkat  signifikan  variabel  independen  penelitian  lebih  dari  nilai  0,05  maka model regresi terdistribusi normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas, oleh sebab itu dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

## Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,473 a ,223 ,200 4,82992 1,781
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS , 2018
Hasil  analisis  tabel  summary  model  regresi  yang  baik  adalah  yang  bebas  dari problem  autokorelasi.  Berdasarkan  tabel  4.4  diatas  menunjukkan  angka  D-W  adalah 1.781 dan dU = 1.7402 yang berarti berada dibawah angka 4 atau dengan kata lain nilai DW kurang dari (4-du) yaitu 4-1.7402 =2.2598 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,240 ,589 ,407 ,685 INST -,002 ,004 -,055  -,457 ,649 INDEP ,004 ,003 ,212  1,556 ,123 CA ,036 ,076 ,061 ,468 ,641
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS , 2018
Berdasarkan tabel 4.5 di atas tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel di atas 0,05.

## Uji Multikolinieritas
Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang  menguji apakah dalam  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  variabel  bebas  (independen)  atau tidak  kolinearitas  diantara  variabel  independennya.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Nilai  tolerance  yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan  nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.6
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) INST ,652 1,534 INDEP ,514 1,946 CA ,562 1,780 Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS, 2018
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan Variance  Inflation  Factor  (VIF)    <  10    menunjukkan  hal  yang  sama  tidak  ada  satu variabel  independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

## Analisis Inferensial (Analisis Regresi Linier Berganda)
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  mengetehui  pengaruh  variabel independen terhadap dependen dengan skala pengukuran dalam suatu persamaan linier. Hasil  persamaan  regresi  pengaruh  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris independen,  dan  komite  audit    terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  perbankan untuk periode pengamatan tahun 2012-2016 sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1  (Constant) -10,206 4,869 INST ,184 ,035 INDEP ,069 ,023 CA 1,039 ,628 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018
Setelah  melakukan  perhitungan  dengan  regresi,  dan  menggunakan  model  yang  telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh persamaan linear sebagai berikut :
Y =   -10,206 + 0,184 X 1 + 0,069 X 2 + 1,039 X 3 ..............(2)
Jika melihat persamaan diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 1. Nilai  konstanta  sebesar  -10,206  berarti  apabila  tidak  ada  pengaruh  dari  variabel- variabel  bebas  (X)  atau  bernilai  0  maka  nilai  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) penelitian sebesar -10,206.
2. Koefisien  regresi  INST  (X 1 )  sebesar  0,184  menunjukkan  bahwa  setiap  perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh peningkatan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) (Y) sebesar 0,184 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.
3. Koefisien  regresi  INDEP  (X 2 )  sebesar  0,069  menunjukkan  bahwa  setiap  perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak ( tax avoidance ) (Y) sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.
4. Koefisien regresi CA (X 3 ) sebesar 1,039 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  peningkatan  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) (Y) sebesar 1,039 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.

## Uji Parsial (Uji t)
Menggunakan  uji  t    untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen atau variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan sig dari t dengan tingkat signifikansi yang diambil dalam penelitian ini adalah 0,05 jika nilai sig dari t < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t-statistik dari hasil pengolahan  data  program  SPSS  ditunjukan  pada  tabel Coefficients ,  dengan  t  tabel sebesar  1,661 dasar pengambilan  keputusan  untuk  menerima  atau  menolak  hipotesis tiap variabel independen adalah sebagai berikut:
a. Apabila nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima b. Apabila nilai t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

## Tabel 7. Hasil Uji t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -10,206 4,869 -2,096 ,039 INST ,184 ,035 ,567 5,192 ,000 INDEP ,069 ,023 ,372 3,028 ,003 CA 1,039 ,628 ,194 1,654 ,101 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.8 di atas  untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis dengan uji parsial  adalah :
1. Nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  kepemilikan  institusional  (INST)  terhadap penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Perbandingan nilai t hitung sebesar 5,192 > t tabel yaitu sebesar 1,661.
2. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  H 1 diterima  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan institusional  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2012  –  2016.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Ngadiman  dan Puspitasari (2014), Putranti dan Setiawanta (2015), Wijayani (2016) serta Cahyono, Andini  dan  Raharjo  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance .
3. Nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  dewan  komisaris  independen  (INDEP)  terhadap penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 kurang dari 0,05 yaitu 0,003.
4. Perbandingan nilai t hitung sebesar 3,028 > t tabel yaitu sebesar 1,661. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  H 2 diterima  yang  menyatakan  bahwa  dewan komisaris  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penghindaran pajak  ( tax  avoidance ) pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2012  –  2016.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Hardiningsih (2010) serta Putranti dan Setiawanta (2015) yang menyatakan bahwa dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).
5. Nilai signifikansi untuk pengaruh komite audit (CA) terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) pada  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2012 – 2016 lebih dari 0,05 yaitu 0,101. Perbandingan nilai t hitung sebesar 1,654 < t tabel yaitu sebesar 1,661. Berdasarkan hal tersebut maka H 3 ditolak yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012  –  2016. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Damayanti  dan Susanto (2015), Putranti dan Setiawanta (2015) serta Cahyono, Andini dan Raharjo (2016)  yang  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Uji F
Uji F digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel  dependen  (Y)  secara  bersama-sama  atau  simultan.  Dasar  pengambilan keputusan untuk uji simultan antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai probabilitas sig lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 0.05 atau (sig < 0.05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya signifikan (terdapat pengaruh yang nyata).
2. Jika nilai probabilitas sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau (sig > 0.05), maka Ha ditolak  dan  Ho diterima,  artinya  tidak  signifikan  (tidak  terdapat  pengaruh  yang nyata).
Tabel 8. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 671,320 3 223,773 9,592 ,000 b Residual 2332,817 100 23,328 Total 3004,138 103

## Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  4.9  di  atas  dapat  diketahui  hasil  F  hitung  9,592  dan  tingkat probabilitas  0,000  <  0,05,    sehingga  ada  pengaruh  kepemilikan  institusional,  dewan komisaris  independen  dan  komite  audit  terhadap tax  avoidance secara  simultan  atau bersama-sama  serta    menunjukkan  model  regresi  tersebut  layak  untuk  diujikan  ke pengujian selanjutnya.
Dengan demikian hipotesis H 4 diterima yang menyatakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R²)  dimana  dalam  penelitian  ini  menggunakan Adjusted R Square mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  variabel independen  dalam  menjelaskan variasi variabel dependen.  Hasil  koefisien  determinasi  pengaruh  variabel kepemilikan institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit    terhadap tax  avoidance perusahaan perbankan untuk periode penelitian tahun 2012-2016   dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,473 a ,223 ,200 4,82992
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018
Berdasarkan    tabel  4.10  di  atas    hasil  uji  regresi    didapatkan  angka  koefisien adjusted R Square sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa sebesar 20 % tax avoidance ( ETR ) dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Sedangkan sisanya 100% - 20% = 80% kemungkinan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance 1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance . Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung 5,192 > t table 1,661 dan nilai signifikasi 0,000< 0,05.
2. Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan  semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan sehingga mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan salah satunya yaitu penghindaran pajak ( tax avoidance ).
Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance
1. Hasil  penelitian  membuktikan  kebenaran  hipotesis,  bahwa  dewan  komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoindance . Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung 3,028 > t table 1,661 dan nilai signifikasi 0,003 < 0,05.
2. Dengan demikian semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris independen maka tax avoidance juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah  dewan  komisaris  independen  akan  menyebabkan  sulitnya  komunikasi  dan koordinasi  antar  anggota  dewan  komisaris  independen  sehingga  dapat  mengurangi tanggung  jawab  dewan  komisaris  dalam  mengambil  keputusan  yang  tepat  bagi perusahaan.

## Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
1. Hasil  penelitian  membuktikan  tidak  sesuai  dengan  hipotesis,  bahwa  komite  audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance . Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung 1,654 < t table 1,661 dan nilai signifikasi 0,101 < 0,05. Pelanggan.
2. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  dimungkinkan  bahwa  kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak ( tax avoidance ) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat  disimpulkan,  pada  kenyataannya  jumlah  komite  audit  belum  efektif  dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia
Kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).
1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, bahwa kepemilikan institusional, dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  pada  perusahaan  perbankan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012  – 2016. Hal ini di buktikan dengan nilai F hitung 9,592 dan tingkat probabilitas 0,000 < 0,05.
2. Sistem corporate  governance yang  dapat  dilaksanakan  dalam  suatu  perusahaan adalah  pada  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Penerapan prinsip–prinsip  tata  kelola  perusahaan  dianggap  keharusan  agar  nilai  perusahaan dapat terus meningkat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan  komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance pada  perusahaan  perbankan  untuk  periode  pengamatan  tahun  2012-2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
2. Dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
4. Kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan laporan tahunan perusahaan ( company report ) yang hanya memberikan informasi terkait jumlah anggota komite audit tanpa mencantumkan gelar independensi dari masing-masing anggota maka penelitian ini hanya menggunakan proksi menghitung jumlah anggota komite audit.

## Saran
1. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan company report yang lebih lengkap terkait kualitas dan independensi komite audit sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah penilaian proksi komite audit lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi variabel-variabel lain yang  dapat  mempengaruhi tax  avoidance .  Hal  ini  dalam  rangka  melengkapi  hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi tax avoidance .

## REFERENSI
Ardyansah,  Danis  dan  Zulaikha.  2014.  Pengaruh Size,  Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity  Ratio dan  Komisaris  Independen  terhadap Effective  Tax  Rate ( ETR ). Diponegoro Journal of Accounting. Vol.3, No.2, hlm 1-9. Cahyono, Deddy Dyas, Andini, Rita dan Raharjo, Kharis 2016, Pengaruh Komite Audit,
Kepemilikan  Institusional,  Dewan  Komisaris,  Ukuran  Perusahaan  ( Size ), Leverage ( DER )  dan  Profitabilitas  ( ROA )  Terhadap  Tindakan  Penghindaran  Pajak  ( Tax Avoidance )  Pada  Perusahaan  Perbankan  Yang  Listing  BEI  Periode  Tahun  2011  – 2013, Journal of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016
Damayanti  dan  Susanto,  2015, Perpajakan  Indonesia  Mekanisme  dan  Perhitungan . Yogyakarta: ANDI
Damayanti, Fitri dan Susanto, Tridahus 2015, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015
Dewi,  Ni  Nyoman  Kristiana  dan  Jati,  I  Ketut,  2014.  “Pengaruh  Karakter  Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Fadhilah,  Rahmi.  2014.  “Pengaruh Corporate  Governance terhadap Tax  Avoidance ”. Respository Universitas Negeri Padang.
Faisal,  2012,  Analisis  Agency  Cost,  StrukturKepemilikan  Dan  Mekanisme Corporate Governance ”. SimposiumNasionalAkuntansi Indonesia. (7). hal. 197-208 Fazlzadeh et al., 2011. Tax Havens , Tax Avoidance , And Corporate Social Responsibility . Boston University Law Review . Vol. 94: 337.
Ghozali,  Imam,  2013, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS ,  Undip, Semarang
Hardiningsih,  Pancawati,  2010,  “Pengaruh  Independensi, Corporate  Governance ,  dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Kajian Akuntansi, Februari 2010, hal:61-67
Hanum  dan  Zulaikha,  2013.  Pengaruh  Karakteristik Corporate  Governance terhadap Effective Tax Rate. Diponegoro Journal of Accounting ,Vol 2, No. 2. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Jaya, Tresno Eko, dkk. 2014. “ Corporate Governance , Konsevatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance ”. Prosising Simposium Nasional Perpajakan 4.
Khurana, I,  K dan W,  J, Moser.2009.” Institutional  Ownership  and  Tax  Aggressiveness” . www.ssrn.com .
Ngadiman  dan  Puspitasari,  Christiany.  2014.  Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan Institusional,  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  ( Tax Avoidance ). Jurnal Akuntansi Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408- 421. Pohan, Hotman T. 2013. Analisis pengaruh kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada  Perusahaan  Publik. Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi  dan  Keuangan Publik. (4). hal. 113-135.
Puspitasari,  F.  dan  Ernawati,  E.  2010.  Pengaruh  Mekanisme Corporate  Governance terhadap  Kinerja  Keuangan  Badan  Usaha. Jurnal  Manajemen  Teori  dan  Terapan, Tahun 3, No. 2
Putranti,  Anissa  Setiawati  dan  Yulita  Setiawanta,  2015,  Pengaruh  Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance, Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro
Rusydy,  Khoiru  dan  Martani,  Dwi.  2013.  Pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap aggressive tax avoidance . SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram. Sarra, Hustna Dara, 2017, Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak  (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014), Competitive, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017
Sugiyono, 2010. Metode penelitian manajemen . Yogyakarta: Alfabeta. Supomo,  Bambang  dan  Nur  Indriantoro,  2012, Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi dan Manajemen , Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wijayani, Dianing Ratna, 2016, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Penghindaraan  Pajak  Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012- 2014), Jurnal Dinamika Dan Bisnis, Volume 13 No. 20 Oktober 2016 Zulaikha, dan Permana, Ahmad R. Dwi. 2015. Pengaruh Corporate Goverance terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting vol.4 no.4 hal. 1-11 ISSN: 2355