## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU

## Mohammad Ratmasa Serang
Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos : 97233 Ambon e-mail : mohserang002@gmail.com

## ABSTRACT
Human development according to UNDP (United Nation Development Program) is a process to expand choices for the population. When referring to this definition, the population becomes the ultimate goal of development, while the  development  effort  is  a  means  (principal  means)  for  that  purpose.  Human  development  achievements  in Maluku  Province  are  low  compared  to  Indonesia's  human  development  index.  In  general,  research  aims  to optimize  the  achievement  of  human  development  performance  by  looking  for  determinants  /  determinants  that affect the performance of human development in the district / city of Maluku Province. Specifically this study aims to  1)  analyze  partially  the  effect  of  government  expenditure  (economic  expenditure)  on  human  development performance 2) partially analyze the effect of government health-education expenditure, 3) analyze partially the effect of labor productivity level on human development performance and 4 ) partial analysis of the influence of demographic  factors  represented  by  the  number  of  population  on  the  performance  of  human  development  in  the district  /  city  of  Maluku  Province  2009-2014.  The  analytical  method  used  is  qualitative  descriptive  and quantitative analysis. The quantitative analysis tool used is the Data Panel regression model for secondary data of districts / cities in Maluku Province for the period 2009-2014. There are several approaches to estimating the panel data regression model, so it is necessary to conduct a series of statistical tests to obtain the most efficient and best regression parameters (BLUE, Best Linear Unbiased Regression). The stages of statistical testing include: First stage, Testing estimation models using Restricted F-Test, LM Test and Hauman Test, Second stage, testing violations of classical assumptions.

## Keywords : Human Development, Government expenditure, productivity and Data Panels
JEL : I25, H53, D24, C23

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu negara dalam  jangka  panjang  adalah  menciptakan  tingkat kesejahteraan  penduduk  secara  menyeluruh  sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam mencapai  tujuan  tersebut  banyak  negara  berkembang yang mengalami kegagalan karena strategi pembangunan yang  dijalankan  lebih  berorientasi  pada  pertumbuhan (growth oriented).
Perubahan paradigma strategi pembangunan mulai mengalami perubahan seiring dengan keberhasilan negara- negara  Asia  Timur  seperti  Jepang,  Korea  Selatan  dan Taiwan) dalam mempercepat pembangunan ekonominya dengan memprioritaskan pada pembangunan  sumber  daya  manusia  melalui  investasi sumber daya manusia (human capital investment).
Pembangunan  manusia  merupakan  suatu  model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat  melalui  usaha-usaha  untuk  memberdayakan masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  itu  dapat dilakukan melalui peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Dalam  jangka  panjang,  peningkatan  kualitas  modal manusia akan memberikan manfaat dalam meningkatkan produktivitas  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan pendapatan  individu  tersebut  sehingga  akan meningkatkan kesejahteraannya.
Tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan  manusia telah  dikembangkan  dan  diperkenalkan  oleh  UNDP (United  Nations  Development  Program)  tahun  1990  yang dikenal dengan Human Development Index (HDI) atau biasa dikenal  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Keberadaan  IPM  yang  dipublikasikan  secara  berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report)
dapat  menjelaskan  atau  mengukur  keberhasilan pembangunan  manusia  yang  mencakup  3  (tiga) komponen  yaitu  Pendidikan,  ekonomi  dan  kesehatan. Semakin  tinggi  IPM  di  suatu  wilayah/daerah mencerminkan  prestasi  atau  keberhasilan  capaian pembangunan manusia yang telah dijalankan oleh masing- masing daerah.
Pentingnya  pembangunan  yang  menempatkan manusia  sebagai  salah  satu  tujuan  akhir  dari  proses pembangunan,  maka pada   tahun   2000   Perserikatan Bangsa-Bangsa    (PBB)    bersama    189    negara menyepakati    program    Millennium    Development    Goals (MDGs)  dengan  fokus utama pembangunan manusia. Program tersebut memiliki batas waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015.  Indonesia  termasuk  negara yang  menjalankan program  MDGs  dengan  tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.
Target  MDGs  yang  harus  dicapai  hingga  tahun 2015  yaitu:  (1)  mengurangi kemiskinan  dan  kelaparan, (2)    mencapai    pendidikan    dasar    untuk    semua masyarakat,    (3)    mempromosikan    kesetaraan    dan keadilan    gender,    khususnya  pendidikan    serta pemberdayaan    perempuan,  (4)  menurunkan  angka kematian balita,  (5)  meningkatkan  kesehatan  ibu,  (6) mencegah  HIV/AIDS,  malaria  dan penyakit  lainnya, (7)  menjamin    lingkungan    berkelanjutan,    (8) memperkuat  kemitraan  global  antara  negara  kaya  dan negara miskin.
Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang  unggul  akan  menghasilkan seluruh  tatanan  kehidupan  yang  maju  diberbagai bidang baik  sosial,  ekonomi,  lingkungan,  sehingga  kualitas manusia    memiliki    andil  besar  dalam  menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya.
Tinggi  rendahnya  keberhasilan  pembangunan manusia  yang  diukur  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  di  suatu  wilayah/daerah  secara  teori ditentukan  faktor  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam melakukan investasi publik atau pengeluaran pemerintah untuk  peningkatan  kualitas  layanan  pendidikan  dan kesehatan. Investasi publik pemerintah biasanya berkaitan dengan  pembangunan  infrastruktur/fasilitas  publik khususnya  fasilitas  pendidikan,  layanan  kesehatan  dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pendidikan   dan    kesehatan   merupakan    tujuan pembangunan    yang  mendasar    di    suatu    wilayah. Menurut Meier dan Rauch dalam Aloysius Gunadi Brata (2002),  pendidikan  atau  lebih  luas  lagi  adalah  modal manusia,  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan. Hal  ini karena  pendidikan pada dasarnya
adalah  bentuk  dari  tabungan,  menyebabkan  akumulasi modal  manusia  dan pertumbuhan  output agregat   jika modal    manusia    merupakan    input    dalam  fungsi produksi    agregat.  Kesehatan  merupakan  inti  dari kesejahteraan  dan  pendidikan  adalah  hal  yang  pokok untuk  mencapai  kehidupan  yang  layak.  Pendidikan memiliki  peran  yang  penting  dalam  membentuk kemampuan  sebuah  negara  berkembang  untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006).
Pembangunan manusia juga sangat erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Pengaruh produktivitas tenaga  kerja  terhadap  kinerja  pembangunan  manusia dapat melalui saluran pendapatan/tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Semakin rendah produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan atau rendahnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga.
Rumah tangga atau penduduk memegang peranan penting  dalam    pembangunan    manusia,    di    mana pengeluaran  rumah tangga  memiliki  kontribusi  langsung terhadap  pembangunan  manusia, seperti: pengeluaran makanan, kesehatan dan pendidikan. Penduduk miskin akan lebih  banyak atau  bahkan  seluruh  pendapatannya digunakan  untuk  kebutuhan  makanan,  dibandingkan penduduk  kaya.  Akibatnya  penduduk  miskin  tidak memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan dan  pelayanan  kesehatan  yang  layak  jika  hanya mengandalkan  pendapatannya.    Di  sinilah  perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma K. Ginting, 2008). Produktivitas  tenaga  kerja  yang  rendah menyebabkan  pendapatan  rendah/miskin    sehingga menghambat    individu    untuk    mengonsumsi    nutrisi bergizi,  mendapatkan    pendidikan    yang    layak    serta menikmati  lingkungan  yang menunjang  bagi  hidup sehat.  Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  kurang berkualitas,  atau  dapat  dikatakan  memiliki  tingkat produktivitas yang rendah.  Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga  dalam  perkembangannya  hal  ini  akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.
Fakta  menunjukkan  bahwa  dibandingkan  dengan provinsi-provinsi  lainnya  di  Indonesia,  Provinsi  Maluku masih menghadapi tingkat kemiskinan serius yang masih menempatkan Provinsi Maluku sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masuk kategori peringkat ke-3 setelah Provinsi Papua dan Papua Barat (BPS, 2014).
Karena  itu,  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia nasional, maka pembangunan yang dijalankan harus menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat dan secara merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah-wilayah tertinggal di Provinsi Maluku.
Secara makro-ekonomi, pertumbuhan penduduk di Provinsi  Maluku  masih  merupakan  salah  satu  sumber pertumbuhan  atau  sumber  perluasan  pasar.  Fakta  ini menunjukkan  bahwa  konsumsi  masyarakat  masih memberikan sumbangan dominan terhadap pertumbuhan  dan  perbaikan  kinerja  pembangunan manusia dari sisi permintaan agregat.
Kondisi  di  kebanyakan  kabupaten/kota  Provinsi Maluku  masih  diperhadapkan  pada  belum  meratanya distribusi  penduduk  antar  wiayah.  Karena  itu  prioritas pembangunan manusia masih bertumpu pada wilayah-
wilayah yang padat penduduknya. Wilayah-wilayah yang padat  penduduknya  akan  mendapatkan  layanan pendidikan  dan  kesehatan  yang  lebih  baik  dibanding wilayah lain yang jarang penduduknya.
Secara  nasional,  prestasi  pembangunan  manusia yang  dicapai  oleh  Provinsi  Maluku  tampak  belum menggembirakan  atau  masih  relatif  rendah  dibanding dengan  IPM  tingkat  nasional,  dengan  capaian  rata-rata Indeks  Pembangunan  Manusia  selama  periode  2008- 2014  adalah  sebesar  71,80  %  sedangkan  pada  periode yang  sama  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Indonesia  adalah  sebesar  (72,77%).  Capaian  prestasi pembangunan  manusia  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan dari  dinamika  pembangunan  manusia  pada  tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku sebagaimana tampak pada tabel berikut:
Tabel (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku dan IPM Indonesia, Tahun 2008-2014 No  Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia (%) Rata- Rata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Maluku Tenggara Barat 67,58  68.10 68,83 69,23 69,57 69,87  69,90 69,01 2 Maluku Tenggara 71,45  72,13 72,45 72,85 73,27 73,60  73,65 72,77 3 Maluku Tengah 69,63  70,32 70,86 71,25 71,55 71,81  71,85 71,04 4 Buru 68,03  68,70 69,36 69,75 70,54 70,79  70,83 69,71 5 Kep. Aru 69,36  69,93 70,09 70,33 70,91 71,29  71,32 70,46 6 Seram Bagian Barat 68,67  69,21 69,64 70,07 70,4 70,75  70,78 69,93 7 Seram Bagian Timur 67,06  67,66 68,09 68,53 68,9 69,11  69,19 68,36 8 Maluku Barat Daya 65,96  66,24 66,60 66,99 6,38 67,67  67,69 66,93 9 Buru Selatan 67,71  68,17 68,78 69,13 69,97 70,23  70,26 69,18 10  Kota Ambon 77,86  78,25 78,56 78,97 79,41 79,58  79,63 78,89 11 Kota Tual 75,90  76,20 76,51 77,10 77,62 77,91  77,95  77,03 Provinsi Maluku 70,38  70,96 71,42 71,87 72,42 72,70  72,85  71,80 Indonesia 71,17 71,76 72,27 72,77 73,29 73.81  74,33  72,77
Sumber: BPS Provinsi Maluku (data diolah)
Meski pembangunan ekonomi yang telah dicapai di Provinsi  ”seribu  pulau”  ini  mengisyaratkan  tren peningkatan  yang  cukup  siginifikan  dengan  rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07 % per tahun (tahun 2008-2014) ternyata belum mampu mengangkat prestasi pembangunan  manusia  Provinsi  Maluku  pada  tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional. Ditinjau dari perkembangan  IPM  kabupaten/kota,  tampak  bahwa mayoritas  kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  masih memiliki IPM yang relatif rendah atau memiliki Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari rata-rata capaian IPM di tingkat provinsi sebesar 71,80%.
Komparasi  secara  spasial  memperlihatkan  bahwa hanya 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang
memiliki capaian IPM tinggi karena memiliki nilai IPM di atas  rata-rata  IPM  provinsi.  Kotamadya  Ambon memperlihatkan  dominasinya  dengan  capaian  rata-rata IPM tertinggi sebesar 78,89 % disusul oleh Kota Tual dengan  IPM  sebesar  77,03%  dan  peringkat  ketiga ditempati oleh Kabupaten Maluku Tenggara dengan nilai IPM sebesar 72,77 %.
Adanya  kemauan  politik  dari  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  pembangunan  manusia/modal manusia (human capital) dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran  daerah  untuk  investasi  publik  khususnya anggaran pendidikan, kesehatan dan sektor ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat seiring juga dengan dinamika kemampuan daerah secara mandiri
untuk menggali potensi keuangan dan memanfaatkannya untuk  kebutuhan  pembangunan  yang  diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan manusia.
Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan RI,  mencatat  pada  tahun  2008,  persentase  belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan di Provinsi Maluku  adalah  sebesar  21,57  %  kemudian  mengalami penurunan menjadi sebesar 17,24% tahun 2014. Selama periode  2008-2014,  Kabupaten  Maluku  Tengah  dan Kota  Ambon  menunjukkan  dominasinya  dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata  besaran belanja masing-masing sebesar 65,09% per tahun (Maluku Tengah) dan 51,30 per tahun (Kota Ambon) sedangkan Kota Tual hanya mengalokasikan belanja rata-rata sebesar 9,56 % per tahun dan menempatkannya sebagai wilayah yang  memiliki  rata-rata  alokasi  belanja  pendidikan  dan kesehatan  terendah  dibandingkan  kabupaten/kota lainnya. belanja pemerintah di sektor ekonomi cenderung fluktuatif dan bervariasi antar wilayah.
Pada tahun 2008, alokasi belanja pemerintah untuk sektor ekonomi di Provinsi Maluku adalah sebesar 14,46 % dan mengalami peningkatan menjadi 14,99 % tahun 2014, dengan rata-rata alokasi sebesar 14,05 % per tahun. Kabupaten  Maluku  Tengah  tampak  dominan  dalam alokasi  belanja  ekonomi  dibanding  kabupaten/kota lainnya dengan persentase alokasi sebesar 10,79 % rata-rata per tahun, sedangkan Kota Tual hanya mengalokasikan persentase belanja  terendah rata-rata sebesar 4,24 % per tahun.
Fenomena yang telah dikemukakan menarik untuk diteliti lebih jauh dan memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian  mengenai  hubungan  atau  pengaruh pengeluaran  pemerintah  (pendidikan,  kesehatan  & ekonomi),  produktivitas  tenaga  kerja  dan  jumlah penduduk  terhadap  kinerja  Pembangunan  Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku Periode 2008- 2014.

## Rumusan Masalah
Prestasi Pembangunan manusia di Provinsi Maluku belum menggembirakan atau masih relatif rendah yang ditunjukkan oleh nilai IPM Provinsi Maluku masih relatif lebih  rendah  dibanding  IPM  nasional.  Ditinjau  dari perkembangan  IPM  kabupaten/kota,  tampak  bahwa mayoritas  kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku  masih memiliki  nilai  IPM  yang  relatif  rendah  atau  memiliki Indeks  Pembangunan  Manusia  di  bawah  nilai  rata-rata capaian  IPM  Provinsi  Maluku  sebesar  71,80%  seiring dengan masih rendahnya alokasi pengeluaran pendidikan
& kesehatan pemerintah, tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal.
Adapun rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Seberapa  besar  pengaruh  belanja/pengeluaran ekonomi pemerintah terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2008-2014 ?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan  pemerintah    terhadap  kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2008-2014 ?.
3. Seberapa  besar  pengaruh  produktivitas  tenaga  kerja terhadap  kinerja  pembangunan  manusia  di kabupaten/kota  Provinsi  Maluku  periode    2008- 2014?
4. Seberapa besar pengaruh faktor demografi terhadap kinerja  pembangunan  manusia  di  kabupaten/kota Provinsi Maluku?
5. Bagaimana  pengaruh  pengeluaran  ekonomi pemerintah,  pendidikan  &  kesehatan  pemerintah, produktivitas  tenaga  kerja  dan  faktor  demografi (jumlah penduduk) secara simultan ?

## Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pengaruh belanja ekonomi pemerintah terhadap kinerja pembangunan manusia secara parsial di  kabupaten/kota  Provinsi  Maluku,  periode  2009- 2014.
2. Menganalisis  pengaruh  pengeluaran  pendidikan  dan kesehatan  terhadap  kinerja  pembangunan  manusia secara  parsial  di  kabupaten/kota  Provinsi  Maluku, periode 2009-2014.
3. Menganalisis  pengaruh  tingkat  produktivitas  tenaga kerja terhadap kinerja pembangunan manusia secara parsial  di kabupaten/kota  Provinsi  Maluku,  periode 2009-2014.
4. Menganalisis  pengaruh  pengeluaran  ekonomi pemerintah,  pengeluaran  pendidikan  &  kesehatan, produktivitas  tenaga  kerja  dan  jumlah  penduduk terhadap  kinerja  pembangunan  manusia  secara simultan di kabupaten/kota Provinsi Maluku, periode 2009-2014.
Manfaat atau Kegunaan Penelitian Berdasarkan  rumusan  masalah  penelitian  yang dilakukan  di atas,  maka  penelitian ini  memiliki  manfaat sebagai berikut:
1. Bagi penulis, merupakan pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan
positif  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan khususnya  peneliti  dan  praktisi  ilmu  ekonomi  serta sebagai  bahan  kajian  bagi  penelitian  lanjutan  yang memfokuskan  penelitiannya  tentang  determinan indeks pembangunan manusia.
3. Bagi  pemerintah  daerah  Provinsi  Maluku,  hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  acuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi.

## LANDASAN TEORITIS

## Konsep Pembangunan Manusia
Menurut  BPS  (2006)  pembangunan  manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan  manusia  (penduduk)  sebagai  fokus  dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya  penguasaan  atas  sumber  daya  (pendapatan untuk  mencapai  hidup  layak),  peningkatan  derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan  (kemampuan  baca  tulis  dan  keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).
UNDP  (United  Nation  Development  Programme) mendefinisikan  pembangunan  manusia  sebagai  suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan  akhir  (the  ultimated  end)  sedangkan  upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok  tersebut  mengandung  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
1) Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan  pendapatan  dan  nafkah.  Pembangunan ekonomi,  dengan  demikian  merupakan  himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2)  Pemerataan Penduduk  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama untuk  mendapatkan  akses  terhadap  semua  sumber daya  ekonomi  dan  sosial.  Semua  hambatan  yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut  harus  dihapus,  sehingga  mereka  dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3)   Kesinambungan
Akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya  fisik,  manusia,  dan  lingkungan  harus  selalu diperbaharui.
4)   Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah)  kehidupan  mereka,  serta  untuk berpartisipasi  dan  mengambil  manfaat  dari  proses pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2006), dewasa ini pemikiran tentang pembangunan (paradigma)  telah  mengalami  pergeseran,  yaitu  dari pembangunan  yang  berorientasi  pada  produksi (production  centered  development)  pada  dekade  60-an    ke paradigma  pembangunan  yang  lebih  menekankan pada  distribusi  hasil-hasil  pembangunan  (distribution growth  development)  selama  dekade  70-an.  Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (human  centered  development)  yang  muncul  pada  tahun 1990-an. Ada  enam  alasan  mengapa  paradigma pembangunan  manusia  ini  bernilai  penting,  yaitu:  (1) Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (2) Mengemban misi pemberantasan kemiskinan;  (3)  Mendorong  peningkatan  produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (4) Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (5) Memperkuat basis civil  society    dan  institusi  politik  guna  mengembangkan demokrasi; dan (6) Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Basu  dalam Hamudy, 2008).
Menurut Basri (2002), hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang otonom,  yang  memungkinkan  mereka  dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya  manusia-manusia  unggulan  sebagai  modal utama  terbentuknya  daya  saing  nasional  dalam menghadapi persaingan internasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur rata- rata pencapaian atau prestasi pembangunan manusia suatu negara/daerah dalam tiga hal mendasar, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar
hidup  yang  diukur  dengan  konsumsi  per  kapita.  Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.
IPM  dibangun  melalui  pendekatan  tiga  dimensi dasar.  Dimensi  tersebut  mencakup  umur  panjang  dan sehat,  pengetahuan  dan  kehidupan  yang  layak.  Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait  banyak  faktor.  Untuk  mengukur  dimensi kesehatan,  digunakan  angka  umur  harapan  hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan/pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.
Angka  harapan  hidup  adalah  rata-rata  perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.  Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup dan  anak  masih  hidup.  Untuk  mengukur  dimensi pengetahuan  penduduk  digunakan  dua  indikator,  yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama  sekolah  menggambarkan  jumlah  tahun  yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani  pendidikan  formal.  Sedangkan  angka  melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.
Kemampuan Daya Beli Penduduk atau Purchasing Power  Parity  (PPP)    merupakan  suatu  indikator  yang digunakan  untuk  melihat  kondisi  ekonomi  masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumsinya,  dan  sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan  ukuran  yang peka untuk kemampuan  daya  beli penduduk.  Oleh  sebab  itu,  penghitungan  daya  beli penduduk  menggunakan  konsumsi  per  kapita  yang kemudian disesuaikan.
Konsep Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan faslitas  pendidikan  dan  kesehatan,  pengeluaran  untuk menyediakan  polisi  dan  tentara,  pengeluaran  gaji  untuk pegawai  pemerintah  dan  pengeluaran  untuk mengembangkan  infrastuktur  yang  dibuat  untuk kepentingan masyarakat.
Pada  dasarnya  pengeluaran  pemerintah  daerah  dapat digolongkan atas 2 kelompok:
1.
Pengeluaran/belanja rutin pemerintah (pengeluaran/belanja  tidak  langsung)  yaitu  belanja yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan  sehari-hari,  meliputi  belanja  pegawai, belanja  barang,  berbagai  macam  subsidi  (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran yang penting guna menunjang jalannya pemerintahan, oleh  karena  itu  dibutuhkan  upaya  untuk meningkatkan  efesiensi  dan  produktivitas  dalam penggunaan  anggaran  rutin  tersebut  agar  terjadi kesinambungan  antara  jumlah  pengeluaran  dengan hasil  yang  di  dapatkan.  Melalui  pengeluaran  rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah, kegiatan  operasional  dan  pemeliharaan  aset  negara, pemenuhan  kewajiban  pemerintah  kepada  pihak ketiga, perlindungan kepada  masyarakat  miskin  dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 2014).
2.  Pengeluaran  Pembangunan  (belanja  langsung) merupakan  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  yang  memiliki  sifat  menambah  modal masyarakat  dalam  bentuk  pembangunan  fisik  dan non  fisik.  Pengeluaran  tersebut  ditujukan  untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian  dialokasikan  pada  berbagai  bidang  sesuai dengan  prioritas  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah.
Model  pembangunan  tentang  perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave  yang  menghubungkan  perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan  antara  tahap awal,  tahap  menengah  dan  tahap  lanjut.  Pada tahap awal  perkembangan  ekonomi,    persentase  investasi pemerintah    terhadap  total  investasi  lebih  besar  sebab pada  tahap  ini  pemerintah  harus  menyediakan  sarana dan prasarana,  seperti  misalnya pendidikan,  kesehatan, dan  prasarana  transportasi.
Pada  tahap  menengah pembangunan ekonomi, investasi  pemerintah    tetap  diperlukan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun  pada  tahap  ini  peranan  investasi  swasta sudah  semakin  besar.  Peranan pemerintah tetap besar pada  tahap  menengah,  oleh  karena  peranan  swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar
dan juga  menyebabkan pemerintah  harus  menyediakan barang  dan  jasa  publik  dalam  jumlah  yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
Peranan  pemerintah  tetap  besar  pada  tahap menengah,  oleh  karena  peranan  swasta  semakin  besar akan  menimbulkan  banyak  kegagalan  pasar  dan  juga menyebabkan  pemerintah  harus  menyediakan  barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada  tahap  ini  perkembangan  ekonomi  menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan  sektor  industri  akan  menimbulkan semakin  tingginya  pencemaran  atau  polusi.  Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif  dari  polusi.  Pemerintah  juga  harus  melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya Pada  tingkat  ekonomi  yang  lebih  lanjut,  Rostow menyatakan    bahwa  pembangunan  ekonomi,  aktivitas pemerintah  beralih  dari  penyediaan  prasarana  ke pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial  seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

## Hubungan  Antara  Pengeluaran  Pemerintah dengan Kinerja Pembangunan Manusia
Kinerja  pembangunan  manusia  yang  biasanya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Secara teori untuk meningkatkan komponen-komponen  Indeks  Pembangunan  Manusia maka pemerintah dapat melakukan sejumlah pengeluaran atau belanja sebagai bentuk investasi pemerintah dalam membiayai  atau  mendanai  fasilitas  atau  barang-barang publik khususnya pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih serta  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.
Secara tidak langsung investasi pemerintah memiliki peranan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  manusia  karena  prasarana  maupun pelayanan yang disediakan pemerintah ini berguna dalam meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Semakin  baik dan lengkap  prasarana  dan  layanan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pembangunan pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  ekonomi  akan berakibat  pada  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  manusia.  Sebaliknya  semakin  kurang kepedulian pemerintah daerah terhadap perbaikan kualitas sarana  dan  layanan  pendidikan,  kesehatan  dan
infrastruktur ekonomi akan berdampak pada penurunan kinerja pembangunan manusia.
Konsep Produktivitas Tenaga Kerja dan Penduduk
Secara  makro,  produktivitas  adalah  rasio  antara ukuran output tertentu dibandingkan dengan ukuran input atau  sumber  daya  tertentu  (McEachern,  2000). Produktivitas  mengukur  seberapa  efisien  sumber  daya yang  digunakan.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi produktivitas, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi  dengan  jumlah  sumber  daya  tertentu. Produktivitas  adalah  jumlah  barang  dan  jasa  yang diproduksi  oleh  seorang  pekerja  setiap  jam  kerjanya. Pertumbuhan  produktivitas  merupakan  kunci  untuk meningkatkan  standar  hidup  bagi  suatu  negara  sebab standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.
Ahli lain berpandangan bahwa Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang di capai dengan  peran  serta  tenaga  kerja  persatuan  waktu (Kusriyanto, 1986). Menurut Melayu S.P. Hasibuan (1996) Produktivitas  adalah  perbandingan  antara  output  (hasil) dengan input (masukan). Jika Produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu- bahan-tenaga)  dan  sistem  kerja,  teknik  produksi  dan adanya  peningkatan  keterampilan  dari  tenaga  kerjanya. Jadi,  produktivitas  itu  sendiri  merupakan  gambaran kemampuan  pekerja  dalam  menghasilkan  output. Semakin  tinggi  output  yang  dihasilkan  oleh  seorang pekerja, menunjukkan semakin tinggi tingkat produktivitas pekerja tersebut.
Selain  itu,  produktivitas  dapat  juga  didefinisikan sebagai suatu konsep universal yang menciptakan lebih banyak barang dan jasa bagi kehidupan manusia dengan menggunakan  sumber  daya  yang  terbatas.  Menurut Manuaba (1992) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan  menekan  sekecil-kecilnya  segala  macam  biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the  right  thing)  dan  meningkatkan  keluaran  sebesar- besarnya  (do  the  thing  right).  Dengan  kata  lain  bahwa produktivitas  merupakan  pencerminan  dari  tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total (Tarwaka, Bakri, dan Sudiajeng, 2004).
Penambahan  input  tenaga  kerja  pada  proses produksi akan menyebabkan kenaikan pada output. Akan tetapi,  output  tersebut  akan  semakin  menurun  ketika semakin banyak input tenaga kerja yang ditambahkan. Hal tersebut lebih akrab disebut sebagai produktivitas marjinal yang  semakin  menurun  (diminishing  marginal  physical productivity).  Produktivitas  fisik  marjinal  yang  semakin menurun berlaku pada fungsi produksi jangka pendek.
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi  bertujuan  menetap.  Pertumbuhan  penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.
Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil  reproduksi  yang  nyata  dari  seorang  wanita  atau sekelompok  wanita.  Dengan  kata  lain  fertilitas  ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan  kelahiran  pada  perubahan  penduduk  dan reproduksi manusia.
Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara  tiga  komponen  demografi  yang  dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga  bagi  pihak  swasta,  yang  terutama  berkecimpung dalam  sektor  ekonomi  dan  kesehatan.  Mati  adalah keadaan  menghilangnya  semua  tanda-tanda  kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi.

## Hubungan  Produktivitas  Tenaga  Kerja  dengan Pembangunan Manusia
Tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja akan  mempengaruhi  pendapatan  yang  diterima  oleh pemilik  faktor  produksi  tenaga  kerja.  Semakin  tinggi produktivitas tenaga kerja maka pendapatan yang diterima juga  akan  meningkat,  sebaliknya  tingkat  produktivitas tenaga kerja yang rendah akan menciptakan kemiskinan yang  semakin  meluas.  Menurut  UNDP  (1996), banyaknya  penduduk  miskin  akan  mempengaruhi pembangunan  manusia  karena  kelompok  yang  masuk pada  kelompok  ini  memiliki  keterbatasan  pada  faktor produksi  sehingga  akses  terhadap  kegiatan  ekonomi mengalami hambatan. Akibat produktifitas yang rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima jauh dari cukup.
Dampaknya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan apalagi  untuk  memenuhi  kebutuhan  lainnya  seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya terhambat. Implikasinya  pada  wilayah-wilayah  dengan  jumlah penduduk  miskin  yang  tinggi  akan  kesulitan  untuk mencapai keberhasilan pembangunan manusia.
Ranis  (2004),  jika  penduduk  miskin  memperoleh pendapatan  yang  lebih  tinggi  atau  terjadi  pengurangan kemiskinan  akan  berpengaruh  terhadap  pembangunan manusia  melalui  peningkatan  bagian  pengeluaran  yang
dibelanjakan untuk kebutuhan makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.
Hubungan Penduduk dengan Kinerja Pembangunan Manusia
Dampak  penduduk  terhadap  pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu, 1) dampak negatif,  penduduk  dipandang  sebagai  beban  bagi pembangunan.  2)  dampak  positif  bagi  pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar dan  memberikan  sumbangan  positif  terhadap perkembangan  ekonomi  (Todaro  &  Smith,  2006). Dampak negatif atau positif jumlah penduduk yang terjadi di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kondisi wilayah dan karakteristik pertumbuhan, kualitas dan penyebaran penduduk.
Dalam penelitian ini, jumlah penduduk merupakan sumber  perluasan  pasar  atau  permintaan  agregat  yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  manusia.  Semakin  besar  jumlah penduduk  maka  berpotensi  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan diharapkan berpengaruh  positif  juga  pada  kinerja  pembangunan manusia.
Kondisi ini juga berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan  pemerintah  yang  lebih  difokuskan  pada wilayah-wilayah  yang  padat  penduduknya  dibanding wilayah/daerah  yang  jarang  penduduknya.  Provinsi Maluku  masih  diperhadapkan  pada  tingkat  kepadatan penduduk  yang  masih  rendah  dan  tingkat  penyebaran penduduk yang belum merata.
Review Studi Empiris Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ginting  (2008) bertujuan menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk  makanan  dan  bukan  makanan,  pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis  ekonomi  terhadap  pembangunan  manusia  di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data time series dan  cross section  atas  26  provinsi  pada  periode  1996,  1999,  2002, 2004, 2005 dan 2006. Alat analisis menggunakan model regresi  Panel  Data  metode  random  effect.  Hasil  penelitian menunjukkan adanya  pengaruh signifikan dari variabel konsumsi rumah tangga  untuk  makanan  dan  bukan makanan,  pengeluaran  pemerintah  untuk pendidikan, rasio penduduk miskin  dan  krisis  ekonomi  terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
Penelitian  yang  dilakukan  Maliendra  (2009) menganalisis  dampak  pemekaran  wilayah  dan  faktor-
Faktor  yang  mempengaruhi  pembangunan  manusia di Provinsi  Jawa  Barat  periode  tahun  2002-2006  dengan menggunakan alat analisis model Regresi Panel. Periode waktu  yang  digunakan  terbagi menjadi  dua  yaitu  tahun 2002-2003  periode  sebelum  adanya  pemekaran  dan tahun 2004-2006  periode setelah adanya pemekaran. Dari hasil  pengolahan  data  dengan  model  fixed  effect GLS, diketahui    bahwa    variabel    yang    secara    signifikan mempengaruhi  pembangunan manusia  Propinsi  Jawa Barat    pada    taraf    nyata    5    persen    adalah    tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan belanja publik.
Penelitian  Priska  (2010)  bertujuan  untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia. Hasil estimasi dari penelitian ini  menunjukkan bahwa  semua  variabel bebas  yaitu  jumlah  penduduk miskin    berpengaruh    negatif    terhadap    indeks pembangunan  manusia,  pertumbuhan  ekonomi  dan pengeluaran  pemerintah  berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia pada alfa 1%.
Studi  Patta  (2012)  bertujuan  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  indeks  pembangunan manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010.  Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  statistik  regresi  linear berganda.  Hasil  penelitian dengan  menggunakan  taraf nyata  5%  menemukan  bahwa  pengaruh  pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan berpengaruh positif dan  signifikan. Pengaruh  persentase penduduk miskin dan  ketimpangan  distribusi    pendapatan    berpengaruh signifikan    negatif  terhadap    indeks    pembangunan manusia    (IPM)    di    Sulawesi    Selatan.    Pengeluaran pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
Penelitian Hidayahwati (2010) bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Timur. Adapun  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder,  dengan jenis  data  time  series  tahunan  periode  2003  sampai dengan  tahun    2007    dan    data    cross    section    29 kabupaten    dan    9    kota    di    Provinsi    Jawa  Timur. Variabel  yang  digunakan  adalah  tingkat  kemandirian fiskal    dilihat    dari  PAD/total    pendapatan    daerah, komponen    PAD    (pajak    daerah,    retribusi    daerah, BHUMD  dan  PAD  lainnya  yang  sah),  dan  indeks pembangunan    manusia  kabupaten/kota    di    Provinsi Jawa  Timur. Model analisis yang digunakan adalah analisis panel data dengan pendekatan fixed effect dan pendekatan random effect.
Untuk  menentukan  pendekatan  mana  yang  baik untuk  digunakan  dalam  penelitian  maka  digunakan  uji Hausman. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tingkat    kemandirian    fiskal  berpengaruh    positif    dan signifikan    terhadap    indeks    pembangunan    manusia kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.
Komponen    PAD    yaitu    pajak    daerah    dan BHUMD    berpengaruh    positif    dan    signifikan, sedangkan    retribusi    dan    PAD  lainnya  yang  sah berpengaruh positif dan tidak signifikan.
Penelitian  Mirza  (2012)  menganalisis  pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.
Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama  periode  tahun  2006-2009  hingga  mampu mencapai  target  IPM  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Hasil penelitian dengan menggunakan data panel  menunjukkan  kemiskinan  berpengaruh  negatif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  ruang  lingkup Provinsi Maluku yang secara administratif mencakup 11 kabupaten/kota  yaitu  1)  Kabupaten  Maluku  Tenggara Barat (MTB), (2) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), (3) Kota Tual, (4) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), (5) Kabupaten Buru, (6) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), (7) Kabupaten Kep. Aru, (8) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 9) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), (10)  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  (MBD),  (11) Kotamadya Ambon.
Penelitian ini difokuskan pada data periode 2008- 2014  dengan  pertimbangan  ketersediaan/kelengkapan data.  Penelitian  ini  berlangsung  bulan  Januari  sampai dengan bulan Maret 2014.
Adapun periode waktu penelitian yang dipilih adalah tahun 2008 sampai tahun 2014. Waktu penelitian dimulai pada  tahun  2008  dengan  pertimbangan  kebutuhan jumlah observasi yang memerlukan data panjang untuk mengatasi persoalan degree of freedom. Di samping itu juga karena pertimbangan akurasi atau presisi dan ketajaman hasil analisis.

## Jenis dan Sumber Data
Ditinjau dari sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang diambil dari berbagai institusi (lembaga) yang relevan dengan  penelitian.  Data  bersumber  dari  BPS  (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Keuangan RI. Menurut waktu,  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan panel data yaitu gabungan antara data time series (runtut  waktu)  dan  data  cross-section.  Data  time  series  yang digunakan adalah data periode 2009-2014 sedangkan data cross-section mencakup data 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

## Metode Pengolahan dan Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan data sekunder yang bersumber dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. Data yang telah  dikumpulkan  selanjutnya  dikategorikan  sesuai dengan  variabel-variabel  yang  telah  diidentifikasi  dalam kerangka  pemikiran  dan  operasionalisasi  variabel,  yang selanjutnya diolah denga software/program komputer yaitu program MS-Excell dan EViews 6.0

## Metode Analisis
Secara  kuantitatif,  untuk  menganalisis  pengaruh investasi publik sektor pendidikan & kesehatan, investasi publik sektor ekonomi, tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku,  menggunakan model/alat analisis regresi panel data.
IPM     = f(GEK, GKS, PTK, JPE) ((1)
it it it it it e JPE PTK GKS GEK IPM       4 3 2 1 0     
(2) dimana:    IPM adalah  Kinerja  pembangunan  manusia, diukur  dengan  nilai  indeks  pembangunan  manusia (persen),  PEK  adalah  pengeluaran/belanja  ekonomi pemerintah,  diukur  dengan  nilai  belanja  ekonomi pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah).
GKS  adalah  pengeluaran/belanja  pendidikan  & kesehatan  pemerintah,  diukur  dengan  nilai  belanja pendidikan  dan  kesehatan  pemerintah  daerah  dalam APBD (juta rupiah). PTK   adalah  produktivitas  tenaga kerja,  diukur  dengan  rasio  tenaga  kerja  yang  bekerja terhadap  PDRB  (juta  rupiah),  JPE  adalah  jumlah penduduk,  diukur  dengan  jumlah  penduduk  tahunan (orang).               a 0 , β 1 ... β 4 adalah parameter konstanta dan koefisen regresi. e adalah error term.
Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, pertama, Common effect Model (Ordinary Least Square, OLS). Kedua, fixed effect Model (Least Square dummy variable model,  FEM). Ketiga,  random  effect  Model  (REM)  (Baltagi, 2002;  Gujarati,  2009).  Di  antara  ketiga  teknik  tersebut, pendekatan yang dipilih apakah Common Effect Model, Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effects Model (REM) akan ditentukan melalui suatu pengujian statistik uji-F, Uji LM dan uji Hausman.
Adapun mekanisme pengujian/pemilihan  model  estimasi  panel  data  sebagai berikut:
1. Uji-F/Restricted F-statistics merupakan pengujian statistik yang  bertujuan  untuk  memilih  apakah  lebih  baik menggunakan Common Effect Model (Pooled Least Square) ataukah Fixed Effect Model. Jika F-hitung (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk  melakukan  penolakan  terhadap  H 0 sehingga model yang digunakan adalah fixed effect dan sebaliknya. Rumusnya adalah:
) /( ) ( / 2 2 1 k n RSS m RSS RSS F    (3) dimana  RSS 1 dan RSS 2 adalah  residual  sum  of  squares teknik  tanpa  variabel  dummy  dan  teknik  fixed  effect dengan  variabel  dummy,  m  adalah  restriksi  dalam model  tanpa  variabel  dummy.  (n-k)  adalah  derajat kebebasan (df) denumerator.
2. Uji  LM  (Lagrange  Multiplier  Test)  digunakan  untuk memilih  model  estimasi  apakah  lebih  baik menggunakan  Common  Effect  Model/OLS  ataukah Random Effect Model (REM). Uji LM dikembangkan oleh  Breusch-Pagan  yang  didasarkan  pada  nilai residual Common Effect Model dan distribusi Chi-Square dengan  degree  of  freedom  sebesar  jumlah  variabel independen. Apabila nilai statistik uji LM > Chi-Square tabel maka menolak Ho (Common Effect Model) dan menerima Ha (Random Effect Model). Adapun rumus uji LM adalah:
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2                       N i T t it N i T t it e e T NT LM ) ( ) ( (4) dimana  N.T  adalah  jumlah  observasi  (jumlah kabupaten/kota  dikalikan  jumlah  periode  waktu).  e adalah residual.
3. Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan  kita  dalam  memilih  apakah menggunakan  model  fixed  effect  atau  menggunakan model random effect. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square ( χ 2 ) dengan degree of freedom sebanyak  k,  dimana  k  adalah  jumlah  variabel
independent.  Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM), sedangkan sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah Random Effect (REM) (Widarjono, 2005).
Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji-t (uji parsial) dan uji simultan (uji-F) pada tingkat signifikansi α =5%. Secara parsial maka dirumuskan hipotesis statistik satu sisi (one tail) sebagai berikut:
 Koefisien  regresi  variabel  belanja  ekonomi pemerintah (GEK).
H o : β 2 ≤ 0 :  Pengeluaran ekonomi pemerintah  tidak  berpengaruh secara positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
H  : β 2 >0 :  Pengeluaran ekonomi pemerintah  berpengaruh  secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.
 Koefisien  regresi  pengeluaran  pendidikan  & kesehatan pemerintah (GKS).
H o : β 1 ≤0 : Pengeluaran pendidikan & kesehatan  tidak  berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.
H  : β 1 >0 :   Pengeluaran  pendidikan  & kesehatan  berpengaruh  secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.
 Koefisien  regresi  variabel  produktivitas  tenaga kerja (PTK)
H o : β 4 ≤ 0 :  Tingkat  produktivitas  tenaga kerja  tidak  berpengaruh  secara positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
H  : β 4 >0 :  Tingkat  produktivitas  tenaga kerja berpengaruh  secara positif signifikan  terhadap  kinerja pembangunan manusia.
 Koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JEP) H o : β 4 ≤ 0 :  Jumlah penduduk tidak berpengaruh  secara  positif signifikan  terhadap  kinerja pembangunan manusia.
H  : β 4 >0 :  Jumlah  penduduk  berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.
Formula  untuk  mendapatkan  nilai  t-statistik  (t- hitung) adalah:
t-hitung ) ( Se k k    (5)
 Kriteria pengambilan keputusan (uji-t). -   Apabila  t  hitung  >  t  tabel  maka  tolak hipotesis nol (H 0 ) . terima hipotesis alternatif (H a ).
-   Apabila  t  hitung  <  t  tabel  maka  terima hipotesis  nol  (H0)  dan  tolak  hipotesis alternatif  (Ha).  Atau  dapat  melihat  nilai probabilitas  (p-value)  t-statistik  dari  paket program Eviews 6.0 dengan kriteria sebagai berikut: -   Jika nilai probabilitas (p-value) < α ;5% maka tolak  hipotesis nol (H 0 ) dan terima hipotesis alternatif (Ha).
-    Jika nilai probabilitas (p-value) > α ;5%) maka terima  hipotesis nol (H 0 ) dan tolak hipotesis alternatif (Ha).
Pengujian  hipotesis  statistik  melalui  uji-F digunakan  untuk    menguji    apakah    variabel-variabel independen  yang  dimasukkan ke dalam model regresi dapat  mempengaruhi  variabel  dependen  secara simultan/bersama-sama dengan rumusan hipotesis adalah H o : β 1 = β 2 = β 3 = β 4= 0 atau H α : β 1  β 2  β 3 ≠ β 4 ≠ 0. Jika F hitung > F tabel (kritis), maka kita menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Jika  F  hitung  <  F  tabel  (kritis),  maka  kita  menerima hipotesis nol (H 0 ) dan menolak hipotesis alternatif (Ha). Rumusnya adalah:
F-statistik ) k n /( R 1 ) 1 k /( R 2 2     (6)
dimana R 2 adalah koefisien determinasi. n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter. Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  akan  digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel terikat (variabel dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (variabel independen).

## Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini, kinerja pembangunan manusia dijadikan sebagai variabel terikat/dependent. Terdapat 4 (empat)  variabel  bebas  (independen)  yaitu  pengeluaran ekonomi  pemerintah  (GEK),  pengeluaran/belanja pendidikan  dan  kesehatan  pemerintah  (GKS), produktivitas tenaga kerja (PTK) dan jumlah penduduk (JPE).    Adapun  definisi  operasional  variabel  tersebut adalah:
 Kinerja pembangunan manusia adalah kemampuan/capaian suatu daerah dalam
pembangunan  manusia,  yang  biasa  diukur  dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 Indeks  pembangunan  manusia  adalah  indeks komposit  untuk  mengukur  sejauh  mana keberhasilan/prestasi pembangunan manusia di suatu wilayah (dalam satuan persen). Indeks komposit terdiri dari  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah (indikator  pendidikan),  angka  harapan  hidup (kesehatan),  pengeluaran  perkapita  disesuaikan  (daya beli/ekonomi masyarakat).
 Pengeluaran  pendidikan  &  kesehatan  pemerintah adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan dan kesehatan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun gedung sekolah, pembelian obat,  fasilitas  kesehatan  dan  gedung  kesehatan. Variabel ini diukur dengan nilai belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah dalam APBD (dalam juta rupiah).
 Pengeluaran ekonomi pemerintah adalah pengeluaran/belanja  pemerintah  daerah  yang digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  kegiatan ekonomi masyarakat. Variabel ini diukur dengan nilai
belanja  urusan  ekonomi  pemerintah  daerah  dalam APBD (dalam juta rupiah).
 Produktivitas  tenaga  kerja  adalah  rasio  atau perbandingan  antara  tenaga  kerja  dengan output/PDRB di suatu wilayah.
 Jumlah  penduduk  adalah  jumlah  orang  yang mendiami suatu wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam satuan orang/jiwa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Teknik  Estimasi  Panel  Data  Dengan Restricted F-Statistic/Chow Test
Uji-F (Restricted F-statistic Test) merupakan pengujian statistik yang bertujuan untuk memilih apakah lebih baik menggunakan  Common  Effect  Model  ataukah  Fixed  Effect Model. Jika nilai F-hitung (F-statistik) lebih besar dari nilai F- tabel  atau  signifikan  secara  statistik,  maka  cukup  bukti untuk melakukan penolakan terhadap H 0 sehingga model yang  digunakan  adalah  Fixed  Effect  Model  (FEM)  dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji-F diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel (1) Ringkasan Restricted F-Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DATA2 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 149.030283 (10,51) 0.0000 Cross-section Chi-square 224.964808 10 0.0000 Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan  hasil  penghitungan  diperoleh  nilai  F- statistik  sebesar  149,030283.  Nilai  F-tabel  dengan numerator 10 dan denumerator 51 pada α =5% adalah sebesar  2,022175.  Oleh  karena,  F-statistik  sebesar 149,030283 > F-tabel (2,022175) atau nilai P-value Cross- section F sebesar 0,000 < 0,05 maka H 0 (Common Effect
Model)  ditolak  dan  menerima  Ha  (Fixed  Effect  Model). Dengan demikian, teknik estimasi regresi panel data yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).
Pemilihan  Teknik  Estimasi  Panel  Data  Dengan Uji-LM
Uji  LM  (Lagrange  Multiplier  Test)  digunakan untuk  memilih  teknik  estimasi  apakah  lebih  baik menggunakan  Common  Effect  Model/OLS  ataukah
Random Effect Model (REM). Uji LM dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang didasarkan pada nilai residual Common Effect Model dan distribusi Chi-Square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Apabila  nilai  statistik  uji  LM  >  Chi-Square  tabel  maka menolak Ho (Common Effect Model) dan menerima Ha (Random Effect Model).
9,4877293 4) : df 0,05; : ( 79,5460 1 312,939 1399,357 ) 1 6 ( 2 ) 6 ( 11 2            tabel Chi_square
LM
(7) Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai statistik LM test  sebesar  79,5460  >  9,4877293  (chi-square  tabel)  atau menolak H 0 (Common Effect Model, OLS) dan menerima Ha  (Random  Effect  Model).  Hal  ini  berarti  bahwa  teknik
estimasi  yang  tepat  untuk  model  regresi  panel  data menurut uji-LM atau LM test adalah Random Effect Model.
Pemilihan Teknik Estimasi Panel Data Dengan Uji Hausman
Telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah  menggunakan  model fixed effect atau model random effect. Jika nilai dari chi-square
( χ 2)  hitung  lebih  besar  dari  chi-square  ( χ 2 )  tabel  atau signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α =5%, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol (Random Effect Model) dan menerima Ha (Fixed Effect Model) sehingga pendekatan estimasi panel data yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model, begitu  pula  sebaliknya.  Dari  hasil  pengujian  dengan software EViews 6.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel (2) Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DATA Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 20.802531 4 0.0003
Sumber: Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)
Tabel  di  atas  memperlihatkan  hasil  uji  Hausman untuk  menentukan  apakah  memilih  Model  Fixed  Effect (FEM) ataukah Model Random Effect (REM) yang akan digunakan.  Diperoleh  hasil  bahwa  Chi-Square  statistic signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α =5% atau menolak H 0 (Random Effect Model) dan menerima H a (Fixed Effect Model). Indikatornya adalah nilai probabilitas Chi-square  statistics  sebesar  0,0003<0,05( α =5%).  Dengan kalimat lain dapat disimpulkan bahwa model estimasi panel data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect Model (FEM).

## Hasil Estimasi Model Regresi Panel Data
Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dengan uji-F, uji- LM dan uji Hausman maka teknik estimasi yang dipilih untuk  mengestimasi  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi dan  kualitas  sumberdaya  manusia  terhadap  tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia adalah model regresi panel data, dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV). Metode estimasi  yang  digunakan  adalah  Generalized  Least  Square (GLS) atau Cross-Section Weight, dengan asumsi
intersep/konstanta  bervariasi  antar  wilayah  sedangkan koefisien  regresi  diasumsikan  sama,  baik  antar  wilayah maupun antar waktu, sebagaimana persamaan berikut:
(7)
Dimana:    IPM adalah  kinerja  pembangunan  manusia, diukur  dengan  nilai  indeks  pembangunan  manusia (persen). PEK adalah PEK adalah pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah, diukur dengan nilai belanja urusan ekonomi pemerintah daerah dalam APBD (juta rupiah). GKS  adalah  pengeluaran/belanja  pendidikan  & kesehatan pemerintah, diukur dengan nilai belanja urusan pendidikan  dan  kesehatan  pemerintah  daerah  dalam APBD (juta rupiah).
PTK  adalah  produktivitas  tenaga  kerja,  diukur dengan rasio tenaga kerja yang bekerja terhadap PDRB (juta  rupiah).  JPE  adalah  Jumlah  penduduk,  diukur dengan jumlah penduduk tahunan (orang). α 0.. α 1 adalah intersep (konstanta).  1..  4 adalah koefisien regresi. E adalah Error term (variabel gangguan) it adalah Kabupaten/kota i pada tahun t. D 2 ..D 11 =Variabel dummy kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
it it it it i i i i it e JPE β PTK β GKS β GEK β D D D D IPM           4 3 2 1 11 11 4 4 3 3 2 2 1 ........     
Tabel (3) Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Panel Data Dependent Variable: IPM? Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) Sample: 2009 2014 Included observations: 6 Cross-sections included: 11 Total pool (balanced) observations: 66
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -14.10103 6.175470 -2.283394 0.0266 GEK 0.621091 0.117831 5.271041 0.0000 GKS 0.240668 0.103737 2.319986 0.0244 PTK 1.572345 0.277927 5.657409 0.0000 JPE 6.260054 0.560098 11.17671 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.997621 Mean dependent var 115.5367 Adjusted R-squared 0.996968 S.D. dependent var 62.92622 S.E. of regression 0.432938 Sum squared resid 9.559219 F-statistic 1527.510 Durbin-Watson stat 1.871545 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan  hasil  estimasi  secara  parsial,  diketahui bahwa  semua  variabel  independen  menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α =5 %, yang diindikasikan oleh p-value < α =0,05 Hasil uji-F(uji-  simultan)  juga menunjukkan  adanya pengaruh semua  variabel  independen  terhadap  kinerja pembangunan  manusia  secara  simultan  pada  tingkat signifikansi  alfa  sebesar  1  %,  ditunjukkan  oleh  nilai  F- statistik sebesar 1527.510 atau P-value sebesar 0,000 < 0,01. Model  regresi  panel  data  yang  digunakan  sangat  baik terlihat dari hasil nilai koefisien determinasi (R-squared, R 2 ) sebesar  0,980173  yang  berarti  bahwa  variasi  variabel dependen  (POV)  mampu  dijelaskan  oleh  variabel independen  (PE,  RLS,  AMH,  KES)  sebesar  98,02  % sedangkan sisanya sebesar 1,98 % dijelaskan oleh faktor- faktor lain di luar model penelitian.
Efek untuk masing-masing unit cross section yaitu untuk masing-masing  wilayah  kabupaten/kota  merupakan differential intercept dari persamaan regresi. Efek tersebut akan membedakan intercept untuk persamaan pada masing- masing unit cross section. Perbedaan intercept untuk masing- masing  wilayah  kabupaten/kota  tersebut  menunjukkan adanya  perbedaan  faktor-faktor  endowment  (sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia) dan perbedaan kebijakan pemerintah  masing-masing  wilayah  kabupaten/kota terutama terkait pembangunan manusia serta faktor-faktor lainnya. (Gujarati, 2009).
Tabel (4) Nilai Effect Dummy Unit Cross-section
No Cross Section Unit (Kabupaten/Kota) Effect 1 Kota Ambon -0,68401 2 Maluku Tenggara Barat -1.61605 3 Maluku Barat Daya -2.86918 4 Maluku Tenggara 2.872176 5 Kota Tual 10.29922 6 Aru 1.04824 7 Maluku Tengah -7.43477 8 Seram Bagian Barat -3.24077 9 Seram Bagian Timur -1.30662 10 Buru -0.3825 11 Buru Selatan 3.314257 Sumber: Hasil pengolahan data
Adapun  wilayah  Kota  Ambon  memiliki  nilai konstanta/intersep  sebesar  -0,68401  diinterpretasikan bahwa  jika  pengeluaran  ekonomi  pemerintah,  belanja pendidikan & kesehatan pemerintah, tingkat produktivitas tenaga  kerja  dan  jumlah  penduduk  diasumsikan konstan/tidak  berubah  maka  indeks  pembangunan manusia di wilayah tersebut akan menurun sebesar  0,68 %. Penurunan  yang  dominan  terjadi  pada  wilayah Kabupaten  Maluku  Tengah  dengan  nilai  intersep  pada persamaan regresi sebesar -7,43477 sedangkan penurunan intersep/konstanta  terendah  terjadi  di Kabupaten  Buru yang memiliki intersep sebesar   -0.3825, diinterpretasikan bahwa  apabila  pengeluaran  pemerintah  di  sektor ekonomi,  pendidikan-kesehatan,  produktivitas  tenaga kerja dan jumlah penduduk konstan/tidak berubah akan menurunkan kinerja pembangunan manusia sebesar 0,38 %. Kondisi  ini  mengisyaratkan  bahwa  perbedaan kebijakanpemerintah khususnya pengalokasian/efektivitas belanja ekonomi, pendidikan dan kesehatan pemerintah, perbaikan  produktivitas  tenaga  kerja  dan  permintaan efektif/potensi  pasar  melalui  jumlah  penduduk memberikan kontribusi signifikan terhadap perbedaan/perbaikan  kinerja  pembangunan  manusia  di masing-masing wilayah/daerah.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Kinerja Pembangunan Manusia
Dalam  penelitian  ini,  pengeluaran  pemerintah diwakili/diproksi dengan 2 (dua) variabel yaitu 1) variabel pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah (GEK), 2)
variabel  pengeluaran/belanja  pendidikan-kesehatan pemerintah  (GKS).  Kedua  variabel  ternyata  signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi alfa sebesar    5 % atau tingkat kepercayaan sebesar 95 %.
Koefisien  regresi  variabel  pengeluaran/belanja ekonomi pemerintah (GEK) yang dinotasikan dengan  1 sebesar  0,621091,  diinterpretasikan  setiap  kenaikan belanja/pengeluaran  pemerintah  daerah  di  sektor pendidikan  &  kesehatan  sebesar  1  (satu)  %  akan mengakibatkan peningkatan kinerja/indeks pembangunan  manusia  di  kabupaten/kota  Provinsi Maluku sebesar 0,62 % (dibulatkan), dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
Sedangkan  Koefisien  regresi  variabel  pengeluaran pendidikan-kesehatan pemerintah (  2 ) sebesar 0,240668, mengandung  arti  setiap  kenaikan  belanja  pemerintah daerah  di  sektor  pendidikan  &  kesehatan  pemerintah sebesar  1  (satu)  %  maka  akan  meningkatkan kinerja/indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi  Maluku  sebesar  0,24  %  (dibulatkan),  dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
Hasil  dalam  penelitian  ini  sesuai/sejalan  dengan hipotesis bahwa pengeluaran/belanja pemerintah baik di sektor  ekonomi  dan  juga  pendidikan-kesehatan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja pembangunan  manusia,  yang  diukur  dengan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pengaruh pengeluaran/belanja pemerintah terhadap kinerja/Indeks Pembangunan  Manusia  dapat  dijelaskan  dari  2  (dua) saluran.  Saluran  pertama,  kebijakan  pemerintah  daerah dengan tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja untuk sektor  pendidikan  dan  kesehatan  diantaranya perbaikan dan  penambahan  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan,
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan medis. Semakin besar alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah untuk sektor  pendidikan  dan  kesehatan  akan  meningkatkan kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  yang  diukur  dengan angka  rata-rata  lama  sekolah,  angka  melek  huruf  dan angka usia harapan hidup.
Perbaikan  pada  indeks  pendidikan  dan  kesehatan sebagai  komponen  IPM  akan  memperbaiki  kualitas Pembangunan Manusia. Pada saluran lain, alokasi belanja pemerintah  daerah  dengan  tujuan  perbaikan  ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat  akan  meningkatkan  indeks  pembangunan manusia  karena  daya  beli  masyarakat/pengeluaran konsumsi  merupakan  salah  satu  komponen  Indeks Pembangunan Manusia.
Pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan manusia namun ada batasnya. Pengeluaran    pemerintah    akan    mendukung pembangunan  manusia  apabila  pemerintah  mampu menciptakan kondisi di mana besarya  share  pengeluaran pemerintah  terhadap tingkat  output  seluruhnya  dapat digunakan untuk  menyediakan  barang  publik  yang digunakan  sebagai  input  produksi  yang kompetitif.
Dengan  demikian,  peran  terpenting  dari pemerintah adalah dalam hal penyediaan barang publik. Pemerintah melakukan sejumlah pengeluaran atau belanja sebagai  bentuk  investasi  pemerintah  dalam  membiayai atau mendanai fasilitas atau barang-barang publik tersebut. Investasi  yang  dilakukan  pemerintah  lebih  banyak digunakan untuk membangun prasarana bagi masyarakat seperti:  listrik,  air,  pendidikan,  transportasi  dan telekomunikasi,  serta  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.
Secara tidak langsung investasi pemerintah memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi karena prasarana maupun  pelayanan  yang  disediakan  pemerintah  ini berguna dalam perekonomian. Semakin baik dan lengkap prasarana pemerintah maka perekonomian akan berjalan semakin lancar, dengan demikian kualitas pembangunan manusia tumbuh semakin pesat.
Ditinjau  dari  perspektif  penelitian/studi  terdahulu, hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  bahwa pengeluaran  pemerintah  (ekonomi,  pendidikan, kesehatan) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan  manusia  sama  dengan  kesimpulan studi/penelitian empiris yang dilakukan oleh Patta (2012)
di  Sulawesi  Selatan,  Maliendra  (2009)  di  Jawa  Barat, Ginting (2008) dan Priska (2010) di Indonesia.

## Pengaruh  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Terhadap Kinerja Pembangunan Manusia
Tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  merupakan cerminan  dari  seberapa  besar  tingkat  pendapatan  yang akan  diterima  oleh  tenaga  kerja.  Rendahnya  tingkat produktivitas akan menyebabkan upah atau pendapatan yang  diterima  oleh  rumah  tangga  pekerja  juga  relatif rendah  sehingga  berpotensi  meningkatkan  jumlah penduduk  miskin.  Tingkat  kemiskinan  merupakan masalah  serius  yang  dihadapi  oleh  Provinsi  Maluku. Persentase  jumlah  penduduk  miskin  yang  masih  relatif tinggi menempatkan Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  ketiga  di Indonesia.
Dalam  penelitian  ini,  diperoleh  koefisien  regresi variabel  tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  (PTK)  yang dinotasikan  dengan  (  3 )  adalah  sebesar  1,572345.  Nilai koefisien variabel  3 secara statistik berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi  (alfa) = 1 % atau tingkat  kepercayaan  99  %.  Koefisien  regresi  variabel tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  (  3 )  sebesar  1,572345 diinterpretasikan  setiap  kenaikan  tingkat  produktivitas tenaga  kerja  (PTK)  sebesar  1  (satu)  %  akan mengakibatkan  penurunan  kinerja  pembangunan manusia  (IPM)  kabupaten/kota  di  Provinsi  Maluku sebesar 1,57 % (dibulatkan), dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
Hasil dalam penelitian ini mendukung/menguatkan hipotesis bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengaruh  produktivitas  tenaga  kerja  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan melalui 2 (dua) saluran: Saluran pertama, tingkat produktivitas tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatan/pengeluaran penduduk khususnya pekerja.
Pendapatan/pengeluaran  konsumsi  merupakan salah  satu  indikator  yang  membentuk  Indeks pembangunan  manusia.  Semakin  tinggi  produktivitas tenaga kerja maka pendapatan yang diterima oleh pekerja juga  akan  meningkat,  sebaliknya  tingkat  produktivitas tenaga kerja yang rendah akan menurunkan pendapatan yang  diterima  oleh  pekerja  mengakibatkan  nilai pengeluaran  konsumsi  penduduk  bertambah  rendah. Kondisi  ini  akan  diperparah  dengan  jumlah  penduduk
miskin yang semakin meluas, yang berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan manusia.
Pengaruh tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja  pembangunan  manusia  dapat  melalui  saluran kedua.  Tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  dapat mempengaruhi  kinerja  pembangunan  manusia  melalui besar/kecilnya alokasi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan  pendidikan  dan  kesehatan.  Semakin  tinggi produktivitas  tenaga  kerja  akan  meningkatkan  porsi pendapatan/pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  yaitu pendidikan & kesehatan.
Hasil empiris yang didapatkan dalam penelitian ini sama  dengan  kesimpulan  dalam  studi  empiris  yang dilakukan  oleh  Priska  (2010)  dan  Mirza  (2012)  yang meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  IPM  di Indonesia. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Patta (2012)  menyimpulkan  bahwa  persentase  penduduk miskin  dan  ketimpangan  distribusi    pendapatan berpengaruh    negatif  signifikan  terhadap    indeks pembangunan  manusia  (IPM)  di  Sulawesi  Selatan.
Pengaruh Faktor Demografi Terhadap

## KinerjaPembangunan Manusia
Dalam penelitian ini, faktor demografi diwakili oleh jumlah  penduduk.  Dampak  penduduk  terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu, 1) dampak negatif, penduduk dipandang sebagai beban bagi  pembangunan.  2)  dampak  positif  bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi  pasar  dan  memberikan  sumbangan  positif terhadap  perkembangan  ekonomi  (Todaro  &  Smith, 2006). Dampak negatif atau positif jumlah penduduk yang terjadi  di  suatu  wilayah  sangat  ditentukan  oleh  kondisi wilayah  dan  karakteristik  pertumbuhan,  kualitas  dan penyebaran penduduk.
Jumlah  penduduk  merupakan  sumber  perluasan pasar atau permintaan agregat yang mampu berkontribusi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan manusia.  Semakin  besar  jumlah  penduduk  maka berpotensi  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang lebih cepat dan diharapkan berpengaruh positif juga pada kinerja pembangunan manusia.
Kondisi ini juga berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan  pemerintah  yang  lebih  difokuskan  pada wilayah-wilayah  yang  padat  penduduknya  dibanding wilayah/daerah  yang  jarang  penduduknya.  Provinsi Maluku  masih  diperhadapkan  pada  tingkat  kepadatan penduduk  yang  masih  rendah  dan  tingkat  penyebaran penduduk yang belum merata.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian mengenai  analisis  hubungan  antara  pengeluaran pemerintah, tingkat produktivitas tenaga kerja dan faktor demografi  dengan  kinerja  pembangunan  manusia  di kabupaten/kota  Propinsi  Maluku,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1) Pengeluaran  ekonomi  pemerintah  secara  parsial berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel pengeluaran  ekonomi  pemerintah  (GEK)  yang dinotasikan  dengan  1 sebesar  0,621091, diinterpretasikan setiap kenaikan  belanja pemerintah daerah di  sektor ekonomi  sebesar  1  (satu)  % akan mengakibatkan  peningkatan  kinerja  pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar  0,62  %  (dibulatkan),  dengan  asumsi  ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
2) Pengeluaran pendidikan-kesehatan pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel pendidikan-kesehatan  (GKES)  yang  dinotasikan dengan (  2 ) sebesar 0,240668, diinterpretasikan sebagai peningkatan  belanja  pemerintah  daerah  di  sektor pendidikan-kesehatan (GKS) sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan  kinerja pembangunan manusia (IPM)  di  kabupaten/kota  Provinsi  Maluku  sebesar 0,24  %  (dibulatkan),  dengan  asumsi  ceteris  paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
3) Tingkat produktivitas tenaga kerja daerah secara parsial berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku periode 2009-2014. Koefisien regresi variabel tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  (  3 )  sebesar 1,572345,  diinterpretasikan  setiap  kenaikan  tingkat produktivitas  tenaga kerja  sebesar  1  (satu)  %  maka akan meningkatkan kinerja atau indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 1,57  %  (dibulatkan),  dengan  asumsi  ceteris  paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
4) Faktor demografi yang diwakili oleh jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Maluku, pada tingkat signifikansi alfa sebesar
1  %.    Dibandingkan  dengan  variabel  bebas  lain, jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh  yang  sangat dominan. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JPE)  yang  dinotasikan  (  4 )  sebesar  6,260054, diinterpretasikan  setiap  kenaikan  tingkat  penduduk sebesar 1 (satu) % maka akan meningkatkan kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Maluku sebesar 6,26 % (dibulatkan), dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan).
5) Secara simultan/bersama-sama, variabel pengeluaran pemerintah  (ekonomi  dan  pendidikan-kesehatan), tingkat produktivitas tenaga kerja dan faktor demografi (jumlah penduduk) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan manusia.

## Implikasi
1) Pembangunan  manusia  yang  berkualitas  sangat membutuhkan keseriusan pemerintah daerah dengan cara  peningkatan  alokasi  belanja  pemerintah  daerah yang  lebih  besar  untuk  pengembangan  pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
2) Keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi  penduduk  pada  wilayah-wilayah  strategis memainkan  peran  penting  dalam  perbaikan pembangunan  manusia.  Karena  itu,  pembangunan yang  dilaksanakan  harus  merata  ke  seluruh  wilayah dan lapisan masyarakat.
3) Dalam  penelitian  lanjutan,  perlu  penambahan  atau diperluas dengan faktor-faktor lain yang secara teori berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga  dapat  menghasilkan  temuan  empiris  yang lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI
Arsyad,  Lincolin.  (2004).  “Ekonomi  Pembangunan”. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN.
Atmanti, Hastarini Dwi. (2005). “Investasi Sumber Daya Manusia  Melalui  Pendidikan”.  Jurnal  Dinamika pembangunan Vol. 2. No. 1. Hlm 30-39.
Baltagi  B  H.  (2005).  “Econometrics  Analysis  of  Panel Data  Third  Edition.”  England  (GB):  John  Wiley and Sons, Ltd.
Brata, Gunadi, A. (2005). “ Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan  Manusia,  Dan  Kemiskinan”. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
Darmawan, Indra. (2006). “Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin”.  Yogyakarta  : Universitas Sanata Dharma.
Ginting  S,  Charisma  Kuriati,  (2008).  “Analisis Pembangunan  Manusia  Di  Indonesia”.  [Ini]. Medan: Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
Gujarati,  N  Damodar.  (2009).  "Basic  Econometric",
Third Edition. New York:    Mc Graw Hill. Hidayahwati, Nurul. (2011). “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten/Kota Di  Provinsi  Jawa  Timur”.  Ini.  Jember:  Program Studi  Ilmu  Ekonomi  Program  Magister  Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Kuncoro, Mudrajat, (2006). “Ekonomika Pembangunan: Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan.”  Yogyakarta  : Penerbit AMP YKPN.
Ladjin, Nurjanna. (2008). “Analisis Kemandirian Fiskal di Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di  Provinsi Sulawesi  Tengah”).  Ini.  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
Maliendra,  F.  (2012). “Analisis  Dampak  Pemekaran Wilayah  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jawa  Barat”. [Skripsi].  Fakultas  Ekonomi  dan  Manajemen.  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Mankiw,  N.  Gregory.  (2003).  “Teori  Makroekonomi”. Edisi  Kelima.  Terjemahan.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Mirza.  (2012).  “Pengaruh  Kemiskinan,  Pertumbuhan Ekonomi,  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Tengah  tahun 2006-2009”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 2 (1) : 30-44.
Nazir, M. (2005). “Metode Penelitian”. (Edisi Keenam).
Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
Nurkolis.  2002.  “Pendidikan  Sebagai  Investasi  Jangka Panjang”. bttp : //artikel.us/nurkolis5.html Patta  D.  (2012).  “Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan”. Thesis. Makassar (ID): Universitas Hasanudin.
Priska.    (2010).  “Analisis    Faktor-faktor    yang Mempengaruh  Indeks  Pembangunan Manusia di Indonesia”.  Skripsi.  Medan  (ID):  Universitas Sumatera Utara.
Ranis,  Gustav.  (2005).  “Human  Development  and Economic Growth”. Center Discussion of 32 Paper No. 887.
Sukirno  S.  (2004).  Teori  Pengantar Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suryawati,  C.  (2005).  “Memahami  Kemiskinan  Secara Multidimensional”.JMPKol.08/No.03/September/200 5.  Didownload  dari  berkas  http://www.jmpk- online.net/files/chriswaardanimknew.
Todaro, Michael. P & S. Smith. (2006). “Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga”  (Jilid Satu), Jakarta : Penerbit Erlangga.
Widarjono,  A.  (2010).  “Ekonometrika  :  Teori  dan Aplikasi”.  Edisi  Kedua.  Yogyakarta  :  Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.