Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Mukhlis Effendi mukhliseffendi86@gmail.com Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020

## Abstract
This  study  analyzes  the  views  of  Islamic  law  on  divorce  through  electronic  media.  A new problem that requires a comprehensive review to provide certainty of Islamic law without leaving the teachings of the Qur'an and Sunnah that has been outlined by Allah SWT. However, in the development of increasingly sophisticated technology, it is easier for anyone to divorce his wife, one of which used to be known as divorce by letter or writing, so now it can be easier and faster to get to the target, namely the husband, who only by doing sending written messages remotely by means of electronic media in the form of mobile phones/electronic media. With this, the legitimacy of the fall of divorce invites pros and cons for the community.
Keywords: Islamic Law, Divorce, Electronic Media
Alamat Korespondensi:
Jl.  Kramat  Raya  No.25,  RT.3/RW.2,  Kramat,  Kec.  Senen,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta 10450 E-mail: mukhliseffendi86@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum Islam secara umum dibedakan menjadi dua lapangan pokok, yaitu hukum yang  mengatur  hubungan  antara  makhluk  dengan  khalik  dan  hukum  yang  mengatur hubungan antara sesame makhluk (muamalah). 1 Dan dalam lapangan hukum muamalah sendiri  terdiri  dari  beberapa  bidang  kajian  hukum  yang  salah  satunya  adalah  hukum keluarga atau (al Akhwal as Syashsiyah). 2 Statemen ini dipertegas lagi oleh Mustthafa Ahmad Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir 3 dalam bukunya asas- asas hukum muamalat bahwa al-Akhwal as-Asyahsiyah merupakan kajian dari hukum Islam  yang  secara  spesifik  membahas  tentang  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan dengan  ikatan  kekeluargaan.  Perkawinan  merupakan  bagian  yang  dikaji  dalam  proses kelangsungan ikatan kekeluargaan.
Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 4 Dari  penegasan  Undang-undang  tersebut diharapkan  setiap  pasangan  suami  isteri  dapat  mewujudkan  rumah  tangga  yang dibinanya  bisa  langgeng  dan  harmonis  selama  masa  hidupnya.  Sedangkan  menurut Masdar  Hilmi  tujuan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  selain  untuk  memenuhi kebutuhan  jasmani  dan  rohani,  juga  sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. 5
Namun  pada  kenyataanya  mengarungi  rumah  tangga  bukanlah  hal  yang  mudah, banyak  cobaan  dan  hal  tak  didalamnya.  Adanya  perbedaan  pendapat,  faktor  ekonomi, kejenuhan  dan  kekurangan  materi  kadang  menjadi  duri-duri  kecil  yang  memicu retaknya  hubungan  rumah  tangga,  keluarga  yang  dulunya  harmonis  berubah  menjadi percekcokan  dan  perselisihan  yang  memaksa  semua  harus  cepat  diselesaikan.  bila kisruh  rumah  tangga  yang  dijalani  sudah  tak  dapat  lagi  diatasi  dan  didamaikan  maka berpisah atau bercerai bisa dijadikan alternative terakhir.
Perceraian  atau  putusnya  hubungan  perkawinan  dalam  istilah  ahli  fiqh  (hukum Islam) adalah “talak” atau “furqah” lawan dari berkumpul. Adapun definisi perceraian menurut  bahasa  berarti  “perpisahan”  dan  “melepaskan”.  Sedangkan  menurut  syara’ perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan- ikatan suami isteri yang syah oleh pihak suami  dengan  lafal  tertentu  atau  kata-kata  yang  kedudukanya  seketika  itu  atau  masa mendatang. 6 Sedangkan  pengertian  talak  menurut  Soemiati  dalam  bukunya  Hukum Perkawinan  Islam  Dan  Undang-undang  Perkawinan  ialah  segala  macam  bentuk perceraian  baik  yang  dijatuhkan  oleh  suami  atau  dengan  adanya  penetapan  dari Pengadilan  Agama  maupun  perceraian  yang  jatuh  dengan  sendirinya  karena meninggalnya salah satu dari suami atau isteri. 7
1 Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang,1995, hal. 37.
2 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam , Bandung: Al ma’arif,cet. Ke III, hal. 36.
3 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah:  Hukum  Perdata Islam ,cet.  Pertama,  Yogyakarta:  UII  Press, 2000, hal. 7.
4 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Undang-undang  Perkawinan ,  Bandung:  Nuansa Aulia,cet. Ke II, 2008, hal. 2
5 K.N. Sofyan Hasan Dan Warkom Somitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia , Bandung: Usaha Nasional, 2011, hal. 113.
6 Ibrahim Muhammad, Fikih Muslimah, Alih bahasa Zaid Husain Alhamid , cet. Ke III. Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hal. 279
7 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty,1999, hal. 103.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Beberapa  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  cerai  yang  dijatuhkan  sah. Adapun  rukun  cerai  antara  lain:  suami,  istri,  sighat  talak,  dan  ada  unsur  kesengajaan. Suami  dapat  menjatuhkan  cerai  dengan  sighat  yang  syarih  maupun  kinayah.  Apabila suami  menjatuhkan  cerai  dengan  sighat  syarih  maka  perceraian  akan  jatuh  walaupun tanpa  disertai  niat,  sedikit  berbeda  dengan  penjatuhan  cerai  dengan  kinayah  yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh. 8
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini  membawa  paradigma  baru  dalam  memahami  berbagai  masalah  yang  muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. 9 Sebagaimana yang tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  eradigital  pada  masa  kini  yang  tidak  mengenal  ruang dan  waktu  banyak  menimbulkan  permasalahan  baru  yang  membutuhkan  penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan,  maka  sekarang  bisa  lebih  mudah  dan  cepat  sampai  pada  yang  dituju  yakni  si suami,  yang  hanya  dengan  melakukan  pengiriman  pesan  tertulis  jarak  jauh  dengan melalui  media  elektronik  berupa  handphone.  Dengan  hal  ini  keabsahan  jatuhnya  cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan lingkungan mayarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengulas  tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik.

## II. METODE PENELITIAN
Dari  uraian  penelitian  tersebut  dibutuhkan  metode  penelitian.  Metode  penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian untuk menyusun penulisan hukum agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif.  Maka dari  itu  Penulis  akan  menggunakan  salah  satu  metode  penelitian,  yaitu  metode penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan memulai  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data  sekunder,  yakni  data  yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat ( ready made ).
Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi:
1. Bahan-bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang yang berlaku maupun undang-undang yang terkait.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer,  misalkan  hasil  penelitian,  bahan  pustaka  (literatur),  dan publikasi  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  pada penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  premier  dan  sekunder  misalkan  kamus, ensiklopedia dan intenet.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012, 194-204.
9 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan melalui pesan singkat media elektronik yang dikirimkan kepada istrinya. 10 Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:  “tidak  ada  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  Allah  SWT  tetapi  dibenci-nya  selain dari talak”. Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, yakni:
a. Pertama:  wajib  apabila  terjadi  konflik  antar  pasangan  suami  istri,  lalu  tidak  ada jalan  yang  dapat  ditempuh  kecuali  dengan  mendatangkan  hakim  yang  mengurus perkara  keduanya.  Jika  hakim  tersebut  memandang  bahwa  perceraian  lebih  baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.
b. Kedua: cerai menjadi makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia
c. Ketiga:  dapat  menjadi  mubah  bila  perceraian  yang  dilakukan  hanya  karena  ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak dicintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.
d. Keempat:  sunnah,  apabila  perceraian  yang  dilakukan  hanya  pada  saat  istri mengabaikan  perintah  Allah  SWT,  seperti  shalat,  puasa,  dan  kewajiban  lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya. 11
Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak  keras  kepada  istrinya,  agar  ia  mau  menebus  dirinya  dengan  mengembalikan maharnya  untuk  bercerai. 12 Sebagaimana  firman  Allah  SWT  Surat  An-Nisa‟  ayat  19 yang Artinya: “... dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kepada mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,  terkecuali  bila  mereka  melakukan  perbuatan  keji  dengan  terang- terangan...“(Q.  S.  An-Nisaa:  19). 13 Haram,  apabila  perceraian  dilakukan  tanpa  alasan yang dibenarkan, seperti:
a. pertama:  menceraikan  istri  yang  dimadu  yang  tidak  dipenuhi  gilirannya  atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
b. Kedua:  menceraikan  istrinya  dengan  cerai  tiga  sekaligus  atau  cerai  satutetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
c. Ketiga: ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
d. Keempat: menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.
Cara  suami  dalam  menjatuhkan  cerai  kepada  istrinya  dapat  melalui  berbagai macam  versi,  ada  yang  disampaikan  dengan  surat  atau  tulisan,  ada  yang  dengan menggunakan kata sindiran, dan ada juga yang disampaikan secara jelas dan langsung kepada sang istri. Dalam hal ini karena sesuai dengan kemajuan zaman di era modern
10 Masyitah  Mardatillah,  “Semangat  Egalitarian  Al-Qur‟an  dalam  Otoritas  Menginisiasi  dan  Prosedur  Perceraian”, Jurnal Esensia , Vol. VI, No. I, April 2015, (1-14), 13.
11 Nunung  Rodliyah,  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan”, dalam Jurnal Keadilan Progresif , Vol. V, No. 1 Maret 2014, (121-136).
12 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 9.
13 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya., hal. 64.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
ini, cerai juga dapat dijatuhkan melalui media elektronik. 14 Cerai dengan tulisan adalah perceraian  secara  tertulis  yang  disampaikan  suami  kepada  istrinya,  kemudian  istri membacanya  dan  memahami  isi  dan  maksudnya.  Perceraian  secara  tertulis  dapat dipandang  jatuh  (sah)  meski  sang  suami  dapat  mengucapkannya.  Perceraian  melalui media  elektronik  ini  termasuk  golongan  cerai  dengan  tulisan,  dikarenakan  perceraian tersebut  menggunakan  tulisan  yang  jelas  dan  dapat  dibaca  sehingga  istri  pun  paham maksud dari isi pesan singkat tersebut. 15 Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya melalui media elektronik dianggap jatuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Pertama, disaksikan oleh dua orang saksi.
b. Kedua,  sewaktu  menulis  lafadz  cerai  harus  dibarengi  dengan  niat  menceraikan istrinya dan tulisan yang jelas bukan kiasan.
c. Ketiga,  dilakukan  betul-betul  dalam  keadaan  dharurat  keempat,  istri  harus menerima pesan tersebut dan memahami maksud dari isi tersebut.
Sebagaimana  hasil  sidang  ijtima‟  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  1  Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan baik tulisan atau ucapan  harus  dilaporkan  di  depan  persidangan. 16 Artinya  jika  menurut  majelis  hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya  tidak  sah.  Kemudian  majelis  tarjih  muhammadiyah  dalam  fatwa  tarjihnya pada hari jum’at, tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa: perceraian  harus  diucapkan  di  depan  persidangan  pengadilan  agama.  Sehingga perceraian  dalam  bentuk  ucapan  maupun  tulisan  yang  dilakukan  di  luar  persidangan hukumnya  tidak  sah. 17 Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas,  peneliti  berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qu’an surat at-Talaq ayat 2 yang artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Ath-Thalaq: 2). 18
Maka  menurut  penulis  seorang  suami  yang  menceraikan  istrinya  melalui  media elektronik  tidak  diperbolehkan,  karena  telah  melanggar  ketentuan  dalam  Surat  Ath- Thalaq ayat 2 yaitu karena tidak adanya dua orang saksi yang adil dan dari sisi adab pun sangat  tidak  ma’ruf  menunjukan  kesewenang-wenangan  suami  terhadap  hak  cerainya dengan tidak memperhatikan perasaan istri, karena pernikahan berawal dari pertemuan yang  baik  dan  pada  akhirnya  untuk  menyelesaikan  perceraianpun  harus  dilakukan dengan baik pula sesuai syar’i.
Dalam  kaidah  fikih  menolak  mudharat  (bahaya)  lebih  didahulukan  dari mengambil  manfaat.  Berdasarkan  kaidah  di  atas,  dikatakan  apabila  praktek  perceraian ini  disahkan  atau  dianggap  jatuh,  akan  menimbulkan  madharat  yang  lebih  banyak daripada  maslahatnya,  karena  kelebihan  praktek  perceraian  ini  hanya  seputar  efisiensi waktu  dan  uang  yang  merupakan  orientasi  dari  masyarakat  modern.  Namun,  melihat kekurangan  dari  praktek  perceraian  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk  pelecehan terhadap  perempuan  dan  rawan  akan  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab serta dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabat.
Komitmen  dalam  sebuah  ikatan  pernikahan  pada  mulanya  dibangun  untuk  bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala  impian  indah  tersebut  dengan  berbagai  problematika  kehidupan  yang  dihadapi
14 Atto  Mudzar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  Dan  Liberasi, Yogjakarta:  Titihan  Ilahi  Pres,  1988, hal. 181-182.
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1985, hal. 23
16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Presindo, 2014, hal. 141.
17 Tihamidan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 230-231.
18 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya., hal. 445.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
setiap  pasangan.  Realita  kehidupan  sekarang  ini,  banyak  pasangan  suami  istri  yang melakukan  perceraian  tanpa  memikirkan  lebih  jauh  dampak  yang  ditimbulkan  dari perceraian  tersebut.  Bahkan,  tidak  sedikit  perceraian  tersebut  berakhir  dengan  konflik antar  keluarga  yang  mempermasalahkan  hak  asuh  anak,  harta  gono-gini,  dan  lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik. 19
Perceraian  melalui  media  elektronik  menurut  beberapa  pandangan  ulama  yaitu sebagai berikut:
a. Saad Wahid, guru besar fakultas syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau berpendapat‚  saya  melihat,  cerai  melalui  pesan  singkat  itu  sudah  memenuhi  syar‟i tetapi cerai yang dilakukan melalui pesan singkat itu harus ditindak lanjuti sampai ke pengadilan agama. 20
b. KH.  Prof.  Dr.  Umar  Shihab.  Beliau  berpendapat,  cerai  itu  prinsipnya  harus dinyatakan.  Bisa  diucapkan  secara  lisan  atau  dalam  bentuk  tulisan.  Pesan  singkat sudah  memenuhi  ketentuan  tulisan  ini,  jadi  hukumnya  tetap  sah.  Beliau menambahkan,  di  era  kecanggihan  teknologi  ini,  orang  dimungkinkan  bicara  dari kejauhan  menggunakan  alat  komunikasi.  Tetapi,  lebih  baik  cerai  dilakukan  secara lisan. 21 Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan  singkat,  yang  akan  sulit  terjadi  dialog,  apalagi  menghadirkan  saksi  dan penengah.  Sedangkan  jika  dengan  secara  lisan,  mengandung  banyak  hikmah  suami bisa  jadi  menggagalkan  niatnya  untuk  menceraikan  setelah  keduanya  berdialog. Karena  pernyataan  cerai  bukan  hal  yang  biasa,  maka  pasangan  suami  istri  yang hendak bercerai meski ekstra hati-hati. Tidak boleh melakukannya dengan keadaan marah.
c. Prof. Drs. Achmad Faishol Haq, M. Ag, seperti yang ada dalam situs majalah gatra, beliau  punya  pendapat  menarik,  yakni  dari  segi  hukum  diperbolehkan,  namun  dari segi akhlaq sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari aspek etika bahwa cerai melalui media elektronik itu tidak etis. 22
d. KH.A.  Masduqi  Mahfudz,  beliau  berpendapat  bahwa  apabila  orang  yang menceraikan  istrinya  lewat  pesan  singkat  itu  sewaktu  menulis  hatinya  berniat menceraikan,  maka  perceraiannya  sah  dan  jika  hatinya  tidak  berniat,  maka perceraiannya tidak sah. 23
e. KH. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang dewan hisbah PP. Persatuan Islam, bahwasanya perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat:
1) Harus diyakini bahwa yang mengirimnya betul-betul suaminya, dan bukan main- main.
2) Dibarengi dengan niat dan sighat yang sharih (jelas), bukan kinayah (kiasan)
19 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pengadilan Agama , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
20 Saad Wahid, Perkawinan dan Perceraian dalam Islam , Padang: IAIN IB Press, 1999, hal. 136.
21 Umar Shihab, Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam , Padang: IAIN IB Press, 1999, hal. 108.
22 Achmad Faishol Haq, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006, hal. 137-146.
23 Masduqi Mahfudz, Al-Figih Almuawiyah Percerian Melalui Gadget , Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, Juz. VII, 356.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
3) Dilakukan  betul-betul  dalam  keadaan  dharurat,  dan  sebaiknya  disaksikan  dan dilaporkan kepada pengadilan agama setempat. 24
Majelis  ulama  Indonesia  sebagaimana  hasil  sidang  ijtima‟  majelis  ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika  menurut  majelis  hakim  yang  mengadili  tidak  memenuhi  salah  satu  alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah. 25
Menurut  ulama  yang  ada  di  Indonesia  tergabung  dalam The  Islamic  Religious Council  of  Singapore (muis)  menyatakan  pernyataan  cerai  melalui  media  elektronik adalah tidak sah. Rifyal ka’bah, hakim agung, kairo, mesir ini angkat bicara menanggapi soal  perceraian  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  berupa  handphone,  beliau berpendapat  tidak  setuju  dengan  penggunaan  seluruh  media  untuk  perceraian.  Beliau berpendapat  telepon  sebagai  sarana  yang  memungkinkan  ketimbang  surat  elektronik (surel),  pesan  singkat  SMS,  faksimili  dll.  Alasannya  lebih  bersifat  otentifikasi  media yang  digunakan.  Artinya,  sulit  untuk  memastikan  bahwa  surel,  pesan  singkat  SMS, faksimili  dan  dll  yang  dikirimkan  tersebut  benar-benar  dikirim  oleh  orang  yang bersangkutan. 26
Dikutip  republika.co.id,  Prof.  Muhammad  bin  Yahya  bin  Hasan  An-Najmi (anggota  ahli  di  komite  fikih  Islam  internasional  jeddah)  dalam  sebuah  bukunya  yang berjudul‚  hukum  ibram’uqud  al-ahwal  as-syakhsiyyah  wa  al’uqud  at-tijarjariyyah  ibra al-wasail  al-liktraniyyah  mengemukakan,  para  ulama  berbeda  pendapat  soal  hukum cerai  yang  dijatuhkan  melalui  pesan.  Ada  dua  kelompok  berbeda  pendapat  mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut:
a. Pertama,  berpendapat  bahwa  cerai  yang  ditempuh  dengan  cara  seperti  ini dinyatakan  tidak  sah.  Dikarenakan,  bentuk  penyampaian  cerai  seperti  ini  rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa‚membajak media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami.
b. Kedua,  berpendapat  bahwa  cerai  jenis  ini  (pesan  singkat)  yang  dilakukan  melalui media dianggap sah. Dikarenakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan lisan. Prof.  Ahmad  Umar  Hasyim,  mantan  rektor  universitas  Al-Azhar  mesir,  pernah memberikan  saran,  sebaiknya,  jangan  sekali-kali  menempuh  perceraian  melalui pesan  singkat.  Kecuali,  jika  memang  terhalang  akibat  cacat  fisik.  Daripada  pesan singkat, lebih baik utus delegasi.
c. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh mufti jordani asyaikh nuh bin salman al-qudhat  dan  prof.  Dr.  Abd.  Rahman  ketua  jurusan  fikih  perbandingan  institute qadha saudi, beliau berpendapat membolehkan perceraian melalui internet.
d. Menurut  Anwar  Sanusi,  menceraikan  istri  melalui  media  elektonik  seperti  pesan singkat BBM (blackberry messengger) dan SMS (short message service) itu sangat tidak  lazim.  Dan  cerai  semacam  itu  sudah  seharusnya  diulang  lagi.  Beliau menambahkan, agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi seseorang dengan baik-baik, maka menceraikannya pun harus dengan baik-baik juga. Kalau pada pernikahan bertemu muka dengan pihak keluarga, saat
24 Ahmad  Daeroby,  Penerimaan  dan  Pemecahan  Masalah  Hukum  Tentang  Perceraian  Melalui  Gadget  Dalam Peradilan Agama, dalam jurnal (Jakarta: t, tp, 1992), 52
25 Majelis Ulama Indonesia, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , Jakarta: Ciputat Press, 2003, hal. 48.
26 Majelis Ulama Indonesia, Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat (BW); dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam. Jakarta, 2003, 201.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
menceraikannya pun hendaknya bertemu muka. Jadi kembalikanlah perempuan itu secara baik kepada keluarganya. 27
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perceraian  melalui  media  elektronik  yang dijatuhkan  seorang  suami  kepada  istrinya  dianggap  sah  karena  suami  menyatakan niat/kehendaknya untuk bercerai dan istri menerima pesan tersebut terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, menurut hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau  perceraian  yang  akan  diajukan  kepada  pengadilan  untuk  diproses  dan  ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: 28
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah  pihak  mendapat  hukuman  penjara  selama  lima  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiyayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
f. Antara  suami-isteri  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Berdasarkan hal tersebut maka melakukan thalak melalui media elektronik dalam Islam  adalah  sah  hukumnya  selagi  cukup  rukun  dan  syaratnya, 29 Namun  demikian, meskipun  perceraian  melalui  media  elektronik  dapat  menjadi  sarana  atau  media penjatuhan talak, namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif  dan  bijaksana  tentunya  perceraian  melalui  media  elektronik  tersebut  sangat  tidak manusiawi,  tidak  etis,  dan  tidak  beradap.  Sebab,  hal  itu  sangat  bertentangan  dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses  dahulunya  untuk  dapat  mencapai  jenjang  pernikahan  yang  dilakukan  dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita. 30
Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan.  Walaupun  perceraian  tidak  dilarang,  akan  tetapi  itu  merupakan  sesuatu yang  paling  dibenci  oleh  Allah  SWT.  Akibat  yang  paling  pokok  dari  putusnya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di  depan  sidang  pengadilan,  semata-mata  ditujukan  demi  kepastian  hukum  dari perceraian  itu  sendiri.  Seperti  diketahui  bahwa  putusan  yang  berasal  dari  lembaga
27 Dikutip  Republika.  Co.  Id,  Prof.  Muhammad  Bin  Yahya  Bin  Hasan  An-Najmi  (Anggota  Ahli  Di  Komite  Fikih Islam  Internasional  Jeddah)  Dalam  Sebuah  Bukunya  Yang  Berjudul‚  Hukum  Ibram’Uqud  Al-Ahwal  As- Syakhsiyyah  Wa  Al’Uqud  At-Tijarjariyyah  Ibra  Al-Wasail  Al-Liktraniyyah  Mengemukakan,  Para  Ulama Berbeda Pendapat Soal Hukum Cerai Yang Dijatuhkan Melalui Pesan et, 4, (445)
28 Sheila Fakhria, “Talak di Media Internet dalam Perspektif  Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap situswww. darussalaf. or. id)”, jurnal pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 11.
29 Raehana,  “Perceraian  Menggunakan  SMS,  Email  danFaksimili  di  Mahkamah  Syariah  Daerah  Pontian  Johor Malaysia”, dalam Jurnal Al Risalah , Vol. XII, No. 1 Juni 2012, (87-106), 104.
30 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
peradilan  mempunyai  kepastian  hukum  yang  kuat  dan  bersifat  mengikat  para  pihak yang disebutkan dalam keputusan itu. 31

## IV. KESIMPULAN
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  ini,  semakin  memudahkan siapapun  untuk  melakukan  cerai  kepada  istrinya,  salah  satunya  yang  dulu  dikenal dengan  cerai  melalui  surat  atau  tulisan,  maka  sekarang  bisa  lebih  mudah  dan  cepat sampai  pada  yang  dituju  yakni  si  suami,  yang  hanya  dengan  melakukan  pengiriman pesan  tertulis  jarak  jauh  dengan  melalui  media  elektronik  berupa  handphone.  Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan lingkungan mayarakat.  Perceraian  pada  dasarnya  tidak  dilarang  apabila  alasan-alasan  perceraian tersebut  berdasarkan  atas  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur,  yaitu  berdasarkan undang-undang  perkawinan.  Walaupun  perceraian  tidak  dilarang,  akan  tetapi  itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  semata-mata  ditujukan  demi  kepastian  hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan  mempunyai  kepastian  hukum  yang  kuat  dan  bersifat  mengikat  para  pihak yang  disebutkan  dalam  keputusan  itu,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Majelis  ulama Indonesia dari hasil sidang ijtima’ majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya  bahwa  perceraian  yang  terjadi  di  luar  persidangan  (baik  tulisan  atau ucapan)  harus  dilaporkan  di  depan  persidangan.  Artinya  jika  menurut  majelis  hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah.
Menurut  penulis  seorang  suami  yang  menceraikan  istrinya  melalui  media elektronik  tidak  diperbolehkan,  karena  telah  melanggar  ketentuan  dalam  Surat  Ath- Thalaq ayat 2 yaitu karena tidak adanya dua orang saksi yang adil dan dari sisi adab pun sangat  tidak  ma’ruf  menunjukan  kesewenang-wenangan  suami  terhadap  hak  cerainya dengan tidak memperhatikan perasaan istri, karena pernikahan berawal dari pertemuan yang  baik  dan  pada  akhirnya  untuk  menyelesaikan  perceraianpun  harus  dilakukan dengan baik pula sesuai syar’i.
Dikutip  republika.co.id,  Prof.  Muhammad  bin  Yahya  bin  Hasan  An-Najmi (anggota  ahli  di  komite  fikih  Islam  internasional  jeddah)  dalam  sebuah  bukunya  yang berjudul‚  hukum  ibram’uqud  al-ahwal  as-syakhsiyyah  wa  al’uqud  at-tijarjariyyah  ibra al-wasail  al-liktraniyyah  mengemukakan,  para  ulama  berbeda  pendapat  soal  hukum cerai  yang  dijatuhkan  melalui  pesan.  Ada  dua  kelompok  berbeda  pendapat  mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut: Pertama, berpendapat bahwa cerai yang ditempuh  dengan  cara  seperti  ini  dinyatakan  tidak  sah.  Dikarenakan,  bentuk penyampaian cerai seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang  lemah.  Ini  karena  siapapun  bisa‚membajak  media-media  tersebut  dan  mengatas namakan  sang  suami. Kedua ,  berpendapat  bahwa  cerai  jenis  ini  (pesan  singkat)  yang dilakukan melalui media dianggap sah. Dikarenakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan  lisan.  Prof.  Ahmad  Umar  Hasyim,  mantan  rektor  universitas  Al-Azhar  mesir, pernah memberikan saran, sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian melalui pesan  singkat.  Kecuali,  jika  memang  terhalang  akibat  cacat  fisik.  Daripada  pesan singkat,  lebih  baik  utus  delegasi.  Pendapat  yang  serupa  juga  dikemukakan  oleh  mufti
31 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan , Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 250-25.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
jordani  asyaikh  nuh  bin  salman  al-qudhat  dan  prof.  Dr.  Abd.  Rahman  ketua  jurusan fikih  perbandingan  institute  qadha  saudi,  beliau  berpendapat  membolehkan  perceraian melalui internet.
Menurut Anwar Sanusi, menceraikan istri melalui media elektonik seperti pesan singkat  BBM  (blackberry  messengger)  dan  SMS  (short  message  service)  itu  sangat tidak  lazim.  Dan  cerai  semacam  itu  sudah  seharusnya  diulang  lagi.  Beliau menambahkan, agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi  seseorang  dengan  baik-baik,  maka  menceraikannya  pun  harus  dengan  baik- baik  juga.  Kalau  pada  pernikahan  bertemu  muka  dengan  pihak  keluarga,  saat menceraikannya  pun  hendaknya  bertemu  muka.  Jadi  kembalikanlah  perempuan  itu secara baik kepada keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang,1995. Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah:  Hukum  Perdata Islam ,  cet. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2000.
Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group: 2012.
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Akademika  Presindo 2014.
Atto Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi, Yogjakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988.
Achmad Faishol Haq, Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Ibrahim  Muhammad, Fikih  Muslimah,  Alih  bahasa  Zaid  Husain  Alhamid ,  cet.  Ke  III. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
K.N. Sofyan Hasan Dan Warkom Somitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia , Bandung: Usaha Nasional, 2011.
Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Pengadilan  Agama ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002.
Masduqi Mahfudz, Al-Figih Almuawiyah Percerian Melalui Gadget , Damsyik, Dar Al- Fikr, 1989.
Majlis  Ulama  Indonesia, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern ,  Jakarta:  Ciputat Press, 2003.
Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  Islam  suatu  Studi  Perbandingan ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1988.
Sobhi  Mahmassani, Filsafat  Hukum  Dalam  Islam ,  Bandung:  Al  ma’arif,  cet.  Ke  III, 1976.
Saad Wahid, Perkawinan dan Perceraian dalam Islam , Padang: IAIN IB Press, 1999. Soemiati, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Yogyakarta: Liberty,1999.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1985. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan , Bandung: Nuansa Aulia, cet. Ke II, 2008.
Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Semarang:  PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Umar Shihab, Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam , Padang: IAIN IB Press, 1999.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## C. Jurnal
Ahmad  Daeroby,  Penerimaan  dan  Pemecahan  Masalah  Hukum  Tentang  Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama, dalam jurnal (Jakarta: t, tp, 1992). Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020.
Masyitah  Mardatillah,  “Semangat  Egalitarian  Al-Qur’an  dalam  Otoritas  Menginisiasi dan Prosedur Perceraian”, Jurnal Esensia , Vol. VI, No. I, April 2015, (1-14).
Majelis  Ulama  Indonesia,  Putusnya  Perkawinan  Melalui  Gadget  Dalam  Perdata  Barat (BW); dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam. Jakarta, 2003.
Nunung  Rodliyah,  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam Jurnal Keadilan Progresif , Vol. V, No. 1 Maret 2014, (121-136).
Raehana,  “Perceraian  Menggunakan  SMS,  Email  danFaksimili  di  Mahkamah  Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”, dalam Jurnal Al Risalah , Vol. XII, No. 1 Juni 2012.
Sheila  Fakhria,  “Talak  di  Media  Internet  dalam  Perspektif  Hukum  Perkawinan  Islam (Studi terhadap situswww. darussalaf. or. id)”, jurnal pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah,  Fakultas  Syari‟ah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

## D. Internet
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK EwiGgbfv8zuAhXJ6XMBHRhqDNsQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fe prints.unisnu.ac.id%2F438%2F2%2FBAB%2520I.pdf&usg=AOvVaw1fSIfuBTz 1FPchw6QyN9Ok, diakses pada tanggal 3 Februari 2021, Pukul. 14.55. WIB.