## KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Martinus Aditya Pardiyanto Dosen Pancasila Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

## ABSTRAK
Dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15  Januari  2014  dapat  memberi  ruang  bagi  Pemerintahan  Desa.  Dikarenakan Kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi  rakyat  tidak  selamanya  berada dilingkungan  perkotaan  saja,  tetapi  dalam  membangun  Indonesia  haruslah  di mulai dari Desa. Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini (1). Siapakah aktor– aktor  yang  diuntungkan  di  balik  Undang–undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.  (2).  Potensi  konflik  apakah  yang  dimungkinkan  timbul  dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa: Kelompok Kepentingan, Politisi  Dan  Partai  Politik,  Kelompok  kepentingan  memainkan  peran  penting dalam  pembentukan  kebijakan,  selain  kelompok  kepentingan,  para  politisi menggunakan  partai  politik  untuk  meraih  kekuasaan.  Serta  Pemerintahan  Desa, Luasnya  kewenangan  pemerintah  desa  tanpa  pengawasan  kuat  Badan Permusyawaratan  Desa  pada  akhirnya  membuka  peluang  korupsi  di  desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana  amanat  undang–undang desa.  Potensi  konflik  yang  dimungkinkan  timbul,  Undang–undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  akan  melahirkan  konflik  baru  bagi  sebagian masyarakat  yang  ada  di  desa,  baik  konflik  manifes  maupun  konflik  laten.  Saran Sebuah  perubahan    menjadi  desa  mandiri  jangan  disalah  artikan  bahwa Pemerintah  lainnya  menjadi  tidak  bertanggungjawab  untuk  kelangsungan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  malah  seharusnya      pemerintah  pusat mendorong  dan  membangkitkan  semangat  bagi  pemerintah  desa  untuk  maju  dan bangkit  serta  berbenah  diri  sehingga  wajah  pemerintahan  desa  memang    dapat menjadi  citra pemerintahan lainnya dimata masyarakat.
Kata Kunci: Dampak, Desa, Konflik.

## SOCIAL AND ECONOMIC CONFLICTS AS THE IMPACT OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE
Martinus Aditya Pardiyanto Lecturer of Pancasila, Faculty of Economics, University of Semarang

## ABSTRACT
With  the  enactment  of  Law  Number  6  Year  2014  on  the  Village  on  January  15, 2014  can  make  space  for  the  Village  Government.  Since  welfare  and  economic prosperity of the people are not always located in urban area, building Indonesia begins from the village. The problems discussed in this thesis are (1). Who are the beneficiaries  behind  Law  No.  6  of  2014  on  Villages  (2).  What  are  the  potential conflicts that exist in accordance with the stipulation of Law No. 6 of 2014 about the Village? Based on the results of research and discussions, it can be explained: Interest Groups, Politicians and Political Parties, Interest groups play an important role in the formation of policies, in addition to interest groups, politicians use po- litical parties to gain power, as well as Village Government. The extent of village government regulations without strong supervision from the Village Deliberative Council ultimately opens opportunities for corruption in the village due to the lack of  personnel  resources,  especially  if  the  government  is  negligent  in  conducting guidance and supervision over the mandate of the village law. Potential conflicts that arise, Law Number 6 Year 2014 about the Village will give birth to new con- flicts for some communities in the village, both manifest conflict and latent con- flict. Suggestions a change to become an independent village should not be mis- understood,  that  other  government  levels  become  irresponsible  for  the  operation of the governance of the village. Furthermore, the center government encourages and  pushes  spirit  for  the  village  government  to  advance  and  rise  and  clean  up themselves,  so  that  the  village  administration  can  indeed  be  the  image  of  other government in the eyes of society.
Keywords: Impact, Village, Conflict.

## PENDAHULUAN
Dengan  ditetapkannya  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  pada  15  Januari  2014  yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat memberi  ruang  bagi  Pemerintahan  Desa. Pembangunan dapat mengubah cara pandang pembangunan Desa dan memafaatkan Sumber Daya Desa yang ada dengan  kewenangan  yang  dimilikinya. Kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekomoni rakyat tidak selamanya berada dilingkungan  perkotaan  saja,  tetapi  dalam membangun  Indonesia  haruslah  di  mulai dari  Desa.  Desa  merupakan  bagian  paling utama  dalam  sektor  pembangunan  yang berasal  dari  prakarsa  rakyat  Indonesia, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran  sekaligus  berkeadilan  dan berkesinambungan  didaerah.  Desa  juga diharapkan  menjadi  daya  tarik  dalam meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat sehingga akan berdampak meningkatnya kesejahteraan rakyat.
Pengaturan Tentang Desa didasarkan  pada  amanat  Undang–Undang Dasar  1945  Pasal  18  B  Ayat  (2)  yang berbunyi “Negara mengakui
dan
menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak–hak
tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang– undang”.
Undang–undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi,  yaitu  pengaturan  masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi  menggabungkan  fungsi self governing  community dengan local  self government ,  sedemikian  rupa,  sehingga landasan  konstitusional  ini  akan  menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia.  Membangun  Desa  Membangun Negara. 1
Adapun  tujuan  dari  disahkannya Undang–undang Desa ini antara lain:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  desa  yang  sudah ada  dengan  keberagamannya  sebelum dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan  kejelasan  status  dan kepastian  hukum  atas  desa  dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
1 Yan  Herizal. Makalah  :  Seminar  Desa . www.forumwacana.lk.ipb.ac.id  Mei  2014  Diakses pada tanggal 12 November 2014.
3. Melestarikan  dan  memajukan  adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan  potensi  dan  aset  desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk  pemerintahan  desa  yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan  masyarakat  desa  yang mampu  memelihara  kesatuan  sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat  desa  serta  mengatasi kesenjangan  pembangunan  nasional; dan
9. Memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek pembangunan. 2
10. Sedangkan asas–asas pengaturan Undang–undang Desa ini adalah:
11. Rekognisi,  yaitu  pengakuan  terhadap hak asal usul;
12. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan  keputusan  secara  lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
13. Keberagaman,  yaitu  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  sistem  nilai yang  berlaku  di  masyarakat  desa, tetapi  dengan  tetap  mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2 Fokusmedia,  Himpunan  Peraturan  Perundang– Undangan “Undang–Undang Desa, Kelurahan, dan Kecamatan”, Bandung, 2014, Hal 5.
14. Kebersamaan,  yaitu  semangat  untuk berperan  aktif  dan  bekerja  sama dengan  prinsip  saling  menghargai antara  kelembagaan  di  tingkat  desa dan  unsur  masyarakat  desa  dalam membangun desa;
15. Kegotongroyongan,  yaitu  kebiasaan saling tolong–menolong untuk membangun desa;
16. Kekeluargaan,  yaitu  kebiasaan  warga masyarakat  desa  sebagai  bagian  dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
17. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut  kepentingan  masyarakat desa  melalui  diskusi  dengan  berbagai pihak yang berkepentingan;
18. Demokrasi, yaitu sistem
pengorganisasian  masyarakat  desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  atau dengan  persetujuan  masyarakat  desa serta  keluhuran  harkat  dan  martabat manusia  sebagai  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  diakui,  ditata,  dan dijamin;
19. Kemandirian,  yaitu  suatu  proses  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat  desa  untuk  melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
20. Parsipasi,  yaitu  turut  berperan  aktif dalam suatu kegiatan;
21. Kesetaraan,  yaitu  kesamaan  dalam kedudukan dan peran;
22. Pemberdayaan yaitu upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,
program,  dan  kegitan  yang  sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
23. Berkelanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara
terkoordinasi,
terintegrasi,  dan  berkesinambungan dalam
merencanakan dan melaksanakan  program  pembangunan Desa. 3
Desa masa depan dapat melakukan perubahan  tata  kelola  penyelengaraan pemerintahan yang efektif melalui wewenang Desa, Kewenangan Desa mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  Desa  berdasarkan  hak  asal usul,  pelaksanaan  pembangunan  yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 4 Kewenangan  Desa  tersebut meliputi:
a. Kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang– undangan. 5
Isu–isu  yang  muncul  seputar  dana yang  akan  dikucurkan  untuk  desa  dampak dari disyahkannya Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014, jumlah yang  sangat  besar  karena  akan  diambil
3 Ibid, Fokusmedia, Hal 73
4 Ibid, Yen Herizal
5 Op. Cit, Fokusmedia, Hal 13.
prosentase tertentu dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan dari  prosentase  itu  akan  dibagikan  kepada Pemerintahan Desa. Satu desa memperoleh alokasi  dana  1  Milyar.  Yang  menjadi persoalan  penelitian  ini  seberapa  besar kerusakan, kekacauan, konflik kepentingan,  dan  berbagai  persoalan  lain yang tumbuh di desa akibat adanya uang 1 Milyar  tersebut.  Berbagai  permasalahan tersebut  bisa  saja  justru  menjadi  amat kontra–produktif  dari  bayangan  semula tentang  otonomi  dan  kesejahteraan  untuk masyarakat Desa.
Berdasarkan uraian diatas,
Persoalannya  adalah  Siapakah  aktor–aktor yang  diuntungkan  di  balik  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa?.  Dan  Potensi  konflik  apakah  yang dimungkinkan timbul dengan ditetapkannya  Undang–undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa?.

## PEMBAHASAN
A. Aktor–aktor Yang Diuntungkan Dibalik Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kelompok  ini  memainkan  peran penting  dalam  pembentukan  kebijakan. Kelompok–kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan–tuntutan dan memberikan alternatif–alternatif  tindakan  kebijakan.
Selain  itu,  kelompok  ini  juga  sering memberikan informasi yang bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi– konsekuensi  yang  mungkin  timbul  dari usul–usul kebijakan yang diajukan.
Dengan  demikian,  kelompok  kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi  rasionalitas  pembentukan  kebijakan. Satu  hal  yang  harus  diingat  dalam mengkaji kelompok–kelompok kepentingan  adalah  bahwa  kelompok– kelompok  yang  diorganisasikan  dengan baik pula dibandingkan dengan kelompok– kelompok  yang  tidak  diorganisasikan dengan baik. Pengaruh kelompok kepentingan  terhadap  keputusan  kebijakan tergantung  pada  banyak  faktor  yang menyangkut  ukuran–ukuran  keanggotaan kelompok,  keuangan  dan  sumber–sumber lain.  Pengaruh  kelompok  kepentingan dalam  pembuatan  keputusan  ditentukan pula  oleh  pandangan  yang  ditujukan terhadap kelompok tersebut. Suatu kelompok  yang  dianggap  baik  dan  besar akan cenderung efektif dalam memengaruhi keputusan kebijakan dibandingkan  dengan  kelompok  yang dipandang sebaliknya. Berdasarkan faktor–faktor  yang  telah  disebutkan  tadi?, Maka  suatu  kelompok  kepentingan  akan efektif  memengaruhi  keputusan  kebijakan tertentu,  namun  mereka  cenderung  tidak
efektif dalam memengaruhi bidang kebijakan  yang  lain. 6 Misalnya  Dalam sistem demokrasi, politisi dan partai–partai politik yang merupakan kelompok kepentingan  memegang  peran  penting. Selain  kelompok  kepentingan  juga  ada para  politisi  menggunakan  partai  politik untuk  meraih  kekuasaan.  Menurut  Budi Winarno  “dalam  masyarakat  modern, partai–partai  politik  seringkali  melakukan “agregasi kepentingan”. Partai–partai tersebut berusaha untuk mengubah tuntutan–tuntutan  tertentu  dari  kelompok– kelompok  kepentingan  menjadi  alternatif– alternatif  kebijakan”. 7 Kelahiran  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi  pemilu  Legislatif  dan  Pemilu Presiden 2014. Undang–undang Desa yang lahir  ditahun  politik,  sangat  mungkin menjadi  komoditas  politik,  karena melalui Undang–undang  desa  partai–partai  politik ingin  meraup  suara  pemilih  dipedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir didalamnya. Partai–partai  bersaingan  mencari  simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa Undang– undang  Desa  adalah  buah  perjuangan
6 Budi  Winarno,  Kebijakan  Publik  “Teori  Proses dan Studi Kasus” CAPS (Center of Academic Pub- lishing  Service),  Yogyakarta,  Edisi  Revisi,  2014. Hal 131–132.
7 Ibid.
partai–partai  tersebut.  Dan  menjadi  wajar kalau  kemudian  perangkat  desa  segera menuntut  janji  kampanye  tersebut  untuk diimplementasikan  pada  tahun  2015. 8
Seperti dana untuk desa sekitar Rp 1 miliar seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa dinilai bisa menjadi alat jualan untuk menarik simpati masyarakat pada Pemilihan
Umum 2014. Menurut Pengamat Pemerintahan Universitas
Hasanuddin, Adi Suryadi Culla di Makassar, Rabu (12/3/2014), seperti dikutip  dari Antara .  "Undang–undang  itu bisa  saja  dijadikan  jualan  politik  yang dimanfaatkan  sejumlah  oknum  calon legislatif dan calon presiden untuk mencari simpati masyarakat pada Pemilu kali ini,". 9
Dalam  hubungannya  dengan  kegiatan bernegara,  peranan  partai  politik  sebagai media  dan  wahana  tentulah  sangat menonjol.  Di  samping  faktor–faktor  yang lain  seperti  pers  yang  bebas  dan  peranan kelas  menengah  yang  terarahkan  dan sebagainya,  peranan  partai  politik  sangat menentukan  dalam  dinamika  kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai  perantara  dalam  proses–proses
8 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa “Da- lam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”, Setara Perss, Malang 2015 Hal. 206.
9 DanaDesaRp1MiliarJadi"JualanPolitik", http://nasional.kompas.com/read/2014/03/12/14551 39/Pengamat.Dana.Desa.Rp.1.Miliar.Jadi.Jualan.Po litik. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2015.
pengambilan  keputusan  bernegara,  yang menghubungkan  antara  warga  negara dengan  institusi–institusi  kenegaraan. 10
Pada  umumnya,  walaupun  partai–partai politik  ini  mempunyai  jangkauan  yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok–kelompok  kepentingan,  namun mereka  lebih  cenderung  bertindak  sebagai perantara  dari  pada  sebagai  pendukung kepentingan–kepentingan  tertentu  dalam pembentukan kebijakan. 11
Besarnya kewenangan Pemerintahan  Desa  dalam  hal  luas  dan  isi disatu  pihak  memberi  peluang  bagi  upaya mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya otonomi  desa,  namun  disisi  lain  bukan mustahil menjadi ancaman bagi perkembangan  desa  dimasa  akan  datang. Kewenangan desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan tampak seperti “pisau belati bermata dua”. Dalam  konteks  Badan  Permusyawarahan Desa (BPD) misalnya, sekalipun dinyatakan  dalam  Undang–undang  Badan Permusyawarahan  Desa  berada  diluar batasan  pengertian  Pemerintahan  Desa, namun  praktis  Badan  Permusyawarahan Desa (BPD) tak memiliki fungsi pengawasan  terhadap  akuntabilitas  kepala desa.  Kekuatiran  tersebut  bukan  tanpa alasan,  sebab  pertanggungjawaban  akhir
10 Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara,  Rajawali  Pers,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2009. Hal. 403.
11 Op. Cit, Budi Winarno.
tahun  anggaran  dan  akhir  masa  jabatan kepala  desa  disampaikan  kepada  Kepala Daerah, dan bukan kepada Badan Permusyawarahan  Desa  (BPD).  Tugas Badan  Permusyawarahan  Desa  (BPD) selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan hanya melakukan pembahasan  dan  menerima  laporan  dari masyarakat,  tanpa  kewenangan  yang bersifat punishment. Kondisi  semacam  itu dapat melemahkan Badan Permusyawarahan  Desa  (BPD)    sekaligus pada  saat  yang  sama  menguatkan  Kepala Desa (executive  heavy). Harus  diakui bahwa batasan tentang Pemerintahan Desa disatu  sisi  memberi  keleluasaan  bagi Pemerintahan  Desa  dalam  menjalankan program desa, namun disisi lain cenderung mengurangi chek  and  balance  system se- hingga  Pemerintahan  Desa  berpeluang  ab- sen  dari  pengawasan  wakil  masyarakat. Luasnya  kewenangan  pemerintah  desa tanpa pengawasan kuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhirnya membuka  peluang korupsi  di de- sa  disebabkan  sumber  daya  aparatur  yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan sebagaimana amanat Undang–undang desa.  Secara  logika  pengelolaan  otonomi desa  yang menjanjikan semacam itu tanpa pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  justru dapat  mendorong  desa  keruang  tahanan
kejaksaan.  Peluang  korupsi  tidak  saja terbuka lebar secara internal Pemerintahan Desa,  demikian  pula  faktor  eksternal berupa rent  seeking Pemerintah  Daerah. Diluar  itu,  potensi  terjadinya  korupsi secara  sistemik  dimungkinkan  karena peluang  seorang  kepala  desa  dapat bertahan selama 6 kali 3 periode sehingga dengan  mudah  dapat  melanggengkan kekuasaan  lewat  penggunaan  sumber keuangan  dan  kewenangan  yang  luas. Semakin  rendah  pendidikan  masyarakat semakin  rendah  pula  daya  kritis  mereka terhadap pemerintah desa. Keadaan demikian akan memudahkan Pemerintahan Desa  melakukan  berbagai  modus  yang menguntungkan diri dan keluarga dekatnya. Kecenderungan demikian semakin sering terjadi pada sebagian besar desa  yang  tak  cukup  memiliki  integritas moral  dan  derajat  pendidikan  yang memadai. Dalam banyak kasus
Pemerintahan Desa
seringkali bersekongkol  atau  berkolaborasi  dengan Pemerintah  Daerah  untuk  saling  menutupi berbagai  kelemahan  pertanggungjawaban, sekaligus  merawat  hubungan patron  clien dengan sejumlah pejabat yang bertanggungjawab dalam distribusi alokasi dana desa. Secara historis bakat feodalisme  Pemerintahan  Desa  adalah produk  kolonial  yang  cenderung  lebih berorientasi pada kepentingan majikan/tuannya daripada  kepentingan
masyarakat.  Kondisi  demikian  seringkali menjebak  Pemerintahan  Desa  lupa  diri hingga  terciptanya  oligarkhi,  nepotisme, bahkan  otoritarianisme  Pemerintahan  De- sa.  Terciptanya  gejala  demikian  dimulai sejak  era  Raffles  berkuasa  (1811–1816), dimana sistem seleksi Kepala Desa tampak berjalan  secara  demokratis  setelah melalui serangkaian manipulasi untuk kepentingan politik  penjajah.  Namun  harus  disadari bahwa  pertumbuhan  dan  perkembangan demokrasi desa di Indonesia menurut Nur- cholis tidaklah sama sebagaimana pertum- buhan  dan  perkembangan  demokrasi  di dunia  barat.  Perbedaan  pendidikan  dan kedewasaan  politik  masyarakat  barat  dan Indonesia  mengakibatkan  demokrasi  di tingkat  desa  hingga  dua  ratus  tahun lamanya tak menghasilkan demokrasi sub- stansial,  kecuali  demokrasi  prosedural. Inilah yang menjadi salah satu sebab men- gapa  desa  tak  dapat  tumbuh  dan  berkem- bang  dengan  sehat  meskipun  mekanisme demokrasinya  bekerja  mendahului  demo- krasi  langsung  dewasa  ini.  Disisi  lain, bersamaan dengan menguatnya kewenangan  desa  dan  meningkatnya  sum- ber–sumber  keuangan  desa  dalam  jangka panjang  dapat  mendorong  peningkatan kuantitas desa kalau tidak perubahan status kelurahan  menjadi  desa  dan  desa  adat. Tingginya  diskresi  dalam  penataan  desa dapat  membuat  sibuk  pemerintah  daerah dalam  mengatur  lalu  lintas  perubahan
status  jenis  kelamin  kelurahan  menjadi desa  atau  desa  adat,  desa  menjadi  desa adat dan atau sebaliknya sesuai kebutuhan politik  elite  desa.  Dengan  pertimbangan pragmatis  akan  datangnya  subsidi  desa maka semangat memekarkan desa kemungkinan  dapat  menjadi trend dimasa mendatang.  Realitas  semacam  ini  cender- ung  melahirkan  konflik  horizontal  dan vertikal  di  tingkat  desa  akibat  lambatnya pembentukan desa serta sejumlah ketidakpuasan akibat  kompetisi  yang ketat dalam  pemilihan  kepala  desa.  Apalagi transisi  dari  status  desa  persiapan  ke  desa defenitif yang hanya membutuhkan usia 1– 3  tahun,  tentu  saja  bukan  halangan  berarti dalam memperbanyak desa baru atas nama kehendak  masyarakat  setempat. 12 Dengan bersandar  pada  prinsip  kewenangan  yang luas  ditambah  sifat  monopolistik  tanpa akuntabilitas, maka pemerintah desa bukan mustahil  dapat  terjebak  pada  masalah kejahatan  korupsi  diluar  konfrontasi  yang akan  semakin  gaduh  dengan  masyarakat dilingkungan desa.
 Pertama, aturan teknis harus  mampu  memperjelas hubungan kewenangan
antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD),  Kecamatan,  dan Pemerintah Daerah.
12 Muhadam  Labolo,  Dinamika  Politik  dan Pemerintahan  Lokal,  Ghalia  Indonesia,  Bogor, 2015, Hal 178–179.
Menihilkan pengaturan soal hubungan  kewenangan  di antara entitas tersebut dapat mendorong  konflik latent dalam jangka panjang.
 Kedua, aturan  teknis  harus
mendesain suatu mekanisme  kontrol  yang jelas untuk mencegah meningkatnya peluang korupsi di desa. Pengaturan harus memperjelas pertanggungjawaban keuangan  yang  berasal  dari sumber Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara (APBN), Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  dan  sumber  lain yang  dianggap  sah.  Jika
tidak,  akan  banyak  kepala
desa dan perangkatnya yang akan berurusan dengan pihak  berwajib,  demikian pula konflik dengan masyarakat.
 Ketiga, sekalipun mekanisme akuntabilitas akhir  tahun  anggaran  dan akhir  masa  jabatan  kepala desa  dilakukan  langsung kepada kepala daerah, namun mengingat banyaknya  desa  di  setiap daerah  maka  secara  teknis perlunya pendelegasian sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat dalam hal pengawasan yang bersifat administratif. Dapat dipahami bahwa mekanisme  ini  bertujuan meringkas pertanggungjawaban
melalui  hirarkhi  birokrasi, namun  efek  lebih  jauh  dari mekanisme demikian
memungkinkan  kepala  desa hanya  di  kontrol  kepala daerah yang notabene
secara politik relatif diuntungkan bagi kepentingan mempertahankan dan
memperluas kekuasaan.  Pa- da  sisi  lain  tanpa  pendele- gasian  kewenangan  untuk mengontrol  Kepala  Desa oleh  kepala  daerah  kepada Camat,  maka  relasi  antara Pemerintahan Desa dan Camat  akan  semakin  mem- buruk.
 Keempat, aturan teknis harus  mampu  menciptakan
syarat  yang  ketat  dalam pembentukan desa, termasuk upaya mengkonversi kelurahan menjadi desa untuk mencegah nafsu menggandakan desa sebanyak  mungkin  bagi kepentingan jangka pendek. Dampak lain adalah lembaga pemerintahan
khusus  seperti  Mukim  di
Aceh dapat kehilangan pamor  karena  hilangnya perhatian  desa (Keuchik) akibat  transfer  dana  yang menimbulkan diskriminasi.
 Kelima, aturan  teknis  harus dapat  memperjelas  masa depan  desa  persiapan  yang setelah  melewati  1–3  tahun dinyatakan tidak layak menjadi desa defenitif.
Apakah harus dikembalikan ke  masyarakat  atau  dapat diajukan  kembali  dalam waktu tertentu.
 Keenam, aturan teknis
harus  dapat  memperjelas status  keanggotaan  calon kepala desa maupun perangkat desa dalam organisasi  partai  politik,
apakah boleh sebagai anggota tanpa menjadi
pengurus, atau boleh kedua–duanya, atau mungkin  tak  boleh  kedua– duanya.  Hal  ini  untuk
mencegah  politisasi  desa bagi  kepentingan  politik praktis.
 Ketujuh, aturan teknis harus dapat menjawab masa jabatan  kepala  desa  secara berturut–turut  atau  tidak berturut–turut. Demikian pula  yang  pernah  menjabat sebagai  kepala  desa  di  desa lain  selama  tiga  periode apakah  dapat  mencalonkan lagi di desa lain.
 Kedelapan ,  aturan  teknis harus memberi batasan
tentang  kewenangan  desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus/strategis sehingga tak  kontraproduktif  dengan kebijakan pemerintah daerah.
 Kesembilan ,  aturan  teknis harus  dapat  memperjelas kewenangan  lokal  selain kewenangan berdasarkan asal–usul,  dan  kewenangan yang  diperbantukan  oleh
Pemerintah
Daerah,
Provinsi,  dan  Pemerintah
Pusat. Hal ini penting sebab kewenangan  desa  berskala lokal  di  setiap  daerah  sifat tidak seragam, bahkan mungkin  tidak  ada  kecuali yang telah ada sebelumnya.
 Kesepuluh ,  selain  aturan teknis harus menjawab
amanah undang–undang desa dalam bentuk peraturan  pemerintah,  juga diperlukan inventarisasi masalah  yang  telah  terjadi atau  mungkin  akan  terjadi dalam bentuk simulasi untuk mengantisipasi
ketegangan yang akan muncul dikemudian hari.
 Kesebelas, dalam kesadaran semacam  itu  diperlukan pendidikan  dan  pelatihan yang memadai secara terus–
menerus kepada Pemerintahan  Desa,  Badan Permusyawarahan
Desa (BPD)  dan stakeholders terkait  guna  menyambut semua  kejutan  yang  akan tiba di desa.
Akhirnya,  suka  atau  tidak,  ketika desa  memiliki  kewenangan  yang  luas, sumber keuangan  yang menjanjikan, masa jabatan  yang  relatif  lama,  minimnya kontrol  dari  masyarakat  dan  supradesa, serta meningkatnya rangsangan pembentukan  desa  disamping  kompetisi sumber daya, maka otonomi desa sekaligus demokrasi desa akan mengalami
cobaan berat yang mungkin akan mendewasakannya, atau sekaligus mendegradasikannya  ketitik  nadir  yang paling lemah. 13
B. Potensi Konflik Yang Dimungkinkan Timbul Dengan Ditetapkannya Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

## Desa
Kesejahteraan  masyarakat  desa kiranya  menjadi  orientasi  pertama  dan utama  lahirnya  Undang–undang  Desa. Walaupun  tak  bisa  ditampik,  nuansa politik  tak  bisa  dimungkiri.  Pembangunan yang  partisipatif  dan  otonom  sudah mengemuka dari tahun 1950–an.
Sentralisasi  kekuasaan  dinilai  mereduksi kaidah dan prinsip pembangunan seutuhnya. Solusinya, desentralisasi pembangunan menjadi jawaban atas stagnasi  pembangunan  yang  berorientasi pada  pembangunan  manusia.  Konsekuensi logisnya  adalah  pelibatan  masyarakat dalam  setiap  aspek  pembangunan  multak diperlukan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dan pertama dalam pembangunan  desa  ke  depan.  Banyak harapan  terkait  dengan  diberlakukannya Undang–undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Kesejahteraan  masyarakat desa  merupakan  tujuan  utama.  Walaupun banyak  pihak  menilai  bahwa  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang
13 Ibid .
Desa  sebenarnya  bukan  menguntungkan masyarakat  desa,  tetapi  para  politisi.  Di satu  sisi  penilaian  sebagian  kalangan memiliki keabsahan. Undang–undang Desa  yang  dinilai  syarat  politis  tak  bisa dihindari.  Jangkar  sosial  dalam  legitimasi politik  para  politisi  dengan  adanya Undang–undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  menuai  hasilnya  pada Pemilihan  Legislatif.  Sementara  Undang– undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  akan  mengalami  persoalan  serius manakala kemampuan APBN dalam membiayai  73.000  desa  seluruh  Indonesia dengan  batas  maksimal  Rp  1,4  miliar  per desa  itu  tidak  mencukupi.  Alih–alih mempercepat  kesejahteraan  masyarakat desa,  justru  Undang–undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa akan melahirkan  konflik  baru  bagi  sebagian masyarakat yang ada di desa, baik konflik manifes  maupun  konflik  laten.  Implikasi Undang–undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa yang mengalokasikan anggaran Rp 1,4 miliar, itu menjadi pesona bagi  masyarakat  desa.  Elite  desa  tentu tidak  memiliki  tafsir  tunggal  terhadap Undang–undang Desa. Aneka kepentingan tentu menjadi orientasi yang sulit diingkari.  Dalam  sistem  demokrasi  yang prsedural dan panggung partisipasi masyarakat  yang  kurang  partisipatif  akan menuai  banyak  persoalan.  Demokrasi  dan partisipasi lip  service akan  menjadi
pertunjukan yang diperankan oleh segelintir  elite  desa.  Masyarakat  miskin hanya  menjadi  penoton  yang  kerapkali dijadikan  dagangan.  Hal  ini  bercermin terhadap  proses  terbentuknya  berbagai organisasi  masyarakat  lokal.  Elite  desa baik  struktural  dan  kultural  tak  bisa dilepaskan  dan  menjadi  pemeran  kunci dari berbagai aspek pembangunan.
Masyarakat  miskin  tak  kuasa  menjadi aktor dalam setiap pembangunan, sehingga peran  yang  digunakan  adalah  keterlibatan semu  tidak  bisa  dihindari.  Hal  ini  terjadi karena, warga miskin seringkali terkooptasi  oleh  pemikirannya  sendiri bahwa orang miskin tak perlu tahu menahu terkait  pembangunan.  Bahkan  lebih  tragis adalah  proses  peminggiran (segregasi) sosial  yang  dilakukan  elite  itu  semakin menegaskan ketidakmampuan warga miskin  untuk  berkiprah  dalam  panggung pembangunan. Fakta di atas ini menemukan relevansinya manakala meminjam  istilah  Gabriel  A.  Almond  dan Sidney  Verba  mengenai  tipe  budaya politik.  Gabriel  A.  Almond  dan  Sidney Verba,  (1996)  menjelaskan  mengenai  tipe budaya politik.
 Pertama , tipe budaya politik parokial (parochial political culture). Dalam  hal  ini  masyarakat sangat  rendah  dan  tidak  mau  tahu mengenai  perubahan  sistem  politik yang  ada.  Pengetahuan  masyarakat mengenai politik berimplikasi
kepada  sikap  acuhnya  kepada struktur politik yang ada. Dan pada gilirannya  budaya  tunduk  terhadap elit yang dinilai memiliki pengetahuan lebih tak bisa dihindari.  Lantas  apa  yang  bisa diharapakan manakala budaya masyarakat dengan tingkat kesadaran dan partisipasinya sangat rendah, maka kasta politik tak bisa dihindari.  Para  elite  akan  menjadi mufassir terhadap  persoalan  dan kebutuhan masyarakat miskin yang sebenarnya,  reduktif  dan  ahistoris yang akan terjadi.
 Kedua ,  budaya  politik  subjek (subject  political  culture). Dalam budaya  politik  masyarakat  tipe  ini masyarakat  sudah  menggunakan letupan emosi untuk menilai sistem politik atau  objek  politik,  sehingga tidak  heran  masyarakat  dalam kategori  ini  bisa  menilai,  memilah dan memilih kualitas pemimpinnya.  Iklan  politik  atau simbol-simbol  politik  seringkali dinilai  sebagai  produk  citra  yang sengaja dibangun untuk
mengelabui masyarakat bahwa para politisi seolah–olah berpihak kepada warga miskin.
 Ketiga ,  budaya  politik  partisipan (partisipant political culture) . Inilah  puncak  tingkatan  budaya politik masyarakat. Di mana masyarakat  memiliki  kesadaran dan  pemahaman  terhadap  politik, dalam  hal  ini  masyarakat  sudah mampu  melakukan  evaluasi  dan mengkritisi  sistem  politik  dan kebijakan  yang  dilakukan  oleh Negara.
Jika  melakukan  pisau  analisnya Almond  dan  Verba  maka  Undang–undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  akan menjadi buaian mimpi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di  desa.  Tengok  saja  pembangunan  desa selama  ini.  Ketidakpedulian  masyarakat terhadap pembangunan desa dengan anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) menjadi miniatur bahwa partisipasi masyarakat  desa  terutama  masyarakat miskin  hanya  kebohongan  belaka.  Tradisi feodalistik  kerapkali  di  temui  dalam kepemimpinan  Pemerintahan  Desa.  Tak hanya  itu,  ragam  persoalan  akan  dihadapi oleh  pemeritahan  dan  warga  desa.  Dana Rp  1,4  miliar  sebagai  “mandat”  Undang– undang  akan  menuai  konflik  manakala dalam  implementasinya  dana  tersebut meleset dengan harapan masyarakat maupun  Pemerintahan  Desa.  Alokasi anggaran  hanya  menjadi  lipstik  para politisi  tanpa  memikirkan  kemampuan anggaran  yang  ada.  Dan  pada  gilirannya, harapan  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang  ada.  Di  sinilah  Robert  Gurr  (1970), seorang  ilmuwan  sosial,  memberikan analisisnya  akan  lahirnya  konflik  dan kekerasan  dengan  menggunakan  teori deprivasi  relatif.  Gurr  menilai  bahwa kekerasan muncul karena adanya deprivasi relatif yang  dialami  masyarakat  sebagai perasaan  kesenjangan  antara  nilai  harapan (value  expectation) dengan  kapabilitas
nilai (value  capabilities) yang  dimiliki seseorang. Nilai harapan (value expectation) adalah  harapan  akan  kualitas hidup  kehidupan  sebagai  hak  untuk dinikmati.  Sedangkan  nilai  kapabilitas (value  capabilities) sebagai  kondisi  untuk mendapatkan  harapan  itu.  Bahkan,  Gurr meyakini  bahwa  ketidakpuasan  deprivatif relatif akan melahirkan terjadinya berbagai aksi  kekerasan  massal.  Karena  semakin besar  intensitas  ketidakpuasan,  semakin besar  pula  dorongan  untuk  melakukan kekerasan.  Tampaknya  Undang–undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa sebagai  angin  segar  bagi  masyarakat  desa untuk  menikmati  kualitas  hidup  dan kesejahteraan  patut  diapresiasi.  Akan tetapi,  jika  harapan  itu  tidak  sesuai kenyataan  tentu  apa  yang  dikhawatirkan oleh  Gurr  tidak  bisa  dihindari.  Konflik vertikal antara pemerintahan desa terhadap pemerintahan  yang  ada  di  atasnya  tidak bisa  dihindari.  Tuntutan  disahkannya Undang–undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  beberapa  tahun  yang  lalu tidak  seindah  yang  dibayangkan.  Akan tetapi, menjadi harapan semua bahwa dana Rp1,4  miliar  itu  tidak  hanya  menjadi konsumsi  politik  dan  dagangan  para politisi.  Dan  tidak  hanya  sekedar  normatif tertuang  dalam  Undang–undang  Nomor  6
Tahun  2014  Tentang  Desa  maupun Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014. 14

## Kesimpulan
Bila memang Pemerintah mempunyai
komitment untuk mendudukkan  desa  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan  Pemerintahan  dengan cara  memberikan  lebel  “Pemerintahan Desa” maka diperlukan sebuah perubahan paradigma berfikir dalam melihat desa sebagai  bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Paradigma berfikir yang penulis maksudkan
adalah bahwa
Setiap Pemerintah  lainnya  mulai  dari Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  Propinsi,
Pemerintah
Pusat harus memperhatikan desa  secara  utuh.  Dalam arti  utuh  adalah  adanya  keseimbangan antara kewajiban–kewajiban  yang  harus dipikul oleh pemerintah desa dengan hak– hak yang harus diterima oleh Pemerintahan  Desa.  Jangan  lagi melihat Pemerintahan  Desa  dari  sudut  kewajiban belaka hanya sebagai alat pemerintah yang harus  mensukseskan  berbagai  macam program pemerintah tanpa melihat dari sisi kemampuan dan dukungan
14 Mengurai Konflik dalam UU Desa, Abdus Salam As’ad, S.Sos., M.Si, Askot  CD  Mandiri  Kab.  Ma- diun,  Koorkot  09  Kota  Madiun,  OSP  6  Provinsi Jawa  Timur,  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  Madiun, 27 November 2014, www.p2kp.org/wartadetil.asp? Diakses tanggal 30 Juni 2015.
yang  diterimanya.  Banyak hal yang selama  ini  dilakukan  oleh  Pemerintahan Desa  dalam  rangka  menjalankan  roda pemerintahan terutama hal–hal yang berkaitan  dengan sosialisasi berbagai macam  program.  Oleh  karena  itu  sudah saatnya  pula  difikirkan  kembali  berbagai hal  yang  dapat  dilakukan  agar  Pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama yaitu pemerintahan yang dapat memecahkan berbagai persoalan atau masalah bagi
masyarakatanya. Sebuah perubahan  menjadi  desa  mandiri  jangan disalah  artikan  bahwa  Pemerintah  lainnya menjadi  tidak  bertanggungjawab  untuk kelangsungan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa malah seharusnya   pemerintah  pusat  mendorong dan membangkitkan semangat bagi Pemerintahan  Desa  untuk  maju  dan bangkit serta berbenah diri sehingga wajah pemerintahan desa memang  dapat menjadi  citra pemerintahan lainnya dimata masyarakat.

## REFERENSI:

## BUKU:
Asshiddiqie, Jimly, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Huda, Ni’matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa “Dalam
Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”, Setara Perss, Malang.
Labolo, Muhadam, 2015, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Ghalia Indonesia, Bogor.
Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik “Teori Proses dan Studi Kasus”
CAPS ( Center of Academic Publishing Service ), Edisi Revisi,
Yogyakarta.

## BUKU UNDANG – UNDANG:
Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang–Undangan “Undang– undang Desa, Kelurahan, dan Kecamatan”, Bandung, 2014.
WEB SITE:
Dana Desa Rp 1 Miliar Jadi "Jualan Politik", http://nasional.kompas.com/read/201 4/03/12/1455139/Pengamat.Dana.De sa.Rp.1.Miliar.Jadi.Jualan.Politik. 09 Agustus 2015 .
Mengurai Konflik dalam UU Desa, Abdus Salam As’ad, S.Sos., M.Si, Askot CD Mandiri Kab. Madiun, Koorkot 09 Kota Madiun, OSP 6 Provinsi Jawa Timur, PNPM Mandiri Perkotaan, Madiun, 27 November
2014, www.p2kp.org/wartadetil.asp?. 30 Juni 2015.