Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5 No. 3 Maret 2020
IMPLEMENTASI  PERATURAN  WALIKOTA  BOGOR  NOMOR  61  TAHUN 2018  TENTANG  PENGURANGAN  KANTONG  PLASTIK  (STUDI  DI  MALL WILAYAH UTARA KOTA BOGOR)

## Bhakti Nur Avianto
Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Email: bhakti.nur.avianto@civitas.unas.ac.id

## Abstract
Recently,  Indonesia  has  been  in  the  spotlight  due  to  plastic  waste,  which  is  the second-largest  contributor  to  plastic  waste  in  the  world  after  China.  This  has  led the Bogor City government to start a plastic diet (resource efficiency), in an effort to reduce the use of plastic bags. Data found from consumers who shop at the mall in  the  North  Bogor  area  still  have  purchases  of  raw  materials  using  plastic  bags residues which accumulated in the amount there are 1.7 million tons per day or 5 percent of the total 650 tons of garbage from modern shopping centers. In addition, the Bogor City government still applies an open dumping pattern, while this pattern should  have  been  stopped  by the  local  government  since  2013.  Precisely  this  is  a big  problem,  not  the  problematic  plastic  waste,  but  the  policy  prohibits  products made from plastic that contradict the law. The research method used is qualitative with  an  ethnographic  survey  technique  approach.  The  number  of  informants  was limited  by  the  134  respondents  relevance  technique,  interviews  were  conducted with  6  owners/employees  and  2  key  informants  from  government  agencies  related to  the  study.  The  results  showed  that  Government  Regulation  Number  81  of  2012 concerning  the  use  of  biodegradable  plastics,  and  Bogor  Mayor  Regulation Number  61  of  2018  concerning  Reduction  of  Plastic  Waste,  still  cracks  various problems  of  using  residual  plastics  for  ready-to-eat  food,  the  socialization  of disposable  plastics  has  not  been  realized  to  the  maximum  possible  it  was  shown that  20.4%  knew  the  plastic  diet;  31.5%  agreed  but  were  not  familiar;  9.7%  no socialization  yet;  7.7%  no  alternative  to  a  plastic  bag;  1.2%  did  not  know  the plastic bag program, and the rest were influenced by other factors.
Keywords : Implementation, plastic bags, residual waste

## Abstrak
Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan akibat sampah plastik, yang menjadikan bangsa  ini  penyumbang  sampah  plastik  kedua  terbesar  di  dunia  setelah  Cina.  Hal inilah  yang  mendorong  pemerintah  Kota  Bogor  mulai  melakukan  diet  plastik ( resource efficiency ), sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Data ditemukan dari para konsumen yang berbelanja di mall wilayah  Bogor Utara masih  ada  pembelian  bahan  baku  menggunakan  kantong  plastik  residu  yang diakumulasikan jumlahnya ada 1,7 juta ton per hari atau 5 persen dari total 650 ton sampah  dari  pusat  perbelanjaan  modern.  Selain  itu  pemerintah  Kota  Bogor  masih menetapkan  pola  open  dumping,  sementara  pola  ini  harusnya  diberhentikan  oleh
pemda  sejak  tahun  2013  silam.  Justru  hal  ini  menjadi  masalah  yang  besar,  bukan sampah plastik yang menjadi masalah, akan tetapi kebijakan tidak memperbolehkan produk yang menggunakan plastik yang bertentangan perundang-undangan. Metode penelitian digunakan kualitatif dengan pendekatan teknik survey etnografi . Jumlah informan  dibatasi  dengan  teknik  accicedental  relevance  technique  sebanyak  134 responden,  wawancara  dilakukan  kepada  6  pemilik/karyawan  dan  2  key  informan instansi  pemerintah  terkait  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012  tentang  penggunaan  plastik biodegradable,  dan  Peraturan  Walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  perihal Pengurangan Sampah Plastik, masih meretas berbagai masalah penggunaan plastik residu  untuk  bahan  makanan  siap  saji,  sosialisasi  plastik  sekali  pakai  belum terealisasi  dengan  maksimal  yang  ditunjukkan  20,4%  sudah  mengetahui  diet plastik; 31,5% setuju namun belum terbiasa; 9,7% belum ada sosialisasi; 7,7% tidak ada  alternatif  pengganti  kantong  plastik;  1,2%  tidak  mengetahui  program  kantong plastik, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Kata kunci: Implementasi, kantong plastik, sampah residu.

## Pendahuluan
Bumi sudah semakin menua, kini sudah saatnya ada sikap individu untuk lebih ramah  lingkungan  dengan  menerapkan  gaya  hidup eco-friendly .  Perilaku  ini  menjadi wujud  nyata  untuk  lebih  menyayangi  bumi  ini.  Diawali  dari  diri  sendiri,  lingkungan sekitar  kita  bahkan  menerapkan  kebiasaan go  green di  lingkungan  kantor  masing- masing (Han  et  al.,  2010).  Gaya  hidup  yang  ramah  lingkungan  ialah  perilaku  dalam kehidupan  dalam  keseharian  yang  efisien  dalam  menggunakan  sumber  daya  alam ( resource  efficiency )  diantaranya  pemanfaatan  air  serta  energi  untuk  listrik,  alat teknologi,  serta  modal  transportasi  yang  kita  kenakan  dalam  setiap  harinya;  pola  tidak membuang  sampah  sembarangan,  meminimalisasi  timbulan  sampah  dari  produk  atau makanan yang dikonsumsi dan mengurangi penggunaan kantong plastik (Jayanti, 2013). Di  dalam  ekologi  tersebut  terdapat  organisme  dan  lingkungan  yang  saling memberikan  dampak  baik  satu  dengan  yang  lain  (Ritci,  2017).  Baik  langsung  ataupun tidak langsung, fenomena itu terkadang disebabkan kebiasaan buruk manusia. Terutama tidak  bijak  dalam  menggunakan  kebutuhan  sehari-hari  seperti  sering  membuang makanan  atau  kemasan  yang  sulit  terurai  hingga  tindakan  lain  yang  merusak lingkungan.  Sebagai  penghuni  bumi,  sudah  menjadi  kewajiban  semua  masyarakat-nya untuk  mulai  mengubah  kebiasaan  hidup demi  merawat  bumi.  Sebenarnya  tidak  terlalu sulit, bisa memulainya dengan melakukan hal sosialisasi sederhana untuk lebih menjaga lingkungan.
Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan akibat sampah plastik, yang membuat negara ini pemasok sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina. Hal inilah yang mendorong  beberapa  kota  di  Indonesia  mulai  melakukan  diet  plastik,  sebagai  upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Berikut kota-kota di Indonesia yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah guna mengurangi sampah plastik:
a. Banjarmasin;  Peraturan  Daerah  Banjarmasin  mulai  berlaku  mulai  1  Juni  2016, tertuang  di  Peraturan  Wali  Kota  (Perwali)  Banjarmasin  Nomor  18  tahun  2016 perihal  Pengurangan  Menggunakan  Kantong  plastik.  Kebijakan  larangan  untuk menggunakan  kantong  plastik  dilakukan  pada  pusat  perbelanjaan  modern. Masyarakat  Banjarmasin  diharuskan  membawa  kantong  sendiri  setiap  kali berbelanja.  Sejak  peraturan  daerah  ini  diterapkan,  dengan  kurun  waktu  2  tahun, Kota Banjarmasin berhasil mengurangi 54 juta kantong plastik;
b. Balikpapan;  Mulai  Juni  2018,  Kota  Balikpapan  menjadi  kota  kedua  yang mengeluarkan  Peraturan  Wali  Kota  (Perwali)  Nomor  8  tahun  2018  perihal Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik.  Sejak  peraturan  tesebut  dikeluarkan, sudah ada 70 sampai 80 retail modern yang wajib memberlakukan aturan tersebut. Sementara,  untuk  penanganan  sampah  plastik  di  pasar  tradisional,  masih  terus dilakukan  sosialisasi  dan  pengalihan.  Bila  hal  ini  berhasil  dijalankan,  maka  Kota Balikpapan bisa membantu mengurangi hingga 90 ribu kantong plastik per bulan;
c. Denpasar;  Pemerintah  Kota  Denpasar  juga  mengeluarkan  larangan  menggunakan kantong plastik di toko-toko modern serta pusat perbelanjaan mulai 1 Januari 2019. Kampanye perihal penggunaan kantong plastik di Bali sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017 silam. Akan tetapi, Pemkot Denpasar baru mulai melakukan sosialisasi mengurangi  penggunaan  kantong  plastik.  Selain  di  toko  modern  serta  pusat perbelanjaan,  larangan  ini  juga  akan  diterapkan  di  pasar  tradisional  dengan memberlakukan penggunaan troli (kereta belanja) dan berhasil mengurangi 87 ribu lembar kantong plastik.
d. Surabaya;  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Surabaya  menerbitkan  surat  edaran  nomor 660.1/7953/436.7.12/2019  perihal  himbauan  larangan  menggunakan  kantong plastik  habis  pakai,  untuk  semua  pelaku  usaha  di  daerah  Surabaya.  Himbauan  ini didasari Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 Perihal Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Terkait Pengelolaan Sampah serta Kebersihan di Kota Surabaya serta upaya pengendalian sampah.
Baru-baru  ini  Ibukota  DKI  Jakarta  yang  masih  menyiapkan  Pergub  tentang pelarangan kantong plastik habis pakai dengan sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik, baik di pasar dan ritel, akan dilakukan dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Juni  2019  dimana  warga  DKI  Jakarta  menghasilkan  7.250  ton  sampah  dalam  sehari, 14% berasal dari kantong plastik. Berbeda halnya dengan Pemerintah Kota Bogor, baru- baru  ini,  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Wali  Kota  (Perwali)  Nomor  61  tahun  2018 terkait  Mengurangi  Penggunaan  Kantong  Plastik.  Peraturan  ini  sudah  berlaku  sejak  1 Desember 2018 di pusat perbelanjaan modern, misalnya pasar swalayan, mall, ritel serta minimarket.
Bersumber  dari  data  Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia  Tahun  2018  dengan adanya  peraturan  daerah  (Perda)  yang  melarang  kantong  plastik  dipastikan  merugikan pelaku  usaha,  baik  pengusaha  ataupun  konsumen.  Bagi  pengusaha  ritel,  sebenarnya mudah  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Akan  tetapi,  di  beberapa  daerah,  justru masyarakatnya  kurang  siap  untuk  mematuhi  kebijakan  ini.  Sebetulnya  dampaknya
namun  konsumen  yang  merasa  repot  akan  hal  ini.  Jikalau  riteler  dengan  mudah menyatakan  tidak  mengasih  kantong  plastik  sekalipun, tapi ini  harus  dilihat  dari  sudut pandang  konsumen  juga.  Apakah  konsumen  siap.  Apabila  mereka  datang  dan  harus membawa  barang  yang  begitu  banyak  dengan  ditenteng.  Selain  itu,  upaya  mengurangi dampak  lingkungan  dari  sampah  plastik  bukan  dengan  melakukan  pelarangan,  tetapi dengan  menerapkan  kantong  plastik  yang  ekolabel  serta  selaras  dengan  Standar Nasional  Indonesia  (SNI).  Beberapa  anggota  dari  kami  mulai  menerapkan  kantong plastik berbayar. Dengan tujuan guna mengurangi sampah plastik.
Pemerintah  pusat  mulai  mendorong  pemerintah  daerah  (pemda)  untuk menerbitkan peraturan gubernur (pergub) serta peraturan walikota/bupati (perwali/perbup)  guna  melarang  produksi  dalam  mengurangi  kantong  plastik  serta anehnya  mengabaikan  pedagang  kantong  plastik  melalui  Asosiasi  Pengusaha  Ritel Indonesia (APRINDO). Salah satu bukti bahwa kebijakan ini bermasalah,  bahwasanya tidak  semua  anggota  APRINDO  mengikuti  kebijakan  asosiasinya  tersebut.  Alasan mendasar  kebijakan  ini  ialah  yakni  sampah  plastik  dianggap  tidak  ramah  lingkungan serta  di  Tempat  Pembuangan  sampah  Ahir  (TPA)  terlihat  dominan  dan  merusak lingkungan.  Padahal  satu  kata  atau  prasa  "melarang  produk"  didalam  regulasi  tidak ditemukan.  Semua  adalah  pertanda  tidak  ada  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam mengaplikasikan  regulasi  secara  benar  serta  minim  monitoring  dan  evaluasi  (monev) oleh pemerintah, pemda, asosiasi dan lembaga swadaya terhadap potensi sampah plastik dan  kondisi  TPA.  Pemerintah  serta  pemda  memiliki  data  tidak  akurat,  akhirnya menghasilkan kebijakan yang keliru serta sesat.
Pada dasarnya hampir seluruh TPA di Indonesia yang bermasalah ialah sampah organiknya.  Masih  menetapkan  pola  open  dumping,  sementara  pola  ini  baiknya diberhentikan oleh pemda pada tahun 2013 silam. Akan tetapi hal ini menjadi masalah besar,  yang  menjadi  masalah  bukan  sampah  plastiknya.  Tapi  kebijakan  "melarang produk berbahan plastik serta ps-foam" yang tidak selaras dengan perundang-undangan.
Masalah  kian  memuncak  karena  pengelola  industri  daur  ulang  plastik  (DUP), NGO/LSM  serta  pemerhati  sampah  serta  akademisi  seakan  terpancing  oleh  isu  plastik ramah  lingkungan.  Tidak  hanya  berdebat  tentang  solusi  atau  "prasa  plastik"  saja  dan teknologi pengolahan plastik seolah menghilangkan substansi masalah yakni tata kelola sampah  -  waste  management  -  yang  tidak  selaras.  Baiknya  solusi  sampah  dibahas dengan holistik serta mendasar. Sampah organik, anorganik  serta limbah (B3). Kenapa sampah  plastik  kurang  ke  TPA?  Hal  ini  diakibatkan  karena  potensi  ekonomi  dari sampah anorganik (plastik, kertas, kayu, besi dll) itu cukup menarik serta dicari industri daur  ulang  plastik  di  Indonesia.  Maka  bisa  dipastikan  sampah  anorganik  sangat  tipis menyentuh TPA.
Keadaan ini adalah suatu bukti kebalik yakni sampah plastik bukan pemicu atas penggunaan  kantong  plastik.  Dengan  adanya  sampah  plastik  kini  menjadi  bahan  baku utama  industri  daur  ulang  melalui  pemulung.  Di  tahap  awal  Tempat  Pembuangan sampah  Sementara  (TPS)  kini  mulai  dipungut  oleh  pemulung  yang  aktif,  kemudian dipilah serta dipilih oleh para petugas angkut sampah ke TPA, yang mereka pilah dalam
perjalanan.  Fenomena  ini  juga  terjadi  kesan  byakni  petugas  angkut  transportasi  tidak mau  sampah  dipilah  di  rumah  tangga  dan/atau  di  kawasan  timbulan  sampah  yang lainnya.
Implementasi  program  ini  berupaya  guna  mengurangi  sampah,  khususnya sampah plastik, di mana tujuan pengelolaan sampah ini terdiri dari pengurangan sampah serta  penanggulangan  sampah.  Implementasi  adalah  suatu  peristiwa  aktivitas  dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa  hasil  sebagaimana  mestinya (R.Syaukani,  2004).  Rangkaian  implementasi program  pengurangan  sampah  meliputi:  Pertama,  persiapan  seperangkat  peraturan lanjutan  yang  merupakan  interpretasi  dari  kebijakan  tersebut;  Kedua,  mempersiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk yang ada didalamnya yakni  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya  keuangan  serta  tentu  saja  penetapan  siapa yang  mempertanggung  jawabkan  peaksanaan  kebijaksanaan  tersebut;  dan  Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.
Proses  implementasi  kebijakan  sebenarnya  bukan  hanya  terkait  perilaku  badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  pelaksanaan  program  serta  memunculkan ketaatan  pada  diri  kelompok,  melainkan  menyangkut  jaringan  kekuatan  politik, ekonomi,  serta  sosial  baik  langsung  ataupun  tidak  bisa  memengaruhi  perilaku  dari seluruh  pihak  yang  terkait  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan  kebijakan  publik  dapat direalisasikan  sebagai  hasil  kegiatan  pemerintah (Wahab,  2005).  Sedangkan  menurut (Mazmanian  &  Sabatier,  1983)  makna  implementasi  ialah  memahami  apa  yang  nyata terjadi  setelah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau  dirancang  yaitu  fokus  perhatian implemetasi  kebijaksanaan,  yakni  kejadian-kejadian  serta  rangkaian  kegitan  yang muncul  setelah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijaksanaan  negara,  yang  meliputi baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan ataupun guna memunculkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers guna memengaruhi apa yang disebut “ street level bureaucrats ” untuk mendapatkan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (Dunn, 2000). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan  satu  badan  yang  berfungsi  sebagai  implementor,  seperti,  kebijakan pembangunan  infrastruktur  publik  guna  membantu  masyarakat  agar  mempunyai kehidupan yang layak, begitu juga sebaliknya untuk kebijakan makro, seperti, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai  institusi,  seperti  birokrasi  kabupaten,  kecamatan,  pemerintah  desa.  Dalam observasi  langsung  penulis  di  salah  satu  Mall  Wilayah  Utara  Kota  Bogor,  para konsumen  berbelanja  bahwa  masih  ada  penggunaan  plastik  di  dalam  pembelian  bahan baku,  ikan,  daging,  telur,  sayuran  basah,  sehingga  menjadi  sampah  plastik  yang diakumulasikan  jumlahnya  ada  650  ton  sampah  dalam  sehari,  5  persennya  plastik  dan 1,7  tonnya  merupakan  sampah  plastik  dari  pusat  belanja  modern  yang  akan  terurai berabad-abad lamanya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  deskriptif  yang  akan menggambarkan  analisis  kebijakan  publik  dalam  melaksanakan  peraturan  pemerintah Kota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  tentang  Pengurangan  Kantong  Plastik.  Prinsip utama  dalam  analisis  data  ialah  bagaimana  menjadikan  data  atau  informasi  yang  telah dikumpulkan  dan  disajikan  dalam  bentuk  uraian survey  method ,  dan  sekaligus memberikan  makna  atau  interpretasi  sehingga  informasi  tersebut  mempunyai signifikansi ilmiah atau teoritis (Nasir, 2003). Dalam penelitian ini, data-data yang telah peneliti  peroleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  taksonomis ( taxonomis  analysis ),  yakni  membentuk  analisis  yang  lebih  merinci  serta  mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan (Creswell, 2010) .
Metode survei ialah penyelidikan yang dilangsungkan guna mendapatkan fakta- fakta melalui gejala-gejala yang ada serta mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik  perihal  institusi  sosial,  ekonomi,  atau  politik  dari  suatu  kelompok  ataupun  suatu daerah  yang  diperoleh  melalui  FGD.  Metode  survei  membedah,  menguliti,  menggali dan  mengenal  masalah-masalah  serta  memperoleh  pembenaran  terhadap  kondisi  serta praktek-praktek  yang  sedang  berlangsung.  Dalam  metode  survei  juga  dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam  menangani  situasi  atau  masalah  serupa  dan  hasilnya  dapat  dikenakan  dalam pembuatan  rencana  serta  pengambilan  keputusan  di  masa  yang  akan  datang. Penyelidikan  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  sama  terhadap  jumlah  individu  atau unit,  baik  secara  sensus  atau  dengan  sampel  yang  terdiri  dari:  Pelaku  usaha  Mall  di wilayah  Bogor Utara, Petugas TPA, Dinas  Kebersihan Kota Bogor, Dinas  Lingkungan Hidup serta tokoh masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  sebelumnya  yang  relevan  berkaitan  observasi  atau  kajian  tentang penggunaan  kantong  plastik,  satu  diantaranya  di  Bali  oleh  (Martin  dan  Lopez,  2015) terfokus  pada  tahap  konsumsi  manusia  yang  secara  lebih  signifikan,  tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mencari  informasi  mengenai  perilaku  orang  Bali  dalam mengkonsumsi  botol  serta  kantong  plastik  habis  pakai  dan  kesadaran  mereka  akan dampak  lingkungan  yang  diakibatkan  dari  konsumsi  botol  serta  kantong  plastik  habis pakai.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yakni  Pertama,  dibutuhkan  usaha  yang  lebih terkait  penyediaan  kantong  alternatif  selain  kantong  plastik,  seperti  dengan  insentif ekonomi  dari  pemerintah  kepada  supermarket  yang  menyediakan  kantong  alternatif. Dan  yang  Kedua,  fakta  bahwa  orang  Bali  makin  sadar  akan  masalah-masalah lingkungan  berdasarkan  pengalaman  pribadi  dapat  menunjukkan  bahwa  mereka mendapat pengaruh langsung atau sesuatu yang sering mereka lihat. Hal ini menyiratkan bahwa  diperlukan  pendidikan  sejak  dini  pada  komunitas  di  Bali  agar  menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan ( sustainable practices ).
Sebagaimana  berkaitan  dengan  penerapan  plastik  sebagai  konsumsi  manusia, maka di Kota Bogor, mulai menerapkan pengurangan plastik telah dilaksanakan  mulai
tahun  2018  yang  telah  berhasil  mengurangi  kantong  plastik  sebanyak  120  Ton  di penghujung Tahun 2019. Program yang tertuang dalam Perwali Nomor 61 Tahun 2018 tentang  Pengurangan  Sampah  Kantong  Plastik  di  24  ritel  dan  pusat  perbelanjaan. Dengan  keberhasilan  program  Bogor  tanpa  plastik  (Botak)  di  pusat  perbelanjaan  serta ritel dilanjutkan untuk mulai menerapkan Botak di 12 pasar tradisional Kota Bogor.
Di  tahun  2019  ini  sudah  merancang  sosialisasi  Program  Botak  ke  Pasar Tradisional  guna  mengurangi  sampah  plastik  sesuai  dengan  visi  program  yaitu: kebijakan  ini  juga  selaras  dengan  tujuan  kita  menuju  pasar  bersih,  Pelaksanaan sosialisasinya  dilakukan  bertahap  di  masing-masing  pasar  dengan  target  waktu  hingga Desember  2019  dan  akan  diberlakukan  serentak  di  semua  pasar.  Dalam  pelaksanaan sosialisasi  Program  Botak  di  pasar  tradisional,  pihak  pemerintah  mengundang  para pedagang  untuk  berdiskusi  secara  langsung  terkait  pelarangan  penggunaan  kantong plastik  ini,  sehingga  penerapan  program  tersebut  di  toko  modern  sebagai  latihan  awal masyarakat  dan  kedepannya  terbiasa  membawa  kantong  daur  ulang  kemanapun belanjanya.  Apabila  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  (Saraswaty  et  al.,  2017) mennyimpulkan  bahwa  baik  konsumen  maupun  toko  ritel  modern  tidak  merasakan adanya perubahan signifikan dari kebijakan ekonomi kantong plastik. Konsumen masih bersedia  membayar  harga  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dan  sebagian  besar  toko ritel  modern  memilih  untuk  tidak  menerapkan  kebijakan  plastik  berbayar.  Sehingga kebijakan  plastik  berbayar  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada  periode  2016  menjadi  kurang efektif  dan  tidak  berlanjut.  Untuk  pertimbangan  berikutnya,  kebijakan  kantong  plastik bisa  dilengkapi  dengan  penggunaan  bahan  alternatif  untuk  tas  belanja  dan  juga  cara alternatif untuk.
Setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh tiga pihak yaitu peran pemerintah ( regulator ),  peran  usaha  ritel  (pebisnis)  serta  peran  masyarakat  (konsumen),  maka penerapan  Peraturan  Walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  tentang  Pengurangan Sampah  Plastik,  masih  meretas  berbagai  masalah  penggunaan  plastik  residu  untuk bahan  makanan  siap  saji,  sosialisasi  plastik  sekali  pakai  belum  terealisasi  dengan maksimal yang ditunjukkan 8 mall mulai menerapkan kebijakan perwali dengan efektif; sisanya  4  mall  belum  efektif,  hal  ini  menyebabkan  penurunan  jumlah  penggunaan kantong  plastik  residu  belum  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan  kebijakan pengurangan kantong plastik.
Adapun  yang  menjadi  pertanyaan  besar  ( big  question )  berikutnya  adalah bagaimana  dengan  peran  dari  pemerintah,  pebisnis  ritel  serta  masyarakat  Indonesia terhadap  upaya  dalam  menanggulangi  dan  mengantisipasi  residu  sampah  plastik terhadap  lingkungan?  Pemerintah  Pusat  Indonesia  melalui  Kementrian  Negara Lingkungan  Hidup  (KNLH)  yang  menjalankan  fungsi  regulasi  sudah  menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu isi dari undang-undang  tersebut  adalah  memaksa  para  pebisnis  ritel  modern  untuk  membatasi penggunaan kantong plastik, adanya petunjuk dan pedoman khusus berbentuk Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 termasuk untuk membatasi penggunaan kantong
plastik  di  sektor  ritel.  Diharapkan  pelaksanaan  dari  undang-undang  tersebut  efektif dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Sebenarnya upaya untuk menekan volume sampah plastik  residu  dan  pengelolaan  sampah  dapat  dikomunikasikan  oleh  pemerintah  sejak tahun 1970-an dengan mengkampanyekan Program 3-R, yaitu Reduce
(membatasi/mengurangi), Reuse (memakai ulang), dan R ecycle (mendaur ulang). Tetapi sangat  disayangkan  bahwa  selama  ini  hanya  wacana  dan  teori  tapi  aksinya  tidak  ada (Silitonga, 2008).
Adanya  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  agaknya  ”menggugah” minat dari para pebisnis mall (pusat perbelanjaan) khususnya pasar modern untuk mulai menangkap  sinyal  yang  diberikan  pemerintah  di  dalam  turut  serta  dalam  program pelestarian lingkungan. Saat ini apabila konsumen berkunjung ke salah satu hipermarket terkenal telah disediakan kantong kain yang bisa dibeli sebagai pengganti dari kantong plastik.  Meskipun demikian tampaknya  masyarakat masih enggan untuk mengeluarkan sedikit uang untuk membeli kantong kain tersebut dan lebih ”menikmati” menggunakan kantong plastik yang masih saja diberikan secara gratis kepada setiap konsumen.
Banyak usaha mall yang lain juga mulai melakukan edukasi akan program reuse (pemakaian  ulang)  kantong  plastik  kepada  konsumen  melalui  berbagai  macam  brosur ataupun  stiker  yang  dipasang  di  dekat  area  kasir.  Meskipun  belum  terlihat  hasil  nyata tetapi paling tidak pebisnis juga turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah  tersebut.Walaupun  demikian  ada  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  oleh pengusaha mall di dalam membatasi volume penggunaan kantong plastik yaitu:
a) Aturan  teknis  pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang pengelolaan  sampah  yang  masih  disusun  membuat  tidak  semua  peritel  modern mematuhi adanya UU baru tersebut karena tidak adanya sanksi yang jelas;
b) Kondisi persaingan mall yang ketat membuat pengusaha mall lebih mengutamakan kenyaman  konsumen  dengan  tetap  memberikan  fasilitas  kantong  plastik  gratis kepada konsumen;
c) Budaya  konsumen  Indonesia  yang  tidak  mau  repot  dengan  membawa  kantong plastik  sekali  pakai  ataupun  mengganti  kantong  plastik;  kantong  kardus  ataupun kantong kain.
d) Adanya  persaingan  tidak  langsung  dari  pasar  tradisional  yang  jumlahnya  sangat besar dan masih memberikan fasilitas kantong plastik gratis kepada konsumen.
Apabila  pengusaha  mall  sudah  memulai  dengan  beberapa  program  untuk membatasi  penggunaan  kantong  plastik,  maka  peritel  pada  pasar  tradisional  yang jumlahnya  hampir  60%  dari  total  pasar  yang  ada  masih  membutuhkan  waktu  yang panjang untuk mulai mengadaptasi adanya Undang Undang  yang baru diterbitkan oleh Perwali  Kota  Bogor  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidaklah  mudah  proses mengubah pola pikir dari peritel tradisional yang rata-rata memiliki pendidikan rendah serta  wawasan  dan  kesadaran  yang  kurang  terhadap  lingkungan  hidup.  Jika  ditilik sejauh  mana  peran  dari masyarakat  dalam  upaya  membatasi  konsumsi  kantong  plastik dalam  aktivitas  belanja  di  mall  wilayah  utara  Kota  Bogor  dapat  merujuk  pada  hasil survei yang dilakukan periode Bulan September-Nopember 2019 dengan mewawancara
134  responden  dari  214  responden.  Mereka  semua  warga  Kota  Bogor  yang  berbelanja ke  supermarket  dan  menjadi  tolok  ukur  penelitian  dimana  responden  tersebut  dipilih secara acak melalui alat bantu aplikasi google-form . Responden yang menyatakan sikap responsif terhadap program pengurangan sampah plastik mencapai 70,4 persen. Adapun alasan dari responden tersebut dapat diuraikan beberapa kriteria sebagai berikut:
a) 20,4%  menyatakan  bahwa  responden  di  wilayah  utara  Kota  Bogor  sudah mengetahui tentang diet plastik, (indikator ketepatan kebijakan).
b) 31,5  %  menyatakan  Responden  setuju  terhadap  kebijakan  pengurangan  kantong plastik namun mereka belum terbiasa (indikator ketepatan pelaksanaan)
c) 9,7  %  Responden  menyatakan  belum  pernah  mendapatkan  penyuluhan  tentang sosialisasi  pengurangan  kantong  plastik  di  mall  wilayah  Kota  Bogor  Utara (indikator ketepatan target)
d) 7,7 % Responden menyatakan bahwa alternatif penggangi kantong plastik berupa s- foam ,  kantong  berbayar,  kantong  kardus,  dinilai  kurang  efektif,  karena  tidak  bisa digunakan  secara  utuh  bahkan  membuat  pengusaha  merugi  (indikator  ketepatan lingkungan)
e) Hanya sebagian kecil 1,2% responden  yang menyatakan tidak mengetahui tentang kebijakan pengurangan kantong plastik dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya Dari  hasil  survey  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk terbiasa  menggunakan  plastik  sekali  pakai,  atau  plastik  organik  sebagai  bagian  dari tanggung jawab di dalam mengurangi bahwa residu plastik dalam hal ini produk plastik dari tercampurnya dengan limbah organik masih sangat kurang. Hal ini ditandai masih rendahnya  tingkat  penyuluhan  tentang  sosialisasi  pengurangan  kantong  plastik  di  mall wilayah  Kota  Bogor  Utara.  Selain  itu,  hasil  wawancara  dengan  informan  mengatakan bahwa:
”Perlu  ada  upaya  komprehensif  untuk  mengurangi  sampah  plastik  di  Kota Bogor,  bukan  sekadar  memberlakukan  kantong  plastik  berbayar  di  sektor ritel.  Penggunaan  kantong  plastik  sudah  sangat  mengkhawatirkan.  Sudah seharusnya  pemerintah,  pelaku  usaha,  produsen  dan  konsumen  bersinergi” (Hasil wawancara dengan key informan, 18 Januari 2020)
”Pengurangan  sampah  kantong  plastik  seharusnya  menjadi  kebijakan  dan gerakan  nasional  yang  menyeluruh  dan  serentak  oleh  pemerintah  pusat, bukan  sporadis  di  masing-masing  daerah.  Namun  belum  menunjukkan keseriusan  dari  pemerintah,  seperti  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  Kementerian  Perdagangan  dan  Kementerian  Perindustrian.” (Hasil wawancara dengan key informan, 18 Januari 2020)
Pengurangan kantong plastik, misalnya dengan memberlakukan kantong plastik berbayar, seharusnya tidak hanya menyasar pelaku ritel modern, tetapi juga pasar-pasar tradisional.  Hal  itu  bisa  dimulai  dari  Perusahaan  Daerah  setingkat  PD  Pasar;  sehingga bukan  hanya  kantong  plastik  saja,  melainkan  pembungkus  plastik  untuk  kemasan makanan,  minuman,  kosmetik  dan  lain-lain  juga  harus  ramah  lingkungan.  Sehingga sampah  plastik  pembungkus  barang-barang  konsumsi  yang  beredar  di  masyarakat
adalah sumber pencemaran lingkungan yang sebenarnya. Salah satu upaya mendukung upaya  pemerintah  mengurangi  sampah  dan  menangani  sampah  yakni  dengan  kembali menerapkan  kebijakan  pengurangan  Kantong  secara  bertahap  mulai  1  Maret  2019.  Ini adalah  langkah  nyata  dari  peritel  modern  untuk  mengajak  masyarakat  agar  menjadi lebih  bijak  dalam  menggunakan  kantong  belanja  plastik  sekaligus  menanggulangi dampak negatif lingkungan akibat sampah plastik di Kota Bogor.
Tidak  dapat  dibayangkan  kondisi  yang  terjadi  untuk  masyarakat  di  daerah pedesaan  atau  perkotaan  kecil  apabila  hasil  survey  dari  masyarakat  perkotaan  yang notabene  sudah  lebih  berpendidikan  dan  berwawasan  saja  masih  belum  ”tergugah” dalam  aktivitas  pelestarian  lingkungan.  Sebagai  contoh  bahwa  hampir  70,4% masyarakat yang berbelanja di supermarket atau mall tersebut tidak mengetahui secara jelas  alternatif  apa  yang  bisa  digunakan  untuk  mengganti  bahan  baku  khusus  untuk konsumsi  makanan  atau  Sembako.  Selain  itu  masih  banyak  masyarakat  yang  terbiasa membuang  sampah  plastik  di  jalan,  selokan,  Sungai  Ciliwung  (posisi  wilayah  Utara). Kondisi  ini  juga  sangat  mudah  dijumpai  di  perkotaan  lainnya  di  Indonesia  dimana kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  plastik  residu  masih  sangat  rendah. Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan.

## Kesimpulan
Implementasi  peraturan  walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  tentang Pengurangan  Kantong  plastik  masih  meretas  permasalahan  diantaranya  rendahnya menanggulangi  dan  mengantisipasi  residu  sampah  plastik  terhadap  lingkungan;  belum efektifnya  sosialisasi  alternatif  pengganti  kantong  plastik  berbahan  kardus  atau  kain; rendahnya  animo  responden  dalam  melestarikan  lingkungan;  sikap  setuju  terhadap kebijakan  namun  tidak  dibarengi  dengan  kebiasan/belum  terbiasa  mengganti  plastik; belum  ada  alternatif  kepastian  pengganti  plastik  untuk  bahan  makanan  siap  saji  dan sembako; dan responden  belum ”tergugah” dalam aktivitas pelestarian lingkungan dan kesadaran untuk terbiasa menggunakan plastik sekali pakai, atau plastik organik sebagai bagian  dari  tanggung  jawab  di  dalam  mengurangi  bahwa  residu  plastik  dalam  hal  ini produk plastik dari tercampurnya dengan limbah organik masih sangat kurang. Sebagai catatan  penting  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Perlu  ada  upaya  komprehensif  untuk mengurangi  sampah  plastik  di  Kota  Bogor,  bukan  sekadar  memberlakukan  kantong plastik  berbayar  di  sektor  ritel.  Adanya  keseriusan  pemerintah  dalam  upaya pengurangan  sampah  kantong  plastik  seharusnya  menjadi  kebijakan  dan  gerakan nasional  yang  menyeluruh  dan  serentak  oleh  pemerintah  pusat,  bukan  sporadis  di masing-masing daerah.

## BIBLIOGRAFI
Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.
In Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  Mixed ([Edisi  Bah). Pustaka Pelajar.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Gajah Mada Press.
Han,  H.,  Hsu,  L.-T.  J.,  &  Sheu,  C.  (2010).  Application  Of  The  Theory  Of  Planned Behavior  To  Green  Hotel  Choice:  Testing  The  Effect  Of  Environmental  Friendly Activities. Tourism Management , 31 (3), 325–334.
Jayanti,  N.  D.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Green  Purchasing (Survei Pada Pelanggan Tupperware Di Kota Malang). Jurnal Administrasi Bisnis , 5 (1).
Martin,  Javier.,  &  Lopez,  M.  (2015). Social  Preceptions  of  Single-Use  Plastic Consumption of The Balinese Population. Roseborg: Bachelor Thesis in Natural Resources,  Degree  Programme  in  Sustainable  Coastal  Management,  Novia University of Applied Science.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation And Public Policy . Scott Foresman.
Nasir, M. (2003). Metode Penelitian . PT Ghalia Indonesia.
R.Syaukani,  H.  (2004). Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan .  Pustaka Pelajar Offset.
Ritci,  P.  (2017).  Penerapan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  4  Tahun  2005  Untuk Melaksanakan  Pencegahan  Polusi  Laut  Jenis  Minyak  Sebagai  Upaya  Untuk Menjaga  Ekosistem  Peraian  Indonesia. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 2 (5), 140–150.
Saraswaty, A. N., Saskara, I. A. N., & Suasih, N. N. R. (2017). Re: Invitation Letter To Whom It May Concern .
Silitonga, L. T. (2008). Penggunaan Plastik Supermarket Akan Dibatasi (Edisi-29 I).
Wahab, S.  A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara . Bumi Aksara.
Lampiran:
- Peraturan  Walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  Tentang  Pengurangan Kantong Plastik