## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asaz desentralisasi dalam menyelenggarakan pe- merintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyeleng- garakan otonomi daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah pemerintah pada masa transisi politik tahun 1998 menghasilkan dua proses po- litik yang berjalan secara simultan, yaitu desen- tralisasi dan demokratisasi atau sering disebut Era Reformasi, sehingga selepas Pemilihan Umum tahun 1999, terjadi sejumlah perubahan besar berlangsung di berbagai arena politik, dimana jabatan-jabatan politik yang dipilih ( elected official ) diperebutkan oleh partai politik. Perubahan itu didorong oleh perubahan konstitusional yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Perubahan mendasar pada Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah/DPRD) adalah penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan mengubah simbolisasi pada nama daerah otonom dengan dihapuskan istilah tingkat (dati) I dan II yang diganti dengan istilah yang lebih netral yaitu provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini juga menghindari citra bahwa dati I lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan dati II.
Perubahan selanjutnya yaitu melepaskan intervensi yang kuat pada kabupaten dan kota sehingga tidak terjadi rangkap jabatan sebagai kepala daerah otonom ( local self-goverment ) dan kepala wilayah administratif ( field administration ). Perubahan yang sangat

## TRANSFORMASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

## Syofian dan M.Y. Tiyas Tinov
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Factors Transformation Implementation of Village Government . This research is motivated by a problem in the implementation of village governments have not applied the principles of good governance. This study aims to analyze the implementation of the transformation of the village administration in the perspective of good governance in the district of Mount Toar Kuantan Singingi Regency. In addition, to determine the factors that affect the conduct of government business by the village government. The method used is descriptive qualitative explanatory approach. Data retrieval techniques using the documentation, interviews, and observations. Determination of informants by purposive sampling technique. The process of data analysis to study the content and model of Miles and Huberman. The results show the implementation of a new rule by the village administration in the implementation of administrative services, the establishment of social institutions, and the annual activity report. While the implementation of the three areas of government affairs neglected villages include rulemaking, BUMDes formation, cooperation with the village for lack of coaching and training affect the ability of village government officials.
Abstrak: Transformasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang belum menerapkan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelaksanaan pemerintahan desa dalam perspektif good governance di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif explanatory dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Proses analisis data dengan kajian isi dan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintahan desa baru pada pelaksanaan pelayanan administratif, pembentukan lembaga kemas- yarakatan, dan laporan kegiatan tahunan . Sedangkan tiga bidang pelaksanaan urusan pemerintahan terabaikan meliputi pembuatan peraturan desa, pembentukan BUMDes, kerja sama desa dengan alasan kurangnya pembinaan dan pelatihan yang berdampak kepada kemampuan aparatur peme- rintahan desa.
Kata Kunci: transformasi, pelaksanaan, pemerintahan desa, good governance
.
berpengaruh dan menandakan demokratisasi pemilihan bupati dan walikota secara mandiri dan jauh dari campur tangan provinsi maupun pusat dan memberikan kekuasaan dan kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah otonom selain politik luar negeri, pertanahan, dan keamanan, fiskal, dan moneter, agama, serta bidang lain.
Kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 % dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara merata antar-daerah serta Dana Darurat yang besarnya sesuai dengan kondisi keuangan tahunan. Selain perubahan mendasar pada pemerintahan daerah, UU. No. 22 Tahun 1999 juga merubah struktur dan penyelengaraan Pemerintahan Desa dengan mengenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD)  sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa (Pratikno dalam Gaffar, 2003). Namun demikian, belum lagi tuntas gagasan ini berjalan dengan alasan pertimbangan tidak sesuainya UU. No. 22 th 1999 dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelengaraan otonomi daerah, maka UU. No. 22 th 1999 ini pun direvisi dan diganti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (UU.No. 32 th 2004) yang menutup kembali ruang otonom masyarakat dan desa. Hal ini dilakukan karena salah satu pertimbangannya adalah pemberian kewenangan oleh negara ke desa menjadi pemerintah lokal otonom tidak dapat diterapkan serentak di seluruh desa di Indonesia (Satria, dkk., 2013).
Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ikut menggeser fungsi dan nama Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pergeseran fungsi dari lembaga legislatif desa yang mengayomi adat istiadat, merumuskan/ membuat peraturan desa (perdes), menampung aspirasi masyarakat bersama pemerintah desa kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan Perdes, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta keputusan kepala desa, dan dapat memberhentikan kepala desa
apabila laporan pertanggungjawaban tidak diterima sampai pada dua kali laporan (Widjaja, 2005). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 bergeser fungsi menjadi tidak lagi mengayomi adat istiadat, namun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat dan mengawasi pelaksanaan Peraturan desa dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa (Trisantono, 2011).
Secara kentara UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 menarik kembali pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa ke aras “atas desa”. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa ini dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan good governance desa dilihat dari isu relasional akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan responsivitas dengan elemen-elemen negara (pemerintah desa) masyarakat politik (BPD), masyarakat sipil (organisasi masyarakat, institusi lokal, dan warga masyarakat) dan masyarakat ekonomi (pelaku dan organisasi ekonomi) (Ari., dkk, 2003).
Jenis perubahan demikian oleh Winardi (2005) disebut sebagai transformasi organisasi, yaitu beralihnya keadaan sebelumnya ( the before condition )  menuju keadaan setelahnya ( the after condition ). Namun demikian, diperlukan pemahaman tentang dimensi hasil yang didahulukan dan dijadikan “ generator ” yang menjadi kunci “perubahan direncanakan ” diterima bahwa pada “ proses ” akan menentukan perubahan pada pola pikir, struktur, orang, dan budaya  (Jim Collins dalam Nugroho, 2013 ). Sungguhpun demikian selama kurun waktu hampir satu dekade Transformasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca UU No. 22 th 1999 sampai pada UU.No.32 th 2004, masih saja ditemui kesenjangan posisi, kewenangan, dan tanggung jawab serta implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik pemerintah maupun pemerintahan kabupaten.
Padahal pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat dengan cara bagaimana menciptakan kehidupan demokratik
dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan, guna mewujudkan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang mengarah pada praktek good governance bukannya bad governance . Akan tetapi sepanjang pelaksanaan UU No. 22 th 1999 sampai pada UU.No.32 th 2004 masih muncul praktik-praktik peyimpangan maupun pelaksanaan yang kontra produktif dengan semangat kebijakan itu sendiri.
Paling tidak hal tersebut terekam dalam fenomena-fenomena pemerintahan desa di Kecamatan Gunung Toar ketika BPD terbentuk di Kabupaten Kuantan Singingi dengan proses pemilihan di desa belum melakukan tugas- tugasnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan desa. Hal ini dapat dilihat belum satu pun desa yang memiliki peraturan desa untuk kepentingan publik desa, baik secara politis maupun administratif dari BPD. Hal ini juga bisa dilihat dari segi proses pengawasan yang kurang maksimal oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa, karena masih terlihat peran otonom Kepala Desa untuk membuat perencanaan program yang dilakukan. Atas dasar itulah landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pelaksanaan pemerintahan desa dalam perspektif good governance dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kantor Camat Gunung Toar, Desa Kampung Baru, Desa Pisang Berebus, Desa Pulau Mungkur dan, Desa Seberang Sungai. dengan metode deskriptif explanatory atau confirmatory dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat teknik
pengambilan data yaitu dokumentasi, wawancara,  observasi, dan triagulasi data. Penentuan informan untuk proses wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling . Informan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Gunung Toar, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat. Proses analisis data mengunakan model kajian ini untuk menganalisis data sekunder berupa Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Desa. Data wawancara dianalisis melalui reduksi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Transformasi Pemerintahan Desa
Transformasi pelaksanaan pemerintahan desa dalam hal ini adalah perubahan proses pelaksanaan pemerintahan desa yang dilihat dari perspektif Good Governance yang dilihat dari proses transformasi pelaksanaan undang-undang no 22 tahun 1999 sampai pada pelaksanaan undang-undang 32 tahun 2004 yang diikuti oleh kebijakan derivat yang mengatur pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh para stakeholders pemerintahan desa. Proses pelaksanaan ini akan mewujudkan pemerintahan desa yang mengarah pada good governance .
Berdasarkan data yang diperoleh baik dari pihak Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa, bahwa transformasi pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Gunung Toar, ada yang terlaksana dan  belum terlaksana secara keseluruhan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Proses transformasi ini dapat dilihat dari indikator struktur, sedangkan dari fungsi melaksanakan struktur dalam organisasi pemerintahan desa masih mengalami kendala. Untuk lebih jelasnya keseluruhan indikator ini dapat dilihat sebagai berikut.
Struktur Perubahan perangkat keras organisasi ( hard system tools ) atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem serta. Struktur organisasi pemerintahan desa sudah mengalami transformasi dalam proses
pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan regulasi, namun dari segi strategi pelaksanaan fungsi-fungsi struktur organisasi pemerintahan desa serta tidak adanya sistem yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.
Struktur merupakan gambaran dari suatu tatanan, dari struktur akan melihat peran dan tanggung jawab seseorang dan mekanisme koordinasi antar individu dalam organisasi. Adanya struktur pada organisasi formal untuk membantu mencapai tujuan organisasi lebih efektif. Tujuan organisasi akan mempengaruhi dan menentukan struktur organisasi, yaitu dengan menentukan tugas pekerjaan, hubungan antar anggota, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas.
Ada beberapa variabel-variabel kunci yang menentukan desain struktural oragnisasi, yaitu strategi oragnisasi, lingkungan yang melingkupinya, teknologi yang digunakan dan orang yang terlibat dalam organisasi. Ketika organisasi mengalami transformasi maka struktur struktur organisasi juga kan menyesuaikan diri. Hal ini disebabkan struktur organisasi merupakan gambaran bagaimana organisasi tersebut bekerja mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Struktur juga harus menyesuaikan dengan beban-beban dan aktifitas yang ingin dicapai oleh organisasi. Ketika pimpinan organisasi tidak menyadari hal ini, kesukssesan yang ingin dicapai dari proses transformasi bukan tidak mungkin akan tertunda atau bahkan tujuan- tujuan organisasi tidak tercapai secara efektif.
Dari struktur organisasi akan tergambar seberapa besar wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab seseorang dalam organisasi. Kepuasan anggota organisasi dalam bekerja tentu sangat berkaitan erat dengan diberikannya kewenangan sebagaimana mestinya. Pemberian kewenangan terhadap anggota organisasi dari pimpinan merupakan gambaran kepercayaan dan harmonisasi hubungan dalam organisasi.
Setiap anggota organisasi tentu memilki peran, tanggung jawab dan kewenangan dan hak, ketika individu tersebut berada dalam organisasi. Demi berjalannya roda pemerintahan desa secara baik seharusnya kepala desa dan
pemerintahan Kecamatan Gunung Toar memperhatikan hal-hal tersebut agar kemudian terciptanya hubungan yang baik dan melahirkan iklim organisasi yang baik pula seperti yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa pisang berebus. Struktur organisasi yang ideal akan menyebabkan terdistribusinya beban-beban kerja organisasi secara proposional dan seimbang. Tentu hal ini juga sangat bergantung dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan desa. Bila terjadi ketimpangan tidak menutup kemungkinan adanya penumpukkan kegiatan organisasi pada sisi tertentu.
Struktur merupakan pedoman bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dari struktur akan terlihat peran dan tanggung jawab seseorang dan mekanisme koordinasi antar individu dalam organisasi. Sehingga struktur sangat penting untuk pencapaian tujuan organisasi. Namun pada pemerintahan desa di Kecamatan Gunung Toar struktur telah diisi sesuai ketentuan, tetapi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masih menjadikan kepala desa sebagai aktor yang menjalankan tugas- tugas, kewenangan berdasarkan berdasarkan tuntutan kebijakan. Sehingga terjadi penumpukkan kegiatan pada kepala desa. Selain itu dengan tidak berfungsinya perangkat desa dan anggota BPD menjadikan struktur organisasi diisi sebagai kelengkapan administrasi yang dilaporkan kepada pihak kecamatan dan kabupaten.
Ketidakseimbangan antara tugas-tugas dengan pola pikir dan orang yang ada pada pemerintahan desa dapat menyebabkan pekerjaan utama yang harus dilakukan tidak tercapai. Idealnya, seharusnya seorang kepala desa memang tidak melaksanakan tugas-tugas administrasi, kewilyahan. Dan untuk itu kepala desa harus mencari solusi bagaimana cara agar pola pikir dan orang dalam struktur organisasi berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Dari pengamatan penulis memang disetiap desa di Kecamatan Gunung Toar terjadi ketidak berfungsian peran dan wewenang perangkat desa, hal ini terlihat dari lima desa yang dijadikan obyek penelitian hanya satu desa
perangkatnya menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena pola pikir perangkat yang kurang dari segi kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan struktural belum mampu secara maksimal dan seimbang terdidtribusinya aktivitas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD karena keterbatasan kemampuan.

## Sumberdaya manusia
Modal manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Seperti dikatakan Roos dan Roos dalam Johson (2003) teori manejemen saat ini secara bertahap mengakui bahwa aset tersembunyi (modal intelektual) semakin memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi/perusahaan. Modal intelektual terdiri dari komponen- komponen manusia, struktural, dan pelanggan, sedangkan diantara semua komponen tersebut sumber daya manusia (orang) merupakan aset tidak terwujud yang paling penting, terutama dalam hal inovasi. Inovasi tersebut pada akhirnya dimasudkan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan atau memberikan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Selain itu manusia adalah agen dalam perubahan organisasi.
Kemampuan perangkat pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan melalui wadah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia (orang) mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup dan begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahap pelaksanaan kebijakan sikap implementor juga mempengaruhi hasil yang diinginkan pembuat kebijakan. Sikap yang baik dari pelaksana kebijakan akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat kebijakan (Faria, 2010).
Dilihat dari pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Gunung Toar sumber daya manusia (orang) sangat mempengaruhi, karena tidak didukung oleh faktor ekonomi yang
memadai. Kesimpulan dari pendapat diatas dalam proses transformasi pemerintahan desa dalam perspektif good governance di Kecamatan Gunung Toar di tinjau dari aspek orang dalam pemerintahan desa dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan regulasi, namun yang mempegaruhi pelayanan adalah tingkat pendidikan dan kemampuan para perangkat karena kurangnya pembinaan dan pelatihan dari pihak Kecamatan Gunung Toar dan Kabupaten dengan alasan kekurangan anggaran.
Selain itu ditinjau dari segi BPD selaku penampung dan menyampaikan aspirasi dan pembuat peraturan desa belum berjalan sesuai dengan harapan, ini terbukti masih belum ada peraturan desa dengan alasan yang sama masih kurangnya pembinaan dari pihak Kecamatan dan Kabupaten dan ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi dan rendahnya pendidikan sehingga partisipasi masyarakat berkurang dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengarah ke good governance belum terwujud.
Proses transformasi pelaksanaan pemerintahan desa dalam perspektif good governance apabila dilihat dari segi sumber daya manusia (orang) sudah sesuai dengan ketentuan namun dari aspek pelaksanaan kebijakan dilihat dari segi partisipasi masyarakat masih kurang karena terkendala kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan BPD, dan untuk pembuatan kebijakan masih terkendala karena kurangnya pengetahuan perangkat pemerintahan desa karena tidak adanya pembinaan dan pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi sesuai dengan pedoman struktur dan tata kerja organisasi pemerintahan desa. Hal ini diakibatkan karena kebijakan Kabupaten Kuantan Singingi terfokus pada pembangunan infrastruktur kota maupun desa

## Pola pikir
Pola merupakan gambaran sikap, kemampuan dan keahlian anggota  organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pola pikir atau yang disebut skill oleh Adisasmita (2006:126) merupakan pakan keterampilan yang
dimiliki oleh aparat pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan.
Dalam tataran transformasi birokrasi kompetensi aparatur yang menggambarkan motif, perangai, konsep diri, sikap dan nilai, penguasaan masalah atau keterampilan perilaku perorangan yang dapat diukur dari tujuan dan motif adalah pola pikir dasar yang mendorong mengarahkan dan menentukan perilaku seseorang sebagai kebutuhan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Kurniawan, 2009).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pola pikir perangkat desa sudah mengalami perubahan dan dari BPD sudah terjadi perubahan pola pikir terutama sebagai mitra Pemerintah Desa. Namun dari segi kemampuan perangkat desa dan BPD masih kurang karena kurangnya perhatian pihak Kabupaten dan Kecamatan dalam pembinaan dan pelatihan. Sejauh ini dari segi masyarakat telah mengalami perubahan pola pikir bahwa desa harus dibangun oleh semua stakeholders yang berada di desa, namun dari segi pelayanan masih dari lima desa hanya satu desa (desa pisang berebus) yang berhasil melaksanakan pelayanan umum dan administrasi di Kantor Kepala Desa.
Kemampuan (pola pikir) yang mengarah pada kemajuan dalam pelayanan yang diberikan oleh perangkat masih terasa kurang karena kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada para perangkat desa, hal ini terjadi karena kebijakan Kabupaten (Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa) sebagai pembina dan pemberi pendapatan rutin kepada desa lebih memprioritas pada kegiatan yang bersifat fisik, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan perhubungan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang lebih penting untuk peningkatan keahlian perangkat, dan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu penguatan modal usaha masyarakat, perbaikan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan permukiman, kesehatan dan pendidikan, penggunaan teknologi tepat guna dan pengembangan modal sosial budaya terabaikan dengan alasan kecilnya pemberian dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima desa.
Padahal sebenarnya Pemerintah Desa sebagai daearah otonom yang tertuang dalam
masih banyak dilakukan diluar Kantor Kepala Desa, sehingga transparansi, akuntablitas pelayanan kurang maksimal.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transformasi  Pemerintahan Desa
Faktor eksternal yang mempengaruhi transformasi pelaksanaan pemerintahan desa; dalam perspektif good governance di Kecamatan Gunung Toar sangat di pengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kabupaten yang lebih mengarahkan programnya pada pemerintahan desa kepada urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pembagunan infrasruktur di desa, sehingga mempengaruhi kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan.
Berdasarkan hasil wawancara dan data kebijakan diatas faktor  yang mempengaruhi transformasi pelaksanaan pemerintahan desa; dalam perspektif good governance di kecamatan Gunung Toar sangat dipengaruhi oleh kebijakan Kabupaten yang lebih memprioritaskan programnya pada pembangunan infrasruktur, sehingga sangat minimnya pembinaan dan pelatihan pada urusan pemerintahan menyebabkan transformasi Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 ke Undang-Undang 32 tahun 2004 belum berjalan maksimal karena berpengaruh pada proses transformasi struktur, orang, pola pikir, dan budaya pemerintahan desa.
Selain faktor kebijakan gaya kepemimpinan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi saat ini yang lebih mengedepankan budaya patron-klien (bapak-anak buah) dalam kepemimpinannya. Sehingga mempengaruhi kepala desa yang seharusnya memiliki hak otonomi asli, harus mengikuti Kebijakan Bupati hal ini bisa dilihat pada saat Musrembang tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Gunung Toar, bahwa masyarakat dan pemerintahan desa harus mengikuti kebijakan Bupati sehingga untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa masih diabaikan.

## SIMPULAN
Secara garis besar Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan transformasi dari undang-undang 22 tahun 1999 sampai undang –undang 32 tahun