ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 8 Nomor 1, Juni 2024 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072
Perwujudan Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Fitri Anisa 1* , Muhammad Hasanudin 2 , Atang Abd Hakim 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung Jln. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung 40292 Indonesia
1* fitrianisa0901@gmail.com
2 muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id
3 aahakim@gmail.com

## ABSTRAK
Maqashid syariah merujuk pada tujuan atau maksud yang mendasari hukum-hukum Islam, dan dalam  konteks  ekonomi,  konsep  ini  membantu  menentukan  prinsip-prinsip  dan  praktik ekonomi  yang  sesuai  dengan ajaran  Islam. Artikel ini menguraikan  tujuan-tujuan Maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini juga  membahas  berbagai  instrumen  ekonomi  syariah  yang  digunakan  dalam  praktik mudarabah,  musharakah,  dan  takaful.  Selain  itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pentingnya  peran  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dalam  mencapai  tujuan Maqashid syariah dalam  konteks  ekonomi.  Metodologi  pada  artikel  ini  menggunakan  library  research atau studi pustaka dengan sumber data berasal dari buku, jurnal dan laporan penelitian yang membahas terkait dengan perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Hasil artikel ini  menunjukkan  bahwasanya  perwujudan maqashid  syariah dalam  ekonomi  Islam  dapat dilihat  dari  penerapan  akad-akad  pada  Lembaga  keuangan  syariah  yang  operasionalnya dilandasi  oleh  nilai-nilai  islam  yang  bertujuan  untuk  mencapai  mashlahah  bersama  juga didukung dengan berlakunya undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang  didalamnya  mengandung  nilai maqashid  syariah .  Adapun  perwujudan hifdz  al-maal (menjaga harta) terdapat pada akad mudharabah dan musyarakah serta perwujudan hifdz al- khams (menjaga jiwa) terdapat pada takaful atau asuransi syariah.
Kata  Kunci —  Ekonomi  Islam,  Lembaga  Keuangan  Syariah, Maqashid  syariah ,  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008

## ABSTRACT
Maqashid syariah refers to the goals or purposes underlying Islamic laws, and in an economic context, this concept helps determine economic principles and practices that are in accordance with Islamic teachings. This article outlines the objectives of Maqashid syariah which include the  protection  of  religion,  life,  intellect,  lineage  and  property.  This  article  also  discusses various sharia economic instruments used in mudarabah, musharakah and takaful practices. Apart from that, this article aims to determine the important role of sharia financial institutions in achieving the goals of Maqashid syariah in an economic context. The methodology in this article uses library research or literature study with data sources coming from books, journals and research reports that discuss the realization of maqashid sharia in Islamic economics. The results of this article show that the realization of maqashid sharia in Islamic economics can be seen from the implementation of contracts in sharia financial institutions whose operations are based on Islamic values which aim to achieve shared mashlahah which is also supported by  the  enactment  of  law  number  21  of  2008  concerning  sharia  banking.  which  contains maqashid  sharia  values.  The  embodiment  of  hifdz  al-maal  (protecting  assets)  is  found  in mudharabah and musyarakah contracts and the embodiment of hifdz al-khams (protecting the soul) is found in takaful or sharia insurance.
Keywords— Economics, Sharia Financial Institutions Maqashid syariah, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Islamic.

## I. PENDAHULUAN
System  ekonomi  di  dunia  menurut  Abul A’la al-Maududi dikelompokkan menjadi tiga yaitu  system  ekonomi  kapitalise,  system ekonomi  komunisme  dan  system  ekonomi Islam.  Sistem  ekonomi  Islam  telah  menjadi perhatian utama dalam perkembangan ekonomi global. Lebih dari sekadar sekumpulan  aturan  dan  peraturan,  ekonomi Islam  mencerminkan  pandangan  dunia  yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip- prinsip  etika.  Salah  satu  konsep  sentral  yang mendasari  ekonomi  Islam  adalah Maqashid syariah ,  yang  merujuk  pada  misi-misi kebaikan  yang  ingin  dicapai  dalam  Islam. Dalam perkembangan dan perwujudan sistem ekonomi Islam, pemahaman dan implementasi Maqashid  syariah memainkan peran kunci. Konsep ini memberikan landasan filosofis  bagi  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam yang  melibatkan  aspek-aspek  penting  dalam kehidupan, termasuk aspek agama, sosial, dan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Maqashid syariah , ekonomi  Islam  mampu  menciptakan  sistem
yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat  secara  keseluruhan  (Janah  & Ghofur,  2018).  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pentingnya  peran  dan  aturan Undang-undang  lembaga-lembaga  keuangan syariah  dalam  mencapai  tujuan Maqashid syariah dalam konteks ekonomi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Maqashid syariah
Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu “ al-maqasid” dan  “ al-shariah ”. Al-maqasid merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  “ al- maqsad ” yang berasal dari akar kata “ al-qasd ”. Dari  segi  etimologi,  “ al-qasd ”  memiliki  arti jalan yang lurus (“istiqamah al-tariq”).
Arti  ini  merujuk  pada  ayat  Allah  dalam surah  al-Nahl  (16):  9, ِليِبهسلٱ  ُدْصَق  ِهللَّٱ  ىَلَعَو Bahwa Allah memiliki hak untuk menjelaskan jalan  yang  benar  dan  mengundang  makhluk- Nya untuk tetap berada di jalur yang benar.
Definisi al-maqasid dalam  kalangan ushuliyin dan fuqaha sering kali tidak dibatasi. Maknanya  bisa  dipahami  dalam  konteks
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
etimologis, terutama ketika digunakan bersama  dengan  kaidah  yang  menyatakan bahwa  " seluruh  tindakan  bergantung  pada tujuan  atau  niat  pelaku ( al-umur  bi maqasidiha )." " Al-maqasid " diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan untuk tindakan  individu  dan  diwujudkan  dalam perbuatan konkret ( al-fi'il ) (Musolli, 2018).
Maqashid  adalah  bentuk  jamak  dari maqashud dalam bahasa Arab. Akar katanya, qashada ,  mengandung  makna  "menuju," "berkeinginan,"  dan  "kesengajaan."  Dalam disiplin  ilmu  tata  bahasa  Arab,  kata-kata " maqshud-maqashid "  disebut  sebagai  isim maf'ul ,  yang  berarti  sesuatu  yang  menjadi objek.  Istilah  ini  dapat  dimaknai  sebagai "tujuan" atau  "beberapa  tujuan."  Di  sisi  lain, asy-syariah berasal  dari  akar  kata  " syara’a ," yang berarti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan" (Lannida, 2022).
Terkait  dengan  konsep maqashid  syariah , al-Syatibi menggunakan berbagai istilah yang beragam,  seperti  “ maqashid  syariah ”,  “ al- maqashid  al-syar’iyyah  fi  al-syariah ”,  dan “maqashid  min  syar’I  al-hukm”.  Walaupun menggunakan  berbagai  istilah  berbeda, menurut  Asafri  Jaya  Bakri,  semua  istilah tersebut  memiliki  tujuan  yang  serupa,  yaitu tujuan  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah SWT.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  al- Syatibi,  "Sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan mewujudkan  kemaslahatan  manusia  di  dunia dan di akhirat," dan "Hukum-hukum disyariatkan  untuk  kemashlahatan  hamba." Maqashid syariah adalah arti dan tujuan yang dijaga oleh syariah dalam setiap peraturannya, yang  bertujuan  utama  untuk  menciptakan kebaikan,  menghindari  keburukan,  serta mengambil manfaat dan menolak kemudharatan  untuk  mencapai  kemaslahatan (Alafianta, Sholahuddin, & Suratman, 2018).
Al-Fasi  mendefinisikan maqashid  syariah sebagai  berikut  (Al-fasi,  1993):  “Yang dikehendaki  dengan  maqashid  al-syariah
Islam  adalah  tujuan  syariat  dan  rahasia- rahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya”
Pengertian  lain  yang  memiliki  arti  serupa diungkapkan  oleh  al-Raisuni    (Al-Raisuni, 1992):  “Sesungguhnya  maqashid  al-syariah adalah  beberapa  tujuan  yang  dibawa  syariat untuk  menciptakan  kemashlahatan  bagi manusia”
Pengertian  alternatif  dari  (al-Yubi,  1998) adalah:  “Maqashid  al-syariah  adalah  makna, hikmah,  dan  sesamanya  yang  dijaga  oleh pembuat  syariat  dalam  hukum-hukum  yang disyariatkan  baik  yang  umum  maupun  yang khusus  untuk  menciptakan  kebaikan  semua umat manusia”
Berdasarkan penjelasan dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, maqashid (tujuan) dalam maqashid  syariah merupakan  hikmah atau  maksud  yang  terkandung  dalam nash syariah (Al-qur’an dan As-sunnah), bertujuan dalam  rangka  mendatangkan  kemaslahatan manusia secara individu, keluarga, masyarakat  di  dunia  dan  akhirat  (Lannida, 2022).

## B. Klasifikasi  dan  Tingkatan  Maqashid
syariah
Bagan 1 Klasifikasi dan tingkatan maqashid syariah
Maqashid Syari'ah Dharuriyat (perimer)
Al-Din Al-Nafs Al-'Aql Al-Nasl
Al-Maal Hajiyat (sekunder) Tahsiniyat (tersier)
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Imam al-Haramain dikenal sebagai seorang cendekiawan  Muslim  membagikan  konsep maqashid  al-syariah  menjadi  tiga  kategori, yakni dharuriyat (yang pokok), hajiyat (yang penting),  dan tahsiniyat (yang  diinginkan). Dia  juga  terkenal  karena  membagi  kategori dharuriyat menjadi  lima aspek, yang disebut sebagai  “ al-dharuriyat  al-khams ”,  yaitu agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  (Al- Haramain,  1400  H).    Sementara  itu,  al- Ghazali,  yang  awalnya  merupakan  murid  al- Haramain, menggolongkan “ al-dharuriyat al- khams ” menjadi empat kategori, yaitu: “ hifdzu al-nafs , hifdzu  al-‘aql,  hifdzu  al-budh’i ,  dan hifdzu al-mal ”. Pada pembagian ini, hifdzu al- din tidak  termasuk,  tetapi  kemudian  al- Ghazali  menambahkannya  dalam  karyanya selanjutnya,  yaitu al-Mustashfa (Al-Ghazali, 1971).
Dharuriyyat merujuk pada upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia  yang  bersifat  esensial  untuk kehidupan.  Hajat  pokok  tersebut  melibatkan aspek-aspek  seperti agama ( al-din ), jiwa ( al- nafs ), keturunan ( an-nasl ), harta ( al-mal ), dan akal ( al-aql ). Hajjiyat merujuk pada kebutuhan  yang  tidak  esensial,  tetapi  dapat membantu  manusia  menghindari  kesulitan dalam kehidupannya. Ketidakpenuhan kebutuhan  ini  tidak  berpotensi  mengancam kelangsungan  hidup  manusia,  tetapi  dapat menyulitkan  bagi mukallaf .  Kelompok  ini terkait erat dengan konsep rukhsah. Tahsiniyyat merujuk  pada  kebutuhan  yang mendukung peningkatan status atau martabat manusia  dalam  masyarakat  dan  dalam ketaatan terhadap Tuhannya (Lannida, 2022) .
Adapun dibawah ini merupakan penerapan tingkatan maqashid  syariah berdasarkan peringkat kemashlahatan (Lannida, 2022):
1. Hifdz al-Din (Memelihara agama)
a. Dharuriyat : melaksanakan
kewajiban sholat
b. Hajiyyat
: shalat jamak dan shalat
qashar (menghindari kesulitan) c. Tahsiniyyat : menurup aurat, membersihkan  pakaian,  badan  dan tempat. (pelengkap dalam
menjalankan kewajiban kepada Allah) 2. Hifdz al-Nafs (Memelihara jiwa)
a. Dharuriyat :  makan  dan  minum untuk bertahan hidup
b. Hajiyyat :  diperbolehkan  berburu binatang untuk mendapatkan
makanan
c. Tahsiniyyat :  tata  cara  makan  dan minum
3. Hifdz al-Aqli (Memelihara akal)
a. Dharuriyat : diharamkannya khamar, jika  dilanggar  maka  akan  membawa dampak negative terhadap akal
b. Hajiyyat : menuntut ilmu c. Tahsiniyyat :
menjaga dan menghindari sesuatu yang bisa merusak  akal,  seperti  melihat  atau mendengar sesuatu yang tidak memberikan manfaat
4. Hifdz al-Nash (Memelihara keturunan)
a. Dharuriyat : diharamkannya berzina dan  lebih  baik  menikah  untuk menjaga keturunan
b. Hajiyyat : hak talak
c. Tahsiniyyat :  disyariatkan khitabah atau walimah dalam perkawinan,  hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.
5. Hifdz al-maal (Memelihara harta)
a. Dharuriyat :  larangan  mengambil harta  orang  lain  dengan  cara  yang tidak sah
b. Hajiyyat : Jual-beli
c. Tahsiniyyat : peraturan dengan menghindari  praktik  curang,  atau yang  berkaitan  dengan  etika  dalam bertransaksi
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## C. Sistem Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  merupakan  sebuah  ilmu dalam  menggunakan  aturan  islam  untuk melindungi dari penyimpangan, ketidakadilan pada  saat  pelaksanaan  pemanfaatan  sumber daya  dengan  tujuan  untuk  memenuhi keperluan  manusia  untuk  dapat  menjalankan tugas  dan  kewajibannya  kepada  Allah  SWT. dan  kepada  sesama  manusia  (Imani,  et  al., 2022).  Sistem  ini  merupakan  suatu  struktur ekonomi  yang  berasaskan  pada  prinsip- prinsip Syariah Islam, dengan pedoman yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sistem ekonomi  Islam  mengatur  berbagai  aspek aktivitas  ekonomi  seperti  transaksi  jual-beli, peminjaman dan pemberian pinjaman, investasi,  serta  berbagai  aktivitas  ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi  Islam,  segala  hal  harus  sesuai dengan  prinsip-prinsip  Syariat  Islam,  yang mencakup menghindari hal-hal seperti perjudian  ( maisyir ),  ketidakpastian  yang berlebihan  ( gharar ),  tindakan  yang  dilarang (haram),  ketidakadilan  ( zhalim ),  monopoli ( ikhtikar ), dan bunga (riba) (Wahyuni, 2019). Ciri-ciri  dan  karakteristik  dari  sistem ekonomi  Islam  (1)  Pengakuan  hak  individu yang  tetapi  dengan  pembatasan  untuk menghindari  monopoli  yang  merugikan masyarakat umum; (2) Pengakuan hak umum atau hak masyarakat yang ditempatkan dalam posisi  prioritas;  (3)  Keyakinan  bahwa manusia adalah pemegang amanah dari Allah, dan  semua  harta  yang  dimiliki  berasal  dari- Nya;  (4)  Adanya  pemahaman  tentang  halal dan  haram,  di  mana  semua  produk  (barang dan jasa) harus bebas dari unsur yang dilarang dalam  Islam;  (5)  Prinsip  distribusi  kekayaan yang merata melalui sistem sedekah dari yang kaya  kepada  yang  kurang  mampu;  (6) Larangan  terhadap  praktik  bunga  atau tambahan  dalam  pinjaman,  dengan  lebih mendukung konsep bagi hasil; (7) Penolakan terhadap penimbunan harta oleh individu atau
kelompok, yang dianggap menghalangi aliran kekayaan  dari  orang  kaya  kepada  orang miskin  dan  dianggap  sebagai  tindakan  yang tidak disarankan (Wahyuni, 2019).
Dalam menjalankan system ekonomi Islam, perlu  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip ekonomi  Islam  dengan  maksud  untuk mencapai  kesejahteraan  manusia.  Prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  mencakup  hal-hal berikut  (1)  Mencegah  terjadinya  ketidak- setaraan  sosial;  (2)  Tidak  menggantungkan diri  pada  nasib  atau  keberuntungan;  (3) Mencari dan mengelola sumber daya alam; (4) Melarang  praktik  riba;  (5)  Membuat  catatan transaksi  yang  transparan;  (6)  Menekankan keadilan  dan  keseimbangan  dalam  berbisnis. Prinsip-prinsip  tersebut  tidak  lain  agar tercapainya  manfaat  bagi  seluruh  umat manusia  dan  mewujudkan  maksud  tujuan utama  dari  ekonomi  syariah  yang  meliputi keseimbangan  antara  kehidupan  dunia  dan akhirat;  melaksanakan  kegiatan  ekonomi semata-mata  untuk  beribadah  kepada  Allah swt;  memperoleh  keselamatan  agama,  jiwa, akal,  keturunan  serta  harta;  dan  menghindari adanya pertentangan dan kekacauan (Wahyuni, 2019).

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  jenis library  research ,  di mana  permasalahan  penelitian  didasarkan pada  data-data  yang  ditemukan  dalam berbagai literatur. Penelitian kualitatif bertujuan  untuk  memahami  fenomena,  yaitu apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, dilihat  dari  perspektif  subjek  penelitian. Adapun  sumber  data  diperoleh  dari  buku, jurnal dan laporan penelitian yang sejalan dan membahas  mengenai  perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Kemudian data disajikan  secara  naratif-deskriptif  dengan memberikan  gambaran  mengenai maqashid syariah ,  ekonomi  Islam  dan  perwujudannya.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Adapun  Teknik  analisis  data  pada  artikel  ini meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aplikasi Maqashid syariah Dalam Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan

## Syariah
Tujuan dari kehidupan dalam Islam adalah untuk  mencapai  falah  (kebahagiaan)  dalam segala bentuk baik material maupun spiritual. Ekonomi  merupakan  salah  satu  bentuk instrumen  untuk  mencapai  hal  tersebut  dan diharapkan  dapat  membawa  manusia  kepada falah. Keberhasilan (falah) akan tercapai jika semua  kebutuhan  hidup  dapat  terpenuhi secara  seimbang,  baik  di  dunia  dan  akhirat. Didalam maqashid  syariah ,  terdapat  segala hal  yang  diperlukan  untuk  mencapai  falah yang  sesuai  dengan  aturan  Islam.    Maksud utama  ekonomi  Islam  adalah  mencapai maqasid  al-syariah,  terutama  mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui penyelenggaraan  kehidupan  yang  baik  dan bermartabat.  Inilah  kemakmuran  sejati  yang darinya  seseorang  harus  melindungi  dan menjaga  iman,  pengetahuan,  hidup,  generasi dan kekayaan (Adzkiya’, 2020).
1. Maqashid  syariah  dalam  Produksi, Konsumsi dan Kebijakan Fiskal Tujuan  utama  dari maqashid  syariah adalah  untuk  mencapai  mashlahah.  Pada proses  produksi,  produsen  dalam  Islam bertujuan  bukan  hanya  untuk  mendapatkan keuntungan  semata,  melainkan  menjadikan kegiatan  memproduksi  barang/jasa  memiliki mashlahah  yang  sejalan  dengan maqashid syariah .  Pada  proses  konsumsi,  tujuan konsumen untuk memperoleh kepuasan/utility yang mendatangkan manfaat atau  mashlahah.  Dalam  kerangka  kebijakan fiskal  Islam,  maqasid  syariah  mengacu  pada pencapaian keadilan dalam distribusi pendapatan  untuk  mencapai  kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan  ekonomi  yang  adil  dan  seimbang terkait  dengan  kebutuhan  masyarakat  umum (Sahroni & Karim, 2015).
2. Maqashid syariah Pada Investasi dengan
Akad Mudharabah Salah  satu  dari ad-dlarȗriyȃt  al-Khams adalah  penjagaan  harta  atau hifdzu  al-maal diwujudkan  dengan  menginvestasikan  uang sehingga  tidak  ditimbun.  Nilai  Islam  dalam pelaksanaan  akad  mudharabah  dapat  dilihat dari dua hal, yaitu:
Pertama, apabila memiliki kelebihan harta dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengolah harta tersebut maka keuntungan menjadi hak pemilik.  Termaktub  dalam  al-Qur’an  surat Fushilat  ayat  46  yang  artinya:  “Barangsiapa yang  mengerjakan  amal  yang  saleh  maka (pahalanya)  untuk  dirinya  sendiri  dan barangsiapa  mengerjakan  perbuatan  jahat, maka  (dosanya)  untuk  dirinya  sendiri;  dan sekali-kali  tidaklah  Rabb-mu  menganiaya hamba-hamba-Nya.” (Q.s. Fusilat ayat 46)
Maksud  dari  ayat  tersebut  adalah  diri sendiri  yang  memperoleh  keuntungan  dan juga  menanggung  resiko  kerugian.  Hal tersebut  selaras  dengan maqashid  syariah bahwasanya  harta  jika  mengalami  kerusakan atau  kerugian  maka  menjadi  tanggungan pemilik  kecuali  jika  disebabkan  oleh  pihak lain.
Kedua,  apabila  memiliki  kelebihan  harta namun Jika tidak mempunyai kapasitas untuk mengelolanya, maka perlu diserahkan kepada orang  lain  yang  bisa  dan  mampu  mengelola. Dengan  begitu,  akan  terwujudnya  penjagaan harta  yang  bertujuan  untuk  mencapai mashlahah  (Andiko,  Khatib,  &  Setiawan, 2018).
3. Maqashid  syariah  pada  jaminan  dalam akad mudharabah dan musyarakah Dalam  fatwa  DSN  MUI  No.  08/DSN- MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
" Mudharabah adalah  perjanjian  kerja  sama dalam  sebuah  usaha  antara  dua  pihak.  Pihak pertama,  yaitu  pemilik  modal  (LKS), menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua,  yaitu  amil, mudharib ,  atau  nasabah, bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan  dari  usaha  tersebut  akan  dibagi sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ada  dalam kontrak.  Sedangkan Musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak  memberikan  kontribusi  dana,  dengan risiko dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan."
Dalam  pembiayaan mudharabah ,  prinsip dasarnya  adalah  tanpa  jaminan,  tetapi  dalam rangka  mencegah  potensi  penyimpangan, LKS  dapat  meminta  jaminan  dari mudharib atau  pihak  ketiga.  Jaminan  tersebut  hanya dapat digunakan jika terbukti bahwa mudharib telah  melanggar  kesepakatan  yang telah  disepakati  bersama.  Demikian  pula, pada  dasarnya,  mekanisme  pembiayaan musyarakah ,  tidak  terdapat  jaminan  yang diperlukan. Namun, guna menutup kemungkinan  adanya  penyimpangan,  LKS juga  berhak  memberlakukan  jaminan.  Hal tersebut masuk ke dalam hajiyyat yaitu untuk menghindari  adanya  kemudharatan  (Andiko, Khatib, & Setiawan, 2018).
4. Maqashid  syariah  pada  Musyarakah (Koperasi Syariah)
Idea  utama  dalam  operasional  koperasi syariah  adalah  pemanfaatan  akad syirkah mufawadhah, yang merujuk pada usaha yang dibangun  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan porsi sama baik dalam dana, partisipasi kerja, hak  serta  kewajiban.  Tujuan  dari  koperasi syariah  bukan  hanya  mencapai  profit  namun untuk  mensejahterakan  seluruh  anggotanya. Dana  yang  terdapat  di  koperasi  syariah dikelola  dengan  memanfaatkan  akad-akad yang  mematuhi  prinsip  syariah.  Hal  tersebut
sesuai  dengan hifdz  al-ma l  (menjaga  harta) (Ghulam, 2016)
5. Maqashid syariah pada Asuransi syariah/Takaful
Salah  satu  dari ad-dlarȗriyȃt  al-Khams adalah  penjagaan  Jiwa  atau hifdzu  al-nafs . Asuransi  syariah/takaful  merupakan  suatu cara  dalam  mengelola  resiko  secara  tolong- menolong  untuk  memelihara  menusia  dari berbagai  ancaman  yang  akan  terjadi  di  masa hadapan  dalam  kehidupan  yang  melibatkan peserta  dan  pengelola.  Sebagaimana  firman Allah swt dalam surah al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:  “Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat);  dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.” (Q.s Al-Hasyr ayat 18).
Berdasarkan  firman  Allah  swt  diatas, manusia  diperintahkan  agar  memperhatikan dan menyiapkan apa yang akan terjadi dimasa hadapan.  Salah  satunya  melalui  menabung dan  asuransi  syariah.  Pada  asuransi  syariah ditekankan  mengenai  konsep ta’awun atau saling  tolong-menolong  yang  merupakan salah  satu  dari  prinsip  asuransi  syariah. Kegiatan dan mashlahah yang didapatkan dari adanya  asuransi  syariah  adalah  langkah pencegahan untuk mewujudkan perlindungan jiwa  terhadap  hal-hal  yang  mengancam keselamatan jiwa yang menyebabkan kerusakan badan, kecacatan maupun kematian seseorang (Priyatno, Sari, & Atiah, 2020).
B. Maqashid syariah Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Maqashid  syariah adalah  konsep  yang menekankan  pada  tujuan  dan  maksud  dari hukum  Islam.  Dalam  konteks  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  aplikasi
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Maqashid  syariah dapat  ditemukan  dalam berbagai  aspek  untuk  memastikan  bahwa prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan  tujuan syariah diwujudkan. Beberapa contoh aplikasi Maqashid  syariah dalam  undang-undang tersebut  melibatkan  tujuan-tujuan  seperti kesejahteraan umum, keadilan, dan keberlanjutan.  Berikut  adalah  beberapa contoh aplikasinya:
1) Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta):
Didalam Pasal 2, 34, 35, dan 41 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  menjamin  keamanan dan  pemeliharaan  harta  nasabah  yang ditempatkan  di  bank  syariah  dengan menetapkan  standar  keamanan  dan transparansi dalam operasional perbankan syariah  untuk  melindungi  hak  milik  dan kekayaan  nasabah.  Sebagaimana  Allah swt berfirman dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 188:
َلَِإ ٓاَِبِ ۟اوُلْدُتَو  ِلِطََٰبْلٱِب مُكَنْ يَ ب مُكَلََٰوْمَأ ۟آوُلُكَْتَ  َلََو ِماهكُْلْٱ ْمُتنَأَو  ِْثِْْلْٱِب  ِساهنلٱ  ِلََٰوْمَأ  ْنِ م اًقيِرَف ۟اوُلُكْأَتِل َنوُمَلْعَ ت Artinya: “Dan  janganlah  sebagian kamu  memakan  harta  sebagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada  harta  benda  orang  lain  itu dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal kamu mengetahui”
2) Hifz an-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Didalam  Pasal  2,  6  dan  25  huruf  a Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  melarang praktik riba untuk menjaga kesejahteraan ekonomi  dan  sosial  Masyarakat  dengan memastikan  bahwa  kegiatan  perbankan syariah tidak merugikan atau membahayakan  kehidupan  sosial  dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana Allah
swt berfirman dalam Q.s. Al-Maidah ayat 32:
َلَتَ ق نَم ۥُههنَأ َليِءََٰٓرْسِإ ِٓنَِب َٰىَلَع اَنْ بَ تَك َكِلََٰذ ِلْجَأ ْنِم َلَتَ ق اَهنََّأَكَف  ِضْرَْلْٱ  ِفِ ٍداَسَف  ْوَأ  ٍسْفَ ن ِْيَْغِب ا ًۢ ًسْفَ ن ۚ اًعيَِجَ َساهنلٱ اَيْحَأ ٓاَهنََّأَكَف اَهاَيْحَأ ْنَمَو اًعيَِجَ َساهنلٱ ُْتَءٓاَج ْدَقَلَو َدْعَ ب مُهْ نِ م اًيِْثَك هنِإ هُثْ  ِتََٰنِ يَ بْلٱِب اَنُلُسُر ْم َنوُفِرْسُمَل ِضْرَْلْٱ  ِفِ َكِلََٰذ Artinya: “Oleh  karena  itu  Kami tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani Israil,  bahwa:  barangsiapa  yang membunuh  seorang  manusia,  bukan karena  orang  itu  (membunuh)  orang lain,  atau  bukan  karena  membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan- akan  dia  telah  membunuh  manusia seluruhnya.  Dan  barangsiapa  yang memelihara kehidupan seorang manusia,  maka  seolah-olah  dia  telah memelihara kehidupan
manusia semuanya.  Dan  sesungguhnya  telah datang  kepada  mereka  rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan- keterangan  yang  jelas,  kemudian banyak  diantara  mereka  sesudah  itu sungguh-sungguh  melampaui  batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”
3) Hifz  ad-Din (Pemeliharaan  Agama): Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah menekankan pentingnya
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariah  dalam  kegiatan  perbankan  serta menyelenggarakan lembaga dewan pengawas  syariah  untuk  memastikan kesesuaian aktivitas bank syariah dengan prinsip-prinsip
agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 195:
ۛ ِةَكُلْهه تلٱ  َلَِإ ْمُكيِدْيَِبِ ۟اوُقْلُ ت  َلََو ِهللَّٱ ِليِبَس  ِفِ ۟اوُقِفنَأَو َيِنِسْحُمْلٱ ُّبُِيُ َهللَّٱ هنِإ ۛ ۟آوُ نِسْحَأَو
Artinya: “Dan  belanjakanlah  (harta
bendamu) di jalan Allah, dan janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah  menyukai  orang-orang  yang berbuat baik” .
Ayat ini menekankan pentingnya berperilaku  sesuai  dengan  ajaran  agama dalam  segala  aspek  kehidupan,  termasuk dalam  hal  membelanjakan  harta  di  jalan Allah dan menjaga diri dari kebinasaan.
4) Hifz  an-Nasl (Pemeliharaan  Keturunan):
Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  menjamin  keberlanjutan  dan pertumbuhan ekonomi
dengan mendorong  praktik  keuangan  yang  adil dan  berkelanjutan  serta  memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. At-Tahrim ayat 6:
اَهُدوُقَو اًرَنَ ْمُكيِلْهَأَو ْمُكَسُفنَأ ۟آوُ ق ۟اوُنَماَء َنيِذهلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ هلَ  ٌداَدِش  ٌظ َلَِغ  ٌةَكِئََٰٓلَم  اَهْ يَلَع  ُةَراَجِْلْٱَو  ُساهنلٱ َنوُرَمْؤُ ي اَم َنوُلَعْفَ يَو ْمُهَرَمَأ ٓاَم َهللَّٱ َنوُصْعَ ي
Artinya: “Hai  orang-orang  yang beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu  dari  api  neraka  yang bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan batu;  penjaganya  malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
Ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka, yang mencakup perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan.
5) Hifz al-‘Aql (Pemeliharaan Akal): Didalam  pasal  35    Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditetapkan standar keuangan dan transparansi yang memastikan pemahaman dan kebijakan yang jelas bagi masyarakat  serta  mendorong  pendidikan dan kesadaran finansial untuk melindungi kepentingan  nasabah  dan  masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 282:
ىًّمَسُّم ٍلَجَأ ََٰٓلَِإ ٍنْيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ۟آوُ نَماَء َنيِذهلٱ اَهُّ يَََٰٓيَ ُهوُبُ تْكٱَف ۚ Artinya: "Hai  orang-orang  yang beriman,  apabila  kamu  melakukan transaksi antara satu dengan yang lain untuk  jangka  waktu  yang  tertentu, hendaklah kamu menuliskannya…".
Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi  dan  kejelasan  dalam  setiap transaksi  atau  kesepakatan  keuangan. Dalam  konteks  perbankan,  hal  ini  dapat diartikan  sebagai  kewajiban  bagi  bank untuk  memberikan  informasi  yang  jelas dan komprehensif kepada nasabah tentang setiap  transaksi  yang  dilakukan,  termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan  jangka  waktu,  bunga,  dan  syarat- syarat  lainnya.  Dengan  demikian,  ayat  ini menggarisbawahi  prinsip  transparansi  dan pemahaman  yang  jelas  dalam  aktivitas keuangan,  yang  merupakan  bagian  dari pemeliharaan  akal  dan  kebijaksanaan dalam Islam.
Penerapan Maqashid  syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, keadilan,  dan  keberlanjutan  dalam  sistem perbankan  syariah.  Melalui  penggabungan prinsip-prinsip  tersebut,  diharapkan  bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi secara positif  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai- nilai Islam.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

## V. KESIMPULAN
Maqashid syariah merupakan suatu tujuan yang  harus dicapai  agar  terwujudnya kesejahteraan  dan  mashlahah  bagi  umat manusia  dalam  segala  aspek  termasuk  aspek ekonomi.  Ekonomi  Islam  merupakan  suatu Upaya  atau  kegiatan  dalam  memenuhi kebutuhan manusia berlandaskan nilai Islam. Nilai  Islam  yang  terkandung  didalamnya termasuk  salah  satunya  adalah maqashid syariah yaitu  dalam  rangka  menjaga  agama ( al-din ),  jiwa  ( al-nafs ),  keturunan  ( an-nasl ), harta  ( al-mal )  dan  akal  ( al-aql )  untuk mewujudkan  mashlahah  bagi  umat  manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Perwujudan maqashid  syariah dalam ekonomi  Islam  dapat  dilihat  dari  praktik- praktik  ekonomi  yang  menggunakan  akad- akad  dalam  operasionalnya  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Dalam  kegiatan  produksi, konsumsi  dan  penerapan  kebijakan fiscal harus mengedepankan  aspek mashlahah, lalu dalam praktik ekonomi dalam mengolah uang atau  harta  berdasarkan  aturan  Islam  dan menghindari segala larangannya. Hal tersebut merupakan Upaya untuk mewujudkan maqashid syariah dan mencapai mashlahah. Implementasi maqashid  syariah dalam penyusunan  peraturan  mengenai  perbankan syariah  tercermin  dari  lahirnya  Undang- undang  nomor  21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  yang  memuat  unsur maqashid syariah didalamnya  dengan  tujuan untuk  memberikan  falah  dan  kemashlahatan bagi umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adzkiya’,  U.  (2020).  Analisis  Maqashid  Al- Syariah  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  dan Pancasila. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 10 (1),
23-35.
doi:http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1 ).23-35 Alafianta,  N.  F.,  Sholahuddin,  M.  I.,  & Suratman,  I.  K.  (2018).  Pandangan Maqashid syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer.
International  Conference  on  ‚The  Role of  Afro-Asian  Universities  in  Building Civilization‛ (hal.  593-609).  Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press. Al-fasi,  a.  (1993). Maqashid  al-Syariah  al- Islamiyah  wa  Makarimuha. Dar  al- Gharbi al-Islami.
Al-Ghazali,  A.  H.  (1971). Syafa'u  al-Ghalil.
Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
Al-Haramain, I. (1400 H). al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Anshor. Al-Raisuni,  A.  (1992). Nadzariyatul  al- Maqashid  'inda  al-Imam  al-Syathibi. Herndon-virginia: al-ma’had al-‘alami li al-fikr al-islami.
al-Yubi, M. S. (1998). Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah  wa  ‘Alaqatuha  bi  al- Adillati  al-Syariyyah. Riyadh:  Daar  al- Hijrah.
Andiko,  T.,  Khatib,  S.,  &  Setiawan,  R.  A.
(2018). Maqashid syariah Dalam Ekonomi  Islam. Bengkulu:  Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI). Ghulam,  Z.  (2016).  Implementasi Maqashid syariah Dalam Koperasi Syariah. Iqtishoduna,  5 (1),  90-112.  Diambil kembali dari https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.i d/index.php/iqtishoduna/article/view/85 Imani,  S.,  Zulfikar,  M.,  Mahmudah,  S.  N.,
Nugroho,  L.,  Ardana,  Y.,  Sudarmanto, E.,  .  .  .  Kinanti,  R.  A.  (2022). Dasar Dasar  Ekonomi  Islam. Sumatera  Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As- Ayariʻah  sebagai  Dasar  Pengembangan Ekonomi  Islam. International  Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, 20 (2), 167-192.
Lannida.  (2022). Maqashid  syariah  dan Implementasinya dalam
Ekonomi
Syariah. Tapaluni  Utama:  Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Musolli.  (2018). Maqashid  syariah :  Kajian Teoritis  dan  Aplikastif  Pada  Isu-Isu
Kontemporer. At-Turāṡ, 5 (1), 60 - 82. Priyatno,  P.  D.,  Sari,  L.  P.,  &  Atiah,  I.  N.
(2020).  Penerapan Maqashid  syariah pada  Mekanisme  Asuransi  Syariah. Jiefes:  Journal  of  Islamic  Economics and  Finance  Studies,  1 (1),  1-18. doi:https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1. 1927 Sahroni,  O.,  &  Karim,  A.  (2015). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada. Wahyuni,  S.  (2019). Pengantar  Ekonomi Islam. Samarinda: RV Pustaka Horizon.