Sugito, hal 61-73

## Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

## Sugito
Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
surel: sugito@fisip.untan .ac.id

## Abstrak
Desa  merupakan  salah  satu  bagian  pemerintahan  yang  paling  rendah  pada  system pemerintahan  di  Indonesia  namun  menempati  posisi  strategis  sebagai  garda  terdepan  dalam pembangunan  manusia  Indonesia.  Untuk  menunjang  kelancaran  pembangunan  desa  telah ditetapkan  suatu  kebijakan  distributive  Dana  Desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dana desa di Desa Kalimas Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya.    Landasan  teori  yang  digunakan  adalah proses  kebijakan  public  yang  bersifat  destributif  yang  dikembangkan  oleh  Purwanto  dan Sulistyastuti yang mencakup sosialisasi, delivery activities maupun pemanfaatan policy output. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  sumber informasi yang ditentukan secara purposive yang meliputi implementor Dana Desa baik pada level  kabupaten  maupun  pemerintahan  desa  serta  tokoh  masyarakat  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tahap  sosialisasi  belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal,  delivery activities (penyaluran dana) belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu namun pemanfaatan policy output sudah relative baik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya direkomendasikan agar sosialisasi lebih digalakkan dan penyaluran dana dapat dialksanakan tepat pada waktunya.
Kata Kunci : Dana Desa; Implementasi; Kabijakan Publik

## Abstract
The village is one of the lowest part of the government system in Indonesia but occupies a  strategic  position  as  the  front  guard  in  Indonesia's  human  development.  To  support  the smooth development of the village has established a policy of distributive Village Fund. This study  aims  to  describe  and  analyze  the  implementation  process  of  Village  Funds  policy  in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The theoretical basis used is a process  of  public  policy  that  is  destributive  developed  by  Purwanto  and  Sulistyastuti which includes socialization, delivery activities and utilization of policy output. The method used in this  study  is  qualitative  descriptive  with  the  source  of  information  determined  purposively which includes the implementation of  the Village Fund both  at  the district  level and village government as  well  as  village community leaders. The results  showed that  the socialization stage has not been implemented maximally, delivery activities (fund distribution) has not been executed in a timely manner and yet the utilization of policy output has been relatively well in accordance with the priority scale that has been set the prevailing laws and regulations. It is therefore recommended that more socialization be encouraged and channeling funds can be timed on time.
Keywords: Village Fund; Implementation; Public Policy
Sugito, hal 61-73

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  salah  satu  bagian pemerintahan  pada  level  paling  bawah    di Indonesia  menempati  posisi  strategis sebagai garda terdepan dalam pembangunan  manusia  Indonesia.  Desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan  nasional,  bukan  hanya karena  sebagian  besar  rakyat  Indonesia bertempat  tinggal  di  desa,  namun  karena desa dapat memberikan  sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Perlu dipahami bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian  pembangunan  nasional  yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat    secara  berkesinambungan. Pembangunan  desa  yang  berkelanjutan merupakan  pembangunan  desa  yang  tidak merusak  lingkungan  dan  memberikan  hak kedaulatan  yang  memadai  kepada  desa untuk  mengatur  dirinya  sendiri  sehingga desa  dapat  berkembang  dan  maju  sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Hanya saja realita  yang  ada  selama  ini  pembangunan lebih  dititik  beratkan  pada  wilayah perkotaan  daripada    wilayah  perdesaan sehingga  kemajuan  tidak  seimbang  dan menimbulkan  gap  yang  dalam  antara  kota dan desa.
Oleh karenanya sangat tepat kebijakan  pemertintah  dewasa  ini  yang telah menetapkan pembangunan  Indonesia harus dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam salah  satu  Nawa  Cita  Presiden  Joko Widodo. Untuk mewujudkan pembangunan  di  daerah  perdesaan  telah ditetapkan  berbagai  kebijakan  mulai  dari Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, maupun Peraturan Menteri terkait.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa
khususnya pasal 72 telah ditegaskan bahwa salah  satu  pendapatan  Desa  adalah  dana dari  Alokasi  APBN.  Hal  tersebut  telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana  Desa.  Dengan  adanya  PP  Nomor 60/2014 tersebut seluruh desa di Indonesia setiap  tahunnya  bisa  memperoleh  kucuran dana dari APBN yang relative cukup besar guna menunjang pembangunan desa. Dana Desa  yang  dikucurkan  kepada  pemerintah Desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan Desa agar Desa dapat berkembang dan maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Dengan  adanya  kegiatan pembangunan di daerah perdesaan tentunya dapat  menciptakan  kesempatan  kerja  bagi warga desa dan dapat menunjang kemajuan desa  sehingga  akan  dapat  menekan urbanisasi penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Menteri Desa dan PDTT) cukup responsive  untuk  menyambut  Dana  Desa yang telah dianggarkan dalam APBN sejak anggaran  tahun  2015.  Agar  Dana  Desa dapat  dimanfaatkan  secara  tepat  maka Menteri Desa dan PDTT telah memberikan pedoman  penggunaan  Dana  Desa  yang tertuang  dalam  Permen  Desa  dan  PDTT Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015 dan untuk tahun 2016  Menteri Desa dan PDTT telah menetapkan Permen Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Berdasarkan  Permen  Desa  dan PDTT  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  2016  tersebut  pada  dasarnya  Dana Desa hanya dapat digunakan pada 2 aspek
Sugito, hal 61-73
yakni  untuk  pembangunan  desa  dan pemberdayaan
masyarakat.
Untuk
pembiayaan kegiatan-kegiatan yang lainnya  perlu  dianggarkan  dari  sumber pendapatan  desa  yang  lain,  misalnya  dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Pendapatan Asli Desa dan lain-lain.
Dana  Desa  untuk  anggaran  tahun 2016    berdasarkan  Peraturan  menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
disalurkan  dalam  2  tahap  yakni  tahap pertama sebesar 60% disalurkan pada bulan Maret, tahap kedua sebesar 40% disalurkan pada  bulan  Agustus.  Agar  Desa  dapat mencairkan  Dana  Desa  yang  menjadi haknya maka Desa tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni :
Penyaluran  Dana  Desa  Tahap  I dilakukan oleh Bupati  kepada Desa ketika Desa tersebut telah menyampaikan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  dan Laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa tahun anggaran sebelumnya (tahun 2015).
Penyaluran  Dana  Desa  Tahap  II dilakukan oleh Bupati  kepada Desa ketika Desa tersebut telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I. Laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa Tahap  I  tersebut  minimal  telah  dapat menggunakan Dana Desa sebesar 50%.
Penelitian  ilmiah  yang  berkaitan dengan  Dana  Desa  sampai  saat  ini  belum dapat  diperoleh  secara  memadai  sehingga peneliti  belum  dapat  menyampaikan  hasil penelitian  sebelumnya  atau  peneliti  belum dapat  memaparkan  data  yang  berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa ini.  Untuk  itu  penelitian  implementasi kebijakan  Dana  Desa  ini  merupakan penilitian  pioner  yang  dapat    mendorong penelitian selanjutnya.
Berdasarkan  orientasi  lapangan  di Desa  Kalimas  Kecamatan  Sungai  Kakap Kabupaten  Kubu  Raya  dapat  dipaparkan bahwa  saat  ini  (bulan  Mei)  Desa  Kalimas belum  memiliki  RPJM  Desa  dan  APBD Desa Tahun 2017. Begitu pula Pemerintah
Desa  Kalimas  juga  belum  mengetahui secara  pasti  berapa  Dana  Desa  yang  akan diterima  untuk  tahun  anggaran  2017  ini. Gambaran tentang implementasi kebijakan Dana Desa untuk tahun 2016 yang lalu juga belum  ada  kejelasan.  Oleh  karena  itu peneliti  sangat  tertarik  untuk  melakukan kajian secara mendalam tentang Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  di Desa  Kalimas  Kecamatan  Sungai  Kakap Kabupaten Kubu Raya ini.
Implementasi  Kebijakan  publik pada  dasarnya  dapat  dikaji  dari  dua  aspek yakni pertama  aspek proses yang mengkaji bagaimana  proses  implementasi    suatu kebijakan.  Kedua  aspek  hasil  yakni bagaimana  hasil  yang  dicapai  dalam implementasi  suatu  kebijakan  dan  faktor apa  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  tersebut.  Dalam  penelitian implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas  Kecamatan  Sungai  Kakap  ini difokuskan pada aspek prosesnya.
Berdasarkan pemaparan latar belakang  penelitian  dan  focus  penelitian maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  : Bagaimana  proses implementasi kebijakan Dana  Desa  di  Desa  Kalimas  Kecamatan Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya? Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis proses implementasi kebijakan  Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Provinsi Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan  secara  lengkap  dan mendalam  proses  implementasi  kebijakan Dana  Desa  di  Desa  Kalimas  Kecamatan Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif deskriptif,  karena  dengan  pendekatan kualitatif deskriftif peneliti dapat mendeskripsikan dan memahami
fenomena-fenomena  proses  implementasi
Sugito, hal 61-73
kebijakan  Dana  Desa  di  Desa  Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya secara mendalam dan  dalam kondisi dan  situasi  (setting)  yang  alamiah. Pendekatan  kualitatif  dapat  memberikan rincian  yang  komprehensif    tentang fenomena  proses  implementasi  kebijakan Dana  Desa  di  Desa  Kalimas  Kecamatan Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya. Disini informan diberikan kebebasan untuk memberikan  informasi  berkaitan  dengan proses  implementasi  kebijakan Dana  Desa di Desa Kalimas
sesuai dengan
pengetahuan, pendapat maupun pandangan yang bersangkutan. Jadi pendekatan kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menginvestigasi  dan  memahami  proses implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten  Kubu  Raya  pada  seting  sosial yang alami.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  Dana  Desa  Di Desa  Kalimas  adalah  pihak  Pemerintah Kabupaten  Kubu  Raya  khususnya  Dinas Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa,  Aparat  Desa,  BPD,  LPM,  Kadus, RW,  dan  Tokoh-Tokoh  Masyarakat  Desa. Oleh  karenanya  yang  menjadi  subyek penelitian adalah semua pihak yang terlibat dan  informan  yang  diperlukan    ditentukan secara purposive.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis data  yang  terkumpul  baik  data  primer maupun data sekunder yang telah diperoleh peneliti  digunakan  analisis  kualitatif. Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan dalam analisis data ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi. Untuk memperoleh  data  yang  dapat  dianggap absah  atau  valid  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  triangulasi  baik triangulasi  sumber  maupun  triangulasi teknik.

## PEMBAHASAN
Tahapan dalam proses implementasi kebijakan Dana Desa mencakup  3  tahapan  yakni  (Purwanto  dan Sulistyastuti, 2013:75). sosialisasi, delivery activities dan  pemanfaatan policy  output . Ketiga tahapan proses implementasi kebijakan  Dana  Desa  di  Desa  Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan seperti berikut ini.
1. Proses Sosialisasi Kebijakan
Dana Desa Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Kepala  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (SPMD)  Kabupaten  Kubu  Raya  diperoleh informasi  bahwa  kebijakan  Dana  Desa  di Kabupaten Kubu Raya ini setiap tahunnya selalu dikomunikasikan kepada semua desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini. Cara yang  ditempuh  Pemerintah  Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan kebijakan  Dana  Desa  tersebut  dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan  Bendahara  ke  Kantor  Bupati  Kubu Raya  untuk  diberikan  penjelasan  tentang pembagian  Dana  Desa,  penyaluran  Dana Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa. Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh Kepala  Desa  Kalimas  bahwa  setiap  tahun sebelum dialokasikannya Dana Desa maka pihak  Kabupaten  selalu  mengundang Aparat  Desa  untuk  dapat  hadir  di Kabupaten  Kubu    Raya  guna  memperoleh penjelasan  dari  Pemerintah  Kabupaten dalam  hal  ini  Kepala  Dinas  SPMD berkaitan dengan Dana Desa. Desa Kalimas dalam  memenuhi  undangan  Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengirim Sekretaris Desa  dan  Bendahara  Desa.  Materi  yang diberikan  Pemerintah  Kabupaten  kepada Pemerintah Desa dalam kegiatan sosialisasi Dana  Desa  mencakup  :  (1)  jumlah  Dana Desa  yang  diterima  oleh  masing-masing Desa  seluruh  Kabupaten  Kubu  Raya,  (2) dasar  pertimbangan  dalam  menentukan besaran  Dana  Desa  yang  diterima  oleh
Sugito, hal 61-73
suatu  desa  dan  (3)  waktu  dan  syarat pencairan Dana Desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten  juga  menyampaikan  prioritas penggunaan  Dana  Desa  yang  secara  rinci telah  dituangkan  dalam  Peraturan  Bupati. Oleh  karenanya  Aparat  Desa  perlu mempelajari  secara  saksama  Peraturan Bupati  khususnya  untuk  tahun  anggaran 2016.  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 43  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran  2016.  Selain  itu  melalui sosialisasi  ini  Pemerintah  Kabupaten  juga mengingatkan  kepada  Pemerintah  Desa untuk  menggunakan  Dana  Desa  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  dan  juga  melaporkan  realisasi penggunaan  Dana  Desa  kepada  Bupati secara tepat waktu.
Berdasarkan hasil wawancara secara  mendalam  dengan  aparat  Desa Kalimas (Kasi Pemerintahan) dapat diperoleh informasi bahwa sosialisasi yang disampaikan  oleh  pihak  Kabupaten  Kubu Raya sebatas pada Peraturan Bupati tentang pembagian  Dana  Desa,  cara  mencairkan dan cara penggunaannya. Namun bagaimana melaporkan realisasi penggunaan  Dana  Desa  ini  secara  teknis tidak diberikannya. Oleh karena itu  aparat Desa  Kalimas  dalam  menyusun  laporan disesuaikan  dengan  kemampuan  yang dimiliknya.  Akibatnya  seringkali  laporan realisasi  penggunaan  Dana  Desa  kurang sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  baik  mengenai teknis format maupun substansinya sehingga  laporan  realisasi  penggunaan Dana Desa sulit tepat waktu.
Sebagaimana diketahui bahwa pencairan Dana Desa tahap berikutnya akan sangat tergantung dari penyampaian laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa tahap  sebelumnya.    Jika  laporan  realisasi penggunaan Dana Desa tidak disampaikan maka  Dana  Desa  tahap  berikutnya  tidak dapat diterimanya, karena laporan realisasi
penggunaan  Dana  Desa  tersebut  menjadi prasyarat dapat diterimanya Dana Desa.
Sayangnya sosialisasi tentang Dana Desa ini tidak berkelanjutan yang lebih luas lagi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Aparat Desa tidak ada sosialisasi Dana Desa  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Desa baik  oleh  Aparat  Pemerintah  Kabupaten, Kecamatan  maupun  Aparat  Desa  itu sendiri. Oleh karenanya tidak semua Aparat Desa,  Anggota  BPD,  Pengurus  LPM, Kadus, Ketua RT/RW dan Tokoh
Masyarakat  dapat  memahami  secara  baik tentang Dana Desa tersebut baik pemanfaatannya maupun sistem pertanggung jawabannya. Berdasarkan data sebagaimana telah dipaparkan dapat diperoleh pemahaman  bahwa  aktivitas  sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan Dana Desa  di  Desa  Kalimas  belum  dapat dilaksanakan  secara  maksimal.  Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Purwanto dan Sulistyastuti  (2013:75)  bahwa  sosialisasi merupakan  tahapan  yang  sangat  krusial dalam  implementasi  kebijakan  publik karena  untuk  menjamin  implementasi kebijakan  publik  dapat  berjalan  lancar maka  sebelum  kegiatan  penyampaian berbagai policy  output kepada  kelompok sasaran  dimulai  perlu  didahului  dengan penyampaian informasi (sosialisasi) kepada kelompok  sasaran.  Sosialisasi  ini  memang penting  karena  dengan  adanya  sosialisasi yang  baik,  kelompok  sasaran  akan  dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan  diwilayahnya  atau  di lingkungannya  sehingga  pada  akhirnya diharapkan kelompok sasaran akan berpartisipasi secara aktif dalam
implementasi kebijakan tersebut.
Kelompok  sasaran  sulit  berpartisispasi secara aktif ketika mereka kurang memahami apa tujuan kebijakan publik dan apa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  atau dinikmati oleh kelompok sasaran.  Hal ini sangat  rasional  karena  masyarakat  akan mau  berpartisipasi  dalam  implementasi
Sugito, hal 61-73
suatu  kebijakan  atau  program  jika  mereka mengetahui  atau  memahami  hasil  yang dapat  diperoleh  mereka.  Oleh  karena  itu sebagiamana  diungkapkan  oleh  Grindle (1980:10)  bahwa  implementabilitas  suatu kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  tipe manfaat  yang  diterima  oleh  target  group. Semakin  jelas  dan  kongkrit  tipe  manfaat yang  dapat  diperoleh  oleh  masyarakat tentunya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat  dalam  implementasi  suatu kebijakan publik.
Pandangan Purwanto
dan Sulistyastuti tersebut sejalan dengan pemikiran  beberapa  ahli  kebijakan  publik seperti Edwards III (1980); Van Meter dan Van  Horn  (1975);  Hogwood  dan  Gun (1980). Mereka menegaskan bahwa komunikasi  merupakan  salah  satu  faktor krusial dalam implementasi suatu kebijakan  publik.  Suatu  kebijakan  akan dapat diimplementasikan secara efektif jika semua pihak yang terkait dapat memahami secara  jelas  apa  hak  dan  kewajiban  yang harus dilakukan dalam rangka implementasi  kebijakan  publik  tersebut. Dengan adanya komunikasi yang jelas akan dapat menunjang kooordiansi antara pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan yang bermuara pada terciptanya kerjasama  yang  harmonis  guna  mencapai tujuan yang diharapkan.

## 2. Delivery Activities (Penyaluran Dana Desa)
Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian Dana  Desa  Setiap  Desa  Kabupaten  Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan  bahwa  untuk  Desa  Kalimas Kecamatan  Sungai  Kakap  pada  tahun anggaran  2016  ini  menerima  Dana  Desa sebesar  Rp.  658.400.000,-.  Jumlah  Dana Desa yang diterima Desa Kalimas ini tidak masuk  5  besar  di  Kabupaten  Kubu  Raya. Desa  di  Kabupaten  Kubu  Raya  yang
menerima Dana Desa terbesar adalah Desa Sungai  Asam  sebesar  Rp.  1.011.460.000, kemudian  diikuti  oleh  Desa  Mekar  Sari sebesar  Rp.  974.750.000,  Desa  Sungai Raya Dalam sebesar Rp. 897.240.000, Desa Kuala  Dua  sebesar  Rp.  874.140.000  dan Desa Pal IX sebesar Rp. 847.620.000,-.
Dana  Desa  sebesar  Rp  658.400,- tersebut  disalurkan  melalui  transfer  dari Rekening  Daerah  kepada  Rekening  Desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala  Desa  Kalimas  diketahui  bahwa untuk  Dana  Desa  tersebut  diterima  secara bertahap.  Tahap  pertama  diterima  Dana Desa  sebesar  60%  pada  tanggal    27  Juli 2016. Kemudian untuk tahap kedua sebesar 40%  diterima  pada  tanggal  01  Nopember 2016.  Informasi dari Kepala Desa tersebut dibenarkan  oleh  Sekretaris  Desa  yang menegaskan  bahwa  Dana  Desa  Kalimas diterima  secara  bertahap.  Seperti  saat sekarang  ini  Dana  Desa  tahun  anggaran 2017  untuk  Tahap  Pertama  juga  baru  bisa dicairkan  setelah  lebaran  hari  Raya  Idhul Fitri  tepatnya  tanggal  13  Juli  2017. Menurut Sekretaris Desa penerimaan Dana Desa Kalimas ini memang terlambat dalam arti  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang ditentukan  oleh  aturan  perundangan  yang berlaku.  Sesuai  dengan  PMK  Nomor  49 Tahun  2016  telah  ditegaskan  bahwa pencairan  Dana  Desa  Tahap  Pertama adalah  bulan  Maret.  Hal  ini  terjadi  karena salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah keterlambatan penyampaian Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan Rincian  Dana Desa setiap Desa Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  Anggaran 2016    dan  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya Nomor  43    tahun  2016  Tentang  Tatacara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Kedua Perbup Kubu  Raya  tersebut  baru  disampaikan kepada  Desa-Desa  pada  bulan  Mei  2016, padahal  kedua  Perbup  tersebut  menjadi dasar  bagi  Desa-Desa  untuk  menyusun APBDesa yang menjadi prasyarat
Sugito, hal 61-73
pencairan Dana Desa. Penyusunan APBDesa
Desa Kalimas  jelas  terlambat  karena  pagu anggaran  yang  diterima  Desa  baik  ADD maupun  Dana  Desa  baru  dapat  diketahui pada  bulan  Mei.  Berdasarkan  penerimaan Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  Desa  maka Desa  baru  dapat  menyusun  APBDesa. Penyusunan  APBDesa  juga  tidak  dapat disusun  dan  ditetapkan  secara  langsung oleh  Pemerintah  Desa  karena  harus dikonsultasikan  kepada  Bupati  terlebih dahulu.  Hal  ini  juga  menjadi  salah  satu factor  lambatnya  pencairan  Dana  Desa, karena  jika  APBDesa  masih  perlu  direvisi maka  pencairan  Dana  Desa  juga  perlu ditunda sampai APBDesanya dapat disahkan.
Keterlambatan pencairan Dana Desa  Tahap  I  tentu  berimbas  pada pencairan  Dana  Desa  Tahap  II,  karena laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa Tahap I jelas molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pencairan Dana Desa  Tahap  II  baru  bisa  diterima  pada tanggal 01 Nopember 2016 yang semestinya  menurut  aturan  yang  berlaku pencairan  Dana  Desa  Tahap  II  tersebut pada  bulan  Agustus.  Pemerintah  Desa Kalimas  tidak  mungkin  dapat  menepati waktu  yang  telah  ditetapkan  karena  untuk Tahap I yang baru diterima pada bulan Juli jelas tidak mungkin dapat direalisasi secara maksimal sampai  bulan Agustus (sekitar 1 bulan).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari lapangan dapat diketahui bahwa Tahap II  dalam  implementasi  kebijakan  publik yakni delivery  activities dalam  hal  ini penyaluran  Dana  Desa  belum  dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  49  Tahun  2016  ditegaskan  bahwa penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam dua  tahap  yakni  Tahap  I  disalurkan  pada bulan  Maret  sebesar  60%  dan  Tahap  II disalurkan  pada  bulan  Agustus  sebesar 40%.
Penyaluran  Dana  Desa  Kalimas untuk  tahun  anggaran  2016  ditinjau  dari aspek  jumlah sudah  tepat.  Artinya  tidak ada penyimpangan atau pemotongan dalam penyaluran Dana Desa sebesar 60% dari Rp 658.400.000,-. Dana yang diterima langsung  masuk  pada  Rekening  Desa Kalimas. Namun demikian jika ditinjau dari aspek  waktu penyaluran  Dana  Desa Kalimas  untuk  tahun  anggaran  2016  jelas jauh dari harapan, karena semestinya Dana Desa Kalimas  untuk  Tahap I sudah dapat diterima  pada  bulan  Maret    dan  Tahap  II pada bulan Agusuts 2016.
Keterlambatan  penyaluran  Dana Desa  Tahap  I  ini  tentunya  dapat  berakibat pada keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap  II.  Penyaluran  Dana  Desa  Tahap  II jelas tidak mungkin dapat disalurkan secara tepat waktu yakni pada bulan Agustus 2016 karena  persyaratan  yang  harus  dipenuhi (Penyampaian Laporan Realisasi
Penggunaan  Dana  Desa  Tahap  I)  tidak mungkin  dapat  dipenuhinya.  Dengan demikian  penyaluran  Dana  Desa  Kalimas untuk  tahun  anggaran  2016  belum  dapat dilakukan  secara  tepat  waktu.    Terjadinya keterlambatan  dalam  penyaluran  Dana Desa  di  Desa  Kalimas  tidak  terlepas  dari keterbatasan  sumber  daya  manusia  Aparat Desa  Kalimas  itu  sendiri.  Sebagaimana diketahui  bahwa  Aparat  Desa  Kalimas sebanyak 12 orang rata-rata berpendidikan SLTA    dan  hanya  1  (satu)  orang berpendidikan D1 yakni Kasi Pemerintahan. Selain itu mereka juga tidak memiliki ketrampilan khusus yang diperoleh  melalui  pendidikan  non  formal misalnya diklat, kursus dan lain sebaginya untuk  menunjang  kelancaran  pelaksanaan tugasnya.  Desa  Kalimas  juga  belum memiliki tenaga pendamping desa (Sarjana Pendamping  Desa)  secara  khusus,  karena untuk  wilayah  Kecamatan  Sungai  Kakap yang  terdiri  dari  9  desa  hanya  tersedia  2 orang  Sarjana  Pendamping  Desa.  Sarjana Pendamping Desa yang hanya berjumlah 2 rang tersebut tidak mungkin dapat
Sugito, hal 61-73
memberikan  pendampingan  desa  secara optimal khusunya dalam rangka menyusun APBDesa  yang  secara  umum  disusun secara serentak.
Implementasi kebijakan Dana Desa jika diharapkan dapat berhasil dengan baik tidak  cukup  hanya  adanya  dukungan  staf pelaksana  yang  cukup  kuantitasnya  tetapi yang  tidak  kalah  penting  adalah  staf tersebut  harus  memiliki  kualitas  yang memadai  dalam  bidangnya  (Edwards III,1980:61).  Staf  yang  berkualitas  adalah staf yang memiliki kompetensi (kemampuan)  yang  tepat  dengan  beban tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya. Kompetensi  staf  dapat  ditinjau  dari  aspek pendidikan formal, diklatpim, diklat teknis maupun pengalaman kerja.

## 3. Penggunaan Dana Desa
Setiap  Desa  memiliki  keputusan yang tidak harus sama dalam menggunakan Dana Desa yang diterimanya. Penggunaan Dana  Desa  tersebut  memang  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing- masing  desa  dengan  tetap  mengacu  pada peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  Permen  Desa  dan PDTT  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dan Perbup Kabupaten Kubu Raya No 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 telah dijelaskan  bahwa  prioritas  penggunaan Dana  Desa  untuk  Tahun  Anggaran  2016
mecakup 2 bidang yakni bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa
Kalimas dijelaskan bahwa Dana Desa yang diterima  untuk  tahun  anggaran  2016 tersebut sebesar Rp. 658.400.000,-.
Penerimaan  Dana  Desa  memang  tidak sekaligus  tetapi  diterima  secara  bertahap seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian
sebelumnya. Adapun Dana Desa yang telah diterima tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundangan  yang berlaku. Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa sebesar Rp  460.880.000,-  (70%)  dan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  sebesar  Rp 197.520.000,- (30%).  Keputusan distribusi Dana Desa untuk pembangunan desa  70% dan pemberdayaan masyarakat 30% tersebut  sebenarnya  tidak  ada  aturan  yang mengikat  namun  semata-mata  atas  dasar pertimbangan Pemerintah Desa sendiri. Secara  rinci  jenis-jenis  kegiatan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  didanai  dengan  Dana Desa  untuk  tahun  anggaran  2016  di  Desa Kalimas    berdasarkan  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  Semester  Akhir Tahun  Anggaran  2016  adalah  sebagai berikut :

## A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa :
1. Pembangunan Tempat Bak Air Kantor Desa
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Cempaka RT 022/RW 08
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton DusunBeringin RT 036/RW 02
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Cempaka RT 020/RW 08
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton
Dusun Cempaka RT 002/RW 001
6. Pengecoran Halaman Masjid Assa’ada Tuwal Ihsan
B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas :
a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
b. Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
c. Bintek Keluar DAerah
Sugito, hal 61-73
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok yang terdiri atas :
a. Pelatihan kelompok misikin
b. Peningkatan kapasitas Posyandu
c. Peningkatan kapasitas Karang Taruna dan Lomba Desa
d. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
3. Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Bantuan Peningkatan Kapasitas untuk Program Kelompok dan Kegiatan Keagamaan yang terdiri atas :
a. Bantuan Kegiatan pengajian
b. Bantuan kegiatan Nuzul Qur’an
c. Bantuan kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan
d. Bantuan kegiatan Hadrah Sinar Mas
e. Bantuan kegiatan Marawis
f. Bantuan kegiatan Rebana
g. Bantuan kegiatan Budidaya Ikan Nila
h. Bantuan pembangunan Lapangan Volley.
Informasi yang diperoleh baik dari Kepala  Desa  maupun  Sekretaris  Desa Kalimas  tersebut  setelah  dikonfirmasi dengan  aparat  Desa  yang  lain  maupun kepada  Ketua  BPD  (Bapak  Karyadi, SPd.SD)  dan Ketua LPM (Bapak Usman) memang benar adanya. Artinya Dana Desa yang diterima untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan  masyarakat  Desa  Kalimas sesuai  dengan  hasil  musyawarah  desa. Selain  itu  berdasarkan  hasil  observasi peneliti  di  lapangan  secara  random memang  benar  adanya.  Namun  perlu dikritisi  penggunaan  Dana  Desa  di  Desa Kalimas  ini  ada  yang  kurang  tepat khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat  yakni  Pendidikan,  pelatihan
dan  penyuluhan  bagi  Kepala  Desa  dan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas  a)  Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan Desa, b) Pelatihan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  dan  c)  Bintek  Keluar Daerah Bagi Aparat Desa. Berdasarkan Pedoman Teknis Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun Anggaran  2016  di  Kabupaten  Kubu  Raya (termasuk  Desa  Kalimas)  sebagaimana ditegaskan pada Lampiran II dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016 Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016  bahwa  Dana  Desa  hanya  dapat digunakan  untuk  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat  di  sini  adalah  pemberdayaan masyarakat  desa  bukan  pada  aparat  desa. Karena  untuk  pemberdayaan  aparat  desa hanya bisa dianggarkan pada Alokasi Dana Desa  bukan  pada  Dana  Desa.  Walaupun ada perbedaan penafsiran tentang masyarakat desa, namun sudah jelas bahwa untuk anggota masyarakat yang terdiri atas aparat desa disini tidak menjadi sasaran dari pemberdayaan  masyarakat  yang  didanai oleh  Dana  Desa.    Hal  tersebut  senada dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Kasi Pemerintahan bahwa kegiatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa ini memang menjadi perdebatan juga di antara aparat  pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya antara unit organisasi yang satu dengan unit organisasi  yang  lain.  Kondisi  seperti  ini tentunya membuat aparat desa yang berada di bawah ini sering mengalami kebingungan  dalam  menyusun  anggaran kegiatan Dana Desa.
Kepala  Desa  Kalimas  menegaskan bahwa setiap tahun Desa Kalimas menjalankan  Musyarawarah  Desa  dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam menentukan kegiatan pembangunan desa.  Namun  demikian  menurut  Kepala Desa Kalimas, masyarakat dalam kegiatan Musyawarah  Desa  bersifat  pasif  tidak banyak  yang  mau  hadir  dalam  kegiatan
Sugito, hal 61-73
musyawarah Desa. Hal ini sedikit berbeda dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ketua BPD  bahwa  pada  saat  Musrembang  Desa, anggota  masyarakat  tetap  hadir  walaupun jumlahnya  memang  tidak  begitu  besar namun setiap dusun selalu ada perwakilannya.  Dari  kedua  informasi tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Musrembang Desa tiap tahun  tetap  diadakan  namun  partisipasi masyarakat  dalam  Musrembang  Desa masih  sangat  rendah  sehingga  rencana pembangunan desa didominasi oleh sebagian  kecil  dari  masyarakat  desa Kalimas.
Setelah peneliti melakukan komparasi  antara  program  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Kalimas untuk  Tahun  Anggaran  2016  dengan Permen Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015   maupun Perbup Kubu Raya Nomor 43  Tahun  2016  maka  dapat  dijelaskan bahwa  pada  dasarnya  program  kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
menggunakan  Dana  Desa  sudah  berjalan secara  linier  walaupun  ada  sedikit    atau sebagian kecil ada penyimpangan penggunanan Dana Desa yang tidak sesuai dengan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa berdasarkan  peraturan  perundangan  yang berlaku khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
Ini  menunjukkan  bahwa  Aparat Desa  Kalimas  memiliki  komitmen  yang tinggi  terhadap  penggunaan  Dana  Desa yang  diterimanya  untuk  Tahun  Anggaran Tahun  2016.  Komitmen  yang  tinggi  dari pihak  implementor  dalam  implementasi kebijakan  Dana  Desa  sangat  penting  guna menunjang  keberhasilannya.    Bahkan dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, tenaga  kerja  yang  diperlukan  semuanya telah  menggunakan  tenaga  kerja  yang berasal  dari  Desa  Kalimas  sebagaiamana diungkapkan  oleh  Ketua  BPD  (Bapak Kayadi, S.Pd.SD).
Adapun untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan dalam pelaksanaan  pembanguna  desa  memang berasal dari luar desa khususnya dari Kota Pontianak  yang  berjarak  sekitar  15  km, karena      di  Desa  Kalimas  sendiri  tidak tersedia  material  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan data di lapangan dapat ditegaskan  bahwa  prioritas  penggunaan Dana  Desa  di  Desa  Kalimas  sudah  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun demikian penggunaan Dana Desa di Desa Kalimas belum sesuai dengan waktu  yang  telah  dijadwalkan  yakni terlambat  kurang  lebih  4  bulan.  Ini  secara tidak langsung cukup merugikan masyarakat Desa Kalimas karena semestinya  pembangunan  desa  dapat dilaksanakan  bulan  Maret  atau  April, namun  karena  dana  baru  diterima  pada bulan Juli sehingga pembangunan masyarakat  Desa  Kalimas  baru  bisa dilaksanakan  pada  bulan    Agustus.  Untuk kualitas  hasil  pembangunan  desa  maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat memang  tidak  dapat  dikaji  karena  selain peneliti  tidak  mempunyai  kapasitas  juga tidak  dapat  diperoleh  hasil  monitoring maupun  evaluasi  dari  pihak-pihak  yang relevan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah  dipaparkan  pada  bagian  sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :
1. Sosialisasi dalam rangka implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kalimas sudah  dilaksanakan  dengan  relative baik  sehingga  Aparat  Desa    Kalimas cukup  memahami  Dana  Desa  yang diterima dan prioritas penggunaannya. Namun  sosialisasi  yang  relative  baik tersebut belum dapat disebarkan secara lebih  luas  kepada  elemen-elemen masyarakat  sehingga  masyarakat  desa masih banyak yang kurang memahami
Sugito, hal 61-73
seluk  beluk  Dana  Desa.  Hal  ini  jelas dapat  melemahkan  masyarakat  desa dalam  melakukan  perencanaan  dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut.
2. Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran  2016  bagi  Desa  Kalimas belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu  baik  untuk  Tahap  I  maupun
Tahap II sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan  dalam  penyaluran  Dana Desa  secara  tepat  waktu  sebagiaman diatur  dalam  PMK  Nomor  49  Tahun 2016.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2016 di Desa Kalimas pada  umumnya  sudah  sesuai  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku yakni  untuk  pembangunan  desa  (infra struktur  yang  menyentuh  kepentingan masyarakat)  dan  untuk  pemberdayaan masyarakat  yang  berkaitan  dengan kepentingan masyarakat Desa Kalimas.    Hanya  sebagian  kecil kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yang kurang tepat khususnya kegiatan pemberdayaan aparatur Desa Kalimas.
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan tersebut,  ada  beberapa  saran  dalam penelitian ini :
1. Pemerintah  Kabupaten,  Kecamatan maupun  Pemerintah  Desa  perlu  lebih mengintensifkan sosialisasi Dana Desa kepada  masyarakat  luas  sehingga masyarakat dapat melakukan
perencanaan dan pengawasan penggunaan  Dana  Desa  secara  lebih intensif  agar  penggunaan  Dana  Desa sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dapat mencapai hasil yang diharapakan.
2. Pemerintah Kabupaten perlu memberikan  bimbingan  yang  lebih intensif  kepada  Aparat  Pemerintah Desa  agar  Aparat  Pemerintah  Desa dapat  melaksanakan  tugasnya  secara lebih baik khususnya mampu
mengimplementasikan Kebijakan Dana  Desa  secara  baik  (tepat  waktu) sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam penerimaan Dana Desa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa.
3.  Program  Sarjana  Pendamping  Desa perlu  diperluas  atau  dikembangkan agar setiap desa ada Sarjana Pendamping Desa yang dapat membantu Aparat Desa merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan efisien, dan alangkah baiknya  jika  Pemerintah  Kabupaten dilibatkan  dalam  perekrutan  dan pembinaan  Sarjana  Pendamping  Desa yang diperlukan.
4.  Implementasi  kebijakan  Dana  Desa  ini setelah  berjalan  3  thun  sebaiknya diadakan  evaluasi  secara  menyeluruh khususnya pada tataran implementasinya  dengan  melibatkan Perguruan  Tinggi  sehingga  jika  ada kekurangan  atau  kelemahan  dapat diketahui  secara  lebih  dini  guna perbaikan atau penyempurnaan implementasi  kebijakan  Dana  Desa secara nasional.

## REFERENSI

## Buku-Buku
Black,  James  A.,  dan  Dean  J.  Champion. (1999). Metode  dan  Masalah Penelitian Sosial. Cetakan kedua. Terjemahan  E.  Koeswara,  Dira Salam, Alfin Ruzhendi. Bandung
: Refika Aditama.
Creswell, John W. (2009). Research Design :  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed Methods Approaches. Third  Edition,  California:  Sage Publications Inc.
Danim, Sudarwan.(1997). Pengantar Studi Penelitian  Kebijakan. Jakarta  :
Sugito, hal 61-73
Bumi Aksara. Edward III, George
C. (1980). Implementing Public Policy.
Washington  DC.  :  Congressional Quarterly Press.
Grindle,  Marlee  S.  (1980). Politics  and Policy  Implementation  in  the Third  World. New  Jersey  :
Princeton University Press.
Jones,  Charles  O.  (1991). Pengantar Kebijakan Publik. Cetakan ketiga. Terjemahan Ricky Istamto.
Editor.  Nasir  Budiman.  Jakarta  : Raja Grafindo Persada.
Putra,  Fadillah.  (2001). Paradigma  Kritis Dalam  Studi  Kebijakan  Publik .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Purwanto,  Erwan  Agus;  Dyah  Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi  Kebijakan  Publik  :
Konsep  dan  Aplikasinya  Di
Indonesia.  Yogyakarta:  Penerbit Gava Media.
Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin.
(1982). Bureaucracy  and  Policy Implementation .  Illinois  :  The dorsey Press Homewood.
Silalahi,  Ulber.  (2009). Metode  Penelitian Sosial. Bandung  :  PT  Refika Aditama.
Sugiyono.  (2004). Metode  Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

## Hasil Penelitian /Jurnal/Makalah
Darwin,  Muhadjir.  (1995). Implementasi
Kebijakan Publik (Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan
Sosial) . Yogyakarta : PPK UGM. Purwanto, Erwan Agus.(2004). “Revitalisasi  Studi  Implementasi Kebijakan Publik”. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik .  Volume  8.  Nomor  2. Nopember 2004:28-42.
Yogyakarta. MAP-UGM.

## Peraturan Perundangan :
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi  Nomor  22  Tahun 2016  Tentang  Penetapan  Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2017.
Sugito, hal 61-73

## Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016  Tentang  Tata Cara  Pengalokasian,  Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.