ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN : 1829 -7935 (Print)

## AMBIVALENSI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENYIDIKAN HAKIM KOMISARIS DI RUU KUHAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Ananda Chrisna D. Panjaitan 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngurah Rai, Jalan Kampus Ngurah Rai No. 30 , Denpasar, Bali, Indonesia, ananda.panjaitan@unr.ac.id
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673
Naskah diterima 27 Agustus 2022, Revisi 15 September 2022, Terbit 6 Oktober 2022

## Abstrak
Keberadaan  Hakim  Komisaris  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  merupakan  hal  yang urgen  untuk  diterapkan  sebagai  bagian  dari  pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia dengan  beberapa  kelemahan  dalam  sistem  praperadilan.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas pengawasan  sistem  praperadilan  secara  implisit  masih  lemah  karena  didasarkan  atas  inisiatif tersangka  dalam  mengajukan  praperadilan  artinya  secara  eksplisit  proses  peradilan  dapat diketahui  bermasalah  bukan  karena  pengawasan  organ  negara  akan  tetapi  inisiatif  tersangka dalam  mengajukan  praperadilan.  Berdasarkan  hal  itu  penulis  mengkaji  (1)  bagaimana perkembangan  kedudukan  dan  fungsi  hakim  komisaris  di  Indonesia?  dan  (2)  bagaimana konstruksi  hakim  komisaris  di  RUU  KUHAP  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia? Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan statute approach dan conceptual approach . Kewengan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim  komisaris  tersebut,  pengaturan  pengujian  mengenai  penggunaan  wewenang  apparat penegak  hukum  pada  tahap  pendahuluan  pada  konsep  RUU  KUHAP  lebih  lengkap,  secara konseptual jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi dalam KUHAP. Hakim Komisaris dapat  bertindak  secara  eksekutif  yaitu  memberikan  koreksi  atas  lemahnya  kewenangan praperadilan di Indonesia.
Kata Kunci : Hakim Komisaris, Praperadilan, Upaya Paksa, RUU KUHAP
The Ambivalence Of The Position And Investigative Function Of Commissioner Judges In The Kuhap Bill In The Indonesian Criminal Justice System

## Abstract
The  existence  of  Commissioner  Judges  in  the  Indonesian  criminal  justice  system  is  an  urgent matter to be implemented as part of the reform of the criminal justice system in Indonesia with several  weaknesses  in  the  pretrial  system.  As  described  above,  the  supervision  of  the  pretrial system is implicitly still weak because it is based on the suspect's initiative in submitting a pretrial, meaning that the judicial process can be identified as problematic not because of the supervision of  state  organs  but  the  suspect's  initiative  in  submitting  a  pretrial.  Based  on  this,  the  writer examines  1)  how  is  the  development  of  the  position  and  function  of  commissioner  judges  in Indonesia?  and  2)  how  is  the  construction  of  commissioner  judges  in  the  Draft  Criminal Procedure Code in the Indonesian criminal justice system? This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The authority and use of the authority possessed by the commissioner judge, testing arrangements regarding the use of the authority of law enforcement officials at the preliminary stage in the draft Criminal Procedure Code is more complete, conceptually guarantees legal protection of human rights in the Criminal
ISSN: 1829-7935 (Print)
Procedure  Code.  The  Commissioner Judge  can  act  in  an  executive  manner, namely  providing corrections to the weakness of pretrial authority in Indonesia.
Keywords : Commissioner Judge, Pretrial, Forced Effort, Draft Criminal Procedure Code
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /)  which  allows  re-distribution  and  re-use  of  a  licensed work  on  the  conditions  that  the  creator  is  appropriately  credited  and  that  any  derivative  work  is  made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Undang  Undang  No.8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Kitab  Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) memang patut diapresiasi karena ketika dibuat pada  tahun  1970-an  sampai  dengan  diundangkannya  pada  tahun  1981,  Kitab  Undang Undang ini sudah merupakan pembaharuan total dari kitab undang undang hukum acara pidana  kolonial, Herziene  Indische  Reglement (HIR),  sehingga  dibangga  banggakan sebagai  salah  satu "masterpiece" dalam  hukum  nasional.  Namun,  harus  diakui  bahwa setelah  berjalan  lebih  dari  dua  dekade,  ternyata  terdapat  banyak  kekurangan  dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, sehingga timbul kebutuhan mendesak untuk memperbaiki  Kitab  Undang  Undang  ini.  Hal  ini  sangatlah  wajar  mengingat  dinamika perkembangan  masyarakat  demokratis  yang  menuntut  adanya  pembaharuan  hukum secara  berkala  melalui  produk  hukum  yang  responsive.  Hakim  komisaris  sebenarnya bukan  istilah  baru  di  Indonesia,  sebab  pada  saat  diberlakukannya Reglement  op  de Strafvoedering (Rv),  hal  itu  sudah  diatur  dalam  titel  kedua  tentang van  de  regter- commissaris . Hakim komisaris 1 pada tahap pemerikasaan pendahuluan berfungsi sebagai pengawas (examinating judge) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (dwang middelen) ,  yang  meliputi  penangkapan,  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan surat-surat,  dilakukan  dengan  sah  atau  tidak. 2 KUHAP  memang  dianggap  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dalam  masyarakat  sehingga  perlu  diganti dengan  hukum  acara  pidana  yang  baru.  Pembaharuan  hukum  acara  pidana  ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka,  terdakwa,  saksi,  maupun  korban,  demi  terselenggaranya  negara  hukum. 3
Berkaitan  dengan  itu  kita  ketahui  bersama  KUHAP  sebagai  warisan  kolonial  belanda menjadi  hal  yang  urgen  untuk  diperbaharui  sebagai  bagian  dari  perkembangan  hukum kontemporer KUHAP harus mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan untuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Hal  yang  dikhususkan  dalam  pembaharuan  KUHAP  adalah  rencana  menggantikan sistem  Praperadilan  menjadi  Hakim  Komisaris  karena  sistem  Praperadilan  terdapat beberapa  kelemahan  dan  kekurangan.  Sistem  Praperadilan  secara  prinsip  diterima  dan
1 Pengertian  Hakim  Komisaris  Menurut  Pasal  1  RUU  KUHAP  adalah  pejabat  yang  diberi wewenang  menilai  jalannya  penyidikan  dan  penuntutan,  dan  wewenang  lain  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang ini.
2 Sandi  Prisma  Putra,  ‘Urgensi  Lembaga  Hakim  Komisaris  Sebagai  Alternatif  Pengganti Lembaga Praperadilan’, Scientica , Volume II.No. 2 (2015), hlm 3 <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/scientica.v2i2.2449>.
3 Lihat, Konsideran Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana tahun 2022.
diberlakukan  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi sistem Praperadilan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pada saat KUHAP diundangkan,  serta  situasi  kondisi  politik  yang  tidak  memungkinkan  jaminan  atas  hak asasi yang lebih luas pada saat KUHAP diundangkan. 4
Salah  satu  permasalahan  dalam  penerapan  hakim  komisaris  adalah  masalah ambivalensi  kewenangan  dalam  tahap  penyidikan.  Banyak  kalangan  polisi  bersikukuh untuk  menolak  hadirnya  hakim  komisaris,  karena  dikhawatirkan  akan  mengganggu kinerja polisi dalam penyidikan. Kelompok dari polisi menganggap perbaikan mekanisme praperadilan lebih baik dilakukan dari pada membuat konsep baru yang belum familiar di Indonesia. Sementara revisi KUHAP menginginkan tiap kabupaten/kota memiliki dua orang  hakim  komisaris.  Polisi  menganggap  jumlah  ini  tidak  akan  mencukupi,  “sebab, tugas hakim komisaris akan sangat luas”. Meski tidak jauh berbeda dengan kewenangan praperadilan saat ini, polisi menilai hakim komisaris harus melakukan investigasi tentang benar/tidak  upaya  paksa  yang  dilakukan  penyidik.  Hal  ini  yang  membedakan  dengan kewenangan  praperadilan,  yang  sekadar  memeriksa  kelengkapan  administratif  upaya paksa. 5
Selanjutnya permasalahan dalam sistem Praperadilan adalah hak secara hukum (legal standing) untuk  mengajukan  permohonan  Praperadilan.  Jika  merujuk  pada  KUHAP, Praperadilan  tidak  berwenang  untuk  menguji  dan  menilai  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan atau penahanan tanpa adanya permohonan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sementara itu, permohonan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatifnya diletakkan pada pihak yang  merasa  dirugikan. 6 Permasalahan  dalam  pengaturan  ini  adalah  secara  implisit tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan penetapan tersangka walaupun terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku sidang Praperadilan  tidak  dapat  dilakukan  karena  tidak  ada  inisiatif  dari  tersangka  untuk mengajukan  Praperadilan.  Oleh  karena  itu  keberadaan  Hakim  Komisaris  dimaksudkan untuk mengatasi sistem kelemahan Praperadilan di Indonesia.
Sistem  Hakim  Komisaris  berwenang  memutuskan  atau  menetapkan  sah  tidaknya penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  penghentian  penyidikan,  penghentian  penuntutan yang  tidak  didasarkan  pada  asas  oportunitas 7 ,  dan  juga  menentukan  perlu  atau  ada
4 Clief  R  Sulu,  ‘Kedudukan  Hakim  Komisaris  Dalam  Rancangan  KUHAP  Pada  Sistem Peradilan Pidana’, Lex Crimen , Vol. IV.No. 3 (2015), hlm. 2.
5 Supriyadi  Widodo  Eddyono  Erasmus  Napitupul, Prospek  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan  Dalam Rancangan KUHAP ,  Institute for Criminal Justice Reform:Jakarta, 2014, hlm. 23
6 Lihat, Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 79 berbunyi:
“Permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan diajukan  oleh  tersangka,  keluarga  atau  kuasanya  kepada  ketua  pengadilan  negeri  dengan  menyebutkan alasannya.”
7 Asas ini mula-mula dikenalkan di Indonesia sebagai hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), kemudian secara tegas dirumuskan dalam hukum tentulis, misalnya dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 1961  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Ketentuan  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  1961  pada  intinya  menegaskan  bahwa  “Jaksa  Agung  dapat  menyampaikan perkara berdasarkan suatu kepentingan umum”. Lebih lanjut lihat pada Muhaimin Muhaimin, ‘Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law”’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17.1 (2017), 108 <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>.
tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan  pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  seseorang  tersangka  atau  terdakwa  tanpa didampingi oleh penasihat hukum. 8
Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa  permohonan  oleh  tersangka  atau  terdakwa,  keluarga,  atau  kuasanya  kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan  bersifat  aktif,  dan  berfungsi  baik  sebagai exanimating  judge maupun investigating judge. Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan  dalam  RUU  KUHAP  ternyata  lebih  luas  daripada  wewenang  Hakim Praperadilan.  Karena  tidak  hanya  terbatas  pada  penangkapan  dan  penahanan  ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau  tidaknya  penyitaan  dan  penggeledahan,  serta  wewenang  memerintahkan  penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut. 9
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  RUU  KUHAP,  dibandingkan  dengan  lembaga praperadilan harus diakui bahwa lembaga hakim komisaris mempunyai kelebihan berupa tugas dan wewenang yang lebih luas daripada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan  karena  tidak  hanya  terbatas  pada  penangkapan  dan  penahanan  ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut. 10
Berkaitan dengan hal itu keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hal yang urgen untuk diterapkan 11 sebagai bagian dari pembaharuan sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  dengan  beberapa  kelemahan  dalam  sistem praperadilan.  Sebagaimana  diuraikan  di  atas  pengawasan  sistem  praperadilan  secara implisit  masih  lemah  karena  didasarkan  atas  inisiatif  tersangka  dalam  mengajukan praperadilan artinya secara eksplisit proses peradilan dapat diketahui bermasalah bukan
8 Clief R. Sulu, Loc. cit 9 lihat,  RUU  KUHAP  Tahun  2010  Pasal  111  ayat  1,2  dan  3.  Lebih  lanjut  lihat,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN), Hakim  Komisaris  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia ,  BPHN: Jakarta, 2011, hlm. 16-17
10 Sandi Prisma Putra, Op. cit , hlm. 8-9
11 Dasar  pemikiran  adanya  hakim  komisaris  dalam  sistem  Eropa  Kontinental,  antara  lain Belanda,  tidak  terlepas  dari  pada  fungsi  hukum  acara  pidana  yang  bertujuan  mencari  dan  menemukan kebenaran  sejati  serta  menjalankan  atau  melaksanakan  hukum  pidana  materiil.  Hukum  pidana  materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya  ( nullum delictum  nulla  poena  praviae  siena  lege  poenali ).  Asas  ini  dimuat  dalam  Pasal  1 Wetbook van Straftrecht Belanda, dimana mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam  penyidikan,  penuntutan  maupun  penggeledahan.  Lebih  lanjut  lihat,  Tim  PERADI  untuk  RUU KUHAP, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial , Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010, hlm. 40-41.
karena  pengawasan  organ  negara  akan  tetapi  inisiatif  tersangka  dalam  mengajukan praperadilan.  Berdasarkan  hal  itu  penulis  mengkaji  1)  bagaimana  perkembangan kedudukan dan fungsi hakim komisaris di Indonesia? dan 2) bagaimana konstruksi hakim komisaris di RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum. Di dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia urgen untuk dilaksanakan karena lemahnya kewenangan praperadilan dalam  menjamin secara utuh perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.
Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum dan konsep-konsep hukum. Penulisan ini  didasarkan  pada  aturan  hukum  maupun  doktrin  hukum  dengan  ,  menganalisa  dari bahan  hukum  primer diantaranya  Kitab  Hukum  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Kitab  Hukum  Undang-Undang  Acara  Pidana  Rancangan  Kitab  Hukum  Acara Pidana Selain bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  yang  memuat tentang  hakim komisaris, praperadilan dan sistem peradilan pidana.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan statute approeach yang dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut kdudukan hakim  komisaris serta  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Kedudukan dan Fungsi Hakim Komisaris di Indonesia
Perkembangan  Hakim  Komisaris  di  Indonesia  diawali  dengan  diadopsinya ketentuan hukum belanda di Indonesia. Pasa masa  pra-kemerdekaan, diberlakukan dua hukum  acara  pidana  yaitu  hukum  acara  pidana  bagi  golongan  Eropa  berlaku Srafvordering (Sv)  dan  hukum  acara  pidana  bagi  golongan  Pribumi  berlaku Inland Reglement (IR) yang kemudian diperbarui menjadi Herziene Indische Reglement (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941. Hakim Komisaris ditemukan dalam hukum acara pidana  bagi  golongan  Eropa  (Sv)  diatur  dalam  title  kedua  tentang Van  de  Regter- Commissaris . Lembaga Van de Regter Commissaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang  meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan  sebagai  pengawas  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dari  serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif, yaitu memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka. 12
12 Antory  Royan  Adyan,  ‘Kedudukan  Hakim  Komisaris  Sebagai  Pengawas  Penyidik  Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa’, Jurnal Hukum Staatrechts , Volume 1.No. 1 (2014), hlm 4-5.
Selanjutnya Pasca Kemerdekaan dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia hakim  komisaris  memiliki  fungsi  pengawasan  pada  tahap  pemeriksaan  awal  yang meliputi  penangkapan;  penggeledahan;  penyitaan  dan  pemeriksaan  surat-surat  telah dilakukan  secara  sah  atau  tidak.  Upaya  paksa  dalam  proses  penyidikan  maupun penuntutan  memang  diperkenankan  dalam  KUHAP. 13 Istilah  Hakim  Komisaris  pernah digunakan dalam konsep RUU KUHAP yang diajukan ke DPR pada tahun 1974, pada masa  Oemar  Seno  Adji  menjabat  Menteri  Kehakiman.  Di  dalam  rancangan  tersebut, peran, wewenang dan fungsi hakim komisaris hampir sama dengan lembaga Praperadilan saat ini. Jadi, sebetulnya fungsi hakim komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti di Belanda bertujuan untuk mengawasi jalannya proses Hukum Acara Pidana, khususnya pelaksanaan wewenang eksekutif (penyidik dan penuntut umum) dalam upaya mencari kebenaran materiil. 14
Hakim  Komisaris  diperkenankan  sebagai  suatu  lembaga  hakim  yang  berperan aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat pada draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft RUU tahun 1974 ini, Hakim Komisaris adalah hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut: 15
1. Melakukan suatu pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum
2. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan apabila di dalam perihal penyidikan terdapat sengketa antara polisi dan jaksa
3. Bertindak  secara  eksekutif,  yaitu  turut  serta  memimpin  pelaksanaan  upaya paksa
4. Mengambil keputusan atas pengaduan pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan
Berdasarkan urain diatas penulis berpendapat fungsi Hakim Komisaris bukan hanya sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa.
Hukum  yang  baik  haruslah  senantiasa  memperhatikan  rumusan  yang  jauh  kedepan ( predictability ),  responsif  dan  akomodatif  terhadap  berbagai  kepentingan  masyarakat, certainly (kepastian  dalam  rumusan  norma-norma), fairness (netral  dan  adil  dalam merumuskan norma-norma) serta applicable atau dapat diterapkan atau dioperasionalkan.
13 Rifaldi  Jesaya  Maringka,  ‘Pembentukan  Lembaga  Hakim  Komisaris  Dalam  Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981’, Jurnal Hukum Unsrat , Vol 23.No 10 (2017), hlm 2.
14 I  Wayan  Gede  Rumega,  ‘Hakim  Komisaris  Dan  Miscarriage  Of  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Pidana’, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 19.No. 1 (2019), hlm 2.
15 Bandingkan, Rifaldi Jesaya Maringka, Op. cit , hlm. 8
ISSN: 1829-7935 (Print)
Karena bagaimanapun konsep yang sangat idealis namun kalau tidak bisa dilaksanakan akan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari. 16
Sebelum membahas tentang kewenangan Hakim Komisaris. Istilah wewenang  atau kewenangan disejajarkan dengan “ authority ” dalam bahasa Inggris dan “ bevoegdheid ” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Balck’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duities . 17
Wewenang  sebagai  konsep  hukum  publik  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum: 18
1. Komponen  pengaruh  adalah  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. Komponen  dasar  bahwa  wewenang  itu  selalu  dapat  ditunjukkan  dasar hukumnya
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar  umum  (semua  jenis  wewenang)  dan  standar  khusus  (untuk  jenis wewenang tertentu)
Perkembangan Hakim Komisaris secara kontemporer diimplementasikan dalam RUU KUHAP dimana Hakim Komisaris mempunyai tugas dan kewenangan antara lain: 19
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan
b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
c. Bahwa  keterangan  yang  dibuat  tersangka  atau  terdakwa  dengan  melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri
d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
e. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  untuk  seseorang  yang  ditangkap  atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah
f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara
g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
h. Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas
i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan
j. Pelanggaran  terhadap  hak  tersangka  apapun  yang  lain  yang  terjadi  selama tahap Penyidikan.
16 M  Panggabean,  R,  ‘Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Dari  Prespektif POLRI Sebagai Penyidik’, Masalah-Masalah Hukum , Vol 39.No 3 (2010), 3 <https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>.
17 Bandingkan, Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korups i, Jogjakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 6
18 Ibid , hlm. 66
19 Lihat, Pasal 111 RUU KUHAP
Berkaitan dengan penjelasan diatas Pasal 111 ayat (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh  penuntut  umum.  (3)  Hakim  komisaris  dapat  memutuskan  hal-hal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat  (1)  huruf  i.  Kewenangan  hakim  komisaris  lebih  luas  dan  lebih  detail dibandingkan  dengan  kewenangan  Praperadilan.  Pengaturan  kewenangan  hakim komisaris lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan. Penggunaan wewenang hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilakukan atas permohonan dan tidak atas permohonan atau atas inisiatif hakim komisaris sendiri. Permohonan  diajukan  oleh  tersangka  atau  penasihat  hukumnya  dan  penuntut  umum sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing.
Dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris tersebut, pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak  hukum  pada  tahap  pendahuluan  pada  konsep  RUU  KUHAP  lebih  lengkap, secara konseptual  jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi  tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di bandingkan dengan ketentuan pada Praperadilan dalam KUHAP. Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa hakim komisaris memiliki tanggungjawab yang  sangat  besar  pada  tahap  pendahuluan  pemeriksaan  perkara  pidana.  Kewenangan hakim komisaris tersebut dapat  dijadikan sarana untuk menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan. Agar fungsi penyaringan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i yaitu memutus  mengenai layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan dimaknai secara luas  yakni  termasuk  perkara  pidana  yang  serba  ringan  yang  sudah  diselesaikan  di  luar sidang pengadilan. 20

## Konstruksi  Hakim  Komisaris  di  RUU  KUHP  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia
Remington  dan  Ohlin  mendefinisikan  Sistem  Peradilan  Pidana  sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan  pidana sebagai suatu  sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan,  praktik administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial. 21 Romli  Atmasasmita  sendiri mengemukakan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  suatu  penegakan  hukum  atau  law enforcement , maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan  bertujuan  mencapai  kepastian  hukum  ( certainly ).  Dilain  pihak  ,apabila  pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait  kepada  tujuan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,maka  dalam  sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan ( expediency ). 22 Sistem Peradilan pidana sendiri pada pokonya termuat dalam Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981.  Akan  tetapi  KUHAP  sendiri  seiring  dengan
20 BPHN, Op. cit , hlm. 59
21 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm. 11
22 Romli  Atasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Jakarta:  Kencana  Prenadaa Media Group, 2010, hlm. 4
ISSN: 1829-7935 (Print)
perjalanan waktu perlu untuk direvisi yang nantinya akan merubah secara fundamental sistem peradilan pidana di Indonesia.
Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk  melindungi  kepentingan  manusia.  Kaidah  hukum  bertugas  mengusahakan keseimbangan  tatanan  didalam  masyarakat  dan  kepastian  hukum  agar  tujuan  hukum tercapai,  yaitu  ketertiban  masyarakat. 23 Salah  satu  bentuk  melindungi  kepentingan manusia dari segi hukum adalah  melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat.
Hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  yang  sudah  diberlakukan  selama  31  (tiga  puluh  satu)  tahun  dimungkinkan  untuk segera  diganti  dengan  hukum  acara  pidana  yang  lebih  sesuai  dengan  perkembangan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan hukum di bidang hukum acara pidana  dalam  undang-undang  di  luar  KUHAP  telah  mengatur  ketentuan  mengenai perluasan  norma  hukum  acara  pidana  dalam  KUHAP  dan  sebagian  diantaranya  secara diam-diam  telah  menambah  norma  hukum  acara  pidana  baru,  disamping  ada  yang mengatur ketentuan yang menyimpangi norma hukum acara pidana dalam KUHAP yaitu hukum  acara  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  khusus.  Ratifikasi  konvensi internasional yang memuat hukum acara pidana telah menambah perbendaharaan norma hukum acara pidana, sehingga KUHAP dipandang perlu untuk diperbaharui. 24 Penegasan ini  dilakukan  dengan  merevisi KUHAP  kemudian  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan praperadilan menjadi hakim komisaris. Hal ini dapat dilihat dalam RUU KUHAP Pasal 1 angka (7) mengenai ketentuan umum dan BAB IX mengenai kewenangan, proses beracara, dan syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim komisaris.
Riset  yang  dilakukan  oleh Institute  for  Criminal  Justice  Reform menemukan bahwa  ketidak  jelasan  pengaturan  hukum  acara  praperadilan  mengkibatkan  sebagian besar hakim memahami mekanisme pembuktian dalam praperadilan tunduk pada hukum acara  perdata  yang  mengutamakan  kebenaran  formal  berupa  dokumen  dan  atau  surat- surat formal. 25
Selain hal tersebut di atas, ICJR mencatat beberapa kelemahan praperadilan yang sangat berpengaruh pada efektifitas dan optimalisasi lembaga praperadilan sebagai satu- satunya lembaga pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana yaitu: 26

## a. Kewenangan praperadilan hanya bersifat Post Factum
Meski  hakim  praperadilan  dapat  menyatakan sah tidaknya penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutaan  dan lainnya, kewenangan ini terbatas setelah upaya paksa dilakukan, dengan kata lain  kewenangan  praperadilan  bukan  pada  saat  hal-hal  itu  akan dilakukan.
23 Wahyu  Nugroho,  ‘Rekontruksi  Teori  Hukum  Pembangunan  Kedalam  Pembentukan Perundang-Undangan  Lingkungan  Hidup  Dam  Sumber  Daya  Alam  Pasca  Reformasi  Dalam  Bangunan Negara Hukum’, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14.No. 04 (2017), 4 <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.110>.
24 Ibid ,  hlm. 13
25 Anggara,  dkk , , Praperadilan  di  Indonesia:  Teori,  Sejarah  dan  Praktiknya ,  Institute  for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 82
26 Ibid
ISSN: 1829-7935 (Print)
Sehingga, kedudukan hakim praperadilan dalam fase praaju- dikasi menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan   penyidik yang      besar  dan  keliru  dijalankan  karena  faktor  peraturan  perundang- undangan.
b. Pengujian upaya paksa hanya terbatas pada review administratif
Dalam  praktiknya,  praperadilan  hanya  menguji  syarat-syarat  upaya  paksa yang  bersifat  formal  administratif.  Hakim  hanya  memerhatikan  ada  atau tidak adanya kelengkapan surat dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat  materiilnya.  Padahal  syarat  materiil  inilah  yang  menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.
c. Sikap hakim yang cenderung pasif dalam praperadilan
Dalam  menggunakan  kewenangannya,  hakim  pada  praperadilan  bersikap pasif,  yang  hanya  dapat  dipergunakan  jika  ada  permohonan.  Hakim praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian
d. Gugurnya praperadilan yang menghilangkan hak tersangka
Menurut  banyak  teoritis,  ketentuan  tersebut  tidak  mencerminkan keadilan, karena  dengan  demikian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang bersangkutan  tidak  bisa    diketahui    sah  menurut  hukum  ataukah  tidak. Meskipun  Hakim  berwenang  melaku  kan  penahanan,  namun  ia  tidak  bisa diajukan  praperadilan.  Oleh  karena  itu,  jika  ada  permintaan  pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat  biasa  di luar sidang (SEMA No. 14 Tahun 1983).
e. Masalah  manajemen  perkara  praperadilan  dan  ketepatan  waktu praperadilan.
Jangka  waktu  yang  terbatas  hanya  7  (tujuh)  hari,  dimana  putusan  harus dijatuhkan  paling  lambat  dalam  waktu  tersebut  tidak  diimbangi  dengan manajemen  perkara  di  pengadilan  yang  baik  dikarenakan  berbagai  macam factor  termasuk  keengganan  aparat  penyidik/penuntut  umum  untuk datang menghadiri sidang praperadilan.
Memperhatikan  beberapa  kelemahan  praperadilan  tersebut  di  atas,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  menyatakan  bahwa penyusunan RUU KUHAP sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan dengan mendasarkan kepada tiga pokok persoalan, yaitu: Pertama , bagaimana upaya  menguatkan  dan  mengimplementasikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi bagi seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana dan tidak mengurangi hak hukum tersangka/ terdakwa yang telah ada. Kedua ,  bagaimana  mewujudkan  proses  peradilan  yang  adil  bagi  tersangka/terdakwa dalam  proses  peradilan  pidana  dan  menempatkannya  sebagai  kewajiban  negara  yang berkorelasi dengan hak mutlak bagi tersangka/ terdakwa yang tidak boleh dikurangi, dan
ISSN: 1829-7935 (Print)
bagaimana  mewujudkan  keadilan  sedini  mungkin  bagi  orang  yang  dirugikan  akibat adanya pelanggaran hukum pidana. 27
Berdasarkan  hal  itu  bangunan  argumentasi  dalam  konstruksi  Hakim  Komisaris dalam RUU KUHAP diuraikan sebagai berikut:

## 1. Soal Kedudukan Dan Kewenangan
Pengertian praperadilan  dalam  KUHAP  berarti  sebelum  atau  yang mendahului  kegiatan  peradilan.  Oleh  sebab  itu,  Praperadilan  belum  masuk kegiatan  peradilan  itu  sendiri  atau  tidak  masuk  kepada  substansi  perkara pidana.  Dalam  menggunakan  kewenangannya  tersebut  diatas,  hakim praperadilan  bersikap  pasif  dimana  kewenangan  yang  dimiliki  hakim Praperadilan  hanya  dapat  dipergunakan  apabila  ada  permohonan.  Dalam konsep  RUU  KUHAP,  kedudukan  Hakim  Komisaris  terletak  diantara penyidik  dan  penuntut  umum  di    satu  pihak  dan  hakim  di  lain  pihak). Wewenang  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  lebih  luas  dan  lebih  lengkap daripada lembaga praperadilan. 28
Hakim  Komisaris  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  lebih  luas  dan  lebih lengkap  terhadap  tindakan-tindakan  penegak  hukum  pada  pemeriksaan pendahuluan.  Berbeda  dengan  praperadilan  yang  pasif,  Selain  secara  pasif menerima  permohonan  dari  tersangka  atau  penasihat  hukumnya  atau  dari penuntut  umum,  Hakim  Komisaris  secara  aktif  dapat  memutuskan  hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) RKUHAP atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I RUU KUHAP. 29
Penulis  berpendapat  dilihat  dari  luasnya  kewenangan  dan  penggunaan wewenang  yang  dimiliki  oleh  Hakim  Komisaris  secara  eksplisit  dapat dinyatakan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa lebih  kuat  dan    lebih    lengkap  di  bandingkan  dengan  ketentuan  pada praperadilan  dalam  KUHAP  yang  saat  ini  berlaku.  Penggunaan  wewenang yang  dimiliki  oleh  Hakim  Komisaris  yang  bersifat  aktif  atau  atas  inisiatif sendiri menunjukkan bahwa Hakim Komisaris memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana.
27 BPHN, Op. cit, hlm. 41 28 Supriyadi  Widodo  Eddyono  dan  Erasmus  Napitupulu,  , Prospek  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Pengawasan  Penahanan  dalam  Rancangan  KUHAP ,  Institute  for  Criminal  Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 30.
29 Hakim Komisaris mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan
b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
c. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri
d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah
f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara
g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
h. Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas
i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan
j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.
ISSN: 1829-7935 (Print)

## 2. Soal Hukum Acara
Proses  beracara  Praperadilan  tidak  diatur  secara  rinci  tegas  dalam KUHAP.  Berdasarkan  riset  ICJR  yang  dikemukakan  pada  bagian sebelumnya,  hakim  praperadilan  cenderung  memahami  bahwa  hukum acara  perdata  lah  yang  menjadi  dasar  pemeriksaan  obyek  praperadilan, sehingga  sebagian  besar  hakim  hanya  mendasarkan  kepada  kebenaran formil  berupa  kelengkapan  dokumen  atau  berkas  dan  didukung  oleh pemeriksaan  saksi  dengan  durasi  maksimal  pemeriksaan  7  (tujuh)  hari. Sedangkan  proses  beracara  untuk  HPP  sudah  diatur  secara  lebih  rinci, dalam Pasal 112 RUU KUHAP dinyatakan bahwa:
1. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  memberikan  keputusan  dalam waktu  paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung  sejak  menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
2. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  mem-  berikan  keputusan  atas permohonan  berdasarkan  hasil  penelitian  salinan  dari  surat perintah  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka  atau  penasihat  hukumnya,  penyidik,  atau  penuntut umum.
4. Apabila  diperlukan,  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
5. Permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  111  ayat  (2) tidak menunda proses penyidikan.
Penulis berpendapat esensi hukum acara Hakim Komisaris lebih baik dan lengkap daripada hukum acara praperadilan, hal ini dapat dilihat proses  beracara  Hakim  Komisaris  selain  meneliti  dokumen  dalam rangka  mencari  kebenaran  materiil  dapat  juga  meminta  keterangan dari  tersangka  atau  penasihat  hukumnya,  penyidik,  atau  penuntut umum  bahkan  juga  dapat  meminta  keterangan  di  bawah  sumpah kepada saksi yang relevan.
3. Penyidikan Atau Penuntutan Telah Dilakukan Untuk Tujuan Yang Tidak Sah
Dalam  RUU  KUHAP  penyidikan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menemukan  bukti  sehingga  terang  tindak  pidananya  serta  menemukan siapa  tersangkanya.  Dalam  praktiknya  terkadang  penyidikan  dilakukan untuk  tujuan  tertentu  dan  tidak  berdasar  pada  peraturan  perundang- undangan. Salah satu contohnya adalah maraknya isu kriminalisasi yang dilakukan oleh intitusi kepolisian terhadap seseorang yang notabene tidak mempunyai kualifikasi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu kewenangan ini muncul sebagai usaha preventif maupun represif apabila ada  indikasi  penyidikan  mengarah  pada  tindakan  tersebut.  Secara  rinci RUU  KUHAP  tidak  menjelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan wewenang  serta  indikatornya,  hanya  saja  hal  ini  dapat  diketahui  dari kualitas  terpenuhinya  syarat  penyidikan  maupun  penuntutan  yang  akan
dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal diatas dapat dilihat dari  terpenuhinya  alat  bukti  dalam  melakukan  penyidikan  maupun penuntutan, adanya korelasi antara alat bukti dan tersangka serta adanya motif  yang  jelas  mengapa  tersangka  melakukan  tindak  pidana  yang disangkakan. 30
Penulis  Berpendapat  kewenangan  ini  merupakan  kebalikan  dari kewenangan Hakim Komisaris mengenai penghentian penyidikan maupun penghentian  penuntutan.  Karena  dalam  kontek  sini  pemohon  (biasanya tersangka) akan mempermasalahkan penyidikan maupun penuntutan yang terus berjalan meskipun perkara tersebut menurut pemohon layak ataupun patut untuk dihentikan berdasarkan alasan-alasan penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diatur oleh RUU KUHAP. Sehingga wewenang ini bersifat umum terhadap upaya paksa penyidikan yang sebenarnya telah diatur  secara  konkrit  berupa  penangkapan,  penahanan,  penyitaan, penggeledahan  yang  kesemuanya  adalah  bagian  proses  dari  tindakan penyidikan.

## 4. Soal Putusan Dan Upaya Hukum
Mengenai upaya hukum, Putusan Hakim Komisaris adalah putusan yang bersifat  final  yang  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum.  Hal  ini  berbeda dengan putusan hakim Praperadilan yang dalam praktiknya bisa dilakukan banding untuk putusan praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penuntutan  dan  bahkan  dalam  beberapa  kasus  dapat  dilakukan  upaya hukum Peninjauan Kembali. 31 Penetapan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini menurut penulis  merupakan  kelemahan,  karena  kewenangan  yang  besar  yang dimiliki  oleh  Hakim  Komisaris  sangat  rawan  untuk  disalah  gunakan. Esensinya  ada  mekanisme  uji  terakhir  yang  dilakukan  oleh  lembaga peradilan  yang  setingkat  atau  dua  tingkat  diatasnya  untuk  tetap  dapat menguji  isi  putusan  Hakim  Komisaris  hal  ini  untuk  menjamin  Putusan Hakim  Komisaris  tetap  berlandaskan  kepada  asas  keadilan  dan kemanfaatan hukum.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  perbedaan  mendasar kewenangan antara Lembaga Praperadilan  menurut  KUHAP dengan Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP. Secara konsep perbedaannya ialah Hakim Pemeriksa Komisaris dapat  bertindak  secara  eksekutif,  yaitu  memberikan  konsultasi-konsultasi  kepada penyidik  dan  penuntut  umum  dalam  rangka  pemeriksaan  pendahuluan,  di  samping sebagai hakim pengawas dalam pelaksanaan upaya paksa, maka seperti dikatakan diatas, mereka  mempunyai  fungsi  eksekutif . Berbeda  halnya  apabila  kita  bandingkan  dengan PraPeradilan  yang  terdapat  didalam  KUHAP,  maka  PraPeradilan  mempunyai  fungsi hanya  sebagai mengawasi  sah  atau  tidaknya  suatu  upaya  paksa,  karena  PraPeradilan hanya  memeriksa  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  serta  sah  tidaknya  suatu
30 BPHN, Op. cit , hlm. 9
31 Lihat,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi  Pengadilan  menyatakan  bahwa  PK  terhadap  praperadilan  diperbolehkan  jika  ditemukan  indikasi penyelundupan hukum.
ISSN: 1829-7935 (Print)
penahanan dan itupun hanya terbatas serta tidak mencakup keseluruhan upaya paksa yang ada .

## SIMPULAN
Perkembangan Hakim Komisaris telah ada sejak zaman kolonial belanda dimana bagi kalangan eropa berlaku Srafvordering (Sv) dan hukum acara pidana bagi golongan Pribumi berlaku Inland Reglement (IR) yang kemudian diperbarui menjadi Herziene Indische Reglement (HIR) dengan Staatsblad No.  44  Tahun  1941.  Hakim  Komisaris  ditemukan  dalam  hukum  acara  pidana  bagi golongan Eropa (Sv) diatur dalam title kedua tentang Van de Regter-Commissaris . Lembaga Van de  Regter  Commissaris. Setelah  kemerdekaan  konsepsi  Hakim  Komisaris  masuk  dalam  draft RUU KUHAP tahun 1974. Dalam draft RUU tahun 1974 dan terakhir Hakim Komisaris masuk dalam draft RUU KUHAP tahun 2010 dan 2015. Dalam awal perkembanganya Hakim Komisaris berfungsi  sebagai  pengawas  untuk  mengawasi  apakah  tindakan  upaya  paksa,  yang  meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak.  Hakim  komisaris  berperan  sebagai  pengawas  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dari serangkaian  tahapan  proses  peradilan  pidana.  Hakim  Komisaris  dapat  melakukan  tindakan– tindakan  eksekutif. Konstruksi  Hakim  Komisaris  dalam  RUU  KUHAP  dapat  dibagi menjadi 4 yaitu:
a. Kedudukan dan Kewenangan
b. Mengenai Hukum Acara
c. Penyidikan Atau Penuntutan Telah Dilakukan Untuk Tujuan Yang Tidak Sah
d. Putusan dan Upaya Hukum
Dari 4 kontruksi diatas keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana di Indonesia  sangat  dibutuhkan  hal  ini  sebagai  koreksi  atas  lemahnya  kewenangan praperadilan di Indonesia selain itu dari argumentasi diatas hakim komisaris dalam aspek perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka/terdakwa  jauh  lebih  baik  dan  lengkap  dari praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, dkk, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya , Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Jakarta:SInar Grafika, 2015.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia , BPHN: Jakarta, 2011. Romli  Atasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Jakarta:  Kencana  Prenadaa Media Group, 2010.
Supriyadi  Widodo  Eddyono  dan  Erasmus  Napitupulu,  , Prospek  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP , Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
Tim PERADI untuk RUU KUHAP, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial , Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010. Adyan, Antory Royan, ‘Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa’, Jurnal Hukum Staatrechts , Volume 1.No. 1 (2014), hlm 4-5
ISSN: 1829-7935 (Print)

## Maringka, Rifaldi Jesaya, ‘Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya
Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981’, Jurnal Hukum Unsrat , Vol 23.No 10 (2017), hlm 2
Muhaimin, Muhaimin, ‘Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law”’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17.1 (2017), 108 <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108- 122>
Nugroho, Wahyu, ‘Rekontruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dam Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum’, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 14.No. 04 (2017), 4 <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.110>
Panggabean, R, M, ‘Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Prespektif POLRI Sebagai Penyidik’, Masalah-Masalah Hukum , Vol 39.No 3 (2010), 3 <https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.269-280>
Putra, Sandi Prisma, ‘Urgensi Lembaga Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Lembaga Praperadilan’, Scientica , Volume II.No. 2 (2015), hlm 3 <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/scientica.v2i2.2449>
Rumega, I Wayan Gede, ‘Hakim Komisaris Dan Miscarriage Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana’, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , Vol. 19.No. 1 (2019), hlm 2
Sulu, Clief R, ‘Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilan Pidana’, Lex Crimen , Vol. IV.No. 3 (2015), hlm. 2