## AKIBAT HUKUM ORANG HILANG ( MAFQUD ) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM

## Agung Widya Yudihistira, Febrian, Anna Sagita
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: agungyudhistira250@gmail.com
Naskah diterima: 20 Juni; revisi: 5 November; disetujui: 25 November 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1229

## Abstrak:
Mafqud adalah  orang  yang  terputus  kabar  beritanya  sehingga  tidak  diketahui  hidup  dan  matinya. Banyak  sekali  peristiwa  bencana  yang  dialami  manusia,  baik  itu  bencana  alam  ataupun  kecelakaan yang  dapat  merenggut  korban  jiwa,  sehingga  dari  korban  tersebut  ada  yang  dapat  diidentfikasi kematiannya dan ada yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang. Dengan adanya kondisi seperti ini  maka  terjadi  kebingungan  dalam  menentukan  status  hukum,  hak  mewaris  dan  siapa  saja  yang dapat mewarisi harta dari orang hilang tersebut. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  penentuan  status  Hukum  orang  hilang  ( mafqud ),  bagaimana  akibat  hukum terjadinya orang hilang tersebut terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris ( mafqud ), serta peranan notaris dalam pembagian harta waris orang hilang ( mafqud ). Penelitian ini merupakan penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif  eksplanatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, kasus,  serta  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  pokok  permasalahan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:  dalam  menentukan  status  Hukum  terhadap  orang  hilang  ( mafqud )  tersebut  adalah  melalui penetapan  Pengadilan  Agama  bahwa mafqud tersebut  dianggap  telah  meninggal  dunia  berdasarkan peraturan perundangan yang belaku baik yang berasal dari KHI maupun pendapat imam dari berbagai madzhab.  Mengenai  harta dari mafqud tersebut  adalah  ditangguhkan  atau  ditahan  dulu  sampai  batas waktu  sesuai  peraturan  dan  adanya  penetapan  dari  pengadilan.  Peranan  notaris  dalam  kawarisan  ini dengan  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  (SKHM)  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata Kunci: Hukum Islam; Mafqud; Notaris; Orang Hilang; Waris

## Abstract :
Mafqud is a person whose news is interrupted so that his life and death are not known. There are so many catastrophic events experienced by humans, be it natural disasters or accidents that can claim lives,  so  that  some  of  these  victims  can  be  identified  as  dead  and  some  whose  whereabouts  are unknown  or  missing.  With  this  condition,  there  is  confusion  in  determining  the  legal  status, inheritance  rights  and  who  can  inherit  the  property  of  the  missing  person.  Therefore,  the  main problem in this study is how to determine the legal status of missing persons (mafqud), what are the legal  consequences  of  the  occurrence  of  missing  persons  on  property  for  both  heirs  and  heirs (mafqud),  as  well  as  the  role  of  a  notary  in  the  distribution  of  the  inheritance  of  missing  persons (mafqud). ). This research is a normative research that is descriptive and explanatory with a statutory approach, cases, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection of this research was carried out by means  of  a  literature  study.  Based  on  the  results  of  the  discussion  of the  main issues,  the  following conclusions can be drawn: in determining the legal status of the missing person (mafqud) it is through
the determination of the Religious Court that the mafqud is considered dead based on applicable laws and regulations both from KHI and the opinion of priests from various schools of thought. Regarding the assets of the mafqud, it is suspended or detained until the time limit according to the regulations and the existence of a court order. The role of a notary in this inheritance is to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM) in accordance with his authority in the Law on Notary Positions.
Keywords : I nheritance; Islamic Law; Mafqud; Missing Persons; Notary

## LATAR BELAKANG
Hukum  Islam  adalah  hubungan  hukum  antara  manusia  dengan  manusia  atau  hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum manusia dengan Tuhan. 1 Dalam mengatur kehidupan manusia  agar mencapai  kebahagiaan  dunia dan  akhirat,  memahami hukum  Islam yang merupakan sumber ajaran syari‘at harus melalui pemahaman pada Al – Quran dan Al – Hadits.
Di dalam Hukum Waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal – hal  yang  menyangkut  peralihan  harta  warisan  dari  seorang  pewaris  kepada  ahli  waris. 2 Di dalam Hukum Waris Islam proses peralihan semacam itu dikenal dengan ilmu fara’id , yakni ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan – ketentuan pusaka yang menjadi bagian  ahli  waris  yang  secara  garis  besarnya  dibedakan  dalam  dua  hal,  yakni:  pertama sebagai  peraturan  –  peraturan  tentang  pembagian  –  pembagian  pusaka,  yang  kedua  sebagai peraturan  –  peraturan  menghitung  bagian  -  bagian  itu,  bagaimana  cara  menghitung  bagian dari masing – masing yang berhak atas harta pusaka. 3
Beberapa  waktu  lalu  banyak  sekali  bencana  dan  kecelakaan  transportasi  umum, terutama bencana berasal dari alam yang menimpa berbagai daerah di Indonesia, diantaranya gunung  meletus,  tsunami,  gempa  bumi,  dan  kecelakaan  alat  transportasi  umum  seperti pesawat  terbang,  kapal  angkutan  laut  yang  tenggelam,  dan  lain  –  lain    yang  banyak menyebabkan kerusakan dan korban jiwa akibat dari terjadinya musibah tersebut, baik korban yang  meninggal  dunia  maupun  yang  hilang  tanpa  diketahui  keadaan  hidup  dan  matinya. Ataupun  orang  yang  pergi  meninggalkan  tempat  tinggal  mereka  tanpa  sebab  yang  jelas, namun tidak pernah kembali bahkan tidak memberikan kabar sama sekali.
Maka  jika  diantara  para  korban  mempunyai  keturunan  maupun  orang  tua,  pastilah akan muncul permasalahan yang kaitannya dengan masalah kewarisan. Misalnya bagaimana masalah perwarisan yang ditinggalkan oleh orang tua maupun seorang anak kepada masing – masing ahli waris?
Hukum  Waris  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat  dimana Indonesia merupakan Negara yang sangat beraneka ragam suku, agama, ras, dll. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. 4 Sedangkan  sistem  kekeluargaan  yang  ada  di  Indonesia  memakai  sistem  menarik  garis keturunan  yang  telah  dikenal  terdapat  tiga  macam  keturunan 5 ,  antara  lain:  parental, patrilineal, matrilineal.
Menurut Prof.  Dr.  R.  Soepomo,  S.H., Hukum  waris  adalah  peraturan-peraturan  yang mengatur  proses  meneruskan  serta  mengoperkan  barang-barang  harta  benda  dan  barang- barang  yang  tidak  berwujud  benda ( immateriele  goederen ) dari  suatu  angkatan
1 Iqbal Taufik Sajja, R., Dinamika Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
2 Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
3 Ibid.
4 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Tinta Mas, 1968).
5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia (Bandung: Vorkink Van Hoeve‘s Graven Hage, n.d.).
manusia ( generatie ) kepada  turunannya. 6 Dalam  pemikiran  banyak  orang  awam  mungkin pembagian  waris  ini  sering  kali  dilihat  sebagai  hal  yang  sederhana  yang  biasa  dan  sangat mudah. Namun ternyata pembagian harta waris ini tidak semudah apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang karena ada banyak yang harus diperhatikan secara mendetail agar keadilan antar ahli waris dapat terwujud dan tidak terjadi suatu permasalahan hukum.
Dalam  Hukum  Islam,  sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dam ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh  sebagian  besar  ulama  ilmu  fiqih  sebagai  sumber  utama  Hukum  Islam.  Disamping  itu terdapat  beberapa  bidang  kajian  yang  erat  berkaitan  dengan  sumber  hukum  Islam  yaitu: ijma‘, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray‘yu, dan ‗urf. 7
Berdasarkan  sumber  hukum  tersebut,  waris  dapat  terjadi  jika  terpenuhi  rukun  waris yang diantaranya pewaris, ahli waris, dan harta waris, apabila salah satu rukun tidak dipenuhi maka  pewarisan  tidak  dapat  dilakukan.  Pembagian  waris  dapat  dilakukan  apabila terpenuhinya  syarat  mutlak,  yaitu  meninggalnya  pewaris,  hidupnya  ahli  waris,  status  atau kedudukan  dalam  pembagian  harta  peninggalan. 8 Pada  saat  seorang  meninggal  dunia,  maka saat  itulah  harta  warisan  terbuka.  Pembagian  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang meninggal  dunia  merupakan  manifestasi  pengakuan  Islam  terhadap  adanya  hak  milik perorangan. 9 Hak  milik  perorangan  akan  berakhir  saat  seorang  meninggal  dunia,  dan berpindah ke ahli waris. 10
Dalam  membuktikan  meninggalnya  pewaris  diperlukan  adanya  surat  kematian. Apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Saat meninggalnya pewaris, para ahli waris  yang  masih  hidup  akan  menerima  warisan,  namun  harus  jelas  dan  dapat  dibuktikan secara  hukum.  Kedudukan  dalam  pembagian  harta  peninggalan  ialah  apakah  memiliki hubungan  nasab,  perkawinan,  perbudakan,  atau  hubungan  Agama  Islam.  Sebab  –  sebab dalam pembagian harta peninggalan, hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas dari garis kekerabatan, perkawinan, atau wala‘. 11 Dalam Hukum Waris Islam, ada ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan atau ahli waris dalam kasus – kasus adalah sebagai berikut: 12
a. Anak yang masih dalma kandungan
b. Orang yang hilang ( Mafqud )
c. Orang yang mati serentak
d. Orang yang tertawan
e. Khuntsa (berkelamin ganda)
f. Dzawil Arham
Dalam  literatur  lain  Prof.  Hasbi  Ash-Shiddieqy 13 memberikan  pengertian  bahwa Mafqud adalah  orang  pergi  (tidak  ada  tempat)  yang  tidak  diketahui  alamatnya  (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.
6 Soepomo, Bab – Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradya Paramitha, 1993).
7 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
8 Syuhadah Syarkun, Menguasai Ilmu Fara’idh (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014).
9 Tri Nur Sulistiana, ―Analisis HukumTentang Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam‖ (Universitas Muhammadiyah, 2019).
10 Ibid.
11 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
12 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
13 Abdullah Gofar, Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama (Malang: Tunggal Mandiri, 2016).
Hukum  Islam  dipahami  sebagai  sebuah  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  syari‘at Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Syari‘at Islam telah menjelaskan mengenai masalah hukum harta benda dan kewarisan dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya.
Dalam  menentukan  status  dari  orang  hilang  ( mafqud ),  apakah  dia  masih  hidup  atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah  mengenai  kewarisan  bagi mafqud tersebut.  Sebagai  ahli  waris,  dia  berhak mendapatkan  bagiannya  sesuai  dengan  statusnya,  sebagai dzawil  furud yaitu  golongan  ahli waris  yang  bagian  haknya  tertentu 14 atau  sebagai ashabah ,  yaitu  golongan  ahli  waris  yang bagian  haknya  tidak  tertentu,  tetapi  mendapatkan ushubah (sisa)  dari dzawil  furud atau mendapatkan  semuanya  jika  tidak  ada dzawil  furud 15 dan  tidak  boleh  menerima  warisan sampai ada kepastian bahwa dia masih hidup.
Sedangkan  sebagai  pewaris,  para  ahli  waris  sangat  memerlukan  kepastian  status wafatnya dari mafqud tersebut. Karena status tersebut adalah syarat yang sangat penting bagi ahli  waris  agar  dapat  mendapat  kepastian  bahwa  kewarisan mafqud tersebut  telah  terbuka, hartanya  harus  dijaga  dan  tidak  boleh  diwariskan  sampai  ada  kepastian  dia  masih  hidup. Dengan indikasi, saat ini terlampau banyak orang – orang baik itu bekerja atau belajar di luar kota  bahkan  negara. 16 Tentu  sangat  tidak  menutup  kemungkinan  hal  –  hal  yang  di  luar dugaan akan terjadi seperti hilangnya alat komunikasi, tidak ada kabar sama sekali, lebih lagi seperti  kasus  penculikan  dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  dapat  menjadi  pemicu  pentingnya masalah yang akan Penulis bahas.
Mengenai  masalah mafqud ,  Ahmad  Azhar  Basyir,  menyatakan  bahwa  kedudukan hukum orang hilang atau mafqud adalah dipandang hidup dalam hal – hal yang menyangkut hak – haknya, dan dipandang mati dalam hal  yang menyangkut hak orang lain hingga dapat diketahui dengan jelas, mati atau hidupnya berdasarkan putusan hakim. Akibat dari ketentuan tesebut adalah: 17
1. Harta bendanya tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup.
2. Tidak  berhak  waris  terhadap  harta  peninggalan  kerabatnya  yang  meninggal  dunia setelah mafqud meninggalkan tempat.
Dalam kasus Mafqud sebagai  pewaris, para ulama sepakat  bahwa orang hilang tetap dianggap  masih  hidup  selama  masa  hilangnya  dan  karenanya  harta  miliknya  tidak  dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. 18
Mafqud sebagai  ahli  waris,  harta  waris  peninggalan  dari  pewaris  seluruhnya dibekukan  dan  masih  tetap  menjadi  miliknya,  yaitu  sampai  nyata  kematiannya  atau  hukum menetapkan  kematiannya  dan  belum  dapat  diberikan  kepada  ahli  waris  untuk  sementara waktu  hingga mafqud yang  mewariskan  tersebut  datang  atau  diketahui  dimana keberadaannya. 19 Bila mafqud tersebut  masih  hidup,  maka  dia  berhak  mendapatkan  harta waris  sesuai  dengan  bagiannya.  Namun  bila mafqud tersebut  sudah  ditetapkan  meninggal
14 Otje; Mustofa Haffas Salman, Hukum Waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2010).
15 Ibid.
16 Muhammad Ahlis Hanawa, ―Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi‘I Dan Imam Abu Hanifah)‖ (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001).
18 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2011).a
19 Moh.; Abdul Wahid Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).m
dunia, maka harta waris bagiannya tersebut diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak menerima sesuai bagiannya.
Sedangkan  apabila mafqud sebagai  ahli  waris  orang  lain,  maka  bagian  harta warisannya  ditahan  sampai  jelas  keadaannya.  Bila  dia  muncul  dalam  keadaan  hidup  maka harta  warisannya  diberikan  sesuai  dengan  bagiannya,  namun  bila  dia  sudah  ditetapkan kematiannya maka harta warisannya tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada. Jika dia muncul  setelah  harta  warisannya  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  lain,  maka  dia  berhak mendapatkan haknya dan dikembalikan harta yang masih tersisa bagiannya.
Permasalahan  lain  terjadi  apabila  setelah  hakim  menjatuhkan  putusan  mengenai meninggalnya mafqud ,  dan  ternyata mafqud tersebut  tiba-tiba  hadir  dalam  keadaan  sehat sedangkan harta milik mafqud tersebut telah dibagikan. Para ulama menetapkan bahwa harta yang  menjadi  hak mafqud tersebut  masih  utuh,  maka  yang  bersangkutan  berhak  untuk mengambilnya kembali.  Namun bila hartanya tersebut telah digunakan, habis ataupun rusak oleh  ahli  warisnya,  maka  kekurangannya  tidak  menjadi  hutang  bagi  yang  telah  mengambil karena ia mengambil secara hukum. 20
Mengenai perkara mafqud ini adalah salah satu wewenang dari pengadilan agama dan diatur dalam Pasal 49 Undang  –  Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai  Peradilan Agama yang  telah  dirubah  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang  –  Undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Agar  dapat  mengetahui  keadaan  status mafqud ,  sehingga  masalah  ini  diserahkan  kepada  hakim  Pengadilan  Agama  untuk  dapat memberikan  penetapan  dengan  menggunakan  fakta  –  fakta  dan  bukti  –  bukti  hukum  yang jelas.
Menurut ushul  fiqih ,  harta mafqud yang  belum  ada  kejelasan  meninggalnya,  masih belum  dapat  diwariskan,  karena  orang  itu istishab ,  masih  dianggap  seperti  awalnya  yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai pemiliknya. 21
Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama, bahwa mengenai ada  atau  tidaknya  kewenangan  untuk  menetapkan  status mafqud tesebut  masih  bersifat diperdebatkan (debatable). 22
Dalam Hukum Islam, penentuan mengenai mafqud tersebut bukan merupakan perkara yang  mudah  dan  cepat  karena  jangka  waktu  penentuan mafqud tersebut  dilihat  dari  empat mazhab  yang  ada  dalam  Islam,  yaitu  syafi‘I,  Hanafi,  Maliki,  dan  Hambali  masih  terdapat perbedaan.
Jumhur  ulama  berpendapat  untuk  dapat  menyatakan  kematian  orang mafqud ,  harus ditunggu  sampai  batas  waktu  tertentu  dimana mafqud tidak  mungkin  hidup  lebih  dari  masa itu. Kepastian waktu diserahkan kepada ijtihad para imam. Dari Imam Ahmad Ibnu Hambal yang  menyatakan  bahwa  penetapan  meninggalnya mafqud diserahkan  kepada ijtihad hakim atau  pemerintah  setempat. 23 Pendapat  seperti  ini  diikuti  oleh  imam  al-Syafi‘I,  Malik,  Abu Hanifah,  dan  Abu  Yusuf.  Alasan  mereka  adalah  status  asalnya  adalah  hidup  dan  kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada. 24
Segolongan  ulama  lain  ada  yang  memberi  batas  waktu  tertentu.  Abdul  Malik  bin Majison  menetapkan  batas  waktu  yaitu  90  tahun  karena  menurut  umumnya  tidak  ada  yang
20 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, .s: 139.
21 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, .
hidup  lebih  dari  itu.  Abdullah  bin  Hakam  berpendapat  harus  menunggu  selama  70  tahun (termasuk  tahun  dia  menghilang)  alasannya  ialah  sepotong  hadits  nabi  yang  menyatakan bahwa ― umur umatku antara 70 dan 60 tahun ‖. 25
Berbeda pula dengan yang disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  Dalam  KUHPerdata  tidak  menyebutkan  mengenai mafqud melainkan  orang yang  diperkirakan  telah  meninggal.  Dalam  pasal  467  KUHPerdata 26 dikatakan  bahwa  orang yang diperkirakan telah meninggal adalah orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa meninggalkan pesan, kejelasan atau apapun untuk memberikan kuasa atas kepentingan –  kepentingannya  selama  5  tahun  sejak  kepergian  orang  tersebut  meninggalkan  tempat tinggalnya. Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan bahwa orang yang hilang tersebut akan dinyatakan telah meninggal dunia setelah pihak keluarga melaporkan kepada pengadilan dan  berdasakan  fakta  yang  ada.  Dengan  adanya  putusan  dari  pengadilan  tersebut  kemudian dapat  melaksakan  pewarisan  kepada  Notaris  agar  dapat  melakukan  pembagian  hak  waris menurut keadaan yang terjadi dengan membawa bukti putusan dari pengadilan tersebut.
Notaris  untuk  menjalankan  tugas  dalam  jabatannya  diperlukan  untuk  memiliki keterampilan  dalam  bidang  hukum  dan  harus  dilandasi  dengan  tanggung  jawab  serta  moral yang  tinggi  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dengan  nilai  –  nilai  etika  didalamnya  agar  dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  –  Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang  –  Undang lainnya. 27
Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang  –  undangan  maupun  keinginan  orang  tertentu  dan  badan  hukum  yang memerlukannya. 28 Notaris  sebagai  pejabat  yang  diberi  kewenangan  oleh  Negara  untuk membuat  akta  otentik,  maka  dalam  hal  ini  notaris  juga  memiliki  peranan  penting  dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHM).
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka permasalalahan  yang diangkat pada tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penetapan  status  hukum  orang  hilang  ( mafqud )  melalui  Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat hukum orang orang hilang ( mafqud ) terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris ( mafqud )?
3. Bagaimana  peranan  Notaris  dalam  pembagian  harta  waris  bagi  orang  hilang ( mafqud )?

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  Yuridis  Normatif  yang  menitikberatkan  pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah fakta hukum dan ketentuan dalam peraturan yang terkait  dengan  hukum  waris  Islam  dan  peraturan  mengenai  jabatan  Notaris.  Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah perspektif analisis, yaitu dengan menganalisis kaitan antara
25 Ibid.
26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
27 Undang – Undang Nomor 2 tahung 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
28 Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  dengan  teori  –  teori  hukum  dan  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Penetapan Status Hukum Terhadap Orang Hilang ( Mafqud ) melalui Pengadilan Agama Dalam  literatur  lain  Prof.  Hasbi  Ash-Shiddieqy 29 memberikan  pengertian  bahwa Mafqud adalah orang pergi (tidak ada tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak  pula  diketahui  apakah  dia  masih  hidup  atau  sudah  meninggal.  Pentingnya  penetepan status hukum seorang mafqud sangat berpengaruh terhadap orang – orang yang berada dalam lingkungan  keluarga mafqud ,  terutama  dalam  proses  mewaris.  Karena  ―Orang  yang  hilang tersebut  menjadi  persoalan  dalam  hukum  kewarisan,  karena  kepastian  hidup  atau  mati  itu merupakan syarat pokok dalam Hukum Kewarisan‖. 30
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  terdapat  hukum  yang  mengatur  mengenai mafqud secara  terunifikasi.  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  pewaris  adalah orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalan. 31 Ahli  waris adalah  Orang  yang pada saat  meninggal  dunia  Mempunyai hubungan darah Atau hubungan perkawinan  Dengan  pewaris,  Beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi ahli waris. 32
Unsur  –  unsur  kewarisan  menegaskan  pentingnya  kepastian  atas  kematian  pewaris agar dapat  terjadinya kewaris  yang kemudian harta pewaris tersebut  akan berpindah kepada para  ahli  waris.  Begitu  juga  pada  dalam  penetapan  status  hukum mafqud agar  proses kewarisan  terhadap  harta  benda mafqud tidak  terhalang  oleh  status  hukum  si mafqud dan dapat berpindah kekuasaan kepada para ahli waris.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  ada  peraturan  khusus  yang  membahas mengenai tata cara pemanggilan seseorang dan penentuan status mafqud ini. Sehingga hakim akan  menggunakan  peraturan  hukum  yang  lainnya.  Hakim  menggunakan  Pasal  467 KUHPerdata  yang  digunakan  untuk  memanggil  yang  dimohonkan mafqud sebanyak  3  kali dalam kurun waktu 3 bulan.
Dalam  perkara mafqud seperti  ini  biasanya  hakim  tidak  hanya  menggunakan  aturan hukum  yang  terkait  dalam  hukum  Islam,  namun  juga  berdasarkan  KUHPerdata,  karena Indonesia  masih  menggunakan  pluralisme  hukum  dan  juga  sesuai  dengan  Pasal  1  Aturan Peralihan  Atas  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  KUHPerdata  masih  tetap  dipergunakan dalam  menentukan  suatu  ketetapan  hukum  selama  belum  ada  aturan  hukum  lain  yang mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Selain  itu,  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (4)  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bahwa Inpres Memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam tata urutan perundang-undangan.
Dalam  pasal  2  Undang  –  Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua atas Undang  –  Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-
29 Gofar, Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama .
30 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam (Bandung: Mandar Maju, 2006).
31 Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)
32 Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI)
undang  ini.  Sehingga  masyarakat,  terutama  umat  Islam,  yang  akan  mencari  suatu  keadilan dalam berbagai macam hal yang menyangkut bidang Keislaman.
Berdasarkan  pasal  49  Ayat  1  undang  –  undang  tersebut  juga  menyatakan  bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan.
b. Kewarisan wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
c. Wakaf dan shadaqah.
Dalam  pasal  49  huruf  b  Berbunyi  " …serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan seseorang  tentang  penentuan  Siapa  yang  menjadi  ahli  waris… ".  Sehingga  dalam  perkara mafqud diatas berkaitan erat dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
Hakim di pengadilan dalam proses menentukan status hukum akan memerlukan bukti –  bukti,  baik  bukti  berupa  surat  yang  berkaitan  dan  juga  saksi  –  saksi.  Bukti  –  bukti  yang dihadirkan  merupakan  bukti-bukti  yang  harus  memenuhi  syarat  formal  dan  materil  sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti yang dimaksud pada  pasal  1870  KUHPerdata.  Dan  juga  saksi  –  saksi  yang  dihadirkan  harus  sesuai  dengan yang sudah ditentukan dalam perundang – undangan.
Dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum formil dan materiil Pengadilan Agama belum mengatur secara jelas dan rinci tata cara pemanggilan bagi yang pergi dalam waktu lama tanpa kabar berita kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia, kecuali dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan adanya pernyataan meninggal dunia
Pertimbangan hakim juga dilakukan dengan melihat beberapa hal antara lain:
1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis
4. Dengan  memperhatikan  teman  –  teman  seumur  atau  segenerasi  dengan  yang bersangkutan, apabila teman – teman seumur atau segenerasi mafqud itu telah wafat. Dalam menetapkan perkara mafqud , hakim melihat dalam khazanah keilmuan Islam. Mafqud berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah wafat (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:196). Dengan kata lain, mafqud berarti orang yang hilang dalam jangka waktu dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.
Dalam meneliti mengenai mafqud , Penulis telah menganalisis beberapa kasus mafqud berdasarkan putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK yang diajukan ke  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  dan  Nomor  313/Pdt.P/2019/PA.Smn  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama Sleman.
Dalam  kasus  Nomor  313/Pdt.P/2019/PA.Smn,  Majelis  Hakim  menimbang  dan sependapat dengan pendapat ulama madzhab Maliki maupun madzhab Hanbali tentang batas waktu bisa disebut orang hilang atau bahkan sudah meninggal, dua madzhab ini berpendapat bahwa  apabila  orang  yang  hilang  itu  telah  menempuh  masa empat  tahun sejak keberangkatannya, Hakim berhak memisahkan hubungan suami istri antara orang yang hilang itu dengan istrinya. Kemudian istri itu berkewajiban menjalani iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari (QS. 2:234).
Sedangkan dalam kasus Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK, Hakim menyampaikan bahwa seseorang dapat disebut sebagai mafqud harus memenuhi syarat – syarat dengan melihat dari
sisi  keadaan  dan  jangka  waktu  berdasarkan  pendapat  ulama  fiqh.  Syarat  –  syarat  tersebut antara lain:
1. Hilang  dalam  situasi  yang  patut  dianggap  bahwa  ia  telah  binasa  karena  serangan mendadak atau dalam keadaan perang. Maka dapat diputus mafqud dengan jangka waktu 40 tahun setelah kepergian.
2. Pergi  untuk  suatu  keperluan,  tetapi  tidak  pernah  kembali.  Maka  dapat  diputus mafqud dengan jangka waktu 40 tahun.
3. Hilang  dalam  suatu  kegiatan  wisata  atau  urusan  bisnis.  maka  Hakim  dapat  memutuskan mafqud dengan pertimbangan sendiri (Muhammad Toha Abul ‗Ula Kholifah, 2005:543).
4. Dengan  memperhatikan  teman  –  teman  seusianya.  Apabila  teman  –  teman mafqud tersebut telah wafat (Abdul Aziz Dahlan, 1996:1038)
Mengenai  masalah  jangka  waktunya,  para  ulama  madzhab  memiliki  perbedaan pendapat, yaitu:
1. Ulama  Madzhab  Hanafi:  90  tahun,  dengan  asumsi  bahwa  dalam  jangka  waktu  tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat.
2. Ulama  Madzhab  Maliki:  70  tahun,  dasarnya  hadits  Rasul  yang  menyatakan  bahwa  usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun.
3. Ulama  madzhab  Syafi‘I:  90  tahun,  yaitu  batas  usian  orang  –  orang  yang  sebaya dengannya didaerah dia tinggal.
4. Ulama  Madzhab  Hanbali:  Jika  mafqud  itu  hilang  dalam  suasana  yang  sedemikian  rupa sehingga  dapat  diduga  dia  telah  wafat,  seperti  dalam  perang,  atau  tenggelamnya  alat transporatsi  yang  dinaiki,  di  mana  sebagian  penumpang  selamat  dan  sebagian  lagi  tidak selamat,  maka  disini  ditunggu  sampai  dengan  jangka  waktu  4  (empat)  tahun.  jika  ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata, atau menuntut ilmu), maka:
a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk bertahan hidup.
b. Diserahkan pada pertimbangan hakim. (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198). Hakim  memiliki  tiga  macam  pokok  pertimbangan  hukum  sampai  akhirnya mafqud ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum, antara lain:
a. Bukti otentik
b. Berdasarkan waktu lamanya mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa
c. Kesaksian para saksi
Anggapan mafqud masih  hidup  tidak  bisa  dipertahankan  dan  dianggap  merugikan pihak lain. Maka penentuan status mafqud perlu dilakukan agar dapat terpenuhinya kepastian hukum atas mafqud tersebut.
Dalam  melakukan  pencarian  hukum,  dalam  kasus  ini  Majelis  Hakim  melakukan metode  Ijtihad.  Ijtihad  adalah  mencurahkan  segenap  kemampuan  berfikir  dalam  menggali dan  merumuskan  syar'i  yang  bersifat  zhanni  (perkiraan)  dengan  menggunakan  metode tertentu  yang  dilakukan  oleh  yang  berkompeten  baik  secara  metodologis  maupun permasalahan. 33
Dalam ijtihad ,  metode  pertama  yang  dipakai  adalah istidlal ,  baru  kemudian  ketika tidak  ditemukan  dalil  sebagai  rujukannya,  dipakailah  metode  istishab. 34 Oleh  karena  itu, banyak  ulama  yang  menjelaskan  bahwa  secara  hierarki ijtihad , istishab termasuk  dalil  atau
33 Umar Muhaimin, ―Metode Istidlal Dan Istishab (Fornulasi Metodoligi Ijtihad)‖ Vol. 8, No (2017): 331.
34 Ibid: 348.
pegangan  yang  terakhir  bagi  seorang  mujtahid  setelah  ia  tidak  menemukan  dalil  dari  Al- Qur‘an,  al-Sunnah,  ijma‘  atau  qiyas. 35 Dalam  metode  penentuan  status mafqud ,  hakim melakukan  dengan  cara Istishab ,  yaitu  menetapkan  hukum  yang  berlaku  sejak  awal  sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.
Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Qur`an, as- Sunnah, maupun alMaslahah, dengan menggunakan metode yang muttafaq yakni Qur`an, as- Sunnah, Ijma‘ dan Qiyas, atau metode yang masih mukhtalaf yakni Mazhab as-Shahabi, al- ‗Urf,  dan  Syar`u  Man  Qablana,  istihsan,  istihlah  maupun  sad  al-dzariah. 36 Sedangkan istishhab adalah  penetapan  hukum  suatu  perkara,  baik  itu  berupa  hukum  ataupun  benda  di masa  kini  ataupun  mendatang  berdasarkan  apa  yang  telah  ditetapkan  atau  berlaku sebelumnya. 37
Akibat  Hukum  Orang  Hilang  ( Mafqud )  Terhadap  Harta  Benda  Baik  Bagi  Pewaris Maupun Ahli Waris ( Mafqud )
Akibat  hukum  orang  hilang  ( mafqud )  terhadap  harta  benda  baik  bagi  pewaris  maupun  ahli waris ( mafqud ) adalah tertunda atau dibekukan sementara harta warisan mafqud sampai batas waktu tertentu dan adanya penetapan hakim terhadap status hukum mafqud tersebut. Hukum Waris  Islam  adalah  aturan  yang  mengatur  pengalihan  harta  dari  seorang  yang  meninggal dunia  kepada  ahli  warisnya. 38 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Hukum  Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan  siapa  –  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagian  masing  – masing. 39
Dalam  Hukum  Waris  Islam,  ada  ahli  waris  yang  dikelompokkan  dalam  ahli  waris yang statusnya diragukan atau ahli waris dalam kasus – kasus adalah sebagai berikut: 40
1. Anak yang masih dalam kandungan
2. Orang yang hilang ( mafqud )
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan
5. Khuntsa (berkelamin ganda)
6. Dzawil Arham (kerabat)
Dalam hal kedudukan harta warisan mafqud dapat dibagi menjadi dua bagian. Antara lain:
1. Mafqud sebagai pewaris ( Muwwarits )
Hartanya  tetap  menjadi  milikinya  dan  tidak  dibagikan  kepada  ahli  warisnya  sampai jelas  kematiannya.  Bila  dia  masih  hidup  dan  kembali  maka  dia  berhak  mengambil kembali hartanya. Namun apabila hakim telah memutuskan bahwa dia meninggal, maka harta tersebut dapat dibagian kepada ahli warisnya pada saat hakim menetapkan dia sudah meninggal. 41
2. Mafqud Sebagai Ahli Waris
35 Ibid.
36 Ibid: 333.
37 Ibid: 340.
38 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
39 Pasal 17 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).
40 Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi .
41 Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia .
Harta  yang  menjadi  bagian mafqud ditahan  atau  ditangguhkan  dahulu  sampai  jelas keadaannya. Bila mafqud hadir dalam keadaan hidup, maka dia berhak mengambil harta warisan  yang  menjadi  haknya,  namun  bila mafqud sampai  ditetapkannya  oleh  hakim bahwa  dia  telah  meninggal  maka  harta  warisannya  yang  menjadi  haknya  tersebut dibagikan  kepada  ahli  waris  lain  yang  berhak.  Dan  apabila mafqud muncul  dalam keadaan  hidup  setelah  penetapan  hakim  tersebut,  dia  berhak  mengambil  sisa  hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris lainnya. 42
Pada  dasarnya  mengenai  kedudukan  harta  waris  ini  memiliki  kesamaan  dalam  hal penundaan atau pembekuan harta sementara atas harta warisan mafqud tersebut, baik mafqud sebagai pewaris maupun ahli waris. Namun perbedaan dari kedua mafqud tersebut adalah dari sisi kedudukan mafqud tersebut, dimana mafqud dalam posisinya sebagai ahli waris memilki kedudukan ganda, yaitu sebagai ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia dan juga sebagai  pewaris  terhadap  ahli  warisnya  secara  sekaligus  apabila  ia  memiliki  istri  dan keturunan.
Persamaan dari kedua macam mafqud tersebut adalah mengenai saat terbukanya harta warisan  tersebut  yang  mengharuskan  adanya  penetapan  pengadilan  bahwa mafqud tersebut telah  meninggal  dunia  dengan  berbagai  pertimbangan  hukum.  Sehingga  kepastian  hukum mengenai  status  hukum  seorang mafqud sangat  penting  agar  dapat  terbukanya  warisan terhadap para ahli waris yang berhak atas harta tersebut. Apabila belum ada penetapan hakim, maka  harta  dari mafqud akan  terlindungi  karena  akan  dibekukan  sampai  adanya  kepastian hukum mafqud .
Peranan Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Orang Hilang ( Mafqud ) Peranan Notaris dalam pembagian harta waris bagi orang hilang ( mafqud ) adalah dalam hal membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM). Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) adalah  surat  yang  dijadikan  dasar  adanya  hak  bagi  pihak  ahli  waris  untuk  melakukan perbuatan  hukum  atas  suatu  warisan  yang  ditinggalkan  pewaris. 43 Surat  Keterangan  Waris adalah  suatu  bentuk  pembuktian  dari  ahli  waris  tentang  kebenaran  bahwa  orang  yang  tepat dan  berhak  mewarisi  dari  pewaris,  yang  didalam  isinya  menerangkan  mengenai  kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris (Hartono, 1991). 44
Para ahli waris pada umumnya membuat Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan atas  permintaan  para  ahli  waris  itu  sendiri.  Dengan  adanya  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris maka  (SKHM)  ahli  waris  dapat  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  harta  peninggalan pewaris  secara  bersama  –  sama,  baik  mengenai  tindakan  kepengurusan  maupun  tindakan kepemilikan atas warisan tersebut. 45
Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  (SKHM)  dibuat  dengan  tujuan  untuk  membuktikan siapa  saja  yang  merupakan  ahli  waris  atas  harta  peninggalan  yang  telah  terbuka  menurut hukum  dari  beberapa  porsi  atau  bagian  masing  –  masing  ahli  waris  terhadap  harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. 46
Untuk  mengetahui  dasar  hukum  notaris  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris (SKHM)  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  UUJN  maka  perlunya  interpretasi  dalam
42 Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul Fikri, 1983).
43 I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; and Dkk, ―Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia,‖ JIPPk Vol. 3, No (2018): 134, 136.
44 Ibid: 136.
45 Ibid: 134.
46 Ibid: 136.
menelusurinya melalui metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sestem hukum. 47
Berdasarkan  teori  kewenangan  atribusi  yang  merupakan  pemberian  wewenang  yang baru  kepada  suatu  jabatan  berdasarkan  suatu  peraturan  perundang  –  undangan  atau  aturan hukum. 48 Melalui teori kewenangan atribusi ini notaris memperoleh sumber kewenangan dari UUJN. 49
Dalam  membuat  akta  otentik,  ada  dua  bentuk  akta  yang  dikenal  notaris  berdasarkan dengan yang tercantum dalam UUJN, yaitu:
a. Akta Partij (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang  berisi  uraian  atau  keterangan,  pernyataan  para  pihak  yang  diberikan  atau  yang diceritakan dihadapan pejabat umum.
b. Akta  Relaas  (Akta  Pejabat),  yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  disebut  juga Akta Berita Acara yang isinya berupa uraian dari pejabat umum atas permintaan para pihak,  agar  perbuatan  atau  tindakan  para  pihak  yang  dilakukan  di  hadapan  pejabat umum tersebut dituangkan dalam akta otentik. 50
Kewenangan  notaris  seperti  pasal  15  ayat  (1)  sampai  (3)  UUJN  dalam  keperdataan sangatlah  luas.  UUJN  menentukan  sejumlah  kewenangan  Notaris,  Dalam  Pasal  15  ayat  (1) UUJN diatur kewenangan umum Notaris sebagai berikut:
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh undang – undang . 51
Selain  kewenangan  umum  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1) UUJN,  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN  ditentukan  kewenangan  lain  dari  notaris  sebagai berikut:
Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang. 52
47 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
48 Gede Afriliana Saputra, ―Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris,‖ Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan , 2015-2016., 224.
49 Ibid.
50 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
51 Pasal 15 ayat (1), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014
52 Pasal 15 ayat (2), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN diatur pula kewenangan yang dapat dimiliki notaris di luar dari UUJN sebagai berikut:
“Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 53 Kewenangan  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  memberikan  kemungkinan  bagi  notaris untuk  memiliki  kewenangan-kewenangan  lain  yang  akan  diatur  kemudian  dalam  produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 54
Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan:
“Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  beserta  para  ahli  warisnya  atupun  bagi orang-orang  yang  mendapatkan  hak  dari  mereka,  suatu  akta  otentik  memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. 55
Menurut  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  akta  otentik  dapat  memberikan  suatu  bukti yang sempurna atas hal – hal yang termuat didalamnya, termasuk yang berkaitan dengan ahli waris  dalam  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  (SKHM)  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang otentik.
Dari  hal  tersebut  dapat  dihubungkan  dengan  Pasal  1868  KUHPerdata  yang menyebutkan: “Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” . 56
Pasal 1868 KUHPerdata menerangkan mengenai unsur – unsur akta otentik, yaitu:
1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang.
2. Dihadapan pejabat umum.
3. Dibuat oleh dan atau pejabat umum dimana tempat akta itu dibuat.
Berdasarkan  unsur  –  unsur  di  atas  adalah  dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan  pejabat umum,  yaitu  notaris.  Dalam  pasal  1  UUJN  yang  menyebutkan: “Notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. 57
Dengan melihat ketentuan – ketentuan hukum saat ini, kita dapat melihat keterlibatan notaris  dalam  proses  kewarisan.  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris  dapat  dikatakan  sebagai  amanat  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  terutama pada pasal 1868 KUHPerdata merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang notaris.
Dari  uraian  mengenai  hubungan  peraturan  –  peraturan  yang  disebutkan  dengan sistematis di atas, maka Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) dapat dibuat dalam bentuk otentik  dan  notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  wewenang  dalam  membuat  Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) dalam bentuk akta otentik.
Dalam membuat suatu akta notaril, diperlukan beberapa persyaratan dokumen yang berkaitan dengan isi akta yang akan dibuat, seperti dokumen mengenai identitas, alas hak dan dokumen  –  dokumen  lain  yang  dibutuhkan.  Dokumen  yang  diperlukan  dalam  pembuatan suatu  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  (SKHM)  adalah  dokumen  yang  berisikan  mengenai identitas dan kronologis kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan surat – surat lainnya yang berkaitan.
53 Pasal 15 ayat (3), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
54 Afriliana Saputra, ―Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.‖
55 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
56 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
57 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan. Penetapan status hukum orang  hilang  ( mafqud )  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan Agama  setempat  dengan  menyerahkan  berbagai  macam  bukti  yang  diperlukan  untuk digunakan  dalam  penilaian  hakim  dalam  menetapkan  status  orang  hilang  ( mafqud ).  Akibat hukum  orang  hilang  ( mafqud )  terhadap  harta  benda  baik  bagi  pewaris  maupun  ahli  waris ( mafqud )  adalah  harta  tersebut  masih  tertutup  atau  ditangguhkan  terlebih  dahulu  sampai jangka  waktu  yang  ditetapkan  dan  akan  terbuka  apabila  hukum  yang  berlaku  telah menetapkan  bahwa mafqud tersebut  sudah  meninggal  dunia  oleh  hakim.  Peranan  notaris dalam  pembagian  harta  waris  bagi  orang  hilang  ( mafqud )  adalah  dalam  pembuatan  Surat Keterangan  Hak  Mewaris  (SKHM)  yang  didasari  oleh  Pasal  15  UUJN.  Jo.  Pasal  1870 KUHPerdata jo. 1868 KUHPerdata jo. Pasal 1 UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriliana Saputra, Gede. ―Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.‖
Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan , n.d., 224.
Ahlis Hanawa, Muhammad. ―Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi‘I Dan Imam Abu Hanifah).‖ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
Ali, Zainuddin. Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. ———. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press, 2001.
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
Gofar, Abdullah. Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama . Malang: Tunggal Mandiri, 2016.
Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional . Jakarta: Tinta Mas, 1968.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Mardani. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi, . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Muhaimin, Umar. ―Metode Istidlal Dan Istishab (Fornulasi Metodoligi Ijtihad)‖ Vol. 8, No (2017): 331,348,333, 340.
Muhibbin, Moh.; Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Warisan Di Indonesia . Bandung: Vorkink Van Hoeve‘s Graven Hage, n.d.
Sabiq, Sayid. Fiqhus Sunnah . Beirut: Darul Fikri, 1983. Sajja, R., Iqbal Taufik. Dinamika Hukum Islam . Yogyakarta: Deepublish, 2016. Salman, Otje; Mustofa Haffas. Hukum Waris Islam . Bandung: Refika Aditama, 2010.
Soepomo. Bab – Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradya Paramitha, 1993. Sudarsono. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral . Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Sulistiana, Tri Nur. ―Analisis HukumTentang Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam.‖ Universitas Muhammadiyah, 2019.
Supriadi. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,
2006.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, . Jakarta: Prenada Media, 2011. Syarkun, Syuhadah. Menguasai Ilmu Fara’idh . Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014. Usman, Rachmadi. Hukum Kewarisan Islam . Bandung: Mandar Maju, 2006.
Yoga;, I Gusti Kade Prabawa Maha, and Dkk. ―Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia.‖ JIPPk Vol. 3, No (2018): 134, 136.