## ANALISIS KEDALAMAN KEUANGAN, REDISTRIBUSI FISKAL DAN PENDIDIKAN PADA KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2010–2018
Tiofan Bagus Wicaksono Situngkir 1 , Syafri 2*
1 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710
2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No 1, Grogol, Jakarta 11440, Indonesia
* Corressponding Author Email: syafri@trisakti.ac.id ABSTRACT Purpose : This  Study  aims  to  analyze  the  effect  credit  per  GDP,  General allocation funds (DAU), And average length of scholling in the gini ratio. Design/Methodology/ Approach : The data used is secondary data, derived from the publication of the central  bureau  of  statistics,  directorate  general  of  fiscal  balance and bank indonesia, in the form of annual data from 2010 to 2018. the analytical method used is panel data regression with the number of objects in 32 provinces in indonesia, except dki jakarta and north kalimantan provinces. Findings : The  results  showed  that  credit  per  grdp  had  a  significant  positive effect  on  the  gini  ratio  at  the  95%  confidence  level,  the  general allocation  funds  (dau)  had  a  significant  positive  effect  on  the  gini ratio  at  the  99%  confidence  level  and  the  average  length  of schooling  had  a  significant  negative  effect  on  the  gini  ratio  at  the level of confidence. 99% confidence. Keywords : Gini  Ratio,  Credit  per  GRDP,  General  Allocation  Fund,  Average Length  of  Schooling,  Income  Inequality,  Financial  Depth,  Fiscal Redistribution, Education. JEL Classification : E51, H83, O16, P36 Submission date: 4 November 2020 Accepted date: 7 Maret 2021

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  masalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  stagnan  (CNBC,  2019),  serta masih  mempunyai  tingkat  ketimpangan  pendapatan  yang  tinggi  (Republika.com,  2019). Dalam dua dekade terakhir, ketimpangan antara kelompok orang terkaya dan masyarakat lainnya  di  Indonesia,  tumbuh  lebih  cepat  dibandingkan  negara  lainnya  di  ASEAN, dimana  empat  orang  terkaya  memiliki  kekayaan  lebih  dari  100  juta  orang  termiskin
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020 : 141-158
ISSN : 2442-9686 (online) DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v28i2.8151 ISSN : 0853-3970 (print)
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________
(Oxfam,  2017).  Dalam  laporan  World  Bank  2016,  pada  tahun  2002  terdapat  sebanyak 10% kelompok terkaya di Indonesia mengkonsumsi lebih dari apa yang dikonsumsi 42% kelompok  termiskin,  dan  pada  tahun  2014,  meningkat  menjadi  setara  dengan  konsumsi 54%  kelompok  termiskin.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  bukan  hanya  ketimpangan kekayaan  saja  yang  meningkat  tetapi  juga  ketimpangan  pendapatan,  yang  dicerminkan dari level konsumsi masyarakat.
Menurut  publikasi  World  Bank  tahun  2016,  ketimpangan  pendapatan  meningkat  sejak diberlakukannya era otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan terjadinya lonjakan harga komoditas pada tahun 2000. Delapan tahun kemudian ketika terjadi krisis ekonomi global, ketimpangan pendapatan meningkat sangat curam dan tidak menunjukan adanya  penurunan  yang  signifikan  sejak  tahun  2011.  Fenomena  ini  kontras  dengan menurunnya  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  dari  10%  dalam  dua  dekade  terakhir  sejak Krisis Keuangan Asia. Kemudian kedua krisis keuangan pada tahun 1997 (rasio gini 1996 =  0,35)  dan  2008  (rasio  gini  =  0,37)  juga  mempunyai  pengaruh  yang  berbeda  terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pada tahun 1997, krisis  sempat  menyebabkan ketimpangan  menurun  dan  kemiskinan  meningkat  sedangkan  pada  tahun  2008  justru meningkatkan  ketimpangan  tetapi  menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Hal  tersebut menunjukan bahwa ada perbedaan pada kondisi perekonomian Indonesia antara sesudah dan  sebelum  krisis  tahun  1997.  Pada  masa  setelah  krisis,  Indonesia  mulai  menerapkan kebijakan  desentralisasi  fiskal  dan  kebijakan  nilai  tukar  mengambang.  Lebih  lanjut, Pemerintah  Indonesia  juga  telah  mendorong  peningkatan  pendidikan  melalui  kebijakan seperti  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD  1945 pasal 31. Dalam ayat 4 pasal tersebut juga dimandatkan bahwa sekurang-kurangnya dari dua  puluh  persen  anggaran  Pemerintah  harus  ditujukan  untuk  penyelenggaraan pendidikan  nasional.  Investasi  Pemerintah  terhadap  pendidikan  dalam  dua  dekade terakhir  belum  mampu  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  yang  semakin meningkat.
Ketimpangan  pendapatan  sendiri  adalah  bentuk  dualitas  dalam  pembangunan  ekonomi, dimana  saat  ekonomi  bertumbuh,  ketimpangan  juga  akan  ikut  bertumbuh,  kemudian berangsur-angsur berkurang (Kuznets, 1955). Menurut (Tambunan, 2018) akses terhadap kebutuhan  dasar  berupa  pendidikan,  kesehatan  maupun  akses  terhadap  layanan  jasa keuangan adalah hal kunci dalam menciptakan  pola distribusi sumber daya yang merata dalam pemberdayaan masyarakat. Pemikiran ini sesuai dengan Amartya Sen (1992), yang memandang  masalah  pembangunan  ekonomi  sebagai  kapasitas  untuk  berfungsi  dalam masyarakat,  yaitu  sebuah  ide  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  harus  dapat memperoleh  akses-akses  kebutuhan  dasar  untuk  mengembangkan  kemampuannya khususnya pada masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dari  beberapa  penelitian  sebelumnya,  diketahui  ketimpangan  pendapatan  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  seperti  tingkat  pendidikan,  fertilitas,  harapan  hidup,  redistribusi fiskal  maupun  akses  terhadap  sektor  keuangan  (Zhang  &  Naceur,  2019;  Thronton  & Tommaso, 2019; Altunbas & Thornton, 2019; Goerl & Seiferling, 2014; dan Plumper & Neumayer,  2014).  Tetapi  beberapa  pendapat  mengatakan  bahwa  pengembangan keuangan, redistribusi fiskal maupun faktor pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
signifikan  terhadap  tingkat  ketimpangan  pendapatan  (Bittencourt,  Chang,  Gupta,  & Miller, 2019; Hsieh, Chen, & Lin, 2019; Fischer, Huerta, & Valenzuela, 2018; Mi & Liu, 2014; Duncan & Peter, 2016).
Pendidikan dianggap faktor utama yang berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan ketimpangan  pendapatan  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Amartya  Sen  (1992)  bahwa kemiskinan  disebabkan  karena  terbatasnya  akses  untuk  mengembangkan  diri,  salah satunya  adalah  akses  pendidikan.  Pendapat  ini  juga  diperkuat  oleh  Hindun,  Soejoto,  & Hariyati (2019), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh dalam menurunkan  ketimpangan  pendapatan.  Namun  dalam  beberapa  kesempatan  pendidikan justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini ditengarai karena belum meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya antara daerah barat dan timur, dimana individu yang menerima  pendidikan  lebih  tinggi  mendapatkan  pekerjaan  lebih  layak  dan  upah  yang lebih  tinggi  dibandingkan  yang  tidak  (Nadya  &  Syafri,  2019).  Hal  yang  sama  juga diutarakan  oleh  Wahyuni  &  Monika  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  pengaruh pendidikan  terhadap  pendapatan  semakin  meningkat,  dimana  peningkatan  pendidikan akan meningkatkan pendapatan pada masyarakat yang sudah memiliki pendapatan tinggi. Dari  beberapa  penelitian  tersebut  terlihat  bahwa  pendidikan  mempunyai  efek  untuk meningkatkan  pendapatan  pada  sebagian  masyarakat,  namun  penyebaran  akses pendidikan  yang  tidak  merata  justru  akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan. Dengan  demikian,  senada  dengan  teori  yang  dinyatakan  oleh  Amartya  Sen  (1992) peningkatan  akses  pendidikan  justru  akan  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan. Dalam  hal  ini  tingginya  akses  pendidikan  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  rata-rata  lama sekolah.
Sebagaimana  diuraikan  oleh  Sen  (1992),  bahwa  masalah  pembangunan  ekonomi  adalah meningkatkan  kapasitas  untuk  berfungsi  dalam  masyarakat  dimana  masyarakat  harus dapat memperoleh akses-akses kebutuhan dasar untuk mengembangkan kemampuannya, khususnya  pada  masyarakat  miskin  dan  terpinggirkan.  Akses  kebutuhan  dasar  tersebut yang apabila tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dan menyebabkan  kemiskinan  relatif  (Todaro  &  Smith,  2012).  Akses  kebutuhan  dasar tersebut,  di  antaranya  berupa  akses  terhadap  pembiayaan  dan  kredit  usaha,  guna mengembangkan usaha serta menghasilkan output positif dalam perekonomian. Sehingga menurut  pemikiran  tersebut,  akses  terhadap  sektor  keuangan  diperlukan  untuk mengentaskan  individu  dari  ketimpangan  pendapatan.  Pengaruh  langsung  dari  sektor keuangan  terhadap  ketimpangan  dijelaskan  bahwa  dengan  meningkatnya  kedalaman keuangan  maka  akan  terbentuk  akses  finansial  secara  luas  kepada  masyarakat  dan meningkatkan  efisiensi  produktivitas  sehingga  mampu  mengurangi  tingkat  ketimpangan maupun kemiskinan (Amri, 2017), selain itu pengembangan keuangan terbukti signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pada negara berpendapatan rendah dan tinggi dalam jangka panjang (Altunbas & Thornton, 2019; Thronton & Tommaso, 2019). Kemudian secara tidak langsung, dengan adanya pengembangan keuangan dan kebebasan keuangan,  akan  mempengaruhi  faktor-faktor  seperti  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  pendapatan  (Ni  &  Liu,  2019;  Hoi  Le  &  Nguyen, 2019).  Namun  sebaliknya,  Bittencourt,  Chang,  dkk  (2019)  menyatakan  pengembangan
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________
keuangan  justru  akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  pada threshold tertentu  di Amerika  Serikat.  Selanjutnya  pengembangan  keuangan  yang  masif  akan  mendorong terjadinya overdevelopment dan malfunction pada  sektor  finansial  yang  akhirnya  juga akan  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  (Hsieh,  Chen,  &  Lin,  2019).  Meskipun Zhang & Naceur (2019) mendukung peningkatan kedalaman keuangan untuk mengurangi ketimpangan  pendapatan,  di  sisi  yang  lain  juga  menyatakan  bahwa  adanya  kebebasan keuangan  cenderung  mempunyai  efek  yang  berlawanan  pada  ketimpangan  dan kemiskinan,  dimana  dapat  memperberat  distribusi  pendapatan.  Selain  itu,  Aspek pengembangan  keuangan  seperti  kedalaman  keuangan  yang  ditunjukan  melalui  variabel rasio  kredit  terhadap  PDB  juga  ikut  mendorong meningkatnya  ketimpangan  pendapatan pada  negara  berpendapatan  rendah  (Fischer,  Huerta,  &  Valenzuela,  2018).  Tetapi  hasil yang  berbeda  justru  ditemukan  pada  negara  berpendapatan  tinggi,  dimana  efek kedalaman keuangan yang memperparah ketimpangan pendapatan hilang. Hal ini terjadi karena negara yang berpendapatan rendah tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat seperti  negara  yang  berpendapatan  tinggi.  Dari  beberapa  penelitian  tersebut  terlihat bahwa  dengan  meningkatkan  aspek  pengembangan  keuangan  akan  mengurangi  tingkat ketimpangan  pendapatan,  tetapi  pengaruh  tersebut  hilang  apabila  pengembangan dilakukan  secara  masif  dan  pada  negara  dengan  perlindungan  hukum  yang  rendah. Melihat penelitian tersebut dan perlunya akses kebutuhan dasar seperti pembiayaan untuk mengurangi  ketimpangan,  meningkatkan  aspek  pengembangan  keuangan  di  Indonesia dinilai  akan  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Salah  satu  aspek pengembangan keuangan yaitu kedalaman keuangan yang dicerminkan oleh rasio kredit per PDRB dapat dijadikan sebagai variabel untuk mencerminkan akses pembiayaan pada masyarakat di daerah.
Plumper  &  Neumayer  (2014)  menyatakan  bahwa  redistribusi  pendapatan  mempunyai efek  negatif  pada  ketimpangan  pendapatan  dalam  jangka  panjang.  Goerl  &  Seiferling (2014) juga menyatakan bahwa desentralisasi pengeluaran pemerintah dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, beberapa kondisi perlu dipenuhi terlebih dahulu,  seperti  sektor  pemerintah  yang  cukup  besar,  desentralisasi  yang  komprehensif, dan  daerah  harus  mempunyai  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  memadai.  Wardhana, Juanda,  Siregar,  &  Wibowo  (2013)  melalui  analisis  regresi  data  panel  juga  menyatakan bahwa  dana  alokasi  umum  (DAU)  dapat  menurunkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan antar  daerah  yang  dicerminkan  melalui  indeks williamson pada  tahun  2001-2010. Menurut penelitian  ini,  DAU  akan  mempunyai  efek  yang  signifikan  dalam menurunkan ketimpangan apabila dialokasikan bukan pada belanja rutin. Hasil penelitian ini didukung oleh  Khusnah  (2015)  bahwa  DAU  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  disparitas pendapatan  yang  dinyatakan  melalui  indeks entropi  theil di  kabupaten/kota  di  Jawa Timur  pada  tahun  2008-2013.  Di  sisi  lain,  beberapa  penelitian  berpendapat  bahwa redistribusi  fiskal  mempunyai  pengaruh  kecil  terhadap  ketimpangan  pendapatan  atau mendorong terjadinya inequality. Mi & Liu (2014) menyatakan bahwa redistribusi fiskal akan  semakin  memperburuk  tingkat  ketimpangan  pendapatan  karena  adanya  faktor korupsi di Pemerintahan Tiongkok. Selanjutnya Putri & Natha (2014) menyatakan bahwa pengalokasian  DAU  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh rasio gini pada kabupaten/kota Provinsi Bali  pada  tahun  2008-2012.  Penelitian  lainnya  juga  menyatakan  bahwa  DAU  perkapita mempunyai  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  tingkat  ketimpangan  di  Indonesia (Nurman,  2013).  Dari  beberapa  penelitian  tersebut  terlihat  bahwa  secara  umum redistribusi  fiskal  merupakan  instrumen  yang  penting  untuk  menurunkan  tingkat ketimpangan  pendapatan,  dalam  hal  ini  dicerminkan  oleh  DAU,  namun  beberapa persyaratan  harus  dipenuhi  seperti  minimnya  faktor  korupsi  serta  alokasi  belanja  tidak pada belanja rutin.
Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Menganalisis  bagaimana  pengaruh  tingkat  kedalaman  keuangan  yang  diproksikan melalui  kredit  per  PDRB  mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  pendapatan  di Indonesia.
2. Menganalisis  bagaimana  pengaruh  redistribusi  fiskal  yang  diproksikan  oleh  DAU mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan yang diproksikan melalui rata- rata lama sekolah mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  apakah  kedalaman  keuangan,  redistribusi fiskal  dan  pendidikan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  di  Indonesia.  Data  yang digunakan merupakan panel data seluruh provinsi Indonesia dalam rentang waktu 2010 - 2018,  yang  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  (DJPK)  dan  Bank  Indonesia  yang  terdiri  dari  32  provinsi  sejak  tahun  2010 sampai dengan tahun 2018. Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Utara dihilangkan dari analisis, dengan pertimbangan DKI Jakarta tidak memperoleh dana alokasi umum, tingkat kedalaman  keuangan  yang  jauh  melebihi  dari  rata-rata  nasional  serta  tidak  mempunyai karakteristik yang sama dengan provinsi lainnya dan Kalimantan Utara baru diresmikan tahun  2015  sehingga  tidak  terdapat  data  untuk  tahun  2010  -  2014.  Pendekatan  yang dipakai  dalam  penelitian  adalah  metode  kuantitatif.  Metode  ini  menitikberatkan  pada analisis  statistik  pada  data  rasio  atau  numerik  yang  digunakan  untuk  memperoleh parameter statistik sebagai alat pengujian hipotesis dalam rangka menarik kesimpulan.
Variabel  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  variabel  bebas  dan  variabel terikat.  Variabel  terikat  merupakan  variabel  yang  ingin  diuji,  sedangkan  variabel  bebas adalah  variabel  yang  digunakan  untuk  menguji  variabel  terikat.  Variabel  bebas  yang digunakan adalah:

## Rasio Kredit per PDRB
Rasio  kredit  per  PDRB  merupakan proxy dari  tingkat  kedalaman  keuangan  pada  suatu provinsi, yang menunjukan seberapa jauh sektor keuangan berperan dalam perekonomian daerah.  Rasio  kredit  per  PDRB  diperoleh  dengan  membagi  jumlah  kredit  dalam  rupiah dan valas dengan PDRB pada masing-masing provinsi. Data kredit per provinsi diperoleh dari  Bank  Indonesia  sedangkan  PDRB  diperoleh  dari  BPS  untuk  periode  waktu  2010  - 2018.

## Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  (DAU)  adalah  bentuk  redistribusi  fiskal  berupa  dana  transfer  ke daerah  yang  merupakan  bentuk  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Pelaksanaan  transfer DAU  diatur  oleh  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah.  Data  DAU  yang  digunakan  dalam penelitian adalah realisasi DAU periode 2010– 2018 yang berasal dari publikasi tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

## Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah merupakan komponen yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan  Manusia  dengan  metode  baru  sejak  2010  oleh  BPS.  Variabel  ini mencerminkan  bagaimana  masyarakat  mengakses  pendidikan  yang  merupakan  bentuk dari hasil pembangunan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang berasal dari publikasi BPS periode 2010 – 2018.
Kemudian,  variabel  terikat  yang  digunakan  adalah  rasio  gini.  Rasio  gini  merupakan indeks  yang  mengukur  ketimpangan  pendapatan  secara  menyeluruh  dalam  sebuah populasi. Nilai koefesien gini berada dalam kisaran 0 sampai 1, dimana apabila bernilai mendekati  nilai  0  berarti  mendekati  pemerataan  yang  sempurna  sebaliknya  apabila mendekati  1 berarti mendekati  ketimpangan  absolut. Variabel ini  diperoleh  dari  laporan publikasi BPS periode 2010 sampai 2018.
Dalam  penelitian  ini,  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  data  panel.  Analisis  data panel  merupakan  analisis  yang  mengkombinasikan  data time  series dan cross-section . Dengan  demikian,  analisis  ini  dapat  memasukan  variabel  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan  analisis  yang  hanya  menggunakan time-series atau cross-section saja.  Adapun metode  data  panel  yang  digunakan  dapat  berupa common  constan  method,  fixed  effect method maupun random effect method yang determinasinya ditentukan melalui uji Chow dan  uji  Hausman.  Uji  Chow  akan  menentukan  apakah  model fixed  effect  method lebih cocok  dibandingkan  model common  constan  method ,  sedangkan  uji  Hausman  akan menentukan  apakah  model random  effect  method lebih  cocok  digunakan  dibandingkan model fixed effect method.
Persamaan matematis model regresi yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:
Gini = β0 + β1 KPDRB+ β2 DAU + β3 RLS + e
Dimana:
β0 = Konstanta
Gini = Rasio Gini
KPDRB = Rasio Kredit per PDRB
RLS = Rata-Rata Lama Sekolah
DAU    = Dana Alokasi Umum
e = error term
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
Dalam  pengujian  hipotesis  akan  dilakukan  beberapa  pengujian.  Penjabaran  tiap-tiap pengujian  tersebut  meliputi  uji  koefesien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur seberapa  jauh  variabel  bebas  dalam  model  mampu  menerangkan  variabel  terikat,  uji-t ditujukan untuk menerangkan seberapa besar masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap  variabel  terikat,  serta  uji-f  digunakan  menunjukan  bahwa  setidaknya  ada  satu variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
Dalam  analisis  regresi  data  panel,  terdapat  tiga  jenis  model  estimasi  yang  dapat digunakan.  Pemilihan  ketiga  model  dilakukan  melalui  uji  Chow  dan  uji  Hausman. Ketentuan dalam pemilihan model dibagi ke dalam dua tahap sebagai berikut.
1. Melakukan Uji Chow H0 > α, Common effect method diterima dan fixed effect method ditolak H1 < α, Common effect method ditolak dan fixed effect method diterima
2. Melakukan Uji Hausman H0 > α, Fixed effect method ditolak dan random effect method diterima H1 < α, Fixed effect method diterima dan random effect method ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka pemilihan metode pengujian adalah sebagai  berikut.  Hasil  probabilitas cross-section F  pada  uji  Chow  menunjukan  nilai 0,0000,  dimana  hal  ini  kurang  dari  0,05.  Artinya  H1  diterima,  sehingga  analisis  lebih tepat  menggunakan fixed  effect  method dibanding common  effect  method .  Kemudian dilakukan uji Hausman untuk menentukan fixed effect method atau random effect method . Hasil uji Hausman menunjukan nilai probabilita chi-square sebesar 0,0001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian fixed effect method merupakan model analisis data panel yang paling cocok untuk digunakan.
Tabel 1 Hasil Regresi Fixed Effect Method Variabel Coeffecient Std. Error t-Stat Prob. C 0,751829 0,063128 11,90957 0,0000 DAU 2,81E-15 6,41E-16 4,378927 0,0000 Kredit/PDRB 0,069029 0,027354 2,523570 0,0122 RLS -0,055637 0,009118 -6,10220 0,0000 R- squared = 0,759600; Adj. R 2 = 0,727293
F-Stat = 23,51215; Prob. F-Stat = 0,000000

## Sumber: Data diolah
Tabel  1  merupakan  hasil  regresi  persamaan  yang  memasukkan  seluruh  provinsi Indonesia,  kecuali  DKI  Jakarta  dan  Kalimantan  Utara  dengan  menggunakan fixed  effect method. Persamaan metematika untuk tabel di atas dapat ditulis sebagai berikut.
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________
Gini = 0,751829 + 2,81 x 10 -15 DAU + 0,069029 Kredit/PDRB – 0,055637 RLS
Koefisien DAU sebesar 2,81 x 10 -15 menunjukkan apabila terjadi penambahan sebanyak satu  rupiah  dana  alokasi  umum  maka  secara  rata-rata  akan  meningkatkan  rasio  gini sebanyak 2,81 x 10 -15 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti, jika dana alokasi umum  bertambah  sebanyak  seratus  triliun  rupiah  maka  nilai  rasio  gini  akan  bertambah sebanyak  0,281.  Hal  ini  menunjukan  pengaruh  DAU  yang  sangat  besar  dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, koefisien kredit per PDRB sebesar 0,069029, menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan satu unit kredit per PDRB maka secara  rata-rata  akan  meningkatkan  rasio  gini  sebanyak  0,069029unit  dengan  tingkat kepercayaan  95%.  Berikutnya,  koefesien  rata-rata  lama  sekolah  menunjukan  hasil  yang berbeda dengan variabel bebas lainnya yaitu  -0,055637. Hal ini menunjukan bahwa jika lama  rata-rata  sekolah  meningkat  sebanyak  satu  tahun  maka  secara  rata-rata  akan mengurangi  rasio  gini  sebanyak  0,055637  unit  dengan  tingkat  kepercayaan  99%.  Nilai Adjusted-R 2 menunjukan bahwa secara keseluruhan model mampu menjelaskan 72,72 % terhadap variabel rasio gini, dimana sisanya sebesar 27,28% dijelaskan oleh variabel lain di  luar  model.  Kemudian  nilai  probabilitas F-Stat sebesar  0,0000  <  0,05,  menunjukan bahwa  setidaknya  ada  satu  variabel  bebas  yang  menjelaskan  variabel  terikat  dalam persamaan.
Dari  hasil  regresi  yang  dilakukan  secara  parsial,  terlihat  bahwa  seluruh  variabel  bebas terbukti  berpengaruh signifikan terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia. Tingkat kedalaman  keuangan  yang  ditunjukan  variabel  kredit  per  PDRB  mempunyai  pengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Amartya  Sen  dan  Todaro  mengenai  bagaimana  akses keuangan memampukan seseorang untuk berfungsi dan lepas dari kemiskinan relatif yang menjadi  penyebab  ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  penelitian sebelumnya yang mendukung bahwa peningkatan kedalaman keuangan akan mengurangi ketimpangan  pendapatan.  Nilai  koefesien  variabel  sebesar  0,069029  menunjukan pengaruh yang sangat kecil dalam meningkatkan rasio gini, dimana untuk meningkatkan nilai rasio gini sebanyak 0,1 unit diperlukan peningkatan rasio kredit yang mendekati 2.
Sumber: Data BPS & BI, diolah
Gambar 1 Pergerakan Rasio Gini dan Kredit per PDRB
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
Kecilnya  pengaruh  tersebut  dapat  dijelaskan  oleh  pergerakan  kedua  variabel  terkait, dimana pergerakan rasio gini cenderung mendatar sedangkan kredit per PDRB meningkat tajam.  Jika  diamati  lebih  jauh,  pergerakan  rasio  gini  sebenarnya  membentuk  pola  u- terbalik.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi  pada  penelitian  mengenai  hubungan pengembangan  keuangan  dengan  ketimpangan  pendapatan  di  negara  bagian  yang mengalami ketimpangan di bawah rata-rata nasional ( below-average inequality states ) di Amerika  Serikat.  Dimana  pengembangan  keuangan  pada  awalnya  justru  akan meningkatkan  ketimpangan  pendapatan  yang  kemudian  akan  turun  setelah  mencapai batas  tertentu.  Dalam  hal  ini  dijelaskan,  bahwa  pengembangan  keuangan  pada below- average  inequality  states di  Amerika  Serikat  pada  awalnya  cenderung  dinikmati  oleh kelompok  masyarakat  kaya  yang  sudah  mempunyai  akses  terhadap  sektor  keuangan, kemudian  setelah  masyarakat  miskin  mulai  mengakses  kredit  dari  sektor  keuangan, ketimpangan  pendapatan  mulai  menurun.  Bertolak  dari  hal  tersebut,  data  dari  Bank Indonesia  menunjukan  bahwa  porsi  kredit  untuk  aktivitas  produksi  yang  diakses  oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah masih cukup rendah. Rendahnya alokasi tersebut  ditunjukan  dari  masih  kecilnya  alokasi  kredit  ke  sektor  usaha  menengah,  kecil dan mikro (UMKM)  yang masih  berada  di  bawah  20%  selama  beberapa tahun  terakhir. Sektor UMKM sendiri menyumbang lebih 98,97 % dari total unit usaha nasional, dimana lebih  dari  57  juta  unit  usaha  dikategorikan  sebagai  UMKM  pada  tahun  2013  (Tirto.id, 2017).  Meskipun  demikian,  persentase  penyaluran  kredit  untuk  mendukung pengembangan  UMKM  terlihat  tidak  berubah  selama  beberapa  tahun  terakhir,  yang berarti  belum  ada  peningkatan  yang  signifikan  bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah dalam hal akses terhadap kredit perbankan.
Sumber: Data BI, diolah

## Gambar 2 Pergerakan Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan
Penyaluran  kredit  ke  sektor  UMKM  merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi penurunan  ketimpangan  pendapatan  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Priyono,  Pitriyan, Heriyaldi,  &  Maipita  (2019)  yang  juga  didukung  oleh  Sumanto  (2016)  bahwa  kredit modal  berperan  signifikan  dalam  menurunkan  ketimpangan  pendapatan.  Melihat  hal tersebut, jumlah dan proporsi penyaluran kredit ke sektor UMKM menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

## Sumber: Data BI, diolah

## Gambar 3 Porsi Kredit Disalurkan
Dari  gambar  3,  terlihat bagaimana  jumlah total kredit  yang  disalurkan meningkat  setiap tahunnya.  Jumlah  kredit  yang  meningkat  ini  menunjukan  bagaimana  sektor  keuangan semakin dalam pada perekonomian. Tetapi jika diperhatikan lebih detail lagi, peningkatan total kredit  tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan terhadap penyaluran kredit ke  sektor  UMKM.  Terlihat  bagaimana  kredit  yang  disalurkan  ke  sektor  UMKM  masih lebih  kecil  dibandingkan  dengan  kredit  yang  disalurkan  untuk  keperluan  konsumsi. Dimana kredit untuk konsumsi sebenarnya mempunyai multiplier effect yang lebih kecil pada  masyarakat  berpendapatan  menengah  ke  bawah  dibandingkan  kredit  untuk  sektor usaha seperti UMKM.
Selanjutnya  dari  publikasi  Bank  Indonesia  juga  diketahui  bahwa  sebagian  besar  kredit usaha masih dinikmati oleh kelompok jenis usaha besar yang hanya menyumbang kurang dari 1,21% total unit usaha di Indonesia pada tahun 2013.
Sumber: Data BI, diolah

## Gambar 4 Perbandingan Penyaluran Kredit
Dalam  gambar  4,  ditunjukan  bagaimana  perkembangan  penyaluran  kredit  usaha  terus meningkat  selama  enam  tahun  terakhir.  Kemudian,  terlihat  bahwa  jumlah  kredit  yang disalurkan  pada  100  korporasi  terbesar  masih  lebih  banyak  dibandingkan  57  juta  unit UMKM  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  jumlah  kredit  yang  masih  banyak
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
dinikmati  oleh  korporasi  besar  yang  umumnya  dimiliki  oleh  kelompok  masyarakat berpendapatan  tinggi  serta  masih  rendahnya  jumlah  kredit  yang  dinikmati  oleh  UMKM menjadi  alasan  mengapa  semakin  dalamnya  sektor  keuangan  tidak  diikuti  dengan menurunnya  ketimpangan  pendapatan  secara  signifikan.  Peningkatan  kedalaman keuangan  yang  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  akses  kredit  kelompok  masyarakat berpendapatan  menengah  ke  bawah  justru  akan  semakin  meningkatkan  ketimpangan pendapatan  sebagaimana  terlihat  dalam  hasil  penelitian.  Hal  ini  dikarenakan  dengan rendahnya jumlah kredit perbankan kepada UMKM dibandingkan kelompok jenis usaha besar menjadikan UMKM yang banyak dikelola masyarakat berpendapatan menengah ke bawah tidak bertumbuh sebaik kelompok jenis usaha besar, sehingga akan menyebabkan selisih  pendapatan  yang  semakin  lebar  antara  kelompok  menengah  ke  bawah  dengan kelompok kaya.
Kemudian  apabila  di- breakdown porsi  penyaluran  kredit  UMKM  selama  tujuh  tahun terakhir,  terlihat  bagaimana  porsi  kredit  yang  disalurkan  pada  usaha  mikro  terus meningkat.  Pada  tahun  2012  porsi  kredit  mikro  hanya  berjumlah  18%  dan  pada  tahun 2018  berjumlah  25%.  Meskipun  demikian,  porsi  penyaluran  kredit  UMKM  masih didominasi  oleh  sektor  usaha  menengah  dengan  total  45%  dari  jumlah  kredit  UMKM pada  tahun  2018  dan  porsi  kredit  untuk  sektor  usaha  mikro  masih  paling  kecil dibandingkan  kedua  sektor  lainnya.  Hal  ini  kontras  dengan  total  jumlah  usaha  mikro  di Indonesia  yang  mencapai  63  juta  unit  pada  tahun  2018  sedangkan  usaha  kecil  hanya berjumlah 783.132 unit dan usaha menengah berjumlah 60.702 unit. Kemudian dari sisi penyerapan  lapangan  kerja,  lebih  dari  100  juta  jiwa  menggantungkan  hidupnya  pada sektor usaha mikro dibandingkan dengan lima juta jiwa pada sektor usaha kecil dan tiga juta jiwa pada sektor usaha menengah. Oleh karena itu, peningkatan penyaluran kredit ke UMKM,  khususnya  sektor  kredit  usaha mikro  perlu menjadi  perhatian  Pemerintah  guna memberdayakan masyarakat menengah ke bawah dan miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan memperkecil ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Hasil  regresi  dana  alokasi  umum  menunjukan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam hasil analisis disebutkan bahwa pengaruh DAU dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan adalah cukup signifikan, dimana rasio gini secara rata-rata akan meningkat sebesar 0,281 jika terjadi penambahan DAU sebesar 100 triliun  rupiah.  Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  DAU mempunyai  pengaruh  negatif.  Pengaruh  yang  signifikan  positif  dan  cukup  besar  juga bertentangan  dengan  maksud  pemberian  DAU  yang  ditujukan  untuk  memeratakan ketimpangan  pendapatan  antar  daerah.  Hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian yang  menyatakan  redistribusi  fiskal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  dalam mengurangi  ketimpangan  pendapatan seperti  yang  terjadi  pada  beberapa  kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Provinsi  Kalimantan  Timur  ataupun  pengaruh  signifikan DAU  dalam  menurunkan  indeks  williamson  di  kabupaten/kota  seluruh  Indonesia  pada tahun 2001–2010 seperti yang dinyatakan oleh penelitian Wardhana, Juanda, Siregar, & Wibowo (2013).
Penelitian  lain  yang  menyatakan  bahwa  dana  transfer  daerah  memiliki  pengaruh  positif terhadap  ketimpangan  pendapatan  umumnya  berpendapat  bahwa  tidak  tepatnya
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________
pengalokasian belanja dan faktor korupsi menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut (Mi  &  Liu  (2014),  Putri  &  Natha  (2014),  dan  Nurman  (2013)).  Pendapat  ini  sesuai dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  pengamat  ekonomi  Universitas  Brawijaya,  Candra Fajar Ananda sebagaimana dikutip dari Okezone (2017) bahwa pada Provinsi Jawa Timur kurang  lebih  80%  realisasi  DAU  kabupaten/kota  digunakan  untuk  belanja  pegawai. Demikian  juga,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  menyampaikan  bahwa  sebagian  besar dana  transfer  daerah  digunakan  untuk  belanja  pegawai  dibandingkan  belanja modal  dan pernyataan ini diperkuat kembali oleh Enny Sri Hartati, Peneliti Indef yang menyatakan bahwa  hampir  75%  dana  transfer  umum  dipakai  untuk  belanja  birokrasi  (Tirto,  2018). Pengalokasian  belanja  pada  daerah  di  Indonesia  umumnya  masih  didominasi  dengan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai tidak langsung merupakan jenis belanja yang paling banyak dialokasikan pada realisasi belanja di daerah, dimana selama beberapa tahun terakhir persentase belanjanya sebesar 40% dari total  belanja  di  daerah.  Belanja  pegawai  tidak  langsung  meliputi  uang  representasi  dan tunjangan pejabat daerah, honorarium, lembur serta pendapatan lainnya yang ditetapkan sesuai  perundang-undangan.  Pengalokasian  pada  belanja  ini  tidak  mempunyai  dampak langsung  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  untuk  belanja  modal alokasinya  merupakan  yang  terbesar  setelah  belanja  pegawai  tidak  langsung  dan cenderung  terus  menurun  setiap  tahunnya.  Pengalokasian  jenis  belanja  terbesar selanjutnya  adalah  belanja modal  dan  belanja  barang dan  jasa.  Belanja  modal  ditujukan untuk pembayaran perolehan aset atau untuk biaya perawatan aset yang menambah masa pakai lebih dari satu tahun. Jenis belanja ini lebih mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan belanja pegawai, khususnya apabila pengeluaran belanja  modal  untuk  jalan,  irigasi  dan  jaringan.  Apabila  diperhatikan  jumlah  belanja modal  yang  dialokasikan  cenderung  semakin  menurun  setiap  tahunnya,  dimana  pada tahun 2018 alokasinya kurang 20% total belanja daerah. Selanjutnya, belanja barang dan jasa  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Dimana  pada  tahun  2018,  belanja  barang dan jasa menyumbang 24% dari total belanja daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dalam rangka untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  internal  satuan  kerja  dan/atau  kegiatan  yang  mendukung pencapaian  target  kinerja  satuan  kerja  tersebut.  Dari  ketiga  pengalokasian  belanja tersebut,  belanja  pegawai  tidak  langsung  dan  belanja  barang  dan  jasa  merupakan  jenis belanja yang bersifat rutin yang menurut Wardhana, Juanda, Siregar, & Wibowo (2013) DAU  akan  mempunyai  pengaruh  signifikan  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan apabila  tidak  dialokasikan  pada  belanja  rutin.  Sebaliknya  belanja  modal  yang  pada beberapa  jenis  belanjanya  mempunyai  dampak  langsung  terhadap  kesejahteraan masyarakat justru menunjukan penurunan alokasi belanja setiap tahunnya.
Dari  laporan  realisasi  APBD  yang  diterbitkan  oleh  DJPK,  lebih  dari  60%  belanja pemerintah daerah ditujukan untuk belanja rutin. Kemudian, apabila melihat struktur dari pendapatan  daerah,  diketahui  lebih  dari  70%  pendapatan  daerah  ditopang  oleh  dana perimbangan dan khususnya DAU sebesar 40% dari total pendapatan daerah. Persentase DAU  yang  besar  pada  APBD  dan  masih  tingginya  alokasi  belanja  rutin  di  daerah menyebabkan DAU tidak mempunyai efek negatif yang signifikan terhadap ketimpangan
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
pendapatan tetapi justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di daerah. Hal ini dikarenakan  pengalokasian  DAU  untuk  belanja  rutin  tidak  mempunyai  efek  langsung kepada  masyarakat  berpenghasilan  menengah  ke  bawah  sebab  belanja  rutin  merupakan belanja  habis  pakai  untuk  kepentingan  internal  satuan  kerja  di  daerah  seperti  rapat, perjalanan  dinas,  honorarium  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  daerah  harus  melakukan perubahan dalam  struktur belanjanya  kepada  belanja yang lebih  berdampak  positif  pada kesejahteraan  masyarakat  seperti  belanja  modal,  belanja  hibah  maupun  belanja  bantuan sosial.
Kemudian  faktor  korupsi  juga  menjadi  penyebab  semakin  buruknya  ketimpangan pendapatan  di  daerah.  Dalam  rentang  2004–2019  telah  ada  114  kepala  daerah  yang terjerat  kasus  korupsi  di  antaranya  17  gubernur,  74  bupati  dan  23  walikota (Katadata.co.id, 2019). Selanjutnya pada tahun 2018, dari 10 kasus korupsi tertinggi tiga diantaranya  adalah  korupsi  anggaran  desa,  pendidikan  dan  kesehatan  (Databoks,  2019). Tiga  sektor  tersebut  merupakan  sektor  vital  bagi  kesejahteraan  masyarakat  khususnya yang  hidup  di  pedesaan.  Korupsi  pada  sektor  tersebut  tentu  akan  berdampak  langsung bagi  menurunnya  kesejahteraan  masyarakat.  Permasalahan  alokasi  belanja  yang  belum efektif dan tingginya aktivitas korupsi di daerah menjadikan DAU belum bisa memenuhi tujuannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Variabel  ketiga  yaitu  rata-rata  lama  sekolah  yang  mencerminkan  tingkat  pendidikan memiliki  hasil  yang  sesuai  dengan  hipotesis  awal.  Pengaruh  rata-rata  lama  sekolah terhadap ketimpangan pendapatan ditunjukan melalui nilai koefesien sebesar  -0,055637. Nilai  ini  memberikan  informasi  bahwa  dengan  meningkatkan  pendidikan  sebanyak  dua tahun secara rata-rata akan menurunkan 0,1 unit rasio gini. Pengaruh yang dimiliki oleh rata-rata  lama  sekolah  dalam  menurunkan  ketimpangan  pendapatan  terbilang  cukup besar.  Hasil  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Amartya  Sen,  bahwa  dengan  meningkatkan akses  masyarakat  kepada  kebutuhan  dasar  seperti  pendidikan  akan  meningkatkan kemampuan  manusia  untuk  berfungsi  sehingga  mampu  output  kepada  perekonomian. Berbedanya  hasil  regresi  rata-rata  lama  sekolah  dengan  kedua  variabel  lainnya dipengaruhi  oleh  angka  rata-rata  lama  sekolah  yang  semakin  meningkat  tiap  tahunnya. Pada  tahun  2018  rata-rata angka lama  sekolah  nasional  telah  mencapai  8,29,  meningkat satu  tahun  selama  sembilan  tahun  terakhir.  Meningkatnya  angka  rata-rata  lama  sekolah yang  berimplikasi  pada  menurunnya  rasio  gini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh Hindun,  Soejoto,  &  Hariyati  (2019)  bahwa  jumlah  tamatan  pendidikan  formal  SMA berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  ketimpangan.  Peningkatan  rata-rata  lama  sekolah yang mendekati angka sembilan tahun menandakan semakin banyaknya siswa yang telah menamatkan  pendidikan  di  atas  tingkat  SMP  dan  SMA,  meskipun  dalam  hal  ini  masih dibawah 50% dari seluruh peserta didik di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Penelitian  bertujuan  menguji  pengaruh  kedalaman  keuangan,  redistribusi  fiskal  dan tingkat  pendidikan  pada  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  pada  tahun  2010–2018.
Tingkat ketimpangan pendapatan dimaksud dicerminkan oleh nilai rasio gini. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Hasil  analisis  menemukan  bahwa  variabel  dana  alokasi  umum  (DAU)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini di 33 provinsi Indonesia pada 2010–2018.
2. Hasil analisis menemukan bahwa variabel kredit per PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini di 33 provinsi Indonesia pada 2010–2018.
3. Hasil analisis menemukan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini di 33 provinsi Indonesia pada 2010–2018.

## Saran
Variabel dana alokasi umum menunjukan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan  pendapatan.  Fenomena  ini  terjadi  karena  masih  kurang  tepatnya  alokasi belanja pada pemerintah daerah yang banyak ditujukan untuk belanja rutin dibandingkan belanja yang mempuyai efek langsung terhadap masyarakat seperti belanja modal, hibah maupun  bantuan  sosial.  Selain  itu  kasus  korupsi  yang  sangat  tinggi  di  daerah  juga menjadi  penghambat  bagi  kinerja  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan perbaikan tata kelola belanja di daerah agar alokasi belanja mempunyai dampak langsung kepada  masyarakat  serta  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  bagi  para  aparatur  sipil negara di daerah yang dapat didorong melalui peningkatan insentif dari Pemerintah Pusat melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.
Variabel  kredit  per  PDRB  menunjukan  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap ketimpangan  pendapatan.  Jumlah  kredit  tersalur  yang  masih  terbatas  bagi  UMKM  dan porsi  kredit  yang  sebagian  besar  dimiliki  oleh  jenis  usaha  besar  menjadi  penyebab kedalaman  keuangan  belum  signifikan  dalam  menurunkan  tingkat  ketimpangan.  Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu mendorong agar Bank Buku IV yang dimiliki negara menyalurkan  dana  kredit  lebih  banyak lagi  kepada  kelompok  UMKM  khususnya  sektor usaha mikro dan Bank Indonesia perlu memberikan insentif moneter kepada bank swasta lain agar mau menyalurkan pendanaannya kepada kelompok UMKM.
Variabel  rata-rata  lama  sekolah  menunjukan  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif terhadap  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Rata-rata  lama  sekolah  yang  semakin  tinggi menunjukan  akses  masyarakat  terhadap  pendidikan  semakin  besar,  yang  akan  diikuti dengan  semakin  rendahnya  tingkat  ketimpangan  sesuai  dengan  hasil  penelitian.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  perlu  meningkatkan  tingkat  pendidikan  rata-rata  nasional  yang merata antar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Altunbas,  Y.,  &  Thornton,  J.  (2019).  The  Impact  of  Financial  Development  on  Income Inequality: A Quantile Regression Approach. Economics Letters, 175 , 51-56.
Alex. (2019, Agustus 20). Perekonomian NTT Didominasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Diambil dari nttonlinenow: http://www.nttonlinenow.com/new2016/2019/08/20/perekonomian-ntt- didominasi-sektor-pertanian-kehutanan-dan-perikanan/
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
Amri,  K.  (2017).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan:  Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 1 (1), 1- 11.
Bank  Indonesia.  (2019,  Februari  1).  Bank  Indonesia.  Diambil  dari  Bank  Indonesia Website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi regional /sulsel /Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Keuangan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Selatan- Periode--Februari-2019.aspx
Bittencourt, M., Chang, S., Gupta, R., & Miller, S. (2019). Does Financial Development Affect  Income  Inequality  in  The  U.S.  States? Journal  Policy  Modeling,  41 (6), 1043-1056.
BPS. (2019, - -). Koefesien Gini . Dipetik November 24, 2019, dari Badan Pusat Statistik Website: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/22
BPS.  (2019,  -  -). Koefesien  Gini .  Dipetik  Desember  27,  2019,  dari  BPS  Website: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/22
DataBoks. (2016, November 22). 50% Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi Ditopang oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil kembali dari databoks:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/22/50-pertumbuhan- ekonomi-pulau-sulawesi-ditopang-oleh-provinsi-sulawesi-selatan
DJPK.  bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud.  Diambil  dari DJPK: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme- penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud
DJPK.  Diambil kembali  dari  DJPK:  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana- penggunaan-dana-desa
Duncan, D., & Peter, K. S. (2016). Unequal Inequalities: Do Progressive Taxes Reduce Income Inequality? International Tax Public Finance, 23 , 762-783.
Fischer, R., Huerta, D., & Valenzuela, P. (2018). The Inequality-Credit Nexus. Journal of International Money and Finance, 91 , 105-125.
Goerl,  C.-A.,  &  Seiferling,  M.  (2014).  Income  Inequality,  Fiscal  Decentralization  and Transfer Dependency. IMF Working Paper, 14 (64), 1-26.
Hindun,  Soejoto,  A.,  &  Hariyati.  (2019).  Pengaruh  Pendidikan,  Pengangguran,  dan Kemiskinan  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Bisnis & Kewirausahan, 8 (3), 250-265. DOI:
http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721
Hoi  Le,  Q.,  &  Nguyen,  H.  (2019).  The  Impact  Of  Income  Inequality  On  Economic Growth  In  Vietnam:  An  Empirical  Analysis. Asian  Economic  and  Financial Review, 9 (5), 617-629.
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________
Hsieh,  J.,  Chen,  T.-C.,  &  Lin,  S.-C.  (2019).  Financial  Structure,  Bank  Competition  and Income Inequality. North American Journal of Economics and Finance, 48 , 450- 466.
Khusnah, L. (2015, Juni). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13 (1), 1 - 20.
Kumparan.  (2018,  Maret  22).  Jadi  Tumpuan  Ekonomi,  Pulau  Jawa  Masih  Alami
Ketimpangan. Diambil kembali dari Kumparan: https://kumparan.com/kumparanbisnis/jadi-tumpuan-ekonomi-pulau-jawa-masih- alami-ketimpangan
Kuznets,  S.  (1955,  March).  Economic  Growth  And  Income  Inequality. The  American Economic Review, 45 (1), 1-28.
Mi,  Z.,  &  Liu,  Q.  (2014).  Income  Inequality,  Fiscal  Redistribution,  and  Governmental Corruption: Evidence From Chinese Provincial Data. The Journal of Developing Areas, 48 (4), 119-137.
Nadya,  A.,  &  Syafri.  (2019).  Pengaruh  Faktor  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Media Ekonomi Universitas Trisakti , 37-52.
Ni,  N.,  &  Liu,  Y.  (2019).  Financial  Liberalization  and  Income  Inequality:  A  Meta- Analysis Based on Cross-Country Studies. China Economic Review, 56 , 101306.
Nurman,  M.  A.  (2013,  Maret).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Disparitas Pendapatan  Regional  Di  Indonesia  2001  -  2008. Jurnal  Organisasi  dan Manajemen, 9 (1), 1 - 20.
Okezone. (2017, Desember 7). APBD lebih banyak dipakau untuk Gaji PNS dan Program
Daerah yang tak fokus. Diambil kembali dari Okezone:
https://economy.okezone.com/read/2017/12/07/278/1826632/apbd-lebih-banyak- dipakai-untuk-gaji-pns-dan-program-daerah-yang-tak-fokus
Oxfam.  (2017). Oxfam  Briefing  Paper:  Towards  a  More  Equal  Indonesia. Oxford: Oxfam GB for Oxfam International.
Plumper, T., & Neumayer, E. (2014). Income Inequality, Redistribution and Their Effect on Inequality in Longevity. CAGE Online Working Paper Series, 210 , 1-19.
Priyono,  A.  F.,  Pitriyan,  P.,  Heriyaldi, & Maipita,  I. (2019,  April).  Ekspansi  Kredit dan Dampaknya  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  pada  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal Economica, 15 (1), 82 - 95. doi:DOI: 10.21831/economia.v15i1.23710
Pusparisa,  Y.  (2019,  Juli  18).  114  Kepala  daerah  Terjerat  KPK,  Paling  Banyak  Kasus
Suap. Diambil kembali dari Databoks: https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala- daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk
Analisis Kedalaman Keuangan, Redistribusi Fiskal dan Pendidikan pada Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2010–2018______________________________________________________
Pusparisa,  Y.  (2019,  Oktober  8). Tingkat  Urbanisasi  Indonesia  dalam  Kategori Menengah .  (H.  Widowati,  Editor)  Dipetik  Desember  27,  2019,  dari  Databoks Website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/tingkat- urbanisasi-indonesia-dalam-kategori-menengah
Putri,  N.  P.,  &  Natha,  I.  K.  (2014,  Januari).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana,  4 (1),  41  - 49.
Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. New York: Oxford University Press.
Sumanto,  A.  (2016).  Pengaruh  Kredit  Investasi  dan  Kredit  Modal  Kerja  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 8 (1), 40 - 49.
Tambunan,  T.  T.  (2018). Perekonomian  Indonesia  1965  -  2018. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Thronton, J., & Tommaso, C. (2019). The Long-run Relationship Between Finance And Income Inequality: Evidence From Panel Data. Financial Research Letters , 1-6.
Todaro, M., & Smith, S. (2012). Economic Development (Vol. 11). Boston: Pearson.
Wahyuni,  R.  N.,  &  Monika,  A.  K.  (2016,  Juni).  Pengaruh  Pendidikan  Terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Tenaga  Kerja  Di  Indonesia. Jurnal  Kependudukan Indonesia, 11 (1), 15 - 28.
Wardhana,  A.,  Juanda,  B.,  Siregar,  H.,  &  Wibowo,  K.  (2013).  Dampak  Transfer Pemerintah  Pusat  Terhadap  Penurunan  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Sosiahumaniora, 15 (2), 111 - 118.
World Bank. (2016). Ketimpangan Yang Semakin Lebar. Jakarta: World Bank.
Zhang, R., & Naceur, S. (2019). Financial Development, Inequality, and Poverty: Some International  Evidence. International  Review  of  Economics  and  Finance,  61 ,  1- 16.
Media Ekonomi Vol. 28 No. 2 Oktober 2020___________________________________________