## Korupsi versus Hibah dan Hadiah

## Muhammad Gazali Rahman
IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: gazali.iain@gmail.com
Abstract:  This  study  discusses  the  issue  of  corruption  that  occurs  in  human  life. However,  the  problem  is  how  the  grants  and  gifts  given  to  certain  parties  are categorized  as  corruption.  This  research  is  library  research  which  is  analyzed  with  a qualitative  approach  with  national  law  and  Islamic  law  perspectives.  The  results showed that from the point of view of Islamic law, people's insights were very limited to the issue of bribes and rewards. Some people think that bribery is not a crime, but only a small mistake. Some others, even so, that bribes are forbidden, but they do not care about the prohibition, let alone because they get the benefits. On the other hand, society perceives the bribe as a gift or a token of gratitude. Some even think of it as money  for  the  help  someone  has  given,  so  they  don't  feel  it  as  a  mistake  or  even  a crime.
Keywords: Corruption, Grants, Rewards

## Corruption versus Grants and Rewards
Abstrak:  Penelitian  ini  membahas  isu  korupsi  yang  marak  terjadi  dalam  kehidupan manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hibah dan hadiah yang diberikan  kepada  pihak-pihak  tertentu,  apakah  dikategorikan  korupsi.  Penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  dianalisis  dengan  dekriptif  kualitatif  dengan pendekatan  hukum  nasional  dan  hukum  Islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  wawasan  masyarakat  sangat  terbatas  mengenai masalah  sogok  dan  hadiah.  Sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  sogok  bukan sebuah  kejahatan,  tetapi  hanya  kesalahan  kecil.  Sebagian  lain,  walaupun  mengetahui bahwa  sogok  adalah  terlarang,  namun  mereka  tidak  peduli  dengan  larangan  tersebut, apalagi  karena  terpengaruh  dengan  keuntungan  yang  didapatkan.  Di  pihak  lain, masyarakat menganggap sogok itu sebagai hadiah atau tanda terima kasih. Bahkan ada yang  beranggapan  sebagai  uang  jasa  atas  bantuan  yang  telah  diberikan  seseorang, sehingga  mereka  tidak  merasakan  hal  itu  sebagai  sebuah  kesalahan  atau  pelanggaran apalagi kejahatan.
Kata Kunci: Korupsi, Hibah, Hadiah

## Korupsi versus Hibah dan Hadiah

## A. Pendahuluan
Salah satu isu krusial dewasa ini yang  menjadi perbincangan publik, terutama yang marak dilansir oleh media cetak dan elekteronik adalah masalah korupsi. Masalah ini  merupakan  persoalan  moral  dan  budaya  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  hampir semua  sistem  birokrasi  suatu  lembaga,  baik  sosial,  ekonomi,  lebih-lebih  politik. Korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah gejala, melainkan sudah merupakan fakta  yang  terkenal  di  mana-mana.  Kini,  setelah  rezim  Soeharto  tumbang,  praktek Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  terbukti  sudah  menjadi  "tradisi  dan  budaya" yang  telah  meluas,  berurat-berakar  dan  menggurita  dalam  jaringan  sistem  politik  di Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah.
Di  antara  penyebab  korupsi  adalah  tradisi/kebiasaan  memberi  hadiah  kepada atasan,  ketidakberdayaan  manajemen  (termasuk  di  dalamnya  belum  efektifnya makanisme  pengawasan),  tekanan  kebutuhan  ekonomi  yang  makin  keras.  dan mentalitas  pelaku  yang  rusak. 1 Dari  perspektif  moral  keagamaan,  penyebab  yang terakhir  merupakan  persoalan  yang  langsung  berkaitan  dengan  individu  pelaku, sehingga  akar  persoalannya  dan  antisipasi  pemberantasannya  perlu  dimulai  dari individu-individu yang bersangkutan.
Salah  satu  yang  terpenting  dari  penyebab  terjadinya  korupsi  adalah ketidakjujuran  pada  diri  seseorang.  Ketidakjujuran  sebenarnya  bukanlah  sikap  yang bisa  terjadi  secara  kebetulan,  namun  memiliki  latarbelakang  mengapa  seseorang berperilaku tidak jujur dalam hidupnya. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dipaparkan oleh  Yunahar  Ilyas,  meliputi  individu,  keluarga,  sekolahan,  masyarakat,  dan  bahkan bangsa, di mana semua faktor tersebut sama-sama memiliki potensi untuk membentuk kepribadian yang tidak jujur. 2
Praktek  korupsi  sangat  melanggar  kaidah  kejujuran,  juga  melanggar  hukum yang  berlaku,  serta  menurunkan  kewibawaan  negara  dan  pemerintah,  lagi  pula mengakibatkan high  cost  economy  yang  menaikkan  harga  produk  dan  menurunkan
1 Baharuddin  Lopa,  ‚Korupsi:  Sebab-Sebabnya  dan  Penanggulangannya‛, Prisma,  Nomor  3 Tahun 1996; 30-33.
2 Yunahar  Ilyas,  dkk., Korupsi  dalam  Perspektif  Agama-agama  (Yogyakarta:  Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 2004), 61.
daya  saing. 3 Semua  demi  keuntungan  untuk  memperkaya  diri  pribadi  dan  atau keluarga.  Akibatnya,  timbul  kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  antara  golongan  kaya raya dan berkuasa di level atas, dan golongan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah.
Oleh  karena  itu,  dari  aspek  normatif  jelas  bahwa  korupsi  menyalahi  etika agama,  dan  tentu  saja  menimbulkan  berbagai  implikasi  negatif  bagi  pelakunya  dan orang  lain.  Di  sisi  lain,  terutama  bila  ditinjau  dari  aspek  tujuan  penetapan  hukum dalam Islam, maka tentu saja praktek korupsi tersebut sangat menyalahi maq ā shid al- syari>’ah. Namun perlu dicermati adanya persepsi di masyarakat terkait pemberian, baik itu  hibah  maupun  hadiah  kepada  pejabat  negara  atau  pihak-pihak  tertentu  yang dianggap sebagai bentuk KKN tersebut.

## B. Korupsi:Pengertian, Bentuk, Ciri-Ciri dan Faktor Penyebabnya
Kata  ‚korupsi‛  berasal  dari  kata  Latin  ‚ corruptus‛  yang  berarti  sesuatu  yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian  sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata ‚korupsi‛ dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti  frasa  ‚ a  corrupt  manuscript‛  (naskah  yang  rusak)  dan  dapat  juga  untuk menyebut kerusakan tingkah laku atau tidak bermoral ( immoral) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya ( dishonest). Selain itu korupsi juga berarti tidak bersih (impure). 4
Pada kajian-kajian mengenai korupsi, ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh  para  ahli  menyangkut  terminologi  korupsi.  Syed  Hussein  Alatas  menegaskan bahwa  ‚esensi  korupsi  adalah  pencurian  melalui  penipuan  dalam  situasi  yang mengkhianati  kepercayaan‛. 5 Dalam Webster’s  Third  New  International  Dictionary, korupsi  didefinisikan  sebagai  ‚ajakan  (dari  seseorang  pejabat  publik)  dengan
3 Robert Klitgaard, Controlling Corruption, terj. Hermoyo, Membasmi Korupsi, Ed. 2 (Cet. II: Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2001), xiii.
4 Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1999), 266.
5 Syed  Hussien  Alatas, Corruption  Its  Nature,  Causes  and  Functions,  terj.  Nitwono,  Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi (Jakarta: LP3ES, 1997), viii.
pertimbangan-pertimbangan  yang  tidak  semestinya  untuk  melakukan  pelanggaran tugas‛. 6
Menurut  Subekti,  korupsi  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  memperkaya  diri sendiri  yang  secara  langsung  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara. 7 Sedangkan Transparency  Internasional  mendefinisikan  korupsi  sebagai  penyalah- gunaan  kekuasaan  dan  kepercayaan  publik  untuk  keuntungan  pribadi. 8 Dalam Kamus Ilmiah  Populer,  korupsi  mengandung  pengertian  kecurangan,  penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, pemalsuan. 9
Menurut  Robert  Klitgaard,  korupsi  meliputi  tindakan  berupa:  (1)  memungut uang  atas  pelayanan  yang  sudah  seharusnya  diberikan;  (2)  menggunakan  wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah; dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau  lupa. 10 Bank  Dunia  menganut  definisi  klasik  yang  singkat  tapi  luas  cakupannya yang  memandang  korupsi  sebagai the  abuse  of  public  office  for  private  gain ‘penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi’. 11
Dengan  demikian,  unsur  pokok  korupsi  tersebut  sesungguhnya  tercermin adanya:  (1)  perbuatan  menyimpang  dari  norma;  (2)  perbuatan  itu  menimbulkan kerugian  kepada  negara  atau  masyarakat  meskipun  tidak  selalu  berupa  kerugian finansial,  misalnya  kerugian  dalam  bentuk  buruknya  pelayanan  umum  atau  tidak berjalannya sistem hukum; (3) adalah penyalahgunaan wewenang.
Alatas  mengungkapkan  adanya  enam  ciri  tindak  korupsi:  (1)  adanya pengkhianatan kepercayaan; (2) keserbarahasiaan; (3) mengandung penipuan terhadap badan  publik  atau  masyarakat;  (4)  dengan  sengaja  melalaikan  kepentingan  umum untuk kepentingan khusus; (5) diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum;
6 Syamsul  Anwar,  ‚Sejarah  Korupsi  dan  Perlawanan  Terhadapnya  di  Zaman  Awal  Islam: Perspektif Studi Hadis‛, Hermenia, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2005; 108.
7 Hasyim  Muzadi  dan  Benediktus, Menuju  Indonesia  Baru  (Malang:  Bayu  Media  Publishing, 2004), 106.
8 IGM. Nurdjana, dkk., Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 24-25.
9 Ibid., 21. 10 Robert  Klitgaard,  dkk., Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan  Daerah,  alih bahasa  Masri  Maris  (Jakarta:  Yayasan  Obor  dan  Partnership  for  Government  Reform  di  Indonesia, 2002), 3.
11 Syamsul Anwar, ‚Sejarah Korupsi dan Perlawanan,‛ 108.
(6)  terpusatnya  korupsi  pada  mereka  yang  menghendaki  keputusan  pasti  dan  mereka yang dapat mempengaruhinya. 12
Tindak  korupsi  menurut  keenam  ciri  tersebut,  tampaknya  cukup  kompleks, interrelated, bahkan intricate. Ada percampuran antara pengkhianatan amanah (moral), perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM),  mendahulukan  kemaslahatan  umum (kepentingan publik), yang berhadapan langsung dengan kecenderungan manusia untuk memenuhi  kebutuhan  pribadi  ( vested  interest).  Dengan  demikian,  wilayah  birokrasi, kekuasaan  ( power),  hukum,  moral,  psikologi,  sosiologi,  kultur,  campur  baur  di  situ. Mengingat kompleknya persoalan korupsi, maka pendidikan agama anti korupsi paling tidak  mencakup  item-item  tersebut.  Sekadar  memperjelas  bagaimana  rumitnya persoalan di lapangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Pejabat  pemerintah  selaku  penyelenggara  negara  dalam  melayani  masyarakat (urusan  publik)  dan  melaksanakan  pembangunan  selalu  membutuhkan  bantuan  pihak lain  (rekanan/pemborong)  untuk  memfasilitasi  seperti  instalasi  listrik,  air, telekomunikasi, pembangunan gedung publik, jalan, jembatan dan konstruksi bangunan lainnya  hingga  pada  bentuk  jasa  layanan  informasi,  penelitian,  data  survey  serta konsultasi  keahlian.  Ini  semua  dilakukan  melalui  mekanisme  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  ( government  procurement)  dimana  segala  ketentuannya  telah  diatur dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  2004  jo.  Keputusan  Presiden  Nomor  80 Tahun 2003 serta diatur pula dalam berbagai  undang-undang seperti Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi  dan  juga  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Anti  Monopoli  yang  mengharuskan  proses  tersebut  dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabel dan adil bagi semua pihak.
Mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintahan  ini  sesungguhnya  sudah cukup  ketat  prosedurnya.  Dari  sistem pelelangan  umum,  pelelangan  terbatas  atau penunjukan  langsung.  Itupun  masih  ditambah  dengan  model  penyeleksian  peserta
12 Syed Hussien Alatas, The Sosiologi of Corruption, terj. Al Ghozie Usman, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer  (Jakarta: LP3ES, 1995), 13.
dengan cara prakualifikasi atau pasca kualifikasi dengan metode satu sampul, metode dua sampul atau metode dua tahap. 13
Berbagai  cara  yang  umum  dilakukan  para  koruptor  untuk  mengambil  uang negara. Pertama  adalah  ‚main  mata‛  antara  pejabat  pemerintah  (Birokrasi)  dengan rekanan  untuk  merekayasa  hasil  pemenang  tender,  selanjutnya  rekanan  mengirim ‚amplop‛ pada birokrat melalui rekanan saudara, anak, istri, bahkan mungkin tetangga (teknik penyuapan). Kedua, dengan menaikkan nilai-nilai barang atau jasa (mark-up), harga per-unit yang seharusnya 1000 dinaikkan menjadi 1200 dan akhirnya kelebihan harga digunakan untuk dibagi bersama antara mereka (aspek moral; ketidakjujuran).
Ketiga,  para  birokrat  tadi  (atau  saudara  atau  temannya)  menyamar  menjadi perantara alias makelar dari proyek yang dia pimpin sendiri. Jelas saja mereka punya anggapan,  makelar  ‘kan  harus  dapat  uang  komisi  (sosiologi  kekerabatan).  Keempat, cara  yang  paling  kasar  digunakan  yaitu  para  birokrat  berlakon  sebagai  pengguna sekaligus penyedia (rekanan) proyek, sejak dari batu bata, pasir, semen, besi, genteng, peralatan  listrik  dan  seterusnya.  Tentu  saja  tak  ada  yang  bisa  menghalangi  kalau  dia mau berbuat seperti itu (keserakahan).
Dengan  ilustrasi  betapa  kompleks  dan  rumitnya  persoalan  di  lapangan,  maka Alatas kemudian mempertajam pisau bedah seluk beluknya (know-how) korupsi lebih dalam dan menjelaskan adanya 7 (tujuh) jenis korupsi:
1) Korupsi transaktif,  yaitu  jenis  korupsi  yang  berwujud  adanya  kesepakatan  timbal balik  antara  pihak-pihak  bersangkutan  guna  mengupayakan  keuntungan  bersama. Korupsi jenis ini bisanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dengan pemerintah.
2) Korupsi ekstortif (memeras), yaitu bentuk korupsi dimana pihak pemberi dipaksa melakukan  penyuapan  guna  mencegah  kerugian  yang  akan  mengancam  diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang lain baginya.
3) Korupsi defensif,  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  korban  korupsi pemerasan.
13 Meskipun tidak menangani secara langsung, penulis sebagai Rektor memahami betul betapa rumit  dan  melelahkannya  proses  dan  prosedur  yang  harus  dilakukan  panitia  lelang  ketika  melakukan pelelangan beberapa item pekerjaan yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB).
4) Korupsi investif,  yaitu  korupsi  berwujud  pemberian  sesuatu  ada  kaitan  langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan dimasa depan.
5) Korupsi nepotistik  (perkerabatan),  yaitu  korupsi  berupa  penunjukan  tidak  sah terhadap  teman  atau  kerabat  untuk  menempati  posisi  dalam  pemerintahan  atau memberi  perlakuan  istimewa  kepada  mereka  secara  bertentangan  dengan  norma yang berlaku.
6) Korupsi otogenik,  yaitu  yang  dilakukan  sendirian  tanpa  melibatkan  orang  lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar.
7) Korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.
8) Korupsi legal, yaitu suatu kebijakan yang secara hukum adalah sah karena sesuai dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  namun  sesungguhnya  pada  dasarnya merupakan  suatu  korupsi  bila  dilihat  dari  sudut  visi  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  baik.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah  apa  yang  sering dengan  korupsi  demokratis,  yaitu  kebijakan  yang  disahkan  oleh  legislatif,  namun bertentangan  dengan  visi  yang  benar  dari  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance).  Misalnya  penganggaran  rumah  dinas  pejabat  yang  jauh  lebih  besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar. 14
Lebih  dari  itu,  Alatas  juga  menjabarkan  beberapa  ciri  dari  korupsi  sebagai berikut:
1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
2) Penipuan  terhadap  badan  pemerintah,  lembaga  swasta  atau  masyarakat  pada umumnya;
3) Dengan  sengaja  mengabaikan  kepentingan  umum  demi  kepentingan  khusus, pribadi atau golongan;
4) Dilakukan  dengan  rahasia,  kecuali  dalam  keadaan  di  mana  orang-orang  yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
5) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
6) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya;
14 Alatas, Korupsi: Sifat, ix-x; Lihat juga Alatas, Sosiologi Korupsi, 109.
7) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
8) Menunjukkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  pada  mereka  yang  melakukan tindakan korupsi. 15
Beberapa  ciri  korupsi  yang  disebutkan  di  atas,  ciri  yang  terakhir  adalah  ciri yang  membedakan  korupsi  dari  beberapa  jenis  kejatahan  lainnya.  Terkait  dengan  ciri ini,  ketika  seorang  pejabat  menerima  suap  untuk  mengeluarkan  izin  usaha,  tindakan pemberian  izin  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  tata  cara  pengeluarannya  adalah bagian  dari  fungsi  jabatan  yang  dimilikinya.  Penerimaan  uang  suap  sebagai kepentingan  pribadi  dapat  dilakukan  melalui  fungsi  jabatan  tersebut.  Dalam  kondisi itu,  seorang  pejabat  bertindak  dalam  kapasitas  ganda  yang  satu  sama  lain  saling bertentangan. Oleh karena itu, menurut Alatas, esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. 16
Istilah  ‚korupsi‛  dalam  bahasa  Arab  bisa  disebut al-fasad,  risywah,  dan  lebih spesifik, ikhtilas atau nahb al-amwal al-’ammah. Namun, istilah ‚korupsi‛ lebih tepat digunakan  untuk  kata  ‘ ghulu>l’  yang  berasal  dari  ghalla-yaghullu  yang  berarti ‘berkhianat’  ( kha>na-yakhu>nu-  khiya>natan).  Dengan  begitu,  kata  ghulu>l  lebih  bersifat umum.  Selain  itu,  dalam  literatur  Islam, ghulu>l  juga  berarti  pencurian  (dari  harta ghani>mah).  Al-Qurt}uby  menjelaskan,  setiap  orang  yang  berkhianat  mengenai  sesuatu secara sembunyi berarti telah melakukan ghulu>l. 17 Dalam studi hadis, kata ghulu>l pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari  harta  rampasan  perang  sebelum  dibagikan.  Kemudian,  kata  ini  digunakan  untuk setiap  perbuatan  khianat  dalam  suatu  urusan  secara  sembunyi-sembunyi. 18 Jadi,  kata ghulu>l di atas, secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya.
15 Alatas, Korupsi: Sifat, viii.
16 Ibid., viii. 17 Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad al-Qurt}uby, Al-Jami’ li Ahka>m al-Qur’a>n, Juz IV (Al- Misr: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1967), 255.
18 Abu>  I<sa  Muhammad  bin  I<sa  al-Tirmizy, Sunan  al-Tirmizy  (Bairut:  Da>r  al-Kutub  al- Islamiyyah, 2002), 106.
Olehnya  itu,  korupsi  dalam  perspektif  hukum  Islam  mempunyai  makna  luas, yaitu  mencakup  segala  bentuk  manipulasi,  pemerasan,  kecurangan,  penyuapan, pencurian, dan nepotisme, dan tidak terbatas pada kerugian negara saja.
Terkait dengan itu, beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi antara lain:

## 1) Faktor Individu
Seseorang  yang  terlibat  dalam  tindak  korupsi  biasanya  tidak  memiliki  atau kurang memahami ajaran-ajaran moral agama, atau memahami terhadap ajaran agama, namun  kurang  memiliki  kesadaran  dalam  dirinya  untuk  melaksanakan  nilai-nilai keagamaannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengetahuan  tentang  agama  belum menjadi sebuah keimanan dalam dirinya sehingga tidak terwujud adanya singkronisasi antara pengertian atau pemahaman dengan pengamalannya.

## 2) Faktor Keluarga
Keluarga menjadi salah satu faktor seseorang kurang memperhatikan nilai-nilai kejujuran  dalam  dirinya.  Kondisi  keluarga  yang  cenderung  meremehkan  nilai-nilai kejujuran  akan  mempengaruhi  sikap  anggota  keluarga  tersebut.  Faktor  lain  adalah kondisi  keluarga  yang  mendesak  seseorang  untuk  melakukan  tindak  korupsi.  Ketika kondisi  ekonomi  dan  kebutuhan  yang  didasarkan  pada  ketidakpuasan  hidup  telah merasuki  pikiran  dan  kondisi  seseorang,  maka  dia  cenderung  akan  menyalahgunakan wewenangnya untuk memuaskan diri dan keluarganya.

## 3) Faktor Sekolah
Keteladanan  dari  guru  adalah  salah  satu  faktor  kunci  terhadap  pembentukan siswa-siswa  dalam  bertindak  jujur  terhadap  orang  lain.  Sistem  ‚salah‛  di  sekolah seringkali  menjadi  faktor  pembentukan  pada  sikap  ketidakjujuran  dari  para  siswa, seperti sistem yang tidak transparan dalam pemungutan biaya. Pengalaman para siswa ini  akan  mempengaruhi  sikap  mereka  di  luar  sekolah,  pada  saat  mereka  sudah  lulus bahkan  ketika  menjadi  pejabat  dalam  pemerintahan  atau  swasta  akan  cenderung menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak korupsi.

## 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat  yang  dimaksud  di  sini  adalah  lingkungan  pergaulan  sehari-hari. Terbentuknya  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  dalam  semua  level  yang  ada  di dalamnya  sangat  mendukung  karakter  kepribadian  seseorang:  jika  interaksi  tersebut dibentuk  atas  dasar  keimanan  dan  keagamaan  yang  kokoh,  maka  akan  membentuk kepribadian yang jujur, namun jika masyarakat terbentuk oleh kebiasaan yang melenceng dari nilai-nilai luhur agama, seperti ketidakjujuran, maka ketidakjujuran dan selanjutnya perilaku korupsi akan terbentuk dengan mudah dalam dirinya.

## 5) Faktor Negara
Sebuah  sistem  pemerintahan  yang  tidak  dibangun  melalui  nilai-nilai  luhur agama  akan  berdampak  pada  krisis  moral  bangsa.  Krisis  ini  akan  berakibat  pada terjadinya  krisis  di  beberapa  bidang  lainnya,  yakni  krisis  ekonomi,  politik,  dan kebudayaan.  Kondisi  seacam  ini  akan  mewabah  pada  setiap  level  kehidupan masyarakat  sehingga  tradisi  tidak  jujur  terus  mengakar  dan  mengubah  masyarakat menjadi masyarakat yang korup.
Mencermati  hal  di  atas,  korupsi  terjadi  selain  karena  sistem  dan  struktur  juga diakibatkan  oleh  kultur.  Oleh  sebab  itu,  memperbaiki  kultur  harus  dengan  pendekatan kultur pula, tidak cukup dengan  pendekatan hukum  saja.  Tegasnya,  dengan memahami gejala tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1) Melakukan  penguatan  dakwah  kultural  dan  kampanye  anti  korupsi  mulai  dari tingkat masyarakat sampai pada tingkat lembaga pemerintahan;
2) Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakoni pemberantasan korupsi;
3) Bekerjasama  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau  organisasi masyarakat (ormas) lainnya yang concent dalam pemberantasan korupsi;
4) Membentuk lembaga khusus yang membidangi masalah ini;
5) Menjadikan gerakan anti korupsi sebagai tema besar dalam setiap agenda aksi.
Jika  dilacak  dalam  sejarah  Islam,  tindakan  korupsi  sebenarnya  pernah  terjadi pada  masa  Rasulullah  saw.,  yaitu  pada  masa  beliau  berada  di  Madinah,  di  mana  pada masa  itu  masyarakat  Muslim  telah  mengalami  satu  tatanan  masyarakat  yang  lebih
terorganisir. Segala sektor kehidupan negara Madinah telah mengalami kemajuan. Setiap sektor  dipegang  oleh  sahabat  yang  mendapat  kepercayaan.  Kondisi  semacam  ini  tentu juga  membentuk  satu  manajemen  keuangan  Negara,  yaitu  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) yang lebih baik.

## C. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Beberapa  riwayat  disebutkan  bahwa  tindakan  korupsi  muncul  pada  periode Madinah  awal.  Al-T{abary  meriwayatkan  bahwa  pada  masa  perang  Badar,  yang  terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah, telah terjadi tindakan korupsi, yaitu hilangnya  sehelai beludru merah yang dihasilkan dari rampasan perang terhadap kaum musyrikin. 19
Kasus  raibnya  beludru  merah 20 ini  kemudian  menimbulkan  kerisauan  di kalangan  para  sahabat  saat  itu.  Salah  seorang  sahabat  yang  saat  itu  sedang  bersama Nabi  Muhammad  saw.  mengira  bahwa  yang  mengambilnya  adalah  Nabi  sendiri. Adanya  sangkaan  buruk  terhadap  Nabi  inilah  kemudian  ditanggapi  dengan  turunnya firman Allah swt.:
َسَك اَم  ٍسْفَ ن ُّلُك  َّفََّوُ ت َُّثُ ِةَماَيِقْلا َمْوَ ي َّلَغ اَِبِ  ِتَْيَ ْلُلْغَ ي ْنَمَو َّلُغَ ي ْنَأ ٍِّبَنِل َناَك اَمَو ا ُْْىَو  َْْبَ
( َنوُمَلْظُي ١٦١ )
Terjemahnya:
Dan  tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat  (dalam  urusan  harta  rampasan perang).  Barangsiapa  berkhianat,  niscaya  pada  hari  Kiamat  dia  akan  datang membawa  apa  yang  dikhianatkannya  itu.  Kemudian  setiap  orang  akan  diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (QS A>li ‘Imra>n/3: 161). 21
Meski begitu, terdapat pula keterangan lain yang mengaitkan turunnya ayat di atas  dengan  peristiwa  perang  Uhud,  yang  terjadi  pada  tahun  ke-3  Hijriyah. 22
Keterangan ini direkam dalam hadis Nabi saw.:
19 Al-Qurt}uby, Al-Jami’ li Ahka>m al-Qur’a>n, Juz IV, 255; Abu> Ja’far Muhammad bin Jari>r al- T{abari, Jami’ al-Baya>n ‘an Ta’wil A<ya>t al-Qur’a>n, Juz VI (Bairut: Da>r al-Fikr, 1405 H), 154-156.
20 Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa  pedang. Lihat Al-Qurt}uby, Al-Jami’ li Ahka>m al-Qur’a>n, 255.
21 Kementerian  Agama  RI., Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 71.
22 Al-Wahidy, Asba>b al-Nuzu>l (Bairut: Da>r Fikr li al-T{iba’ah wa al-Nasyr, 1991), 84-85.
نع في "لغي نأ بنل ناك امو" ةيلآا هذى ْلزن سابَع نبا لاق لاق ْسقم انثدح فيصخ ءارحم ةفيطق كرابَت الله لزنأف اىذخأ ْعلص الله لوسر لعل سانلا ضعب لاقف ردب موي تدقتفا امو" لىاعتو ةيلآا رخآ لىإ "لغي نأ بنل ناك مترلا هاور( )ىذ 23
Artinya:
Dari  Khusaif  (dilapokan  bahwa  dia  berkata):  Miqsam  telah  menyampaikan kepada kami seraya berkata: Ibnu ‘Abba>s mengatakan: Ayat ini ‚ wa ma> ka>na li nabiyyin an yaghulla‛ turun berkenaan kasus beludru merah yang hilang sewaktu Perang  Badar.  Beberapa  orang  mengatakan:  Barangkali  Rasulullah  saw. mengambilnya,  kemudian  Allah  menurunkan  ayat,  ‚ wa  ma>  ka>na  li  nabiyyin  an yaghulla‛ hingga akhir ayat (HR al-Tirmizy).
Para ulama menghubungkan isu korupsi yang terjadi pada masa perang Uhud, di mana strategi perang yang diterapkan Nabi adalah menempatkan pasukan pemanah di atas  bukit  di  belakang  pasukan  Rasulullah  untuk  melindungi  beliau.  Strategi  ini berhasil dan pasukan kaum muslimin mencapai kemenangan. Namun kemudian barisan dari pasukan muslimin yang berada di bawah menjadi kucar kacir untuk berebut harta rampasan  perang,  sehingga  membuat  pasukan  pemanah  yang  berada  di  atas  bukit turun. Akibatnya, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang (Uhud) tersebut.  Pada  saat  pasukan  pemanah  turun  ke  bawah,  Nabi  bersabda:  ‚Sebenarnya kalian  pasti  mengira  bahwa  kami  melakukan ghulu>l‛. 24 Anggapan  tersebut  disanggah dengan turunnya QS A>li ‘Imra>n/3: 161 tersebut.
Al-T{abary menafsirkan QS A>li ‘Imra>n/3: 161 ini dengan, ‚bukanlah sifat Nabi untuk melakukan ghulu>l, dan orang yang melakukan ghulu>l itu bukan Nabi,‛ 25 sehingga berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami tentang pengertian ghulu>l itu sendiri, bahwa ghulu>l adalah kebijakan dalam pembagian harta rampasan perang yang tidak adil, atau menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain, ghulu>l, yang disebut korupsi itu adalah kebijakan yang dibuat, bukan berdasarkan aturan yang semestinya.
23 Al-Tirmizy, Sunan al-Tirmizy, hadis nomor 3009.
24 Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi> Bakr al-Suyu>t}y, Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l (Bairut: Da>r al-Ihya>’ al-‘Ulu>m, t.th.), 228.
25 Abu>  Ja’far  Muhammad  bin  Jari>r  al-T{abari, Jami’  al-Baya>n  ‘an  Ta’wil  A<ya>t  al-Qur’a>n,  VI (Bairut: Da>r al-Fikr, 1405 H), 157.
Al-Tirmizy dalam riwayatnya yang lain juga menjelaskan:
نع ذاعم نب لبَج لاق نيثعب لوسر الله ىلص الله ويلع ْلسو لىإ نميلا املف ترس لسرأ في يرثأ تددرف لاقف يردتأ لم ْثعب كيلإ بنيصتا ائيش يرغب نيذإ ونإف لولغ نمو للغي تيَ ابِ لغ موي ةمايقلا اذله كتوعد ضماف كلمعل ... ( هاور يذمترلا ) 26
Artinya:
Dari Mu’a>z bin Jabal diriwayatkan bahwa dia berkata: Rasulullah mengutus saya ke  Yaman.  Ketika  saya  baru  berangkat,  beliau  mengirim  seseorang  untuk memanggil  saya  kembali,  maka  saya  pun  kembali.  Kemudian  beliau  berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah  kamu  mengambil  sesuatu  apapun  tanpa  izin  dariku,  karena  hal  itu adalah ghulu>l  (korupsi),  dan  barangsiapa  melakukan  ghulu>l,  maka  dia  akan membawa  barang  yang  di- ghulul  itu  kelak  di  hari  kiamat.  Untuk  itulah  saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu… (HR al-Tirmizy).
Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi berpesan kepada Mu’a>z bin Jabal yang akan diutus ke wilayah Sya>m agar tidak sembarang mengambil atau memungut sesuatu tanpa  seizin  dari  Nabi,  sebab  hal  itu  rawan  akan  terjadi  prilaku  korupsi.  Secara implisit,  dari  hadis  tersebut  juga  dapat  dipahami  bahwa  bentuk  korupsi  ( ghulu>l) bersifat  lebih  umum,  dan  tidak  hanya  terbatas  pada  harta  rampasan  perang sebagaimana  dijelaskan  dalam  hadis  pertama.  Hadis  itu  pun  mengisyaratkan  bahwa bentuk korupsi terkait dengan harta kekayaan negara (masyarakat) yang diambil secara melanggar hukum oleh seorang pejabat.
Korupsi  dalam  terminologi  fikih  Islam  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan ( jarimah) terhadap amanah. Korupsi identik dengan risywah (suap) dan al-tajawwuz fi> isti’ma>l  al-haq  (menyalahgunakan  wewenang).  Jika  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi  disebut  pencurian  ( sariqah)  dan  jika  dilakukan  secara  terang-terangan disebut  sebagai  perampokan (al-nahb/hirabah).  Korupsi  termasuk  kejahatan  terhadap harta  benda  manusia  ( akl  amwa>l  al-na>s  bi  al-bat}il)  dan  secara  esensial  mirip  dengan ghulu>l,  yaitu  pengkhianatan  terhadap  amanah  dalam  pengelolaan  harta  rampasan perang  ( ghani>mah).Ghulul  jelas-jelas  diharamkan  dalam  Alquran  dengan  ancaman
26 Al-Tirmizy, Sunan al-Tirmizy, Juz III, hadis nomor 1335, dalam bab  Ma> Ja>’a fi> Hada>ya> al- Umara>’, 621.
bahwa  pelakunya  akan  membawa  serta  barang  yang  dikorupsinya  sebagai pertanggungjawaban di akhirat.
Tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan  hilangnya  hajat  hidup  orang  banyak,  memperlebar  kesenjangan  sosial- ekonomi, dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga  negara  dan  regulasi  keuangan  negara.  Negara  yang  korup  akan  menyebabkan lahirnya  kemiskinan  dan  kebodohan. Ketiga,  kejahatan  korupsi  menggerogoti kehormatan  dan  keselamatan  generasi  penerus.  Temuan  bahwa  Indonesia  merupakan negara terkorup menyebabkan harga diri sebagai bangsa menjadi ternoda. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  korupsi  telah  bertentangan  dengan  tujuan  syariah  ( maqa>s}id  al- syari>’ah).
Lebih  dari  itu,  hukum  Islam  memandang  korupsi  sebagai  perilaku hirabah. Hirabah adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu dan  menentang  peraturan  yang  berlaku,  perikemanusiaan,  dan  agama. Hirabah merupakan  salah  satu  bentuk jarimah  hudud,  yaitu  tindak  pidana  yang  jenis,  jumlah, dan  hukumannya  ditentukan  oleh  syari’at. Hirabah  disebut  juga  oleh  ahli  fikih ( fuqaha’) sebagai qat}’u al-t}ariq (menyamun) atau al-sariqah al-kubra (pencurian besar). Ulama  fikih  menyebut hirabah  sebagai  al-sariqah  al-kubra,  karena  hirabah  itu merupakah  upaya  mendapatkan  harta  dalam  jumlah  besar  dengan  akibat  yang  dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban. Mayoritas ulama memang  mempersyaratkan hirabah  dengan  tindakan-tindakan  kekerasan  untuk merampas  harta,  mengganggu  keamanan,  dan  mengancam  nyawa  manusia,  tetapi kekerasan  dan  gangguan  keamanan  yang  dimaksud  tidak  dijelaskan  lebih  detail. Korupsi  disamakan hirabah  karena  ia  dapat  merusak,  seperti  hirabah  mengganggu stabilitas  negara  dan  mengancam  hidup  orang  banyak  akibat  kekayaan  negara  yang digerogotinya.
Pelaku hirabah  dituntut  hukuman  yang  sangat  berat  dalam  Islam,  karena  ia adalah salah satu bentuk pidana hudud yang langsung ditentukan oleh nash Al-Qur’an.
Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim  dapat  mengeksekusi  hukuman  yang  telah  ditentukan  Allah  swt  tersebut  tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi, karena ini adalah hak Allah swt.
Ayat Alquran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku hirabah tersebut adalah firman Allah swt.:
ُبََّلَصُي  ْوَأ اوُلَّ تَقُ ي ْنَأ اًداَسَف  ِضْرلأا  ِفي َنْوَعْسَيَو ُوَلوُسَرَو ََّللَّا َنوُبِراَُيُ َنيِذَّلا ُءاَزَج اََّنَِّإ َعَّطَقُ ت  ْوَأ او
ِخ  ْنِم ُْْهُلُجْرَأَو  ِْْهيِدْيَأ
ِةَرِخلآا  ِفي َُْْلهَو اَيْ نُّدلا  ِفي ٌيْزِخ َُْْله  َكِلَذ  ِضْرلأا  َنِم اْوَفْ نُ ي  ْوَأ  ٍفلا
( ٌْيِظَع ٌباَذَع ٣٣ )
Terjemahnya:
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki  mereka  secara  silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya.  Yang demikian  itu  kehinaan  bagi  mereka  di  dunia,  dan  di  akhirat  mereka  mendapat azab yang besar (QS al-Ma>’idah/5: 33). 27
Jika  dianalisis  QS  al-Ma>’idah/5:  33  diketahu  ada  empat  hukuman  bagi  pelaku hirabah,  yaitu  dibunuh,  disalib,  dipotong  tangan  dan  kaki,  dan  dibuang  dari  tempat kediamannya  atau  di  penjara.  Adanya  kepastian  hukum  bahwa  Nabi  saw  tidak melakukan  tindak  korupsi,  sebagaimana  yang  dilansir  oleh  ayat  tersebut, mengindikasikan bahwa praktek korupsi adalah hal yang terlarang. Dalam kaidah ushul dikatakan  bahwa: ميرحتلل  يهنلا  ىف  لصلأا (pada  dasarnya,  pelarangan  adalah  untuk mengharamkan). 28 Jadi  dapat  dirumuskan  bahwa  praktek  korupsi  menurut  Alquran adalah ‚haram‛ hukumnya.
Selain Alquran, ditemukan pula dalil dari hadis Nabi saw yang meng-haramkan praktek korupsi. Hal ini dapat ditemukan dalam riwayat berikut:
ِّيِدِعاَّسلا ٍدْيَُحم  ِبَِأ  ْنَع ُةَوْرُع  ِنيَرَ بَْخَأ  َلاَق  ِّيِرْىُّزلا ِنَع  ٌبْيَعُش  َنََرَ بَْخَأ  ِناَمَيْلا وُبَأ اَنَ ثَّدَح ُوَّنَأ َغَرَ ف َينِح ُلِماَعْلا ُهَءاَجَف  ًلاِماَع َلَمْعَ تْسا ََّْلَسَو ِوْيَلَع ْهَّللا ىَّلَص َِّللَّا  َلوُسَر َّنَأ ُهَرَ بَْخَأ ِوِلَمَع ْنِم َنَ يف ِوْيِبَََأَو ِوِّمُأ  ِْْيَ ب  ِفي  َسَلَج  َلاَفَأ ُوَل  َلاَقَ ف  ِلِ َيِدْىُأ اَذَىَو ُْْكَل اَذَى َِّللَّا  َلوُسَر  َيَ  َلاَقَ ف
ْرُظ 27 Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin: Al-Qur’an, 113.
28 Abdul Hamid Hakim, Ushul Fiqhi (Bandung: Angkasa, 1989), 12.
َّصلا َدْعَ ب ًةَّيِشَع ََّْلَسَو ِوْيَلَع ْهَّللا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َماَق َُّثُ  َا ْمَأ وْيَلإ ىَدْهُ يَأ ىَلَع  َنَْ ثَأَو َدَّهَشَتَ ف ِة َلا ْنِم اَذَى  ُلوُقَ يَ ف اَنيِتْأَيَ ف ُوُلِمْعَ تْسَن  ِلِماَعْلا  ُلَبَ اَمَف ُدْعَ ب اَّمَأ  َلاَق َُّثُ ُوُلْىَأ َوُى اَِبِ َِّللَّا اَذَىَو ُْْكِلَمَع َدْهُ ي ْلَى َرَظَنَ ف ِوِّمُأَو ِويِبَأ  ِْْيَ ب  ِفي َدَعَ ق  َلاَفَأ  ِلِ َيِدْىُأ َا ِهِدَيِب ٍدَّمَُمُ ُسْفَ ن يِذَّلاَوَ ف  َا ْمَأ ُوَل ى َءاَج اًيرِعَب َناَك ْنِإ ِوِقُنُع ىَلَع ُوُلِمَْيُ ِةَماَيِقْلا َمْوَ ي ِوِب َءاَج  َّاِإ اًئْ يَش اَهْ نِم ُْْكُدَحَأ ُّلُغَ ي ٌءاَغُر ُوَل ِوِب
ِإَو ٌراَوُخ اََله اَِبِ َءاَج ًةَرَقَ ب َْْناَك ْنِإَو
ُْْغَّلَ ب ْدَقَ ف ُرَعْ يَ ت اَِبِ َءاَج ًةاَش َْْناَك ْن
)ىراخبَلا هاور( 29
Artinya:
Abu>  al-Yama>n  telah  memberitakan  kepada  kami,  berkata:  Syua’ib  telah memberitakan  kepada  kami,  berkata:  dari  al-Zuhri,  berkata;  ‘Urwah  telah memberitakan  kepada  kami,  berkata;  dari  Humaid  al-Saidiy  bahwa  Rasu>lulla>h mengangkat seorang pejebat pengumpul zakat (amil). Ketika pejabat telah selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata: ‚Ya Rasulullah, ini untuk  anda  dan  ini  hadiah  yang  diberikan  orang  kepada  saya‛,  maka  Nabi  saw bersabda  kepada  pejabat  itu:  ‚mengapa  kamu  tidak  duduk  saja  di  rumah  ayah atau  ibumu  sehingga  kamu  dapat  melihat  apakah  dengan  kamu  juga  akan memperoleh hadiah atau tidak?‛ kemudian pada waktu petang sesudah salat Nabi saw.  berdiri  (berpidato  di  hadapan  orang  banyak).  Sesudah  membaca  kalimat syahadat  dan  memuji  Allah  dengan  pujian  yang  Dialah  sebagai  pemilik  pujian itu,  Nabi  mengatakan.‛  Adapun  sesudah  itu,  bagaimanakah  halnya  bila  seorang pejabat  yang  kami  serahi  tugas  lalu  dia  datang  melapor  kepada  kami  seraya berkata:  ‚ini  adalah  hasil  tugas  yang  berasal  dari  anda.  Sedangkan  ini  adalah (bagian) yang dihadiahkan kepada saya, ‚mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya,  sehingga ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah (oleh orang)  atau  tidak.  Demi  Allah  yang  diri  Muhammad  berada  dalam  genggaman- Nya  tiadalah  seseorang  dari  kalian  melakukan  sesuatu  pengkhianatan,  kecuali nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban di lehernya. Jika (yang dikorupsi) adalah  seekor  unta,  maka  dia  datang  dengan  suara  unta.  Jika  yang  dikorupsi adalah  seekor  sapi,  maka  orang  itu  akan  datang  dengan  melenguh  seperti  sapi; bila (yang dikorupsi) adalah seekor kambing, maka orang itu akan datang dengen mengembek.  Sungguh  (hal  itu)  telah  kusampaikan  kepada  kalian  (HR  al- Bukha>ry).
Secara  global  dalam  hadis  tersebut  diketahui  bahwa  Nabi  saw.  bersabda kepada  pejabat-pejabat  itu,  mengapa  kamu  tidak  duduk  saja  di  rumah  bapakmu  atau ibumu  sehingga  kamu  dapat  melihat,  apakah  dengan  demikian  kamu  juga  akan
29 Iman  Abu>  ‘Abdulla>h  Ibn  al-Mugi>rah  al-Badizbah  al-Bukha>ri, S{ahi>h  al-Bukha>ri,  dalam Mausu'ah  al-Hadits  asy-Syarif,  Al-Ishdar  Awwal,  Ver.  1.2  (CD.  Rom  Hadis), Kitab  al-Ima>rah,  hadis nomor 6658.
memperoleh hadiah atau tidak?. Klausa ini nampaknya memberi indikasi bahwa karena jabatan  yang  diembang  pejabat  (amil)  itulah  sehingga  ia  diberi  hadiah.  Dengan  kata lain, hadiah itu tidak akan diperolehnya manakalah ia bukan pejabat.
Memahami hadis tersebut, Imam Muslim secara tegas mengatakan keharaman menerima hadiah bagi seorang pejabat. Bahkan diletakkan dalam kitabnya pada judul bab : لامعلا اياده ميرحت . Menurut Imam al-Nawawy, hadis ini menjelaskan bahwa hadiah bagi seorang pejabat adalah haram  dan pengkhianatan. Oleh karena menerima hadiah bagi  pejabat  itu  merupakan  penyelewengan  dalam  kewenangan  dan  tanggung  jawab pejabat. 30 Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu makna korupsi adalah ‚penyelewenan‛,  ini  berarti  bahwa  hadis  tersebut  berbicara  tentang  korupsi.  Namun modus operandi hadis tersebut adalah terkait dengan masalah hadiah.
Ibn Hajar al-Asqala>ni menempatkan kedudukan hukum tahrim atas penerimaan hadiah  bagi  pejabat  karena  hal  itu  merupakan  pengkhiatan  terhadap  jabatan. 31
Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh al-Hafiz} Ibn Qayyim bahwa hadis ini merupan  penjelasan  bahwa  hadiah  atas  para  pejabat  itu  adalah  haram  dan pengkhianatan.  Oleh  karena  tindakan  itu  adalah  penyelewengan  terhadap  kekuasaan dan tanggungjawabnya.
Berdasar  pada  pendapat  Ibn  Hajar  al-Asqala>ni  dan  Ibn  Qayyim  bahwa menerima hadiah bagi pejabat adalah pengkhiatan, dan salah  satu arti korupsi adalah ‚khianat‛,  praktis  bahwa  korupsi  bagi  pejabat  adalah  hal  yang  terlarang.  Dengan berpegang  pada  hadis  tersebut,  dan  syarahan  yang  dikemukakan  oleh  para muhaddis, maka dapat dirumuskan bahwa keharaman ‚korupsi‛ juga ditegaskan dalam hadis. Jadi, tanpa merujuk pada sumber-sumber dasar ijtihad lainnya, misalnya ijma dan qiyas serta selainnya, telah dapat dipahami secara tegas bahwa ‚korupsi’ adalah haram hukumnya.
Para  ulama,  seperti  Ima>m  Abu>  Hani>fah,  Ma>lik,  Imam  al-Sya>fi’iy  dan  al-Lais\, berpendapat bahwa apabila seseorang telah terbukti melakukan tindakan korupsi, maka segala harta kekayaan dari hasil korupsi tersebut harus dikembalikan kepada negara. Di
30 Ima>m  al-Nawa>wi, S{ahi>h  Muslim  bi  Syarh  al-Nawa>wi,  Jilid  VI  (Bairut:  Da>r  al-Fikr,  1983), 219.
31 Al-Ha>fiz} Ibn Ha>jar al-Asqala>ni, Fath al-Ba>ry bi Syarh S{ahi>h al-Bukha>ri, Juz XV (Bairut: Da>r al-Fikr, t.th.), 68.
samping  itu,  sang  pelaku  harus  mendapat  pelajaran  berupa ta’zi>r  (hukuman  sesuai ketentuan  imam;  penguasa). 32 Bahkan,  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  tindakan korupsi termasuk salah satu perbuatan dosa besar. 33
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa hukuman yang diberikan  kepada  koruptor  adalah  diserahkan  kepada  imam  atau  penguasa  dalam memilih  di  antara  yang  empat  hukuman  sebagaimana  tercantum  dalam  ayat  di  atas. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain,  termasuk  keluarganya.  Jika  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bisa  lolos  dari  sanksi potong tangan tidak berarti bahwa perbuatan terkutuk itu akan mendapat sanksi yang ringan.  Dalam  hukum  Islam  dikenal  sanksi  takzir.  Pelaku  tindak  pidana  yang  tidak dapat  dikenakan  sanksi had,  dapat  dikenakan  sanksi  takzir.  Perlu  ditegaskan  disini bahwa  sanksi  takzir  tidak  berarti  harus  lebih  ringan  dari  sanksi had.  Selama  tindak pidana tersebut pantas dijatuhi  sanksi yang berat seorang hakim atau mujtahid boleh melakukannya.
Abu>  Zahrah  mengemukakan  empat  syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam menjatuhkan sanksi takzir, yaitu:
1. Motivasinya  adalah  memelihara  kepentingan  yang  dijamin  oleh  syariat  Islam, bukan bukan kepentingan atas pertimbangan hawa nafsu.
2. Sanksi  yang  dijatuhkan  harus  dapat  mengeliminasi  kejahatan,  membuat  jera pelakunya  atau  minimal  mengurangi  tindak  pidana.  Sanksi  takzir  tidak  boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar dari kejahatan yang akan diberantas.
3. Sanksi takzir diberlakukan secara adil bagi semua warga.
4. Sanksi  takzir  itu  harus  sesuai  atau  sepadan  dengan  kejahatan.  Tidak  boleh terlampau berat, tidak dibenarkan pula jika terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. 34
Jika  tindak  pidana  korupsi  dianggap  sangat  berbahaya  bagi  seluruh  bangsa karena dampak negatifnya yang sangat luas, baik dari sudut moral maupun finansial yang  sangat  merugikan  seluruh  elemen  bangsa,  maka  sanksinya  dapat  dijatuhkan
32 Al-Qurt}uby, Al-Jami’ li Ahka>m al-Qur’a>n, 260.
33 Ibid., 258. 34 Muhammad Abu> Zahrah, al-Uqu>bah (Kairo: Da>r al-Fikri al-Arabiy,1999), 59.
seberat-beratnya. Sanksi tersebut tentu mempertimbangkan empat kriteria yang telah disebutkan  terutama  kriteria  terakhir,  yaitu  kesepadanan  antara  sanksi  dengan kejahatan.

## D. Hibah dalam Perspektif Hukum Islam
Secara  etimologi  kata hibah  adalah  bentuk  masdar  dari  kata  wahaba, 35 yang berarti  suatu  pemberian/ لضفتلا لام  ريغب  ىلو  ريغلا  يلع 36 (memberikan  kelebihan  kepada orang  lain  walau  tanpa  materi).  Sedangkan  hibah  secara  istilah,  jumhur  ulama mendefinisikannya sebagai akad yang yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta  tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. 37
Istilah  hibah  yang  menjadi  bagian  dari  pembendaharaan  kata  dalam  bahasa Indonesia yang berarti pemberian dengan sukarela atau mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. 38 Secara terminologi, hibah berarti ىف ضاىعلا طرش لاب نيعلا كيلمت لاحلا
39
(penyerahan hak milik kepada orang lain tanpa adanya syarat pengganti ketika obyek hibah itu diserahkan). Dapat pula dikatakan bahwa hibah itu identik hadiah. 40
Hibah  dalam  batasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  pemaknaannya  memiliki kesamaan dengan hadiah, sedekah dan pemberian sukarela lainnya. Hanya saja, hibah merupakan pemberian yang disertai tanpa motif tertentu. Sedangkan hadiah motifnya adalah penyerahan penghormatan dan sedekah motifnya adalah mengharap keredaaan.
35 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia  (Cet.  XIV;  Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1584.
36 Abu>  al-Husayn  Ahmad  bin  Fa>ris  ibn  Zakariya, Mu’jam  Maqa>yis  al-Lugah,  Juz  IV  (Cet.  II; t.tp.: al-Maktabah al-Manazi’, 1980 M/1390  H), 119. Bandingkan dengan  ‘Abd. Rahma>n al-Jazi>ri, Al- Fiqh ‘ala> Maza>hib al-Arba’ah, Juz III (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 254.
37 Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam  (Cet.  I;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1996), 540.
38 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 305.
39 Al-Jazi>ri, al-Fiqh ‘ala> Maza>hib al-Arba’ah, Juz III, 254.
40 Ibid., Juz III, 255.
Berdasar keterangan ini, maka hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hal ini  dapat  dipahami  bahwa  hibah  termasuk  bagian  dari  transaksi  sosial  (mu’amalah), yakni pemindahan hak milik secara permanen yang melibatkan dua pihak (pemberi dan penerima  hibah).  Perbedaannya  dengan  jual  beli  terletak  pada ‘iwad  terhadap  harta yang menjadi obyek hibah.
Hibah dalam Islam adalah firman Allah dan juga hadis Nabi yang menganjurkan kepada  umat  Islam  agar  berbuat  baik  dan  saling  mengasihi  kepada  sesamanya.  Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah (memberi lebih baik dari pada menerima). Namun pemberian itu harus ikhlas dan tanpa pamrih, tiada tujuan lain kecuali untuk mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 point g ‚hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki‛. 41 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal  1666  juga  disebutkan  bahwa  hibah  ( schenking)  adalah  ‚Sesuatu  persetujuan dengan  mana  si  penghibah  di  waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan  dengan  tidak dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  suatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah yang menerima penyerahan itu.‛ 42
Kata  ‚di  waktu  masih  hidup‛  mengandung  arti  bahwa  perbuatan  pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut  wasiat.  Adapun  kata  ‚tanpa  imbalan  atau  sukarela,‛  berarti  itu  semata-mata kehendak  sepihak  (si  pemberi)  tanpa  mengharapkan  apa-apa.  Apabila  mengharapkan imbalan maka dinamakan jual beli. 43
Hibah  adalah  pemberian  ketika  yang  punya  harta  masih  hidup,  sedangkan warisan  diberikan  ketika  yang  punya  harta  telah  meninggal  dunia.  Walaupun  saat
41 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  (Cet.  I;  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1992), 156.
42 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet. XXV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 365.
43 Amir  Syarifudin, Pelaksana  Hukum  Waris  Islam  dalam  Lingkungan  Minangkabau  (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 252.
pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah  itu  diberikan  kepada  anak  atau  ahli  waris  karena  akan  menentukan  terhadap bagian  warisan  apabila  hibah  tersebut  tidak  ada  persetujuan  ahli  waris  atau  setidak- tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karenanya sering  terjadi  sengketa  antara  ahli  waris,  satu  pihak  berpendapat  bahwa  hibah  yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima  hibah)  menyatakan  hibah  yang  sudah  diterima  merupakan  harta  warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

## E. Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam
Kata  hadiah  ( ةَّيِده )  berarti ءادهإ (pemberian), ةَنْهُّللا (oleh-oleh), ةَمِدقَّتلا (hadiah). Sebelum menjelasan definisi hadiah, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkadang masih belum dipahami oleh sebagian orang, sehingga sulit dibedakan. Istilah tersebut adalah:  hibah,  hadiah,  dan  sedakah.  Ima>m  al-Sya>fi’i>  membagi  kebajikan  ( tabarru’) seseorang  dengan  hartanya  kepada  dua  bentuk. Pertama  kebajikan  yang  berkaitan dengan  kematian,  yaitu  wasiat. Kedua,  kebajikan  ketika  masih  hidup  yang dibedakannya antara kebajikan murni (mahdhah) dengan waqaf. Kebajikan murni ada tiga macam, yaitu hibah, hadiah, dan sedekah tat}awwu’.
Selanjutnya dijelaskan, jika kebajikan harta bertujuan untuk menghormati dan memuliakan seseorang disebut dengan hadiah. Adapun hibah, pada asalnya dilihat dari jenis harta yang diberikan, yaitu kalau yang diberikan itu harta tidak bergerak (tetap). Sedangkan disebut sedekah kalau kebajikan harta itu bertujuan untuk pendekatan diri (taqarrub)  kepada  Allah  dan  mengharapkan  pahala  akhirat.  Dengan  kata  lain, pengertian  hadiah  adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  dengan  tujuan  untuk menghormati  ( ikram), memuliakan (ta’z}im), mengasihi (tawaddud) dan mencintainya ( tahabbub).
Dalil-dalil  yang  digunakan  oleh  ulama  dalam  pembahasan  ini  pada  umumnya berasal dari hadis, antara lain:
َىَأ :ُوْنَع  َلَأَس  ٍماَعَطِب َ ِتُِأ اَذِإ ،صلى الله عليه وسلم ِالله  ُلوُسَر َناَك :َلاَق ،رضي الله عنه َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع
ْنِإَف ٌةَقَدَص ْمَأ ٌةَّيِد ْصَلأ َلاَق ،ٌةَقَدَص َليِق ُْْهَعَم َلَكَأَف ،صلى الله عليه وسلم ِهِدَيِب َبَرَض ،ٌةَّيِدَى َليِق ْنِإَو ْلُكَْيَ َْلمَو ،اوُلُك :ِوِباَح
هاور( )ىراخبَلا 44
Artinya:
Dari  Abu>  Hurairah,  ia  berkata,  ‚Rasulullah  saw.  apabila  diberi  makanan  beliau bertanya:  apakah  makanan  ini  hadiah  atau  sadaqah.  Jika  dijawab:  ‘Sadaqah’, beliau  mengatakan  pada  para  sahabatnya,  ‘Makanlah  oleh  kalian’,  sedangkan beliau tidak memakannya. Akan tetapi bila dijawab: ‘Hadiah’, maka beliau (Nabi saw) mengambil dengan tangannya lalu makan bersama mereka‛ (HR al-Bukha>ri)
ْوَدْىَأ  َكْوُلُمْلا َّنِإَو ،وْنِم ةَّيِدَى صلى الله عليه وسلم الله  ِلْوُسَر  َلىِإ ىَدْىَأ ىرْسِك َّنِإ :  َلاَق ِّيِلَع ْنَع
ِوْيَلِإ ا َلِبََقَ ف ُْْهْ نِم )ىذمترلا هاور(
Artinya:
Dari Ali, ia berkata, ‚Sesungguhnya Kisra memberi hadiah kepada Nabi saw. dan raja-raja  lain  juga  memberi  hadiah  kepada  beliau  dan  beliau  menerima  hadiah tersebut dari mereka‛ (HR al-Tirmiz\y) 45
Anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama telah terjadi ijma’, karena Ia memberikan  pengaruh  yang  positif  di  masyarakat;  baik  bagi  yang  memberi  maupun yang menerima. Bagi yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, sarana  untuk  saling  menghormati  dan  sebagainya.  Sedangkan  kepada  yang  diberi, sebagai  salah  satu  bentuk  memberi  kelapangan  terhadapnya,  hilangnya  kecemburuan dan kecurigaan, bahkan mendatangkan rasa cinta dan persatuan dengan sesama.
Jika  dalam  menjalankan  tugas  atau  jika  terkait  dengan  tugasnya,  seseorang yang  memiliki  jabatan  atau  mempunyai  wewenang  tertentu  diberi  hadiah  oleh  pihak lain dengan harapan pejabat tersebut dapat memberi kemudahan tertentu atau memberi keringanan  tertentu  atas  suatu  tuntutan,  maka  hadiah  yang  demikian  dikategorikan sebagai ghulul  (korupsi).  Hal  ini  dapat  dipahami  secara  logis,  sebab  hadiah,  tips, bingkisan  atau  parcel  tersebut,  sedikit  atau  banyak  mempengaruhi  kebijakan  dan
44 Al-Bukha>ri, S{ahi>h al-Bukha>ri, hadis nomor 2388.
45 Al-Tirmizy, Sunan al-Tirmizy, hadis nomor 1501.
keputusannya  sebagai  pejabat/pegawai.  Contoh  yang  paling  nyata  adalah pegawai/pejabat  tingkat  atas  yang  mendapat  bingkisan/hadiah  tertentu  dari bawahannya  demi  memperoleh  keuntungan  tertentu.  Tindakan  demikian  dapat merusak  sistem  yang  dilandaskan  pada  asas  keadilan  dan  kejujuran  dan  tentu  akan merugikan kepentingan umum.
Pemberian  sesuatu  kepada  pegawai/pejabat  publik  terbagi  dalam  tiga  bagian: Pertama,  Pemberian  yang  diharamkan,  baik  bagi  pemberi  maupun  penerima. Kaidahnya, pemberian tersebut bertujuan untuk sesuatu yang batil, ataukah pemberian atas  sebuah  tugas  yang  memang  wajib  dilakukan  oleh  seorang  pegawai.  Misalnya pemberian  kepada  pegawai  setelah  ia  menjabat  atau  diangkat  menjadi  pegawai  pada sebuah instansi. Dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang  ada  untuknya,  dan  atau  memalsukan  data,  atau  mengambil  hak  orang lain, atau mendahulukan  pelayanan  kepadanya  daripada  orang  yang  lebih  berhak,  atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya. Di antara permisalan yang juga tepat dalam permasalahan ini adalah, pemberian yang diberikan oleh perusahaan atau toko kepada pegawainya,  agar  pegawainya  tersebut  merubah  data  yang  seharusnya,  atau  merubah masa  berlaku  barang,  atau  mengganti  nama  perusahaan  yang  memproduksi,  dan sebagainya.
Kedua, pemberian yang terlarang mengambilnya, dan diberi keringanan dalam Memberikannya.  Kaidahnya,  pemberian  yang  dilakukan  secara  terpaksa,  karena  apa yang  menjadi  haknya  tidak  dikerjakan,  atau  disengaja  diperlambat  oleh  pegawai bersangkutan  yang  seharusnya  memberikan  pelayanan.  Sebagai  misal,  pemberian seseorang  kepada  pegawai  atau  pejabat,  yang  ia  lakukan  karena  untuk  mengambil kembali haknya, atau untuk menolak kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi ia melihat, jika  sang  pegawai  tersebut  tidak  diberi  sesuatu  (uang,  misalnya),  maka  ia  akan melalaikan, atau memperlambat prosesnya.
Ketiga,  pemberian  yang  diperbolehkan,  bahkan  dianjurkan  memberi  dan mengambilnya. Kaidahnya, suatu pemberian dengan tujuan mengharapkan ridha Allah
swt.  untuk  memperkuat  tali  silaturahim  atau  menjalin  ukhuwah  Islamiah,  dan  bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.
Terdapat  beberapa  permasalahan,  yang  hukumnya  masuk  dalam  bagian  ini, sekalipun yang lebih baik bagi pegawai adalah tidak menerima hadiah tersebut, sebagai upaya  untuk  menjauhkan  diri  dari  tuduhan  dan sadd  zari>’ah  (tindakan  preventif) baginya dari pemberian yang haram:
1) Hadiah  seseorang  yang  tidak  mempunyai  kaitan  dengan  pekerjaan  usahanya). Sebelum  orang  tersebut  menjabat,  ia  sudah  sering  juga  memberi  hadiah,  karena hubungan  kerabat  atau  yang  lainnya.  Pemberian  itu  tetap  tidak  bertambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat.
2) Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku  persaksiannya,  seperti qadi  bersaksi  untuk  anaknya,  dan  hadiah  tersebut tidak ada hubungannya dengan usahanya.
3) Hadiah yang telah mendapat izin dari pemerintah atau instansinya.
4) Hadiah atasan kepada bawahannya.
5) Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya.

## F. Kesimpulan
Hukum  Islam  memamandang  bahwa  wawasan  masyarakat  sangat  terbatas mengenai  masalah  sogok  dan  hadiah.  Sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  sogok bukan  sebuah  kejahatan,  tetapi  hanya  kesalahan  kecil.  Sebagian  lain,  walaupun mengetahui bahwa sogok adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan.
Di  pihak  lain,  masyarakat  menganggap  sogok  itu  sebagai  hadiah  atau  tanda terima kasih. Bahkan ada yang beranggapan sebagai uang jasa atas bantuan yang telah diberikan  seseorang,  sehingga  mereka  tidak  merasakan  hal  itu  sebagai  sebuah kesalahan  atau  pelanggaran  apalagi  kejahatan.  Sudah  menjadi  realitas  betapa  banyak risywah  terjadi  di  bidang  peradilan  yang  diberikan  untuk  memenangkan  perkara. Demikian  pula  di  bidang  pekerjaan,  baik  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  swasta, anggota  polisi  dan  tentara,  dan  bahkan  di  dunia  pendidikan  pun  hal  ini  terjadi.
Perbuatan  tersebut  tanpa  ada  perasaan  malu  dilakukan  oleh  orang  yang  mengerti hukum dan aturan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cet.  I;  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992.
Alatas,  Syed  Hussien. Corruption  Its  Nature,  Causes  and  Functions,  terj.  Nitwono, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES, 1997.
_____. The Sosiologi of Corruption, terj. Al Ghozie Usman, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES, 1995.
Anwar,  Syamsul.  ‚Sejarah  Korupsi  dan  Perlawanan  Terhadapnya  di  Zaman  Awal Islam:  Perspektif  Studi  Hadis‛, Hermenia,  Volume  4,  Nomor  1,  Januari-Juni 2005.
Al-Asqala>ni,  Al-Ha>fiz}  Ibn  Ha>jar. Fath  al-Ba>ry  bi  Syarh  S{ahi>h  al-Bukha>ri,  Juz  XV. Bairut: Da>r al-Fikr, t.th.
Dahlan,  Abdul  Azis. Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Cet.  I;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996.
Hakim, Abdul Hamid. Ushul Fiqhi. Bandung: Angkasa, 1989.
Hornby. Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary.  Oxford:  Oxford  University  Press, 1999.
Ibn Zakariya, Abu> al-Husayn Ahmad bin Fa>ris. Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz IV. Cet. II; t.tp.: al-Maktabah al-Manazi’, 1980 M/1390 H.
Ilyas, Yunahar, dkk., Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 2004.
Al-Jazi>ri,  Abd.  Rahma>n. Al-Fiqh  ‘ala>  Maza>hib  al-Arba’ah,  Juz  III.  Bairut:  Da>r  al- Kutub al-Ilmiyah, 1990.
Kementerian  Agama  RI., Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk Wanita. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
Klitgaard,  Robert Controlling  Corruption,  terj.  Hermoyo,  Membasmi  Korupsi,  Ed.  2.
Cet. II: Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Klitgaard,  Robert,  dkk., Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan Daerah,  alih  bahasa  Masri  Maris.  Jakarta:  Yayasan  Obor  dan  Partnership  for Government Reform di Indonesia, 2002.
Lopa,  Baharuddin.  ‚Korupsi:  Sebab-Sebabnya  dan  Penanggulangannya‛, Prisma, Nomor 3 Tahun 1996.
Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif, Al-Ishdar Awwal, Ver. 1.2 CD. Rom Hadis.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia.  Cet.  XIV; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
Muzadi  Hasyim,  dan  Benediktus, Menuju  Indonesia  Baru.  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2004.
Al-Nawa>wi,  Ima>m S{ahi>h  Muslim  bi  Syarh  al-Nawa>wi,  Jilid  VI.  Bairut:  Da>r  al-Fikr, 1983.
Nurdjana,  IGM.,  dkk., Korupsi  dan  Illegal  Logging  dalam  Sistem  Desentralisasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
Al-Qurt}uby, Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Ahmad. Al-Jami’ li Ahka>m al-Qur’a>n, Juz IV. Al-Misr: Da>r al-Kutub al-Mis}riyah, 1967.
Subekti,  R.,  dan  R.  Tjitrosudibyo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.Cet.  XXV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
Al-Suyu>t}y, Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi> Bakr. Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l. Bairut: Da>r al-Ihya>’ al-‘Ulu>m, t.th.
Syarifudin,  Amir. Pelaksana  Hukum  Waris  Islam  dalam  Lingkungan  Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
Al-T{abari, Abu> Ja’far Muhammad bin Jari>r. Jami’ al-Baya>n ‘an Ta’wil A<ya>t al-Qur’a>n, Juz VI . Bairut: Da>r al-Fikr, 1405 H.
Al-Tirmizy,  Abu>  I<sa  Muhammad  bin  I<sa. Sunan al-Tirmizy.  Bairut: Da>r al-Kutub al- Islamiyyah, 2002.
Al-Wahidy, Asba>b al-Nuzu>l. Bairut: Da>r Fikr li al-T{iba’ah wa al-Nasyr, 1991.
Zahrah, Muhammad Abu>. Al-Uqu>bah. Kairo: Da>r al-Fikri al-Arabiy,1999.