Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan  yang  sangat  besar  dan  beraneka, serta  mempunyai  daerah  yang  sangat  luas. Dengan  luas  wilayah  yang  sangat  besar, Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang sangat  melimpah.  Untuk  itu  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  sangat  banyak kemampuan  mumpuni  dan  tentu  saja  harus ditopang dengan akhlak yang baik.
Untuk  memiliki  kemampuan  tentu saja  melalui  didapat  melalui  pendidikan formal yang sudah di canangkan pemerintah.  Selain  itu,  ada  juga  lembaga pendidikan  lain  yang  memfokuskan  pada pendidikan  akhlak  melalui  pendalaman agama yaitu pondok pesanten yang ditujukan kepada generasi muslim. Pasantren  dianggap  sebagai  lembaga  yang sangat tepat bagi generasi untuk memperdalam  agama,  sehingga  diharapkan
dengan  pengetahuan  agama  yang  baik dapat  membentuk  akhlak  yang  mulia sehingga  dikemudian  hari,  generasi  muda ini  dapat  menjadi  orang  yang  amanah dalam  kehidupan  dan  berefek  positif dalam bermaysarakat,
Pondok  pesantren  Al  I’tishom yang  berlokasi  di  Jalan  Pembangunan Patok  25,  Kab.  Kubu  Raya  menjadi  salah satu  lembaga  pendidikan  yang  dibangun untuk  mewujudkan  generasi  terbaik  bagi kaum  muslimin.  Pondok  ini  merupakan pondok tahfiz, namun dalam pelaksanaanya,  pelajaran  umum  tetap diajarkan  kepada  santri.  Sebagai  pondok tahfiz, ponpes ini mengutamakan menghafal  dan  mempelajari  Al-Qur’an. Ponpes  ini  mulai  dibangun  pada  januari 2020  dan  pada  saat  ini  sudah  memiliki santri  sejumlah  100  santri  yang  berasal

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
DEWA RUCI 1 ; HENRI PRASETYO 2
1 IAIN Pontianak Jl. Letjend Suprapto No.14, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 E-mai: dewa607@gmail.com (korespondensi)
2 Politeknik Negeri Pontianak Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Submit : 2022-08-28 Review : 2022-08-30 Publish :  2022-09-26
Abstract : Islamic boarding schools are educational institutions that expand knowledge in the field of religion. Islamic  boarding schools  in their educational operations require  students to stay  in  the  Islamic  boarding  school  environment.  Therefore,  it  is  expected  that the  manager will  provide  comfortable  facilities  and  infrastructure  to  support  teaching  and  learning activities. In facilitating these facilities and infrastructure, Islamic boarding schools are open to receiving donations from Muslims. As one of the manager's responsibilities to donors is to make financial reports that contain all financial transactions of Islamic boarding schools. The records made  must comply  with the Islamic Boarding School  Accounting  Guidelines  issued by  the  Indonesian  Institute of  Accountants  and  threaten  Bank  Indonesia.  This  study  aims  to examine  how  financial  records  are  recorded  at  the  Al  Itishom  Islamic  boarding  school,  and whether the financial reporting of the Islamic boarding school is by the PAP to find out what improvements  need  to  be  made  to the  Islamic  boarding  school  in  the  accounting  field.  This study  uses  descriptive  qualitative  research  methods  with  interviews,  observations,  and documentation. The application of the LAP  in Islamic  boarding school  financial reporting  is seen  from  the  aspects:  of  use  and  measurement,  presentation,  and  use.  The  findings  of  this study  indicate  that  the  Al  I'tishom  Islamic  Boarding  School  still  applies  financial  reporting following the LAP.
Keywords: Islamic  Boarding  School  Accounting  Guidelines,  Financial  Reporting, Recognition and Measurement, Presentation, Disclosure.

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
dari  berbagai  daerah.  Sebagai  ponpes  yang baru  bediri,  ponpes  ini  memiliki  banyak donatur  dalam  pembangunan  sarana  dan prasarana.  Selain  itu,  pemasukan  pondok juga  berasal  dari  SPP  yang  dibebankan kepada santri yang mampu.
Untuk  memenuhi  rasa  percaya  dari pada  donatur  dan  wali  santri  serta memenuhi  kewajiban  sebagai  lembaga  non profit,  pengelola  ponpes  membuat  catatan pemasukan dan pengeluaran yang berfungsi sebagai informasi pemasukan dan penggunaan  uang.  Dan  saat  ini,  pihak pengelola  ponpes  secara  perlahan  mulai membangun  bisnis  ponpes  yang  diperlukan untuk  menopang  operasional  ponpes,  tidak hanya  bergantung  pada  donasi  masyarakat. Observasi  awal  di  ponpes  Al  I’tishom menunjukkan  bahwa  ponpes  saat  ini  masih dibuat secara sederhana, hal ini dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  serta sumber daya manusia yang kompeten untuk membuat  laporan  keuangan.  Oleh  karena itu,  ponpes  sebagai  salah  satu  lembaga perekonomian diperlukan pengelolaan keuangan  dan  pencatatan  keuangan  yang jelas.  Dalam  lembaga  perekonomian  perlu adanya  akuntansi  yang  bertujuan  untuk mengelola  dan  mencatat  semua  transaksi yang  berkaitan  dengan  keuangan  di  sebuah lembaga perekonomian (Suherman, 2019).
Akuntansi  sangat  berperan  penting sebagai  alat  untuk  mengelola  keuangan selain  itu  akuntansi  juga  berperan  penting sebagai  pertangungjawaban  atas  laporan keuangan (Simanjuntak, 2005). Di Indonesia,  akuntansi  pondok  pesantren telah  diatur  dengan  adanya  buku  pedoman Akuntansi  Pondok  Pesantren  atau  biasa disebut Sistem Akuntansi
Pesantren
Indonesia  (Romli,  2018).  Ikatan  Akuntan Indonesia  yang  berkerjasama  dengan  Bank Indonesia
bersama-sama
membuat Pedoman  Akuntansi  Pesantren  (PAP)  yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian  di  pondok  pesantren  supaya pondok  pesantren  dapat  menyusun  laporan keuangan  yang  layak  dan  sesuai  dengan standar  akuntansi  yang  berlaku.  Ikatan Akuntan  Indonesia  dan  Bank  Indonesia
menerbitkan  Standar  Akuntansi  Pesantren Indonesia  (SANTRI)  dengan  harapan pondok  pesantren  mampu  membuat  dan menerapkan  akuntansi  sebagai  laporan keuangan  yang  transparan,  akuntabilitas, dan efektif sesuai dengan standar akuntansi  yang  telah  dibuat  (Niati  et  al.,
2019). Dengan hadirnya Pedoman Akuntansi Pesantren ini sangatlah
membantu pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan dan mempermudah  dalam  mengelola  pondok pesantren.  Akuntansi  pondok  pesantren bertujuan jelas yaitu membantu meningkatkan
kemakmuran dan
keberlangsungan dalam pengelolaan secara profesional (Romli, 2018).
Akuntansi  sangatlah  penting  bagi suatu  entitas  lembaga  tidak  terkecuali lembaga pendidikan (Romli, 2018). Karena  dengan  akuntansi  suatu  lembaga pendidikan  dapat  mengambil  keputusan keuangan  yang  lebih  baik  dan  juga  dapat menanggulangi kecurigaan terhadap laporan  keuangan  suatu  lembaga  terlebih lembaga  pendidikan  yang  menghimpun dana  (Maknunah,  2015).  Akan  tetapi  hal ini  tidak  diimbangi  dengan  pelaksanaan pelaporan  keuangan  di  tiap  ponpes. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suherman (2019) yang menjelaskan bahwa  salah  satu  ponpes  di  Sukabumi belum  menerapkan  pedoman  akuntansi pesantren dan belum menggunakan standar  akuntansi  yang  benar  dalam kegiatan  pencatatannya  hanya  membuat laoran  keuangan  seperti  neraca,  laporan operasional,  laporan  arus  kas  saja. Penelitian  Algazali  et  al.  (2021)  juga menunjukkan masih kurangnya penerapan akuntansi  ponpes  di  Tidore.  Pencatatan yang  hanya single  entry dan  laporan keuangan  yang  sangat  jauh  dari  Pedoman Akuntansi Pesantren. Beranjak dari kedua penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi di pondok  pesantren  masih  kurang  baik  dan kurang  sesuai  dengan  standar  akuntansi yang berlaku.

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
408

## Akuntansi
Akuntansi
merupakan suatu kegiatan  mengidentifikasikan,  mengukur, mengklasifikasikan,  dan  mengikhtisarkan suatu  kejadian  dan/atau  transaksi  ekonomi yang  nantinya  akan  menghasilkan  suatu informasi kuantitatif keuangan dan berguna sebagai landasan dalam pengambilan keputusan  (Tunggal,  1997).  Sedangkan menurut Arif & Wibowo (2004) pengertian akuntansi
adalah
suatu proses mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan suatu transaksi
ekonomi  suatu  entitas  atau  perusahaan untuk  dijadikan  suatu  informasi.  Jadi, Akuntansi  adalah  suatu  proses  mencatat segala kejadian dan transaksi ekonomi yang berkaitan  dengan  keuangan  yang  nantinya akan  diidentifikasi,  diklasifikasikan,  dan diikhtisarkan  sehingga  menghasilkan  suatu informasi  yang  nantinya  berguna  untuk mengambil  keputusan  dan  sebagai  laporan keuangan  yang  ditujukan  kepada  semua yang terkait dengan entitas atau perusahaan.

## Pesantren
Sesuai  UU  No.  18  Tahun  2019, pesantren  atau  bisa  juga  disebut  pondok pesantren,  dayah,  surau,  atau  meunasah merupakan lembaga yang berbasis masyarakat
dan didirikan
oleh perseorangan,
yayasan, organisasi
masyarakat  islam,  dan/atau  masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan  kepada  Allah  Subhana  wa ta’ala,  menyemaikan  akhlak  mulia  serta memegang  teguh  ajaran  Islam  rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati,  toleran,  keseimbangan,  moderat,  dan nilai  luhur  bangsa  Indonesia  lainnya melalui pendidikan, dakwah, Islam, keteledanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negera Kesatuan Republik Indonesia.

## Pedoman Akuntansi Pesantren
Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)  merupakan  pedoman  bagi  pesantren untuk  menyusun  laporan  keuangan  sesuai
standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku umum  di  Indonesia.  PAP  disusun  oleh Bank  Indonesia  dan  Ikatan  Akuntan Indonesia  (IAI)  dengan  mengacu  pada Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  IAI  dan  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi  Standar  Keuangan  Keuangan (ISAK)  syariah  yang  dikeluarkan  oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
Penerapan Pedoman

## Akuntansi Pesantren
PAP  bertujuan  untuk  memberikan panduan  akuntansi  yang  tidak  mengikat bagi  pesantren  dalam  penyusunan  laporan keuangan.  PAP  diterapkan  bagi  pesantren yang  telah  menjadi  badan  hukum  berupa yayasan. Penerapan PAP ke dalam pesantren  dapat  dilihat  dengan  3  (tiga) aspek:
a. Pengakuan dan Pengukuran. Pengakuan  ialah  proses  mengakui transaksi  yang  dapat  dicatat  dalam laporan keuangan. Dan untuk pengukuran  ialah  proses  penetapan nilai  nominal  mata  uang  terhadap sebuah transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan.  Sehingga  pengakuan  dan pengukuran merupakan proses
mengakui transaksi beserta penentapan nominal mata uang untuk dicatat di dalam laporan keuangan.
b. Penyajian. Penyajian merupakan proses  menyajikan  proses  transaksi ke dalam laporan keuangan.
c. Pengungkapan. Pengungkapan merupakan  proses  mengungkapkan informasi yang ditampilkan di dalam laporan keuangan.

## Laporan Keuangan Pesantren
Laporan  keuangan  adalah  laporan yang  berisikan  informasi  dari  transaksi- transaksi  keuangan  dalam  periode  tertentu. Sesuai  Pedoman  Akuntansi  Pesantren (2018),  laporan  keuangan  yang  dianggap

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
lengkap  untuk  pesantren terdiri  dari:  laporan posisi  keuangan,  laporan  aktivitas,  laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pos-Pos  Rekening  di  Laporan  Keuangan Pesantren
Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (2018),  pos-pos  rekening  yang  terdapat  di laporan keuangan pesantren dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 1.   Pos-Pos  Rekening  di  Laporan
Keuangan Pesantren No Pos-Pos Rekening Penjelasan 1 Kas dan Setara Kas 1. Kas dan setara kas terdiri atas: a. Kas rupiah dan  mata uang asing; b. Giro pada bank;
c. Tabungan;
d. Deposit on call;
e. Deposito  berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama f. dengan tiga bulan. 2. Deposit  on  call  adalah simpanan  yang  hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. 2. Piutang usaha Piutang  usaha  adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara  kas  dari  yayasan pondok pesantren kepada pihak lain. 3. Persediaan Persediaan  adalah  aset yang tersedia untuk dijual  dalam  kegiatan usaha biasa, dalam proses  produksi  untuk penjualan  tersebut,  dan dalam  bentuk  bahan atau perlengkapan untuk  digunakan  dalam proses  produksi  atau pemberian jasa. 4. Biaya di Bayar di Muka Biaya  dibayar  di  muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam
No Pos-Pos Rekening Penjelasan periode yang akan datang.  Biaya  dibayar dimuka berfungsi antara lain  untuk  membiayai operasional yayasan pondok  pesantren  dan unit usahanya. Misalnya,  biaya  sewa yang dibayar dimuka. 5. Aset Lancar Lain Aset  lancar  lain  adalah aset-aset  lancar  yang tidak dapat digolongkan ke  dalam  salah  satu pos-pos aset lancar yang  ada  dan  tidak cukup  material  untuk disajikan  dalam  pos tersendiri.
Penjelasan:
1. Komponen  aset  lancar lain yang berjumlah
material disajikan dalam pos tersendiri.
2. Batasan materialitas
penyajian  adalah  5% dari total nilai aset. 6. Investasi Pada Entitas Lain Investasi  pada  entitas lain  adalah  penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain. 7. Properti Investasi Properti investasi adalah  tanah  dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya,  serta  tidak untuk:
1. Digunakan dalam penyediaan  jasa  atau tujuan administratif; atau
2. Dijual  dalam  kegiatan usaha sehari-hari.
8.   Aset Tetap Aset  tetap  adalah  aset berwujud  yang  dimiliki untuk  digunakan  dalam

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
410 No Pos-Pos Rekening Penjelasan penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan  usaha  sehari- hari, atau tujuan administratif; dan digunakan  selama  lebih dari satu periode. 9. Aset Tidak Berwujud Aset  tidak  berwujud adalah  aset  nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. 10.  Aset Tidak Lancar Lain Aset  tidak  lancar  lain adalah  aset-aset  tidak lancar  yang  tidak  dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar  yang  ada  dan tidak  material  untuk disajikan  dalam  pos tersendiri.
Penjelasan 1. Komponen  aset  tidak lancar lain yang berjumlah material disajikan dalam pos tersendiri. 2. Batasan materialitas penyajian  adalah  5% dari total nilai aset. 11.  Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan  diterima  di muka adalah penerimaan yang belum dapat  diakui  sebagai pendapatan. 12.  Utang Jangka Pendek/Pa njang 1. Utang  jangka  pendek adalah  kewajiban  untuk menyerahkan  kas  dan setara  kepada  pemberi pinjaman  dalam  periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan. 2. Utang  jangka  panjang adalah  kewajiban  untuk menyerahkan  kas  dan setara  kepada  pemberi pinjaman  dalam  periode
No Pos-Pos Rekening Penjelasan lebih  dari  dua  belas bulan  setelah  periode pelaporan. 13.  Liabilitas Jangka Pendek Lain Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas  jangka  pendek yang
tidak dapat digolongkan dalam  kelompok  pos liabilitas  jangka  pendek yang  ada  dan  tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. 14.  Liabilias Imbalan Kerja Liabilitas  imbalan  kerja adalah  seluruh  bentuk imbalan  yang  diberikan oleh  yayasan  pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai  atas  jasa  yang diberikan  oleh  pegawai yang bersangkutan. 15 Liabilitas Jangka Panjang Lain Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam  kelompok  pos liabilitas jangka panjang  yang  ada  dan tidak  material  untuk disajikan  dalam  pos tersendiri. 16  Aset Neto Tidak Terikat Aset  neto  tidak  terikat adalah  aset  neto  berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi  untuk  tujuan tertentu  oleh  pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren. 17  Aset Neto Terikat Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi  untuk  tujuan

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
411 No Pos-Pos Rekening Penjelasan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana. 18 Penghasila n Dan Beban Tidak Terikat 1. Penghasilan tidak terikat adalah penghasilan yang tidak  ada  pembatasan tujuan dan/atau waktu. 2. Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas  yang  tidak  ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. 19 Penghasila n Dan Beban Terikat 1. Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada  pembatasan  tujuan dan/atau waktu. 2. Beban  terikat  adalah beban  yang  aktivitas yang  ada  pembatasan
tujuan dan/atau waktu.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  objek  penelitian  penerapan PAP  dalam  pelaporan  keuangan  pesantren pada  tahun  2020.  Subjek  penelitian  yang ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah Pondok  Pesantren  Al  I’tishom  Kubu  Raya.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan data  untuk  data  primer  menggunakan observasi  dan  wawancara.  Sedangkan  teknik pengumpulan  data  untuk  data  sekunder menggunakan  dokumen.  Data  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa penjelasan penerapan akuntansi dan informasi aturan/kebijakan pelaporan keuangan  di  pesantren.  Dan  untuk  data sekunder  yang  digunakan  merupakan  bukti transaksi  keuangan  dan  laporan  keuangan yang dibuat pesantren.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  mengadaptasi  dari  Miles  & Huberman  (1994)  dengan  tahapan  sebagai berikut.
1. Pengumpulan data. Tahap
pengumpulan  data  merupakan  tahap awal  dalam  menganalisis  data  untuk mengumpulkan  data  di  Ponpes  Al I’tishom Kubu Raya. 2. Reduksi  data.  Tahapan  reduksi  data merupakan tahapan dalam melakukan seleksi data yang dikumpulkan,  sehingga  dapat  dipilih dan dipilah data yang dibutuhkan dan data  yang  tidak  dibutuhkan  dalam penelitian.
3. Penyajian  data.  Tahapan  penyajian data merupakan tahap dalam melakukan  penyajian  data-data  yang telah  diseleksi  dari  data-data  yang telah  dikumpulkan  untuk  panrikan kesimpulan.
4. Penarikan/ pemverifikasian
kesimpulan.
Tahap penarikan/pemverifikasian
kesimpulan  merupakan  tahap  untuk menyimpulkan  hasil  penelitian  serta memverifikasi  hasil  tersebut  dengan dukungan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis. Pada  bagian  penarikan  kesimpulan, hasil  keputusan  di  tiap  kriteria  penerapan PAP  terhadap  pelaporan  keuangan  Ponpes Al I’tishom dibagi atas 3 (tiga) keputusan:
1. Sesuai.  Keputusan  ini  menunjukkan bahwa  ponpes  telah  menerapkan pelaporan  keuangan  sesuai  dengan PAP.
2. Tidak sesuai. Keputusan ini
menunjukkan  bahwa  ponpes  belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PAP.
3. Diabaikan. Keputusan ini menunjukkan  bahwa  ponpes  belum mempunyai  transaksi  yang  terdapat pada kriteria di PAP.
Dari  ketiga  keputusan  tersebut,  jika terdapat keputusan yang tidak sesuai dalam kriteria  di  PAP  maka  ditetapkan  bahwa ponpes belum menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan PAP.

## HASIL
Penerapan  PAP  pada  Ponpes  Al I’tishom  dilihat  dari  3  (tiga)  aspek: Pengakuan dan Pengukuran; Penyajian; dan Pengungkapan.

## Pengakuan dan Pengukuran
Penerapan  PAP  pada  aspek  pengakuan

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
412
dan pengukuran dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 2.   Penerapan PAP pada Aspek Pengakuan dan Pengukuran No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket 1 Kas dan Setara Kas 1. Kas  dan  setara  kas diakui ada saat terjadinya sebesar nilai nominal. Sesuai 2. Kas dalam mata uang  asing  diakui pada  saat  diterima sebesar nilai nominal dan  dijabarkan  ke rupiah  menggunakan kurs transaksi. Diabaika n 3. Pada  akhir  periode, kas dalam mata uang asing  dijabarkan  ke rupiah  menggunakan kurs  Bank  Indonesai pada  akhir  periode. Selisihnya diakui sebagai  keuntungan atau  kerugian  selisih kurs.
Diabaika n 4. Kas  dan  setara  kas dihentikan pengakuannya  pada saat digunakan sebesar nilai nominal. Sesuai
5. Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya  pada saat digunakan sebesar nilai nominal dan dirupiahkan menggunakan kurs tanggal transaksi.
Diabaika n 2. Piutang usaha 1. Piutang  usaha  diakui pada  saat  penjualan barang atau jasa kepada  pihak  lain sebesar  jumlah  yang ditagihkan. Sesuai 2. Penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih diakui sebagai beban sebesar  jumlah  yang dibentuk. Diabaika n 3. Piutang usaha dihentikan pengakuannya  pada saat  dilunasi  atau cara penyelesaian lainnya atau saat Sesuai
No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket dihapus buku. 3. Persedia an 1. Persediaan diakui pada  saat  perolehan sebesar biaya perolehannya. Sesuai 2. Penurunan  nilai  atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah  tercatat  dan nilai realisasi neto. Diabaika n 3. Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan. Diabaika n 4. Persediaan dihentikan pengakuannya  pada saat dijual atau digunakan. Sesuai 4.   Biaya Dibayar di Muka 1. Biaya dibayar dimuka  diakui  pada saat dilakukan pengeluaran uang namun  jasa/manfaat belum diterima, sebesar  jumlah  yang dibayarkan. Tidak Sesuai 2. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima  atau  habis masanya. Tidak Sesuai 3. Pada  akhir  periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui  sebesar  nilai yang  setara  dengan jasa/manfaat yang belum  diakui  pada periode berjalan. Tidak Sesuai 5.   Aset Lancar Lain 1. Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Diabaika n 2. Aset lancar lain dihentikan pengakuannya  pada saat digunakan. Diabaika n 6.   Investasi Pada Entitas Lain Jenis Investasi Perlakuan Akuntansi Investasi pada entitas anak Metode ekuitas Diabaika n

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
413 No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket Investasi pada entitas ventura Metode biaya Investasi pada entitas asosiasi Metode biaya
Investasi pada  aset
keuangan Metode biaya
7. Properti Investasi 1. Properti investasi diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan. Diabaika n 2. Penyusutan atas properti investasi diakui sebagai beban. Diabaika n 3. Penurunan  nilai  atas properti investasi diakui sebagai kerugian, dan pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan.
Diabaika n 4. Properti investasi dihentikan pengakuannya  pada saat ditransfer ke pos aset tetap, dijual atau cara  pelepasan  lain, atau dihapuskan. Diabaika n 8.   Aset Tetap 1. Aset tetap diakui pada  saat  perolehan sebesar biaya perolehan. Sesuai 2. Penyusutan  atas  aset tetap  diakui  sebagai beban. Tidak Sesuai 3. Penurunan  nilai  atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan  pemulihan  atas penurunan  nilai  aset tetap  diakui  sebagai keuntungan. Diabaika n 4. Aset tetap dihentikan pengakuannya  pada saat  dijual  atau  cara pelepasan  lain,  atau dihapuskan. Sesuai 9. Aset Tidak 1. Aset  tidak  berwujud diakui pada Diabaika n
No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket Berwuju d perolehan sebesar biaya perolehan yaitu harga  beli  ditambah biaya lain yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan  aset  tidak berwujud tersebut. 2. Aset  tidak  berwujud diamortisasi secara garis  lurus  selama masa manfaatnya, dan amortisasi tersebut diakui sebagai beban. Diabaika n 3. Aset  tidak  berwujud dihentikan pengakuannya  pada saat  dilepas  kepada pihak  lain  atau  tidak lagi digunakan. Diabaika n 1 0. Aset Tidak Lancar Lain 1. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Diabaika n 2. Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya  pada saat digunakan Diabaika n 1 1. Pendapat an Diterima di Muka 1. Pendapatan  diterima di  muka  diakui  pada saat penerimaan sebesar  jumlah  yang diterima. Tidak Sesuai 2. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan  diterima di  muka  yang  sudah dapat  diakui  sebagai pendapatan. Tidak Sesuai 1 2. Utang Jangka Pendek/ Panjang 1. Utang jangka pendek/panjang diakui pada saat diterima  dana  dari pihak  lain  sebesar jumlah  dana  yang diterima. Sesuai 2. Utang jangka pendek/panjang dihentikan pengakuannya  pada saat  dilunasi  secara bertahap maupun sekaligus. Diabaika n 1 3. Liabilita s Jangka Pendek 1. Liabilitas jangka pendek  lain  diakui pada saat terjadi Diabaika n

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
414 No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket Lain sebesar  jumlah  yang harus diselesaikan. 2. Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya  pada saat diselesaikan. Diabaika n 1 4. Liabilita s Imbalan Kerja 1. Liabilitas imbalan kerja  diakui  pada saat  pegawai  telah memberikan  jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam  suatu  periode tertentu. Sesuai 2. Liabilitas imbalan kerja  jangka  pendek dan imbalan pesangon  pemutusan kerja  diakui  sebesar jumlah  yang  harus dibayarkan. Diabaika n 3. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan  kerja  jangka panjang  lain  diakui sebesar  jumlah  yang telah didiskonto. Diabaika n 1 5 Liabilita s Jangka Panjang Lain 1. Liabilitas jangka panjang  lain  diakui pada saat terjadi sebesar  jumlah  yang harus diselesaikan. Diabaika n 2. Liabilitas jangka panjang lain dihentikan pengakuannya  pada saat diselesaikan. Diabaika n 1 6 Aset Neto Tidak Terikat Pada  akhir  tahun  buku, pendapatan  tidak  terikat dan  beban  tidak  terikat ditutup  (closing  entries) ke aset neto tidak terikat. Sesuai 1 7 Aset Neto Terikat 1. Pada  akhir  tahun buku, pendapatan terikat  dan  beban terikat ditutup ( closing  entries )  ke aset neto terikat.
Sesuai 2. Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan. Diabaika n 1 Penghasi 1. Penghasilan tidak  Sesuai
No  Kategori Pengakuan dan Pengukuran Kriteria Ket 8 lan dan Beban Tidak Terikat terikat  diakui  pada saat  terjadi  sebesar jumlah yang menjadi hak  yayasan  pondok pesantren. 2. Beban  tidak  terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi beban yayasan pondok pesantren. Sesuai 1 9 Penghasi lan dan Beban Terikat 1. Penghasilan  terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi hak  yayasan  pondok pesantren. Sesuai 2. Beban  terikat  diakui pada saat terjadi sebesar  jumlah  yang menjadi beban yayasan pondok pesantren. Sesuai

## Penyajian
Penerapan  PAP  pada  aspek  penyajian dapat dilihat di tabel berikut ini.

## Tabel 3.   Penerapan  PAP  pada  Aspek
Penyajian No Kategor i Penyajian Kriteria Ket 1. Kas dan Setara Kas Kas  dan  setara  kas disajikan dalam kelompok aset lancar. Sesuai 2. Piutang usaha 1. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar. Sesuai 2. Penyisihan  piutang usaha disajikan sebagai  pos  lawan dari piutang usaha. Diabaika n 3. Persedia an Persediaan disajikan dalam  kelompok  aset lancar. Sesuai 4. Biaya dibayar di Muka Biaya  dibayar  di  muka disajikan dalam kelompok aset lancar. Tidak Sesuai 5. Aset Lancar Lain Aset lancar lain disajikan kelompok aset lancar. Diabaika n 6. Investas i Pada Entitas Lain Investasi  pada  entitas lain  disajikan  dalam kelompok  aset  tidak lancar. Diabaika n 7. Properti Properti investasi  Diabaika

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
415 No Kategor i Penyajian Kriteria Ket Investas i disajikan dalam kelompok  aset  tidak lancar. n 8. Aset Tetap Aset  tetap  disajikan dalam  kelompok  aset tidak lancar. Sesuai 9. Aset Tidak Berwuju d Aset  tidak  berwujud disajikan dalam kelompok  aset  tidak lancar.
Diabaika n 10 . Aset Tidak Lancar Lain Aset  tidak  lancar  lain disajikan kelompok aset tidak lancar. Diabaika n 11 . Pendapa tan Diterim a di Muka 1. Pendapatan diterima  di  muka disajikan dalam liabilitas jangka pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka  waktu  dua belas  bulan  setelah akhir periode pelaporan. Tidak
Sesuai 2. Pendapatan diterima  di  muka disajikan dalam liabilitas jangka panjang, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu  lebih dari dua belas bulan  setelah  akhir periode pelaporan.
Diabaika n 12 . Utang Jangka Pendek/ Panjang 1. Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.
Sesuai
2. Utang jangka panjang  disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Diabaika n 13 . Liabilita s Jangka Pendek Lain Liabilitas jangka pendek  lain  disajikan kelompok liabilitas jangka pendek. Diabaika n 14 . Liabilita s Imbalan Kerja 1. Liabilitas  imbalan kerja jangka pendek dan imbalan  pesangon pemutusan kerja disajikan dalam Sesuai
No Kategor i Penyajian Kriteria Ket kelompok liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas  imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Diabaika n 15 Liabilita s Jangka Panjang Lain Liabilitas jangka panjang  lain  disajikan kelompok liabilitas jangka panjang. Diabaika n 16 Aset Neto Tidak Terikat Aset  neto  tidak  terikat disajikan dalam kelompok aset neto. Sesuai 17 Aset Neto Terikat Aset neto terikat disajikan dalam kelompok aset neto dan diklasifikasikan menjadi: 1. Aset  neto  terikat temporer; 2. Aset  neto  terikat permanen. Tidak Sesuai 18 Penghas ilan dan Beban Tidak Terikat Penghasilan  dan  beban tidak  terikat  disajikan dalam kelompok aktivitas tidak terikat. Tidak Sesuai 19 Penghas ilan Dan Beban Terikat Penghasilan  dan  beban terikat  disajikan  dalam kelompok aktivitas terikat. Tidak Sesuai 20 Kompon en Laporan Keuang an Menyajikan laporan keuangan 1. laporan posisi keuangan Sesuai 2. laporan aktivitas Sesuai 3. laporan arus kas Tidak Sesuai 4. catatan atas laporan keuangan. Tidak Sesuai

## Pengungkapan
Penerapan PAP
pada aspek
pengungkapan dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 3.  Penerapan PAP pada Aspek Pengungkapan No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket 1. Kas dan Setara Kas Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Sesuai

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
416 No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket 1. Rincian jenis dan jumlah  kas  dan setara kas; 2. Kas dan setara kas  yang dibatasi penggunaannya (jika ada); Diabaik an 3. Pengungkapan lainnya. Diabaik an 2. Piutang usaha Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Rincian  piutang usaha; Sesuai 2. Metode pembentukan penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih dan perubahannya  di tahun berjalan (jika ada);
Diabaik an
3. Jumlah penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih; Diabaik an 4. Pengungkapan lainnya. Diabaik an 3. Persediaan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Kebijakaan akuntansi yang diterapkan  untuk mengukur persediaan, termasuk  rumus biaya yang digunakan.
Tidak Sesuai
2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasinya (seperti persediaan  bahan baku,  persediaan barang  setengah jadi, dan persediaan barang jadi).
Tidak
Sesuai 3. Jumlah persediaan  yang diakui sebagai Tidak Sesuai
No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket beban tahun berjalan. 4. Jumlah penurunan  nilai atas persediaan dan pemulihannya. Diabaik an 5. Pengungkapan lainnya. Diabaik an 4.   Biaya Dibayar di Muka Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian biaya dibayar dimuka; Diabaik an 2. Pengungkapan lainnya. Diabaik an 5.   Aset Lancar Lain Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian  dari  aset lancar lain. Diabaik an 2. Pengungkapan lain. Diabaik an 6.   Investasi Pada Entitas Lain Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas lain. Diabaik an 2. Rincian investasi pada entitas lain. Diabaik an 3. Untuk investasi pada entitas ventura, entitas asosiasi, dan aset keuangan, diungkapkan jumlah dividen dan  penerimaan distribusi  lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Diabaik an 4. Untuk investasi pada entitas anak, diungkapkan bagian atas  laba  atau rugi,  penerimaan dividen, dan Diabaik an

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
417 No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket penerimaan distribusi lainnya. 7. Properti Investasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Dasar pengukuran  yang digunakan  untuk menentukan jumlah bruto properti investasi; Diabaik an
2. Metode penyusutan  yang digunakan; Diabaik an 3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
Diabaik an 4. Jumlah tercatat    bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan  nilai) pada  awal  dan akhir periode;
Diabaik an 5. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada  awal  dan akhir periode yang memperlihatkan: •
Penambahan;
• Pelepasan;
• Penurunan
nilai;
• Penyusutan;
• Perubahan lainnya. • Pengungkapan
lain.
Diabaik an 8.   Aset Tetap Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Dasar pengukuran  yang digunakan  untuk menentukan Tidak Sesuai No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket jumlah bruto aset tetap; 2. Metode penyusutan  yang digunakan; Tidak Sesuai 3. Umur manfaat atau tarif penyusutan  yang digunakan; Tidak Sesuai 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (termasuk akumulasi penurunan  nilai) pada  awal  dan akhir periode; Tidak Sesuai 5. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada  awal  dan akhir periode yang memperlihatkan: • Penambahan;
• Pelepasan;
• Penurunan nilai;
• Penyusutan;
• Perubahan lainnya. • Pengungkapan lain. Tidak
Sesuai
9. Aset Tidak Berwujud Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Umur manfaat atau tarif amortisasi  yang digunakan; Diabaik an 2. Metode amortisasi  yang digunakan,  yaitu metode garis lurus; Diabaik an 3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada  awal  dan akhir periode; Diabaik an 4. Unsur pada laporan  aktivitas Diabaik an

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
418 No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket yang di dalamnya terdapat beban amortisasi aset tidak berwujud; 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat  ada awal  dan  akhir periode;
Diabaik an 6. Penjelasan, jumlah  tercatat, dan  sisa  periode amortisasi  tidak berwujud yang jumlahnya material bagi yayasan  pondok pesantren; Diabaik an
7. Pengungkapan lain.
Diabaik an 1 0. Aset Tidak Lancar Lain Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Rincian  dari  aset tidak lancar lain; Diabaik an 2. Pengungkapan lain. Diabaik an 1 1. Pendapatan Diterima Di Muka Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari pendapatan diterima dimuka. Diabaik an 2. Pengungkapan
lain.
Diabaik an 1 2. Utang Jangka Pendek/Panj ang Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian utang jangka pendek/panjang, jumlah, jangka waktu, dan pihak yang memberikan pinjaman.
Tidak Sesuai
2. Rincian utang
jangka panjang yang direklasifikasi  ke utang jangka pendek. Diabaik an 3. Pengungkapan lain. Diabaik an 1 3. Liabilitas Jangka Pendek Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Diabaik an
No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket Lain 1. Rincian dari liabilitas  jangka pendek lain. 2. Pengungkapan lain. Diabaik an 1 4. Liabilias Imbalan Kerja Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Imbalan Pascakerja 1. Imbalan pascakerja  iuran pasti  Jumlah yan g diakui sebagai beban  pada periode berj alan. Tidak
Sesuai 2. Imbalan pascakerja manfaat pasti  Penjelasan umum  jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.  Kebijakan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial dan  jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang  diakui selama periode berjalan.  Penjelasan naratif  jika menggunak an penyederha naan  dalam mengukur kewajiban manfaat pasti.  Tanggal Diabaik an

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
419 No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket pen ilaian aktuarial.  Rekonsiliasi saldo  awal dan saldo akhir kewajiban manfaat pasti yang menunjukka n keuntungan atau kerugian aktuarial.  Rekonsiliasi saldo  awal dan saldo akhir aset program.  Total  biaya yang  terkait dengan program manfaat pasti.  Pengembali an aktual aset program.  Asumsi akt uarial utama. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain  Sifat imbalan.  Jumlah
kewajiban dan status  pendanaan pada tanggal neraca. Diabaik an
Imbalan Pesangon Pemutusan Kerja
 Sifat imbalan.
 Kebijakan akuntansi.
 Jumlah
kewajiban dan status  pendanaan pada tanggal pelaporan. Diabaik an 1 5 Liabilitas Jangka Panjang Lain Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari liabilitas  jangka Diabaik an
No Kategori Pengungkapan Kriteria Ket panjang lain. 2. Pengungkapan lain. Diabaik an 1 6 Aset Neto Terikat Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian aset neto terikat  temporer dan permanen. Tidak Sesuai 2. Penjelasan pembatasan  atas aset  neto  terkait sifat  dan  jumlah pembatasan tersebut. Tidak Sesuai 1 7 Penghasilan dan Beban Tidak Terikat Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari penghasilan tidak terikat; Tidak Sesuai 2. Rincian dari beban  tidak terikat; Tidak Sesuai 3. Aset  neto  tidak terikat yang berakhir pembatasannya; Tidak Sesuai 4. Pengungkapan lain. Diabaik an 1 8 Penghasilan dan Beban Terikat Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Rincian dari penghasilan tidak terikat; Tidak Sesuai 2. Rincian dari beban  tidak terikat; Tidak Sesuai 3. Aset  neto  terikat yang berakhir pembatasannya; Tidak Sesuai 4. Pengungkapan lain. Diabaik an

## PEMBAHASAN
Dalam  penerapan  PAP  pada  aspek pengakuan dan penerapan ditetapkan bahwa terdapat  3  kategori  yang  tidak  sesuai dengan PAP, yaitu:
1. Kategori  4  mengenai  biaya  dibayar  di muka. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes  tidak  mengakui  pembelian token  listrik  dan  pembayaran  sewa

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
420
peralatan sebagai biaya dibayar di muka, melainkan  langsung  diakui  sebagai beban pada saat terjadinya transaksi.
2. Kategori  8  mengenai  aset  tetap  pada kriteria  2  terkait  pengakuan  penyusutan atas  aset  tetap  diakui  sebagai  beban. Ketidaksesuaian  ini  dikarenakan  ponpes tidak  mengakui  penyusutan  pada  aset tetap  yang  dimiliki  sebagai  transaksi keuangan. Sehingga tidak ada pencatatan ataupun  perhitungan  terkait  penyusutan aset tetap.
3. Kategori 11 mengenai pendapatan diterima  di  muka.  Ketidaksesuaian  ini dikarenakan  ponpes  tidak  mengakui pembayaran  iuran  santri  yang  dipanjar sampai  lebih  dari  1  bulan  sebagai pendapatan diterima di muka, melainkan diakui keseluruhannya sebagai penghasilan  tidak  terikat  pada  saat terjadinya transaksi.
Terkait  penerapan  PAP  pada  aspek penyajian  ditetapkan  bahwa  terdapat  6 kategori  yang  tidak  sesuai  dengan  PAP, yaitu:
1. Kategori  4  mengenai  biaya  dibayar  di muka.  Ketidaksesuaian  ini  dikarenakan ponpes  tidak  memasukkan  transaksi biaya dibayar di muka ke dalam pos aset lancar,  melainkan  masuk  ke  dalam  pos beban.
2. Kategori 11 mengenai pendapatan diterima  di  muka  pada  kriteria  1  terkait penyajian  pendapatan  diterima  di  muka ke  dalam  liabilitas  jangka  pendek. Ketidaksesuaian  ini  dikarenakan  ponpes tidak  memasukkan  transaksi  pendapatan diterima  di  muka  yang  jangka  waktu pemberiaan  jasanya  tidak  lebih  dari  12 bulan  ke  dalam  pos  liabilitas  jangka pendek,  melainkan  masuk  ke  dalam  pos pendapatan.
3. Kategori  17  mengenai  aset  neto  terikat. Ketidaksesuaian  ini  dikarenakan  ponpes tidak menyajikan aset neto terikat secara terpisah.  Ponpes  memasukkan  aset  neto terikat  langsung  ke  dalam  pos  aset  neto tanpa  memisahkan  ke  aset  neto  terikat temporer dan aset neto terikat permanen.
4. Kategori  18  mengenai  penghasilan  dan
beban tidak terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan  ponpes  tidak  menyajikan penghasilan  dan  beban  tidak  terikat  ke dalam  kelompok  aktivitas  tidak  terikat secara terpisah. Ponpes dalam pelaporan keuangannya tidak menyajikan  secara  terpisah  antara aktivitas terikat dan tidak terikat.
5. Kategori 19 mengenai penghasilan dan beban  terikat.  Ketidaksesuaian  ini dikarenakan  ponpes  tidak  menyajikan penghasilan dan beban terikat ke dalam kelompok aktivitas terikat secara terpisah.  Ponpes  dalam  pelaporan keuangannya  tidak  menyajikan  secara terpisah  antara  aktivitas  terikat  dan tidak terikat.
6. Kategori  20  mengenai  komponen laporan keuangan pada kriteria 3 dan 4 terkait  penyajian  laporan  arus  kas  dan catatan atas laporan keuangan. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes  tidak  menyajikan  laporan  arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ponpes  hanya  menyajikan  laporan posisi  keuangan  dan  laporan  aktivitas, meskipun dalam penyajian yang sederhana.
Penerapan PAP pada aspek pengungkapan  ditetapkan  bahwa  terdapat  3 kategori  yang  tidak  sesuai  dengan  PAP, yaitu:
1. Kategori 3 mengenai persediaan.
Ketidaksesuaian
ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan kebijakan  akuntansi  dari  persediaan, total  jumlah  persediaan  yang  tercatat, dan  beban  tahunan  persediaan  yang diakui.  Ponpes  hanya  mencatat  beras, minyak,  dan  bahan  makanan  lainnya yang  dibeli  tanpa  menghitung  jumlah yang telah digunakan. Kebijakan akuntansi dan persediaan pun tidak ada dalam  dokumen/laporan  yang  dibuat ponpes.
2. Kategori  8  mengenai  aset  tetap. Ketidaksesuaian ini dikarenakan
ponpes  hanya  mencatat  nominal  aset tetap yang diperoleh melalui pembelian,  sedangkan  hibah  hanya

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
421 dicatat jumlah unitnya tanpa dimasukkan nominalnya. Terkait kebijakan penyusutan, masa manfaat, dan rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  aset tetap  tidak  diungkapkan  dan  dijelaskan pada  dokumen/laporan  yang  dibuat ponpes.
3. Kategori  12  mengenai  utang  jangka pendek/panjang. Ketidaksesuaian ini
dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan  rincian  utang  yang jangka  pendek  yang  dimiliki  akibat beberapa transaksi dalam proses pembangunan ponpes pada
dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
4. Kategori  14  mengenai  liabilias  imbalan kerja  pada  kriteria  1  terkait  imbalan pascakerja.
Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak mengungkapkan rincian liabilias imbalan kerja  yang  dimiliki  akibat  tertundanya pembayaran honor pegawai pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
5. Kategori  16  mengenai  aset  neto  terikat. Ketidaksesuaian  ini  dikarenakan  ponpes tidak  ada  mengungkapkan  rincian  aset neto  terikat  yang  dimiliki  dengan memisahkan  antara  aset  neto  terikat temporer dan permanen pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
6. Kategori  17  mengenai  penghasilan  dan beban  tidak  terikat.  Ketidaksesuaian  ini dikarenakan ponpes
tidak
mengungkapkan rincian penghasilan dan beban  secara  terpisah  antara  aktivitas terikat ataupun tidak terikat. Ponpes pun tidak  ada  menjelaskan  batasan  terkait penghasilan dan beban tidak terikat pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
7. Kategori  14  mengenai  penghasilan  dan beban terikat. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ponpes tidak
mengungkapkan rincian penghasilan dan beban  secara  terpisah  antara  aktivitas terikat ataupun tidak terikat. Ponpes pun tidak  ada  menjelaskan  batasan  terkait penghasilan  dan  beban  terikat  pada dokumen/laporan yang dibuat ponpes.
Dari  ketiga  aspek  yang  ditelaah, dapat  ditetapkan  bahwa  Pondok  Pesantren Al I’tishom Kubu Raya belum menerapkan pelaporan  keuangannya  sesuai  dengan Pedoman  Akuntansi  Pesantren  (PAP).  Hal tersebut  didukung  berdasarkan  3  kategori pada  aspek  pengakuan  dan  pengukuran,  6 kategori  pada  aspek  penyajian,  dan  7 kategori  pada  aspek  pengungkapan  yang ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  penerapan PAP.  Pengakuan  dan  pengukuran  menjadi aspek penerapan yang paling banyak sesuai dengan PAP, sedangkan aspek pengungkapan  menjadi  aspek  penerapan yang  paling  banyak  terjadi  ketidaksesuaian dengan PAP. Catatan atas laporan keuangan (CALK)  yang  tidak  dibuat  oleh  ponpes menjadi penyebab utama dari ketidaksesuaian  kriteria  di  PAP.  Sehingga tidak banyak informasi pengungkapan yang bisa  didapatkan.  Aspek  penyajian  pun mempunyai  ketidaksesuaian  kedua  yang paling  banyak.  Hal  tersebut  didasari  dari laporan  aktivitas  dan  posisi  keuangan  yang masih  sederhana,  dan  tidak  dibuatnya laporan arus kas. Penyajian sederhana tanpa memperhatikan kaidah akuntansi menjadikan  laporan  keuangan  ponpes kurang  informatif  dan  tidak  sesuai  standar keuangan.  Penjelasan  dari  ketiga  aspek yang  ditelaah  menunjukkan  bahwa  ponpes sudah banyak mengakui transaksi keuangan tetapi  tidak  sepenuhnya  disajikan  dan diungkapkan secara rinci pada dokumen/laporan yang disusun.
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi yang  telah  dilakukan,  didapatkan  beberapa penyebab  Ponpes  Al  I’tishom  Kubu  Raya belum menerapkan PAP secara penuh.
a. Tidak ada pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang
akuntansi/keuangan.
b. Belum  pernah  ada  pelatihan  secara intens yang menjelaskan penggunaan PAP  dalam  standar  keuangan  di ponpes.
Belum adanya kebijakan/aturan yang menjelaskan  mekanisme/prosedur  dalam pelaporan keuangan ponpes.

## Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al I’tishom Kubu Raya
Vol. 5, No. 3, September 2022
422

## SIMPULAN
Pelaporan keuangan di Pondok Pesantren  Al  I’tishom  dinyatakan  belum sesuai  dengan  PAP.  Penerapan  pelaporan keuangan  berdasarkan  aspek  1.  pengakuan dan  pengukuran,  2.  penyajian,  dan  3. pengungkapkan  ditetapkan  masih  terdapat ketidaksesuaian  dengan  PAP.  Pengungkapan dan  penyajian  menjadi  aspek  yang  paling banyak PR yang perlu diperbaiki.

## DAFTAR RUJUKAN
Algazali,  B.  Y.,  Hasan,  M.  H.,  &  Madjodjo,
F. (2021). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan
Pedoman  Akuntansi  Pesantren  Pada Pondok  Pesantren  Harisul  Khairaat Tidore. Junal  Akbar  Juara , 6 (5), 42–54.
Arif, A., & Wibowo. (2004). Akuntansi untuk
Bisnis  Usaha  Kecil  dan  Menengah . Gramedia  Widiasarana  Indonesia. https://doi.org/979732719 Bank Indonesia, & Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pedoman Akuntansi Pesantren (1st ed.). Maknunah,  J.  (2015).  Analisis  Sistem Informasi  Akuntansi  Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Lembaga Pendidikan. Jurnal Informatika  STIKI , 05 (ISSN  2087-
0256), 27–29.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  Data  Analysis.  In SAGE Publications (2nd  ed.). SAGE Publications, Inc.
Niati,  A.,  Suhardjo,  Y.,  Wijayanti,  R.,  & Hanifah,  R.  U.  (2019).  Pelatihan Pengelolaan  Manajemen  Keuangan dan  Pelaporan  Keuangan  Akuntansi
Pesantren  bagi  Pengelola  Yayasan Pondok  Pesantren  X  di  Kota Semarang. Jurnal Surya Masyarakat , 2 (1), 76.
https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.20
19.76-79
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pesantren, Pub. L. No. 18 (2019). Romli,  M.  (2018).  Peluang  dan  Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren  Indonesia  (SANTRI)  di Indonesia. Ekomadania , 2 , 35–51.
Simanjuntak,  B.  H.  (2005).  Menyongsong Era  Baru  Akuntansi  Pemerintahan Di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi
Pemerintah , 1–15.
Suherman, L. P. (2019). Analisis
Pentingnya  Akuntansi  Pesantren Bagi  Pondok  Pesantren  Al-Matuq Sukabumi. Jati:  Jurnal  Akuntansi Terapan  Indonesia , 2 (2),  65–70. https://doi.org/10.18196/jati.02022
0
Tunggal, A. W. (1997). Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan . Rineka Cipta.