## AKIBAT HUKUM PEMALSUAN SURAT OLEH KEPALA DESA
(Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh)

## Oleh
Joejoen Tjahjani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terdapat dalam BUKU II BAB XII KUHP yang menyatakan bahwa „(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat,  yang  dapat  menerbitkan  suatu  hak,  sesuatu  perjanjian  (kewajiban)  atau  sesuatu pembebasan  utang  atau  yang  boleh  dipergunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan, dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat-surat  itu seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat mendatangkan  suatu  kerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya enam tahun.” Akibat hukum dari memalsu surat adalah dapat menimbulkan kerugian.  Kata  “dapat”  maksudnya  tidak  perlu  bahwa  kerugian  itu  harus  nyata  atau  benar- benar  ada,  baru  kerugian  itu  sudah  cukup  untuk  menjerat    pelaku  pemalsu  surat  itu.  Surat adalah  segala  surat  baik  yang  ditulis  dengan  tangan,  dicetak,  maupun  diketik  atau  ditulis menggunakan  mesin  tik,  dan  lain-lain.  Salah  satu  contoh  dari  pemalsuan  surat  adalah  yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Amboniki  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  60/  Pid.B/  2013/  PN.Unh.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan menganut  beberapa  teori  antara  lain  :  Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  Undang- undang  secara  positif,  sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  melulu, sistem  atau  teori  pembuktian  berdasar  keyakinan  hakim  atas  alasan  yang  logis,  dan  sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif.
Kata Kunci : Akibat hukum, Kepala Desa.

## A. Pendahuluan
 Latar Belakang
Semakin hari peradaban dunia seakan- akan berlomba menuju kearah modernisasi yang  selalu  membawa  perubahan  dalam berbagai  sendi  kehidupan  yang  mana perubahan  tersebut  terlihat  tampak  sangat nyata.  Peradaban  perkembangan  itu  juga selalu  diikuti  dengan  berbagai  bentuk kejahatan  yang  menjadikan  terjadinya pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap hukum dan norma yang berlaku. Salah satu bentuk  pelanggaran  atau  penyimpangan terhadap hukum dan undang-undang tersebut  yang  sering  terjadi  di  lingkungan masyarakat adalah seperti pemalsuan surat.
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan
yang sering terjadi di lingkungan masyarakat,  yang  mana  pelaku  dari tindak pidana tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai jabatan,  seperti  :  kepala  sekolah,  Kepala Desa maupun pejabat lain yang mempunyai  suatu  jabatan  di  lingkungan masyarakat itu.
Surat  adalah  lembaran  kertas  yang diatasnya  terdapat  tulisan  kata,  frasa,  dan/ atau  kalimat  yang  terdiri  dari  huruf-huruf atau  angka  dalam  bentuk  apapun  dan dibuat  dengan  cara  apapun  yang  tulisan mana  mengandung  arti  dan/  atau  makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai  arti  dan  /atau  makna  tersebut harus  mendapat  perlindungan  hukum. Sebagai  suatu  pengungkapan  dari  buah
pikiran  tertentu  yang  terdapat  di  dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.  Dibentuknya  tindak  pidana pemalsuan  surat  ini ditujukan  bagi perlindungan  hukum  tehadap  kepercayaan masyarakat  terhadap  kebenaran  mengenai isi  surat-surat  tersebut.  Tindak  pidana pemalsuan  surat  ini  dibentuk  untuk memberi  perlindungan  hukum  terhadap kepercayaan  yang  diberikan  oleh  umum (publica fides) pada surat. 12
Ada beberapa perbuatan yang termasuk  ke  dalam  jenis  pemalsuan  surat, seperti  pemalsuan  tanda  tangan  maupun cap  atau  stempel  yang  merupakan  salah satu  bentuk  dari  kejahatan  pemalsuan surat.  Pemalsuan  tanda  tangan  merupakan salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  masih kurang  dipahami  atau  sesuatu  yang  masih awam  untuk  dimengerti  oleh  masyarakat terutama  mengenai  dampak  yang  akan timbul dikemudian hari sebagai akibat dari kejahatan pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat  yang  masih  kurang  paham akan dampak dari pemalsuan tanda tangan terkadang  berasumsi  bahwa  memalsukan tanda  tangan  adalah  cara  yang  paling efisien  disaat  mereka  terdesak  oleh  waktu yang ada, sedangkan tanda tangan tersebut sangat  dibutuhkan  oleh  mereka.  Mereka berasumsi  bahwa  hal  tersebut  mereka lakukan karena sudah sangat terdesak oleh waktu.  Namun  alasan  apapun  sebenarnya sangat tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun  juga  kejahatan  pemalsuan tanda  tangan  merupakan  suatu  tindak pidana  yang  bertentangan  dengan  norma hukum  maupun  Undang-undang  yang berlaku.
Keadaan  palsu  atau  tidak  benar  sutau tulisan  atau  berita  yang  diucapkan  atau disebarkan  dapat  membawa  pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu,
12 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan yang Disampaikan). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. H. 135.
isi tulisan atau berita dalam kedaan tertentu atau  dengan  syarat-syarat  tertentu  tidak boleh  mengandung  sifat  palsu.  Sifat  palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung  pengaruh  buruk  itulah  yang perlu  dihindari,  dengan  cara  mengancam pidana  bagi  perbuatan  yang  membuat, menyampaikannya. Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang  menjadikan  palsunya  isi  tulisan seperti  surat  atau  sejenisnya,  melainkan termasuk  juga  palsunya  isi  berita  / informasi  yang  tidak  dituliskkan  seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. 13

## B. Pembahasan
 Unsur  dari  Delik  Pemalsuan Surat
Tindak  pidana  pemalsuan  surat  terdapat dalam  pasal  263  KUHP  BAB  XII  buku  II yang berbunyi:
“(1)  barang  siapa  membuat  surat palsu  atau  memalsukan  surat, yang dapat  menerbitkan  suatu  hak,  sesuatu perjanjian  atau sesuatu  pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau  menyuruh  orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah  surat  itu  asli  dan  tidak di palsukan, maka kalau memeprgunakanya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum  karena  pemalsuan surat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya  enam  tahun”. “(2)  dengan  hukuman  serupa  itu  juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan  surat  palsu  atau  yang di palsukan  itu  seolah-olah  surat  itu asli  dan  tidak  dipalsukan, kalau  hal mempergunakan  dapat  mendatangkan sesuatu kerugian”.
Dari  pasal  tersebut,  kita  bisa  mengetahui bahwa  unsur  dari  delik  pemalsuan  surat
ada  dua,  yakni  unsur  obyektif  dan  unsur subyektif.
1. Unsur obyektif meliputi:
a. Perbuatannya.
(1) Membuat surat palsu;
Membuat surat palsu adalah membuat  surat  yang  yang  isinya  bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan  asal  surat  itu  yang  tidak benar.
Palsunya  sebuah  surat  tidak  hanya terletak  pada  isi  dari  surat,  bisa  juga palsunya  surat  tersebut  dikarenakan adanya  tanda  tangan  yang  di  buat  oleh si  pembuat  surat  yang  mana  tanda tangan  tersebut  seolah-olah  asli  dan ditandatangani  oleh  orang  yang  nama sebenarnya ada dalam surat tersebut. Pemalsuan  surat  mengenai  nama dan tanda tangannya ini ada dua macam : 14
Pertama, membuat  dengan  meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya  tidak  ada  orang  yang mempunyai  nama  tersebut,  atau  tidak diketahui  siapa  orangnya.  Nama  orang ini  dibuat  fiktif  atau  dikarang-karang saja.
Kedua, membuat surat dengan menggunakan  nama  orang  lain  yang dikenal-  tanpa  sepengetahuan  atau persetujuan  si  pemilik  nama  tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan  tanda  tangan  orang  itu dengan  meniru  atau  seolah-olah  tanda tangan  tersebut  merupakan  tanda  orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu.
14 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan yang Disampaikan). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. H. 139.
Tanda  tangan  yang  dimaksud  di sini  adalah  termasuk  tanda  tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan.  Begitu  juga  tanda  tangan dengan  menggunakan  mesin  “scanner”. Tanda  tangan  seperti  itu  bukanlah termasuk tanda tangan palsu , dan orang yang  menggunakan  cap/  stempel  tanda tangan  atau  menempatkan  tanda  tangan dengan  mesin  scanner  bukan  termasuk perbuatan  meniru  tanda  tangan  orang lain,  dan  bukanlah  termasuk  membuat surat  palsu  sebagaimana  dalam  pasal 263  ayat  (1).  Alasannya,  karena  orang yang  menggunakan  cap/stempel  tanda tangan  atau  dengan  mengguanakan mesin  scanner  membubuhkan  tanda tangan  bukan  miliknya  dia  atas  surat tersebut,  telah  mendapat  perintah  atau persetujuan  orang  yang  sebenarnya memiliki  tanda  tangan.  Apabila  syarat ini  tidak  dipenuhi,  maka  tanda  tangan tersebut  termasuk  tanda  tangan  palsu, dan  orang  yang  mengguanakan  stempel tanda  tangan  atau  mesin  scanner tersebut dapat di pidana karena melanggar pada pasal 263 ayat (1). 15
(2) Memalsu
Mengubah  surat  demikian  rupa  , sehingga  isinya  menjadi  lain  dari  isi yang  asli,  atau  sehingga  surat  itu menjadi  lain  dari  yang  asli.  Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah  sesuatu dari surat itu.
b. Obyeknya
(1) Surat  yang  dapat  menimbulkan suatu hak.
Surat  yang  berisi  suatu  perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena  perjanjian  yang  tertulis  dalam surat  itu  melahirkan  hak  tertentu.  Hak dapat  lahir  dari  perjanjian  jual  beli, tukar  menukar,  sewa  menyewa  dan sebagainya yang  dituliskan  dalam sebuah  surat.  Misalnya  surat  jual  beli,
15 Ibid. H.  140
melahirkan hak pembeli untuk menerima  barang  yang  dibelinya    dan hak  untuk  memilikinya.  Bagi  penjual melahirkan hak untuk menerima pembayaran  sejumlah  harga  barang yang diperjual belikan. 16
(2) Surat  yang  menimbulkan  suatu perikatan.
Perikatan  yang  dimaksud  dalam pasal  263  ayat  (1)  adalah  semua bentuk  perikatan  yang  ada  dalam hukum  perikatan,  baik  perikatan  yang lahir karena perjanjian maupun perikatan  yang  lahir  karena  undang- undang  sebagaimana  diatur  dalam KUHPerdata. 17
(3) Surat  yang  dapat  menimbulkan suatu pembebasan hutang.
Jenis  surat  yang  menjadi  objek pemalsuan  surat  dalam  pasal  263 ayat(1)  yang  ketiga  ialah  surat  yang membebaskan  hutang  atau  surat  surat yang menimbulkan pembebasan hutang. Membebaskan hutang artinya menghapus  kewajiban  hukum  untuk membayar  atau  menyerahkan  sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan  sebagai  perbuatan  hukum hutang-piutang (objeknya uang). 18
(4) Surat  yang  diperuntukkan  sebagai bukti bagi suatu hal.
(5) Ada  dua  hal  yang  penting  untuk dibicarakan  dalam  kalimat  pendek tersebut, ialah: 19
Pertama ,
Pengertian mengenai diperuntukkan sebagai bukti;
Kedua, pengertian  mengenai  “suatu hal”.
Arti  bukti  ialah  bahwa  surat  itu mempunyai  nilai  pembuktian  atau kekuatan  pembuktian  ( bewijskracht ).
Sebuah  surat  yang  demikian  itu  karena sifatnya  mempunyai  nilai  pembuktian
16 Ibid. H. 145
17 Ibid. H. 146
18 Ibid.
19 Ibid. H. 147.
mengenai isinya.
Siapa yang menentukan  adanya  nilai  pembuktian mengenai  sesuatu  hal  dalam  surat  itu? Dalam  hal  ini  bukan  pembuat  surat yang  menentukan  nilai  pembuktian  itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha negara
( administratief gezag) . 20
Sedangkan  kekuatan  pembuktian atas  surat-surat  oleh  kekuasaan  tata usaha  negara  ,  misalnya  buku  kas, rekening  koran  atau  rekening  giro dalam  suatu  bank,  surat  kelakuan  baik, KTP,  surat  angkutan,  faktur,  dan  lain sebagainya. Oleh karena terdapat perkataan “diperuntukkan” dalam kalimat  “diperuntukkan  sebagai  bukti bagi  sesuatu  hal”,  maka  surat  tersebut sengaja dibuat/ diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai  “sesuatu  hal”-  isinya  surat tesebut. 21
c. Pemakaian  surat  tersebut  dapat menimbulkan suatu kerugian;
Kerugian  yang  dapat  atau  mungkin timbul  jika  surat  palsu  atau  dipalsu tersebut digunakan, tidak perlu diketahui atau disadari oleh si pembuat. 22
Tidak  ada  ukuran  tertentu  untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu  tersebut  digunakan.  Akibat timbulnya  kerugian  tersebut  dapat dipikirkan  oleh  semua  orang,  ialah  bila surat  semacam  itu  digunakan  dapat (potensia)  menimbulkan  kerugian.  Bagi siapa  yang  menderita  kerugian,  tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu
20 Ibid. Dikutip dari Satochid Kartanegara (I). Diktat, Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu. Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun.
21 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan yang Disampaikan). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. H. 148 22 Ibid. H. 151
bagi  siapa  saja  atau  bagi  kepentingan umum. 23
2. Unsur  subyektif:
d. Kesalahan  :  dengan  maksud  untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  seolah-olah  isinya  benar dan tidak dipalsukan.
Unsur  kesalahan  dalam  tindak pidana  membuat  surat  palsu  atau memalsu  surat  tersebut,  adalah  berupa kesengajaan  sebagi  maksud  (opzet  als oogmerk)  atau  kesengajaan  dalam  arti sempit.  Maksud  si  pembuat  membuat surat  palsu  atau  memalsu  surat  tersebut ditujukan  untuk  digunakan  olehnya sendiri  atau  digunakan  oleh  orang  lain. Sementara perbuatan menggunakan surat  itu  tidak  perlu  sudah  diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah  terbentuk  sebelum  melakukan perbuatan  ( in  casu membuat  palsu  atau memalsu).  Sikap  batin  ini  harus dibuktikan, bukan penggunaannya  yang harus dibuktikan. 24
Bagaimana pembuktian unsur subjektif  seperti  kesengajaan,  misalnya kesengajaan  sebagai  maksud  dalam pasal  263  ayat  (1)  KUHP  ini?  Dalam pembuktian unsur sengaja yang dicantumkan  dalam  rumusan  tindak pidana,  perlu  memperhatikan  3  hal, ialah: 25
1. Hubungan  sengaja  dengan  unsur lain dalam rumusan tindak pidana.
2. Semua  keadaan  ketika  perbuatan dilakukan.
3. Kedaan  dan  kemampuan  jiwa  si pembuat ketika berbuat.
Oleh  karena  “maksud”  itu adalah  bagian  dari  kesengajaan (opzettelijk) maka dalam hal membuktikan  unsur  maksud  juga
23 Ibid. H. 152.
24 Ibid. H. 153.
25 Ibid. H. 154
perlu memerhatikan tiga hal tersebut.
 Akibat Hukum dari Delik Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor 60/ Pid.B/2013/PN.Unh.
Bahwa  oleh  karena  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum  secara  alternatif  maka Majelis  Hakim  memilih  dakwaan  yang lebih  tepat  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa,  dan  menurut Majelis  Hakim  adalah  tepat  apabila terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan melanggar  pasal  263  ayat  (1)  KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur barang siapa;
2. Unsur  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat;
3. Unsur  yang  dapat  menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk  memakai  atau  menyuruh orang  lain  memakai  surat  tersebut seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak dipalsu,  diancam  jika  pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;
Kemudian  unsurr-unsur  tersebut diatas  akan  dipertimbangkan  seprti  di bawah ini:
1. UNSUR BARANG SIAPA Menimbang
bahwa yang dimaksud  dengan  barang  siapa  dalam unsur  ini  adalah  ditujukan  kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki
kecakapan  untuk  mempertanggung jawabakan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah  dihadapkan  seorang  laki-laki bernama ABD. MUIS BIN KAEMEETO  yang  identitasnya  sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri.
Menimbang, bahwa selama proses persidangan  terdakwa  dinilai  mampu mengikuti proses persidangan, mampu menjawab  pertanyaan  yang  diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat  dan  keterangan  dengan  baik sehingga menunjukkan bahwa
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan keterangan-keterangan  tersebut  diatas, maka  Majelis  Hakim  menyimpulkan bahwa  terdakwa  adalah  orang  yang mampu mepertanggungjawabkan perbuatannya  menurut  hukum  pidana, sehingga  dengan  demikian  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  ini telah terpenuhi;
2. UNSUR MEMBUAT SURAT
PALSU  ATAU  MEMALSUKAN SURAT
Menimbang bahwa membuat surat palsu berbeda dengan memalsu surat ; Menimbang,  bahwa  telah  terlebih dahulu dipertimbangkan makna surat;
Menimbang, bahwa yang diartikan  dengan  surat  adalah  segala surat baik  yang ditulis dengan tangan, cetak  maupun  ditulis  memakai  mesin ketik  dan  lain-lain.  Membuat  surat palsu  adalah  membuat  yang  isinya bukan  semestinya  tidak  benar  atau membuat  surat  sedemikian  rupa, sehingga  menunjukkan  asal  surat  itu yang  tidak  benar,  sedang  memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian  rupa,  sehingga  isinya menjadi lain dari isi  yang asli.  Bahwa memalsu  tanda  tangan  masuk  juga dalam pengertian memalsu surat;
Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu menggunakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di  Kel.  Arombu  Kec.  Unaaha Kab.  Konawe,  terdakwa  telah memalsukan tanda tangan
saksi  ABDUL  RASYID  dan saksi BASRAN;
 Bahwa  benar  isi  proposal tersebut  yang  kesemuanya  ada tanda  tangan  saksi  ABDUL RASYID  dan  saksi  BASRAN berupa :
1.  Permohonan  bantuan  dana  Block Grand;
2.  Lembaran  daftar  usulan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010;
3.  Lembaran  rencana  pembangunan jangka menengah Desa;
4.  Lembaran  alokasi  bantuan  Desa Amboniki;
5.  Lembaran  daftar  usulan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010    tahap  I  Desa Amboniki; 6.  Lembaran  daftar  ususlan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010    tahap  II  Desa Amboniki;
7.  Lembaran  daftar  ususlan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010    tahap  III  Desa Amboniki;
8. Lembaran rencana alokasi bantuan dana  bantuan  keuangan  Desa Kelurahan  tahun  2010  tahap  I Desa Amboniki;
9. Lembaran rencana alokasi bantuan dana  bantuan  keuangan  Desa Kelurahan  tahun  2010  tahap  II Desa Amboniki;
10. Lembaran rencana alokasi bantuan  dana  bantuan  keuangan Desa Kelurahan tahun 2010 tahap III Desa Amboniki;
11. Lembaran Berita Acara Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
12. Lembaran daftar hadir musyawarah  pembangunan  Desa Amboniki  tentang  penggunaan
Dana Block Grand tahun 2010; 13.  Daftar  hadir  rapat  pembahasan usulan pembangunan Desa
Amboniki.
 Bahwa  benar  untuk  tanda tangan saksi ABDUL RASYID Terdakwa  lakukan  di  hotel Telaga  Damai  Kota  Kendari sedangkan  tanda  tangan  saksi BASRAN  dilakukan  di  rumah terdakwa di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe;
 Bahwa benar terdakwa melakukan  hal  tersebut  tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas  kemauan  sendiri  untuk membubuhkan  tanda  tangan BASRAN dan ABDUL RASYID; Menimbang  bahwa  berdasarkan uraian,  pengertian  serta  fakta  hukum teresbut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membubuhkan  tanda  tangan  saksi ABDULRASYID dan saksi BASRAN didalam  proposal  Dana  Block  Grand tahun 2010 untuk mempercepat proses pencairan  dana  tersebut  dan  hal tersebut  tanpa  diketahui  oleh  saksi ABDUL  RASYID  selaku  Sekretaris Desa  dan  saksi  SBASRAN  selaku ketua LPM, perbuatan demikian digolongkan sebagai tindakan membuat surat palsu;
Menimbang  bahwa  berdasarkan kesimpulan  tersebut,  Majelis  Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.
3. Unsur  yang  dapat  menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut  seolah-olah  isinya  benar dan  tidak  palsu,  diancam  jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat;
Menimbang,  bahwa  tidak  semua surat  dapat  menjadi  objek  pemalsuan
surat  melainkan  terbatas  pada  4 macam sebagi unsur-unsur di atas; Menimbang,  bahwa  mengingat elemen dalam unsur ke-3 tesebut tidak perlu semuanya terpenuhi;
Menimbang, bahwa untuk
membuktikan  unsur  ini  majelis  hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :
 Bahwa benar kejadiannya pada tanggal  27  Juni  bertempat  di Kel.  Arombu  Kec.  Unaaha Kab.  Konawe,  terdakwa  telah membubuhkan  tanda  tangan saksi  ABDUL  RASYID  dan saksi BASRAN;
 Bahwa benar Terdakwa melakukan  hal  teresbut  tidak ada yang menyuruh akan tetapi atas  kemauan  sendiri  untuk melakukan  pemalsuan  tanda tangan;
 Bahwa benar terdakwa melakukan  hal  tersebut  untuk mendapatkan serta untuk mengusulkan  dana  bantuan keuangan  Block  Grand  tahun 2010 Desa Amboniki di kantor BPMD  Sulawesi  Tenggara  ke rekening Desa Amboniki lewat Bank BPD Unaaha sebesar Rp. 50.000.000,-;
 Bahwa  benar  isi  proposal tersebut  yang  kesemuannya ada tanda tangan saksi ABDUL  RASYID  dan  saksi BASRAN berupa :
1.  Permohonan  bantuan  dana  Block Grand;
2.  Lembaran  daftar  usulan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010;
3.  Lembaran  rencana  pembangunan jangka menengah Desa;
4.  Lembaran  alokasi  bantuan  Desa Amboniki;
5.  Lembaran  daftar  usulan  kegiatan
pembangunan Desa tahun anggaran  2010    tahap  I  Desa Amboniki; 6.  Lembaran  daftar  ususlan  kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran  2010    tahap  II  Desa Amboniki; 7.  Lembaran  daftar  ususlan  kegiatan pembangunan Desa tahun
anggaran  2010    tahap  III  Desa Amboniki;
8. Lembaran rencana alokasi bantuan dana  bantuan  keuangan  Desa Kelurahan  tahun  2010  tahap  I Desa Amboniki;
9. Lembaran rencana alokasi bantuan dana  bantuan  keuangan  Desa Kelurahan  tahun  2010  tahap  II Desa Amboniki;
10. Lembaran rencana alokasi bantuan  dana  bantuan  keuangan
Desa Kelurahan tahun 2010 tahap
III Desa Amboniki;
11. Lembaran Berita Acara
Musrembang Desa dalam menyusun RKP Desa Amboniki;
12. Lembaran daftar hadir
musyawarah  pembangunan  Desa
Amboniki  tentang  penggunaan Dana Block Grand tahun 2010; 13.  Daftar  hadir  rapat  pembahasan usulan pembangunan
Desa
Amboniki;
 Bahwa  benar  dana  tersebut Terdakwa gunakan untuk pembangunan  kantor  Desa Amboniki dan sebagian
digunakan  untuk  operasional seperni  honor-honor  Kepala Desa,  Ketua  LPM,  BPD, Bendahara  LPM,  Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun;
 Bahwa  benar  atas  perbuatan terdakwa, saksi ABDUL
RASYID dan saksi BASRAN sangat keberatan karena menyangkut  uang  negara  dan jika  dikemudian  hari  terjadi masalah  atas  dana  tersebut
maka saksi ABDUL RASYID dan saksi BASRAN akan terlibat di dalamnya; Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa
memalsukan tanda tangan saksi ABDULRASYID  dan  saksi  BASRAN, dan Terdakwalah yang mengurus semua persyaratan proposal Dana Block Grand tahun  2010  tersebut    hingga  dana tersebut  dicairkan  di  Bank  BPD Unaaha, dengan demikian surat tersebut menimbulkan suatu hak untuk mencairkan  dana  Block  Grand  di  Bank BPD Unaaha;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  kerugian  dalam  pasal  263  ayat (1)  KUHP  adalah  bukan  hanya  terbatas pada  kerugian  yang  bersifat  kebendaan melainkan  juga  yang  tidak  bersifat kebendaan seperti kepentingan
masyarakat, arti kata “dapat”
maksudnya  tidak  perlu  kerugian  itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan  saja  akan  kerugian,  itu sudah cukup;
Menimbang  bahwa  kemungkinan akan  timbulnya  suatu  kerugian  sudah dapat dikategorikan sebagai suatu dapat menimbulkan  kerugian  terlebih  dalam lagi  dalam  keterangan  terdakwa  di persidangan  bahwa  memang  terdakwa telah  mengakui  memalsukan  tanda tangan  saksi  ABDUL  RASYID  dan saksi  BASRAN  apabila  dihubungkan dengan keterangan saksi ABDUL RASYID  dan  saksi  BASRAN  yang menyatakan  sangat  keberatan  karena menyangkut  uang  negara  dan  jika dikemudian  hari  terjadi  masalah  atas dana  tersebut  maka  saksi  ABDUL RASYID  dan  saksi  BASRAN  akan terlibat di dalamnya;
Menimbang  bahwa  selain  kerugian tersebut  di  atas  juga  perbuatan  tersebut dapat  mendatangkan  kerugian  dalam
arti  luas  yaitu  merusak  kepercayaan terhadap  jabatan  Kepala  Desa  terlebih nama  baik  terdakwa  sendiri  maupun keluarganya;
Menimbang  bahwa  berdasarkan uraian-uraian  tersebut  di  atas,  Majelis Hakim  berpendapata  bahwa  unsur  ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;
Menimbang  bahwa  oleh  karena seluruh unsur pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu telah  terpenuhi,  maka  terdakwa  harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  yang  didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
Menimbang  bahwa  oleh  karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukannya adanya alasan  pembenar  maupun  pemaaf  pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga  sudah  sepatutnya  terdakwa dijatuhi  pidana  yang  setimpal  atas perbuatannya;
Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya penjatuhan  pidana  atas  diri  terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan  agar  Terdakwa  menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga  mempunyai  efek  jera  dan sebagai upaya prevensi bagi masyarakat umunya,  agar  tidak  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  yang  dilakukan oleh Terdakwa;
Menimbang bahwa tujuan
pemidanaan  didasarkan  pada  alasan- alasan  baik  yang  bersifat  sosiologis, yuridis maupun ideologis yang kesemuannya  saling  berkaitan  dan saling  mempengaruhi  dengan  dilandasi oleh  asumsi  dasar  bahwa  tindak  pidana merupakan gangguan
terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan
kerusakan individual  ataupun  masyarakat,  dengan
demikian  maka  tujuan  pemidanaan tersebut  adalah  untuk  memperbaiki kerusakan  individual  dan  sosial  yang diakibatkan oleh tindak pidana;
Menimbang, bahwa selama
pemeriksaan  perkara  ini  terdakwa  telah ditahan dalam kota Unaaha berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan  yang  sah,  maka  sudah sepatutnya  penahanan  kota  tersebut dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :
 1 (Satu) rangkap proposal bantuan Block Gran Desa
Amboniki  Kec.  Unaaha    Kab. Konawe;
Akan ditentukan dam amar putusan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dihukum  maka  terdakwa  dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang  besarnya  ditentukan  dalam  amar putusan;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan  putusan  maka  terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
 Terdakwa adalah seorang
Kepala  Desa  yang  seharusnya memberikan  contoh  yang  baik kepada masyarakat serta menjadi suri tauladan;
Hal-hal yang meringankan :
 Terdakwa  mengakui  kesalahan dan menyesal;
 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 Terdakwa
mempunyai
tanggungan keluarga;
 Tindakan itu dilakukan terdakwa semata-mata mempercepat proses administrasi pencairan;
 Terdakwa  telah  menggunakan Dana  Block  Grandn  untuk kepentingan  pembangunan  Desa Amboniki.
Mengingat  pasal  263  ayat  (1) KUHP  dan  ketentuan  pasal-pasal  dari Undang-undang  No.  1981  tentang KUHAP;

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa ABDUL MUIS  BIN  KAEMEETO telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “ pemalsuan surat ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada  Terdakwa  dengan  pidana penjara selama 20 dua puluh hari;
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya  dari  lamanya  pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1  satu  rangkap  proposal  bantuan Block Grant Desa Amboniki Kec. Unaaha Kab. Konawe
Tetap  telampir  dalam  berkas perkara;
5. Menetapkan  terdakwa  dibebankan untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah.
C. Penutup
 Kesimpulan
1. Pemalsuan  surat  merupakan  suatu delik  atau  tindak  pidana  yang dilarang  karena  bertentangan  dan melanggar apa yang telah tercantum dalam KUHP, yakni BUKU II BAB XII  pasal  263  KUHP.  Membuat surat palsu berbeda dengan memalsu surat. Membuat surat palsu yakni  sebelum  perbuatan  tersebut dilaksanakan,  surat  tersebut  belum
ada.  Baru  kemudian  dibuatkanlah suatu  surat  yang  isinya  baik sebagian maupun seluruhnya betrtolak  belakang  dengan  yang sebenarnya.  Sedangkan  memalsu surat  yakni  sebelum  melakukan perbuatannya, sudah ada suatu surat untuk  dipalsukan  yang  dilakukan dengan  cara  bagaimanapun  oleh  si pemalsu  surat,  baik  itu  dengan  cara menambah,  mengurangi,  maupun merubah  isi  daripada  surat  asli tersebut  yang  mengakibatkan  surat asli  itu  menjadi  palsu  dan  isinya bertentangan dengan isi yang sebenarnya.  Memalsu  surat  dapat menimbulkan kerugian. Kata “dapat”  maksudnya  tidak  perlu bahwa kerugian itu harus nyata atau benar-benar  ada,  baru  kerugian  itu sudah cukup untuk menjerat  pelaku pemalsu surat itu.
2. Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan menganut  beberapa teori  antara lain :  Sistem  atau  teori  pembuktian berdasarkan  Undang-undang  secara positif, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim  atas  alasan  yang  logis,  dan sistem atau teori pembuktian berdasarkan  Undang-undang  secara negatif.  Dalam  putusan  Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh, sistem atau teori  pembuktian  yang  digunakan oleh hakim adalah teori pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif. Yakni hakim dalam menjatuhkan  suatu  putusan  tidak hanya  berdasar  alat  bukti  yang  sah, namun disertai juga dengan keyakinan  hakim  yang  diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.
Adapun  akibat  hukum  dari  suatu perbuatan  pidana  yang  dilakukan oleh Kepala Desa ( seperti pemalsuan  surat  )  adalah  hilangnya kpercayaan  masyarakat  terhadap Kepala Desanya dan tidak hanya itu
nama  baik  kepala  Desa  sebagai terdakwa  pemalsuan  surat  juga tercoreng  begitu  pula  nama  baik keluarga  Kepala  Desa  tersebut  pun juga  iku  tercoreng  di  kalangan masyarakat  serta  masyarakat  yang namanya  tercantum  dalam  surat palsu  tersebut  akan  merasa  sangat dirugikan  karena  mereka  merasa tidak  terlibat  serta  tidak  tahu menahu  akan  isi  serta  adanya  surat tersebut.
 Saran
1. Seorang  Kepala  Desa  merupakan pemimpin  dalam  suatu  lingkungan masyarakat  Desa.  Maka  sudah sepatutnyalah menjadi suri tauladan yang baik bagi warga masyarakatnya, bukan menyalahgunakan  wewenang  atau kekuasaanya untuk melakukan suatu  yang  dilarang  dalam  norma hukum yang berlaku, namun dalam menjalankan  tugasnya  harus  sesuai dengan  norma  hukum  yang  sudah ada.
2. Hakim  seharusnya  harus  lebih memperhatikan serta mempertimbangkan tingkat kesalahan  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  terdakwa  ketika menjatuhkan hukuman dalam putusannya,  terlebih  lagi  terdakwa adalah  seorang  Kepala  Desa  yang pasti  paham  akan  norma  hukum yang berlaku. Sehingga rasa keadilan  bagi  semua  pihak  dapat terpenuhi  dan  akan  menimbulkan
efek  jera  bagi  terdakwa  agar terdakwa  tidak  melakukan  lagi tindakan  yang  melanggar  aturan hukum yang berlaku.

## D. Daftar Pustaka
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan yang Disampaikan).PenerbitPT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cetakan kedua, Tahun 2016. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta. Tahun 2016. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitiann Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press). Jakarta.  Tahun 1986.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).

## PUTUSAN
Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.unh.