## AKSESIBILITAS UMKM PEDESAAN TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK SYARIAH INDONESIA

## ACCESSIBILITY OF RURAL MSMES TO BANK SYARIAH INDONESIA PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)
Nur Hidayah Agustin 1a , Andri Brawijaya 2 , Miftahul Khoer 3
1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,
2 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,
3 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720,
a Korespondensi E-mail: nurhidayahagustin60@gmail.com

## ABSTRAK
UMKM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perekonomian. Tetapi dalam operasionalnya UMKM memiliki banyak hambatan, salah satunya adalah modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah, dan apa saja kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan di bank  syariah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukan UMKM  Desa  Wates  Jaya  memiliki  potensi  akses  pembiayaan  di  BSI  KCP  Cicurug,  hal  ini dikarenakan  UMKM  Desa  Wates  Jaya  memiliki  kriteria  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan  oleh  pihak  Bank,  seperti  umur  usaha  yang  telah  lebih  dari  satu  tahun,  jenis usahanya  yang  halal,  dan  jarak  UMKM  dengan  Bank  yang  mudah  di  akses.  Namun  hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dikarenakan kurangnya minat pelaku UMKM Desa Wates Jaya terhadap KUR BSI. Adapun kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Cicurug yaitu pada dasarnya bank sudah melakukan sosialisasi salah satunya dalam bentuk promosi dengan menyebar brosur dan memasang  spanduk  untuk  para  UMKM  namun  hal  ini  tidak  direspon  positif  oleh  pelaku UMKM karena kurangnya informasi dan minimnya pemahaman UMKM mengenai proses dan pencairan dana pembiayaan sehingga kemudahan yang diberikan bank tidak berarti, dan mengharuskan adanya jaminan serta adanya rasa takut ketika berhubungan dengan bank. Kata kunci: Aksesibilitas UMKM, Bank Syariah, dan Pembiayaan.

## ABSTRACT
MSMEs have a very important position in an economy. However in its operations MSME have many obstacles, one of them is capital. This study aims to determine the accessibility of MSMEs in  Wates  Jaya  Village  to  People's  Business  Credit  (KUR)  Islamic  Banks,  and  what  are  the obstacles for MSMEs in accessing financing in Islamic banks. The method used in this research is  descriptive  qualitative.  The  data  analysis technique  uses  the  Miles and  Huberman  model. Research result shows that MSMEs in Wates Jaya Village have the potential to access financing at BSI KCP Cicurug This is because the MSMEs in Wates Jaya Village are in accordance with the following criteria determined by the Bank, such as the age of the business that has been more than six months, the type of halal business, and the distance between MSMEs and banks is easy to access. But thing this is not utilized properly due to the lack of interest of MSME actors Wates
Jaya  Village  on  BSI  KUR.  Constraints  for  MSMEs  in  accessing  financing  in  Bank  Syariah Indonesia, the Cicurug head office, is basically a bank that has conduct socialization, one of which is in the form of promotion by distributing brochures and put up banners for MSMEs but MSMEs did not respond positively because lack of information about financing in Islamic banks, the lack of MSME understanding of the financing process and disbursement of financing funds so  that  the  facilities  provided  by  the  bank  are  meaningless,  necessitating  the  existence  of guarantees, and a feeling of fear to have anything to do with banking.
Key words: Accessibility MSMEs, Financing, and Islamic Banks
Agustin, N, H., Brawijaya, A., & Khoer, M. 2023. Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia . NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 9 (1): 10-20

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang dijalankan oleh pemilik usaha kecil dengan sumber  daya  yang  terbatas,  tetapi  sangat penting bagi  pembangunan  ekonomi  suatu negara  (Abor  et  al.,  2014).  Karena  UMKM dapat bertahan dalam keadaan apapun dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Farisi et al., 2022). Kelangsungan  hidup  UKM  saat  krisis menunjukkan  bahwa  sektor  ini  memiliki keunggulan dan dapat dikembangkan lebih lanjut  dengan  peraturan  yang  tepat  dan bantuan  dari  organisasi  yang  tepat  (Kara, 2013).
UMKM  merupakan  pilar  terpenting dalam
perekonomian Indonesia. Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada tahun 2021, jumlah UMKM  mencapai  64,2  juta  dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar  61,07  persen  atau  senilai  Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan  menyerap  97%  dari  total tenaga  kerja  yang  ada  serta  dapat menghimpun  sampai  60,4%  dari  total investasi. Sekarang ini, UMKM di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang pesat, juga menjadi  sumber  pendapatan  utama sebagian  besar  masyarakat.  Namun, tingginya  jumlah  UMKM  di  Indonesia  juga tidak  terlepas  dari  tantangan  yang  ada (Kementrian keuangan, 2021).
Beberapa  kajian  mengungkapkan pembiayaan  bank  syariah  pada  UMKM memberikan  kontribusi  penting  terhadap peningkatan  kinerja  pelaku  UMKM  dan bank  syariah.    Krena  pengaruh  positif pembiayaan  UMKM  dapat  mendorong peningkatan  kinerja  bank  syariah  secara internal (Faisol, 2017).
UMKM adalah salah satu usaha yang banyak dikembangkan di pedesaan. Seperti Desa  Wates  Jaya.  UMKM  yang  terdapat  di desa wates jaya berjumlah 113 UMKM yang terbagi  menjadi  beberapa  jenis  UMKM seperti  industri  keatif,  jasa,  perdagangan, dan  berbagai  olahan  makanan  dan minuman.  Permasalahan  yang  dihadapi UMKM  di  Desa  Wates  Jaya  sama  dengan permasalahan diatas. Salah satunya terkait dengan akses pembiayaan. Banyak pelaku Seiring dengan pertumbuhan ekonomi  yang  semakin  meningkat,  namun yang  menjadi  permasalahannya  adalah banyak UMKM yang memiliki keterbatasan terhadap akses permodalan (Paramita et al., 2019). Akses permodalan perbankan masih menjadi  kendala  bagi  UMKM,  menurut  L. Anggraeni dkk. (2013). Ini karena sebagian besar pinjaman bank memerlukan jaminan atau semacam agunan.
UMKM  menghadapi  hambatan  dari bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya  saat mengajukan pinjaman. Sehingga masyarakat cenderung mengandalkan modal  sendiri  maupun  pinjaman  dari keluarga, kerabat dekat, bahkan rentenir.
Dalam menyikapi masalah kurangnya  akses  permodalan  yang  sedang
dialami UMKM, dalam memenuhi kebutuhan modal, maka bank syariah dapat membantu  para  pelaku  usaha  khususnya pelaku  mikro  dan  kecil  dalam  memenuhi kebutuhan  modalnya  melalui  pemberian pembiayaan.  Salah  satunya  adalah  melalui produk  pembiayaan  KUR  BSI.  Tujuan  KUR Mikro  BSI  yang  menggunakan  akad  Ijarah, Murabahah, atau MMQ untuk menggantikan suku  bunga  KUR  6%  dengan  margin keuntungan,  akan  memberikan  alternatif bagi  UMKM  cara  memperoleh  pinjaman tanpa bunga dan riba (Azmi, 2022).
Mayoritas pelaku UMKM Desa Wates Jaya  beragama  islam  dengan  jumlah  113 (setatus  tiga  belas)  pelaku  UMKM.  Namun pelaku UMKM Wates Jaya tidak ada satu pun yang  menggunakan  produk  pembiayaan bank  syariah  seperti  produk  KUR  BSI sedangkan  rata-rata  mayoritas  di  Wates Jaya beragama muslim dan pihak bank pun sudah  membuka  akses  seluas-luasnya  bagi UMKM.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengetahui aksesibilitas UMKM Desa Wates  Jaya  Terhadap  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM  dalam  mengakses  pembiayaan  di bank syariah.

## MATERI DAN METODE

## Aksesibilitas
Warpani  dalam  (Mukramin,  2014) mendefinisikan aksesibilitas sebagai kemampuan  sampai  batas  tertentu  untuk mendapatkan  atau  menerima  barang  dan jasa  yang  diinginkan.  Akses,  menurut Parikesit, menggambarkan betapa sederhana atau sulitnya penduduk setempat memperoleh komoditas atau jasa yang mereka butuhkan.
Dengan  menekankan  kemampuan dari pada kepemilikan dalam teori properti, Pelus  dan  Ribot  (2003:153)  dalam (Mukramin,  2014)  Akses  didefinisikan sebagai  kemampuan  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  sesuatu,  seperti  orang, institusi, simbol, dan objek yang sebenarnya.Pendekatan ini memungkinkan
orang  untuk  memanfaatkan  sumber  daya tanpa  hanya  berfokus  pada  hubungan properti  dan  menangani  area  yang  lebih luas dari hubungan sosial yang mendesak.
Secara sederhana, aksesibilitas adalah konsep yang mengacu pada seberapa luas  lingkungan,  produk,  atau  layanan tertentu  tersedia  bagi  pengguna.  Cara  lain untuk  memikirkan  aksesibilitas  adalah sebagai  "kemampuan  untuk  mengakses". (Anita, 2021).
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)
Rosmiati (2011) dalam
menggambarkan  perusahaan  mikro  dan kecil  sebagai  kegiatan  di  Paramita,  et  al (2019)  komersial  yang  berpotensi  untuk meningkatkan kesempatan kerja, menawarkan  berbagai  layanan  ekonomi kepada masyarakat, dan berkontribusi pada pemerataan dengan meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  mendorong ekspansi  ekonomi.  Tanpa  mengurangi peran signifikan BUMN, usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi salah satu pilar utama.  Mereka  didorong,  dilindungi,  dan diperluas seluas mungkin..
Usaha  Kecil  dan  Menengah  dapat mencakup  kios  pasar  di  desa,  toko kelontong,  koperasi  multi  usaha,  pengecer kecil  dan  menengah,  dan  sebagainya. Peternakan  ayam,  wartel,  toko  serba  ada, dan  Koperasi  Unit  Desa  (KUD)  adalah beberapa contohnya.

## Bank Syariah
Entitas keuangan yang disebut bank Islam  beroperasi  berdasarkan  prinsip- prinsip hukum Islam dan menahan diri dari menetapkan  atau  memberikan  bunga konsumen. Kontrak dan kesepakatan antara klien dan bank mengatur baik imbalan yang baik  diakuisisi  oleh  bank  syariah  atau didistribusikan  kepada  klien.  Menurut hukum Islam, perjanjian perbankan syariah (akad) harus mematuhi ketentuan dan pilar kontrak (Ismail, 2011).

## Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan  merupakan  salah  satu fungsi  yang  dimainkan  bank  dalam mengalokasikan atau memanfaatkan modal. Peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa pendanaan  di  bank  syariah  merupakan salah satu tugas organisasi keuangan dalam menyalurkan dana, menghimpun dana, dan menawarkan jasa keuangan syariah.

## Pembiayaan Mikro Syariah
Pembiayaan  mikro  mengacu  pada dana bank yang diberikan kepada nasabah yang menjalankan usaha kecil, dengan uang tersebut  kemudian  digunakan  untuk meningkatkan modal kerja.
Tujuan  pembiayaan  mikro  adalah untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi  risiko,  memanfaatkan  sumber daya yang tersedia, dan menggunakan uang ekstra  dengan  cara  yang  produktif (Darmawan, 2020).

## Produk Pembiayaan KUR BSI
KUR  BSI,  dikenal  sebagai  Kredit Usaha  Rakyat  Mikro  BSI,  adalah  pilihan pembiayaan  dengan  limit  yang  lebih  besar untuk modal kerja dan investasi. Pemerintah telah menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan  yang  akan  menyalurkan  KUR pada tahun 2022.
Produk pembiayaan KUR BSI dibagi menjadi  tiga  jenis,  yaitu  KUR  Mikro,  KUR Kecil,  dan  KUR  Menengah  dengan  flapon mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Kehadiran  KUR  menawarkan  pilihan  baru bagi  masyarakat  khususnya  pelaku  UMKM yang  membutuhkan  pembiayaan  untuk menjalankan  usahanya  tanpa  bunga  dan riba.
Program KUR berupaya mengentaskan kemiskinan dan
meningkatkan  kesempatan  kerja  sekaligus mempercepat
pertumbuhan dan pemberdayaan  semua  sektor  usaha,  untuk memudahkan UMKM mengakses tambahan pembiayaan  kerja  dan  usaha.  Oleh  karena itu, ini dapat mempromosikan pekerjaan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Selanjutnya,  data  dianalisis.  Temuan analisis  dapat  berupa  deskripsi  atau deskripsi.  Teknik  kualitatif  merupakan pendekatan  deskriptif  yang  berusaha memahami suatu fenomena secara holistik atau komprehensif berdasarkan lingkungan alamnya. Peneliti sendiri berfungsi sebagai alat  vital  dalam  mengumpulkan  informasi yang diperlukan (Yusanto, 2019).
Sesuai dengan karakteristik penelitian  kualitatif,  peneliti  berfungsi sebagai  alat  penelitian  utama  dalam penelitiannya, melakukan penelitian langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan data  tentang  ketersediaan  pembiayaan bank  syariah  untuk  UMKM  di  Desa  Wates Jaya.
Wilayah  cakupan  pusat  penelitian adalah  lokasi  penelitian.  Desa  Wates  Jaya dan  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  KCP Cicurug menjadi lokasi penelitian ini. Waktu penelitian  adalah  jangka  waktu  yang digunakan  peneliti  untuk  melakukan penelitian.  Waktu  penelitian  dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2022.

## Jenis dan Sumber Data
Yang akan diperoleh dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  merupakan sumber  informasi  utama  untuk  penelitian ini.  Data  primer  adalah  informasi  yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 2015).
Data primer diperoleh dari responden dengan menggunakan wawancara mendalam.
Wawancara mendalam  akan  dilakukan  kepada  pelaku UMKM  Desa  Wates  Jaya  dan  pihak  bank yaitu  bagian  dari  pembiayaan  KUR  untuk UMKM. Sedangkan data sekunder diperoleh dari  literature,  makalah,  jurnal,  dan  situs web  yang  terkait  dengan  topik  ini digunakan  sebagai  sumber  informasi sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  menggunakan  teknik wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi.  Melalui  wawancara  tidak terstruktur  sebagai  salah  satu  sarana mempelajari  secara  detail  lebih  mendalam sehingga  mereka  dapat  mengembangkan pemahaman masalah
yang lebih menyeluruh  dan  tepat.  Terkait  dengan aksesibilitas  pembiayaan  KUR  Bank Syariah,  wawancara  ini  ditujukan  kepada pihak bank dan pelaku UMKM.
Dokumentasi penelitian memberikan bukti bahwa  peneliti  melakukan  pekerjaan dengan baik dalam melakukan penyelidikannya. mengabadikan hasil kegiatan  yang  berhubungan  dengan penelitian  dengan  foto-foto  sebagai  bagian dari  dokumentasi  penelitian  ini.  Dalam penelitian  kualitatif,  penggunaan  metode dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari pendekatan Wawancara. Data dan dokumen yang  diperlukan  untuk  studi  dikumpulkan selama  studi  dokumentasi  kemudian menganalisisnya  secara  menyeluruh  untuk memberikan bukti dan mendukung temuan (Ridwan, 2006).
Teknik Analisis Data Untuk  menganalisis  data,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman, meliputi tiga kegiatan, seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar  1.1  Alur  Penelitian  Kualitatif  yang dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman
1.  Reduksi data. Hal ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik interpretasinya.
2.  Penyajian  data  Merupakan  sekumpulan informasi  terstruktur  yang  memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk  memudahkan  membaca  dan menarik kesimpulan.
3.  Penarikan kesimpulan/verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Bank Syariah Indonesia (BSI)
Periode baru Bank Syariah Indonesia (BSI) yang didirikan Presiden Joko Widodo akan  dimulai  pada  1  Februari  2021,  atau kemungkinan besar 19 Jumadil Akhir 1442 H.  PT  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat  Indonesia  Syariah,  tiga  bank  milik negara, telah bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia, atau disingkat BSI (BRIS). Penggabungan ketiga bank tersebut akan  menghasilkan  kombinasi  keunggulan yang dimiliki masing-masing bank sebelumnya.  Agar  dapat  bersaing  secara global,  mereka  dapat  memberikan  layanan yang  lebih  komprehensif  dan  beragam, pembiayaan  yang  unggul  didukung  oleh induk  perusahaan,  dan  dukungan  dari pemerintah  melalui  Kementerian  BUMN ( www.bankbsi.co.id ).
Salah  satu  lokasi  kantor  cabang pembantu  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) adalah KCP Cicurug Setia Budi Sukabumi di Jl. Siliwangi Ruko Graha Setia Budi 54B-54C, Desa  Nyangkowek,  Kecamatan  Cicurug, Kabupaten  Sukabumi  Jawa  Barat.  BSI  KCP Cicurug,  sebelumnya  merupakan  ex  dari Bank  Mandiri  Syariah  (BSM).  Jumlah pegawai  BSI  KCP  Cicurug  ini  sebanyak  16 orang pegawai dan jumlah nasabah kurang lebih sekitar 12 ribu nasabah per Desember 2021.
Gambaran  Umum  sampel  UMKM  Desa Wates Jaya
Berdasarkan hasil penelitian, kelompok umur 22 informan di Desa Wates
Jaya  yang  paling  banyak  menjadi  pelaku usaha  adalah  mereka  yang  berusia  antara 23 sampai 45 tahun untuk laki-laki dan 30 sampai  50  tahun  untuk  perempuan. Beberapa  kategori  UMKM  di  Desa  Wates Jaya  adalah  industri  kreatif,  perdagangan, jasa, dan produksi makanan dan minuman. Dimana umur usaha rata-rata diantara dua tahun sampai dengan lima belas tahun.
Pendapatan  UMKM  perhari  bisa mencapai  sekitar  Rp.  500.000  (lima  ratus ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  2.500.000 (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  per  hari. Tetapi  bisa  sewaktu-waktu  merubah pendapatan pelaku UMKM, dimana terkadang pendapatannya mengalami peningkatan  atau  bahkan  menurun  dari pendapatan yang biasanya di dapatkan. Dari semua  22  UMKM  yang  menjadi  informan, hampir  semua  tidak  memiliki  karyawan hanya  2  UMKM  saja  yang  memiliki karyawan.
Sumber permodalan yang digunakan pelaku  UMKM  Desa  Wates  Jaya  dominan menggunakan  dananya  sendiri  atau tabungan  pribadi  untuk  menjalankan usahanya.  Selain  itu,  ada  juga  yang menggunakan  pinjaman  keluarga  ataupun kerbat  terdekat,  dan  bank  konvensional untuk  modal  awal  ketika  akan  memulai usahanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didasarkan  pada  wawancara  dengan  22 informan UMKM di Desa Wates Jaya, UMKM mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya  karena  keterbatasan  dana. Banyak  pelaku  UMKM  yang  membutuhkan dana  tambahan  untuk  mengembangkan usahanya namun terpaksa berhenti karena tidak tersedia.
Kebutuhan  modal  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan suatu perusahaan karena dengan pendanaan  yang  cukup,  tingkat  produksi yang  dihasilkan  oleh  pelaku  UMKM  pasti akan berubah. Untuk menumbuhkan usaha dan meningkatkan pendapatan para pelaku
UMKM  di  Desa  Wates  Jaya,  pembiayaan modal  usaha  akan  sangat  menguntungkan. Namun,  sebagian  besar  pelaku  UMKM sering mengalami kecemasan saat mengajukan  pendanaan  bank  karena persyaratan  agunan  yang  ketat,  yang berfungsi sebagai penghalang.
Gambaran  Umum  Aksesibilitas  UMKM terhadap KUR BSI

## Aksesibilitas UMKM Desa Wates Jaya
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  bisa  mendapatkan  pendanaan  di bank  syariah  jika  UMKM  tersebut  sesuai dengan  persyaratan  dan  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  bank  syariah,  demikian hasil wawancara yang peneliti lakukan. Hal ini  bertujuan  untuk  mengurangi  risiko pembiayaan yang buruk atau sulit. Kriteria berikut  telah  ditetapkan  untuk  penelitian ini:
a) Umur Usaha Usia  usaha  merupakan  salah  satu faktor  yang  menjadi  pertimbangan bank  syariah  dalam  memberikan akses pendanaan. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan,  usia usaha  yang  ditetapkan  BSI  bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan  KUR  BSI  minimal  satu tahun. Semakin besar suatu perusahaan, semakin lama beroperasi. peluang untuk mendapatkan akses tersebut. Karena jika  usaha  tersebut  sudah  berjalan minimal  satu  tahun,  artinya  usaha tersebut  sudah  terbukti  dapat mengatasi  berbagai  macam  situasi dan  kondisi  perekonomian  yang dialaminya.  Maka  dari  itu  bank syariah  pun  tidak  khawatir  jika UMKM  yang  difasilitasinya  akan mengalami  pembayaran  angsuran macet.
b) Omset/penghasilan usaha Penghasilan adalah hasil pendapatan yang  diperoleh  dari  kegiatan  suatu usaha  dalam  waktu  tertentu. Penghasilan juga termasuk kedalam
salah  satu  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh bank syariah. Karena dari  suatu  penghasilan  tersebut,
pihak bank syariah dapat menganalisis dan menghitung berapa  jumlah  dana  yang  dapat diberikan bagi UMKM yang mendapatkan  akses  pembiayaan. Untuk  mengurangi  kemungkinan default,  ini  dilakukan.  Agar  para pelaku UMKM tidak merasa kewalahan dengan cicilan yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, bank syariah  juga  dapat  melihat  dan menilai  kemampuan  mereka  dalam membayar cicilan.
c) Kehalalan usaha Bagi  bank  syariah  ketika  akan menyalurkan  suatu  pembiayaan kepada  UMKM,  kehalalan  suatu usaha  sangat  diperhatikan  dan menjadi  syarat  mutlak  yang  harus terpenuhi.  Karena  bank  syariah sangat berpedoman terhadap hukum syariat islam.
Kehalalan usaha yang dilakukan oleh pelaku  UMKM  merupakan  syarat yang  mutlak  dan  yang  paling dipertimbangkan
dalam memberikan  pembiayaan  kepada UMKM  agar  tidak  bertentangan dengan syariat islam.
d) Jarak dengan kantor cabang Jarak  antara  lokasi  UMKM  dengan kantor  bank  syariah  merupakan faktor  yang  sangat  penting.  Karena dengan jarak yang dekat dan mudah diakses  oleh  bank  syariah  tentunya hal  ini  akan  mempermudah  pihak bank  untuk  memantau  UMKM  yang mendapatkan  akses  pembiayaan. dan bank syariah menetapkan jarak untuk  UMKM  yang  dapat  diberikan akses  dengan  maksimal  20  KM  dari kantor bank syariah.
Kendala  UMKM  Dalam  Mengakses Pembiayaan KUR di Bank Syariah
a) Pemahaman prosedur pembiayaan dan penyaluran  dana  pembiayaan  pelaku UMKM
Berdasarkan temuan penelitian, banyak pelaku  UMKM  yang  bersifat  rasionalis dan  pragmatis,  artinya  tidak  hanya mengandalkan keputusan syariah tetapi  juga  pada  sumber  pembiayaan yang cepat tanggap terhadap kebutuhan mendesak. Akibatnya, persyaratan untuk meminta pembiayaan di bank dipandang sebagai faktor  keterlambatan  pembiayaan. Wajar saja, sebagai akibat dari masalah ini, UMKM memilih untuk mendapatkan pendanaan  non-bank  karena  lebih sederhana  dan  pencairan  dana  lebih cepat  daripada  bank.  Karena  UMKM tidak memahami fungsi dan tujuan dari persyaratan yang diminta oleh bank, hal ini  disebabkan  oleh  cara  berpikir mereka.  Masyarakat  harus  dididik tentang  peran  dan  tujuan  bank  agar dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka  sosialisasi  oleh  bank  perlu dilakukan.
b) Mengharuskan adanya agunan Hambatan terbesar bagi pelaku UMKM untuk  memperoleh  pembiayaan  bank adalah tuntutan adanya jaminan. Pelaku UMKM  merasa  khawatir  jika  agunan yang dimiliki tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan bank.
c) Ada  rasa  takut  ketika  berhubungan dengan bank Karena pelaku UMKM tidak memahami prinsip-prinsip  pedoman  Perbankan Syariah,  masalah  ini  muncul.  Mereka berpendapat  bahwa  bank  syariah setara  dengan  bank  konven  memiliki tingkat  bunga  yang  tinggi.  Selain  itu, juga memiliki rasa khawatir akan tidak mampu untuk membayar angsuran.
d) Persyaratan  legalitas  usaha  yang kurang lengkap Sebagian  besar  informan  berpendapat bahwa ingin melakukan pembiayaan ke bank  syariah  untuk  mengembangkan usahanya. Namun ada beberapa UMKM yang memang belum memiliki legalitas usaha  yang  lengkap  seperti  SKU, sehingga  hal  ini  menyebabkan  pelaku usaha mengurungkan niat dan
membatalkanya  untuk  mengajukan  ke bank.
Sehingga  hal  ini,  perlu  menjadi perhatian  bagi  pemerintahan  daerah untuk  membantu  pembuatan  legalitas usaha  seperti  SKU,  SIUP,  maupun legalitas  usaha  lainnya.  Maka  dengan adanya  legalitas  usaha  tersebut,  usaha para  UMKM  akan  menjadi  legal  dan tentunya akan mempemudah mendapatkan peluang akses pembiayaan  ke  lembaga  keuangan formal.
Tindakan  Bank  Syariah  Jika  Terjadi Pembiayaan Bermasalah
Resiko gagal bayar atau pembayaran bermasalah dalam suatu lembaga pembiayaan  tentu  tidak  dapat  dihindari. Kendati  demikian  ketika  diawal  akan memberikan  pembiayaan  telah  dilakukan berbagai analisis seperti analisis 5C dengan sebaik-baiknya. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank syariah tidak seta  merta  mengambil  langsung  jaminan yang dijaminkan oleh nasabah. Namun bank syariah  melakukan  berbagai  penanganan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk mencari jalan keluarnya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Penjadwalan Ulang (Rescheduliing) Upaya  menata  ulang  pembayaran angsuran  nasabah  merupakan  langkah awal  yang  dilakukan  bank  syariah untuk  menyelamatkan  kredit  macet. Jika  klien  tidak  mampu  membayar cicilan utama dan margin, prosedur ini digunakan.  Ketika  hal  ini  terjadi, nasabah  dapat  meminta  keringanan kepadabank syariah dengan menceritakan  sebab  terjadinya  hal tersebut. Maka dengan proses rescheduling ini nasabah yang mengalami  kesulitan  dalam  angsuran akan disesuaikan
berdasarkan pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil usaha nasabah tersebut.
b) Persyaratan Ulang (Reconditioning)
Jika
langkah pertama yaitu rescheduling belum bisa menyelesaikan masalah,  maka  cara  kedua  yaitu  bank syariah  melakukan  persyaratan  ulang (reconditioning)  dengan  mengurangi pokok angsuran atau margin yang harus dibayarkan  yang  disesuaikan  dengan kemampuan nasabah sehingga nasabah tersebut tidak terbebani dalam membayar angsuran tersebut.
c) Penyitaan Barang Jaminan Penyitaan agunan adalah cara terakhir. Jika  pendekatan  pertama  dan  kedua benar-benar tidak dapat menyelesaikan pembayaran  cicilan  yang  merepotkan pelanggan, maka opsi ini digunakan.

## Analisis Data
Analisis  data  merupakan  rumusan masalah  yang  telah  ditetapkan  dalam penelitian ini dan didasarkan pada temuan penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  dan apa yang telah ditunjukkan dalam penyajian data.  Penulis  menyarankan  pendekatan yang lebih metodis untuk menganalisis data ini  tergantung  pada  bagaimana  tantangan itu dirumuskan.
1.  Aksesibilitas  UMKM  Desa  Wates  Jaya Terhadap KUR BSI
Salah satu cara untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  adalah  melalui  pembiayaan, yang melibatkan penggalangan uang dari bisnis,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  Karena  preferensi  Bank Syariah  Indonesia  terhadap  UMKM, kehadirannya diharapkan dapat menjadi sarana  utama  bagi  UMKM  untuk mengakses  permodalan.  Selain  itu, pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Bank Syariah  Indonesia  KCP  Cicurug  dapat memperkuat  sistem  perekonomian  saat ini.  Dalam  hal  ini,  Pembiayaan  KUR  BSI merupakan produk pembiayaan BSI KCP Cicurug  untuk  UMKM.  Bank  Syariah Indonesia  KCP  Cicurug  menawarkan pembiayaan KUR BSI untuk mendukung permodalan UMKM dengan memanfaatkan akad walakah (perwakilan) dan murabahah (jual beli).
Dalam  akad  murabahah,  bank  terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan konsumen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan  yang  telah  ditentukan  di awal.  Namun,  bank dapat  menggunakan akad  wakalah  untuk  mencerminkan pembelian  barang  oleh  nasabah  dengan ketentuan  bahwa  bank  menerima dokumentasi transaksi.
Dalam  pembiayaan  KUR,  Bank  Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha  Rakyat  yakni  KUR  Kecil,  KUR Mikro,  dan  KUR  Super  Mikro.  Flapon mulai dari 10 juta sampai 500 juta. Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  bisa  mendapatkan  pendanaan di  bank  syariah  jika  UMKM  tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  bank syariah.  Umur  usaha  UMKM  merupakan salah satu kriteria utama yang diberikan oleh  Bank  Syariah,  karena  digunakan untuk  menilai  konsistensi  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  terhadap usaha  yang  dijalankannya.  Oleh  karena itu, dibandingkan dengan organisasi lain yang  memiliki  jangka  waktu  lebih pendek,  semakin  lama  suatu  organisasi beroperasi,  maka  semakin  efektif organisasi tersebut (Nandita, 2018). Hal inilah  yang  mendorong  pengelola  bank syariah  agar  pembiayaan  UMKM  dapat diakses.  Selain  itu,  kriteria  kedua  yaitu kehalalan  usaha.  Kriteria  ini  menjadi mutlak  dan  wajib  dipenuhi  nasabah ketika  akan  mengajukan  pembiayaan  di bank  syariah.  hal  ini  dikarenakan  agar tidak  menyimpang  dari  hukum  syariat islam.
Selain  usia  perusahaan  dan  kehalalan usaha,  bank  syariah  juga  sering mempertimbangkan omzet atau pendapatan  sebagai  pertimbangan  yang signifikan.  Untuk  mengetahui  besaran payback  atau  kemampuan  membayar pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah,  peneliti  mempelajari  dengan seksama  omzet  yang  digunakan  oleh Bank Syariah. agar LKM dapat mencegah
pembayaran  cicilan  yang  macet  dan UMKM tidak terbebani kewajiban cicilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu (2016)  yang  menemukan  keterkaitan antara  pertumbuhan  keuangan  yang lancar  dengan  dampak  yang  baik terhadap perputaran perusahaan. Dengan  demikian,  temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  peluang  dan kecenderungan  untuk  mengumpulkan uang tunai cenderung meningkat seiring dengan perputaran perusahaan.
Dalam  memberikan  akses  dana  kepada UMKM,
bank syariah mempertimbangkan  sejumlah  kriteria yang  telah  ditetapkan.  Parameter tersebut  meliputi  kehahalan  usaha, omzet  dan  pendapatan  perusahaan, umur  usaha,  dan  jarak  tempuh  UMKM dan  bank  syariah.  Jika  persyaratan memenuhi  hasil  yang  diharapkan,  maka akan  memberikan  akses  pembiayaan kepada UMKM.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah dijelaskan,  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  UMKM  di  Desa  Wates Jaya  berpeluang  untuk  mendapatkan pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kriteria dan persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pihak perbankan  sudah  dimiliki  oleh  pelaku UMKM,  seperti  umur  usaha  yang  telah lebih  dari  satu  tahun,  jenis  usahanya halal, memiliki aset yang dapat dijadikan agunan/jaminan,  dan  jarak  UMKM dengan Bank yang mudah di akses. Selain itu,  ada  beberapa  pelaku  UMK  yang memang  sudah  pernah  melakukan pinjaman  ke  bank  umum  atau  bank konvensional  yang  tentunya  dari  hal tersebut secara perlengkapan persyaratan  sudah  lengkap.  Namun  hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dikarenakan  kurangnya  pengetahuan pelaku UMKM Desa Wates Jaya terhadap produk pembiayaan bank syariah seperti KUR BSI salah satunya.
Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug juga memberikan kemudahan-kemudahan lainnya kepada UMKM dalam mengakses
permodalan.
Tujuannya untuk memberikan  pelayanaan  yang  mudah dan cepat karena sifat dari UMKM adalah menginginkan  pelayanan  mudah  dan cepat.
2.  Kendala  UMKM  Dalam  Mengakses Pembiayaan Di Bank Syariah
a. Pemahaman  prosedur  pembiayaan dan  penyaluran  dana  pembiayaan pelaku UMKM
Berdasarkan  temuan  penelitian, banyak  pelaku  UMKM  belum memahami  prosedur  pembiayaan yang diberikan oleh bank. Akibatnya, persyaratan  untuk  mengajukan pembiayaan di bank syariah dipandang sebagai faktor keterlambatan.  Sehingga  banyak pelaku  UMKM  lebih  memilih  untuk mendapatkan  pendanaan  non-bank karena lebih sederhana dan pencairan dana lebih cepat daripada bank.  Para  pelaku  UMKM  tidak memahami  fungsi  dan  tujuan  dari persyaratan yang diminta oleh bank. Sehingga  masyarakat  dan  para pelaku  UMKM  harus  diberikan sosialisasi berkain dengan pengajuan  pembiayaan  pada  bank syariah.
b. Mengharuskan adanya agunan Hambatan  terbesar  bagi  pelaku UMKM untuk
memperoleh pembiayaan  bank  adalah  tuntutan adanya  jaminan.  Pelaku  UMKM merasa  khawatir  jika  agunan  yang dimiliki  tidak  mengikuti  pedoman yang ditetapkan bank.
c. Ada  rasa  takut  ketika  berhubungan dengan bank Karena pelaku UMKM tidak memahami prinsip-prinsip pedoman
Perbankan  Syariah,  masalah  ini muncul. Mereka berpendapat bahwa bank  syariah  setara  dengan  bank konven memiliki tingkat bunga yang tinggi.  Selain  itu,  adanya  rasa khawatir  akan  tidak  mampu  untuk membayar angsuran.
d. Persyaratan  legalitas  usaha  yang kurang lengkap Sebagian besar informan berpendapat bahwa ingin melakukan  pembiayaan  ke  bank syariah  untuk  mengembangkan usahanya.  Namun  ada  beberapa UMKM yang memang belum memiliki  legalitas  usaha  yang lengkap seperti SKU, sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha mengurungkan niat dan
membatalkanya  untuk  mengajukan ke bank dan perlu menjadi perhatian bagi  pemerintahan  daerah  untuk membantu  pembuatan  legalitas usaha  seperti  SKU,  SIUP,  maupun legalitas usaha lainnya. Maka dengan adanya  legalitas  usaha  tersebut, usaha  para  UMKM  akan  menjadi legal dan tentunya akan mempemudah mendapatkan peluang  akses  pembiayaan  ke lembaga keuangan formal.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
UMKM Desa Wates Jaya sebenarnya memiliki  potensi  akses  pembiayaan  KUR pada  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  KCP Cicurug.  Hal  ini  dikarenakan  UMKM  Desa Wates  Jaya  sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan  oleh  pihak  Bank,  seperti  umur usaha  yang  telah  lebih  dari  enam  bulan, jenis usahanya yang halal, dan jarak UMKM dengan  Bank  yang  mudah  di  akses.  Akan tetapi,  belum  ada  UMKM  Desa  Wates  Jaya yang  mendapatkan  pembiayaan  KUR  BSI. Hal  ini  dikarenakan  minimnya  informasi yang didapatkan belum maksimal walaupun BSI KCP Cicurug sudah melakukan promosi seperti  menyebar  brosur  dan  memasang spanduk  di  berbagai  tempat  baik  itu  di dekat  lokasi  kantor  maupun  diberbagai tempat lainnya. Namun hal tersebut belum ditangkap oleh para pelaku UMKM sehingga belum  ada  UMKM  Desa  Wates  Jaya  yang mengajukan pembiayaan KUR BSI.
Kendala  UMKM  dalam  mengakses pembiayaan  pada  Bank  Syariah  Indonesia
KCP  Cicurug  yaitu  pada  dasarnya  bank sudah melakukan sosisalisasi dalam bentuk promosi  seperti  menyebar  brosur  dan memasang  spanduk,  cara  mengakses pembiayaan  dengan  mudah  untuk  para UMKM  tetapi  tidak  direspon  dengan  baik oleh UMKM karena pengetahuan mengenai produk  pembiayaan  KUR  BSI,  pemahaman UMKM  terhadap  proses  pembiayaan  dan pencairan dana pembiayaan yang diberikan kurang baik sehingga kemudahan- kemudahan  yang  diberikan  bank  tidak berarti,  dan  adanya  perasaan  takut  untuk berhubungan dengan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abor, J., Alagidede, P., Ocran, M. K., & Adjasi, C.  K.  D.  (2014).  Developments  In  The Financial  Services  Sector  In  Africa. Review  of  Development  Finance , Vol.  4 No. 2 , 63 – 65.
Anita.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Aksesibilitas  UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum  Syariah  (Studi  di  Kecamatan Pamijahan  Bogor,  Kabupaten  Bogor). Sahid Banking Journal , Volume 1, . Azmi,  K.  (2022). Pengaruh  Persepsi  Dan
Pengetahuan Terhadap Minat Menggunakan Produk Pembiayaan KUR Mikro  Di  Bank  Syariah  Indonesia  Pada
UMKM Kota Barabai . Darmawan.  (2020). Manajemen  Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
Faisol,  F.  (2017).  Islamic  Bank  Financing and  It's  Impact  on  Small  Medium Interprise's  Performance. Etikonomi .
16(1). 13-24.
Farisi,  S.,  Fasa,  M.  .,  &  Suharto.  (2022). PERAN  UMKM  (USAHA  MIKRO  KECIL
MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Dinamika
Ekonomi Syariah , Vol 9 No 01 . Ismail.  (2011). Perbankan  Syariah .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Kara,  M.  (2013).  Konstribusi  Pembiayaan
Perbankan Syariah terhadap
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal  Ilmu  Syariah  dan Hukum , Vol 13 No. 2 , 269 – 302. Mukramin,  A.  R.  (2014). Pengaruh  Bauran Pemasaran  Terhadap  Aksesibilitas UMKM  Dalam  Menjangkau  Sumber Pembiayaan  LKM  (Studi  Kasus  Pada BMT Masjid Al-Azhar Pasar Minggu) . Paramita, M., Munawar, W., & Brawijaya, A.
(2019). Model Kebutuhan Usaha Mikro Dan  Kecil  Terhadap  Pembiayaan Syariah  (Studi  Pada  Usaha  Mikro  Dan Kecil Di Bogor). Jurnal Syarikah , Volume 5 N , 182 – 195.
Paramita,  M.,  Brawijaya,  A.,  dan  Munawar,
W.  (2019).  Micro  Small  And  Medium Entreprises  Accessibility  To  Financing At  Islamic  Microfinance  Institution  In 92  Indonesia.  The  Journal  of  Social Sciences Research. Vol. 5.
Ridwan.  (2006). Metode  &  Teknik Penyusunan Tesis . Bandung: Alfabeta.
Yusanto,  Y.  (2019).  Ragam  Pendekatan
Penelitian Kualitatif. Journal Of Scientific Communication , Vol 1 , No , 1 – 13.