Hal: 15-29

## STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KUOTA PENANGKAPAN PADA PERIKANAN INDONESIA
Strategies to Develop Catch Quota Monitoring System in Indonesian Fisheries
Oleh:
Nida Mardhiyah Ramdhani 1 , M. Fedi A. Sondita 2 *, Tri Wiji Nurani 3
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Teknologi Perikanan Laut - Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. nida_ramdhani@apps.ipb.ac.id
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. mfasondita@apps.ipb.ac.id
3 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. triwiji@hotmail.com
* Korespondensi : mfasondita@apps.ipb.ac.id
Diterima: 7 Juli 2021;  Disetujui: 17 Februari 2022

## ABSTRACT
Catch  quota  will  be  less  effective  to  control  fishing  activities  if  catches  are  not  monitored properly. Limited support and participation of business players in fish monitoring program contribute to  the  unreliability  of  fisheries  statistics  in  many  places,  including  Indonesia.  To  address  this challenge, Indonesia fisheries managers may consider to adapt catch monitoring system developed and  implemented  by  other  fisheries  management  bodies.  This  study  analyzed  the  process  of establishment  of  a  monitoring  system  developed  by  the  Commission  for  the  Conservation  of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) in directing each affiliated country to monitor its catch quota. The study  was  conducted  in  June-November  2020  by  interviews  and  literature  review.  The  data  and information  were  condensed  and  displayed  to  describe  the  development  and  implementation processes  of  the  catch  documentation  scheme  (CDS),  a  monitoring  system  developed  by  the CCSBT. CDS has been implemented regularly started by recording data of captured/cultured/traded southern bluefin tuna (SBT) to submission of reports by fisheries authorities in a country. The process of  CDS  implementation  in  Indonesia  in  the  first  ten  years  went  through  several  stages  and  faced various problem. This effort is a commitment of Indonesia to implement CDS among the tuna fishing industries. One of the important outcomes is improved compliance of business players in reporting their catch.  In the implementation of new fisheries management regime in Indonesia, advocacy in public awareness on fisheries crisis and provision of preliminary data should be two priority strategies in bringing stakeholders to build an effective fish monitoring program.
Keywords:  catch  quota  monitoring,  collective  action,  participatory  management,  sense  of crisis.

## ABSTRAK
Kuota hasil tangkapan akan menjadi tidak efektif untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan jika tidak disertai dengan pemantauan hasil tangkapan ikan yang benar. Berbagai upaya telah dilakukan  namun  statistik  produksi  perikanan  umumnya  masih  diragukan,  termasuk  di  Indonesia. Salah  satu  penyebabnya  adalah  ketidakutuhan  data  produksi  akibat  terbatasnya  partisipasi  dan dukungan  pelaku  usaha.  Dalam  mengatasi  masalah  ini,  para  pengelola  perikanan  dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasi sistem pemantauan kuota yang telah dikembangkan dan diterapkankan  oleh  badan  pengelola  perikanan  lain.  Penelitian  ini  bertujuan  menguraikan  proses
yang diterapkan oleh Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dalam mengembangkan  sistem  pemantauan  yang  menuntut  setiap  negara  anggota  memantau pemanfaatan kuota yang diterimanya dengan benar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga November  2020  melalui  wawancara  dan  kajian  pustaka.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh kemudian  diolah  dengan  pendekatan  kondensasi  dan  disajikan  dalam  bentuk  visual  untuk menggambarkan  proses  pengembangan  dan  penerapan catch  documentation  scheme (CDS), sebuah  sistem  pemantauan  kuota  yang  dikembangkan  CCSBT.  CDS  diselenggarakan  secara teratur,  mulai  dari  pencatatan  data  SBT  yang  ditangkap/dipelihara/diperdagangkan  hingga penyerahan laporan oleh otoritas perikanan di suatu negara. Proses penerapan CDS di Indonesia pada sepuluh tahun pertama melalui beberapa tahapan dan menghadapi berbagai permasalahan. Upaya  tersebut sebagai  bentuk  komitmen  Indonesia  untuk  menerapkan  CDS  di  kalangan  industri perikanan tuna. Salah satu manfaat penting dari implementasi sistem ini adalah tingkat kepatuhan para  pelaku  usaha  yang  semakin  baik.  Dalam  menerapkan  rezim  pengelolaan  perikanan  baru  di Indonesia, strategi berupa  advokasi  untuk membangun kesadaran terjadinya krisis perikanan  dan penyediaan  data  awal  harus  menjadi  prioritas  utama  dalam  mengajak stakeholders membangun program pemantauan hasil tangkapan/produksi perikanan yang efektif.
Kata kunci: pemantauan kuota penangkapan, pengelolaan partisipatif, sadar krisis, tindakan bersama.

## PENDAHULUAN
Salah satu
instrumen untuk mengendalikan  kegiatan  penangkapan  ikan adalah kuota penangkapan ikan yang penetapannya  bertujuan  memastikan  agar jumlah  ikan  yang  ditangkap  nelayan  tidak melebihi  potensi  lestari  sumber  daya  ikan  atau batas maksimum lain (Badiuzzaman et al . 2014; Ernawati et al . 2015; Pilling et al . 2016; Zhang et al .  2017;  Hoshino et  al. 2020;).  Pengelola perikanan  biasanya  kemudian  menetapkan kuota  penangkapan  ikan  kepada  para  pelaku usaha,  baik  berdasarkan  jenis  usaha  maupun kawasan (Purwanto et al. 2015; Newman et al. 2016; Ayers et al . 2018). Namun, alokasi kuota penangkapan ikan tidak akan menjadi instrumen yang  efektif  jika  pengelola  tidak  melakukan pemantauan  berupa  pencatatan  jumlah  ikan yang ditangkap para pelaku usaha (Jaya 2015). Kegiatan  pencatatan  hasil  tangkapan  ini menuntut partisipasi para pelaku usaha mengingat  merekalah  pihak  yang  tahu  tentang jenis  dan  jumlah  ikan  yang  ditangkap  serta kapan dan dimana ikan ditangkap. Tanpa sistem pencatatan  yang  baik  dan  partisipasi  para pelaku  usaha,  kuota  penangkapan  ikan  akan mudah terlampaui (Brown et al . 2021).
Kepatuhan  pelaku  usaha  terhadap  kuota penangkapan ikan yang dialokasikan kepadanya  sangat  menentukan  keberlanjutan sumber  daya  ikan  dan  bisnis  perikanan  dalam jangka panjang (Mayu et al. 2018; Suman et al. 2016;  Oktaviyani et  al. 2015).  Berbagai  upaya telah  dikembangkan  dan  diterapkan  untuk memantau produksi ikan di Indonesia, sebagaimana  dilihat  dari  terbitnya  Peraturan
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Pemantau  Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, serta  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  48  Tahun  2014  tentang Logbook Penangkapan Ikan. Namun, penerapan  peraturan  ini  masih  menghadapi sejumlah  kendala,  seperti  tidak  lengkapnya data  akibat  pencatatan  dan  pelaporan  yang tidak  benar  oleh  pelaku  usaha  perikanan dengan berbagai alasan (Nugroho & Sufyan 2014; Rudiansyah 2015; Nugroho et al . 2017;
Yuniarta et al. 2017; Nurani et al . 2018; Khan et al. 2020). Keadaan ini menyebabkan opsi- opsi  pengelolaan  perikanan  yang  dibuat pemerintah  belum  tentu  sesuai  dengan kondisi dan permasalah yang terjadi sebenarnya.  Oleh  karena  itu,  strategi  lain tampaknya perlu diterapkan oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP dan Pemerintah Provinsi dalam membangun dan menerapkan sistem pemantauan pencatatan  hasil  tangkapan.  Strategi  ini menjadi  semakin  penting  terutama  dalam rangka  mewujudkan  pengelolaan  perikanan berbasis  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI), dimana  keputusan  dan  pendekatan  yang diterapkan akan disesuaikan dengan kondisi setiap WPPNRI (BAPPENAS 2019; Kusdiantoro et al. 2019).
Strategi lain yang perlu diterapkan oleh KKP dalam menyempurnakan sistem pemantauan perikanan yaitu sistem pemantauan hasil tangkapan dimana berbagai  pihak  dituntut  untuk  memberikan komitmen  dukungan,  termasuk  kepatuhan
terhadap sistem yang dibuat. Salah satu institusi yang  mengembangkan  sistim  pemantauan  ini adalah Commission  for  the  Conservation  of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), suatu Regional Fisheries  Management  Organization (RFMO). Indonesia resmi menjadi anggota CCSBT sejak tahun  2008.  RFMO  ini  menetapkan  jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau kuota untuk tuna  sirip  biru  selatan  ( Thunnus  maccoyii )  - selanjutnya  disingkat  SBT,  kepada  negara- negara  yang  berafiliasi  dengannya  (CCSBT 2011;  Rahmawati et  al. 2013;  Purwanto et  al . 2015).  Pemanfaatan  kuota  penangkapan  SBT oleh setiap negara afiliasi tersebut dipantau oleh CCSBT  dengan  sistem  yang  disebut Catch Documentation  Scheme (CDS).  Penerapan sistem ini  dinilai  berhasil dalam mengendalikan kegiatan penangkapan  ikan sehingga stok SBT di alam mengalami pemulihan (CCSBT 2019).
Sesuai dengan kebutuhan untuk mencari strategi  lain  terkait  proses  perancangan  sistem pemantauan,  penelitian  ini  dilakukan  untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan  kuota  penangkapan  ikan  SBT yang  kemudian  diterapkan  Indonesia  sebagai negara anggota CCSBT. Pembelajaran terhadap  proses  tersebut  merupakan  bahan yang penting dipertimbangkan dalam perancangan  strategi  pengembangan  sistem pemantauan  pemanfaatan  kuota  penangkapan ikan di WPPNRI yang akan dipimpin oleh suatu lembaga pengelola.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  sejak  bulan Juni  hingga  November  tahun  2020  dengan kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta penulisan laporan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara  dan  studi  pustaka.  Wawancara dilakukan kepada tujuh responden yang terlibat langsung  dalam  proses  pelembagaan  CDS  di Indonesia melalui tatap muka langsung maupun media seperti telepon/ tele-conference . Responden utama adalah Direktur Pengelolaan Sumber  Daya  Ikan,  KKP.  Enam  responden lainnya  ditentukan  dengan  teknik snowball sampling (yaitu  pihak  yang  direkomendasikan oleh narasumber pertama) yang terdiri dari staf KKP  (1  orang),  pengusaha/asosiasi  (2  orang), peneliti dan akademisi (3 orang). Selain terlibat langsung  dalam  proses  pelembagaan  CDS  di Indonesia, responden penelitian juga merupakan  delegasi  pada  pertemuan  tahunan CCSBT sehingga jumlahnya terbatas.
Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan  dengan  cara  mengunjungi  sumber-
sumber informasi, baik situs KKP
(www.kkp.go.id) dan CCSBT (www.ccsbt.org)  maupun  sumber-sumber lainnya  yang  tersedia  di  internet.  Informasi tentang sejarah pengembangan dan penerapan  CDS  oleh  CCSBT  diambil  dari situs CCSBT yang secara terbuka menyediakan  informasi  berupa  catatan  dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakannya. Informasi tentang proses penerapan
CDS dan
permasalahannya di Indonesia diperoleh dari situs  KKP,  situs  CCSBT  dan  wawancara dengan  para  responden.  Jenis  informasi  ini umumnya masuk dalam kategori kualitatif.
Seluruh  informasi  yang  diperoleh pada  tahap  pengumpulan  data  kemudian diolah dan dianalisis dengan metode reduksi (kemudian  disebut  kondensasi),  penyajian informasi  dan  pengambilan  kesimpulan (Febriandika  dan  Kurniawan  2020; Miles et al. (2014).
Penerapan metode
reduksi/kondensasi  tersebut  dimaksudkan sebagai upaya memilih, meringkas, menyederhanakan  dan  menata  informasi yang  diperoleh  agar  penarikan  kesimpulan dapat  dilakukan  dan  diverifikasi.  Informasi yang  sudah  direduksi/dikondensasi  tadi kemudian  disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan bagan berupa pohon masalah ( problem tree diagram )  dan  pohon  solusi  ( solution  tree diagram ) agar mudah dipahami dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan.
Analisis tree  diagram digunakan untuk  merancang  visualisasi,  baik  konsep permasalahan  maupun  solusinya. Tree diagram terdiri dari pohon masalah ( problem tree diagram ) dan pohon tujuan ( solution tree diagram )  yang  saling  berkesinambungan. Pohon masalah memberikan informasi dasar tentang  sebab  dan  akibat  dari  suatu permasalahan.  Selanjutnya,  dari  informasi tersebut ditentukan tujuan sebagai solusi dari permasalahan  yang  ada.  Tindakan  untuk mencapai  tujuan  merupakan  penyebab positif  atau  langkah-langkah  praktis  yang akan  mengarah  pada  tercapainya  tujuan. Jika  sebuah  pohon  masalah  meliputi penulisan  penyebab  dalam  bentuk  negatif, maka  membalikkan  pohon  masalah  dengan mengganti pernyataan negatif menjadi positif akan menciptakan pohon tujuan.
Berdasarkan tree  diagram ini, strategi atau cara menyelesaikan masalah kemudian ditentukan.  Dalam  penelitian  ini,  strategi didefinisikan sebagai tindakan yang diperlukan  untuk  merubah  status  atau menyelesaikan  masalah.  Langkah  pertama dalam menganalisis informasi yang diperoleh
adalah  membuat  pohon  masalah  yang  terkait dengan kelemahan sistem pemantauan produksi  ikan  pada  rantai  perdagangan.  Pohon masalah  CCSBT  ini  kemudian  dijadikan  dasar untuk membuat pohon masalah sebuah WPPNRI yang diasumsikan menghadapi permasalahan  yang  sama.  Selanjutnya,  pohon solusi dibuat untuk permasalahan pada WPPNRI  tersebut.  Solusi  untuk  permasalahan ini  dijadikan  bahan  untuk  merumuskan  strategi pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan  kuota  penangkapan  ikan  pada WPPNRI tersebut.

## HASIL

## Proses Pengembangan CDS
Saat  ini  CDS  sudah  diterapkan  sebagai sebuah  sistem  di  kalangan  pelaku  usaha, pengelola  perikanan,  dan  Sekretariat  CCSBT, serta  perangkat  keras  formulir  laporan  dan perangkat  lunak  berbasis  internet  dengan prosedur yang jelas dan transparan serta sistem sanksi.  Pengembangan  CDS  merupakan  salah satu upaya dalam rangka melakukan monitoring terhadap  kegiatan  penangkapan,  pendaratan, dan perdagangan SBT agar produksi SBT yang dihasilkan tidak melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan.  Kebutuhan  untuk  membatasi jumlah  tangkapan  SBT  karena  kekhawatiran yang serius terhadap semakin menurunnya hasil tangkapan,  sehingga  memicu  CCSBT  untuk mengembangkan  suatu  sistem  pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan ikan.
Pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan  kuota  penangkapan  SBT  diawali oleh  tiga  negara  penggagas  CCSBT,  yaitu Australia, Jepang dan Selandia Baru, yang telah sepakat  akan  membatasi  jumlah  SBT  yang ditangkap masing-masing negara tersebut pada tahun  1993.  Pemantauan  terhadap  produksi  ini pada awalnya menggunakan Trade Information Scheme (TIS)  untuk  memantau  perdagangan hasil  tangkapan  SBT.  Namun,  TIS  tidak mendata  pendaratan  dan  perdagangan  hasil tangkapan  SBT  di  dalam  negeri  setiap  negara tersebut. Kajian yang dilakukan terhadap pasar SBT  di  Jepang  dan  pembesaran  SBT  di Australia  oleh  sebuah  tim  independen  yang dibentuk  CCSBT  memberikan  petunjuk  bahwa sebagian  dari  SBT  yang  diperdagangkan berasal  dari  kegiatan  penangkapan illegal, unreported  and  unregulated  (IUU  fishing) yang menyebabkan  produksi  SBT  melebihi total allowable  catch (TAC)  yang  disepakati.  Pada Annual  Meeting CCSBT  ke  12  tahun  2005, Australia mengajukan resolusi untuk menerapkan  CDS  yang  merupakan  salah  satu
bentuk monitoring, controlling and surveilance (MCS),  mengganti  TIS  yang dianggap  tidak  mampu  mencegah  praktek IUU  fishing .  CDS  dibahas  lebih  lanjut  oleh Komite  Kepatuhan  ( Compliance  Committee)
CCSBT  sebelum  dibawa  ke  pertemuan tahunan CCSBT. Resolusi CDS diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010. Sejak saat itu, SBT yang tidak disertai dokumen CDS tidak diizinkan  diperdagangkan  baik  di  pasar domestik  maupun  secara  ekspor/impor. Naskah Resolusi CDS telah direvisi beberapa kali sejak tanggal 19 Oktober 2009 dan  revisi  terbaru  pada  tanggal  17  Oktober 2019.
Pengembangan  CDS  oleh  CCSBT merupakan bagian dari pemecahan masalah utama yang ditanganinya, yaitu SBT ditangkap  secara  berlebihan  sehingga  akan mengancam keberlanjutan industri perikanan SBT  (Gambar  1).  Ada  banyak  faktor penyebab masalah ini, namun beberapa hal yang  penting  berkaitan  dengan  perilaku negara-negara yang memiliki armada penangkapan  ikan,  baik  yang  sengaja menyasar  SBT  maupun  yang  mendapatkan SBT  sebagai  hasil  tangkapan  sampingan. Pemerintah di beberapa negara menerapkan kepemimpinan yang kuat untuk mengendalikan  industri  perikanan,  namun terdapat pula negara yang bersikap akomodatif  terhadap  keinginan  kalangan industri  perikanan  yang  berharap  dapat mengakses stok SBT semudah mungkin.

## Penerapan  CDS  di  Indonesia  dan Permasalahannya
CDS  diharapkan  akan  dipatuhi  oleh para pelaku usaha dari negara-negara yang berafiliasi dengan CCSBT, baik negara yang berstatus  anggota  ( member ), cooperating non-member maupun observer . CDS diselenggarakan  secara  teratur,  mulai  dari pencatatan  data  oleh  nelayan  hingga penyerahan  laporan  oleh  otoritas  perikanan di  suatu  negara.  Salah  satu  contoh  bentuk kepatuhan Indonesia sebagai anggota CCSBT adalah mengirimkan laporan berupa seluruh salinan dokumen CDS yang diterbitkan ke Sekretariat CCSBT setiap tiga bulan  untuk  dikompilasi  dalam database elektronik.  Tabel  1  menjelaskan  proses pembuatan  laporan  pemantauan  SBT  oleh petugas  pemantau  di  pelabuhan  perikanan, atasan langsungnya (yaitu kepala pelabuhan perikanan) dan pucuk pimpinan yang ditunjuk memimpin  pembuatan  laporan  pemantauan SBT  di  tingkat  nasional  di  Indonesia,  yaitu Direktur  Pengelolaan  Sumber  Daya  Ikan
(PSDI) –  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Indonesia telah membuat komitmen untuk menerapkan CDS dalam sepuluh tahun pertama pada kalangan industri perikanan tuna Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan singkat kronologis penerapan komitmen dan permasalahan yang dihadapi.
(1) Tahap  pertama  pada  tahun  2010  dengan fokus  berupa  pengenalan  CDS  kepada kalangan industri perikanan tuna. Pengenalan  ini  bertujuan  agar  kelompok sasaran (dalam hal ini kalangan industri dan petugas lapangan) memahami tujuan/maksud  CDS  dan  mengetahui  cara membuat  laporan  hasil  tangkapan  melalui CDS. Sebagian nelayan menganggap bahwa pemasangan fish tag dan pembuatan laporan dengan CDS adalah rumit karena menambah pekerjaan  mereka.  Masalah  ini  muncul karena  rancangan  CDS  tidak  cukup  praktis bagi  nelayan  dan  menuntut  ketelitian  tinggi. Penyebab  lain  yang  mendasar  adalah kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan  (termasuk  nelayan)  tentang pentingnya  pelaporan  hasil  tangkapan.  Jika mereka  sadar  tentang  maksudnya  maka keluhan tidak akan banyak muncul.
(2) Tahap  berikutnya  adalah  awal  penerapan yang  bertujuan  agar  kalangan  industri berhasil beradaptasi dengan tuntutan penerapan  CDS  (berlangsung  tahun  2010 hingga  2014).  Kalangan  industri  perikanan tuna,  termasuk  para  nelayan,  diharapkan telah  memahami  maksud  CDS  dan  mampu membuat  laporan  dengan  benar  dan menyerahkannya tepat waktu. Namun, masih terjadi banyak kesalahan data yang dilaporkan  dan  keterlambatan  pengiriman laporan. Masalah ini muncul karena minimnya supervisi atau pendampingan dari pemerintah  dan  pengelola  asosiasi  industri terhadap  kalangan  nelayan.  Ide  perbaikan muncul berupa pengembangan aplikasi CDS berbasis  internet  meskipun  pada  saat  itu infrastruktur  jaringan  internet  masih  belum memadai  untuk  mengakomodasi  kebutuhan sistem.
(3) Pada  tahap  peralihan  pelaporan  dari  sistem manual  ke  semi- online di  tahun  2015, kemampuan  nelayan  dalam  menggunakan CDS diharapkan telah merata dan kesalahan data  yang  dilaporkan  semakin  sedikit sehingga  pelaporan  dapat  berangsur  mulai menggunakan  aplikasi  berbasis  internet. Namun  ternyata  sebagian  SBT  tidak  dapat dilaporkan  melalui  aplikasi  tersebut  karena
kapal  nelayan  artisanal  Indonesia  belum didaftarkan pada Sekretariat CCSBT.
(4) Pada tahap selanjutnya (yaitu tahun 2016 dan seterusnya), setiap kegiatan penangkapan  SBT  diharapkan  dapat dilaporkan oleh kalangan industri dengan benar.  Namun  ternyata  masih  banyak kesalahan  berupa  pelanggaran  prosedur pelaporan  dan human  error karena kecerobohan. Petunjuk adanya kesalahan tersebut adalah perbedaan rincian data di antara  formulir  cetak  dan  data  yang dimasukkan melalui aplikasi CDS.

## Strategi Pengembangan Pemantauan
Kuota di WPPNRI
Mempertimbangkan adanya kemiripan di antara CCSBT dan WPPNRI pada hal isu pengelolaan  perikanan  (yaitu  kelebihan tangkap yang mengancam kelestarian sumber  daya  ikan)  dan  hubungan  di  antara stakeholder  yang  terlibat,  pohon  masalah CCSBT  pada  Gambar  1  dapat  dijadikan dasar  untuk  membangun  pohon  masalah suatu WPPNRI (Gambar 2). Rincian penyebab masalah di WPPNRI ini dibuat oleh peneliti  sebagai  antisipasi  pada  kondisi terburuk  yang  mungkin  terjadi,  yaitu  kondisi ketika  setiap  negara  anggota  CCSBT  tidak menyadari  bahwa  tindakan  mereka  masing- masing telah memperburuk status kelestarian  SBT.    Kondisi  ini  dapat  terjadi pada suatu WPPNRI ketika pencatatan data tidak  dilakukan  dengan  baik  dan  statistik perikanan  lokal  tidak  dapat  diandalkan. Akibatnya  adalah  sumber  daya  ikan  yang diakses  bersama  tersebut  akan  terancam kelestariannya.
Dalam pengelolaan perikanan berbasis  WPP,  Lembaga  Pengelola  dari suatu WPPNRI diharapkan memegang peran sebagai pemimpin di kalangan para pengelola perikanan dari tingkat provinsi dan pengelola  kawasan  konservasi  perairan. Para  pemimpin  yang  dimaksud  dapat berperan sesuai dengan model keterpaduan yang  diadopsi  suatu  WPPNRI  (Tambunan 2020),  kombinasi  otoritas  nasional  dan provinsi atau lokal diperlukan meskipun akan berbeda-beda,  tergantung  sejauh  mana pengelola  menekankan  pendekatan  yang digunakan.  Sikap  dari  para  pengelola perikanan tersebut dapat bermacam-macam, mulai dari yang tidak mampu mengendalikan perikanan  hingga  yang  mengakomodasi tujuan kalangan industri perikanan. Kemudian,  meskipun  telah  ada  Rencana Pengelolaan  Perikanan  untuk  WPPNRI, mereka mungkin saja belum menerapkannya
karena  ada  keraguan  tentang  data  perikanan yang  digunakan  untuk  menyusun  strategi pengelolaan.
Cara yang dapat dilakukan oleh pengelola WPPNRI dengan masalah yang dijelaskan pada Gambar  2  dapat  dikembangkan  dengan membuat sebuah pohon solusi untuk mencapai tujuan  pengelolaan,  seperti  disajikan  pada Gambar  3.  Salah  satu  tujuan  generik  dari pengelolaan  perikanan  adalah  ikan  target dimanfaatkan  pada  tingkat  optimum,  yaitu maksimum namun berkelanjutan. Tingkat optimum  ini  mengandung  pengertian  bahwa TAC harus ditentukan sesuai dengan kemampuan  pulih  stok  ikan  (Jamal et al. 2014; Hoshino et  al. 2020).  Artinya,  pada  kasus  stok ikan  telah  berkurang  dan  akan  terancam kelestariannya  maka  TAC  harus  dikurangi. Risiko  tinggi  terjadinya  penurunan  potensi  ikan akan  muncul  jika  TAC  yang  diadopsi  Lembaga Pengelola tetap sama seperti nilai sebelumnya. Pada  kasus  lain,  jika  stok  ikan  dalam  kondisi
‘baik’  maka  Lembaga  Pengelola  harus berhati-hati untuk tidak serta merta meningkatkan  TAC.  Oleh  karena  itu,  nilai potensi  sumber  daya  ikan  yang  selalu dinyatakan  sebagai maximum  sustainable yield (MSY) yang selama ini dijadikan rujukan untuk  menentukan  TAC  tidak  dapat  selalu berlaku setiap tahun karena stok ikan terkini mungkin  dalam  kondisi  yang  mampu memberikan nilai surplus maksimum (McGarvey et al . 2016). Penyesuaian TAC ini memerlukan  data  dan  informasi  terkait dengan  kegiatan  penangkapan  ikan  dan jumlah  ikan  yang  ditangkap  yang  harus dipantau melalui penerapan sistem pemantauan  hasil  tangkapan.  Pembahasan tentang  pengurangan  atau  penambahan TAC ini telah dilakukan oleh CCSBT sebagai suatu  keputusan  yang  ditetapkan  setiap tahun  dengan  memperhatikan  hasil  analisis terhadap  data  yang  dimuat  dalam  CDS  dari semua negara yang berafiliasi.
Gambar 1   Diagram  representasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  CCSBT  menurut  perspektif peneliti berdasarkan pembahasan yang terjadi di dalam CCSBT.
Tabel 1   Rangkuman  jadwal  pelaporan  CDS  untuk  hasil  tangkapan  SBT  Indonesia  berdasarkan wawancara dan SOP yang diterapkan KKP.
Jenis laporan Periode kegiatan CDS Tanggal terakhir penyerahan laporan yang menjadi tanggungjawab Petugas Validasi Kepala Pelabuhan Direktur PSDI Bulanan satu bulan 5* 10* 15* Kuartal 1 1 Januari - 31 Maret 30 April 30 Mei 30 Juni Kuartal 2 1 April - 31 Juni 30 Juli 30 Agustus 30 September Kuartal 3 1 Juli - 30 September 30 Oktober 30 November 30 Desember Kuartal 4 1 Oktober - 31 Desember 28 Februari** 15 Maret** 30 Maret** Tahunan 1 Januari - 31 Desember - - 30 Maret**
Keterangan: *: bulan berikut;  **: tahun berikutnya Sumber: wawancara dan SOP yang diterapkan oleh KKP
Gambar 2   Pohon  masalah  penangkapan  ikan  target  yang  berlebihan  di  WPPNRI  berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi di dalam CCSBT.
Pengalaman  Indonesia  di  masa  lalu dengan  statistik  SBT  dapat  dijadikan  pelajaran untuk  mengembangkan  sistem  pelaporan  data hasil  tangkapan  di  suatu  WPP.  Sebelum  tahun 2004,  statistik  perikanan  Indonesia  tidak mencantumkan  jumlah  SBT  yang  ditangkap (KKP 2011). Hal ini disebabkan semua jenis tuna dicatat dalam satu kategori ikan, yaitu tuna. Hal ini  menyebabkan  CCSBT  kesulitan  dalam mendapatkan  rekaman  produksi  SBT  di  masa lalu. Padahal, rekaman ini sangat penting dalam menentukan  alokasi  kuota  penangkapan  ikan CCSBT  dan  negara  anggota.  Harapan  CCSBT terhadap  data  SBT  Indonesia  ini  sudah diungkapkan sejak Annual Meeting Ketiga pada tahun  1996  (CCSBT  1996).  Dengan  demikian, secara  resmi  pendataan  hasil  tangkapan  SBT terlambat, meskipun data SBT telah dicatat oleh PT Perikanan Samudra Besar, Bali sejak tahun 1978  (Davis et  al .  1995).  Selanjutnya,  data perikanan  SBT  dikompilasi  dalam  kegiatan kerjasama penelitian di antara Indonesia (Pusat Penelitian  Perikanan  Laut)  dan  Australia (CSIRO)  (CCSBT  2003).  Salah  satu  alasan
penting  pendataan  SBT  Indonesia  menjadi prioritas  CCBST  adalah  untuk  memastikan peran perikanan Indonesia dalam mempengaruhi  stok  SBT  global.  Seperti diketahui,  akses  dan  kedekatan  basis armada penangkapan tuna Indonesia terhadap kawasan pemijahan SBT menjadikan perikanan Indonesia tidak dapat diabaikan oleh CCSBT (Davis et al. 1995).
Berdasarkan proses reduksi/ kondensasi  informasi  dari  pengalaman CCSBT  dan  tanggapan  responden  dalam wawancara, sejumlah solusi terhadap permasalahan  yang  dihadapi  suatu  WPP dengan masalah yang mirip dihadapi CCSBT di masa lalu disajikan pada Gambar 3. Solusi ini  direkomendasikan  untuk  pengelola  WPP yang  menghadapi  persoalan  mirip  dengan yang  pernah  dialami  oleh  CCBST  di  masa lampau. Solusi ini adalah:
(1) Membangun  sistem  pendataan  hasil tangkapan  yang  dipatuhi  oleh  pelaku industri penangkapan ikan;
(2) Membangun  unit  kerja  yang  bertugas melaksanakan  pemantauan  pemanfaatan kuota penangkapan ikan;
(3) Membangun  prosedur  pelaporan  data  yang ramah pengguna;
(4) Membuat  kebijakan  dan  peraturan  yang efektif dan dipatuhi seluruh stakeholder;
(5) Membentuk nelayan yang jujur dan terampil membuat laporan hasil tangkapan.
Kelima solusi di atas saling berkaitan, baik dalam hal waktu pelaksanaannya yang berurutan (serial) ataupun yang pelaksanannya dapat dilakukan secara bersamaan (simultan).
Penerapan  sistem  pemantauan  harus dibangun  dengan  memperhatikan  karakteristik
dari  perikanan  di  WPPNRI  yang  menjadi sumber  data  yang  menjadi  fokus  perhatian (Bailey et al . 2016). Sistem pemantauan yang diharapkan akan dipatuhi para pelaku industri ini memerlukan unit kerja khusus yang akan menjalankan  sistem  dan  memeliharanya. Agar  sistem  ini  mendapat  legitimasi,  yaitu pengakuan  dan  penghormatan  dari  para pelaku usaha, maka perlu ada kebijakan dan peraturan pendukung yang menjadi landasan operasional  sistem  ini.  Terakhir,  mengingat kelompok sasaran dari sistem ini adalah para nelayan maka harus ada upaya khusus untuk membentuk nelayan yang jujur dan terampil membuat laporan hasil tangkapannya. Penjelasan  singkat  untuk  setiap  solusi berupa
kegiatan-kegiatan
untuk mewujudkannya disajikan pada Tabel 2.
Gambar 3    Diagram representasi solusi terhadap  permasalahan  yang  dihadapi oleh  WPP  dalam menangani masalah ikan target ditangkap berlebihan.
Tabel 2   Sejumlah  solusi  dan  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  sistem  pemantauan kuota penangkapan di suatu WPPNRI
No Solusi Kegiatan mendukung solusi 1 Membangun sistem pendataan hasil tangkapan yang dipatuhi oleh pelaku industri penangkapan ikan (1) Memulai pendataan hasil tangkapan ikan di Indonesia; (2) Menentukan kelompok/jenis ikan yang menjadi prioritas pengelolaan dan perlu dibatasi jumlah tangkapannya; (3)
Membangun kesadaran pentingnya data penangkapan ikan; (4) Membangun komitmen pelaku industri dan stakeholder perikanan 2 Membangun unit kerja yang bertugas melaksanakan pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan ikan (1) Membuat prosedur dan perangkat pelaporan hasil tangkap; (2) Membangun sistem layanan penerimaan laporan hasil tangkapan; (3) Membangun sistem penyimpanan, pengolahan dan analisi laporan hasil tangkapan; (4) Sistem penjaminan kerahasiaan laporan hasil tangkapan 3 Membangun prosedur pelaporan data yang ramah pengguna (1) Membangun pemahaman tentang manfaat pelaporan data yang akurat; (2) Membangun dukungan industri untuk kelancaran pelaporan data; (3) Menjelaskan jenis data yang harus dilaporkan; (4) Memberikan contoh membuat laporan hasil tangkapan; (5) Menjelaskan konsekuensi jika tidak membuat laporan; (6) Membangun kepatuhan untuk melaporkan hasil tangkapan 4 Membuat kebijakan dan peraturan yang efektif dan dipatuhi seluruh stakeholder (1) Penyusunan kebijakan yang adil; (2) Pertimbangan kondisi nyata di lapangan; (3) Perumusan sanksi bagi pelaku Pelanggaran 5 Membentuk nelayan yang jujur dan terampil dalam membuat laporan hasil tangkapan (1) Pelatihan untuk nelayan tentang laporan hasil tangkapan; (2) Penyuluhan pentingnya laporan hasil tangkapan; (3) Supervisi dan pemantauan terhadap kegiatan laporan hasil tangkapan.

## PEMBAHASAN

## Kesadaran  Tentang  Perikanan  dalam Krisis
Kunci  keberhasilan  dari  CDS  yang diterapkan  oleh  CCSBT  adalah  kesadaran kolektif  tentang  krisis  yang  terjadi  pada  stok SBT  (yaitu  SBT  ditangkap  berlebihan)  dan kesadaran  tentang  pentingnya  pencatatan hasil  tangkapan  SBT.  Kunci  pertama  ini sangat  penting  dan  mendorong  Australia, Jepang dan Selandia Baru untuk bekerjasama lebih serius mengelola stok SBT. Kunci kedua adalah dasar untuk lebih serius mengumpulkan data agar ketiga negara dapat mengetahui  status  stok  SBT  dan  membuat kebijakan  yang  tepat,  seperti  nilai  TAC. Meskipun  kedua  hal  tersebut  telah  dibangun oleh CCSBT, namun proses menuju penerapan CDS yang melembaga ini berjalan tidak  mudah.  Perlu  waktu  sekitar  10  tahun bagi  CCSBT  untuk  mencapai  sistem  CDS yang berlaku sekarang.
Keprihatinan  para stakeholder dari setiap  WPP  terhadap  keberlanjutan  sumber daya ikan tampaknya harus dibangun sebagai salah satu syarat  utama terciptanya tindakan
kolektif  para stakeholder perikanan  yang mengarah  pada  keberlanjutan  perikanan tangkap.  Bukti-bukti  semakin  berkurangnya sumber  daya  ikan  sangat  diperlukan  agar mereka  menyadari  bahwa  perikanan  dalam krisis dan tindakan kolektif harus dipilih, bukan tindakan masing-masing (Jagers et al. 2020).
Sangat  dimaklumi  bahwa  tindakan  kolektif akan  dipilih  jika  mereka  telah  menilai  bahwa tindakan kolektif adalah jauh lebih efektif dan bermanfaat daripada tindakan-tindakan individual. Dalam konteks CCSBT, stakeholder yang  dimaksud  adalah  tiga negara  penggagas  CCSBT  (yaitu  Australia, Jepang  dan  Selandia  Baru).  Dalam  konteks pengelolaan perikanan di WPPNRI, stakeholder yang  memiliki  kepentingan  dan kekuatan besar seharusnya menjadi penggerak  utama  kelestarian  sumber  daya ikan  untuk  keberlanjutan  bisnis  perikanan. Oleh  karena  itu,  Lembaga  Pengelola  suatu WPP  perlu  mengidentifikasi stakeholder dengan  ciri-ciri  tersebut.  Jika stakeholder signifikan tersebut tidak mampu mengidentifikasi  dan/atau  menyadari  kondisi sumber daya ikan yang semakin buruk, maka Lembaga Pengelola WPP harus membangun kesadaran mereka tentang risiko dari kegiatan
penangkapan  ikan  yang  tidak  dikendalikan.
Kesadaran stakeholder signifikan  ini dapat timbul jika mereka “mengalami langsung”  dampak  kelangkaan  sumber  daya ikan atau memahami informasi atau data yang relevan,  sebagaimana  mereka  menanggapi kelimpahan  sumberdaya  ikan,  kondisi  alam dan  sebagainya  (Salas  &  Gaertner  2004). Memperhatikan pengalaman CCSBT, ketersediaan  data merupakan salah satu titik awal  agar  para stakeholder signifikan  dapat membahas  perikanan  dari  dua  perspektif pebisnis,  yaitu  aspek  komersial  dan  aspek kelestarian  objek  bisnis.  Mereka  dapat menanggapi informasi tentang tren (meningkat, menurun  atau stabil) dari produksi  ikan  untuk  menentukan  tindakan pengelolaan
selanjutnya,
seperti meningkatkan  produksi,  mempertahankan opsi pengelolaan terakhir atau mengendalikan kegiatan  penangkapan  ikan  dengan  batasan terkini.
Dalam mengembangkan strategi untuk  membangun  kesadaran stakeholder terhadap  kondisi  perikanan  dalam  krisis, pendapat  atau  pandangan  kalangan  industri perikanan  harus  didengar,  baik  industri penangkapan ikan maupun industri pascapanen. Alasan memberikan prioritas ini diantaranya adalah untuk memastikan dikelolanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri penangkapan ikan. Permintaan  pasar,  perubahan  ekologis  atau perubahan  kebijakan  biasanya  ditanggapi cepat  oleh  kalangan  nelayan  dalam  bentuk penyesuaian  jenis  ikan  yang  menjadi  target ( target  species ),  ukuran  ikan  yang  ditangkap dan dijual, perubahan spesifikasi alat penangkapan  ikan  dan  kelengkapan  kapal ikan  dan  sebagainya  (Helmi  &  Satria  2012; Ledee et  al. 2012).  Faktor  lain  adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengelola perikanan lokal
yang
mengakomodasi  tuntutan  kalangan  pelaku usaha.  Suatu  pengelola  perikanan  lokal mungkin akan membuat target-target produksi dan berupaya mencapainya dengan menerbitkan  ijin  penangkapan  ikan  kepada para pengusaha lokal (Yuniarta et al. 2011).
Jika  kebijakan  yang  dibuat  pengelola  lokal tersebut  hanya  berorientasi  meningkatkan produksi tanpa memperhatikan faktor pembatas  kelestarian  maka  perikanan  yang dikembangkan tersebut dapat berubah menjadi  ancaman  pada  kelestarian  sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan.
Program penyuluhan kepada kalangan  industri  dan  pendampingan  untuk
kalangan pemerintah (dalam hal ini pengelola WPP) diperlukan agar mereka dapat menanggapi,  mempertanyakan,  menindak- lanjuti  pendapat  para stakeholder dan menentukan  pilihan  strategi  yang  optimum untuk  para  pelaku  usaha  penangkapan  ikan yang  masih  ada  sekarang.  Manfaat  dari penyuluhan telah dilaporkan berbentuk perubahan perilaku meskipun kondisi sumber daya  ikan  belum  berubah  (McDonald et  al. 2020).  Jika  para  pelaku  di  sektor  perikanan menganggap  bisnis  mereka  sudah  mapan maka program penyuluhan mempunyai tugas membangun  persepsi  bahwa  sumber  daya ikan  sedang  mengalami  krisis  degradasi. Upaya  untuk  menangani  persepsi  ini  perlu ditangani  dengan  pendekatan  disiplin  ilmu sosial (Eayrs et al. 2015; Battista et al. 2018) yang melibatkan sekelompok fasilitator. Fasilitator tersebut dapat berasal dari kalangan  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM)  lokal  yang  mendapat  pembinaan  dan supervisi  dari  LSM  regional  atau  nasional (Dellmuth et al. 2020).
Rancangan Sistem
Pendataan dan
Supervisi
Penetapan  kuota  penangkapan  ikan atau  TAC  atau  jumlah  hasil  tangkapan  yang dibolehkan (JTB) adalah management measure yang paling populer diterapkan untuk memastikan keberlanjutan perikanan.
Popularitas  ini  tidak  lepas  dari  terminilogi reference point. Sebagaimana telah dilakukan oleh  CCSBT,  Lembaga  Pengelola  suatu WPPNRI  harus  menetapkan  batas  jumlah ikan  yang  boleh  ditangkap,  baik  ketika  stok ikan  sudah  berstatus overfished ataupun tidak.  Lembaga  tersebut  harus  diposisikan pemerintah  sebagai  pemimpin  dari  sejumlah lembaga  pengelola  perikanan  di  tingkat provinsi.  Model  kepemimpinan  kelembagaan dan  kebijakan  dapat  dirumuskan  sesuai dengan karakteristik tata kelola pemerintahan dan  isu  pengelolaan.  Pilihan  model  tersebut terdapat dalam kontinum keterpaduan kebijakan (Cicin-Sain & Knecht 1998;
Cucuzza et  al. 2021),  yaitu  mulai  dari kebijakan yang terpisah ( fragmented approach ),  kebijakan  yang  dikomunikasikan ( communication ), kebijakan yang dikoordinasikan ( coordination ), kebijakan yang  diselaraskan  ( harmonization )  hingga kebijakan  yang  dilebur  menjadi  kebijakan tunggal ( integration ).
Data  dan  informasi  perikanan  dapat terwujud  jika  tersedia  perangkat  pencatatan yang  relevan  dengan  karakteristik  perikanan setempat,  yaitu  sesuai  dengan  pola  kegiatan
penangkapan  ikan,  sebaran  pusat-pusat pendaratan  ikan  dan  tata  niaga  perikanan dimana terjadi aliran ikan dari tangan pembeli pertama  ikan  hingga  konsumen  akhir. Pengembangan perangkat pencatatan data ini sejak  awal  sebaiknya  melibatkan  para stakeholders , seperti perwakilan Dinas Kelautan  dan  Perikanan  dari  setiap  provinsi dan perwakilan asosiasi nelayan dan pengusaha  perikanan  (Sari et  al .  2021). Stakeholders lain yang perlu terlibat, diantaranya yaitu Pelabuhan Perikanan untuk dapat melakukan pengawasan dan
pembinaan izin usaha perikanan tuna longline melalui pelaporan operasional usaha perikanan (Khoerunnisa et al . 2021).
Perangkat  yang  dirancang  harus  diuji-coba dan  dievaluasi  secara  objektif  kemudian disempurnakan  agar  mudah  digunakan  oleh siapapun. Perangkat tersebut harus dirancang dengan  mempertimbangkan  keunikan  lokal perikanan  dengan  rincian  data  yang  praktis dan  memberikan  manfaat  bagi  para  pelaku usaha,  bukan  sekedar  berbagi  data  untuk pihak  pengelola  perikanan.  Salah  satu manfaat  tersebut  misalnya  mereka  dapat mengetahui  kinerja  usaha  dari  jumlah  ikan yang  ditangkap,  penghasilan  mereka  dan biaya  operasi,  serta  status  stok  ikan  target (Ramireza et  al. 2017).  Selain  aplikasi  CDS berbasis  internet  untuk  pelaporan  hasil tangkapan  SBT,  di  Indonesia  sudah  ada perangkat  pelaporan  hasil  tangkapan  lain seperti  OurFish  (Campbell et  al. 2021).
Kalangan  nelayan  dan  pengusaha  punya pilihan  tentang  perangkat  mana  yang  akan digunakanya. Selanjutnya, pengelola perikanan  dapat  mengakomodasi  pilihan perangkat tersebut.
Pengelolaan
perikanan pada prinsipnya  adalah  tugas  kewajiban  dari pengelola  perikanan,  dalam  hal  ini  di Indonesia  adalah  Pemerintah  Provinsi  dan Pusat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Namun, agar kegiatan pendataan dapat dilaksanakan dengan lancar, maka  kegiatan  ini  harus  melibatkan  para pengusaha  dan  nelayan  yang  mampu melaporkan  hasil  tangkapannya.  Pelaporan data ini perlu dilakukan secara berjenjang dan berkala.  Pelaporan  berjenjang  maksudnya adalah data tersebut berasal dari sumberdata yang  paling  dekat  dengan  nelayan  yang mendaratkan ikan. Pelaporan berkala maksudnya  adalah  penyerahan  laporan secara  teratur,  termasuk  jika  tidak  ada  ikan yang  harus  dilaporkan.  Sebelum  dikirim  ke sekretariat  WPPNRI,  validitas  data  pada setiap laporan harus dicek sehingga
sekretariat  WPPNRI  tidak  menerima  data yang  bermasalah.  Adopsi  sistem  pelaporan dapat  dikembangkan  melalui  strategi  yang dikaitkan dengan persyaratan perizinan untuk kapal-kapal  ikan  komersil  dan  pendaftaran untuk  kapal-kapal  nelayan  dengan  skala usaha kecil. Petunjuk penggunaan instrumen oleh  nelayan  dan  petugas  yang  ingin berpartisipasi  di  tingkat  kabupaten  harus disediakan pengelola WPPNRI.
Pelaksanaan  pendataan  sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan desentralisasi  kepada  pihak-pihak  di  setiap sentra pendaratan ikan dengan supervisi dari Lembaga Pengelola WPPNRI. Pendekatan ini mirip dengan praktek yang dilakukan CCSBT dengan  memberikan  kepercayaan  kepada negara-negara yang berafiliasi dengan CCSBT  (baik  anggota, Cooperating  Non- Member , maupun negara observer ). Desentralisasi  ini  tentu  harus  dilengkapi dengan  supervisi  dari  Lembaga  Pengelola WPPNRI  yang  bertujuan  untuk  membina, mengawasi  pelaksanaan  untuk  menghindari penyimpangan  atau  penyalahgunaan,  dan memberikan  penghargaan  dan  menerapkan sanksi  kepada  pelaksana  pencatatan  data. Supervisi  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk pertemuan evaluasi pencatatan data perikanan. Jika CCSBT melakukan pertemuan tahunan ( annual meeting ) dengan salah  satu  agenda  berupa  pelaksanaan penerapan CDS untuk memantau pemanfaatan  kuota  penangkapan  ikan  pada setiap negara  maka, sebagai  analogi, Lembaga Pengelola WPPNRI dapat menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan  agenda  serupa.  Agenda  tersebut termasuk membahas konsekuensi dari kepatuhan/ketidakpatuhan  yang  di  antaranya adalah terhadap alokasi hasil tangkapan yang disepakati  (CCSBT  2015).  Lingkup  evaluasi pendataan  ini  difokuskan  pada  kemudahan pelaksanaan  kegiatan  (atau  mengidentifikasi kendala), kelengkapan data, ketepatan pengiriman  data,  kebenaran  data  (akurasi), penyimpanan  dan  pengelolaan  kerahasiaan data.

## KESIMPULAN
Pengalaman  CCSBT  dan  Indonesia sebagai negara anggota dapat dipertimbangkan  untuk  membangun  sistem pemantauan  kuota  produksi  di  setiap  WPP. Strategi yang dikembangkan Lembaga Pengelola suatu WPPNRI harus diprioritaskan untuk  menangani  beberapa  faktor  penting keberhasilan  adopsi  sistem  pencatatan  data
penangkapan  ikan,  yaitu:  (1)  membangun kesadaran  kalangan  pelaku  usaha  tentang ancaman  terhadap  kelestarian  sumber  daya ikan,  (2)  menyediakan  data  awal  yang  dapat dijadikan  bahan  diskusi  diantara  kalangan pelaku  usaha  dan  pengelola  perikanan,  (3) merancang  sistem  pendataan  yang  mudah diterapkan  oleh  pelaku  usaha  dan  pengelola perikanan,  serta  (4)  membina  para  pelaku usaha  dalam  implementasi  pendataan  hasil tangkapan.

## SARAN
Lembaga  Pengelola  suatu  WPPNRI dapat mempertimbangkan dua strategi prioritas,  yaitu  membangun  kesadaran  para pelaku  usaha  dan stakeholders lain  bahwa perikanan  mereka  berada  dalam  krisis  dan menyediakan  data  dan  informasi  yang  akan dijadikan  bahan  pembahasan  mereka  dalam memahami  kondisi  perikanan  dan  siap berpartisipasi dalam pencatatan data penangkapan ikan.
Tindakan
untuk mendukung dua strategi yang saling berkesinambungan tersebut
adalah memastikan  pendataan  hasil  tangkapan  ikan dilakukan  dengan  baik  melalui  beberapa kegiatan,  antara  lain,  membangun  sistem pendataan hasil tangkapan; membangun unit kerja pemantauan; menyusun prosedur pelaksanaan dan pelaporan data yang ramah pengguna; membuat kebijakan dan peraturan; serta  mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan bagi pengguna. Kedua strategi prioritas di atas memerlukan  tim  fasilitator  atau  penyuluh dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang spesifik untuk memfasilitasi dialog dan proses kolektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Direktur dan staf Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  para  delegasi Indonesia  dalam  pertemuan  CCSBT,  ketua asosiasi  perikanan,  peneliti  serta  akademisi yang  telah  bersedia  menjadi  responden  dan memberikan informasi berharga bagi penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Executive Secretary dari CCSBT yang telah  memberikan  konfirmasi  kepada  peneliti akses  untuk  memanfaatkan  informasi  yang tersedia  di  website  CCSBT  sebagai  bahan penelitian. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan  terima  kasih  kepada reviewer yang telah memberikan saran konstruktif dan
semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam mewujudkan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayers AL, Hospital J, Boggs C. 2018. Bigeye Tuna  Catch  Limits  Lead  to  Differential Impacts  for  Hawai’i  Longliners. Marine Policy . 94:93 –105.
Badiuzzaman, Wijayanto D, Yulianto T. 2014. Analisis Potensi Tangkap  Sumberdaya Rajungan  ( Blue  Swimming  Crab )  di Perairan  Demak. Journal  of  Fisheries Resources Utilization Management and Technology . 3(3): 248-256.
Bailey M, Miller AMM, Bush SR, van Zwieten PAAM, Wiryawan B. 2016. Closing the Incentive  Gap:  The  Role  of  Public  and Private Actors in Governing Indonesia’s Tuna Fisheries. J. Environ. Policy Plan . 18(2):141 –
160.doi:10.1080/1523908X.2015.1063 042. [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024 [Internet]. [diunduh 2020  Januari  28].  Tersedia  pada: https://www.bappenas.go.id/id/rancang an-awal-rencanapembangunan- jangka-menengah-nasional-rpjmn- 2020-2024/.
Battista  W,  Romero-Canyas  R,  Smith  SL, Fraire  J,  Effron  M,  Larson-Konar  D, Fujita  R.  2018.  Behavior  Change Interventions to Reduce Illegal Fishing. Frontiers in Marine Science . 5: 1 –15.
Brown CJ, Desbiens A, Campbell MD, Game ET, Gilman E, Hamilton RJ, Heberer C, Itano  D,  Pollock  K.  2021.  Electronic Monitoring  for  Improved  Accountability in  Western  Pacific  Tuna  Longline Fisheries. Marine Policy . 132:104664.
Cucuzza  M,  Stoll  JS,  Leslie  HM.  2021. Evaluating the Theoretical and Practical Linkages  Between  Ecosystem-Based Fisheries  Management  and  Fisheries
Co-Management. Marine Policy . 126:104390.
Campbell SJ, Jakub R., Valdivia A, Setiawan H, Setiawan A, Cox C, Kiyo A, Darman, Djafar  LF,  Rosa  E  de  la,  Suherfian  W,
Yuliani  A,  Kushardanto  H,  Muawanah U,  Rukma  A,  Alimi  T,  Box  S.  2021. Immediate Impact of COVID-19 Across Tropical Small-Scale Fishing Communities. Ocean  and  Coastal
Management . 200(105485): 1-10.
[CCSBT] Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 1996. Report of the  Third  Annual  International  Meeting CCSBT  -  24  -  28  September  1996
Canberra, Australia (Revised): Vol. Part 1  [Internet].  [diunduh  2021  April  27]. Tersedia pada: https://www.ccsbt.org/sites/default/files /userfiles/file/docs_english/meetings/m eeting_reports/ccsbt_3.pdf.
[CCSBT] Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 2003. Report of the Indonesian Catch Monitoring
Review  Workshop  [Internet].  [diunduh 2021 April 27]. Tersedia pada: https://www.ccsbt.org/sites/default/files /userfiles/file/docs_english/meetings/m eeting_reports/ccsbt_10/report_of_icm ws.pdf.
[CCSBT] Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 2011 a .
Resolution on the Total Allowable Catch and  Future  Management  of  Southern Bluefin  tuna.  Adopted  at  the  Sixteenth Annual  Meeting  of  the  Commission, held  in  Jeju  Island,  Republic  of  Korea, on  20-23  October  2009  [Internet]. [diunduh  2019  Desember  3].  Tersedia pada: https://www.ccsbt.org/en/file/resolutiont ac2010-2011pdf.
[CCSBT] Commission for the Conservation of Southern  Bluefin  Tuna.  2015.  CCSBT Compliance  Plan.  Revised  at  the Twenty-Sixth  Annual  Meeting  of  the Commission, held in Cape Town, South Africa,  on  17  October  2019  [Internet]. [diunduh  2019  Desember  3].  Tersedia pada:
https://www.ccsbt.org/en/file/ccsbtcom plianceplanpdf.
[CCSBT] Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna. 2019. Estimated  Total  Global  Catch  of Southern Bluefin tuna [Internet].
[diunduh  2020  Januari  30].  Tersedia pada: https://www.ccsbt.org/en/content/sbt- data.
Cicin-Sain  B,  Knecht  RW.  1998. Integrated Coastal  and  Ocean  Management, Concepts  and  Practices .  California: Island Press. 517 hlm.
Davis  T,  Bahar  S,  Farley  J.  1995.  Southern
Bluefin Tuna in the Indonesian Longline Fishery: Biological Parameters, Landing Estimation and Catch Statistics for 1993. Indonesian Fisheries Research Journal . 1(1):68 –86.
Dellmuth  LM,  Petersson  MT,  Dunn  DC,
Boustany A, Halpin PN. 2020.
Empowering NGOs? Long-term Effects of  Ecological  and  Institutional  Change on  Regional  Fisheries  Management
Organizations. Glob.  Environ.  Chang . 65: 102197. doi:10.1016/j.gloenvcha.2020.102197.
Eayrs  S,  Cadrin  SX,  Glass  CW.  2015. Managing  Change  in  Fisheries:  a Missing Key to Fishery-Dependent Data Collection?. ICES  Journal  of  Marine Science. 72(4):1152 –1158.
Ernawati  T,  Wedjatmiko,  Suman  A.    2015.
Kajian Parameter Populasi dan Tingkat Pemanfaatan Rajungan (Portunus Pelagicus  Linnaeus,  1758)  di  Perairan Pati  dan  Sekitarnya. Jurnal  Penelitian Perikanan Indonesia . 21(3): 169-176.
Febriandika I, Kurniawan T. 2020.
Pengembangan Pariwisata melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Perspektif  Implementasi  Kebijakan. Jurnal Pariwisata Pesona . 05(1):1-11.
Helmi  A,  Satria  A.  2012.  Strategi  Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Ekologis. Makara,  Sosial  Humaniora. 16(1):  68- 78.
Hoshino E, van Putten I, Pascoe S, Vieira S.
2020.  Individual transferable quotas in achieving multiple objectives offisheries management. Marine  Policy .  113: 103744. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.1 03744.
Jagers SC, Harring N, Löfgren Å, Sjöstedt M, Alpizar F, Brülde B, Langlet D, Nilsson A,  Almroth  BC,  Dupont  S,  Steffen  W. 2020.  On  the  Preconditions  for  Large- Scale  Collective  Action. Ambio. 49(7): 1282 –1296.
Jamal M, Sondita FA, Wiryawan B, Haluan J. 2014.  Konsep  Pengelolaan  Perikanan
Tangkap Cakalang ( Katsuwonus pelamis ) di Kawasan Teluk Bone dalam Perspektif Keberlanjutan. Jurnal
IPTEKS PSP. 1(2): 196-207.
Jaya  I.  2015.  Pengembangan  metode pengalokasian  JTB  kelompok  tuna  per provinsi  dalam  suatu  WPP  [Prosiding].
Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan . 20-28.
Khan  AMA,  Mill  AC,  Gray  TS,  Jiang  M,  Arief H,  Brown  A,  KarmanA,  Polunin  NVC. 2020.  Reliability  of  the  Data  on  Tuna Catches Obtained from the Dockside in Indonesia:  A  Study  of  Stakeholder ’s Perceptions.
Marine
Policy. 122(104242): 1-5.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2011. Statistik  Perikanan  Tangkap Indonesia  2010 .  Jakarta:  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2013.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang  Pemantau  Kapal  Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2014.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan
Perikanan Nomor 48/PERMEN- KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan. Khoerunnisa N, Nurani TW, Wisudo SH. 2021. Strategy  to  Strengthen  Longline  Tuna Fishery  Business  as  a  Result  of CatchFfishery Business License Moratorium  and  Transshipment  Ban.
AACL Bioflux . 14 (4): 2570-2582.
Kusdiantoro, Fahrudin A, Wisudo SH, Juanda
B.  2019.  Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan
Keberlanjutannya.
Jurnal Sosek
Kelautan  dan  Perikanan. 14(2):  145- 162
Ledee  EJI,  Sutton  SG,  Tobin  RC,  Freitas DMD. 2012. Responses and Adaptation Strategies  of  Commercial  and  Charter Fishers to Zoning Changes in the Great Barrier  Reef  Marine  Park. Marine
Policy. 36(1): 226-234.
Mayu  DH,  Kurniawan,  Febrianto  A.  2018.
Analisis Potensi dan Tingkat
Pemanfaatan  Sumberdaya  Ikan  di Perairan  Kabupaten  Bangka  Selatan. Jurnal Perikanan Tangkap. 2(1):30-41.
McDonald G, Wilson M, Veríssimo D, Twohey R,  Clemence  M,  Apistar  D,  Box  S, Butler  P,  Cadiz  FC,  Campbell  SJ,  Cox C,  Effron  M,  Gaines  S,  Jakub  R, Mancao  RH,  Rojas  PT,  Tirona  RS, Vianna G. 2020. Catalyzing Sustainable Fisheries Management through Behavior Change Interventions. Conservation  Biology .  34(5):  1176 –
1189.
McGarvey R, MatthewsJM, Feenstra JE, Punt AE, Linnane A. 2016. Using bioeconomic  modeling  to  improve  a harvest  strategy  for  aquota-based lobster  fishery .  Fisheries  Research. 183: 549-558.
Miles  MB,  Huberman  AM,  Saldana  J.    2014. Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook .  SAGE  Publication.  341 hlm .
Newman  D,  Berkson  J,  Suatoni  L.  2015. Current  Methods  for  Setting  Catch Limits  for  Data-Limited  Fish  Stocks  in the  United  States. Fiseries  Research . 164: 86 –93.
Nugroho H, Sufyan A, Wiadnyana NN. 2017. Aplikasi Teknologi Elektronik Log Book
Penangkapan  Ikan  untuk  Mendukung Pengelolaan
Perikanan. Jurnal Kelautan Nasional . 10(3): 113-124.
Nugroho H,  Sufyan A. 2014. Pengembangan Perangkat  Keras  Elektronik  Log  Book Penangkapan  Ikan  Berbasis  Layar Sentuh. Jurnal Kelautan Nasional . 9(2): 93-109.
Nurani  TW,  Wahyuningrum  PI,  Wisudo  SH,
Gigentika S, Arhatin RE. Model Designs of
Indonesian Tuna Fishery Management in the Indian Ocean (FMA 573)  Using  Soft  System  Methodology Approach.    2018. Egyptian  Journal  of Aquatic Research .  44: 139-144.
Oktaviyani  S,  Boer  M,  Yonvitner.  2015. Analisis  Degradasi  dan  Depresiasi Sumber  Daya  Ikan  Demersal  pada Perikanan  Dogol  di  Perairan  Selat Sunda. Marine Fisheries . 6(2): 119-128.
Purwanto,  Sadiyah  L,  Satria  F.  2015.  Model Pengendalian  Output  Penangkapan untuk  Penyesuaian  terhadap  Kuota Nasional Tuna Sirip Biru Selatan. JKPI . 7(2): 103-114.
Pilling  GM,  Berger  AM,  Reid  C,  Harley  SJ, Hampton J. 2016. Candidate biological and  economic  target  reference  points for  the  south  Pacific  albacore  longline fishery. Fisheries  Research .  174:167 – 178.
Rahmawati  NT,  Wisudo  SH,  Wiyono  ES, Nurani  TW.  2013. Dinamika  Perikanan Tuna Long Line Indonesia (Studi Kasus Tuna  Sirip  Biru  Selatan). Jurnal Teknologi  Perikanan  Kelautan .  4(2): 113-122.
Ramíreza JG, Lleonarta J, Colla M, Reyes F, Puentes  G  M.    2017.    Improving  stock assessment  and  management  advice for  data-poor  small-scale  fisheries through
participatory monitoring. Fisheries  Research .  190: 71 –83.
Rudiansyah B. 2015. Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan  yang  Tidak  Sah  di  Perairan Raja Ampat. Jurnal Politik . 11(2): 1717- 1730.
Salas  S,  Gaertner  D.  2004.  The  Behavioural
Dynamics  of  Fishers:  Management Implications. Fish  and  Fisheries .  5(2):
153 –167.
Sari  I,  Ichsan  M,  White  A,  Raup  SA,  Wisudo SH.    2021.  Monitoring  small-scale fisheries catches in Indonesia through a fishing logbook system: Challenges and strategies. Marine Policy. 13434 (2021)
104770.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.1 04770
Suman A, Irianto HE, Satria F, Amri K. 2016. Potensi  dan  Tingkat  Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia  (WPP  NRI)  Tahun
2015  serta  Opsi  Pengelolaannya. J. Kebijak. Perikan. Ind. 8(2): 97-110.
Tambunan  NY.  2020.  Peran  Lembaga Pengelola  Perikanan  (LPP)  Dalam Perikanan  Tuna  di  Indonesia. Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan .  5(2):  535- 546.
Yuniarta  S,  Wisudo  S,  Iskandar  BH.  2011. Kinerja  Direktorat  Pelayanan  Usaha Penangkapan Ikan-KKP sebagai Salah Satu  Stakeholder  Perizinan  Usaha Penangkapan  Ikan. Marine  Fisheries.
2(1): 51-64.
Yuniarta S, van Zwieten PAM, GroeneveldRA, Wisudo  SH,  van  Ierland  EC.  2017. Uncertainty in Catch and Effort Data of
Small- and Medium-Scale Tuna Fisheries in Indonesia: Sources,
Operational  Causes  and  Magnitude. Fisheries Research . 193: 173 –183.
Zhang  Y,  Chen  Y,  Zhu  J,  Tian  S,  Chen  X. 2017.  Evaluating  Effectiveness  of Biological  Reference  Points  for  Bigeye Tuna  ( Thunnus  obesus )  and  Yellowfin Tuna ( Thunnus albacares ) Fisheries in the  Indian  Ocean. Aquaculture  and Fisheries . 2(2):84 –93.