## LEARNING COMMUNITY Jurnal Pendidikan LuarSekolah, 4 (2), 2020, 12-19

## PROSEDUR DAN TATA KERJA PENDIDIKAN NON FORMAL
Bradley Setiyadi 1 *,Retno Mulyani Segara 2 , Roby Hanggara Sinambela 3
123 FKIP Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak Mendalo 36361 Muaro Jambi, Indonesia
* Korespondensi Penulis. Email: bradleysetiyadi@unja.ac.id , Telp: +6281297963503

## Abstrak
Perkembangan pendidikan non formal yang begitu pesat ternyata belum diimbangi oleh kualitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Kualitas pengelolaan  program pendidikan  non  formal sangat  ditentukan  oleh  pencapaian standar penyelenggaraan  kegiatan pada  lembaga  pendidikan  non  formal. Untuk  dapat  mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional, lembaga pendidikan non formal harus memiliki tata kerja dan prosedur yang berlaku untuk dapat menyelenggarakan pendidikannya. Hal ini memiliki tujuan agar  pendidikan  non  formal  menjadi  salah  satu  alternatif  bagi  masyarakat  yang  tidak  sempat mengenyam pendidikan formal dapat belajar seperti layaknya pendidikan formal. Selain itu juga tata kerja dan prosedur yang jelas akan mempermudah jalannya kehidupan lembaga pendidikan nonformal  tersebut. Tulisan  ini menggunakan metode  berupa  kajian  teori mengenai  prosedur dan  tata  kerja  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  non  formal. Teori-teori  yang  dikemukakan dalam  tulisan  ini  adalah  teori  mengenai pendidikan  non  formal,  ditambah  teori mengenai prosedur dan tata kerja secara umum serta penjelasan secara khusus mengenai prosedur dan tata kerja pada lembaga pendidikan non formal.
Kata Kunci: pendidikan non formal, prosedur, tata kerja

## PROCEDURE AND WORKING PROCEDURE OF NON-FORMAL EDUCATION

## Abstract
The  rapid  development  of  non-formal  education  has  not  been  matched  by  the  quality  of  these institutions in providing education services to the community. The quality of the management of non-formal  education  programs  is  largely  determined  by  the  achievement  of  standards  for  the implementation of activities in non-formal education institutions. To be able to realize the goals of national education, non-formal education institutions must have work procedures and procedures in  place  to  be  able  to  organize  their  education.  This  aims  to  make  non-formal  education  one alternative for people who do not have the opportunity to get formal education to learn like formal education.  In  addition,  clear  work  procedures  and  procedures  will  facilitate  the  life  of  the  non- formal educational institution. This paper uses a method in the form of a theoretical study of work procedures  and  procedures  in  the  administration  of  non-formal  education.  The  theories  put forward in this paper are theories about non-formal education, plus theories about procedures and work procedures in general as well as specific explanations about procedures and work procedures in non-formal education institutions.
Keywords: non-rorma; education, procedure, working procedure __________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang – Undang  Sistem
Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2003 pasal  1  dan  3  bahwa  “pendidikan  adalah
usaha  sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk
memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, dan  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.” Pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membantuk  watak  serta  perdaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berkakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  menjadi  warga  negara  yang demokratis dan bertanggung jawab.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui bahwa  pendidikan  diharapakan  dapat menjadi  tonggak  perubahan  bagi  setiap warga  negara,  oleh  karena  itu  pemerintah mendirikan  berbagai  bentuk  pendidikan agara  setiap  warga  negara  mempunyai  hak yang  sama  dalam  merasakan  pendidikan. Salah  satu  jenis  pendidikan  yang  didirikan oleh  pemerintah  yakni  pendidikan  non formal.  Pendidikan  non  formal  didirikan bertujuan  agar  setiap  elemen  masyarakat dapat  mengasah  potensi  dan  bakat  yang dimilikimya  secara  utuh  melalui  berbagai pelatihan  yang  disediakan  didalam  lembaga pendidikan non formal.
Untuk  dapat  meuwujudkan  tujuan  dari pendidikan  nasional,  lembaga pendidikan non  formal  harus  memiliki  tata  kerja  dan prosedur  yang  berlaku  untuk  dapat menyelenggarakan  pendidikannya.  Hal  ini memiliki  tujuan  agar  pendidikan  non  formal menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang  tidak  sempat  mengenyam  pendidikan formal  dapat  belajar  seperti  layaknya pendidikan  formal.  Selain  itu  juga  tata  kerja dan prosedur yang jelas akan mempermudah jalannya  kehidupan  lembaga  pendidikan nonformal tersebut.
Fenomena  perkembangan  pendidikan masyarakat  (non  formal)  yang  banyak bermunculan  seperti  kursus-kursus,  pondok pesantren, PKBM, Kejar Paket A, B, dan C dan lembaga  pelatihan  di  tengah  masyarakat sepertinya  membawa  harapan  baru  bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang relevan bagi dunia kerja dan begitu juga dengan pengelola. Perkembangan  pendidikan  non  formal  yang begitu  pesat  ternyata  belum  diimbangi  oleh
kualitas  lembaga-lembaga  tersebut  dalam memberikan  layanan  pendidikan  kepada masyarakat.  Banyak  terjadi,  lembaga- lembaga  tersebut  hanya  sekedar  nama  yang terdaftar  secara  resmi  namun  dalam kenyataannya  tidak  ada  kegiatan  yang dilakukan  dalam  rangka  memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pengelolaan  program pendidikan  non formal sangat  ditentukan  oleh keterlibatan stakeholder  yang saling berkerjasama  dalam mencapai tujuan yang diharapkan yang pada titik  akhir  adalah  terakreditasinya  lembaga pendidikan non formal. Kualitas pengelolaan program pendidikan  non  formal sangat ditentukan oleh pencapaian standar penyelenggaraan  kegiatan pada  lembaga pendidikan non formal. Direktorat
Pembinaan  Pendidikan Masyarakat  (2010) mengartikan standar adalah kriteria minimal yang  ditentukan untuk  menjadi  tolok  ukur penyelenggaraan  kegiatan.  Upaya  untuk mencapai  standar  minimal  yang  telah ditetapkan  adalah  dengan  memiliki  dan melaksanakan pedoman tata kerja bagi setiap lembaga pendidikan non formal.
Tata Kerja   berfungsi  untuk  memfasilitasi dan  mendukung  pencapaian  misi  lembaga. Tata kerja dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih  di  dalam  pencapaian  tujuan  lembaga. Selain  itu  tata  kerja  juga  membantu  anggota dalam  memberikan  pemahaman  mengenai jabatan dan tugas dari jabatan tersebut. Tata kerja  memberikan  banyak  bantuan  dalam penggapaian  struktur  organisasi  yang diharapkan  dan  dapat  pula  memberikan pengetahuan  perihal  kebutuhan  dari  sebuah organisasi.  Tata  kerja  juga  bisa  memberikan sebuah  penggambaran  atau  deskripsi  dari konsep  organisasi.  Dapat  pula  sebagai diagnoser sebuah organisasi.

## METODE(15%)
Tulisan  ini  menggunakan  metode  berupa kajian teori mengenai prosedur dan tata kerja dalam  penyelenggaraan  pendidikan  non formal. Teori merupakan penjelasan kejadian sosial atau fenomena dalam perumusan antar variabel yang dihubungkan secara sistematis dari serangkaian  definsi,  konstruk,  konsep, asumsi  dan  proporsisi.  Dalam  teori terkandung  beberapa  hal  sebagai  berikut, yaitu:
1) Konsep-konsep yang berkaitan dirangkai dalam satu proposisi. 2) Penentuan  hubungan  antar  konsep secara  sistematis  untuk  menjelaskan fenomena. 3) Penentuan konsep mana yang berkaitan  dengan  konsep  tertentu untuk menjelaskan fenomena tertentu.
Teori-teori  yang  dikemukakan  dalam tulisan ini adalah teori mengenai pendidikan non  formal,  ditambah  teori  mengenai prosedur  dan  tata  kerja  secara  umum serta penjelasan secara khusus mengenai prosedur dan tata kerja pada lembaga pendidikan non formal.  Teori-teori  tersebut  dirangkum  dan dicari  benang  merahnya  sehingga  dapat dikemukakan
pembahasan mengenai prosedur  dan  tata  kerja  pendidikan  non formal.

## HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN (70%)
Dalam  suatu  sistem  pekerjaan  pasti terdapat  suatu  susunan  mengenai  hal-hal yang harus dikerjakan dalam suatu lembaga, dan  susunan  tersebut  dapat  disebut  dengan tata kerja. Secara arti kata, Tata Kerja berasal dari  kata  “Tata”  dan  “Kerja”.  Tata  memiliki arti  sekumpulan  atau seperangkat  cara  dan kerja  memiliki  arti  kegiatan  melakukan sesuatu. Menurut  Sedarmayanti  (2001:134) tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang  seefisien  mungkin  atas  sesuatu  tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang  tersedia  sedangkan  Prosedur  Kerja adalah  rangkaian  tata  kerja  yang  berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu  urutan  tahap  demi  tahap  serta  jalan yang  harus ditempuh  dalam  rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas.
Sementara sistem kerja adalah suatu jaringan kerja  yang  terdiri  atas  bermacam- macam prosedur  yang  merupakan  kesatuan  yang bulat  yang  tampak  dalam  operasi  pekerjaan. (Warsidi,  2000:35). Jadi  dapat  diketahui bahwa  tata  kerja  berarti  sekumpulan  cara dalam  melakukan  suatu  kegiatan  tertentu sehingga  tata  kerja  adalah  berbagai  cara dalam melaksanakan kerja supaya efektif dan efesien  mengenai  sesuatu  pekerjaan  dengan mempertimbangkan  tujuan,  fasilitas,  tenaga kerja,  waktu  dan  lain-lain. Jadi  dapat
diketahui  bahwa  istilah  tata  kerja  sendiri sering digunakan untuk melakukan penataan terhadap hal – hal yang perlu dilakukan demi tercapainya  suatu  tujuan  lembaga,  hal – hal yang  ditata  atau disusun  dapat  meliputi aspek–aspek  yang  menjadi  pendukung keberlangsungan  tujuan  suatu  lembaga seperti  sumber  daya  yang  tersedia,  fasilitas, waktu, dan lain sebagainya.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia kata  ‘Prosedur’  memiliki  arti  sebagai  tahap kegiatan  untuk  menyelesaikan  suatu aktivitas,  dan atau  sebagai  metode  langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan  suatu  masalah. Selain  itu  juga prosedur  merupakan  suatu  tahapan  dalam tata  kerja  yang  harus  dilakukan  oleh  suatu pekerjaan  baik  asal  pekerjaan  dan  tujuan akhir dari pekerjaan itu sendiri, kapan harus selesai  dan  memakai  peralatan  apa  saja  dan kepada  siapa  saja  kita  berhubungan. Berdasarkan  dari  hal  tersebut,  prosedur dapat  disimpulkan  sebagai  suatu  tahapan atau  langkah–langkah  dalam  tata  kerja  yang harus  dilakukan  demi  terlaksananya  tujuan berdasarkan  aspek–aspek  yang  telah ditetapkan.
Tata  kerja  berkaitan  dengan  SOP atau Standar  Operasional  Prosedur. SOP  adalah dokumen  yang  berkaitan  dengan  prosedur yang  dilakukan  secara  kronologis  untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan  yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang  serendah-rendahnya.  SOP  terdiri  dari manfaat,  kapan  dibuat  atau  direvisi,  metode penulisan  prosedur,  serta  dilengkapi  oleh bagan  flowchart  di  bagian  akhit.  SOP  adalah sistem  yang  disusun  untuk  memudahkan, merapihkan  dan  menertibkan  pekerjaan. Sistem  ini  berisi  urutan  proses  melakukan pekerjaan  dari  awal  sampai  akhir.  (Laksmi dan Budiantoro, 2008:52).
Menurut  Hartatik (2014:30-35),  tujuan pembuatan  SOP  adalah  untuk  menjelaskan perincian  atau  standar  yang  tetap  mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang  baik  adalah  SOP  yang  mampu menjadikan  arus  kerja  yang  lebih  baik, menjadi  panduan  untuk  anggota  baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi
yang  baik  antara  bagian-bagian  di  dalam organisasi.  Sementara  fungsi  SOP  adalah sebagai berikut:
1) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3) Mengetahui dengan jelas hambatan- hambatannya dan mudah dilacak.
4) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
SOP  atau  yang  sering  disebut  sebagai prosedur  tetap  (protap)  adalah  penetapan tertulis  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan, kapan,  dimana  dan  oleh  siapa  dan dibuat untuk  menghindari  terjadinya  variasi  dalam proses  pelaksanaan  kegiatan  oleh  pegawai yang  akan  mengganggu  kinerja  organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008  SOP  memiliki manfaat bagi organisasi antara lain:
1) Sebagai  standarisasi  cara  yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan  pekerjaan  khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2) SOP  membantu  staf  menjadi  lebih mandiri  dan  tidak  tergantung  pada intervensi  manajemen,  sehingga  akan mengurangi  keterlibatan  pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
3) Meningkatkan  akuntabilitas  dengan mendokumentasikan  tanggung  jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
4) Menciptakan  ukuran  standar  kinerja yang  akan  memberikan  pegawai.  cara konkret  untuk  memperbaiki  kinerja serta  membantu  mengevaluasi  usaha yang telah dilakukan.
5) Menciptakan  bahan-bahan  training yang  dapat  membantu  pegawai  baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6) Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
7) Menyediakan  pedoman  bagi  setiap pegawai  di  unit pelayanan  dalam melaksanakan  pemberian  pelayanan sehari-hari. 8) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
9) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan  prosedural  dalam memberikan  pelayanan.  Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.
Pada dasarnya pendidikan sebagai sebuah organisasi  yang  harus  dikelola  sedemikian rupa  agar  aktivitas  pelaksanaan  program pendidikan  dapat  berjalan  secara  efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ara  Hidayat  dan  Imam  Machali  (2012:  60). menjelaskan  tujuan  dan  manfaat  organisasi pendidikan antara lain:
1) Mengatasi  keterbatasan  kemampuan, kemauan,  dan  sumber  daya  yang dimiliki  dalam  mencapai  tujuan pendidikan.
2) Terciptanya  efektifitas  dan  efisiensi organisasi  dalam  rangka  mencapai tujuan pendidikan.
3) Dapat  menjadi  wadah  pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki.
4) Menjadi  tempat  pengembangan  ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.
Telah banyak pakar dan praktisi pendidikan memberikan definisi tentang konsep pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Sudjana (1989: 29) mengemukakan pengertian formal dengan setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan  non formal  diberikan  untuk menjamin  hak  akses ke pendidikan untuk semua. Pendidikan non formal melayani orangorang dari segala usia, tetapi  tidak  selalu  menerapkan  struktur pendidikan  dengan  jalur  terus - menerus;
durasi mungkin pendek dan / atau intensitas rendah, dan biasanya diberikan dalam bentuk kursus  singkat,  lokakarya  atau  semina r. (Tudor,  2013).  Pendidikan  non formal sebagian  besar  mengarah  pada  kualifikasi yang  tidak  diakui  sebagai  kualifikasi  formal oleh otoritas  pendidikan  nasional  yang relevan atau tidak ada kualifikasi sama sekali. Pendidikan  non  formal  mengacu  pada pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem sekolah formal (Hoppers, 2006).
Pendidikan non formal sering digunakan secara  bergantian dengan  istilah-istilah seperti  pendidikan  masyarakat,  pendidikan orang dewasa, pendidikan seumur hidup dan pendidikan  kesempatan  kedua  (Brennan, 1997).  Ini  mengacu  pada  berbagai inisiatif pendidikan di masyarakat, mulai dari pembelajaran  berbasis  rumah  hingga  skema pemerintah  dan  inisiatif  masyarakat.  Karena pendidikan  non-formal  beragam,  unsur  ini memiliki  banyak  aspek  yang  sama  dengan unsur-unsur lain, khususnya konsep pembelajaran seumur hidup. Untuk keperluan  pedoman  ini,  elemen  ini  berfokus pada pendidikan nonformal untuk anak-anak dan  remaja  di  luar  sistem  sekolah  reguler. Pendidikan  non-formal dapat  menjadi persiapan,  pelengkap  atau  alternatif  yang sangat baik (jika perlu) untuk sekolah  formal  untuk  semua  anak  (Eshach, 2007; Ivanova, 2016).
Merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005 pasal 1 bahwa definisi pendidikan non formal adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan formal  yang  dapat  dilaksanakan  secara terstruktur  dan  berjenjang.  Artinya  bahwa pendidikan  non formal  memiliki  suatu kebijakan–kebijakan
mengenai
penyelenggaraan  dan  tata  kelola  dan  tata kerja  dalam  menjalankan  pendidikan  non formal  yang  terstruktur  dan  berjenjang tersebut.  Terkait tentang kebijakan– kebijakan tersebut, hal ini telah diatur dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2007 tentang Standar Pengelolaan Penddikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal yang dimana berisi  tentang pembahasan  mengenai  tata kelola dan  tata kerja  satuan  pendidikan  non formal. Tata  kelola  dan  tata kerja  yang
disajikan  dalam  Permendiknas  RI  Nomor  49 Tahun 2007 tersebut berisi mengenai:
1) Perencanaan Program; 2) Pelaksanaan Rencana Kerja; 3) Pengawasan dan Evaluasi; 4) Kepemimpinan Pendidikan Non Formal; 5) Sistem Informasi Manajemen. Dalam  perencanaan  program  pendidikan non  formal  setiap  satuan  pendidikan  harus memiliki  tujuan  yang  diharapkan  dalam penyelenggaraan pendidikan non formal,tujuan ini terwujud dalam: 1) Visi satuan pendidikan non formal yang memiliki ciri:
a) Harus dijadikan  sebagai  cita–cita bersama  oleh  segenap  pihak  yang berkepentingan  pada  masa  yang akan datang;
b) Mampu  memberikan  inspirasi, motivasi,  dan  kekuatan  pada  warga satuan  pendidikan  non  formal  dan segenap pihak yang berkepentingan;
c) Dirumuskan  berdasarkan  masukan dari  warga  satuana  pendidikan  non formal dan pihak yang berkepentingan,  selaras  dengan  visi pendidikan nasional; d) Diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara  pendidikan  non formal  dengan  memperhatikan masukan dari berbagai pihak;
e) Disosialisasikan  kepada  segenap pihak yang berkepentingan;
f) Ditinjau  dan  dirumuskan  kembali secara  berkala  sesuai  dengan perkembangan masyarakat.
2) Misi  satuan  pendidikan  non  formal yang bercirikan: a) Memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan non  formal  sesuai  dengan  tujuan pendidikan nasional;
b) Merupakan  kegiatan  yang  akan dilakukan  dalam  kurun  waktu tertentu;
c) Menjadi  dasar  penentuan  sasaran, program, dan kegiatan pokok satuan pendidikan non formal;
d) Menekankan  pada  mutu  layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan  oleh  satuan  pendidikan non formal;
e) Memuat  pernyataan  umum  dan khusus  yang  berkaitan  dengan program  satuan  pendidikan  non formal;
f) Memberikan  keluwesan  dan  ruang gerak pengembangan kegiatan pada penyelenggara  satuan  pendidikan non formal;
g) Diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara  pendidikan  non formal  dengan  memperhatikan masukan dari berbagai pihak;
h) Disosialisasikan  kepada  segenap pihak yang berkepentingan;
i) Ditinjau  dan  dirumuskan  kembali secara  berkala  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  serta  kebutuhan masyarakat.
3) Tujuan Satuan Pendidikan Non Formal yang perlu memenuhi hal-hal berikut: a) Menggambarkan pencapaian tingkat mutu  yang  seharusnya  dicapai dalam program pembelajaran;
b) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan  nasional  serta  relevan dengan  kebutuhan  pemberdayaan masyarakat;
c) Diputuskan oleh pengelola dan/atau penyelenggara  pendidikan  non formal  dengan  memperhatikan masukan dari berbagai pihak;
d) Disosialisasikan  kepada segenap pihak yang berkepentingan . 4) Rencana  Kerja  Satuan  Pendidikan  Non Formal, rencana kerja satuan pendidikan non formal berisi tentang: a) rencana kerja menengah, menggambarkan tujuan yang seharusnya  dicapai  dalam  rangka mendukung  peningkatan  mutu lulusan;
b) rencana  kerja  tahunan,  dinyatakan dalam  rencana  kegiatan  dan anggaran  satuan  pendidikan  non formal  berdasarkan  rencana  kerja jangka menengah. Pelaksanaan rencana kerja pada pendidikan  non  formal  berisikan  mengenai pedoman-pedoman, keorganisasian, pelaksanaan kegiatan, peserta didik, kurikulum, pendidi dan tenaga kependidikan, sarana  dan  prasarana,  pendanaan,  serta peran  serta  masyarakat  dan  kemitraan  di satuan pendidikan non formal. Dari tiap-tiap aspek tersebut memiliki berbagai ketentuan- ketentuan  dalam  pelaksanaan  rencana  kerja pendidikan  non  formal.  Yang  dimana diharapkan agar rencana kerja yang telah ada dapat  terlaksana  dengan  baik. Setiap  satuan pendidikan  non  formal  harus  menyusun program  pengawasan  tentang  pengelolaan dan  program  yang  diselenggarakan  secara objektif, betanggung jawab, dan berkelanjutan.  Pengawasan  pada  satuan pendidikan non formal meliputi pemantauan, supervisi,  evaluasi,  pelaporan,  dan  tindak lanjut  hasil  pengawasan.  Oleh  karenanya pemantauan  dan  pengawasan  ini  dilakukan oleh  pemerintah  kabupaten/kota  ataupun pihak-pihak  yang  terkait,  pengawasan  dan evaluasi ini dilakukan supaya pengelola atau penyelenggara satuan pendidikan non formal dapat  melakukan  perbaikan  terhadap lembaga  yang  dikelolanya. Untuk  mengelola satuan pendidikan non formal diperlukannya pemimpin untuk menjalankan setiap rencana yang telah dibuat. Adapun tugas dari seorang pimpinan  satuan  pendidikan  non  formal, yakni:
1) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu
2) Merumuskan  tujuan  dan  target  mutu yang akan dicapai
3) Menganalisi  peluang  dan  tantangan, kekuatan  dan  kelemahan  satuan pendidikan non formal
4) Memiliki  rencana  strategis  dan rencana  kerja  tahunan  untuk pelaksanaan mutu 5) Bertanggung  jawab  dalam  membuat keputusan anggaran satuan pendidikan non formal 6) Mengikutsertakan pihak – pihak yang berkepentingan  dalam  pengambilan keputusan penting 7) Berkomunikasi  dengan  warga  satuan pendidikan non formal dan masyarakat
Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 4 (2), September 2020 - 18

## Bradley Setiadi, dkk
8) Menjaga  dan  meningkatkan  motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan  dengan  menggunakan sistem  pemberian  penghargaan  atas prestasi 9) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran 10) Bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan pembelajaran yang partisipatif 11) Melaksanakan  program  supervisi untuk  meningkatkan  kinerja  dan mutu satuan pendidikan non formal 12) Memberikan  teladan  dan  menjaga nama  baik  lembaga,  profesi,  dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikannya 13) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi satuan  pendidikan  non  formal kedalam program pembelajaran.
Sistem  informasi  manajemen  diperlukan dalam satuan  pendidikan  non  formal  karena diharapkan adanya komunikasi antar sekolah dengan  warga  sekolah,  sekolah  dengan masyarakat  ataupun  sekolah  dengan pemerintah  terkait.  Dalam  hal  ini  satuan pendidikan  non  formal  harus  melakukan beberapa hal guna memaksimalkan informasi yang akan disampaikan, yakni dengan : 1) Mengelola sistem informasi manajemen  yang  memadai  untuk mendukung  pengelolaan  pendidikan yang efektif, efesien dan akuntabel 2) Menyediakan fasilitas informasi efesien, efektif, dan mudah diakses 3) Mentapkan petugas untuk mengumpulkan, menerima, mengolah, menyediakan  data,  dan  memberikan layanan informasi. Dengan demikian, penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan non  formal terdiri  dari beberapa  pedoman dan prosedur yaitu: 1) Mempertimbangkan  visi,  misi,  dan tujuan satuan pendidikan nonformal 2) Ditinjau  dan  dirumuskan  kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat 3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal meliputi; kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi,  pembagian  tugas  diantara pendidik dan tenaga pendidik, peraturan  pembelajaran,  tata  tertib, dan biaya operasional.
4) Pendidikan  non  formal  dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

## SIMPULAN
Tata kerja berarti sekumpulan cara dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. prosedur dapat  disimpulkan  seb agai  suatu  tahapan atau langkah– langkah dalam tata kerja yang harus dilakukan demi terlaks ananya tujuan berdasarkan  aspek– aspek  yang  telah ditetapkan. Tata kelola atau tata kerja yang disajikan dalam  Permendiknas  RI  Nomor  49 Tahu n 2007 tersebut berisi mengenai : (a) Perencanaan  Program;  (b)  Pelaksanaan Rencana Kerja; (c) Pengawasan dan Evaluasi; (d)  Kepemimpinan  Pendidikan  Non  Formal; dan  (e) Sistem Informasi Manajemen.
Pendidikan  non  formal terdiri  dari beberapa  pedoman  dan  p rosedur  yaitu: (1)Mempertimbangkan  visi,  misi,  dan  tujuan satuan  pendidikan  nonformal,  (2)  Ditinjau dan  dirumuskan  kembali  secara  berkala sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat, (3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal meliputi;  kurikulim,  kalender  pendidikan, struktur  organisasi,  pembagian  tugas diantara  pendidik  dan  tenaga  pendidik, peraturan  pembelajaran,  tata  tertib,  dan biaya operasional, (4) Pendidikan non formal dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.prosedur  kerja  pendidikan  non formal  bagi  lanjut usia  terdiri  dari; perencanaan dan persiapan, dan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Brennan,  B.  (1997).  Reconceptualizing  non- formal  education. International  Journal  of Lifelong  Education .  Volume  16  Issue  3 pages 185-200.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2010. Pedoman Pengembangan  Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pemnas.
Eshach,  H.  (2007).  Bridging  in-school  and out-of-school  learning:  Formal,  non- formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology . Volume
16 pages 171-190. Hartatik, I.P. 2014. Buku Praktis Mengembangkan SDM. Yogyakarta: Laksana.
Hidayat, A dan I. Machali. 2012. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Kaukaba.
Hoppers,  W.  H.  M.  L.  2006.
Non-formal education and basic education reform: a conceptual review . Quality Education for All.
Ivanova, I. V. (2016). Non-formal Education. Russian Education & Society.
Laksmi, F dan Budiantoro. 2008. Manajemen Perkantoran Moderen. Jakarta: Pernaka. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  Administrasi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar  Pengelolaan  Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496. Sedarmayanti. 2001. Manajemen Perkantoran. Bandung: Nandar Maju.
Sudjana, D. 1989. Dasar-dasar Proses Belajar
Mengajar. Bandung: Sinarbaru.
Tudor,  S.L.  2013. Formal  Non-Formal Informal in Education . Procedia Social and Behavioral Sciences. Volume 76 (15) April 2013 pages 821-826.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor 78,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4301.
Warsidi, A.  2000.  Administrasi  Perkantoran.
Jakarta: Waworuntu.