## Volume 2, Nomor 1, April 2021
ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN
(SURVEI PADA PEMDA DKI JAKARTA)

## Usmar
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Email: usmarismail1504@dsn.moestopo.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  menganalisis  pengaruh  dari  sistem  pelaporan  keuangan  daerah,  kejelasan  sasaran anggaran,  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah,  dan  konflik  peran  terhadap  efektivitas  sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 badan SKPD  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  dengan  jumlah  111  responden,  yang  merupakan  kepala  bagian  dan kepala  subbagian  dengan accidental  sampling yang  dilakukan  dengan  sistem  acak.  Uji  hipotesis menyimpulkan  bahwa  sistem  pelaporan  berpengaruh  negatif  signifikan,  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh positif signifikan, sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh negatif, sedangkan konflik peran berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah DKI  Jakarta.  Implikasi  penelitian  digunakan  sebagai  literatur  dalam  evaluasi  dan  penerapan  sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan yang efektif.
Kata Kunci:  Kejelasan  Anggaran,  Konflik  Peran,  Sistem  Akuntansi  Keuangan,  Sistem  Pelaporan,
Sistem Pengendalian Manajemen

## I. PENDAHULUAN
Efektivitas merupakan konsep penting dalam pelaporan keuangan karena mencakup pencapaian tujuan  yang  direncanakan  dengan  basis  biaya  yang  dimiliki  oleh  lembaga  pemerintahan.  Badan Pemeriksa  Keuangan  RI  (BPK)  menyatakan  terjadi  peningkatan  secara  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2018 terhadap 692 pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang  terdiri  atas  651 LHP  keuangan,  4 LHP  kinerja,  dan  37  LHP  dengan  tujuan  tertentu.  Adapun rincian pemeriksaan pada semester I tahun 2019 yaitu sebagai berikut;  dari 542 (100%) LKPD Tahun 2018,  sebanyak  443  LKPD  (82%)    diberikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP);  86  LKPD (16%)  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  dan  13  LKPD  (2%)  opini  Tidak  Memberikan Pendapat.    Opini  WTP  terhadap  LKPD  tahun  2018  sebesar  82  %  telah  melampaui  target  kinerja keuangan  daerah  bidang  penguatan  tata  kelola  pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  dalam  RPJMN 2015-2019.
Namun  demikian  masih  terdapat  99  LKPD  yang  belum  memperoleh  opini  WTP.  akibat ketidaksesuaian LKPD secara material dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketidakcukupan
bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan itu terjadi pada akun aset tetap 78 pemda, aset lancar 48 pemda, dan belanja operasi 34 pemda. Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2018  mengungkapkan  12.117  permasalahan  yang  terdiri  dari  5.858  permasalahan  Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan sebesar Rp. 2,19 triliun.
Adanya  permasalahan  yang  dialami  organisasi  publik  tersebut  membuktikan  bahwa  sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan lagi untuk memperolah efektivitas dalam penerapannya agar tidak terjadi peluang penyimpangan (Prihanto et al., 2020), sehingga laporan keuangan yang dibuat akan  akuntabel  karena  dengan  pengendalian  internal  memungkinkan  untuk  mendeteksi penyimpangan  dan  melakukan  pencegahan  karena  pengawasan  tidak  terbukti  efektif  dalam pencegahan  kecurangan  (Apriani et al.,  2019).  Dengan  lemahnya  pengendalian  internal  organisasi akan menyebabkan  organisasi mudah terkena dan teridentifikasi unsur kejahatan (Rahim et al., 2017) seperti: suap, pencurian, laporan keuangan fiktif dan manipulasi lainnya yang tergolong dalam unsur kecurangan (ACFE, 2016).
Untuk  itu  dalam  meningkatkan  efektivitas  sistem  pengendalian  manajemen,  organisasi pemerintah  perlu  melakukan  langkah-langkah  dan  sekaligus  menjadi  tujuan  penelitian  ini  yaitu meningkatkan  kualitas  sistem  pelaporan,  anggaran,  kejelasan  terhadap  anggaran,  sistem  informasi akuntansi  dan  konflik  peran  terhadap  pencapaian  sistem  pengendalian  manajemen  yang  efektif. Penelitian akan memberikan manfaat terhadap pengembangan teoritis dalam menambahkan literatur dalam bidang peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal khususnya pada organisasi publik

## II.   TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Penyelenggaraan Pemerintahan
Hakikatnya  dalam  penyelenggaraan  negara  pemerintah  dapat  melaksanakan  amanah  yang diberikan  padanya  oleh  rakyat  yang  menguasakan  melalui  hak  pilihnya,  sehingga  adanya pemerintahan adalah bertugas untuk membawa masyarakatnya menuju pada kesejahteraan  (Ndraha, 2011)  tanpa  adanya  bermaksud  untuk  melakukan  korupsi  dan  melakukan  penyimpangan  (Ndraha, 2007).  Sesuai  dengan  konsep  legitimasi  bahwa  adanya  organisasi  pemerintahan  bertujuan  sejalan dengan  kepentingan  masyarakat  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  yang  diakui  dan  diterapkan  dalam norma dilingkungan masyarakat (Deegan, 2002), dan nilai tersebut yang diinginkan untuk diterapkan tanpa  melanggar  kode  etik  perilaku  pemerintahan  (Suchman,  1995).  Selain  itu  pemerintah  (yang memerintah) sebagai perwakilan rakyat (yang diperintah) memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, untuk itu perlu ditekankan agar konflik kepentingan tidak terjadi dalam proses ini (Jensen & Meckling, 1976) sehingga tidak memicu adanya biaya keagenan akibat dari  asimetris informasi yang merupakan penyimpangan aktivitas akuntansi yang sesungguhnya.

## 2.2  Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  merupakan  rangkaian  proses  integral  yang  akan  ditujukan  sebagai pedoman  tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  serta  menyeluruh  pada lingkungan  pusat  maupun  daerah  yang  ditujukan  untuk  melindungi  aset  ataupun  keuangan  yang dimiliki oleh institusi pemerintah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dijabarkan pada Nomor 60 tahun 2008 pasal 2 serta pasal 58 (2) dalam undang – undang 1 tahun 2004. Seperti halnya yang disampaikan oleh Coso (McNally, 2013) menyatakan bahwa terdapat setidaknya lima dimensi
dalam kriteria pengendalian internal : 1) lingkungan pengendalian, 2)penilaian atas risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi serta komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.

## 2.3  Sistem Pelaporan Keuangan
Akuntansi pertanggungjawaban dikatakan sebagai sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai  oleh  setiap  pusat  pertanggungjawaban,    untuk  itu  informasi  tersebut  dibutuhkan  oleh  para manajer  untuk  mengoperasikan  pusat  pertanggungjawaban  mereka  (Mowen  et  al.,  2017)  sebagai pedoman  pengambil  keputusan.  Dalam  akuntansi  pertanggungjawaban  bukan  hanya  menunjukkan terjadinya  penyimpangan  biaya  yang  diperlihatkan  dalam  laporan  kinerja  manajer  (ACFE,  2016), tetapi yang terutama adalah sebagai manfaat dengan memberi informasi bagaimana kegiatan yang menjadi  tugas  manajer  pusat  pertanggungjawaban  dilakukan,  sehingga  dengan  demikian  manajer dapat  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  dalam  mencapai tujuan  organisasi  sesuai  prinsip value for money (Mahmudi, 2018).

## 2.4  Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran merupakan rencana dalam bentuk tertulis yang membahas kegiatan suatu organisasi yang  dinyatakan  secara  nominal  atau  angka  kuantitatif  pada  jangka  waktu  yang  ditentukan,  dan umumnya selalu dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2007), dan dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang  (Bastian, 2010) dan juga memprediksikan dari masa lalu. Anggaran dapat juga selain berupa perencanaan yang diekspresikan secara kuantitatif dalam unit moneter  untuk  periode  satu  tahun,  namun  pada  dasarnya  anggaran  tidak  hanya  semata-mata merupakan  perpaduan  antara  rencana  dan  ramalan  yang  dinyatakan  dalam istilah  keuangan, tetapi juga  anggaran  dapat  juga  merupakan  sebuah  proses  negosiasi  antara  manajer  pusat pertanggungjawaban  dengan  atasannya  (Anthony  &  Young,  1999).  Pemerintah  daerah,  sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang disusun dengan pengetahuan anggaran yang memadai.

## 2.5  Sistem Informasi Akuntansi
Informasi  akuntansi  dapat  dikatakan  merupakan  kumpulan  sumber  daya  yang  didalamnya terdapat  faktor  seperti  manusia  dan  peralatan  yang  dirancang  untuk  mengubah  data  keuangan  dan data  lainnya  ke  dalam  informasi.  Informasi  tersebut  dikomunikasikan  lebih  lanjut  kepada  para pembuat  keputusan  (Susanto,  2017).  Lebih  lanjut  pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  sistem informasi  akuntansi  juga  merupakan  suatu  kumpulan  dari  berbagai  macam  sumber  daya,  seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi  sebuah  informasi  yang  berguna  bagi    para  penggunanya  (Bodnar  et  al.,  2012)  yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.6  Konflik Peran
Konflik  merupakan  ungkapan  sebuah  persepsi  mengenai  perbedaan  kepentingan  ( perceived divergence  of  interest ),  atau  suatu  kepercayaan  beranggapan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik  tidak  dapat  menemui  titik  temu  yang  sepaham  (Pruitt  G  &  Rubin,  2009).  Kepentingan yang  dimaksud  adalah  perasaan  orang  mengenai  apa  yang  sesungguhnya  diinginkannya,  dimana
perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari  banyak  sikap,  tujuan  dan  niatnya,  sedangkan  pengertian  peran  dimaknai  sebagai  bagian  yang dimainkan individu pada setiap keadaan dan cara tingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan (Davis & Newstrom, 2001). Konflik peran   terjadi akibat pemenuhan satu peran berakibat pada terganggunya pemenuhan peran lain (Baron & Byrne, 2000).

## 2.7  Pengembangan Hipotesis

## 2.7.1  Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Akuntansi  pertanggungjawaban  sebagai  sistem  pelaporan  bukan  hanya  untuk  menunjukkan terjadinya  aktivitas  namun  juga  memberikan  data  tentang  penyimpangan  anggaran  yang mengindikasikan  laporan  kinerja  kepemimpinan  (Prihanto  &  Gunawan,  2020)  dan  sistem pengendalian internal yang baik mampu mendeteksi. Penelitian yang dilakukan  (Mokoginta et al., 2017) menyatakan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan,  sedangkan  (Aditya  &  Surjono,  2017;  Faishol,  2016) menyatakan  hubungan  yang  positif  antara  kualitas  sistem  pelaporan  keuangan  terhadap  sistem pengendalian  internal.  Hubungan  yang  dibentuk  dari  variabel  ini  memiliki  perbedaan  dengan penelitian sebelumnya dimana sistem pengendalian internal pada penelitian sebelumnya digunakan sebagai variabel bebas, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan efektivitas penerapan  sistem  pengendalian  tersebut  atas  dasar  sistem  pelaporan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah apabila sistem pelaporan keuangan tidak berkualitas maka, sistem pengendalian internal juga tidak berfungsi dengan baik (Prihanto & Usmar, 2020) dan terjadi kecurangan. Untuk itu hipotesis penelitian satu menyatakan bahwa:
H1:   Sistem  pelaporan  keuangan  yang  baik  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  penerapan sistem pengendalian internal.

## 2.7.2  Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah daerah memberikan sasaran penggunaan anggaran yang tercakup dalam Rencana Strategik  Daerah  (Renstrada)  dan  Program  Pembangunan  Daerah  (Propeda).  Selain  itu,  kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat dalam menyusun anggaran (Prihanto & Suyanto, 2014), agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi pemerintah karena  sasaran anggaran yang jelas  akan  memudahkan  individu  untuk  menyusun  target-target  anggaran  berhubungan  dengan efektivitas  pengendalian  internal  dan  kinerja  organisasi  (Fitrawati  et  al.,  2017)  yang  meningkat. Selain itu dengan kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh pada sistem  pengendalian  intern ketika dijadikan  sebagai  variabel  intervening  yang  menghubungkan  pada  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Kaltsum  &  Rohman,  2017)  dan  efektivitas  kinerja  yang  tinggi  (Mardiasmo,  2004). Semakin  jelas  suatu  anggaran  dibuat  maka  akan  memudahkan  pelaksanaan  pengendalian  internal yang berkualitas, untuk itu hipotesis penelitian dua dapat dikemukakan sebagai berikut:
H2:  Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

## 2.7.3  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal
Sistem  informasi  akuntansi  digunakan  untuk  menghasilkan  sebuah  informasi  berupa  laporan keuangan yang digunakan untuk pihak yang berkepentingan dan mendukung efektivitas dan efisiensi operasional termasuk pengendalian internal (En & Suryandi, 2011; Maulana, 2015) termasuk dalam mengambil  keputusan  (Rahman.2009;  Hendriksen  2005)  serta  pengungkapan  informasi  keuangan kepada publik (Prihanto & Damayanti, 2020). Sistem informasi akuntansi yang dibangun dengan baik akan  menghasilkan  dan  menciptakan  terlaksananya  kemudahan  sistem  pengendalian  yang berkualitas,  dengan demikian hipotesis tiga dikemukakan sebagai berikut:
H3:   Sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  sistem  pengendalian internal

## 2.7.4  Konflik Peran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Konflik  peran  jika  dibiarkan  berpengaruh  dalam  menurunkan  bukan  saja  kontribusi  kerja pegawai  namun  juga  produktivitas  mereka  (Baron  &  Byrne,  2000)  terjadi  akibat  pemenuhan  satu peran berakibat pada terganggunya pemenuhan peran lain, dan permasalahan ini akan mengakibatkan suasana  kerja  yang  tidak  nyaman  dan  dampaknya  berpengaruh  terhadap  komitmen  organisasi (Kurniawan,  2013;  Yeni  &  Helmayunita,  2016)  karena  mengganggu  pencapaian tujuan  organisasi pada akhirnya pengendalian internal yang tidak efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem  pengendalian  internal  juga  melibatkan  manusia  sebagai  motor  penggerak  kegiatan  dan prosedur yang dilakukan. Semakin minimal konflik peran yang ada di organisasi, maka akan semakin efektif  pengendalian  internal  yang  dihasilkan,  untuk  itu  hipotesis  penelitian  empat  dikemukakan sebagai berikut:
H4:   Konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

## III.  METODE PENELITIAN

## 3.1  Desain Penelitian
Penelitian  dilakukan  menggunakan  pendekatan  asosiatif  hubungan  kausal  yang  menyatakan hubungan penyebab tidak efektifnya sistem pengendalian internal pada pemerintah yang dipengaruh oleh  faktor  antara  sistem  pelaporan,  kejelasan  anggaran,  sistem  akuntansi  keuangan,  dan  konflik peran. Kuesioner menggunakan skala persepsi (Likert, 1932) dengan penilaian 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (kurang setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju) dalam bentuk kuesioner tertutup yang  disebarkan.    Populasi  penelitian  adalah  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  sebanyak  49  unit,  dengan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan accidental sampling sehingga diperoleh   sampel total 111 ASN (Aparat Sipil Negara) sebagai unit analisis penelitian ini. Beberapa kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan responden yang berhak mengisi kuesioner didasarkan yang meliputi pejabat setingkat kepala, kepala bagian/bidang/sub dinas dan kepala subbagian/sub bidang/seksi. Analisis data yang digunakan  menggunakan uji hipotesis t sebagai  pengambilan  keputusan  diterima  atau  ditolak,  sedangkan  pengujian  sebelumnya menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen data primer (kuesioner) serta deskriptif statistik untuk memperoleh gambaran responden yang mengisi kuesioner penelitian.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Pengujian Validitas Dan Reliabilitas
Uji  validitas  data  untuk  mengetahui  instrumen  yang  digunakan  sejumlah  111  ASN  dapat digunakan dalam proses pengujian selanjutnya, nilai hasil perhitungan r lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,3550. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Validitas r hitung Note Reliabilitas     Note SP1 - SP7 0.356 – 0.642 Valid 0.718              Reliabel KSA1 - KSA7 0,412 – 0.732 Valid 0.813              Reliabel SIA1 - SIA7 0,457 – 0.717 Valid 0.677              Reliabel KP1 - KP9 0.453 – 0.872 Valid 0.822              Reliabel SPI1 - SPI8 0,561 – 0.900 Valid 0.791              Reliabel
Sumber : Hasil uji SPSS, n(obeservasi)  = 111
Responden  penelitian  sebanyak  111  orang  yang  juga  sebagai  unit  analisis  dengan  objek penelitian adalah SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan karakteristik jumlah laki-laki sebesar 65,8%, sedangkan perempuan hanya sebesar 34,2%. Mayoritas  responden berusia antara 41 – 50 tahun (34,2%) dengan lama bekerja 11 – 20 tahun (45,9%) dan latar belakang pendidikan S2 (47,7%).

## 4.2  Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  berganda  untuk  mengetahui  pengaruh  antar variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficient  Standardized Coefficient t Sig. B Std.Error Beta (Constant) 26.838 3.138 8.553  0.000 SP -0.305 0.116 -0.291 -2.633  0.005*** KSA 0.385 0.112 0.422 3.449  0.001*** SIA -0.104 0.091 -0.135 -1.134  0.125 KP 0.092 0.069 0.136 1.342  0.091* Adj R 2 = 12.8 F = 3.894 (0.05)
Observasi  = 111
Tingkat signifikansi : *=0.10, **=0.05, *** = 0.001, ****= 0.000 Dependen Variabel = SPI
Output regresi SPSS  pada tabel 2 dapat disimpulkan dalam persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:
SPI = 26,838 α – 0,305SP + 0,385KSA - 0,104SIA + 0,092KP + 3.138 ε
Keterangan:  SPI  (Sistem  Pengendalian  Internal),  SP  (Sistem  Pelaporan  Keuangan  Daerah),  KSA Kejelasan  Sasaran Anggaran),  SIA  (Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah),  KP  (Konflik  Peran),  ε  (eror),  β (Koefisien).
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  tidak  seluruh  hipotesis  penelitian  dapat  diterima dengan  tingkat  signifikansi  yang  sama,  serta  tidak  seluruh  hipotesis  penelitian  dapat  diterima. Hipotesis  yang  dapat  diterima  adalah  pada  H2  sedangkan  H1,  H3  dan  H4  tidak  dapat  diterima dikarenakan  memiliki  perbedaan  dengan  asumsi  hipotesis.  Pada  H1  semula  dihipotesiskan
berpengaruh positif sedangkan pada hasilnya berpengaruh negatif kendati memiliki tingkat signifikan yang  cukup  tinggi.  H3  semula  dihipotesiskan  berpengaruh  positif  namun  pada  pengolahan  hasil ternyata  tidak  signifikan,  sedangkan  pada  H4  semula  dihipotesiskan  negatif  namun  berdasarkan pengolahan data berpengaruh positif sehingga ketiga hipotesis tersebut tidak dapat diterima.

## 4.3  Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Berdasarkan hasil statistik melalui uji regresi berganda yang telah dilakukan, variabel sistem pelaporan  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  sistem  pengendalian  internal  dengan tingkat signifikansi < 0,01 namun demikian hasil tersebut tidak dapat mendukung hipotesis penelitian satu (H1) yang berarti hipotesis tersebut ditolak dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian  didukung  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  terjadinya  ketidakefektifan sistem pengendalian internal dapat disebabkan antara lain faktor manusia, sehingga membuat kinerja organisasi  menjadi  buruk  (Mokoginta  et  al.,  2017;  Prihanto  &  Gunawan,  2020)  karena  gangguan akibat tidak komitmen melakukan sistem dalam pelaporan tersebut. Sedangkan hasil penelitian ini juga  tidak  mendukung  dan  sejalan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa adanya  hubungan  antara  sistem  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dengan  efektifnya  sistem pengendalian internal (Aditya & Surjono, 2017; Faishol, 2016).
Sistem laporan keuangan dirancang akan memberikan bukti tentang berfungsi atau tidaknya sebuah  sistem  pengendalian  internal  agar  tidak  terjadi  penyimpangan,  berbedanya  hasil  penelitian yang diharapkan salah satunya dapat terjadi dengan adanya perubahan sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah yang mewajibkan pencatatan dilakukan secara akrual basis (PP 71 tahun  2010),  sehingga  secara historical memberikan  pengaruh  terhadap  pelaporan  yang  dilakukan oleh  SKPD.  Perubahan  pencatatan  tentunya  tidaklah  mudah  diterima  oleh  aparat  yang  melakukan tugas,  karena  disamping  bukan  dari  latar  belakang  akuntansi  yang  menduduki  jabatan  tersebut, diperlukan  pula  penguasaan  ketrampilan  yang  mumpuni  dalam  memahami  sistem  akrual  tersebut. Untuk  itu  pelatihan  dalam  rangka  menunjang  kompetensi  para  aparat  perlu  dilakukan,  selain  itu penyediaan  teknologi  virtual  yang  berbasis software akuntansi  perlu  diperkuat  mendukung  sistem pelaporan agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diharapkan.

## 4.4  Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Hasil  penelitian  melalui  pengolahan  data  statistik  menjelaskan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga  hipotesis  penelitian  dapat  diterima  yang  memiliki  tingkat  signifikansi  <  0.01.  Referensi penelitian sebelumnya sejalan yang menyatakan bahwa dengan sasaran yang tepat dan berfokus pada pencapaian  tujuan  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  program  (Prihanto  &  Suyanto,  2014), sehingga  secara  tidak  langsung  menciptakan  sistem  pengendalian  internal  yang  baik.  Sasaran anggaran  dengan  kejelasan  program  akan  memudahkan  pencapaian  target-target  dan  berkaitan dengan  efektivitas  pengendalian  internal  terutama  kinerja  organisasi  (Fitrawati  et  al.,  2017)  yang menjadi fokus organisasi karena berhubungan dengan akuntabilitas  instansi pemerintah (Kaltsum & Rohman,  2017)  karena  akan  menjadi  efektivitas  kinerja  yang  tinggi  (Mardiasmo,  2004)  bagi pemerintah.
Pengaruh  positif  yang  dihasilkan  dari  kejelasan  anggaran  dikarenakan  pada  sistem penganggaran  yang  ada  dilakukan  dengan  desain  baru  juga  pada  hakikatnya  mengutamakan
keselarasan  program  kegiatan  yaitu  antara  perencanaan  dengan  penganggaran,  hal  tersebut merupakan peranan dari Kementerian PPN atau Bappenas sebagai tempat mengelola, menyinergikan dan  mengoordinasikan  anggaran  tersebut  dan  menjadi  sangat  penting  bagi  keberlangsungan organisasi ( https://www.republika.co.id/berita/qcddcx383/pemerintah-akan-reformasi-sistem- penganggaran-negara ,  diakses  31-01-2020).  Tata  kelola  atau good  governance yang  dimaksudkan sebagai  proses  pelayanan  publik  yang  efisien,  sistem  pengadilan  yang  dapat  diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya melalui prinsip-prinsip dari good governance tersebut  diantaranya  efisien,  efektif,  keterbukaan,  kemandirian,  kepastian  hukum  dan  sebagainya. Kemudian adanya e-budgeting juga memberikan kontribusi yang positif dalam kualitas penganggaran pemerintah, menghindari dari penyimpangan atau kecurangan.

## 4.5  Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  prosedur  dan  mekanisme  yang  menyatakan  bahwa akuntansi  dapat  dilaksanakan  oleh  organisasi  sehingga  dapat  dilakukan  pengambilan  keputusan, namun  hal  tersebut  belum  mampu  berpengaruh  signifikan  terhadap  sistem  pengendalian  yang diterapkan  dengan  baik  dan  berkualitas  berdasarkan  hasil  pengolahan  statistik  tersebut  hipotesis penelitian tiga (H3) tidak dapat diterima dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 atau 0.10. Hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  sistem informasi  akuntansi  mempengaruhi  dan  mendukung  efektivitas  operasional  yang  secara  tidak langsung  juga  mempengaruhi  penerapan  sistem  pengendalian  internal  yang  baik  (En  &  Suryandi, 2011; Maulana, 2015). Dengan adanya hasil tersebut dapat disimpulkan walaupun tidak dapat secara keseluruhan, namun mengindikasikan terjadi permasalahan dalam pengelolaan dan penerapan sistem informasi akuntansi pada satuan kerja yang dapat mengakibatkan kegagalan kinerja organisasi.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  adalah  upaya  yang  dilakukan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  belum  sepenuhnya  siap  dan  mampu  secara  efektif  dalam mendukung  implementasi  SAP  berbasis  akrual.  Selain  itu  adanya  temuan  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang  menemukan permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) seperti  pada  pos  pencatatan  dan  pengakuan  piutang,  belum  ditindaklanjuti  pemeriksaan  tetap, Penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang
dan SK penghapusan dari gubernur
( https://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/18140211/BPK.Ada.Permasalahan.dalam.Pengelola an.Keuangan.DKI.Jakarta , diakses 31-01-2020) dan lain sebagainya. Faktor ini yang membuat sistem informasi  akuntansi  menjadi  tidak  berjalan  dengan  baik,  sehingga  pengendalian  internal  yang dihasilkan juga tidak mampu secara efektif diterapkan. Permasalahan ini membuat opini audit yang diperoleh  akan  menjadi  kurang  baik  sehingga  pengambilan  keputusan  strategis  pun  tidak  dapat dilakukan (Rahman.2009; Hendriksen 2005).

## 4.6  Konflik Peran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Hasil  pengolahan  data  statistik  menyimpulkan  bahwa  konflik  peran  berpengaruh  terhadap efektivitas  sistem  pengendalian  internal    dengan  tingkat  signifikansi  0,10  yang  berarti  hipotesis penelitian empat (H4) dapat diterima. Hasil juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Kurniawan, 2013;  Yeni  &  Helmayunita,  2016)  bahwa  konflik  peran  yang  bersifat  negatif  apabila  dibiarkan berkelanjutan akan mempengaruhi kinerja organisasi yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan akan menurunkan produktivitas mereka (Baron & Byrne, 2000). Konflik peran secara individu
maupun  kelompok  membuat  organisasi  menjadi  tidak  sehat  dikarenakan  terjadi  pertentangan,  dan ketidakharmonisan dalam mencapai tujuan organisasi, konflik peran juga dapat ditunjukkan dalam bentuk penyimpangan  perilaku yang dilakukan oleh penduduk organisasi yang disebabkan adanya konflik pada kepentingan tertentu (Jensen & Meckling, 1976) yang mengarah pada kecurangan.
Kecurangan  dimaksud  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  bukan  saja  memiliki  permasalahan ekonomi  dan  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  berpendidikan,  namun  kecurangan  juga dilakukan  oleh  mereka  yang  justru  memiliki  pendidikan  dan  tingkat  ekonomi  yang  mapan (Tuanakotta, 2007), atau bahkan dilakukan oleh pemimpin sekalipun (Prihanto et al., 2020). Untuk itu  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  memberikan  kepastian  dan  memungkinkan mencegah adanya kecurangan, serta penyimpangan yang terjadi pada organisasi karena konflik peran menyebabkan seseorang menjadi tidak komitmen pada tugas dan kewajibannya.

## V. PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Penelitian ini memberikan kontribusi secara khusus pada topik sistem pengendalian manajemen yang  sebelumnya  telah  diteliti  dengan  faktor-faktor  atau  variabel-variabel  yang  bervariasi  sebagai sebuah rangkaian upaya untuk meneliti pencapaian pengendalian internal yang efektif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem pelaporan keuangan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap  efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan daerah belum berfungsi dengan baik.
2. Kejelasan  sasaran  anggaran  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang mengindikasikan semakin baiknya  kejelasan  sasaran  anggaran  dapat  meningkatkan  efektivitas  sistem  pengendalian internal.
3. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap  efektivitas  sistem pengendalian  internal  pemerintah  daerah  DKI  Jakarta  yang  mengindikasikan  bahwa  besar kecilnya  nilai  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai pencapaian sistem pengendalian internal yang belum efektif.
4. Konflik  peran  terbukti  memiliki  pengaruh  secara  terhadap  efektivitas  sistem  pengendalian internal  pada  pemerintah  daerah  DKI  Jakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di lingkungan  organisasi  pemerintah  tidak  terjadi  konflik  peran,  sehingga  tidak  ada  pengaruh terhadap pencapaian sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

## 5.2  Implikasi
Penelitian memberikan kontribusi pada pemerintah agar dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal diperlukan aspek yang mendukung dari sistem informasi yang digunakan oleh para aparat. Sistem tersebut disertai dengan kemampuan dari sumber daya manusia yang mumpuni untuk  mempraktikkan,  menganalisis  dan  melakukan  pengendalian  terhadap  sejumlah  sistem informasi  akuntansi  yang  ada  di  pemerintahan.  Sementara  konflik  peran  perlu  diwaspadai  karena berpotensi  terhadap  tidak  efektifnya  sistem  yang  telah  dibangun,  serta  berpotensi  memunculkan konflik kepentingan yang mengarah pada kecurangan.

## 5.3  Keterbatasan
Penelitian dengan menggunakan kuesioner selalu memunculkan efek yang subjektivitas serta mengurangi tingkat akurasi dari suatu pernyataan yang dibuat oleh peneliti, selain itu populasi yang terbatas membuat penelitian ini tidak dapat diambil kesimpulan secara general karena hanya sebagian sampel yang digunakan.

## 5.4  Saran
Dalam rangka upaya pencapaian sistem pengendalian manajemen (internal) yang efektif dan efisien, maka instansi pemerintahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi sistem yang digunakan, agar mendeteksi apakah sistem yang digunakan berfungsi serta mampu dan layak untuk dapat menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan baik  bagi  khalayak  umum,  maupun  bagi  pihak-pihak  khusus  yang  berwenang.  Kemudian melakukan  evaluasi  terhadap  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah,  sehingga  sistem yang ada mampu membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  satuan  organisasi  yang  lebih  banyak  untuk mendapatkan  data  yang  lebih  akurat,  sehingga  mampu  untuk  menyimpulkan  hasil  secara keseluruhan dan lebih aktual.

## DAFTAR REFERENSI
ACFE. (2016). Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse .
Aditya,  O.  R.,  &  Surjono,  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , 2 (1), 49. https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64
Anthony,  R.  .,  &  Young,  D.  W.  (1999). Management  Control  in  Nonprofit  Organization .  Irwin McGraw-Hill Inc.
Apriani,  U.,  Karo,  K.  K.,  Yuliana,  F.,  Astika,  F.,  Darmawan,  R.,  Bustomi,  &  Umar,  H.  (2019). Pengaruh Independensi Pengawasan Internal terhadap Pencegahan Korupsi dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahkamah Agung RI). Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019 , 1–9.
Baron, R. A., & Byrne, D. (2000). Social Psychology (9th ed.). Allyn and Bacon.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar (Ketiga). Erlangga.
Bodnar, H., G., & William, S. H. (2012). Accounting Information System . Andi.
Davis, K., & Newstrom. (2001). Perilaku Dalam Organisasi (Ketujuh). Erlangga.
Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social And Environmental Disclosure : a Theoetical Foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 15 (3), 282–311. https://doi.org/10.1108/09513570210435852
En,  T.  K.,  &  Suryandi,  F.  A.  (2011).  Peranan  Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  Pengendalian Intern Aktivitas Pembelian Bahan Baku Guna Mencapai Penyerahan Bahan Baku yang Tepat Waktu (Studi Kasus pada Perusahaan “X” Bandung). Maksi , 2 (6).
Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Inter Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi
Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi , I (3), 205–212.
Fitrawati,  Kahar,  A.,  &  A,  M.  I.  (2017).  Pengendalian  intern  terhadap  akuntabilitas  kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( survei pada satuan kerja perangkat daerah ( skpd ) kabupaten parigi moutong ). E Jurnal KAtalogis , 5 , 177–184.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Kaltsum, U., & Rohman, A. (2017). SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL ( Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga ). Diponegoro Journal of Accountin , 1 (1), 1–14.
Kurniawan,  R.  A.  (2013).  Pengaruh  Konflik  Peran  Dan  Ketidakjelasan  Peran  Terhadap  Kinerja Auditor Internal. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives Of Psychology , 22 , 5–33. Mahmudi. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Revisi). UII Press.
Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Pubik . Andi.
Maulana,  R.  (2015).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Efektivitas  Pengendalian Internal  Penjualan  Pada  Pt.  Arta  Boga  Cemerlang  Cabang  Majalengka. Maksi  Jurnal Universitas Majalengka , 1–19.
McNally, J. S. (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One approach to an effective transition. " Strategic Finance 2013.
Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12 (2), 874–890.
Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, L. (2017). Dasar-dasar Akuntansi Manajerial . Salemba Empat.
Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan (Ketiga). Salemba Empat.
Ndraha, T. (2007). Kybernologi Sebuah Scientific Movement . Sirao Credentia.
Ndraha, T. (2011). Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru . Rineka Cipta.
Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 447–454. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26707
Prihanto,  H.,  &  Gunawan,  I.  D.  (2020).  Corruption  in  Indonesia  (  Is  It  Right  to  Governance  , Leadership and It to Be Caused ?). Journal of Economics and Sustainable Development , 11 (2), 56–65.
Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! Oceanide , 12 (2), 70–85.
Prihanto, H., & Suyanto, S. (2014). Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Efektifitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 1 (01), 38– 47. https://doi.org/10.35838/jrap.v1i01.57
Prihanto,  H.,  &  Usmar.  (2020).  FAKTOR  YANG  MENUNJANG  KUALITAS  PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Jurnal Akuntansi Dan Binsis Indonesia , 1 (2), 71–82.
Pruitt G, D., & Rubin, Z. J. (2009). Teori Konflik Sosial .
Rahim, S. A. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2017). Internal control weaknesses in a cooperative body : Malaysian experience. Int. J. Management Practice , 10 (2), 131–151.
Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy : Strategic And Institutional Approaches. Academy o/ Management Review , 20 (3), 571–610.
Susanto, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi : Pemahaman Konsep Secara Terpadu (Pertama).
Tuanakotta,  T.  M.  (2007). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif .  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Yeni, R. F., & Helmayunita, N. (2016). Pengaruh Konflik Peran, Pengawasan Laporan Keuangan, dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat). Wahana Riset Akuntansi , 4 (1), 767– 776. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7220