## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U’rs dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Armi 1 , Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A 2
1,2 Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung andiarmi.mclpg@gmail.com 1 , azay.bekasi@gmail.com 2

## ABSTRACT
The results of this paper provide an illustration that the causes of people using public roads for the Walimatul Urs event are, there is no land, there is no capital, there are  buildings  that  can  be  rented  too  far  from  the  house  that  has  the  Walimatul Urs event,  there  is  no  communication between the local government and permits that are not valid. not done to the department of transportation or to the police. The use of the road  for  the  Walimatul  'Urs  event  is  not  in  accordance  with the existing regulations because there are still people who do not report it to the relevant agencies or the police to ask for permission to use the road for the Walimatul 'Urs event, however, there are still alternative roads provided by the implementing party However, there is no permit because  the  community  does  not  understand  the  procedure  for obtaining a permit to use  the  road.  Sometimes  this  is  conveyed  only  when  it  is  less  than  2  days  when  the event  will  be  carried  out,  if  the  use  of  the  road  for  personal  purposes  results  in  not achieving  a  sense  of security and comfort in the community, especially since that part of the road is a very important part for road users, if that part of the road is disturbed by the community organizing events for their personal interests, of course the function of  the  road  is  not  optimally  achieved.  The  view  of  Islamic  law  regarding  the  use  of public roads for the Walimatul 'Urs event, does not conflict with Islamic law because it is  in  line  with  Islamic  legal  rules  which  do  not  interfere  with  other  community activities because they still provide alternative roads, not all roads are closed, whether there  is  a  permit  or  not.  from the village, related agencies and from the police in the sense that benefits are still prioritized because that is the most important thing.

## Keywords : use of public roads, walimahtul urs, fiqh
ABSTRAK
Hasil  penulisan  ini  memberikan  gambaran  bahwa  penyebab  masyarakat menggunakan  jalan  umum  untuk  acara  Walimatul  ‘Urs    yaitu,  tidak  adanya  lahan, belum adanya modal, terdapat gedung yang bisa disewa terlalu jauh dari rumah yang memiliki acara Walimatul Urs, tidak adanya komunikasi antara pemerintah setempat serta  perizinan  yang  tidak  dilakukan  kepada  dinas  perhubungan  maupun  kepada kepolisian.  Penggunaan  jalan  untuk  acara  Walimatul  ‘Urs,  belum  sesuai  dengan aturan  yang  ada  kerena  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  melaporkannya  kepada pihak  dinas  terkait  maupun  kepada  pihak  kepolisan  untuk meminta izin penggunaan jalan  untuk  acara  Walimatul  ‘Urs  ,  namun  demikian  tetap  ada  jalan  alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pahamnya masyarakat  mengenai  tata  cara  mendapatkan  izin  penggunaan  jalan  tersebut. Terkadang  hal  tersebut  baru  disampaikan  pada  saat  kurang  2  hari  acara  akan dilaksanakan,  jika  penggunaan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi  tersebut mengakibatkan  tidak  tercapainya  suatu  rasa  aman  dan  nyaman  di  dalam masyarakat,  apalagi  bagian  jalan  tersebut  merupakan  bagian  yang  sangat  penting

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
bagi  pengguna  jalan,  bila  bagian  jalan  tersebut  terganggu  oleh  masyarakat  yang menyelenggarakan  acara  untuk  kepentingan  pribadinya,  tentu  fungsi  jalan  tidak tercapai  secara  optimal.  Pandangan  hukum  Islam  terhadap  penggunaan jalan umum untuk  acara  Walimatul  ‘Urs  ,  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam karena sudah sejalan  dengan  aturan  hukum  Islam  yang  dimana  tidak  mengganggu  aktivitas masyarakat  yang  lainnya  karena  tetap  memberikan  jalan  alternatif  tidak  semua badan  jalan  ditutup,  ada  izin  maupun  tidak  ada  izin  dari  pihak  desa,  dinas  terkait maupun  dari  pihak  kepolisian  dalam  artian  kemaslahatan  tetap  diutamakan  karena itu merupakan hal yang paling utama.
Kata kunci: penggunaan jalan umum, walimahtul urs , fiqih
Pendahuluan
Jalanan  umum  merupakan  fasilitas  umum  yang  disediakan  untuk semua  orang,  sedangkan Walimatul  ‘Urs termasuk  sebagai  penggunaan  jalan untuk  kepentingan  pribadi.  Penggunaan  jalan  yang  bersifat  pribadi  antara lain  untuk  pesta  perkawinan,  kematian,  atau  kegiatan  lainnya.  Jalan  yang digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  ini  adalah  jalan  kabupaten,  jalan  kota, dan jalan desa.
Keterbatasan  lahan  merupakan  masalah  yang  krusial  yang  sering terjadi  di  masyarakat  baik  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan  maupun masyarakat  yang  ada  di  perkotaan.  Salah  satu  penyebabnya  yaitu  semakin banyaknya  pembangunan  yang  terjadi  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan, akibat  keterbatasan  lahan  ini,  masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk mengadakan  pesta  pernikahan  maupun  acara-acara  lain  yang  membutuhkan lokasi  yang  besar  untuk  menampung  tamu  undangan.  Bagi  orang  kaya tentu hal  ini  tidak  menjadi  masalah  mereka  bisa  saja  menyewa  gedung  ataupun hotel  untuk  melangsungkan  acara  pernikahan  anaknya.(Sufiarna, Peraturan Jalan Umum dan Alternatif , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93)
Maka  penerapan  suatu  hukum  sangat  perlu  ditegaskan  agar masayarakat tidak  menggunakan  jalan  dengan  seenaknya  tanpa mempertimbangkan  pengguna  jalan  yang  lainnya,  dalam  hukum  positif penulis  menggunakan  tiga  Undang-Undang  yang  menjelaskan  tata  cara penggunaan  jalan  untuk  suatu  kegiatan  yang  bersifat  pribadi yang dalam hal ini  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012  Tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  dalam  Keadaan  Tertentu  dan Penggunaan  Jalan  Selain  Untuk  Kegiatan  Lalu  Lintas, Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Penggunaan  Jalan,  dan  Undang-Udang  Nomor  38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Di  dalam  hukum  Islam  menganggu  ketenangan  orang lain, merupakan perbuatan  yang  tidak  dibenarkan  pula  dalam al-Qur’an, hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Ahzab/33:  58;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Artinya :
“Dan  orang-orang  yang  mengganggu  orang-orang  yang  mu’min  dan mu’minat  tanpa  kesalahan  yang  mereka  perbuat,  maka  sesungguhnya mereka  telah  memikul  kebohongan  dan  dosa  yang  nyata.”(Kementerian Agama  RI,  Al-Quran  dan  Terjemahan , Jakarta:  Al-  Huda  Kelompok  Gema Inzani, 2005), h. 678.) Firman Allah :
“Dan  orang-orang  yang  mengganggu  orang-orang  yang  mu’min  dan mu’minat  tanpa  kesalahan  yang  mereka  perbuat”.  Yakni  mereka  yang menuduh  orang-rang  mukmin  dengan  tuduhan  yang  tidak  pernah  mereka lakukan.  “maka  sesungguhnya  mereka  telah  memikul  kebohongan  dan  dosa yang nyata ”.
Inilah  kebohongan  yang  besar  ( al-bukhtul  kabir )  yaitu  menceritakan atau  menyebarkan  berita-berita  buruk  yang  tidak  pernah  dilakukan  oleh orang-orang  mukmin  dengan  tujuan  mengungkap  keburukan  dan kekurangan  mereka.  Yang  paling  banyak  terkena  ancaman  ini  adalah  orang- orang  yang  kafir  terhadap  Allah  dan  Rasul-Nya,  setelah  itu  golongan ya fidhah, yaitu  mereka  yang  selalu  membuka  keburukan  keburukan  Sahabat Nabi  serta  mengungkap  aib-aib  mereka,    padahal  Allah  telah  membebaskan mereka  dari  keburukan  tersebut.  Mereka  menggambarkan  sifat-sifat  para Sahabat  tersebut  dengan  gambaran  yang  berbeda  dengan  yang dikemukakan oleh Allah.
Sesungguhnya  Allah  sendiri  yang  telah  menggambarkan  bahwa  Dia meridhai  golongan  Muhajirin  dan  Anshar.  Bahkan  Allah  memuji  sifat-sifat mereka.  Orang-orang yang bodoh itu mengumpat para sahabat, menyebutkan kekurangan-kekurangan  mereka  dan  menunturkan  tentang  mereka  sesuatu yang  tidak  pernah  dan  tidak  akan  pernah  mereka  melakukan  selama- lamanya.  Pada  hakikatnya  manusia-manusia  semacam  itu  memiliki hati yang keras.  Mereka  mencela  orang-orang  terpuji  dan  memuji  orang-orang  tercela. (Furi,  Syaikh  Shafiyyur  al-Mubarak, Tafsir  Ibnu  Katsir  /  Syaikh  Shafiyyur Rahman  al-  Mubarakfuri, Penerjemah;  Abu  Ihsan  al-Atsari  Jilid  7  (Cet.  VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 369-370).
Padahal  hukum  dibentuk  sebagai  alat  kontrol  bagi  masyarakat  agar masyarakat  tidak  melanggar  peraturan  atau  norma  yang  berlaku  di masyarakat,  sehingga  tercapainya  suatu  rasa  aman  dan  nyaman  di  dalam masyarakat.  Bagian  jalan  tersebut  merupakan  bagian-bagian  yang  sangat vital  bagi  pengguna  jalan.  Bila  bagian  jalan  tersebut  terganggu  oleh masyarakat  yang  menyelenggarakan  acara  untuk  kepentingan  pribadinya, tentu  fungsi  jalan  tidak  tercapai  secara  optimal.  Hal  ini  juga  akan menimbulkan  kekacauan  bagi  para  pengguna  jalan  yang  melintas  ( Kurniawan Tri Wibowo, Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan (Jakarta : Rajawali Pers. 2001), h. 57-62).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  ingin  mengkaji  lebih  dalam persoalan  penggunaan  jalan  dalam  melakukan  acara walimatul  ‘urs sehingga hasil  yang  didapatkan  tersebut  akan  dikaitkan  dengan  aturan  hukum  Islam, sehingga  dapat  disampaikan  kepada  masyarakat  tentang  tata  cara  dalam melakukan  acara walimatul  ‘urs dengan  menggunakan  jalan  agar  tidak mengulangi  kesalahan  yang  sering  dilakukan,  sehingga  penulis  memilih judul “Penggunaan  Jalan  Umum  Untuk  Acara Walimatul  ‘urs Perspektif  Hukum Islam,  yang  memunculkan  masalah  Apa  penyebab  dan  bagaimana  perspektif hukum  Islam  terhadap  penggunaan  jalan  umum  untuk  acara walimatul  ‘urs . Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  masyarakat  menggunakan jalan umum untuk acara Walimatul ‘urs ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Metode
Dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  penelitian  dengan  cara  mengkaji  dan menelaah  data  yang  berasal  dari  sumber-sumber  kepustakaan,  baik  berupa buku,  makalah,  majalah,  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  Penggunaan  Jalan Umum  Untuk  Acara Walimatul  ‘urs Perspektif  Hukum Islam.  Pendekatan yang penulis gunakan  dalam artikel ini yaitu pendekatan  normative syar’i.
Dari  penelitian  yang  dilakukan,  akan  terdapat  dua  sumber  data  yaitu, data  primer  dan  data  sekunder.  Sementara  untuk  teknik  mengelola  data  yaitu dengan  mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku,  jurnal, majalah,  dan  makalah)  kemudian  dari  data-data  yang  tersebut,  penulis melakukan  analisa  dengan  metode  berpikir  induktif  serta  menganalisa  dengan cara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Penggunaan  Jalan  Umum  adalah  fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah  untuk  dilalui  oleh  prasarana  transportasi  darat,  baik  itu  berada di  bawah  tanah  maupun  di  atas  air,  yang  memiliki  berbagai  macam  aturan dan  sanksi  adminitrasi  bagi  penggunanya  yang  melanggar  (Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam  Keadaan  Tertentu  Dan  Penggunaan  Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).
Walimah secara  bahasa  bermakna  pertemuan,  berasal  dari  kata Al- walamu .  Ini  dikarenakan  kedua  mempelai  melakukan  suatu  pertemuan. Sedangkan  menurut  istilah  yaitu  hidangan/santapan  yang  disajikan  pada pesta  pernikahan.  Maksudnya  yaitu  makanan  yang  secara  khusus disediakan dalam  acara  pesta pernikahan ( Walimah Al-Ursy). Di dalam kamus dikatakan bahwa  walimah  yaitu  makanan  pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap  oleh  para  tamu  undangan.  (Ahmad  Sarwat, Ensiklopedia  Fikih Indonesia:Pernikahan, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.141). Walimatul  Urs adalah  hajatan  dalam  rangka  mensyukuri  atas  karunia yang  telah  Allah  berikan  karena  akad  perkawinan  telah  terlaksana  dengan menghidangkan  makanan  atau  dapat  juga  diartikan  suatu  perayaan pernikahan  disertai dengan  pengadaan  jamuan makanan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Walimatul  urs bertujuan  untuk  mengungumkan  pernikahan  kepada khalayak  agar  terhindar  dari  perspektif  negatif  dari  masyarakat  yang mengira  bahwa  orang  yang  sudah  melakukan  akad  nikah  tersebut  telah melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  syara’  atau  telah  berzina karena  tidak  diketahuinya  status  pernikahan.  Dimana  zina  merupakan perbuatan  kotor  dan  keji  yang  dilarang  oleh  semua  Agama  dan  tidak  bisa diterima  oleh  akal.(Sri  Ekayanti  dan  Muhammad  Saleh  Ridwan,  Status Pernikahan  Setelah  Sumpah  Li’an  (Studi  Komparatif  antara  Pandangan Mazhab  Hanafi  dan  Kompilasi  Hukum  Islam), Shautuna Vol.  1  No.  3 (September2020).  Ajang  untuk  menyampaikan  kepada  masyarakat  bahwa pasangan  ini  telah  menikah  dan  menjauhi  diri  dari  perbuatan  zina merupakan  tujuan dari diadakannya pesta pernikahan.
Walimah juga  dapat  diartikan  dengan  kata walm yang  berarti perhimpunan,  karena  pasangan  suami  istri berhimpun. Walimatul ‘urs adalah hidangan  khusus  dalam  acara  pernikahan  yang  dalam  kamus  bahasa  Arab makna walimatul‘urs adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang  dibuat  untuk  undangan  yang  lainnya  (Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah , diterjemahkan  oleh,  H.  Kamaluddin  A.  Marzuki,  dengan  judul: Fikih  Sunnah (Jilid  VIII,  Cet.  I;  Jakarta:  Cakrawala  Publishing,  2008),  h.  215.).  Jadi  acara walimatul  ‘urs adalah  acara  pesta  perkawinan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  yang  lainnya bahwa  anak  mereka  telah  melakukan  akad  perkawinan  yang  sesuai  dengan ajaran Islam dan sah sebagai  pasangan  suami istri.
Hukum  dasar walimah adalah mustahaab ,  yaitu  dianjurkan.  Namun, menurut  sebagian  ulama  hukumnya  wajib.  Hal  ini  mengingat  manfaat  dan madharat  yang  akan  muncul  jika  tidak  dilaksanakan walimah setelah pernikahan.(Khaerul  Fahmi  Dan  Zahratul  Iftikar,  Mengukir  Peradaban, (Bantul:CV. Masyhida, 2019) h.174.)
Macam-macam Walimah
a. Walimah‘Urs .  Walimah  yang  diselenggarakan  mensyukuri  untuk pernikahan.
b. Walimah  Aqiqah .  Walimah  yang  diselenggarakan  untuk  mensyukuri kelahiran anak.
c. Walimah  Khurs .  Walimah  yang  diselenggarakan  untuk  mensyukuri keselamatan  istri dari talak.
d. Walimah  Naqi’ah .  Walimah  yang  diselenggarakan  untuk  menyambut kedatangan  musafir yakni orang yang baru tiba dari bepergian.
e. Walimah  Wakirah. Walimah  yang  diselenggarakan  untuk  mensyukuri renovasi rumah.
f. Walimah  Wadimah .  Walimah  yang  diselenggarkan  ketika  ditimpa musibah.
g. Walimah Ma’dubah . Walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
h. Walimah  I’dzar/Walimatul  Khitan .  Walimah  yang  diselenggarakan  untuk mensyukuri khitanan anak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hukum  menghadiri Walimah menurut  pendapat  jumhur  fukaha  dan mazhab  Maliki,  Syafi’i,  Hambali  dan  sebagian  mazhab  Hanafi  bahwa  wajib mengahadiri  walimah.  Ada  batasan  kewajiban  menghadiri  yakni  bagi  orang yang  diundang  bersifat  spesifik  baik  undangannya  utusan  maupun  tulisan menurut  mazhab  Maliki,  Syafi’I  dan  Hambali.(Abdul  Syatar  and  Chaerul Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia , Gowa: Alauddin  University Press, 2021). Mayoritas  ulama  mahab  Hanafi,  sebagian  Syafi’i  dan  Hambali mengatakan  bahwa  sunah  hukumnya  menhadiri walimatul  ‘urs .  Karena esensi  dari walimah ialah  memperoleh  harta  dan  menuntut  makan. Sementara  hal  demikian  tidak  wajib.  Sebagian  ulama  mazhab  Syafi’i  dan Hambali menyebutkan bahwa hukum menghadiri walimah fardu kifayah. Jadi dosa  bagi  orang  yang  tidak  diundang  tidak  ada  yang  hadir  pada  walimah tersebut.  Akan  tetapi  gugur  bagi  lainnya  apabila  salah  satu  orang  yang diundang  menghadiri  walimah.
Agar  walimah  yang  diselenggrakan  seperti  yang  diharapkan  dalam ajaran  islam,  adab  atau  tata  cara  walimah  telah  diuangkapkan  oleh  Syekh Abdul  Aziz  bin  Fathi  as-Sayyid  Nada  dalam Mausuu’atul  Aadaab  al- Islaamiyyah yakni adalah sebagai berikut:
a. Sebuah walimah hendaknya dilaksanakan  dengan niat yang benar.
b. Menyajikan hidangan  berdasarkan  kemampuan.
c. Seorang  muslim  yang  mengadakan  walimah  hendaknya  mengundang karib kerabat, tetangga, dan rekan-rekan segama.
d. Mengundang  orang  shalih,  Diharapkan  keberkahan  dari  doa-doa  yang dipanjatkan  dengan diundangnya  orang orang shalih.
e. Tidak  menyelenggarakan  walimah  dengan  cara  berlebihan  dan menghambur-hamburkan  uang.
f. Menghormati  waktu  shalat,  ketika  adzan  sudah  dikumandangkan, hendaknya  memberitahukan  serta  mengajak  para  tamu  untuk  shalat berjamaah  meski  walimah  masih  dilaksanakan  karena  jika  melibatkan Allah di segala urusan  maka keberkahan akan terus mengalir.
g. Senantiasa  menghindari  syirik  dan  khufarat,    sebagai  seorang  muslim tidak  boleh  percaya  pada  hal-hal  yang  mengarah  pada  perbuatan  syirik dan  khufarat.  Seperti mempercayai pawang hujan sebagai pelindung pada saat  terjadi  hujan  ketika  walimah  dilaksanakan  serta  mempercayai adanya  hari-hari  baik  untuk  melangsungkan  acara  walimah.  (Floweria, Perfect Dreamy Wedding, Jakarta: Gema Insani, 2015,  h.118).
Walimah  disunahkan  dimulai  sejak  akad  dan  tidak  ada  akhir waktunya.  Namun  walimah  lebih  utama  untuk  diselenggarakan  setelah adanya  hubungan  intim antara suami istri. Ini sesuai amaliah Rasulullah SAW yakni  beliau  enggan  melaksanakan  walimah  kecuali  sudah  melaksanakan hubungan  intim.  Adapun  menurut  sebagaian  ulama  waktu  pelaksanaan walimah  disunahkan  7  hari  bagi  perawan  dan  3  hari  bagi  janda,  untuk sesudahnya  hukumnya qada.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sunah  melakukan  walimah  dua  kali  bagi  seseorang  yang  sudah menikah  dua  kali  mengadakan  walimah  tersendiri  adalah  utama  namun  jika dimaksudkan  mengadakan  dua  akad  pernikahan  dengan  walimah  sekali maka ini dianggap cukup. Beberapa hikmah diadakannya walimah antara lain sebagai  berikut sebagai berikut :
a. Sebagai  ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
b. Sebagai  tanda  bahwa  kedua  orangtua  telah  menyerahkan  anak  gadis mereka kepada suaminya.
c. Sebagai  tanda untuk membuka  lembaran baru dalam ikatan suami istri.
d. Sebagai  tanda bahwa proses akad nikah telah terealisasi.
e. Sebagai pengunguman pada masyarakat terhadap resminya pernikahan.(Sudarto, Fikih  Munakahat, Yogyakarta:  Deepublish,  2017,
h.72)
Agama  Islam  telah  mensyari’atkan  kepada  kita  semua  untuk mengumumkan  sebuah  pernikahan.  Hal  itu  bertujuan  untuk  membedakan dengan  pernikahan  rahasia  yang  dilarang  keberadaannya  oleh  Islam.  Selain itu,  pengumuman  tersebut  juga  bertujuan  untuk  menampakkan  kebahagiaan terhadap  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  Allah  swt  kepada  seorang  mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka  negatif dari pihak lain. Tidak  akan  ada  yang  curiga,  seorang  laki-laki  berjalan  berduaan dengan  seorang  wanita,  itulah  sebabnya  Allah  swt  memerintahkan  kepada umat  Islam  untuk  menyiarkan  akad nikah atau mengadakan suatu walimatul ‘urs untuk  mengumumkan  acara  perkawinannya  di  proses walimatul  ‘urs pada  khalayak  umum  (Muhammad  Ali Ash-Shabuni, Hadiah Untuk Pengantin (Jakarta: Mustaqim, 2001), h.30).
Berdasarkan  pendapat  ahli  bahasa  di  atas  untuk  selain  kesempatan perkawinan  tidak  digunakan  kata Walimah meskipun  juga  menghidangkan makanan,  untuk  acara  jamuan  makan  untuk  khitanan  disebut  , ةرزع لا sedangkan  jamuan  untuk  kelahiran  anak  disebut ةس رخ لا ,  untuk  jamuan kembalinya  orang  yang  hilang  disebut ةع ی ق ن لا ,  kata ةق ی ق ع لا digunakan untuk  sembelihan  bagi  anak  yang  lahir.(  Amir  Syarifuddin,  Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antar  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), h. 155). Walimah berasal  dari  kata Walimah ةمی لو yang  artinya  pesta  makan.(  Muhammad Yunus, Kamus  Indonesia-Arab,  Arab-Indonesia (Cet.  I;  Surabaya:  Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345).
Menurut  Sayyid  Sabiq,  “ Walimah juga  dapat  diartikan  dengan  kata walm yang  berarti  perhimpunan,  karena  pasangan  suami  istri  berhimpun.
Walimatul  ‘ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau  setiap  makanan  yang  dibuat  untuk  undangan  yang  lainnya  (Sayyid

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  diterjemahkan  oleh,  H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: Fikih Sunnah , h. 215).
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  maka  yang  dimaksudkan  dengan walimatul  ‘urs adalah  perayaaan  pengantin  sebagai  ungkapan  rasa  syukur atas  pernikahannya,  dengan  mengajak  sanak  saudara  beserta  masyarakat untuk  ikut  berbahagia  dan  menyaksikan  peresmian  pernikahan  tersebut, sehingga  mereka  dapat  ikut  serta  menjaga  kelestarian  keluarga  yang dibinanya  dan  agar  tidak  menimbulkan  kecurigaan  dari  masyarakat mengenai  pernikahannya,  sehingga  dianggap  melakukan  perbuatan  yang tidak  dibolehkan  syara’  (berzina)  karena  belum  diketahui  status pernikahanya,  juga  sebagai  rasa  syukur  pada  momen  yang  sangat membahagiakan  dalam  kehidupan  seseorang,  maka  dianjurkan  untuk mengadakan  sebuah  pesta  perayaan  pernikahan  dan  membagi  kebahagiaan itu  kepada  orang  lain.  Jadi,  pada  dasarnya walimatul  ‘urs merupakan  suatu pengumuman  pernikahan  pada masyarakat.
Islam  juga  membolehkan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  memeriahkan perkawinannya  dengan  mengadakan  hiburan,  namun  tetap  dalam  kondisi yang  wajar  dan  sesuai  dengan  tuntutan  syariat  Islam.  Hiburan  yang menonjolkan  syahwat  atau  yang  dapat  merangsang  hasrat  seksual  orang tidak  diperbolehkan.  Begitu  juga  dengan  ketentuan  lain  yang  berkenaan dengan  konsepsi  tersebut  harus  selalu  diperhatikan  dalam  acara walimatul ‘urs ,  seperti  tidak  diperbolehkannya  bercampur  antara  laki-laki  dengan perempuan  disatu  tempat,  atau  larangan  yang  berkenaan  dengan penampakan  aurat perempuan.
Jumhur  ulamapun  sepakat  bahwa  mengadakan walimatul  ‘urs itu hukumnya sunnah mu’akkad. Hal ini berdasarkan  hadits Rasulullah  SAW, Artinya :
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ali  Telah  menceritakan  kepada  kami Sufyan  ia  berkata;  Telah  menceritakan  kepadaku  Humaid  bahwa  ia mendengar  Anas  radliallahu  'anhu  berkata;  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam pernah  bertanya  kepada  Abdurrahman  bin  Auf  saat  ia  menikahi  seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran  biji  berupa  emas."  Dan  dari  Humaid;  Aku  mendengar  Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di  tepat  kediaman  orang-orang  Anshar.  Lalu  Abdurrahman  bin Auf tinggal di kediaman  Sa'd  bin  Ar  Rabi'.  Sa'd  bin  Rabi'  pun  berkata  padanya,  "Aku  akan membagi  hartaku  kepadaku  dan  menikahkanmu  dengan  salah  seorang isteriku."  Abdurrahman  berkata,  "Semoga  Allah  memberi  keberkahan  pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga  ia  mendapatkan  keuntungan  berupa  keju  dan  samin,  dan  ia  pun, menikah.  Maka  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Adakanlah Walimah  meskipun  hanya  dengan  seekor  kambing."  (hr.  Al-bukhari  dan Muslim)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimatul ‘urs itu boleh  diadakan  dengan  makanan  apa  saja  sesuai  kemampuan.  Hal  itu ditunjukkan  oleh  Nabi  SAW,  bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam mengadakan. walimatul  ‘urs bukan  membedakan  atau  melebihkan salah satu dari  yang  lain,  tetapi  semata-mata  disesuaikan  dengan  keadaan  ketika  sulit atau  lapang.(  Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006),  h.  151).  Dalam walimatul  ‘urs ,  kedua  belah  pihak  yang  berhajat  juga dianjurkan  untuk  memperhatikan  nasib  si  miskin,  karena  pada  dasarnya Islam  tidak  membolehkan  adanya  pengabaian  atas  kehidupan  orang  miskin. Kebahagiaan  yang  ada  dalam walimatul  ‘urs nikah  akan  dipandang  sia-sia seandainya  pihak  yang  berhajat  dalam  upacara  tersebut  mengabaikan  orang miskin. Ibnu  Hazm  menjadikan  lafal ل  و ل  و ة dalam  hadits  tersebut  sebagai dalil  keharusan  mengdakan  sebuah walimatul  ‘urs .  Menurut  beliau,  fi’il  amr dalam  hadits  tersebut  mengandung  perintah  wajib  (  Abdul  Aziz  Ishaq, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Ichtiar  Van  Baru  Hoeve,  Jakarta,  1996),  h.  191). Ada  juga  sebagian  ulama  yang  berpendapat bahwa mengadakan Walimah al- ’urs adalah  fardhu  kifayah.  Yang  dimaksud  tersebut  adalah  apabila  ada  satu orang  atau  lebih  pada  satu daerah yang telah melaksanakan Walimah al-‘urs, maka  telah  dianggap  cukup  (Taqiyudin  Abi  Bakar, Khifayatul  Ahyar ,  Juz  II (CV.  Toha  Putra,  t.t, Semarang), h. 68.). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  Rasulullah  saw  menganjurkan  untuk mengadakan Walimah al-‘urs.
Namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  bersifat  wajib,  melainkan  sunnah. Dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuannya  dan  tidak  ada  batasan harus  demikian  dalam  melaksanakan Walimah al-‘urs.  Meskipun  demikian Walimah al-‘urs  tidak  mempengaruhi  sah  tidaknya  pernikahan,    Artinya  : “Telah  menceritakan  kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada  kami  Sufyan  dari  Manshur  bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah  ia  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  mengadakan Walimah  terhadap  sebagian  dari  isteri-isterinya,  yakni  dengan  dua  Mud gandum.(Imam  Az-Zabidi,  Ringkasan  Hadits  Sahih  Al-Bukhari,  Cet.  I;  Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h.916).
Beberapa  hadit  diatas  menunjukkan  bahwa walimatul  ‘urs itu  boleh diadakan  dengan  makanan  apa  saja,  sesuai  kemampuan.  Hal  itu  ditunjukan oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Bahwa  perbedaan-perbedaan walimatul  ‘urs beliau  bukan  membedakan  atau  melebihkan  salah  satu  dari  yang  lain,  tetapi semata-mata  disesuaikan  dengan  keadaan  ketika  sulit  atau  lapang(M.A Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat, Cet.  III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013,  h.  33) walimatul  ‘urs wajib  tetapi  tidak  berarti  bahwa  syahnya  suatu acara walimatul  ‘urs misalkan  pernikahan  tergantung  padanya.  Pernikahan dianggap  sah  jika  syarat-syarat  dan  rukunnya  terpenuhi,  walaupun  tanpa walimatul  ‘urs .  (Syeh  Mahmud  Mahdi  Al-Istanbuli, Kado  Pernikahan  jilid.  2, Jakarta: Qisthi Press, 2012, h.429).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Jalan  yang  disediakan  oleh  Negara  untuk  masyarakat  supaya digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan  prasarana  transportasi  darat  yang meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas  umum.  Sehingga kategori jalan dibagi menjadi beberapa  bagian, seperti :
1. Pengaturan  jalan  adalah  kegiatan  perumusan  kebijakan  perencanaan, penyusunan  perencanaan  umum,  dan  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  jalan.
2. Pembinaan  jalan  adalah  kegiatan  penyusunan  pedoman  dan  standar teknis,  pelayanan,pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  serta  penelitian dan pengembangan  jalan.
3. Pengembangan  jalan  adalah  kegiatan  pemograman  dan  penganggaran, perencanaan  teknis,pelaksanaan  kontruksi,  serta  pengoperasian  dan pemeliharaan  jalan.
4. Pengawasan  jalan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan tertib pengaturan,  pembinaan,  dan pengembangan  jalan.
5. Penyelenggaraan  jalan  adalah  pihak  yang  melakukan  peraturan, pembinaan,  pembangunan,  dan  pengawasan  jalan  sesuai  dengan kewenangannya.
Jalan  bebas  hambatan  adalah  jalan  umum  untuk  lalu  lintas  menerus dengan  pengendalian  jalan  masuk  secara  penuh  dan  tanpa  adanya persimpangan  sebanding  serta  dilengkapi  dengan  papan  ruang  milik jalan.(Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2012  Tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam  Keadaan  Tertentu  Dan Penggunaan  Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas).
Penggunaan  jalan  untuk  pesta  pernikahan  termasuk  sebagai penggunaan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi.  Jika  penggunaan  jalan  untuk kepentingan  pribadi  tersebut  mengakibatkan  penutupan  jalan,  maka penggunaan  jalan  dapat  diizinkan  apabila  ada  jalan  alternatif  dan  harus  ada izin  penggunaan  jalan  yang  diberikan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Pesta  pernikahan  dengan  memasang  tenda  yang  menghalangi sebagian  jalan  raya  termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu  lintas  berdasarkan  pasal  15  (2)  dan  (3)  berdasarkan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam  Keadaan  Tertentu  Dan  Penggunaan  Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas), yang menyebutkan :
(2) Penggunaan  jalan  kabupaten,  jalan  kota  dan  jalan  desa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  huruf  c,  huruf  d,  dan  huruf  e  dapat  diizinkan untuk  kepentingan  umum  yang  bersifat  nasional,  daerah,  dan/atau kepentingan  pribadi.
(3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan  penutupan  Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.
Penggunaan  jalan  selain  untuk  kegiatan  lalu  lintas  adalah  kegiatan yang  menggunakan  ruas  jalan  sebagian  atau  seluruhnya  di luar fungsi utama

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dari  jalan.  Penggunaan  jalan  untuk  pesta  pernikahan  termasuk  sebagai penggunaan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi.  Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian,  atau kegiatan lainnya.
Jika  penggunaan  jalan  tersebut  mengakibatkan penutupan jalan, harus ada  izin  penggunaan  jalan  yang  diberikan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Polri  nantinya  akan  bertanggung  jawab  menempatkan  petugas pada  ruas  jalan  untuk  menjaga  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  berdasarkan  yang  terdapat  dalam pasal  17  (1),  (2)  dan  (3).  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pengaturan  Lalu  Lintas  Dalam Keadaan  Tertentu Dan Penggunaan  Jalan Selain Untuk Kegiatan  Lalu Lintas.
Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala bagian jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas permukaan  tanah,  dibawah  permukaan  tanah  dan  air,  serta  di  atas permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori  dan  jalan  kabel.  Jalan sebagai  bagian  prasarana  transportasi  memiliki  peran  yang  penting  dalam bidang  ekonomi,  sosial  budaya,  lingkungan  hidup,  politik,  pertahanan  dan keamanan,  serta dipergunakan  untuk sebesar  besarnya kemakmuran  rakyat.
Dengan  adanya  jalan  yang  diselenggarakan  pemerintah,  masyarakat dipermudah  untuk  melaksanakan  aktivitasnya  sehari-hari.  Namun  di samping  itu,  banyak  sekali  pelanggaran  yang  mengakibatkan  terganggunya fungsi  jalan.  Salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  acara  resepsi pernikahan yang  menggunakan  sebagian  atau  seluruh  fungsi  jalan,  yang  dapat mengganggu  terselenggaranya  fungsi  jalan  di  dalam  ruang  manfaat  jalan dan ruang milik jalan.
Dari  sekian  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  jalan  untuk kepentingan  pribadinya,  tidak  sedikit  yang  tidak  memiliki  izin  untuk menggunakan  jalan  selain  untuk  kepentingan  lalu  lintas.  Padahal,  untuk  hal ini  telah ada peraturan yang mengikatnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal  12  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  yang menyatakan :
(1) Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan terganggunya  fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
(2) Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan terganggunya  fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
(3) Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan terganggunya  fungsi jalan di dalam ruang pengawasan  jalan.
Selain  mengenai  sangsi  yang  diberikan  juga  akan  dikenakan  denda yang  berupa  uang  kepada  masyarakat  yang  melanggar  aturan  pemakaian jalan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  tentang  jalan  baik,  aturan tersebut  tercantum  di  dalam  peraturan  kepolisian  maupun  di  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan.  Selain  dalam  Undang-undang Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan,  bagi  masyarakat  yang  melanggar aturan  pemakaian  jalan  juga  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  22

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Umum, hal tersebut terdapat dalam pasal 274 (1).
Dengan  adanya  berbagai  aturan  di  atas  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  maka  di  wajibkan  masyarakat  untuk  mematuhinya  agar pelanggaran  yang  sering  terjadi  bisa  dikurangi  dan  tidak  terulang  lagi. Karena  untuk  mewujudkan  rasa  aman  dan  nyaman  di  masyarakat  perlu  ada aturan yang begitu ketat buat masyarakat.
Pengertian  hukum  Islam  atau  syariat  Islam  adalah  sistem  kaidah- kaidah  yang  didasarkan  pada  wahyu Allah  SWT, dan Sunnah Rasul mengenai tingkah  laku  mukallaf  (orang  yang  sudah  dapat  dibebani  kewajiban)  yang diakui  dan  diyakini,  yang  mengikat  bagi  semua  pemeluknya.  Dan  hal  ini mengacu  pada  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Rasul  untuk  melaksanakannya secara  total.  Syariat  menurut  istilah  berarti  hukum-hukum  yang diperintahkan  Allah  SWT,  untuk  umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi, baik  yang  berhubungan  dengan  kepercayaan  (aqidah)  maupun  yang berhubungan dengan amaliyah. (Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017),  h.  24).  Maka  dari  Hukum  Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika  ingin  tercapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  baik  di  Indonesia maupun dunia.
Agama  adalah  sistem  yang  mengatur  keimanan  dan  ibadah  kepada Allah  SWT  serta  kaidah  yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan  manusia  serta  lingkungannya(Ali  Hasan, Studi  Islam  dan  As  Sunnah , (Jakarta:  Sri  Gunting,  2009),  h.  19)  Dalam  hal  ini  sangat  berkaitan  dengan permasalahan  mengenai  penggunaan  jalan  umum  untuk  acara walimatul ‘urs di  masyarakat,  karena  jalan  umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi  atau  apapun  yang  bisa  mengganggu  ketertiban  umum  atau ketenangan  orang lain.
Dalam hal ini terdapat dalam firman Allah swt, dalam QS. Yunus/10:23 :  Artinya  :  “Maka  tatkala  Allah  menyelamatkan  mereka,  tiba-tiba  mereka membuat  kezaliman  di  muka  bumi  tanpa  (alasan)  yang  benar.  Hai  manusia, sesungguhnya  (bencana)  kezalimanmu  akan  menimpa  dirimu  sendiri;  (hasil kezalimanmu)  itu  hanyalah  kenikmatan  hidup  duniawi,  kemudian  kepada Kami-lah  kembalimu,  lalu  Kami  kabarkan  kepadamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan”(Kementerian  Agama  RI, Al-Quran dan Terjemahan,  h. 309)
Ayat  di  atas  menegaskan  hukumnya  haram  berbuat  zalim  dan  saling menzalimi.  Mengganggu  atau  membuat  keresahan  di  tempat  kepentingan umum  adalah  termasuk  menzalimi  hak  orang  lain,  maka  hukum  orang mengganggu  dan  membuat  keresahan  meskipun  dengan  alasan  untuk dakwah  atau  membuat  acara  yang  sifatnya  meresahkan  orang  lain  ditempat umum seperti di jalan raya.
Selain  dari  ayat  tersebut  di  atas  juga  terdapat  dalam  firman  Allah, dalam QS. al-Ahzab/33:58, Artinya : “Dan orang-orang yang menyakiti orang- orang  yang  mukmin  dan  mukminat  tanpa  kesalahan  yang  mereka  perbuat, Maka  Sesungguhnya  mereka  telah  memikul  kebohongan  dan  dosa  yang nyata”(Kementerian  Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,  h. 678.)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Berdasarkan  ayat  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa hubungannya  dengan  penggunaan jalan yaitu banyak masyarakat yang sering menggunakan  jalan  tanpa  memberitahukan  kepada  pihak  berwajib,  sehingga dengan  menggunakan  jalanan  sebagai  tempat  acara walimatul  ‘urs dapat mengganggu  masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
Sering  dijumpai  umat  muslim  melakukan walimatul  ‘urs baik  pesta pernikahan,  khitanan,  aqiqah,  bahkan  pengajian  di  jalan  umum.  Ini  lantaran tidak  adanya  cukup  ruang  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  Meski sudah  terdapat  gedung  yang  bisa  disewa,  tidak  semua  orang  mampu. Mungkin  bagi  mereka  dengan  rezeki  melimpah,  dapat  menggelar  hajatan pribadi  di  gedung.  Lantas,  bagaimana  bagi  mereka  yang  kurang  mampu apakah  tidak  boleh  menggelar walimatul  ‘urs hanya  karena  tidak  dapat menyewa gedung.
Sedangkan  penggunaan  jalan  selain  untuk  kegiatan  lalu  lintas  juga dapat  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  di  ruas  jalan  sebagian  atau seluruhnya  di  luar  fungsi  utama  dari  jalan.  Hal  yang  sering  terjadi  di masyarakat  yaitu  dimana  penggunaan  jalan  untuk  pesta  pernikahan termasuk  bagian  penggunaan  jalan  untuk  kepentingan  pribadi.  Ada beberapa penggunaan  jalan  yang  bersifat  pribadi  yang  perlu  diketahui  seperti  untuk pesta  perkawinan,  kematian,  atau  kegiatan  lainnya.  Terkadang  jalan  menjadi solusi yang terbaik dapat digunakan  untuk kepentingan  pribadi.
Adapun  tanggapan  masyarakat  terkait  dengan  penutupan  jalan  yang digunakan  untuk  acara walimatul  ‘urs ,  menyatakan  bahwa  Permasalahan penutupan  jalan  untuk  acara walimatul ‘urs yang akan  dilaksanakan berjalan dengan  baik  sudah  menjadi  tradisi  di  masyarakat,  karena  hal  tersebut merupakan  solusi  utama  dalam  melaksanakan  acara walimatul  ‘urs dalam lingkup yang besar sehingga  membutuhkan  lokasi yang luas.
Hal  serupa  disampaikan  juga  oleh  sebagian  masyarakat  bahwa Penutupan  jalan  tersebut  sudah  menjadi  tradisi  dalam  masyarakat, diakibatkan  oleh  pembangunan  yang  makin  padat  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  sehingga  lahan  yang  akan  digunakan  makin  kurang,  selain  itu kurangnya  modal  yang  dimilki  oleh  pelaksana  acara  sehingga  jalanan  pun menjadi  solusi  terakhir  agar  acara walimatul  ‘urs bisa  berlangsung  dengan baik. Fenomena walimatul  ‘urs yang  menutup  jalanan  itu  sudah  menjadi tradisi  yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat,  walaupun  masyarakat sebagian  mengerti  tentang  aturannya,  namun  mereka  masih  saja melaksanakan  acara walimatul  ‘urs yang  menutup  akses  jalan  sebab mereka tidak  memiliki  lokasi  yang  strategis  untuk  melaksanakan  acara walimatul ‘urs .
Menurut  penulis  menggunakan  fasilitas  umum,  seperti  jalan  umum, untuk  kegiatan  dan  aktifitas  tertentu  diperbolehkan  selama  disisakan sebagian  jalan  yang  bisa  dilewati  orang  lain  atau  bisa  juga  dengan memberikan  jalur  alternative  kepada  orang  yang  akan  melewati  jalan tersebut.  Keterbatasan  lahan  adalah  masalah  yang  sangat krusial yang ada di masyarakat  salah  satu  penyebabnya  adalah  lahan  yang  terdapat  di  daerah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tersebut  merupakan  lahan  miliki  perusahan,  pabrik  atau  yang lainnya, selain itu  pembangunan  juga  mulai  berkembang,  sehingga  akibat  keterbatasan lahan,  masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk  mengadakan  acara walimatul ‘urs yang  membutuhkan  lokasi  yang  besar  untuk  menampung  tamu undangan.
Itulah  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam pelaksanaan acara walimatul ‘urs jalan  umumlah  yang  menjadi  alternatif  utama  karena  disebabkan kurangnya  lahan  yang  dimiliki  dan  lokasi  gedung  yang  bisa  disewa  juga terlalu  jauh  dari  tempat  tinggal,  selain  hal  tersebut  terkadang  juga masyarakat  tidak  paham  tata  cara  dalam  penggunaan  jalan  umum  untuk acara walimatul  ‘urs ,  dalam  hal  ini  masyarakat  terkadang  mendirikan  tenda untuk  acara walimatul  ‘urs tanpa meminta izin kepada pemerintah setempat, kepada  dinas  perhubungan  dan  kepolisian  padahal  tersebut  harus disampikan  demi  keamanan  dan  kenyaman  dalam  menggunakan jalan umum untuk  acara walimatul  ‘urs sehingga  acara walimatul  ‘urs tersebut  dapat berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  gangguan  dari  masyarakat  yang  akan keberatan  dengan  penggunaan  jalan  umum  yang  tidak  sesuai  dengan prosedur yang ada.
Pemberitahuan  kepada  pemerintah  setempat  dan  pemberian  izin  dari dinas  perhubungan  maupun  dari  aparat  kepolisian  akan  memberikan kenyamanan  dan  keamanan  bagi  masyarakat  yang  akan  menggunakan  jalan tersebut,  sedangkan  penarapan  yang  terjadi  di  masyarakat  yaitu  terkadang ada  masyarakat  tidak  menyampaikan  kepada  pemerintah  setempat  dan melaporkannya  kepada  pihak  kepolisian  maupun  keintansi  perhubungan mengenai  penggunaan  jalan  umum  akibat  dari  kurang  pahamnya  prosedur yang  harus  ditempuh  untuk meminta izin dalam penggunaan jalan yang akan di pakai untuk acara walimatul‘urs.
Dalam  hal  meminta  izin  terkait  penggunaan  jalan  untuk  acara walimatul‘urs ,  terkadang  tidak  dilakukan  oleh  masyarakat  karena  prosedur yang  harus  ditempuh mereka sendiri tidak memahaminya, apa lagi terkadang baru  disampaikan  pada  saat  acara  sudah  mendekati  acara walimatul  ‘urs . Sebagai  gambaran  perbandingan  data  yang  disampaikan  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Banggai  yang  memiliki  izin  penggunaan  jalan  raya untuk acara Walimatul Urs, :
Tabel 1. Jumlah izin dan Tahun penggunan  Jalan Raya untuk kegiatan Walimah
Tahun Jumlah 2018 5 2019 7 2020 3 2021 5 (Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai)
Dari  data  diatas  masih  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  jalan untuk  aktivitasnya  tersebut,  tidak  sedikit  yang  tidak  memiliki  izin  untuk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menggunakan  jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal, untuk hal ini ada peraturan  yang  mengikatnya, Walimatul  ‘urs an  seperti  acara  resepsi pernikahan,  pesta  khitanan,  dengan  memasang  tenda  atau  panggung  yang menghalangi  sebagian  jalan  raya,  merupakan  kegiatan  yang  menggunakan bagian  jalan  termasuk  sebagai  sebagai  penggunaan  jalan  selain  untuk kegiatan lalu lintas.
Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri atau dinas yang bertanggung  jawab  di  bidang  lalu  lintas  dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan  untuk  kepentingan  pribadi  tersebut  mengakibatkan  penutupan  jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan  yang  sekurang  kurangnya  sama  dengan  jalan  yang  ditutup.  Pengalihan arus  lalu  lintas  ke  jalan  tersebut  harus  dinyatakan  dengan  rambu  lalu  lintas sementara.
Apabila  penggunaan  jalan  selain  untuk  kepentingan  lalu  lintas  sampai mengakibatkan  penutupan  jalan,  kepolisian  akan  menempatkan  petugas yang  berwenang  pada  ruas  jalan  dimaksud  untuk  menjaga  keselamatan  dan kelancaran lalu lintas.
Dasarnya walimatul  ‘urs tersebut  dinilai  mengganggu  kepentingan umum  karena  banyak  pengguna  jalan  tidak  bisa  melintas.  Dalam  hal berkaitan  dengan  permasalahan  mengenai  penggunaan  jalan  umum  untuk acara walimatul  ‘urs di  masyarakat,  dalam  beberapa  literature  fiqih disebutkan  bahwa  jalan  umum  tidak  boleh  digunakan  untuk  kepentingan pribadi  atau  apapun  yang  bisa  mengganggu  ketertiban  umum  atau ketenangan  orang lain.
Namun  menurut  pemahaman  penulis  hal  tersebut  tidak  wajib,  hanya merupakan  sunnah  berdasarkan  pendapat  jumhur  ulama  yang  mengatakan bahwa  yang  demikian  itu  merupakan  tradisi  yang hidup, melanjutkan tradisi yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  arab  sebelum  Islam  datang,  diana pelaksanaan walimatul  ‘urs masa  lalu  itu  diakui  oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan  dengan menyusaikanya  dengan  tuntutan Islam.
Melaksanakan  acara walimatul  ‘urs sebetulnya  tidak  ada  masalah selama  yang  ingin  mengadakan  acara walimatul  ‘urs tersebut  mampu  untuk melaksanakannya,  perbuatan  tersebut  tidak  akan  sia-sia  karena  Ada  hikmah dari  acara walimatul  ‘urs tersebut.  Adapun  hikmah  dari  disuruhnya mengadakan  acara walimatul  ‘urs adalah  dalam  rangka  mengumumkan kepada  masyarakat  pada  umumnya  bahwa  akad  perkawinan  sudah  terjadi sehingga  semua  pihak  mengetahuinya  dan  tidak  ada  tuduhan  di  kemudian hari,  apalagi  dalam  pelaksanaan  acara walimatul  ‘urs tersebut  kususnya perkawinan  selain  mendatangkan  dua  orang saksi sesuai dengan aturan yang ada,  masyarakat  yang  datangpun  di  acara walimatul  ‘urs tersebut  secara logika  itu  merupakan  saksi  juga  namun  mereka  tidak  bertanda  tangan, mereka hanya saksi mata, sehingga di kemudian hari ada sesuatu yang terjadi yang  tidak  diinginkan  mereka  bisa  di  panggil  untuk  menjelaskan  bahwa mereka telah menikah.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Selain  itu  mempererat  hubungan  silaturahmi  antara  kedua  belah keluarga,  kerabat,  tetangga  sekitar,  serta  sesama  masing-masing  pihak  yaitu antara  pihak  suami  dan  pihak  istri.  Adanya  saling  mengundang  antara  pihak suami  dan  istri  dapat  mempererat  hubungan  persaudaraan  dan  dapat mengenal  lebih jauh saudara  dekat dan saudara jauh.
Islam  menganjurkan  untuk  sederhana  dalam  segala  aspek  kehidupan, termasuk  dalam  melaksanakan  acara walimatul  ‘urs harus  sederhana  tidak boleh  berlebih-lebihan.  Sesorang  yang  tidak  mau  dianggap  miskin  atau ketinggalan  zaman  lalu  mengadakan walimatul  ‘urs dengan  pesta  meriah  itu merupakan  perbuatan  yang  tidak  baik  karena  para  tamu  bersenang-senang, akan  tetapi  pelaksana  acara walimatul  ‘urs mengalami  kesedihan,  bahkan dengan  berhutang  dan  menjual  atau  menggadaikan  harta.  Hal  seperti  inilah yang  tidak  dibenarkan,  karena  yang  terpenting  adalah  mengadakan  acara walimatul ‘urs sebagi tanda rasa syukur kepada Allah SWT.
Fakta  yang  ada  dilapangan  yang  ditemukan  oleh  penulis  begitu banyak  masyarakat  yang  ingin  mengadakan  acara walimatul  ‘urs secara besar-besaran,  bahkan  menyewa  gedung  yang  mewah  bagi  yang  memiliki modal  yang  banyak, ataukah memilki lahan yang sangat luas sehingga leluasa melaksankan  acara walimatul  ‘urs ,  namun  penulis  melihatnya  secara  nyata dan  fakta  dilapangan  yang  dimana  acara walimatul  ‘urs dilaksanakan dijalan sampai menutup jalan, sebetulnya secara logika acara walimatul ‘urs tersebut dinilai  mengganggu  kepentingan  umum  yaitu  banyak  pengguna  jalan  tidak bisa  melintas.  Menurut  pendapat  Pak H.Kusrin ,  salah  satu  tokoh  masyarakat menyampaikan  bahwa  “Saat  mengadakan  acara  pernikahan  dan akikah, saya hanya  melapor  di  kelurahan  saja,  sedangkan  izin keramaian dan penggunaan jalan  saya  tidak  meminta  izin,  saya  hanya  menutup  sebagian  jalan,  agar pengendara  yang  lain  masih  bisa  melintas  namun  tidak membuat rambu lalu lintas  sementara”.  Sedangkan  menurut  ibu  Tantri,  “Selama  saya  acara walimah  Urs saya  sampaikan  kepada  pihak  RW  untuk  bisa  menutup  jalan, saya  rasa  seperti  itu  sudah  cukup”.  Selain  izin  yang  hanya  disampaikan kepada  pihak  kelurahan,  masyarakat  juga  mengira  bahwa  izin  keramaian sudah  cukup  untuk  melaksanakan Walimatul  Urs, seperti  yang  disampaikan Ibu Jumirah ,  ”Sepengetahuan  saya  apapun  acaranya  wajib  ada  izin keramaian,  jadi saya hanya mengurus  izin keramaian  saja.”
Dalam  hal  berkaitan  dengan  permasalahan  mengenai  penggunaan jalan  umum  untuk  acara walimatul  ‘urs di  masyarakat,  bahwa  jalan  umum tidak  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  apapun  yang  bisa mengganggu  ketertiban  umum  atau  ketenangan  orang  lain.  Kalau  kita perhatikan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  memang  sangat  mengganggu apabila  dalam  melaksanakan  acara walimatul  ‘urs dilangsungkan  di  jalan sehingga  menutup  jalan  sehingga  masyarakat  yang  lainnya  terganggu  dalam menggunakan  jalan  tersebut,  sehingga  aktifivitasnya  pun  menjadi  terhambat akibat  penutupan  jalan,  apalgi  penutupan  jalannya  tidak  memiliki  izin  dari dinas  terkait  maupun  dari  pihak  kepolisian.  Tidak  ada  masalah  sebetulnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menggunakan  jalan  untuk  melaksanakan  acara walimatul  ‘urs ,  namun  yang menjadi  masalah  yaitu  apabila  dalam  penggunaan  jalan  tersebut  tidak  ada izin  dari  dinas  terkait  maupun  dari  pihak kepolisian, ataukah tidak ada jalan alternatif yang disediakan  oleh pemiliki acara walimatul ‘urs .
Kesimpulan
Penyebab  masyarakat  menggunakan  jalan  umum  untuk  acara walimatul  ‘urs yaitu,  kurangnya  lahan,  kurangnya  modal,  gedung  yang  bisa disewahkan  terlalu  jauh  dari  rumah  yang  melaksanakan  acara walimatul ‘urs ,  kurangnya  komunikasi  antara  pemerintah  setempat  serta  perizinan yang  tidak  dilakukan  kepada  dinas  perhubungan  maupun  kepada kepolisian dan  Pandangan  hukum  Islam  terhadap  penggunaan jalan umum untuk acara walimatul  ‘urs ,  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena  sudah sejalan  dengan  aturan  hukum  Islam  yang  dimana  tidak  mengganggu aktivitas  masyarakat  yang  lainnya  karena  tetap  memberikan  jalan alternatif tidak  semua  badan  jalan  di  tutup  ada  izin  maupun tidak ada izin dari pihak desa, dinas terkait maupun dari pihak ke polisian dalam artian kemaslahatan tetap di uatamakan  karena itu merupakan  hal yang paling utama.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Sufiarna, Peraturan  Jalan  Umum  dan  Alternatif (Jakarta  : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 93. Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahan (Jakarta:  Al-  Huda  Kelompok Gema Inzani, 2005), h. 678.
Furi, Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, Tafsir Ibnu Katsir / Syaikh Shafiyyur Rahman al- Mubarakfuri, Penerjemah;  Abu  Ihsan  al-Atsari  Jilid  7  (Cet. VIII: Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 369-370. Kurniawan Tri Wibowo, Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan (Jakarta : Rajawali Pers. 2001), h. 57-62.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: Fikih Sunnah (Jilid VIII, Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215.
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Hadiah Untuk Pengantin (Jakarta: Mustaqim, 2001), h.30
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang  Perkawinan (Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014),
h. 155. Muhammad Yunus, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia (Cet. I; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: Fikih Sunnah , h. 215.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  anatara  Fiqih  Munakahat dan Undang-Undang  Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151.
Abdul Aziz Ishaq, Ensiklopedi Hukum Islam (Ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996),
h. 191.
Taqiyudin Abi Bakar, Khifayatul Ahyar , Juz II (CV. Toha Putra, t.t, Semarang), h. 68 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.916.
M.A  Tihami  dan  Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 33
Syeh  Mahmud  Mahdi  Al-Istanbuli, Kado  Pernikahan  jld.  2 (Jakarta:  Qisthi  Press, 2012), h.429.
Eva  Iryani, Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia (Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.
Ali Hasan, Studi Islam dan As Sunnah , (Jakarta: Sri Gunting, 2009), h. 19 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan , h. 309
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan , h. 678
H.  Zainuddin  Dg.  Pawawo, Tokoh  Masyarakat ,  Desa  Arasoe,  Kecamatan  Cina, Kabupaten Bone, Sul-sel, wawancara oleh penulis di rumah, pada tanggal 16 Januari 2020.