## PENYUSUNAN KONSEP SUSTAINABLE VILLAGE MELALUI ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN JEMBER
Siska Aprilia Oktaviani 1* , Berlina Yudha Pratiwi 2 , Taufik Kurrohman 3 1,2 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip Po Box 164 Jember, Indonesia
3 Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37 Jember, Indonesia
* Korespondensi: siska_aprilia@polije.ac.id

## Abstrak
Artikel ini disusun untuk menyusun konsep  sustainable village  melalui eksplorasi mendalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jember. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Dana Desa dapat dikonfigurasi untuk mendukung konsep Desa Berkelanjutan ( Sustainable Village ). Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan  mengolah  data  APBDes  dari  223  desa  di  Kabupaten  Jember  hingga  terbentuk  konsep sustainable village. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pada desa-desa dengan alokasi dana yang memprioritaskan pembelanjaan pada infrastruktur, seperti Yosorati, Mulyorejo, dan Darungan cenderung dapat menerapkan konsep sustainable village dibandingkan dengan desa-desa yang  memiliki  alokasi  yang  lebih  rendah  di  kategori  yang  sama.  Artikel  ini  menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saat ini tetapi juga melestarikan lingkungan untuk masa depan.
Kata kunci : APBDes, Keberlanjutan, Desa Berkelanjutan

## Abstract
This article is designed to develop the concept of a sustainable village through an in-depth exploration of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Jember Regency. The primary focus of this research is to understand how Village Funds can be configured to support the concept of a Sustainable Village. This study uses descriptive quantitative analysis methods by processing APBDes data from 223 villages in Jember Regency to form the concept of a sustainable village. The results indicate that villages allocating funds with a priority on infrastructure spending, such as Yosorati, Mulyorejo, and Darungan, are  more  likely  to  implement  the  concept  of  a  sustainable  village  compared  to  villages  with  lower allocations  in  the  same  category.  This  article  highlights  the  importance  of  integrating  sustainability principles  into  the  planning  and  budgeting  of  Village  Funds  to  ensure  that  development  not  only improves current living quality but also preserves the environment for the future.
Keywords :  APBDes, Sustainability, Sustainable Village

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  entitas  administratif  terkecil  dan  sering  kali  berada  di  bawah pengawasan  pemerintah  lokal  (Maksimilianus  et  al.,  2020;  Nurjaman,  2015).  Di  Indonesia, desa merupakan  bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki otonomi tertentu dan  dipimpin  oleh  kepala  desa  (Adnan,  2019;  Paru  et  al.,  2019;  Sajangbati,  2015).  Desa umumnya  memiliki  populasi  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  kota.  Wilayah  desa cenderung berupa lahan yang luas dan seringkali digunakan untuk pertanian atau kegiatan lain yang terkait dengan sumber daya alam. Wilayah desa yang luas menyebabkan ekonomi desa sering kali berbasis agraris. Namun demikian, telah banyak desa yang mulai melakukan diversifikasi kegiatan ekonominya termasuk pariwisata, kerajinan tangan, dan industri kecil.
Potensi ekonomi desa yang berbasis agraris kemudian menjadikan desa sebagai fokus penting dalam diskusi terkait pembangunan berkelanjutan (Soleh, 2017; Supangkat Samidjo et al., 2016).  Hal ini terjadi karena potensi desa untuk mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, dan konservasi (Arham et al., 2019). Banyak inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di desa dilakukan berdampingan dengan upaya menjaga lingkungan. Pada dasarnya, pembangunan
berkelanjutan  telah  menjadi  fokus  utama  dalam  perencanaan  dan  pengembangan  desa  di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Dharmawan and Sasmita, 2023; P3DI Setjen DPR RI, 2015).  Kabupaten  Jember,  yang  terletak  di  Jawa  Timur,  Indonesia  tidak  terlepas  dari tantangan  unik  dalam  kaitannya  untuk  menerapkan  pembangunan  berkelanjutan  dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  pemberdayaan  masyarakat  lokal.  Peningkatan keberlanjutan  desa  tidak  hanya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk setempat, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat berlangsung tanpa merusak  lingkungan  alam.  Analisis  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) memberikan wawasan penting tentang bagaimana dana dialokasikan dan digunakan dalam berbagai inisiatif pembangunan desa.
Penelitian ini merupakan sarana untuk menyusun konsep Sustainable Village dengan mendalami  penggunaan  APBDes  di  Kabupaten  Jember.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  cara-cara  di  mana  alokasi  anggaran  desa  dapat  lebih  diarahkan  untuk mendukung inisiatif berkelanjutan, sehingga memberikan model yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.

## Anggaran Pendapaan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen keuangan vital yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola sumber daya ekonomi di tingkat lokal (Raharjo  et  al.,  n.d.).  APBDes  dirancang  untuk  mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  dana  desa,  serta  memberdayakan  masyarakat  desa  dalam  mengambil keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (Antlöv et al., n.d.; Arifin et al., 2020; Ayu Purnamawati et al., 2023). Anggaran ini terdiri dari dua bagian utama: pendapatan dan belanja. Pendapatan desa umumnya berasal dari berbagai sumber, termasuk dana alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, hasil usaha desa, serta sumbangan dan hibah dari pihak ketiga. Di sisi lain, belanja desa meliputi semua pengeluaran yang direncanakan untuk  pembangunan  infrastruktur,  pelayanan  publik,  dan  program-program  sosial  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Struktur APBDes dirancang untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien  dan  efektif,  dengan  fokus  pada  prioritas-prioritas  pembangunan  yang  telah ditentukan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah desa. Selain itu, APBDes juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang crucial untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan bertanggung jawab (Adnan, 2019). Keberhasilan pengelolaan APBDes sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dan aparatur desa lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan penggerak pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

## Pembangunan Desa Berkelanjutan
Pembangunan  desa  berkelanjutan  adalah  suatu  pendekatan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  pedesaan  dengan  cara  yang  memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Hapsoro and Bangun, 2020). Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan desa tidak hanya tentang peningkatan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang ekonomi, dan manfaat pembangunan (Damastuti and de Groot, 2017). Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan,  pembangunan  desa  berkelanjutan  berusaha  menciptakan  komunitas  yang tangguh,  yang  mampu  mengadaptasi  dan  bertahan  dalam  menghadapi  perubahan  sosial, ekonomi, dan lingkungan (Yusuf Maolani, 2019). Ini mencakup investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau (Permatasari et al., 2021; Sarifuddin et al., 2022; Tarlani and Sirajuddin, 2020). Dengan demikian, pembangunan desa  berkelanjutan  tidak  hanya  mengejar  pertumbuhan  jangka  pendek,  tetapi  juga
memperhatikan kebutuhan generasi masa depan, memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan atau sumber daya yang akan dibutuhkan nanti.
Mengingat  pentingnya  pembangunan  desa  berkelanjutan  dalam  menciptakan masyarakat pedesaan yang adil, ekonomis, dan ekologis, analisis terhadap alokasi dana desa menjadi krusial (Arham et al., 2019). Hal ini dikarenakan alokasi dana desa berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (Daeli et al., 2016). Stakeholders dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan dan implementasi dana dengan menganalisis bagaimana dana tersebut  dialokasikan  dan  digunakan,  sehingga  memungkinkan  untuk  menyusun  strategi yang lebih efektif dan efisien (Hulu et al., 2018). Analisis ini tidak hanya memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung inisiatif yang berkelanjutan tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno, 2022; Frost and Rooney, 2021; PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022). Sehingga,  langkah  esensial  yang  dapat  diambil  adalah  dengan  melakukan  analisis  alokasi dana desa. Hal ini juga dapat dilaukan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan hari  ini  dapat  membawa  dampak  positif  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  desa, lingkungan,  dan  ekonomi  lokal.  Analisis  ini  juga  dilakukan  demi  mendukung  visi pembangunan desa yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif desktiptif,  yang  merupakan  jenis  penelitian  dengan  metode  untuk  menggambarkan  suatu hasil  penelitian  dengan  tujuan  untuk  memberikan  deskripsi,  penjelasan,  juga  validasi mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan  deskripsi,  penjelasan,  juga  validasi  mengenai  fenomena  yang  tengah  diteliti, dengan  jenis  penelitian  tindakan  yang  dilakukan  sebagai  evaluasi  pada  sebuah  kelayakan suatu  program,  produk,  atau  kegiatan  tertentu,  yang  pada  akhirnya  bisa  mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik. Produk atau kegiatan yang menjadi bahan evaluasi dalam penelitian  ini  adalah  penganggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  untuk  mendukung terwujudnya sustainable village . Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data anggaran pendapatan dan belanja desa dari 223 desa di Kabupaten Jember.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan APBDes yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Desa dapat memanfaatkan dana tersebut melalui pendekatan Village Social Responsibility (VSR) , tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar,  tetapi  juga  untuk  inisiatif  yang  mendukung  keberlanjutan  lingkungan.  VSR memungkinkan  desa  untuk  bekerja  sama  dengan  perusahaan,  lembaga  pemerintah,  dan organisasi  non-profit  dalam  mengimplementasikan  program-program  yang  berfokus  pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penggunaan energi terbarukan, dan praktek pertanian  yang  berkelanjutan.  Desa  dapat  bertransformasi  menjadi Green  Village dengan mengintegrasikan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  ini  dalam  pengelolaan  dana,  di  mana pembangunan  ekonomi  berjalan  seiring  dengan  pelestarian  lingkungan,  menghasilkan lingkungan  yang  sehat  dan  ekonomi  desa  yang  kuat.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  desa  saat  ini,  tetapi  juga  menjamin  kesejahteraan  generasi mendatang, sejalan dengan tujuan dari pembangunan desa yang berkelanjutan.
Berdasarkan  data  sekunder  yang  diperoleh,  kemudian  dibuat  ringkasan  akumulasi anggaran Dana Desa dari 223 desa di Kabupaten Jember. Ringkasan ini mencakup berbagai jenis pengeluaran mulai dari penggajian tetap, jaminan sosial, hingga biaya operasional dan pembangunan infrastruktur. Postur anggaran ini menunjukkan prioritas dalam penggunaan dana, seperti pengembangan jalan dan prasarana yang memiliki alokasi terbesar, diikuti oleh
belanja tidak terduga dan belanja modal gedung, bangunan, dan tanah. Pengalokasian dana yang transparan dan bertanggung jawab ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan desa  yang  berkelanjutan  dan  bisa  menjadi  dasar  dalam  pembentukan Village  Social Responsibility yang solid, termasuk dalam menginisiasi dan mendukung proyek-proyek Green Village .
Berdasarkan hasil analisis data anggaran pendapatan dan belanja desa, diperoleh data pos belanja tertinggi dan terendah secara keseluruhan dari desa-desa di Kabupaten Jember. Nominal tertinggi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2023 adalah pada pos belanja tidak terduga senilai Rp104.762.646.200. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada pos belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp415.564.000, rincian dari akumulasi pos pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Jember disajikan pada tabel 4.1.
Tabel 1. Rincian Akumulasi Pos Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Jember NO KETERANGAN NOMINAL % 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp          22,256,428,853   3.71% 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp          90,989,886,276   15.16%
3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp            6,877,891,396   1.15% 4 Belanja Barang Perlengkapan Rp          28,042,329,664   4.67% 5 Belanja Jasa Honorarium Rp          48,333,356,978   8.06% 6 Belanja Operasional Perkantoran Rp          35,778,249,385   5.96% 7 Belanja Pemeliharaan Rp            1,510,779,315   0.25% 8 Tunjangan BPD Rp          14,332,839,760   2.39% 9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Rp            5,102,519,463   0.85% 10  Belanja Tidak Terduga Rp          28,096,351,647   4.68% 11  Belanja  Barang  dan  Jasa  yang  diserahkan  kepada Masyarakat Rp          14,704,171,962   2.45% 12  Belanja Jasa Sewa Rp               904,459,729   0.15% 13  Belanja Perjalanan Dinas Rp            1,222,309,925   0.20% 14  Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp       103,323,732,627   17.22% 15  Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Rp          52,817,562,276   8.80% 16  Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Rp          30,576,902,531   5.10% 17  Belanja Tidak Terduga Rp       104,762,646,200   17.46% 18  Belanja Modal Lainnya Rp            4,725,067,711   0.79% 19  Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp            4,310,341,343   0.72% 20  Belanja Jasa Sewa Rp               941,524,729   0.16% 21  Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp               415,564,000   0.07% TOTAL Rp      600,024,915,770
Berdasarkan  data  akumulasi  APBDes  tersebut  dapat  digambarkan  tindakan-tindakan yang  dapat  direkomendasikan  pada  pemerintah  desa  (Hege  et  al.,  2019;  PerPres  Republik Indonesia Nomor 111, 2022), antara lain seperti:
1. Menyediakan Infrastruktur Ramah Lingkungan
Melalui  dana  yang  dialokasikan  untuk  Belanja  Modal  Jalan/Prasarana  Jalan  dapat digunakan  untuk  membangun  jalan  dengan  material  yang  ramah  lingkungan  atau  dengan desain yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya seperti penggunaan permeable paving yang memungkinkan penyerapan air hujan. Alokasi terbesar ini  menunjukkan  fokus  pada  pembangunan  infrastruktur  dasar.  Untuk  mendukung Sustainable Village, proyek jalan bisa menggunakan  material yang lebih ramah lingkungan dan  metode  konstruksi  yang  mengurangi  dampak  pada  ekosistem  sekitar.  Pembangunan jalan yang baik juga dapat mendukung keberlanjutan dengan mempermudah akses ke pasar bagi  produk  pertanian  lokal,  serta  mengurangi  emisi  karbon  dengan  mengurangi  jarak tempuh transportasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Efektif
Melalui  pos  Belanja  Modal  Irigasi/Embung/Drainase/Air  Limbah/Persampahan, pemerintah desa dapat berinvestasi pada teknologi dan metode yang berkelanjutan seperti sistem pengelolaan air hujan, pengolahan air limbah yang ramah lingkungan, dan fasilitas pengomposan  untuk  pengelolaan  sampah  organik.  Investasi  dalam  sistem  pengelolaan  air dan sampah yang efisien adalah fondasi utama dari Sustainable Village. Sistem irigasi yang efisien  dapat  mengurangi  pemborosan  air,  sedangkan  fasilitas  pengolahan  air  limbah  dan sampah yang baik dapat mencegah polusi dan menjaga kebersihan lingkungan.
3. Pembangunan Gedung Berkelanjutan
Melalui  Belanja  Modal  Gedung,  Bangunan  dan  Tanah,  pemerintah  desa  dapat memperuntukkan  konstruksi  yang  menggunakan  energi  dan  sumber  daya  yang  efisien, termasuk  penggunaan  energi  terbarukan  dan  bahan  bangunan  yang  berkelanjutan. Pengembangan  gedung  dan  bangunan  dengan  prinsip  green  architecture  yang memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi bisa menjadi bagian dari Sustainable  Village.  Pembangunan  taman  juga  dapat  meningkatkan  kualitas  udara  dan menyediakan ruang hijau untuk masyarakat.
4. Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat
Melalui pos Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat, perangkat desa dapat mencakup program-program edukasi tentang keberlanjutan dan pelatihan untuk masyarakat  desa  dalam  praktik-praktik  pertanian  yang  ramah  lingkungan,  pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.
5. Konservasi Tanah
Pos  anggaran  Belanja  Modal  Pengadaan  Tanah  dapat  digunakan  untuk  memperoleh lahan  untuk  ruang  terbuka  hijau,  pertanian  berkelanjutan,  atau  konservasi  sumber  daya alam.

## 6. Darurat dan Adaptasi Iklim
Pos  Anggaran  Belanja  Tidak  Terduga,  merupakan  pos  anggaran  yang  dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan  iklim,  seperti  penghijauan,  pembangunan  breakwater  alami  untuk  melindungi dari abrasi, dan lainnya. Dana ini bisa menjadi sumber daya yang penting untuk merespon cepat terhadap bencana alam atau masalah lingkungan tak terduga, memastikan resiliensi komunitas desa terhadap perubahan iklim dan kondisi ekstrem lainnya.
7. Pembangunan Berbasis Masyarakat
Perangkat desa dapat mengintegrasikan praktik-praktik yang mendukung sustainable village dengan adanya dukungan dari pos anggaran Belanja Jasa Sewa yang dapat digunakan untuk penyewaan peralatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
8. Sistem Jaminan Sosial
Melalui anggaran dana untuk Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dipastikan bahwa aspek-aspek kesehatan lingkungan sudah tercakup dalam jaminan sosial, mengingat pentingnya menjaga kesehatan para pemimpin dan pengambil keputusan untuk memastikan kelanjutan inisiatif-inisiatif keberlanjutan. Membangun desa yang berkelanjutan
juga  melibatkan  aspek  sosial,  seperti  memastikan  bahwa  kepala  desa  dan  perangkat  desa mendapatkan jaminan sosial yang memadai, yang bisa meningkatkan motivasi dan kestabilan dalam mengelola program-program desa.
Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dari APBDes ini kemudian dapat membentuk satu kesatuan konsep susatainable village yang ditampilkan pada gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Konsep Sustainable Village
Diagram  konsep  yang  terbentuk  ini  menunjukkan  bahwa  pembentukan Sustainable Village atau  desa  berkelanjutan  di  Kabupaten  Jember  mengandalkan  serangkaian  inisiatif yang  saling  terkait  dan  berpusat  pada  pebangunan  yang  holistik  dan  ramah  lingkungan. Konsep  ini  mengintegrasikan  berbagai  elemen  mulai  dari  infrastruktur ramah  lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, hingga pemberdayaan masyarakat.
Sementara  itu,  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  juga  dapat  diketahui desa-desa  yang  memiliki  potensi  untuk  dapat  melakukan  percepatan  pencapaian  tujuan Sustainable Village. Untuk menentukan desa mana yang memiliki potensi untuk mencapai tujuan sustainable village (desa berkelanjutan) tercepat dan terlambat berdasarkan anggaran, terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  pertimbangan,  seperti  pertimbangan  jumlah pengeluaran dengan asumsi bahwa desa dengan investasi lebih besar dalam kategori yang mendukung  keberlanjutan  akan  memiliki  kemajuan  yang  lebih  cepat  menuju  sustainable village, serta fokus pada jenis pengeluaran yang menjadi penting karena prioritas desa dalam menginvestasikan  pendanaannya  pada  proyek  yang  mendukung  keberlanjutan  akan  lebih relevan.
Pertimbangan-pertimbangan  ini  dapat  diketahui  melalui  penentuan  indikator pengeluaran yang mendukung keberlanjutan. Pada analisis ini, indikator pengeluaran yang dipilih  adalah  kategori  pengeluaran  yang  cenderung  memiliki  dampak  langsung  pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pada kesejahteraan dan  layanan  masyarakat,  seperti  belanja  modal  irigasi/embung/drainase/air  limbah,  yang merupakan  anggaran  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  investasi  mendukung pengelolaan  sumber  daya  air  dan  limbah  yang  efektif,  esensial  untuk  keberlanjutan lingkungan, belanja modal jalan/prasarana jalan, yang merupakan anggaran esensial untuk aksesibilitas dan mobilitas dalam sebuah desa dan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan  sosial,  belanja  modal  gedung,  bangunan  dan  taman,  yakni  pengeluaran  yang  dapat digunakan untuk investasi pada gedung dan infrastruktur publik lainnya yang berkelanjutan mempromosikan  efisiensi  energi  dan  pengurangan  dampak  lingkungan,  belanja  barang perlengkapan,  anggaran  yang  meskipun  umum,  namun  dapat  mencakup  peralatan  yang mendukung  operasi  dan  layanan  publik  yang  efisien,  Belanja  Barang  dan  Jasa  yang
diserahkan kepada masyarakat, anggaran yang sering melibatkan investasi pada barang dan jasa  yang  langsung  diserahkan  kepada  masyarakat,  sehingga  bisa  mencakup  aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Pemilihan  kategori  ini  berdasarkan  probabilitas  bahwa  investasi  dalam  infrastruktur fisik  dan  layanan  masyarakat  yang  efisien  adalah  kunci  untuk  mencapai  keberlanjutan. Pendekatan ini juga mengakui bahwa keberlanjutan adalah konsep holistik yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga  berdasarkan kategori ini dapat diketahui desa-desa  yang  memiliki  potensi  untuk  dapat  melakukan  percepatan  pencapatain  tujuan Sustainable  Village (Hege  et  al.,  2019;  PerPres  Republik  Indonesia  Nomor  111,  2022)  yang ditampilkan pada grafik 2 di bawah ini:
Gambar 2. Desa Dengan Potensi Percepatan Sustainable Village berdasarkan Kategori Anggaran yang Mendukung Keberlanjutan
Grafik  di  atas  menunjukkan  perbandingan  total  pengeluaran  antar  desa  dalam kategori  yang  mendukung  keberlanjutan  atau sustainable  village .  Dapat  diinterpretasikan bahwa desa dengan pengeluaran lebih tinggi di kategori ini cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
Dari grafik di atas, diperoleh bahwa Yosorati adalah desa dengan pengeluaran yang dikategorikan  memiliki  dampak  langsung  pada  pengembangan  dan  pemeliharaan infrastruktur  yang  berkelanjutan  tertinggi,  diikuti  oleh  Mulyorejo  dan  Darungan, menandakan bahwa ketiga desa tersebut memiliki probabilitas lebih cepat mencapai tujuan keberlanjutan  dibanding  desa-desa  lainnya.  Pengeluaran  yang  tinggi  ini  dapat  menjadi indikasi  bahwa  Desa-desa  tersebut  dapat  melakukan  investasi  yang  signifikan  dalam infrastruktur, pendidikan, dan inisiatif ramah lingkungan, yang semuanya adalah komponen penting dari konsep desa berkelanjutan. Sementara itu, desa seperti Ampel dan Curahkalong memiliki  pengeluaran  yang  lebih  rendah  dalam  kategori  ini,  menunjukkan  bahwa  ada tantangan atau prioritas lain yang dihadapi yang mengurangi fokus atau sumber daya yang dialokasikan untuk keberlanjutan.
Selanjutnya,  melalui  kategori  yang telah  ditentukan  juga  dapat  diketahui desa-desa yang  memiliki  tantangan  lebih  kompleks  untuk  mencapai  tujuan Sustainable  Village yang ditampilkan pada grafik 3 di bawah ini:

## Gambar 3. Desa dengan Tantangan Lebih Kompleks untuk Mencapai Sustainable Village berdasarkan Kategori Anggaran yang Mendukung Keberlanjutan
Grafik  ini  menunjukkan  desa-desa  dengan  total  pengeluaran  rendah  dalam  kategori yang  mendukung  keberlanjutan,  yang  dapat  menjadi  indikasi  bahwa  desa-desa  ini  akan mencapai  tujuan  desa  berkelanjutan  lebih  lambat  dibandingkan  dengan  desa-desa  yang memiliki pengeluaran lebih tinggi.
Berdasarkan grafik tersebut diperoleh bahwa Tegalrejo dan Rowoindah adalah dua desa dengan  pengeluaran  terendah,  diikuti  oleh  Tegalsari  dan  Gugut.  Pengeluaran  yang  rendah dalam kategori ini mengindikasikan kurangnya investasi dalam inisiatif keberlanjutan seperti infrastruktur ramah lingkungan, program pendidikan keberlanjutan, atau upaya konservasi. Hal ini dapat terjadi karena  pengaruh dari keterbatasan anggaran, prioritas yang berbeda, atau tantangan lainnya.
Pendekatan Sustainable  Village dapat  diterapkan  dengan  dana  yang  ada  dan memerlukan  perencanaan  yang  matang  serta  kerja  sama  dari  seluruh  elemen  masyarakat desa. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan harus melekat dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, dengan fokus pada kegiatan jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan  kesejahteraan  saat  ini  tetapi  juga  melestarikan  lingkungan  untuk  generasi mendatang.  Pengeluaran  yang  tinggi  tidak  secara  otomatis  menjamin  pencapaian keberlanjutan  yang  lebih  efektif  atau  cepat,  karena  efektivitas  penggunaan  anggaran  juga sangat  penting.  Namun,  asumsi  awal  bisa  dibuat  bahwa  ada  korelasi  antara  tingkat pengeluaran dan kemajuan menuju tujuan desa berkelanjutan.

## SIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan efektif anggaran Dana Desa merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, termasuk konsep Green Village .  Pendekatan Village  Social  Responsibility  (VSR) memungkinkan  desa  memanfaatkan dana tersebut untuk inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan, selain peningkatan infrastruktur dan layanan dasar. Desa-desa seperti Yosorati, Mulyorejo, dan Darungan yang memiliki  pengeluaran  lebih  tinggi  di  kategori  yang  mendukung  keberlanjutan  seperti infrastruktur, pendidikan, dan inisiatif ramah lingkungan, menunjukkan probabilitas lebih cepat dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Ini mengindikasikan bahwa desa-desa tersebut mungkin lebih maju  dalam mengimplementasikan pendekatan Village Social Responsibility (VSR) dan  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  untuk  mempromosikan  keberlanjutan lingkungan.
Di  sisi  lain,  desa-desa  dengan  pengeluaran  rendah  seperti  Ampel  dan  Curahkalong mungkin  menghadapi  tantangan  lebih  besar  atau  memiliki  prioritas  lain  yang  mungkin menghambat fokus mereka pada keberlanjutan. Meskipun demikian, rendahnya pengeluaran ini juga bisa menandakan efisiensi anggaran atau adanya inisiatif keberlanjutan yang tidak tergantung pada anggaran besar. Pengeluaran terbesar yang tercatat adalah pada pos Belanja Tidak  Terduga  dan  Belanja  Modal  Jalan/Prasarana  Jalan,  yang  menunjukkan  fokus  pada pembangunan infrastruktur dasar dan kesiapan dalam menghadapi situasi tak terduga. Pos- pos anggaran ini, bersama dengan investasi pada belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan,  dan  belanja  modal  gedung,  bangunan  dan  taman,  dapat  digunakan untuk  mendukung  prinsip-prinsip Sustainable  Village jika  dikelola  dengan  bijak  dan berorientasi keberlanjutan.
Pada  akhirnya,  kemampuan  desa  untuk  bertransformasi  menjadi Sustainable  Village tergantung  pada  seberapa  efektif  penggunaan  Dana  Desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan prioritas keberlanjutan. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua stakeholder desa serta integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek pembangunan desa akan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  saat  ini  dan  menjamin  kesejahteraan generasi mendatang.

## KETERBATASAN DAN SARAN

## Keterbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis data anggaran pendapatan dan belanja desa dari 223 desa di Kabupaten Jember, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi di  desa-desa  lain  di  Indonesia  dengan  kondisi  sosioekonomi  atau  geografis  yang  berbeda. Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang, meskipun informatif, mungkin tidak selalu mencerminkan realitas terkini atau kompleksitas operasional sebenarnya di desa-desa tersebut.  Selanjutnya,  penggunaan  metode  kuantitatif  deskriptif  menyediakan  gambaran yang  berguna  namun  tidak  dapat  menangkap  perspektif  subjektif  penduduk  desa  atau mengevaluasi dampak sosial dari alokasi anggaran secara mendalam.

## Saran untuk Penelitian Lanjutan
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengadakan studi kasus di beberapa desa dengan  kondisi  yang  beragam  untuk  mendapatkan  wawasan  yang  lebih  komprehensif tentang  pengelolaan  Dana  Desa  dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian mendatang dapat juga menggabungkan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau kelompok  fokus,  untuk  memahami  persepsi,  motivasi,  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh para pemangku kepentingan desa secara lebih baik. Selain itu, membandingkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember dengan kabupaten lain dapat memberikan pemahaman yang lebih  luas  mengenai  praktik  terbaik  dan  tantangan  umum  dalam  pencapaian Sustainable Village . Akhirnya, evaluasi jangka panjang atas dampak kebijakan terkait dana desa terhadap kemajuan keberlanjutan desa akan menjadi tambahan yang berharga untuk literatur dalam bidang ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Adnan, H., 2019. Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemerintahan Desa. Al’Adl XI, 151– 172.
Antlöv, H., Wetterberg, A., Dharmawan, L., Bank, W., n.d. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia.
Arham,  I.,  Sjaf,  S.,  Darusman,  D.,  2019.  Strategi  Pembangunan  Pertanian  Berkelanjutan  di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). Jurnal Ilmu Lingkungan 17, 245. https://doi.org/10.14710/jil.17.2.245-255
Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R.H., Wardhana, I.W., Setiawan, H., Damayanty, S.A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A.H., Ariutama, G.A., Djunedi, P., Rahman, A.B., Handoko, R., 2020.  Village  fund,  village-owned-enterprises,  and  employment:  Evidence  from Indonesia. J Rural Stud 79, 382 – 394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052 Ayu Purnamawati, I.G., Yuniarta, G.A., Jie, F., 2023. Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. Heliyon 9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115
Cuadrado-Ballesteros, B., Bisogno, M., 2022. Budget transparency and financial sustainability.
Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management  34,  210 – 234. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025
Daeli, W., Tauhid, K., Maharani, C., Moeliono, M., Bong, I.W., 2016. Dari partisipasi ke inklusi:
Pembelajaran  dari  desain  dan  pelaksanaan  proyek  pembangunan  di  Kapuas  Hulu, Kalimantan Barat. Infobrief CIFOR. https://doi.org/10.17528/cifor/006336
Damastuti, E., de Groot, R., 2017. Effectiveness of community-based mangrove management for  sustainable  resource  use  and  livelihood  support:  A  case  study  of  four  villages  in Central Java, Indonesia. J Environ Manage 203, 510 – 521. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.07.025
Dharmawan, A.S., Sasmita, A.A., 2023. Pembangunan Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Lingkungan, in: Seminar Nasional Sosiologi Unram. pp. 20 – 36.
Frost,  G.,  Rooney,  J.,  2021.  Considerations  of  sustainability  in  capital  budgeting  decision- making. J Clean Prod 312. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127650
Hapsoro,  N.A.,  Bangun,  K.,  2020.  Perkembangan  Pembangunan  Berkelanjutan  dilihat  dari Aspek Ekonomi di Indonesia. Jurnal Arsitektur 03, 88 – 97.
Hege, E., Brimont, L., Pagnon, F., 2019. Sustainable development goals and indicators: Can they be tools to make national budgets more sustainable? Public Sector Economics 43, 423 – 444. https://doi.org/10.3326/pse.43.4.5
Hulu, Y., Harahap, R.H., Nasutian, M.A., 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, 146.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974
Maksimilianus, A., Agung, G., Riska, W., Maulida, R., 2020. Perencanaan dan Pengembangan Desa.
Nurjaman,  R.,  2015.  Dinamika  dan  Problematika  Implementasi  Undang-Undang  Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. Jurnal Desentralisasi 13, 47 – 61.
P3DI  Setjen  DPR  RI,  2015.  Pembangunan  berkelanjutan :  dimensi  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.
Paru,  S.,  Kaunang,  M.,  Sumampouw,  I.,  2019.  Peran  Kepala  Desa  dalam  Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, 1 – 11.
Permatasari,  P.,  Ilman,  A.S.,  Tilt,  C.A.,  Lestari,  D.,  Islam,  S.,  Tenrini,  R.H.,  Rahman,  A.B., Samosir, A.P., Wardhana, I.W., 2021. The village fund program in indonesia: Measuring the  effectiveness  and  alignment  to  sustainable  development  goals.  Sustainability (Switzerland) 13. https://doi.org/10.3390/su132112294
PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Raharjo, P., Kabupaten Bangka, A., Belitung, B., Skripsi, P., Mayor, D.E., Sos, S., Ba, M., n.d. DINAMIKA  POLITIK  LOKAL  DALAM  PENETAPAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN

## BELANJA  DESA  (APBDes)  TAHUN  2021  DESA  AIR  RUAI  KECAMATAN  PEMALI KABUPATEN BANGKA.
Sajangbati,  Y.C.,  2015.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lex Administratum III, 24 – 33.
Sarifuddin, S., Madani, M., Fatmawati, F., 2022. Optimizing the Utilization of Village Funds for Sustainable  Village  Development  in  Majene,  Indonesia.  Journal  of  Contemporary Governance and Public Policy 3, 59 – 69. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i1.50
Soleh, A., 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai 5, 32 – 53.
Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan Ke. ed. Alfabeta, Bandung.
Supangkat  Samidjo,  G.,  Wibowo,  S.,  Sutrisno,  S.,  2016.  Pengembangan  Desa  Wisata  Belajar Berbasis  Potensi  Alam  dan  Pertanian  di  Polengan,  Srumbung,  Magelang.  BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks 4. https://doi.org/10.18196/bdr.415
Tarlani, Sirajuddin, T., 2020. Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve  sustainable  development,  in:  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science. Institute of Physics Publishing. https://doi.org/10.1088/1755-
1315/447/1/012066
Yusuf Maolani, D., 2019. Strengthening Village and Village Government towards Sustainable Development in The Framework of Increasing Community Welfare. JISPO 9.