## PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

## Ayu Okta Rezariski
Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Email:  ayuoktareza@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 06 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi: 10 November 2020 Diterima dalam bentuk revisi: 19 November 2020
Keywords: Performance-Based Budgeting; Bureaucratic Reform.
Kata Kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja; Reformasi Birokrasi.
Abstract: The aim of this research is Bureaucratic Reform (RB) which describes the measurement of  organizational performance at  ministries  and  institutions,  Performance-Based  Budgeting (PBB),  represented  by  indicators  of  Budget  Absorption  (P), Output Achievement (PK) and Efficiency (E) which are the focus of research and use 2 control variables consisting of the Budget Ceiling  /  Budget  Allocation  and  the  Number  of  State  Civil Servants  (ASN).  This  research  method  uses  data  on  the achievements of the Bureaucratic Reform (RB) of Ministries and Institutions  using  the  Bureaucratic  Reform  index  approach derived  from  the  assessment  of  the  Ministry  of  Agriculture  RB from 2014 to 2018 Based on data for the 2014- 2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct  relationship  between  performance-based  budgeting  and bureaucratic reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased  output  /  output  index  values,  high  absorption,  low number  of  ASN,  and  the  historical  context  of  budgeting efficiency,  also  tend  to  experience  an  increase  in  the Bureaucratic Reform Index (RB).
Abstrak: Tujuannya  Penelitian  ini  Reformasi  Birokrasi  (RB) yang  menggambarkan  pengukuran  kinerja  organisasi  pada kementerian  dan  lembaga,  Penganggaran  Berbasis  Kinerja (PBK),  diwakili  oleh  indikator  Penyerapan  Anggaran  (P), Pencapaian Keluaran (PK) dan Efisiensi (E) yang  menjadi fokus penelitian dan menggunakan 2 variabel kontrol yang terdiri dari Pagu  Anggaran/  Alokasi  Anggaran  dan  Jumlah  Aparatur  Sipil Negara (ASN). Metode Penelitian ini menggunakan data capaian Reformasi  Birokrasi  (RB)  Kementerian  dan  Lembaga menggunakan  pendekatan  indeks  Reformasi  Birokrasi  yang berasal  dari  penilaian  Kemenpan  RB  dari  tahun  2014  sampai 2018. Berdasarkan data periode 2014- 2018, hasil dari estimasi panel  fixed  effect  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan langsung  penganggaran  berbasis kinerja  terhadap  Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau  Lembaga dengan  nilai indeks keluaran/output yang
meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN  yang rendah, serta  konteks  historis  efisiensi  penganggaran,  cenderung  juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi  (RB).
Koresponden author: Ayu Okta Rezariski Email: ayuoktareza@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2020

## Pendahuluan
Reformasi  Birokrasi  (RB)  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  sebagai prioritas  nasional  yang  terdapat  pada  agenda  pembangunan  pemerintah  dalam  mewujudkan perbaikan  tata  kelola  pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  survey  PERC  (2009)  Indonesia dinobatkan  sebagai  negara  terkorup  di  Asia  Pasifik  dijadikan  sebagai  dasar  pemerintah menetapkan RB sebagai prioritas nasional. Demikian pula hasil survey World Bank tahun 2009 melalui indeks efektifitas pemerintahan Indonesia menempati posisi keenam dibawah Philipina.
Pengukuran Indeks Efektivitas Pemerintahan yang dilakukan oleh World Bank melalui indikator  persepsi  kualitas  pelayanan  publik,  kredibilitas  dan  komitmen  ASN  terhadap kebijakan,  kualitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  serta  indepedensi  ASN  terhadap  tekanan politik  menggambarkan  kurang  efektifnya  kemampuan  Pemerintah  dalam  pengambilan kebijakan serta kurang optimalnya penyediaan barang publik. Begitu pula dengan hasil survey daya saing global yang menempatkan Indonesia pada peringkat 54 (2009). Ditinjau dari hasil- hasil  survey  tersebut  Indonesia  mengalami  kendala  utama  yakni  inefisiensi  dalam  birokrasi pemerintahnya serta kurangnya dukungan infrastruktur dan juga korupsi yang masih merajalela di sektor publiknya (Taufiq, 2014).
Pemerintah  menerbitkan  beberapa  paket  kebijakan  reformasi  birokrasi  dalam  rangka mewujudkan  birokrasi  yang  bersih,  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  nepotisme  dan  juga menghasilkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas,  diantaranya  dengan  mengeluarkan  Perpres No.81 tahun 2010 tentang  Grand Design Reformasi  Birokrasi  (Presiden  Republik  Indonesia, n.d.).  Paket  kebijakan  ini  merupakan  bentuk  dari  keseriusan  pemerintah  Indonesia  dalam menjadikan  RB  sebagai  prioritas  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  Reformasi  Birokrasi diharapkan dapat menjadi kebijakan yang mendorong birokrasi menuju ke arah yang lebih baik. Harus kita cermati bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan indikator penilaian penting guna  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  ekonomi  dimana proses bisnis dalam menjalankan sektor publik dikendalikan sepenuhnya oleh para birokrat.
Ketika  berbicara  terkait  reformasi  birokrasi  yang  menjadi  tantangan  utama  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  mendefinisikan  dan  mengukur  birokrasi  yang  telah diimplementasikan  serta  menentukan  model  dan  metodologi  yang  tepat  untuk  mengestimasi implementasi birokrasi yang telah dilakukan serta merancang skenario untuk mengestimasi efek dari  peningkatan  reformasi  birokrasi  terhadap  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Untuk mengetahui  variabel  yang  menjadi  ukuran  dalam  menggambarkan  tata  kelola  pemerintahan
yang  baik,  diketahui  Kementerian  Keuangan  mengenalkan  konsep  penganggaran  berbasis kinerja  dalam  sistem  pengelolaan  penganggaran  yang  modern  di  Indonesia,  variabel  yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi pengukuran kinerja  anggaran melalui aspek input,  output, serta outcome yang  akan  dicapai.  Perkembangan  konsep  penganggaran berbasis  kinerja  pada  pemerintah  pusat  di  Indonesia  sesungguhnya  didasari  oleh  teori penetapan tujuan yang diperkenalkan oleh (Locke & Bryan, 1969). Teori ini berpendapat bahwa untuk  mencapai  kinerja  maksimum,  diperlukan  formula  yang  jelas  antara  target  dan output indikator kinerja. Gagasan tersebut meyakini bahwa apabila tujuan telah didefinisikan dengan jelas,  maka  akan  menghasilkan  kinerja  yang  baik,  dengan  asumsi  bahwa  terdapat  dukungan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan (Basri, 2013; Locke, 1975). Namun dalam praktiknya pengimplementasian penganggaran berbasis kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Indonesia dalam rangka mempertahankan stabilitas keuangan belum mampu membawa Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisen.
Dasar hukum dalam pengimplementasian penganggaran berbasis kinerja yang menjadi acuan  pemerintah  Indonesia  terdapat  pada  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2003).  Pada  Undang-undang  tersebut diamanatkan bahwa pengelolaan penganggaran yang diimplementasikan di Indonesia menganut pendekatan sistem penganggaran yang didasari oleh prestasi kerja dan  kinerja setiap individu. Pada  undang-undang  tersebut  terfokus  pada  upaya  memperbaiki  proses  penganggaran  di Indonesia  dengan  penerapan  anggaran  yang  didasari  oleh  perencanaan  kinerja  yang menitikberatkan pada penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai pada setiap Kementerian dan Lembaga.
Salah satu aspek yang yang ditekankan pada peraturan dalam undang-undang tersebut juga bahwa penentuan kebijakan umum anggaran  harus diikuti dengan formulasi pencapaian target kinerja yang terukur. Tujuannya agar informasi yang tertuang pada RKA (Rencana Kerja Anggaran)  Kementerian/  Lembaga  akan  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  realisasi anggaranIndonesia berhasil mencapai lonjakan  yang cukup siginifikan dalam skor efektivitas pemerintahan selama periode pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dua faktor pendorong tersebut yaitu adanya aksi nyata dalam pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yang berdampak positif dalam daya saing nasional Indonesia. Namun dalam  pilar  peningkatan  nilai  Reformasi  Birokrasi  masih  perlu  kerja  keras  dan  aksi  nyata pemerintah dalam mewujudkannya.
Gambar 1. Perkembangan Peringkat Government Effectiveness Negara-negara di Asia (per Tahun)
Sumber : World Bank (2018 ) 90,0 80,0 70,0 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016
Pada tahun 2008 hingga 2017 data berdasarkan indikator terpilih dalam penilaian tata kelola  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  world  bank  menunjukkan  bahwa  Indonesia  terus mengalami peningkatan yang cukup baik pada efektifitas tata kelola pemerintah di Indonesia. pada tahun 2012 Indonesia mencapai persentase ranking sebesar 45.50 dari 100 (rank tertinggi) sedangkan  pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan  hingga  52.88  dari  100  (rank  tertinggi) (databank.worldbank.org).  Tetapi  data  tersebut  masih  kurang  memuaskan  jika  dibandingkan dengan  pengimplementasian  reformasi  sistem  penganggaran  menjadi  penganggaran  berbasis kinerja  yang  telah  dilakukan  pengadopsian  sejak  tahun  2010.  Data  tersebut  masih  belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam pencapaian pemerintahan yang efektif sejak diterapkannya sistem pengelolaan anggaran publik berbasis kinerja serta pencapaian nilai Reformasi Birokrasi. Jika dibandingkan dengan negara-negara  Asia lainnya  Indonesia cukup mampu  bersaing  dalam  peningkatan  pemerintahan  yang  efektif  namun  jika  dibandingkan dengan  negara  tetangga  kita  yaitu  Malaysia  maka  Indonesia  kalah  telak  dikarenakan  data menunjukkan  bahwa  Malaysia  mampu  mengungguli  negara-negara  tetangganya  dalam efektifitas pemerintahannya. Maka dari itu perlu adanya pengkajian mendalam pada hubungan antara penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pencapaian Reformasi Birokrasi dengan terwujudnya  pemerintahan  yang  efektif  dikarenakan  munculnya  fenomena  apakah  memang pengelolaan pemerintah di Indonesia sudah optimal atau perlu dilakukan pengadopsian sistem lainnya untuk menata pemerintahan Indonesia agar menjadi lebih baik lagi.
Banyak studi telah dilakukan terkait sistem pengelolaan anggaran dengan metode PBK ini  di  Indonesia.  Namun  beberapa  penelitian  hanya  terfokus  pada  implementasi  penerapan sistem  penganggarannya  saja.  Studi  uang  dilakukan  sebelumnya  banyak  terfokus  pada penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  terhadap  akuntabilitasnya  dari  perspektif value  for money (Kurrohman, 2013). Adapula penelitian sebelumnya menemukan hubungan penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan pada kasus pemerintahan daerah (Sofyani, 2018). Sementara itu, penelitian penganggaran berbasis kinerja berhubungan  dengan  pemerintahan  yang  efektif  belum  pernah  ada  dan  belum  pernah  pula dilakukan  oleh  para  peneliti  di  Indonesia.  Maka  dari  itu  sebuah  tantangan  besar  yang  ingin diperoleh oleh penulis dengan melakukan penelitian ini.
Selain  itu,  semua  penelitian  sebelumnya  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif dengan  penelitian  tunggal/  survei.  Hasil  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  sebelumnya  dapat dianggap hanya sebagai hasil data sebuah prasangka. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan data kuantitatif dengan metode pengujian regresi linear sederhana/ ordinary least square (Gujarati, 2009) dengan menggunakan sampel data panel 70 kementerian/ lembaga pada pemerintah pusat dalam kurun waktu 2014-2018 untuk mendapatkan data  yang lebih akurat dan dapat terukur.
Objek  penelitian  ini  adalah  Kementerian  dan  Lembaga  yang  berada  di  bawah Pemerintahan  Indonesia.  Tidak  ada  pengklasifikasian  kategori  dalam  objek  penelitian dikarenakan  hampir  semua  Kementerian  dan  Lembaga  digunakan  dalam  pengukurannya. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh  dari penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data capaian Reformasi  Birokrasi  (RB) Kementerian dan Lembaga  menggunakan  pendekatan  indeks  Reformasi  Birokrasi  yang  berasal  dari  penilaian Kemenpan RB dari tahun 2014 sampai 2018. Diketahui pula dalam penelitian  ini yang menjadi variabel utama adalah variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang diperoleh dari data Sistem  Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja  Terpadu  (SMART),  Kementerian  Keuangan (PMK, 2011). Sedangkan variabel kontrol penelitian ini antara lain: pagu anggaran /alokasi anggaran pada  Kementerian  dan  Lembaga  dan  jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  panel  yang  terdiri  dari  seluruh  Kementerian  dan Lembaga di bawah naungan Pemerintah Pusat.
Data-data  tersebut  adalah  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  aplikasi  SMART Kemenkeu  dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP).  Pengolahan  data  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  ekonometrika  yaitu  Ordinary  Least  Square  yang  dimana metode tersebut untuk meneliti pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan indeks Reformasi Birokrasi (RB), Kemenpan RB, hal ini merupakan  capaian  RB  pada  setiap  Kementerian  dan  Lembaga.  Berikut  persamaan  yang digunakan dalam penelitian ini yang dimana persamaan yaitu:
𝑅𝐵 it = 𝛽 O + 𝛽 1 𝑃𝐴 it  + 𝛽 2 𝑃 it + 𝛽 3 𝑃𝐾 it  + 𝛽 4 𝐸 it–1 + 𝛽 5 𝐴𝑆𝑁 it  + 𝜀 it
RB = Indeks capaian kinerja birokrasi kementerian dan lembaga (skala likert 1-10)
PA = Pagu anggaran pada kementerian dan lembaga (dalam rupiah)
P = Penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga (skala likert 1-100) PK = Capaian keluaran/output pada kementerian dan lembaga (skala likert 1-125) E = Lag dari Efisiensi penggunaan anggaran kementerian dan lembaga
(skala likert 1-20)
ASN  = Jumlah Aparatur Sipil Negara 𝜀 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚
it = gabungan cross section dan time series data

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Hasil Olah Penelitian Variabel Koefisien T-Statistik C 2,780389*** (0,0000) 7.581241 Pagu Anggaran 0,212363***(0.0646) 1.857700 Penyerapan Anggaran 0.072090*** (0,0000) 5.267445 Pencapaian Keluaran 0.003333** (0.1111) 1.599999 Efisiensi 0.058104***(0,0000) 8.350786 Jumlah Aparatur Sipil Negara -0.000433*** (0.0328) -2.148758 Prob (F-Statistic) 0,000000*** Adj R-Squared 0.980705
Dalam  segmen  ini  akan  dibahas  bagaimana  penganggaran  berbasis  kinerja  dapat memengaruhi capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada Kementerian Negara dan  Lembaga. Jika penganggaran  berbasis  kinerja  dihitung  secara  keseluruhan,  seperti  dengan  penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu penganggaran berbasis kinerja memiliki  hubungan  positif  terhadap  kinerja  organisasi.  Jika  dianalisis  berdasarkan  indikator pengukuran penganggaran berbasis kinerja. Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam penelitian  ini  dan  memiliki  peran  masing-masing  untuk  meningkatkan  reformasi  birokrasi, variabel  pengukuran  tersebut  terpilih  berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh (Habiburrochman,  2012)  bahwasannya  penganggaran  berbasis  kinerja  diukur  melalui input, output serta outcome yang  dicapai  oleh  kementerian  dan  lembaga.  Pada  penelitian  ini difokuskan terhadap variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran, serta efisiensi.
Penyerapan anggaran merupakan variabel yang mewakili efisiensi dan efektifitas suatu lembaga  dalam  mengalokasikan  anggaran.  Penyerapan  juga  dikaitkan  oleh  para  ahli  dalam tiga karakteristik utama yaitu kapasitas keuangan yang merupakan kemampuan suatu lembaga untuk  membiayai  kegiatan  dan  proyek  yang  didukung  oleh  pemerintah,  kapasitas  ekonomi makro serta kapasitas dalam administrasi seperti bagaimana menjual otoritas lokal dan pusat dapat  mengawasi  proyek  dan  kegiatan  pemerintah  (Gibson  et  al.,  2013)  Peningkatan  dari penyerapan  anggaran  suatu  lembaga  akan  meningkatkan  implementasi  dalam  perencanaan anggaran  yang telah disusun  sebelumnya. Hal  tersebut  tentu saja akan berimplikasi terhadap target  kinerja  yang  telah  direncanakan.  Pada  akhirnya  program  pembangunan  yang  telah direncanakan  akan  lancar  dan  sesuai  jadwal  (Zaman  &  Georgescu,  2009).  Dengan  adanya peningkatan penyerapan anggaran tersebut maka akan meningkatkan faktor-faktor  yang diukur tersebut  dan  hal  ini  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  mencapai  target  kinerja  organisasi. Penyerapan  anggaran  dapat  meningkatkan output penganggaran  berbasis  kinerja  yaitu pencapaian sasaran strategis pada kementerian dan lembaga (Juanda & Kemenkeu, 2003).
Capaian  keluaran  atau  kita  mengenal  dengan  sebutan  capaian output sangat  erat kaitannya dengan kinerja organisasi.  Setiap organisasi  pasti memiliki tujuan dan target  yang akan dicapai oleh lembaganya. Tercapaianya output dalam sebuah organisasi merupakan sebuah cerminan dalam kinerja yang telah dicapai dalam sebuah organisasi. Menurut Pasolong, 2010 beliau mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor penetapan tujuan yang jelas, kejelasan penetapan tujuan merupakan faktor penentu dalam pencapaian  kinerja  agar  tercapainya  tujuan  dengan  efektif  dan  efisien.  Peningkatan  capaian keluaran/ output dari  capaian  tujuan  organisasi  ini  berdampak  kepada  capaian  sasaran organisasi  yang  efektif  dan  efisien.  Menurut  (Mahsun,  2006)  terdapat  elemen  pengukuran kinerja organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; 2) merumuskan indikator  dan  ukuran  kinerja;  3)  mengukur  tingkat  ketercapaian  tujuan  dan  sasaran-sasaran organisasi. Dalam hasil penelitian ini variabel capaian keluaran/output menunjukkan signifikan dan  mempunyai  korelasi  positif  terhadap  reformasi  birokrasi.  Peningkatan  capaian keluaran/output  maka  akan  meningkatkan capaian  dari reformasi birokrasi pada  kementerian dan lembaga.
Efisiensi  merupakan  indikator  ketiga  dari  penganggaran  berbasis  kinerja  yang  dapat ditingkatkan, efisiensi ini diukur melalui pengukuran efisiensi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan  dalam  pedoman  pengukuran  evaluasi  kinerja  (PMK,  2011).  Efisiensi
penggunaan anggaran ini membandingkan antara pengukuran target volume keluaran dengan realisasi  anggaran  pada  setiap  kementerian  dan  lembaga.  Ketika  efisiensi  suatu  lembaga  ini semakin  baik  maka  akan  meningkatkan  birokrasi  yang  baik  dalam  suatu  lembaga  sehingga berimplikasi  peningkatan  kinerja  organisasi.  Hal  tersebut  sangat  mendukung  penelitian  ini, penelitian  ini  menemukan  bahwa  efisiensi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  birokrasi. Menurut pendapat yang berasal dari (Mardiasmo, 2006) bahwa efisiensi  mempunyai hubungan erat  terhadap  konsep  produktifitas.  Pengukuran  dari  efisiensi  itu  sendiri  dilakukan  dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan dan input yang telah digunakan ( cost of output ). Sebuh proses kegiatan dikatakan telah efisien jika pada suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin ( spending well ). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara input sumber daya yang digunakan oleh unit organisasi (seperti: staf, upah,  biaya administratif) dan keluaran yang telah dihasilkan. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  benar  adanya  konsep  yang  dikemukakan  oleh (Mardiasmo, 2006) tersebut bahwa dengan peningkatan efisiensi maka akan terjadi peningkatan kinerja  organisasi.  Hal  tersebut  dijelaskan  pada  teori  efisiensi  yang  dikemukakan  oleh (Mardiasmo, 2006) bahwa efisiensi merupakan rasio perbandingan output dan input . Semakin tinggi output yang dihasilkan dibandingkan input maka akan tercipta efisiensi. Dalam hal ini output yang dimaksud adalah output yang dicapai oleh Kementerian dan Lembaga yang yang berimplikasi  pada  peningkatan  nilai  Reformasi  Birokrasi  pada  Kementerian  dan  Lembaga Pemerintah Pusat.
Penggunaan variabel kontrol memang dianggap konstan, karena untuk penelitian tidak bisa  hanya  variabel  utama  yang  digunakan,  akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  akan  dijelaskan pengaruh dari penggunaan variabel utama tersebut. 2 (dua) variabel kontrol yang digunakan, diketahui kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang terdiri dari pagu anggaran dan jumlah ASN pada kementerian dan lembaga.
Pagu  anggaran  atau  lebih  kita  kenal  dengan  sebutan  alokasi  anggaran  memiliki  hasil yang sejalan dengan teori yang digunakan pada tinjauan pustaka, yang dimana pagu anggaran memiliki  pengaruh  positif  terhadap  reformasi  birokrasi  yang  dapat  berpengaruh  terhadap birokrasi pada suatu lembaga. untuk menjelaskan pengaruh pagu anggaran ini,  dapat dijelaskan melalui teori niskanen (Niskanen, 1971). Teori ini menggambarkan  bahwa birokrasi cenderung memperbesar anggaran. Penemuan dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh William Niskanen pada bukunya Representatif Government. Niskanen mengatakan bahwa pemaksimalan  anggaran  bertindak  sebagai  perwakilan  utilitas  birokrat.  Dengan  kata  lain kenaikan  pagu  anggaran  akan  berdampak  pada  peningkatan  birokrasi  pada  suatu  lembaga dikarenakan  seorang  birokrat  akan  cenderung  memilih  untuk  berusaha  memaksimalkan anggaran untuk mencapai pemaksimalan utilitasnya.

## Kesimpulan
Variabel  dependen  dari  penelitian  ini  berupa  Reformasi  Birokrasi  (RB)  yang menggambarkan  pengukuran  kinerja  organisasi  pada  kementerian  dan  lembaga,  dan pengukuran reformasi birokrasi disajikan dalam bentuk indeks Reformasi Birokrasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), diwakili  oleh  indikator  Penyerapan  Anggaran  (P),  Pencapaian  Keluaran  (PK)  dan
Efisiensi (E) yang menjadi fokus penelitian dan menggunakan 2 variabel kontrol yang terdiri dari Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran dan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
1. Penyerapan  anggaran  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  variabel  Reformasi  Birokrasi. Penyerapan  anggaran  merupakan  variabel  yang  mewakili  efisiensi  dan  efektifitas  suatu lembaga  dalam  mengalokasikan  anggaran.  Peningkatan  dari  penyerapan  anggaran  suatu lembaga akan meningkatkan implementasi dalam perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya.  Hal tersebut tentu saja  akan berimplikasi terhadap target kinerja yang telah direncanakan.  Dengan  adanya  peningkatan  penyerapan  anggaran  tersebut  maka akan meningkatkan  efisiensi  dalam  mencapai  target  kinerja  organisasi  yang  berimplikasi  pada peningkatan reformasi birokrasi.
2. Pencapaian keluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Reformasi  Birokrasi.  Peningkatan  capaian  keluaran/ output dari  capaian  tujuan  organisasi ini  berdampak  kepada  capaian  sasaran  organisasi  yang  efektif  dan  efisien.  Sehingga peningkatan  capaian  keluaran/ output maka  akan  meningkatkan  capaian  dari  reformasi birokrasi pada kementerian dan lembaga.
3. Efisiensi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Reformasi  Birokrasi.  Tetapi  pada penelitian ini menemukan bahwa efisiensi memiliki pengaruh positif terhadap birokrasi, hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang ada. Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2006) bahwa efisiensi berkaitan erat dengan output dan input. Semakin besar rasio output yang dihasilkan dibandingkan input maka akan terciptanya efisiensi yang beimplikasi pada kinerja organisasi.
4. Pagu  anggaran  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  reformasi  birokrasi  yang  dapat berpengaruh  terhadap  birokrasi  pada  suatu  lembaga.  Niskanen  mengatakan  bahwa pemaksimalan  anggaran  bertindak  sebagai  perwakilan  utilitas  birokrat.  Dengan  kata  lain kenaikan pagu anggaran akan berdampak pada peningkatan birokrasi pada suatu lembaga dikarenakan  seorang  birokrat  akan  cenderung  memilih  untuk  berusaha  memaksimalkan anggaran untuk mencapai pemaksimalan utilitasnya.
5. Jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  reformasi birokrasi.  Menurut  Niskanen  para  birokrat  rasional  akan  bertindak  dan  berusaha  untuk meningkatkan kepentingan publik. Para birokrat saat ini sudah mulai memiliki kesadaran dalam  bertindak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  tanpa  memikirkan  peningkatan kepentingan pribadinya. Dengan adanya penurunan penerimaan pegawai negeri sipil maka para  aparatur  yang  dipekerjakan  dalam  pemerintahan  akan  lebih  spesifik  sesuai  dengan bidang pekerjaan yang akan diambilnya.

## Bibliografi
Gibson, B., Hassan, S., & Tansey, J. (2013). Sustainability assessment: criteria  and processes . Routledge.
Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics . Tata McGraw-Hill Education.
Habiburrochman, & A. R. (2012). Effect of Performance-Based Budgeting to Effectiveness of Control: (A Study Case at Indonesia’s State University). Paper read at  World Business Research Conference.
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  (2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
Indonesia, Presiden Republik. (n.d.). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 .
Juanda,  B.,  &  Kemenkeu,  A.  T.  (2003).  Metode  Statistik. Departemen  Statistika  Institut Pertanian Bogor, Bogor .
Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja  melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi , 5 (1).
Locke,  E.  A.,  &  Bryan,  J.  F.  (1969).  The  directing  function  of  goals  in  task  performance. Organizational Behavior and Human Performance , 4 (1), 35–42.
Mahsun,  M.  (2006).  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik:  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta .
Mardiasmo,  M.  (2006).  Perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  melalui  akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 (1).
Niskanen,  W.  A.  (1971). Bureaucracy  and  Representative  Government .  Transaction Publishers.
PMK, 249 tahun 2011. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lembaga. Jakarta .
Sofyani, H. (2018). Does performance-based budgeting have a correlation with performance measurement  system?  Evidence  from  local  government  in  Indonesia. Foundations  of Management , 10 (1), 163–176.
Taufiq,  M.  et  all.  (2014). Kajian  Model  Reformasi  Birokrasi.  Pusat  Kajian  Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Pusat KRA-LAN.
Zaman, G., & Georgescu, G. (2009). Structural fund absorption: A new challenge for Romania? Romanian Journal of Economic Forecasting , 1 (2009), 136–154.