Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

## ANDI PITONO
Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor Jalan Raya Jatinangor KM 20 Sumedang, Jawa Barat 28293, Telp/Fax (022) 7798252
Abstract: A principle is base, guidance or something that considered as truth; that become thinking purpose and principles of guidance. Principles of Government come to be general principles as base and rule in conducting appropriate government, therefore the governmental conduct can be polite, fair and honor, free from cruelty, rule violation, abuse action of authority and too authoritative action. According to Constitution No 32 in 2004, it states that in conducting governmental affairs, Government rules by itself or gives away a part of the affairs to its elements or subsidiary in district or gives it to regional government and/or village government. In line with conducting governmental affairs as regional authority, the regional carries out autonomy widely in order to rule and accomplish governmental problems on its own based on autonomy and “tugas pembantuan”.
Keywords : Principles of government, regional authority, governmental affairs.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pemban- tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe- nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Di- samping itu, sebagai konsekuensi negara ke- satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelak- sanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.
Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabu- paten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menye- lenggarakan urusan pemerintahan dan pem- bangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan memper- tanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas peme- rintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pem- berian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penye- lenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemba- ngunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelak- sanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.
Pada hakekatnya dekonsentrasi masih dalam rumpun sentralisasi atau dekonsentrasi merupakan pembagian kewenangan dan tang- gung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat dilapangan. Peme- rintah Pusat menugaskan aparatnya untuk menjalankan kewenangan pusat di daerah. Menurut Smit (Made Suwandi, 2006:13), unit
pemerintah yang dibentuk dengan kebijakan dekonsentrasi tersebut disebut “ Field Adminis- tration” . Selanjutnya dikatakatan bahwa ada dua cara yang dapat ditempuh pusat dalam membentuk pemerintah wilayah, apabila unit wilayah tersebut hanya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan satu kewenangan tertentu saja maka unit tersebut disebut “ Functional Field Administration ”. Sedangkan unit wilayah diberi tanggung jawab untuk melakukan berbagai kewenangan pusat yang ada di daerah ( multi functions ), maka unit tersebut disebut “ Integrated Field Administration ”.
Selanjutnya Rondinelli membahas konsep dekonsentrasi menguraikan macam-macam tipe dekonsentrasi, status dan hubungan fungsional kelembagaan, serta keluasan wewenang yang diperolehnya. Kemudian Rondinelli (1983:19) membagi dua tipe dekonsentrasi, yaitu field administration dan local administration. Tipe field administration, pejabat lapangan diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan seperti merencanakan, membuat keputusan-keputusan rutin, dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dengan kondisi setempat. Sedangkan local administration , semua pejabat disetiap tingkat pemerintahan merupakan perwakilan dari peme- rintah pusat, seperti provinsi, distrik, kotapra dan sebagainya, yan dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada departemen pusat.
Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah dalam menerapkan kebijakan de- konsentrasi, yaitu tujuan politis dan tujuan Administrasi (Made Suwandi, 2004:14).  Tujuan politis dari kebijakan dekonsentrasi sebagai berikut:
a. Dengan kebijakan dekonsentrasi, pemerintah akan berusaha menugaskan aparatnya yang ada di daerah untuk mengetahui, menyerap dan menginformasikan apa-apa yang menjadi aspirasi daerah untuk disampaikan oleh pemerintah;
b. Dengan adanya pejabat pemerintah yan ditugaskan di daerah, akan bermanfaat untuk menciptakan dukungan daerah terhadap kebijakan pemerintah;
c. Apabila terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan timbul tekanan-tekanan daerah terhadap pusat tentang suatu isu ter- tentu, maka pusat dapat menugaskan aparat dekonsentrasi untuk berfungsi menghadapi tekanan-tekanan tersebut di daerah sehingga pusat terhindar dari tekanan langsung oleh daerah.
Sedangkan tujuan administrasi dari kebi- jakan dekonsentrasi sebagai berikut:
a. Pejabat dekonsentrasi diharapkan mampu mengetahi apa yang menjadi kebutuhan orang daerah, sehingga mampu menyusun program- program pembangunan sesuai dengan ke- butuhan masyarakat lokal;
b. Dengan menempatkan pejabatnya di daerah, pusat akan dapat menugaskan mereka untuk mengetahui potensi daerah guna dikembang- kan bagi kepentingan nasional dan daerah tersebut;
c. Pusat dapat memerintahkan pejabat-pejabat- nya di daerah untuk membantu pelaksanaan program pusat yang ada di daerah, cara ini akan jauh lebih efisien dan efektif dibanding- kan dengan pengelolannya secara keseluruhan dari pusat;
d. Kebijakan dekonsentrasi akan lebih menjamin terjadi “ speed of action ” atas suatu kebijakan atau program pusat.
Dari tataran teoritik tersebut terdapat ciri- ciri utama dari kebijakan dekonsentrasi, yaitu:
a.   Dekonsentrasi tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat yang dilaksanakan di daerah melalui pejabat-pejabat pusat yang di- laksanakan di daerah yang bersangkutan.
b.  Pejabat yang ditugaskan mempertang- gungjawabkan pelaksanaannya ke pusat dan bukan kepada rakyat di daerah tersebut. Manakala kebijakan pusat tidak cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi tersebut tidak tidak mempunyai diskresi untuk merubah kebijakan tersebut, namun hanya meng- usulkan perubahannya ke pusat. Rakyat tidak dapat meminta pertanggung jawaban perihal kebijakan yang telah digariskan pusat. Pejabat dekonsentrasi hanya bertanggung
jawab dari aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut.
c.  Kebijakan, jenis kegiatan, sasaran, biaya,
sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ter- sebut disiapkan oleh pusat. Anggaran pe- jabat dekonsentrasi berasal dari pusat, se- hingga akuntabilitas pemanfaatan anggaran adalah ke pusat dan bukan ke rakyat daerah.

## METODE
Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana upaya menerap- kan kedua azas di atas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Sementara itu in- forman penelitian adalah informan yang paham akan penyelenggaraan pemerintahan dan infor- masi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

## HASIL

## 1. Dekonsentrasi Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabatnya di daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Depertemen-Departemen atau Lembaga-Lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.
Wilayah Administratip, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : a. ketentraman dan ketertiban,
b. politik,
c. koordinasi  pengawasan dan
d. urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan asas dekon- sentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara. Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota- madya. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan. Apabila dipandang perlu sesuai dengan  pertum- buhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratip yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah. Kepala Wilayah meliputi : a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur; b. Kabupaten disebut Bupati;
c.  Kotamadya disebut Walikotamadya; d.  Kota Administratip disebut Walikota; e.  Kecamatan disebut Camat.
Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin peme- rintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 bahwa wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:
a. membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketenteraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yan ditetapkan oleh Pemerintah;
c. menyelenggarakan koordinasi  atas kegiatan- kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan antara Instansi-Instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.
d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Mengusahakan secara terus-menerus  agar segala peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi- Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
g. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya.
Selanjutnya apabila dipandang perlu, Men- teri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu Walikotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

## 2. Dekonsentrasi Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 7 Tahun 2008
Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam pemerintahan di Indonesia, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah telah diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti kembali dengan UU Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Dekonsentrasi saat ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Dekonsentrasi menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang pemerin- tahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. P elimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula di- limpahkan kepada:
a.  instansi vertikal;
b.  pejabat Pemerintah di daerah.
Urusan pemerintahan yang menjadi wewe- nang Pemerintah yang dapat didekonsentrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah, meliputi bidang:
a. politik luar negeri,
b. pertahanan,
c. keamanan,
d. yustisi,
e. moneter dan fiskal nasional,
f. agama,
Urusan pemerintahan yang menjadi wewe- nang Pemerintah dimaksud didekonsentrasikan kepada perangkat pusat di daerah, diselenggara- kan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah.
Urusan pemerintahan yang didekonsen- trasikan kepada instansi vertikal adalah urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansi vertikal pada saat pembentukan organisasinya. Apabila di daerah belum terbentuk instansi vertikal yang membidangi politik luar ncgeri, pertaharan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, maka sebagian urusan dimaksud dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah. Yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari ke- menterian/lembaga selain kementerian/lembaga yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

## 3. Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Koordinasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 adalah upaya yang dilak- sanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan  tugas serta  kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara  instansi vertikal dengan  satuan  kerja  perangkat daerah tingkat provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara  provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai  efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Sedangkan pengawasan atas penyeleng- garaan  pemerintahan  daerah adalah  upaya  yang dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah ber- jalan  secara  efisien,  efektif,  berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan.
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 karena jabatannya  ber- kedudukan sebagai wakil Pemerintah di  wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan  daerah  kabupaten/kota di  wilayah provinsi yang bersangkutan;
d. pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah kabupaten/kota;
e. menjaga kehidupan berbangsa dan  bernegara serta memelihara  keutuhan Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
f. menjaga dan mengamalkan ideologi  Pancasila dan kehidupan demokrasi;
g. memelihara stabilitas politik;
h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
i. koordinasi pembinaan dan pengawasan pe- nyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain  melaksanakan  urusan  pemerintahan, gubernur sebagai wakil Pemerintah juga  melak- sanakan urusan pemerintahan di wilayah  provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  di- maksud, dalam tugasnya gubernur sebagai  wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi: a. mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;
b. meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi  ver- tikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelak-
sanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;
d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah kabupaten/kota;
g. menyelesaikan perselisihan dalam penyeleng- garaaan fungsi pemerintahan  antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
h. melantik kepala instansi vertikal dari  kemen- terian dan lembaga pemerintah nonkemen- terian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Gubernur dalam  melaksanakan  koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi melalui:
a. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; dan
b. rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta  penyelesaian berbagai permasalahan.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketente- raman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah. Forum koordinasi pimpinan daerah terdiri atas: a. Gubernur,
b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
c. Panglima daerah militer,
d. Kepala kepolisian daerah, dan
e. Kepala kejaksaan tinggi.
Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara  pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah ka- bupaten/kota di wilayah provinsi melalui:
a. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;
b. rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian berbagai permasalahan.
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui rapat kerja yang mencakup: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota;
b. pelaksanaan kerja sama antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
c. penyelesaian perselisihan antarkabupaten/ kota dalam penyelenggaraan urusan pemerin- tahan.
Gubernur dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah  kabupaten/ kota melalui:
a. pemberian fasilitasi dan konsultasi  penyeleng-
garaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
b. pemberian fasilitasi dan konsultasi  pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
c. penyelesaian perselisihan  yang  timbul  dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar- kabupaten/kota di wilayah provinsi yang ber- sangkutan; dan
d. upaya penyetaraan kualitas pelayanan publik antarkabupaten/kota di wilayah provinsi  yang bersangkutan.
Gubernur dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah  kabupaten/ kota melalui:
a. pengawasan pelaksanaan urusan pemerin- tahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
c. usul pembatalan peraturan daerah  kabupaten/ kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
d. pengawasan kinerja pemerintah daerah ka- bupaten/kota.
Dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota, gubernur melakukan langkah antara lain:
a.   persuasi dan negosiasi; dan b.   membangun kerja sama antardaerah.
Perselisihan antar kabupaten/kota mencakup antara lain:
a.   perbatasan antarkabupaten/kota;
b.   sumber daya alam antarkabupaten/kota; c.   aset;
d.   transportasi;
e.   persampahan; dan
f.   tata ruang.
Dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, gubernur melakukan: a. penetapan kriteria ancaman, tantangan, ham- batan, dan gangguan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah;
b. pemantauan situasi dan kondisi daerah  de- ngan kriteria ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
c. evaluasi situasi dan kondisi daerah dengan kriteria ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan;
d. koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; dan
e. pelaporan  kepada  Presiden  melalui  Menteri Dalam  Negeri mengenai  situasi  dan  kondisi daerah dengan kriteria ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Dalam menjaga dan mengamalkan ideologi
Pancasila dan membangun kehidupan demo- krasi, gubernur melakukan upaya:
a. memelihara dan mempertahankan ideologi Pancasila;
b. pengembangan demokrasi;
c. menjaga kerukunan antarumat beragama;
d. melestarikan nilai sosial budaya.
Dalam memelihara stabilitas politik, guber- nur melakukan:
a. penetapan kriteria stabilitas politik sesuai de- ngan situasi dan kondisi daerah;
b. pemantauan situasi dan kondisi daerah  sesuai dengan kriteria stabilitas politik;
c. evaluasi situasi dan kondisi daerah sesuai de- ngan kriteria stabilitas politik;
d. koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait untuk memelihara stabilitas politik; dan e. pelaporan  kepada  Presiden  melalui  Menteri Dalam Negeri mengenai situasi dan kondisi daerah sesuai dengan kriteria stabilitas politik.
Dalam menjaga etika dan norma penyeleng- garaan pemerintahan di daerah gubernur me-
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
lakukan:
a. identifikasi etika dan norma yang hidup, ber- kembang, dan perlu dipertahankan di wilayah provinsi yang bersangkutan; dan
b. membangun etos kerja penyelenggaraan pe- merintahan sesuai dengan etika dan norma.
Dalam melaksanakan koordinasi  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pem- bantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, gubernur melakukan:
a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kementerian dan lem- baga pemerintah nonkementerian yang di- tugaskan kepada pemerintah daerah provinsi;
b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; dan
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah  kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya.

## PEMBAHASAN
1. Konsep Penyelenggaraan Tugas Pem- bantuan Menurut Pakar
Menurut Koesoemahatmadja (E. Koswara, 1999:58), medebewind atau zelfbestuur sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih ren- dah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).
Istilah zelfbestuur merupakan terjemahan dari selfgovernment yang di Inggris diartikan sebagai segala kegiatan pemerintahan ditiap bagian dari Inggris yang dilakukan oleh wakil- wakil dari yang diperintah. Di Belanda zelfbestuur diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerha- daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat- alat perlengkapan dari daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perleng- kapan dari daerah-daerah yang lebih bawah. Dalam menjalankan medebewind itu, urusan-
urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah dae- rah masih tetap merupakan urusan pusat cq. Daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi uru- san rumah tangga daerah yang dimintakan bantuan. Akan tetapi, cara daerah otonom yang dimintakan bantuan itu melakukan pembantuannya diserah- kan sepenuhnya kepada daerah itu sendiri.
Lebih lanjut Koesoemahatmadja (E. Koswara, 1999:59) menyatakan sebagai berikut:
Jika ternyata ada daerah yang tidak menjalankan tugas bantuannya atau tidak begitu baik me- lakukan tugasnya, sebagai sanksinya pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan hanya dapat menghentikan perbuatan dari daerah yang di- mintakan bantuan, untuk selanjutnya diper- timbangan tentang pelaksanaan kepentingan atasan termaksud dengan jalan lain, dengan tidak mengurangi hak pemerintah pusat/daerah yang minta bantuan untuk menuntut kerugian dari daerah yang melalaikan kewajibannya.
Dalam peraturan perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau medebewind dibedakan menjadi dua, yakni tugas pembantuan yang mekanis ( mechanisch medebewind ) atau yang lebih rinci dan tugas pembantuan yang fakultatif ( facultatieve medebewind ) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijakasanaan pelaksanaan medebewind (E. Koswara, 1993:61).
Dalam menjalankan medebewind , urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak beralih men- jadi menjadi urusan rumah tangga daerah, se- panjang masih berstatus sebagai medebewind . Oleh karenanya, kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya. Sedang menurut R. Joeniarto (1979:31), disamping pemerintah lokal/daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga urusan-urusan rumah tangganya sendiri, kepada- nya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan ( medebewind, sertatantra ).
Adapun tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya (R. Joeniarto, 1979:31).
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
Menurut Bayu Surianingrat (1992:59) bahwa tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersangkuta. Tugas Pembantuan tidak diberikan kepada pejabat Pemerintah yang ada di Daerah, melalinkan kepada Pemerintah Daerah, ka- renanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desentralisasi karena urusan pemerintahan yang diserahkan tidak menjadi urusan rumah tangga Daerah.
Lebih lanjut Bagir Manan (2001:147) me- ngemukakan bahwa Urusan rumah tangga dalam tugas pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di- bantu, sedangkan substansi tetap ada pada sa- tuan pemerintahan yang dibantu.
Baik dalam otonomi maupun tugas pem- bantuan, daerah sama-sama mempunyai ke- bebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ke- susilaan dan kepentingan umum.

## 2. Konsep Tugas Pembantuan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Sebagai konsekwensi pasal 18 UUD 1945, kepada penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan melaksanakan policy atau kebijak- sanaan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, maka disusunlah ketentuan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang diformulasikan sebagai azaz-azas peme- rintahan. Azas-azas itu adalah Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebut “tugas pembantuan” atau yang disebut sertatantra, medebewind atau self- government , adalah tugas-tugas turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggung- jawabkan kepada yang menugaskannya.
Urusan yang ditugaskan itu semua sepe- nuhnya masih menjadi wewenang Pemerintah atau Pemerintah atasnya. Pemerintah atau Pemerintah atasnya yang menugaskan menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan me- nyediakan anggarannya, sedang daerah yang di- tugasi hanya sekedar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertang- gungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberikan tugas.
Sedangkan pada Pasal 1 huruf (g) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertang- gungjawabkan kepada yang me-nugaskan”.
Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pengaturan Tugas Pembantuan menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih luas dan rinci disertai hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi dan penerima tugas. Hal lain yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa Tugas Pembantuan juga diberikan kepada Desa.
Menurut Pasal 99 butir c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. Se-lanjutnya pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Untuk memahami pengertian Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 dimaksud, menurut Sadu Wasis- tiono (2001:25) dapat dijelaskan ke dalam bentuk bagan  tentang arah pemberian Tugas Pembantuan sebagai berikut:

## Bagan. 1
Arah Pemberian Tugas Pembantuan
Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat dapat memberi tugas pem- bantuan kepada Daerah (Propinsi, Kabu- paten, Kota) dan Desa;
b. Pemerintah Propinsi tidak dapat memberi tugas pembantuan kepada Kabupaten dan Kota, tetapi hanya dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa
c. Kabupaten dapat memberi tugas pembantuan
kepada Desa, sedangkan Kota tidak dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa mengingat wilayah Desa tidak ada dalam
Kota, hal ini sesuai dengan pasal 126 ayat (2) UU 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Desa-desa yang ada dalam wilayah
Kotamadya, Kotamadya administrasi, dan Kota Administrasi berdasarkan UU Nomor
5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai kelurahan.
Selanjutnya pada pasal 100 Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa “Tugas Pembantuan dari pemerintah, pemerintah pro- pinsi dan atau pemerintah kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”. Pada penjelasan pasal 100 dikemukakan bahwa: “Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan Tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”.
Dari pengertian Tugas Pembantuan menurut kedua UU tersebut di atas disusun tabel perban- dingan sebagai berikut:
PUSAT PROPINSI KABUPATEN KOTA DESA Tabel.1
Perbandingan Pengertian Tugas Pembantuan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 No. Uraian Menurut UU 5/1974 Menurut UU 22/1999 1 2 3 4 1. Hakekat  pengertian Tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan Penugasan pemerintah
2. Institusi yang menugaskan 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah tingkat atasnya (Propinsi DT I) 1. Pusat 2. Daerah (Propinsi, Kabupaten Kota)
3. Institusi yang menerima penugasan 1. Daerah Tingkat I 2. Daerah Tingkat II
1. Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) 2. Desa
4. Fasilitas yang menyertai Pembiayaan 1. Pembiayaan
2. Sarana dan Prasarana 3. Sumber daya manusia
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
Berdasarkan perbandingan tersebut diatas, terlihat bahwa pengaturan Tugas Pembantuan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 lebih luas dan rinci disertai hak dan kewajiban yang se- imbang antara pemberi dan penerima tugas. Pemerintah sebagai penanggung jawab kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu untuk memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar pemberian tugas dapat memenuhi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada mas- yarakat.

## 3.  Perubahan Kebijakan Mengenai Tugas Pembantuan Menurut UU 32 Tahun 2004
Secara konstitusional, asas tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyeleng- garaan pemerintahan daerah (pasal 18A UUD 1945 Amandemen). Menurut pasal 1 butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah: Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk lebih jelas dapat disampaikan melalui bagan berikut :
Pasal 2 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 antara lain menyebutkan bahwa : “Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan peme- rintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (2) dikemukakan bahwa: “Dalam menyeleng- garakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah Daerah men- jalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme- rintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Di dalam pasal 20 ayat (2) dikemukakan bahwa: “Dalam menyelenggarakan peme-
No. Uraian Menurut UU 5/1974 Menurut UU 22/1999 1 2 3 4 5. Kewajiban penerima tugas Mempertanggungjawa bkan penugasannya 1. Melaporkan pelaksanaan penugasan 2. Mempertanggug jawabkan penugasannya 6. Hak penerima tugas Tidak ada hak untuk menolak tugas pembantuan Menolak pelaksanaan tugas pembantuan apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
Sumber :  Sadu Wasistiono (2002:70)

## Bagan. 2
Arah Pemberian Tugas Pembantuan PUSAT PROPINSI
KABUPATEN*
KOTA DESA*
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)
rintahan, Pemerintah menggunakan asas desen- tralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta pada pasal 20 ayat (3) dikemukakan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah, Pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari pengertian Tugas Pembantuan menurut kedua UU tersebut di atas disusun tabel perbandingan sebagai berikut:

## Tabel. 2
Perbandingan Pengertian Tugas Pembantuan Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004
Sumber : UU 22/1999 & UU 32/2005
No Uraian Menurut UU 22/1999
Menurut UU 32/2004 1. Hakekat pengertian  Penugasan Pemerintahan Penugasan Pemerintahan 2. Institusi yang menugaskan Pemerintah Pusat Daerah (Propinsi Kabupaten/Kota) 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Propinsi 3. Pemerintah Kabupaten/ Kota) 3. Institusi yang menerima penugasan 1. Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) 2. Desa 1. Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) 2. Desa 4. Fasilitas yang menyertai 1. Pembiayaan 2. Sarana dan prasarana 3. Sdm 3. Pembiayaan 4. Sarana dan prasarana 5. Sdm 5. Kewajiban penerima tugas 1. Melaporkan pelaksanaan penugasan 2. Mempertanggungjawabk an penugasan 6. Melaporkan pelaksanaan penugasan 7. Mempertanggungjawabkan penugasan 6. Hak penerima tugas  Ada Hak untuk menolak jika tidak disertai 3 P Ada Hak untuk menolak jika tidak disertai 3 P Mengacu kepada pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat dibedakan ciri-ciri dari  ke tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah (de-
sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan) seperti yang dapat dilihat pada tabel  berikut:
Tabel.  3 Perbandingan Tiga Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah NO ASAS PEMERINTAHAN CIRI-CIRI PELAKSANAAN 1 DESENTRALISASI (Desentralisasi Politik/ Ke-tatanegaraan) y Transfer kewenangan y Kewenangan sepenuhnya menja-di hak & tanggungjawab institusi penerima kewenangan y Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana y Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan

## SIMPULAN
Dekonsentrasi tidak lebih dari perpanjangan tangan pusat yang dilaksanakan di daerah melalui pejabat-pejabat pusat yang dilaksanakan di daerah yang bersangkutan. Pejabat yang di- tugaskan mempertanggungjawabkan pelaksa- naannya ke pusat dan bukan kepada rakyat di daerah tersebut. Manakala kebijakan pusat tidak cocok untuk daerah, pejabat dekonsentrasi tersebut tidak tidak mempunyai diskresi untuk merubah kebijakan tersebut, namun hanya mengusulkan perubahannya ke pusat. Rakyat tidak dapat meminta pertanggung jawaban perihal kebijakan yang telah digariskan pusat. Pejabat dekonsentrasi hanya bertanggung jawab dari aspek pelaksanaan dari kebijakan tersebut.
Tugas Pembantuan ialah tugas ikut melak- sanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnnya. Tugas pembantuan tidak beralih menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan Pusat atau Pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang bersangkuta. Tugas Pem- bantuan tidak diberikan kepada pejabat Peme- rintah yang ada di Daerah, melalinkan kepada Pemerintah Daerah, karenanya bukanlah suatu dekonsentrasi, tetapi bukan pula suatu desen- tralisasi karena urusan pemerintahan yang di- serahkan tidak menjadi urusan rumah tangga Daerah.
Urusan rumah tangga dalam tugas pem- bantuan hanya mengenai tata cara penyeleng- garaan urusan pemerintahan yang dibantu, se- dangkan substansi tetap ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Gadjong, Agussalim. 2004. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum). Bogor: Ghalia Indonesia.
Azis, Abdul, Arnold D, 2003, David, Desentralisasi Pemerintahan, Pengalaman Negara- negara Asia , Pustaka Amanah, Bantul.
Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan
Sumber:  Sadu Wasistiono (2006: 9 )
NO ASAS PEMERINTAHAN
CIRI-CIRI PELAKSANAAN 2 DEKONSENTRASI (De- sentralisasi Administratif) y Delegasi kewenangan
y Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat peberi delegasi kewenangan y Disediakan dana dari institusi pemberi tugas y Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar pusat
3 TUGAS PEMBANTUAN y Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional y Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas y Disediakan dana, saran dan prasarana, serta personil yang diperlukan y Personil pelaksanan sebagian besar adalah dari institusi pemberi tugas Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Pitono)

## Keuangan antara Pusat dan Daerah).
Yogyakarta: PKHKD FH UNSOED dengan UII Press.
G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli. 1983, Decentralization and Development (Implementation in Developing Countries),
USA : The UNCRD.
Kertapradja, Koswara. 2002. Otonomi Daerah,
(untuk Demokrasi dan Kemandirian
Rakyat). Jakarta : Candi.
Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
Mustamin Daeng Manutu, dkk. 2004. Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya Di Indonesia . Yogyakarta : UII Press.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector . New York : Penguins Books.
Pide, Andi Mustari, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI ,
Gaya Media Pratama, Jakarta.
Ryaas, Rasyid, dkk. 2003. Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan). Jakarta : Pustaka Pelajar.
Solihin, Dadang dan Marhayudi, Putut. 2002.
Panduan Lengkap Otonomi Daerah , Jakarta : Ismee.
Taylor, Harold L. 1989. Delegasi , Kunci Sukses Praktek Manajemen. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressinda.
Tutik, Titik Triwulandari. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Cerdas Pustaka.
Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah , Alqprint, Bandung.
—————, 2002, Kapita Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Alqprint, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);