Buku ini ditulis oleh Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.  Beliau  merupakan  pakar  dalam  bidang  hak  asasi  manusia  (HAM). Selain  menjadi  akademisi,  Penulis  pernah  menjabat  sebagai  Hakim Ad  Hoc Pengadilan  HAM,  staf  ahli,  narasumber,  dan  peneli   di  berbagai  ins tusi pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM; diantaranya Kementerian Hukum dan HAM RI, Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, The Habibie Center , dan Interna onal Commi e of the Red Cross . Penulis juga merupakan salah satu pendiri dan Partner pada kantor hukum FRR (Fadilah Rivai Rizki).
Sistema ka buku ini terbagi dalam 7 (tujuh) bab. Pada Bab I dibahas mengenai pelanggaran HAM korporasi; pada Bab II dibahas mengenai korporasi transnasional dalam  kerangka  hukum  internasional;  pada  Bab  III  dibahas  mengenai  tanggung jawab  korporasi  dalam  konteks  tanggung  jawab  negara;  pada  Bab  IV  dibahas mengenai hukum HAM dan hukum korporasi; pada Bab V dibahas mengenai prak k penuntutan  prospek  penentuan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  trans- nasional atas pelanggaran berat HAM; dan bab terakhir, Bab VII berisi kesimpulan dari isi buku ini.
Korporasi transnasional memiliki kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Korporasi transnasional berusaha pada bidang-bidang strategis dan dinamis  dalam  perekonomian  dunia,  seper   pada  sektor-sektor  minyak  dan  gas bumi,  telekomunikasi,  teknologi  informasi,  elektronik,  alas  kaki,  pakaian, transportasi,  perbankan  dan  keuangan,  asuransi,  serta  perdagangan  sekuritas. Korporasi  transnasional  seja nya  membawa  modal,  membuka  lapangan  kerja, teknologi, dan secara  dak langsung membawa pengetahuan manajemen dan e ka bisnis  yang  lebih  profesional  yang  dapat  memberi  kontribusi  posi f  bagi
Title
: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional
dalam Pelanggaran Berat HAM Author : Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. Publisher
: Fikaha  Aneska, 20 12.
Book Reviewer  : Nadya Meta Puspita*
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] * Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, S.H. (Universitas Padjadjaran)
perekonomian negara. Dengan kekuasaan ekonomi yang sangat besar, korporasi transnasional memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum nasional suatu negara. Kekuasaan ekonomi dan poli k beberapa korporasi transnasional bahkan dipandang telah melebihi kekuasaan beberapa negara.
Kekuatan ekonomi dan poli k yang sangat besar tersebut membuat korporasi transnasional  kerap  melanggar  hak-hak  pekerja  dengan  mengeksploitasi  dan memperlakukan  tenaga  kerja  secara  buruk.  Tidak  sedikit  juga  laporan  tentang dampak nega f kegiatan korporasi transnasional baik bagi penduduk asli maupun perusakan  terhadap  lingkungan  hidup. Website Red  Flags  mengelompokkan keterlibatan korporasi transnasional atas pelanggaran HAM ke dalam 9 (sembilan) jenis  kejahatan,  antara  lain:  penggusuran  ( expelling  people  from  their communi es ); penggunaan buruh paksa ( forcing people to work ), penggunaan aset perusahaan  yang  dipertanyakan  ( handling  ques onable  assets );  melakukan pembayaran  dak  sah  ( making  illicit  payment );  penyalahgunaan  pasukan keamanan  ( engangging  abusive  security  forces );  jual  beli  barang-barang  yang melanggar  sanksi  internasional  ( trading  goods  in  viola on  of  interna onal sanc on );  menyediakan  sarana  pembunuh  ( providing  the  means  to  kill ); penggunaan  aset  perusahaan  ( allowing  use  of  company  assets  for  abuses );  dan mendanai kejahatan internasional ( ﬁnancing interna onal crimes ).
Banyaknya  jenis  kejahatan  yang  sering  kali  dilakukan  oleh  korporasi transnasional  tersebut  mengantarkan  pada k  tolak  argumen  bahwa  korporasi mempunyai  tanggung  jawab  HAM,  pertama-tama  merujuk  pada  Deklarasi Universal Hak Asai Manusia 1948. Deklarasi tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci  ke  dalam  Kovenan  Hak-Hak  Sipil  dan  Poli k  1966  dan  Kovenan  Hak-Hak Ekonomi  Sosial  dan  Budaya  1966.  Kenda   demikian,  perlu  dicerma   bahwa instrumen-instrumen mengikat tersebut membebankan kewajiban kepada negara peserta untuk merealisasikannya. Kewajiban tersebut melahirkan asusmsi bahwa negara-lah  yang  paling  potensial  melakukan  pelanggaran  HAM.  Namun  seiring dengan perkembangannya, saat ini korporasi transnasional juga berpotensi untuk melakukan  pelanggaran  HAM,  terutama  melihat  korporasi  transnasional  pada pelaksanaannya  dapat  mengenyampingkan  beberapa  HAM  seper :  hak  suatu bangsa  atau  masyarakat  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri;  pelanggaran  hak untuk hidup; hak untuk bekerja termasuk mendapatkan suasana kerja yang baik; hak untuk membentuk dan masuk ke dalam kelompok/serikat pekerja; hak untuk mendapatkan  standar  kesehatan  ﬁsik  dan  mental;  serta  hak-hak  lainnya  yang mungkin bersinggungan.
Dewasa  ini,  en tas  korporasi  transnasional  dapat  dikatakan  sebagai quasi subjek  hukum  internasional  sehingga  sejumlah  kewajiban  hukum  dapat dibebankan  kepadanya.  Konsekuensinya,  korporasi  transnasional  memiliki
Book Review: Tanggung Jawab HAM Korporasi Transnasional
kewajiban  hukum  untuk  mematuhi  kewajiban  internasional  dan  dapat  dituntut apabila melanggar kewajibannya terhadap pihak ke ga atau melalaikan kewajiban- kewajiban  umum  di  bawah  pengaturan  hukum  internasional.  Pada  hukum internasional,  belum  ada  pengaturan  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab kooperasi baik secara spesiﬁk maupun komprehensif dan hanya dapat diperluas hingga mencakup perusahaan negara yang dipriva sasi dengan fungsi publik atau regulator.  Pengaturan  terkait  hal  ini  terdapat  pada Ar cles  on  Responsibility  of States  for  Interna onally  Wrongful  Act yang  disahkan  oleh Interna onal  Law Comission (ILC)  pada  2001.  Gagasan  utama  pasal  tersebut  diawali  oleh  usulan Pemerintah  Kerman  pada  akhir  1930-an  yang  menyatakan  agar  prinsip-prinsip tanggung  jawab  negara  dapat  diaplikasikan  pada  situasi  saat  negara  memberi persetujuan kepada organisasi swasta untuk menjalankan fungsi-fungsi kedaulatan yang melekat pada negara.
Pertanggungjawaban  korporasi  transnasional  tersendiri  telah  diatur  dalam beberapa konvensi internasional, antara lain: pertama, Pasal 9 Council of Europe Conven on  on  Protec on  of  the  Environment  through  Criminal  Law 1998  yang mengatur  bahwa  korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  jika  terbuk adanya pertanggungjawaban orang-perorangan ( natural person ) atau organ dari en tas  yang  bersangkutan; kedua, dalam United  Na ons Conven on  Against Corrup on 2003  dinyatakan  bahwa  tuntutan  atas  korporasi  untuk  memper- tanggungjawabkan secara hukum keikutsertaannya dalam kejahatan korupsi dapat diatasi melalui Pasal 26 konvensi, yakni penuntutan melalui hukum pidana, perdata, maupun administra f; dan ke ga , Pasal 5 UN Conven on on the Suppression of the Financing Terorism 1999 mengatur bahwa negara-negara harus menjamin  ndakan yang  menjamin  dimintakannya  pertanggungjawaban  pidana,  perdata,  maupun administra f  korporasi.  Terlihat  pula  pada  sejarah  bahwa Interna onal  Military Tribunal (IMT) memutuskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban menurut  hukum  internasional,  walaupun  belum  terdapat  satupun  perjanjian internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu.
Dewasa ini dapat ditemukan beberapa instrumen hukum internasional yang di dalamnya  diatur  mengenai  pembebanan  kewajiban  internasional  terhadap korporasi.  Hal  tersebut  menyediakan  peluang  besar  untuk  membalikkan pandangan  bahwa  korporasi  dak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum berdasarkan hukum internasional. Pada kenyataannya sampai saat ini belum ada pengadilan  internasional  yang  mengadili  korporasi,  namun  hukum  internasional dapat  mengadili  tuntutan  atas  pelanggaran  norma-norma  hukum  internasional. Oleh karena itu, korporasi transnasional saat ini dianggap telah memiliki tanggung jawab secara hukum internasional, termasuk untuk melindungi dan menghorma HAM,  sehingga  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  baik  pada  pengadilan nasional maupun internasional.
Terdapat  sejumlah  norma  internasional  terkait  korporasi  yang  telah dikembangkan  oleh  masyarakat  internasional  dalam  instrumen  hukum  yang mengikat  secara  moral  ( morally  binding/so   law ).  Instrumen  tersebut  secara khusus berisikan panduan tentang HAM dan dunia bisnis yang ditujukan terhadap korporasi  transnasional.  Di  dalamnya  disebut  secara  eksplisit  bahwa  korporasi ( judicial  person )  memiliki  kewajiban  untuk  menghorma   dan  melindungi  HAM. Korporasi bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbuk  bersalah telah terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM seper  kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan penyiksaan.
Instrumen  relevan  yang  mengatur  hal  tersebut  antara  lain  adalah: pertama, OCED Guidelines for Mul na onal Enterprise yang mana dinyatakan bahwa se ap korporasi  harus  menghorma   HAM  dari  negara-negara  yang  mungkin  terkena dampak dari kegiatannya, sesuai dengan kewajiban pemerintah negara penerima; kedua, The UN Global Compact 2000 melalui prinsip yang mengandung penger an bahwa  dunia  bisnis  wajib  mendukung  dan  menghorma   perlindungan  HAM internasional di lingkup pengaruhnya (Prinsip 1) dan termuat juga larangan bagi korporasi untuk turut serta dalam pelanggaran HAM (Prinsip 2); ke ga, UN Norms on  the  Responsibili es  of  Transna onal  Corpora ons  and  Other  Business Enterprises with Regard to Human Rights yang berisi draf beserta komentar dan mencakup prinsip-prinsip yang bersifat open-ended terkait pemegang kewajiban ( duty-bearers ),  lingkup  pengaruh  ( sphere  of  inﬂuence ),  mekanisme  penegakan, serta  pengaturan  terhadap  beberapa  hak  lain  di  luar  HAM; keempat,  The  UN ‘Protect, Respect, and Remedy’ Framework for Business and Human Rights yang berisi kewajiban negara untuk melindungi ( the state duty to protect ) pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ke ga, tanggung jawab korporasi untuk menghorma HAM  ( the  corporate  responsibility  to  respect )  yang  diar kan  agar  korporasi ber ndak  dengan due  dilligence untuk  mengindari  terganggunya  hak-hak  pihak lain, dan memberikan akses pada korban untuk memperoleh remedy (mencakup gan   kerugian  dan/atau  rehabilitasi)  yang  efek f  baik  melalui  upaya  yudisial maupun non-yudisial.
Terkait pertanggungjawaban perdata dari korporasi, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab yang muncul dari perbuatan melawan hgukum ( tort ) dalam sistem common law atau yang muncul dalam hubungan hukum yang bersifat  non  kontraktual  ( non-contractual  obliga ons )  dalam  sistem civil  law . Pertanggungjawaban  ini  dimaksudkan  untuk  menuntut  pertanggungjawaban suatu/seorang  aktor  atas  kelalaian  ataupun  perbuatan  yang  disengaja  yang menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain. Pada sebagian besar negara hal ini disebut sebagai pertanggungjawaban karena kesalahan ( fault liability ). Selain itu, terdapat pula strict liability untuk jenis-jenis perbuatan atau kerugian tertentu
Book Review: Tanggung Jawab HAM Korporasi Transnasional
yang pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaannya. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM berat, is lah yang tepat untuk digunakan antara lain adalah fault liabillity . Pada fault liability , disyaratkan bahwa kerugian ( harm ), kesengajaan ( inten onal ), atau kelalaian ( negligence ), dan penyebab ( causa on ) merupakan prasyarat dari adanya pertanggungjawaban.
Pada  pertanggungjawaban  korporasi  transnasional  dalam  tatanan  sistem hukum  perdata  di  Indonesia,  pertanggungjawaban  harus  didasarkan  pada kesalahan  dengan  mengharuskan  adanya  kerugian  serta  mencakup  perbuatan sengaja maupun kelalaian. Pertanggungjawaban ini  dak terbatas pada perbuatan yang  dilakukan  langsung  oleh  diri  sendiri,  melainkan  juga  mencakup  tanggung jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  berada  di  bawah tanggungannya. Pertanggungjawaban perdata lebih lanjut diatur dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) yang dinyatakan bahwa pihak korban pembunuhan (suami atau istri dan anak-anak korban), baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, memiliki hak untuk mendapatkan gan rugi. Pada pasal 1731 KUH Perdata lebih lanjut diatur bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatn yang menyebabkan luka atau cacat pada tubuh juga menimbulkan hak untuk mendapatkan gan  rugi.
Terkait penuntutan pertanggungjawaban pidana korporasi transnasional atas pelanggaran berat HAM, pada dasarnya di dalam hukum pidana ditekankan prinsip pertanggungjawaban  pidana  secara  individu,  sekalipun  kejahatan  yang  ber- sangkutan melibatkan korporasi. Pada konsep hukum pidana,   berlaku asas actus non  facit  reum,  nisi  mens  sit  rea ( ada  pidana  tanpa  kesalahan).  Asas  ini  telah dianggap sebagai prinsip hukum pidana yang berlaku universal ( general principle of criminal  law ).  Berdasarkan  asas  tersebut,  seseorang  harus  bertanggung  jawab secara pidana bukan hanya karena melakukan perbuatan secara lahiriyah ( actus reus ), tetapi harus juga memiliki mens rea ( state of mind ) yang berkaitan dengan perbuatannya  tersebut.  Persoalan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana korporasi dapat dipersamakan dengan orang yang secara alamiah memiliki mens rea . Persoalan ini juga terkait dengan pernyataan hukum apakah korporasi memiliki kepribadian hukum dan dengan demikian dapat berbuat atau  dak berbuat.
Berkaitan dengan pernyataan apakah korporasi memiliki kepribadian hukum, dapat  dikemukakan  dalam  dua  teori: pertama ,  teori  minimalis  yang  dinyatakan bahwa  korporasi  adalah  dak  lebih  dari  kolek vitas  individu  sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi diturunkan atau berasal dari aktor individu karena perbuatan dan kesalahan korporasi merupakan hal yang ﬁk f. Dengan kata lain,  dak  ada  pertangungjawaban  korporasi  apabila  dak  ada  tanggung  jawab individual; kedua , doctrine of vicarious liability yang menekankan pada hubungan
antara  pemberi  kuasa  ( principal )  kepada  penerima  kuasa  ( agent )  atau  antara majikan ( master ) dan pelayan ( servant ). Pemberi kuasa bertanggung jawab atas perbuatan  penerima  kuasa  sepanjang  perbuatannya  itu  berada  pada  lingkup kewenangannya.  Maka  pada  in nya,  doktrin  ini  diar kan  sebagai  pertanggung- jawaban suatu badan hukum ( legal person ) atas perbuatan orang lain.
Terkait mens rea korporasi, sejak lama diketahui bahwa korporasi  dak memiliki jiwa dan jasmani untuk dipersalahkan secara pidana. Karena itu  mbul perdebatan mengenai  bagaimana  korporasi  dapat  dituntut  pertanggungjawaabannya.  Pada perkembangan dalam hukum internasional, dalam beberapa putusan Interna onal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dinyatakan bahwa unsur mental yang  disyaratkan  dalam adiding dan abe ng adalah  pengetahuan  bahwa perbuatannya itu telah membantu pelaksanaan kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku utama. Pemberi bantuan dan pemberi dorongan  dak harus memiliki mens  rea yang  sama  dengan  pelaku  utama,  akan  tetapi  ia  harus  tetap mengetahui unsur pokok dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama. Untuk kejahatan  yang  memerlukan  niat  spesiﬁk  seper   genosida,  maka  si  pemberi bantuan  dan  pemberi  dorongan  harus  mengetahui  niat  spesiﬁk  dari  pelaku. Keduanya  harus  mengetahui  bahwa  orang  yang  dibantunya  memiliki  niat  untuk menghancurkan kelompok etnis, agama, atau ras tertentu.
Adapun  sanksi-sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  menurut Jonathan  Clough  antara  lain  adalah: pertama, perintah  untuk  mempublikasikan ( adverse  publicity  orders ),  yakni  korporasi  dengan  biayanya  sendiri  mem- publikasikan  kejahatan  yang  telah  dilakukannya,  hukuman,  dan  langkah-langkah pencegahan  terulangnya  kejahatan  tersebut; kedua, hukuman  percobaan ( corporate  proba on ),  yakni  korporasi  harus  melakukan  sesuatu  dalam  jangka waktu tertentu dan pelaksanaannya akan diawasi; ke ga, pemberian denda ( ﬁnes ); keempat, membubarkan dan menghen kan kegiatan korporasi ( incapacita on and restraint );  dan kelima, reparasi  ( repara on )  yang  diyakini  dapat  memperbaiki keadaan korban.
Pada  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  HAM  dalam  sistem  hukum Indonesia, sampai saat ini telah tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (RKUHP)  yang  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  48  bahwa korporasi merupakan subjek  ndak pidana. Tindak pidana korporasi yang dimaksud adalah jika dilakukan oleh orang-orang yang ber ndak untuk dan nama atau demi kepen ngan korporasi, dan  ndak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup usaha korporasi. Pertanggungjawaban  ndak pidana korporasi tersebut adalah korporasi atau pengurusnya.
Berdasarkan  uraian  singkat  terkait  resensi  buku  bejudul Tanggung  Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM di atas, dapat disimpulkan
197 Book Review: Tanggung Jawab HAM Korporasi Transnasional
bahwa  berbagai  konvensi  dan  instrumen  hukum  internasional  telah  mengatur korporasi transnasional hingga menggiring korporasi transnasional menjadi salah satu subjek hukum internasional dalam penger an terbatas atau ad hoc . Lebih jauh lagi,  korporasi  transnasional  dapat  dituntut  pertanggungjawabannya  secara perdata, salah satunya dengan menggunakan pengaturan Pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata.  Sedangkan  pada  hukum  pidana,  pertanggungjawaban  korporasi transnasional juga dapat dilaksanakan karena adanya doktrin-doktrin yang dapat menunjukkan bahwa en tas korporasi transnasional dapat memenuhi unsur actus reus dan mens  rea .  Pada  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  kejahatan  korporasi transnasional belum diatur dan baru terdapat dalam RKUHP, namun pada beberapa undang-undang khusus konsep korporasi transnasional sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sudah diterapkan.