## YURISDIKSI HUKUM PIDANA DALAM DUNIA MAYA
Oleh : YULIANA SURYA GALIH *)
( yuge71@gmail.com )

## Abstract
The  development  of  science  and  technology  has  brought  changes  in  the  joints  of human  life,  which  are  increasingly  modern.  Science  and  Technology  has  brought prosperity  to  humanity,  and  many  benefits  have  been  provided  by  technological advancements.
Jurisdictional issues relate to the problem of law enforcement, which must be carried out by a State for a crime that has been committed.
Cyber crime is a borderless crime, which can be done anywhere and anytime without recognizing  time  and  space.  So  to  determine  jurisdiction  in  cyber  crime  is  very difficult, and every country has an interest in protecting the sovereignty of its country.
Keywords: jurisdiction, cybercrime, cyberspace

## Abstrak
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  membawa  perubahan  dalam sendi-sendi kehidupan manusia, yang hidup semakin modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kesejahteraan kepada umat manusia, dan banyak manfaat yang telah diberikan oleh kemajuan teknologi.
Masalah  yuridiksi  berhubungan  dengan  dengan  masalah  penegakan  hukum,  yang harus dilakukan oleh sebuah Negara atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan.
Kejahatan  cyber  merupakan  kejahatan  yang  sifatnya borderless ,  yang  dapat dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja  tanpa  mengenal  batas  ruang  dan  waktu. Sehingga untuk menentukan yurisdiksi didalam kejahatan cyber ini sangat sulit, serta setiap Negara mempunyai kepentingan untuk melindungi kedaulatan negaranya.
Kata kunci : Yurisdiksi, Cybercrime, Cyberspace

## I.  PENDAHULUAN
Komputer  salah  satu  perangkat  hasil  teknologi  mempunyai  keunggulan berupa  kecepatan  dan  ketelitian  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sehingga  dapat menekan  jumlah  tenaga  kerja,  biaya  serta  memperkecil  kemungkinan  terjadinya kesalahan.  Akibat  adanya  perangkat  komputer  ini  telah  mengakibatkan  terjadinya ketergantungan terhadap komputer untuk memainkan  peranan  menggantikan peran
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
manusia, bahkan  tanpa disadari menjadikan komputer sebagai “dewa” yang mampu melakukan semua pekerjaan yang diperlukan oleh manusia.
Perkembangan  lebih  lanjut  dari  teknologi  komputer  adalah  berupa computer network yang  kemudian  melahirkan  suatu  ruang  komunikasi  dan  informasi  global yang dikenal dengan internet.
Penggunaan  teknologi  komputer,  telekomunikasi,  dan  informasi  tersebut mendorong  berkembangnya  transaksi  melalui  internet  di  dunia.  Perusahaan- perusahaan  berskala  dunia  semakin  banyak  memanfaatkan  fasilitas  internet. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor,  yang  kemudian  memunculkan  istilah e-banking , e-commerce , e-trade , e- business , e-retailing, e-government, e-learning dan lain-lain.
Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  komunikasi  yang  semakin  cepat dewasa  ini,  bukan  hanya  sekedar  perkembangan  di  bidang  telekomunikasi  dalam bentuk  audio  visual,  di  mana  seseorang  dapat  berkomunikasi  dengan  orang  lain melintas  batas-batas  wilayah  negara  dan  dapat  mengetahui  bahkan  melihat  secara langsung suatu peristiwa di belahan bumi lain yang jaraknya ribuan kilo meter.
Kemajuan teknologi tersebut, berakibat pula kepada bentuk-bentuk kejahatan, yang  memanfaatken  teknologi  informasi  tersebut.  Sehingga  timbulnya  kejahatan yang dikenal dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime .
Cybercrime termasuk jenis kejahatan baru, dan dapat dilakukan di mana saja kapan  saja,  dengan  melintasi  batas-batas  teroterial  suatu  negara,  sehingga  disebut juga transnasional.
Setiap negara mempunyai kedaulatan dan aturan hukum yang harus dihormati oleh negara lain atau dengan kata lain setiap negara mempunyai yurisdiksi.
Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan  merupakan  atribut  dan  ciri  khusus  dari  suatu  negara.  Tanpa  adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara (Fred Isjwara, 1996: 89).
Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa  kedaulatan  merupakan  suatu sifat  atau  ciri  hakiki  dari  negara,  di  mana  negara  tersebut  berdaulat,  tetapi mempunyai  batas-batasnya,  yaitu  ruang  berlakunya  kekuasaan  tertinggi  ini  dibatasi oleh  batas-batas  wilayah  negara  itu,  di  luar  wilayahnya  negara  tersebut  tidak  lagi memiliki kekuasaan demikian (Mochtar Kusumaatmadja, 2010 : 7).
Berbicara mengenai batas suatu negara, hal ini berhubungan dengan masalah yurisdiksi  negara  tersebut,  yaitu  mengenai  kewenangan  negara  untuk  menegakkan hukum di wilayahnya.
Dalam  kaitannya  dengan  internet  yang  merupakan  suatu  dunia  tanpa  batas, telah  menimbulkan  masalah  tersendiri  mengenai  yurisdiksi  yang  akan  diterapkan  di dunia tanpa batas tersebut.

## II.  PEMBAHASAN

## 1.1.  Pengertian Cybercrime
Penggunaan  internet  yang  tidak  bertanggungjawab  dan  bertujuan  untuk melakukan  kejahatan,  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Kejahatan- kejahatan  yang  menggunakan  sarana  Teknologi  Informasi  sebagai  alat  disebut dengan cybercrime.  Cybercrime merupakan  bentuk  kejahatan  modern,  sebagai akibat dari berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Cybercrime merupakan  bentuk  kejahatan  yang  relatif  baru  apabila dibandingkan  dengan  bentuk  kejahatan  lain  yang  sifatnya  konvensional  ( street crime ). Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi Teknologi Informasi. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ronni  R.  Nitibaskara  bahwa    interaksi  sosial  yang meminimalisir  kehadiran  secara  fisik,  merupakan  ciri  lain  revolusi  Teknologi Informasi.  Dengan  interaksi  semacam  ini,  penyimpangan  hubungan  sosial  yang berupa  kejahatan  ( cyber ),  akan  menyesuaikan  bentuknya  dengan  karakter  baru tersebut” (repo.unsrat.ac.id).
Istilah cybercrime saat  ini  merujuk  pada  suatu  tindakan  kejahatan  yang berhubungan  dengan  dunia  maya  ( cyberspace )  dan  tindakan  kejahatan  yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan cyber ( cybercrime ) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara  keduanya.  Meskipun  belum  ada  kesepahaman  mengenai  definisi  kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer ( Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 : 7).
Terminologi cybercrime sebenarnya  hendak  menunjukan  bahwa  kejahatan tersebut  berada  dalam  ranah cyberspace. Istilah cyberspace sendiri  pada  awalnya muncul  berasal  dari  William  Gibson  dalam  novel  fantasi  ilmiahnya  yang  berjudul Neuromancer yang terbit pada tahun 1984. Gibson menggunakan kata cyberspace untuk  menggambarkan  halusinasi  bersama  yang  dialami  setiap  hari  oleh  milyaran
operator resmi di setiap negara dan  sebuah kompleksitas  yang amat rumit, berkas- berkas  cahaya  yang  bertebaran  di  alam  pikiran.  Jadi,  bila  konsisten  dengan pemahaman  tersebut  istilah  yang  lebih  tepat  untuk  menyebutkan  kejahatan  di  alam maya adalah cybercpace crime (Al. Wisnubroto, 2010 : 3).
Pengertian cyberspace tidak  terbatas  pada  dunia  yang  tercipta  ketika  terjadi hubungan  melalui internet .  Bruce  Sterling  mendefinisikan cyberspace sebagai the place  where  a  telephone  conversation  appears  to  occur (Bruce  Sterling,1990). Aktivitas  yang  potensial  untuk  dilakukan  di cyberspace tidak  dapat  diperkirakan secara  pasti  mengingat  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  sangat  cepat  dan mungkin  sulit  diprediksi.  Saat  ini  ada  beberapa  aktifitas  yang  sudah  dilakukan  di cyberspace seperti Commercial  On-line  Services , Bullelin  Board  System , Conferencing  Systems,  Internet  Relay  Chat,  Usenet,  e-maiI  list, dan entertainment. Sejumlah  aktifitas  tersebut  mudah  dapat  dipahami  oleh  masyarakat  kebanyakan sebagai aktivitas yang dilakukan lewat internet.  Internet  juga sering disebut sebagai a  network  of  net  works .  Karakteristik seperti  ini  kemudian  ada  juga  yang  menyebut cyberspace dengan  istilah virtual  community (masyarakat  maya)  atau virtual  world (dunia maya).
Cybercrime merupakan  kejahatan  bentuk  baru  dan  maju  yang  bersifat transnasional dan tanpa batas ( borderless ) sehingga tidak mengenal lagi batas-batas yurisdiksi  suatu  negara,  oleh  karena  itu  dunia  internasional  terus  melakukan berbagai  macam  langkah-langkah  untuk  menekan  dan  mencegah  terjadinya kejahatan cyber ini.

## 1.2.  Pengertian Yurisdiksi
Kata “yurisdiksi” sendiri dalam  bahasa Indonesia berasal  dari  bahasa  Inggris “ jurisdiction ”. “Jurisdiction ” sendiri berasal dari bahasa Latin “ yurisdictio ”, yang terdiri atas dua suku kata, yuris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan diction yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti :
a.  Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum.
b.  Hak menurut hukum.
c.  Kekuasaan menurut hukum.
d.  Kewenanagan menurut hukum (repository.usu.ac.id/bitstream).
Yurisdiksi  merupakan  cerminan  dari  prinsip  dasar  kedaulatan  negara, kedaulatan  suatu  negara  tidak  akan  diakui  apabila  negara  tersebut  tidak  memiliki jurisdiksi (Mirza Satria Buana, 2007 : 56).
Persamaan  derajat  setiap  negara  di  mana  setiap  negara  yang  merdeka  dan berdaulat  tidak  bisa  memiliki  jurisdiksi  (wewenang)  terhadap  pihak  lainnya  atau negara lain (equal states don’t have jurisdiction over each other) (Mirza Satria Buana, 2007 : 57), dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.  Prinsip-prinsip  tersebut  tersirat  dari  prinsip  hukum “ par  in  parem  non  habet imperium ”.
Menurut  Hans  Kelsen,  prinsip  hukum “ par  in  parem  non  habet  imperium” ini memiliki  beberapa  pengertian. Pertama, suatu  negara  tidak  dapat  melaksanakan jurisdiksi  melalui  pengadilannya  terhadap  tindakan-tindakan  negara  lain,  kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian  internasional  tidak  dapat  mengadili  tindakan  suatu  negara  yang  bukan merupakan  anggota  atau  peserta  dari  perjanjian  internasional  tersebut. Ketiga, pengadilan  suatu  negara  tidak  berhak  mempersoalkan  keabsahan  tindakan  suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya. (Huala Adolf, 184).
Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip jurisdiksi berikut :

## 1.  Yurisdiksi Territorial
Berlakunya  undang-undang  pidana  suatu  negara  semata-mata  digantungkan pada  tempat  di  mana  suatu  tindak  pidana  itu  telah  dilakukan  dan  tempat  tersebut haruslah terletak didalam wilayah negara yang bersangkutan.
Prinsip ini diatur dalam pasal 2 KUHP, yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia ”.
Berdasarkan  prinsip  ini  negara  dapat  menerapkan  yurisdiksi  nasionalnya terhadap  semua  orang  (baik  Warga  Negara  Indonesia  maupun  Warga  Negara Asing), badan hukum atau semua benda yang ada di dalamnya. prinsip ini diperluas oleh  pasal  3  KUHP  yang  menyatakan  : “Ketentuan  pidana  perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia ”.
Dalam  prinsip  teritorial,  yang  menjadi  titik  berat  diletakkan  pada  terjadinya perbuatan  di  dalam  wilayan  negara.  Siapa  yang  melakukannya,  warganegara  atau orang asing tidak menjadi masalah.
Menurut  Hakim  Lord  Macmillan  suatu  negara  memiliki  yurisdiksi  terhadap semua  orang,  benda,  perkara-perkara  pidana  atau  perdata  dalam  batas-batas wilayahnya  sebagai  pertanda  bahwa  negara  tersebut  berdaulat.  Pernyataan  Lord Macmillan berbunyi demikian :
“It  is  essebtial  attribute  ofthe  sovereignity,  of  this  realm,  as  of  all  sovereign independent  states,  that  it  should  posses  jurisdiction  over  all  persons  and  things within  its  territorial  limits  and  in  all  causes  and  criminal  arisingwithin  these  limits.” ( Huala Adolf, 189).

## 2.  Yurisdiksi Personal
Menurut  prinsip  yurisdiksi  personal,  suatu  negara  dapat  mengadili  warga negaranya  karena  kejahatan  yang  dilakukannya  di  mana  pun  juga.  Sebaliknya, adalah kewajiban negara  untuk  memberikan  perlindungan diplomatik kepada  warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.

## a.  Prinsip Nasional Aktif
Lamintang  (1990:92)  berpendapat,  menurut  azas  ini,  undang-undang  pidana suatu  negara  tetap  dapat  diberlakukan  terhadap  warga  negaranya  di  manapun mereka  ini  berada,  bahkan  juga  seandainya  mereka  itu  berada  di  luar  negeri.  Azas ini  dianut  oleh  undang-undang  pidana  Indonesia  seperti  yang  tercantum  didalam pasal  5  KUHP,  yang  menyatakan  : “Hukum  Pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri ”.
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  negara  dapat  memberlakukan  yurisdiksi nasionalnya  terhadap  warga  negeranya  yang  melakukan  tindak  pidana  sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain.

## b.  Prinsip Nasional Pasif
Prinsip  ini  membenarkan  negara  untuk  menjalankan  yurisdiksi  apabila seorang  warga  negaranya  menderita  kerugian.  Dasar  pembenaran  prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap  negara berhak melindungi  warga negaranya  di luar  negeri  ,  dan  apabila  negara  teritorial  di  mana  tindak  pidana  itu  terjadi  tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

## 3.  Yurisdiksi Perlindungan
Azas  melindungi  diatur  didalam  pasal  4  KUHP  yang  memberlakukan perundang-undangan  Pidana  Indonesia  bagi  setiap  orang  yang  di  luar  wilayah Negara  Indonesia  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  kepentingan  nasional, yaitu :
1.  Kejahatan  terhadap  keamanan  Negara  dan  kejahatan  terhadap  martabat/ kehormatan  Presiden  Republik  Indonesia  dan  Wakil  Presiden  Republik Indonesia (pasal 4 ke-1 KUHP).
2.  Kejahatan  mengenai  pemalsuan  mata  uang  atau  uang  kertas  Indonesia atau segel/ materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2 KUHP).
3.  Kejahatan  mengenai  pemalsuan surat-surat hutang atau sertifkat-sertifikat hutang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  Indonesia  atau  bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3 KUHP).
4.  Kejahatan  mengenai  pembajakan  kapal  laut  Indonesia  dan  pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4 KUHP).
Azas Perlindungan memuat prinsip bahwa peraturan Hukum Pidana Indonesia berlaku  terhadap  tindak  pidana  yang  menyerang  kepentingan  hukum  Negara Indonesia, baik dilakukan oleh Warga Negara  Indonesia atau bukan  yang dilakukan di  luar  Indonesia,  jika  tindak  pidana  tersebut  mengancam  keamanan  dan  keutuhan negara yang bersangkutan.

## 4.  Yurisdiksi Universal
Yurisdiks  universal  atau  persamaan,  setiap  negara  mempunyai  kewajiban untuk  turut  serta  dalam  usaha  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  dunia  negara- negara lain. Walaupun dengan sangat terbatas, azas ini juga dianut didalam undang- undang  pidana  Indonesia,  yaitu  seperti  yang  terdapat  antara  lain  dalam  pasal  438 dan  444  KUHP,  yang  mengancam  dengan  hukuman-hukuman  terhadap  siapa  saja yang  telah  bersalah  melakukan  pembajakan  di  laut  dengan  segala  akibat  yang mungkin dapat timbul karena perbuatan tersebut.
Yurisdiksi  universal  ini  juga  terdapat  dalam  ketentuan-ketentuan  Pidana sebagaimana  diatur  didalam  pasal  4  angka  2  dan  pasal  4  angka  4,  sepanjang kepentingan-kepentingan  negara  lain  juga  dilindungi  oleh  ketentuan-ketentuan Pidana tersebut.

## 1.3.  YURISDIKSI DALAM CYBERCRIME
Banyak  permasalahan  hukum  yang  muncul  ketika  kejahatan  di  dunia  maya ( cybercrime ) dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing, salah satu permasalahan hukum utama yang  muncul  bersamaan  dengan  terungkapnya  kejahatan  tersebut  adalah  masalah yurisdiksi  hukum  pidana  suatu  negara,  termasuk  kewenangan  negara  untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tersangka.
Yurisdiksi  merupakan  hal  yang sangat crucial sekaligus kompleks khususnya berkenaan  dengan  pengungkapan  kejahatan-kejahatan  didunia  maya  yang  bersifat internasional  ( international  cybercrime ).  Dengan  adanya  kepastian  yurisdiksi  maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan  kebijakannya  secara  penuh.  Kekuasaan  demikian  harus  diharomati  pula  oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. (Yudha Bhakti Ardhiwisastra,1999:14)
Black  Laws  Dictionary ,  menyebutkan jurisdiction  is (Henry  Campbell Black,1979:766) :
a.  The  word  is  a  term  of  large  and  comprehensive  import,  and  embraces every ind of judicial action.
b.  It  is  the  uthority  by  which  couerts  and  judicial  officers  take  cognizance  of end decide cases.
c.  The legal right by which judges exercise their autority.
d.  Its  exists  when  courts  has  cognizance  of  class  o  cases  involved,proper parties are presents, and point to be decide is within powers of courts.
e.  Power and authority of courts to har and determine a juicial procceding.
f.  The right of power of a courts to adjudicate concerning the subject matter in a given case.
Dalam Encyclopedia of International Law definisi jurisdiksi adalah :
Juisdiction  is  the  authority  of  the  state  to  affect  legal  interests.  International Law defines the jurisdiction a state may exercise over persons or property with connection that a beyond that state’s own territory. (Encyclopedia International Law,136)
Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda  atau  peristiwa  (hukum)  atau  berkaitan  dengan  masalah  berlakunya  hukum
disuatu  wilayah/  kedaulatan  negara  yang  merdeka  yang  terdiri  atas  wilayah  darat, laut dan wilayah udara yang ada di atas wilayah suatu negara.
Masalah  jurisdiksi  dan  teori-teori  tentang  jurisdiksi  banyak  mengalami perubahan didalam  penerapannya, harus diakui bahwa untuk menerapkan jurisdiksi yang  tepat  dalam  kejahatan-kejahatan  di  dunia  maya  ( cybercrime )  bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat transnasional, sehingga banyak bersinggungan dengan kedaulatan negara lain khususnya dengan sistim hukum negara lain.
Yurisdiksi  suatu  negara  dalam  pengertian  konvensional,  telah  diakui  oleh hukum  Internasional  yang  berdasarkan  pada  batas-batas  geografis,  sementara komunitas  multimedia  bersifat  internasional,  multi  yurisdiksi  dan  tanpa  batas ( borderless ),  sehingga  sampai  saat  ini  belum  dapat  ditentukan  secara  pasti bagaimana  yurisdiksi  suatu  negara  atau  suatu  forum  yang  berlaku  terhadap komunikasi multimedia sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi.
Jurisdiksi pada cyber pada hakekatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau  kewenangan,  yaitu  siapa  yang  berwenang  mengatur  dunia  internet.  Mengenai masalah  jurisdiksi  di  dunia  internet,  ada  beberapa  pendapat  para  ahli  yang  antara lain  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  jurisdiksi  konvensional,  namun  ada  pula  yang mengemukakan teori-teori jurisdiksi modern.
Masaki  Hamano  dalam  tulisannya  yang  berjudul Comparative  Study  in  the Approach  to  Jurisdiction  in  Cyber  space. (Barda  Nawawi  Arief,  246) pada  prinsip- prinsip  tradisional  atau  jurisdiksi  tradisional  yang  berkaitan  dengan  batas-batas kewenangan negara dalam tiga bidang penegakan hukum, yaitu :
1.  Yurisdiksi  legislatif  ( Jurisdiction  to  prescribe )  adalah  wewenang  negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam  keterkaitannya  dengan  internet,  muncul  pertanyaan  ialah  negara mana  yang  berwenang  terhadap  kegiatan  atau  orang  di  dunia cyber ? Menimbulkan suatu permasalahan yaitu “ choice of law ”.
2.  Yurisdiksi  untuk  mengadili  ( Jurisdiciton  to  adjudicate ).  Yurisdiksi  untuk mengadili  didefinisikan  sebagai  wewenang  negara  terhadap  seseorang untuk  melakukan  proses  pemeriksaan  pengadilan,  dalam  masalah kriminal.  Pada  yurisdiksi  ini,  masalah  yang  muncul  adalah  “ choice  of forum ”.
3.  Yurisdiksi untuk  melaksanakan  (Jurisdiction  to  enforce). Yurisdiksi  untuk melaksanakan  berhubungan  dengan  wewenang  suatu  negara  untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum  yang berlaku, baik  melalui  pengadilan  atau  melalui  tindakan  non-hukum  lainnya  (sanksi administratif).
Masaki  Hamano  membedakan  pengertian cyber  jurisdiction dari  sudut pandang  dunia cyber/  virtual dan  dari  sudut  hukum.  Dari  sudut  dunia  virtual, cyber jurisdiction sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna ( users )  untuk  menetapkan  aturan  dan  melaksanakannya  pada  masyarakat  di  ruang cyber/  virtual .  Dari  sudut  hukum, cyber  jurisdiction atau jurisdiction  in  cyberspace adalah  kekuasaan  fisik  pemerintah  dan  kewenangan  mengadili  terhadap  pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka diruang cyber ( physical government’s power and  court’s  authority  over  Netusers  or  their  activity  in  cyberspace ). (www.library.upnvj.ac.id,60).
Darrel  Menthe  dalam “Jurisdiction  In  Cyberspace:  A  Theory  of  International Spaces” menyebutkan  suatu  wilayah  teritorial  yang  menggunakan  hukum internasional dan disebutnya “ international space ” (ruang internasional); saat ini ada tiga  macam  ruang  internasional  yaitu  :  Antartica,  angkasa  luar,  dan  lautan  luas. Dalam  dunia cyber ,  jurisdiksi  mengesampingkan  masalah  konsep  untuk  pengadilan domestik dan pengadilan asing yang serupa. Tidak seperti jurisdiksi tradisional yang melibatkan dua, atau tiga jurisdiksi yang bertentangan satu sama lain, maka hukum yang  dapat  diterapkan  terhadap  homepage  adalah  hukum  secara  keseluruhan. (Darrel C. Menthe,1998).
Darrel  Menthe  juga  membedakan  tiga  jenis  jurisdiksi  yang  diakui  secara internasional,  yaitu: jurisdiction  to  prescribe (jurisdiksi  legislatif/  jurisdiksi  formulatif), jurisdiction  to  adjudicate (jurisdiksi  aplikatif/  jurisdiksi  yudikatif),  dan jurisdiction  to enforce (jurisdiksi eksekutif).
Dalam kegiatan di cyberspace , Darrel Menthe menyatakan bahwa yurisdiksi di cybespace membutuhkan  prinsip-prinsip  yang  jelas  yang  berakar  dari  hukum Internasonal, dan hanya melalui prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum Internasioanl ini  Negara-negara  dapat  dihimbau  untuk  mengadopsi  pemecahan  yang  sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi di internet. (Darrel C. Menthe,1998)
Menthe menunjuk pada beberapa teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu :
1. The Theory of The Uploader and the Downloader .
Berdasarkan  teori  ini,  bahwa  selama  berinteraksi  di  dunia  cyber  ada  dua hal  utama  yaitu  uploader  adalah  pihak  yang  memberikan  informasi kedalam cyber  space sedangkan downloader adalah  pihak  yang mengakses  informasi.  Suatu  negara  dapat  melarang  dalam  wilayahnya kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara.
2. The Theory of the Law of The Server
Pendekatan  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  memperlakukan  server dimana webpages secara  fisik  berlokasi,  yaitu  dimana  mereka  dicatat sebagai  data  elektronik.  Menurut  teori  ini  sebuah web  pages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun  teori  ini  akan  sulit  digunakan  jika uploader berada  di  dalam yurisdiksi asing.
3. The Theory of International Space.
Menurut  teori  ini, cyberspace adalah  suatu  lingkungan  hukum  yang terpisah  dengan  hukum  konvensional  dimana  setiap  negara  memilki kedaulatan  yang  sama.  Dalam  kaitan  dengan  teori  ini  Menthe mengusulkan  agar cyberspace menjadi fourth  space .  Dalam  Hukum internasional  dikenal ruang  dimensi keempat  yaitu ruang angkasa, bahwa kegiatan  di cyberspace dianalogikan  sebagai  kegiatan  ruang  angkasa, semua kegiatan disana diatur secara bersama oleh negara-negara.
David R. Johnson dan David G.Post dalam  artikel berjudul “And How Should the Internet Be Governed?” mengemukakan 4 model, yaitu :
1.  Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada ( the existing judicial forums )
2.  Penguasa  Nasional  melakukan  kesepakatan  internasional  mengenai “the governance of Cyberspace”.
3.  Pembentukan  suatu  organisasi  internasional  baru  ( A  New  International Organization )  yang  secara  khusus  menangani  masalah-masalah  di  dunia internet
4.  Pemerintah/  pengaturan  tersendiri  ( self-governance )  oleh  para  pengguna internet. (Barda Nawawi Arif, 260)
Johnson dan Post berpendapat penerapan prinsip-prinsip tradisional dari “Due Process and personal jurisdiction” tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada cyberspace. Menurutnya, cyberspace harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang  terpisah  dari  dunia  nyata  dengan  menerapkan  hukum  yang  berbeda  untuk cyberspace  ( cyberspace  should  be  treated  as  a  separate  “space”  from  the  “real world” by applying distinct law to cyberspace ). (Barda Nawawi Arif, 261)
Christopher  Doran  berpendapat  bahwa,  pandangan  Johnson  dan  Post  tidak dapat  diterapkanya  jurisdiksi  personal  terhadap  para  terdakwa  internet,  bukanlah pandangan  yang  menonjol/  berpengaruh.  Demikian  juga  dengan  pendapat  dari Masaki  Hamano  juga  menyatakan  ide  Johnson  dan  Post  tidak  terwujud  dalam kenyataan.  Menurut  Masaki  Hamano,  sekalipun  banyak  kasus-kasus  hukum  yang berhubungan dengan dunia cyber, namun pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah  menerima  pendekatan  tradisional  terjadap  sengketa  jurisdiksi cyberspace daripada  membuat  seperangkat  peraturan  baru  yang  lengkap  mengenai cyberlaw . (Barda Nawawi Arif, 262)
Masalah Yurisdiksi di internet, sulit untuk dapat diselesaikan karena, tidak ada satu  Negara  yang  berhak  untuk  memutuskan  bahwa  yurisdiksi  di  dunia  maya (cyberspace).  Hal  ini  muncul  karena  sulitnya  memutuskan  dimana  wilayah cyberspace itu berada.
Menghadapi  masalah  yurisdiksi  di  dunia  maya (cyberspace) ,  serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam convention on cybercrime , barda nawawi mengemukakan  prinsip-prinsip  universal  dan  prinsip  ubikuitas (the  principle  of ubiquity), untuk  memecahkan  masalah  yurisdiksi  dunia  maya  (cyberspace).  (Barda Nawawi Arif, 262)
Prinsip  ubikuitas  adalah  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  delik-delik  yang dilakukan/  terjadi  sebagian  wilayah  teritorial  negara  dan  sebagian  di  luar  teritorial suatu  negara,  harus  dapat  dibawa  ke  dalam  jurisdiksi  setiap  negara  yang  terkait. Prinsip  ubikuitas  ini  pernah  direkomendasikan  dalam “International  Meeting  of Experts  on  The  Use  of  Criminal  Sanction  in  The  Protection  of  Environment, Internationally,  Domestic  and  Regionally di  Portland,  Oregon,  Amerika  Serikat, tanggal  19-23  Maret  1994.  (Barda  Nawawi  Arif,  262) Dalam  pendapat  beberapa sarjana  sebagaimana  telah  disebut  diatas,  belum  ada  yang  menyebut  tentang perlunya  dikaji  ulang  untuk  menggunakan  prinsip  ubikuitas,  apabila  memang dipandang tepat.
Menurut  Soedarto,  untuk  menuntut  seseorang  di  depan  pengadilan  perihal tindak pidana, maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ketentuan tentang waktu diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu, sedang ketentuan tentang tempat  diperlukan  untuk  menetapkan  apakah  undang-undang  pidana  Indonesia dapat  diperlakukan  dan  juga  pengadilan  mana  yang  berkompeten  untuk  mengadili orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  (kompetensi  relatif.  (Soedarto,1991: 36-37).
Didalam  menentukan locus  delicti ,  maka  oleh  Ilmu  Hukum  Pidana  dan yursprudensi telah dibuat 3 macam teori, yaitu :
a.  Teori Perbuatan Materiil ( leer van de lichamelijke daad )
Menurut  teori  ini,  maka  yang  menjadi locus  delicti ialah  tempat  dimana pembuat  melakukan  segala  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  delik  yang bersangkutan. Pendapat ini dianut oleh Hoge Raad dalam Keputusannya tertanggal 16  Oktober  1899,  W.  Nr.  7347,  dalam  Van  Bemmelen  Burgersdijk,  Arresten Strafrecht, Nr. 14, hlm. 40. (E. Utrecht,1986: 234)
Dengan  keputusan  ini  Hoge  Raad  menerima  teori  perbuatan  materiil. Locus delicti adalah  tempat  dimana  perbuatan  yang  perlu  ada  supaya  delik  dapat  terjadi dilakukan oleh pembuat. Waktu dan tempat delik harus sama dan hanya waktu ketika perbuatan materiil diadakan dapat menjadi waktu delik. (Utrecht, 235)
b.  Teori alat yang dipergunakan (instrumen)
Teori  perbuatan  materiil  ternyata  tidak  dapat  menyelesaikan  kesulitan- kesulitan  yang  dimbul,  maka  lahirkan  teori  alat  yang  dipergunakan,  teori  ini  dianut oleh  Hoge  Raad  dalam  Keputusannya,  tertanggal  6  April  1915,  Nj.  1915  hal,  427, dalam Van Bemmelen Burgersdijk, Nr. 15, hlm. 43 (Utrecht, 236)
Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya.
c.  Teori Akibat
Didalam  menyelesaikan  masalah  dalam  hal  menentukan  dimanakah  locus delicti  itu  terjadi,  teori  alat  yang  dipergunakanpun  tidak  dapat  menyelesaikan masalah,  hal  ini  bisa  terjadi  karena  tidak  ada  alat  yang  dipergunakan,  maka  Ilmu Hukum  Pdana  membuat  tambahan,  yang  merupakan  suatu  tingkatan  lebih  lanjut ( verder gaande trap ), tambahan itu adalah teori akibat.
Menurut teori akibat maka tempat akibat ( plaats van het gevolg ) menjadi locus delicti. (Utrecht, 238)
Bahwa  perdapatan  mengenai  yurisdiksi  dunia  maya  ( cyberspace ),  sejauh  ini belum  ada  pendapat  yang  dapat  dijadikan  acuan,  untuk  menentukan  yurisdiksi didalam dunia maya tersebut, karena memang kejahatan di dunia maya yang bersifat transnasional sehingga setiap Negara mempunyai kepentingan terhadap yurisdiksinya.
Suatu  kejahatan  di  dunia  maya  atau cybercrime juga  harus  memperhatikan seberapa  besar  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pelaku  kejahatan cyber itu  sendiri. Kejahatan-kejahatan  yang  berdampak  cukup  luas  yang  menyangkut  masalah kedaulatan,  keamanan  dan  kemanusiaan  yang  harus  lebih  diperhatikan,  sehingga perlu  adanya  kerjasama  internasional  yang  harus  dilakukan  oleh  semua  Negara untuk  menanggulanginya,  sehingga  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  hukum  dapat ditentukan yurisdiksi negara mana yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

## III.  KESIMPULAN
Perkembangan  Teknologi  Informasi  membawa  dampak  pula  terhadap timbulnya  kejahatan-kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  tersebut. Cybercrime merupakan  bentuk  kejahatan  yang  menggunakan  internet  sebagai  sarana  untuk melakukan kejahatan tersebut.
Cybercrime sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  transnasional,  telah membawa  persoalan-persoalan  kepada  masalah  yurisdiksi.  Yurisdiksi  adalah kewenangan  suatu  negara  untuk  mengadili  suatu  perkara,  karena  setiap  negara mempunyai  yurisdiksi  masing-masing  yang  harus  dihormati  oleh  setiap  negara. Sedangkan cybercrime yang berada didunia maya, sehingga yurisdiksi Negara mana yang  berhak  untuk  mengadili  atas  kejahatan cyber tersebut,  sedangkan  setiap Negara mempunyai kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Arsyad Sanusi, M, Hukum dan Teknologi Informasi , Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005.
Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, Imunitas Kedaulan Negara di Forum Pengadilan Asing , Alumni, Bandung, 1999.
_____  Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  dan  Perdata ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2012.
Isjwara Fred, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta , Bandung, 1996.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Sinar  Baru,  Bandung, 1990.
M.  Arif  Mansur,  Didik  dan  Alisatris  Gultom, Cyber  Law-Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , Refika Aditama, Bandung, 2005
Makarim,  Edmon, Kompilasi  Hukum  Telematika ,  PT.  Raya  Grafindo  Persada, Jakarta.
Nawawi  Arief,  Barda, Sari  kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
_____ Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
Raharjo,  Agus, Cybercrime,  Pemahaman  Dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002.
Sjahputra, Iman, Problematika Hukum Internet Indonesia , PT. Prenhallindo, Jakarta.
Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto , Semarang , 1990
Sulistyo  Sutanto,  Hermawan  dan  Tjuk  Sugiarto, Cybercrime - Motif  dan  Penindakan , Pensil 324, Jakarta.
Utrecht,  E, Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  I ,  Pustaka  Tinta  Mas,  Surabaya, 1986.
Wahid,  Abdul  dan  Mohammad  Labib, Kejahatan  mayaantara  (cyber  crime) ,  PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.
Wisnubroto,  Al, Strategi  Penanggulangan  Kejahatan  Telematika ,  Atma  Jaya, Yogyakarta, 2010.

## Perundang-undangan :

## 1.  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2.  Undang-undang  No  11  tahun  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.

## e-book/ internet
Darrel  C.  Menthe, Jurisdiction  In  Cyberspace:  A  Theory  of  International  Spaces, 4 Mich.  Telecomm.  Tech.  L.  Rev.  69  (1998) available  at <http://www.mttlr.org/ volfour/menthe.pdf.
Lucian, Vasiu &Ioana Vasiu. Dissecting Computer Fraud: From Definitional Issues to a  Taxonomy ,  Proceedings  of  the  37th  Hawaii  International  Conference  on System Sciences, 2004.
Seri  Perjanjian  Eropa  No.  185, Konvensi  Tentang  Tindak  Pidana  Telematika , Budapest, 23.XI.2001 .
Susan W. Brener, Cyber crime Metrics: Old Wine, New Bottles ?, Virginia Journal Law &Technology, Universitu of Verginia, Fall 2004, vol.9. No. 13.
UNESCO, The  Internasional  Demension  of  Cyberspace  Law ,  England,  Ashgate Publishing, Ltd, 2000.
United Nations A/CONF.187/10, Tenth United Nations Conggress on The Prevebtion of Crime and the Treatment of Offender , Vienna, 10-17 April 2000.