Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014

## PENGARUH PENGANGGURAN

## TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KALBAR
Oleh: Zarkasi
Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak

## ABSTRACT
The problem of unemployment has become such a frightening scourge, especially in developing countries such as Indonesia. Unemployment has impact on people’s income per-capita, and income will subsequently have an impact on the people’s purchasing power. West Kalimantan is one of the provinces in Indonesia which is also experiencing the impact of economic disparity, i.e. unemployment. Employment, the less quality of human resources and labor in excess of available jobs is contributing to unemployment.
This paper discusses the influence of unemployment on people’s purchasing power in West Kalimantan. Purchasing power can be seen from people’s  spending per-capita rates from year to year. The data used in this paper includes that from 2002 through 2011 obtained from the publications of the Provincial Bureau of Statistics of West Kalimantan. Results of the study showed that the unemployment rate effect is negative and partially significant (individual) on people’s purchasing power. This suggests that when someone is not working or unemployed, it will affect their revenues, and reduced people's income will affect people’s purchasing power in West Kalimantan, Indonesia
Keywords: Unemployment, People’s Purchasing Power.

## A. Pendahuluan
Masalah daya beli sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Sukirno (2005). Untuk kebanyakan barang, kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan permintaan. Apabila nilai elastisitas perubahan pendapatan terhadap perubahan permintaan tingkat elastisitasnya adalah positif maka barang tersebut disebut barang normal. Elastisitas adalah ukuran derajat kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Di samping itu apabila terdapat barang yang mengalami pengurangan dalam jumlah yang dibeli apabila pendapatan
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
bertambah berarti elastisitasnya adalah negatif dan barang ini disebut barang inferior. Elastisitas ini disebut dengan elastisitas pendapatan.
Selanjutnya, Todaro (2006) mengatakan bahwa peningkatan tingkat pendapatan masyarakat miskin akan menstimulus keseluruhan peningkatan permintaan produk, yang pada akhirnya menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Daya beli masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia, khususnya daerah Kalimantan Barat dapat dilihat dari tingkat pengeluran perkapita penduduk dari tahun ke tahun. Pengeluran  perkapita masyarakat Kalimantan Barat pada Tahun 2002 –  2011 dapat dilihat pada Tabel berikut:

## TINGKAT PENGELUARAN PERKAPITA YANG DISESUAIKAN
DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002-2011
NO  TAHUN PENGELURAN PER KAPITA YANG DISESUAIKAN (Rupiah) PERUBAHAN (Rupiah)
1. 2002 580,4 - 2. 2003 591.600 11.200 3. 2004 606.700 15.100 4. 2005 609.600 2.900 5. 2006 613.900 4.300 6. 2007 617.900 4.000 7. 2008 624.700 6.800 8. 2009 630.300 5.600 9. 2010 631.700 1.400 10. 2011 634.900 3.200
Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)
Tabel di atas menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan walaupun dengan persentase kenaikan yang berfluktuatif. Kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2004 yang mencapai Rp. 15.100,-/ bulan dan berada pada posisi Rp. 606.700,-/  bulan  dibandingkan dengan tahun 2003 yang menunjukkan pada posisi Rp. 591.600,-/bulan. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan kenaikan sebesar Rp. 1.400,-/ bulan  atau berada pada posisi Rp. 631.900,-/
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
bulan dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada tahun 2009 dengan posisi Rp. 630.300,-/ bulan.
Daya beli masyarakat sangat dekat hubungannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Apabila tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka akan berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat. Pendapatan masyarakat erat hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Keadaan tidak bekerja akan menyebabkan ketiadaan pendapatan yang akhirnya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi.
Tidak berbeda halnya dengan yang terjadi di Kalimantan Barat di mana tingkat pengangguran yang terjadi di Kalimantan Barat cukup tinggi dan mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Salah satunya sebabnya dikarenakan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Barat gulung tikar atau bangkrut. Beberapa perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar tersebut diantaranya perusahaan kayu lapis dan perusahaan yang bergerak pada sector lainnya. Adapun angka pengangguran yang ada di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
TINGKAT PENGANGGURAN DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002-2011

## NO TAHUN
PENGANGGURAN (%)

## KALIMANTAN BARAT
PERUBAHAN 1. 2002 4,7 - 2. 2003 9,1 4,4 3. 2004 7,9 -1,2 4. 2005 8,6 0,7 5. 2006 7,1 -1,5 6. 2007 6,5 -0,6 7. 2008 5,4 -1,1 8. 2009 5,4 0 9. 2010 4,6 -0,8 10. 2011 4,0 -0,6
Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)
[ 47 ]

## Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Berdasarkan pada di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran          di Kalimantan Barat berfluktuasi (naik-turun). Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun pada tahun 2003 yang berada pada posisi 9,1% atau naik sebesar 4,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2002 dengan tingkat pengangguran 4,7%. Sedangkan kenaikan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2005 dengan tingkat pengangguran 8,6% naik berkisar 0,7% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2004 dengan tingkat pengangguran 7,9%. Tingkat pengangguran mengalami penurunan tertinggi pada pada tahun 2006 sebesar 1,5% pada posisi 7,1% bila dinadingkan dengan tingkat pengangguran tahun sebelumnya yang berkisar pada 8,6%. Sedangkan penurunan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2007 dan tahun 2011 yang hanya mengalami penurunan 0,6% dibanding dengan tahun sebelumnya. Bila diakumulasikan dapat diketahui bahwa angka pengangguran di Kalimantan Barat 10 tahun terakhir (2002- 2011) hanya mengalami penurunan berkisar 0,7%.
Angka pengangguran yang turun belum secara signifikan dari tahun ketahun menunjukkan bahwa prestasi dalam pengurangan pengangguran belum maksimal dilakukan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Walaupun pada saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan usaha mikro kecil menengah namun masih belum maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lewis bahwa tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan bagi negara yang menghadapi kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap dibanyak negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas. (Sukirno, 2006). Todaro (2006) berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka akan meningkat kesejahteraannya. Namun kesejahteraan mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka cenderung akan menurunkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

## B. Daya Beli Masyarakat dan Pengangguran

## a. Daya beli
Daya Beli (Rata-rata Pengeluaran Per kapita riil yang disesuaikan) adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat  membeli suatu barang atau jasa (IPM 2007-2008, BPS Jakarta).

## Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Sukirno (2011) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluarah rumah tangga baik secara unit kecil atau keseluruhan ekonominya. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangganya, dimana terdapat pengaruh pengeluaran konsumsi bila terjadi kenaikan pendapatan. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi.
Selanjutnya Sukirno (2011) juga mengatakan bahwa kalau pendapatan tidak mengalami perubahan maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan rill menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga.

## b. Pengangguran

## 1.  Definisi Pengangguran
Pengangguran ( unemployment) secara umum didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan  kerja (labor force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja. Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh karena kurangnya lowongan pekerjaan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja atau persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja (Nanga, Muana, 2001).
Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of output) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (human misery) dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan konpensasi pengangguran dan kesejahteraan.
Pengukuran pengangguran di dalam suatu negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (labor force). Angka pengangguran menurut (Sumarsono, 2009), “adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja yang berada dalam kelompok umur tertentu.
Selanjutnya, pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.        Di Indonesia, sejak tahun 1998 BPS menggunakan usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja.
Adapun yang dimaksud dengan pengangguran terbuka dalam tulisan ini adalah jumlah penduduk angkatan kerja yang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Perhitungan dengan formula publikasi BPS.
TPT = (Jumlah Pengangguran)  x 100
Jumlah Angkatan Kerja
(Data Pengangguran dari publikasi BPS)

## 2.  Dampak Pengangguran
Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat (Nanga, Muana, 2001) menyatakan beberapa dampak pengangguran diantanranya:

## 1).   Dampak pengangguran terhadap perekonomian
Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperhatikan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang timbul akibat dari masalah pengangguran. Beberapa akibat dari pengangguran bagi perekonomian diantaranya:
• Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannnya yang mungkin bisa dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya (actual output) dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial (potencial output). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.
• Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah berkurang. Pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah akan menjadi semakin sedikit.
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
• Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pertama , pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi.

## 2).   Dampak Pengangguran terhadap individu dan masyarakat
Sukirno (2011) menyatakan bahwa selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap invidu dan masyarakat, sebagai berikut:
• Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.  Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran dan oleh sebab itu mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau bantuan orang lain. Di negara-negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan sebaliknya kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/ bantuan keluarga dan teman- teman. Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
• Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerja hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja menjadi semakin merosot
• Pengangguran dapat pula menimbukan ketidakstabilan  sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat, dan berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal  itu disertai pula dengan tindakan demontrasi dan huru-hara.  Kegiatan-kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin tinggi dan meresahkan masyarakat.

## [ 51 ]
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014

## 3.  Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran
Pengangguran telah menyebabkan efek-efek buruk terhadap perekonomian, untuk menghindari efek-efek buruk tersebut pemerintah perlu secara terus- menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran tersebut. Berikut ini beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.  Tujuan bersifat ekonomi didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang bersifat ekonomi (Sukirno, 2011). Ada tiga pertimbanagan utama yaitu;

## 1) Menyediakan Lowongan Pekerjaan
Kebijakan pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah harus berusaha mengatasi masalah penganguran secara terus-menerus. Hal ini merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus- menerus pula. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun.

## 2) Meningkatkan Taraf Kemakmuran Masyarakat
Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.
Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional namun juga meningkatkan pendapatan perkapita. Melalui perubahan ini kemakmuran masyarakat akan meningkat.

## 3) Memperbaiki Pembagian Pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek buruk pada pemerataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
diperoleh. Dari kecendrungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

## 4).   Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
Pemerintah dalam kebijakannya mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah.

## 5).   Meningkatkan Kemakmuran dan Kestabilan Keluarga
Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang penting. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan. Maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Efek psikologi ke atas rumah tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri dan perselisihan dalam keluarga merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran.
6).   Menghindari Masalah kejahatan
Di satu pihak pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Segala kebutuhan keluarga mesti dipenuhi setiap harinya. Untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga bila tidak ada tabungan atau pemasukan lain, maka penganguran akan menggalakkan kegiatan kejahatan sebagai jalan keluar yang diambilnya. Terdapat keterkaitan yang erat antara masalah pengangguran dan masalah kriminalitas.

## 7).   Mewujudkan Kestabilan Politik
Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber/ penyebab dari ketidakstabilan politik
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
C. Pembahasan
a. Deskripsi Daya Beli Masyarakat Di Kalimantan Barat Tahun 2002-2011. Daya beli masyarakat di Kalimantan Barat walaupun dengan tingkat pengangguran yang tergolong tinggi yang berfluktuatif dan secara keseluruhan pada tahun penelitian dinyatakan mengalami kenaikan. Namun secara umum daya beli masyarakat tetap naik, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang cenderung tinggi terhadap barang dan jasa yang memang tetap harus dipenuhi. Keadaan ini secara khusus dianggap berat terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, ataupun bagi masyarakat yang tergolong pengangguran.
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan dari daya beli masyarakat. Semakin besar tingkat daya beli masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat daya beli, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Kemampuan daya beli seseorang di pengaruhi oleh seberapa besar pendapatannya yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari (tingkat pengeluaran). Menurut Badan Pusat Statistik (2004), dinyatakan bahwa jumlah pendapatan seseorang yang berada di bawah    Rp. 600.000 maka dinyatakan seseorang tersebut termasuk dalam kategori miskin
Agar dapat menggambarkan dengan jelas daya beli masyarakat Kalimantan Barat selama periode penelitian (tahun 2002-2011) berikut ini disajikan grafik histogram daya beli masyarakat di Kalimantan Barat tahun 2002-2011.
Daya Beli Masyarakat di Kalimantan Barat Tahun 2002-2011
Berdasarkan Histogram Daya Beli Masyarakat di Kalimantan Barat Tahun 2002- 2011 selama periode penelitian (tahun 2002-2011) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2002 daya beli masyarakat sebesar Rp 580.400 perbulan dan daya beli tertinggi pada tahun 2011 sebesar  Rp 634.900 perbulan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, perkembangan

## Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Tingkat pengangguran yang tumbuh berfluktuatif dan cenderung menurun selama periode penelitian berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Gambaran jelasnya mengenai perkembangan daya beli masyarakat Kalimantan Barat selama periode penelitian (tahun 2002-2011), pada Gambar disajikan dalam bentuk grafik garis sebagai berikut:

## Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat di Kalimantan Barat Tahun 2002- 2011
Berdasarkan grafik pertumbuhan  daya beli masayarakat Kalimantan Barat pada Gambar di atas, selama periode penelitian (tahun 2002-2011) dapat diketahui dari tahun ketahun daya beli masyarakat mengalami peningkatan berfluktuatif dan tidak satu periode  pun mengalami penurunan (pertumbuhan negatif).  Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2004, yaitu sebesar 2,49 jika dibandingkan dengan tahun 2003. Dan pertumbuhan terendah pada tahun 2010 sebesar 0,22%. Selama periode penelitian hanya 3 periode yang mengalami pertumbuhan (kenaikan) melebihi 1% yaitu pada tahun 2003, 2004 dan 2008 sedangkan tahun 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 dan 2011 mengalami pertumbuhan (kenaikan) di bawah 1%.

## b. Deskripsi Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat Tahun 2002-2011.
Upaya perubahan struktural untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja sebagai usaha peningkatan kesejahteraan penduduk seringkali tidak dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Kesempatan dan peluang yang dimiliki tiap masyarakat tentu berbeda satu dengan lainnya. Demikian pula dalam proses pembangunan, masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan ekses negatif dari pelaksanaan pembangunan seperti juga terciptanya kesenjangan sosial.

## Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari supply (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.
Berikut ini disajikan secara visualisasi grafik, tingkat pengangguran            di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2002-2011.

## Tingkat Pengangguran Masyarakat Kalimantan Barat Tahun 2002-2011
Histogram tingkat pengangguran masyarakat di Kalimantan Barat  pada Gambar di atas tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran berfluktuasi dari tahun ketahun selama periode penelitian (tahun 2002-2011). Persentase tingkat pengangguran yang berfluktuatif dari tahun ketahun dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena jumlah angkatan kerja  tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan  yang mampu menyerapnya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan akumulasi jumlah penganggur semakin tinggi dan berfluktuasi dari tahun ketahun.
Berikut ini disajikan grafik garis persentase pertumbuhan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat Tahun 2002-2011.
Pertumbuhan Tingkat Pengangguran di Kalimantan BaratTahun 2002- 2011
Secara visualisasi, pada Gambar di atas pertumbuhan tingkat pengangguran menunjukkan siklus pertumbuhan yang signifikan setiap 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2003 mengalami persentase penurunanan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sebesar 57,12%, pada tahun 2004 kembali mengalami persentase pertumbuhan pengangguran positif sebesar 9,57% demikian pula pada tahun 2005, tingkat pengangguran mengalami pertumbuhan positif (peningkatan) yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2004, yaitu sebesar 58,00%.
Pada tahun 2006 mengalami kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 128,32% jika dibandingkan dengan tahun 2005 dan kembali mengalami peningkatan positif pada tahun 2007 dan 2008 sebesar masing- masing 26,17% dan 23,50%. Pada tahun 2009 tingkat pengangguran kembali mengalami pertumbuhan negative (mengalami penurunan yang signifikan) sebesar 127,90% sedangkan pada tahun 2010 kembali mengalami pertumbuhan positif sebear 42,37% dan pada tahun 2011 tingkat  pengangguran di Kalimantan Barat kembali menurun sebesar 73,52%.

## c. Pengaruh Pengangguran terhadap Daya Beli Masyarakat
Nilai Koefisien  Regresi dan Uji Parsial
Variabel B Std. Error t Sig. Konstanta 672.714 6.417 104.841 0.000 Pengangguran -8.399 0.695 -12.084 0.000
Sumber: Data Olahan SPSS 19.0, Tahun 2013.
Berdasarkan  Tabel  pada halaman 15 di atas, diperoleh nilai t hitung untuk Tingkat Pengangguran sebesar -12,084 dengan signifikansi sebesar 0.000 (sig<alpha) hipotesis nol (H 0 ) ditolak. Artinya:  Tingkat pengangguran berpengaruh
[ 57 ]
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
secara parsial (individu) negatif siqnifikan terhadap daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak bekerja maka akan berpengaruh pada pendapatannya. Pendapatan yang menurun dikarenakan tidak bekerja atau bekerja namun pendapatannya kecil akan menyebabkan penghasilannya menurun. Penghasilan yang menurun atau pendapatan yang rendah akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang juga akan menurun. Masyarakat akan menurunkan daya belinya karena ketidakmampuannya untuk membeli sesuatu dikarena tidak mencukupinya pendapatan untuk melakukan pengeluaran dalam daya belinya.
Bila dilihat pada data diketahui bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 14,43%. Pada tahun 2005 berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terdata sebagai pencari kerja berjumlah 95.164 orang sedangkan dari jumlah tersebut terdapat lowongan pekerjaan berkisar pada angka 76.131 lowongan pekerjaan yang dapat dijadikan kesempatan kerja bagi pencari kerja. Tenaga kerja yang mampu terserap dari jumlah lowongan kerja berkisar 62.227 orang atau hanya berkisar 65,39% dari pencari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada berkisar 32.937 tenaga kerja yang belum terserap. Tenaga kerja yang belum dapat terserap ini terjadi karena adanya lowongan pekerjaan namun pencari kerja belum mampu untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh pencari kerja berkenaan dengan keterampilan dan keahlian para pencari kerja dan hal tersebut sebagai pendorong terjadinya pengangguran .
Tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2009 dan 2011 dengan persentase yang sama yaitu sebesar 4,91%. Pada tahun 2011 berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa pencari kerja berjumlah 119 684 orang sedangkan lowongan pekerjaan berkisar pada angka 80 527 lowongan pekerjaan yang dapat dijadikan kesempatan kerja bagi pencari kerja. Tenaga kerja yang mampu terserap dari jumlah lowongan kerja berkisar 71 621 orang atau berkisar 88,94% dari pencari kerja. Berarti ada sekitar 9 206 tenaga kerja yang belum terserap. Tenaga kerja yang belum dapat terserap ini terjadi karena adanya lowongan pekerjaan namun pencari kerja belum mampu untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh pencari kerja berkenaan dengan keterampilan dan keahlian para pencari kerja ataupun merasa tidak sesuai dengan keinginan dengan pencari kerja sehingga mereka lebih baik menganggur. Secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat selama  10 tahun (2002-2011) berkisar pada angka 7,90%.
Pertumbuhan tingkat pengangguran di Kalimantan Barat yang cukup tinggi dan berfluktuatif setiap 3 (tiga) tahun salah satunya dipengaruhi oleh angkatan kerja muda yang mayoritas tamatan SLTP dan SLTA yang cukup tinggi. Di sisi lain, lapangan pekerjaan bagi mereka hanya pada sektor bangunan, pekerja kasar dan perkebunan yang tidak setiap saat melakukan pengadaan pegawai. Rekrutmen tenaga kerja buruh pada sektor perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Barat
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
dilakukan pada saat pembukaan pabrik baru, pembersihan lahan (land clearing) , penanaman dan/ atau pada saat pergantian tenaga kerja lama yang keluar (resign). Pola rekrutmen tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan yang biasanya dilakukan pada periode tertentu, turut mempengaruhi tingginya fluktuasi persentase tingkat pengangguran di Kalimantan Barat.
Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannnya yang mungkin bisa dicapainya. Pengangguran juga menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan, karena keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

## D. Kesimpulan dan Saran

## a.  Kesimpulan
Dari pembahasan makalah diatas  tentang  pengaruh tingkat pengangguran terhadap daya beli masyarakat Kalimantan Barat dapat menyimpulkan beberapa hal terkait temuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif siqnifikan secara parsial (individu) terhadap daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak bekerja atau menganggur maka akan berpengaruh pada pendapatannya. Keadaan tidak bekerja atau bekerja namun pendapatannya kecil akan menyebabkan penghasilannya menurun. Penghasilan yang menurun atau pendapatan yang rendah akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Masyarakat akan turun daya belinya karena ketidakmampuannya untuk membeli sesuatu karena tidak memiliki pendapatan atau pendapatannya tidak mencukupinya untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran di kalimantan barat khususnya pada periode penelitian disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada lapangan pekerjaan yang tersdia sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap.
Selain itu kekurang keterampilan para pencari kerja khususnya tamatan SLTP dan SLTA juga berdampak pada peningkatan pengangguran di Kalimantan Barat.

## b. Saran
Berdasarkan temuan penelitian dalam analisis dan di atas ada beberapa saran penting dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di Kalimantan Barat, sebagai berikut:
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
1. Hendaknya pemerintah daerah lebih memberikan perhatian khusus kepada masyarakat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan  masyarakat dengan melakukan bebarapa terobosan di bidang ekonomi seperti penciptaan lapangan pekerjaan dalam upaya untuk mengurangi pengangguran di Kalimantan Barat.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan keahlian dan keterampilan dari dinas atau instansi terkait bagi para pencari kerja, terutama tenaga kerja muda dan tenaga kerja putus sekolah agar mereka memiliki daya dukung atau nilai jual untuk bisa bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. Pemerintah harus mampu menjamin  keamanan dan kestabilan ekonomi daerah dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat sesuai dengan yang diharapkan seiring meningkatknya daya beli masyarakat, dengan demikian, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat seiring bertambahnya daya beli masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Boediono, 2001, Ekonomi Makro Edisi 4: BPFE Yogyakarta.
BPS, 2004, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2007-2008 , Jakarta : Badan Pusat Statistik
BPS, 2009, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2001-2008 , Jakarta : Badan Pusat Statistik
BPS-Bappenas-UNDP, 2004, Indonesia Human Development Report 2004
Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Hotman, 2009, Statistika, Yogyakarta, Graha Ilmu.
Jhingan,M.L, 2008, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta : PT Raja Grafindo  Persada
Kuncoro, Mudrajad,  2010, Ekonomika Pembangunan; Teori , Masalah, dan Kebijakan ,
Yoyakarta :  UPP AMP YKPN
[ 60 ]
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Nanga, Muana, 2001. Makroekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta; Rajawali Press.
Pressman, Steven, 2000, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
Rafinus, B. H., R. Lukman, dan K. Djaja, 2000, “Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia 48 (3):              189-214.
Safi’i HM, 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Perspektif Teoritik, Malang : Averos Press.
Samuelson, P.A dan W. Nordhaus. 2001 . Ilmu Makro Ekonomi . Edisi 17. Jakarta : PT Media Global Edukasi
Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo.
Sudarmanto, R Gunawan, ”Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS” Graha Ilmu,
Yogyakarta 2004.
Sukirno, Sadono. 2005, Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sukirno, Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan , Jakarta : LPFE-UI
Sukirno, Sadono, 2011, Makroekonomi, Teori Pengantar , Edisi Ketiga, Jakarta : Raja Grapindo Persada.
Sukirno, Sadono, 2011, Mikroekonomi, Teori Pengantar , Edisi Ketiga, Jakarta : Raja Grapindo Persada.
Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suparmoko, M. (1991), Pengantar Ekonomika Makro , BPFE, Yogyakarta.
Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies                                                               Volume 4 Nomor 1 Maret 2014
Tambunan, Tulus, 2001, Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris , Jakarta: Ghalia Indonesia
Todaro, Michael P, 2006, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Edisi  ke tujuh, Jakarta : Erlangga.
Wibisono, Dermawan.  2003. Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.