## Komparasi tentang Manajemen Satuan Pendidikan di Negara Selandia Baru
Abdul Fajar 1 , Roudhotul Jannah 2 , Cecep Hilman 3 1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia 3 Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia E-mail: abdulfajarfaqot@gmail.com , roudhotuljannah@gmail.com , cecephilman77@gmail.com
Article History: Received: 2022-10-22  ||  Revised: 2022-11-26  ||  Published: 2022-12-29 Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22  ||  Direvisi: 2022-11-26  ||  Dipublikasi: 2022-12-29

## Abstract
In this millennial era, education occupies a very important position in human development. The quality of the Finnish  education  system  is  interesting  to  study  because  its  success  has  been  recognized  worldwide.  This study provides an overview of the comparison of the education systems of Indonesia and Finland. Literature review  is  the  method  used  in  this  research.  The  Comparative  Study  to  New  Zealand  was  conducted  by  the Director General of GTK from October 16 to November 2017 in order to implement Presidential Instruction No.  9  of  2016  concerning  the  revitalization  of  vocational  schools,  by  developing  human  resources  for productive  educators  to  be  more  competent,  skilled  and  able  to  create  networks,  especially  best  teaching practices.
Keywords: Comparison of Education Management in New Iceland.

## Abstrak
Di  era  milenial  seperti  saat  ini  Pendidikan  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan manusia. Kualitas system Pendidikan Finlandia menarik menjadi kajian karena keberhasilannya telah diakui dunia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbandingan sistem Pendidikan Negara Indonesia dan Finlandia.  Kaian  Kepustakaan  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Studi  Komparasi  ke Selandia  Baru  dilakukan  oleh  Direktur  Jendral  GTK  pada  16  Oktober  hingga  November  2017  dalam  rangka mengimplementasikan  Inpres  No.9  tahun  2016  tentang  revitalisasi  sekoolah  kejuruan,  dengan mengembangkan sumber daya manusia pendidik bidang produktif agar lebih kompeten, terampil dan dapat membuat jajaring terutama praktik pengajaran terbaik.
Kata kunci: Komparasi Manajemen Pendidikan di Islandia Baru.

## I. PENDAHULUAN
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Revitalisasi  Sekolah Menengah  Kejuruan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  daya  saing  sumber  daya  manusia Indonesia mengandung  amanat  perlunya  peningkatan  kualitas  dan  jumlah  sumber  daya  manusia (SDM) di Sekolah Menengah Kejuruan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan  tenaga  kependidikan  telah  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang antara lain meliputi program peningkatan kompetensi guru pembelajar, sertifikasi guru, program keahlian ganda serta berbagai pelatihan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pengiriman guru untuk belajar di luar negeri dirasa penting, terutama  untuk  guru  kejuruan  mengingat  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat,  sehingga guru  Indonesia  tidak  ketinggalan  dengan  kemajuan  teknologi.  Selain  itu,  dengan  belajar  di  luar negeri, guru- guru akan bisa memahami budaya serta nilai- nilai positif yang dianut di negara maju yang  diharapkan  nantinya  akan  diterapkan  dalamk  ehidupan  sehari-hari  serta  bisa  ditularkan kepada peserta didik.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  melalui  Direktorat Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  bekerjasama  dengan  Biro  Perencanaan  dan  Kerjasama
Luar Negeri mengirimkan guru SMK untuk mengikuti pelatihan di Auckland, Selandia Baru. Bidang Pelatihan  yang  diikuti  meliputi  bidang  pertanian,  energi  terbarukan,  pariwisata,  industri  kreatif, konstruksi  dan  kemaritiman.  Ada  tiga  tujuan  studi  komparasi  ke  Selandia  Baru:  pertama, mengembangkan  keterampilan  peserta  sesuai  dengan  bidang  keahliannya,  kedua,  memahami kebijakan  pendidikan  dan  manajemen  di  lembaga  pendidikan  kejuruan  di  Selandia  Baru,  ketiga, menemukan  praktik  terbaik  dari  pengembangan  pendidikan  kejuruan  di  Selandia  Baru.  Dalam pelaksanaannya 8 standart yang meliputi: 1) standart isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan;  4)  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  5)  standar  sarana  prasarana;  6)  standart pengelolaan;  7)  standart  pembiayaan  pendidikan;  dan  8)  standar  evaluasi/pendidikan  tersebut diikuti  dengan  diterbitkannya  beberapa  Permendiknas  dan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA). Kegiatan evaluasi semestinya dilakukan mengacu pada landasan undang-undang serta menyeluruh meliputi  8  standart  yang  telah  dirumuskan  BSNP,  namun  dalam  makalah  ini  penulis  akan membatasi  pembahasan  evaluasi  pendidikan  Islam  pada  2  aspek  yang  seringkali  menjadi  isu sentral  dan  hangat.  Kedua  aspek  yang  menjadi  fokus  makalah  ini  adalah  aspek  kinerja  guru  dan proses pembelajaran.

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  studi  literatur  sebagai  pendekatan  penelitiannya.  Dengan  mempelajari berbagai  artikel  seputar  partisipasi  yang  dilakukan  sekolah,  masyarakat,  pemerintah  dalam Pendidikan.  Data  diperoleh  dari  kajian  pustaka  dan  observasi  dari  pengalaman  penulis  sehingga terlahirlah kesimpulan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam pembahasan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prinsip-Prinsip Pendidikan di indonesia
Indonesia  telah  mengatur  semua  bentuk  aktivitas  Pendidikan  nasional  melalui  peraturan perundang-undangan.  UUD  1945  dalam  alinea  ke  4  mengamanahkan  agar  Pendidikan Indonesia  harus  mampu  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  anak  bangsa  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Secara  terperinci  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  menjabarkan  secara  rapi  serta  sistematis  mengenai  sistem  Pendidikan Indonesia. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip Pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4  ayat  1  hingga  6.  Dalam  penelitian  Ristianti  (2019)  menyebutkan  bahwa  pendidikan  di Indonesia  sedang  berkembang  dari  era  revolusi  industri  4.0  menjadi  social  education  5.0 didalamnya mengisyaratkan agar penerapan Pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta  berkeadilan  dan  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  serta  kemajemukan  bangsa  (Parker  &  Raihani,  2011).  Selanjutnya UU  SISDIKNAS  pasal  5  ayat  1  mengamanatkan  bahwa  semua  orang  memiliki  hak  untuk mengenyam  pendidikan  yang  berkualitas  baik.  Amanah  tersebut  sepertinya  sangat bertentangan  dengan  amanah  undang-  undang  SISDIKNAS  pasal  5  ayat  2  hingga  4,  yang menyatakan  bahwa  hanya  warga  negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental, intelektual,  sosial  atau  tinggal  didaerah  terpencil  atau  terkebelakang,  masyarakat  adat  yang terpencil,  serta  warga  negara  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  bakat  istimewa  berhak memperoleh pendidikan (2003). Sistem pendidikan saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk  dari  amanah  pasal  tersebut,  dimana  Lembaga  Pendidikan  nasional  begitu  antusias untuk  melakukan  kompetisi.  Pemilahan  siswa  yang  memiliki  potensi  dan  kecerdasan  diatas rata-rata  dengan  siswa  yang  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dibawah  rata-rata  menjadi salah satu bukti yang tersirat.
B. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan di indonesia Kualitas  pendidikan  suatu  bangsa  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan  kualitas  tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia begitu banyak sekolah tinggi keguruan dan universitas yang menyediakan  tempat  bagi  para  mahasiswa  calon  guru  untuk  mendalami  keilmuan  yang digelutinya. Mengacu pada UU SISDIKNAS pasal 39 ayat 2 Pendidik adalah tenaga profesional yang  bertugas  sebagai  perencana  serta  pelaksana  kegiatan  pembelajaran,  penilai  hasil pembelajaran,  pelaksana  pembimbingan  serta  pelatihan,  dan  melaksanakan  penelitian  serta pengabdian  kepada  masyarakat,  terutama  untuk  pendidik  pada  pendidikan  tinggi.  Semua perguruan  tinggi  penghasil  lulusan  yang  nantinya  berprofesi  guru  diharapkan  mampu
Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 96-104)
memberikan  berbagai  pelatihan  berkaitan  kompetensi  yang  telah  disebutkan.  Selanjutnya pada pasal 40 ayat 2 poin a bahwa guru dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang inovatif  dan  kreatif.  Untuk  menunjang  tuntutan  ini,  hampir  seluruh  perguruan  tinggi  di Indonesia  mewajibkan  mahasiswa  keguruannya  untuk  melaksanakan  kegiatan  lapangan, dalam hal ini melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa  calon  guru  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam memecahkan masalah. Kualitas pendidikan suatu bangsa mempunyai kaitan yang erat dengan kualitas tenaga pendidik atau guru. Di Indonesia begitu banyak sekolah tinggi keguruan dan universitas  yang  menyediakan  tempat  bagi  para  mahasiswa  calon  guru  untuk  mendalami keilmuan  yang  digelutinya.  Mengacu  pada  UU  SISDIKNAS  pasal  39  ayat  2  Pendidik  adalah tenaga  profesional  yang bertugas sebagai  perencana  serta  pelaksana  kegiatan  pembelajaran, penilai  hasil  pembelajaran,  pelaksana  pembimbingan  serta  pelatihan,  dan  melaksanakan penelitian  serta  pengabdian  kepada  masyarakat,  terutama  untuk  pendidik  pada  pendidikan tinggi.
Semua perguruan tinggi penghasil lulusan yang nantinya berprofesi guru diharapkan mampu memberikan berbagai pelatihan berkaitan kompetensi yang telah disebutkan. Selanjutnya pada pasal  40  ayat  2  poin  a  bahwa  guru  dituntut  untuk  menjadi  seorang  tenaga  pendidik  yang inovatif  dan  kreatif.  Untuk  menunjang  tuntutan  ini,  hampir  seluruh  perguruan  tinggi  di Indonesia  mewajibkan  mahasiswa  keguruannya  untuk  melaksanakan  kegiatan  lapangan, dalam hal ini melakukan simulasi pembelajaran. Selain itu kegiatan penelitian diwajibkan pada mahasiswa  calon  guru  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuannya  dalam memecahkan masalah.
1. Sistem pendidikan di Islandia Baru
Pendidikan  menengah  di  Selandia  baru  berbeda  dengan  di  Indonesia,  khususnya  vokasional untuk di Selandia baru ditempuh selama lima tahun, kalau di Indonesia 3-4 Tahun yakni mulai year 9 (umur 13 tahun), year 10 (14 tahun) disebut Junior School, year 11 (15 tahun), year 12 (16 tahun), year 13 (17 tahun) disebut senior vokasional (Gambar 1).
Gambar 1. Vocational Education Works
Pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru berlangsung dari Tahun 1 sampai dengan Tahun 13 yang dibagi ke dalam 8 Level Kurikulum meliputi: Tahun 1 dan 2 disebut Level 1,
Tahun 2 s.d 5: Level 2,Tahun 4 s.d 7 : Level 3, Tahun 6 s.d 10: Level 4, Tahun 8 s.d 12: Level 5, Tahun 9 s.d 12:Level 6, Tahun 11 s.d 13: Level 7, Tahun 13:Level 8. (Gambar 2).
Gambar 2. Years and Curriculum Levels
Pendidikan kejuruan di Selandia Baru berjalan berdasarkan sejarahnya yang dimulai pada Tahun 1874 telah didirikan sekolah industri untuk orang miskin yang terabaikan, antara Tahun 1902- 1980:  didirikan  Sekolah  Menengah  Teknik,  pada  Tahun  1980-2000  :  dilakukan  inisiatif inisiasi/keunggulan  lokal,  tahun  2013:diterbitkanlah  Jalur  Pendidikan  Kejuruan/Vokasi  Jalur Pendidikan Vokasi Selandi Baru dibagi ke dalam 6 sektor prioritas :1)Sektor Layanan Sosial dan Masyarakat, 2) Sektor Meanufaktur dan Teknologi, 3) Sektor Konstruksi dan  Infrastruktur,
4) Sektor Industri Kreatif, 5) Sektor Industri Utama dan 6) Sektor Industri Layanan. (Gambar 3).
Gambar 3. Jalur Pendidikan Vokasi Selandia Baru
2. Garis Besar Kurikulum Selandia Baru
Sejak dimunculkan pertama kali Kerangka Kurikulum Selandia Baru pada tahun 1993, nautilus (siput) menjadi familiar sebagai simbol dari kurikulum Selandia Baru. Pada dokumen kurikulum Selandia Baru saat ini bentuk dari siput perbaharui. Dalam kehidupan nyata, siput adalah binatang laut dengan kulit yang berbentuk spiral. Kulitnya terdiri dari 30 lapisan. Siput membuat lapisan baru secara berkelanjutan satu demi satu. Perkembangan seperti ini juga terjadi pada tumbuhan seperti  bunga  matahari,  bunga  kol,  siklon  dan  juga  galaksi  kita.  Menurut  puisi  dari  seorang
fisikawan dan penulis; Oliver Wendell Holmes (1809-1994) bahwa kulit spiral dari siput adalah sebuah simbol dari perkembangan intelektual dan spiritual. Dia menyarankan agar orang-orang menumbuhkembangkan  kulit pelindung mereka dan membuangnya saat  tidak  diperlukan lagi: “sebuah pikiran akan dikembangkan oleh sebuah ide baru, tanpa merusak dimensi aslinya Baru adalah revisi  kurikulum  yang  merupakan  hasil  kerja  dari  tim  yang  berkomitmen  untuk menjamin  bahwa  generasi  muda  memiliki  kesempatan  terbaik  mereka  dalam  pendidikan. Kurikulum  terdahulu  diimplementasikan  dari  tahun  1992  adalah  kurikulum  pertama  yang berbasiskan pada fokus luaran tamatan; yaitu serangkaian kurikulum yang mengatur apa yang kita inginkan dari peserta didik untuk mereka ketahui dan dapat dilakukan. Sejak dikeluarkannya kurikulum tersebut tidak ada perlambatan dalam perubahan sosial yang terjadi.
Populasi  penduduk  di  Selandia  Baru  berkembang  dengan  sangat  bervariasi  demikian  pula teknologi  semakin  kompleks.  Sistem  pendidikan  harus  dapat  merespon  tantangan-tantangan tersebut dari waktu ke waktu. Untuk alasan ini, sebuah reviu kurikulum dilaksanakan pada tahun 2000-  2002.  Menindaklanjuti  reviu  ini,  Kabinet  menyetujui  bahwa  kurikulum  nasional  harus direvisi, Sejumlah kelompok melakukan sebuah proses pengembangan yang melibatkan uji coba di  sekolah-sekolah,  kelompok-kelompok  tertentu,  diskusi  online,  penelitian  nasional  dan internasional.  Proses  ini  menghasilkan  publikasi  The  Selandia  Baru  Curriculum:  Draft  for Consultation  2006.  Kementerian  Pendidikan  menerima  lebih  dari  10.000  respon.  Hal  tersebut dianalisa  dan  diberikan  pertimbangan  kapan  dokumen  tersebut  dapat  dituliskan.  Kurikulum Selandia baru adalah pernyataan yang jelas mengenai apa yang penting untuk dipertimbangkan dalam  pendidikan. Hal  tersebut dimulai dengan menetapkan sebuah  visi mengenai pendidikan sepanjang hayat bagi generasi muda sebagai pembelajar yang percaya diri, kreatif, berhubungan dan  secara  aktif  terlibat.  Kurikulum  tersebut  termasuk  sejumlah  prinsip  yang  jelas  yang mendasari  pembuatan  keutusan  mengenai  kurikulum.  Kurikulum  menetapkan  nilai  nilai  yang dikembangkan, dimodelkan  dan dieksplorasi.  Kurikulum tersebut memuat 5  kompetensi  kunci yang  merupakan  aspek  kritis  untuk  keberlanjutan  pembelajaran  dan  partisipasi  yang  efektif dalam masyarakat yang menekankan pada penguatan pendidikan sepanjang hayat.
Kurikulum  Selandia  baru  menekankan  secara  jelas  setiap  area  pembelajaran  mengenai bagaimana  pembelajaran  diatur.  Serangkaian  tujuan  pencapaian  telah  direvisi  secara  hati-hati oleh tim akademik dan guru- guru untuk meyakinkan bahwa kurikulum yang ada terkini, relevan dan luarannya didefiniskan dengan baik untuk peserta didik. Area pembelajaran yang baru dalam kurikulum ini ada pembelajaran bahasa yang ditambahkan untuk mendorong peserta didik untuk berparitisipasi  lebih  aktif  dalam  keberagaman  yang  ada  di  Selandia  Baru,  masyarakat  yang beragam dan komunitas global.

## C. Manajemen Pembiayaan
Menurut  pendapat  Slamet  P.H.,  istilah  manajemen  berbasis  sekolah  berasal  dari  tiga  kata,  yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau berfokus pada. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesinalistik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai  bagi  para  peserta  didik.  Dimana  Mulyasa  menjelaskan  bahwa  dalam  manajemen pendidikan  dikenal  ada  dua  mekanisme  pengaturan,  yaitu  sistem  sentralisasi  dan  system meningkatkan kinerja sekolah. yang terpenting bahwa Hakikat desentralisasi pendidikan adalah “apa dan  kepada  siapa”  (what  a nd  to  whom)  dan  bukan  pada  aturan-aturannya  (regulation).  Dalam tulisannya, A.D Gruaw menjelaskan tentang pengertian MBS adalah: A general definition is easy to produce:  the  transfer of decision-making power  on  management issues  to the school level.7 MBS memberikan konsep kemudahan dalam proses operasional yaitu mentransfer kekuatan pengambilan keputusan tentang isu-isu strategis manajemen menuju level sekolah.
Dalam rangka implementasi MBS, management basie project menjelaskan definisi operasional MBS, sebagai berikut:
1. Dalam  rangka  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  alokasi  dana  kepada  sekolah menjadi  lebih  besar  dan  sumber  daya  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
2. Sekolah  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  perawatan,  kebersihan,  dan penggunaan  fasilitas  sekolah,  termasuk  pengadaan  buku  dan  bahan  belajar.  Hal tersebut pada akhirnya  akan meningkatkan mutu kegiatan  belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
3. Sekolah  membuat  perencanaan  sendiri  dan  mengambil  inisiatif  sendiri  untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
4. Kepala  sekolah  dan  guru  dapat  bekerja  lebih  profesional  dalam  memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.
Dari berbagai pendapat tentang pengertian dan konsep MBS di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen  berbasis  Ketika  model  MBS  dipandang  memiliki  kelebihan  dan  manfaat  terhadap peningkatan kualitas pendidikan, banyak kalangan berpendapat bahkan memberikan nada pesimis apakah  MBS  dapat  diterapkan  dengan  efektif  dan  memberikan  perubahan  kualitas  pendidikan kearah  yang  lebih  baik.  Model  MBS  memiliki  kesamaan  karakteristik  dengan  organisasi  profit. Interaksi antara lembaga yang bertujuan ekonomis (profit oriented) dengan lembaga yang bertujuan sosial (nonprofit oriented) telah terjadi cukup lama baik disadari atau tidak disadari. Salah satu ciri yang  paling  mendasar  dari  profit  eriented  organization  adalah  capaian  kinerja  yang  diukur berdasarkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja.  Sedangkan  nonprofit  oriented  organization  lebih berdasarkan pada tujuan-tujuan yang kurang terukur dan cenderung bersifat jangka panjang. Pada tahap  interaksi  tersebut  nonprofit  oriented  organization  menyadari  pentingnya  model  capaian berdasarkan prinsip kinerja, produktivitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas.

## D. Manajemen sarana dan prasarana
Dalam  hal  ini  Mulyasa  mengatakan  bahwa: “sarana pendidikan  adalah  peralatan  dan perlengkapan  yang  secara  langsung  dipergunakan  dan  menunjang  proses  pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media  pengajaran. 11 Manajemen  sarana  dan  prasarana  dalam  meningkatkan  mutu pembelajaran  di  SD  SPK  New  Zealand  School  Jakarta  memiliki  beberapa  cara  yaitu  dengan melakukan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  dan  penggunaan  sarana  dan prasarana pembelajaran.
a) Mengadakan  ruang  kelas  yang  inovatif  dan  kreatif  yaitu  kelas  yang  proses pembelajarannya  sudah  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Pembelajaran  yang menggunakan teknologi informasi bisa mendorong murid menjadi lebih aktif belajar.
b) Mengadakan  laboratorium  komputer.  Dengan  adanya  laboratorium  peserta  didik  dapat melakukan  pengujian  yang  didukung  dengan  alat-  alat  uji  dan  bahan  uji.  Laboratorium merupakan  tempat  praktik  dan  menguji  suatu  hal  yang  berkenaan  dengan  teori  yang sedang dipelajari dan telah didapat atau dikuasainya.
c) Pengadaan  lapangan,  dengan  adanya  fasilitas  tersebut  menjadikan  peserta  didik melakukan olahraga setiap harinya yang dapat menumbuhkan kesehatan jasmani.
d) Pengadaan  perpustakaan.  Dengan  adanya  fasilitas  tersebut  menjadikan  peserta  didik tertarik untuk mengunjungi perpustakaan dan menanamkan cinta membaca.
e) Pengadaan  ruang  alat-alat  olahraga,  dengan  pengadaan  alat-alat  tersebut  akan memperlancar pembelajaran olahraga.
f) Pengadaan alat-alat tulis, alat-alat praktik kesenian, seperti pensil, penghapus, buku, alat- alat lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran.
g) Pemeliharaan  lingkungan  sekolah  dilakukan  setiap  hari  oleh  petugas  kebersihan  dan  di setiap kelas maupun ruangan diberi tempat sampah. Setiap harinya peserta didik sebelum pulang melaksanakan piket kebersihan kelas.
h) Peserta  didik  sebelum  pulang  dianjurkan  untuk  melakukan  penataan  kerapian perlengkapan kelas.
Dengan  upaya-upaya  di  atas,  diharapkan  SD  SPK  New  Zealand  School  Jakarta  dapat meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pembelajarannya,  sehingga  tahap  demi  tahap  akan semakin  baik,  maju  dan  eksis  serta  menghasilkan  output  maupun  outcome  yang  bermutu. Adanya  peningkatan  sarana  dan  prasarana  tentunya tidak  hanya sekedar peningkatan  akan tetapi  juga  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  seoptimal  maupun  sebaik  mungkin  dalam proses pembelajaran.

## E. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
Konsep School-Based Management (SBM), sebagaimana judul dalam buku di atas, di Indonesia lebih dikenal  dengan  istilah  manajemen  berbasis  sekolah  atau  MBS. Konsep ini baru digulirkan di Indonesia  pasca  Gerakan  Reformasi  Mei  1998  yang  mengakhiri  sistem  sentralistik  dari pemerintah pusat. Pendidikan, sebagai salah satu bidang yang didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah, merupakan hal  yang  mengiringi  otonomi  daerah  yang  diberlakukan.  Pasca implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan mampu mengurangi cengkeraman pusat terhadap sekolah. Konsep MBS, sebenarnya  memiliki  berbagai  konsekuensi  saat  sudah  diimplementasikan  dalam  dunia pendidikan.  MBS,  dalam  bidang  kurikulum,  mendorong  setiap  sekolah  untuk  menyusun kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP).  Setiap  sekolah,  berapapun  jarak  lokasinya dengan  sekolah  lain,  diperbolehkan  memiliki  visi,  misi  dan  program  yang  berbeda  dengan sekolah yang lain. Namun, visi, misi dan program yang dirancang harus tetap dalam kerangka besar  untuk  pencapaian  tujuan  pendidikan nasional.  Pada  bidang  pendanaan,  implementasi MBS  mendorong  setiap  sekolah  untuk  “semakin  cerdas”  dalam  memperoleh  sumber  biaya. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya pemahaman bahwa dunia pendidikan juga menjadi tanggung jawab  masyarakat,  bukan  hanya  pemerintah.  Namun,  konsistensi  Indonesia  untuk mengimplementasikan MBS  patut dipertanyakan. Pada sekolah-sekolah  negeri, independensi pembiayaan dari pemerintah masih belum diwujudkan, terlebih dalam membiayai rutin pendidik dan tenaga kependidikan. Pada sekolah swasta, terlebih sekolah dengan networking mumpuni dalam hal pembiayaan, kewajiban ini bukan menjadi sesuatu hal yang berat.
Secara global, meskipun sudah lebih dari 20 tahun otonomi pendidikan diberlakukan, konsep MBS di Indonesia belum mampu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Terdapat adanya empat pilar  utama  dalam  mensukseskan  implementasi  MBS  di  Indonesia  yang  belum  berjalan  secara maksimal,  yaitu  partisipasi  masyarakat,  transparansi,  kemandirian  dan  kualitas  proses  belajar mengajar.  Dengan  melihat realita tersebut, tidak mengherankan jika MBS di  Indonesia masih berjalan  di  tempat.  Partisipasi  masyarakat  dalam  implementasi  konsep  MBS  mutlak  diperlukan, bahkan sebagai ruh dan substansi. Selain dalam hal pengelolaan, partisipasi  aktif masyarakat dalam mengelola sekolah juga berperan untuk memberikan kesempatan  kepada  siswa  untuk mengembangkan  komitmen  kepada  aksi,  sehingga  mereka  mampu untuk meneliti nilai-nilai insani secara kritis dan menguji nilai-nilai mereka sendiri. Integrasi personal dari nilai-nilai etis dan religius yang mendorong orang berbuat sesuatu, jauh lebih penting daripada kemampuan menghapalkan  fakta  dan  pendapat-pendapat  dari  orang  lain.  Partisipasi  masyarakat  dalam implementasi MBS juga merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Masyarakat merupakan  lingkungan  yang  pertama  dan  utama  bagi  sekolah,  semua  siswa  yang  berada  di sekolah berasal dari  masyarakat  sekitar,  siswa  akan  tinggal  di  sekitar  sekolah  sepanjang  24 jam.  Masyarakat merupakan salah satu sumber pemasukan uang pemerintah, oleh karena  itu masyarakat merupakan aset penting dalam pembangunan, termasuk dalam dunia pendidikan.
F. Isu-isu dalam pendidikan di islandia baru Munculnya  isu-isu  baru  sebagai  konsekuensi  logis  dari  menguatnya  hubungan  ketiga komponen tersebut, seperti hak partisipasi dan kompensasi politik yang mensejahterakan bagi warga  negara,  kebebasan  pers  bagi  perwujudan  demokrasi,  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  pemerintahan  sebagai  prasyarat  penciptaan  clean  government  dan  good governance, dan lain sebagainya. Mendasarkan pada pemikiran tersebut, perlu kiranya dikaji praktik politik dan peran media dalam pembangunan masyarakat sipil. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan keterkaitan antara politik dan media tersebut, dalam arti bagaimana politik tersebut  diwujudkan,  serta  peran  yang  seharusnya  dimainkan  oleh  institusi  media  dalam
perwujudan  masyarakat  sipil,  masyarakat  yang  mandiri  secara  politik,  ekonomi  dan  budaya dalam  pencapaiannya  menuju  masyarakat  yang  lebih  maju,  adil  dan  sejahtera  sebagaimana yang  dicita-citakan  bersama.  Menetapkan  agenda  yakni  merumuskan  problem-problem masyarakat dan menyarankan solusi-solusi alternatifnya. Ini adalah proses terpenting dalam menentukan  kebijaksanaan  umum  Kondisi-kondisi  dalam  masyarakat,  yang  tidak  pernah dirumuskan  sebagai  problem,  dan  karena  itu  tidak  pernah  diberi  usulan-usulan  solusi,  tidak akan  pernah  menjadi  isu-isu  politik.  Di  sisi  lain,  kondisi-kondisi  dalam  masyarakat  yang dirumuskan  sebagai  problem  akan  menjadi  isu  kebijaksanaan.  Pemerintah  akan  terpaksa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Kesimpulan yang dapat diambil yakni nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, nilai-nilai kepercayaan dan tanggungjawab, dan nilai-nilai kerjasama dan kolaborasi dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan  di  Finlandia.  Hal  ini  agaknya  bertentangan  dengan  pelaksanaan  pendidikan  yang ada  di  indonesia  yakni  yang  mengutamakan  persaingan,  adanya  tinggal  kelas  dalam  sistem pendidikan nya. Negara Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelas perangkingan dengan jam  pelajaran  30  jam  perminggu,  mengedepankan  metode problem  solving ,  tidak  membebani peserta  didik  dengan  banyak  tugas  dan kualifikasi guru minimal S2 dengan kualifikasi peserta didik mengikuti pendidikan dasar minimal berusia 7 tahun, sedangkan indonesia menerapkan sistem  tinggal  kelas  dan  perangkingan,  beban  belajar  setiap  minggu  40  jam/minggu, pembelajaran lebih banyak didalam kelas, pemberian hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka,  dan  kualifikasi  guru  minimal  D4  dengan  Kualifikasi  peserta  didik  memasuki  pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikolog profesional).

## B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan saran yakni pemerintah hendaknya  merumuskan  kebijakan  yang  dapat  sistem  pendidikan  negara  lain  yang  telah terbukti berhasil dalam peningkatan pendidikan di negaranya, untuk peneliti selanjutnya agar merancang  sebuah  analisis  komparatif  sistem  pendidikan  yang  ada  pada  negara  Indonesia, negara berkembang,  dan  negara  maju  guna  mencari  formula  sistem  pendidikan  yang  paling tepat  dengan  karakteristik  serta  tantangan  dan  peluang  pendidikan  di  Indonesia.  Dengan demikian,  perspektif  politik  dan  media  dalam  upaya  pembangunan  civil  society  dapat terbentuk melalui model ruang publik Habermas. Dengan sistem politik yang terbuka, politik yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  akan  mampu  menciptakan  sistem  media  yang bebas sebagai perwujudan demokrasi. Media untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya secara  fungsional  dalam menunjang  proses  demokratisasi  dengan  memberikan  ruang  publik yang bebas pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang well informed, educated society berpeluang besar bagi penciptaan masyarakat sipil sebagaimana yang diharapkan tanpa harus vis a vis terhadap negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggoro, S. (2017). Keberhasilan Pendidikan Finlandia.
Blazar,  D.,  &  Kraft,  M.  (2017).  Teacher  and Teaching  Effects  on  Students’ Attitudes  and  Behaviors. Educational  Evaluation  and  Policy  Analysis , 39 (1),  146 – 170.  https://doi.org/DOI:
10.3102/0162373716670260
Charron , N., Ph, D., Givens, T., Luedtke, A., Arregui, J., Creighton, M., … Connell, K. O. (2013). Human Development  Report  2015  Work  for  Human  Development. Public  Health , 27 (6),  1 – 8. https://doi.org/10.1177/0956247815583253
Finland, M. of E. (2015). Ministry of Education 2015.
Finnish  National  Agency For  Education.  (2018).  Education System:  Equal Opportunities to  High Quality Education.
Gagnidze,  A.,  &  Maglakelidze,  S.  (2017).  Competition  on  the  Georgia  Education  Marketplace. International Education Studies , 10 (6), 10 – 22.
Goodill, C.  (2017). An Analysis of the Educational System In Finland and the United States: A Case Study.
Kasihadi, R. (2016). Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju. Jurnal Widyatama , 20 (2), 145 – 151.
Lauen,  D,  L.,  &  Gaddis,  S.  (2016).  Accountability  Pressure,  Academic  Standards,  and  Educational Triage. Educatinal Evaluation and Policy Analysis , 38 (1), 127 – 147.
Liputan6.Com. (2014). Pendidikan di Finlandia Maju Berkat Ki Hajar Dewantara.
Sazali. 2002. Muhammadiyah dan Masyarakat Madani; Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Jakarta Suryadi, Karim. (1999). Media  Massa  dan  Sosialisasai  Politik;  Perspektif  Teori  Belajar  Sosial.  Jurnal  ISKI  edisi Komunikasi Politik. Vol. IV/ Oktober1999.