BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 180

## WAKAF TUNAI SOLUSI ALTERNATIF DALAM RANGKA MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT
Oleh: Fatmah *)

## Abstrak
Artikel  ini  mencoba  menjelaskan  Konsep  Wakaf  Tunai  secara  luas dengan  penekanan  pada  bagaimana  potensi  wakaf  tersebut  dapat  menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat. Perbincangan tentang  wakaf kerapkali diarahkan kepada  wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk  diambil  airnya.  Wakaf  dalam  bentuk benda  bergerak  yang  meliputi uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  HAKI  (Hak  Atas  Kekayaan Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang saat ini cukup  ramai  diperbincangkan  adalah  wakaf  uang  atau  lebih  sering  disebut sebagai  wakaf  tunai.  Wakaf  tunai  dikatakan  dapat  menjadi  alternatif  yang baik  dalam  rangka  memberdayakan  ekonomi  rakyat  yang  dapat  membantu untuk mengurangi kemiskinan.

## Kata kunci: wakaf tunai, ekonomi rakyat, kemiskinan

## Pendahuluan
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  beberapa  waktu  yang  lalu,  hingga  kini masih  menyisakan  dampak  di  Indonesia.  Masalah  kemiskinan  dan kesenjangan  ekonomi  masih  menjadi  agenda  yang  belum  dapat diselesaikan.  Goyangnya  eksistensi  moralitas  para  fakir  miskin  dari kehidupan  yang  aman,  rukun,  dan  damai,  kemudian  cenderung  kepada perampokan,  kerusakan  dan  kezaliman,  bahkan  sampai  terjadi  perbuatan yang  mengancam  jiwa  seseorang  yakni  pembunuhan,  yang  itu  semua disebabkan  oleh  rasa kecemburuan  dan  desakan  kebutuhan  hidup  berupa sandang,  pangan,  dan  papan  sebagaimana  layaknya  orang-orang  yang memiliki ekonomi mapan.
Kenyataan di atas mendorong para pemikir dan pengambil kebijakan di  Indonesia  untuk  mencari  solusi  dari  fenomena  sosial tersebut.  Maka dimulailah meskipun belum sepenuhnya, implementasi dari Sistem Ekonomi Islam.  Sebuah  sistem  ekonomi  alternatif  yang  sebelumnya  hanya berkembang dalam tataran wacana.
*) Dosen Tetap FE UM Surabaya, Alumni S-3 Unair
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006.
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
Diawali  dari  zakat.  Potensi  zakat  di  Indonesia  sangat  besar.  Dilihat dari  perolehan  dana  ZIS  seluruh  Indonesia  pada  awal  tahun  1990-an,  dana ZIS  yang  diperoleh  tercatat  sekitar  Rp  11  miliar,  namun  di  tahun  2000 tercatat lebih dari Rp 250 miliar (Budiman, 2002). Sebuah angka yang cukup signifikan  untuk  menekan  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia.  Zakat idealnya dapat dijadikan sumber pendapatan yang dapat mengangkat harkat dan  martabat  penduduk  miskin  Indonesia  yang  sebagian  besar  adalah muslim. Dukungan dari pemerintah pun telah dibuktikan dengan disahkannya produk hukum berupa Undang-Undang yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Dengan  demikian,  zakat  bila  didukung  oleh  perangkat  perundang- undangan  yang  memadai  serta  pengelolaan  yang  bukan  saja  profesional (melalui  pendekatan  sosio-ekonomi)  tetapi  juga  amanah,  maka  zakat  dapat dijadikan sumber pendapatan oleh negara.
Satu  potensi  besar  lain  yang  tampaknya  hingga  saat  ini  belum  ada kemauan  politik  yang  kuat  dari  pemerintah  untuk  mengimplementasikannya adalah  wakaf,  meskipun  secara  simbolik  disahkannya  UU  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  menandai  kemauan  negara  untuk  memperhatikan permasalahan  sosial  umat  Islam.  Hal  ini  sangatlah  disayangkan,  karena seperti halnya zakat, wakaf juga memiliki potensi besar untuk digali sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia.
Perbincangan  tentang  wakaf  kerapkali  diarahkan  kepada  wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan  sumur  untuk  diambil  airnya. Wakaf  dalam  bentuk  benda  bergerak  yang meliputi  uang,  logam  mulia,  surat  berharga,  kendaraan,  HAKI  (Hak  Atas Kekayaan  Intelektual),  hak  sewa  dan  benda  bergerak  lain  yang  sesuai dengan  syariah,  baru  mengemuka  belakangan.  Di  antara  wakaf  benda bergerak yang saat ini cukup ramai diperbincangkan adalah wakaf uang atau lebih  sering  disebut  sebagai  wakaf  tunai.  Wakaf  tunai  dikatakan  dapat menjadi  alternatif  yang  baik  dalam  rangka  memberdayakan  ekonomi  rakyat yang  dapat  membantu  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Artikel  ini  mencoba menjelaskan  Konsep  Wakaf  Tunai  secara  luas  dengan  penekanan  pada bagaimana  potensi  wakaf  tersebut  dapat  menjadi  solusi  alternatif  dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat.

## Pengertian Wakaf
Wakaf  diambil  dari  kata waqafa yang  menurut  bahasa  berarti menahan  atau  berhenti.  Dalam  hukum  Islam,  wakaf  berarti  menyerahkan suatu  hak  milik  yang  tahan  lama  (zatnya)  kepada  seseorang  atau nadzir (penjaga  wakaf),  baik  berupa  perorangan  maupun  badan  pengelola  dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Sudarsono, 2004).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 182
Menurut  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf disebutkan bahwa  wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu:
1. Waqif ,  orang  yang  melakukan  perbuatan  wakaf,  hendaklah  dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertekan jiwanya.
2. Mauquf ,  harta  benda  yang  akan  diwakafkan,  harus  jelas  wujudnya  atau zatnya  dan  bersifat  abadi.  Artinya,  bahwa  harta  itu  tidak  habis  sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. Mauquf’Alaih , sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  wakaf khairy dan  wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah  wakaf  dimana  wakifnya  tidak  membatasi  sasaran wakafnya  untuk  pihak  tertentu  tetapi  untuk  kepentingan  umum. Sedangkan  wakaf dzurry adalah  wakaf  dimana  wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
4. Shigot , pernyataan pemberian wakaf. Ulama sepakat bahwa akad wakaf hanya membutuhkan ijab saja jika untuk wakaf yang ditujukan bagi pihak yang tidak tertentu ( ghoiru mu’ayyan ). Adapun wakaf yang ditujukan bagi pihak  tertentu  ( mu’ayyan )  ulama  berbeda  pendapat.  Menurut  Mahzab Hanafi  dalam  keadaan  seperti  itu  wakaf  hanya  membutuhkan  ijab  saja. Sedangkan  menurut  Mahzab  Syafi’i  dan  Mahzab  Maliki  masih mensyaratkan adanya ijab dan qobul.

## Konsep Wakaf Tunai
Wakaf  tunai  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok orang,  dan  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai  (Tim Departemen  Agama  RI,  2004).  Hukum  mewakafkan  uang  tunai  merupakan permasalahan  yang  diperdebatkan  di kalangan  ulama  fiqih.  Hal  ini disebabkan  karena  cara  yang  lazim  dipakai  oleh  masyarakat  dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah,  gedung,  rumah,  dan  semacamnya  (wakaf  dalam  bentuk  benda  tidak bergerak).  Oleh  karenanya,  seperti  dinyatakan  Sudarsono  (2004)  sebagian ulama  kurang  menerima  ketika  ada  di  antara  ulama  yang  berpendapat bahwa  hukumnya  mewakafkan  uang  adalah  boleh.  Adapun  alasan  ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang adalah: 1. Dengan  uang  sebagai aset  wakaf,  maka  penggunaannya  akan berhubungan dengan praktek riba.
2. Bahwa  uang  bisa  habis  zatnya  sekali  pakai.  Uang  hanya  bisa dimanfaatkan  dengan  membelanjakan  sehingga  bendanya  lenyap, sedangkan  inti  ajaran  wakaf  adalah  pada  kesinambungan  hasil  dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda  yang  akan  diwakafkan  itu  adalah  benda  yang  tahan  lama,  tidak habis dipakai.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
3. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah dalam  transaksi  jual  beli, bukan  untuk  ditarik  manfaatnya  dengan mempersewakan zatnya.
Di  Indonesia,  dalam  hal  wakaf  tunai  pada  tanggal  11  Mei  2002 Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  menetapkan  fatwa  sebagai berikut:
1. Wakaf uang ( Cash Waqaf / Waqf al-Nuqud ) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
Sumber hukum wakaf tunai:
1. Firman Allah SWT
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang sempurna),  sebelum  kamu  menafkahkan  sebahagian  harta yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran (3): 92)
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih  yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir,  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas  (kurnia- Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak  mengiringi  apa  yang  dinafkahkannya itu  dengan  menyebut-
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 184
nyebut  pemberiannya  dan  dengan  tidak  menyakiti  (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada  kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah (2): 261-262)
2. Hadits Nabi saw
“Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  ra  bahwa  Umar  bi  al-Khaththab  ra memperoleh  tanah  (kebun)  di  Khaibar,  lalu  ia  datang  kepada  Nabi saw  untuk  meminta  petunjuk  mengenai  tanah  tersebut.  Ia  berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah  saya  peroleh  harta  yang  lebih  baik  bagiku  melebihi  tanah tersebut,  apa  perintah  Engkau  (kepadaku)  mengenainya?”  Nabi saw  menjawab:  “Jika  mau,  kamu  tahan  pokoknya  dan  kamu sedekahkan (hasil)-nya.”
Ibnu  Umar  berkata,  “Maka,  Umar  menyedekahkan  tanah  tersebut, (dengan  mensyaratkan)  bahwa  tanah  itu  tidak  dijual,  tidak dihibahkan,  dan  tidak  diwariskan.  Ia  menyedekahkan  (hasil)-nya kepada  fuqara,  kerabat,  riqab  (hamba  sahaya,  orang  tertindas), sabilillah,  ibnu  sabil,  dan  tamu.  Tidak  berdosa  atas  orang  yang mengelolanya  untuk  memakan  dari  (hasil)  tanah  itu  secara  ma’ruf (wajar)  dan  memberi  makan  (kepada  orang  lain)  tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”
Rawi  berkata,  “Saya  menceritakan  hadits  tersebut  kepada  Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ ghaira muta’tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)’.” (HR. Al-Bukhari)

## 3. Pendapat Ulama

## Pendapat Imam al-Zuhri
Mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf’alaih.

## Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi
Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-Urfi berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud ra: “Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin  maka  dalam pandangan  Allah  adalah  baik,  dan  apa  yang  dipandang  buruk  oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”
Pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi’i “Abu  Tsaur  meriwayatkan  dari  Imam  al-Syafi’i  tentang  kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352

## Praktik Wakaf Tunai di Indonesia
Dari hasil penelitian Tim Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  (Najib dan  al-Makassary,  2006),  wakaf  dalam  bentuk  uang  terbagi  ke  dalam  dua kategori  yaitu  wakaf uang sebagai pengganti barang  dan  wakaf uang untuk dijadikan  modal  dimana  nilai  uangnya  sendiri  dijamin  kelestariannya  ( cash waqf ).  Wakaf  uang  untuk  pengganti  barang  lazim  dipraktikkan  di  Indonesia seperti  dalam  kegiatan  pembangunan  masjid,  madrasah,  dan  pesantren. Artinya,  pembangunan  masjid,  madrasah,  atau pesantren,  biasanya  hasil dari  gotong  royong  masyarakat  baik  dalam  bentuk  materiil  seperti  dengan memberi  wakaf  barang  bangunan  atau  uang  yang  kemudian  dibelikan barang, ataupun dalam bentuk tenaga.
Berkaitan dengan wakaf uang untuk dijadikan modal dan nilai pokok uang  tersebut  tetap  dijamin  kelestariannya,  meskipun  baru  dibolehkan beberapa  tahun  belakangan  (pasca  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tahun 2002),  dalam  praktiknya  sudah  ada  18% nazhir yang  pernah mempraktikkannya.  Selain  itu,  cukup  banyak  juga nazhir (33%)  yang menyatakan bersedia mempraktikkan wakaf uang tersebut.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  wakaf  uang  memiliki  peluang untuk dikembangkan sehingga wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan wakaf uang, seseorang yang ingin  berwakaf  tidak  harus  mengeluarkan  uang  banyak.  Sebagai  contoh, seseorang  bisa  mewakafkan  satu  pohon  jati  dengan  memberikan  uang senilai Rp 25,000,- seperti yang telah dilakukan Pesantren Al-Zaitun. Selain itu,  wakaf  uang  juga  bisa  berwujud  harta  lancar  yang  penggunaannya sangat fleksibel sehingga bisa berbentuk modal finansial yang bisa disimpan di bank-bank dan bisa pula berbentuk saham perusahaan.

## Keadilan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Islam
Ajaran Islam pada dasarnya adalah ajaran tauhid, yakni ajaran yang senantiasa meng-Esakan Allah SWT, dan senantiasa mengakui bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan-Nya. Ajaran tauhid yang meng-Esakan Allah SWT  melahirkan  satu  pengertian  bahwa  manusia  seluruhnya  merupakan satu  keluarga.  Al-Qur’an  menyebutkan  bahwa  umat  Islam  seluruhnya diciptakan dari satu orang, keanekaragaman manusia dari segala aspeknya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.
Firman Allah SWT:
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 186
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  menciptakan langit  dan  bumi  dan  berlain-lainan  bahasamu  dan  warna  kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”
Ajaran  Islam  menekankan  agar  kemiskinan  itu  dikurangi  bahkan harus  dihilangkan.  Setiap  manusia  dapat  hidup  sebagaimana manusia  layaknya,  baik  itu  secara  individu  maupun  kelompok masyarakat. Rasulullah saw bersabda: “Orang  mukmin  yang  satu  dengan  orang  mukmin  yang  lain  ibarat satu bangunan,  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  saling memperkokoh.”
“Persaudaraan  dan  kasih  sayang  di  antara  semua  orang  beriman ibarat  satu  tubuh.  Bila  salah  satu  anggota  badannya  merasakan sakit,  maka  seluruh  badan  yang  lain  turut  merasakan  sakit  karena demam dan tidak dapat tidur.” (HR. Al-Bukhari)
Islam  juga  mendorong umat  manusia  agar  selalu  berkasih  sayang dan  mengeluarkan  sebagian  dari  harta  kekayaannya  untuk  orang  lain  yang membutuhkan.  Islam  menganjurkan  pada  umatnya  supaya  memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya dalam mencari dan mendapatkan  rezeki, sama  sekali  tidak  terbatas  pada  usaha  untuk mencukupi  perut  sendiri  saja,  akan  tetapi  juga  turut  serta  dalam  usaha- usaha mencukupi kebutuhan hidup manusia yang lain.
Islam  juga  menekankan  agar  manusia  mengenal  kehormatan  dan harga  diri,  memberi  kesempatan untuk  dapat  meningkatkan  martabatnya dengan menempuh jalan hidup yang mandiri dan terhormat. Oleh sebab itu, Islam  menetapkan  berbagai  kewajiban  khusus,  baik  yang  bersifat  individu maupun  sosial.  Di  samping  itu,  Islam  juga  mempersamakan  segenap umatnya  dalam  hak  dan  kewajiban  serta  saling  bantu-membantu  dalam memikul  tanggungjawab  bersama  dengan  usaha  menegakkan  keadilan tanpa  adanya  diskriminasi  apapun,  tanpa  memandang  asal  keturunan, perbedaan kedudukan sosial, jenis kebangsaan dan warna kulit.
Persoalan yang perlu dikritisi dalam wacana keadilan sosial menurut Islam  adalah  kurangnya  pembahasan  mengenai  strategi  pencapaian keadilan sosial. Meskipun filantropi Islam dinilai sebagai instrumen keadilan sosial,  namun  tidak  jelas  bagaimana  strategi  agar  instrumen  ini  bekerja secara efektif. Hal ini mengingat tradisi filantropi Islam  yang berkembang di masyarakat  muslim,  khususnya  di  Indonesia,  masih  belum  bergeser  dari fungsi keagamaan dan santunan semata. Padahal sebuah perubahan sosial ke  arah  yang  lebih  adil tidak  cukup  diselesaikan  dengan  santunan  ataupun slogan  semata.  Oleh  sebab  itu  strategi  keadilan  sosial  yang  dikemukakan oleh  para  pemikir  filantropi  dewasa  ini  dapat  dipertimbangkan  untuk menjadikan  wakaf  dan  filantropi  Islam  lainnya  benar-benar  kendaraan bagi keadilan sosial.
Sejarah  telah  mencatat  bahwa  perjuangan  Rasulullah  saw,  lebih berpihak  kepada  golongan  yang  lemah,  baik  dalam  memenuhi  tuntutan kemerdekaan  pribadinya  dari  perbudakan  maupun  dalam  tuntutan kebutuhan ekonomi sosial untuk hidup secara wajar. Dalam
memperjuangkan  ketertindasan  ekonomi  umat  Islam,  Rasulullah  saw memfungsikan  wakaf  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memerangi kemiskinan.  Hadis  Nabi  dan  praktik  para  sahabat  menunjukkan  bahwa wakaf  sesungguhnya  bagian  dari  ajaran  Islam  yang  sah.  Wakaf  dalam bentuknya  yang  masih  sederhana  telah  dipraktikkan  oleh  para  sahabat berdasarkan petunjuk Nabi.
“Salah satu hadis yang dikaitkan dengan wakaf adalah hadis Shahih  Muslim  yang  berbunyi:  Rasulullah  saw  bersabda: “Jika  Anak  Adam  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  amal baiknya  kecuali  tiga  perkara:  sedekah  yang  mengalir ( sadaqa jariya ), ilmu yang bermanfaat serta anak saleh yang mendoakannya.” Riwayat  Jabir  menyebutkan  bahwa  semua  sahabat  Nabi yang mampu telah mempraktikkan wakaf.
Sekalipun  kemiskinan  merupakan sunnatullah dalam  kehidupan manusia  di  alam  dunia,  namun  paling  tidak  harus  ada  upaya  untuk mendominasi  kehidupan  kelompok  orang-orang  yang  ekonominya  mapan sesuai  dengan  kebutuhannya.  Untuk  membawa  manusia ke  jalan  Tuhan, satu  faktor  yang  sangat  penting  adalah  memberantas  kemiskinan.  Orang- orang  yang  hidupnya  mengalami  tekanan-tekanan  sosial  ekonomi,  sangat mudah  menimbulkan  inspirasi  tentang  kejahatan.  Di  suatu  negara  yang rakyatnya lebih banyak hidup dalam keadaan melarat, maka negara itu akan mudah  dijangkiti  penyakit  krisis  akhlak  dan  menjadi  tanah  yang  subur  bagi perbuatan tidak bermoral.
Dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan,  menghilangkan  jurang pemisah  antara  si  kaya  dan  si  miskin,  ada  tiga  hal  pokok yang  harus ditempuh:
1. Kewajiban setiap individu
Kewajiban  setiap  individu  tercermin  dalam  kewajiban  bekerja  dan berusaha.  Kewajiban  ini  merupakan  cara  pertama  dan  utama  yang ditekankan  dalam  Al-Qur’an,  karena  dengan  begitu,  kehidupan  serba kekurangan dapat berubah menjadi kehidupan yang lebih baik.
Dalam  Al-Qur’an  dijelaskan  bahwa  konsep ke  depan  setiap  kelompok  atau individu  terletak  pada  sistem  kerja  kerasnya,  sebagaimana  tertuang  dalam surat ar-Ra’d ayat 11 berikut ini:
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 188
“Bagi  manusia  ada  malaikat-malaikat  yang  selalu  mengikutinya bergiliran,  di  muka  dan  di  belakangnya,  mereka  menjaganya  atas perintah  Allah.  Sesungguhnya  Allah  tidak  mengubah  keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri  mereka  sendiri.  Dan  apabila  Allah  menghendaki  keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
2. Kewajiban orang lain
Al-Qur’an  mewajibkan  kepada  setiap  muslim  untuk  berpartisipasi menanggulangi  kemiskinan  sesuai  dengan  kemampuannya.  Bagi  yang tidak  memiliki  kemampuan  material,  minimal  dia  dapat  merasakan, memikirkan dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi. Namun yang penting  untuk  diperhatikan  adalah  menggantungkan  penanggulangan problem  kemiskinan  semata-mata  kepada  orang  lain  dengan mengharapkan  sumbangan  sukarela  tanpa  adanya  upaya  untuk meningkatkan  kehidupan  diri,  akan  menyebabkan  tidak  akan tercapainya  suatu  kehidupan  yang  berpindah  dari  pola  mengharapkan uluran tangan orang lain.
3. Kewajiban pemerintah
Pemerintah  juga  berkewajiban  mencukupi  setiap  kebutuhan  warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah.

## Wakaf Tunai: Solusi Alternatif Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi
Rakyat
Menurut  Miriam  Hoexter  dalam  Najib  (2006), dari  berbagai  bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi hukum yang berkembang secara penuh. Dalam Islam pada awalnya semua  bentuk  kedermawanan  berada  dalam  payung  sedekah  ( sadaqat ). Pada  sekitar  abad  ke-8 dan  9,  muncul  pemaknaan  yang  membedakan berbagai  macam  bentuk  derma,  misalnya hiba (pemberian)  atau waqf (wakaf).  Zakat  dipandang  sebagai  kewajiban  keagamaan  dan  merupakan salah satu pilar Islam. Sedekah dalam perkembangannya mengacu kepada sedekah-sedekah  sukarela  dan  dalam  jumlah  kecil,  biasanya  diserahkan kepada para kaum papa.
Sedangkan  wakaf  diinstitusionalisasi  dan  diatur  secara  hukum. Karenanya,  wakaf  merupakan  salah  satu  lembaga  filantropi  yang  dapat tumbuh menjadi bentuk filantropi Islam yang paling populer.
Ini dimungkinkan karena, menurut Hoexter, popularitas dan regulasi wakaf  dapat  dengan  mudah  dikaji  sebagai  konsep  karitas  yang  terpadu dalam institusi, cara beroperasi, dan bentuk-bentuk spesifiknya, dibandingkan dengan berbagai organisasi filantropi dalam budaya lain.
Di  Indonesia,  praktik  wakaf  disinyalir  telah  ada  sejak  masuknya Islam  ke  nusantara,  terutama  setelah  berdirinya  kerajaan-kerajaan  Islam. Namun, aktivitas wakaf baru terlihat nyata di sekitar akhir abad ke 15 M dan awal abad ke 16 M. Dewasa ini berbagai peninggalan wakaf tersebar luas di berbagai  kota  di  penjuru  tanah  air.  Selain  wakaf  pendidikan  yang  cukup sukses,  secara  umum  wakaf  lebih  banyak  didedikasikan  sebagai  cerminan penghambaan  seorang  Muslim  kepada  Tuhannya;  ini  didorong  oleh  motif mendambakan  rumah  di  surga-seperti  diisyaratkan  dalam  hadis,  “barang siapa  membangun  masjid  di  dunia,  maka  Tuhan  akan  membuatkan  istana untuknya  di  surga”.  Akibatnya,  wakaf  yang  ada  lebih  berwujud  tanah  dan masjid dan yang dipatrikan untuk kepentingan keagamaan.
Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Memang, saat ini wakaf benda  bergerak  telah  diakomodir  dalam  UU  Wakaf  No.  41  tahun  2004 seperti  disebut  dalam  Pasal  16 ayat  3.  Meski  begitu,  dalam  literatur  fikih sendiri  banyak  silang  pendapat  dalam  wakaf  benda  bergerak  terutama wakaf tunai karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan.
Di  Indonesia,  kerangka  fikih  yang  dianut  masyarakat  lebih  dekat dengan  bangunan  fikih  Mazhab  Syafi’i  yang  lebih  kaku  dalam  memahami berbagai  persoalan  wakaf.  Dalam  hal  wakaf  uang,  misalnya,  mazhab  ini cenderung  berkeberatan  karena  uang  dianggap  tidak  lestari  dan  cepat habis.  Walaupun  lebih  berlandaskan  Mazhab  Syafi’i,  masyarakat  terutama pengelola  wakaf,  pada  tingkat  tertentu,  lebih  terbuka  untuk  membangun perspektif  fikih  yang  lebih  adaptif  dengan  perubahan.  Mereka  umumnya memandang positif pembaruan fikih wakaf. Mereka termasuk Majelis Ulama Indonesia  setuju  dengan  pandangan  fikih  kontemporer  yang  membolehkan wakaf uang ( cash waqf ).
Indonesia  memiliki  penduduk  Muslim  paling  besar  di  dunia.  Namun sayang,  upaya  pengentasan  kemiskinan  melalui  pengembangan  usaha mikro  belum  dilakukan  dengan  sepenuh  hati  oleh  seluruh stakeholders secara bersamaan.
Beberapa  program  yang  pernah  dicanangkan,  sering  kandas  di tengah jalan. Sebagai contoh, program Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya  Masyarakat  (PBHK)  yang  digagas  Bank  Indonesia.  Sejak  dirintis pada tahun 1989 hingga tahun 2001, program tersebut berjalan baik.
Kegiatan  ini  terlaksana  di  23  provinsi  dan  mampu  membantu 1.026.810 kepala keluarga. Total kredit yang disalurkan Rp. 331 miliar serta memobilisasi  tabungan  beku  (akumulasi)  Rp.  29,5  miliar.  Tingkat pengembalian kredit program ini 97,3 persen.
Sayangnya,  UU  Bank  Sentral  No.  23/1999  memasung  kegiatan  ini. Program  tersendat  lantaran  merujuk  UU  tersebut  Bank  Indonesia  tidak diperkenankan  lagi  menjalankan  kredit  program.  Padahal  menelisik  kondisi negara  tetangga,  program  ini  juga menuai  sukses.  India  misalnya  sukses melayani 20 juta masyarakat mikro (Gamal, 2007).
Islam,  sebagai  agama  yang  paling  banyak  penganutnya  di Indonesia, dalam ibadah ritual sholat, mengajarkan bahwa sholat berjamaah jauh  lebih  mulia  daripada  sholat  yang  dilakukan  secara  individu  bernilai ibadah  satu,  namun  jika  berjamaah  nilainya  menjadi  27  untuk  seorang individu. Tak hanya itu, sholat berjamaah melahirkan sinergi.
Ritual  sholat  melambangkan  bahwa  sesuatu  yang  dilakukan bersama  menghasilkan  nilai  lebih  bukan  hanya  kepada  masing-masing individu,  tapi  juga  kepada  seluruh  jamaah  sebagai  sebuah  komunitas. Demikian pula dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerja sama ekonomi, nilai kejamaahan diwujudkan dalam bentuk kemitraan sejajar antar- stakeholders .
Untuk  itu  kemitraan  menjadi  wahana  mutlak  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Kemitraan  diartikan  sebagai  kerja  sama  antara pemilik modal dan orang yang memiliki keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan  prinsip  saling  memerlukan,  saling  memperkuat,  dan  saling menguntungkan.
Penggunaan  sistem  kemitraan  dengan  nilai-nilai  kejamaahan diharapkan  mampu  menanggulangi  permasalahan  modal  dan  peluang usaha  yang  terjadi  selama  ini.  Kejamaahan  menyuburkan  kemampuan wirausaha  masyarakat  miskin.  Sehingga,  usaha  kecil  dan  mikro  mampu menyumbang kepada output, lapangan kerja, dan distribusi pendapatan.
Pentingnya  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan selaras  menjadi  kepedulian  para  pengelola  lembaga  wakaf  di  Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi  salah  satu  lembaga  masyarakat  sipil  alternatif  yang  bergandengan tangan  dengan  organisasi  masyarakat  sipil  lainnya  dalam  menyelesaikan persoalan  bangsa.  Harapan  ini  amat  wajar  dialamatkan  kepada  lembaga wakaf,  mengingat  ia  merupakan  lembaga endownment masyarakat  Muslim yang  telah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  dari  generasi  ke generasi.
Harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana  publik.  Karena  dana  wakaf  dihimpun  dari  masyarakat  luas  yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan.
Wakaf  seyogyanya  di  manfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat luas  pula.  Karena  itu,  agar  pemanfaatan  wakaf  untuk  kepentingan  luas maksimal,  pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  profesional,  transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
191
Karena  itu,  lembaga  pengelola  wakaf  tunai  seyogyanya  memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
3. Mampu  untuk  mendistribusikan  hasil/keuntungan  dari  investasi  dana wakaf
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan beneficiary , misalnya rekening dan peruntukannya
5. Lembaga  pengelola  wakaf  tunai  hendaknya  dipercaya  oleh  masyarakat dan kinerjanya  dikontrol sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.
Lembaga  yang  dapat  dipercaya  dan  memenuhi  kriteria  untuk mengelola  wakaf  tunai  adalah  perbankan  syariah  bekerjasama  dengan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  dan  institusi  lainnya  seperti digambarkan dalam skema berikut ini:
WAKIF BANK SYARIAH
MAUQUF’ALAIH SINERGI LKMS PEMBIAYAAN KELOMPOK USAHA MIKRO & KECIL RUGI LABA LEMBAGA PENJAMIN PROGRAM KEMITRAAN SYARIAH
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 192
Keterangan: Program Kemitraan Syariah dilakukan bersama-sama antara:
1. Pemerintah
2. Kelompok Usaha Besar dan Menengah
3. Lembaga Keuangan Syariah
4. Ulama
5. Tim Pendampingan (pengembangan manajemen, usaha, dan pasar)

## Penutup
Wakaf  merupakan  salah  satu  lembaga  penting  dalam  sistem  sosio- ekonomi  Islami.  Banyak  lembaga,  organisasi  dan  bahkan  fasilitas infrastruktur  yang  dibangun  dari  properti  wakaf.  Posisi  pentingnya  wakaf adalah  pada  bentuk  properti  yang  didonasikan  dan  dapat  digunakan  untuk segala macam keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum.
Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Memang, saat ini wakaf benda  bergerak  telah  diakomodir  dalam  UU  Wakaf  No.  41  tahun  2004 seperti  disebut  dalam  Pasal  16  ayat  3.  Meski  begitu, dalam  literatur  fikih sendiri  banyak  silang  pendapat  dalam  wakaf  benda  bergerak  terutama wakaf  tunai  karena  dinilai  tidak  memenuhi  unsur  kekekalan.  Di  Indonesia, masyarakat  terutama  pengelola  wakaf,  pada  tingkat  tertentu,  lebih  terbuka untuk  membangun  perspektif  fikih  yang  lebih  adaptif  dengan  perubahan. Mereka  umumnya  memandang  positif  pembaruan  fikih  wakaf.  Mereka termasuk  Majelis  Ulama  Indonesia  setuju  dengan  pandangan  fikih kontemporer yang membolehkan wakaf uang ( cash waqf ).
Pentingnya  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan selaras  menjadi  kepedulian  para  pengelola  lembaga  wakaf  di  Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi  salah  satu  lembaga  masyarakat  sipil  alternatif  yang  bergandengan tangan  dengan  organisasi  masyarakat  sipil  lainnya  dalam  menyelesaikan persoalan  bangsa.  Harapan  ini  amat  wajar  dialamatkan  kepada  lembaga wakaf,  mengingat  ia  merupakan  lembaga endownment masyarakat  Muslim yang  telah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  dari  generasi ke generasi.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 193

## REFERENSI
Asytuti, Rinda. 2006. Wakaf Tunai dan Perbankan Syariah . Majalah Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 8. Budiman, Budi. 2002. Potensi Dana ZIS  Sebagai Instrumen  Ekonomi Islam:
Dari Teori dan Implementasi Manajemenny a . Proceedings Simposium  Nasional  I  Sistem  Ekonomi  Islami,  13-14  Maret  2002, Yogyakarta.
Fitrianto,  Achmad  Room.  2006. Wakaf  Saham  Satu  Bentuk  Internalisasi Biaya  Eksternal  Perusahaan. Akademika:  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume 18, Nomor 2, Maret. Gamal, Merza. 2007. Bersama Mengentaskan Kemiskinan . Majalah Sharing. Edisi Maret.
Keputusan  Fatwa  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Wakaf Uang . Ditetapkan  Tanggal  11  Mei  2002.  Majelis  Ulama  Indonesia, Jakarta. Najib,  Tuti  A.  dan  al-Makassary,  Ridwan  (Editor).  2006. Wakaf,  Tuhan,  dan Agenda  Kemanusiaan:  Studi  tentang  Wakaf  dalam  Perspektif Keadilan  Sosial  di Indonesia . Center  for  the  Study  of  Religion  and Culture  (CSRC)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah, Jakarta. Sari,  Elsi  Kartika.  2006. Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf . PT  Grasindo, Jakarta. Sudarsono,  Heri.  2004. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi dan Ilustrasi . Edisi Kedua. Ekonisia, Yogyakarta. Tim Departemen Agama RI, 2004. Pedoman Pengelolaan dan Wakaf Tunai . Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf,  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji, Jakarta. Tohirin,  Achmad.  2002. Kontribusi  Pengembangan  Wakaf  (Tunai)  di Indonesia . Proceedings  Simposium  Nasional  I  Sistem  Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.