## PENETAPAN PERWALIAN ANAK TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN ORANG TUA MENJUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR KARENA PEWARISAN

## Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: zulfa@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  determination  of  guardianship  related  to  the  responsibility  of  parents selling the assets of minors due to inheritance. The research problems proposed in this thesis deal with  the  implementation  and  accountability  of  parents  in  selling  the  assets  of  minors  due  to inheritance, the basic considerations of the judge related to the stipulation of guardianship of minors as a condition for making the sale and purchase deed of land rights in terms of accountability.This study  used  empirical  juridical  research,  which  is  a  method  of  procedure  used  to  solve  research problems  by  examining  secondary  data  first  and  then  proceed  by  conducting  research  on  primary data in the field. This empirical juridical approach was intended to clarify the problems under study with the results obtained in the legal and reality aspects involving the judicial review in determining the guardianship of children related to the responsibility of parents selling the assets of minors due to inheritance. The analysis technique used in this research was descriptive analysis technique.The results of this study show that the regulation regardingthe guardianship of children in Indonesia is effective  as  a  reference  in the  management  of  minors  which  is  the  responsibility  of  guardianship. This raises the position and responsibility that must be borne by a custody in carrying out his/her duties as well as losses incurred due to mistakes or negligence. The custody can be appointed by a parent who exercises the authority of the parent or custody and can be taken from the child’s family or  other  adult  person  who  can  think  healthy,  fairly,  honestly,  behave  and  respect  the  religion  and beliefs of the child.
Keywords: determination  of  guardianship;  parental  responsibility;  deed  making  of  sale  and purchase.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang penetapan perwalian anak terkait pertanggungjawaban orang tua menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan. Permasalahan yang diambil dari penulisan tesis  ini  mengenai  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  orangtua  dalam  menjual  harta  anak  di bawah  umur  karena  pewarisan,  dasar  pertimbangan  hakim  terkait  penetapan  perwalian  anak  di bawah  umur  sebagai  syarat  pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas  tanah  karena  dari  segi pertanggungjawaban.Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan penelitian  terhadap  data  primer  dilapangan.  Pendekatan  yuridis  empiris  ini  dimaksudkan  untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut tinjauan yuridis dalam penetapan perwalian anak terkait pertanggungjawaban  orang  tua  menjual  harta  anak  di  bawah  umur  karena  pewarisan.  Teknik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  deskriptif.Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perwalian anak yang berlaku di Indonesia sangat efektif
untuk menjadi acuan dalam hal pengurusan anak yang masih di bawah umur adalah tanggung jawab perwalian.  Hal  ini  menimbulkan  kedudukan  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dipikul  oleh  seorang Wali  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya.
Kata kunci : Penetapan Perwalian; Pertanggungjawaban Orang Tua; Pembuatan Akta Jual beli.

## A. Pendahuluan
Anak  merupakan  karunia  yang  diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  orang tuanya. Setiap anak tidak hanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga, namun juga  berkembang  ditengah  masyarakat.  Kelahiran  seorang  anak  menimbulkan  hak  dan kewajiban  yang  dimilikinya  sebagai  subjek  hukum  bahkan  sebelum  anak  tersebut dilahirkan.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa anak  yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan, bilamana  juga  kepentingan  anak  menghendakinya.  Perhatian  terhadap  anak  sudah  lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.
Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Artinya  bahwa  seorang  anak  adalah  termasuk  dalam subyek dan warga negara berhak atas perlindungan hak konstitusional dan serangan orang lain.
Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa  pengaruh  dan  akibat  hukum  kepada  lingkungannya,  terutama  dengan  orang yang terdekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya  hak  dan  kewajiban  bagi  dirinya  dan  orang  lain  serta  timbulnya  hubungan hukum  antara  anak  dan  orang  tua,  kerabat  dan  masyarakat  lingkungannya.  Terjadinya proses  waris  mewarisi  antara  pewaris  dengan  ahli  waris  adalah  apabila  terjadi  kematian pada diri pewaris. Kematian pada diri pewaris tersebut merupakan persyaratan utama dan merupakan  pembeda  proses  perpindahan  harta  dalam  bentuk  kewarisan  dengan perpindahan  harta  dalam  bentuk  kewarisan.  Perpindahan  harta  seseorang  dalam  bentuk kewarisan, harus ada tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.
Menurut  hukum  Indonesia  seorang  wali  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  dan harta  benda anak  yang  di  bawah  perwaliannya,  termasuk  warisan.  Ada  perbedaan  antara perwalian harta warisan anak di bawah umur dengan hak perwalian anak di bawah umur akibat  perceraian.  Dalam  hal  terjadinya  perceraian  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak terus berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perwalian terhadap anak. Perwalian baru
akan muncul apabila kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang  tua  si  Anak  atau  karena  kekuasaan  orang  tua  tersebut  dicabut  berdasarkan keputusan  pengadilan.  Kekuasaan  salah  satu  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  apabila salah  satu  atau  keduanya  telah  melalaikan  kewajibannya  terhadap  anaknya  atau berkelakuan  sangat  buruk.  Permohonan  pencabutan  kekuasaan  orang  tua  tersebut  dapat dilakukan  oleh  salah  satu  dari  orang  tua  terhadap  orang  tua  lain  (Ibu  kepada  Bapak  si Anak atau Bapak terhadap Ibu si Anak, kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si anak yang sudah dewasa).
Pernikahan  yang  berakhir  dengan  perceraian tidak selalu berakhir dengan kelegaan, sebaliknya  bahkan  terjadi  perselisihan  baru  menyangkut  masalah  hak  asuh  anak.  Akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan. Untuk itu menurut hukum perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali bagi mereka. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa bubarnya perkawinan, maka hilanglah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan  benda  atau  kekayaan  anak  tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang.(Ali Afandi, 2004)
Masalah mengenai perwalian ini, bagi Warga Negara Indonesia Asli berlaku hukum adatnya  masing-masing  seperi  yang  tercantum  dalam  Stb.tahun  1931  Nomor.53.  Bagi Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Cina  dan  keturunan  Eropa,  telah  berlaku  ketentuan perwalian  seperti  tercantum  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata.(Sudarsono, 2005) Pada umumnya dalam praktek dipengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri. Dalam  hal  ini  harus  memilih, apakah  dia  akan  ikut  kepada ibunya  ataukah  memilih  ikut pada  bapaknya  sebagai  wali  bagi  sianak.    Dengan  demikian  ini  terjadi  maka  putusan pengadilanlah  yang  menentukan  siapakah  yang  lebih  berhak  menjadi  wali  dari  si  anak tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak  sebagai  ahli  waris  terdapat  dalam  Pasal  2 KUHPerdata  bahwa “Anak  yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap telah  lahir,  setiap  kali  kepentingan  si  anak  menghendakinya.” Dan  Pasal  836 KUHPerdatabahwa “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada
pada  saat  warisan  itu  dibuka,  dengan  mengindahkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  Kitab Undang Undang ini.”

## B. METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu suatu  pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  data  primer  dan  data sekunder  berupa  hukum  positif.(Sorjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  2007)  Pendekatan yuridis  ini  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan terkait  dengan  penetapan  perwalian  anak  terkait  pertanggung  jawaban  orang  tua menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan. Sedangkan pendekatan empiris bertujuan  untuk  melihat  implementasi  dari  orang  tua  mewakili  anak  dibawah  umur mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  data  primer dilapangan.Pendekatan  yuridis  empiris  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam aspek hukum dan  realita  yang  terjadi  menyangkut  Tinjauan  yuridis  dalam  “Pertanggungjawaban orang tuamenjual harta anak di bawah umur karena pewarisan”.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  besifat  penelitian deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  ini  melakukan  analisis  hanya  sampai  pada  taraf deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis  sehingga  dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1994)
Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan sekunder diantaranya:
a. Data  Primer,  yaitu  Data  yang  diperoleh  peneliti  langsung  dari  sumbernya dan/atau narasumber melalui wawancara ( interview) adalah situasi peran antar pribadi  yang  bertatap  muka  dan  pewawancara  mengajukan  beberapa pertanyaan kepada responden.(Amiruddin & Zainal Asikin, 2012) Wawancara dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kota  Semarang  dan  Notaris  PPAT  Kota Semarang yaitu Erma Soebasir, SH., Spn.
b. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum yang terdiri dari:
i. Bahan Hukum Primer, bersumber dari bahan yang diperoleh langsung yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  dan  merupakan  bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis:
o Undang Undang Dasar 1945.
o Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Undang-Undang Pokok Agraria.
o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
o Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
o Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
o KUHPerdata.
o Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.
o Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah.
o Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
o Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Perubahan PMA 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
o Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
ii. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan  hukum  primer,  yang  dapat  membantu  menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang meliputi laporan dan  data  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang,  Kantor  Notaris  /  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Teknik  Pengumpulan  Data  Sekunder  dilakukan  dengan  cara  menginventarisasi, mempelajari asas-asas dalam norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang  dapat  dijadikan  alat  analisis  pada  masalah  penelitian.  Teknik  pengumpulan
sekunder  dilakukan  pula  dengan  cara  menelusuri  literatur-literatur  ilmu  hukum ataupun  hasil-hasil  penelitian  hukum  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian.  Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur, dalam hal ini pertanyaan untuk  para  responden telah  dipersiapkan terlebih  dahulu.  Dalam  penelitian  ini  teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  kualitatif normatif, mengingat data yang telah dikumpulkan diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.(Nasution S, 1992) Untuk memberikan gambaran dari penelitian.
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Dan  Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan.
Permasalahan  waris  di  Indonesia  banyak  menimbulkan  masalah  dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ahli waris yang tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan, sehingga permasalahan waris akan menjadi persoalan hukum. Harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur yang hak bagian dari harta warisan anak di bawah  umur  masih  berada  dalam  kekuasaan  salah  satu  orang  tuanya.  Berlaku ketentuan  Pasal  307  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang berbunyi:
“Orang  yang  melakukan  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak  yang  masih  di bawah umur, harus mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur.”
Untuk itu pasal 307 KUH  Perdata ini sangat penting untuk anak yang masih  di bawah  umur  dalam  pengurusan  harta  benda  anak  tersebut.  Dalam  penjualan  harta warisan  yang  dimiliki  anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  bebas  menjual  oleh  orang tuanya,  harus  tunduk  dan  mematuhi  peraturan  hukum  yang  berlaku  dalam  penjualan harta warisan anak yang masih di bawah umur. Sedangkan harta warisan yang dimiliki anak  di  bawah  umur  apabila  dijual  dan  tidak  untuk  kepentingan  anak  atau  tidak  ada pengganti  atau  manfaat  yang  mereka  dapatkan  maka  tetap  dilarang  walaupun  orang tuanya yang mengurus harta warisan anak tersebut.
Anak  yang  belum  cukup  umur  atau  belum  pernah  menikah  yang  belum  cakap untuk melakukan perbuatan hukum memerlukan wali untuk memeliharanya. Berkaitan dengan perwalian, adanya masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan. Anak- anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tua akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tua. Kekuasaan anak orang tua atas suatu anak atau lebih  dapat  dicabut.  Pencabutan  kekuasaan  orang  tua  atas  anak  disebabkan  dengan alasan  tertentu.  Misal  kelalaian  untuk  menunaikan  kewajibannya  sebagai  orang  tua
berkelakuan  buruk  terhadap  anaknya.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  orang  tua  dianggap sudah  tidak  mampu  untuk  mengurus  anaknya,  baik  karena  dicabut  atau  karena meninggal dulu sehingga pengurusan terhadap anak dapat dialihkan kepada wali.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 sampai dengan  Pasal  34  yang  maksudnya  adalah  tiap-tiap  Warga  Negara  Indonesia  berhak atas  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  baik  itu  perlindungan  atas  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  berada  di  bawah kekuasaannya  serta  perlindungan  dari  segala  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasinya.  Hak-hak  anak  dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri menyebutkan bahwa setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  diskriminasi.  Untuk  anak-anak  yang  tidak  berada  di bawah kekuasaan orang tuanya maupun anak-anak yang terlantar adalah tugas negara untuk memeliharanya.
Perwalian  berdasarkan  undang-undang  adalah  salah  satu  orang  tua  anak  yang belum dewasa meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang, orang tua yang lainnya yang hidup terlama sebagai wali tunggal bagi anak yang di bawah umur. Hal ini dapat dialami seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua dan anak di bawah umur tidak memiliki wali. Hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permohonan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan. Pengecualiannya, orang  tua  yang  hidup  terlama  mencantumkan  disurat  wasiat  telah  mengangkat  atau menunjuk seorang wali bagi anaknya dapat di sebut perwalian menurut wasiat.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  memberikan  syarat-syarat untuk menjual harta anak di bawah umur adalah dengan syarat orang tua sebagai wali berdasarkan penetapan wali dari pengadilan negeri atau pengadilan agama. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak di bawah umur untuk melakukan  perbuatan  hukum  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk kepentingan anak di bawah umur. Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak.  Ayat  (2)  dan  ayat  (3)  mengatur bahwa  wali  memiliki  kewajiban  mengelola  harta  benda  anak  tersebut  untuk kepentingan anak di bawah umur.
Hak  atas  tanah  dapat  beralih  dari  pemegang  hak  kepada  orang  lain.  Dalam  hal ini  adalah  diterbitkan  penetapan  perwalian  anak.  Syarat  membuat  akta  jual  beli  hak
atas  tanah  oleh  PPAT  dengan  syarat  penetapan  perwalian  anak  dari  pengadilan  dan untuk alat bukti yang kuat.
Apa  yang  dimaksud  jual  beli  itu  sendiri  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  tidak  diterangkan  secara  jelas.  Mengingat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat.  Dalam  hal  ini  dapat  menggunakan  konsepsi,  asas-asas,  lembaga  hukum,  dan system hukum adat.(Soerjono Soekanto, 1983)
Dalam  kehidupan  masyarakat,  jual  beli  tanah  masih  sering  dijumpai  dengan menggunakan  Hukum  Adat.Jual  beli  tanah  menurut  hukum adat  sendiri  adalah  suatu perbuatan  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  bersifat  terang  dan  tunai.Terang  berarti perbuatan  pemindahan  hak  tersebut  harus  dilakukan  di  hadapan  kepala  adat,  yang berperan  sebagai  pejabat  yang  menanggung  keteraturan  dan  sahnya  perbuatan pemindahan  hak  tersebut  sehingga  perbuatan  tersebut  diketahui  oleh  umum.Tunai maksudnya  bahwa  perbuatan  pemindahan  hak  dan  pembayaran  harganya  dilakukan secara serentak.(Soerjono Soekanto, 1983)
Jual  beli  sendiri  adalah  salah  satu  macam  perjanjian/perikatan  yang  termuat dalam  Buku  III  KUHPerdata  tentang  Perikatan.  Dalam  hal  jual  beli  tanah  dari  bunyi Pasal  1457,  1458  dan  1459  KUHPerdata  dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang telah ditentukan. Selain itu, jual beli adalah suatu  perjanjian  bertimbal  balik  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Menurut  Boedi  Harsono,  akta  PPAT  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian mengenai  benar  sudah  dilakukannya  jual  beli.  Jual  beli  tersebut  masih  dapat dibuktikan  dengan  alat  pembuktian  yang  lain.  Akan  tetapi,  dalam  sistem  pendaftaran tanah menurut peraturan yang telah disempurnakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997,  pendaftaran  jual  beli  hanya  dapat  dilakukan  dengan  akta  PPAT sebagai alat bukti yang sah. Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperolah sertipikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum.(Boedi Harsono, 2002)
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  maka  akta  peralihan  yang  dibuat  oleh PPAT  merupakan  akta  otentik  standar  khusus,  karena  akta  tersebut  bentuknya  telah ditentukan oleh pemerintah, dan juga dapat dijadikan sebagai bukti telah dilaksanakan
perbuatan  hukum  jual  beli  tersebut.  Pasal  1868  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa suatu  akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan tempat dimana akta dibuatnya.
Untuk  kesempurnaan  kekuatan  pembuktian,  suatu  akta  otentik  harus mengandung  adanya  3(tiga)  macam  kekuatan  pembuktian.  Kekuatan  pembuktian  itu meliputi:
a. Kekuatan bukti lahir;
b. Kekuatan bukti formal;
c. Kekuatan bukti materiil.(Abdul Kadir Muhammad, 1982)
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alat pembuktian jual beli atas  tanah.Di  dalam  Pasal  1847  KUHPerdata  disebutkan,  akta  adalah  suatu  salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.Demikian  unsur-unsur  yang  penting  untuk  suatu  akta  adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tertulis.
Jual  beli  hak  milik  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  anak  di  bawah  umur dibandingkan  jual  beli  hak  milik  atas  tanah  pada  umumnya  memiliki  beberapa perbedaan dalam prosesnya. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan masyarakat yang belum  mengerti  akan  mendapat  beberapa  permasalahan  dalam  proses  jual belinya.Dalam proses jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anak di bawah umur karena pewarisan memiliki beberapa tahapan. Tahapan  – tahapan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak antara lain :(Notaris/PPAT Erma Subasir, 2019)
1) Tahapan dalam pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah yang  dimiliki oleh anak di bawah umur.
Tahapan dalam pelaksanaan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  menganut  tahapan-tahapan  dalam  pembuatan  akta.  Tahapan  pembuatan akta tersebut  diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa sebuah akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) proses pembuatannya melalui 3(tiga) tahapan, yaitu tahapan  persiapan  pembuatan  akta,  tahapan  pelaksanaan  pembuatan  akta  dan tahapan pendaftaran akta.
Dalam tahapan pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anak  di  bawah  umur  yang  dilaksakanan di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)
PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  maupun  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997.  Akan tetapi, pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anak di bawah umur  karena  pewarisan  harus  melalui  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau penetapan  perwalian  mewakili  anak  di  bawah  umur  dalam  hal  ijin  menjual  oleh pengadilan,  setelah  di  tahapan  pelaksanaan  jual  beli  hak  milik  atas  tanah  yang dimiliki oleh anak di bawah umur karena pewarisan baru mengikuti tahapan proses pembuatan akta tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
2) Tahapan  yang  harus  penuhi  adalah  ijin  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau penetapan perwalian mewakili anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri.
Penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau  penetapan  perwalian  mewakili  anak  di bawah  umur  menurut  ketentuan  Pasal  309  jo  Pasal  393  KUHPerdata,  pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada penetapan dari Pengadilan Negeri. Namun, di beberapa daerah tertentu penetapan pengadilan ini  tidak  terlalu  menjadi  keharusan  mengingat  para  pihak  tersebut  tidak menundukkan  diri  kepada  Hukum  Perdata  Barat  tetapi  tunduk  pada  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Secara  normatif  memang  orang  tua  sudah  menjadi  wali  bagi  anak kandungnya  dan  bisa  mewakili  anaknya  di  luar  dan  di  dalam  pengadilan.  Hal  ini sesuai dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 yang berbunyi:
(1) Anak  yang  belum  mencapai  umur  18(delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  perkawinan  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Sebagai  Syarat  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Karena  Pewarisan Dari Segi Pertanggungjawaban
Permohonan  adalah  tuntutan  hak  yang  tidak  mengandung  sengketa,  di  mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut permohonan. Bahwa suatu tuntutan harus mempunyai  kepentingan  hukum  yang  cukup.  Untuk  syarat  utama  agar  dapat diterimanya  tuntutan  hak  itu  oleh  pengadilan  guna  diperiksa.  Hal  ini  tidak  berarti
bahwa  tuntutan  hak  yang  ada  kepentingan  hukumnya  dapat  dikabulkan  oleh pengadilan berdasarkan adanya pembuktian, Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.(Sudikno Mertukusumo, 2013)
Membuktikan  adalah  memberi  kepastian  kepada  hakim  tentang  adanya peristiwa-peristiwa  tertentu.  Maka  tujuan  pembuktian  adalah  putusan  hakim  yang didasarkan  atas  dasar  pembuktian.(Shopar  Maru  Hutagalung,  2010)  Berdasarkam bukti-bukti yang telah diperoleh fakta sebagai berikut:

## a) Kasus Posisi
Pemohon  dalam  perkara  ini  adalah  wali  dari  3  (tiga)  anak  yang  masih  di bawah  umur  yaitu  :Pemohon  :  Marico  Apriliadi  Semarang  pada  tanggal  3  Mei 2001  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  HAJI POILEMA  ternyata  pada  kutipan  akta  nikah  N.376/15/V/2001,  dari  perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:HANUM SARI REBECCA  POILEMA,  perempuan  lahir  di  Semarang  pada  tanggal  8  Oktober 2002;HANAN  ZIQRA  POILEMA,  laki-laki  lahir  di  Semarang  pada  tanggal  18 Januari 2007;HANIN KASSANA POILEMA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 28 Juni 2012; Suami Pemohon pada tanggal 14 September 2018 meninggal dunia  di  Semarang,  ternyata  pada  surat  keterangan  kematian  No.3375-km  2009 2018-0023  14  September  2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan  Pudak  Payung Kota Semarang; Dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum HAJI POILEMA selain  dilahirkan  3  (tiga)  orang  anak  tersebut  diatas  juga  diperoleh  harta peninggalan  yang  berupa  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  berdiri  di  atasnya dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No.03036  yang  terletak  di  Kelurahan  Gedawang, Kecamatan  Banyumanik,  Kota  Semarang,  Propinsi  Jawa  Tengah,  dengan  luas  72 m 2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang kepemilikannya tercatat atas nama HAJI POILEMA  (almarhum  suami  Pemohon).  Pada  saat  ini  Pemohon    dan  anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon,  maka  Pemohon  bermaksud  untuk  menjual  tanah  tersebut;  Oleh  karena anak-anak  Pemohon  masih  ada  dibawah  umur,  maka  untuk  kepentingan  menjual tanah  tersebut  Pemohon  sangat  membutuhkan  adanya  penetapan  dari  Pengadilan Negeri  Semarang;Pemohon  sebagai  ibu  kandung  dari  anak-anak  yang  belum dewasa tersebut sangatlah tepat untuk ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak tersebut.
Pengelolaan  wali  terhadap  harta  anak  di  bawah  umur  untuk  kepentingan pendidikan  dan  ketrampilan.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  bahwa pengeloaan harta anak di bawah umuroleh wali atas kepentingan terbaik termasuk dalam alasan menjual harta anak di bawah umur. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  bahwa  wali  bertanggung  jawab terhadap  diri  anak  dan  wajib  mengelola  harta  milik  anak  yang  harus  dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan minat dan bakat selanjutnya terhadap anak
Yang  harus  dipahami  dalam  suatu  sistem  pertanggungjawaban  awali apabila wali tersebut menyebabkan kerugian kepada harta anak , adalah suatu kondisi yang memberikan  wali  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  anak  di bawah umur.
b) Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Smg.
Pengadilan  Negeri  sudah  membahas  pokok  perkara  berdasarkan pertimbangan – pertimbangan. Oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Patut  dikabulkan  karena  pemohon  dapat membuktikan dalil-dalil permohonan.
Hakim  mengabulkan  penetapan  ini  dengan  pertimbangan  mengedepankan kemanfaatan,  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  pemohon, pertimbangan  majelis  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pada  Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt/2019/PN Smg. Dengan mempertimbangkan  permohonan  tersebut,  hakim  mengedepankan  kemanfaatan dan  kepastian  hukum  daripada  keadilan  bagi  pemohon  yaitu  untuk  melakukan transaksi jual beli yang tidak membuat penetapan, pemohon tidak dapat melakukan transaksi  jual  beli.  Pemohon  membutuhkan  biaya  untuk  kepentingan  anak-anak yang  seharusnya  secara  yuridis  penetapan  tersebut  tidak  diperlukan,  dan  untuk tidak  terjadi  perselisihan,  sengketa  ataupun  tuntutan  karena  harta  yang  dimiliki anak di bawah umur dikemudian hari, penetapan pengadilan wajib dilaksanakan.
Dengan  dikabulkannya  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor 12/Pdt/2019/PN  Smg,  yang  memberikan  kemudahan  untuk  melakukan  transaksi jual  beli  bagi  pemohon  dalam  mewakili  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur,
karena  penetapan  pengadilan  sangat  dibutuhkan  pemohon  dalam  proses  jual  beli harta anak di bawah umur
Penetapan kekuasaan orang tua atau penetapan perwalian mewakili anak di bawah  umur  tersebut  harus  melalui  penetapan  pengadilan.  Adapun  syarat-syarat dalam  mengajukan  permohonan  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau  penetapan perwalian  mewakili  anak  di  bawah  umur  dalam  hal  ijin  menjual  adalah  sebagai berikut:
a. KTP pemohon;
b. Surat  Keterangan  Waris  untuk  pribumi  yang  disaksikan  dan  dibenarkan  oleh Lurah  yang  dikuatkan  oleh  Camat/untuk  WNI  keturunan:  Surat  Keterangan Waris dari Notaris
c. Fotokopi akta kelahiran anak
d. Fotokopi akta kematian;
e. Fotokopi buku nikah atau akta perkawinan;
f. Fotokopi kartu keluarga;
g. Fotokopi sertipikat tanah yang akan dijual;
h. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.(Bakri, 2019)
c) Tahapan-tahapan  Proses  Ijin  Penetapan  Kekuasaan  Orang  Tua  atau Penetapan  Perwalian  Mewakili  Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Hal  Ijin Menjual Kepada Pengadilan Negeri
Tahapan  pertama  adalah  proses  pengajuan  permohonan  kepada  Ketua Pengadilan  dalam  hal  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau  penetapan  perwalian mewakili anak di bawah umur dalam hal ijin menjual. Berikutnya adalah tahapan kedua yaitu membayar biaya administrasi.Tahapan ketiga adalah Ketua Pengadilan menunjuk  Hakim,  Panitera  Pengganti  dan  Juru  Sita  untuk  menyidangkan  dan memutuskan perkara tersebut.Kemudian tahapan terakhir adalah tahapan keempat yaitu Hakim memutuskan permohonan tersebut dengan bentuk putusan penetapan. Tahapan-tahapan proses penetapan tersebut kurang lebih memakan waktu 3 (tiga) minggu.(Bakri, 2019)
Setelah  penetapan  permohonan  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau penetapan  perwalian  mewakili  anak  di  bawah  umur  dalam  hal  sudah  diputuskan oleh  Pengadilan  Negeri.Maka  pelaksanaan  jual  beli  hak  milik  atas  tanah  yang dimiliki  oleh  anak  di  bawah  umur  bisa  dilaksanakan.Pelaksanaan  jual  beli  hak
milik  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  anak di  bawah  umur  dapat  dilakukan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Setelah kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual sudah sepakat tentang harga,  maka  proses  selanjutnya  adalah  proses  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (AJB) yang  dilakukan  di  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  sendiri  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Hukum  perdata  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  orang-orang  yang mengadakan hubungan hukum perdata. Yang dimaksud hubungan hukum perdata adalah hubungan hukum yang diatur oleh perdata yang hubungan hukum itu terjadi antara  subyek  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain.  Kaidah  hukum  yang menentukan  dan  mengatur  cara  bagaimana  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban perdata.(Abdulkadir Muhammad, 1975)
Adapun  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  cita  atau  tujuan  pokok  hukum adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib  dan  menciptakan keseimbangan. Melalui tercapainya ketertiban di dalam masyarakat mengharapkan kepentingan  manusia  akan  terlindungi.  Untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang mempunyai  tugas  membagi  wewenang  dan  mengatur  cara  memecahkan  masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.(Sudikno Mertokusumo, 1999)
Untuk  memutus  atau  menetapkan  suatu  perkara  hakim  memberikan pertimbangan  hukumnya  dengan  memadukan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  fakta  dipersidangan  dan  hukum  yang  masih  hidup  di masyarakat.  Karena  hakim  merupakan  unsur  paling  penting  untuk  menegakkan hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan- peraturan  yang  ada  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  dapat tercipta  keadilan  hukum  dalam  masyarakat.  Pertanggungjawaban  hakim  atas  apa yang diputuskan menjadi putusan yang sangat penting.
Penetapan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  penetapan. Oleh  karena  itu  penetapan  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundag-
undangan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang  menjadi  dasar  untuk  mengadili. Alasan yang dimaksud berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis  dan  nasional.  Argumentasi  disusun  dan  dikonstruksi  sedemikian  rupa sehingga  dapat  menunjukkan  arah,  alur  dan  pola  berpikir  yang  jelas.(Abdullah, 2008)
Hakim mengabulkan penetapan perwalian dengan pertimbangan mengedepankan  kemanfaatan  kemudian  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan  bagi  pemohon.  Hal  ini  dikarenakan  penetapan  tersebut  merupakan syarat  administrasi  dalam  transaksi  jual  beli.  Selain  itu,  atas  pertimbangan  dan bukti  berupa  surat  dan  saksi  yang  menyatakan  bahwa  pemohon  sebagai  ibu  telah merawat  dan  mendidik  anaknya  dengan  penuh  kasih  sayang  sehingga permohonannya  dikabulkan  serta  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai  wali.(Bakri, 2019)
Seseorang  yang  ditunjuk  oleh  hakim  pengadilan  untuk  menjadi  wali  dan orang tersebut menerima penunjukan wajib menjalankan kekuasaan perwaliannya untuk  kepentingan  anak  dengan  sebaik-baiknya.(Abdul  Manan  &  M.  Fauzan, 2002)  Orang  yang  diangkat  oleh  hakim  menjadi  wali  harus  menerima pengangkatan  itu,  kecuali    seorang  wanita  yang  kawin  atau  seorang  wanita  itu mempunyai  alasan  menurut  undang-undang  dapat  dibebaskan  menjadi  wali. Penunjukan  seorang  wali  bagi  seorang  anak  yang  masih  di  bawah  umur  yang ditinggal kedua orang tuanya dan apabila orang tua tersebut tidak dapat menunjuk seorang  wali  untuk  anak  yang  di  bawah  umur.  Penunjukan  wali  sebagaimana dimaksud  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  dan  Hakim  Pengadilan Agama.  Kriteria  wali  dari  keluarga  anak yang  bersangkutan  atau  orang  lain  yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (Bakri, 2019).
D. Simpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
Pelaksanaan dan pertanggung jawaban orang tua dalam menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan. Hal ini menimbulkan kedudukan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh  seorang  Wali  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  kerugian  yang  ditimbulkan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya.  Wali  dapat  ditunjuk  oleh  satu  orang  tua  yang  menjalankan
kekuasaan  orang  tua  atau  wali  dapat  diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat,adil, jujur, berkelakuan baik dan menghormati agama dan  kepercayaan  anak.  Pengaturan  mengenai  perwalian  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Undang-Undang  Nommor  4  tahun  1979  Lembaran  Negara  Tahun  1979 Nomor 32 tentang Kesejahteraan Anak, dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tetap terpenuhi  dan  melakukan  pemeliharaan  terhadap  diri  maupun  harta  benda  anak–anak  di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
Tujuan penetapan kekuasaan orang tua atau penetapan perwalian mewakili anak di bawah umur dalam jual beli kepada pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan kepada  anak  yang  masih  di  bawah  umur  akan  hak-hak  atas  tanah  warisan  orang  tuanya.
Pertanggung  jawaban  wali  terhadap  anak  adalah  mengurus  harta  benda  si  anak  yang bertujuan  untuk  tidak  terjadinya  kekosongan  pada  diri  anak  dan  juga  bertujuan  untuk mengurus  harta  benda  anak  di  bawah  umur.  Pengurusan  tersebut  bertujuan  untuk kesejahteraan anak, sehingga wali dalam pengurusan memiliki kewenangan untuk  menjual harta benda anak di bawah umur yang bertujuan untuk hal yang bermanfaat dan memberi kebaikan kepada anak tersebut. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus  kepentingan  diri  anak,  yaitu  dari  mengasuh,  memelihara,  dan  memberikan pendidikan  dan  bimbingan  agama.  Tanggung  jawab  wali  mencatatkan  segala  pengurusan harta  untuk  dipertanggungjawaban  dikemudain  hari.  Kewenangan  wali  akan  berakhir apabila anak berusia dewasa dan wali menyerahkan kembali kepada anak tersebut.
Dasar  pertimbangan  hakim  terkait  penetapan  perwalian  anak  di  bawah  umur sebagai  syarat  pembuatan  akta  jual  beli  hak  atas  tanah  karena  pewarisan  dari  segi pertanggung jawaban. Dalam hal ini untuk memutus atau menetapkan suatu perkara hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-
undangan  yang  ada,  fakta  dipersidangan  dan  hukum  yang  masih  hidup  dimasyarakat  . Karena  hakim  merupakan  unsur  paling  penting  untuk  menegakkan  hukum  yang  mampu menafsirkan,  memperkuat  dan  mempertimbangkan  peraturan-peraturan  yang  ada  sesuai dengan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  dapat  tercipta  keadilan  hukum  dalam masyarakat . Pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskan menjadi putusan  yang sangat  penting.  Hakim  mengabulkan  penetapan  perwalian  dengan  pertimbangan mengedepankan  kemanfaatan  kemudian  memberikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi pemohon.
Apabila  suatu  permohonan  ditolak,  banyak  menimbulkan  permasalahan  bagi pemohon.  Hal  ini  dikarenakan  penetapan  tersebut  merupakan  syarat  administrasi  dalam transaksi  jual  beli.  Selain  itu,  atas  pertimbangan  dan  bukti  berupa  surat  dan  saksi  yang menyatakan  bahwa  pemohon  sebagai  ibu  telah  merawat  dan  mendidik  anaknya  penuh kasih  sayang  sehingga  permohonannya  dikabulkan  serta  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai wali.  Setelah  penetapan  permohonan  penetapan  kekuasaan  orang  tua  atau  penetapan perwalian  mewakili  anak  di  bawah  umur  dalam  hal  sudah  diputuskan  oleh  pengadilan Negeri  atau  Pengadilan  Agama,  maka  pelaksanaan  jual  beli  hak  milik atas tanah dimiliki oleh  anak  di  bawah  umur  bisa  dilaksanakan.  Pelaksanaan  jual  beli  hak  milik  atas  tanah yang  dimiliki  oleh  anak  di  bawah  umur  dapat  dilakukan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. (PPAT).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. (1982). Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
Abdul  Manan  &  M.  Fauzan.  (2002). Pokok-Pokok  Hukum  Pedata  Wewenang  Peradilan Agama. Jakartas: Raja Grafindo Persada.
Abdulkadir Muhammad. (1975). Hukum Acara Perdata Indonesia (IV ed.). Bandung: Sumur Bandung.
Abdullah. (2008). Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
Ali  Afandi.  (2004). Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian. Jakarta:  Rineka Cipta.
Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Bakri, S. M. (2019, Maret 19). Hakim Pengadilan Negeri di Kota Semarang. (Z. S. Alfarobi, Interviewer)
Boedi Harsono. (2002). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Nasution S. (1992). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Notaris/PPAT  Erma  Subasir,  S.  (2019,  Maret  4).  Notaris/PPAT  di  Kota  Semarang.  (Z.  S.
Alfarobi, Interviewer)
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  (1994). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Shopar Maru Hutagalung. (2010). Praktik Peradilan Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. (1983). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali. Soerjono Soekanto. (1983). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali.
Sorjono Soekanto, Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono. (2005). Hukum Pekawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty. Sudikno Mertukusumo. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.