Jurusan Ilmu Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Malang , Jawa Timur , 65145.
Email: ratnaningsih@ub.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 1, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9350

## Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Reza Triarda 1 , Ratnaningsih Damayanti 2
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya
Dikirimkan: 10 November 2020 Direvisi: 23 Januari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021

## Pendahuluan
Pada  era  otonomi  daerah  seperti  saat  ini  peran  daerah  dalam  berkontribusi terhadap  pendapatan  negara  merupakan  faktor  yang  esensial.  Pemerintah  daerah bahkan  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  repatriasi  dana  yang  besar  dari pemerintah  pusat.  Mekanisme  alokasi  dan  distribusi  tak  pelak  menjadi  mekanisme utama penentu repatriasi anggaran kepada Pemerintah Daerah. Masalahnya, tuntutan meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki  arti  beda  bagi  masing-masing daerah.  Bahkan  seringkali  motivasi  dalam  meningkatkan  PAD  tersebut  tidak  seiring

## INTISARI
Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah  terlalu  kaku  sehingga  menyulitkan  bagi  kabupaten/kota  dalam  berinovasi  demi meningkatkan  PAD.  Untuk  meningkatkan  PAD  lahkah  pertama  yang  diperlukan  adalah menganalisis  potensi  daerah  masing-masing.  Dengan  mempergunakan  dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012-2019 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Beberapa sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan PPJ tidak dapat lagi dijadikan sebagai sektor yang diandalkan apabila masih dikalkukasi dan dikelola dengan pemahaman lama. Terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang, seperti suku bunga bank, pertumbuhan  ekonomi  makro,  nilai  tukar  rupiah  terhada  dolar,  dan  lain-lain  yang  juga berpengaruh  pada  realisasi  pajak  daerah.  Perkembangan  ekonomi  Kota  Malang  telah menghasilkan  primadona  baru  dalam  pajak  daerah,  yaitu  hotel  dan  restoran.  Sayangnya Pemerintah Kota Malang masih terlalu berfokus pada BPHTB, PBB, dan PPJ sehingga belum mengoptimalkan potensi pajak hotel dan restoran.

## KATA KUNCI
potensi daerah; pendapatan asli daerah; pajak daerah; Kota Malang
sejalan  dengan  orientasi  kesejahteraan  dari  pemerintah  pusat.  Pandaya  (2016) menegaskan  dalam  tulisannya  bahwa  Pemerintah  Daerah  seringkali  tidak  memiliki motivasi  untuk  meningkatkan  PAD  karena  mekanisme  alokasi  distrribusi  dari pemerintah  pusat  yang  dianggap  tidak  adil.  Daerah  yang  memberikan  kontribusi signifikan dalam pendapatan nasional seringkali harus berbagi dengan asas pemerataan dengan daerah yang berkontribusi minimal dalam pendapatan nasional. Daerah-daerah yang  dalam  kategorisasi  “kering”  seringkali  bahkan  melihat  kondisi  tersebut  justru menguntungkan  sehingga  tidak  memunculkan  upaya  yang  signifikan  untuk meningkatkan PAD mereka. Sebagaimana Pandaya (2016) sampaikan:
“ Many regions resort to the laziest way of increasing their PAD raising their income from licensing and retribusi, fees local governments charge for the use of public facilities. In many cases, they mix up retribusi and tax, resulting in double taxation, especially in the mining and forestry sectors.” [Banyak daerah menggunakan cara paling malas untuk meningkatkan PAD  mereka  dengan  meningkatkan  pendapatan  dari  perizinan  dan  retribusi,  biaya  yang dibebankan  pemerintah  daerah  untuk  penggunaan  fasilitas  publik.  Dalam  banyak  kasus, mereka mencampur retribusi dan pajak, menghasilkan pajak berganda, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan.”]
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  proses-proses  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  menjadi  daerah  yang  mandiri  secara  keuangan.  Ide  dasar tulisan  ini  berangkat  dari  kondisi  belanja  daerah  yang  meningkat  lebih  besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan daerah, yang kemudian mengharuskan daerah  untuk  mengoptimalkan  penggalian  sumber-sumber  pendapatan  untuk meningkatkan PAD agar mampu menutupi biaya belanja daerah. Data dari Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan,    Pemerintah  Kabupaten/Kota  maupun  pemerintah provinsi  secara  agregat  nasional  mengalami  peningkatan  defisit.  Perbandingan peningkatan  pendapatan  dan  belanja  pada  APBD  2017  ke  2018  untuk  Pemerintah Kabupaten/Kota  adalah  pendapatan  naik  4,3%,  sedangkan  belanja  meningkat  4,5%. Mengejar pertambahan nilai dalam PAD masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah saat menyusun strategi-strategi jitu, dan bentuk-bentuk kebijakan.
Tulisan ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya tentang keuangan daerah,  khususnya  dalam  hal  upaya  pemerintah  daerah  meningkatkan  kapasitas keuangannya  untuk  membiaya  otonomi  daerah.  Tulisan  ini  tidak  hanya  akan menampilkan  tren  perkembangan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dari  tahun-ke tahun saja namun tulisan ini secara teknis juga akan menampilkan data-data potensi daerah  yang  dapat  dioptimalkan  pada  masa  mendatang.  Hasil  penelitian  ini  akan menunjukkan jenis pajak atau retribusi daerah mana yang ke depannya akan meningkat penerimaannya.  Dengan  demikian,  program  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  dilakukan  berdasarkan  analisis  yang  lebih menyeluruh.
Pada  masa  desentralisasi  seperti  saat  ini,  berbagai  daerah  di  Indonesia  sudah mengalami  kemajuan  pembangunan.  Kemajuan  pembangunan  tersebut  berdampak pada besarnya beban fiskal daerah. Tingkat perkembangan pembangunan yang cukup pesat di berbagai daerah ini sayangnya dibarengi dengan tingkat ketergantungan daerah dengan  pusat  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  rendahnya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  dominannya  transfer  dari  pemerintah  pusat  (Kuncoro,  2004). Selanjutnya Kuncoro (2004) menyebutkan penyebab utama dari ketergantungan fiskal di Indonesia adalah kurang berperannya BUMD sebagai sumber PAD, tingginya derajat sentralisasi  dalam  perpajakan,  sedikitnya  pajak  daerah  yang  bisa  diandalkan  sebagai sumber penerimaan, adanya kekhawatiran bila daerah memiliki sumber keuangan tinggi akan  menimbulkan  separatisme  dan  disintegrasi,  dan  terdapatnya  kelemahan  dalam pemberian subsidi.
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No  33  tahun  2004.  Undang- Undang  ini  menyebutkan  sumber  pendapatan  daerah  terdiri  atas  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD bersumber dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Pada  perkembangannya,  setiap  daerah  di Indonesia  cenderung  berusaha  untuk  mengoptimalkan  PAD.  Usaha-usaha  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  antara  lain  dengan  melakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan mengubah tarif pajak daerah dan peningkatan pengelolaan pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak daerah adalah upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber pajak baru.
Desentralisasi  fiskal  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk melakukan pembelanjaan dan memungut pajak. Secara umum, desentralisasi meliputi desentralisasi  politik,  desentralisasi  administratif,  dan  desentralisasi  fiskal. Desentralisasi  fiskal  merupakan  komponen  utama  karena  tidak  terlepas  dari  isu kapasitas  keuangan  daerah,  yaitu  kemandirian  daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan diukur dari kemampuan menggali dan mengelola keuangannya (Yustika, 2008).  Desentralisasi  fiskal  memungkinkan  adanya  model  anggaran  yang  beradaptasi dengan masyarakat lokal (Musgrave, Richard A., Musgrave, 1989).
Strategi peningkatan PAD dapat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain karena setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Peningkatan PAD terjadi karena Pemerintah Daerah melaksanakan kajian optimalisasi pajak daerah yang menghasilkan  objek  pajak  baru  (ekstensifikasi  pajak).  Cara  yang  lain  yang  umum dilakukan adalah dengan intensifikasi pajak yakni mengoptimalisasi penerimaan pajak dari para wajib pajak. Daerah-daerah di Indonesia Timur memiliki strategi peningkatan PAD yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah di Jawa. Di Kabupaten Enrekang yang  terletak  di  Sulawesi  Selatan,  intensifikasi  pajak  dilakukan  pada  cakupan kelembagaan,  tata  laksana,  dan  personalia.  Ekstensifikasi  pajak  dilakukan  dengan
menciptakan sumber pajak dan retribusi daerah baru dan membuka investasi (Safitra, 2019).  Akan  tetapi  kurang  optimalnya  pemanfaatan  potensi  daerah  menyebabkan penerimaan  pajak  juga  tidak  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  karena  manajemen pengumpulan pajak yang belum baik, data objek pajak yang tidak akurat, dan kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  (Horota,  Ida,  &  Purba,  2014;  Worumi, 2018).
Daerah di Pulau Sumatera, sebagai contoh adalah Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah  penghasil  tambang  seharusnya  merupakan  daerah  yang  kaya  namun  masih mengalami  kendala  yang  sama  dengan  optimalisasi  potensi  daerahnya  untuk meningkatkan PAD. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan PAD masih belum memiliki sistem pengendalian yang dapat memastikan prosedur dan kebijakan yang telah dibuat ditaati oleh wajib pajak (Samad & Iyan, 2013). Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Sarmi  di  Papua.  Lemahnya  administrasi  kelembagaan  telah  mengakibatkan  tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah selema beberapa tahun berturut-turut. Hal ini  disebabkan  payung  hukum  tentang  penarikan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Sarmi belum diterapkan sepenuhnya (Worumi, 2018).
Pada  dasarnya  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  adalah  dampak  dari kegiatan  ekonomi  masyarakat  setempat.  Salah  satu  cara  yang  dipergunakan  oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan ekonomi yang berdampak ganda adalah mengembangkan pariwisata. Promosi daerah, khususnya pariwisata apabila dilakukan secara  masif  dapat  mendatangkan  wisatawan  yang  keberadaannya  mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat (Liana, 2017). Peningkatan ekonomi  masyarakat  yang  dibarengi  dengan  kesadaran  membayar  pajak  akan  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  karena  aktivitas  wisatawan  diantaranya berhubungan dengan hotel, hiburan, dan restoran.
Jenis  pajak  daerah  yang  kaku  membuat  pemerintah  daerah  hanya mengimplementasikan jenis pajak sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang. Ekstensifikasi pajak menjadi hal yang langka karena pemerintah daerah kurang inovatif. Hasilnya  adalah  pemerintah  daerah  hanya  menjadi  duplikat  dari  daerah  lain  padahal setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Dampaknya pada PAD adalah adanya jenis pajak daerah yang sangat tidak berpotensi namun terus dikembangkan karena sudah cetakan  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini  terjadi  karena  lemahnya  administrasi  dan kurangnya  sanksi  terhadap  wajib  pajak  yang  mangkir  dari  tagihan  pajak  (Wardhono, Indrawati, & Qoriah, 2012).
Dari beberapa penjelasan di atas terdapat satu benang merah yang menarik untuk ditelusuri yakni terdapat fakta yang justru homogen dalam peningkatan PAD. Kondisi sosial  yang  berbeda-beda  tidak  menghasilkan  variasi  strategi  dan  inovasi  dalam optimalisasi  penerimaan  PAD.  Pada  umumnya,  PAD  masih  terus  bertumpu  pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Celakanya, ketika ketergantungan terhadap sektor
pajak ini terus berlanjut maka pembangunan daerah juga berada dalam kondisi stagnan. Strategi  dan  inovasi  yang  memperkuat  potensi  daerah  dalam  sektor  lain  harus dioptimalisasi dalam rangka menyediakan multi channel dalam PAD.
Penelitian-penelitian di atas didasarkan pada kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang menekankan pada kemampuan daerah dalam membiayai diri sendiri, yaitu melalui  realisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Kebanyakan  penelitian  dianalisis berdasarkan  analisis  realisasi  pencapaian  target,  hambatan  dan  kendala  dalam pemungutan, dan strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya instansi terkait dalam mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah.
Kealpaan analisis penelitian-penelitian bidang ini adalah pada absennya konteks politik  dalam  kajian  keuangan  daerah.  Otonomi  daerah  tidak  hanya  berhubungan dengan  desentralisasi  fiskal,  tetapi  juga  desentralisasi  politik,  di  mana  keputusan keuangan  didapatkan  atas  kesepakatan  antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah. Penetapan  target  penerimaan  daerah,  khususnya  dalam  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  sangat  berkaitan  dengan  keputusan  legislatif  daerah  atau  DPRD,  yaitu  pada persetujuan RPABD menjadi APBD. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, target dan realisasi pajak hanya dimaknai sebagai angka, padahal sejatinya angka-angka tersebut merupakan konsesi politik antara walikota dan jajarannya dengan DPRD.
Penelitian ini akan menggunakan data primer yaitu dengan melakukan interview kepada  instansi-instansi  terkait  tentang  strategi  Optimalisasi  Potensi  Daerah  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dan Kota Malang serta nantinya  akan  mengalir  untuk  menemukan  informan  utamanya  sehingga  peneliti menggunakan purposefully (informan telah ditentukan) (J.W. Creswell, 1994) dan juga snowball  sampling  untuk  menemukan  informan  kuncinya  (www.straitstimes.com, 2016). Sedangkan untuk data sekunder peneliti akan menggunakan dokumen sekunder semisal diambil dari BPS dan/atau sumber yang lainnya.
Analisis akan menggunakan analisis isi untuk melihat bagaimana korelasi isi dari sumber satu dengan lainnya (Lofland, 2006). Data kualitatif juga perlu untuk dilakukan verifikasi  data  yaitu  dengan  menggunakan  validitas  internal  dan  konstruk  serta realibiliasnya  yaitu  dengan  menggunakan  triangulasi  sumber  dan  teknik  (Creswell, 2014).  Secara  detail  analisis  data  dan  interpretasi  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut. Analisis data menurut Gay adalah upaya penelitian kualitatif untuk meringkas data yang dikumpulkan  secara  akurat  dan  dapat  diandalkan.  Hal  ini  adalah  penyajian  temuan penelitian  dengan  cara  yang  lazim(Gay,  L.R.,  Mills,  G.E.  and  Airasian,  2006).  Creswell memberikan  tahapan  dalam  proses  analisis  data  antara  lain;  1).  Mengolah  data  dan mempersiapkan  data  untuk  dianalisis.  Langkah  ini  termasuk  transkripsi  wawancara, men-scanning  materi,  mengetik  data  lapangan,  memilih  dan  menyusun  data berdasarkan sumber informasi; 2). Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna  secara  keseluruhan  dan  memberikan  catatan  pinggir  tentang  gagasan  umum yang diperoleh; 3). Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. 4).Menerapkan
proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema- tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif; dan 5). Menginterpretasikan data (Creswell, 2014).

## Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan PAD
Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar dikarenakan memiliki banyak fasilitas pendidikan. Berdasarkan data dari BPS Kota Malang, pada tahun 2019 jumlah sekolah setingkat TK berjumlah 463. Jumlah sekolah setingkat SD pada tahun 2019 berjumlah 343. Pada tahun 2019 jumlah sekolah setingkat SMP berjumlah 145 dan jumlah sekolah setingkat SMA berjumlah 30 sekolah.
Selain  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah,  di  Kota  Malang  terdapat  banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kota Malang dalam website resminya  www.malangkota.go.id  memberikan  data  59  perguruan  tinggi.  Jumlah tersebut terdiri dari 5 politeknik, 9 akademi swasta, 4 institut swasta, 26 sekolah tinggi, 4 universitas negeri, dan 11 universitas swasta. Banyaknya jumlah perguruan tinggi ini artinya banyak pula jumlah mahasiswa di Kota Malang. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 300.000 mahasiswa yang tinggal di Kota Malang (Kabul, 2020).
Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2020 tercatat di BPS Kota Malang sebanyak 874.890 jiwa. Jumlah penduduk tersebut lebih banyak 0,48% dari tahun 2019. Pertumbuhan penduduk ini salah satunya diakibatkan oleh migrasi penduduk masuk ke Kota Malang. Pada tahun 2019 terdapat 22.224 penduduk pendatang yang berpindah ke  Kota  Malang.  Jumlah  tersebut  tidak  termasuk  dengan  jumlah  mahasiswa  yang disebutkan di atas yang belum memiliki kartu domisili.
Kota Malang merupakan bagian dari Malang Raya (Koa Malang, Kota Batu, dan Kabupaten  Malang).  Iklim  yang  sejuk  membuat  daerah  Malang  Raya  cocok  dijadikan sebagai daerah bercocok tanaman, sayuran, dan bungan. Di Malang Raya juga banyak terdapat  daerah  wisata  seperti  Jatim  Park  1,2,3,  selecta,  Desa  Pujon  Kidul,  Museum Angkut,  dan  lain  sebaginya.  Walaupun  bukan  lokasi  terdapatnya  objek  wisata,  nama Malang  sudah  memiliki  keunggulan  tersendiri.  Stasiun  dan  terminal  bus  besar  yang terletak  di  Kota  Malang  memberikan  Kota  Malang  keunggulan  sebagai  pintu  masuk daripada Kota Batu dan Kabupaten Malang.
Selain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri Kota Malang juga  menyediakan  restoran  dan  hiburan  untuk  para  pendatang.  Pada  tahun  2018 terdapat  4.824.407  wisatawan  berkunjung  ke  Kota  Malang.  Pada  tahun  2019 kunjungannya  naik  8%  menjadi  5.186.809  wisatawan  domestik  dan  wisatawan mancanegara.  Di  Kota  Malang,  para  pendatang  ini  disediakan  hotel  dan  restoran. Sebagai  fasilitas  pendukung  pariwisata,  perkembangan  hotel  dan  restoran  di  Kota Malang signifikan. Jumlah restoran pada tahun 2015 sebanyak 723 restoran dan jumlah
ini naik lebih dari dua kali lipatnya selama 3 tahun. Pada tahun 2018 jumlah restoran di Kota  Malang  menjadi  1.444  (BPS  Kota  Malang,  2020).  Banyaknya  jumlah  penduduk menyebabkan bisnis restoran atau penjualan makanan selalu ramai.
Untuk penginapan, di Kota Malang terdapat hotel berbintang, hotel non bintang, guest house, dan wisma pariwisata. Pada tahun 2019 terdapat 100 penginapan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Paling banyak adalah hotel non bintang yang berlokasi di Kecamatan Klojen. Hotel ini selain menyediakan kamar juga menyediakan meeting room sehingga tidak hanya menarik wisatawan, akan tetapi juga menarik para pegawai pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan rapat di Kota Malang.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  Kota  Malang  memiliki  keunggulan memiliki lebih banyak pusat perbelanjaan modern daripada Kota Batu dan Kabupaten Malang. Diantaranya adalah Mall Olympic Garden (MOG), Malang City Point, Malang Towns  Square,  Transmart,  Dinoyo  Mall,  dan  lain  sebagainya.  Pusat  perbelanjaan  ini ramai  dikunjungi  warga  baik  Kota  Malang  maupun  luar  Kota  Malang  karena  di kabupaten sekitar jumlah perbelanjaannya tidak sebanyak di Kota Malang. Di masing- masing  pusat  perbelanjaan  modern  ini  juga  terdapat  bioskop  dan  wahana  bermain untuk hiburan masyarakat.
Sama dengan kabupaten/kota lain, Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Malang masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun  2012-2019  besarannya  adalah  51%  sampai  dengan  62%  dari  total  pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.  Paling rendah adalah 51% terjadi pada tahun 2015 dan paling tinggi adalah 62% terjadi pada tahun 2016.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menempati  urutan  kedua  dalam  pendapatan Pemerintah Daerah Kota Malang. Komponen PAD Kota Malang yaitu pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan Pemerintah Daerah Kota Malang antara tahun 2012-2019 adalah 17%-30%.
Jenis  pendapatan  terbesar  ketiga  dalam  pendapatan  Pemerintah  Kota  Malang adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang teridiri dari pendapatan hibah, dana bagi  hasil  pajak  dari  provinsi  dan  pemerintah  daerah  lainnya,  dana  penyesuaian  dan otonomi daerah, dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Besaran jenis pendapatan ini antara 11%-26% antara tahun 2012-2019. Paling rendah yaitu tahun 2016 dan 2017 dengan 11% dan paling tinggi adalah 26% pada tahun 2015.
Di bawah ini merupakan diagram yang menunjukkan proporsi pendapatan daerah menurut jenisnya tahun 2012-2019.
Diagram 1 Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kota Malang Menurut Jenis Tahun 2012-2019
Sumber : BPS Kota Malang Dari  diagram  batang  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  daerah  dari  dana perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  mengalami  kecenderungan yang fluktuatif antara tahun 2012-2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah variable pendapatan  daerah  yang  dapat  dikontrol  oleh  pemerintah  daerah  memiliki kecenderungan proporsi yang naik antara tahun 2012-2019. Pada tahun 2012 proporsi PAD terhadap pendapatan daerah hanya 17% namun tahun 2019 naik menjadi 30%.
Sektor  perpajakan  secara  umum  masih  menjadi  penyokong  utama  dari Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Malang.  Pajak  daerah  menempati  porsi  68%  sampai dengan 75% dari Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 (BPS Kota Malang, 2020). Selain dari pajak daerah, PAD disokong dari retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah.
Sejak tahun 2012 hingga 2018, sektor perpajakan selalu mampu untuk melampaui target  dalam  realisasi  dan  setiap  tahunnya  selalu  bertambah.  Sektor  Perhotelan, restoran, hiburan, serta reklame tercatat menjadi kontributor terbesar pajak yang ada di Kota Malang dan performanya tidak pernah menurun. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan pada realisasi pajak, dalam kasus tersebut, ketiga sektor utama masih mampu berkotribusi secara signifikan. Penurunan justru ditimbulkan oleh sektor PPJ, Parkir, Air Tanah, dan BPHTB.
Di bawah ini merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah pajak daerah Kota Malang.
Grafik 1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2019
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah pajak daerah Kota Malang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012-2019. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Malang mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan perda  ini  diantaranya  berisi  tentang  penambahan  objek  pajak  dan  perubahan penentuan tarif pajak daerah. Adanya perda ini membuat realisasi penerimaan pajak daerah setelah tahun 2015 semakin meningkat.
Walaupun  jumlah  penerimaan  pajak  daerah  setiap  tahun  selalu  naik,  namun pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Malang mengalami tren penurunan. Tren penurunan ini dapat dilihat dalam grafik 2 di bawah ini.
Grafik 2 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2019.
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
Pajak daerah pada tahun 2012 teralisasi 126,078% kemudian perlahan-lahan turun sampai pada tahun 2019 realisasinya hanya 91,807%. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah ini diakibatkan tidak terealisasinya target pajak penerangan jalan (80,35%), parkir (80,89%), air tanah (97,38%), dan BPHTB (74,17%).
Sektor perhotelan sebagai salah satu industri yang cukup lucrative di Kota Malang. Persebaran  jumlah  hotel  cukup  merata  di  beberapa  kecamatan  dengan  aktivitas ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2019 di Kota Malang terdapat 100 penginapan yang terdiri  29  hotel  berbintang,  44  hotel  non  bintang,  10  guest  house,  dan  17  wisma pariwisata (BPS Kota Malang, 2020). Klojen menjadi kecamatan dengan jumlah hotel serta  kamar  terbanyak  dengan  rincian  20  hotel  berbintang,  26  hotel  non-bintang,  6 guest house , dan 11 wisma pariwisata. Kota Malang juga memiliki restoran dalam jumlah yang  banyak,  tercatat  ada  sekitar  1.444  restoran  yang  tersebar  di  5  kecamatan  dan Klojen menjadi lokasi konsentrasi restoran dengan jumlah 686 restoran.
Selain  dikenal  sebagai  kota  pelajar,  Kota  Malang  juga  dikenal  sebagai  daerah tujuan  wisata  bersama  dengan  Kabupaten  Malang  dan  Kota  Batu.  Pada  tahun  2019 terdapat 5.186.809 wisatawan yang terdiri dari 5.170.523 orang wisatawan domestik dan  16.286  orang  wisatawan  manca  negara.  Jumlah  tersebut  mengalami  kenaikan sebesar  8%  dari  jumlah  wisatawan  pada  tahun  2018.  Dengan  banyaknya  kunjungan wisatawan  dan  jumlah  penduduk  baik  asli  maupun  pendatang  membuat  bisnis perhotelan menjadi salah satu objek pajak yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Realisasi pajak hotel selalu mengalami kenaikan dan melebihi target selama tahun  2012-2019.  Realisasi  pajak  hotel  tercatat  terendah  sebesar109%  dan  tertinggi sebesar 146,01%. Proporsi penerimaan pajak hotel terhadap total pajak daerah sejak tahun 2012 perlahan-lahan mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 pajak hotel hanya menempati 6% dari total pajak daerah, namun pada tahun 2019 pajak hotel menempati 11% dari total pajak daerah.
Hotel dan restoran merupakan fasilitas pendukung pariwisata. Banyaknya jumlah restoran  juga  mempengaruhi  penerimaan  pajak  restoran.  Jumlah  restoran  di  Kota Malang  5  tahun  terakhir  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Jumlah  restoran  pada tahun  2015  sebanyak  723  restoran,  sedangkan  pada  tahun  2018  dan  2019  sebanyak 1.444  restoran.  Kenaikan  jumlah  restoran  ini  juga  berpengaruh  pada  realisasi  pajak restoran. Target pajak restoran selalu melebihi target. Realisasi terendah tercatat 107% pada  tahun  2014,  sedangkan  realisasi  tertinggi  dicapai  tahun  2015  dengan  angka 137,21%. Proporsi penerimaan pajak restoran terhadap total pajak daerah sejak tahun 2012 perlahan-lahan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 pajak restoran hanya
menempati  13%  dari  total  pajak  daerah,  namun  pada  tahun  2019  pajak  hotel menempati 18% dari total pajak daerah.
Jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan yang banyak juga berpengaruh pada bisnis hiburan. Pajak tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, billiard, panti pijat, dan lain-lain  selalu  naik  dan  melebihi  target.  Realisasi  penerimaan  tertinggi  dicapai  pada tahun  2012  dengan  angka  158%  dan  terendah  pada  tahun  2019  sebesar  112,31%. Walaupun demikian, proporsi pajak hiburan terhadap pajak daerah hanya 2%-3% saja.
Pajak reklame adalah komponen pajak daerah yang proporsinya tidak stabil, yaitu antara  4%-7%  dari  total  pajak  daerah.  Walaupun  proporsinya  tidak  stabil,  realisasi penerimaan  pajak  reklame  selalu  naik  dan  selalu  mencapai  target.  Pada  tahun  2019 realisasi pajak reklame mencapai 126,17% yang merupakan tertinggi antara tahun 2012- 2019.
Pajak  penerangan  jalan  (PPJ)  pada  tahun  2019  tercatat  tidak  mencapai  target. Realisasi PPJ tahun 2019 hanya 80,35%. Kejadian ini baru terjadi pada tahun 2019 karena selama tahun 2012-2018 realisasi PPJ selalu di atas 100%. Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu komponen utama yang menyumbang penerimaan pajak daerah Kota Malang. Pada tahun 2012, PPJ menyumbang 18% dari total pajak daerah, selanjutnya turun dan stabil pada angka 14%. Tidak tercapainya target PPJ berpengaruh pada realisasi total penerimaan pajak daerah tahun 2019. Tahun 2019 realisasi pajak daerah Kota Malang hanya  mencapai  91,81%.  Tidak  tercapainya  target  ini  salah  satunya  diakibatkan  dari tidak  adanya  sinkronisasi  data  antara  PLN  dengan  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah (Sukarelawati, 2019).
Pajak  parkir  juga  merupakan  pajak  daerah  yang  pada  tahun  2019  realisasinya kurang dari target, yaitu hanya 80,89%. Pajak parkir sebelumnya antara tahun 2012- 2018 selalu mengalami kenaikan dan realisasinya tercapai. Namun pada tahun 2019, target pajak parkir mengalami kenaikan yang drastis dari tahun 2018, yaitu sebesar 55%. Kenaikan target pajak parkir pada tahun 2019 sebesar 55% inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya target. Apabila dianalisis, kenaikan target pajak parkir dari tahun 2012  sampai  tahun  2019  adalah  sebesar  15%-33%.  Walaupun  realisasi  jumlah penerimaan  pajak  parkir  sudah  melebihi  jumlah  target,  namun  terlalu  tingginya kenaikan target penerimaan pajak parkir adalah bentuk kesalahan analisis potensi parkir di Kota Malang. Tidak terealisasinya pajak parkir juga merupakan bentuk dari kekeliruan manajemen pemungutan parkir di Kota Malang pada tahun 2019.
Pajak  air  tanah  tahun  2019  realiasinya  hanya  97,38%  dari  target  yang  telah disusun.  Sebelumnya  yaitu  pada  tahun  2012-2018  pajak  air  tanah  selalu  memenuhi target dengan realisasi terendah 101,47% pada tahun 2014 dan realisasi tertinggi pada tahun 2016 yaitu 134,96%. Walaupun demikian, perolehan pajak air tanah tahun 2019
telah melebihi perolehan pajak air tahan tahun 2018.Objek pajak air tanah antara lain usaha car wash, guest house , restoran, dan lain-lain yang mempergunakan air tanah. Pajak air tanah dalam pajak daerah adalah kontributor paling kecil, yaitu kurang dari 1% dari total penerimaan pajak daerah namun sektor yang paling stabil. Pemerintah Kota Malang tahun 2019 melaksanakan operasi gabungan, salah satunya mendatangi lokasi wajib pajak yang mangkir dari tagihan pajak air tanah. Alasan yang disampaikan kepada aparat  pemerintah  oleh  wajib  pajak  adalah  ketidaktahuan  bahwa  mereka  harus membayar  pajak  air  tanah  (Ratri,  2019).  Dengan  demikian  Pemerintah  Kota  Malang perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah, khususnya pajak air tanah.
BPHTB  atau  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  adalah  penerimaan pajak yang keberadaannya tergantung dari jumlah transaksi atas tanah dan bangunan yang terjadi di Kota Malang. Tahun 2019 realisasi dari BPTHB adalah terendah sepanjang 2012-2019 yang hanya mencapai 74,17% dari target. Sebelumnya yaitu antara tahun 2012 perolehan pajak dari BPHTB selalu di atas target. Paling tinggi mencapai 141,47% pada  tahun  2012.  Grafik  perkembangan  realisasi  penerimaan  BPHTB  dapat  dilihat  di bawah ini.

## Grafik 3 Realisasi BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
Walaupun tren perkembangan kenaikan penerimaan BPHTB cenderung menurun, jumlah realisasi penerimaan BPHTB cenderung mengalami kenaikan. Diagram di bawah ini menunjukkan realisasi jumlah penerimaan BPHTB Tahun 2012-2019.
Diagram 2 Realisasi Jumlah Penerimaan BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan BPHTB mengalami tren kenaikan namun pada tahun 2019 realiasasi BPHTB turun drastis. Penurunan BPHTB ini dikarenakan jumlah transasksi tanah dan bangunan pada tahun 2019 turun drastis dari tahun 2019 (Ardiansyah, 2019).
BPHTB  adalah  komponen  terbesar  dalam  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota Malang. BPHTB memegang porsi 33%-53% dari total penerimaan pajak daerah. Porsi terendah terjadi tahun 2019 karena target tidak terealisasi, sedangkan porsi tertinggi terjadi  pada  tahun  2012  yaitu  saat  awal  pengalihan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah. Dengan  tingginya  porsi  BPHTB  terhadap  pajak  daerah  maka  keberadaan  BPHTB diandalkan oleh pemerintah kota sebagai sumber pendapatan asli daerah yang utama. Apabila penerimaan BPHTB turun drastis, maka PAD juga akan turun drastis.
Komponen pajak daerah yang terakhir adalah PBB, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Sejak pendaerahan PBB pertama kali tahun 2013, realisasi PBB selalu melebihi target, yaitu antara 100,02% sampai dengan 109,75% dari target yang ditetapkan. Diagram batang di bawah ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB Kota Malang tahun 2013-2019.
Diagram 3 Realisasi Penerimaan PBB Kota Malang Tahun 2013-2019
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
Dari diagram di atas penerimaan PBB Kota Malang sejak tahun 2012 cenderung mengalami kenaikan. Selain itu, PBB juga merupakan komponen utama kedua dalam penerimaan  pajak  daerah  Kota  Malang.  Proporsi  PBB  terhadap  pajak  daerah  adalah antra 14%-20%. Proporsi tertinggi terjadi tahun 2013 dan proporsi terendah adalah 14% terjadi pada 2017 dan 2019.
Dari uraian penerimaan pajak daerah di atas, terdapat 5 jenis pajak daerah yang mengalami  perubahan  tren  realisasi  selama  kurun  waktu  2012-2019.  Perubahan  ini dikarenakan  perkembangan  ekonomi  dan  tren  pariwisata  yang  sedang  berkembang. Kelima pajak terebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan PBB. Kelima pajak ini adalah 5 komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Di bawah ini merupakan tabel perkembangan proporsi masing-masing pajak terhadap pajak daerah.
Tabel 1 Perkembangan Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2013
Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2020
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Hotel 6% 6% 9% 10% 10% 10% 10% 11% tren naik 2 Restoran 13% 11% 11% 12% 13% 13% 12% 18% tren naik 3 Hiburan 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% stabil 4 Reklame 6% 4% 7% 6% 6% 5% 6% 5% stabil 5 PPJ 18% 14% 14% 14% 13% 13% 14% 13% tren turun 6 parkir 1,13% 0,81% 0,95% 1,16% 1,30% 1,27% 1,16% 1,49% stabil 7 Air Tanah 0,32% 0,29% 0,29% 0,25% 0,22% 0,19% 0,25% 0,64% stabil 8 BPHTB 53% 42% 36% 35% 39% 41% 35% 33% tren turun 9 PBB 20% 19% 19% 17% 14% 19% 14% tren turun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No Jenis Pajak
proporsi terhadap pajak daerah
JUMLAH Keterangan
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  pajak  dengan  warna  hijau  dan  warna  kuning.  Pajak Warna hijau adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak ini mengalami tren naik selama kurun waktu 8 tahun terakhir. Pajak dengan warna kuning adalah PJJ, BPHTB, dan PBB. Pajak ini mengalami tren penurunan selama 8 tahun terakhir. Sisanya pajak hiburan, rekrlame, parkir, dan air tanah adalah pajak yang kontribusinya relative stabil.
Berdasarkan  lokasi  wisata,  Kota  Malang  bukanlah  tujuan  utama  wisata  namun memiliki banyak fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan dan restoran. Sektor ini sejak tahun 2012 mengalami tren kenaikan sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan di kabupaten/kota sekitar dan kenaikan jumlah mahasiswa di Kota Malang. Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  sektor  ini,  pemerintah  Kota  Malang  perlu mempertimbangkan  perkembangan  penginapan  dengan  harga  murah  yang  harganya lebih  dapat  dijangkau  oleh  wisatawan  perkembangan  guest  house  dan  wisma pariwisata.  Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  sektor  ini  pemerintah  perlu melakukan pendataan usaha penginapan dan pendataan restoran dari berbagai jenis, khususnya café yang dalam kurun waktu 2017-2019 berkembang cepat. Sektor hotel dan restoran bisa menjadi primadona baru pajak daerah asalkan sudah ada pendataan dan pengawasan yang tertib terhadap semua objek pajak hotel dan restoran.
Bisnis pariwisata Kota Malang selama kurun waktu 2017-2019 selalu meningkat. Peningkatan  kunjungan  wisatawan  pada  2018  adalah  11%  sedangkan  peningkatan kunjungan wisatawan pada 2019 adalah 8%. Walaupun menjanjikan, sektor pariwisata rentan terhadap isu kamanan, bencana alam, dan isu kesehatan seperti pandemic covid- 19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi covid19 telah melumpuhkan perekonomian, khususnya sektor pariwisata. Walaupun demikian, sektor pariwisata adalah sektor yang cepat pulih ketika situasi kembali normal.
Dalam  hal  fasilitas  pendukung  pariwisata  ini,  Pemerintah  Kota  Malang  telah melakukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pajak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  16  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Daerah.  Objek pajak hotel yang semula hanya ada 5 yaitu motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis bertambah  menjadi  6  macam.  Pemerintah  Kota  Malang  menambahkan  ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kos sebagai objek pajak hotel. Penambahan objek pajak hotel ini sesuai dengan perkembangan ekonomi Kota Malang di mana mulai beroperasinya apartemen yang sebagian ruangannya disewakan untuk hotel maupun kos.
Usaha  intensifikasi  pajak  diantaranya  dilakukan  dengan  merubah  tarif  pajak restoran. Dalam perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah pasal 16 disebutkan bahwa tarif pajak restoran sebesar 5 persen apabila nilai penjualan restoran antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 per bulannya. Tarif 10 persen dikenakan bagi
restoran yang nilai penjualannya di atas Rp 15.000.000 per bulan. Ketentuan tarif ini kemudian  dirubah  menjadi  10  persen  per  bulan  dari  nilai  penjualan.  Hal  ini  berarti semua  jenis  restoran  yang  penjualan  per  bulannya  di  atas  Rp  5.000.000  per  bulan dikenai tarif pajak yang sama, yaitu 10 persen.
Selama kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018 jumlah restoran  meningkat  dua  kali  lipat.  Namun  berdasarkan  data  target  pajak  restoran, penetapan target pajak restoran sering kali disusun di bawah pencapaian pajak restoran tahun  sebelumnya.  Hal  ini  menandakan  penetapan  target  penerimaan  pajak  yang disepakati antara walikota dengan DPRD adalah target minimalis. Tindakan ini dilakukan dimungkinkan demi tercapainya target kinerja dan stabilnya pertumbuhan penerimaan pajak  restoran.  Dengan  demikian  sejatinya  intensifikasi  pajak  restoran  tidak  akan optimal apabila peran DPRD dalam mengawasi perencanaan anggaran daerah kurang optimal.
BPHTB,  PBB,  dan  PPJ  adalah  3  jenis  pajak  yang  berkontribusi  terbesar  dalam penerimaan  pajak  daerah  namun  realisasinya  kontribusinya  dalam  8  tahun  terakhir menurun.  Besarnya  penerimaan  BPHTB  tergantung  banyaknya  transaksi  properti, sedangkan transaksi properti tergantung pertumbuhan ekonomi, suku bunga bank, dan faktor makro lain yg tidak dikendalikan pemerintah kota. Dalam kenyataannya, besarnya BPHTB lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (di luar kendali pemerintah kota). Untuk dapat mengoptimalkan kembali BPHTB, Pemerintah Kota perlu melakukan analisis pasar yang  lebih  jeli  sebelum  menentukan  target.  Sebagai  contoh  adalah  analisis  peluang pengembangan  properti  baru,  penjualan  properti  bekas,  kebijakan  BI  yang mempengaruhi  suku  bunga  bank  umum,  inflasi,  bahkan  potensi  krisis  ekonomi  baik nasional maupun internasional. Hal ini karena BPHTB dipengaruhi oleh bisnis properti, yang mana bisnis properti ini rentan terhadap imbas krisis ekonomi dari luar negeri.
Walaupun realisasi PBB selalu melebihi target, proporsi penerimaan PBB terhadap pajak  derah  mengalami  tren  penurunan.  Strategi  Pemerintah  Kota  Malang  dalam optimalisasi PBB dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, sosialisasi melalui berbagai media dank e sekolah-sekolah di Kota Malang. Kedua, melakukan kerja sama dengan Polres Malang Kota, Kejaksaan Negeri Malang, Tim Auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, Kerjasama  dengan  Media  Massa.  Ketiga,  Membentuk  Satuan  Petugas  (Satgas) Peningkatan Pajak Daerah dan menggalakan Operasi Gabungan (OPGAB) Sadar Pajak bersama  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Malang,  Kejaksaan  Negeri,  Polresta Malang,  TNI,  Satpol  PP,  Bagian  Hukum  dan  media  Massa.  Keempat,  melakukan pemetaan  yang  biasa  dikenal  dengan  sebutan  Cleansing  dan  Sensus.  Kelima, melaksanakan  Sunset  Policy,  yaitu  penghapusan  sanksi  administrasi  atau  denda  atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar dalam rentang waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun 2012. Keenam, mengadakan mobil tax keliling multifungsi (Romi A.S & Larasati, 2018).
Yang  dilupakan  oleh  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  menetapkan  PBB  adalah, keluarnya Surat Pemeritahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB merupakan ujung dari proses panjang administrasi surat tanah. Di antara persyaratan pengurusan SPPT PBB adalah Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dan  sertifikat  kemilikan  tanah.  Apabila  kedua  surat tersebut  proses  memperolehnya  panjang,  maka  Pemerintah  Kota  Malang  tidak  akan optimal dalam melakukan penambahan wajib pajak baru PBB. Walikota Malang bahkan mengakui bahwa 95 persen bangunan di Kampus belum memiliki IMB. Menurutnya hal ini kesalahan berasal dari peraturan daerahnya (Malangtimes, 2020). Dengan demikian perlu dilakukan penyederhanaan proses administrasi kedua surat tersebut.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Malang  untuk mengoptimalkan PBB selain mempermudah proses penerbitan persyaratan pembuatan SPPT  PBB  adalah  melalui  intensifikasi  PBB.  Intensifikasi  PBB  dapat  dilakukan  dengan beberapa cara. Pertama adalah revaluasi nilai tanah untuk menentukan NJOP baru atau menaikkan NJOP. Harga tanah di dekat pusat keramaian biasanya akan cepat mengalami kenaikan harga, oleh karena itu NJOP juga harus mengikuti naiknya harga tanah. Kedua, dengan melakukan perbaikan atau pelebaran jalan. Hal ini dilakukan untuk menaikkan status tanah sehingga NJOP juga akan naik. Ketiga, optimalisasi penerimaan PBB melalui kemudahan  pembayaran  PBB  dengan  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  seperti perbankan,  retail,  kantor  pos  dan  lain  sebagainya.  Dengan  kemudahan  sistem pembayaran maka wajib pajak akan semakin termotivasi dalam membayar PBB.
Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ)  adalah  komponen  terbesar  ketiga  dalam  pajak daerah. Proporsinya turun sejak 2012 namun cenderung stabil selama beberapa tahun terakhir. Strategi yang dapat dilakukan untuk pptimalisasi PPJ dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PLN, digitalisasi data, dan pengawasan yang lebih ketat.

## Penutup
Kota Malang masih mengandalkan pajak sebagai sektor utama penopang PAD nya. Inovasi  yang  dilakukan  sebagai  konsekuensi  hanya  berorientasi  pada  pembaharuan sistem  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  tanpa  terlihat  adanya  komitmen  secara  serius untuk  mengedepankan  eksplorasi  potensi beyond pajak.  Dampaknya  dapat  terlihat ketika  terjadi  situasi  krisis  seperti  pandemi  covid  19,  masing-masing  wilayah  terlihat kewalahan  dalam  menggenjot  perekonomiannya  dengan  tetap  melihat  sektor  pajak sebagai main safety net . Sehingga diversifikasi dan ekplorasi potensi diluar pajak perlu segera dilakukan.
Diperlukan optimalisasi sektor diluar pajak, tujuannya adalah agar jika sewaktu- waktu  terdapat  gap  antara  target  dan  realisasi  pajak  daerah  mampu  untuk  memiliki sektor  penopang  alternatif  yang  sama  kuatnya  dengan  sektor  pajak.  Ada  beberapa alternatif yang bisa diupayakan, seperti mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang disesuaikan dengan potensi daerah, kemudian pemerintah dapat melakukan kegiatan ekspor komoditas unggulan serta menggenjot performa BUMD potensial.
Dalam  pengelolaan  pajak  daerah,  desentralisasi  fiskal  memang  memberikan aturan  yang  kaku  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah. Walaupun  demikian,  pemerintah  daerah  sebenarnya  masih  dapat  mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah. Optimalisasi pajak daerah ini harus  dilakukan  melalui  analisa  potensi  daerah.  Apabila  hal  ini  telah  dilakukan  maka pemerintah  kota  akan  dapat  mengurangi  ketergantungannya  terhadap  pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Malang memiliki 9 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, parkir, air tanah, BPHTB, dan PBB. Dari kesembilan jenis pajak daerah ini, BPHTB, PBB, dan PPJ adalah komponen terbesar penyumbang pajak daerah. Sayangnya ketiga jenis pajak ini selama 2012-2019 mengalami tren penurunan proporsi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan proporsi pajak oleh pajak hotel dan restoran.
Menurunnya tren proporsi BPHTB dan PBB diikuti dengan naiknya tren proporsi pajak  hotel  dan  restoran  menunjukkan  adanya  pertumbuhan  yang  bagus  di  sektor pariwisata.  Pemerintah  Kota  Malang  sebaiknya  memanfaatkannya  untuk  optimalisasi pajak  daerah.  Pemerintah  Kota  Malang  dapat  mengeluarkan  kebijakan  untuk mendukung  berkembangnya  hotel  dan  restoran,  sebagai  contoh  mempermudah perizinan, membuat bursa hotel dan restoran, melakukan pembinaan terhadap wisma pariwisata,  rumah  kos,  maupun  apartemen  yang  disewakan.  Maraknya  platform penginapan  di  Kota  Malang  juga  perlu  dilakukan  pendataan  untuk  meningkatkan penerimaan dari jenis non-hotel.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Anisa Salsabila yang telah membantu mencarikan data di Badan Pelayanan Pajak Daerah dan BAPPEDA Kota Malang, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, BAPPEDA Kota Malang, dan Universitas Brawijaya.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini merupakan luaran atas penelitian atas pembiayaan dari dana DIPA Universitas Brawijaya

## Daftar Pustaka
Ardiansyah, M. N. (2019). BP2D Kota Malang Kejar Target Pendapatan Daerah Sektor BPHTB.  Retrieved  November  8,  2020,  from  https://www.timesindonesia.co.id/ read/news/235917/bp2d-kota-malang-kejar-target-pendapatan-daerah-sektor- bphtb
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gay,  L.R.,  Mills,  G.E.  and  Airasian,  P.  (2006). Educational  research:  Competencies foranalysis and application . New York: PrenticeHall.
Horota,  P.,  Ida,  A.,  &  Purba,  R.  (2014).  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam Rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. Keuda , 2 (1), 1–33.
J.W.  Creswell.  (1994). Research  design:  Qualitative  and  quantitative  approaches . Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, In.
Kabul,  L.  T.  A.  (2020).  30  Ribu  Mahasiswa  di  Malang  akan  Mendapatkan  Bansos. Retrieved  November  8,  2020,  from  https://www.ngopibareng.id/timeline/wali- kota-malang-akan-data-mahasiswa-di-malang-untuk-dapat-bansos-2645216
Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , (34), 47–63.
Liana,  N.  (2017).  Optimalisasi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dihubungkan pariwisata kota bogor dan kabupaten bogor. Jurnal Living Law , 9 (1), 103–115.
Lofland,  L.  H.  (2006).  From  J.  Lofland,  D.  Snow,  L.  Anderson  &  L.H.  Lofland  (2006). Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. (4th Ed.) Belmont,  CA:  Wadsworth  Thomson. Analyzing  Social  Settings:  A  Guide  to Qualitative Observation and Analysis (4th Ed.) , 195–219.
Musgrave,  Richard  A.,  Musgrave,  P.  B.  (1989). PUBLIC  FINANCE  IN  THEORY  AND PRACTICE (5th ed.). Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Pandaya. (2016). In the Regions, Autonomy Simply Means Paying More Tax. Retrieved from  https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/28/in-regions-autonomy- simply-means-paying-more tax.html
Ratri, N. (2019). Gerak Cepat Selamatkan Lingkungan, BP2D Kota Malang Sidak 21 Titik Pajak  Air  Tanah.  Retrieved  from  http://malangtimes.com/baca/36025/ 20190213/102100/gerak-cepat-selamatkan-lingkungan-bp2d-kota-malang-sidak- 21-titik-pajak-air-tanah
Romi A.S, M. N., & Larasati, D. C. (2018). Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Dalam Mengurai Tunggakan Pajak Bumi Bangunan (Pbb). Reformasi , 8 (2), 109. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1098
Safitra,  N.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Melalui Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di Kabupaten Enrekang. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 37–48. Samad, R. P., & Iyan, R. Y. (2013). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan  Kabupaten  Rokan  Hilir. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pembangunan , 3 (8), 103–122.
Sukarelawati,  E.  (2019).  DPRD  Kota  Malang  soroti  minimnya  realisasi  PAD  pajak penerangan.  Retrieved  from  https://jatim.antaranews.com/berita/325380/dprd- kota-malang-soroti-minimnya-realisasi-pad-pajak-penerangan
Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qoriah, C. G. (2012). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi  Pajak  dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di
Kabupaten Jember. J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri , 7 (2), 69–76.
Worumi,  H.  (2018).  Model  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi , 6 (3), 23–39.
www.straitstimes.com.  (2016).  Malaysian  Opposition  Politician  Rafizi  Charged  With
Criminal Defamation, OSA Offences. Retrieved from https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-opposition-politician-rafizi- charged-with-criminal-defamation-osa-offences
Yustika, A. E. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris. Malang: Bayumedia .

## Tentang Penulis
Reza Triarda adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Brawijaya.  Penulis  memiliki  ketertarikan  penelitian  dengan  tema ekonomi politik.
Ratnaningsih  Damayanti adalah  Dosen  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Jurusan Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas  Brawijaya.  Penulis  memiliki  ketertarikan  penelitian  dengan tema ekonomi politik, otonomi daerah, dan local branding.