## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 91-97 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480

## Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Tax Effort Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Army Devianti a* , Dewi Zaini Putri a
a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: armydevianti@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  estimate  and  explain  the  effect  of  government  transfers  on District/City Tax Effort  in West Sumatra Province during the period 2012-2019. This type of research is quantitative research using secondary data with Panel Regression analysis model to analyze the effect of government transfers in the form  of  general  allocation  funds,  profit  sharing  funds  and  special  allocation funds  on  Tax  Effort  .  The  estimation  results  show  that  the  General  Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Special Allocation Fund have an effect on the growth of Regency/City Tax Effort  in West Sumatra Province.
Keywords :

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  estimasi  dan  menjelaskan  pengaruh dari  transfer  pemerintah  terhadap Tax  Effort Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat  selama  periode  2012-2019.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif  menggunakan  data  sekunder  dengan  model  analisis  Regresi  Panel untuk menganalisis pengaruh dari transfer pemerintah dalam bentuk dana alokasi umum,  dana  bagi  hasil  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap Tax  Effort .  Hasil estimasi menunjukan bahwa dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan Tax  Effort Kab/Kota  di  Provinsi Sumatera Barat.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: O15; P25; R23

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  mekanisme  dana  Transfer  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang  pada  dasarnya  ditujukan  untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) serta  kesenjangan  fiscal  horizontal  antar  daerah (horizontal  fiscal  imbalanc e) yang diharapkan dapat menstimulus perekonomian masyarakat (Christia, 2019). Akan tetapi Local  Taxing  Power tetap  harus  dijaga,  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu penguatan penerimaan pajak daerah tanpa harus merusak prinsip efisiensi secara nasional (Slamet Riyadi 2017).
Berlakukannya sistem desentralisasi fiskal di Indonesia telah menyebabkan perubahan- perubahan  yang  mendasar  antara  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  hal  ini sebagaimana  yang  diatur  didalam  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  yang  membahas mengenai  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  kemudian mengalami beberapa kali revisi sehingga setelah itu diatur kembali di dalam Undang- Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  (Kemenkeu,  2015).  Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme dana Transfer oleh pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  yang  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  mengurangi  kesenjangan fiskal  vertikal  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah (vertical  fiscal  imbalance) serta kesenjangan  fiscal  horizontal  antar  daerah (horizontal  fiscal  imbalanc e)  yang  diharapkan
Transfer Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Tax Effort
Info Artikel
Diterima: 14 Agustusi 2021
Disetujui: 2 Oktober 2021
Terbit daring: 4 November 2021

## DOI: -

## Sitasi:
Devianti, A, & Putri, D, Z.. (2021). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Tax Effort
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan
Pembangunan, 10(2), 91-97.
Government Transfer, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund and Tax Effort
92 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembanguan, Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 91 - 97
dapat  menstimulus  perekonomian  masyarakat  (Christia,  2019).  Akan  tetapi Local  Taxing Power tetap harus dijaga, Hal ini sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu  penguatan  penerimaan  pajak  daerah  tanpa  harus  merusak  prinsip  efisiensi  secara nasional (Slamet Riyadi, 2017).
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja fiskal pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilihat berdasarkan besaran rasio Tax Effort suatu negara maupun daerah (Ciro et al., 2018). Tax Effort yang diturunkan dari rasio pajak terhadap  PRDB    juga  dapat  digunakan  pemerintah  sebagai  alat  yang  berguna  untuk memotivasi  kebijakan  fiskal  pemerintah  tentang  seberapa  banyak  upaya  maupun  usaha tambahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi tujuan pengembangan dan pembangunan wilayahnya (Amoh, 2019; Ciro et al., 2018; IMF, 2007).
Sumatera  Barat  adalah  salah  satu  dari  beberapa  provinsi  di  Indonesia  yang  turut mendapatkan  pembiayaan  transfer  dari  pemerintah,  selain  itu  provinsi  Sumatera  Barat merupakan  provinsi  yang  cukup  unggul  pada  bidang  pariwisata  dan  perdagangan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Akan tetapi terlepas dari keunggulannya hal tersebut justru tidak dapat membuat provinsi Sumatera Barat mandiri hal ini dapat dilihat berdasarkan respon  kebijakan  pemerintah  tingkat  II  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang  jutru bergantung  kepada  pembiyaan  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Pada  Gambar  1.1  akan disajikan kondisi Tax Effort daerah 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat dari hasil perhitungan penerimaan pajak daerah terhadap PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Rasio Tax  Effort daerah  di  Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat  dari  tahun  2015-2019, dimana pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa dari 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang dan Bukittinggi yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya disamping menerima transfer dari pemerintah pusat. Selain itu tingginya rasio Tax Effort di  Kota  Padang  dan  Bukittinggi  juga  menunjukan  bahwa  daerah  tersebut  dapat membiayai  pengeluaran  daerahnya  sendiri  dan  mampu  meningkatkan  kemandirian daerahnya sehingga tujuan dari diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal dapat tercapai di Kota Padang dan Bukittinggi.
Besarnya  ketergantungan  fiskal  setiap  pemerintah  daerah  di  Sumatera  Barat  terhadap transfer  pemerintah  pusat,  hal  ini  beriringan  dengan  pernyataan  Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan yang menyatakan bahwa komposisi dana transfer Pemerintah pusat merupakan penopang utama dalam pembiayaan provinsi Sumatera Barat, dimana kontribusi dana Transfer pemerintah pusat mencapai 63% dari total pendapatan daerah (DDTC, 2020). Sehingga diperlukannya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah tetap dapat memaksimalkan  kinerja  fiskalnya  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah.  Oleh sebab itu berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini berupaya untuk melihat dan menguji bagaimana  pengaruh  transfer  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tax Effort di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  Pengaruh  Transfer  Pemerintah  Pusat  terhadap Tax  Effort Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## TINJAUAN LITERATUR
Tax  Effort merupakan  salah  satu  wujud  dari  bagaimana  kemampuan  suatu  daerah  dalam memungut  dan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerahnya,  upaya  pajak  suatu  daerah seringkali  dilihat  berdasarkan  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  Product  Domestic  Bruto (PDB) pada suatu periode tertentu. Tax Effort juga menggambarkan bagaimana penerimaan
pajak suatu daerah, semakin tinggi rasio Tax Effort suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. (Amoh, 2019).
Product Domestic Bruto (PDB) maupun Product Domestic Regional Bruto (PDRB) yang digunakan  merupakan  indikator  terpenting  untuk  mengetahui  keadaan  ekonomi  termasuk dalam  melihat  bagaimana  perolehan  rasio Tax  Effort yang  di  peroleh  pada  suatu  wilayah dengan periode tertentu, yang mana biasanya satu tahun yang ditunjukan dengan atas harga yang  berlaku  maupun  konstan,  Hal  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Keyness menyebutkan bahwa keadaan ekonomi suatu wilayah ialah fungsi dari pendapatan atau bisa di gambarkan pada persamaan berikut.

## Tx = f (y)

## (1)
Persamaan (1) mengandung makna bahwa besaran penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh besaran terhadap pendapatan daerah Kab/Kota, pajak daerah di pengaruhi oleh langsung oleh PDRB Kab/Kota. Hal ini berarti ketika pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajaknya hal ini secara langsung akan mempengaruhi pendapat pada suatu daerah, semakin tinggi kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daeranya maka semakin tinggi pula pendapatan daerahnya, sehingga perwujudan dari pelaksanaan desentalisasi fiskal dapat terlaksanakan pada daerah tersebut yaitu kemandirian daerah.
Beberapa  penelitian  menemukan  bahwa  transfer  pemerintah  Dana  Bagi  Hasil  memiliki pengaruh  positif  terhadap Tax  Effort ,  yang  artinya  ketika  penerimaan  dana  bagi  hasil meningkat maka Tax Effort daerah juga meningkat (Miyazaki, 2020; Holm-Hadulla, 2020). (Nikijuluw,  2012)  menemukan  bahwa  kenaikan  Dana  Alokasi  Umum  mendorong pertumbuhan Tax Effort daerah. Hal ini berarti pemberian dana Dana Alokasi Umum yang diberikan  pemerintah  pusat  dapat  dioptimalkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak daerah.
Selanjutnya  Canavire  & Zúñiga,  (2010) pada  studi  kasus  daerah  di  Mexico  menemukan hubungan  yang  signifikan  negatif  antara  transfer  terencana  terhadap Tax  Effort .  Artinya, apabila penerimaan Dana Alokasi Khusus meningkat, Tax Effort justru menurun. Kartika, (2015)  mengemukakan  bahwa  transfer  pemerintah  pusat  dalam  bentuk conditional  grants berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap Tax Effort daerah. Hal ini menunjukan transfer  pemerintah  dalam  bentuk  conditional  transfer  (DAK)  menyebabkan  adanya ketergantungan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  sehingga  memiliki pengaruh negatif bagi Tax Effort daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari World  Trade  Organization (WTO) , World  Bank  Data ,  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (BPS)  dan Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2012 - 2019. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Panel  dengan  metode  Ordinary  Least  Squares  (OLS).  Model  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
Y it = β 0 + β 1 Log(X 1it ) + β 2 Log(X 2it )+ β 3 Log(X 3it ) + U it (2)
Dimana: Y it merupakan Tax Effort , X 1it merupakan Dan Alokasi Umum, X 2it merupakan Dana Bagi Hasil, X 3it merupakan Dana Alokasi Khhusus, dan U it merupakan Error term data periode tertentu, β 0 merupakan Konstanta bila X sama dengan 0, β merupakan koefisien regresi.
94 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembanguan, Volume 10, Nomor 2, November 2021, Hal 91 - 97
Tax Effort adalah kondisi yang menunjukan kinerja fiskal pemerintah suatu negara maupun daerah untuk mendapatkan maupun meningkatkan penerimaan pajak bagi daerahnya dalam periode  tertentu. Tax  Effort diukur  berdasarkan  satuan  ratio  dimana  jumlah  penerimaan pajak dibagi Product Domestic Regional Bruto, menghasilkan satuan ratio Tax Effort . Dana Alokasi umum (X1) merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dan bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum diukur menggunakan satuan Rp (Rupiah). Dana Bagi Hasil tersebut merupakan dana transfer pemerintah pusat ke  pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.  Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk percepatan pembangunan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pemilihan  model  regresi  panel  maka  model  terbaik  adalah  Fixed  Effect Model  dan  berdasarkan  uji  asumsi  klasik  maka  model  telah  bebas  dari  masalah multikolinearitas,  autokorelasi  dan  heteroskedastisitas,  sehingga  telah  memenuhi persayaratan pada metode OLS.
Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Linear Berganda
Variabel Coefficient Signifikansi C -12,53775 (4.990607) Tidak signifkan Log(X1) -0,347781 * (0.087078) Signifikan Log(X2) 0.059593 (0.109698) Tidak signifikan Log(X3) 0.908779 (0.108330*) Signifikan
Sumber : Hasil Olahan Data, Eview 9(2021)
Tabel  3  hasil  pengolahan  data  sekunder  dengan  menggunakan  Eviews9,  diperoleh persamaan regresi panel dengan menggunakan model fixed effect sebagai berikut.
Yit = -12.53 - 0.35X1it - 0.06X2it + 0.90X3it + Uit (2)
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  negative  dan signifikan terhadap Tax Effort di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti ketika terjadinya  peningkatan  penerimaan  Dana  Alokasi  Umum  di  Kab/Kota  Provinsi  Sumatera Barat justru diikuti dengan turunnya perolehan rasio Tax Effort . Ketika penerimaan Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan, hal ini justru dapat mendorong penurunan perolehan Tax  Effort .  Hal  ini  dikarenakan  semakin  besarnya  pembiayaan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum  justru menimbulkan  efek  disinsentif  bagi  pemerintah  daerah,  hal  ini  ditandai  dengan  terjadinya kemalasan  fiskal  pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan  dan  menggali  potensi  pajak daerahnya  yang dapat di lihat berdasarkan satuan rasio Tax Effort daerah. Semakin rendah rasio Tax Effort suatu daerah semakin rendah pula kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengupayakan pajak daerahnya, sehingga pemerintah daerah cenderung bergantung kepada pembiayaan dari pemerintah pusat.
Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum juga dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang mana dibebankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh sebab itu  pemerintah  daerah  cenderung  memnggunakan  DAU  sebagai  pengeluaran  daerah  untuk
alokasi  belanja  daerah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  mengoptimalkan  penerimaan  pajak daerahnya , hal ini ditandai apabila semakin tinggi pengalokasian DAU justru diiringi dengan respon  pemerintah  daerah  yang  mana  lebih  memilih  bergantung  kepada  transfer  dari pemerintah  pusat  untuk  pengeluaran  daerahnya,  dari pada  m engkreasikan  sumber-sumber penerimaan  atau  memperluas  basis  penerimaan dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak daerahnya.
Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raich dalam Nikijuluw (2012) yang menyatakan bahwa model yang rasional adalah ketika pemerintah yang rasional akan berusaha mencapai kondisi  yang  lebih  baik  dengan  usaha  yang  lebih  kecil  sehingga  ketergantungan  kepada transfer  pemerintah  pusat  lebih  besar  di  bandingkan  pengorbanan  dalam  mengupayakan penerimaan  pajak  lokal.  Hal  ini  berarti  pemerintah  daerah  lebih  memilih  menggunakan pemberian transfer dari pemerintah pusat untuk keperluan daerah dari pada mengupayakan penerimaan daerahnya sendiri.
Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Canavire and Zúñiga 2010)  yang  menyatakan  bahwa  transfer  pemerintah  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum (Unconditional Transfer) justru menjadi kutukan bagi pemerintah pusat, hal ini dikarenakan pemberian  Dana  Alokasi  Umum  justru  menimbulkan  kemalasan  fiskal  oleh  pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak daerahnya sehingga semakin kecil pula perolehan rasio Tax Effort pada daerah tersebut. Penelitian ini juga seiring dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Jia  et  al.  2020)  bahwa  transfer  pemerintah  pusat  dalam bentuk  Dana  Alokasi  Umum  (Unconditional  transfer)  yang  diberikan  kepada  pemerintah daerah justru  merusak kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Tax Effort daerahnya,  hal  ini  dibuktikan  dengan  kurangnya  motivasi  pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya.
Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tax Effort di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil belum tentu dapat  meningkatkan  perolehan  rasio Tax  Effort di  Kab/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Kuncoro,  (2004)  dalam  teorinya  menyebutkan  bahwa pemberian  transfer  kepada  daerah  belum  tentu  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak daerahnya,  hal  ini  dikarenakan  beberapa  faktor  penyebab  utama  ketergantungan  fiskal  di Indonesia  yakni  yang  pertama  kurang  berperannya  perusahaan  daerah  sebagai  sumber pendapatan  daerah,  dimana  laba  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  relative  memberikan kontribusi  yang  kecil  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  yang  kedua  kehawatiran  yang bersifat  politis  dimana  pemerintah  pusat  sengaja  memberikan  dana  transfer  agar  daerah bergantung kepada pemerintah pusat, hal ini karena di khawatirkan apabila daerah memiliki sumber  pendapatan  yang  tinggi  akan  mendorong  terjadinya  disintegrasi  dan  separatisme artinya tingkat kemandirian daerah yang sangat tinggi sebagaima yang terjadi di Yulgoslivia dan  Uni  Soviet  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  memisahkan  diri  dari  pemerintahan pusat oleh sebab itu ketergantungan daerah terhadap pusat/sentralisasi tetap diperlukan agar daerah terus bergantung dan tetap berada dibawah dikendalikan pemerintah pusat.
Penelitian ini bertentangan dengan penelitan yang dilakukan oleh (Nikijuluw 2012) yang menyatakan  bahwa  transfer  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh positif dan secara signifikan mendorong pertumbuhan laju Tax Effort , sedangkan penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dan tidak signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Tax Effort . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Personal and Archive 2020) yang menyatakan bahwa transfer pemerintah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (Unconditional Grant) tidak memberikan efek insentif yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pemberian  Dana  Bagi
Hasil  dilakukan  berdasarkan  prinsip  bg  origin  yang  mana  artinya  daerah  penghasil mendapatkan porsi lebih besar di bandingkan daerah lainnya.
Besar  atau  kecilnya  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  pada  suatu  wilayah  disebabkan  oleh sedikitnya  daerah  penghasil  yang  ada  pada  wilayah  tersebut.  Hal  ini  lah  yang  turut mempengaruhi  hasil  perolehan  rasio Tax  Effort di  Sumatera  Barat  yang  disebabkan  oleh sedikinya  daerah  penghasil  yang  turut  berkontribusi  penuh  dalam  penerimaan  pajak  di Sumatera Barat, salah satu Kota yang memperoleh Dana Bagi Hasil tertinggi di Sumatera Barat yaitu Kota Padang dan kemudian disusul oleh Kota Bukittinggi sedangkan daerah lain hanya mendapatkan porsi sisanya dari kedua daerah tersebut.
Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perolehan  rasio Tax Effort di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti peningkatan penerimaan Dana Alokasi  Khusus  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dapat  menyebabkan naiknya perolehan rasio Tax Effort . Dana Alokasi Khusus disebut juga transfer bersyarat yang pada dasarnya diberikan kepada daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  public,  akan  tetapi  kurang  diperhatikan  oleh  pemerintah daerah.
Penelitian yang sama juga dikemukakan oleh (Saru 2016) yang menemukan bahwa adanya kolerasi positif dan siginifikan antara transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus terhadap Tax Effort . Hal ini berarti kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu  daerah  secara  langsung  dapat  merangsang  kenaikan  penerimaan  pajak  pada  daerah tersebut  sehingga  perolehan  rasio Tax  Effort juga  semakin  meningkat  dan  tujuan  dari pemberian Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah dapat dikatakan tepat sasaran, dimana  pemerintah  daerah  tetap  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerahnya  dan  tidak bergantung kepada pembiayaan pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.
Hasil  dari  penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  atau  transfer terencana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  jauh  lebih  efektif  dalam merangsang  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  fiskalnya.  hal  ini  disebabkan transfer  yang  terencana  berada  dibawah  kewenangan  pemerintah  pusat,  hal  ini  lah  yang menyebabkan  pemberian  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  tanpa  ada campur tangan dari pemerintah daerah.
Namun  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Canavire  and  Zúñiga  2010)  menyatakan dalam penelitiannya bahwa transfer terencana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus di Mexico justru memberikan pengaruh secara signifikan dan negative terhadap laju perolehan rasio Tax Effort . Hal ini dikarenakan transfer bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah, karena kewenangan sepenuhnya berada pada  pemerintah  pusat,  sehingga  pemerintah  daerah  tidak  dapat  berpatisipasi  dalam mengalokasikan Dana Alokasi Khusus di daerahnya, namun hal ini berlaku hanya pada daerah dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.

## SIMPULAN
Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap Tax Effort , sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Effort . Yang berarti  apabila  terjadi  kenaikan  penerimaan  Dana  Bagi  Hasil  belum  tentu  dapat meningkatkan perolehan rasio Tax Effort di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR RUJUKAN
Amoh, J. K. (2019). an Estimation of the Taxable Capacity, Tax Effort and Tax Burden of an Emerging Economy: Evidence From Ghana. International Journal of Economics and Financial Issues , 9 (3),
12 – 21. https://doi.org/10.32479/ijefi.7549
Canavire, G., & Zúñiga, N. (2010). Fiscal Transfers a Curse or Blessing? Evidence of Their Effect on Tax Effort for Municipalities in Sinaloa, Mexico. International Studies Program , 10 – 30 (October). Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360 Ciro, G., Camilo, J., Mendonça, F. De, Camilo, J., & Ciro, G. (2018). Munich Personal RePEc Archive Inflation targeting and Tax Effort : Evidence from Colombia Evidence from Colombia . 90544 . DDTC. (2020). Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari . DDTC.
Holm-Hadulla,  F.  (2020).  Fiscal  equalization  and  the  tax  structure. Regional  Science  and  Urban Economics , 81 (March 2019), 103519. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103519 IMF. (2007). Tax Potential vs. Tax Effort : A Cross- Country Analysis of Armenia’s Stubbornly Low Tax Collection. IMF Working Papers , 07 (106), 1. https://doi.org/10.5089/9781451866704.001 Jha, R., Kang, W., & Nagarajan, H. K. (2011). Fiscal Decentralization and Local Tax Effort . 1 – 24. Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di
Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 4 (1), 45. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11461 Kuncoro, H. (2004). otonomi dan pembangunan daerah (Wisnu Chandra (ed.); Erlangga). Erlangga. Miyazaki,  T.  (2020).  Intergovernmental  fiscal  transfers  and Tax  Effort s:  Regression-discontinuity analysis  for  Japanese  local  governments. Regional  Science  and  Urban  Economics , 84 ,  103554. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103554
Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 12 (2),  168 – 191. https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.496
Slamet Riyadi,  dan S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah , I , 33 – 47. Taiwo, K. (2020). Munich Personal RePEc Archive Intergovernmental Transfers and Own Revenues of Subnational Governments in Nigeria . 104374 .