INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6395-6409 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen
Difa Meylia Zahra 1 ✉ , Salsa Khusnus Solekhani²
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia Email: difa.meylia@ui.ac.id salsa.khusnus@ui.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pinjaman  online  ( fintech  lending)  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan bantuan  anggaran.  Kemudahan  tersebut  ternyata  diikuti  beberapa  permasalahan  yang  merugikan masyarakat,  seperti  mendapatakan  perilaku  yang  tidak  menyenangkan,  bunga  yang  tinggi,  dan rendahnya  jaminan  data  pribadi.  Permasalahan  ini  menunjukan  adanya  urgensi  untuk  melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan online yang telah diterbitkan OJK. Evaluasi dilakukan dengan  menggunakan  indikator  yang  dicetuskan  oleh  William  Dunn  (2003)  berupa  efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk melengkapinya, penulis juga menggunakan  prinsip  yang  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mencakup transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan penanganan pengaduan. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah yang harus dilakukan adalah  meninjau ulang regulasi pinjol, pengawasan berkala dan  pendampingan  kepada  seluruh  perusahaan  pinjol,  melakukan credit  scoring  dan  background checking, serta memberikan pendidikan keuangan bagi seluruh masyarakat. Evaluasi ini dilakukan agar dapat  menciptakan  regulasi  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dalam  melakukan pinjaman online.
Kata kunci: Peer to Peer Lending, Pinjaman Online, Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Konsumen

## Abstract
Online loans (fintech lending) give an easy way for people to get budget assistance. However, this convenience is also followed by several problems that are detrimental to the community, such as unethical  behavior  in  collecting,  high-interest  rates,  and  low  consumer  personal  data  guarantees. These problems indicate the urgency to evaluate the online implementation policies that have been issued by OJK. The evaluation is carried out using indicators coined by William Dunn (2003) in the form of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. To complement this, the author also uses the principles determined in the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022  concerning  Information  Technology-Based  Joint  Funding  Services  which  include transparency,  fair  treatment,  reliability,  confidentiality,  and  complaint  handling.  Based  on  the evaluation  results,  the  steps  to  be  taken  are  to  review the  regulation  of  fintech  lending,  periodic supervision and assistance to all fintech lending companies, conduct credit scoring and background checking, and provide financial education for the entire community. This evaluation is carried out to create regulations that protect consumers in making online loans.
Keywords: Peer to Peer Lending, Online Loans, Policy Evaluation, Consumer Protection

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang dilakukan berbagai lembaga keuangan untuk menyediakan layanan berbasis online atau yang biasa disebut sebagai lembaga keuangan financial technology (fintech) (Disemadi et al., 2020). Dilansir dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu fintech yang masif digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah peer to peer lending service (OJK, 2023). Sebelum berkembangnya teknologi, masyarakat yang membutuhkan pinjaman harus mengajukan  langsung  ke  bank  dengan  persyaratan  yang  cukup  rumit.  Namun,  saat  ini masyarakat  dapat  melakukan  pinjaman  secara  daring  melalui  pinjaman  online  (pinjol) dengan  persyaratan  yang  lebih  mudah  daripada  layanan  pinjaman  konvensional. Kemudahan tersebut menyebabkan pelaku pinjol selalu meningkat setiap tahunnya apalagi pasca pandemi COVID-19 yang memberikan tuntutan lebih terhadap perekonomian.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa nilai penyaluran pinjol di Indonesia telah  mencapai  Rp20,53  triliun  pada  Agustus  2023  dimana  jumlah  tersebut  meningkat 0,78% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,37 triliun (Databoks, 2023). Bukan hanya untuk kebutuhan individu, pinjaman online juga dapat diberikan untuk mengembangkan sektor  produktif.  Pada  September  2022,  jumlah  pinjaman  yang  disalurkan  ke  sektor produktif  mencapai  Rp9,32  triliun  atau  47,83%  dari  keseluruhan  jumlah  pinjaman  yang dikeluarkan  lembaga  pinjaman  online  saat  itu  (Putri,2022).  Tingginya  pelaku  pinjaman
online membuktikan bahwa pinjaman online memainkan peran penting dalam mendorong keuangan masyarakat Indonesia.
Untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pinjol,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut adalah  ketentuan  pendaftaran  dan  perizinan,  perubahan  kepemilikan,  pencabutan  izin, mitigasi  risiko,  perlindungan  konsumen,  kerahasiaan  data,  dan  sanksi  administratif  bagi pihak  yang  melanggar.  Namun,  landasan  hukum  tersebut  nyatanya  belum  mampu mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. OJK  sebagai  lembaga  independen  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pinjol telah menemukan 5.450 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK sejak 2017 sampai 31 Juli 2023 (OJK, 2023). Dalam hal ini, masyarakat jelas menjadi pihak yang paling dirugikan karena pelaku usaha pinjol ilegal mengenakan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan dalam menyediakan informasi terkait manfaat dan risiko dari produk  yang  ditawarkan  sehingga  masyarakat  akan  terbuai  untuk  meminjam  tanpa memahami mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang harus dibayarkan.
Untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pinjol,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut adalah  ketentuan  pendaftaran  dan  perizinan,  perubahan  kepemilikan,  pencabutan  izin, mitigasi  risiko,  perlindungan  konsumen,  kerahasiaan  data,  dan  sanksi  administratif  bagi pihak  yang  melanggar.  Namun,  landasan  hukum  tersebut  nyatanya  belum  mampu mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. OJK  sebagai  lembaga  independen  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pinjol telah menemukan 5.450 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK sejak 2017 sampai 31 Juli 2023 (OJK, 2023). Dalam hal ini, masyarakat jelas menjadi pihak yang paling dirugikan karena pelaku usaha pinjol ilegal mengenakan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan dalam menyediakan informasi terkait manfaat dan risiko dari produk  yang  ditawarkan  sehingga  masyarakat  akan  terbuai  untuk  meminjam  tanpa memahami mekanisme penghitungan biaya layanan dan pengenaan bunga.
Selain  itu,  pinjol  ilegal  juga  berpotensi  besar  untuk  menyalahgunakan  data  pribadi konsumen  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  pinjaman  di  lembaga  pinjaman  online lainnya atau disebarluaskan di media sosial (Amalina et al dalam Disemadi, 2021). Salah satu kasus kebocoran data terjadi pada Januari 2022 dimana salah satu akun di situs pembocoran data RafRR menyebarkan 12 juta data pelanggan pinjol berupa nama lengkap konsumen, nomor ponsel, dan alamat rumah (CNN Indonesia, 2023). Hal ini jelas telah melanggar hak asasi konsumen untuk dilindungi privasinya. Pelanggaran lain yang seringkali dilakukan oleh lembaga pinjol adalah melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak wajar kepada konsumen. Kasus terbaru adanya peminjam yang diduga bunuh diri akibat mendapatkan teror  dari  pinjol  AdaKami.  Teror  diberikan  karena  peminjam  mengalami  kendala  dalam melakukan pembayaran berupa ancaman ke nomor pribadi, telepon ke tempat kerja, dan pesan antar makanan fiktif. AdaKami sebagai lembaga yang telah mendapatkan izin operasi dari  OJK  tentu  saja  telah  melanggar  peraturan  yang  ditetapkan  sehingga  mendapatkan peringatan dan perintah untuk melakukan pemeriksaan dari OJK (Hardiantoro & Firdaus, 2023).  Kasus  ini  menunjukan  bahwa  OJK  masih  kurang  optimal  dalam  mengawasi penyelenggaraan pinjol di Indonesia.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  diatas,  terdapat  urgensi  untuk mengevaluasi kekuatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pinjaman online dalam memberikan hak perlindungan baik secara hukum maupun materil kepada konsumen. Urgensi tersebut menghasilkan satu rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu “Bagaiman a realisasi dari implementasi kebijakan pinjaman online terhadap perlindungan hak konsumen?”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan pinjaman online sehingga dapat menciptakan kebijakan yang memberikan perlindungan penuh terhadap konsumen.

## METODE PENELITIAN
Artikel  jurnal  ini  berusaha  untuk  mengevaluasi  kebijakan  perizinan  OJK  terhadap perusahaan  pinjaman  online  dan  jaminan  perlindungan  konsumen,  terutama  terhadap pengenaan  bunga  dan  sistematika  penagihan  utang.    Penelitian  kualitatif  dengan  cara pendekatan  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  hal  tersebut.  Penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang bersumber atau dimulai dengan data dalam pengamatannya sedangkan teori digunakan sebagai bahan penjelas (Nurdin dan Hartati, 2019). Sementara itu, data diperoleh melalui systematic literature review atau studi literatur yang diambil dari
buku, jurnal ilmiah, dan situs atau berita online yang memuat informasi mengenai isu yang dibahas  yaitu  mengenai  kebijakan  perizinan  oleh  OJK  terhadap  perusahaan  pinjaman online. Berdasarkan Zed (dalam Melfianora, 2019), studi kepustakaan tidak hanya digunakan sebagai  langkah  awal  untuk  menyiapkan  kerangka  penelitian,  tetapi  juga  dimanfaatkan sebagai sumber perpustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktik Pinjaman Online di Indonesia
Pinjaman  online  merupakan  layanan  keuangan  yang  memberikan  bantuan  dana kepada  masyarakat  secara  daring  dengan  mewajibkan  penerima  pinjaman  melampirkan informasi  terkait  data  diri  melalui  perjanjian  tertulis  terlebih  dahulu  (Franedya  &  Bosnia dalam Disemadi,2018). Di Indonesia, pinjaman online pertama yang mendapatkan izin dari OJK adalah produk dari PT. Fintech ( Financial Technology) pada akhir tahun 2014 (Kopma UGM,2021).  Namun,  peraturan  resmi  terkait  penyelenggaraan  pinjaman  online  baru diterbitkan oleh OJK pada tahun 2016 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi.  Peraturan  tersebut  mengatur  mengenai  ketentuan  pendaftaran  dan perizinan,  perubahan  kepemilikan,  pencabutan  izin,  kualifikasi  sumber  daya  manusia, konsumen yang dapat mengajukan pinjaman, mitigasi risiko, dan kerahasiaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang untuk mengatur, memeriksa, mengawasi, dan menyidik lembaga keuangan  yang  beroperasi,  termasuk  lembaga  pinjaman  online.  Dalam  menjalankan wewenangnya, OJK telah melakukan beberapa cara, yaitu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi  Informasi,  membuat  Surat  Edaran  OJK  No.  19/2023  tentang  Penyelenggaraan Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  untuk  mengatur  tata  cara penagihan yang dilakukan perusahaan pinjol kepada konsumen, dan membentuk Satgas Waspada  Investasi  (SWI).  Satgas  tersebut  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua Bapepam-LK  Nomor:  Kep-208/BL/2007  yang  ditetapkan  pada  20  Juni  2007  untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. Dalam pelaksanaannya,  OJK  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  terkait,  seperti  Bank Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan
Agung  (Pitaloka,  2023).  Selain  itu,  OJK  menyediakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk melaporkan  perusahaan  pinjaman  online  baik  legal  maupun  ilegal  yang  melakukan pelanggaran. Masyarakat selaku konsumen dapat mengirimkan laporan ke call center 157 OJK atau website websiteinvestasi@ojk.go.id (Purba et.al,  2023).
Meskipun  upaya-upaya  tersebut  telah  dilaksanakan,  pelanggaran  pada penyelenggaraan  pinjaman  online  masih  sering  terjadi.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil investigasi SWI yang telah menghentikan 5.450 perusahaan pinjaman online yang terbukti ilegal sejak tahun 2017 s.d. 31 Juli 2023 (OJK, 2023). Pinjaman online ilegal tersebut jelas memberikan  banyak  kerugian  bagi  masyarakat  melalui  tindakan-tindakan  yang  kurang bertanggung jawab, seperti mengenakan bunga tinggi, kurangnya transparansi perhitungan manfaat dan biaya kepada konsumen, tidak menjaga privasi konsumen, dan perlakuan yang tidak wajar dalam melakukan penagihan. Berdasarkan data dari OJK, kerugian yang telah dialami  masyarakat  akibat  investasi  dan  pinjol  ilegal  mencapai  Rp120,79  triliun  dimana jumlah tersebut meningkat sebesar Rp118,25 triliun dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp2,54 triliun (Annur, 2023). Rendahnya literasi keuangan yang  dimiliki  oleh masyarakat Indonesia juga mendukung suksesnya operasi pinjol ilegal tersebut. Berdasarkan hasil survei nasional  literasi  dan  inklusi  keuangan  tahun  2022,  indeks  literasi  keuangan  masyarakat Indonesia sebesar 49.68% dimana indeks tersebut meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 38,03%  (OJK,2022).  Meskipun  terdapat  peningkatan,  indeks  tersebut  masih  tergolong rendah karena itu menunjukan dari setiap 100 jiwa penduduk hanya 49 orang yang memiliki pemahaman baik terhadap produk keuangan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa status quo penyelenggaran pinjaman online di Indonesia masih kurang optimal karena adanya gap  antara  upaya-upaya  yang  direncanakan  OJK  dengan  implementasinya.  OJK  perlu mengkaji  ulang  kebijakan  yang  diterbitkannya  untuk  menciptakan  penyelenggaraan pinjaman online yang ideal bagi konsumen.
Indikator Evaluasi Kebijakan Pinjaman Online terhadap Perlindungan Konsumen Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, diperlukan indikator-indikator untuk menilainya. Indikator  merupakan  suatu  ukuran  tidak  langsung  dari  suatu  kejadian  (Wilson  R.  dan T.Sapanuchart,  1993).  Menurut  William  Dunn,  terdapat  enam  indikator  yang  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  suatu  kebijakan,  yaitu  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan, pemerataan,  responsivitas,  dan  ketepatan  (Dunn,  2003).  Berikut  penjelasan  dari  keenam indikator tersebut:
1. Efektifitas: Indikator ini digunakan untuk menilai pengaruh yang diberikan oleh suatu kebijakan  dalam  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Efektifitas  berkaitan  erat  dengan rasionalitas teknis yang selalu diukur dari kualitas layanan yang dihasilkan.
2. Efisiensi: Indikator ini berfungsi untuk menilai usaha yang diperlukan dalam mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dari suatu kebijakan dapat tercapai apabila usaha yang dilakukan aktor kebijakan lebih kecil dibandingkan hasil yang didapatkan.
3. Kecukupan: indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi  kebutuhan  sasarannya.  Hal  ini  dapat  diukur  dari  tingkat  efektivitas  yang berusaha diwujudkan melalui kebijakan tersebut.
4. Pemerataan: Indikator ini berfungsi untuk menilai kesesuaian distribusi hasil kebijakan yang  diterima  oleh  sasaran  kebijakan.  Aspek  keadilan  menjadi  nilai  utama  dalam mencapai tingkat pemerataan tersebut.
5. Responsivitas:  Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  kebijakan  dalam menanggapi kebutuhan aktual kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Ketercapaian ini dapat dilihat dari tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap dampak kebijakan yang dirasakan.
6. Ketepatan: Indikator ini berfungsi untuk menilai kelayakan suatu kebijakan yang dipilih sebagai rekomendasi dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Kriteria ketepatan dihubungkan  dengan  rasionalitas  substantif  terkait  tujuan  suatu  kebijakan,  bukan instrumen untuk merealisasikannya.
Dalam Pasal 100 Bab XII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi,  terdapat  beberapa prinsip  yang  harus  diterapkan  perusahaan  pinjaman  online  untuk  mewujudkan perlindungan kepada konsumen. Pertama, prinsip transparansi  yang menyatakan bahwa perusahaan  harus  terbuka  dalam  menyampaikan  informasi  terkait  produk  yang  dimiliki sehingga konsumen dapat menentukan pilihan secara bijak. Kedua, prinsip perlakuan yang adil  menekankan  bahwa  perusahaan  wajib  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada seluruh konsumen tanpa melihat suku, agama, maupun rasnya. Ketiga, prinsip keandalan menyatakan bahwa perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang akurat melalui sumber daya manusia, sistem, infrastruktur, dan prosedurnya. Keempat, prinsip kerahasiaan dan  keamanan  data  konsumen  menekankan  bahwa  perusahaan  harus  menjaga  dan merahasiakan data konsumen sesuai kepentingan yang disepakati bersama. Kelima, prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa menyatakan bahwa perusahaan harus dapat menyelesaikan laporan yang diajukan konsumen secara cepat dan tepat.

## Permasalahan Praktik Pinjaman Online di Indonesia
Dasar  hukum  pinjaman  online  sudah  tertera  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi, tetapi dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang cenderung merugikan konsumen.  Aturan  OJK  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  perusahaan  pinjaman  online harus  mendaftarkan  diri  dan  melakukan  registrasi  untuk  mendapatkan  izin  dari  OJK. Pemberian izin ditujukan agar praktik pinjaman online tetap dalam pengawasan OJK dan kepastian  hukum  para  pengguna  juga  lebih  terjamin.  OJK  juga  telah  mencantumkan kewajiban perusahaan pinjaman online untuk melaporkan rekam jejak audit dan laporan berkala baik bulanan maupun tahunan. Per  9 Oktober 2023, jumlah fintech lending atau pinjaman online legal yang berizin OJK sebanyak 101 perusahaan sedangkan perusahaan yang  belum  terdaftar  mencapai  182  perusahan  (OJK,  2023).  Pada  tahun  2018,  Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah menerima 1330 pengaduan yang berkaitan dengan pinjaman online  yang  diantaranya  terdapat  14  pelanggaran  hukum  dan  HAM  (LBH  Jakarta,  2018). Aduan  tersebut  bukan  hanya  menunjukkan  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan pinjaman online tidak berizin OJK, melainkan juga pihak yang terdaftar dan memiliki izin juga melakukan pelanggaran. Persoalan tersebut menunjukkan belum adanya perbedaan yang  signifikan  terhadap  jaminan  perlindungan  konsumen  meskipun  pinjaman  telah dilakukan pada perusahaan berizin OJK. Selain itu, masih terdapat lemahnya pengawasan dan penerapan aturan hukum terhadap praktik pinjaman online.
Setidaknya  terdapat  tiga  permasalahan  utama  praktik  pinjaman  online  di Indonesia.  Pertama,  belum  adanya  peraturan  yang  detail  mengenai  korban  pengguna pinjaman  online  ilegal.  Tirta,  Anggota  Dewan  Komisioner  OJK,  menyampaikan  bahwa pinjaman online ilegal sulit diatasi karena adanya ketidakjelasan alamat dan pengurusnya, untuk  kasus  pengaduan  terhadap  pinjaman  online  yang  tidak  kunjung  ditemukan  pada rentang waktu 40 hari maka kasusnya harus ditutup (Ika, 2021). Melihat semakin banyaknya korban  pinjaman  online  ilegal,  Kominfo  justru  memberikan  pernyataan  yang  memicu berbagi pro-kontra di kalangan masyarakat. Kominfo menyatakan bahwa masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak perlu membayarkan hutangnya karena dari sisi hukum perdata  perjanjian  antara  pengguna  dengan  pinjaman  online  legal  tidak  sesuai  dengan Pasal 13 KUP Perdata sedangkan dari sisi pidana pihak pinjaman online dianggap melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen atau tidak sesuai dengan pasal 335 KUHP (Ika, 2021). Namun, jika ditinjau dari 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu hak tertentu, dan suatu sebab
yang dilarang. Maka dari itu, perjanjian pinjaman yang dilakukan dalam keadan sadar oleh pengguna tetap dikatakan sah dan tetap harus dilunasi.
Meskipun tindak lanjut terhadap kasus pinjaman online ilegal dapat dikatakan sulit, tetapi OJK sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik pinjaman online  seharusnya  dapat  memberikan  alternatif  penyelesaian  permasalahan  seperti pengadaan  pendidikan  keuangan  dan  penguatan  aspek  hukum.  Permasalahan  tersebut menunjukan bahwa kebijakan pinjaman online belum memenuhi indikator kecukupan yang dicetuskan  oleh  Dunn  (2003).  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  sistem  khusus  untuk mendeteksi pinjaman online  ilegal sehingga  kebutuhan konsumen  yang menjadi  korban tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang tercantum pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 juga tidak dapat dilakukan  secara  optimal  karena  seharusnya  OJK  dapat  menyelesaikan  laporan  dari masyarakat secara cepat dan tepat terutama dalam menyelesaikan kasus yang merugikan konsumen.
Kedua, terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM karena lemahnya pengawasan OJK.  Berdasarkan  data  aduan  LBH  pada  2018,  aduan  yang  disampaikan  masyarakat mengenai  pinjaman  online  mencakup  pelanggaran  dalam  aspek  penagihan  yang  tidak sesuai etika, penyebaran data pribadi, ancaman berupa fitnah atau kekerasan seksual, tidak sinkronnya status pembayaran di aplikasi, dan tingginya bunga yang diberikan. Salah satu kasus  dari  pinjaman  berizin  OJK  yang  melakukan  pelanggaran  yaitu  aplikasi  AdaKami. Terdapat 36 laporan dari pengguna yang mengeluhkan order fiktif untuk memesan ojek online,  ambulans,  atau  pemadam  kebakaran  sebagai  cara  penagihan  kredit  yang  macet (Respati, 2023). Berdasarkan data OJK pada kurun waktu 2019-2021, dari total 19.711 kasus aduan yang disampaikan masyarakat, 47,03% atau sebanyak 9.270 kasus termasuk dalam pelanggaran berat sedangkan sisanya atau sebanyak 10.441 kasus merupakan pelanggaran sedang atau ringan (Rahardyan, 2021). Masyarakat juga mengeluhkan terkait pengenaan bunga yang terlalu tinggi, masyarakat yang melakukan pinjaman sebesar Rp9.000.000 harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp19.000.000 (Bestari, 2023). Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan bunga dari OJK sebesar 0,4%. Pihak AdaKami sendiri memberikan pembelaan  bahwa  pengenaan  besaran  bunga  turut  mempertimbangkan collection  fee, technological fee, dan asuransi (Bestari, 2023). Berbagai pelanggaran ketentuan tersebut menunjukkan  belum  optimalnya  pengawasan  OJK  terhadap  pinjaman  online  baik  yang ilegal maupun yang sudah berizin OJK.
Berdasarkan indikator yang disampaikan oleh Dunn (2003), adanya order fiktif yang dilakukan perusahaan AdaKami jelas menunjukan belum berhasilnya penerapan indikator
efektivitas pada penyelenggaraan pinjol di Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan oleh OJK seharusnya  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  pinjaman, tanpa adanya perasaan terancam atau terintimidasi. Tidak sinkronnya status pembayaran di aplikasi  dan  tingginya  bunga  yang  dikenakan  oleh  perusahaan  kepada  konsumen  juga menunjukan tidak diterapkannya prinsip keandalan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memberikan sistem dan prosedur yang akurat kepada masyarakat sehingga pinjaman yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan pada kebijakan yang ditetapkan OJK.
Ketiga, rendahnya jaminan keamanan data. Kasus keamanan data ini berkaitan dengan permasalahan  pencurian  data  pribadi  untuk  didaftarkan  pada  pinjaman  online  ilegal ataupun cara penagihan utang yang menghubungkan seluruh kontak dari peminjam diluar dari  kotak  darurat  yang  disertakan.  Rubi,  pengamat  teknologi  informasi,  menyampaikan bahwa kebocoran data oleh aplikasi pinjaman online ilegal murni pencurian data pribadi masyarakat  melalui  fitur  seperti spyware  (Rizal  &  Kurniawan,  2021).    Salah  satu  kasus kebocoran data lainnya dirasakan oleh 407 masyarakat Desa Subanti, Kabupaten Garut yang datanya disalahgunakan dan mendapatkan penagihan dari aplikasi pinjol padahal mereka tidak pernah mendaftarkan identitas dirinya pada aplikasi pinjaman online apapun (CNN Indonesia,  2023).  Kasus  kebocoran  data  ini  tidak  hanya  mengindikasikan  adanya ketidakamanan  pada  desain atau fitur aplikasi yang digunakan terutama  pada pinjaman online  ilegal,  tetapi  juga  tidak  adanya  pengecekan  yang  ketat  dari  pihak  perusahaan terhadap kebenaran data diri  yang  didaftarkan. Perusahaan pinjaman online juga hanya menawarkan  proses  pencairan  data  yang  cepat  untuk  menjerat  masyarakat,  tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai kapasitas pengembalian dari pengguna dan validitas  antara  foto  pengguna  dengan  data  yang  tertera  pada  KTP.  Permasalahan  ini menunjukan bahwa prinsip kerahasiaan dan keamanan data konsumen yang tertera pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tidak diimplementasikan dalam penyelenggaraan pinjaman  online.  Prinsip  tersebut  jelas  menekankan  bahwa  perusahaan  tidak  berhak menggunakan  data  pribadi  konsumen  diluar  kesepakatan.  Adanya  kasus  diatas  dapat menjadi dorongan bagi OJK untuk meninjau ulang sanksi yang diberikan agar tidak ada lagi perusahaan yang berani menyebarkan data konsumennya.

## Langkah Penanganan Permasalahan Pinjaman Online
Dalam menangani berbagai kasus pinjol di Indonesia, terdapat sejumlah langkah rekomendasi yang dapat dilakukan berbagai stakeholders. OJK perlu menambahkan aturan mengenai jaminan perlindungan konsumen untuk korban pinjol ilegal, pengetatan verifikasi data,  dan  penilaian  kemampuan  pembayaran  dari  pengguna.  Aturan  hukum  mengenai
jaminan  keamanan  data  pelanggan  juga  perlu  dibuat  untuk  memperjelas  prosedur keamanan dan acuan etika. Sejauh ini, perlindungan data konsumen masih mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi, belum ada ketentuan secara spesifik mengenai etika dari penyimpanan  atau  penggunaan  data  pribadi  pengguna  pinjol.  Selain  pemberantasan aplikasi  pinjol  ilegal,  pengawasan  berkala  kepada  101  pinjol  berizin  OJK  harus  dilakukan dengan  terstruktur  dan  rutin.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mengukur  dan  menghindari adanya pelanggaran HAM, terutama pada cara-cara penagihan utang. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh perusahaan pinjol mengenai Surat Edaran  OJK  RI  Nomor  19/SEOJK.06/2023  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Pendanaan Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dengan  adanya  sosialisasi,  diharapkan  berbagai perusahaan  pinjol  dapat  memahami  ketentuan  cara  dan  etika  penagihan  utang  seperti waktu  penagihan  dan  pelarangan  penggunaan  kalimat  yang  melanggar  SARA  ataupun mengandung unsur bullying.
Dari  pihak  aplikasi,  perusahaan  perlu  menilai credit  scoring  yaitu  metode  yang digunakan  untuk  menentukan  layak  tidaknya  seseorang  menjadi  penerima  pinjaman. Perusahaan juga dapat melakukan background checking dan mempertimbangkan unsur 5C yaitu character,  capacity,  capital,  collateral,  dan  condition  sebagaimana  dilakukan  pada penilaian calon nasabah di bank (Sari, 2019). Pengecekan terhadap latar belakang pengguna bertujuan  untuk  menilai  kapasitas  peminjam  sekaligus  memverifikasi  kontak  darurat. Dengan begitu, perusahaan pinjol dapat memperoleh dan menghubungi kontak darurat dari  peminjam  tanpa  melakukan  pelanggaran  privasi.  Verifikasi  juga  dapat  dilakukan dengan  teknologi face  compare  untuk  membandingkan  KTP  asli  yang  diupload  pada aplikasi  dengan  foto  diri  pengguna.  Teknologi  ID Forgery  juga  dapat  digunakan  untuk mendeteksi dan menilai keaslian dari KTP yang disertakan oleh pengguna sebagai syarat pengajuan  pinjol  (Bestarri,  2022).  Perusahaan  juga  perlu  melakukan  pelatihan  dan menetapkan batasan mengenai cara-cara penagihan utang yang tidak melanggar HAM, tetapi  tetap  dapat  memastikan  pengguna  untuk  melunasi  pembayaran.  Transparansi mengenai pengenaan bunga juga harus disampaikan di awal persetujuan dilakukan dengan pengguna untuk menghindari kesalahan persepsi dan pelanggaran pada pengenaan bunga yang  terlalu  besar.  Langkah  ini  dapat  membantu  perusahaan  untuk  menghindari  kasus gagal  bayar  oleh  pengguna  pinjaman  online  dan  meningkatnya  kepercayaan  pengguna terhadap perusahaan penyedia pinjaman.
Dari sisi konsumen, OJK dan Kominfo dapat menyelenggarakan pendidikan keuangan kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya memahami perbedaan pinjol berizin OJK dan pinjaman online ilegal, tetapi juga risiko dan sistematika kerja dari perusahaan pinjol.
Berdasarkan  laporan  riset  Populix,  survei  yang  dipublikasikan  pada  laporan  “Unveiling Indonesia's  Financial  Evolution:  Fintech  Lending  and  Paylater  Adoption”  menunjukkan bahwa 49% dari 1.071 responden yang diteliti menjawab bahwa mereka tidak benar-benar memahami peraturan yang berlaku atau berkaitan dengan sistem kerja dan aktivitas pinjol (Populix, 2023). Masyarakat perlu memahami perbedaan dan karakteristik  dari pinjaman online  berizin  OJK  ataupun  pinjaman  ilegal.  OJK  dapat  mengarahkan  masyarakat  untuk menentukan terlebih dahulu tujuan keuangan dan urgensi dalam menggunakan pinjol. Hal ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar  lebih  berhati-hati menggunakan aplikasi pinjaman online dan menghindari perilaku konsumtif.
Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Pinjaman Online Legal dan Ilegal Ciri Pinjaman Online Legal Pinjaman Online Ilegal Status perizinan Telah melakukan pendaftaran dan memperoleh izin OJK. Perusahaan tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin OJK. Aplikasi Terdapat logo OJK dan aplikasi dapat diunduh melalui playstore. Aplikasi diunduh melalui APK yang tidak jelas atau tidak melalui playstore dan tidak mencantumkan logo OJK. Identitas perusahaa n Kontak dan alamat perusahaan tercantum secara jelas. Kontak dan alamat perusahaan tidak ada. Metode promosi Promosi dilakukan melalui iklan resmi dan telah menyampaikan bahwa perusahaan diawasi OJK. Menggunakan pesan melalui SMS, WhatsApp, dan broadcast yang tidak jelas. Pengajuan kredit Terdapat sejumlah dokumen yang perlu dilengkapi. Cenderung mudah dan tidak terlalu memperhatikan data- data dari peminjam. Sumber: Sugangga dan Sentoso, 2020

## SIMPULAN
Tingginya pengguna  pinjaman online  menunjukkan bahwa praktik pinjaman online telah  memainkan  peran  penting  dalam  menyokong  kondisi  keuangan  masyarakat Indonesia.  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi Informasi  sebagai  dasar  hukum  untuk  mengatur  praktik  pinjaman  online  di  Indonesia. Namun, dasar hukum tersebut ternyata belum mampu mencegah berbagai masalah yang terjadi  akibat  pinjaman  online.  Evaluasi  terhadap  realisasi  praktik  pinjaman  online  di Indonesia penting dilakukan agar masyarakat terhindar dari berbagai kerugian yang justru memperburuk  kondisi  keuangan masyarakat sekaligus mengukur ketercapaian kebijakan pinjaman online dalam melindungi hak  konsumen.. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan penulis,  terdapat  indikator  yang  belum  terwujud  secara  optimal  pada  implementasi pinjaman online di Indonesia.
Beberapa  indikator  tersebut  seperti  Indikator  kecukupan  belum  terpenuhi  karena masih belum adanya mekanisme detail terhadap korban pinjaman online ilegal sedangkan indikator penyelesaian aduan dan pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat  aduan  masyarakat  mengenai  pelanggaran  HAM  atau  sistem  penagihan  yang melanggar etika. Selain itu, permasalahan yang ditemukan pada indikator keandalan yaitu tidak sinkronnya status pembayaran pada aplikasi dengan kondisi sebenarnya. Efektivitas dari  kebijakan  juga  masih  harus  diperhatikan  karena  berbagai  pelanggaran  tersebut menunjukkan belum terciptanya rasa aman masyarakat dalam melakukan pinjaman online. Ketidakamanan  tersebut  ditunjukkan  dengan  berbagai  kasus  kebocoran  data  yang dilakukan perusahaan pinjaman online  dan teror terhadap pihak yang bukan bagian dari kontak  darurat.  Pasalnya  berdasarkan  aduan  masyarakat  kepada  LBH  Jakarta,  pinjaman online legal ataupun  ilegal,   keduanya menimbulkan permasalahan berupa  pelanggaran HAM dan ketentuan OJK. Dalam menangani berbagai kasus pinjaman online yang terjadi di Indonesia,  perlu  ada  perbaikan  dan  kolaborasi  dari    pemerintah,  perusahaan  pinjaman online, dan masyarakat perlu bekerja sama. OJK perlu menetapkan aturan turunan yang lebih detail untuk menjamin hak konsumen, perusahan pinjaman online perlu melakukan credit scoring, dan masyarakat harus meningkatkan kapasitas literasi digital agar lebih bijak menggunakan pinjaman online.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur,  C.  M.  (2023). Kerugian  Investasi  Ilegal  RI  Capai  Rp120,79  Triliun,  Rekor  Tertinggi Sedekade. Databoks.
Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Pinjaman  Online. Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law Journal, 2(1), 73-87.
Bestari, N. P. (2022). Kenapa Marak Data Pribadi Dipakai Pinjam Uang di Pinjol?
Bestari, N. P. (2023). Bunga Tinggi Pinjol Berujung Maut, AdaKami Buka Suara.
CNBC Indonesia. (2023). Wajib Baca, OJK Atur Cara dan Larangan Tagih Utang Pinjol. CNBC Indonesia.  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231114081602-37-488776/wajib- baca-ojk-atur-cara-dan-larangan-tagih-utang-pinjol
CNN Indonesia. (2023). 407 Warga Garut Dicatut Buat Utang, Contoh Nyata Bahaya Bocor Data.
CNN Indonesia. (2023). Pinjol Jadi Favorit saat 'BU', BSSN Antisipasi Kebocoran Data Fintech Baca artikel CNN Indonesia "Pinjol Jadi Favorit saat 'BU', BSSN Antisipasi Kebocoran Data Fintech.
Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 5(3), 221-232.
Databoks. (2023). Penyaluran Pinjaman Online Meningkat pada Agustus 2023. Databoks.
Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech  Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2),605-618.
Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama.
Hardiantoro,  A.,  &  Firdaus,  F.  (2023). Kronologi  Teror  Pinjol  AdaKami  Diduga  Sebabkan Peminjam Bunuh Diri Halaman all. Kompas.com.
Ika, A. (2021). Kominfo Bilang Tak Usah Bayar Utang Pinjol Ilegal, Ini Kata OJK. Kopma UGM. (2021). Pinjaman Online: Berbahaya atau Aman? – Koperasi Mahasiswa UGM. Kopma UGM.
LBH  Jakarta.  (2018).  https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban- mengadu-ke-lbh-jakarta/
Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur.
Nurdin, I., dan Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Daftar Platform Fintech Lending yang Belum Terdaftar atau Berizin.
Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023. OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal. . OJK.
Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.
Pitaloka,  P.  S.  (2023). Begini  Tugas  dan  Wewenang  Satgas  Waspada  Investasi,  Hanya Tangani Pinjol Ilegal? Bisnis Tempo
Puspadini,  M.  (2023). Kerugian  Pinjol  Ilegal  Capai  Rp  120  T,  Ini  4  PR  Besarnya.  CNBC Indonesia.
Populix.  (2023).  Unveiling  Indonesia’s  Financial  Evolution:  Fintech  Lending  and  Paylater Adoption.
Putri, A. M. H. (2022). Lagi Tren Pinjaman Online, Buat Kebutuhan atau Gaya Hidup?
Purba, O. W., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 180-193
Rahardyan,  A.  (2021).  Aduan  Pinjol  Capai  19.711  Kasus,  Hampir  Separuhnya  Pelanggaran Berat.
Respati, A. R. (2023). AdaKami Pecat "Desk Collection" yang Terlibat Order Fikti.
Rizal, J., & Kurniawan, R. (2021). Awas Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara
Sari, A. P. (2019). Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. WADIAH, 3(2), 193-212.
Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 1(1), 47-61.
Surat  Edaran  OJK  RI  Nomor  19/SEOJK.06/2023  tentang  Penyelenggaraan  Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi