## Analisis Hubungan  Pengeluaran  Pemerintah dan PDRB Pemerintah Kabupaten Merangin
oleh:
*) Drs. Mahmud, M.E.
*) Lita Dwi Nuranti, S.Mb., M.M.

## **)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstrak
Pengeluaran Pemerintah aplikasi dari kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Daerah  dan DPRD yang merupakan salah satu instrumen utama berupaya secara nyata dan terstruktur untuk  menghasilkan  APBD  yang  betulbetul  mencerminkan  kebutuhan  riil  masyarakat  di daerah  sesuai  dengan  potensi  masing-masing.  Untuk  melihat  apakah  daerah  telah  siap secara    pansial  untuk  menyongsong  otonomi  daerah,  antara  lain  adalah  dengan  melihat apakah  sumber-sumber  penerimaan  APBD  nya  mampu  menutup  anggaran  belanja  daerah yang bersangkutan.
Kata Kunci : APBD, Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tolok  ukur  yang  penting  untuk menentukan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  secara nyata  dan  bertanggungjawab.  Otonomi  daerah  membawa  dampak  positif  bagi  daerah yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam,  tetapi  tidak  demikian  dengan  daerah  yang miskin  sumber  daya  alamnya,  yang  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari  daerah  sendiri (PAD),  sehingga  proses  otonomidaerah  belum  bisa  berjalan sebagaimana mestinya(Azis,1997).
Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu  wilayah  dan  kinerjanya  dapat  diamati  melalui  beberapa  indikator  makro. Indikator  makro  tersebut  dapat  dianalisis  melalui  PDRB  yang  dapat  didefinisikan sebagai  penjumlahan  nilai  tambah  bruto  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah  yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi  daerah  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  produksi  barang  dan  jasa,  yang
diukur  dengan  besaran  dalam  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  dan  juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.  Data  PDRB  juga  dapat  menggambarkan  kemampuan  daerah  mengelola sumberdaya pembangunan  yang  dimitikinya,  oleh  karena  itu  besaran  PDRB  setiap daerah  bervariasi  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  dan faktor  produksi  masing- masing daerah (sukirno,1978)
Kabupaten  Merangin  melalui  sektor  unggulan  PDRB  yang  sebagai  salah  satu faktor  pengaruh  PAD.  Kontribusi  besar  yang  diberikan  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  sektor-sektor  unggulan seperti  sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengelolahan industri dan sektor Angkutan dan Komunikasi  dimana  Kabupaten  Merangin  didominasi  oleh  sektor-sektor  unggulan tersebut.
2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  Perkembangan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Pendapatan Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan Pengeluaran  Pemerintah    di Kabupaten Merangin ?
2. Berapa  besar  Pengaruh  variable  Pendapatan Asli Daerah  dan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengeluaran Pernerintah Kabupaten Merangin?
3. Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  Perkembangan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Pendapatan Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan Pengeluaran Pernerintah  di  Kabupaten Merangin .
2. Untuk menganalisis besar Pengaruh variable Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Terhadap  Pengeluaran  Pernerintah Kabupaten Merangin .

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Konsep Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  berdasarkan  pasal  157  huruf  a  Undanb Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan  atau  penerimaan  keuangan  daerah  untuk  membiayai
seluruh  aktifitas  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan pembangunan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  secara  adil  dan  merata,  komponen tersebut  berasal  Hasil  pajak  daerah,  Hasil  retribusi  daerah, Hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD  tersebut  juga  merupakan  sumber-sumber  keuangan  daerah,  oleh  karena  itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-su.mber  PAD  merupakan  bagian  keuangan  daerah - yang  dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
Proporsi  Pendapatan Asli Daerah  yang  rendah,  di  lain  pihak  menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana  perimbangan,  terutama  Dana  Alokasi  Umum.  Alternatif  jangka  pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

## 2. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang  yang mengatur  tentang  Pajak  Daerah,  antara  lain  dalarn  Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  disebutkan  pengertian  Pajak  Daerah  yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan peru.ndang- undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Retribusi  Daerah  merupakan suatu  daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan atau  diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan dan  lain-lain  PAD  yang sah.
Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumbersumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun
2004.  Pengelolaan  kekayaan  daerah  tersebut  berasal  dari  perusahaan  daerah  yang didirikan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  modal  seluruhnya  atau  sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Perusahaan  daerah  dapat  dibedakan  dalam  dua  kategori  yaitu  : Pertama ,
Perusahaan  asli  daerah  yaitu  perusahaan  daerah  yang didirikan oleh  daerah  itu sendiri.  Dan  kedua,  Perusahaan  daerah  yang berasal  dari  pemerintah atasannya.Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka  turut  serta melaksanakan  pembangunan,  dengan  mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.
Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 33  Tahun  2004,  selanjutkan  disebutkan  dalam  pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004,  bahwa  Lain-lain  PAD  yang  sah  meliputi  :Pertama;  hasil penjualan  kekayaan  daerah yang  tidak  dipisahkan,  Kedua;  jasa  giro,  ketiga; pendapatan  bunga, Keempat;  keuntungan  selisih  nilai  tukar  nipiah  terhadap  mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan  dan/jasa  oleh  daerah.  dari  kelima  komponen  lain lain  PAD  tersebut merupakan  sumber  keuangan  daerah  dan  masing-masing  memberikan  konstribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lain-lain PAD yang sah" antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.
peningkatan  PDRB  maka  hal  ini  mengindikasikan  akan  mendorong peningkatan  pendapatan Asli daerah  (saragih,2003).  Pendapat  ini  sejalan  dengan Hakim  Halim  (2000),  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  di  pengaruhi  oleh  Produk Domestik Regional Bruto.

## 4. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pernerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan  jasa  untuk  kepentingan  nasional,  seperti  pembelian  persenjataan  dan  alat-alat kantor  pemerintah,  pembangunan  jalan  dan  bendungan,  gaji  pegawai  negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997).
Pengeluaran  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  kebijakan fiskal  yang  bertujuan  untuk  laju  investasi,  meningkatkan  kesempatan  kerja,
memelihara kestabiian ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata Pada  tingkat  daerah,  pengeluaran  pemerintah  atau  belanja  daerah  tercermin  pada anggaran dan  belanja  daerah  (APBD)  yang  memuat  semua  biaya  yanga  akan digunakan  untuk  menutupi  semua  belanja  daerah  dalam  pelaksanaan  tusas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.
Untuk  meningkatkan  optimalisasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah dalam  hal ini APBD  secara  efisien  dan  efktif,  maka  struktur  APBD  untuk tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang beorientasi  pada  pencapaian  hasil  kinerja  atau  output  dan  bukan  lagi  pada  input seperti kecenderungan sebelumnya.
5. Hubungan antara PDRB dan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hubungan  antara  PDRB  dengan  PAD  merupakan  hubungan  secara fungsional,  karena  pajak  daerah  merupakan  fungsi  dari  PDRB,  yaitu  dengan meningkatnya  PDRB  akan  menambah  penerimaan  pemerintah  dari  pajak  daerah. Selanjutnya  dengan  bertambahnya  penerimaan  pemerintah  akan  mendorong peningkatan  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakat  yang  nantinya  diharapkan dapat  meningkatkan  produktivitas  masyarakat  yang  akhirnya  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  kembali.  Begitu  juga  sebaliknya  dengan  meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

## 6. Hubungan pengeluaran Pemerintah dengan PAD
Menurut (Murdiusmo, 2004) Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan  upaya  peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Berbagai  belanja yang dialokasikan  pemerintah  hendaknya  yang  manfaatnya  dirasakan  langsung  oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih mudah membayar retribusi  daripada  membayar  pajak.  Masyarakat  tidak  akan  membayar  apabila kualitas  dan  kuantitas layanan  publik  tidak  mengalami peningkatan.  Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  bersifat  Kuantitatif merupakan  data  time  series  dari  tahun  2002-2012.  Tentang  Pendapatan  Asli  Daerah,
Pengeluaran Pemerintah dan PDRB yang didapat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Merangin,  perpustakaan,  literatur-literatur/buku- buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 1. Metode Analisis
Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama digunakan laju pertumbuhan masing-masing variable penelitian, yang di kemukakan oleh Arsyad (2009) digunakan rumusan sebagai berikut :
% 100 ) 1 ( ) 1 ( 1 x X X X Gx t t    
Keterangan :
GX = Laju pertumbuhan variable penelitian per tahun X t = Realisasi data variable penelitian tahun tertentu
X (t-1) = Realisasi data variable penelitian tahun sebelumnya
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  dapat  diketahui  sejauh  mana perkembangan  masing-masing  variable  penetitian  berdasarkan  presentase  yang diketahui.

## 2. Analisis Regresi
Model analisis regresi ini dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari  perubahan  suatu  variabel  terhadap  variabel  lainnya  yang  ada  di  dalam  analisis tersebut  ditentukan  suatu  persamaan  yang  menaksir  sifat  hubungan  fungsional diantara variabel-variabel yang akan diteliti.
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  analisis  regresi  linear berganda,  yaitu  untuk  mengetahui  hubungan  dan  pengaruh  variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat pengeluaran pemerintah digunakanlah formula sebagai berikut: Y=f (X 1 , X 2 ) Dimana: Y = Pengeluaran Pemerintah
X 1 = PDRB X 2 = PAD
LogY = α + β 1 LogX I + β 2 LogX 2 +  i
Keterangan : i = observasi ke i
 = Kesalahan yang disebabkan faktor acak (x = Konstanta Y = Pengeluaran Pemerintah
X 1 = PDRB X 2 = PAD β 1 β 2 . = Parameter elastisitas
Alasan dipilih bentuk fungsi logaritma adalah :
1) Koefisien regresi menunjukkan elastisitas
2) Untuk mendekatkan skala data sehingga terhindar dari heteroskedastisitas

## 3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan  variabel  independen  berpengaruh  secara  bersama-sama  atau  secara keseluruhan terhadap variabel dependen.
Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:
1) Menentukan formulasi Ho dan HA
Ho : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 = 0, artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Ha : b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6  0, artinya ada pengaruh dari variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2) Tes Statistik
Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh yang  signif'ikan  antara  variabel  independen  (X) secara  bersama-sama  terhadap variabel dependen (Y).
Jika  F-hitung  <  F-tabel,  maka  Ho  diterima  dan  HA  ditolak,  berarti  tidak  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  independen  (X)  secara  bersama-sama terhadap  variabei  dependen  (Y). Menurut  Gujarati  (2003)  nilai  F  dirumuskan dengan: ) /( ) 1 ( ) 1 /( 2 2 k n R k R F     Dimana:
R 2 : Koefisien determinasi k : Jumlah variabel independen n : Jumlah sample 4. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  Determinasi  (R 2 )  digunakan untuk  mengukur  kebenaran  model analisis regresi. Dimana apabila nilai R 2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan  erat  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas  dan  penggunaan  model  tersebut
dibenarkan. Sedangkan  menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi  adalah untuk mengetahui  seberapa  besar  persentase  sumbangan  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  yang  dapat  dinyatakan  dalam  persentase.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  ada kalanya  dalam  penggunaan  koefisien  determinasi  (R 2 )  terjadi  bias  terhadap  satu variabel  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model.  Sebagai  ukuran  kesesuaian  garis regresi dengan sebaran data, R 2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

## D. HASIL PEMBAHASAN

## 1. Analisis Perkembangan PDRB
Pendapatan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat mempengaruhi  besar kecilnya  jumlah  tingkat  tabungan  masyarakat.  Artinya,  semakin  besar  jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dihimpun oleh pihak perbankan. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan  masyarakat  menurun,  maka  kecenderungan  untuk  menabung  juga  akan semakin rendah.
Apabila  ditinjau  dari  segi  pendapatan,  PDRB  disebut  regional  income  yang menunjukkan jumlah pendapatan (balas jasa)  yang diterima oleh masyarakat karena keikutsertaannya  dalam  proses  produksi. Pendapatan  ini  antara  lain  adalah:  upah, sewa tanah (rent), bunga untuk modal (interest) dan sebagainya.
Perkembangan PDRB di Kabupaten Merangin  dari tahun  2002-2012 dilihat pada tabel sebagai berikut :

## Tabel 1 Perkembangan  PDRB  Kabupaten Merangin Tahun 2002-2012
Tahun PDRB (Jutaan Rupiah) Perkembangan % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 741.825,21 772.010,05 809.472,10 851.507,76 892.418,59 955,063,43 1.012.318,88 1.097.537,22 1.183.697,85 1.266,789,64 1.798.187,64
- 407 4,85 519 4,8
7,02 5,99 8,42 7,85 7,02 41,9 Rata-rata 1.034,620.761 9,711 Sumber :  BPS  Kabupaten  Merangin, 2013
Pada table 1, perkembangan PDRB  terus mengalami  peningkatan  di  mana awal  periode  pada  tahun    2002  posisi  PDRB    Kabupaten  Merangin    adalah 7410.825,21  juta  rupiah,    kemudian    pada  tahun    berikutnya    yaitu  tahun    2013 mengalami  perubahan    sebesar    4,07%    atau    mengalami  peningkatan    sebesar 772.010,05 juta rupiah. Tahun  2004 jumlah PDRB Kabupaten Merangin meningkat menjadi  809  472,10  juta  rupiah  atau  mengalami  perubahan  sebesar  4,85  %  bila dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  tahun  2003,  jumlah  PDRB  Kabupaten Merangin terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 yaitu sebesar 1.798.187,64 juta rupiah atau mengalami perubahan sebesar 41.9%.

## 2. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Merangin dalam  usaha  untuk  mengembangkan  dan membangun  daerahnya  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.
Tabel 2.
Perkembangan  Realisasi  PAD Kabupaten  Merangin  Tahun  2002-2012
Tahun Realisasi  Penerimaan PAD (Rupiah) Perkembangan % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8.552.197.451 9.376.417.023 11.501.552.500 12.913.484.485 15.774.687.783 14.179.962.330 19.418.107.000 32.526.442.194 27.512.053.170 38.325.106.169 33.793.940.775 - 9,638 22,66
12,28 22,6 -10,1 36,94 67,51 -15,4 39,3
-11,8 Rata-rata 20.352.177.353 17,3188
Sumber  : Dispenda Kabupaten Merangin, 2013
Berdasarkan  tabel 2. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Merangin secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2010 pendapatan asli daerah menghasihkan pertumbuhan yang paling rendah yaitu hingga mencapai  nilai  negative  15,4  %  atau  sebesar Rp.  27.512.053.170.  Sedangkan pertumbuhan  yang  tertinggi  terjadi  di  tahun  2009  sebesar  67,51%  atau  sebesar Rp. 32.526.442.194.

## 3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  Pemerintah  daerah  merupakan  kebijakkan  keuangan  tahunan pemerintah  daerah  yang  disusun  berdasarkan  instruksi  menteri  dalam  negeri  serta berbagai  pertimbangan  lainnya  dengan  maksud  agar  penyusunan,  pemantauan, pengendalian  dan  evaluasi  anggaran  tersebut  mudah  dilakukan.  bisisi  lain  anggaran dapat  pula  menjadi  saran  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat  atau  mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

## Tabel 3. Perkembangan  Pengeluaran  Pemerintah  Kabupaten  Merangin
Tahun  2002-2012
Tahun Realisasi  Pengeluaran PAD (Rupiah) Perkembangan % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12.498.223.760 22.216.713.260 23.520.173.768 24.322.408.678 26.782.563.690 32.813.319.9000 45.809.054.670 47.897.869.976 54.965.924.979 69.677.157.876 72.213.830.640 - 77,76 5,867 3,411 10,11 22,52 39,61 4,56 14,76 26,76 3,641 Rata-rata 39.337.931.018 20,9
Sumber  : Dispenda Kabupaten Merangin, 2013
Dari tabel 3. diatas,  Pengeluaran  Pemerintah  Kabupaten  Merangin  selama tahun  2002-2012 mengalami  fluktuasi. Tahun  2003 merupakan   tahun yang paling tinggi  tingkat    pertumbuhannya  yaitu  sebesar    77,76%,  sedangkan    tahun    2009 merupakan tahun yang paling  rendah yaitu  sebesar  4,56%. Pengeluaran   pemerintah yang cendrung  semakin meningkat  ini seiring  dengan  meningkatnya  pendapatan asli  daerah    Kabupaten  Merangin    dari  tahun  ke  tahun pembiayaan  pembangunan daerah  Kabupaten  Merangin  oleh  pemerintah  daerah  semakin  meningkat  sehingga memicu meningkatnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Merangin.

## 4. Hasil Estimasi
Setelah  memberikan  gambaran  umum  mengenai  perkembangan  masing- masing variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini kita akan melihat  hasil  perhitungan  empirik  yang  telah  didapatkan  dengan  menggunakan perhitungan regresi dengan bantuan SPSS Windows. Tujuan dari perhitungan regresi
ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat signifikansi pengaruh antara variabel- variabel bebas yaitu PDRB dan PAD terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Penduduk dan yang mana lebih dominan pengaruhnya.

## Hasil Regresi
Tabel 4.

## Hasil Pengujian Regresi
Coefficients' Model Unstandardized Coefficient Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1.  (Constant) PDRB PAD 4.322 .648 .691 3.623 .459 .223 .308 .675 1.193 1.413 3.096 .267 .195 0.15 Dependent  Variable   Pengeluaran Pemerintah
Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut : Log Y= 4322 + 0,648 Log X l + 0, 691 Log X 2
Dari  persamaan  diatas  diperoleh  konstanta  sebesar  4,322  ini  menyatakan bahwa jika PDRB ( X 1 ), PAD ( X 2 ) dianggap tetap atau tidak berubah ( X 12 = 0 ). Maka  pengeluaran  pemerintah  sebesar  4,322  persen  atau Rp.  4.322.000.000 pertahunnya.
Secara parsial arah hubungan variebel - variabel independen terhadap variabel dependent  ditunjukkan  oleh  tanda  dari  koefisien  regresi  masing - masing  variabel independent. Koefisien  regresi  dari  PDRB  (X 1 )  adalah 0,648 yang  berarti  bahwa terdapat  hubungan  yang  positif  antara  PDRB  dengan  pengeluaran  pemerintah,  jika terjadi  kenaikan  PDRB  Kabupaten  Merangin  (X 1 )  sebesar  1  %  maka  pengeluaran pemerintah Kabupaten Merangin juga akan meningkat sebesar 0,648 %.
Sedangkan koefisien PAD (X 2 ) adalah 0,691 yang berarti terdapat hubungan yang  positif  antara  PAD  dan  pengeluaran  pemerintah,  jika  terjadi kenaikan  PAD sebesar 1 % maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,691%.

## E. Kesimpulan
1. Perkembangan  Realisasi  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Merangin  yang  terus mengalami  peningkatan  dengan  nilai  rata-rata  selama  periode  penelitian  sebesar 17,31%.  karena  sebagian  besar  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  mencapai  target
yang telah ditetapkan. dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal.  Sedangkan  pada  perkembangan  Realisasi  pendapatan  Domestic  Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin juga mengalami peningkatan dengan nilai rata- rata  selama  periode  penelitian  sebesar  9,72%.  Diiringi  dengan  perkembangan Realisasi  pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  Merangin  yang  juga  mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata selama periode penelitian sebesar 20,9%.
2. Dari hasil data yang telah diolah serta hasil perhitungan empirik yang telah dilakukan, menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  positif  dan signifikan  sebesar 3,096  terhadap pengeluaran Pemerintah  Kabupaten  Merangin. Sedangkan  PDRB  berpengaruh  positif  tapi  tidak  signifikan  terhadap  Pengeluaran pemerintah Kabupaten Merangin dengan nilai t-hitung sebesar 1,413. Akan tetapi dari hasil uji-F diperoleh angka F-hitung sebesar 46,238 dan F-tabel sebesar 5,21. karena F-hitung > F-tabel (46,238 > 5,21 ) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent ( PDRB dan PAD ) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (pengeluaran pemerintah). Artinya setiap perubahan nilai variabel  PDRB  dan  PAD  akan  menyebabkan  perubahan  pada  jumlah  pengeluaran pemerintah di Kabupaten Merangin.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiatmojo  Dwi  Gatot.  2003.  Pembangunan  Berkelanjutan  Dengan  Optimasi  Pemanfaatan Sumber  Daya  Alam  Untuk  Membangun  Perekonomian  Dengan  Basis  Pertanian  Di Kabupaten Musi Banyuasin, Jakarta
Adi Dalam Wong, 2006, Pembangunan Infrastruktur. Bandung
Aldeefer, 1964. Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali
Atep Adya Barata 2004. Pendapalan Asli Daerah, Terjemahkan Barata, Jakarta
Damodar Gujarati, 1995. Ekonometrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zain, Jakarta: Eriangga,
Davey, 1988. Perpajakan Daerah.. Terjemahan Amarullah. Jakarta.
Elita , 2007. Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Rajawali
Geodhart, C, 1982. Garis-Garis Besar Keuangan IVegara, Terjemahan-Ratmoko, Jambatan ;

## Jakarta
Koswara,1999.  Komponen  Pendapatan Asli Daerah  .  BPFE  :  Yogyakarta  Kuncoro,  1995. Otonomi Daerah. Jakarta: Fokusmedia
Soemitro Rochmat, 1982, Pajak Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta
Saberan:H, 2002. Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta: Rajawali
Syamsi,1998. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Erlangga; Jakarta
Sukirno,  1995.  Pertumbuhan  Ekonomi.  Jakarta  ;  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia
Smeet, 1982, Pajak Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta
Sodargo R. Retribusi Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta
Suparmoko, 1987. Pengeluaran Pemerintah. Erlangga ;Jakarta
Prawiroharjo Sutrisno. 1988. Retribusi Daerah. Terjemahan Geodhart, Jakarta
Todaro, 1997. Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta