## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 83-92
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Analisis implementasi keterbukaan infomasi publik berbasis electronic government di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro
Lely Indah Mindarti a *, Aulia Puspaning Galih b, Lestari Eko Wahyudi c
Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono No.163, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145 a lelyfia@ub.ac.id ; b auliapuspa@ub.ac.id; c lestariekow@gmail.com * Corresponding Author
Abstrak : Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu desa di Jawa Timur yang sudah menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik, dan menjadi 10 besar  dalam  lomba  desa  dengan  keterbukaan  publik  tingkat  nasional  adalah  Desa  Kedungsumber. Mengingat hal tersebut sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Analisis data yang digunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  berbasis E- Government di Desa Kedungsumber sudah terlaksana, namun terdapat beberapa kekurangan yaitu tugas masih terbebankan besar di sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), belum adanya SOP terkait publikasi KIP, susahnya sinyal di desa menjadi kendala dalam komunikasi, belum ada untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PPID, dan proses mitigasi resiko E-Government masih sangat minim. Sedangkan untuk Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat sudah disediakan dan dipublikasikan, namun PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi, dan tingkatan penerapan E-Government Desa Kedungsumber adalah Enhanced.
Kata Kunci : Desa, Kedungsumber, Keterbukaan Informasi Publik, E-Government , Implementasi Kebijakan Publik
How to Cite : Mindarti, L. I., Galih, A. P., & Wahyudi, L. E. (2023). An analysis of the implementation of  the  e-government  based  public  information  disclosure  in  Kedungsumber  Village,  Temayang
District, Bojonegoro Regency. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 83-92.
https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.991

## Pendahuluan
Indonesia merupakan  negara  yang  menerapkan  sistem  pemerintahan  desentralisasi.  Pelak- sanaan  desentralisasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi,  partisipasi  dan  tanggung jawab pemerintah daerah. Persyaratan ini menghasilkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat UU KIP). Dengan lahirnya UU KIP pada hakekat- nya mempengaruhi kedua belah pihak yaitu: Penyelenggara otoritas dan masyarakat. Dalam hal penyelenggara, badan publik berkewajiban menunjuk pengelola informasi dan dokumen (PPID) dan menjelaskan informasi mana yang harus dilaporkan secara berkala, segera dan bila perlu, ada permintaan informasi dari masyarakat yang membutuhkan. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian penting dari penerapan good governance . Dalam keterbukaan informasi pub- lik, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik penting karena  pemerintahan  yang  tertutup  rentan  terhadap  penyalahgunaan  dan  penyelewengan. Informasi publik yang seharusnya tersedia untuk masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elite penguasa  yang  mendorong  penyelewengan  seperti  KKN.  Keterbukaan  informasi  publik  dalam berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor).
Pemerintah  daerah  juga  harus  bersinergi  dalam  upaya  melaksanakan  pelayanan  yang  baik melalui keterbukaan informasi, begitu juga dengan pemerintah daerah/kota hingga desa, yang
merupakan  pemerintah  terkecil  dalam  struktur  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kemasyara- katan. inisiatif dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepenting- an masyarakat setempat dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  desa,  pemerintah negara bagian dan daerah mengalokasikan dana anggaran yang dialokasikan ke desa dalam ang- garan pendapatan dan belanja negara kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan, membang- un  fasilitas  desa  setempat.  dan  infrastruktur  serta  memperkuat  masyarakat  di  desa.  Sebagai satuan  pemerintahan  terkecil,  desa  merupakan  basis  terendah  dalam  struktur  pemerintahan Indonesia, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya.
Berdasarkan kondisi tersebut, pengurus desa harus meningkatkan hubungan terhadap masya- rakat. Selain itu, pentingnya keterbukaan informasi didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: (1) Setiap orang berhak menerima informasi; (2) Kewajiban badan publik untuk menyampaikan dan melayani permintaan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya murah/relatif dan mudah; (3) Pengecualian  bersifat  ketat  dan  terbatas;  dan  (4)  Tugas  otoritas  publik  untuk  meningkatkan sistem dokumentasi dan layanan informasi.
Dalam proses penerapan keterbukaan informasi publik salah satunya dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau dalam konsep pemerintahan bisa disebut Electronic Government . Menurut Suaedi dan Wardiyanto (2010) yang mengutip pendapat The Worid Bank Group, E-Government adalah upaya pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkat- kan  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintah,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi,  informasi  publik dapat disajikan secara efektif dan efisien.
Desa Kedungsumber merupakan desa di Provinsi Jawa Timur yang telah mengadopsi keterbu- kaan informasi publik secara elektronik. Desa Kedungsumber pada tahun 2021 mewakili Provinsi Jawa  Timur  dalam  lomba  Apresiasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  Desa,  dan  masuk  10  besar dalam lomba tersebut, tepatnya menjadi peringkat ke 9. Apabila dilihat dari letak wilayah, Desa Kedungsumber merupakan desa yang dikelilingi oleh hutan, selain itu berdasarkan pengamatan dari peneliti, di desa tersebut sinyal telekomunikasi masih susah, hanya tempat-tempat tertentu yang memiliki akses sinyal baik, yang salah satunya ada di kantor Desa Kedungsumber.
Mengingat susahnya sinyal telekomunikasi tersebut, namun Desa Kedungsumber merupakan salah satu desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan infomasi kepa- da  masyarakat,  yang  dilakukan  melalui  website,  facebook,  Instagram,  youtube,  dan  whatsapp. Sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan akunta- bel.  Adanya  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang  transparan,  partisipatif,  dan  akuntabel sehingga dapat menjadi upaya pencegahan korupsi di tingkat paling bawah. Berdasarkan kondisi diatas,  peneliti  mengambil  judul  Analisis  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP) Berbasis Electronic  Government di  Desa  Kedungsumber,  Kecamatan  Temayang,  Kabupaten Bojonegoro.
Rumusan masalah yang digunakan adalah (1) Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik  di  Desa  Kedungsumber?;  (2)  Bagaimana  penerapan E-Government Di  Desa  Kedung- sumber?. Sedangkan Tujuan yang diambil dari penelitian ini yaitu (1) Mengetahui, mendeskripsi- kan, dan menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber; (2) Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan E-Government dan pemanfaatan tek- nologi  informasi  guna  meningkatkan  pelayanan  publik  terkait  keterbukaan  informasi,  di  Desa Kedungsumber.

## Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kua- litatif studi kasus. Menurut Cresswell (2015) kualitatif studi kasus adalah penelitian yang meng- kaji  sistem  (kasus)  nyata  dan  kontemporer  melalui  pengumpulan  data  yang  terperinci  dan mendalam yang mencakup berbagai sumber data dan laporan deskripsi kasus dan tema. Fokus yang digunakan adalah: (1) Implementasi keterbukaan informasi publik yang dianalisis dari 4 faktor diantranya Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi. Selain itu  sub  fokus  yang  dianalisis  berkaitan  dengan  pengaruh  sumber  daya  terhadap  keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik, dan mitigasi resiko terhadap penerapan E-Government ; (2)  Penerapan E-Government di  Desa  Kedungsumber,  dilihat  dari:  Informasi  yang  Wajib Disediakan  dan  Diumumkan  Secara  Berkala,  Serta-merta,  Tersedia  Setiap  Saat,  dan  Informasi yang dikecualikan dari publik.
Lokasi penelitian adalah Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dan  Ssitus  penelitian  pemerintah  Desa  Kedungsumber.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini dikelompokkan menjadi 2 jenis data yaitu jenis data primer (data utama), dan data sekunder (data pendukung).  Data  utama  didapatkan  dari  wawancara  langsung  kepada  informan  yaitu  Kepala Desa Kedungsumber, Sekretaris PPID Desa Kedungsumber, dan Staf PPID Desa Kedungsumber. Sedangkan data pendukung didapatkan dari dokumen, catatan, arsip, dan laporan daripemerintah Desa Kedungsumber.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014) sebagai analisis data, yang terdiri dari 3 aktivitas yang dilakukan yaitu: Data Condensation yaitu proses untuk pemilihan, penyederhanaan, dan  pengabstrakkan  data  yang  didapatkan ,  Data  Display yaitu  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan untuk menyusun sekumpulan informasi dan data secara teroganisir , dan Conclusion drawing/verification yaitu penarikan sebuah kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber
Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi pemerintahan desa Kedungsumber dipimpin oleh seorang kepala desa di- bantu oleh seorang sekretaris desa yang melapor kepada 3 kepala urusan, 3 kepala dinas dan 4 kepala desa. Untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di desa, Kepala Desa Kedungsumber  membentuk  satuan  pelaksana  yang  disebut  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID).  PPID  dibentuk  berdasarkan  surat  keputusan  kepala  desa  Kedungsumber dengan Nomor: 473.1/21.2001/I/2020 Tentang PPID Desa Kedungsumber. Berikut struktur PPID Desa Kedungsumber (Gambar 1).
Berdasarkan UU KIP dijelaskan bahwa PPID mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) Menye- diakan,  menyediakan,  dan  mengungkapkan  informasi  publik  yang  berada  dalam  yurisdiksinya kepada  para  pemohon  informasi  publik,  kecuali  informasi  yang  dikecualikan;  (2)  Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; (3) Sistem informasi dan dokumentasi harus  dibangun  dan  dikembangkan  untuk  mengelola  informasi  publik  dengan  baik  dan  efektif sehingga  mudah  diakses;  dan  (4)  Menyusun  aspek-aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan pertahanan keamanan nasional untuk melaksanakan setiap kebijakan yang memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
Untuk melaksanakan kewajiban diatas, PPID dapat memanfaatkan sarana, dan media elektronik maupun nonelektronik. PPID Desa Kedungsumber berdasarkan peraturan Keputusan Kepala Desa Kedungsumber Nomor: 473.1/21.2001/I/2020 mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Menyusun perumusan rencana kerja tahunan dan tujuannya untuk pengembangan informasi desa sebagai alat publikasi untuk pemerintahan terbuka; (2) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi desa; (3) Mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, menawarkan, dan menyediakan layanan data; (4) Mengelola dan/atau mengaktifkan titik layanan informasi; (5) Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik yang tersedia bagi publik serta pengolahan dan
pelaksanaan informasi publik; (6) Membuat klasifikasi informasi publik; (7) Melengkapi Uji kon- sekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 8 Tahun 2008 sebelum menyatakan informasi publik yang bersang- kutan dinyatakan gugur; (8) Melatih dan mengembangkan keterampilan pengelola layanan infor- masi untuk meningkatkan pelayanan publik; dan (9) Mengelola Media/website online dan meng- aktifkan domain desa.id dan layanan media lainnya seperti layanan informasi desa. Berdasarkan hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  tugas  dari  PPID  di  Desa  Kedungsumber  adalah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Gambar 1. Struktur PPID Desa Kedungsumber
Dalam proses KIP yang dilaksanakan oleh PPID, penggerak utamanya adalah sekretaris PPID Bapak Suyono. Bapak Suyono berperan dalam berbagai hal mulai pembuatan sistem website dan media lainnya yang digunakan dalam KIP. Bahkan Bapak Suyono menjadi operator tunggal dalam proses  KIP.  Kewenangan  penuh  untuk  KIP  diberikan  kepada  Sekretaris  PPID,  dan  dibantu  tim dibawahnya sesuai dengan struktur PPID.
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses KIP titik sentralnya di Bapak Suyono, mulai dari Bapak Suyono menyusun infomasi apa saja yang akan dipublikasikan, lalu meminta bahan informasi tersebut kepada struktur yang dibawahnya, setelah infomasinya didapatkan, dikoordi- nasikan kepada Kepala Desa untuk meminta persetujuan Publikasi. Dalam hal pengambilan kepu- tusan  terkait  KIP  di  PPID,  Bapak  Suyono  berkoordinasi  langsung  dengan  Kepala  Desa Kedungsumber.
Gambaran tentang struktur birokrasi diatas apabila disandingkan dengan teori implementasi, struktur birokrasi di Desa Kedungsumber masih banyak yang perlu diperbaiki. Struktur birokasi menurut EDWARD III (1980) mencakup beberapa aspek seperti: struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi. Berdasarkan hal tersebut dilihat dari struk- tur birokrasi, PPID Desa Kedungsumber sudah mempunyai struktur dan pembagian tugas yang jelas, namun saat pelaksanaan KIP, tugas masih terbebankan besar di sekretaris PPID, tugas yang dilaksanakan oleh sekretaris PPID melebihi dari tugas yang sudah ditetapkan.
Lebih lanjut Edwards (1980) menjelaskan bahwa ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:  (1) Standard  Operational  Procedure, dan  (2)  fragmentasi.  Edwards  (1980)  menjelaskan bahwa SOP berkaitan dengan jelas dan tidaknya sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan kebijakan.  Dilihat  dari  data  dilapangan  untuk  SOP  alur  permohonan  informasi,  alur  keberatan informasi, alur keberatan informasi sudah jelas. Namun terkait SOP belum adanya kejelasan dalam pelaksaan terkait SOP publikasi KIP. Belum ada SOP yang jelas tentang alur untuk mendapakan data dan informasi, standar penilaian data dan informasi agar dapat dipublikasikan, alur koordi-
nasi  dengan atasan dan unit kerja  yang ada  dalam struktur organisasi  PPID. Selama ini  hal-hal tersebut dilakukan secara informal.
Sedangkan  Fragmentasi  menurut  Edwards  (1980)  menjelaskan  bahwa  fragmentasi  adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara beberapa lembaga berbeda yang harus dikoordina- sikan.  Dalam  pelaksanaannya  secara  struktur  yang  ada  tanggung  jawab  sudah  tersebar,  dan koordinasi sudah dilakukan, walaupun mayoritas masih secara informal.

## Komunikasi
Menurut Edwards (1980) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki 3 dimensi. Perta- ma, dimensi transisi mensyaratkan bahwa kebijakan publik dikomunikasikan tidak hanya kepada para  pelaksana  kebijakan,  namun  juga  kepada  kelompok  sasaran,  dan  pemangku  kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi Transisi ini sudah dilakukan di Desa Kedungsumber. Untuk kelancaran proses KIP, dilakukan komunikasi dengan internal perangkat desa,  karena data dan informasi tidak  bisa didapatkan  dari  PPID saja,  atau  banyak  bagian dari perangkat  desa  yang  menunjang  untuk  terkumpulnya  informasi,  sehingga  komunikasi  selalu dilakukan dengan perangkat desa. Selain itu proses komunikasi di internal pemerintah desa juga dilakukan rutin setiap bulan, dengan diadakannya pertemuan perangkat desa.
Selain itu PPID juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran atau masyarakat. Proses komunikasi PPID selaku penanggung jawab KIP kepada masyarakat tentang KIP dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyampain dalampertemuan atau musyawarah dusun atau desa, mela- lui poster, baliho, media massa seperti Facebook, Instagram, website, dan Whatsapp pribadi. So- sialisasi tentang KIP kepada masyarakat selalu dilakukan disetiap ada kesempatan, dan dilakukan berulang-kali. Dalam proses KIP ini semua struktur PPID terlibat aktif. Dalam proses komunikasi tentang KIP kepada masyarakat, terdapat faktor yang menghambat, seperti masih susahnya sinyal di Desa Kedungsumber, hanya beberapa dusun yang sudah mendapat sinyal dengan baik, sehingga proses komunikasi melalui elektronik terhambat, sehingga PPID dalam proses KIP lebih banyak melakukan secara langsung.
Dimensi kedua adalah Kejelasan, dimensi ini mesyaratkan agar kebijakan yang ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan, yang artinya setiap pelaksana kebijakan, target group, dan pihak lain yang berkepentingan mengetahui dan mema- hami secara menyeluruh isi dari kebijakan yang ditetapkan. Secara pelaksanaan di Desa Kedung- sumber komunikasi setiap kebijakan sudah dilakukan secara jelas baik kepada internal pemerintah desa, dan masyarakat, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan. Untuk mengantisipasi dan agar komunikasi dapat tersampaikan secara jelas, PPID Desa Kedungsumber melakukan melalui berbagai cara, seperti membuka layanan informasi di kantor desa, komunikasi dilakukan melalui media sosial, melalui website, dan Whatsapp pribadi, hal tersebut dilakukan karena masih adanya kesulitan sinyal di desa, sehingga tidak dapat tergantung pada layanan berbasis elektronik saja. Selain  itu agar  informasi  dapat  tersampaikan  secara  jelas,  PPID  juga  melakukan  “jemput  bola” terjun ke masyarakat langsung melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
Dimensi ketiga adalah Konsistensi, dimensi ini mensyaratkan agar kebijakan yang diambil tidak ada  simpang  siur.  Kebijakan  yang  diambil  Pemerintah  Desa  Kedungsumber  sudah  dilakukan perencanaan yang matang, sehingga proses komunikasi yang dilakukan oleh PPID juga konsisten. Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  pelaksanaan  kebijakan  dan  program  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

## Sumber Daya
Menurut Edwards (1980) menyatakan bahwa terdapat 4 sumber daya yang berpengaruh dalam proses  kebijakan.  Sumber  daya  manusia  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keahlian  yang diperlukan  organisasi,  informasi  tentang  cara  mengimplementasikan  kebijakan,  kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan fasilitas menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan public (Edwards, 1980).
Sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan tersendiri dalam proses KIP yang dilaku- kan PPID Desa Kedungsumber. SDM PPID yang berperan besar dalam proses KIP masih bergantung pada  Sekretaris  PPID.  Bahkan  dalam  proses  KIP  melalui  elektronik  Sekretaris  PPID  berperan utama,  mulai  dari  website,  Instagram,  Facebook,  Whapsapp  semua  dibuat  dan  dikelola  oleh sekretaris PPID. Belum ada SDM lain yang bisa menggantikan atau menjadi cadangan. Di tahun 2022 pemerintah desa sudah menambah SDM untuk membantu mengelola KIP berbasis elektro- nik.  Namun  SDM  yang  tersedia  masih  belum  mempunyai  kualifikasi  atau  kemampuan  tentang teknologi  informasi,  sehingga  sekretaris  PPID  mengajari  dan  mendampingi  tentang  teknologi informasi.
Sumber daya anggaran untuk PPID di Desa Kedungsumber sudah dialokasikan setiap tahun. Alokasi anggaran disediakan untuk operasional pelaksanaan KIP dari PPID dan pengadaan sarana dan  prasarana  penunjang.  Namun  anggaran  yang  tersedia  belum  ada  untuk  peningkatan  dan pengembangan SDM di PPID. Sedangkan untuk sumber daya peralatan yang menunjang pelaksaan KIP oleh pemerintah desa sudah tersedia, mulai dari Laptop, Komputer, Wifi, gedung pertemuan, dan meja dan kursi untuk layanan informasi di kantor desa. Namun yang menjadi permasalahan adalah peralatan yang menunjang untuk kelancaran KIP berbasis elektronik pada sasaran kebijak- an yaitu masyarakat, karena belum adanya tower sinyal yang memadai di Desa Kedungsumber, sehingga sinyal untuk akses internet sangat sulit, sehingga KIP yang dilakukan melalui elektronik belum bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat Kedungsumber.
Sumber daya kewenangan, Edwards (1980) menjelaskan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi  kewenangan  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri,  dan  untuk  melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Di Desa Kedungsumber, PPID khususnya sekretaris PPID diberikan kewenangan penuh oleh kepala desa dalam proses KIP. Sekretaris PPID dapat mengam- bil keputusan-keputusan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan, walaupun tetap dalam pengawasan kepala desa.

## Disposisi
Menurut Edwards (1980) dijelaskan bahwa disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecende- rungan para pelaksana kebijakan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan agar tujuan dapat terwujud. Edwards (1980) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendapat atau sikap ekse- kutif merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Agar implementasi menjadi efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemam- puan untuk melakukannya, mereka juga harus siap untuk mengimplementasikan kebijakan terse- but. Pelaksana tidak selalu cenderung mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh  pembuatnya.  Oleh  karena  itu,  seringkali  menjadi  tugas  para  pembuat  keputusan  untuk mencoba memanipulasi atau mengelak dari perintah eksekutif atau membatasi kekuasaan diskresi mereka. Praktek di Desa Kedungsumber, pelaksana kebijakan KIP di PPID tingkat kemauan dan keinginan untuk KIP sangat tinggi, dilihat dari awal kali dibentuknya unit ini dimulai dari Sekre- taris PPID sendiri yang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang KIP. Walaupun tidak ada anggaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM, Sekretaris PPID belajar secara mandiri tentang teknologi informasi.
Kesungguhan pelaksana juga dapat terlihat dari bisa berhasilnya Desa Kedungsumber meme- nangkan juara sembilan penghargaan KIP di tingkat Nasional. selain itu juga terdapat beberapa penghargaan lain yang didapatkan. Selain itu kemauan, dan keinginan PPID untuk melaksanakan KIP juga terlihat dari cara-cara yang dilakukan, seperti melalui elektronik, membuka layanan infor- masi di kantor desa, tidak hanya itu saja, karena masyarakat masih pasif, PPID berinisiatif untuk terjun langsung ke masyarakat dalam menyampaikan KIP.

## Mitigasi Resiko terhadap Penerapan E-Government
Dijelaskan  oleh  Puspitasari  dan  Kurniawan  (2021)  bahwa  Kegagalan  dalam E-Government masih  menjadi  tantangan  dalam  mewujudkan  keberhasilan  keberlanjutan E-Government dalam pemerintah. sehingga pemerintah baik tingkat pusat sampai desa perlu untuk melakukan mitigasi terhadap risiko kegagalan.  Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam melaksanakan E-Government perlu melalui mitigasi terhadap resiko yang mungkin akan terjadi,
salah satunya mitigasi terhadap resiko keamanan.Di Desa Kedungsumber khususnya PPID yang menyelenggarakan KIP berbasis E-Government , proses mitigasi resiko elektroniknya masih sangat minim. Untuk mencegah terjadinya kebobolan data, dan kebobolan website, PPID hanya melaku- kan sebatas mengamankan username dan password agar tidak diketahui orang lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pasal 40 dijelaskan bahwa, Keamanan SPBE meliputi (1) jaminan kerahasiaan yang dite- rapkan dengan klasifikasi, pembatasan akses dan kontrol keamanan lainnya; (2) jaminan integritas yang  dilaksanakan  dengan  deteksi  perubahan;  (3)  jaminan  ketersediaan  yang  dilaksanakan dengan pencadangan dan pemulihan; (4) jaminan keaslian yang dilaksanakan dengan ketentuan Jaminan keaslian akan dilaksanakan, dan mekanisme validasi; (5) jaminan kenirsangkalan yang dilaksanakan dengan tanda tangan digital dan sertifikat digital yang dijamin oleh pihak ketiga yang terpercaya.
Penerapan E-Government di Desa Kedungsumber
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Berdasarkan UU KIP yang berkaitan dengan informasi ini seperti: (1) Informasi tentang badan publik;  (2)  Informasi  tentang  kegiatan  dan  kegiatan  badan  publik  yang  relevan;  (3)  Tentang Laporan Keuangan; dan (4) Informasi lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Infomasi ini sudah dilakukan di Desa Kedungsumber, informasi KIP ini dipublikasikan melalui pertemuan atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, Facebook, Instagram, web- site,  dan Whatsapp  pribadi,  namun yang utama melalui website  dan whatsapp  pribadi. Seperti informasi tentang pemerintah desa, mulai dari Visi dan Misi Kepala Desa, Profil Kepala Desa, Profil Wilayah Desa, Sejarah Desa, Profil Potensi Desa, dan Profil Aset Desa. Selain itu PPID Desa Kedung- sumber  juga  meyediakan  dan  mempublikasikan  informasi  mengenai  kegiatan  dan  kinerja  dari pemerintah Desa Kedungsumber seperti musyarawah dusun, musyawarah desa, dan rapat dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Selain  itu  disediakan  dan  dipublikasikan  juga  tentang informasi laporan keuangan desa.
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
Berdasarkan UU KIP, dijelaskan bahwa badan publik berkewajiban melaporkan dengan segera setiap informasi yang dapat membahayakan hajat hidup dan ketertiban umum masyarakat. PPID Desa  Kedungsumber  sudah  mempublikasikan  informasi  tersebut.  Informasi  yang  harus  segera dilaporkan  adalah  informasi  yang  dapat  membahayakan  nyawa  orang  banyak  dan  ketertiban umum, seperti sumber informasi Desa Kedungsumber terkait pandemi Covid-19, mulai dari infor- masi masyarakat yang terdampak, satgas Covid-19, anggaran pemerintah desa untuk penanganan Covid-19, dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu juga disediakan informasi tentang bencana- bencana  yang  terjadi,  dan  informasi  tentang himbauan pemadaman Perusahaan  Listrik  Negara (PLN). Publikasi informasi serta merta dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, website kedungsumber.desa.id, Facebook dengan akun Desa Kedung- sumber,  Instagram  dengan  akun @desakedungsumber,  YouTube  dengan akun @desakedungsumber4785,  dan  Whatsapp,  namun  yang  utama  melalui  website  dan  Whatsapp pribadi.
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Berdasarkan  UU  KIP,  informasi  yang  wajib  tersedia  setiap  saat  seperti:  (1)  Daftar  semua informasi publik yang berada di bawah kendalinya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; (2)  Hasil  keputusan  otoritas  dan  pertimbangannya;  (3)  Semua  kebijakan  terkini  dan  dokumen pendukung; (4) Rencana kerja proyek mencakup perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; (5) Perjanjian Keagenan dengan Pihak Ketiga; (6) Informasi dan praktik yang diberikan oleh pejabat pada pertemuan yang terbuka untuk umum; (7) Operasi yang terkait dengan pengabdian masyara- kat oleh pejabat pemerintah; dan (8) Laporan layanan akses publik berdasarkan Undang-Undang ini.
Informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah disediakan dan dipublikasikan oleh PPID Desa Kedungsumber. Publikasi informasi setiap saat dilakukan melalui penyampaian saat pertemuan
atau musyawarah dusun atau desa, melalui poster, baliho, website kedungsumber.desa.id, Face- book dengan akun Desa Kedungsumber, Instagram dengan akun @desakedungsumber, YouTube dengan akun @desakedungsumber4785, dan Whatsapp, namun yang utama melalui website dan whatsapp pribadi Informasi ini berkaitan seperti peraturan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, juga ada peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Selain itu disediakan  dan  publikasikan  juga  informasi  tentang  rencana  kerja  pemerintah  Desa  Kedung- sumber setiap tahun beserta dengan rencana pengeluaran anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Kedungsumber  setiap  tahun,  dan  Laporan  realisasi  kinerja  dan anggaran Desa Kedungsumber.
Informasi  tentang  kebijakan  yang  disampaikan  oleh  Pejabat  Desa  Kedungsumber  dalam pertemuan yang dilakukan juga dipublikasikan oleh PPID. Tidak hanya itu, di publikasikan juga prosedur pelayanan desa seperti pengurusan E-KTP, Penerbitan KK dan permohonan informasi. Jadi berkaitan dengan penyediaan dan publikasi informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah dilakukan  oleh  PPID  Desa  Kedungsumber,  sebagai  wujud  penyelenggaraan  KIP  di  Desa Kedungsumber.

## Informasi yang dikecualikan
Berdasarkan undang-undang KIP disebutkan bahwa jenis informasi ini adalah informasi yang dipublikasikan  bersifat  rahasia  dan  tidak  boleh  dibuka  untuk  umum.  Informasi  yang  karena nilainya harus disembunyikan dan dilindungi agar tidak dapat diakses oleh publik atau orang lain. Dan ketika informasi itu diketahui publik, itu menyebabkan kerugian.
Pada  proses  penerapan  KIP  di  Desa  Kedungsumber,  informasi  yang  dikecualikan  untuk  di publikasikan selama ini adalah informasi surat Letter C desa, Data lengkap penduduk desa, dan data  akuntabilitas  laporan  keuangan  kegiatan  seperti  nota-nota  pertanggungjawaban.  Namun PPID  Desa  Kedungsumber  dalam  proses  KIP  belum  melakukan  pengujian  konsekuensi  untuk menentukan  informasi  yang  bisa  dipublikasikan  dan  informasi  yang  dikecualikan.  Hal  tersebut sesuai  dengan  Pasal  19  dari  UU  KIP  yang  menyatakan  bahwa  pejabat  pengelola  informasi  dan dokumentasi dari setiap otoritas publik harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasinya sebelum menyatakan bahwa informasi publik tertentu dikecualikan dari akses publik.
Tingkatan Penerapan E-Government
Apabila  dilihat  dari  tingkatan E-Government, menurut  United  Nation  (2010)  penerapan E- Government mempunyai 4 tingkatan, yaitu: (1) Tahap Emerging, Emerging merupakan tahap awal, ciri  dari  pemerintah  yang  termasuk  dalam  tahap  ini  yaitu  fasilitas  terbatas,  statis,  dan  tidak interaktif; (2) Tahap Enhanced, Enhanced merupakan tahap kedua, dimana fasilitas penyediaan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan melalui website. Website yang tersedia update, dan lengkap, selain itu data tersedia secara komprehensif, mulai dari arsip, laporan, dan pengaturan perundang-undangan; (3)  Tahap Transactional, di tahap ini fasilitas transaksi dalam pelayanan publik sudah tersedia, sehingga proses interaksi antara pemerintah dengan warga negara, dan atau sebaliknya sudah dapat dilakukan; dan (4) Tahap Connected, ini merupakan tahap terakhir dari penerapan E-Government , dimana pelayanan publik dari berbagai unit layanan sudah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
Di  Desa  Kedungsumber  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  didapatkan,  berada  dalam tingkatan ke 2 yaitu Enhanced . Enhanced merupakan tingkatan yang mana sarana penyampaian informasi publik melalui website lebih mutakhir dan relatif lengkap ketika tersedia informasi yang lengkap seperti arsip, laporan dan peraturan perundang-undangan. Situs web Desa Kedungsumber diperbarui  dengan  informasi  yang  komprehensif  dari  arsip,  laporan,  dan  undang-undang.  Desa Kedungsumber belum mencapai Level 3 yaitu transactional, karena website belum menyediakan layanan online, dan layanan komunikasi dengan pengelola website.

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: Pertama , Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber dianalisis dari  konsep  Edward  III  tentang  4  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi
kebijakan, sudah terlaksana, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga menghambat proses keberhasilan implementasi KIP. Permasalahan tersebut seperti:  (1) Dalam proses KIP tugas masih terbebankan besar di sekretaris PPID, tugas yang dilaksanakan sekretaris PPID melebihi tugas yang sudah ditetapkan; (2) Belum adanya kejelasan dalam pelaksaan terkait SOP publikasi KIP. Belum ada SOP yang jelas cara mendapatkan data dan informasi, penilaian data dan informasi agar dapat dipublikasikan, dan SOP koordinasi dengan atasan dan unit kerja yang ada  dalam  struktur  organisasi  PPID;  (3)  Masih  susahnya  sinyal  di  desa  Kedungsumber,  hanya beberapa dusun yang sudah mendapat sinyal dengan baik, sehingga proses komunikasi melalui elektronik terhambat. PPID dalam proses KIP lebih banyak melakukan secara langsung; (4) SDM PPID yang berperan besar dalam proses KIP masih  bergantung pada Sekretaris PPID. Di tahun 2022  pemerintah  desa  sudah  menambah  SDM  untuk  membantu  mengelola  KIP  berbasis elektronik.  Namun  SDM  yang  tersedia  masih  belum  mempunyai  kualifikasi  atau  kemampuan tentang  teknologi  informasi;  (5)  Belum  ada  anggaran  yang  tersedia  untuk  peningkatan  dan pengembangan SDM di PPID; (6) Proses mitigasi resiko dalam penyelenggaraan KIP berbasis E- Government di  Desa  Kedungsumber  masih  sangat  minim.  Untuk  mencegah  adanya  bencana eletronik seperti kebobolan data, website di bobol dan sebagainya, PPID hanya melakukan sebatas mengamankan username dan password agar tidak diketahui orang lain. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, sehingga pelaksanaan KIP dapat ditingkatkan lebih optimal.
Kedua ,  Penerapan E-Government dan  pemanfaatan  tehnologi  informasi  guna  meningkatkan pelayanan  publik  terkait  keterbukaan  informasi  di  Desa  Kedungsumber  sudah  dilaksanakan, namun  terdapat  permasalahan  yang  harus  segera  diselesaikan,  agar  KIP  dapat  lebih  optimal. Permasalahan yang dihadapi diantaranya: (1) PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan mana informasi yang bisa dipublikasikan dan mana informasi yang dikecualikan; dan (2) Apabila dilihat dari tingkatan E-Government, Di Desa Kedungsumber berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, berada dalam tingkatan ke 2 yaitu Enhanced . Website Desa Kedungsumber sudah update dan lengkap dengan tersedianya data secara  komprehensif  dari  arsip,  laporan,  dan  pengaturan  perundang-undangan,  namun  belum dapat digunakan untuk pelayanan publik secara online
Saran
Berdasarkan  simpulan,  terdapat  beberapa  saran  yang  dapat  dilakukan,  sebagai  berikut: Pertama , Agar proses Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kedungsumber dapat optimal, terdapat beberapa hal yang perlu  dilakukan, diantaranya: (1) Setiap unit kerja dalam struktur PPID harus menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan; (2) Disusunya SOP publikasi  KIP;  (3)  Melakukan  Kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  atau  pihak  swasta  untuk mendirikan tower, agar internet dapat diakses diseluruh desa; (4) Dilakukan penambahan SDM yang  mempunyai  kualifikasi  dalam  bidang  Teknologi  Informasi;  (5)  Adanya  anggaran  yang disediakan untuk pelatihan dan pengembangan SDM; dan (6) Sebagai mitigasi risiko dalam penye- lenggaraan KIP berbasis E-Government perlu dilakukan beberapa hal yaitu: (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruk- tur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan Bimbingan teknis mengenai standar Keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik; (b) Menerapkan sistem pencadangan data dan informasi secara berkala; (c) Membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; (d) Menerapkan sistem pemulihan; (e) Penerapan standar teknis keamanan aplikasi  berbasis  web, seperti:  menggunakan manajemen  kata sandi untuk  proses  autentikasi, menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server, mengatur jumlah karakter,  kombinasi jenis karakter,  dan  masa  berlaku  dari  kata  sandi,  mengatur  jumlah  maksimum  kesalahan  dalam pemasukan kata sandi, mengatur mekanisme pemulihan kata sandi.
Kedua ,  Agar  proses  penerapan E-Government dan  pemanfaatan  tehnologi  informasi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  terkait  keterbukaan  informasi,  di  Desa  Kedungsumber  lebih optimal, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya: (1) Dalam proses KIP harus dilakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan mana informasi yang bisa dipublikasikan dan mana informasi yang dikecualikan; dan (2) Website Desa Kedungsumber perlu dikembang-
kan  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  menyediakan  pelayanan  secara  online,  layanan  berkomunikasi dengan administrator website, dan transaksi pelayanan publik.

## Referensi
Cresswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih diantara lima pendekatan . Pustaka Pelajar. Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Salda ñ a, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . Sage.
Puspitasari, D. A., & Kurniawan, T. (2021). Mitigasi kegagalan guna mewujudkan beberlanjutan E-Government. Gorontalo Journal of Government and Political Studies , 4 (1), 104. https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1256
Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). Revitalisasi administrasi negara: reformasi birokrasi dan e- governance . Graha Ilmu.