## Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

## Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## Hasanuddin Yusuf Adan

## Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit
Kota Madani Banda Aceh)

## Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
Jabbar Sabil & Juliana Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

## Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## NAMA PENULIS
JUDUL

## Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  2,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa‟ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari‟ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
195 Asmawati & Shofian Ahmad
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
215 Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab

## Hamid
Waqf Higher Education: Implementation Model In
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

## 235 Hasanuddin Yusuf Adan
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
261 Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah
289 Jabbar Sabil & Juliana
Ĥadīŝ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

## 319 Muslim Zainuddin
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh
357 Ridwan Nurdin & Muslina
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

## Ridwan Nurdin Muslina
Abstrak: Sistem  pengelolaan  aset  menurut  ketentuan  Islam merupakan  suatu  profesi  baru  dalam  dunia  modern  saat  ini, sehingga  tidak  banyak  literatur  yang  dapat  dijadikan  pedoman dalam  mengkaji  hal  tersebut.  Di  sisi  lain,  kebutuhan  akan  sistem ini semakin dirasakan oleh para akademisi dan praktisi khususnya praktisi lembaga keuangan syariah. Manculnya konsep pengelolaan aset atau lebih dikenal dengan Manajemen Kekayaan Islam (Islamic Wealth Management) atau Perencanaan Keuangan Islam  (Islamic  Financial  Planning)  merupakan  jawaban  praktis atas kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, hadirnya dua konsep ini  setidaknya  memberikan  gambaran  awal  pengelolaan  aset secara  halal.  Bila  dikaji  dalam  perjalanan  sejarah  Islam, sebenarnya  manajemen  aset  telah  dijelaskan  oleh  Asy-Syaibani dalam kitabnya al-kasb dengan teori infaq. Teori ini sangat umum, namun  mempunyai  hubungan  signifikan  terhadap  pengelolaan aset menurut perspektif Islam. Inilah alasan penulis
menghubungkan pengelolaan aset dalam Islam dengan teori infaq Asy-Syaibani.  Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  karya ilmiah ini ialah metode content analisis, yakni  menganalisis teks-
teks dalam buku yang mempunyai  hubungan dengan pembahasan ini.  Hasil  kajian  tersebut  ialah  konsep  pengelolaan  aset  dalam Islam  merujuk  pada  konsep  khalifah  dan  keshalihan.  Konsep khalifah  mewajibkan  setiap  orang  memakmurkan  bumi  dengan bekerja.  Sedangkan  konsep  keshalihan  merupakan  konsep  yang mengharuskan pemilik aset memanfaatkannya dan mengembangkannya dengan cara yang
halal dan
mempertimbangkan aspek kemanfaat bagi dirinya dan orang lain. Konsep ini tergambar jelas dalam teori al-kasb dan infaq menurut Asy-Syaibani.  Dalam  teori  al-kasb  diuraikan  alasan  orang bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat.  Sedangkan  dalam  teori  infaq  mengharuskan seseorang  untuk  membelankan  dan  mengembangkan  asetnya dengan  cara  yang  halal  serta  memperhatikan  tingkatan  prioritas yang utama.

## A. Pendahuluan
slam  menempatkan  manusia  pada  posisi  khalifah,  di  mana manusia mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan dunia.  Tugas  ini  hanya  diberikan  kepada  manusia  sebagai makhluk  yang  dilebihkan  dari  makhluk  lainnya.  Amanat  ini  akan dimintai  pertanggungjawaban  oleh  Allah  di  hari  akhirat  kelak dalam  rangka  mengelola  dan  memanfaat  bumi,  langit  dan  isinya, sehingga  manusia  tidak  dapat  mengikuti  hawa  nafsunya  dalam pengelolaan titipan tersebut. Maksudnya manusia harus mengarahkan  pengelolaan  tersebut  kepada  kemanfaatan  dan menghindari  segala  bentuk  pemubaziran  dan  menghindari kerusakan lingkungan.
Islam  menempatkan  kegiatan  di  atas  dalam  ruang  lingkup muamalah  yang  diwajibkan  atas  manusia  untuk  mencapai  tujuan utama syariat yakni mencapai kesejahteraan manusia. Kesejahteraan mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan  dan  harta  benda  mereka.  Hal  ini  menjadikan  usaha mencari  harta  dalam  Islam  adalah  wajib  demi  menjaga  semua tujuan syariat tersebut. kewajiban tersebut mengindikasikan bahwa dalam  Islam  tidak  ada  batasan  seseorang  berusaha  dan  bekerja selama  itu  dilakukan  sesuai  dengan  anjuran  syariah.  Diantara anjuran  tersebut  ialah  berlaku  adil,  jujur  dan  amanah  demi tercapainya kehidupan yang bahagia dan lebih baik (Umam, 2013: 80).
Meskipun  demikian,  mencari  harta  tidak  dapat  dijadikan sebagai  tujuan  hidup  karena  harta  adalah  alat  yang  digunakan untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  bukan  sebagai  pemuas kebutuhan.  Konsep  mencari  harta  ini  menjadi  filosofi  dasar  bagi kegiatan  muamalah  secara  Islami.  Konsep  tersebut  menciptakan sistem manajemen harta yang tidak hanya berdimensi dunia tetapi juga  mempunyai  dimensi  akhirat.  Kedua  dimensi  inilah  yang menuntut  setiap  muslim  untuk  mengelola  hartanya  sesuai  dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.

## I
Manejemen  harta  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah manajemen asset merupakan  suatu  kegiatan  pengelolan  harta mulai  dari  proses  mencari  harta,  membelanjakan  harta  dan menyisihkan harta. Sistem ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi  perusahaan  bahkan  negara.  Saat  ini  telah  berkembang  luas tentang  praktik  Manajemen  Kekayaan  Islam (Islamic  Wealth Management) atau  Perencanaan  Keuangan  Islam (Islamic Financial  Planning) yang  dijalakan  oleh  lembaga-lembaga berbasis Islam. Realitasnya, penerapan konsep manajemen tersebut belum  bisa  mencerminkan  nilai  moral  dalam  akidah  dan  akhlak secara  utuh  sesuai  tuntutan  Islam.  Lembaga  tersebut  menjalankan aktivitas pengelolaan aset secara halal, namun mereka tidak dapat menghindari kegiatan penumpukan harta (Muhammad,  2009:109). Realitas inilah mendorong kajian ini dilakukan untuk merumuskan konsep  manejemen  aset  secara  Islami,  sehingga  memberikan pedoman berupa teori manajemen aset yang dapat diterapkan oleh lembaga  keuangan  syariah.  Untuk  itulah  penulis  berusaha mengkaji  bagaimana  konsep  dan  teori  manajemen  aset  dalam perspektif  Islam  yang  akan  diuraikan  pada  pembahasan selanjutnya.

## B. Konsep Manajemen Aset dalam Islam
Aset  atau  harta  dalam  pandangan  Islam  merupakan kepemilikan sementara yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana terdapat dalam ekonomi  kapitalis,  tetapi  bukan  berarti  Islam  tidak  mengakui individu  dalam  pengelolan  harta  seperti  ekonomi  sosialis.  Islam memberikan  kebebasan  kepada  manusia  mengelola  harta,  namun kebebasan  tersebut  tidak  boleh  melanggar  etika  dan  nilai-nilai syariah.  Nilai  dan  etika  tersebut  tersebut  dapat  berupa  larangan penumpukan  harta,  rasa  cinta  berlebihan  terhadap  harta, eksploitasi  sumber  daya  baik  itu  SDM  maupun  SDA  (Usman, 2013:  86-87).  Larangan  tersebut  mempunyai  hikmah  tersendiri
bagi kegiatan ekonomi, misalnya larangan menumpuk harta untuk menghindari  rusaknya  roda  perekonomian  di  mana  harta  yang semestinya  disalurkan,  namun  dimonopoli  oleh  individu  atau sekelompok  orang.  Konsekuensinya  manfaat  harta  tersebut  hanya dapat  dinikmati  oleh  orang  atau  kelompok  tertentu,  sehingga perekonomian suatu daerah akan lesu dan ini dapat memicu krisis ekonomi.
Larangan  mencintai  harta  secara  berlebihan  dimaksudkan untuk  menghindari  sifat  kikir  pada  manusia  yang  berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi. Hal ini disebabkan terjadinya konsentrasi  kekayaan  pada  pihak  tertentu  tanpa  berputar  dalam kegiatan  ekonomi.  Begitu  juga  dengan  larangan  eksploitasi  SDM dan SDA sebagaimana dilakukan oleh ekonomi konvensional yang mempunyai  dampak  pada  penurunnya  produkvitas  masyarakat karena  kehilangan  motivasi  bekerja  akibat  minimnya  upah, kesenjangan  kesejarahteraan  akibat  eksploitasi  orang  kaya terhadap  orang  miskin  serta  perusakan  lingkungan  yang  semakin meluas.
Berdasarkan  prinsip  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa manejemen  aset  dalam  persepektif  Islam  harus  dijalankan  sesuai tuntutan  syariah  baik  itu  bersifat  anjuran,  seperti  menginfakkan harta di jalan kebaikan maupun larangan pengelolaan harta dengan cara  yang  diharamkan  (riba,  ikhtikar,  tadlis,  perdagangan  barang dan  merusak).  Sedangkan  untuk  teknik  dan  strategi  pengelolaan tidak  terdapat  pembahasan  karena  itu  kewajiban  manusia mengembangkannya  sebagai  makhluk  yang  dilebihkan  dari makhluk lainnya.
Pada  dasarnya  manajemen  aset  merupakan  sistem pengelolaan harta yang terkait langsung dengan manajemen modal kerja  dan  manajemen  investasi (Kasmir,  2010:6).  Kedua  sistem manajemen  ini  telah  tumbuh  dan  berkembang  dalam  ekonomi konvensional  serta  telah  melahirkan  teori  yang  teruji  dan  telah diterapkan  di  perusahaan  jasa,  manufaktur  dan  dagang.  Teori
tersebut  mayoritas  dijalankan  untuk  tujuan  material  semata (mencari  keuntungan  dengan  modal  serendah-rendahnya)  dan mengabaikan nilai spritual.
Lahirnya  konsep  manajemen  aset  dalam  Islam  dilandasi oleh hadis berikut ini:
)دمحا هاور( حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا معن
Artinya: “Sebaik-baik  harta  adalah  harta  yang  ada  pada  orang shaleh.” (HR. Ahmad) (Ath-Tharsyah, 2003: 47).
Hadis  di  atas  mempunyai  maksud  beragam,  di  antaranya harta  yang  baik  merupakan  harta  yang  dimanfaatkan.  Hadis tersebut  juga  dapat  diartikan  harta  yang  baik  ialah  harta  yang berada  ditangan  orang-orang  shaleh.  Indikasi  dari  dua  maksud tersebut  adalah  pengelolaan  harta  dicerminkan  dari  keshalehan seseorang,  di  mana  harta  yang  dikelola  dengan  niat,  cara  dan tujuan untuk mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah akan sangat berbeda  dengan  harta  yang  dikelola  untuk  pemuas  kebutuhan. Nilai moral keshelehan inilah yang melahirkan konsep manajemen aset  dalam  Islam,  yakni  pengelolaan  harta  dijadikan  sebagai  alat untuk mencapat tujuan pemiliknya dalam rangka beribadah kepada Allah.  Berdasarkan  nilai  keshalehan  di  atas  memberikan  orientasi dalam manejemen aset, yaitu: (Muhammad, 2009: 112).
a. Pemanfaatan  harta  untuk  kelangsungan  hidup  diri  dan keluarnya sebagai kewajiban bagian dari fitrah manusia;
b. Pemanfaatan  harta  diluar  dari  kewajibannya,  yakni  untuk memperbanyak  amal  shaleh  dalam  rangka  mendapatkan kemulian dihadapan Allah.
Kedua  motif  pengelolaan  di  atas  memberikan  pedoman manajemen  aset  dalam  perspektif  Islam  yang  dapat  dilihat  dari aspek mencari harta, membelanjakan harta dan menyisihkan harta. Berikut  ini  akan  diuraikan  lebih  luas  mengenai  aspek-aspek tersebut.
a. Mencari harta
Mencari  harta  dalam  Islam  diinterprestasikan  dalam kewajiban  bekerja.  Islam  tidak  membenarkan  berpangku  tangan dengan  alasan  “mengkhususkan  waktu  untuk  beribadah”  atau bertawakal  kepada  Allah”,  dalam  hal  ini  Yusuf  Qardhawi menyatakan  “langit  tidak  akan  menurunkan  emas  atau  perak” (Qardhawi,  1997:  103).  Pernyataan  tersebut  terindikasi  dalam firman Allah surat al-Jumu‟ah ayat 10:
                                                                  
                                                       
Artinya: “Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.” (QS. Al-Jumu‟ah (62): 10).
Pada surat  al-Jumu‟ah di  atas, Allah memerintahkan manusia untuk  mencari  rizkinya,  namun  menekankan  manusia  untuk  tetap mengingat  Allah  karena  semua  kegiatan  mereka  diawasi  oleh Allah (Mustafa Al-Maragi, 1993:166).
Ayat tersebut menurunkan prinsip umum dalam manajemen aset Islam yakni pengawasan, di mana setiap kegiatan untuk  memperoleh  harta  mendapat  pengawasan  dari  Allah, sehingga  pelakunya  dituntut  berbuat  jujur  dan  transparan  guna menghindari  segala  kecurangan.  Selain  ayat  di  atas,  perintah bekerja juga termuat dalam surat al-Mulk ayat 15:
                                                              
                                         
Artinya:  “ Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu, Maka  berjalanlah  di  segala  penjurunya  dan  makanlah
sebahagian  dari  rezki-Nya.  dan  hanya  kepada-Nya-lah kamu  (kembali  setelah)  dibangkitkan.” (QS.  Al-Mulk (67): 15).
Ayat  ini  merupakan  dorongan  kepada  manusia  khususnya umat  muslim  untuk  memanfaatkan  bumi  sebaik  mungkin  dan menggunakannya untuk  kenyamanan hidup manusia, namun tetap jangan  melupakan  generasi  selanjutnya.  Berkaitan  tentang  jangan melupakan generasi selanjutnya, mengimplikasikan bahwa apapun usaha  manusia  untuk  mencari  harta  harus  memperhatikan kelangsungan hidup generasi selanjutnya dengan tidak melakukan eksploitasi  lingkungan.  Selain  itu,  ayat  di  atas  juga  mengandung penegasan  Allah  bahwa  kekayaaan  alam  yang  tersedia  sangat melimpah  dan  melebihi  kebutuhan  manusia,  maka  sudah seharusnya  manusia  bersyukur  atas  rezki  tersebut.  Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa apapun usaha yang dilakukan manusia untuk mencari rezkinya tetap tidak terlepas dari pertanggungjawaban  (Shihab,  2002:  352-353). Hal  ini  tentunya sangat  sesuai  untuk  dijadikan  prinsip  umum  dalam  manajemen aset secara Islami yakni prinsip pertanggungjawaban.
Berdasarkan dua anjuran bekerja di atas, dapat disimpulkan bahwa  Islam  menempatkan  bekerja  sebagai  ibadah  dalam  rangka melaksanakan tugas kekhalifihannya di muka bumi seperti bekerja untuk  menjalankan  kegiatan  produksi.  Meskipun  demikian, kegiatan  produksi  bukan  satu-satu  pekerjaan  yang  dibolehkan dalam  Islam,  namun  masih  banyak  pekerjaan  seperti  berdagang, memberikan  jasa  di  bidang  keuangan,  konsultan,  dan  lain sebagainya.  Dengan  kata  lain,  Islam  tidak  membantasi penganutnya  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  kekayaaan, namun  harus  memperhatikan  beberapa  ketentuan  berikut  ini: (Muhammad, 2009: 112).
1) Niat, cara dan tujuan harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan Allah, diantaranya anjuran mencari harta secara
halal  dan  baik (thayib). Anjuran  ini  tersurat  dalam  firman Allah surat al-Baqarah ayat 168:
                                                        
                                                         
Artinya: “Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan  karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168).
Maksud  ayat  di  atas  ialah  diperbolehkan  makan  apa saja  dari  bumi  asalkan  halal  dan  baik.  Makna  baik  di sini ialah bermanfaat bagi dan tidak merusak akal. Bila dihubungan  dengan  praktek  manajemen,  segala aktivitas  yang  dilakukan  manusia  untuk  memperoleh harta  barupa  keuntungan,  semua  boleh  dilakukan asalkan  dengan  jalan  yang  halal,  bermanfaat  bagi dirinya,  orang  lain  dan  tidak  menimbulkan  kerusakan atas dirinya, orang lain serta alam sekitarnya.
2) Mendukung  ibadah  dan  amal  shaleh  bukan  justru menghambat ibadah kepada Allah;
3) Mempertimbangkan  optimalisasi  kontribusi  secara waktu,  tenaga dan harta bagi  dakwah, masyarakat  dan keluarga.
b. Membelanjakan harta
Membelanjakan  harta  bukan  hanya  ditujukan  untuk  tujuan konsumtif tetapi  juga untuk  tujuan spritual  yakni harta  yang telah diperoleh  dianjurkan  untuk  menginfakkannya  dijalan  Allah sebagaimana tersurat dalam firman Allah berikut ini:
                                                                   
       
                                                            
           
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)  sebagian  dari  rezki  yang  telah  Kami  berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang- orang  kafir  Itulah  orang-orang  yang  zalim.” (QS.  Al- Baqarah (2): 254).
Anjuran  menginfakkan  harta  tersebut  menurunkan  konsep khusus tentang harta dalam pandangan Islam yakni konsep ikhtilaf. Konsep ikhtilaf ialah  konsep  yang  menyatakan  harta  bukan  milik manusia  secara  mutlak  tetapi  milik  Allah  dan  manusia  bertindak sebagai  wakil  Allah  yang  bertugas  memelihara  atau  mengawasi harta yang dikuasainya (Qardhawi, 1997: 41). Konsep ini mengacu pada firman Allah dalam surat an-Hadiit ayat 7:
                                                                   
                                                             

Artinya:  “ Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan nafkahkanlah  sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka  orang-orang yang  beriman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan (sebagian)  dari  hartanya  memperoleh  pahala  yang besar.” (Al-Hadiit (57): 7)
Implikasi konsep ikhtilaf di atas ialah larangan bersifat sifat kikir,  larangan  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  anjuran
pelaksanaan perintah Allah seperti zakat, infak dan sedekah karena harta  bukan  milik  sempurna  manusia  melainkan  titipan  Allah (Qardhawi,1997: 45-46).
Dengan
demikian, makna membelanjakan harta dalam Islam mengandung dua dimensi yakni duniawi dan ukhrawi. Hal ini tentunya memperluas ruang lingkup manajemen  aset  dalam  Islam  yang  tidak  hanya  memperoleh manfaat  dari  infak  itu  untuk  kepentingan  sendiri,  namun  juga menginfakkan  harta  untuk  kepentingan  sosial  seperti  zakat, shadaqah, wakaf, hibah dan lain sebagainya.
Bila melihat dari tujuan infak di atas, maka dapat dikatakan infak  merupakan  bagian  dari  kegiatan  memaksimalkan  manfaat dan  mengalirkan  manfaat.  Memaksimalkan  manfaat  mempunyai arti yang luas, bisa berupa inmateri atau materi. Manfaat inmateri berupa  kepuasan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  infak  untuk kepentingan  konsumsi,  sedangkan  manfaat  materi  ialah  manfaat yang  dihasilkan  dari  kegiatan  investasi  dalam  bentuk  laba  atau keuntungan.  Memaksimalkan  manfaat  baik  untuk  konsumsi  dan investasi harus dilakukan secara efesien, dalam hal ini Islam telah menggariskan  larangan  terhadap  tindakan tabzir 1 dan israf 2 , sebagaimana tersurat dalam surat al-Maidah ayat 87:
                                                                          
                                           
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu haramkan  apa-apa  yang  baik  yang  telah  Allah  halalkan bagi  kamu,  dan  janganlah  kamu  melampaui  batas. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah (5): 87).
Menurut  Al-Maragi  melampui  batas  tersebut  mengandung arti sesuatu yang digunakan secara berlebihan dan melampui batas dengan  melanggar  larangan  Allah  yakni  mengharamkan  apa  yang telah  dihalalkan  atau  sebaliknya  menghalalkan  terhadap  suatu yang  diharamkan.  Bila  dihubungkan  dengan  konsep  manajemen aset,  maka  Islam  sangat  menganjurkan  efesiensi  dan  efektivitas penggunaan  sumber  daya  berupa  harta  guna  memaksimalkan manfaat  dari  harta  tersebut.  Selain  itu,  Islam  melarang  segala bentuk  kegiatan  konsumsi  dan  investasi  barang  yang  telah diharamkan.
Sementara  makna  dari  mengalirkan  manfaat  adalah mendistribusikan manfaat untuk tujuan sosial, dalam hal ini zakat, wakaf,  hibah  dan  shadaqah.  Instrumen  tersebut  dapat  dijadikan sebagai modal pengembangan perekonomian suatu daerah.
c. Menyisihkan harta
Aktivitas  yang  tidak  kalah  penting  dalam  manajemen  aset ialah  menyisihkan  harta.  Menyisihkan  harta  merupakan  kegiatan mengatur  atau  menyimpan  harta  untuk  masa  depan.  Biasanya kegiatan  ini  dilakukan  dengan  dua  cara,  yakni  menabung  dan investasi.  Kegiatan  menabung  dilakukan  untuk  kebutuhan  (bukan keinginan) di masa depan, kebutuhan sekarang yang mendesak dan tidak  bermotif  menumpuk  harta.  Lain  halnya  dengan  kegiatan investasi,  di  mana  kegiatan  ini  bermaksud  mengembangkan  harta melalui  pemanfaat  berbagai  sumber  daya  untuk  memperoleh keuntungan sejalan dengan prinsip syariah (Rivai dkk, 2010: 422). Kegiatan  ini  tidak  hanya  bertujuan  mencari  keuntungan,  tetapi juga  harus  mempertimbangan  nilai  etika  berikut  ini  (Muhammad, 2009: 113):
a. Niat, cara dan tujuan harus mengikuti ketentuan syariat dan ditujukan untuk beribadah kepada Allah (halal dan thayib );
b. Memperimbangkan kontribusi  kemanfaat  atau  amal shaleh yang maksimal bagi manusia lain, lingkungan keluarga dan masyarakat;
c. Mendukung  kesejarahteraan  (kemandirian  perekonomian umat).
Berdasarkan  pemaparan  konsep  manajemen  aset  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  aset  dalam  Islam  harus  dikelola secara  halal  dan  baik  dalam  artian  aset  tersebut  bisa  bermanfaat bagi  pengelola  dan  orang  lain  dengan  tidak  membiarkan  harta menganggur.  Semua  itu  mendapat  nilai  ibadah  apabila  diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga konsep Islam yang memandang  manusia  sebagai  makhluk  spritual  sangatlah  cocok dengan  konsep  manajemen  aset  ini,  di  mana  penekanan  dari pengelolaan aset ialah pada nilai etika bukan pada materi.

## B. Teori Manajemen Aset dalam Islam
Dewasa  ini,  pengelolaan  aset  telah  dikenal  luas  dengan konsep wealth  management .  Pengelolaan  ini  diberikan  dalam bentuk  jasa  layanan privat  banking kepada  nasabah  dengan berbagai jenis produk investasi, asuransi dan produk bank lainnya. Jasa  ini  muncul  di  Indonesia  pada  awal  tahun  2000,  ketika    bank asing   yang  beroperasi   di   Indonesia  menawarkan  jasa wealth management .  Tetapi    dalam  dunia  internasional  istilah wealth management pertama  kali  dikenal  di  Amerika  Serikat  sekitar tahun 1990 (Eko Indrajit dan Djokopranoto, 2011: 8).
Wealth management ialah sebuah konsep pengelolaan harta atau  kekayaan  dengan  mempelajari  berbagai  ilmu  tentang bagaimana  melindungi  dan  menjaga  kekayaan,  bagaimana mengumpulkan  dan  mengembangkan  kekayaan  dan  mewariskan kekayaan  dan  menghadapi  masa  transisi  atau  pensiun.  Dengan demikian  dalam  penerapan  konsep  tersebut  memerlukan penguasaan  terhadap  manajemen  investasi,  manajemen  pajak, manajemen  keuangan  dan  manajemen  resiko  (Eko  Indrajit  dan Djokopranoto,  2011:  31).  Luasnya  wawasan  yang  harus  dimiliki dalam pengelolaan kekayaan dengan sistem ini, membuat individu sulit menguasainya, sehingga konsep ini hanya dilaksanakan pada
lembaga  keuangan  serta  konsultan  keuangan  sebagai  agen  dari nasabahnya.
Berkembangnya  perbankan  syariah  di  Indonesia  ikut melahirkan  layanan wealth  management dalam  versi  syariah.  Di antara  lembaga  yang  menerapkan  jasa  ini  ialah  Bank  Syariah Mandiri  mengeluarkan  produk  BSM Priority ,  Permata  Bank dengan  layanan  Permata  Bank  Syariah,  HSBC  Indonesia  dengan layanan Prime Protection Amanah . Namun hal  yang perlu digaris bawahi bahwa aturan tentang layanan Islamic wealth management belum dikeluarkan oleh OJK maupun DSN MUI. Saat ini layanan Islamic  wealth  management hanyalah  layanan  biasa  sama  dengan wealth  management yang  memberikan  pilihan  kepada  para nasabah dalam mengelola keuangannya (Maksum, www.academia. edu, akses 19 September 2016).
Penggunaan sistem pengelolaan aset di atas terkesan hanya diperutukkan  kepada  orang  kaya,  di  mana  nasabah  yang  dilayani adalah  nasabah  yang  memiliki  kekayaan  di  atas  rata-rata  sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga tersebut.  Selain itu, fokus  penerapannya  ialah  mengelola  investasi  nasabah  pada produk  halal  dan  menguntungkan,  namun  belum  mencerminkan penerapan nilai syariah secara utuh dalam operasionalnya. Realitas tersebut  mendesak  para  akademisi  untuk  merumuskan  teori manajemen aset yang benar-benar sesuai denga tujuan Islam yaitu mencapai rahmatan lil „alamin .
Sebenarnya  kebutuhan  akan  teori  ini  telah  dijawab  oleh  Abu Abdillah  bin  Abi  Hasan  bin  Farqad  Asy-Syaibani  atau  lebih dikenal  dengan  Asy-Syaibani.  Pemikiran  beliau  tentang al-kasb dan infaq sangat  menyeluruh  mengatur  tentang  manajemen  aset yang dapat diterapkan oleh semua umat manusia. Al-kasb menurut Asy-Syaibani  ialah  proses  mencari  harta  melalui  berbagai  cara yang  halal.  Proses  ini  disebut  juga  dengan  bekerja,  di  mana menurutnya kerja adalah suatu aktivitas yang sangat penting untuk menunjang  pelaksanaan  ibadah  kepada  Allah  SWT (Abdullah, 2010: 167).
Orientasi  bekerja  bukan  hanya  mencari  harta  dan memperoleh  keridhaan  Allah,  tetapi  juga  merupakan  usaha mengaktifkan  perokonomian  termasuk  proses  produksi,  konsumsi dan  distribusi  yang  berinplikasi  secara  makro  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Dengan  demikian,  bekerja memegang peranan penting untuk memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga dan hak masyarakat (Abdullah, 2010: 170).
Al-Shaybani  mengklasifikasikan  al-Kasb  menjadi  tiga tingkatan:
a. Wajib
Al-Shaybani  menjelaskan  jenis al-kasb sebagai  kewajiban pada  semua  orang  karena  memerlukan  pemenuhan  kebutuhan dasar  yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi  ibadah.  Salah  satu kebutuhan  yaitu  makanan dan pakaian  yang tidak dapat  diperoleh kecuali  melalui al-kasb . Al-kasb dalam  hal  ini  menjadi  sarana untuk beribadah dan ini merupakan wajib.
"Apa pun yang berarti untuk memfasilitasi wajib itu sendiri wajib".
Dalam  tingkat  pertama  ini  al-Kasb,  al-Shaybani  termasuk kebutuhan  dasar  (untuk  diri  sendiri,  anggota  keluarga  dan  orang tuanya), pengaturan utang dan tabungan.
a. Mandub (Sunnah)
Setelah  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  diri  sendiri, untuk anggota keluarganya, membayar utang-utangnya, menabung untuk  konsumsi  masa  depan  dan  menyediakan  kebutuhan  dasar orang  tua,  maka  dianjurkan  untuk  menyediakan  kebutuhan  dasar kerabat dekatnya, memiliki beberapa ketentuan untuk menghormati tamu dan membantu teman-teman yang membutuhkan. Al-Shaybani mengutip hadith berikut:
Rasulullah Saw bersabda:" tidak ada kebajikan untuk orang yang tidak  mencintai  kekayaannya  memenuhi  tuntutan  keluarganya, untuk menghormati tamunya, dan untuk membantu temannya " .

## b. Mubah
Selain  kerabat,  salah  satu  pilihan  dalam  mengumpulkan kekayaan  diperbolehkan  atau  menahan  diri  dari  mengumpulkan itu,  yang  juga  diperbolehkan.  Al-Shaybani  mengatakan  bahwa bagi mereka yang ingin mengontrol keinginan yang berlebihan, itu sudah cukup bagi mereka untuk membatasi tujuan dari pendapatan mereka ke tingkat kedua (Omar Mustafa, International Journal of Economics, 19:  115-132  2011:  123-124).  Dia  mengutip  ayat  al- Quran untuk mendukung pandangannya:
                                                                           
                
Artinya: “Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya  dan  menahan  diri  dari  keinginan  hawa nafsunya, maka Sesungguhnya syurgalah tempat
tinggal(nya).” (QS. An-Nazi„at (79): 41-42)
Namun,  bila  seseorang  membatasi  tujuan  dari  pendapatan seseorang  ke  tingkat  kedua,  orang  tersebut  hanya  akan  dapat memenuhi  bagian  dari  pilar  agamanya,  yaitu  shalat  dan  puasa. Berdasarkan  tingkatan  kasb  di  atas,  maka  teori  umum  tentang tingkat  al-kasb  dapat  direpresentasikan  oleh  persamaan  di  bawah ini  (Omar  Mustafa, International  Journal  of  Economics, 19:  115- 132 2011: 124):
KS = f (K fa + K md + K mb ) Dimana: KS = al-kasb (Earning) K fa = Fardhu „ain al-kasb (ke) K md = Mandub Kasb (bekerja yang di
K mb = Mubah Kasb (diperbolehkan earning)
Konsep al-kasb di  atas  mempunyai  hubungan  erat  dengan infaq (pengeluaran)  karena al-kasb sebagai  proses  mencari keuntungan  atau  penghasilan  dan infaq merupaka  proses menggunakan  hasil al-kasb. Sehingga  model  persamaannya  dapat dirumuskan sebagai berikut: (Omar Mustafa, International Journal of Economics, 19: 115-132 2011: 125):
KS = IQ Dimana:
KS = Al-Kasb (Earning) IQ = Infaq (Pengeluaran)
Berdasarkan  persamaan  di  atas,  maka  teori  Infaq  dalam dirumuskan  dengan  model  berikut  ini  (Omar  Mustafa,
International Journal of Economics, 19: 115-132 2011: 126):
(4) IQ = f (I fa + I md + I mb )
Dimana:
I fa = Wajib Infaq (pengeluaran wajib)
I md = Mandub infaq (pengeluaran direkomendasikan)
I mb = Mubel Infaq (belanja diperbolehkan)
Hubungan  teori al-kasb dan  infaq  di  atas  dengan manajemen  aset  ialah  pengelolaan  aset  meliputi  proses  perolehan aset,  penggunaan  aset,  dan  pengembangan  aset.  Perolehan  aset merupakan proses mencari aset atau harta dengan bekerja melalui berbagai cara yang halal. Sebagaimana uraian teori al-kasb di atas, tujuan  bekerja  dibagai  beberapa  tingkatan,  yakni  wajib,  sunnah dan  mubah.  Begitu  juga  penggunaan  aset  yang  telah  diisyaratkan dalam teori di atas, di mana penggunaan tersebut harus diprioritas terlebih  dahulu  untuk  kebutuhan  dirinya,  keluarganya,  membayar hutang,  membantu  orang  tuanya  dan  simpanan  masa  depan. Penggunaan aset yang kedua ialah membantu kerabat dan memulia tamu. Sedangakan penggunaan ketiga ialah disalurkan pada hal-hal yang baik, misalnya melaksanakan haji, zakat, hibah dan lain.
Lain  halnya  pengembangan  aset,  pengembangan  aset  ini dapat  dilakukan  untuk  mempersiapkan  kebutuhan  di  masa  yang akan  datang  dengan  menyisihkan  sebagian  kelebihan  harta  atau penghasilannya. Kelebihan ini kemudian disalurkan pada lembaga yang  mengelola  dana  untuk  dapat  dimanfaatkan  lagi  pada  usaha- usaha  yang  produktif.  Lembaga  tersebut  dapat  berupa  perbankan, asuransi,  reksa  dana  atau  lembaga  berbasis  syariah  lainnya  yang dapat  menjamin  keutuhan  dana  tersebut  karena  sifat  utama  dari penyisihan ini ialah tabungan masa depan. Manfaat pengembangan aset ini ialah mendapat keuntungan bagi pemilik dana (penyimpan) dan pihak yang membutuhkan dana.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  teori  manajemen aset dapat digambarkan sebagai berikut:

## C. Penutup
Konsep pengelolaan aset dalam Islam merujuk pada konsep khalifah dan keshalihan. Konsep khalifah mewajibkan setiap orang memakmurkan  bumi  dengan  bekerja.  Sedangkan  konsep keshalihan  merupakan  konsep  yang  mengharuskan  pemilik  aset memanfaatkannya  dan  mengembangkannya  dengan  cara  yang  hal dan  mempertimbangkan  aspek  kemanfaat  bagi  dirinya  dan  orang lain.  Konsep  ini  tergambar  jelas  dalam  teori al-kasb dan infaq menurut Asy-Syaibani. Dalam teori al-kasb diuraikan alasan orang Manajemen Aset dalam Islam Proses Memperoleh Aset Menggunakan Aset Mengembangkan Aset Wajib bekerja pada usaha yang halal, dan bermanfaat. Harus diprioritas pada kebutuhan dharuriyat – hajiyat - tahsisiyah Dilikukan dengan menyis ihkan  penghasilan  untuk dikelola pada usaha
produktif
bekerja, yakni untuk memehuni kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat. Sedangkan dalam teori infaq mengharuskan seseorang untuk  membelankan  dan  mengembangkan  asetnya  dengan  cara yang halal serta memperhatikan tingkatan prioritas yang utama.

## ENDNOTES:
1 Tabzir adalah  tindakan  pemubaziran  harta  dengan  membelanjakan tanpa  perhitungan,  dengan  kata  lain  pemborosan  terhadap  harta  yang dikuasinya.
2 Israf ialah  tindakan  konsumsi  berlebihan-lebihan  atas  suatu  barang ekonomi yang melebihi batas kewajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi. 2010. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Cet.
I, Bandung: Pustaka Setia.
Adnan,  Ath-Tharsyah.  2003. Anta  wal  Mal, Riyadh:  Maktabah Ubakan.
Ahmad Mustafa, Al-Maragi. 1993. Tafsir Al-Maragi, Juz. XXVIII, Bahrun Abu Bakar, Lc dkk (terj.), Semarang: Toha Putra.
Eko  Indrajit,  Richardus  dan  Richardus  Djokopranoto.  2011.
Wealth  Management  untuk  Penyelenggaraan  Perguruan Tinggi, Edisi I, Yogyakarta: Andi.
Kasmir.  2010. Pengantar  Manajamen  Keuangan, Cet.  II,  Edisi  I,
Jakarta: Kencana.
Maksum, Islamic Wealth Management Analisis terhadap Layanan Wealth  Management  di  Bank  Syariah  Mandiri  dan
PermataBank Syariah, Publikasi Universitas Islam Yogyakarta Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2014,
www.academia.edu, diakses 19 September 2016.
Muhammad.  2009. Manajemen  Keuangan  Syariah  Analisis  Fiqih dan  Keuangan, Cet.  1,  Edisi  1,  Yogyakarta:  UUP  STIM YKPN.
Mustafa  Omar  Muhammed, Economic  Consumtion  Model Revisited:  Infaq  Based  on  Al-Asyaibani‟s  Levels  of  Al-Kasb, International  Journal  of  Economics,  Management  and Accounting, Supplementary  Issu  19:  115-132  2011  by  The International Islamic University Malaysia,  page 123-124.
Qardhawi, Yusuf.  1997. Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam ,
Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
Qurash  Shihab,  M.  2002. Tafsir  Al-Misbah  Pesan,  Kesan,  dan Keserasian Al-Qur‟an , Jakarta: Lentera.
Rivai dkk, Veithzal. 2010. Islamic Financial Management, Cet. I,
Jilid I, Bogor: Ghalia Indonesia.
Umam,  Khairul.  2013. Manajemen  Perbankan  Syariah ,  Cet.  1,
Bandung: Pustaka Setia.