Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Evaluasi Pelayanan Publik di Pelabuhan Roro Dompak Provinsi Kepulauan Riau
Pamella Dwi Ariyanti Susanto * , Rumzi Samin, Rudi Subiyakto Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia *pamellasusanto25@gmail.com

## Abstract
The service standards for the Roro Dompak port Kepulauan Riau Province are the parameters used as guidelines for the implementation of services and the objectivity of  the  criteria  for  assessing  the  quality  of  services  to  the  community  so  that  there  is guidance on the obligations and promises of organizers to stakeholders in the context of quality,  fast,  easy,  affordable  and  measurable  services.  The  aim  of  the  research  is  to analyze the evaluation of Public Services at Roro Dompak port Kepulauan Riau Province. Qualitative Research Method with primary data collection such as closed interviews and secondary  data  obtained  from  the  Kepulauan  Riau  Province  Transportation  Service. Data  analysis  uses  triangulation  techniques  and  uses  grand  theory  based  on  two approaches: process-oriented evaluation and results-based evaluation. Process-oriented evaluation focuses on the process of providing public services, including accountability, responsibility  and  responsiveness.  Results-based  evaluation  focuses  on  public  service outcomes, including effectiveness, economics, and efficiency. The research results show that  the  Roro  Dompak  port  Kepulauan  Riau  Province  has  several  strengths  and weaknesses  in  providing  public  services  to  the  community.  Its  advantages  include  its strategic  location,  adequate  basic  facilities  and  efficient  operations.  However,  the weaknesses  are  limited  capacity,  inadequate  infrastructure,  and  lack  of  transparency. This study also identified several areas that need to be improved, including increasing port capacity, improving infrastructure, and increasing transparency and accountability. Additionally, the study suggests that ports should focus on improving their responsiveness to community needs, increasing effectiveness in providing services, and reducing costs. Overall,  this  study  provides  a  comprehensive  evaluation  of  the  public  service performance  of  Roro  Dompak  Port  and  highlights  areas  that  need  improvement  to increase its effectiveness in providing public services to the community Kepulauan Riau Province.

## Keywords: Evaluation; Public Service; Port

## Abstrak
Standar pelayanan pelabuhan penyeberangan Roro Dompak Provinsi Kepulauan Riau  merupakan  parameter  yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan  dan  obyektivitas  kriteria  penilaian  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  terdapat  tuntunan  atas  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  para  pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Tujuan Penelitian yang itu menganalisis pada evaluasi Pelayanan Publik Pelabuhan Roro Dompak  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Metode  Penelitian  Kualitatif  dengan  pengumpulan data primer seperti wawancara tertutup serta data sekunder yang didapatkan dari Dinas Perhubungan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Analisis  Data  menggunakan  teknik  triangulasi serta menggunakan Grand teori berdasarkan pada dua pendekatan: evaluasi berorientasi proses  dan  evaluasi  berbasis  hasil.  Evaluasi  yang  berorientasi  pada  proses menitikberatkan pada proses  penyelenggaraan  pelayanan publik, meliputi akuntabilitas,
Responsibilitas, dan daya tanggap. Evaluasi berbasis hasil berfokus pada hasil pelayanan publik, termasuk efektivitas, keekonomian, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pelabuhan  Roro  Dompak  Provinsi  Kepulauan  Riau  mempunyai  beberapa kelebihan  dan  kelemahan  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Keunggulannya  antara  lain  lokasinya  yang  strategis,  fasilitas  dasar  yang  memadai  dan operasional  yang  efisien.  Namun  kelemahannya  adalah  terbatasnya  kapasitas, infrastruktur yang tidak memadai. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa hal yang perlu ditingkatkan,  termasuk  peningkatan  kapasitas  pelabuhan  dan  perbaikan  infrastruktur. Selain  itu,  studi  ini  menyarankan  agar  pelabuhan  harus  fokus  pada  peningkatan  daya tanggapnya  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  meningkatkan  efektivitas  dalam menyediakan  layanan,  dan  mengurangi  biaya.  Pada  Kesimpulannya  dalam  studi  ini memberikan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pelayanan publik Pelabuhan Roro Dompak  Provinsi  Kepulauan  Riau  menyoroti  area  yang  perlu  diperbaiki  untuk meningkatkan  efektivitasnya  dalam  memberikan  layanan  publik  kepada  masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

## Kata Kunci: Evaluasi; Pelayanan Publik; Pelabuhan

## Pendahuluan
Pelabuhan merupakan wilayah perairan yang terlindung terhadap gelombang dan dilengkapi fasilitas laut yang meliputi dermaga untuk kapal merambat dan bongkar muat barang,  lokasi  bongkar  muat  barang,  gudang  laut  atau  transit  dan  sejumlah  tempat penyimpanan yang memungkinkan kapal membongkar muatannya, serta gudang-gudang yang memungkinkan barang-barang disimpan dalam durasi waktu lebih lama saat waktu tunggu  pengiriman  ke  daerah  tujuan  atau  pengapalan  (De  Matons,  1970;  Hershman, 2017). Didasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, pelabuhan diartikan  sebagai  tempat  yang  dikategorisasikan  daratan  dan  perairan  di  sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta  sebagai  tempat  perpindahan  intra  dan  antar  Moda transportasi.
Pelabuhan  sebagai  pintu  gerbang  bagi  kapal-kapal  yang  memasuki  pelabuhan terbentur  peraturan  perundang-undangan  dari  negara  atau  daerah  tempat  pelabuhan tersebut berlokasi antara lain sejumlah ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina peraturan dan impor/ ekspor serta bagi negara yang sedang berkembang, peran penting pelabuhan menyebutkan bahwa pelabuhan berperan vital para progresivitas perkembangan ekonomi (Caldeirinha et al., 2018; Cullinane & Song, 2002). Pelabuhan merupakan tempat yang dikategorikan  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat kegiatan  Pemerintahan  dan  kegiatan  pengusahaan  yang  dipergunakan  sebagai  tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan  tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan  sejumlah  fasilitas  keselamatan  dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar Moda transportasi (Liu et al., 2016; Sinha & Roy Chowdhury, 2019).
Pelabuhan  Roro  Dompak  termasuk  Pelabuhan  Pengumpan  Regional  di  mana merupakan  pelabuhan  yang  fungsi  pokoknya  melayani  kegiatan  angkutan  laut  dalam negeri  dalam  jumlah  terbatas.  Pelabuhan  Roro  Dompak  merupakan  pengumpan  bagi Pelabuhan  Utama  dan  Pelabuhan  Pengumpul,  sebagai  tempat  asal  tujuan  penumpang dan/atau  barang    serta  angkutan  penyeberangan  dengan  jangkauan  pelayanan  antar kabupaten/kota dalam provinsi.
Apabila Pelabuhan Roro Dompak dikelola strategi efisien dan didukung fasilitas memadai akan mendatangkan keuntungan dan dampak signifikan bagi daerah penyangga. Namun sebaliknya, kondisi Pelabuhan Roro Dompak belum dikelola strategi maksimal linear  peruntukan  diadakannya  pelabuhan  penyeberangan  antarpulau.  Pelabuhan  Roro Dompak  merupakan  salah  satu  pelabuhan  yang  dikelola  oleh  Unit  Pelayanan  Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan bagi pergerakan penumpang, kendaraan beserta muatannya dan juga melayani distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengurangi atau meminimalkan disparitas harga yang selama ini terjadi di pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Gambar 1. Sejumlah Masyarakat Saat melawati Pelabuhan Roro Dompak Sumber: Data Sekunder Peneliti, 2024
Namun,  sebaliknya,  Pelabuhan  Roro  Dompak  mengalami  kendala  dalam optimalisasi  fungsinya  sebagai  pelabuhan  pengumpan  regional.  Analisis  GAP  (Gap Analysis) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan dan kinerja Pelabuhan Roro Dompak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  Tujuan Pelabuhan  Roro  Dompak  adalah  sebagai  pengumpan  bagi  Pelabuhan  Utama  dan Pelabuhan  Pengumpul,  namun  kinerja  pelabuhan  masih  belum  mencapai  standar  yang diharapkan,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  optimal  bagi  perekonomian daerah. Didasarkan KEPMENPAN No. 63 tahun 2004 yang mendeskripsikan jenis jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya strategi langsung dan habis pakai dalam jangka  waktu  tertentu  menjadi  bagian  integral  dan  kolektif  dalam  pemenuhan  target berjenjang  kepuasan  masyarakat.  Derivasi  Peraturan  Menteri  40  Tahun  2024  Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau tersebut mendeskripsikan bahwa terdapat enam  komponen  standar  pelayanan  penumpang  di  pelabuhan  penyeberangan  yaitu keselamatan, keamanan, keandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan
Kemudian terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang masih harus dilengkapi, yaitu belum optimalnya kegiatan operasional dan pelayanan di Pelabuhan Roro Dompak terindikasi dari kurang tertibnya aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang serta kendaraan, kondisi prasarana yang kurang terawat, serta masih minimnya fasilitas penunjang  aspek  keselamatan,  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  pengguna  layanan. Berdasarkan pengamatan di Pelabuhan Roro Dompak, terlihat pelabuhan belum memiliki sistem  dan  perangkat  keamanan  yang  memadai  seperti  perangkat  CCTV  yang  dalam kondisi rusak, belum tersedianya sistem pelayanan berbasis elektronik atau digital, ruang tunggu yang terbuka serta belum tersedianya ruang menyusui, ruang khusus merokok dan fasilitas untuk disabilitas.
Kondisi  tersebut  memerlukan  pembenahan  agar  pelayanan  di  Pelabuhan  Roro Dompak  berjalan linear regulasi  yang  mengatur  tentang  standar  kriteria  kinerja,  serta mampu memenuhi harapan pengguna pelabuhan. Guna ketercapaian target mewujudkan penyelenggaraan  dan  operasional  pelabuhan  penyeberangan  optimal,  maka  perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kondisi fasilitas, tingkat, kinerja operasional dan kualitas pelayanan  pada  pelabuhan  penyeberangan.  Terdapat  sejumlah  fenomena  yang  tidak berbanding lurus dengan target yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau  sebagai  operator  pelaksana  kebijakan  Pemerintah  Daerah,  antara  lain  kurangnya penerangan  pelabuhan,  keamanan  dan  kenyamanan  pelabuhan  belum  optimal  yang diindikasikan dari kurangnya pelayanan publik yang diberikan Pelabuhan Roro Dompak kepada penumpang. Abstraksi kepuasan pelayanan publik Pelabuhan Roro Dompak yang dirasakan  langsung  masyarakat  sebagai  pengguna  pelabuhan  tidak  berbanding  lurus dengan sarana dan prasarana yang masih terabaikan di Pelabuhan Roro Dompak.
Urgensi transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau linear keterhubungan sarana dan  prasarana  normatif  yang  ditargetkan  mampu  memberikan  alternatif  solutif  bagi kebutuhan  permintaan  jasa  transportasi  laut  dan  penyeberangan  strategi  maksimal  di Pelabuhan Roro Dompak. Tersedianya dermaga pelabuhan bagi kapal merupakan salah satu  instrumen  vital  bagi  keselamatan  dan  kelancaran  operasional  Pelabuhan  Roro Dompak.  Eksistensi  dan  kondisi  dermaga  Pelabuhan  Roro  Dompak  merupakan  faktor determinan bagi kelancaran dan keselamatan operasional penyeberangan kapal Roro yang menghubungkan transportasi antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  berfokus pada  pengumpulan  data  deskriptif  dan  interpretatif  tentang  pelayanan  publik  di  Dinas Perhubungan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode grounded theory dan evaluasi berbasis proses dan hasil. Data primer dikumpulkan melalui wawancara  tertutup  dengan  informan  yang  dipilih  secara  relevan  dengan  penelitian. Sementara data sekunder dikumpulkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian  ini  juga  menggunakan  triangulasi  data,  logika  serta  pencocokan  pola  untuk menganalisis  data  dan  menemukan  tema-tema  yang  terkait  dengan  pelayanan  publik. Analisis  data  dilakukan  secara  mendalam  dan  sistematis  untuk  menemukan  hasil penelitian yang akurat dan objektif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kondisi Umum Pelabuhan Roro Dompak Kepulauan Riau
Pelabuhan Roro Dompak merupakan tempat berlabuh dan bersandar transportasi Angkutan Penyeberangan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik  kepada  penumpang/  masyarakat.  Parameter  kualitas  pelayanan  publik dilaksanakan linear rumusan masalah penelitian terkait evaluasi dan kendala pelayanan publik  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pelayanan  maksimal Pelabuhan yang didasarkan motivasi etis bagi kesejahteraan masyarakat merupakan key instrumen  bagi  terwujudnya  kesejahteraan  kolektif  masyarakat  sebagai  upaya progresivitas  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pelayanan  jasa  angkutan  penyebrangan  pada Pelabuhan Roro Dompak di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian integral transportasi antarpulau di wilayah perbatasan yang berperan vital terhadap distribusi barang dan jasa yang memungkinkan masyarakatnya melaksanakan aktivitas perekonomian. Masyarakat Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  target  pelayanan  maksimal  oleh  pihak  otoritas Pelabuhan Roro Dompak mengharapkan diberikannya pelayanan publik optimal sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Masyarakat sebagai konsumen berhak terhadap pemerolehan pelayanan maksimal dari sejumlah prasarana dan sarana yang diberikan otoritas Pelabuhan (Tijan et al., 2021). Kepuasan  masyarakat  merupakan  derajat  masyarakat  saat  merasakan  secara  langsung pelayanan yang diterima dari petugas pelayanan. Kepuasan masyarakat terhadap lembaga atau  instansi  publik  dianggap  penting  karena  adanya  kepercayaan  masyarakat  kepada publik (Haralambides, 2017). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi  apabila  masyarakat  menerima  pelayanan  publik  dari  organisasi  atau  lembaga publik  yang  baik  pelayanannya  dan  apabila  masyarakat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan  serta  dapat  diukur  menggunakan  indeks  kepuasan  masyarakat  (Denhardt  & Denhardt, 2015; Hartley, 2005). Didasarkan derivasi pengertian tersebut maka pelabuhan meliputi prasarana dan sistem transportasi yang dibagi wilayahnya menjadi area daratan dan perairan dilengkapi fasilitas berlabuh dan bertambatnya kapal.
Tabel 1. Fasilitas Fisik Dasar Pelabuhan Roro Dompak Kepulauan Riau
No Fasilitas Pelabuhan Luas Keterangan 1 Lapangan Parkir 480 M 2 Lapangan  parkir  berfungsi  sebagai  lokasi parkir  kendaraan.  Lapangan  parkir  yang tersedia  saat  ini  sebagai  tempat  parkir  siap muat kendaraan. 2 Ruang Tunggu 132,6 M 2 Ruang  tunggu  berfungsi  sebagai  tempat penumpang  menunggu  sebelum  naik  ke kapal. Ruang  tunggu  tersebut dapat menampung sekitar 70 penumpang 3 Trestle 36,5 M 2 Jembatan penghubung antara daratan dengan pelabuhan  untuk  mempermudah  akses masyarakat  ingin  menaiki  kapal  Roro Dompak 4 Dermaga 187,5 M 2 Dermaga  yang  digunakan  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kondisi  daya  tampung  yang sudah diatur dengan ketentuan yang berlaku
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Pelabuhan Roro Dompak Kepulauan Riau memiliki beberapa fasilitas fisik yang mendukung  operasionalnya.  Salah  satu  fasilitas  yang  paling  penting  adalah  lapangan parkir yang luas 480 meter persegi. Fungsi dari lapangan parkir ini adalah sebagai lokasi parkir kendaraan, khususnya untuk siap-muat kendaraan yang akan dipergunakan untuk menyeberang  menggunakan  kapal  Roro  Dompak.  Namun,  terdapat  kekurangan  pada fasilitas  ini,  yaitu  ruang  tunggu  yang  terbuka  dan  belum  adanya  fasilitas  ruangan menyusui dan ruang khusus merokok.
Fasilitas  lain  yang  ada  di  pelabuhan  adalah  trestle,  yaitu  jembatan  penghubung antara daratan dengan pelabuhan yang mempermudah akses masyarakat untuk menaiki kapal  Roro  Dompak.  Jembatan  ini  luas  36,5  meter  persegi  dan  berfungsi  sebagai penghubung antara daratan dengan pelabuhan. Dermaga juga menjadi salah satu fasilitas fisik yang penting di pelabuhan Roro Dompak. Dermaga ini luas 187,5 meter persegi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daya tampung yang sudah diatur dengan ketentuan  yang  berlaku.  Fungsi  dari  dermaga  ini  adalah  sebagai  tempat  kapal  Roro Dompak berteduh dan melakukan proses loading/unloading barang. Dalam keseluruhan, pelabuhan  Roro  Dompak  Kepulauan  Riau  memiliki  beberapa  fasilitas  fisik  yang mendukung  operasionalnya.  Namun,  terdapat  beberapa  kekurangan  pada  fasilitas- fasilitas tersebut yang perlu diperbaiki dan diperluas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Pengukuran  Kinerja  Pelayanan  Pelabuhan  Roro  Dompak  Provinsi  Kepulauan Riau
a. Evaluasi Pelayanan Publik
Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik layanan publik tersebut telah dilaksanakan  yang  selanjutnya  dibutuhkan  berupa  pembelajaran  digunakan  untuk memahami  apa  yang  telah  dilakukan  dan  bagaimana  dapat  diperbaiki.  Evaluasi  dan pembelajaran  sangat  penting  dalam  meningkatkan  efektivitas  layanan  publik,  karena dengan demikian pemerintah dapat lebih baik menentukan kebijakan dan strategi yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Sanderson,  1996).berdasarkan  temuan  peneliti, maka evaluasi pelayanan publik Pelabuhan Roro Dompak Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Evaluasi Berorientasi Pada Proses Suatu pendekatan evaluasi yang fokus pada proses pelaksanaan program, proyek, atau kegiatan, bukan hanya pada output atau hasil akhir. Dalam evaluasi berorientasi pada proses, penting untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan dilakukan tanggung jawab,  daya  tanggap  serta  akuntabilitas  sehingga  proses  tersebut  dapat  ditingkatkan (Levine  &  Forrence,  1990).  Maka  temuan  hasil  dan  pembahasan  pada  studi  evaluasi pelayanan  publik  pelabuhan  Roro  Dompak  Kepulauan  Riau  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a) Tanggung Jawab ( Responsibility )
Pelabuhan  Roro  Dompak  sebagai  suatu  institusi  publik  memegang  tanggung jawab  ( responsibility )  yang  besar  dalam  memberikan  pelayanan  maksimal  kepada masyarakat (Dykstra, 1939; Odongo & Wang, 2018). Sebagai pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan  Roro  Dompak  memiliki  peran  vital  dalam  mencapai  tujuan  kepuasan masyarakat,  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  yang  cepat,  mudah,  terjangkau,  dan terukur. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, pelabuhan dikategorikan sebagai tempat yang dikategorikan daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pengusahaan.
Pelabuhan  Roro  Dompak  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  optimalisasi pelayanan  mobilitas  penduduk,  pergerakan  kendaraan,  transportasi  logistik, perdagangan/jasa,  industri  pengolahan,  dan  mendukung  Tanjungpinang  sebagai penghubung dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pelabuhan ini  harus  memenuhi  standar  pelayanan  penumpang  yang  telah  ditetapkan,  yaitu keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan.
Dalam  hal  ini,  pelabuhan  harus  menunjukkan  tanggung  jawab  ( responsibility ) dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dengan  memberikan  fasilitas  yang  cukup  dan layak  bagi  pengguna  layanan.  Pelabuhan  harus  juga  meningkatkan  kinerja  operasional dan  pelayanan  dengan  memberikan  pelatihan  dan  pengembangan  kepada  petugas pelabuhan.  Pada  evaluasi  pelayanan  publik,  indikator  tanggung  jawab  ( responsibility ) sangat  penting  dalam  menentukan  kualitas  pelayanan.  Indikator  ini  dapat  dilihat  dari kemampuan  pelabuhan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan (Vaggelas & Pallis, 2010).  Dalam  hal  ini,  pelabuhan  harus  menunjukkan  tanggung  jawab  ( responsibility ) dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas.
b) Daya Tanggap ( Responsiveness )
Pelabuhan  Roro  Dompak  sebagai  salah  satu  fasilitas  transportasi  laut  yang berperan  strategis  dalam  daya  tanggap  ( Responsiveness )  dan  reabilitas  tatanan transportasi  nasional.  Daya  Tanggap  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  kemampuan
pelabuhan  untuk  menanggapi  dan  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada masyarakat (Jacobs, 2003). Indikator Daya Tanggap yang dapat diukur dalam evaluasi pelayanan  publik  meliputi  keselamatan,  keamanan,  kehandalan  /  keteraturan, kenyamanan,  kemudahan/  keterjangkauan,  dan  kesetaraan  (Álvarez-SanJaime  et  al., 2015).  Pelabuhan  Roro  Dompak  belum  optimal  dalam  memberikan  pelayanan  yang memuaskan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari  kurang  tertibnya  aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang serta kendaraan, kondisi prasarana yang kurang terawat, serta masih minimnya fasilitas penunjang aspek keselamatan, keamanan dan  kenyamanan  bagi  pengguna  layanan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk meningkatkan daya tanggap Pelabuhan Roro Dompak melalui peningkatan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
Beberapa indikator Daya Tanggap yang dapat diukur dalam evaluasi pelayanan publik di Pelabuhan Roro Dompak antara lain:
(1) Waktu  tunggu:  Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  penumpang  untuk  Turun  dan  naik  ke kapal
(2) Kualitas  pelayanan:  Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pelabuhan  seperti keamanan, kehandalan, dan kenyamanan.
(3) Kemudahan  akses:  Kemudahan  akses  untuk  pengguna  layanan  seperti  lokasi  yang strategis, infrastruktur yang baik, dan fasilitas yang memadai.
(4) Kesetaraan:  Kesetaraan  dalam pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan seperti tidak adanya diskriminasi atau bias.
Dalam  evaluasi  pelayanan  publik  di  Pelabuhan  Roro  Dompak,  indikator  daya tanggap  ( Responsiveness )  ini  dapat  diukur  dengan  cara  mengumpulkan  data  tentang waktu tunggu, kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kesetaraan. Data ini kemudian dapat  diolah  dan  dianalisis  untuk  mengetahui  tingkat  daya  tanggap  ( Responsiveness ) Pelabuhan  Roro  Dompak.  Maka  dengan  meningkatkan  daya  tanggap  ( Responsiveness ) Pelabuhan Roro Dompak, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan fasilitas dan pelayanan, peningkatan kesadaran dan kemampuan petugas pelabuhan, serta peningkatan koordinasi  dan  sinkronisasi  antar stakeholders .  Dengan  demikian,  Pelabuhan  Roro Dompak  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  memuaskan  kepada  masyarakat  dan meningkatkan kemampuan responsifnya.
c) Akuntabilitas ( Accountability )
Pelabuhan  Roro  Dompak  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung  kegiatan ekonomi  dan  pengembangan  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dalam  evaluasi pelayanan publik, indikator akuntabilitas ( Accountability ) menjadi salah satu komponen yang penting. akuntabilitas ( Accountability ) dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan pelabuhan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan yang diberikan,  serta  kemampuan  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerja  dan  pelayanan yang  diberikan  (Bovens  et  al.,  2008;  Roper  &  Schoenberger-Orgad,  2011).  Dalam penjelasan  di  atas,  tampak  bahwa  Pelabuhan  Roro  Dompak  masih  memiliki  beberapa kekurangan,  seperti  belum  optimalnya  kegiatan  operasional  dan  pelayanan,  kurang tertibnya  aktivitas  keberangkatan  maupun  kedatangan  penumpang  serta  kendaraan, kondisi prasarana yang kurang terawat, serta masih minimnya fasilitas penunjang aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Roro Dompak belum memenuhi standar akuntabilitas yang diperlukan.
Konteks  akuntabilitas  ( Accountability ),  Pelabuhan  Roro  Dompak  harus mempertanggungjawabkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan  yang  diberikan  (Leiren,  2015),  serta  memungkinkan  masyarakat  untuk mengkritik  dan  mengomplain  tentang  pelayanan  yang  diterima.  Selain  itu,  Pelabuhan
Roro  Dompak  juga  harus  memiliki  sistem  dan  perangkat  keamanan  yang  efektif,  serta fasilitas  penunjang  aspek  keselamatan,  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  pengguna layanan. Pada evaluasi pelayanan publik, indikator akuntabilitas juga dapat diukur dengan menggunakan  beberapa  parameter,  seperti  daya  tanggap,  reabilitas,  dan  transparansi (Olson, 2017). Daya tanggap dapat diukur dengan cara membandingkan waktu respons pelabuhan  terhadap  permintaan  masyarakat  dengan  waktu  yang  diharapkan.  Reabilitas dapat  diukur dengan cara membandingkan kemampuan pelabuhan dalam memperbaiki kerusakan atau kesalahan dengan kemampuan pelabuhan dalam memberikan pelayanan yang  baik.  Transparansi  dapat  diukur  dengan  cara  membandingkan  tingkat  kesadaran masyarakat  tentang  pelayanan  yang  diberikan  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat tentang kinerja pelabuhan.
Analisis  ini  menunjukkan  bahwa  Pelabuhan  Roro  Dompak  masih  memiliki beberapa kekurangan dalam akuntabilitas, seperti belum optimalnya kegiatan operasional dan pelayanan, kurang tertibnya aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang serta kendaraan, kondisi prasarana yang kurang terawat, serta masih minimnya fasilitas penunjang aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Oleh karena  itu,  Pelabuhan  Roro  Dompak  harus  mempertanggungjawabkan  kinerja  dan pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  serta  memiliki  sistem  dan  perangkat keamanan yang efektif.
2) Evaluasi Berorientasi Pada Hasil
Evaluasi  berorientasi  pada  hasil  ( Outcome-Based  Evaluation )  adalah  sebuah pendekatan  dalam  evaluasi  yang  berfokus  pada  output  dan  hasil  yang  diharapkan  dari suatu efektivitas, ekonomi, efisiensi dan kewajaran (Salim & Woodward, 1992). Tujuan dari  evaluasi  berorientasi  pada  hasil  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  efektif  suatu program  atau  kegiatan  dalam  mencapai  tujuan  dan  hasil  yang  diharapkan  sehingga pelayanan  tersebut  memberikan  dampak  pada  penggunanya.  Maka  temuan  hasil  dan pembahasan pada studi evaluasi pelayanan publik pelabuhan Roro Dompak Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Efektivitas ( Effectiveness )
Efektivitas  merupakan  kualitas  suatu  tindakan  atau  proses  yang  dapat menghasilkan  output  yang  diinginkan  dengan  biaya  yang  minimal  dan  waktu  yang optimal.  Dalam  arti  lain,  efektivitas  mengacu  pada  kemampuan  suatu  individu, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan cara yang efektif dan efisien (Negandhi & Reimann, 1973; Oktafani & Suryawardani, 2019). Saat ini pelabuhan sebagai  prasarana  vital  transportasi  laut  berkecenderungan  menjadi  daya  dorong progresivitas pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah kepulauan.
Kemudian Pelabuhan Roro Dompak sebagai pintu gerbang bagi kapal-kapal yang memasuki  pelabuhan  terbentur  peraturan  perundang-undangan  dari  negara  atau  daerah tempat pelabuhan tersebut berlokasi. Pelayanan publiknya meliputi segala sesuatu terkait pelaksanaan fungsi pelabuhan dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus  lalu  lintas  kapal,  penumpang  dan/  atau  barang.  Keempat,  standar  pelayanan pelabuhan penyeberangan Roro Dompak sebagai parameter yang dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  obyektivitas  kriteria  penilaian  kualitas pelayanan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dianalisis  yang  dapat  dilakukan  adalah bahwa Efektifitas ( Effectiveness ) dalam evaluasi pelayanan publik dapat diukur melalui kemampuan  Pelabuhan  Roro  Dompak  dalam  mengoptimalkan  pelayanan  mobilitas penduduk,  pergerakan  kendaraan,  transportasi  logistik,  perdagangan/  jasa,  industri pengolahan, dan mendukung Tanjungpinang sebagai  penghubung dengan  pulau lain di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Selain  itu,  efektivitas  pelayanan  publik  juga  dapat  diukur
melalui  kemampuan  Pelabuhan  Roro  Dompak  dalam  memberikan  pelayanan kepelabuhanan  yang  efektif  dan  efisien,  serta  kemampuan  pelabuhan  dalam mengoptimalkan  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia.  Dalam  hal  ini,  Efektivitas ( Effectiveness ) dalam evaluasi pelayanan publik dapat dinilai melalui beberapa indikator, antara lain:
(1) Kemampuan Pelabuhan Roro Dompak dalam mengoptimalkan pelayanan mobilitas penduduk,  pergerakan  kendaraan,  transportasi  logistik,  perdagangan/  jasa,  industri pengolahan, dan mendukung Tanjungpinang sebagai penghubung dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau.
(2) Kemampuan Pelabuhan Roro Dompak dalam memberikan pelayanan kepelabuhanan yang efektif dan efisien.
(3) Kemampuan pelabuhan dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
(4) Kemampuan pelabuhan dalam mengoptimalkan sistem dan perangkat keamanan yang tersedia.
(5) Kemampuan  pelabuhan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar operasional dan prosedur yang baik.
Dengan demikian, analisis  Efektivitas ( Effectiveness ) dalam evaluasi pelayanan publik  pada  Pelabuhan  Roro  Dompak  dapat  membantu  mengetahui  seberapa  efektif pelabuhan dalam memberikan pelayanan  publik yang akan mempunyai dampak positif kepada masyarakat sehingga dalam aktivitas yang dirasakan tersebut bisa meminimalisir dampak negatif yang ada. Maka pentingnya efektivitas dalam evaluasi pelayanan publik sehingga kepuasan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
b) Ekonomi ( Economy )
Salah satu indikator adalah keuntungan dan dampak signifikan bagi perdagangan dan  perindustrian  daerah  penyangga.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peran  Pelabuhan  Roro Dompak sebagai pintu gerbang bagi kapal-kapal yang memasuki pelabuhan dan berperan vital bagi perekonomian negara atau wilayah yang 97% mayoritas perairan. Selain itu, indikator ekonomi lainnya adalah optimalisasi pelayanan mobilitas penduduk, pergerakan kendaraan, transportasi logistik, perdagangan/jasa, industri pengolahan, dan mendukung Tanjungpinang sebagai penghubung dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini dapat dilihat dari peran Pelabuhan Roro Dompak sebagai prasarana vital transportasi laut yang berkecenderungan menjadi daya dorong progresivitas pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah kepulauan. Dalam hal ini, Pelabuhan Roro Dompak sebagai  organisasi  publik  memiliki  kewajiban  untuk  mengoptimalkan  pelayanan kepelabuhanan  meliputi  segala  sesuatu  terkait  pelaksanaan  fungsi  pelabuhan  dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau  barang,  keselamatan  dan  keamanan  berlayar,  tempat  perpindahan  intra-dan/  atau antar Moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
Indikator ekonomi lainnya yang terkait dengan evaluasi pelayanan publik adalah standar  pelayanan  pelabuhan  penyeberangan  Roro  Dompak  yang  harus  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan obyektivitas kriteria penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Roro Dompak memiliki peran strategis dalam optimalisasi pelayanan mobilitas penduduk, pergerakan kendaraan, transportasi  logistik,  perdagangan/jasa,  industri  pengolahan,  dan  mendukung Tanjungpinang sebagai penghubung dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, evaluasi pelayanan publik di Pelabuhan Roro Dompak harus memperhatikan indikator  ekonomi  tersebut  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan memberikan kepuasan masyarakat.
c) Efisiensi ( Efficiency )
Pelabuhan  Roro  Dompak  sebagai  prasarana  vital  transportasi  laut  memiliki peranan strategis dalam penciptaan responsif dan reabilitas tatanan transportasi nasional. Efisiensi  pelayanan  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  dapat  diukur  dengan  menggunakan indikator  efisiensi,  yaitu  seberapa  efektif  pelabuhan  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang terjangkau.
Dalam  analisis  efisiensi  pelayanan  di  Pelabuhan  Roro  Dompak,  terlihat  bahwa pelabuhan  masih  memiliki  beberapa  masalah  yang  perlu  diperbaiki,  seperti  belum optimalnya  kegiatan  operasional  dan  pelayanan,  kurangnya  fasilitas  penunjang  aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan, serta belum tersedianya perangkat  keamanan  dan  sistem  pelayanan  berbasis  elektronik  atau  digital.  Dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di Pelabuhan Roro Dompak.
Maka perlu dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan kapasitas pelabuhan dengan  mengoptimalkan  kegiatan  operasional  dan  pelayanan,  meningkatkan  kualitas fasilitas dengan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan baik, serta meningkatkan biaya  dengan  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya.  Oleh  karena  itu,  evaluasi pelayanan  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  perlu  dilakukan  secara  lebih  komprehensif  dan terstruktur  dengan  menggunakan  indikator  efisiensi  yang  tepat  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat  lebih  baik  sehingga  dalam  pelayanan  tersebut  efisiensi  dapat dilakukan secara bertahap oleh stakeholders .
d) Kewajaran ( Equity )
Pelabuhan Roro Dompak memiliki peran strategis dalam optimalisasi pelayanan mobilitas  penduduk,  pergerakan  kendaraan,  transportasi  logistik,  perdagangan/jasa, industri pengolahan, dan mendukung Tanjungpinang sebagai penghubung dengan pulau lain  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Namun,  pelabuhan  ini  masih  memiliki  beberapa keterbatasan,  seperti  belum  optimalnya  kegiatan  operasional  dan  pelayanan,  kurang tertibnya  aktivitas  keberangkatan  maupun  kedatangan  penumpang  serta  kendaraan, kondisi prasarana yang kurang terawat, serta masih minimnya fasilitas penunjang aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan.
Dalam  evaluasi  pelayanan  publik,  indikator  Kewajaran  ( Equity )  menjadi  salah satu  kriteria  penting  yang  harus  diperhatikan.  Kewajaran  ( Equity )  berarti  adanya kesetaraan  dan  keadilan  dalam  pelayanan  publik  (Bolton  &  Ockenfels,  2000).  Dalam konteks  ini,  keterbatasan  Pelabuhan  Roro  Dompak  yang  disebutkan  di  atas  dapat mengindikasikan  bahwa  pelabuhan  ini  tidak  memenuhi  kriteria  Kewajaran  ( Equity ). Pengguna layanan tidak mendapatkan pelayanan yang setara dan adil, karena fasilitas dan sarana yang tersedia masih terbatas dan kurang memadai.
Untuk meningkatkan Kewajaran ( Equity ) di Pelabuhan Roro Dompak, maka perlu dilakukan  beberapa  langkah.  Pertama,  perlu  diperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan pengguna layanan dalam desain pelayanan. Kedua, perlu diperbarui dan diperluas fasilitas dan  sarana  yang  tersedia  untuk  meningkatkan  kenyamanan  dan  keselamatan  pengguna layanan.  Ketiga,  perlu  diperbaiki  sistem  dan  perangkat  keamanan  untuk  meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna layanan. Keempat, perlu ditingkatkan keefektifan dan efisiensi operasional pelabuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelabuhan Roro Dompak masih memiliki keterbatasan dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan masih perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan Kewajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan pelayanan publik  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  untuk  meningkatkan  Kewajaran  dan  meningkatkan kepuasan masyarakat.

## 3. Hambatan dan Tantangan dalam Pelayanan Publik di Pelabuhan Roro Dompak Provinsi Kepulauan Riau
Pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  publik  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  memiliki hambatan  dalam  proses  pemberian  layanan,  informasi  pelayanan  publik  merupakan kegiatan dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang diperlukan pengguna jasa.  Penyediaan  informasi  pelayanan  publik  dapat  membantu  pengguna  jasa  dalam memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu. Pada penelitian tersebut, dimensi sisi informasi  pelayanan  publik  di  Pelabuhan  Roro  Dompak  dilihat  dan  diukur  melalui penyediaan informasi non elektronik dan elektronik.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti secara tertutup mengindikasikan bahwa salah satu indikator penilaian yang digunakan telah memenuhi kebutuhan  dan  harapan  pengguna  jasa,  di  antaranya  yaitu  ketersediaan  informasi elektronik  berupa  jadwal  keberangkatan,  tarif  naik  kapal.  Sedangkan  untuk  pemberian informasi terkait profil pelaksana belum dapat diakses  pengguna jasa atau penumpang. Indikator  yang  belum  memenuhi  kebutuhan  pengguna  jasa  atau  penumpang  adalah informasi non elektronik. Belum tersedianya informasi pelayanan publik berisikan profil pelaksana dan standar pelayanan berupa papan informasi atau spanduk di Pelabuhan Roro Dompak.
Mengacu  dari  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  bahwa  informasi  pelayanan  publik  adalah  tanggung  jawab penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  menyediakan  informasi  strategi  terbuka  dan mudah diakses kepada pengguna jasa, dalam kondisi tersebut adalah penumpang. Pada pelaksanaannya  maka  dimensi  sisi  informasi  pelayanan  publik  di  Pelabuhan  Roro Dompak    belum  berjalan  linear  ketentuan  yang  berlaku.  Maka  dari  penjelasan  di  atas maka pemberian informasi  pelayanan publik yang masih terbatas menjadi  penghambat dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, maupun dijangkau penumpang.
Pelayanan publik di Pelabuhan Roro Dompak, Provinsi Kepulauan Riau, masih menghadapi  beberapa  hambatan  dan  tantangan  yang  cukup  signifikan.  Salah  satu hambatan yang paling berpengaruh adalah kondisi infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai. Fasilitas pelabuhan yang terbatas, seperti ruang tunggu yang terbuka dan toilet yang  tidak  memadai,  membuat  pelayanan  publik  menjadi  sulit  dilakukan.  Selain  itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan. Karena itu, beberapa  pelabuhan  Roro  Dompak  masih  mengandalkan  tenaga  kerja  yang  kurang profesional  dan kurang  memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Selain  itu,  juga  ada  tantangan  terkait  dengan  keamanan  dan  keselamatan. Pelabuhan Roro Dompak merupakan salah satu jalur laut penting di Provinsi Kepulauan Riau,  sehingga  perlindungan  keamanan  dan  keselamatan  sangat  penting.  Namun, keterbatasan sumber daya dan fasilitas membuat pihak pelabuhan sulit untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pelaku bisnis dan masyarakat  awam. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pelabuhan Roro Dompak, seperti meningkatkan investasi pada infrastruktur pelabuhan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  meningkatkan  perhatian  pemerintah daerah.
Selain itu, juga ada tantangan terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah menyebabkan naiknya level air laut, sehingga beberapa bagian dari Pelabuhan Roro Dompak  telah  mengalami  kerusakan.  Hal  ini  membuat  pihak  pelabuhan  harus menghabiskan  biaya  besar  untuk  melakukan  renovasi  dan  perawatan.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih keras untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
terhadap  Pelabuhan  Roro  Dompak.  Salah  satu  cara  adalah  dengan  melakukan pengembangan  teknologi  yang  lebih  canggih  dan  lebih  efektif  dalam  menghadapi perubahan  iklim.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  harus  lebih  aktif  dalam mengembangkan  infrastruktur  pelabuhan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Selain  itu,  juga  perlu  dilakukan  upaya-upaya  lainnya  seperti  meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan di  pelabuhan,  serta  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  di  pelabuhan.  Dengan  demikian,  diharapkan  pelayanan  publik  di  Pelabuhan Roro Dompak dapat lebih efektif dan efisien dalam menjamin kualitas pelayanan yang diterima oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat daerah.

## Kesimpulan
Pelabuhan Roro Dompak mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Keunggulannya antara lain lokasinya yang strategis dan mempunyai fasilitas dasar. Namun kelemahannya adalah terbatasnya kapasitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa hal  yang  perlu  ditingkatkan,  termasuk  peningkatan  kapasitas  pelabuhan,  perbaikan infrastruktur, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, studi ini  memberikan  evaluasi  komprehensif  terhadap  kinerja  pelayanan  publik  Pelabuhan Roro  Dompak  dan  menyoroti  area  yang  perlu  diperbaiki  untuk  meningkatkan efektivitasnya  dalam  memberikan  layanan  publik  kepada  masyarakat.  Pelabuhan mempunyai  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  serta  tingkat  daya  tanggap  yang  rendah  terhadap  kebutuhan  masyarakat. Pelabuhan memiliki tingkat akuntabilitas, efektivitas, efisiensi serta ekonomi yang rendah dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  sehingga    Temuan  ini menunjukkan  bahwa  Pelabuhan  Roro  Dompak  memiliki  beberapa  hal  yang  perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Álvarez-SanJaime, Ó., Cantos-Sánchez, P., Moner-Colonques, R., & Sempere-Monerris, J. J. (2015). The impact on port competition of the integration of port and inland transport services. Transportation Research Part B: Methodological , 80 , 291–302. Bolton,  G.  E.,  &  Ockenfels,  A.  (2000).  ERC:  A  theory  of  equity,  reciprocity,  and competition. American Economic Review , 90 (1), 166–193.
Bovens,  M.,  Schillemans,  T., &  Hart, P. (2008).  Does public accountability  work? An assessment tool. Public Administration , 86 (1), 225–242.
Caldeirinha, V. R., Felício, J. A., da Cunha, S. F., & Luz, L. M. da. (2018). The nexus between  port  governance  and  performance. Maritime  Policy  &  Management , 45 (7),
Cullinane, K., & Song, D.-W. (2002). Port privatization policy and practice. Transport Reviews , 22 (1), 55–75.
De Matons, J. G. (1970). Ports as a Public Service: The Evolution in France and in the United States. Journal of Maritime Law and Commerce , 2 . Denhardt, J.  Vinzant.,  & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: serving,  not steering . Routledge.
Dykstra, C. A. (1939). The qoest for responsibility. American Political Science Review , 33 (1), 1012–1013.
Haralambides,  H.  (2017).  Globalization,  public  sector  reform,  and  the  role  of  ports  in international supply chains. Maritime Economics and Logistics , 19 (1), 1–51.
Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money and Management , 25 (1), 27–34. Hershman, M. J. (2017). Harbor Management: A New Role for the Public Port. In Urban Ports and Harbor Management (pp. 3–22). Routledge. Jacobs, C. (2003). Managing organizational responsiveness . DUV.
Leiren, M. D. (2015). Scope of Negative Integration: A Comparative Analysis of Post, Public Transport and Port Services. JCMS: Journal  of Common Market  Studies , 53 (3), 609–626.
Levine,  M.  E.,  &  Forrence,  J.  L.  (1990).  Regulatory  Capture,  Public  Interest,  and  the Public  Agenda:  Toward  a  Synthesis. Journal  of  Law,  Economics,  and Organization , 6 .
Liu,  T.,  Yue,  Q.,  &  Wu,  X.  (2016).  Design  and  implementation  of  cloud-based  port logistics  public  service  platform. Proceedings  of  2015  IEEE  International Conference on Computer and Communications, ICCC 2015 , 234–239. Negandhi,  A.  R.,  &  Reimann,  B.  C.  (1973).  Task  Environment,  Decentralization  and Organizational Effectiveness. Human Relations , 26 (2), 203–214.
Odongo, N. H., & Wang, D. (2018). Corporate responsibility, ethics and accountability. Social Responsibility Journal , 14 (1), 111–122.
Oktafani,  F.,  &  Suryawardani,  B.  (2019).  The  effectiveness  of  short  message  service advertising  using  EPIC  model  on  consumer  perception  and  purchase  intention. Journal of Physics: Conference Series , 1375 (1), 012091.
Olson, D. J. (2017). Public Port Accountability: A Framework for Evaluation. In Urban Ports and Harbor Management (pp. 307–331). Routledge.
Roper,  J.,  &  Schoenberger-Orgad,  M.  (2011).  State-Owned  Enterprises:  Issues  of Accountability  and  Legitimacy. Management  Communication  Quarterly , 25 (4), 693–709.
Salim,  G.  M.,  &  Woodward,  S.  A.  (1992).  The  manager  monitor.  In Rediscofavering Public Services Management . McGraw-Hill Co.
Sanderson,  I.  (1996).  Evaluation,  learning  and  the  effectiveness  of  public  services Towards a quality of public service model. International Journal of Public Sector Management , 9 (5–6), 90–108.
Sinha, D., & Roy Chowdhury, S. (2019). Optimizing private and public mode of operation in  major  ports  of  India  for  better  customer  service. Indian  Growth  and Development Review , 12 (1), 2–37.
Tijan, E., Jović, M., Panjako, A., & Žgaljić, D. (2021). The Role of Port Authority in Port Governance and Port Community System Implementation. Sustainability , 13 (5), 2795.
Vaggelas,  G.  K.,  &  Pallis,  A.  A.  (2010).  Passenger  ports:  services  provision  and  their benefits. Maritime Policy & Management , 37 (1), 73–89.