## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## DAMPAK KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI INDO- PASIFIK DALAM MENGHADAPI CHINA TERHADAP KEAMANAN INDONESIA
Mariane Olivia Delanova 1 Yanyan Mochamad Yani 2
Universitas Jenderal Achmad Yani 1
Universitas Padjadjaran 2
Email: delanovamariane@gmail.com

## Abstrak
Meningkatnya eskalasi ketegangan yang menimbulkan potensi konflik di kawasan Indo- Pasifik membuat  Indonesia sebagai salah satu negara  yang memiliki letak geografis di kawasan  Indo-Pasifik  merasakan  ancaman  yang  nyata  terhadap  keamanan  kedaulatan negara  Indonesia.  Amerika  Serikat  yang  merasa  terancam  dengan  bangkitnya  China yang  muncul  sebagai  pemain  global  membuat  AS  mengeluarkan  berbagai  kebijakan untuk  menghalau  adanya  hegemoni  China  di  dunia.  China  sendiri  telah  melakukan sebuah  klaim  sepihak  terhadap  Laut  China  Selatan  yang  membuat  AS  dan  berbagai negara geram dengan adanya klaim ini. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh  AS  dalam  rangka  menghalau  hegemoni  China  di  kawasan  Indo-Pasifik?  Apakah kebijakan-kebijakan  tersebut  memiliki  sebuah  dampak  positif  ataupun  dampak  negatif bagi Indonesia? Penulis akan menjelaskan hal-hal tersebut dalam artikel ini.
Kata Kunci: kebijakan, Indo-Pasifik, Amerika Serikat, China, pertahanan

## PENDAHULUAN
Kawasan  Indo-Pasifik  saat  ini  menjadi  salah  satu  kawasan  yang  cukup  ‘panas’ karena terdapatnya dinamika kepentingan negara-negara besar yang ada di dunia sedang terancam  dengan  adanya  klaim  sepihak  Laut  China  Selatan  (LCS)  oleh  China  yang berdasar  terhadap nine  dash  line Laut  Cina  Selatan  adalah  salah  satu  jenis  laut  yang dikelilingi  beberapa  daratan  utama  dan  memiliki  batasan  dengan  berbagai  yuridiksi negara.  Secara  geografis  LCS  sendiri  merupakan  bagian  dari  Samudra  Pasifik,  yang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
meliputi  area  dari  Selat  Karimata  dan  Malaka  hingga  Selat  Taiwan  dengan  bentang sekitar 3.500.000 kilometer persegi (1.400.000 mil persegi) 1 .
LCS  memiliki  nilai  strategis  yang  sangat  besar  karena  sebagian  besar pengiriman  antar  negara  di  dunia  bergerak  melalui  kawasan  tersebut  dan  total  muatan tersebut berkisar hingga 3 triliun US Dollar tiap tahun nya. Muatan strategis itu meliputi perikanan yang menguntungkan dan sangat penting untuk keamanan pangan bagi jutaan penduduk  di  Asia  Tenggara.  Selain  perikanan,  cadangan  minyak  dan  gas  yang  sangat besar  diyakini  berada  di  bawah  dasar  laut  nya.  AS  melihat  hal  ini  sebagai  laut  yang strategis dan tidak dapat begitu saja diklaim oleh China. Sejak tahun 2020, Menteri Luar Negeri  AS  yaitu Mike Pompeo  yang mengatakan bahwa klaim maritim atas  LCS oleh China merupakan sesuatu yang ilegal dan tidak mematuhi hukum UNCLOS.
Kebijakan-kebijakan  yang  dibentuk  AS  di  kawasan  Indo-Pasifik  merupakan redefinisi  dan  memposisikan  hubungan  antara  AS  dengan  China  yang  merupakan sebuah  kerangka  persaingan  strategis  yang  komprehensif.  Tujuan  adanya  kebijakan militer AS di LCS telah meningkat dengan adanya aksi-aksi intelijen serta pengiriman kapal-kapal  tempur  seperti  kapal  penghancur  dan  kapal  induk  melakukan  latihan gabungan  di  kawasan  tersebut.  Sistem  kekuatan  militer  AS  yang  terorganisir  dengan baik dibentuk oleh formasi kapal induk, kapal selam, drone tak berawak, dan pembom terkait dengan sistem pertahanan China di LCS.
Dengan  adanya  ancaman  baru  di  kawasan  Indo-Pasifik,  AS  berusaha  untuk menanamkan doktrin terhadap negara-negara sekutu AS yang berada di kawasan Indo- Pasifik  untuk  bersama-sama  menganggap  bahwa  China  merupakan  ancaman  bagi kawasan dan global.
AS  berkeinginan  untuk  memfasilitasi  confidence  building  measures  sesuai dengan Declaration  on  a  Code  of  Conduc t  tahun  2002  serta  mendukung  penyusunan draf lengkap tata berperilaku ( code of conduct ) 2 . Kekuasaan berbasis aturan merupakan
1 Wang, J. C. (1992). Handbook on Ocean Politics & Law. Greenwood Publishing Group., hal. 14
2 Darmawan, A. B., & Ndadari, G. L. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. Jurnal Hubungan Internasional, 6(1), 1-15. Hal 6

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
“way  of  life”  bagi  Amerika  Serikat  untuk  mempertahankan  situasi  dominannya,  dan juga titik paling kritis untuk mengontrol tatanan di kawasan Laut Cina Selatan.
Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan China di kawasan Laut China Selatan merupakan  kebijakan  yang  sangat  agresif  dan  membuat  dampak  negatif  terhadap keamanan  kawasan  maritim  di  Indo-Pasifik  karena  melawan  hukum  laut  yang  sudah ditentukan  dalam  UNCLOS,  adanya  kebijakan  ini  dapat  membuat  stabilitas  keamanan di  kawasan  Indo-Pasifik  terganggu  termasuk  negara  sekutu  AS  dan  Indonesia  yang berada di kawasan ini.

## PEMBAHASAN
AS  memiliki  berbagai  kepentingan  di  Laut  China  Selatan.  Kepentingan- kepentingan  itu  diungkapkan  Amerika  Serikat  dalam  beberapa  forum  internasional kepada  media.  Pertama,  menerapkan  hukum  laut  internasional  (UNCLOS),  kedua, bekerja  untuk  keamanan  dan  stabilitas  regional  di  kawasan,  dan  ketiga,  menjaga  jalur perdagangan  internasional  dengan  memastikan  perkembangan  ekonomi  dunia  dengan akses  bebas  ke  laut  dari  Cina  selatan.  Setiap  tahun,  perdagangan  bebas  lintas  wilayah mencapai $5,3 triliun. Dimana Amerika Serikat mendapat angka 1,2 triliun dollar AS.
Amerika  Serikat,  ketika  menghadapi  China  di  Laut  China Selatan,  mengatakan akan  menjaga  stabilitas,  menegakkan  kebebasan  laut  dengan  cara  yang  konsisten dengan hukum internasional, menjaga  arus perdagangan tanpa hambatan, menghalangi dan  menolak  segala  upaya  untuk  menggunakan  paksaan  atau  kekerasan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Amerika  Serikat  tidak  menyangkal  memiliki  kepentingan  di Laut Cina Selatan dan bersedia berbagi kepentingan jangka panjang atau bahkan jangka panjang  dengan  banyak  sekutu  dan  negara  mitra  yang  telah  lama  mendukung  tatanan internasional berbasis aturan di Laut China Selatan.
Bagi Amerika Serikat, dunia tidak akan membiarkan China melihat Laut China Selatan  sebagai  proyek  kekuatan  maritimnya.  Atas  permintaannya,  Amerika  Serikat akan berdiri bersama sekutu dan mitranya di Asia Tenggara untuk mempertahankan hak kedaulatannya  atas  sumber  daya  lepas  pantai,  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
sesuai  dengan  hukum  internasional.  Amerika  Serikat  berdiri  bersama  komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan, dan menolak segala upaya untuk memaksakan " might makes right " di Laut Cina Selatan atau bahkan di wilayah yang lebih luas.
Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang memiliki hegemoni tinggi diantara negara-negara  lain  tidak  ingin  kepentingannya  terganggu  oleh  rival  atau  negara  lain. Oleh  sebab  itu  AS  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  berguna  untuk mempertahankan  hegemoninya  secara  global  di  dalam  sebuah  kawasan  tertentu. Kebijakan-kebijakan  ini  cenderung  ofensif  dan  berhadapan  dengan  China  secara langsung maupun tidak langsung.

## Quadrilateral Alliance
Kebijakan  pertama  yang  dikeluarkan  oleh  AS  yaitu  mengoptimalkan  sebuah kerangka  kerjasama  pertahanan  yang  bernama Quad yang  sebelumnya  disebut Quadrilateral  Security  Dialogue. Quad  merupakan  sebuah  kerangka  kerjasama pertahanan  yang  terdiri  atas  Amerika  Serikat,  Jepang,  Australia,  dan  India.  Kerjasama ini awalnya dibentuk pada tahun 2007 dengan diawali oleh Perdana Menteri Jepang kala itu  Shinzo  Abe.  Agenda  pertama  dari  kerjasama  ini  yaitu  diadakannya  latihan  militer bersama berskala besar yang disebut sebagai Malabar Exercise .
Setelah sempat stagnan,  Quad 2017 akhirnya kembali menjadi agenda keempat negara  tersebut.  Pada  KTT  ASEAN  ke-30  tahun  2017,  Perdana  Menteri  Australia, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri  India  dan Presiden Amerika Serikat sepakat untuk  menghidupkan  kembali  pakta  pertahanan  pada  isu-isu  strategis  di  Laut  China Selatan yang disebabkan oleh ambisi teritorial China dalam menguasai sebuah kawasan. Pertemuan tersebut secara khusus membahas meningkatnya kepentingan di Laut China Selatan  dan  kebangkitan  formal Quad melalui  pembentukan  aliansi  pertahanan.  Dari

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
konferensi  ini,  Dialog  Keamanan Quad telah  distabilkan  kembali  dan  berganti  nama menjadi Quadrilateral Alliance ( Quad ) 3 .
Pemerintah  AS  di  bawah  Joe  Biden  semakin  memperkuat  kehadirannya  di kawasan Asia-Pasifik. Melalui Quad, Amerika Serikat berkomitmen untuk memperbarui visi  dan  misinya  di  kawasan.  Amerika  Serikat  serius  merevitalisasi  hubungan  dengan India,  Jepang  dan  Australia.  Menlu  juga  melakukan  komunikasi  virtual  dengan  Menlu AS  Antony  Blinken,  Menlu  Marise  Payne,  Menlu  Toshimitsu  Motegi,  dan  Menlu Subramaniam Jaishankar. Pertemuan dengan Menteri  Luar Negeri Quad penting untuk memajukan  tujuan  bersama  para  anggota:  Indo-Pasifik  yang  Bebas  dan  Terbuka  dan menghadapi  tantangan  untuk  menentukan  waktu  bersama.  Keempat  negara  ini  setuju dengan adanya gagasan FOIP ( Free and Open Indo-Pasific ) dalam rangka mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Menteri  Luar  Negeri  Jepang  Motegi  juga  menekankan  bahwa  Quad  akan memperdalam koordinasinya dengan ASEAN, Pasifik dan Eropa.  Jerman, Prancis, dan Belanda  juga  mendekati  masalah  Indo-Pasifik  sebelumnya.  Bahkan,  nama  China  tidak disebutkan dalam pernyataan quad. Namun, menurut analis, kekuatan pendorong utama di balik penciptaan quad adalah China. Quad menolak upaya China atas klaim sepihak di banyak tempat, termasuk Laut China Selatan dan Laut China Timur. Semua anggota quad  juga  memiliki  masalah  dengan  China.  Amerika  Serikat  memiliki  konflik  yang kompleks  dalam  perdagangan,  teknologi,  hak  asasi  manusia,  dari  Hong  Kong  hingga Taiwan.

## Freedom of Navigation
Kebijakan  kedua  yang  dikeluarkan  oleh  AS  yaitu  adanya  operasi  FONOP ( Freedom  of  Navigation  Operations) untuk  mewujudkan  implementasi  dari  hukum internasional  terkait  kebebasan  berlayar  di  lautan  atau  yang  biasa  disebut Freedom  of
3 Gale, J. B., & Shearer, A. (2018). The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative . Center for Strategic and International Studies (CSIS).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Navigation (FON) 4 .  FONOP  menerapkan  UNCLOS  dan  menghindari  bentuk  dan potensi  konflik  dengan  memperkuat  norma  kebebasan  navigasi  dengan  mengizinkan kapal  melewati  semua  perairan  yang  diizinkan  berdasarkan  ketentuan  UNCLOS. Kebebasan navigasi di bawah UNCLOS dan hukum kebiasaan internasional.
Amerika  Serikat,  melalui  Departemen  Pertahanan,  FONOP  merupakan tantangan  operasional  untuk  klaim  maritim  yang  berlebihan,  Amerika  Serikat  sangat menentang  klaim  maritim  yang  terancam  berlebihan,  dan  Amerika  Serikat  adalah kenyataan bagi keamanan global untuk mencegah kerugian akibat masalah ini. negara. Jika  FONOP  adalah  metode  asli,  itu  dimulai  oleh  Amerika  Serikat,  FONOP  dimulai sebagai  program  navigasi  gratis,  dan  kegiatannya  dilakukan,  dibahas,  dan  diperbarui setiap  tahun.  Saat  diluncurkan,  program  ini  akan  mencakup  laporan  tahunan  dan publikasi berbagai klaim maritim internasional yang terjadi di seluruh dunia.
Munculnya  kebijakan  FONOP  oleh  AS  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam menegakkan  pelayaran  laut  bebas  yang  merupakan  hukum  internasional  dan  berbasis kepada  kebiasaan  internasional.  Faktanya,  AS  sendiri  tidak  pernah  meratifikasi UNCLOS tetapi saat ini AS menjadi negara yang sangat bersikeras dalam menegakkan hukum-hukum  maritim  yang  sebenarnya  mengacu  kepada  UNCLOS.  AS  mulai menggeser  kepentingan  luar  negeri  mereka  serta  berfokus  terhadap  perairan  di  Indo- Pasifik, AS juga mencoba menjalin komunikasi aktif dengan ASEAN agar mereka tidak ikut terbawa dalam upaya hegemoni China khususnya di LCS.
Kebijakan  luar  negeri  AS  di  Laut  China  Selatan  telah  mengupayakan  berbagai bentuk  kebijakan  untuk  mendukung  tujuan  tersebut.  Di  bawahnya,  mereka  membantu sekutu  mereka  di  Asia  Tenggara  dengan  memperkuat  pertahanan  mereka  dengan mengirimkan  dana,  senjata,  pesawat  atau  bahkan  kapal  perang.  Di  sisi  lain,  Amerika Serikat  juga  tertarik  untuk  menjaga  kebebasan  navigasi  di  kawasan  melalui  “operasi militer” sebagai bentuk pengakuan atas hak tersebut. Oleh karena itu, bentuk kebijakan AS  untuk  mengejar  kebebasan  navigasi  di  Laut  China  Selatan  adalah  operasi  militer.
4 Berkofsky, A. (2018). US Freedom of Navigation Operations (FONOPs) in the South China Sea—Able to Keep Chinese Territorial Expansionism in Check?. In US Foreign Policy in a Challenging World (pp. 339-356). Springer, Cham.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Operasi  militer  ( military  operations )  adalah  tindakan  AS  dengan  mengirimkan  kapal perang  dan  kapal  lainnya  untuk  berlayar  bahkan  di  dekat  kawasan  Laut  China  Selatan dan kegiatan reklamasi China. China telah menetapkan anti access area denial (A2AD) di Laut China Selatan (hingga melewati second island chain ). Ini menunjukkan ambisi dan minat China yang semakin besar di LCS 5 .
Kebijakan  tersebut,  dilakukan  melalui  operasi  militer,  untuk  memasuki  laut teritorial  dalam  jarak  12  mil  dari  karang,  yang  awalnya  tenggelam  tetapi  muncul kembali  sebagai  daratan  yang  dibangun  oleh  China,  seperti  di  kawasan  Subi  Reef. Dalam hukum internasional, memasuki laut teritorial suatu negara yang memiliki semua hak  atas  laut  tersebut  merupakan  pelanggaran  kedaulatan.  Namun,  hal  ini  tentu  tidak berlaku untuk kawasan Laut China Selatan, meski sudah menjadi subjek pembangunan China  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari  kedaulatannya.  Oleh  karena  itu,  tindakan militer merupakan masalah hukum bagi setiap negara yang melakukan kegiatan maritim sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Laut Lepas.
Operasi  FON  juga  melewati  wilayah  sepanjang  12  mil  yang  diklaim  oleh Filipina  dan  Vietnam  atau  negara  lain  di  Laut  Cina  Selatan.  Melalui  program  FON, Amerika Serikat menantang klaim maritim yang berlebihan di kawasan untuk mematuhi hukum  internasional.  Restorasi  yang  terjadi  di  Laut  Cina  Selatan  tidak  mewakili kepemilikan  pulau  setelahnya.  Mereka  awalnya  hanya  lahan  basah  di  dalam  air  dan kemudian  menjadi  landasan  pacu  dan  sebagainya.  Karenanya  AS  menegaskan  bahwa “mengubah  batu  bawah  laut  menjadi  lapangan  terbang  sama  sekali  tidak  memberikan hak kedaulatan atau pembatasan izin pada transit udara atau laut internasional” 6 .
Amerika  Serikat  juga  akan  menginvestasikan  lebih  dari  US$8  miliar  dalam pengembangannya  untuk  membuktikannya  sebagai  kekuatan  militer  paling  kuat  dan tercanggih  di  dunia.  Amerika  Serikat  berencana  mengembangkan  senjata  di  perairan untuk memperluas jangkauannya di Laut Cina Selatan dengan meminimalkan risiko dan
5 Fouse, D. (2015). US-Japan Alliance Confronts the Anti-Access and Area Denial Challenge: Toward Building Capacity, Cooperation and Information Sharing in the Western Pacific. Asia-Pacific Center for Security Studies Honolulu United States. Hal 2
6 Daugirdas, K., & Mortenson, J. D. (2015). US Navy Continues Freedom of Navigation and Overflight Missions in the South China Sea Despite China's" Island-Building" Campaign. The American Journal of International Law, 109(3), 667.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
memaksimalkan  keuntungan.  Kapal  selam  tak  berawak  adalah  solusi  sempurna  untuk mewujudkan  mimpi  ini.  Dengan  menghindari  penggunaan  senjata  yang  dapat mengganggu stabilitas dan psikologi dalam kawasan.
Kebijakan  AS-FON  untuk  operasi  militer  di  Laut  Cina  Selatan  mendapat dukungan  dari  Filipina.  Dalam  perkembangannya,  Filipina  melakukan  latihan  militer bersama  dengan  kapal  induk  USS  John  C.  Stennis.  Operasi  kapal  induk  membantu melindungi  kapal  yang  menavigasi  daerah  konflik.  Latihan  militer  dilakukan  melalui kunjungan ke wilayah perairan Filipina 7 . Setelah itu, ia berlayar di perairan Filipina dan menuju  wilayah  yang  diklaim  oleh  Filipina.  China  juga  mengklaim  bentuk  tuntutan Filipina di kawasan itu. Kemajuan militerisasi di wilayah China ini telah menimbulkan keprihatinan  serius  bagi  negara-negara  tetangga,  tidak  terkecuali  Filipina.  Berbeda dengan Filipina yang tidak melakukan operasi militer dengan militer AS di Laut China Selatan,  namun  ternyata  kebijakan  AS  banyak  mendapat  dukungan  dari  negara-negara Asia.  Misalnya  Malaysia  dan  Singapura,  mendukung  operasi  AS  di  Laut  Cina  Selatan untuk  menanggapi  pembangunan  dan  reklamasi  di  kawasan  tersebut  dengan  tujuan untuk  mengurangi  ketegangan.  Bahkan  Indonesia  yang  sempat  terlibat  perseturuan dengan Cina akibat “nine dash line” yang memasukkan Pulau Natuna didalamnya juga mendukung  kegiatan  AS  di  kawasan  tersebut.  Hal  ini  bernilai  positif  dengan mendukung  tindakan  AS  dengan  melakukan  upaya  terbaik  untuk  mengamankan  rute pelayaran internasional.
Kebijakan  AS  terhadap  FON  melalui  kegiatan  militer  di  Laut  China  Selatan tidak  hanya  diperjuangkan  dengan  eksploitasi  kapal  induk  dan  kapal  perang  yang dilengkapi  senjata  berteknologi  tinggi.  Namun,  kebebasan  navigasi  yang  diinginkan oleh  Amerika  Serikat  juga  mencakup  hak  untuk  terbang  di  atas 8 .  Hal  ini  tentunya didukung  oleh  perjanjian  internasional  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  udara  (hukum penerbangan  dan  antariksa  internasional)  dalam  kerangka  wilayah  maritim internasional.  Ini  harus  menjadi  bagian  integral  dari  kebebasan  navigasi  di  zona maritim. Dalam hal wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara dapat
7 Bahri, M. (2020). Kebijakan Freedom Of Navigation Amerika Serikat Di Laut Tiongkok Selatan. WANUA: Jurnal Hubungan Internasional, 5(2), 122-151.
8 Harun, U. (2020). Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim .

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dilalui secara bebas oleh negara manapun baik melalui darat, laut maupun udara. Hal ini tentu  saja  dijamin  oleh  hukum  internasional  sepanjang  tidak  mengganggu  atau mengancam perdamaian dan merugikan kepentingan umum.
Dari  segi  kekuatan  dan  kemampuan  militer,  China  masih  jauh  tertinggal  dari Amerika  Serikat.  Terutama  karena  AS  memiliki  banyak  sekutu  di  sekitar  China. Sementara itu, kekuatan militer utama China ada di darat. Berdasarkan keputusan PCA, badan hukum tidak dapat menarik ZEE. Hal ini dibantah oleh China. China mengklaim empat gugusan pulau (Four Sha) di Laut China Selatan menjadi satu wilayah kepulauan. China telah mengembangkan posisi hukum untuk memastikan bahwa kepercayaan/teori baru melegitimasi klaimnya atas Laut China Selatan. (Ambisi Hukum China).

## Free and Open Indo-Pacific
Ketiga,  kebijakan  AS  dalam  upaya  menghalau  pesaing  strategis  di  kawasan Indo-Pasifik yaitu China, AS melakukan komunikasi aktif dengan salah satu organisasi regional yaitu ASEAN. Konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat dan sekutunya mencakup strategi  untuk  melayani  negara-negara  di  kawasan,  termasuk  ekonomi,  politik, keamanan, dan budaya. Strategi ini sejalan dengan standar keseimbangan karena China menjadi negara revisionis yang bertujuan untuk status quo. Sementara itu, ASEAN telah menetapkan definisi sendiri tentang desain kerjasama Indo-Pasifik, yang sesuai dengan standar regional  yang juga diakui oleh mitra non-regional. Inisiatif ASEAN dipandang sebagai  sarana  untuk  melindungi  perebutan  kekuasaan  di  kawasan  antara  Amerika Serikat dan China.
Menantang  kerangka  kerja  sama  Indo-Pasifik  antara  ASEAN  dan  Amerika Serikat sejauh itu mempengaruhi negara-negara kecil di benua Asia dengan memberikan pinjaman  infrastruktur  yang  tidak  berkelanjutan.  Selain  tuduhan  terhadap  China, Strategi  Keamanan  Nasional  AS    2017  di  bawah  Presiden  Donald  Trump  juga mengatakan,  “China  telah  menggantikan  Amerika  Serikat  di  kawasan  Indo-Pasifik, memperluas cakupan model ekonomi yang dipimpin negara. Perubahan nama simbolis dilakukan dari Komando Pasifik AS menjadi Komando Indo-Pasifik.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Tanggapan  AS  terhadap  kebangkitan  China  dengan  mengusulkan  langkah  di Indo-Pasifik dipandang seimbang. Amerika Serikat juga berusaha untuk mempertahankan  posisi  hegemoni  unipolarnya  di  dunia  dengan  memperluas  kehadiran militernya  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  Asia 9 .  Bahkan,  banyak  negara    Asia Timur Laut seperti Jepang dan Korea juga secara bertahap berkembang menjadi negara maju.  Namun,  tidak  seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan,  China  tidak  menunjukkan  niat untuk bersekutu dengan Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya. Dengan demikian, kekuatan  kebangkitan  global  China  dipandang  sebagai  ancaman  bagi  Amerika  Serikat dan  harus  diseimbangkan  dalam  segala  aspek  yang  diperlukan  agar  citra  hegemonik Amerika Serikat mengundang negara-negara di  kawasan strategisnya. di mana negara- negara itu berada, tidak menanggapi undangan China.
Selain  itu,  kehadiran  Jepang  dan  Australia  dalam  rencana  kerja  sama  Indo- Pasifik  juga  dianggap  sebagai  akumulasi  kekuatan  sekaligus  sebagai  penyeimbang eksternal bagi AS untuk menghadapi ancaman dari China dan dapat mengundang mitra- mitra negara ASEAN agar bergabung satu tujuan. Apa yang dilakukan Amerika Serikat di  bawah  pemerintahan  Trump  dalam  hal  keseimbangan  bukanlah  hal  baru dibandingkan  dengan  kebijakan  pemerintahan  sebelumnya  di  kawasan  itu;  Faktanya, komitmennya terhadap kemakmuran kawasan Indo-Pasifik masih belum pasti.
Ketegangan antara China dan Taiwan saat ini mendorong kapal dan pasukan AS melakukan  operasi  kehadiran  di  sekitar  Laut  China  Selatan  hingga  perairan  di  sekitar Selat  Taiwan.  Selain  komponen  dari  Amerika  Serikat,  ada  elemen  dari  Jepang, Australia, bahkan Kanada yang juga melakukan operasi kehadiran di Laut China Selatan dan sekitarnya. Ke depan, kemungkinan banyak kapal perang asing akan datang ke Laut Timur, karena beberapa negara Barat seperti Jerman, Prancis, Belanda dan Inggris juga telah melakukan gerakan untuk menarik perhatian mereka ke laut Indo-Pasifik. Amerika Serikat  mengambil  kesempatan  untuk  mendukung  Taiwan  dalam  menghadapi  tekanan China.  Jika  keadaan  berubah  dari  buruk  menjadi  lebih  buruk,  Taiwan  bisa  menjadi
9 Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. Intermestic: Journal of International Studies, 3(2), 127-146.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
medan  pertempuran  antara  Amerika  Serikat  dan  Cina  baik  dari  segi  materi  maupun pengaruh di Laut Cina Selatan.

## AUKUS
Pada  tanggal  15  September  2021  lalu,  AS  mengumumkan  aliansi  trilateral pertahanan  dan  keamanan  strategis  yang  bernama  AUKUS  yang  merupakan  akronim dari  Australia, United  Kingdom ,  dan United  States. Aliansi  ini  bertujuan  awal  untuk membangun kapal selam yang bertenaga nuklir, namun tujuan dari aliansi ini juga untuk menjaga  keamanan  kawasan  Indo-Pasifik  yang  saat  ini  mulai  tergerus  dengan  adanya hegemoni  China  di  kawasan  tersebut  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan kawasan.
Kehadiran  kapal  selam  nuklir  yang  diperoleh  Australia  merupakan  potensi ancaman langsung terhadap kedaulatan di Indonesia dan Asia Tenggara. Karenawilayah tersebut  sering  menghadapi  tantangan  dan  gejolak  di  atas  perairan  dan  di  bawah permukaan  air.  Kementerian  luar  negeri  perlu  mengupayakan  berbagai  dialog  untuk mempertimbangkan kembali kepada negara-negara terkait untuk pembuatan kapal selam nuklir tersebut. Perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan yang termasuk dalam zona bebas nuklir Asia Tenggara, maka dari itu adanya hal ini merupakan ancaman bagi Indonesia.  Pemerintah  harus  melakukan  perubahan  atau  memperketat  kebijakan- kebijakan pertahanan karena hal ini merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

## Analisis Dampak terhadap Indonesia
Akibat  tekanan  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19,  sektor  pertahanan  juga terkena  imbasnya,  termasuk  di  Indonesia.  Indonesia  sendiri  juga  telah  mengumumkan pemotongan  setidaknya  $590  juta  dalam  anggaran  pertahanannya.  Relokasi  anggaran pertahanan yang signifikan ini berdampak langsung pada kekuatan pertahanan TNI AL, yang berdampak serius mengingat kepemimpinan TNI AL di sektor pertahanan maritim Indonesia dan Amerika Serikat, yang berimplikasi signifikan bagi TNI AL. baik dalam konteks  operasi  tradisional  maupun  keamanan  non-tradisional.  Indonesia  sendiri

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
merupakan salah satu negara yang memotong anggaran pertahanannya paling banyak di Asia,  di  luar  Indonesia,  dalam  menanggapi  dampak  dari  pandemi  Covid-19,  Thailand telah  memotong  anggaran  pertahanannya  sebesar  $555  juta,  Selanjutnya  adalah Malaysia.  Vietnam  dan  Filipina  juga  mengalami  hal  yang  sama,  meski  belum  secara tegas mengumumkan porsi anggaran pertahanan mana yang telah direalokasikan untuk pandemi Covid19.
Kondisi  ini  semakin  berbahaya  ketika  kemampuan  pertahanan  negara-negara Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia,  di  bidang  pertahanan  maritim  semakin  menurun, menghadapi ancaman  yang semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, China telah  meningkatkan  agresinya  melalui  kegiatan  maritim  di  Laut  China  Selatan.  Pada bulan  April,  ketika  pandemi  Covid-19  mulai  menarik  perhatian  dunia,  sebuah  kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Vietnam di Paracels. Di tengah pandemi, pemerintah China sebenarnya telah mengirimkan kapal-kapal penjelajah ke Laut China Selatan  untuk  mensurvei  dasar  laut  bahkan  di  luar  landas  kontinen  Malaysia.  Operasi yang  dipimpin  China  itu  akan  terus  melakukan  penyelidikan  untuk  mencari  sumber energi berupa gas alam dan minyak
Mengingat  kejadian  ini  terjadi  dalam  rangka  merebaknya  pandemi  Covid-19, tampaknya  China  justru  memanfaatkan  kelemahan  negara-negara  pengklaim  di  Laut China  Selatan  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  klaim  kedaulatannya.  Indonesia perlu  lebih  mengantisipasi  dan    mempersiapkan    tantangan  keamanan  maritimnya, terutama di zona ekonomi eksklusif di sekitar  Kepulauan Natuna utara, di mana China sering  mengirim kapal penangkap ikan dan pasukan penjaga pantai.
Skenario terburuk di LCS adalah persaingan semakin ketat, Indonesia tidak bisa menghindar dan bisa mengadopsi Naval Regime yang merupakan flash point dari LCS. Naval Arms Control dan Naval Navigation Mode, dua faktor yang bisa diperhitungkan untuk posisi Indonesia. Jika Indonesia gagal melakukannya, Singapura ditugaskan untuk mengajukan  konsep  keamanan  maritim,  di  mana  pada  akhirnya  Singapura  memiliki terlalu  banyak  data  dan  informasi.  Sebuah  contoh  insiden,  melibatkan  pelanggaran  di wilayah  yang  dikuasai  oleh  Jepang,  negara  yang  dikendalikan  oleh  Amerika  Serikat. Upaya  Indonesia  membangun  blok  di  Laut  China  Selatan  dapat  terus  dibangun  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dilanjutkan.  Pengawasan  senjata  angkatan  laut,  yang  dapat  berbentuk  banyak  negara, memerlukan kesepakatan tertulis mengenai pembatasan kapal yang melewati Laut Cina Selatan, seperti pembatasan jumlah, pergerakan terbatas, laporan.  Kepentingan nasional Indonesia harus dilindungi, khususnya di Laut Cina Selatan.
Melalui  Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi,  Indonesia  mempromosikan Program  Kerjasama  Indo-Pasifik,  yang  mencakup  peningkatan  dialog  dan  persatuan antar  negara-negara  ASEAN  untuk  mengatasi  isu-isu  internasional  dan  regional 10 . Kegiatan ekonomi mengarah ke laut. Kawasan bisnis dekat dengan pantai karena pilihan koneksi yang mudah. Tepian LCS akan menjadi kawasan industri dan rantai nilai global yang ter diversifikasi. Hal ini baik bagi ASEAN untuk memperluas koneksinya. Selain itu.  Kawasan  ini  menarik  banyak  investor  karena  kepastian  hukumnya  yang  jelas  di negara-negara ASEAN. Kawasan ASEAN menjadi sangat strategis. Jika terjadi konflik terbuka di Laut China Selatan, stabilitas kawasan akan sangat terganggu.
Membaca  data  World  Economic  Forum  (WEF)  2021,  tren  ke  arah  perang tradisional masih mungkin terjadi (masih terjadi di Afrika, Timur Tengah), tetapi Laut China  Selatan  mungkin  masih  stabil.  Hal  ini  dikarenakan  perlunya  kesiapan  finansial dan  militer  kedua  negara,  terutama  dalam  menghadapi  pandemi  yang  akan  merugikan perekonomian  dunia.  Di  masa  depan,  ancaman  siber  bisa  menjadi  bagian  dari  konflik AS-China di Laut China Selatan, termasuk ancaman hukum 11 .
Pengembangan  kerangka  kerja  sama  Indo-Pasifik  dari  perspektif  Indonesia didasarkan  pada  prinsip  kerja  sama  yang  terbuka,  terintegrasi,  transparan,  dan ditekankan  terhadap  kerjasama 12 .  Konsep  kerja  sama  Indo-Pasifik  pada  hakikatnya merupakan upaya untuk mewakili kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerja sama di  kawasan  Indo-Pasifik,  dalam  agenda  penguatan  kerja  sama,  konektivitas,  dan pembangunan  berkelanjutan  di  bidang  maritim.  Dengan  perairannya  yang  luas, Indonesia  akan  menghadapi  peluang  sekaligus  tantangan  dalam  proses  penguatan
10 Nathalia, T. (2018). Indonesia presents Indo-Pacific cooperation concept at ASEAN ministerial meeting. Jakarta Globe.
11 Ibid
12 Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. Strategi Perang Semesta , 6 (1). Hal 44

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
arsitektur  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Konsep  kerja  sama  Indo-Pasifik  yang  dilandasi politik  luar  negeri  yang  bebas  dan  positif  juga  sejalan  dengan  visi  mewujudkan Indonesia  sebagai  poros  pelayaran  dunia  yang  juga  menjadi  arah  pembangunan pertahanan.
Pembangunan  kekuatan  pertahanan  sangat  penting  bagi  penguasaan pemerintahan suatu negara yang berdaulat.  Indonesia menganut dan menerapkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang tidak agresif dan tidak ekspansif untuk melindungi kepentingan  nasional  dalam  rangka  menjawab  berbagai  tantangan  dan  ancaman. Namun,  dinamika  lingkungan  strategis  tampaknya  masih  menjadi  tugas  berat  bagi pertahanan negara. Isu geopolitik masih membentuk hubungan antar negara di kawasan. Sebagai contoh, konflik antara Amerika Serikat dan China tidak hanya berdampak pada sektor  ekonomi  dan  perdagangan,  tetapi  juga  pengaruh    kawasan  yang  semakin  besar terhadap  stabilitas  dan  keamanan  Asia,  terutama  pada  konflik  di    Laut  China  Selatan. Ketegangan  antara  AS  dan  China  dapat  meluas  menjadi  ancaman  bagi  stabilitas keamanan regional 13 .
Secara  geografis,  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  dua  pertiga luas  lautannya  lebih  besar  dari  daratan.  Luas  wilayah  perairan  Indonesia  adalah  77% dari  luas  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Posisi  silang  Indonesia berimplikasi  pada  peluang  dan  tantangan  dalam  menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan wilayah.  Memahami  situasi  ini,  para founding  fathers merumuskan  dan  mengusulkan Deklarasi  Juanda  pada  tahun  1957  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  internasional untuk mengakui  kedaulatan maritim Indonesia 14 .
Dinamika  lingkungan  strategis  menunjukkan  banyak  perubahan  di  kawasan, terutama  sehubungan  dengan  penurunan  hegemoni  AS  secara  bertahap  karena kebangkitan China yang cepat. Menciptakan persaingan yang semakin ketat dan dilema keamanan  antara  AS-China  saat  mencermati  perubahan  regional  berdasarkan  kajian teoritis  analisis  lingkungan  strategis  akan  membantu  Indonesia  mengembangkan
13 Ibid, Hal 41
14 Laksda TNI Agus Setiadji, “Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim” dalam http://maritimnews.com/2017/05 /kekuatanpertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negaramaritim/

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
pertahanannya menjadi strategi yang lebih komprehensif. Analisis lingkungan strategis berikut  ini  merupakan  dasar  untuk  memetakan  peluang  dan  risiko  yang  merupakan bagian integral dari lingkungan strategis.
Ketegangan  Laut  China  Selatan  akibat  persaingan  strategis  AS  dengan  China sangat  kompleks.  Salah  satu  mandala  adalah  Laut  Cina  Selatan  (LCS),  salah  satu indikator lingkungan strategis. VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) (ketidakstabilan,  turbulensi  kekerasan),  ketidakpastian  (ketidakpastian  karena munculnya  masalah  baru),  kompleksitas  (kompleksitas,  beberapa  kompleksitas masalah),  dan  ambiguitas  (interpretasi  masalah),  terdiri  dari  ambiguitas  /  ambiguitas). Kesimpulan positif atau negatif dan solusi yang baik secara jelas tercermin dalam situasi LCS di bawah ketegangan yang meningkat.
Volatility pada  LCS  dapat  dijelaskan  dari  situasi  yang  penuh  gejolak  akibat ketegangan yang diwarnai tindak militerisasi baik oleh AS dan Sekutunya maupun Cina. Uncertainty pada sengketa wilayah LCS nampak pada tindakan Cina untuk membangun pulau-pulau hybrid sebagai  sebuah  isu  baru  yang  menjadi  kontroversi. Complexity dalam  isu  LCS  mengacu  pada  kerumitan  pada  tumpang  tindih  sengketa  wilayah  yang melibatkan 6 negara dan belum terselesaikan. Ekskalasi kehadiran militer AS-Cina, dan berbagai  ancaman  non-tradisional  yang  turut  berproliferasi  dalam  konteks  keamanan maritim  dengan  segala  dimensinya  menambah  kompleksitas  permasalahan  di  LCS 15 . Sedangkan ambiguitas tercermin dari persistensi Cina untuk menegakkan klaim wilayah di  perairan  LCS  berdasarkan nine-dash  line ,  padahal  hal  tersebut  sudah  jelas bertentangan dengan hukum internasional.
Ancaman  dari  meluasnya  isu  LCS  diantaranya,  Ketidakstabilan  regional  akibat saling  provokasi  dalam  bentuk  militerisasi  dan  prediksi  kekuatan  lainnya. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan polarisasi global konstelasi global bipolar, yang dikhawatirkan  menyebar  dan  menjadi  cikal  bakal  Perang  Dingin  ke  2.  Tantangan keamanan  laut  diwujudkan  dalam  ancaman  non-tradisional  seperti  penangkapan  ikan ilegal,  pembajakan,  perdagangan  dan  perdagangan  narkoba.  Sedangkan  terdapat  juga
15 Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. Strategi Perang Semesta , 6 (1). Hal 54.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
peluang  seperti,  Negara-negara  di  kawasan  masih  memiliki  peluang  untuk  meredakan ketegangan  bersama  negara-negara  LCS  dengan  mengembangkan  kerja  sama  berbasis Confident  Building  Measures .  Kerja  sama  maritim  yang  dikembangkan  di  bawah payung  DOC  turut  memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan  kapasitas  negara-negara pesertanya seperti Workshop on Safety of Navigation and Communication at Sea yang diselenggarakan  di  Manado  pada  bulan  Desember  2018  sebagai  realisasi  rencana  aksi yang ditetapkan oleh ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea .
Mengingat ancaman dan peluang tersebut di atas, pemerintah perlu berbuat lebih banyak  untuk  memastikan  efektivitas  kerja  sama  mereka,  yang  akan  menjadi  peluang untuk  maju  dalam  kepentingan  nasional,  terutama  yang  terkait  dengan  fungsi pertahanan.  Bekerja  sama  untuk  mengatasi  ancaman  bersama  di  kawasan  dengan memprioritaskan  CBM  pada  akhirnya  akan  menciptakan  lingkungan  damai  yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.
Terkait  ancaman  isu  keamanan  siber,  Indonesia  juga  berpeluang  untuk meningkatkan  pertahanan  siber  yang  akan  berperan  signifikan  dalam  fungsi perlindungan data,  antisipasi cyberterrorism, dan perlindungan bagi obyek-obyek vital negara yang strategis dari kejahatan siber.
Menteri  Pertahanan  Prabowo  Subianto  berbicara  tentang  konflik Laut  China Selatan yang  hingga  kini  belum  usai.  Dia  meyakini  pemimpin  China  dan  Amerika Serikat  bijaksana  serta  masalah  ini  bisa  selesai  lewat  dialog  damai.  Prabowo  Subianto awalnya  berbicara  tentang  kawasan  Indo  Pasifik  dalam  pertemuan  ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Plus secara virtual pada Rabu (16/6) 16 . Pertemuan ini tak hanya dihadiri menteri pertahanan dari negara-negara ASEAN, tapi juga negara di luar ASEAN. Di awal sambutannya, Prabowo menyapa Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton  MP,  Penasihat  Negara  dan  Menteri  Pertahanan  Nasional  dari  Republik  Rakyat China  Jenderal  Wei  Fenghe,  Menteri  Pertahanan  India  Shri  Rajnath  Singh,  Menhan
16 Detiknews.2021. Prabowo Bicara Konflik Laut China Selatan: Pemimpin China dan AS Bijaksana. https://news.detik.com/berita/d-5610702/prabowo-bicara-konflik-laut-china-selatan-pemimpin-china-dan- as-bijaksana

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Jepang  Kishi  Nobu,  Menteri  Pertahanan  Nasional  dari  Republik  Korea  Suh  Wook, Wakil  Menteri  Pertahanan  Federasi  Rusia  Jenderal  Andrey  Kartapolov,  Menteri Pertahanan dari Selandia Baru Peeni Henare, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III.
Mengingat  AOIP  juga  berangkat  dari  perspektif  yang  digagas  Indonesia,  maka Indonesia  pun  perlu  menjadikan  dokumen outlook tersebut  sebagai  dasar  untuk menyusun strategi kerja sama yang diprioritaskan dalam mendukung pertahanan negara. Mengingat  konsep  Indo-Pasifik  mencurahkan  perhatian  yang  lebih  luas  pada  dimensi maritim,  maka  korelasi  strategi  pertahanan  juga  perlu  dititikberatkan  pada  strategi pertahanan maritim.
Pertahanan  maritim  tentu  juga  akan  mencakup  aspek  militer  dan  nirmiliter mengingat strategi pertahanan negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) didesain  untuk  dapat  menangkal  ancaman  yang  bersifat  militer  maupun  non  militer. Oleh  karena  itu  strategi  kerja  sama  dalam  kerangka  AOIP  juga  perlu  diarahkan  pada penguatan  pertahanan  militer  dan  nirmiliter  yang  didominasi  dimensi  kemaritiman sesuai dengan area kerja sama AOIP.

## KESIMPULAN
Sebagai  respons  dari  adanya  berbagai  kebijakan  China  di  Indo-Pasifik  yang salah satunya klaim sepihak Laut China Selatan, AS mengeluarkan berbagai kebijakan pertahanan di kawasan tersebut karena menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh  China  merupakan  ancaman  bagi  kepentingan  AS  di  kawasan  Indo-Pasifik. Kebijakan-kebijakan  tersebut  diantaranya  terdapat  pengaktifan  kembali  aliansi Quad, Operasi Freedom  of  Navigations ,  melakukan  komunikasi  aktif  dengan  ASEAN  untuk menerapkan Free  and  Open  Indo-Pacific ,  dan  membentuk  aliansi  trilateral  strategis bernama AUKUS untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir dan menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Dampak dari adanya kebijakan AS di Indo-Pasifik yang terbilang cukup agresif dan  dapat  memicu  perang  kapanpun  melawan  China,  untuk  saat  ini  kecenderungan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
terjadinya konflik tradisional antara AS dan China mungkin saja dapat terjadi kapanpun, dikhawatirkan konflik ini dapat menyebar dengan masuknya berbagai negara ke dalam ketegangan kawasan ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdapat di kawasan Indo-Pasifik  tentu  perlu  waspada  dengan  adanya  kemungkinan  perang  karena  AS  dan China  telah  mengirimkan  alutsista  mereka  ke  wilayah  LCS.  Indonesia  perlu meningkatkan  pertahanan  dalam  rangka  mengamankan  kedaulatan  negara,  serta memposisikan diri dalam isu ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri,  M.  (2020).  Kebijakan  Freedom  Of  Navigation  Amerika  Serikat  Di  Laut Tiongkok Selatan. WANUA: Jurnal Hubungan Internasional, 5(2), 122-151.
Berkofsky,  A.  (2018).  US  Freedom  of  Navigation  Operations  (FONOPs)  in  the  South China  Sea—Able  to  Keep  Chinese  Territorial  Expansionism  in  Check?.  In  US Foreign Policy in a Challenging World (pp. 339-356). Springer, Cham.
Darmawan,  A.  B.,  &  Ndadari,  G.  L.  (2017).  Keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. Jurnal Hubungan Internasional, 6(1), 1-15
Daugirdas, K., & Mortenson, J. D. (2015). US Navy Continues Freedom of Navigation and Overflight Missions in the South China Sea Despite China's" Island-Building" Campaign. The American Journal of International Law, 109(3), 667.
Detiknews.2021. Prabowo Bicara Konflik Laut China Selatan: Pemimpin China dan AS
Bijaksana. https://news.detik.com/berita/d-5610702/prabowo-bicara-konflik-laut- china-selatan-pemimpin-china-dan-as-bijaksana
Fouse,  D.  (2015).  US-Japan  Alliance  Confronts  the  Anti-Access  and  Area  Denial Challenge: Toward Building Capacity, Cooperation and Information Sharing in the Western Pacific. Asia-Pacific Center for Security Studies Honolulu United States
Harun, U. (2020). Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Gale, J. B., & Shearer, A. (2018). The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Laksda  TNI  Agus  Setiadji,  “Kekuatan  Pertahanan  Indonesia  dalam  Bingkai  Negara Maritim”  dalam  http://maritimnews.com/2017/05  /kekuatanpertahanan-indonesia- dalam-bingkai-negaramaritim/
Nathalia,  T.  (2018).  Indonesia  presents  Indo-Pacific  cooperation  concept  at  ASEAN ministerial meeting. Jakarta Globe.
Suharman,  Y.  (2019).  Dilema  Keamanan  dan  Respons  Kolektif  ASEAN  Terhadap Sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Intermestic:  Journal  of  International  Studies,  3(2), 127-146.
Wang, J. C. (1992). Handbook on Ocean Politics & Law. Greenwood Publishing Group
Yanuarti,  I.,  Wibisono, M.,  &  Midhio,  I.  W.  (2020).  Strategi  Kerja  Sama  Indo-Pasifik Untuk  Mendukung  Pertahanan  Negara:  Perspektif  Indonesia. Strategi  Perang Semesta , 6 (1)