## Pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kota Bogor

## Mapping Illegal Waste Disposal Sites Using Geographic Information System in Bogor City Area
Alfahmi Ristianto 1 *, Hijrah Purnama Putra 2 , Fina Binazir Maziya 3
1 Program Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km 14.5, Sleman 55584, Indonesia
*Email korespondensi : 16513046@students.uii.ac.id

## ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk Kota Bogor sangat tinggi, sehingga terjadi peningkatan sampah yang tidak  terkelola  dengan  baik.  Pengelolaan  sampah  seperti  tempat  penampungan  sementara pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mengarah pada munculnya LPS  (Lokasi  Pembuangan  Sampah)  ilegal  akibat  praktik  pembuangan  sampah  ilegal  oleh masyarakat  setempat.  Bahaya  LPS  ilegal  adalah  dapat  mencemari  lingkungan,  berpotensi menyebarkan  penyakit  dan  menghilangkan  nilai  estetika  di  daerah  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis penyebaran situs LPS ilegal dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Data penelitian diambil langsung dengan observasi dan pengukuran di lokasi tersebut  dan  dengan  bantuan  studi  perpustakaan. Hasil  penelitian  kami menunjukkan  ada  6 kecamatan yang menjadi objek penelitian di Kota Bogor, antara lain Bogor Utara, Bogor Barat, Bogor Tengah, Tanah Sareal, Bogor Timur, Bogor Selatan. Hasil penelitian  ini  menemukan 28 lokasi LPS ilegal yang tersebar di 6 kecamatan. Sebaran dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, lahan, jarak ke sungai, jenis jalan dan ketersediaan TPS (Tempat Pemrosesan Sampah) legal.
Kata kunci: Kota Bogor, LPS ilegal, pemetaan, sistem informasi geografi

## ABSTRACT
The population growth of Bogor city is very high, so there is an increase in waste that is not managed properly. Although waste management facilities such as temporary shelters have not been able to meet the needs of the community, which leads to the emergence of illegal garbage disposal location due to illegal waste disposal practices by the local community. The danger of illegal garbage disposal location is that it can pollute the environment, potentially spreading disease and eliminating aesthetic value in the area. This study aims to map and analyze the spread of illegal garbage disposal location sites with influential factors. The research data was taken directly with observation and measurement at the site and with the help of library studies. The results of my research showed that there are 6 sub-districts that are the object of research in Bogor City, including North Bogor, West Bogor, Central Bogor, Tanah Sareal, East Bogor, South Bogor. The  results  of  this  study  found  28  illegal  garbage  disposal  locations  spread  across  6  sub-districts. Furthermore, the distribution is influenced by population density, land, distance to the river, type of road and availability of legal Garbage Processing Site.
Keywords:  Bogor City, illegal garbage disposal location, mapping, geographic information system

## PENDAHULUAN
Kota Bogor merupakan salah satu daerah di Jawa  Barat  yang  meningkat  jumlah penduduk setiap tahunnya karena
meningkatnya angka kelahiran dan  jumlah pendatang  dari  luar  daerah.  Menurut  BPS (Badan  Pusat  Statistik)  Kota  Bogor,  jumlah penduduk  di  Kota  Bogor  mencapai 1.096.828 pada 2020 (BPS Kota Bogor, 2021).
Dari  data  BPS  Kota  Bogor  tahun  2020 sampah  yang  dihasilkan  masing-masing orang  2.5  liter  per  hari  kemudian  total sampah di Kota Bogor per hari sekitar 2.742 m 3 per  hari.  Namun  jika  kapasitas  TPS (Tempat Pemrosesan Sampah) melimpah di daerah  tersebut,  sehingga  tidak  dilayani (daerah pinggir kota) selama pengangkutan sampah,  maka  akan  ada  beberapa  lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah ilegal  (LPS),  sedangkan  untuk  pengelolaan sampah masih terpusat.
Berdasarkan  Dinas  Lingkungan  Hidup, sampah  merupakan  hasil  dari  sebuah aktivitas  manusia  yang  keberadaannya tidak  dapat  dihindari  dan  harus  dikelola dengan  baik  karena  pengelolaan  sampah yang  tidak  saniter  dapat  mengakibatkan terjadinya  pencemaran  lingkungan.    Kota Bogor  menghadapi  berbagai  masalah manajemen pengelolaan sampah. Permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah Kota Bogor pada pengelolaan persampahan berkaitan dengan aspek teknis operasional, keuangan,  manajemen,  dan  sosial  kultural. Pengelolaan sampah dimulai dari penghasil sampah,  pengelola  sampah,  pembuat peraturan sektor informal, maupun masyarakat yang
terkena
dampak pengelolaan  sampah,  sehingga  dalam penyelesaiannya membutuhkan pendekatan  yang  komprehensif  dan keterlibatan masyarakat dengan pemerintah (BPS  Kota  Bogor,  2018,  2021).  Pemerintah mengambil  inisiatif  untuk  meningkatkan pengelolaan  sampah,  dijalankan  dengan  4 strategi  yaitu:  mengembangkan  sistem pengelolaan  sampah  secara  terpadu, meningkatkan  pengawasan  pengelolaan sampah,  meningkatkan  himbauan  kepada masyarakat  agar  mengatasi  persampahan perlu  partisipasi  masyarakat,  perguruan tinggi  dan  swasta  dalam  pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
Salah  satu  alternatif  untuk  mengatasi masalah  ini  adalah  pengenalan  sistem pemantauan yang baik (Tasaki et al., 2007), dan  salah  satu  tahap  awal  yang  dapat dilakukan adalah memetakan distribusi LPS (Lokasi Pembuangan Sampah) ilegal di Kota Bogor  (Akbar,  2018).  Jika  strategi  dalam pengelolaan  sampah  tidak  dilakukan  akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan  hidup  dan  gangguan  pada
kesehatan  manusia.  Sampah  yang  tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu diantaranya  adalah  estetika  lingkungan, menimbulkan  bau  yang  tidak  sedap  serta mengakibatkan  berkembangnya  penyakit. Permasalahan  yang  terjadi  sampai  saat  ini diantaranya meningkatnya jumlah penduduk  yang  tidak  diimbangi  dengan fasilitas  pengelolaan  sampah  yang  belum memadai  (Ardianti,  2011).  Penanganan sampah  harus  disediakan  oleh  pemerintah dan  setiap  negara  wajib  untuk  selalu menjaga  kebersihan  perkotaan  (Huang  & Lin,  2015).  Pada  kenyataannya  masih banyak  lahan  kosong  yang  dimanfaatkan sebagai LPS ilegal diantaranya lahan kebun, rumah kosong, dan sebagainya.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu dilakukan  pemetaan  LPS  sampah  ilegal yang  berguna  untuk  mencari  informasi tentang  keberadaan  LPS  ilegal  agar  bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat di 6 Kecamatan di Kota Bogor. Manajemen Pengelolaan sampah di wilayah Kota  Bogor  harus  dilakukan  sungguh- sungguh,  dengan  memperhatikan  elemen fungsional  pengelolaan  sampah  secara efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  kegiatan pengolahan  sampah  yang  terjadi  oleh masyarakat  Kota  Bogor,  dipastikan  akan meningkat  jumlah  sampah.  Penelitian  ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis  penyebaran  situs  LPS  ilegal dengan faktor-faktor yang berpengaruh.

## BAHAN DAN METODE

## Alat dan Bahan
Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  alat  pelindung  diri (APD),  perangkat  lunak ArcMap 10.3, meteran, alat tulis, shapefile data, dokumentasi dan kendaraan.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  2  sumber data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer menggunakan metode random sampling,  setiap  satu  kecamatan  diambil dua  kelurahan  setelah  dilakukan  observasi lapangan  untuk  mendapatkan  LPS  ilegal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan,  serta  dilengkapi  dengan menggunakan  metode  wawancara,  dan
kuisioner  agar  mempermudah  dalam pengumpulan  data.  Total  sampling  yang didapat dengan jumlah 28 LPS ilegal.  Data primer  ini  salah  satunya  berupa  titik koordinat  yang  tercatat  dalam Global Positioning  System (GPS)  sebagai  bentuk validasi data. Data sekunder yang diperoleh dari  hasil  kajian  literatur  antara  lain  data Shapefile  dari  Badan  Informasi  Geospasial (BIG)  dan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kota Bogor. Objek penelitian di Kota Bogor meliputi Kecamatan  Bogor  Utara,  Kecamatan  Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Tanah  Sareal,  Kecamatan  Bogor  Timur, Kecamatan Bogor Selatan. Data primer yang didapatkan  oleh  peneliti  yaitu  langsung  di lokasi,  pengamatan  dan  pengukuran  di lokasi  penelitian  diantaranya  dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar. Pengambilan data dilakukan sesuai metode d engan  menelusuri  setiap  kecamatan  yang menjadi
objek penelitian
dengan menggunakan  akses  jalan  yang  tersedia. Diperoleh  data  LPS  ilegal  dengan merencanakan koordinat LPS ilegal diperlukan Global Positioning System , serta di buat tabel.
Sistem koordinat yang digunakan untuk analisis data  koordinat  di  lapangan  adalah sistem  koordinat  geografis  dan  sistem koordinat GPS Map  Camera .  Sementara proyeksi  pada  peta  yang  dihasilkan digunakan  proyeksi Transverse  Mercator. Berdasarkan  hasil  penelitian  observasi lapangan,  28  titik  sebaran  LPS  ilegal  di  6 kecamatan  ditemukan  menjadi  lokasi penelitian.
Panjang,  lebar,  dan  tinggi  tingkat sampah  di  setiap  lokasi  yang  diukur menggunakan  meteran  untuk  mengukur volume  sampah  yang  bertujuan  untuk mengetahui  volume  sampah  disetiap titiknya.  Untuk  data  sekunder  diperoleh dari  hasil  kajian  perpustakaan  meliputi jurnal,  buku  dan  informasi  dari  instansi pemerintah  kota  yang  kompatibel  dengan penelitian ini
Penetapan LPS ilegal dalam penelitian ini  menggunakan  kriteria  dengan  volume sampah  lebih  dari  1  m 3 ,  terdapat  sampah baru dan lama, letaknya bukan di halaman rumah  warga  atau  di  lahan  kosong  yang tidak  digunakan,  serta  di  sepanjang  jalan
atau dekat dengan akses jalan. Validasi data penelitian  lapangan  ditunjukkan  dengan data  pelacakan  di  setiap  kecamatan  yang menjadi  objek  penelitian.  Faktor  distribusi LPS ilegal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi faktor geofisika, yaitu jenis jarak dari  sungai  dan  alokasi  lahan,  faktor antropogenik,  yaitu  jenis  jalan,  faktor kepadatan  penduduk,  ketersediaan  TPS legal  oleh  pemerintah  daerah,  dan persyaratan  analitis  yang  dikeluarkan dengan mengacu pada PERDA Kota Bogor Nomor  9  Tahun  2012  tentang  pengelolaan sampah.
Semua data yang diperoleh, baik secara geografis,  numerik  maupun  deskriptif, diproses  dan  dipetakan  menggunakan perangkat lunak ArcMap 10.3 dengan output penelitian  berupa  tabulasi  data  dan  peta titik LPS ilegal di wilayah Kecamatan Bogor Utara,  Kecamatan  Bogor  Barat,  Kecamatan Bogor  Tengah,  Kecamatan  Tanah  Sareal, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan.
Dampak  positif  di  sistem  manajemen informasi dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas,  komunikasi  yang  baik  dan sesuai  sasaran,  serta  data  sebagai  aset berharga (Briggs, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sebaran LPS Ilegal
Berdasarkan  hasil  kajian,  perlu  dilakukan verifikasi  keberadaan  lokasi  LPS  ilegal, untuk melakukan observasi lapangan secara langsung di setiap kecamatan yang menjadi tempat penelitian menggunakan akses jalan dan juga kendaraan.
Analisis  penelitian  yang  difokuskan pada  faktor  geofisika,  antropogenik, kepadatan penduduk dan ketersediaan TPS legal yang mempengaruhi penyebaran LPS ilegal, kemudian dikaitkan dengan peraturan  yang  berlaku  di  Kota  Bogor mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Kota Bogor  Nomor  9  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah.
Keenam  kecamatan  yang  diperoleh menunjukkan  kecamatan  Bogor  Barat  dan Bogor Selatan masing-masing memiliki LPS ilegal terbanyak, masing-masing sejumlah 7 lokasi (25%), diikut  oleh Kecamatan Tanah Sareal  berjumlah  5  lokasi  (17.85%),
Kecamatan  Bogor  Utara  sejumlah  4  lokasi (14.28%),  Kecamatan  Bogor  Timur  3  lokasi (10.71%)  dan  Kecamatan  Bogor  Tengah terdapat 2 lokasi LPS ilegal (7.14%), karena Kecamatan  Bogor  Tengah  berada  di  pusat kota  dan  pusat  pemerintahan  sehingga
mendapatkan layanan pengelolaan sampah mendekati  100%  dikarenakan  sistem pengelolaan  sampahnya  masih  terpusat. Pendistribusian peta di titik-titik LPS ilegal di Kota Bogor. ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Titik LPS Ilegal Kota Bogor

## Pengaruh dari Faktor Geofisika
Masing-masing  faktor  geofisika  untuk distribusi  LPS  ilegal  berdasarkan  jarak  ke
sungai dan  jenis alokasi lahan ditunjukkan pada Gambar 2. :
0 1 2 3 4 5 6 7 Bogor
Utara Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sareal Bogor Timur Bogor Selatan Jarak < 15 m 4 7 2 4 2 5 Jarak > 15 m 0 0 0 1 1 2 Jum la h L PS Ilega l Jarak < 15 m Jarak > 15 m 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Bogor
Utara Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sareal Bogor Timur Bogor Selatan Lahan Kosong 2 3 1 1 0 2 Bantaran Sungai 0 0 0 1 1 2 Bangunan Tua 1 1 0 0 0 0 Pinggir Jalan 1 4 1 3 2 3
Gambar 2. Pengaruh dari Faktor Geofisik Terhadap Titik Sebaran LPS Ilegal (a) jarak dari Sungai; (b) jenis Alokasi lahan
Penetapan  jarak  terdekat  dengan  sungai atas  dasar  garis  batas  keamanan  sungai mengikuti  PP  RI  No  38  Tahun  2011  Pasal 9(b). Terkait sungai dinyatakan bahwa garis batas  di  sungai  tidak  mencapai  dalam wilayah perkotaan setidaknya 15 meter dari tepi  kiri  dan  kanan  palung  sungai  di sepanjang  aliran  sungai,  dalam  hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter hingga 20  meter.  Setelah  melihat  dan  mengamati diagram di atas, titik LPS ilegal memperoleh persentase  jarak  ke  sungai  Gambar  2a., ditemukan yaitu >15 meter 4 lokasi dan <15 meter 24 lokasi.
Berdasarkan  histogram,  LPS  ilegal terhadap  jarak  ke  sungai  (Gambar  2.a), ditemukan 4 lokasi LPS ilegal pada jarak < 15  meter  dari  sungai  di  Kec.  Tanah  Sareal
berjumlah  di  1  lokasi,  di  Kec  Bogor  Timur berjumlah 1 lokasi dan di Kec Bogor Selatan berjumlah 2 lokasi. Pada jarak > 15 m dari sungai  jumlah  LPS  illegal  yaitu  24  lokasi. Sementara  kondisi  di  seluruh  kecamatan menunjukkan bahwa jumlah titik lokasi LPS ilegal  tidak  berpengaruh  pada  faktor kedekatan  sungai  dengan  titik  LPS  ilegal, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di area objek penelitian di Kota Bogor cukup tinggi untuk tidak membuang sampah disekitar sungai.

## Pengaruh dari Faktor Antropogenik
Jenis  jalan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  jalan lokal  dan  jalan  lingkungan.  Jalan  lokal menurut  UU  Nomor  38  Tahun  2004,  jalan lokal  merupakan  jalan  umum  yang
3.5 2.5 1.5 0.5
0 1 2 3 4 5 6 Bogor
Utara Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sareal Bogor Timur Bogor Selatan Jalan Lokal 3 4 1 2 3 1 Jalan Lingkungan 1 3 1 3 0 6
ditujukan untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri  utama  dari  jalan  lokal  adalah  jarak perjalanannya  dekat,  kecepatan  kendaraan tergolong rendah serta adanya pembatasan pada  jalan  masuk,  sedangkan  jalan lingkungan  menurut  UU  Nomor  38  Tahun 2004  merupakan  jalan  umum  yang ditujukan  untuk  kendaraan  angkutan lingkungan.  Ciri  utama  dari  jalan lingkungan  adalah  jarak  perjalanannya dekat
serta kecepatannya
rendah.
Berdasarkan  jenis  jalan  diperoleh  hasil jumlah  lokasi  LPS  ilegal  di  Kota  Bogor meliputi  6  kecamatan  yaitu:  Bogor  Utara, Bogor  Barat,  Bogor  Tengah,  Tanah  Sareal, Bogor  Timur,  Bogor  Selatan,  Bogor  Barat paling  banyak  berada  di  jenis  jalan  lokal dengan  ditemukannya  4  lokasi  LPS  ilegal dan  6  lokasi  LPS  paling  banyak  di  jalan lingkungan  di  Bogor  Selatan.  Berikut Gambar 3. dibawah ini:
Gambar 3. Histogram Pengaruh Faktor Antropogenik (Jenis Jalan)
Menurut  (Nadiasa  et  al.,  2009) tampaknya  fasilitas  pengelolaan  sampah hanya  terpusat  dengan  menggunakan akses  jalan  dan  jalan  utama,  karena penempatan  TPS  legal  juga  akan memperhitungkan  akses  jalan  yang  akan dilalui  truk  sampah  untuk  dibawa  ke lokasi pengolahan akhir. Oleh karena itu, masyarakat di Kota Bogor yang berada di sekitar jalan  lokal dan  jalan lainnya yang tidak  dapat  dilayani  baik  di  bahu  jalan maupun  di  lahan  kosong  yang  berada sekitar  lokasi  sebagai  fasilitas  dalam melakukan  praktik  pembuangan  sampah ilegal.

## Pengaruh Faktor Kepadatan Penduduk
Faktor  kepadatan  penduduk  juga  memliki pengaruh terhadap sebaran lokasi LPS ilegal pada setiap kecamatan yang menjadi objek
penelitian, mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang  tata  cara  perencanaan  lingkungan perumahan  di  perkotaan,  jenis  kepadatan penduduk  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut:
Tabel  1 . Klasifikasi  Jenis  Kepadatan Penduduk Klasifikasi Kawasan Kepadatan Rendah  Sedang  Tinggi Sangat Padat Kepadatan Penduduk (jiwa.ha -1 ) <150 151–200  201–400 >400
Sumber  :  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004.
Berdasarkan  klasifikasi  jenis  kepadatan penduduk (Tabel 1.), dapat diklasifikasikan jenis  kepadatan  penduduk  daerah  objek
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bogor Utara
Bogor Barat Bogor Tengah Tanah Sareal Bogor Timur Bogor Selatan TPS Legal 8 12 19 14 15 9 LPS Ilegal 4 7 2 5 3 7 jum la h un it
penelitian  yang  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel  2. Klasifikasi  Jenis  Kepadatan Penduduk Objek Penelitian No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Luas (ha) Kepadatan Penduduk (jiwa.ha -1 ) Jenis 1 Bogor Utara 199,200 17.72 11,241.5  Tinggi 2 Bogor Barat 243,293 32.85 7,406.18  Tinggi 3 Bogor Tengah 104,947 8.13 12,908.6  Tinggi 4 Tanah Sareal 238,260 18.84 12,646.5  Tinggi 5 Bogor Timur 107,259 10.15 10,567.4  Tinggi 6 Bogor Selatan 203,869 30.81 6,616.98  Tinggi
Sumber : Hasil Penelitian, 2021
Berdasarkan  klasifikasi  jenis  kepadatan penduduk objek penelitian yang dapat kita lihat di Tabel 2., dapat disimpulkan bahwa kepadatan  penduduk  di  6  kecamatan  di Kota Bogor, yang menjadi objek penelitian, memiliki  kepadatan  penduduk  yang bervariasi.  Terlihat  ditemukan  6  LPS  ilegal memiliki  kepadatan  penduduk  sebesar  > 400 jiwa.ha -1 (tinggi). Hal ini menunjukkan jumlah lokasi LPS ilegal di 6 kecamatan di
Kota  Bogor  meliputi  Bogor  Utara,  Bogor Barat,  Bogor  Tengah,  Tanah  Sareal,  Bogor Timur, Bogor Selatan bertambah dikarenakan kepadatan penduduk di setiap kecamatan yang sangat kecil memiliki lahan kosong,  sehingga  praktik  pembuangan sampah  ilegal  lebih  cenderung  di  area kosong dan pinggir jalan.
Penduduk  pendatang  juga  dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah praktik membuang sampah illegal, biasanya didominasi dari luar Kota Bogor serta belum dicatat di Disdukcapil Kota Bogor sehingga menyebabkan  data  kependudukan  tidak 100%. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa faktor  populasi  yang  tidak  tercatat  dapat mempengaruhi pada hasil penelitian ini.

## Ketersediaan TPS Legal
Minimnya  ketersediaan  TPS  legal  yang dapat  dicapai  masyarakat  menjadi  alasan untuk  melakukan  pembuangan  sampah ilegal  di  lokasi  yang  strategis  Dalam penelitian  ini  diperoleh  data  TPS  melalui Data  Volume  Sampah  Perhari  Kota  Bogor Tahun  2021.  Jumlah  TPS  legal  terhadap jumlah  LPS  ilegal  di  setiap  kecamatan ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah ini:
Gambar 4. Jumlah TPS Legal dan Ilegal
Berdasarkan histogram Jumlah TPS legal dan LPS ilegal di setiap kecamatan (Gambar 4.)  akan  menurun  dengan  semakin banyaknya  unit  TPS  legal  yang  disiapkan pemerintah  Kota  Bogor,  juga  sebaliknya. Kejadian  ini  menjadi  semakin  jelas, keberadaan  TPS  Legal  yang  telah
disediakan  pemerintah  terhadap  bentuk LPS  ilegal  mengalami  peningkatan  atau penurunan.  Hasil  ini  dapat  membenarkan penelitian  sebelumnya  tentang  TPS  legal dan  LPS  ilegal  di  Wilayah  Kecamatan Godean bahwa penyebab kemunculan LPS ilegal disebabkan oleh minimnya TPS legal
yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat setempat dan kurangnya perhatian khusus yang  diberikan  oleh  lembaga  yang berkompeten  untuk  menyediakan  fasilitas TPS yang memadai (Mulasari, 2014).

## Analisis Peraturan
Sesuai  PERDA  Kota  Bogor  No.  9  Tahun 2012,  Pasal  7  memuat  pengelolaan  sampah yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota  Bogor,  yaitu  "Kewenangan  daerah bertanggung  jawab  untuk  memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan  lingkungan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.",  karena  peran  lebih  dari  pemerintah dalam  pengelolaan  lingkungan    tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah  Kota  Bogor Nomor 9 Tahun 2012: mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; memfasilitasi,
mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah  dan  memfasilitasi  penyediaan sarana  pengelolaan  sampah;  mendorong dan  memfasilitasi  pengembangan  manfaat pengolahan sampah; memfasilitasi penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang berkembang  pada  masyarakat  setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; melakukan  koordinasi  antara  lembaga pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; menumbuhkan- kembangkan dan  meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;  dan  melaksanakan  upaya  untuk pengurangan,
penanganan,
dan pemanfaatan sampah secara aman, partisipatif dan ramah lingkungan.
Apabila  mengacu  pada  Pasal  66  butir  c Peraturan Daerah Kota Bogor No. 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan
Sampah dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang “membuang  sampah  tidak  pada  tempat yang telah ditentukan dan disediakan” dan apabila  ditemukan  pelanggaran  tersebut dapat dipidana mangacu pada Pasal 68 ayat 1  yang  dinyatakan  “Setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  Pasal  66,  diancam
dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).”.
Berdasarkan hasil penelitian ini,
diketemukan  28  titik  lokasi  LPS  ilegal tersebar  di  Kec.  Bogor  Utara,  Kec.  Bogor Barat, Kec. Bogor Tengah, Kec. Tanah Sareal, Kec.  Bogor  Timur,  Kec.  Bogor  Selatan. Sedangkan  pengelolaan  sampah  yang efektif di Kota Bogor terfokus di Kecamatan Bogor  Tengah  dikarenakan  pusat  kota  dan pusat pemerintahan, sehingga akan mendapatkan berbagai fasilitas pengelolalaan  sampah  secara  istimewa. Peneliti melihat pelayanan
sarana pengelolaan sampah masih belum setara di setiap  kecamatan  dan  masih  ada  berbagai bentuk pelanggaran
regulasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Berdasarkan  data  di  lokasi  penelitian, sistem  terpadu  harus  diberlakukan  untuk memantau dan mengevaluasi pembuangan sampah yang berkelanjutan, Oleh karena itu Pemerintah  Kota  Bogor  harus  menerima informasi  yang  divalidasi  secara  terbuka, termasuk isu lingkungan, jurnal ilmiah dan pakar  lingkungan,  guna  mengelola  dan meningkatkan penyebab praktik pembuangan sampah ilegal.
Pemerintah  Kota  Bogor  harus  bekerja sama dengan masyarakat dan bekerja sama mengelola  sampah  masing-masing  sesuai dengan  kewajiban  dan  wewenang  kedua belah
pihak, misalnya
untuk mengoptimalkan  infrastruktur  pengelolaan sampah  dan  akses  yang  lebih  baik  kepada masyarakat Kota Bogor. Kemudian masyarakat juga harus mewaspadai sampah yang  sudah  dibuang,  dapat  berdampak sangat berbahaya
bagi kesehatan masyarakat  Kota  Bogor  dan  sekitarnya. misalnya untuk
mengoptimalkan infrastruktur pengelolaan sampah dan akses yang lebih baik kepada masyarakat.
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa diketemukan 28 lokasi LPS ilegal di 6  kecamatan  di  Kota  Bogor,  meliputi  Kec. Bogor  Utara  terdapat  4  titik,  Kec.  Bogor Barat  terdapat  7  titik,  Kec.  Bogor  Tengah terdapat 2 titik, Kec. Tanah Sareal terdapat 5 titik, Kec. Bogor Timur terdapat 3 titik, dan Kec.  Bogor  Selatan  bertemu  7  titik  LPS ilegal.
Berdasarkan  faktor  geofisik,  jumlah lokasi LPS ilegal meningkat seiring dengan jauh  jarak  dari  sungai  (86%),  sedangkan yang  jaraknya  dekat  dari  sungai  sekitar (14%).  Untuk  lahan  yang  berada  di  lahan kosong  (25%),  bantaran  sungai  (14%), bangunan tua (7%), dan pinggir jalan (54%). Berdasarkan  faktor  antropogenik,  jumlah lokasi  LPS  ilegal  meningkat  di  jenis  jalan lokal  (39%)  sedangkan  di  jalan  lingkungan (61%).  Berdasarkan  faktor  kepadatan penduduk,  dengan  banyaknya  titik  LPS ilegal  dan  jumlah  volumenya  terbentuk grafik  kolom  yang  fluktuatif,  hal  ini menunjukkan  bahwa  banyaknya  jumlah penduduk tidak menjadi pengaruh signifikan terhadap sebaran titik LPS ilegal di 6 Kecamatan penelitian di Kota Bogor.
Peraturan  Pengelolaan  Sampah  Kota Bogor  Nomor  9  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bogor diduga masih  belum  efektif  dan  efisien  dalam menangani permasalahan sampah, termasuk  fasilitas  layanan  pengelolaan sampah,  yang  tidak  merata  di  setiap kecamatan di Kota Bogor.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  ditujukan  kepada Bapak  Dr.  Hijrah  Purnama  Putra  S.T., M.Eng, Ibu  Fina Binazir Maziya S.T., M.T., serta Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam menyelesaikan Penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, I. (2018). Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)  di  Kota  Yogyakarta [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/1234 56789/7845
Ardianti,
F. (2011). Sampah dan Permasalahannya . Bogor, B. K. (2018). Kota Bogor Dalam Angka 2018 .
Badan
Pusat Statistik.
https://bogorkota.bps.go.id/ Bogor, B. K. (2021). Kota Bogor Dalam Angka 2021 . Badan Pusat Statistik. Briggs,  R.  (1999). POEC5319  Introduction  to GIS .
http://www.utdallas/edu/~briggs/ poec Huang,  S.-H.,  &  Lin,  P.-C.  (2015).  Vehicle routing–scheduling  for  municipal waste  collection  system  under  the “Keep  Trash  off  the  Ground”  policy.
Omega , 55 , 24–37. https://doi.org/10.1016/j.omega.201 5.02.004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di  Perkotaan, Pub. L. No. SNI 03-1733-2004 (2004).
Mulasari, S. A. (2014). Keberadaan Tps Legal dan  Tps  Ilegal  di  Kecamatan  Godean Kabupaten  Sleman. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 9 (2), 122–130. Nadiasa,  M.,  Sudarsana,  D.,  &  Yasmara,  I.
(2009).  Manajemen  Pengangkutan Sampah  Di  Kota  Amlapura. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , 13 (2), 120–135. Tasaki, T., Kawahata, T., Osako, M., Matsui, Y.,  Takagishi,  S.,  Morita,  A.,  & Akishima,  S.  (2007).  A  GIS-based zoning of illegal dumping potential for efficient surveillance. Waste Management , 27 (2), 256–267. https://doi.org/10.1016/j.wasman.20 06.01.018