## ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA TENGAH DI JAWA TENGAH
Laeli Sugiyono 1
1 Fungsional Statistisi Madya di BPS Provinsi Jawa Tengah
Email : laeli @bps.go.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the disclosure of the distribution of the position of Regency / City  in  Central  Java  based  on  the  Linkage  of  Economic  Growth  (EG)  and  Human Development Index (HDI). The study uses secondary data in the form of cross-sectional regional  Regency  /  City  based  on  EG  and  HDI  Components.  Data  analysis  uses Regency  /  City  distribution  plot  diagram  based  on  EG  and  HDI  components  in  the Cartesian  diagram  which  divides  the  space  into  4  quadrants,  namely:  Awareness  I  of the  City  Regency  Distribution  Plots  with  high  EG  and  HDI  Categories,  Quadrant  II City Regency Distribution Plots with High HDI Categories, Low EG, Quadrant III HDI Low,  High  EG,  and  Quadrant  IV  Low  HDI  and  EG  Categories.  This  study  concludes that  the  position  of  Cities  in  Central  Java  in  general  is  in  line  with  the  Quadrant  I group,  the  HDI  of  Kota  Regency  in  the  area  of  the  ex-Semarang  residency  and  the former  residence  of  Surakarta  is  in  Quadrant  I.  Whereas  other  City  Regencies  are spread in Quadrant II, III, and IV.
Keywords : Human Development Index, Economic Growth, Central Java City Regency Distribution Plots according to HDI and PE Components.

## PENDAHULUAN
Visi  Provinsi  Jawa  Tengah  (Jateng)
adalah “ Jawa  tengah  berdikari  dan semakin
sejahtera. ” Untuk
mewujudkannya  didasarkan  pada  tiga modal  bangsa  meliputi  modal  manusia, modal alam dan fisik serta modal sosial. Modal  manusia  memfokuskan  untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang  berkualitas  dan  bebas  kemiskinan. Modal alam dan fisik dengan
memanfaatkan  kekayaan  alam  secara optimal  dan  berkelanjutan.  Dan,  modal sosial dengan mewujudkan sinergi kelompok birokrasi wirausaha dan pekerja menuju daya saing global.
Makna  filosofis  yang  terkandung dalam Visi Provinsi Jateng Jawa Tengah
diartikan  sebagai  suatu  daerah  otonom. Daerah  otonom  (selanjutnya  disebut daerah)  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Mandiri. Artinya bahwa pembangunan  daerah  sebagai  usaha untuk  mengisi  kemerdekaan  merupakan upaya membangun
kemandirian.
Kemandirian  bukan  berarti  situasi  dan kondisi dalam keterisolasian.
Maju .  Artinya  bahwa  pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa
dilandasi  dengan  keinginan  bersama untuk  mewujudkan  masa  depan  yang lebih  baik  secara  fisik  maupun  nonfisik didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang  unggul  dan  berdaya  saing  tinggi, berperadaban  tinggi,  profesional  serta berwawasan  ke  depan  yang  luas.  Maju juga diarahkan pada terbentuknya
Guna mencapai sumber daya manusia yang  unggul  dan  berdaya  saing  tinggi, berperadapan  tinggi  professional  serta berwawasan  kedepan  yang  luas  maka diperlukan  suatu  perencanaan  yang terarah dan terukur tehadap pembangunan manusia.
Di  era  modern  saat  ini  pembangunan manusia  ( human  development )  telah mengalami  pergeseran  makna.  Jika  dua- tiga  dekade  yang  lalu,  pembangunan manusia  diukur  hanya  berdasarkan  mata pencaharian  yang  dimiliki  individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, maka dewasa ini konsep tersebut telah berkembang seiring perkembangan waktu. Pembangunan manusia didefinisikan
sebagai proses perluasan pilihan masyarakat.  Pada  prinsipnya,  pilihan manusia  sangat  banyak  jumlahnya  dan berubah  setiap  saat.  Tetapi  pada  semua level  pembangunan,  ada  tiga  pilihan yang  paling  mendasar  yaitu  untuk berumur panjang dan hidup  sehat,  untuk memperoleh  pendidikan  dan  untuk memiliki  akses  terhadap  sumber-sumber kubutuhan  agar  hidup  secara  layak. Apabila  ketiga  hal  mendasar  tersebut tidak  dimiliki,  maka  pilihan  lain  tidak dapat diakses [1].
Koneksi antara pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  manusia  terbentuk dalam  dua  rantai  yang  menunjukkan hubungan yang signifikan di kedua arah, terutama terkait dengan dengan pengeluaran  publik  untuk  kesehatan  dan pendidikan, tingkat investasi dan
distribusi  pendapatan  yang  signifikan [3].  Variabel  Kesehatan  dan  pendidikan tidak  lain  tidak  bukan  merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan manusia. United Nations Development Programme (UNDP)  mendeskripsikan bahwa dimensi pembangunan terdiri atas dua aspek: Pertama, peningkatan kemampuan manusia, yang terdiri peningkatan  waktu  hidup  yang  lebih lama dan sehat, peningkatan pengetahuan,  serta  peningkatan  standar hidup  yang  layak.  Kedua,  penciptaan kondisi  yang  memungkinkan  terjadinya pembangunan manusia. Beberapa elemen  yang  terkait  dengan  hal  tersebut adalah  partisipasi  dalam  politik  dan komunitas,  kondisi  lingkungan  dalam jangka  panjang,  hak  dan  rasa  aman  bagi setiap individu, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial [5]. Untuk memberikan gambaran
mengenai pencapaian  pembangunan  manusia  di provinsi  Jawa  Tengah  maka  disajikan analisis  tentang  situasi  pembangunan manusia  yang  komprehensif  mencakup dimensi waktu dan spasial wilayah.

## METODELOGI PENELITIAN

## Variabel Penelitian
Data  yang  digunakan  adalah  Sebaran Kabupaten Kota menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  secara series selama tahun 2010-2018.

## Metode Analisis
1. Analisis Deskriptif Analisis Deskriptif memberikan gambaran situasi data menurut pengukuran  tendensi  pusat  seperi  rataan dan persentase, serta pengukuran dustribusi  data  yang  disajikan  kedalam gambar grafikyang mudah difahami.
2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan proses  kenaikan  output  perkapita  dalam jangka panjang. Jadi dalam
pertumbuham  ekonomi    ini    sangat tergantung    dengan    output  perkapita, dimana  dalam  hal  ini  ada  dua  hal  yang harus    diperhatikan    yaitu    output    total dan jumlah penduduknya [2]. Atas  sudut pandang    tersebut,    penelitian  ini menggunakan    istilah    pertumbuhan ekonomi  yang  akan  dilihat  dari  sudut pandang    Produk    Domestik    Regional Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan. Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diketahui dengan  membandingkan  PDRB  pada satu  tahun  tertentu  PDRB (t) dengan PDRB sebelumnya PDRB (t–1). Pertumbuhan  linear  digunakan  untuk menyatakan  perkembangan  dari  suatu perubahan  dari  PDRB  tahun  tertentu
PDRB (t) dengan PDRB tahun sebelumnya PDRB (t–1). , yaitu:
Tingkat
pertumbuhan
atau perkembangan dihitung sebagai berikut: 3. Analisis keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Untuk melihat pengelompokan
Kabupaten/Kota berdasarkan Angka Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PE) digunakan  diagram  karetesius  yang membedakan  angka  IPM  Kabupaten Kota kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu
Kuadran 1: Kelompok IPM Kabupaten/Kota  Tinggi  dengan  kategori Tingkat  PE  Tinggi.  Angka  IPM  atau  PE
Tinggi  jika  Angka  IPM  Kabupaten/Kota atau  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota  lebih  tinggi  dari  Angka IPM  rataan  Provinsi  atau  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  rataan  Provinsi. Sebaliknya  Angka  IPM  atau  Tingkat Pertumbuhan  Ekonomi  Rendah  jika
Angka IPM Kabupaten/Kota atau Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota lebih rendah dari Angka
IPM  rataan  Provinsi  atau  Tingkat Pertumbuhan Ekonomi rataan Provinsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran  Kabupaten  Kota  menurut Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) dan  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  sangat menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam seperti yang divisualisasi dalam diagram kertesius  dimana  sumbu  garis  vertikal adalah  IPM  dan  sumbu  garis  mendatar adalah  PE.  Dari  diagram  tersebut terbentuk  empat  ruang  yang  bisa didiskripsikan  kedalam:  1).  Kuadran  I (IPM  Tinggi  dan  PE  Tinggi),  Tinggi didefinisikan apabila angka IPM atau PE Kabupaten/Kota  lebih  tinggi  dari  IPM atau  PE  reratanya  yang  dicirikan  oleh angka  tingkat  provinsi  Jawa  Tengah;  2). Kuadran  II  (IPM  Tinggi  tetapi  PE Rendah);  3).  Kuadran  III  (IPM  Rendah tetapi  PE  Tinggi);  dan  4).  Kuadran  IV (IPM dan PE Rendah). Rendah didefinisikan apabila angka IPM atau PE
Kabupaten/Kota  lebih  rendah  dari  IPM atau  PE  reratanya  yang  dicirikan  oleh angka tingkat provinsi Jawa Tengah.
  ) 1 ( ) ( 1    t t PDRB r PDRB % 100 ) 1 ( ) (     n PDRB Ln PDRB Ln r t t
7 6 5 4 3 85 80 75 70 65 PE IP M Scatterplot of IPM vs PE
Gambar 1. Sebaran Kabupaten Kota menurut Angka IPM dan PE Provinsi Jawa Tengah  2018 .
Hasil  plot  sebaran  Kabupaten  Kota berdasarkan  variabel  Indeks  Pembangunan Manusia dan variabel Pertumbuhan
Ekonomi  yang  tercermin  dalam  gambar  1, yang dikelompokkan menurut:
1. Kuadran  I  (IPM  dan  PE  Tinggi), yaitu:  Kota  Semarang,  Kota Salatiga,  Kota  Surakarta,  Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, 2. Kuadran  II  (IPM  Tinggi,  PE Rendah), yaitu: Kabupaten
Kudus dan Kabupaten Purworejo.
3. Kuadran  III  (IPM  Rendah,  PE
Tinggi), yaitu: Kabupaten Pemalang,  Kabupaten  Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten
Rembang.
4. Kuadran  IV  (IPM  dan  PE Rendah), yaitu: Kabupaten Blora,
Kabupaten  Wonosobo,  Kabupten Temanggung dan Kabupaten
Brebes.
Kabupaten  Kota  di  wilayah  eks Kesidenan Semarang dan eks Kresidenan Surakarta berada di Kuadran I.  Sedangkan  Kabupaten  Kota  lainnya berada di  Kuadran  II,  III, dan  IV.  Posisi Kota-Kota di Jawa Tengah secara umum sudah  sesuai  jalurnya  berada  pada kelompok  Kuadran  I  (IPM  dan  PE Tinggi).
Dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten
Kudus dan Kabupaten Purworejo
memiliki  IPM  Tinggi  tetapi  tidak didukung  oleh PE  yang  Tinggi  sehingga berada  pada  posisi  Kuadran  II  (IPM Tinggi,  PE  Rendah).  Secara  series selama  tahun  2010-2018,  ternyata trend pertumbuhan  ekonomi  di  kedua  wilayah cenderung meningkat positif, tetapi pada titik  di  tahun  2018  PE  diwilyah  Kudus tercatat  Rendah  karena  sub  sektor industri  kretek  yang  sedang  mengalami perlambatan,  dimana  sub  sektor  ini menjadi  penyumbang  terbesar  dalam prtumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Kudus sehingga tentunya berpengaruh signifikan terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.
74 19 16 25 73 72 71 07 23 29 06 27 04 KUADRAN I (IPM & PE TINGGI) KUADRAN II (IPM TINGGI, PE RENDAH) KUADRAN IV (IPM & PE RENDAH) KUADRAN III (IPM RENDAH, PE TINGGI) 75 76 02 01
Meskipun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Kudus  Rendah,  akan  tetapi kemampuan Pemerintah Kabupaten Kudus  yang  konsisten  dan  fokus  dalam pembangunan  bidang  kesehatan  dan pendidikan telah memberikan bukti kuat dalam keberhasilannya membangun kualitas  sumberdaya  manusia  yang tercermin oleh angka Indeks Pembangunan Mmanusia yang Tinggi. Program Pendidikan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Kudus yang konsisten dalam mewujudkan  Wajib  Belajar  12  tahun yang  terjangkau  dan  berkualitas  dengan anggaran pendidikan tahun 2016
mencapai  Rp.720,7  milyar  atau  sekitar 37% dari APBD dan Program pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan  pendampingan  BOS  mencapai  Rp. 33,27  milyar  yang  menyebabkan  tingkat partisipasi  sekolah  dalam  jenjang  SD hingga SLTA melalui Program  Kelompok  Belajar  Paket  A,  B, dan C meningkat secara signifikan [3]. Selain gencarnya program pendidikan, Pemerintah Kabupaten
Kudus  juga  fokus  dalam  pembangunan pelayanan  kesehatan  melalui  akreditasi standarisasi  pelayanan  kesehatan  di tingkat  Puskesmas.  Pelayanan  kesehatan yang prima dan biaya murah mendorong meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.  Hal  ini  terungkap  dalam berita  [4].  Dua  program  pendidikan  dan kesehatan  yang  dilaksanakan  secara konsisten di Kabupaten Kudus
menjawab  mengapa  angka  PE  Rendah masih bisa mencapai IPM Tinggi.
Kabupaten Purworejo yang kontribusi terbesarnya berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan  yang  pada tahun 2018 juga mengalami perlambatan sehingga  berpengaruh  pada  agregasi  PE tingkat kabupaten Rendah. Seperti halnya  Kabupaten  Kuydus,  Kabupaten
Purworejo  juga  gencar  membangun bidang  pendidikan  melalui  Kejar  Paket
A,  B,  dan  C  yang  diselenggarakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM)yang  tersebar  di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Pemalang, Kabupaten  Batang,  dan  Kabupaten Banjarnegara  masuk  dalam  kelompok Kuadran  III  (IPM  Rendah,  PE  Tinggi) . Upaya  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusia  di  Kabupaten  Pemalang  belum memberikan hasil yang menggemberikan yang  tergambar  oleh  tingkat  partisipasi sekolah dari tingkat dasar dan menengah yang  masih  stagnan  Rendah.  Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang  tergolong  Tinggi,  akan  tetapi akumulasi ekonomi yang ditimbulkannya belum serta merta diinvestasikan di sektor pendidikan.
Hal  yang  serupa  juga  terjadi  di Kabupaten Batang dan Banjarnegara. Ini menjadi  tantangan  sekaligus  pekerjaan rumah  yang  harus  diselesaikan  apabila tidak ingin pembangunan manusia tertinggal  di  wilayah  Jawa  Tengah.
Meniru program nyata sektor pendidikan di  Kabupaten  Kudus  dan  Kabupaten Purworejo, seyogyanya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara bisa lebih maju dan  lebih  baik  dari  Kabupaten  Kudus dan  Kabupaten  Purworejo.  Kabupaten Blora,  Kabupaten  Wonosobo,  Kabupten Temanggung  dan  Kabupaten  Brebes masuk  dalam  Kuadran  IV(  IPM  dan  PE Rendah).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  pembahasan yang  telah  dipaparkan  sebelumnya ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
a. IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2018  tercatat  sebesar  71.12 tergolong IPM tinggi.
b. Di  Kawasan  regional  pulau  Jawa IPM  Provinsi Jawa  Tengah
berada  pada  peringkat  keempat setelah  Provinsi  Jawa  Barat sebelum Provinsi Jawa Timur.
c. IPM  Kabupaten  Kota  di  wilayah eks  Kresidenan  Semarang  dan eks  Kresidenan  Surakarta  berada pada  Kuadran  I.  Sedangkan Kabupaten  Kota  lainnya  berada pada Kuadran II, III, dan IV.
d. Posisi Kota-Kota di Jawa Tengah secara umum sudah sesuai jalurnya  berada  pada  kelompok Kuadran I (IPM dan PE Tinggi).
e. Dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purworejo memiliki  IPM  tinggi  tetapi  tidak didukung  oleh  PE  yang  tinggi sehingga  berada  pada  posisi Kuadran  II  (IPM  Tinggi,  PE Rendah)
f. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kelompok  Kuadran  III  (IPM
Rendah, PE Tinggi).
g. Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, Kabupten Temanggung dan Kabupaten Brebes  masuk  dalam  Kuadran IV( IPM dan PE Rendah).
Saran Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di atas, maka disarankan:
a. Pemerintah  Kabupaten  Kota  di  Jawa Tengah  untuk  fokus  meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi wilayah guna menstimulus  meningkatnya  Indeks Pembangunan Manusia.
b. Disamping  program  meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi, perlu didukung  program  nyata  untuk meningkatkan  komponen  IPM,  yaitu
ZSektor  Pendidikan  dan  Sektor Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Badan  Pusat  Statistik.  2014. Indeks Pembangunan  manusia .  Metode Baru. Badan Pusat Statistik 2014.
[2] Boediono, 1999, T eori Pertumbuhan Ekonomi , BPFE-UGM, Yogyakarta
[3]  Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan Olah Raga Kabupaten Kudus. 2016,
Program  pendidikan,  Pemerintah Kabupaten Kudus. (www. disdikpora.kuduskab.go.id).
[3]  Ranis  dan  Stewart,  2000.  Economic Growth  and  Human  Development. World Development, Vol. 28, No. 2, pp.  197±219,  2000.  Pergamon. Printed in Great Britain .
[4] Rmoljateng, Juli 2019, Bupati Kudus Fokuskan  Peningkatan  Pelayanan Kesehatan , www.rmoljateng.com,18
[5]  UNDP,  2015.  Human  Development
Report 2015. United Nation Development  Programe.  UN  Plaza, New York, NY 10017, USA.