## FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGAJUAN KLAIM PASIEN BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE
Honcy Ernesta Nomeni 1 , Rina Waty Sirait 2 , Yoseph Kenjam 3
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2-3 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Nusa Cendana *Korespondensi: honcyernestanomeni@gmail.com

## Abstract
Problems  commonly  found  in  submitting  insurance  claims  are  incomplete  documents,  follow-up claims, the mismatch of the rates submitted by the hospital with the INA-CBGs rates or those paid by BPJS Kesehatan, irregularities in the coding of disease diagnoses, and the delay in claiming payments by  BPJS  Kesehatan.  Based  on  the  preliminary  study  at  Soe  Public  Hospital  in  October  2019,  there were still several administrative problems in submitting claims for JKN program. It was proven by the fact that there  were  still  patients  with JKN  who  did  not  bring a  copy of  their  BPJS  Kesehatan  cards and the referral letter determined by BPJS Kesehatan when registering for a treatment. The aim of this study is to determine the factors causing the delay in submitting claims for inpatients with BPJS at Soe Public Hospital in 2020.This was a qualitative descriptive study. The population in this study was staff who are directly involved in the insurance claiming process. The sample was selected using purposive sampling technique that consisted of one assembling staff, one coding staff, two internal verifiers and one BPJS Kesehatan verifier. The results of the study indicated that the process of submitting claims for  patients  with  BPJS  Kesehatan  by  Soe  Public  Hospital  did  not  carry  out  in  a  comprehensive  and integrated  manner  because  of  incomplete  medical  record  status,  lack  of  coordination  and  teamwork between  staff  who  record  medical  status  that  involves  assembling  staff,  coding  staff,  and  hospital verifier. This made a delay in submitting claims for inpatients with BPJS Kesehatan. There were also other obstacles found in the process of submitting claims for inpatients with BPJS Kesehatan at Soe Public Hospital. It is suggested that hospital managers need to evaluate staff who are responsible for submitting  claims  for  inpatients  with  BPJS  Kesehatan  regularly  and  to  assess  the  strengths  and weaknesses of each staff .
Keywords: Submission, Claim, BPJS Kesehatan.

## Abstrak
Masalah yang lazim ditemukan dalam pelaksanaan prosedur klaim adalah permasalahan berkas klaim, banyaknya  klaim  susulan,  ketidaksesuaian  tarif  yang  diajukan  rumah  sakit  dengan  tarif  INA-CBG’s atau yang dibayarkan BPJS kesehatan, kejanggalan pengkodean diagnosis penyakit, dan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan. Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Soe bulan Oktober Tahun  2019  program  JKN  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses  administrasi  pengajuan klaim.  Terbukti  dengan  masih  adanya  pasien  JKN  yang  pada  saat  mendaftar  untuk  berobat  tidak membawa foto copy kartu BPJS dan surat rujukan yang telah ditentukan oleh BPJS. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  rawat inap  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Soe  Tahun  2020.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  petugas  yang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses klaim. Sampel menggunakan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu berjumlah  satu  orang  petugas assembling ,  satu  orang  petugas coding ,  dua  orang  petugas  verifikator internal  dan  satu  orang  petugas  verifikator  BPJS . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses pengajuan  klaim  pasien  BPJS  Kesehatan  oleh  RSUD  Soe  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  dan terpadu karena disebabkan oleh kelengkapan pengisian dan pencatatan pada status rekam medis untuk kelengkapan  dokumen  klaim  diserahkan  kepada  petugas  rekam  medis  tidak  lengkap,  tidak  terjalin koordinasi  dan  kerja  tim  antara  petugas rekam medik  baik itu  dari petugas assembling ,  pengkodean, dan  petugas  verifikator  rumah  sakit  sehingga  terjadi  keterlambatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS kesehatan dan juga masih banyak kendala yang ditemukan dalam proses pengajuan klaim pasien BPJS kesehatan di RSUD Soe. Saran  Diharapkan untuk melakukan kegiatan evaluasi yang berkala kepada
petugas yang memiliki tanggung jawab pada proses pengajuan klaim pasien BPJS, pihak rumah sakit harus bisa mengukur kelebihan dan kekurangan setiap petugas yang ada.
Kata kunci: Pengajuan, Klaim dan BPJS Kesehatan.

## Pendahuluan
Di  Indonesia  pemerintah  sudah  menjalankan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) pada awal tahun 2014 yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan  JKN. Sistem  ini  dikelola oleh suatu  badan yang ditetapkan  oleh  undang-undang  yaitu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  dan  di bagi  menjadi  dua  yaitu  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan bertujuan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Kepesertaan BPJS dibedakan  menjadi  peserta  BPJS  PBI  (Penerima  Bantuan  Iuran)  dan  bukan  peserta  BPJS PBI. 1
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Pasal  1  tentang  BPJS  menyatakan  bahwa Dana  Jaminan  Sosial  adalah  dana  amanat  milik  seluruh  peserta  yang  merupakan  himpunan iuran  beserta  hasil  pengembangannya  yang  dikelola  oleh  BPJS  untuk  pembayaran  manfaat kepada  peserta  dan  pembiayaan  operasional  penyelenggaraan  program  Jaminan  Sosial. 2 Hal ini  mempunyai  dampak  perubahan  pembayaran  klaim  BPJS  Kesehatan,  yang  dibayarkan dengan sistem paket  Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s) dan di luar paket  Indonesia Case  Base  Groups (INA-CBG’s)  (Kemenkes,  2014).  Dengan  sistem  tersebut  rumah  sakit wajib  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  kepada  pasien  dan  keluarganya. Berdasarkan  perjanjian  kerja  sama  antara  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Soe  dan  BPJS, pengajuan klaim dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. 2
Fasilitas  kesehatan  yang  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  JKN  yaitu  terbagi  menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, praktek dokter, klinik pratama,  dan  rumah  sakit  kelas  D  Pratama  serta  fasilitas  kesehatan  rujukan  tingkat  lanjut (FKRTL)  berupa  klinik  utama,  rumah  sakit  umum  dan  rumah  sakit  khusus.  Pelaksanaan program  JKN  di  rumah  sakit  membuat  rumah  sakit  hanya  melakukan  pelayanan  kesehatan perorangan  yang  bersifat  spesialistik  atau  sub  spesialistik. 3 Selain  itu  perlu  diketahui  bahwa pengelolaan  rumah  sakit  tidak  seperti  pengelolaan  sebuah  klinik.  Ini  menunjukkan  bahwa diperlukan pengelolaan khusus untuk pelaksanaan program JKN di rumah sakit. Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  mengenai  implementasi  kebijakan  JKN  di  Rumah  Sakit  Umum Kota  Tanggerang  Selatan  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  JKN  ditemukan  berbagai kendala  salah  satunya  terkait  pembiayaan  seperti  keterlambatan  pencairan  klaim  akibat keterlambatan  proses  pemberkasan  klaim. 4 Klaim  rumah  sakit  dilakukan  secara  kolektif  dan ditagihkan  ke  BPJS  setiap  bulan,  dengan  dilengkapi  dokumen  pendukung  yaitu  Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s), pemeriksaan penunjang, kwitansi pembayaran, SEP (Surat Eligibilitas  Peserta),  Formulir  Bukti  pelayanan  rawat  jalan  dan  persyaratan  yang  dibawa pasien. Untuk kelancaran proses  pengajuan klaim  setiap pasien harus membawa persyaratan lengkap. 5
Kelengkapan  berkas  dokumen  menjadi  bagian  penting  dalam  proses  klaim.  Apabila pihak rumah sakit dapat memenuhi kelengkapan dokumen, maka kemungkinan semakin cepat proses penggantian biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.Ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi  dalam  proses  klaim  yaitu  sebagai  berikut:  formulir  pengajuan  klaim, softcopy iuran  aplikasi,  kuitansi  asli  bermatrei,  bukti  pelayanan  yang  sudah  ditandatangani
oleh  peserta  atau  anggota  keluarga,  dan  kelengkapan  lain  yang  dipersyaratkan  oleh  masing- masing  tagihan  klaim.  Kelengkapan  informasi  sangatlah  penting  oleh  karena  itu  petunjuk verifikasi  klaim  disusun  secara  khusus  dengan  tujuan  untuk  dapat  menjadi  acuan  bagi verifikator  BPJS  kesehatan  maupun  bagi  fasilitas  kesehatan  dalam  rangka  menjaga  mutu layanan dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan. 6
Masalah  yang  lazim  ditemukan  dalam  pelaksanaan  prosedur  klaim  adalah permasalahan  berkas  klaim,  banyaknya  klaim  susulan,  ketidaksesuaian  tarif  yang  diajukan rumah  sakit  dengan  tarif  Indonesia Case  Base  Groups (INA-CBG’s)  atau  yang  dibayarkan BPJS kesehatan, kejanggalan pengkodean diagnosis penyakit, dan keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan. Beberapa penyebab keterlambatan pengajuan klaim adalah karena persyaratan  berkas  klaim  yang  tidak  lengkap,  jumlah  dan  kompetensi  petugas  bagian  klaim yang masih minim. 7 Selain itu, faktor penyebab keterlambatan klaim berasal dari faktor man, machine,  method dan materials. Faktor man adalah  petugas  verifikator  kelengkapan  awal, dokter,  dan  petugas  pengodean.  Faktor machine adalah  karena  SIMRS  belum  terintegrasi dengan  INA-CBG. Methode adalah  karena  implementasi  SPO  yang  belum  lancar.  Faktor materials karena persyaratan yang tidak sesuai. 8
RSUD Soe merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan milik pemerintah yang ada  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS)  yang  mempunyai  tugas  pokok menyelenggarakan  dukungan  kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  umum. Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  RSUD  Soe  bulan  Oktober Tahun  2019  program  JKN  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses  administrasi pengajuan klaim. Terbukti dengan masih adanya pasien JKN yang pada saat mendaftar untuk berobat  tidak  membawa  foto  copy  kartu  BPJS  dan  surat  rujukan  yang  telah  ditentukan  oleh BPJS.  Pada  saat  pembuatan  Surat  Egibilitas  Pasien  (SEP)  dibagian  pendaftaran  terkadang terdapat  kendala yaitu tidak ditemukan identitas pasien didalam  komputer, sehingga petugas pada  bagian  pendaftaran  harus  menanyakan  kepada  petugas  BPJS.  Selain  itu  adanya  berkas rekam  medis  yang  tidak  lengkap  seperti  tidak  adanya  tanda  tangan  dan  nama  terang  dokter, diagnosis  belum  diisi  atau  belum  ditulis  kode  diagnosis,  riwayat  perjalanan  penyakit  belum terisi  dengan  lengkap  sebesar  90%.  Ketidaklengkapan  dokumen  pasien  dapat  menyebabkan terhambatnya  proses  pengajuan  klaim  kepada  BPJS  dan  akan  berakibat  pada  menurunnya jumlah hasil klaim  yang didapat  oleh fasilitas kesehatan pada bulan tersebut.  Keterlambatan penyerahan  berkas  klaim  pasien  rawat  inap  disebabkan  karena  peserta  BPJS  yang  tidak membayar iuran atau premi dalam hal ini peserta mandiri sehingga mengakibatkan SEP tidak bisa  dibuat  dalam  waktu  3  x  24  jam,  kurangnya  kelengkapan  berkas  atau  dokumen  pasien seperti  bukti  pemeriksaan  penunjang  yang  untuk  mendukung  diagnosa,  kelengkapan  resume medis, dan keakuratan koding. Keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit dapat berdampak  pada  biaya  operasional  di  rumah  sakit  seperti  pembayaran  obat  serta  alat kesehatan  dan  pembayaran  jasa  pelayanan  bagi  karyawan  yang  seringkali  berdampak  pada menurunnya  kinerja  dari  karyawan  dalam  bekerja  karena  jasa  pelayanan  merupakan  suatu imbalan yang diterima oleh karyawan setelah melaksanakan pekerjaan serta merupakan suatu motivasi bagi karyawan dalam bekerja. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  rawat  inap  di  Rumah Sakit Umum Daerah Soe Tahun 2020.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di RSUD Soe pada bulan Juni-Agustus tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini yaitu petugas yang terlibat secara langsung dalam proses klaim. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling . Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri  dari  satu  orang  petugas assembling, satu  orang petugas coding, dua  orang  petugas verifikator internal, dan satu orang petugas verifikator BPJS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara  mendalam.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah dengan  keabsahan  data  dimana  menggunakan  kecukupan  bahan  refrensi  dan  teknik member check . Peneliti memanfaatkan tape recorder untuk merekam wawancara yang dilakukan.

## Hasil
Karakteristik informan penelitian dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Kabupaten
Timor Tengah Selatan Informan Inisial Umur Jenis Kelamin Pendidikan Peran/Tugas 1 YC 39 L SMA Staf Assembling 2 LT 30 P D3 Staf Coding 3 VT 30 L S1 Staf Verifikator 1 4 NA 56 P SMA Staf Verifikator 2 5 ET 34 P D3 Verifikator BPJS
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  diketahui  bahwa  informan  untuk  kategori  umur  paling tinggi  adalah  umur  56  tahun,  yang  terdiri  dari  perempuan  dan  laki-laki  dengan  status pendidikan paling tinggi adalah Sarjana (S1).

## 1. Verifikasi Kelengkapan Berkas Administrasi Klaim Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Verifikasi  kelengkapan  berkas  klaim  yang  sudah  diberikan  dari  setiap  ruangan khususnya  pasien  rawat  inap  dilakukan  oleh  petugas  assembling  dan  kemudian  diserahkan pada petugas coding untuk di entri sesuai dengan hasil diagnosa dan pemeriksaan penunjang sehingga  diberikan  pengkodean  pada  status  pasien  BPJS.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara petugas assembling di RSUD Soe.
“Kalau  untuk  alur  penerimaan  berkas  klaim  itu,  awal  dari  pasien  dari ruangan,  masuk  ke  bagian  assembling,  trus  assembling  masuk  ke  bagian coder,  baru  ke  bagian  klaim.  Dia  punya  alurnya  seperti  itu,  secara  garis besarnya seperti itu” (YC).
Kenyataan pada hasil penelitian bahwa masih terdapat kendala dalam proses verifikasi kelengkapan  berkas  klaim  untuk  BPJS.  Misalnya  masih  terdapat  berkas  yang  tidak  lengkap dari tiap ruang rawat inap untuk diverifikasi oleh petugas assembling .
“Ya  untuk  sementara  ini  masih  ada  sebagian  yang  tidak  lengkap  contohnya seperti, tanggal masuk keluar, tanda tangan dokter trus, lembaran penunjang, contohnya  seperti  hasil  baca  foto,  pokoknya  masih  sering  ditemukan  itu.” (YC).
Dokumen  yang  tidak  lengkap  dalam  proses  verifikasi  berkas  klaim  di  bagian assembling seperti  tidak  adanya  hasil  baca  pemeriksaan  penunjang  pasien  karena  diduga banyak jumlah pasien, tidak ada tangan dokter serta jam masuk keluar yang tidak lengkap.
“Ya  untuk  sementara  ini  masih  ada  sebagian  yang  tidak  lengkap  contohnya seperti, tanggal masuk keluar, tanda tangan dokter trus, lembaran penunjang, contohnya seperti hasil baca foto, pokoknya masih sering ditemukan itu.”(YC).
Apabila  terdapat  dokumen  yang  masih  kurang,  maka  petugas assembling akan mengembalikan  ke  ruangan  rawat  inap  di  mana  pasien  itu  di  rawat  untuk  melengkapi dokumen  tersebut.  Hal  ini  membutuhkan  waktu  lagi,  yang  dapat  menghambat  proses verifikasi klaim BPJS.
“Ia,  biasa  begitu,  di  bagian  assembling  liat  kembali  kalo  memang  ada  yang kurang,  liat  ada yang kurang, berarti  dikembalikan ke bagian  ruangan untuk petugas ruangan yang melengkapi.”(YC).
Dapat  disimpulkan  bahwa  verifikasi  berkas  administrasi  klaim  masih  ditemukan kendala  sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

## 2. Keakuratan Coding Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Pengkodean  diagnosis  di  RSUD  Soe  menggunakan  ICD-10  ( International  Statistical Classification  of  Diseases  and  Related  Health  Problems )  sedangkan  untuk coding tindakan menggunakan ICD-9-CM. Pengkodean diagnosa penyakit juga dilakukan sesuai dengan SOP- nya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara petugas coder RSUD Soe
“Dari  rawat  inap,  rawat  jalan,  IGD  semua  ada  SOP-nya.  Ya  pertama  ah, statusnya  itu  dari  ruangan  ah  distor  ke  rekam  medis  bagian  assembling, bagian assembling cek semua kelengkapan dalam rekam medis itu kalau sudah lengkap  baru  diserahkan  ke  saya  bagian  coding,  trus  saya  mulai  lihat  dari diagnosa dan berikan kode diagnosa itu. Oh satu status itu, 10 menit sa bisa atau  tidak  sampai  bisa  karena  pakai  ICD10  to  dibantu  sama  ICD10  untuk kode diagnosa, trus kode tindakan ICD9.” (LT)
Keakuratan pemberian coding pada data pasien BPJS masih mengalami kendala dalam hal  pemberian coding yang  tepat  pada  status  pasien.  Di  RSUD  Soe  ketidakakuratan pengkodean  diagnosa  pasien  yang  sering  terjadi  adalah misscoding atau  penempatan  kode yang tidak sesuai  yang  menyebabkan kerugian  rumah sakit apabila tarif  kode penyakit yang diklaim  lebih  kecil  dari  kode  penyakit  yang  ditangani  dirumah  sakit,  selain  itu ketidakakuratan  pengkodean  pun  terjadi  karena  tulisan  dokter  yang  tidak  bisa  dibaca. Ketidakakurat  pengkodean  pun  terjadi  karena  informasi  penunjang  dari  dokter  dalam mendiagnosa  pasien  tidak  sesuai  dengan  aturan  dari  BPJS  sehingga  harus  dikonsultasikan lagi.
“Ia  misscoding  itu  biasanya  terjadi  ketika  salah  penempatan  kode  penyakit bisa terjadi atau karna kelalaian rumah sakit atau terjadi fraud. Fraud itu di mana  contohnya  seperti  harganya  sekian  tetapi  ita  klaimnya  sekian  berarti pada saat ada audit itu nanti kita pihak rumah sakit harus mengganti kerugian BPJS begitu” (LT)
“ Ah  kendala  pertama  itu  mungkin  dari  tulisan  dokter  yang  agak  sulit  dibaca terus, ah hasil penunjang yang kadang-kadang tidak ada, tidak lengkap, ia itu kendala  dalam  memberikan  diagnosa.  Karena  kalau  tidak  lengkap  otomatis tidak  bisa  diklaim.  Ia,  jadi  harus  dikembalikan  ke  ruangan  untuk dilengkapi.”(LT)
Dapat  disimpulkan  bahwa,  masih  ditemukan  keakuratan coding yang  belum  tepat sehingga dapat berpengaruh terhadap keterlambatan pengajuan klaim pasien BPJS rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

## 3. Ketepatan Pengajuan Klaim Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Pelaksanaan  pengajuan  pengklaiman  yang  dilakukan  oleh  pihak  rumah  sakit  sudah sesuai dengan prosedur yang benar untuk tahapnya. Namun kendala masih di rasakan dalam tahap  pelaksanaan  klaim  ke  BPJS.  Apabila  kelengkapan  berkas  dan  pengkodean  yang dimasukan  dalam  sistem  belum  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  maka  akan  langsung dikembalikan  oleh  verifiaktor  dari  BPJS  kepada  rumah  sakit  untuk  dilakukan  pemeriksaan kembali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara petugas pengajuan klaim.
“Kalo  untuk  keterlambatan  klaim  khusus  pasien  BPJS  itu  ada  pada kelengkapan berkas rekam medis jadi contohnya seperti status yang pasiennya KRSnya  tanggal  1  statusnya  tidak  langsung  masuk  tapi  masih  melewati beberapa  proses.  kalo  masih  ada  temuan  masalah  kelengkapan  berkas  ke contoh  pada  penulisan  dokter  tidak  jelas,  jam  masuk  keluar  tidak  ada  trus penunjang-penunjang  lembaran  penunjang  lain  tidak  ada  berarti  itu  salah satu faktor keterlambatan klaim” (VT).
“Karena minimal batas waktu pengajuan klaim kan bukan bulan berjalan jadi contohnya kalo kita klaim bulan januari kita ajukannya di bulan februari lalu diajukan di bulan februari itu harus per tanggal 10 jadi kalo sudah lewat dari tanggal  10  kita  belum  mengajukan  berarti  dari  pihak  rumah  sakit  disini  atas nama  direktur  harus  membuat  surat  permohonan  keterlambatan  klaim  untuk ditujukan kepada BPJS.”  (VT).
“Hm,  itu  kalo  ketepatan  itukan  lebih  ke  ini  berka  s  klaim  sa  to  kak?  Jadi seperti  ada  rujukan  ataukah  ada  SEP  terus  ah  apa,  itu  sa  si  sebenarnya.  Ia. Jadi kalo tidak sesuai akan dikembalikan dan ah itu kita bongkar lagi berkas apa  yang  tidak  sesuai  ataukah  kalo  tidak  maunya  BPJS  seperti  apa  kita sesuaikan dengan isi rekam medis to kak.” (ET).
Dapat disimpulkan bahwa, ketepatan pengajuan klaim masih terjadi kendala sehingga dapat  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  rawat  inap  Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

## 4. Kendala-Kendala dalam Pengajuan Klaim Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Kendala  yang  dihadapi  bagian  rekam  medik  untuk  mengklaim  pasien  BPJS  terletak pada  kurangnya  ketelitian  pada  bagian assembling ,  bagian coding dan  juga  karena  berkas- berkas  yang  dimasukan  dari  setiap  ruangan  masih  sangat  kurang  sehingga  membuat  rekam
medik untuk kerja lebih ekstra dengan mengkonfirmasi kembali terkait data yang dibutuhkan, serta  SDM  yang  masih  kurang  sehingga  terjadi  penumpukan  kerja. Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan pada informan didapatkan hasil bahwa:
“Kendala  cukup  banyak,  mulai  dari  kelengkapan  berkas,  kurang  teliti, biasalah  human  erorr  makanya  keterlambatan  klaim  dalam  pengajuan  dan SDM juga kurangmaka penumpukan kerja sering terjadi, belum lagi kita harus kejar proses pengklaiman setiap bulannya, kadang-kadang internet juga erorr, trus aplikasi maintenance dari pusat.”(NA).
“Kalau  untuk  langkah-langkah  yang  kita  ambil  itu  semua  tergantung  dari kebijakan  pimpinan  karna  kita  petugas  yang  dalam  pengajuan  kleim  kita bekerja  berdasarkan  porsi,  berdasarkan  SOP,  berdasarkan  aturan  tapi  kalau untuk  kendala  itu  kita  hanya  ajukan  masukan  berikan  masukan  berikan pendapat kepada pimpinan trus yang mengambil keputusan ialah pimpinan. Di sini  dalam  arti  kita  kalau  ada  kendala  yang  kita  temui  kita  ajukan  ke  kepala bidang  trus  kepala  bidang  cari  solusinya  kermana  kalau  memang  tidak ditemukan berarti kita langsung ke KTU atau langsung di direktur.”(NA).
“Itu  kendalanya  seperti  ah  mungkin  status  pasien  rawat  inap  itu  masuk  ke rekam  medis  itu  lebih  dari  2  x  24  jam.  Sesuai  dengan  standar  operasional yang  ada  di  RS  to,  jadi  kendalanya  itu  yang  pertama,  terus  yang  kedua  ah mungkin  apa  keterlambatan  klaim  ini  jugakan  dari  tenaga  yang  hanya  satu orang  yang  kerja  to  kak,  jadi  harus  coding  rawat  jalan  rawat  inap,  itu  si kendalanya.”(ET).
Dapat disimpulkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  dalam proses pengajuan klaim sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan pengajuan klaim pasien BPJS rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

## Pembahasan
1. Verifikasi  Kelengkapan  Administrasi  Klaim  Pasien  BPJS  Rawat  Inap  Rumah  Sakit Umum Daerah Soe
Verifikasi pada  dokumen  klaim  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  biaya  program JKN oleh BPJS Kesehatan dimanfaatkan secara tepat  jumlah, tepat  waktu  dan tepat  sasaran. Selain  itu  verifikasi  data  bertujuan  untuk  membantu  fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Lanjut dengan mengacu kepada standar penilaian klaim berdasarkan PKS antara provider dan BPJS Kesehatan . 9
Verifikasi  administrasi,  klaim  mencakup  2  (dua)  hal  pokok  yaitu  berkas  klaim  yang akan diverifikasi dan tahap verifikasi administrasi klaim. Berkas klaim yang akan diverifikasi untuk  rawat  jalan  meliputi  surat  eligibilitas  peserta  (SEP),  yaitu  bukti  pelayanan  yang mencantumkan  diagnosis  dan  prosedur  serta  ditandatangani  oleh  dokter  penanggung  jawab pasien  (DPJP),  protokol  terapi  dan  regimen)  obat  khusus,  resep  alat  kesehatan,  tanda  terima alat kesehatan. 10
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  RSUD  Soe  didapatkan  dimana  hasil  wawancara dengan petugas  rekam  medik bahwa untuk  proses verifikasi  kelengkapan administrasi  klaim pasien  BPJS  yang  dilakukan  oleh  petugas assembling masih  sangat  jauh  dari  apa  yang diharapkan,  ketelitian  dan  proses  pemeriksaan  berkas  yang  masuk  dari  setiap  ruangan  tidak
dilakukan  pemeriksaan  lebih  awal  dengan  memperhatikan  kesesuaian  data  yang  masuk  dan hasil  pemeriksaan  untuk  bisa  di  serahkan  ke  petugas coding .  Kurangnya  komunikasi  dan evaluasi  pada  bagian  rekam  medik  untuk  bagian assembling merupakan  salah  satu  kendala yang serius. 5
Menurut  peneliti,  perlu  adanya  peningkatan  dalam  memverifikasi  dokumen  atau berkas  yang  masuk  ke  bagian  rekam  medik,  berkas  yang  masuk  harus  langsung  dilakukan pemeriksaan dengan metode atau cara chek list sehingga mempermudah dalam memverifikasi apabila berkas yang dimasukkan kurang lengkap bisa langsung di konfirmasi kepada petugas yang bertanggung jawab. 6
Proses assembling dikerjakan oleh 1 petugas yang fokus melakukan assembling pada kelengkapan dokumen klaim BPJS rawat nginap dengan pendidikan SMA. Hasil wawancara kepada petugas assembling bahwa waktu yang dimilki oleh petugas assembling sesungguhnya cukup  apabila  dokumen  klaim  yang  diterima  oleh  petugas assembling telah  dalam  kondisi lengkap,  namun  pada  kenyatannya  petugas assembling harus  kembali  melengkapi  sejumlah dokumen  yang  tidak  lengkap  dengan  cara  menelusuri  riwayat  kunjungan  pasien  tersebut dengan  menghubungi  petugas  yang  bertanggungjawab  agar  menyerahkan  kelengkapan dokumen  klaim  yang  kurang.  Apabila  seluruh  petugas  administrasi  klaim  sebelumnya memastikan  serta  turut  berperan    dalam  memastikan  ulang  bahwa  kelengkapan  dokumen klaim dan memindahkan dokumen klaim yang tidak lengkap ke dalam map khusus maka hal tesebut akan mengurangi beban kerja petugas assembling dalam melakukan verifikasi berkas dan kemudian bisa diserahkan kepada petugas coding . 10
Menurut peneliti, bahwa petugas assembling perlu dilakukan peningkatan ketrampilan baik  secara soft  skill dan  manajemen  dalam  mengurus  verifikasi  kelengkapan  berkas administrasi  pasien  BPJS  karena  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  petugas assembling adalah  SMA  yang  dimana  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  sebagai  rekam  medik. Kondisi  ini  akan  sangat  mempengaruhi  ketepatan  dan  kelancaran  dalam  melakukan  tugas sebagai  seorang assembling .  Dengan  ada  peningkatan  ketrampilan  melalui  pelatihan  dan workshop  maka  tenaga assembling dengan  sendiri  memiliki  manajemen  yang  baik  dalam menyelesaikan proses verifikasi berkas pasien BPJS. 7,11
Penelitian  yang  dilakukan  tentang  faktor  penyebab  keterlambatan  pengajuan  klaim BPJS Kesehatan pasien rawat inap menyatakan bahwa data berkas klaim petugas pengelolaan klaim  BPJS  Kesehatan  untuk  pasien  rawat  inap  membutuhkan  waktu  selama  18:39:03  per berkas  dengan  rata-rata  waktu  penyelesaian  per  berkas  setiap  harinya  untuk  petugas verifikator  administrasi  membutuhkan  waktu  selama  2:02:54,  setelah  dihitung  beban  kerja untuk  petugas  verifikator  administrasi  bisa  menyelesaikan  berkas  klaim  dalam  sehari sebanyak  150  berkas  administrasi  dengan  rata-rata  penyelesaian  per  berkasnya  selama  2 menit. 7 Ini  kembali  lagi  kalau  kondisi  berkas  yang  diverifikasi  sudah  benar-benar  sesuai dengan  SOP  yang  berlaku  dimana  kelengkapan  data  yang  dibutuhkan  itu  sudah  sesuai kebutuhan untuk dilanjutkan ke bagian coding. 12
Menurut  peneliti,  dampak  dari  rumah  sakit  tidak  memberikan  pelatihan  kepada petugas pengelolaan klaim  BPJS yang sesuai  dengan tugas pokok jabatannya yaitu pertama, akan berpotensi kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas pengelolaan klaim tentang hal-hal  persyaratan,  kriteria  dan  tatakelola  pengelolaan  klaim  BPJS  kesehatan.  Kedua, produktivitas  kerja  petugas  pengelolaan  klaim  tidak  optimal  dikarenakan  setiap  bulannya masih  mengalami  keterlambatan  dalam  pengajuan  klaim  ke  kantor  BPJS  kesehatan.  Ketiga, berpotensi terjadinya kinerja yang tidak maksima dari karyawan. 10
2. Keakuratan Coding Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Jaminan  Kesehatan  adalah  jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan  agar  peserta memperoleh manfaat  pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 1
Perhitungan  biaya  perawatan  pada  sistem  ini  dilakukan  berdasarkan  diagnosis  akhir pasien  saat  dirawat  inap  di  rumah  sakit.  Penerapan case-based  groups pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh beberapa rumah sakit untuk suatu diagnosis, besarnya  biaya  perawatan  pasien  dengan  diagnosis  akan  berbeda  apabila  tipe  rumah  sakit tersebut  berbeda. 13 Diagnosis  pasien  saat  keluar  dari  rumah  sakit  merupakan  dasar  dalam menentukan  biaya  perawatan.  Diagnosis  tersebut  kemudian  dilakukan  pemberian  kode International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD-10). 14 Proses coding diagnosis di RSUD Soe menggunakan ICD-10 ( International Statistical Classification  of  Diseases  and  Related  Health  Problems )  sedangkan  untuk coding prosedur menggunakan ICD-9-CM. Hal tersebut telah sesuai dengan Permenkes Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  Sistem  INACBG’s yang menjelaskan bahwa dasar pengelompokan dalam  INACBG’s  menggunakan  sistem  kodifikasi  dari  diagnosis  akhir  dan  prosedur  yang menjadi  output  pelayanan,  dengan  acuan  ICD-10  untuk  diagnosis  dan  ICD-9-CM  untuk prosedur. 15
Hasil  penelitian  dilapangan  menunjukkan  bahwa  keakuratan  pengkodean  yang dilakukan untuk  data pasien BPJS oleh pihak rumah sakit masih sangat  mengalami  masalah dalam pengkodean status  diagnosa pasien pada sitem.  Ini  langsung disampaian oleh petugas yang  bertugas  bagian  pengkodean  atau  coding  di  rumah  sakit,  dimana  petugas  mengakui bahwa hampir setiap kali kegiatan pengklaiman ke BPJS selalu terjadi kesalahan pengkodean. Hasil wawancara menyatakan bahwa petugas coding mengalami kendala dalam memberikan kode  karena  di  pengaruhi  oleh  beberapa  hal  seperti  kelengkapan  berkas  pasein  BPJS  tidak lengkap  dalam  hal  ini  yaitu  hasil  diagnosa  dan  hasil  pemeriksaan  penunjang  dan  ditambah lagi kendala pada tulisan dokter yang sulit untuk dibaca sehingga perlu dilakukan konfimasi kepada dokter yang bersangkutan untuk memastikan diagnosa yang diberikan. 6
Kelengkapan berkas yang diberikan dan dimasukkan pada rekam medik dari masing- masing ruangan terkhususnya rawat inap masih banyak yang kurang dalam kelengkapannya, sehingga itu perlu di konfirmasi. Kemudian bagian assembling juga masih kurang teliti dalam melakukan  verifikasi  berkas  pasien  BPJS  sehingga  saat  pengkodean  mengalami  kendala. Hasil  wawancara  juga  bahwa  jumlah  SDM  untuk  tenaga  pengkodean  berjumlah  dua  orang, dengan  kualifikasi  pendidikan  D3  rekam  medik.  Untuk  sekarang    yang  bertugas  dalam pengkodean  dan  entri  itu  cuma  satu  orang  tenaga  yang  bertugas  dikarenakan  petugas  yang satunya lagi dalam lanjut studi. Dengan jumlah SDM yang kurang membuat beban kerja dari tenaga  pengkodean  semakin  banyak  karena  harus  mengejar  target  dalam  melakukan pengkodean  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah  ditetapkan  dan  akhinya  terjadinya  penumpukan status pasien sehingga human eror bisa terjadi pada petugas coding . 10
Petugas coding menyatakan  alasan  mengapa  mereka  tidak  dapat  menyelesaikan coding adalah  karena  terdapat  beberapa  kendala  seperti  sulitnya  membaca  tulisan  DPJP  di formulir kendali, seringkali DPJP menggunakan istilah diagnosis dan prosedur yang berbeda dengan  istilah  pada  ICD  bahkan  saat  penelitian,  bagian  rekam  medik  menyatakan  formulir kendali pasien BPJS tidak diisi dengan lengkap oleh DPJP sehingga petugas coding perlu dan diwajibkan untuk menanyakan kepada DPJP yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran
istilah  diagnosis  dan  prosedur  agar  petugas coding tidak  salah  dalam  menetapkan  kode. Menurut  peneliti,  hal  tersebut  dapat  diminimalisasi  atau  dikurangi  apabila  petugas administrasi ruang rawat inap selalu ingat untuk memastikan ulang pengisian formulir kendali oleh  DPJP  sehingga  petugas  coding  tidak  perlu  menghadapi  kendala  tersebut  sehingga pengajuan klaim ke BPJS dapat cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10,14
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  judul  Analisis  Proses  Pengajuan  Klaim  Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  Pelayanan  Rawat  Inap  di  RSUD  Kabupaten  Empat  Lawang menunjukkan  bahwa  proses  administrasi  klaim  dimulai  dari  loket  pendaftaran  sebagai  tahap awal yang paling krusial dalam menentukan kelengkapan dokumen persyaratan pasien JKN. 16 Hal  yang  sering  diabaikan  adalah  bahwa  memastikan  kelengkapan  dokumen  klaim  bukan hanya kewajiban dari seoranng petugas loket pendaftaran saja, namun kepada seluruh petugas yang  terlibat  dalam  administrasi  klaim  termasuk  petugas  administrasi  ruang  poliklinik, petugas kasir, petugas coding juga wajib berperan dalam menjaga kelengkapan dokumen. 12
3. Ketepatan Pengajuan Klaim Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Perencanaan  merupakan  pedoman,  garis-garis  besar  atau  petunjuk-petunjuk  yang harus  dituruti  jika  menginginkan  hasil  yang  baik  yang  telah  direncanakan.  Tujuan perencanaan  ialah  memberikan  pengarahan,  pedoman,  garis-garis  besar  atau  petunjuk- petunjuk  yang  harus  dituruti.  Perencanaan  pada  hakikatnya  menyusun  konsep  dan  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  yang  biasanya  berupa  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). 17 Perencanan  klaim  pasien  BPJS  yang  dilakukan  oleh  pihak  RSUD  Soe  sesuai  dengan penyusunan  FPK  telah  disesuaikan  dengan Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara RSUD  Soe  dengan  BPJS  kesehatan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kelengkapan administrasi  pengajuan  klaim  yang  diajukan  oleh  RSUD  Soe  telah  sesuai  dengan  ketentuan BPJS  kesehatan.  Klaim  rumah  sakit  adalah  tagihan  yang  berupa  biaya  atas  pelayanan  yang telah diberikan kepada pasien peserta asuransi dalam hal ini BPJS Kesehatan. 9
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  ketepatan  dalam  melakukan  proses  pengajuan klaim ke BPJS oleh pihak rumah sakit sendiri setiap pengajuan mengalami keterlambatan ke pihak BPJS. Ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas dalam rekam medik terkhususnya bagian verifikator klaim BPJS rumah sakit. Dari hasil wawancara kepada informan  dalam  hal  ini  petugas  verifikator  klaim  petugas  bahwa  terjadinya  keterlambatan dalam klaim ke pihak BPJS karena verifikasi berkas yang dilakukan bagian assembling cukup memakan  waktu  yang  lama  dan  juga  kadang  berkas  yang  sudah  di  berikan  kepada  bagian coding masih  sangat  kurang  seperti  pada  hasil  pemeriksaan  diagnosa  dan  pemeriksaan penunjang    sehingga  petugas  harus  kembali  harus  melengkapi  berkas  yang  kurang  dan  itu membutuhkan waktu. Bukan hanya itu, kendala yang dihadapi juga berasal dari dokter yang betanggungjawab,  ada  tulisan  dokter  yang  susah  dimengerti  dan  berkas  yang  belum ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan sehingga semua perlu di konfirmasi kembali. 5,6 Petugas  yang  bertugas  melakukan  proses  pengajuan  klaim  ke  BPJS  di  RSUD  Soe sebanyak  2  orang  petugas  dengan  1  petugas  berpendidikan  SMA  dan  1  berpendidikan  S1. Menurut petugas bagian verifikor Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal  dan  bulannya  yang  sudah  tentukan  sebagai  tagihan  atas  biaya  pelayanan  bulan sebelumnya.  Kalau  proses  pengajuan  klaim  lewat  dengan  tanggal  yang  ditentukan  maka,  itu kurang sesuai dengan panduan praktis administrasi klaim fasilitas kesehatan BPJS kesehatan yang menyatakan jika fasilitas kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler paling lambat  tanggal  dan  bulan  yang  ditentukan.  Bahkan,  kerap  kali  pihak  RSUD  Soe  juga mengajukan klaim susulan. 5–7
Menurut  peneliti,  semakin  banyak  dokumen  klaim  yang  disusulkan  maka  akan semakin  membengkak  pula  penumpukan  status  pasien  itu  disebabkan  karena  adanya  berkas yang di verifikator oleh BPJS itu belum lengkap dan harus di kembalikan dan ditambah lagi dengan berkas yang harus di urus dalam pada bulan selanjutnya. 6
Pelaksanaan  pengklaiman  berkas  BPJS  pada  rawat  nginap  masih  kurang  baik, dikarenakan  memiliki  alur  pengajuan  klaim  dimulai  dari  pasien  pulang  pada  rawat  nginap, kemudian  berkas  masuk  diruang  pengolahan  berkas  klaim  dalam  hal  ini  bagian assembling masih  kurang,  berkas  diperiksa  kelengkapannya  namun  masih  kurang  lengkap  setelah  di analisis,  kemudian  ini  akan  berpengaruh  pada  data  yang  dientri  dan  dikoding  dan  terjadi keterlambatan  dalam  pengajuan  klaim  ke  BPJS  sesuai  dengan  tanggal  dan  bulan  yang disepakati oleh RSUD dengan BPJS. 10
Penelitian  dengan  judul  Faktor-faktor  Penyebab  Klaim  Tertunda  BPJS  Kesehatan RSUD  Dr.  Kanujoso  Djatiwibowo  Periode  Januari  -  Maret  2016  menemukan  bahwa persentase klaim yang tidak lengkap selama 3 bulan. 6 Dalam penurunan jumlah resume klaim medis yang tidak lengkap sekitar 50%. Berdasarkan hasil wawancara dengan unit penjaminan atau  rekam  medik  yang  bertugas  bahwa  penurunan  resume  klaim  medis  ini  disebabkan ketidaksamaan coding dan  diagnosa  dari  rumah  sakit  dengan coding dari  verifikator  BPJS Kesehatan. Penyamaan persepsi tentang diagnosa antara DPJP, kode rumah sakit sendiri dan verifikator harus ditingkatkan untuk semakin meminimalisir ketidaksesuaian coding sehingga proses pengajuan bisa tepat dan cepat. 14
4. Kendala-Kendala dalam Pengajuan Klaim Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe
Pada  Permenkes  RI  No.  28  tahun  2014  dan  Petunjuk  Teknis  Verifikasi  Klaim, menyebutkan bahwa dalam proses ini, apabila ada berkas yang tidak sesuai atau kurang, pihak BPJS  Kesehatan  akan  mengembalikan  berkas-berkas  pasien  BPJS  rawat  inap  tersebut  ke rumah  sakit.  Berkas-berkas  yang  dikembalikan  ini  merupakan  berkas  yang  tidak  lolos verifikasi  oleh  verifikator  di  BPJS  Kesehatan. 10,11 Dengan  kata  lain  berkas-berkas  yang dikembalikan  ini  disebut  berkas  pending  dan  harus  di  lengkapi  oleh  rumah  sakit  dan  harus diserahkan lagi kepada pihak BPJS Kesehatan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 9
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  petugas  rekam  medik  yang  bertugas  dalam pengajuan  klaim  melalui  hasil  wawancara  mendalam  menggambarkan  bahwa  penyebab berkas klaim tertunda tidak lolos verifikasi adalah dikarenakan kurang telitinya para pegawai yang mengurusi koding dan pemberkasan dari berkas klaim dalam hal ini bagian assembling . Selain itu adanya perbedaan persepsi antara petugas coding dengan verifikator BPJS tentang coding berkas  yang  diajukan.  Peneliti  lain  menemukan  bahwa  ada  beberapa  DPJP  yang mempunyai coding yang biasa digunakan untuk pasien-pasien tertentu karena sudah diketahui besaran nilainya dan meminta case manager untuk mengisi kode diagnosa yang mereka sukai meskipun terkadang tidak sesuai dengan diagnosa penyakit. Hal ini menyebabkan tidak lolos verifikasi  karena  verifikator  BPJS  berhak  untuk  menilai  kode  yang  sesuai  dengan  diagnosa dan tindakan yang dilakukan oleh DPJP. 4,5,7,14
Kondisi  lain  yang  disampaikan  oleh  petugas  rekam  medik  bahwa  kurangnya komunikasi  dan  evaluasi  dari  pihak  rumah  sakit  dalam  hal  masalah  pengajuan  klaim  rumah sakit ke BPJS yang masih kurang dilakukan. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia (SDM)  membuat  beban  kerja  dari  petugas  yang  ada  cukup  banyak,  khususnya  di  bagian assembling dan coding yang  masih  kurang  tenaga  untuk  membantu  proses  verifikasi  dan pemberian coding pada status pasien. 5,8
Menurut  peneliti,  peningkatan  sumber  daya  manusia  akan  sangat  membantu  dalam proses persiapan pengajuan berkas ke BPJS mulai dari data yang masuk sampai dengan data diajukan. Pernyataan dari petugas bahwa ini bukan berdampak pada keterlambatan pengajuan saja,  tapi  berdampak  juga  pada  kinerja  pegawai  di  rumah  sakit,  karena  keterlambatan pembayaran jasa medis membuat mereka kurang motivasi dalam bekerja, pemberian instentif dan jasa pun di tentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petugas di rumah sakit. 6
Mengatasi  kendala-kendala  yang  dialami  oleh  RSUD  Soe  sampai  saat  ini  terkait keterlambatan  klaim  pasien  BPJS.  Perlu  dilakukan  evaluasi  secara  berkala  setiap  bulannya, pihak  rumah  sakait  harus  memberikan  dukungan  penuh  kepada  petugas  rekam  medik  baik secara  financial,  sarana  dan  prasarana,  teknologi  yang  mendukung,  dan  juga  penambahan sumber daya manusia untuk bisa menghadapi permasalahan keterlambatan ini. 6,7,10
Penelitian  yang  dilakukan  di  RSUD  Dr.  Sam  Ratulangi  Tondano  ditemukan  bahwa kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam  proses  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  adalah  pada berkas  pendukung  pasien  dan  bukti  pelayanan  lain.  Kendala  pada  pengkodean  dan pengentrian  data,    verifikasi  data,  sumber  daya  manusia,  dan  ketepatan  proses  pengajuan klaim sehingga pengajuan klaim BPJS kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano pada rekapitulasi  pelayanan  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  terpadu,  pengisian  dan pencatatan  pada  status  rekam  medis  untuk  kelengkapan  dokumen  klaim  diserahkan  kepada petugas  rekam  medis,  tidak  terjalin  koordinasi  dan  kerja  tim  antara  perawat  pelaksana  dan petugas rekam medis. 18

## Kesimpulan
Verifikasi kelengkapan berkas administrasi klaim pasien BPJS rawat inap dilakukan oleh petugas assembling. Namun  masih  terdapat  kendala  dalam  proses  verifikasi  seperti  terdapat berkas  yang  tidak  lengkap  dari  tiap  ruang  rawat  inap,  keakuratan  coding  pasien  BPJS  rawat inap  dilakukan  oleh  petugas  coder  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Pengkodean  yang dilakukan  menggunakan  ICD-10  dan  ICD-9.  Namun  masih  terdapat  kendala  dalam  proses pemberian coding seperti  adanya misscoding atau  penempatan  kode  yang  tidak  sesuai, ketepatan  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  rawat  inap  diverifikasi  oleh  petugas  klaim  atau verifikator sesuai dengan prosedur yang benar untuk tahapnya. Namun masih terdapat kendala dalam tahap pelaksanaan klaim ke BPJS. Apabila kelengkapan berkas dan pengkodean yang dimasukkan  dalam  sistem  belum  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  maka  akan  langsung  di kembalikan  oleh  verifiaktor  dari  BPJS  kepada  rumah  sakit  untuk  dilakukan  pemeriksaan kembali  dan kendala-kendala  pengajuan  klaim  pasien  BPJS  rawat  inap terletak  pada kurangnya ketelitan pada bagian assembling , bagian coding , berkas-berkas dari setiap ruangan yang  tidak  lengkap,  minimnya  SDM  yang  mengakibatkan  terjadi  penumpukan  kerja  dan adanya internet  error sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  pengajuan  klaim pasien BPJS rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

## Daftar Pustaka
1.   Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Internet]. 24 Indonesia; 2011. Available from: http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/260
2.   Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan [Internet]. 12 Indonesia; 2013. Available from: https://bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/3
3.   Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan [Internet]. 59 Indonesia; 2014. Available from: http://id.kpmak- ugm.org/permenkes-ri-nomor-59-tahun-2014-ttg-standar-tarif-pelayanan-kesehatan- dalam-penyelenggaraan-program-jaminan-kesehatan
4.   Putra WM. Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 [Internet]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; 2014. Available from: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25711/1/Wahyu Manggala Putra - fkik.pdf
5.   BPJS Kesehatan. Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan [Internet]. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesaehatan. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2014. 1–26 p. Available from: https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/5fb1dc8414591e392ab5a3f70e2ab35a.pdf
6.   EP AA. Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Periode Januari - Maret 2016. J ARSI [Internet]. 2018;4(2):122–34. Available from: http://journal.fkm.ui.ac.id/arsi/article/view/2564
7.   Ayu Putri NK, Karjono K, Uktutias SA. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat Inap Di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. J Manaj Kesehat Yayasan RSDr Soetomo [Internet]. 2019 Nov 13;5(2):134. Available from: http://jurnal.stikes- yrsds.ac.id/index.php/JMK/article/download/165/135
8.   Noviatri LW, Sugeng S. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerahan Klaim BPJS di RS Panti Nugroho. J Kesehat Vokasional [Internet]. 2016 Oct 1;1(1):22. Available from: https://jurnal.ugm.ac.id/jkesvo/article/view/27473
9.   Khoiril A. Asuransi Syariah, Halal & Manfaat. Sukini, editor. Solo: Penerbit Tiga Serangkai; 2007.
10.  BPJS Kesehatan. Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim BPJS Kesehatan [Internet]. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2014. 1–46 p. Available from: https://www.bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/Teknis Verifikasi Klaim 7042014.pdf
11.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional [Internet]. Kementerian Kesehatan Republik Indoenesia, 28 Indonesia; 2014. Available from: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 40 ttg Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS.pdf
12.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis [Internet]. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 269 Indonesia; 2008. Available from:
http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-meneteri-kesehatan-nomor- 269-tentang-rekam-medis.pdf
13.  Thabrany H. Jaminan Kesehatan Nasional. Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers; 2014.
14.  Maimun N, Natassa J, Trisna WV, Supriatin Y. Pengaruh Kompetensi Coder terhadap Keakuratan dan Ketepatan Pengkodean Menggunakan ICD 10 di Rumah Sakit X Pekanbaru Tahun 2016. J Kesehat Masyarakat, Manaj dan Adm Rumah Sakit [Internet]. 2018;1(1):31–43. Available from: https://www.neliti.com/publications/256299/pengaruh- kompetensi-coder-terhadap-keakuratan-dan-ketepatan-pengkodean-menggunak#cite
15.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)
[Internet]. 27 Indonesia; 2014. Available from: http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/PMK No. 27 ttg Juknis Sistem INA CBGs.pdf
16.  Ariani R, Ainy, Asmaripa. Analisis Proses Pengajuan Klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Empat Lawang [Internet]. Universitas Sriwijaya; 2018. Available from: http://repository.unsri.ac.id/2658/
17.  Wiguna AS. Tinjauan Penyebab Unclaimed Berkas Pasien BPJS Pada Rawat Jalan. J Ilm Perekam dan Inf Kesehat IMELDA [Internet]. 2020;5(1):72–9. Available from: http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/336/346
18.  Malonda TD, Rattu AJM, Soleman T. Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano. J Ilmu Kesehat Masy UNSRAT [Internet]. 2015;5(5):436–47. Available from:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7852/7909