Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 81
DINAMIKA KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM:

## DARI KHILAFAH, IMAMAH SAMPAI IMARAH

## Rasuki
Dosen STIT Al-Karimiyyah Sumenep

## Abstract
Tulisan  ini  fokus  pada  tiga  term  kaitan  dengan  kepemimpinan  dalam percaturan  politik  Islam.  Kepemimpinan (leadership) dalam  dunia  Islam menjadi  wacana  yang  terus  berkembang.  Istilah  pemimpin/penguasa  di dalam  politik  Islam  tidak  pernah  bersifat  tunggal.  Tiga  konsep  yang  terus berkembang seperti Khilafah, Imamah dan Imarah—selain konsep lainnya— dimana  ketiganya  memiliki  makna  masing-masing  dan  sekaligus  pernah terwujud  dalam  kehidupan  politik  umat  Islam.  Pengalaman  tersebut berlangsung  setelah  meninggalnya  Muhammad  sebagai  seorang  Nabi  dan sekaligus sebagai pemimpin kepala negara. Perbedaan pilihan term pemimpin dikalangan  muslim  juga  berimplikasi  terhadap  model  kepemimpinan  politik praksis  dengan  nash  al-Qur‟an  maupun  hadis  Nabi  sebagai  pijakan utamanya.
Keywords : Imamah, Imarah, Khilafah, Politik Islam, Sunni-Syi‟i

## Pendahuluan
Konsep  kepemimpinan (leadership) dalam  pengalaman  umat  Islam  dengan sebutan variatif. Sebagian menggunakan term khilafah dalam sistem pemerintahan dan  pemimpin,  sedang    kalangan  lain  cenderung  menggunakan  istilah  imamah. Begitu pula kalangan muslim lainnya mengibarkan konsep Imarah sebagai pilihan, yang  diyakininya  lebih  sesuai  dengan  tuntunan/petunujuk  agama.  Pemimpin  di satu  sisi  sebagai  kepala  negara  yang  mengurus  segala  kebutuhan  masyarakat
82 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
(mashlahah),  akan  tetapi  ia  juga  dapat  menentukan  hitam  putih  dan  corak keagamaan masyarakat disisi lain.
Fakta  bahwa  Nabi  pernah  mempimpin  dua  dimensi  antara  duniawi  dan ukhrawi  bisa  jadi  menjadi  catatan  tersendiri  dalam  sejarah  dunia  Islam.  Nabi sebagai  pemimpin  atau  kepala negara yang  mengatur  semua  urusan masyarakat, tanpa  terkecuali  masyarakat  non-muslim,  serta  menjadi  satu-satunya  pemutus kata-akhir  kaitan  dengan  urusan  agama  (sebagai  Nabi).  Singkatnya,  nabi disamping  menjadi  kepala  negara  juga  pada  saat  yang  sama  sebagai  pemberi petunjuk dengan risalah kenabian/wahyu.
Dalam perkembangan umat Islam, konsep kekuasaan dapat dipastikan selalu merujuk pada apa yang pernah Nabi contohkan. Umat Islam dengan kejayaan di masa  lalu—bagi  sebagian  kalangan—harus  dikembalikan  dengan  menghidupkan kembali sistem khilafah atau kekuasaan yang pernah ada dan sukses diraih pada zaman  nabi  dan  era  khalafa  al-rasyidin.  Logika  demikian  dapat  difahami mengingat bukti sejarah umat Islam pernah berjaya dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dirahnya. Ideal konsep pemerintahan dimasa lalu selalu saja— bagi    sebagian  umat  Islam—menjadi  dambaan  serta  kebanggan  semata. 1 Akan tetapi  konsekuensi  logika  demikian  mengabaikan  beberapa  aspek  kelemahan, sebab  dalam  konteks  masyarakat  maju  dengan  segudang  problem  dan tantangannya,  ideal  masa  lalu  bisa  jadi  tidak  memadahi  untuk  menjawab  atau merespon segala kebutuhan dan perkembangan zaman.
Dengan  begitu,  konsep  khilafah,  imamah  dan  imarah  terlepas  dari  adanya dalil  penguat  dalam  al-Qur‟an  maupun  hadis  menjadi  ciri  khas  tersendiri  dalam dunia  politik  Islam.  Dengan  kata  lain,  ketiga  konsep  tersebut  menjadi  diskursus yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  dinamika  perkembangan  politik  Islam, mengingat  ketiganya  lahir-berkembang  dengan  pemaknaanya  sendiri  dalam percaturan politik Islam.

## Definisi Khilafah,  Imamah dan Imarah
Dalam  literatur  sejarah  Islam,  kata khalifah berasal  dari  bahasa  arab  terdiri dari kata khalf, yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab dengan mengutib sebagian pendapat ulama‟ mendefinisakan khalifah
1 Bernard Lewis, et. al, Islam Liberalisme Demokrasi; Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, (Jakarta: Paramadina, 2002), 30
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 83
dengan al-Sulthan al-A’dham, pemerintahan/kekuasaan yang agung. 2 Dalam buku Islam dan Kekuasaan disebutkan bahwa di dalam al-Qur‟an disebutkan bahwa kata khalifah  dalam  surat  al-A‟raf  disebut  sebanyak  tujuh  kali  yang  memiliki  arti belakang, terkait dengan bisikan syetan kepada manusia. Sedangkan kata khalifah dalam ayat 69 diartikan dengan pengganti, yakni generasi pengganti sesudahnya. 3
Sedangkan  kata  khalifah,  dari  asal  kata  (fi‟il  madhi)  khalafa  (pengganti). Dalam  bentuk  masdarnya  adalah  khilafah  yang  artinya  mengganti,  menempati tempatnya. 4 Maka  istilah  khalifah  adalah  sebutan  bagi  orang  yang  dipercaya sebagai pengganti posisi sebelumnya, yakni Nabi Muhammad. Sebagai pengganti ia meneruskan apa saja yang pernah dipraktekkan para pendahulunya.
Adapun istilah imamah dari akar katanya berasal dari bahasa arab amam yang artinya didepan, juga memilki arti yang diikuti, dari asal kata imam seperti imam dalam  shalat  lima waktu.  Kata  imamah  merupakan  bentuk masdar dari  kosakata imam tadi. Dalam al-Qur‟an, istilah imam disebutkan dalam bentuk beberapa kali, baik  terkait  dengan  imam  dalam  shalat  maupun  di  luar  shalat.  Dalam  shalat, istilah imam adalah mereka yang posisinya di depan jama‟ah, yang selalu di ikuti (ma‟mum) baik dalam gerakan maupun bacaanya.
Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata imamah berarti “kepemimpinan” baik pemimpin  yang  baik  maupun  tidak,  dan  mereka  tidak  pernah  menentukan  baik bentuk negara maupun model kepemimpinan. 5
Begitu  pula definisi  imam  selain  yang  terdapat  dalam  al-Qur‟an  sebagaimna dalam Surah al-Maidah ayat 55, terdapat pula dalam beberapa hadith Nabi seperti dalam  kitab  Imam  Bukhari  yang  membuat  bab  khusus  tentang  para  imam  yang harus  diikuti.  Demikian  dalam  Sunan  Abu  Daud  seperti  yang  dikutib  oleh Muhammad Baharun, juga membuka bab khusus tentang imarah dengan makna imam. Bahkan al-Qur‟an tegas Baharun, tidak menyebutkan istilah/kata imamah, akan tetapi al-Qur‟an hanya menyebut imam saja. 6 Dari istilah imam untuk shalat kemudian  berkembang  menjadi  imamah  (pemimpin  negara)  yang  ruang lingkupnya  diperluas  menjadi  pemimpin  religios-politik  sekaligus  bagi  uamat Islam.
2 Ibn Mandhur, Lisan al-Arab, (al-Qahirah: Dar al-Hadith, 1427 H-2006 M), 186
3 Abdul Chalik, Islam & Kekuasaan “Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara”, (Yogyakarta: Interpena, 2012), 14
4 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 361-362
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet III, 1990), 326
6 Mohammad Baharun, Epistemologi Antagonisme Syi’ah; Dari Imamah Sampai  Mut’ah, (Malang: Pustaka Bayan, 2004), 32
84 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Maka  dalam  tulisan  ini,  istilah  imam  terfokus  pada  kepemimpinan  dalam sebuah  negara  atau  imam  dalam  kapasitasnya  sebagai  kepala  pemerintahan (negara)  Islam,  yang  dalam  perkembangannya  istilah  imamah  lebih  dikenal sebagai doktrin pokok ajaran Syi‟ah.
Begitu pula kata imarah juga berasal dari bahasa arab. Imarah dari fi‟il madhi amara  yang  artinya  memerintah.  Sedangkan  amir  merupakan  isim  fa‟il  dengan bentuk jama‟nya umara‟ yang artinya pangeran/raja, putra mahkota. 7 Sedangkan Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab nya menyebutkan bahwa imarah (pemerintahan) yang disandang atau dimiliki oleh seorang pemimpin/penguasa manakala ia telah menjadi seorang amir (pemimpin). 8
Secara  istilah  kata  imarah  dapat  berarti  adalah  kekuasan  yang  dimiliki seorang  pemimpin  atau  penguasa  dalam  sebuah  pemerintahan,  baik  itu  dimiliki oleh  seorang  raja  atau  putra  mahkota  atau  pemimpin  secara  umum.  Imarah merupakan  konsep  tentang  kepemimpinan  sebagaimana  konsep  imamah  itu sendiri.

## Sejarah Konsep Kepemimpinan dalam Islam
Sejak  Nabi  menjadi  kepala  negara  dan  sekaligus  sebagai  pemimpin  agama, problem  agama  dalam  masyarakat  dapat  segara  terselesaikan  dengan  tiadanya keluh kesa bagi umta Islam, apalagi konflik antar umat Islam. Tiadanya problem yang  bermuara  pada  konflik  menjadi  arti  penting  pada  era  Nabi  sebagai pembimbing  rohani  umatnya.  Ini  menjadi  tanda  bahwa  nabi  adalah  tumpuan akhir bagi umat Islam khusunya, mampu bemberikan jalan yang baik serta dapat menjadi  teladan  umat Islam.  Dengan  begitu nyaris  tidak  ada pihak  yang  merasa tidak  puas  dengan  keputusan  Nabi.  Kepercayaan  umat  terhadap  ketentuan  Nabi juga  menjadi  bukti  bahwa  umat  Islam  awal  sangat  kuat  mengikuti  anjuran  dan larangan Nabi sebagai pembimbing moral. 9
Kondisi demikian mulai berbalik ketika wafat Nabi tahun 632 M. Umat Islam antara  kelompok  Anshor  dan  Muhajirin  mulai  menyoal  seraya  memperlihatkan perbedaan pilihan tentang siapa yang layak atau lebih pantas mengganti nabi. Hal
7 Kamus Arab-Indonesia, 37
8 Ibn Mandhur, Lisan, 215 9 Asep Gunawan, Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 85
itu  wajar  mengingat  nabi  tidak  pernah  mewasiatkan  langsung  disamping  tidak memberi prosedur baku kaitan dengan siapa dan bagaimana pengganti beliau.
Dalam  sejarahnya,  perbedaan  pilihan  soal  pengganti  nabi  menggemma  di tubuh  umat  Islam,  meski  tidak  terlalu  lama.  Namun  pada  akhirnya  umat  Islam mempunyai  pemimpin  baru,  sejak  terjadinya  pertemuan  dua  kelompok  antara Anshar  dan  Muhajirin,  di  Saqifah  Bani  Sa‟idah  atau  balai  pertemuan  di Madinah. 10 Sejarah singkatnya, pada awalnya kelompok Anshar telah berkumpul hendak  mengangkat  Sa‟ad  ibn  Ubadah  sebagai  pimpinan  mereka  untuk  menjadi pengganti  nabi.  Maka,  Abu  Bakar,  Umar  dan  Abu  Ubaidah  al-Jarrah  segera menyusul  ke  ketempat  pertemuan  sekaligus  untuk  mencalonkan  Abu  Bakar sebagai  pemimpin  atau  pengganti  nabi. 11 Polemik  tersebut  segera  dapat terselesaikan dengan terpilihnya shahabat Abu Bakar secara aklamasi. 12
Pada saat itulah gelar khalifah ditautkan dan digunakan pertama kali kepada Abu Bakar, sebagai pemimpin umat Islam penganti nabi. Abu Bakar mengafirmasi gelar tersebut disematkan kepadanya, sebab sebagian shahabat pernah memanggil dengan sebutan khalifatullah , dan dengan segera Abu Bakar menolaknya. 13 Dengan berturut-turut  istilah  khalifah  berikutnya  digunakan  kepada  penganti  Abu  Bakar, Umar ibn Khattab, lalu Uthman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib.
Sedangkan  dalam  kasus  khalifah  kedua,  Umar,  ia  terkadang  disebut  dengan Amirul Mu’minin, di samping gelar sebagai khalifah. Gelar Amirul Mu‟minin dapat difahami  sebagai  wujud  bahwa  ia  adalah  seorang  pemimpin  khusus  masyarakat Islam  selain  sebagai  pemimpin  masyarakat  secara  luas  (politik?)  yang  mengurus kepentingan  umum  (Khilafah).  Meski  demikian,  Keempat  khalifah  awal  Islam inilah yang selalu di kenal dengan sebutan khalafa al-Rasyidin.
Mengafrmasi  pandangan  tersebut,  maka  Abu  Bakar  adalah  pengganti  atau generasi  setelah  Nabi  menjadi  pemimpin/penguasa.  Generasi  awal  Islam  yang melanjutkan misi nabi sebagai pembawa risalah kenabian (profetic) , dan pada saat yang  sama  sebagai  pemimpin  masyarakat  dalam  sebuah  institusi  negara.  Ajaran
10 Abdul Chalik, Islam & Kekuasaan, 29 11 Faraq  Foudah, Kebenaran  yang  Hilang;  Sisi  Kelam  Praktik  Politik  dan  Kekuasaan  Dalam  Sejarah  Kaum  Muslim, (Jakarta: Balitbang Jakarta bekerjasama dengan Yayaysan Waqaf Paramadina, 2007), 17
12 Penjelasan cukup lengkap tentang tarik-ulur dua kelompok Anshar dan Muhajirin kaitan dengan pengganti nabi dalam pertemuan Saqifah di Bani Sa‟idah  dalam Islam & Kekuasaan dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara , 9-36 13 Ensiklopedi  Islam  (Jakarta:  PT  Ikrar  Mandiriabadi,  2003),  51.  Meski  demikian,  soal  siapa  pertama  kali memberikan sebutan khalifah kepada Abu Bakar, tidak ada penjelasan dalam buku tersebut. Dalam buku Islam & Kekuasaan  Dinamika  Politik  dan Perebutan  dalam  Ruang  Negara,  dengan  mengutip  pendapat  Bernard  Lewis, hanya disebutkan bahwa istilah khalifah sejak abad ke 6 M sudah digunakan untuk nama raja muda atau letnan sebagai pengendali kekuasan., 13
86 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Nabi dengan begitu dilanjutkan oleh generasi berikutnya sejak Abu Bakar hingga Ali ibn Abi Tahlib. Dengan model khilafah tersebut, tak ada problem serius bagi umat  Islam—dalam  sejarah  awalnya—yang  mempersoalkan  konsep  khilafah  itu sendiri.
Jika  khilafah  sebagai  satu-satunya  model  pemerintahan  yang  pernah  di praktekkan  Abu  Bakar,  apakah  dengan  sedirinya  Abu  Abu,  Umar,  Uthman maupun  Ali—disamping  penentu  dalam  urusan  kenegaraan—juga  memiliki legalitas  untuk  meneruskan  risalah  ajaran  Islam,  sebab  risalah  kenabian  telah berakhir pada dari nabi Muhammad?
Mayoritas muslim di kalangan sunni maupun syi‟ah, meyakini bahwa risalah kenabian telah berakhir pada diri nabi Muhammad, sebagai nabi penerima wahyu Allah. Dalam keyakinan kedua kelompok (sekte) ini, tidak ada keyakinan tentang adanya risalah baru yang membawa ajaran seperti Nabi. Keduanya dengan tegas menolak  adanya  pemimpin  (dalam  bentuk  khalifah  maupun  imamah)  yang posisinya  setara  dengan  Nabi,  yakni  pemimpin  umat,  kepala  negara  sekaligus pembawa risalah kenabian.
Dalam  perkembangannya,  konsep  khilafah  tidak  lagi  digunakan  oleh kelompok  fanatik  pengikut  Ali  ibn  Abi  Thalib.  Kelompok  ini—yang  kemudian dikenal dengan sebutan Syi‟ah—menggunakan term khusus yang populer dengan istilah imamah, serta terus berkembang dilingkungan kelompok syi‟ah dari pada di kalangan  kelompok  Sunni. 14 Konsep  ini  juga  mengacu  pada  soal  kepemimpinan pasca  Nabi  atau  negara  dalam  kedaulatan  Islam.  Perbedaan  penggunaan keduanya bisa jadi terkait-kuat dengan nuansa politis, sebab syi‟ah tidak mengakui ketiga khalifah awal Islam, baik Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai penggani Nabi  yang  sah.  Dalam  keyakinan  mereka,  ketiga  khalifah  tersebut  telah mengkhianati  Ali  ibn  Abi  Thalib  sebagai  satu-satunya  pengganti  Nabi  yang  sah. keyakinan  tersebut  sesuai  dengan  amanah  yang  di  wasiatkan  dalam  sebuah hadis/wasiat  Nabi  di  Ghadir  Khumm. 15 Dan  inilah  penyebab  awal  lahirnya konflik yang cukup serius dalam kepemimpinan Islam setelah ditinggal Nabi.
Kendati  demikian  berbeda  term  keduanya,  sebagian  pemikir  Islam  seperti Taqiyuddin  al-Nabhani  menyamakan  konsep  khilafah  dan  imamah  dalam esensinya  difahami  sebagai  kepala  negara  (Islam)  yang  berwenang  mengatur
14 Kamararuzzaman, Relasi  Islam  dan  Negara  ;  Perspektif  Modernis  &  Fundamentalis, (Magelang:  Indonesia Tera, 2001) , 33 15 Inilah  yang  memicu    konflik  perselisihan  kepemimpinan  sekaligus  sumber  legitimasi  dalam  ajarannya  bagi kelompok Syi‟ah. Lihat Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni Syiah, ter. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), 53
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 87
seluruh urusan umat Islam di semua penjuru dunia dengan menegakkan hukum- hukum  Islam. 16 Artinya,  khilafah  atau  imamah  adalah  insitusi  yang  menguasai seluruh dunia Islam dengan menegakkan syari‟at Islam.
Akan tetapi menjadi lain ketika kata khilafah jika disandingkan dengan kata ikhtilaf. Kata khilafah dan ikhtilaf memiliki akar pertalian secara linguistik dimana keduanya bersumber dari akar kata yang sama. Khilafah berasal dari kata khalafa dan  kata  khalafa  bersinonim  dengan  kata  ikhtalafa  yang  artinya  berbeda  atau berselisih.  Sedangkan  kata  al-Khalaf  artinya  menggantikan/pengganti,  dimana setiap  yang  mengganti  atau  pengganti  jelas  berbeda  (mukhtalif)  dengan  yang digantinya. 17
Dengan  begitu  tidak  heran  jika  pemimpin/kepemimpinan  setelah  Nabi  atau sebagai  penggantinya  selalu  menimbulkan  perselisihan,  perbedaan  dan pertentangan  dalam diri umat  Islam.  Kata  khilafah  itu  menyiratkan makna  akan lahirnya perbedaan, dan dengan sendirinya perbedaaan menimbulkan perselisihan yang tidak dapat dielakkan. Singkatnya, perbedaan atau perpecahan dalam umat Islam sendiri bersumber dari teks (atau beberapa saja) yang tertera dalam agama itu sendiri. 18
Apakah  dengan  begitu  penolakan  Syi‟ah  terhadap  ketiga  khalifah  menjadi sah,  manakala  perselisihan,  perbedaan  pilihan  pemimpin  tersebut  bermula  dari konsep  atau  asal  kata  khilafah  itu  sendiri?  khususnya  gelar  yang  disematkan pertama  kali  kepada  Abu  Bakar  sebagai  khalifah  awal  serta  khalifah  kedua  dan ketiga selain Ali sang pujaannya?. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tapi yang harus  dipertegas  jika  mengikuti  pandangan  Ali  Harb,  bahwa  makna  khilafah melahirkan adanya perbedaan, perselisihan yang karenanya berkonsekwensi untuk diperdebatkan/diperebutkan.
Apakah kata imamah dengan begitu juga akan berakhir dengan makna yang sama  yakni  perbedaan  atau  perselisihan,  karena  setiap  terjadinya  suksesi  dalam kepemimpin  yang  diperebutkan  adalah  siapa  seharusnya  atau  yang  pantas memimpin?  dan  atas  pertanyaan  ini,  tidak  terlalu  penting  mengajukan jawabannya,  jika  perbedaan  term  keduanya  pada  akhirnya  membincang  soal pemimpin/kepemimpinan dalam negara.
16 Ibid, 32-33
17 Ali Harb, Kritik Kebenaran, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 43 18 Terus  terang,  analisis  demikian  terinspirasi  oleh  Ali  Harb  dalam  bukunya  Kritik  Kebenran,  pemikir  muslim yang  menguasai  berbagai  disiplin  aliran  filsafat  Barat,  termasuk  filsafat  bahasa,  filsafat  Sosial,  Semiotika, Hermeneutika, Psiko-analisis serta disiplin ilmu Barat lainnya.
88 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Para  pemikir  politik  Islam  sepakat  bahwa  akar  munculnya  konsep  imamah tidak lepas dari nuansa politik yang terus di kembangkan oleh pengikut setia Ali ibn Thlib. Mereka kecewa dengan tidak terpilihnya Ali sebagai pengganti pertama setelah  Nabi  wafat.  Ini  dapat  dibuktikan  dengan  tidak  mengafirmasinya  mereka pada  konsep  khalifah/khilafah  seperti  yang  dipraktekkan  ketiga  khalifah sebelumnya. Padahal  kita  tahu bahwa  al-Qur‟an dengan  banyak  menyebut istlah khalifah/khilafah  yang  berarti  pemimpin,  baik  setelah  Nabi  atau  pemimpin- pemimpin sesudahnya. Dapat difahami pula kekecewaan Syi‟ah itu menyebabkan tiga  khalifah  awal  tidak  pernah  diakui  eksistensinya  sebagai  pemimpin  yang  sah pengganti Nabi. 19
Singkatnya,  khilafah  maupun  imamah  tidak  ada  perbedaan  kaitan  sebagai pemimpin dalam mengatur negara dan dalam urusan agama. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah  bukunya,  menjelaskan  tidak  adanya  perbedaan  makna  antara khilafah  dan  imamah  sebagai  pemimpin  negara  sekaligus  pemimpin  Islam. Artinya,  khilafah  maupun  imamah  harus  dipegang  umat  Islam  sebagai keniscayaan,  sebagai  pengganti  Nabi  dalam  mengurus  umat  dan  sebagai  imam (pemimpin) bagi umat Islam setelah Nabi.
Jika  dicermati,  konsep  kepemimpinan  dengan  istilah  khilafah,  imamah  dan imarah  diawal  pembentukannya  sama  sekali  tidak  ada  format/model  bakunya. Para  khalifah  awal  dibanyak  negara  sebagai  kepala  negara  menguasai  seluruh komunitas  masyarakat  Islam  dan  non-Islam.  Sebab  para  khalifah  melakukan ekspansi kekuasaannya dengan dukungan kekuatan militernya. Dengan kesibukan ekspansi  itu  tidak  terlintas  gagasan  tentang  model  pemerintahan  atau kepemimpinan  fix  yang  kemudian  dapat  diwariskan  kepada  era  selanjutnya. Maka,  jika  pengalaman  masa  lalu  tersebut  disebut  awal  kepemimpinan  dunia Islam, hal itu hanya dapat difahami sebagai sebuah rintisan yang pemaknaannya tergantung  kepada  kreatifitas  generasi  berikutnya.  Dengan  kata  lain,  sejarah kepemimpinan  awal  tersebut  merupakan  basis  awal  yang  dapat  disempurnakan lebih lanjut.
Sebagai  pemimpin  Islam,  Nabi  dan  khulafa‟  al-Rasyidin  tidak  pernah mewariskan  kekuasaanya  secara  turun  temurun  kepada  anak  cucunya.  Para pemimpin awal Islam dengan demikian menunjukkan bahwa Islam tidak memberi
19 Semua  kelompok  Syia‟ah  baik  Ismailiyah  (Dinasti  Fatimiyah),  Imamiyah  (Buwaihi),  Ithna  „Asyariyah Ja‟fariyah  tidak  mengakui  Abu  Bakar,  Umar  dan  Uthman  sebagai  khalifah,  sedangkan  satu-satunya  kelompok yang  mengakui  sah  ketiganya  adalah  Syi‟ah  Zaidiyah,  dengan  alasan  adanya  daruat  atas  terpilihnya  ketiga khalifah.  Tapi  sayang,  Machasin  sendiri  tidak  menjelaskan  alasan  darurat  yang  dimaksud  menurut  Zaidiyah. Lihat Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis, (Yagyakarta: LKiS, 2011), 103
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 89
landasan baku kaitan dengan kepemimpin. Ini tentu berbeda dengan kepemimpin Eropa  awal  dimana  tampuk  kekuasaannya/kepemimpinannya  dilanjutkan  oleh keturunannya sendiri.

## Kuasa Pemimpin: Antara Wewenang Duniawi dan Otoritas Ilahi
Sejarah  kekuasaan  atau  kepemimpinan  dalam  dunia  Islam  dimulai  pertama kali  olah  Nabi  Muhammad.  Nabi  sebagai  kepala  negara  sekaligus  sebagai pemimpin  moral  umat  Islam  dengan  melaksanakan  tugasnya  yang  bersumber pada  wahyu.  Hal  ini  berbeda  dengan  generasi/pengganti  berikutnya,  sejak  Abu Bakar  hingga Ali  ibn  Abi  Thalib,  generasi dan  sebagai pemimpin Islam.  Mereka dikenal  dengan  khalifa  al-Rasyidin  (pengganti  yang  lurus/benar)  penerus  dalam menjalankan  tugas  sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus  penerus  misi  perjuangan agama yang diajarkan nabi, dengan berlandas pada ajaran yang disampaikan nabi.
Sebagai  pemimpin  negara    dan  agama  (Islam),  para  khalifah  berbeda  peran dalam kedua wilayah (antara urusan politik dan agama). Jika nabi sebagai kepala negara mengatur semua kepentingan rakyat dengan pertimbangan aspek duniawi, sebaliknya  sebagai  pemimpin  moral  umat  (Islam)  yang  berorientasi  ukhrawi, pesan-pesan  agama  tidak  dengan  sendirinya  harus  disesuaikan  dengan  kehendak pribadi  semata.  Artinya dalam  persoalan  agama nabi  mendapat  panduan khusus melalui wahyu Tuhan sebagai pemilik syari‟ah.
Hal  demikian  berbeda  dengan  pemimpin  sesudahnya,  dimana  berakhirnya pesan-pesan Tuhan melalui nubuah (kenabian) tidak lagi berlanjut kepada mereka (Khalifa  al-Rasyidin  penggantinya).  Mereka  sebagai  pemimpin/kepala  negara, bertindak  atas  landasan  atau  spirit  ajaran  agama  tetapi  juga  berdasar  ijtidad pribadinya. Satu contoh adalah ketika suatu hari seorang muslim mencuri, Umar (sebagai  khalifah  saat  itu)  tidak  langsung  memotong  tangan  si  pencuri,  tapi sebaliknya ia membebaskan hukuman banginya. Hal itu dilakukan dengan alasan kondisi saat itu banyak masyarakat yang miskin termasuk si pencuri tadi. Dengan demikian  Umar  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  semata-mata  berdasar petunjuk teks agama, tetapi juga menimbang konteks sosial masyarakat (problem duniawi). 20 Dari  perbincangan  problem  inilah  gagasan  beriliyan  dilahirkan  oleh
20 Tapi sayang, sampai tulisan ini rampung, penulis tidak menemukan lagi buku rujukan yang dimaksud, yakni tentang  ijtihad  khalifah  Umar.  Meski  demikian  menjadi  alasan  kuat  sekaligus  sebagai  bukti  bahwa  pemimpin tidak memiliki otoritas penuh terhadap bunyi literer teks semata, tanpa mampu melihat konteksnya. Dan spirit ijtihad Umar tersebut tentu melalui sebuah interpretasi atas dunia riel.
90 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
intelektual muslim, terlebih lagi menyangkut soal wajib atau tidaknya menegakkan sistem  kepemimpinan  negara  Islami  (seperti  yang  nabi  praktekkan),  baik  dalam bentuk khalifah, imamah atau imarah.
Sebagaimana disebutkan di atas, konsep khilafah/imamah dan imarah adalah ciri khas model kepemimpinan dunia Islam. Ketiganya, meski yang terakhir tidak terlalu  dominan  diperbincangkan,  setidaknya  tak  ada  perbedaan  pandangan ulama‟ tentang arti ketiganya yakni soal kepemimpinan. Dalam perkembangannya—setelah  khalifa  al-Rasyidin—disamping  kehendak  agar  tetap tegaknya  khilafah/imamah,  mulai  diperdebatkan—yang  tidak  kalah  krusialnya menyangkat wewenang pemimpin baik dalam urusan duniawi dan ukhrawi yang dipegangnya.
Kalangan  Sunni  dan  Syi‟ah  sepakat  wajibnya  mendirikan  khilafah/imamah bagi  umat  Islam,  karena  disamping  wajib  juga  merupakan  sikap  dan  perbuatan mulia.  Karenanya,  mengangkat  pemimpin/pemerintahan  juga  menjadi  wajib. Sebab,  sebagaimana  al-Mawardi  tegaskan,  mendirikan  lembaga  khilafah  sebagai tugas  mulia,  agar  tugas-tugas  nabi  dapat  dilanjutkan  pemimpin  selanjutnya,  baik kapasitasnya  sebagai  pembela  agama  dan  sebagai  kepala  pemerintahan (duniawi). 21
Akan  tetapi  perbedaan  status  wajib,  apakah  wajib  sesuai  dengan  ketetapan hukum  Tuhan  (wajib  syar‟i)  atau  wajib  hanya berdasar  rasio  belaka (wajib „aqli) atau  wajib  menurut  keduannya  ?.  Jika  mengacu  pada  beberapa  ayat  al-Qur‟an semisal  surah  al-Nisa‟  ayat  59,  menta‟ati  pemimpin  adalah  keharusan  menurut syar‟at Islam. 22
Begitu  pula  jika  berdasar  pada  dalil  rasio,  terbentuknya  negara  serta mengangkat pemimpin, berfungsi agar dapat mencegah kezaliman dan teratasinya perselisihan  dalam  masyarakat, 23 yang  berujung  pada  terciptanya  keadilan bersama,  seraya mendapatkan  kedamaian  bersama  pula.  Hal  ini  hanya  mungkin dilakukan  pada  level  cukup  tinggi  pemegang  kuasa  dalam  institusi,  yakni  oleh pemimpin.  Ringkasnya,    mengangkat  seorang  pemimpin  dalam  negara  menjadi sebuah keniscayaan, yang dalam istilah fiqh disebut wajib, baik berdasar ayat al- Qur‟an maupun dalil „aqli.
21 Bernard  Lewis, Islam  Liberalisme  Demokrasi,  dalam  Kedaulatan  Tuhan  Atau  Kedaulatan  Rakyat  ?, (Jakarata: PARAMADINA, 2002), 32
22 Ayat dimaksud artinya berbunyi....... ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul serta orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu.....
23 Tentang  terbentuknya  negara serta  kewajiban mengangkat  pemimpin berikut  alasan  yang melatarinya    dapat dilihat dalam karya Ibnu Khaldun yang bertitel “Muqaddimah Ibn Khaldun”.
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 91
Selain menyangkut kewajiban mengangkat pemimpin, dalam diskursus politik Islam,  soal  apa saja dan bagaimana  wewenang  yang  diemban pemimpin  sebagai kepala  negara  dan  sebagai  pemimpin  agama,  juga  menjadi  diskusi  yang  cukup menyita  pikiran  umat  Islam,  khusunya  para  ulama‟  yang  peduli  dan berkepentingan dalam pemecahan soal sistem hukum antara kedua institusi (baik sebagai kepala negara dan pemimpin agama) tersebut.
Dalam  kedua  intsitusi  ini  peran  atau  fungsi  kepala  negara  sebagai  penguasa memiliki  hak  monopoli  dalam  mengatur  kepentingan  masyarakat,  antara  antara yang  temporal  dan  spiritual.  Keduanya  adalah  wilayah  sentral  pemimpin (khilafah/imamah)  yang  tidak  terpisahkan  dan  menjadi  wewenang  kekuasaan tinggi seorang pemimpin.
Asumsi  demikian  juga  dilandaskan  pada  posisinya  sebagai  pemimpin  yang memiliki  wewenang  mengatur  sebagai  pemimpin  agama.  Artinya,  peran  dalam dua  institusi  tadi  hanya  dimilikinya  sebagai  bukti  bahwa  antara  otoritas  Tuhan dan  penguasa  tidak  dapat  dipisahkan.  Pesan-pesan  Tuhan  hanya  dapat diwujudkan oleh pemilik kekuasaan (pemimpin). Singkatnya, tidak ada pemisahan wewenang pemimpin, baik sebagai pemimpin agama dan kepala negara.
Gagasan  semacam  itu  terpatri  kuat  dalam  pemikiran  kelompok  Syi‟ah.  Bagi Syi‟ah tidak ada keterpisahan bagi seorang pemimpin (Imam) dalam menjalankan wewenangnya.  Sebab  terpilihnya  Imam  bukan  atas  kehendak  masyarakat,  tapi sebaliknya  merupakan  ketentuan  Tuhan  langsung,  sebagaimana  Ali  pengganti Nabi  yang  mendapat  wasiat  langsung  darinya,  sebagai  keputusan  yang  dipandu langsung  oleh  Tuhan.  Kepemimpinan  model  ini  terus  berlangsung  sampai  pada dua  belas  imam  keturunan  Ali  dengan  Fatimah  dari  nasab  Nabi.  Sebab  hanya kedua  belas  imam  itulah  yang  pentas  menjadi  pemimpin.  Lalu  kenapa  seorang imam tidak melalui proses kehendak mayoritas masyatakat ?
Dalam    doktrin  Syi‟ah,  tidak  setiap  orang  memiliki  persyaratan/kualifikasi istimewa seperti dua belas Imam. Keistimewaan pemimpin/imam hanya dimiliki orang-orang  tertentu  sekaligus  sebagai  bukti  bahwa  mereka  adalah  orang-orang pilihan,  sehingga  tidak  mungkin  juga  pemimpin  tersebut  terbebas  dari  berbuat salah, ma’shum . Karenanya, pemimpin (khalifah/Imam) dalam pandangan Syi‟ah dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai  kepala  pemerintahan  (politik)  serta bertanggung jawab menjalankan tugas keagamaan sebagai pemilik otoritas penuh. Ringkasnya,  tidak  ada  keterpisahan  antara  agama  dan  politik  dibawah  kendali pemimpin.
92 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
Dalam  masyarakat  modern  gagasan  demikian  juga  di  praktekkan  oleh pemimpin  Iran,  Ayatullah  Khomeini  sebagai  ideolog  doktrin  Syi‟ah.  Sehingga sebutan Ayatullah dan Ruhullah—gelar yang cukup eksrim—seakan menunjukkan kedekatan dan sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan dimuka bumi. Konsekuwensi otoritas  mutlak  tersebut  dapat  menimbulkan  manipulasi  politik  yang  dilakukan terhadap  agama,  atau  sebaliknya  terjadinya  manipulasi  agama  atas  kepentingan politik semata. 24 Meski tidak menganut ajaran Syi‟ah, sebagian dinasti-dinasti kecil melakukan  tradisi-tradisi  pengangkatan  pemimpin  (raja)  turun  temurun  sehingga tidak  jarang  mereka  memakai  gelar khalifatullah dan  sebagian  dengan  sebutan bayangan Allah di bumi , yang memiliki otoritas mutlak. 25
Sedangkan  mayoritas  ulama‟  (Sunni)  lebih  sepakat  adanya  keterpisahan antara wewenang pemimpin sebagai kepala negara (politik) dan wilayah/wewenang  agama.  Dua  dimensi  ini  tidak  dapat  dicampur  aduk  oleh otoritas  pemimpin.  Sebagai  pemilik  kekuasaaan  pemimpin,  mengatur  urusan politik  yang  bersif  temporal.  Sedangkan  agama  disamping  menjadi  tanggung jawab  pemimpin  dalam  memelihara  juga  dapat  dilakukan  siapapun  khusunya dalam menjalankannya. Wewenang pemimpin/imam harus tetap menjaga agama serta sekaligus tetap menjadi spirit dalam menjalankan kekuasaannya.
Keterpisahan wewenang pemimpin/imam dimaksudkan agar dapat menjaga agar  politik  tidak  menjadi  senjata  ampuh  terhadap  terjadinya  manipulasi kekuasaan.  Dan  begitu  pula  kekuasaan  tidak  mengakibatkan  adanya  manipulasi terhadap agama. Ini dapat difahami sebab Allah menjadikan Islam sebagai agama, bukan politik. Demikian senada dengan ungkapan Muhammad Sa‟id al-Asymawi bahwa  kehendak  Tuhan  adalah  menjadikan  Islam  sebagai  agama,  sedangkan kebanyakan  manusia  memahaminya  bermakna  politik. 26 Maka,  campur  aduk (tidak adanya keterpisahan) antara agam dan politik merupakan sebuah kegagalan, sebagaimana yang pernah terjadi dimasa lalu.
Begitu  pula  jika  agama  dan  politik  tidak  dapat  dicampur  aduk,  bukanlah asumsi kosong belaka. Sebab menurut ahli politik Islam tidak ada satupun dalam al-Qur‟an maupun Hadis yang menjelaskan secara langsung baik tentang prosedur kepemimpinan  dan  bentuk  negara  serta  tugas  politk  dan  agama  bagi  pemimpin. Jika  nabi—bagi  sebagian  kalangan—menjadi  contoh  ideal  pemimpin  awal  Islam
24 Dale F. Eikkelman dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim, terj. Rofik Suhud, (Bandung: Mizan, 1998), 67
25 Seperti  yang  dipraktekkan  dinasti/kerajaan  Mogul  India,  Safawi  di  Persia/Iran.  Bahkan  Abbasiyah  sendiri mengaku sebagai wakil Tuhan dan bayangan Allah di bumi . Lihat Ensiklopedi Islam, 52 26 Ibid, 69
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 93
dan era Khulafa‟ al-Rasyidin, tidak satupun wasiat yang diwariskan bagi generasi berikutnya  baik  dalam  hal  prosedur  mengangkat  pemimpin,  batasan  maupun wewenang  dan  model  negara  yang  dikehendaki.  Sebaliknya  otoritas kepemimpinan  Islam  pasca  nabi  meninggal  justru  diserahkan  kepada  otoritas umum masyarakat. 27
Terkait  dengan  kriteria  pemimpin/imam,  ahli  pemikir  politik  Islam (khususnya  Sunni),  Al-Mawardi  memberi  batasan  dan  beberapa  kriteria  bagi seorang  pemimpin  politik,  antara  lain  :  adil,  berilmu,  sehat  lahir  batin,  ahli politik/pemerintahan, pemberani dan keturunan Quraisy. 28 Persyaratan demikian dapat dimiliki banyak orang, dari latar keluarga manapun atau etnis apa saja, yang berkesempatan  menjadi  pemimpin/imam  dalam  dunia  politik.  Syarat  demikian jelas berbalik dengan keyakinan Syi‟ah, bahwa sifat kema‟shuman pemimpin tidak dimiliki  siapapun  selain  keturunan  Ali  yang  dua  belas.  Karenanya,  dalam pandangan  Syi‟ah,  kepemimpinan  baik  Khalifah  atau  Imamah  memiliki wewenang  penuh  atas  dunia  politik  dan  agama,  otoritas  dalam  urusan  duniawi dan ukhrawi.
Berbeda  dengan  pandangan  mayoritas  (Sunni),  seorang  pemimpin  (politik) berwenang sebatas urusan duniawi, sedangkan masalah ukhrawi dapat dilakukan oleh siapapun terlebih dapat diurus oleh kalangan ulama‟ sebagai variabel dalam komunitas masyarakat.

## Kesimpulan
Kepemimpinan  dalam  (dunia)  Islam  baik  yang  menggunakan  konsep Khilafah,  Imamah  maupun  Imarah,  memiliki  arti  yang  sama  yakni  pemimpin setelah  Nabi.  Sebagaimana  Nabi  pernah  memimpin,  para  Khalifah  awal  Islam meneladani  apa  yang  pernah  dipraktekkan  Nabi  baik  dalam  hal  politik  maupun urusan agama.
Sejarah  kepemimpinan  sejak  Nabi  dan  era  khalifah  awal  hampir  selalu menjadi  rujukan  utama  dalam  menjalankan  rode  pemerintahan.  Dalam perjalannya  model  ideal  awal  tersebut  mengalami  perubahan  baik  dalam  tataran
27 Abdul Chalik, Islam & Kekuasaan, 28-29
28 Ibid, 37-38. Untuk persyaratan terakhir (keturunan Quraisy), masih terjadi perselisihan atau perbedaan dalam kualitas  hadisnya.  Muhammad  Imarah  misalnya,  meragukan  faliditas  keshahihan  hadis  tersebut.  Dan  jika persyaratan  akhir  itu  dihubungkan  terhadap  bangsa/negara  yang  tidak  memiliki  penduduk  Qurasiy  semisal Indonesia,  dapat  dibayangkan  betapa  agar  pemimpin  kita  dianggap  sah  terlebih  dahulu  kita  harus  mengimpor (calon) pemimpin dari negara luar (Arab).
94 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019
teoritis  maupun  praksis.  Perbedaan  pilhan  konsep  kepemimpinan  tidak  murni urusan agama semata, selain juga berhubungan dengan urusan politik praktis telah mewarnai dalam dinamika perjalannya.
Wewenang  seorang  pemimpin  agama  dan  sebagai  kepala  negara  (politik) terjadi  perbedaan.  Syi‟ah  memilih  kesatuan  otorias  pemimpin  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  kepala  negara,  serta  sebagai  pemimpin  dan kewenangannya dalam urusan agama.
Mayoritas ulama‟ Sunni membedakan antara kewenangan politik dan otoritas agama. Keduanya adalah institusi yang berbeda, dan tidak dapat dicampur aduk. Khalifah/Imam bertanggung jawab dalam hal politik, serta wajib menjaga agama, sedangkan  setiap  orang  (khsusnya  ulama‟)  berperan  serta  dalam  mengurus agama—menjadi pembimbing moral—ditengah kehidupan politik negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Chalik, Islam  &  Kekuasaan  “Dinamika  Politik  dan  Perebutan  dalam  Ruang Negara”, Yogyakarta: Interpena, 2012.
Baharun,  Mohammad, Epistemologi  Antagonisme  Syi’ah;  Dari  Imamah  Sampai Mut’ah, Malang: Pustaka Bayan, 2004.
Enayat, Hamid, Reaksi Politik Sunni Syiah, ter. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2003
F. Eikkelman, Dale, dan James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim, terj. Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
Foudah,  Faraq, Kebenaran  yang  Hilang;  Sisi  Kelam  Praktik  Politik  dan  Kekuasaan Dalam  Sejarah  Kaum  Muslim, Jakarta:  Balitbang  Jakarta  bekerjasama dengan Yayaysan Waqaf Paramadina, 2007.
Gunawan,  Asep, Artikulasi  Islam  Kultural:  Dari  Tahapan  Moral  ke  Periode  Sejarah,
Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Kamararuzzaman, Relasi  Islam  dan  Negara  ;  Perspektif  Modernis  &  Fundamentalis,
Magelang, Indonesia Tera, 2001
Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni  2019 | 95
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet III, 1990
Lewis,  Bernard,    et.  al, Islam  Liberalisme  Demokrasi;  Membangun  Sinergi  Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, Jakarta: Paramadina, 2002.
Lewis,  Bernard,  Islam  Liberalisme  Demokrasi,  dalam Kedaulatan  Tuhan  atau Kedaulatan Rakyat ?, Jakarata: PARAMADINA, 2002.
Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis, Yagyakarta: LKiS, 2011.
Mandhur, Ibn, Lisan al-Rab, al-Qahirah: Dar al-Hadith, 1427 H-2006 M.
Munawir,  Ahmad  Warson, Kamus  Arab-Indonesia, Surabaya:  Pustaka  Progresif, 1984.
96 | Kariman , Volume 07, Nomor 01, Juni 2019