## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 127 TAHUN 2013 PASAL 47 DAN 85 DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## *Erhan **Masrul ***Sutiyana Fachruddin
Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo anierhan@yahoo.co.id/085241791952

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana  efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan system informasi perpustakaan  pada  Badan  Perpustakaan  Dan  Arsip Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  (2) Untuk  mengetahui f a k t o r - f a k t o r yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan  gubernur    No. 127  Tahun  2013  pasal  47 dan 85 dalam penyelenggaraan system informasi  perpustakaan  pada  Badan  Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah pejabat badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi sulawesi tenggara yang terdiri dari 7 (tujuh) orang. Teknik  analisis  data  yang  digunakan Analisis  domain  untuk  menganalisis  gambaran  objek peneliti  secara  umum  atau  di tingkat  permukaan,  namun  relatif  utuh  tentang  objek  penelitian tersebut.
Teknik analisis ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh  gambaran seutuhnya  dari  objek  yang  diteliti,  tanpa  harus  diperincikan  secara  detail  unsur-unsur  yang  ada dalam  keutuhan  objek  penelitian  tersebut. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata belum menampakkan hasil yang maksimal atau belum efektif sebagaimana yang diamanatkan peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan pernyataan informan dalam wawancara  penelitian. Dimana  rata-rata  jawaban informan menjawab mengalami  beberapa kendala.

## Kata Kunci: Perpustakaan, Peraturan Gubernur, Sistem Informasi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  (1)  To  know  and  understand  how  the  effectiveness  of  the implementation of governor rule No. 127 In 2013 the implementation of article 47 and 85dalam
perpusta-kaan  information  system  at  the  National  Library  and  Archives  of  Southeast  Sulawesi Province.  (2) To determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of the governor ran peratu- No. 127 In 2013 article 47 and 85 in the administration system infor- mation-library at the National Library and Archives of Southeast Sulawesi Province. Informants in  this  study  is  the  official  body  of  libraries  and  archives  of  the  province  Southeast  Sulawesi, which consists of 7 (seven) peaple.
Data analysis techniques used domain analysis to analyze the object picture researchers in  general  or  on  the  surface  level,  but  relatively  intact  on  the  research  object.  Technique  This analysis is famous as the techniques used in research that aims to discover. That is, the analysis of  the  results  of  this  study  only  targeted  to  obtain  the  full  picture  of  the  object  under  study, without itemized in detail the elements that exist in the integrity of the research object.
The results showed that the implementation of rules governor No. 127 2013 Articles 47 and  85  in  the  administration of  library  information  systems  of  Library  and  Regional  Archives Southeast  Sulawesi  province  turned  out  to  not  show  the  maximum  results  or  not  effective  as mandated  regulatory  Governor  No.  127  2013.  It  is  inferred  based  on  the  statements  of informants  in  the  interviews.  Where  the  average  response  informant  answered  having  some problems.

## Keywords: Library, Governor Regulation, Information Systems

## PENDAHULUAN
Perpustakaan mempunyai fungsi  yang sangat penting sebagai wahana dan pusat sumber informasi. Dalam  keberadaannya  sebagai  pusat  sumber  informasi,  perpustakaan  menjalankan fungsi  mengelola  dan  melestarikan  gagasan,  pemikiran,  pengalaman,  dan  pengetahuan  umat manusia,  sebagai  kekayaan  budaya  dan  hasil  karya  intelektual  umat  manusia.  Tujuan  dari pelaksanaan  fungsi  itu  tidak  lain  adalah  terbentuknya  masyarakat  yang  mempunyai  budaya membaca  dan  belajar  sepanjang  hayat.  Dengan  demikian  perpustakaan  mempunyai  kedudukan yang sangat strategis, karena esensi atau hakikat penyelenggaraan perpustakaan tidak lain adalah sebagai  salah  satu  wujud  dari  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  “mencerdaskan  kehidupan bangsa”  kecerdasan  bangsa  tidak  lain  mempunyai  cita -cita  luhur  kemerdekaan  dan  salah  satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  dalam  alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia tahun 1945 maka pengelolaan perpustakaan merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dengan adanya peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  maka  penyelenggaraan  perpustakaan  harus  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Badan    perpustakaan  merupakan  salah  satu  unit  kerja  dilingkungan Gubernur    yang  mempunyai  tugas  membantu  Gubernur  dalam  penyelenggaraan    perpustakaan dan arsip. Penyelenggaraan perpustakaan  dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Pasal 47 ayat (2) tentang  Deposit dan Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka,  serta pasal 85 ayat (2) tentang mengenai layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka.
Dalam  pelaksanaan  peraturan  Gubernur  Sultra  pasal  47  tentang  Deposit  dan Pengembangan  dan  pengolahan  bahan  pustaka,  serta  pasal  85  ayat  (2)  mengenai  layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga  menimbulkan  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya perpustakaan  sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat
Dari  dari  hasil  penelitian  dengan  diberlakukannya peraturan Gubernur penyelenggaraan perpustakaan No. 127 tahun 2013 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, belum sepenuhnya melaksanakan peraturan Gubernur, sehingga penyelenggaraan  perpustakaan  kurang  efektif  dan  belum  sepenuhnya  terlaksana  dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka, terutama pengembangan  koleksi  deposit  (Karya  cetak  dan karya  rekaman)  serta  layanan  otomasi.  Hal  ini  disebabkan sumber dayaaparatur, maupun saranadan prasarana belum  mendukung  peraturan  Gubernur  dalam  penyelenggaraan perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan Gubernur  No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  pelaksanaan peraturan Gubernur  No. 127 Tahun 2013  pasal  47  dan  85    dalam  sistem  informasi  penyelenggaraan  perpustakaan  pada  Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahuidan  memahami  bagaimana    efektivitas  pelaksanaan  peraturan  Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk  mengetahui f aktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi    pelaksanaan  peraturan Gubernur    No.  127  Tahun  2013  pasal  47  dan  85    dalam  penyelenggaraan  sistem  informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat  baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis,  penelitian  ini  diharapkan dapat    bermanfaat sebagai   bahan pemikiran dalam  rangka  pengembangan khususnya yang berkaitan dengan peraturan Gubernur, sebagai antisipasi dalam menghadapi  perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  di masa  yang akan datang. Secara  praktis, penelitian ini  diharapkan    dapat dijadikan sebagai bahan  masukan  bagi  Gubernur  dalam  sistem  informasi  penyelenggaraan    perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## METODE PENELITIAN

## Jenis data
Adapun  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  jenis  data kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Jenis  data  kualitatif  adalah  data  yang  merupakan  penjelasan- penjelasan, uraian-uraian  yang dideskripsikan, sedangkan jenis data kuantitatif adalah data-data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari para informan seperti umur, usia, tanggal lahir dan lain-lain.

## Subyek penelitian
Berdasarkan judul penelitian ini, maka yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat dan kalangan Birokrasi yang bekerja pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  menghasilkan  kualitas  data  dan  informasi  serta  analisis  yang  baik  dan  bermutu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara efektif dan efisien, yaitu:
1. Penelitian kepustakaan (library research),
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  analisis  domain.Analisis  domain  digunakan untuk  menganalisis  gambaran  objek  peneliti  secara  umum  atau  di tingkat  permukaan,  namun relatif  utuh  tentang  objek  penelitian  tersebut.  Teknik  analisis  ini  terkenal  sebagai  teknik  yang dipakai  dalam  penelitian  yang  bertujuan  eksplorasi.  Artinya,  analisis  hasil  penelitian  ini  hanya ditargetkan  untuk  memperoleh  gambaran  seutuhnya  dari  objek  yang  diteliti,  tanpa  harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.

## HASIL PENELITIAN

## Bidang deposit
Pasal  47  ayat  (2)  Bidang  Deposit  adalah  melaksanakan  pengumpulan  dan  pelacakan karya  cetak,  dan  karya  rekaman  yang  diterbitkan/diproduksi  di  Sulawesi  Tenggara. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaanya berpedoman pada  Undang-Undang  No.  04  Tahun  1990  tentang  wajib  serah  simpan  karya  cetak  dan  karya rekam  (KCKR). Untuk mencapaian tujuan penyelenggaraan  sistem  informasi  perpustakaan pada deposit, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu proses  dimulai  tahapan  pelacakan  karya  rekaman  dan  karya  cetak  di  tiap  perusahaan  hingga pendayagunaan.      Masing-masing      tahapan      ini  dilakukan  komunikasi yang  baik  guna  untuk mengadakan koordinasi  masing-masing  bagian agar  bekerja secara optimal.
Dalam  pelaksanaan  peraturan gubernur  No.  127  tahun  2013  dalam  penyelenggaraan sistem  informasi  perpustakaan  pada  Badan  Perpustakaan  Dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan dibidang deposit dapat dilihat  dalam  penjelasan  dibawah  ini dari  hasil  penelitian  penulis  uraikan  dalam  tabel  matriks 4.1 di dibawah ini:
Matriks 4.1 Penyelenggaraan Perpustakaan Di Bidang Deposit N0. Unsur Data Nilai Positif Nilai Negatif 1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekaman Koran lokal, BI, BPJS provinsi, bahasa Di jilid, klasifikasi katalog Sebagian Koran tidak di jilid BPJS kota Tidak
menyerahkan
2. Pelacakan/hunting terbitan daerah KCKR Tidak ada pengecekan 3. Menyelenggarakan layanan deposit Bimbingan pemakai, foto copy, rujukan Sangat cepat 4. Pelaksanaan alih media naska kuno dan koleksi deposit Naska buton, Di foto copy koleksi yang sudah berumur 50 tahun Tidak di alih mediakan 5. Penyususnan bibliografi daerah dan literature sekunder lainnya - Bibliografi  terbitan daerah - Pengiriman bibliografi ke perpusnas Menerbitkan bibliografi daerah dan pengiriman 6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekama - Koran lokal, BI, BPJS provinsi, bahasa Tidak melakukan evaluasi
Sumber: Data primer diolah, April 2016
Dari hasil penelitian   dapat simpulkan sebagai mana  yang di uraikan dalam matriks 4.1 pelaksanaan  Peraturan Gubernur No.  127  tahun  2013  pada  bidang  deposit  yaitu  Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekaman, Koran lokal, BI, BPJS  provinsi,  bahasa,  menyelenggarakan  layanan  deposit  (Bimbingan  pemakai,  foto  copy, rujukan),  pelaksanaan  alih  media  naska  kuno  dan  koleksi  deposit  (Naska  buton),  penyususnan bibliografi  daerah  dan  literature  sekunder lainnya (Bibliografi terbitan daerah , pengiriman
bibliografi ke perpusnas. Sedangkan peraturan  gubernur  yang  belum    terlaksananya yaitu ada beberapa kantor yang tidak pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayaguna an  karya  cetak  dan  karya  rekaman  di  badan  perpustakaan  dan  arip  daerah  provinsi  sulawesi tenggara seperti BPJS Kota, kurang maksimalnya pelaksanaan Pelacakan/hunting terbitan daerah di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dalam  pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  serah simpan karya cetak dan karya rekama tidak dilakukan.

## Pengembangan Dan Pengolahan Bahan Pustaka
Berdasarkan hasil penelitian di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  dalam  mengumpulkan  sumber  informasi  literatur  yang  dipergunakan  dalam  proses seleksi  dan  penentuan  bahan  pustaka  yang  akan  diadakan  di  perpustakaan.  Sumber-sumber informasi ini seperti katalog penerbit, bibliografi, bulletin, abstrak, brosur terbitan baru.Sumber informasi sangat diperlukan adalah yang memuat gambaran tentang buku, harga dan toko buku yang  menyediakan.  Sumber  seleksi  yang  lain  adalah  dengan  mengadakan  komunikasi  kepada pemustaka, serta berpedoman pada koleksi yang ada, baik untuk menambah judul bahan pustaka maupun jumlah eksemplar untuk judul-judul yang sangat dibutuhkan.
Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka   penulis uraikan dalam tabel matriks 4.2 di dibawah ini:
Matriks 4.2
Penyelenggaraan perpustakaan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka N0 Unsur Data Nilai Positif Nilai Negatif 1. Melaksanakan Pembelian, hadiah Disalurkan
pengembangan
keperpusda, desa,
kelurahan dan rumah ibadah pengolahan bahan pustaka Pengkatalokan, klasifikasi, penjilidan, pelabelan Diolah sesuai dengan aturan perpustakaan 2. Melaksanakan survei minat pemakai dalam rangka pengembangan bahan
pustaka
Pengadaan bahan pustaka, meningkatkan minat baca Mengadakan komunikasi dengan pemustaka 3. Melaksanakan seleksi bahan pustaka Penambahan koleksi Katalog, brosur, permintaan pemakai 4. Melaksanakan penyusunan dan penerbitan katalog induk
daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek,
abstrak, kliping, dan
literature sekunder lainnya
- Bibliografi  terbitan daerah - Pengiriman bibliografi ke Perpusnas Menerbitkan katalog, bibligrafi dan indeks Sebagian Koran tidak dijilid

## Sumber : Data primer diolah, April 2016
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan Perpusda  Sulawesi  Tenggara  dapat mengantisipasi  pelaksanakan  Pergub  No.  127  tahun  sehingga  dalam  penyelenggaraan perpustakaan  terlaksana  dengan  baik  meskipun  ada  beberapa  hal  yang  tidak  terlaksana  karena dipengaruhi  beberapa  faktor  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  informan.Pada
dasarnya  tidak  ada  satu  perpustakaan  yang  dapat  bekerja  dan  menyelenggarakan  perpustakaan sendirian  dengan  baik  dan  sempurna.  Olehnya  itu  perpustakaan  dalam  penyelenggaraan perpustakaan  harus  mengadakan  kerja  sama  dan  silang  layan  antar  perpustakaan,  hal  ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dihadapi perpustakaan.

## Layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka
Pelaksanaan  peraturan  Gubernur  No.  127  tahun  2013  dalam  penyelenggaraan  sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam penyelenggaraan layanan dan pelestarian bahan pustaka tidak berjalan dengan baik  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ada  yang  terlaksana.  Dalam  penyelenggaraan perpustakaan penulis uraikan dalam matriks 4.3 di dibawah ini:
Matriks 4.3 Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka No. Unsur Data Nilai Positif Nilai Negatif 1. Menyelenggarakan layanan perpustakaan layanan membaca, foto copy, peminjaman, bebas pustaka,
bimbingan pemakai, layanan rujukan,
Cepat, penambahan jam layanan 2. Melaksanakan kerjasama perpustakaan dan silang layan Universitas Halu Oleo, Stik Avicena, Muhammadiah Kendari, Stikes Koleksi,
layanan baca, anggota 3. Melaksanakan pelestarian kliping, penjilidan Sebagian Sebagian Koran
bahan pustaka koran, Koran sudah dijilid tidak dijilid 4. Melaksanakan koordinasi layanan perpustakaan tingkat daerah provinsi Layanan perpustakaan keliling Layanan perpustakaan keliling Seharusnya ada koordinasi dalam bentuk koleksi 5. Menyebarkan informasi ilmiah terbaru dan terseleksi Koran lokal, Koran nasional, majalah Tidak ada ruangan khusus 6. Melaksanakan penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan Sekolah-Sekolah Di Lingkup Kota Kendari, Kampus Negeri Dan Swasta Tidak lagi dilaksanakan 7. Melaksanakan bimbingan pemakai perpustakaan, bimbingan membaca, dan penggunaan sumber rujukan 600 kali  melaksanakan
bimbingan pemakai
Mengikutkan pemustaka
lomba minat baca tingkat nasional 8. Menyelenggarakan layanan audio visual Tidak ada Tidak ada ruangan dan fasilitas 9. Menyelenggarakan layanan perpustakaan keliling Tidak ada Mobil rusak 10. Melestarikan bahan pustaka dalam bentuk alih media Foto kopy, scaning, disket, CD Dilakukan diluar perpusda

## Sumber : data primer diolah, April 2016
Berdasarkan  matrik  3.3  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  peraturan  gubernur  No.  127 tahun 2013 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan belum sepenuhnya terlaksana terutama  dalam  meyebarkan  informasi  ilmiah  terbaru  dan  terseleksi,  penyuluhan  tentang kegunaan  perpustakaan,  layanan  perpustakaan  keliling,  perpustakaan  digital,  layanan  audio visual, layanan internet.

## Otomasi perpustakaan
Pelaksanaan  peraturan  gubernur  No.  127  tahun  2013  dalam  penyelenggaraan  sistem informasi perpustakaan pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Sulawesi khususnya dalam pelaksanaa otomasi  perpustakaan  tidak  berjalan  dengan  baik  akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ada yang terlaksana. Dalam penyelenggaraan  perpustakaan penulis uraikan dalam matriks 4.4 di dibawah ini:
Matriks 4.4
Pelaksanaan Otomasi Perpustakaan

## dan reproduksi
11. Melaksanakan bimbingan
teknis
Pelatihan pengelolaan perpustakaan digital
untuk pengelolah perpustakaan desa/kelurahan Pengelolaan perpus digital
No Unsur
Data Nilai Positif Nilai Negatif 1. Pengembangan system otomasi
Slims Pengolahan bahan pustaka
Sumber : data primer diolah, April 2016
Pelaksanaan    peraturan  gubernur  No.  127  tahun  2013    secara    otomasi  di    badan perpustakaan  dan  arsip  daerah  provinsi  sulawesi  tenggara    dapat    dikatakan    sudah    berjalan sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan  kegiatan.  Pelaksanaan  kegiatan otomasi ditunjukan oleh terlaksananya kegiatan pengolahan bahan pustaka, yang  telah  dilakukan  secara komputerisasi sesuai  dengan  perencanaan  baik  itu  aplikasi  yang  digunakan maupun  para  personil  sebagai
2. Menyelenggarakan perpustakan digital
Layanan wifii, website Jaringan lambat 3. Mengelola, mendayagunakan, memelihara pangkalan, jaringan perpustakaan dan internet Website Tidak dikelolah
lagi Slims
Pengolahan bahan pustaka 4. Menyelenggarakan operasional otomasi dan
internet - Layanan wifii,
website, OPAC, SLIMS Jaringan lambat 5. Menyelenggarakan layanan internet
- Layanan wifii, website Jaringan lambat 6. Menyelenggarakan website perpustakaan
- http://bpad- sultra-pnri.go.id
dan Email:
otomasipusda@y ahoo.co.id,
Tidak ada informasi terbaru
dan pengelolanya tidak ada
pelaksana    kegiatan.    Selain    itu   tercapainya    tujuan  otomasi    dalam    hal    pemberian    layanan prima    sehingga    pengunjung    mendapatan  layanan  yang  cepat,  tepat  dan  akurat.  Pelaksanaan perpustakaan  digital  tidak  terlaksana  sebagaimana  yang  diamanatkan  peraturan  Gubernur  No. 127 tahun 2013.
F aktor-faktor  yang  mempengaruhi    pelaksanaan  peraturan  Gubernur    No.  127  Tahun 2013 pasal 47 dan 85  dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

## Karatekristik Organisasi

## 1. Pegawai
Badan  Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara    dalam penyelenggaraan  perpustakaan  sebagai  suatu  organisasi  yang  dilakukan  secara  mandiri  sebagai mana  yang  di  UU  Nomor  22  tahun  1999  dan  UU  No.  25  tahun  1999  yang  kemudian  diganti dengan  UU  No.  32  tahun  2004  tentang  peraturan  daerah  dan  peraturan  Gubernur  Sulawesi Tenggara No.  127  tahun  2013  tentang  perpustakaan  dengan  pengertian  seluruh  sumberdaya perpustakaan  dikelola  secara  internal  termasuk  manajemen    keuangan.  Oleh  karena  itu,  Badan Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terdiri  dari  kepala,  tata  usaha, pengadaan,  pengoahan,  pelayanan,  koleksi,  Setiap  bagian  dapat  terdiri  dari  sejumlah  tim  yang berangotakan tiga hingga enam orang sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Simon Sofyan, menyatakan bahwa:
“Pegawai  disini  masih  didominasi  dengan  latar  belakang  SLTA,  dan  S1,  untuk  tenaga pustakawan  masih  sedikit,  sehingga  dalam  pelaksanaanya  kami  mengalami  kendala terutama  pada  perpustakaan  digital,  pengelolaan  web  site  perpustakaan  karena  tidak adanya tenaga ahli sehingga pelaksanaanya macat”
Pengembangan sumber  daya pegawai bertujuan agar  dapat menyesuaikan  diri  dengan perkembangan teknologi dan  informasi  dalam  melaksanakan  tugasnya. Pengembangan sumberdaya pegawai diterapkan supaya pegawai mendapatkan pelatihan khusus  dalam implementasi peraturan  Gubernur dalam  pelaksanaanya  perpustakaan sangat  membutuhkan sumber  dayayang ahlidalam  bidang    teknis    untuk      mengoperasionalkan  dan mengaplikasikan data-datayang tersimpan dalam komputer.
Peraturan  Gubernur  terdapat sumber – sumber kebijakan yang dapat  menentukan keberhasilannya dalam menciptakan  efisiensi  kerja. Sumber-sumber kebijakan  dalam sumber daya ini yaitu sumber dayamanusia dari pegawai, informasi, fasilitas, dan wewenang.

## 2. Sarana dan Prasarana
Dari  hasil  penelitin  pada  Badan  Perpustakaan  Dann  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara mengalami beberapa kendala terutama gedung dan ruangan serta perlengkapan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:
1. Kondisi  luas  gedung  atau  ruangan  tidak  cukup  menampung  koleksi  bahan  pustaka sebagaimana yang terdapat diruang deposit sebagian buku di susun di antai,
2. Ruang baca yang sempit  sehingga tidak bisa menampung pemustaka
3. Ruang  baca  seharusnya  menyediakan  sarana  yang  menunjang  terutama  AC  sehingga pemustaka nyaman  dan sejuk berada dalam ruang perpustakaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelitian  masing-masing  dari    indikator  tersebut memiliki  permasalahan  yang  berbeda-beda.  Suatu  pelaksanan kebijakan  tidak akan  berjalan lancar apabila indikator  tersebut tidak terpenuh iuntuk  menunjang semua  pelaksanaannya. Pegawai  badan  perpustakaan  dan  arsip  daerah  sultra mau tidak mau harus  memenuhi semua kebutuhan untuk menunjang  berjalannya penyelenggaraan  perpustakaan di Wilayah  Sulawesi

## Tenggara.

## Karateristik Lingkungan
Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun  2013  pada Badan  Perpustakaan  Dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dalam meningkatkan  kualitas  layanan,  telah  dilaksanakan,  namun  masih  mengalami  beberapa  kendala sehingga  belum  berjalan  efektif. Dari  peran  interpersonal,  pelaksanaanya  masih  kurang ditrasmisikan  sehingga  bayak  penyataan  informan  mengalami  beberapa  kendala  sehingga kualitas pelayanan tidak efektif, Misalnya ruangan yang tidak disediakan fasilitas yang memadai seperti AC, mengakibatkan penggunjung tidak betah untuk berada diruang baca.
Dari  peran  informasional  dalam  menjalankan  kebijakan  belum  efaktif  hal  ini  bahwa dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan  pelaksana  dan  rendahnya  pengetahuan  tetang  pentingya memberikan  layanan  prima  kepada  pemustaka,  mengakibatkan  rendahnya  kemampuan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pelayanan perpustakaan.
Dari  peran  pengambilan  keputusan  bahwa  pada  dasarnya  sudah  menjalankan  kebijakan tersebut,  namun  belum  ditunjukan  kesungguhan  dalam  melaksanakan  pelayanan  kepada pemustaka.Hal  ini  karena  pelaksana  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pencapaian  target, kemudian  terjadinya  tumpang  tindih  kepentingan  antara  kepentingan  masyarakan  layanan  dan kebijakan politik oleh penguasa.

## Karateristik Pekerjaan
Karateristik pekerjaan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujan organisasi. Jadi apabila  tujuan  organisasi  menginginkan  keberhasilan,  organisasi  tersebut  harus  dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
Sumberdaya dalam  kebijakan  merupakan  kebutuhan yang mutlak harus  dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya dalam kebijakan di Badan Perpustakaan dan arsip  daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  diarahkan kepada  pembentukan birokrasi  yang bermartabat. Birokrasi  pemerintahan    yang  bersih,  makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari  korupsi, kolusi dan  nepotisme. Makmur  dalam artian mampu  memenuhi kebutuhan    dasar  dan  berkeinginan  untuk  mencapai  kehidupan  dan  penghidupan yang lebih baik. Taat dalam artian  birokrasi    memahami    dan    mentaati serta menjalankan  norma-norma agama dan  budaya serta  peraturan-peraturan  yang  menjadi landasan dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah  dan bersahabat dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara, untuk mencapaian tujuan pelaksanaan peraturan Gubernur dalam  penyelenggaraan  sistem  informasi  perpustakaan,  yang  merupakan  suatu  proses  dimulai tahapan  pelacakan  pada  perusahaan  karya  rekaman  dan  karya  cetak  hingga  pendayagunaan untuk meningkatkan koleksi terbitan daerah. Maka pegawai yang berada di sub bidang deposit dan  penggembangan  bahan  pustaka  saling  berkoordinasi  guna  masing-masing  bagian    bisa bekerja secara optimal, tahapan   ini dilakukan komunikasi yang baik.

## Karateristik manajemen
Badan Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pengumpulan  dan  pelacakan  koleksi  deposit  kepada  penerbit  dan  pengusaha rekaman. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak BPAD Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pelaksanaannya diawasi. Lemahnya pengawasan  ini  terjadi  karena  untuk  mengawasi
pelaksanaan  pungutan  tersebut  dibutuhkan  banyak  tenaga  pengawas,  sedangkan    tenaga pengawas    yang    dimiliki    hanya    terbatas    dalam    hal    jumlah  dan  fasilitas.  Pengawasan dilakukan oleh  pemerintah  terhadap  segala  kegiatan  pemerintah daerah,  agar  penyelenggaran pemerintah  daerah  dapat  dilakukan dengan sebaikbaiknya.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagai suatu organisasi yang dilakukan secara mandiri  sebagai  mana  yang  di  UU  Nomor  22  tahun  1999  dan  UU  No.  25  tahun  1999  yang kemudian  diganti  dengan  UU  No.  32  tahun  2004  tentang  peraturan  daerah  dan  peraturan Gubernur Sulawesi tenggara No. 127 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan pengertian  seluruh  sumberdaya  perpustakaan  dikelola  secara  internal.  Oleh  karena  itu,  Badan Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terdiri  dari  kepala,  tata  usaha, pengadaan,  pengoahan,  pelayanan,  koleksi,  Setiap  bagian  dapat  terdiri  dari  sejumlah  tim  yang beranggotakan tiga hingga enam orang sesuai kebutuhan.
Peraturan  Gubernur  No  127  tahun  2013  terdapat sumber – sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan penyelenggaraan  perpustakaan dalam menciptakan  efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan dalam sumber dayaini yaitu sumber daya manusia dari pegawai, koleksi, fasilitas, dan wewenang, serta untuk menunjang pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun  2013  melakukan  kerjasama  dan  silang  lanyan  dengan  berbagai  lembaga  pendidikan  guna memenuhi  kebutuhan  informasi  pemustaka.  Dari  hasil  penelitian  pada  Badan  Perpustakaan  dan Arsip  Daerah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk  memenuhi  kebutuhan  pemustaka  memiliki keterbatasan antara lain (1) tenaga, saran prasarana, waktu, dana, dan koleksi bahan pustaka, (2)
tugas  pokok  dan  fungsi  serta  masyarakat  yang  dilayani,  (3)  ketidak  keterbatasan  sumber informasi yang terbit dan tersebar dimana-mana, (4) akses informasi dan jalur komunikasi.
Dari  hasil  penelitian Badan  Perpustakaan  Dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara belum sepenuhnya melaksanaan peraturan gubernur No 127 tahun 2013 pasal 47 dan 85. Hal ini dapat  dilihat  Ada  beberapa  informan  menyatakan  terutama  dalam  pelaksanaan  perpustakaan digital,  perpustakaan  keliling,  layanan  fotokopi,  serta  dari  pengamatan  penulis  pada  layanan deposit  terkendala  dengan  ruangan  yang  sempit  sehingga  pemustaka tidak  mendapatkan  tempat duduk. Dalam pengimplementasian penyelenggaraan  perpustakaan  harus  sesuai  dengan  Pergub No.  127  tahun  2013  dapat  menjadi  pedoman    pelaksana  kebijakan    yang  dapat    mendukung efektivitas  penyelenggaraan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memastikan  bahwa  perpusda  menarik  manfaat  dari   keputusan  dan tindakan-tindakan dan    menekan    pemborosan    energi    dan/atau  fungsi  ganda  dalam  beberapa  bagian  sampai seminimal  mungkin.  Tetapi  manfaat  pedoman  kebijakan  bagi  efektivitas  dengan  asumsi  bahwa pedoman- pedoman  ini  dianggap  adil  dan   beritikad  baik  oleh para pekerja  “sesuai  dengan peraturan”    saja,    kegunaannya    bagi  efektivitas  organisasi  jelas  sangat  berkurang. Dalam pengolahan  koleksi bahan  pustaka  dengan  menggunaka  sistem  komputerisasi  yaitu  dengan menggunakan  aplikasi  SLIMS,  sehingga  pegawai  dan  pustakawan  dalam  pelaksanaan  menjadi ringan. Namun hal ini dalam penyelenggaraan peraturan gubernur No 127 tahun 2013 mengalami beberapa kendala dengan anggaran dan fasilitas yang dilihat dari beberapa pernyataan informan yaitu pelaksanaan alih media naska kuno, penjilidan Koran.
Oleh  karena  itu,  jika  dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu teori sistem  informasi menurut R.  Kelly  Rainer,  Jr  (2006:49) adalah  mengumpulkan,  memproses,  menyimpan, menganalisis  dan  menyebarkan  informasi  untuk  tujuan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  teori  tersebut
digunakan  dalam  suatu  perpustakaan  dalam  hal  ini  adalah  penyelenggaraan  perpustakaan dilakukan berdasarkan prinsip mengumpulan  dan  penyebarkan  infomasi  sehingga  pelaksanaan perpustakaan sesuai dengan kebijakan.
Oleh  karena  itu, Badan  Perpustakaan  Dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara sebagai salah satu lembaga pelaksana kebijakan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Badan  perpustakaan harus mampu menyelenggarakan  perpustakaan  sesuai  dengan  peraturan yang  ada. Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  peraturan  gubernur  No.  127 tahun  2013  pasal  47  dan  85  dalam  penyelenggaraan  sistem  informasi  perpustakaan  Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata belum menampakkan hasil yang maksimal atau belum efektif sebagaimana yang diamanatkan peraturan Gubernur No. 127 tahun  2013. Hal  tersebut  disimalkan  berdasarkan hasil  dokumentasi  dan  pernyataan  informan dalam wawancara penelitian, dimana rata-rata jawaban informan menjawab mengalami beberapa kendala.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Arikunto, Suharsimin. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Basuki, Sulistyo.1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Faisal, Sanapiah.1992. Format-format penelitian social:dasar-dasar dan aplikasi. CV. Rajawali:
Jakarta.
Hidayat, 1986, Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan, Gajah Mada University, Yogyakarta.
M. Steers Richard. 1985. Efektivitas Organisasi, Erlangga: Jakarta
Tim Penyusun. 2015. Panduan Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Program Studi Ilmu
Komuikasi. Kendari:  Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip- Universitas Halu Oleo.
Internet:
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2013/10/pustaka_unpad_implementasi_kebijakan_ daerah.pdfProf.  Dr.  H.  Budiman  Rusli, kebijakan  public  di  daerah di  akses  tanggal  24 september 2015

## Undang-Undang Dan Pergub
Badan  Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  Provinsi  Sulawesi  tenggara, Reviu  Restra  Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2013-2018, Kendari:
2013
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Nomor  10  Tahun  2014  tentang  Serah  Simpan Karya Cetak, Karya Rekaman Dan Karya Film Cerita Atau Film Dokumenter
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  No.  127  tahun  2013  Tentang  Uraian  Tugas  Jabatan Struktural Dan Non Struktural Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara