## Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah

## Ryan Anggria Pratama¹ dan Askarmin Harun²
¹Aktifis Sosial Politik
²Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Batam Indonesia askarmin@rocketmail.com

## Abstract
The underlying consideration of this research is that given the increasingly growing  the urban village chief’s duty  in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of  Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results   of   the   study   found   that   the   role   of   Social   Institutions   in   assisting   the   urban   village   chief   in   the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social   institutions.   The   authors   argue   that   the   obstacles   that   occur   because   the   Regional   Government   of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup  of Social Institutions without more specific rules.
Keywords: roles, social institutions, development

## Abstrak
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan,   pembangunan   dan   pemberdayaan   masyarakat,   maka   kehadiran   dan   peranan   Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau   pada   Tahun   2015.   Peneltian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   peranan   dan   hambatan   lembaga kemasyarakatan   dalam   membantu   tugas   Lurah   di   bidang   pembangunan   di   Kelurahan   Bukit   Cermin   Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang   menghambat   peranan   lembaga   kemasyarakatan   dalam   membantu   tugas   lurah   dibidang   pembangunan seperti   minimnya   dukungan   dari   pemerintah   daerah,   tidak   terjadi   proses   kaderisasi   yang   baik,   dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016,   sehingga   pada   tahun-tahun   sebelumnya   untuk   Kota   Tanjungpinang   hanya   mengacu   langsung   pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus
Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

## PENDAHULUAN
Dewasa   ini   tugas   dari   pemerintah   dan   pemerintah   daerah   dalam   penyelenggaraan pemerintahan   khususnya   kepada   kelurahan   karena   posisinya   yang   sangat   dekat   dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, disadari semakin bertambah dan semakin banyak. Hal   tersebut   dasari   oleh   dengan   bertambahnya   pertumbuhan   jumlah   penduduk   dan perkembangan   zaman   yang   menuntut   percepatan   penyelenggaraan   pemerintahan.   Maka keberadaan lembaga kemasyarakatan menjadi alternatif untuk dapat meringankan tugas-tugas pemerintah   dan   pemerintahan   daerah   terkait   dengan   pelimpahan   pelaksanaan   dan pengelolaannya kepada lembaga kemasyarakatan sehingga lembaga kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam membantu tugas pemerintah dan pemerintahan daerah.
Dalam   sistem   pemerintahan   daerah   di   Indonesia,   dikenal   istilah   lembaga kemasyarakatan.   Lembaga   kemasyarakatan   merupakan   suatu   organisasi   yang   berada   di wilayah   kelurahan/desa.   Undang-Undang   Nomor   32   tahun   2004   tentang   Pemerintahan Daerah   dan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2005   tentang   Desa   serta   Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan sesuai dengan kebutuhan   (Rauf,   2015:1).   Selanjutnya   terkait   dengan     dibentuknya   Lembaga Kemasyarakatan di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 yang menyatakan bahwa:
1. Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
2. Pembentukan   lembaga   kemasyarakatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu   lurah   dalam   pelaksanaan   urusan   pemerintahan,   pembangunan,   sosial kemasyarakatan   dan   pemberdayaan   masyarakat.   Dengan   begitu   lembaga   kemasyarakatan merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dalam   membantu   penyelenggaraan   tugas-tugas pemerintah, khususnya tugas-tugas Lurah dalam pelayanan dan pemeberdayaan masyarakat.
Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, tugas   dan   fungsi   Lembaga   Kemasyarakatan   juga   di   atur   secara   khusus   dalam   Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   5   Tahun   2007   tentang   Pedoman   Penataan   Lembaga Kemasyarakatan.   Peraturan   tersebut   secara   singkat   menjelaskan   bahwa,     Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu   Lurah   dalam   pelaksanaan   urusan   pemerintahan,   pembangunan,   sosial
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi Lembaga Kemasyarakatan juga di atur sebagaimana dituangkan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan   dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   ayat   (3) mempunyai fungsi:
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. Penanaman   dan   pemupukan   rasa   persatuan   dan   kesatuan   masyarakat   dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d.   penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan   dan   penggerak   prakarsa   dan   partisipasi,   serta   swadaya gotong royong masyarakat;
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j. Pendukung   media   komunikasi,   informasi,   sosialisasi   antara   pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
Dengan demikian lembaga kemasyarakatan secara formal di akui oleh pemerintah dan pembentukan   lembaga   kemasyarakatan   memiliki   maksud   dan   tujuan   yang   jelas,   serta keberadaannya   dianggap   penting   untuk   membantu   tugas   Lurah   dalam   pelayanan   urusan pemerintahan, pembangunan dan urusan kemasyarakatan.
Berdasarkan   penjabaran   di   atas,   penulis   tertarik   meneliti   lebih   lanjut   bagaimana realisasi dari tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di   Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.  Diketahui bahwa pada saat observasi awal, kota ini adalah salah satu kota yang   ada   di   Indonesia   yang   belum   mengesahkan   peraturan   daerah   mengenai   lembaga kemasyarakatan   di   daerahnya,   berbeda   dengan   kabupaten   dan   kota   lainnya   yang   ada   di Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna telah memiliki  Peraturan Daerah mengenai  aturan lebih lanjut  tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan seperti diamanatkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 5   Tahun   2007   tentang   Pedoman   Penataan   Lembaga   Kemasyarakatan   yaitu  Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Meskipun   Kota   Tanjungpinang   belum   mengesahkan   Peraturan   Daerah   tentang Lembaga   Kemasyarakatan,   namun   keberadaan   Lembaga   Kemasyarakatan   di   Kota Tanjungpinang   telah   lama   dibentuk.   Hal   ini   disadari   karena   keberadaan   akan   lembaga kemasyarakatan   sangatlah     penting   bagi   pemerintahan   daerah   khususnya   pada   tingkatan kelurahan dan bagi masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Maka tidak mengherankan jika lembaga kemasyarakatan sudah dibentuk meskipun secara formal melalui Peraturan Daerah belum ada dan masih mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Kelurahan Bukit Cermin adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang yang   mana   kelurahan   tersebut   berada   pada   wilayah   kecamatan   Tanjungpinang   Barat. Diketahui Kelurahan Bukit Cermin adalah Kelurahan terbaik Se- Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015. Penyelenggaraan kompetisi kelurahan terbaik di Indonesia diatur dalam Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2007   tentang   Penyelenggaraan Perlombaan   Desa   dan   Kelurahan.   Tujuan   dari   penyelenggaraan   kegiatan   tersebut   dalam rangka   pemberdayaan   masyarakat   desa   dan   kelurahan   dan   untuk   menilai   keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan yang ada di Indonesia.
Tingkatan   penyelenggaraan   program   tersebut   tercantum   pada   pasal   2   yaitu Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat. Perlombaan desa   dan   kelurahan   tingkat   kabupaten/kota   diselenggarakan   oleh   Bupati/Walikota. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diselenggarakan oleh Gubernur. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bukit cermin telah   menempuh   dan   menjuarai   kompetisi   dari   perlombaan   tingkat   kecamatan,   tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi serta mengkuti perlombaan kelurahan di tingkatan nasional yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam negeri.
Adapun     indikator   penilaian   perlombaan   desa   dan   kelurahan   tingkat   kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan masyarakat;
c. Ekonomi masyarakat;
d. Keamanan dan ketertiban;
e. Partisipasi masyarakat;
f. Pemerintahan;
g. Lembaga kemasyarakatan; dan
h. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tersebut dilakukan dengan membandingkan data tingkatan perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian. Kemudian penilaian juga dilihat dari   keberhasilan   pelaksanaan   program   pemberdayaan   masyarakat   desa   dan   kelurahan, inisiatif dan kreatifitas daerah dalam masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan, tingkat kepatuhan  terhadap  kebijakan   penyelenggaraan   pemerintahan,   serta  kinerja  camat,   kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
Berdasarkan latarbelakang tersebut,   Kelurahan Bukit Cermin tahun 2015 yang lalu telah   memperoleh   prestasi   yang   baik   dan   membanggakan   bagi   Kota   Tanjungpinang khususnya, padahal ditahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014, kelurahan  bukit cermin tidak berhasil   menjuarai   perlombaan   kelurahan   di   tingkat   kecamatan   sekalipun,   namun   secara mengejutkan   ditahun   2015   secara   signifikan   meningkat   perkembangannya   dimulai   dari memperoleh   juara   ditingkatan   kecamatan,   selanjutnya   di   tingkatan   Kabupaten/Kota   dan kemudian di tingkatan Provinsi Kepulauan Riau.
Memandang   fenomena   tersebut,   penulis   tertarik   ingin   mengetahui   peranan   dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian   ini   menggunakan   metode   penelitian   deskriptif   kualitatif.  Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Informan   yang   peneliti   maksudkan   adalah   Lurah   di   Kelurahan   Bukit   Cermin,   Sekretaris Kelurahan Bukit Cermin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua Forum RT/RW.
KERANGKA TEORITIS

## KONSEP PERANAN
Menurut Soerjono Soekanto (Rauf, 2015:98) Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”.   Dalam   pendapatnya   Soerjono   Soekanto  menjelaskan  Apabila   seseorang melaksanakan  hak dan kewajibannya  sesuai dengan  kedudukannya,  ia menjalankan  suatu peran, Pembedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.
Selanjutnya   Rauf   dalam   bukunya   “ Lembaga   Kemasyarakatan   Indonesia”, mengartikan peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas dari status tersebut (Rauf, 2015 : 281).  Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis   dari   suatu   kedudukan,   sehingga   juga   dapat   di   artikan   sebagai   tugas   karena kedudukan pasti akan di ikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut.

## KONSEP LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik   kebutuhan   secara   kelompok   maupun   secara   individu,   sehingga   keberadaan   lembaga kemasyarakatan   kecendrungannya   berorientasi   kepada   peranan   yang   dimainkan   lembaga kemasyarakatan  itu sendiri dalam  memenuhi  kebutuhannya  dari pada berorientasi  kepada pencapaian   tujuan.   Ini   merupakan   salah   satu   perbedaan   antara   lembaga   kemasyarakatan dengan organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan.
Adanya   perbedaan   antara   suatu   lembaga   dangan   suatu   organisasi,   baik   dari   sisi orientasi,   tugas-tugas   yang   diberikan,   prosedur,   bentuk   sistem   pengawasan,   bentuk keterlibatan anggota, tradisi, aturan, sifat, dan lain-lain, pembedaan ini sangat penting karena secara umum masyarakat sering menyamakan  antara lembaga  dan organisasi. Berikut  ini perbandingan Lembaga dengan Organisasi:
Tabel 1
Perbandingan Antara Lembaga dan Organisasi Lembaga Organisasi Oreintasi pada kebutuhan Orientasi pada tujuan Peranan yang dimainkan Tugas yang dilaksanakan Upacara Prosedur Pengawasan Sosial Pengawasan Peraturan
Pengakuan karena membudaya Kebiasaan karena rutin Terlibatnya karena pendukung Digagas dan diwujudkan Tradisi turun temurun Kesetiaan da ikatan pada tujuan Empirik Prioritas keterampilan dan kemampuan Berpegang pada norma Alat mencapai tujuan Prioritas usia dan gengsi
Sifat memenuhi kebutuhan tertentu

## Sumber: Tjondronegoro dalam Rauf
Selanjutnya   Soekanto   juga   mendefinisikan   lembaga   kemasyarakatan   adalah himpunan-himpunan norma-norma dari segala tingatan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi.

## KONSEP PEMBANGUNAN
Menurut   Kleinjans   (Suryono,   2001:30)  pembangunan   adalah   bukanlah   sosial teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran   baru,   perluasan   wawasan   manusia,   meningkatnya   semangat   kemanusian,   dan suntikan kepercayaan diri.
Pembangunan bisa diartikan sebagai perubahan, maksudnya adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan   bernegara   dan   bermasyarakat,   oleh   karenanya   tidak   hanya   baik   dalam   arti peningkatan     taraf  hidup  saja,  akan  tetapi   juga  dalam   segi-segi  kehidupan  yang  lainnya. Karena   dapat   dipastikan   bahwa   satu   sendi   kehidupan   berkaitan   erat   dengan   segi-segi kehidupan yang lainya, Manusia bukan hanya makhluk ekonomi akan tetapi juga makhluk sosial   dan   makhuk   politik.   Sebenarnya   konsepsi   pembangunan   tidak   perlu   dihubungkan dengan aspek-aspek spesial.
Indikator konsep pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut di atas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan   pemikiran   tersebut   Djajadiningrat  dalam   buku   “ Sustainable   Future :   Menggagas Warisan   Peradaban   Bagi   Anak   Cucu,   Seputar   Pemikiran   Surna   Tjahja   Djajadiningrat” menyebutkan, bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan (Nurman, 2015:123) antara lain:
1. Keberlanjutan Ekologis
2. Keberlanjutan Dibidang Ekonomi
3. Keberlanjutan Sosial dan Budaya
4. Keberlanjutan Politik;dan
5. Keberlanjutan Pertahanan Keamanan.
Konsep   pembangunan   biasanya   melekat   dalam   konteks   kajian   suatu   perubahan, pembangunan disini diartikan sebagaiu bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Gambar. 1 Kerangka Berfikir
Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2016

## PEMBAHASAN

## PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH
Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerntahan dibuka luas, sehingga di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat(1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemsyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemsyarakatan sebagaimana dimaksud ayat di atas dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.

## Lembaga Kemasyarakatan

## Peranan
Tugas dan fungsi Lembaga
Kemasyarakatan (LPM,RT/RW, Tim PKK dan Karang Taruna)

## Pembangunan
1. Pendidikan 2. Kesehatan Masyarakat 3. Ekonomi Masyarakat 4. Keamanan dan Ketertiban 5. Partisipasi Masyarakat
Pada   saat   mulai   diberlakukannya   Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan   Daerah   dan   Undang-undang   Nomor   6   tahun   2014   tentang   Desa   juga memberikan   peluang   kepada   masyarakat   untuk   membentuk   lembaga   kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari desa dan masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga   Pemberdayaan   Masyarakat   Kelurahan   (LPMK),   Pemberdayaan   Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain (Rauf, 2015:144).
Lembaga   Kemasyarakatan   kelurahan   yang   dibentuk   masyarakat   merupakan   mitra pemerintah daerah khususnya di wilayah kelurahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat   (6)   PP   nomor   73   Tahun   2005;   lembaga   kemasyarakatan,   atau   sebutan   lain   adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga Kemasyarakat kelurahan merupakan lembaga bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disusuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan   pemerintahan   kelurahan,   serta   menjadi   mitra   bagi   lurah   dengan   tujuan   untuk memberdayakan masyarakat. Tugas lembaga kemasyrakatan menurut Pasal 10 ayat (2) PP Nomor   73   Tahun   2005   dibentuk   dalam   upaya   untuk   membantu   tugas-tugas   lurah,   yakni Lembaga Kemasyarakat Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 mempunyai tugas membantu   lurah   dalam   pelaksanaan   urusan   pemerintahan,   pembangunan   dan   sosial kemasyakatan dan  pemberdayaan masyarakat.
Peranan merupakan sekumpulan fungsi, tugas dan tanggungjawab, peranan lembaga kemasyarakatan   dalam   membantu   tugas   Lurah   merupakan   sekumpulan   tugas,   fungsi   dan kewajiban dari lembaga kemasyrakatan kelurahan dalam membantu tugas lurah. Kemudian peranan yang dimiliku seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti sebagai motivator masyarakat, inspirator pembangunan, mediator masyarakat, aspirator masyarakat, eksekutor kebijakan dan stabilisator kehidupan masyarakat.
Keberadaan   lembaga   kemasyarakatan   kelurahan   sudah   banyak   dirasakan   oleh masyarakat maupun pemerintah kota khusunya Lurah, hal ini tentu juga dikarenakan lembaga kemasyrakatan kelurahan memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan ke depan dalam membantu tugas pemerintah khususnya tugas Lurah. Hal ini dikarenakan tugas-tugas pemerintah khususnya Lurah yang semakin banyak dan semakin kompleks dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang sedang dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan   yang   baik   untuk   pelayanan   pemerintahan,   pelayanan   pembangunan,   dan
pelayanan   kemasyarakatan   sehingga   kehadiran   lembaga   kemasyarakatan   kelurahan   ini kedepannya   memang   sangat   dibutuhkan   sekali   dalam   membantu   kelancaran   tugas-tugas pemerintah khususnya Lurah. Selain membantu tugas lurah, Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar diperoleh keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

## PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG
Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembangunan di daerah- daerah khususnya di tingkatan kelurahan, yang mana pembentukannya juga di dasari oleh ketidakmampuan   kelurahan   untuk   menjalankan   tugas   pemerintahan,   pembangunan   dan pemberdayaan sekaligus. Maka kehadiran lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu tugas-tugas   kelurahan   dalam   hal   ini   tugas   lurah   tidak   bisa   dipandang   sebelah   mata   dan berpengaruh besar terhadap efektivitas roda pemerintahan.  Kelurahan Bukit Cermin sangat membutuhkan peranan dari Lembaga Kemasyarakatan terlihat bagaimana program-program pemerintah yang menjadi kewajiban dari lurah ternyata mampu dilaksanakan dengan baik oleh   lembaga   kemasyarakatan   yang   ada   di   kelurahan   bukit   ceriman   seperti   LPM,   PKK, Karang taruna, RT dan RW.
Berkaitan   dengan   tugas-tugas   lurah   yang   diperbantukan   oleh   lembaga-lembaga kemasyarakatan,   tugas   lurah   yang   berkaitan   dengan   pembangunan   yang   menarik   peneliti untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Karena pembangunan di kelurahan yang sifatnya berjangka   pendek   membutuhkan   partisipasi   dan   dukungan   yang   lebih   komperhensif   oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.
Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   13   Tahun   2007   Tentang Penyelenggaraan   Perlombaan   Desa   Dan   Kelurahan,   Pembangunan   Desa   dan   Kelurahan adalah   seluruh   kegiatan   pembangunan   yang   berlangsung   di   desa   dan   kelurahan   yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Tingkat   Perkembangan   Kelurahan   adalah   status   tertentu   dari   capaian   hasil   kegiatan pembangunan   yang  dapat  mencerminkan  tingkat  kemajuan  atau  keberhasilan  masyarakat, pemerintahan   kelurahan   serta   pemerintahan   daerah   dalam   melaksanakan   kegiatan pembangunan.
Melalui perlombaan kelurahan tersebut, di dapati kelurahan bukit cermin pada tahun 2015 menjadi kelurahan terbaik se-Kepri dengan pertimbangan-pertimbangan perkembangan
pembangunan   yang   telah   dirincikan   pada   BAB   I.   perkembangan-perkembangan   tersebut, penulis   asumsikan   memiliki   korelasi   yang   sugnifikan   dengan   kehadiran   lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut.
Untuk   melihat   sejauh   mana   peranan   lembaga   kemasyarakatan   tersebut,   penulis mencoba  menggambarkan  peranan-peranan yang dilakukan oleh  lembaga kemasyarakatan sesuai   indikator   pembangunan   yang   menjadi   poin-poin   pertimbangan   perkembangan pembangunan   pada   suatu   kelurahan   dan   desa.  Indikator   penilaian   perlombaan   desa   dan kelurahan   tingkat   kecamatan   kabupaten/kota,   dan   provinsi   sebagaimana   dimaksud   dalam pasal 5 ayat (1), meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan masyarakat;
c. ekonomi masyarakat;
d. keamanan dan ketertiban;
e. partisipasi masyarakat;
f. pemerintahan;
g. lembaga kemasyarakatan; dan
h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Dari sekian indikator atau secara eksplisit terdapat 8 (delapan) indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam suatu kelurahan dan desa, disini penulis mengerucutkan indikator   tersebut   menjadi   5   (lima)   yang   menurut   penulis   sangat   erat   kaitannya   dengan peranan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, khususnya di kelurahan bukit cermin di Kota Tanjungpinang.
Selanjutnya   penulis   deskripsi   peranan-peranan   masing-masing   lembaga kemasyarakatan   sesuai   dengan   tugas   dan   fungsi   dalam   membantu   tugas   lurah   dibidang pembangunan seperti ; Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, serta Partisipasi Masyarakat.

## PENDIDIKAN
Pendidikan   berasal   dari   kata   dasar   “didik”   yang   mempunyai   arti   memelihara   dan memberi  latihan.  Kedua hal  tersebut memerlukan  adanya ajaran,  tuntunan,  dan pimpinan tentang   kecerdasan   pikiran.   Pengertian   pendidikan   adalah   proses   pengubahan   sikap   dan perilaku   seseorang   atau   sekelompok   orang   dalam   usaha   mendewasakan   manusia   melalui upaya pengajaran  dan pelatihan.  Dari konsep tersebut  menjelaskan  bahwa pendidikan  itu
penting artinya bagi kehidupan manusia, baik berfungsi bagi pendewasaan manusia secara lahiriah dan batiniah maupun pendewasaan bagi sikap dan perilaku yang menuju pada cita- cita manusia “ideal” atau manusia “utama”.
Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada Bab XV Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:
“Peran   serta   masyarakat   dalam   pendidikan   meliputi   peran   serta   perseorangan, kelompok,  keluarga,  organisasi  profesi, pengusaha, dan  organisasi kemasyarakatan  dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”
Berdasarkan hal tersebut, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetap masyarakat juga memiliki peranan penting untuk sama-sama menyelenggarakan dan melakukan pengendalian terhadap pelayanan pendidikan.  Salah satu wujud aktualisasi peranan   masyarakat   di   lingkungan   kehidupannya   dalam   hal   ini   di   lingkungan   kelurahan, dibentuklah lembaga kemasyarakatan yang mana memiliki tugas dan fungsi sebagai wadah fasilitator,   mediator   bahkan   aspirator   dalam   bidang   pendidikan   di   masyarakat.   Lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan  Karang  Tarunan  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 12 ayat (2) poin d yang berbunyi:
“Tugas   Tim   Penggerak   PKK   Kelurahan   adalah   menggali,   menggerakan   dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.”
Selanjutnya pasal 17 poin b yang berbunyi:
“Karang   Taruna   melaksanakan   penyelenggara   pendidikan   dan   pelatihan   bagi masyarakat.”
Kemudian untuk peranan Tim Penggerak PKK dibidang pendidikan juga tercantum dalam 10 program PKK pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  1 Tahun     2013   Tentang   Pemberdayaan   Masyarakat   Melalui     Gerakan   Pemberdayaan   Dan Kesejahteraan Keluarga pada pasal 5 ayat (2) pada poin f yaitu pendidikan dan keterampilan.
Penjelasan   di   atas   menjadi   dasar   bagi   penulis   menindak   lanjuti   peranan   lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan sebagai bagian dari membantu tugas lurah di bidang pembangunan di kelurahan bukit cermin.
Dari   hasil  temuan  dilapangan   menunjukkan   Karang  Taruna   tidak   begitu   memiliki kontribusi yang aktif untuk program-program penyelenggaraan pendidikan maupun pelatihan.
Hal   tersebut   diketahui   bahwa   terjadi   kevakuman   terhadap   karang   taruna   sehingga   dalam beberapa tahun terakhir karang taruna tidak berperan dalam membantu tugas lurah. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan bukit cermin dalam hal pendidikan terjadi ketimpangan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagai mediator masyarakat di bidang pendidikan. Diketahui bahwa hanya PKK saja yang aktif untuk melakukan program-program pendidikannya akan tetapi tidak dengan karang taruna.
Lembaga  kemasyarakatan   di kelurahan   bukit  cermin   dalam  hal   pendidikan  terjadi ketimpangan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagai mediator masyarakat di bidang pendidikan. Diketahui bahwa hanya PKK saja yang aktif untuk melakukan program-program pendidikannya akan tetapi tidak dengan karang taruna yang memilih tidak berbuat apa-apa.

## KESEHATAN MASYARAKAT
Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992)   dan   sekaligus   sebagai   investasi,   sehingga   perlu   diupayakan,   diperjuangkan   dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang   optimal.   Hal   ini   perlu   dilakukan,   karena   kesehatan   bukanlah   tanggung   jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.
Berdirinya lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya membantu lurah di bidang kesehatan masyarakat yang bersumber daya dari masyarakat yang dikelola secara kelembagaan dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan   pembangunan   kesehatan,   guna   memberdayakan   masyarakat   dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
Lembaga   kemasyarakatan   yang   dimaksud   tertuang   pada   pasal   1   point   (11)   pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang berbunyi: “Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan,   untuk   selanjutnya   disebut   TP   PKK   Desa/Kelurahan   adalah   lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing- masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.”
Selanjutnya   untuk   program   PKK   dikenal   dengan   10   Program   Pokok   PKK   sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2013 Tentang
Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui    Gerakan Pemberdayaan  Dan Kesejahteraan  Keluarga yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat tertuaqng pada pasal 5 ayat (2) point g, yaitu program kesehatan.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan peranan PKK pada bidang kesehatan lebih dominan   kepada   motivator   masyarakat   seperti   melakukan   sosialisasi   dan   penyuluhan kemudian di lihat dari inisiasi mereka dalam bentuk perencanaan-perencanaan kesehatan. Untuk sebagai eksekutor kebijakan secara khusus kepada program posyandu yang rutin setiap bulannya.  Peranan-peranan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pola hidup sehat masyarakat di kelurahan bukit cermin sehingga di asumsikan memiliki keterkaitan yang erat dengan   peningkatan   kesehatan   masyarakat   yang   menjadi   salah   satu   indikator   penilaian pembangunan oleh pemerintah melalui perlombaan desa dan kelurahan.

## EKONOMI MASYARAKAT
Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.  Dengan demikian  dapat dipahami  bahwa pemberdayaan  ekonomi masyarakat merupakan   satu   upaya   untuk   meningkatkan   kemampuan   atau   potensi   masyarakat   dalam kegiatan   ekonomi   guna   memenuhi   kebutuhan   hidup   serta   meningkatkan   kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.
Pada   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   5   Tahun   2007   Tentang   Pedoman Penataan Lembaga  Kemasyarakatan juga mengatur peranan lembaga-lembaga  sosial yang dibentuk untuk mendorong potensi ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi sebagai wujud dari   peranannya   dalam   membantu   tugas   lurah   di   pemberdayaan   ekonomi   masyarakat. Peranan lembaga kemasyarakatan tersebut tertuang pada pasal 17 poin d yaitu Karang taruna dalam   menjalankan   tugasnya   dan   fungsinya   penyelenggara   kegiatan   pengembangan   jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
Kemudian   tidak   hanya   karang   taruna   saja   yang   memiliki   peranan   meningkatkan ekonomi  masyarakat  akan tetapi  Tim Penggerak PKK juga memiliki  peranan yang sama seperti juga tertuang pada pasal 12 ayat (2) poin d yaitu PKK memiliki tugas untuk menggali, menggerakan   dan   mengembangkan   potensi   masyarakat,   khususnya   keluarga   untuk meningkatkan   kesejahteraan   keluarga  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang  telah   ditetapkan. Karang   Taruna   pada   pembahasan   sebelumnya   telah   diketahui   tidak   memiliki   atau   tidak berperan aktif dalam segala kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai
penyelenggara   kegiatan   pengembangan   jiwa   kewirausahaan   bagi   generasi   muda   di lingkungan.
Berdasakan temuan-temuan dilapangan,  bahwa memang terdapat program-program yang   memiliki   prospek   yang  bagus  yang  di  kembangkan   PKK  dan  masyarakat  sehingga sedikit  banyak  mempengaruhi  peningkatan  perekonomian  masyarakat  di Kelurahan  Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.

## KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perihal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), saat ini merupakan suatu kebutuhan   dasar   yang   senantiasa   diharapkan   masyarakat   dalam   melaksanakan   aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal- hal   yang   akan   merusak   tatanan   kehidupan   bermasyarakat,   yang   dilakukan   oleh orangperorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.
Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas menurut Pasal   1   Undang-undang   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   2   Tahun   2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam  mencegah,   menangkal,  dan  menanggulangi  segala   bentuk   pelanggaran   hukum  dan bentuk-bentuk   gangguan   lainnya   yang   dapat   meresahkan   masyarakat   dalam   menjalankan kegiatan kehidupannya.
Pada   tingkat   pemerintah   kelurahan,   sebagai   perpanjangan   tangan   lurah,   lembaga kemasyarakatan memiliki peranan sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Peranan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 15 poin b yaitu   RT/RW   memilki   peran   sebagai   pemeliharaan   keamanan,   ketertiban   dan   kerukunan hidup antar warga.
Dikelurahan   bukit   cermin   dalam   rangka   mewujudkan   peningkatan   keamanan   dan ketertiban terutama di malam hari, terdapat 12 Poskamling yang tersebar di setiap RT/RW dan selalu berupaya menciptakan kondisi yang aman damai dalam wilayah kelurahan bukit
cermin.   Terbukti   beberapa   tahun   terakhir   kelurahan   bukit   cermin   mendapatkan   juara   II Poskamling tingkat Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan   gambaran   peranan   lembaga   kemasyarakatan   dalam   hal   ini   RTRW sebagai ujung tombak dari segi keamanan dan ketertiban lingkungan, terlihat begitu besar peranan mereka.

## PARTISIPASI MASYARAKAT
Untuk   mewujudkan   keberhasilan   pembangunan,   inisiatif,   dan   kreatifitas   dari keanggotaan masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup   bermasyarakat   dan   diharapkan   tumbuh   berkembang   sebagai   suatu   partisipasi. Pembangunan   pada   umumnya   mempunyai   tujuan   demi   kesejahteraan   masyarakat   demi menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan kekuatan, kemampuan masyarakat dalam melaksanakan tahap pembangunan selanjutnya. Adanya keikutsertaan dari masyarakat atau partisipasi   masyarakat   ternyata   merupakan   salah   satu   unsur   penting   sebagai   penunjang pelaksanaan pembangunan dan mempunyai prospek positif dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan.
Menurut Isbandi Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Di tingkatan kelurahan, tentunya lurah merupakan pemimpin wilayah yang tugasnya sangat   menentukan   pembangunan   di   masyarakat,   akan   tetapi   lurah   tidak   bekerja   sendiri karena   dengan   tugas   lurah   yang   semakin   bertambah,   maka   lembaga   kemasyarakatan sangatlah   dibutuhkan.   Lembaga   kemasyarakatan   yang   memiliki   peranan   penting   dalam menigkatkan partisipasi masyarakat di tingkatan kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan RT/RW sebagaimana tertuang pada pasal 9 poin e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu lembaga   pemberdayaan   masyarakat   berfungsu   penumbuh   kembangan   dan   penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Selanjutnya pada pasal 15 poin   d   yaitu   RT/RW   mempunyai   fungsi   sebagai   penggerak   swadaya   gotong   royong  dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa RT/RW di Kelurahan Bukit Cermin untuk bidang partisipasi masyarakat lebih focus pada kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan dan LPM
Kelurahan Bukit Cermin fokus pada urusan politik pemerintahan. Hal ini menunjukkan untuk bidang partisipasi masyarakat telah memiliki pembagian kerja yang jelas antara LPM dan RTRW   dan   saling   bahu   membahu   dalam   budaya   gotong   royong   dan   budaya   aktif berpartisipasi.

## HAMBATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG

## FAKTOR INTERNAL
Faktor Internal dalam rangka melaksanakan peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu   tugas   lurah   di   bidang   pembangunan   adalah   segala   sesuatu   yang   ada   dalam lembaga   kemasyarakatan   itu   sendiri   yang   keberadaannya   mempengaruhi   aktualisasi   dan akselerasi dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan.

## Pendanaan
Permasalahan dana merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari dari setiap program dan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor ini seringkali menjadi faktor penghambat yang sangat vital terkait eksistensi lembaga dan organisasi.
Keberadaan sebuah organisasi tanpa kegiatan seperti kendaraan tanpa bahan bakar. Lembaga kemasyarakatan bukanlah lembaga yang bersifat privat dan lebih kepada lembaga sosial.   Faktor   dana   merupakan   salah   satu   faktor   penentu   keberhasilan   organisasi,   baik digunakan   untuk   kepentingan   operasional   kegiatan   secara   administratif   maupun   untuk operasional tugas organisasi itu sendiri.

## Keanggotaan
Anggota adalah salah satu unsur utama dalam suatu organisasi, organisasi tidak akan terbentuk bila di dalam organisasi tersebut tidak ada anggota. Artinya suatu organisasi tidak akan dijalankan dengan baik ketika tidak ada dalam organisasi tersebut. Pengurus organisasi adalah termasuk, hanya saja mereka diberi tugas dan tanggung jawab lebih. Ketidakaktifan anggota sangat mempengaruhi kinerja pengurus.
Faktor   internal   lain   selain   pendanaan   terdapat   faktor   keanggotaan,   yang   mana keanggotaan   lembaga   kemasyarakatan   terdiri   dari   beberapa   masyarakat   yang   sudah
berkeluarga  dan  memang   faktor  pekerjaan  tidak   bisa  dipungkiri  mempengaruhi  keaktifan anggota lembaga kemasyarakatan.

## FAKTOR EKSTERNAL
1. Pembinaan
Pengertian pembinaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 poin 16 menyebutkan Pembinaan   adalah   pemberian   pedoman,   standar   pelaksanaan,   perencanaan,   penelitian, pengembangan,   bimbingan,   pendidikan   dan   pelatihan,   konsultasi,   supervise,   monitoring, pengawasan   umum.   Dan   evaluasi   pelaksanaan   penyelenggaraan   pemerintahan   desa   dan kelurahan.
Pembinaan di kelurahan bukit cermin tidak merata, ada lembaga yang menerima dan ada pula yang tidak menerima pembinaan itu. Permasalahan ini merupakan boomerang bagi kelurahan nantinya ketika tidak melakukan pembinaan secara adil dan merata, karena akan berimbas   keaktifan   dan   keberadaan   lembaga   kemasyarakatan.Pembinaan   yang   tidak maksimal disadari penulis berkaitan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2016.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan anlisa di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi:
a. Inspirator pendidikan
b. Fasilitator lingkungan c. Motivator kewirausahaan d. Mediator ketertiban, dan e. Inisiator pembangunan.
Dari sekian Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang,   Lembaga   Kemasyarakatan   yang   paling   berperan   penting   dibidang Pembangunan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya hambatan Lembaga Kemasyarakatan   Kelurahan   Bukit   Cermin   dalam   menjalankan   perannya   membantu   tugas lurah dibidang pembangunan adalah meliputi  minimnya dukungan dari pemerintah daerah,
tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani, 2012. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan . Jakarta: Bumi Aksara
Adolf,   Huala.   2011. Aspek-Aspek   Negara   Dalam   Hukum   Internasional .   Bandung:   Keni Media
Duveger, Maurice. 2010 . Sosiologi Politik . Jakarta, Rajagrafindo Persada
Gaus, Gerald dan Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik (terjemahan) . Bandung: Nusa Media
Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara Labolo, Muhadam, dkk. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan . Bogor: Ghalia Indonesia Munaf, Yusri. 2014. Konstitusi  dan Kelembagaan Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta: PT Rineka Cipta Nurman. 2015 . Strategi Pembangunan Daerah . Jakarta:  PT. RajaGrafindo  Persada Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia . Pekanbaru: Zanafa Publishing
Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi . Bandung: Pustaka Setia Safi’I,   Inu   Kencana.   2011. Pengantar   Ilmu   Pemerintahan .   Bandung:   Penerbit   Rafika Aditama
Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya . Jakarta: Bumi Aksara.
Thoha, Miftah. 2014. Perilaku Organisasi, Prinsip Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Pers
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Republik   Indonesia   Nomor   13   Tahun   2007   tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan