## KAJIAN PEMBUATAN RAPERDA KOTA SALATIGA TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

## Oleh
Endang Purwanti Dosen Tetap  STIE AMA Salatiga

## Abstrak
Melihat  perkembangan  yang  semakin  maju,  adanya  kehadiran  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)    akan  memunculkan  persoalan  baru  bagi  pemerintah  setempat.Apalagi yang  dihadapi  dalam  permasalahan  PKL  adalah  penempatan  stand  berdagang  yang tepat. Keberadaan PKL masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat, itu sebabnya  perlindungan  hukum  dengan  merancang  Perda  Penertiban  dan pemberdayaan PKL sangat diperlukan.
Dalam pembentukan produk hukum daerah harus mengacu pada Parameter hak Asasi  Manusia  ,  pasal  28  UUD  1945,secara  umum  produk  hukum  daerah  agar memperhatikan,  non  diskriminasi,kesetaraan  gender,  pembagian  urusan  pemerintah, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  degan pendekatan  hukum  normatif.  Hasil  kajian  yang  dapat  diperoleh  bahwa      dengan berkembangannya jumlah PKL di kota Salatiga , maka dipandang Perda Kota Salatiga No 2 tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pembentukan Perda baru yag dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak terkait degan PKL, selain penataan PKL juga memerlukan pemberdayaan agar  usahanya  dapat  berkembang  dengan  baik,  meningkatkan  pendapatan  yang berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan.  Sebelum  Perda  terbentuk  sesuai  dengan aturan  perlu  adanya  beberapa      proses  yang  harus  dilakukan  yaitu  mulai  dari penyusunan  naskah  akademik,  public  hearing,  dan  persetujuan  DPRD,  yang  akhirnya Perda Dapat disahkan.

## Kata kunci: Raperda Kota Salatiga Tentang Pedagang Kaki Lima

## A.PENDAHULUAN
Keberadaan  Pedang  kaki  lima  (PKL)  memang  tidak  dapat  dihindari,  dan  hampir setiap negara  yang ada di  dunia ini menghadapi  problem PKL. Di negara maju seperti Amerika  dan  negara-negara  Eropa  tidak  luput  dari  geliat  PKL,  termasuk  di  Indonesia, khususnya  di  Kota  Salatiga,  keberadaan  PKL  telah  memenuhi  pinggir-pinggir  jalan kota.
Melihat  perkembangan  yang  semakin  maju,  adanya  kehadiran  PKL  akan memunculkan  persoalan  baru  bagi  pemerintah  setempat.  Apalagi  yang  dihadapi  dalam permasalahan PKL adalah penempatan  stand berdagang yang tepat.
Keberadaan  PKL  masih  kurang  mendapatkan  perhatian  pemerintah  setempat.  Itu sebabnya, perlindungan hukum dengan merancang perda penertiban dan pemberdayaan
PKL  sangat  diperlukan.  Dengan  adanya  produk  hukum  tentang  pengelolaan  PKL tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Sesuai pasal 28 UUD 1945 mereka  mempunyai  kesempatan  yang  sama  atas  hak  hidup  dan  kehidupan  yang  layak, demikian  juga  dalam  pasal  27  ayat  2  mengatakan  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Jadi  jelas  tertulis  PKL  ini memiliki  hak    yang  sama  terhadap  pekerjaan  yang  dikerjakan,  mengingat  Pedagang Kaki Lima adalah rakyat, mereka adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha  di  bidang  produksi  dan  pejualan  barang-barang  (jasa-jasa)  untuk  memenuhi kebutuhan  kelompok  tertentu  di  dalam  masyarakat,  usaha  tersebut  dilaksanakan  pada tempat-tempat  yag  dianggap  strategis  dalam  suasana  lingkungan  yang  informal. Pedagang kaki lima pada umumya self-employed, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja, modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi  atas  modal  tetap,  berupa  peralatan,  dan  modal  kerja.(Bahan  Public  Hearing Raperda Penataan dan Pemberdayaan Kota Salatiga: 2014)
Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini selain diselenggarakan sesuai dengan amanat undang-undang  otonomi  daerah  yaitu        Undang-Undang  no.  32  Tahun  2004 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah tentu saja memerlukan aturan-aturan perundangan lain yang bersifat kedaerahan  yang  disebut  dengan  peraturan  daerah  yang  diharapkan  akan  mampu menunjang perwujudan otonomi daerah yang diidamkan selama ini.
Dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  jo.  Undang-Undang  12  Tahun  2008 tentang  Pemerintah  Daerah  dalam  Pasal  42  ayat  (1)  huruf  a  menjelaskan  yang  pada intinya  adalah  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  bersama  Kepala Daerah  membentuk  Peraturan  Daerah  yang  dibahas  untuk  mendapat  persetujuan bersama  Junto  Pasal  25 butir  b  dan  c  yang  berbunyi  Kepala  Daerah  mempunyai  tugas dan  wewenang  mengajukan  Peraturan  Daerah  dan  menetapkan  Peraturan  Daerah  yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Untuk  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  termasuk  peraturan  daerah yang  baik,  maka  diperlukan  berbagai  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  sistem,  asas, tata  cara  penyiapan  dan  pembahasan,  tekhik,  penyusunan  maupun  pemberlakuannya. Dalam  pembentukan  produk  hukum  daerah  harus  mengacu  pada  Parameter  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945 menegaskan , bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk  menghormati,  melindungi,  memenuhi,  menegakkan,  dan  memajukan  hak  asasi manusia  juga  diatur  dalam  Undang  –Undan  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  dan  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  hak  asasi  manusia  serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.  Salah  satu  upaya  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut  adalah  dengan melaksanakan  ketentuan  pasal  72  Undang-undang  no  39  tahun1999,  yaitu  melakukan langkah  implementasi  yang  efektif  dalam  bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
Langkah  implementasi  hak  asasi  manusia  di  bidang  peraturan  perundag- undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang  memuat  nilai-  nlai  hak  asaso  manusia,  termasuk  produk  hukum  daerah.  Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.Non Diskriminasi 2.Kesetaraan Gender 3.Pembagian Urusan Pemerintahan
4.Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah  PKL  di  Kota  Salatiga  1.500  menurut  data    rata-rata  setiap  tahun mengalami  pertumbuhan  5  %,  jumlah  tersebut  tidak  sedikit,  sehingga  muncul permasalahan  tentang  pengelolaan  PKL  baik  dari  penataan  lokasi,  perijinan, ketersediaan  fasilitas  dan  lainnya,  untuk  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  PKL, menjaga ketertiban umum  dan kebersihan lingkungan , perlu adanya Peraturan Daerah Kota  Salatiga  Tentang  Pengelolaan  Pedagang  Kaki  Lima,  yang  secara  mekanisme dimulai  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Tentang  Pengelolaan  Pedagang Kaki  Lima,  yang  terdiri  dari  beberapa  Bagian  dan  terdiri  dari  beberapa  pasal  yang mengatur berbagai  unsur yag berkaitan dengan Pengelolaan Pedagang  Kaki Lima Kota Salatiga.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi masalah penelitian adalah: Bagaimana  mekanisme  pembentukan  Raperda  Kota  Salatiga  Tentang  Pedagang  Kaki Lima ?

## Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  bagaimana  mekanisme pembentukan  Raperda  Kota  Salatiga  Tentang  Pedagang  Kaki  Lima.  Hasil  yang diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  paling  tidak  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  positif  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  baik  ntuk  kepentingan  praktis maupun toritis, antara lain sebagai berikut : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum khususnya Hukum Pemerintahan yang nantinya dapat dijadikan  bagian  dari  sumber-sumber  referensi  dalam  pengkajian  ilmu  hukum  dan perundang-undangan.
Sebagai  bahan  masukan,  baik  bagi  Pemerintah  Daerah  (  Kepala  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  maupun  bagi  Instansi-Instansi  terkait  yang berhubungan, sehingga dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak keluar dari asas-asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. TINJAUAN PUSTAKA 1.Pengertian Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)
Undang-undang  Dasar  1945  Bab  X  tentang  warga  negara  dan  kependudukan dalam  pasal  27  ayat  2  megatakan  ,  tiap-tiap  warga  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Artinya  rakyat  memiliki  kesempatan  yag sama  dalam  mendapatkan  penghidupan  yang  layak  dengan  melakukan  pekerjaan  guna kelangsungan hidupnya dalam tatanan negara Indonesia.
Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakansarana  usaha  bergerak  maupun tidak bergerak, menggunakan prasaraa kota , fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta  yang bersifat sementara/ tidak  menetap. Hingga  saat  ini  pedagang  kaki  lima  semakin  membludak  tidak  terurus.  Disetiap  sudut
kota dan di depan toko-toko besar mereka berserakan, dengan kondisi ini terlihat bahwa kinerja pemerintah tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan dilema PKL. Pemerintah  bertanggung  jawab  dan  berwenang  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan keputusan-keputusan
yang mengikat bagi seluruh
penduduk.(http://formasjuitan,wordpress.com/2011/04/08)
Di  lain  pihak  peran  pemerintah  yang  muncul  melakukan  penggusuran  yang dilandaskan retorika ketertiban dan keamanan dapat memunculakn suatu konflik. Untuk mengatasi  konflik  yang  terjadi  maka  pemeritah  seharusnya  memberikan  solusi  dan strategi  penanggulangan  bagi  PKL  agar  dapat  berkinerja  dengan  baik  tanpa  ada  rasa diburu ketidak tenangan karena penggusuran. Strategi yang dapat dijalankan pemerintah kota  melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dalam  membuat  atau  merumuskan  suatu kebijakan  pemberdayaan  dan  penanggulangan  PKL  ,  artinya  akan  ada  suatu  PERDA tentang PKL.
Selain  pemberdayaan    perlu  adanya  penataan  PKL  yaitu  upaya  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Daerah/Kota  melalui  penetapan  lokasi,  dalam  upaya  penataan  dapat dilakukan  pendataan  ,  pendaftara  ,peremajaan,  pemindahan  dan  penghapusan  lokasi PKL  dengan  memperhatikan  kepentingan  umum,  sosial,  estetika,  kesehatan,  ekonomi, keamanan,  ketertiban,  kebersihan  lingkungan  dan  sesuai  dengan  Pearturan  Perundang- undangan dalm tesis (Bima:2009).
Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi  sebagaimana  dikutip  oleh  Maria  Farida(2006) Soeprapto ada beberapa karakteristik dalam peraturan pemerintah, yaitu :
a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya.
b.  Peraturan  pemerintah  tidak  dapat  mencantumkan  sanksi  pidana,  apabila  undang- undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
c.  Ketentuan  peraturan  pemerintah  tidak  dapat  menambah  atau  mengurangi  ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
d.  Untuk  menjalankan,  menjabarkan  atau  merinci  ketentuan  undang-undang  dan peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
e.  Ketentuan-ketentuan  peraturan  pemerintah  berisi  peraturan  atau  gabungan  peraturan dan penetapan. Peraturan pemerintah tidak berisi penetapan      semata-mata
2.Peraturan Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  adalah  Peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan :
“Presiden  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  untuk  menjalankan  Undang-Undang sebagaimana mestinya”.
Dilihat dari ketentuan ini, maka peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk  menjalankan  Undang-Undang  atau  dengan  perkataan  lain  peraturan  pemerintah merupakan        peraturan-peraturan  yang  membuat  ketentuan-ketentuan  dalam  suatu Undang-Undang bisa berjalan/diberlakukan, artinya peraturan pemerintah ini baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya.

## 3.Peraturan  Daerah
Pengertian  Peraturan  Daerah  dapat  kita  simak,  baik  dari  ketentuan  dalam Undang-Undang    Nomor  10  Tahun  2004  maupun  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004.  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Pasal  1  angka  7, menyatakan :
“Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.
Sedangkan dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal  1  angka 10, yaitu :
“Peraturan  daerah  adalah  Peraturan  Daerah  Propinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota”.
Dari  pengertian  diatas  jelaslah  bagi  kita,  bahwa  yang  dimaksud  dengan Peraturan  Daerah  (PERDA)  itu  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Seperti  yang  sudah  dikemukakan  bahwa  dalam membuat produk  hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk  produk  hukum  daerah.  Secara  umum  produk  hukum  daerah  agar memperhatikan:

## a.  Non Diskriminasi
Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan,  pelecehan,atau  pengucilan  yag  langsung  ataupun  tak  langsung didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang  berakibat  penguragan,  penyimpangan,  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan,  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
b. Kesetaraan Gender
Masalah pokok untuk  mengupayakan substansi  produk hukum  daerah termasu tekis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk  menciptakan  dan  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  yang  materi muatannya  sesitif  dan  responsif  gender  yaitu  melalui  pengintegrasian  perspektif gender  dalam  suatu  produk  hukum  daerah  dan/atau  kebijakan  teknis  operasional untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  ketentraman  sebagaimana  yang  diidamkan oleh masyarakat luas.
c. Pembagian Urusan Pemerintah
Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah no.
38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## d. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Bahwa  dalam  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Propinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  sebagaimana  dimaksud
dalam  Peraturan  Pemerintah  no.  38  Tahun  2007  dalam  kebijakannya  harus  sesuai dengan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  yang  didasarkan  pada  peraturan-peraturan perundang-undangan
Dilihat dari ketentuan ini, maka peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk  menjalankan  Undang-Undang  atau  dengan  perkataan  lain  peraturan  pemerintah merupakan        peraturan-peraturan  yang  membuat  ketentuan-ketentuan  dalam  suatu Undang-Undang  bisa  berjalan/  diberlakukan,  artinya  peraturan  pemerintah  ini  baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya. Parameter hak asasi manusia ini didasarkan  pada  jenis  urusan  tertentu  yang  telah  diserahkan  kepada  Daerah  (Peraturan Pemerintah  no.  38  tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemeritah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)  yang perlu  dirumuskan  dalam  kebijakan  publik  berupa  produk  hukum  daerah.  Untuk  jenis usaha  PKL  termasuk  jenis  urusan    Perdagangan,  Konsepsi  Ham  yang  pertama Pemerintah  mengupayakan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  bagi  masyarakat  untuk beraktifitas  dalam  perdagangan  guna  meningkatkan  kesejahteraan,  sedangkan  dasar hukum  pasal  36  ayat  (1)  UU  39/1999,  pengintegrasian  nilai-nilai  Ham  dalam  produk hukum  daerah  yaitu  produk  hukum  daerah  di  bidang  perdaganga  memuat  kebijakan yang mencakup antara lain :
1.Penyediaan sarana perdagangan (pasar/toko modern maupun tradisional)
2.Memfasilitasi kegiatan eksport import yang dilakukan masyarakat
3.Penyediaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengembangan usaha masyarakat
4. Penyediaan unit layanan pengurusan ijin usaha perdagangan
Sedangkan  yang  kedua  akses  informasi  dan  Partisipasi  Publik  pemerintah menyediakan  kemudahan  akses  informasi  untuk  mengembangkan  perdagangan  bagi masyarakat,  dasar  hukum  pasal  14  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  14/2008,  produk  hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:
1.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
2.Kemudahan pemberian ijin usaha perdagangan
3.Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan perdagangan.
Ketiga  kewajiban  melindungi,  negara  diwajibkan  untuk  menjamin  semua  orang  di wilayahnya  akses  kepada  bahan  pangan  pokok  minimum  yang  memadai,  layak  dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar, dasar hukum pasal 71 UU 39/1999, produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:
1.Jaminan  /perlindungan  bahwa  keberadaan  pasar  modern  tidak  menghilangkan pasar tradisional.
2.Stabilisasi harga pasar
3.Penyelenggaraan perlindungan konsumen
4.Pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pihak  yang  melakukan  aktivitas Perdagangan yang merugikan masyarakat
Agar produk hukum dapat diimplementasikan dengan tepat selain mengacu pada aturan aturan yang telah ditentukan dan sesuai dengan hak asasi manusia, perlu adanya sumber
bahan  dan  data  bahkan  dapat  membuat  kajian  terlebih  dahulu  yang  bersumber  dari berbagai pihak yg terkait, melakukan evaluasi dari kondisi sebelumnya.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  dapat  diartikan  sebagai  jalan  (cara,pendekatan,alat)    yang  harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal (sasaran kajian), baik  yang  lalu,  kini,  maupun  yang  akan  datang:  yang  dapat  terjadi  dan  akan  terjadi. Sedangkan  hasil  pengkajian  terhadap  berbagai  metode  menjadi  bahan  pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode, disebut metodologi.

## 1.Jenis Penelitian
Dalam  peneltian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kalitatif  dengan pendekata  hukum  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  asas-asas  atau  teori  hukum berdasarkan  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan  Pembentukan  perundang-undangan, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan pendapat para pakar. Sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang  dilaksanakan  maka  dilakukan    juga  beberapa pendekatan hukum sebagai berikut :
Pendekatan doktrinal ( doctrinal Approach ), dengan penekanan pada aspek doktrin atau ajaran  atau  teori  dan  asas  dan  lain–lain  disekitar  Hukum  Pemerintahan.  Pendekatan doktrinal  dipergunakan  untuk  menganalisa  berbagai  kebijakan  Yang  ada  dalam Peraturan perundangan.
Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), yaitu dengan mengamati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pada penelitian ini akan menggunakan bahan- bahan hukum yang terdiri dari :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  UUD  1945,  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah,  Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan  hukum  sekunder  ini  adalah  dapat  berupa  buku-buku,  teori  dan pendapat  atau  komentar-komentar  ilmiah  para  sarjana,  yang  dimuat  dalam artikel-artikel,  jurnal-jurnal  hukum,  dari  media  masa  (koran,  majalah,  dan sebagainya) maupun media elektronik (internet)
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  dimaksudkan  untuk menjelaskan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,  indeks, dan ensiklopedia serta yang lain-lain.
Untuk  menunjang  penelitian  ini,  maka  akan  dilakukan  juga  pengumpulan beberapa  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  serta  wawancara  ringan  sehubungan  dengan pembentukan Pearaturan Daerah di Kota Salatiga.

## 2.Teknik Pengumpulan dan Penelusuran Bahan Hukum
Mengumpulkan dan menginvetarisir segala bahan hukum baik primer, skunder, maupun  tersier,  serta  beberapa  Peraturan  Daerah.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum tersebut dilakukan dengan Snow Ball Method

## D. PEMBAHASAN
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang  Penataan  Dan
Pemberdayaa Pedagang Kaki Lima.
Sudah  sepuluh  tahun  PKL  di  Kota  Salatiga  diatur  Perda  nomor  2  tahun 2003  tentag  pedagang  kaki  lima,  untuk  mengetahui  kondisi  PKL  di  Kota  Salatiga sepuluh tahun terakhir , perlu adanya pendapat atau jawaban dari masyarakat umum, pemerintah kota, pemerhati lingkungan dan para PKL itu sendiri, informasi tersebut dapat  ditemukan  dalam  naskah  akademik  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar pembentukan rancangan peraturan daerah yang baru.
Naskah  akademik  adalah  naskah  hasil  penelitia  atau  pengkajian  hukum  dan  hasil penelitian  lainnya  terhadap  suatu  masalah  tertentu  yang  dapat  di  pertanggung jawabkan  secara  ilmiah  mengenai  pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan  Daerah  Kabupaten/  Kota  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  dan kebutuhan hukum masyarakat.
Alasan  mengapa  Perda  no  2  tahun  2003  tentang  Pedagang  Kaki  Lima dikarenakan  dipandang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  kebutuhan  dan keadaan  sehingga  perlu  ditinjau  kembali.  Adapun  ketidaksesuaian  tersebut  dengan perkembangan  kondisi  yang  ada  masih  terjadi  rebutan  pemanfaatan  ruang  antara kepentingan publik dengan privat. Masyarakat memerlukan pedagang Kaki Lima dan Pedagang  Kaki  Lima  juga  meerlukan  masyarakat  sebagai  pembeli.  Dengan  kondisi tersebut  perlu  menata  ruang  kota  karena  ruang  kota  sebagai  milik  bersama,  perlu menyelaraskan  kepentingan  publik  dengan  privat  dalam  ruang  yang  ada.  Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, maka Pedagang Kaki Lima di Salatiga harus mendapatkan perhatian dan kesempatan berusaha secara layak dan memadai sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2.Mekanisme PembentukanRancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Mendasari  dengan  kondisi  perkembangan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Salatiga  yang  dilihat  dari  sisi  jumlah  yang  semakin  banyak  dan  ruang  yang  yang tidak  memadai  maka  diperlukan  perubahan  Perda  Pedagang  Kaki  Lima  yang  sudah ada.Untuk penyusunan Perda yang baru perlu adanya mekanisme yang sesuai dengan peraturan  yang  sudah  ada      yaitu  dimulai  dari  penyusunan  Naskah  akademik  yang melipatkan  berbagai  komponen  baik  dari  pihak  akademisi,  dan  masyarakat  terkait maupun lembaga terkait. Dari naskah akademik akan diperoleh inforamsi, data yang menggambarkan  kondisi  terkin  tentang  Pedagang  kaki  Lima  Di  Kota  Salatiga. Naskah  akademik  yang  telah  tersusun  kemudian  diadakan  Public  Hearing  .  Proses berikutnya  dibuatlah  draff  rancangan  peraturan  daerah  tentang  penataan  dan pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  kota  Salatiga.  Dalam  pembuatan  draff  harus sesuai dengan parameter hak asasi manusia yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Dan  Menteri  Dalam  egeri  Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2012 dan No 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Proses  berikutnya  setelah  rancangan  dibuat  atau  jadi  masih  diperlukan untuk di public Hearing kepada masyarakat dan pihak Pedagang kaki Lima itu sendiri. Apabila sudah mendapatkan persetujuan tidak ada keberatan dari masyarakat dan pihak- pihak  terkait  maka  diajukan  ke  DPRD  untuk  mendapat  persetujuan  mejadi  Perda  atau Peraturan Daerah  Kota Salatiga Tentang Penataan Dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## E. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan yang sesuai dengan masalah penelitian sebagai berikut:
1.  Mekanisme  pembentukan  suatu  Produk  Hukum  Daerah  berdasarkan  Undang- Undang yang telah ada dan berdasarkan informasi dan data yang tertuang dalam naskah akademik yang dipublic heringkan kepada masyarakat dan elemen terkait Dari  naskah  akdemik  atau  kajian  akademik  proses  berikunya  membuat  draff rancangan  Perda  kemudian  di  publichering  kepada  masyarakat  dan  elemen terkait  tetunya  yang  keterkaitannya  dengan  Pedagang  Kaki  Limadi  Kota Salatiga,  setelah  mendapatkan  persetujuan  berikutnya  dibuatlah  Perda  yang diajukan  kepada  DPRD  untuk  mendapatkan  persetujuan  untuk  pengesahan sebelum  menyetujui  atau  mengesahkan  perlu  di  lakukan  public  hearing  ke DPRD .
2  Produk Hukum Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan Parameter Hak Asasi Manusia  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No  20 Tahun 2012 dan No 77 Tahun 2012.
3.  Apabila  telah  disetujui  DPRD  maka  terbentuklah  Produk  Hukum  yaitu  Perda Kota Salatiga tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Saran
Dari kajian ini diperoleh saran bahwa dalam Naskah Akademik merupakan askah  yang  penting  dan  harus  ada  sebagai  dasar  kajian  dalam  pembentukan  Produk Hukum, diaharapkan naskah akademik adalah benar-bear merupakan informasi dan data yang akurat melalui suatu penelitian atau kajian secara ilmiah, sehingga diharapkan data yang tersedia lengkap .Apabila hal ini dijalankan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu produk hukum yang dapat mengadopsi semua kebutuhan dari semua lapisan atau elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bima Fahthurahman Tesis 2009,Proses Pembetunkan Peraturan Daerah BerdasarkanUndang-Undang No 10 Tahun 2004 (STUDI DI KOTA BIMA)
Bahan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
http:// formasjuitan.wordpress.com/2011/04/08/pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Maria Farida Indrati S 2006,Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius.
Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima
Peraturan Bersama Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No.20 th 2012 dan No 77 th 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945