## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PT. CONSPEC PERTAMA INDONESIA
Sri Setia Ningsih 1 ,Sari Yulianti 2 , Erion 3 , Lestari Adhi Widyowati 4 , Gunawan Raspatty 5 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta 1,2,3,4,5
Email: srisetia1647@gmail.com
Info Artikel Abstrak Keyword: PPh Pasal 4 ayat 2, Usaha Jasa Konstruksi, Tarif  jasa kontruksi Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  peraturan Undang-undang  Pajak  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  pelaporan  dan perhitungan  pajak  penghasilan  final  pada  jasa  konstruksi  pada  “PT Conspec Pertama Indonesia” diterapkan. Pendapatan dari badan usaha yang  menyediakan  jasa  konstruksi  diatur  dengan  pajak  penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dalam hal ini, “PT Conspec Pertama Indonesia”  dikenakan  pungutan  sebesar  3%,  yang  juga  berlaku  untuk usaha besar dan menengah.  Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, terdiri dari pengumpulan data, pengelolaan, analisis, dan  pengambilan  kesimpulan.  Pajak  penghasilan  akhir  atas  jasa konstruksi  dikumpulkan,  dikelola,  dan  dianalisis  dalam  penelitian  ini. Temuan diperoleh dari analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara  keseluruhan  penerapan  sistem  penghitungan,  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  telah  sesuai  dengan  peraturan  PMK  No. 153/PMK.03/2009 dan PP No. 40 Tahun 2009. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka ia melakukan perhitungan dan pemotongan  sendiri.  Untuk  sistem  penyetorannya  telah  digunakan  e- billing,  dan  pelaporan  melalui  SPT  Berkala  telah  dilampirkan  beserta bukti  pemotongannya.  Namun,  karena  masalah  komunikasi,  masih terdapat  beberapa  perbedaan  dalam  penghitungan  dan  keterlambatan pelaporan.  Kedepannya,  departemen  perpajakan  dan  akuntansi  perlu mewaspadai hal ini

## I. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  berlaku  di  berbagai negara.  Setiap  negara  memiliki  aturan  dan  ketentuan-ketentuan  dalam  mengenakan  dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun
Di Indonesia Pajak diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 dalam perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terhutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Mardiasmo, 2018). Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal  26, PPh Pasal  29 dan PPh  Final  Pasal  4 ayat  2. Segala bentuk  aktivitas yang
mengandung  unsur  pekerjaan,  wajib  hukumnya  memenuhi  kewajiban  bayar  pajak.  Pajak penghasilan (PPh) dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak bergantung pada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Artinya, dasar pengenaan pajak bergantung pada nilai pekerjaan/ kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau  pelaksanaan  beserta  pengawasan  yang  menyangkut  pekerjaan  arsitektural,  sipil, mekanikal,  elektrikal,  dan  tata  lingkungan,  masing-masing  beserta  kelengkapannya,  untuk mewujudkan  suatu  bentuk  bangunan  atau  bentuk  fisik  lainnya  (UU  No.  18  Tahun  1999). Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih  detail  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  153/PMK.03/2009  yang merupakan  perubahan  dari  PMK  Nomor  187/PMK.03/2008  yang  didalamnya  menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final (Ratuela et al., 2018).
Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa kontruksi terdiri dari 3 (tiga) kelompok pekerjaan yaitu kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi,  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan  pengawasan  pekerjaan  konstruksi.  Untuk setiap kategori usaha jasa konstruksi tersebut, terdapat perbedaan tarif pajak bergantung pada kepemilikan  Sertifikat  Badan  Usaha  (SBU)  dan  masa  berlakunya.  Untuk  perencanaan konstruksi, tarif PPh 4 ayat  2 sebesar 4% bagi  kontraktor yang memiliki SBU, dan 6% jika tidak memiliki SBU. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, jika kontraktor memiliki SBU dikenakan tarif 2% jika usaha yang dijalankan termasuk kategori usaha kecil (tingkat 1, 2, 3, dan 4), sedangkan jika pengusaha masuk dalam tipe usaha menengah dan besar (tingkat 5, 6, dan 7) dikenakan tarif 3% dan apabila tidak memiliki SBU dikenakan tarif 4%. Untuk kegiatan jasa pengawasan, tarif yang dikenakan sebesar 4% jika kontraktor memiliki SBU dan 6% jika tidak memiliki SBU. Dalam hal ini PT CPI dikenakan tarif 3% termasuk kategori pengusaha tipe menengah dan besar
Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 termasuk jenis pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh  pihak ketiga atau withholding tax.  Pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau dalam hal ini pengguna jasa dilakukan pada saat pembayaran. Pengguna jasa akan memotong dan  menyetorkan  pajaknya  ke  negara  atas  penghasilan  yang  diterima  perusahaan  jasa konstruksi sebagai kewajiban perpajakannya. Apabila Pengguna Jasa bukan sebagai pemotong pajak, maka penyedia jasa yang akan menyetor sendiri  pembayaran pajaknya ke kas Negara PT. Conspec Pertama Indonesia, merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang  konstruksi  yang  mulai  beroperasi  pada  tahun  2001  hingga  saat  ini.  PT.  Conspec Pertama  Indonesia  adalah  perusahaan  terbuka  yang  keseluruhan sahamnya dimiliki oleh orang  pribadi.  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  merupakan  perusaahan  yang  melakukan penyediaan  jasa  atas  usaha  konstruksi.  PT.  Conspec    Pertama    Indonesia  merupakan  wajib pajak  badan  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  menghitung,  memotong,  menyetor  dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang dipungut oleh PT. Conspec Pertama Indonesia diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi atau PPh Final Pasal 4  ayat  2  atas  Usaha  Jasa  Konstruksi  yang  merupakan  perusahaan  jasa  konstruksi  dengan sertifikasi kualifikasi usaha menengah besar atau (M1), karena PT. Conspec Pertama Indonesia mempunyai peredaran bruto melebihi 10 Milyar per tahunnya, maka dikenakan tarif 3% sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  no.  51  tahun  2008  JO  (juncto/dihubungkan)  Peraturan Pemerintah no. 40 tahun 2009. Penghitungan PPh yang seharusnya adalah dengan mengalikan 3% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Kesesuain tarif pada saat memotong dan menyetorkan PPh Final pasal  4 ayat  2 sangat  penting. Dalam tahapan pemotongan  dan pemungutan serta pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi harus memperhatikan sertifikasi
kualifikasi usaha dan jenis pekerjaannya, dikarenakan banyak pelayanan jasa yang seringkali terjadi  kekeliruan  dalam  proses  pemotongan  PPh  Final  Pasal  4  ayat  2  yang  mengakibatkan ketidak-sesuain dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
Permasalahan  Di  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia    yang  masih  ada  adalah  perhitungan  PPh final  pasal  4  ayat  2,  yang  berbeda  dengan  tarif  PPh  final  sesuai  kualifikasinya.  Selain  itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan pemotongan pajak dari pengguna jasa yang tertunda sehingga  berdampak  pada  keterlambatan  pelaporan  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diperoleh usaha jasa  konstruksi  pada    PT  CPI  yang  meliputi  perhitungan,  pemotongan,  penyetoran  dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2.
Maka  dari  itu  di  penelitian  ini  penulis  memilih  perusahaan  penyedia  jasa  konstruksi yaitu  PT  Conspec  Pertama  Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang  konstruksi  sebagai perencana,  pelaksana  dan  pengawasan  usaha  jasa  konstruksi  untuk  diteliti  terkait  penerapan Pajak  Penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  yang  meliputi  perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  dan untuk  menganalisa  permasalahan  atau  fenomena  yang  terjadi  pada  saat  perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Final pasal 4 ayat 2 yang telah dilakukan oleh PT. Conspec Pertama Indonesia pada Tahun 2021.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  tentang pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  khususnya  tentang  pemotongan  atas  jasa  konstruksi. Antara lain penelitian (R. Siregar & Widyawati, 2016) yang dalam penelitiannya menunjukan bahwa masih adanya kesalahan perhitungan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  pemerintah  yang  menyebutkan  bahwa  penyetoran  PPh  final  yang  dilakukan  PT. Mahzar  Jaya  Insulation  belum  sesuai  dengan  peraturan  Perpajakan  yang  berlaku.  Dimana perusahaan  terkadang  mengalami  keterlambatan  dalam  melakukan  penyetoran.  Peneliti selanjutnya (Anggiani, 2021), menjelaskan bahwa perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi  di  CV  Keraton  Tegal  masih  ada  yang  belum  sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan Pemerintah  yang  terbaru,  dikarenakan  kurang  update  terkait  pembaharuan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  (A.  K.  Siregar,  2022)  dalam  penelitian  yang  berjudul  “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Mahzar  Jaya  Insulation”,  menunjukan  bahwa  masih  adanya  kesalahan  perhitungan  dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Mahzar Jaya Insulation pada tahun 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009, pada penelitian ini peneliti juga menyebutkan bahwa penyetoran PPh final yang dilakukan PT. Mahzar Jaya Insulation belum sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat  2  pada  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  yang  meliputi  penghitungan,  pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya.

## II . METODE PENELITIAN
Sumber  data  dari  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian (Sugiyono, 2017), data yang telah diambil berkaitan dengan peraturan perpajakan terutama mengenai laporan keuangan dan SPT Masa PPh Final Pasal  4  ayat  2 yang dilakukan sesuai  atau tidak dengan  Peraturan  Undang- undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 dan diubah dengan Keputusan  No.  40  Tahun  2009.  Selanjutnya  data  sekunder  diperoleh  secara  tidak  langsung
yaitu diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku perpajakan, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini teknik yang dilakukan penulis dalam proses penelitian ini, yaitu melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dan  diperoleh  dari  berbagai  referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah  yang  sedang  diteliti,  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  teori  dan  alat  untuk melakukan  analisis.  Dalam  penelitian  lapangan  penulis  melakukan  beberapa  cara  untuk memperoleh data primer, yaitu :
a) Wawancara, penulis  melakukan tanya jawab langsung kepada divisi  accounting dibidang perpajakan dan konsultan pajak pada PT. Conspec Pertama Indonesia untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
b) Dokumentasi,  Penulis  melakukan  dokumentasi  dengan  cara  mengumpulkan  data  berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk di oleh kembali menjadi laporan penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  mengumpulkan  data  yang menggambarkan  keadaan  objek  penelitian  yang  sebenarnya  terjadi  dan  menyajikan  angka- angka dalam bentuk tabel kemudian disusun dan dipelajari tentang analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dengan cara mendeskripsikan dan atau menjelaskan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya,  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan.  Berikut  adalah  tahapan-tahapan  teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis :
1. Mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Mengumpulkan data-data dari hasil studi pustaka, studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi.
3. Menguraikan  perhitungan,  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
4. Menganalisa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Undang- Undang  Perpajakan  yang  berlaku.enelitian  yang  dipakai  oleh  peneliti  adalah  jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  merupakan  subjek  pajak  penghasilan  badan  pada perusahan jasa konstruksi yang berkewajiban menjalankan perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan  Nomor  36  Tahun  2008,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2009  tentang pajak penghasilan jasa konstruksi, dan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. PT. Conspec Pertama Indonesia  juga  merupakan  perusahaan  jasa  konstruksi  dengan  sertifikasi  kualifikasi  usaha menengah  besar  atau  (M1)  dengan  peredaran  bruto  melebihi  10  Milyar  per  tahunnya, sehingga dikenakan tarif 3% sesuai dengan PPh pasal 4 ayat (2).
Pada tabel berikut sebagian data penghasilan atas jasa pelaksanaan serta penyediaan jasa  konstruksi  atas  penerimaan  proyek  ataupun  pengadaan  barang  tahun  2021.  Terlihat bahwa pengguna usaha melakukan pemotongan tarif pajak sebesar 3% atas penghasilan yang diterima penyedia jasa  pelaksanaan konstruksi yaitu PT. Conspec Pertama Indonesia dengan disertakan bukti potong PPh nya.

## Tabel 1
Daftar Pembayaran dan Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia Tahun 2021
Sumber : Data diolah 2024
Dasar Perhitungan PPh terutang adalah DPP, yaitu nilai kontrak tidak termasuk PPN. Dengan  pengenaan  PPh  Final,  PPh  terutang  harus  segera  disetor  ke  kas  negara  setelah pembayaran  uang  muka  atas  kontrak  yang  telah  ditanda  tangani.  Pengguna  jasa  yang  telah memotong PPh Final atas pendapatan yang diperoleh PT. Conspec Pertama Indonesia  seperti PT. Pluit Propertindo Indonesia, mereka melakukan pemotongan pajak PPh Final sebesar 3% atas pekerjaan perbaikan struktur gedung pada proyek emporium senilai Rp. 15.648.433,- dari total tagihan atau nilai dasar pengenaan pajaknya (DPP) senilai Rp.  521.614.426. Selain itu terdapat beberapa pengguna jasa yang melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 yang tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2008,  seperti  PT.  Bank  ICBC Indonesia,  PT.  Greenstar  Artek  I.  Pada  Tabel  4.2  berikut  ini  adalah  pengguna  jasa  dari  PT. Conspec  Pertama  Indonesia  yang  tidak  sesuai  Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 .
Nama Perusahaan DPP PPN Tarif PPH Ps 4 (2) PT. PLUIT PROPERTINDO 521.614.426 52.161.443 3% 15.648.433 PT. SENAYAN TRIKARYA SEMPANA 99.270.000 9.927.000 3% 2.978.100 PT. INDAHGRIYA MUSTIKASAKTI 209.755.371 20.975.537 3% 6.292.661 PT. SENTRA DESAIN KREASINDO 4.680.000 468.000 3% 140.400 PT. MEKAR PRANA INDAH 23.493.500 2.349.350 3% 704.805 PT. GEMA GRAHA SARANA 158.110.648 15.811.065 3% 4.743.319 JO. SHIMIZU-BCK MPP PROJECT 216.948.435 21.694.844 3% 6.508.453 PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH 2.283.413.188         228.341.319 3% 68.502.396 PT. BANK ICBC INDONESIA 103.268.000 10.326.800 2% 2.065.360 PT. SHIMIZU-BANGUN CIPTA KONTRAKTOR 97.470.000 9.747.000 3% 2.924.100 PT. GREENSTAR ARTEK INDONESIA 123.865.000 12.386.500 2% 2.477.300 PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH 178.515.360 17.851.536 3% 5.355.461 PT. TOTAL PERSADA INDONESIA 283.893.630 28.389.363 3% 8.516.809 PT. NUSA RAYA CIPTA, Tbk 97.804.018 9.780.402 3% 2.934.121
Tabel 2 Daftar Rekapitulasi Data Pemotongan Pajak atas Jasa Kontruksi PT. Conspec Pertama Indonesia Tahun 2021
Sumber: Data Diolah, 2024
Tabel 3 Daftar Pemotongan Pajak atas Penggunaan Jasa Konstruksi oleh PT. Conspec Pertama Indonesia Tahun 2021 Tanggal Nama Proyek Pembayaran Nilai Tagihan DPP PPN PPh Ps 4 ayat 2 08/03.2021 Repcon Indonsia 462.890.025 475.868.250 432.607.500 43.260.750 12.978.225 02/02/2021 Coneval mitra Ind 75.897.000 77.302.500 70.275.000 7.027.500 1.405.500 04/08/2021 Repcon Indonesia 197.816.250 203.362.500 184.875.000 18.487.500 5.546.250 25/10/2021 Repcon Indonesia 197.816.250 203.362.500 184.875.000 18.487.500 5.546.250 16/12/2021 Aceh Milenium 254.129.828 261.254.963 237.504512 23.750.451 7.125.135 Jumlah 1.188.549.353  1.221.150.713  1.110.137.012 111.013.701 32.601.360 Sumber: Data Diolah, 2024 Tanggal Nama Perusahaan Nama Pekerjaan Nilai objek Tarif PPh yang dipotong 08/03/2021 PT. Bank ICBC Indonesia Perkkuatan Struktur Ruangan 51.634.000 2% 1.032.680 09/03./2021 PT. Greenstar Artek I Perkuatan Balok 117.671.750 2% 2.353.435 05/05/2021 Indracahya Basuki   Perkuatan Balok 249.720.622 - - 17/06/2021 PT. Bank ICBC Indonesia Perkkuatan Struktur Ruangan 46.470.600 2% 929.412 09/07/2021 PT Sekawan B.P Modifiksi Bak air II 11.350.000 4% 454.000 05/11/2021 PT Buana Megah Perb.Balok Beji Pasuruan 97.122.000 - - 09/11/2021 PT ICBC Indonesia Perkuatan Struktur Ruangan 5.163.400 2% 103.268 12/11/2021 PT Greenstar Artek I Perkuatan Balok 6.193.250 2% 123.865 30/11/2021 PT.Pemb.Putramas M Perkuatan. Balok BCA Ambon 6.075.000 0 - 14/12/2021 PT. Citra Sembilan S Perkuatan Balok 12.660.000  0 - Jumlah 604.060.622 4.996.660
Pada tabel 4.3, Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dari sampel tahun 2021, dimana PT. Conspec Pertama Indonesia sebagai pengguna jasa konstruksi telah  melakukan  pemotongan  pajak  terhadap  tagihan  PT.  Repcon  Indonesia,  PT.  Coneval Indonesia dan PT. Aceh Milenium. Dalam hal ini  PT. Conspec Pertama Indonesia melakukan pemotongan  dengan  tarif  3%  untuk  tagihan  PT.  Repcon  Indonesia  dan  PT.  Aceh  Milenium sedangkan  untuk  PT.  Coneval  Mitra  dengan  tarif  2%,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008, jika pelaksana kosntruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki  kualifikasi  usaha  kecil  maka  tarif  yang  dipakai  adalah  2%  dan  tarif  3%  untuk pelaksanaan  konstruksi  yang  dilakukan  penyedia  jasa  selain  kualifikasi  usaha  kecil  dan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Tabel 4
Daftar Pelaporan Pajak atas Pelaksanaan Kontruksi PT.Conspec Pertama Indonesia Pada Tahun 201

## Sumber: Data diolah, 2024
Pada Tabel 4.4 terlihat PT. Conspec Pertama Indonesia sebagai pengguna jasa,  setelah melakukan  kewajiban  perpajakan  yaitu  pemotongan  dan  pembayaran,  maka  selanjutnya melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal ini melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas semua transaksi pemotongan pajak yang harus diisi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 pada bulan Januari, Februari, Mei, Agustus, Oktober, November dan Desember tahun 2021. PT. Conspec Pertama  Indonesia  melakukan  pelaporan  PPh  Final  Pasal  4  ayat  2  sebagai  pemotong  atas penggunaan  jasa  pada  PT.  Repcon  Indonesia,  PT.  Coneval  Mitra  Indonesia  dan  PT.  Aceh Milenium.  Sedangkan untuk PT. Suparma Tbk, Indracahya Basuki, PT. Buana Megah dan PT. Pembangunan Putramas  M,  Dimana PT. Conspec Pertama  Indonesia melakukan penyetoran sendiri sebagai penyedia jasa karena pengguna jasa bukan pemotong pajak PPh Final.

## Pembahasan

## Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi di PT. Conspec Pertama Indonesia.
Perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2  dianalisis dengan menggunakan data tagihan atau invoice dan rekening koran.
Bulan Nama Proyek Pembayaran PPh Terutang DPP Pemotong PPh Penyetoran Sendiri Pemotongan PPh Penyetroan Sendiri Januari Suparma Tbk 159.000 5.300.000 Februari Repcon Ind 12.978.225 432.607.500 Coneval M I 1.405.500 80.275.000 Mei Indracahya Basuki 7.491.619 249.720.622 Agustus Repcon ind 5.546.250 184.875.000 Oktober Repcon ind 5.546.250 184.875.000 November PT.Buana Megah 2.913.660 97.122.000 PT.Pemb Putramas M 182.250 6.075.000 Desember Aceh Milenium 7.125.135 237.504.512 PT.Citra Sembilan S 379.800 12.660.000 Jumlah 40.092.979 3.634.710 872.632.500 608.382.134
Penerbitan  Invoice  atau  tagihan  dari  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  ke  pengguna  jasa  ini menggambarkan jumlah nilai kontrak, pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, PPN keluaran, dan jenis  pekerjaan yang diberikan. Besarnya nilai  nominal  pendapatan tercantum pada rekening koran. Selain itu akan diketahui juga perhitungan dan pemotongan pajak jasa konstruksi  yang  dilakukan  pengguna  jasa.  Pendapatan  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia langsung dikenai tarif pajak yaitu 3% sesuai SIUJK masuk kualifikasi usaha menengah besar. Jika pengguna jasa bukan pemotong pajak maka PT. Conspec Pertama Indonesia sendiri yang melakukan  pembayaran  pajak.  Dengan  demikian  dalam  penerapan  tarif,  perhitungan,  serta pemotongan pajak penghasilan final yang dilakukan oleh pengguna jasa secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 153/PMK.03/2009.  Terjadinya beberapa kesalahan oleh pengguna jasa dalam penggunaan  tarif  potongan  PPh  pasal  4  ayat  2  seperti  yang  tergambar  dalam  Tabel  4.2 diantaranya PT. Bank ICBC Indonesia dan PT. Greenstar Artek I menggunakan tarif 2% dan PT.  Sekawantama  menggunakan  tarif  4%,  disebabkan  karena  kurang  komunikasi  antara pengguna dan penyaji jasa.

## Analisis  Penyetoran  PPh  Final  Pasal  4  ayat  2  atas  Jasa  Konstruksi  di  PT.  Conspec Pertama Indonesia.
PPh Pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, PT. Conspec Pertama Indonesia tidak menyetor sendiri pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 apabila pengguna jasa mempunyai status sebagai pemotong pajak.  Pajak penghasilan diselesaikan lewat potongan pajak penghasilan oleh pengguna jasa dengan menggunakan Surat Setoran  Pajak  (SSP)  dengan  ketentuan  batas  waktu  yang  ditentukan  yakni  paling  lambat tanggal  10  pada  bulan  berikutnya.  Sekarang  ini  proses  pembayaran  masa  pajak  dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-billing. Pada data tahun 2021 ada beberapa pengguna  jasa  yang  tidak  berstatus  sebagai  pemotong  pajak,  maka  PT.  Conspec  Pertama Indonesia  sebagai  pemberi  jasa  dan  penerima  penghasilan  akan  menyetor  sendiri  pajak penghasilan  terutangnya  sesuai  dengan  ketentuan  batas  waktu  yang  ditentukan  yakni  paling lambat  tanggal  15  pada  bulan  berikutnya.  Dari  uraian  diatas,  jika  dibandingkan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2009  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 153/PMK.03/2009,  maka  penyetoran  PPh  final  pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  yang dilakukan oleh PT. Conspec Pertama Indonesia dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Analisis Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi di PT. Conspec Pertama Indonesia.
Penyedia  jasa  atau  pengguna  jasa  yang  merupakan  pemotong  pajak,  wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan pemotongan atau penerimaan pembayaran pajak (Indika, 2022).
Dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak, PT. Conspec Pertama Indonesia sebagai pengguna jasa sering mengalami kendala keterlambatan dokumen-dokumen dari pemberi jasa untuk dilampirkan di SPT Masa agar dapat menghindari terjadinya  keterlambatan pelaporan PPh  Final  Pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  yang  dipotong.  Dokumen  ini  juga  diperlukan supaya  tidak  terjadi  kesalahan  penggunaan  tarif  dalam  perhitungan  pajak  sesuai  kualifikasi usaha pemberi jasa. Dengan meningkatkan komunikasi antara pemberi dan pengguna jasa, PT. Conspec  Pertama  Indonesia  sebagai  pengguna  jasa  dapat  memenuhi  kewajiban  pelaporan pajaknya yaitu 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan, jika jatuh tempo bertepatan hari libur  termasuk  hari  sabtu  dan  hari  libur  nasional  maka  dapat  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya.

## IV. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini,  berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  perhitungan  pajak  penghasilan  final  pasal  4  ayat  2  jasa  konstruksi  di  PT. Conspec Pertama Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, menggunakan tarif sebesar 3% termasuk kualifikasi usaha menengah dan besar. Beberapa pengguna jasa yang menggunakan tarif kurang dari  3 % terjadi  karena kurang  adanya  komunikasi  dari  pengguna  jasa  ketika  melakukan  pemotongan  pajak  saat pembayaran tagihan.
Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh PT. Conspec Pertama Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.   Apabila pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak, maka pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dengan batasan waktu penyetoran ke negara tanggal 10 bulan berikutnya. Namun, apabila pengguna jasa bukan sebagai pemotong PPh, maka PT. Conspec Pertama Indonesia selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan akan menyetorkan sendiri PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan batas waktu setoran tanggal 15 bulan berikutnya. Sistem  penyetoran  tidak  lagi  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  namun  untuk pembayaran masa pajak telah menggunakan sistem e-billing.
Pelaporan  Pajak  Penghasilan  pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  pada  tahun  2021  yang dilakukan  oleh  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  sebagai  pengguna  jasa  konstruksi  pada  PT. Repcon Indonesia, PT. Coneval Indonesia dan PT. Aceh Milenium sering mengalami kendala keterlambatan  dokumen-dokumen  untuk  dilampirkan  di  SPT  Masa  yang  mengakibatkan keterlambatan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipotong. Dokumen ini diperlukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan tarif dalam perhitungan pajak sesuai kualifikasi usaha pemberi jasa.
Penulis  menyarankan  agar  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia  selalu  update  terkait peraturan  perpajakan  yang  berlaku  agar  terhindar  dari  kesalahan  perhitungan,  pemotongan, penyetoran  dan  pelaporan  terkait  Pajak  Penghasilan  Final  Pasal  4  ayat  2  atas  usaha  jasa konstruksi.  Disamping  itu  penulis  juga  menyarankan  agar  PT.  Conspec  Pertama  Indonesia harus  lebih  memperhatikan  penerapan  ketentuan  perpajakan  dalam  hal  ini  perhitungan, pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  2  atas  jasa  konstruksi  agar  dapat terlaksana  berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  sudah  ditetapkan,  dan  harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan agar dapat terhindar  dari  sanksi  pajak  sudah  ditetapkan.  Penulis  juga  memberikan  saran  kepada  PT. Conspec  Pertama  Indonesia  agar  dapat  lebih  mempertegas  lagi  dan  terus  meningkatkan komunikasi  kepada pihak pengguna jasa dalam  hal  ini sebagai  pemotong pajak agar supaya tidak terlambat lagi memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat  2  yang  akan  dilampirkan  di  SPT  Masa,  sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  kesalahan pelaporan  pajak,  dan  harus  melaporkan  pemotongan  pajaknya  agar  tidak  terkena  sanksi administrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Anggiani, R. U. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal. Politeknik Harapan Bersama .
Indika, M. (2022). Evaluasi PPh Final Pasal 4 Ayar 2 Atas Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (3), 862–869.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Revisi Tahun 2018). Andi.
Ratuela,  H.  S.  P.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Wangkar,  A.  (2018).  ANALISIS  PENERAPAN  PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. REALITA TIMUR PERKASA. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 13 (4), 856–866.
Siregar, A. K. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Pada PT. Mahzar Jaya Insulation. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Siregar,  R., &  Widyawati, D.  (2016). PENGARUH  KARAKTERISTIK  PERUSAHAAN  TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI . 5 , 17. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitaif dan R& D . CV Alfabeta.

## Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU  Perpajakan  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang No.7 Tahun 2983 Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  51  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/pmk.03/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/pmk.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Peyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
PP  No.  51  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa Konstruksi.