: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Vol.7, No.2, Agustus 2021, pp. 267-282 p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora DOI:  10.33541/ tora.v12i3.1295 Received on 23/07/2021; Accepted on 30/07/2021; Published on:30/08/2021

## PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
Sara Tomu Paulin 1
1, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Indonesia. sara.tomu91@ui.ac.id .
Abstract : Through the 35,000 MW Electricity Program, the Government opens the role of the private sector to be  able to build electricity projects where the private portion through Independent Electricity Producers is 26,981 MW, and the rest is part of PT PLN (Persero). Independent Power Producer ("IPP") is basically a private business entity which is mostly the result of cooperation between 2 (two) companies that form a special purpose company (Special Purpose Company) to build, operate, sell electricity to PLN, then hand  over all assets to PLN in accordance with the time period specified in the Agreement. In the electricity sector, a joint venture company is a combination of a subsidiary company of PT PLN (Persero) or its affiliates whose share ownership is at least 51% with a business entity that has strategic value for PT PLN (Persero),  which  can  be  in  the  form  of  a  local  business  entity  or  a  foreign  business  entity.  The development of electricity infrastructure is currently dominated by the Independent Power Producer (IPP) project where the company is a joint venture company formation. Until now, there is no positive law in Indonesia that  regulates this joint venture agreement or shareholder agreement. In practice, there is no obligation for the joint venture to report or submit the joint venture agreement to the government agencies related to the  establishment of the joint venture. Accordingly, if the joint venture agreement is not provided for in positive law, it is likely that the agreement will be used by the controlling shareholder to further restrict minority rights.
Keywords :Joint venture; Infrastructure Development; Electricity; Electricity Program; Capital Investment
Abstrak : Melalui Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, Pemerintah membuka peran swasta untuk dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui Independent Power Producer sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). Independent Power Producer ("IPP") pada dasarnya  adalah  badan  usaha  swasta  yang  mayoritas  merupakan  hasil  joint  venture  (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan yang membentuk perusaahaan bertujuan khusus ( Special Purpose Company ) untuk membangun, mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh aset kepada PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Dalam sektor ketenagalistrikan, joint venture company merupakan gabungan antara Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau  afiliasinya  yang  kepemilikan  sahamnya  minimal  51% dengan  Badan  Usaha  yang  memiliki  nilai strategis bagi PT PLN (Persero), yang mana dapat berbentuk badan usaha lokal maupun badan usaha asing. Perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini didominisi oleh proyek Independent Power Producer (IPP) dimana perusahaan tersebut merupakan bentukan dari perusahaan joint venture company. Sampai saat ini, belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai Joint Venture Agreement atau shareholder agreement ini. Dalam praktiknya, tidak ada kewajiban bagi perusahaan patungan (PT PMA) untuk melaporkan atau menyerahkan  Joint Venture agreement kepada instansi pemerintah terkait pendirian usaha patungan. Dengan demikian, apabila joint venture agreement tidak diatur dalam hukum positif maka terbuka kemungkinan perjanjian tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk semakin membatasi hak-hak pemegang saham minoritas.
Kata  Kunci: Joint Venture, Pembangunan Infrastruktur, Ketenagalistrikan, Program Ketenagalistrikan,

## Penanaman Modal
How to Site: Paulin, S. T. . (2021). PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7(2), 267–282. Retrieved from https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/5

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  di  dalam  meningkatkan  pembangunan,  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyatnya melakukan  berbagai  macam  bentuk usaha.  Usaha  tersebut dilakukan dengan cara dan pendekatan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.  Salah  satu  usaha  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menarik  sebanyak mungkin investasi  asing  masuk  ke  negaranya. 1 Program 35.000 MW merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi Widodo, tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pasokan listrik bagi  rakyat  Indonesia, dimana program ini merupakan salah satu Kebijakan Energi Insonesia terkini  disamping  Kebijakan  Energi Nasional (KEN), Diversifikasi Energi, Konservasi Energi, Subsidi Energi, Feed-in Tariff dan Persentase  Minimal  Penjualan  Batubara  Domestik. Proyek ini dimulai sejak tahun 2015 sampai  dengan  tahun  2019.  Target  35.000 MW  ini ditetapkan  berdasarkan 3  (tiga) parameter, yaitu  (1)  asumsi pertumbuhan  ekonomi sebesar 6% –  7% per tahun, (2) kenaikan konsumsi listrik listrik dari 800 kilowatt jam per kapita menjadi 1200 kilowatt jam per kapita, serta (3) rasio elektrifikasi dari 80% menjadi 96% pada 2019. Sehingga setiap tahunnya Indonesia memerlukan penambahan kapasitas sekitar 6500 MW hingga 7000 MW atau 35000 MW dalam kurun waktu lima tahun sampai 2019. 2
Hingga Agustus 2020, realisasi Proyek 35.000 MW baru mencapai 8.400 MW atau setara  dengan  24%.  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM) memproyeksikan bahwa program ini baru akan rampung pada rentang waktu 2028 hingga  2029.  Dilihat  dari  porsi  kepemilikan  pembangkit,  dari  56,4  GW  tersebut, pembangkit  yang  dimiliki  PLN  mencapai  28%  pengembang  listrik  swasta  atau Independent Power Producer (IPP) 43%, kerja sama IPP dengan anak perusahaan PLN mencapai 17%, sisanya unalocated dan kerja sama antara wilayah usaha. 3
Melalui  Program  Ketenagalistrikan  35.000  MW,  Pemerintah  membuka  peran swasta untuk dapat membangun proyek ketenagalistrikan dimana porsi swasta melalui Independent Power Producer sebesar 26.981 MW, dan sisanya merupakan porsi PT PLN (Persero). Independent  Power  Producer ("IPP")  pada dasarnya  adalah badan  usaha swasta yang mayoritas merupakan hasil joint venture (perusahaan patungan) antara 2 (dua) perusahaan yang membentuk perusaahaan bertujuan khusus ( special purpose company ) untuk membangun, mengoperasikan, menjual tenaga listrik kepada PLN, lalu menyerahkan seluruh aset kepada PLN sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian. Dengan mekanisme ini, badan usaha swasta melakukan kegiatan pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan.
Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanam  modal  dalam  negeri  yang  dapat  dilakukan  seperti joint  venture,  joint enterpirse, production sharing contract, maupun bentuk kerjasama lainnya. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan joint venture , yaitu persyaratan bahwa penanaman modal asing harus membentuk join
1 Ahmad Yulianto. (2003). “Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, 22(5) hlm. 39.
2 Ratih Hidayati, Gerakan Menerangi Indonesia : Optimasi Program 35000 MW, 2015, hlm. 1.
3 industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw-baru-tercapai-24, diakses tanggal 5 Desember 2020.
venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. 4
Joint  venture atau  Perusahaan  patungan  yang mana  para  pihak  mengadakan perjanjian  kerja sama patungan  dalam bentuk modal. Adapun joint  venture dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, joint venture yang dimaksudkan  adalah equity  joint  venture .  Menurut  Sunaryati  Hartono,  istilah joint venture oleh para asli dikenal dengan istilah verzamelnaam yang dipakai sebagai istilah berbagai bentuk kerja sama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal  asing.  Dengan  berdirinya joint  venture company  untuk  pengembangan insfastruktur ketenagalistrikan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang berarti memperluas lapangan kerja, pengembangan industri susbtitusi impor untuk menghemat devisa, alih teknologi, membangun prasaran serta untuk memgembangan daerah tertinggal.
PERMASALAHAN Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan menjadi focus pembahasan dalam penulisan ini yaitu mengenai keuntungan dari pembentukan Joint  venture  Company serta  skema Joint  venture dalam  praktik pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan?

## PEMBAHASAN
Pengertian Joint venture dan Kedudukannya di dalam Perundang-undangan Joint  venture dikembangkan  pertama-tama  dalam  praktek  bisnis  di  Amerika Serikat. Pengertian joint venture sendiri sulit dirumuskan secara seragam dikarenakan setiap penulis yang berusaha mendefenisikan joint venture merumuskannya secara beragam dan pengertian tersebut juga tidak ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan. Joint  venture merupakan  hasil  kreasi  dari  putusan  pengadilan  Amerika Serikat, yang mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang- orang yang menggabungkan harta dan jasanya dalam pelaksanaan suatu usaha tanpa membentuk suaru partnership dalam pengertian formal. Istilah joint venture pertama kali digunakan dalam pengertian modern dalam perkara Ross V Willet, perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, perkembangan dan popularitas joint venture sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis. Sunaryati  Hartono  menyebutkan  bahwa  istilah joint  venture oleh  para  ahli dipergunakan sebagai istilah verzamelnaam untuk berbagai bentuk kerjasama antara penanam  modal  nasional  dengan  penanam  modal  asing. 5 Sunaryati  Hartono memberikan batasan joint venture secara luas, bawa setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik merupakan usaha bersama antar swasta ataupun pemerintah dan pemerintah. 6
Peter Muchlinski juga mengatakan istilah joint venture tidak mempunyai makna yang seragam, hanya saja istilah tersebut biasanya merujuk pada adanya perjanjian atau kesepakatan  antara  dua  perusahaan  yang  independen.  Dalam  perspektif  yang  khusus dalam tataran praktek, joint venture melibatkan dua atau lebih perusahaan induk untuk
4 John W. Head, “ Pengantar Umum Hukum Ekonomi” (Jakarta: Proyek Elips, 1997). hlm 91
5 Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia”, FH UI, 2010, Hal. 14
6 Sunarjati Hartono, “Masalah-masalah dalam Joint venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia”, Bandung, 1974, Hal. 25
memperoleh  keuntungan  atau  mencapai  tujuan  komersial,  keuangan  dan  teknis oprasional  secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam suatu  perjanjian joint  venture  (joint  venture  agreement) yang  mengatur  mengenai pengendalian (control), proporsi modal antara perusahaan. 7 Bagi pelaku usaha sendiri, joint venture merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Sebagaimana yang dikemukan oleh Ian Hewitt, joint venture sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis  yang  penting  bagi  banyak  perusahaan,  terutama  yang  beroperasi  secara internasional. 8
Joint venture menjadi suatu hal yang populer saat ini dikarenakan manfaatnya, khususnya  sebagai  konsep  alternatif  strategis  bisnis  dalam  kompetisi  pada  tingkat global. Dalam skala luas joint venture terjadi pada berbagai sektor baik pada industri manufaktur maupun jasa, menurut Wallace joint venture adalah bertemunya dua atau lebih pebisnis independen yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai outcome tertentu yang mana tidak dapat dicapai bila dijalankan secara sendiri. 9 Sebagaimana  telah  diungkapkan  diatas, joint  venture  agreement atau  dapat disebut  sebagai  perjanjian  kerjasama  patungan  adalah  kontrak  yang  mengawali kerjasama joint  venture .  Kontrak  tersebut  menjadi  dasar  bagi  pembentukkan  atau pendirian joint  venture  company ,  yang  merupakan  perusahaan  patungan  dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan. 10 Adapun pengertian joint venture sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang, namun hal itu dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: “Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk  perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.” Dengan demikian, pengertian joint venture secara umum dirumuskan sebagai tali ikatan atau asosiasi atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama-sama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama  dengan  menyerahkan  kontribusi  berupa  modal  atau  tenaga serta  membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
Pasal  77  Undang-Undang  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  kerja  beberapa ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal dilakukan perubahan. Pasal 12 Undang-Undang No 25 tahun 2007 saat ini menjadi:
(1) "Semua  bidang  usaha  terbuka  bagi  kegiatan  penanalnan  modal,  kecuali bidang  usaha  yang  dinyatakan tertutup untuk penanaman  modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  penanaman  modal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Lampiran I Conuention on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora
7 Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam…….”, Hal. 14
8 I an Hewitt, “Joint Ventures”, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, London, 2001, hlm. 1.
9 Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator  Nur Bahagia, “Perkembangan Joint peration pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Teknik Sipil ITB Bandung, 2013. Hal. 5
10 Ibid, Maulana Hasanudin, “Tesis Perusahaan Joint venture dalam…….”, Hal. 15
(crrES);
d. pemanfaatan  atau  pengambilan  koral  dan  pemanfaatan  atau pengambilan  karang  dari  alam  yang  digunakan  untuk  bahan bangunanlkapur lkalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corat) dari alam;
e. industri pembuatan senjata kimia; dan
f. industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.
(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai persyaratan penanarnan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.”

## Syarat Joint Venture Company
Dalam buku Anderson’s Business Law And The Legal Environment yang  ditulis oleh David  P.  Twomey  disebutkan: “Joint  venture  is  relationship  in  which  two  or  more persons comine their labor or property for single business undertaking and share profits and  losses  equally  or  as  otherwise  agreed.” Dari pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa joint venture merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan) atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan joint  venture .  Dengan skema joint venture ini, para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti: 11
a. Mengurangi  kebutuhan  modal  dan  sumber  daya  lainnya  karena  adanya  unsur pembagian kebutuhan;
b. Transfer teknologi antar pihak;
c. Meminimalisasi resiko usaha;
d. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global.
Disini terlihat bahwa joint venture merupakan salah satu sarana menarik modal asing yang dalam pelaksanaannya berdasarkan persetujuan para pihak. Persetujuan dimaksud harus memenuhi kaidah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 12
a. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
b. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
c. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu; dan
d. Persetujuan tersebut harus mengenai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Undang-undang  Penanaman  Modal  mengatur  beberapa  hal  yang  menjadi landasan  sebuah  perjanjian  antara  pihak  asing  dengan  pihak  lokal,  diantaranya berkaitan dengan:
a. Bentuk badan usaha dan kedudukan;
b. Ketenagakerjaan;
c. Bidang usaha;
d. Hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal;
e. Pengesahan dan perizinan perusahaan;
f. Penyelesaian sengketa.
Syarat-syarat menjadi Joint venture Company sendiri antara lain:
11 hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri- membuat-joint-venture/
12 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1. Wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) jika ada unsur modal asing. 13
2. Bagi joint  venture PMA,  modal  dalam  negeri  minimal  51%  dari  total  modal perusahan  patungan (Joint  venture  Company) tersebut.  Namun  prosentase kepemilikan ini bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada bidang usaha yang  akan  dimasuki  oleh  perusahaan joint  venture tersebut  mengingat
Pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  Daftar  Negatif  Investasi (Negative Investment List) yang di dalamnya disebutkan prosentase maksimal modal asing yang boleh masuk pada bidang usaha tertentu. 14
3. Ada sejumlah  bidang  usaha  yang  tertutup  untuk  perusahaan joint  venture 15 sehingga calon investor harus melihat Daftar Negatif Investasi yang terbaru.
4. Perusahaan joint venture PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap (IUT) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
5. Perusahaan joint venture PMA secara berkala menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM.
Mengenai  perusahaan dalam negeri sendiri, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  berpegangan  pada  Pasal  5  ayat (1)  UU  25/2007  yang  menyatakan  bahwa: “PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan  hukum  atau  usaha  perseorangan,  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, PMDN merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan  hukum  Negara  Indonesia  yang  melakukan  penanaman  modal  di  wilayah Republik  Indonesia dan saham beserta hak-hak yang melekat pada saham tersebut (Undang-  Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dimiliki oleh perseorangan  warga negara Indonesia, BUMN, BUMD, pemerintah daerah atau pemerintah Republik  Indonesia. Mengingat joint venture pada dasarnya merupakan upaya patungan modal, maka dimungkinkan bagi dua perusahaan dalam negeri untuk membentuk suatu joint venture company.
Pada  dasarnya,  berakhirnya  kontrak  kerja  sama join  venture dapat  dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 16
1. Masing  -  masing  pihak  sepakat  dan  setuju  untuk  mengakhiri  kerja  sama sebelum  jangka waktu berakhir.
2. Terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan pemutusan kerja sama.
3. Jangka waktu kontrak kerja sama telah berakhir.

## PERKEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA
Indonesia melakukan privatisasi utilitas sektor publik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak awal 2000-an. Terdapat sejumlah IPP yang didirikan pada tahun 1990-an dengan  kesepakatan  korup  yang  memaksa  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  untuk membeli listrik dengan harga berlipat. 17
13 Lihat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
14 Dapat melihat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016
15 Lihal Pasal 77 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007
16 I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan”, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 348
17 Paryono, “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, Program Doktor FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 507
Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia dan DPR RI telah melahirkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikkan yang menggantikan Undang- Undang  Nomor 15 Tahun 1985. Undang-undang ini lahir sebagai penjabaran secara hukum  dari  kemauan  politik  pemerintah  Indonesia  atas  sektor  ketenagalistrikkan. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ditetapkan, usaha penyediaan tenaga listrik  dijalankan  berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1985  tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun  1989  tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Tenaga  Listrik.  Dalam  rezim pengaturan ini, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh kuasa usaha ketenagalistrikan serta Izin Usaha Ketenagalistrikan. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara) untuk melaksanakan usaha  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum. 18 Sementara  itu,  yang dimaksud  dengan  Izin  Usaha  Ketenagalistrikan  adalah  “Izin  yang  diberikan  oleh Pemerintah kepada Koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, BUMN atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri”. 19 Selanjutnya  pada  tahun  2003-2004,  Undang-Undang  No  20  tahun  2002 tentang Ketenagalistrikan ini diajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kalangan Civil Society . Pasca dibatalkannya undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membuat konsep baru undang-undang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang No 20 Tahun 2002 yang dibatalkan dan lahirlah Undang- Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik terbagi atas pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan  prinsip  otonomi  daerah,  yang  dilaksanakan  oleh  BUMN  dan  BUMD. Namun demikian, untuk Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam kedudukannya dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. 20 Lebih jauh, usaha  penyediaan  tenaga  listrik  ini  dapat  dilakukan  secara  terintegrasi. 21 Adapun penyediaan  tenaga listrik secara terintegrasi ini dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. 22 Secara keseluruhan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”) dibutuhkan  oleh  setiap orang yang  menyelenggarakan  penyediaan tenaga listrik sesuai dengan jenis usahanya.
18 Lihat Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 10 Tahun 1989, Ps. 3 ayat (2 ).
19 Ibid, Pasal 6 ayat (1)
20 Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 4 Ayat 2
21 Lihat Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Ps. 3 ayat (2).
22 Ibid., Ps. 1 angka 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah usaha disini adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun terminologi ini dapat disamakan dengan “Daerah Usaha” seperti yang dimaksud dalam PP No. 10 Tahun 1989. Sekalipun tidak diberikan definisi secara tegas terkait dengan Daerah Usaha, namun dapat terlihat dari Pasal 10 peraturan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Daerah Usaha adalah daerah yang ditetapkan oleh menteri untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pada dasarnya terminologi Daerah Usaha dan Wilayah Usaha dapat dipersamakan, yakni tempat dimana kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan.
Undang -undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di Pasal 42 mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru di beberapa ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah 23 segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang  usaha  yang  sangat  krusial  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  serta termasuk ke  dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 24

## KEUNTUNGAN DAN PERMASALAHAN SEPUTAR JOINT VENTURE COMPANY
Keuntungan (Manfaat) Joint Venture Company Menurut  Erman   Radjagukguk,   alasan-alasan   pendirian joint   venture company antara lain: 25
1. Pihak  asing  memilih joint  venture dengan  perusahaan  lokal  karena  telah berpengalaman dan menguasai pasar dalam negeri;
2. Pengusahan lokal telah memiliki sumber bahan baku;
3. Memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal.
Dari ketiga alasan tersebut, maka pendirian joint venture memiliki manfaat untuk menciptakan sinergitas antara potensi lokal dengan asing. Joint venture memungkinkan  2  perusahaan  menggabungkan  keahlian  masing-masing  dalam membangun atau mengembangkan suatu sektor usaha tertentu.
Raymakers  mengemukakan  6  (enam)  manfaat joint  venture sebagai berikut: 26
1. Pembatasan risiko Dengan mendirikan perusahaan joint venture , risiko dapat tersebar kepada pihak lain, tidak hanya pada satu pihak.
2. Aspek pembiayaan Usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan dalam satu perusahaan.
3. Menghemat tenaga
Jika dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan, penanganan yang disatukan dalam satu perusahaan joint venture akan mengurangi personalia yang dibutuhkan dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap perusahan.
4. Rentabilitas Dengan  mendirikan  perusahaan joint  venture ,  rentabilitas  (hal menguntungkan dan merugikan) dari investasi-investasi yang ada dari para pihak dapat diperbaiki.
5. Kemungkinan optimasi know how
Pendirian perusahaan joint venture diharapkan dapat menyatukan potensi- potensi dari para pihak (partner) yang berlatar belakang bidang usaha yang berbeda-beda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memunculkan diversifikasi usaha.
23 Ibid, Pasal 1 Angka 1
24 Grita Anindarini, Margaretha Quina, “Mengenal kebijakan perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia”, Hal. 3
25 Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : FHUI), hlm. 83.
26 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakara : Rajawali Pers), hal. 208 .
6. Kemungkinan pembayatasan kongkurensi Pengadaan  peruhaan  joint  venture  memungkinkan  adanya  saling ketergantungan. Permasalahan Seputar Joint Venture Company
a. Persentase kepemilikan saham memperngaruhi Suara dalam RUPS;
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, namun ketentuan tersebut tidak berlaku nagi klasifikasi saham tertentu. 27 Klasifikasi saham didalam UUPT mencakup hal sebagai berikut:
a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. Saham yang  setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
d. Saham  yang  memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  menerima dividen lebih dahulu;
e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
Dalam  praktiknya,  jumlah  persentase  kepemilikan  saham  dalam perusahaan joint venture akan mempengaruhi suara dalam RUPS. Pemegang Saham  Mayoritas  biasanya  menduduki  jabatan-jabatan  kunci  dalam perseroan sehingga mempengaruhi suara di dalam RUPS.
Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi pasti mengenai  Pemegang  Saham  Mayoritas  dan  Pemegang  Saham  Minoritas. Berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas, Undang-Undang Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya mengatur adanya: (1) Hak Perseorangan (Personal Right) yaitu setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri di daerah hukumnya; (2) Hak Penilaian (Appraisal Right) adalah hak pemegang sahak minoritas  untuk  membela  kepentingannya  dalam  rangka  menilai  harga saham;  (3)  Hak  Utama (Pre-emptive  Right) adalah  hak  untuk  meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dulu atas saham yang ditawarkan;
(4) Derivative Right , adalah kewenangan Pemegang Saham Minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan; (5) Hak Angket/Pemeriksaan (Enquete  Recht), adalah  hak  untuk  melakukan pemeriksaan.
b. Regulasi yang Tidak Secara Rinci Mengatur Mengenai Kedudukan Joint venture Ketentuan mengenai joint venture company tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi keuntungan sekaligus permasalahan di dalam pelaksanaannya.
c. Perbedaan Budaya Menurut Swierzek, faktor kritis keberhasilan untuk usaha patungan telah menjadi  mutualitas  tujuan  antara  mitra.  Sebuah joint  venture internasional
27 Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007
yang efektif memerlukan mitra untuk menyetujui tujuan fundamental mereka. Tujuan akan sulit untuk ditentukan,  sekalipun budaya  yang  sama.  Hal  ini mengarah  ke  sumber  pertama  dari  konflik  dan  menyeimbangkan dari kepentingan yang berbeda. Joint venture cukup sulit dikelola karena berbadai perbadaan  yang  ada  dan  semua  keputusan  berdasarkan  pada  manajemen puncak  berdasarkan  kesepakatan.  Swierzek  menegaskan budaya adalah pengaruh yang kuat pada bagaimana kompromi disepakati, karena kebudayaan memberikan asumsi yang mendasari atas keputusan yang dibuat. 28
Menurut Ozorhon, budaya menjad faktor penting bagi usaha bersama karena budaya dlihat sebagai salah satu faktor utama dari kegagalan dari usaha patungan. Pada penelitian yang dilakukan antara negara Asia dan Amerika kurangnya saling melengkapi antara mitra adalah merupakan faktor yang paling penting dari kegagalan joint venture . Ozorhon menegaskan kurangnya saling melengkapi disebabkan oleh kegagalan untuk memahami bagaimana asumsi budaya  mempengaruhi  perkembangan  perusahaan  patungan.  Budaya  akan mempengaruhi hubungan antara pihak yang bermitra dengan perusahan joint venture . 29

## SKEMA JOINT VENTURE DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
1. Skema Joint venture Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017
Pembangunan  Infrastruktur  Ketenagalistrikan  (PIK)  merupakan  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan,  dan  pelaksanaan  dalam  rangka penyediaan  Infrastruktur  Ketenagalistrikan. 30 PIK  dapat  dilaksanakan  dengan metode sebai berikut : 31
1. Swakelola, yaitu kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PT PLN (Persero).
Pelaksanaan PIK melalui Swakelola dilakukan dalam hal :
(1) PT  PLN  (Persero)  memiliki  kemampuan  pendanaan  untuk  ekuitas  dan sumber pendanaan murah;
(2) Risiko konstruksi yang rendah;
(3) Tersedianya pasokan bahan bakar;
(4) Pembangkit pemikul beban puncak ( peaker ) yang berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau
(5) Pengembangan sistem isolated .
2. Kerja sama penyediaan tenaga listrik
Kerja sama penyediaan tenaga listrik dilakukan antara PT PLN (Persero) dapat dilakukan dengan  2 (dua) cara yaitu dengan (1) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau dengan (2) Pengembang Pembangkit Listrik (PPL).
2.1. Kerja Sama Melalui Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) diwajibkan memiliki saham tidak kurang 51% (lima puluh  satu persen) dari baik secara langsung
28 F.W. Swierczek, Culture and Conflict in Joint Venture in Asia, Journal International of Project Management, hlm. 39-47.
29 Arditi B. Ozorhon, Implication of Culture in the Performance of International Construction Joint Venture, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol 134. No. 5, 361-371 .
30 Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.
31 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.
dan/atau  melalui  anak  perusahaan  PT  PLN  (Persero)  lainnya. Pelaksanaan  kerja  sama  ini  dilakukan  dengan  cara  membentuk perusahaan patungan melalui kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki nilai strategis bagi PT PLN (Persero). Adapun kriteria badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yaitu: 32
1. Penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN (Persero);
2. Memiliki  ketersediaan  energi  yang  akan  digunakan  oleh  PT  PLN (Persero) dalam PIK;
3. Alih teknologi; dan/atau
4. Peningkatan kemampuan produksi dalam negeri;
5. Kerja sama dengan badan usaha asing diutamakan yang sahamnya dimiliki oleh badan usaha asing yang bersangkutan.
2.2. Kerja Sama Melalui Pengembang Pembangkit Listrik Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) merupakan badan usaha penyediaan  tenaga  listrik  berupa  badan  usaha  milik  negara,  badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT
PLN  (Persero)  melalui  penandatanganan  perjanjian  jual  beli/sewa jaringan  tenaga  listrik. 33 Kerja  sama  ini  dilakukan  dalam  melalui transaksi jual beli tenaga listrik.
Dibawah ini adalah Skema joint venture berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017:
Skema 1. Skema Joint venture Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017
2. Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan
32 Pasal 9 angka 3 dan angka 4 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017;
33 Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017.
Dalam rangka percepatan PIK, PLN dapat melakukan kerja sama antara Anak Perusahaan PLN melalui mekanisme penugasan yang meliputi: 34
a. Kerja  Sama  Penyediaan  Tenaga  Listrik  (terdiri  dari  pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau gardu induk yang tercantum dalam RUPTL); dan/atau;
b. Kerja Sama Penunjang Penyediaan Tenaga Listrik (antara lain pembangunan infrastruktur/sarana pendukung penyediaan energi primer, pengamanan pasokan energi primer, pengamanan jasa transportasi energi primer, jasa operasi  dan  pemeliharaan  pembangkit,  transmisi  dan/atau  distribusi, penyedian  layanan  jasa  teknologi  informasi,  termasuk  optimalisasi pemanfaatan  aset  ketenagalistrikan  untuk  kepentingan  telekomunikasi, multimedia  dan  informasi,  penyediaan  layanan  jasa  enjiniring  dan/atau kerjasama  strategis  lainnya  sesuai  Penugasan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan RUPTL dan/atau RJPP).
Skema Penugasan kepada Anak Perusahaan diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
34 Pasal 5 Peraturan Direksi PLN No. 0061.P/DIR/2019;
Skema 2. Skema Pengembangan Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Direksi PLN tentang Pedoman Penugasan Anak Perusahaan
Penugasan  yang  dimaksud  berdasarkan  Peraturan  Direksiini  adalah penugasan  dalam  perspektif  korporasi,  yakni  penugasan  PLN  kepada  Anak Perusahaan  Penerima  Penugasan  Langsung  melalui  RUPS  dalam  rangka pelaksanaan PIK, penugasan mana dapat dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi. 35
Anak  perusahaan  penerima  penugasan  langsung  dapat  menugaskan Perusahaan Terafiliasi dibawahnya yang sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan yang bersangkutan minimal 99% melalui RUPS perusahaan afilisasi tersebut. 36
KESIMPULAN Sampai saat ini, belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai joint venture agreement atau shareholder agreement ini. Dalam praktiknya, tidak  ada  kewajiban  bagi  perusahaan  patungan  (PT  PMA)  untuk  melaporkan  atau menyerahkan joint venture agreement kepada instansi pemerintah terkait pendirian usaha patungan. Dengan demikian, apabila joint venture agreement tidak diatur dalam hukum  positif  maka  terbuka  kemungkinan  perjanjian  tersebut  dimanfaatkan  oleh pemegang  saham pengendali untuk semakin membatasi hak-hak pemegang  saham minoritas. Dalam UUPM sudah diatur mengenai ancaman batal demi hukum terhadap perjanjian  pinjam nama/ nominee  arrangement sebagaimana diatur dalam  Pasal 33 UUPM,  namun  potensi  persoalan  yang  dapat  ditimbulkan  oleh joint venture /shareholder agreement sama sekali belum diatur. Misalnya seperti di Cina, dimana joint venture agreement harus dilaporkan dan disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait, untuk diperiksa dan disetujui. Di Cina, joint venture agreement dan anggaran dasar harus disampaikan kepada Commission for Foreign Trade and Economic Co-opertion (“COFTEC”)  atau  kepada Ministry  of  Foreign  Trade  and  Economic  Co- opertion (“MOFTEC”), guna mendapatkan persetujuan. Perkembangan hukum energi ketenagalistrikan  Indonesia  berkembang  ke  arah  liberal,  di  tandai  dengan  di undangkannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang isinya  mengijinkan  partisipasi  swasta/asing  di  dalam  pembangunan  infrastruktur ketenagalistrikan Indonenesia.
Adapun Manfaat dan Permasalahan Seputar Joint Venture, sebagai berikut : (1) Pembatasan risiko; (2) Aspek pembiayaan; (3) Menghemat tenaga; (4) Rentabilitas; (5) Kemungkinan  optimasi know  how; (6)  Kemungkinan  pembatasan  kongkurensi. Sedangkan permasalahan seputar joint venture yaitu: (1) Persentase kepemilikan saham memperngaruhi  Suara  dalam  RUPS;  (2)  Regulasi  yang  tidak  secara  rinci  mengatur mengenai kedudukan joint venture; (3) Perbedaan Budaya.
Skema  Joint  Venture  pada  sektor  ketenagalistrikan,  dalam  sektor ketenagalistrikan, joint venture company merupakan gabungan antara anak perusahaan PT PLN (Persero) atau afiliasinya yang kepemilikan sahamnya minimal 51% dengan Badan Usaha yang memiliki nilai strategis bagi PT PLN (Persero), yang mana dapat berbentuk badan usaha lokal maupun badan usaha asing. Perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini didominisi oleh proyek Independent Power Producer (IPP) dimana  perusahaan  tersebut  merupakan  bentukan  dari  perusahaan joint  venture company.
35 Pasal 1 angka 11 Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019;
36 Pasal 7 angka (4) jo. Peraturan Direksi No. 0061.P/DIR/2019;

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN TULISAN ILMIAH
Anindarini,  Grita,  Margaretha  Quina, “Mengenal  kebijakan  perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia”.
Hartono ,Sunarjati. 1974. “Masalah-masalah dalam Joint venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia” , Bandung Hasanudin , Maulana. 2010. “Tesis Perusahaan Joint venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia”, FH UI. Head, John W. 1997. “ Pengantar Umum Hukum Ekonomi” , Jakarta: Proyek Elips Hewitt,  Ian. 2001.  “ Joint  Ventures”, Second  edition,  Sweet  and  Maxwell  A  Thomson Company, London Hidayati, Ratih. 2015. “Gerakan Menerangi Indonesia : Optimasi Program 35000 MW”. HS, Salim dan Budi Sutrisno, “ Hukum Investasi di Indonesia ”, Jakara. Rajawali Pers . Jayady , Arman, dkk. 2013. “Perkembangan Joint Operation pada Proyek Infrastruktur di Indonesia”, Bandung, Teknik Sipil ITB. Paryono, “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, Program Doktor FH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Radjagukguk, Erman. “ Hukum Investasi di Indonesia” , Jakarta. FHUI. Suryana, I Gusti Ngurah Rendra, dkk. 2020. “Perjanjian Kerja Sama (Joint Venture) Penanaman  Modal  Asing  Dalam  Usaha  Perhotelan” ,  Fakultas  Ilmu  Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2 Swierczek ,F.W., Culture and Conflict in Joint Venture in Asia, Journal International of Project Management,
Ozorhon,Arditi  B .  Implication  of  Culture  in  the  Performance  of  International Construction  Joint  Venture,  Journal  of  Construction  Engineering  and Management , ASCE, Vol 134. Yulianto, Ahmad. 2003. “Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi” , Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 Nomor 5

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 11 Tahun 2020, LN No. 6573 _  . Undang-undang tentang Penanaman Modal, Undang-undang No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 _  . Undang-undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No. 30 Tahun
2009, LN No. 5052 _ . Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40
Tahun 2007, LN No. 4756
. Peraturan  Presiden  tentang  Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, LN No. 8
. Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017, LN No. 27
. Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di  Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, LN No. 97 . Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, LN No. 24
WEBSITE https://industri.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2020-proyek-listrik-35000-mw- baru-tercapai-24. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl784/syarat-dua-perusahaan- dalam-negeri-membuat-joint-venture/