## Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)
Islamic Family Law in the Republic of Ghana (Between Maintaining the Religion Existence and Tradition Constraint)
Nor Mohammad Abdoeh Fakultas Syariah IAIN Salatiga Email: abduhiainsalatiga@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 10 Oktober 2019 Revisi I 20 Nopember 2019

## Revisi II
27 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019 Artikel  ini  menguraikan  tentang  perkembangan hukum  keluarga  Islam di
Ghana  meliputi  persoalan  aturan  pernikahan,  batasan  umur,  pencatatan perkawinan,  leefe,  aturan  perceraian,  poligami,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dan  warisan  yaitu  dalam  lingkup  aturan  undang-undang,  aturan adat  dan  aturan  Mohamadian  ordinance.  Hukum  keluarga  telah  diatur dalam  syari’at  Islam.  Namun  implementasinya  dalam  kehidupan  masih membutuhkan  pengembangan  selaras  dengan  perubahan  zaman,  tempat, kultur  dan  kondisi.  Adapun  rumusan  masalahnya  adalah:  Bagaimana pemberlakuan  hukum  keluarga  di  Ghana?  Apa  tantangan  dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?. Hasil penelitian artikel ini ialah bahwa  keberadaan  hukum  keluarga  di  negara  Ghana    dipengaruhi  oleh adat  dan  kebiasaan  masyarakat  setempat  dan  ini  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  kaum  laki-laki  untuk  melangsungkan  pernikahan. Sedangkan  keberadaan  hukum  keluarga  mengacu  pada  hukum  adat, aturan undang-undang dan aturan Mohammadian ordinance.
Kata Kunci : Ghana, Islamisasi, Custom
This  article  describes  the  development  of  Islamic  family  law  in  Ghana which  covers  issues  of  marriage  rules,  age  restrictions,  registration  of marriages,  leefes,  divorce  rules,  polygamy,  domestic  violence,  and inheritance which are within the scope of the rule of law, customary rules and Mohamadian ordinance rules. Family law is regulated in Islamic law. But  its  implementation  in  life  still  requires  development  in  harmony  with changing  times,  places,  and  conditions.  The  problem  of  this  article  is: How  is  the  enforcement  of  Islamic  family  law  in  Ghana?  What  are  the challenges in realizing family law in Ghana? The results of this article are that  the  existence  of  family  law  in  the  country  of  Ghana  is  influenced  by the customs and habits of the local community and this is a challenge for men  to  get  married.  Whereas  the  existence  of  family  law  refers  to customary  law,  the  rule  of  law  and  the  rules  of  the  Mohammadian ordinance.
Kata Kunci: Ghana, Islamisasi, adat
Nor Mohammad Abdoeh

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan Ajaran agama Islam sebagai pembawa rahmatan li al-‘alamin tidak hanya mengatur hubungan  manusia dengan  Tuhannya, akan  tetapi ajarannya  mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam.  Dalam konteks ini Islam bukan sekedar ajaran moral, akan tetapi juga merupakan aturan  hukum dalam menata kehidupan  yang lebih baik,  secara individual  dan  sosial.  Hukum  Islam  merupakan  bagian  terpenting  dalam  ajaran  Islam. Bahkan  tanpa  hukum  Islam,  tatanan  kehidupan  sosial  umat  Islam  akan  mengalami stagnasi  mengingat  banyaknya  permasalahan  yang  membutuhkan  pemecahan,  baik dalam  urusan  publik  maupun  urusan  privat.  Al-Qur’an  sebagai  sumber  utama  dan pertama  hukum  Islam  hanya  memuat  petunjuk  tentang  hukum  keluarga,  baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat. Ini menunjukkan, bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur dalam syariat Islam. 1
Namun  prakteknya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  masih membutuhkan pengembangan khususnya dalam menghadapi perubahan zaman, tempat, dan  kondisi.  Senada  dengan  hal  ini  L.J.van  Apeldoorn  berpendapat,  bahwa  hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampuri urusan  manusia  sebelum  ia  lahir,  dan  masihmencampurinya  setelah  ia  meninggal. Hukum  melindungi  benih  di  kandungan  ibu  (janin)  dan  masih  menjaga  jenazah  orang yang telah mati. 2
Keberadaan  hukum  keluarga  sangatllah  dibutuhkan  di  dalam  sebuah  negara. Karena  itulah  pembahasan  tentang  hukum  keluarga  di  dunia  Islam  mulai  difokuskan sekitar  pada  kedua  abad  ke-19,  yang  sebelumnya  hukum  privat  atau  perorangan  dan hukum keluarga itu tersebar dalam berbagai bab fiqh. Dalam perkembangannya hukum keluarga mendapat perhatian pemerintah dan ulama didunia Islam termasuk di Ghana. Selaras dengan perubahan zaman, hukum keluarga di Ghana tidak luput dari dinamika reformasi.  Hal  ini  sejalan  pula  denga  prakteknya,  bahwa  hukum  keluarga  Islam merupakan hukum yang hidup dan dipedomani oleh keluarga-keluarga muslim di dunia Islam,  termasuk  di  Ghana.  Agar  hukum  keluarga  tersebut  tetap  menjadi  hukum  yang hidup dalam masyarakat maka reformasi  hukum keluarga menjadi suatu  keniscayaan. 3 Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  penulis  bermaksud  membahasnya  dalam  artikel  ini dengan permasalahan:(1) Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? (2) Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?
1 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh (Beirut: Darul-Fikr, t.th.), h. 34-35
2 J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), h. 6
3 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam (Cet.  I;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh

## B. PEMBAHASAN

## Sekilas Tentang Republik Ghana
Ghana  merupakan  negara  yang  terletak  dibagian  barat  benua  Afrika  dan  total dari seluruh populasi masyarakatnya mencapai 25,121,796 jiwa di tahun 2011. 4 Ghana adalah sebuah negeri kekaisaran. Bernama Kekaisaran Ghana atau nama lainnya adalah Ouagadouogu,  yang  pada  tahun  1240  diperintah  oleh  Sundiata.  Namun  kemudian Ghana digabungkan  ke  Kekaisaran  Mali  yang  lebih  besar.  Hingga  bulan  Maret  1957, Ghana  dikenal  di  seantero  dunia  sebagai  Pesisir  Emas.  Bangsa  Portugis  yang  tiba  di Ghana pada abad ke-15 menemui banyak emas di antara sungai Ankobra dan Volta lalu menamakan  tempat  itu  Mina,  yang  berarti  "tambang".  Penjajah  Inggris  pun  tergiur dengan  kekayaan  di  Pesisir  Emas.  Sementara  kolonial  Prancis  juga  tak  mau  kalah, meski ia mencoba menguasai wilayah lain. 5
Kemerdekaan Ghana dipelopori  oleh pergerakan 6  tokoh yang dinamakan  "Big Six" pada tahun 1947. Kelompok yang terdiri dari Benezer Ako-Adjei, Edward Akufo- Addo,  Joseph  Boakye  Danquah,  Kwame  Nkrumah  dan  Emmanuel  Obetsebi-Lamptey ini  memulai  perjuangan  untuk  membawa  Ghana  menuju  kemerdekaan.  Pada  Januari 1948, "Big Six" memulai gerakan agar seluruh rakyat untuk memboikot produk Eropa, terutama barang dari Inggris yang kala itu menjajah Ghana. Nkrumah dan kawan-kawan selanjutnya  membentuk  koalisi  dengan  veteran  tentara  Perang  Dunia  II  untuk melancarkan protes ke Inggris. 6
Pasukan  Inggris  menghadang,  dan  prajurit  di  bawah  komando  Nkrumah  pun terus melawan. Hingga pada akhirnya, Inggris menerima kemerdekaan Ghana. Duchess of  Kent,  istri  dari  Pangerang  Edward  mewakili  Kerajaan  Inggris  untuk  memberikan selamat  kepada  rakyat  Ghana.  "Kemerdekaan  ini  merupakan  harapan  banyak  orang. Dan  saya  yakin  rakyat  Ghana  akan  maju,  hidup  makmur  dan  mendapat  keadilan." Nkrumah selaku Perdana Menteri Ghana pun menanggapi pernyataan Duchess of Kent. "Dengan  pemerintahan  baru  ini,  saya  akan  berusaha  untuk  memakmurkan  rakyat  dan menjadi negara besar." 7 Pada tahun 1960, Nkrumah kemudian mendeklarasikan Ghana sebagai negara republik dan posisinya berubah menjadi Presiden. Saat itu, ia melarang berdirinya  partai  oposisi.  Pelarangan  ini  membuatnya  dikecam  dan  pada  akhirnya dikudeta oleh pihak militer pada tahun 1966. 8
4 World Economic Situation Prospects (New York: United Nations, 2014), h. 144.
5 Rashed  Gunawan, Ghana,  Negeri  Pesisir  Emas  Yang  Akhirnya  Merdeka, 1957,  h.  6 https://www.liputan6.com/global/read/2876295/6-3-1957-ghana-negeri-pesisir-emas-yang-akhirnya- merdeka , diakses tgl 17 agustus 2019.
6 Rashed Gunawan, Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka.
7 Rashed Gunawan, Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka.
8 Rashed Gunawan, Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka.
Nor Mohammad Abdoeh
Penamaan  Republik  Ghana  diperoleh  dari  Kekaisaran  Ghana  yaitu  terletak  di tengah  Afrika  Barat.  Nama  asli  kekaisaran  ini  yaitu  Ouagadouogu.  Ghana  yaitu  gelar raja  yang  memerintah  kerajaan  terkait.  Pemerintah  tersebut  diperintah  Sundiata  pada tahun 1240 , dan telah digabungkan ke Kekaisaran Mali yang lebih besar. Hingga bulan Maret 1957 ,  Ghana  dikenal  di  seantero  dunia  sebagai  Pesisir  Emas. Bangsa  Portugis yang tiba di Ghana pada abad ke-15 menemui banyak emas di sela sungai Ankobra dan Volta lalu menamakan tempat itu Mina, yang berarti "tambang". 9

## Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Ghana
Definisi pernikahan dalam  undang-undang negara  Ghana ialah sebuah "kontrak dalam undang-undang berkaitan dengan hubungan seksual/biologis dan produksi  anak, hal  ini  adalah  sebuah  institusi  yang  diperintahkan  untuk  melindungi  masyarakat,  dan agar manusia dapat menjaga diri mereka dari ketidaksucian." 10 Hal ini berdasarkan pada firman Allah:
                                                                                                                         
                                                                                     
11
Terjemahan:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  dapat  bertindak  adil  terhadap  anak  yatim, maka  nikahi  wanita-wanita  seperti  itu  yang  terlihat  baik  bagimu,  dua, tiga dan empat; tetapi jika Anda takut tidak akan melakukan keadilan (di antara mereka), maka (nikahlah) hanya satu;
Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:
ّنم سيلف تيّنس نع بغر نمف تيّنس حاكّنلا
“Pernikahan  adalah  ajaran  saya.  Siapa  pun  yang  tidak  mengikuti  ajaran  saya maka bukan dari golongan saya. " 12
Abd  al-Ati 13 menegaskan  bahwa  Islam  mengakui  tentang  seks  dan menganjurkan  pernikahan  (sebagai  kerangka  di  mana  seks  legal  dan  dapat  diterima).
9 http://ghana.galeri.web.id/id3/237-117/Ghana_12895_ghana-galeri.html , diakses tgl 17 Agustus 2019.
10 William E Offei , Family Law in Ghana (Accra, Ghana : Sebewie Publishers, 1998), h. 1
11 An-Nisa (4): 3 12 Abi  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  Al-Bukhari, Ṣahîh  Bukhari, cet.  ke-1,  edisi  M.  F. Muhibuddin al-Khotib (Cairo: Matba’ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H), jilid 1. (no. 5063),
13 Hammudah Abd al ‘Ati graduated from Al-Azhar University of Egypt. He received an MA in Islamic  studies  from  McGill  University  and  a  PhD  in  Sociology  from  Princeton  University.  He  was appointed in 1960 the first full-time director of the Canadian Islamic Center of Edmonton, Aberta. From 1967 till  he passed away  in September 1976, Dr. Abdalati was associate professor  of sociology at Utica College  of  Syracuse  University.  Dr.  Abdalati  was  well  known  to  the  Muslim  communities  of  North America  as  well  as  other  intercultural  groups  and  audiences.  For  years  he  lectured  on  Islam,  attended Islamic conventions, wrote articles in Arabic and English, and responded to inquiries.
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
Baginya,  tingkah  laku  normal  dan  alami  bagi  seorang  Muslim  adalah  membangun keluarga yang bersifat suami istri. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa:
“Para ahli hukum Islam telah menafsirkan Al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran  agama  dan  akibatnya  merupakan  perlindungan  moral  serta  kebutuhan sosial. Sebagai kewajiban agama, itu harus dipenuhi; tetapi seperti semua tugas lain  dalam  Islam,  itu  hanya  diperintahkan  kepada  mereka  yang  mampu memenuhi tanggung jawab yang terlibat." 14
Menurut  pandangan  Abdul  Rahman  tujuan  pernikahan  dalam  Islam  sebagai berikut:  sarana  kepuasan  secara  emosional  dan  seksual,  sarana  untuk  mengurangi ketegangan  secara  emosional,  sarana  produksi  atau  kebutuhan  biologis  yang  sah. Seneadza  mengisyaratkan  bahwa  pernikahan  dalam  buku-buku  hukum  Ghana didefinisikan  sebagai  "hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri." 15 Ada  beberapa undang-undang  yang  mengatur  pernikahan  dalam  Islam.  Muslim  di  seluruh  dunia diharapkan  untuk  menjalani  kehidupan  pernikahan  mereka  sesuai  dengan  hukum  ini. Namun  jelas  bahwa  tidak  semua  Muslim  di  seluruh  dunia  hidup  di  bawah  hukum Syariah yaitu hukum Islam.  Bahkan ada juga, sebagian  besar Muslim di seluruh  dunia yang  hidup  di  bawah  hukum  sekuler.  Di  bawah  yurisdiksi  sekuler  seperti  itu,  kadang- kadang timbul konflik antara hukum sekuler dan hukum Islam. Selain itu juga muncul konflik antara hukum Islam dan hukum adat atau tradisi masyarakat. 16
Ada praktik budaya atau tradisional yang meluas di kalangan Muslim di Ghana yang  dianggap  sebagai  persyaratan  selama  pernikahan  sebelum  upacara  perkawinan. Praktek  ini  dikenal  sebagai leefe 17 ,  Ini  merujuk  pada  sejumlah  barang  yang  harus disediakan suami untuk istri sebelum menjadi istrinya. Barang-barang tersebut meliputi barang tidak terbatas pada pakaian, kerudung, sandal, makanan dan lain-lain. Tren baru- baru  ini  dari  praktek  di  beberapa  daerah  di  bagian  utara  negara  menunjukkan  bahwa beberapa  wanita  dan  keluarga  mereka  menuntut  di  antara  hal-hal  mewah  lainnya, bahkan kendaraan bermotor menjadi syarat yang diajukan. Praktek ini telah mengambil tempat yang begitu penting dalam pernikahan Muslim dan telah begitu mengakar dalam sistem sehingga dianggap sebagai Islami. Cukuplah untuk mengatakan bahwa beberapa
14 Hammudah  ‘Abd  al  ‘Ati, The  Family  Structure  in  Islam (Kuala  Lumpur:  The  Other  Press, 2008), h. 52.
15 Abdur Rahman I. Doi, Shari’ah The Islamic Law, (London: Ta-Ha Publishers, 1984), h. 115. 16 Oswald  K.  Seneadza,  “Judicial  Divorce  in  Ghana:  The  Courses,  Procedures  and  Related Issues.” Articlebase , 2010: h. 299.
17 Leefe  adalah sejumlah harta yang diberikan calon mempelai  laki  laki kepada calon  mempelai perempuan  atas  permintaan  dari  pihak  perempuan  yang  nilainya  sangat tidak  terbatas,  hal  ini  terkadang menjadikan  keberatan  dari  pihak  laki-laki  untuk  memenuhinya.  Lihat  di    S  Minka-Premo,  “Marriage Forms and Matrimonial Property Rights  in Ghana” (2006) 7 Access  to  Justice  Series 7.  Customary  law marriages are celebrated under customary law and are potentially polygamous. However, there is no limit to  the  number  of  wives  a  man  can  marry  under  this  marriage  type.  Lihat  juga,  Mohammed  Mujib, “Challenges Facing Muslims In The Practice of Family Law In Ghana”h. 3.
Nor Mohammad Abdoeh
wanita  dan  keluarga  mereka  menolak  menikah  dengan  pria  yang  tidak  mampu menyediakan barang-barang seperti itu. 18
Keberadaan leefe ini sangat dilematis, ada ribuan pria muda yang ingin menikah tetapi  tidak  bisa  hanya  karena  leefe,  ada  juga  ribuan  wanita  muda  yang  sekarang berubah menjadi wanita tua secara bertahap tanpa suami hanya karena leefe , ada ribuan wanita  yang  kehilangan  keperawanannya  sambil  menunggu leefe .  Ada  ribuan  wanita yang  tidak  bisa  menikahi  pria  pilihan  pertama  mereka  karena  pria  itu  tidak  siap menghadirkan leefe , ada juga ribuan pria yang hatinya hancur karena ada pria lain yang siap menghadirkan leefe. Leefe yang sama ini telah menimbulkan banyak kecemburuan di  antara  beberapa  wanita.  Leefe  yang  sama  ini  telah  membebani  banyak  pasangan muda dengan hutang setelah menikah hanya untuk menyebutkan beberapa saja. 19
Beberapa  cendekiawan  Islam  telah  berbicara  dan  terus  berkhotbah  menentang praktik  yang  menyebutnya  sebagai  tidak  Islami.  Namun  beberapa  cendekiawan  juga menganjurkan  agar  praktik  tersebut  diislamkan.  Pendirian  mereka  adalah  mahar  yaitu mahar yang dalam banyak kesempatan diabaikan - dibuat untuk memasukkan juga leefe . Tapi  ini  juga  menimbulkan  pertanyaan  tentang  kemampuan  pihak  laki-laki    karena sudah menjadi penghalang bagi beberapa pria untuk menikah. Di sini juga para advokat mengatakan bahwa ada ketentuan dalam sistem perkawinan Islam untuk mahar dibayar dengan  cara  mencicil  atau  di  kemudian  hari.  Dengan  kata  lain  di  mana  laki-laki  itu mampu,  ia  membayar  mahar  sebelum  atau  setelah  penyempurnaan  atau  menolak pembayaran  sampai  suatu  hari  nanti  disepakati  antara  istri  dan  dirinya  sendiri.  Ini disebut sebagai kompromi dan bisa ditangguhkan mahar. Bahkan praktik pungli sudah menjadi  tantangan  dalam  praktik  hukum  keluarga  Muslim  di  Ghana  karena  telah mencegah banyak pria menikah. 20
Hukum  Islam  memungkinkan  seorang  pria  untuk  menikahi  seorang  wanita  di bawah usia 18 tahun selama dia dewasa. Ini adalah praktik yang tersebar luas di banyak negara Afrika. Singh dan Samara menegaskan bahwa di Afrika Sahara, wanita di bawah usia 18 tahun berjumlah sekitar 20-25 persen dari semua pernikahan. Menikahi wanita di  bawah  usia  18  tahun  adalah  melanggar  hukum  di  Ghana.  Anggota  Parlemen  untuk Asawase  Honourable  Muntaka  Mubarak  ada  dalam  berita  beberapa  tahun  yang  lalu ketika dituduh bahwa ia telah menikah di bawah umur 18 tahun. Hal ini menunjukkan sifat sensitif dari pernikahan minor di Ghana. 21
18 William E Offei , Family Law in Ghana , h. 113
19 Marian Christabel Oforiwa Atta, “Divorce In Ghana: An Examination Of Women’s ‘Property Rights” Dissertation, Faculty Of Law & Management  University of Mauritius, 2010
20 Mohammed Mujib, “Challenges Facing Muslims In The Practice of Family Law In Ghana” h.3 21 Susheela  Singh  and  Renee  Samara,  “Early  Marriage  Among  Women  in  Developing Countries,” International Family Planning Perspectives , vol.22, no.4, (1996): 148-150.
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh

## Perkawinan di Ghana
Ada  tiga  bentuk  pernikahan  yang  diakui  di  Ghana,  yaitu  pernikahan  di  bawah adat  Hukum  (Pernikahan  Adat),  pernikahan  di  bawah  Undang-Undang  Pernikahan (pernikahan Ordonansi) dan perkawinan di bawah Perkawinan Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan). 22
Meskipun data tingkat nasional tentang jenis pernikahan tidak tersedia, buktinya dari  survei  skala  kecil  yang  dilakukan  di  seluruh  negeri  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  pernikahan  di  Ghana  adalah  tipe  tradisional.  Ini  karena  faktor  biaya  yang  relatif lebih murah  untuk  dilaksanakan.  Tiga  bentuk  pernikahan  yang  ada  di  Ghana  memiliki syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  pernikahan  dilakukan  dan  dianggap  sah.  Bahkan ada  juga  prosedur  yang  harus  diikuti  untuk  perceraian  agar  sah  dan  diakui  hukum. Umumnya untuk ketiga pernikahan ‘hukum saat ini menunjukkan bahwa hanya pria dan wanita  berusia  delapan  belas  tahun  ke  atas,  yang  tidak  memiliki  hubungan  dengan darah. 23
Dalam  pernikahan  berdasarkan  undang-undang,  kedua  belah  pihak  harus memenuhi  persyaratan  yang  sudah  dipenuhi,  bahkan  harus  dipublikasikan,  diresmikan dan  harus  diumumkan  bahkan  tempat  pernikahan  juga.  Sedangkan  dalam  acara perceraian,  alasan  perceraian  dan  pengaturan  pembagian  properti  harus  sesuai  dengan MCA. ( Matrimonial  Causes  Act,  1971  Act  367).  Adapun  para  pihak  yang  ingin menikah  di  bawah  Perkawinan  Mohammedan  Ordinance  (pernikahan  Mohammedan), hal ini tidak menjadi masalah walaupun pria itu sudah menikah sebelumnya. Terkadang pernikahan  seperti  itu  berpotensi  poligami.  Pernikahan  semacam  itu  juga  harus didaftarkan kapan dirayakan di bawah Ordonansi tersebut dan juga tentang perceraian. adapun keberlangsungan pernikahan adat, para pihak harus setuju untuk hidup bersama sebagai  suami-istri,  kedua  keluarga  dari  para  pihak  harus  menyetujui  perkawinan  dan perkawinan  harus  disempurnakan.  Perkawinan  adat  berpotensi  berpoligami,  artinya suami  bisa  menikahi    perempuan  lain.  Namun  pernikahan  adat  dapat  diubah  menjadi pernikahan  Ordonansi  dengan  demikian  harus  mengubah  pernikahan  yang  berpotensi poligami  menjadi  pernikahan  monogami.  Ketika  sampai  pada  perceraian,  alasan
22 S  Minka-Premo  ‘Formulir  Pernikahan  dan  Hak Milik  Matrimonial  di  Ghana’  (2006)  7  Akses ke  Justice  Series  7.  Perkawinan  hukum  adat  dirayakan  di  bawah  hukum  adat  dan  berpotensi  poligami. Namun, tidak ada membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi pria dalam tipe pernikahan ini. Sama seperti di  atas.  Perkawinan  tata  cara  memungkinkan  seorang  pria  menikah  hanya  dengan  satu  wanita  dan didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Kristen  monogami.  Sama  seperti  di  atas.  Pernikahan  Mohammedan didasarkan  pada  aturan  Islam  dan  berpotensi  poligami  sejak  Pria  Muslim  dapat  menikahi  hingga  empat wanita  sekaligus.  Lihat,  Marian  Christabel  Oforiwa  Atta,  “Divorce  In  Ghana:  An  Examination  Of Women’s ‘Property Rights” Dissertation, Faculty Of Law & Management  University of Mauritius, 2010
23 William E Offei , Family Law in Ghana, h. 88
Nor Mohammad Abdoeh
perceraian  dapat  bervariasi  tergantung  pada  kebiasaan  dalam  kelompok  tertentu. Namun, ada beberapa yang umum bagi sebagian besar kelompok etnis di Ghana. 24

## Pencatatan Pernikahan
Menurut  Offei  Semua  pernikahan  di  Ghana  diwajibkan  oleh  hukum  untuk didaftarkan  di  bawah  salah  satu  dari  Hukum  Pernikahan  Adat,  yaitu  sebagai  berikut: Common Law, Ordonansi Pernikahan (CAP 127) dan Pernikahan Mohammedan (CAP 129).  Peraturan  Mohammedan  mengatur  pendaftaran  pernikahan  dan  perceraian Muslim. Ordonansi diberlakukan oleh Administrasi Kolonial sejauh tahun 1907. Namun diterapkan  di  Gold  Coast  pada  tahun  1935.  Ordonansi  mengatur  agar  kepala Administratif  dari  setiap  Distrik  menjadi  Panitera  Perkawinan  dan  perceraian,  lisensi dapat  diberikan  kepada  Imam  untuk  melakukan  tugas-tugas  yang  diberlakukan  oleh CAP  129.  Juga  Undang-undang  mengatur  bahwa  semua  pernikahan  dirayakan  di bawahnya, untuk didaftarkan di hadapan mempelai laki-laki, wali pengantin perempuan, dua  saksi  dan  Imam  dalam  waktu  satu  minggu  setelah  perayaan  pernikahan.  Sertifikat yang akan dikeluarkan akan ditandatangani oleh mempelai pria, pengantin wanita, wali dan  dua  saksi.  Masih  ada  ruang  bagi  pernikahan  untuk  didaftarkan  jika  karena  alasan apa pun pernikahan itu tidak dapat didaftarkan sebelum berakhirnya satu minggu. 25
Pengantin  pria  atau  wali  pengantin  wanita  dapat  mengajukan  keberatan  yang didukung oleh pernyataan tertulis ke pengadilan tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengizinkan  pendaftar  untuk  mendaftarkan  pernikahan  tersebut.  Undang-undang Mohammed  menyatakan  secara  tegas  bahwa:  Tidak  ada  pernikahan  yang  sah  kecuali terdaftar  di  bawah  Ordonansi.  Ada  kasus  klasik  di  Ghana  yang  menggambarkan tantangan yang terlibat dalam praktik pernikahan Muslim di Ghana dalam menghadapi CAP  129.  Salah  satu  kasus  tersebut  akan  dikutip  serta  putusan  hakim.  Peristiwa perkawinan  di  mana  gadis  atau  wanita  tidak  diajak  berkonsultasi  untuk  mengetahui apakah  dia menerima  untuk menikahi  pria  tersebut  atau tidak.  Gadis  tersebut  menikah dengan  keinginan  melalui  keputusan  ayah  tanpa  meminta  persetujuan  ibu.  Ini  adalah kasus  pernikahan  paksa  yang  menurut  An-Na'im  diidentifikasi  sebagai  pelanggaran ringan  di  bawah  KUHP  Ghana  yaitu  menyebabkan  seseorang  menikah  di  bawah tekanan. Lebih dari itu, Islam tidak mengakui keabsahan pernikahan semacam itu, tetapi lebih menganjurkan persetujuan bersama antara pria dan wanita.
Sedangkan  menurut  Doi,  ayah  dari  seorang  gadis  memiliki  otoritas  utama  atas pilihan  pasangan  menurut  mazhab  Maliki.  Otoritas  ini  dilihat  sebagai  tindakan pengamanan  terhadap  anak  perempuan  itu  sendiri.  “Jika  ayah  gadis  itu  menemukan bahwa  dalam  ketidakdewasaan  gadis  itu  akan  menikahi  pria  yang  memiliki  karakter buruk atau tidak memiliki mata pencaharian yang tidak layak, ia mungkin menahannya
24 Marian Christabel Oforiwa Atta, “Divorce In Ghana: An Examination Of Women’s ‘Property Rights, h. 22.
25 William E Offei , Family Law in Ghana , hlm. 115.
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
untuk  tidak  menikahi  pria  itu  dan  dapat  menemukan  orang  yang  cocok  dan  dapat memberikan  kehidupan  layak  dalam  pernikahan.  ”Di  mana  hal  ini  diterapkan  sebagai praktik  yang  disetujui  agama,  tetapi  itu  akan  bertentangan  dengan  KUHP  Negara. keberadaan KUHP lebih diutamakan dari hukum agama. Tentu saja harus dicatat bahwa Konstitusi  Ghana  tidak  mengadopsi  agama  resmi.  Ini  menjadi  tantangan  dalam menjalankan otoritas keagamaan seperti itu. Pendapat Maliki sebagian dapat diterima di mana  pilihan  pasangan  mungkin  merugikan  kesejahteraan  gadis  itu  yaitu  ketika  gadis itu  di  bawah  umur.  Tetapi  pada  titik  di  mana  alternatif  ditemukan  untuknya  dan  dia diperbolehkan  dalam  pernikahan  meskipun  dia  mungkin  tidak  memberikan persetujuannya,  tidak  dapat  diterima  dalam  pandangan  sebagian  ulama.  Dengan pertimbangan itu mengalahkan unsur persetujuan bersama dari Perkawinan Islam yang merupakan elemen penting. 26
Doi  mengutip  sebuah  hadits  dari  Bukhari  yang  menyatakan  bahwa  ketika seseorang  memberikan  putrinya  dalam  pernikahan  berlawanan  dengan  keinginannya, pernikahan  tersebut  akan  ditolak.  Dia  juga  merujuk  pada  sebuah  contoh  di  mana seorang  gadis  perawan  mengeluh  kepada  Nabi  karena  dipaksa  menikah  oleh  ayahnya dan Nabi memberikan hak untuk menolak pernikahan tersebut. 27

## Persyaratan Pernikahan
Persyaratan  untuk  pernikahan  tata  cara  di  Ghana  cukup  sederhana.  Ini  adalah cara yang murah atau sangat terjangkau untuk menikah. Pertama, bentuk pernikahan ini dibuat antara  pria  dan  wanita  saja.  Kedua  mempelai  harus  berusia  18 tahun. Tapi,  ada pengecualian di mana kedua pasangan sudah menikah satu sama lain dalam pernikahan adat.  Adapun  syarat  untuk  mengajukannya  ialah:  Pemberitahuan  Perkawinan  kepada Panitera  dan  Upacara  Pernikahan.  Beberapa  biaya  dibebankan  pada  setiap  tahap. Mengajukan  Pemberitahuan  Perkawinan  dari  kedua  mempelai  harus  memberikan informasi pribadi tertentu kepada pendaftar pernikahan. Yaitu sebagai berikut: a) Nama, b) Usia c) Profesi / Pekerjaan d) Nomor rumah (alamat tempat tinggal) e) Nama ayah f) Profesi  /  Pekerjaan  Ayah  f)  Kondisi  (Status  pendaftar:  Lajang,  Cerai,  atau  dalam Pernikahan Adat) g) Nomor telepon: h) Sertifikat Pencatat. 28
Sertifikat  pendaftar  untuk  menikah  dikeluarkan  untuk  kedua  mempelai  setelah 21  hari  mengajukan  pemberitahuan  pernikahan  dan  tidak  ada  yang  mengajukan keberatan  terhadap  pernikahan  yang  diusulkan.  Setelah  mereka  menerima  sertifikat pendaftar,  pasangan  harus  menjalani  upacara  pernikahan  dalam  waktu  tiga  bulan,  jika tidak  maka  sertifikat  tersebut  menjadi  batal.  Upacara  Pernikahan  Ordonansi  dalam
26 Abdur Rahman I. Doi, Shari’ah The Islamic Law , h.. 123.
27 Abdullahi A. An-Na’im, Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book , (London: Zed Books Limited, 2002), h. 297.
28 https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinance-marriage-in-ghana/, diakses tgl 17 Agustus 2019
Nor Mohammad Abdoeh
sebuah upacara harus di daftarkan, seorang pejabat terdaftar memimpin kedua mempelai dalam  membuat  aqad  sekaligus  bertukar  cincin  serta  menandatangani  daftar  nikah. Setelah  prosesi  aqad,  sertifikat  pernikahan  diberikan  kepada  pasangan  dan  diucapkan oleh suami isteri. Atau, kedua mempelai dapat menyerahkan sertifikat pendaftar kepada pemuka  agama  yang  terdaftar  untuk  memimpin  upacara  pernikahan  di  tempat pernikahan yang terdaftar. 29

## Poligami di Ghana
Poligami di Ghana memiliki tiga bentuk spesifik, yaitu sebagai berikut:
1. Poligini : seorang pria memiliki beberapa istri secara bersamaan
2. Poliandri : seorang wanita memiliki banyak suami serentak
3. Perkawinan  Kelompok  :  satu  keluarga  terdiri  dari  banyak  suami  dan  banyak istri 30
Hukum dan agama poligami saat ini adalah ilegal di Ghana, meskipun undang- undang yang menentang  gaya hidup ini  tidak diterapkan secara  tegas terhadap  mereka yang  memilih  untuk  menjalankannya.  Perkawinan  poligami  adalah  ilegal  berdasarkan hukum  perdata.  Mereka  bisa  dibilang  legal  menurut  hukum  adat.  Laki-laki  dalam perkawinan  poligami  dapat  dengan  lebih  mudah  mentransfer  biaya  melahirkan  dan membesarkan  perempuan.  Sedangkan  agama-agama  yang  terdiri  di  Ghana  saat  ini adalah  12  persen  Muslim,  38  persen  tradisionalis,  41  persen  Kristen,  dan  sisanya (sekitar 9 persen) lainnya, hal ini mempengaruhi keberadaan aturan hukum yang ada di Ghana. 31
Ada  beberapa  poin  konflik  dalam  perkawinan  di  mana  kepercayaan  Islam  dan tradisional mendukung poligami sementara kepercayaan Kristen mendukung monogami melawan  poligami.  Meskipun  demikian,  toleransi  beragama  di  Ghana  sangat  tinggi. Dengan itu, poligami telah ada di seluruh Afrika karena itu mewakili aspek agama dan budaya  mereka.  Studi  awal  poligini  di  Ghana  hanya  berfokus  pada  tempat  tinggal  di perkotaan  dan  hubungannya  dengan  poligami.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  kejadian poligami  hampir  sama  di  daerah  perkotaan  dan  pedesaan.  Ini  karena  pada  waktu  itu, kehidupan di daerah pedesaan dan perkotaan tidak selektif dalam perkawinan. Mereka yang mampu dan memelihara lebih dari satu istri, atau mereka, yang karena pekerjaan mereka seperti  bertani,  berdagang  dan  mencuci pakaian  melihat  keuntungan  dari  gaya hidup,  biasanya  mereka  yang  mempraktikkan  poligini.  Poligami  di  Afrika  dipandang sebagai cara  sebuah  keluarga  dapat  membangun  sebuah  kerajaan.  Tingkat  komunikasi
29 https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinance-marriage-in-ghana/, diakses tgl 17 Agustus 2019
30 Ghana:  Polygamy  Creating  Problem  In  Northern  Region “African  Spotlight” .  24  September 2015 . Lihat juga, https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana , diakses tgl 10 Agustus 2019.
31 Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
pasangan  tentang  kontrasepsi,  yang  secara  positif  terkait  dengan  tingkat  penggunaan, juga  lebih  rendah  di  antara  pasangan  poligami.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  alasan poligami  populer  adalah  karena  masyarakat  Afrika  melihat  anak-anak  sebagai  bentuk kekayaan dan dengan cara ini keluarga dengan lebih banyak anak dianggap lebih kuat. 32 Poligami  selalu  menjadi  institusi  penting  dalam  masyarakat  Afrika  dan  terus menjadi "fitur paling khas dari perkawinan Afrika. Hanya setelah era kolonial di Afrika muncul ketika poligami mulai dipandang sebagai hal yang tabu. Juga dikatakan bahwa ada  faktor  ekonomi  mengapa  ini  terjadi:  ada  masalah  kepemilikan  properti  yang bertentangan  dengan  kepentingan  kolonial  Eropa.  Afrika  Sub-Sahara  adalah  satu- satunya  wilayah  di  dunia  di  mana  poligami  masih  tersebar  luas.  Perkiraan  prevalensi poligami di  masyarakat  Afrika  berkisar  antara  20 persen  hingga  50  persen  dari  semua pernikahan. Pada awalnya poligami di Afrika barat sangat populer, tetapi ketika  Islam mulai  menyebar  di  wilayah  ini,  prevalensi  poligami  secara  signifikan  menurun  karena pembatasan jumlah istri yang bisa dimiliki oleh seorang pria. Poligami adalah ilegal di Ghana,  tetapi  batasannya  tidak  ditegakkan  dengan  ketat.  Perkawinan  poligami  adalah ilegal di bawah hukum sipil, meskipun bisa dibilang dianggap sah menurut hukum adat. Meskipun ada pengecualian ini, belum ada laporan pernikahan poligami yang dikontrak secara  hukum  di  Ghana;  dan  dianggap  " de facto "  ilegal.  Diperkirakan  22%  wanita Ghana hidup secara poligami. 33

## Perceraian di Ghana
Perceraian  di  Ghana  pada  saat  ini  berdasarkan  pada  Act,  1971  (Act  367). Undang-undang  menyatakan  bahwa,  permohonan  perceraian  dapat  diajukan  ke pengadilan oleh salah satu pihak dalam suatu pernikahan. Namun, pemohon perceraian harus  mampu  membuktikan  di  persidangan  bahwa  perkawinan  telah  hancur  setelah rekonsiliasi. Adapun hal-hal yang bisa dijadikan alasan dalam perceraian iailah sebagai berikut:
1. Zina
"...  the  Respondent  has  committed  adultery  and  that  by  reason  of  the adultery the petitioner finds it intolerable to live with the Respondent". 34
Perzinahan  dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  seksual  antara  dua orang yang satu atau keduanya menikah tetapi tidak menikah satu sama lain. Berdasarkan  UU  367,  perzinahan  didefinisikan  sebagai  hubungan  seksual sukarela  dari  orang  yang  sudah  menikah  dengan  orang  yang  berbeda  jenis kelamin  selain  pasangannya.  Selanjutnya,  seorang  pemohon  harus  bisa
32 Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region
33 Garenne,  M.,  dan  E.  van  de  Walle,  “Polygyny  and  Fertility  Among  the  Sereerof  Senegal,” Population Studies , 1989,  hlm.  267.
34 Section  2(1)  (a)  of  Act  367  Artinya  :  "...  Termohon  telah  melakukan  perzinahan  dan  bahwa dengan alasan perzinahan, pemohon merasa tidak dapat hidup dengan Termohon".
Nor Mohammad Abdoeh
menunjukkan  ke  pengadilan  bahwa  ia  merasa  tidak  dapat  ditoleransi  untuk tinggal bersama Termohon.
2. Perilaku bersikap tidak masuk akal atau tidak wajar
"... the  Respondent  has  behaved  in  a  way  that  the  petitioner  cannot reasonably be expected to live with the Respondent". 35
Bagian  4  dari  Undang-Undang  367  menyatakan  bahwa  dalam  menentukan apakah  seorang  pemohon  tidak  dapat  secara  wajar  diharapkan  tinggal bersama Termohon, pengadilan akan memeriksa selama enam bulan di mana pihak-pihak dalam pernikahan tersebut hidup bersama satu sama lain sebagai suami  dan  istri  setelah  tanggal  terjadinya  insiden  terakhir  yang  oleh pemohon  membuktikan  ke  pengadilan  untuk  mendukung  tuduhan.  Kasus dalam  hukum  menyatakan  bahwa,  "perilaku  tidak  masuk  akal"  dapat berbentuk  tindakan  atau  kelalaian  dan  dapat  mencakup  masalah  serius kekerasan fisik/emosional atau insiden yang lebih ringan.
3. Desersi
"... the Respondent has deserted the Petitioner for a continuous period of at least two years immediately preceding the presentation of the petition". 36 Desersi adalah  salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa ada berita atau  informasi.  adapun  apabil  lebih  dari  6  bulan  belum  dapat  dijadikan alasan  untuk  dilakukannya  perceraian.  Karena  jangka  waktu  2  tahun berturut-turut  yang  disyaratkan  dalam  Section  2  (1)  (c)  of  Act  367  belum terpenuhi. Oleh karena itu dalam persoalan ini, salah satu pihak tidak dapat menjatuhkan  permohonan  cerai  kepada  pasangannya  hanya  dengan mendasarkan pada hal tersebut.
4. Pemisahan dengan persetujuan untuk jangka waktu 2 tahun
"...  the  parties  to  the  marriage  have  not  lived  as  husband  and  wife  for  a continuous  period  of  at  least  two  years  immediately  preceding  the presentation  of  the  petition and  the  respondent  consents  to  the  grant  of  a decree  of  divorce,  provided  that  the  consent  shall  not  be  unreasonably withheld, and where the Court is satisfied that is has been so withheld, the
35 Section 2(1) (b) of Act 367 Artinya: "... Termohon telah berperilaku sedemikian rupa sehingga pemohon tidak dapat secara wajar diharapkan untuk tinggal bersama Termohon".
36 Section  2  (1)  (c)  of  Act  367  Artinya:  "...  Termohon  telah  meninggalkan  Pemohon  untuk periode yang berkelanjutan setidaknya dua tahun sebelum laporan permohonan".
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
Court  may  grant  a  petition  for  divorce  under  this  paragraph  despite  the refusal". 37
Pengadilan  akan  memeutuskan  sebuah  perceraian  setelah  responden memahami konsekuensi dari persetujuan perceraiannya.
5. 5 tahun berpisah
"...  the  parties  to  the  marriage  have  not  lived  as  husband  and  wife  for  a continuous  period  of  at  least  five  years  immediately  preceding  the presentation of the petition". 38

## Kekerasan dalam Rumah Tangga
Makna  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  UU  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga tahun 2007 (UU 732), Kekerasan dalam rumah tangga berarti terlibat dalam hal- hal berikut dalam konteks hubungan rumah tangga sebelumnya atau yang sudah ada:
1. Suatu  tindakan  di  bawah  KUHP  1960  (Undang-Undang  29)  yang  merupakan ancaman atau bahaya bagi seseorang berdasarkan Undang-undang itu;
2. Tindakan  spesifik,  ancaman  untuk  melakukan,  atau  tindakan  yang  cenderung menyakiti
a. Penganiayaan  fisik,  yaitu  penyerangan  fisik  atau  penggunaan  kekuatan fisik  terhadap  orang  lain  termasuk  pengurungan  paksa  atau  penahanan orang  lain  dan  perampasan  orang  lain  atas  akses  berupa  makanan,  air, pakaian, tempat berlindung, istirahat yang memadai, atau menundukkan orang  lain  untuk  menyiksa  atau  perlakuan  atau  hukuman  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan lainnya;
b. Pelecehan  seksual,  yaitu  keterlibatan  paksa  orang  lain  dalam  kontak seksual  yang  mencakup  perilaku  seksual  yang  melecehkan,  menghina atau merendahkan orang lain atau melanggar integritas seksual orang lain atau  kontak  seksual  oleh  orang  yang  diketahui  terinfeksi  oleh  manusia.
37 Section  2  (1)  (d)  of  Act  367  Artinya:  "...  pihak-pihak  dalam  perkawinan  jika  belum  hidup sebagai suami dan istri untuk periode dua tahun berturut-turut sebelum adanya tuntutan dari kedua belah pihak  untuk  memberikan  surat  keputusan  perceraian,  dengan  ketentuan  ini,  bahwa  persetujuan  harus ditahan  secara  masuk  akal,  dan  apabila  Pengadilan  yakin  untuk  ditahan,  Pengadilan  dapat  mengabulkan permohonan perceraian berdasarkan aturan ini meskipun ada penolakan ".
38 Section  2  (1)(e)  of  Act  367  Artinya:  "...  pihak-pihak  dalam  pernikahan  tersebut  tidak  hidup sebagai  suami  dan  istri  untuk  periode  yang  berkelanjutan  setidaknya  lima  tahun  sebelum  tuntutan perceraian".
Nor Mohammad Abdoeh
immunodeficiency  virus  (HIV)  atau  penyakit  menular  seksual  lainnya dengan orang lain tanpa orang itu diberi informasi infeksi sebelumnya; 39
c. Penyalahgunaan  ekonomi,  yaitu  perampasan  atau  terancamnya perampasan  sumber  daya  ekonomi  atau  keuangan  yang  menjadi  hak seseorang  secara  hukum,  disposisi  atau  disposisi  terancam  properti bergerak  atau  tidak  bergerak  di  mana  orang  lain  memiliki  kepentingan material  dan  menyembunyikan  atau  menghalangi  penggunaannya properti  atau  merusak  atau  menghancurkan  properti  di  mana  orang  lain memiliki kepentingan material; dan
d. Pelecehan emosional, verbal atau psikologis yaitu perilaku apa pun yang membuat  orang  lain  terus-menerus  merasa  tidak  bahagia,  sengsara, terhina,  ditertawakan,  takut,  gelisah  atau  tertekan  atau  merasa  tidak mampu atau tidak berharga 40
3. Pelecehan termasuk pelecehan seksual dan intimidasi dengan menimbulkan rasa takut pada orang lain; dan
4. Perilaku atau perilaku itu dengan cara apa pun
a. Membahayakan atau membahayakan orang lain,
b. Membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kesejahteraan orang lain,
c. Merusak privasi, integritas, atau keamanan orang lain, atau
d. Mengurangi  atau  cenderung  mengurangi  martabat  dan  harga  diri  orang lain sebagai manusia. 41
Seseorang dalam  hubungan  rumah  tangga tidak  boleh  terlibat  dalam  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Seseorang  dalam  hubungan  rumah  tangga  yang  terlibat  dalam kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  bertanggung  jawab  atas  hukuman  berupa  denda tidak  lebih  dari  lima  ratus  cedi  atau  hukuman  penjara  tidak  lebih  dari  dua  tahun  atau keduanya. Pengadilan selain dapat menjatuhkan hukuman denda atau hukuman penjara, memerintahkan  pelaku  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  untuk  membayar kompensasi kepada korban sebagaimana yang  ditentukan Pengadilan. 42
Beberapa pria Muslim membenarkan kekerasan sesuai dengan mengutip Qur'an 3:34. Klaim ayat ini memberi wewenang kepada pria untuk memukul istri yang bandel.
39 Elli NurHayati, “’Mom Why Don’t You Just Look for a New Good Daddy?’ Women’s Lived Experiences  in  an Abusive Marriage”, Journal  of  Educational, Health and Community Psychology , vol. 1, 1, (2012): h. 28.
40 Mansah  Prah,  “Violence  Against  Women:  Experiences  From  Ghana,” Ife  Psychologia,  Vol.8, No.1, (2000): h. 4-6.
41 Rabiatu  Ammah-Koney,  “Violence  against  Women  in  Ghanaian  Muslim  Communities ” ,  in The Architecture for Violence Against Women in Ghana , ed. Kathy Cusack and TakyiwaaManuh, (Accra: Gender Studies and Human Rights Documentation Centre, 2009), h. 164.
42 Rabiatu  Ammah-Koney,  “Violence  against  Women  in  Ghanaian  Muslim  Communities”,  h. 171.
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
Mohamed  Mahmoud  mengamati  bahwa  ayat  yang  dipertanyakan  melalui  prinsip qawwama menuntut  laki-laki  dengan  perwalian  dan  pengawasan  atas  perempuan; tanggung  jawab  yang  memiliki  dasar  ganda;  preferensi  ilahi  laki-laki  dari  pada perempuan  dan  peran  sosial  ekonomi  yang  ditugaskan  untuk  laki-laki.  Ini  juga menetapkan langkah disipliner sistematis selama krisis ketika seorang istri menyimpang dari kewajiban menjadi istri yang ideal, bagi suami untuk memperbaiki situasi dengan: menegurnya dan bahkan memukulinya". 43

## Hukum Kewarisan
Hukum  Islam  telah  menetapkan  ketentuan  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk mewarisi  orang  yang  meninggal.  Orang  yang  memenuhi  syarat  kapan  saja  untuk mewarisi  orang  mati  termasuk  anak-anaknya,  orang  tua,  suami,  istri,  saudara  laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Abdurrahman I. Doi mengisyaratkan bahwa" aturan yang mengatur warisan dalam syari'ah didasarkan pada prinsip bahwa properti yang dimiliki oleh  orang  yang  meninggal  harus  diserahkan  kepada  mereka  yang  dengan  alasan kekerabatan atau hubungan perkawinan. 44
Khalifa 45 mengutip sejumlah hadis dari Nabi mengenai warisan dan pentingnya hal ini sebagai berikut: “pelajari hukum-hukum warisan dan ajarkan itu kepada orang- orang, karena itu adalah setengah dari pengetahuan dan kemungkinan untuk dilupakan.” "Menurut Al-Fawzaan" sistem Warisan Islam tidak diajarkan di Lembaga Islam kecuali melalui  studi  yang  tidak  memadai  untuk  memberikan  pengetahuan  mendalam  tentang warisan atau menjamin kelangsungan hidupnya. " 46
Hukum  Waris  dan  Pengganti  ini  adalah  yang  diterapkan  di  pengadilan  hukum Ghana  jika  ada  pengaduan  yang  diajukan.  Menurut  Zakariah,  kasus  tersebut  dapat dirujuk  kembali  untuk  penyelesaian  rumah  seperti  dalam  kasus  beberapa  kasus  di Wenchi. 47 Menurut Gedzi, Ghana mengumumkan suksesi wasiat UU PNDC 111 tahun 1985  sebagai  pengganti  sistem  kewarisan  setelah  kematian.  Undang-undang  ini dimaksudkan  untuk  menghapus  anomali  dalam  hukum  yang  berkaitan  dengan  suksesi wasiat  dan  untuk  memberikan  hukum  keseragaman  wasiat.  Dengan  demikian  UU PNDC 111 adalah hukum nasional tentang pewarisan wasiat yang berlaku untuk semua, terlepas dari  wasiat dan jenis pernikahan yang dilakukan oleh pihak terkait" 48
43 Mohamed  Mahmoud,  “To  Beat  or  Not  to  Beat:  On  the  Exegetical  Dilemmas  Over  Qur’an, 4:34”, in Journal of the American Oriental Society , vol. 126, 4, (2006): h. 537
44 Abdur Rahman I. Doi, Shari’ah The Islamic Law , h. 272.
45 Zakaria Ahmed Khalifa, Challenges of the Islamic Inheritance System in Ghana,
46 Salih  Al-Fawzaan, A,  Summary  of  Islamic  Jurisprudence ,  vol.2,  (Riyadh:  Al-Maiman Publishing House, 2005), h. 240.
47 Zakariah  Ahmad  Khalifa,  “The  Challenges  of  Inheritance  System  in  Ghana,  a  case  study  of Wenchi” Thesis , University of Ghana,( Religions Deopartment), 2010.
48 Victor  Selorme  Gedzi,  “PNDC  Law  111  in  Ghana  and  International  Human  Rights  Laws.”
Global Journal of Politics and Law Research , Vol.2, No.2 June 2014, h.15.
Nor Mohammad Abdoeh
Kutsoati  dan  Randall 49 menegaskan  bahwa  ketika  UU  PNDC  111  diwujudkan, akan  berdampak  buruk  pada  kalangan  janda  dengan  suami  dari  garis  keturunan matrilineal.  Undang-undang  ini  tidak  mengakomodasi  harta  tidak  bergerak  yang didelegasikan  sebagian  dengan  surat  wasiat. 50 Bagian  3  UU  PNDC  menyediakan barang-barang  rumah  tangga  mutlak  untuk  pasangan  atau  anak  atau  keduanya sebagaimana  adanya.  Karena  alasan  ini,  pasangan  dan  anak-anak  memperoleh  bagian terbesar dari warisan di sepanjang masa. Namun, sisa atau residunya dibagi lagi untuk ahli  waris  yang  memenuhi  syarat.  Bagian  lain  berbunyi  sebagai  berikut  sebagaimana diposting oleh Siaw. 51
Dari temuan tesis Zachariah, bahwa Sebagian umat Muslim meyakini bahwa UU PNDC  111  tidak  Islami  karena,  bagi  mereka,  itu  tidak  sesuai  dengan  sistem  warisan Islam. Pengalaman Wenchi menggambarkan fakta, bahwa umat Islam lebih suka hukum Islam karena itu dari Allah dan menyelamatkan semua ahli waris dari penipuan. 52
Tantangan lain yang dihadapi dalam praktik warisan Islam di Ghana berasal dari kenyataan  bahwa  banyak  pernikahan  Muslim  tidak  terdaftar  di  bawah  CAP  129. Ordonansi  menyatakan  bahwa  pada  kematian  seorang  Mohammedan  yang pernikahannya  telah  terdaftar  di  bawah  Ordonansi  ini,  pergantian  menjadi  miliknya. atau  propertinya  akan  diatur  oleh  Hukum  Mohammedan.  Oleh  karena  itu  bahwa mendaftarkan pernikahan  Muslim  akan  mengakhiri  keluhan  dan  keberatan  yang  terus- menerus  diajukan  oleh  beberapa  Muslim  setelah  perubahan  aturan  warisan.  Terlebih lagi,  UU  PNDC  111  tampaknya  menggulingkan  legitimasi  Perkawinan  Mohammedan Ordinance 1907 (CAP 129). Dalam Islam wasiat hanya dapat mencakup sepertiga dari warisan dan tidak boleh dilakukan untuk merugikan ahli waris hukum lainnya. 53
Offei membuat klasifikasi untuk kasus-kasus ini antara lain:
“Di Hausa v. Haruna, penggugat adalah istri seorang Gonja yang wafat.
Terdakwa  adalah  keponakan  dari  pihak  ayah  yang  ditunjuk  keluarga sebagai  pengganti.  Penggugat  dan  suaminya  yang  sudah  meninggal adalah Muslim. Klaim penggugat adalah bahwa ia dan suaminya, Alhaji Iddi,  menikah  menurut  hukum  Islam,  bahwa  menurut  hukum  itu  ia berhak  atas  lebih  dari  dua  pertiga  dari  tanah  milik  suaminya  dan  oleh karena itu orang  yang berhak  atas pemberian  Letters of  Administration.
49 Edward  Kutsoati  and  Randall  Mork, Family  ties,  inheritance  rights  and  successful  poverty alleviation: Evidence from Ghana (working paper 18080, May 2012).
50 MoodleyIshel,  the customary  law  of  Intestate  succession (unpublished  Doctorate  thesis, university of South Africa, 2012), h. 143
51 Samuel  Siaw,  Intestate  succession  law,  1985  (PNDCLIII)  (Ghana  Web,  December  11, 2008)(Amendment) law, 1991 (PNDCL 264)
52 Zakariah  Ahmad  Khalifa,  The  Challenges  of  Inheritance  System  in  Ghana,  a  case  study  of Wenchi ( unpublished M Phil Thesis, University of Ghan,( Religions Department), 2010)
53 Salih Al-Fawzaan, A Summary of Islamic Jurisprudence , vol.2
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh
Dianggap bahwa terdakwa, dan bukan penggugat, berhak atas pemberian Surat Administrasi”. 54
Menurut Lassey J:
“Penggugat  telah  gagal  membuktikan  bahwa  saya  sebenarnya  menikah dengan almarhum menurut hukum atau agama (Mohammedan). Dia dan suaminya menikah, dan pada kenyataannya memang berdasarkan agama atau  hukum  Mohammedan,  tetapi  fakta  bahwa  mereka  benar-benar menikah  harus  benar-benar  dibuktikan.  penggugat  belum  dapat membuktikan  bahwa  ia  dan  almarhum  suaminya  menjalani  bentuk pernikahan  sebagaimana  ditentukan  dalam  ketentuan  Undang-undang Mohammedan.  Saya  tidak  tahu  tentang  undang-undang  khusus  apa  pun yang  memberikan  pengakuan  khusus  terhadap  hukum  (Mohammedan) sehubungan  dengan  masalah  atau  kasus  antara  atau  secara  eksklusif mempengaruhi warga Muslim atau Muslim yang berkaitan dengan status sipil,  perkawinan,  dan  suksesi  atau  warisan  mereka.  Kecuali  untuk ketentuan-ketentuan yang  berkaitan  dengan  pendaftaran  pernikahan  dan perceraian  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Mohammedans, Mohammedan atau hukum Islam di Ghana diperlakukan sebagai hukum dan kebiasaan asli dan diatur demikian.” Di atas adalah kasus  pernikahan  Muslim  yang  tidak  terdaftar.  Kami  akan  mengutip  di bawah kasus perkawinan terdaftar dan keputusan akhir sesudahnya”.
Di Ramia, pernikahan para pihak dimeriahkan sesuai dengan ritual Muslim dan didaftarkan pada hari yang sama. Sang suami memperoleh beberapa properti atas nama istri  tetapi  kemudian  berusaha  menuntut  cerai  darinya.  Dia  berpendapat  bahwa anggapan  kemajuan  pencatatan  tidak  berlaku.  Dia  kehilangan  moment  di  Pengadilan dan mengajukan banding ke Pengadilan tingkat banding di mana dia mengajukan bahwa pernikahan belum didaftarkan dalam  waktu satu minggu  seperti yang disyaratkan  oleh CAP  129.  Pengajuan  suami  tidak  menangguhkan  dia  karena  pernikahan  didaftarkan pada  hari  yang  sama  perayaan.  Banding  tersebut  ditolak.  Tidak  dapat  disangsikan bahwa jika pernikahan itu tidak benar, istri akan kehilangan harta. 55
54 William E Offei , Family Law in Ghana, h. 120
55 William E Offei , Family Law in Ghana.
Nor Mohammad Abdoeh

## C. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa:
1. Keberadaan  masyarakat  di  negara  Ghana  dengan  latar  belakang  multi  etnis, multi agama dan multi kebudayaan. Menjadikan  negara Ghana memberlakukan aturan  hukum  keluarga  menjadi  tiga  aturan  sesuai  dengan  kehendak  masing- masing  masyarakat  di  negara  tersebut  yaitu    Hukum  (Pernikahan  Adat), pernikahan  di  bawah  Undang-Undang  Pernikahan  (pernikahan  Ordonansi)  dan perkawinan  di  bawah  Perkawinan  Mohammedan  Ordinance  (pernikahan Mohammedan).
2. Tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Ghana  dengan  keberadaan  adat istiadat,  terkadang  menjadi  hambatan  pihak  laki-laki  ingin  melangsungkan pernikahan,  karena  adanya  syarat  leefe  yang  diajukan  pihak  wanita  menjadi beban bagi laki-laki karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berjalan sudah sekian lama.  Tantangan selanjutnya ialah  keberadaan UU PNDC 111 sejatinya aturan  yang  mengatur  tentang  pewarisan  wasiat  yang  berlaku  untuk  semuanya, terlepas  dari  wasiat  dan  jenis  pernikahan  yang  dilakukan  semua  pihak sebelumnya.  Keberadaanya  ternyata  berdampak  buruk  pada  kalangan  janda dengan  suami  dari  garis  keturunan  matrilineal.  Undang-undang  ini  tidak mengakomodasi harta tidak bergerak yang didelegasikan sebagai surat wasiat.
(Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

## Nor Mohammad Abdoeh

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ṣahîh Bukhari, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib, Cairo: Matba’ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H, jilid 1.
Apeldoorn, J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990. Ati, Hammudah ‘Abd al ‘, The Family Structure in Islam , Kuala Lumpur: The Other Press, 2008.
Atta,  Marian  Christabel  Oforiwa,  “Divorce  In  Ghana:  An  Examination  Of  Women’s Property  Rights” Dissertation, Faculty  Of  Law  &  Management    University  of Mauritius, 2010
Departemen  Agama  Republik  Indonesia ,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Jakarta: PT.Tahazed, 2009.
Doi, Abdur Rahman I., Shari’ah The Islamic Law, London: Ta-Ha Publishers, 1984. Edward Kutsoati and Randall Mork, Family ties, inheritance rights and successful poverty alleviation: Evidence from Ghana , working paper 18080, May 2012.
Fawzaan, Salih Al-, A, Summary of Islamic Jurisprudence , vol.2, Riyadh: Al-Maiman Publishing House, 2005.
Garenne , M., dan E. van de Walle, “Polygyny and Fertility Among the Sereerof Senegal,” Population Studies , 1989..
Gedzi, Victor Selorme, “PNDC Law 111 in Ghana and International Human Rights Laws.” Global Journal of Politics and Law Research , Vol.2, No.2 June 2014. Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region “African Spotlight” . 24 September 2015 .
Gunawan,  Rashed,  6-3-1957: Ghana,  Negeri  Pesisir  Emas  Yang  Akhirnya  Merdeka https://www.liputan6.com/global/read/2876295/6-3-1957-ghana-negeri-pesisir- emas-yang-akhirnya-merdeka , diakses tgl 17 agustus 2019.
Hayati, Elli Nur, “’Mom Why Don’t You Just Look for a New Good Daddy?’ Women’s Lived Experiences in an Abusive Marriage”, Journal of Educational, Health and Community Psychology , vol. 1, 2012. http://ghana.galeri.web.id/id3/237-117/Ghana_12895_ghana-galeri.html , diakses tgl 17 Agustus 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana , diakses tgl 10 Agustus 2019.
https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinancemarriage-in-ghana/, diakses tgl 17 Agustus 2019
Khalifa, Zakariah Ahmad, “The Challenges of Inheritance System in Ghana, a case study of Wenchi” Thesis , University of Ghana, Religions Deopartment, 2010.
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh, Beirut: Da ral-Fikr, t.th.
Koney, Rabiatu Ammah-, “Violence against Women in Ghanaian Muslim Communities ” , in The Architecture for Violence Against Women in Ghana , ed. Kathy Cusack and TakyiwaaManuh, Accra: Gender Studies and Human Rights Documentation Centre, 2009.
Mahmoud, Mohamed, “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas Over Qur’an, 4:34”, in Journal of the American Oriental Society , vol. 126, 4, 2006.
Matrimonial Causes Act - 1971 (Act 367)
Mohammed  Mujib,  “Challenges  Facing  Muslims  In  The  Practice  of  Family  Law  In Ghana”.
Nor Mohammad Abdoeh
MoodleyIshel, the customary law of Intestate succession , thesis, university of South Africa, 2012.
Na’im, Abdullahi A. An-, Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book , London: Zed Books Limited, 2002.
Offei, William E. , Family Law in Ghana, Accra, Ghana : Sebewie Publishers, 1998.
Oswald K. Seneadza, “Judicial Divorce in Ghana: The Courses, Procedures and Related Issues.” Articlebase , 2010.
Prah, Mansah, “Violence Against Women: Experiences From Ghana,” Ife Psychologia, Vol.8, No.1, 2000.
Premo,  S.  Minka-,  “Marriage  Forms  and  Matrimonial  Property  Rights  in  Ghana” Access to Justice Series 7, 2006.
Siaw,  Samuel, Intestate succession law, 1985 PNDCLIII, Ghana Web, December 11,
2008 Amendment law, 1991, PNDCL 264.
Singh, Susheela and Renee Samara, “Early Marriage Among Women in Developing Countries,” International Family Planning Perspectives , vol.22, no.4, 1996.
Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
World Economic Situation Prospects , New York: United Nations, 2014.