## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG RELOKASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE
*1 Abd. Rohman, 2 Soleman Renda Bili, 3 Asih Widi Lestari 1 2 3 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia.
* rohmanch93@yahoo.com , solemanrendabili@gmail.com , lestariwidi263@gmail.com
Artikel History Submit: 22 Januari 2021
Review: 2 Maret 2021 Revised: 27 April 2021 Accepted: 28 Mei 2021 Abstract: The  market  relocation  policy  aims  that  better  and  cleaner city  arrangement  because  in  fact  the  presence  of  an  inappropriate market  raises  several  fundamental  problems  such  as  a  narrow,  less strategic  market  location,  its  proximity  to  gas  stations,  and  traffic congestion.  Unfortunatelly,  many  problems  happen  because  of policies regarding market relocation implementation. This study uses a quantitative  approach  with  the  technique  of  determining  informants using  purposive  sampling.  Data  collection  techniques  using interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysis  was  using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the market relocation policy implementation was carried out through the socialization, structuring and controlling stages.  However,  in  the  relocation  implementation,  there  are  some traders  who  return  to  the  old  market.  The  neglect  of  the  lack  of compliance  by  some  traders  raises  the  assumption  that  the  Regional Government  is  inconsistent  in  implementing  the  policies  that  have been  issued.  Judging  from  the  principles  of  good  governance,  the local government where the research was conducted has only applied three principles, namely participation, transparency and accountability. The  research  results  also  show  that  the  lack  of  facilities  and infrastructure,  low  compliance  of  traders  and  the  impression  of inconsistency  of  the  government  in  implementing  policies  that  have been issued are the obstacles of these policies implementation.
Keywords: Policy, Market Relocation, Good Governance.

## Pendahuluan
Otonomi  memberikan  kewenangan  terhadap  daerah  untuk  mengelolah  potensi sumber dayanya tanpa harus menunggu instruksi pemerintah pusat. Tujuan Otonomi ini adalah  memperhatikan  prinsip  dan  tujuan  demokrasi,  peran  Masyarakat,  pemerataan, keadilan, dan keanekaragaman wilayah. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  bahwa  diberikan  kewenangan  untuk  menata  dan  mengembangkan  daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, serta menentukan arah kebijakan yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sebagai suatu hasil (output) pemikiran, ide,  dan  pandangan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  tertuang  dalam  sebuah
ketentuan  sebagai  pedoman  dalam  berbagai  tindakan  masyarakat  tertentu,  baik berbentuk  tulisan  maupun  berbentuk  ucapan  lisan  (Makmur  dan  Thahier,  2016:  12). Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, tatanan serta berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dimaksud menjadi teratur dan tertib. Kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hakekatnya bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  kesejahteraan  masyarakat  baik  di  bidang  ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Oleh  karena  itu  permasalahan  yang  diteliti  dalam  Tesis  ini  adalah  evaluasi Implementasi Kebijakan pemerintah daerah tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi untuk meningkatkan Good Governance. Relokasi adalah alasan utama dari kebijakan  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  merelokasi  Pasar  Rada Mata ke Pasar Oba Komi, sehingga yang melatarbelakangi pemerintah untuk merelokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komik Secara  permanen, ini karena lokasi pasar Rada Mata  yang  kurang  strategis,  tempatnya  yang  berada  di  pusat  kota  Sumba  Barat  Daya, akses  jalannya  yang  menuju  bandara  dan  pelabuhan  yang  menimbulkan  terjadinya kemacetan  berlalu  lintas,  serta  pasar  yang  berdekatan  dengan  SPBU  yang  bisa menimbulkan  terjadinya  kebakaran.  Kebijakan  Ini  tidak  ada  aturan  yang  mengatur tentang  relokasi  hanya  instruksi  langsung  dari  Bupati  dengan  cara  turun  langsung mensosialisasikan kebijakan ini.
Relokasi  pasar  Rada  Mata  ini  sangat  menarik  perhatian  peneliti  karena kebijakannya  yang  menimbulkan  banyak  kalangan  yang  mempersoalkan,  terutama  para pedagang  menolak  dan  itu  pun  tetap  dilakukan  relokasi,  namun  seiring  berjalannya waktu kebijakan ini hanya berjalan beberapa bulan karena begitu banyak persoalan yang menimbulkan  pedagang  kembali  lagi  berjualan  di  pasar  Rada  Mata  atau  pasar  lama. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena pasar pertama yang terkena kebijakan, hal ini  sudah  cukup  menarik  bagi  peneliti  untuk  meneliti  tentang  evaluasi  implementasi kebijakan  pemerintah  daerah  tentang  relokasi  pasar  karena  akan  menjadi  pedoman pengambilan  kebijakan  relokasi  pasar  yang  lain,  baik  sementara  maupun  relokasi permanen.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Metode  ini bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi pada subjek peneliti (Moleong, 2017:
6).  Lokasi  penelitian  pada  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Sumba Barat  Daya  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Sumber  data  penelitian  ini  terdiri  dari  data primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Tehnik  penentuan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling, yakni tehnik penentuan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti  (Sugiyono,  2015:  85).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan model  Meles  dan  Huberman,  yakni:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan (Nugroho, 2015: 246).

## Hasil Penelitian

## Kebijakan Penataan Pedagang
Kebijakan  publik  tidak  hanya  dapat  diartikan  sebagai  suatu  aturan,  tetapi  harus mengerti serta memahaminya secara substansial dan benar.Kebijakan publik ditetapkan menjadi  suatu  keputusan,  apakah  menjadi  UU,peraturan  pemerintah  pusat,  termasuk PERDA  maka  kebijakan  yang  diputuskan  berubah  menjadi  aturan  yang  harus  ditaati (Uddin  dan  Sobirin,  2017:  8-9).Oleh  karena  itu,  kebijakan  publik  sangat  berkaitan dengan administrasi.
Relokasi  dapat  diartikan  sebagai  pemindahan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang lain karena kendala atau bencana alam yang memang tempat tersebut kurang layak untuk dijadikan  pasar  dan  harus  direlokasi  atau  dipindahkan.  Tujuan  relokasi  yaitu  untuk menata  kembali,  renovasi  atau  revitalisasi.  Jika  dikaitkan  dalam  konteks  pasar,  relokasi dari  pasar  lama  ke  lokasi  pasar  baru.  (Anggraini,  2017)  Pemindahan  Merupakan  salah satu  cara  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  penjual  yang  berjualan  di  pinggiran Trotoar,  yang  status  lokasinya  tidak  legal  sehingga  dipindahkan  untuk  merapikan kembali  dan  melanjutkan  penjualanya  di  tempat  yang  baik.  Pemindahan  Adalah  salah satu  penempatan  tempat  baru  (lokasi  baru)  yang  lebih  layak  serta  memiliki  manfaat tersendiri  bagi  lokasi  tersebut. Pemindahan  dalam  praktiknya  bermanfaat  sebagai alternatif,  Relokasi  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya.  Memindahkan  pasar sebagai  solusi  yang  tepat  apabila  di  suatu  tempat  yang  ditempati  sedang  diadakan pembangunan yang mengharuskan penghuni dipindahkan baik untuk sementara waktu maupun secara permanen.
Pada  dasarnya  kebijakan  Relokasi  Pasar  Rada  Mata  ke  Pasar  Oba  Komi merupakan  strategi  mengatasi  persoalan-persoalan  yang  ditimbulkan  karena  tidak nyaman wilayah, namun kebijakan ini dianggap biasa karena tidak mempunyai landasan
hukum atau payung hukum yang mengatur, sebenarnya tujuan kebijakan pemindahan ini adalah ingin  mencapai  pedagang  akan  sadar  dengan  AMDAL,  rapi,  nyaman dan  tertib yang  dapat  menjadikan  Daerah  bersih,  sehat,  dan  indah.  keberadaan  pasar  Rada  Mata berada  di  pusat  kota  Sumba  Barat  Daya.  Ketidak  sesuaian  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  (Uddin  dan  Sobirin  2017:  8)  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  suatu  hukum  yang  dapat  mengatur  kehidupan  bersama  serta  berlaku mengikat semua masyarakatnya.
Hasil penelitian bahwa suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah tanpa ada aturan hukum yang mengatur hanya bentuk instruksi dari Bupati sendiri, bentuk intrusi ini  dengan  mensosialisasikan  langsung  kepada  pedagang  bahwa  pasar  Rada  Mata  akan direlokasi atau dipindahkan di pasar baru yaitu pasar Oba Komi. Namun kebijakan ini awalnya berjalan dengan  lancar memindahkan pedagang dari pasar lama ke pasar baru tetapi pedagang hanya bertahan selama beberapa bulan di pasar baru karena kurangnya fasilitas, pendapatan menurun, dan tempat pasar yang jauh dari jalan raya serta lokasinya yang terbuka mengakibatkan terjadinya pencurian, setelah itu dari pihak yang berwenang tidak merespon hal tersebut akhirnya semua pedagang kembali ke pasar lama yaitu pasar Rada Mata. (Nirmala Mustika Dewi 2015) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa dengan  adanya  kebijakan  pemindahan  pasar,  para  pedagang  di  pusatkan  di  satu  lokasi yang  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  memperoleh  lokasi  yang  bagus  dan  layak  untuk berjualan.

## Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar
Proses  implementasi  kebijakan  Relokasi  Pasar  yang  prosesnya  mengalami  tahap dan bentuk kegiatannya.
a. Tahap Sosialisasi Kebijakan
Relokasi  pasar  disosialisasikan  secara  langsung  oleh  Bupati  Sumba  Barat  Daya serta  didampingi  oleh  Dinas  Perdagangan  dan  perindustrian  untuk  mengenalkan  dan menjelaskan  berbagai  tujuan  dari  pemindahan  pasar,  tujuan  dari  sosialisasi  ini  adalah mengadakan  pendekatan  dengan  pedagang  sehingga  nanti  akan  sendirinya  muncul kesadaran  untuk  menjaga  kebersihan  dan  kerapian  serta  keindahan  suatu  wilaya.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kebijakan  yang  disosialisasikan  oleh  pemerintah  daerah menyerah pada kenyaman kota atau wilayah serta penataan pasar yang kurang strategis lokasinya, pedagang yang semakin banyak, keberadaan SPBU yang bisa mengakibatkan
terjadinya  kebakaran,  serta  akses  jalan  raya  yang  jalannya  menuju  ke  bandara  dan pelabuhan.
b. Tahap Penataan
Penataan  dilaksanakan  untuk  menjadikan  pedagang  menjadi  lebih  tertata,  tidak bagus menjadi bagus, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan ini dilakukan dengan cara  persuasif  yang  melibatkan  pedagang  itu  sendiri.  Hasil  penelitian  menyebutkan bahwa  penataan  Pasar  Rada  Mata  sudah  dilakukan  pada  tahun  2017  dengan  cara merelokasi Pasar, relokasi dilakukan karena jumlah pedagang yang semakin bertambah, pasar  yang  semakin  sempit,  keberadaan  SPBU,  pasar  yang  berada di  pinggir  jalan  raya yang menuju bandara dan pelabuhan.
c. Tahap Penertiban
Penertiban pedagang Rada Mata dilakukan pada Tahun 2017 tujuan penertiban ini untuk  menata  kota  yang  lebih  baik  agar  tidak  terjadinya  kekumuhan,  oleh  karena  itu pendekatan yang dilakukan dalam penertiban ini melalui cara persuasif dengan mengajak dan  merangkul  semua  para  pedagang.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  penertiban pasar Rada Mata dengan mensosialisasikan tentang Relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi, oleh sebab itu keberadaan Pasar Rada Mata tidak layak lagi di katakan pasar karena  lokasinya  yang  kurang  strategis,  pedagangnya  semakin  bertambah  serta  pasar yang berada di pinggir jalan raya apalagi akses jalan yang menuju bandara dan pelabuhan.

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar
Implementasi kebijakan menurut pendapat beberapa para ahli dalam implementasi kebijakan  ini  berjalan  secara  linier,  implementor  dan  kinerja  kebijakan  Publik,  maka penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Model George Edward III, Model Van Meter dan Van Horn, Model Grindle, Model Mazmanian dan Sabatier dalam Susila, yang mengemukan ada beberapa isu pokok supaya implementasi kebijakan berjalan dengan efektif namun yang cenderung digunakan peneliti ada tiga isu pokok.
1. Komunikasi
Implementor  kebijakan  akan  mengimplementasikan  apa  yang  diperoleh  dan dipahami dalam suatu kebijakan publik maka semakin efektif komunikasi dan koordinasi yang  dilakukan  dan  akan  semakin  dekat  pula  produktivitas  kebijakan  dengan  tingkat efektifitasnya.  Ada  3  faktor  yang  dipakai  dalam  mengukur  keberhasilan  komunikasi: transmisi, kejelasan dan konsisten (Susila, 2015: 50)
2. Sumber daya
Instruksi  yang dapat dilaksanakan harus secara cermat, jelas serta konsisten dalam pelaksanaannya  sehingga  para  pelaksana  kebijakan  mempunyai  sumber  daya  yang terbatas  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  maka  dapat  dipastikan pelaksanaan kebijakan berjalan, tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan.Sumber daya yang penting adalah meliputi: penempatan staf , informasi, tanggungjawab, dan fasilitas (Susila, 2015:52-53)
a. Sikap pelaksana
Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien maka para implementor kebijakan  tidak  hanya  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  harus  dilakukan  tetapi mereka  harus  memiliki  kemampuan,  kapasitas,  kemandirian  dan  berpikir  positif  untuk menjalankan  kebijakan  yang  sudah  diamanahkan  oleh  pengambil  keputusan  kebijakan tersebut (Susila, 2015: 53-54).
Evaluasi kebijakan menjadi salah satu tahap atau pedoman yang sangat penting yang harus dilakukan dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan bentuk pemberian nilai  terhadap  kebijakan  publik,  baik  secara  keseluruhan  maupun  hanya  bagian-bagian tertentu dengan maksud  memperbaiki kebijakan publik selanjutnya. Evaluasi kebijakan publik dikatakan efektif manakala fungsi-fungsinya dapat terpenuhi secara baik. Seperti yang  diutarakan  (Widodo,  2016:  112).  Evaluasi  untuk  melihat  dan  mengukur    tingkat kinerja pelaksanaan kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk mengevaluasi  kebijakan  publik,  berbagai  pandangan    yang  telah  dilaksanakan,  secara kelompok  sasaran  dan stakeholder lainnya  mempunyai  konsistensi  agar  kemajuan  yang ingin dicapai kalau kebijakan publik tersebut dilanjutkan atau diperluas. Pandangan lain disampaikan  (Setyawan,  2017: 144), evaluasi  kebijakan  publik diartikan  sebagai  produk informasi  mengenai  nilai-nilai  atau  manfaat-manfaat  hasil  kebijakan  publik  dianggap memberikan  nilai  atau  manfaat  bagi  penyelesain  suatu  masalah,  maka  sekaligus  akan memberikan  sumbangan  pada  evaluator  atau  pengguna  lainnya  untuk  membuat kebijakan publik selanjutnya.
b. Sikap Pelaksana
Sikap para pelaksana teknis dalam memberikan pemahaman kepada pedagang cara menggunakan  pendekatan  persuasif.  Pihak  aparat  sebagai  pelaksana  program/kegiatan secara menyeluruh tidak sesuai dengan program atau proses yang ada. Kesesuain dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  (Susila,  2015:  53-54)  yang  menyatakan  bahwa  jika  para
pelaksana kebijakan diharapkan berjalan efektif maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan, tetapi  mereka  juga  harus  memiliki  keinginan  dan  kecenderungan  sikap  positif  untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tidak  adanya  keberlanjutan  dari  program relokasi Pasar Rada Mata dan tidak ada konsistensi dari pihak pemerintah karena yang awalnya  pedagang  pasar  Rada  Mata  sudah  berhasil  di  pindahkan  ke  pasar  Oba  Komi, namun  pedagang  berjualan  di  pasar  baru  hanya  beberapa  bulan  setelah  itu  mereka pindah kembali ke pasar lama, karena fasilitas pasar baru kurang memadai dan tempat jauh dari jalan raya serta pendapatan pedagang yang semakin menurun, oleh karena itu kembalinya  pedagang  ke  pasar  lama  mereka  berjualan  tanpa  ada  teguran  dari  pihak pemerintah  maupun  kebijakan  selanjutnya  dan  selama  kembalinya  pedagang  di  pasar lama  tidak  dipungut  lagi  retribusi  pasar  yang  sebelumnya  di  pungut  Rp.  2.000/hari. Berbeda  dengan  penelitian  (Dewi,  2015)  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan pemindahan pasar terdapat beberapa kepentingan yang diperoleh oleh pihak dinas pasar, serta  pedagang  itu  sendiri.  Sehingga  masing-masing  pihak  menggunakan  salah  satu strategi agar kepentingannya dapat terpenuhi. Bentuk dari resistensi yang dilakukan oleh pedagang  dengan  membentuk  sebuah  paguyuban  pedagang  “Maju  Bersama”  sebagai sebuah organisasi untuk menolak kebijakan relokasi Pasar.
a. Komunikasi
Komunikasi  dan  koordinasi  antara  Dinas  sebagai  aparat  pelaksana  telah  berjalan dengan  baik  namun  dalam  komunikasi  dan  koordinasi  antara  pelaksana  dengan pedagang  untuk  menyampaikan  program  melalui  sosialisasi  secara  langsung  belum berjalan dengan baik sehingga pedagang kembali berjualan di Pasar Rada Mata dan tanpa melalui prosedur. Sehingga ada kesesuaian dengan teori yang disampaikan oleh (Susila, 2015:  58)  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  organisasi  publik  pemimpin  organisasi semestinya mampu mengkomunikasikan dalam setiap organisasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  evaluasi  implementasi  kebijakan  Relokasi pasar  Rada  Mata  pada  kenyataanya  tidak  berjalannya  komunikasi  antara  pelaksana kebijakan  dengan  pemerintah  atasan  dalam  hal  ini  Bupati  namun  tidak  ditindaklanjuti oleh  pihak  yang  berwenang,  dari  pihak  dinas  perdagangan  sudah  melakukan  evaluasi terkait dengan kebijakan relokasi pasar dan sudah menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati.  Dalam  konteks  evaluasi  kebijakan  publik  ini,  para  evaluasi  dan  perumus
kebijakan  publik  senantiasa  memberikan  penilaian  sesuai  perspektif  masing-masing. Tentu  bukan  tanpa  alasan,  penilaian  tersebut  diberikan  atas  dasar  apa  yang  mereka ketahui, berdasarkan pada ideologi yang dianut, kepentingan, kriteria yang dirumuskan, serta  hal-hal  lain  yang  menyangkut  evaluasi  suatu  kebijakan  publik.  Namun  berbeda dengan  Teori  (Agustino,  2014:  286-187)  mengemukakan  ada  dua  bentuk  evaluasi kebijakan  publik  yang  sering  muncul,  yakni  evaluasi  bentuk  fungsional  dan  bentuk sistematika. Bentuk fungsional berpegang pada tiga hal penting sebagai dasar melakukan evaluasi kebijakan publik, di antaranya adalah:
1) Evaluasi berusaha memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan publik.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  berfungsi  untuk  menilai  instrumen  cara pelaksanaan) dan hasil dari penggunaan instrumen kebijakan publik tersebut
2) Evaluasi  kebijakan  publik  berusaha  untuk  menilai  kepastian  tujuan  atau  target dengan  masalah  yang  dihadapi.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  berfokus  pada  fungsi penilaian  substansi  dari  kebijakan  publik  yang  ada,  namun  melihat  fakta  di lapangan  seringkali  kebijakan  publik  terlaksana,  namun  masalah  yang  dihadapi ternyata  tidak  terselesaikan  sehingga  perlu  dipastikan  bahwa  tujuan  atau  target kebijakan publik yang telah ditetapkan tersebut, mampu menyelesaikan masalah- masalah yang ada.
3) Evaluasi sebuah kebijakan publik berupaya memberi sumbangan pada kebijakan publik  lainnya  dalam  arti  kata  bahwa  penilaian-penilaian  yang  dilakukan  untuk mengevaluasi kebijakan publik yang sudah ada, dapat memberikan rekomendasi selanjutnya. Fungsi evaluasi kebijakan publik ini lebih bersifat produksi, karena lebih menekankan pada hasil penilaian evaluasi sebagai bahan rujukan bagi para pelaku  kebijakan  publik  yang  lain.  Sehingga  tidak  lagi  berfokus  pada  kritik terhadap kekurangan/kelemahan, melainkan pada perumusan pembelajaran agar tidak  mengulang  lagi  kekurangan/kelemahan  tersebut  pada  kesempatan berikutnya.
b. Sumber Daya
Kesiapan  Sumber  daya  manusia  akan  mendorong  dan  mendukung  dalam pelaksanaan  suatu  program  atau  kegiatan  untuk  mencapai  suatu  harapan  yang diinginkan,  dalam  evaluasi  Implementasi  kebijakan  relokasi  pasar  Rada  Mata  ke  Oba Komi sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya dalam artian dinas perdagangan masih kurang.
Sehingga  sudah  sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  (Susila,  2015:  52-53) menyebutkan bahwa pandangan ini perintah-perintah yang harus dilaksanakan, dicermati secara  baik,  jelas  dan  konsisten  akan  tetapi  jika  para  pelaksana  teknis  mempunyai keterbatasan  sumber  daya    yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan maka    dipastikan  pelaksanaan    kebijakan  berjalan  tetapi  tidak  sebagaimana  yang diinginkan  adapun sumber daya yang penting adalah meliputi: penempatan pegawai staf ( staffing ), yang memadai, informasi ( information ), wewenang ( authority ), dan fasilitas.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dinas  perdagangan  dan  perindustrian  masih kekurangan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya pelaksanaan berbagai macam kegiatan atau program terkendala. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat dinas perdagangan dan perindustrian dengan 17 orang termasuk kepala Dinas dan Sekretaris, sedangkan begitu banyak pasar yang dikelola oleh dinas tersebut.

## Pendekatan Evaluasi Kebijakan Relokasi
Evaluasi  kebijakan  publik  begitu  penting  untuk  tindakan  lanjutan  dari  suatu kebijakan  publik  maka  dinilai  perlu  memaparkan  juga  pendekatan-pendekatan  yang harus digunakan sebagai upaya menghasilkan output evaluasi yang memadai. Pemerintah Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  sebagai  bagian  dari  evaluator  mengevaluasi  kebijakan relokasi Pasar Rada Mata tidak semerta-merta melakukan evaluasi tanpa ada pendekatan yang  baik,  karena  akan  mengantarkan  pada  hasil  evaluasi  yang  kurang  dapat dipertanggungjawabkan.  Kesesuaian  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  (Agustino, 2014:  189)  yang  mengemukakan  ada  tiga  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi kebijakan publik diantaranya adalah:
a. Evaluasi  Semu (pseudo  evaluation), pendekatan  yang  menggunakan  metode deskriptif untuk menghasilkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan publik, tanpa harus bertanya secara langsung  mengenai  nilai  atau  manfaat  kepada  individu  atau  kelompok  yang terlibat. Asumsi dasar yang digunakan pendekatan semu ini adalah bahwa ukuran mengenai nilai atau manfaat dari kinerja kebijakan publik dapat terbukti dengan sendirinya sesuai ukuran yang digunakan individu atau kelompok tersebut.
b. Evaluasi  Formal (formal  evaluation) adalah  evaluasi  yang  bermaksud  untuk menghasilkan  informasi  yang  akurat  yang  akan  dipertanggungjawabkan mengenai  hasil-hasil  tujuan  formal  kebijakan  publik  yang  dijalankan  secara
deskriptif.  Asumsi  dasar  yang  digunakan  dalam  pendekatan  ini  adalah  bahwa tujuan dan target yang diumumkan kepada publik merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui apakah kebijakan publik berjalan secara baik atau tidak.
c. Evaluasi keputusan teoritis (Decision Theoretic Evaluation), ialah pendekatan evaluasi  yang  menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif  untuk  menghasilkan informasi  yang  benar  dan  akurat  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  mengenai karya-karya kebijakan publik yang secara eksplisit.
Dalam  membahas  tentang  evaluasi  Implementasi  kebijakan  pemerintah  Daerah tentang  Relokasi  Pasar  Rada  Mata  ke  Oba  Komi  untuk  meningkatkan Good Governance Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  hal  yang  dibutuhkan  adalah  suatu  landasan  yang  akan menjadi kunci utama dalam membandingkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, hasil wawancara menunjukan bahwa evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang  Relokasi  Pasar  Rada  Mata  Ke  pasar  Oba  Komi  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  dinas  terkait  sudah melakukan  evaluasi  namun    ini  tidak  menghasilkan  sebuah  pemikiran  yang  baru  oleh sebab  itu  pemerintah  Daerah  Sumba  Barat  Daya  belum  memaksimalkan  sebuah kebijakan yang diambil dan yang sudah diimplementasikan namun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat kabupaten sumba Barat Daya.Maka sejauh ini sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  (Widodo,  2016:  112)    bahwa  evaluasi kebijakan  publik  adalah  bagaimana  melihat  dan  mengukur  tingkat  kinerja  pelaksanaan dan  alasan-alasan  diambilnya  suatu  kebijakan  publik,    tujuan  dan  kebijakan  publik, berbagai  instrumen  yang  dikembangkan  dan  dilaksanakan,  respon  kelompok  sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat. Salah satu instrumen yang disampaikan Widodo  adalah  Konsistensi  aparat  yang  artinya  adalah  pemerintah  Kabupaten  Sumba Barat Daya tidak konsisten dengan kebijakan yang diterapkan.
Hasil penelitian bahwa evaluasi implementasi kebijakan Relokasi Pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi terjadi kendala dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang artinya  adalah  pemerintah  sudah  merelokasi  pasar  Rada  Mata  ke  pasar  Oba  Komi, namun    pedagang  yang  awalnya  sudah  pindah  ke  Pasar  Oba  Komi  hanya  bertahan beberapa  bulan  semenjak  pemindahan  dari  tahun  2017,  karena  terjadi  banyak  sekali persoalan di pasar Oba Komi akhirnya pedagang kembali ke pasar lama pada tahun 2018 tanpa  diketahui  oleh  pihak  pemerintah,  setelah  pedagang  kembali  ke  pasar  lama
pemerintah  tidak  ada  tindakan  atau  teguran  kepada  pedagang.  Kesesuaian  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, dkk. 2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan  PEMDA  dalam  penertiban  PKL  belum  optimal  yang  walaupun  realitasnya telah ada berbagai kebijakan yang mengatur lokasi PKL namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatur permasalahan ketertiban.
Berdasarkan hasil peneliti dilapangan juga disebutkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan  oleh  dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  kabupaten  Sumba  Barat  Daya tentang  Relokasi  Pasar  Rada  Mata,  dalam  hasil  evaluasi  sudah  disampaikan  kepada Bupati  namun  tidak  ditindaklanjuti  oleh  pengambil  keputusan  kebijakan  karena  dinas adalah  pelaksana  kebijakan,  namun  hasil  evaluasi  ini  tidak  dipertanggungjawabkan. Pemerintah  masih  fokus  dengan  pemilihan  Bupati  dan  seusai  pemilihan  bupati  hasil evaluasi  tidak  dipertanggungjawabkan,  sehingga  kehadiran  Bupati  terpilih  memberikan program 100 hari kerja salah satu adalah memindahkan pedagang pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi pada tanggal 1 januari 2020. Namun ada kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, dkk., 2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah  untuk  menertibkan  PKL  di  Kabupaten  Sidoarjo  masih  belum  optimal. Meskipun pada kenyataannya telah ada berbagai upaya kebijakan yang mengatur lokasi PKL,  namun  kebijakan  tersebut  belum  dapat  mengatur  permasalahan  ketertiban  PKL Kehadiran PKL dianggap oleh sebagian banyak masyarakat membawa dampak buruk.

## Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance
Otoda  mempunyai  kaitan yang  kuat dengan  tuntutan  pemerintahan yang  baik  di Indonesia,  dengan  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  diiringi  maraknya  pengaruh globalisasi  (Halim  dan  Iqbal,  2012:  34). Good  governance adalah  cita-cita  suatu  negara, termasuk  Indonesia. Good   governance bisa  dikatakan  sebagai  salah  satu  esensial  dalam mengatur  pemerintahan  yang  efisien  dan  efektif  sehingga  dalam  menjalankan  roda pemerintahan menjadi lebih baik dan tertata, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan secara administrasinya dipertanggungjawabkan kepada publik (Santosa, 2008: 14).
Menurut (Mustafa dan Rosidi, 2010: 179) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dari  terlaksananya  prinsip-prinsip good governance. Lembaga  Administrasi  Negara  (2011), prinsip good governance ada 9; partisipasi/keterlibatan, penerapan aturan, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa good  governance  atau pemerintahan  yang  baik  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  erat  dan  dapat dipertanggung  jawabkan,  secara  efektif  dan  efisien  dengan  kesinergian  yang bersangkutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Berlandaskan  prinsip-prinsip  di  atas good  governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  mempersempit  kesembilan  prinsip  di  atas  ke  dalam  tiga  prinsip utama, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
a. Akuntabilitas; para pengambil kebijakan dalam lembaga sebagai sektor pelayanan negara  mempunyai  pertanggung  jawaban  kepada  seluruh  warga  masyarakat. Pertanggungjawaban yang berbeda-beda, tergantung jenis keputusan lembaga itu bersifat internal/eksternal.
b. Transparansi/keterbukaan  harus  dibangun  dengan  kerangka  kebebasan informasi, melalui lembaga atau media yang bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat  secara  luas  dan  terbuka  untuk  umum  dan  bisa  dijadikan  sebagai bahan evaluasi.
c. Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat mempunyai hak berpendapat yang sama  dalam  proses  pengambilan  kebijakan,  baik  secara  langsung  maupun lembaga perwakilan sah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Baik  buruknya  pemerintahan  apabila  telah  menerapkan  semua  unsur  prinsip- prinsip Good Governance. Pemerintah yang baik ialah penyelenggaraan pemerintahan yang erat  serta  bertanggung  jawab,  secara  efektif,  efisien  serta  menjaga  kesinergian  yang konstruktif  diantara  pemerintah,  swasta,  serta  masyarakat  maka  prinsip  dalam pembahasan ini ada 3 prinsip. Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas.
1. Partisipasi
Partisipasi  dalam  kebijakan  relokasi  pasar  Rada  Mata  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  kabupaten  Sumba  Barat  Daya  belum  begitu  optimal  karena  masih  banyak persoalan  yang  belum  diselesaikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam partisipasi  masyarakat  dalam  kebijakan  relokasi  pasar  Rada  Mata  belum  optimal mengingat kembalinya pedagang ke pasar lama menimbulkan kembali masalah baru yang artinya  adalah  kerja  sama  yang  baik  dari  awal  pelaksanaan  kebijakan  namun  tidak dijalankan secara tuntas.

## 2. Transparansi
Transparansi  harus  memperhatikan  kebebasan  informasi  berbagai  proses,  dalam penyampaian  pengumuman  dapat  diakses  secara  menyeluruh  oleh  masyarakat  yang membutuhkan  informasi  yang  mudah  dipahami  sehingga  bisa  digunakan  sebagai  alat monitoring  dan  evaluasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  transparansi pemerintah sudah melakukan dengan prinsip ini adanya rasa tanggung jawab dan peduli kepada  pedagang  dan  masyarakat,  bentuk  kepeduliannya  ini  adalah  merelokasi  pasar Rada Mata ke pasar Oba Komi.
3. Akuntabilitas
Pemerintahan  kabupaten  Sumba  Barat  Daya  sebagai  organisasi  sektor  pelayanan publik  harus  mempunyai  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  kepada masyarakat . Kewajiban  tersebut  yang  walaupun  berbeda-beda,  maka  pengambilan keputusan lembaga bersifat intra dan ekstra.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pedagang  belum  optimal  karena  masih banyak  persoalan  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini  kebijakan  relokasi  pasar  Rada  Mata  yang awalnya  pedagang  sudah  di  pindahkan  di  pasar  baru  namun  mereka  kembali  di  pasar lama,  yang  menjadi  persoalan  mereka  adalah  masih  kurang  fasilitas,  sarana  dan prasarana,  jalan  di  dalam  pasar  yang  kurang  bagus,  serta  keamanan  pasar  yang  tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor Pendukung
a. Partisipasi
Proses  Evaluasi  implementasi  kebijakan  tentang  Relokasi  pasar  salah  satu  yang menjadi  faktor  pendukungnya  adalah  partisipasi  pedagang  yang  baik  dalam  menerima program  relokasi  pasar  dengan  berbagai  kegiatan  mulai  dari  sosialisasi,  penataan,  dan penertiban (Rosidi, 2010: 179) Partisipasi setiap  masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan/kebijakan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah sesuai dengan aspirasi masing-masing
Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik yang walaupun  masih  banyak  persoalan  ataupun  kendala  karena  mengingat  bahwa  setiap program yang dijalankan memerlukan konsistensi dari pihak pemerintah.
b. Potensi Sumber Daya
Pasar  Rada  Mata  memiliki  potensi  yang  cukup  baik  salah  satunya  adalah  aspek sumber  daya  kecukupan  kebutuhan  masyarakat.  (Nugroho,  2015:  220)  yang mengemukakan sepuluh persyaratan keberhasilan implementasi kebijakan publik namun ada  beberapa  saja  yang  termasuk  dalam  penentuan  ini  tentang  sumber  daya,  yang pertama  kecukupan  sumber  daya  untuk  implementasi,  kedua  sumber  daya  yang terintegrasi  benar-benar  ada.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pasar  Rada  Mata memiliki  berbagai  macam  pedagang,  pedagang  sembako,  pedagang  ikan,  pedagang pakaian serta kebutuhan dasar masyarakat, di sisi yang lain pasar Rada Mata memberikan peluang  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  berjualan  baik  yang  tidak  memiliki  kios  los ataupun yang memiliki. karena keberadaan sumber daya yang cukup di pasar Rada Mata masyarakat tidak cape-cape lagi mencari kebutuhannya di tempat lain.

## 2. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  dalam  Evaluasi  Implementasi  kebijakan  tentang  Relokasi Pasar  Rada  Mata  ke  Oba  Komi  kabupaten  Sumba  Barat  Daya  adalah:  Sarana  dan prasarana, Sumber Daya dan ekonomi
a. Sarana dan Prasarana
Kekurangan  sarana  dan  prasarana  membuat  pelayanan  pemerintah  kepada masyarakat menjadi rendah dan terbatas seperti fasilitas kantor, jalan raya, perhubungan dan  telekomunikasi  pelayanan  listrik  serta  fasilitas  lainnya.  Mengakibatkan  pedagang beralih  kembali  ke  pasar  lama.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hal  ini  terlihat  bahwa sarana  prasarana  dinas  yang  tidak  mendukung,  pasar  baru  masih  banyak  kekurangan fasilitas  seperti  penerangan,  tempat  penjualan,  jalan  di  dalam  pasar  yang  belum  bagus sehingga  di  musim  hujan  jalannya  becek  dan  berlumpur.  Perpres  RI  No.  112  Tahun 2007,  bahwa  pasar  yang  dibangun  pemerintah  bekerjasama  yang  baik  denganpihak swasta dan dibangunkantempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang  kecil  dan  menengah.  Oleh  karena  itu  kekurangan  fasilitas  di  pasar  sangat terbatas  seperti  kekurangan  kios  los  dan  tenda  menjadi  perhatian  penting  oleh pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana.
b. Sumber Daya
Ketersedian  sumber  daya  merupakan  hal  yang  penting  penting  dalam melaksanakan  suatu  kegiatan,  sumber  daya  aparatur  di  dinas  perdagangan  dan perindustrian  kabupaten  sumba  barat  daya  masih  terbatas  jumlah  pegawai  17  orang
dengan  lokasi  kerja  yang  luas.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  ketersedian  sumber daya manusia di dinas hanya berjumlah 17 orang termasuk kepala dinas dan sekretaris dinas  oleh  karena  itu  pelaksanaan  yang  menjadi  faktor  penghambat  ini  adalah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti kekurangan fasilitas kantor serta kantor dinasnya yang masih gabung dengan dinas lain.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  pemerintah  tentang  kebijakan  Relokasi  pasar  untuk Meningkatkan  Good  Governance:  Pemerintah  kabupaten  Sumba  Barat  Daya  dalam Evaluasi Implementasi kebijakan dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kebijakan, penataan, dan  penertiban.  Pelaksanaan  program  penataan,  penertiban  dan  sosialisasi  tentang relokasi  pasar  ada  yang  sesuai  harapan  dan  tidak  sesuai  harapan,  waktu  pelaksanaan kebijakan  melalui  sosialisasi  sudah  berjalan  dengan  baik  namun  waktu  penataan  dan penertiban terjadi kendala, pedagang yang awalnya sudah pindah ke pasar baru kembali lagi  ke  pasar  lama.  Evaluasi  kebijakan  yang  sudah  dilakukan  oleh  dinas  yang menghasilkan  keputusan  yang  tidak  konsisten  yang  membiarkan  pedagang  tetap berjualan  di  pasar  lama  padahal  pasar  baru  sudah  siap  namun  tidak  diperhatikan kelengkapan fasilitasnya. Dinas perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sumba Barat daya untuk saat ini berbenah diri untuk menuju ke pemerintahan yang baik atau Good Governance karena masih banyak persoalan yang terjadi. Walaupun ada berbagai prinsip yang  diterapkan,  namun  dalam  prinsip  ini  Dinas  Perdagangan  baru  menerapkan  3 prinsip Good Governance yaitu: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.
Faktor  pendukung  dan  penghambat  Implementasi  kebijakan  Pemerintah  Daerah tentang  Relokasi  Pasar  untuk  meningkatkan  Good  Governance.  Faktor  pendukung implementasi  kebijakan  relokasi  pasar  ini  adalah  partisipasi  pedagang  dan  potensi sumber daya, potensi sumber daya ketersedian kebutuhan masyarakat yang cukup baik, baik  dari  ketersedian  sembako,  sayur-sayuran,  ikan  dan  lain  sebagainya,  partisipasi pedagang  dengan  pemerintah  perlu  ditingkatkan  agar  apa  yang  diprogramkan  bisa berjalan  dengan  baik.  Faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  relokasi  pasar  ini kabupaten  Sumba  Barat  Daya  adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  kepatuhan pedagang  yang  kurang  serta  tidak  konsisten  dan  kurang  tegasnya  Pemerintah  Daerah dalam  menertibkan  pedagang.Sebagai  rekomendasi,  pada  tataran  teoritis,  diperlukan kajian-kajian  lanjutan  yang  bisa  mendudukkan  bersama  antara  pemahaman  teks-teks
Hadis  dengan  realitas  masyarakat  yang  -notabene-  merupakan  pengamalan  dari pemahaman  tersebut.  Hal  itu  akan  menjadi  kontribusi  yang  berharga  dalam menghindarkan masyarakat dari pemahaman ekstrem tekstual juga pemahaman ekstrem kontekstual  terhadap  Hadis.  Selain  itu,  bisa  menjembatani  upaya  integrasi  dan interkoneksi  antar  ilmu  pengetahuan,  khususnya  Ilmu  Hadis  dan  Ilmu  Sosial,  agar diperoleh pengetahuan yang konprehensif dan dialogis, tidak parsial dan kaku.
Pada tataran praktis, pola internalisasi pemahaman teks Hadis yang tampak pada keikutsertaan  civitas  akademika  Prodi  Ilmu  Hadis  dalam  kegiatan  tanam  pohon  dan bunga  di  lingkungan  Fakultas  Ushuluddin  dan  Dakwah  IAIN  Kediri  bisa  dijadikan prototipe  harmonisasi  dialektika  teks  dengan  konteks  untuk  membangun  kesadaran masyarakat.  Selanjutnya  bisa  diterapkan  dan  dikembangkan,  bukan  hanya  terkait konservasi lingkungan, namun juga inovasi-inovasi positif yang lain.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Anggraini,  Gita,  dkk.  2017 . Standarisasi Penataan Pasar Tradisional di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi  Pasar  Di  Kota  Semarang) .  Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  11. Universitas Tarumanagara, 26-27 Oktober 2017.
Dewi,  Nirmala  Mustika.  2015. Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo . Jurnal Politik Muda. Vol. 4 No 1. 2015.
Halim, Abdul & Iqbal, Muhammad. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3 . Yogyakarta: LPP STIM YKPN.
Kartika,  Dina.  2015. Analisis Konflik Pedagang (Studi Kasus Relokasi Pedagang Dari Simpang KM 16 Ke Pasar Tani Bintan) . Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Karuniawan,  Mochammad  Hatta,  dkk.  2016. Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi  Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo) . Jurnal JKMP. Vol. 3 No.1, 2016.
LAN.  2011. Instrument  Akuntabilitas  Bidang  Auditif .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara.
Makmur dan Thahier, Rohana. 2016. Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi terhadap Kebijakan Publik . Bandung: Refika Aditama.
Moleong,  Lexi.  J.  2017. Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mustafa,  Santiadji,  Sutrisno,  dan  Rosidi.  2010. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol.13, Juni 2010, hal. 73 – 84
Nugroho,  Riant  D.  2015. Kebijakan  Publik  di  Negara-Negara  Berkembang .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Santosa,  Pandji.  2008. Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance .  Bandung: PT Refika Aditama.
Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik . Malang: Intelegensi Media.
Sore, B. Uddin dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik . Makasar: CV SAH Media.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: CV Alfabeta.
Susila,  Ismet.  2015. Implementasi  Dimensi  Layanan  Publik  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widodo,  Joko.  2016. Analisis  Kebijakan  Publik;  Konsep  dan  Aplikasi,  Analisis  Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media Publishing.
©  2021  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).