## KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN (Analisis Penerapan kebijakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten)
Bayu Vita Indah Yanti dan Maharani Yulisti
Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Diterima 24 Februari 2011 - Disetujui 11 Mei 2011

## ABSTRAK
Kabupaten Pandeglang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Perolehan pendapatan yang bersumber dari retribusi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk kabupaten ini. Penghapusan retribusi perikanan merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir tahun 2009, namun hingga tahun 2010 belum dapat dilaksanakan di kabupaten ini. Tulisan ini menganalisis kebijakan terkait dengan penyebab belum dapat diterapkannya kebijakan nasional penghapusan retribusi tersebut. Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan retribusi perikanan di kabupaten Pandeglang  sampai  saat  ini  belum  dapat  dilaksanakan  dikarenakan  para  pihak  terkait (stakeholders) menginginkan  perubahan kebijakan tersebut secara formal sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## Kata kunci:  Pandeglang, retribusi perikanan, kebijakan
Retribusi  daerah  berdasarkan  definisi  dalam Pasal 1 ayat 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Otonomi Daerah, merupakan salah  satu  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi  atau  Badan.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari retribusi  tersebut  nantinya  akan  menjadi  salah  satu pendapatan asli daerah yang akan dipergunakan untuk membangun daerah.
Kabupaten  Pandeglang  merupakan  salah  satu kabupaten  hasil  pemekaran  tahun  2006  di  Provinsi Banten.  Jika  mendengar  kata  Pandeglang,  kita  pasti akan  mengingat  potensi  pariwisata  (seperti  Pantai Carita,  Tanjung  Lesung,  TN.  Ujung  Kulon).  Kabupaten Pandeglang  juga  dikenal  sebagai  kota  penghasil  ikan dan memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Banten (230 km), sebagai daerah yang memiliki potensi sebagai penghasil  ikan,  keberadaan  tempat  pelelangan  ikan (TPI) menjadi penting bagi para pelaku usaha perikanan (nelayan,  pedagang,  pengolah),  karena  TPI  merupakan sarana  tempat  melakukan  transaksi  antara  nelayan dengan para pembeli (pedagang dan pengolah).
Berdasarkan  persepsi  dari  responden,  jasa pelayanan  yang  diberikan  oleh  TPI  dipandang sebagai  sebuah  potensi  obyek  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  berupa  retribusi  perikanan. Pungutan  retribusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Pandeglang  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  Nomor  12  Tahun  2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang Diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
Penerapan pungutan retribusi daerah untuk sektor kelautan  dan  perikanan  menjadi  salah  satu  masalah
semenjak  lahirnya  kebijakan  penghapusan  berbagai macam bentuk pungutan yang dianggap memberatkan bagi nelayan. Kebijakan yang mulai disosialisasikan pada awal tahun 2010 ini belum dapat dilaksanakan di wilayah Pandeglang ini. Alasan atau penyebab kenapa kebijakan tersebut  belum  dapat  dilaksanakannya  akan  menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.
Tulisan ini bertujuan mengungkapkan sejauhmana pelaksanaan  kebijakan  penghapusan  retribusi  tersebut di  wilayah  Pandeglang.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  data  primer (berdasarkan hasil wawancara menggunakan pedoman wawancara  dengan  responden  dan  pengamatan). Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah kabupaten Pandeglang, Banten.

## Kerangka Pemikiran Operasional

## Gambar 1. Kerangka permasalahan retribusi nelayan
Kerangka  permasalahan  retribusi  nelayan yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  merupakan  kebijakan penghapusan  retribusi  bagi  nelayan  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  merupakan  kebijakan  yang
Gambar 2. Kerangka Analisis Pembahasan Permasalahan
bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  bagi nelayan  kecil  untuk  berusaha  sehingga  mereka  dapat memperoleh  pendapatan  yang  lebih  besar  dari sebelumnya.  Sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi jumlah keluarga miskin nelayan. (Gambar 1)
Penerapan  kebijakan  ini  disampaikan  kepada Pemerintah  Provinsi  Banten,  namun  semenjak pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  provinsi tidak  terlalu  besar  dan  hanya  bersifat  koordinasi. Kebijakan  tersebut  tetap  tergantung  dari  Pemerintah Kabupaten  selaku  pemegang  kekuasaan  daerah otonom Kabupaten Pandeglang.  Pemerintah Kabupaten Pandeglang  inilah  yang  nantinya  akan  berhadapan langsung  dengan  masyarakat (stakeholders) untuk mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Gambaran mengenai kerangka analisis pembahasan permasalahan yang  diangkat  pada  awalnya  adalah  karena  keluarnya kebijakan  penghapusan  retribusi  sektor  kelautan dan  perikanan,  terutama  yang  dilakukan  di  tempat- tempat  pelelangan  ikan,  terkait  dengan  kesejahteraan nelayan.  Adanya  pungutan  (retribusi)  yang  dikenakan kepada nelayan dianggap sebagai salah satu penyebab berkurangnya  pendapatan  nelayan  dan  menyebabkan lahirnya kebijakan penghapusan pungutan tersebut  dengan  harapan  para  nelayan  meningkat kesejahteraannya.  Namun  pada  implementasinya  di masyarakat,  tidak  serta  merta  kebijakan  penghapusan pungutan  tersebut  diterima.  Berdasarkan  data  dan hasil  analisis  pembahasan,  selanjutnya  kebijakan penghapusan  pungutan  (retribusi)  tersebut  di  evaluasi untuk  kemudian  akan  diberikan  bahan  rekomendasi kebijakan  sesuai  dengan  hasil  pembahasan  dalam penelitian ini. (Gambar 2)
Sejak  bulan  Juli  2006  Kabupaten  Pandeglang  dibagi menjadi  35  (tiga  puluh  lima)  kecamatan  dan  335 desa/kelurahan.  Rata-rata  curah  hujan  selama  tahun 2008  berkisar  antara  140,  67  mm  (Cimanuk)  sampai 300,58 mm (Cikeusik).
Responden  dalam  penelitian  ini  merupakan informan  kunci  yang  berasal  dari  instansi-instansi pemerintahan daerah di Kabupaten Pandeglang terkait dengan  permasalahan  ini,  pihak  TPI  selaku  pelaksana pemungut  retribusi  dari  nelayan,  dan  masyarakat pengguna jasa layanan TPI selaku pihak yang dikenakan pungutan (retribusi). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  hal sebagai berikut:
1.  Semua  responden  (100%)  mengakui  pentingnya keberadaan  TPI  selaku  tempat  transaksi  pelelangan hasil penangkapan ikan dari nelayan kepada pembeli.
2.  Penghapusan  pungutan  (retribusi)  kepada  nelayan disikapi  oleh  responden  jika  dari  unsur  dinas pengelolaan  keuangan  pendapatan  dan  aset Kabupaten Pandeglang berpendapat sebaiknya tidak dihapus, karena pendapatan daerah yang berasal dari sektor ini cukup besar (± 20%).
3.  Dinas  kelautan  dan  perikanan  selaku  dinas  teknis penghasil  pendapatan  daerah  yang  dibebankan target pendapatan asli daerah (PAD) maka sebaiknya pungutan tersebut tidak di hapus. Namun jika sudah tidak dibebankan sebagai dinas teknis, dihapuskannya pungutan tersebut tidak berpengaruh apapun.
4.  Pihak  TPI  berpendapat  seperti  responden  yang berasal  dari  dinas  kelauan  dan  perikanan,  hanya saja  karena  status  kepegawaian mereka yang hanya

## Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pandeglang
Wilayah  kabupaten  Pandeglang  secara  geografis terletak  antara  6 0 21’-  7 0 90’  Lintang  Selatan  dan  104 0 48’– 106 0 11’ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 km 2 atau sebesar 29, 98% dari luas wilayah Provinsi Banten. Kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Banten ini  mempunyai  batas  wilayah  administrasi  di  sebelah utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Serang,  sebelah selatan  berbatasan  dengan  Samudera  Indonesia, sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Selat  Sunda,  dan sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Lebak.
kontrak,  mereka  berharap  setelah  penghapusan tersebut  dilaksanakan,  pemerintah  mampu  terus mengoperasionalkan TPI dan memberikan penggajian kepada para petugas di TPI.
5.  Masyarakat selaku pengguna jasa TPI langsung, tidak berkeberatan  adanya  pungutan  (retribusi)  tersebut sepanjang  keberadaan  TPI  tetap  ada  dan  berfungsi sebagaimana  mestinya,  mereka  mengerti  pungutan tersebut  sebagian  dipergunakan  untuk  membiayai operasional  dari  TPI  dan  memang  sebaiknya pemungutan dilakukan berdasarkan peraturan resmi
yang  ditetapkan  pemda  kabupaten  Pandeglang ataupun  berdasarkan  pada  kesepakatan  antara pengelola  TPI  dengan  para  pengguna  layanan  jasa TPI.

## Identifikasi  Permasalahan  Kebijakan  Penghapusan Retribusi
Kebijakan penghapusan retribusi sektor kelautan dan  perikanan  lahir  pada  akhir  tahun  2009,  kebijakan tersebut  dikeluarkan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi pengeluaran nelayan karena harus membayar retribusi jika memanfaatkan fasilitas jasa pelayanan TPI, sehingga diharapkan  nantinya  akan  dapat  lebih  meningkatkan pendapatan  nelayan.  Namun  kebijakan  tersebut  tidak dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  tertulis,  dan  hanya  dikeluarkan  dalam bentuk  anjuran  dari  KKP.  Anjuran  untuk  melaksanakan penghapusan  retribusi  bagi  nelayan  di  daerah-daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memberikan kompensasi yang dijanjikan akan diberikan dalam bentuk Dana  Alokasi  Khusus  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  yang  melaksanakan  kebijakan tersebut.
Permasalahan  terkait  retribusi  sektor  kelautan dan  perikanan  menurut  pemerintah  daerah  yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
1.  Retribusi  sektor  Kelautan  dan  Perikanan  (KP) merupakan  salah  satu  potensi  sumber  pemasukan bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  cukup potensial,  terutama  untuk  daerah  yang  memiliki banyak potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
2.  Bahwa  dasar  pemberlakuan  Pungutan  Retribusi  di daerah  berdasarkan  pada  Peraturan  daerah  yang mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.
3.  Bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi  (Tupoksi)  dari  Dinas KP  adalah  sebagai  Dinas  teknis  terkait  yang  masih dibebankan  untuk  menghasilkan  pendapatan  dari sektor kelautan dan perikanan.
4.  Jika  Retribusi  sektor  KP  dihapus,  dikhawatirkan tempat  pelelangan  ikan  (TPI)  tidak  dapat  lagi dioperasionalkan, mengingat sumber dana operasional TPI berasal dari Retribusi KP.
5.  Jika  Retribusi  kelautan  dan  perikanan  dihapus, sumber  PAD  potensial  yang  cukup  besar  akan mengurangi jumlah PAD yang diperoleh.
6.  Penghapusan Retribusi KP di daerah juga tidak dapat hanya  dilakukan  dengan  surat  himbauan  biasa, karena  pemberlakuan  Retribusi  adalah  berdasarkan pada  Peraturan  Perundang-undangan  (UU,  PP,  dan Perda terkait dengan retribusi daerah).
Identifikasi  permasalahan  terkait  retribusi  KP menurut masyarakat (nelayan, penjual Ikan) menyatakan bahwa :
1.  Retribusi KP merupakan salah satu bentuk kompensasi setelah masyarakat mendapatkan manfaat dari TPI;
2.  Retribusi KP untuk di TPI selama ini dimanfaatkan utk kepentingan bersama (masyarakat dan Pemda) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perda)
3.  Jika Retribusi KP dihapuskan, timbul kekhawatiran di masyarakat, TPI tidak dapat lagi memberikan manfaat kepada  masyarakat,  karena  selama  ini  operasional TPI berasal dari Retribusi KP tersebut.
Jika  melihat  berdasarkan  pada  bagan  alur peraturan perundang-undangan pada TAP MPR No. III/ MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa :
Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di  bawahnya.  Tata  urutan  Peraturan  perundang- undangan RI adalah sebagai berikut :
1.  Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3.  Undang-Undang;
4.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Rakyat  Republik Indonesia;
5.  Peraturan Pemerintah;
6.  Keputusan Presiden;
7.  Peraturan Daerah;
Jika melihat pada ketentuan TAP MPR yang hingga saat ini belum dicabut, ataupun direvisi, maka peraturan daerah  yang  menjadi  dasar  hukum  dilakukannya pungutan  retribusi  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya (angka 1 s.d 6), karena hingga saat ini UU No. 10 Tahun 2004  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tidak  juga  menyatakan  kejelasan  kekuatan mengikat dari sebuah peraturan yang tidak lahir sebagai salah  satu  bentuk  peraturan  yang  tersebut  dalam  TAP MPR  tersebut.  Meskipun  pada  saat  ini  bukan  berarti peraturan-peraturan  teknis  pelaksana  undang-undang yang  tidak  berbentuk  seperti  uraian  dalam  TAP  MPR tersebut  menjadi  tidak  berlaku  karena  ketentuan TAP  MPR  tersebut.    Peraturan-peraturan  tersebut tetap  berlaku,  hanya  saja  menjadi  lebih  mengacu pada  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  masing-masing instansi  pemerintah  daerah  (dalam  hal  terkait  dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah).
Untuk  Kabupaten  Pandeglang,  pemungutan retribusi  dilakukan  berdasarkan  pada  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pandeglang  No.12  Tahun  2001 tentang  Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau  Pertokoan yang  Diperuntukkan  bagi  Penyelenggaraan  Pelelangan Ikan  yang  dibuat  berdasarkan  pada  kewenangan  yang diberikan  dari  undang-undang  tentang  pajak  daerah
dan  retribusi  daerah  (pada  saat  ini  adalah  UU  No.28 Tahun 2009) untuk memungut retribusi di daerah. Jika melihat  pada  materi  muatan  dari  peraturan  daerah tersebut,  maka  pungutan  retribusi  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat  nelayan  dengan  cara  menjual  secara lelang  semua  hasil  penangkapan  ikan  sehingga  terjadi pembentukan harga yang dianggap bisa menguntungkan nelayan.  Hasil  pungutan  retribusi  tersebut  juga tidak  100%  menjadi  pemasukan  bagi  daerah,  karena retribusi  tersebut  juga  dipergunakan  untuk  membiayai operasional  TPI  dan  juga  dana  bagi  nelayan  pada  saat paceklik.

## Penutup: Retribusi Masih Tetap Berjalan
Setelah  mengidentifikasi  permasalahan  dan pembahasan  yang  dikemukakan,  maka  beberapa  point penting  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  kajian kebijakan  penghapusan  retribusi  di  wilayah  Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
1.  Penerapan  kebijakan  penghapusan  pungutan (retribusi)  tidak  dapat  diterapkan  di  Kabupaten Pandeglang  sepanjang  hal  tersebut  tidak  ada peraturan  pelaksanaannya  (peraturan  tertulis), karena pungutan selama ini yang ada menggunakan landasan  hukum  perda  maka  jika  ingin  dicabut pemberlakuannya  harus  di  cabut  oleh  peraturan yang lebih tinggi atau yang setara dengan peraturan tersebut.  Hal  tersebut  untuk  menjamin  kepastian hukum di masyarakat.
2.  Otonomi  daerah  memberikan  kebebasan  bagi pemerintahan daerah kabupaten sebagai pemegang kekuasaan  otonom  untuk  memilih  menerapkan atau  tidak  menerapkan,  semua  tergantung  pada kebijaksanaan pimpinan di daerah.
Rekomendasi kebijakan yang sebaiknya diterapkan untuk keberhasilan kebijakan Penghapusan Retribusi KP adalah sebagai berikut:
1.  Sebaiknya  penghapusan  dilakukan  secara  formal melalui  peraturan  perundang-undangan,  karena dasar  pemberlakuan  adalah  dengan  Perda,  maka sebaiknya juga di hapus dengan Perda.
2.  Apabila tidak mungkin dilakukan, maka memang tidak ada sanksi yang dapat diterapkan. Karena Pungutan Retribusi dilakukan berdasarkan pada UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 66 Th. 2001 tentang Retribusi Daerah.
3.  Pemberlakuan Kebijakan dari Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah pada saat ini lebih sulit, karena Pemda menganggap saat ini telah ada Desentralisasi (berdasarkan  Paket  Perundang-undangan  tentang Otonomi  Daerah)  sehingga  jika  ada  kebijakan  yang berpengaruh  langsung  kepada  PAD  sebaiknya dilakukan  berdasarkan  pada  Peraturan  Perundang- undangan yang ada.

## Daftar Pustaka
Anonimous, 2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI  No.  III/MPR/2000  tentang  Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan.  http://portal.mahkamahkonstitusi. go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/11999e0be8 262450c573df3cf9aa4bcd36a73d8b1.pdf di download pada 30 Maret 2011.
_______, 2001. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang Diperuntukkan Bagi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
LD No. 13 Th. 2001 Seri B.7.
_______, 2004. Undang-Undang Nom or 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. LN No. 53 Tahun 2004 TLN No. 4389.
_______,  2009.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. LN No. 130 Th. 2009 TLN No. 5049.