## STUDI PRANATA ISLAM (POLITIK, EKONOMI, DAN HUKUM)
Putri Qomariyah 1 , Choirus Syifaul Rizqa 2 1,2 IAIN Kudus
1 putriqomariyah111@gmail.com, 2 choirussyifa110@gmail.com
Abstract : The study of Islamic institutions is the study of Islamic procedures affecting all fields concerned with human beings, such as political, economic, and  legal  aspects.  This  study  covers  in  terms  of  religion  and  all  aspects  of human  life  from  politics,  economics,  and  law.  The  study  of  political  Islam discusses how Islamic teachings can be applied in the political system and can influence  the  political  decision-making  process.  The  study  of  Islamic economics deals with the principles of Islamic economics and how principles such as politics, economics and law can be applied in everyday life. While the study of Islamic law discusses the Islamic legal system and how the teachings of  Islam  can  be  applied  in  various  aspects  of  law,  such  as  civil  law,  Family Law,  and  criminal  law.  In  writing  this  journal  article  formulates  how  the differences in political, legal, economic development of Islamic civilization and in  the  state  of  Indonesia.  The  type  of  method  used  in  this  writing  is  using qualitative  descriptive  method  using  library  research  or  with  library research, where  the  data  used  is  Library  data.  Primary Data  used  in  this  writing  are journals and books related to the history of Islamic civilization and the state of Indonesia by collecting various information that is considered relevant and in accordance with the problems studied in this writing. The results of this study are political, economic, and legal aspects in Indonesia that continue to develop following the flow of modern times that remain guided by Islamic institutions and do not eliminate the characteristics of a democracy with the motto Unity in diversity.
Keywords : politics, economics, law, Islamic institutions
Abstrak  : Studi  pranata  Islam  merupakan  studi  mengenai  tata  cara  Islam mempengaruhi  segala  bidang  yang  bersangkutan  dengan  manusia,  seperti halnya aspek politik, ekonomi, dan hukum. Studi ini mencakup dari segi agama dan semua aspek kehidupan manusia baik dari politik, ekonomi, dan hukum. Seperti halnya studi politik Islam membahas mengenai bagaimana ajaran Islam dapat  diterapkan  dalam  sistem  politik  dan  dapat  memengaruhi  proses pengambilan  keputusan  politik.  Studi  ekonomi  Islam  membahas  mengenai prinsip ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip seperti politik, ekonomi dan  hukum  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sedangkan  studi hukum Islam membahas mengenai sistem hukum Islam dan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum perdata, hukum  keluarga,  dan  hukum  tindak  pidana.  Dalam  tulisan  artikel  jurnal  ini
merumuskan  bagaimana  perbedaan  perkembangan  politik,  hukum,  ekonomi peradaban  Islam  dan  di  negara  Indonesia.  Adapun  jenis  metode  yang dipergunakan  dalam  penulisan  ini  yakni  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  menggunakan  penelitian  kepustakaan  atau  dengan  library  research, dimana  data  yang  dipergunakan  adalah  data  kepustakaan.  Data  primer  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  jurnal  serta  buku  terkait  dengan  sejarah peradaban  islam  dan  negara  Indonesia  dengan  menghimpun  berbagai informasi  yang  dinilai  relevan  dan  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti  dalam penulisan ini. Hasil penelitian ini yaitu aspek politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia  yang  terus  berkembang  mengikuti  arusnya  zaman  modern  yang tetap  berpedoman  pada  pranata  Islam  serta  tidak  menghilangkan  ciri  khas sebagai negara demokrasi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kata kunci : politik, ekonomi, hukum, pranata islam

## Pendahuluan
Agama  Islam  merupakan  suatu  agama  yang  bersifat  universal  dan komprehensif,  diturunkan  tidak  hanya  berfungsi  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, untuk mengatur aspek yang  berhubungan  dengan  ibadah  serta  dalam  urusan  yang  bersifat  sosial kemasyarakatan  seperti  politik,  ekonomi,  serta  hukum.  Agama  Islam  sebagai agama rahmatallil’ alamin yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, yang mengemas seluruh kaidah yang menyangkut dari berbagai aspek.
Seperti  halnya  dalam  aspek  perkembangan  ekonomi  pada  peradaban Islam  yang  mengalami  kemajuan  sangat  pesat.  Hal  itu,  dimulai  adanya  badan pengelola  bidang  keuangan  yang  berdiri  dengan  tujuan  agar  ekonomi masyarakat berkembang dengan cepat. Seperti halnya bait al-mall yang ada pada zaman  khalifah  dan  zaman  kini  seperti  sejenis  bank  dan  nonbank,  yang dianggap  sebagai  instrumen  penting  yang  menjadi  faktor  terdorongnya kemajuan  ekonomi  menjadi  suatu  badan  penunjang,  mitra  usaha  kecil,  dan menengah.  Ekonomi  Islam  memiliki  daya  tarik  yang  dianggap  sebagai  sistem ekonomi  alternatif  dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  sosialis  dan  liberal. Ekonomi Islam memberi warna dan kekuatan positif perkembangan ekonomi di  negara  muslim.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  sistem  perekonomian  Islam menunjukkan  suatu  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  bersifat  kompetitif dan  membantu  pengupayaan  percepatan  dan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat.
Di  dunia,  aspek  ekonomi  Islam  berkembang  pesat  dengan  julukan ekonomi syariah. Seperti halnya, di era reformasi pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan berbagai aturan dan hukum mengenai tatanan ekonomi syariah
yang gunakan untuk merespons perkembangan dan kemajuan hukum yang ada di  masyarakat  dalam  bentuk  akomodasi  terhadap  umat  Islam  untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam suatu masyarakat tentu mempunyai cita- cita  dan  tujuan  agar  tercapai  masyarakat  yang  solid  dan  berintegritas.  Dalam hal  politik  bertujuan  agar  dapat  merumuskan  dan  memilih  tujuan  yang  akan digapai  oleh  suatu  negara,  demikian  pula  aspek  politik  juga  menentukan  cara atau  strategi  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu, sistem  politik  dikelola  dan  terorganisir  sedemikian  rupa  agar  mudah,  terarah, dan disepakati oleh masyarakat.
Politik  sebagai  kegiatan  memilih  tujuan  sosial,  merancang  suatu  cara, dan  tahapan  agar  tercapai  tujuan  sosial.  Hal  itu,  sama  dengan  hukum  sebab hukum  merupakan  aspek  untuk  menentukan  suatu  tujuan  masyarakat  dan merumuskan  cara  atau  strategi  yang  harus  ditempuh  untuk  mencapai  tujuan bersama  atau  dapat  diartikan  sebagai  peraturan  yang  terdiri  dari  norma  atau sanksi.  Politik  dan  hukum  bersinambungan  hal  itu,  membentuk  dan menentukan  dinamika  yang  terjadi  dalam  hukum,  dimana  hukum  diarahkan menjadi hukum yang seharusnya berlaku. Karakteristik sistem  ekonomi Islam yaitu  terdapat  tuntunan  mengedepankan  aspek  hukum  dan  etika  dalam berbisnis.  Di  dalam  sistem  perekonomian  Islam  terdapat  keharusan  agar menerapkan  prinsip  ekonomi  yang  mencakup  prinsip  ibadah,  tolong- menolong, kebebasan, keadilan, persamaan derajat, dan sikap saling toleransi. 1 Menurut pandangan sejarah, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya sangat  luas  yang  diterapkan  sampai  sekarang.  Seperti  sistem  bagi  hasil  dalam bidang  pertanian,  peternakan  dan  lain-lain  dan  juga  transaksi  perdagangan pasar  tradisional  yang  masih  kental  dengan  aliran  fikih  di  masyarakat. Masuknya ekonomi syariah dalam hukum ekonomi Indonesia berarti memiliki landasan  yang  baik  secara  formal  sebagai  konstitusi.  Secara  formal  syariah, keberadaan  ekonomi  Islam  memiliki  landasan  argumentasi  sedangkan  dalam konteks negara memiliki landasan konstitusional. 2

## Metode Penelitian
Dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni di dalamnya  mengandung  realitas  atau  fakta  serta  pengetahuan  yang  dibentuk secara  sosial  sebagai  konstruksi  sosial  yang  dijumpai  dalam  beragam  realita. 3
1 Sri Sudiarti, Strategi Politik Ekonomi Islam , Human Falah Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016, 1.
2 Angkat Poetra Pratama dkk., Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indoneisa , Legality Vol. 27
No. 2. September 2019, 223
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 297-399.
Hakikat dalam hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia menjadi sebuah konsep  yang  dikonstruksikan  di  sebuah  kebijakan  dan  politik  dalam  konteks sejarah dan komunitas tertentu. Maka dari itu, aspek politik hukum digunakan supaya menyajikan penjelasan yang normatif dan secara historis. Bahan hukum primernya  yaitu  perundang-undangan  berbentuk  catatan  resmi  dalam pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan  pengadilan  yang  terkait. Sedangkan  bahan  hukum  sekundernya  yaitu  seluruh  publikasi  mengenai hukum selain dokumen resmi.

## Pembahasan
Perkembangan  Sistem  Politik,  Hukum,  dan  Ekonomi  Dalam Peradaban Islam
1. Bidang Politik
Pada  waktu  penyebaran  agama  Islam  Rasulullah  SAW  langsung dihadapkan  dengan  kendala-kendala  politik.  Seperti  halnya,  kendala  pada ketua  kabilah  yang  melaksanakan  koalisi  dalam  kepemimpinan masyarakatnya secara keseluruhan. Mereka sangat menentang dan menolak ajakan  dakwah  Rasulullah  SAW.  Abu  Thalib,  pamannya  sendiri  sebagai ketua kabilah Hasyim yaitu kabilahnya Rasulullah SAW bersifat ragu antara mengikuti  Rasulullah  SAW  atau  keluar  dari  koalisi  tersebut.  Akan  tetapi, umat  Islam  mulai  kuat  sesudah  Rasulullah  SAW  pindah  ke  kota  Madinah dan  berhasil  melakukan  pemersatuan  antara  sahabat  Muhajirin  dengan sahabat Anshar, yakni suku Khajraz dan Aus. Rasulullah SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual akan tetapi juga pemimpin politik sebagai kepala negara.  Dan  setelah  Rasulullah  SAW  wafat  peran  sebagai  kepala pemerintahan  digantikan  oleh  sahabatnya  dengan  sebutan  khalifah. 4 Yakni sahabat  Abu  Bakar  Assiddiq  dijadikan  sebagai  khalifah  pertama  sebagai kepala  negara  serta  mekanisme  pemilihannya  dengan  kesepakatan  para sahabat  melalui  pemilihan  secara  musyawarah  yang  mencerminkan  sistem demokrasi  Aristokrat,  sebuah  tradisi  politik  pertama  yang  dilakukan  para sahabat dan betul-betul produk kebudayaan umat Islam saat itu.
Akan  tetapi  setelah  kepemimpinan khulafa’  al-  rasyidin mekanisme tersebut  tidak  berjalan  sebab  kekuasaan  jatuh  ke  tangan  Bani  Umayyah, karena  Muawiyah  bin  Abi  Sufyan  menerapkan  sistem  suksesi  atau pergantian pemerintah dalam suatu negara yang ia serap dari sistem politik Kerajaan  Byzantium.  Kepala  negara  tetap  bergelar  khalifah  namun  corak
4 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1 (Jakarta: UII Press, 1979), 53.
monarki  lebih  mewarnai  pemerintahnya.  Peralihan  kekuasaan  dari  Bani Umayyah  ke  Abbasiyah,  membawa  warna  baru  lagi  yaitu  sistem pemerintahan  umat  Islam  dengan  masuknya  pengaruh  Persia  ke  dalam rezim  baru  ini.  Abbasiyah  tampil  atas  dukungan  masyarakat  Persia  dan tokoh-tokoh Persia masuk ke dalam struktur pemerintahannya. Rezim baru ini mulai terbentuk adanya wazir atau perdana menteri yang berperan untuk membantu tugas politik pemerintah.
Zaman khulafa’  al-rasyidin sampai  pertengahan  Abbasiyah, pemerintahan wilayah-wilayah Islam bercorak sentralisasi yaitu memusatkan seluruh kewenangan dan pengelolaan pemerintahan pada satu pihak. Semua wilayah  diatur  dan  dikendalikan  oleh  pemerintah  pusat,  dan  sebagai perpanjangan  tangan  pemerintahannya  mengangkat  gubernur-gubernur yang  membawahi  satu  provinsi.  Pada  zaman  dinasti  Muawiyah  dan Abbasiyah  terdapat  beberapa  provinsi  yaitu  wilayah  Hijaz,  Syria,  Iraq, Persia, Mesir, Afrika Utara, Arabia Selatan, Armenia dan India. Akan tetapi, sesudah  pertengahan  kedua,  yakni  dinasti  Abbasiyah,  kedudukan  wazir sangat  kuat  peranannya  sebaliknya  kedudukan  khalifah  kian  melemah. Fenomena  tersebut  menimbulkan  reaksi  negatif  dari  berbagai  daerah  yang menimbulkan kemunculan sikap disloyalitas terhadap pemerintah pusat, dan mereka  menuntut  otonomi  daerahnya.  Klimaks  dari  usaha  ini  terjadi  pada saat dinasti Buwaihiyah memegang jabatan sebagai wazir karena dinasti ini berasal  dari  sekte  Syi'ah.  Wilayah  daerah  yang  berpenduduk  mayoritas Sunni, mereka menuntut otonomi penuh bagi daerahnya dengan membayar pajak tahunan kepada pemerintah pusat dan sikap politik daerah ini diterima pemerintah  pusat,  yang  akhirnya  menjadi  suatu  bentuk  permanen pemerintahan Abbasiyah sampai keruntuhannya pada tahun 1258 M.

## 2. Bidang Peradilan
Pada  bidang  peradilan  yakni  bidang  terpenting  dari  misi  Rasulullah SAW.  Oleh  karena  itu,  di  samping  menentukan  norma  hukum  Rasulullah SAW juga melakukan proses peradilan dan pengeksekusian hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum dan memberi ketentuan. Dalam tindak kejahatan kriminal, Rasulullah SAW melakukan eksekusi hukuman sesudah adanya  bukti  pelaku  dan  tindak  kejahatannya,  contoh  eksekusi  terhadap hukuman qishash kepada  orang  Yahudi  yang  sudah  terbukti  melakukan penganiayaan  terhadap  seorang  perempuan  dengan  benda  keras,  dan eksekusi qishash perempuan  yang  telah  membunuh  sesamanya.  Kemudian, Rasulullah  SAW  juga  memberi  pengajaran  apa  saja  ketentuan  dalam  acara
peradilan  yang  menyangkut  pembuktian  kasus  kejahatan.  Seperti  halnya, pembuktian tentang perbuatan zina yang beliau lacak dari proses awal yang dilalui  dalam  perzinaan  tersebut.  Selain  itu,  dalam  persoalan-persoalan keperdataan, Rasulullah SAW memberikan pengajaran bagaimana ketentuan tahapan  pengadilannya,  seperti  halnya  kepada  penggugat  harus menunjukkan  barang  bukti  untuk  memperkuat  gugatannya,  sementara  itu pihak  tergugat  boleh  menyatakan  keberatannya  atas  gugatan  dengan diperkuat oleh sumpah. Jika seorang hakim dalam hal ini harus berhati-hati dalam  mengambil  keputusan,  dia  harus  mendengar  gugatan  serta pembelaannya. Lalu, agar seluruh wilayah Islam terjangkau semua pelayanan pengadilan, Rasulullah SAW mengutus para sahabat agar dijadikan qadhi di setiap  daerah.  Seperti  pengiriman  Mu'adz  bin  Jabal  ke  kota  Yaman,  dia dijadikan qadhi di  wilayah  Arabia  selatan  dan  mengutus  'Itab  bin  Usaid untuk  dijadikan qadhi di  kota  Mekah,  setelah  peristiwa  penaklukan  ( fath ) Makkah.
Di  samping  itu,  Rasulullah  SAW  juga  menerapkan  tradisi  banding bagi suatu keputusan dalam pengadilan. Seperti halnya yang dilalui oleh Ali bin  Abi  Thalib  dalam  memutuskan  perkara,  namun  pihak  tergugat  tidak menerima  putusan  tersebut.  Lalu  Ali  bin  Abi  Thalib  menganjurkan  pada tergugat  tersebut  untuk  menemui  Rasulullah  SAW  dan  menyelesaikan persoalannya tersebut dengan beliau. Lalu, dalam kesempatan haji wada' , dia menemui  Rasulullah  SAW  dengan  putusan  Ali  tersebut,  akan  tetapi Rasulullah SAW kemudian memperkuat putusan Ali.
Masa khulafa’  al-  rasyidin terutama  pada  masa  khalifah  Umar  bin Khattab  terjadi  revolusi  besar-besaran  dalam  peradilan  sesuai  dengan kebutuhan  wilayah  yang  semakin  luas.  Kemudian,  Umar  bin  Khattab mempertegas  wewenang qadhi ,  dengan  menyerahkan  seluruh  persoalan keperdataan  kepadanya,  sementara  untuk  persoalan  tindak  kejahatan kriminal  berada  pada  tanggung  jawab  seorang  khalifah.  Untuk  memenuhi kebutuhan  pengadilan  tersebut  di  seluruh  wilayah,  Umar  bin  Khattab mengirim  beberapa  dari  sahabatnya  yang  dia  anggap  layak  dan  mampu untuk  mengerjakan  tugas  tersebut.  Di  kota  Kufah  Umar  bin  Khattab mengirimkan qadhi Syuraih  bin  Qais  bin  Abi  al'Ash.  Sementara  itu,  di Madinah sendiri Umar bin Khattab menegaskan Abu Darda. Utsman  bin  Affan  sebagai  khalifah  sepeninggal  Umar  bin  Kattab,
juga  melakukan  penyempurnaan  tata  administrasi  dan  kelembagaannya. Pada  zaman  Utsman  bin  Affan  seluruh qadhi mendapatkan  gaji  tetap  dari
negara  dan  melakukan  proses  pengadilan  di  dalam  gedung  khusus  yang sebelumnya tidak pernah dilakukan para qadhi .
Dinamika tersebut kembali tenggelam pada zaman dinasti Umayyah, karena  Mu'awiyah  bin  Abi  Sufyan  terlampau  mengendalikan  wewenang sistem  peradilan.  Berbagai  kompetensi  absolut  yang  telah  diberikan  Umar bin Khttab, dicabut Kembali olehnya sehingga pada periode ini, qadhi hanya berhak  menyelesaikan  masalah-masalah  khusus  yang  telah  ditentukan khalifah.  Sedang  wewenang  lainnya  dipegang  oleh  khalifah  dan  para pembantu dekatnya. Kemudian, para khalifah mengawasi peradilan yang ada di  pusat,  sementara  peradilan-peradilan  daerah  diawasi  oleh  gubernur. Kendati  demikian,  kenyataannya  para qadhi tersebut  melakukan  tugas- tugasnya  tanpa  terkendali  karena  pemerintahan  bani  Umayah  nyaris  tidak pernah stabil. Selain zaman Muawiyah, Marwan, Abd al-malik dan Umar bin Abd al-Aziz.
Penertiban  organisasi qadhi mulai  dilakukan  kembali  pada  masa periode  Abbasiyah.  Struktur  organisasi  peradilan  mulai  dibenahi,  dan dimulai  dari qadhi pada  tingkat  daerah, qadhi banding  dan  kasasi  yang diberikan jabatan sebagai qadhi al-qudhah . Lalu, pada zaman tersebut terjadi pengembangan  wilayah qadhi dengan  dibentuknya qadhi al-madzalim yang mengadili  penyelewengan  oleh  pejabat  pemerintahan,  dan wilayah  hisbah yang  melakukan  penetapan  perkara  dan  eksekusi  hukumannya  di  tempat kejadian. Wilayah  hisbah ini,  hanya  berkewajiban  untuk  menyelesaikan penyelewengan-penyelewengan kecil dalam tatanan kehidupan sosial.

## 3. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Tujuan  aspek  pertahanan  dan  keamanan  meliputi  dua  hal,  yakni pertahanan  dalam  negeri  yang  menjaga  ketertiban  keamanan  negara  dari berbagai tindak kriminalitas dan  pelanggaran terhadap  norma hukum yang berlaku.  Dalam  bidang  pertahanan  yang  bertugas  menjaga  berbagai ancaman  dari  luar  terhadap  eksistensi  suatu  negara.  Dalam  sejarah  hal politik  dan  pemerintahan  umat  Islam,  penyelenggaraan  bidang  pertahanan dalam  negeri  mulai  tertata  dan  terorganisir  dengan  baik  sejak  awal  dinasti Abbasiyah masa Harun al-Rasyid yakni pada tahun 786-809 M dan masa Al- Ma'mun pada tahun 813-833 M.
Pada masa Harun al-Rasyid, dia membentuk departemen kepolisian atau  disebut Diwan  al-Syurthah yang  dipimpin  oleh  kepala  polisi  ( shahib  al- syurthah ),  yang  bertugas  menjaga  ketertiban  negara  dari  berbagai  ancaman tindak  kriminalitas,  serta  pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum  lainnya.
Kepala kepolisian ini diangkat oleh serta bertanggung jawab kepada wazir. Sementara itu, dalam bidang pertahanan negara dari berbagai ancaman luar, dimulai pengaturannya sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) untuk  kepentingan  ekspansi  wilayahnya  ke  kerajaan  Byzantium.  Muawiyah bin  Abi  Sufyan  membagi  tentaranya  pada  dua  angkatan,  yakni  angkatan darat  dan  angkatan  laut.  Pada  angkatan  darat  dibagi  menjadi  lima  barisan, yakni samping kiri kanan, depan belakang, dan barisan tengah. Akan tetapi,
kelembagaannya  baru  tertata  pada  masa  Harun  al-Rasyid.  Pada  masa  ini, militer terdiri dari tentara reguler yang mendapat gaji tetap dari pemerintah, yang disebut dengan murtaziqah , dan anggota militer yang sukarela mendapat gaji  ketika  mereka  sedang  bertugas.  Golongan  ini  disebut  sebagai mutathawi'ah .  Sedangkan  tentara-tentara  reguler  yang  sudah  mempunyai tugas  dan  posisi  yang  jelas  bertugas  sebagai  pemanah  ( ramiyah ),  infantri ( harbiyah ),  dan  ada  juga  yang  bertugas  sebagai  pasukan  kavaleri  ( fursan ). Persenjataan  yang  mereka  pergunakan  dalam  pertempuran  yakni  pedang lengkap  dengan  perisainya,  pelempar  batu,  panah, dabah (alat  serangan terhadap kota yang dikelilingi benteng tembok), tombak, serta senjata api,
4. Bidang Ekonomi dan Keuangan Untuk  sumber  perekonomian  dan  keuangan  rakyat  pada  zaman
dinasti  Abbasiyah  meliputi  sektor  industri  kerajinan,  pertanian,  dan  jasa. Dalam sektor jasa terdiri dari sektor seni perdagangan, dan bidang lainnya yang  didominasi  oleh  para  kalangan  aristokrat.  Di  bidang  tersebut  sudah membawa  kelompok  elit,  dengan  penghasilan  ekonomi  yang  tinggi.
Sedangkan  dalam  sektor  industri  dapat  menghasilkan  industri  tekstil  yang berupa  kain  sutra,  katun,  wol,  satin  burkat,  dan  juga  berbagai  peralatan rumah tangga. Barang – barang tersebut tidak hanya didistribusikan ke pasar dalam negeri, akan tetapi juga di ekspor ke belahan daerah timur dan barat. Sementara itu, dalam sektor pertanian menghasilkan gandum, kurma, wijen, kapas, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur- sayuran dan juga tebu. Hal ini ditekuni oleh para petani desa sebagai masyarakat yang lebih dominan, pada umumnya berada tingkat di bawah kalangan Aristokrat.
Perekonomian  umat  Islam  pada  fase  pemerintahan  dinasti Abassiyah,  masyarakat  sebagai  pelaku  ekonomi  tunggal,  sedangkan pemerintahan  hanya  menyediakan  peluang  bekerja  dan  melanjutkan prestasinya sesuai bidangnya bagi warganya. Sementara itu, keuangan negara tergantung  pada  pajak,  zakat, jizyah ,  serta  bea  cukai  untuk  transit  keluar masuk  barang  dari  teluk  Persia,  laut  tengah,  dan  laut  merah.  Seluruhnya
menjadi tanggung jawab departemen perpajakan. Sebab hal tersebut, negara Islam  di  bawah  naungan  dinasti  Abassiyah  mencapai  tingkat  kemakmuran yang sangat tinggi. Dalam hal keuangan negara ini menghimpun kas negara yakni bait al-mall . Pada masa dinasti Abbasiyah ada dua bait yakni bait al-mall umum  dan  khusus.  Untuk bait  al-mall khusus  digunakan  untuk penghimpunan dana sebagai pengeluaran khalifah, sementara secara umum,
bait  al-mall dipergunakan  untuk  penghimpunan  dana  bagi  kepentingan keuangan. Kedua bait al-mall (kas negara) itu dipimpin oleh seorang kepala, dan keluar masuk uang tersebut selalu dikontrol dan diawasi oleh Diwan Al- Nafaqat.

## Perkembangan Sistem Politik, Ekonomi, dan Hukum di Indonesia

## 1. Sistem politik
Indonesia  sesudah  mengalami  perubahan  amandemen  yang  ke empat yakni mengenai pelengseran  kursi pemerintahan sesudah tiga puluh dua  tahun  masa  orde  baru.  Ada  beberapa  pembagian  kekuasaan  yang berperan dalam legislasi di setiap lembaga kenegaraan seperti:
a. Eksekutif  yakni  suatu  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan kebijakan suatu pemerintah, yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.
b. Legislatif  yakni  suatu  lembaga  pemerintah  yang  bertugas  membuat undang-undang dan pelaksanaannya, yang terdiri dari DPR dan DPD
c. Yudikatif  yakni  suatu  lembaga  pemerintah  yang  bertugas  mengadili  dan mengawasi  dalam  penerapan  UU,  yang  terdiri  Mahkamah  Agung  (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam  UU  No.  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:
a. Undang-undang dasar 1945
b. Peraturan Pemerintah (Perpem)
c. Peraturan Presiden (Perpres)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Pada kelembagaan kedudukan kursi kekuasaan seperti halnya badan eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  dapat  berubah  seiringnya  dengan perubahan amandemen keempat kalinya. Badan yang paling signifikan yakni badan legislatif yang mendapatkan peranannya sebagai majelis yang bertugas pada  pembuatan  perundang-undangan.  Lembaga  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  yang  berciri  pada  proses  kebebasan  berpendapat.  Negara
Indonesia sebagian besar penduduknya beragama muslim yang menjadikan pranata  hukum  islam  tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat,  seperti kebiasaan  dalam  bermusyawarah  dan  mufakat  dalam  setiap  pengambilan keputusan  dengan  menjunjung  tinggi  kebersamaan  agar  tercapai  persatuan dan kesatuan dan diterima oleh semua pihak.
Di awal kemerdekaan yakni tahun 1945 M, agama Islam mempunyai kedudukan  yang  mendominasi  pada  ranah  hukum  karena  adanya  Piagam Jakarta,  akan  tetapi  hal  itu  tidak  terjadi  dan  gagal  karena  politik  nasionalis Soekarno. Pada awal kemerdekaan politik hukum Islam di Indonesia, umat Islam  menjadi  korban  dan  tidak  dapat  posisi  yang  baik  sebab  kurangnya perhatian banyak orang sebagai penduduk terbesar di Indonesia yang pada dasarnya  ikut  berjuang  dan  berkontribusi  pada  negara  Indonesia.  Dalam sejarah Indonesia ketika terhapusnya tujuh kata dari pembukaan UUD 1945 “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bag i pemeluk- pemeluknya”. Hal  itu,  dianggap  sebagai  ketidakadilan  kepada  masyarakat  wilayah  timur Indonesia  sebab  penduduk  Indonesia  tidak  hanya  beragama  Islam  saja tetapi  juga  dari  berbagai  agama  demi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia akhirnya berbunyi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sebab  aspirasi  umat  Islam  tidak  terpenuhi  untuk  menyantumkan tujuh kata di Piagam Jakarta tersebut yang menyebabkan sifat  kekecewaan yang  sangat  mendalam.  Aspirasi  umat  Islam  disuarakan  agar tersampaikannya  aspirasi  tersebut  untuk  mengangkat  derajat  dan pengembangan  eksistensi  Islam  dan  pranatanya  di  Indonesia.  Seluruh masyarakat  umat  Islam  tidak  ingin  kembali  posisinya  seperti  pada  masa koloni  yang  terpinggirkan.  Sikap  kecewa  yang  begitu  mendalam  yang kemudian  diikuti  pembentukan  suatu  partai  yakni  Partai  Masyumi  sebagai wadah  politik  agar  terwujudnya  keinginan  agar  terlaksananya  syari’at  dan hukum Islam di Indonesia. Sesudah masa orde baru berkuasa, sistem politik hukum  Islam  mulai  menunjukkan  arah  yang  lebih  baik,  pertandanya  yakni dapat  dilihat  melalui  produk  perundang-undangan  yang  mengatur  pranata sosial  Islam  seperti  haji,  zakat,  ekonomi  Islam,  wakaf  dan  sebagainya.  Hal tersebut, mulai terdapat dinamika antara hubungan syariah dengan hukum nasional dalam konstitusi yang ada di Indonesia.
Pada setiap kegiatan manusia ditata  atau kelola oleh suatu alat atau instrumen  yang  disebut  hukum.  Hukum  diartikan  sebagai  perundang- undangan  yang  dibuat  dan  dilakukan  oleh  suatu  negara  dan  masyarakat. Oleh  sebab  itu,  hukum  diperlukan  untuk  mengatur  kehidupan  dalam bermasyarakat  dan  bernegara  dalam  seluruh  aspek,  baik  di  kehidupan
politik,  budaya,  Pendidikan,  sosial,  dan  mengatur  kegiatan  perekonomian. Pada  masa  reformasi  sistem  hukum  dibentuk  guna  persyaratan pembangunan sistem ekonomi suatu negara, sebab tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu hal pendukung utama guna tercapai kemakmuran bangsa, maka usaha yang dijalani akan sia-sia.
Oleh sebab itu, dalam sistem hukum dan sistem ekonomi tepat jika dikatakan terdapat hubungan dan interaksi saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti halnya, Interaksi tersebut bersifat positif jika hukum ditegakkan dengan baik, dan bisa dikatakan bersifat negatif, jika hukum hanya dijadikan alat  pembangunan  semata,  hukum  diabaikan  atau  tidak  ditetapkan  bahkan hukum  tumpul  pada  pemerintahan  dan  bersifat  tajam  bagi  masyarakat kalangan bawah. 5

## 2. Sistem Ekonomi
Studi  ekonomi  Islam  sebagian  besar  isu  mengenai  ekonomi tersimpan  dalam  literatur  Islam  seperti  Alqur’an  dan  Hadits.  Hadirnya sistem  ekonomi  tidak  oleh  sistem  ekonomi  kapitalis.  Ekonomi  Islam bersumber  dari  tuntunan  Islam  itu  sendiri. 6 Sistem  perekonomian  yang diterapkan  di  Indonesia  menggunakan  sistem  Pancasila  dan  UUD  1945 sebagai landasan idiil.
Pada  hakikatnya  setiap  kegiatan  manusia  dikelola  pada  suatu instrumen  yang  dinamakan  hukum.  Hukum  dimaknai  sebagai  perundang- undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara. Oleh sebab itu, suatu hukum dibutuhkan untuk mengatur masyarakat di seluruh aspek, baik itu  pada  aspek  politik,  budaya,  Pendidikan,  dan  sosial  serta  fungsi  dalam mengatur  kegiatan  perekonomian.  Antusiasme  praktik  ekonomi  syari’ah masyarakat  Indonesia  amatlah  tinggi.  Masuk nya  ekonomi  syari’ah  dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia memiliki landasan yang kuat.
Dalam perkembangan ekonomi Islam (syariah) di Indonesia sebelum era  reformasi  tertinggal  jauh  dari  negara-negara  muslim  lainnya,  seperti Malaysia,  yang  terlihat  jelas  dari  perjalanan  penerapan  ekonomi  syariah  di Indonesia  sebagai  contoh.  Dalam  kaitannya  dengan  kemajuan  ekonomi Islam,  kondisi  ini  tidak  dipisahkan  dari  politik  hukum  pemerintahan  yang sedang  berkuasa.  Ekonomi  syariah  Indonesia  memiliki  kemampuan  untuk
5 Ermiyati  Arifah, Hubungan  Timbal  Balik  Antara  Ekonomi  dan  Hukum  dalam  Penegakan  Hukum  dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum , 2011 dalam
https://www.scribd.com/document/362105778/Hubungan-Timbal-Balik-Antara-Hukum-Dan- Ekonomi-Dalam-Penegakan-Hukum-Dilihat-Dari-Sosiologi-Hukum, diakses 16 Januari 2016
6 Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam . Equilibrium Vol. 3 No. 2, 2016, 380-405, 383.
berkembang  lebih  jauh  dan  membawa  keuntungan  bagi  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  terlihat  pada  awal  perkembangan  perbankan  syariah  di Malaysia  yang  didukung  oleh  undang-undang  yang  disahkan  oleh pemerintah  Malaysia,  termasuk  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  pada tahun  1983.  Sebaliknya,  perbankan  syariah  di  Indonesia  baru  berdiri  pada tahun 1992, ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan.
Dalam  prakteknya,  awal  perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  ditandai  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  mulai beroperasi tahun 1992. Hal ini serupa dengan yang terjadi di belahan dunia Islam  lainnya  dimana  bank  syariah  didirikan.  Karena  tidak  ada  kerangka hukum  yang  mendukung  pendirian  bank  syariah  di  Indonesia,  maka  bank tersebut  lebih  dikenal  sebagai  bank  bagi  hasil  daripada  bank  syariah.  Di Indonesia,  pertumbuhan  bank  syariah  antara  tahun  1991  dan  1998  cukup kecil.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  dukungan  dari  pihak  hukum. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Akan  tetapi,  berdirinya  BMI  tidak  terlepas  dari  kekurangannya
sebagai  bank  yang  menjunjung  tinggi  prinsip  syar’iah  yang  telah menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  manfaat  ekonomi  syariah tersebut,  yang  berujung  pada  pendirian  dua  lembaga  keuangan  mikro syari’ah  yakni  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  sekarang  dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bait al-mall Wattamwil (BMT). 7
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  telah  memuat  ketentuan  kegiatan perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Tahun  berikutnya,  pemerintah mengundangkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  (BI)  yang  menurut  Pasal  10  memungkinkan  BI  untuk melaksanakan  ketentuan  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Lahirnya kedua regulasi ini semakin memperkuat landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Kedua undang-undang ini tidak hanya mengatur bank syariah, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi sistem perbankan nasional untuk mulai  menerapkan  sistem  perbankan  ganda,  atau  sistem  perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang berdampingan.
Berdirinya  PT  Asuransi  Takaful  Indonesia  pada  tahun  1994 menandai  dimulainya  ekspansi  asuransi  syariah  di  Indonesia.  Setelah  itu,
7 Istilah bayt al-mal wa al-tamwil (BMT) berasal dari dua kata yaitu bayt al-mal dan bayt al-tamwil .
baik lembaga asuransi syariah maupun perusahaan asuransi yang mendirikan divisi  syariah  mulai  mengembangkan  layanan  asuransi  yang  dikelola  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Upaya  yang  disarankan  untuk  merencanakan  masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dengan mekanisme asuransi dan keyakinan  sebagian  masyarakat  bahwa  pengelolaan  asuransi  harus  sesuai dengan  aturan  dan  prinsip  syariah,  terutama  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  yang  bebas  dari  riba, maisir ,  dan gharar ,  merupakan motor penggerak keberadaan asuransi syariah. Pegadaian Syariah, sementara itu,  kini  memasuki  tahun  kedelapan  perkembangannya  di  Indonesia  sejak debutnya pada tahun 2003. 8
Sukuk negara, juga dikenal sebagai sukuk global, korporasi, dan ritel, adalah  salah  satu  instrumen  pendanaan  pemerintah  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Indonesia  saat  ini.  Pemerintah  Indonesia  pertama  kali memunculkan  sukuk  negara  dengan  tingkat  pengembalian  yang  ditetapkan sebesar  8,8%  untuk  tenor  lima  tahun,  dan  sukuk  ritel  dengan  tingkat pengembalian  tetap  sebesar  12%  untuk  tenor  tiga  tahun.  Justifikasi  utama penerbitan  sukuk  negara  ini  adalah  sebagai  alat  untuk  mendiversifikasi pembiayaan  defisit  anggaran  pemerintah  dan  mendorong  perekonomian syariah Indonesia. 9
Dalam  hal  pertumbuhan  bisnis  syariah,  Indonesia  memimpin. Munculnya  berbagai  firma  pembiayaan  yang  menyediakan  jasa  keuangan syariah,  seperti  FIF  Syariah,  al-Ijarah  Indonesia  Finance,  dan  lain-lain, menjadi bukti akan hal ini. munculnya perusahaan-perusahaan di sektor riil yang menawarkan barang dan jasa yang sesuai syariah, seperti Hotel Sufyan, Ahad-Net  International,  dan  lain-lain.  Selain  itu,  telah  muncul  lembaga- lembaga sah yang diciptakan pemerintah di bidang keuangan publik Islam, seperti  Badan  Wakaf  Indonesia  dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan turunannya,  yang  berfungsi  sebagai  manifestasi  fisik  dari  aturan  yang dikeluarkan pemerintah. 10

## 3. Sistem hukum
Menurut penjelasan Mahfud MD, hukum ialah kebijakan resmi yang
akan  atau  telah  dilakukan  secara  nasional  oleh  pemerintah  Indonesia berdasarkan pembangunan hukum berintikan pembaharuan tentang materi
8 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 59.
9 Abdul  Ghofur  Anshori, Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan:  Lembaga  Pembiayaan  dan Perusahaan Pembiayaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 112-114.
10 Nur  Kholis, Potret Politik  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  Era  Reformasi ,  Millah,  Vol.  10  No.  2  Februari 2011, 4.
hukum  supaya  tercapainya  kebutuhan  serta  pelaksanaan  kebijakan  hukum yang telah ada dalam pembinaan para penegak hukum dan penegasan fungsi lembaga. 11
Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa suatu hukum meliputi dari  proses  pembuatan  hingga  pada  pelaksanaan  hukum  yang  bersifat  ke arah  mana  hukum  akan  dilakukan  serta  ditegakkan  agar  tercipta  keadilan. Hal tersebut dapat diartikan, hukum merupakan arahan yang dijadikan dasar pijakan untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum dalam rangka mencapai tujuan  bangsa  dan  negara.  Hukum  juga  diartikan  sebagai  jawaban  atas pertanyaan  tentang  bagaimana  hukum  digunakan  dalam  perspektif  formal kenegaraan agar tercapai tujuan negara. 12
Indonesia  mengupayakan  positifikasi  hukum  yakni  memformalkan hukum  yang  normatif  seperti  halnya  hukum  Islam  yang  dijadikan  hukum nasional.  Oleh  sebab  itu,  hukum  Islam  yang  positif  merupakan  hukum Islam  yang  telah  dijadikan  hukum  nasional  yang  terformalisasikan.  Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut tiga sistem tatanan hukum yakni hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam.
a. Hukum civil
Sebagai  negara  yang  pernah  dijajah  oleh  bangsa  Eropa,  yakni bangsa  Belanda,  Portugis,  dan  Inggris  serta  negara  Jepang.  Akibat  dari penjajahan  tersebut  berdampak  pada  sistem  hukum  di  Indonesia.  Pada akhirnya Indonesia menganut hukum seperti di negara- negara tersebut.
Dalam  sistem  ini  menekankan  pada  penggunaan  tatanan  hukum  yang bersifat  tertulis,  seperti  halnya  undang-undang  1945  dan  peraturan daerah.
b. Hukum adat
Di  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  yang  mempunyai  hukum adat  atau  adat  istiadat  di  setiap  daerahnya.  Di  beberapa  daerah masyarakat  masih  menjunjung  nilai-  nilai  istiadatnya.  Seperti  halnya  di Jawa  terdapat  hukum  adat  perhitungan  kalender  masyarakat  Jawa  atau perhitungan  weton.  Di  daerah  Papua  terdapat  hukum  adat  potong  jari atas  kesedihan  atas  meninggal  salah  satu  keluarganya  orang  suku  dani memotong buku jarinya sebagai pengingat anggota tersebut tidak lengkap lagi.
11 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), 1-2.
12 Agustianto, Politik  Hukum  ekonomi  Syariah ,  dalam  https://agustianto.com/?p=450,  diakses  16 Januari 2023
c. Hukum Islam
Indonesia  terdapat  daerah  istimewa,  daerah  tersebut  diberi kebebasan  oleh  pemerintah.  Aceh,  sebagai  daerah  istimewa  yang  diberi kebebasan  yang  menerapkan  sistem  hukum  Islam.  Penduduk  Aceh menerapkan  hukum  Islam  ketika  ada  suatu  permasalahan  yang  ada  di sana.

## Penutup
Islam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk  mempromosikan kebenaran  dan  menolak  kerusakan  pada  manusia,  terutama  dengan mempertahankan  hak-hak  dasar  atas  agama,  jiwa,  harta  benda,  pikiran,  dan keturunan.  Hukum  ekonomi  syariah  tunduk  pada  maksud  undang-undang. Hukum ekonomi Islam (syari’ah) yang seharusnya muncul dari politik hukum pemerintahan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  pemerataan kemakmuran  ekonomi  bagi  sebagian  besar  rakyat,  terutama  yang  lemah, tertinggal, dan melarat. Namun, hukum ekonomi syariah Indonesia nampaknya hanya berbicara sebagian, khususnya tentang konsumsi dan distribusi, sehingga peran aktif dan kontribusi yang banyak tidak dapat diantisipasi. Dalam hukum Islam (syari’ah) Indonesia kini hanya b erdasarkan pada beberapa teori ekonomi yang lemah, tidak konklusif, serta ketinggalan zaman.
Pertumbuhan  serta  perluasan  adanya  praktik  ekonomi  syariah  di Indonesia bisa dikatakan pesat sesudah mendapati persetujuan dan dukungan para pemerintah berupa aturan, penggunaan instrumen atau perangkat syariah, dan ketentuan dalam undang-undang tentang keuangan negara dan kebijakan politik  hukum  yang  ada  di  Indonesia  bentuk  ekonomi  yang  didasarkan  pada prinsip  ekonomi  Islam.  Kesimpulan  ini  dapat  ditarik  dari  penjelasan  di  atas. Ekspansi yang cepat ini terlihat dari sejumlah bidang ekonomi Islam, baik dari sektor keuangan publik,  pasar modal Islam, perbankan Islam, asuransi Islam, dan sukuk atau investasi. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan hukum pada pemerintah  Indonesia  dalam  mengimplementasikan  ekonomi  syariah  sangat bermanfaat  serta  berdampak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  masyarakat  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Agustianto.
Politik Hukum ekonomi Syariah . dalam https://agustianto.com/?p=450. diakses 16 Januari 2023
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah .. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan: Lembaga  Pembiayaan  dan  Perusahaan  Pembiayaan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2008.
Arifah,  Ermiyati. Hubungan  Timbal  Balik  Antara  Ekonomi  dan  Hukum  dalam Penegakan  Hukum  dilihat  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum .  2011  dalam https://www.scribd.com/document/362105778/Hubungan-Timbal- Balik-Antara-Hukum-Dan-Ekonomi-Dalam-Penegakan-Hukum- Dilihat-Dari-Sosiologi-Hukum, diakses 16 Januari 2016 Kholis, Nur. Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi . Millah. Vol. 10 No. 2 Februari 2011.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES. 1998. Nasution,  Harun. Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya .  Jilid  1.  Jakarta:  UII Press. 1979.
Pratama,  Angkat  Poetra  dkk.. Existence  and  Position  of  Islamic  Economic  Laws  in Indoneisa . Legality Vol. 27 No. 2. September 2019. 223 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.  297- 399. Sodiq, Amirus. Konsep Kesejahteraan dalam Islam . Equilibrium Vol. 3 No. 2. 2016. 380-405. Sudiarti, Sri. Strategi Politik Ekonomi Islam . Human Falah Vol. 3 No. 1 Januari- Juni 2016.