(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN  GATOT SUBROTO)
Andi Nova Bukit Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien E-mail : andy_bukit@yahoo.com

## Abstrak
Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap  negara.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya.  Melalui  kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan, bank  melayani  kebutuhan  pembiayaan  dan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua  sektor  perekonomian.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis empiris.  Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  pertanggung  jawaban  bank terhadap  nasabah  yang  dirugikan.Bank  berfungsi  sebagai  perantara  pihak-pihak yang  mempunyai  kelebihan  dana  dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan  dan memerlukan  dana,  serta  melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua  sektor  perekonomian  masyarakat. Kondisi  yang  demikian,  maka  bank  adalah  lembaga  yang  mengandalkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank,  pemerintah  harus  berusaha  melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Hak Nasabah; Perlindungan Hukum
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## BANK’S LIABILITY FOR CUSTOMER’S RIGHTS WICH DURED IN BREAKING THE CUSTOMER ACCOUNT (STUDY AT PT. BANK RAKYAT INDONESI TBK, MEDAN GATOT SUBROTO BRANCH OFFICE)

## Abstract
Banks, both central banks and commercial banks are the core of each country’s financial system. The bank is a financial instution which is a place for companies, government  agencies  and  private  and  individual  to  store  funds.  Though  lending activities  and  various  services  provided,  banks  serve  financing  needs  amd payment system mechanisms for all sectors of the economy. This journal discusses how  the  bank  is  liable  to  the  injured  customer.  Where  the  bank  functions  as  an intermediary between parties who have excess funds with those who lack and need funds,  as  well  as  serving  financing  needs  and  expediting  payment  system mechanisms  for  all  sectors  of  the  community’s  economy.  Such  conditions,  the bank is an institution that relies on public trust in banks, the government must try to  protect  the  community  as  a  customer  from  the  actions  of  institutions  or unscrupulous bank employees who damage the joints of public trust.
Keywords: accountability; customer rights; legal protection
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perkembangan  zaman  dan teknologi  di  dunia  ini,  tidak diragukan  lagi  telah  membawa dampak yang sangat berarti terhadap  perkembangan  seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia.  Perkembangan  yang terjadi  tersebut  mencakup  di segala bidang kehidupan, termasuk  bidang  perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi  yang  dilakukan,  tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya.
Perbankan  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki  tanggung  jawab  yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Tanggung jawab tersebut  berasal  dari  tugas  dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat  kemudian  disalurkan. Kembali  dalam  bentuk  kredit tersebut yang nantinya akan dapat digunakan  sebagai  alternatif  yang dapat meningkatkan pembangunan  ekonomi  sehingga benar  bahwa  Bank  merupakan faktor  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 1
1 Margareta  Waworuntu,  Tri  Oldy Rotinsulu,  Dennij  Mandeij, PeranSektor Perbankan  Dalam  MengembangkanDaya
Saing  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah
(UMKM)  Indonesia  Memasuki  Pasar  MEA 2010-2015, Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi
Terhadap  kerugian  yang dialami  nasabah,  Bank  Indonesia telah  menghimbau  bank  untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan  nasabah.  Dalam  hal ini, apabila nasabah merasa terdapat transaksi yang mencurigakan  pada  rekeningnya, dapat  segera  menghubungi  bank di mana nasabah membuka rekening.  Bank  akan  melakukan investigasi  terhadap  laporan  yang masuk  berdasarkan  bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada. 2 Lembaga keuangan tersebut  adalah  bank.  Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan  rakyat  banyak.  Bank membutuhkan  dana  yang  tidak sedikit.  Dana  yang  dibutuhkan bank  tersebut  dapat  dihasilkan dari  dana  bank  itu  sendiri  (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern). Sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa  setoran  modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba  yang  ditahan,  dan  lain-lain.
Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana  yang  berasal  dari  dari  luar bank  seperti  rekening  giro  dan rekening koran, deposito
Volume  17  No  01,  2017,  Manado,  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Sam Ratulangi, hlm 184.
2 Reza  Aditya  Pamuji, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank  Dalam Kasus  Card Skimming, Jurnal Lex  Rennassance  Vol  3  No  1,  2018, Yogyakarta,  Universitas  Islam  Indonesia, hlm 37-38.
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
berjangka, sertifikat deposito, pinjaman  dari  lembaga  keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan  bukan  bank,  penjualan surat  berharga  (efek-efek)  dan sumber  lainnya.  Semakin  lama bank  menunjukkan  eksistensinya di  bidang  perekonomian,  semakin nyata  pula  peranan  yang  dapat bank berikan kepada masyarakat.
Bank  menghimpun  dana masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan. Nasabah mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana
(uang)  dan  melakukan  investasi.
Keamanan  atas  dana  (uang)  yang disimpannya di bank oleh nasabah merupakan  faktor  yang  sangat penting  bagi  nasabah.  Selain  rasa aman sebagai tempat untuk menyimpan  dan  (uang).  Nasabah akan  merasa  lebih  aman  apabila uangnya  diinvestasikan  di  bank.
Return merupakan  imbalan  yang diperoleh  nasabah  atas  sejumlah dana yang disimpan dibank. Imbalan  yang  diberikan  oleh  bank bisa dalam bentuk bunga simpanan  untuk  bank  konvesional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank  syariah.  Sebagai  upaya menghimpun  dana  pihak  ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat  kesadaran  masryakat  akan haknya  masih  rendah.  Sebagai usaha melindungi konsumen secara  umum  sekarang  ini  telah ada undang-undang yang mengatur,  yaitu  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Undang- Undang tersebut dimaksudkan untuk  menjadi  landasan  hukum yang  kuat,  baik  untuk  pemerintah maupun  masyrakat  itu  sendrir secara  swadaya  untuk  melakukan upaya pemberdayaan konsumen.
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu filosofi  pembangunan  nasional bahwa pembangunan nasional termasuk  pembangunan  hukum yang  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  adalah  dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan  Republik  Indonesia, yaitu  dasar  negara  Pancasila  dan konstitusi  negara  Undang-Undang
Dasar 1945.
Kemajuan  teknologi  salah satu pelayanan bank adalah
dengan diluncurkannya kartu
ATM  ( Automated  teller  Machine ) sebagai  salah  satu  fasilitas  yang disediakan  oleh  bank.  Secara harfiah  ATM  dapat  diartikan mesin  kasir  otomatis,  dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal  istilah  Anjungan  Tunai Mandiri  yang  berarti  alat  kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam  atau  diluar  pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan secara  rutin,  seperti  penyetoran, penarikan  uang,  transfer  antar rekening, pelunasan
atau pembayaran  tagihan  kartu  kredit.
Perlindungan  hukum  ini  sangat diperlukan, karena walaupun bank telah
memberikan jaminan
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik  ini,  namun  tetap  saja ada nasabah yang dirugikan karena  menggunakan  pelayanan ini. Hubungan  hukum  antara nasabah  dengan  bank  didsarkan atas  adanya  suatu  perjanjian  di antara mereka. Sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1339  jo  Pasal 1347 KUHPerdata, suatu perjanjian  tidak  hanya  mengikat untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan  atau  undangundang.
Jadi  dalam  hubungan  hukum antara  nasabah  dengan  bank,  para pihak berkewajiban melaksanakan hak  dan  kewajibannya  masing- masing,  baik  mengenai  hal-hal yang  dengan  tegas  disebutkan dalam  perjanjian  yang  dibuat secara  tertulis,  maupun  menurut kebiasaan yang berlaku dan
diterima secara umum. 3 Pengaduan  nasabah  adalah bentuk perwujudan dari perlindungan  hak  yang  dimiliki oleh  nasabah  yaitu  hak  untuk  di dengar.  Hak  tersebut  diatur  di dalam  Pasal  4  huruf  d  Undang-
Undang  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).  Sedangkan  pada  sektor  jasa keuangan,  terdapat  Pasal  32
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
3 Wafiya, Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabah  Yang  Mengalami  Kerugian  Dalam Transaksi    Perbankan  Melalui  Internetg, Jurnal  Ilmu  Hukum  Kanun  No  56 Th.  XIV,
2012, Banda Aceh, Fakultas Hukuk Universitas Syiah Kuala, hlm  43.
Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor
Jasa  Keuangan  (POJK  PK)  yang mengatur  bahwa  pelaku  usaha sektor jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah. . 4 Perlindungan hukum nasabah pengguna ATM (Automated Teller Machine) dapat berupa perjanjian hak dan kewajiban bank dan nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan, bank menyediakan informasi  yang  lengkap,  jelas dan akurat  mengenai  produk  bank serta transparansi penggunaan data  pribadi nasabah,  sengketa yang  terjadi  antara  nasabah  dan bank  dapat  diselesaikan  dengan mediasi perbankan, serta penyusunan mekanisme pengaduan nasabah. Penyelesaian sengketa antara  bank  dengan  nasabah pengguna ATM (Automated Teller Machine) jika terjadi kehilangan dana tabungan dapatdiselesaikan  dengan  mediasi perbankan. Prosesnya yaitu diajukan oleh nasabah atau perwakilan  nasabah  kepada  Bank Indonesia, proses mediasi dilakukan  setelahnasabah  atau perwakilan  nasabah  dan  bank menandatangani perjanjian mediasi, dilakukan  dalam  jangka waktu  30  hari  kerja  dan  dapat diperpanjang selama 30 hari kerja berikutnya. Hasil kesepakatan 4 Satria Perdana Devanto, Perlindungan  Nasabah  Dalam  Transaksi Melalui Internet Banking, Jurnal Privat Law Vol  6  No  1,  2018,  Solo,  Universitas  Negeri Sebelas Maret, hlm  148.
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
antara  nasabah  atau  perwakilan nasabah  dengan  bank  dituangkan dalam  Akta  Kesepakatan  yang ditandatangai  oleh  kedua belah pihak, dan bank wajib melaksanakan  hasil  penyelesaian sengketa. 2. Rumusan Masalah Perumusan masalah merupakan  hal  yang  penting, agar  dalam  penelitian  dapat lebih  terarah  dan  terperinci sesuai  dengan  tujuan  yang dikehendaki. Perumusan masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank Rakyat Indonesia,  Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto  terhadap  Nasabah yang dirugikan? 2. Bagaimana Hak dan Kewajiban  Nasabah  serta perlindungan hukumnya? 3. Metode Penelitian
Penelitian  adalah  usaha atau  pekerjaan  untuk  mencari kembali yang dilakukan dengan  suatu  metode  tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga  dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  atau menjawab problemnya. Spesifikasi penelitian ini juga bersifat analitis deskriptif yaitu merupakan metode
penelitian yang berusaha menggambarkan  objek  atau subjek  yang  diteliti  sesuai dengan  apa  adanya,  dengan tujuan menggambarkan sistematis, fakta dan
karakterisitik objek yang diteleliti secara tepat. Penelitian  ini  berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Oleh  Perbankan  Terhadap
Nasabah  Yang  Mengalami Kerugian  Dalam  Pembobolan Rekening  Nasabah.  Metode pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian yuridis empiris . Selain metode pendekatan yuridis  empiris penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif . Penelitian  ini  diarahkan sebagai  penelitian  hukum, yaitu penelitian terhadap   bahan  pustaka  dan penelitian  lapangan  terdiri dari:  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Teknik analisis  data  yang  dipakai adalah teknis analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN
A.   Pertanggung Jawaban Bank  Terhadap  Nasabah  Yang di Rugikan Tujuan dilakukannya penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap  nasabah  bank  yang  di rugikan  dan  apa  saja  yang menjadi  hak  dan  kewajiban nasabah serta perlindungan hukumnya.  Perbankan  sebagai lembaga  intermediasi  keuangan (financial intermediary
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
institution) memegang  peranan penting dalam proses pembangunan  nasional.  Hal  ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan  perundang-undangan di  bidang  perbankan  sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga  sangat  terkait,  khususnya dalam  hal  perlindungan  hukum bagi nasabah bank selaku konsumen atau nasabah. Pertanggung jawaban Bank  terhadap  nasabah  dapat dikaitkan  dengan  permasalahan perlindungan  hukum  dari  bank, karena bentuk pertanggung jawaban bank tidak terlepas dari undang-  undang  yang  mengikat. Dalam  aarsitektur  perbankan Indonesia yang di terbitkan Bank Indonesia  Tahun  2004,  antara laion mengatur tentang perlindungan  terhadap  nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentanh perlindungan konsumen. Bank  menjalankan  usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya kembali  pada  masyarakat  dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dana yang  disimpan  oleh  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  tersebut didasarkan  atas  kepercayaan, maksudnya  masyarakat  percaya bahwa dana yang disimpan pada bank  tersebut  akan  digunakan oleh bank sesuai dengan
keperluannya.
Meskipun demikian masyarakat tidak begitu  saja  pyang  melandasi kegiatan industry peercaya, melainkan harua ada mekanisme lain  yang  dapat  menambah keyakinan  masyaraklat  tersebut atas  jaminan  keamanan  dananya yang tersimpan pada bank.
Perlindungan dan pertanggung  jawaban  hukum terhadap  pihak  pihak  yang terkait  dalam  kegiatan  dunia perbankan juga dilakukan secara kongkrit  atau  diatur  melalui norma hukum, sebagai perwujudan  lebih  lanjut  dari prinsip  prinsip  hukum  yang melandasi kegiatan Industri perbankan  Nasional.  Dengan diadakan  peraturan  dan  norma hukum yang mengikat
perbankan  di  harapkan  dapat diketahui  secara  jelas  hakl  dan kewajiban  pihak  pihak  yang terkait  dalam  kegiatan  Industri perbankan.
Bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum.  Hubungan  atas  dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan  uangnya  pada  bank didasarkan atas kepercayaan bahwa  bank  mampu  mengelola sejumlah  uang  yang  disimpan tersebut.  Sedangkan  hubungan hukum,  yaitu  hubungan  yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan  pihak  nasabah  pengguna jasa bank yang bersangkutan.
Pertanggung jawaban bank yaitu,  mengatur  dan  mengawasi bank  yang  dilakukan  oleh  Bank Indonesia  termasuk  pula  dalam
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
hal terjadi perubahan atas peralihan kepemilikan bank, khususnya, data nasabah, menyangkut  masalah  perizinan, di antaranya: Pemberian persetujuan  atas  kepemilikan dan  kepengurusan  bank  yaitu menyangkut  ke-lembagaan  bank dalam  hal  pemilikan  dapat berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Bank  memiliki    izin, ketentuan  ketentuan  perjanjian kredit  dan  dalam  hal  data nasabah,  pelayanan  bank    dan hal  yang  berkaitan  dengan  bank terhadap nasabah lainnya mendapat  persetujuan  dari  Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas seluruh  bank,  dan  bertanggung jawab  dengan  seluruh  bank  dan tidak  terlepas  dari  kewajiban kewajiban nasabah bank tersebut. Pelanggaran  hak  nasabah oleh  bank  dapat  diselesaikan melalui  jalur  hukum.  Namun ketika  kita  kembali  sadarkan terhadap nilai-nilai Negara hukum  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan  dimensi  yang  juga penting. Ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan  secara  baik  dan tetap menguntungkan kedua belak  pihak,  maka  jalur  hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan.  Hal ini  juga  terkait  dengan  prinsip penyelesaian  sengketa  secara murah,  sederhana  dan  cepat. Hadirnya  upaya  tersebut  tentu
tidak  terlepas  dari  hubungan timbal  balik  antara  nasabah  dan bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan  maupun  deposito  atau nasabah lain. Hubungan  timbal  balik  ini dapat  berupa  pemberian  bunga oleh pihak bank terhadap simpanan  dari  nasabah,  serta kewajiban-kewajiban nasabah untuk  memenuhi    ketentuan sistem administrasi tertentu apabila  hendak  mengambil  atau menyimpan  uang.    Selain  itu sebagai  upaya  peningkatan  dan pemberdayaan  nasabah,  tentu bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian  dan  infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Media penyelesaian  ini  juga  harus memenuhi  standar  waktu  dan pelayanan,  yang  artinya  dapat berlaku secara efektif dan efesien. Bank  Indonesia  sebagai pemegang  otoritas  perbankan Indonesia dalam upaya
memenuhi  standar  tersebut  juga telah  memprioritaskan  program- program  terkait  perlindungan nasabah,  termasuk  penanganan pengaduan  nasabah,  termasuk penanganan
perbankanan pembentukan  lembaga  mediasi perbankan  independen.  Pada ranah  hukum,  seorang  tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang  lain.  hal  ini  disebut tanggung  jawab  kualitatif,  yaitu orang    yang  bertanggung  jawab
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
karena  orang  itu  memiliki  suatu kwalitas tertentu.
Penerapan hukum di Indonesia,  seorang  konsumen yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha,  termasuk  nasabah  kepada bank,  dapat  menggugat  pihak yang menimbulkan kerugian atas produk  dan  jasanya  tersebut.
Kualifikasi  gugatan  yang  lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen.  Kerugian  yang dialami  oleh  nasabah  tidak  lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah  dan  bank,  maka  tidak ada  tanggung  jawab  (hukum)
pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang  dikenal  dengan  doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada  hubungan  kontraktual,  tidak ada tanggung jawab”.
Hubungan kontraktual tidaklah  disyaratkan.  Dalam  hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur- unsur:
1.  Adanya  perbuatan  melawan hukum,
2.    Adanya  kesalahan/kelalaian pelaku usaha,
3.    Adanya  kerugian  yang dialami oleh konsumen,
4  .  Adanya  hubungan  kausal antara  perbuatan  melawan hukum  dan  kerugian  yang dialami oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah  ini,  diatur  beberapa ketentuan : 1.  Pertanggung  jawaban  Pidana Korporasi Subjek hukum tindak pidana Undang- Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha.  Pelaku  usaha  yang termasuk  dalam  pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,  BUMN,  koperasi, impotir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun  swasta,  termasuk Bank  Perkreditan  termasuk kategori ini. 2. Hak gugat Lembaga Konsumen Lembaga konsumen, atas nama kepentingan  konsumen,  dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan  pelaku  usaha  yang merugikan kepentingan konsumen  (Pasal  46  ayat  (1) huruf c UUPK). Disini lembaga konsumen mempunyai  hak  gugat  ( legal standing  to  sue )  kepada pelaku  usaha,  lepas  ada  atau tidak  ada  surat  kuasa  dari konsumen yang dirugikan.
3. Gugatan Kepentingan kelompok  Terhadap  sengketa konsumen  yang  melibatkan konsumen dalam jumlah besar/missal, padahal ini persoalaan  menyangkut  hal yang  sama,  konsumen  dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok ( class
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
action )  kepada  pelaku  usaha (Pasal  46  ayat  (1)  huruf  b UUPK).
4.  Beban  Pembuktian  terbalik Pelaku  usaha  bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen akibat  menggunakan  produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan  (Pasal  19 ayat (1) UUPK). Ganti  rugi  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau  pemberian  santunan yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku  apabila  pelaku  usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau  sebagai  akibat  kesalahan konsumen. Sehingga, pembuktian terhadap ada tidaknya  unsur  kesalahan  dalam gugatan-  gugatan  ganti  rugi, merupakan    beban  dan  tanggung jawab  pelaku  usaha  (Pasal  28 UUPK).
Nasabah  akan  mengalami kesulitan  untuk  membuktikan unsur  ada  tidaknya  kesalahan atau  kelalaian  pelaku  usaha.
Untuk  itulah  dianut  doktrin productliability, dimana  tergugat dianggap telah bermasalah kecuali nasabah mampu membuktikan  bahwa  nasabah tidak  melakukan  kelalaian  atau kesalahan.  Maka  nasabah  harus memikul  resiko  kerugian  yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi atau
menggunakan produknya.
Menurut  Asisten  Manager Operasional  PT.Bank  Rakyat Indonesia,  Tbk  Kantor  Cabang Medan  Gatot  Subroto.  Saudara Dedi  Tripiono  berbicara  tentang tanggungjawab  bank  terhadap nasabah  yang  dirugikan,  pihak bank  sangat  bertanggungjawab atas  kejadian  yang  dialami nasabah yang dirugikan tersebut.
Pihak  bank  mengganti  rugi apabila nasabah tersebut membuat surat pengaduan tentang  kejadian  yang  dialami dan  tidak  merupakan  kelalaian nasabah itu sendiri serta melengkapi dokumen yang dilampirkan. B.  Hak dan Kewajiban Nasabah  Serta  Perlindungan Hukumnya 1.  Hak Nasabah. Kepentingan konsumen,
termasuk  pula  dalam  hal  ini nasabah,  secara  rinci  termuat dalam  Revolusi  PBB  Nomor 39/248  Tahun  1985.  Pada  sidang umum  PBB  ke-106  yang  digelar tanggal 9 April 1985 itu, digariskan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu : 1. Perlindungan terhadap konsumen  dari  bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2.  Promosi dan perlindungan dari kepentingan  sosial  ekonomi konsumen.
3.  Tersedianya  informasi  yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai  dengan kehendak dan kebutuhan
pribadi.
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
4.  Pendidikan konsumen.
5.    Tersedianya  upaya  ganti  rugi yang efektif. 6.  Kebebasan  untuk  membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan  pendapat  sejak saat proses pengambilan keputusan  yang  berhubungan dengan kepentingan konsumen.
Pasal  4  Bab  III  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, menyebutkan  hak-hak  konsumen secara khusus, yaitu antara lain :
1. hak atas kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa; 2.    hak  untuk  memilih  barang dan/atau jasa serta mendapatkan  barang  dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
3.  hak atas informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
4.    hak  untuk  didengar  pendapat dan  keluhannya  atas  barang dan/atau jasa yang digunakan;
5.  hak untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara patut. 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7.  hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau  penggantian,  apabila barang dan/atau jasa yang diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9.      hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Secara  spesifik,  hak-hak konsumen,  terutama  kepentingan hukumnya,  telah  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999,  dalam  hal  itu  merupakan kepentingan  yang  mutlak  dan  sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Hal  yang  tidak  adil  bagi konsumen bila kepentingan konsumen  tidak  seimbang  dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan  terhadap  kalangan pengusaha. Nasabah memiliki hak secara  spesifik,  yakni  sebagai berikut :
1. Nasabah berhak untuk mengetahui  secara  terperinci tentang produk-produk perbankan  yang  ditawarkan. Hak  ini  merupakan  hak  utama dari  nasabah,  karena  tanpa penjelasan  terperinci  dari  bank melalui customer  service nya, maka  sangat      sulit  nasabah untuk memilih produk perbankan  apa  yang  sesuai dengan  kehendaknya.  Hak-hak apa  saja  yang  akan  diterima oleh  nasabah  apabila  nasabah mau  menyerahkan  dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk  tabungan  dan  deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Praktik perbankan  berlaku  ketentuan
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
bahwa  nasabah    yang  akan menyimpan dananya pada waktu  suatu  bank  dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah    berhak    untuk menerima    bunga  atas  dana yang  disimpan  pada  bank tersebut.  Besarnya  bunga  ini dapat  dilihat  pada  ketentuan yang  berlaku  pada  setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Bagi bank berdasarkan  prinsip  syariah nasabah penyimpan dana berhak  atas  bagian  keuntungan dana yang disimpan. Nasabah  yang  dirugikan  atas kelalaian pihak bank akan mendapatkan pelayanan dan ditindak lanjuti apa permasalahnya, nasabah akan dikonfirmasi apabila permasalahannya sudah ditindaklanjuti,  dan  perbankan bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  dialami  nasabah  tersebut, nasabah  akan  mendapatkan  ganti rugi  sebesar  seberapa  banyak hilang  atas  kebobolan  dana  di rekening nasabah tersebut.
2.  Kewajiban Nasabah
Kewajiban  nasabah,  diatur dalam  pasal  5  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999,  yang menyatakan bahwa  kewajiban konsumen, yaitu : 1.    Membaca  atau  mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan  barang  dan/atau jasa,  demi  keamanan dan keselamatan. 2.  Beritikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3.  Membayar  sesuai  dengan  nilai
tukar yang disepakati.
4  Mengikuti upaya penyelesaian hukum  sengketa  perlindungan konsumen secara patuh.
Kewajiban  nasabah  dalam hubungannya  dengan  bank,  pada umumnya  harus  memerhatikan wujud  bank  tersebut  dengan mewakilkan pemantauan dan analisis terhadap indikator- indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan  timbulnya  masalah pada  bank  tersebut.  Hal-hal  yang harus  diperhatikan  oleh  seorang nasabah dalam hubungannya dengan  sebuah  bank adalah menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan  dan  deposito,  dikaitkan dengan  tingkat  suku  bunga  pasar yang  umumnya  berlaku.  Apabila tingkat  suku  bunga  tinggi  produk tabungan  dan  deposito  terlalu tinggi  bila  dibandingkan  dengan tingkat  suku  bunga      pasar  pada umumnya,  maka  semakin  besar resiko  yang  harus  dipikul  oleh seorang nasabah.
Nasabah sangat menyayangkan pihak bank, lambatnya merespon keluhan nasabah,  padahal  nasabah  sudah melakukan pengaduan beserta melengkapi dokumen-dokumen
yang dilampirkan di surat
pengaduan.  Akan  tetapi,  nasabah begitu  puas  terhadap  pelayanan pihak bank, selama dalam pemprosesan nasabah selalu dibertahu perkembangan dan pihak  bank  selalu  meminta  maaf atas ketidaknyamanan atas kejadian tersebut. Setelah diproses selama  dua  (2)  minggu,  nasabah mendapatkan  kabar,  bahawasanya
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pihak bank bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi sebesar yang telah  hilang  dana  nya  di  rekening tersebut.
Peningkatan dan pemberdayaan  nasabah  adalah dengan keberadaan insfratuktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan  berbagai  keluhan dan  pengaduan  nasabah.  Bank harus  merespons  cepat  setiap keluhan  dan  pengaduan  nasabah.
Untuk menghindari berlarut- larutnya  penanganan  pengaduan nasabah  diperlukan  waktu  yang jelas  dan  berlaku  secara  umum disetiap bank dalam menyelesaikan  setiap  pengaduan nasabah.

## III.KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  Bank terhadap  nasabah  yang  dirugikan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur  yang  ada  sebagaimana permasalahan perlindungan hukum  dari  bank,  karena  bentuk pertanggung  jawaban  bank  tidak terlepas  dari  undang-  undang yang mengikat. Arsitektur perbankan  Indonesia  yang  di terbitkan  Bank  Indonesia  tahun 2004, antara lain mengatur
tentang  perlindungan  terhadap nasabah  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang perlindungan konsumen.
Bank menangani dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan  nasabah,  dengan  cara mediasi  tanpa  melibatkan  pihak manapun dan bersedia mengganti kerugian  yang  dialami  nasabah tersebut. Pengaduan nasabah dilakukan  dengan  standar  waktu yang  ditentukan  dan  berlaku
secara umum.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997. Djoni  S.  Gazali  dan  Rachmadi Usman, Hukum  Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Lukman  Santoso  Az ,  Hak  dan Kewajiban  Hukum  Nasabah
Bank , Pustaka Yustisia, 2011. Ridwan H.R., Hukum Administrasi  Negara ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2006. Sentosa Sembiring , Hukum Perbankan , CV    Mandar
Maju, Bandung, 2008.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamuji Ppenelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Zainal Asikin, Pengantar Hukum
Perbankan Indonesia , Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2013.

## JURNAL DAN MAKALAH
Ading Suryana , Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan , Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlinungan Konsumen Produk Pangan , UGM, Yogyakarta.
(Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang   Medan  Gatot Subroto)
Andi Nova Bukit
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Margareta  Waworuntu,  Tri  Oldy Rotinsulu,  Dennij  Mandeij, PeranSektor Perbankan Dalam MengembangkanDaya Saing  Usaha  Mikro  Kecil Dan  Menengah  (UMKM) Indonesia  Memasuki  Pasar MEA 2010-2015, Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi Volume  17  No  01,  2017, Manado,  Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Sam Ratulangi.
Rebekka  Dosma  Sinaga, Sistem Koordinasi  Antara  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan  Bank  Setelah Lahirnya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , 2017, MedanJurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Reza Aditya Pamuji, Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabah dan Tanggung
Jawab  Bank    Dalam  Kasus Card  Skimming, Jurnal  Lex Rennassance  Vol  3  No  1, 2018, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Wafiya, Perlindungan  Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internetg, Jurnal  Ilmu Hukum  Kanun  No  56  Th. XIV,  2012,  Banda  Aceh, Fakultas  Hukuk  Universitas Syiah Kuala. Satria Perdana Devanto, Perlindungan Nasabah
Dalam  Transaksi    Melalui Internet  Banking, Jurnal Privat  Law  Vol  6  No  1, 2018, Solo, Universitas Negeri Sebelas Maret.