INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2863-2874 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)
Ratu Dini Citra Utami 1 ✉ , Abd. Rahman Saleh 2
Universitas Terbuka, Jakarta Indonesia
Email: cdhenee@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  kajian  akademis  ini  adalah  untuk  menjelaskan  ketentuan  UU  No.  16  Tahun  2009  tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta membantu penegakan hukum dalam perkara pidana  perpajakan  terhadap  pembuat  dan  pengguna  faktur  pajak  yang tidak  berdasarkan  undang- undang perpajakan. Hal ini harus dilakukan. Hal ini untuk memahami inisiatif transaksi pajak berdasarkan transaksi  sebenarnya  yang  berdampak  pada  pendapatan  negara.  Kesimpulan  dapat  diambil berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dalam  kerangka  kajian  terhadap  UU  No.  16  Tahun  2009 “Penerapan peraturan perpajakan terhadap badan usaha yang menerbitkan faktur pajak”. Pelanggaran perpajakan  berupa  tindak  pidana  administrasi  (kalpa)  merupakan  perbuatan  yang  disengaja.  Sanksi yang dikenakan diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penerbit faktur pajak atau pengguna faktur pajak. Pelaku tindak pidana perpajakan merupakan saksi kunci dalam melindungi pendapatan negara, namun hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman ultimatum.
Kata Kunci: Faktur Pajak, Penegakan Hukum, Kepatuhan Hukum

## Abstract
The aim of this academic study is to explain the provisions of Law no. 16 of 2009 concerning General Regulations and Tax Procedures (KUP) as well as assisting law enforcement in tax criminal cases against creators  and  users  of  tax  invoices  that  are  not  based  on  tax  law.  This  must  be  done.  This  is  to understand  tax  transaction  initiatives  based  on  actual  transactions  that  have  an  impact  on  state revenues. Conclusions can be drawn based on analysis and discussion within the framework of the study of Law no. 16 of 2009 "Application of tax regulations to business entities that issue tax invoices". Tax violations in the form of administrative crimes (kalpa) are intentional acts. The sanctions imposed are caused by errors made by the tax invoice issuer or tax invoice user. Perpetrators of tax crimes are key witnesses in protecting state revenues, but imprisonment is a form of ultimatum punishment.
Keywords: Tax Invoices, Law Enforcement, Legal Compliance

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini marak pemberitaan mengenai penerbitan faktur pajak atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan  transaksi  sebenarnya  oleh  beberapa  perusahaan  (Umar,  Purba,  Safaria, Mudiar, & Sariyo, 2021). Saat ini faktur pajak secara teknis disusun melalui beberapa sistem yang  disebut  e-Faktur,  e-Nofa,  Web  efaktur,  namun  pembuatan  faktur  pajak  tidak berdasarkan transaksi sebenarnya masih dimungkinkan dapat kita temukan.
Para pelaku menggunakan faktur pajak melakukan penggantian transaksi perpajakan. Adapun  keunggulan  aplikasi  elektronik  nomor  faktur  pajak  akan  tetapi  di  satu  sisi pengelolaan dalam penomoran faktur pajak (FP) menjadi lebih mudah, cepat dan aman, sehingga dapat mengurangi ditemukannya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.  Departemen  Pajak  dan  Perpajakan  (DJP)  menegaskan,  pungutan  pajak  ini bukan  berdasarkan  transaksi  sebenarnya,  melainkan  hasil  operasi  perdagangan  yang berlangsung (Indra Mahardika Putra, 2019). Karena operasionalnya bersifat transaksional, aplikasi  e-Nofa  tidak  dapat  menampilkan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya.  DJP  mengatakan  e-Nofa  tidak  dirancang  untuk  memproses  transaksi manipulatif. Hambatan penerapan e-Nofa antara lain ketergantungan pada Internet yang stabil, spesifikasi IT PKP yang tidak memenuhi standar e-Nofa, dan penetapan peran dalam organisasi.
Dalam kajian akademis ini, penulis ingin mengetahui tingkat penegakan hukum serta prosedur di bidang perpajakan khususnya pembuat dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan  transaksi  sebenarnya.  Berbagai  kejahatan  seperti  pembuatan  serta penggunaan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  secara  sengaja
dapat merugikan negara atau pengambilan keuntungan namun sebenarnya hal tersebut dapat merugikan negara.
Meskipun tujuan dari kegiatan kriminal mereka adalah untuk memberikan keuntungan bagi dunia usaha, namun sifat mereka dapat memberikan dampak negatif terhadap negara. Perintah yang bersifat memaksa yang mendorong masyarakat untuk menghormati nilai- nilai yang terkandung dalam supremasi hukum. Hukum merupakan tatanan yang mengatur perilaku  manusia,  penting  agar  hukum  dapat  berfungsi  secara  efektif  dan  mengubah perilaku, serta mengikat hukum secara fundamental terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Dalam hal ini, hukum harus  disosialisasikan agar bisa dilembagakan  dan  diterapkan  untuk  kebutuhan  masyarakat  (Ghozali,  2019).  Selain keberadaan  sistem  hukum  dalam  masyarakat  pada  umumnya,  penegakan  hukum  juga diperlukan  dalam  terselenggaranya  berbagai  prosedur  hukum  seperti  peraturan perundang-undangan,  penegakan  hukum,  peradilan,  dan  administrasi  peradilan. Implementasi hukum yang konkrit dalam kehidupan terdaftar adalah kepentingan Sagipt Raharjo terhadap penegakan hukum (rule of law).
Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses penegakan atau upaya penerapan norma hukum  praktis  sebagai  pedoman  perilaku  dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persoalan penegakan hukum di bidang  perpajakan  merupakan  persoalan  yang  sangat  penting.  Dengan  menerapkan peraturan  yang  tepat,  aparat  penegak  hukum,  khususnya  di  bidang  perpajakan,  dapat berkontribusi dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat luas, sejalan dengan undang- undang keamanan ekonomi dan lingkungan hidup.
Tanggung  jawab  pidana  berarti  tanggung  jawab  terdakwa  atas  kejahatan  yang dilakukan, tanpa memandang bersalah atau tidak. Menurut Roslan, pertanggungjawaban pidana  diartikan  sebagai  kelanjutan  dari  kelalaian  obyektif  yang  berkaitan  dengan kejahatan  dan  pemenuhan  subyektif  syarat  pidana  dari  perbuatan  tersebut.  Tuntutan obyektif adalah perbuatan tersangka/terdakwa yang sebenarnya dilarang atau melanggar hukum.  Sedangkan  kelalaian  subjektif  tersebut  di  atas  merujuk  pada  tersangka  atau terdakwa yang melakukan  perbuatan terlarang tersebut. Sekalipun terdakwa  melakukan perbuatan terlarang, namun jika terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat disalahkan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pembuatan  dan  pengguna  faktur  pajak  tidak  didasarkan  pada  transaksi  yang sebenarnya. Beberapa transaksi justru merupakan penipuan yang dapat merugikan negara. Pajak dipungut oleh negara dan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga.  Pemungutan  Pajak  negara  digunakan  untuk  membiayai  pemerintahan  daerah
lainnya. Tujuan pemungutan pajak negara adalah untuk menjaga  kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud keseimbangan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut negara (pusat) dan juga yang bersumber dari daerah.
Pembuat  dan  pengguna  faktur  pajak  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya merupakan kegiatan yang termasuk dalam pidana yang dapat merugikan negara. Hal ini biasanya  dilakukan  pada  kegiatan  transaksi  dalam  pembuatan  Faktur  Pajak  PPN.  PPN merupakan pajak yang dipungut terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak yang memegang Surat Pokok Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena  Pajak  (PKP).  Batas  waktu  penerbitan  faktur  pajak  juga  diatur  dalam  PMK  No. 151/PMK.03/2013  yang  menjelaskan  tentang  tata  cara  pembuatan,  perubahan,  dan penggantian faktur pajak.
Pajak  ditujukan  pada  orang  pribadi  dan  badan  hukum  yang  dikenal  sebagai pengusaha  inti,  yang  tidak  serta  merta  hanya  untuk  kepentingan  penghasilan  atau memproduksi barang, tetapi juga mengimpor setiap barang dan memperdagangkan atau menyediakan jasa dalam lingkungan usaha dan kerja. Sistem pemungutan PPN di Indonesia menggunakan  metode  penghitungan  pajak.  Secara  umum  tujuan  undang-undang perpajakan adalah untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil dari wajib pajak oleh pejabat yang berwenang (negara). Nilai wajar pemungutan pajak berbeda-beda di setiap negara,  sehingga  pejabat  Jepang  dianggap  adil  karena  menyumbangkan  usaha  dan gagasannya langsung kepada pemerintah dan dibebaskan dari pajak penghasilan.
Oleh karena itu, dalam penulisan karya akademis ini, penulis fokus pada penegakan hukum terhadap  pelaku ekonomi dan perusahaan, serta masyarakat, yang  menerbitkan tagihan  pajak dan  pengguna faktur  pajak yang tidak  berdasarkan transaksi  sebenarnya. Penggunaan  faktur  pajak  tidak  berbasis  transaksi.  Dalam  penulisan  kajian  akademis  ini, penulis  membatasi  ruang  lingkup  pembahasan  pada  organisasi  bisnis  atau  perusahaan yang  menerbitkan  serta  menggunakan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya. Terbatas pada eksekusi. Berdasarkan transaksi nyata dan dilapangan terbukti bahwa itu adalah berdasarkan transaksi sebenarnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah ada peraturan hukum mengenai faktur pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?
2. Bagaimana  tanggapan  undang-undang  perpajakan  terhadap  orang  pribadi  yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan terhadap orang yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  item  yang  diteliti. Dalam prosesnya hal ini bisa menunjang agar penelitian dapat memenuhi standar keilmuan, diperlukan  pedoman  yang  disebut  metode  penelitian  atau  metode  penelitian,  terutama urutan operasi pencarian pada saat mencari data. Permasalahan yang perlu dibahas agar dapat memahami dengan jelas topik penelitian, kajian, dan isi penelitian. Hasil survei yang berkaitan  dengan tema penelitian  dapat dijadikan laporan penelitian. Menurut Soerjono Soekant,  penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang  didasarkan pada metode, sistem dan penalaran tertentu, dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang bersifat umum. Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yakni apakah aturan  hukum  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  apakah  norma  hukum  yang  berisi mengenai kewajiban dan  sanksi tersebut sesuai  dengan  prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Diantha & Sh, 2016).
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan  kaidah  atau  norma  dalam  hukum  positif  (Zairudin,  Wahyudi,  Hasyim,  &  Al Muntasor,  2022).  Metode  penelitian  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  hukum, insidental,  dan  konseptual.  Dengan  pendekatan  ini  penulis  memperoleh  informasi  dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang diteliti (Siregar, 2020). Hukum yang menjadi bahan  pembahasan dikonseptualisasikan sebagai norma  atau aturan baku yang  berlaku dalam masyarakat dan menjadi standar bagi masyarakat. perilaku, kajian hukum yang bisa menhasilkan  standar  normatif,  penekanan  pada  inventarisasi  pada  setiap  positif  hukum, asas dan doktrin hukum, kajian hukum dalam kasus tertentu, sistem hukum, ruang lingkup harmonisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (L. M. Ricard Zeldi Putra & Mashendra, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dari tujuan penulisan karya ilmiah ini maka hasil dari Penelitian ini adalah:
a. Mengetahui peraturan hukum tentang faktur pajak menurut UU No.16 Tahun 2009, Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun  2009,  definisi  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  (UU),  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  umum  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  yang  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Bukti pemungutan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau penyediaan jasa
kena pajak oleh operator kena pajak kadang-kadang disebut sebagai faktur pajak atau surat penagihan pajak untuk impor barang kena pajak yang digunakan oleh GDT. Bea masuk dan pajak  cukai. Faktur pajak  memiliki keistimewaan  seperti  sebagai sarana offsetting pajak masukan, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Muflihah, 2019).
c. Faktur Pajak dalam hal ini merupakan salah satu alat untuk meningkatkan penerimaan negara  seiring  dengan  perkembangan  perdagangan  Indonesia  khususnya  terkait impor dan ekspor. Umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak diwajibkan memungut pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri. Namun, keringanan pajak sederhana yang diberikan oleh pemerintah dapat disalahgunakan  oleh  pembayar  pajak  yang  nakal  untuk  menguras  kas  negara, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Teknik yang digunakan oleh oknum-oknum nakal ini mulai dari menggelembungkan pajak untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi hingga memalsukan faktur pajak untuk ekspor fiktif (Putri, 2015). Selain itu, Peraturan No SE-29/PJ.53/2003 dari Direktorat Jenderal  Pajak  SE  dapat  digunakan.  Artinya  faktur  pajak  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya:
1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikenal Nama orang atau badan hukum lain, NPWP, dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nomor konfirmasi PKP
2. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP merupakan Faktur Pajak yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
3. Faktur  Pajak  yang  secara  formal  memenuhi  ketentuan  Pasal  13  ayat  (5)  Undang- undang  PPN,  tetapi  tidak  memenuhi  secara  material  yaitu  tidak  ada  penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak hal ini dapat kita sebut dengan membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya biasanya faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melainkan faktur pajak tersebut diperjualbelikan.
Referensi  juga  dapat  dibuat  pada  Pasal  13(5)  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan Nilai, yang secara substantif tidak dapat diterapkan. Artinya, tidak ada penyerahan barang dan/atau tidak ada penyerahan uang atau barang kepada pembeli sebagaimana tercantum dalam pajak. Selain itu juga memenuhi ketentuan delik terkait faktur pajak tidak sah, dan perubahan  ketiga  UU  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan,  UU  No.  28  Tahun  2007.  Hal  ini  didasarkan  pada  pasal  39A  yang  mengatur sebagai berikut: Mereka yang melakukannya dengan sengaja:
1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, surat penagihan pajak, surat potong, dan surat setor pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya atau;
2. Menerbitkan  faktur  pajak  tanpa  melakukan  verifikasi  status  Pengusaha  Kena  Pajak diancam dengan pidana penjara. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit dua kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pajak, surat keterangan pajak, surat keterangan pajak,  surat penagihan, menahan sertifikat.  sampai  dengan 6 kali lipat jumlah pajak pada surat keterangan pajak. Berdasarkan Pasal 39A, pelaku perkara faktur  PPN  yang  tidak  sah  dapat  dituntut  di  pengadilan  dengan  ancaman  pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.
3. Mempelajari  upaya  aparat  penegak  hukum  dalam  kejahatan  perpajakan  yang membuat  faktur  pajak  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  badan  usaha  dan perusahaan serta dapat berdampak buruk terhadap penerimaan negara departemen perpajakan.
Terhadap  pembahasan  mengenai  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka ketentuan mengenai denda yang ada didalam Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 berlaku. Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto Pasal 18 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto Pasal 39 ayat (1) huruf a.

## Teori
1) Penulis menyimpulkan bahwa dari hasil pembahasan ini, pajak yang ditimbulkan oleh perusahaan  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  atau  diketahui  menggunakan faktur pajak transaksi yang tidak patuh. Kami ingin memperjelas kebijakan hukum kami mengenai faktur. Ketentuan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2) Dalam hal ini, faktur dan faktur pajak diterbitkan tetapi tidak ada barang yang dikirim. Dalam  hal  ini,  faktur  dan  faktur  pajak  diterbitkan  tetapi  barang  tidak  diserahkan, sehingga pihak rekanan yang membeli faktur pajak menggunakan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya dan mengurangi jumlah yang harus
dibayar dengan mengkredit faktur pajak tersebut, sejauh kredit tersebut dilakukan, kerugian kepada Negara, yang mengakibatkan pajak tidak dibayar atau faktur pajak dibuat.

## Praktik
1) Diterbitkan  tanpa  dasar  tertentu  sebagai  bahan  pembelajaran  untuk  menambah pengetahuan  badan  usaha  mengenai  pelaksanaan  praktek  usaha  berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU No. 16 Tahun 2009 Kami juga membahas  penggunaan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya sebagai faktur pajak.
2) Upaya penegakan hukum perpajakan dengan melakukan berbagai cara dan tindakan dengan  membuat  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
Pengertian faktur pajak diatur dalam Peraturan No. PER-19/PJ/2017 Direktur Jenderal
Pajak tentang perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan  transaksi  nyata  Wajib  Pajak.  Peraturan  ini  kemudian  diperbarui  dengan Peraturan Komisioner Pajak No. PER-16/PJ/2018. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Pengertian  penegakan  hukum  adalah  proses  upaya  menegakkan  atau  menggunakan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang ada mengharuskan masyarakat dan aparat penegak  hukum  untuk  bekerja  sama  memastikan  kepatuhan  dan  kepatuhan  terhadap hukum, guna menjaga kedaulatan hukum. Kita adalah negara yang berlandaskan hukum dan peraturannya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, penegak hukum dan masyarakat harus bisa saling mendukung dan bekerja sama secara harmonis.
Pembuatan  faktur  pajak  untuk  penjualan  berarti  pembuatan  faktur  pajak  tidak berdasarkan  transaksi  sebenarnya  (Dalimunthe  &  Sari,  2018).  Dalam  hal  ini  tidak  terjadi transaksi  penjualan,  hanya  penjualan  faktur  pajak,  tidak  ada  pembayaran  oleh  penerbit faktur pajak, dan juga terdapat penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pelanggaran perpajakan yang merupakan tindak pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perpajakan yang melakukan perbuatan melawan hukum  atau  tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  sehingga menimbulkan kerugian ekonomi negara.
Faktur  PPN  ilegal  merupakan  pelanggaran  pajak  yang  paling  banyak  terjadi  saat melakukan  penghindaran  pajak  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat faktur pajak tetapi tidak membayar jumlah pajaknya dengan cara membeli dan menjual faktur  pajak  daripada  membayar  pajak  borongan.  Jika  faktur  PPN  tidak  berdasarkan transaksi  sebenarnya,  maka  faktur  PPN  pacar  pelaku  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya,  jadi  dalam  transaksi  nyata,  jika  pajak  yang  ditampilkan  tidak  berdasarkan transaksi sebenarnya.
Dalam sistem akuntansi perpajakan, Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN atas penjualan  atau penyerahan terlebih  dahulu memotong PPN yang  dibayarkan pada  saat pembelian suatu barang atau jasa. Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran, maka kelebihan jumlah tersebut akan dikompensasikan pada masa pajak bulan  berikutnya  atau  diajukan  (dikembalikan)  ke  kas  negara.  Bukti  pemungutan  pajak penjualan berupa faktur pajak. Badan usaha yang telah disahkan sebagai badan usaha kena pajak wajib memungut pajak konsumsi pada saat penyerahannya. Setiap kali PPN ditagih, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur  pajak,  sehingga jumlah pajak masukan dapat dipotong atau dikreditkan untuk mengurangi kewajiban pajak ke kas negara atau mengurangi  kewajiban  pajak  berdasarkan  jumlah  yang  sebenarnya.  Anda  juga  dapat meminta pengembalian dana untuk tagihan pajak yang hilang. Kami sedang melakukan transaksi.
Kejahatan perpajakan mempunyai implikasi yang luas dan pada akhirnya berdampak pada pendapatan negara yang merupakan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan umum. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, tindak pidana perpajakan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ekonomi negara. Pelanggar yang membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau pengguna faktur pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana. Pelanggaran terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.
Pelanggaran  terhadap  faktur  pajak  tersebut  tidak  didasarkan  pada  transaksi  yang sebenarnya berdasarkan Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam ayat ini ada yang dengan sengaja menyatakan:
1. Membuat atau menggunakan faktur pajak, Surat Pemberitahuan, bukti kredit pajak, dan surat keterangan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
2. Jika  faktur  pajak  disiapkan  tetapi  faktur  pajak  tidak  diverifikasi  sebagai  bisnis  kena pajak, minimal dua hingga enam tahun penjara, denda setidaknya  dua kali  jumlah
pajak pada faktur pajak, sertifikat pembayaran pajak, sertifikat pemotongan, sertifikat pembayaran paja, sertifikat pengembalian pajak, dendan setidaknya enam kali jumlah pajak pada faktur pajak, sertifikat pemotongan, sertifikat penagihan pajak, sertifikat pengembalian pajak. DJP juga memberikan penegasan status PKP terhadap PKP-nya yang menerbitkan faktur pajak fiktif sebagaimana diatur dalam Peraturan No. PER- 19/PMK-16/2018  tentang  Perubahan  PJ  Anda  juga  dapat  menetapkan  status ditangguhkan  hingga  dibatalkan.  Perjanjian/2017  ini  mengatur  tentang  penerbitan dan/atau penyalahgunaan faktur pajak oleh Wajib Pajak (“PMK - 16/2018”). Berdasarkan PMK-16/2018, PKP yang menerbitkan faktur pajak fiktif dikenakan sanksi administratif berupa  status  ditangguhkan.  Menurut  Pasal  1,  No.  4  PMK-16/2018,  status ditangguhkan adalah pencabutan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki PKP.
“Sertifikat elektronik juga dapat berubah statusnya dari “aktif” menjadi “ditangguhkan” jika  wajib  pajak  dinonaktifkan  sementara  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  sehingga  wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak. (Pasal 1 No. 4 PMK-16/2018).
Oleh  karena  itu,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perpajakan terhadap badan atau perusahaan yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi  yang  sebenarnya  atau  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang sebenarnya dilakukan dengan memperhatikan  laporan PPN bersamaan  dengan  laporan tahunan.  Wajib  Pajak  yang  terindikasi  menerbitkan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan transaksi  sebenarnya  dan  pengguna  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi sebenarnya akan ditempatkan dalam status tidak aktif (ditangguhkan) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak dan juga pajaknya. faktur tidak dapat digunakan oleh pihak lawan transaksi karena faktur pajak diaktifkan secara elektronik sampai ada klarifikasi yang dapat diterima oleh DJP.
Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status skorsing adalah sebagai berikut:
1) Identitas wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak yang sah.
2) Keberadaan  dan  kesesuaian  atau  kecukupan  profil  Wajib  Pajak  (WP),  pengelola dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak (WP). Keberadaan dan kecukupan tempat usaha (WP) Wajib Pajak.
3) Kegiatan usaha Wajib Pajak (WP) harus sesuai dengan transaksi yang dilakukan atau didaftarkan KLU-nya.
Departemen  Penyidikan  Pelayanan  Publik  (PPNS)  Direktorat  Jenderal  Pajak mempunyai  tugas  penting  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  perpajakan.
Penyidikan  tersebut  dilakukan  dengan  mencari  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  untuk mengungkap tindak pidana perpajakan dengan mengidentifikasi tersangka yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara.
Pejabat (PPNS) berwenang menerima dan memverifikasi informasi dengan meminta informasi  dan  data  untuk  dijadikan  alat  bukti,  memeriksa  dokumen,  melakukan penggeledahan, dan meminta bantuan dari pihak berwenang lainnya.
Menurut Pasal 6 ayat satu (1) huruf b, memeberikan otoritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan berdasarkan otoritas hukum. Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  berhak  mencabut  sertifikat  elektronik  agar  wajib  pajak  (WP)  tidak  dapat membuat faktur pajak  dikarenakan tidak adanya klarifikasi yang memadai hingga waktu yang ditetapkan yakni 30 hari kalender. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan perpajakan adalah dengan menggunakan upaya hukum pidana. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas- asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.
Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran perpajakan terhadap faktur pajak yang  diterbitkan  oleh  badan  usaha  atau  badan  usaha  yang  mengakibatkan  penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah dengan membuat laporan PPN harus sesuai dengan laporan tahunan. Wajib Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menunjukkan penggunaan faktur pajak yang tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  akan  ditempatkan  dalam  status  tidak  aktif (ditangguhkan) dan Wajib Pajak yang  bersangkutan tidak  lagi dikenakan pajak. mampu menerima  pajak.    Faktur  sebelumnya  dapat  diterbitkan  secara  elektronik  untuk mendapatkan klarifikasi dari DJP.

## SIMPULAN
Kesimpulan diambil berdasarkan analisis  dan  pembahasan yang dilakukan  dalam Yurisprudensi dalam penegakan hukum perpajakan terhadap perusahaan yang membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan terhadap pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, antara lain:
Klasifikasi  dan  jenis-jenis  tindak  pidana  perpajakan  didasarkan  pada  konsep Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 16 Tahun 2009, yang mengklasifikasikan pelanggaran (culpa) dan kejahatan (dolus) sebagai bentuk- bentuk  pelanggaran.  Pelanggaran  (culpa)  adalah  tindakan  yang  tidak  disengaja  dan kejahatan (dolus) adalah tindakan yang disengaja. Mematuhi penegakan hukum, yang
mencakup  tindakan  serta  hukuman  yang  menyakitkan.  Secara  doktrinal,  kejahatan dipahami sebagai memperoleh  ganti rugi atau balasan atas kesalahan yang  dilakukan pelaku,  namun  perbuatan  tersebut  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dari kejahatan  yang  dilakukan  pelaku.  Pemberian  sanksi  pidana  diharapkan  dapat  menjadi sistem peringatan bagi para pelanggar pajak dan sanksi yang dijatuhkan memiliki efek jera. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, pelaku pelanggaran pajak menjadi saksi  penting  (preliminary  warning)  dan  pidana  penjara  merupakan  sanksi  dan  upaya terakhir (ultimate weapon).

## DAFTAR PUSTAKA
Dalimunthe,  Mohd,  &  Sari,  Warsani  Purnama.  (2018). Pengaruh  Penerapan  Aplikasi  Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.
Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Ghozali,  Imam.  (2019).  Dialektika  Hukum  dan  Moral  Ditinjau  dari  Perspektif  Filsafat  Hukum. Murabbi, 2 (1).
Muflihah,  Siti.  (2019). Pengaruh  kecukupan  modal  terhadap  profibilitas  Bank  Syariah  di  Kota Palangka Raya. IAIN Palangka Raya.
Putra, Indra Mahardika. (2019). Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis. Anak Hebat Indonesia.
Putra,  L.  M.  Ricard  Zeldi,  &  Mashendra,  Mashendra.  (2022).  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8 (4), 975 – 984.
Putri, Firninda Yosi Anggraini. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru. Jurnal Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
Siregar, Fitri Yanni Dewi. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7 (2), 184 – 192.
Umar, Haryono, Purba, Rahima Br, Safaria, Siti, Mudiar, Welda, & Sariyo, Harsono. (2021). The new Strategy  in  Combating  Corruption  (Detecting  Corruption:  HU-Model).  Merdeka  Kreasi Group.
Zairudin, Ahmad, Wahyudi, Agus, Hasyim, Achmad Shohibul, & Al Muntasor, Elman Sidni. (2022). Upaya  Korektif  Penguatan  Sistem  Pemilu  Melalui  Mekanisme  Penentuan  Dpt  Oleh  KPU. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(4), 9 – 22.