## ANALISIS YURIDIS TERHADAP CCTV (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) SEBAGAI BARANG BUKTI I PERSIDANGAN
Oleh:
Ismail 1) ,
dan Ahmad Nahwiy 2)
Universitas Asahan 1,2) E-mail: ismail_izu@yahoo.com 1)
nahwiyahmad@gmail.com 2)

## ABSTRAC
Legal events become a problem in daily life that is a threat to people or groups of people in living  a  social  life.  Technology  exists  to  help  regulate  the  law  to  make  criminals  get  a deterrent effect. CCTV (Close Circuit Television) is here to help be a watchdog to assist the country in supervising daily life. What's more now CCTV has helped in criminal evidence to help find the perpetrators of crimes whose aim is to speed up the search for perpetrators and look for what evidence is carried by the perpetrators.
Keywords: CCTV  (Close  Circuit  Television),  Criminal  Proof,  Law  on  Information  and Electronic Transactions, Information Technology

## ABSTRAK
Peristiwa-peristiwa  hukum  menjadi  masalah  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  menjadi ancaman  kepada  orang  maupun  sekelompok  orang  dalam  menjalani  kehidupan bermasyarakat. Teknologi hadir untuk membantu pengaturan hukum untuk membuat pelaku kejahatan  mendapatkan  efek  jera.  CCTV (Close  Circuit  Television) hadir  untuk  membantu menjadi pengawas untuk membantu negara dalam mengawasi kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi  sekarang  CCTV  telah  membantu  dalam  pembuktian  pidana  untuk  membantu  mencari pelaku kejahatan yang tujuan nya untuk mempercepat pencarian pelaku dan mencari barang bukti apa yang dibawa oleh pelaku.
Kata  Kunci :  CCTV (Close  Circuit  Television) ,  Pembuktian  Pidana  ,Undang  Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  masa  ini  Teknologi  menjadi hal  yang  sangat  penting  untuk  membantu tatanan hukum supaya cepat dan efisien.Teknologi  ini  dibutuhkan  untuk membantu pihak berwenang untuk menyelidik dan menyidik dalam melakukan  investigasi  untuk  menemukan pelaku  kejahatan  .  Dalam  tindak  pidana memang  di  butuhkan  bermacam-macam bukti  untuk  mencari  fakta-fakta  yang dilakukan  di  tempat  kejadian  perkara. Dewasa  ini  manusia  hidup  dengan teknologi.  Teknologi  saat  ini  sangat membantu  dalam  kehidupan  apapun. Khususnya  norma  norma  yang  mengatur kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia supaya  meningkatkan  rasa  aman  dan tenteram dalam kehidupan sosial.ini Terjadi Karena adanya Tentu saja dikarenakan  akibat  tindak  pidana  yang terjadi  karena  ada  sebab  yang  menjadi akibat dari suatu tindak pidana ( causality). (Sudarsono;2007:75).
Secara  Substansif  ,  pengertian  dari istilah”  peristiwa  pidana”  lebih  menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan  baik  oleh  perbuatan  manusia maupun oleh gejala alam.(Teguh Prasetyo;2011:49).
Dalam  tindakan  pidana    seperti dalam  kasus  Jessica  Kumala  Wongso yang tertangkap CCTV yang jadi terpidana  karena  membunuh  Wayan Mirna  Solihin  dengan  meracuni  dengan racun sianida
Terlepas dari masalah ini, pastinya sangat berhubungan dengan tindak pidana yang  mana  membutuhkan  barang  bukti yang  menjadi  penunjang  alat  bukti  yang kuat  dan  memnuhi  syarat  yang  bisa dipertanggung  jawabkan  dan  bisa  dibawa di  persidangan.Dalam  bukunya  yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia “ ,Prof. Dr..Jur. Andi Hamzah, mengakatan bahwa Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  merupakan  bagian  yang
sangat  penting  dalam  cara  pidana.(Andi Hamzah,2008:250).
Sejarah perkembangan hukum acara  pidana  menunjukkan  bahwa  adanya beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan
Mencari kebenaran itu tidak mudah. Alat-alat bukti yang  tersedia  menurut  Undang-  Undang sangat relatif.Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian  diberikan  oleh  manusia  yang mempunyai sifat pelupa . Bahkan menurut psikologi,penyaksian suatu peristiwa ,yang baru sajat terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.  Ini  berarti  kesaksian  yang sifat  nya  hanya  memperkuat  keyakinan hakim.
Oleh karena itu Dalam memutuskan  perkara  Hakim  juga  melihat barang  bukti  yang  telah  dihadirkan  oleh pihak  penyelidik  untuk  menjadi  bahan pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan perkara.Perkara yang berhubungan dengan tindak  pidana  dengan  barang  bukti  ini banyak terungkap di lapangan.
Dinamika  sosial  pada  umumnya menampilkan  dirinya  sebagai  gerakan berpindah  atau  gerakan  berubah,  dan terdapat  3  (tiga)  macam  yang  dapat diidentifikasikan  sebagai  gerakan  yang menentukan  dinamika  sosial  yakni  , mobilitas  horizontal,  mobilitas  vertikal, dan  dinamika  lintas  budaya.(Danrivanto Budhijanto,2017:hlm28).
Perhatian  yang  sangat  besar  untuk merumuskan kepastian hukum dan keadilan terkadang menimbulkan masalah  besar  dalam  penerapan  hukum tersebut, yaitu ketertiban umum , walaupun  konsiderans  menimbang  dalam Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  memanfaatkan    infrastruktur hukum dan pengaturan terjadinya penyalahgunaan,  dengan  memperhatikan nilai-  nilai  agama  dan  sosial  budaya masyarakat indonesia.
Konsiderans  menimbang  Undang- Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik secara jelas menunjukkan alasan keberlakuannya , pokok-pokok pemikiran
dalam konsiderans pertimbangan, sebagai berikut:
a. Indonesia adalah bagian daripada  bagian  masyarakat informasi dunia sebagai akibat dari pada terjadinya globalisasi  Informasi:
b. Perkembangan pada Teknologi Informasi  berakibat  terhadap perubahan  kegiatan  manusia dalam  pelbagai  bidang,  dan berimbas  kepada  terbentuknya norma  dan  atau  kaidah  hukum baru;
Kebutuhan  terhadap  tersediannya infrastruktur  hukum  dan  pengaturan dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi agar  mencegah  penyalahgunaan,  dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial budaya masyarakat indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka skripsi ini rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum tentang CCTV( Close Circuit Televisioni ) sebagai barang bukti di persidangan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian barang bukti CCTV( Close Circuit Television ) di persidangan ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ini  yang  mana metode yang digunakan dalam pengumpulan  data  untuk  penyusunan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan (library  research) yaitu berdasarkan buku-buku pustaka.

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
A. pengaturan  hukum  tentang  cctv sebagai barang bukti di persidangan Berbicara tentang
pengaturan hukum,  pengaturan  hukum  tentang    bukti elektronik  diatur  dalam  Undang-Undang No  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik( juncto Undang- Undang  No.11  Tahun  2008  tentang
Informasi
dan
Transaksi Elektronik).Hukum  ini  pada  awalnya mengatur tentang bagaimana aturan hukum secara  umum.namun  karena  ada  dinamika yang  terjadi  dimasyarakat,  terjadi  lah perubahan undang-undang ini.
Beberapa Aspek-aspek dalam Undang-Undang  ITE  ini  sangat  banyak, namun  salah  satu  nya  yang  berhubungan dengan  sub  judul  diatas  adalah  Aspek pembuktian  elektronik.Pasal  5  ayat  (2) dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang berbunyi bahwa
”Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang berlaku  di  Indonesia”. (Pasal  5  ayat  (2)
Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Dalam pengaturan hukumnya, penyidik  pejabat  polisi  adalah  salah  satu pihak  berwnenang  dalam  menyidik  suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi sebetulnya bukan hanya penyidik,  melainkan  Pejabat  pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  di  bidang  teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil yang  dimaksud  berwenang  terdapat  pada penjelasan  pasal  43  ayat  satu  adalah bahwa:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang  adanya  tindak  pidana  di bidang teknologi Informasi danTransaksi Elektronik.
b. Memanggil  setiap  orang  atau pihak  lainnya  untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau  saksi  sehubungan  dengan
adanya  dugaan  tindak  pidana  di bidang  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
c. Melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran laporan atau keterangan  berkenaan  dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik.
d. Melakukan pemeriksaan
terhadap  Orang  dan/atau  Badan Usaha yang patut diduga melakukan  tindak  pidana  di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
e. Melakukan
pemeriksaan terhadap  alat  dan/atau  sarana yang  berkaitan  dengan  kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk
melakukan  tindak  pidana  di bidang  Teknologi  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
f. Melakukan penggeledahan terhadap  tempat  tertentu  yang diduga digunakan sebagai tempat  untuk  melakukan  tindak pidana  di  bidang  Teknologi
Informasi dan Transaksi
Elektronik.
g. Melakukan penyegelan dan penyitaan  terhadap  alat  dan/atau
sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan  secara  menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Membuat  suatu  data  dan/atau Sistem  Elektronik  yang  terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi  Elektronik  agar  tidak dapat diakses.
i. Meminta informasi yang terdapat didalam Sistem
Elektronik  atau  informasi  yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik Kepada Penyelenggara Sistem Elektronik  yang  terkait  dengan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
j. Meminta  bantuan  ahli  yang diperlukan  dalam  penyidikan terhadap  tindak  pidana  dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik k. Mengadakan penghentian penyidikan  tindak  pidana  di bidang  Teknologi  Informasi  dan Transaksi elektronik sesuai dengan  ketentuan  Hukum  Acara Pidana
Rekaman  Video  sangat  membantu dalam  melihat  kapan  peristiwa  hukum  itu terjadi  karena  pastinya  rekam  digital memiliki waktu yang tersimpan. Dalam hal ini  sangat  penting  untuk  mengetahui Bagaimana  para  tersangka  melakukan  nya dan  benda  apa  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  kejahatan.Tentu  saja sangat  membantu  pihak  penyidik  untuk memutuskan waktu peristiwa itu dilakukan oleh tersangka tersebut. Pembuktian merupakan  masalah  yang  dalam  faktanya mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam persidangan.
Hal  itu  terdapat  dalam  pasal  184 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  berisi  bahwa  alat  bukti  yang  sah ialah:  (Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat
d. petunjuk
e. keterangan terdakwa
Pengaturan  Hukum  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  ini  juga  harus  mempunyai kemanfaatan  hukum  ,sifat  kehati-hatian, iktikad baik, kebebasan memilih teknologi, atau netral teknologi.Dalam Buku Danrivanto Budhijanto(2017;136-137), Ada  asas-asas  yang  sangat  diperhatikan untuk  memanfaatkan  Teknologi  Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain.
a. Asas  Kepastian  Hukum  berarti landasan  hukum  bagi  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  serta  segala  sesuatu
yang  mendukung  penyelenggaraan yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.
b. Asas  Manfaat  berarti  asas  bagi pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan Transaksi Elektronik di upayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan
masyarakat
c. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap  aspek  yang  berpotensi menimbulkan  kerugian,  baik  bagi diri  sendiri  maupun  orang  lain untuk  memanfaatkan  Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ini
d. Asas  Itikad  Baik  berarti  Asas  ini tidak bertujuan untuk secara sengata dan tanpa hak  atau melawan  hukum  mengakibatkan kerugian  bagi  pihak  lain  tanpa sepengetahuan pihak lain.
e. Asas Kebebasan
Memilih Teknologi  atau  Neutral  Teknologi yang berarti Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik  tidak  hanya  fokus  pada pemanfaatan teknologi tertentu
Dengan  ini  diharapkan  masyarakat juga harus lah belajar bagaimana memanfaat teknologi dengan baik.  Karena sekarang  di  era  digital  ini  semua  serba cepat  dan  sederhana.  Bayangkan  kalo mungkin  tidak  ada  kamera  pengawas  atau pun  CCTV (Close  Circuit  Television) ini mungkin  kita  tidak  akan  tau  apa  yang terjadi  sebenarnya  dan  juga  bagaimana peristiwa  itu  terjadi  dengan  sendirinya mungkin tidak ada yang tau.
Dalam  pengaturan  hukumnya  ini perlu mempelajari kejahatan” tingkah laku manusia”, maka  pendekatan  Deskriptif  itu adalah  salah  satu  dasar  penting  untuk mempelajari  bagaimana  manusia  dalam mempelajari Teknik Kejahatan yang terjadi di masyarakat terutama apa yang di lakukan  pelaku  pada  saat  terekam  kamera CCTV (CloseCircuitTelevision) .pendekata n  ini  dikenal  dengan  cara “observasi”  dan pengumpulan data seperti;usia, jenis kelamin, warna rambut. dan perkembangan karir pelaku
kejahatan.(Yesmil Anwar ,2010:37-38)
Pentingnya  juga  hal  ini  agar menjadi  pertimbangan  hakim  tentang bagaimana  perilaku  pelaku  pada  saat peradilan untuk mengetahui tujuan mereka.bukti-bukti persidangan ini menjadi  kunci  bagaimana  kejahatan  itu terjadi.
Terkadang  pada  saat  terekam kamera CCTV, terjadi hal yang tak terduga seperti  orang  melakukan  tanda-tanda seperti  gerakan-  gerakan  rahasia  ataupun kode morse,atau pun tanda tanda yang bisa menjadi petunjuk.
Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan pemerintah no 82 tahun 2012 bahwa  “Informasi  Elektronik  adalah  satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,
gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic data  interchange (EDI),  surat  elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.”.artinya pada saat seseorang mengirimkan suatu bukti elektronik  tetapi  maksud  dari  bukti  itu, maka  diperlukan  lah  orang  yang  cukup paham  dalam  memahami  maksud  dari kode  atau  pun  gerakan  rahasia.  Biasanya ini  dilakukan  oleh  para  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  yang  terkadang  membuat gerakan-gerakan  yang  memiliki  maksud yang hanya dipahami oleh yang mengetahui gerakan itu.
Mengingat  memang  Alat  bukti elektronik  ini  belum  tentu  semua  orang memahami pentingnya sebuah bukti bahkan  hal  sekecil  apapun  bisa  dikatakan pun  dianggap  sepele.  Padahal  hal  itu  bisa menjadi sebuah keuntungan bila digunakan dengan  sangat  baik.  Tetapi  banyak  juga yang  memanfaatkan  hal  ini  menjadi lumbung kejahatan untuk mencari keuntungan  demi  kekayaan  dan  materi. Hal  ini  juga  diharapkan  bisa  menjadi Pekerjaan  Rumah  bagi  para  penegak Hukum dan seluruh warga negara
Indonesia.Soerjono  Soekanto  (Danrivanto
Budhijanto,2017:127) dalam
Buku
Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  hukum,  sebagai berikut:
a. Kaidah  Hukum/peraturan  hukum  itu sendiri
b. Petugas/Penegak Hukum
c. Fasilitas
d. Masyarakat
Kontrol sosial ternyata juga menjadi  dasar  pembentukan  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  karena  kemajuan  yang  pesat  di
bidang  Teknologi  Informasi  pada  saat  ini. Tegaknya  hukum  tidak  dapat  dilepaskan dengan  kenyataan  berjalannya  undang- undang  itu  di  masyarakat.Masih  terdapat tujuan  hukum  lain  ,  yaitu  keadilan  yang tercipta  dapat  menjadi  kondisi  damai  di masyarakat  dan  apabila  kedamaian  dapat tercapai  kedamaian  akan  melahirkan ketertiban hukum.
B. kekuatan  pembuktian  barang  bukti cctv  ( close  circuit  television )  di persidangan
Dalam  pembuktian  suatu  perkara mungkin  orang  awam  juga  bertanya apakah Informasi Elektronik bisa dijadikan sebagai  alat  bukti.Dalam  pasal  5  ayat  (1) Undang  Undang  No.  11  Tahun  2008 Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi  bahwa” Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil  cetakannya  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah”.  Tentu  saja  hal  ini menjadi  acuan  bahwa  CCTV (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) ini di perbolehkan  untuk  menjadi  alat  bukti karena termasuk informasi Elektronik yang menampilkan  situasi  untuk  memberikan informasi sebagai sistem keamanan tambahan  karena  di  era  ini  banyak  cara dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan untuk mempermudah kinerja mereka untuk melakukannya dengan aman.
Berbicara tentang kekuatan pembuktian, memang inilah hal terpenting disaat  persidangan  berlangsung.  Melihat hal  ini  terkadang  banyak  hal-hal  yang  tak terduga.  Hal  ini  terjadi  karena  para-para terdakwa,tergugat,dan terlapor ingin menunjukkan  bahwa  mereka  juga  punya kekuatan bukti yang kuat untuk meyakinkan  para  Majelis  Hakim  untuk memberikan  pertimbangan  yang  seadil- adilnya dalam memberikan putusan pengadilan.
Alat  bukti  Elektronik  perlu  di  kaji secara teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman  yang  mengakibatkan  hal
yang  fatal  yang  membuat  putusan  itu menjadi  kacau.  Jika  dilihat  hal  ini  sangat penting  jika  ditinjau  dari  saksi  ahli elektronik pada saat meneliti kasus Jessica Kumala  Wongso  yang  terekam  kamera CCTV (Close Circuit Television) itu sangat lah  detil  mulai  dari  hal-hal  yang  kecil sampai  ke  hal-hal  yang  tidak  terpikirkan akal manusia. dengan detail para saksi ahli menjelaskan  pada  hakim  itu  dengan  ilmu yang  mereka  punya.  Maka  dari  itu  peran saksi  ahli  adalah  hal  yang  vital  atau penting  dalam  menganalisis  kejadian  para pelaku kejahatan.
Keterangan  ahli  khususnya  dalam perkara  pidana  sangat  penting.Hal  ini terdapat  dalam  pasal  1  angka  28  yang berbunyi  bahwa  “Keterangan  ahli  adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan . Dalam hal ini keterangan ahli itu  bukan  hanya  dalam  aspek-aspek  ilmu hukum,  namun  berbagai  macam  aspek keilmuan  pun  juga  di  butuhkan  dalam  hal ini.  Misalnya  dalam  menganalisis  video rekaman  CCTV( Close  Circuit  Television) dalam  Kasus  Jessica  Kumala  Wongso yang  terbukti  membunuh  Wayan  Mirna Salihin  dengan  racun  sianida  dengan berbagai cara. Dalam hal ini juga dipanggil saksi ahli dalam bidang kesehatan ataupun bidang  farmasi  untuk  meneliti  kenapa  dan racun seperti apa yang digunakan terpidana  dalam  membunuh  si  korban itu.Yang  kita  tau  hakim  juga  tak  bisa memutuskan  secara  sederhana  dalam memutuskan  perkara.  Peran  penting  ini tidak lepas karena tidak semua orang dapat menguasai semua ilmu pengetahuan.
Biasa  nya  dalam  hukum  juga  di panggil  team  dokter  forensik  .biasanya mereka meneliti bagaiamana ketika seseorang  telah  meninggal.  Biasanya  nya mereka  mencari  data  data  rekam  medic ( medical  record) untuk  diteliti  apakah memang  penyebab  meninggal  nya  orang
tersebut  karena  penyakit  tersebut  atau  ada sebab-sebab  lain  yang  harus  di  teliti  lebih lanjut.Hal-hal ini terjadi karena kekurangan  petunjuk  yang  sebetulnya bukti itu sudah ada Tetapi dikarenakan hal ini menjadi pertimbangan karena membutuhkan  keahlian  khusus  dalam suatu  perkara  yang  membutuhkan  analisis bukti  yang  kurang  dipahami  oleh  orang biasa.
Sayangnya dalam hal ini, saksi ahli ini jumlah nya cukup terbatas dan biasanya kebanyakan  hanya  berada  di  daerah  Ibu Kota Provinsi.mungkin dikarenakan proses seleksi  yang  sebetulnya  cukup  banyak namun  memang  tidak  sembarang  orang bisa menjadi saksi ahli.
Dalam  Pasal  7  dalam  Undang- Undang  No  11  Tahun  2008  berbunyi bahwa”Setiap  orang  menyatakan  hak, memperkuat  hak  yang  telah  ada,  atau menolak  hak  Orang  lain  berdasarkan adanya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  harus  memastikan bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  ada  padanya berasal  dari  Sistem  Elektronik  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  jelas bahwa  semua  orang  yang  cakap  dalam hukum  berhak  untuk  membela,membantu pembelaan,  ataupun  memperberat  suatu orang  yang  sedang  didakwa  dengan membuktikan  bukti  bukti  elektronik  yang dapat  diakses,  dijamin  keutuhannya  dan dapat dipertanggung jawabkan.Hal ini juga diatur  dalam  pasal  6  Undang-Undang  no 11 tahun 2008 berbunyi bahwa”Dalam hal terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur dalam  pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyarakat bahwa  suatu  Informasi  harus  berbentuk tertulis  atau  asli,  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,ditampilkan, dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  di pertanggungjawabkan sehingga dapat
memperjelas  dan  menerangkan  suatu keadaan.
Berbicara dengan kekuatan pembuktian  Elektronik.  Di  negara  seperti Amerika Serikat ini sudah seperti hal yang wajib  apabila  dirumah  mereka  di  pasang CCTV karena mengingat negara maju juga yang  pasti  berbagai  kejahatan  pun  juga mempunyai  pemikiran  kejahatan  yang sangat  tinggi.  Sebetulnya  hal  ini  memang menurut  penulis  berasumsi  bahwa  di Negara  Amerika  Serikat  ini  juga  karena juga  sudah  tinggi  angka  kejahatan,maka kemungkinan pada masa itu.
Namun  kekurangannya  ini  bisa dimanfaat  oleh  orang-orang  yang  sengaja memanipulasi  untuk  membuat  orang  yang tidak  ada  apa-apa  hubungannya  menajdi orang  yang  menjadi  diduga  bersalah.  Ini bisa menimbulkan eror in persona dimana seseorang  yang  bukan  pelaku  sebenarnya tetapi harus menanggung akibat dari orang yang seharusnya bersalah namun melakukan  manipulasi  untuk  bebas  dari hukuman pidana.
Persoalan  ini  sebetulnya  mungkin saja  banyak  terjadi.  Namun  sebetulnya banyak yang lolos dari jeratan pidana yang terkadang  juga  banyak  menghadirkan banyak saksi-saksi palsu untuk memberikan kesaksian palsu yang sebetulnya  dibuat  hal  yang  tidak  sesuai dengan fakta.
Hal-hal mengenai kekuatan
pembuktian  harus  lah  di  pertanggung jawabkan karena menilai masalah keabsahan  bukti yang  diberikan  di persidangan.Didalam pembuktian ini memang harus benar-benar harus mempertanggung  jawabkan  bukti  itu. Beberapa  orang  berpikir  dalam  dirinya bahwa kalau pun perkembangan kriminologi  sudah  sempurna.  Maka  tidak boleh  lagi  adanya  pidana.  Namun  fakta nya masih banyak dilakukan.Kalau penjahat diibaratkan orang sakit,dan pidana  yang  bersifat  memberi  nestapa
sebagai  pembalasan  atas  kejahatan  yang dilakukan.Adapun  cara  untuk  mencapai usaha pemasyarakatan ini adalah bermacam  macam,  yang  boleh  berganti dan  berubah  berdasarkan  ilmu  pendidikan dalam bidang
tersebut. (Moeljatno,2015:15-16).
Hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  ini  adalah  hukum  yang  telah  di kodifikasi.Selain  itu  juga  hukum  pidana Indonesia  ini  juga  sudah  di  unifikasi, artinya  berlaku  untuk  seluruh  golongan rakyat.Unifikasi  udah  lama  sejak  tahun 1918,  yaitu  pada  saat  berlaku  nya  undang undang  dari  belanda.hukum  pidana  ini bersifat umum karena masuk dalam hukum publik  yang  artinya  masalah  yang  terjadi itu pemerintah harus turun tangan menangani masalah hukum di masyarakat. Inilah  yang  terjadi  bila  pada  saat pembuktian  di  persidangan  sangat  susah untuk menentukan pilihan untuk menetapkan  pihak  terdakwa.Bisa  saja  dia dijebak  dan  memang  direncanakan  seolah olah  memang  seseorang  yang  dijebak  itu lah pencuri nya.
Jika melihat  rekaman  CCTV (Close Circuit  Television) juga  kita  melihat mungkin  saja  seorang  yang  pada  saat  itu belum dewasa melakukan tindak pidana.Dalam  pasal  45  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  berbunyi  bahwa “Dalam  hal  penuntutan  pidana  terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan  suatu  perbuatan  sebelum  umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan”.Dalam hal ini dapat memilih antara ketiga kemungkinan, antara lain
a. Mengembalikan  anak  tersebut kepada  orang  tuanya  tanpa diberi pidana   apa pun .
b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan.
c. Menjatuhi  pidana  seperti  orang dewasa.  Hukuman  maksimal
pidana  nya  adalah  1/3  dari hukuman pokok.
Mengingat  ini  adalah  hal  yang sangat penting pada saat pembuktian yang terlihat  tanggal  kejadiannya  apakah  dia belum  cukup  berusia  diatas  17  tahun  atau tidak.  Maka  pada  saat  itu  hukumannya masih dianggap berusia 16 tahun.
Penting untuk diingat, prerogatif hakim itu sangat  penting  dalam  menindak  terdakwa apakah  memang  layak  atau  tidak  dijatuhi pidana.Hati  nurani  Hakim  sangat  penting untuk  mengingat  hal  ini  juga  menjadi masalah serius dalam memutuskan perkara.
Terkait  dengan  hal  ini  juga berbicara  tentang  Independensi  Hakim yang mana baiknya peradilan itu harus lah bersifat  Independen,  tidak  berada  di  pihak manapun.
Hakim pada saat mengadili perkara tidak  boleh  memberikan  kesan  bahwa salah  satu  pihak  berperkara  mempunyai kedudukan  istimewa,dan  hal  ini  dapat mempengaruhi hakim.Hakim dilarang bersikap  mengeluarkan  perkataan  atau melakukan  tindakan  yang  menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam,  menyudutkan  dalam  suatu perkara.Hakim  juga  harus  menjalankan sesuai dengan kode etik, ketentuan hukum, dan  perilaku,  dan  lain-lainnya.Terkadang terjadi  ketidakpuasan  pada  majelis  hakim karena hal hal yang terjadi di persidangan.Unjuk rasa terhadap ketidakpuasan tersebut tidak sedikti berakhir anarkis dan sampai menimbulkan korban  jiwa.  Ketidakpuasan  ini  sudah  hal yang biasa terjadi di masyarakat bahkan di masyarakat  adat  juga  mengalami  hal seperti  ini  yang  mana  hal  hal  yang berdasaran SUKU, ADAT,dan RAS.
Seorang  Hakim  harus  menjalankan tugas  dengan  baik  memang  terkadang belum tentu akuntabilitasnya dinilai dengan  baik  bahkan  malah  kebalikannya
dinilai  buruk.Hal-Hal  ini  bisa  diasumsi bahwa  terkadang  suatu  hal  yang  menjadi pertimbangan hakim. Dalam rangka mencari hakim yang baik, perlu dilakukan kerjasama  antara  lembaga/badan  yang tugasnya dalam permasalahan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan  pangkat,  penggajian  maupun yang berkaitan dengan masalah penindakan di bidang hukum administratif sebelum diadakan
rekrutmen pengangkatan  maupun  pemberhentian  dan lain-lain.
Dinilai  dari  kekuatan  CCTV,  ada juga  kelemahan-kelemahan  yang  bisa dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  kejahatan yang  terkadang  CCTV  itu  juga  rentan terhadap  sabotase-sabotase  yang  terjadi  di lapangan.  Dikarenakan  ada  beberapa  hal yang  dilakukan  untuk  melakukan  sabotase itu  mulai  dari  pencurian  data  video,data perangkat lunak, dan sistem elektroniknya.
Hal  ini  memang  dilakukan  untuk menyulitkan  penyelidik  dan  penyidik untuk  mencari  petunjuk-petunjuk  untuk mencari  pelaku  sebenarnya  karena  hal itulah yang diingikan bagi pelaku agar bisa lepas dari rantai-rantai hukum.Ketika suatu bukti hilang, maka kemungkinan pasti sulit mencari  karena  bukti-bukti  penting  yang dirusak  untuk  menghilangkan  kejadian- kejadian  hukum  yang  sebenarnya  yang menjadi  bukti  kunci  dalam  pembuktian pidana  pada  saat  penyelidikan  dan penyidikan.  Para  para  penyelidik  ini mencari  keseluruhan  untuk  menyesuaikan fakta-fakta  investigasi  Tempat  Kejadian Perkara (TKP).
Menurut  Penjelasan  Danrivanto (2017:52)  ,Penyelidikan  dan  penyidikan ini harus melakukan penggeledahan dan/atau  penyitaan  serta  penangkapan  dan penahanan yang dirumuskan dalam Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dengan  rumusan  peraturan KUHAP  ini  menjadi  kesimpulan,  sebagai berikut.
a. Pengaturan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam Undang  Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  secara absolut memberikan pengawasan  langsung  kepada Ketua Pengadilan Negeri. b. Pengaturan tentang
penangkapan  penahanan  oleh penyidik  wajib  meminta  izin ketua  pengadilan    melalui penuntut  umu  dalam  waktu 1x24 jam.
Mengingat  hal  ini  ada  beberapa yurisprudensi  di  luar  negeri  tentang  alat bukti  elektronik  yang  menjadi  bahan pertimbangan hakim antara lain
1. “Putusan hakim (perdata)
Pengadilan  Uni  Eropa  No
1206/2001,  yang  dijatuhkan pada  tanggal  24  Mei  2001  dan berkekuatan  hukum  tetap  pada Tanggal 1 Januari 2004. Dalam pembuktiannya membuktikan
telekonference dan video conference untuk mendengarkan pemeriksaan saksi dan juga memperkenankan  penyampaian permohonan/gugatan melalui media elektronik (E-mail)”.
2. “Putusan  Pengadilan  Tinggi Den  Boch  No.290/HJF/2005, tanggal  3  Mei  2005,  dengan melakukan  pemeriksaan  saksi yang  berada  di  Berlin  didengar kesaksiannya
melalui
teleconference di  pengadilan Den Boch Belanda”.
Dalam  teori  Hukum  pembuktian disebutkan  bahwa  agar  suatu  alat  bukti yang  diajukan  di  persidangan  sah  sebagai alat  bukti,  harus  dipenuhi  secara  formil dan  materil  yang  sesuai  didalam  undang- undang.
Hukum  formil  pidana  memang menyangkut
bagaimana masalah
pengaturan  hukum  dan  kekuatan  hukum pembuktian ini diatur dari tahap penyelidik, penyidik, penahanan, pra-peradilan, peradilan hingga putusan.
Pembuktian  mempunyai  peran  penting  di persidangan.
Kriminalitas yang menimbulkan banyak kerugian mempunyai barang barang bukti kejahatan yang tidak terduga. Apalagi kalo menyangkut tindak pidana Terorisme yang sangat ditakuti masyarakat. Terutama pada saat  Ledakan  di  JW  Marriot  dan  Riltz Carlton  pada  tahun  2009  yang  terekam kamera CCTV ( Close Circuit Television ).
Peristiwa peristiwa terorisme yang terekam  video  ini  mejadi  bukti  kejamnya terorisme  yang  meledak  dengan  cara  bom bunuh  diri.  Memang  masalah  teroris  ini sangat  sensitif  karena  banyak  oknum mengkaitkannya  dengan  agama.  sangat disayangkan  memang  para  para  pelaku  ini mengatas namakan agama dalam perbuatan  yang  tujuannya  salah.Mungkin saja  kalo  tidak  ada  rekaman  CCTV( Close Circuit  Television) ini  kita  tidak  tau  apa yang  terjadi  pada  saat  itu  dan  mungkin dengan  hal  ini  menjadikan  kita  semua terbuka  pikiran  kita  untuk  tetap  berhati- hati disaat apapun.
Penyelidikan pada saat itu menemukan orang bunuh diri dengan bom yang di pasangkan di tubuhnya. Kebetulan pada saat itu tim sepak Bola Terkenal dari Inggris  yang  bernama Manchester  United harus  membatalkan  kunjungan  nya  untuk melakukan  tindak  preventif  (pencegahan). Pada saat itu sangat disayangkan sekali tim sepak  bola  terkenal  itu  tidak  bisa  datang dikarenakan  hal  ini.  Banyak  penggemar sepakbola tidak bisa menahan kekecewaan nya pada saat mendengar berita itu.
Dalam  Buku  Margono  (2019:128), Soerjono Soekanto mengatakan Soal faktor faktor hakim dalam mempengaruhi
penegakan  hukum  ada  beberapa  hal  yaitu bahwa:
a. Faktor  hukumnya  sendiri,  yang dalam  hal  ini  terbatas  pada undang-undang saja
b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum ditegakkan.
e. Faktor kebudayaan.

## 4. KESIMPULAN
CCTV  ( Close  Circuit  Television) menjadi  bukti  elektronik  yang  sah  dan  di akui  di  pengadilan  dengan  syarat  formil dan syarat materiil. Pembuktian- pembuktian  ini  dikarenakan  memang karena  adanya  perkembangan  teknologi dan  Tingkat  Kejahatan  yang  bisa  dibilang tingkatannya  bukan  hanya  tinggi  namun juga terstruktur dan masif.
Kekuatan-Kekutatan CCTV ini sangatlah  berperan  penting  dalam  melihat kejadian apa yang  sebenarnya terjadi pada saat  terjadinya  peristiwa-peristiwa  Hukum yang  mengakibatkan  terjadinya  akibat Hukum  yang  mengakibatkan  ruginya seseorang,  kelompok  ataupun  Badan Hukum  yang  mengalami  kejadian  itu. Disamping itu juga pembuktian
pembuktian  Elektronik  ini  gunanya  sangat membantu  para  aparat  penyelidik  dan penyidik dalam menjalankan tugas- tugasnya untuk menyikap tabir-tabir hukum yang terjadi di masyarakat.Dan hal lain  juga  sangat  membantu  Para  Majelis Hakim Untuk menganalisis Logika-Logika Hukumnya  dalam  menyaksikan  peristiwa-
peristiwa  yang  terekam  pada  saat  terjadi nya hal tersebut. Dan juga hal ini menjadi pertimbangan  hakim  untuk  memutuskan perkara  dan  menjadi  yurisprudensi  untuk bisa  dijadikan  bahan  bahan  kajian  untuk para hakim yang akan datang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Yesmil dkk. 2010, K riminologi. Bandung. Refika Aditama
Budhijanto,Danrivanto  .2017. Revolusi Cyber  Law  Indonesia .  Bandung  : Refika Aditama
Hamzah,Andi. 2008 . Hukum Acara Pidana
Indonesia .Jakarta: Sinar Grafika Margono.2019. Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta:Sinar Grafika Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta :Rhineka Cipta
Prasetyo,  Teguh.  2015. Hukum  Pidana Edisi  Revisi .  Jakarta  :Rajawali Pers
Sudarsono.2007. Kamus  Hukum  . Jakarta  : Rineka Cipta