## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PERKAWINAN LINTAS IMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Interfaith Marriage In Terms Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia
Odelia Christy Putri Tjandra, Kevin Kusumaatmaja Hasugian
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika) odelia.tjandra@student.ukdc.ac.id Naskah dikirim : 28 Oktober 2022 Naskah diterima untuk diterbitkan : 02 Januari 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7335

## ABSTRACT
In general, every human being will appearing the desire to live side by side with another, to bulid for a hapy  family.  Based  on  one  belief  and  same  decisions  that  they  want  to  educate  with  their  descendants with  good  religious.  Whereas,  not  a  few  copules  who  get  married    with  diffrent  beliefs.  It  cannot  be denied  that  there  is  no  boundaries  and  limit  to  build  a  social  contact  and  interaction  between  them. Moreover, there are a problems in the regulation and recording of whether or not an interfaith marriage is legal, the procedures that must be prpeared well and the substance of the marriage law which does not provide spaces for copules to carry out marriages of diffrent religions. The result of the research used by empirical  juridical  which  is  data  are  obtained  based  on  empirical  and  juridical  aspects.  This  research approach,  and  the  reasearch’s  team  uses  a  qualitative  approach  because  of  the  problems  related  to humans are fundamentally based on our observations. The purpose of writing this journal is to find out how Indonesia is able to regulate interfaith marriage in terms of positive law, and islamic law. Second, as well as what strategies are carried out by prospective copules who want to carry out interfaith marriage.
Keywords: Marriage; Different Religious; Interfaith Marriage; Islamic Law; Positive Law.

## ABSTRAK
Pada  umumnya  setiap  manusia  akan  muncul  keinginan  untuk  hidup  secara  berdampingan  dan  dapat membangun  keluarga  yang  bahagia.  Berdasarkan  satu  keyakinan  dan  satu  kesepahaman  bahwa  mereka juga berkeinginan untuk  mendidik keturunan nya dengan ajaran agama  yang baik. Namun, tidak sedikit pula  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  dengan  perbedaan  keyakinan.  Hal  itu  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  adanya  kontak  sosial  dan  pergaulan  antar  manusia  yang  tiada  batas.  Dengan  kondisi tersebut muncul permasalahan baru dan semakin umum di lingkungan masyarakat. Terlebih problematika dalam  kepengurusan  dan  pencatatan  sah  atau  tidaknya  sebuah  perkawinan  lintas  iman,  prosedur  yang harus  dipersiapkan  serta  substansi  Undang  –  Undang  perkawinan  yang  tidak  memberikan  ruang  kepada pasangan dalam melangsungkan perkawinan yang beda agamanya. Jenis penelitian yang digunakan oleh tim  peneliti  adalah  yuridis  empiris  yang  datanya  diperoleh  dengan  berpedoman  segi  empiris  dan  segi yuridis. Pendekatan penelitian ini tim peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena permasalahan berhubungan  dengan  manusia  yang  secara  fundamental  bergantung  pada  pengamatan.  Tujuan  dari penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  negara  Indonesia  mampu  mengatur  tentang perkawinan  lintas  iman  ditinjau  dari  hukum  positif  dan  hukum  islam,  serta  bagaimana  strategi  yang dilakukan oleh para calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan lintas iman.
Kata Kunci: Perkawinan; Beda agama; Perkawinan lintas iman; Hukum Islam; Hukum Positif.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyebutkan  yang dimaksud  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Prinsipnya  perkawinan  dianggap  mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki peranan yang sangat penting. 1
Perkawinan  dalam  hukum  Islam  merupakan  terjemahan  dari  kata  nakaha  yang  berarti berhimpun  dan  zawaja  yang  berarti  pasangan.  Kedua  kata  tersebut  merupakan  istilah  pokok dalam  Al-Qur‟an  untuk  menunjuk  perkawinan.  Arti  perkawinan  dalam  Islam  yaitu berkumpulnya dua insan, yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. 2
Dalam hukum Islam, anjuran perkawinan sesuai dengan yang telah diterapkan dalam Al- Qur‟an  dan  Hadits,  disyariatkannya  sebuah  perkawinan  secara  umum  diantaranya  sebagai berikut:
QS. An-Nur/ 24: 32: 32.
Terjemahan:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sediri  diantara  kamu,  dan  orang-orang  yang  layak berkawin  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sehayamu  yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”. 3
Perkawinan merupakan tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keagamaan, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.
Pengaturan  perundang-undangan  terkait  perkawinan  telah  diatur  dalam  konsep  hukum perundang-undangan,  yakni  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Selain  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  terdapat juga Komplikasi Hukum  Islam  yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan bagian hukum materiil yang mengatur  perkawinan  bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Seiring  perkembangan  masa  ke masa,  semakin  kompleks  pula  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia,  terutamanya  masalah perkawinan. Terdapat bermacam jenis permasalahan perkawinan yang menarik untuk dijadikan topik pembahasan dalam perbincangan, karena suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  sebab  dan  akibat  bagi  pasangan  yang melakukannya. 4
Komplikasi Hukum Islam yang mengatur masalah menyangkut perkawinan lintas agama terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI Tentang Larangan  Perkawinan.  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan berbunyi  larangan  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  karena keadaan: 1). Wanita yang bersangkutan masih terikat dalam satu perkawinan dengan pria lain; 2). Seorang wanita yang berada di masa iddah; 3). Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menjelaskan
1 Rusli, R. Tama. 2010. “Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya”. Bandung: Shantika Dharma.
2 Nasution, Khoruddin. (2004) “ Hukum Perkawinan I” . Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, hlm. 17.
3 運動器分科会 (no  date)  „No  Title 超高齢社会における運動器の健康 ,‟ب      ب ثثثثثث ,  ث  ققثق(ثق .قث   ث   ث   ث .p ,(قث   ث   ث
4 Sanjaya, U. H. and Faqih, A. R. (2017) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Asy-Syir’ah .

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan sebelum  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  isu  perkawinan  lintas  iman  sudah  mendapat perhatian yang serius pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Beberapa aturan yang telah dibuat  oleh  pemerintahan  Belanda,  salah  satunya  yaitu  aturan  perkawinan  terkait  dengan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda golongan daerah asal dan lintas iman. Pada  tanggal  29  Desember  1896,  pemerintah  Belanda  memberikan  pengaturan  dalam  bentuk Penetapan  Raja  Nomor  158  yang  merupakan  peraturan  yang  mengatur  terkait Regeling  op  de Gemengde  Huwelijken (GHR).  Berdasarkan  penjelasan  dari  Siruwadi  tentang Staatblad 1896 Nomor  158  bahwa  perkawinan  lintas  iman  pada  awalnya  disebut  dengan  perkawinan  campur, perkawinan lintas iman merupakan salah satunya perkawinan campuran. 5
Terkait perkawinan lintas iman telah tercantum dalam Pasal 1 Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Pasal 1 Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) menyebutkan bahwa perkawinan  capuran  adalah  perkawinan  antar  masyarakat  Indonesia  yang  tunduk  pada  hukum berlainan.  Yang  dimaksud  dengan  Pasal  ini  mencakup  dua  perbedaan  hukum,  yaitu  perbedaan kewarganegaraan  dan  perbedaan  agama. 6 Selain  Pasal  1,  Pasal  7  ayat  (2)  GHR  menegaskan bahwa  perbedaan  agama,  asal,  dan  bangsa    itu  sama  sekali  bukan  halangan  dilangsungkannya perkawinan.
Pada  pelaksanaannya,  di  dalam  perkawinan  tidak  hanya  melibatkan  pasangan  seagama dan kewarganegaraan yang  sama. Namun, terdapat pula permasalahan di mana suami dan istri berasal  dari  kewarganegaraan  atau  agama  yang  berbeda.  Dalih  yang  mereka  gunakan  yaitu mengatasnamakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)   dan demokrasi  sebagai  dasar  pembenaran atas perbuatan  mereka  untuk  melakukan  perkawinan  campur  atau  perkawinan  lintas  agama.  Dan juga  mereka  mengesampingkan  peraturan-peraturan  lainnya  dan  kewajiban  yang  sudah seharusnya ditaati oleh mereka. 7
Perlu  diketahui  bahwa  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian-penelitian terdahulu  yaitu  penelitian  ini  membahas  implementasi  perkawinan  lintas  iman  ditinjau  dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan lintas  iman.  Pendahuluan  meliputi  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah  (kalimat  tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Adapun  rumusan  masalah  yang  didasari  oleh  latar  belakang  di  atas  sebagai  berikut:  1). Bagaimana  pengaturan  pelaksanaan perkawinan lintas  iman  menurut  hukum  Islam  dan  hukum positif di Indonesia?; 2). Bagaimana strategi pelaksanaan perkawinan lintas iman oleh pasangan suami istri lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia?.
Adapun  Tujuan  khusus  dilakukannya  penelitian  dengan  judul  “Perkawinan  Lintas  Iman Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”  ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana  pengaturan  pelaksanaan  perkawinan  lintas  iman  ditinjau  dari  hukum  Islam  dan hukum positif di Indonesia; (2) Untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan perkawinan lintas iman oleh pasangan suami istri lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
5 Laela,  A.,  Rozana,  K.  I.  and  Mutiah,  S.  K.  (2016)  „FIQH  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA  SEBAGAI  UPAYA HARMONISASI  AGAMA  (Studi  Perkawinan  Beda  Agama  di  Kota  Jember)‟, Fikrah ,  4(1),  p.  117.  doi: 10.21043/fikrah.v4i1.1627.
6 „26728-ID-perkawinan-beda-agama-dalam-undang-undang-perkawinan-dan-hukum-islam.pdf‟ (no date).
7 Islam, H. and Hukum, D. A. N. (no date) „Perkawinan campuran di indonesia ditinjau dari hukum islam dan hukum positif‟, 7(2), pp. 156–175.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  tim  peneliti  adalah  yuridis  empiris  yang  datanya diperoleh  dengan  berpedoman  segi  empiris  dan  segi  yuridis.  Pendekatan  penelitian  ini  tim  peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan.  Tim  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  juga  mewawancarai pasangan suami dan istri yang melakukan pernikahan lintas agama yang di mana pasangan suami istri ini  setidaknya  ada  salah  satu  yang  beragama  Islam  dikarenakan  penelitian  ini  juga  meninjau  dari perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  di  Indonesia  agar  mendapatkan  kejelasan  dan  kepastian dalam  perkawinan  lintas  iman.  Dengan  meninjau  baik  dari  hukum  Islam  atau  hukum  positif diharapkan dapat membantu menjawab kebingungan masyarakat mengenai perkawinan lintas iman di Indonesia.
Jenis data yang dikumpulkan oleh tim peneliti kami terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer  merupakan data yang diperoleh tim  peneliti  secara langsung dari informan  yakni, salah satu  pegawai  kantor  catatan  sipil  dan  pasangan  suami  isteri  lintas  iman.  Sedangkan,  data  sekunder adalah data yang diperoleh tim peneliti secara tidak langsung. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, QS. AL-Baqarah ayat 221, dan Fatwa MUI VII/MUI/8/2005). Data primer diperoleh tim peneliti melalui indepth interview , observasi, dan dokumentasi.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  oleh  tim  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah pengambilan secara terstruktur dan dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu atau Purposive Sampling . Tim peneliti memilih untuk mewawancarai petugas pencatatan nikah dan delapan pasangan suami  istri  yang  salah  satunya  beragama  Islam  dan  yang  masih  mempertahankan  agama  masing- masing, petugas KUA, Ketua RT.
Kriteria  informan  untuk  pengambilan  sampel  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagai berikut:
1.  Delapan  pasangan  suami  istri  yang  keduanya  memilih  untuk  kawin  secara  lintas  iman.  Kedua pasangan  suami  istri  keduanya  masih  mempertahankan  agama  masing-masing  serta  salah  satu pasangan suami istri masih beragama Islam.
2.  Kepala  Seksi  Perkawinan,  Perceraian,  Perubahan  Status  Anak,  dan  Kewarganegaraan,  Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
3.  Penyuluh agama KUA.
Alasan kami mewawancarai informan dengan kriteria di atas adalah (1). Alasan kami memilih mewawancarai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan lintas iman adalah kami telah menentukan  judul  “Perkawinan  Lintas  Iman  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Di Indonesia”,  dari  judul  tersebut  telah  menunjukan  bahwa  kami  akan  mewawancarai  pasangan  suami istri    yang  melangsungkan  perkawinan  lintas  iman,  kemudian  kami  memiliki  pertanyaan  terkait bagaimana prosedur melangsungkannya perkawinan lintas iman; (2). Alasan kami memilih pasangan suami  istri  yang  salah  satunya  beragama  Islam  adalah  kami  akan  meninjau  perkawinan  yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam; (3). Alasan kami mewawancarai pasangan suami istri yang masih  mempertahankan  kepercayaannya  masing-masing  adalah  kami  akan  mewawancarai  dengan pertanyaan terkait apa saja yang melatarbelakangi dan tantangan yang didapati hingga sekarang, alasan kedua orang tua dari pasangan suami istri.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  tim  peneliti  adalah  analisis  data  secara  kualitatif dengan model Miles and Huberman . Dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Pelaksanaan  Perkawinan  Lintas  Iman  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif Di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  agama  masing-masing  dan  yang  melakukan perkawinan.  Namun,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  larangan  suatu perkawinan  lintas  iman  yang  termuat  pada  Pasal  40  huruf  (c)  dinyatakan  bahwa  dilarang seorang pria dan seorang wanita melakukan suatu perkawinan yang tidak beragama Islam serta penetapan suatu perkawinan lintas iman oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a). Jika ditinjau kembali  hal  ini  bertolak  belakang  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang tidak mengatur larangan suatu perkawinan lintas iman.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan  produk hukum dari  yang  mengatur  terkait  suatu  perkawinan.  Namun,  terkait  perkawinan  lintas  iman  tidak pengaturan secara eksplisit dan tegas dalam peraturan tersebut. Dinyatakan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan atau dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 1). Negara Indonesia berdasar kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  2).  Negara  Indonesia  menjamin  kebebasan  memeluk  dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait keabsahan suatu perkawinan lintas  iman,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil bertugas  mencatatkan  perkawinan  yang  mana  nanti  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  bukti terjadinya suatu perkawinan yang sah. 8
Kantor urusan agama dan Kantor  Catatan Sipil adalah dua lembaga yang  menjalankan fungsi  nya  untuk  mencatat  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  beragama Islam dan tidak beragama Islam. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah relasi secara batiniah antara  seorang  wanita  sebagai  istri  dan  pria  sebagai  suami  yang  berdasarkan  pada  isi  sila pertama  yakni,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  sah  dapat  dikatakan  apabila  dalam pelaksanaan  nya  telah  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan menurut hukum masing – masing agama.
Kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dan  plural,  sangat  dimungkinkan  terjadi perkawinan  lintas  iman.  Karena  salah  satu  alasannya  ialah  usia  hubungan  mereka  yang  telah terjadi  sudah  terlalu  lama.  Begitu  pula  dengan  kondisi  ekonomi  yang  tergolong  rendah,  tentu saja ini menimbulkan polemik dan masalah baru di dunia hukum. Legalitas sebuah perkawinan dapat  di  kategorikan  dalam  3  hal:  pertama,  salah  satu  calon  dapat  melakukan  perpindahan agama,  melakukan  permohonan  kepada  pengadilan  tinggi  agama,  atau  tetap  melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan masing – masing calon.
Hal  ini  selaras  dengan  kasus  yang  terjadi  oleh  pasangan  Margareta  dan  Marianto sebagai  informan  kami  dalam  penelitian  ini.  Menurut  penjelasan  mereka  dalam  wawancara, bahwa berlangsungnya suatu perkawinan lintas iman dapat dilangsungkan jika prosedur dalam pengisian  form  dapat  tercatat  sebagai  “calon  katolik”  oleh  suaminya  yang  beragama  muslim, dan telah mengikuti tata cara perkawinan menurut ajaran gereja katolik.
Sehubungan  dengan  Surat  Panitera  Mahkamah  Agung  RI  231/PAN/HK.05/2019 menyatakan  bahwa  perkawinan  lintas  iman  akan  tetap  dicatatkan  apabila  pasangan  tersebut telah  memiliki  bukti  surat  keterangan  perkawinan  dari  salah  satu  pemuka  agama.  Secara
8 Perkawinan,  P. et  al. (2018)  „Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  Dikaitkan  Dengan  Good Governance‟, 24, pp. 150–160.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
eksplisit  memang  perkawinan  lintas  iman  tidak  diakui  secara  negara  tetapi  tidak  menutup kemungkinan bahwa perkawinan tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing calon.  Misalkan  agama  yang  dipilih  adalah  agama  kristen  maka  dicatatkan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Begitupula  juga  dilaksanakan  berdasarkan  agama  Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
Penetapan  dan  putusan  pengadilan  yang  menjadi  acuan  untuk  dilangsungkan  nya perkawinan  lintas  iman  juga  dapat  bertetangan  dengan  Undang  –  Undang  Administrasi Kependudukan.  Dalam  hal  ini  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang memerintahkan  untuk  adanya  perubahan  nama,  pembatalan  akta,  dan  pencatatan  perkawinan dalam  Undang  –  Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang Nomor  23  Tahun  2009  tentang  Adminstrasi  Kependudukan.  Tindakan  yang  akan  dilakukan antara  lain:  Perkawinan  akan  tetap  dicatatkan  di  KUA  atau  Kantor  Dukcapil  setempat  yang ditunjuk oleh putusan pengadilan, serta perceraian pun juga demikian.
Ibu  Vivid,  selaku  kasi  kantor  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kota  Surabaya juga  menambahkan,  perkawinan  lintas  iman  juga  tidak  akan  memengaruhi  sttaus  akta pernikahan  anak  kedua  pasangan  tersebut.  Anak  tersebut  tetap  bisa  dibuatkan  akta  walaupun orang  tuanya  berbeda  agama.  Secara  Yurisprudensi  pun  telah  menyatakan  bahwa  pasangan lintas iman juga bisa melaksanakan serangkaian prosesi perkawinan sesuai dengan acuan surat Mahkamah  Agung  no  1400/K/Pdt/1986  walaupun  masih  ada  ketimpangan  mengenai  tidak semua kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berkenan menerima pasangan beda agama  dengan  tata  cara  adminstratif  yang  begitu  susah.  Maka,  beberapa  dari  pasangan perkawinan  lintas  iman  ini  memilih  untuk  melangsungkan  pernikahan  di  luar  negeri  seperti Singapura, dan Australia.
Sebenarnya,  setelah  keluarnya  UU  Nomor  23  Tahun  2006  Jo.  UU  Nomor  24  Tahun 2013  tentang  Adminstrasi  Kependudukan  maka  perkawinan  lintas  iman  memungkinkan dilaksanakan di wilayah Indonesia, dan kalimat tersebut juka dinyatakan dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.”  Dengan  kata  lain,  pengadilan  berfungsi sebagai “legitimator” atas perkawinan lintas iman.
Perkawinan lintas iman yang tidak diakomodir secara baik oleh hukum positif dan juga masyarakat  yang  kurang  sadar  akan  hukum  mampu  mengakibatkan  sejumlah  permasalahan misalnya  perkawinan  tidak  dicatatkan,  dan  perkawinan  yang  mengarah  pada  kumpul  kebo ( samanleven ), yang berdampak pula pada status anak. Hal ini diperkuat dengan Pasal 100 BW dikatakan  bahwa  “adanya  suatu  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  cara  lain  daripada dnegan  akta  pelaksanaan  perkawinan  itu  yang  didaftarkan  dalam  catatan  sipil.....”  .  dengan diperolehnya  kutipan  akta  perkawinan  itu  maka  dinyatakan  sebagai  perkawinan  yang mempunyai hak dan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.
Dispendukcapil  juga  mengacu  pada  UU  Adminduk  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  25 Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pnecatatan  Sipil. Sebagaimana dalam Perpres No. 25 Tahun 2008, maka tata cara pencatatan perkawinan sebagai berikut:
a.  Pasangan  suami  isteri  mengisi  formulir  pencatatan  perkawinan  pada  UPTD  /  Unit pelaksana teknis dinas atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan
b.  Pejabat pencatatan sipil pada UPTD mencatat register akta perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan
c.  Kutipan akta perkawinan diberikan kepada maisng – masing suami dan isteri
d.  Suami  atau  isteri  berkewajiban  melaporkan  hasil  pencatatan  perkawinan  pada  instansi pelaksana

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu  Keluarga,  Surat  permohonan  penetapan  perkawinan  oleh  Didukcapil,  dan  Surat keterangan dari Lurah, serta materai yang harus dibubuhi bea materai sebesar Rp. 6.000,-
Menurut  KHI  menyatakan  bahwa  perkawinan  beda  agama  jelas  tidak  dapat dilaksanakan  kecuali  suami  isteri  beragama  Islam.  Perkawinan  beda  agama  dalam  kompilasi hukum  islam  masuk  dalam  bab  larangan  perkawinan.  Dalam  pasal  44  KHI  dengan  penegasan bahwa  seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang tidak beragama Islam. Pada pasal 61 KHI menyatakan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk  mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak  sekufu  karena  berbeda  agama.  Berdasarkan  pada pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  melarang  kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam.
Dengan  demikian,  menurut  penjelasan  pasal-pasal  tersebut  bahwa  setiap  perkawinan yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama.
Fatwa  MUI  dalam  Munas  II  tahun  1400/1980  tentang  perkawinan  campuran  dan pendapat  siding  komisi  C  bidang  fatwa  pada  Munas VII  MUI  2005.  Fatwa  MUI  memutuskan tentang perkawinan beda agama ialah perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu‟tamad, adalah haram dan tidak sah.
Dalam Surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi: 221.

## ب
Dalam Surat  Al-Baqarah ayat  221  menjelaskan  bahwa  diharamkan  laki-laki  muslim menikah  dengan  perempuan  non-muslim  sehingga  mereka  beriman.  Jika  terjadi  perkawinan antara  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  ahli  kitab,  maka  perbuatan  tersebut  lebih  banyak mudharatnya  daripada  maslahatnya  dan  kemungkinan  besar  akan  terpengaruh  dan  mengikuti pada ajarannya.
Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan: (1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya,  dan kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Tidak  akan  ada  akibat  hukum  apabila  suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tentang keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena akibat hukum ini adalah hak dan kewajiban para pihak, di  mana  ini  berkaitan  dengan  kedudukan  suami,  kedudukan  istri,  dan  kedudukan  anak  harus jelas  dan  harus  terdapat  bukti  fisik  yang  berkekuatan  hukum  tetap  agar  dalam  mengurus  hal waris, hak dan kewajiban orang tua pada anak, dan lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengamatkan  bahwa  setiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku, kemudian di dalam KHI Pasal 5 ayat 1 memuat bahwa setiap perkawinan harus dicatat.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  berkehendak  menyatakan  sahnya  perkawinan  dihadapkan kepada  hukum  agama  masing-masing  juga  perlu  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
undangan.  Perkawinan  yang  dicatatkan  dimaksud  untuk  kepentingan  dan    melindungi  warga negaranya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 9
Hasil  wawancara  tim  peneliti  dengan  Bapak  Dr.  Mohammad  Mukhrojin  selaku penyuluh  agama  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Sukolilo  sekaligus  Ketua  MUI  Kecamatan Sukolilo  mengatakan  bahwa  dalam  agama  Islam  suatu  perkawinan  tanpa  dicatatkan  dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu:
1.  Adanya calon pasangan Suami dan Isteri.
2.  Dua (2) saksi
3.  Mas kawin
4.  Dua (2) ijab kobul
Strategi  Pelaksanaan  Perkawinan  Lintas  Iman  Oleh  Pasangan  Suami  Istri  Lintas  Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Vivid  Wibawa  selaku  Kepala  Seksi Perkawinan,  Perceraian,  Perubahan  Status  Anak,  dan  Kewarganegaraan,  beliau  mengatakan setiap  perkawinan  perlu  dicatatkan  agar  dapat  menjadi  sebuah  bukti  sahnya  suatu  perkawinan menurut negara yang diperlukan sebagai dasar pengurusan akta kelahiran anak, dalam hal waris, perlindungan  hukum  bagi  pasangan  dan  anak,  dan  dalam  hal  gugat  cerai.  Pencatatan  suatu perkawinan  dapat  dilakukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dispenduk  capil) atau Kantor Urusan Agama (KUA).
Hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  pasti  mengatur terkait  perkawinan  lintas  iman  di  Indonesia.  Perkawinan  lintas  iman  dapat  dilangsungkan  di Indonesia  namun  untuk  mencatatkan  suatu  perkawinan  lintas  iman  cukup  dibilang  rumit sehingga timbul berbagai macam strategi untuk mempermudah mencatatkan perkawinan. Secara prosedur, untuk melakukan suatu perkawinan lintas iman perlu campur tangan dari pengadilan untuk  mengeluarkan  penetapan  pengadilan  guna  sebagai  pengantar  untuk  mendaftarkan  atau mengajukan  perkawinan  lintas  iman  di  Pencatatan  Sipil. 10 Adapun  strategi-strategi  yang  telah digunakan  oleh  pasangan  suami  isteri  lintas  iman  yaitu  berpindah  agama  menyesesuaikan pasangannya untuk sementara atau dari keinginan diri merubah keyakinan.
Terdapat  tiga  cara  agar  perkawinan  lintas  iman  dapat  dicatatkan  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) atau Kantor Urusan Agama (KUA) . Hal ini  telah  tim  peneliti  mengerti  dan  pahami  dalam  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan. Terdapat tiga  cara  yaitu  1).  Salah  satu pasangan  berpindah  agama  menyesuaikan  pasangannya sementara atau selamanya, 2). Pasangan  suami istri tetap menganut agamanya masing-masing, 3).  Perkawinan  dilakukan  di  Luar  Negeri.  Dalam  tiga  cara  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari syarat dan prosedur.
Cara  yang  pertama  adalah  salah  satu  pasangan  berpindah  agama  menyesuaikan pasangannya sementara atau selamanya. Maksud dari kata salah satu pasangan yang berpindah agama untuk sementara yaitu salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya hanya sementara atau hanya untuk dicatatkan saja kemudian menjalani agama asal atau sebelum menikah.  Dalam  hasil  wawancara  tim  peneliti  dengan  Dr.  Mohammad  Mukhrojin  selaku penyuluh  agama  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Sukolilo  sekaligus  Ketua  MUI  Kecamatan Sukolilo mengatakan bahwa dalam agama Islam, jika salah satu calon pasangan suami atau istri yang tidak beragama Islam diharamkan melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain tidak
9 Risa,  Y.  (2021).  Analisis  Yuridis  Penemuan  Hukum  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/Puu-Viii/2010  Terhadap  Anak  Yang  Dilahirkan  Di  Luar  Perkawinan  Yang  Sah. Res  Nullius  Law Journal , 3 (1), 11–24. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3246.
10 Makalew, J. M. (2021) „No Title‟, 1(2).

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan,  namun  bukan  berarti  tidak  ada  cara  untuk melangsungkan  perkawinan  lintas  iman  tersebut.  Beliau  menjelaskan  bahwa  cara  yang  dapat dilakukan  agar  dapata  dilangsungkannya  perkawinan  lintas  iman  yaitu  salah  satu  calon pasangan  suami  atau  istri  yang  tidak  beragama  Islam  dianjurkan  berpindah  agama  menjadi Islam terlebih dahulu. Prosedur pencatatan perkawinan lintas iman di KUA menurut beliau yaitu yang  pertama  wajib  ikrar  terlebih  dahulu  atau  membacakan  suatu  ucapan  muslim  yang  dapat dilakukan  di  lembaga  atau  organisasi  Islam  yang  ada  di  Indonesia  kemudian  nantinya  akan terbit akte ikrar yang nantinya digunakan untuk mengurus perubahan status agama dalam Kartu Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  kemudian  dilanjutkan  mengurus  surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan selanjutnya mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama  (KUA).  Sebagai  contoh  perkawinan  lintas  iman  yang  dijalani  oleh  Bapak  Supriyono yang  merupakan  salah  satu  informan  pasangan  suami  istri  lintas  iman,  yang  mana  Bapak Supriyono  beragama  Katolik  sebelum  menikah  dengan  isterinya  yang  beragama  Islam. Kemudian  berpindah  agama  Islam  tiga  bulan  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  karena keinginan atau niat dari diri sendiri, dan hingga saat ini tetap menganut agama Islam. Adapun tim peneliti mewawancarai Bapak Buncin yang beragama Konghucu dengan isterinya yang beragama  Islam  yang merupakan  pasangan suami isteri yang mencatatkan perkawinan di KUA  dengan  cara  berpindah  agama  Islam  hanya  sementara  hanya  untuk  dicatatkan  di  KUA kemudian  tetap  menjalani  agama  masing-masing.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dr. Mohammad Mukhrojin selaku penyuluh agama KUA Sukolilo sekaligus Ketua MUI Kecamatan Sukolilo  mengatakan  bahwa  suatu  perkawinan  lintas  iman  yang  salah  satu  pasanganya  yang bukan  muslim  hanya  berpindah  agama  Islam  secara  administatif  atau  hanya  sementara  lalu kembali ke agamanya semula, beliau meneruskan kata ulama bahwa perkawinan tersebut dapat dikatakan  haram  atau  tidak  sah  dalam  agama  Islam  dan  hukumnya  zinah.  Bapak  Mukhrojin menjelaskan bahwa kata “zinah” dalam hal ini memiliki makna perbuatan yang tidak halal dan dosa  sangat  besar.  Ini  dikuatkan  oleh  pengaturan  dalam  hukum  Islam  terkait  larangan perkawinan lintas iman yaitu pada Pasal 40 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 44 KHI yang berisikan terkait larangan dilangsungkannya sebuah perkawinan lintas iman dalam Islam, demikian pula diatur dalam Pasal 221 surat Al-Baqarah menyatakan bahwa Allah sendiri yang  melarang  pernikahan  laki-laki  beragama  Islam  dengan  perempuan musyrik (tidak beragama Islam), dan larangan terkait menikah perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman.  Menurut  Bapak  Dr.  Mohammad  Mukhorjin,  makna  isi  dari  pada  Pasal  221  surat Al- Baqarah yaitu larangan melangsungkan perkawinan lintas iman, namun apabila salah satu calon pasangan  suami  isteri  yang  tidak  beragama  Islam  berpindah  agama  menjadi  Islam  karena beriman atau niat dari diri sendiri maka diperbolehkan dalam agama  Islam. Selaras dengan isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 yang menyatakan  bahwa suatu perkawinan lintas iman dalam Islam dianggap tidak sah dan haram.
Adapun  hasil  wawancara  tim  peneliti  dengan  Ibu  Sri  Retna  Dewi  dan  suaminya  yang merupakan  salah  satu  pasangan  suami  isteri  yang  melangsungkan  perkawinan  lintas  iman selama  dua  belas  tahun  lamanya  dan  tetap  pada  agama  masing-masing.  Ibu  Sri  Retna  yang beragama  Islam  bersama  suaminya  yang  beragama  Katolik  melangsungkan  pemberkatan perkawinan di gereja setelah mengikuti syarat-syarat dari gereja yaitu mengganti status agama di KK maupun KTP menjadi Katolik, mengikuti proses pembelajaran Katolik, serta menyetujui bahwa anak hasil perkawinan Ibu Sri Retna bersama suaminya diajarkan sesuai dengan agama Katolik.  Namun,  setelah  perkawinan  dicatatkan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dispenduk  capil)  Ibu  Sri  Retna  bersama  suaminya  masih  menjalankan  ibadahnya  masing- masing  atau  menganut  agamanya  masing-masing  dan  Ibu  Retna  bersama  suami  menyepakati bahwa  anak  pertama  diajarkan  agama  Katolik  dan  anak  yang  kedua  diajarkan  sesuai  dengan agama Islam dan sempat berpikir untuk mengubah status agama Ibu Sri Retna dan anaknya yang

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
kedua menjadi beragama Islam, namun enam tahun lalu Ibu Sri Retna merasa terpanggil masuk dalam agama Katolik.
Selaras  dengan  hasil  wawancara  dengan  Vivid  Wibawa  selaku  Kepala  Seksi Perkawinan,  Perceraian,  Perubahan  Status  Anak,  dan  Kewarganegaraan  Dispenduk  capil  Kota Surabaya yang mengatakan bahwa perkawinan lintas iman dapat dicatatkan salah satu caranya dengan salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya, namun prosedurnya berbeda dengan prosedur pencatatan di KUA. Prosedur pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) meliputi sebagai berikut: 1). Mengurus serta membawa surat pengantar  dari  RT,  RW,  Kelurahan  untuk  mengurus  Akta  Perkawinan  apabila  belum  pernah menikah;  2).  Membawa  surat  keterangan  pemberkatan  dari  gereja  atau  Kuil  atau  Vihara  atau penghayat  kepercayaan.  3).  Membawa  akta  kelahiran,  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu Keluarga (KK) calon pasangan suami isteri, foto calon pasangan suami isteri dengan ukuran 4x6 serta surat kematian atau akta cerai bagi yang sudah pernah menikah.
Cara  kedua  yaitu  pasangan  suami  isteri  tetap  menganut  agamanya  masing-masing dengan  cara  memohon  penetapan  pengadilan  terkait  perkawinan  lintas  iman  atau  dengan  kata lain meminta dengan hormat untuk mendapatkan suatu penetapan terkait perkawinan lintas iman oleh  pemohon.  Dalam  hal  ini,  lembaga  yang  berwenang  menetapkan  perkawinan  lintas  iman adalah  Pengadilan  Negeri.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Vivid  Wibawa  selaku  Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan Dispenduk capil Kota Surabaya yang mengatakan bahwa suatu perkawinan lintas iman dapat dicatatkan dengan cara  mendapatkan  penetapan  pengadilan  terkait  perkawinan  lintas  iman,  namun  terkait permohonan  kepada  pengadilan  terkait  perkawinan  lintas  iman  hampir  tidak  ada  selama  ia menjabat  sebagai  Kepala  Seksi  Perkawinan,  Perceraian,  Perubahan  Status  Anak,  dan Kewarganegaraan  Dispenduk  capil  Kota  Surabaya,  yang  pernah  ditemui  hanya  salah  satu pasangan merubah status agamanya. Cara yang kedua ini memiliki dampak salah satunya adalah dalam  hal  waris.  Dalam  segi  pandang  hukum  waris  Islam,  anak  yang  lahir  hasil  perkawinan lintas iman tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak beragama Islam atau  tidak  seagama  dengan  pewarisnya.  Namun,  apabila  pewaris  tidak  beragama  Islam  dan calon  penerima  harta  waris  tidak  beragama  Islam,  maka  calon  penerima  harta  waris  berhak menerima harta warisan. 11
Cara  ketiga  adalah  melakukan  perkawinan  di  luar  negeri.  Berdasarkan  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan yang  dilangsungkan  di  luar  Indonesia  antara  dua  orang  warga  Indonesia  atau  seorang  warga negara  Indonesia  dengan  seorang  warga  negara  asing  dikatakan  sah  bilamana  dilakukan menurut  hukum  yang  berlaku  di  negara  dilangsungkannya  perkawinan  itu  dan  bagi  warga negara Indonesia tidak melanggar Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski  pasangan  diberikan  kebebasan  tanpa  mempersoalkan  agama  dan  lain-lainnya,  namun tetap  ada  prosedur  dan  ketentuan  sesuai  negara  tempat  dilangsungkannya  perkawinan  tersebut yang  harus  ditaati  dan  dijalani.  Tindakan  perkawinan  lintas  iman  yang  dilangsungkan  di  luar negeri  ini,  disebut  dengan  penyeludupan  hukum  atau  dalam  istilah  bahasa  Belanda “ Gesetzesumgehung ” 12 yaitu  strategi  yang  dilakukan  oleh  pasangan  lintas  iman  untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara dengan tidak mempersoalkan agama, dan secara tidak langsung melanggar peraturan hukum nasional yang berlaku yaitu Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait keabsahan suatu perkawinan. Akibat
11 Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  U.  and  Khasif  Ghifarani  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  F.  (2021)  „Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif‟, MASADIR: Jurnal Hukum Islam , 1(2), pp. 156–175. Available at: https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372.
12 Peradaban, J. and Islam, H. (2018) „No Title‟, 1(1), pp. 116–127.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
dari  penyelundupan  hukum  tersebut  adalah  timbulnya  sikap  tindak  hukum  tersebut  batal  demi hukum atau disebut dengan asas fraus omnia corrumpit.

## KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan  produk hukum dari  yang  mengatur  terkait  suatu  perkawinan.  Namun,  terkait  perkawinan  lintas  iman  tidak pengaturan  secara  eksplisit  dan  tegas  dalam  peraturan  tersebut.  Pada  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan atau dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.  Terkait  keabsahan  suatu  perkawinan  lintas  iman,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  bertugas  mencatatkan  perkawinan  yang  mana nanti dapat dipergunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu perkawinan yang sah.
Perkawinan  lintas  iman  dianggap  haram  dan  hukumnya  zinah  bagi  yang melaksanakannya.  Larangan  terkait  pelaksanaan  perkawinan  lintas  iman  terdapat  dalam  Pasal 40  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Ayat  221 Surat  Al-Baqarah, dan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005.
Terkait  dasar  hukum  positif    di  Indonesia  untuk  melakukan  atau  melaksanakan perkawinan  lintas  iman  di  negara  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur, sehingga untuk  melakukan suatu perkawinan lintas iman perlu  campur  tangan  dari  pengadilan  untuk  mengeluarkan  penetapan  yang  digunakan  sebagai pengantar  dalam  mendaftarkan  atau  mengajukan  perkawinan  ke  Pencatatan  Sipil.  Adapun strategi  lain  yaitu  merubah  status  agama  sementara  atau  seterusnya  dan/atau  melakukan perkawinan lintas iman di luar negeri.

## SARAN
Adapun saran dari tim peneliti yang perlu sampaikan sehubungan dengan pembahasan terkait  konteks  kasus  perkawinan  lintas  iman  ditinjau  dari  hukum  Positif  dan  hukum  Islam  di Indonesia, yakni sebagai berikut:
1.  Kiranya  pemerintah  menegaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait mengijinkan  serta  melegalkan  perkawinan  lintas iman  tanpa  harus  menunggu  penetapan dari  pengadilan,  melakukan  perubahan  status  agama,  dan  lain  sebagainya.  Sebagaimana telah  diatur  dalam  konstitusi  negara  yang  menjamin  hak  berkeluarga  bagi  setiap  warga negara Indonesia, yang mana hak berkeluarga masih merupakan hak asasi manusia yang yang sejak lahir telah dimiliki setiap individu.
2.  Diharapkan  para  Lembaga  Tinggi  Negara  menetapkan  ketentuan  –  ketentuan  terkait perkawinan  lintas  iman  dengan  tujuan  adanya  kesetaraan  pandangan  untuk  memahami peraturan  terkait  perkawinan,  terkhususnya  pada  kasus  perkawinan  lintas  iman,  karena Undang  –  Undang  Perkawinan  tidak  terdapatnya  menyangkut-paut  perkawinan  lintas iman  tetapi  pandangan  sah  suatu  perkawinan  oleh  Undang  –  Undang  Perkawinan ditentukan pada hukum masing – masing agama dan kepercayaan. Oleh karenanya, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu ditambahkan beberapa peraturan yang jelas serta  regulasi  dalam  pelaksanaan  yang  mengatur  sehingga  perkawinan  lintas  iman  ini dapat  dilaksanakan  atau  tidak  dalam  Undang  –  Undang  Perkawinan  yakni,  Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansary. (2010). “ Hukum Perkawinan di Indonesia ”. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

## Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Asiah,  Nur.  2015.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undang Perkawinan dan Hukum Islam”. Dalam Jurnal hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, hlm. 206.
Departemen Agama RI. 2019. “ Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1- 10 ”. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an.
Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  U.  and  Khasif  Ghifarani  Universitas  Islam  Negeri Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  F.  (2021)  „Perkawinan  Campuran  Di  Indonesia  Ditinjau Dari  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif‟, MASADIR:  Jurnal  Hukum  Islam ,  1(2),  pp. 156–175. Available at: https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372. Laela,  A.,  Rozana,  K.  I.  and  Mutiah,  S.  K.  (2016)  „FIQH  PERKAWINAN  BEDA  AGAMA SEBAGAI  UPAYA  HARMONISASI  AGAMA  (Studi  Perkawinan  Beda  Agama  di Kota Jember)‟, Fikrah , 4(1), p. 117. doi: 10.21043/fikrah.v4i1.1627. Nasution, Khoruddin. 2004. “ Hukum Perkawinan I” . Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, hlm. 17.
Nur M, Kholis Al Amin. 2016. “ Perkawinan Campuran Dalam Kajian perkembangan Hukum: Antara  Perkawinan  Beda  Agama  Dan  Perkawinan  Beda  Kewarganegaraan  Di Indonesia . Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, hlm. 212. Peradaban, J. and Islam, H. (2018) „No Title‟, 1(1), pp. 116–127. Rusli,  R.  Tama.  2010.  “ Perkawinan  Antar  Agama  Dan  Masalahnya” .  Bandung:  Shantika Dharma. Sanjaya, U. H. and Faqih, A. R. (2017) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Asy-Syir’ah . Sisruwadi. 2019. “ Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia ”.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
Surat Al-Baqarah