## DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA KE KAWASAN AFRIKA

## Mariane Delanova
Universitas Jenderal Achmad Yani
Email: mariane.delanova@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Negara  Amerika,  Jepang  dan  Tiongkok  selama  ini  dikenal  sebagai  mitra  dagang terbesar  bagi  Indonesia.  Tidak  mengherankan  jika  ekspor  Indonesia  banyak diarahkan  kepada  negara-negara  tersebut.  Akan  tetapi,  beberapa  tahun  ini  nilai ekspor  Indonesia  terhadap  negara-negara  mitra  dagang  terbesar  atau  yang  biasa disebut  sebagai  pasar  non  tradisional,  semakin  mengalami  penurunan.  Saat  ini, berbagai  upaya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Salah  satunya  adalah dengan  semakin  mengintensifkan  diplomasi  ekonomi  Indonesia  kepada  kawasan yang  selama  ini  belum  menjadi  mitra  dagang  Indonesia.  Kawasan-kawasan tersebut  diidentifikasi  menjadi  pasar  non  tradisional  Indonesia.  Diplomasi ekonomi    Indonesia  semakin    intens  dan    fokus  diarahkan    kepada  kawasan- kawasan    yang    menjadi    pasar    non    tradisional.  Salah  satunya  adalah  kawasan Afrika.  Kawasan  Afrika  dianggap  sebagai  pasar  non  tradisional  Indonesia  yang memiliki  potensi  besar  yang  belum  dieksplorasi  oleh  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis implementasi atau  pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia  ke  kawasan  Afrika  untuk  mencapai  kepentingan  ekonomi  Indonesia, utamanya adalah meningkatkan  ekspor  Indonesia  yang  pada akhirnya  akan  dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia.
Kata kunci : Diplomasi Ekonomi, Kawas an, Pasar Non Tradisional.

## PENDAHULUAN
Diplomasi  ekonomi  Indonesia  menjadi  fokus  dalam  beberapa  tahun terakhir kebijakan luar negeri. Indonesia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  visi  dan misi  Presiden   Joko   Widodo (Jokowi)  periode  2015-2019. Prioritas  kebijakan luar  negeri  Indonesia  salah  satunya  adala  memperkuat  kinerja  diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian  Indonesia  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Apabila  dilihat  dari  program  Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia
(Kemlu  RI),  diplomasi  ekonomi  adalah  fokus    dalam    kinerja    Kemlu    RI. Diplomasi  ekonomi  juga merupakan  satu  dari  delapan  arah  kebijakan  yang tercantum    dalam    Rencana    Strategis  (renstra)  Kemlu  RI  tahun  2015-2019 (Sulthon Sjahril Sabaruddin).
Diplomasi  ekonomi  dianggap  sebagai  upaya  dan  kunci  utama keberhasilan  negara-  negara  berkembang  untuk  memanfaatkan  potensi  dan peluang  ekonominya  di  negara  lain.  Tidak  terkecuali  Indonesia,  pada  masa kepemimpinan  Presiden  Jokowi  fokus  membangun diplomasi   ekonomi   yang diharapkan  dapat  diimplementasikan  dalam  kebijakan   luarnegeri  yang  akan memberikan    manfaat    positif    bagi    Indonesia,    seperti    pembukaan    pasar terhadap produk Indonesia.
Beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  mengalami  penurunan  nilai  ekspor yang  dimulai  pada  tahun  2011-2015.  Nilai  ekspor  Indonesia  mengalami  tren penurunan sebesar -6,59%. Pada  tahun  2011,  nilai  ekspor  Indonesia  sebesar US$203   milyar,   kemudian  mengalami  penurunan    selama    kurun   waktu   5 tahun,    sehingga    pada    tahun    2015    nilai    ekspor    yang  dimiliki  Indonesia sebesar  US$150.25  milyar  (Ibid). Penurunan  nilai  ekspor  Indonesia  ditandai dengan  penurunan  ekspor  non-migas  ke  negara  mitra  dagang  besar Indonesia  selama  ini atau dikenal dengan pasar tradisional mulai tahun 2010- 2014  dengan  tren  rata-rata  penurunan  sebesar  1,2%  per  tahun.  Penurunan terjadi  juga  disebabkan  karena  perlambatan  ekonomi  global  yang mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  sejumlah  negara  tujuan  ekspor Indonesia menurun (bppp.kemendag.go.id, diakses pada 25 Januari 2020).
Pada  pertengahan  tahun  2017,  Presiden  Joko  Widodo  dan  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  melakukan  pertemuan  dengan  pelaku  usaha  dan ekonomi  agar  memberikan  perhatian  khusus  dalam  merespon  potensi-potensi di  luar  pasar  tradisional  Indonesia  selama  ini.  Pada  kesempatan  tersebut Presiden  Jokowi  menjelaskan  beberapa  kawasan  seperti  Afrika,  Asia  Selatan dan  Amerika  Latin  yang  adalah  pasar  non-tradisional,  memiliki  potensi  yang dapat  dikembangkan  untuk  memperluas  pasar  ekspor  Indonesia.  Salah  satu kawasan disebutkan yang mendapat perhatian khusus adalah Afrika.
Nilai  ekspor  non  migas  Indonesia  ke  Afrika  Selatan  dari  tahun  2015- 2018  terus  meningkat,  sejak  tahun  2015  dengan  nilai  US$  896.267,5  pada akhir  tahun  2018  mencapai  angka    US$    1.712.229,7  (www.kemendag.go.id, diakses  pada  1  Februari  2020). Berdasarkan    data    Kementrian    Perdagangan mengenai perdagangan Republik Indonesia (RI) dan Afrika, selama 2017 total perdagangan  dan  investasi  Indonesia  dengan  Afrika  sebesar  US$  8,83  Miliar (Ekspor sebesar US$ 4,86 miliar dan impor sebesar US$ 3,97 miliar). Dan saat ini  sudah  ada  lebih  dari  28  perusahaan  swasta  dan  juga  BUMN  telah melakukan  kegiatan  perdagangan,  bisnis,  dan  investasi  di  Afrika ( ksp.go.id, diakses  pada  10  Februari  2020 ). Berdasarkan  data-data  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  potensi  pasar  di  kawasan  Afrika sangat besar.

## PEMBAHASAN

## Neoliberalisme
Neoliberalisme  memiliki  fokus  kepada  kerjasama  atau  kooperasi. Neoliberalisme  ditandai  dengan  gagasan  yang  mengedepankan  kepada deregulasi  dan  peraturan  pasar,  keterbukaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  campur  tangan  pemerintah  yang  terbatas,  serta  menginginkan  pasar internasional yang lebih terbuka.
Dalam Neoliberalisme, ekonomi merupakan fokus bagi dan tujuan suatu negara.  Meningkatkan  perekonomian  nasional merupakan  hal  yang fundamental,  maka  dalam  neoliberalisme  diyakini  bahwa  kestabilan  dalam perekonomian  akan  menghindarkan  suatu  konflik  di  kemudian  hari. Neoliberalisme  juga  lebih  melihat  kepada  kebebasan  aktor  dalam  melakukan kegiatan ekonomi dan kerjasama dengan aktor lain. Aktor yang berperan dalam Hubungan  Internasional  menurut  neoliberalisme  memiliki  berbagai  bentuk, dimulai  dari  individu,  kelompok-kelompok  seperti  MNCs  ( Multinational Corporations), IGOs  ( International  Government  Organizations ),  INGOs ( International  Non-Government  Organizations )  atau  yang  dimaksud  dengan Organisasi  Pemerintah  dan  Non-Pemerintah.  Neoliberalisme  juga  menganggap bahwa  peran  negara  menjadi  berkurang  dan  tidak  mendominasi  dalam
Hubungan  Internasional,  karena  peran  Negara  digantikan  oleh  pasar,  sebutan bagi  para  aktor  dalam  Hubungan  Internasional  yang  memiliki  kepentingan ekonomi di dalamnya( Steans, J. and Pettiford L, 2005).
Selain  itu  dalam  neoliberalisme  sangat  mempercayai  kepentingan institusi  yang  di  antaranya  Organisasi  Internasional  (OI)  atau  Rezim Internasional  sangat  berpengaruh  pada  hubungan  internasional.  Mereka meyakini bahwa   dengan    adanya    ketergantungan    yang  tinggi,  negara-negara akan  semakin  sering  dalam  membentuk  institusi-institusi  internasional  dalam upayanya menghadapi masalah-masalah bersama. Kaum neoliberal berpendapat bahwa  institusi internasional  seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB), rezim internasional  seperti  rezim  perdagangan  melalui  WTO (World  Trade Organization) akan  membantu  dan  memajukan  kerjasama    internasional    dan menjadikan   fasilitator   sebagai institusi yang mewadahi dalam hubungan antar negara yang dibentuk (Budi Winarno, 2007: 119).
Menurut  sejarahnya,  dalam  pendirian  Neoliberalisme  pada  prinsipnya tidak  bergeser  dari  teori  liberalisme  yang  telah  diutarakan  oleh  Adam  Smith dalam  bukunya The  Wealth  of  Nations (1776).  Diakibatkan  dari  krisis  yang berkepanjangan  yang  menimpa  kapitalisme  pada  abad  ke-19  yang  juga berdampak  pada  depresi  ekonomi  pada  tahun  30-an.  Dan  akibatnya  adalah runtuhnya  liberalisme  dan  juga  peran  besar  negara.  Maka  dinilai  bahwa kapitalisme  membutuhkan  strategi  yang  baru  dalam  menciptakan  percepatan pertumbuhan  ekonomi.  Strategi  tersebut  merupakan  menghilangkan  segala rintangan  investasi  dan  perdagangan  bebas,  perlindungan  pada  hak  milik intelektual, good  governance, menghilangkan  subsidi  dan  program  proteksi pada  rakyat,  deregulasi,  dan  penguatan civil  society dan  anti  korupsi.  Maka cara   yang  diperlukan   adalah  membentuk  suatu  tatanan perdagangan   yang baru    dan    memunculkan    globalisasi.  Dengan  demikian,    globalisasi  berpijak pada  kebangkitan  kembali  liberalisme  dan  juga  yang  biasa  disebut  dengan neoliberalisme (Mansour Fakih, 2004: 3).

## Diplomasi Ekonomi
Diplomasi  adalah  sebuah  tindakan  secara  praktis  yang  dilakukan  oleh sebuah  negara  melalui  perwakilannya  yang  dalam  pelaksanaannya  melibatkan negosiasi  mengenai  berbagai  isu  dalam  hubungan  internasional  (Ronald  Peter Barston,  2006:  1). Diplomasi  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  media  yang digunakan  oleh  negara  untuk  kemudian  menunjukkan  dan  mengkomunikasikan pendirian  dan  pandangannya  terhadap  suatu  isu  atau  kajian  yang  sedang berkembang,  sebagai  sarana  dalam  perwujudan  tujuan  maupun  kepentingan nasionalnya.  Sebuah diplomasi  dilakukan  dengan mempengaruhi  keputusan  atau pandangan  pihak  lain  melalui  dialog,  negosiasi  beserta  cara lain yang dilakukan dengan  tanpa  kekerasan  (www.britannica.com,  diakses  pada  14  November 2019). Penggunaan  cara-cara  tanpa  adanya  kekerasan,  sebab  hanya  menekankan pada  efektifitas  komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  berdiplomasi  ini  dapat membantu   bagaimana   caranya   segala   bentuk   pandangan   yang   ada mampu dimoderasi    dan    dikomunikasikan.  Dengan  adanya  upaya  komunikasi  lintas pandangan  maupun  persepsi  yang  ada,  adanya  proses  bagaimana  pihak  yang terlibat  memberikan  pengaruh  satu  sama  lain  untuk  mencapai  kepentingannya. Dalam  pelaksanaannya,  diplomasi  ekonomi  menjadi  sebuah  salah  satu  bentuk diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain.
Diplomasi  ekonomi  yang  dipaparkan  oleh  Lee  &  Hocking  yang memaparkan bahwa diplomasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai cara tradisional  dalam  kebutuhan  diplomasi seperti agen  intelijen,  lobi, representatif, negosiasi  dan  pembelaan  mengenai ekonomi politik luar negeri suatu  bangsa.  Menurut  Lee  dan  Hocking  “Diplomasi  Ekonomi  dipandang terutama sebagai hubungan antar-pemerintah, yang dilakukan oleh pejabat dinas luar  negeri  dan  sebagai  sarana  untuk  memajukan  kepentingan  ekonomi  negara di negara- negara asing dan ekonomi dunia.
Tujuan  dasar  dari  diplomasi  ekonomi  pada  umumnya  yaitu  untuk memenuhi  kepentingan  nasional.  Adapun  secara  khusus  tujuan  diplomasi ekonomi di antaranya (Donna Lee, Brian Hocking, 2010: 1216-1227):
1. Pembuatan  kebijakan  luar  negeri  yang  mendukung  ekonomi  untuk dapat mencapai kepentingan nasional khususnya di sektor ekonomi.
2. Mengkondisikan  pemasaran  dan  keuangan  luar    negerinya    sesuai dengan bagaimana kondisi global
3. Mempromosikan negara  atau membangun citra negara demi menarik perhatian negara-negara lain dengan kondisi nasional.
Diplomasi  ekonomi  berkaitan  dengan  bagaimana  suatu  negara  membuat dan  mengambil  keputusan  dengan  penggunaan  instrumen  ekonomi  untuk mewujudkan  kepentingan  ekonomi  melalui  penyebaran  pengaruh  terhadap situasional maupun kebijakan  ekonomi  yang  ada  negara  lain  maupun  organisasi internasional  tertentu (Gulsara Arystankulova, 2018: 2864-2873).
Artinya  bahwa  diplomasi  ini  menekankan  bagaimana  atensi  negara terhadap  kepentingan  ekonomi  diprioritaskan  dalam  melakukan  hubungan internasional  dengan  pihak  tertentu.  Selain  itu,  penggunaan  instrumen  ekonomi sebagai media pelaksanaan diplomasi ini membuatnya cukup luas untuk kemudian dikaji lebih lanjut.
Diplomasi ekonomi memiliki agenda  yang komprehensif sebab  berkaitan dengan  perdagangan  luar negeri, hubungan  impor dan ekspor, kerjasama beserta perjanjian perdagangan, peluang investasi, serta komunikasi kepentingan nasional setiap  negara  dalam  ranah  ekonomi  (Ibid). Mengingat  bahwa  tentunya  setiap negara memiliki preferensi dan pertimbangan yang berbeda dalam menyusun dan menetapkan  bagaimana  diplomasi  ekonomi  ini  dilaksanakan.  Suatu  negara  akan kemudian  melihat  dan  menyesuaikan  kapabilitas  yang  dimilikinya  untuk menggunakan  peluang  yang  ada  agar  kepentingan  ekonominya  dapat dimaksimalkan  melalui  media  diplomasi  ekonomi  untuk  kesejahteraan  negara yang bersangkutan, begitupun dengan Indonesia.

## Pasar Non Tradisional
Kawasan  yang  kemudian  dijadikan  target  sebagai  pasar  non  tradisional merupakan  wilayah  yang  sebelumnya  belum  difokuskan  dan  dikembangkan menjadi  kawasan  pengembagan  ekspor  bagi  Indonesia,  namun  terlepas  dari  hal itu,  kerjasama  dengan  beberapa  negara  di  kawasan  terkait  sudah  dibangun
terlebih  dahulu.    Beberapa  kawasan  tertentu  yang  menjadi    target    ekspor sebagai    pasar    non    tradisional    bagi    Indonesia    di    antaranya    adalah  Afrika, Amerika  Latin,  Asia  Selatan,  Asia  Tengah,  Timur  Tengah  hingga  kawasan Pasifik (kemlu.go.id, diakses pada 14 November 2019).
Penetapan    kawasan    yang    dijadikan    sebagai    target    pasar    non tradisional    oleh    Indonesia  dipertimbangkan  melalui  peluang  dan  keuntungan yang  sudah  dan  akan  di  dapat  dari  sektor  ekspor  terhadap  negara-negara tertentu  yang  ada  di  kawasan  tersebut.  Kawasan-kawasan  yang  dipilih sebelumnya  secara  umum  belum  difokuskan  menjadi  target  pasar,  untuk  itu dengan  mempertahankan  target  pasar  tradisional  yang  sudah  menjadi  mitra Indonesia  untuk  waktu  yang  beragam,  akan  menjadi  kesempatan  yang menjanjikan  jika  kemudian  Indonesia  mampu    membuka    kawasan    baru dalam   menginisiasi   dan   mengembangkan   diplomasi ekonominya.
Afrika merupakan sebuah kawasan yang memiliki hubungan historis yang erat  dengan  Indonesia.  Hal  tersebut  dimulai  dengan  dilangsungkan  Konferensi Asia  Afrika  (KAA)  tahun  1955  di  kota  Bandung,  Indonesia  yang  berlangsung dari 18 April-24 April 1955 di Gedung Merdeka. KAA diikuti oleh negara-negara Asia  dan  Afrika  yang  bertujuan  untuk  mempromosikan  kerjasama  di  bidang ekonomi  dan  kebudayaan  antara  negara-negara  Asia  dan  Afrika    dan    juga untuk  melawan    kolonialisme    maupun    neokolonialisme    dari  negara-  negara Amerika  Serikat  (AS),  Rusia  dan  negara-negara  imperialis  lain.  Maka,  dapat dikatakan  bahwa  seharusnya  kawasan  Afrika  dan  negara-negara  yang  berada didalamnya  sudah  dikenal  dengan  baik  oleh  Indonesia  karena  hubungan  dan kerjasama  yang  dilakukan  di  antara  keduanya  telah  lama  terbentuk  dan keduanya  memiliki  hubungan  historis  yang  luar biasa.
Bagi Indonesia, keinginan dan kebutuhan untuk mencari pasar-pasar baru atau  pasar  non  tradisional  membuat  Indonesia  menjadi  aktif  dan  fokus  dalam melihat Afrika sebagai pasar yang potensial bagi Indonesia dan peluang ekonomi bagi  Indonesia  baik  untuk  saat  ini  maupun  untuk  masa  yang  akan  datang sebagaimana  pendapat  dari  Kepala  Pusat  Penelitian
Wilayah  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  Ganewati Wuryandari (psdr.lipi.go.id, diakses pada 20 September 2020).

## Afika Sebagai Pasar Non Tradisional Indonesia
Afrika pada saat ini merupakan kawasan  yang berkembang dengan cepat dan  merupakan  kawasan  yang  maju.  Sebelum  pandemi  COVID  19  melanda dunia,  di  mana  kasus  awal  terjadi  di  Wuhan,  Hubei,  Cina,  beberapa  negara  di Afrika memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di atas 5%. Diplomasi ekonomi  Indonesia  ke  kawasan  Afrika  merupakan  salah  satu  program  Presiden Joko Widodo. Afrika Sub Sahara adalah kawasan yang strategis dan penting bagi Indonesia  karena  terdiri  atas  51  negara  dan  jumlah  populasi  lebih  kurang  1,1 miliar  jiwa  dan  mempunyai  potensi  sumber  daya  alam  (SDA)  terutama  SDA mineral  yang  potensial.  Potensi  yang  dimiliki oleh  negara-negara  di  Afrika  Sub Sahara  dapat  dieksplor secara optimal dengan melakukan hubungan dagang  dan ivestasi.
Hubungan    kerjasama    yang    dilakukan    antara    negara-negara    kawasan Sub  Sahara Afrika   dengan   negara   lain   meningkat   semakin   intensif   dapat dilihat      dalam    tataran Government  to  Government (G2G)    berdasarkan indikator  banyak  negara  yang  membuka perwakilan  dan kedutaan di   kawasan Afrika.  Cina  dan  negara-negara  Eropa  bergeser  posisinya  sebagai  mitra tradisional  kawasan  Afrika  dengan  semakin  banyak  kerjasama  dan  hubungan yang terjalin antara  negara-negara  di kawasan  Afrika  dengan negara-negara  lain seperti  Indonesia.    Hal    ini    dapat    dilihat    dari    peningkatan    volume perdagangan    antara  Indonesia dan  negara-negara  kawasan  Afrika  yaitu  1,8  kali lebih  besar  dari  US$  3,8  miliar  pada  tahun  2010  menjadi  US$  7  miliar  pada tahun  2017,  di  mana  produk-produk  Indonesia  seperti  produk  makanan  dan minuman, obat-obatan herbal dapat dengan mudah ditemukan di Nigeria,  Ghana dan  negara-negara  lain  di  kawasan  Afrika,  sebagaimana  pernyataan  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Nigeria merangkap Ghana, Liberia, Burkina  Faso,  Benin,  Kamerun,  Togo,  Republik  Kongo,  Niger,  Sao Tome  dan  Principe,  Gabon,  Guinea  Ekuator,  Chad,  Republik  Afrika  Tengah
dan Economic  Community  of  West African  States (ECOWAS),  Usra  Hendra Harahap (Ibid).

## Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Afrika
Strategi  pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  pendekatan  dalam implementasi  diplomasi  ekonomi  ke  kawasan  Afrika,  salah  satunya  adalah dengan melakukan kerjasama bilateral antara  Indonesia dengan negara-negara di kawasan  Afrika.  Salah  satunya  adalah  negara  Afrika  Selatan.  Indonesia  fokus melakukan  diplomasi  ekonomi  ke  Afrika  Selatan  karena  negara  ini  memiliki potensi yang besar tetapi belum dioptimalisasikan oleh Indonesia untuk dijadikan pasar baru atau pasar non tradisional bagi Indonesia dan untuk dijadikan sebagai negara  mitra  Indonesia  melalui  kerjasama  perdagangan  dan  investasi  di  Afrika. Salah satu faktor yang membuat Indonesia melakukan diplomasi ekonomi kepada Afrika Selatan karena  faktor  kedekatan.
Berdasarkan  catatan  sejarah,  interaksi  pertama  Indo nesia  dengan Afrika Selatan dapat dilihat sejak 325 tahun  yang lalu dengan kedatangan Syekh Yusuf (Makasar)  dan  Tuan  Guru  Tidore.  Selain  itu,  ada  sekitar  lebih  kurang  1,2  juta warga Cape  Malay yang  merupakan  keturunan  Indonesia  dan  dianggap  dapat dijadikan  perekat  untuk  menciptakan  relasi  Indonesia  dan  Afrika  Selatan  yang lebih  erat.  Selain  itu,  terlaksananya  KAA  pada  tahun  1955  dan  hubungan  yang baik  antara  para  pemimpin  Indonesia  dengan  pemimpin  legendaris  Afrika Selatan,  yaitu  Nelson  Mandela  hingga  tercipta  Batik  Mandela  atau  yang dikenal  dengan Madiba  Shirt, sesuai  dengan  pernyataan  Salman  Al  Farisi  Duta Besar  LBBP  Republik  Indonesia  (RI)  untuk  Republik  Afrika  Selatan merangkap  Botswana, Eswatini dan Lesotho yang bertempat di Pretoria (Ibid).
Selain  melakukan  diplomasi  ekonomi  melalui  kerjasama  bilateral, Indonesia  juga  melakukan  penjajakan  dan  komunikasi  dengan  ECOWAS. Indonesia  dan  ECOWAS  menyepakati  persetujuan  perdagangan  ( trade agreement) agar  hambatan  perdagangan,  baik  hambatan  perdagangan tariff (pajak)  dan  hambatan  perdagangan non-tariff (non  pajak)  dapat  dikurangi,  dari sekitar  30%  untuk  hambatan tariff menjadi  lebih  rendah  dan  juga  minimalisasi hambatan  non  pajak,  sehingga  ekspor  dan penetrasi produk-produk  Indonesia  ke
pasar Afrika dapat dilakukan dan kuantitasnya akan terus mengalami peningkatan pada  tahun-tahun  ke  depannya.  Sebagai  contoh,  ekspor  bumbu  kemasan  dari Indonesia  ke  Afrika  meningkat  menjadi  US$  61,3  juta  dari  total  nilai  ekspor Indinesia  sebesar  US$  4,76  miliar  yang  mengalami  kenaikan  sampai  dengan 13,56%  per  tahun  dalam  periode  tahun  2015  sampai  dengan  2019  (lipi.go.id, diakses pada 25 Oktober 2020). Komposisi  ekspor  produk  Indonesia  ke  Afrika umumnya  didominasi  oleh  produk  hasil  pertanian  dan  perkebunan,  seperti minyak sawit, cengkeh, pala, kopi, rempah- rempah dan bumbu kemasan.  Hal  ini disebabkan    karena    pola    konsumsi,    karakteristik  masakan  masyarakat  Afrika seperti  penggunaan  minyak  kelapa  sawit  sebagai  campuran  makanan  pokok  di kawasan Afrika Barat dan budaya barbeque lokal yang sering ditemui di kawasan Afrika  Timur  dan  Selatan,  seperti  pernyataan  peneliti  utama  Pusat  Penelitian Kewilayahan dan profesor di bidang sejarah lokal global, Prof. Erwiza (Ibid).
Akan  tetapi,  masih  terdapat  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh Indonesia  dalam melakukan diplomasi ekonomi ke Afrika, yaitu masih tingginya tingkat pajak impor yang diberlakukan oleh  negara-negara  Afrika  yang  sekitar 15,15% . Apabila  terjadi  penurunan  pajak  impor  sebesar  1%,  maka  mampu meningkatkan  pertumbuhan  nilai  ekspor  Indonesia  ke  kawasan  Afrika  sebesar 0,9%.  Hal  ini  berarti  pemerintah  Indonesia  harus  dapat  menginisiasi  kerjasama dan membuat    kesepakatan   perdagangan. Selain   persoalan   tarif,   tantangan Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi ke  Afrika  adalah  karena  adamya perubahan  kondisi  perdagangan  global.  Salah  satunya  adalah  semakin  banyak negara  yang  menerapkan  proteksionisme,  sehingga  perlu  dibentuk  kerjasama antara  Indonesia-Afrika  dalam  bentuk Free  Trade  Agreement dan Preferential Trade Agreement (Ibid).
Selain  strategi  yang  telah  disebutkan  di atas,  strategi  diplomasi ekonomi yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia  di kawasan Afrika, yaitu   dengan melakukan diplomasi   dan   komunikasi   kepada   publik   di   dalam   negeri. Hal ini  dilakukan  untuk  memperbaiki  mispersepsi  di  masyarakat  Indonesia  secara umum  dan  khususnya  kepada  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) mengenai  Afrika.  Bahwa  Afrika  bukanlah  lagi  sebuah  “benua  hitam”  atau
kawasan  yang  tertinggal,  tetapi  Afrika  pada  saat  ini  merupakan  kawasan  yang mengalami  kemajuan  dengan  pesat   dan  menyimpan  potensi  sebagai   pasar non  tradisional  bagi  Indonesia.  Strategi  kedua  adalah  melakukan  pemetaan terhadap  industri  yang  relevan  dengan  kawasan  Afrika.  Strategi  ketiga  adalah melakukan  investasi  proyek-proyek  infrastruktur  di  Afrika  melalui  Lembaga Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI/Indonesia  Eximbank).  Strategi  ini  telah menghasilkan  berbagai  kesepakatan  bisnis  yang  bernilai  jutaan  dolar  AS. Kesepekatan bisnis sebanyak 356 juta dolar AS yang disepakati pihak  LPEI dan PT Wijaya  Karya  (WIKA) serta sejumlah  negara-negara Afrika pada pertemuan Dialog  Infrastruktur  Indonesia-Afrika  (IAID)  di  Bali  pada  Agustus  2019.. Strategi  keempat  adalah  dengan  menstimulus  pihak  swasta  Indonesia  untuk berinvestasi  di  Afrika.  Pemerintah  harus  melakukan  koordinasi  dengan  Kamar Dagang  Indonesia  (KADIN)  untuk  meningkatkan  ketertarikan  pihak  swasta berinvestasi  ke  Afrika.  Dikutip  dari  pernyataan  Daniel  Tumpal  Simanjuntak, Direktur  Afrika  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (Kemenlu  RI) (www.antaranews.com, diakses pada 25 Oktober 2020).
Pemerintah  Indonesia  juga  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas) Infrastrukur  yang  dapat  terwujud  ketika  penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) pada 2018. Satgas Infrastruktur bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai  investasi  Indonesia  di  luar  negeri,  terutama  di  kawasan  Afrika.  Satgas Infrastruktur biasanya melakukan  rapat koordinasi dengan  berbagai  kementerian dan  lembaga  terkait.  Sebagai  contoh  diadakan  sebuah  rapat  koordinasi  di  Cape Townyang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves)  RI,  Duta  Besar  RI  Pretoria  dan  Konsulat  Jenderal  RI  di  Cape Town dan  direksi  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  seperti  PT  WIKA, PT    TIMAH,    PT  Pertamina,  dan  Indonesia  Eximbank  pada  Desember  2019 (Kemlu,  diakses  pada  26  Oktober  2020). Pemerintah  mengharapkan  agar penetrasi Satgas Infrastruktur ke kawasan Afrika agar dapat dilanjutkan dan juga dapat  mendorong  terciptanya  kesepakatan-kesepakatan  bisnis,  sehingga  dapat lebih  berkembang  nilainya  dari  kesepakan Indonesia-Africa  Infrastructrure
Dialogue (IAID)  yang  berlangsung pada Agustus 2019 dan menghasilakan USD 882 juta (Ibid).
Adapun  berbagai  kesepakatan  bisnis  yang  dapat  dicapai  dalam  proyek infrastruktur  pada  penyelenggaraan  forum  IAID  di  Bali  tersebut  antara  lain proyek pembangunan kawasan bisnis terpadu ( mixed used complex ), La Tour de Goree  Tower senilai  US$  250  juta  di  Dakar,  Senegal,  selanjutnya  ada  proyek konstruksi  rumah  susun  ( social  housing )  senilai  US$  200 juta di Pantai Gading dan proyek pembangunan bulk liquid terminal senilai US$ 190  juta di Zanzibar, Tanzania.
Selain  kerjasama  bidang  infrastruktur,  ada  juga  pencapaian  kesepakatan kerjasama  di  bidang  farmasi  senilai  US$  1,5  juta  oleh  Dexa  Group  (Indonesia) dengan Bahari  Pharmacy (Tanzania).  Kemudian  ada  kerjasama  pengembangan untuk  memproduksi  minyak  daun  cengkeh    senilai  US$    2,5    juta    antara    PT Indesso    Aroma    (Indonesia)    dan Zanzibar  State  Trading      Corporation (Zanzibar).   Selanjutnya   ada   kesepakatan   antara   Kimia   Farma (Indonesia) dan Topwide Pharmaceutical (Nigeria)  mengenai  kesepakatan  distribusi sebesar US$  2,5  juta  (Ibid). Selain  menjalin  kerjasama  bilateral  dalam  implementasi strategi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  ke  Afrika  dengan  menekankan  kepada penurunan  berbagai  hambatan  perdagangan,  Indonesia  juga  memiliki  kerangka kerjasama  multilateral  dengan  negara-negara  di    kawasan    Afrika,    yaitu New Asia  African  Strategic  Partnership (NAASP).  Kerangka
NAASP  untuk  pelaksananya  adala\h  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia (KBRI) Pretoria di Afrika Selatan. KBRI Pretoria memiliki peran dalam tiga jalur diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan,  yaitu Government  to  Government,
Government to People, dan People to People (Rizky  Astria  Primadona, 2016).
NAASP dan IAID menjadi platform strategis bagi peningkatan kerjasama dan  hubungan  ekonomi  Indonesia  dengan  Afrika  di  berbagai  sektor,  seperti infrastruktur  dan  manfuktur.  Nilai  perdagangan  Indonesia  dan  Afrika  terus meningkat seperti pada tahun 2018 mencapai lebih dari US$ 11,6 miliar, di mana terjadi peningkatan 25% daripada tahun 2017 (www.alinea.id, diakses pada 26 Oktober 2020).
Selain nilai perdagangan, jumlah perusahaan Indonesia yang berinvestasi  ke  Afrika  terus meningkat.  Ada sekitar lebih kurang 30  perusahaan Indonesia berinvestasi di Afrika (sebagai contoh   ada   enam   belas   perusahaan di    Nigeria    dan    lima    perusahaan    di    Ethiopia)  (Ibid). Implementasi kebijakan  diplomasi  ekonomi  Indonesia  harus  didukung  oleh  berbagai perwakilan  RI  di  luar  negeri,  BUMN,  pihak  swasta/pengusaha  dan  KADIN, termasuk  di kawasan Afrika (https://mediaindonesia.com, diakses pada 26 Oktober 2020).

## KESIMPULAN
Diplomasi ekonomi Indonesia ke Afrika dilakukan dengan empat strategi, yaitu  melakukan  diplomasi  dan  komunikasi  kepada  publik  di  dalam  negeri, melakukan  pemetaan  terhadap  industri  yang  relevan  dengan  kawasan  Afrika, melakukan  investasi  proyek-proyek  infrastruktur  di  Afrika  melalui  Lembaga Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI/Indonesia  Eximbank),  dan  menstimulus pihak swasta Indonesia untuk berinvestasi di Afrika.
Strategi  diplomasi  ekonomi yang dijalankan  oleh Pemerintah Indonesia dilakukan  dengan  pendekatan Government  to  Government,
Government  to  People dan People  to  People, di  mana  peran  aktif  perwakilan Indonesia  di  Afrika  dan  Pemerintah  dengan  menggandeng  pihak  swasta  atau pengusaha  termasuk  juga  KADIN.  Pendekatan  dilakukan  melalui  pendekatan bilateral dan  multilateral  seperti melalui ECOWAS.  Pendekatan  multilateral dan bilateral dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik pajak  maupun  non  pajak,  sehingga  pemerintah  Indonesia  terus  mengupayakan tercapainya  kesepakatan  perdagangan,  baik  multilateral  dan  bilateral  untuk mencapai  kesepakatan  FTA  dan  PTA.  Implementasi  diplomasi  ekonomi  ke Afrika  juga  dilakukan  dengan  strategi  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas) Infrastruktur  sebagai  lembaga  yang  berfungsi  untuk  dapat  mengkoordinasikan investasi Indonesia di luar negeri dan terutama di Afrika.
Diplomasi  ekonomi  Indonesia  ke  Afrika  dilakukan  melalui platform strategis, dua diantaranya melalui NAASP dan IAID. NAASP dan IAID menjadi
strategi  Indonesia  untuk  semakin  meningkatkan  dan  mengintensifkan  hubungan dan  kerjasama  Indonesia  dengan  negara-negara  Afrika,  pada  khususnya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
AntaraNews.com, Empat    Strategi    Diplomasi    Ekonomi    Indonesia    di   Afrika,
(internet) 28
Oktober
201, 25 Oktober 2020,
https://www.antaranews.com/berita/1135611/empat-strategi-diplomasi- ekonomi- indonesia-di-afrika
Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Perdagangan,  Kementrian
Perdagangan  RI, “Peluang  Ekspor  Indonesia  di  Pasar  Negara-Negara Non-Tradisional”. Internet, 25 Januari 2020, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Peluang_Ekspor _Indonesia_di_ Pasar_Negara-Negara_Non_Tradisional.pdf
Barston , Ronald Peter. 2006. Modern diplomacy . Pearson Education.
Budi Winarno. 2017. “Globalisasi dan Krisis Demokrasi” Yogyakarta: MedPress.
Center  for  Area  Studies  Indonesian  Institute  of  Sciences (P2W-LIPI), Diplomasi  Ekonomi  Indonesia      dan      Afrika,            (internet)      20 September    2020,    25    Oktober    2020, http://psdr.lipi.go.id/news-and- events/news/diplomasi-ekonomi-indonesia-dan- afrika.html
Creswell  ,  Jhon  W.  2016. Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran , Edisi Keempat, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell,  John  W.  2010. Research      Design:      Pendekatan      Kualitatif, Kuantitatif    dan Campuran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Eko    Sulistyo, “Forum   Indonesia-Afrika   2018” .    Internet,    diakses    pada 10   Februari 2020, http://ksp.go.id/forum-indonesia-afrika-2018/
Encyclopedia  Britannica,  " Diplomacy  |  Nature,  Purpose,  History,  &  Practice ", internet  14 November 2019, https://www.britannica.com/topic/diplomacy
Gulsara Arystankulova. 2018. “Economic Diplomacy - Important Component Of Foreign Policy Of Modern State” , The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Special Edition.
Haufan  Hasyim   Salengke, Indonesia   Pacu   Diplomasi   Ekonomi   ke   Kawasn Afrika   dan Timteng ,       (internet),       8       Januari       2020,       26
Oktober              2020, https://mediaindonesia.com/read/detail/281975- indonesia-pacu-diplomasi-ekonomi- ke-kawasan-afrika-dan-timteng
Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia, “Menteri Luar Negeri Ri Retno  L. P. Marsudi
Penyampaian    Prioritas    Politik    Luar    Negeri    Republik    Indonesia    2019- 2024”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas- politik-luar-  negeri-republik-indonesia-2019-2024  diakses  pada  14 November 2019

## Kementerian    Luar    Negeri    Republik    Indonesia,    Satgas    Infrastruktur Indonesia   Pertajam
Diplomasi  Ekonomi  di  Kawasan  Afrika,  (internet)  21  Desember  2019,  26 Oktober  2020, https://kemlu.go.id/portal/id/read/916/berita/satgas- infrastruktur-indonesia- pertajam-diplomasi-ekonomi-di-kawasan-afrika
Kementrian  Perdagangan  RI,  “ Neraca  Perdagangan  Indonesia  dengan  Rep.
Afrika  Selatan” .  Internet,              1              Februari              2020, https://www.kemendag.go.id/id/economic- profile/indonesia-export- import/balance-of-trade-with-trade-partner- country?negara=261
Lee,    Donna  and    Brian    Hocking. “’Economic    Diplomacy’  in    Robert    A”.
(Denmark: The International Studies Encyclopedia , 2010.) Vol. II. Wiley Blackwell.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI), Menguatkan  Diplomasi
Ekonomi  Indonesia-  Afrika  melalui  Budaya  Makanan, (internet)  23 Oktober 2020, diakses 25 Oktober 2020,
http://lipi.go.id/siaranpress/Menguatkan-Diplomasi-Ekonomi-Indonesia- Afrika-Melalui-Budaya-Makanan/22196
Lexy  J  Moleong.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Bandung.
Mansour  Fakih.  2004. “Neoliberalisme  dan  Globalisasi” ,  Ekonomi  Politik Digital  Journal Al-Manar, Edisi I
Rizky  Astria  Primadona, Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  di  Sub  Sahara: Penguatan Hubungan
Kerjasama  Ekonomi  antara  Indonesia  dan  Afrika  Selatan  dalam  Kerangka NAASP  (2010-2014),  tesis,  Departemen  Ilmu  Hubungan  Internasional Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, 2016.
Septiawan  Santana  K,  Menulis  Ilmiah  Metodologi  Penelitian  Kualititatif, Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
Steans,  J.  and  Pettiford  L.  2005. “Introduction  to  International  Relations:
Perspective  and Themes.” New Jersey: Pearson Prentince Hall.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , Bandung:
Alfabeta.
Sulthon      Sjahril      Sabaruddin, “Penguatan    Diplomasi    Ekonomi    Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non- Tradisional”. Universidad de Colime, Mexico.
Valerie  Dante  (Pradita  University),  IAID  2019  Wujud  Diplomasi  Ekonomi Indonesia,  (internet)    21    Agustus    2019,    26    Oktober    2020, https://www.alinea.id/dunia/iaid-2019-wujud-diplomasi-ekonomi- indonesia-b1Xle9mAP .