Volume 1 Issue 2, August 2019: pp. 321-333.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
The Authority of Regional Secretary Legal Bureau of Southeast Sulawesi Province in Completion of Litigational Case in Regional Government
Markus Iman Sucipto Biro Hukum Setda Prov. Sultra E-mail: markussucipto@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com
Abstract: The  type  of  research  used  in  this  study  is  normative  legal  research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines  in  order  to  answer  legal  issues  faced  which  produce  new  arguments, theories and concepts as prescriptions in solving problems faced. By using a statutory approach, and conceptual approach.
In  implementing  government  policies  in  the  regions,  it  does  not  rule  out  the possibility  of  lawsuits  arising  from  the  Regional  Heads,  Regional  Work  Units  and government institutions under them arising from the private sector, the community and  individuals.  With  the  existence  of  these  legal  cases  there  needs  to  be comprehensive handling of dispute resolution both in court and outside the court. The legal case referred to covers litigation and non-litigation cases. The notion  of litigation is the resolution of legal issues that are handled and resolved through the judicial institution. Whereas Non-Litigation is the resolution of legal problems that are handled and resolved outside the judiciary.
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in Article 65 paragraph (1) letter e states that the Regional Head represents his area inside and outside the court, and can appoint a legal representative to represent him in accordance with the  laws  and  regulations.  The  attorney  here  can  be  authorized  by  the  regional government  attorney  (PNSS/ASN)  in  the  bureau  /  legal  department,  prosecutor's office or advocate based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Whereas between the attorney of the regional government and an advocate has a different
role  in  which  Civil  Servants  act  as  elements  of  the  State  Civil  Apparatus,  while Advocates are acting as people who provide legal services to those who need their assistance.
Keyword: Authority of the Bureau of Law; Settlement; Litigation
Abstrak: Adapun  jenis  penelitian  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori  dan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi.  Dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), dan konseptual ( conseptual approach ).
Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan didaerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak  swasta,  masyarakat  maupun  perorangan.  Dengan  adanya  perkara  hukum tersebut  perlu  adanya  penanganan  secara  komprehensif  untuk  penyelesaian sengketa baik di Pengadilan ataupun di luar pengadilan. Perkara hukum dimaksud meliputi  perkara  litigasi  dan  non  litigasi.  Adapun  pengertian  litigasi  adalah penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  ditangani  dan  diselesaikan  melalui lembaga  peradilan.  Sedangkan  Non  Litigasi  adalah  penyelesaian  permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di  luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kuasa  hukum  di  sini  dapat  dikuasakan kepada  kuasa  hukum  pemerintah  daerah  (PNSS/ASN)  pada  biro/bagian  hukum, kejaksaan, ataupun advokat berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa  antara  kuasa  hukum  pemerintah  daerah  dengan  advokat  mempunyai peranan  yang  berbeda  dimana  Pegawai  Negeri  Sipil  berperan  sebagai  unsur Aparatur  Sipil  Negara,  sedangkan  Advokat  adalah  berperan  sebagai  orang  yang berprofesi memberi jasa hukum kepada pihak yang memerlukan bantuannya.
Kata kunci: Kewenangan Biro Hukum; Penyelesaian; Litigasi

## PENDAHULUAN
Plato  mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan  negara  yang  baik  ialah  yang  didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. 1 Salah satu ciri negara hukum; the rule of law ataupun rechtsstaat adalah  adanya  pembatasan  atau  pembagian  kekuasaan  dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 2 Terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan negara di  Indonesia  terbagi  dalam  dua  kekuasaan  pemerintahan,  yaitu  kekuasaan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3
Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah.
1 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1.
2 Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 1.
3 Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm. 153.
Secara konstitusional, pembagian kekuasaan tersebut dirumuskan pada Pasal 18 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI Tahun 1945) yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula atas kabupaten dan kota dan tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah. 4 Pembagian kekuasaan  tersebut  secara  murni  ditujukan  untuk  mempercepat  pembangunan  yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. 5
Penyerahan otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Salah satu kewenangan yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab  itu,  pemerintah  daerah  harus  mampu  mengelola  aset  daerahnya.  Pengelolaan barang  daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.19/2016)  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Untuk  menyelenggarakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang  baik,  pemerintah daerah membentuk satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai  bidang  masing-masing.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah  (selanjutnya  disingkat  PP  No.18/2016)  memberikan  legitimasi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. 6
Guna  membantu  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  berdasarkan  PP No.18/2016,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menetapkan  perangkat daerah di lingkup sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Nomor  50  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi
4 Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 85-86.
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 2.
6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.
Sulawesi Tenggara (selanjutnya disingkat Pergub No.50/2016), Biro Hukum merupakan salah  satu  Perangkat  Daerah  yang  memiliki  tugas  menyiapkan  bahan  penyusunan perumusan  peraturan  perundang-undangan,  kajian  dan  evaluasi  kebijakan  daerah kabupaten/kota, peningkatan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia serta dokumentasi dan penyuluhan Hukum.
Undang-Udang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Kepala  Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kuasa  hukum  di  sini  dapat  dikuasakan  kepada  kuasa  hukum pemerintah  daerah  (PNS/ASN)  pada  biro/bagian  hukum,  kejaksaan,  ataupun  advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa antara kuasa hukum  pemerintah  daerah  dengan  advokat  mempunyai  peranan  yang  berbeda  dimana Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, sedangkan Advokat adalah berperan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada pihak yang memerlukan bantuannya.
Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.12/2014)  mengatur bahwa Biro Hukum Provinsi  dalam  menangani  perkara  berkoordinasi  dengan  Biro  Hukum  Kementerian Dalam  Negeri,  Bagian  Hukum  Kabupaten/Kota  dan  SKPD  terkait.  Selain  melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Biro Hukum juga berfungsi sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah yang diberikan kuasa substitusi untuk mewakili  Pemerintah  Daerah  untuk  beracara  di  Pengadilan  untuk  kepentingan  hukum Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara.
Pemberian  tugas  kepada  Biro  Hukum  sebagai  kuasa  hukum  pemerintah  daerah memang tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan perlindungan hukum, termasuk melakukan  penyelesaian  sengketa  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  terhadap setiap  kebijakan  pemerintah  yang  dipersoalkan  oleh  pihak  mana  pun.  Setiap  kebijakan daerah, baik yang dilakukan oleh kepala daerah maupun perangkat daerah yang ada di bawahnya menjadi tugas keharusan biro hukum  untuk menangani setiap gugatan yang ditujukan kepada pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan aset daerah maupun dalam pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  lainnya,  kerap  kali  kebijakan-kebijakannya menjadi sumber lahirnya sengketa.
Berdasarkan  Permendagri  No.12/2014,  penanganan  perkara  litigasi  dan  non litigasi  dilakukan  oleh  bagian  hukum  berdasarkan  lingkup  wilayah  tugasnya  yaitu Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota  di  wilayahnya.  Litigasi  dimaksud  terdiri  atas:  1.  Perkara  Perdata;  2. Perkara Pidana; 3. Perkara Tata Usaha Negara; dan 4. Perkara di Badan Peradilan Lainnya.
Adanya  sengketa  yang  muncul  atas  setiap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah maupun perangkat yang ada di bawahnya menjadi kerugian tersendiri bagi pemerintah daerah. Untuk penyelesaian sengketa tersebut pemerintah daerah harus mengeluarkan energi dan materi yang tidak sedikit. Tidak hanya itu lemahnya koordinasi serta  minimnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  internal  Biro  Hukum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dapat  mengakibatkan  hapusnya  hak kepemilikan  atas  aset-aset  yang  dimiliki  oleh  daerah  ataupun  produk  hukum  Kepala Daerah yang dinyatakan tidak sah.
Beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara acap kali  menerima  gugatan  yang  menyangkut  pengelolaan  aset-aset  daerah  dan  gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkup  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Gugatan-gugatan  tersebut mengakibatkan  pemerintah  daerah  harus  kehilangan  aset-aset  daerahnya  dan  batalnya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  kalah  dalam  persidangan.  Hilangnya  aset-aset daerah dan batalnya Keputusan Tata Usaha Negara tentu menjadi catatan buruk terhadap kinerja  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  menangani setiap persoalan hukum yang diterima oleh pemerintah daerah.
Atas pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk menilai lebih  jauh  mengenai peran biro hukum dalam menyelesaikan sengketa yang ditujukan kepada pemerintah daerah  dengan  judul  “ Kewenangan  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Litigasi  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah ”. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik permasalahan yaitu: (1).  Bagaimanakah  Kewenangan  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara Dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah? dan (2). Apakah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapat Menjadi Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 7 Adapun penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 8
Penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Oleh karena itu, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Maka, diperlukan  sumber-sumber  penelitian.  Sumber-sumber  penelitian  dapat  dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Perkembangan konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. 9 Begitu juga dengan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. 10 Sehingga, pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman  yang  lahir  dan  berkembang  dalam  situasi  kesejarahan  dengan  berbagai pengaruhnya.  Pemikiran  atau  konsepsi  manusia  tentang  negara  hukum  juga  lahir  dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap  sebagai  konsep  universal,  pada  dataran  implementasi  ternyata  memiliki karakteristik  beragam.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pengaruh-pengaruh  situasi kesejarahan,  di  samping  pengaruh  falsafah  bangsa,  ideologi  negara,  dan  lain-lain.  Salah
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.
8 Ibid., hlm. 47.
9 Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 167.
10 Muh.  Sabaruddin  Sinapoy, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Suku  Moronene  dalam  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  2  Issue  2,  September  2018, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4513, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, hlm. 519.
satu di antaranya mengenai konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut civil law . Karakteristik civil law adalah administratif. 11
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  konsep rechtsstaat lahir  dari  suatu  perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechtsstaat dan rule of law itu sendiri. 12 Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law , sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law . Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial . 13 Oleh karena itu,  pengertian pemerintah atau government dalam  bahasa  Indonesia  berarti  pengarahan  dan  administrasi  yang  berwenang  atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang  menyelenggarakan  pemerintahan  negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.
Menurut  W.S  Sayre,  pemerintah  dalam  definisi  terbaiknya  adalah  sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. 14
Selanjutnya,  daerah  adalah  lingkungan  pemerintah:  wilayah,  daerah  diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam  lingkungan  suatu  kota;  tempat  yang  terkena  peristiwa  sama;  bagian  permukaan tubuh. 15 Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.  Pemerintahan  dalam  arti  luas  merupakan  sesuatu  yang  lebih  besar  daripada suatu badan atau kelompok. 16
Pemerintah  daerah  yang  merupakan  sub-sistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  nasional  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah
11 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 74.
12 Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 21.
13 Ni’matul Huda , Op. Cit , hlm. 74.
14 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 11.
15 G. Setya Nugraha, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: tanpa penerbit, hlm. 145.
16 Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012, hlm. 28.
tangganya  sendiri.  Hal  ini  dalam  pandangan  Sarundajang  mengatakan  bahwa,  otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum  atau  peraturan. 17 Tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  adalah  untuk memungkinkan  daerah  yang  bersangkutan  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai  urusan  rumah  tangganya. 18 Dalam  implementasinya,  kewenangan  daerah termasuk dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi.
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama  di  dalamnya, 19 yaitu:  pertama,  Pemberian  tugas  dan  wewenang  untuk menyelesaikan  suatu  kewenangan  yang  sudah  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah; kedua,  Pemberian  kepercayaan  dan  wewenang  untuk  memikirkan,  mengambil  inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan,  mengambil  inisiatif  dan  mengambil  keputusan  tersebut  mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.
Bilamana merujuk kepada ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014  disebutkan  bahwa  kepala  daerah  mewakili  daerahnya  di  dalam  dan  di  luar pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Maka, dalam rangka keseragaman dan ketertiban dalam penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah telah ditetapkan Permendagri No. 12 Tahun 2014 sebagai dasar hukum dan standarisasi metode penyelesaian permasalahan sengketa hukum, dimana penanganan perkara sengketa hukum antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bagian Hukum berdasarkan lingkup wilayah tugasnya.
17 Muslimin  Nasution, Pokok-Pokok  Kebijaksanaan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Kehutanan  Dalam Rangka Otonomi Daerah , Makalah Seminar, Yogyakarta, 21 September 1999, hlm. 2.
18 Soenyono, Prospek  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah , dalam Andi A. Malarangeng, (et.al), Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis , Cet. Pertama, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001, hlm. 107.
19 Setya  Retnami, Makalah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kantor  Menteri  Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, hlm. 8.
Kedudukan  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Sebagai Kuasa  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Litigasi  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan  daerah  tidak  menutup  kemungkinan  timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah  atau  perangkat  daerah  yang  timbul  dari  pihak  ketiga  yaitu  pihak  swasta, masyarakat maupun  perorangan. Dengan adanya perkara hukum  tersebut memerlukan penanganan untuk penyelesaian sengketa. Melalui ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar  pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Dari  ketentuan tersebut yang berhak mewakili daerah baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  adalah  Gubernur,  namun  Gubernur  dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
Secara  umum,  dalam  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  dijelaskan  bahwa kuasa  hukum  adalah  advokat.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  UU  Advokat disebutkan  salah  satu  syarat  seseorang  untuk  dapat  diangkat  menjadi  advokat  adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kemudian dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa Jaksa  sebagai  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dapat  menjadi  kuasa  hukum  di  pengadilan. Dengan  kata  lain,  Jaksa  dengan  kuasa  khusus  dapat  menjadi  kuasa  hukum  dari  Negara Republik  Indonesia  atau  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  hal  negara  atau pemerintah menjadi pihak dalam perkara perdata atau tata usaha negara.
Selain  Jaksa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  UU  Kejaksaan, Pegawai  Negeri  Sipil  yang  juga  dapat  menjadi  kuasa  hukum  adalah  Biro  Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Seperti disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun  2004  bahwa  Kuasa/Wakil  Negara/Pemerintah  dalam  suatu  perkara  perdata berdasarkan Staatsblad 1922 No.522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR. Jadi, pegawai negeri sipil yang dapat menjadi kuasa hukum di pengadilan adalah Jaksa yang diberi kuasa khusus untuk mewakili negara atau pemerintah dalam perkara di bidang perdata atau tata usaha negara atau Biro Hukum Pemerintah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 Biro  Hukum  merupakan  perangkat  daerah  yang  berada  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi
Sulawesi  Tenggara,  yang  memiliki  uraian  tugas  pokok  dan  fungsinya  diatur  dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi  Organisasi  Perangkat  Daerah  Lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pergub Sulawesi Tenggara No. 50 Tahun 2016).
Setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu  organisasi  menjadi  landasan  hukum  unit  organisasi  tersebut  dalam  beraktivitas sekaligus  sebagai  rambu-rambu  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  koordinasi  pada  tataran aplikasi di lapangan. Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan  wajib  dikerjakan  oleh  seorang  anggota  organisasi  atau  pegawai  dalam  suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan  yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai  seharusnya  melaksanakan  kegiatan  yang  lebih  rinci  yang  dilaksanakan  secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan ke dalam satuan praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi.  Suatu  organisasi  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  dalam  melaksanakan  tugas pokok.  Tugas  pokok  adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  dikerjakan,  pekerjaan  yang merupakan  tanggung  jawab,  perintah  untuk  berbuat  atau  melakukan  sesuatu  demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling  utama  dan  rutin  dilakukan  oleh  para  pegawai  dalam  sebuah  organisasi  yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 20
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tenggara, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun  2016, Biro  Hukum  mempunyai  tugas  pokok  mengkaji  bahan  kebijakan  umum  dan penyelenggaraan  perumusan  perundang-undangan,  bantuan  hukum  dan  hak  asasi manusia  serta  pengembangan  hukum.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:1. Pengkajian bahan  kebijakan  umum  di  bidang  penataan  hukum;  2.  Penyelenggaraan  koordinasi perumusan  perundang-undangan;  3.  Penyelenggaraan  koordinasi  bantuan  hukum;  4.
20 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Jakarta: Bina Ilmu, 2004, hlm. 38.
Penyelenggaraan  koordinasi  pengembangan  hukum;  dan  5.  Fasilitasi  perumusan peraturan perundang-undangan kabupaten/kota. Juga ditegaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, bahwa penanganan perkara litigasi dan non litigasi  dilakukan  oleh  Bagian  Hukum  berdasarkan  lingkup  wilayah  tugasnya,  yaitu penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi atau kabupaten /kota. Perkara yang dimaksud  terdiri  atas:  1.  Perkara  perdata;  2.  Perkara  Pidana;  3.  Perkara  Tata  Usaha Negara; dan 4. Perkara di badan peradilan lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  kesimpulan  dalam  tulisan  jurnal  ini sebagai berikut:
1. Pemberian  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahannya yang disebut  desentralisasi kepada  daerah-daerah otonom (otonomi  daerah),  sebagai  tujuan  daripada  bangsa  Indonesia  adalah membentuk  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila. Desentralisasi  memiliki  dua  bentuk  yaitu  politik  dan  administratif. Kewenangannya  mulai  dari  penetapan  peraturan  sampai  keputusan substansial  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  melalui atributi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun baru dibentuk, merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 serta melalui Permendagri No. 12 Tahun 2014.
2. Pelaksanaan  kewenangan  Biro  Hukum  dalam  menangani  perkara  sengketa hukum berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016.  Sedangkan  standardisasi  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam penanganan perkara sengketa hukum dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No. 12 Tahun 2014.

## Daftar Pustaka
Buku
Azhary, Tahir, Negara Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
Daman, Rozikin, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu,
1987.
Himawan, Muammar, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Huda, Ni’matul, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2005.
Huda, Ni’matull, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012.
Kusnardi, Moh., Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Sinar Bakti, 1987.
Malarangeng, Andi A., et.al, Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis , Cet. Pertama, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Muhtaj, Majda El., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Nasution,  Muslimin, Pokok-Pokok  Kebijaksanaan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Kehutanan  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah ,  Makalah  Seminar,  Yogyakarta,  21 September 1999.
Nugraha, G. Setya, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: tanpa penerbit. Retnami, Setya, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 11.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dari Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Pembentukan  Perangkat  Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tenggara.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi  Organisasi  Perangkat  Daerah  Lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tenggara.

## e-Journal
Sinapoy,  Muh.  Sabaruddin, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Adat  Suku  Moronene  dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Halu Oleo Law Review, Volume 2 Issue 2, September 2018,
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4513, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.