INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3692-3706 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

## Latifatul Ma’rifah
Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: marifahlatifatul8@gmail.com

## Abstrak
Penyelesaian sengketa diharapkan  bukan hanyak untuk para pihak yang menang atau kalah, namun sangat diupayakan tercapainya kesepakatan antara para pihak-pihak yang bersengketa, dalam mediasi diharapkan  dapat  mencaapai  suatu  mufakat  dan  menguntungkan  bagi  para  pihak.  Penelitian  ini bertujuan  menganalisis,  mengkaji  dan  memetakan  tetanng  pembaharuan  ketentuan  dan  kekuatan hukum mediasi serta prosedur dan tahapan mediasi yang dilaksanakan dengan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji hukum perundang-undangan. Dalam penelitian ini memperoleh data dari data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum.  Hasil  dalam penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan  mediasi sudah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, Undang-  undang  dan  peraturan  lainnya.  Pembaharuan  hukum  ketentuan  mediasi  yang  terbaru terdapat pada PERMA No 1Tahun 2016. Dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait perbedaan antara PERMA No 1 tahun  2008, dengan PERMA terbaru yaitu PERMA No. 1tahun 2016.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Mediasi, Ketentuan

## Abstract
Dispute resolution is expected not only for the parties who win or lose, but it is very important to reach an agreement between the parties to the dispute, in mediation it is expected to reach an agreement and  be profitable  for  the  parties.  This  study  aims  to  analyze,  review  and  map  the  renewal  of  the provisions and legal force of mediation as well as the procedures and stages of mediation that are carried out both inside and outside the court. This research is a descriptive analysis with a  normative juridical  research  approach,  by  examining  statutory  law.  In  this  study,  data  were  obtained  from secondary data obtained through literature study consisting of legal materials. The results in this study indicate that the provisions for mediation have been regulated in Article 130 HIR, the Civil Code, laws and other regulations. The most recent legal renewal of mediation provisions is found in PERMA No. 1 of 2016. This study also explains the differences between PERMA No. 1 of 2008, and the newest PERMA, namely PERMA No. 1 year 2016. key words: Dispute resolution, mediation, and provisions Keywords: Dispute resolution, Mediation, Provisions.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  manusia  selalu  berdampingan  dengan  manusia  yang  lainnya,  dalam  sebuah perjalanan  hidup  senantiasa  terjadi  suatu  pemasalahan  sengketa  antara  manusia.  Dapat diketahui bersama bahwa pemasalahan sengketa antara manusia sangat luas dan mempunyai banyak  kategori  dan  ruang  lingkup. Dalam  hukum  penyelesaian  sengketa  tidak  dapat diselesaikan  atau  dilakukan  dengan  perbuatan  main  hakim  sendiri (eigenrichting).  Peran pengdilan dalam hukum selain untuk mengadili, memutus perkara juga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Hukum di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara masih mengalami kegagalan  dalam  menjalaankan  atau  mengeakan  keadilan (justice).  Dalam  penyelesaian sengleta  di  pengadilan  sering  memakan  waktu  yang  cukup  lama,dimulai  dari  pengadilan agama,  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi,  bahkan  sampai  tingkat  Mahkamah Agung.(Mertokusumo,Sudikno, 2002)
Selain penyelesaian sengketa dalam ajudikasi, terdapat penyelesaian sengketa melalui non ajudikasi atau biasa dikenal dengan Alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputc resulotion).  Alternative  penyelesaian  sengketa  sudah  banyak  ditemukan  di  negara-negara maju  seperti  Amerika  Serikat,  Eropa,  Australia,  Kanada,  Inggris,  Jepang,  dan  Hongkong. Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam undang-undang No 30 tahun 1999 tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Sebelum  alternatif  penyelesaian sengketa dikenal di indonesia, penyelesaian sengketa diberbagai suku bangsa indonesia, setiap sukunya mempunyai budaya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, yang mana biasa dilakukan dengan secara damai dan  musyawarah atau mufakat.(Erman, 2000)
Penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat indonesia  sebagaimana  berkembang  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa  yang  mana  notabene masyarakatnya sangat individualis. Secara umum musyawarah untuk mufakat dikenal dalam sila  ke  empat  pancasila,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  dalam  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan.  Bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif  dikenal  juga dengan  mediasi,  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dengan  menggunakan pihak  ketiga  yang  biasa  disebut  dengan  mediator,  untuk  membantu  para  pihak  dalam menyelesaikan permasalahan sengketanya. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia  telah  menjadi  perhatian  terutama  dikalangan  para  praktisi  dan  akademisi Hukum.(Konoras, 2017)
Apabila  dicermati  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan  (alternatif penyelesaian sengketa) dengan beberapa cara yaitu: konsulatsi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, penilaian  ahli  dan  kemampuan  melakukan  tawar  menawar  musyawarah  untuk  mencapai mufakat  dan  lebih  mengedepankan  pemecahan  sengketa  secara  damai. Ditinjau  secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris yakni “ mediation ” yang artinya pertengahan, dan didalam kamus bahasa indonesia  mediasi  berarti menengahi. Sedangkan secara  istilah mediasi  berasal  dari bahasa  latin “ medaire ” yang berart tengah.  Makna tersebut menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, seorang mediator harus berada diposisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa,  mediator  menupayakan menemukan  sejumlah  kesepakatan  sehingga  mencapai  hasil  memuaskan  para  pihak  yang bersengketa.(Triana, 2019)
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses mengikut  sertakan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting yaitu:
a. Mediasi merupakan  proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antaar dua pihak atau lebih;
b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
c. Pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut  bertindak  sebagai penasihat  dan  tidak  memiliki  kewenangan  apa-apa  dalam  mengambil keputusan.(Abbas, 2011)
Apabila  dilihat  dari  pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan
pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di  Pengadilan.  Belum  efektif  dan  belum  optimalnya  Perma  sebelumnya  No.  1  tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut:
a. a.     Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat
(2)  yang  mensyaratkan  pada  asasnya  hakim  wajib  memiliki  sertifikat  mediator namun  dalam  hal  di  wilayah  Pengadilan  tidak  ada  hakim,  advokat,  dan  profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka  hakim di lingkungan Pengadilan berwenang  menjalankan  fungsi  mediator.  Sehingga  sertifikasi  mediator  belum sepenuhnya dilaksanakan.
b. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan.
c.  Tingkat  keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  agama  masih  jauh  dari  yang diharapkan.(Musawwamah, 2014)
Beberapa faktor  di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur  tingkat  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan.  Bahwa  pasca  hadirnya  Perma  No.  1 tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  merupakan  peraturan  tentang  prosedur  dalam bermediasi  yang  baru  di  Pengadilan  yang  di  dalamnya  memuat  ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi,  diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator  sebagai  pihak  yang  netral  dalam  membantu  para  pihak  untuk  melakukan  proses perundingan  dalam  penyelesaian  sengketa,  ketentuan  bahwa  setiap  hakim,  mediator,  para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketentuan  tentang  proses  mediasi  yang  dilakukan  paling  lama  30  hari  yang  lebih  singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  tersebut,  maka  penulis  akan  membahas  terkait  sejarah mediasi, dasar hukum yuridis, dan penjelasan terkait isi PERMA No 1 tahun 2008  dan  PERMA No  1  tahun  2016  serta  prosedur  mediasi  di  dalam  Pengadilan, dengan  judul “ Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sistem  Hukum  Positif  Di Indonesia ” .
Terkait  dalam  penjelasan  di  atas  penulis  akan  mengkaji  dengan  rumusan  masalah sebagai berikut:
1. Apasajakah dasar hukum mediasi?
2. Bagaimana  ketentuan  dasar  yuridis  mediasi  dan mediasi  dalam  Perma  No.  1 Tahun 2008 dan Perma no 1 tahun 2016?

## 3. Sejauhmana prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekaatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori dan konsep asa hukum serta  peraturan-peraturan  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini.(Ibrahim,  2006)  Metode  yang digunakan deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah hukum dan mengkajinya  serta  menganalisis  dengan  bahan-bahan  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini kepustakaan ( library research).(Mamik, 2015)
Data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan data sekunder adalah kepustakaan, mencari sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kasus hukum, dokumen  peraturan hukum.(Ibrahim & Efedi, 2018)  Dalam penelitian hukum ini menjelaskan tentang dasar hukum ketentuan alternative penyelesaian sengketa mediasi, serta perbedaan antara  peraturan  satu  dengan  peraturan  yang  lain,  dan  tahapan  serta  prosedur  mediasi  di pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Yuridis Mediasi
Ketentuan  dalam  Pasal  130  HIR/154  RBg  menggambarkan  bahwa  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  damai  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan.  Sejarah  mediasi  kemerdekaan  sampai  sekarang  dalam  pasal  24  UUD  Negara Republik  Indonesia,  mengisyaratkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dikalangan masyarakat  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan  (ligitasi).  Sistem  hukum  indonesia  juga membuka peluangpenyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (nonligitasi). (Hidayat, 2016)
Dalam  peradilan  di  Indonesia  proses  penyelesaian  sengketa  menganut  asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun  1970  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  yang telah diubah dengan ketentuan UU No. 35 tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004, kemudin diubah kembali dengan diterbitkannya UU No. 48 Tahun 2009 tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman,  asas  tersebut  berlaku  pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan- badan peradilan di bawahnya.
Dasar hukum perdamaian penyelesaian sengketa atau mediasi dalam hukum  islam adalah  sebagaimana firman Allah. Surah al Hujarat ayat 9 dan 10.
نِإ َو ِِناَتَفِئٓاَط َِنِم َِنيِنِمْؤُمْلٱ ِ اوُلَتَتْقٱ ِ اوُحِلْصَأَف ِاَمُهَنْيَب ِ ۖ ِ نِإَف ِْتَغَب اَمُهٰىَدْحِإ ىَلَع ِٰىَرْخُ ْلْٱ ِ اوُلِتَٰقَف ىِتَّلٱ ىِغْبَت ِٰىَّتَح َِءٓىِفَت ِٰٓىَلِإ ِِرْمَأ َِِّللّٱ ِ ۖ نِإَف ِْتَءٓاَف ِ اوُحِلْصَأَف ِاَمُهَنْيَب ِِلْدَعْلٱِب ِ آوُطِسْقَأ َو ِ ۖ َِّنِإ

## ََِّللّٱ ِ ب ِحُي َِني ِطِسْقُمْلٱ
Artinya:  dan  apabila  ada  dua  golongan  orang-orang  mukmin  berperang,  maka demikianlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  dzalim  terhadap golonganyang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka  damaikanlah  antara  keduanya  dengan  adil,  dan  berlakulah  adil.  Sungguh  allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (ayat 9)
اَمَّنِإ َِنوُنِمْؤُمْلٱ ِ ة َوْخِإ ِ اوُحِلْصَأَف َِنْيَب ِْمُكْي َوَخَأ ِ ۖ ِ اوُقَّتٱ َو ََِّللّٱ ِْمُكَّلَعَل َِنوُمَح ْرُت
Artinya: sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudrakarena iru damaikanlah antara kedua saudaramudan bertakwalah kepada allah supaya kamu mendapat rahmat. (ayat 10)
Pada  ayat  Al-Qur ’ an  di  atas,  Allah  menganjurkan  kepada  umat  manusia  untuk mendamaikan permasalahan bagi orang yang berselisih dengan adil dan netral.(Departemen Agama RI 2004)
Berikut beberapa dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:
a. Pancasila  dan  UUD  1945,  bahwa  dalam  filosofinya  permasalahan  dan penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
b. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
c. UU Nomor. 1 tahun 1974 jo pasal 39, UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31.
d. KHI Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1 dan 2) dan Pasal 144.
e. Surat  edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor.  1  tahun  2002tentang pemberdayaan  pengadilan  tingkat  pertama  menerapkan  lembaga  damai  (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg).
f. Mediasi di APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengket
g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
i. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang proedur mediasi di pengadilan.
Ketentuan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
1. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah naungannya seperti, pengadilan agama, peradilan Militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 24 UUD tahun 1945 yang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (ligitasi).
Dalam proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan menganut asas sederhana, cepat dengan biaya ringan. Ketentuan ini telah banyak perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal  4  ayat  (2)  UU  No  14  Tahun  1970  tentang  ketentuan-  ketentuan  pokok  kekuasaan kehakiman sebagai mana yang telah diubah dengan UU NO 35 tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 demikan telah diubah kembali dengan UU No 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan  pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga  pemegang  kekuasan  kehakiman  yang  terdiri  dari  Mahkamah  Agung  dan  badan- badan peradilan di bawahnya.(Nurafifah & Marpaung, 2022)
Peraturan mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua (2) yaitu:
1. Mediasi yang dilaksankan di Luar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999)Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan ini  dapat  diajukan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  pengukuhan  sebagai  akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (intkracht van gewisjde).
2. Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan (pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008.
Proses Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, dengan merujuka pada Pasal 130 HIR/154 RBg  bahwa  setiap  sengketa  yang  diperiksa  di  pengadilan  wajib  menempuh  perdamaian terlebih  dahulu,  maka  berdasarkan  ketentuan  tersebut,  mahkamah  agung  berupaya memberdayakan  lembaga  perdamaian  berdasarkan  Pasal  130  HIR/154  RBg.  Dengan memasukan konsep mediasi kedalam proses perkara pengadilan.
Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut. Maka mahkamah agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Mediasi dipengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal  130HIR/ 154 RBg. Kemudian diperbaiki  dengan  PERMA  Nomor  2  tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan. Peraturan  dalam  pasal  tersebut  menempatkan  mediasi  sebagai  bagian  dalam  proses penyelesaian  perkara  dalam  pengadilan,  yang  menjadi  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan yang sebelumnya belum diatur dalam HIR/ RBg.(Faozi & Megawati, 2020)
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi  di  pengadilan  sebagai penyempurnaan  peratran  sebelumnya. Mahkamah Agung  beranggapan  bahwa  PERMA  sebelumnya  masih  banyak  kekurangan  dan  belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukaan revisi. Berikut ringkasan beberapa pasal terkait tentang mediasi dalam PERMA No. 1 2008: Dalam ketentuan umum Pasal 1 (ayat 1-7):
1. Perma adalah peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tuggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat pertama untuk mengadili perkara perdata
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya:
5. Kesepakatan  perdamaian  adalah  dokumen  yang  memuat  syarat-syarat  yang disepakati oleh para pihak huna meengakhiri sengketa yang merupaka hasil upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan.
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
7. Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.(Mahkamah Agung, 2008)
2. PERMA No. 1 Tahun 2016
Sebagaimana dalam pasal dan ayat diatas mengenai ketentuan umum dalam mediasi di pengadilan dalam PERMA No 1 Tahun 2008, dan masih banyak lagi pasal dan ayat di dalam perma tersebut, yang kemudian telah  direvisi dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Selanjutnya Mahkamah Agung  melakukan revisi kembali  terakhir dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (PERMA mediasi). Berikut beberapa pasal didalamnya terkait mediasi.

## Pasal 3
1) Setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2) Hakim  pemeriksa  perkara  dalam  pertimbangan  putusan  wajib  menyebutkan  bahwa perkara  telah  diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  dengan  menyebutkan  nama mediator
3) Hakim pemeriksaan perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi  sehingga  para  pihak  tidak  melakukan  mediasi  telah  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.
4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung  dengan  putusan  sela  memerintahkan  pengadilan  tingkat
pertama untuk melakukan proses mediasi.
5) Ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus.
6) Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 hari terhitung  sejak  diterimanya  pemberitahuan  putusan  sela  pengadilan  tinggi  atau mahkamah agung.
7) Ketua  pengadilan  menyampaikan  laporan  hasil  mediasi  berikut  berkas  perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke pengadilan tinggi atau mahkamah agung.
8) Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7),  hakim  pemeriksa perkara pada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan
Selanjutnya  bagian  kedua,  dalam  jenis  perkara  wajib  menempuh  mediasi,  terdapat dalam  Pasal  4  bahwa,  semua  sengketa  yang  diajukan  ke  pengadilan  termasuk  perkara perlawanan  ( verzet)  atas  putusan  verstek  dan  perlawanan  pihak  berpekara  (partij  verzet) maupun pihak ketiga ( deden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi,  kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturang Mahkamah Agung.
Kemudian  bagian  ketiga  terdapat  sifat  proses  mediasi  dalam  Pasal  5  yakni  sebagai berikut:
1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain
2) Penyampaian  laporan  mediator  mengenai  pihak  yang  tidak  beritikad  baik  dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.
3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan meelalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
3. Perbedaan perma No 1 tahun 2008 dengan Perma No 1 tahun 201 6
a. Perma No 1 tahun 2008 terdiri dari 8 bab dan 27 pasal, sedangkan perma no 1 tahun 2016 mempunyai 9 bab dan 39 pasal.
b. Perbedaan  yang  ditujukan  pada  jenis  perkara,  pada  perma  no  1  tahun  2008, hanya  disebutkan  perkara-perkara  yang  tidak  wajib  menempuh  mediasi. Sedangkan  pada perma terbaru  dijelaskn cukup banyak dan panjang dalam 4 ayat, perkara yang wajib mana yang dikecualikan rekonpensi, dll.
c. Terobosan baru dalam perma no 1 tahun 2016 terkaitkehadiran para pihak dalam proses  mediasi,  para  pihak  dapat  melaksanakan  mediasi  tidak  hanya  dengan pertemuan langsung, namun bisa dengan komunikasi audio jarak jauh.
d. Dalam perma no 1 tahun 2008 waktu pelaksaan mediasi diatur paling lama 40 hari
dan jika belum ada kesepakatan dapat diperpanjang 14 hari. Diperma no 1 tahun 2016 mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari atas kesepakatan para pihak.
e. Kaitanya dalam tugas mediator di perma no 1 tahun 2008 menyebutkan tiga hal saja yang sifatnya masih kurang detail. Sedangkan dalam perma no 1 tahun 2016 dijabarkan kedalam 14 poin yang menjadi penjelas dari perma sebelumnya.
f. Mediasi  yang  mencapai  perdamaian  sebagian  diatur  oleh  perma  baru,  dalam perma no 1 tahun 2008 belum ada.
g. Perdamaian  sukarela  dan  upaya  hukum  ditingkat  banding,  kasasi,  maupun  PK (peninjauan kembali) diatur lebih jelas dalam perma no 1 tahun 2016.

## Prosedur Dan Tahapan Mediasi Di Dalam Pengadilan
Pelaksanaan  prosedur  mediasi  di  pengadilan  dengan  landasan  tujuan  untuk musyawarah  dan  mufakat,  telah  diatur  dalam  peraturan  Indonesia.  Dasar  lahirnya  hukum mediasi  Mengingat  tidak  efektifnya  ketentuan  sebagaimana  disebutkan  da lam  Pasal 130 HIR tersebut. Maka mahkamah agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Mediasi dipengadilan secara resmi baru diterapkan setelah mahkamah agung ri mengeluarkan surat edaran MARI (SEMA) Nomor 2 tahun 2002 tentang pemberdayaan  lembaga  perdamaian  dalam  pasal  130HIR/  154  RBg.  Kemudian  diperbaiki dengan  PERMA  Nomor  2  tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan.  Peraturan dalam pasal tersebut menempatkan  mediasi  sebagai  bagian  dalam  proses  penyelesaian perkara  dalam pengadilan, yang menjadi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya belum diatur dalam HIR/ RBg.
Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi  di  pengadilan sebagai penyempurnaan  peratran  sebelumnya. Mahkamah Agung  beanggapan  bahwa  PERMA  sebelumnya  masih  banyak  kekurangan  dan  belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukaan revisi. Berikut ringkasan beberapa pasal terkait tentang mediasi dalam PERMA No. 1 2008:
Dalam  pengadilan  didasari  ketentuan  dalam  pasal  130  HIR.  Berdasarkan  penjelasan  dalam pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan terkait prosedur mediasi di pengadilan dalam PERMA  No  1  tahun  2008  dan  PERMA  No  1  tahun  2016.  Sebuah  mediasi  yang  baik  adalah
apabila  dilakukan  berdasarkan  tahapan-tahapan.  Paling  tidak  melalui  delapan  tahapan diantaranya sebagai berikut:
1. Salam pembuka, memperkenalkan diri, dan ucapan terima kasih kepada para pihak atas  kehadirannya  untuk  mediasi.  Menawarkan  kesepakatan  para  pihak  untuk adanya  batasan  waktu  dalam  pertemuan  mediasi  dan  menjelaskan  tahapan- tahapan mediasi yang harus dilalui. Menjelaskan kode etik dalam mediasi, dan tata tertib  mediasi  yang  harus  dipatuhi  dan  menanyakan  kepada  para  pihak,  apakah masih  ada pertanyaan atau usul terkait beberapa hal yang telah disampaikan oleh mediator.
2. Penjelasan  kejadian  dan  persitiwa.  Dalam  tahap  kedua  para  pihak  menjelaskan persoalan-persoalan  yangt  membuat  mereka  berbeda  pendapat,  dan  mereka menerangkan  keinginan-keinginan  mereka.  Selanjutnya  mediator  melakukan klarifikasi dengan menggunakan empatinya, sebagaimana seorang mediator untuk mendapat kejelasan apa yang diharapkan. Sehingga pihak lain dapat memahami harapan tersebut.(Sari Dewi, 2016)
3. Pencatatan  isu-isu.  Setelah  para  pihak  menceritakan  persoalan-persoalan  atau isunya,  selanjutnya  meditor  mencatat  point-ponit  penting  yang  menjadi permasalahan dan dan keinginan para pihak dengan menggunakan bahasa yang netral.
4. Penelusuran. Pada tahap ini mediator membantu para pihak untuk berbicara secara langsung kepada pihak lain, membahas persoalan yang mereka hadapi. Kemudian mediator membuat ringkasan-ringkasan tentang point-point yang disampaikan oleh para pihak.
5. Pertemuan  khusus.  Para  pihak  melakukan  pertemuan  khusus  dengan  mediator dalan ssuatu ruangan yang disebut juga dengan caucus, atau disebut juga dengan privat session. Tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana kemajuan para pihak serta membecirakan hal-hal yang tidak dapat dibicarakan pada waktu sesi.
6. Negosiasi. Sesi ini merupakan tawar-menawar bagi para pihak, mediator kemudian membantu  menawarkan  solusi-solusi  yang  memungkinkan.  Kemudian  mediator membantu  agar  para  pihak  tetap  fokus  dan  menggambarkan  secara  bersama tentang hal yang akan disepakati.(Romsan, 2016)
7. Kesepakatan.  Apabila  tercapai  suatu  kesepakatan,  maka  dibuat  kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan diantara; apabila
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga,  atau  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam  proses  mediasi  yang  diwakili  oleh kuasa  hukum  penandatanganan  kesepakatan  perdamaian  harus  ada  pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
8. Pernyataan penutup, setelah para pihak mencapai apa yang telah disepakati, maka para pihak mengucapkan tanda terima kasih atas kerja sama dan kesepakatan yang dilakukan.(Romsan, 2016)
Berdasarkan laporan mediator tentang kesepakatan para pihak yang memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian. Maka hakim pemeriksa mengeluarkan  akta  perdamaian.  Sebagaimana  dasarnya  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa yang lain, mempunyai keunggulan dan manfaat mediasi terkait dengan karateristik.
Berikut manfaat mediasi yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa  antara lain:
1. Relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari
4. Terbukanya  kesempatan  untuk  menelaah  masalah-masalah  yang  merupakan dasar dari suatu sengketa
5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.(Fuady, 2005)
6. Penyelesaian  melalui  mediasi  mempersingkat  waktu  penyelesaian  perkara, memperingan  beban  ekonomi  keuangan,  dan  tidak  kalah  penting  adalah mengurangi  beban  psikologis  yang  akan  mempengaruhi  berbagai  sikap  dan kegatan pihak yang berpekara.
7. Jika  sudah  tercapai  kesepakatan  para  pihak,  maka  hakim  tinggal  membuatkan yang dalam perintah putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum  (amar):  menghukum  para  pihak  untuk  mentaati  dan  melaksanakan  isi persetujuan perdamaian ” perintah putusannya  selanjutnya adalah menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak sama besar.
8. Proses yang cepat, bersifat rahasia, tidak mahal, adil, dan berhasil dengan baik.
9. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan  bisa terlaksana  dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan.
(Usman, 2003)

## KESIMPULAN
Perbandingan  perma  No  1  tahun  2008  dengan  Perma  No  1  tahun  201  6.  Dari  segi pelaksanaan  waktu  mediasi,  dan  mediasi  melalui  komunikasi  audio  visual  jarak  jauh dijelaskan dalam perma tahun 2016. Mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh perma baru, dalam perma no 1 tahun 2008 belum ada. Perdamaian sukarela dan upaya hukum ditingkat banding, kasasi, maupun PK (peninjauan kembali) diatur lebih jelas dalam perma no 1  tahun  2016.  Prosedur  Mediasi  yang  baik  adalah  apabila  dilakukan  berdasarkan  tahapan- tahapan.  Paling  tidak  melalui  delapan  tahapan  diantaranya,  salam  pembuka,  Penjelasan kejadian  dan  persitiwa.  Pencatatan  isu-isu,  penelusuran,  Pertemuan  khusus.  Negosiasi, kesepakatan, dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2011). Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional. Jakrta:Kencana.
Departenen Agama. (2004). Alquran Dan Terjemah. Jakrta: Cv. Penerbit J-Art.
Erman. (2000). Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Chandra.
Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Proceding Sendiu.
Fuady, M. (2005). Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis.Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
Hidayat, M. (2016). Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Kencana,.
Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing. Ibrahim, J., & Efedi, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media. Konoras, A. (2017). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
Mahkamah Agung (2008). Perma No 1 Tahun 2008
Mamik. (2015). Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
Mertokusumo,Sudikno. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:. Liberty.
Musawwamah, S. (2014). Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan. Jurnal Nuansa, 11(2), 344.
Nurafifah, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 09(05).
Romsan, A. (2016). Alternative Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Negosiasi Dan Mediasi. Malang: Setara Press.
Sari Dewi, R. (2016). Modul Pelatihan Mediasi/Konsiliasi, ” . Yogyakarta: Ombudsman Republik Indonesia,. Triana,  N.  (2019). Alternative  Dispute  Resolution  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  Dengan  Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
Usman, R. (2003). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: Pt Aditya Bakti.