## IMPLEMENTASI ONE DAY MINUTATION TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA MANADO KELAS IA
Fadilah Alwaritsa Tayib 1 , Kurniati 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Alwaritsatayib1999@gmail.com : Email

## Abstrak
One day mintation ialah minutasi suatu perkara pada hari yang sama pada saat dibacakannya putusan.  Dengan  kata  lain,  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang  dilakukan  oleh  seorang panitera  pada  pengadilan  dalam    menyelesaikan    proses  pengadministasian  yang  meliputi proses  pengetikan,  pembundelan  dan  pengesahan  suatu  perkara  yang  dilakukan  dalam  satu hari  yang  sama  saat  dibacakannya  putusan  oleh  majelis  hakim.  Metode  penelitian  yang penulis  gunakan  ialah  penelitian  lapangan  yaitu field  research kualitatif  deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  Teologi  Normatif  syar’i.  Lokasi  dan objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Manado  Kelas  IA.  Hasil  penelian menunjukkan  bahwa  Prosedur  Minutasi  yang  diterapkan  pada  Pengadilan  Agama  Manado ialah  prosedur  yang  tertuang  dalam  SOP  Minutasi  Satu  Hari,  yang  didalam  SOP  (standar operasional  prosedur)  tersebut  menjelaskan  mengenai  tahap-tahap  urutan  pelaksanaan minutasi  di  Pengadilan  Agama  Manado.  Berdasarkan  pada  SOP  tersebut,  proses  suatu minutasi  membutuhkan  rentan  waktu  sampai  pada  47  menit  per-satu  perkara,  dengan ketentuan  berkasnya  telah  dipilah-pilah  dan  tersusun  serta  BAS  (berita  acara  sidang)  telah sempurna  dalam  proses  pembuatannya  dan  telah  ditanda  tangani. One  day  minutation telah diimplementasikan  oleh  pengadilan  agama  manado  yang  merpakan  program  terencana  dari Dirjen  Badilag,  meskipun  dalam  proses  pelaksanaannya  belum  optimal  sesuai  dengan  apa yang diharapkan oleh Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.
Kata Kunci: One Day Minutation, Panitera, Pengadilan Agama Manado.

## Abstract
One day minutation is the minutation of a case on the same day as the decision is read out. In other words, it can be interpreted that the process carried out by court clerks in completing administrative processes including typing, bundling and ratifying a case is carried out on the same day after the verdict is read by the panel of judges. The author explains in this section the background of one day minutation and the minutation procedure. This research method is field research, namely descriptive qualitative field research with the research approach used is the Normative Syar'i Theological Approach. The location and object of this research were carried out at the Manado Religious Court Class 1A. The results of the research showed that the  Minutation  Procedure  at  the  Manado  Religious  Court  was  contained  in  the  One  Day Minutation Standard Operating Procedure (SOP) which explains the stages of the minutation process at the Manado Religious Court. Based on the One Day Minutation SOP, the process of minutation takes about 47 minutes for each case, provided that the files have been sorted
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
and compiled and the BAS (trial minutes) have been completed and signed. The existence of the  duration  of  the  minutation  indicates  that  the  Manado  Religious  Court  has  implemented the one day minutation program launched by the Director  General of Badilag, although the achievement  has  not  been  optimal  in  accordance  with  the  expectations  of  the  Director General of Badilag and the Supreme Court.
Keywords : One Day Minutation, Registrar, Manado Religious Court.

## A. Pendahuluan
Appetitus societis atau keinginan manusia untuk hidup bersama diantara diantara mahluk hidup  lainnya,  dikelilingi  oleh  mahluk  sosial  diantara  manusi  lainnya  dalam  suatu pergaulan  yang  disebut  kehidupan  bermasyarakat,  saling  membantu  serta  saling membutuhkan satu sama lain. Aristoteles menyebut hal ini sebagai zoon politicon yang berarti bahwa seorang manusia merupakan mahluk yang memerlukan sosial politik ( man is  a  social  and  politic  being). Begitupun  dengan  yang  dikatakan  oleh  PJ  Bouman “de mens  wordt  eerst  mens  door  samenlevingment  anderen” bahwa  manusi  akan  menjadi manusia disaat ia hidup deitengah-tengah manusia lainnya. 1
Untuk  timbulnya  suatu  hukum,  kontak  anatar  sua  orang  atau  lebih  dibutuhkan.  Kontak ini  dapat  berupa  hubungan  baik  ataupun  kebalikannya  (sengketa  atau  perselisihan). Namun pada hakikatnya hukum tersebut baru akan timbul disaat terjadinya suatu konflik antara  satu  kepentingan  dengan  kepentingan  lainnya.  Disaat  suatu  kepentingan  telah menjadi  konflik  antara  siapa  yang  benar  dan  yang  salah,  antara  yang  berhak  dan melanggar, maka disinilah hukum  bertindak. Pada hakikatnya hukum  baru akan timbul (baru  dipermasalahkan)  apabila  terjadi  suatu  pelanggaran  pada  kaidah  suatu  hukum, konflik,  kebatilan  atau  “tindak  hukum”.  Apabila  segala  sesuatu  berlangsung  dengan tertib,  lancar  tanpa  adanya  suatu  konflik  atau  pelanggaran  suatu  hukum,  maka  orang- orang yang mempermasalahkan hukum. Maka pada raison d’etre-nya hukum merupakan konflik  kepentingan  diantra  manusia, conflict  of  human  interest. 2 Berkembangnya
1 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris, merajut  hukum  di  indonesia Cet.I;  Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2014), h. 13.
2 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut hukum di Indonesia ... h. 19.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
kebutuhan  manusia  juga  memaksa  manusia  harus  menemukan  instrumen  hukum  yang menjadi pedoman bahkan hingga hukum dalam konsep beragama. 3
Dalam UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  disebutkan  “Peradilan  Agama  adalah  peradilan  bagi orang-orang  yang  beraga  Islam”.  Dengan  istilah  lainnya,  pengadilan  agama  ialah  salah satu  dari  beberapa  lembaga  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  dalam  hal membantu masyrakat  yang beragama islam untuk mencari keadilan, kebenaran ataupun kepastian hukum dalam perkara yang bersifat perdata dan merujuk pada perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kewarisan, perkawinan, ZIZ, hibah maupun ekonomi syari’ah sehingga pengadilan agama dikatakan sebagai peradilan yang khusus. 4 Luasnya cakupan Peradilan  Agama merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Islam yang ada di Indonesia.
Susunan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  diatur  dalam  UU  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama dalam Pasal 9 UU ayat (1) menyebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri  dari  pimpinan,  Hakim  Anggota,  Panitera,  Sekretaris,  dan  Jurusita.  Kemudian dalam  ayat  (2)  Susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  terdiri  dari  Pimpinan,  Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 5
Pengadilan  agama  yang  memiliki  lebih  dari  satu  kota/kabupaten  sebagai  wilayah hukummnya  dikarenakan  daerah  tersebut  mengalami  perkembagan  setelah  dibentuknya pengadilan  maka  ia  masih  tetap  dan  dijadikan  pengecualian,  yang  dilandasi  pada penjelasan  pasal  4  ayat  (1)  UU  Nomor  7  Tahun  1989.  Sedangkan  pada  pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama yang wilayah hukumnya masih lebih dari satu,
3 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 119.
4 Abd.  Halim  Talli, Asas-asas  peradilan  dalam  risālah  al-qada:  kritik  terhadap  beberapa  asas peradilan diindonesia, h. 17.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , Pasal 9 Ayat 1.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
masih  dalam  proses  pengembangan. 6 Selain  jenjang  tersebut  Peradilan  Agama  juga dibatasi oleh kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
Dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  dinyatakan,  “Pada  setiap  Pengadilan  ditetapkan adanya  Kepaniteraan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Panitera”.  Kepaniteraan  bertugas menyelenggarakan  administrasi  perkara. 7 Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  merupakan unsur  pembantu  pimpinan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada  Ketua  Pengadilan  Agama.  Ia  bertugas  memberikan  pelayanan  teknis  di  bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya. 8
Seiring  perkembangan  teknologi  dan  informasi  pada  Pengadilan  Agama  dimuat instrument  yang disebut one day minutation yang memberikan peningkatan kinerja dan pelayanan  Peradilan  Agama  dalam  bentuk  pengaslian  berkas  dalam  waktu  singkat. Namun sejak diterapkannya Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018  pada  bulan  juli  tahun  2018  perihal  peningkatan  kinerja dan  pelayanan  Peradilan  Agama  faktanya  di  lapangan  masih  ditemukan  beberapa permasalahan  diantaranya  dalam  proses  pengaslian  berkas  yang  tidak  tepat  waktu disebabkan banyaknya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Manado, serta  proses minutasi  berkas  perkara  dan  publikasi  putusan  dikerjakan  dan  diselesaikan  lebih  dari satu  hari  disebabkan  banyaknya  perkara  yang  terjadi  pada  saat  dilaksanakannya peraturan baru ini mulai dari awal 2018 hingga awal 2020 sebanyak 2.094 perkara, yang dimana  tidak  sebanding  dengan  sumber  daya  manusia  yang  bekerja  di  Pengadilan Agama Manado, dan uniknya lagi di kota manado yang minorotas islam, tetapi perkara yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Manado    sangat  banyak  bila  dibandingkan  dengan Pengadilan Agama Kotamubagu yang masyarakatnya bermayoritas muslim, olehnya itu penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Manado.
6 Cik Hasan Basri, peradilan agama di indonesia (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 198.
7 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia (Cet.I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 180.
8 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, h. 181.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan  yaitu field research  kualitatif    deskriptif yang  menggunakan  pendekatan  penelitian  Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, Dokumentasi,  Wawancara, library  research dan field  Research. Lalu,  data  yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi One  Day  Minutation Terhadap  Tugas  dan  Fungsi  Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Minutation berasal  dari  kata  (minut)  berarti  asli,  dengan  demikian  secara  bahasa minutasi memiliki arti pengaslian. Secara istilah minutasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan berkas-berkas perkara menjadi arsip negara. Sementara minutasi dapat pula dipahami  sebagai  proses  yang  dilakukan  panitera  pengadilan  dalam  menyelesaikan proses  administrasi  meliputi  pengetikan,  pembundelan  serta  pengesahan  suatu  perkara, demikian pengertian dasar minutasi. 9
Minutasi dapat dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur(tidak sekaligus) yaitu setiap selesai  sidang.  Kemudian  dapat  juga  dilaksanakan  dengan  cara  perkelompok  yaitu dengan  mengelompokkan  jenis  surat-surat  asli  dalam  kelompok  tertentu. 10 Jadi penyusunan  berkas  dilakukan  secara  berangsur-angsur  dan  kronologis  sesuai  dengan tahapan perkara sebagaimana pada susunan pemberkasan di buku II. 11
Sedangkan  panitera  adalah  sebagai  pembantu  pimpinan,  dengan  demikian  segala pertanggungjawaban tugasnya juga kepada pimpianan pengadilan,  yang empunya tugas
9 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Surabaya, Jaudar Press, 2017), h. 745.
10 Sarmin Syukur, Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia , h. 27.
11 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta, Edisi Revisi Buku II), h. 34-39.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
pokok  dan  fungsi  membantu  pimpinan  pengadilan  dalam  menyelenggarakan  sebagian tugas  dan  fungsinya  dalam  kepaniteraan  yaitu  memberikan  pelayanan  teknis  dibidang administrasi  perkara  dan  administrasi  peradilan  lainnya,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Panitera  pengganti  adalah  jabatan  fungsional, pengangkatan  seorang  panitera  pengganti  dalam  jabatan  struktural  sebagai  panitera, wakil  panitera,  panitera  muda  tidak  menghapuskan  kedudukannya  sebagai  pejabat fungsional panitra pengganti. 12
Panitera  merupakan  seorang  pejabat  Top  Leader  yang  memimpin  kepaniteraan  dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan, dimana kedudukanya sebagai unsur pembantu Pimpinan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Ketua Pengadilan,  dituntut  secara  Profesional  karena  merupakan  unsur  yang  sangat menentukan  terhadap  jalananya  proses  perkara.  Dengan  demikian,  ketidak  cakapan Panitera  akan  menghambat  terjadinya  asas  peradilan  yang  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan  sebagaimana  Ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
Adapun tugas dan fungsi panitera ialah:
a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti,
b. Membuat  rangkaian  berita  acara  (proses  verbal)  persidangan  pada  sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama ketua persidangan,
c. Melaksanakan putusan dalam pengadilan,
d. Menggandakan putusan,
e. Mengadiri sidang dan bersifat wajib,
f. Mengumpulkan,  menjaga  dan  mengarsipkan  segala  argumentasi  para  pihak  yang dilimpahkan dimuka persidangan,
g. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
h. Melaksanakan penetapan ataupun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan,
i. Membuat daftar perkara yang telah diterima oleh kepaniteraan,
12 Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Cet.I; Jakarta: prenada media, 2005), h. 38.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
j. Membuat salinan ataupun turunan yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
k. Bertanggung  jawab  mengurus  berkas-berkas  perkara,  putusan,  dokumen  akta,  buku daftar  biaya  perkara  titipan  pihak  ketiga,  surat-surat  bukti  dan  surat-surat  lainnya yang dipercayakan kepada kepaniteraan,
l. Mengumumkan putusan verstek dan putusan di luar hadir,
m. Membuat akta-akta: 13
1) Permohonan banding,
2) Memberitahukan permohonan banding,
3) Menyampaikan salinan memori/kontra memori banding,
4) Memberitahukan perkara-perkara (inzage),
5) Memberitahukan putusan banding,
6) Mencabut permohonan banding,
7) Permohonan kasasi,
8) Menyampaikan saat permohonan kasasi ada,
9) Memberitahukan memori kasasi,
10) Menyampaikan salinan memori kasasi/kontra memori kasasi,
11) Menerima kontra memori kasasi
12) Tidak menerima memori kasasi,
13) Memohonkan peninjauan kembali,
14) Memohonkan peninjauan kembali,
15) Membritahukan adanya permohonan untuk peninjauan kembali,
16) Menyampaikan jawaban permohonan peninjauan kembali,
17) Mencabut permohonan peninjauan kembali,
18) Menyampaikan salinan putusan dari peninjauan kembali kepada pemohon,
19) Membuat akta yang menurut undang-undang harus dilaksanakan oleh panitera.
n. Melegalisir surat-surat yang dalam persidangan akan dijadikan sebagai bukti,
o. Memungut biaya yang timbul dari persidangan untuk disetor pada kas negara,
13 Musthofa Sy, Kepaniteraan peradilan agama, h. 40.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
p. Mengirim berkas perkara yang akan diproses lanjut pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali,
q. Melaksanakan,  melaporkan  dan  mempertanggung  jawaban  eksekusi  yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan agama,
r. Mengawasi pelelangan yang ditugaskan oleh ketua pengadilan agama,
s. Menerima  titipan  pihak  ketiga  yang  berupa  uang  dan  melaporkannya  kepada  ketua pengadilan agama.
Sikap  panitera  dalam  melaksanakan  tugasnya  yaitu,  melayani  masyarakat  pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta  tidak  membeda-bedakan  berdasarkan  status  sosial,  golongan  serta  Panitera  dalam melaksanakan  tugasnya  wajib  bersikap  sopan  dan  santun  serta  tidak  melakukan perbuatan  tercela,  dan  Panitera  dilarang  membocorkan  hasil  musyawarah/konsep putusan kepada siapapun. 14
Administrasi perkara perkara pengadilan dikenal pada setiap tingkat pengadilan dimuali dari  tingkat  pertama,  banding  dan  kasasi,  namun  seiring  terjadinya  perkembangan, minutasi tidaklah lagi hanya sekedar kegiatan penanda tanganan surat-surat perkara yang adalam  suatu  berkas,  tetapi  bekembang  sampai  pada  terselesaikannya  berkas  perkara. 15 Dengan  arti  bahwa  berkas  perkara  yang  berisi  surat-surat  dan  memiliki  keterkaitan dengan  perkara  telah  disahkan  dan  ditanda  tangani  oleh  pejabat  yang  berwanang  serta disusun  sedemikian  rupa  berdasarkan  pada  urutan  kejadian  dalam  pemeriksaan  perkara atau  berdasarkan  pengelompokan  surat-surat  yang  dimaksud.  Hal  ini  terdapat  dalam surat  edaran  mahkamah  agung  RI  Nomor  1  Tahun  1962  dan  Nomor  4  Tahun  1998, dimana kata “minutering” diartikan sebagai penyelesaian berkas perkara. 16
14 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peerubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2015 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepaniteraan  dan  Kesekretariatan  Peradilan, Pasal 109.
15 Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12.
16 Dirjen Badilag MA RI, penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, h. 26-27.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Pengadilan agama manado merupakan pengadilan kelas IA yang telah menerima perkara sebanyak 2.766 perkara dan telah menyelesaikan sampai pada 90% dari perkara tersebut. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti pembenahan dan perubahan (inovasi)  sejak  awal  2017  dengan  dilakukannya  reformasi  birokrasi  dengan diimplementasikannya  ISO  9001  :  2015  dan  dipertahankannya  akreditasi  penjaminan mutu  (APM)  tahun  2018  dengan  predikat  “A”  Excellent,  begitupun  dengan  adanya dukungan implementasi SIPP yang terintegrasi dengan website dan peningkatan inovasi pelayanan  publik  untuk  mewujudkan  hadirnya  organisasi  san  lembaga  peradilan  yang profesional, efektif, transparan dan akuntabel, mengedepankan pelayanan prima dan siap saji  dengan  motto  “SIMPATIK”  (  semangat,  inovetif,  maju,  profesional,  akuntabel, transparan,  istiqomah,  konstitusional). 17 Hal  ini  sejalan  dengan  yang  dikatakan  oleh Mohammad Adam, (Hakim Pengadilan Agama Manado) yang mengatakan bahwa :
“Prosedur  one  day  minutation  telah  diterapkan  sejak  tahun  2018  saat  di  tetapkannya peraturan  tentang  one  day  minutation  untuk  memaksimalkan  kinerja  peradilan.  Pada tahun 2019 penerapan one day minutation semakin evisien dangan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.” 18
Jadi  Implementasi  terhadap  One  day  Minutation  yang  berdasarkan  SOP  Minutasi  Satu Hari di Pengadilan Agama Manado, yang dimana proses minutasi di Pengadilan Agama Menado  itu  membutuhkan  waktu  sekitar  47  menit  untuk  setiap  perkaranya,  adapun dengan ketentuan-ketentuan  yang dimana telah dipisah dan telah disusun  berserta BAS (berita  acara  sidang)  dan  dibuat  dengan  selengkap  mungkin  dan  ditandatangani  sesuai dengan peningkatan kinerja pada pelayanan di  Peradilan Agama Manado sesuai Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3./VII/2018.
Idealnya antara das sein dan das sollen seharusnya sesuai dan saling melengkapi, namun kenyataannya  dalam  menerapkan  SOP  tersebut  tidaklah  semudah  membalikkan  tangan
17 Pengadilan  agama  manado, kata  pengantar  ketua  pengadilan  pada  menu  profil  SIPP, diakses  dari http://pa-manado.go.id/profil/pengantar-ketua-pengadilan , diakses pada tanggal 4 april 2020.
18 Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati

## karena terdapat beberapa kendala antara lain: 19
a. Tidak  sebandingnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  ada  terutama  Panitera Pengganti  dengan  kapasitas  perkara  yang  terbilang  terbanyak  se-Sulawesi  Utara sehingga  membuat  pembuatan  BAS  mengalami  keterlambatan  yang  imbasnya menjadikan keterlambatan dalam pembuatan putusan.
Pengadilan Agama manado pun seperti itu tidak sebandingnya sumber daya manusia dengan  perkara  yang  diselesaikan.  Misalnya  dalam  sehari  Pengadilan  Agama manado banyak menetapkan putusan tetapi jam kerja  yang terbatas sehingga proses penyelesaian minutasi ini terbilang lama.
b. Belum adanya sarana prasarana teknologi  yang mendukung pembuatan BAS (berita acara sidang) secara cepat, efektif, dan akurat.
Data Laporan Minutasi Perkara Pengadilan Agama Manado tahun 2019 (LIPA 19) yang memuat data perkara putus 754 perkara pada tahun tersebut dengan rincian 521 perkara gugatan dan 233 perkara permohonan, proses minutasi terbilang prima karena minutasi terselesaikan  semua  atau  dengan  kata  lain  tidak  adanya  sisa/  tunggakan  minutasi  pada bulan tersebut.  Lebih dari itu, berdasarkan data tersebut, proses minutasi tercatat hanya membutuhkan  waktu  singkat  yakni  sekitar  1  sampai  dengan  2  hari.  Namun  ketika ditelusuri, ternyata data laporan tersebut terintegrasi dengan SIPP yang artinya bisa saja data minutasi di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) belum sesuai dengan data fisik (berkas yang diminutasi). 20
Berdasarkan  observasi  serta  hasil  wawancara  dengan  beberapa  Panitera  Pengganti, memang  realita  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  terkadang  ada  beberapa  data  terkait minutasi  di  SIPP  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  yang  artinya  semisal  suatu perkara  di  SIPP  tercatat  telah  diminutasi  tanggal  1  Mei  2019,  bisa  jadi  berkas  fisiknya diminutasi  pada  tanggal  berikutnya  yakni  2  Mei  2019.  Memang  tidaklah  salah  ketika
19 Rahmawati  Fauzi,  (38  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Manado,  Wawancara,  Pengadilan  Agama Manado, 3 Maret 2020
20 http://pa-manado.go.id diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 09.00 WITA
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
minutasi  berkas  perkara  lebih  dari  1  hari  karena  dalam  Buku  II  dan  Pola  Bindalmin menyebutkan  minutasi  berkas  perkara  harus  selesai  selambat-lambatnya  14  hari  sejak putusan diucapkan, namun seharusnya pelaksanaan minutasi juga menerapkan/ merujuk pada  Surat  Ditjen  Badilag  nomor  1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018  perihal  Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama yang menginstruksikan minutasi berkas perkara selesai  pada  hari  yang  sama  dengan  putusan  dibacakan  atau  yang  dikenal  dengan one day minutation.
2. Prosedur One  Day  Minutation dan  Hubungannya  Dengan  Tugas  Dan  Fungsi Panitera Di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A
Prosedur  one  day  minutation  telah  diterapkan  sejak  tahun  2018  saat  di  tetapkannya peraturan  tentang  one  day  minutation  untuk  memaksimalkan  kinerja  peradilan.  Pada tahun 2019 penerapan one day minutation semakin evisien dangan munculnya penilaian dalam setiap penyelesaian berkas perkara.” 21
Dengan  adanya  SOP  (standar  operasional  prosedur)  maka  rangkaian  minutasi  di pengadilan agama manado dibenahi sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan:
a. Disusunnya berkas perkara yang akan diminutasi oleh panitera pengganti dan daftar isi  pada  berkas  perkara  yang  sesuai  antara  buku  II  dan  penusunan  berkas  secara kronologis telah dibuat oleh panitera yang diantaranya: 22
1) Surat gugatan/permohonan
2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
3) Penetapan majelis hakim (PMH)
4) Penunjukan Panitera Pengganti.
5) Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti.
6) Penetapan hari sidang (PHS)
7) Relas panggilan
21 Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.
22 Mohammad Adam, (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, Pengadilan Agama Manado, 3 Maret 2020.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
8) Berita  acara  persidangan  (jawaban/  replik/  duplik  dimasukkan  dalam  kesatuan berita acara).
9) Penetapan sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
10) Berita acara sita conservatoir/ revindicatoir (bila ada).
11) Lampiran – lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada).
12) Surat – surat bukti Penggugat (bila ada).
13) Surat – surat bukti Tergugat (bila ada).
14) Tanggapan bukti – bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada).
15) Tanggapan bukti – bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada).
16) Gambar situasi (bila ada dan dimasukkan sesuai kronologis).
17) Penetapan-penetapan hakim
18) Putusan akhir
19) Surat lainnya dalam berkas perkara. 23
b. Daftar isi berkas perkara telah dibuat oleh panitera,
c. Berkas  perkara  dijahit  dan  disegel  dengan  segel  yang  berlogokan  pengadilan  oleh panitera,
d. Dicatatnya  tanggal  penyelesaian  proses  minutasi  yang  maksimal  14  hari  sejak dibacakannya putusan untuk diimput dalam SIADPA untuk diberikan kepada majelis hakim oleh panitera,
e. Ditanda tanganinya sampul minutasi oleh ketua majelis,
f. Berkas yang telah minutasi diserahkan kepada meja III oleh panitera,
g. Instrumen tanggal minutasi diserahkan oleh meja II kepada meja III,
h. Dicatatnya tanggal penyelesaian minutasi dalam buku register perkara oleh meja II,
i. Berkas  perkara  yang  telah  minutasi  dan  memilii  kekuatan  hukum  tetap  tidak  lagi membutuhkan  penyelesaian  akhir  oleh  panitera  muda  gugatan  namun  diserahkan kepada panitera muda hukum.
23 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama (Cet.  I;  Jakarta,  IKAHI  (Ikatan Hakim Indonesia), 2008), h. 58.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
Hal tersebut dituangkan dalam Surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018  perihal  Peningkatan  Kinerja  dan  Pelayanan  Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM edisi III yang saat  ini menjadi APM.

## D. Penutup
Prosedur  minutasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  sudah  tertuang  dalam  SOP  (standar operasional  prosedur)  Minutasi  Satu  Hari  yang  didalamnya  menjelaskan  tahapan- tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, itupun dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat  dengan  sempurna  dan  ditandatangani.  Adanya  durasi  waktu  minutasi  tersebut, menandakan  bahwa  Pengadilan  Agama  Manado  telah  mengimplementasikan program one  day  minutation yang  telah  dicanangkan  oleh  Dirjen  Badilag,  meskipun pencapaiannya  belum  optimal  sesuai  dengan  harapan  Dirjen  Badilag  dan  Mahkamah Agung.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ditjen  Badilag  MA  RI, Penerapan  dan  Pelaksanaan  Pola  Pembinaan  dan  Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
Djalil, H.A.Basiq, Peradilan Agama di Indonesia; Jakarta: Kencana, 2017.
Mujahidin,  Ahmad, Pembaharuan  Acara  Peradilan  Agama ;  Jakarta,  IKAHI  (Ikatan  Hakim Indonesia), 2008.
Mustofa,  Bachsan, Sistem  Hukum  Indonesia  Terpadu, Cet.I;  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2003.
Mustofa. Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
Syukur, Sarmin, Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia ; Surabaya: Jaudar Press, 2017. Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
Efektivitas One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati
Talli, Abdul Halim, Asas-Asas Peradilan Dalam risālah al-qada: Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014.
Zuhria,  Erfanah , Peradilan  Agama di  Indonesia dalam Rentang  Sejarah dan Pasang Surut, Cet I; Malang: UIN-Malang Press, 2008

## Websites
http://pa-manado.go.id diakses pada tanggal (20 Agustus 2020)
Pengadilan Agama Manado “Peranpanitera/Panitera Pengganti dalam melaksanakan Peradilan Yang  Cepat  dan  Biaya  Ringan”  website  Pengadilan  Agama  Manado,  http://pa- manado  di.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268  peran  panitera  panitera penggantian  dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan,(20  januari 2020).
Pengadilan  Agama  Purwodadi  “Peranpanitera/Panitera  Pengganti  Dalammelaksanakan Peradilan  Yang  Cepat  Dan  Biaya  Ringan”  website  pengadilan  agama  puwodadi, http://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera- panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan,(20 januari 2020).

## Wawancara
Adam,  Mohammad.  Hakim  Pengadilan  Agama  Manado,  Wawancara,  Pengadilan  Agama Manado, 3 Maret 2020.
Fauzi,  Rahmawati.  Hakim  Pengadilan  Agama  Manado,  Wawancara,  Pengadilan  Agama Manado, 3 Maret 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepaniteraan  dan  Kesekretariatan Peradilan