## TINJAUAN  BUKU

## RANAH-RANAH KEBUDAYAAN  DI ERA KAPITALISME GLOBAL
Mudji  Sutrisno, Ranah-Ranah  Kebudayaan ,  Yogyakarta:  Kanisius, 2009, 217 hal.
Ditinjau oleh:

## Endang Retnowati

## Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENDAHULUAN
Banyak ilmuwan telah berbicara tentang implikasi positf dan negatif modernisasi  maupun  globalisasi.  Jurgen  Habermas  (1984:  236- 239)  mengemukakan  bahwa      modernisasi  di  Barat  lebih  banyak berlangsung di ranah  kerja,  tetapi belum berlangsung di ranah dunia kehidupan  ( Lebenswelt ).  Dunia  global  cepat  terwujud  berkat  proyek modernisasi yang pada dasarnya dimajukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan (ilmu pasti dan alam)  dan teknologi yang begitu cepat. Sebagaimana digambarkan oleh  Anthony Giddens (2000: xii) bahwa dunia yang sekarang kita huni merupakan resultan dari empat gugus institusi,  yaitu  industrialisasi,  kapitalisme,  militer  dan  pengawasan. Salah  satu  implikasinya  adalah  terdesaknya  dunia  kehidupan  dengan nilai-nilainya  oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta produk-produknya  yang  sangat  bermanfaat  bagi  manusia  (misalnya alat kedokteran), dan juga oleh  kultur politik, seperti disinggung dalam buku  Ranah-Ranah  Kebudayaan  yang  ditulis  oleh  Mudji  Sutrisno. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  selalu  dimanfaatkan oleh  perusahaan untuk meningkatkan jumlah produknya,  kemudian teknologi baru tercipta lagi dari kemajuan ilmu pengetahuan,  begitu
seterusnya, sehingga semakin lama semakin banyak produk dihasilkan, dan  masyarakat  sebagai  sasaran  perusahaan  dalam  mencapai  untung dan  mengakumulasi  modal.  Produk  yang  melimpah  (mobil  mewah, handphone canggih, perabotan dapur canggih, dan sebagainya) tentu akan mempermudah hidup manusia sehingga   konsumen akan selalu ingin membeli produk baru.
Filsuf  Karl  Raimund  Popper  (1979  :  17)  menegaskan  bahwa perkembangan ilmu berlangsung dari masalah ke masalah. Karena itu, kegiatan ilmiah selalu dimulai dengan masalah. Permasalahan dalam buku  Ranah-Ranah  Kebudayaan  yang  ditulis  oleh  Mudji  Sutrisno berakar  pada pemikiran Habermas mengenai kelangsungan modernisasi yang timpang di dunia Barat. Modernisasi yang berlangsung timpang di  Barat  mendorong  perkembangan  sistem  ekonomi  kapitalis  negara industri  maju  semakin  menguasai  dunia  sehingga  membentuk kapitalisme  global.  Operasionalisasi  sistem  yang  berlangsung  secara alamiah  memperkuat  kekuasaan  ekonomi  negara  industri  maju  atas negara berkembang seperti Indonesia. Implikasinya adalah terjadinya pereduksian nilai dalam dunia kehidupan ke dalam nilai ekonomi dalam bentuk  perhitungan  untung  rugi.    Misalnya,  penguasaan  pasar  bebas dan    tambang  alam  negara  berkembang      oleh  negara  industri  maju. Tujuan  sistem  tersebut  adalah  meraih  keuntungan  sebesar-besarnya. Berkaitan  dengan  penguasaan  tambang  alam  Indonesia  oleh  pihak asing menunjukkan bahwa nilai moral (fungsi hutan untuk kepentingan umat manusia, yaitu sebagai paru-paru dunia)  dan nilai hukum (dalam konstitusi Republik Indonesia disebutkan bahwa kekayaan alam untuk kesejahteraan  rakyat)  tereduksi  ke  dalam  perhitungan  untung  rugi secara ekonomi.  Hal ini berarti dunia kehidupan telah dikuasai oleh modal. Atas dasar itu, Mudji Sutrisno mengawali penulisan buku ini dengan  pertanyaan:    mengapa  manusia  tidak  merdeka  menentukan dirinya dalam konstruksi budaya tertentu? Apa yang ada dalam  relasi manusia dan jaringan kekuasaan yang ada, baik yang tangible ( jelas- jelas bisa dikaji)  seperti relasi kuasa atasan-bawahan, tuan-budak,  atau yang intangible (lebih tidak kasat mata) seperti menentukan makna, the signifying process : mengapa ia mengalami dominasi dan subordinasi dalam memberi makna oleh dominasinya kuasa penafsir di tangan orang lain sehingga terjadi hegemoni makna, yaitu makna didominasi  dan dikuasai lewat penguasaan kesadaran para “bawahan” oleh penguasa dalam tafsiran makna tunggal  yang kebenarannya dan keabsahannya tidak boleh diganggu gugat.

## RUANG  KEBUDAYAAN
Mudji  Sutrisno  (2009:  43)  mengemukakan  bahwa      kebudayaan merupakan  potensi  dalam  setiap  orang  mulai  dari  potensi  kognitif, potensi estetis, dan potensi religius. Potensi kognitif adalah  kemampuan merangkum  pengetahuan  tentang  realitas  secara  akal  budi,  potensi estetis  adalah  kemampuan  merasakan  kehidupan  dari  keindahannya, dan    potensi  religius  adalah  kemampuan  manusia  untuk  menghayati hidup yang bersumber pada Tuhan. Sementara itu, ruang kebudayaan merupakan tempat mengacu nilai untuk hidup sehari-hari, meliputi  inti religi, kepentingan dan nilai, politisasi, jalan setapak peradaban, konflik peradaban, konflik agama, agama wahyu dan agama bumi, asketisme. Tiga yang terakhir merupakan  tantangan titik temu oase yang sama dari tiga  agama  turunan Abraham.  Ruang-ruang    kebudayaan  diperlukan untuk  berdialog  budaya  agar  hidup  semakin  bermartabat,  beradab, berharkat dan manusiawi.
Apabila terdapat ruang dialog budaya yang  dapat menciptakan suasana hidup  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  Jurgen  Habermas  (1984:  86- 87),  yaitu  suasana  hidup  yang    manusiawi,    diandaikan  bahwa  umat manusia dapat mempertahankan sebuah ruang yang bebas dari diktator dan pemaksaan dalam komunikasi terbuka dan bebas. Dalam kaitannya dengan ruang kebudayaan, pada era globalisasi ini masih ada kekuatan yang mengancam harkat dan martabat manusia, yaitu  penindasan dan kurangnya perhatian pada norma etis  (Franz Magnis-Suseno 1995: 187- 189). Berkaitan dengan itu,  Mudji Sutrisno  (2009: 59)       mengatakan bahwa apabila setiap orang bersikap terbuka terhadap pendapat pihak lain  dan secara jujur  berdialog  bersama demi perbaikan sistem hidup bersama,  dunia  ini  dapat  lebih  disejahterakan  dan  lebih  didamaikan karena penyebab pokok keterbukaan adalah diri sendiri yang terjebak ke  pengalaman-pengalaman  dan  informasi  yang  usang  hingga  orang lain yang belum berpengalaman dianggap inferior, lebih rendah, dan bodoh.
Kondisi  dialog  yang  dimaksud  oleh  Mudji  Sutrisno  di  atas  adalah kondisi  dialog  dalam  konteks  politik.  Dalam  dialog  politik kemungkinan  terjadinya  dialog  tidak  sesungguhnya  besar  karena penguasa menempatkan diri sebagai pihak  superior (pihak pemegang “kebenaran”), sedangkan para peserta dialog yang lain sebagai pihak inferior  (2009:59).    Hubungan  antara  mereka  yang  berdialog  adalah
sebagai hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai.  Hubungan kekuasaan seperti itu juga  terjadi dalam  kapitalisme. Dalam konteks kapitalisme  global,  hubungan  antara    penguasa  (superior)  dan  yang dikuasai (inferior) tercermin dalam hubungan eksploitatif  antara negara industri  maju  dengan  negara  berkembang  atau  hubungan  eksploitatif antara pengusaha besar dengan penguasa kecil.  Negara industri maju yang memiliki dan menguasai  teknologi tinggi mampu menghasilkan produk melimpah dan dijual ke negara berkembang. Negara itu mampu pula melakukan perluasan investasi ke negara-negara berkembang yang kalah  teknologi  guna  mengeksploitasi  alam,  dan  sebagainya  (Sritua Arief 1998: 139-142, 264-265).
Hubungan  eksploitatif  tersebut  juga  telah  lama  digambarkan  oleh filsuf  Herbert  Marcuse  (1898-1979).  Menurut  Marcuse  (1964:  xvi) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membentuk sistem teknologi dan membawa masyarakat pada pemenuhan kebutuhan yang tidak rasional karena perusahaan mampu memproduksi barang secara melimpah. Atas dasar itu negara industri maju yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan mencari sasaran negara berkembang untuk  melipatgandakan  modal  melalui  produk-produknya  (Sugeng Bahagijo 2006: 225-233)
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,    Mudji    Sutrisno  (2009:  59-60) menggambarkan bahwa superioritas yang berhadapan dengan inferioritas menjadi pahit karena pengetahuan dan kebijaksanaan dihayati sebagai pemilikan kekuasaan dan akses  terhadap ilmu, modal, serta jaringan informasi  teknologi.    Negara  industri  maju,  sebagai  pemilik  ilmu, modal, dan  teknologi, ingin mendudukkan dirinya sebagai  pihak yang menilai masyarakat yang mempraktikkan kehidupan  atas dasar tradisi kebijaksanaan setempat (dalam wilayah religi, estetika, dan tradisi) dan tidak mampu menulis dan komputerisasi, sebagai  masyarakat primitif. Padahal,  di  wilayah  kebijaksanaan  religi,  estetis  alami,  dan  tradisi ini  mereka  memelihara  harmoni  manusia  dengan  alam,  sesama  dan pencipta dalam mitologi-mitologi dan ekspresi simbol-simbol, legenda.
Akibat  hubungan  antara  yang  superior  (pemilik  ilmu,  teknologi,  dan modal)  dengan yang inferior (pihak sasaran)   terjadilah  penindasan yang  digambarkan  oleh  Mudji  Sutrisno  (2009:  11-12)  sebagai  salah satu  watak  dari  kolonialisme  modern;  daerah  koloni  (seperti  negara berkembang)   dijadikan pasar, dipaksa mengonsumsi produk-produk
negara  induk  (negara  industri  maju).  Dalam  kolonialisme  modern, sistem ekonomi kapitalis negara industri maju selalu memberi peluang pada  negara  industri  maju  untuk  membawa  keuntungan  sebesar- besarnya ke negaranya.
Lebih lanjut,  Mudji Sutrisno (2009: 61) menegaskan bahwa  kekuasaan uang  dan  pengetahuan  serta  politik  informasi    menguasai  mereka yang  lemah  modal,  lemah  ilmu  dan  teknologi  (hidup  dalam  budaya tradisional) dalam bentuk eksploitasi lahan hidup mereka,   konsumsi barang-barang  dalam  pasar  global  dan  bisnis  edukasi  dan  informasi. Ada dua akibat atas hal itu. Pertama,  perawatan kemajemukan dalam multikulturalisme menjadi hilang. Kedua, terjadi  pemisahan atas dasar pemilikan kekuasaan antara kolonial baru dan mereka yang dikoloni, antara pemilik ilmu yang bisa dibeli  dan mereka sebagai bangsa malang yang terus berada di bawah bayang-bayang kolonialisme pikiran, hati, cakrawala atau mereka yang merasa  lebih beradab.  Oleh karena itu, Mudji Sutrisno mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme yang dilakukan oleh pejuang dan  pendiri Republik Indonesia, seperti Hatta,  Soekarno,  Sjahrir,  Agoes  Salim,  Tan  Malaka,  Kartini,  sangat mengagumkan. Mereka  secara visioner dan serius mengajak bangsa Indonesia  untuk  merdeka  dari  mentalitas  budak  dan  mentalitas  kuli dengan serius mengubahnya melalui pendidikan agar menjadi individu berharkat.
Akan tetapi, semangat perjuangan yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh di atas  tidak menyentuh kesadaran para pejabat yang duduk di lembaga- lembaga pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Mudji Sutrisno (2009: 61-62),  kelompok tertentu yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif  terjebak dalam sikap egois dan tidak visioner. Mereka sulit untuk memerdekakan rekan-rekan sebangsa  ketika mereka menjadi  kaki tangan penjajah baru atas nama kemajuan, modernitas global, dan peradaban dengan menjual kecerdasannya, kewenangannya, politiknya, dan harga dirinya. Oleh karena itu, muncul dua pertanyaan. Pertama,  apakah  kita  biarkan  secara  tragis  perayaan  menjadi  bangsa kuli  di  mana  tiap  kepala  sudah  dibebani  utang?  Kedua,  bagaimana nasib  berjuta-juta rakyat   yang terlantar oleh ulah para pemimpin yang hanya mengejar kepentingan mereka sendiri,   korup, tidak memiliki jiwa besar, tidak bervisi, tidak peduli pada  pendidikan transformatif dan pemerdekaan bangsa dari ulah kapitalis global yang tetap menjajah dan menguasai?
Fenomena sikap egois dan tidak bervisi bagi kemerdekaan bangsa dari kelompok  tertentu  tersebut  di  atas,  merupakan  salah  satu  implikasi negatif  dari  globalisasi    dalam  bidang  ekonomi  yang  diarahkan  oleh rasionalitas instrumental. Sikap tersebut diawali oleh keinginan untuk bergaya  hidup  hedonistik dari pengaruh  iklan. Menurut Franz Magnis- Suseno  (2008:  20-21),  sikap  egois  adalah  sikap  mengabaikan  orang lain  dengan  kebutuhan-kebutuhannya.  Sikap  itu  akan  menjadi  lebih gawat karena ia akan kehilangan kepedulian sosial, rasa kebersamaan, solidaritas,  persahabatan,  dan  terasing  dari  dirinya  sendiri.  Pada akhirnya ia akan kehilangan rasa kebangsaan sehingga negara  dinilai sebagai  lembaga  penyedia  fasilitas  hidup,  tanpa  memiliki  loyalitas, tanpa  patriotisme.
Atas  dasar  itu  kiranya  pendidikan  sejarah  sangatlah  penting  bagi masa  depan  bangsa.  Sejarah  perjuangan  Indonesia  hingga  berdirinya Republik Indonesia memperlihatkan dan memberi pelajaran, semangat bagaimana para pahlawan mempertahankan tanah air dan harga dirinya dari  penindasan  penjajah.  Semangat  perjuangan  demi  bangsa  dan negara  yang  tertanam  melalui  sejarah  sangat  berharga  bagi  generasi muda    untuk  membangun  diri,  bangsa,  dan  tanah  air,  betapapun dahsyatnya pengaruh negatif globalisasi (Endang Retnowati 2007: 83- 84). Dalam hal ini Mudji Sutrisno berpendapat bahwa sekarang sudah harus  dimulai    suatu  wacana  pendidikan  kepemimpinan,  pendidikan kemartabatan  “citizenship”  dengan  kontribusi  agama-agama,  tradisi lokal untuk isi moralitas, spiritualitas kebaikan dan rasa peduli  sesama dan  rasa  cinta  hidup.    Hal  itu  sangat  diperlukan    agar  identitas  kita tidak ditentukan oleh kapital, agar kekuasaan global tidak menjadikan kita objek konsumsi penjualan produk kapitalis global, agar kita tidak selalu menjadi bangsa yang kalah. Untuk itu kita membutuhkan figur pemimpin  yang  memberi  keteladanan  dalam  bidang  nilai,  misalnya nilai  moral.  Pendidikan  bangsa  merupakan  kebutuhan  utama  bangsa agar  bangsa  memiliki  strategi  menghadapi  kapitalisme  global. Apabila strategi bangsa untuk menghadapi sisi negatif sistem ekonomi kapitalis  asing,  maka  pengangguran,  kemiskinan,  ketidakadilan  akan semakin  bertambah  (Endang  Retnowati  2007:  84).  Ada  dua  contoh untuk  hal  itu.  Pertama,  penguasaan  tambang-tambang  di  Indonesia (misalnya tambang emas di Irian Jaya, di Sumbawa) oleh pihak asing. Ketidakadilan tercermin dalam pengelolaan sumber alam yang dalam UUD ’45 pasal 33 telah diatur pemanfaatan dan kepemilikannya, yaitu
untuk kepentingan  rakyat banyak.  Kedua, konversi lahan subur untuk kepentingan industri, pusat perkantoran, real estate hingga  bisnis lahan kuburan. Konversi itu berlangsung terus dan pemerintah tidak berusaha membatasi  sehingga  banyak  petani  menjadi  buruh  tani  bagi  pemilik baru apabila mereka tidak mampu menyewa atau membeli lahan karena harganya  sudah  mahal          (http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/ images/lokuman/KADIN-98-3024-01082008.pdf).  Di  samping  itu, petani kecil diposisikan sebagai  konsumen benih yang tidak memiliki daya  tawar  di  hadapan  perusahaan-perusahaan  benih  raksasa  sejak dikeluarkannya  UU  No.  12  Tahun  1992  mengenai  Sistem  Budidaya Tanaman dan UUNo. 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan Varietas Tanaman sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian IPRs (hak atas kekayaan intelektual) bagian dari paket kebijakan WTO (http://www. spi.or.id/wp.content/upload/2008/01/pandangan_petani_2008.pdf).

## RUANG REFLEKSI BUDAYA
Pada awal abad ke-19 para filsuf dari Sekolah Frankfurt yang dikenal dengan  Teori  Kritisnya,  antara  lain  Max  Horkheimer  (1895-1973), Herbert  Marcuse  (1898-1979),  Theodore  Wishengrund  (1903-1969), sudah mencermati implikasi negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi    pada  masyarakat  di  negara  industri  maju  (K.  Bertens 2002:194-236).    Franz  Magnis-Suseno  (1995:  165-166),  menyatakan bahwa  teori  kritis  hendak  menyingkap  tabir  segala    kenyataan  yang tak manusiawi (misalnya penindasan  negara industri maju  terhadap negara  berkembang,  melegalkan  perang  demi  kelangsungan  hidup buruh  pabrik  senjata  dan  kelangsungan  pabrik  senjata),  semua baik  adanya  (maksudnya,  dilihat  dari  permukaan  semua  kebutuhan terpenuhi, semua produktif, efisien, bermanfaat, pada hal tidak semua produk yang diciptakan secara terus menerus merupakan produk utama manusia,  tetapi  produk  yang  diciptakan  secara  baru  oleh  perusahaan demi keuntungan perusahaan, misalnya mobil mewah, minuman kaleng beralkohol). Kenyataan seperti itu terjadi karena, menurut Horkheimer, dunia kini adalah dunia modal (Paul Connerton 1976: 218). Dalam dunia modal masyarakat  digerakkan oleh modal. Horkheimer berpendapat bahwa masyarakat yang digerakkan oleh modal adalah masyarakat yang digerakkan  oleh  rasionalitas  instrumental.  Rasionalitas  instrumental hanya  memiliki  nilai  instrumental,  artinya  hanya  digunakan  sebagai alat, sarana. Rasionalitas ini di masa industri modern bersifat  netral.
Artinya,  segala  sesuatu  dianggap  sebagai  benda  sehingga  bisa dipakai  untuk  mencapai  tujuan  atau  kepentingan  apa  saja.  Misalnya, memperalat politik dan  agama  untuk kepentingan apa saja sehingga melunturkan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  (Sindhunata 1982: 98, 104). Franz Magnis-Suseno (1995: 165-166) mengemukakan bahwa teori kritis mengutik ilmu-ilmu positif, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, teknologi, psikologi; dan juga filsafat. Semua ilmu itu dalam kenyataannya tidak rasional karena mendukung sistem yang irrasional. Sistem itu irrasional karena tidak membahagiakan manusia dan tidak sanggup menciptakan hubungan sosial yang sungguh manusiawi.
Teori  kritis  lahir  pada  abad  19.  Pada  waktu  itu  aliran  positivisme menguasai dunia keilmuan.  Positivisme beranggapan bahwa metode ilmu  yang  berlaku  adalah  metode  yang  digunakan  oleh  ilmu  alam. Bahasa yang harus dipakai oleh semua ilmu adalah bahasa  yang dipakai oleh ilmu alam.  Fakta atau data  yang benar adalah fakta  atau data yang dapat dilihat dengan pancaindera, dan dapat diukur dengan cara ilmu pasti.    Jiwa, Tuhan,  dan  semacamnya,  bukan  sebagai  objek  kegiatan ilmiah.  Oleh  karena  itu,  filsuf  dari  Sekolah    Frankfurt  berpendapat bahwa  ilmu-ilmu seperti psikologi dan filsafat ketika itu juga irrasional dan  mendukung  sistem  yang  irrasional.    Sementara  itu,  perusahaan yang  menggunakan  jasa  perkembangan  ilmu  dan  teknologi    hanya mempertimbangkan keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan senjata selalu beroperasi agar perusahaan tetap memperoleh  untung  dari  penjualan  produk  yang  semakin  canggih, perusahaan  mobil  selalu  menciptakan  mobil  dengan  asesoris  yang beragam  agar  konsumen  tertarik.  Padahal,  sebenarnya  asesoris  itu bukan kebutuhan utama.  Dalam hal ini manusia dinilai sebagai  benda, sebagai  alat  untuk  mengakumulasi  modal  oleh  perusahaan.  Maka, sistem    (maksudnya  sistem  ekonomi  kapitalis  negara  industri  maju) yang  beroperasi  disebut  irrasional  dan  ilmu  yang  berkembang  dan mendukung sistem ketika itu disebut irrasional.
Menurut  Max  Horkheimer  (Paul  Connerto  1976:  218),  sistem  yang irrasional  tercermin  dalam  bentuk  kebudayaan  yang  didukung  oleh perang  dan  penindasan  sebagai  hasil  karya  manusia  atas  kehendak taksadar.  Misalnya,    sistem  mendorong    buruh  pabrik  memproduksi senjata  untuk  mendukung  perang  Amerika  di  Vietnam  atau  Irak. Sementara itu, sistem yang rasional tercermin dalam bentuk ekonomi dan kebudayaan sebagai karya manusia sadar. Misalnya, sistem mendorong
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  bidang  kedokteran, melalui penelitian yang hasilnya akan digunakan oleh perusahaan demi kepentingan umat manusia.
Sisi  negatif  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang tercermin  dalam  aliran  positivisme  terlihat    dalam  hubungan  sosial. Hubungan sosial yang terbangun  menyerupai hubungan antara yang menguasai  (manusia  sebagai  subjek)  dengan  yang  dikuasai,  manusia sebagai  objek  (Franz  Magnis-Suseno  1995:  171).    Dalam  hubungan sosial seperti itu  tidak terjadi dialog dengan sungguh-sungguh,  pelaku melakukan  tindakan  strategis.  Tindakan  strategis  berorientasi  pada sukses  pribadi  (Jurgen  Habermas  1984:  285-289).  Contoh  tindakan strategis  dalam  konteks  ini  adalah    tindakan    pelaku  bisnis  dalam menyiasati  persaingan    untuk  meraih  keuntungan  besar.    Realitas seperti itu dapat dilihat  pada masa Orde Baru era 1980-1990-an 70% pengusaha Indonesia adalah para politisi dan  mereka yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Mereka berbisnis dengan dukungan politik   dan fasilitas  birokrasi (Rauf 1998: 49). Kondisi itu membentuk hubungan  antara  penguasa  dengan  rakyat  sebagai  hubungan  antara yang  menguasai  dengan  yang  dikuasai.  Misalnya,  tanah  rakyat  yang masih  produktif  digusur  dengan  alasan  kepentingan  umum.  Padahal, demi kepentingan bisnis kelompok tertentu (Arief 1998: 232).
Realitas  yang  terbentuk  dari  hubungan  sosial  yang  bersifat  strategis seperti tersebut akan melunturkan hubungan sosial yang didasari oleh nilai-nilai  (nilai  moral,  nilai  hukum)  karena  bentuk  hubungan  sosial akan direduksi menjadi bentuk hubungan ekonomi di mana untung rugi secara ekonomi menjadi dasar/orientasinya.
Sistem  akonomi  kapitalis  asing  yang  digerakkan  oleh  rasionalitas instrumental  lama kelamaan akan menggulung dunia kehidupan yang berisi  nilai-nilai  seperti    nilai  moral  dan  nilai  hukum  karena  tujuan utamanya hanya mencapai untung sebanyak mungkin demi akumulasi modal. Seperti dikemukakan oleh  Ngugi Wa Thiong’o bahwa perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi  dan  bahasa  pribumi  sehingga  bangsa-bangsa  tersebut kebingungan  dalam  upaya  mencari  indentitas  budaya  nasionalnya. Ia  meyakini  bahwa  budaya  asing  yang  berkuasa  di  berbagai  bangsa, yang  dahulu  dipaksakan  lewat  imperialisme,  kini  dilakukan  dalam
bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi (http://itha.wordpress. com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan/). Atas dasar itu, realitas sosial yang terancam oleh penguasaan rasionalitas instrumental dalam bidang ekonomi  memerlukan pendekatan kebudayaan.
Menurut  Mudji  Sutrisno  (2009:  25),  pendekatan  kebudayaan  adalah pendekatan  yang  melihat  realitas  masyarakat  dari  sudut  pandang mentalitas,  nilai  yang  menjadi  orientasi  dan  merekatkan  bangsa majemuk  yang  diwujudkan dalam sikap saling hormat-menghormati hak    individu,  bersikap  toleran  pada  perbedaan  etnik,  agama,  dan golongan. Sikap-sikap itu merupakan jalan panjang peradaban, sebagai humanisasi  kebudayaan,  agar  kemiskinan  dan  kebodohan  dikurangi. Sementara  itu,  jalan  yang  harus  dilalui  adalah  jalan  pendidikan  agar bangsa  memiliki  tempat  untuk    berguru.  Dalam  kaitan  dengan  ini, menurut sejarah, guru sejati bangsa berjumlah sedikit seperti generasi Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Driyarkara. Setelah itu, banyak  guru  sebagai  koruptor  yang  menampilkan  ketidakteladanan. Bung  Karno  memang  pernah  dinilai  bersalah  dalam  bidang  politik karena  kebijakannya  mengenai  praktik  demokrasi  dinilai  tidak  tepat sehingga  akhirnya    membawa  Bung  Karno  pada  berakhirnya  masa jabatannya (Miriam Budiardjo 2003: 71-720).   Menurut Franz Magnis- Suseno (2007:183, 217-218), Soekarno memang memiliki kekurangan dan kebijakan  yang kurang tepat. Semua itu  tidak berarti  dibandingkan dengan arti besar beliau bagi bangsa Indonesia. Beliau seorang yang jujur, tidak korup, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, pecinta bangsa  Indonesia  yang  menyerahkan  seluruh  hidupnya  untuk  rakyat Indonesia  yang  dicintai.  Bung  Karno  seorang  yang  membanggakan. Sementara itu, pada masa Orde Baru elite intelektual dan keagamaan, para penulis di media, para panutan dan guru bangsa cenderung terseret oleh  emosi-emosi  politik  dan    primordialistik  daripada  menyuarakan jeritan rakyat. Masalah Indonesia yang paling serius pada awal abad 21 adalah pengkhianatan elite terhadap rakyatnya.
Perilaku buruk, seperti para  koruptor,  yang tidak memberi keteladanan merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan  dengan sungguh- sungguh.  Penyelesaian masalah Indonesia semestinya dapat didukung oleh  mereka  yang  berperan  penting  dalam  masyarakat  seperti  Para Guru  Bangsa.  Mudji  Sutrisno    (2009:  26)  menyebutkan  bahwa peradaban  memerlukan cendekiawan yang terdiri atas empat tipe, yaitu
mereka  yang  menyebarkan  ide-ide  perubahan,  cendekiawan  organik dengan laboratorium penelitian, cendekiawan kritis, dan cendekiawan transformatif. Penyumbang bangsa untuk transformasi (perubahan sikap mental dan pembaruan) menjadi ukuran peranannya dalam masyarakat.

## ORIENTASI DASAR BAGI PEMBANGUNAN  KEBUDAYAAN
Menurut Paul Ricoeur (1991: 249), setiap ideologi berkaitan dengan pendirian kelompok sosial. Artinya, ideologi selalu mengingatkan akan peristiwa  pendirian  kelompok  sosial,  untuk  selanjutnya  diulang  dan diaktualisasikan;  kelompok  sosial  tersebut  memiliki  nilai-nilai  atau keyakinan. Atas  dasar  itu  dapat  dipahami  bahwa  ideologi  Pancasila dalam bentuk abstrak universal (terdiri dari lima sila) merepresentasikan apa  yang  dikemukakan  oleh  Ricoeur  tentang  ideologi  tersebut  dan Pancasila  diciptakan  sebagai  ideologi  negara.  Oleh  karena  Pancasila sebagai  ideologi  negara,  semua  urusan  berkaitan  dengan  kehidupan kenegaraan didasarkan pada ideologi Pancasila.
Berkaitan dengan peran atau fungsi Pancasila sebagai ideologi tersebut, Mudji Sutrisno (2009: 70)  mengemukakan  bahwa  sila-sila Pancasila merupakan acuan dasar, sumber mata air, pengembangan proses-proses kebudayaan  bangsa  Indonesia    dan  dioperasionalkan  dalam  bentuk aturan  hukum    untuk  ranah  nyata  kebudayaan  (tangible)  dan  dalam bentuk  bahasa  dialog-dialog  peradabannya  untuk  ranah    yang  tidak bisa menggunakan bahasa hukum karena merupakan wilayah ruh atau intangible dari kebudayaan.
Pancasila sebagai ideologi juga sangat bermanfaat bagi referensi dalam menafsir  keindonesiaan.  Peluang  menafsirkan  sangat  terbuka  bagi seseorang (Paul Ricoeur 1991: 249-151). Artinya, ideologi membuka peluang  untuk  ditafsirkan  atau  diinterpretasikan.  Oleh  karena  itu, ideologi Pancasila dalam bentuknya yang abstrak universal (terdiri dari lima sila)  memberi peluang  untuk ditafsirkan dan dirumuskan kembali. Pada masa Orde Baru Pancasila sebagai ideologi dalam bentuk abstrak universal  dirumuskan  ke    dalam   bentuk  rumusan  sederhana, berupa butir-butir Pancasila yang berjumlah 36 (Endang Retnowati 2006: 79- 80).
Mudji  Sutrisno  (2009:  76-82)  berpendapat  bahwa  penafsiran keindonesiaan telah dilakukan secara politis,ekonomis, dan kebudayaan.
Pengalaman sejarah selama setengah abad lebih sejak Indonesia merdeka, secara politis menunjukkan bahwa menafsirkan keindonesiaan secara politis  hanya  melahirkan  perpecahan  dan  peretakan  keindonesiaan. Tafsiran  kuasa  melahirkan  hubungan  antagonis  dan  ketergantungan antara  penguasa  dengan  rakyat.  Keindonesiaan  yang  awalnya  tulus membangsa    jatuh  ke  dalam  demokrasi  terpimpin  Soekarno  atau demokrasi  paternalistik  Soeharto  sehingga  kekuasaan  yang  terpusat dan  korupsi  meretakkan  Indonesia  dalam  jurang  ketidakadilan  pusat dan daerah, lokal dan nasional.
Lebih  lanjut,  Mudji  Sutrisno  (2009:  76-77)  mengemukakan    bahwa tafsiran keindonesiaan secara ekonomis dengan pertumbuhan dan biaya utang telah melahirkan jurang dalam antara yang terus bertambah kaya dengan  yang  terus  miskin  dan  tergusur.  Menafsirkan  keindonesiaan secara    ekonomis  memasukkan  sekaligus  globalisasi  modal  yang membuat banyak anak bangsa menjadi tenaga kerja yang terombang- ambing oleh pemilik kuasa modal.
Menafsirkan keindonesiaan secara kultural,  menurut Mudji Sutrisno (2009: 82),   sebenarnya menghadapkan kita pada guru-guru kebudayaan yang  akan  kita  pilih.  Pertama,  guru  yang  mengajari  bahwa  sebagian besar    hidup ini hasil asketisme intelektual, misalnya para Founding Father Republik Indonesia. Kedua, guru panggung performance MTV, dunia  maya  yang  diproduksi  oleh  para  penguasa  pencitraan.  Ketiga, yang  mengajari  bahwa  pemilikan  adalah  harkat  manusia.  Keempat, guru kekuasaan di mana wewenang adalah kekuasaan. Kelima,  guru posmo yang membongkar, tetapi tidak merekonstruksi.
Berhadapan  dengan  guru-guru  tersebut,  tentu  kita  harus  memilih dan  menentukan  guru  mana  yang  patut  diteladani  dan  dikritisi  demi kemajuan bangsa dan keselamatan bangsa. Figur guru dapat ditentukan melalui tindakan (misalnya dari sudut nilai moral) dan karya-karyanya. Di masa Orde Baru   kita telah membaca berita-berita di media massa bahwa  figur-figur  yang  seharusnya  menjadi  teladan    justru  terpuruk dalam sikap dan tindakan yang kurang patut seperti  melanggar UUD ’45 atau melakukan korupsi. Menurut Endang Retnowati, mereka telah dikondisikan  oleh  sikap,  pola  perilaku  serupa  sebelumnya  sehingga tindakan buruk itu sudah menjadi kebiasaan buruk bangsa (Masyarakat Indonesia  2009: 142-144).
Jadi, mengacu pada Habermas (1984: 238),   maksud  pembangunan kebudayaan  adalah  pembangunan  bidang  kehidupan  yang  meliputi bidang  moral,  hukum,  dan    estetika  karena  bidang  kehidupan  telah terdesak  oleh  laju  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Orientasi dasarnya adalah ketiga bidang kehidupan tersebut. Sumber moral  adalah tradisi atau adat, agama, dan ideologi (Franz Magnis- Suseno 1993: 3). Sumber hukum Indonesia adalah UUD’45. Sementara itu,  dalam  hal  estetika,  merawat  seni  tradisional  dapat  berarti memelihara nilai-nilai tradisi  (yang bersumber pada  agama atau adat, atau keduanya) yang terkandung dalam seni tersebut.

## MEMBACA KEBUDAYAAN
Mudji Sutrisno (2009: 91) menegaskan bahwa bagi Gadamer membaca merupakan kerja menafsir. Penafsir harus mampu menangkap makna awal pengarang dan harus cermat tentang tiga tempat beradanya makna, yakni (i), makna yang dituliskan oleh pengarang dari perstiwa/pegalaman hidup  yang  dituangkan  dalam  huruf;    (ii),  ia  harus  membandingkan dengan teks-teks di sekitar tema serupa yang biasanya disebut penafsir teks;  (iii),  kesediaan penafsir untuk terbuka dan membuka cakrawala mata  baca  dengan  cakrawala  makna  teks.  Ada  dua  cara  membaca teks.  Pertama, membaca secara intrinsik, yaitu membaca dari dalam proses teks itu ditulis. Misalnya, makna teks sastra didekati dan dibaca lewat kode sastra: tema, penokohan, dan alur kisah dalam novel sastra. Kedua, membaca secara ekstrinsik, yaitu menafsir sastra melalui ilmu- ilmu di luar teks sastra seperti sosiologi sastra, mendekati sastra dari ilmu sosiologi.
Lebih  lanjut,  Mudji  Sutrisno  (2009:  91)  mengemukakan  bahwa konsekuensi  logis  dari  pembacaan  sastra  seperti  di  atas  adalah  kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu, (i)  menafsirkan menurut makna penulis teks yang sesuai dengan kualitas nilainya; (ii),  membaca dan membongkar  sisi  kepentingan  penulisan  teks  dari  disiplin  ilmu    dari luar teks, misalnya  kepentingan ideologis teks sejarah yang ditulis oleh penguasa adalah sebagai alat pembenaran keberadaan rezim penguasa itu.
Mudji Sutrisno (2009: 94) berpendapat bahwa  ada keterbatasan bahasa sebagai  sistem  tanda  untuk  merumuskan  peristiwa-peristiwa  atau
pengalaman kehidupan itu.  Pada masa sekarang dalam kajian budaya, makna teks diperluas untuk mengartikan  tindakan sosial dan  karya warga atau masyarakat, untuk  menghayati kehidupannya,  baik secara sosial, politis, estetis religius.
C.A.  van  Peursen  (1980:  235-247)  mengemukakan  bahwa    bahasa sebagai sistem tanda memiliki hukum-hukum yang baku dan objektif, seperti dalam kamus. Sementara itu,  kehidupan merupakan  realitas sosial  yang sangat luas, di dalamnya terjalin hubungan sosial, nilai- nilai budaya dikomunikasikan lewat kaya seni  oleh penciptanya, dan sebagainya. Setiap  orang akan melukiskan pikiran atau pengalaman sesuai dengan latar belakang pandangan dunia atau ilmu yang dimilikinya dan  setiap  orang  dengan  latar  belakang  pandangan  dunia    atau  ilmu yang berbeda akan memaknai sebuah teks (misalnya karya seni) secara berbeda,  sehingga  teks  dapat  ditafsirkan  secara  terus-menerus,  tidak pernah lepas dari subjek (manusia)  yang menafsirkan karena kondisi kesadaran manusia selalu berubah bersama bertambahnya pengetahuan.
Menurut  Mudji  Sutrisno  (2009:  84-85),  pemahaman  kebudayaan dapat dilakukan melalui  beberapa proses. Tahap pertama, kebudayaan diungkapkan  dalam  bahasa,  meliputi  sintaksis,  tatabahasa,  makna teks  awal. Tahap  ini  menuntut  pembacaan  budaya  dari  bahasa  lisan, tulis, serta simbolis/semiotis. Tahap kedua, kebudayaan diungkapkan, ditradisikan oleh komunitas budaya melalui peribahasa, tradisi dongeng, mitos,  ritus,  simbol,    adat  kebiasaan,  bahasa  tanda.  Kebudayaan  ini tidak hanya dipahami  secara  rasional, tetapi juga secara intuitif. Tahap ketiga,    kebudayaan    dilembagakan  dan  dimantapkan  dalam  sistem organisasi masyarakat oleh komunitas budaya yang meliputi pengaturan hidup bersama agar saling menghormati dan damai.
Taha keempat,   tahap kebudayaan dalam tari, musik, sastra (tulis dan lisan),  legenda,  epos  (kisah  pahlawan  dan  ideal  hidup  yang  baik). Pembacaan  kebudayaan    butuh  pemahaman  estetis,  religius  dan  etis atau intuisi keindahan dari kehidupan, dari tetarian dan nyanyi, serta empati  religius  etis  terhadap  tingkah  laku  dan  tindakan  yang  dipilih komunitas itu.
Tahap  kelima,    kebudayaan  yang  tersirat  dalam  norma,  aturan tingkah laku, pantangan serta tabu yang mengatur hubungan bersama anggotanya,    dan  ritual  kematian,  serta  rites  of  ilfe  passage  (lingkar
kehidupan). Kebudayaan di sini dipahami melalui dialog antarsesama anggota masyarakat (misalnya guru dengan murid, orang tua dengan anak) secara terbuka demi kepentingan bersama.

## MENENTUKAN UKURAN KEBENARAN
Memahami  atau  menginterpretasi  merupakan  salah  satu  metode untuk  menemukan  kebenaran.  Ukuran  kebenaran  merupakan    pokok yang  dibicarakan  dalam  epistemologi.  Epistemologi  adalah  salah satu  cabang    filsafat  yang  khusus  menggeluti  pertanyaan-pertanyaan yang  bersifat  mendasar  dan  menyeluruh  tentang  pengetahuan.  Salah satu  permasalahan  yang  diperhatikan  adalah  mengenai    bagaimana pengetahuan  itu  diperoleh  dan  diuji  kebenaran  (Sudarminta  2002: 18). Ada beberapa kriteria kebenaran  yang berlaku dalam kerja  ilmu pengetahuan. Mudji Sutrisno (2009: 15-16)  menegaskan perihal ukuran kebenaran  ketika  subjek  mengalami  dikotomi  dengan  objek  karena subjek  (peneliti/ilmuwan)  berhadapan  dengan  objek  penelitian  yang berupa manusia, yaitu  ukuran subyektif dan ukuran objektif. Ukuran subjektif  berdasar  selera,  pendapat  pribadi  subjektif  masing-masing, tanpa  perbandingan  dan  wacana  bersama  orang  lain.  Subjektivitas selera terungkap pada keragaman selera makanan, pada rasa senang atau tidak senang. Wilayahnya adalah rasa. Sementara itu, ukuran objektif berdasar  cara  yang  dapat  dibenarkan  orang  lain,  dan  bersama  orang lain dalam sebuah wacana intersubjektif hingga mencapai konsensus mengenai apa yang objektif benar.
Menurut  Mudji  Sutrisno  (2009:  17-20),  ada  beberapa  kriteria kebenaran.  Pertama, kesesuaian antara apa yang diketahui oleh orang (informasi) dengan kenyataan. Misalnya, candi Borobudur terletak di Kabupaten  Magelang,  Propinsi  Jawa  Tengah.    Pernyataan  ini  harus diuji kebenarannya dengan cara  melihat fakta geografi. Menurut Milton D.Hunnex  (1986:  7),  jenis  kebenaran  ini    adalah  sebagai  kebenaran korespondensi.  Mereka  yang  mendukung  kebenaran  ini  biasanya sangat menghargai pengamatan dan pemeriksaan empiris (aposteriori). Anggapan  itu  sudah  muncul  sejak  masa  Yunani  dalam  pandangan Heraklitos, Aristoteles (C.Verhaak dan Haryono Imam 1991: 122-123). Kriteria  kebenaran  ini  berlaku  bagi  ilmu-ilmu  empiris  seperti  ilmu hayat, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya.
Kriteria  kebenaran  kedua  adalah  “utilitarian”.  Artinya,  sesuatu dipandang benar apabila bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang sedang  kita  hadapi.  Maksud  Mudji  Sutrisno  dengan  teori  kebenaran utilitarian tidak berbeda dengan teori kebenaran pragmatis. Kebenaran menurut teori pragmatis ditentukan atas dasar manfaat atau penerapan nilai (Milton D.Hunnex 1986: 7). Misalnya,  benar  dalam ilmu bedah adalah aman, benar  dalam ilmu teknik (misalnya konstruksi bangunan) adalah nilai ekonomis.
Ketiga,  ukuran kebenaran dalam masyarakat pluralis di mana ruang subjek-objek dewasa yang akal budinya kritis rasional dan nuraninya jernih berupa    ukuran kebenaran konsensus yang terkonstruksi dengan tata  kalimat  bahasa,  berlangsung  dalam  dialog  secara  terus-menerus, dan  kerendahan  hati.  Selanjutnya,  apabila  kebenaran  konsensus dibahasakan    hukum  dan  diukur  dengan  adil,  kebenaran  itu  menjadi kebenaran legal.
Teori kebenaran konsensus yang dimaksud oleh Mudji Sutrisno di atas adalah teori kebenaran yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas (1984: 307-308)  dalam  konteks  Etika  Diskursus.  Maksud  kebenaran  dalam teori ini adalah tercapainya konsensus rasional yang menuntut beberapa syarat,  yaitu  pembicara  mengungkapkan  pernyataan  dengan  bahasa benar,  menepati norma komunikasi sehingga terjadi saling memahami antara  pembicara  dan  pendengar,  jujur/tulus    mengungkapkan  diri (mengekspresikan  maksud,  perasaan,  keyakinan,  keinginan,  dan sebagaianya) sehingga pendengar akan memberikan kepercayaan pada apa yang dikatakan).
Kriteria  kebenaran yang disebutkan oleh Mudji Sutrisno di atas perlu dilengkapi dengan model ukuran kebenaran yang lain,  yaitu kebenaran koherensi (Milton D.Hunnex 1986: 7) karena  pembedaan ilmu juga meliputi  ilmu nonempiris (ilmu deduktif, seperti matematika, logika), dan ilmu empiris-pragmatis (ilmu bedah, ilmu teknik).
Menurut  teori  koherensi,  kebenaran  dapat  diterima  asalkan  terdapat harmoni  internal    proposisi-proposisi  dalam  satu  sistem  (Milton D.Hunnex 1986: 7). Misalnya, lingkaran itu bulat. Kebenaran itu ada di dalam sistem,  tidak membutuhkan  verifikasi. Kriteria kebenaran ini berlaku bagi   ilmu nonempiris (deduktif formal) seperti matematika dan  logika.

## DIMENSI  KULTURAL PENGETAHUAN
Menurut Mudji Sutrisno (2009: 22), dimensi kultural pengetahuan sering dibahasakan  sebagai nilai, yaitu apa yang dihargai, dipandang bermakna untuk humanisasi. Nilai yang  dipandang bermakna untuk humanisasi adalah  nilai  pengetahuan.  Nilai  pengetahuan  adalah  mencerahkan, mencerdaskan, serta memerdekakan  manusia manakala ia mencarinya dan mengolahnya. Berkaitan dengan hal itu,  para Founding Fathers, antara  lain    Bung  Hatta,    menaruh      dimensi  kultural  pengetahuan, disebut      nilai  pengetahuan  (seperti  mencerdaskan,  memerdekakan manusia),  untuk      humanisasi  dalam  alinea  4  pembukaan    Undang- Undang Dasar 1945.
Penjelasan tentang UUD ’45 menyebutkan bahwa pokok pikiran yang keempat  yang  terkandung  dalam  pembukaan  ialah  negara  berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.  Adil  merupakan prinsip dasar moral. Prinsip keadilan mengungkapkan  kewajiban  untuk  memberikan  perlakuan  yang  sama kepada semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang yang bersangkutan (Franz Magnis- Suseno 1995: 132). Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat atau  bernegara    keadilan disebut  dengan  istilah keadilan sosial.  Para Founding  Fathers  meletakkan  ide  keadilan  sosial  dalam  urutan  sila kelima dari Pancasila.
Sementara itu, maksud kata beradab dalam kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab di atas  adalah manusiawi. Kemanusiaan dalam sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah kemanusiaan universal. Karena itu  siapa pun, termasuk  negara dan pemerintah,  dituntut untuk memperlakukan warga negara secara adil dan manusiawi.  Pemahaman para Founding Fathers Republik Indonesia akan hak asasi   dituangkan dalam  pembukaan  UUD  ’45,  terutama  dalam  alinea  pertama,  yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa; maka penjajahan di atas dunia harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan;  dan  dalam  alinea  keempat  yang  antara  lain  disebutkan bahwa  negara  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pemuatan  itu  juga mencerminkan  bahwa  para Founding  Fathers Republik  Indonesia menginginkan agar hak asasi bangsa Indonesia dihormati dan dilindungi

## oleh negara (Endang Retnowati 2009:14)
Salah  satu  nilai  pengetahuan  untuk  humanisasi  yang  disebutkan  di atas adalah   “mencerdaskan”. Di sini “mencerdaskan”  berarti sebagai jalan  peradaban.    Mudji  Sutrisno  (2009:  23)  berpendapat  bahwa jalan  peradaban  memiliki  dua  ujung  tombak.  Pertama,  pencerdasan kehidupan  bangsa  merupakan  sikap  kultural  yang  langsung  relevan ketika  berhadapan  dengan  pemakaian  pengetahuan  masa  kini  untuk kepentingan  kapitalisme  global  di  mana  pengetahuan  lokal,  tradisi religius diambil untuk komoditisasi.  Di sini pengetahuan tidak dipakai untuk kepentingan pencerahan dan pemerdekaan  maupun pencerdasan, tetapi untuk  ekonomisasi perdagangan pengetahuan. Misalnya, biaya masuk sekolah mulai dari TK sampai SMU sebanyak dua hingga tiga juta rupiah. Pertanyaannya, siapa yang masih bisa sekolah bila warga kita  banyak  yang  tidak  mampu?  Dengan  demikian,  telah  terjadi  de- humanisasi.
Dalam kenyataannya memang terdapat sekolah-sekolah yang didirikan dengan biaya sekolah murah atau gratis bagi yang tidak mampu. Akan tetapi, jumlahnya sangat sedikit, tidak seimbang dengan  jumlah warga yang  tidak  mampu  secara  ekonomi    dan  membutuhkan  pendidikan (http://techno.okezone.com/read/2010/05/24/55/335946/kaskus-angel- of-change- bagi-anak-putus-sekolah). Berkaitan dengan ini pemerintah juga belum  mampu mengatasi secara tuntas. Apabila mengacu pada UUD’45,  pasal    31  ayat  2  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah megusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang  diatur  dengan  undang-undang,  undang-undang  pendidikan seharusnya mampu mengatasi persoalan tersebut.
Kedua, dalam konteks kepentingan politik, ketika hubungan sosial yang ditentukan oleh hubungan kekuasaan antara tuan dan hamba, penguasa dan  yang  dikuasai,  teks  pencerdasan  kehidupan    bangsa  menggugat pencerahan dan pemerdekaan manusia sebagai humanisasi pendidikan. Akan tetapi, aturan dan hukum sebagai produk politis  justru membagi bangsa  ini  menjadi  yang  kuat    dan  yang  lemah,  yang  berkuasa  dan yang  dikuasai  (2009:  23-24).  Hal  ini  terlihat  pada  masa  Orde  Baru, bahwa  kepentingan  kekuasaan  dan  ekonomi  individu  dan  kelompok yang  dimantapkan dan dipelihara oleh ideologi  mendapat porsi lebih besar  dalam  pembangunan  nasional  (Endang  Retnowati  2006:  161). Pembangunan  gedung-gedung  sekolah  yang  begitu  banyak  hanya
sebagai alat untuk menutupi realitas  sebenarnya.
Pada era kapitalisme global, kedua hal tersebut sulit diatasi karena gerak, sifat atau jiwa kapitalisme hampir merasuki seluruh sendi kehidupan sehingga berpotensi mendesak nilai-nilai tradisi yang berkembang dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal itu terjadi melalui pengaruh psikologis yang ditanamkan oleh perusahaan (M.Sastrapratedja 1982: 124-125).  Tujuan  kapitalisme  adalah  mencari  untung  sebanyak- banyaknya.  Perusahaan  negara-negara  industri  maju  mencari  sasaran bagi  penjualan  produk-produknya.  Negara  berkembang  menjadi sasaran penjualan produk tersebut. Produk-produk perusahaan, seperti mesin cuci, mobil mewah, makanan dan minuman instant impor yang tersedia di supermarket, alat kecantikan wanita, dan sarana hidup lain, memudahkan  kita bekerja dan memberi rasa nikmat kepada kita. Itu memancing orang untuk terus membeli sehingga berpotensi membentuk sikap egois (mengabaikan orang lain dengan kebutuhan-kebutuhannya), kurang  memiliki  nilai  solidaritas  (Franz  Magnis-Suseno  2008:  21- 22).
Oleh karena itu, Mudji Sutrisno (2009: 24) berpendapat bahwa tantangan teks pendidikan pencerdasan kehidupan bangsa secara tegas mengajak untuk  bersikap  kultural  pada  masalah  bisnis  pendidikan,  kapitalisasi sekolah,  dan  politisasi  pendidikan.  Maka,  menurut    Mudji  Surisno ada beberapa hal  yang perlu  direnungkan. Pertama, mengembalikan teks pendidikan pada konteks kulturalisasi atau nilai kulturnya, yaitu pencerahan dan  pemerdekaan dari kebodohan, keterbelakangan, dari situasi  tidak  manusiawi,  menuju  kondisi  yang  manusiawi.  Kedua, menjadikan  teks  pendidikan  sebagai  bahan  reorientasi  ketika  terjadi disorientasi  teks  pendidikan  pada  uang,  kapital,  dan  materi  dan membawa  teks    pendidikan    ke    dimensi  nilai  kultural.  Ketiga,  teks pencerdasan kehidupan bangsa semestinya menjadi orientasi peradaban, kesetaraan  politis  sesama  warga  ketika  kecenderungannya  kekerasan demi orientasi kuasa dan politisasi semakin panas merajalela.

## KESADARAN KRITIS
Kesadaran kritis sangat diperlukan bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan dan  peradaban.  Mudji  Sutrisno  (2009:104)  mengemukakan  bahwa kesadaran kritis berasal dari kesadaran manusia yang membaca fakta dan  menerima  informasi,  dan  berbekal  pendidikan  kesadaran  lalu
mengamini, menggugat, mengiyakan dan   menanyakannya.
Akan tetapi, kesadaran kritis di era kapitalisme global  sangat terpengaruh oleh    budaya  konsumisme  atau  konsumerisme  melalui  propaganda iklan.  Menurut  Sindhunata  (1982:  98),  hal  itu  sebagai  tanda  bahwa kesadaran instrumental yang terutama terlihat dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada era  kapitalisme global. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (2008: 18-19), budaya konsumisme hedonistik global tumbuh dan berkembang,  orang semakin  dimanipulasi  oleh  promosi  dan  iklan  sehingga  orang  sudah dalam paksaan psikis untuk membeli dan membeli.  Mengenai hal ini, Mudji  Sutrisno  (2009:  104-105)  memiliki  empat  pendapat.  Pertama, banjir info eksotik iklan itu membendakan, termasuk kesadaran yang dibendakan. Jadi, proses menjadi sadar dan menyadari itu dibekukan (dihentikan).  Kedua,  kesadaran kritis ditumpulkan  oleh fetishisme atau  pemberhalaan.  Misalnya,  kita  memberhalakan  merk  minyak wangi atau sepatu sehingga apabila tidak demikian, seseorang merasa ketinggalan zaman. Ketiga, berlakunya kesadaran semu sebagai hasil bentukan  iklan.  Kesadaran  kritis  tunduk  pada  kesadaran  semu  oleh hegemoni pencitraan dunia virtual, manusia  sudah dikonstruksi oleh dunia iklan, dalam citra,  gaya hidup bahkan selera. Selanjutnya, apabila pengetahuan  hanya  memberitahu  dalam    info  lalu  membuat  senang dalam infotainment,  tetapi melumpuhkan kesadaran kritis, maka yang terjadi adalah pendangkalan atau pembodohan.
Pemahaman  mengenai  pelemahan    kesadaran  kritis  oleh  iklan  dapat ditelusuri  lewat  peran  media  massa,  terutama  televisi.  Penayangan iklan yang sangat mampu menggugah nafsu konsumen untuk membeli telah  memunculkan masalah, yaitu pada satu sisi media massa harus mencapai idealismenya sebagai sarana pendidkan, pada sisi lain televisi harus  mengarahkan  misinya  atas  dasar  pragmatisme  ekonomi  (salah satunya  dipenuhi  dengan  penayangan  iklan)  sehingga  media  massa mampu  bertahan.  Iklan  media  yang  dibuat  sedemikian  rupa  mampu mengajak pemirsa berharap, pemirsa patuh pada apa yang dikatakan oleh iklan sehingga media massa mampu menciptakan sikap konsumerisme. Konsumerisme  membentuk  budaya  instan  yang  membenarkan kenikmatan. Hal ini menandakan bahwa rasionalitas instrumental telah mewarnai  media  massa  dan  pada  waktu  yang  bersamaan  hedonisme individual mengabaikan kontrol sosial dari instansi tradisional sehingga
norma-norma tradisional luntur   (Haryatmoko 2007: 25-30).

## MASALAH SENI TRADISI
Masalah seni tradisi yan dikemukakan oleh Mudji Sutrisno  berkaitan dengan  pengaruh  globalisasi  pada  nilai-nilai  budaya  tradisional. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra (2007: 9) di tengah masyarakat kita terjadi disorientasi, dislokasi atau krisis sosial budaya dengan  kian  meningkatnya  penetrasi  dan  ekspansi  budaya  Barat. Hal  ini  terekspresi  dalam  gaya  hidup  baru  yang  tidak  selalu  sesuai, positif,  dan  kondusif  bagi  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  dan bangsa,  misalnya  semakin  merebaknya  resto  McDonald,  meluasnya seni      telenovela,  hedonisme,  dan  sebagainya.  Sebagai  implikasinya adalah terjadinya krisis budaya nasional dan lokal lebih lanjut, identitas kultural nasional dan lokal menjadi lenyap. Padahal, identitas nasional dan lokal sangat mutlak bagi terwujudnya integrasi nasional, kultural, politik masyarakat, dan negara-bangsa Indonesia.
Berkaitan  dengan  itu,  Mudji  Sutrisno  (2009:  109)  mengemukakan pemikirannya  mengenai  seni  tradisi  dalam  kaitannya    dengan  seni modern dan kapitalisme global. Seni tradisi harus diletakkan  sebagai seni  yang  didukung  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat  tradisional dengan  tradisi  lisan  yang  mengekspresikan  ungkapan-ungkapan seninya baik melalui  suara, gerak, maupun wacana lisan. Sementara itu, seni modern mulai dengan tradisi tulisan, media visual elektronika dan  didukung  oleh  kapitalisme  global  yang  menempatkan  hubungan antara seni dengan komodite. Tujuan  utamanya adalah laku jual. Untuk itu,  kelangsungan  hidup  seni  tradisi  dalam  terpaan  komoditisasi  dan komersialisasi global ditentukan oleh dua soko guru. Pertama,  ruang kreativitas  seniman  sendiri  yang  dengan  menggali  tradisi  ditantang untuk menangkap roh tradisi,  lalu berkreasi dan mewujudkan dalam karya-karya seni entah auditif, pertunjukan, gerak, musikal, teatrikal. Kecenderungan  komersialisasi  seni  adalah  membendakan  dan menyempitkan gerak roh tradisi,  memoles penampilan agar menarik, bukan  memberi  roh  baru  bagi  tradisi.  Kedua,  mengembangkan  dan memberi kondisi  penggairahan kreasi tradisi.
Dalam  konteks  tersebut  kiranya  peran  pemerintah  sangat  diperlukan dalam rangka melaksanakan rasionalisasi dunia kehidupan (Lebenswelt),
yang menurut Jurgen Habermas (1984: 237-239), rasionalisasi di dunia Barat  kurang  mendapat  perhatian  atau  terdesak  oleh  rasionalisasi  di bidang kerja. Rasionalisasi demikian berpengaruh di Indonesia karena Indonesia  sebagai  negara  berkembang  merupakan    wilayah  yang menjadi sasaran  sistem  ekonomi kapitalis negara industri maju.

## KREATIVITAS  KEBUDAYAAN
Kreativitas  adalah  salah  satu  faktor  penting  bagi  lahirnya  karya seseorang. Menurut Mochtar Lubis (1993: 270), rakyat yang tidak boleh kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  kurun  waktu setengah abad lebih  akan kehilangan kreativitas dan daya inisiatifnya. Mudji Sutrisno (2009: 119) berpendapat bahwa kreativitas kebudayaan merupakan  misteri  dari  tetap  tumbuhnya  kemanusiaan  ketika peradaban  dihadapkan  pada  ujian-ujian  sejarah,  seperti  kekejaman politik, penindasan hak asasi dan sebagainya. Akan tetapi, kreativitas itu  tak  akan  mati  karena    berada  dalam  tataran  nurani  yang  jernih. Misalnya,  ketika  ujian  dan  krisis  mau  memperlakukannya  dengan kejam,  peradaban  humanis  memiliki  cara  tersendiri,  yaitu    bertahan (bahasa budaya bisu, bahasa pasif represif) terhadap kenyataan yang sadistis. Dengan segala kerendahan hati sejarah pengalaman tersebut dapat diolah sehingga potensi-potensi budaya akan menjadi peradaban humanis melalui dua cara. Pertama , memberi kebebasan agar   bangsa dapat  menuju  cita-cita  para  pendiri  republik    ini,  yaitu  masyarakat beradab,  terbuka,  majemuk,  manusiawi. Kedua ,    berusaha  mengolah trauma sejarah dalam rekonsiliasi kebudayaan  dan penegasan untuk menolak  kekerasan  yang  menghasilkan  kebiadaban  melalui  sikap percaya  dan  hormat  pada  harkat  sesama  dalam  kemajemukan  suku, agama, golongan sebagai sumber pengikat bangsa dalam  satu cita-cita yang sama.
Jadi,  kreativitas  dapat    berkembang  dengan  wajar  ketika  seseorang terbebas  dari  sikap  represif  atau  tekanan  psikis.  Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (1995: 28-29), tekanan psikis berkaitan  dengan  kekuasaan  kita  terhadap  batin  kita. Tekanan  psikis lebih buruk dan lebih jahat dari paksaan. Tekanan psikis mengganggu kepribadian kita, membuat kita tidak berdaya.

## KOTA DAN BUDAYA: RUANG PUBLIK TITIK TEMUNYA
Salah  satu  fenomena  globalisasi  yang  sangat  mencolok    adalah penguasaan  bidang  ekonomi  yang  digerakkan  oleh    rasionalitas instrumental.  Gerak  rasionalitas  instrumental  itu  menjajah  semakin banyak bidang dari Lebenswelt , yaitu dimensi kehidupan nyata sehari- hari, di mana kita bergerak  dan di mana nilai-nilai dan tradisi dibentuk, dihayati,  berkembang,  dan  diteruskan  (Franz  Magnis-Suseno  1995: 249).    Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  pergeseran    fungsi  ruang  publik sebagaimana dikemukakan oleh Mudji Sutrisno (2009:125). Menurut Mudji Sutrisno, salah satu contoh ruang publik sebagai  ruang bersama adalah  alun-alun  kerajaan  Surakarta.  Di  alun-alun  kerajaan  publik dapat menghayati  kebersamaan yang dilangsungkan dalam seni dan kebudayaan (sekatenan, perayaan pasar malam, lebaran, seni panggung), publik  dapat  menyampaikan  protes  halus  dengan  cara  berjemur  diri, dan sebelum  memasuki masa pemakaian uang sebagai nilai tukar, alun- alun berperan sebagai media perekatan nilai antara kuasa  raja, religi, dan  masjid  (setelah  Islam  masuk).  Ruang  publik  seperti  itu  bergeser fungsi,  dari fungsi budaya seperti tersebut ke fungsi ekonomis  ketika perayaan  kebersamaan  dibingkai  dengan  lapangan  tempat  panggung pameran  dagang  dengan  kepentingan  ekonomis  dan  nilai  ekonomis industri yang menjadikan pasar jual beli atau masuknya kepentingan kelas ekonomi. Gambaran seperti itu mencerminkan bahwa rasionalitas instrumental sudah menjadi egoisme individualistik yang dibebaskan dari  keterikatan  tanggung  jawab  sosial  tradisional  (Franz  Magnis- Suseno 1995:250).

## PENUTUP
Kesan pertama dari buku Ranah-Ranah Kebudayaan  adalah munculnya kesulitan bagi pembaca pada umumnya untuk memahami isinya karena dua alasan.  Pertama, penulis buku ini  sering menuliskan  satu ide dalam satu  paragraf  yang  terdiri  dari  beberapa  baris,  misalnya  tujuh  baris, dan  banyaknya  kata-kata  kiasan  yang  digunakan.  Kedua,    kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang pemikiran dalam buku ini tidak selalu dipahami oleh pembaca sehingga sistematika penulisan buku ini perlu disempurnakan.
Bagaimanapun  juga,  dengan  semua  kesulitan  itu  buku  Ranah-ranah Kebudayaan  mendorong pembaca untuk lebih memahami sisi negatif dari globalisasi yang sangat berpotensi mensubordinasikan nilai-nilai tradisi  dalam Lebenswelt kita  sehari-hari.  Sisi  negatif  yang  sangat memprihatinkan itu berjalan seiring dengan berkembangnya sisi positif, berupa  tersedianya  sarana-sarana  hidup  yang  memberi  kemudahan pada kita sehingga kita dapat terlena olehnya. Tidak mustahil bagi yang memiliki  kesempatan  untuk  menyesuaikan  dengan  globalisasi  secara mudah, seperti kaum  pemodal/investor, baik dari dalam negeri maupun dari  luar  (investor  asing),  akan  bertambah  egois,  kurang  memiliki solidaritas  karena dorongan hukum yang berlaku dalam  kapitalisme itu sendiri adalah mengakumulasi modal melalui pencapain keuntungan yang  sebanyak-banyaknya.  Hal  ini  diharapkan  menjadi  pemikiran pihak-pihak tertentu, seperti lembaga pendidikan, lembaga penelitian, institusi terkait, dan sebagainya, mengingat ulah  kapitalisme global di Indonesia  semakin menggurita dan siap menggulung  nilai-nilai tradisi yang sudah lama dibangun dan dipelihara.
Atas dasar itu semua, hendaknya pemerintah melakukan hal-hal yang berguna  bagi  masa  depan  bangsa.  Pertama,  pemerintah  secara  terus- menerus dan konsekuen mencangkokkan materi budaya lokal sebagai wahana  nilai-nilai    ke  dalam  kurikulum  sekolah.  Hal  ini  diperlukan untuk  mengimbangi  implikasi  negatif  rasionalisasi  di  dunia  Barat yang  sekarang  kita  alami.    Kedua,  dalam  konteks  yang  lebih  luas, pemerintah hendaknya  mendanai anak-anak putus sekolah atau tidak memiliki biaya sesuai dengan pesan para pendiri Republik Indonesia dalam konstitusi kita, yaitu UUD ’45 pasal 31, 34.  Pelaksanaan kedua hal tersebut kiranya tidak dapat dilaksanakan secara perlahan karena globalisasi  yang  menjelma  dalam  kapitalisme  global  sudah  semakin memengaruhi dan menguasai kehidupan.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Arief,  Sritua.    1998. Pembangunanisme  dan  Ekonomi  Indonesia:Pemberdayaan Rakyat  dalam Arus Globalisasi .  Bandung: Zaman. Azra, Azyumardi.  2008. Merawat  Kemajemukan  Merawat  Indonesia .  Yogyakarta: Kanisius.
Bahagijo, Sugeng (editor). 2006. Globalisasi Menghempas Indonesia . Jakarta: LP3ES. Bertens, K. 2002. Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Connerto, Paul (editor). 1976. Critical Sociology . Hardmontsworth,Midlesex: Pinguin Books.
Giddens,  Anthony.  2000. Jalan  Ketiga:  Pembaruan  Demokrasi  Sosial.
(diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika). Jakarta:Gramedia. Habermas,  Jurgen.  1984. The  Theory  of  Communicative  Action,  Reason  and  The Rationalization of Society . (tranleted by Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press.
Hunnex, Milton D. 1986. Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers . Michigan:  Zondervans Publishing House. Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Yogyakata:Kanisius.
Lubis,  Mochtar.  1993. Budaya,  Masyarakat,  dan  Manusia  Indonesia:  Himpunan “Catatan Kebudayaan ” Mochtar Lubis di Majalah  Horison . Jakarta: Yayasan Obor. Marcuse,Herbert. 1964. One-Dimension Man. Boston :  Beacon Press. Magnis-Suseno, Franz. 1995. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Kanisius.
----------1995.  Etika  Dasar:  Masalah-masalah  pokok  Filsafat  Moral.  Yogyakarta: Kanisius.
---------- 2000. 12 Tokoh Etika Abad ke-20 . Yogyakarta: Kanisius.
---------- 2007. Berebut Jiwa Bangsa . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
---------- 2008. Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda . Yogyakarta: Kanisius.
Popper,  Karl  Raymond.  1979. Truth,  Ratipnality,  and  the  Growth  of  Scientific Knowledge . Klostermann: Frankfurt am Main
Rauf, Maswadi. 1998. Menimbang Masa Depan Orde Baru . Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik  FISIP UI dan Mizan.
Retnowati, Endang (Editor). 2007. Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia . Jakarta: LIPI Press.
--------- 2009. Ideologi Orde Baru di Era Globalisasi . Jakarta:LIPI Press.
Ricoeur, Paul. 1991. From Text To Action: Essays in Hermeneutics II . (diterjemahkan oleh Kathleen Blamey dan John B.Thompson). Evanston, Illionis: Northwestern University Press.
Sastrapratedja,  M.  (editor).  1982. Manusia  Multidimensional:  Sebuah  Renungan Filsafat . Jakarta: PT Gramedia.
Sindhunata.  1982. Dilema  Masyarakat  Rasional:  Kritik  Masyarakat  Modern  oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt . Jakarta: Gramedia.
Sudarminta. 2002. Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan . Yogyakarta: Kanisius. Sumaryono. 1995. Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. van Peursen, C.A. 1980. Orientasi di Alam Filsafat . Jakarta: Gamedia.
Verhaak,C dan Haryono Imam.1991. Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Kerja Ilmu-Ilmu . Jakata: Gramedia Pustaka Utama.

## Disertasi
Retnowati, Endang. 2006. “Kritik terhadap Wacana Politik Orde Baru, Menelusuri Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985- 1997”,  Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat.

## Jurnal
Masyarakat Indonesia Jilid XXXV,No.1, 2009. Jakata: LIPI Press
Website
http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/lokuman/KADIN-98-3024-01082008. pdf http://www.spi.or.id/wp.content/upload/2008/01/pandangan_petani_2008.pdf
http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan/
http://techno.okezone.com/read/2010/05/24/55/335946/kaskus-angel-of-change- bagi-anak-putus-sekolah