## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/
Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission
Dionisius Ardy Tanzil 1* Teddy Anggoro 2
1,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: dionisius.ardy21@ui.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 23/02/2024 Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat  di  Indonesia.  Yayasan  menjadi  suatu  wadah  bagi  Masyarakat untuk  dapat  melakukan  sosial,  kemanusiaan  dan  keagamaan.  Pendirian Yayasan  melibatkan  peran  dari  seorang  Notaris  untuk  membantuk  akta pendirian Yayasan sebagai  salah satu bukti didirikannya Yayasan. Yayasan sebagai  sebuah  badan  hukum,  atas  akta  pendirian  tersebut  perlu  dilakukan pendaftaran ke kelembagaan terkait yang ditunjuk oleh pemerintah, dimana dalam  hal  ini  adalah  ke  Direktorat  Jenderal  Adminsitrasi  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  untuk  memperoleh  Surat  Keputusan  Pengesahan  Badan Hukum  dari  Menteri.  Setelah  Yayasan  mendapatkan  SK  Menteri  tersebut, maka  artinya  Yayasan  telah  terdaftar.  Dalam  prakteknya,  Yayasan memerlukan  Nomor  Induk  Berusaha  yang  didapatkan  melalui  pendaftaran dalam sistem Online Single Submission . Pengurusan Nomor Induk Berusaha dilakukan  melalui  sistem Online  Single  Submission ,  dimana  dalam  NIB terdapat informasi terkait bidang usaha dan data lainnya. Namun kedudukan Yayasan  sebagai  badan  hukum  non-profit  dengan  Nomor  Induk  Berusaha sebagai tanda suatu badan hukum atau badan usaha melakukan usaha, terjadi ketidaksesuaian  penggunaan  atau  kepemilikan  NIB  dari  Yayasan.  Dalam sistem  AHU  dan  sistem  OSS  juga  terdapat  perbedaan  terkait  bidang  usaha yang harus dimiliki oleh Yayasan, sedangkan dalam  Yayasan yang bersifat non-profit  dirasa  kurang  tepat  apabila  dikatakan  mempunyai  bidang  usaha. Maka dari itu akan dibahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab dari Notaris dalam pengurusan perizinan Yayasan, Urgensi NIB bagi Yayasan, dan terkait pengurusan perizinan bagi Yayasan.
Diterima, 02/04/2024 Dipublikasi, 13/04/2024 Kata Kunci:
Yayasan; Notaris; Perizinan.
Abstract
Keywords: Notary; Foundations, Notary; Permit Foundations as a legal entity have an important role in Indonesian society. Foundation  becomes  a  forum  for  the  community  to  carry  out  social, humanitarian and religious activities. Establishment of a Foundation involves the role of a Notary to prepare the deed of establishment of the Foundation as proof of the establishment of the Foundation. For a foundation as a legal entity,  the  deed  of  establishment  needs  to  be  registered  with  the  relevant institution appointed by the government, which in this case is the Directorate General of  Legal  Administration and Human Rights to  obtain a Decree  on Legal Entity Ratification from the Minister. Once the Foundation has received the Ministerial Decree, it means that the Foundation has been registered. In practice, the Foundation requires a Business Identification Number which is obtained  through  registration  in  the  Online  Single  Submission  system. Processing  of  Business  Identification  Numbers  is  carried  out  through  the Online  Single  Submission  system,  where  in  the  NIB  there  is  information related  to  business  fields  and  other  data.  However,  the  position  of  the Foundation as a non-profit legal entity with a Business Identification Number as a sign of a legal entity or business entity conducting business, there is a mismatch in the use or ownership of the Foundation's NIB. In the AHU system
and the OSS system there are also differences regarding the business fields that must be owned by the Foundation, whereas in non-profit foundations it is deemed inappropriate to say they have a business field. Therefore, we will discuss  the  roles  and  responsibilities  of  notaries  in  arranging  foundation permits,  the  urgency  of  NIB  for  foundations,  and  related  licensing arrangements for foundations.

## PENDAHULUAN
Izin  ( vergunning )  adalah  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan  undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan  peraturan  perundang-undangan. 1 Selain  itu  izin  juga  dapat  diartikan  sebagai dispensasi  atau  pelepasan/pembebasan  dari  suatu  larangan. 2 Izin  mempunyai  sifat  sebagai Beschikking, dalam arti izin tersebut bertindak sebagai sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Penerbitan  izin  ini  tentunya  menyebabkan  adanya  akibat  hukum  bagi  pemohon izin. Setelah memegang izin, subjek hukum tersebut menjadi mempunyai hak dan kewajiban yang baru, sebagaimana dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai Lembaga penerbit izin. Hak dan Kewajiban yang timbul ini menjadi akibat hukum yang timbul ada izin yang sudah dikeluarkan. 3
Izin dapat dilihat sebagai keputusan yang membebani pihak yang dikenai (pemegang izin tersebut). Pada saat proses pengajuan izin tersebut, harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  untuk  dipenuhi  terlebih  dahulu,  dan  pada  saat pemeriksaan  data  serta  pemrosesan  izin  tersebut,  pemohon  izin  juga  kerap  kali  dimintakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Perizinan ini terkesan banyak prosesnya dan memakan  waktu  dalam  pemrosesannya,  namun  menjadi  sangat  esensial  karena  menjadi  inti dalam proses para pelaku usaha untuk menjalankannya usaha. Ketika usaha tersebut dijalankan maka pelaku usaha sendiri bisa mendapatkan profit yang lebih banyak.
Perkembangan  teknologi  di  dunia  ini  menjadi  semakin  nyata,  terlihat  dari  banyaknya aspek-aspek yang dapat dilakukan pengurusannya secara online. Salah satu aspek yang dapat dilakukan secara online yaitu dalam hal perizinan. Misalnya seperti registrasi, pendaftaran, dan bahkan pengurusan perizinan dilakukan  secara online. Bidang perizinan di Indonesia adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan, dimana izin-izin yang diperlukan sekarang dapat dilakukan pengurusannya secara online.
Suatu badan hukum atau badan usaha tertentu di Indonesia yang didirikan berdasarkan akta  notaris  sebagai  akta  pendiriannya,  perlu  untuk  didaftarkan  oleh  notaris  kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem Sistem Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  atau  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  (SABU)  yang dapat  dipilih  sesuai  dengan  keperluan  dan  bentuk  badan  yang  digunakan,  dimana pengaksesannya dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU Online. Dari pendaftaran badan hukum tersebut, nantinya akan didapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tentang  Pengesahan  Badan  Hukum,  atau  yang biasanya  dikenal  sebagai  SK  Pengesahan.  Namun  selain  Surat  Keputusan,  dari  pendaftaran
1 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 167-168
2 Rifqy Maulana, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang- undangan dan Pranata Sosial, Vol. 3 No.1, (2019). Hlm. 91
3 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Grasindo, 2009. Hlm. 57
tersebut  juga  dapat  diperoleh  Surat  lain  untuk  contohnya  seperti  badan  usaha  CV,  yaitu mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari pendaftaran di AHU.
Online Single Submission atau yang dikenal dengan OSS pertama kali diluncurkan pada tanggal  delapan  Juli  tahun  duaribu  delapanbelas  (08-06-2018). 4 Dasar  dari  peluncuran  OSS yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS sebelumnya menjadi salah satu program dalam percepatan pelaksanaan berusaha, yang sebelumnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Presisden Nomor 91  Tahun  2017. Online  Single  Submission merupakan  sistem  perizinan  berusaha  yang terintegrasi  secara  elektronik  dengan  seluruh  kementerian/lembaga  (K/L)  negara  hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. 5 Sekarang pengaturan mengenai OSS terdapat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  Terintegrasi  secara  Elektronik.  OSS  dan  AHU  dalam pelaksanaannya saling terkait antar sistem, dimana pada saat pengisian OSS diperlukan data- data  yang  sebelumnya  sudah  diisi  di  AHU,  yang  salah  satunya  adalah  bidang  usaha  atau Klasifikasi  Bidang  Lapangan  Usaha  di  Indonesia,  dimana  KBLI  ini  memuat  nomor  atau klasifikasi bidang usaha yang dilakukan.
Proses pengurusan dalam sistem SABH untuk mendapatkan Surat Keputusan dilakukan oleh Notaris dapat dilihat dari Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan  Terbatas,  yang  mendefinisikan  Pemohon adalah  pendiri  bersama-sama  atau  direksi  Perseroan  yang  telah  memperoleh  status  badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada  Notaris  untuk  mengajukan  permohonan  melalui  SABH.  Pemohon  dalam  sistem  ini adalah  pendiri  bersama-sama  atau  direksi  Perseroan  yang  telah  memperoleh  status  badan hukum atau likuidator Perseroan Bubar atau kurator pailit memberi kuasa kepada Notaris untuk melakukan  permohonan  pendaftaran  tersebut  melalui  sistem  SABH.  Peran  seorang  Notaris dalam  pendaftaran  ke  SABH  dapat  terlihat  dengan  jelas.  Namun  yang  seringkali  menjadi pertanyaan  adalah  siapa  yang  seharusnya  melakukan  pengurusan  atau  pendaftaran  ke  OSS, dimana  seharusnya  pengurusan  ini  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau  pendiri  badan  hukum karena  para  pihak  tersebut  yang  lebih  mengetahui  secara  mendetail  terkait  hal-hal  seperti modal, besaran target, dan lainnya. Dalam pengisian OSS ini seringkali ditemukan pengisian dilakukan oleh  Notaris,  dimana  pengisian  ini menjadi  pertanyaan  siapakah  yang  seharusnya melakukan  pengisian  OSS  ini.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini mengangkat  rumusan  masalah  yaitu,  Bagaimana  peran  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam pengurus izin Yayasan dalam sistem elektronik AHU dan OSS? Dan, Bagaimana urgensi NIB dalam pendirian yayasan?
4 DPMPTSP Yogyakarta, “Mengenal OSS ( Online Single Submission )”, tersedia di https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_(online_single_submission) , diakses pada 18 September 2023.
5 “Mari Mengenal Online Single Submission Untuk Pelaku Bisnis”, tersedia di https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk- pelaku-bisnis , diakses pada 18 September 2023.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif.  Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan menganalisanya.    Penelitian  akan  dilakukan  menggunakan  pendekatan  Inter-disiplin  sesuai dengan Peraturan Menristekdikti. Penelitian bahan pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami, merangkum, membuat catatan, dan menganalisis peraturan perundang- undangan. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian studi dokumentasi. Bahan-bahan yang digunakan seperti Peraturan Perundang-undangan yang sekiranya relevan dengan pembahasan ini, buku, jurnal, dan website yang relevan mengenai jenis-jenis perizinan terbaru. Selain itu akan digunakan Peraturan Perundang-undangan, putusan, buku-buku, jurnal, artikel, maupun bahan dari internet yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perizinan Elektronik AHU dan OSS
Di  Indonesia,  pendaftaran  suatu  badan  hukum  atau  badan  usaha  dilakukan  melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diwadahi oleh Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  Pendaftaran  ini  dilakukan  melalui  sistem  Sistem  Administrasi  Badan Hukum  (SABH)  atau  Sistem  Administrasi  Badan  Usaha  (SABU).  Bukti  dari  sudah didaftarkannya  badan  hukum  atau  badan  usaha  ke  Direktorat  Jenderal  AHU  adalah  dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan dalam pembagian ini termasuk ke dalam Badan Hukum. Setelah Yayasan telah terdaftar dalam Sistem Adminsitrasi Hukum Umum, maka nantinya akan diperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  nomor  registrasi  tertentu  tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran yang ditunjukkan  dengan  adanya  Surat  Keputusan  tersebut,  maka  selanjutnya  yang  diproses  oleh pemilik badan hukum Yayasan salah satunya adalah melakukan proses pendaftaran perizinan.
Perizinan  Berusaha  di  Indonesia  dapat  dilakukan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau yang dikenal dengan Online Single Submission , yang selanjutnya disingkat atau lebih dikenal dengan  OSS.  Pengurusan  perizinan  untuk  Nomor  Induk  Berusaha  atau  yang  dikenal  NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang diwadahi oleh Kementerian Investasi Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal.  Lembaga  Pengelola  dan  Penyelenggara  OSS  yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 6 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara  Elektronik  ( Online  Single  Submission )  atau  yang  disebut  sistem  OSS  adalah  sistem elektronik  terintegrasi  yang  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh  Lembaga  OSS  untuk
6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021, LN No. 15 tahun 2021, TLN No. 6617, Pasal 1 angka 22
penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko. 7 Online  Single  Submission atau  yang dikenal sebagai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, adalah Perizinan Berusaha yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi. 8 OSS  dilakukan  secara  online  dalam  rangka  mempermudah  dan  mempercepat sistem pendaftaran perizinan di Indonesia.
Dalam pendaftaran di OSS ini, nantinya pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha  (selanjutnya  akan  disebut  dengan  NIB).  NIB  adalah  Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali  kota  kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi. 9 Sistem OSS, selain dapat melakukan pengurusan untuk perizinan seperti NIB, dalam sistem ini juga dapat  melakukan  pengurusan  untuk  izin  lain  seperti  izin  lokasi,  lingkungan,  bangunan,  dan lainnya.  OSS  diharapkan  oleh  para  penggunanya  atau  pihak  yang  berkepentingan  tersebut dapat memperoleh izin secara cepat, aman, dan realtime. 10
Pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  menggunakan  perizinan  sebagai  alat  berupa suatu  kebijakan  yang  dapat  digunakannya  sebagai  pengendali  aktivitas  sosial  maupun ekonomi. 11 Izin ini nantinya juga dapat berperan untuk perlindungan hukum bagi pemilik atau penyelenggara kegiatan hukum atau kegiatan usaha. Tentunya sebagai sebuah alat pengendali, maka diperlukan rasionalitas dalam membuat suatu kebijakan yang dibuat secara jelas, dalam hal  untuk  mencapai kepentingan para  pelaku kegiatan ini.  Perizinan ini dibuat dengan tidak merugikan  pemerintah  dan  tidak  merugikan  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Sistem  OSS  ditujukan  untuk  mempermudah  para  pengusaha  dalam  mendapat legalitas  yang  berguna  untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya  serta  mengurangi  masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang memerlukan waktu dan proses yang berbelit-belit.
Sejarah dari sistem OSS yang digunakan dalam proses perizinan ini dimulai dari OSS 1.0,  yang  berkembang  ke  OSS  1.1,  dan  sistem  yang  sekarang  digunakan  adalah  OSS  RBA (Risk  Based  Approach)  atau  yang  dikenal  dengan  berbasis  resiko.  Pada  OSS  RBA  terdapat pembagian skala usaha dan tingginya resiko akan mempengaruhi terhadap modal, kualifikasi, dan perizinan yang harus diurus terlebih dahulu. Sistem OSS yang baru membagi skala usaha dalam beberapa bagian, yaitu adanya klasifikasi: a) Mikro; b) Kecil; c) Menengah; d) Besar.
Perizinan berusaha berbasis resiko ini adalah perizinan berusaha yang didasarkan oleh tingkat risiko kegiatan usaha. Risiko sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi  kemungkinan  dan  akibat  bahaya.  Sistem  OSS  dalam  penggunaannya  wajib digunakan oleh: 12
1. Kementerian/Lembaga terkait;
7 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 1 angka 21
8 Agnia  Primasasti,  “Mengenai  OSS  :  Pengertian  dan  Cara  Menggunakan”,  tersedia  di https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20(OSS)%20yang,melalui%20 sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi ., diakses pada 18 September 2023.
9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215. Pasal 1 ayat 5
10 Agnia Primasanti, “Mengenai OSS: Pengertian…”
11 Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia. Hlm. 4
12
JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Sistem OSS”, tersedia di https://jdih.maritim.go.id/infografis/sistem-oss , diakses pada 19 September 2023.
2. Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
3. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); serta;
5. Pelaku usaha.
Dari  pendaftaran  dalam  sistem  OSS  nantinya  akan  didapatkan  NIB.  Nomor  Induk Berusaha  (NIB)  adalah  identitas  Pelaku  Usaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  setelah Pelaku  Usaha  melakukan  Pendaftaran.  Dalam  menjalankan  suatu  usaha  tertentu,  diperlukan untuk memperoleh izin-izin dasar maupun izin yang bersifat lebih spesifik. izin dasar seperti Nomor Induk Berusaha menjadi salah satu syarat penting dalam seseorang untuk melakukan usahanya, dan dari  NIB ini nantinya dapat berkembang seperti menjadi IUP atau izin usaha pertambangan  dan  lainnya.  Nomor  Induk  Berusaha  yang  selanjutnya  disingkat  NIB  adalah bukti  registrasi/pendaftaran  Pelaku  Usaha  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dan  sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 13 NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang  sudah  berdiri  sebelum  operasionalisasi  OSS. 14 Dalam  Pasal  176  ayat  (1)  PP  Nomor  5 Tahun 2021, NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. NIB selain berfungsi sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha, sekaligus berlaku sebagai:
a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
c) Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Pengaturan  mengenai  NIB  tercantum  dalam  Pasal  25  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan  dalam  peraturan  yang  sama,  pemerintah  juga  mengatur  mengenai  kebijakan pelayanan  terpadu  satu  pintu  terkait  permohonan  izin  usaha  tersebut  melalui  sistem  OSS. 15 Klasifikasi baru dalam sistem OSS ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dengan skala mikro atau yang dikenal dalam Masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), untuk lebih mudah dalam mengurus perizinan dan memperoleh perizinan dalam menjalankan bidang usahanya. Tentunya dengan badan usaha atau badan hukum yang terdaftar dapat memberikan jaminan  kepastian  hukum  yang  jauh  lebih  baik,  serta  mengikuti  peraturan-peraturan  yang berlaku.
OSS berperan sangat penting sebagai Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan NIB dan  izin  terkait  yang  diperlukan.  Namun  walaupun  konsep  dari  OSS  adalah  untuk mempermudah perizinan berusaha, tetapi masih terdapat perizinan-perizinan yang tidak bisa langsung  diproses  oleh  OSS.  Dalam  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia,  salah  satu perwujudannya  yaitu  dalam  aspek  perekonomian  yang  diatur  dalam  bidang  perizinan. Pengaturan  mengenai  sistem  perizinan  di  Indonesia  secara  lebih  ringkas  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  upaya  untuk  proses  perizinan  berusaha  lebih  ringkas  dan  cepat  agar perekonomian dapat semakin berkembang, yang diwujudkan melalui suatu sistem terpadu satu pintu yang semakin baik. Sesuai dengan penjelasan diatas, dalam Pasal 176 ayat (1) disebutkan bahwa  setiap  pelaku  usaha  wajib  mempunyai  NIB.  Artinya  dalam  hal  ini  yang  diwajibkan
13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 1 angka 12.
14 Dewan  Nasional  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Republik  Indonesia,  “ Online  Single  Submission ”, https://kek.go.id/online-single-submission , diakses pada 18 September 2023.
15 Claressia Sirikiet Wibisono et. al, “Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang”, Jurnal Dedikasi Hukum , Vol. 2 No. 2, (2022). Hlm. 214
untuk memiliki NIB hanyalah pelaku usaha, sedangkan Yayasan sendiri tidak dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.
Perizinan  Online  Terpadu  / Online  Single  Submission (OSS)  merupakan  izin  yang diperoleh  setelah  pelaku  usaha  melakukan  pendaftaran  dan  nantinya  akan  diterbitkan  oleh Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  Menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau bupati/walikota. 16 OSS menjadi salah satu perwujudan atas pelayanan public dari pemerintah. Legalitas   usaha   diperlukan   dalam   upaya   mendapatkan   kepastian   serta perlindungan usaha. 17 Tujuan dari perizinan secara umum yaitu: 18
a. “Keinginan  mengarahkan  (mengendalikan  “sturen”)  aktivitas-aktivitas  tertentu  (misalnya izin bangunan);
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
c. Keinginan  melindungi  objek-objek  tertentu  (izin  terbang,  izin  membongkar  monumen- monumen);
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan  “drank  en  horecawet”,  dimana  pengurus  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu).”
Pengaturan  mengenai  OSS  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah,  lebih  tepatnya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Dengan diaturnya OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah, artinya  Peraturan  yang  secara  hirarki  lebih  rendah  dari  peraturan  pemerintah  tersebut, mengikuti dan menyesuaikan ketentuannya dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan  dan  peningkatan  penanaman  modal  dan  berusaha  serta  mempermudah  Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. 19 Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan  perizinan  kegiatan  usaha  seperti  misalnya  Izin  Lingkungan,  Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.
Pengurusan izin menggunakan integrasi teknologi diharapkan dapat mempercepat dana mempermudah  proses  perizinan  di  Indonesia.  Melalui  OSS,  diharapkan  pelaku  suatu  usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus perizinan usaha yang terbilang rumit dan berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu  secara  tahap demi  tahap  yang  ada. 20 OSS  dibentuk  dan dikembangkan  dengan harapan  dapat  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  untuk  Masyarakat,  dan keberadaan  OSS  diharapkan  dapat  membantu  Masyarakat  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan perizinan.    Sesuai  dengan  tujuan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  PP  No.  5  Tahun  2021, penyelenggaran  perizinan  berusaha  berbasis  resiko  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tentunya untuk mencapai tujuan ini,
16 Winia Waziana et.  al,  “Pendampingandan Peningkatan Pemahaman Urgensipembuatan Nib Kepada Pelaku Umkm Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewusebagai Upaya Legalitas Usaha”, BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (2023). Hlm. 107
17 Diana, Laksmi, Izzatira Akhari, et.al, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo), Jurnal Penyuluhan dan Oemberdayaan Masyarakat (JPPM), Vol. 01 Iss. 02, 2022. Hlm. 83
18 Ridwan HR 2007. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 211.
19 Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, OSS dan Perkembangannya di Indonesia, Hlm. 8
20 “Mari Mengenal Online Single Submission Untuk Pelaku Bisnis”, tersedia di https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk- pelaku-bisnis , diakses pada 19 September 2023.
penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan penerbitan izin yang lebih efektif dan sederhana,  serta  dengan  pengawas  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  secara  transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  melakukan  proses  NIB  dalam  sistem  OSS,  pelaku  usaha  harus  memasukkan bidang usaha yang nantinya akan dijalankan oleh pelaku usaha. Terkait bidang usaha yang akan dijalankan, hal tersebut diklasifikasikan  oleh pemerintah dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  Indonesia  atau  yang  biasa  disingkat  dengan  KBLI.  KBLI  selalu  berkembang  dan diperbaharui  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah,  karena  semakin  berkembangnya  bidang usaha yang ada di Indonesia mengikuti perkembangan dunia dan teknologi. Pengaturan KBLI terbaru yang ada hingga saat penulisan ini adalah KBLI 2020 yang diatur dengan Peraturan Badan  Pusat  Statistik  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Klasfikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia.
Pengisian KBLI dalam sistem OSS ini tentunya didasari oleh bidang usaha yang telah dipilih dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar yang dimiliki oleh Badan hukum atau Badan usaha  yang  telah  didaftarkan  dalam  sistem  AHU.  Namun  untuk  beberapa  badan  hukum misalnya seperti Yayasan, dalam sistem AHU tidak diwajibkan untuk mencantumkan bidang usaha  dengan  penomoran  sesuai  dengan  KBLI  yang  diatur  (seperti  sekarang  yang  berlaku adalah  KBLI  2020),  untuk  Yayasan  pengisian  kegiatan  dapat  diisi  dengan  bidang  sosial, keagamaan,  dan  kemanusiaan.  Sedangkan  dalam  sistem  OSS,  pengisian  bidang  usaha  tidak dapat  dilakukan  dengan  ini  saja,  tetapi  harus  dengan  nomor-nomor  KBLI  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu nantinya hal ini dapat menjadi suatu masalah pada saat proses penerbitan NIB.

## Peran Notaris dalam pengisian AHU dan OSS Yayasan
Notaris  diberikan  jabatan  oleh  Negara  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat,  dalam  kewenangannya  menjalankan  jabatannya  tersebut  Notaris  bertugas  untuk membuat  akta  otentik,  akta  otentik  juga  bersifat  sebagai  alat  bukti  yang  sah  tentang  semua perbuatan, keterangan para pihak yang dilakukan. 21 Setelah dibuatnya akta pendirian yayasan tersebut, maka salah satu tugas dari notaris yaitu melakukan pendaftaran badan hukum Yayasan tersebut  ke Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi Manusia  melalui  sistem  administrasi badan hukum administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana akan didapatkan  Surat  Keputusan  pengesahan  pendirian  badan  hukum  Yayasan  tersebut.  Dalam pengisian sistem Adminstrasi Hukum Umum, pengisian terkait data pendirian badan hukum Yayasan dilakukan oleh notaris sesuai dengan akta pendirian yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengisian data tersebut dilakukan oleh Notaris, karena dalam sistem administrasi hukum umum yang mempunyai kewenangan untuk mengisi dan melakukan pengaksesan data adalah seorang notaris.
Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Badan Usaha dan Badan Hukum harus didaftarkan  ke  kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  sistem  Administrasi Hukum Online (AHU) yang diakses oleh Notaris. Notaris melakukan pendaftaran ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002  tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  di  Direktorat  Jenderal
21 Sesuai dengan Pasal 15 UU No. 2 2014 tentang Jabatan Notaris
Administrasi  Hukum  Umum  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  Dalam  keputusan  ini dijelaskan  bahwa penyelesaian  badan  hukum  yang  meliputi pengesahan  akta  pendirian  PT,  permohonan  persetujuan  serta  penyampaian  laporan  akta, perubahan  anggaran  dasar,  pendaftaran  fidusia,  pendaftaran  wasiat,  dilaksanakan  dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara online. 22 AHU Online menjadi satu bentuk konkrit yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Pelayanan ini meliputi proses Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Permohonan Persetujuan, Penerimaan atau Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dapat diakses oleh seluruh Notaris secara online melalui website http://www.ahu.go.id. 23 Selain untuk PT, tentunya akses ini dilakukan oleh Notaris untuk badan hukum dan badan usaha yang lainnya.
SK  dan/atau  SP  pengesahan  badan  dari  AHU  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  salah satu bukti telah terdaftarnya badan hukum atau badan usaha tersebut ke sistem AHU. Selain dari didapatkannya SK atau SP tersebut, salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha atau NIB yang  seringkali  digunakan  dalam  perizinan  dan  pembukaan  rekening  bank.  NIB  sendiri seringkali dapat dikatakan sebagai indikator bahwa suatu usaha sudah mempunyai izin dasar, yang nantinya akan menggunakan izin-izin lainnya dalam prosesnya. Notaris berperan dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum yaitu dalam memasukkan data akta, melakukan pengecekan terhadap semua data akta untuk menghindari kesalahan pemasukan data. 24
Salah satu hal penting yang dicantumkan ke dalam semua badan hukum pada saat proses pendirian  suatu  badan  hukum  atau  badan  usaha  adalah  maksud  dan  tujuan  yang  berkaitan dengan bidang usaha ataupun kegiatan yang nantinya akan dijalankan oleh Yayasan. Dalam pengisian  kegiatan  usaha  yang  berkaitan  dengan  KBLI  dari  Yayasan  ini,  nantinya  dapat ditimbulkan  suatu  permasalahannya  didalamnya.  Dalam  penerapan  sistem  AHU,  Yayasan tidak diwajibkan untuk mengisi maksud dan tujuannya dengan menggunakan KBLI 2020 atau KBLI yang terbaru. Yayasan dalam menjalankan maksud usahanya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (dalam sistem AHU cukup menyebutkan ini saja untuk kegiatan usahanya, tidak perlu untuk menjabarkan sesuai dengan KBLI). Dalam sistem AHU Online, ketika diisi pengisian kegiatan Yayasan dengan ketiga kegiatan tersebut, maka dapat diterima oleh sistem. Sedangkan dalam sistem pendaftaran di  Lembaga OSS, kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum Yayasan harus disebutkan secara jelas sesuai dengan KBLI yang berlaku, karena apabila  tidak  diisi  sesuai  dengan  penomoran  KBLI  yang  berlaku  maka  sistem  tidak  bisa menerima  data  tersebut.  Untuk  mencegah  hal  ini  terjadi,  maka  sebaiknya  dalam  pendirian Yayasan,  dalam  akta  pendirian  tersebut  selain  dicantumkan  mengenai  bidang-bidang  yang disebutkan dalam Undang-Undang Yayasan, dapat disebutkan KBLI-KBLI yang mencakup di bidang Pendidikan, Sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sesuai dengan KBLI yang sekiranya relevan  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  nantinya.  Karena  adanya  perbedaan dalam  sistem  AHU  dan  OSS,  jangan  sampai  menyebabkan  notaris  menjadi  salah,  padahal karena  memang  tidak  terdapat  pengaturan  mengenai  Yayasan  yang  diwajibkan  untuk
22 I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 3, (2020). Hlm. 494-495
23 Ibid , Hlm. 498
24 Ibid , hlm. 501
mempunyai KBLI tertentu, serta Yayasan yang bukan berbentuk badan usaha atau bersifat non- profit.
Hal  ini  dilakukan  untuk  mecegah  terjadinya  suatu  masalah,  dimana  Yayasan  tersebut sudah terdaftar dengan kegiatan usaha yang secara jelas telah disebutkan dalam undang-undang di sistem AHU, sedangkan dalam sistem OSS pendaftaran tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada penyebutan KBLI secara spesifik yang nantinya akan dicantumkan dalam lampiran NIB. Masalah yang muncul yaitu adanya data yang tidak sinkron antara apa yang tercantum dalam AHU dengan apa yang tercantum dalam OSS. Namun sebenarnya penyebutan bidang usaha bagi Yayasan sesuai dengan KBLI yang berlaku dirasa kurang tepat, karena mengingat bahwa Yayasan adalah badan hukum yang bersifat non-profit, tidak mencari keuntungan.
Penyebutan  Yayasan  adalah  badan  hukum  non-profit  (tidak  mencari  keuntungan). Menurut R. Chatamarrasjid AIS, Yayasan dapat melakukan  kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat  melakukan  kegiatan  usaha  yang  memperoleh  laba,  tetapi  mengejar  laba  bukanlah tujuannya. 25 Melakukan kegiatan usaha ini dimaksudkan bukan untuk memperoleh laba, tetapi dimaksudkan agar Yayasan tidak selamanya bergantung pada sumbangan untuk menjalankan yayasannya,  Yayasan  harus  dapat  berkomitmen  agar  memang  keuntungan  tersebut  hanya dipergunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. 26
Pengaturan  mengenai  Yayasan  diatur  secara  jelas  terkait  bidang  usaha  dan  tata  cara pendirian  yaitu  guna  mencegah  pendirian  Yayasan  yang  dilakukan  untuk  memperkaya  diri sendiri atau memperkaya pengurus Yayasan, menghindari pembayaran pajak, menguasai suatu Lembaga  Pendidikan  untuk  jangka  waktu  yang  lama,  memperoleh  fasilitas-fasilitas  dari negara,  dan  tujuan-tujuan  lainnya.  Yayasan  boleh  memperoleh  laba,  selama  laba  yang digunakan hanya untuk kegiatan idealistis, sosial, dan kemanusiaan. Ketika Yayasan memiliki dana  yang  cukup  untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya,  maka  Yayasan  tidak  perlu menjalankan  kegiatan  usaha.  Yayasan  akan  memperoleh  status  badan  hukumnya  setelah mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Kriteria  Usaha Kegiatan Yayasan: 27
a. Usaha kegiatan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari Yayasan;
b. Kegiatan  usaha  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  kesusilaan, peraturan perundangan yang berlaku;
c. Jumlah penyertaan maksimal adalah 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan;
d. Anggota  Pembina,  pengurus,  dan  Yayasan,  dilarang  merangkap  sebagai  anggota  direksi, anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha tersebut.
Pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  jelas  yaitu  dalam  proses  pengisian  dan pendaftaran yang dilakukan dalam sistem AHU. Sedangkan untuk Lembaga OSS, sebenarnya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bagi para pelaku usaha atau para badan hukum. Dalam pengisian  yang  dilakukan  dalam  sistem  OSS  sebaiknya  dilakukan  pengisian  langsung  oleh pelaku usaha atau para pelaku dalam badan hukum, karena dalam pengisian ini banyak terkait dengan  pengisian  yang  dilakukan  secara  detail.  Pengisian  detail  ini  meliputi  pengisian-
25 R.  Chatamarrasjid  AIS, Badan  Hukum  Yayasan  (Suatu  Analisis  Mengenai  Yayasan  Sebagai  Suatu  Badan Hukum Sosial ), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5
26 Ibid, hlm. 41
27 Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, Masalah Hukum Pendirian Badan Usaha: Firma, Koperasi, Yayasan, CV , (Depok: Raih Asa Sukses, 2022). hlm. 21
pengisian seperti modal dalam menjalankan usaha, alamat usaha, laporan kegiatan penanaman modal, modal dalam menjalankan usaha, dan lainnya.
Notaris dalam membantu pengisian sistem OSS ini hanya menjalankan fungsinya dalam melakukan penyuluhan hukum bagi Masyarakat. Dimana pengisian OSS ini dapat dikatakan sebagai  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris,  dalam  menjamin  kepastian  hukum menjalani kegiatan usaha atau badan hukumnya. Dalam proses pengisian OSS yang seharusnya dilakukan oleh para pemilik badan usaha atau badan hukum namun ternyata diisi oleh notaris, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan suatu surat kuasa tertentu. Tujuan dari penggunaan surat kuasa ini sebagai kepastian hukum dan menjadi bukti pendelegasian bagi notaris dalam membantu pengisian sistem OSS. Surat kuasa ini nantinya juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi notaris apabila terjadi suatu perisitiwa hukum, dimana ia hanya membantu proses pengisian OSS yang telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar.
Sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan  pemberian  kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sesuatu yang dimaksud dalam pasal ini yaitu melakukan suatu perbuatan hukum, yang tidanakan sibjek hukum tersebut dapat menimbulkan adanya  akibat  hukum  yang  dikehendaki  oleh  pelakunya. 28 Penerima  kuasa  nantinya  akan bertindak  atas  nama  dari  Pemberi  kuasa,  dan  yang  menanggungnya  adalah  pemberi  kuasa karena ia mewakili pemberi kuasa. Pemberian kuasa terkait dengan notaris yang dikuasakan oleh  pelaku  usaha  atau  badan  hukum  untuk  melakukan  pengisian  atas  data-data  yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan dalam OSS untuk mendapatkan NIB tersebut.
Pemberian  kuasa  menjadi  suatu  persetujuan/perjanjian  dengan  mana  seorang memberikan  kekuasaannya  kepada  orang  lain,  untuk  dan  atas  namanya  menyelenggarakan suatu urusan. 29 Pelimpahan sebagian  wewenang  dari  Pemberi  kuasa kepada  penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, harus sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam  surat  kuasa.  Penerima  kuasa  berkuasa  penuh,  bertindak  mewakili  pemberi  kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa berdasarkan surat kuasa menjadi wakil dari pemberi kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan mengikat  pula  bagi  pemberi  kuasanya,  kecuali  penerima  kuasa  yang  bertindak  diluar wewenangnya,  maka  pemberi  kuasa  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya. 30 Terdapat kepentingan untuk diuraikannya dalam surat kuasa mengenai untuk apa pemberian kuasa dilakukan dan wewenang-wewenang yang dilimpahkan kepada penerima kuasa.
Surat  kuasa  yang  telah  di  tanda  tangani  menjadi  perjanjian  antara  pemberi  kuasa  dan penerima kuasa tentang adanya persetujuan pemberian kuasa tersebut. Pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa harus dibuat secara tegas mengenai urusan apa yang dikuasakan, sehingga wewenang  penerima  kuasa  idealnya  juga  diuraikan  dalam  surat  kuasa  tersebut.  Seluruh kesepakatan  yang  tertuang  dalam  perjanjian  pemberian  kuasa  mengikat  para  pihaknya sebagaimana  mengikatnya  undang-undang  (pacta  sunt  servanda).  Pasal  1338  KUH  Perdata
28 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
29 Yolanda Tachel Mediarsari Beru Barus, “Surat  Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen”, Interdisc iplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities , Vol. 2 Iss. 1, 2021. Hlm. 5
30 Heri Hartanto, “Tuntutan Atas Hak sangkal Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa”, Jurnal Adhaper , Vol. 5 No. 1, 2019. Hlm. 63. Hlm 59-73
selanjutnya  juga  menyinggung  tentang  itikad  baik,  sehingga  dalam  melaksanakan  suatu perjanjian/persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggunaan surat kuasa harus dilakukan  dengan  tepat,  jangan  sampai  terjadi  penyalahgunaan  surat  kuasa.  Surat  kuasa tersebut harus diperhatikan agar kuasa tersebut isinya tidak melampaui batas wewenang yang diberikan  pemberi  kuasa  kepada  si  penerima  kuasa,  sehingga  surat  kuasa  tersebut  dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang tidak sesuai atau menyimpang dari kehendak atau tujuan pemberi kuasa.
Dengan ketentuan-ketentuan mengenai surat kuasa ini, maka dalam surat kuasa tersebut harus jelas wewenang-wewenang yang dimiliki oleh notaris dalam melakukan pengisian data dalam OSS tersebut. Hal ini tentunya agar Notaris dapat bertindak atas nama pemberi kuasa untuk melakukan pengisian data, dan wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk menjalankan pengisian data ini dapat terbagi secara jelas. Surat kuasa ini juga nantinya dapat memberikan perlindungan bagi kedua pihak yaitu penerima dan pemberi kuasa, dimana sudah disebutkan secara jelas mengenai tugas dan wewenang apa saja yang telah diberikan.

## Urgensi NIB bagi Keberlangsungan Yayasan
Seperti dalam  penjabaran  sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Yayasan sebagai badan hukum non-profit, seharusnya tidak diwajibkan untuk mempunyai NIB, dimana NIB sendiri sudah  mencerminkan  dari  Namanya  yang  tercantum  berusaha,  bahwa  badan  ini  melakukan suatu  kegiatan  usaha  tertentu  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan.  Namun  pada pelaksanaannya, NIB bagi Yayasan seringkali diperlukan karena untuk mengurus keperluan- keperluan tertentu memerlukan NIB sebagai salah satu syarat pelaksanaannya. Salah satu hal ini yaitu dalam hal pembukaan rekening bank bagi Yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya, tentunya  Yayasan  memerlukan  suatu  rekening  untuk  melakukan  kegiatannya  dalam  hal penyetoran, penyimpanan, pembukuan, dan sebagai wadah dalam penghimpunan dana.
Beberapa bank di Indonesia dalam prakteknya menjadikan NIB sebagai salah satu syarat bagi badan hukum untuk melakukan pembukaan rekening. Hal ini mungkin dilakukan karena NIB dapat dijadikan sebagai bukti identitas dari Yayasan yang bersangkutan. Contohnya dalam Bank  Sumatera  Utara,  syarat-syarat  yang  diperlukan  bagi  Perkumpulan/Rumah  Ibadah  dan Organisasi Badan Hukum untuk membuka rekening bank adalah: 31
1) Surat permohonan pembukaan rekening (KOP Surat, TTD Ketua)
2) KTP pihak yang bertandatangan di spesimen (Ketua & Bendahara)
3) NPWP Perkumpulan Rumah Ibadah sesuai UU Perpajakan
4) NPWP Ketua dan Bendahara
5) Notarial Akte Pendirian sanpai Perubahan terakhir
6) SK Pengangkatan Pengurus dari Instansi terkait
7) Pengesahan kemenkum HAM
8) SKT (Surat Keterangan Terdaftar) pada OSS
9) NIB (Nomor Induk Berusaha) pada OSS
10) Surat Domisili Rumah Ibadah/ Organisasi
11) Pas photo ketua dan bendahara 3x4 (2 lembar)
31 Bank SUMUT, “Jenis Layanan”, tersedia di https://mpp.dpmptsp.asahankab.go.id/informasi/11 , diakses pada 19/11/2023.

## 12) Stempel
Selain  dalam  bank  sumatera  Utara,  dalam  website  Bank  Mandiri  yang  membahas mengenai  Sistem  OSS,  dalam  membahas  mengenai  kategori  pelaku  usaha,  Yayasan  masuk sebagai  badan  usaha  dengan  klasifikasi  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Dalam  website  dari  bank mandiri  ini disebutkan secara  jelas  bahwa OSS  berbasis  risiko  WAJIB  digunakan  oleh para pelaku  usaha,  kementerian/Lembaga,  pemerintah  daerah,  administrator  Kawasan  Ekonomi Khusus  (KEK),  dan  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Pelabuhan  Bebas (KPBPB).

## KESIMPULAN
Proses  pengurusan  perizinan  Yayasan  dalam  sistem  AHU  dan  OSS  yang  dilakukan secara elektronik menjadi sangat penting. Notaris berperan secara krusial dalam pengurusan dalam  sistem  AHU  online,  dimana  salah  satunya  adalah  proses  pendaftaran  Yayasan  untuk dapat berdirinya Yayasan yang nantinya akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengurusan OSS secara elektronik diharapkan dapat  mempermudah,  mempercepat,  dan  memperkecil  biaya  dalam  melakukan  proses perizninan  dakam  berusaha.  Adanya  OSS  juga  diharapkan  agar  pelaku  usaha  dapat berpartisipasi atau terlibat secara langsung dalam pengurusan izinnya. NIB mempunyai peran yang penting bagi Yayasan untuk menjalankan kegiatannya, karena dalam beberapa keperluan seperti misalnya pembukaan rekening, diperlukan NIB sebagai salah satu syarat bagi Yayasan agar dapat membuka rekeningnya.
Dalam hal bidang usaha dari AHU dengan OSS, masih belum terdapat kesamaan atau sinkronisasi diantara kedua sistem ini, dimana dalam AHU Yayasan tidak diwajibkan untuk mempunyai  bidang  usaha  berdasarkan  nomor  KBLI,  hanya  disebutkan  bahwa  kegiatan Yayasan adalah dalam bidang Pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Sedangkan dalam sistem OSS Yayasan harus mempunyai bidang usaha sesuai dengan KBLI yang berlaku agar dapat dilakukan proses data dalam OSS. Mengingat Yayasan adalah badan hukum yang bersifat non- profit, maka sebenarnya penyebutan NIB untuk Yayasan sebenarnya dirasa kurang tepat. Notaris  dalam  melakukan  pengisian  OSS  bersifat  sebagai  bantuan  saja  terhadap  kliennya, bukan sebagai tugas utamanya. Sehingga Notaris dalam melakukan pengisian atau pengurusan dalam  OSS  seharusnya  perlu  untuk  menggunakan  surat  kuasa  sebagai  dasar  baginya  untuk bertindak atas nama klien yang memerlukan bantuannya. Surat Kuasa ini dapat menjadi bukti bahwa notaris melakukan pengisian atas kuasa dari pihak pendiri Yayasan, dan kuasa ini juga dapat  menjadi  perlindungan  bagi  Notaris  apabila  dikemudian  hari  terjadi  suatu  masalah. Tentunya  dalam  proses  pengisiannya  juga  sesuai  dengan  data  yang  diberikan  oleh  kliennya tersebut.
Seharusnya dalam melakukan proses perizinan ini terjadi sinkronisasi antara OSS dengan AHU sehingga tidak membingungkan bagi para pelaku usaha dan badan hukum. Sinkronisasi ini nantinya dapat mencegahan adanya perbedaan data antara satu Lembaga dengan Lembaga yang lainnya. Yayasan seharusnya mempunyai suatu tanda ijin tertentu atau yang dikhususkan agar  tetap  mendapatkan  bukti  izinnya,  dibandingkan  Yayasan  mendapatkan  NIB  yang sebenarnya  kurang  tepat  bagi  Yayasan.  NIB  tidak  mencerminkan  Yayasan  karena  Yayasan tidak bersifat untuk mencari keuntungan.
Ketika seorang Notaris akan melakukan pengisian data dalam sistem OSS juga sebaiknya dilakukan  menggunakan  surat  kuasa,  karena  memang  pengisian  atas  data  OSS  seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang mengetahui secara detail mengenai usahanya. Surat  kuasa  ini  nantinya  juga  dapat  menjadi  perlindungan  hukum  bagi  notaris  agar  tidak dipersalahkan  apabila  terjadi  kendala  pengisian  data  OSS.  Apa  yang  diisikan  oleh  notaris tersebut  sesuai  dengan  instruksi  dari  pelaku  usaha.  Seharusnya  terdapat  aturan  yang  tidak mewajibkan Yayasan untuk mempunyai NIB, karena mengingat Yayasan yang tidak bersifat sebagai usaha karena ia bersifat non-profit. Alternatif yang seharusnya dapat diberikan yaitu adanya ijin atau surat lain khusus untuk Yayasan yang dapat digunakan seperti NIB, sehingga Yayasan dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya hambatan-hambatan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
An  Aqimuddin,  Eka,  &  Marye  Agung  Kusmagi,  (2022). Masalah  Hukum  Pendirian  Badan Usaha: Firma, Koperasi, Yayasan , CV . Penerbit Raih Asa Sukses, Depok.
Bank  Mandiri,  Sistem Online  Single  Submission (OSS),  diakses  pada  19  November  2023, tersedia di https://www.bankmandiri.co.id/oss-bkpm
Bank  SUMUT,  Jenis  Layanan,  diakses  pada  19  November  2023,  tersedia  di https://mpp.dpmptsp.asahankab.go.id/informasi/11 .
Barus,  Yolanda  Tachel  Mediarsari  Beru,  (2021).  “Surat  Kuasa  di  Bawah  Tangan  untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen”, Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities , 2(1). Chatamarrasjid  AIS,  R.  (2002). Badan  Hukum  Yayasan  (Suatu  Analisis  Mengenai  Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial) . Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Dewan Nasional  Kawasan Ekonomi Khusus  Republik  Indonesia, Online Single Submission , diakses  pada  18  September  2023,  tersedia  pada https://kek.go.id/online-single- submission .
Diana, Laksmi, Izzatira Akhari, et.al , (2020). “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran  Legalitas  Usaha  Bagi  UMKM  Kelurahan  Dukuh  Sutorejo)”, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) , 01(02). DPMPTSP  Yogyakarta,  Mengenal  OSS  ( Online  Single  Submission ).  diakses  pada  18 September 2023. tersedia di
https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/detail/355/mengenal_oss_(online_single_subm ission) .
Hartanto, Heri, (2019). “Tuntutan Atas Hak sangkal Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa,” Jurnal Adhaper , 5(1).
HR., Ridwan, (2007). Hukum Administrasi Negara , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
idtesis.com,  “Metode  Penelitian  Hukum  Empiris  dan  Normatif”,  diakses  pada  25  Oktober 2023, tersedia di https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ . JDIH  Kemenko  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi,  “Sistem  OSS”,  tersedia  di https://jdih.maritim.go.id/infografis/sistem-oss .
Kementerian Investasi BKPM, Mari Mengenal Online Single Submission Untuk Pelaku Bisnis, diakses  pada  19  September  2023,  tersedia  di https://investindonesia.go.id/id/artikel- investasi/detail/mari-mengenal-online-single-submission-untuk-pelaku-bisnis . Maulana, Rifqy, (2017). “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, J urnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial , 3(1). 90-115. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 5 Tahun 2021, LN No. 15 tahun 2021, TLN No. 6617
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara  Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN  No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215.
Primasasti,  Agnia.  Mengenai  OSS:  Pengertian  dan  Cara  Menggunakan,  diakses  pada  18
September 2023, tersedia di
https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20(OSS) %20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi . Raharjo,  Handri,  (2009). Hukum  Perjanjian  di  Indonesia .  Penerbit  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta.
Shandi Izhandri dan Dessy Agustina Harahap, “OSS dan Perkembangannya di Indonesia”.
Sirikiet  Wibisono,  Claressia  et.  al,  (2022).  “Peningkatan  Pengetahuan  Pelaku  UMKM Mengenai  Urgensi  NIB  di  Desa  Bareng,  Kecamatan  Bareng,  Kabupaten  Jombang”, Jurnal Dedikasi Hukum, 2(2). Soekanto,  Soerjono,  &  Sri  Mamudji,  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Sri Pudyatmoko, Y. (2009). Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan , Penerbit Grasindo, Yogyakarta.
Sutedi,  Adrian.  (2011). Hukum  Perizinan  dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta.
Suryawan, I Gede Agus Yudi & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2020). “Tanggung Jawab Notaris  Menggunakan  Layanan  Ditjen  Ahu  Online  Dalam  Hal  Pendaftaran  Akta  Dan Pengesahan Badan Hukum”, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan , 5(3).
Waziana,  Winia, et.  al ,  (2023).  “Pendampingandan  Peningkatan  Pemahaman  Urgensi pembuatan NIB Kepada Pelaku Umkm Di Desa Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sebagai  Upaya  Legalitas  Usaha”, BEGAWI:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1(2).