## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah)

## Raesha Aprilia Rangin

## ABSTRAK
Pembangunan  pariwisata  di  Kalimantan  Tengah  berlangsung  setidaknya  pada  satu  dekade terakhir  ini.  Pembangunan  pariwisata  dilaksanakan  mengacu  pada  UU  No.  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No.  2  Tahun  2013  tentang  Ripparprov.  Keberadaan  Ripparprov  sangat  dibutuhkan  guna memperjelas  arah  kebijakan  pembangunan  pariwisata  di  Kalimantan  Tengah.  Sebelum Ripparprov  terbentuk  pembangunan  pariwisata  Kalteng  terkesan  jalan  ditempat  dan berlangsung sporadis.  Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program  pembangunan destinasi  dan pemasaran pariwisata  Kalimantan Tengah oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata.  2)  Untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  faktor penghambat  dan  faktor  pendorong  pelaksanaan  program  pembangunan  destinasi  dan pemasaran  pariwisata  Kalimantan  Tengah  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata.  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  Miles  and  Huberman.  Berdasarkan hasil  penelitian  dan  temuan  di  lapangan  menunjukkan  fakta-fakta  sebagai  berikut:  1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh  payung  hukum  yang  jelas.  3)  Struktur  Birokrasi,  telah  didukung  oleh  SOP  khususnya dalam  pembangunan  pemasaran,  untuk  pembangunan  destinasi  masih  belum  tersedia.  4) Disposisi,  pengangkatan  birokrat  menjadi  kewenangan  Kepala  Daerah,  insentif  hanya diberikan kepada pelaku usaha  yang berkontribusi  terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).
Kata Kunci: Pariwisata, Pembangunan, Destinasi, Pemasaran

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan menyatakan  bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu  lingkungan  hidup  serta  kepentingan  nasional.  Itu  sebabnya  kepariwisataan  perlu dibangun dan dikembangkan secara efektif di suatu Negara.
Pembangunan Nasional merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan Negara. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai kepariwisataan yang  bekesinambungan  dengan  kepentingan  nasional.  Kebijakan  dalam  pembangunan  dan pengembangan  sektor  pariwisata  ini  meliputi  beberapa  hal  penting  dua  dari  empat pembangunan  kepariwisataan  yang  tercantum  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah yaitu destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata. Pada pelaksanaannya pemerintah yang  memiliki  tanggung  jawab  melaksanakannya.  Dengan  begitu  pemerintah  diharapkan mampu  menjalankan  fungsi,  tugas,  dan  tanggung  jawab  sebagai  pelaksana  kebijakan  secara
efektif.  Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  mampu  memberikan  kontibusi  berupa unsur-unsur rasional dan mengimbangi kelemahan-kelemahan dalam pemerintah begitu pula dalam mengatasi permasalahan yang akan muncul dari kebijakan tersebut.
Kebijakan apabila dilaksanakan dengan tepat akan memperoleh hasil yang baik pula. Namun banyak  faktor  yang  akan  mempengaruhi  keberhasilan  bahkan  sampai  pada  kegagalan kebijakan.
Saat  ini  sektor  pariwisata  telah  membawa  dampak  sosial,  ekonomi,  maupun  dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam. Kegiatan pariwisata juga berperan penting  dalam  proses  pembangunan  dan  pengembangan  wilayah-wilayah  yang  memiliki potensi  wisata.  Dan  juga  kegiatan  pariwisata  telah  memberikan  sumbangan  besar  bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Meski sektor pariwisata berdampak positif bagi daerah maupun masyarakat akan tetapi pemerintah tidak dapat terhindar dari masalah-masalah yang muncul akibat kegiatan pariwisata. Seperti implementasi kebijakan pariwisata yang masih sangat jauh dari keberhasilannya.
Implementasi  kebijakan  yang  terhambat  sedang  dihadapi  oleh  pemerintah  Provinsi Kalimantan  Tengah  khususnya  sektor  pariwisata  dengan  pusat  perkembangan  di  wilayah tengah  Palangka  Raya.  Dimana  implementasi  kebijakan  destinasi  dan  pemasaran  pariwisata belum  secara  serius  dilakukan.  Banyak  fakta  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa pembangunan  destinasi  pariwisata  belum  dilakukan  dengan  optimal.  Begitu  juga  dengan persoalan  pemasaran.  Tinjauan  dilapangan  menunjukkan  cukup  banyak  destinasi  wisata  di Kalimantan Tengah sebagai contoh di Kota Palangka Raya belum tersosialisasi dengan baik kepada  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  masyarakat  Kota  Palangka  Raya  yang memanfaatkan  waktu  liburnya  untuk  berwisata  keluar  kota  yakni  ke  Kota  Banjarmasin Kalimantan Selatan. Hal ini tentu sangat disayangkan sekali, karena masyarakat Kota Palangka Raya  seharusnya  dapat  menikmati  wisata  didalam  kota  dan  juga  berkontribusi  kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menikmati kontribusi malah  pemerintah daerah diluar Provinsi Kalimantan Tengah.
Sebagai sebuah daerah otonom Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018. Kebijakan ini telah berlaku sejak bulan Mei tahun 2013. Dengan demikian sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Perda tersebut telah diimplementasikan.
Seiring berjalannya waktu implementasi Perda tersebut seyogyanya disambut dengan baik  oleh  seluruh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Tengah.  Akan  tetapi sepertinya  hal  tersebut  tidak  terjadi.  Informasi  yang  berkembang  di  lapangan  menunjukkan tidak  satupun  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menyambut  kebijakan  pemerintah  provinsi untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di masing-masing wilayahnya. Dukungan pemerintah  kabupaten/kota  tersebut  seharusnya  dapat  ditunjukkan  dengan  menyusun  dan membentuk  peraturan  daerah  turunan  yang  mengatur  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten/Kota.  Sektor  pariwisata  sepertinya  belum  menjadi  perhatian  dan primadona bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut tentu sangat disayangkan sekali, jika mempertimbangkan potensi wisata yang begitu besar yang dimiliki oleh masing-masing daerah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Waktu terus berjalan, keadaan demikian cukup mempengaruhi terhadap pembangunan destinasi  dan  pemasaran  di  Kalimantan  Tengah.  Beberapa  destinasi  wisata  di  Kalimantan Tengah  masih  belum  dikelola  dengan  baik.  Ada  beberapa  wisata  alam  yang  hanya  dikelola dengan  sekedarnya.  Bahkan  pihak  yang  mengelola  bukan  pemerintah  tetapi  kelompok masyarakat.  Diduga  kelompok  masyarakat-lah  yang  mendapatkan  keuntungan  dari pengelolaan destinasi wisata, contoh kasus di Taman Alam Bukit Tangkiling Kota Palangka Raya. Di objek wisata tersebut pemerintah hadir hanya untuk membangun infrastruktur jalan
dan tangga untuk arena berjalan selebihnya yang mengurus dan mengelola adalah masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah kurang mendapat kontribusi dari masyarakat yang berkunjung ke daerah tersebut. Di beberapa lokasi lain seperti objek wisata Nyaru Menteng Kota Palangka Raya, pemerintah daerah hanya mampu membangun plang atau baliho yang memberikan nama atas  objek  wisata  tersebut.  Padahal  kebutuhan  objek  wisata  sebagai  sebuah  destinasi  wisata lebih dari itu. Perlu adanya fasilitas-fasilitas penunjang lain yang dapat mendorong masyarakat untuk mau berkunjung ke objek wisata tersebut. Sarana pendukung seperti tempat penginapan yang layak, kantin, tempat hiburan anak, toilet yang bersih, penerangan yang cukup, keamanan dan lain sebagainya masih belum dihadirkan oleh pemerintah daerah setempat.
Permasalahan  dalam  hal  pemasaran  yang  sering  terdengar  oleh  masyarakat  adalah bahwa  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  cukup  santer  mempromosikan  destinasi pariwisata Kalimantan Tengah melalui berbagai cara seperti mengadakan Festival Budaya Isen Mulang yang diadakan setiap tahun di bulan Mei, promosi melalui cetak brosur dan pamflet yang disebar pada saat pameran di tingkat nasional, promosi melalui website resmi Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Akan tetapi  hal  tersebut  masih belum optimal karena ternyata tingkat  kunjungan  wisatawan  ke  Kalimantan  Tengah  masih  mengalami  pasang  surut  dalam perkembangannya. Berikut data yang dapat dihimpun:
Tabel 1.1 Tingkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kalimantan Tengah Tahun Jumlah Kunjungan (orang)/tahun 2005 1.000 s/d 2.300 2006 1.000 s/d 2.300 2007 1.000 s/d 2.300 2008 1.000 s/d 2.300 2009 1.000 s/d 2.300 2010 6.380 2011 6.671 2012 > 7.000 2013 > 7.000 2014 10.724
Sumber: Disbudpar, Kalteng
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  nampak  bahwa  perkembangan  tingkat  kunjungan wisatawan  mancanegara  mengalami  peningkatan  baru  sekitar  1  tahun  terakhir.  Hal  itupun hanya  mengandalkan  satu  destinasi  wisata  unggulan  Kalimantan  Tengah  yakni  Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kotawaringin Barat. Sedangkan destinasi wisata yang lain  masih  belum  menjadi  perhatian  dan  unggulan  dari  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  latarbelakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji sejauhmana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013  telah  diimplementasikan  khususnya  dalam  hal  pembangunan  destinasi  dan  pemasaran pariwisata.  Untuk  itu  penulis  mengajukan  usul  judul  penelitian:  “ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  PARIWISATA  DI  KALIMANTAN  TENGAH (Studi  Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah)”

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  faktor  penghambat  dan  faktor  pendorong pelaksanaan  program  pembangunan  destinasi  dan  pemasaran  pariwisata  Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Tentang Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  melingkupi  bagian  pemerintah  dan  masyarakat.  Carl  Friedrich, (dalam  Agustino,  2012:7)  mengemukakan  kebijakan  publik  adalah  serangkaian tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan agar berguna dalam mengatasinya dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Friedrich juga menambahkan  ketentuannya  bahwa  kebijakan  tersebut  berhubungan  dengan  penyelesaian maksud dan tujuan.
Pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan James Anderson (dalam Agustino,  2012:7)  bahwa  kebijakan  publik  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok aktor  yang  berhubungan  dengan  suatu  permasalahan  atau  suatu  hal  yang  diperhatikan. Kebijakan  publik  disebut  juga  dengan  kebijakan  pemerintah.  Rian  Nugroho  (2009:92) mengungkapkan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Secara  singkat  kebijakan  adalah  apa  yang  dikerjakan  pemerintah.  Pemerintah  sendiri mencakup  seluruh  organisasi  negara,  baik  itu  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden,  BPK,  MA,  dan Pemerintah Daerah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik menjadi suatu  respon  terhadap  keadaan.  Jadi,  kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  pemerintah dengan  maksud  untuk  mengatur  dan  mengatasi  masalah  tertentu  maupun  dalam  pencapaian tujuan.
Kebijakan publik sebagaimana yang telah digambarkan tidak begitu saja lahir, namun melalui  proses  atau  tahap  yang  cukup  panjang.  Penjelasan  tersebut  menyatakan  bahwa kebijakan memerlukan proses dan tahapan. Agar memperoleh kebijakan yang tepat dan dapat sesuai  dengan  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Jadi  setiap  proses  kebijakan  perlu dilakukan analisis kebijakan.
Analisis  kebijakan  publik  meliputi  formulasi,  implemntasi,  dan  evaluasi.  Kridawati (2011:83-85), menyatakan bahwa metodologi analisis kebijakan publik diambil dan dipadukan dari berbagai elemen-elemen disiplin ilmu: politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan yang bersifat deskriptif yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Selain itu, analisis kebijakan bersifat  normatif  yang tujuannya  adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
Dunn (dalam Kridawati, 2011:83-85) menggambarkan proses analisis kebijakan publik : (a) Problem Structuring , menganalisis sifat masalah dan potensi pemecahannya ; (b) Policy Problem adalah kebutuhan, nilai, atau keinginan yang belum terpenuhi yang hanya bias dicapai lewat  pelaksanaan  kebijakan;  (c). Forecasting, menganalisis  ramalan  kemungkinan  dampak yang  akan  terjadi  di  masa  mendatang  atas  serangkaian  tindakan  kebijakan;  (d). Policy Alternative ,  serangkaian  tindakan  yang  secara  potensial  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pencapaian  tujuan  dan  pemecahan  masalah  kebijakan;  (e). Recommendation ,  menganalisis kemungkinan konsekuensi yang bakal terjadi  atas serangkaian tindakan yang diambil beserta usulan  pemberian  nilai/harganya;  (f). Policy  Action, serangkaian  tindakan  yang  dilandaskan pada  alternatife  kebijakan  yang  dirancang  untuk  mencapai  nnilai  tertentu  dan  memecakan
masalah kebijakan; (g). Monitoring , menganalisis informasi tentang sebab-debab dan akibat- akibat  kebijakan  yang  telah  berjalan  atau  terimplementasi  ;  (h). Policy  Outcomes , dampak/konsekwensi  yang  timbul  akibat  adanya  pelaksanaan  kebijakan;  (i). Evaluation , menganalisis  informasi  tentang  nilai/harga  dari  pelaksanaan  suatu  kebijakan;  (j). policy performance ,  tingkat  sejauh  mana  dampak  kebijakan  telah  memberikan  kontribusi  pada pencapaian  nilai  dan  masalahnya  terpecahkan;  (k). Practical  Inference, menganalisis kesimpulan kinerja kebijakan sejauh mana masalah kebijakan telah terpecahkan.
Keseluruhan tahapan dan prosedur, komponen pendukung kebijakan, konsekunesi serta dampak kebijakan merupakan pembahasan mengenai kebijakan publik.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward  III  dalam Agustino (2008). Edward  III menamakan model  implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:
1. Komunikasi;
2. Sumberdaya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.

## Gambar 2.1
Model Pendekatan Direct and Indirect on Implementation
(George Edward III)
Variabel pertama yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan, menurut  George  C.  Edward  III,  adalah komunikasi .  Komunikasi,  menurutnya  lebih  lanjut sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa  yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi  berjalan  dengan  baik,  sehingga  setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan implementasi  harus  ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia  yang tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang  dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat,  dan  konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
KOMUNIKASI STRUKTUR BIROKRASI SUMBERDAYA DISPOSISI IMPLEMENTASI
implementator  akan  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  akan diterapkan dalam masyarakat.
Terdapat  tiga  indikator  yang  dapat  dipakai  (atau  digunakan)  dalam  mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:
a. Transmisi , penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian  (miskomunikasi),  hal  tersebut  disebabkan  karena  komunikasi  telah  melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
b. Kejelasan ,  komunikasi  yang  diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan  ( street-level- bureuacrats )  haruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan  (tidak  ambigu/mendua). Ketidakjelasan  pesan  kebijakan  tidak  selalu  menghalangi  implementasi,  pada  tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi ,  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Variabel  atau  faktor kedua yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu kebijakan adalah sumberdaya . Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staff , sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan  kemampuan  yang  diperlukan  (kompeten  dan  kapabel)  dalam  mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi , dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan.  Implementator  harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah utuk melakukan tindakan. Kedua , informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan  regulasi  pemerintah  yang  telah  ditetapkan.  Implementator  harus  mengetahui  apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang ,  pada  umumnya  kewenangan  harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik.  Ketika  wewenang  nihil,  maka kekuatan  para  implementator  dimata  publik  tidak  terlegitimasi,  sehingga  dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan  dalam  melihat  efektivitas  kewenangan.  Di  satu  pihak,  efektivitas  kewenangan diperlukan  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan;  tetapi  disisi  lain, efektivitas  akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya.
d. Fasilitas ,  fasilitas  fisik  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Implementator  mungkin  memiliki  staf  yang  mencukupi,  mengerti  apa  yang  harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Variabel ketiga yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik,  bagi  George  C.  Edward  III,  adalah disposisi .  Disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana mengenai pelaksanaan suatu pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan
ingin  efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya,  sehingga  dalam praktiknya tidak terjadi bias.
Hal-hal  penting  yang  perlu  dicermati  pada  variabel  disposisi  menurut  George  C. Edward III, adalah:
a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi  kebijakan  bila  personil  yang  ada  tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan  dan  pengangkatan  personil  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang  yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Insentif, Edward  menyatakan  bahwa  salah  satu  teknik  yang  disarankan  untuk  mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu,  pada  umumnya  orang  bertindak  menurut  kepentingan  mereka  sendiri,  maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  memenuhi  kepentingan  pribadi  ( self  interest )  atau organisasi.
Variabel keempat ,  menurut  Edward  III,  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan implementasi  kebijakan  publik adalah struktur  birokrasi . Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu  kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui  apa  yang seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapatnya kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka  hal  ini  akan  menyebabkan  sumberdaya-sumberdaya  menjadi  tidak  efektif  dan menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Dua  karakteristik,  menurut  Edward  III,  yang  dapat  mendongkrak  kinerja  struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi . SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang  dibutuhkan  warga).  Sedangkan  pelaksanaan  fragmentasi  adalah  upaya  penyebaran tanggung  jawab  kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas-aktivitas  pegawai  diantara  beberapa  unit kerja.

## Pariwisata

## Konsep Pariwisata
Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal  sementara seseorang diluar tempat  tinggalnya karena suatu  alasan dan  bukan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  menghasilkan  atau  mencari  nafkah.  Orang  yang melakukan perjalanan disebut traveler , sedangkan orang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut tourist .
Istilah  kepariwisataan  berasal  dari  akar  kata  “wisata”.  Dalam  kepustakaan  tentang kepariwisataan di Indonesia (Sunaryo, 2013:1). Pada perkembangannya sektor pariwisata telah memberikan  sumbangan  terhadap  perekonomian  daerah  yang  melaksanakan  kegiatan
pariwisata.  Dalam  karyanya  (Dadi,  2013)  menyatakan  empat  strategis  pengembangan pariwisata:  pengembangan  daya  tarik  wisata  dengan  berdasarkan  empat  pilar  ‘ fourth  track strategy’ ,  yaitu  pembangunan  pariwisata  diperuntukkan  bagi  pertumbuhan  ekonomi  ( pro- growth ), melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat ( pro-job ). Selain itu,  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  kurang  mampu  ( pro-poor )  dan  pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan (pro-environment) termasuk pelestarian nilai-nilai budaya.
Pariwisata pada hakekatnya adalah merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain,  bersifat  sementara  dilakukan  perseorangan  maupun  kelompok,  sebagai  usaha  mencari keseimbangan  atau  keserasian  dan  kebahagian  dalam  lingkungan  hidup  di  dalam  dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1989). Menurut Yoeti, (1996) pariwisata adalah suatu perjalanan  yang  dilakukan  untuk  sementara  waktu,  yang  diselenggarakan  dari  suatu  tempat lain, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata- mata  untuk  menikmati  perjalanan  hidup  guna  bertamasya  dan  berkreasi  untuk  memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
Sesuai  dengan  rekomendasi World  Tourism  Organization (WTO)  dan  internasional Union Office Travel Organization , definisi wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi  suatu  negara  diluar  tempat  tinggalnya,  didorong  oleh  satu  atau  beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan ditempat  yang dikunjungi.  Definisi ini mencakup dua katagori wisatawan mancanegara, yaitu : a) Wisatawan ( tourism ) adalah setiap pengunjung seperti definisi tersebut yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan ditempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi, dan olah raga, bisnis, mengunjungi teman, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan  dengan  alasan  kesehatan,  belajar  dan  keagamaan;  b)  Pelancong  ( excursionist ) adalah setiap pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam ditempat yang dikunjungi (termasuk cruise passangers ) yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut.
Batasan tersebut bisa berlaku wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing, akan tetapi tidak mengandung batasan waktu maupun ruang teritorial yang jelas. Menurut Marpaung (2002:13)  menyatakan  bahwa  pariwisata  adalah  perpindahan  sementara  yang  dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Pariwisata  merupakan  salah  satu  jenis  industri  baru  yang  mampu  mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta  menstimulasi  sektor-sektor  produktif  lainnya  (Pendit,  1999:  32).  Pariwisata  menjelma menjadi  industri  pariwisata  yang  menghasilkan  produk-produk  wisata  untuk  dipasarkan. Pengertian industri pariwisata akan semakin jelas apabila  kita mempelajarinya dari jasa atau produk  yang  dihasilkannya,  atau  pelayanan  yang  diharapkan  wisatawan  bilamana  ia  sedang dalam perjalanan. Melalui tujuan ini akan terlihat tahap-tahap dimana konsumen (wisatawan) memerlukan  pelayanan  ( service )  tertentu.  Pendekatan  ini  beranggapan  bahwa  produk  dari industri  pariwisata  adalah  semua  jasa  yang  diberikan  oleh  macam-macam  perusahaan, semenjak  seorang  wisatawan  meninggalkan  kediamannya,  sampai  ketempat  tujuan  hingga kembali  ketempat  asalnya.  Ditinjau  dari  segi  ekonomi,  pariwisata  meliputi  berbagai  macam usaha bisnis besar maupun kecil yang dikenal dengan Industri Pariwisata. Industri pariwisata merupakan industri  yang ‘menjual atau memperdagangkan pelayanan’ kepada mereka  yang sedang  mengadakan  perjalanan  (wisatawan).  Unsur-unsur  pokok  dalam  industri  pariwisata terdiri dari: politik pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas, promosi dan kesempatan berbelanja yang oleh  pemerintah  disebut  dengan  ‘Sapta  Pesona’.  Sapta  pesona  meliputi  yakni  keamanan, ketertiban,  kenyamanan,  keindahan,  kebersihan,  keramah-tamahan  dan  Kenangan.  Menurut
Surat  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  SK.12/K/1971,  dalam  sektor  pariwisata penanaman  modal  asing  ini  terbuka  dalam  bidang  akomodasi  (hotel),  pangan  (catering), angkutan pariwisata, objek-objek wisata, rekreasi dan usaha-usaha pariwisata pokok lainnya (Pendit, 1999: 79-80).
Istilah  “pariwisata”  konon  untuk  pertama  kali  digunakan  oleh  mendiang  presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai padanan dari istilah asing tourism . Pada dasarnya kegiatan yang tidak mendatangkan wisatawan maka kegiatan itu dianggap gagal. Tanpa adanya wisatawan,  semua  kegiatan  pembangunan  dan  pemugaran  objek-objek  kebudayan, pembangunan hotel, persediaan angkutan, itu tidak memiliki makna kepariwisataan. Menurut Institute  of  Tourism  in  Britain  (sekarang Tourism  Society  in  Britain )  di  tahun  1976 merumuskan  :  ”Pariwisata  adalah  kepergian  orang-orang  sementara  dalam  jangka  waktu pendek  ke  tempat  tujuan  di  luar  tempat  tinggal  dan  bekerja  sehari-harinya  serta  kegiatan- kegiatan  mereka  selama  berada  di  tempat-tempat  tujuan  tersebut,  mencakup  kegiatan  untuk berbagai  maksud,  termasuk  kunjungan  seharian  atau  darmawisata/ekskursi”  (dalam  Pendit, 1999: 30).
Selanjutnya  A.J  Burkat  dan  S.  Malik  dalam  bukunya  yang  berjudul tourism,  past, present and future berbunyi, “Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka  waktu  pendek  ke  tujuan-tujuan  di  luar  tempat  dimana  mereka  biasanya  hidup  dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu” (dalam Soekadijo, 2003:3).  Sedangkan  menurut  Professor  Salah  Wahab  (dalam  Yoeti,  1995:107)  pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian  diantara  orang-orang  dalam  suatu  negara  itu  sendiri  (di  luar  negeri)  meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam  mencari  kepuasan  yang  beraneka  ragam  dan  berbeda  dengan  apa  yang  dialaminya dimana ia bertempat tinggal.
Pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada  dalam  batasan  atau  definisi  pariwisata.  Faktor-faktor  yang  dimaksud  menurut  Yoeti, (1995:109) antara lain:
a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
b. Perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain.
c. Perjalanan  itu  walaupun  apa  bentuknya,  harus  selalu  dikaitkan  dengan pertamasyaan atau rekreasi.
d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.
Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut  di  atas,  beliau  memberikan  definisi  pariwisata sebagai  berikut:  Pariwisata  adalah  suatu  perjalanan  yang  dilakukan  untuk  sementara  waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau  bisnis  atau  mencari  nafkah  di  tempat  yang  dikunjungi,  tetapi  semata-mata  untuk menikmati  perjalanan  tersebut  guna  pertamasyaan  dan  rekreasi  atau  untuk  memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Diantara berbagai jenis pariwisata yang sudah dikenal (Pendit, 1994 :41) antara lain : (a) wisata budaya, (b) wisata kesehatan, (c) wisata olahraga, (d)  wisata komersial, (e) wisata industri, (f) wisata maritim atau bahari, (g) wisata cagar alam, dan (h) wisata  bulan  madu.  Sedangkan  berdasarkan  motif  dan  tujuannya  Yoeti  (1978:114-116) membagi  jenis  pariwisata  ke  dalam  6  bagian  yaitu:  (1)  pariwisata  budaya,  (2)  pariwisata pengobatan, (3) pariwisata olahraga, (4) pariwisata dagang dan politik, (5) pariwisata ilmu, (6) pariwisata sosial.
Dalam  kegiatan  pariwisata  tentu  harus  ada  wisatawan  sebagai  pelaku  wisata. Wisatawan  ibarat  sasaran  utama  pasar  atau  konsumen  yang  sangat  penting  kedudukannya dalam industri pariwisata. Untuk menarik wisatawan tentu harus ada strategi dan perencanaan
yang  baik  dalam  usaha  untuk  mengubah  persepsi  orang,  memodifikasi  tingkah  laku  dan memberikan  kesan  baik,  memberi  tahu,  membujuk  dan  mengingatkan.  Maka,  dalam  hal  ini diperlukan  promosi.  Materi  yang  disuguhkan  berupa brocure,  tourism  map,  guidebook, exhibition /pameran dan melalui internet.

## Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018, pada bab III pasal 4 (1) huruf a dan b menyatakan pembangunan kepariwisataan meliputi:

## 1. Destinasi Pariwisata
Destinasi  pariwisata  berdasarkan  peraturan  daerah  tidak  menyebutkan  pengertian  dari destinasi  pariwisata  namun  menjelaskan  bahwa  destinasi  pariwisata  provinsi  adalah destinasi pariwisata berskala provinsi yang selanjutnya disingkat dengan DPP. Pada pasal 10 (1) DPP ditentukan dengan kriteria:
a. Merupakan  kawasan  geografis  dengan  cakupan  wilayah  kabupaten  dan/atau  lintas kabupaten  yang  didalamnya  terdapat  kawasan-kawasan  pengembangan  pariwisata nasional yang diantaranya merupakan KSSP;
b. Memiliki daya tarik wisata  yang berkualitas dan dikenal secara luas secara provinsi dan nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
c. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d. Memiliki  dukungan  jejaring  aksesibilitas  dan  infrastruktur  yang  mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan;
e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
Dari kriteria diatas  pembangunan DPP memiliki unsur salah satunya adalah daya tarik wisata, dalam pasal  11 ayat  1 pembangunan daya tarik  wisata meliputi  3 pembangunan daya tari wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik buatan manusia. Pada ayat 3 menerangkan arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata terdiri dari 3 kawasan yang tersebar pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: pengembangan kawasan di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
2. Pemasaran Pariwisata
Pemasaran pariwisata merupakan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikn,  menyampaikan  produk  wisata,  dan  mengelola  telasi  dengan wisatawan  untuk  mengembangkan  kepariwisataan  dan  seluruh  pemangku  kepentingan. Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:
a. Pembangunan pasar wisatawan;
b. Pembangunan citra pariwisata;
c. Pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata;
d. Pembangunan promosi pariwisata.
3. Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  2  Tahun  2013 menyatakan  arah  kebijakan  pembangunan  kemitraan  pemasaran  pariwisata  diwujudkan dalam  bentuk  pengembangan  kemitraan  pemasaran  yang  terpadu,  sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.
Maksud diatas meliputi meningkatkan:
a. Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata provinsi.
b. Strategi  pemasaran  berbasis  pada  pemasaran  yang  bertanggung  jawab  yang menekankan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat,  sumber  daya  lingkungan  dan wisatawan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  metode  yang  mengembangkan konsep-konsep  yang  dapat  menjelaskan  makna  suatu  fenomena  yang  dikaji.  Salah  satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang  yang  diamati  (Bagong  Suyanto  dan  Sutinah,  2005:172).  Metode  kualitatif merupakan  proses  penelitian  yang  berkesinambungan  sehingga  tahap  pengumpulan  data, pengolahan  data,  dan  analisa  data  dilakukan  secara  bersamaan  selama  proses  penelitian. Pendekatan  kualitatif    diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.  (Bogdan dan Taylor,1992:21-22).
Metode  yang  dipakai  menjadi  bagian  penting  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Metode yang secara alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak  dapat  dipahami  jika  tidak  didasarkan  pada  konteknya.  Dan  data  yang  diperoleh berdasarkan data deskriptif  kata-kata tertulis dan lisan  tidak berupa prosedur statistik  atau bentuk hitungan lainya.
Penelitian ini menekankan pada suatu proses peristiwa dari pada hasil. Proses-proses tersebut yang menggambarkan sebuah peristiwa yang dikaji.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi Kalimantan  Tengah  yang  terletak  di  Jalan  Tjilik  Riwut  Km.  5.  Subjek  penelitian  diarahkan pada wisata alam wilayah Kalimantan Tengah dengan pusat perkembangan pariwisata di Kota Palangka  Raya  yaitu  Bukit  Tangkiling  dan  Tugu  Soekarno.  Berdasarkan  lokasi  ini  penulis dapat  menemukan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penulisan.  Dipilihnya  kajian  kebijakan pariwisata Kalimantan Tengah dengan pertimbangan bahwa sektor pariwisata saat ini dianggap memilki  potensi  yang  besar  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kalimantan  Tengah  namun  belum  optimal  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Tengah.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  memuat  pokok-pokok  dari  pengamatan  penelitian  untuk  membatasi masalah  atau  gejala  upaya  penyederhanaan  terhadap  gambaran  dari  penelitian  ini.  Yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
1. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan penjabaran sebagai berikut:
 Komunikasi  ( transmisi,  kejelasan,  konsistensi )  dalam  pelaksanaan  program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 Sumber  Daya  ( staf,  informasi,  wewenang,  fasilitas )  dalam  pelaksanaan  program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 Struktur  Birokrasi  ( pengangkatan  birokrat,  insentif )  dalam  pelaksanaan  program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 Disposisi  ( SOPs,  Fragmentasi )  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  destinasi dan pemasaran pariwisata.
2. Faktor  penghambat  dan  faktor  pendorong  pembangunan  destinasi  dan  pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Publik
Secara konsep kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam mengatasinya  dan  untuk  mencapai  tujuan  yang  dimaksud.  Friedrich  juga  menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian maksud dan tujuan. Carl Friedrich, (dalam Agustino, 2012:7).
Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk kebijakan  public  yang  disusun  dengan  maksud  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  dan hambatan dalam upaya membangun pariwisata Kalimantan Tengah. Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan pariwisata bagi semua stakeholder . Selain itu keberadaan Ripparprov  bermaksud  untuk  membangunan  Kalimantan  Tengah  menjadi  tujuan  wisata unggulan di tingkat nasional khususnya dalam bidang wisata alam (ecotourism).
Dalam pengertian  yang lain kebijakan public dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau  sekelompok  aktor  yang  berhubungan  dengan  suatu  permasalahan  atau  suatu  hal  yang diperhatikan. James Anderson (dalam Agustino, 2012:7). Sekelompok actor yang terkait dalam kajian  ini  adalah  Pemerintah  Provinsi,  Masyarakat,  Pelaku  Usaha  (ASITA,  PHRI,  HPI). Mereka  masing-masing  mempunyai  tujuan  yang  berbeda  namun  saling  berhubungan  antara satu dengan lainnya. Industry pariwisata yang maju tidak akan terwujud tanpa didukung oleh keberadaan masyarakat yang sadar wisata dan pelaku usaha yang memiliki produk barang dan jasa  yang  layak  jual.  Yang  pasti  pemerintah  provinsi  tidak  akan  mempu  berjalan  sendiri menggerakkan pariwisata Kalimantan Tengah tanpa bantuan stakeholder yang lainnnya.

## Model Implementasi Kebijakan Publik
Terdapat  berbagai  model  implementasi  kebijakan  publik  yang  ada  saat  ini.  Namun peneliti  memilih  model  implementasi  kebijakan  publik  George  C.  Edward  III  yang  paling sederhana  yang terdiri 4 (empat) aspek utama  yaitu:  aspek komunikasi,  aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi.
Aspek komunikasi sebagaimana hasil penelitian tersebut diatas telah memiliki saluran komunikasi yang jelas dan arus informasi berjalan lebih banyak adalah top down ketimbang informasi yang bersifat bottom up. Ini adalah ciri khas dari birokrasi di Indonesia. Konsisten informasi dan komunikasi sedikit terganggu karena mengalami deviasi dalam proses perjalanan disebabkan  oleh  ketidakmampuan  birokrat  dalam  mencerna  kebijakan  yang  diambil  oleh pimpinan.  Terkadang  ditemukan  juga  staf  (Kepala  Seksi)  lebih  cakap  dibandingkan  dengan Kepala  Bidang.  Ada  beberapa  factor  yang  mempengaruhi  diantaranya  factor  usia  lanjut, latarbelakang pendidikan yang kurang memadai, dan factor kecerdasan.
Aspek  sumber  daya  sebagaimana  hasil  penelitian  tersebut  diatas  menunjukkan  telah memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mencukupi  secara  jumlah,  namun  secara  kapabilitas masih kurang. Sebagian besar dari para staf hanya mampu melakukan pekerjaan administratif saja (surat menyurat). Sedangkan pekerjaan teknis non administratif seperti kegiatan promosi dianggap  masih  kurang.  Pimpinan  dan  staf  terlalu  patuh  terhadap  aturan  yang  ada  sehingga cenderung  statis  tidak  banyak  muncul  ide-ide  kreatif  dalam  pengembangan  pariwsiata khususnya pemasaran pariwisata. Sarana dan prasarana masih tergolong terbatas karena tidak didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Pariwisata yang memadai terbukti ketika diminta data kunjungan wisatawan untuk setiap objek wisata tidak dapat disajikan.
Aspek  Disposisi  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa penempatan birokrat sangat bergantung pada kepala daerah. Kepala Dinas sebagai user tidak memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  orang  perorang  sesuai  dengan  kapasitas  dan kapabilitas.  Sehingga  sering  terjadi gap antara  kebutuhan  kompetensi  dengan  orang  yang ditempatkan  pada  posisi  yang  diharapkan.  Tidak  berdasarkan  pada merried  system ,  lebih kepada  memenuhi  ketentuan  administrasi  kepegawaian.  Secara  praktis  muncul  fenomena birokrat pangkatnya tinggi tetapi kapasitas dan kapabilitasnya rendah. Selain itu belum tersedia insentif  yang  jelas  bagi  para  birokrat  yang  punya  kreasi  dan  inovasi  bagi  pengembangan pariwisata Kalteng. Sehingga tidak heran para birokrat bekerja cenderung monoton.
Aspek  Struktur  Birokrasi  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pemasaran telah memiliki SOP yang biasa disebut dengan kerangka acuan kerja. Sedangkan bidang pengembangan destinasi pariwisata masih belum ada kerangka acuan kerja. Hal ini kemungkinan karena pengembangan destinasi pariwisata bobotnya lebih berat dan lebih banyak melibatkan stakeholder khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyebaran tanggung jawab telah dilakukan tetapi “Gayung Belum Bersambut”. Pemerintah daerah  kabupaten/kota  belum  menerima  informasi  secara  jelas  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Pariwisata  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dokumen  Perda  No.  2  Tahun  2013 baru  diterima  oleh  Disbudpar  kabupaten/kota  pada  akhir  tahun  2014.  Bentuk  penyebaran tanggung  jawab  pengembangan  pariwisata  Kalimantan  Tengah  adalah  kewenangan  dalam menyusun Ripparkot/Ripparkab sesuai potensi daerah masing-masing.

## Pariwisata
Secara  konsep  pariwisata  dipahami  sebagai  adalah  suatu  perjalanan  yang  dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain, dengan maksud bukan untuk  mencari  nafkah  di  tempat  yang  dikunjungi,  tetapi  semata-mata  untuk  menikmati perjalanan  hidup  guna  bertamasya  dan  berkreasi  untuk  memenuhi  keinginan  yang  beraneka ragam.  (Yoeti,  1996).  Dari  konsep  pariwisata  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  kegiatan pariwisata harus menyuguhkan kenikmatan. Kenikmatan selama perjalanan, kenikmatan dalam pemandangan,  kenikmatan  beristirahat,  dan  juga  kenikmatan  berbelanja.  Mungkin  sebagian besar  objek  wisata  alam  di  Kalimantan  Tengah  ini  belum  mampu  menyuguhkan  semua kenikmatan tersebut. Meski pemandangan alam kita cukup mempesona. Satu objek wisata yang menjadi unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Taman Nasional Tanjung Puting.  Lokasi  yang  terletak  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  tersebut  telah  menyuguhkan fenomena alam yang begitu indah dan alami. Selain itu sarana dan prasarananya sudah sangat mendukung dan berstandar internasional. Lokasi yang lain seperti Taman Nasional Sebangau masih  belum  memiliki  standar  yang  sama.  Ada  banyak  persoalan  yang  melatarbelakangi. Diantaranya  adalah  lokasinya  berada  di  3  (tiga)  kota  yaitu  Kota  Palangka  Raya,  Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan. Sehingga ada kemungkinan ketiga pemerintah daerah tersebut  saling  menunggu  untuk  mengambil  peran  dalam  mengembangkan  Taman  Nasional Sebangau.  Begitu  juga  nasib  objek  wisata  lainnya,  masih  menunggu  sentuhan  dari  para stakeholdernya . Entah sampai kapan hal tersebut bisa terealisasi.

## Pemasaran dan Promosi Pariwisata
Ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam pemasaran diantaranya:
a. Memahami kebutuhan pasar wisatawan secara baik. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh  Disbudpar  Kalteng,  akan  tetapi  tidak  terdokumentasi  dengan  baik  sehingga  tidak pernah dilakukan corrective action (perbaikan).
b. Mengembangkan produk wisata yang mempunyai nilai superior di mata pasar wisatawan. Dukungan  terhadap  pengembangan  produk  wisata  masih  berjalan  parsial,  belum  ada kerjasama  yang  berkesinambungan  antara  Disbudpar,  Disperindag,  dan  pelaku  usaha
kerajinan.  Insentif  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  hanya  berupa  kesempatan mengikuti pameran/ekspo. Bantuan permodalan belum pernah diberikan.
c. Mendistribusikan informasi produk wisata ke wisatawan secara tepat dan menarik. Hal ini sudah dilakukan dengan membidik daerah atau kota-kota yang potensial seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja, dan Batam dengan mempertimbangkan konektivitas penerbangan.
d. Memproduksikan  produk  wisata  dengan  efektif.  Hal  ini  juga  sudah  dilakukan  dengan mengembangkan  produk-produk  wisata  khas  Kalteng  seperti  kerajinan  batu,  kerajinan batik, dan makanan khas Kalteng.
Promosi  dimaknai  sebagai    membujuk  atau  mengingatkan  secara  khusus  kepada  orang lain, dalam hal  ini pembeli  atau calon  pembeli.  Seperti dijelaskan oleh Alma dimana dalam mempengaruhi  mereka  diperlukan  beberapa  tahapan  melalui  media  komunikasi,  seperti:  (a) pendekatan melalui kontak dengan manusia, (b) media elektronik (TV, radio dan lain-lain), dan (c)  media  cetak.  Kegiatan  a,  b,  dan  c  tersebut  telah  dilaksanakan  semua.  Namun  saat  ini kegiatan  tersebut  diatas  masih  belum  cukup  jika  tidak  didukung  informasi  promosi  yang berbasis  internet.  Sehingga  informasi  promosi  tersebut  dapat  lebih  mudah  dan  lebih  luas diterima oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Namun saying media promosi tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

## Destinasi Pariwisata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa destinasi  pariwisata  adalah  kawasan  geografis  yang  berada  dalam  satu  atau  lebih  wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksestabilitas,  serta  masyarakat  yang  saling  terkait  dan  melengkapi  terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas bahwa cukup objek wisata alam di Kalimantan Tengah, akan tetapi hanya memiliki daya tarik wisata saja belum didukung oleh fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksestabilitas, masyarakat yang sadar pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata. Banyak sekali  objek  wisata  yang  masih  “merana”  bisa  juga  dikatakan  “perawan”,  karena  belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bahkan  pemerintah  provinsi  pun  belum  menetapkan  objek  wisata  mana  saja  yang  menjadi objek  wisata  resmi  atau  Destinasi  Pariwisata  Provinsi  (DPP)  sebagaimana  diatur  dalam Ripparprov.

## Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013
Pembangunan  kepariwisataan  provinsi  meliputi:  Destinasi  pariwisata,  pemasaran pariwisata,  industry  pariwisata,  dan  kelembagaan  pariwisata.  Pembangunan  Destinasi Pariwisata  diyakini  memerlukan  waktu  yang  panjang  karena  harus  melibatkan  pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian wilayah/kawasan wisata di Kalteng dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: wilayah barat (Kobar dan sekitarnya), wilayah tengah (Palangka Raya dan sekitarnya), dan  wilayah  timur  (Barito  Selatan  dan  sekitarnya).  Ketiga  wilayah  tersebut  menjadi  pusat pengembangan  pariwisata  Kalimantan  Tengah.  Dan  saat  ini  yang  sudah  menjadi  unggulan adalah wilayah barat yaitu adanya Taman Nasional Tanjung Putting.
Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi: pembangunan pasar wisatawan, pembangunan citra pariwisata, pembangunan kemitraan pariwisata, dan pembangunan promosi pariwisata.  Kesemua  indikator  tersebut  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Tengah  namun  belum  terlihat  serius  dan  berkesinambungan.  Biasanya  yang terlihat  hanya  kegiatan  rutin  saja  seperti  Festival  Budaya  Isen  Mulang  dan  Kalteng  Expo. Kedua kegiatan tersebut rutin dilaksanakan tetapi tidak memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pembangunan pariwisata Kalimantan Tengah. Cenderung sebagai kegiatan hiburan saja.

## Tabel 4.1
Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata No Bidang Program/Kegiatan Sasaran 1. Pembangunan Destinasi - Menyediakan sarana pendukung seperti (jalan, penginapan, rumah makan, tempat hiburan) -  Menyediakan alat transportasi: mobil angkutan umum, kapal susur sungai, dll - Menyediakan prasarana listrik dan air bersih - Mendorong daerah kabupaten/kota menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DPK) Masyarakat sekitar,  pelaku usaha, pemerintah daerah setempat 2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata - Melaksanakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) baik lokal, nasional, maupun internasional - Mencetak booklet, leaflet, majalah, brosur - Membangun website khusus pariwisata Kalteng - Menyediakan insentif bagi pelaku usaha berupa: fasilitas tiket, dan akomodasi untuk ikut even nasional - Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota mendorong website khusus promosi pariwisata Masyarakat sekitar,  pelaku usaha, pemerintah daerah setempat
Sumber: Data Diolah

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pelaksanaan  program  pembangunan  destinasi  dan  pemasaran  pariwisata  Kalimantan Tengah  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  telah  terlaksana  berlandaskan  pada Perda  No.  2  Tahun  2013  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata  Provinsi Kalimantan Tengah. Keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pembangunan pemasaran pariwisata terhalang oleh belum tersedianya Ripparkab/Ripparkot  di  seluruh  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Tengah.  Hanya  ada  2 (dua) objek wisata yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pembangunan pemasaran pariwisata, yaitu obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau.
2. Faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata muncul dari internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan juga dari pihak eksternal seperti  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Faktor  penghambat  diantaranya  belum
terwujud  program  promosi  pariwisata  yang  berbasis  internet,  selain  itu  juga  belum terciptanya masyarakat yang sadar wisata. Faktor pendorong utama adalah keberadaan pelaku  usaha  seperti  ASITA,  PHRI,  dan  HPI  yang  sudah  sangat  mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino Leo (2006 ), Dasar-Dasar Kebijakan Publik , diakses pada tanggal 9 Februari 2015, situs World Wide Web.
Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung, Cet. 3, Alfabeta.
Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Palangka  Raya.  2013. Buku  Pedoman Penulisan Skripsi : Jurusan Ilmu Pemerintahan. Palangka Raya.
Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan . Bandung: Alpabeta.
Nugroho Riant, 2009, Public Policy , Jakarta, Edisi Revisi, Elex Media Komputindo.
Pendit Nyoman S., 2006, Ilmu Pariwisata , Jakarta, Cet. 8, Pradnya Paramita.
Pendit, Nyoman S. 1995. Ilmu Ekonomi Pariwisata Sebuah Pengantar . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.
Soekadijo, R.G. 2000. Anatomi pariwisata: memahami pariwisata sebagai "systemic linkage" . Jakarta: Gramedia
Sukarsa,  I  Made.  1999. Pengantar  Pariwisata .  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur.
Sunaryo Bambang, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata ,Yogyakarta, Cet. 1, Gava Media.
Suyanto Bagong, Sutinah, 2005, Metode Penelitian Sosial , Jakarta, Edisi I, Kencana.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Warpani Suwardjoko P. dan Indira P. Warpani, 2007, Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah , Bandung, ITB .
Widodo  (2011), Faktor-Faktor  Implementasi  Kebijakan ,  diakses  pada  tanggal  12  Februari 2015  situs  World  Wide  Web http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi- kebijakan-george-edward.html .
Widodo Joko, 2006, Analisis Kebijakan Publik , Malang, EdisiPertama, Bayumedia Publishing.
Yoeti,  H.  Oka  A.  2002. Perencanaan  Strategis  Pemasaran  Daerah  Tujuan  Wisata .  Jakarta: Pradnya Paramita.