## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN ACEH PASCAKONFLIK
Cut Asmaul Husna
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar Email: acutbusu2@yahoo.com Email: cutasmaulhusna@gmail.com

## Abstrack
After  conflict  aceh  development  much  more  developing  and  industrialized  in  various  sectors, aceh  start  rise  from  bankruptcy  economy,  social  and  cultural,  political,  infrastructure. Resurrection aceh in development pascakonflik caused by participation of various parties and the  in  aceh,  including  the  perempuan.studi  aims  to  see  and  understand  political  participation daughters of development in aceh pascakonflik as learning to daerah-daerah in indonesia even negara-negara  else  in  the  world  which  still  experience  conflict  or  development  problems  in doing rekontruksi and rehabilitation after conflick.The theory of the research is theory political participation focusing on women involvement in the decision, planning, implementation, the use of the development and the evaluation aceh pascakonflik development. Studies show that women aceh  have  been  involved  active  in  the  development  ,  however  the  impact  of  participation  in political sector is still very low against the construction of aceh .In the context of economic and political  ,  women  aceh  still  have  a  great  opportunity  struggling  to  get  a  reasonable  rights should be equal treatment with the laki-laki in development aceh because undang-undang aceh give space all its citizens participate in development without except for .Because bias gender , where yardstick  chance and  ability  often  seen from the  sexes  put  women  position  at  a lower  , besides the ability to improve the quality of women in an effort to their involvement through the political in aceh development .
Keywords: women, political participation aceh, development.

## 1. PENDAHULUAN
Perempuan Sebagai Tiang Negara, apabila wanitanya baik maka negara akan baik dan apabila wanita rusak maka negarapun akan ikut rusak”. Pepatah ini menunjukan bahwa wanita berperan penting dalam membina keutuhan dan kinerja sistem dalam suatu Negara, Bangsa dan Daerah termasuk untuk Aceh. Peran perempuan Aceh dalam pembangunan dan politik, banyak mengalami pasang surut seiring dengan situasi dan perkembangan keadaan. Pada masa lampau, suatu  tonggak  sejarah  gemilang  menjadi  catatan  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, bahwa perempuan Aceh mempunyai peran dan porsi yang cukup signifikan, sebagai penguasa  Aceh  yang  dimulai  dari  masa  pemerintahan  Sri  Ratu  Safiatuddin  Tajul  Alam,  Putri dari Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1641-1675), Sri Ratu Naqiatuddin Nurul Alam  (1675-1678),  Sri  Ratu  Zaqiatuddin  Inayat  Syah  (1678-1688),    Sri  Ratu  Kamalat  Syah Zinatuddin  (1688-1699).  Ratu–ratu  Aceh  pada  waktu  itu  memiliki  kemampuan  dalam pemerintahan dan bersinergi dengan ulama untuk membangun Aceh.
Masa  berikutnya  saat  perempuan  Aceh  memberikan  kontribusi  mempertahankan  Aceh dari jajahan Portugis dan Belanda. Banyak data sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan juga  ikut  bergabung  dalan  peperangan  sebagai  pejuang  yang  tangguh  berdampingan  dengan laki-laki.  Dalam  setiap  event  mereka  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Laksamana perempuan pertama yaitu Laksamana Keumalahayati mampu memimpin pasukan Inoeng Balee melawan  Portugis,  lalu  Cut  Nyak  Dhien,  Cut  Meutia  adalah  nama-nama  yang  telah  tercatat menjadi  pahlawan  nasional  dalam  mempertahankan  negerinya.  Sejarah  membuktikan bagaimana perjuangan dan ketangguhan kaum perempuan Aceh dalam memimpin perang untuk mengusir  para  penjajah.  Perempuan  yang  berani  nyalinya  memegang  senjata  tajam  dan menghunusnya  ketubuh  para  musuh.  Mereka  telah  memberikan  semangat  dan  inspirasi tersendiri sebagi pejuang dalam usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Pascakemerdekaan  Republik  Indonesia,  gerakan  perempuan  muncul  sesuai  dengan perkembangan kondisi Aceh, saat konflik Aceh mulai terjadi dari DI/TII, perang Cumbok, Aceh Merdeka hingga masa Gerakan Aceh Merdeka,  perempuan  Aceh bergerak melalui organisasi- organisasi  bentukan  pemerintah  atau  ormas  seperti  PKK,    Dharma  Wanita,  Dharma  Pertiwi, Aisyiah, Muslimat NU, BKOW dan organisasi lainnya sama halnya di daerah lain di Indonesia. Tokoh–tokoh  perempuan      Aceh  masa  itu,  penulis  hanya  mengenal  nama   Hj.  Ummi  Fatimah Cut  Lampoh  Saka  yang  sangat  terkenal  sebagai  orator  ulung  dan  pernah  menjadi anggota DPRD Kabupaten Pidie selama dua periode serta memimpin Dayah Diniyah Fatimiyah dan  Panti  Asuhan  Fatimiyah  di  Gampong  Lampoh  Saka,  Kabupaten  Pidie.  Orator  dan  politisi perempuan ini pernah mengingatkan pemerintah Aceh agar memberdayakan ulama perempuan dalam pembangunan ke depan 1 . Setelah era itu kita mengenal nama Cut Cayarani Bitai sebagai politisi  Golkar  dan  pernah  menjabat  deputi  bidang  Pendidikan,  kesehatan  dan  Pemberdayaan Perempuan BRR Aceh tahun 2008.
Ketika  reformasi  bergulir  tahun  1998,    saat  reformasi  digulirkan  gerakan  perempuan Aceh  sangat  baik,  sejumlah  buffer  aksi  dan  LSM  Perempuan  muncul,  beberapa  buffer  Aksi dibentuk  perempuan  Aceh seperti  Forum  Komunikasi  Mahasiswi  Aceh  (FKAMA),  Solidaritas Mahasiswi  Islam  Peduli  Aceh  (SMIPA),  Solidaritas  Perempuan  untuk  Referendum  Aceh (SPURA),  Lampuan,    Flower  Aceh,  Balai  Syura  dan  banyak  organisasi  lainnya.  Gerakan perempuan Aceh saat itu, tidak hanya berperan menumbangkan rezim Orde Baru, terlibat dalam investigasi  kasus-kasus  HAM  di  Aceh,  pencabutan  DOM,  Konggres  perempuan  untuk penetukan sikap politik Aceh dan berkontribusi pada perundingan dan perdamaian Aceh, tetapi
juga  mengisi  era  Reformasi  ini  dengan  sejumlah  kerja-kerja  kongkret  yang  berorientasi kemajuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan dan keadilan.
Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) pada 7 Agustus 1998 yang kelahirannya berangkat dari kongres  besar  yang  didukung  oleh  organisasi  perempuan  berbasis  massa  yang  merupakan perwakilan/representasi  perempuan  dari  kabupaten/kota  di  Aceh  dengan  rekomendasi diantaranya  diselesaikannya  masalah  perdamaian  di  Aceh  dan  mendorong  pelibatan  penuh perempuan  dalam  proses  perdamaian  Aceh.  Selain  itu,  ada  Inoeng  Balee  yang  merupakan organisasi bentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Penulis  mengenal  banyak  tokoh  perempuan  melalui  gerakan  politik  dan  sosial  kita mengenal  Cut  Nurasyikin,  Naimah  Hasan,  Suraiya  Kamaruzzaman,  Khairani,  Syarifah Rahmatillah,  Sakdiah  Marhaban,  Raihan  Diani,  Arabiyani,  Ainal  Mardhiah,  Maryati  SH, M.Hum, Sri Wahyuni dan beberapa nama lainnya yang luput dari penulis dalam tulisan ini yang sering  muncul  namanya  di  media  massa  dengan  berbagai  peran-perannya.  Penulis  ikut  bagian bersama mereka untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan Aceh yang bermartabat, tegaknya demokrasi dan perdamaian di Aceh.
Begitu pula dimasa awal-awal pembangunan Aceh di era pascaMOU Helsinky, gerakan perempuan Aceh muncul sebagai bagian dari mendukung perdamaian terlepas dari kepentingan politik  tertentu,  kaum  perempuan  di  Aceh  telah  terlibat  secara  aktif  dan  positif  dalam menggerakkan  roda-roda  pembangunan  sebagaimana  tercermin  dalam  berbagai  bentuk perkumpulan atau gerakan sosial lainnya. Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Mereka aktif melaksanakan berbagai kegiatan dalam  menunjang  upaya  pembangunan  perdamaian.  Kegiatan-kegiatan  ini  antara  lain: kampanye  penegakan  hak-hak  azasi  manusia  khususnya  perempuan,  advokasi,  pemberdayaan ekonomi  perempuan,  dan  penyaluran  bantuan  kemanusiaan  dan  kebutuhan  pokok  kepada masyarakat  baik  pada  masa  konflik  maupun  pada  saat  tsunami. Konflik juga  telah  mendorong banyak  perempuan  di  Aceh  untuk  menjadi  aktivis  perdamaian  dan  tokoh  masyarakat. Sebahagian  aktivis  perempuan  di  Aceh  merupakan  mahasiswa  pada  masa  konflik  dan  sangat bersemangat  dalam  menyuarakan  isu  perdamaian  dengan  ala  mahasiswa,  seperti  demonstrasi dan juga tuntutan referendum. Sementara aktivis yang sudah lebih senior lebih mengupayakan dengan cara pendampingan korban, advokasi dan dialog dengan berbagai pihak untuk mencari format tentang Aceh damai.
Semenjak  damai  menyentuh  Serambi  Mekah,  moment  ini  seharusnya  menjadi  awal kebangkitan  dari  cengkraman  kekuasaan  militer  yang  telah  masuk  disegala  aspek  kehidupan bermasyarakat  di  Aceh sebelumnya  saat  konflik,  perempuan  Aceh  bangkit  disegala  kehidupan dengan  isu  yang  terus  berkembang  di  kancah  dunia,  dimana  peran  dan  fungsi  perempuan  di tengah-tengah  masyarakat  menjadi  semakin  terbuka  lebar  dengan  adanya  dukungan  dari sejumlah  undang-undang  dan  peraturan  yang  membuka  peluang  yang  lebih  besar  untuk menunjukkan  eksistensinya  sebagai  bagian  dari  warna  negara  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban yang sama dengan yang lain.
Namun, dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia termasuk Aceh  tentunya,  kesempatan  perempuan  untuk  menjadi  politisi  relatif  terbatasi  karena  persepsi masyarakat  mengenai  pembagian  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  cenderung  bias kearah  membatasi  peran  perempuan  wanita  pada  urusan  rumah  tangga,  pada  akhirnya perempuan Aceh terjebak pada rendahnya partisipasi politik yang berpengaruh pada daya ungkit pencapaian indikator pembangunan yang komplek dalam berbagai sektor.
Berbeda  dengan  provinsi  lain,  begitu  gencarnya  perempuan-perempuan  melakukan berbagai gerakan sosial dan politik, mereka tampil dalam masyarakat melakukan pemberdayaan dan  mereka  tampil  menjadi  walikota/bupati.  Ketika  berbagai  taruhan  tentang  kemampuan perempuan  untuk  memimpin  bangsa  ini,  di  daerah  lain  inovasi-inovasi  dan  keberanian  untuk membangun tantanan dan tata kelola pemerintahan lebih baik ( good governance) justru datang
dari  perempuan  meskipun  dibaluti  oleh  tekanan-tekanan  politik  dan  sosial.  Lihat  saja kemampuan  Tris  Rismaharini  Walikota  Surabaya  dalam  menutup  lokalisasi  dan  membangun semrautan kota surabaya lebih baik dan walikota perempuan lainnya yang mengimplementasikan  tatakelola  pemerintahan  yang  baik  yang  berdampak  pada  lajunya pembangunan.  Meskipun  ada  catatan  suram  juga  dari  politisi  dan  kepala  daerah  yang  dari perempuan yang terlibat dalam lembaran hitam kasus korupsi.
Konflik sudah berakhir di Aceh yang ditandai dengan penantangan Nota Kesepahaman antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (Memorandum  of Understanding  Between  The  Government  of  Republic  of  Indonesia  And  The  Free  Aceh Movement  Helsinki  15  Agustus  2005),  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka  menegaskan  komitmennya  untuk  menyelesaikan  konflik  Aceh  secara  damai, menyeluruh,  berkelanjutan  dan  bermartabat  bagi  semua,  dan  para  pihak  bertekad  untuk menciptakan  kondisi  sehingga  Pemerintaha  Aceh dapat  diwujudkan  melalui suatu  proses  yang demokratis.
Salah satu hasil dari MoU Helsinky adalah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai  manifestasi  untuk  Aceh  dalam  mengelola  provinsi  dengan  banyak  kewenangan  dan begitu juga dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sebagai  bagian dari hak otonomi  daerah  yang  memiliki  kewenangan  sangat  besar  dalam  mengelola  kabupaten/kota. Saatnya  Aceh  menuju  perdamaian  yang  hakiki,  melaksanakan  pembangunan  dalam  berbagai sektor mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan keikutsertaan semua pihak termasuk perempuan. Maka, peranan perempuan sangat penting dan gerakan perempuan sangat mendukung  untuk  itu,  terlebih  lagi  porsi  perempuan  terlibat  dalam  politik  lebih  besar  serta adanya  keamanan  dan  kenyamanan  perempuan  untuk  lebih  berani  bertindak,  berbuat  dan menyatukan ide dan pikiran untuk terlibat dalam politik serta gerakan sosial lebih luas sehingga mampu  menjadi  jembatan  untuk  menerima  aspirasi  masyarakat.  Harapannya  gerakan perempuan harus mengembalikan kepercayaan diri dan kemampuan pada diri kaum perempuan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut maka   penulis untuk mempelajari  pelajari  bagaimana  partisipasi  politik  perempuan  dalam  pembangunan  Aceh Paskakonflik,  kontribusi  perempuan  dalam  pembangunan  Aceh  baik  dalam  pengambilan keputusan,  perencanaan,  pengawasan  dan  pelaksanaan  evaluasi  serta  bagaimana  SDM perempuan Aceh dalam menggerakkan pembangunan Aceh?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif, berangkat dari ketertarikan penulis terhadap objek yang diamati.  Penulis  menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui studi pustaka dan diperkuat dengan pengamatan terjun langsung ke lapangan. Berbagai literasi  atau  media  bacaan  baik  buku,  majalah,  dan  surat  kabar  serta  banyaknya  media  online baik jurnal, situs, maupun laporan hasil riset yang terkait dengan topik terkait dengan partisipasi politik perempuan di Aceh terhadap pembangunan di Aceh pascakonflik.
Selain  itu  untuk  memperkuat  kajian  penulis  dalam  melakukan  penelitian,  penulis  juga mengumpulkan  data  dengan  tehnik  meminta  pendapat  masyarakat  melalui  media  sosial facebook mengenai  pendapat  mereka  tentang  gerakan  dan  peran  perempuan  Aceh  dalam pembangunan  pascakonflik.  Ada  lima  (5)  orang  yang  memberikan  pendapat  mereka  tentang keterlibatan  perempuan  Aceh  dalam  pembangunan  di  Aceh.  Lima  orang  yang  memberikan komentar  yaitu    Win  Fahrud,    Lena  Mardhiah,    Raja  Umar,  Muchlis  Ade  Putra  dan  mantan aktivis Aceh Rahmad Djaelani (sesuai dengan nama facebook ).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perempuan dalam pengambilan keputusan melalui parlemen.
Pascakonflik  di  Aceh,  minat  perempuan  terjun  ke  wilayah  politik  terjadi  peningkatan yang  sangat  dratis  sebagai  akibat  dari  ketentuan  kebijakan  kuota  30  %  perempuan  di  wilayah
politik.  Selain  itu    kampanye  dan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  penggiat  perempuan  yang konsen pada isu keterwakilan dalam politik, pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan positif media massa dengan berbagai liputan dalam perjuangan mengenai perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik tidak terlalu  mengalami  hambatan  dan  tantangan  karena  telah  memberikan  kenyamanan  bagi perempuan dalam  memperjuangkan hak politiknya.
Secara  kuantitatif  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  dari perempuan  periode  2014-2019  mengalami  penambahan  dari  periode  sebelumnya  sebanyak empat (4) orang menjadi 12 orang yang mewarnai proses demokrasi dan memberikan pengaruh besar  dalam  mengambil  keputusan  melalui  parlemen.  Berdasarkan  data  anggota  DPR  Aceh sebanyak  81  Orang,  perempuan  yang  duduk  di  kursi  DPRA  12  orang  anggota  DPR  Aceh perempuan  periode  2014-2019  yaitu;  (1)  Darwati  A.  Gani  dari  Partai  Nasional  Aceh,  dalam Pemerintahan Aceh perempuan ini tak asing lagi, istri mantan gubernur Irwandi Yusuf. Selama lima tahun menjadi first lady di Aceh menjadi popular dan dengan mudah memenangkan Pileg 2014 ; ( 2) Nurlelawati dari Partai Golongan Karya, untuk kedua dipercayakan masyarakat Pidie dan Pidie Jaya sebagai perwakilan mereka di parlemen; (3) Kartini Ibrahim dari Partai Gerindra sebagai  pendatang  baru  untuk  parlemen  Aceh ;  ( 4)  Ummi  Kalsum  dari  Partai  Aceh ;  ( 5) FauziahH.M.Daud  dari  Partai  Golongan  Karya kembali  menjadi  partai  yang  mengantarkan politisi  perempuan  ke  parlemen; ( 6)  Ismaniar  dari  Partai  Amanat  Nasional  asal  Gayo ;  (7) Nuraini Maida dari Partai Golongan Karya; (8) Fatimah dari Partai NasDem, sebagai partai baru NasDem  ternyata  juga  mempunyai  kader  perempuan  yang  berkualitas ; (9)  Yuniar  dari  Partai Golongan  Karya yang  termasuk  politisi  senior,  15  tahun  menjadi  anggota  legislatif; ( 10) Liswani  dari  Partai  Amanat  Nasional, ini  periode  kedua  duduk  di  parlemen  Aceh ;  ( 11).  Siti Nahziah  dari Partai  Aceh  sebagai  kader  baru  perempuan  dari  Partai  Aceh  yang  berhasil menguasai parlemen Aceh; ( 12) Mariati MR dari Partai Aceh dengan lulusan S3  mampu meniti jalan mulus untuk mengamankan kursi untuk menduduki parlemen Aceh.
Selain  pertambahan  perempuan  di  parlemen,  pascakonflik  tercatat  baru  satu-satunya Perempuan yang menjadi Kepala Daerah yaitu Illiza Saa‟dudin Jamal menjadi Walikota Banda Aceh  yang  dilantik  setelah  meninggalnya  Mawardy  Nurdin,  yang  mengembangkan  tugas sebagai  kepala  daerah  yang  memiliki  kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  melekat  sebagai politisi  dan  tanggungjawab  sosial.  Dengan  adanya  kepala  daerah  perempuan,  maka  dipastikan pengaruhnya sangat besar dalam berbagai sektor pembangunan.
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan keputusan  melalui  parlemen  jauh  lebih  baik  daripada  masa  periode  sebelumnya.  Dengan berbagai  latar  belakang  dan  kemampuan  yang  dimiliki  perempuan  Aceh  menduduki  parlemen dan  kepala  pemerintahan  dapat  memberikan  energi  baru  dalam  memperjuangkan  aspirasi masyarakat, membela hak-hak perempuan, memastikan perencanaan yang berpihak secara adil dan  merata  bagi  masyarakat  Aceh,  mampu  mendorong  perubahan  dalam  melaksanakan pembangunan  dengan  tatakelola  pemerintahan  yang  baik,  melakukan  pengawasan  yang konsisten  sebagai  representative  dari  rakyat,  sehingga  memberikan  dampak  langsung  dalam pembangunan  Aceh  dalam  berbagai  sektor,  terjadinya  perubahan  yang  signifikan  dalam pembangunan baik dalam  aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi yang mencakup bidang hukum, sosial budaya dan politik.
Meskipun anggota DPRA dan satu kepala daerah yang perempuan sangat minim, belum memenuhi  quota  sebagaimana  undang-undang  yang  menegaskan  perempuan  harus  memenuhi 30 persen di parlemen, namun tidak melemahkan eksisitensi mereka dalam bekerja yang efektif dan berpera strategis dalam menggerakan pembangunan di Aceh.

## Partisipasi Politik Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan
Praktek baik yang telah dilakukan Kota Banda Aceh dan beberapa Kabupaten/kota lain di  Aceh  layak  dijadikan  referensi  dan  contoh  bagi  daerah  lainnya  dalam  perencanaan pembangunan.  Dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  perempuan  untuk  memberikan  ruang publik dan politik, Kota Banda Aceh melaksanakan Musyawarah Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan (Musrena).
Gagasan  tentang  perlunya  Musrena  dilatarbelakangi  oleh  keprihatinan  akan rendahnya partisipasi  kaum  perempuan  di  Kota  Banda  Aceh  dalam  proses  perencanaan  pembangunan, sementara  komposisi  jumlah  penduduk  perempuan  dan  laki-laki  di  Kota  Banda  Aceh  relatif berimbang.
Selain  itu,  ditemui  adanya  beberapa  penyimpangan  dari  aturan  normatif  dan  bersifat tidak ramah terhadap keterlibatan perempuan. Dalam proses perencanaan didapatkan beberapa situasi sebagai berikut: 1) Peserta yang terlibat dalam proses perencanaan, dari Musrenbang di tingkat  desa  sampai  dengan  Musrenbang  di  tingkat  kota,  kebanyakan  adalah  perangkat pemerintah  atau  tokoh  masyarakat. Kelompok  masyarakat  awam jarang  sekali terlibat,  apalagi kelompok perempuan. Kalaupun ada kelompok perempuan yang terlibat, hanya dari kelompok PKK  atau  isteri  dari  aparat  pemerintah.  2)  Minimnya  keterlibatan  perempuan  mengakibatkan usulan  yang  dihasilkan  kurang  berpihak  kepada  perempuan.  Usulan  pembangunan  fisik  dan infrastruktur  masih  menjadi  primadona,  tetapi  usulan  berupa  perbaikan  gizi,  peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan,posyandu dan usulan serupa lainnya, hampir tidak pernah muncul. 3) Waktu dan tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam proses  ini  sangat  panjang  dan  melelahkan,  selain  itu  tidak  ada  kepastian  bahwa  usulan masyarakat  akan  diakomodir.4)  Minimnya  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  juga  sangat menentukan  keluaran/hasil  dari  negosiasi  dalam  proses  perencanaan.  5)  Proses  perencanaan, seperti  halnya  proses  lain  di  daur  penganggaran,  tidak  memperhatikan  penerima  manfaat  dari anggaran yang direncanakan/disusun.
Namun belum semua kabupaten di Aceh melakukan Musrena  sebagai proses pelibatan masyarakat dalam perencanaa, sehingga ada pihak yang belum merasa adanya partisipasi politik perempuan  sebagai  sebuah  gerakan  dalam  pembangunan.  Dalam  pengamatan  penulis, keikutsertaan  perempuan  dalam  perencanaan  melalui  kegiatan  musrenbang  baik  ditingkat gampong,  Kecamatan,  Kabupaten  bahkan  provinsi  masih  sangat  rendah  dan  terbatas. Keberadaan  perempuan  masih  terabaikan  dalam  proses  perencanaan    terutama  dalam musyawarah  tingkat  gampong,  bentuk  partisipasi  politik  dengan  ikut  bergabung  dalam musyawarah  gampong  yang  dominannya  laki-laki  sering  dianggap  tak  biasa  bagi  perempuan. Padahal,  UU  Desa  sudah  mem  beri  ruang  partisipasi  bagi  perempuan,  tapi  implementasinya masih  menemui  sejumlah  masalah.  Begitu  pula  dengan  keluarnya  permendes  yang  mengatur partisipasi  kelompok  perempuan.  Ketidakterlibatan  perempuan  dalam  forum-forum  partisipasi warga  di  gampong  diduga  juga  terkait  dengan  masalah  kapasitas  aparat  gampongyang  tidak paham tata kelola Gampong. Aparat Gampong banyak yang tidak paham bagaimana melibatkan perempuan dalam forum-forum di gampong dalam perencanaan.
Dalam  hal  partisipasi  politik  perempuan  dalam  perencanaan,  ada  tigal  hal  menurut penulis mengapa perempuan masih rendah partisipasinya dalam perencanaan di Aceh. Pertama, Karakter  Aceh  yang  khas  menganut  system  parthiakal,  seakan-akan  membatasi  gerak perempuan  untuk  lebih  jauh  dalam  politik,  meskipun  sejarah  masa  lampau  tidak  demikian. Kedua, pola interaksi antarwarga masyarakat perempuan yang tidak intensif dan tidak memiliki kemampuan untuk membangun relasi dengan pimpinan daerah sehingga mempengaruhi peluang partisipasi  politik  perempuan,  ketiga,  tingkat  kemampuan  SDM  perempuan  dalam mengorganisir  kelompok  perempuan  sendiri  dan  mendorong  kelompoknya  untuk  sama-sama mengadvokasi  agar  dapat  terlibat  dalam  proses  perencanaan    yang  merupan entry  point dalm pelaksanaan  pembangunan,  sehingga  wajar  saja  kemudian  ada  pihak  yang  mengkalim  bahwa
perempuan belum fokus dalam memperjuangkan hak-haknya dan belum memiliki kemampauan dalam mengorganisir dirinya sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.
Berikut  beberapa  komentar  beberapa  teman  penulis  melalui  media facebook setelah penulis  menulis  status  untuk  meminta  pendapat facebooker tentang  gerakan  perempuan  dan partisispasi  perempuan  dalam  pembangunan  ;  “Gerakan  perempuan  di  Aceh  sudah  mati, kebanyakan  gerakan  perempuan  pencari  makan  dengan  mengatasnakan  perempuan,  hanya sedikit  sekali  perempuan  yang  memperjuangkan  hak-hak  perempuan,  komentar  Win  Fahrud melalui facebook. Pendapat lain dari Lena Mardhiah “Untuk Tahun 2017 belum nampak sosok perempuan yang bisa memimpin Aceh ke depan, bukan saya tidak mendukung perempuan, tapi sosok  perempuan  Aceh  saat  ini  menjadi  pemimpin  Aceh  sudah  habis  stok.  Justru  media mengenal  Mak  Nong  sebagai  perempuan  hebat  “Perempuan  hebat  kalau  menurut  saya  adalah Mak Nong dan sejumlah perempuan tangguh lainnya di kawasan Tutut Kecamatan Sungai Mas Aceh  Barat,  aktifitas  sehari-hari  mereka  mendulang  emas  dengan  cara  tradisional  dan  ramah lingkungan “sebagaimana ditulis Raja Umar melalui media sosial. Facebooker lain Muchlis Ade Putra  juga  memberikan  komentar  “Saya  sepakat  dikatakan  Pak  Umar,  Mak  Nonglah  yang terkenal menurut versi media, tapi mana tau versi lain ada yang lebih hebat selain Mak Nong, yang intinya wanita Aceh semua pada dasarnya hebat-hebat dan cerdas untuk menentukan sikap dalam  perjuangan,  namun  belum  maksimal.  Sementara  kritikan  terhadap  gerakan  perempuan Aceh  datang  dari  mantan  aktivis  Aceh  Rahmad  Djaelani  yang  menyampaikan  komentarnya melalui media sosial “ Gerakan perempuan di Aceh itu Dongeng, yang ada kelompok-kelompok perempuan yang cari makan berkedokkan gerakan perempuan”.
Karena  itu  dalam  perencanaan  pembangunan,  perempuan  harus  mengubah  formatnya untuk  mencapai  hasil  yang  lebih  baik,  lebih  adil  dan  memiliki  peran  yang  tidak  hanya  cukup menunggu tanpa meningkatkan keaktifan dan strategi perjuangan.

## Partisipasi Politik Perempuan dalam Pengawasan dan evaluasi Pembangunan
Dalam  penyusunan  kebijakan  perempuan  dan  perencanaan  pembangunan,  perempuan terlibat cukup bagus. Sayangnya, penulis belum  mendapatkan data pengkaderisasi perempuan- perempuan  tangguh  lainnya  dan  menjadikan  penyeimbang  atau  sebagai Check  and  Balance dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Pelbagai  kebijakan  yang  telah  disahkan  di  Provinsi Aceh kurang mendapatkan perhatian dan kritikan serta pengawasan dari kaum perempuan yang merupakan penduduk yang lebih banyak.
Aceh  seperti  kehilangan  tokoh  perempuan  dan  tidak  ada  kaderisasi  yang  memiliki ketangguhan  untuk  menyuarakan  aspirasi  sebagai  gerakan  bersama  dari  pelbagai  pemangku kepentingan  teroganisir  yang  menjadi  sumber  ilmu  pengetahuan  dan  mampu  mengerakan perempuan  lain,  menyatukan  visi  untuk  mendorong  kebijakan  –kebijakan  Pemerintah  Aceh yang  pro  rakyat  dan  melakukan  pengawasan  yang  teroganisir  dengan  dengan  berkolaborasi dengan anggota parlemen perempuan, sehingga belum menjadi sebuah kekuatan bersama dalam melakukan kontrol dalam pembangunan.
Aktivis-aktivis  Aceh  masa  lalu  dan  sekarang  sepertinya  larut  dengan  romantisme pekerjaan  mereka  atau  kesibukan  mereka  dengan  pekerjaannya  atau  hanya  sekedar bertanggungjawab  terhadap  rutinitasnya  sebagai  ibu,  istri  dan  pekerja,  dengan  sudah  mulai pudar  terhadap  sensitivitas  untuk  kegiatan  sosial,  budaya,  pendidikan  dan  politik  secara  luas terjun ke masyarakat.
Kiritikan  tentang  masih  rendahnya  partisipasi  perempuan  Aceh  dalam perencanaan  dan  pengawasan  saat  ini  seharusnya  menjadi  catatan  penting  bagi  kaum perempuan  yang  harus  digarisbawahi,  ketika  masih  banyak  pekerjaan  rumah  dengan berbagai  isu  perempuan,  anak,  bayi,  masyarakat  rentan,  kelompok  terdiskriminasi  dan marjinal,  maka  kehadiran  perempuan  dalam  gerakan  nyata  sangat  dibutuhkan,  bukan hanya bergerak secara indivial, kelompok dan parsial tapi mampu mendorong kebijakan
yang lebih baik. Ide-ide gerakan perempuan pun tidak hanya mewarnai beragam aturan dan kebijakan, tetapi juga mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi gerakan perempuan dalam kelompok civil society.
Partisipasi  politik  dalam  hal  pengawasan,  perempuan  sangat  diharapkan  partisipasinya dalam  upaya  meningkatkan  control  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan  dan pelaksanaan pembangunan, dimana pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan sering  sekali  terjadi  pengabaian  hak  atau  bahkan  penyimpangan  dari  azas-azas  dan  prinsip pembagunan  bahkan  bertolak  belakang  dengan  perencanaan.  Disinilah  diperlukan  partisipasi semua pihak untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan untuk  memastikan  pembangunan  efektif  dan  efisien  serta  berbasil  hasil  atau output dengan memperhatikan  perubahan  struktural,  memperhatikan  pembangunan  dan  pertumbuhan  sebagai proses keseluruhan, memperhatikan perubahan marjinal, mementingkan pada pertumbuhan dan menunjukan hubungan asosiatif.

## Tantangan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pembangunan Aceh
Sejarah Aceh telah mencatat bahwa perempuan Aceh secara tangguh dapat memimpin Negara, memimpin di medan perang, terlibat dalam perundingan dan perdamaian serta gerakan sosial  lainnya  yang  mampu  mendobrak    hegemoni  kekuasaan  dari  lelaki  dan  bahkan  mampu bersinergi dengan organisasi yang dipimpin para lelaki, meskipun tantangan dan hambatan lain masih tetap ada.
Perempuan  Aceh  yang  memahami  Islam    juga  memahami  kedudukan,  fungsi  dan perannya  perempuan,  meskipun  selalu  mendapat  tempat  dan  mengerti  fungsinya  sebagai  ibu rumah tangga yang selalu harus di dapur atau mengurusi masalah rumah tangga, namun fungsi ini  tidak  menjadikan  kelemahan  posisi  bagi  perempuan  untuk  bergerak,  justru  bagaimana kemudian memaknakan fungsinya yang merupakan bagian dari masyarakat.
Dalam konteks ekonomi maupun politik, kaum perempuan Aceh masih harus berjuang untuk  mendapatkan  haknya  yang  wajar  agar  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dengan  kaum laki-laki. Karena bias gender, dimana tolak ukur kesempatan dan kemampuan sering dilihat dari faktor  jenis  kelamin  dengan  menempatkan  posisi  perempuan  pada  posisi  yang  lebih  rendah, masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di Aceh.
Tantangan  lain  dari  gerakan  perempuan  di  tingkat  internal  adalah  belum  kuatnya gerakan  yang  berbasis  kesukarelaan  diantara  anggota  gerakan,  sehingga  memiliki ketergantungan  pada  sumber  pendanaan.  Ketika  pendanaan  bergantung  dari  pihak  lain,  maka ketika  pihak  lain  tidak  membantu,  para  aktor  gerakan  banyak  yang  keluar  dari  organisasi gerakan  dan  berpindah  kepada  lembaga-lembaga  yang  menjamin  dari  aspek  ekonomi.  Hal  ini bukan hanya terjadi di Aceh tapi juga Indonesia umumnya.
Media sosial sudah mulai adanya wacana yang pada dasarnya menggugat kembali peran dan  fungsi  perempuan  di  Aceh  dalam  setiap  gerakan  kelompok/individu  dari  golongan perempuan.  Di  tingkatan  Nasionalpun  Wacana  tersebut  tidak  hanya  menyangkut  keinginan untuk  mereposisi  dan  meredifinisikan  kembali  eksistensi  kaum  perempuan,  tetapi  mencakup pula  adanya  keinginan  yang  kuat  untuk  meningkatkan  citra  dan  kualitas  kaum  perempuan  di Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada  suatu  kenyataan  bahwa  kaum  perempuan  di  Aceh,  masih banyak  mengalami  hambatan-hambatan  struktural  maupun  non  struktural,  sehingga  mereka belum  dapat  berperan  secara  maksimal  baik  dalam  konteks  kehidupan  rumah  tangga  maupun sebagai  individu  manusia  yang  mempunyai  keinginan-keinginan  logis,  untuk  berperan  lebih aktif di masyarakat.
Selain  itu,  Perempuan–perempuan  dulu  belum  mampu  melahirkan  dan  menguatkan kuatnya  kader-kader  baru  yang  dapat  melanjutkan  gerakan  perempuan  ke  depan,  sehingga belum  terjadi  penyebaran  pengetahuan  dan  keahlian  kepada  generasi  berikutnya  di  dalam anggota  gerakan.  Gerakan  Politik  perempuan  pun  cenderung  terbagi  ke  dalam  pelbagai  faksi karena  perbedaan  pandangan  dan  strategi  gerakan,  sehingga  kurang  terjadi  aksi,  refleksi  dan
aksi  bersama  dalam  menghadapi  tantangan  yang  dapat  melemahkan  perjuangan  perempuan untuk  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Organisasi-organisasi  gerakan  perempuan  cenderung  sibuk dengan  pelaksanaan  programnya  masing-masing,  sehingga  kurang  terjadi  interaksi  antara anggota gerakan.

## Komitmen Pemerintah Aceh
Pascakonflik  dan  Era  Otonomi  Daerah  seharusnya  telah  memberikan  peluang  yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk berkiprah dan mengambil peran yang signifikan dalam pembangunan.  Roh  otonomi  daerah  pada  hakekatnya  merupakan  sebuah  pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun daerah, maupun negaranya bagi seluruh komponen warga Negara, termasuk bagi kaum perempuannya.
Keberadaan  UUPA  tentang  Pemerintahan  Aceh,  seharusnya  mendorong  pemerintahan Aceh  dapat  melakukan  inovasi  dan  kreatifitas  kebijakan  sesuai  dengan  sistusi  dan  kebutuhan masyarakat  Aceh  pascakonflik  dan  merawat  perdamaian.  Dalam  konteks  pemberdayaan perempuan,  pemerintah  seharusnya  dapat  memanfaatkan  peluang  ini  untuk  memberikan perhatian  yang  lebih  baik  terhadap  eksistensi  serta  memaksimalkan  peran  kaum  perempuan sebagai  mitra  dalam  pembangunan.    Gerakan  perempuanpun seharusnya  dapat mengarah  pada memberikan  dukungan  kepada  Pemerintah  daerah  meng-identifikasi  permasalahan-permasalah yang  dihadapi  serta  membuat  skala  prioritas  strategis  dalam  menopang  daya  dukung pembangunan Aceh .

## Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan Aceh
Perlukah  kita  meragukan  kemampuan  sumber  daya  manusia  perempuan  Aceh? Jawabannya  adalah  data.  Data  menunjukan  bahwa  Aceh  telah  banyak  memberikan  beasiswa kepada  perempuan–perempuan  Aceh  pascakonflik  untuk  mengambil  pendidikan  yang  lebih tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun dimana mereka pascalulus dari pendidikan tinggi tersebut? Apa kontribusi terhadap pembangunan di Aceh.  Aceh tidak kekurangan sumber daya manusia perempuan dalam pengetahuan, perempuan Aceh semakin berkurang dari rentan tuna  aksara.  Tapi  justru  dalam  memanfaatkan  SDM  nya  perempuan  Aceh  cenderung  memilih aman dan minim risiko, maka pilihan kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih diminati ketimbang  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  secara  swadaya  atau  bergerak  untuk  terlibat dalam politik.
Pemanfaatan  SDM  untuk  terlibat  dalam  politik  hanya  sedikit,  keinginan  untuk  terlibat dipartai  masih  didasari  untuk  mengisi  kekosongan  untuk  menjalankan  kebijakan  afirmatif merupakan  bagian  dari  prinsip  keadilan  dalam  demokrasi yang  diimplementasikan  melalui pemenuhan  pencalonan  minimal  30%  perempuan  sebagai  anggota  legislatif.  Penulis  berharap adanya kesadaran secara luas menjadi bagian penerima aspirasi atau jembatan masyarakat untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka melalui parlemen, sehingga partisipasi perempuan di parlemen memiliki makna, arti, manfaat dan perannya sangat penting.

## Apa yang harus dilakukan kedepan ?
Penulis memiliki harapan besar bahwa perempuan Aceh masih harus bangkit, bergerak dengan  realitas  sosial  yang  terjadi  di  Aceh  saat  ini.  Perempuan  Aceh  harus  mampu  bersaing secara  profesional,  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam menguasai politik, ekonomi, sosial dan budaya di Aceh. Kontribusi dan partisipasi tidak cukup dengan menonton dan menyetujui dengan apapun yang terjadi di Aceh dalam keadaan ekonomi masyarakat yang belum banyak bergerak, pelayanan publik masih kacau, tatakelola pemerintah yang  baik  masih  setengah hati,  pengangguran  makin  meningkat,  mutu  pendidikan  yang  masih sangat rendah serta Indeks Pembangunan Manusia masih dibawah rata-rata Nasional.
Kelompok Perempuan Aceh harus mendorong bidang pemberdayaan perempuan, partai politik untuk memperkuat sinergitas dengan organisasi masyarakat, aktivis masyarakat sipil, dan
komunitas/kelompok perempuan  hingga tingkat  akar  rumput , mendorong  partai  politik  untuk mencalonkan perempuan yang memiliki potensi kapabilitas dan jaringan akar rumput di wilayah basis  kekuatannya,  mendorong  organisasi  perempuan  untuk  dapat  melakukan  kaderisasi perempuan  yang  mampu  mengisi  pembangunan  Aceh  dan  mendorong  pesantren,  dayah  dan lembaga  pendidikan  islam  untuk  melahirkan  ulama-ulama  perempuan  Aceh  dan  mubalighah Aceh,  mendorong  pemerintah  Aceh  untuk  memberikan  ruang  dan  gerak  bagi  professional perempuan Aceh, mendorong parlemen Aceh untuk percaya pada perempuan untuk melakukan pemberdayaan  politik  dan  memberikan  ruang  suara  di  parlemen,  mendorong  organisasi perempuan  untuk  melakukan  pemberdayaan  dan  pendidikan  sosial,  budaya,  ekonomi  bagi perempuan dan memiliki ruang pekerjaan sosial dan pembangunan moral sesuai dengan cita-cita pembangunan  Aceh  pascakonflik.  Buktikan  bahwa  gerakan  perempuan  Aceh  belum  “Mati Suri”.
Ada  12  bidang  kritis  yang  rentan  sebagaimana  hasil  Deklarasi  Beijing Platform  for Action yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai berikut : Perempuan dan kemiskinan,  Pendidikan  dan  pelatihan  untuk  Perempuan,  kesehatan,  Kekerasan  terhadap perempuan,  konflik  bersenjata,  ekonomi,  Perempuan  dalam  kekuasaan  dan  pengambilan keputusan,  mekanisme  institusi  untuk  kemanusiaan  perempuan,  Hak  Asasi  Perempuan, Perempuan dan Media, Perempuan dan Lingkunga, Gadis Remaja.
Tidak  ada  perempuan  yang  terlibat,  maka  tidak  ada  demokrasi  terwujud,  maka  sudah seharusnya    Organisasi-organisasi  gerakan  perempuan    turut  membentuk  sistem  demokrasi, mengisinya  dengan  kerja-kerja  nyata  seperti  menangani  masalah-masalah:  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, upaya pencegahan dan pemulihannya serta bantuan hukum dan psikologis bagi  korban,    pemberdayaan  perempuan  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  akses  terhadap informasi  dan  sumberdaya  kehidupan  dan  akses  terhadap  keadilan  hukum,    Penanganan terhadap  kasus-kasus  kekerasan  perempuan  TKI  semakin  tinggi,  Penanganan  terhadap  kasus- kasus  perdagangan  perempuan  (trafiking),  Perjuangan  untuk  partisipasi  perempuan  dalam pengambilan  keputusan  di  semua  tingkatan  pemerintahan,  konflik  sosial,  bencana  Alam, kemiskinan, tingginya kematian ibu dan bayi dan berbagai persoalan lainnya.
Sebagai  bagian  dari  menjalankan  syariat,  seharusnya  perempuan  saling  memberikan dukungan,  melepaskan  keegoan  kelompok  dan  kepentingan,  bersinergi  dalam  membangun Aceh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur‟an yang berbunyi “Al-Quran mengingatkan, "Janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  keistimewaan  yang  dianugerahkan  Allah  terhadap  sebagian kamu  atas  sebagian  yang  lain.  Laki-laki  mempunyai  hak  atas  apa  yang  diusahakannya  dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya" (QS. An-Nisa': 32)
Lima  tahun  ke  depan  bahkan  seratus  tahun  ke  depan  adalah  saat  Perempuan  Aceh menguatkan  dan  mengartikulasikan  kesadarannya  dalam  berpolitik,  pemberdayaan  ekonomi, membangun  komunikasi  dan  saling  berkoordinasi  yang  menjadi  langkah  strategis  untuk  terus menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara.

## SIMPULAN
Keterlibatan  dan  keterwakilan  perempuan  dalam  dunia  politik  dan  kebijakan  publik merupakan  suatu  keharusan,  sebab  akses,  kontrol,  dan  partisipasi  politik  perempuan  dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat  dipungkiri  perempuan  secara  demografis  boleh  dikastakan  seimbang  dengan  laki-laki, namun  secara  politis  mereka  menempati  posisi  minoritas  (Edriana  Noerdin  dari Women Research Institute tentang Demokratisasi dan Otonomi Daerah dimana Posisi Perempuan?) Kalaulah  boleh penulis  mengutip apa  kata  Soekarno dalam  bukunya  Sarinah  ;  “bahwa soal wanita adalah soal masyarakat. Sayang sekali masalah wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh  oleh  pergerakan  kita.  Kita  tidak  dapat  menyusun  negara  dan  menyusun masyarakat  jika  kita  tidak  mengerti  soal  wanita.”    Demikian  penting  soal  wanita  ini  menjadi bahan bagi penyusunan masyarakat dan negara, sehingga pemahaman atas persoalan perempuan
menjadi  salah  satu  pijakan  dalam  membangun  gerakan  perempuan  untuk  mengantarkan pembangunan Aceh mewujudkan kesejahteraan, keadilan bagi rakyat Aceh.
Kesejahteraan  sesungguhnya  bertumpu  pada  kesejahteraan  perempuan  dan  anak. Pengukuran  terhadap  tingkat  kesejahteraan,  bukaan  sekadar    jumlah  pendapatan  daerah  tapi lebih  mendasar  lagi  adalah  soal  kesejahteraan  hidup  yang  meliputi  kesehatan  dan  pendidikan. Angka  kematian  ibu  dan  anak  (AKI),  akses  terhadap  pendidikan  yang  murah  dan  berkualitas, angka tunaaksara, angka harapan hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air  bersih  merupakan  segelintir  contoh  indikator  kesejahteraan  dan  indek  pembangunan  yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan.
Kesimpulan  inilah  yang  mendorong  kenapa  partisipasi  politik  perempuan  harus ditingkatkan, sebagai alasan tercapainya tujuan pembangunan di Aceh baik untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, tercapainya MDGs menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.

## REFENRENSI
Adrana Venny. 2010. Memberantas Kemiskinan Dari Parlemen , Manual MDGs Untuk Anggota Parlemen di Pusat dan Daerah, Jakarta: Kemitraan Bolgherini  Silvia,  2010. "Participation" dalam  Mauro  Calise  and  Theodore  J.  Lowi, Hyperpolitics:  An  Interactive  Dictionary  of  Political  Science  Concept  Chicago:  The University of Chicago
Fasli  Djalal  dan  Dedi  Supriadi.  2001. Reformasi  pendidikan  dalam  kontek  otonomi  daerah . Jogyakarta: Adicita. Joni Lovenduski. 2016. Politik Berparas Perempuan. Yogyakarta: Kanisius Kalyanamitra.  2011. Menelisik  Partisipasi  Perempuan  Dalam  Musrenbang :  Paper  Kajian Kebijakan-Kebijakan Terkait, Jakarta.
Suharno. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Yogyakarta Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  Nelson.  1990. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta. Tilaar, HAR. 2000. “ Pengembangan Sumber Daya Manusia ” dalam Globalisasi: Misi, Visi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020, Jakarta: Gramedia Download:https://www.ajnn.net/news/daftar-anggota-dpr-aceh-periode2014-2019/index.html Forum Tokoh Perempuan Aceh Bertekad Majukan Kaum Perempuan,  RRI.co.id, 15 May 2015