## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 107-114 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v22i1.1934

## Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
Muhammad Habib*, David Brilian Sunlaydi, Yusa Pridas , Hanna Oktaviana Sutopo Universitas Airlangga, Indonesia *Correspondence email: mhuabib@gmai.com
Abstrak. Revisi terhadap undang-undang anti monopoli ini sangat diperlukan untuk menjaga persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  perlu  dilakukan  revisi  agar  payung  hukum  bagi  pelaku  usaha  ini  terjaga  eksistensinya  dan relevansinya  dimasa  saat  ini,  sangat  banyak  manfaat  yang  didapatkan  dari  undang-undang  anti  monopoli  ini  namun  juga  tidak terlepas  kelemahan  yang  terdapat  di  undang-undang  tersebut,  maka  dengan  itu  artikel  ini  membahas  terkait  kelemahan  subjek hukum,  pemberitahuan  merger  dan  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  normatif  yang  dilakukan  untuk  menemukan  kebenaran  secara  ilmiah,  serta  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturna yang masih terdapat  kekurangan  dalam  normalisasinya  dan  pendekatan  perbandingan  dapat  mengetahui  peraturan  di  negara  jepang  yang memiliki  persamaan  dan  perbedaan  didalam  peraturannya  tersebut  dapat  dijadikan  bahan  untuk  melakukan  reformasi  perbaikan terhadap  undang-undang  anti  monopoli  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  menemukan  kepentingan  yang mengharuskan untuk segera merevisi undang-undang anti monopoli di Indonesia ini agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat  serta  memiliki  dampak  pada  kepastian  hukum  dan  terpeliharanya  konsistensi  dalam  hubungan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan yang berlaku .
Kata kunci : Revisi Undang-Undang Anti Monopoli; Perbandingan; Persaingan Usaha.
Abstract.  The  revision  of  the  antitrust  law  is  very  much  needed  to  keep  business  competition  in  Indonesia  running  well  and smoothly,  it  is  necessary  to  revise  it  so  that the  legal umbrella  for these business actors  is maintained  and its relevance in the current era, there are many benefits that can be obtained from the law. However, this antitrust law cannot be separated from the weaknesses contained in the law, therefore this article discusses the weaknesses of legal subjects, merger notices and procedural law applicable in business competition law in Indonesia. This study uses a normative method that is carried out to find the truth scientifically, and the approach used in this study uses a statutory approach to find out which regulations still have deficiencies in their normalization and a comparative approach can find out the regulations in Japan which have similarities and differences. in the regulation, it can be used as material to carry out reforms to improve the antitrust law in Indonesia. The results of this study are expected to find interests that require immediate revision of the antitrust law in Indonesia in order to create a fair business competition  climate  and  have  an  impact  on  legal  certainty  and  maintaining  consistency  in  the  harmonization  of  the  applicable laws and regulations..

## Keywords: Revision of the Anti-monopoly Law; Ratio; Business competition
PENDAHULUAN
Globalisasi pada saat ini menyebabkan berkembangnya perekonomian yang cepat. Bisa menyulitkan  untuk  dipungkiri  bahwasannya  bagaimana ekonominya  suatu  negara  yang  terdampak  maupun perkembangan  dengan  dinamisnya.  Pada  era  ini  terbuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi negara berkembang turut andil dalam pasar dunia internasional. Dengan  hal  ini  akan  terjadi  peningkatan  dalam perdagangan  dan  perluasan  ekspansi  bisnis,  dengan pesatnya  laju  perekonomian  tentu  akan  membuka peluang  dalam  berinvestasi  dalam  negeri  yang  sangat membantu  dalam  peningkatan  pendapatan  negara  dan membantu negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan  baru.  Lahirnya  Undang-undang  No.  5  Tahun 1999  oleh  adanya  perjanjian  yang  dilakukan  antara Pemerintahan  Republik  Indonesia  dengan International Monetary  Fund (IMF).  Perjanjian  ini  dilangsungkan pada  tanggal  15  Juni  1998,  dimana  perjanjian  ini memiliki tujuan untuk pemulihan krisis ekonomi setelah
reformasi  pemerintah,  serta International  Monetary Fund (IMF)  juga  memberikan  persyaratan  kepada Pemerintah  Indonesia  yakni  untuk  segera  melakukan perobahan  ekonomi  maupun  hukum  ekonomi  tertentu untuk  melindungi  para  pelaku  usaha.  Namun  hal  itu tidak  mengartikan  bagian  dasar  dari  pembentukan undang-undang  anti monopoli ini (Tarigan & Purwanto, 2019).  Hukum  persaingan  mempunyai  posisi  yang sangat  strategis  dalam  pasar  ekonomi  yang  memberikan jaminan keberlangsungannya menciptakan keseimbangan  diantara  kekuatan  pasar  yang  sehat. Dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  hukum  persaingan usaha, para pelaku usaha memiliki payung hukum dalam menjalankan  kegiatan  ekonominya  (Marzuki,  2001). Pembentukan  undang-undang  ini  tidak  terlepas  dari peran  pelaku  usaha,  persaingan  bisnis  yang  semakin ketat  tentu  akan  banyak  persaingan-persaingan  usaha yang  tidak  sehat  muncul  ( unfair  competition ),  hal  ini harus  segera  disikapi  supaya  tidak  terdapat  hal  yang tidak  diharapkan  dikarenakan  terciptanya  persaingan
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
usaha  baik  dan  dapat  menciptakan  iklim  peningkatan dalam produktiv, efisiensinya maupun  kualitasnya suatu barang yang dihasilkan maka dibentuklah payung hukum untuk  melindungi  pengusaha  terhindar  persaingan  yang tidak  baik  (Simbolon,  2013).  Dalam  pelaksanaan undang-undang  anti  monopoli  diatur  dengan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  yang  memiliki kewenangan bagi melakukan pengawasan dan terlaksananya  undang-undang  tersebut  yang  terlepas campur  tangan  dari  pemerintah  dan  mempunyai tanggung  jawab  tetap  kepada  Presiden  (Riva’i  & Erhandy, 2018).
Undang-undang  anti  monopoli  ini  banyak mengatur  llangkah  yang  dilarang  bagi  para  pengusaha saat  menjalankan  usahanya  yakni  monopoli,  posisi dominan, kartel, pemboikotan, pembagian wilayah, trust , terintegrasi vertikal, persetujuan tidak terbuka, persetujuan  Bersama  pihak  bukan  dalam  negeri, persekongkolan,  monopsoni,  menguasai  pasar.  Namun saat  praktiknya,  masih  terdapat  kelemahan  dalam Undang-undang  anti  monopoli  ini  (Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  1999). Namun  ada  kalanya  pada  saat  penegakan  hukum bersaingnya  usaha  tidak  baik,  KPPU  tidak  sedikit menjalani hambatan dalam penegakannya yang disebabkan  dari  lemahnya  UU  Anti  Monopoli  di Indonesia,  hambatan  ini  seyogyanya  segera  direspon oleh  pemangku  kepentingan  agar  adanya  iklim persaingan  usaha  yang  baik  di  Indonesia.  Adapun hambatan yang harus segera dicarikan jalan keluar yakni mengenai  subjek  hukum  yang  berada  diluar  yuridiksi Indonesia, selanjutnya notifikasi merger yang selama ini dirasa  tertinggal,  dan  yang  paling  krusial  adalah pengenaan  terbukti  tidak  berlangsung  bisa  digunakan saat terbuktinya usahanya di Indonesia.

## METODE
Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yakni penelitiannya dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan literatur,  buku,  artikel,  dll.  Pendekatan  yang  dilakukan penggunaan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statut  approach ),  maupun  pendekatan  komparatif ( comparatife approach ). Penggunaan dalam perbandingan  hukum  ini  adalah  menggunakan  metode fungsional  ( functional  method )  yakni  karena  adanya persamaan dalam penyelesaian masalah  yang ada dalam negara.  Dalam  penelitian  ini  memperbandingkan  negara Indonesia  dengan  negara  Jepang  dalam  mengatasi masalah  persaingan  usaha  (Marzuki,  2021).  Tujuan  dari penelitian  perbandingan  hukum  tersebut  yaitu  agar mereformasi  undang-undang  No  5  Tahun  1999  serta mengetahui  dengan  nyata  apa  saja  yang  membuat kelemahan  dalam  undang-undang  anti  monopoli  ini  dan bagaimana  perbandingan  sistem  ini  dengan  negara  lain dalam  menghadapi  dunia  internasional,  tentu  ini  akan menjadi  masukan  yang  bagus  untuk  KPPU  dalam
menjalankan tugasnya serta pemangku kepentingan yang lain  agar  segera  melakukan  revisi  terhadap  undang- undang  anti  monopoli.  Tantangan  dunia  internasional sudah  didepan  mata,  kita  harus  menyiapkan  segala payung  hukum  untuk  melindungi  para  pelaku  usaha dalam  negeri  agar  dapat  bersaing  secara  sehat  didunia internasional,  maka  semua  pihak  diharapkan  dapat berperan  dalam  mewujudkan  persaingan  usaha  yang sehat.  Dengan  melihat  perbandingan  hukum  di  negara lain kita dapat memperkuat peran KPPU ada penegakan hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  KPPU  juga  akan lebih  disegani  dan  bukan  menjadi  pelengkap  dari undang-undang  anti  monopoli,  diinginkan  KPPU  agar lembaga  yang  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan pencegahan  secara  preventif  agar  tidak  sampai berlangsungnya  praktik  monopoli  maupun  persaingan usaha tidak sehat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Suatu  UU  larangan  praktek  monopoli  maupun persaingan  usaha  tidak  baik  adalah  pelengkap  hukum yang  diperlukan  dalam  ekonomi  pasar  (Andhini  S.P, 2019).  Sementara  undang-undang  ini  diperlukan  untuk memastikan  kebebasan  persaingan  yang  tidak  terputus dalam  perekonomian,  di  sisi  lain,  undang-undang  ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap praktiknya perekonomian  yang  tidak  baik  maupun  tidak  adil (Maheswari,  2020).  Memilihkan  sistem  ekonomi pasarnya  tidak  pagar  regulasi  seperti  dibiarkan perekonomian  berlangsng  tanpa  hukumnya.  Sekalipun yang terkuat mengalahkan yang tidak kuat, hakikat dunia usaha  adalah  mencari  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.  Karena  itu  perlu  dan  kita  perlu  aturan  untuk mengendalikannya  dengan  cara  apa  pun.  Agar tercapainya  perkembangan  perekonomian  yang  efektif, meliputi tahap industrialisasinya, negara-negara berkembang seperti Indonesia mutlak perlu menciptakan iklim  persaingan  yang  adil  dan  sehat  (Mantili  et  al., 2016).  Dalam  pasarnya  yang  sangat  kompetitifnya, perusahaan  melakukan  persaingan  satu  sama  lain  agar membuat  peningkatan  pelanggan  melalui  jual  barang mereka  melalui  harga  terendah,  peningkatan  kualitas barang  mereka  maupun  meningkatkan  layanan  mereka terhadap  pembeli.  Untuk  sukses  pada  pasarnya  yang sangat  kompetitif,  perusahaan  perlu  pengembangan tahap pembuatan terbaru yang sudah efisiansi dan barang terbaru  maupun  desain  baru  dan  inovasi.  Agar perusahaannya  membutuhkan  pengembangan  maupun peningkatan kapasitas teknologinya baik dalam rekayasa tahap produksinya (proces enginering) ataupun rekayasa produknya  (produc  technologi).  Malalui  cara  tersebut, majunya teknologinya dipromosikan, maupun bertumbuhnya perekonomian yang cepat juga diharapkan (Thee kian wie, 1999).
Pada  hakikat  adanya  hukum  persaingan  bisnis  di Indonesia  dengan  maksimal  menunjukkan  adanya
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
persaingannya  dalam  berusaha  yang  baik  maupun efektifnya  di  pasarnya  tertentu,  membuat  anggotan ekonomi  untuk efisien  dalam  bersaing  dengan pesaingnya.  Dengan  adanya  hukum  persainganya  usaha yang  demokratis,  perhatian  juga  wajib  diberikan  pada imbangnya  antar  keperluan  pelaku  ekonomi  maupun keperluan  individu.  Oleh  karena  itu,  hukum  memiliki peran  yang  cukup  signifikan  dalam  pembangunann iklim,  yang  sehat  dalam  dunia  usaha  (Hidayat,  2017). KPPU  mempunyai  tugas  yang  sudah  diamanahkan dalam  UU  No  5  Tahun  1999  Termasuk  didalamnya penilaian  perjanjian  yang  bisa  timbulnya  praktek persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  penilaian  kegiatan usaha  pelaku  ekonomi  yang  bisa  timbulnya  monopoli ataupun  persaingan  usahanya  tidak  baik,  KPPU  dapat menjalankan  tindakannya  sama  terhadap  kewenangan komisi, KPPU juga dapat menyarankan serta pertimbangannya yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam  membuat  kebijakan  agar  tidak  terjadi  praktek monopoli  maupun  bersaingnya  usaha  tidak  baik,  KPPU juga mempunyai tugas agar penyusunan publikasi/pedoman  yang  kaitannya  pada  undang-undang anti monopoli dan KPPU melakukan laporan hasil  kerja secara  berkala  kepada  Presiden  dan  DPR  (Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, 1999).

## Subjek Hukum Persaingan Usaha
Kelemahan  yang  pertama  terdapat  pada  Pasal  1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 yaitu  subjek  hukum dari hukum persaingan usaha tidak lain adalah pelaku usaha, pelaku  usaha  dipahami  sebagai  individu  ataupun  orang ekonomi  yang  berupa  badan  hukumnya  atau  badan ekonomi  yang  bukan  badan  hukum.  Secara  individu ataupun  bersamaan  pada  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  untuk  bertempat  tinggal ataupun  menjalankan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan Persetujuan,  melaksanakan  berbagai  kegiatan  komersial di  bidang  ekonomi.  Dengan  hal  ini  maka  para  pelaku usaha  di  luar  negeri  yang  menjalankan  usahanya  di  luar negeri  tidak  termasuk  subjek  hukum  dalam  hukum persaingan  usaha  (Toha,  2019).  Kondisi  ini  sangat merugikan  bagi  Indonesia  karena  tidak  dapat  mengadili pelaku  usaha  luar  negeri  yang  menjalankan  usahanya secara tidak sehat dan menimbulkan dampak perekonomian  dalam  negeri  maka  secara  prinsip  yang berlaku  hukum  Indonesia  tidak  dapat  mengadili  pelaku usaha  tersebut.  Namun  perusahaan  Indonesia  apabila memiliki dampak persaingan usaha tidak sehat di negara lain  dapat  diadili  di  negara  tersebut  yang  merasa dirugikan  akibat  dari  usaha  yang  tidak  sehat  yang dilakukan perusahaan Indonesia. KPPU dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha luar negeri terganjal oleh yurisdiksi. KPPU sendiri tidak bisa penggunaan yurisdiksi teritorial dikarenakan hukum Indonesia  tidak  memberlakukan  konsep  ekonomi tunggal  dan  juga  KPPU  tidak  dapat  memberlakukan
yurisdiksi  universal  dikarenakan  yurisdiksi  itu  da batasnya dalam kejahatan internasiona (Toha, 2019).
Dengan norma hukum dalam Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1999 yang menjelaskan subjek hukum yang bisa diadili oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sangat  sempit,  hanya  menganggap  yang  sebagai  subjek hukum  dalam  hal  ini  badan  usaha  yang  berada  dalam negeri.  Hal  ini  sangat  merugikan  para  pelaku  usaha dalam  negeri  apabila  dimungkinkan  ada  pelaku  usaha luar  negeri  yang  menjalankan  usahanya  memiliki dampak  yang  signifikan  dalam  pasar  dalam  negeri, Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  tidak  memiliki wewenang  untuk  menindak  lanjuti  akibat  adanya persaingan  usahanya  tidak  baik  yang  memiliki  dampak tidak  langsung  ataupun  langsung.  KPPU  hanya  dapat melakukan  penelitian  dan  penyidikan  terhadap  anak perusahaan  dalam  negeri  apabila  kegiatan  usahanya memiliki  dampak  persaingan  usaha  tidak  sehat,  KPPU tidak dapat mengejar induk perusahaan/h olding company yang  di  luar  yurisdiksi  Indonesia.  Hal  tersebut  begitu membedakan  terhadap  negara-negara  lain  yang  sudah menerapkan  aturan  untuk  memperluas  subjek  hukum agar  memberikan  perlindungan  bagi  pelaku  usaha  pada negaranya  masing-masing  hal  tersebut  diartikan  upaya preventif  terhadap  perbuatan  persaingan  yang  bisa menimbulkan  adanya  persaingan  usaha  yang  tidak  baik antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya (Wahjuni,  2019).  Akibat  sempitnya  pengertian  subjek hukum  yang  tertuang  dalam  undang-undang  anti monopoli ini dapat diartikan sebagai kekosongan  norma hukum  yang  belum  menambahkan  pelaku  usaha  di  luar negeri  yang  dalam  menjalankan  usahanya  memiliki dampak  terhadap  pelaku  usaha  dalam  negeri  dan  juga konsumen.

## Notifikasi Merger
Kelemahan  yang  kedua  terdapat  pada  merger notifikasi.  Istilah  ini  merupakan  pemberitahuan  atas perusahaan yang melakukan digabungkan, peleburannya maupun  pengambilalian  yang  ada  hukum  persaingan usaha  sering  kali  diartikan  dengan  merger  perusahaan (Dwi  Santo,  2011).  Merger  merupakan  tindakan perusahaan  untuk  mensinergikan  sumber  daya  yang  ada dan dapat meningkatkan  efisiensi membuat produk baru yang  bisa  digunakan  untuk  warga.  Hal  terssebut bertujuan  perusahaan  yang  bersangkutan  agar  dapat mencapai  profit  maksimal  (Nur,  2021).  Dampak  negatif yang kemungkinan besar akan timbul adanya merger ini adalah  terciptanya  penguasaan  pasar  pada  pasar  tertentu yang diakibatkan adanya merger ini. Apabila terciptanya penguasaan  pasar,  pelaku  usaha  dapat  melakukan produksi dengan kualitas rendah dengan nilai jual tinggi, hal ini sangat merugikan konsumen karena mereka tidak mempunyai  pilihan  lain,  dan  akibat  merger  ini perusahaan yang telah menguasai pasar tidak melakukan inovasi  lain  terhadap  produk  yang  mereka  jual  (Dwi Santo,  2011).  Pada  Pasal  29  UU  No  5  tahun  1999
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
pemberitahuan  merger  ini  dilakukan  setelah  terjadinya merger  perusahaan,  hal  ini  tentu  komisi  tidak  memiliki peran  dalam  faktor  pencegahan  dampak  negatif  adanya merger  perusahaan  ini,  komisi  hanya  menyeleksi  secara administratif. Hal tersebut begitu membedakan  terhadap negara-negara  lainnya  yang  menerapkan  pemberitahuan di  awal  sebelum  terjadinya  merger  perusahaan  (Balqis, 2020).  Peraturan  tambahan  untuk  mengakomodir pemberitahuan  sebelum  merger  terdapat  pada  Pasal  10 PP  No 57  Tahun  2010  yang  menjelaskan  bahwa  pelaku usaha  yang  akan  dilakukan  merger  perusahaannya  bisa menjalankan  diskusi  bersama  KPPU,  konsultasinya dapat  berlangsung  dengan  lisan  atau  tertulis.  Hal  ini dilakukan  secara  sukarela  dan  ada  kewajiban  bagi perusahaan  dengan  penjualan  melebihi  batas  tertentu (Nugraha et al., 2019).
Pembatalan  merger  atas  penjatuhan  sanksi  oleh KPPU  yang  sudah  disepakati  bagi  Kemenkumham  akan mengakibatkan  tidak  pastinya  hukum  maupun  memiliki imbas  yang  begitu  luas  untu  dunia  usaha.  Hal  tersebut dikarenakan, adanya urgensi pengujian kembali terhadap pemberitahuan  merger  setelah  terjadinya  merger diupayakan  untuk  dilakukan  upaya  preventif  dengan menerapkan  pemberitahuan  sebelum  terjadinya  merger agar  tidak  sampai  terjadi  praktik  persaingan  usahanya tidak  sehat  di  Indonesia.  Upaya  preventif  yang  isa dilakukan untuk menghentikan terjadinya ketidakpastian hukum tersebut yakni dilakukan revisi terhadap undang- undang  anti  monopoli  ini.  Diharapkan  antar  lembaga yakni Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan izin dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk lembaganya yang memiliki wewenang untuk membatalkan  merger  dapat  saling  bersinergitas  untuk mewujudkan  kepastian  hukum  agar  terpeliharanya harmonisasi  antara  bermacam  peraturan  perundang- undangannya  yang  berlaku  maupun  juga  ini  merupakan upaya pencegahan dini terjadinya persaingan usaha tidak sehat  yang  enyebabkan  timbulnya  kemerosotan  pada pelaku  usaha  lain  aupun  bisa  jadi  konsumen  juga  akan terkena  dampak  akibat  hal  ini  (Hoesein,  2012). Pemberitahuan  merger  sebelum  terjadinya  merger  juga tidak  hanya  merupakan  langkah  pencegahan  terjadinya persaingan  usaha  tidak  sehat  namun  juga  menjadi langkah yang tepat sebelum terjadinya merger agar dapat mengetahui  konsekuensi  yang  akan  timbul  pasca terjadinya  merger  tersebut,  tidak  hanya  di  sisi  hukum namun  juga  sisi  ekonomi  dan  lain  sebagainya  yang bersinggungan dengan usaha yang dilakukan.

## Hukum Acara Persaingan Usaha
Kelemahan  yang  ketiga  terdapat  pada  hukum acara  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Hukum  acara yang tertuang Pada Pasal 36 UU 5/1999 yakni menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, melakukan penelitian  terjadi  praktek  persaingan  tidak  sehat, Melakukan  penyidikan  dan  interogasi,  meringkas  hasil penyidikan,  memanggil  dan  memanggil  saksi,  meminta
bantuan  penyidik  dan  menghadirkan  saksi  yang  tidak hadir  pada  saat  pemanggilan,  meminta  keterangan kepada  otoritas  nasional,  menerima  surat/dokumen, meneliti  dan  mengevaluasi,  membuat  keputusan  dan membuat keputusan tentang kerugian untuk menentukan apakah akan melakukannya atau tidak, untuk menginformasikan bisnis tentang keputusan Komisi, dan untuk  menjatuhkan  sanksi  dalam  bentuk  tindakan administratif  (Sabrina,  2020).  KPPU  mempunyai  tugas berupa  yang  sudah  diamanahkan  pada  UU  No  5  Tahun 1999 yang Mencakup penilaian dalam kesepakatan yang dapat  menimbulkan  praktik  persaingan  usaha  tidak sehat,  dan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  pelaku ekonomi  yang  dapat  menimbulkan  monopoli  atau persaingan  usaha  tidak  sehat,  KPPU  dapat  mengambil tindakan  sesuai  kewenangannya,  dan  KPPU  dapat memberikan  saran  dan  pertimbangan  yang  dapat digunakan  pemerintah  untuk  penyusunan  kebijakan dalam  memerangi  praktik  monopoli  maupun  persaingan usaha  tidak  baik.  KPPU  juga  bertugas  menyusun publikasi/Panduan  UU  Anti  Monopoli.  KPPU  secara berkala  melaporkan  hasil  kerjanya  kepada  Presiden  dan Dewan Perwakilan Rakyat (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).
Dengan  kewenangan  sebesar  itu  KPPU  menjadi lembaga superbody yang memiliki kewenangan menyelidiki,  menuntut,  dan  mengadili.  Namun  KPPU tidak  memiliki  wewenang  untuk  pengecekan  pada wilayah  tertentu  maupun  penyimpanan  dokumen  yang terkait  dalam  pelanggaran,  karena  hukum  di  Indonesia belum  mengatur  secara  pasti  mengenai  keberlakuan  dan batas-batas  yang  dimaksud  sebagai  alat  bukti  tidak langsung dalam hukum acaranya. KPPU mengungkapkann  bukti  tidak  langsungnya  yaitu  sama terhadap  petunjuk.  Hal  ini  menyebabkan  proses  akan terhambat  dalam  penyidikan  dan  bisa  berakibat menghilangkan barang bukti oleh pelaku usaha tersebut. KPPU  juga  tidak  dapat  menyita  harta  benda  pelaku usaha  yang  sudah  nyata  menjalankan  pelanggarannya sebagai  ganti  rugi  denda  yang  tidak  dapat  terbayarkan (Toha,  2019).  Bersinggungan  dengan  norma  hukum dalam  undang-undang  anti  monopoli  ini  terdapat  pada Pasal  36  UU  No  5  tahun  1999  yang  berkaitan  dengan kewenangan  KPPU  dalam  melakukan  pemeriksaan dokumen terkait diluar  tempat  kedudukan pelaku usaha, hal ini sangat mengganggu pada saat proses pemeriksaan pelaku  usaha,  karena  besar  kemungkinan  dokumen terkait  disimpan  ditempat  berbeda  dan  KPPU  tidak memiliki  wewenang  untuk  pemeriksaan  tempat-tempat yang  berkaitan  dengan  bukti  yang  dibutuhkan.  Barang bukti  tersebut  juga  dapat  disingkirkan  pelaku  usaha untuk  menghilangkan  jejak  dari  kasus  tersebut.  Hal  ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan  pada  tempat-tempat  terkait  penyimpanan dokumen/barang bukti yang dapat membantu kelancaran pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  KPPU  (Matompo, 2020).
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
Pada  dasarnya,  pemeriksaan  kasus  persaingan usaha  mengakui  dua  macam  pembuktian,  yaitu pembuktian  langsung  ( direct  evidence )  dan  pembuktian tidak  langsung  ( indirect  evidence ).  Pengenaan  bukti tidak  langsung  ini  sebetulnya  tidak  dikenal  dalam peraturan  perundang-undangan  di  indonesia  karena dalam  Bukti  langsung  tercantum  pada  Pasal  184 KUHAP  menyatakan  bahwasannya  yang  menjadi  alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau  dokumen,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Hal lain juga diatur dalam KUHperdata yang merupakan alat bukti  yakni  surat/tulisan  saksi,  persangkaan,  pengakuan dan sumpah (Rajagukguk, 2011). Merujuk pada Pasal 57 dan  67  Perkom  KPPU  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Tata  Cara  Penangnan  Perkara  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berpendapat bukti tidak  langsung  adalah  sama  dengan  petunjuk  (Toha, 2019).  atau  secara  hukum  perdata  diartikan  sebagai praduga  (Antoni,  2014).  Namun  alat  bukti  tidak langsung belum bisa dikatakan cukup kuat sebagaimana bukti langsung. Dalam kasus Kartel misalnya, alat bukti tidak  langsung  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti satu-satunya.  Dalam  hal  tidak  ditemukan  alat  bukti lainnya,  maka  dimungkinkan  KPPU  akan  memutuskan tidak  bersalah  (Candradevi  &  Mertha,  n.d.).  Bahkan dalam  Pasal  5  Ayata  (1)  KPPU  harus  membuktikan adanya  pemufakatan  terkait  dalam  aktor  pelaku  usaha terkait.  Lantas  bagaimana  KPPU  dalam  membuktikan adanya  pemufakatan  tersebut  jika  KPPU  tidak  punya cukup  ruang  untu  menyelidiki  diluar  tempat  kedudukan pelaku  usaha?  Melihat  hal  tersebut,  dalam  berbagai putusan  Mahkamah  Agung  menerima  dan  menolak  alat bukti  tidak  langsung  sebagai  salah  satu  alat  bukti (Antoni, 2019).

## Fair Trade Commission Jepang
Hukum  persaingan  di  Jepang  disebut  dengan antimonopoly  law  (Dokusen  kinshiho) .  Peraturan  yang utama  dibawah  hukum  persaingan  Jepang  adalah Undang-Undang  Monopoli  Sipil  dan  Perdagangan  yang Adil (Shiteki  dokusen  no  kinshi  oyobi  kosei  torihiki  ni kansuru horitsu) . Selanjutnya disebut sebagai “ Japanese Antitrust Act ” atau “UU No. 54 Tahun 1947”. Nomor 54 Tahun  1947  mengalami  beberapa  kali  perubahan,  yang terakhir  pada  tanggal  6  April  1991  diundangkan Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1991.  Undang-undang ini  juga  dikenal  sebagai  undang-undang  antitrust (Nugroho,  2002).  Kolektif  dan  persetujuan,  hukum persaingan  adalah  hal  baru.  Dalam  budaya  mereka, bekerja  dalam  tim  dan  mengutamakan  keharmonisan lebih  penting  daripada  bekerja  atas  dasar  persaingan. Masyarakat  Jepang  baru  mengetahui  hukum  persaingan ketika  Jepang  diduduki  oleh  sekutu  yang  dipimpin  oleh Amerika  Serikat.  Pada  saat  itu,  kekuatan  pendudukan percaya bahwa salah satu penyebab agresi Jepang tahun 1942  adalah  dukungan  untuk  konglomerat  ( zaibatsu ), desentralisasi  besar  dan  penghapusan  kartel  sebelum
perang  Mengingat  undang-undang  persaingan  sudah sepenuhnya  siap  untuk  disahkannya  undang-undang persaingan korporasi Amerika pada saat Amerika Serikat menduduki  Jepang.  Namun,  undang-undang  persaingan di  Amerika  Serikat  telah  berkembang  dalam  banyak  hal secara  berbeda  karena  undang-undang  suatu  negara mencerminkan  aspirasi  rakyat  negara  tersebut.  Undang- undang  antitrust  Jepang  telah  mengalami  beberapa perubahan sejak diundangkan. Pada tahun 1953, undang- undang  tersebut  diubah  dengan  beberapa  perubahan. Misalnya,  perjanjian  kartel  itu  sendiri  yang  dulunya ilegal, kemudian dicabut dan dilarang hanya jika terbukti mengakibatkan  pembatasan  perdagangan  (trade  barrier) di  suatu  wilayah  tertentu.  Demikian  juga,  pemeliharaan harga  jual  kembali  diotorisasi.  Beberapa  ketentuan  baru telah  ditambahkan  pada  amandemen  undang-undang antitrust,  seperti  penghapusan  kartel  yang  melemahkan dan  rasionalisasi  kartel,  pencabutan  larangan  eksploitasi kekuatan ekonomi, ketidaksetaraan, pengurangan kontrol ketat  terhadap  merger.  atau  membeli  kembali,  dan membuat  pengecualian  untuk  penentuan  harga  jual kembali.  mempertahankan  harga  jual.  Dari  tahun  1953 sampai  sekitar  tahun  1960,  dapat  dikatakan  bahwa penerapan  hukum  persaingan  di  Jepang  melemah (Nugroho, 2002).
Sejak  pertengahan  1960-an,  Berbagai  faktor ekonomi,  seperti  inflasi  yang  terus  mempengaruhi perekonomian Jepang, munculnya pendekatan konsumerisme, liberalisasi perdagangan dan modal, serta perubahan tujuan kebijakan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan  kekayaan,  telah  mempengaruhi  penerapan undang-undang  antitrust  Jepang.  Misalnya,  1977 merupakan  peristiwa  penting  dalam  sejarah  undang- undang  antimonopoli  Jepang.  Pada  tahun  yang  sama, undang-undang antitrust kembali diamandemen. Namun, amandemen  yang  diperkenalkan  pada  tahun  1977 bertujuan  untuk  memperkuat  ketentuan  undang-undang antitrust  dan  memperkuat  penegakannya,  tidak  seperti amandemen  sebelumnya  yang  cenderung  melemahkan esensi  undang-undang  antitrust  (Nugroho,  2002). Fair Trade Commission (FTC-Jepang), Dahulu sanksi pidana jarang  diterapkan  untuk  pelanggaran  kartel,  sehingga perusahaan  yang  berurusan  dengan  kartel  sering mengulangi  sanksi  karena  sanksi  tidak  ada  artinya. Perubahan pertama mengatur sanksi administratif berupa denda.  Kedua,  dugaan  pelanggaran  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  struktur  pasar  dimana perusahaan  memiliki  pangsa  pasar  50%  atau  menjual perusahaan  kepada  perusahaan  yang  terkena  sanksi  jika dua  atau  lebih  perusahaan  memiliki  pangsa  pasar  75%. pasar  yang  lebih  kecil.  Bagikan.  Ketiga,  Komisi Perdagangan  yang  Adil  Jepang  memperkenalkan  sistem pelaporan harga yang memungkinkan Komisi Perdagangan yang Adil untuk melarang perjanjian kartel jika  dapat  secara  langsung  atau  tidak  langsung membuktikan adanya kartel.
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
Menurut  Pasal  1  UU  Antimonopoli  di  Jepang, tujuan  dari  UU  Antimonopoli  adalah  sebagai  berikut: "Undang-undang  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan persaingan  bebas  dan  adil,  menginspirasi  inisiatif kewirausahaan  dan  mempromosikan  bisnis  perusahaan. Meningkatkan  lapangan  kerja  dan  pendapatan  nasional, sehingga  membuat  ekonomi  nasional  menjadi  ekonomis dan  Untuk  mempromosikan  pembangunan  yang  sehat dan  mengamankan  kepentingan  konsumen  umum. Dengan  kata  lain,  tujuan  dari  undang-undang  antitrust Jepang  adalah  mMeningkatkan  kebebasan  dan  keadilan dalam  persaingan,  mendorong  pertumbuhan  wirausaha, memajukan kegiatan usaha pelaku ekonomi, meningkatkan  kesempatan  kerja  dan  pendapatan nasional,  mendorong  berkembangnya  demokrasi  dan ekonomi  yang  sehat  (Nugroho,  2002).  FTCJ  terdiri  atas ketua  ( chairman )  dan  empat  komisioner.  FTCJ  secara administratif  berada  di  bawah  kewenangan  perdana menteri.  Akan  tetapi,  berdasarkan  UU  organisasi pemerintah nasional (National
Government Organization  Act )  FTCJ  merupakan  Badan  Ekstra
Kementerian ( Extra Ministerial Agency ) yang digabungkan  pada  kantor  perdana  menteri.  Dalam menjalankan tugasnya, ketua dan para komisioner FTCJ mempunyai  kebebasan  yang  dijamin  oleh  undang- undang.  Ketua  dan  para  komisioner  FTCJ  ditunjuk  oleh perdana  menteri  dengan  persetujuan  majelis  rendah  dan majlis  tinggi  yang  diambil  dari  individu-individu  yang mempunyai  keahlian  di  bidang-bidang  hukum  dan ekonomi.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  ketua  FTCJ dikukuhkan oleh Kaisar Jepang. Masa jabatan ketua dan para komisioner FTCJ adalah lima tahun. Usia ketua dan para  komisioner  FTCJ  pada  saat  pengangkatan  paling sedikit  35  tahun,  dan  ketika  usia  mereka  mencapai  65 tahun  mereka  wajib  mengundurkan  diri  (Nugroho, 2002).

## Subjek Hukum FTC Jepang
Pengertian  subjek  hukum  dalam  FTC  Jepang menurut The  Antimonopoly  Law  Japan adalah  orang atau  perusahaan  yang  menjalankan  bisnis  komersial, industry,  keuangan  dan  atau  lainnya.  Petugas  manapun, karyawan  agen  atau  orang  lain  yang  bertindak  untuk kepentingan  perusahaan  manapun  adalah  dianggap sebagai  bagian  dari  perusahaan  dalam  hal  penerapan ketentuan-ketentuan  ini  (Act  on  Prohibition  of  Private Monopolization  and  Maintenance  of  Fair  Trade,  1947). Dengan perngertian diatas, FTC Jepang tidak membatasi hanya  perusahan/perorangan  yang  berkedudukan  dan menjalankan  usahanya  di  Jepang,  melainkan  FTC Jepang dapat mengadili pelaku usaha diluar Jepang yang memiliki  dampak  ekonomi  secara  signifikan  di  Jepang dan  penyebabkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  di Jepang, hal  ini merupakan  keunggulan dari  FTC Jepang dapat  mengadili  pelaku  usaha  yang  menyebabkan persaingan  usaha  tidak  sehat  disana.  FTC  Jepang  juga dapat melakukan penyelidikan terhadap anak perusahaan
maupun  asosiasi  dagang  yang  memberikan  dampak persaingan  usaha  tidak  sehat  di  Jepang,  hal  ini  sangat baik  sekali  dalam  hal  penegakan  hukum  persaingan usaha  di  Jepang,  karena  tidak  hanya  menindak  pelaku usaha  diwilayah  yuridiksi  Jepang  namun  juga  dapat melakukannya diluar yurisdiksi Jepang yang memberikan  dampak  negatif  dalam  dunia  usaha  di Jepang.

## Notifikasi Merger FTC Jepang
Pemberitahuan  perusahaan  Jepang  saat  akan melakukan penggabungan perusahaan telah diatur secara tegas  dalam  pasal  15  UU  Antimonopoly  Jepang  yang menjelaskan  bahwasannya  perusahaan  yang  akan melakukan penggabungan harus sesuai dengan ketentuan peraturan  dari  FTC  Jepang  dan  diberitahukan  kepada FTC  Jepang  terkait  rencana  penggabungan  jika  jumlah total  penjual  domestik  dari  salah  satu  perusahaan  yang akan digabungan menelebihi ketentuan jumlah lebih dari lima  miliyar  yen  penjualan  domestik  dan  perusahaan satunya  tidak  kurang  dari  dua  puluh  lima  yen  (Act  on Prohibition  of  Private  Monopolization  and  Maintenance of Fair Trade, 1947). Tindakan preventif yang dilakukan oleh  FTC  Jepang  ini  sangat  bagus  untuk  menghindari persaingan  usaha  tidak  sehat.  FTC  Jepang  memiliki peran  penting  untuk  mengetahui  lebih  dalam  apakah apabila  perusahaan  tersebut  digabungkan  akan  memiliki dampak  negative  dalam  pasar  Jepang  atau  tidak. Pemberitahuan  perusahaan  terhadap  FTC  Jepang  terkait rencana penggabungan ini juga merupakan langkah yang tepat,  tidak  hanya  konsekuensi  buruk  saja  nemun  juga dalam  sisi  yang  lain  juga  dapat  diketahui  agar  tidak sampai  terjadi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Maka pemberitahuan  penggabungan  perusahaan  sebelum digabungkan  akan  memberikan  kepastian  hukum terhadap instansi lain yang berwenang dalam pengesahan  penggabungan  perusahaan  ini  karena  telah mendapat  persetujuan  FTC  Jepang  untuk  melakukan penggabungan perusahaan.

## Hukum Acara Persaingan Usaha Jepang
Penegakan  undang-undang  antimonopoli  Jepang dilakukan  baik  oleh  lembaga Fair  Trade  Commission (FTC-Jepang)  maupun  Lembaga  Peradilan.  FTCJ mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan, pemeriksaan,  dan  memutus  pelanggaran  dalam  perkara persaingan.  Putusan  in  kemudian  dapat  dibanding  ke pengadilan  tinggi  atau  ke  Mahkamah  Agung  di  Tokyo. Kewenangan istimewa FTC Jepang mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  masuk ketempat-tempat  bisnis  pelaku  usaha  dan  tempat  lain yang memiliki keterkaitan untuk melakukan penggeledahan  dokumen  bisnis  dan  lain  sebagainya. Tidak  hanya  itu  FTC  Jepang  juga  dapat  melakukan penyelidikan  secara  mendadak  atau on  the  spot investigation di  tempat-tempat  pelaku  usaha  dan  dapat melakukan pemaksaan untuk penyerahan dokumen yang
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
relevan, apabila terdapat penolakan terhadap penyelidikan  seperti  itu  maka  dapat  dikenai  hukuman penjara maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal dua ratus ribu yen (Setyawan et al., 2015). FTC Jepang juga dapat  menerapkan  bukti  tidak  langsung  yang  tertuang didalam kasus yang cukup terkenal yakni kasus Toshiba Chemical  yang  dimana  FTC  Jepang  melakukan penuntutan dengan alat bukti tidak langsung dalam kasus kartel ini. FTC Jepang mendasar pendekatannya dengan teori  kesepakatan  eksplisit  diantara  para  pelaku  usaha tidak  perlu  dibuktikan  dengan  adanya  perjanjian  kartel tersebut  melainkan  dengan  menghubungkan  niat  dan kesepakatan  diam-diam  tersebut.  Pengadilan  Tokyo mengakui teori tersebut (Organisation for Economic Co- operation and Development, 2006).

## SIMPULAN
Pentingnya  kepastian  hukum  dalam  penegakan persaingan  usaha  tidak  sehat  di  Indonesia  perlu didukung  oleh  payung  hukum  yang  mengikuti perkembangan zaman, dengan dilakukannya perbandingan  dengan  negara  Jepang  kita  mendapatkan gambaran  yang  komprehensif  untuk  melakukan  revisi terhadap  undang-undang  anti  monopoli  di  Indonesia. Apabila  dilakukan  pergantian  undang-undang  maka proses  yang  akan  ditempuh  sangat  lama  dan  mengingat pentingnya  peran  KPPU  dalam  penegakan  persaingan usaha  di  Indonesia  ini  segera  dilakukan  revisi  yang diperlukan  guna  mengikuti  perkembangan  hukum persaingan  usaha  di  dunia.  Oleh  sebab  itu,  perluasan subjek  hukum  dalam  persaingan  usaha  di  Indonesia sangat  diperlukan  guna  mengejar  para  pelaku  usaha  di luar  negeri  yang  menyebabkan  atau  memiliki  dampak persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  di  Indonesia, pemberitahuan  notifikasi  merger  sangat  diperlukan perbaikan  dengan  menerapkan  pemberitahuan  diawal sebelum dilakukannya merger, hal ini untuk memberikan kepastian  hukum  dan  juga  menjadi  langkah  preventif dalam  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dan  perubahan dalam hukum acara guna mamperkuat peran KPPU serta perlu  diperjelas  pemberlakuan  alat  bukti  tidak  langsung dalam  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  hal  ini sangat  bermanfaat  untuk  memepersempit  ruang  gerak pelaku  usaha  yang  berniat  untuk  melakukan  upaya persaingan  usaha  tidak  sehat  sehingga  mampu menciptakan iklim usaha dan ekonomi pasar yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhini  S.P,  C.  M.  (2019).  Problematika  Hukum  Pada Peer  To  Peer  Lending  di  Indonesia  Dalam Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha. Jurist-
Diction , 2 (6), 2025. https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15941
Antoni,  V.  (2014).  the  Position  of  Indirect  Evidence  As Verification  Tools  in  the  Cartel  Case. Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah
Mada , 26 (1), 137.
https://doi.org/10.22146/jmh.16059
Antoni,  V.  (2019).  Penegakan  Hukum  atas  Perkara Kartel  di  Luar  Persekongkolan  Tender  di Indonesia. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum
Universitas Gadjah Mada , 31 (1), 95. https://doi.org/10.22146/jmh.37966
Balqis,  W.  G.  (2020).  Penanganan  Perkara  Pre- Notification  Oleh  Kppu  Dalam  Kerangka  Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel , 4 (2), 140. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.644
Candradevi,  N.  P.  I.  A.  C.,  &  Mertha,  I.  K.  M.  (n.d.).
Penggunaan  Alat  Bukti  Tidak  Langsung  Dalam Proses  Pembuktian  Dugaan  Praktik  Kartel  Di Indonesia  Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha .
Act  on  Prohibition  of  Private  Monopolization  and Maintenance of Fair Trade, 2 (1947). http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/amended_ ama09/
Dwi  Santo,  P.  A.  F.  (2011).  Merger,  Akusisi  dan Konsolidasi  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha. Binus  Business  Review , 2 (1),  423. https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1149
Hidayat, M. F. (2017). Politik Hukum Persaingan Usaha Di  Indonesia. Jurnal  Cahaya  Keadilan , 5 (1),  78. https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913
Hoesein,  Z.  A.  (2012).  Pembentukan  Hukum  Dalam Perspektif  Pembaruan  Hukum. Jurnal  Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (3),
307.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87 Maheswari,  A.  A.  (2020).  Batasan,  Wewenang  dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha. Jurist-
Diction , 3 (5), 1581. https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967
Mantili,  R.,  Kusmayanti,  H.,  &  Afriana,  A.  (2016).
Problematika  Penegakan  Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia  dalam  Rangka  Menciptakan Kepastian  Hukum. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum  (Journal  of  Law) , 3 (1),  116–132. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7
Marzuki,  P.  M.  (2001).  Telaah  Filosofis  Terhadap Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dalam  Kaitannya dengan  Konstitusi  Republik  Indonesia. Yuridika , 16 (4), 505–527. Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenadamedia Grup.
Matompo,  O.  S.  (2020).  Penegakan  Hukum  Dalam Pengawasan  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia. Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 3 (1),  163. https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.2945
Nugraha,  X.,  Achmadi,  R.  I.,  &  Sari,  N.  A.  N.  (2019).
Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan)
Muhammad Habib et al., Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang
Upaya  Preventif  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.
Jurnal Legislatif , 2 (2), 84–99. Nugroho,  S.  A.  (2002). Pengantar  Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia (3  ed.,  Nomor  September 2004). Prenadamedia Grup. Nur,  D.  (2021). Dua  Dekade  Penegakan  Hukum Persaingan (K.  Wibowo  &  C.  Setiawan  (ed.);  1 ed.). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement. In OECD Journal: Competition  Law  and  Policy (Vol.  9,  Nomor  3). https://doi.org/10.1787/clp-v9-art11-en Rajagukguk,  E.  (2011). Butir-butir  Hukum  Ekonomi . Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi. Riva’i,  M.,  &  Erhandy,  D.  (2018).  Kebijakan  Dan Hukum  Persaingan  Usaha  Yang  Sehat:  Sinergitas Kawasan  ASEAN  Di  Era  Globalisasi. Liquidity ,
2 (2),
195–204. https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.122 Sabrina, A. N. (2020). Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham dalam Hukum Persaingan Usaha. Jurist-Diction , 3 (4), 1285.
https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20207 Setyawan,  R.,  Taufik,  D.  P.,  &  Rio,  S.  (2015).  Analisis Kedudukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. In Gema (Vol. 27, Nomor 50).
Simbolon,  A.  (2013).  Kedudukan  Hukum  Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha. Mimbar Hukum , 24 (3), 529–541. https://doi.org/10.22146/jmh.16123
Tarigan,  I.  B.,  &  Purwanto,  I.  W.  N.  (2019).  Kajian
Perbandingan Tentang Komisi Pengawas
Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dibandingkan Dengan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Negara Jepang. Kertha Negara , 7 (9), 1–14. Thee  kian  wie.  (1999).  Aspek-Aspek  Ekonomi  yang Perlu  Diperhatikan  Dalam  Implementasi  UU Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Hukum Bisnis , 7 , 60. Toha,  K.  (2019).  Urgensi  Amandemen  Uu  Tentang Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:  Problem  Dan Tantangan. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 49 (1),
76.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1911 Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat, Lembar Negara Indonesia 46 (1999). Wahjuni, M. S. (2019). Urgensi Perubahan Uu Nomor 5 Tahun  1999  Dalam  Rangka  Harmonisasi  Hukum Persaingan  Usaha  Di  Asean. Jurnal  Muara  Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 3 (1), 22. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3457 .