## KEKERASAN SIMBOLIK DALAM WACANA KEAGAMAAN DI INDONESIA
Andi Alfian Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, Indonesia andialfianx@gmail.com

## Abstract
By borrowing Pierre Bourdieu’s theory, this study argues that religious discourse is one of the instruments often used by the dominant class (the majority, who are in power) to carry out symbolic violence against the dominated class (the minority, who are ruled). For example, through religious discourses that seem plural and open,  the  power  and  domination  of  the  dominant  class  are  continuously perpetuated.  This  study  aims  to  analyze  the  symbolic  violence  that  occurs  in religious discourse in Indonesia, especially in the study of religion, by reviewing the discourse of “Agama vs. Kepercayaan” and “Moderasi Beragama.” According to Pierre Bourdieu’s theory, the symbolic violence referred to here is violence that does not appear as violence and is latent. Victims of this type of violence do not feel they  are  victims  of  violence  as  if  what  happened  was  natural  and  should  have been.  This  study  also  argues  that  symbolic  violence  in  religious  discourse  in Indonesia  is  widely  produced  in  educational  institutions,  primarily  through  the hands  of  academics,  because  through  educational  institutions,  discourses  of “Agama vs. Kepercayaan” and “Moderasi Beragama” are formulated and then implemented  in  government  policies,  as  if  the  discourse  has  accommodated  all religions and beliefs, but only perpetuates the interests of the dominant class. In short,  this  study  argues  that  religious  discourses  such  as  “Agama  vs. Kepercayaan”  and  “Moderasi  Beragama”  are  (re)produced  for  the  interests
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 18, Nomor 1,  Januari - Juni, 2023 DOI: https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.12628
claimed  to  be  for  the  majority  through  educational  institutions  and  so  on  and produce symbolic violence.

## Abstrak
Dengan  meminjam  teori  Pierre  Bourdieu,  penelitian  ini  berpendapat  bahwa wacana  keagamaan  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  sering  digunakan oleh  kelas  dominan  (kelompok  sosial  mayoritas,  yang  berkuasa)  untuk melakukan  kekerasan  simbolik  terhadap  kelas  yang  didominasi  (kelompok sosial minoritas, yang dikuasai). Misalnya, melalui wacana-wacana keagamaan yang terlihat plural dan terbuka, kekuasaan dan dominasi kelas sosial dominan terus  dilanggengkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kekerasan simbolik yang terjadi dalam wacana keagamaan di Indonesia, terutama dalam studi agama, yakni dengan fokus mengkaji wacana “Agama vs. Kepercayaan” dan  “Moderasi  Beragama”.  Merujuk  pada  teori  Pierre  Bourdieu,  kekerasan simbolik yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang tidak tampak sebagai “kekerasan”  dan  bersifat  laten.  Korban  kekerasan  jenis  ini  tidak  merasa menjadi  korban  kekerasan  seolah-olah  yang  terjadi  adalah  wajar  dan seharusnya. Penelitian  ini  juga  berpendapat  bahwa  kekerasan  simbolik  dalam wacana  keagamaan  di  Indonesia  banyak  diproduksi  di  lembaga  pendidikan, terutama  melalui  tangan  para  akademisi,  karena  melalui  lembaga pendidikanlah  wacana  “Agama  vs.  Kepercayaan”  dan  “Moderasi  Beragama” dirumuskan  dan  kemudian  diimplementasikan  melalui  kebijakan  pemerintah, seolah-olah wacana tersebut telah mengakomodir semua agama dan kepercayaan namun  sebenarnya  hanya  melanggengkan  kepentingan  kelas  sosial  dominan. Singkatnya,  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  wacana  keagamaan  seperti “Agama  vs.  Kepercayaan”  dan  “Moderasi  Beragama”  diproduksi  (dan diproduksi kembali) untuk kepentingan kelas sosial mayoritas melalui lembaga pendidikan dan sebagainya dan kemudian menghasilkan kekerasan simbolik.
Keywords: Kekerasan  Simbolik;  Keagamaan;  Moderasi  Beragama; Kepercayaan; Pierre Bourdieu.

## A. Pendahuluan
Bahasa  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  komunikasi  yang dapat  mengantarkan  informasi  dari  satu  manusia  ke  manusia  yang lain (dari satu aktor ke aktor lain), akan tetapi bahasa juga berfungsi
sebagai  pencipta  atau  pembentuk  informasi  itu  sendiri.  Artinya, bahasa  tidak  hanya  menjalankan  fungsi  informatifnya  tetapi  juga fungsi  formatifnya. 1 Ketika  sebuah  bahasa  digunakan  untuk mendefenisikan sesuatu, misalnya, bahasa memainkan peran penting dalam  membentuk  gambaran  kita  tentang  sesuatu  itu,  baik  sesuatu yang  berupa  gagasan  (nilai)  maupun  sesuatu  yang  berupa pengetahuan praktis sehari-hari. Dalam pengertian ini, bahasa disebut juga  sebagai  wacana,  atau  sebuah  sistem  pengetahuan  yang membentuk pengalaman kita tentang dunia yang kita hidupi. Karena wacana memainkan peran penting, dalam arti berperan penting dalam membentuk  pengetahuan  dan  pengalaman  kita  tentang  dunia  ini, maka  mengontrol  wacana  berarti  mengontrol  bagaimana  dunia  ini dialami dan dirasakan.
Seorang  filsuf  asal  Perancis  bernama  Michel  Foucault menyebutkan bahwa wacana adalah pintu menuju kekuasaan. Wacana sebagai  kaki-tangan  pengetahuan  dapat  melancarkan  kerja-kerja kekuasaan.  Kekuasaan  ada  di  mana-mana,  tetapi  bukan  berarti kekuasaan  mencakup  semuanya,  hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan datang  dari  mana-mana  dan  dalam  berbagai  bentuknya,  termasuk lewat  wacana.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  kekuasaan  tidak terlaksana  secara  langsung  melalui  “kekerasan”  sebagai  jalan persetujuan  (sebagaimana  yang  dijelaskan  Hobbes  dan  Locke)  atau represi  sebagai  jalan  (seperti  yang  dijelaskan  oleh  Freud  dan  Reich) atau  pertarungan  kekuatan  (yang  banyak  ditulis  oleh  Machiaveli  dan Marx),  tetapi  kekuasaan  terlaksana  terlebih  dahulu  lewat  struktur tindakan  yang  membuat  kita  terdorong  atau  terangsang  untuk melakukannya dan  mengakuinya. Rangsangan dan dorongan ini bisa berupa perintah, larangan, atau dengan kata lain, efek lain dari sebuah kerja-kerja  wacana. 2 Dan  setelahnya,  lewat  wacana,  kekuasaan mewujudkan dirinya secara sembunyi.
Begitu  pula  dalam  realitas  keagamaan,  kekuasaan menyembunyikan  dirinya  dalam  bentuk  wacana.  Bahkan  agama sendiri sebagai sebuah fenomena adalah realitas yang konstruktif atau
1 Frans  Wijsen  and  Kocku  Von  Stuckrad, Making  Religion:  Theory  and Practice in the Discursive Study of Religion (Leiden and Boston: Brill, 2016).
2 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis (Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Indonesia:  PT.  Kanisius,  2016);  Haryatmoko, “Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa,” Basis 11–12 (2003).
realitas yang terbentuk dari wacana-wacana. 3 Dengan kata lain, secara radikal, saya ingin mengatakan bahwa agama adalah hasil konstruksi dan  reproduksi  wacana  secara  historis,  bahwa  agama  yang  bertahan hari  ini  adalah  agama  yang  mampu  melakukan  reproduksi  dan konstruksi  wacana  terus-menerus  sehingga  agama  itu  baik  sebagai sebuah  nilai  maupun  sebagai  sebuah  praktik  tidak  mengalami kepunahan.  Masalahnya  di  sini  adalah,  wacana  tidak  pernah  terlepas dari  apa  yang  disebut  oleh  Foucault  sebagai  medium  kuasa. Kemudian,  lewat  kekuasaan,  praktik  dominasi,  kekerasan  dan diskriminasi akan terjadi, dan hal tidak bisa diabaikan begitu saja.
Salah  satu  jenis  kekerasan  yang  seringkali  terjadi  dalam wacana  keagamaan  adalah  kekerasan  simbolik.  Kekerasan  yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu sebagai kekerasan yang tidak tampak sebagai kekerasan dan bersifat laten. 4 Korban dari kekerasan jenis ini tidak  merasa  dirinya  sedang  berada  dalam  ruang  kekerasan,  seolah- olah  yang  terjadi  adalah  hal  yang  wajar  dan  memang  seharusnya demikian. Hal ini dikarenakan kekerasan simbolik terjadi secara halus dan  tidak  berdampak  secara  langsung  tetapi  dampaknya  bisa  lebih besar  daripada  dampak  kekerasan  yang  terjadi  secara  langsung,  dan dalam  beberapa  kasus,  kekerasan  simbolik  bisa  menjadi  pemicu kekerasan fisik. Untuk memahami lebih lanjut apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik,  saya akan menjabarkan sedikit beberapa  konsep  dasar  dari  pemikiran  Bourdieu,  terutama  yang berkaitan dengan teori kapital (sumber daya) sebagai modalitas kuasa dan kekerasan simbolik.
Menurut Bourdieu, dalam sebuah masyarakat, akan selalu ada kelompok  yang  menguasai  dan  kelompok  yang  dikuasai,  dan  relasi kuasa ini bergantung pada situasi, kapital (sumber daya), dan strategi masing-masing  pelaku  dalam  menggunakan  kapital  mereka.  Kapital yang  dimaksudkan  oleh  Bourdieu  di  sini  adalah  seperti  “modal” dalam  ekonomi,  tetapi  perbedaannya,  kapital  bagi  Boerdieu  tidak hanya  berarti  modal  atau  kapital  ekonomi  saja,  tetapi  juga  berarti
3 Wijsen  and  Stuckrad, Making  Religion:  Theory  and  Practice  in the  Discursive Study of Religion . 4 Andi Alfian,  “Symbolic  Violence  in  Religious  Discourse  in  Indonesia,” in International Conference on Social and Islamic Studies (Proceedings of the International Conference  on  Social  and  Islamic  Studies  2021,  2021),  205–214, https://proceedings.uin-alauddin.ac.id/index.php/sis/SIS2021/paper/view/53.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni, 2023
kapital  budaya,  kapital  sosial,  dan  kapital  simbolik. 5 Keempat  jenis kapital ini (berlaku seperti modal) bisa mengantarkan pada kuasa, dan kekuasaan  melahirkan  ketidaksetaraan  atau  dominasi  kelas  berkuasa, dominan,  terhadap  kelas  yang  didominasi.  Salah  satu  cara  kerja modalitas simbolik sehingga bisa melahirkan kekuasaan yakni dengan menggunakan  kerja-kerja  pembedaan: distinction . 6 Pembedaan  pihak yang berkuasa dan dominan dari pihak yang didominasi dan dikuasai.
Dalam  wacana  keagamaan,  pembedaan  ini  ( distinction )  berarti terjadinya  pembedaan  antara  aspek  keagamaan  kelas  sosial  dominan (kelas  sosial  mayoritas,  yang  berkuasa)  dari  aspek  keagamaan  kelas yang  didominasi  (kelas  minoritas,  yang  dikuasai).  Lebih  lanjut, pembedaan  ini  ( distinction )  terjadi  ketika  praktik  keagamaan  kelas dominan (kelas mayoritas) dijadikan tolak ukur untuk menilai praktik keagamaan  kelas  yang  didominasi  (kelas  minoritas).  Dalam  konteks wacana keagamaan di Indonesia, pembedaan ini ( distinction ) tergambar setidaknya lewat dua jenis wacana keagamaan, yang akan dielaborasi lebih  lanjut  dalam  pembahasan  penelitian  ini,  yakni  pertama,  lewat wacana  “agama  vs.  kepercayaan”,  dan  kedua,  dalam  wacana “moderasi beragama”. Intinya adalah, kedua jenis wacana keagamaan ini merepresentasikan Islam, agama kelas sosial dominan (mayoritas, yang  berkuasa),  sebagai  tolak  ukur  bagi  agama  yang  lain,  sehingga pihak  yang  sepaham  dengan  tolak  ukur  itu  disebut  benar,  moderat, dan baik ( insider ) dan pihak  yang bertentangan dan tidak memenuhi tolak ukur Islam disebut salah, kafir, sempalan, dan buruk ( outsider ).
Konsekuensi  dari  pembedaan  dan  pembatasan  inilah  yang menyebabkan  terjadinya  kekerasan  simbolik,  bahwa  agama  yang berada  di  luar  kriteria  atau  tidak  memenuhi  tolak  ukur  agama  kelas dominan  (kelas  sosial  mayoritas,  yang  berkuasa)  digiring  untuk mengikuti  atau  berpindah  ke  agama  yang  telah  diakui  negara  atau secara  lembut  dipaksa  mengikuti  aturan  agama  mayoritas.  Dalam konteks  Indonesia,  misalnya,  beberapa  periode  sebelumnya,  para penghayat  agama  leluhur  dipaksa  secara  tidak  langsung  untuk
5 William  E.  Deal  and  Timothy  K.  Beal, Theory for Religious Studies (New York: Routledge:
Taylor & Francis Group, 2004),
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203340073/theory- religious-studies-william-deal-timothy-beal.
6 Pierre  Bourdieu, Distinction:  A  Social  Critique  of  the  Judgment  of  Taste (Cambridge: Harvard University Press, 1984).
memilih  satu  agama  dari  keenam  agama  yang  diakui  negara  agar mereka  bisa  mengakses  pelayanan  yang  sama  dari  negara. 7
Diskriminasi dan dominasi ini bermula dari kuasa wacana keagamaan, lalu  pihak  yang  punya  kuasa  atas  wacana  keagamaan  tersebut melanggengkan  dirinya  lewat  reproduksi  wacana  baru  yang  secara diam-diam  memperdalam  cengkeraman  dominasi  itu.  Dengan  fokus pada  dua  wacana  ini:  wacana  “agama  vs.  Kepercayaan”  dan  wacana “moderasi  beragama”,  penelitian  ini  memperlihatkan  bagaimana agama  kelas  dominan  (kelas  mayoritas,  yang  berkuasa)  di  Indonesia memaksakan dan melanggengkan kuasa simboliknya atas kelas sosial minoritas lewat berbagai cara termasuk lewat wacana keagamaan, dan pada akhirnya menghasilkan kekerasan simbolik. 8
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat kepustakaan. Artinya, studi ini mengandalkan buku-buku, jurnal, atau teks-teks  yang  berkaitan  dengan  topik  wacana  keagamaan  di Indonesia yang sering jadi perbincangan, dalam konteks penelitian ini adalah  wacana  “agama  vs.  kepercayaan”  dan  wacana  “moderasi beragama”.  Dari  berbagai  literatur  tentang  metodologi  penelitian, dijelaskan  bahwa  apabila  sebuah  penelitian  mengandalkan  teks-teks sebagai sumber utama data penelitian maka disebut sebagai penelitian pustaka  atau library  reseacrh. 9 Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bisa disebut  sebagai  penelitian  pustaka  karena  mengandalkan  teks-teks dan diskursus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini  adalah  teknik  dokumenter,  meskipun  penelitian  ini  tidak  hanya menggunakan satu teknik. Teknik dokumenter adalah sebuah teknik mengumpulkan  data  dari  dokumen-dokumen  tertulis  seperti  buku- buku,  artikel,  arsip  berita,  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan
7 Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia (CRCS UGM, 2017).
8 Alfian, “Symbolic Violence in Religious Discourse in Indonesia.” 9 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R  &  D (Bandung: Penerbit  Alfabeta,  2013);  Muhammad  Nazir, Metode  Penelitian (Jakarta:  Ghalia Indonesia,  2003);  John  W.  Creswell, Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed  Methods  Approaches (SAGE  Publications,  2014);  Norman  Blaikie, Designing Social  Research:  The  Logic  of  Anticipation (UK  &  USA:  Polity  Press  and  Backwell Publishing,  2005);  Alan  Bryman, Social  Research  Methods ,  Fourth.  (New  York: Oxford  University  Press,  2012);  W  Lawrence  Neuman, Social  Research  Methods:
Qualitative  and  Quantitative  Approaches ,  7th  Revise.  (United  States  of  America:
Pearson Education Limited, 2014).
masalah  penelitian. 10 Setelah  data-data  mengenai  wacana  keagamaan di  Indonesia  terkumpul,  khususnya  wacana  tentang  “agama  vs. kepercayaan”  dan  wacana  “moderasi  beragama”,  peneliti  lalu melakukan analisis menggunakan teori kekerasan simbolik.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Kekerasan Simbolik dan Konsep Dasar Bourdieu
Kekerasan  dapat  dipahami  lewat  tiga  pengertian.  Pertama, kekerasan  sebagai  tindakan  aktor  atau  kelompok  aktor.  Kedua, kekerasan  sebagai  sebuah  implikasi  dari  kerja  struktur.  Ketiga, kekerasan  sebagai  jaringan  sosial  aktor  dan  struktur. 11 Kekerasan dalam makna yang pertama dipahami sebagai kekerasan yang bersifat langsung  yang  dilakukan  oleh  sang  aktor  baik  secara  biologis, fisiologi,  maupun  psikologis.  Kekerasan  dalam  makna  yang  kedua berarti bahwa kekerasan tidak hanya karena dilakukan oleh sang aktor secara  fisik  tetapi  juga  karena  struktur.  Struktur  di  sini  dipahami sebagai  struktur  negara  atau  kekuasaan  serta  segala  yang  berkaitan dengannya.  Kekerasan  dalam  makna  ketiga,  dapat  dipahami  sebagai hubungan  dialektis  antara  aktor  dan  struktur  sosial  sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan. 12
Beberapa  pemikir  sosial  menyebutkan  bahwa  kekerasan terjadi dalam tiga bentuk, di antaranya kekerasan langsung, kekerasan struktural,  dan  kekerasan  kultural. 13 Tetapi  kemudian,  Pierre-Felix Bourdieu,  seorang  filsuf  sekaligus  sosiolog  dan  antropolog  penting
10 Gary  King,  Robert  O.  Keohane,  and  Sidney  Verba, Designing  Social Inquiry:  Scientific  Inference  in  Qualitative  Research (Princeton,  New  Jersey:  Priceton University Press, 1994); Earl Babbie, The Practice of Social Research , 14th ed., vol. 22 (Cengage  Learning,  2014);  Anol  Bhattacherjee, Social  Science  Research:  Principles, Methods, and Practices (Tampa, Florida, USA: Textbooks Collection, 2012); Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research (Chicago
& London: The University of Chicago Press, 2008).
11 Thomas  Santoso, Teori-Teori  Kekerasan (Surabaya:  Ghalia  Indonesia, 2002).
12 Nanang  Martono, Kekerasan  Simbolik  Di  Sekolah:  Sebuah  Ide  Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),
https://books.google.co.id/books?id=Ds8aEAAAQBAJ.
13 Seperti yang dijelaskan oleh Johan Galtung, “Cultural Violence,” Journal of Peace Research 27, no. 3 (1990): 291–305.
asal  Perancis,  merumuskan  jenis  kekerasan  lain  yang  turut  memberi kontribusi  kebaruan  dalam  studi  ilmu  sosial  hingga  hari  ini,  yakni kekerasan  simbolik.  Menurut  Bourdieu,  kekerasan  tidak  pernah terpisahkan dari kekuasaan. Jika kekuasaan ada, maka kekerasan juga akan  ada  di  situ.  Sebagai  contoh,  ketika  suatu  kelas  sosial  tertentu mendominasi kelas sosial yang lain, maka dalam proses mendominasi itu  akan  selalu  menghasilkan  kekerasan.  Salah  satu  instrumen  yang digunakan dalam proses dominasi itu adalah intrumen simbolik yang bisa  berupa  bahasa,  wacana,  dan  sebagainya.  Kekerasan  simbolik terjadi ketika pihak dominan (baik perseorangan maupun kelompok) menggunakan kapital atau modalitas simbolik mereka untuk menekan pihak lain yang memiliki kuasa/kekuatan yang lemah, sehingga pihak lain yang lemah itu akhirnya mengubah tindakan dan pilihan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak/kelompok dominan.
Untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif soal gagasan Bourdieu tentang kekerasan simbolik, kita perlu melihat beberapa  konsep  dasar  tentang  kapital  (modalitas),  kelas,  dan distinction/arena.  Konsep-konsep  dasar  ini  saya  pilih  untuk membantu  kita  memahami  makna  kekerasan  simbolik,  sekaligus pengantar singkat teori kekerasan simbolik dalam penelitian ini.

## a. Kapital (Modalitas)
Kata “kapital” dapat diartikan sebagai “modal”, kata ini sering kita  jumpai  dalam  percakapan  soal  ekonomi,  tetapi  dalam  konteks pemikiran Bourdieu, kapital atau modal berarti lebih luas. Jika dalam ilmu  ekonomi  modal  berarti  akumulasi  materi  yakni  uang,  maka  di dalam  pemikiran  Bourdieu,  modal  artinya  lebih  dari  sekadar akumulasi  materi.  Modal  dalam  pengertian  ini  adalah  sumber  daya apapun  yang  dimiliki  oleh  individu  (seseorang  atau  kelompok)  yang memungkinkan  mereka  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  energi sosial, posisi, dan kekuasaan. Sumber daya yang dimaksudkan di sini bisa berupa sumber daya yang bersifat material maupun non-material, selama  sumber  daya  tersebut  turut  membentuk  atau  memberi berpengaruh  pada  posisi  subjek  (seseorang  atau  kelompok)  dalam struktur masyarakat yang lebih luas.
Bourdieu  menyebutkan  bahwa  selain  modal  ekonomi, terdapat  juga  modal  sosial,  modal  budaya,  dan  modal  simbolik. 14
Modal  ekonomi  di  sini  merujuk  pada  sumber  daya  berupa  finansial, sedangkan modal sosial berarti sumber daya yang bersifat hubungan saling mengenal dan/atau saling mengakui dalam sebuah komunitas, dan modal budaya merujuk pada kemampuan individu yang diperoleh dari  unsur  kebudayaannya  seperti  cara  bergaul,  berpenampilan,  dll, dan  terakhir,  modal  simbolik  berarti  sumber  daya  yang  berasal  dari bentuk yang berbeda tetapi diakui sah dan natural seperti bahasa, dan lain-lain. 15 Menurut  Bouerdieu,  keempat  modal  ini  adalah  sumber kekuasaan, dan kekuasaan adalah sumber kekerasan. Salah satu modal kekuasaan  yang  paling  krusial  adalah  modal  simbolik,  karena  modal kekuasaan ini bisa membuat kekuasaan terlihat tidak menindas sama sekali, sebagaimana yang akan kita elaborasi. Oleh karena itu, dalam beberapa  bagian,  kekerasan  simbolik  menjadi  sangat  penting  dalam teori Bourdieu.

## b. Kelas
Hasil  dari  kepemilikan  modalitas/kapital,  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas,  menghasilkan  kelas  sosial.  Kelas  sosial  dalam pemikiran  Bourdieu  terbagi  menjadi  tiga,  kelas  dominan,  kelas borjuasi kecil, dan kelas populer. Pertama, kelas dominan adalah kelas yang memiliki modalitas yang besar, artinya, kelas ini mengakumulasi berbagai jenis modal sehingga punya kekuatan yang lebih besar untuk menunjukkan  identitasnya.  Karena  memiliki  modalitas  yang  besar, maka  kelas  ini  bukan  hanya  bisa  dengan  mudah  menampilkan identitasnya  tetapi  juga  dengan  mudah  memaksakan  identitasnya kepada kelas yang lainnya. Kelas dominan dalam aspek keagamaan di Indonesia  adalah  kelas  yang  punya  kuasa  di  institusi  pemerintahan, secara sederhana dapat disebut Islam, meskipun di beberapa institusi agama lain menjadi kelas dominan. Singkatnya, kelas dominan ini bisa memaksakan  segala  pandangannya  kepada  kelas  lain,  misalnya, pandangan mereka tentang ”apa yang bisa disebut sebagai agama dan apa  yang  tidak  bisa  disebut  sebagai agama ”,  dan  pandangan  kelas dominan  ini  kemudian  menjustifikasi  perlakukan  dan  tindakan mereka terhadap kelas yang lain yang berbeda dengan mereka.
14 Haryatmoko, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis . 15 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” in The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education , ed. Stephen J. Ball (London: The Routledge Falmer, 2004).
Kedua,  kelas  borjuasi  kecil  yakni  mereka  yang  punya semangat  borjuasi,  ingin  naik  ke  tangga  sosial  tertinggi,  tetapi  pada dasarnya mereka berada di kelas menengah. Mereka berbeda dengan kelas  dominan  dan  lebih  ingin  menjadi  seperti  kelas  dominan daripada  memaksakan  pandangannya  kepada  kelas  lain,  yang  lebih minoritas.  Singkatnya,  mereka  lebih  suka  menjadi  imitator  kelas dominan agar menjadi identik dengan mereka. Ketiga, kelas populer. Kelas ini merupakan kelas yang tidak memiliki modalitas yang besar sehingga mereka secara terpaksa berada pada posisi yang cenderung menerima  dominasi  kelas  dominan.  Karena  mereka  tidak  punya modalitas dan tidak punya kekuasaan, mereka yang berada di kelas ini tidak  punya  kemampuan  untuk  menolak  cara  pandang  yang ”dipaksakan” kepada mereka oleh kelas sosial dominan. 16

## c. Arena (Pembedaan)
Satu konsep dasar yang penting pula dipahami untuk melihat bagaimana kekerasan simbolik terjadi adalah dengan memahami teori arena dan proses pembedaan ( distinction ). Arena di konteks ini berarti bahwa  sebuah  ruang  di  mana  hubungan-hubungan  kelas  sosial  itu terjadi. Hubungan-hubungan ini bisa berupa hubungan yang bersifat ekonomi,  sosial,  budaya,  dan/atau  politik,  dan  sebagainya.  Menurut Bourdieu,  arena  adalah  tempat  pertarungan,  kompetisi,  dan  konflik terjadi  secara  terus-menerus  dalam  banyak  bentuk,  termasuk  dalam bentuk  simbolik.  Singkatnya,  hubungan  antara  kelas-kelas  sosial  itu, seperti  yang  telah  dijelaskan  secara  singkat  di  bagian  sebelumnya, menghasilkan  relasi  kuasa.  Kelas  dominan  menggunakan  budaya dominan  (selera  dan  cara  pandang  mereka)  sebagai  acuan  kepada kelas  minoritas  atau  kelas  yang  didominasi.  Ketiga  kelas  ini  masing- masing  berupaya  untuk  saling  membedakan  diri  dari  kelas  lainnya, atau  yang  disebut  oleh  Bourdieu  sebagai  strategi  kekuasaan,  atau dikenal sebagai pembedaan ( distinction ).
Dalam  bukunya Distinction:  A  Social  Critique  of  the  Judgment  of Taste , Bourdieu (1984) memperlihatkan bagaimana klasifikasi struktur sosial  terbentuk  dan  turut  mengonstruksi  persepsi  dan  juga  selera seseorang atau kelompok sosial tertentu. 17 Satu hal yang penting dari buku  ini,  yang  relevan  dengan  diskusi  kita  tentang  kekerasan
16 Haryatmoko, “Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa.”
17 Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste .
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni, 2023
simbolik, adalah Bourdieu memperlihatkan bagaimana “ distinction ” itu bekerja.  Menurut  Bourdieu,  lewat  struktur  sosial  yang  diperankan oleh  “kelas  sosial  yang  dominan”  kepada  “kelas  yang  didominasi”, pengetahuan/selera/budaya  “yang  dominan”  memainkan  fungsi sosialnya untuk membedakan diri ( distinction )
dari pengetahuan/selera/budaya  “yang  didominasi”.  Proses  ini  terjadi secara pelan dan menghasilkan efek laten, seperti reproduksi struktur sosial yang semakin kabur tapi timpang. Dalam karya-karya Bourdieu, ketika  dia  sedang  membahas  “kekerasan  simbolik”,  dia  sering menggunakan tiga istilah yang berbeda untuk merujuk hal yang sama, di  antaranya:  “kekerasan  simbolik”  atau symbolic  violence ,  “kuasa simbolik”  atau  symbolic  power,  dan  “dominasi  simbolik”  atau symbolic dominance. 18
Selain lewat teknik pembedaan ( distinction ), kekerasan simbolik juga dapat terjadi dalam bentuk eufemisme. Eufemisme artinya di sini adalah  mengganti  atau  mengaburkan  wacana  yang  kasar  dan menindas  dengan  menggunakan  wacana  lain  yang  lebih  terbuka, plural, toleran dan seolah-olah mengakomodasi segala pihak. Dengan cara kerja ini, eufemisme mampu membuat kekerasan simbolik tidak tampak sebagai kekerasan, cara kerjanya menjadi diam-diam dan tidak dapat  dikenali  secara  langsung.  Terdapat  banyak  bentuk  eufemisme, di  antaranya  berupa  perintah,  larangan,  penghargaan,  kepercayaan, dan  lain-lain.  Bentuk-bentuk  eufemisme  yang  menggambarkan kekerasan  simbolik  dalam  wacana  keagamaan  di  Indonesia  dapat ditemukan dalam dua wacana  utama—ada  banyak wacana yang bisa menjadi  contoh  tetapi  saya  membatasinya  pada  dua  wacana  ini  saja: “agama vs. kepercayaan” dan “moderasi beragama”.
Misalnya, negara (dalam arti orang-orang yang berkuasa) dan kelas  sosial  mayoritas  (Islam,  misalnya)  seringkali  mendeklarasikan bahwa  mereka  tetap  mengakui  “kepercayaan”  sebagai  bagian  dari komunitas  bernegara  dan  berbangsa,  tetapi  kenyataannya,  mereka membuat  standar  khusus  bagi  para  penganut  “kepercayaan”  untuk diakui sebagai agama, dan standar itu selalu tentang mereka. Artinya, kelas  sosial  dominan,  yang  mayoritas  dan  berkuasa  ini,  lebih  sering membuat para penganut kepercayaan menjadi bermasalah dibanding
18 Pierre  Bourdieu, Outline  of  A  Theory  of  Practice (Cambridge,  United Kingdom: Cambridge University Press, 1995).
membuat  mereka  terakui,  lebih  sering  melakukan  tindakan diskriminatif  dibanding  akomodatif.  Salah  satu  contohnya  yang  bisa kita  lihat  adalah  wacana  “moderasi  beragama”  yang  sebetulnya dikonstruksi  dan  digunakan  oleh  pemegang  kekuasaan  untuk menghancurkan,  membatasi,  dan  memisahkan  pihak-pihak  tertentu yang  berada  di  luar  kategori  agama  yang  dibuat  oleh  negara.  Saya akan  memberikan  analisis  lebih  jauh  soal  ini  di  bagian  selanjutnya. Singkatnya, hal yang lebih parah yang bisa dilakukan oleh negara dan agama  kelas  mayoritas  di  Indonesia  lewat  wacana-wacana  semacam ini  adalah  mereka  dapat  memberikan  nama  atau  defenisi  bagi kelompok lain: Kiri/Kanan,
Benar/Salah,
Baik/Buruk,
Sempalan/Radikal,  dan  lain-lain.  Lalu,  ketika  kelompok  itu  berbeda dan  tidak  memenuhi  syarat  standar  yang  telah  mereka  tentukan, mereka seolah-olah punya alasan untuk menghancurkan, membatasi, dan mengkriminalisasi kelompok yang berbeda tersebut.
Akhirnya,  perlu  dipahami  bahwa  kehidupan  sosial- masyarakat-agama  adalah  “arena”,  tempat  pertarungan  kelas  dan identitas simbolik terjadi, antara kelas sosial dominan dan kelas sosial yang didominasi. Mekanisme pertarungan itu terjadi dalam cara yang beragam,  di  antaranya  lewat  strategi  pembedaan  ( distinction )  dan strategi  pengaburan  ( euphemism ).  Dalam  konteks  penelitian  ini, kehidupan keagamaan adalah arena. Berbagai kelas sosial keagamaan bertarung  lewat  modalitas  dan  strategi  kuasa  mereka.  Pertarungan antara  kelas  dominan  dan  kelas  yang  didominasi  menghasilkan kekerasan  simbolik.  Saya  menemukan  bahwa  wacana  keagamaan  di Indonesia mengandung kekerasan simbolik, setidaknya lewat wacana berikut ini: “agama vs. kepercayaan” dan “moderasi beragama”.
2. Kekerasan Simbolik dalam “Agama vs. Kepercayaan”
Seperti yang telah saya bahas pada bagian sebelumnya bahwa kekerasan simbolik bisa
terjadi lewat mekanisme pemisahan/pembedaan  ( distinction )  dan  mekanisme  pengaburan ( euphemism ).  Pemisahan  dan  pengaburan  ini  terjadi  dalam  sarana simbolik  berupa  bahasa  dan  wacana.  Bahasa  sebagai  media komunikasi  sangat  berperan  dalam  menyampaikan  dan/atau menanamkan  pengaruh  terhadap  orang  lain.  Artinya,  bahasa  dan wacana bisa menjadi instrumen untuk mengontrol cara pandang dan prilaku  para  pelaku  sosial.  Dalam  wacana  keagamaan  di  Indonesia,
khususnya  dalam  wacana  “agama  vs.  kepercayaan”,  kita  dapat menemukan mekanisme pemisahan ( distinction ) ini terjadi.
Dalam  wacana  keagamaan  di  Indonesia,  “kepercayaan” dibedakan  dari  “agama”.  “Kepercayaan”  yang  dimaksudkan  di  sini adalah “agama leluhur” yang dianut oleh orang-orang asli Indonesia secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, seperti Ammatoa, Tolotang,  dan  banyak  lagi  yang  lainnya.  Sedangkan  “agama”  dalam konteks  keagamaan  di  Indonesia  hanya  merujuk  pada  agama-agama dunia,  yang  berarti  agama  yang  berasal  dari  luar  Indonesia,  seperti Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu.  Agama- agama  ini  kemudian  diakui  oleh  negara  sebagai  “agama”  dan  lewat konstitusi disahkan sebagai “agama resmi negara”, sedangkan “agama leluhur” tidak diakui sebagai agama, hanya sebagai “kepercayaan”. 19
Pertarungan  simbolik  antara  “agama”  dan  “kepercayaan” yang  terjadi  dalam  wacana  keagamaan  di  Indonesia  adalah  dampak dari  rangkaian  kontestasi  politik  yang  telah  berlangsung  sejak  masa penjajahan  Belanda. 20 Belanda  sebagai  penjajah  menggunakan mekanisme  pemisahan  untuk  memudahkan  strategi  politiknya, sehingga  pemisahan  antara  “agama”  dan  “adat”,  “agama”  dan “kepercayaan”,  “santri”  vs.  “abangan-priayi”  dilakukan  secara perlahan  sebagai  agenda  politis.  Sebelum  fase  tersebut,  praktik keagamaan  di  nusantara  masih  beragam,  semua  praktik  keagamaan diakomodasi,  dan  tidak  ada  dominasi  wacana  keagamaan  tertentu. Pertarungan simbolik yang bermula di masa penjajahan ini kemudian berlanjut setelah Indonesia merdeka, hingga hari ini.
Proses genealogi “agama” di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari  upaya  politisasi  agama,  bahwa  proses  terbentuknya  defenisi agama  beserta  segala  standarisasinya  tidak  terlepas  dari  kepentingan kelompok  tertentu  (kelas  sosial  mayoritas,  yang  berkuasa)  untuk melegitimasi  kekuasaan  mereka  atas  kelompok-kelompok  lain. Sepanjang sejarahnya, defenisi agama dikontrol  dan dipatenkan oleh
19 Baca  lebih  lanjut  di Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia .
20 Samsul  Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi  Agama,  Agama  Dunia,  Dan Agama Leluhur,” in Kebebasan, Toleransi, Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia ,  ed.  Hsan  Ali-Fauzi,  Zainal  Abidin  Bagir,  and  Irsyad  Rafsadi  (Jakarta: Pusat  Studi  Agama  dan  Demokrasi,  2017),  http://www.paramadina- pusad.or.id/download/19251/.
kelompok  tertentu  (yang  berkuasa,  yang  dominan)  dan menjadikannya sebagai standar. Akibatnya, semua praktik keagamaan yang  tidak  memenuhi  syarat  disebut  sebagai  “kepercayaan”,  dan dengan  cara  pandang  yang  menjajah,  “kepercayaan”  lalu dikategorikan  sebagai  sesuatu  yang  berbeda  dari  agama  dengan mengasosiasikan  “kepercayaan”  sebagai  sesuatu  yang  primitif, animistik,  atau  lebih  rendah  dari  agama.  Alih-alih  diakui  sebagai praktik  keagamaan,  “kepercayaan”  malah  dianggap  murni  sebagai praktik  “budaya”  yang  berarti  bukan  “agama”.  Hal  ini  menegaskan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai taktik kekuasaan, artinya satu kelompok  ingin  menguasai  kelompok  lain  dengan  menggunakan mekanisme pembedaan ( distinction ). 21
Pemisahan  dan  pembedaan  ini  bermula  lewat  pendefenisian “agama”  menjadi  masalah  karena  defenisi  dan  standarisasi  agama disusun  berdasarkan  cara  pandang  kelompok  yang  berkuasa,  yang dominan,  dan  seolah-olah  telah  mewakili  semua  jenis  agama (esensialisasi),  dan  lewat  defenisi  yang  diklaim  sebagai  defenisi  yang universal  itu,  agama  kelompok  dominan  dijustifikasi  sebagai  agama yang  benar  atau  superior  dibanding  agama  minoritas  yang  dicap sebagai  keliru  atau  inferior. 22 Konsekuensi  dari  kontrol  defenisi  dan dominasi wacana keagamaan ini adalah kebijakan pengelolaan agama menjadi  timpang,  yang  dilayani  oleh  negara  hanya  agama  yang dominan, agama orang-orang mayoritas dan mendiskreditkan “agama leluhur” yang minoritas.
Dalam  wacana  keagamaan  di  Indonesia,  “agama”  dan “kepercayaan”  dibedakan.  “Agama”  dimonopoli  oleh  kelas  sosial dominan  yang  berkuasa,  sedangkan  “kepercayaan”  dengan  penuh tantangan  berusaha  untuk  terus  bertahan,  meksipun  perlahan-lahan mereka  harus  mengikuti  selera  dan  cara  berpikir  doktrin  “agama” yang  dipaksakan  oleh  kelas  dominan  kepada  mereka.  Ada  beberapa contoh  yang  bisa  menggambarkan  bagaimana  kekerasan  simbolik terjadi  dalam  wacana  “agama  vs.  kepecayaan”.  Di  antaranya, pemaksaan  kepada  penganut  “kepercayaan”  untuk  mengubah  atau mengonversi  identitas  keagamaan  mereka  menjadi  “agama”.  Setelah agama  dimonopoli  oleh  kelas  dominan  yang  berkuasa,  dan
21 Deal and Beal, Theory for Religious Studies . 22 Maarif,  “Meninjau  Ulang  Definisi  Agama,  Agama  Dunia,  Dan  Agama Leluhur.”
kepercayaan  dipisahkan  dari  agama,  orang-orang  yang  menganut kepercayaan  harus  mengonversi  identitas  “kepercayaan”  mereka menjadi  identitas  “agama”  yang  telah  resmi  diakui  oleh  negara.  Hal ini  tertera  dalam  peraturan  undang-undang  yang  dikeluarkan pemerintah  sebelum  reformasi,  yang  mengharuskan  penganut kepercayaan  untuk  mengisi  kolom  agama  di  KTP  mereka  dengan agama  resmi  yang  diakui  oleh  negara  saja. 23 Bahkan  setelah  UU Adminduk  23/2006  diterbitkan,  yang  artinya  mereka  boleh mengosongkan  kolom  agama  di  KTP,  mereka  tetap  saja  mengalami diskriminasi dan kekerasan simbolik hingga hari ini.
Kekerasan  simbolik  melalui  wacana  keagamaan  tidak  hanya terjadi  dalam  polarisasi  “agama”  versus  “kepercayaan”,  tetapi  juga terjadi dalam kategori “agama” sendiri. Dalam “agama” yang dianut oleh  kelompok  dominan  dan  yang  mayoritas,  misalnya,  selalu  ada kelompok  atau  kelas  sosial  tertentu  yang  lebih  dominan  dan  lebih punya  wewenang  untuk  mengontrol  dan  menguasai  kelompok  lain yang  lebih  lemah  dan  tidak  berkuasa.  Dalam  masyarakat  Muslim misalnya, kehadiran kelompok berbeda seperti Syiah atau Ahmadiyah, yang doktrin keagamaannya relatif cukup dekat dengan doktrin Islam, mereka selalu dianggap sebagai aliran sesat, salah, sempalan, berbeda, dan  sebagainya.  Kuasa  atas  wacana  keagamaan  yang  dipegang  oleh kelompok  dominan  ini,  kelompok  sosial  yang  berkuasa  ini, mengakibatkan  kekerasan  simbolik,  bahkan  jenis  kekerasan  lain  bisa ikut  serta  terjadi,  seperti  kekerasan  langsung  (fisikal)  dan  kekerasan struktural-kultural.
Salah  satu  contoh  kekerasan  langsung  (fisikal)  yang  terjadi karena  bermula  dari  kekerasan  simbolik  (kuasa  wacana)  yakni peristiwa  pembakaran  rumah  ibadah  Ahmadiyah  di  Sintang  yang baru-baru ini terjadi. Penghancuran rumah ibadah jamaah Ahmadiyah di Sintang terjadi karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat dan melanggar  kriteria  yang  dibuat  oleh  agama  kelas  dominan,  yang mayoritas, yakni Islam, sebagai standar. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Sintang, Kurniawan 24 ,  bahwa  pada  dasarnya  Pemerintah  Kabupaten  Sintang
23 Ibid.;  Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia . 24 Sebagaimana  yang  disiarkan  oleh  Kompas.  Baca  selengkapnya  di Hendra  Cipta,  “Kronologi  Massa  Rusak  Dan  Bakar  Bangunan  Milik  Jemaah
menghargai  dan  membolehkan  anggota  Jamaah  Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  untuk  beribadah  namun  JAI  harus  mengakui  diri beragama Islam. Hal tersebut diatur dalam ketentuan dan keputusan bersama  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  3/2008.  Kemudian  Nomor:  Kep-033/A/JA/6/2008,  dan Nomor  199/2008,  tentang  Peringatan  dan  Perintah  Kepada Penganut,  Anggota,  dan/atau  anggota  Pengurus  JAI  dan  Warga Masyarakat. 25

## 3. Kekerasan Simbolik dalam “Moderasi Agama”
Dalam  buku Moderasi  Beragama (2019)  disebutkan  bahwa moderasi  beragama  dikembangkan  sebagai  “amunisi  dan  alternatif kebijakan pemerintah dalam menanggulangi paham keagamaan yang ekstrem”,  termasuk  pula  untuk  membendung  kelompok  keagamaan radikal, dan meminimalisir kekerasan fisik karena isu-isu keagamaan. 26
Moderasi  yang  akar  katanya  berasal  dari  kata  “moderat”  artinya berada  di  tengah,  tidak  terjebak  pada  ekstrem  konservatif  (Kanan) maupun ekstrem liberal (Kiri). Legitimasi hukum atas upaya moderasi beragama  tertera  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam dokumen itu, moderasi agama dipahami sebagai sebagai jalan mencapai kerukunan beragama 27 .
Moderasi  beragama,  sebagai  wacana  yang  baru  dirumuskan sekitar  tiga  tahun  terakhir,  telah  banyak  ditulis,  diapresiasi  dan ditafsirkan.  Beberapa  tafsiran  yang  tersebar  berbeda-beda.  Selain dipahami  sebagai  “alternatif  kebijakan  dalam  menanggulangi  paham keagamaan ekstrem”, beberapa literatur menjelaskan bahwa moderasi beragama  merupakan  representasi  dari  usaha  untuk  membuat
Ahmadiyah Di Sintang, 72 Jiwa Dievakuasi Dan Dugaan Pemicunya,” Kompas.Com , last modified September 3, 2021, accessed June 18, 2022, https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/154505478/kronologi-massa- rusak-dan-bakar-bangunan-milik-jemaah-ahmadiyah-di-sintang?page=all#page2.
25 Ibid.
26 Kementerian  Agama, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), https://kemenag.go.id/archive/naskah-pdf- buku-moderasi-beragama.
27 Zainal  Abidin  Bagir  and  Husni  Mubarok,  “Kebebasan,  Kerukunan, Dan/Atau  Moderasi  Beragama?,” Tirto.Id ,  last  modified  2021,  accessed  June  18,
2022, https://tirto.id/kebebasan-kerukunan-dan-atau-moderasi-beragama-glcu.
Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni, 2023
hubungan harmoni antara agama dan kearifan lokal. 28 Kearifan lokal di  sini  dirujuk  sebagai  warisan  budaya  lokal  nusantara.  Artinya, moderasi  beragama  adalah  upaya  untuk  menyandingkan  agama  dan kearifan lokal agar tidak terjadi pertentangan.
Menurut pembacaan saya, wacana moderasi beragama adalah upaya  untuk  mengelola  agama  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh negara  sebagai  perwakilan  dari  kelas  yang  berkuasa  dan  kelas  sosial dominan  (mayoritas),  sebagainya  yang  bisa  ditemukan  dalam  buku Moderasi  Beragama (2019)  yang  diterbikan  oleh  Badan  Litbang  dan Diklat  Kementerian  Agama  RI,  bahwa  moderasi  beragama dimaksudkan  untuk  memoderasi  semua  aliran  dan  gerakan keagamaan  di  Indonesia 29 ,  baik  aliran  atau  gerakan  keagamaan  yang orientasinya  cenderung  ke  “Kiri”  (gerakan  keagamaan  yang menggunakan  pendekatan  Hak  Asasi  Manusia  dan  berciri  pluralis) maupun aliran atau gerakan keagamaan yang orientasinya cenderung ke “Kanan” (gerakan keagamaan yang menggunakan pendekatan teks kitab suci dan cenderung tertutup).
Moderasi  agama  setidaknya  ingin  diwujudkan  dalam  empat indikator utama. Indikator pertama, moderasi beragama terwujud jika ada  pengakuan  dan  penanaman  jiwa  nasionalisme,  yaitu  menerima pancasila  dan UUD  1945  sebagai  asas  kebangsaan.  Indikator  kedua, moderasi  beragama  berarti  terdapat  penghormatan  terhadap perbedaan  dan  memberi  ruang  bagi  orang-orang  yang  berbeda keyakinan  untuk  mewujudkan  praktik  dari  keyakinan  mereka  dan menjamin  keamanan  mereka  dalam  menyampaikan  pendapatnya. Indikator  ketiga,  moderasi  beragama  ingin  menegaskan  sebuah masyarakat  anti  kekerasan,  artinya  orang  beragama  harus  mencegah terjadinya  kekerasan  baik  kekerasan  fisik,  verbal  dan  sebagainya. Indikator keempat, moderasi beragama berarti harus ramah terhadap budaya lokal dan bisa saling menegosiasikan satu sama lain. 30
Wacana moderasi beragama mulai tersebar sekitar tiga tahun terakhir,  dan  begitu  pula  dengan  kecurigaan  pada  kebijakan  ini dengan  cepat  bermunculan.  Kecurigaan  bahwa  wacana  ini  akan
28 M.  Sirajuddin, Literasi  Moderasi  Beragama  Di  Indonesia (Bengkulu:  CV.
Zigie Utama, 2020).
29 Kementerian Agama, Moderasi Beragama . 30 Ibid.
digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengontrol  dan  membatasi gerakan keagamaan yang tidak sesuai dengan ideologi yang diidealkan oleh  pemerintah  yang  berkuasa.  Hal  ini  dapat  dilihat  ketika  Menteri Agama  sebelumnya,  Fachrul  Razi,  membuat  kebijakan  untuk menghilangkan semua konten-konten terkait ajaran radikal dalam 155 buku  pelajaran  agama  Islam  dengan  dalih  bahwa  itu  semua  adalah bagian  dari  penguatan  moderasi  beragama.  Dalam  kebijakan  itu, dengan  tegas,  kata-kata  seperti  “jihad”  dan  “khilafah”  yang  terdapat dalam  buku  pelajaran  dihapus  dan  diganti  dengan  kata-kata  yang lebih  moderat.  Dalih  yang  digunakan  oleh  negara  adalah  karena “jihad”  dan  “khilafah”  tidak  sejalan  dengan  semangat  konstitusi negara,  seperti  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  B- 4339.4/DJ.1/Dt.I.I/PP.00/12/2019, misalnya.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  riset  Setara  Institute  (2020), jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan  berkeyakinan  selama  2020  terdapat  sebanyak  180  peristiwa  dan sebanyak 424 bentuk tindakan. 31 Dari 424 tindakan, 239 di antaranya dilakukan  oleh  negara,  dan  185  lainnya  dilakukan  oleh  aktor  non- negara. 32 Baik  yang  dilakukan  oleh  aktor  negara  maupun  yang dilakukan oleh aktor non-negara, semua aktornya merupakan bagian dari  kelas  masyarakat  dominan  yang  berkuasa.  Tindakan  kekerasan terhadap umat beragama, atau pelanggaran atas kebebasan beragama terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  di  antaranya  diskriminasi, penangkapan,  tuduhan  penodaan  agama,  pelarangan  kegiatan,  dan lain-lain. 33 Semua jenis ini tidak lain terjadi karena adanya instrumen kuasa yang kabur dan gampang digunakan dengan tujuan yang salah, terutama  kebijakan-kebijakan  soal  “moderasi  beragama”  yang  secara sederhana  terdengar  baik  tapi  pada  praktiknya  di  lapangan  menjadi timpang dan dapat disetir untuk kepentingan politis.
Masalahnya  adalah  ketika  moderasi  agama  diterapkan,  nalar yang digunakan adalah nalar agama mayoritas (kelas sosial dominan). Untuk memoderasi, selera atau ukuran yang digunakan adalah selera
31 Kidung  Asmara  Sigit  and  Ismail  Hasani, Intoleransi  Semasa  Pandemi: Kondisi  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  Di  Indonesia  Tahun  2020 (Jakarta:  Pustaka
Masyarakat  Setara,  2021),  https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan- beragamaberkeyakinan-di-indonesia-tahun-2020/.
32 Ibid. 33 Ibid.
dan  ukuran  kelompok  dominan  yang  berkuasa.  Konsekuensinya, kelompok-kelompok  kecil  yang  tidak  berada  dalam  arus  utama wacana  keagamaan  menjadi  rentan  dan  terpinggirkan.  Kelompok masyarakat  beragama  yang  tidak  berada  dalam  kategori  tengah (Agama  Moderat,  berdasarkan  tafsir  pemerintah)  menjadi  aneh  dan tidak  pantas.  Gerakan  Kanan  harus  ditarik  ke  tengah,  gerakan  Kiri harus  ditarik  ke  tengah,  hasilnya,  mereka  direpresi,  dipaksa,  jikapun tidak terjadi secara langsung, represi dan kekerasan itu terjadi secara simbolik.  Terdapat  banyak  kasus  yang  bisa  membuktikan  argumen ini.  Salah  satu  contoh  kebijakan  agama  yang  bersifat  mengontrol, membatasi,  menghancurkan  gerakan  keagamaan  dengan  dalih “moderasi  agama”  adalah  pembubaran  HTI,  FPI,  dan  gerakan keagamaan  lain.  Selain  itu,  terdapat  berbagai  kasus  di  mana  aktivis HAM  dipersekusi  dan  direpresi.  Ini  menggambarkan  bahwa “moderasi  agama”  sebagai  sebuah  wacana  melahirkan  kekerasan simbolik, dan bahkan kekerasan langsung.
Contoh  lain  yang  bisa  menjadi  bukti  bagaimana  selera  dan kekuasaan  kelas  dominan  yang  berkuasa  menjadi  standar  dalam berbagai  kebijakan  keagamaan  di  Indonesia,  misalnya  pelarangan perayaan  Hari  Kasih  Sayang  atau Valentine’s  Day .  Kebijakan pelarangan  perayaan Valentine’s  Day yang  telah  dikeluarkan  oleh banyak  pemerintah  daerah  di  beberapa  lokasi  di  Indonesia 34 seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Bojonegoro, Kabupaten Gresik, dan Kota Makassar. 35 Kegiatan Valentine’s Day memang bukan aktivitas peribadatan maupun kegiatan keagamaan, akan tetapi alasan yang digunakan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ini adalah
34 Lailatul  Jumati,  “Konstruksi  Sosial  Hari  Valentine  Bagi  Pemuda Muslim: Studi Etnografi Virtual Pengguna Tagar #tolakvalentineday Di Instagram” (UIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  2020),  http://digilib.uinsby.ac.id/47168/;  Misalnya baca beberapa paper yang meneliti tentang ini seperti Siti Fatimah Nurhayati and Iga  Rusiyawati,  “Valentine’s  Day  Bagi  Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah
Surakarta :  Dari  Sudut  Pandang  Ekonomi,  Sosial  Dan  Religi,”  in Proceeding  6th University  Research  Colloquium  2017:  Seri  Humaniora,  Sosial,  Dan  Agama (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/issue/view/123.
35 Sigit  and  Hasani, Intoleransi  Semasa  Pandemi:  Kondisi  Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020 .
dalil  keagamaan.  Doktrin  agama  yang  dianut  oleh  kelas  sosial dominan  (yang  mayoritas),  digunakan  untuk  melarang  jenis  kegiatan lain  yang  dilakukan  oleh  kelompok  minoritas.  Hal  ini  salah  satu contoh  kuat  soal  bagaimana  agama  kelas  dominan  menjadi  ukuran dan  menjadi  alasan  untuk  melarang,  mengontrol,  dan  membatasi aktivitas kelas sosial lain yang lebih kecil.
Sejauh ini, sebagaimana yang bisa kita pahami dari ilustrasi di atas,  “moderasi  beragama”  sebagai  amunisi  dan  alternatif  kebijakan pemerintah  dalam  wacana  keagamaan  masih  perlu  dikaji  dan  dikaji lagi.  Terutama  jika  alasannya  penggunaannya  adalah  untuk mengurangi  konflik  atau  kekerasan.  Hal  ini  karena,  menurut  saya, wacana  dan  kebijakan  moderasi  agama  malah  akan  mempertajam pembedaan ( distinction ) antara kelompok yang diberi label “moderat” dan kelompok yang diberi label “tidak moderat” (kelompok Kiri atau kelompok  Kanan)  oleh  penguasa  atau  kelas  sosial  dominan  yang punya  kontrol.  Terlebih  lagi,  wacana  “moderasi  beragama”  alih-alih menjadi  alternatif  bagi  penanggulangan  kelompok  ekstremis,  malah bisa  menjadi  alat  bagi  orang  yang  berkuasa  (alat  kekuasaan)  untuk merepresi  kelompok  yang  berada  di  luar  kelompok  yang  berkuasa. Wacana  “moderasi  beragama”  bekerja  sebagai  eufemisme,  secara halus  mengandung  proyek  politis  yang  mengakibatkan  kekerasan simbolik,  dan  hal  ini  berpotensi  memberi  efek  yang  lebih  buruk, yakni memicu kekerasan langsung atau kekerasan fisik.

## C. Kesimpulan
Ada  banyak  alasan  mengapa  usaha  memahami  dan  meneliti wacana  keagamaan  hari  ini  menjadi  penting,  salah  satunya  karena wacana  keagamaan  adalah  alat  sekaligus  arena  pertarungan  bagi eksistensi identitas-identitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat, dan  itu  juga  berarti  bahwa  lewat  medium  “wacana”  pertarungan kuasa  juga  terjadi.  Wacana  tertentu  mengandung  kepentingan- kepentingan  tertentu,  dan  masing-masing  wacana  memperjuangkan kepentingan-kepentingan  mereka  masing-masing.  Kepentingan  yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, artinya, wacana tidak pernah lepas dari  unsur  kuasa,  dan  kekuasaan  selalu  melahirkan  dominasi  dan diskriminasi.  Pertarungan  kuasa  itu  terjadi  dalam  banyak  bentuk, termasuk  lewat  wacana,  media,  kebijakan  pemerintah,  dan  bentuk-
bentuk  yang  lain.  Dalam  proses  pertarungan  itu,  akan  selalu  terjadi kekerasan, setidaknya kekerasan simbolik.
Kekerasan  simbolik  dapat  terjadi  lewat  dua  mekanisme, pertama,  lewat  mekanisme  pemisahan  ( distiction )  sebagaimana  yang dapat  kita  temukan  dalam  wacana  “agama  vs.  kepercayaan”,  dan kedua,  lewat  mekanisme  pengaburan  ( euphemism )  sebagaimana  dapat kita lihat dalam wacana “moderasi beragama”. Mekanisme pemisahan ( distinction ) digunakan oleh kelas dominan (kelas sosial mayoritas, yang berkuasa) untuk tetap memastikan diri berbeda/terpisah dengan kelas sosial  lain  yang  lebih  lemah  (kelas  sosial  minoritas,  yang  dikuasai). Sedangkan  mekanisme  pengaburan  ( euphemism )  artinya  pengaburan wacana  dipakai  sebagai  alat  dan  strategi  untuk  mendominasi, melegitimasi  tindakan  dan  cara  berpikir  kelas  sosial  dominan  tanpa dikenali secara jelas oleh yang didominasi. Pada akhirnya, eufemisme ( euphemism) mampu  membuat  kekerasan  simbolik  tidak  tampak sebagai kekerasan.
Lewat  wacana  “agama  vs.  kepercayaan”  saya  menemukan bahwa  ada  kecenderungan  kelas  sosial  dominan  (kelas  sosial mayoritas, yang berkuasa) untuk terus-menerus membedakan diri dari kelas  lemah  (kelas  sosial  minoritas,  yang  dikuasai)  yang  kemudian menghasilkan  kekerasan  simbolik.  Pembedaan  ( distinction )  ini  terjadi lewat konstruksi defenisi “agama” dan “kepercayaan” yang timpang. Lewat monopoli defenisi “agama”, kelas dominan seolah-olah punya legitimasi untuk membatasi, mengontrol, atau bahkan menghancurkan kelompok lain yang mereka sebut/konstruk sebagai “kepercayaan”. Kelompok dominan membangun modalitas simbolik mereka lewat kontrol defenisi sehingga mereka punya legitimasi bagi kekerasan  dan  diskriminasi  yang  mereka  lakukan  terhadap  kelas minoritas.
Sedangkan  pada  wacana  “moderasi  beragama”  yang  diklaim sebagai  “amunisi  dan  kebijakan  alternatif  untuk  menanggulangi ekstremisme”,  saya  menemukan  bahwa  malah  mengakibatkan kekerasan simbolik. Dengan adanya konstruksi posisi moderat (posisi tengah,  kriteria  yang  dibangun  oleh  kelas  dominan  yang  berkuasa) sebagai  posisi  ideal  bagi  negara,  maka  posisi  “Kiri”  yang  mewakili masyarakat  liberal  (yang  biasanya  menggunakan  argumen  HAM sebagai pendekatan) dan posisi “Kanan” yang mewakili orang-orang agamis  (yang  biasanya  menggunakan  kitab  suci  sebagai  pendekatan)
menjadi  sah  untuk  dibatasi,  dilemahkan,  dan  bahkan  dihancurkan. Wacana  “moderasi  beragama”  ini  bekerja  menggunakan  mekanisme pengaburan  ( euphemism )  sehingga  mengakibatkan  kekerasan  simbolik dan  tidak  tampak  sebagai  kekerasan.  Kekerasan  simbolik  yang  tidak terlihat  secara  kasat  mata  tidak  berarti  kekerasan  itu  tidak  punya dampak negatif, malah kekerasan simbolik bisa punya implikasi yang lebih parah dibandingkan kekerasan kasat/langsung.

## Daftar Pustaka
Alfian,  Andi.  “Symbolic  Violence  in  Religious  Discourse  in Indonesia.”  In International Conference on Social and Islamic Studies , 205–214. Proceedings of the International Conference on Social and  Islamic  Studies  2021,  2021.  https://proceedings.uin- alauddin.ac.id/index.php/sis/SIS2021/paper/view/53.
Babbie,  Earl. The Practice of Social Research .  14th  ed.  Vol.  22.  Cengage Learning, 2014.
Bagir, Zainal Abidin, and Husni Mubarok. “Kebebasan, Kerukunan,
Dan/Atau  Moderasi  Beragama?” Tirto.Id .  Last  modified  2021. Accessed June 18, 2022. https://tirto.id/kebebasan-kerukunan- dan-atau-moderasi-beragama-glcu.
Bhattacherjee,  Anol. Social  Science  Research:  Principles,  Methods,  and Practices . Tampa, Florida, USA: Textbooks Collection, 2012.
Blaikie, Norman. Designing Social Research: The Logic of Anticipation . UK
& USA: Polity Press and Backwell Publishing, 2005.
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research . Chicago & London: The University of Chicago
Press, 2008.
Bourdieu,  Pierre. Distinction:  A  Social  Critique  of  the  Judgment  of  Taste .
Cambridge: Harvard University Press, 1984.
———. Outline of A Theory of Practice .  Cambridge,  United  Kingdom: Cambridge University Press, 1995.
———.  “The  Forms  of  Capital.”  In The  Routledge  Falmer  Reader  in Sociology  of  Education ,  edited  by  Stephen  J.  Ball.  London:  The Routledge Falmer, 2004.
Bryman,  Alan. Social  Research  Methods .  Fourth.  New  York:  Oxford
University Press, 2012.
Cipta, Hendra. “Kronologi Massa Rusak Dan Bakar Bangunan Milik Jemaah Ahmadiyah Di Sintang, 72 Jiwa Dievakuasi Dan Dugaan Pemicunya.” Kompas.Com .  Last  modified  September  3,  2021. Accessed June 18, 2022. https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/154505478/kr
onologi-massa-rusak-dan-bakar-bangunan-milik-jemaah- ahmadiyah-di-sintang?page=all#page2.
Creswell,  John  W. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . SAGE Publications, 2014.
Deal,  William  E.,  and  Timothy  K.  Beal. Theory  for  Religious  Studies . New  York:  Routledge:  Taylor  &  Francis  Group,  2004. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/978020 3340073/theory-religious-studies-william-deal-timothy-beal.
Galtung, Johan. “Cultural Violence.” Journal of Peace Research 27, no. 3
(1990): 291–305.
Haryatmoko. Membongkar  Rezim  Kepastian:  Pemikiran  Kritis  Post- Strukturalis .  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Indonesia:  PT. Kanisius, 2016.
———.  “Menyingkap  Kepalsuan  Budaya  Penguasa.” Basis 11–12 (2003).
Jumati,  Lailatul.  “Konstruksi  Sosial  Hari  Valentine  Bagi  Pemuda
Muslim: Studi Etnografi Virtual Pengguna Tagar #tolakvalentineday Di Instagram.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/47168/.
Kementerian  Agama. Moderasi Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan
Diklat Kementerian Agama RI, 2019. https://kemenag.go.id/archive/naskah-pdf-buku-moderasi- beragama.
King,  Gary,  Robert  O.  Keohane,  and  Sidney  Verba. Designing Social Inquiry:  Scientific  Inference  in  Qualitative  Research .  Princeton,  New Jersey: Priceton University Press, 1994.
Maarif,  Samsul.  “Meninjau  Ulang  Definisi  Agama,  Agama  Dunia, Dan Agama Leluhur.” In Kebebasan, Toleransi, Dan Terorisme: Riset Dan  Kebijakan  Agama  Di  Indonesia ,  edited  by  Hsan  Ali-Fauzi,
Zainal  Abidin  Bagir,  and  Irsyad  Rafsadi.  Jakarta:  Pusat  Studi Agama  dan  Demokrasi,  2017.  http://www.paramadina- pusad.or.id/download/19251/.
———. Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia . CRCS UGM, 2017.
Martono,  Nanang. Kekerasan  Simbolik  Di  Sekolah:  Sebuah  Ide  Sosiologi Pendidikan  Pierre  Bourdieu .  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2012. https://books.google.co.id/books?id=Ds8aEAAAQBAJ.
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Neuman,  W  Lawrence. Social  Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative  Approaches .  7th  Revise.  United  States  of  America:
Pearson Education Limited, 2014.
Nurhayati,  Siti  Fatimah,  and  Iga  Rusiyawati.  “Valentine’s  Day  Bagi
Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta :  Dari  Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi.” In Proceeding 6th University
Research  Colloquium  2017:  Seri  Humaniora,  Sosial,  Dan  Agama . Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017. https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/issue/view/12
3.
Santoso,  Thomas. Teori-Teori  Kekerasan .  Surabaya:  Ghalia  Indonesia,
2002.
Sigit,  Kidung  Asmara,  and  Ismail  Hasani. Intoleransi Semasa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020 . Jakarta:  Pustaka  Masyarakat  Setara,  2021.  https://setara- institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan- di-indonesia-tahun-2020/.
Sirajuddin,  M. Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia .  Bengkulu:  CV. Zigie Utama, 2020.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D . Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2013.
Wijsen,  Frans,  and  Kocku  Von  Stuckrad. Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion . Leiden and Boston: Brill, 2016.