MAGHZA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 5, No. 2, 2020 DOI: 10.24090/maghza.v5i2.4284

## Tafsir Pendidikan Perempuan Menurut Qasim Amin

## Elya Munfarida
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126 Email: elya@iainpurwokerto.com

## Abstract
The encounter between Arab Islam and colonialism and modernity resulted in  a  revival  of  Arab  Islamic  intellectuals  with  an  orientation  to  reinterpret the  Islamic  tradition.  Qasim  Amin  as  one  of  the  Nahdah  figures  tries  to reinterpret  Islamic  teachings  and  traditions,  especially  those  related  to women,  by  accommodating  modern  ideas  and  culture.  Based  on  his criticism of the reality of the restriction and subordination of women in the public sphere, Amin  tries  to  reinterpret  women's  education in  Egypt by  re- exploring the texts of the Koran and hadiths that talk about women's rights and  obligations,  the  interpretations  of  the  scholars  of  the  two  texts,  the values  and  basic  principles  of  Islamic  shari'ah  that  underlie  Islamic legislation,  as  well  as  sociological  theories  and  liberal  feminist  thinking. According  to  Amin,  women's  education  is  very  significant  with  three interests, namely society in the form of participation in various fields in the public sphere, the family in the form of the ability to be able to better protect their  children,  and  the  state  in  the  form  of  producing  offspring  with  good intellectual  and  moral  qualities  that  have  an  impact  on  the  progress  of  the country. The realm of education that must be accessed by women includes intellectual, moral, and physical education.

## Keywords: Tafsir, Education, Women

## Abstrak
Perjumpaan Arab Islam dengan kolonialisme dan modernitas menghasilkan kebangkitan  intelektual  Arab  Islam  dengan  orientasi  melakukan reinterpretasi  tradisi  Islam.  Qasim  Amin  sebagai  salah  satu  tokoh nahdah berusaha  menafsirkan  kembali  ajaran  dan  tradisi  Islam,  terutama  yang terkait  dengan  perempuan,  dengan  mengakomodasi  ide  dan  kultur  modern. Berbasis  pada  kritiknya  terhadap  realitas  restriksi  dan  subordinasi perempuan  di  ruang  publik,  Amin  berusaha  untuk  mereinterpretasi pendidikan  perempuan  di  Mesir  dengan  menggali  kembali  teks-teks  al- Qur’an  dan  hadis  yang  berbicara  tentang  hak  dan  kewajiban  perempuan, penafsiran para ulama terhadap kedua teks tersebut,  nilai-nilai  dan prinsip- prinsip dasar dari syari’at Islam yang melandasi legislasi Islam, serta teori- teori  sosiologis  dan  pemikiran  feminisme  liberal.  Menurut  Amin, pendidikan  perempuan  sangat  signifikan  dengan  tiga  kepentingan  yakni masyarakat  berupa  partispasi  dalam  berbagai  bidang  di  ranah  publik, keluarga berupa kemampuan untuk dapat lebih memproteksi anak-anaknya, dan negara berupa menghasilkan keturunan dengan kualitas intelektual dan moral  bagus  yang  berdampak  pada  kemajuan  negara.  Ranah  pendidikan
yang  harus  bisa  diakses  perempuan  meliputi  pendidikan  akal,  akhlak  dan jasmani.

## Kata Kunci: Tafsir, Pendidikan, Perempuan

## A. P ENDAHULUAN
erjumpaaan  Islam  Timur  dan  Barat  dengan  ide-ide  weternisasi  dan modernitas  memunculkan  beragam  respon  di  kalangan  umat  Islam. Beragam respon ini, di sisi lain, menampilkan beragam krisis yang dialami dunia  Arab  bail  dalam  ranah  intelektual,  sosial  dan  religius  yang  mendorong  para intelektual  untuk  mensintesiskan  tradisi Islam  dengan modernitas dan  berbagai  produk ide  dan  pemikirannya.  Kontinuitas  epistemik  ini  dimanifestasikan  dalam  tiga  konsep yang merepresentasikan kemajuan pemikiran Arab pada awal abad 19 sampai sekarang. Ketiga  konsep    tersebut  adalah nahdah (renaisans)  yang  berupaya  memelihara  dan merevivalisasi  eksistensi  nalar  Islam  dengan  menegaskan  kontinuitas  dengan  tradisi lama  dan  sekaligus  juga  melakukan  akomodasi  terhadap  referensi  Barat; thawrah (revolusi) yang menunjuk pada kemunculan negara bangsa untuk meresistensi dominasi politik  dan  ekonomi  Barat;  dan ‘awdah (kembali  ke  asal)  yang  berupaya mentrasliterasikan  Islam  sebagai  sebuah  ideologi  politis  yang  menunjukkan  adanya konfrontasi antara status quo dari kalangan sekuler dan militer dengan gerakan-gerakan Islamis yang membawa banner “ true religion ”(Abu-Rabi, 1996, p. 9).
Di  antara  ketiga  konsep  gerakan  di  atas, nahdah merupakan  bentuk  kebangkitan yang  bersifat  eklektis  yang  meminjam  sumber-sumber  Barat  dalam  merekonstruksi tradisi  Islam.  Meski  sikap  ini  terkadang  melahirkan  sikap  ambivalen  terkait  dengan penerimaan  terhadap  modernitas  dan  penolakan  terhadap  ide-ide  westernisasi,  namun penilaian  tersebut  tidak  dapat  digeneralisasi,  karena  ada  juga  respon  intelektual  Arab yang juga menerima ide-ide westernisasi, seperti kesetaraan dan emansipasi perempuan, untuk memaknai kembali tradisi Islam tentang perempuan.
Dalam  konteks  ini,  Qasim  Amin  justru  memanfaatkan  teori-teori  Barat  terutama feminisme  liberal  untuk  mengafirmasi  kesetaraan  dan  hak-hak  publik  perempuan dengan tetap berpijak pada tradisi Islam. Beberapa karyanya, terutama Tahrir al-Mar’ah dan al-Mar’ah  al-Jadidah, menunjukkan  posisi  Qasim  Amin  sebagai  salah  satu eksponen  gerakan  renaisans  Arab  Islam  terutama  dalam  hal  pembelaan  terhadap kebebasan  dan  hak-hak  perempuan  baik  dalam  lingkup  keluarga  maupun  masyarakat. Qasim  Amin  sangat  menentang  ekslusi  perempuan  dengan  argumentasi  bahwa  kedua praktek  tersebut  tidak  terdapat  dalam  hukum  Islam  dan  justru  akan  menjatuhkan peradaban  Islam  di  hadapan  peradaban  Barat.  Selain  itu,  dengan  merujuk  pada  tradisi Barat,  perempuan  tetap  dapat  berkiprah  di  ruang  publik  tanpa  direstriksi  oleh  batasan-

## P
batasan  tradisi  dan  agama.  Pemikirannya  ini  tentu  saja  menimbulkan  reaksi  keras  di kalangan para hakim yang masih memegang ortodoksi Islam yang cenderung berpegang pada pembatasan ruang publik perempuan.
Perhatiannya  yang  besar  terhadap  persoalan-persoalan  perempuan  tersebut, menjadikan Qasim  Amin disebut  sebagai  pioner munculnya feminisme  Islam (Bardan, 2009). 1 Hal ini menunjukkan peran yang signifikan yang diperankan oleh Qasim Amin dalam  diskursus  feminisme  Islam  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  perkembangan wacana feminisme di Arab khususnya maupun di dunia Islam pada umumnya. Ini yang kemudian  memunculkan  banyaknya  kajian-kajian  yang  memberikan  perhatian utamanya  pada  pemikiran  feminis  Qasim  Amin.  Hanya  saja,  menurut  peneliti,  kajian- kajian yang ada kurang mengapresiasi mekanisme yang digunakan Qasim Amin untuk menginterpretasikan  tradisi  Islam,  baik  berupa  pemikiran-pemikiran  para  ulama terdahulu  maupun  teks  al-Qur’an  dan  hadis.  Padahal  justru  dari  teks-teks  tersebut, terutama al-Qur’an, dia melihat adanya nilai–nilai yang justru mengafirmasi kesetaraan gender  dan  keharusan  memberikan  kebebasan  dan  hak-hak  perempuan.  Dengan menggunakan  mekanisme  interpretasi  tertentu,  Qasim  Amin  dapat  menderivasikan nilai-nilai  moral  universal  dari  al-Qur’an  yang  kemudian  dijadikan  basis  legitimasi teologis  akan  persamaan,  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Tidak  adanya  concern terhadap  poin  yang  fundamental  ini  yang  menjadikan  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji mekanisme  interpretasi  Qasim  Amin  yang  terefleksikan  dalam  interpretasinya  tentang pendidikan perempuan.

## B. H ISTORISITAS P EMIKIRAN Q ASIM A MIN
Realitas  kolonialisme  dan  imperalisme  di  satu  sisi  menimbulkan  adanya eksploitasi  dan  penundukan  kolonial  terhadap  rakyat  pribumi,  namun  di  sisi  lain  juga melahirkan kelompok menengah elit baru terdidik yang selanjutnya berperan melakukan perubahan  dan  transformasi  baik  dalam  aspek  ekonomi,  social,  politik,  budaya  dan agama.  Perannya  ini  cukup  signifikan  sehingga  tidak  hanya  semata-mata  dipandang sebagai  instumen  politik  kolonialisme  untuk  melakukan  penetrasi  secara  cultural terhadap koloni, namun justru menjadi kelas yang mendorong adanya reinterpretasi atas tradisi dan kondisi masyarakatnya dengan perspektif yang berbeda.
Kecenderungan  ini  juga  yang  terjadi  di  Mesir  ketika  mengalami  kolonialisme. Beberapa  kalangan  elit  terdidik  muncul  dan  mendapatkan  akses  untuk  menempuh
1 Dalam  salah  artikelnya,  Margot  Bardan  menganggap  Qasim  Amin  sebagai  penggagas feminisme Islam, karena dalam beberapa karyanya ia membangun argumentasi yang komprehensif untuk menegaskan kesetaraan gender dan kebebasan perempuan baik di ruang domestik maupun di ruang publik.
melanjutkan  pendidikan  di  Inggris  dengan  karakter  dan  konten  yang  berbeda  dengan pendidikan lokal Mesir. Salah satu tokoh colonial encounterings di Mesir adalah Qasim Amin,  yang  disebut  oleh  beberapa  intelektual  sebagai  bapak  feminisme  Arab. Kebanyakan  studi  yang  mengkaji  tentang  gerakan  reformasi  di  Arab  dan  Mesir khususnya  serta  kajian  tentang  perempuan  di  Arab  dan  terutama  Mesir,  pasti  akan menyebutkan nama  Qasim  Amin  sebagai  salah satu  tokoh  berpengaruh dalam gerakan reformasi Mesir (gerakan nahdah ).
Qasim  Amin  lahir  di  Alexandria  tanggal  1  Desember  1863  dari  kalangan aristokrat  Turki  Usmani.  Ayahnya,  Muhammed  Bey  Amin  Khan,  adalah  seorang gubernur Kurdistan sebelum ia pindah dengan keluarganya ke Alexandria Mesir, tempat Amin lahir. Di Mesir, ayahnya bekerja sebagai komandan pasukan Khedive Ali Pasha. Ia juga menguasai beberapa tanah feudal yang luas di Alexandria dan Mesir. Sementara ibunya adalah putri Akhmad Bey Khattab, salah satu anggota keluarga Muhammad Ali Pasha.  Qasim  tercatat  sebagai  keturunan  Bey  baik  secara  paternal  maupun maternal(‘Imarah, 1977).
Sebagai  keturunan  aristocrat,  Amin  dapat  menempuh  pendidikan  di  sekolah- sekolah  yang  prestisius  di  Mesir.  Pendidikan  dasar  ditempuh  di  Alexandria,  kemudian dilanjutkan  dengan  pendidikan  persiapan  di  Kairo  pada  tahun  1875.  Kurikulum  yang dipakai  di  kedua  sekolah  tersebut  adalah  kurikulum  yang  sudah  diintegrasikan  dengan kurikulum pendidikan di Eropa. Pada tahun 1881, dia memperoleh gelar sarjana hukum dari  sekolah  Khedival  dan  menjadi  salah  satu  murid  yang  mendapatkan  beasiswa  dari pemerintah untuk meneruskan pendidikannya di University de Montepellier di Perancis yang ditempuh selama empat tahun (Mazid, n.d., p. 53).
Setelah  selesai  menempuh  pendidikannya,  Amin  menjadi  bagian  dari  kelas pegawai  kerajaan. Pada tahun 1885, dia menjadi anggota juri di  pengadilan campuran, sebuah system peradilan yang dipengaruhi oleh system Barat. System ini, yang dibentuk 10  tahun  sebelum  penunjukan  Amin,  diciptakan  dengan  mengkombinasikan  system peradilan  Napoleonik  dan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  anggota  tidak  hanya  berasal dari  kalangan  Islam,  Mesir,  tapi  juga  dari  Barat  seperti  Inggris,  Austria,  Jerman  dan Perancis  yang  justru  mendominasi  dalam  menentukan  juri-juri  lokalnya.  Selanjutnya, karir Amin semakin sukses di lembagai peradilan ini, yang kemudian mengantarkannya bekerja  di  kantor  pemerintah  Mesir  bagian  persoalan-persoalan  hukum.  Pada  tahun 1889, ia ditunjuk sebagai hakim Mesir di pengadilan nasional(Mazid, n.d., p. 53).
Dengan  latar  belakang  pendidikan  di  lembaga  yang  dipengaruhi  atau menggunakan kurikulum Barat serta karier di instansi yang diintervensi oleh pengaruh dan  hokum  Barat,  tentu  sangat  mempengaruhi  epistemologi  pemikiran  Amin.  Dalam berbagai  kesempatan, ia  menyatakan bahwa Barat  seharusnya dijadikan sebagai  model
yang  harus  diikuti  oleh  masyarakat  Mesir  agar  bisa  mencapai  kemajuan  seperti  yang dialami  oleh  negara-negara  Barat.  Berbagai  aturan  dan  tradisi  Barat  perlu  diimitasi sehingga bangsa dan masyarakat Mesir bisa menjadi bangsa dan masyarakat yang maju dan beradab dan pada gilirannya menjadi bangsa yang dominan dan superior.
Kecenderungan  orientalis  ini  juga  mempengaruhi  kesadaran  Amin  yang dimanifestasikan  dalam  pemikiran-pemikirannya  yang  berorientasi  Barat.  Kemajuan Mesir  bisa  terwujud  hanya  jika  mereka  mengikuti  langkah-langkah  Barat  yang progresif.  Berbagai  lembaga  yang  ada  harus  direformasi  dan  direstrukturisasi  sesuai dengan  standar  institusi-institusi  Barat.  Dengan  merujuk  pada  teori survival Darwin, Amin berpandangan bahwa jika masyarakat Mesir tidak melakukan modernisasi seperti yang dilakukan oleh Eropa, maka mereka tidak akan mampu bersaing dengan Barat dan apalagi bertahan atau bahkan bisa tenggelam atau hilang ( the fittest the survival )(Mazid, n.d., p. 53).
Dalam konteks reformasi  ini, ia terlibat  secara aktif  di  pengadilan campuran dan nasional  dan  bertugas  menjadi  hakim  di  pengadilan  nasional  dengan  integrasi  hukum Barat  dan  hukum  Islam.  Di  samping  itu,  ia  juga  menekankan  signifikansi  emansipasi perempuan  di  ruang  publik  dalam  bentuk  akses  pendidikan.  Dengan  akses  ini, perempuan  dapat  meningkatkan  kualitasnya  dan  memberikan  pengaruh  positif  bagi progresifitas masyarakat dan negara. Dengan mengkomparasikan dengan perempuan di Barat yang memiliki kebebasan beraktivitas di ruang public, Amin memandang adanya korelasi positif antara kemajuan negara dengan partisipasi perempuan. Di samping itu, kalau  perempuan  terdidik,  maka  mereka  bisa  menciptakan  generasi  yang  lebih berkualitas dan pada gilirannya akan menciptakan masa depan negara yang lebih maju seperti yang dialami Barat(Amin, t.t, p. 64).
Dengan menekankan signifikansi dari partisipasi perempuan seperti yang dialami perempuan  di  Barat,  Amin  mengkritik  penggunaan  jilbab  yang  berlebihan  ( niqab ) dengan  menutup  tubuh  perempuan  secara  keseluruhan.  Model  jilbab  tersebut  justru dipandang  Amin  sebagai  seklusi  perempuan  sehingga  perempuan  tidak  dapat  bergerak bebas  di  ruang  publik  dan  sebaliknya  hanya  mengurusi  masalah-masalah  dalam  ranah domestik. Keadaan ini justru akan membuat perempuan malas dan kehilangan kapasitas untuk mendidik anak yang memiliki nilai moral yang tinggi. Di samping itu, perempuan juga  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  secara  maksimal  terhadap  penguatan  dasar pengetahuan  dan  masalah-maslah  publik.  Dengan  mengkomparasikan  realitas perempuan di  Barat,  Amin  menyatakan bahwa  perempuan di  Barat  ikut  berpasrtisipasi secara  aktif  bersama  dengan  laki-laki  dalam  beragam  aspek  kehidupan  yang  bersifat publik, seperti dalam pengetahuan, industri, perdagangan, dan lain-lain(Amin, t.t, p. 43).
Beberapa  pemikiran  Amin  di  atas  secara  sekilas  menunjukkan  pengaruh  Barat yang kuat dalam konstruksi pemikirannya sehingga Barat dijadikannya sebagai referensi untuk  mencapai  progresifitas.  Inferioritas  Mesir  (Timur)  hanya  dapat  dihilangkan dengan  cara-cara  yang  ditempuh  dan  dilakukan  oleh  Barat  sebagai  model  rujukan. Dengan  pemaknaan  ini,  Amin  tampaknya  melakukan  reproduksi  dan  reartikulasi  visi kolonialisme  dan  imperalisme  dalam  rangka  menjadikan  Timur  sebagai  subyek  yang beradab  ( civilized ).  Oleh  karenanya,  Ahmed  mengkritik  pemikiran-pemikiran  Amin tentang perempuan sebagai mimikri colonial(Ahmed, 1992, pp. 167–168).
Pandangan  Ahmed  ini  dikritik  Mazid  karena  pemikiran  Amin  terutama  tentang perempuan  justru  memperlihatkan  tendensi  yang  lebih  kompleks  dari  sekedar memandangnya  sebagai  reproduksi  kolonialisme.  Meskipun  Amin  memakai  perspektif Barat,  namun  ia  tetap  menjadikan  ajaran-ajaran  Islam  sebagai  basis  pemikirannya. Dengan asumsi pengembangan pemikiran modernis Muhammad Abduh, Amin berusaha untuk  melakukan  integrasi  pemikiran  Barat  dan  ajaran-ajaran  Islam(Hourani,  1993,  p. 166).
Dengan demikian, pemikiran dan modernitas yang dibawa oleh kolonialisme tidak direproduksi  secara  tekstual  oleh  intelektual  Muslim,  tapi  juga  dilakukan  rekonstruksi dalam  kerangka  pikir  Islam.  Dalam  proses  ini,  ada  beberapa  hal  yang  signifikan berlangsung.  Pertama,  seperti  disinggung  oleh  para  intelektual  di  atas,  pemikiran- pemikiran  modern  memberikan  perspektif  baru  dalam  memandang  tradisi  dan  ajaran- ajaran agama, sehingga banyak tradisi dan aturan-aturan agama yang kemudian dikritik karena dipandang tidak progresif dan diskriminatif. Kedua, adanya reinterpretasi ajaran dan  tradisi  Islam  dengan  perspektif  baru  yakni  modernitas.  Ketiga,  adanya  proses apropiasi,  meminjam  istilah  Paul  Ricoeur(Ricoeur,  1982),  modernitas  dalam  tradisi Islam,  yang  berarti  ide-ide  modernitas  diadopsi  dan  direkonstruksi  dalam  perspektif Islam.  Interpretasi  yang  dihasilkan  pada  gilirannya  merupakan  produksi  makna  baru yang disesuaikan dengan konteks dan problem yang dihadapi.
Berdasarkan background di Barat, Amin mengkritik beragam praktek sosial yang subordinatif terhadap perempuan dan melakukan dekonstruksi terhadap praktik-praktik yang  bias  dan  opresif  terhadap  perempuan.  Praktik-praktik  tersebut  dianggap kontradiksi  dengan  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  seperti  yang  dialaminya di  lingkungan  Barat.  Keduanya  dapat  memperoleh  kesetaraan  baik  dalam  akses pendidikan  maupun  dalam  partisipasi  di  ruang  publik.  Keterlibatan  keduanya  justru akan  mendorong  kemajuan  karena  adanya  akan  menjadi  jaminan  bagi  kesejahteraan ekonomi dan social warganya.
Kritiknya  ini  juga  merupakan  konsekuensi  logis  dari  afirmasi  Amin  terhadap pendidikan  perempuan.  Amin  menyatakan  bahwa, “education  would  end  the  tyranny,
and  in  doing  so  it  would  also  end  the  veiling  and  seclusion  of  women”. Dengan memberikan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat di ruang publik, yakni menempuh  pendidikan  dan  melakukan  profesi-profesi  publik,  maka  penggunaan  hijab yang  berlebihan  menjadi  dipersoalkan  karena  dapat  mengganggu  aktivitas  dan kebebasan perempuan.
Untuk  mengatasi  persoalan  perempuan  di  Mesir  Amin  berupaya  untuk menafsirkan  kembali  ajaran-ajaran  agama  dan  pandangan  para  ulama  untuk  mencari nilai-nilai  yang  bisa  dijadikan  pendasaran  teologis  untuk  melakukan  reformasi sosialnya.  Dalam  konteks  ini,  ia  menemukan  bahwa  Islam  memberikan  akses  dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan baik dalam ranah agama maupun duniawi.  Sementara  itu,  pandangan  yang  cenderung  mensubordinasikan  perempuan dianggap bukan berasal dari syari’at Islam, tapi lebih sebagai pandangan subyektif dari luar (tradisi) yang diatributkan pada Islam.

## C. T AFSIR TENTANG P ENDIDIKAN P EREMPUAN
Pendidikan  bagi  perempuan  penting  dalam  rangka  memenuhi  dua  kepentingan yakni  masyarakat  dan  keluarga.  Dalam  konteks  masyarakat,  dengan  pendidikan perempuan Mesir dapat meningkatkan pengetahuan dan intelektualitasnya sehingga bisa berpartisipasi  dalam  lingkup  social  seperti  yang  dilakukan  oleh  perempuan  di  Barat yang  juga  terlibat  aktif  dalam  perdagangan,  pekerjaan,  seni,  dan  lain-lain(Amin,  t.t,  p. 43). Oleh karena itu, partisipasi publik perempuan penting agar bersama-sama laki-laki dapat  membangun  masyarakat  yang  berkualitas  sehingga  bisa  mencapai  kemajuan seperti yang sudah dilakukan dan dicapai oleh masyarakat Barat.
Lebih  lanjut,  Amin  menegaskan  bahwa  secara  mendasar,  hak  pendidikan  bagi perempuan adalah karena perempuan seperti juga laki-laki adalah manusia yang berakal dan  memiliki  kehendak(Amin,  t.t,  p.  44).  Dengan  pendidikan,  kemampuan  akal  dan intelektualitas  perempuan  bisa  direalisasikan  dan  dikembangkan  sehingga  dapat berkontribusi  terhadap  berbagai  bidang  dalam  masyarakat.  Amin  tidak  melakukan pembedaan  kualitas  atau  kapasitas  akal/rasio  antara  laki-laki  dan  perempuan,  seperti yang biasa dipegang oleh kelompok tradisional. Dengan kesamaan potensi rasional ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk merealisasikan potensi tersebut melalui pendidikan.
Kehendak  bebas  yang  dimiliki  perempuan  juga  merupakan  potensi  positif  bagi pengembangan  kemanusiaan  perempuan.  Dengan  kehendak  bebas  dan  didukung  oleh akal,  maka  perempuan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  secara  mandiri.  Ini  merespon realitas perempuan yang tidak selalu memiliki wali, belum menikah atau yang menjadi single  parent  baik  karena  cerai  maupun  ditinggal  mati  suaminya,  sehingga  dengan
kondisi kesendiriannya ia tetap dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya jika ia mendapatkan akses pendidikan yang layak(Amin, t.t, p. 44).
Selain  itu,  secara  normatif  dan  teologis  menurut  hukum  positif  dan  syari’at Ilahiyyah,  keduanya  memberikan  ketetapan  bagi  perempuan  sama  seperti  laki-laki dalam  beraktivitas  dan  mengaktualisasikan  dirinya,  sehingga  bidang-bidang  sosial seperti  seni,  profesi,  inovasi,  filsafat,  memberikan  perhatian  yang  sama  bagi  laki-laki dan perempuan(Amin, t.t, pp. 46–47). Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal hak  untuk  mengembangkan  bidang-bidang  tersebut.  Hal  ini  bermakna  bahwa  ruang publik  tidak  menjadi  monopoli  hak  privilise  laki-laki  saja,  namun  perempuan  juga memiliki  hak  yang  setara  untuk  mengembangkan  potensinya  baik  potensi  rasional maupun kehendak bebasnya dalam bidang-bidang publik.
Signifikansi  pendidikan  bagi  perempuan  juga  ditekankan  oleh  Amin  karena memiliki  fungsi  ekonomis.  Kalau  perempuan  memiliki  wali  atau  yang  menanggung hidupnya,  maka  segala  kebutuhannya  bisa  dipenuhi  tapi  dalam  kenyataannya  banyak perempuan yang harus menanggung hidupnya dan keluarganya sehingga harus bekerja di ruang publik untuk memenuhi kebutuhannya(Amin, t.t, pp. 43–44). Akses pendidikan yang  didapatkan  perempuan  bisa  meningkatkan  kemandiriannya  secara  ekonomis, sehingga mengurangi  ketergantungannya kepada  orang lain,  apalagi ketika ia berperan sebagai single parent atau tidak memiliki wali.
Dengan demikian, ilmu merupakan instrumen bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan material dan immaterial (ruhani)(Amin, t.t, p. 46). Secara material, ilmu dapat memberikan kebahagiaan di dunia karena orang yang berpendidikan  memiliki  akses  dan  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  mendapatkan pekerjaan  yang  prospektif  sehingga  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya. Sementara  secara  spiritual,  ilmu  dapat  meningkatkan  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang agama, sehingga bisa memberikan ketenangan  dalam hidup.  Dalam pengertian ini,  Amin  meyakini  bahwa  ilmu  adalah  satu-satunya  sarana  yang  dapat  meningkatkan posisi dan kualitas manusia(Amin, t.t, p. 46).
Sementara  fungsi  pendidikan  bagi  perempuan  yang  kedua  adalah  keluarga. Dengan  pendidikan,  perempuan  memiliki  kemampuan  lebih  untuk  memproteksi keluarga  dan  anak-anaknya,  yakni  dengan  memberikan  menanamkan  nilai-nilai  moral dan  memberi  teladan  yang  baik  bagi  keluarga  dan  anak-anaknya.  Dengan  fungsi  ini, maka  anak-anak  yang  dididik  akan  menjadi  anak-anak  yang  memiliki  kualitas  moral dan  perilaku  yang  baik.  Sebaliknya  kalau  ibunya  tidak  berpendidikan,  maka  akan tercipta anak yang bodoh, “akalnya sedikit, nafsunya besar”(Amin, t.t, p. 64).
Pandangan  Amin  ini  berbasis  pada  interpretasinya  terhadap  ayat  al-Qur’an  yang berbunyi:
اَي اَهُّ يَأ اَنيِذَّلا اوُنَمَآ اوُق اُكَسُفْ نَأ اْم اْمُكيِلْهَأَو ا....اًرَنَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka…” (QS. At-Tahrim [66]:6)(Departemen Agama, 2000, p. 1063).
Merujuk pada pernyataan di atas, maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh  manusia,  dalam  hal  ini  perempuan,  untuk  bisa  menjalankan  fungsi  proteksi keturunan adalah melalui pendidikan. Semakin perempuan memiliki kualitas pendidikan yang  baik,  semakin  baik  juga  kualitas  keturunan  yang  dihasilkan  dan  lebih  berhasil dalam menjaga keturunannya dari api neraka.
Lebih  lanjut,  Amin  menegaskan  bahwa  jika  perempuan  itu  shalihah,  maka  ilmu yang  mereka  miliki  akan  memberikan  kebaikan  baik  secara  personal  maupun  sosial. Sebaliknya,  jika  perempuan  itu  tidak  baik,  maka  ilmu  yang  dimilikinya  akan menciptakan  keburukan(Amin,  t.t,  p.  73).  Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  ilmu memberikan efek positif terhadap manusia terlepas dari kualitas moralnya. Kesimpulan ini diderivasikan dari firman Allah QS. Al-Baqarah: 26 yang berbunyi:
اُّلِضُي اِهِب اِثَك اًيا يِدْهَ يَو اِهِب اًيِثَك ااَمَو اُّلِضُي اِهِب اَّلِإ اِقِساَفْلا اَي
Artinya:  “Dengan  (perumpaman)  itu,  banyak  orang  yang  dibiarkan-Nya  tersesat, dan  dengan  itu  banyak  (pula)  orang  yang  diberi-Nya  petunjuk.  Tetapi  tidak  ada yang Dia sesatkan dengan (perumpumaan) itu selain orang-orang fasik”(Departemen Agama, 2000, p. 7).
Pandangan  di  atas  menegaskan  kembali  bahwa  pendidikan  itu  tidak  akan menimbulkan dampak dan efek buruk bagi yang memilikinya, bahkan justru sebaliknya memberikan pengaruh positif. Terkait dengan ini, Amin menjelaskan bahwa perempuan yang berilmu selalu mempertimbangkan segala sesuatu secara mendalam dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Kondisi inilah yang dialami oleh perempuan Perancis secara umum  yang  bisa  menjaga  penampilannya  dan  memiliki  hubungan  yang  harmonis  di antara laki-laki dan perempuan(Amin, t.t, p. 73).
Pernyataan di atas menyiratkan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh ilmu yang dimilikinya. Orang yang berpendidikan akan memiliki perilaku dan moralitas yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Amin menyimpulkan bahwa “pendidikan akal dan akhlak akan menjaga perempuan … (karena) mereka akan mengetahui nilai dari kemuliaan dan cara untuk menjaga kemuliaan tersebut.”(Amin, t.t, p. 76).
Terkait dengan pernyataan di atas, Amin menekankan pentingnya pendidikan akal dan  akhlak  secara  seimbang.  Dengan  pendidikan  akhlak,  perempuan  yang  berakhlak baik dipandang lebih bermanfaat daripada laki-laki yang baik, karena moralitasnya akan ditularkan  kepada  anak-anaknya  sebagai  generasi  masa  depan(Amin,  1900,  p.  159). Sementara pendidikan  akal  artinya mempelajari semua ilmu,  seni,  dan segala hal  yang
membantu  manusia  untuk  melihat  kondisi  dari  berbagai  fenomena  yang  ada(Amin, 1900, p. 160).
Selain  kedua  ranah  pendidikan  di  atas,  dalam  Al-Mar’ah  al-Jadidah,  Amin menambahkan  pentingnya  pendidikan  jasmani  bagi  perempuan  sebagaimana  juga penting  bagi  laki-laki.  Pendidikan  ini  signifikan  agar  perempuan  bisa  menjaga kesehatan  jasmaninya  sehingga  bisa  menjalankan  semua  perannya  baik  di  dalam keluarga  dan  masyarakat.  Selain  itu,  dengan  adanya  ranah  pendidikan  ini  perempuan juga memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki kualitas  hidup  yang  baik  yang  akan  mempengaruhi  kualitas  intektualnya(Amin,  1900, pp. 167–168).
Secara  makro,  peran  perempuan  yang  terdidik  tidak  hanya  signifikan  dalam wilayah  keluarga  atau  masyarakat,  namun  lebih  jauh  akan  menentukan  kualitas  dan masa depan bangsa. Kalau perempuan terdidik maka keturunan atau anak-anaknya pun akan  memiliki  kualitas intelektual  dan  moral  yang  bagus.  Hal  ini  pada  gilirannya  juga akan  mempengaruhi  kualitas  bangsa,  karena  generasinya  memiliki  kapasitas  yang bagus.  Bangsa  Mesir  akan  mencapai  kemajuan  seperti  yang  dialami  bangsa-bangsa Barat  kalau  para  perempuannya  mendapatkan  kesempatan  untuk  meningkatkan pendidikannya.
Berbasis  pada  nilai  moral  kesetaraan  manusia  universal,  maka  baik  laki-laki maupun  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mengaktualisasikan  semua  potensi yang  dimilikinya  baik  yang  bersifat  transendental  maupun  profan.  Terkait  dengan kondisi  perempuan  di  mesir  yang  mengalami  diskriminasi,  maka  perempuan  berhak untuk  mendapatkan  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  baik  pendidikan  agama maupun umum.
Akses  pendidikan  ini  sangat  signifikan  tidak  hanya  secara  personal  tapi  juga secara sosial. Secara personal, pendidikan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi  perempuan  sehingga  mengetahui  lebih  banyak  tentang  hal-hal  yang  terjadi  di sekitarnya  atau  di  dunia.  Hal  ini  akan  bermanfaat  bagi  perempuan,  sehingga  dengan ilmunya  perempuan  dapat  melakukan  peran-perannya  secara  maksimal.  Selain  itu, dengan  pendidikan,  perempuan  bisa  meningkatkan  kemampuan  ekonomisnya,  karena tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  seseorang  memiliki  korelasi  positif  dengan  tingkat posibilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Ini terutama urgen, menurut Amin,  bagi  perempuan  yang  tidak  memiliki  wali  atau  suami  sehingga  harus menanggung beban kebutuhannya dan keluarganya sendiri.
Sementara  secara  sosial,  pendidikan  perempuan  akan  meningkatkan  kualitas intelektual petempuan sehingga ketika terjun dan terlibat di dunia publik, eksistensinya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kualitas masyarakat. Dalam
konteks  ini,  Amin  menekankan  bahwa  perempuan  yang  terdidik  akan  menghasilkan keturunan yang lebih baik daripada perempuan yang tidak terdidik. Kalau keturunannya berkualitas,  sementara  anak-anak  adalah  generasi  masa  depan  bangsa,  maka  kualitas bangsa pun juga menjadi  lebih baik.  Dalam hal  ini, bagi  Amin,  peran perempuan bagi kemajuan  negara  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata,  bahkan  mungkin  lebih  penting daripada laki-laki.
Dengan  memberikan  akses  pendidikan  yang  sama  bagi  perempuan,  maka  umat Islam telah menjalankan beberapa hal yang termasuk dalam tujuan syari’at Islam, yakni proteksi  akal,  proteksi  keturunan  dan  proteksi  lingkungan.  Dengan  pendidikan,  akal perempuan  bisa  terus  diasah  sehingga  memiliki  intelektualitas  yang  bagus.  Sementara terkait dengan proteksi keturunan, perempuan yang memiliki pendidikan yang baik akan mentransfer dan menginternalisasikan ilmunya kepada anak-anaknya sehingga memiliki kualitas  intelektual  dan  moral  yang  baik.  Sementara  dengan  proteksi  lingkungan, perempuan  yang  terdidik  akan  memberikan  pengaruh  positif  bagi  terciptanya masyarakat dan negara yang maju.

## D. S IMPULAN
Dalam melakukan interpretasi tentang pendidikan perempuan, Amin berpijak pada kondisi perempuan Mesir yang mengalami subordinasi karena tidak mendapatkan akses pendidikan  yang  setara  dengan  laki-laki  dan  adanya  praktik  niqab  yang  membatasi akses perempuan di ruang public. Dari realitas ini, kemudian ia mencoba mencari teks- teks  al-Qur’an  yang  dalam  banyak  tempat  mengafirmasi  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan.  Nilai  moral  tentang  kesetaraan  ini  kemudian  dijadikan  landasan  untuk melakukan  pembebasan  perempuan  berupa  keharusan  pendidikan  bagi  perempuan  dan penggunaan  hijab  syar’I  yang  tidak  membatasi  dan  menghalangi  partisipasi  public perempuan.
Pendidikan  bagi  perempuan  penting  dalam  rangka  memenuhi  tiga  kepentingan yakni masyarakat,  keluarga dan negara. Dalam konteks masyarakat, dengan pendidikan perempuan Mesir dapat meningkatkan pengetahuan dan intelektualitasnya sehingga bisa berpartisipasi  dalam  lingkup  social  seperti  yang  dilakukan  oleh  perempuan  di  Barat yang  juga  terlibat  aktif  dalam  perdagangan,  pekerjaan,  seni,  dan  lain-lain.  Sementara fungsi  pendidikan  bagi  perempuan  yang  kedua  adalah  keluarga.  Dengan  pendidikan, perempuan memiliki kemampuan lebih untuk memproteksi keluarga dan anak-anaknya, yakni  dengan  memberikan  menanamkan  nilai-nilai  moral  dan  memberi  teladan  yang baik bagi keluarga dan anak-anaknya. Dalam konteks negara, perempuan yang terdidik akan  menghasilkan  keturunan  dengan  kualitas  intelektual  dan  moral  bagus  yang berpengaruhi terhadap kualitas dan kemajuan bangsa.
Ranah  pendidikan  yang  harus  bisa  diakses  perempuan  meliputi  pendidikan  akal, akhlak  dan  jasmani.  Dengan  pendidikan  akhlak,  perempuan  yang  berakhlak  baik dipandang  lebih  bermanfaat  daripada  laki-laki  yang  baik,  karena  moralitasnya  akan ditularkan  kepada  anak-anaknya  sebagai  generasi  masa  depan.  Sementara  pendidikan akal  berarti  mempelajari  semua  ilmu,  seni,  dan  segala  hal  yang  membantu  manusia untuk melihat kondisi dari berbagai fenomena yang ada. Sementara dengan pendidikan jasamani,  perempuan  dapat  menjaga  kesehatan  jasmaninya  sehingga  bisa  menjalankan semua perannya baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

## E. D AFTAR P USTAKA
Abu-Rabi,  I.  (1996). Intellectual  Origins  of  Islamic  Resurgence  in  the  Modern  Arab World . State University of New York Press.
Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate . Yale University Press.
Amin. (1900). Al-Mar’ah al-Jadidah . t.p.
Amin, Q. (t.t). Tahrir al-Mar’ah . Dar al-Ma’arif.
Bardan, M. (2009). “Women, Qasim Amin, and the Rise of Feminism”, dalam Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences . Oneworld.
Departemen Agama. (2000). Al-Qur’an dan Terjemahannya . UD. Mekar Surabaya.
Hourani,  A.  (1993). Arabic  Thought  in  the  Liberal  Age  1798-1939 .  Cambridge University Press.
‘Imarah, M. (1977). Qasim Amin, al-A’mal al-Kamilah . Dar al-Syuruq.
Mazid,  N.  (n.d.). Westerm  Mimimcry  or  Cultural  Hibridity:  Deconstructing  Qasim Amin’s ”Decolonized Voice . 19 (4).
Ricoeur,  P.  (1982). Hermeneutics  and  the  Human  Sciences:  Essays  on  Language, Action and Interpretation . Cambridge University Press.