## POTENSI EKONOMI PADA KOLONG BEKAS PENAMBANGAN TIMAH DI KABUPATEN BANGKA, PROVINSI BANGKA BELITUNG
Oleh: Oot Hotimah*

## ABSTRACT
The  development  of  the  tin  mining  industry  in  Bangka  Bangka  Belitung  has contributed  very  significantly  to  the  economy  of  communities  in  the  region.  But  on  the other  hand,  these  activities  also  have  a  negative  effect  in  the  form  of  reduced  mangrove forests, destruction of soil, polluted water sources, as well as the emergence of pits (pit) excavated and others. So far under the utilization of tin in Bangka Island is not optimal. Economically,  the  potential  pit  can  be  used  as  a  source  of  raw  water,  aquaculture,  or recreational water. This can be done through environmental reclamation. Technically goal of rehabilitation is to restore the soil conditions for stable and not prone to erosion. From the economical and aesthetic aspects of land, soil conditions improved so that the value or economic  potential  can  be  restored  at  least  its  original  state.  From  the  aspect  of  the ecosystem,  ecosystem  condition  to  attempt  the  return  of  the  original  ecosystem.
Key Words: Tin mining, environment, rehabilitation.

## Pendahuluan
Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari  kegiatan  manusia  dalam memanfaatkan  lingkungan  sedemikian  rupa sehingga fungsi dan peran lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan  dalam  penggunaannya  untuk jangka  panjang.  Sesungguhnya  fungsi  dan peranan  lingkungan  yang  utama  adalah sebagai  penunjang  kehidupan  ( life  support system )  dengan  menyediakan  sumberdaya alam  sebagai  bahan  mentah  untuk  diolah menjadi  barang  jadi  atau  untuk  langsung dikonsumsi,  sebagai  assimilator  yang mengolah  limbah  secara  alami  dan  sebagai sumber  kesenangan  ( amenity )  (Suparmoko, 2011).
Seiring  dengan  peranan  lingkungan yang  menurun  dari  waktu  ke  waktu  karena semakin  meningkatnya  pembangunan  demi meningkatkan kesejahteraan manusia, industri  pertambangan  dalam  sejarah perkembangannya  merupakan  lapangan usaha  yang  juga  sudah  ada  pada  zaman nenek  moyang  bangsa  Indonesia.  Industri pertambangan  dilakukan  secara  tradisional sejak  beberapa  abad  yang  lalu.  Pada  masa penjajahan  Belanda  tahun  1949  kegiatan penambangan  timah  dilakukan  komersial  di Pulau Bangka-Belitung tahun 1850.
Saat ini industri pertambangan nasional  sudah  berkembang  setara  dengan industri pertambangan multinasional dengan menggunakan  metoda  dan  teknologi  maju mulai  dari  kegiatan  eksplorasi  sampai
* Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
dengan pengolahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah bahkan nasional dengan memegang prinsip penambangan berwawasan lingkungan yang mengoptimalkan  pemanfaatan  sumberdaya mineral  bagi  kesejahteraan  rakyat  serta dalam  pelaksanaannya  memenuhi  peraturan perundangan  yang  mencakup  teknologi, keselamatan  kerja,  pelestarian  lingkungan secara terpadu dengan sektor-sektor lain.
Tolok  ukur  keberhasilan  dari  industri pertambangan adalah bila aspek perekonomian dan sosial budaya berkembang  dengan  baik  atau  disebut dampak non teknis serta dapat dikendalikannya  penurunan  kualitas  alam dengan penataan lingkungan yang baik atau dapat  disebut  dampak  teknis  di  wilayah sekitar  industri  pertambangan.  Bahkan keberhasilan tersebut dicirikan dengan tetap berjalannya  kegiatan  perekonomian  atau lebih meningkat serta membaiknya kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah industri pertambangan pada saat sumberdaya  mineral  sudah  habis,  sehingga akan tercipta pembangunan berkelanjutan di mana  wilayah  tersebut  akan  tetap  tumbuh dan  berkembang.  Berdasarkan  uraian tersebut  artikel  ini  akan  membahas  secara ringkas bagaimana dimensi usaha pertambangan di Provinsi Bangka Belitung, khususnya dalam pemanfaatan kolong bekas pertambangan timah.
Perkembangan  Industri  Pertambangan
Timah Perkembangan industri pertambangan timah mengalami perkembangan  penting,  khususnya  pada dekade 1970-an, ketika pemerintah membuka  kesempatan  bagi  pihak  asing untuk  menanamkan  modalnya  di  bidang pertambangan,  yakni  Tambang  Karya  (TK) selain  PT.  Timah  Tbk  sebagai  perusahaan nasional  yang  mengelola  tambang  timah. Tambang  Karya  ini  dimiliki  oleh  pihak swasta  Indonesia  dan  asing  yang  telah mengadakan  perjanjian  kontrak  dengan pemerintah (kontrak karya) dengan memanfaatkan  para  penambang  rakyat. Tambang  Karya  berkontribusi  dalam meningkatkan kapasitas produksi PT. Timah Tbk    karena  menambang  dalam  wilayah Kuasa  Pertambangan  (KP)  PT.  Timah  Tbk. Umumnya aktivitas penambangan Tambang Karya  dilakukan  pada  wilayah-wilayah bekas  “tambang  dalam”  yang  sudah ditinggalkan  Belanda,  adapun  PT.  Timah tetap  berfungsi  sebagai  pengumpul  timah yang  dihasilkan  oleh  Tambang  Karya, sedangkan  jenis  timah  yang  ditambang adalah timah primer.
Kegiatan  penambangan  timah  pasca tahun  90-an  merujuk  pada  Surat  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan (Kepmenperindag) No.558 Tahun 1998 dan No.146 Tahun 1999 yang menyatakan timah sebagai  komoditas  bebas  ekspor.  Peraturan
ini  menegaskan  bahwa  timah  bukan  lagi sebagai  bahan  galian  strategis,  dan penduduk  setempat  menginterpretasikan bahwa timah dapat ditambang secara “legal” dan  bebas  tanpa  perlu  mengurus  perijinan tambang  yang  lazim  dilakukan  oleh  PT.
Timah Tbk
dahulu. Adanya Kepmenperindag  di  atas  menjadi  alasan “terkuat”  masyarakat  untuk  melakukan kegitan  penambangan  timah,  sehingga pertambangan timah rakyat semakin banyak jumlahnya.
Menjelang akhir tahun 1998,
teknologi  pertambangan  dimanfaatkan  oleh para penambang rakyat. Penambang menggunakan  alat-alat  eksplorasi  tambang yang  dapat  meningkatkan  hasil  produksi bijih  timah,  eksplorasi  tambang  yang tadinya  hanya  di  wilayah  bekas  tambang mulai  merambah  pada  wilayah  lain  yang seharusnya  tidak  ditambang,  misalnya wilayah  tambang  yang  telah  direklamasi, bahkan  ada  penambang  yang  berani melakukan  penambangan  di  areal  hutan lindung dan hutan lindung pantai.
Maraknya  tambang  inkonvensional atau  lebih  dikenal  sebagai  TI,  diawali dengan  diterbitkannya  SK  Menperindag Nomor.  146/MPP/Kep/4/1999  tanggal  22 April  1999  bahwa  timah  diketegorikan sebagai  barang  bebas  (tidak  diawasi)  dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis,  sehingga  tidak  dimonopoli  lagi oleh satu BUMN dan dapat dieskpor secara
bebas  oleh  siapa  pun.  Maraknya  kegiatan TI  tersebut  pada  akhirnya  tentu  saja berdampak  pada  lingkungan.  Sebagai upaya  mengantisipasi  tingkat  kerusakan lingkungan yang semakin parah diperlukan payung  hukum  yang  jelas  sebagai  acuan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan. Maka  pemerintah  Kabupaten  Bangka dengan  persetujuan  DPRD  mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:
1. Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2001 Tentang  Pengelolaan  Pertambangan Umum.
2. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 Tentang  Penetapan  dan  Pengaturan Tatalaksana  Perdagangan  Barang Strategis.
3. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 Tentang  Pajak  Pertambangan  Umum dan Mineral Ikutan Lainnya.
Disebut dengan tambang inkonvensional (TI) karena metode penambangannya tidak seperti penambangan  terbuka  (open  mining)
namun hanya menggunakan mesin penyedot  tanah  dan  air  dengan  kebutuhan modal hanya berkisar Rp 15 juta. Menurut sumber  BPS  Kabupaten  Bangka  Tahun 2003,  Tambang  Inkonvensional  (TI) memberikan  kontribusi  yang  sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung,  dimana  selama  tahun
2000 – 2002  terdapat  6.000  unit  tambang inkonvensional.  Rata-rata  1  (satu)  unit tambang  inkonvensional  menghasilkan  10 ribu ton pasir timah, maka jumlah produksi bijih  timah  dari  TI  mencapai  60.000  ton per  tahun.  Jumlah  ini  lebih  besar  dari produksi  PT  Tambang  Timah  dan  PT. Koba Tin yang hanya mampu memproduksi sekitar 45.000 ton per tahun. Besarnya  jumlah  produksi  TI  yang  pada
gilirannya akan masuk ke pasar internasional tersebut dapat mempengaruhi stok  logam  timah  dunia  dan  selanjutnya membahayakan  kestabilan  harga  bijih timah dunia.
Menurut survei yang dilakukan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten  Bangka,  pada  tahun  2006  total ekspor logam timah Indonesia diperkirakan mencapai  123.500  ton.  Dari  jumlah tersebut  ,  kontribusi  PT.  Timah  sebesar 43.000  ton,  PT.  Koba  Tin  20.500  ton,  dan sisanya  dari  smelter  swasta  ilegal  sebesar 60.000 ton atau mencapai hampir sepertiga total produksi timah dunia.
Maraknya industri TI, telah menciptakan keuntungan
bagi perekonomian  Bangka  Belitung  dengan menggeliatnya  sektor  pertambangan  dan penyerapan  tenaga  kerja,  namun  juga menimbulkan  berbagai  masalah  yang merugikan sektor ekonomi lain, khususnya pertanian dan kerusakan lingkungan.
Penambangan  timah  di  Pulau Bangka  dilaksanakan  oleh  perusahaan tambang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  yaitu  PT.  Timah  Tbk  yang memiliki  Kuasa  Penambangan  (KP)  seluas 473.800,06 Ha atau 27,56% dari luas Pulau Bangka  yang  tersebar  hampir  di  seluruh wilayah  kecamatan.  Kuasa  Penambangan PT.  Timah  Tbk  ini  dilakukan  di  darat dengan  luas  330.664,09  Ha  dan  di  laut dengan  luas  143.135,97  Ha  (PT.Timah, 2010).

## Dampak Aktifitas Pertambangan
Menurut BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten  Bangka  (2010)  penambangan timah di Pulau Bangka memberikan dampak sangat positif terhadap Pendapatan Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per kapita  sebesar  Rp.  16.563.948  lebih  tinggi daripada  PDRB  non-timah  sebesar  Rp. 12.765.712.  Dampak  positif  lainnya  adalah berupa penyerapan tenaga kerja,
perdagangan, transportasi, dan pembangunan berbagai sarana pendukung. Menurut Ria Delta (2007) penambangan timah di samping memberikan  dampak  positif  terhadap perekonomian  dan  tenaga  kerja  di Kabupaten Bangka  akan  tetapi  memberikan dampak  negatif  pula  terhadap  lingkungan. Penambangan  timah  memberikan  dampak negatif berupa berkurangnya hutan bakau di
Provinsi Babel sekitar 70% dari 122.000 Ha ( Antara News , 2010).
Adanya  aktivitas  tambang  rakyat  di Pulau  Bangka  menyebabkan  hancurnya tanah  penutup  yang  hanyut  dalam  air, timbulnya genangan-genangan air, munculnya  gundukan-gundukan  tanah  yang berupa  pasir/kerikil  dan  berbahayanya ekosistem  di  sekitar  penambangan.  Selain itu,  kondisi  lingkungan  pulau  Bangka  pada sebagian  wilayah  telah  meninggalkan kolam-kolam  air  pada  daerah  bekas penambangan  ( kolong )  yang  semakin melebar  pasca  reklamasi  PT.  Timah  di beberapa tampat, dengan adanya penambangan  kembali  di  tempat  tersebut.
Lubang  tambang  atau  cekungan  air merupakan  dampak  dari  penambangan timah oleh penduduk Pulau  Bangka disebut dengan nama Kolong .
Pada  daerah  tertentu,  penambangan timah  darat  menghasilkan  wilayah  sungai besar  yang  disebut  dengan kolong/danau . Kolong/danau itulah  merupakan  inti  utama cara  kerja  penambangan  darat,  karena  pola kerja  penambangan  darat  sangat  tergantung pada  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  air  dalam  jumlah  besar.  Sehingga  bila kita  lihat  dari  udara,  penambangan  timah darat  selalu  menimbulkan  genangan  air dalam  jumlah  besar  seperti  danau  dan tampak berlobang-lobang besar.
Gambar 3 Kolong Bekas penambangan di Bangka Belitung Sumber : TRIBUNNEWS.COM/DOK (Jumat, 15 April 2011 21:08 WIB)
Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan  dampak  lingkungan  jangka panjang,  terutama  berkaitan  dengan kualitas  dan  kuantitas  air.  Air  lubang tambang  mengandung  berbagai  logam berat  yang  dapat  merembes  ke  sistem  air
tanah  dan  dapat  mencemari  air  tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke dalam  air  tanah  seringkali  tidak  terpantau akibat  lemahnya  sistem  pemantauan perusahaan-perusahaan  pertambangan.  Di Pulau  Bangka  dan  Belitung  banyak
dijumpai  lubang-lubang  bekas  galian tambang  timah  ( kolong )  yang  berisi  air bersifat  asam  dan  sangat  berbahaya. (Cynthia Henny, 2009).

## Potensi Kolong Bekas Tambang
Keberadaan kolong bagi masyarakat dan  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  bahwa kolong bekas  galian  penambangan  timah masih belum optimal manfaatnya dan terus dilakukan penelitian ke arah pemberdayaan sumber  daya  kolong. Kolong di  antaranya berfungsi sebagai tempat keperluan masyarakat  sehari-hari  (mandi  dan  cuci), mencuci lada putih dan sumber air PDAM (Perusahaan  Daerah  Air  Minum).  Peranan kolong  bekas  penambangan  timah  yang terdapat di Pulau Bangka cukup penting di antaranya  merupakan  cadangan  air  minum yang  sangat  berguna  di  musim  kemarau oleh  karena  potensi  sumber  air  tanah  di Pulau Bangka tergolong kecil.
Kolong memiliki bentuk permukaan relatif sama dengan danau, perbedaan fisik kolong  dan  danau  pada  bagian  tepi,  di mana  kolong  memiliki  tepi  yang  curam sebagai  akibat  pengerukan  tanah  yang dilakukan  oleh  perusahaan  tambang, sehingga bentuk kolong cenderung berbentuk  hiperbola.  Kedalaman  kolong yang  dibentuk  dari  bekas  tambang  sangat bergantung  pada  kedalaman  deposit  timah yang ditambang di dalam tanah.
Sejauh  ini  pemanfaatan  kolong timah  di  Pulau  Bangka  belum  optimal. Sebagian  besar  hanya  dibiarkan,  secara ekologis kolong tersebut berfungsi sebagai kolam  retensi  dan water  catchment  area untuk menampung air hujan yang mengalir melalui aliran permukaan. Secara ekonomi, potensi kolong untuk dimanfaatkan sebagai sumber  air  baku,  budidaya  perairan,  atau tempat  rekreasi  air  belum  banyak dilakukan, baik oleh perusahaan penambang maupun pemerintah. Demikian juga  pemanfaatan  lahan  tailing  yang semakin luas sampai saat ini hanya sebatas dihijaukan dengan tanaman-tanaman serbaguna  ( multipurpose  tree  species , MPTS), terutama akasia.
Reklamasi  sebagai  usaha  untuk memperbaiki  atau  memulihkan  kembali lahan  yang  rusak  sebagai  akibat  kegiatan usaha  pertambangan,  agar  dapat  berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya (Direktorat Jenderal
Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  Departemen Kehutanan, 1997). Ruang lingkup reklamasi lahan  meliputi:  (1)  pemulihan  lahan  bekas tambang  untuk  memperbaiki  lahan  yang terganggu  ekologinya;  (2)  mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya.
Sasaran akhir dari reklamasi tersebut adalah  terciptanya  lahan  bekas  tambang yang  kondisinya  aman,  stabil  dan  tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan
kembali  sesuai  dengan  peruntukannya (Direktorat  Jenderal  Mineral  Batubara  Dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006).
Menurut  Sujitno  (2007),  arah  dari upaya  rehabilitasi  lahan  bekas  tambang ditinjau  dari  aspek  teknis  adalah  upaya untuk  mengembalikan  kondisi  tanah  agar stabil  dan  tidak  rawan  erosi.  Dari  aspek ekonomis  dan  estetika  lahan,  kondisi  tanah diperbaiki  agar  nilai/potensi  ekonomisnya dapat  dikembalikan  sekurang-kurangnya seperti  keadaan  semula.  Dari  aspek ekosistem,  upaya  pengembalian  kondisi ekosistem  ke  ekosistem  semula.  Dalam  hal ini  revegetasi/reforestisasi  adalah  upaya yang  dapat  dinilai  mencakup  kepada kepentingan aspek-aspek tersebut.
Reklamasi  hampir  selalu  identik  dengan revegetasi.
Revegetasi  adalah  usaha  atau kegiatan  penanaman  kembali  lahan  bekas tambang  (Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi Hutan  dan  Lahan  Departemen  Kehutanan, 1997).  Menurut  Setiadi  (2006),  tujuan  dari revegetasi  akan  mencakup re-establishment komunitas tumbuhan asli secara berkelanjutan  untuk  menahan  erosi  dan aliran  permukaan,  perbaikan  biodiversitas dan  pemulihan  estetika  lanskap.  Pemulihan lanskap  secara  langsung  menguntungkan bagi  lingkungan  melalui  perbaikan  habitat satwa liar, biodiversitas, produktivitas tanah dan kualitas air.
Landasan  hukum  utama  kegiatan reklamasi  adalah  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan. Pada Pasal 30 dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa apabila selesai melakukan penambangan  bahan  galian  pada  suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Penambangan (KP) diwajibkan
mengembalikan  tanah  sedemikian  rupa sehingga  tidak  menimbulkan  bahaya  bagi masyarakat  sekitarnya.  Selanjutnya  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun 2001, tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969  tentang  Pelaksanaan  UU  No  11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan  Pasal  46  ayat  (4) disebutkan  bahwa  sebelum  meninggalkan bekas  wilayah  KP-nya,  baik  karena pembatalan  maupun  karena  hal  yang  lain, pemegang  KP  harus  terlebih  dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap  benda-benda  maupun  bangunan- bangunan  dan  keadaan  tanah  di  sekitarnya yang  dapat  membahayakan  keamanan umum.
Pada  Pasal  46  ayat  (5)  disebutkan bahwa  Menteri,  Gubernur,  Bupati/Walikota sesuai  kewenangannya  dapat  menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian  keadaan  tanah  yang  harus dipenuhi  dan  ditaati  oleh  pemegang  KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP.
Peraturan  pelaksanaan  reklamasi lahan  diatur  dalam  Keputusan  Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran  Lingkungan  pada  Kegiatan Pertambangan  Umum.  Pada  Pasal  12  ayat (1)  reklamasi  areal  bekas  tambang  harus dilakukan secepatnya sesuai dengan rencana dan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan,  dan ayat  (2),  reklamasi  dinyatakan  selesai setelah  disetujui oleh  Dirjen. Pada Pasal 13 ayat  (1),  Kepala  Teknik  Tambang  wajib menanami  kembali  daerah  bekas  tambang, termasuk  daerah  sekitar project  area sesuai studi AMDAL yang bersangkutan.
Pemanfaatan Kolong Pasca

## Penambangan Timah
Kolong  bekas  penambangan  timah yang  telah  berusia  lebih  dari  20  tahun  dan kolong itu penuh berisi air, maka air kolong tersebut aman untuk diminum dan ikan yang hidup  pada  kolong  tersebut  dapat  dimakan karena  kolong  tersebut  telah  mengalami pengendapan  mineral  ikutan  selain  timah, yaitu eilmenite dan casiterite .  Kedua  jenis mineral  tersebut  tidak  lagi  mengeluarkan pancaran  radiasi  dari  sifat  radioaktif  yang dimilikinya (Erisa Susanti, 2004).
Tabel 1. Karakter Umum Beberapa Kolong di Kabupaten Bangka
No. Lokasi Kolong Luas (Ha) Volume Air (Juta Liter) Keterangan 1 Pemali 20,0 10.000 Air  jernih,  batuan  kongkresi  Fe, kuarsit, dan metamorfit. Kolong  Pemali  berumur  40  tahun. Kolong  ini  belum  tercemar  oleh tailing,  sehingga  perlu  dilestarikan agar  tetap  dapat  dipergunakan sebagai bahan baku air minum 2 Merawang 10,0 5.000 Air keruh, batuan granit, kuarsit, dan dipengaruhi oleh tambang inkonvensional (TI). Di  sekitar  kolong  ini  sudah dilakukan kegiatan reklamasi dengan  cara  ditanami  pohon  akasia dan pohon hutan lainnya. 3 Belinyu 12,0 420 Air  keruh,  berlumut,  batuan  granit, dan tercemar oleh rendaman lada. Pada saat ini, kolong ini merupakan satu-satunya sumber baku air minum untuk kota belinyu Sumber : Team PPLH-Unsri, 2005.
Sumberdaya air kolong di Kabupaten  Bangka  mempunyai  potensi ekonomi  yang  cukup  besar  untuk dimanfaatkan.  Kolong  Dam-3  Pemali merupakan salah satu kolong di Kabupaten Bangka  yang  sudah  dimanfaatkan  sebagai sumber  air  baku  PDAM  Tirta  Bangka  dan sumber  air  untuk  keperluan  balai  benih ikan  sentral  (BBIS)  Bangka  Belitung. Pemanfaatan  sumber  air  tersebut  belum didasari  pada  prinsip  nilai  ekonomi  air (NEA) (Sabri, 2008).

## Pemanfaatan Potensi Lingkungan
Untuk  pemanfaatan  kolong  yang berwawasan  lingkungan,  maka  tindakan utama  yang  harus  dilakukan  adalah menghentikan sumber pencemar. Kemudian melakukan  kegiatan  reklamasi  kolong dengan cara melakukan penghijauan. Untuk kegiatan ekowisata, yaitu dilengkapi dengan sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan  prasarana ekowisata,  antara  lain  perahu  kano,  sepeda air,  jet  ski,  dan  lain-lain,  sehingga  kolong- kolong  tersebut  ramai  dikunjungi  orang sebagai objek rekreasi. Untuk budidaya ikan terhadap kolong yang telah berusia 20 tahun yang  tidak  tercemar  lagi  oleh  limbah  bekas tambang timah dan budidaya eceng gondok. Eceng  gondok  dimanfaatkan  sebagai  bahan pembuatan  tas.  Karena  eceng  gondok ditanam  di  kolong  bekas  penambangan timah,  eceng  gondok  mengandung  briket
yang  disebut  dengan  eceng  gondok  briket sehingga  dapat  menghasilkan  tas  yang berkualitas, dan usaha ini terus dikembangkan di Kabupaten Bangka.

## Kesimpulan
Industri pertambangan di Kabupaten Bangka,  Provinsi  Bangka  Belitung  telah memberikan  sumbangan  penting  bagi pengembangan  ekonomi  masyarakat  di daerah tersebut. Meskipun demikian muncul beberapa dampak negatif yang mengakibatkan terdegradasinya daya dukung lingkungan sehingga perlu perbaikan  secara  mendasar.  Salah  satu potensi  ke    arah  tersebut  adalah  dengan memanfaatkan potensi bekas kolong tambang timah yang selama ini terbengkalai. Padahal  kolong  bekas  pertambangan  timah dapat  menjadi  cadangan  air  masyarakat setempat.  Pemulihan  lingkungan  juga  dapat dilakukan  dengan  penanaman  tumbuhan- tumbuhan  tertentu  yang  cocok  dengan lingkungan setempat.
Usaha perbaikan lingkungan bukanlah  semata-mata  pekerjaan  jangka pendek  untuk  keperluan  ekonomi  yang sesaat  semata,  tetapi  juga  untuk  keperluan jangka  panjang.  Kalau  boleh  usaha  tersebut diarahkan  pada  pengembangan  bidang ekonomi  baru  yang  bisa  menjadi  sumber alternative  bagi  ekonomi  masyarakat setempat.  Dalam  kaitan  ini,  semua  pihak
harus  memiliki  tanggungjawab  agar  tidak hanya mengeksploitasi sumberdaya alamnya saja,  tetapi  juga  memulihkannya  semula agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pulau Bangka, 2010, Bangka  Dalam  Angka,  2010 ,
BAPPEDA Tingkat II Pulau Bangka, Sungailiat.
PT.Timah  Tbk.  2000. Studi  Pemanfaatan
Lahan  Kolong  Pasca  Penambangan
Timah.
Suparmoko,
M. 1988. Ekonomi
Pembangunan . Liberty : Yogyakarta. Rachman  Wiriosudarmo.  1997. Kerangka Acuan Pembangunan BerkelanjutanSektor  Pertambangan dan  Energi .  Yayasan  ECOMINE
Nusa Lestari.
Henny, Cynthia. 2009. Karakteristik Limnologis  Kolong  Bekas  Tambang Timah  di  Pulau  Bangka.  Vol:  XVI (2), hal: 119-131.
Suparmoko, M. dan Ratnaningsih, M. 2011.
Ekonomi
Lingkungan . BPFE: Yogyakarta.
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong.
Sabri,  Fadillah.  2008. Nilai  Ekonomi  Air
Kolong  DAM-3  Pemali  Kabupaten
Bangka . Tesis. Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.