## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Analisis Kualitatif Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Majene)
Nurhidayah Universitas Sulawesi Barat Majene, Indonesia nurhidayah@unsulbar.ac.id
Indayani B Universitas Sulawesi Barat Majene, Indonesia indayani@unsulbar.ac.id
Corresponding Author : Nurhidayah Submitted: 23 Juli 2020 Accepted: 4 Agustus 2020 Published: 4 Agustus 2020

## ABSTRAK
Kabupaten  majene  telah  memperoleh  opini  audit  wajar  tanpa  pengecualian  selama  5 tahun  berturut-turut.  Hal  ini  terwujudkan  tentunya  melalui  uluran  tangan  dari  tiap-tiap pegawai  pemerintahan  kabupaten  majene  dan  didasarkan  pada  budaya  organisasi  yang berlaku  pada  Pemerintahan  Kabupaten  Majene,  hal  ini  menjadi  perhatian  peneliti  untuk mengetahui apakah ada perubahan budaya organisasi dari sebelum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian sampai pada perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian dan berhasil mempertahankan opini tersebut sampai saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hubungan antara buda kerja organisasi denga opini audit pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Majene.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  induktif.  pelaksanaan  penelitian  dilakukan  melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara selanjutnya melakukan analisis data dengan cara mengidentifikasikan dan transkripsi hasil observasi, kuesioner dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  budaya  kerja  organisasi  berhubungan dengan opini audit, hal ini ditunjukkan  atas lima budaya kerja organisasi yang diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Majene yang berhubungan dengan perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian yaitu budaya Transparansi, Budaya Etika Publik, Budaya Komunikatif, Budaya Anti Korupsi dan Budaya Disiplin serta Teliti, dalam penelitian ini diberi nama atau istilah  TEKAD.  Kelima  budaya  ini  utamanya  diaplikasikan  dalam  penyusunan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Transparansi  dalam  penyajian  laporan,  memahami  etika publik dan menyadari peranan sebagai pelayan publik, menjunjung nilai anti korupsi dalam pelaksanaan  dan  pelaporan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  dan  Disiplin  dalam ketepatan waktu pelaporan, serta teliti di setiap tahap-tahap penyusunan laporan.
Kata Kunci: Budaya Kerja, Organisasi, Opini Audit, WTP

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan  revolusi  industry menuntut  sumberdaya  manusia  untuk memiliki inovasi dan kreativitas di setiap lembaga.  Dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya, tiap-tiap sumber daya manusia
dalam  suatu  organisasi  harus  memiliki sifat profesionalisme. Pada umumnya ada beberapa hal yang terkait dengan budaya kerja  suatu  organisasi  dalam  melakukan operasional diantaranya ialah komunikasi yang  baik,  transparansi,  fleksibilitas dalam  pekerjaan  artinya  setiap  karyawan dapat  menyesuaikan  gaya  keja  masing-

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
masing,  bekerja  secara  tim  ( timwork), bersikap  skeptisme,  dan  dibutuhkan
Komunikasi serta hal-hal yang
menyenangkan  seperti  adanya  unsur lelucon  namun  dalam  batas  yang  wajar. Dengan penerapan budaya kerja yang baik maka tentu diharapkan memperoleh hasil yang  baik  bagi  organisasi  atau  lembaga, salah  satu  hasil  yang  ingin  dicapai  ialah pernyataan  atau  opini  wajar  dari  pihak ketiga dalam hal ini adalah auditor.
Opini audit diterangkan oleh (Mulyadi,  2011)      yang  menyebutkan bahwa pada pada laporan audit baku yang berada  pada  paragraf  ketiga  merupakan pernyataan  pendapat  yang  dilontarkan oleh  auditor  tentang  wajar  atau  tidak wajarnya penyajian suatu laporan keuangan yang telah diperiksa dari setiap hal  yang  dianggap  material  yang berdasarkan  atas  prinsip  akuntansi  yang berterima umum.
Penelitian tentang budaya organisasi bukanlah  hal  yang  baru  dilakukan, beberapa  penelitian  terdahulu  telah banyak  dilakukan  namun  kebanyakan penelitian  menjelaskan  hubungan  dan pengaruh  budaya  organisasi  terhadap kinerja karyawan atau kinerja perusahaan diantaranya ialah penelitian yang dilakukan  oleh  (Putri,  2015)  yang menyatakan  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  budaya  organisasi dengan  kinerja  pegawai.  Kemudian  dari hasil  penelitian  (Wardani  et  al.,  2016) dikatakan  bahwa  hasil  penelitian  secara parsial  menunjukkan  pengaruh  yang signifikan  antara  budaya  kerja  yang  di masukkan  dalam  asas  intgritas  terhadap kinerja  karyawan.  Penelitian  sebelumnya membatasi pada kinerja pegawai ataupun karyawan  Oleh  karenanya  penelitian  ini dilakukan  sebagai  tindak  lanjut  untuk memperoleh informasi mengenai
hubungan  antara  budaya  kerja  organisasi dengan  opini  audit  yang  diperoleh  oleh organisasinya  sebagai  suatu  bentuk kinerja  dari  organisasi.  Studi  kasus dilakukan  pada  Pemerintahan  Kabupaten
Majene yang merupakan badan pemerintah daerah.
Portal https://humas.majenekab.go.id menyebutkan  bahwa  Kabupaten  Majene telah memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian  selama  5  tahun  berturut- turut  sejak  tahun  anggaran  2015,  2016, 2017 dan 2018 kemudian pada tahun 2019 kembali  diraih  opini  wajar  tanpa pengecualian.  Hal  ini  terwujudkan tentunya melalui uluran tangan dari tiap- tiap  pegawai  pemerintahan  kabupaten Majene  dan  didasarkan  pada  budaya organisasi yang berlaku pada
Pemerintahan Kabupaten Majene,  hal  ini menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui apakah ada perubahan budaya organisasi dari sebelum memperoleh opini wajar  tanpa  pengecualian  sampai  pada perolehan  opini  audit  yang  dikatakan sempurna  dan  berhasil  mempertahankan opini tersebut sampai saat ini, selanjutnya tentu  diharapkan  pencapaian  opini  wajar tanpa pengecualian ini untuk dipertahankan pada periode-periode yang akan  datang.  Penelitian  ini  diperlukan untuk  menguraikan  lebih  jelas  hubungan antara  budaya  kerja  organisasi  dengan opini  audit  khususnya  pada  badan pemerintahan daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  menjadi pertanyaan  peneliti  ialah  “Bagaimana hubungan  budaya  kerja  organisasi terhadap  opini  audit  pada  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Majene  Sulawesi Barat?”

## 1.3 Tujuan Penelitian
Untuk  menjawab  rumusan  masalah, maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana hubungan budaya kerja  organisasi  denga  opini  audit  pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat.

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Budaya Organisasi Definisi budaya organisasi diungkapkan  oleh    (Kretner  &  Kinichi., 2014) ialah Budaya organisasi (organization culture) merupakan kegiatan  yang  yang  dilakuakan  dengan mengaplikasikan nilai-nilai dan
kepercayaan yang menjadi dasar karakter dari  suatu  organisasi.  Budaya  organisasi menjadi  satuan  yang  diyakini  untuk diterima  ataupun  dibagikan  baik  secara individu ataupun kelompok dan dijadikan sebagai  panduan  dalam  melakukan penyesuaian dengan lingkungan
organisasi  yang  beraneka  macam.  Dari pengertian  ini  difahami  bahwa    budaya organisasi  ditanamkan  kepada  pegawai baru  dengan  melakukan  penyesuaian, budaya organisasi bisa menjadi pengaruh dalam  berperilaku  dalam  bekerja  dengan tingkat tantangan pekerjaan yang berbeda.
(Schein,  1985)  dalam  (Amrullah  & Riani,  2018)  juga  mendefinisikan  bahwa budaya organisasi sebagai suatu anggapan pemikiran yang dijadikan suatu pola yang diaplikasi  dan  dikembangkan  suatu kelompok  dengan  maksud  berusaha mengatasi  masalah-  masalah  yang kemungkinan  akan  ditemui  baik  secara internal  ataupun  eksternal  organisasi, sehingga  butuh  untuk  disalurkan  kepada setiap  pegawai  yang  baru  bergabung dalam  organisasi  untuk  memikirkan,  dan merasakan serta memperoleh pemahaman dalam pemecahan permasalahan. Budaya organisasi  dilahirkan  dan  digerakkan sendiri oleh organisasi untuk menghadapi tantangan  dan  rintangan  yang  ada  dalam organisasi.
(Tampubolon,  2016)  menyebutkan indikator-indikator  dalam  pengukuran budaya  organisasi  dalam  enam  perihal sebagai berikut:
a. Inovatif  dalam  mengukur  resiko sesuai dengan kesepakatan karyawan,  bahwa  norma  yang dibentuk  disesuaikan  adanya  risiko yang  kemungkinan  terjadi  pada
organisasi.  Sehingga  apabila  suatu aturan dibentuk dengan  kesepakatan bersama  dapat  menjadikan  masing- masing  menyadari  tanggung  jawab pemecahan  suatu  risiko  dalam organisasi.
b. Memperhatikan  dengan  detail  dan teliti  pelaksanaan  tugas  karyawan atau  pegawai  untuk  memperoleh gambaran  kualitas  yang  mampu dicapai, tanggap dalam permasalahan dan  memperoleh  jalan  keluar permasalahan.
c. Hasil  yang  ingin  dicapai  sebagai orientasi  apabila  atasan  dapat mengarahkan  pegawainya  dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan dan  sampai  pada  target  yang direncanakan dapat terpenuhi .
d. Kepentingan  karyawan  juga  sebagai orientasi. Organisasi dikatakan dapat berhasil  karena  adanya  kerja  sama tim. Maka apabila ada anggota yang memiliki permasalahan dengan leluasa untuk dikomunikasikan dengan  anggota  lainnya  ataupun atasan  sehingga  permasalah  juga dapat  terselesaikan  dengan  solusi bersama.
e. Etos Kerja yang tinggi, dengan artian Produktivitas  kerja  yang  baik  dapat dihasilkan  apabila  kriteris  yang ditetapkan sudah terpenuhi.
f. Konsisten  dalam  menjaga  stabilitas kerja. Penting untuk difahami bahwa dalam  bekerja  karyawan  juga  harus memperhatikan  kondisi  kesehatan. Apabila pegawai memiliki semangat yang begitu tinggi terkadang mengabaikan untuk mejaga kesehatannya.  Kestabilan  kesehatan pegawai  mampu  mengendalikan pekerjaan dengan baik. Berdasarkah  uraian  definisi  dan indikator  budaya  organisasi,  disini  dapat disimpulkan  bahwa  budaya  organisasi merupakan kegiata-kegiatan yang dilakukan  dalam  melakukan  pekerjaan dalam  suatu  organisasi  dan  mejadi

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
karakterisktik  yang  diyakini  untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan  dalam  organisasi  sehingga perlu diregenerasikan kepada sumberdaya manusia  yang  baru.  Indikator  budaya organisasi  dapat  kita  lihat  dari  beberapa aspek  diantaranya,  inovatif,  ketelitian, orientasi  hasil,  kooperatif,  produktif, berintegritas serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.
2.2 Opini Audit
Opini  Audit  merupakan  hal  penting yang menjadi jaminan akuntabilitas suatu organisasi. (Dewayanto, 2011) menyatakan  bahwa  Auditor  memiliki tanggung  jawab  dalam  mengevaluasi apakah  didapati  kesangsian  besar  atas kemampuan  suatu  organisasi  untuk mempertahaankan kelangsungan hidupnya  dalam  periode  waktu  yang pantas.  Ketika  auditor  memberikan penetapan bahwa terdapat keraguan yang pasti  atas  kemampuan  Auditee  untuk melanjutkan  usahanya  sebagai going concern, auditor  diperbolehkan  untuk memilih  apakah  akan  mengeluarkan unqualified report atau disclamer.
Lebih  lanjut,  (Mulyadi,  2011) memberi  penjelasan  tentang  jenis-jenis dari opini audit sebagai berikut:
a. Opini  wajar  tanpa  pengecualian (Unqualified  Opinion), Pendapat wajar  tanpa  pengecualian  akan ditetapkan  auditor  jika  pelaksanaan audit  telah  diselesaikan  dan  sesuai dengan standar pengauditan, laporan keuangan  disajikan  sesuai  dengan prisip  akuntansi  yang  berterima umum,  dan  tidak  didapati  situasi ataupun  keadaan  tertentu  yang membutuhkan paragraph  penjelasan. Opini  ini  adalah  Opini    yang dinyatakan  sebagai  laporan  audit bentuk baku.
b. Opini  wajar  tanpa  pengecualian dengan penambahan bahasa penjelasan  dalam  laporan  audit bentuk baku.
c. Opini  wajar  dengan  pengecualian (Qualified  Opinion), Dalam  Opini ini,  auditor  memberi  kesaksian bahwa  laporan  keuangan  telah disajikan  secara  wajar,  dalam  setiap hal  yang  material,  posisi  keuangan, hasil  usaha,  dan  arus  kas  organisasi telah berdasar atas prinsip akuntansi berterima  umum,  namun  terdapat pengecualian  terhadap  dampak  hal- hal  yang  terkait  dengan  yang dikecualikan.
d. Opini tidak wajar (Adverse opinion),
Opini  ini  menyaksikan  bahwa laporan  keuangan  tidak  disajikan secara  wajar  posisi  keuangan,  hasil usaha  dan  arus  kas  berdasarkan dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum.  Auditor  wajin memberi penjelasan atas  alasan yang menjadi  pendukung  diberikannya opini  tidak  wajar,  dan  menjelaskan dampak utama perihal yang menyebakan  opini  ini  diberikan terhadap laporan keuangan auditee. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat ( disclaimer of opinion atau no opinion ).
Opini audit menjadi bentuk kesaksian  dan  menunjukkan  kewajaran hasil  pemeriksaan  dari  auditor  mengenai kinerja  keuangan  dari  suatu  organisasi sehingga  opini  audit  ini  dapat  menjadi tolak  ukur  jaminan  atas  akuntabilitas suatu  organisasi.  Opini  audit  ini  hanya dapat  dinyatakan  oleh  auditor  setelah melakukan  pemeriksaan  yang  sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum  dan  didasari  sikap  independensi dari auditor tanpa ada tekanan atau faktor luar  yang  dapat  mempengaruhi  opini audit.  Sikap  indpenden  dan  bebas kepentingan  adalah  sikap  yang  harus dimiliki oleh auditor.
2.3 State of The Art
Penelitian  terkait  budaya  kerja  telah banyak  dilaksanakan  sejak  lama  dan semakin  berkembang.  Akan  tetapi  untuk

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengetahui hubungan antara budaya kerja dengan  opini  audit  masih  sangat  kurang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu  memberikan  pengetahuan  terkait hubungan  antara  budaya  kerja  organisasi dengan  opini  audit.  Penelitian  terdahulu
yang  telah  dilakukan  dapat  memberikan kontribusi  dalam  penelitian  ini  sebagai pembanding  dan  sumber  referensi  dalam melakukan penelitian. Adapun state of the art penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. State of The Arts NO Judul Jurnal & Peneliti Tahun dan tempat Penelitia Metode Penelitian Objek Penelitian Perbandingan yang dijadikan alasan peneliti 1 Kualitas  Pelayanan  Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan  Sipil  Kabupaten Gorontalo (Abdussamad, 2019) 2019, Gorontalo Kualitatif Dinas Kependudukan dan  catatan  sipil Provinsi Gorontalo Hasil penelitian dijadikan perbandingan mengenai Budaya organisasi dalam penelitian kualitatif 2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas  Pendidikan  Provinsi Sulawesi Selatan (Salam et al., 2017) 2017, Makassar Kuantitatif Dinas  Pendidikan Provinsi  Sulawesi Selatan Hasil penelitian dijadikan perbandingan  tentang  budaya kerja  di  suatu  pemerintahan daerah 3 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan  Opini  Audit Going Concern (Harjito, 2015) 2015, Surakarta Kuantitatif Perusahaan Manufaktur Hasil Penelitian Dijadikan Perbandingan Mengenai Faktor-Faktor Dalam Pemberian  Opini  Audit  Going Concern 4 Analisis Terhadap Pemberian  Opini  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Rante et al., n.d.) 2018, Papua Statistik Deskripsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Hasil Penelitian dijadikan sebagai referensi perbandingan menegenai  pemberian  opini audit

## III. METODE

## 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  objek penelitian  pada  Pemerintahan  Kabupaten Majene Sulawesi Barat yang bertempat di Jl.  Gatot  Subroto,  Pangali-ali  Banggae Kabupaten  Majene  Sulawesi  Barat. Adapun  waktu  penelitian  dilakukan  oleh peneliti pada tahun 2020.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  studi lapangan  berupa  penelitian  dokumen, observasi,  dan  wawancara  baik  melalui penyebaran kuisioner maupun wawancara
mendalam dengan staf yang bekerja pada bagian keorganisasian dan keuangan serta metode  kepustakaan  guna  memperoleh data-data yang terkait dengan topik yang dibahas dengan tujuan untuk memperoleh gambaran sesuai topik penelitian, Adapun pengambilan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan purposeful sampling dengan  mengambil  sampel  karyawan yang bekerja pada bagian-bagian tertentu yang  ada  pada  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Majene,  diantaranya  adalah bagian keuangan/Akuntansi keuangan dan bagian keorganisasi berdasarkan kesesuian  dengan  tujuan  penelitian

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengenai budaya organisasi dan
perolehan opini audit.

## 3.3  Metode Analisis Data
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif    dengan  pendekatan  induktif untuk  menggambarkan  atau  melukiskan fakta-fakta  dan  keadaan  mengenai hubungan  budaya  kerja  organisasi  dan opini  audit,  analisis  hubungan  dilakukan dengan  menghubungkan  antar  data melalui pengumpulan data,
pengklasifikasian  dan  kategorisasi  data, perbandingan data dan menarik kesimpulan. (Creswell, 2015) medefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan  metode-metode pengeksplorasian  dan  pemahaman  atas makna  dari  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  dan  dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Penelitian  deskriptif  merupakan  suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran dan penjelasan yang detail dan cermat atas suatu fenomena dari data yang telah diperoleh.
(Efferin, 2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan penelitian kualitatif, memiliki pembatasan setiap  tahapan  lebih  fleksibel,  hal  ini bermakna bahawa penelitian boleh untuk tidak  bergerak  secara  linear  dimana  satu tahap  harus  tuntas  terselesaikan  baru selanjutnya  dapat  melangkah  ke  tahap berikutnya. Peneliti kualitatif boleh untuk kembali ke tahap-tahap yang telah dilalui sebelumnya  selama  proses  penelitian dilangsungkan  sesuai  kebutuhan  dan kreativitas  dan  inovasi  peneliti  sendiri. Atau  dengan  kata  lain,  setiap  langkah akan  saling  memiliki  keterkaitan  sambil digerakkan  untuk penyelesaian penulisan laporan  penelitian.  Pendekatan  induktif mengonfirmasi  pemikiran  peneliti  terkait permasalahan  penelitian,  lebih  bersifat terbuka  terhadap  temuan  lapangan  dan menjadikan    data  temuan  baik  lisan maupun  tulisan  sebagai  sumber  untuk diambil dan disajikan dalam penelitian ini.

## 3.4 Bagan Alir Penelitian
Penelitian  ini  diawali  dengan melakukan  survey  ke  lokasi  penelitian. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data  melalui  observasi,  dokumentasi  dan wawancara selanjutnya melakukan analisis data dengan cara
mengidentifikasikan dan  transkripsi hasil observasi,  kuesioner  wawancara.  Dari hasil  analisis  data  kemudian  dilakukan pembahasan bagaimana hubungan budaya kerja  organisasi  dengan  opini  audit. Kemudian  ditarik  kesimpulan  dari  hasil analisis .
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Profil Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene
Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten  yang  berada  pada  provinsi Sulawesi Barat. Adapun
Kantor
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene terletak  Kecamatan  Banggae,  Pangali-ali Jalan Gatot Subroto No.59. Bagian-bagian Organisasi  Perangkat  Daerah  dari Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD, Inspektorat  Daerah,  Dinas  Daerah  yang terdiri dari 21 dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR), Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas Pertanian  Peternakan  dan  Perkebunan Dinas,  Pendidikan  Pemuda  dan  Olah Raga,  Dinas  Perumahan  Pemukinan  dan Kebersihan (PERKIMBER), Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan,  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  (BUDPAR), Dinas  Kesehatan  (DINKES),  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PMPTSP),  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (DUKCAPIL),  Dinas  Sosial,  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Observasi Wawancara, Dokumentasi, Kuesioner Analisis Data Menarik
Kesimpulan

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Berencana  (PPKB),  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (PMD), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KOPDAGRIN),  Satuan  Polisi  Pamong Praja  (SATPOLPP), Dinas  Tenaga Kerja dan  Transmgrasi  (NAKERTRANS), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (PPPA),  Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Komunikasi  Informatika,  Statistik  dan
Persandian (DISKOMINFO-SP).
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Majene  juga  memiliki  lembaga  teknis daerah  yang  biasa  disebut  Badan  Daerah terdiri  dari  6  Badan  yaitu  Badan Perencanaan  Daerah  (BAPEDA),  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD), Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA), Badan  Kepegawaian  dan  Pemb.  Sumber Daya  Manusia  (BKPSDM),  Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), Badan Penanggulanan Bencana (BPBD). Pemerintahan Kabupaten  Majene  juga    memiliki  8 Kecamatan  diantaranya ialah  kecamatan Banggae,  kecamatan  Banggae  Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana,  Kecamatan  Tubo  Sendana, Kecamatan  Malunda  dan  Kecamatan Ulumanda  dengan  membawahi  82
Desa/Kelurahan.
Pembahasan  ini  diawali  dengan pemaparan perolehan opini audit Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian; 1) Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Tahun  anggaran 2015  mendapatkan  Opini  Audit Wajar Tanpa Pengecualian
2) Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Tahun  anggaran 2016  mendapatkan  Opini  Audit
Wajar Tanpa Pengecualian
3) Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Tahun  anggaran 2017  mendapatkan  Opini  Audit Wajar Tanpa Pengecualian
4) Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Tahun  anggaran  2018 mendapatkan  Opini  Audit  Wajar Tanpa Pengecualian
5) Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Tahun  anggaran 2019  mendapatkan  Opini  Audit
Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Majene telah
memperoleh  Opini  Audit  Wajar  Tanpa Pengecualian  secara  berurutan  dalam perilode 5 tahun, Opini yang ke lima kali nya  di  peroleh  pada  waktu  penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 22  Juni  2020  yang  dilakukan  secara virtual karena keterbatasan kondisi covid- 19.
Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene telah disusun dengan mengacu pada Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Daerah berbasis  acrual,  dengan  diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian menandakan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  telah  disusun bebas dari salah saji  material serta bebas keraguan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan  Sulawesi  Barat  dan Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  yang ditunjuk.
Pencapaian  opini  wajar  Tanpa pengecualian  tentu  bukan  menjadi  zona nyaman  dan  menjadi  jaminan  perolehan opini  yang  sama  di  tahun-tahun berikutnya,  namun  dari  perolehan  secara berturut  turut  ini  kita  menggali  hal-hal yang menjadi upaya pencapaian tersebut, pada  penelitian  ini  berusaha  mengkaji mengenai  budaya  kerja  organisasi  yang diterapkan pemerintah kabupaten Majene

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
sejak  perolehan  opini  audit  wajar  tanpa pengecualian. Penelitian ini berfokus pada lima  budaya  kerja  yang  telah  diterapkan oleh  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Majene  dalam  upaya  pencapaian  opini audit  wajar  tanpa  pengecualian  yaitu Budaya  Transparansi,  Budaya  Etika Publik,  Budaya  Komunikatif,  Budaya Anti  korupsi  dan  Budaya  Disiplin  serta Teliti yang pada penelitian ini diberi nama atau istilah TEKAD.
4.2 Analisis  Hubungan  Budaya  Kerja Organisasi  dengan  Opini  Audit pada  Pemerintahan  Kabupaten Majene
4.2.1 Hubungan Budaya Transparansi dengan Opini Audit Budaya  transparansi  merupakan budaya  kerja  yang  hendaknya  dimiliki oleh tiap-tiap organisasi, budaya transparansi menunjukkan adanya
keterbukaan  dan  pertanggung  jawaban yang jelas  atas segala  sesuatu  yang telah dilaksanakan  dalam  suatu  organisasi termasuk pertanggungjawaban pelaporan, dari beberapa pertanyaan wawancara yang disampaikan diperoleh keterangan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene telah  menerapkan  budaya  transparasi. Secara  umum  budaya  transparansi  ini sudah  berlaku  sebelum  perolehan  opini audit wajar tanpa pengecualian, kemudian pada  saat/  setelah  perolehan  opini  audit wajar tanpa pengecualian sikap keterbukaan  lebih  dibudayakan  lagi, keterangan  ini  juga  diperkuat  dari  hasil data  kuesioner  mengenai  transparansi, jumlah  responden  yang  menyatakan bahwa  organisasi  selalu  menerapkan transparansi  atau  keterbukaan  dalam kondisi sebelum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian lebih kecil dibandingkan dengan keadaan
transparansi  pada  saat/  setelah  perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian.
Transparansi  dalam  pelaporan terlebih  pada  pelaporan  keuangan  dalam hal ini LKPD selalu menjadi keniscayaan
yang  dibutuhkan  baik  untuk  internal ataupun  eksternal  lembaga  terlebih  pada lembaga  pemerintahan  yang  bersifat publik dan butuh diketahui keterbukaannya  oleh  masyarakat.  Opini Audit diberikan oleh pihak eksternal yaitu auditor  eksternal  yang  dalam  proses pemeriksaan  dan  pelaporan  selalu diharapkan  keterbukaan  dan  kejelasan dari auditee. Budaya transparansi dibutuhkan dalam upaya pencapaian opini audit wajar tanpa pengecualian.
4.2.2 Hubungan Budaya Etika Publik dengan Opini Audit
Etika  publik  merupakan  Etika  yang menunjukkan penghargaan terhadap publik  dengan  tujuan  menjalankan tanggung  jawab  sebagai  pelayan  publik. Budaya Beretika terhadap publik patutnya menjadi budaya yang mesti dimiliki oleh badan yang bersifat publik terlebih dalam bentuk badan
pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene telah menerapkan budaya etika publik dan sejak  perolehan  opini  audit  wajar  tanpa pengecualian  budaya  inipun  lebih ditingkatkan sebagaimana perolehan data kuesioner dan wawancara dari responden menunjukkan  peningkatan  penerapan budaya  Etika  publik.  Kesadaran  penuh bahwa badan atau lembaga pemerintahan memiliki  peran  untuk  melayani  publik, maka  salah  satu  orientasinya  ialah berorientasi terhadap publik.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh pada penelitian ini, Etika publik menjadi salah satu budaya yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian opini wajar tanpa pengecualian.  Etika  akan  selalu  menjadi perekat  kepercayaan  maka  etika  publik menjadi  salah  satu  upaya  memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak. Sedangkan  dalam  perolehan  opini  wajar tanpa pengecualian dibutuhkan
kepercayaan  dari  pihak  pemeriksa (auditor) yaitu Badan pemeriksa Keuangan  (BPK)  bahwa  apa  yang  telah diasersikan  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (LKPD)  telah  sesuai

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
dengan aturan-aturan yang terkait,  pihak pemeriksa  dapat  pula  dikategorikan sebagai publik. Dengan memahami Etika publik  pegawai  memahami  perananya adalah  amanah  dari  publik  dan  dalam pegawai  penyusunan  laporan  keuangan Pemerintah  daerah  (LKPD)  disajikan sesuai kepentingan publik.
Penerapan  budaya  etika  publik  juga jelas  kami  rasakan  pelayanannya  ketika observasi,  melakukan  penelitian  dan berkunjung  ke  kantor  Pemerintahan Daerah  kabupaten  Majene,  meskipun dalam  keterbatasan  kondisi  covid-19  ini pelaksanaan penelitian ini tetap disambut dengan hangat.

## 4.2.3 Hubungan Budaya Komunikatif dengan Opini Audit
Budaya Komunikatif atau  kebiasaan berkomunikasi  baik  dan  jelas  secara horizontal  ataupun  vertical  juga  telah diterapkan  pada  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Majene baik sebelum perolehan opini wajar tanpa pengecualian kemudian  lebih  dibudayakan  pada  saat/ setelah perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian,  komunikasi  tentu  menjadi hal  penting  di  setiap  pekerjaan  terlebih ketika bekerja secara berkelompok. Hasil kuesioner  juga  menunjukan  peningkatan responden  yang  menyatakan  bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene selalu  membudayakan  komunikasi  yang jelas  meningkat  dari  sebelum  perolehan opini  audit  wajar  tanpa  pengecualian sampai pada saat/ setelah perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian.
Komunikasi yang jelas akan
menghasilkan pencapaian kerja yang baik karena dalam suatu lembaga tidak bekeja secara  individu  atau  sendiri-sendiri melainkan  kerja  sama  antar  berbagai elemen  yang  ada  di  dalamnya,  maka komunikasi  amat  dibutuhkan  sebagai perantara  dalam  upaya    penyeragaman pemahaman,  dari  hasil  komunikasi  yang baik  secara  horizontal  ataupun  secara vertikal lembagapun memahami
kebutuhan,  kelemahan  dan  kelebihan yang  dimiliki  satu  sama  lain  termasuk didalamnya  adalah  kemampuan  atasan memberikan arahan yang jelas, kenyamanan  pegawai  memberikan  ide ataupun pendapat.
Komunikasi yang baik dan jelas juga akan  muncul  responsif  baik  secara horizontal  ataupun  vertikal,  responsif diartikan  sebagai  kebiasaan  memberikan respon  pada  pekerjaan  atau  pencapaian yang  dituangkan  dalam  apresiasi  atau tidak  bersikap  “bodo  amat”  misalkan apresiasi  terhadap  ide  ataupun  prestasi dan  hal  itu  menjadi  pendorong  atau motivasi pencapaian hasil yang lebih baik. Inti  dari  penerapan  budaya  komunikatif iala  terbentuknya  koordinasi  yang  baik dalam  lembaga.  Dalam  penelitian  ini diperoleh bahwa Pencapaian Opini Audit wajar tanpa pengecualian juga menjadikan budaya komunikastif sebagai salah satu upayanya, dimana dalam suatu pelaporan  dapat  menjadi  suatu  bentuk laporan  yang  utuh  dan  baik  jika dikomunikasikan  dengan  baik  dan  jelas karena semua pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki peranan di  dalamnya.dalam  upaya  pencapaian opini  wajar  tanpa  pengecualian  juga melibatkan  sistem  pengendalian  iternal dan  dalam  penerapan  system  ini dibutuhkan  adanya  komunikasi  baik bersifat  langsung  ataupun  melalui  media komunikatif.  Tidak  kalah  penting  yang harus  kita  fahami  bahwa  dalam pembuatan  ataupun  penyusunan  laporan adalah  merupakan  media  berkomunikasi antara auditee dan auditor.
4.2.4 Hubungan Budaya Anti Korupsi dengan Opini Audit Budaya Anti korupsi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene telah  dijalankan  bahkan  anti  korupsi  ini memang menjadi nilai dasar bagi aparatur sipil Negara, maka budaya anti korupsi ini merupakan  budaya  wajib  yang  di  miliki bagi  tiap-tiap  lembaga  terlebih  pada

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
lembaga  pemerintahan.  Dari  hasil wawancara  dan  kuesioner  menunjukkan adanya  peningkatan  upaya  penerapan budaya anti korupsi dari sebelum peroleh opini  audit  wajar  tanpa  pengecualian hingga  pada  saat/setelah  perolehan  opini audit wajar tanpa pengecualian.
Landasan  upaya  penerapan  budaya anti  korupsi  patutnya  tumbuh  dari kesadaran  dari  individu  masing-masing pegawai, yang kemudian di evaluasi oleh system  pengendalian  internal  yang  dan satuan  pengawas  internal  dan  diperiksa kembali oleh auditor internal daerah yang biasanya  di  kenal  dengan  inspektorat kabupaten sebelum dilakukan
pemeriksaan  eksternal.  Budaya  anti korupsi terwujud dengan penerapan Sikap Jujur,  Sikap  peduli,  Sikap  Mandiri, Disiplinan,  Tanggung  jawab,  bekerrja keras,  berlaku  sederhana,  menunjukkan keberanian  dan  keadilan,  jika  nilai-nilai ini dihilangkan maka dapat bermuara pada korupsi.  Pencapaian  opini  wajar  tanpa pengecualian tidak terlepas dari penerapan budaya anti korupsi, salah satu syarat  utama perolehan opini audit wajar tanpa  pengecualian  adalah  tidak  ada penyimpangan  secara  material  dan keraguan dari laporan yang disajikan.

## 4.2.5 Hubungan Budaya Disiplin serta Teliti dengan Opini Audit
Budaya  Disiplin  merupakan  budaya yang  pada  umumnya  diterapkan  pada setiap  organisasi  ataupun  lembaga,  dari hasil  kuesioner  penelitian  menunjukkan bahwa  budaya  disiplin  juga  telah diterapkan  oleh  Pemerintahan  Daerah kabupaten Majene, begitupun kedisiplinan  dalam  ketepatan  waktu dalam  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Budaya  teliti  atau  ketelitian  biasa dikenali dengan tindakan yang dilakukan dengan  penuh  perhatian  dan  tidak bertindak  masa  bodoh.  Dari  hasil  data kuesioner responden diperoleh perbandingan  yang  menunjukkan  bahwa
budaya ketelitian atau perhatian terhadap ketelitian  dan  kecermatan  pegawai  pada kantor  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Majene tergolong kecil sebelum perolehan  opini  audit  wajar  tanpa pengecualian, perbandingannya amat jauh dengan saat/setelah perolehan opini audit wajar  tanpa  pengecualian.  Budaya ketelitian menjadi salah satu syarat dalam upaya  penyusunan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bermutu termasuk  dalalam  pengungkapan  catatan atas laporan keuangan, dalam perkembangan budaya kerja, toleransi jika dikaitkan  dengan  kedisiplinan  atau perhatian terhadap ketelitian dan kecermatan  pegawai  apabila  tidak  sesuai maka  dikatakan  tidak  sesuai  dan  harus diperbaiki begitu pula dalam penyusunan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).
Pemerintahan  Daerah  kabupaten Majene  bukan  tidak  menerapkan  budaya toleransi  tetapi  tingkat  tolerir  dalam  hal kedisiplinan  pegawai,  ketelelitian  dan kecermatan  pegawai  dalam  bekerja  lebih lemah pada saat sebelum perolehan opini audit  wajar  tanpa  pengecualian,  artinya pada  saat  /  setelah  perolehan  opini  audit wajar  tanpa  pengecualain  pengawasan kedisiplinan  dan  kecerobohan  pegawai lebih diperketat.
Gambar 2. Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit
Gambar  2  Menunjukkan  bahwa pencapaian  opini  audit  Wajar  tanpa pengecualian Pemerintahan
Daerah Kabupaten  Majene  dilakukan  dengan
Opini Audit WTP Budaya Transparansi Budaya Komunikatif Budaya Disiplin Teliti Budaya Etika Publik Budaya Anti Korupsi

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
upaya  penerapan  lima  budaya  kerja organisasi  yaitu  Transparansi,  Etika Publik,  Komunikatif,  Anti  Korupsi  dan Disiplin  serta  Teliti  (TEKAD),  namun dalam  penerapannya  tidak  secara  parsial melainkan  ke  lima  budaya  kerja organisasi ini digabungkan dan bersinergi satu  sama  lain.  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  tidak  diperoleh  dengan hanya menerapkan salah satu budaya yang ada melainkan diterapkan secara bersama- sama.  Kelima  budaya  ini  utamanya diaplikasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD), Transparansi  dalam  penyajian  laporan, memahami  etika  publik  dan  menyadari peranan sebagai pelayan publik,
menjunjung  nilai  anti  korupsi  dalam pelaksanaan  dan  pelaporan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD), dan  Disiplin  dalam  ketepatan  waktu pelaporan, serta teliti di setiap tahap-tahap penyusunan laporan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1  Kesimpulan Kantor  Pemerintahan  Kabupaten Majene  menerapkan  lima  budaya  kerja organisasi  dalam  upaya  pencapaian  dan mempertahankan  perolehan  opini  audit wajar  tanpa  pengecualian (unqualified opinion) yaitu  budaya  Transparansi, budaya Etika Publik, budaya Komunikatif,  budaya  Anti  Korupsi  dan budaya  Disiplin  serta  Teliti  (TEKAD). Kelima budaya ini utamanya diaplikasikan dalam penyusunan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD), Transparansi  dalam  penyajian  laporan, memahami  etika  publik  dan  menyadari peranan sebagai pelayan publik,
menjunjung  nilai  anti  korupsi  dalam pelaksanaan  dan  pelaporan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD), dan  Disiplin  dalam  ketepatan  waktu pelaporan, serta teliti di setiap tahap-tahap penyusunan laporan.

## 5.2 Saran
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti  lebih  jauh  dan  lebih  dalam  lagi terkait  variable  budaya  kerja  organisasi, untuk mengetahui keterkaitan dari budaya –budaya kerja lainnya dengan opini audit atau  membahas  mengenai  budaya  kerja yang  dapat  menghambat  perolehan  opini audit wajar tanpa pengecualian. Kemudian  bagi  Pemerintahan  Daerah Kabupaten
Majene dapat lebih memperkuat  lagi  penerapan  budaya- budaya yang ditemukan dalam penelitian ini  untuk  mempertahankan  pencapaian opini  wajar  tanpa  pengecualian  pada tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  J.  (2019).  KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  SIPIL  KABUPATEN GORONTALO. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia,
Administrasi Dan Pelayanan Publik . https://doi.org/10.37606/publik.v6i2
.6
Amrullah,  M.  N.  K.,  &  Riani,  A.  L.
(2018).  Prospektif  Kepemimpinan
Pelayanan  dan  Budaya  Organisasi dalam Mewujudkan Birokrasi Pertanahan  yang  Berkinerja  (Studi di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Madiun). Al Tijarah . https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1 .2369
Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan). In Penelitian Kualitatif .
Dewayanto,  T.  (2011).  Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan  Opini  Audit  Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa

## Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi
Volume 4 Nomor 2, Agustus  2020 https://doi.org/10.33395/owner.v4n2.303 e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
Efek Indonesia. Fokus Ekonomi .
Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda  Penelitian  Kritis. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . https://doi.org/10.18202/jamal.2015 .12.6037 Harjito, Y. (2015). ANALISIS KECENDERUNGAN PENERIMAAN OPINI

## AUDIT
GOING . XIX (01), 31–49.
Kretner  &  Kinichi.  (2014). Organization Behavior  Edisi  Sembilan .  Salemba Empat.
Mulyadi. (2011). Auditing 1. Salemba Empat .
Putri,  R.  E.  (2015).  HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN  KINERJA  PEGAWAI PADAKANTOR BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGANDAERAH  KOTA PADANG. International Journal of Soil Science . https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.
38
Rante,  I.,  Salle,  A.,  &  Marlissa,  E.  R. (n.d.). Analisis  terhadap  pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pegunungan
bintang . 1–12.
Salam,  R.,  Yunus,  H.,  Akib,  H.,  & Makassar,  U.  N.  (2017). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan . 4 (1).
Schein,  E.  H.  (1985).  Organizational culture  and  leadership:  A  dynamic view. Organization Studies . https://doi.org/10.1177/0170840686
00700208
Tampubolon,  L.  D.  R.  (2016).  Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Kerja,
Lingkungan  Kerja  Dan  Insentif Terhadap  Kinerja  Pegawai  Dengan Kepemimpinan  Sebagai  Variabel Intervening Di Bank CIMB Semarang. Jurnal Manajemen Bisnis - Kompetensi .
Wardani,  R.,  Mukzam,  M., &  Mayowan,
Y. (2016). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA  KARYAWAN  (Studi Pada  Karyawan  PT  Karya  Indah Buana Surabaya). Jurnal Administrasi  Bisnis  S1  Universitas Brawijaya .