Perspektif Akuntansi
Volume 5 Nomor 2 (Juni 2022), hal. 183-201 ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p063-081 http://ejournal.uksw.edu/persi

## PRAKTIK  PENGENDALIAN  INTERNAL  PADA  PENGELOLAAN KEUANGAN  DI  LEMBAGA  KEMAHASISWAAN  HIMPUNAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI SALATIGA
Septiyan Dwi Anggara 1

## PT Arion Tech Indonesia
Received 21/06/2022 Revised 28/06/2022 Accepted 30/06/2022
Abstract. Fraud cases in financial management still occur in large institutions and even spread to small organizations. The different phenomena of Student Council each period require good internal control  for  financial  management  of  student  council.  Internal control  has  been  implemented  in  the  Student  Council  of  private universities  in  Salatiga,  however,  an  understanding  of  internal control by students as Student Council functionaries is needed as an  effort  to  minimize  fraud  and  for  the  continuity  of  an organization. This study aims to reveal internal control practices in financial management at the Economics and Business Faculty’ Student  Council  of  the  Private  University  in  Salatiga.  This  study uses a case study method of the phenomena that occur. Data were collected by interviewing 5 (five) functionaries from the Student Council. The results of the study reveal that the practice of internal control in financial management has been implemented, but not in its  entirety.  The  results  of  this  study  are  expected  to  be  a consideration  for  developing  internal  controls  in  financial management against the phenomena that occur .
Keywords: fraud,  internal  control,  financial  management,  student council
1 septiyan5566@gmail.com
Abstrak. Kasus fraud pada pengelolaan keuangan masih banyak terjadi di lembaga besar bahkan merambah ke organisasi kecil.
Fenomena-fenomena  Lembaga  Kemahasiswaan  yang  berbeda setiap  periode  diperlukan  pengendalian  internal  yang  baik untuk  pengelolaan  keuangan  Lembaga  Kemahasiswaan. Pengendalian  internal  sudah  diterapkan  pada  Lembaga Kemahasiswaan  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Perguruan Tinggi swasta di Salatiga, akan tetapi perlu pemahaman tentang pengendalian  internal  oleh  mahasiswa  selaku  fungsionaris Lembaga  Kemahasiswaan  sebagai  upaya  meminimalisir kecurangan dan untuk kelangsungan suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik pengendalian internal pada  pengelolaan  keuangan  di  Lembaga  Kemahasiswaan Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Salatiga.  Penelitian  menggunakan metoda  studi  kasus  atas  fenomena  yang  terjadi.  Pengambilan data  berupa  wawancara  kepada  5  (lima)  narasumber fungsionaris  Lembaga  Kemahasiswaan.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  praktik  pengendalian  internal  pada pengelolaan  keuangan  sudah  dijalankan,  akan  tetapi  belum menyeluruh.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  menyusun  pengendalian  internal  pada pengelolaan keuangan terhadap fenomena yang terjadi
Kata  kunci: fraud, pengendalian  internal,  pengelolaan  keuangan, Lembaga Kemahasiswaan

## Pendahuluan
Kasus fraud yang pada awalnya sering terjadi di sektor pemerintah dan swasta, saat ini juga merambah di sektor pendidikan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus  korupsi  proyek  pengadaan  laboratorium  di  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Universitas  Negeri  Malang,  serta  korupsi  pengadaan  gedung perpustakaan  pusat  pada  tahun  anggaran  2010-2011  di  Universitas  Indonesia (Puspitasari et  al .,  2015). Indonesia  Corruption  Watch menemukan  lima  modus korupsi yang terjadi pada perguruan tinggi, yaitu pengadaan barang dan jasa, dana hibah,  dana  penelitian,  anggaran  internal  perguruan  tinggi  dan  sumbangan pendidikan (Puspitasari, 2020).
Tidak hanya pada lembaga besar, fraud juga merambah pada organisasi kecil seperti lembaga  kemahasiswaan  (Gumelar  dan  Shauki,  2020;  Sunaryo  dan  Utami,  2021). Namun,  ranah  penelitian  kecurangan  pada  lembaga  kemahasiswaan  masih  jarang ditemukan  (Fathiyah  et  al.,  2019).  Lembaga  kemahasiswaan  adalah  suatu  lembaga yang bergerak dalam bidang organisasi untuk membuat program dan melaksanakan program  tersebut  dengan  tujuan  mewadahi  mahasiswa  dalam  mengembangkan bakat ( soft skill ) dan menambah wawasan dalam bidang akademik ( hardskill ). Hasil wawancara  Pembantu  Rektor  Bidang  Kemahasiswaan  Universitas  Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Hamsu Abd Gani mengatakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
mahasiswa dalam mengembangkan potensinya serta pengembangan diri mahasiswa bisa disalurkan melalui lembaga kemahasiswaan yang ada di setiap kampus (Rizal, 2011;  Kosasih,  2017).  Dalam  mempersiapkan  kegiatan  dibutuhkan  suatu  strategi pengendalian internal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dengan risiko yang ada.
Salah  satu  bentuk  kecurangan  dalam  lembaga  kemahasiswaan  adalah  tindakan manipulasi laporan keuangan untuk keperluan pembubaran panitia (Salsabil et al ., 2019). Berdasarkan wawancara awal dengan ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  perguruan  tinggi swasta  di  Salatiga  periode  2018- 2019,  disebutkan  bahwa  kasus  kecurangan  yang  sering  terjadi  adalah  pada penggunaan waktu rapat, sehingga informasi rapat tidak dapat tersampaikan secara keseluruhan.  SMF  FEB  ini  membuat  pengendalian  dengan  mengkonfirmasi  setiap bidang apakah informasi yang disampaikan sudah sama dengan apa yang ditangkap, apabila  setiap  bidang  berbeda  persepsi  akan  diberikan  teguran  dan  evaluasi. Sedangkan kasus kecurangan penggunaan dana sangat jarang terjadi. Terdapat juga kasus di Universitas Islam Negeri Bandung dengan memperhatikan kondisi darurat bencana virus corona semua bentuk kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak termasuk kegiatan kemahasiswaan dihentikan (Arini, 2020).
Kecurangan  seringkali  terjadi  karena  dilatarbelakangi  oleh  kurangnya  moralitas individu serta pemahaman kejujuran yang kurang baik (Afkar, 2016; Khoiriyah, 2018; Setiawan, 2016). Tekanan juga diduga menjadi salah satu faktor dalam kecurangan yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  (Nursani,  2014).  Marliani  dan  Jogi,  (2015)  serta Ranto  (2019)  menyatakan  bahwa  kecurangan  dapat  berupa  pencurian  properti, sabotase  dan  korupsi.  Fenomena fraud yang  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan lembaga kemahasiswaan, dapat ditanggulangi dengan adanya pengendalian internal yang  diterapkan.  Namun  selayaknya  organisasi  kecil,  seringkali  tidak  ada pengendalian  internal  yang  diterapkan  pada  organisasi  kemahasiswaan  (Gumelar dan  Shauki,  2020).  Pada  kasus  yang  dihadapi  saat  pandemi  ini  perlu  adanya pengendalian  internal  yang  baik.  Ada  tiga  fungsi  dalam  pengendalian  internal, pertama  pengendalian  internal  preventif  yaitu  pengendalian  untuk  mencegah sebelum masalah timbul, kedua pengendalian internal detektif adalah  menemukan atau mendeteksi masalah yang tidak terelakan, ketiga pengendalian internal korektif untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  muncul  serta  memperbaiki  kesalahan  yang dihasilkan untuk meminimalisir dampak virus corona yang mengakibatkan kegiatan kemahasiswaan  berganti  sistem  atau  bahkan  dibatalkan  (Romney  dan  Steinbert, 2014).
Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan pengelolaan keuangan yang matang. Darmada et  al .  (2016)  mengatakan  bahwa  untuk  kelangsungan  hidupnya,  suatu organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan serta setiap kewajiban harus dipenuhi. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi membutuhkan pengawasan dan bantuan dari sumber internal maupun eksternal agar pengelolaan  keuangan  dapat  berjalan  (Darmada et  al .,  2016).  Seperti  wawancara
pada tahap awal, ketua SMF FEB periode 2019-2020 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan  akan  dilakukan  oleh  bendahara  SMF  FEB  setelah  pengajuan  dana  dari sekretaris fakultas disetujui pihak keuangan dengan membagi program Professional Skills dengan  besaran  persentase  minimal  60%  dan  program Humanistic  Skills maksimal  40%  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Skenario  Pola  Pembinaan Mahasiswa  (SPPM).  Selain  itu  diperlukan  pemahaman  mengenai  alur-alur  dalam mengelola keuangan kegiatan dan pengawasan.
Fenomena yang ada berdasarkan wawancara dengan fungsionaris divisi suatu unit di FEB  perguruan  tinggi  swasta  di  Salatiga  yang  menjabat  selama  dua  periode mengatakan  bahwa  tidak  adanya  pengarsipan  setiap  periode  mengenai  alur pengelolaan  keuangan  dan  tugas  wewenang  suatu  lembaga  kemahasiswaan mengakibatkan  minimnya  pengetahuan  fungsionaris  baru  dan  fungsionaris  yang tidak mengemban amanah sebagai ketua kegiatan. Dengan adanya dokumen alur dan tugas  wewenang  lembaga  kemahasiswaan  diharapkan  risiko  kesalahan  dan misperception dapat diminimalisir.
Universitas  selaku  penentu  kebijakan  lembaga  kemahasiswaan  dan  Lembaga Kemahasiswaan  Universitas (LKU)  yaitu  Badan  Perwakilan  Mahasiswa  Universitas (BPMU)  dan  Senat  Mahasiswa  Universitas  (SMU)  membantu  menyusun  kebijakan tersebut telah mengupayakan dalam pengamanan aset dan meminimalisir manipulasi laporan  dengan  mengeluarkan  standarisasi  harga  dan  Mekanisme  Kerja  Eksekutif (MKE)  untuk  satu  periode.  Standarisasi  harga  dan  MKE  dimaksudkan  untuk  dasar pembuatan  proposal  kegiatan  dan  anggaran  beserta  laporan  pertanggungjawaban. Pengeluaran  kebijakan  universitas  sebagai  pengendalian  internal  didukung  oleh keterangan  para  ahli,  karena  pengendalian  internal  didesain  untuk  mengamankan aset dalam organisasi (Utami, 2019). Pengendalian internal adalah suatu mekanisme supaya tujuan dan suatu aktivitas operasional dapat tercapai dengan mengelola risiko (Utami,  2019).  Pengendalian  berfungsi  untuk  mengatur  serta  mengukur  kegiatan organisasi  apakah  sesuai  seperti  yang  direncanakan  agar  dapat  mendeteksi kecurangan  yang  mungkin  terjadi  dalam  kegiatan  operasional  (Chandra,  2017; Paristu,  2014).  Efektifitas  serta  efisiensi  kegiatan  kemahasiswaan  seringkali  telah diatur  dalam  kerangka  kerja  kegiatan  serta standard  operational  procedure (SOP) yang telah disepakati.
Baru-baru ini terjadi kejadian luar biasa yaitu Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Secara tidak langsung kejadian  berpengaruh terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang  ada  pada  perguruan  tinggi  swasta  di  Salatiga.  Setelah  keputusan  dari pemerintah, perguruan tinggi swasta di Salatiga memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan, maka lembaga kemahasiswaan FEB dengan terpaksa membatalkan vendor,  menghadapi  kerugian  pembeliaan  barang  yang  sudah  jadi,  dan menyampaikan  pembatalan  kegiatan  kepada  peserta  dan  panitia.  Dari  kejadian tersebut  lembaga  kemahasiswaan  FEB  masih  mempunyai  tanggung  jawab  yaitu melaporkan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  anggaran  serta  kegiatan  dan mengelola aset yang sudah terlanjur dibeli. Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk
menangani kondisi yang ada, karena pernyataan dari Yuliyanti dan Hapsari (2020) menjelaskan  bahwa  peluang  tindakan  kecurangan  dapat  terjadi  apabila  kebijakan yang diambil tidak tepat. Di masa pandemi perlu adanya analisis kembali mengenai pengendalian  yang  sudah  ada,  apakah  dapat  diterapkan  ketika  risiko-risiko kecurangan  muncul  akibat  Covid-19.  Seperti  penjelasan  dari  Damaris et  al .  (2014) dan Marciano et al. (2021), bahwa pengendalian internal mempunyai keterbatasan bawaan seperti sistem yang sudah dijalankan tidak dapat mencegah secara sempurna terhadap kecurangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap praktik pengendalian internal di lingkup lembaga kemahasiswaan khususnya FEB perguruan tinggi swasta di Salatiga. Manfaat penelitian adalah untuk memberikan deskripsi pengendalian internal yang sudah  berjalan  dan  memberikan  analisis  dalam  mempersiapkan  pengendalian internal  preventif,  detektif,  dan  korektif  di  lembaga  kemahasiswaan  untuk meminimalisir  risiko  yang  akan  terjadi,  serta  sebagai  gambaran  untuk  penelitian selanjutnya mengenai pengendalian internal di lembaga kemahasiswaan khususnya FEB perguruan tinggi swasta di Salatiga

## Telaah Pustaka

## Pengelolaan Keuangan
Menurut London  School  of  Business  and  Finance ,  pengelolaan  keuangan  adalah pengendalian  usaha  keuangan,  pengarahan,  perencanaan  strategis,  dan pengorganisasian  sebagai  aspek  penting  dalam  bisnis.  Sedangkan  Illahi  dan  Alia (2017),  Lake  et  al.  (2021)  serta  Yuliyanti  dan  Hapsari  (2020)  mengatakan  bahwa tugas pengelolaan keuangan terbagi menjadi tiga yaitu perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.  Perencanaan  merupakan  kegiatan  untuk  mengkoordinir sumber  daya  yang  ada  secara  sistematis  untuk  mencegah  kerugian,  pengelolaan adalah  kegiatan  yang  direncanakan  dan  sudah  terbentuk  serta  disesuaikan  jika diperlukan, pertanggungjawaban merupakan tahap evaluasi untuk mencapai sasaran. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka tujuan suatu kegiatan akan terlaksana dengan risiko yang minim.

## Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  adalah  sistem  yang  bertujuan  memberikan  jaminan  seperti: perlindungan  aset  dengan  cara  menggunakan  kunci,  brankas,  penjaga  keamanan, kamera,  menyediakan  catatan  rinci  atas  laporan  aset,  informasi  akurat  yang dapat diandalkan, laporan keuangan disiapkan sesuai standar yang ditetapkan (GAAP dan IFRS),  menerapkan  efisiensi  operasional,  dan  mematuhi  hukum  yang  berlaku (Romney  dan Steinbert,  2014).  Dengan  pengertian  tersebut,  pengendalian  internal dinilai sebagai alat atau sistem untuk mencapai tujuan organisasi dan perlu dilakukan strategi. Menurut Romney dan Steinbert (2014), fungsi pengendalian internal terdiri dari pengendalian preventif, detektif, dan korektif.
Pengendalian  preventif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  masalah  dan  upaya  organisasi  untuk  mengantisipasi  sebelum  masalah tersebut muncul. Pengendalian preventif dibuat dan dilaksanakan dengan ditujukan pada  suatu  aktivitas yang mungkin menyebabkan tindakan penyelewengan atau kecurangan. Setiap penyebab penyelewengan atau kecurangan dapat diidentifikasi dengan upaya preventif agar meminimalkan peluang untuk melakukan kecurangan. Pengendalian detektif adalah tindakan yang menekankan pada upaya menemukan masalah yang terjadi. Pengendalian detektif dibuat dan dilaksanakan ditujukan pada suatu aksi penyelewengan atau kecurangan yang sudah terjadi serta dapat teridentifikasi dalam waktu cepat, singkat, dan akurat. Mendeteksi sejak awal atas tindakan yang tidak sesuai akan mempercepat organisasi untuk mengambil keputusan sehingga menghindarkan dari kerugian yang lebih besar.
Pengendalian  korektif  adalah  tindakan  untuk  memperbaiki  masalah  yang  terjadi. Strategi  ini  dilaksanakan  setelah  mengidentifikasi  menggunakan  pengendalian detektif.  Manajemen  akan  memutuskan  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  dengan tujuan masa mendatang kesalahan yang sama tidak terulang Kembali.

## Metoda
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metoda  studi  kasus yang merupakan prosedur untuk melakukan penelitian terhadap fenomena (Shaban, 2009).  Metoda  studi  kasus  dipilih  karena  fenomena  yang  terjadi  perlu  ditelusuri mengenai  praktik  pengendalian  internal  pada  pengelolaan  keuangan  di  lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) di perguruan tinggi swasta di Salatiga apakah berjalan dengan baik.
Penelitian  ini  mengumpulkan  informasi  melalui  wawancara  dengan  berbagai narasumber  yaitu  ketua  Badan  Perwakilan  Mahasiswa  Fakultas  (BPMF)  periode 2019-2020,  ketua  Senat  Mahasiswa  Fakultas  (SMF)  periode  2019-2020,  ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Kelompok Studi Manajemen (KSM) periode 2019- 2020, ketua HMP Ikatan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (IMIE) periode 2019-2020, dan bendahara HMP Kelompok Studi Akuntansi (KSA) periode 2019-2020 FEB. Setelah menyampaikan pertanyaan untuk setiap lembaga kemahasiswaan FEB di perguruan tinggi  swasta  di  Salatiga,  dilakukan  analisa  apakah  pengendalian  internal  sudah berjalan dan analisa risiko serta kecurangan yang masih terjadi, sehingga penelitian mendapatkan jawaban untuk hasil penelitian. Sumber diambil dari mahasiswa yang menjabat  sebagai  fungsionaris  lembaga  sebagai  pelaksana  pengendalian  internal supaya  informasi  yang  disampaikan  sesuai  dengan  kondisi  yang  terjadi.  Dalam mendukung  penelitian  ini  dibutuhkan  dokumen  pendukung  notulensi  rapat,  foto kegiatan, dan LPJ kegiatan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah  pendekatan  untuk  menganalisa  suatu  masalah  dari  berbagai  sumber. Triangulasi  adalah  teknik  cepat  dalam  memperdalam  tafsir  dan  kebijakan berdasarkan bukti yang ada (Bachri, 2010). Penelitian ini menggunakan empat
sumber data dengan harapan membandingkan dan pengecekan apakah masalah yang dihadapi  sama  atau  berbeda  di  setiap  lembaga  kemahasiswaan  khususnya  FEB perguruan  tinggi  swasta  di  Salatiga,  kemudian  menggunakan  tiga  teknik pengumpulan data (wawancara, observasi dengan dokumen, dan kesimpulan), serta triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang benar karena proses dan perilaku manusia yang bisa berubah, maka peneliti mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali.
Tahap pertama adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap kepada lembaga kemahasiswaan FEB yang sudah dipilih menjadi narasumber. Wawancara dilakukan secara online melalui  aplikasi  untuk  menggali  informasi  yang  dibutuhkan.  Tahap kedua adalah observasi menggunakan dokumen. Observasi menggunakan dokumen bertujuan untuk memperkuat gagasan atas fenomena yang terjadi, serta melanjutkan penelitian. Tahap ketiga yaitu kesimpulan dari gabungan teknik pengumpulan data dengan  tujuan  untuk  melihat  pengendalian  internal  di  setiap  lembaga kemahasiswaan khususnya FEB perguruan tinggi swasta di Salatiga sudah berjalan serta pemberian saran untuk pengendalian internal preventif, detektif, dan korektif.
Penelitian  ini  diharapkan  bisa  membantu  menganalisis  terkhusus  untuk  lembaga eksekutif SMF dan lembaga legislatif BPMF FEB perguruan tinggi swasta di Salatiga apakah masih banyak risiko yang terjadi dan pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Lembaga Kemahasiswaan Fakultas
Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) perguruan tinggi swasta  di  Salatiga  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  Badan  Perwakilan  Mahasiswa (BPMF)  dan  Senat  Mahasiswa  Fakultas  (SMF).  Lembaga  Mahasiswa  Badan Perwakilan  Mahasiswa  Fakultas  (BPMF)  adalah  lembaga  legislatif  perwakilan  dan permusyawaratan  mahasiswa  di  aras  fakultas  yang  bertanggung  jawab  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  dan  pelaksanaan  kegiatan  SMF  dimana terdapat  unit-unit  dibawahnya.  Lembaga  SMF  sebagai  lembaga  eksekutif  yang menaungi  beberapa  unit  Himpunan  Mahasiswa  Prodi  (HMP)  dan  Kelompok  Bakat Minat  (KBM).  SMF  terbentuk  sebagai  wadah  bermahasiswa  sebagai  pelaksana berbagai program kerja dan kegiatan-kegiatan. Fokus penelitian adalah HMP dimana unit sendiri di bawah bidang 2 (dua) SMF, dan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Kelompok Studi Akuntansi (KSA) yang bergerak pada program studi Akuntansi, Kelompok Studi Manajemen (KSM) yang bergerak pada program studi Manajemen, serta Ikatan Ilmu Ekonomi  (IMIE)  yang  bergerak  pada  program  studi  Ilmu  Ekonomi.  HMP  setiap periode akan melaksanakan kegiatan terstruktur berupa seminar, pelatihan, lomba, dan kunjungan perusahaan.
IMIE KSM KSA SMF

## Gambar 1. Struktur Lembaga Kemahasiswaan Fakultas
Penelitian ini berfokus pada Himpunan Mahasiswa Prodi karena HMP sebagai terusan dan kepercayaan Program Studi masing-masing. Setiap Program Kerja (Proker) HMP akan  dipertanggungjawabkan  dan  diinformasikan  kepada  BPMF,  SMF,  Korbidkem dan Kepala Program Studi (Kaprodi). Diketahui bahwa tidak semua kegiatan dapat terealisasi  sesuai  dengan  proposal  kegiatan  dan  anggaran  kegiatan,  karena terdampak  pandemi  Covid-19  dimana  kegiatan  sudah  akan  dijalankan.  Di  dalam struktural,  HMP  harus  melaporkan  kepada  SMF  dan  BPMF  FEB  antara  lain pengelolaan  keuangan,  perekrutan  fungsionaris,  kepanitiaan,  pemilihan  ketua, struktur  serta  kepanitiaan,  dan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan.  Program- program  yang  dilaksanakan  Himpunan  Mahasiswa  dipertanggungjawabkan  ke Universitas  melalui  skema  koordinasi  melalui  aras  Lembaga  Kemahasiswaan Fakultas  (Rapat  Evaluasi  Fakultas)  kemudian  di  persentasikan  ke  aras  Universitas (Rapat Koordinasi Universitas). Setiap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Himpunan  Mahasiswa  akan  diberikan  sanksi  dari  Lembaga  Kemahasiswaan. Pengelolaan keuangan HMP akan mengikuti alur tahap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  Pada  ketiga  tahap  tersebut  risiko  kecurangan  jarang  terjadi, sehingga pengendalian internal tidak dilaksanakan.

## Pengajuan Proposal Kegiatan Himpunan Mahasiswa
Setiap  unit  terutama  Himpunan  Mahasiswa  harus  mengikuti  alur  dalam mempersiapkan pengajuan proposal kegiatan. Tahap pertama yaitu pengajuan unit, pengajuan  unit  dilakukan  untuk  koordinasi  antara  Himpunan  Mahasiswa  dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dengan tujuan bahwa setiap Himpunan Mahasiswa bersedia mengikuti setiap aturan dan arahan SMF untuk setiap kegiatan. Selain itu Himpunan  Mahasiswa  diwajibkan  untuk  melaporkan  hasil  kegiatan  dan pertanggungjawaban kepada SMF dengan menandatangani surat kesepakatan yang diajukan SMF kepada Himpunan Mahasiswa.
Tahap  kedua  yaitu  bimbingan  unit,  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mempersiapkan Himpunan Mahasiswa memaparkan hasil rancangan kegiatan dan anggaran ke Rapat Kerja (Raker) Fakultas, selain itu bimbingan unit bertujuan untuk bertukar pendapat antara  Himpunan  Mahasiswa  dan  SMF.  Setiap  kegiatan  unit  setidaknya  harus  ada salah  satu  kadar  sesuai  Skenario  Pola  Pembinaan  Mahasiswa  (SPPM) terdiri dari:

## BPMF
Pengajuan Unit Bimbingan Unit Raker Fakultas Proposal Kegiatan Rakor Universitas
Christian  Values  Literacy,  Civic  Literacy,  Cross-cultural  Understanding,  International Awareness,  Environmental  Consciousness,  Media  Information  and  Technology  (MIT) Literacy,  Critical  Thinking,  Academic  Expertise,  Leadership  and  managerial  skills, Entrepreneurship .
Tahap ketiga adalah Rapat Kerja Fakultas. Kegiatan ini merupakan presentasi unit menggunakan microsoft  power  point dengan tujuan  kegiatan  sebagai  wadah  untuk saling mengetahui program kerja setiap unit dibawah SMF, mengkritisi setiap unit Himpunan Mahasiswa maupun Kelompok Bakat Minat (KBM) dengan memberikan solusi,  pengkoreksian  proposal  kegiatan  dengan  sistem microsoft  power  point berdasarkan  format  yang  dikeluarkan  Senat  Mahasiswa  Universitas  (SMU)  serta pengkoreksian  proposal  anggaran  dengan  sistem microsoft  excel berdasarkan standarisasi  harga,  dan  persiapan  menuju  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Universitas dimana saat Rakor Universitas ketua SMF dan BPMF yang mempresentasikan hasil Raker Fakultas dimana terdapat 9 (sembilan) unit Kelompok Bakat Minat (KBM) dan 3 (tiga) unit Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP).
Tahap  keempat  adalah  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Universitas.  Kegiatan  ini  adalah keputusan  Senat  Mahasiswa  Universitas  (SMU)  dan  Badan  Perwakilan  Mahasiswa Universitas (BPMU) sebagai terusan dari Universitas. Kedua lembaga ini mempunyai peran selaku pemegang keputusan tertinggi apakah kegiatan dapat dijalankan yaitu persetujuan di Rakor Universitas sehingga proposal kegiatan dan proposal anggaran dapat diimplementasikan ke kegiatan unit. Apabila kegiatan tidak memenuhi syarat dan tidak disetujui maka kegiatan tidak dapat dijalankan

## Gambar 2. Alur Pengajuan Proposal
Setiap  unit  yang  sudah  menandatangani  surat  persetujuan  pada  tahap  pertama pengajuan unit, maka setiap unit yang dibawah SMF harus mengikuti alur dari tahap kedua, ketiga, dan keempat. Pada tahap pengajuan unit Badan Pengurus Harian (BPH) setiap  unit  setidaknya  mengutus  perwakilan  1  (satu)  orang,  tahap  bimbingan  unit setiap ketua acara dan BPH unit mengikuti kegiatan tersebut untuk koordinasi, Raker Fakultas  setiap  unit  mengutus  setidaknya  3  (orang)  fungsionaris  untuk  mengikuti kegiatan  tersebut,  Rakor  Universitas  tidak  mewajibkan  unit  untuk  datang  karena pembahasan skala fakultas sudah dikomunikasikan pada Raker Fakultas

## Alur Pencairan Dana
Kegiatan  yang  sudah  disetujui  di  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Universitas  setiap  unit akan  membuat  proposal  melalui  sistem microsoft  word sesuai  dengan  Mekanisme Kerja  Eksekutif  (MKE)  dengan  melampirkan  anggaran  kegiatan  berupa  dana
Proposal Kegiatan Koreksi SMF dan BPMF Laporan ke Korbidkem Koreksi SMU,Bikem, dan BAK
Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (PLK) . Proposal akan diajukan ke SMF dan BPMF  untuk  dikoreksi.  Langkah  selanjutnya  memberikan  proposal  kepada Koordinator Bidang Kemahasiswaan (Korbidkem) fakultas untuk mengetahui acara apa saja yang akan dijalankan oleh unit di FEB, kemudian dikoreksi kembali oleh SMU jika sudah disetujui akan diteruskan ke Bidang Kemahasiswaan untuk tanda tangan Pembantu  Rektor  III  dan  Bagian  Administrasi  dan  Keuangan  (BAK)  universitas. Apabila  item-item  dalam  anggaran  sudah  sesuai  maka  dana  dapat  dicairkan  dan ditransfer ke Tata Usaha (TU) fakultas untuk dikoordinasikan dan dikelola oleh unit. Dana  tambahan  berupa  usaha  dana  dan  dana sponsorship yang  dilakukan  panitia, serta  dana  kontribusi  dari  peserta  yang  ditujukan  untuk  fasilitas  peserta  saat mengikuti suatu kegiatan.

## Gambar 3. Alur Pencairan Dana
Unit acara melalui bendahara kegiatan akan menunjukan proposal kegiatan kepada Tata  Usaha  (TU)  fakultas  untuk  pencairan.  Dalam  pengambilan  dana  mahasiswa diwajibkan menghitung kembali uang yang diberikan dan mengisi buku pengambilan dana beserta tanda tangan dan nomor telepon aktif. Untuk anggaran lebih dari Rp. 500.000 akan ditransfer oleh fakultas.

## Alur Laporan Pertanggungjawaban
Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hampir sama dengan alur pencairan dana  dengan  melampirkan  proposal.  Laporan  pertanggungjawaban  kegiatan  unit akan  dikoreksi  oleh  SMF  dan  BPMF,  lalu  dilaporkan  kepada  Koordinator  Bidang Kemahasiswaan  Fakultas  untuk  mengetahui  kegiatan  apa  saja  yang  dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian proposal LPJ akan dikoreksi oleh SMU dan Bidang Kemahasiswaan (Bikem) universitas. Jika proposal LPJ sudah sesuai dengan kegiatan dan anggaran serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran ke Bikem  dan  Bikem  akan  mengambil  alih  untuk  pengarsipan  dan pelaporan  ke  BAK universitas.
Pencairan Dana

## Gambar 1. Alur Laporan Pertanggungjawaban
Unit yang sudah melaporkan hasil kegiatan dan anggaran disarankan untuk fotocopy arsip  LPJ  yang  sudah  selesai.  Setiap  pengeluaran  kegiatan  menggunakan  anggaran penerimaan  harus  menyertakan  bukti  sebagai  pertanggungjawaban  kepada universitas,  fakultas,  maupun  pihak  ketiga.  Bukti  pengeluaran  dan  terlaksananya kegiatan antara lain nota/kwitansi (konsumsi, acara, perlengkapan, kesekretariatan, transparansi  usaha  dana,  bukti  pajak,  laporan  kegiatan  (foto/video,  materi, power point , dan rekap peserta).

## Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan
Pengendalian  BPMF  kepada  HMP  menggunakan  Tim  Observasi  (TO)  sebagai perwakilan BPMF. TO akan mengikuti setiap rapat acara unit yang sudah ditentukan oleh  koordinator  TO.  Ketika  acara  dilaksanakan  TO  juga  akan  mengikuti  acara tersebut untuk mengawasi kegiatan bagaimana acara berlangsung. Apabila terdapat kendala atau masalah saat mengikuti rapat dan pelaksanaan kegiatan, maka TO akan melaporkan ke BPMF. Seperti penjelasan ketua BPMF:
“ TO kan terjun langsung nih di kegiatan nah permasalahan apa disampaikan ke kita nah kita menyampaikan ke kalian melalui SMF ”
Pengendalian  juga  dilakukan  oleh  SMF  dengan  membentuk  Kepala  Departemen (Kadep) di setiap HMP. Kadep akan mengikuti rapat unit apabila ada undangan dari unit yang telah ditetapkan. Kadep juga sebagai penyalur informasi dari SMF ke unit, sebagai sarana unit bertanya ke Kadep sebagai bagian dari SMF, serta pengawas unit ketika Kadep ditetapkan dan disahkan. Selain itu Kadep juga menjadi bagian dalam setiap  acara  unit  sebagai Steering  Committee (SC)  bertugas  memberikan  pendapat dan  pelaksana  kegiatan.  SC  juga  mengikuti  rapat-rapat  acara  unit.  Alasan  Kadep dibentuk seperti penjelasan ketua SMF sebagai berikut:
“ Tugas Kepala Departemen pada dasarnya adalah perpanjangan tangan dari SMF ke unit karena SMF tidak bisa mengurus semua unit ”
Di akhir penugasan TO dari BPMF dan Kadep dari SMF akan membuat  laporan ke masing-masing Lembaga Kemahasiswaan FEB untuk masing-masing acara. Pelaporan ini  digunakan  TO  dan  Kadep  yang  selaku  pengawas  kegiatan  dan  bentuk pertanggungjawaban ke LK masing-masing. Ketika acara unit selesai akan diadakan Rapat  Evaluasi  (Raev)  akhir  fakultas.  Rapat  ini  ditujukan  untuk  melaporkan  hasil
Laporan ke Korbidkem Koreksi SMU dan Bikem Pengumpulan Arsip LPJ
Proposal LPJ
Koreksi SMF dan BPMF
kegiatan yang dijalankan serta permasalahan yang muncul untuk setiap acara, selain itu  Raev  digunakan  sebagai  evaluasi  setiap  kegiatan  yang  diharapkan  untuk  acara periode  yang  akan  datang dapat  meminimalisir  risiko.  Raev  juga  digunakan  untuk mengetahui apakah acara tersebut dapat terealisasi atau belum.
Himpunan  Mahasiswa  mempunyai  kendali  penuh  dalam  memutuskan  keputusan untuk unit dan acara unit. Dalam struktur Himpunan Mahasiswa mulai dari jumlah divisi,  anggota,  rapat  rutin  yang  diadakan,  pengelolaan  keuangan  acara,  kegiatan internal unit, program-program unit, dan acara yang akan diajukan sepenuhnya unit yang menentukan. Maka dari itu, unit mempunyai pengendalian internal tersendiri diluar  aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  universitas,  fakultas,  dan  Lembaga Kemahasiswaan SMF dan BPMF.
Kewenangan  penuh  dari  Himpunan  Mahasiswa  ke  setiap  kegiatan  dan  acara membuat tidak semua kondisi dan permasalahan dapat dipantau oleh  LK. Pandemi Covid-19  membuat  pengelolaan  keuangan  berubah,  seperti  mundurnya pengembalian  panitia  dan  peserta.  Ketiga  HMP  menyatakan  bahwa  pengembalian setiap  acara  kepada  panitia  dan  peserta  adalah  wewenang  acara  yang dikoordinasikan oleh BPH acara. Seperti kutipan ketua IMIE yang juga menjawab dari unit KSM dan KSA:
“ kalo untuk pengembalian sendiri itu kita pasrahkan ke acara, karena mungkin ada hal- hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, contoh pengecekan ulang dana keluar ”
Pengendalian preventif mengenai pengembalian dana yang mundur yang dijalankan yaitu HMP akan mendelegasikan fungsionaris menjadi steering committee (SC) yang bertugas membantu permasalahan setiap sie dan technical support (TS) memberikan pendapat ketika permasalahan muncul. Seperti kutipan wawancara ketua KSM yang menjawab dari KSA dan IMIE :
“ kita  delegasikan  fungsionaris  ke  acara  sebagai  SC  dan  TS  buat  membantu  mikirin acara dan ngasih pendapat ”
Pengendalian  detektif  dilakukan  setiap  fungsionaris  yang  diberi  tanggung  jawab untuk  mengelola  acara  HMP  akan  menjelaskan  kembali  saat  rapat  rutin  HMP mengenai permasalahan tersebut. Seperti penjelasan dari bendahara KSA menjawab dari KSM dan IMIE mengatakan :
“ mengenai  permasalahan  setiap  acara  waktu  rapat  rutin  ketua  atau  sc  ts  akan menjelaskan di depan ”.
Untuk  pengendalian  korektif  tidak  ada  karena  belum  muncul  suatu  masalah mengenai  pengembalian  dana  panitia  dan  peserta  yang  mundur  akibat  fenomena pandemi.
Pandemi  Covid-19  juga  menyebabkan  mahasiswa  pulang  kampung,  bersamaan dengan itu dana yang terkumpul dibawa oleh bendahara kegiatan. Dana panitia dan
peserta seluruhnya dibawa dan dikelola oleh bendahara unit dimana diemban oleh mahasiswa diluar fungsionaris. Himpunan Mahasiswa terdiri dari KSA, KSM, dan IMIE berpendapat sama, bahwa dana yang dibawa oleh bendahara acara boleh digunakan asal  bertanggung  jawab.  Berikut  kutipan  penjelasan  dari  ketua  KSM  sekaligus menjawab dari unit KSA dan IMIE:
“ dari  KSM  sendiri  sih  memperbolehkan  dana  digunakan  bendahara,  asalkan  waktu dana dibutuhkan untuk pengembalian harus ada ”
Pengendalian preventif yang sudah dilakukan yaitu HMP memilih bendahara acara adalah  orang  yang  dikenal  dan  dapat  dipercaya  dengan  melihat track  record kepanitian  seorang  mahasiswa  serta  apakah  pernah  mengikuti  kepanitiaan sebelumnya. HMP juga berhak untuk meminta BPMF membuka rapat terbuka yaitu Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan unit dapat mendiskusikan masalah yang dihadapi. FGD juga mengundang Koordinator Bidang Kemahasiswaan (Korbidkem) untuk menyampaikan pendapat dan penengah di dalam rapat. Kutipan wawancara ketua BPMF mengenai rapat FGD sebagai berikut:
“ jadi FGD itu memfasilitasi lah sama ee untuk menyampaikan pendapat misalkan ada permasalahan  yang  membutuhkan  Korbidkem  ya  kita  mengundang  Korbidkem  dan unit-unit sama anak-anak BPMF ”
Sedangkan untuk pengendalian detektif HMP menyerahkan kepada ketua acara, SC, dan  TS  yang  diketahui  bahwa  mahasiswa  tersebut  fungsionaris  unit  dengan  tugas memonitori bendahara. Ketika tidak muncul permasalahan maka tidak ada tindakan yang dilakukan oleh HMP. Seperti pengendalian korektif yang tidak dilaksanakan.
Pengendalian dari SMF dan BPMF juga tidak dapat dijalankan. Mengingat Himpunan Mahasiswa  mempunyai  wewenang  penuh  dalam  memutuskan  suatu  tindakan  dan masalah  yang  terkait  langsung  dengan  Himpunan  Mahasiswa.  Dengan  tidak  ada wewenang dari SMF, Himpunan Mahasiswa tidak dapat diawasi secara penuh oleh SMF. Penjelasan ketua SMF sebagai berikut:
“ SMF sendiri tidak mempunyai kewenangan dalam hal  itu, karena ya sudah menjadi keputusan unit sendiri ”.
Informasi dari acara unit sepenuhnya diserahkan oleh Tim Observasi (TO) BPMF dan Kadep  SMF.  TO  akan  bekerja  dari  awal  kegiatan  sampai  acara  selesai.  Dilihat  dari kasus  yang  ada,  TO  tidak  melakukan  pengendalian  diluar  acara  selesai,  seperti pengembalian  dana  panitia  dan  peserta.  Karena  TO  tidak  masuk  dalam  ranah pengelolaan dana tambahan. Seperti penjelasan dari ketua BMPF:
“ risiko memang ada nah kemunikasi  TO kan langsung ke BPH kegiatan atau ke unit ke SCnya atau ke mana nah dari situ kita dapat informasi ”

## Pembahasan
Analisis dan pembahasan terhadap pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan LK dan HMP dijelaskan dalam Tabel.1.

## Tabel 1. Pembahasan
No Kegiatan Risiko yang dihadapi Pengendalian yang dilakukan Analisis 1 Pengajuan proposal Kegiatan ditunda/ tidak jadi dilaksanakan Adanya surat kesepakatan antara SMF dan HMJ (Preventif) Adanya tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak SMF sudah baik. Pengendalian preventif yang sudah ada, cukup memadai untuk mengurangi terjadinya resiko. Namun, perlu adanya tindakan korektif seperti adanya berita acara ketika terjadi perubahan mata anggaran, serta pengambilan keputusan yang bertingkat mengenai kewenangan keputusan anggaran akan sangat membantu untuk mengurangi terjadinya risiko yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Pengendalian korektif dapat dilakukan dengan cara adanya evaluasi atas kegiatan yang telah berlangsung supaya kesalahan atau ancaman yang mungkin terjadi dapat dikurangi untuk kegiatan berikutnya. Ketimpangan informasi mengenai anggaran
Anggaran tidak disetujui Bimbingan unit sebelum mengajukan proposal (Preventif) Ketidaksesuaian antara mata anggaran dengan kebutuhan Rapat koordinasi antara fakultas dan universitas (Preventif) 2 Pencairan dana Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran Jika dana >500rb, dana akan di transfer kepada penerima secara langsung (Preventif) Pengendalian yang telah dilakukan sudah cukup memadai berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi oleh LK.
Pengendalian korektif yang dapat dilakukan adalah melakukan double-crosscheck berkaitan dengan penggunaan dana dan nota yang dilampirkan.
Sedangkan untuk pengendalian detektif yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi atas setiap kegiatan. Pemilihan harga yang paling mahal Terdapat list nama barang dan harga maksimal yang dapat dianggarkan (Preventif)
3 Pertanggung jawaban kegiatan Ketidaksesuaian antara anggaran, penggunaan dana, serta laporan Terdapat jangka waktu maksimal 3 hari yang digunakan untuk pelaporan kegiatan dan 5 hari untuk laporan keuangan (Preventif) Perlu adanya mekanisme double- crosscheck untuk pelaporan keuangan serta sampling cek fisik untuk kegiatan dan keuangan. Keterbukaan informasi dari LK dan panitia juga perlu ditingkatkan untuk menjembatani komunikasi atas masing-masing pihak. Sedangkan untuk pengendalian detektif dapat dilakukan dengan cara kegiatan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan. Dipertimbangkan mengenai sistem reward and punishment untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Sisa anggaran yang cukup banyak Berita acara perubahan anggaran (Preventif)
Tindakan  preventif  dan  detektif  sudah  dilakukan  oleh  LK  dan  HMP,  akan  tetapi penting untuk diimbangi oleh pengendalian korektif, sehingga jika terjadi kecurangan Lembaga Kemahasiswaan dan Himpunan Mahasiswa FEB bisa melakukan tindakan yang tepat. Kecurangan dan kesalahan akan semakin besar jika pengendalian internal suatu  organisasi  lemah,  sedangkan  apabila  pengendalian  internalnya  kuat,  maka kemungkinan suatu kecurangan muncul dapat diperkecil (Adelin dan Fauzihardani, 2013;  Lestari  dan  Supadmi,  2017) . Pengendalian  internal  juga  dapat  ditingkatkan dengan proses pemilihan anggota LK yang semakin diperketat (Violetta & Kristianti, 2021).
Dari  hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  terdapat  risiko  pengelolaan  keuangan meskipun sudah diterapkan pengendalian internal . Pengembalian uang yang mundur kepada panitia maupun peserta memungkinkan orientasi pemikiran panitia maupun peserta bahwa dana yang dibawa panitia bermasalah, sedangkan untuk acara periode selanjutnya sebagian panitia akan direkrut kembali untuk dijadikan koordinator sie karena  sudah  berpengalaman  dan  tidak  menutup  kemungkinan  peserta  periode sebelumnya  mendaftar  kembali  di  acara  HMP  periode  mendatang.  Lembaga kemahasiswaan  juga  rentan  terjadinya  nepotisme  dalam  kepanitiaan  (Violetta  & Kristianti,  2021).  Rentang  waktu  yang  lama  dalam  pengembalian  dana  berisiko kelangsungan  kepanitiaan  dan  peserta  di  periode  mendatang.  Saran  pengendalian preventif  yang  diterapkan  yaitu  HMP  menginformasikan  kepada  panitia  di  luar fungsionaris  dan  peserta  bahwa  pengembalian  diundur  karena  terdapat  suatu kendala,  penjelasan  Fajar  dan  Rusmana  (2016)  bahwa  informasi  disebarkan  ke seluruh organisasi memungkinkan pesan yang disampaikan jelas, dimana informasi adalah  alat  pendukung  untuk  tercapainya  suatu  tujuan.  Sedangkan  pengendalian detektif panitia pendelegasian HMP dan HMP itu sendiri membuka sarana informasi apabila  terdapat  pertanyaan  atau  tanggapan  dari  panitia  di  luar  fungsionaris  dan peserta.  Pengendalian  korektif  yang  belum  dijalankan  diharapkan  dilaksanakan dengan kerjasama serta evaluasi antara HMP dan LK mengenai kebijakan-kebijakan di dalam otorisasi.
Bendahara  acara  yang  pulang  kerumah  membawa  dana  panitia  serta  peserta memungkinkan risiko muncul, seperti menggunakan uang panitia dan peserta tanpa sepengetahuan dari ketua dan HMP, tidak dapat keluar rumah untuk transfer uang dengan alasan efek pandemi, susah dihubungi karena kendala sinyal, dan bisa jadi uang yang dibawa tidak dikembalikan. Pengendalian korektif yang harus dijalankan yaitu  membuat  surat  perjanjian  dengan  bendahara  kegiatan  dengan  sanksi-sanksi didalamnya.  Saran  pengendalian  preventif  perlu  diperkuat  dengan  menetapkan kebijakan  khusus  dengan  menyerahkan  dana  acara  dari  bendahara  ke  ketua  acara atau  kepada  HMP  untuk  pengamanan  kas.  Zandra  dan  Sholihah  (2018),  Agusiady (2017),  serta  Mahfiza  (2018)  mengatakan  bahwa  pengendalian  internal  pada  kas perlu dilakukan untuk menjaga dana kas agar tidak diselewengkan, serta perlunya pengawasan  otorisasi  dari  HMP  ke  setiap  acara,  seperti  penjelasan  Maharani  dan Rosilawati,  (2018),  Naibaho  (2015)  yang  menyatakan  kurangnya  pengawasan menyebabkan pengendalian tidak berjalan dengan baik. Pengendalian detektif selain TO  dan  Kadep,  fungsionaris  HMP  perlu  terjun  langsung  dalam  risiko  tersebut meskipun  terdapat  otorisasi  di  dalamnya.  Selain  itu  pengendalian  korektif  yaitu pembahasan  mengenai  kebijakan  di  dalam  otorisasi,  perlu  adanya  persetujuan bersama  apabila  kecurangan  terjadi  keputusan  dan  sanksi  seperti  apa  yang  akan diterapkan.
Sistem  koordinasi financial  planning yang  dilakukan  oleh  HMP  diharapkan mempunyai arsip informasi pengendalian internal mengenai pengelolaan keuangan sehingga  dapat  memaksimalkan  pengetahuan  kepada  fungsionaris  dan  mahasiswa aktif di FEB, akan tetapi belum ada implementasi kegiatan dengan adanya fenomena pandemi dari sisi sistem pengawasan oleh TO dan Kadep yang menyebabkan risiko kecurangan  muncul.  Dengan  tidak  ada  pelaporan  dari  TO  dan  Kadep  maka  tahap evaluasi tidak dapat dijalankan di setiap HMP.
Dampak  pandemi  menyebabkan  rapat  setiap  acara  diliburkan  sedangkan pengendalian dari TO dan Kadep tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh TO  tidak  mengikuti  rapat  rutin  HMP dan  Kadep  tidak  dapat  menganalisis  masalah yang diinformasikan diluar rapat rutin. Sehingga pengendalian korektif oleh SMF dan BPMF  tidak  maksimal,  sehingga  perlu  kebijakan  baru  mengenai  TO  dan  Kadep. Peningkatan  komitmen  untuk  memperbaiki  kinerja  LK  perlu  ditinjau  ulang  untuk mengatur tata kelola LK yang lebih baik (Lake & Hapsari, 2021)
Risiko-risiko  yang  ada  muncul  akibat  fenomena  pandemi  Covid-19  harus  segera diminimalisir, mengingat pentingnya Lembaga Kemahasiswaan di dalam universitas sebagai wadah mahasiswa mendapatkan keterampilan di luar perkuliahan, dengan risiko tidak terinformasikan dengan baik, sehingga tidak ada tindakan dan kebijakan dari  Lembaga  Kemahasiswaan  FEB  kepada  unit  yang  jelas-jelas  akan  berpengaruh untuk  periode  selanjutnya  apabila  kecurangan  tersebut  benar  terjadi.  Karena kecurangan belum terjadi maka pengendalian secara menyeluruh belum diterapkan. Kewenangan secara penuh oleh Himpunan Mahasiswa diharapkan dianalisa kembali, karena  apabila  terjadi  suatu  risiko  akan  berdampak  pada  kelangsungan  program
Lembaga  Kemahasiswaan  maupun  Himpunan  Mahasiswa,  dimana  semua  kegiatan fakultas bertanggungjawab kepada universitas.

## Simpulan
Secara  keseluruhan  pengendalian  internal  sudah  dijalankan,  akan  tetapi  tidak menyeluruh, adanya kewenangan penuh dari HMP menyebabkan fungsi dari BPMF dan  SMF  tidak  dapat  dijalankan.  Tidak  adanya  laporan  dari  TO  BPMF  yang  tidak mengikuti fenomena pandemi, maka evaluasi risiko acara tidak ada dan Kadep SMF tidak  ikut  berperan  dalam  memutuskan  kebijakan,  karena  tidak  mengikuti  rapat khusus  diluar  rapat  rutin  HMP.  Keterbukaan  HMP  dan  rasa  tanggung  jawab  LK diharapkan dapat terealisasi, sehingga risiko kecurangan dapat diminimalisir.
Penelitian  yang  akan  datang  diharapkan  menambah  narasumber  untuk  melihat apakah  pengendalian  preventif,  detektif,  dan  korektif  terlaksana  dan  dapat meminimalisir  risiko-risiko  kecurangan.  Narasumber  yang  berbeda  di  lingkup Lembaga  Kemahasiswaan  Universitas  diperlukan  sebagai  bahan  untuk  proses pembuatan  pengendalian  internal  yang  lebih  baik  lagi.  Keterbatasan  penelitian adalah kurangnya bukti observasi karena penelitian dilakukan secara online. Selain itu fokus penelitian yang hanya di lingkup HMP menyebabkan pengendalian internal tidak tergambarkan secara menyeluruh.

## Daftar Pustaka
Adelin,  V.,  &  Fauzihardani,  E.  (2013).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi, Dan Kecendrungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). Jurnal WRA, 1(September), 259–276.
Afkar, T. (2016). Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Akuntansi. Majalah  Ekonomi,  21(2),  211– 225.
Agusiady,  R.  (2017).  PERANAN  AUDIT  INTERNAL  DALAM  MENUNJANG  EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN KAS. Jurnal Ilmiah Akuntansi.
Arini,  P.  R.  (2020).  Darurat  Corona,  Begini  Kelangsungan  Proker  Ormawa  UIN  Bandung. Jurnalposmedia.Com.
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10(1), 46–62.
Chandra, R. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Pada  PT.  Indojaya  Agri  Nusa.  Jurnal  Samudra  Ekonomi  Dan  Bisnis. https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.202
Damaris, R. N., Sitanggang, M., & Simanjuntak, R. P. (2014). Sistem Pengendalian Intern Atas Transaksi  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Kas  Anjungan  Tunai  Mandiri  (Atm)  Pt  Bank Central Asia, Tbk. Jurnal Ilmiah, 18(2), 54–63.
Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan  Integrasi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Organisasi  Subak.  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(1), 1–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004
Fajar, I., & Rusmana, O. (2016). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dengan coso. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), Vol. XX(No. 04), 4.
Fathiyah, F., Mufidah, M., & Masnun, M. (2019). Whistleblowing dan Niat Melaksanakannya Mahasiswa.  Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business,  3(2),  150. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.75
Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi : Persfektif Theory of Planed Behavior. 2016.
Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. INTEGRITAS. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102
Khoiriyah,  L.  (2018).  Dampak  Locus  of  Control  pada  Pengaruh  Moralitas  Individu  dan Pengendalian Internal terhadap Kecendungan Kecurangan Akuntansi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(11), 1–18.
Kosasih,  K.  (2017).  PERANAN  ORGANISASI  KEMAHASISWAAN  DALAM  PENGEMBANGAN CIVIC SKILLS MAHASISWA. JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL. https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6196
Lake, W. B., & Hapsari, A. N. S. (2021). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(3), 388–395.
Lestari,  N.  K.  L.,  &  Supadmi,  N.  L.  (2017).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Integritas  Dan Asimetri  Informasi  Pada  Kecurangan  Akuntansi.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana.
Maharani,  D.,  &  Rosilawati.  (2018).  Pengaruh  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Terhadap Peningkatan  Motivasi  Kerja  Pegawai  Di  Kantor  Kecamatan  Serang  Kota  Serang.  ECo- Buss. https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.44
Mahfiza, M. (2018). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas. Al-Buhuts, 14(01), 94–105. https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.427
Marciano,  B.,  Syam,  A.,  Suyanto,  &  Ahmar,  N.  (2021).  Penerapan  Pengendalian  Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi). https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137
Marliani, M., & Jogi, Y. (2015). Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian  Kas. Business Accounting Review, 3(2), 21–31.
Naibaho, A. T. (2015). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. Emba, 1(3), 1–27.
Nursani,  R.  (2014).  Perilaku  kecurangan  akademik  mahasiswa:  dimensi  fraud  diamond.
Paristu,  A.  I.  (2014).  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  (Studi Komparatif  Lembaga  Amil  Zakat  Al  Azhar  Peduli  Ummat  dan  Lembaga  Amil  Zakat Dompet  Dhuafa).  Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis,  1(2),  150–168. https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3585
Puspita,  Y.  R.,  Haryadi,  B.,  &  Setiawan,  A.  R.  (2015).  Sisi  Remang  Pengelolaan  Keuangan Organisasi Mahasiswa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 133–144.
https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011
Puspitasari,  M.  A.  (2020).  ICW  Temukan  Lima  Modus  Korupsi  di  Kampus.  Koran  Tempo.
Ranto,  D.  W.  .  (2019).  Perilaku  Menyimpang  sebagai  Respon  terhadap  Ketidakadilan Organisasional. Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi, 6(2), 74–79.
Rizal, S. (2011). Pentingnya Lembaga Kemahasiswaan. Okezone.Com.
Romney, M. B., & Steinbert, P. J. (2014). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
Salsabil,  S.  M.,  Utami,  I.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2019).  Fraud  Dan  Whistleblowing:  Tinjauan Pengelolaan  Dana  Organisasi  Kemahasiswaan.  Jurnal  Akuntansi  Bisnis,  12(1),  64–76. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1510
Setiawan,  D.  F.  (2016).  ANALISIS  KECURANGAN  AKADEMIK  MELALUI  RUBRIK PENSKORANPADA  KAJIAN  MASALAH  EKONOMI.  PROMOSI  (Jurnal  Pendidikan Ekonomi). https://doi.org/10.24127/ja.v4i2.634
Shaban,  R.  (2009).  Book  review.  Australasian  Emergency  Nursing  Journal,  12(2),  59–60. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2009.01.005
Sunaryo, S., & Utami, H. (2021). Kecurangan pelaporan keuangan organisasi kemahasiswaan:
perspektif crowe’s fraud pentagon theory. Jurnal Akuntansi Aktual. https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p051
Utami, I. (2019). Audit Internal Pendekatan Kontenporer (D. A. Muktiyanto (ed.); 1st ed.). CV Smart Indana Parama.
Violetta, G. P., & Kristianti, I. (2021). Pengungkapan Kecurangan di Lembaga Kemahasiswaan. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 26–37. https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11300
Yuliyanti,  D.,  & Hapsari,  A. N.  S.  (2020).  Menyingkap  budaya  kecurangan  dalam  organisasi kemahasiswaan. Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2020, 2017, 289–303.
Zandra, R. A. P., & Sholihah, Z. (2018). Efektifitas Pengendalian Internal atas Transaksi Kas. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(1), 54–66.
.