## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 346 - 358 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3496

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICAT CRIME TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG HARTANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(STUDI PUTUSANMAHKAMAHAGUNG NO. 3096

## K/PID.SUS/2018)
Iman Rahmat Gulo 1) , Sunarmi 2) , Mahmud Mulyadi 3)
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author : imanrahmatgulo@gmail.com 1)
History: Received  : 25 Mei 2023 Revised : 10 Juni 2023 Accepted  : 23 Juli 2023
Published  : 25 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Tindak  pidana  pencucian  uang  semakin  kompleks,  melintasi  batas-batas  yurisdiksi,  serta menggunakan  modus  yang  semakin  variatif,  salah  satu  tindak  pidana  asal  pencucian  uang ialah  penipuan.  Terjadi  di  wilayah  hukum  pengadilan  negeri  Depok,  pelaku  pencucian  uang yang  berasal  dari  penipuan  dihukum  dengan  pidana  penjara,  aset  hasil  tindak  pidana dirampas  untuk  negara  dan  bukan  dikembalikan kepada  korban.  Permasalahan  yang  diteliti ialah  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  korban  penipuan,  bagaimana  mekanisme perampasan  dan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  yang  berasal  dari  harta  korban penipuan, serta analisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil Riset menunjukkan Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan ialah melalui permohonan restitusi diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban.. Kedua, penyitaan dan perampasan aset hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana  penipuan  di  diatur berdasarkan  ketentuan  KUHAP  dan  undang-undang  terkait.  Ketiga,  dasar  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  Nomor  :  3096  K/Pid.Sus  2018  ialah  barang-barang  bukti  ialah  hasil pidana  yang  disita  dari  para  Terdakwa  yang  telah  terbukti  selain  melakukan  tindak  pidana “Penipuan”  juga  terbukti  melakukan  tindak  pidana  “Pencucian  Uang”  oleh  karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

## Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, TPPU, Penipuan

## Abstract
The criminal act of money laundering is increasingly complex, crosses jurisdictional boundaries, and uses increasingly varied methods, one of the criminal acts originating from money laundering is  fraud.  Occurring  in  the  jurisdiction  of  the  Depok  District  Court,  perpetrators  of  money laundering  originating  from  fraud  were  punished  with  imprisonment,  assets  resulting  from criminal acts were confiscated to the state and not returned to the victims. The problems studied are how the law protects victims of fraud, what is the mechanism for confiscating and returning assets  resulting  from  criminal  acts  originating  from  the  assets  of  fraud  victims,  as  well  as  an analysis  of  the  basic  considerations  of  judges  in  the  Supreme  Court  decision  no.  3096 K/Pid.Sus/2018.  The  research  results  show  that  firstly,  legal  protection  for  victims  of  money laundering  crimes  originating  from  fraud  is  through  requests  for  restitution  regulated  in  the
Iman Rahmat Gulo 1) , Sunarmi 2) , Et Al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicat Crime Tindak Pidana Penipuan
Yang Hartanya Dirampas ... witness and victim protection law. Second, confiscation and confiscation of assets resulting from money  laundering  crimes  originating  from  criminal  acts  of  fraud  in  regulated  based  on  the provisions  of  the  Criminal  Procedure  Code  and  related  laws.  Third,  the  judge's  basis  for consideration  in Decision Number: 3096 K/Pid.Sus 2018 is that the evidence is the proceeds of crime confiscated from the Defendants who have been proven apart from committing the crime of "Fraud" and are also proven to have committed the crime of "Money Laundering" therefore Based on the provisions of Article 39 of the Criminal Code in conjunction with Article 46 of the Criminal Procedure Code, the evidence was confiscated for the state.

## Keywords: Legal Protection, Victims of Crime, TPPU, Fraud

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Pencucian  uang  ( Money  Laundering ) mempunyai  ciri  khas yaitu pidana ganda, terdiri dari pidana lanjutan ( follow up crime ) dalam hal ini ialah  tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  lundering )  dan  pidana  asal ( predicate  offence ) atau core  crime atau  ada  negara  yang  merumuskannya sebagai unlawful  actifity yaitu  pidana  asal  yang  menghasilkan  uang  dan kemudian dilakukan proses pencucian (Wattimena, 2020).
Barkaitan  dengan  pidana  asal  ( predicate  offence )  pencucian  uang  di Indonesia  lebih  dari  25  (dua  puluh  lima)  jenis  tindak  pidana  asal  ( predicate offense )  pencucian  uang,  mulai  dari  korupsi,  penyuapan,  pidana  terkait narkotika,  psikotropika  dan  lain  sebagainya  sampai  tindak  pidana  di  bidang kelautan  dan  perikanan  di  tambah  dengan  tindak  pidana-tindak  pidana lainnya  dengan  catatan  bahwa  tindak  pidana  tersebut  harus  yang  diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Pada umumnya, berbagai putusan pengadilan terkait pidana money laundry terhadap  barang-barang/harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak  pidana asalnya  diputus  “dirampas  untuk  negara”.  Hal  tersebut  berkeadilan  jika  asal usul  harta  kekayaan  dari  pencucian  uang  tersebut  berasal  dari  keuangan negara.
Peristiwa yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok kasus pencucian    uang  PT.  First  Travel  yang  diperiksa  dan  diputus  Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menguatkan putusan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Negeri Depok maupun Pengadilan Tinggi Bandung.  Pengurus  PT.  First  Travel  melakukan  penipuan  terhadap  dana umroh  untuk  kegiatan  umroh  para  jamaah  yang  seharusnya  diberangkatkan ke  Tanah  Suci  Mekkah.  Kenyataan  pengurus  First  Travel  tidak  melakukan kewajibannya sebaliknya menggunakan dana tersebut untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut seolah-olah bukan berasal dari pidana. Alhasil, pengadilan memutuskan harta kekayaan first travel yang berasal dari money laundry dirampas untuk negara bukan dikembalikan kepada para korban.
Berangkat  dari  kondisi  di  atas,  diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap para  korban  dari  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari penipuan.  Disamping  itu  diharapkan  adanya  suatu  sistem  yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak  pidana  secara  efektif  dan  efisien.  Perlindungan  hukum  sebagai instrumen  keadilan  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  itu  sendiri  harus menjadi hal utama dalam penegakan hukum. tentunya hal tersebut dilakukan
Iman Rahmat Gulo 1) , Sunarmi 2) , Et Al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicat Crime Tindak Pidana Penipuan
Yang Hartanya Dirampas ... dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak- hak perorangan.
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  diatas  menuntun  penulis untuk  meneliti,  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  “ Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicat Crime  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Hartanya  Dirampas  Untuk  Negara ”. Permasalahan    yang  dikaji, pertama perlindungan  hukum  terhadap  korban dari  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana penipuan yang hartanya dirampas untuk negara, kedua, tatacara perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta  kekayaan  korban  dari  pelaku  tindak  pidana  penipuan  dan  ketiga  yaitu dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan  Mahkamah  Agung  No.  3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan harta kekayaan yang berasal dari korban pelaku tindak pidana pencucian uang dirampas untuk negara?.
Riset  ini bertujuan        untuk pertama ,  menganalisis  perlindungan  hukum bagi  korban  dari  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang    yang  berasal  dari tindak pidana penipuan yang hartanya dirampas untuk negara. Kedua untuk mengetahui mekanisme penyitaan, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan korban dari pelaku tindak pidana penipuan.
Ketiga  yaitu  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan Mahkamah  Agung  No.  3096  K/Pid.Sus/2018  yang  memutuskan  harta  yang berasal  dari  korban  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dirampas  untuk negara?.
Penulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  antaralain  : pertama Secara  Teoritis,  dapat  memberikan  sumbangan  berupa  Pemikiran  terhadap perkembangan ilmu hukum lebih lanjut guna melahirkan konsep ilmiah yang pada  gilirannya  memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  hukum, khususnya  bagi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Dari  Pelaku  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan Yang Hasil Pidananya  Dirampas  Untuk  Negara. Kedua Secara  Praktis,  diharapkan memberikan  masukan  kepada  Penegak  Hukum  khususnya  kepada  penyidik maupun  penuntut  penuntut  umum  yang  berperan  dalam  rangkaian  proses penyidikan  dan  penuntutan  dan  juga  bagi  hakim  yang  memeriksa,  mengadili dan  memutus  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari penipuan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  konvensional yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian penulis dalam  mengembangkan  kaidah  ini  adalah  analisis  deskriptif.  Jenis  dokumen ini  adalah  pencarian  perpustakaan.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  data dilakukan secara kualitatif (Ali, 2021).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Dari  Pelaku  Tindak  Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan

## 1. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan
Yunus Husein dalam makalahnya mendeskripsikan Pencucian Duit selaku:“ Usaha buat memudarkan asal- usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana alhasil  harta  kekayaannya  itu  seakan  berawal  dari  kegiatan  yang  legal”. Merujuk  pada  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit,  arti  Tindak  Pidana Pencucian Duit tidak dituturkan dengan cara akurat. Perihal ini bisa diamati pada  pengaturan  pencucian  duit  awal  kali  di  Indonesia,  ialah  Hukum  No  15 Tahun  2002  mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit  juncto  Hukum  No  23 Tahun  2003  mengenai  Pergantian  Atas  Hukum  No  15  Tahun  2002  Mengenai Tindak  Pidana  Pencucian  Duit  cuma  mendeskripsikan  pencucian  duit  lewat wujud deliknya.
TPPU  ialah  salah  satu  tindak  pidana  yang  bertabiat  extra  ordinary  crime. tidak cuma mengecam kemantapan serta integritas sistem perekonomian serta sistem  finansial,  tetapi  pula  bisa  mematikan  sendi-  sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  serta  bernegara.  Dengan  terdapatnya  aplikasi Pencucian  Duit  hingga  sumber  energi  serta  anggaran  banyak  dipakai  buat aktivitas  yang  tidak  legal  serta  bisa  mudarat  warga,  di  sisi  itu  dana-  dana banyak  yang  kurang  digunakan  dengan  cara  maksimal.  Perihal  ini  terjalin sebab  duit  hasil  tindak  pidana  paling  utama  diinvestasikan  pada  negara- negara  yang  dialami  nyaman  buat  membersihkan  uangnya,  meski  hasilnya lebih  kecil.  Duit  hasil  tindak  pidana  ini  bisa  saja  berpindah  dari  negeri  yang perekonomianya bagus ke negeri yang perekonomiannya kurang bagus. Sebab akibat  negatifnya  pada  pasar  keuangan  serta  akibatnya  bisa  kurangi keyakinan  khalayak  kepada  sistem  finansial  global.  Seperti  itu  penyebabnya negeri negeri di bumi serta badan global amat mencermati usaha penangkalan serta pemberantasan kesalahan Pencucian duit.
Penindakan TPPU di Indonesia diawali semenjak disahkannya Hukum No 15 Tahun  2002  mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit  begitu  juga  sudah diganti dengan Hukum No 25  Tahun 2003 mengenai Pergantian atas Hukum No  15  Tahun  2002  mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit.  Dengan  di undangkannya  UU  TPPU  sudah  membuktikan  arah  yang  positif,  perihal  itu terlihat dari melonjaknya pemahaman dari eksekutif Hukum mengenai Tindak Pidana  Pencucian  Duit  semacam  fasilitator  pelayanan  finansial  dalam melakukan  peranan  peliputan,  Badan  Pengawas  serta  Pengatur  dalam pembuatan peraturan, Pusat Peliputan serta Analisa Bisnis Finansial( PPATK) dalam  aktivitas  analisa,  serta  penegak  hukum  dalam  menindaklanjuti  hasil analisa  sampai  penjatuhan  ganjaran  pidana  serta  atau  ataupun  ganjaran administratif.
Dalam  pemerintahan  anti  money  laundering,  ada  perpindahan  metode dalam penguatan ketetapannya, ialah bila dalam cara peradilan pidana biasa yang  jadi  fokus  ialah“  terdakwa”  selaku  orang  perseorangan  ataupun korporasi, hingga dalam pemerintahan anti- money laundering yang jadi fokus ialah“ duit” ataupun“ peninggalan”. Perpindahan ini kerap diistilahkan selaku“
Yang Hartanya Dirampas ... from  follow  the  suspect  to  follow  the  money”.  Subjek  dari  Tindak  Pidana Pencucian  Duit,  tidak  hanya“  Orang”  ialah“  Peninggalan”.  Perihal  ini  yang belum  diakomodir  dengan  sempurna  oleh  KUHAP  di  mana  cara  investigasi sedang mengarah pada“ Orang” selaku poin tindak pidana.
Dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arif  kalau  tiap  formulasi  determinasi pidana di luar KUHP, wajib senantiasa berdasar pada prinsip bawah ataupun prinsip biasa sistem hukum pidana materiel. Alhasil determinasi pidana dalam hukum  spesial  di  luar  KUHP  ialah  subsistem  dari  totalitas  sistem  hukum pidana  yang  legal  dikala  ini.  Formulasi  determinasi  pidana  dalam“  ketentuan spesial”  cuma  ialah  sub -  sistem  dari  totalitas  sistem  hukum  pidana(  sistem pemidanaan).  Maksudnya,  kalau  formulasi  tindak  pidana(  bagus  unsur- unsurnya,  tipe  tindak  pidananya,  ataupun  tipe  pidana  atau  ganjaran  serta lamanya  pidana)  tidaklah  ialah  sistem  yang  berdiri  sendiri.  Buat  bisa diaplikasikan( dioperasionalkan atau difungsikan), formulasi tindak pidana itu sedang  wajib  ditopang  oleh  sub-  sub  sistem  yang  lain,  ialah  sub-  sistem ketentuan(  prinsip)  serta  asas-  asas  pemidanaan  yang  terdapat  di  dalam ketentuan  biasa  KUHP  ataupun  yang  ada  pada  ketentuan  spesial  dalam hukum spesial yang berhubungan.
B. Penyitaan,  Perampasan  Dan  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Yang  Berasal  Dari  Aset  Korban  Pelaku  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dengan Predicat Crime Penipuan
1. Landasan  Hukum  Terkait  Upaya  Penyitaan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Aturan-aturan  yang  melegitimasi  upaya  penyitaan  aset  hasil  tindak  pidana pencucian uang antara lain :

## a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Diatur  pada  Pasal  1  butir  16 KUHAP  yang  dimaksud  dengan  penyitaan ialah  : “Serangkaian  aksi  int erogator  buat  mengutip  ganti  serta  atau ataupun  menaruh  dibawah  penguasaannya  barang  beranjak  ataupun tidak  beranjak,  berbentuk  ataupun  tidak  berbentuk  buat  kebutuhan pembuktian dalam investigasi, penuntutan serta peradilan”
Pasal 39 KUHAP
(1) Yang bisa dikenakan penyitaan yakni:
a. barang ataupun gugatan terdakwa ataupun tersangka yang semua ataupun beberapa diprediksi didapat dari aksi kejahatan ataupun selaku hasil dari perbuatan kejahatan;
b. barang  yang  sudah  dipergunakan  dengan  cara  langsung  buat melaksanakan perbuatan kejahatan ataupun buat mempersiapkannya;
c. barang  yang  dipergunakan  buat  menghalang-  halangi  investigasi tindak pidana;
d. barang yang khusus terbuat ataupun diperuntukkan melaksanakan tindak pidana;
e. benda lain yang memiliki ikatan lansung dengan perbuatan pidana yang dicoba.
Iman Rahmat Gulo 1) , Sunarmi 2) , Et Al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicat Crime Tindak Pidana Penipuan
Yang Hartanya Dirampas ...
(2) Benda  yang  berada  dalam  sitaan  karena  perkara  perdata'  atau karena  pailit  dapat  juga  disita  untuk  kepentingan  penyidikan, penuntutan  dan  mengadili  perkara  pidana,  sepanjang  memenuhi ketentuan ayat (1).
Dasar  perampasan  yakni  salah  satu  usaha  menuntut  tidak  hanya penggeledahan,  penahanan,  penangkapan,  serta  pengecekan  pesan  yang  bisa dicoba  kepada  benda  ataupun  barang  yang  diprediksi  terpaut  sesuatu perbuatan  kejahatan.  Perampasan  ini  pada  hakikatnya  diperlukan  buat kebutuhan  pembuktian  dalam  masalah  kejahatan  bersumber  pada  Kitab Undang-  undang  Hukum  Acara  Pidana(  KUHAP).  Buat  melaksanakan perampasan  dibutuhkan  sebagian  metode,  antara  lain  pesan  izin  pimpinan pengadilan negeri.

## 2. Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada    dasarnya    tindakan  penyitaan    yang  dilakukan    oleh   penyidik  tetap didasarkan  pada  ketentuan  KUHAP  serta  undang-undang  terkait  lainnya termasuk  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  penyelidik berwenang  melakukan  penyelidikan  terhadap  dugaan  pidana  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Kewenangan  penyidik  untuk  melakukan  penyitaan  dalam TPPU  diberikan  atas ketentuan  Pasal  74  UU  No  8  tahun  2010  tentang pencegahan  dan  pemberantasan TPPU.

## 3. Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  System Hukum Indonesia
a. Perampasan aset tindak pidana berdasarkan KUHP dan KUHAP Perebutan yakni tindakan hukum dalam lingkup eksekusi ataupun dalam melakukan  tetapan  majelis  hukum  yang  sudah  mendapatkan  daya hukum  senantiasa  buat  mengutip  ganti  kepemilikan  harta-  harta ataupun  peninggalan  perbuatan  kejahatan  jadi  harta  negeri(  satate’ s property).  Perebutan  tidak  kontan  bisa  dicoba  bagi  Romly  Atmasasmita kalau  aksi  hukum  perampasan  mendahulukan  aksi  perebutan,  aksi perebutan  dicoba  bila  tetapan  sudah  mendapatkan  daya  hukum senantiasa.  Determinasi  yang  terdapat  dalam  hukum  kejahatan  di Indonesia,  perebutan  hendak  benda  khusus  cuma  bisa  dicoba  dengan tetapan majelis hukum yang mempunyai daya hukum mengikat. Dengan begitu  sepanjang  cara  penguatan  hukum  atas  sesuatu  perbuatan kejahatan bisa dicoba aksi lain ialah perampasan.
b. Perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Hukum  Nomor.  8  tahun  2010  mengenai  Penangkalan  serta Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit  memanglah  tidak  menata mengenai  penafsiran  perampasan.  Oleh  sebab  itu  terpaut  perampasan, penegak  hukum  menjajaki  determinasi  dalam  KUHAP.  Perebutan peninggalan  bagi  UU  TPPPU  dimulai  dengan  aksi  penghentian  beberapa ataupun  semua  bisnis  oleh  fasilitator  pelayanan  finansial(  PJK)  atas
Yang Hartanya Dirampas ... permohonan  PPATK,.  PJK  kemudian  melakukan  permohonan  PPATK sepanjang  5  hari  kegiatan  sehabis  permohonan  diperoleh  serta diperpanjang 15 hari kegiatan. Perpanjangan era penghentian sedangkan bisnis  dimaksudkan  buat  PPATK  memenuhi  hasil  analisa  untuk diserahkan pada interogator. Bila tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan hendak pemejalan sedangkan bisnis sepanjang era 20( 2 puluh) hari itu, PPATK memberikan pada interogator. Diberi durasi 30( 3 puluh) hari  untuk  interogator  buat  menciptakan  pelakon  tindak  pidana.  Bila tidak  ditemui,  hingga  begitu  juga  diatur  dalam  pasal  67  UU  PPTPPU interogator  bisa  mengajukan  permohonan  ke  majelis  hukum  buat memutuskan harta itu dirampas serta disetorkan ke kas negeri ataupun dikembalikan  pada  yang  berkuasa.  Berikutnya  majelis  hukum  wajib memutuskannya  dalam  durasi  sangat  lama  7(  7)  hari.  Determinasi  lebih lanjut  hal  aturan  metode  perebutan  peninggalan  begitu  juga  diartikan dalam  pasal  67  UU  PPTPPU  tidak  diatur  dengan  cara  khusus  dalam  UU PPTPPU,  oleh  Sebab  itu  Dewan  Agung  memutuskan  sesuatu  Peraturan spesial  yang  menata  lebih  lanjut  perebutan  peninggalan  begitu  juga diatur dalam pasal 67, ialah Peraturan Dewan Agung Republik Indonesia No  1  Tahun  2013  Mengenai  Aturan  Metode  Penanganan  Permohonan Penindakan  Harta  Kekayaan  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Duit Ataupun  Tindak  Pidana  Lain.  Bersumber  pada  pasal  2  Perma  Nomor  1 Tahun  2013  itu  Interogator  yang  mengajukan  permohonan  perebutan peninggalan,  wajib  mengajukan  dengan  cara  tercatat.  Permohonan tercatat interogator yang diajukan pada Pimpinan Majelis hukum Negara muat  julukan  serta  tipe  peninggalan,  jumlah  peninggalan,  tempat,  hari, bertepatan  pada  perampasan.  Setelah  itu  penjelasan  pendek  alibi interogator berharap supaya peninggalan yang diartikan dirampas.
c. Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana  penipuan dalam sistem peradilan dimasa datang Konsep  NCB Asset  Forfeitur telah  akan  diadopsi  dalam  system  hukum Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  rancangan  undang- undang perampasan aset, dalam naskah akademik UU Perampasan Aset terlihat  betapa  pentingnya  perampasan  aset  yang  tidak  semata-mata bertujuan  untuk  pemidanaan  pelaku,  melainkan  menitikberatkan  pada perampasan  aset  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  naskah akademik  perampasan  aset  yang  menyatakan  sebagai  berikut  :  Di Indonesia,  sebagian  determinasi  pidana  telah  menata  hal  mungkin  buat mengambil  serta  merampas  hasil  serta  instrumen  tindak  pidana.  Tetapi begitu,  bersumber  pada  ketentuan-  ketentuan  itu,  perebutan  cuma  bisa dilaksanakan  sehabis  pelakon  tindak  pidana  teruji  di  majelis  hukum dengan  cara  legal  serta  memastikan  melaksanakan  tindak  pidana. Sementara itu, ada bermacam mungkin yang bisa membatasi penanganan metode  penindakan  semacam  itu  misalnya  tidak  ditemuinya  ataupun meninggalnya  ataupun  terdapatnya  hambatan  lain  yang  menyebabkan pelakon  tindak  pidana  tidak  dapat  menempuh  pengecekan  di  majelis
Yang Hartanya Dirampas ... hukum ataupun tidak ditemuinya fakta yang lumayan buat mengajukan desakan ke majelis hukum serta karena yang yang lain.

## 4. Penyitaan, Perampasan Dan Pengembilan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan
Perebutan  peninggalan  tindak  pidana  pencucian  duit  yang  berawal  dari pembohongan  berhubungan  dengan  perampasan  yang  sudah  dicoba  dalam cara  penyidikkan.  Beberapa  barang  ataupun  barang  berharga  yang  berawal dari  hasil  pembohongan  yang  selanjutnya  diprediksi  sudah  dicoba  pencucian dengan  cara  menaruh,  mengirim,  alihkan,  membelanjakan,  melunasi, memberikan,  menitipkan,  bawa  pergi  negara,  mengganti  wujud,  menukarkan dengan  mata  duit  ataupun  pesan  bernilai  yang  didapat  dari  hasil  tindak pidana pembohongan yang setelah itu diganti jadi harta kekayaan yang seakan berawal dari aktivitas yang legal dicoba perampasan oleh interogator ataupun penggugat  biasa  dengan  metode  mengutip  ganti  ataupun  menaruh  dibawah kekuasaannya.
Majelis hukum lewat badan hakim yang mengecek serta memeriksa masalah tindak pidana pencucian duit yang berawal dari tindak pidana pembohongan, lewat  amar  tetapan  menginstruksikan  benda  ataupun  barang-  barang berharga  yang  teruji  ialah  hasil  dari  tindak  pidana  pencucian  duit  yang berawal  dari  pembohongan  ataupun  benda  benda  serta  barang  yang dipergunakan  buat  melaksanakan  tindak  pidana  pembohongan  serta pencucian  duit  dikembalikan  pada  orang  ataupun  pada  mereka  dari  siapa barang  itu  disita,  ataupun  pada  orang  ataupun  pada  mereka  yang  sangat berkuasa ataupun melainkan bila bagi tetapan hakim dirampas buat negar Metode  pengembalian  peninggalan  untuk  korban  tindak  pidana  yang hartanya  dirampas  oleh  negeri  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Sepanjang  ini,  pengaturan  perebutan  peninggalan  di Indonesia  cuma  dijalani  bersumber  pada  tetapan  majelis  hukum  yang  sudah berkemampuan  hukum  senantiasa.  Beskal  penggugat  biasa  mempunyai kedudukan  berarti  buat  memastikan  apakah  harta  ataupun  benda  bukti  itu dirampas buat negeri ataupun dikembalikan pada yang berkuasa sebab beskal berlaku seperti interogator serta sekalian  penggugat yang melaksanakan cara investigasi serta melaksanakan penuntutan bagus kepada tersangka ataupun kepada  peninggalan  yang  didapat  ataupun  dipergunakan  buat  melaksanakan tindak  pidana.  Bila  tetapan  hakim  melaporkan  dirampas  buat  negeri, dimusnahkan  ataupun  dikembalikan  pada  yang  berkuasa,  hingga  penggugat biasa  wajib  melaksanakan  tetapan  majelis  hukum  begitu  juga  diperintahkan dalam amar tetapan.
Tetapan  majelis  hukum  yang  melaporkan  merampas  buat  negeri peninggalan  hasil  tindak  pidana  pencucian  duit  yang  berawal  dari  tindak pidana pembohongan yang nyata- nyata ialah harta barang kepunyaan korban ditaksir  tidak  berkeadilan.  Tidak  hanya  tidak  berkeadilan  pula  tidak memantulkan sesuatu prinsip kalau penegakkan hukum ialah wujud proteksi pada  warga.  Begitu  juga  statment  Philipus  Meter.  Hadjon  kalau  proteksi hukum  kepada  orang  selaku  aksi  penguasa  yang  bertabiat  melindungi  serta represif.
Yang Hartanya Dirampas ...
Proteksi  hukum  yang  melindungi  bermaksud  buat  menghindari terbentuknya bentrokan yang memusatkan aksi penguasa berlagak hati- hati dalam  pengumpulan  ketetapan  bersumber  pada  diskresi  sebaliknya  proteksi yang  represif  bermaksud  buat  menghindari  terbentuknya  bentrokan, tercantum  penindakan  di  badan  peradilan.  proteksi  hukum  yang  jelas  ialah lewat  institusi-  institusi  penegak  hukum,  antara  lain:  Kepolisian  Republik Indonesia,  Majelis  hukum,  Kejaksaan  serta  lembaga-  lembaga  penanganan bentrokan diluar majelis hukum( non- litigasi)

## C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara kasasi No. 3096 K/Pid.Sus 2018
Hakim  ialah  pilar  penting  serta  tempat  terakhir  untuk  pelacak kesamarataan  dalam  cara  keadilan.  Selaku  salah  satu  bagian  kewenangan peradilan  yang  menyambut,  mengecek  serta  menyudahi  masalah,  hakim dituntut  buat  membagikan  kesamarataan  pada  para  pelacak  kesamarataan. Seseorang  hakim  dalam  memutuskan  sesuatu  masalah  spesialnya  dalam permasalahan  ini  ialah  masalah  pidana,  wajib  mempunyai  argumentasi- argumentasi  hukum  yang  kokoh  yang  bisa  diperoleh  oleh  tersangka, penggugat  biasa(  para  korban)  serta  pula  warga  selaku  pemerhati  hukum. Bersumber pada Hukum No 48 Tahun 2009 Mengenai Kewenangan Peradilan, Estimasi Hakim ialah ialah pemikiran- pemikiran hakim ataupun opini hakim dalam  menjatuhkan  tetapan  dengan  memandang  keadaan  yang  bisa memudahkan ataupun membebankan pelakon. Pada dasarnya estimasi Hakim Dewan  Agung  pada  pengecekan  dalam  tingkatan  Kasasi  sudah  diatur  dalam Pasal 253 Hukum No 8 Tahun 1981 Mengenai Buku Hukum Hukum Kegiatan Pidana(  KUHAP)  kalau  cuma  bertepatan  dengan  tidak  diaplikasikan  sesuatu peraturan  hukum  ataupun  peraturan  hukum  tidak  diaplikasikan  begitu  juga mestinya  ataupun  metode  memeriksa  tidak  dilaksanakan  bagi  determinasi Hukum  serta  atau  ataupun  Majelis  hukum  sudah  melewati  batasan wewenangnya.
Bagi  pengarang  Tetapan  Hakim  pada  masalah  fist  travel  yang  menyudahi harta  hasil  tindak  pidana  pencucian  duit  yang  berawal  dari  para  jamaah( korban)  pelakon  pembohongan(  pengasuh  first  travel)  bila  diamati  dari  ujung penglihatan realisme hukum begitu juga John Chipman Gray yang berkata“ All the  law is  Judge  made  law.”  maksudnya  hukum  ialah  apa  yang  terbuat  oleh para hakim", Gray menekankan kalau hukum terdiri dari aturan- aturan yang diresmikan lewat majelis hukum, sebaliknya hukum serta modul hukum yang lain  cuma  hanya  pangkal  hukum,  hingga  tetapan  hakim  yang  menyudahi dirampas  buat  negeri  peninggalan  hasil  tindak  pidana  pencucian  duit  yang berawal  dari  harta  para  korban  pembohongan  sudah  membagikan kesamarataan  sebab  tetapan  itu  didasarkan  pada  estimasi  yuridis  ataupun estimasi  non  yuridis.  Estimasi  yuridis  ialah  Pasal  39  KHAP  juncto  Pasal  46 KUHAP,  sebaliknya  estimasi  non  yuridis,  berbentuk  kenyataan  sidang  kalau perwakilan  para  korban  dalam  perihal  ini  Pengasuh  Pengelola  Asset  Korban First  Travel  bersumber  pada  Akta  Pendirian  No  1,  bertepatan  pada  16  April 2018  yang  terbuat  dihadapan  Notaris  Mafruchah  Mustikawati,  SH,  M.  Kn,
Yang Hartanya Dirampas ...
Pengasuh  Pengelola  Asset  Korban  First  Travel  mengantarkan  pesan  serta statment antipati menyambut pengembalian benda fakta itu.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  ketiga  permasalahan  dalam  Riset  ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  pencucian  uang  yang berasal dari tindak pidana penipuan yang hartanya dirampas oleh negara ialah melalui pemberian restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga  kepada  korban  tindak  pidana sebagaimana diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban dan peraturan pemerintah tentang pemberian restitusi dan ganti kerugian bagi korban.
b. Perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dengan  predicat  crime  pidana  penipuan  juga diberikan  melalui  pengaturan  tentang  penyitaan  dan  perampasan  aset hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana penipuan  yakni  diatur  berdasarkan  ketentuan  KUHAP  dan  UU  No.  8 tahun  2010  tentang  Pemberantasan  dan  Pencegahan  TPPU.  Mekanisme tentang  pengembalian  aset  korban  dari  pelaku  TPPU  dengan  predicat crime  penipuan  atau  tindak  pidana  yang  tidak  bersifat extra  orninary crimes belum ada pengaturannya.
c. Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  No.  3096  K/Pid.Sus/2018  dimana  harta  korban  dari  pelaku pidana  TPPU  yang  berasal  dari  tindak  pidana  penipuan  harus  dirampas untuk  negara  dan  bukan  dikembalikan  kepada  korban  ialah  bahwa barang-barang bukti tersebut ialah hasil pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa  dan  disita  dari  para  Terdakwa  yang  telah  terbukti  selain melakukan  tindak  pidana  “Penipuan”  juga  terbukti melakukan  tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP  juncto  Pasal  46  KUHAP  barang-barang  bukti  tersebut  dirampas untuk Negara.

## B. Saran
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas,  maka  terdapat  beberapa rekomendasi yang akan diberikan antara lain:
a. Perlindungan  hukum  yang  bersifat prefentif dan represif harus diwujudkan  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  itu  Dewan  Perwakilan Rakyat  bersama-sama  dengan  Pemerintah  harus  membentuk  suatu peraturan  hukum  sebagai  fasilitas  hukum  bagi  orang-perseorangan maupun  korporasi  yang  menjadi  korban  terkait  perampasan  harta  yang bukan berasal dari pidana yang tidak bersifat extra ordinary crime seperti TPPU  dengan predict  crime tindak  pidana  penipuan.  Dengan  demikian, orang-orang  yang  diduga  berhak  atas  perampasan  harta/aset  tersebut terlindungi haknya dengan kembali mendapatkan hak-haknya yaitu aset yang  sebelumnya  telah  dilakukan  penyitaan  untuk  kepentingan
Yang Hartanya Dirampas ... penyidikkan, penuntutan dan peradilan. Pada kasus first travel, harusnya korban  mengajukan  permohonan  restitusi  ke  pengadilan  negeri  depok melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama  Pemerintah  segera  mengundangkan RUU  Perampasan  Aset  yang  menitik  beratkan  perampasan  aset  dan instrumen  tindak  pidana  sebagai  tujuan  utama  pencegahan  pidana. Selain itu perlu  juga membuat aturan  tentang mekanisme pengembalian aset  kepada  yang  berhak  yang  diputus  pengadilan  dirampas  untuk negara, dengan demikian, orang atau korporasi yang merasa berhak atas suatu harta/aset yang disita penyidik untuk kepentingan penyidikan dan peradilan  yang  kemudian  telah  diputus  pengadilan  dirampas  untuk negara  dapat  mengajukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  aset pribadinya sebagai warga negara yang merdeka.
c. Mahkamah  Agung  perlu  meningkatkan  peran  dan  kapasitas  eksaminasi ( legal anotation ), yaitu proses pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan selama ini, supaya tidak sekedar memenuhi persyaratan formalitas tetapi untuk  menilai  kualitas  putusan  yang  memenuhi  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  hakim dalam  mengadili  dan  memutus  perkara  yang  korbannya  ialah menyangkut  masyarakat  luas  yang  mengakibatkan  kerugian  banyak orang dapat terlindungi baik secara hukum, materiil maupun moral.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Arief  Barda  Nawawi,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak  Pidana Lainnya yang Terkait, Varia Peradilan , Vol. 22, No. 3, Tahun IV, Agustus, 2013
Berutu  Ali  Geno,  Tindak  Pidana  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) dalam  Pandangan  KUHP  dan  Hukum  Pidana  Islam,  Tawazun: Journal  of Sharia  Economic  Law  P-ISSN:  2655-9021,  E-ISSN:  2502-8316 Volume  2, Nomor 1, Maret 2019.
Candra  Septa,  Perumusan  Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3 2013
Djanggih  Hardianto,  Konsepsi  Keadilan  Dalam  Perlindungan  Saksi  Dan
Korban, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, https://osf.io/x3jfq/download Hlm . 4 , Diakses pada tanggal 15 September 2021
Gosita  Arief, Masalah  Korban  Pidana ,  (Jakarta  :  Kumpulan  Karangan  Arief Gosita Universitas Trisakti, 2009
Hadjon Philipus M., Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia , Jakarta : Bina Ilmu, 1997.
Hadjon Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara PT Bina Ilmu 1987
Hamzah  Andy, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2013
Iman Rahmat Gulo 1) , Sunarmi 2) , Et Al., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicat Crime Tindak Pidana Penipuan
Yang Hartanya Dirampas ...
Hiariej Eddy O.S, Asas legalitas dan Hukum Penemuan Hukum Dalam Pidana , Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009 Husein  Yunus  dan  Roberts  K, Tipologi  dan  Perkembangan  Tindak  Pidana Pencucian Uang , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018. Husein  Yunus,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering  )  Dalam Perspektif  Hukum  Internasional, Jurnal  Hukum  Internasional ,  Volume  1 Nomor 2 Januari 2004.
Inu,  Perampasan  Aset  Cukup  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri,  Hukum
Online, 27 Mei 2013 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/perampas an-aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri, diakses pada tanggal 26 September 2021
Krisnamurti  Hana,  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ( Money Loundering ) Diakses dalam
https://media.neliti.com/media/publications/281767-pembuktian-tindak- pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf  pada tanggal 10 September 2021 Kurniawan  Iwan,  Perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering)  Dan  Dampaknya  Terhadap  Sektor  Ekonomi  Dan  Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta : Liberty, 2002.
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
Muladi, Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,  Konsep  Dan  Implikasinya  Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat Jakarta :Refika Aditama 2005. Nasution Muammar Zia,  Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai  Intelligence  Unit  Dalam  Sistem  Perbankan  Indonesia, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi , Volume I Nomor 2 Feb-Mei 2013.
Porta R.La, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah, Varia Peradilan , Vol. 12, Tahun XIV, September 2019. Rahardjo  Satcipto,  Penyelenggaraan  Keadilan  dalam  masyarakat  yang  sedang berubah, Varia Peradilan , Tahun  IX No. 67, Mei 2000 Ramelan, Laporan  Akhir  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana ,  Jakarta  :  Pusat  Perencanaan Hukum Nasional BPHN, 2005.
Rasjidi  Lili, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung  :  Remaja  Rusdakarya, 1993
Sianturi  S.R., Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya , Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem, 1986.
Soekanto Soejono, Pengantar Riset Hukum , Jakarta : UI Press, 2001.
Sugandhi  R., Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Penjelasannya , Surabaya, Usaha Nasional, 2010.
Sugiyono, Memahami Riset Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2013.
Sugono Bambang, Metode Riset Hukum , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2007.
Sumbu  Telli  dkk,  Buku  Ajar  Filsafat  Hukum,  ( Fakultas  Hukum  Universitas Sam Ratulang i,Manado,2016.https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidik
Yang Hartanya Dirampas ... an_1_dir/5e37d6b601bf847642086c66671221a6.pdf Diakses pada tanggal 1 April 2021 Supardi  S, Perampasan  Harta  Hasil  Korupsi  Perspektif  Hukum  Pidana  Yang Berkeadilan , Jakarta : Prenamedia Group, 2018.
Supriyanta,    Realisme  Hukum  Dan  Kritiknya  Terhadap  Positivisme  Hukum
( Penulis ialah Dosen Fak Hukum UNISRI ) Surakarta, https://media.neliti.com/media/publications/23328-ID-realisme-hukum- dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf,  diakses  pada  tanggal  1 April 2021
Surakhmad Winarno, Dasar dan Tehnik Research , Bandung : Tarsito, 2000. Sutedi Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung : Citra Adytia Bakti,
2018)
Syahdeni  Sutan  Remy, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan
Pembiayaan Terorisme , Jakarta : Pustaka Utama Grafity, 2007 Syahrin Alvi, Hukum Yang Mewujudkan Kebahagiaan,
http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/hukum-yang-mewujudkan- kebahagian.html, diakses tanggal 4 Maret 2021 pukul 13.33 WIB Tuage  Saristha  Natalia,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban Oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK), Lex  Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, Hlm. 56 https://media.neliti.com/media/publications/3022-ID-perlindungan- hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lembaga-perlindungan-saksi- dan.pdf,  Diakses  pada  tanggal  10  September  2021  Utama  Paku, Memahami Aset Recovery Gotakeeper , Jakarta : Indonesia Legal Rountable Wattimena, R. R. A. (2020). Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  Dalam  Pemberian  Honorarium  Advokat .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Yuhassarie,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Prosiding  Rangkaian Lokakarya  Terbatas  Masalah – Masalah  Kepailitan  dan  Hukum  Bisnis Lainnya, Varia Peradilam , Vol. 13, Tahun XX, September 2015