## ANALISIS PERHITUNGAN POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN KUTAI BARAT

## Muchtar Hidayat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nasional Samarinda Jalan W.R Soepratman No.10, Bugis, Samarinda Ulu Telp. (0541) 743607 mukhtarrjabm@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  implemented  with  main  purpose  to  count  a  advertisement taxpotency  of  in  Regency  of  Kutai  Barat  on  itscontribution  to  the  District  Original Income,  efficiency  and  effectiveness  of  theadvertisement  taxcollection  and  the  effort done  by  the  Local  Government  of  Regency  of  Kutai  barat  on  increasing  the advertisement  taxacceptance.  Data  used  in  this  research  was  secondary  and  primary data. The primarydata was the result of questionnaire, observation and direct interview with Dispenda (District Income Official) or bussinessandadvertisement tax.
The  secondary  data  was  consisted  of  PAD  (District  Original  Income)  data, advertisement  tax.  Advertisement  tax  potency,  quote  commission,  and  Perda  (District Regulation)  on  the  advertisement  tax.  The  analysis  used  wasthe  advertisement  tax potency  analysis,  efficient  and  effectiveness  analysis  and  SWOTanalysis.  Efficiency level  on  theadvertisement  taxcollection  was  including  inefficient  andeffectiveness  level of the advertisement tax collection was including effective.The SWOT analysis indicated that strategy which able to be used onimproving the acceptance of advertisement taxwas stable  growth  strategy,  Thestrategy  used  in  this  position  was  the  WO  (Weakness  and Opportunity)  strategy  to  overcome  the  weakness  with  exploiting  an  available opportunity
Keywords: Efficient, Effective, SWOT,  Advertisement Tax.

## PENDAHULUAN
Sejak diterapkannya UU  No. 22 Tahun 1999 (diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004) mengenai otonomi daerah  dan  UU  No.  25  Tahun  1999 (diamandemen  menjadi  UU  No.  33 Tahun  2004)  mengenai  desentralisasi fiskal,  terdapat  perbedaan  mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah  daerah  antara  sebelum diterapkannya  kedua  undang-undang tersebut dengan sejak mulai
diterapkannya  undang-undang  tersebut dimana  dalam  pola  ini  kewenangan keuangan  terbesar  diletakkan  pada kabupaten/kota.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan  keuangan  daerah  agar dapat melaksanakan otonomi,
Pemerintah melakukan berbagai
kebijakan perpajakan daerah,
diantaranya  dengan  menetapkan  UU No.34  Tahun  2000  tentang  perubahan atas  UU  No.18  Tahun  1997  tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.
Pemberian kewenangan dalam pengenaan  pajak  dan  retribusi  daerah, diharapkan  dapat  lebih  mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan  PAD,  khususnya  yang berasal  dari  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.
Dalam UU No.34 Tahun 2000 dan PP  pendukungnya,  yaitu  PP  No.65 Tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah  dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  menjelaskan  perbedaan  antara jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh propinsi  dan  jenis  pajak  yang  dipungut oleh  kabupaten/kota.  Sementara  itu, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi  kewenangan  untuk  memungut  7 (tujuh)  jenis  pajak,  yaitu  :  (i)  Pajak Hotel;  (ii)  Pajak  Restoran;  (iii)  Pajak Hiburan;  (iv)  Pajak  Reklame;  (v)  Pajak
Penerangan Jalan; (vi) Pajak
Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan
C; (vii) Pajak Parkir.
Namun  demikian,  krisis  ekonomi yang  terjadi  sejak  beberapa  tahun terakhir di Indonesia
telah menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kinerja  perekonomian  nasional  maupun daerah.  Dari  sudut  pandang  keuangan daerah,  krisis  multidimensi  ini  telah meyebabkan  penurunan  kemampuan
membayar (ability  topay) para  wajib pajak.  Kondisi  ini  telah  menyebabkan menurunnya  penerimaan  negara  dan daerah,  khususnya  yang  bersumber  dari penerimaan pajak dan retribusi.
Di  samping  pengaruh  krisis, kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM) dan  batasan  legal  formal,  juga  sering kali  sebagai  penghambat  kemampuan daerah dalam menggali dan
mengembangkan  potensi  pendapatan yang dimilikinya.
Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat,  dalam  perencanaan  sumber- sumber  potensi  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah, telah menetapkan beberapa sumber unggulan termasuk pajak reklame.
Dalam pemungutan terhadap pajak  reklame  tersebut  Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat tidak berdasarkan  pada  perhitungan  potensi yang tepat tetapi masih didasarkan pada target,  sehingga  hal  tersebut  dirasakan tidak  memberikan  peningkatan  yang berarti bagi Pemerintah Daerah.
Berkaitan  dengan  uraian  tersebut di  atas,  dalam  studi  ini  akan  dilakukan eksploitasi pajak reklame yang merupakan  salah  satu    jenis  pajak  yang potensial  untuk  dikembangkan  sebagai salah  satu  pajak  primadona  untuk
menyumbang  peningkatan  PAD  di Kabupaten  Kutai  Barat  dengan  cara melakukan pemetaan potensi pajak yang
bersangkutan  serta  mencoba  untuk membuat  strategi  pengembangannya dalam arti luas. KERANGKA TEORITIS Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaran  pemerintahan  daerah dan pembangunan daerah.
Menurut  Davey  (1988),  pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri. Riwu Kaho (1997)  mengemukakan  bahwa  pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra.

## Fungsi Pajak Daerah
Pajak daerah memiliki dua fungsi, yaitu  fungsi budgetair  dan  f ungsi reguleerend .  Pajak  yang  berfungsi budgetair adalah pajak yang menghasilkan banyak penerimaan
pajak.  Sedangkan  pajak  yang  berfungsi reguleerend adalah  pajak  yang  tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadiperhatian  adalah  kefungsian untuk mengatur suatu hal.
Melihat dua karakteristik tersebut, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pajak yang budgetair pasti ditarik ke pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan daerah hanyalah diberi pajak yang  berfungsi reguleerend ,  dan  tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat  posisi  keuangandaerah. Namun  demikian,  tidak  semua  pajak daerah nonbudgetair .  Banyak  juga pajak daerah yang budgetair . Contohnya  pajak  hotel  dan  restoran  di kabupaten/kota,  dan  bagi  kota-kota tertentu pajak ini memberikan kontributor  terbesar  bagi  PAD,  dimana PAD mencapai 40% dari total penerimaan  keuangan  daerah  (Riwu Kaho,  1997).  Di  berbagai  kabupaten, pajak  penerangan  jalan  merupakan pajak  dengan  hasil  terbesar  diatas penerimaan pajak daerah lainnya. Dengan  demikian,  tetap  diperlukan
suatu  pembahasan  mengenai  pajak daerah dari fungsi budgetair.
Equity (Keadilan  Pajak  dan Retribusi Daerah)
Menurut  Musgrave  &  Musgrave (1989),  arti  penting  keadilan  terdapat pada  kenyataan  bahwa  setiap  orang harus  mendapat  bagian  yang  layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai  sendiri.  Namun  sampai  saat  ini tidak  diperoleh  kepastian  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  bagian  yang layak.  Biasanya  orang  menilai  keadilan berdasarkan  dua  pendekatan,  pertama adalah  pendekatan  manfaat  membayar ini,  dikenal  istilah  keadilan  horizontal dan  keadilan  vertikal.  Adapun  yang dimaksudkan keadilan horizontal menurut  Devas  (1988)  adalah  beban pajak  haruslah  sama  benar  antara berbagai  kelompok  yang  berbeda  tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan  keadilan  vertikal  adalah kelompok  yang  memiliki  sumber  daya yang  besar  membayar  lebih  banyak daripada  yang  memiliki  sumber  daya kecil.
Economic  Efficiency (Efisiensi Ekonomi)
Pajak  dapat  menjadi  penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian.  Sebab,  pajak  menyerap
pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar  dengan  cepat  menjadi  lebih lambat.  Melalui  keseimbangan  dan hubungan  antara  pendapatan  dengan pengeluaran  keseluruhan,  maka  dapat diketahui  bahwa  pendapatan  terbentuk dari  pengeluaran  konsumsi  masyarakat, pengeluaran  tabungan  masyarakat,  dan pengeluaran pajak.
Ability  to  Implement (Kemampuan Melaksanakan)
Kelayakan  suatu  daerah  untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari  beberapa  kriteria,  yaitu  apakah daerah  tersebut  memang  daerah  yang tepat  untuk  suatu  pajak  dibayarkan, tempat  memungut  pajak  adalah  tempat akhir  beban  pajak,  dan  pajak  tidak mudah  dihindari.  Apabila  suatu  daerah memiliki  ketiga  criteria  tersebut,  maka daerah  tersebut  layak  sebagai  daerah pemungut pungutan daerah.
Kelayakan  tersebut  akan  terlihat dengan  kemampuan  politis  daerah untuk  memungut  pajak  dan  retribusi daerah,  yaitu  pemungutan  pajak  dan retribusi  daerah  didukung  oleh  seluruh lapisan  masyarakat,  terutama  wajib pajak.  Selanjutnya,  kemampuan  secara politis  akan  diimplementasiikan  dalam
kemampuan  administrasi  pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Suitability as a Local Source
(Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah)
Yang dimaksud dengan suitability as  a  local  source (kesesuaian  pungutan sebagai  penerimaan  daerah)  dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan  dengan  daerah  yang sejenis, dan kedua dibandingkan dengan daaerah  yang  lebih  tinggi.  Keseuaian dari hal  yang pertama,  yaitu kesesuaian dibandingkan  dengan  daerah  sejenis sebenarnya  paralel  dengan ability  to implement (kemampuan melaksanakan).
Dengan  kata  lain,  apabila  suatu pungutan  di  daerah  memiliki  nilai
ekonomi berupa daerah tersebut mampu untuk  melaksanakan  pajak  tersebut, maka  pada  saat  yang  sama  pungutan tersebut  memiliki  nilai  ekonomi  berupa sesuai sebagai pungutan daerah.
Efisiensi dan Efektivitas Pajak
reklame Efisiensi pajak reklame
merupakan  alat  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  hasil  realisasi  pajak reklame untuk menutup biaya pemungutan  pajak  yang  bersangkutan,
(hubungan antara input dan output ).
Ukuran  efisiensi  dengan  kriteria penilaian  berdasarkan  Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kineja Keuangan  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut ini. Tabel 1 Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Persentase 100% keatas Tidak efisien 90% – 100% Kurang efisien 80% – 90% Cukup efisien 60% – 80% Efisien Kurang dari 60% Sangat efisien
Sumber: Kepmendagri (1994)
Efektivitas  menurut  Devas,  dkk,
(1989)  adalah  hasil  guna  kegiatan pemerintah  dalam  mengurus  keuangan daerah  harus  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan program dapat direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk mencapai  tujuan  pemerintah  dengan
biaya  serendah-rendahnya  dan  dalam waktu secepat-cepatnya.
Nilai efektivitas diukur berdasarkan Kepmendagri Nomor
690.900.327 Tahun 1994 tentang
Pedoman Penilaian dan Kinerja
Keuangan  yang  disusun  dalam  tabel berikut ini. Tabel 2 Kriteria Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Persentase 100% keatas Sangat efektif 90% – 100% efektif 80% – 90% Cukup efektif 60% – 80% Efektif Di bawah dari 60% Tidak efektif
Sumber: Kepmendagri (1994)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  eksploratif.  Penelitian tersebut  sangat  flesibel  dan  tidak terstruktur sehingga mempermudah pencarian  ide  serta  petunjuk  mengenai situasi permasalahan.
Sedangkan
pendekatan  penelitian  yang  digunakan
adalah  pendekatan  kuantitatif  yang diperkuat  dengan  pendekatan  kualitatif dalam analisis.

## Metode Perhitungan Potensi
Rumus  yang  akan  digunakan  untuk menghitung  potensi  adalah  sebagai berikut :
1. Untuk reklame tetap yang mempunyai  satu  sisi  dengan  jenis produk selain rokok PKP = NPS x L
2. Untuk reklame tetap yang mempunyai    sisi  lebih  dari    satu besarnya pokok
PKP = NPS x L x S
3. Besarnya  Pokok  Ketetapan  Pajak reklame untuk produk rokok ditambah 25 %
PKP = NPS x L x S + (NPS x L x
S) x 25 %
4. Besarnya  Pokok  Ketetapan  Pajak
Reklame Insidentil PKP = NPS x JS

## Mengukur Efisiensi
Efisiensi yaitu perbandingan antara biaya  yang  dikeluarkan  dengan  hasil penerimaan dari pajak Mengukur Efektivitas Pengukuran  efektivitas  dilakukan  untuk mengetahui  tingkat  keberhasilan  dalam
mencapai sasaran/target yang ditetapkan.  Metode  pengukuran  tingkat
efektivitas pajak,
Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif menggunakan analisis SWOT,yaitu
singkatan  dari  lingkungan  internal ( stregths dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities dan threats ) (Rangkuti, 2000).
Pada  dasarnya  analisis  SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara
faktor  internal  dengan  faktor  eksternal secara sistematis untuk dapat merumuskan strategi kinerja
penerimaan.
Untuk  itu  maka  perlu  ditentukan sumber  koordinat  X  dan  Y  sebagai berikut. Sumbu X = Nilai Kekuatan, (S) –  Nilai  Kelemahan  (W) , Sumbu  Y  = Nilai Peluang (O) – Nilai Ancaman (T).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Potensi Pajak
Penetapan target pemungutan pajak reklame di kabupaten Kutai Barat secara  keseluruhan  belum  ditetapkan berdasarkan potensi  titik-titik  yang ada, hal  ini  di  sebabkan  belum  adanya pendataan  yang  baik  terhadap  potensi
pajak  reklame  tersebut.  Potensi  titik- titik  pajak  reklame    relatif  bervariasi, hal  ini  tergantung  pada  panjang  jalan, letak  jalan,  apakah  merupakan  jalan utama,  jalan  kelas  satu  atau  jalan  kelas dua, jumlah kendaran yang melewatinya, tingkat aktivitas
penduduk,  jumlah  penduduk,  jalan
pertigaan  atau  persimpangan,  serta berdekatan  dengan  lokasi  pasar  atau taman/tempat rekreasi.
Untuk itu, maka Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Barat  sebagai  instansi  teknis  yang menagani  pajak  reklame tersebut,  dapat melakukan  pendataan  yang  baik,  agar memudahkan petugas dalam melakukan  pengawasan  terhadap  target pemungutan  pajak  reklame,  bahkan apabila  ada  permasalahan  yang  muncul segera  dicari  permasalahan  dan  cara pemecahannya.
Dalam
implementasinya, Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2002 tentang pajak
reklame belum sepenuhnya  dijalankan  dengan  baik oleh petugas pungut.
Kondisi  ini  disebabkan  karena Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2002
tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan  kepada  para  wajib pajak  pemasang  iklan  dan  biro-biro iklan,  sehingga  mereka  masih  tetap mengacu  pada  tarif  pungutan  pajak reklame sesuai Perda sebelum kabupaten Kutai Barat berdiri tanggal 4
Oktober 1999 sebagai kabupaten pemekaran  dari  wilayah  Kabupaten Kutai  yang  ditetapkan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor:  47  Tahun 1999.
Tabel  3  memperlihatkan  tarif
pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kutai Barat. Tabel  3  Tarif  Pungutan  pajak  reklame    di  Kabupaten  Kutai  Barat  Tahun  2015 Berdasarkan Peraturan DaerahKutai Barat No. 5 Tahun 2005 No. Jenis Reklame Ukuran/Unit   Jangka Waktu Pemasangan Tarif 1. Reklame Papan - Diatas tanah/Bangunan milik/ Dikuasai Pemda 1 CM2. 1 CM2. 1 tahun 1 tahun Rp. 5,00.- Rp. 6,00,- 2 Reklame Spanduk, Umbul – umbul dan layar. 1 lembar. 1 hari Rp 500,- 3 Reklame bersinar. - Neon Sign. - Lampu Pijar. - Alat bersinar lainnya. - Diatas tanah /bangunan milik/ Perhuruf, angka, logo. 1 CM2 1 CM2 Perhuruf, 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 5.000,- Rp. 50,- Rp. 50,- Rp. 6.000,- Rp. 50,-
dikuasai Pemda. · Neon Sign · Lampu Pijar · Alat Bersinar lainnya angka, logo. 1 CM2 1 CM2 1 tahun Rp. 50,- 4 Reklame Kendaraan 1 kend 1 bulan Rp. 25.000,- 5 6 7 Reklame Film Reklame Slide Reklame Poster · Dipasang diluar · Dipasang didalam · Baligo 1 film 1 slide 1 M2 1 M2 1 M2 1 hari 1 hari 1 tahun 1 tahun 1 bulan Rp 500,- Rp 300,- Rp 6.000,- Rp 3.000,- Rp 2.500,- Rp 50,-
Sumber : Keterangan tarif selanjutnya dpt dilihat di Bab 5 Psl 16, Perda No. 5 Tahun 2005 Dalam  penetapan  tarif  pajak reklame,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat belum didasarkan pada klasifikasi kelas  jalan  yang  sesuai  potensi,  maka
Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan penerimaan melalui pajak reklame, perlu melakukan pembenahan
serta segera mengimplementasikan
Peraturan
Daerah  Kutai  Barat  Nomor  5  Tahun 2005    tentang  pajak  Reklame  dengan menambah atau mengintensifkan potensi  obyek  pajak  reklame  dengan memasukan  variabel  jenis  reklame  lain yang  di  pasang  dengan  menggunakan papan nama.
Pengukuran  Efisiensi  Pemungutan Pajak
Berdasarkan  hasil  perhitungan selama periode analisis, dapat dikatakan bahwa  pemungutan  pajak  reklame tergolong  kurang  efisien  karena  angka yang  diperoleh  adalah  sangat  rendah dibandingkan  dengan  potensi  riilnya. Dalam  rangka  peningkatan  efisiensi  di tahun  mendatang,  maka  Pemerintah Kabuaten  Kutai  Barat  khususnya  Dinas Pendapatan  Daerah  berusaha  untuk meminimalkan  serta  menghilangkan biaya-biaya  yang  dianggap  tidak  perlu dikeluarkan  sehingga  tidak  terjadi
pemborosan agar efisiensi dapat ditingkatkan.

## Pengukuran Efektivitas Pemungutan Pajak
Pengukuran  ini  melihat  tingkat efektivitas  realisasi  pemungutan  pajak reklame  di  Kabupaten  Kutai  Barat selama dilakukannya kajian, yaitu tahun anggaran  2009.      Tingkat  efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten  Kutai  Barat  selama  tahun anggaran  2009  dapat  dikatakan  cukup efektif.
Tingkat efektivitas rata-rata cukup  tinggi,  hal  ini  dapat  diartikan bahwa  sebenarnya  target  penerimaan
yang  selama  ini  ditetapkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat masih di bawah potensi yang sebenarnya,  oleh  karena  itu  Dinas Pendapatan  Daerah  selaku  instansi teknis  yang  terkait  dengan  usulan penetapan  target  penerimaan  pajak reklame  perlu  melakukan  perhitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan  pajak  reklame  sehingga penerimaan  pajak  reklame  berdasarkan target  yang  ditetapkan  dapat  lebih ditingkatkan lagi.
Penetapan target yang selama ini digunakan oleh Dinas
PendapatanDaerah  Kabupaten  Kutai Barat  bersifat  persentase  realisasi  tahun sebelumnya,  sehingga  kondisi  tersebut tidak  memberikan  penerimaan  yang besar  bagi  peningkatan  pendapatan  asli daerah.  Untuk  itu,  maka  sebaiknya Dispenda  Kabupaten  Kutai  Barat  harus melakukan  pendataan  atas  potensi  titik- titik tempat pemasangan reklame, sebab melalui  pendataan  ini  dapat  diketahui kondisi riil titik-titik tempat
pemasangan reklame sehingga penetapan  target  sesuai  dengan  kondisi atau potensi yang sebenarnya.

## Analisis SWOT
Dalam  penelitian  ini,  kekuatan merupakan  kemampuan  yang  dimiliki
dalam proses pemungutan pajak reklame, yang dapat memberikan keunggulan komparatif sebagai pendorong berkembangnya pemungutan pajak reklame sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari pendapatan  pajak  reklame.  Kelemahan merupakan  keterbatasan  sumber  daya dari intenal yang merintangi berkembangnya peningkatan
pendapatan  pajak  reklame.  Peluang merupakan  kondisi  eksternal  baik  saat ini  maupun  perkiraan  di  masa  yang akan  datang  yang  menguntungkan  bagi perkembangan  peningkatan  penerimaan pajak  reklame.  Ancaman  merupakan kondisi  eksternal  baik  saat  ini  maupun perkiraan  di  masa  yang  akan  datang yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan penerimaan pajak reklame.
Dengan penjelasan di atas, maka analisis SWOT ( Strengths,  Weaknesses , Opportunities  dan  Threats )  dalam penelitian  ini  dilakukan  kepada  pihak internal yakni Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Barat  dan  pihak eksternal  yakni  para  pemasang  iklan reklame dan biro iklan yang menggunakan titik-titik tempat
pemasangan  reklame  sebagai  tempat
didirikannya  produk  yang  akan  di promosikan.
Analisis  ini  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi  faktor  internal  dan eksternal guna mengetahui posisi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Barat  pada  peta SWOT  dan  peta  matriks  SWOT, sehingga  dalam  membuat  kebijakan strategis dapat ditentukan untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak reklame.
Data  yang  digunakan  dalam pembahasan analisis SWOT ini
diperoleh dari hasil wawancara maupun penyebaran  kuesioner,    di  mana  hasil tersebut dikelompokan lalu diberi pembobotan. Berdasarkan hasil pengamatan  dan  observasi  di  lapangan serta  hasil  wawancara  dan  diskusi
dengan responden, maka sepakat menetapkan empat faktor variabel kunci yaitu  organisasi,  sumber  daya  manusia, sarana  dan prasarana serta pengawasan. Kemudian dari ke empat faktor variabel tersebut  diberikan  bobot  untuk  masing- masing  yaitu  30%  untuk  organisasi, 25%  untuk  sumber  daya  manusia,  25% untuk  sarana  dan  prasarana  serta  20% untuk  pengawasan.  Setelah  penentuan variabel  kunci  dan  pembobotan,  maka dilakukan  analisis  terhadap  faktor- faktor variabel kunci dengan memberikan skor (rating) sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  perhitungan skor  tertimbang,  yaitu  perkalian  antara bobot,  sub  bobot  dan  nilai,  maka rekapitulasinya  dapat  disajikan  pada Tabel 5.8 sebagai berikut.
Tabel 5   Rekapitulasi Nilai Tertimbang dari Masing-Masing Variabel
Nilai Internal Nilai Eksternal No. Variabel S W O T 1. Organisasi 1,18 -1,12 1,30 -1,10 2. Sumber Daya 0,86 -0,77 0,83 -0,78 3. Sarana Prasarana 0,89 -0,82 0,95 -0,69 4. Pengawasan 0,75 -0,60 0,73 -0,62 Total 3,68 -3,33 3,81 -3,19 Sumber : Hasil perhitungan data (diolah) Setelah perhitungan skor
tertimbang  antara  nilai  internal  dan eksternal  di  atas,  maka  ditentukan  titik
perpotongan  antara  absis  dan  ordinat yang mana absis terletak pada sumbu X yaitu  selisih  antara  nilai  kekuatan  dan
kelemahan,  sedangkan  ordinat  terletak pada  sumbu  Y  yaitu  selisih  antara peluang  dan  ancaman.  Dari  Tabel  5  di atas,  dapat  diketahui  total  nilai  dari variabel  internal  dan  eksternal  yaitu total  nilai  kekuatan  sebesar  3,68, kelemahan  sebesar  –3,33,  peluang sebesar  3,81,  dan  ancaman  sebesar  - 3,19.  Selisih  antara  titik  kekuatan  dan
kelemahan  sebesar  0,35  serta  selisih antara  peluang  dan  ancaman  sebesar 0,62.  Dengan  demikian  koordinatnya adalah  0,35  dan  0,62,  di  mana  titik perpotongan  tersebut  terletak  pada kuadran  I  yaitu  tepatnya  pada  areal stablegrowth ,  hal  ini  nampak  pada diagram SWOT sebagai berikut.

## Sumber : Rangkuti (2000)
Gambar  2  Diagram  Analisis  SWOT,  Potensi  dan  Efesiensi  Pemungutan  Pajak reklame di Kabupaten Kutai Barat
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat bahwa posisi peta SWOT menghasilkan variabel kekuatan sebesar 3,68, kelemahan  sebesar  –  3,33,  peluang sebesar  3,81,  dan  ancaman  –3,19, sehingga  nilai  absis  adalah  0,35  dan ordinatnya  adalah  sebesar  0,65,  dengan
demikian  titik  koordinatnya  adalah sebesar 0,35 dan 0,65 yang berada pada kuadran  1  atau  pada  posisi stable growth. Area  ini  menunjukkan  bahwa keseluruhan  penerimaan  dari  pajak reklame  selama  ini  sangat  kecil  bila dibandingkan  dengan  potensi  pasar
yang  dimiliki,  dan  penerimaan  pajak reklame  yang  diperoleh  selama  ini dilakukan  sebatas  kemampuan  yang dimiliki oleh Dispenda selaku pengelola pajak reklame serta penerimaan tersebut tidaklah drastis melainkan secara bertahap.  Strategi  ini  disebut  sebagai
strategi  pertumbuhan  yang  stabil  atau stable growth strategy .
Dalam meningkatkan pajak reklame, Dispenda   Kabupaten Kutai  Barat  menggunakan  matriks SWOT  dengan  memasangkan  faktor internal  dan  eksternal  sebagaimana nampak dalam Tabel 6 sebagai berikut.
Tabel 6  Matriks Strategi SWOT Penggelolaan Pajak Reklame Dispenda Kabupaten Kutai Barat
Internal
Eksternal Kekuatan (S) 1. Adanya obyek dan subyek  pajak  reklame yang jelas 2. Adanya dasar hukum yang jelas 3. Sarana  dan  Prasarana mendukung 4. Adanya biaya operasional dan upah pungut yang memadai 5. Adanya  koordinasi  dan pembagian  tugas  yang jelas Kelemahan (W) 1. Terbatasnya SDM yang profesional 2. Penetapan target penerimaan pajak reklame  belum  sesuai dengan  potensi  yang ada 3. Pengawasan dan sangsi  hukum  yang lemah 4. Fasilitas selain transportasi yang kurang 5. Pelaksanaan  Tupoksi Dispenda belum optimal Peluang (O) 1. Adanya obyek pajak reklame baru yang belum digali
dan dioptimalkan 2. Adanya pengembangan oleh lembaga Perguruan Tinggi 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam efisiensi organisasi dan perhitungan potensi daerah

## Strategi S/O
1. Gunakan  dasar  hukum pajak  reklame  yang  ada sebagai  landasan  guna memanfaatkan peluang 2. Diperlukan adanya pembagian  tugas  secara jelas  untuk  mempertegas Tupoksi dan kewenangan Dinas 3. Melakukan pendataan pada obyek potensial baru yang belum dikenakan  pajak  reklame dengan  kerja  sama  dan koordinasi antar instansi Strategi W/O 1. Menfaatkan SDM yang profesional melalui pelatihan,  diklat  atau mutasi  pegawai  dari Instansi lain 2. Meningkatkan  kualitas dan  ketrampilan  SDM malalui pendidikan formal  maupun  non formal 3. Penerapan sangsi hukum  kepada  petugas pungut atau wajib pajak  yang  melanggar ketentuan hukum
4. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana 5. Meningkatkan biaya operasional dan upah pungut serta insentif yang  memadai  kepada petugas pungut pajak reklame 4. Menambahkan  fasilitas transportasi bagi petugas pemungut pajak reklame 5. Masing-masing  Subdin dan Seksi dapat melaksanakan  Tupoksi sesuai  dengan  bidang tugas dan kewenangannya. Ancaman 1. Adanya kerja sama antar petugas dan wajib pajak
2. Kesadaran akan manfaat pajak bagi
wajib pajak dan bagi Pemda masih rendah 3. Ketrampilan petugas pemungut pajak reklame
masih kurang
4. Budaya organisasi yang kurang
mendukung
5. Keengganan pihak swasta untuk
bekerja sama Strategi S/T 1. Mengambil tindakan keras terhadap petugaspajak yang melakukankolusi  dengan wajib pajak 2. Melakukan Penyuluhankepada  wajib pajak 3. Meningkatkanketrampila n  para  petugaspemungut pajakmelalui Diklat teknis 4. Melakukan pendekatandengan  tokoh masyarakatuntukmensosi alisasikan manfaatmembayar pajak 5. Libatkan swasta dalampengelolaan sumber dayaekonomi daerah Strategi W/T 1. Melakukan evalusi terhadap kinerja pungutan  pajak  setiap akhir bulan 2. Melakukan  sosialisasi tentang manfaat membayar pajak terlebih dahulu  kepada wajib pajak 3. Kerja  sama  dengan perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan dibidang pajak 4. Peningkatan pelayanaan melalui penyediaan fasilitas secara khusus 5. Pemberian  kemudahan dan penyediaan fasilitas  bagi  pihak swata  yang kerja sama dengan Pemkab.
Sumber : data diolah

## KESIMPULAN
Potensi  penerimaan  Pajak  Reklame selama  periode  pengamatan  yaitu  tahun anggaran  2015  jauh  lebih  besar  jika dibandingkan  realisasi  yang  diterima melalui  penetapan  target  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Barat.  Variabel  untuk  menghitung
potensi  ini  adalah  jumlah  penerimaan dari pajak reklame. Efisiensi
pemungutan pajak reklame di Kabupaten  Kutai  Barat  selama  periode pengamatan  yaitu  tahun  anggaran  2015 masih sangat rendah.
Efektivitas  pemungutan  pajak  reklame di  Kabupaten  Kutai  Barat  selama
periode pengamatan nilainya ini menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak reklame  kurang  efektif  selama  tahun anggaran 2015.
Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan  bahwa  pemungutan  pajak reklame  di  Kabupaten  Kutai  Barat menunjukkan  kinerja  yang  tergolong kurang  efektif.  Untuk  itu,  hendaknya Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat terus  memperhatikan  kinerja  tersebut dengan  melakukan  pendataan  dan perhitungan  atas  potensi  pajak  reklame secara  akurat  dan  tepat  karena  melalui pendataan  ini  dapat  diketahui  kondisi riil  di  lapangan  sehingga  penerimaan pajak  reklame  berdasarkan  target  yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan.
Analisis  SWOT  menunjukkan bahwa  sistem  dan  kinerja  pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kutai Barat berada  pada  posisi stable  growth .  Area ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan pemungutan pajak reklame di Kabupaten  Kutai  Barat  lebih  kecil  bila dibandingkan  dengan  potensi  yang  ada, sehingga  usaha  pertumbuhannya  tidak dratis melainkan secara bertahap melalui  strategi  yang  stabil  atau stable growth  strategy yang  mana  pada  posisi ini  strategi  WO  digunakan  untuk
mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

## SARAN
Untuk lebih meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  Pajak Daerah,  maka  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah  Nomor  5  Tahun  2005  tentang pajak  reklame,  sehingga  tarif  pajak reklame  telah  berubah  dan  adanya penambahan potensi baru sebagai obyek pungutan.
Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang  Pajak  reklame    baru  tersebut agar  penerimaan  pajak  reklame  terus meningkat  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan, maka hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Perlu dilakukan sosialisasi tentang pemberlakuan  tarif  pajak  reklame  yang baru  kepada  para  produsen  atau  wajib pajak  dan  biro  iklan,  agar  proses pemungutan pajak reklame oleh petugas tidak  mengalami  hambatan.  Hal  ini perlu  disadari  oleh  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  sebagai instansi pengelola pajak reklame, karena  tarif  yang  diberlakukan  terkesan sangat  meringankan  para  produsen pemasang  iklan.  Potensi  pajak  reklame
yang  merupakan  obyek  pungutan  pajak daerah  baru  yang  saat  ini  belum dipungut  biaya  pajak  reklame  sesuai Perda  Nomor  5  Tahun  2005,  seperti papan  nama  perusahaan,    di  tempat lokasi  perusahaan  beroperasi    agar segera  dipungut  biaya  pajak  reklame, karena potensi tersebut sudah ada dasar hukumnya.
Untuk  meningkatkan  penerimaan pajak  reklame,  maka  perlu  pembuatan lokasi-lokasi  titik-titik  jalan  untuk potensi  pemasangan  iklan  papan  nama, penambahan  fasilitas  dan  peningkatan pelayanan kepada para produsen pemasang papan nama. Agar mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat, Perda tentang pelayanaan pajak reklame yang baru harus segera  diperbarui, agar penerapan sangsi hukum terhadap wajib pajak dan petugas pungut yang melanggar dapat ditindak tegas. Selanjutnya  penerimaan  realisasi  pajak reklame  mendekati  target,  dan  target mendekati  potensi,  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  harus melakukan  pendataan  terhadap  kondisi riil  lapangan  dan  membandingkan dengan  potensi,  sehingga  apabila  target yang  ditetapkan  dari  pajak  reklame tidak  dicapai  maka  dengan  mudah diketahui  permasalahan  dan  dicari
pemecahannya. Bahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam
menentukan  dan  menetapkan  target penerimaan pajak reklame dalam APBD harus  berdasarkan  pada  potensi  yang sebenarnya.
Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara mengurangi atau bahkan menghilangkan  biaya-biaya  yang  tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan  diusahakan  lebih  rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi penerimaan sehingga  dari  tahun  ke  tahun  pungutan pajak  reklame  menunjukkan  adanya peningkatan efisiensi.
Realisasi pajak
reklame ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas.  Dalam  penetapan  target harus  berdasarkan  pendataan  yang dilakukan  secara  lansung  oleh  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai Barat agar penetapan target benar-benar sesuai  potensi  yang  ada,  dan  juga  perlu tingkatakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak  reklame baik  terhadap  wajib  pajak  maupun terhadap petugas pemungut pajak reklame.
Untuk  meningkatkan  penerimaan pajak reklame maka strategi  yang dapat
dilaksanakan  adalah  menfaatkan  SDM yang  profesional  melalui  pelatihan, diklat atau mutasi pegawai dari instansi lain, meningkatkan kualitas dan keterampilan  SDM  malalui  pendidikan formal  maupun  non  formal,  penerapan sangsi  hukum  kepada  petugas  pungut atau  wajib  pajak  yang  melanggar ketentuan hukum.
Menambahkan fasilitas
transportasi  bagi  petugas  pemungut pajak reklame, dan tingkatkan
koordinasi antara masing-masing
Subdin dan Seksi agar dapat melaksanakan  Tupoksi  sesuai  dengan bidang tugas dan kewenangannya
Perlu  dibuat  tempat  pemasangan reklame  permanen  dari  pipa-pipa  besi untuk reklame insidentil, seperti spanduk  sehingga  tidak  ada  kesan pemasangan  reklame  insidentil  ini
sembarangan dan
merusak pemandangan.
Agar dapat  di  pasang lampu  jalan umum untuk jalan-jalan strategis, selain berfungsi untuk penerangan jalan sekaligus  berfungsi  untuk  penerangan papan reklame.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdagri.  2004. Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jakarta: Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah.
Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintahan  Daerah .  Jakarta: UI-Press.
Devas,  N,  Binder.  B,  Booth,  A,  Davey,
K,  Kelly,  R.  1989. Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia , (terjemahan Masri Maris). Jakarta:
UI-Press.
Kaho, Josep Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia . Jakarta:
Raja Grafindo Persada. Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi  Publik ,  Edisi  Tiga. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta. Miller,  S.M.  and  Russek,  F,  1997. Fiscal  Structures  and  Economic
Growth  at  The  State  and  Lokal Level, Public Finance Review, Vol
25, No.2, 213-237.
Musgrave,  R.  A.  and  Musgrave,  P.  B.,
(1991).  K euangan  Negara  dalam Teori danPraktek . Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Rangkuti, Freddy. 2001. Analisis SWOT Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis . Jakarta:  Penerbit  PT.Gramedia
Pustaka Utama.
Republik  Indonesia.  2000.  Undang-
Undang Republik Indonesia, Nomor  34  Tahun  2000, tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah ,  Sekretaris  Negara  RI,
Jakarta.
. 2000.Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah.
.  2000.  Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keungan  Pusat dan Daerah
.2015. Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tetang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  nomor  23  tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. .2009. Undang-
undang  Nomor  28  Tahun  2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rosen,  Harvey,  S. 1998. Public
Finance .  Illionis:  Richard  D. Irwin.
Stiglittz,  Joseph  E.  1986. Economics  of the  Public  Sector .  New  York: W.W. Norton & Company.