## PERUBAHAN PEMERINTAHAN MUKIM DI LANGSA, 1906-1975
M. Zakir a , Suprayitno b , Warjio c zakir6085@gmail.com, nisanaceh@gmail.com, warjio@gmail.com
a Universitas Sumatera Utara, Indonesia
b Universitas Sumatera Utara, Indonesia
c Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## ARTICLE INFO
Received: 27 May 2019 Revised: 23 December 2019 Accepted: 23 December 2019 Published: 31 December 2019

## ABSTRACT
This article discusses the changes that took place in the mukim institutions in the structure of regional government in Langsa in the period 1906-1975. This article answers the issue of how the structure and function of the mukim institutions changed in Langsa in the period 1906-1975 and  how  the  mukim  institutions  in  the  New  Order  government  experienced  a  setback.  This research  uses  historical  methods  trough  four  steps:  heuristic  (collecting  historical  sources); verification  (critical  sources  review);  interpretation  (historical  analysis  and  interpretation); and  historiography  (historical  writing).  Sources  as  the  historical  data  which  collected  from several  document  and  literature  from  colonial  to  postcolonial  period.  This  study  uses  social sciences approaches especially politic, so that theme of this study is political and governmental history. This study found that the mukim institution was an original government institution that had long stood autonomously in Aceh. Mukim experienced many changes both in structure and function  in  the  Dutch  colonial  era,  Japanese  Occupation,  and  the  period  of  Revolution  of Independence, and even disappeared during the New Order era. The formation of the mukim area is closely related to the existence of the regulation of social life (adat) and for religious life (law) and as well as later appearing to be a unit of local government.

## KEYWORDS
Traditional institution, political and governmental history of Aceh, transition of mukim institution.

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  perubahan  yang  terjadi  pada  lembaga  mukim  dalam  struktur pemerintahan  daerah  di  Langsa  pada  periode  1906-1975.  Artikel  ini  menjawab permasalahan  bagaimana  perubahan  struktur  dan  fungsi  lembaga  mukim  di  Langsa  pada periode 1906-1975 dan bagaimana lembaga mukim dalam tatanan pemerintahan Orde Baru mengalami kemunduran. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahap: heuristik  (pengumpulan  sumber  sejarah);  verifikasi  (kritik  sumber); interpretasi  (analisis sejarah dan penafsiran); dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber sebagai data sejarah yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan literatur periode dari periode kolonial hingga pascakolonial.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  ilmu  sosial  khususnya  politik, sehingga  tema  penelitian  ini  adalah  sejarah  politik  dan  pemerintahan.  Penelitian  ini menemukan bahwa lembaga mukim merupakan lembaga pemerintah asli yang telah lama berdiri secara otonom di Aceh. Mukim mengalami banyak perubahan baik secara struktur maupun  fungsi  pada  zaman  kolonial  Belanda,  zaman  Pendudukan  Jepang,  dan  periode Revolusi  Kemerdekaan, bahkan hilang  pada  era  Orde  Baru.  Pembentukan wilayah  mukim terkait erat dengan keberadaan untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum) dan serta kemudian muncul menjadi unit pemerintah lokal.

## KATA KUNCI
Lembaga tradisional, sejarah politik dan pemerintahan Aceh, transisi lembaga mukim.

## Permalink/DOI
10.17977/um020v13i22019p154
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Mukim sebagai  sebuah  lembaga  pemerintahan  tradisional  hanya  ada  di  Aceh. Keberadaan  lembaga mukim dari  masa  ke  masa  mengalami  transisi  dan  perubahan secara perlahan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586), lembaga mukim berada di bawah suatu Nanggroe (Negeri) secara otonom. Akan tetapi, sejak  Aceh  berada  di  bawah  kekuasaan  pemerintah  kolonial  Belanda  hingga pemerintahan  era  Orde  Baru,  kedudukan  lembaga mukim mengalami  perubahan  baik tatanan  strukturnya  maupun  fungsinya.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada lembaga mukim pada tiap-tiap periode pemerintahan terjadi di seluruh Aceh, termasuk Langsa.
Berdasarkan data sejarah ditemukan bahwa sebelum tahun 1906 wilayah Langsa terdiri  dari  6 mukim yang  meliputi  wilayah:  Bayeun  Langsa,  Birem  Rayeuk,  Manyak Payed, Langsa, Langsa Tunong, dan Kuala Langsa. Kemudian setelah tahun 1907 keenam mukim tersebut  dilebur  menjadi  empat mukim saja  meliputi:  Bayeun  Langsa,  Birem Rayeuk,  Manyak  Payed,  dan  Langsa.  Keempat mukim tersebut  berada  di  bawah  suatu wilayah  pemerintahan  daerah  setingkat  sub-distrik/kecamatan  bentukan  pemerintah kolonial yang disebut sebagai Onderafdeeling Langsa.
Pada  masa  itu,  di  Langsa  sudah  berlangsung  industrialisasi  perkebunan  yang dimulai pada tahun 1906 (Muhajir, 2016). Eksistensi lembaga mukim sangat bergantung kepada  situasi  politik  dan  pemerintahan  lokal  yang  telah  dikontrol  sepenuhnya  oleh pemerintah  kolonial.  Dalam  proses  itulah  pemerintah  kolonial  memodifikasi  lembaga pemerintahan  lokal,  lahir  pula  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  baru (Mukhlis, 2015: 22).
Langsa  dibangun  oleh  pemerintah  kolonial  sebagai  daerah  ibukota Afdeeling Oostkust van Atjeh ( Afdeeling Aceh Timur) yang statusnya setingkat distrik/kabupaten di bawah  pimpinan  seorang  Asisten  Residen.  Hal  itu  juga  terkait  kepentingan  industri perkebunan yang membutuhkan pusat administrasi dan fasilitas perkotaan yang layak. Sejak berlangsungnya modernisasi, terjadi perubahan pada tatanan lembaga mukim yang merupakan dampak kebijakan kolonial kala itu. Pemerintahan tradisional dimodifikasi dan dikontrol oleh pemerintah kolonial melalui sistem dualistik (birokrasi kolonial dan birokrasi  bumiputra)  dan  menempatkan  amtenar  dari  kalangan  kulit  putih  di  setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, pada jabatan Imeum Mukim sebagai jabatan utama di lembaga mukim selanjutnya ditempati oleh orang kepercayaan pemerintah kolonial. Cara demikian  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  untuk  memudahkan  kontrol  dan pengawasan  terhadap  rakyat  bumiputra,  misalnya  mengecilkan  pengaruh  politik- ekonomi  seorang  kepala  negeri  yang  disebut  sebagai uleëbalang (hulubalang),  dan menghilangkan jabatan di bawahannya yang disebut sebagai uleëbalang cut (hulubalang kecil) . Cara itu sudah dilakukan sejak Belanda menguasai negeri-negeri di Aceh (Boer, 1917: 74).
Lembaga mukim di Onderafdeeling Langsa  ditetapkan  dalam  struktur  birokrasi bumiputra  melalui Staatsblad  van  Nederlandsch-Indie ,  1908  No.  401.  Kemudian  sejak tahun  1922,  lembaga mukim berada  langsung  di  bawah Afdeeling Aceh  Timur.  Hal  itu
dilakukan  karena  Langsa  merupakan  ibukota Afdeeling Aceh  Timur,  sehingga  lebih efisien jika lembaga mukim berada di bawah kedudukan Asisten Residen.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  permasalahan,  yaitu:  (1)  Bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga mukim di Langsa pada periode 1906-1975? (2) Bagaimana  lembaga mukim dalam  tatanan  pemerintahan  Orde  Baru  mengalami kemunduran?

## METODE
Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini adalah lembaga mukim dan perubahannya sebagai lembaga pemerintahan tradisional Aceh yang tetap  eksis  selama  era  kolonial  Belanda  hingga  era  Orde  Baru.  Lingkup  temporal mencakup  periode  1906-1975,  di  mana  tahun  1906  merupakan  awal  pembentukan pemerintahan  kolonial  di  Langsa  dan  lembaga mukim mengalami  perubahan  dalam kekuasaan kolonial dan tahun 1975 merupakan akhir dari era Orde Baru di Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mukim pada Zaman Kesultanan Aceh Sejak  zaman  kesultanan, nanggroe (negeri)  di  Aceh  dipimpin  oleh  seorang uleëbalang sebagai  kepala  wilayah.  Ada  banyak  sekali  jumlah nanggroe di  Aceh. Uleëbalang dan  keturunannya  diberi  gelar Teuku untuk  laki-laki  atau Cut untuk perempuan. Rahmadsyah dalam Menelusuri Jejak Sejarah Langsa mengutarakan bahwa uleëbalang sendiri  adalah  golongan  bangsawan  dalam  masyarakat  Aceh.  Dengan dipercayakan sebagai pemimpin sebuah Negeri atau nanggroe , yaitu wilayah setingkat Kecamatan  dalam  struktur  pemerintahan  Indonesia  sekarang.  Istilah uleëbalang tidak mengacu  pada  pengertian  kepala  laskar,  karena  melainkan  lebih  berarti  kepala pemerintahan  daerah  sendiri  otonom  dan  pemangku  hukum  adat  di  daerahnya.  Para uleëbalang inilah yang merupakan raja sebenarnya di wilayah mereka masing-masing dengan  penguasaan  atas  tanah  dan  rakyatnya,  bahkan  berhak  menarik  pajak  dan memiliki  otoritas  untuk  melakukan  perdagangan  dan  perang.  Seseorang  diangkat  dan disahkan sebagai uleëbalang oleh Sultan Aceh. Para uleëbalang yang jumlahnya banyak ini  tunduk  di  bawah  otoritas  sultan  secara  federatif  dalam  wilayah  besar  Kesultanan Aceh. Uleëbalang yang  memimpin  pemerintahan  di  sebuah nanggroe menjalankan menaati setiap perintah sultan serta membayar upeti kepada kesultanan (Rahmadsyah, dkk. 2014: 121).
Struktur  kekuasaan  Aceh  memiliki  hierarki  yang  konsentris  dan  berjenjang semenjak pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang membagi sistem administrasi politik Aceh  dengan  institusi nanggroe dan mukim ,  sebagai  alat  untuk  menciptakan  kelas bangsawan  baru  yang  menjadi  alat  penopang  kekuasaannya  (Reid,  2005:  3). Mukim awalnya  dibentuk  sebagai  daerah  yang  terdiri  dari  beberapa  kampung  untuk kepentingan  melakukan  salat  Jumat,  ia  merupakan  lembaga  adat  yang  memiliki
kedekatan  dengan  masyarakat.  Dalam  struktur  fungsionalnnya, mukim menjalankan tugas  untuk  mengkoordinir gampong-gampong (kampung-kampung)  yang  berada  di bawah otoritasnya. Nanggroe sebagai struktur pemerintahan yang lebih tinggi berfungsi menghubungkan mukim dengan  kesultanan.  Dengan  demikian mukim dalam  hierarki kepemimpinan di Aceh dari yang paling rendah sampai paling tinggi adalah: gampong , mukim , nanggroe , kesultanan.
Struktur  sosial  masyarakat  Aceh  kental  dengan  agama  Islam.  Oleh  karena  itu, dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  golongan  umara  dan  golongan  ulama.  Golongan umara  yaitu  pemerintah  atau  pejabat  dalam  satu  unit  kekuasaan  seperti  sultan memimpin  kesultanan, uleëbalang memimpin nanggroe , Imeum  Mukim memimpin mukim ,  dan geuchik memimpin gampong .  Golongan  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai pemimpin  adat,  pemimpin  keduniawian  atau  kelompok  elite  sekuler.  Sementara  itu golongan  ulama  adalah  pemimpin  yang  mengurusi  masalah  keagamaan  dan  dapat disebut juga sebagai kelompok elite religius seperti Tengku Meunasah dan Qadli .
Lembaga mukim berada  di  bawah nanggroe .  Pada  masa  kesultanan mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim , yaitu orang yang merangkap jabatan administratif dan agama. Biasanya jabatan itu diberikan kepada orang-orang yang berasal dari orang- orang  kepercayaan  oleh  Sultan.  Pada  awalnya uleëbalang di  Langsa  juga  memiliki wewenang  untuk  menetapkan  hukuman  atau  pengadilan  adat. Uleëbalang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di kalangan rakyatnya. Di sisi lain, wewenang uleëbalang tersebut  juga  dibatasi  dan  diberi  kepada Imeum Mukim ,  misalnya  masalah terkait  agama.  Hal  ini  untuk  mencegah  seorang uleëbalang menjadi  pemimpin  yang otoriter. Imeum Mukim harus mampu menjadi pimpinan keagamaan dan wilayah yang sudah  ditentukan,  misalnya  suatu  daerah Mukim mencakup  beberapa gampong (kampung/desa). Dalam suatu Mukim harus memiliki paling tidak sebuah masjid untuk menampung jamaah salat Jumat dari beberapa gampong di bawahnya. Sementara untuk menampung jamaah salat fardhu lima waktu di masing-masing gampong terdapat sebuah meunasah atau langgar.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  pada  awalnya mukim ditetapkan  berdasarkan keberadaanya  berkaitan  dengan  salat  Jumat.  Sebuah  rutinitas  masyarakat  terkait
Bagan 1. Hierarki Pemerintahan di Aceh pada Zaman Kesultanan
Kesultanan (Sultan) Nanggroe ( Uleëbalang )
Mukim ( Imeum Mukim )
Gampong ( Geuchik )
kepercayaan  sebagai  penganut  agama  Islam.  Kemudian, mukim merupakan  suatu kebutuhan  untuk  memperkuat  kesultanan  Aceh.  Oleh  karena  itu,  para  pemuka  agama merupakan  tokoh  yang  cukup  dihormati  dan  disegani  oleh  masyarakat. Mukim ditetapkan sebagai salah satu level pemerintahan dalam Kesultanan Aceh. Mukim dalam perkembangannya tidak lagi hanya sebatas intitusi biasa, melainkan mengurusi masalah keagamaan tetapi juga terlibat dalam urusan administrasi pemerintahan.

## Mukim pada Zaman Kolonial Belanda
Sejak periode Perang Aceh (1873-1918), kolonialis Belanda menempatkan orang- orang kepercayaannya (baik orang kulit putih maupun bangsawan yang loyal) di seluruh daerah taklukannya sebagai kepala pemerintah setempat. Belanda juga membuat sistem dualistik  pemerintahan:  pemerintahan  tidak  langsung  ( indirect  bestuurgebied )  dan pemerintahan  langsung  ( direct  bestuurgebied ).  Di  daerah-daerah  yang  diberlakukan pemerintahan  tidak  langsung,  Belanda  mengangkat  seorang  bangsawan  lokal  sebagai pejabat kolonial ( zelfbesturder ) untuk menjadi kepala daerah secara otonom. Sebaliknya, di  daerah-daerah  yang  diberlakukan  pemerintahan  langsung,  Belanda  mengangkat pejabat dari kalangan kulit putih baik sipil ( controleur ) maupun militer ( gezaghebber ) dan  Asisten  Residen  sebagai  kepala  daerah  yang  langsung  di  bawah  birokrasi pemerintahan  Hindia  Belanda.  Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  biasanya menerapkan pemerintahan tidak langsung di daerah-daerah bekas kerajaan, termasuk Aceh. Pemerintahan di Aceh dijalankan dengan memanfaatkan pemerintahan lokal yang sudah  ada.  Setiap  calon  pemangku  jabatan uleëbalang, sangat  diharuskan menandatangani pernyataan ikrar setia kepada  pemerintah Kerajaan Belanda terlebih dahulu sebelum diangat menjadi zelfbestuur di daerahnya.
Tidak  semua  lembaga  tradisional  dipertahankan  oleh  kolonial  Belanda  untuk membantu menjalankan pemerintahan, salah satu yang dihilangkan eksistensinya adalah Toeha  Peuët .  Fungsi  utama  dari Toeha  Peuët adalah sebagai  pengawas  atau  dewan penasehat pemerintahan mukim. Sejak Belanda menguasai Aceh, mukim untuk pertama kalinya menjalankan tugasnya tanpa pengawas atau dewan penasehat (Vleer, 1935: 461).
Kolonialis  Belanda  berhasil  menghapus  sistem  dan  tatanan  pemerintahan Kesultanan Aceh dan membangun sistem baru, sehingga ada lembaga tradisional yang hilang  dan  mengalami  perubahan.  Salah  satunya  yang  mengalami  perubahan  adalah lembaga Mukim .  Awalnya mukim dipimpin  oleh Imuem  Chik atau Imeum  Mukim atau Tengku , kemudian dialihkan di bawah kepemimpinan Uleëbalang kepercayaan Belanda. Hal  ini  dipandang  lebih  menguntungkan  bagi  Belanda  karena  lebih  efisien  dan memudahkan  kontrol  atas  situasi  dalam  negeri.  Sikap  politik  Belanda  ini  merupakan pelemahan  terhadap  lembaga  adat  dan  Islam  seperti  yang  ada  di  lembaga mukim . Tampaknya  Belanda  menjadi  sangat  waspada  dan  antisipatif  dengan  pemimpin  yang kharismatik dan religius sejak Perang Aceh kian menyulitkan mereka karena para ulama mampu  menyebarkan  semangat  jihad  (Perang  Sabil)  bersama  masyarakat.  Sejak  itu, pemimpin agama tidak boleh lagi menjadi pemimpin di suatu wilayah. Akibatnya muncul konflik  baru  di  kalangan  masyarakat  Aceh  sejak mukim diintervensi  oleh  Belanda.  Ini
semua merupakan saran politik Snouck Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda dan  kemudian  direaliasikan  sejak  J.B.  van  Heutsz  menjadi  Gubernur  Militer  di  Aceh (Zakir, 2013: 56).
Pemerintahan di masing-masing daerah taklukan Belanda mengalami perubahan yang  berbeda-beda,  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  pihak  kolonialis.  Misalnya  yang pernah  terjadi  di  Langsa,  beberapa mukim pernah  dilebur  menjadi  satu  wilayah  yang diperintah  oleh uleëbalang  cut (hulubalang  kecil). Uleëbalang  cut bertugas  di  bawah otoritas uleëbalang setempat.  Oleh  karena  itu,  wilayah  mukim  hasil  peleburan  dari beberapa mukim tersebut pada waktu itu disebut juga sebagai Uleëbalangtjoetschappen (wilayah uleëbalang cut ). Hal ini dilakukan atas dasar kebutuhan efisiensi administrasi pemerintahan.  Contoh  lain  di  Peureulak,  sebelum  tahun  1900  terdapat  enam  daerah uleëbalangtjoet . Setelah  tahun  1900,  wilayahnya  menjadi  empat uleëbalangtjoet saja, termasuk diantaranya wilayah sekitar Langsa (Mawardi, 2009: 46-47). Semulanya dalam proses peleburan mukim , hanya bertujuan untuk sinkronisasi wilayah yang sangat erat dengan kepentingan politik Belanda terutama untuk mempermudah mengontrol daerah- daerah  yang  mulai  banyak  dipenuhi  kawasan  perkebunan  di  wilayah Onderafdeeling Langsa.
Pemerintahan di Langsa mulai stabil  ketika memasuki tahun 1908 yaitu  ketika pemerintahan  melakukan  reorganisasi  pemerintahan  ( bestuurhervorming )  dan mengeluarkan undang-undangnya. Langsa sebagai daerah pusat kota (Langsa Tunong) yang  paling  ramai  di  Aceh  Timur,  ditetapkan  menjadi  ibukota Afdeeling Aceh  Timur, sekaligus  ibukota Onderafdeeling Langsa.  Sejak  itu,  pemerintahan  mulai  berjalan  baik serta kondisi keamanan juga semakin kondusif. Bila dibandingkan daerah Aceh lainnya pada waktu yang sama, kondisi keamanan di daerah Aceh Timur jauh lebih baik daripada daerah lainnya di Aceh.
Pada  masa  kolonial  Belanda  di  Langsa,  Banyak  kemunduran  telah  terjadi  di pemerintah Mukim . Sebelum tahun 1906 wilayah Langsa terdiri dari enam mukim yang meliputi wilayah: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, Langsa, Langsa Tunong, dan  Kuala  Langsa.  Kemudian  setelah  tahun  1907  keenam mukim tersebut  dilebur menjadi empat mukim saja meliputi: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, dan Langsa (Boer, 1917: 74-75). Keempat mukim tersebut berada di bawah suatu wilayah pemerintahan  daerah  setingkat  sub-distrik/kecamatan  bentukan  pemerintah  kolonial yang  disebut  sebagai Onderafdeeling Langsa.  Hal  ini  terjadi  sejak  pemerintah  kolonial membuka  perkebunan  karet  di  Langsa  sejak  tahun  1907  untuk  mempermudah pengontrolan  terhadap  situasi  keamanan  dan  ketertiban  di  daerah-daerah  sekitar kawasan  perkebunan.  Perubahan  ini  diperkuat  dengan  regulasi  baru  mengenai reorganisasi pemerintahan di Aceh yang diberlakukan pada tahun 1908 ( Staatsblad 1908 No.  401).  Sejak  itu, mukim berada  langsung  di  bawah  Asisten  Residen  pada  tingkat pemerintahan Afdeeling .
Perubahan lainnya terhadap lembaga mukim terjadi pada tahun 1927. Pemerintah Hindia  Belanda  memberlakukan  peraturan  baru  dalam Regeerings  Reglement  voor Buitengewesten atau Peraturan Pemerintah untuk Daerah-daerah Luar Jawa (Staatsblad
1927 No. 227 Pasal 324). Peraturan tersebut yang mengatur bahwa untuk daerah Aceh, para Geuchik (Kepala  Desa)  yang  ditugaskan  menjalankan  tugas-tugas  kepolisian  dan mengusut  kasus  yang  ada  di  masyarakat  berdasarkan  keterangan  dari Imeum  Mukim . Singkatnya Imeum  Mukim membantu  tugas  dan  fungsi Geuchik .  Walaupun  demikian, Imeum Mukim tetap diakui sebagai pemimpin wilayah mukim. Lembaga mukim dalam sistem pemerintahan di Aceh di kemudian hari diatur secara khusus dalam Besluit van den Gouvernuer General van Nederlandsch Indie tanggal 18 November Tahun 1937 Nomor 8. Besluit ini mengubah nama mukim menjadi Imeum Schaap sedangkan pemimpinnya tetap disebut sebagai Imeum Mukim (Mahdi Syahbandir, 2014: 9-10).
Mukim pada Zaman Pendudukan Jepang
Perubahan-perubahan  yang  terjadi  terhadap  lembaga mukim pada  era  kolonial Belanda  sebenarnya  tidak  fundamental,  hal  ini  tampak  dari  perubahan  yang  hanya ditukar sebutannya (Thamrin, 2008: 46). Sejak bala tentara Jepang menduduki Aceh pada tahun  1942,  mereka  mulai  menyusun  tata  pemerintahan  baru  yang  sesuai  dengan kepentingannya di Aceh. Ternyata Jepang tidak banyak melakukan perubahan terhadap sistem  pemerintahan  yang  telah  diciptakan  oleh  pemerintah  Belanda.  Kebanyakan struktur  dan  lembaga  pemerintahan  peninggalan  zaman  Belanda  masih  diteruskan, hanya saja sebutannya diganti dengan nama Jepang, kecuali struktur dan lembaga militer mengikuti sistem militerisme Jepang. Demikian pula penguasa-penguasa atau pejabat- pejabat  pemerintahan  dipegang  langsung  oleh  pembesar-pembesar  militer  Jepang (Mukhlis, 2015: 18).
Lembaga mukim pada zaman Jepang diberikan wewenangnya kepada para ulama yang  tergabung  dalam  organisasi  PUSA  (Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh).  Jepang mengembalikan wewenang memimpin lembaga mukim kepada para ulama dari tangan uleëbalang .  Tujuannya  adalah  agar  Jepang  mendapat  dukungan  dari  para  ulama  yang dibutuhkan militansinya (Rahmadsyah, dkk. 2014: 18).

## Mukim pada Periode Revolusi Kemerdekaan
Perubahan yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia adalah peristiwa proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  1945.  Revolusi  Kemerdekaan  bangsa  Indonesia (1945-1950)  adalah  revolusi  yang  anti  kolonial.  Segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan kolonialisme dipandang sebagai penghambat jalannya revolusi. Perubahan yang fundamental  tersebut  disertai  timbulnya  pergolakan-pergolakan  sosial,  perubahan struktur  sosial  dan  politik,  struktur  kolonial  dan  feodal  ke  struktur  masyarakat  yang bercorak republik (Suyatno, dkk. 1989: 1).
Revolusi Kemerdekaan di Aceh memiliki proses yang sangat menarik. Sebab, para golongan ulama dan uleëbalang berkonflik. Mereka saling memperebutkan kedudukan sebagai  elit  sosial  politik  di  Aceh.  Terlebih  lagi,  golongan  ulama  mendapat  dukungan sebagian besar masyarakat karena golongan uleëbalang pada masa sebelumnya sangat dimanjakan  oleh  Belanda.  Hal  ini  menambah  sikap  sentimen  anti-Belanda  dan menyurutkan popularitas golongan uleëbalang di mata masyarakat Aceh yang mengalami
penderitaan  pada  zaman  Belanda  dan  Jepang.  Konflik  terjadi  karena  kepentingan penguasaan  wilayah.  Pada  akhirnya,  golongan  ulama  yang  diwakili  PUSA  memiliki pengaruh yang besar sebagai elite politik di Aceh (Muhammaddar, 2014: 1). Ulama waktu itu tidak hanya sebagai sebagai tokoh agama di Aceh, melainkan juga sebagai elite politik dan dipercaya kembali untuk memimpin lembaga mukim di seluruh daerah di Aceh.

## Mukim pada Era Orde Baru
Langsa adalah salah satu kota di Aceh yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau Mukim (Alfian et al. 1976: 66). Di daerah pedesaan keberadaan mukim masih tetap dipertahankan oleh masyarakatnya, meskipun kedudukannya di tingkat nasional tidak ada sama sekali. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan secara total keberadaan lembaga adat mukim yang ada di Aceh.
Setelah  sewindu  (delapan  tahun)  Orde  Baru  berkuasa,  pemerintah  pusat mencoret  lembaga mukim dari  komponen  pemerintahan  daerah.  Sejak  diberlakukan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mukim tidak lagi mendapat pengakuan  dari  pemerintah.  Kedudukannya  tidak  lagi  berada  di  dalam  struktur pemerintahan  Aceh. Mukim yang  seharusnya  dapat  menjalin  hubungan  antara  negara dengan rakyat tidak lagi dapat dikesampingkan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan di daerah-daerah menjadi sangat sentralistik dan sangat “Jawa” di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mulai dari provinsi sampai ke desa. Pemerintah daerah dijadikan instrumen  pemerintah  pusat  agar  bisa  melaksanakan  semua  kebijakan  pusat  secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak memperkuat daerah otonom, tapi memperkuat wilayah administrasi.
Meskipun  Undang-undang  tersebut  berusaha  menghilangkan  fungsi mukim , namun keberadaan Imuem Mukim di Aceh tetap diakui oleh masyarakat. Hukum adat di Aceh  walaupun  tidak  tertulis  ternyata  tetap  dipegang  dalam  kehidupan  masyarakat. Hukum  adat  tetap  mengatur  keberadaan  tanah  ulayat,  adat  istiadat,  dan  tradisi masyarakat  Aceh  di  luar  hukum  yang  diberlakukan  di  negara  Republik  Indonesia. Padahal  saat  itu  pemerintah  pusat  melalui  Departemen  Dalam  Negeri  tidak  pernah mengetahui  keberadaan mukim dalam  tatanan  pemerintahan  di  Aceh,  kecuali  sebagai biro desa saja (Kamaruddin, 2013: 42).
Dengan demikian struktur dan fungsi mukim pada masa Orde Baru telah hilang. Revitalisasi lembaga mukim seperti sebelum era Orde Baru belum menunjukkan upaya yang  signifikan  dan  realistis.  Hal  ini  baru  terjadi  setelah  Indonesia  memasuki  era Reformasi. Lembaga mukim direvitalisasi kembali dan berada  di bawah  pemerintahan tingkat kecamatan serta menempatkan mukim sebagai lembaga perantara birokrasi yang telah ada dalam sistem pemerintahan khas otonomi daerah di Aceh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini  ditarik  beberapa  simpulan sebagai berikut: Pertama, lembaga mukim di Aceh telah ada sejak masa Sultan Alauddin Mansyur  Syah  (1579-1586)  dan  mengalami  banyak  perubahan  pada  zaman  Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, dan Periode Reformasi Kemerdekaan. Eksistensi lembaga mukim berakhir  pada  era  Orde  Baru.  Kedua,  tidak  semua  lembaga  tradisonal dipertahankan oleh kolonial, salah satu contohnya Toeha Peuët . Lembaga mukim tidak dihilangkan  namun  dimodifikasi  sesuai  kepentingan  penguasa,  misalnya mukim yang awalnya  dipimpin  oleh Imuem  Chik diganti  oleh uleëbalang . Mukim pada  era  kolonial Belanda  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  tanpa  pengawasan  dan  dewan  penasehat Toeha Peuët . Ketiga, lembaga mukim pada zaman Pendudukan Jepang diserahkan kepada golongan ulama di bawah organisasi PUSA. Sejak itu lembaga mukim kembali dipimpin oleh golongan ulama non-birokrat. Keempat, lembaga mukim pada era Orde Baru hilang sebagai lembaga pemerintahan daerah digantikan dengan sistem baru yang sentralistik khas Orde Baru. Kelima, sekalipun lembaga mukim mengalami perubahan struktur dan fungsi sejak zaman Kolonial Belanda bahkan dihilangkan pada era Orde Baru, namun ia tetap hidup dan diakui dalam hukum adat tidak tertulis yang tetap dijalankan dan ditaati oleh masyarakat Aceh. Akhirnya sejarah menjadi faktor utama lahirnya kembali lembaga mukim pada era Reformasi dalam struktur pemerintahan daerah Aceh yang otonom.

## DAFTAR RUJUKAN
Alfian, T. I. 1976. Perang di Jalan Allah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Andreski,  S.  1989. Max  Weber:  Kapitalisme,  Birokrasi,  dan  Agama. Yogyakarta  Tiara Wacana.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh  Timur.  2002. Profil  Kota  Langsa .  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: BPS Kab. Aceh Timur.
Boer,  K.  H.    de.  1917. Memorie  van  Overgave  van  den  Controleur  van  Onderafdeeling Langsa ,  10  Juli  1927.  Serie  1e,  M.F.  25,  Film  No.  9,  Arsip  Nasional  Republik Indonesia.
De Civiel en Militaire Gouvernour van Atjeh en Onderhoorigheden. 1914. Extract uit het register  der  besluiten  van  den  civielen  en  militairen  Gouverneur  van  Atjeh  en Onderhoorigheden . Koetaradja, 30 Mei 1914. Encyclopaedisch Buraeu, 1917. Mededeelingen van Het Berau voor de bestuurszaken der buitenbezttingen bewerkt door het Encyclopaedisch Buraeu de Buitenbezittengen . Deel II, Aflevering 2. Atjeh en Onderhoorigheden.
Husin,  T.,  dkk.  2015. Mukim  di  Aceh  (Belajar  dari  Masa  Lalu  untuk  Membangun  Masa Depan) . Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
Kamaruddin.  2013.  “Model  Penyelesaian  Konflik  di  Lembaga  Adat”. Walisongo:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan . 21 (1).
Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  5/650/OE/49  Tentang  Pembentukan Kecamatan Langsa.
Mawardi. 2005. “Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan  Karet  di  Aceh  Timur,  1900-1939”. Tesis .  Program  Magister  Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
Mawardi.  2009. Menyadap  Getah  untuk  Onderneming:  Dinamika  Sosial  Ekonomi  Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1900-1939 . Banda Aceh: Unsyiah. Monografi  Daerah  Istimewa  Aceh.  1976. Monografi  Daerah  Istimewa  Aceh .  Jakarta: Proyek  Pengembangan  Media  Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Muhajir,  A.  2016.  “Industrialisasi  di  Kota  Langsa  pada  Era  Kolonial:  Dari  Kapitalisme Negara ke Swasta 1907-1942”. Tesis . Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang.
Mukhlis. 2015. “Perkembangan Mukim di Aceh”. Jurnal Nanggroe . Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.
Muhammaddar. 2014. “Kedudukan Ulama dan Uleebalang sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900-1946)” . Tesis . Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara.
Rahmadsyah,  dkk.  2014. Menelusuri  Jejak  Sejarah  Langsa .  Langsa:  Humas  Pemerintah Kota Langsa.
Syahbandir, Mahdi. 2014. “Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh (The History of Imuem Mukim Governance in Aceh)”. Qanun: Jurnal Ilmu Hukum. No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 1-17.
Suyatno, dkk. 1989. Revolusi Nasional di Tingkat Lokal . Jakarta: Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional.  Proyek  Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Thamrin, 2008. Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme. Banda Aceh: CV. Percetakan Dominan.
Treffers, O. 1934. Bestuurmemories Tevens Memorie van Overgave van den Controleur der Onderafdeeling Langsa , 7 November 1934.
Undang-undang  Darurat  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1956  Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Vleer, A.J. 1935. “De positie van den Toeha Peuët in het Atjehsche Staatsbestel. Koloniale Studiën. No. 6. December 1935. Zakir, M. 2013. “Johan Harmen Rudoft Kohler dan Perang Aceh, 1873”. Skripsi . Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unversitas Samudra, Langsa.