## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (1-13) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian

## Eko Mukminto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Gedung Dekanat FH, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah E-mail: ekomukminto@mail.unnes.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566
Info Artikel
|Submitted : 15 Juli 2020
|Revised : 2 September 2020 |Accepted : 2 September 2020
How to cite: Eko Mukminto, “Hukum, Ideologi Patriarki, Dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan—Suatu  Kajian  Žižekian”, Nurani  Hukum  :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  3  No.  1, (Juni, 2020)”, hlm. 1-13.

## ABSTRAK
This  article  aims  to  reveal  that  the  concept  of  law,  which  has  been  interpolated  by patriarchal  ideology,  is  systematic  violence.  This  study  uses  a  la  Žižekian  critique  of  ideology which also formulates a concept of systematic violence. In cultural practice, patriarchy has become a dominant ideology that causes the normality of circumstances so that the practices of repression and  oppression  that  exist  in  society  were  covered  in  such  away.  Slavoj  Žižek  constitutes  a conception of systematic violence, namely violence that is at the ideological level which in practice sublimates violence which in the end, this violence cannot be seen with the naked eye and becomes a  common  and  even  natural  view.  In  practice,  the  legal  constellation  in  the  configuration  of patriarchal ideology is present as a repressive and discriminatory tool of power. Thus, the solution is to destroy the proposition of a patriarchal ideology, which is a necessity to reformulate a gender- just  legal  politics,  namely  by  redefining  gender  in  its  plural  form  instead  of  gender  in  a  binary constellation.
Keywords: Ideology, Patriarchy, Legal Politics, Gender Equality, Slavoj Zizek

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang konsep hukum yang telah diinterpelasi oleh  ideologi  patriarki  merupakan  suatu  kekerasan  sistematik.  Kajian  ini  menggunakan  kritik ideologi a la Žižekian yang juga merumuskan suatu konsep tentang kekerasan sistematik. Dalam praktik  kultural,  patriarki  telah  menjadi  suatu  ideologi  dominan  yang  menyebabkan  normalitas keadaan  sehingga  praktik  represi  dan  penindasan  yang  ada  dalam  masyarakat  terselimuti sedemikian  rupa.  Slavoj  Žižek  mengkonstatasikan  suatu  konsepsi  tentang  kekerasan  sistematik, yakni suatu kekerasaan yang berada dalam level ideologis yang dalam praktiknya menyublimasi suatu kekerasan yang pada akhirnya kekerasan ini tak dapat dilihat secara kasat mata dan menjadi pandangan yang lumrah bahkan kodrati. Konstelasi hukum yang ada dalam konfigurasi ideologi patriarki dalam praktiknya hadir sebagai alat kekuasaan yang represif dan diskriminatif. Dengan demikian,  solusinya  adalah  melakukan  destruksi  atas  proposisi  ideologi  patriarki  adalah  suatu keniscayaan  untuk  merumuskan  kembali  politik  hukum  yang  berkeadilan  gender  yaitu  dengan melakukan redefinisi gender dalam bentuknya yang jamak bukan gender dalam konstatasi biner.
Kata Kunci: Ideologi, Patriarki, Politik Hukum, Keadilan Gender, Slavoj Zizek

## A. PENDAHULUAN
Problema atas perempuan adalah problema  ideologis.  Hal  ini dikarenakan problema  ini  telah  lama  jauh  terbenam dalam  relung  pikiran  kebudayaan manusia  dan  hal  ini  selalu  dianggap problema  yang  sepele.  Proposisi  ini diartikulasikan  dengan  adanya  problem ketimpangan  dan  diskriminasi  atau setidaknya  bias  gender  yang  telah  lama menyejarah  dalam  kebudayaan  serta menjadi hal-ihwal dan dianggap sebagai kondisi  yang  kodrati.  Dalam  kelaziman budaya  itulah  identitas  perempuan selalu  ada  dalam  kondisi  yang  tak memungkinkan untuk memahami posisi maknawinya  dan  menerima  realitas sebagaimana adanya.
Kedudukan  perempuan  dalam realitanya  selalu  tak  setara  dibanding dengan  laki-laki,  derajat  perempuan selalu  lebih  rendah.  Dari  aspek  politik hingga  masalah-masalah  sehari-hari, seperti  mendapat  anak  perempuan seringkali  tidak  sebahagia  mendapat anak  laki-laki  pada  kelahiran  anak pertama.  Bahkan  seringkali  dalam diskursus bahasa sehari-hari masyarakat jawa pilihan penggunaan untuk
menentukan  relasi  antara  perempuan dan  laki-laki 1 seperti  misal,  lebih  sering menggunakan kata suami yang menceraikan istrinya dibanding perempuan menceraikan suaminya  (atau lebih  lazim  seorang  istri  diceraikan  oleh suaminya).  Pandangan  seperti  ini  juga lumrah ditemukan di beberapa kebudayaan  di  dunia.  Di  bidang  politik bahkan  di  Amerika  Serikat  perempuan punya  hak  pilih  penuh  baru  setelah tahun 1920an 2 .
1 Dwi  Atmawati,  “Gender  Bias  in Javanese  society:  A  Study  in  Language  Forms Choice  to  Men  and  Women”, Humaniora ,  Vol.  9
No. 3, (November, 2018), hlm. 259-261.
2 Arum  Tri  Utami,  “Kajian  Historis Sejarah  Pergerakan  Hak  Pilih  Wanita  di  Amerika Serikat”, Jurnal  Insignia ,  Volume  2,  No  1,  (April, 2015), hlm. 10.
Kultur  diskriminatif  tersebut menemukan pirantinya yang paling solid dalam  bentuk  norma  karena  dengan formasi  norma  terbentuklah  konstelasi penandaan  yang  pada  akhirnya  segala bentuk  penindasan  dan  diskriminasi dinormalisasi melalui narasi-narasi hukum.  Diskursus  hukum  yang  paling utama  adalah  masalah  keadilan  namun dalam  kenyataannya  mendefinisikan keadilan  jauh  lebih  mustahil  daripada seekor unta untuk bisa masuk ke lubang jarum.  Oleh  karenanya,  seringkali realitas  politik  menempatkan  hukum sebagai  penandaan  yang  selalu  arbitrer dalam  merumuskan  apa  itu  keadilan. Nah, dalam kekosongan maknawi inilah cara  pandang  dalam  konstruksi  atau nilai-nilai  yang  hidup  dan  dominan dalam  masyarakat  itu  menentukan bagaimana suatu hukum itu bekerja. Hal ini  dapat  dicontohkan  dalam  beberapa putusan  pengadilan  yang  bias  gender seperti  misal  pada  kasus  Ibu  Baiq  Nuril Maknun 3 yang  dalam  kasus  tersebut bahkan  Mahkamah  Agung  pun  juga menolak permohonan Peninjauan Kembali kasusnya. Dalam kelindanan ideologis inilah  menyebabkan  perempuan  dalam sejarahnya  juga  sering  menjadi  korban kekerasan  yang  diasosiasikan  dalam suatu  keganjilan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Banyak  penindasan  yang terjadi  akibat  logika  berpikir  seperti  ini. Seperti  halnya  kekerasan  yang  terjadi kota kecil bernama Salem, Massachusetts,  Amerika  Serikat  pada tahun 1692-1693. Terjadi adanya Perburuan  dan  persekusi  kepada  para dukun dan penyihir oleh para kelompok Puritan 4 . Ceritanya berawal dari 3 Lihat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direkto ri/putusan/f3b616f05f548c29317bce7b3e071687
4 J  Blumberg .  A  Brief  History  of  Salem
Witch Trial 1692. https://www.smithsonianmag.com/history/a- brief-history-of-the-salem-witch-trials-175162489/
beberapa orang yang sakit dan dianggap terkena  tenung.  Kemudian  hal  tersebut membuat  panik  warga  yang  akhirnya mendapat  reaksi  dari  para  dewan  kota dan  para  pemuka  kaum  puritan  yang kemudian  meresponnya  sebagai  suatu ancaman  terhadap  kota  dan  warganya. Tuduhan dan fitnah dilayangkan kepada orang-orang
yang
dianggap mempraktikan  sihir.  Persekusi  besar- besaran  pun  kemudian  digelar.  Dan yang dianggap  bersalah  mempraktikkan sihir  dan  guna-guna  pun  akhirnya dihukum gantung. Dalam kenyataannya, Sejarah  perburuan  atas  penyihir  ini  tak dapat  menafikkan  adanya  bias  gender dan  diskriminasi.  Banyak  peneliti,  salah satunya  adalah  Maggie  Rosen  yang melihat peristiwa kekerasan tersebut bias gender,  Hal  tersebut  bisa  dilihat  salah satunya  dikarenakan  lebih  banyak jumlah  perempuan  yang  dinyatakan bersalah  sebagai  penyihir  daripada jumlah  laki-laki.  Ya  tentu  saja  karena sering  kali  personifikasi  penyihir  ( witch ) sendiri  adalah  perempuan 5 .  Yang  mana hal  tersebut  sekaligus  membuktikan bahwa  ketika  terjadi  persekusi  tersebut bekerjanya  suatu  hukum  juga  tak  dapat dilepaskan  dari  cara  pandang  dan  nilai- nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.  Dalam  kasus  perburuan penyihir di kota Salem tersebut takhayul, puritanisme  agama  dan  diskriminasi gender berkelindan satu sama lain.
Hukum  sendiri  adalah  suatu ruang kosong yang menjadi
persinggahan  penandaan  makna  entah itu  ideologi,  budaya,  ekonomi  dan politik.    Berkaitan  dengan  keadilan perempuan,  dalam  hal  narasi  hukum dan keadilan ini menemukan paradoksnya sendiri.  Paradoks pertama, terdapat  dalam  mitologi  Yunani  kuno yakni  dengan  personifikasi  keadilan  itu sendiri,  yakni  Themis  sang  dewi
5 Magie  Rosen,  “A  Feminist  Perspective on The History of Women As Witches. Dissenting Voices. Volume". 6. No. 1, (2017).
keadilan. Penggambarannya adalah seorang  dewi  yang  memegang  pedang dan timbangan. Pedang sering digambarkan menjadi alat untuk
memilah  mana  yang  benar  dan  mana yang palsu sedangkan timbangan adalah alat ukur kesetimbangan. Yakni menimbang  mana  yang  hak  dan  mana yang  bathil.  Themis  ini  juga  memiliki kesaktian  untuk  dapat  melihat  masa depan.
Karena kekuatannya itu membuat  Themis  menjadi  salah  satu anggota  dari Oracle  of  Delphi 6 .  Namun, seberapa  saktinya  si  Themis  ini  satu  hal yang  tak  dapat  dipungkiri  adalah gendernya seorang dewi adalah seorang perempuan. Dalam sistem sosial masyarakat Yunani klasik yang didominasi  laki-laki  maka  Themis  pun tak  mungkin  lebih  hebat  daripada suaminya  yakni,  raja  para  dewa  yang bertahta  di  puncak  gunung  Olympus, yaitu sang maha dewa Zeus. Themis pun juga  harus  tunduk  pada  kehendak  Zeus yang menikahi Hera. Ironisnya, Ia masih juga  setia  menjadi  istri  sekaligus penasehat  bagi  Zeus  meskipun  sang suami berpoligami berkali-kali. Paradoks ini  menyiratkan  suatu  inti  gambaran keadilan itu sendiri yang dipersonifikasi oleh  Themis.  Keadilan  itu  adalah perempuan.  Bahwa  Identitas  gendernya adalah  selubung  ideologis.  Makna keadilan  sendiri  adalah  identitas  yang dibangun  dari  dasar  suatu  peradaban yang  hierarkis.  Dengan  demikian keadilan dan perempuan secara simbolik menawarkan hamparan simptom semiotika  problema  dari  dua  sisi  mata uang yang sama.
Ironi  yang  terjadi  pada  Dewi Themis  adalah  ironi  yang  terjadi  dalam kenyataan  sosial  masyarakat  yang didominasi  oleh  laki-laki.  Betapapun saktinya  atau  hebatnya  perempuan,  ia tetaplah  dianggap  punya  batasan.  Apa
6 Kathlyn  N.  Daly, Greek-Roman Mythology:  A  to  Z ,  Chelsea  House,  New  York, 2009, hlm. 139.
batasannya?  Ya,  perempuan  itu  sendiri. Di  titik  ini  perempuan  akan  selalu dianggap mempunyai batas. Sebenarnya dalam  realitas,  maksud  dari  batas  ini entah  apakah  natural  ataupun  kultural sebenarnya  tak  pernah  jelas.  Tapi  yang pasti  definisi  tersebut  eksis  semenjak manusia  membenamkan  dirinya  dalam bahasa dan karena manusia hanya dapat memahami realitas melalui bahasa maka melalui  batasan  bahasalah  makna perempuan itu juga dipahami.
Di  seputaran  batasan  inilah narasi-narasi  itu  dibangun.  Dan  inilah paradoks  kedua  hadir,  narasi  atas perempuan  didefinisikan  dari  dan melalui batasan ini. Maka jika membicarakan  apa  itu  keadilan  bagi perempuan, maka kita sedang membicarakan  tentang  apa  artikulasi atas  batasan  tersebut.  Keadilan  gender adalah  ruang  gelap  yang  tak  mungkin dipahami  tanpa  melalui  cahaya  kritik kultural yang menerangi jalan maknawi. Sekali lagi bahasa yang notabene adalah produk  kultural  menjadi  kunci.  Suatu kunci  untuk  membuka  kotak pandora yang  bernama  realitas  gender.  Logika bahasa  adalah  identitas  biner.  Suatu realitas  yang  hanya  bisa  dipahami dengan  mengandaikan  dan  melalui makna  yang  satu  dengan  yang  lain. Definisi  perempuan  juga  hadir  dalam oposisi  biner  tersebut.  Ada  laki-laki dan ada  perempuan.  Dualitas  ini  terkait  erat tak  terpisahkan.  Oleh  karenanya  ketika makna  perempuan  harus  setara  dengan laki-laki  maka  paradoks  dari  kesetaraan gender yang paling sublim ini muncul.
Semiotika gender seringkali digambarkan  dalam  maskulin  dan feminim:  laki-laki  sebagai  sosok  gagah, keras  dan  kuat,  sedangkan  sosok perempuan  adalah  cantik,  anggun  dan lemah.  Dua  sosok  inilah  yang  selalu berada  dalam  dua  kuadran  yang berkebalikan.  Walaupun  maskulinitas
sendiri  juga  tak  sepenuhnya  utuh 7 karena  ada  multiplisitas  dalam  makna maskulin  itu  sendiri  sehingga  pada dasarnya  dominasi  maskulin  ini  juga menindas  tak  hanya  perempuan  namun juga kepada laki-laki. Dominasi maskulin ini pada dasarnya adalah suatu keterjangkitan  ideologi  patriarki  sebagai suatu  pemikiran  arus  utama.  Dalam pelbagai  kebudayaan,  agama  dan  sosial perempuan  selalu  hadir  subordinat  dari laki-laki walaupun ada beberapa masyarakat  yang  maternalistik  namun kebudayaan  tersebut  nampaknya  tidak terlalu  dominan,  seperti  suku  Bari Indian 8 dimana  perempuan  mempunayi status  kuasa  yang  berbeda  jika dibandingkan
dengan berbagai mayoritas  kebudayaan  yang  ada  di dunia. Dominasi inilah yang  sebenarnya menyelimuti  artikulasi  keadilan  yang secara langsung tak langsung memberikan  fundamen  dalam  kerangka berpikir  hukum  dan  menganggapnya sebagai suatu kewajaran dan kelaziman.
Pertanyaannya selanjutnya adalah  sejauhmana  batas-batas  untuk membicarakan  tentang  apa  itu  definisi adil.  Dengan  kata  lain,  pertanyaan tentang definisi keadilan selalu dihadirkan  dalam  koordinat  ideologi tertentu. Di titik inilah kongruensi antara hukum  dan  keadilan  menjadi  absurd- asimetris.  Bagaimana mungkin  memberi ruang  keadilan  dalam  hal  ini  keadilan bagi  perempuan  dengan  hukum  yang didasari  atas  hukum  dalam  koordinat yang didominasi oleh laki-laki. Ketidakmungkinan  menganalisa  hukum sebagai  objek  kekuasaan  dikarenakan studi  atas  hukum  itu  selalu  diandaikan sebagai  sesuatu  yang  netral  dan  bebas
7 Oktarizal Drianus, “Hegemonic Masculinity:  Wacana  Relasi  Gender  dalam Tinjauan Psikologi Sosial”. Psychosophia: Journal of Psychology , Religion,  and  Humanity ,  Vol.1  No.1, (2019).
8 Yuval  Noah  Harari. Sapiens:  A  Brief History  of  Humankind ,  Harper  Collins,  New  York, 2015.
nilai.  Dalam  hal  ini  hukum  dipandang sebagai  suatu  entitas  yang  objektif.  Tak ada campur tangan kepentingan tertentu yang  mempengaruhi  bagaimana  suatu hukum itu dibuat.  Hukum adalah suatu kontrak  sosial  yang  disepakati  bersama tanpa  ada  selubung-selubung  politik yang  menstrukturisasinya.  Walhasil, hukum  selalu  dimungkinkan  sebagai piranti penyelesai sengketa atau
penyedia  solusi  segala  problema  yang dihadapi  masyarakat.  Ada  hukum, problem selesai. Begitulah formulanya.
Pandangan tersebut diatas adalah pandangan  positivistik  atas  hukum. Suatu  pandangan  yang  tidak  melihat sisi-sisi gelap dari hukum yang memang pada kenyataan tidak hadir dalam ruang yang  kasat  mata.  Perspektif  positivitik atas hukum melihat normativitas sebagai satu-satunya  struktur  internal  dalam hukum  yang  final  dan  tak  perlu diperdebatkan.
Namun pada kenyataannya,  positivisme  mengabaikan tujuan  hukum  yang  paling  substansial: yakni keadilan.
Berbeda dengan pendekatan  normatif  atas  hukum, pendekatan  politis  atas  hukum    melihat akses ke keadilan mendapat fokus kajian yang utama dalam konstelasi aksiologisnya.  Dalam  hal  ini  bagaimana hukum dapat menyediakan ruang-ruang keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.  Dengan  demikian,  satu  hal yang  dapat  dilakukan  sebagai  suatu upaya  dalam  mewujudkan  keadilan berbasis gender adalah dengan merobek konstelasi  politik  ideologis  yang  telah mengendap  dalam  tubuh  hukum  itu sendiri.

## B. PEMBAHASAN Patriarki Sebagai Suatu Ideologi
Dalam  optik  Marxian,  ideologi adalah suatu pandangan
yang menyelubungi  suatu  realitas.  Suatu pandangan  yang  memberikan  kerangka kenyataan  bagi  realitas  azali.  Suatu  cara pandang  tertentu  atas  realitas,  namun kerangka  kenyataan  tersebut  hadir  dari
titik pandang tertentu yang dimungkinkan  dari  basis  materiil tertentu.  Dengan  kata  lain,  ideologi merupakan  suatu  kesadaran  yang merupakan  efek  samping  dari  kondisi riil  tertentu  yang  kemudian  menutupi kenyataan.  Inilah  mengapa  hamparan kenyataan  yang  kita  alami  tersebut tidaklah  kodrati  namun  hanyalah  suatu kenyataan semu. Maksud dari kenyataan semu adalah bagaimana kita memandang  realitas  secara  ideologis adalah  selalu  imajiner.  Jadi  dari kenyataan semu tersebut berelasi dengan kesadaran  diri  dalam  memandang realitas.  Pada  akhirnya,  Kesadaran  kita ditopang  oleh  suatu  struktur  tertentu yang  menyebabkan  kita  tidak  dapat mengerti realitas yang sebenarnya. Inilah yang disebut ideologi sebagai kesadaran palsu oleh Karl Marx 9 .
Marx  mengungkap  bahwa  fungsi utama  dari  ideologi  adalah  menjadi suatu  suprastruktur  atas  realitas.  Suatu bangunan yang berguna untuk mereproduksi  kenyataan  dari  suatu peradaban. Seperangkat ide-ide dan cita- cita,  suatu  gagasan  yang  membentuk konstruksi  dominasi  dalam  suatu masyarakat.  Ide  dan  gagasan  ini memberikan  suatu  landasan  ideal  bagi suatu  tatanan  masyarakat  tertentu. Dengan kata lain, kenyataan itu ditopang oleh  suatu  ide-ide  dari  kelas  tertentu untuk mendominasi suatu ranah diskursus  dalam  suatu  masyarakat dengan  begitu  suatu  relasi  struktural dalam suatu masyarakat dapat terwujud.
Pemahaman atas bekerjanya suatu  ideologi  ini  adalah  suatu  upaya untuk memahami gejala yang tersembunyi  dalam  suatu  peradaban. Hal ini dikarenakan tujuan dari ideologi adalah  untuk  melegitimasi  bagaimana suatu  eksploitasi  dan  kekerasan  dapat
9 Karl  Marx  dan  Frederick  Engels, The German Ideology Part One, with Selections from Parts Two and Three, together with Marx's "Introduction to a  Critique  of  Political  Economy ."  International Publishers, New York, 2001.
hadir  secara  samar  bahkan  wajar  dalam suatu  relasi  kuasa  tertentu.  Oleh karenanya,  dalam  suatu  konstruksi kebudayaan  tersebut  yang  terselimuti oleh ideologi tertentu seringkali
kenyataan  imajiner  tersebut  diterima sebagaimana adanya.
Hal  tersebut  senada  dengan adanya  eksploitasi  dan  ketimpangan struktural dalam suatu masyarakat. Idea- idea dan gagasan-gagasan yang diterima seringkali  tanpa  evaluasi  lebih  lanjut. Dalam  ketimpangan  berbasis  gender misalkan,  Bahwa  laki-laki  adalah  yang utama  dan  perempuan  strukturnya tingkatannya  lebih  rendah  dari  laki-laki juga  dapat  diterima  apa  adanya dikarenakan kondisi kultural masyarakatnya  telah  berada  dalam koordinat  ideologis  tertentu.  Namun apakah memang praktik kultural patriarki  selama  ini  yang  menempatkan bahwa  perempuan  lebih  inferior  adalah suatu  ideologi?  Dan  mengapa  kita  bisa menganggapnya sebagai suatu
kewajaran  serta  menjadi  sesuatu  yang kodrati, normal dan lazim?
Konsep patriarki secara etimologi menurut  Lerner  adalah  sistem  yang secara  historis  berasal  dari  hukum Yunani  dan  Romawi,  di  mana  kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan  hukum  dan  ekonomi  yang absolut  atas  anggota  keluarga  wanita dan  laki-laki  tanggungannya 10 .  Oleh karenanya  dapat  dipahami  bahwa patriarki  adalah  suatu  sistem  yang menunjuk  pada  suatu  kekuasaan  dan kontrol  seperti  misal:  ayah  atas  anak- anaknya,  suami  atas  istrinya,  atau  suatu relasi  biner  antara  penguasa  dengan hambanya. Praktik patriarki yang paling kongkrit dalam sejarahnya menurut Levi Strauss,  salah  satunya  pada  masyarakat tribal  dimana  perempuan  mengalami reifikasi. Lazim dalam masyarakat Tribal Perempuan  hadir  sebagai  suatu  alat
10 F.  Akgul, Understanding  Patriarchy , Patriarchal Theory Reconsidered, 201 7, hlm. 30,
tukar  antar  suku.  Lebih  lanjut,  Lerner menganalisa bahwa tidak hanya tubuhnya  saja  yang  mengalami  reifikasi namun  seksualitasnya  dan  sistem reproduksinya  juga  mengalami  reifikasi seperti kawin paksa dan lain
sebagainya 11 .
Pada  dasarnya  patriarki  adalah suatu  relasi  kuasa  yang  mensubordinasi perempuan  dan  menempatkan  laki-laki pada  posisi  yang  lebih  utama  dan unggul.  Dengan  berjalannya  sejarah maka  Keberadaan  laki-laki  yang  hadir sebagai caretaker ini  telah  berkembang sebagai  suatu  tatanan  yang  dianggap kodrati. Dominasi laki-laki atas perempuan  menjadi  sesuatu  yang alamiah.  Proposisi  Laki-laki  menjadi sosok  yang  lebih  utama  dalam  tatanan realitas sosial.
Kondisi biologis seringkali menjadi acuan dalam penentuan bagaimana  laki-laki  lebih  superior daripada  perempuan.  Tubuh  yang  lebih kekar  diasosiasikan  lebih  kuat  daripada tubuh  perempuan  yang  lebih  ramping. Dalam  perkembangan  biologi  sendiri terdapat  perspektif  biologi  evolusionis yang menempatkan bagaimana patriarki ada  secara  alamiah  seperti  dalam kehidupan  mamalia khususnya  primata. Dimana ada sosok primata dengan status Alpha  male yang  menjadi  penguasa dalam suatu kelompok primata. Barbara Smuts  telah  menunjukkan  bahwa  asal usul  patriarki  dapat  menggunakan perspektif  biologi  evolusionis  untuk memahamai gejala patriarki dalam suatu masyarakat 12 .  Dalam  perspektif  ini  asal- usul  patriarki  merupakan  suatu  strategi mamalia  khususnya  primata  jantan untuk mendominasi dalam hal reproduksi seksual yang pada kelanjutan evolusinya  berkembang  menjadi  suatu 11
Gangoli, G., “Understanding Patriarchy,  Past  and  Present ”, Journal  of  Gender- Based Violence , Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 128.
12 Barbara  Smuts,  “The  Evolutionary Origins  of  Patriarchy ” , Human  Nature ,  Vol.  6  No. 1. (1995).
strategi  dominasi  dan  aliansi  antar sesama  pejantan  dalam  persaingan reproduksi seksual hingga pada
akhirnya lanjut pada tahap homo sapiens yang  telah  mengenal  sistem  bahasa. Strategi  ini  dipakai  sebagai  justifikasi dominasi  laki-laki  secara  biologis,  yang mana  laki-laki  lebih  superior  daripada perempuan  dan  dilestarikan  melalui kultur  dan  bahasa.  Dititik  lanskap bahasa  inilah,  perkembangan  patriarki menjadi  suatu  ideologi.  Menjadi  suatu belief  system yang  dipakai  untuk  kondisi imajiner untuk mempertahankan kondisi dan  keuntungan  kelompok  dalam  hal reproduksi seksual.
Pertanyaannya  kemudian  jika patriarki  hadir  sebagai  suatu  ideologi dan menopengi suatu kenyataan mengapa  kita  masih  saja  mengamini realitas  ini  dan  menganggap  bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan itu taken  for  granted .  Walaupun  telah  terjadi pergeseran  akan  pemaknaan  seperti misal  adanya  peran  perempuan  dalam kehidupan sosial, namun dalam pemaknaan  atas  relasi  antara  laki-laki dan  perempuan,  hal  tersebut  masih terbilang  tidak  signifikan.  Hal  tersebut, dapat  kita  lihat  dalam  praktik-praktik kebudayaan  di  Negara  maju  sekalipun yang  masih  kental  dengan  budaya patriarki dimana masih terdapat diskriminasi atas gender seperti diskriminasi kepada komunitas LGBTQ+.  Dengan  demikian,  pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menjelaskan kondisi tersebut?
Dalam  teori  ideologi  seperti dalam  tradisi  pemikiran  Marxian.  Slavoj Žižek  mengembangkan  suatu  teori ideologi  dengan  rekonstruksi  perspektif Psikoanalisis Lacanian. Dalam pemikiran Žižek  ada  tiga  momen  dasar  dalam ideologi,  yang  pertama;  ideologi  dalam dirinya
sendiri sebagai
suatu seperangkat  idea,  kemudian  ideologi bagi  dirinya  sendiri  (dalam  hal  bentuk materialnya)  dan  ideologi  dalam  dan bagi  dirinya  sendiri  ketika  memasuki
ranah  praktik.  Žižek  menaruh  perhatian lebih  pada  momen  ketiga  dalam  proses ideologi 13 yakni  ketika  ideologi  dalam dan  bagi  dirinya  sendiri  yakni  dalam taraf kesadaran subjek sebagai presuposisi  bagi  relasi  sosial  yang terberi.  Bagi  Žižek,  ideologi  inheren dalam  isinya  untuk  merasionalisasi realitas  begitu  juga  sebaliknya,  jadi ideologi dan realitas berkelindan sedemikian rupa. Ideologi mendiskursuskan  bagaimana  subjek merasionalisasi dan berpikir atas diri dan realitas  dalam  cara  pandang  tertentu. yang mana agar lebih efektif maka logika dasar  proposisinya  tersembunyi  dalam pusaran kesdaran subjek itu sendiri.
Teori tentang ideologi dikembangkan konstitutif dari
bagaimana  suatu  bahasa  ideologi  hadir dalam  suatu  kultur  dalam  suatu masyarakat.  Seperti  halnya  “Kita  (laki- laki)  tahu  bahwa  wanita  tidak  inferior dibandingkan laki-laki namun kita tetap melihat wanita sebagai suatu objek yang dapat dimanipulasi”. Menurut Žižek, inti ideologi dapat terpaparkan yang
fokusnya  adalah  pada  tindakan  materiil sehari-hari. Tentang
bagaimana seseorang  itu  bertindak  dan  menempati posisi  subjek.  Maka  rumusannya  tidak lagi  “ mereka  tidak  tahu,  maka  mereka melakukannya ”  namun  berubah  menjadi,.
“ Mereka  sangat  tahu  akan  keadaannya, namun,  masih  saja  mereka  melakukannya ”.
Inilah yang disebut paradoks pencerahan atas  kesadaran  palsu  ( Paradox  of  an enlightened false consciousness) 14 .
Dalam  hal  patriarki,  ideologi  ini bekerja  sebagai  suatu  logika  yang melegitimasi  bagaimana  suatu  dominasi harus tersembunyi sedemikian rupa agar
13 George  I  Garcia  dan  Carlo  Gmo. Aguilar  Sanchez,  “Psychoanalysis  and  Politics: The  Theory  of  Ideology  in  Slavoj  Zizek”, International Journal of Slavoj Zizek , Volume 2, No. 3, (2008).
14 Slavoj  Žižek, The  Sublime  Object  of Ideology , Verso, New York, 2008, hlm. 24-25.
efektif. 15 Dengan  kata  lain,  logika  ini memberi dasar pembenaran realitas yang ada  seperti  misal  bahwa  adalah kewajiban  bagi  seorang  laki-laki  untuk melindungi perempuan karena perempuan secara fisik dianggap lemah. Atau  semisal  perempuan  merupakan perhiasan dunia yang harus
diistimewakan  dan  itu  merupakan keutamaan  seorang  laki-laki  dalam interelasinya dengan perempuan.
Suatu kenyataan sosial tak pernah menjadi  sama  oleh  sebab  perihal  apa yang kita ketahui hanyalah satu sisi dari suatu  cara  pandang.  Kita  tak  pernah sampai pada apa yang dinamakan realita kenyataan  azali.  Karena  satu  hal  yang perlu  dipertimbangkan,  yakni  suatu realitas  pengetahuan  takkan  pernah  ada jika  kita  tak  pernah  ada  tanpa ideologi t ersebut. Dengan kata lain, kita tak dapat memahami  tentang  dunia  dan  isinya tanpa  mistifikasi  ideologis  ( ideological mystification ).  Jadi  kebenaran  pada dasarnya  bukan  hanya  tentang  analogi sederhana: wajah (siapa/apa) dibalik topeng, namun  hanya  melalui  topeng  itu  kita dapat  mengetahui  bahwa  ada  suatu wajah dibalik topeng.
Operasionalisasi  ideologi  telah menghantarkan suatu masyarakat dalam suatu  konstruksi  ide  dan  gagasan  atas suatu  kategori  masyarakat  tertentu. Karakteristik  ideologi  seperti  telah disinggung diatas adalah untuk
menyelimuti  dan  melegitimasi  suatu kenyataan  bahwa  ada  dominasi  dan eksploitasi  dari  suatu  kepentingan tertentu  dan  mewajarkannya.  Oleh karenanya, pertanyaan bagaimana mewajarkan  suatu  sistem  kuasa  yang dominatif-hegemonik  dan  eksploitatif dalam suatu masyarakat?

## Hukum Sebagai Piranti Ideologi Patriarki
15 Slavoj  Zizek, The  Spectre  of  Ideology dalam  Pendahuluan Mapping Ideology, New York,
Verso, 1994, Hlm. 8-9
Memahami  hukum  dalam  satu aspek  normatif  yang  bebas  nilai  adalah suatu  katastrofi  epistemologis.  Hal tersebut  dikarenakan,  hukum  hadir sebagai  suatu  aturan  yang  prosesnya mencerna  dan  dihinggapi  selubung- selubung  kepentingan  dan  manifestasi ideologi  tertentu.  Simetris  dengan  apa yang  dikatakan  oleh  Satjipto  Rahardjo, bahwa  hukum  tidak    hanya    kumpulan peraturan    saja    melainkan    suatu bangunan    ide,    kultur,    dan    cita-cita 16 . Dengan  demikian  suatu  teks  hukum adalah  jalinan  penandaan  akan  suatu idea dan gagasan tertentu.
Makna  normatif  dalam  teks hukum  tak  serta  merta  hadir  dalam eksistensinya sebagai hukum saja. Dalam alurnya suatu hukum adalah manifestasi suatu  nilai  dalam  suatu  masyarakat. Sesuatu  standar  nilai  yang  menjadi acuan  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk.  Yang  kemudian, di  kongkretisasi menjadi  norma.  Suatu  perintah  dan larangan.  Yang  pada  akhirnya  menjadi suatu praktik kebiasaan dalam masyarakat.    Dari  trajektori  teks  hukum tersebut  dapat  dipahami  bagaimana suatu  nilai  atau  idea  menjadi  kongkret dalam suatu masyarakat.
Dibalik teks hukum ada pemaknaan  yang  harus  secara  runut dianalisis sejauhmana kepentingan ideologis  tertentu  terbangun  dalam susunan  bangunan  sistem  aturan. Rangkaian makna suatu teks berkelindan inilah  yang  harus  dibedah  sedemikian rupa. Diskursusnya adalah kondisi sosial politik yang melahirkan suatu konstruksi teks  hukum  tersebut.  Pertanyaannya kemudian  adalah  bagaimana  kondisi ideologis  ini  dapat  menubuh  dalam realitas kehidupan sehari-hari?
Louis  Althusser,  seorang  filsuf
Marxis  Strukturalis mengemukakan tentang  bagaimana  suatu  ideologi  dapat terejawantahkan dalam suatu
16 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Dalam  Jagat Ketertiban , UKI Press, Jakarta, 2006.
masyarakat.  Althusser  menggunakan pendekatan  instrumentalis  atas  hukum yang diderivasikan dari kritik Marx yang melihat  bahwa  Negara  sebagai  alat  dari kepentingan kekuasaan tertentu. Althusser menunjukkan ada dua bentuk manifestasi  ideologi  secara  materiil. Yang  pertama  disebut  sebagai Represive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA) 17 . Repressive  State  Apparatus adalah suatu  institusi  Negara  yang  sifatnya represif.  Yakni  untuk  memaksakan bagaimana  suatu  hukum  (ideologi) tersebut  dijalankan  dengan  tindakan- tindakan  koersif.  Repressive  State Apparatus  dapat  berbentuk  tentara, polisi,  atau  penjara.  Fungsi  utamanya lebih  bersifat  represif.  Untuk  menekan subjek  yang  tidak  patuh.  Sedangkan Ideological  State  Apparatus  adalah lembaga  Negara  yang  ideologis.  Tugas utamanya  adalah  menjamin  kepatuhan ideologis masyarakat dengan
memberikan  doktrin  dan  gagasan sebagai  subjek  ideologis.  Bentuknya dapat  berupa  sekolah-sekolah,  ataupun institusi keagamaan dan lain sebagainya.
Ideological  State  Apparatus bekerja dalam  konstruks  interpelasi  subjektif. disitulah  ideologi  membentuk  suatu subjek.  Dititik  ini,  subjek  dapat mengenali dan memaknai realitas dalam bentukan ideologi dalam suatu konfigurasi  sosial  yang  diproduksi  oleh institusi-instititusi ideologis. Suatu interpelasi  ideologis  berjalan  melalui enusiasi  bahasa  dan  terjadi  ketika  suatu individu  merasa  “terpanggil”,  sehingga dapat  dikatakan  subjek  telah  menjadi subjek berposisi. Gambaran sederhananya, semisal dalam
kebudayaan  Jawa  dimana  seseorang perempuan  dalam  perannya  sebagai seorang  istri  adalah  sebagai  pelayan suami. Seorang istri harus taat dan patuh
17 Louis  Althusser, Lenin  and  Philosophy and Other Essay . Monthly Reviews Press, London,
1971, hlm. 149-150
pada  suaminya.  Ia  harus  siap  sedia menjadi pendukung suaminya.
Suaminya  adalah  pemimpinnya  maka segala tindakan yang menolak atau tidak setuju  terhadap  keinginan  sang  suami adalah tindakan durhaka. Jadi interpelasi individu ini bekerja ketika si perempuan ini  dalam  alam  bawah  sadarnya menyetujui  untuk  terpanggil  secara penuh  untuk  menempati  posisi  sebagai subjek  istri  yang  salehah.  Yang  taat  dan patuh  pada  suami.  Inilah  yang  disebut sebagai  proses  ideologisasi.  Sedangkan Institusi represif ataupun ideologis hadir sebagai mkanisme kontrol yang merupakan  suatu  inisiasi  sekaligus respon  atas  gejolak  sosial  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Atau  dengan  kata lain  kondisi  sosio-politis  masyarakat agar selalu berlanjut
dan berkesinambungan  haruslah  didesain sedemikian  rupa  sedemikian  rupa melalui  institusi-intitusi  dan  mesin- mesin  ideologis  tersebut.  Dengan demikian  kestabilan  makna  ideologis dapat tercapai. Salah satu contoh dimana secara legitimatenya suatu  hukum  dapat merasuk menjadi acuan normatif sebagai pengejawantahan  patriarki  dapat  kita lihat  dalam  beberapa  produk  peraturan perundang-undangan berikut ini.
Undang-undang perkawinan
Nomor  1  tahun  74  dapat  dijadikan analisis  bagaimana  patriarki  menubuh dalam  hukum  perkawinan.  Semisal dalam Pasal  4 UU  Perkawinan  tersebut menyatakan bahwa seorang suami dapat beristri  lebih  dari  seorang  apabila  istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya, mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat  melahirkan  keturunan.  Yang  hal ini  tidak  berlaku  sebaliknya  bagi  suami. Problema keterlibatan perempuan dalam politik  juga  nampak  dalam  hukum. Seperti  misal  keterwakilan  perempuan dalam  parlemen  atau  dalam  pemilihan jabatan  tertentu.  Yang  tentu  saja,  hal  ini secara tanpa disadari konstruksi patriarki  juga  telah  hinggap  jauh  dalam
kesadaran perempuan. Artikulasi keterwakilan misal: harus ada
setidaknya  30  persen  perempuan  dalam parlemen atau dalam jabatan politik. Hal ini menurut penulis adalah suatu blunder dalam memahami keadilan dan kesetaraan  gender.  Hal  ini  dikarenakan bahwa hanya untuk melibatkan perempuan  dalam  politik  disediakan minimal 30 persen sebagai ambang batas. Yang  hal  ini  sebenarnya  memberikan artikulasi  bahwa  kehadiran  perempuan pun  hanya  hadir  sebagai  suatu  “jatah” dalam  keterlibatan  dan  persaingan dengan  para  laki-laki.  yang  malah semakin  tajan  menunjukkan  bahwa wanita  pun  untuk  terlibat  politik  pun harus  diberikan  semacam  “pemberian secara  cuma-cuma”  dan    bukan dikarenakan  kompetensi  atau  kompetisi seimbang dengan laki-laki namun karena penandaan  atas  jatah  perempuan  dalam politik.
Politik  hukum  di  Indonesia kedepannya  tampaknya  juga  tidak  akan lepas dari jeratan patriarki yang terlanjur mengendap  dalam  relung-relung  sosio- filosofis  hukum  nasional.  Pembahasan akan peran perempuan dan domestifikasi  figur  perempuan  sebagai pengurus rumah tangga, hingga pemaknaan  tunggal  atas  gender  terlihat jelas dalam konstelasi pasal-pasal dalam RUU  Ketahanan  Keluarga.  Dalam  RUU tersebut  terlihat  bahwa  Negara  akan melakukan intervensi pada ruang privat dan  memberi  narasi  tentang  peran perempuan  yang  didomestifikasi  dan dijinakkan. Narasi perempuan sekali lagi ingin  ditegaskan  hanyalah  sebagai pendamping  suami.  Postulasi konco wingking atau  wanita  tempatnya  itu didapur-disumur-dikasur  bekerja  dalam logika  hukum  ini.  Suatu  pandangan konservatif  dalam  melihat  bagaimana peran perempuan di dunia.

## Hukum Patriarkis Sebagai  Suatu
Kekerasan Sistemik
Bersemayamnya  patriarki  dalam suatu masyarakat adalah suatu problema identitas.  Dimana  perihal  patriarki menopengi  dan  melegitimasi  bagai sistem  kuasa  yang  hegemonik  dan dominatif  antara  relasi  laki-laki  dan perempuan  telah  membentuk  suatu subjek  dalam  oposisi  biner.  Dan  sekali lagi  merangkum  sejarah  peradaban manusia  dalam  suatu  identitas  yang hierarkis  dan  struktural.  Dengan  posisi laki-laki  lebih  superior  dibanding perempuan.
Dari  superioritas  inilah  muncul kondisi-kondisi diskriminatif dan eksploitatif  atas  perempuan.  Hingga yang  paling  kentara  adalah  problema kekerasan  yang  seringkali  menimpa perempuan.  Kekerasan  yang  menimpa perempuan  tidak  hanya  secara  fisik namun  juga  secara  psikis  ataupun verbal.  Sebagaimana  sering  terjadinya korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  perempuan.  Secara  kasat  mata, pemahaman  kita  akan  korban  hanya dilihat  dari  bagaimana  subjek  menjadi korban.  Yang  pada  akhirnya  ini  adalah suatu  dampak  saja  tanpa  tahu  sebab musabab  bagaimana  kultur  kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi.
Slavoj  Žižek  dalam  karyanya Violence:  Six  Sideways  Reflection (2008) mengajak  kita  untuk  merenungkan kembali  kekerasan  yang  marak  terjadi secara  filosofis 18 .  Mengambil  jeda sebelum  mengambil  tindakan.  Menurut teorisasinya,  suatu  kekerasan  dapat terjadi  dalam  dua  bentuk,  yakni: Kekerasan  subjektif  dan  kekerasan objektif.  Seperti  kita  tahu  kekerasan subjektif  adalah  kekerasan  dalam bentuknya  yang  paling  kentara  karena biasanya  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok  tertentu,  jadi  ada  pelakunya yang  melakukan  suatu  tindakan  fisik. Seperti  halnya  memukul,  membunuh, mengebom dan lain sebagainya.
18 Slavoj  Zizek, Violence:  Six  Sideways  of Reflections , Picador, New York, 2008 , hlm. 3-5.
Adapun kekerasan objektif, dalam  bentuk  kekerasan  model  ini. adalah  bentuk  yang  tak  kasat  mata. Hal ini  dimungkinkan  dengan  perantara ideologi  dan  relasi  kuasa.  Seperti  kita tahu  tugas  ideologi  adalah  untuk melgitimasi  dan  mewajarkan  kondisi- kondisi  tertentu.  Kekerasan  objektif menubuh  dalam  dua  hal  yakni: kekerasan  simbolik  dan  kekerasan sistematik.  Kekerasan  simbolik  hadir dalam  konstruksi  dan  praktik  bahasa. Sedangkan  kekerasan  sistematik  hadir dalam  suatu  tatanan  tertentu  dalam suatu  masyarakat  yang  hadir  secara  tak kasat mata.
Kekerasan adalah suatu medium. Menurut Žižek, kekerasan dapat
menajadi suatu pesan yang mungkin saja akan  sangat  sulit  untuk  diterjemahkan. Namun  pendekatan  psikoanalisis  Žižek melihat  segala  sesuatu  sebagai  suatu symptom  atau  gejala.  Seperti  laiknya seseorang  yang  terkena  flu,  maka demam  dan  sakit  kepala  adalah gejalanya. Namun dibalik semua itu ada suatu  virus  yang  menyebabkannya. Disinilah  peran  peran  penting  kritik ideologi.  Yakni  membongkar  semua  hal yang  tak  kasat  mata  dan  menjalar menyebabkan semua gejala-gejala kekerasan tersebut. Dalam perihal kekerasan
terhadap  perempuan,  semisal  terjadi pemukulan  hingga  pelecehan  seksual adalah  simptomnya  atau  gejalanya  saja. Dibalik  semua  hal  tersebut  ada  suatu praktik  ideologis  yang  telah  hinggap secara  kultural  dan  menyebabkan bagaimana  suatu  penganiyaan  dalam rumah  tangga  ataupun  pelecehan seksual  terjadi.  Pembongkaran  ideologis ini  harus  dilihat  sebagi  suatu  upaya mendestabilisasi  realitas  yang  normal dikarenakan  di  level  ideologis  telah hinggap  ideologi  patriarki  yang  melihat superioritas laki-laki atas perempuan.
Pembongkaran ideologis ini dapat  dilihat  dengan  merunut  segala aspek kultural yang hadir dalam praktik
kultural. Ketimpangan adalah salah satu symptom yang harus dibongkar. Mengubah  koordinat  ideologi  adalah suatu  keharusan.  Karena  hanya  dengan merubah koordinat ideologis, suatu cara pandang akan sesuatu hal akan berubah seiring pergeseran
ideologisnya.
Ketidak-simetrisan patriarki adalah struktur  yang  harus  dirobohkan  jika menginginkan  kondisi  yang  setara  bagi relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki. Namun  hal  yang  ditakutkan  adalah dikarenakan  struktur  ideologis  patriarki yang  dominatif  dan  hegemonik  telah lama menubuh dalam struktur kebudayaan  maka  tanpa  disadari gerakan  feminisme  yang  sejatinya  hadir sebagai  kritik  untuk  membongkar tatanan malah menempati posisi koordinat  ideologis  patriarki  yang dominatif dan hegemonik. Inilah pusaran problem dari kekuasaan. Setelah menumbangkan rezim sebelumnya ironisnya malah menempati ruang kuasa yang kosong tersebut dan biasanya lebih represif 19 . Oleh karenanya, mendudukan politik  emansipatoris  tidak  hanya membongkar  selubung  ideologis  dan menumbangkan struktur kuasanya namun  juga  mendasarkan  kesetaraan sebagai  suatu  titik  berangkat  dalam lanskap realitas.
Pada dasarnya  kesetaraan adalah suatu aksioma. Suatu titik pijakan utama yang  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat ukur  untuk  menakar  bagaimana  suatu ketimpangan  dalam  suatu  masyarakat. Dalam  hal  ini,  Jacques  Ranciere menuliskan bahwa politik emansipatoris takkan  pernah  terwujud  tanpa  adanya titik  pijak  yang  setara  sebagai  landasan logika  politik  hukum.  Dengan  kata  lain, tanpa  adanya  kesetaraan  dalam  relasi perempuan  dan  laki-laki  maka  mustahil kekerasan atas perempuan dapat dihilangkan.  Problemanya  sekarang
19 Slavoj  Zizek, The  Metastases  of Enjoyment:  Six  Essays  on  Woman  and  Causality , Verso, London, 1994, hlm. 206.
adalah  dimana  letak  kanalisasi  politik kesetaraan itu dimulai?

## C. PENUTUP
Sejarah  atas  perempuan  adalah sejarah  ketimpangan  dan  ketidakadilan. Dalam  beberapa  kebudayaan  menjadi perempuan adalah kutukan dan sebaliknya  menjadi  seorang  laki-laki berarti  suatu  berkah  tiada-tara.  Proses sejarah sendiri adalah proses ketergelinciran atas realitas yang dimungkinan karena konstruksi dominasi  ideologis  yang  berkembang dalam suatu diskursus dalam masyarakat. Praktik kebudayaan patriarki  yang  menubuh  dalam  logika hukum  telah  mapan  sebagai  suatu kewajaran  dalam  praktik  kebudayaan yang  dominan  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Oleh  karenanya,  membongkar
selubung  ideologis  yang  meyelimuti diskursus  tentang  perempuan  sama halnya dengan upaya untuk
membongkar  tatanan  yang  telah  lama mapan  mengeram  dalam  kebudayaan. Dalam perspektif Žižekian, ketimpangan dalam suatu masyarakat adalah simptom atau gejala adanya suatu kekerasan yang secara  sistemik  hadir  secara  normal dan wajar  dalam  kehidupan  sehari-hari. Narasi  perempuan  dalam  sejarahnya akan selalu ditandai dalam logika opresi jika  perempuan  itu  sendiri  tak  mampu untuk  melakukan  redefenisi  atas  makna perempuan itu sendiri. Redefinisi artinya adalah  menjungkirbalikan  tatanan  yang secara  arbitrer  menjadi  kungkungan dalam  memaknai  segala  hal  tentang perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akgul,  F. Understanding  Patriarchy . Patriarchal  Theory  Reconsidered,
2017.
Althusser, Louis. Lenin and Philosophy and Other  Essay .  London:  Monthly Reviews Press, 1971. Atmawati,  Dwi.  “Gender  Bias  in Javanese  Society:  A  Study  in Language  Forms  Choice  to  Men and Women.” Humaniora (2018). Blumberg,  J.  “A  Brief  History  of  Salem Witch Trial 1692.” Simithsonianmag.Com . https://www.smithsonianmag.co
m/history/a-brief-history-of-the- salem-witch-trials-175162489. Daly, Kathlyn N. Greek-Roman Mythology:
A to Z . New York: Chelsea House, 2009. Drianus, Oktarizal. “HEGEMONIC MASCULINITY:  Wacana  Relasi Gender Dalam Tinjauan Psikologi
Sosial.” Psychosophia:  Journal  of Psychology, Religion, and Humanity (2019).
Gangoli,  Geetanjali.  “Understanding Patriarchy,  Past  and  Present:
Critical  Reflections  on  Gerda Lerner  (1987),  the  Creation  of Patriarchy,  Oxford  University Press.” Journal  of  Gender-Based Violence (2017).
Garcia,  G.,  and  C  Aguilar  Sanchez. “Psychoanalysis and Politics: The Theory  of  Ideology  in  Slavoj Žižek.” International  Journal  of Žižek Studies (2008).
Harari,  Yuval  Noah. Sapiens:  A  Brief History  of  Humankind .  New  York: Harper Collins, 2015.
Karl Marx, Frederick Engels. The German Ideology  Part  One,  with  Selections from Parts Two and Three, Together with  Marx’s  “Introduction  to  a Critique of Political Economy.” New York:  International  Publishers, 2001. Mahkamah  Agung. Putusan  Nomor 574K/Pid.Sus/2018 , 2018. Rahardjo,  Satjipto. Hukum  Dalam  Jagat Ketertiban .  Jakarta:  UKI  Press, 2006.
Rosen,  Maggie.  “A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as Witches.” Dissenting Voices (2017). Smuts,  Barbara.  “The  Evolutionary
Origins  of  Patriarchy.” Human Nature (1995).
Utami,  Arum  Tri.  “Kajian  Historis Sejarah  Pergerakan  Hak  Pilih Wanita  Di  Amerika  Serikat.” Jurnal Insignia 2, no. 1 (2015): 10. Zizek,  Slavoj. The  Spectre  of  Ideology Dalam Pendahuluan Mapping Ideology . New York: Verso, 1994. Žižek, Slavoj. The Metastases of Enjoyment:
Six Essays on Woman and Causality . London: Verso, 1994. ———. The  Sublime  Object  of  Ideology . New York: Verso, 2008.
———. Violence:  Six  Sideways  of Reflections .  New  York:  Picador,
2008.