Melihat Arah Kemiskinan Nias Utara dari Perspektif ADD, IPM serta PDRB
Yatatema Zai 1 , Martin Luter Purba 2 , Nancy Nopeline 3
1,2,3 Universitas HKBP Nommensen E-mail: yatatema@student.uhn.ac.id 1 , martinpurba@uhn.ac.id 2 , nancynopeline@uhn.ac.id 3

## Article History:
Received: 06 Mei 2024 Revised: 28 Mei 2024
Accepted: 30 Mei 2024 Abstract: This study aims to analyze the causality of poverty  in  North  Nias  with  the  allocation  of  village funds,  human  development  index  and  gross  regional domestic product. The research method used is to use the  Granger  Causality  Test.  The  data  used  is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics which consists of data on the number of poor people in North Nias in 2010-2023, the allocation of village funds in North Nias in 2010-2023, the Human Development  Index  of  North  Nias  in  2010-2023  and the Gross Regional  Domestic Product of North Nias in  2010-2023.  This  research  was  processed  using Eviews version 10, but before processing, interpolation  was  carried  out  first  to  extend  the research  year  due  to  data  limitations.  The  results show  that  there  is  a  causal  relationship  between poverty  and  ADD,  there  is  no  causal  relationship between  poverty and  human  development  index,  and there  is  no  causal  relationship  between  poverty  and gross regional domestic product.
Keywords: Poverty, Village Fund Allocation, Human Development Index, Gross Regional Domestic Product

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan  integral  dari  pembangunan  nasional.  Tujuan  dari pembangunan  nasional  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  perekonomian  agar  mampu menciptakan  lapangan  kerja  dan  memberikan  kehidupan  yang  layak  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Melalui  proses  pembangunan  di  setiap  daerah,  akan  berpotensi  terhadap peningkatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  ini mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengatasi kemiskinan yang ada di daerah merupakan salah satu tujuan  pembangunan dan menjadi fokus di negara manapun dalam mengatasinya. Karena tanpa adanya perhatian yang serius, maka  masalah  tingkat  kemiskinan  membuat  proses  pembangunan  dan  transformasi  banyak mengalami hambatan dengan timbulnya konflik sosial ekonomi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan ini sampai menjadi fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dalam  program  Sustainable  Development  Goals  (SDG’s)  periode  2015-2030,  yang melibatkan partisipasi banyak  anggota negara, termasuk Indonesia.
WHO  (1948)  mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup,  seperti  pangan,  air  bersih,  perumahan,  dan  layanan  kesehatan.  Seperti

## 1850
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
halnya  WHO,  World  Bank  (1990)  mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup,  sehingga  membatasi  kemampuan  seseorang  untuk  mencapai potensi penuh mereka (BPS 2023).
Kuncoro dalam penelitian Itang (2015) menyatakan:
“Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas nya rendah. Selanjutnya, kemiskinan juga muncul akibat  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  yang  berarti  produktivitas  juga rendah  dan  upahnya  pun  rendah,  terakhir  ia  menjelaskan  bahwa  kemiskinan  muncul  sebab perbedaan  akses  dan  modal.  Akibat  keterbatasan  (bahkan  tidak  ada)  pilihan  untuk mengembangkan  hidupnya,  kecuali  menjalankan  apa  yang  dapat  dilakukan  (bukan  apa  yang seharusnya dilakukan”.
Dalam  hal  penanggulangaan  kemiskinan,  daerah  3T  (Tertinggal,  Terluar  dan  Terdepan) menjadi  lokasi  penanganan  kemiskinan  ekstrim  oleh  Pemerintah  untuk  mendorong  masyarakat hidup  mandiri  secara  ekonomi.    Hal  ini  sesuai  instruksi  yang  di  sampaikan  Pemerintah  dimana Pemerintah memerintahkan kepada para Kepala Sentra untuk memetakan potensi apa di daerah- daerah yang dianggap miskin itu, sehingga bisa di lakukan untuk perbaikan ekonominya (Anonim, 2023). Hal ini berarti, perlu perhatian khusus kepada daerah 3T untuk dapat mengatasi tantangan sebagai wilayah 3T.
Pemerintah menetapkan ada 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Dari 62 daerah tersebut, ada 4 daerah di Provinsi Sumatera Utara yang tergolong ke dalam daerah 3T, dan satu diantaranya adalah Kabupaten Nias Utara (Prasetia A, 2020). Ada 6 kriteria terkait penetapan daerah 3T berdasarkan Perpres, yakni : (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (g) karakteristik daerah
Nias Utara sebagai salah satu dari 33 kabupaten di Sumatera Utara yang tergolong muda dan merupakan salah satu kabupaten yang  memiliki jumlah desa terbanyak dari 11 kecamatan yang ada.  Dan,  tidak  dapat dipungkiri bahwa  Nias  Utara  menjadi  peringkat  kedua  sebagai kabupaten termiskin di provinsi Sumatera Utara. Perkembangan jumlah kemiskinan di Kabupaten Nias Utara dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Nias Utara 2010-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023), Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota (diolah)
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Nias  Utara  cenderung menurun sepanjang tahun 2010-2023. Jumlah penduduk miskin Nias Utara pada tahun 2015 adalah
jumlah penduduk miskin tertinggi dari periode yang ada yakni berjumlah 43.740 jiwa. Namun di tahun 2016 jumlah kemiskinan turun menjadi 41.660 jiwa sampai ditahun 2019 terus turun dengan jumlah kemiskinan 34.420 jiwa. Meskipun kembali naik di tahun 2019-2022, namun di tahun 2022, penduduk  miskin  kembali  turun  sebanyak  32.870  jiwa.  Meskipun    penurunannya  cukup  baik namun hal ini masih menunjukkan bahwa jumlah  penduduk miskin di kabupaten Nias Utara masih cukup  tinggi  dimana  jumlah  populasi  penduduk  Nias  Utara  pada  tahun  2022  yaitu  sejumlah 150.780 orang. Artinya, Kabupaten Nias Utara juga masih hidup dalam kemiskinan.
Salah  satu  kriteria  penetapan  daerah  3T  dalam  hal  ini  Kabupaten  Nias  Utara  yang  perlu disorot adalah bagaimana kemampuan keuangan suatu daerah serta bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian  keuangan  daerah  tersebut.  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal Transmigrasi  (Kemendes  PDT),  menegaskan  kepada  seluruh  desa  di  Indonesia  untuk menggunakan dana desa secara tepat sasaran serta sesuai kebutuhan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga alokasi dana desa yang sesuai menjadi sebuah kegiatan ekonomi atau usaha produktif yang memajukan dan mensejahterakan desa (Mandra, 2023).
Rohaeni, (2015) berpendapat bahwa:
“Salah  satu  cara  yang  banyak  digunakan oleh pemerintah  negara dimanapun dalam mengatasi kemiskinan di negaranya  adalah  dengan  memberikan perhatian khusus dalam upaya menanggulangi  masalah  kemiskinan  yaitu  dengan  mengalokasikan  sejumlah  dana  pada  pospos yang    dapat    digunakan  sebagai  dana  untuk  membiayai  program  atau  kebijakan  yang  dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut”.
Sebagai bagian dari upaya dalam mengatasi kemiskinan, saat ini pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu langkah konkrit dalam menangani  masalah  kemiskinan  adalah  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dimana  salah  satu tujuannya  adalah  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Dalam  konteks  ini,  bentuknya  berupa pembangunan  pelayanan  dasar  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur;  serta  pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

## Gambar 2. Perkembangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Nias Utara Tahun 2010-
2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Keuangan Pemerintahan Desa 2010- 2023 (diolah)
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  Jumlah  ADD  Nias  Utara  untuk  5  tahun  terakhir  jika dibandingkan pada tahun 2012-2015 memiliki perbedaan yang cukup jauh. Tahun 2016 ADD Nias

## 1852
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Utara  meningkat  pesat  dibanding  tahun  2015,  hal  ini  dikarenakan  adanya  kebijakan  dari Pemerintah Pusat yang meningkatkan anggaran Desa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan pemberdayan masyarakat Desa. Hal ini sesuai dengan Kajian Analisis Ringkas Cepat oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, yang menyatakan bahwa ADD dianggarkan dalam  jumlah  yang  cukup  besar  untuk  diberikan  ke  setiap  desa.  Besaran  ADD  Nasional  setiap tahunnya  cenderung  mengalami  peningkatan  dimana  pada  tahun  2015,  ADD  Nasional  hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa Nasional sebesar Rp280  juta.  Jauh  meningkat  ketika  dibandingkan  dengan  tahun  2016  dimana  ADD  Nasional sebesar 46.98 triliun rupiah. Ketika kembali ke gambar 1 bahwa di tahun yang sama yakni 2012- 2015 alokasi dana desa Nias Utara mengikuti jumlah penduduk miskin di Nias Utara di tahun itu. Namun, di tahun 2016-2020 ADD Nias Utara terus naik dan begitupun dengan kondisi kemiskinan yang terus turun. Namun, cukup berbeda di tahun 2020 dimana tahun yang tidak bisa diprediksi dengan hadirnya wabah Covid-19 di skala global dengan kondisi ADD Nias Utara yang terus naik, justru jumlah penduduk miskin di Nias Utara kembali naik, sampai dengan tahun 2021. Kemudian, ADD  Nias  Utara  tahun  2022  kembali  naik,  namun  kemiskinan  di  Nias  Utara  turun  (tabel  1). Walaupun turun, namun  masih terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Nias Utara tahun 2022 yakni sebanyak 150.780 Jiwa.
Gambar 2 juga menunjukkan bahwa tren peningkatan alokasi dana desa di Nias utara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan melonjak tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 kebelakang. Dari  grafik  tersebut  diharapkan  bahwa  adanya  perbaikan  yang  terjadi  di  berbagai  sektor  yang membuat  Nias  utara  semakin  membaik  dalam  perekonomiannya  dalam  setiap  desa.  Walaupun pemerintah  telah  mengupayakan  untuk  meningkatkan  serta  mengupayakan  pengelolaan  ADD dengan sebaik mungkin untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun kenyataannya Nias Utara masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Dalam  hal  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan,  menurut  Kuncoro  dalam  peneltitian  Itang (2015), bahwa salah satu faktor penyebab dari kemiskinan adalah sumber daya manusia. Itu artinya bahwa, kemiskinan terjadi ketika rendahnya kualitas daripada sumber daya manusia dalam suatu daerah tersebut. Salah satu tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat pada Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  IPM  yang  mencerminkan  tingkat  pembangunan  kualitas manusia,  memainkan  peran  yang  sangat  krusial  dalam  upaya  mengurangi  tingkat  kemiskinan. Pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek mental, fisik, dan kecerdasan, menjadi dasar  utama  bagi  kemajuan  suatu  bangsa  menuju  pembebasan  dari  kondisi  kemiskinan.  IPM, sebagai ukuran untuk kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel yang sangat penting bagi suatu negara dalam upayanya untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Menurut BPS (2023) IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat  kebijakan  untuk  mengembangkan  kebijakan  pembangunan  yang  lebih  baik  dan berkelanjutan. Dengan demikian, ada 4 komponen Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS, diantaranya : (1) Umur Harapan Hidup; (2) Harapan Lama Sekolah; (3) Rata-rata Lama Sekolah; (4) Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dalam rentang tahun 2010-2023, perkembangan nilai-nilai  IPM  dan  komponennya  di  Kabupaten  Nias  Utara  mencerminkan  perjalanan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. IPM  di Nias Utara tahun 2010-2023 dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan  data  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  Perkembangan  IPM  Kabupaten  Nias Utara tahun 2012-2022 mengalami kemajuan dan hal ini seiring dengan empat aspek yang menjadi tolak  ukur  IPM  di  Nias  Utara.  IPM  Kabupaten  Nias  Utara  meningkat  dari  57.87  di  tahun  2012
menjadi 58.29 pada tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 terus meningkat sampai dengan tahun 2017 menjadi 60.5. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi UHH, dimana tahun 2015 UHH mengalami penurunan  jika dibandingkan dengan tahun 2013 yakni 68.59. Artinya bahwa bayi  yang lahir di Kabupaten Nias Utara pada tahun 2015 diharapkan  dapat bertahan hidup sampai usia  67 sampai 69 tahun. Hal yang sama dengan kondisi HLS dimana pada tahun 2015, HLS hanya mencapai 12.4 tahun, yang artinya  harapan lama sekolah anak berusia 7 tahun di Nias Utara berkisar antara 10 sampai 12 tahun saja. Begitupun kondisi RLS, dimana RLS tahun 2015 adalah 6.06 tahun yang artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah  mendapatkan  pendidikan  selama  6  tahun.  Hal  ini  menjadi  sebuah  perhatian  khusus  ketika mengacu pada program pemerintah yang memberikan regulasi wajib belajar selama 9 tahun yang berlaku sejak 1994.
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Nias Utara tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka 2010- 2023 (diolah)
Dan  dapat  dilihat  berdasarkan  data  bahwa  rata-rata  masyarakat  Nias  Utara  hanya  bisa mencapai  6  tahun  sekolah  di  tahun  2015  dengan  pengeluaran  per  kapita  yang  mengikuti  yakni sebesar  Rp  5.627.000/tahun  atau  setara  dengan  Rp  468.916/bulan.  Dan  ketika  melihat  kembali kondisi kemiskinan pada gambar 1 bahwa jumlah penduduk miskin cukup besar dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 4.374.000 jiwa.
Tren  peningkatan  terus  terjadi  dimana  mulai  tahun  2017-2022  IPM  Nias  Utara  terus mengalami perkembangan yang baik, hingga pada tahun 2022, IPM Nias Utara mencapai 63.75. Dimana UHH nya sebesar 69.9 tahun, HLS nya sebesar 13.06 tahun yang artinya Harapan Lama Sekolah  anak  berusia  7  tahun  di  Nias  Utara  mampu  mencapai  13  tahun  dan  hal  ini  berarti diharapkan  anak-anak  yang  usia  7  tahun  sudah  mampu  menempuh  pendidikan  tingkat  diploma. Kemudian RLS nya mencapai 6.78 tahun artinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Utara
Tahun UHH (Tahun) HLS (Tahun) RLS (Tahun) Pengelu aran (Ribu Rupiah/ Tahun) IPM 2010 68.12 10.2 4.59 5236 54.72 2011 68.23 11.55 5.36 5411 57.53 2012 69.33 11.65 6.45 6125 57.87 2013 69.39 11.76 6.46 6159 58.29 2014 68.49 11.86 6.05 5580 59.18 2015 68.59 12.4 6.06 5627 59.88 2016 68.68 12.41 6.07 5770 60.23 2017 68.77 12.57 6.08 5835 60.57 2018 68.98 12.58 6.09 6041 61.08 2019 69.29 12.78 6.25 6245 61.98 2020 69.43 13.03 6.58 6064 62.36 2021 69.55 13.04 6.77 6155 62.82 2022 69.9 13.06 6.78 6575 63.75 2023 70,24 13.36 6.85 6788 64.64

## 1854
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
yang usianya 25 tahun ke atas rata-rata telah mendapatkan pendidikan antara 6 sampai 7 tahun atau sudah mencapai pendidikan menengah pertama tingkat awal. Seiring berkembangnya waktu, Nias Utara  perlahan  sudah  mampu  untuk  keluar  dari  tantangan  dalam  meningkatkan  kualitas  SDM, dimana  terbukti  di  tahun  2022  masyarakat  Nias  Utara  sudah  bisa  mencapai  13  tahun  untuk menikmati dunia pendidikan dan sudah lebih dari baik ketika mengacu pada peraturan pemerintah yang baru yakni di UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa salah satu program prioritas nasional adalah menuntaskan wajib belajar selama 12 tahun. Dan melihat kondisi kemiskinan tahun 2022,  dalam  gambar  1  cukup menjelaskan  bahwa tren  peningkatan IPM  memberikan efek  yang cukup baik bagi jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 3.287.000 Jiwa. Kemudian, ketika melihat pengeluaran per kapita yakni mencapai Rp 6.575.000/tahun atau setara dengan Rp 547.916 /bulan, dan  jika dibandingkan dengan  Rata-rata  Upah  Minimum  Provinsi Sumatera Utara  tahun 2022 yakni sebesar Rp 2.522.610, maka adanya perbedaan yang cukup jauh dan hal ini menjadi sebuah beban bagi pemerintah kabupaten untuk gencar dalam meningkatkannya.
Selain  pembangunan  manusia,  keberhasilan  perekonomian  wilayah  diukur  melalui pertumbuhan  ekonomi.  Upaya  pemerintah  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka  semakin  baik  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  (Khairul  dalam  Dondo,  Benu  dan Manginsela, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan teori trickle down effect bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menetes dari atas ke bawah, atau dalam arti tingkat kenaikan pendapatan rill akan mengalir dari kelompok golongan kaya ke kelompok golongan miskin. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermanfaat, apabila pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh masing-masing kelompok masyarakat (Ardianto, T. 2012).

## Gambar 3. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Nias Utara Harga
Konstan tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Nias Utara, Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2023 (diolah)
Tren  penurunan  ini  berlanjut  hingga  2018,  di  mana  laju  pertumbuhan  ekonomi  mencapai 4.42%. Tahun 2019 mencatat peningkatan yang sedikit dengan laju pertumbuhan mencapai 4.65%.
Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup tiggi menjadi 1.58%, hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda sektor ekonomi global. Pada tahun 2021-2023, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 2.02% dan 3.79%. Tujuan  yang  paling  penting  dari  suatu  pembangunan  adalah  pengurangan  tingkat  kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
Nias Utara berada di urutan ketiga terendah setelah Nias Barat dari Pendapatan per kapita Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Pendapatan perkapita yang rendah di kabupaten Nias Utara tentunya tidak terlepas dari berbagai rendahnya produktivitas di tiap-tiap sektor usaha mulai dari sektor  pertanian,  sektor  manufaktur  sampai  kepada  sektor  jasa.  Dan  penyebab  rendahnya pendapatan masyarakat di Nias utara adalah disebabkan oleh akses jalan atau infrastruktur yang sangat  amat  tidak  layak  untuk  digunakan  sebagai  fasilitas  untuk  mendongkrak  dan  mendukung berbagai sektor dalam beroperasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan masyarakat adalah permasalahan infrastruktur yang belum memadai (Widyastuti, I., 2024).
Oleh karena itu, rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Nias Utara menjadi salah satu alasan  dilakukannya  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk  dapat  mengetahui  alasan  mengapa pendapatan  perkapita  Nias  Utara  rendah  dan  bagaimana  cara  meningkatkannya  kedepan.  Dari uraian data diatas dapat kita lihat bahwa terjadinya fenomena dimana turun nya jumlah penduduk miskin tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat bahwa Kabupaten Nias  Utara  masih  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya dengan grafik yang cukup baik. Dan relatif naikknya Indeks Pembangunan Manusia masih tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah  penduduk  miskin.  Berdasarkan data diatas menunjukkan  adanya  fenomena  menarik  dimana  Kemiskinan  mengalami  fluktuasi  dari  tahun 2012- 2022, tetapi ADD dan IPM selalu mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk lebih lanjut  melakukan  penelitian  dengan  judul “Melihat  Arah  Kemiskinan  Nias  Utara  dari perspektif ADD, IPM serta PDRB” .

## LANDASAN TEORI Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  kelaparan.  Kemiskinan  adalah  kurangnya  tempat  berlindung. Kemiskinan  adalah  sakit  dan  tidak  bisa  berobat  ke  dokter  (Bank  Dunia,  2005).  Menurut  Ghana Poverty  Reduction  Strategy  (GPRS)  (dalam  Addae-Korankye,  A.  2014),  kemiskinan  dikenal sebagai  kemiskinan  multidimensi  dengan  hubungan  interaktif  dan  kausal  yang  kompleks  antar dimensi.
Kuncoro mengatakan bahwa:
“Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan  yang  timpang.  Penduduk miskin  hanya memiliki sumber  daya  dalam  jumlah  terbatas  dan  kualitasnya  rendah.  Kemiskinan  juga  muncul  akibat perbedaan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah” (Kristanto, 2014).
Teori lingkaran setan kemiskinan, yang dibuat oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953, adalah salah satu teori kemiskinan yang paling terkenal. Teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan  saling  berhubungan.  Sebuah  produktivitas  suatu  wilayah  yang  rendah  menyebabkan pendapatan  masyarakat  menurun.  Pendapatan  masyarakat  yang  rendah  mengindikasikan  bahwa

## 1856
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tidak berjalan positif.
Gambar 4.  Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse Sumber: Nurske (1953) dalam Kuncoro (2000)
Dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan  saja  disebabkan  oleh  ketiadaan  pembangunan  masa  lalu  tetapi  juga  disebabkan  oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang.

## Alokasi Dana Desa
Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling  sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD dimasukkan untuk tujuan berikut:
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).
Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan upaya (pengumpulan) pendapatan dan pengeluaran nasional (Mankiw, 2013). Kebijakan fiskal  umumnya  mewakili  pilihan  pemerintah  dalam  menentukan  berapa  banyak  yang  akan dibelanjakan dan berapa banyak pendapatan yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai opsi tersebut sebenarnya dilaksanakan melalui anggaran pemerintah provinsi yang ada yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal dapat
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  karena  didorong  oleh  peningkatan  produksi  nasional  yang didorong  oleh  pemerintah  yang  selanjutnya  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  konsumsi masyarakat yang artinya terjadinya kesejahteraan dalam masyarakat.
Hukum  Wagner (Wagner’s  Law )  menyatakan  bahwa  peran  dan  belanja  pemerintah (government expenditure) akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di  suatu  wilayah  (Sukartin  &  Saleh,  2012).  Hal  ini  dimaksud  bahwa  peran  belanja  transfer pemerintah  pusat  melalui  ADD/Dana  Desa  semakin  meningkat  tiap  tahunnya  seiring bertumbuhnya perekonomian di desa dan dengan begitu dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  suatu  indeks  komposit  yang  juga merupakan  indikator  yang  menggambarkan  perkembangan  suatu  pembangunan  manusia  secara terukur. IPM pertama kali diperkenalkan tepat pada tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP).
Menurut  UNDP,  IPM  memiliki  tiga  indikator  pokok  yang  digunakan  untuk  mengukur implementasi  status  16  pengembangan  manusia  melalui  indikator  sebagai  berikut:  (1)  Umur panjang dan hidup sehat, indikator ini diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. (2) Sistem pendidikan  yang  diukur  melalui  ratarata  lama  sekolah  dan  angka  penduduk  yang  melek  huruf (AMH) atau mengenyam pendidikan pada usia produktif 15 tahun keatas. (3) Selanjutnya standar hidup yang diukur dengan angka pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli, dalam IPM ini nilai indeks berada di kisaran antara 0-100 (Zain, 2022).
Adam Smith menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam 37 (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang pandai mengolahnya sehinga bermanfaat bagi kehidupan. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.
Secara umum manfaat IPM adalah sebagai berikut:(1) Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (2) Menentukan peringkat atau level pembangunan  suatu  wilayah/negara.  (3)  Bagi  Indonesia,  IPM  merupakan  data  strategis  karena selain  sebagai  ukuran  kinerja  Pemerintah,  IPM  juga  digunakan  sebagai  salah  satu  alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022).

## Produk Domestik Regional Bruto
PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di  wilayah  domestik  suatu  negara  yang  timbul  akibat  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  suatu periode  tertentu  tanpa  memperhatikan  apakah  faktor  produksi  yang  dimiliki  residen  atau  non- residen. (BPS Nias Utara, 2022). Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat  digunakan,  yakni:  Pendekatan  produksi,  Pendekatan  pendapatan  dan  Pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa .akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.
Harrod  Dommar  membangun  model  pertumbuhan  berdasarkan  pada  teori  keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes menyatakan bahwa pembelanjaan

## 1858
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
agregat  akan  menentukan  kegiatan  tingkat  kegiatan  ekonomi,  yaitu  di  dalam  perekonomian terdapat  konsumsi  rumah  tangga  dan  investasi  perusahaan  di  mana  kedua  faktor  tersebut menentukan  tingkat  pendapatan  nasional.  Harrod  Domar  kemudian  menyatakan  bahwa  untuk memacu  pertumbuhan  ekonomi  dibutuhkan  investasi  baru  yang  merupakan  tambahan  neto terhadap cadangan atau stok modal. (Ginting, A.M dan Rasbin, 2010).

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Metode Analisis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data ADD  Nias  Utara,  IPM  Nias  Utara,  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  Nias  Utara  serta  Jumlah penduduk miskin Nias Utara dari tahun 2010-2023.
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  maka  metode  analisis  yang  digunakan  ialah menggunakan uji kausalitas. Dalam ilmu ekonometrika, uji kausalitas termasuk kedalam analisis regresi  model  dinamis  karena  memasukkan  unsur  lag  didalam  model  dan  biasanya  penentuan hubungan  antar  variabel  berdasarkan  landasan  teori  atau  kepustakaan  (Gujarati,  2012).  Adapun tahapan dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

## 1. Uji Stasioner ( Unir Root Test)
Uji  Stasioneritas  merupakan  pengujian  untuk  mengetahui  data  yang  diolah  tidak dipengaruhi oleh waktu atau bergerak tidak stabil.  Data time  series  dapat dinilai stasioner ketika data yang diolah bergerak stabil tanpa mengalami gejolak kepada tren ke arah negatif maupun positif (Gujarati, 1995). Apabila data yang akan diteliti belum stasioner maka harus dilakukan second difference dan seterusnya sampai data dinyatakan stasioner (Ajija, 2011). Jika  di  dalam  pengujian  tersebut  ternyata  data  sudah  stasioner,  maka  pengujian  dapat dilanjutkan ke Granger Causality test pada data asli. Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak  stasioner,  maka  akan  dilakukan  pengujian  untuk  mengetahui  apakah  kedua  variabel terkointegrasi atau tidak. Jika kedua variabel terkointegrasi, maka dapat langsung dilakukan Granger Causality test pada data asli.
Ketentuan uji ADF:
• Jika nilai ADF stat < Nilai MacKinnon Critical : H0 diterima (Nonstasioner)
• Jika Nilai ADF stat > Nilai MacKinnon Critical : HA diterima (Stasioner)

## 2. Uji Kointegrasi (Cointegration Test)
Uji kointegrasi dilakukan dengan tujuan  untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang  antar  variabel.  Pengujian  kointegrasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Johansen’s  cointegration  test.  Pengujian  kointegrasi  perlu  dilakukan  untuk  menghindari fenomena  regresi  palsu  atau  lancung  dan  sebagai  pelengkap  dari  pengujian  stasioneritas. Untuk  menentukan  data  tersebut  terkointegrasi  atau  tidak,  dapat  dilihat  dengan membandingkan nilai trace-nya. Jika nilai trace  lebih  besar dari  nilai kritis 5%  maka  data terkointegrasi dan mempunyai pengaruh jangka panjang.
Proses pengujian sebagai berikut: Hipotesis :
• H0=  Tidak  terdapat  hubungan  jangka  panjang  antara  variabel  independen  dan  variabel dependen.
• H1  =  Terdapat  hubungan  jangka  panjang  antara  variabel  independen  dan  variabel dependen.
Kriteria :
• Jika nilai trace statistic > nilai critical value maka H0 ditolak
• Jika nilai trace statistic < nilai critical value maka H0 diterima
3. Penentuan Lag Optimal Panjang  kelambanan  ( lag )  dikatakan  optimal  jika  nilai-nilai  pada  kriteria  tersebut memiliki  nilai  absolut  paling  kecil.  Panjangnya  kelambanan  variabel  yang  optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel yang lain dalam sistem VAR. Jika lag  yang  digunakan  terlalu  kecil  maka  kurang  mampu  untuk  menjelaskan  hubungan  antar variabel dan sebaliknya. Dalam penelitian ini penentuan lag optimal dicari melalui Schwarz Information Criterion (SIC).
4. Uji Kausalitas Granger
Uji  kausalitas  granger  adalah  uji  hipotesis  statistik  untuk  menentukan  apakah  satu rangkaian  waktu  berguna  dalam  memperkirakan  yang  lain  (Granger,  1969).  Gujarati  dan Porter  (dalam  Akbar,  2023)  menyatakan  kausalitas  granger  merupakan  uji  yang  berfungsi menunjukkan  hubungan  kausalitas  atau  timbal  balik  antara  dua  variabel  penelitian  yang menghasilkan  apakah  kedua  variabel  tersebut  secara  statistik  saling  mempengaruhi (hubungan dua arah atau timbal balik), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan (tidak saling memengaruhi). Memastikan ada atau tidak variabel x dan y hubungan timbal balik.
Model  persamaan  kausalitas  Granger  dalam  penelitian  ini  dapat  diturunkan  sebagai berikut:
ADDt = ∑ ∝ 𝑛 𝑖=1 1 ADDt-i+ ∑ 𝜃 𝑛 𝑖=1 1 POVt- i + ε 1
IPMt = ∑ 𝛿 𝑛 𝑖=1 1 IPMt-i+ ∑ 𝜉 𝑛 𝑖=1 1 POVt- i + ε 1
PDRBt = ∑ 𝛽 𝑛 𝑖=1 1 PDRBt-i+ ∑ 𝛷 𝑛 𝑖=1 1 POVt- i + ε 1
Dimana: ADD = Variabel Alokasi Dana Desa IPM = Variabel Indeks Pembangunan Manusia PDRB  = Variabel Produk DOmestik Regional Bruto POV = Variabel Kemiskinan t = Seri waktu dari 1, 2, … n
ε = error term
Untuk  melihat  kausalitas  granger  dapat  dilihat  dengan  membandingkan  F-statistik dengan nilai kritis F-tabel pada tingkat kepercayaan (1%, 5% atau 10%) dan dapat diihat dari membandingkan  nilai  probabilitas  dengan  tingkat  kepercayaan  (1%,  5%  atau  10%).  Jika seluruh  variabel  memiliki  nilai  F-statistik  lebih  besar  dari  nilai  F-tabel  pada  tingkat signifikan, maka kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah.
Kriteria penolakan dan penerimaan:
• F-Stat > F-Tabel = H0 ditolak
• F-Stat < F-Tabel = H0 diterima
a. H0  ditolak  =  Terdapat  hubungan  kausalitas  antara  ADD,  IPM  serta  PDRB  dengan Kemiskinan
b. H0 diterima = Tidak terdapat hubungan kausalitas antara ADD, IPM serta PDRB dengan Kemiskinan

## 1860
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  dilakukannya  pengujian  statisik,  data  yang  digunakan  dalam  pengolahan  atau pengujian stastistik ini adalah data hasil interpolasi. Hal ini didasarkan karena keterbatasan data asli yang dimiliki oleh Nias Utara, sehingga untuk menguji data, baik itu Uji stasioner, Kointegrasi, Lag dan sampai ke Uji Kausalitas, diperlukan interpolasi data dalam bentuk quartalan.

## Uji Stasioner
Untuk  menguji  stasioner  data,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Augmented Dickey Fuller Test (ADF-Test), dengan taraf signifikansi 5%. Jika deret waktu tidak menunjukkan  sifat  stasioner  setelah  diambil  selisih  pertama  (first  difference),  tetapi  menjadi stasioner setelah diambil selisih kedua (second difference), itu menandakan bahwa tren atau pola dalam deret waktu tersebut mungkin bisa dihilangkan dengan melakukan perubahan selisih kedua.

## Tabel 3. Hasil uji stasioner dengan Uji ADF
Berdasarkan Uji ADF diatas, bahwa data ADD, IPM, dan PDRB telah stasioner pada tingkat first difference artinya pada tingkat first difference sudah tidak terdapat akar unit pada critical value 5%,  sedangkan  variabel  penduduk  miskin  stasioner  di  tingkat  second  difference.  Karena  data stasioner  pada  tingkat  derajad  yang  tidak  sama,  maka  akan  dilanjutkan  ke  uji  kointegrasi  untuk melihat hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk melihat lebih lanjut bahwa apakah data stasioner, maka di lanjutkan dengan menggunakan uji kointegrasi.

## Uji Kointegrasi
Dalam penelitian ini, uji yang dipakai yakni Uji kointegrasi Johansen. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi jangka panjang.
Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi
Variabe l Tingkat t-statistik Probabilitas Ke putusan Level -0,918283 0,775 Tidak Stasioner 1st difference -3,599401 0.0089 Stasioner Level -0,053825 0,9489 Tidak Stasioner 1st difference -4,763025 0,0003 Stasioner Level -1,596221 0,4776 Tidak Stasioner 1st difference -5,287315 0.0000 Stasioner Level -0,309647 0,9158 Tidak Stasioner 1st difference -2,364478 0,1568 Tidak Stasioner 2nd difference -7,531671 0.0000 Stasioner
ADD IPM PDRB Jumlah Penduduk Miskin
Hasil uji trace statistic menunjukkan terdapat satu kointegrasi pada tingkat (α=5%) dimana nilai  trace  statistic  sebesar  49.26939  lebih  besar  dari  nilai  critical  value  sebesar  47.85613  dan ditemukan  bahwa  nilai  probabilitas  menunjukkan  0.0366,  yang  artinya  kurang  dari  α=5%  atau sebesar  0.05.  Persamaan  kointegrasi  ditemukan  pada  level  0,05  yang  menunjukkan  hubungan jangka panjang, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Trace Statistic > Nilai Kritis. Karena semua data telah stasioner melalui uji kointegrasi maka akan di lanjutkan ke pengujian kausalitas granger.

## Penentuan Lag Optimal
Dalam melakukan uji kausalitas granger, menemukan lag yang ideal sangat penting untuk  dilakukan,  yang  menuntut  durasi lag untuk  digunakan.  Hasil  penentulan lag optimal dapat dilihat dalam tabel 5.

## Tabel 5. Penentuan Lag Optimal
Berdasarkan  tabel  5  diatas  menunjukkan  bahwa  lag  yang  sesuai  berdasarkan  nilai  SIC terdapat pada lag 1 yaitu sebesar 85.39992, artinya kemiskinan akan mengalami perubahan jika hal tersebut akan mempengaruhi ADD, IPM dan PDRB pada 1 periode yang akan datang, (tahun yang akan datang), sebaliknya ketika ADD, IPM dan PDRB mengalami perubahan maka hal tersebut akan memengaruhi kemiskinan pada 1 periode yang akan datang (tahun yang akan datang).
Lag  optimal  terpilih  adalah  lag  1.  Ini  ditandai  dengan  tanda  asterisk  (*)  pada  SIC  yang menunjukkan bahwa lag 1 memberikan nilai-nilai metrik yang terbaik. Jadi, hasil dari penentuan lag optimal ini adalah bahwa model yang memperhitungkan lag 1 adalah yang paling sesuai dengan data berdasarkan evaluasi menggunakan berbagai kriteria yang disebutkan di atas.

## Uji Kausalitas Granger
Tujuan  uji  kausalitas  granger  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  variabel  penelitian, apakah satu arah atau dua arah, dan atau berhubungan satu sama lain. (Rosadi, 2012). Hasil dari uji kausalitas ganger pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Kausalitas Granger
Lag LR FPE AIC SIC HQ 0 NA 2.67e+37 9.752.752 9.767.903 9.758.542 1 6.215.809 6.77e+31 8.464.234 85.39992* 8.493.184 2 5.096.469 3.82e+318* 84.05635* 8.541.999 84.57744* 3 5.928.813 6.31e+31 8.452.778 8.649.748 8.528.046 4 4.216.084 1.11e+32 8.503.123 8.760.699 8.601.550 5 4.506.287 5.12e+31 8.415.658 8.733.841 8.537.245
Null Hypothesis: Obs F-Statisistic Prob. ADD does not Granger Cause POV 54 424.669 0.0199 POV does not Granger Cause ADD 54 341.946 0.0407 IPM Does not Granger Cause POV 54 264.687 0.0810 POV does not Granger Cause IPM 54 0.18337 0.8330

## 1862
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Berdasarkan  uji  kausalitas  granger  diatas,  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  timbal balik antara ADD dengan Kemiskinan, namun tidak terdapat hubungan timbal balik antara IPM dengan Kemiskinan serta PDRB dengan Kemiskinan. Ketika nilai F-statistik lebih besar daripada F  tabel,  H0  ditolak,  yang  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  kausalitas  antara  ADD  dan kemiskinan. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih rendah dari nilai α = 5% atau  0.05,  sehingga  ketika  nilai  probabilitas  lebih  rendah  dari  0.05,  H0  ditolak,  sehingga menunjukkan bahwa ada hubungan antar variabel atau bahwa satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya.
Keterangan: F-stat = 4.24; F-tabel = 3.17
Penjelasan dari uji kausalitas granger diatas, dapat dilihat sebagai berikut :
a. Hasil Uji Kausalitas Granger antara ADD dengan Kemiskinan Sesuai  dengan  hasil  uji  kausalitas  yang  dilakukan,  menujukkan  bahwa  terdapat hubungan  timbal  balik  antara  ADD  dengan  Kemiskinan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai α=5%. Dan juga Nilai F-stat > F-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan kausalitas.
b. Hasil Uji Kausalitas Granger antara IPM dengan Kemiskinan Berdasarkan hasil uji kausalitas, didapat bahwa IPM tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah. Hal ini dapat dilihat darinilai probabilitas yang lebih besar dari nilai α=5%, juga  dilihat  pada  nilai  F-stat  <  F-Tabel.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  IPM dengan Kemiskinan tidak memiliki hubungan timbal balik.
c. Hasil Uji Kausalitas Granger antara PDRB dengan Kemiskinan Berdasarkan  uji  kausalitas  diatas,  didapat  bahwa  antara  PDRB  dengan  Kemiskinan, tidak terdapat hubungan kausalitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai α=5% dan juga nilai F-stat < F-Tabel.

## Analisis Hubungan Antara Kemiskinan dengan ADD, IPM dan PDRB Hubungan Antara ADD dengan Kemiskinan
Merujuk  pada  teori  kebijakan  fiskal  yang  mengacu  pada  upaya  pemerintah  untuk menggunakan instrumen fiskal seperti pengeluaran dan pendapatan dalam mencapai sebuah tujuan khusus dalam suatu perekonomian. Tidak diragukan lagi, salah satu komponen instrumen tersebut adalah  ADD,  yang  digunakan  pemerintah  sebagai  alat  fiskal  untuk  mencapai  tujuan  untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara kemiskinan dan alokasi dana desa.
Berikut beberapa penjelasan mengapa alokasi dana desa dapat mempengaruhi kemiskinan, yakni:
1. ADD dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan  lain-lain.  Infrastruktur  ini  dapat  meningkatkan  akses  desa  terhadap  sumber  daya  dan pasar, sehingga membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dari  fungsi ADD  yang  dimana  tujuannya dalam  membiayai  program  desa yang  tercantum pada  surat  Menteri  Nomor:  140/690/SJ  tanggal  22  Maret  2005  tentang  pedoman  Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah desa, bahwasannya disini yang dimaksud  untuk  membiayai  program  desa  dan  pembangunan  desa  serta  pemberdayaan masyarakat  desa,  bahwa  maksud  ADD  adalah  untuk  membiayai  pemerintah  desa  dalam menyelenggarakan  program  desa.  Progam  desa  yang  dimaksud  adalah  dalam  membangun infrastruktur dalam desa (Saputra & Wahyuni, 2022).
2. Program-program  yang  didanai  oleh  ADD,  seperti  pelatihan  keterampilan,  pengembangan
usaha  kecil,  atau  bantuan  modal,  dapat  membantu  masyarakat  desa  untuk  meningkatkan keterampilan  dan  kapasitas  ekonominya.  Hal  ini  memungkinkan  mereka  untuk  memulai usaha baru atau meningkatkan pendapatan dari usaha yang sudah ada.
3. Selain  itu,  dana  yang  dialokasikan  oleh  desa  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya akses terhadap layanan-layanan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat, sehingga secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Desa-desa yang miskin sering kali mengalami kekurangan infrastruktur dasar. Alokasi dana desa  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  infrastruktur  yang  sudah  ada  atau  membangun infrastruktur baru, sehingga membantu mengurangi keterpurukan infrastruktur yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan.
Sementara  itu,  kemiskinan  mampu  merubah  alokasi  dana  desa  didasari  dengan  beberapa alasan, sebagai berikut:
1. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi sebuah indikator bagi pemerintah setempat untuk  mengalokasikan  dana  desa  secara  lebih  prioritas  dan  efektif  dan  terutama  melihat proses alokasi dana desa yang biasanya dikendalikan oleh pemerintah daerah atau lembaga tertentu yang memiliki kekuatan politik dan administratif. Mereka memiliki kontrol penuh atas  alokasi  dana  desa  dan  dapat  memastikan  bahwa  alokasi  tersebut  tetap  berada  dalam kendali mereka, terlepas dari perubahan tingkat kemiskinan.
2. Adanya  tekanan  dari  masyarakat  atau  lembaga  sosial  untuk  mengatasi  kemiskinan  dapat mempengaruhi  kebijakan  alokasi  dana  desa  dengan  memberikan  prioritas  pada  program- program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, serta kondisi kemiskinan yang tinggi juga dapat memicu pemerintah untuk  mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke daerah tersebut dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah yang kaya dan miskin.
3. Kebijakan  dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  sering  mengatur  bagaimana  dana  desa didistribusikan.  Perubahan  dalam  ADD  biasanya  memerlukan  proses  yang  cukup  panjang dan  kompleks,  yang  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  tingkat  kemiskinan,  tetapi  juga  oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Sinaga,  AE  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  terkait  dengan  kualitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah saat menaikkan besaran ADD, ada banyak pertimbangan. Ini karena berbagai modus dan penyelewengan anggaran desa masih sering  terjadi  hingga  saat  ini,  karena  sulit  untuk  melakukan  pengawasan  yang  efektif  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  transparansi  pengelolaan  dana  desa.  Ini menunjukkan bahwa aktor sosial dipengaruhi oleh banyak faktor politik.

## Hubungan antara IPM dengan Kemiskinan
Dalam  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwasanya  tidak  ditemukannya  hubungan  kausalitas antara IPM dengan Kemsikinan. Meksipun tidak ada hubungan kausalitas secara langsung, hal ini tidak berarti bahwa peningkatan IPM tidak memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat lewat  kondisi  jumlah  penduduk  miskin  di  Nias  Utara.  Peningkatan  dalam  beberapa  aspek  atau komponen yang membangun IPM dapat memberikan manfaat jangka panjang yang mungkin tidak langsung mengurangi kemiskinan, walaupun efek atau dampak nya secara tidak langsung terlihat dalam  waktu  yang  singkat.  IPM  dan  kemiskinan  adalah  dua  konsep  yang  saling  terkait  tetapi memiliki fokus yang berbeda. IPM mengukur kemajuan suatu negara dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di sisi lain, kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat

## 1864
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pendapatan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan.
IPM  tidak  mampu  mempengaruhi  kemiskinan  dan  sebaliknya,  dilandasi  dengan  beberapa alasan, yakni:
1. IPM  dan  kemiskinan  memiliki  fokus  yang  berbeda  dalam  mengukur  kesejahteraan.  IPM berfokus pada aspek-aspek yang lebih luas dari kesejahteraan manusia, seperti pendidikan dan  kesehatan,  sementara  kemiskinan  lebih  berfokus  pada  pendapatan  yang  rendah  atau ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke kebutuhan dasar.
2. Meskipun  IPM  mencakup  pendapatan  riil  per  kapita  sebagai  salah  satu  komponennya,  itu tidak secara langsung mengukur kemiskinan dalam arti tradisional. Kemiskinan sering diukur dengan  menggunakan  garis  kemiskinan  relatif  atau  absolut,  yang  menentukan  batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. IPM biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di tingkat nasional atau regional yang lebih besar, sementara kemiskinan seringkali diukur pada tingkat individu atau rumah tangga. Oleh karena itu, sementara IPM memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan suatu populasi, ukuran kemiskinan lebih terfokus pada individu atau kelompok yang secara langsung terpengaruh oleh kekurangan ekonomi.
4. Meskipun terdapat hubungan antara IPM dan kemiskinan, perubahan dalam IPM tidak selalu secara  langsung  mencerminkan  perubahan  dalam  tingkat  kemiskinan,  dan  sebaliknya. Misalnya,  peningkatan  dalam  IPM  mungkin  tidak  selalu  menghasilkan  pengurangan kemiskinan jika peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendidikan atau kesehatan, tanpa peningkatan yang signifikan dalam pendapatan riil per kapita.
5. Selain  IPM,  ada  banyak  faktor  lain  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan,  termasuk kebijakan  ekonomi,  distribusi  pendapatan,  akses  terhadap  pekerjaan  yang  layak,  dan  lain- lain.  Akibatnya,  kemiskinan  ditentukan  oleh  banyak  faktor  selain  tingkat  pembangunan manusia.
Dengan demikian, meskipun IPM dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan  suatu  negara  dalam  aspek-aspek  kesejahteraan  manusia,  itu  tidak  secara  langsung mengukur atau mempengaruhi kemiskinan, dan sebaliknya. Kemiskinan juga tidak secara langsung mempengaruhi IPM,  karena  IPM  lebih  bersifat holistik  dalam  mengukur  kesejahteraan  manusia yang melampaui dimensi tunggal seperti kemiskinan.

## Hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan
PDRB adalah ukuran ekonomi suatu wilayah yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tersebut dalam satu periode waktu tertentu. Kemiskinan, di sisi lain, mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau layanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hasil penelitian memberikan bukti  bahwa  tidak  ada  hubungan  timbal  balik  atau  pun  hubungan  searah  antara  PDRB  dengan Kemiskinan. Hal ini jelas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB tidak secara langsung memengaruhi kemiskinan di Kabupaten Nias Utara.
PDRB  tidak  mampu  secara  langsung  memengaruhi  kemiskinan,  dan  sebaliknya,  dilandasi dengan beberapa alasan, yakni:
1. PDRB  mengukur  total  produksi  dalam  suatu  wilayah,  tetapi  tidak  memberikan  gambaran tentang distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut. Meskipun suatu wilayah mungkin memiliki  PDRB  yang  tinggi,  distribusi pendapatan yang tidak  merata  dapat  menyebabkan kemiskinan  yang  tinggi  di  antara  sebagian  penduduknya.  Dengan  kata  lain,  PDRB  yang
tinggi tidak selalu berarti bahwa seluruh penduduk dalam wilayah tersebut hidup sejahtera.
2. Meskipun  PDRB  meningkat,  tidak  ada  jaminan  bahwa  pendapatan  tersebut  akan didistribusikan  secara  merata  di  antara  penduduk  wilayah  tersebut.  Ketidaksetaraan pendapatan dapat menyebabkan sebagian penduduk tetap hidup dalam kemiskinan, meskipun PDRB meningkat.
3. Ada  kemungkinan  bahwa  kemiskinan  dalam  suatu  wilayah  tidak  terlihat  secara  langsung dalam data PDRB. Beberapa individu atau kelompok mungkin tidak dihitung dalam produksi ekonomi  resmi,  misalnya,  pekerja  informal  atau  masyarakat  adat  yang  bergantung  pada sumber  daya  alam  tradisional.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  PDRB  tidak  selalu mencerminkan penurunan kemiskinan yang sebenarnya.
4. Faktor-faktor  non-ekonomi  seperti  akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  dan infrastruktur  adalah  penyebab  utama  kemiskinan.  Meskipun  PDRB  yang  tinggi  dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya ini, faktor-faktor non- ekonomi ini juga memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan.
5. Pengukuran PDRB dan kemiskinan memiliki metodologi dan kriteria yang berbeda, sehingga sulit  untuk  membuat  hubungan  langsung  antara  keduanya.  PDRB  mengukur  aktivitas ekonomi, sementara kemiskinan mengukur kekurangan atau ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan demikian, meskipun terdapat keterkaitan antara PDRB dan kemiskinan, hubungan antara keduanya bersifat kompleks dan tidak selalu langsung. PDRB yang tinggi tidak menjamin pengurangan  kemiskinan,  dan  sebaliknya,  tingkat  kemiskinan  yang  rendah  juga  tidak  selalu menyebabkan peningkatan PDRB.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Kausalitas Kemiskinan Nias Utara dengan Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto maka, dapat disimpulkan:
1. Terdapat hubungan kausalitas antara Alokasi Dana Desa dengan Kemiskinan di Nias Utara tahun 2010-2023.
2. Tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan Kemiskinan Nias Utara tahun 2010-2023.
3. Tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dengan Kemiskinan Nias Utara tahun 2010-2023.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:
1. Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ADD di Indonesia sudah tepat, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi ADD di Indonesia dapat berdampak  pada  penurunan  Kemiskinan.  Sebaiknya  langkah  pemerintah  Nias  Utara selanjutnya berfokus untuk terus mendistribusikan ADD secara transparan dan tepat sasaran sehingga akan terus berdampak baik pada penurunan kemiskinan di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan kualitas sumber daya manusia penduduknya, berdasarkan  hasil  penelitan  menunjukan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  tidak berpengaruh untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, begitupun dengan Kemiskinan tidak mampu memengaruhi kualitas dari SDM di Nias Utara. Hal ini dikarenakan oleh cakupan IPM yang luas sehingga tidak langsung berdampak pada pengaruhnya terhadap kemiskinan.
3. Pemerintah perlu untuk memeratakan secara adil hasil manfaat dari pertumbuhan ekonomi seperti  PDRB  di  berbagai  sektor.  Distribusi  yang  merata  dan  adil  dari  hasil  PDRB  akan

## 1866
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
4. Dari hasil penelitian, jika Pemerintah dengan harapan ingin cepat mengurangi kemiskinan, Pemeintah harus lebih berfokus pada Government Expenditure melalui ADD, karena IPM, dan  PDRB  tidak  serta  merta  dapat  memberikan  pengaruh  secara  langsung  terhadap Kemiskinan.
5. Karena keterbatasan data, penelitian ini memerlukan tambahan sampel data untuk penelitian selanjutnya,  sehingga  bisa  didapatkan  hasil  pengujian  model  yang  lebih  baik  untuk  bisa dibandingkan dengan penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI
Addae-Korankye,  A.  (2014).  Causes  of  poverty  in  Africa:  A  review  ofliterature.  American International Journal of Social Science, 3(7), 148.
Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat Akbar,  A.  M.  (2023).  Hubungan  Kausalitas  Produk  Dsomestik  Regional  Bruto,  Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. Independent: Journal of Economics, 3(1), 141.
Anonim, (2023). Mensos: Kawasan 3T Jadi Lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mensoskawasan-3t-jadi-lokasi- penanganan-kemiskinan-ekstrem. (7 Februari 2024)
Ardianto,  T.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2007-2013  (Doctoral  dissertation, Universitas Brawijaya).
Aziz,  N.  (2006).  Analisis  Ekonomi  Alternatif  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  di  Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 105 hlm.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  (17  Juli  2023).  Persentase  Penduduk  Miskin  (P0)  Menurut
Provinsi dan Daerah. Diakses
dari https://www.bps.go.id/id/statistics- table/2/MTkyIzI%3D/persentasependuduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan- daerah.html. (20 Februari 2024)
Badan  Pusat  Statistik  Nias  Utara.  (2023).  Laju  Pertumbuhan  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha. Diakses dari https://niasutarakab.bps.go.id/indicator/52/41/4/laju-pertumbuhanpdrb-atas-dasar-harga- konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html. (25 Januari 2024).
Danoedoro, P. (2009). Land-use Information from the Satellite Imagery: Versatility and Contents for Local Physical Planning. Lambert Academic Publishing AG & Co. KG.
Dondo,  T.  C.,  Benu,  N.  M.,  &  Manginsela,  E.  P.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Rumah  Tangga  di  Kabupaten  Minahasa.  Journal  of Agribusiness  and  Rural  Development  (Jurnal  Agribisnis  dan  Pengembangan  Pedesaan), 1(2), 60.
Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(2), 289. Gujarati, Damodar, N & Porter, Dawn, C. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 2, Edisi 5. Terj: Mangunsong. Jakarta : Salemba Empat.
Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Tazkiya, 16(01), 7.
Kristanto  D.  2014.  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah  Minimum  dan  Tingkat
Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012.
[skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Kuncoro,  M.  2000.  Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan.  Yogyakarta:  UPP
STIM YKPN.
Mandra, (2023, 17 Agustus). Pemerintah Minta Dana Desa Digunakan Secara Tepat Sasaran.  Di akses  dari  https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/nasional/323610/pemerintah-mintadana- desa-digunakan-secara-tepat-sasaran. (25 Januari 2024)
Mankiw N, Gregory, dkk. (2013). Pengantar ekonomi makro. Salemba Empat: Jakarta.
Nababan,  A.  A.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Daerah,  Jumlah  Pengangguran,  Dan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di  Kabupaten Labuhanbatu  Tahun  2006-2017.  Skripsi  tidak  dipublikasikan.  Universitas  HKBP Nommensen Medan.
Permatasari,  V.  B.  D.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks  Pembangunan Manusia,  Tingkat  Pengangguran,  Upah  Minimum  Terhadap  Kemiskinan  di  Jawa  Timur Tahun 2012-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 7(2).
Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2015). Efektifitas Dana Desa. Analisis Ringkas Cepat  (ARC).  Diakses  dari  https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public- file/analisisringkas-cepat-public-33.pdf.. (24 Februari 2024).
Saputra, H. C. P., & Wahyuni, S. (2022). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Public Sphere Review, 9.
Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian  Pengeluaran  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Provinsi.  Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi, 19(1).
Widyastuti, I. (2024, 25 Januari). Infrastruktur Jadi Penyebab Rendahnya Pendapatan di Kepulauan
Nias. Diakses dari https://www.rri.co.id/daerah/530764/infrastruktur-jadi-
penyebabrendahnya-pendapatan-di-kepulauan-nias. (29 januari 2024).
World Bank (2005) African Development Indicators 2005. New York :Oxford University Press. Zain,  A.  L.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  10 Kabupaten Di Jawa Tengah Periode Tahun 2016-2020.