Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2368

## PRINSIP RESIPROSITAS DALAM SENGKETA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY)

## Arivan Halim
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia arivan.halim-2019@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi,  menghasilkan  argumentasi  hukum,  teori hukum  atau  konsep  baru  prinsip  resiprositas  sengketa  kepailitan  lintas  batas  negara  (Cross-Border Insolvency). Tipe Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam tipe penelitian hukum Legal Research.  Penelitian hukum  merupakan  suatu  kegiatan  know-how  dalam  ilmu  hukum,  bukan  sekedar  know-about.  Sebagai kegiatan  know-how,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk  memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Sehingga memberikan dreskripsi  mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa instrumen hukum kepailitan Indonesia hingga saat ini belum secara jelas mengatur  mengenai  kepailitan  lintas  batas  negara  (Cross-Border  Insolvency),  terutama  dalam  hal  status harta atau aset debitur pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia.
Kata Kunci : prinsip resiprositas; sengketa kepailitan; lintas batas negara; Cross-Border Insolvency

## Abstract
This study aims to find the truth of coherence, produce legal arguments, legal theories or a new concept of the  principle  of  reciprocity  of  cross-border  insolvency  disputes  (Cross-Border  Insolvency).  This  type  of research is qualified into the legal research type Legal Research. Legal research is a know-how activity in legal science, not just know-about. As a know-how activity, legal research is conducted to solve legal issues at hand. So as to provide a description of what  should be the legal issues that have been formulated. The results of this study state that Indonesian bankruptcy law instruments have not yet clearly regulated cross- border insolvency, especially in terms of the status of the bankrupt debtor's assets or assets that are outside the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia.
Keywords: reciprocity principle; bankruptcy disputes; cross country borders; Cross-Border Insolvency

## PENDAHULUAN
Perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat dan akibat dari globalisasi  telah membawa  dampak  pada  meningkatnya  transaksi  perdagangan  antar  pelaku  usaha.  Nyatanya, transaksi  perdagangan  telah  menafikan  batas-batas  negara,  bahkan  satu  pelaku  usaha  dari  suatu negara  kerap  melakukan  investasi  di  beberapa  negara.  Setiap  pelaku  usaha  baik  perseorangan maupun  badan  hukum  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan  tidak  hanya  terbatas  dalam wilayah  suatu  negara  saja,  namun  dapat  beroperasi  lintas  batas  negara  (transnasional).  Hal  ini disebabkan  setiap  negara  tidak  dapat  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh rakyatnya.  Selain  itu,  juga  disebabkan  adanya  perbedaan  sumber  daya,  iklim,  letak  geografis, jumlah  penduduk,  pengetahuan,  dan  teknologi  yang  dimiliki.  Alasan-alasan  inilah  yang  dapat menyebabkan  munculnya  transaksi  perdagangan  internasional,  yang  artinya  transaksi
perdagangan  tersebut  melintasi  batas  suatu  negara.  Transaksi  perdagangan  internasional  tidak hanya memberikan manfaat di bidang ekonomi saja, melainkan juga di bidang sosial, politik serta pertahanan  dan  keamanan.  Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  ekonomi,  transaksi  perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Menurut  Marek  Porzycki,  kepailitan  yang  melintasi  batas  suatu  negara  terjadi  pada keadaan dimana apabila debitur memiliki sejumlah aset di luar negeri, debitur memiliki kreditur di luar  negeri,  debitur  melakukan  sebagian  aktivitasnya  yang  berbasis  lintas  batas  negara,  dan debitur  yang  memiliki  perusahaan  di  beberapa  negara. 1 Sedangkan  menurut  Philip  R.  Wood, kepailitan  lintas  batas  negara  adalah “proceedings  overrode  the  previous  strict  territorially  of state  insolvency  proceedings  which  did  not  extend  to  assets  located  in  foreign  countries  or  vice versa”. 2 Dapat dikatakan bahwa kepailitan lintas batas negara merupakan kepailitan yang timbul dari  transaksi  perdagangan  internasional,  yang  mana  terdapat  unsur  asing (foreign  element) didalamnya. 3 Sehingga  unsur  asing  yang  timbul  dikarenakan  kerjasama  antara  debitur  dan  para krediturnya  yang  berada  pada  lintas  batas  negara  lain.  Dengan  demikian,  peran  Hukum  Perdata Internasional  (selanjutnya  disebut  HPI)  sangat  relevan  dalam  sengketa  kepailitan  yang  terdapat unsur  asing.  Istilah  kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit  yang melibatkan pihak asing  ini disebut  juga  dengan Cross-Border  Insolvency atau  penulis  Anglo  Saxon  menyebutnya  dengan istilah Transnational Insolvency. 4
Hikmahanto  Juwana 5 ,  menilai  ada  satu  hal  yang  harus  dibenahi  dalam  aturan  kepailitan Indonesia,  yakni  persoalan  kriteria  pailit  perusahaan  yang  dianggap  tidak comply dengan  negara lain. Insolvency  Test di  negara  lain  digunakan  untuk  menilai  pailitnya  suatu  perusahaan  adalah ketika betul-betul tak mampu lagi membayar hutang, sedangkan di Indonesia penentuan pailitnya hanya  dikarenakan  adanya  dua  kreditur  yang  salah  satunya  jatuh  tempo.  Lantas  kalau  di  negara yang  menganut Insolvency Test apakah  mau  melaksanakan  putusan  pailit  Indonesia,  padahal Indonesia  kriterianya salah satu jatuh tempo  sudah dipailitkan, bukan  karena  kesulitan  keuangan dan  tak  mampu  bayar  hutang.  Perbedaan  kriteria  pailit  itu  harus  diperbaiki  dan  disesuaikan dengan  aturan  di  banyak  negara,  sehingga  tidak  berpotensi  menimbulkan  masalah  baru  ketika sekalipun putusan Indonesia sudah diakui negara yang bersangkutan.
1 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan, Graffiti, Jakarta, 2010, h. 504. 2 Philip  R.  Wood, Principles  of  International  Insolvency, Thomson  Sweet  &  Maxwell,  London, 2007, h. 179.
3 Daniel  Suryana, Kepailitan  Terhadap  Badan  Usaha  Asing  oleh  Pengadilan  Niaga  Indonesia, Pustaka Sastra, Bandung , 2007, h. 2.
4 Huala  Adolf, Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  dalam  Masalah  Hukum  Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No. 3, 2009, h. 24.
5 Siti  Anisah, Studi Komparasi  terhadap Perlindungan Kepentingan  Kreditur dan Debitur  dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Volume 16, Oktober 2009, h. 45.
Putusan  pengadilan  asing  mungkin  saja  dilaksanakan  di  Indonesia,  bila  Indonesia  telah menandatangani  perjanjian  internasional  mengenai  berlakunya  putusan  hakim  asing.  Dengan perjanjian  internasional  itupun  putusan  hakim  asing  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia,  begitupun juga sebaliknya, putusan  hakim  Indonesia dapat dilaksanakan di  wilayah  negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Hanya saja, Indonesia hingga kini belum pernah menandatangani atau turut  serta  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  dimaksud. 6 Selain  itu,  dapat  juga melalui  perjanjian  multilateral  yang  mengatur  mengenai  masalah  kepailitan  lintas  batas  negara seperti  yang  berlaku  di  Uni  Eropa.  Sehingga  negara  di  Uni  Eropa  yang  tergabung  dalam perjanjian  multilateral  tersebut  dapat  mengeksekusi  harta  debitur  di  negara  anggota  lain  dari perjanjian  tersebut. 7 Perjanjian  multilateral  dalam  transaksi  perdagangan  internasional  sebagai salah  satu  contoh  keberlakuannya  prinsip  resiprositas  dalam  sengketa  kepailitan  lintas  batas negara. Disamping itu, salah satu terobosan yang digunakan untuk mengatasi kebuntuan dalam hal kepailitan lintas batas negara ialah berupa suatu Model Law yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (selanjutnya disebut UNCITRAL).
UNCITRAL  merupakan  Badan  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (selanjutnya  disebut  PBB) yang  salah  satu  bidangnya  merancang  model  hukum  dan  konvensi  di  bidang  transaksi perdagangan  internasional  untuk  meningkatkan  harmonisasi  dan  unifikasi  hukum  transaksi perdagangan  internasional. 8 UNCITRAL  membentuk  suatu Model  Law  on  Cross-Border Insolvency with Guide To Enactment yang diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997 untuk melengkapi  hukum  kepailitan  secara  modern  dalam  mengantisipasi  dan  menghadapi  sengketa kepailitan  lintas  batas  negara.  Meskipun  demikian,  Indonesia  belum  mengatur  kepailitan  lintas batas negara secara tegas baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Sehingga pengadilan  niaga  belum  mampu  melakukan  paksaan  terhadap  debitur  dengan  dalih  adanya Batasan yurisdiksi suatu negara terutama dalam eksekusi harta pailit di luar negara Indonesia. Hal ini  tentu  dapat  merugikan  kreditur  dalam  mendapatkan  hak  pembayaran  dari  harta  pailit (boedel pailit) debitur. 9
Instrumen hukum nasional yang berlaku mengenai kepailitan di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), mencakup dua aspek hukum, yaitu hukum materiil dan hukum
6 Zainuddin, Interpretasi  tentang  makna  dan  kedudukan  “open  bare  ode”  Terkait  Dengan Permohonan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, PUSLITBANG MA RI, Jakarta, 2013, h. 47.
7 Irit  Mevorach, Cross-Border  Insolvency  of  Enterprise  Groups:  The  Choice  of  Law  Challenge, Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, Volume 9, No. 1, January 2014, h. 226-230.
8 Y.  Sogar  Simamora, Hukum  Kontrak,  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di Indonesia, Kantor Hukum WINS & Partners, Surabaya, 2016, h. 92.
9 Alesia  Ranney-Marinelli, Overview  of  Chapter  15  Ancillary  Other  Cross-Border  Cases, American Bankruptcy Law Journal, Volume 82, No. 5, Winter 2008, h. 271-272.
formil. 10 Berkaitan  dengan  harta  pailit (boedel  pailit), sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  21 UUK-PKPU menyatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Dari ketentuan tersebut  dapat  dilihat  bahwa  secara  materiil  putusan  Pengadilan  Niaga  atas  permohonan pernyataan  pailit  meliputi  seluruh  harta  debitur,  baik  harta  debitur  yang  berada  di  Indonesia maupun  diluar  negeri.  Dengan  demikian,  terhadap  harta  debitur  yang  berada  diluar  Indonesia menganut  Asas  atau  Prinsip  Universalitas  dalam  HPI. 11 Sedangkan  secara  formil  pelaksanaan dalam  mengeksekusi  harta  debitur  diluar  negeri  akan  mengalami  kesulitan  terlebih  saat berhadapan  dengan  yurisdiksi  negara  lain,  sehingga  perlu  dilihat  apakah  hukum  negara  lain tempat harta pailit berada mengakui putusan kepailitan tersebut.
UUK-PKPU  Sebagai  hukum  materiil  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  putusan pailit pengadilan asing di Indonesia. Akan tetapi, dalam Pasal 299 UUK-PKPU mengatur bahwa apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam UUK-PKPU maka berlaku hukum acara perdata. Sebagaimana diketahui, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya  disebut  HIR)  dan Rechtsreglement  Buitengewesten (selanjutnya  disebut RBg). Reglement of de Rechtsvordering (selanjutnya disebut Rv) sudah tidak berlaku di Indonesia tetapi  masih  dijadikan  pedoman  apabila  diperlukan  agar  dapat  merealisasi  hukum  materiil (verwerkelijking  van  het  materieele  recht). Sehingga  selain  UUK-PKPU,  hukum  acara  perdata yang berlaku di Indonesia adalah HIR dan RBg disamping Rv sebagai pedoman.
Rv  yang  sebagai  salah  satu  pedoman  keberlakuan  hukum  acara  perdata  di  Indonesia mengenai putusan kepailitan negara lain, berdasarkan Pasal 436 Rv yang mengatur bahwa putusan hakim asing yang menyatakan pailit tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan  bahwa  putusan  hakim  Indonesia  tidak  dapat  dijalankan  pula  terhadap  harta benda  pailit  debitur  yang  berada  diluar  negeri. 12 Dengan  demikian,  secara  materiil  putusan pengadilan  niaga  Indonesia  dalam  menjangkau  harta  debitur  di  luar  negeri  terbentur  Asas Sovereignty,  yaitu  tiap  negara  mempunyai  kedaulatan  hukum  yang  tidak  dapat  ditembus  atau digugat oleh hukum dari negara lain. 13 Oleh karena itu, setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem hukum perdata internasionalnya masing-masing. 14
Pengecualian  terhadap  ketentuan  Pasal  436  Rv , yaitu  dengan  suatu  konvensi  yang diratifikasi  menjadi  Undang-Undang  di  Indonesia  (sebagai  contoh  pengakuan  atas  putusan
10 M. Hadi Shubhan, Tugas dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan, Yuridika, Volume 19, 2004, h. 510.
11 Mutiara Hikmah, Op.Cit., h. 67. 12 Loura Hardjaloka, Op.Cit., h. 482.
13 S.  Chandra  Mohan, Cross-border  Insolvency  Problems:  Is  the  UNCITRAL  Model  Law  the Answer? International Review, Volume 21 No. 3, Winter 2012, h. 199-223.
14 Sudargo Gautama, Hukum Antar Tata Hukum, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996, h. 171.
kepailitan  diantara  beberapa  negara  termasuk  Indonesia,  yang  berdampak  dikesampingkannya Pasal  436  Rv),  atau  dengan  prinsip  resiprositas  dalam  hukum  perdata  internasional.  Prinsip Resiprositas  atau  prinsip  timbal  balik,  yaitu  adanya  hubungan  timbal  balik  dan  saling menguntungkan  antara  negara  yang  mengadakan  hubungan  demi  terciptanya  keberlangsungan usaha yang baik dan kondusif serta menguntungkan bagi pelaku usaha.
Sebagai  tujuan  utama  penelitian  ini  untuk  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dalam pembaharuan  peraturan  perundang-undangan  tentang  kepailitan  yang  telah  berlaku,  kemudian menjadi suatu kebutuhan untuk harmonisasi hukum nasional dengan hukum dari berbagai negara. Tujuan  utama  dari  adanya  pengaturan  mengenai  kepailitan  lintas  negara  ini  adalah  efisiensi, membuat  seorang  debitur  dapat  menyelesaikan  proses  kepailitannya  dalam  satu  kasus  yang tergabung  daripada  mengharuskan  pengajuan  beberapa  proses  di  setiap  yurisdiksi  di  mana individu  atau  perusahaan  tersebut  memiliki  utang  atau  aset. 15 Sejalan  dengan  Roman  Tomasic, yang menyatakan bahwa perkembangan aturan hukum insolvency dan hukum kepailitan di dunia cenderung  mengarah  pada  aturan  hukum  dengan  leluasa  melintasi  batas  negara  dalam  wilayah negara  tertentu. 16 Sehingga  urgensi  pengaturan  mengenai  kepailitan  lintas  batas  negara  ini dipandang  perlu  sebagai  instrumen  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas negara.

## METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  ini  dikualifikasikan  ke  dalam  tipe  penelitian  hukum Legal  Research . Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know- about .  Sebagai  kegiatan know-how ,  penelitian  hukum  dilakukan  untuk  memecahkan  isu  hukum yang dihadapi. 17
Penelitian hukum yang akan dilakukan bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, menghasilkan  argumentasi  hukum,  teori  hukum  atau  konsep  baru. 18 Sehingga  memberikan dreskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang telah dirumuskan. 19 Norma-norma hukum  tersebut  dapat  ditemui  dalam  peraturan  perundang-undangan  khususnya  dalam  hal  yang berkaitan  dengan  keberlakuan  Prinsip  Resiprositas  dalam  sengketa  kepailitan  lintas  batas  negara (Cross-Border Insolvency) .
15 Sefa M. Franken, Cross Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis, Oxford J. Legal Studies, Volume 34, 2014, h. 97.
16 Roman  Tomasic, Insolvency  Law  Reform  in  Asia  and  Emerging  Global  Insolvency  Norms , Insolvency Law Journal, Volume 15, 2007, h. 8.
17 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , Cetakan ke 7, Kencana, Jakarta, 2011, h. 60.
18 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 47.
19 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Yuridika,  Volume  16,  No.  1,  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 103.
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dan  pendekatan  perbandingan ( comparative approach )
Penelitian  ini  menggunakan  sumber-sumber  penelitian  hukum  terdiri  dari  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder, 20 serta  bahan-bahan  non  hukum  sepanjang memiliki  relevansi  dengan  pemecahan  isu  hukum. 21 Untuk  memberikan  preskripsi  dan memecahkan  isu  hukum  yang  telah  dikemukan  di  atas,  lebih  lanjut  akan  diuraikan  bahan-bahan hukum  yang  akan  dipergunakan  seperti  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa kepailitan  lintas  batas  negara (cross-border  insolvency) .  Bahan  hukum  sekunder  meliputi: publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi  meliputi  buku  teks,  kamus hukum, jurnal hukum, dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas mengenai  hukum  internasional,  hukum  kepailitan  dan  hukum  perdata  internasional  terkait.  Dan bahan-bahan non hukum, misalnya dengan melakukan wawancara.
Teknik  Analisa  yang  digunakan  alam  penelitian  ini  tahapan  yang  dilakukan  meliputi inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, analisis bahan hukum, perancangan dan penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip,  Doktrin,  Dan  Sumber  Hukum  Kepailitan  Di  Berbagai  Negara  Dalam  Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency) .
Kepailitan  lintas  batas  negara  akhir-akhir  ini  makin  marak  karena  akibat  dari berkembangnya transaksi perdagangan internasional dan sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi  yang  makin  memudahkan  dan  mempercepat  komunikasi  hubungan  perdagangan  antar perusahaan suatu negara dan perusahaan negara lain. Oleh karena itu, dunia memerlukan adanya hukum  kepailitan  lintas  batas  negara  untuk  menangani  kepailitan  seorang  debitur  yang  memiliki beberapa  kreditur  yang  berlokasi  di  negara  lain  atau  asset  dari  debitur  terletak  di  negara  lain. Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  dalam  kepailitan  lintas  batas  negara,  dikenal dengan adanya dua prinsip utama, yaitu prinsip teritorialitas dan universalitas.
Bermula  dari  adanya  dampak  krisis  global  yang  melanda  Asia  pada  tahun  1997  lalu, dilakukanlah  peningkatan  atau  reformasi  hukum  kepailitan  di  Asia  terutama  terhadap  masalah yurisdiksi  dan  pelaksanaan  isu  dalam  kepailitan  lintas  batas  yang  muncul  pada  negara-negara dengan sistem hukum civil law maupun common law. dimana setiap negara memiliki pendekatan
20 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 181.
21 Ibid ., h. 204.
yang  berbeda  terhadap  masalah  kepailitan  lintas  batas,  yang  mencerminkan  masing-masing  dari sistem hukum tiap-tiap negara yang bersangkutan. 22
Kesamaan  antara  Indonesia  dan  Singapura  adalah  terkait  hukum  kepailitan  lintas  batas. Terkait  dengan  likuidasi  aset  perusahaan  asing, Section 377(3)(c)  dari Companies  Act mengatur bahwa  likuidator  harus  terlebih  dahulu  menyelesaikan  utang  perusahaan  asing  di  Singapura sebelum dikirimkan ke luar negeri. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
“(3) A liquidator of a foreign company appointed for Singapore by the Court or a person exercising the powers and functions of such a liquidator. (c) shall, unless otherwise ordered by the Court, only recover and realise the assets of the foreign company in Singapore and shall,  subject  to  paragraph  (b)  and  subsection  (7),  pay  the  net  amount  so  recovered  and realised  to  the  liquidator  of  that  foreign  company  for  the  place  where  it  was  formed  or incorporated after paying any debts and satisfying any liabilities incurred in Singapore by the foreign company.”
Pasal  ini  digunakan  dalam Court  of  Appeal  in  Beluga  Chartering  GmbH sebagai  dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 23 Rasionalisasi dari Ring Fencing adalah bahwa  kreditur  lokal  harus  lebih  diutamakan  dibandingkan  kreditur  asing. 24 Ketentuan  ini mencerminkan  bahwa  Singapura  juga  menganut  prinsip  kedaulatan  teritorial  selayaknya Indonesia. 25 Hukum  kepailitan  Singapura,  sebagaimana  pula  di  Indonesia,  tidak  mengenal pengakuan  putusan  pailit  dari  peradilan  asing.  Namun,  aturan  ini  tidak  berlaku  jika  berhadapan dengan  putusan  pailit  dari  Malaysia.  Hal  ini  dikarenakan  Singapura  dan  Malaysia  melakukan perjanjian  bilateral,  yakni Agreement  Regarding  Mutual  Recognition  and  Enforcement  of  Cross Border  Bankruptcy  between  Singapore  and  Malaysia ,  yang  bentuk  implementasinya  termaktub dalam Bankruptcy  Act  Article 105  dan Bankruptcy  Act  Article 104  (3)  Malaysia.  Melalui perubahan Companies  Act 2017,  Singapura  akhirnya  menerapkan  UNCITRAL Model  Law  on Cross Border Insolvency dalam rezim hukum kepailitan lintas batasnya. 26 Dalam Article 3 Tenth Schedule UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency , disebutkan bahwa: 27
22 Roman Tomasic, Insolvency Law in The East Asia, Ashgate Publishing Limited, England, 2005, h. 540.
23 Prakash Pillai dan Junxiang Koh, Singapore Implements The UNCITRAL Model Law on Cross- Border  Insolvency , https://www.clydeco.com/insight/article/singapore-implements-the-uncitral-model-law- on-cross-border-insolvency-1 . Diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, jam 23.00 WIB. 24 Chan Sek  Keong, Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore, Singapore Academy of Law Journal, 23 SacLJ, No. 48, 2011, h. 418.
25 Singapore Companies Act, Cap 50, Rev Ed, 2006.
26 Singapore Companies (Amandment) Act, Cap 50, Rev Ed, 2017.
27 Singapore Tenth Schedule UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
“To  the  extent  that  this  Law  conflicts  with  an  obligation  of  Singapore  arising  out  of any treaty or other form of agreement to which it is a party with one or more other States, the requirements of the treaty or agreement prevail.”
Sebagai  konsekuensi  logis,  Singapura  mengubah  prinsipnya  dari  teritorial  menjadi universal.  Dengan  menerapkan UNCITRAL  Model  Law ,  seorang  perwakilan  asing  dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Singapura untuk mendapat pengakuan atas proses kepailitan asing. Permohonan harus disertai dengan: 28
1. Salinan  resmi  dari  keputusan  memulai  proses  kepailitan  asing  dan  menunjuk  perwakilan asing; dan
2. Pernyataan  yang mengidentifikasi  semua proses kepailitan sehubungan dengan debitur  yang diketahui oleh perwakilan asing.
Perubahan Companies  Act 2017  yang  mengadopsi UNCITRAL  Model  Law dibutuhkan dalam  rangka  mencapai  kepastian  hukum  terkait  kepailitan  lintas  batas.  Implementasi UNCITRAL Model  Law diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  baik  bagi  debitur maupun  kreditur,  terkait  penyelesaian  perkara  kepailitan  lintas  batas  di  Singapura.  Keputusan Singapura  ini  juga  didukung  dengan  fakta  bahwa  bisnis  secara  global  tengah  berkembang sehingga,  diharapkan,  pengadopsian  UNCITRAL Model  Law dapat  menarik  investasi  asing  ke Singapura. 29
Dalam  hal  debitur  berdomisili  atau  melakukan  kegiatan  usahanya  di  wilayah  Singapura, hukum  kepailitan  Singapura  mencakup  seluruh  aset  yang  dimilki  debitur  pailit  dimanapun  aset tersebut  terletak.  Sehingga,  dari  pernyataan  seluruh  aset  yang  dimaksud  serta  pernyataan dimanapun aset tersebut terletak, berarti cakupan aset debitur lokal tersebut meliputi seluruh aset debitur yang berada di dalam wilayah hukum Singapura maupun yang di luar wilayah Singapura
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mark Gross berpendapat bahwa: 30
Singapore's  conflict  of  law  provisions,  rooted  in  English  common  law,  provide  an opportunity for equal creditor treatment; Singaporean courts temper jurisdictional control over  assets  located  within  Singapore  by  recognizing  the  interests  of  foreign  creditors  and bankruptcy representatives while concurrently seeking cooperation with foreign courts Cakupan harta pailit menurut hukum kepailitan Singapura tersebut sama dengan cakupan harta  pailit  menurut  hukum  kepailitan  Indonesia,  dimana  berdasarkan  UUK-PKPU  Indonesia harta  pailit  debitur  pun  juga  mencakup  seluruh  aset  debitur  baik  yang  berada  di  dalam  wilayah Indonesia  maupun  yang  berada  di  luar  wilayah  Indonesia.  Sehingga  UUK-PKPU  Indonesia
28 Prakash Pillai dan Junxiang Koh, Op. Cit.
29 Ryan Halimi, An Analysis of the Three Major Cross-Border Insolvency ,  Regimes International Immersion Program Papers, 2017, h. 21.
30 Mark Gross, Foreign Creditor Rights: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in The United States and The Republic of Singapore, Volume 12, Issue 1, h. 141.
dengan  Singapura  pun  menganut  prinsip  universalitas.  Namun  pada  praktiknya  hal  tersebut bertentangan  dengan  prinsip  yurisdiktas  dan  sulit  diterapkan,  sehingga  pelaksanaannya  keluar bersifat  teritorialisme.  Dengan  tidak  adanya  pengakuan  putusan  pailit  Pengadilan  Singapura  di negara lain, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengurus atau kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Singapura adalah mengenai dapat atau tidaknya kewenangannya dalam mengurus harta  pailit  milik  debitur  diakui  oleh  pengadilan  asing.  Dengan  tidak  diakuinya  putusan Pengadilan  Singapura  di  negara  lain  karena  alasan  yurisdiktas  negara,  maka  kurator  pun  akan kehilangan  kewenangannya  dalam  mengurus  atau  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  harta pailit milik debitur di luar wilayah singapura. 31 Hal tersebut tentu akan merugikan kreditur sebab tidak  dapat  dijangkaunya  asset  debitur  pailit  di  luar  wilayah  singapura,  dan  tentu  saja  akan mengurangi jumlah harta pailit.
Dalam  hal  yang  demikian,  maka  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditur  adalah  dengan melakukan permohonan langsung kepada pengadilan asing di wilayah hukum tempat aset debitur terletak  untuk  selanjutnya  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  setempat  untuk mendapatkan  hak  atas  aset  yang  dimiliki  si  debitur.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  salah  satu  instrumen  hukum  yang  dapat  menyebabkan  lahirnya  suatu pengakuan  internasional  terhadap  putusan  pengadilan  suatu  negara  adalah  dengan  diadakannya perjanjian  internasional  antar  negara.  Khusus  dalam  hubungannya  dengan  Malaysia,  Singapura memiliki suatu hubungan bilateral yang lahir dengan disahkannya perjanjian bilateral antar kedua negara  sehingga  dapat  dilakukannya  pengakuan  putusan  pailit  antar  kedua  negara  tersebut berdasar prinsip resiprositas. 32
Kerja  sama  internasional  yang  dilakukan  Malaysia  dengan  Singapura  dalam  bidang kepailitan  lintas  batas  antara  lain  karena  adanya  kemiripan  peraturan  hukum  kepailitan  kedua negara  yang  banyak  diadaptasi  dari  hukum  Inggris,  United  Kingdom Bankruptcy  Act  1883. 33
Disamping  itu,  didukung  dengan  adanya  jalinan  hubungan  diplomatik  serta  keberadaan  kedua negara  sebagai  anggota  ASEAN,  penyatuan  peraturan  hukum  dalam  kepailitan  lintas  batas  yang melibatkan  yurisdiksi  kedua  negara  tersebut  lebih  mudah  dilakukan.  Kewenangan  untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan diberikan diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Malaysia  kepada  Pengadilan  Tinggi  ( High  Court )  di  Malaysia  terhadap  seluruh  kasus  kepailitan lintas  batas  yang  didaftarkan  oleh  kreditur  kepada  debitur  yang  hendak  dipailitkan. 34 Undang- Undang  kepailitan  Malaysia  tidaklah  membedakan  baik  kreditur  lokal  maupun  kreditur  asing.
31 Lee Kiat Seng, Op. Cit.
32 Singapore Bankruptcy Act 1995, Article 151.
33 Paul J. Omar, Cross-Border Jurisdiction and Assistance in Insolvency: The Position in Malaysia and Singapore, Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, Scielo, Volume 11, No. 1, Maret 2008, h. 6.
34 Malaysia Bankruptcy  Act  1967,  Article  88,  The  Hight  Court  Shall  Be  The  Court  Having Jurisdiction in Bankruptcy Under This Act.
Sehingga,  baik  kreditur  lokal  maupun  kreditur  asing  berhak  untuk  mendaftarkan  permohonan pailit di Pengadilan Malaysia. Sama halnya dengan kewenangan Pengadilan di Singapura dan juga Indonesia,  kewenangan  Pengadilan  di  Malaysia  pun  hanya  berlaku  dan  dapat  dilaksanakan  di dalam  wilayah  Malaysia  dan  tidak  dapat  berlaku  di  luar  wilayah  Malaysia.  Dengan  adanya Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore  and  Malaysia, yurisdiksi  Pengadilan  Malaysia  mencakup  aset  debitur  pailit  di Singapura.
Dengan  adanya  perjanjian  bilateral  mengenai  kepailitan  lintas  batas  yang  dilakukan Malaysia dengan Singapura  sebagaimana  yang telah dijelaskan sebelumnya, menyebabkan dapat dilakukannya  pengakuan  serta  pelaksanaan  putusan  pailit  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan wilayah  hukum  Malaysia  di  wilayah  Singapura,  dengan  prinsip  resiprositas. 35 Berdasarkan pengaturan  dalam  hukum  Malaysia  serta conflict  of  law Malaysia  seorang  likuidator  memiliki kewenangan  di  luar  wilayah  hukum  Malaysia  untuk  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  aset debitur yang berada di luar wilayah Negara Malaysia.
Sedangkan  dengan  adanya Agreement  regarding  mutual  recognition  and  enforcement  of cross  border  bankruptcy  between  Singapore  and  Malaysia yang  memungkinkan  dilakukannya pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  pailit  di  kedua  negara  bersangkutan  secara  resiprositas, memberikan  kewenangan  bagi  Pengadilan  Malaysia  untuk  memberikan  pengakuan  terhadap permohonan  pengakuan  dan  pelaksanaan  atas  putusan  pailit  Singapura  yang  diajukan  oleh Pengadilan di Singapura untuk dieksekusi di Malaysia. 36
Status  quo  pengaturan  kepailitan  lintas  batas  negara  yang  diterapkan  di  Indonesia  tidak mengenal  pengakuan  putusan  pailit  asing.  Baik  kreditur  maupun  debitur  asing  dianggap  sama dengan  kreditur  dan  debitur  lokal.  Apabila  ada  putusan  pailit  di  luar  negeri  yang  hendak diterapkan di Indonesia, pihak yang bersangkutan harus kembali memasukkan perkara tersebut ke pengadilan  niaga  Indonesia  dengan  salinan  putusan  yang  bersangkutan  sebagai  alat  bukti. 37 Meskipun  tidak  seperti  Singapura  yang  sebelum  mengimplementasikan  UNCITRAL Model  Law mengalami kekosongan hukum terkait kepailitan lintas batas, tetapi Penulis berpendapat Indonesia tetap  membutuhkan  implementasi  UNCITRAL Model  Law dalam  hukum  kepailitannya  untuk beberapa alasan.
35 Malaysia Bankruptcy Act 1967, Article 104 (1), Reciprocal Provisions Relating to Singapore and Designated Countries.
36 Malaysia Bankruptcy Act 1967, Article 104.
37 Jihan  Amalia, Urgensi  Implementasi  UNCITRAL  Model  Law  Cross-Border  Insolvency  di Indonesia:  Studi  Komparasi  Hukum  Kepailitan  Lintas  Batas  Indonesia  dan  Singapura, Jurnal  Hukum Bisnis Bonum Commune, Universitas Tujuh Belas Agustus, Surabaya, Volume 2, No. 2, h. 169-170.
Keberlakuan Prinsip  Resiprositas  Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas  Negara (Cross- Border Insolvency) Di Berbagai Negara
Berbicara tentang putusan pailit yang diputus oleh pengadilan asing yang akan dieksekusi di suatu negara, pada prinsipnya akan terkait dengan pertanyaan apakah putusan pengadilan asing dapat dieksekusi di suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang  dianut  oleh  banyak  negara  tidak  memperkenankan  pengadilannya  untuk  mengeksekusi putusan  pengadilan  asing.  Kecenderungan  ini  tidak  saja  berlaku  pada  negara-negara  yang menganut  sistem Civil  Law tetapi  berlaku  juga  bagi  negara-negara  yang  menganut  sistem Common Law. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan Negara. 38 Maksud dari asas ini adalah untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Namun demikian,  asas  teritorialitas  ini  dapat  diterobos  melalui  hubungan  baik  berdasarkan  prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik.
Sebagai contoh, saat ini Indonesia memang sudah mempunyai regulasi mengenai bantuan hukum timbal balik dalam hukum pidana ( mutual legal assistant in criminal matters), yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Bantuan  Hukum  Timbal  balik  dalam Masalah  Pidana,  tetapi  dalam  masalah  perdata,  termasuk  kepailitan  belum  ada  regulasinya. 39 Seharusnya  prinsip  resiprositas  atau  timbal  balik  ini  juga  diberlakukan  dalam  hukum  perdata Indonesia.  Sama  halnya  dengan  kerjasama  timbal  balik  dalam  hukum  pidana  di  atas,  hukum perdata khususnya kepailitan lintas batas juga membutuhkan sebuah Undang-Undang yang dapat menjadi  landasan  hukum  bagi  penerapan UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency with  Guide  to  Enactment. 40 UNCITRAL  pun  tidak  mewajibkan  negara  yang  akan  mengadopsi Model  Law untuk  meminta  persetujaun  atau  mengajukan  permohonan  dan  dapat  memodifikasi Model  Law ini  sesuai  kebutuhan  negaranya.  Hal  ini  tentunya  mempermudah  Indonesia  untuk segera  melakukan  kajian  terhadap UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  with Guide to Enactment dan melakukan modifikasi sesuai dengan hukum nasional yang berlaku agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  atau  benturan  antar  produk  hukum.  Dalam  hal  ini  Indonesia  harus segera  membuat  Undang-Undang  tentang  bantuan  hukum  timbal  balik  dalam  hal  keperdataan, khususnya  kepailitan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjadi  ketentuan  hukum  pendukung  bagi  proses harmonisasi  hukum  kepailitan  dengan  negara  lain.  Pada  tahapan  ini,  menurut  penulis  harus dilakukan  revisi  terhadap  UU  Kepailitan  Indonesia  dalam  rangka  modernisasi  dan  harmonisasi
38 Dasril  Adnin, Aspek-aspek  Internasional  dalam  Hukum  Kepailitan, Jurnal  Sains  dan  Inovasi, Volume 6, No. 1, 2010, h. 71.
39 Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit., h. 174-175 40 Dicky  Moallavi  Asnil, UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  Sebagai  Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Intergrasi Ekonomi ASEAN. Undang: Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, Volume 1, No. 2, 2018, h. 341.
UU kepailitan negara-negara anggota  ASEAN. Indonesia setidaknya dapat mengadopsi beberapa pasal yang ada di dalam UNCITRAL Model Law, antara lain:
1. Menambahkan  unsur  internasional  dalam  Bab  I  Pasal  1  tentang  Ketentuan  Umum  seperti “foreign main proceeding” atau  proses  persidangan  utama  asing  dan “foreign proceeding” atau prosesi asing seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 UNCITRAL Model Law.
2. Menambahkan  ketentuan  tentang  persyaratan  pengakuan  proses  dan  perwakilan  (kurator) asing  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  15  UNCITRAL Model  Law. Dapat  dibuatkan  Bab  baru dalam revisi Undang-Undang Kepailitan yang khusus membahas proses ini.
3. Bab  ke  X  Undang-Undang  Kepailitan  tentang  Ketentuan-ketentuan  Hukum  Internasioanl sebaiknya  ditambahkan  pasal  yang  menjelaskan  tentang  kerjasama  pengadilan  Indonesia dengan  pengadilan  dan  atau  perwakilan  (kurator  asing).  Pasal  25,  26  dan  27  UNCITRAL Model  Law dapat  dijadikan  rujukan  untuk  perumusan  ketentuan  ini.  Pasal-pasal  diatas menjelaskan  dengan  rinci  bagaimana  pangadilan  melakukan  koordinasi  dengan  pengadilan negara lain dan perwakilan (kurator) asing melaksanakan eksekusi terhadap aset debitur pailit di suatu negara dengan pengawasan pengadilan setempat.
Jika revisi Undang-Undang ini dapat diwujudkan, maka usaha Indonesia untuk melakukan upgrade terhadap  hukum  kepailitan  dengan  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  akan  lebih mudah.

## KESIMPULAN
Instrumen  hukum  kepailitan  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  secara  jelas  mengatur mengenai  kepailitan  lintas  batas  negara (Cross-Border  Insolvency) ,  terutama  dalam  hal  status harta atau aset debitur pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia.
UUK-PKPU  sebagai  instrumen  hukum  kepailitan  Indonesia  belum  juga  dapat memberikan  solusi  dalam  hal  pemberesan  harta  debitur  dalam  kepailitan  lintas  batas  negara (Cross-Border insolvency) , sehingga dapat dikatakan terjadi suatu kekosongan hukum. Indonesia sampai  saat  ini  juga  belum  sama  sekali  memiliki  perjanjian  mengenai  kepailitan  lintas  batas dengan  negara  manapun  baik  yang  sifatnya  bilateral  maupun  multilateral.  Hal  ini  makin menyulitkan pemberesan  harta  debitur pailit yang berada di luar negeri, belum lagi ada benturan antara asas teritorial dan universal yang dianut oleh setiap negara.
Setelah  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  ini,  penulis  menyimpulkan bahwasanya  pemerintah  Indonesia  juga  seharusnya  mengambil  langkah  dengan  meratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency atau model law lain dalam aspek kepailitan lintas  batas  negara,  agar  dapat  di  kombinasikan  dengan  instrumen  hukum  kepailitan  nasional Indonesia,  atau  membuat  perjanjian  dengan  negara  lain  dalam  hal  kepailitan  lintas  batas  negara
(Cross-Border  Insolvency) ,  terutama  dengan  negara  dimana  warganya  banyak  melakukan transaksi bisnis yang bersifat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnin,  Dasril, Aspek-aspek  Hukum  Internasional  dala  Hukum  Kepailitan, Jurnal  Sains  dan Inovasi, Volume 6, No. 1, 2010;
Amalia,  Jihan, Urgensi  Implementasi  UNCITRAL  Model  Law  Cross-Border  Insolvency  di Indonesia:  Studi  Komparasi  Hukum  Kepailitan  Lintas  Batas  Indonesia  dan  Singapura, Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune,  Universitas  Tujuh  Belas  Agustus,  Surabaya, Volume 2, No. 2.
Asnil,  Dicky  Moallavi, UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  sebagai  Model Pengaturan  Kepailitan  Lintas  Batas  Indonesia  dalam  Integrasi  Ekonomi  ASEAN, Undang-Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, Volume 1, No. 2, 2018;
Bettoni, Emilio, Recognition and Enforcement of Foreign Monet Judgement Despite the Lack of Assets, NYU Journal of Law & Business, Volume 37, No. 3, Fall 2013;
Franken, Sefa M., Cross Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis, Oxford J. Legal Studies, Volume 34, 2014;
Gross, Mark, Foreign Creditor Rights: Reecognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in The United States and The Republik of Singapore, Volume 12, Issue 1;
Hernoko, Agus Yudha, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para  Pihak  dalam  Kontrak  Komersial, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Volume  5,  No.  3, November 2016;
Hardjaloka, Loura, Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya  dengan  Instrumen  Nasional  beberapa  Negara, Yuridika,  Volume  30, No. 3, 2015;
Keong,  Chan  Sek, Cross  Border  Insolvency  Issues  Affecting  Singapore, Singapore  Academy  of Law Journal, 23 SacLJ, No. 48, 2011;
Male,  Julian, Cross-Border  Insolvency  Harmonizing  Treaties  Becoming  Important, Asia-Pacific Housing Journal, Volume 13, No. 4, 2011;
Mevorach,  Irit, Cross-Border  Insolvency  of  Enterprise  Groups:  The  Choice  of  Law  Challenge, Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, Volume 9, No. 1, January 2014;
Mohan,  S.  Chandra, Cross-border  Insolvency  Problems:  Is  the  UNCITRAL  Model  Law  the Answer?, International Review , Volume 21, No. 3, Winter 2012;
Ratri,  Pramesthi  Dinar  Kirana, et.  all,  Urgensi  Penerapan  Aturan  Kepailitan  Lintas  Batas berdasarkan  UNCITRAL  Model  Law  on  Cross-Border  Insolvency  di  ASEAN, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Volume 2, No. 2, 2016;
Susilo,  Adhika  Putra, et.  all.,  Aspek  Asas  Resiprositas  dalam  Pengakuan  Sahnya  Perkawinan Campuran  antara  Warga  Negara  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing, Diponegoro Law Journal, Volume 6, No. 1, 2017;
Wessels, Bob, A Global Approach to Cross-Border Insolvency Cases in A Globalizing World, The Dovenschmidt Quarterly, Volume 36, No. 1, 2013;
Zeynalova, Yuliya, The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgement: Is It Broken and  How  Do  Fix  It?, Barkeley  Journal  of  International  Law,  Volume  31,  No.  1,  Spring 2013.