Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 1-6| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2418.1-6

## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN AWIG-AWIG DI DESA ADAT BONGKASA PERTIWI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
A.A. Dwi Ani Agustini, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Junkany71@gmail.com, Madesuwitra27@gmail.com, Sukadana.fhunwar@gmail.com

## Abstrak
Manusia  selalu  hidup  berdampingan  dan  membutuhkan  makhluk  lainya  untuk  berinteraksi  satu  sama  lainnya. Mereka  diciptakan  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis eksistensi ngejot serta penerapan sanksi terhadap pelanggarannya di Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologis,  pendekatan melalui  perundang-undangan,  konsep  dan  pendekatan  kasus.  Data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer yaitu data yang diperoleh dari informan maupun responden dan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  eksistensi ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung  saat  ini  melarang  adanya  tradisi ngejot . Ngejot masih menjadi pro dan kontra di  masyarakat karena ngejot terkadang  masih  dilaksanakan  sebagai  bentuk  ( menyama braya ).  Seiring  berjalannya  waktu,  larangan ngejot dapat  berubah  dan  disesuaikan  dengan  keadaan  karena sifatnya  fleksibel.  Berkenaan  dengan  sanksi  terhadap  larangan ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi,  dapat diancam berupa (denda) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), bass apikul (100 kg) dituntut menjadi sinoman selama 6  bulan  dan  meminta  maaf  di  hadapan  masyarakat  Desa  Bongkasa  Pertiwi.  Sekalipun  pelaksanaan ngejot ini dilakukan hanya sebatas ngejot aci untuk kelengkapan upacara, namun harus berdasarkan izin melalui Bendesa Adat.
Kata Kunci: Awig-awig, Desa Adat Bongkasa Pertiwi, Ngejot, Penerapan sanksi.

## Abstract
Humans always live side by side and need other creatures to interact each other. They were created as social beings  who  cannot  live  alone.  This  research  aims  to  analyze  the  existence  of  ngejot  and  the  application  of sanctions  for  violations  in  the  Bongkasa  Pertiwi  Traditional  Village.  This  type  of  research  uses  an  empirical legal research with a sociological approach, a statutory approach, a concept approach and a case approach. The data in this study are primary data, namely data obtained from informants and respondents and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the  existence of ngejot in the  Bongkasa  Pertiwi  Traditional  Village,  Abiansemal  District,  Badung  Regency,  currently  prohibits  the existence of  the tradition of ngejot. Boosting is still a pro and contra in society because pushing is sometimes still practiced as a form (equalizing braya). Over time, the prohibition on driving can change and be adapted to the circumstances because it is flexible. With regard to the sanctions against the prohibition of boasting in the Bongkasa  Pertiwi  Traditional  Village,  a  penalty  of  Rp.  1,000,000  (one  million  rupiah),  apikul  bass  (100  kg) were required to be sinoman for 6 months and apologized in front of the people of Bongkasa Pertiwi Village. Even though the implementation of this ngejot is carried out only to the extent of ngejot aci for the completeness of the ceremony, it must be based on permission through Bendesa Adat.
Keywords: Awig-awig, Bongkasa Pertiwi Traditional Village, Ngejot, Implementation of sanctions.

## I. PENDAHULUAN
Manusia selalu hidup berdampingan yang membutuhkan makhluk lainya untuk berinteraksi satu sama lainnya.  Mereka  diciptakan  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Manusia  bebas memiliki  hubungan  dengan  yang  lainnya  namun  kebebasan  tersebut  harus  berdasarkan  hukum  yang mengatur untuk membatasi serta menghindari permasalahan dalam kesepakatan yang mereka sepakati ( Hajati  et  al.,  2017 ). Kehidupan  manusia  selalu  diatur  oleh  hukum,  bahkan  di  Indonesia  tercermin sebagai  negara  keberagaman  hukum  yang  disebut  pluralitas.  Yang  mengakui  adanya  hukum barat, hukum  agama  maupun  hukum  adat.  Kenyataan  hukum  adat  masih  dipakai  oleh  masyarakat  untuk mengatur kehidupan bersosial di lingkungan masyarakat ( Manarisip, 2012 ; Mustari, 2014 ).
Hukum adat yang merupakan aturan terbawah yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional yang  mengedepankan  keharmonisan,  pengaturan  ini  sudah  diakui  secara  hukum  nasional  melalui Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  yang  disebut  UUD  RI 1945) yang pengakuannya tertera dalam norma dasar yaitu pasal 18B Ayat (2) dan pasal 28I Ayat (3) disebutkan dengan jelas ( Ketut, 2016 ; Susylawati, 2009 ). Merujuk pada kehidupan masyarakat di Bali memiliki  pengaturan  nya  sendiri  yang  dapat  disebut  sebagai awig-awig. Dalam awig-awig memuat hak  dan  kewajiban  serta  terdapat  pengaturan  sanksi  didalamnya.  Sanksi  sebagai  hukuman  atas penebusan  kesalahan  baik  yang  dilakukan  dengan  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Dalam  sanksi memuat  akibat  serta  mengacu  pada  pemulihan  atas  apa  yang  telah  diperbuat.  Penerapan  sanksi bertujuan  untuk  memunculkan  perubahan  perilaku  seseorang  terhadap  pelanggaran  yang  telah dilakukannya ( Harahap, 2006 ; Soleman, 1987 ). Sama seperti adanya awig-awig dalam satu kesatuan Desa Adat sebagai pengaturan di lingkungan dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka dari  itulah  dibutuhkan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  dalam  Desa  Adat.  Dalam  penerapan sanksi  sebagai  pelanggaran awig-awig desa  adat  berkaitan  dengan  adanya  suatu  larangan ngejot di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang masih menjadi pro dan kontra  di  masyarakat  karena  terkadang  masih  dilaksanakan  sebagai  bentuk  hubungan  harmonis ( menyama braya ) yang sudah jelas adanya suatu pelanggaran dalam aturan larangan ngejot . Berdasarkan uraian di atas,  maka penelitian ini dirumuska untuk mengetahui eksistensi ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung,  dan  untuk  mengetahui penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  larangan ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, aspek hukum empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat ( Soekanto & Memudji, 2003 ).  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosiologis, pendekatan  melalui  perundang-undangan,  konsep  dan  pendekatan  kasus.  Permasalahan  yang  akan dikaji  berkaitan  dengan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran awig-awig di  desa  adat  serta penyelesaiannya. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh langsung  dari  informan  maupun  responden.  Bahan  Hukum  Primer  meliputi  Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan awig- awig Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung,  Bahan  hukum Sekunder  meliputi  buku-buku hukum serta jurnal-jurnal  hukum  dan  Bahan  Hukum  Tersier  meliputi Kamus Basa Bali.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi ngejot di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Dalam Kamus Basa Bali Wiki, konsep ngejot berakar dari kata Jot atau Ejot yang  artinya  mengirim makanan  kepada  teman. Ngejot merupakan  suatu  bentuk  tradisi  memberikan  makanan  kepada  para tetangga sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Tradisi ngejot ini sebagai kerukunan atau menyama braya simbol  kemesraan  dan  tali  persaudaraan  antar  sesama  manusia.  Mengingat  manusia  hidup saling  berdampingan  dan  merupakan  makhluk  sosial,  saling  membutuhkan  satu  sama  lainnya,  yang menjalin  hubungan  yang  harmonis  sesama  antar  umat  maupun  tetangga. Mengenal  istilah ngejot di Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung  yang  dijelaskan  oleh  I Wayan  Supartana  selaku Bendesa Adat  Bongkasa  Pertiwi  memberikan  penjelasan  mengenai ngejot:
“segala bentuk suguhan makanan, maupun menerima atau memberi ejotan makanan saji atau ejotan dalam bentuk apapun”.
Menurut Bendesa Adat  Bongkasa  Pertiwi  Bapak  I  Wayan  Supartana  di  Desa  Adat Bongkasa Pertiwi dahulunya pernah melaksanakan tradisi ngejot . Biasanya tradisi ngejot ini  dilaksanakan  saat Upacara keagamaan maupun Upacara Manusa Yadnya. Dalam upacara biasanya krama (masyarakat) sudah  menghabiskan  dana yang cukup banyak  ditambah  lagi krama harus melakukan ngejot kepada tetangga maupun sanak keluarga. Otomatis dana yang dikeluarkan juga bisa melebihi bahkan dibilang tidak  sedikit.  dari  sinilah  permasalahan  muncul,  beberapa krama yang  kurang  mampu  merasa keberatan  melaksanakan ngejot . Ngejot dianggap  memberatkan  karena  akan  memerlukan  biaya yang lebih saat krama menjalankan suatu acara tertentu dan harus diberatkan lagi dengan melakukan ngejot .  Selain  memberatkan  dari  segi  materi  juga  memberatkan  dari  segi  fisik  yaitu  tenaga,  akan membuat krama yang  mempunyai acara  tertentu  merasa  berat  serta  ribet  untuk  membagikan ejotan kepada tetangga karena waktunya akan habis dalam proses ngejot ini dilakukan. Penetapan larangan ngejot ini  dilaksanakan  untuk  mewadahi krama khususnya  yang  kurang  mampu  agar  tidak  dibeda- bedakan status sosialnya menghindari rasa tidak enak, dianggap tidak mampu untuk menyama braya melalui ngejot .  Jika  dilihat  dari  status  sosial  ada  yang  mampu  untuk  melaksanakan ngejot dan  ada yang tidak, dari keluhan inilah, melalui sangkepan desa  adat  dibuatnya  suatu  aturan larangan ngejot untuk mewadahi krama kurang mampu agar tidak merasa dibedakan. Bentuk praturan ini dibuat pada tahun 2010 dan telah ditetapkan adanya suatu awig-awig dalam bentuk pelaksanaan berupa pararem penyahcah awig. Pemberlakuan larangan ini dibuat berdasarkan keputusan  sangkepan Krama (masyarakat)  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  serta prajuru-prajuru adat yang diambil dari keinginan krama (masayarakat) yang telah disepakati serta dijalankan sesuai situasi dan  kondisi.  Pemberlakuan larangan ini tidak tertulis dalam awig-awig Desa Adat Bongkasa Pertiwi dikarenakan  sifatnya  yang  fleksibel,  sewaktu-waktu  akan  berubah  sesuai  keadaan  saat  itu,  serta larangan ngejot ini  tidak  tertulis  dalam awig-awig karena  sifat  larangan  ini  tidak  dalam  artian merusak, penganiyayaan, maupun pelanggaran hukum lainnya, maka dari itualah aturan ini dibuat dan ditegakkan serta dijalankan hingga saat ini berdasarkan keputusan sangkepan Desa sebagai awig-awig namun  tidak  berbentuk  tertulis.  Hingga  saat  ini  eksistensi  larangan ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa Pertiwi  masih  dilaksanakan.  Berkaitan  dengan  berjalannya  waktu  larangan ngejot ini  bisa  saja berubah  sesuai  keadaan  yang  berlaku  karena  sifatnya  yang  fleksibel  bisa  berubah  sewaktu-waktu sesuai  keadaan  saat  itu.  Berdasarkan  wawancara  ini  diambil  pada  tanggal  26  Oktober  2019  di kediaman bapak I Wayan Supartana ( Bendesa Adat Bongkasa Pertiwi).
Berdasarkan  tanggapan  beberapa  masyarakat  Desa  Bongkasa  Pertiwi  mengenai  adanya larangan ngejot ,  Gusti  Ayu  Putri  Supartini  ( Krama Adat)  mengatakan  bahwa  dengan  keberadaan larangan ngejot dapat  meringankan,  tidak  perlu  kesana-kemari  untuk ngejot ,  serta  pengeluaran  juga sedikit, untuk mengatasi rasa tidak enak karena tidak bisa ngejot digantikan agar makan dirumah saat acara berlangsung. Sedikit tidaknya rasa kebersamaan menyama braya itu masih ada. I Wayan Wanta (Ketua Pecalang Desa  Bongkasa  Pertiwi)  mengatakan  bahwa  beliau  membenarkan  bahwa  pernah mendapat ejotan dari orang yang mempunyai karya (Upacara), beliau diberikan ejotan karena diminta untuk ikut serta dalam membantu  kelancaran  dalam  upacara  tersebut,  mengingat  adanya  larangan ngejot Bapak  I  Wayan  Wanta  selaku  Ketua Pecalang Desa  juga  sudah  mengkonfirmasi  terkait  izin ngejot ini  oleh Bendesa Adat  berdasarkan  kepentingan  untuk  kelancaran  upakara  yang ejotan ini dimaknai ejotan aci atau simbolis suatu upacara.

## 2. Penerapan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Larangan  ngejot  di  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Sanksi  merupakan  suatu  bentuk  hukuman  yang  didalamnya  terdapat  balasan  akibat  perilaku  yang merugikan baik itu sengaja maupun tidak. Balasan akibat tindakan  ini  merupakan  bentuk  perubahan tingkah  laku  agar  pelanggaranya  menyesali  dan  sebagai  pelajaran  untuk  merubah  perilaku  untuk kedepannya  menjadi  lebih  baik  lagi.  Hukuman  dalam  sanksi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rasa kapok,  sadar,  jera  maupun  memaksa  pelanggarnya  untuk  tidak  melakukan  kesalahan  lagi  serta membuat  pelanggarnya  dengan  otomatis  mematuhi  aturan  sebagaimana  mestinya.  Sanksi  dapat sebagai  pengikat  dan  patokan  dalam  mencapai  peraturan  yang  lebih  baik  dalam  pemerintahan  dan kemasyarakatan. Serta sanksi juga memberikan rasa adil tentram dan damai jika selaras tidak adanya
penyimpangan. Dilihat dalam jenisnya sanksi dalam awig-awig yang ditegaskan dalam Paos 97 indik pamidanda dalam awig-awig Desa Adat Bongkasa Pertiwi yang berbunyi sebagai berikut: 1. Bebacakan pamidanda sane kemanggeh tri danda luire: ha. Arta danda, tegesipun kadanda antuk jinah; na. Dewa danda, tegesipun kadanda antuk pengaskara utawi bebanten;
ca. Jiwa danda, tegesipun kadanda antuk ring banjar utawi desa wiadin kepatutanipun nunas pengampura.
2. Jiwa utawi artha brana pemidandanya dados druwen banjar utawi desa.
3. Anak alit sadurung maketus utawi durung mayusa 10 tahun luput saking dedendan.
Arti bebasnya sebagai berikut:
1. Pembagian jenis sanksi terbagi menjadi tiga yaitu:
a. sanksi bernilai ekonomi, denda berupa uang;
b. sanksi yang ditujukan kehadapan tuhan, dikenakan denda banten atau yadnya;
c. sanksi kejiwaan, dikenakan denda di banjar atau desa dan meminta maaf.
2. Kekayaan denda dimiliki oleh banjar atau desa.
3. Anak kecil yang belum genap berusia 10 tahun lepas dari denda.
Penerapan  sanksi  ini  bertujuan  untuk  mengubah  tindakan  dan  pola  pikir  agar  pelanggarnya merasa kapok, dengan demikian pelanggar akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dalam tindakannya. Sepanjang aturan tetap ditaati kepatuhan terhadap aturan hukum maka tidak akan adanya  suatu  pelanggaran.  Namun  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  tidak  menutup kemungkinan  masih  terjadi  suatu  pelanggaran.  Oleh  karena  itulah  perlunya  penerapan  sanksi  yang berlaku  untuk  seseorang  yang  telah  melanggar  suatu  aturan.  Seperti  halnya  di  Desa  Adat  Bongkasa Pertiwi menetapkan penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaran awig-awig . Menurut Bapak I Wayan Supartana selaku Bendesa Adat di Desa Adat Bongkasa Pertiwi.  Telah ditetapkan  adanya  suatu awig-awig dalam  bentuk  pelaksanaan  berupa pararem penyacah awig yang telah ditetapkan dalam sangkepan Desa Adat Bongkasa Pertiwi oleh Prajuru Adat  di Desa Bongkasa Pertiwi.  I  Wayan  Supartana  menegaskan,  berjalannya awig-awig ini,  tidak  tercantum  tertulis  dalam awig-awig maupun pararem karena  sifatnya  yang  fleksibel,  sewaktu-waktu  akan  berubah menyesuaikan keadaan. Selain itu, tidak ditulisnya awig-awig ini secara tertulis dikarenakan larangan ini  tidak  bersifat  pelanggaran  hukum  yang  mengakibatkan  merusak,  penganiyaayaan  maupun pelanggaran hukum lainnya. Larangan ngejot ini hanya sebatas wadah untuk mengatasi permasalahan Krama (masyarakat)  yang  kurang  mampu  untuk ngejot agar  terhindar  dari  pandangan  status  sosial yang  membedakan Krama (masyarakat) dalam  mampu atau tidaknya  melaksanakan tradisi ngejot di Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi.  Pemberlakuan  Larangan  ini  berdasarkan  kesepakatan-kesepakatan dalam sangkepan oleh Prajuru Adat  serta  masyarakat  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi.  Jika  terjadinya suatu pelanggaran Awig-awig terhadap Larangan ngejot ini yang dilakukan oleh krama (masyarakat) Desa Adat Bongkasa Pertiwi, telah ditetapkan, sanksi sebagai berikut:
1. Dikenakan sanksi berupa dedosan (denda) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 2. Baas apikul (beras 100 kg); 3. Ngayah di Pura menjadi sinoman selama kurun waktu 6 (enam) bulan;
4. Mengolas-olas (minta maaf).
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ngejot ini terkadang tidak berjalan mulus, adanya suatu kendala  dalam  penerapan  sanksi awig-awig Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  dalam  eksistensi ngejot . Menurut Bapak I Wayan Supartana selaku Bendesa Adat, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan ngejot ini,  menimbulkan  perasaan  tidak  enak  dalam  penerapan  sanksi ngejot .  Rasa  tidak enak  ini  muncul  ketika  beliau  selaku  orang  pertama  yang  akan  didatangi  untuk  dimintai  izin  jika sewaktu-waktu  ada  upacara adat yang secara terpaksa harus melaksanakan ngejot sebagai ngejot aci untuk  kelengkapan  upacara. Ngejot  aci tersebut  biasanya  sebagai  kelengkapan  sesajen  yang diperlukan  untuk  diberikan  kepada pemangku .  Selain  itu,  dalam  suatu  persiapan  upacara membutuhkan  bantuan  tenaga  dari  orang  lain  seperti  kerabat  dekat  atau  tetangga  terdekat  untuk membantu  mempersiapkan  upakara  dalam  suatu  karya  (upacara)  tertentu.  Tidak  mungkin  bila seseorang  yang  mempunyai  suatu  upacara  mengundang  kerabatnya  hanya  untuk  membantu  dalam proses  persiapan  upacara  dari  awal  sampai  akhir.  Pastilah  adanya  suatu  hubungan  timbal  baliknya. Realistis saja, siapa yang ingin dipekerjakan tapi tidak dapat imbalan. Maka dari itu, seseorang yang mengundang  kerabatnya  untuk ngidih  pekaryan (meminta  bantuan  suatu  pekerjaan)  kepada
kerabatnya.  Pastilah  tidak  enak  jika  tidak  ada  tindakan  timbal  baliknya  untuk  mengungkapkan  rasa terima kasih dengan bentuk ngejot.
Maka  dari  inilah  seseorang  pemilik Karya (upacara)  biasanya  akan  meminta  ijin  untuk  agar bisa  diberi  kebijakan  suatu  ijin  agar  proses  upacara  yang  akan  berlangsung  dapat  berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Keadaan seperti inilah Bendesa Adat  kadang  merasa  mendapatkan  kendala  dalam  menegakkan awig-awig dalam Larangan ngejot . Dimana bertentangan dengan dengan awig-awig yang ada namun keadaan memaksa untuk  melakukan ngejot tersebut.  Bapak  I  Wayan  Supartana  selaku Bendesa Adat  Desa  Bongkasa Pertiwi  mengatakan”  dengan  beliau  memberikan  izin  dalam  melaksanakan ngejot tidak  mengurangi rasa hormat terhadap aturan yang ada, dimana Bapak I Wayan Supartana menjelaskan kembali bahwa aturan Larangan Ngejot ini  dibuat dan  ditetapkan  untuk  menentramkan  warganya  khususnya Krama (warga) yang kurang mampu agar tidak merasa diberatkan dan dibedakan status sosialnya”.
Tujuan aturan ini dibuat  untuk  keharmonisan  warganya  dan  mencapai suatu  ketentraman  atau kerukunan di lingkungan krama desa. Dengan mendapatkannya ijin untuk melakukan ngejot dengan catatan tidak adanya paksaan, tuntutan, atau merasa terbebani sebab melakukan ngejot atas keinginan yang bersangkutan serta dikatakan sudah mampu untuk merasa suka rela dalam melaksanakan ngejot tersebut.  Dengan  memberikan  ijin  untuk  melaksanakan ngejot atas  dasar pemuput  karya.  Bendesa Adat  menyerahkan  tanggungjawab  sepenuhnya  kepada  pihak  yang  memiliki  Upacara  jika  sewaktu- waktu ada masalah merasa keberatan, Bendesa Adat tidak ikut serta bertanggungjawab atas kerugian yang  sudah  dialami.  Karena  saat  meminta  ijin  dalam  pelaksanaan ngejot dirasa  mampu  dan  siap menanggung  apapun  resikonya.  Karena Bendesa Adat  dirasa  sudah  cukup  bijak  dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memberikan suatu ijin melaksanakan ngejot yang jelas- jelas  sudah  ada  kebijakan awig-awig yang  melarang  adanya  suatu  larangan ngejot di  Desa  Adat Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung.  Berdasarkan  wawancara  ini  diambil pada  tanggal  26  Oktober  2019  di  kediaman  bapak  I  Wayan  Supartana  ( Bendesa Adat  Bongkasa Pertiwi).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa eksistensi ngejot di Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung  saat  ini  melarang  adanya tradisi ngejot . Keberadaan ngejot masih menjadi pro dan kontra dimasyarakat karena ngejot terkadang masih  dilaksanakan  sebagai  bentuk  hubungan  yang  harmonis  ( menyama  braya ).  Berjalannya  waktu larangan ngejot dapat  berubah  menyesuaikan  keadaan  karena  sifatnya  yang  fleksibel.  Kemudian, penerapan  sanksi  larangan ngejot di  Desa  Adat  Bongkasa  Pertiwi  melarang  adanya  tradisi ngejot , sekalipun tradisi  ini  dilaksanakan  hanya  sebatas ngejot  aci sebagai kelengkapan  upacara  serta  harus berdasarkan  ijin  terlebih  dahulu.  Serta  jika  tidak  sesuai  dengan  ijin  pelaksanaan ngejot dapat dikenakan  sanksi  berupa dedosan (denda)  Rp.  1.000.000  (satu  juta)  rupiah, baas  apikul (100  kg), dituntut  menjadi sinoman selama 6 (enam) bulan, dan diminta untuk meminta maaf di hadapan krama (masyarakat) Desa Adat Bongkasa Pertiwi.

## 2. Saran
Mengingat  penerapan  sanksi  awig-awig  Desa  Adat  terhadap  pelanggaran  oleh  Krama  Desa  Adat Bongkasa  Pertiwi  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung,  maka  hendak  disampaikan  beberapa saran  yakni,  mengingat  dalam  penetapan  larangan ngejot sebaiknya  harus  mendengar  keinginan masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan norma pada aturan larangan ngejot .  Kemudian,  kepada Prajuru Adat  ( Bendesa Adat  Bongkasa  Pertiwi),  sebaiknya  dalam  membuat  kebijakan  lebih dipertimbangkan  lagi  agar  tidak  mengatur  kebijakan  yang  cuma-cuma.

## DAFTAR PUSTAKA
Hajati,  S.,  Poespasari,  E.  D.,  &  Moechthar,  O.  (2017). Buku  Ajar  Pengantar  Hukum  Indonesia . Airlangga University Press.
Harahap,  Z.  (2006).  Pengaturan  Tentang  Ketentuan  Sanksi  Dalam  Peraturan  Daerah. Jurnal  Hukum IUS QUIA IUSTUM , 13 (1), 38–49.
Ketut, W. I. (2016). Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan . Kalimetro Inteligensia.
Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Lex Crimen , 1 (4), 24–40. Mustari, S. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang . Prenadamedia Group. Soekanto, S., & Memudji, S. (2003). Penelitian Hukum Empiris . UI Press. Soleman. (1987). Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang . PT.Eresco . Susylawati,  E.  (2009).  Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Al-Ihkam , 4 (1), 124–140.