INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4724-4735 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Banding Dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata; Ditinjau Dari Perspektif Logika Hukum
Gunawan Widjaja
Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta Email : widjaja_gunawan@yahoo.com

## Abstract
This study aims to conduct a study of appeals and cassation in civil procedural law from the perspective of legal logic, using a deductive thinking process. The study was conducted by applying the principle of syllogism using the minor and major premises. This research is a law and logic research with an analytical descriptive approach. The data used is secondary data, namely data that is already available for use.
Keywords: Appeal, Cassation, Civil Procedure Law, Legal Logic
.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai banding dan kasasi dalam hukum acara perdata dari perspektif logika hukum, dengan menggunakan proses berpikir deduktif. Kajian dilakukan dengan menerapkan prinsip silogisme yang menggunakan premis minor dan premis mayor. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  dan  logika  dengan  pendekatan  deskriptif  analitis.  Data  yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia untuk dipergunakan.
Kata Kunci : Banding, Kasasi, Hukum Acara Perdata, Logika Hukum

## PENDAHULUAN
Gustav  Radbruch  pernah  menjelaskan  bahwa  hukum  harus  mampu  memberikan kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  umat  manusia.  Dalam  pandangannya  sebelum perang  dunia  kedua,  Radbruch  (1932)  menekankan  pada  pentingnya  kepastian  hukum dibandingkan kedua hal yang lainnya. Bagi Radbruch, dengan terciptanya kepastian, maka akan terciptalah keadilan bagi semua orang, karena setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama.  Selain  itu  adanya  kepastian  dan  keadilan  bagi  semua  orang  akan  memberikan kemanfaatan bagi mereka terhadap siapa suatu peraturan dibuat. Selanjutnya sejalan dengan kesaksian  yang  dialami  oleh  Radbruch  hingga  selesainya  perang  dunia  kedua  di  Jerman, Radbruch,  dalam  tulisannya  setelah  perang  dunia  kedua  (Radbruch,  1945)  tidak  lagi  terlalu menekankan pada harus adanya kepastian hukum sebagai pilar utama dari dibuatkannya aturan sebagai hukum yang berlaku, tanpa mengurangi pentingnya kepastian hukum itu sendiri. Dalam pandangan Radbruch (1946), hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang terhadap siapa hukum tersebut diberlakukan.
Praktik peradilan yang berkembang di seluruh dunia saat ini, meskipun masing-masing memiliki  sistem  yang  berbeda-beda,  dapat  dipastikan  akan  memberikan  perhatian  kepada ketiga hal tersebut yang disampaikan oleh Radbruch. Di Indonesia, yang sistem hukum acaranya masih  tidak  dapat  sepenuhnya  dipisahkan  dari  sistem  yang  berlaku  pada  masa  penjajahan Hindia Belanda, juga menganut prinsip yang sama. Sistem hukum acara yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa proses pengadilan selalu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kepada mereka, orang perorangan warga negara dan penduduknya dan subjek hukum lainnya yang diakui keberadaannya di Indonesia. Kepastian hukum terwujud dalam bentuk kewajiban bagi semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk  memberikan  putusan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  rumusan  Pasal  25  Undang-Undang  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman).  Di  samping  itu,  ketentuan  Pasal  5  UU Kekuasaan Kehakiman juga mewajibkan kepada pada hakim untuk ”menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Bagi mas yarakat pencari  keadilan  sendiri,  khususnya  dalam  hukum  acara  perdata,  masyarakat  diberikan  hak untuk meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan secara ex aequo et bono, yaitu berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim. Sedangkan untuk kemanfaatan tentunya permintaan dalam setiap gugatan perdata pasti dibuat dan ditujukan untuk kemanfaatan dari pihak yang mengajukan gugatan.
Untuk menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hal yang optimum kepada seluruh anggota masyarakat, maka dalam sistem hukum acara (perdata)
dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum tersebut, dalam hukum acara (perdata) dikenal dengan nama banding dan kasasi. Perihal banding dan kasasi diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kekuasaan  Kehakiman menyatakan bahwa “Putusan pengadilan tingkat pertama  dapat  dimintakan  banding  kepada  pengadilan  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan, kecuali undang-undan g menentukan lain.” Selanjutnya ketentuan Pasal 26 ayat (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  mengeaskan  kembali  bahwa  “Putusan  pengadilan  tingkat pertama,  yang  tidak  merupakan  pembebasan  dari  dakwaan  atau  putusan  lepas  dari  segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang- undang menentukan lain.” Tentang kasasi, ketentuan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  kecuali undang- undang menentukan lain.”
Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji penerapan banding dan kasasi dalam hukum acara perdata, dengan menggunakan pola berpikir deduktif silogisme sebagai acuan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis, kedudukan banding dan kasasi dalam sistem hukum peradilan di Indonesia, dengan menggunakan konstruksi penarikan kesimpulan melalui silogisme, sebagaimana diajarkan dalam proses penalaran hukum deduktif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan  kualitaitf.  Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersedia untuk umum, dan dapat diperoleh dari dokumentasi publik. Pengambilan data dilakukan dengan cara pencarian  secara  daring  (on-line)  dengan  menggunakan  kata  kunci  banding,  kasasi  dengan berbagai  macam  kombinasinya;  dan  secara  luring  dengan  mengambil  dari  sumber-sumber kepustakaan yang tersedia di perpustakaan umum maupun pribadi.
Analisis  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  menerapkan  pendekatan  silogisme  dalam rangka  menjelaskan  eksistensi,  kedudukan,  implementasi  banding  dan  kasasi  dalam  sistem hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembelajaran dan pendidikan di Fakultas Hukum dewasa ini, salah satu mata kuliah dasar yang diajarkan adalah pengetahuan dan penerapan logika hukum. Dalam pembelajaran mata kuliah logika hukum, pada umumnya dalam kerangka proses berpikir argumentasi hukum diajarkan dan diterapkan proses beripikir FIRAC ( Facts, Issues, Rules, Analysis and Conclusion).
Facts  merefleksikan  fakta  hukum  yang  harus  dipertimbangkan  dan  dijadikan  sebagai  dasar untuk  menentukan  masalah  yang  dihadapi  dalam  kerangka  penyelesaian  masalah  yang dihadapi di hadapan hukum. Fakta hukum tersebut merupakan fakta yang tersedia, yang dimiliki oleh para pihak secara bersama-sama atau dalam keadaan dan hal tertentu atau karena hal-hal tertentu  hanya  dimiliki  oleh  salah  satu  pihak  saja.  Fakta  yang  tersedia  tersebut  ada  yang membawa akibat hukum hukum atau yang semata-mata hanya merupakan fakta saja yang tidak memberikan akibat hukum. Fakta yang membawa akibat hukum-pun tidak semuanya relevan dan perlu dipertimbangkan dalam menyelesaian suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks yang demikian, maka harus diselesaikan atau ditentukan dulu, hal yang menjadi masalah atau sengketa,  dan  hal-hal  apa  saja  yang  sudah  tidak  lagi  merupakan  permasalahan.  Dengan demikian maka pemilihan fakta yang merupakan  fakta hukum ini pada prinsipnya tidak bisa dipisahkan dari masalah yang sesungguhnya. Jadi Facts yang dicari haruslah yang menunjang Issues yang akan diselesaikan.
Pemahaman  tentang  fakta  yang  mendukung  masalah  yang  harus  diselesaikan memerlukan  pemilihan  aturan  yang  cocok  dan  tepat.  Pemilihan  aturan  yang  salah  akan menyebabkan  masalah  tidak  terselesaikan  atau  bahkan  dalam  beberapa  kesempatan  dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Rules memegang peranan penting berikutnya setelah Facts dan Issues, oleh karena itu dalam konsepsi FIRAC, setelah Facts dan Issues, hal yang berikutnya muncul adalah Rules. Rules atau peraturan yang dipilih ini akan menyelesaian Issues yang ada  berdasarkan pada  Facts yang  juga telah ditentukan sebelumnya. Proses penyelesaian permasalahan berdasarkan pada masalah dengan mempertemukan  fakta  yang  sudah  dipilih  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai dinamakan dengan Analysis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk Conclusion atau kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan. Dalam konteks dan konsep yang demikian, maka disebutlah penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang disingkat dengan nama FIRAC.
Dari  penjelasan  singkat  mengenai  FIRAC  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  proses penyelesaian melalui FIRAC, analis hukum akan selalu mencari rumusan masalah hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan dalam  melakukan  analisis.  Untuk  memahami  keseluruhan  proses  tersebut  diperlukan argumentasi hukum, yang salah satunya berpijak pada logika hukum. Sebagai bagian dari logika, maka  logika  hukum  juga  berproses  melalui  pendekatan  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Jika pendekatan  kuantitatif  berpihak  pada  pola  pengambilan  (ke)putusan  yang  menggunakan parameter angka dengan statistik sebagai alat bantunya; maka dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis  adalah  kualitas  (norma)  dengan  menggunakan  parameter  non-angka.  Kedua
pendekatan  tersebut  dapat  mengambil  bentuk  induktif  dan  deduktif.  Dinamakan  dengan metode  induktif,  jika  pendekatan  yang  dilakukan  dibuat  dengan  tujuan  untuk  melakukan generalisasi dari berbagai macam kejadian, fenomena atau perilaku dalam kehidupan sehari- hari. Sedangkan metode deduktif adalah metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari  suatu  variable  tertentu  dengan  menghubungkan  dengab  variable  lainnya.  Dalam pendekatan  logika  hukum,  yang  terakhir  ini  seringkali  dinamakan  dengan  logika  berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari dua premis yang berbeda, yaitu premis mayor yang berisikan kaedah hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum. Secara umum, proses berpikir atau berlogika atau berargumen seperti ini dinamakan dengan Silogisme.
Dalam ajarannya, silogisme mengenal berbagai macam bentuk. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Silogisme adalah salah satu bentuk penalaran dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif. Silogisme terdiri dari dua premis yang merupakan proposisi, dan satu kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum (premis mayor) dan premis yang kedua disebut  premis  khusus  (premis  minor).  Kesimpulan  ditarik  berdasarkan  pada  hubungan  dari kedua  premis  tersebut.  Perlu  juga  untuk  diketahui  bahwa  kedua  premis  tersebut  adalah proposisi yang bersifat kategorik, yaitu proposisi yang hanya mengandung pernyataan tanpa adanya syarat.
Dalam  pendekatan  melalui  FIRAC,  maka  silogisme  adalah  proses  analisis  yang  akan dipergunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah mengenai benar tidaknya kesimpulan yang dapat diambil dari dua premis yang disandingkan. Jika kedua permis tersebut benar dan saling berhubungan, maka sudah dapat dikatakan bahwa kesimpulannya juga benar. Dalam hal ada yang tidak benar dari salah satu atau kedua premis tersebut di atas, maka kesimpulan yang akan ditarik juga pasti tidak benar, meskipun secara deduktif jawabannya mungkin tepat. Namun ketepatan hasil berikir deduktif tersebut menjadi salah karena salah satu atau bahkan kedua premisnya salah. Demikian juga halya ternyata jika kedua premis tersebut tidak berhubungan atau hubungan yang digambarkan adalah salah, maka kesimpulan yang diambil juga akan salah. Sebagai  contoh  dapat  diberikan  ilustrasi  bahwa  Amir  tersesat  di  suatu  tempat  dan  tidak mengetahui arah mata angin, sehingga dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari peta yang ada di tangannya. Dalam ilustrasi di atas, tentunya muncul pertanyaan mengenai arah (mata angin) bagi Amir. Dalam konteks yang demikian, maka masalah tersebut dapat dijawab dengan mengeambil dua premis berikut di bawah ini:
Premis mayor:  Pagi  hari  matahari  terbit  di  timur  (proposisi  sebagai  suatu  axioma  yang sudah diakui kebenarnya secara universal)
Permis minor:  Amir terbangun di pagi hari dan melihat matahari (proposisi sebagai fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya)
Kesimpulan:  Arah di mana Amir melihat matahari adalah arah timur (kesimpulan harus dianggap  benar  karena  kedua  proposisi  benar  dan  memiliki  hubungan yang jelas)
Selanjutnya jika salah satu premisnya salah, misalnya premis mayornya salah, dengan proposisi berikut:
Premis mayor:  Pagi  hari  matahari  terbit  di  barat  (proposisi  sebagai  suatu  axioma  yang
salah)
Permis minor:  Amir terbangun di pagi hari dan melihat matahari (proposisi sebagai fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya)
Kesimpulan:  Arah  di  mana  Amir  melihat  matahari  adalah  arah  barat  (kesimpulan menjadi salah, meskipun secara deduktif benar; hal ini terjadinya karena ada proposisi premis mayor yang salah)
Pada  contoh  berikutnya,  di  mana  terjadi  kesalahan  dalam  premis  minor,  misalnya  dengan proposisi sebagai berikut:
Premis mayor:  Pagi  hari  matahari  terbit  di  timur  (proposisi  sebagai  suatu  axioma  yang sudah diakui kebenarnya secara universal)
Permis minor:  Amir terbangun dan melihat matahari yang menurut pada saat terbangun adalah pagi hari (ternyata sore hari) (proposisi sebagai fakta yang salah)
Kesimpulan:  Arah di mana Amir melihat matahari adalah arah timur (kesimpulan yang seharusnya dianggap benar menjadi salah karena premis minornya salah)
Bagaimanapun  juga,  jika  diperhatikan  dengan  seksama,  kesimpulan  tersebut  akan menjawab satu permasalahan saja, yaitu masalah arah yang dihadapi dan harus dijawab oleh Amir, yaitu arah mata angin. Silogisme di atas tidak menjawab permasalahan Amir lainnya. Jadi dalam hal ini perlu dipahami, bahwa untuk menjawab permasalahan Amir berikutnya atau yang lainnya diperlukan lagi dua premis lainnya yang berhubungan.
Sebagaimana halnya penerapan silogisme dalam ilustrasi di atas, hal yang sama juga dapat diterapkan  dalam  logika  hukum  melalui  proses  argumentasi  deduktif.  Dalam  kerangka pendekatan  hukum  untuk  mencari  kebenaran  dari  suatu  hubungan  hukum  atau  peristiwa hukum tertentu, analisis penalaran hukum juga menetapkan pola berpikir deduktif. Penalaran hukum  deduktif  yang  menggunakan  silogisme  dalam  analisis  hukum  menempatkan  kaedah hukum dan fakta hukum sebagai proposisi kategorik. Baik kaedah hukum maupun fakta hukum dari  suatu  hubungan  hukum  yang  ada  dianalisis  dengan  menempatkan  masing-masing proposisi ke dalam premis mayor dan premis minor.
Dalam  proses  berpikir  deduktif  tersebut,  suatu  fakta  hukum  akan  dihadapkan  dalam pemahaman kaedah hukum, guna membuktikan bahwa masalah yang dihadapi terjawab dalam
bentuk  kesimpulan  deduktif  yang  benar  bahwa  memang  telah  ada  suatu  hubungan  hukum konkrit  atau  adanya  peristiwa  hukum  yang  membawa  akibat  hukum  antara  masalah  yang diajukan, fakta hukum dan kaedah hukum yang dipilih. Dengan demikian berarti yang menjadi premis mayor adalah kaedah hukum dan yang merupakan premis minor adalah fakta hukum.
Berikut diberikan ilustrasi bahwa Amir bertengkar dengan Budi mengenai adanya suatu kewajiban Budi kepada Amir yang menurut Amir belum dilaksanakan Budi dalam hubungannya dengan  suatu  perjanjian.  Dalam  konteks  ini,  maka  hal  yang  perlu  diketahui  adalah  apakah memang ada  perjanjian antara Amir  dan Budi sebagaimana dikatakan  oleh  Amir. Untuk  itu, maka diambillah proposisi hukum dalam bentuk premis-premis berikut:
Premis mayor:  Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum yang diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata)
Premis minor:   Amir dan Budi membuat perjanjian (proposisi berupa fakta hukum yang terjadi)
Kesimpulan:   Perjanjian  yang  dibuat  Amir  dan  Budi  hanya  mengikat  Amir  dan  Budi
(kesimpulan  harus  dianggap  benar  karena  kedua  proposisi  benar  dan memiliki hubungan yang jelas)
Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa memang ada perjanjian antara Amir dan Budi, namun belum  menjawab  mengenai  masalah  wanprestasi  yang  dijadikan  pokok  masalah  oleh  Amir. Untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan lagi proses silogisme yang lain.
Pada  ilustrasi  selanjutnya  di  bawah  ini,  Cecep,  murid  kelas  2  SMU,  berusia  16  tahun, menolak untuk menandatangani suatu dokumen (perjanjian) yang disodorkan kepadanya oleh teman bermainnya Dadang, mahasiswa, berusia 19 tahun, yang isinya menyatakan bahwa Cecep mau menjual sepedanya kepada Dadang. Dalam hal ini yang dipersoalkan apakah perbuatan Cecep tersebut sudah benar atau tidak. Untuk itu dapat dipergunakan proposisi dengan premis mayor dan premis minor sebagai berikut:
Premis mayor:  Hanya orang dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) yang cakap membuat perjanjian (proposisi berupa kaedah hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata jo. Undang-Undang Perkawinan)
Premis minor:  Cecep belum dewasa (proposisi merupakan fakta hukum)
Kesimpulan:   Cecep  belum  cakap  membuat  perjanjian  (kesimpulan  harus  dianggap benar karena kedua proposisi benar dan memiliki hubungan yang jelas)
Agak  berbeda  dari  ilustrasi  sebelumnya,  dalam  ilustrasi  ini,  masalah  Cecep  sudah  terjawab, bahwa Cecep, di hadapan hukum memang belum memiliki kecakapan di hadapan hukum untuk menjual sepedanya.
Dari contoh yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa hanya ada satu kesimpulan
yang dapat ditarik dari hubungan antara fakta hukum dan kaedah hukum dengan menggunakan metode  deduktif  silogisme.  Satu  kesimpulan  yang  benar  tersebut  menunjukkan  dan memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara kaedah hukum yang benar dan fakta hukum yang  benar akan  menciptakan  suatu  kepastian hukum.  Sedangkan jika fakta hukum sebagai premis minor tersebut tidak masuk ke dalam kategorik deduksi kaedah hukum sebagai premis mayor, maka kesimpulan tidak dapat ditarik. Dalam konteks yang demikian, maka agar dapat ditarik kesimpulan yang benar, salah satu, baik fakta hukum atau kaedah hukum harus dikoreksi, seperti dalam ilustrasi terbitnya matahari pagi di arah timur yang dijelaskan di atas.
Dalam ilustrasi berikut dicontohkan bahwa Fajar bersengketa dengan Ganda mengenai suatu barang bergerak tertentu yang dikuasai oleh Ganda, yang menurut Fajar adalah miliknya. Menurut Ganda, ia membeli barang bergerak tersebut dari Hartanto. Dengan demikian masalah yang terjadi adalah masalah kepemilikan barang. Jika dalam masalah tersebut dipergunakan proposisi seperti berikut:
Premis mayor:  Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum)
Permis minor:  Ganda menguasai benda bergerak miliki Fajar (fakta hukum)
Kesimpulan:  Tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik oleh karena tidak ada hubungan kaegorik deduksi antara premis minor dengan premis mayor.
Demikian juga halnya proposisi yang disusun seperti di bawah ini:
Premis mayor:  Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (proposisi berupa kaedah hukum)
Permis minor:  Fajar tidak membuat perjanjian dengan Ganda membuat perjanjian (fakta hukum)
Kesimpulan:  Fajar  dan  Ganda  tidak  memiliki  hubungan  hukum  (kesimpulan  harus diangap benar dengan logika deduktif)
Dalam konteks pengambilan keseimpulan dalam ilustasi tersebut di atas, kesimpulan yang diambil  adalah  benar,  namun  tidak  menjawab  masalah  yang  terjadi  dan  tidak  dapat dipergunakan  sama  sekali  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada.  Dalam  konteks  yang demikian  maka  pemilihan  fakta  hukum  menjadi  penting  setelah  masalah  hukum  ditetapkan. Pemilihan  fakta  hukum  juga  harus  dilanjuti  dengan  pemilihan  kaedah  hukum  yang  tepat. Demikianlah FIRAC dan silogisme berproses dalam penalaran hukum.
Premis mayor:  Setiap pemilik benda boleh menuntut kepemilikan bendanya dari tangan siapapun juga (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)
Permis minor:  Benda bergerak milik Fajar diduga dikuasai Ganda sedangkan Fajar tidak menjualnya kepada Ganda membuat perjanjian (fakta hukum)
Kesimpulan:  Fajar berhak untuk menuntut benda miliknya yang diduga dikuasai Ganda (kesimpulan harus diterima sebagai benar)
Dalam pengajuan proposisi berikut di bawah ini, dengan masih menggunakan ilustrasi di atas,  akan  dapat  dilihat  perbedaan  antara  pengajuan  permohonan  banding  dengan permohonan kasasi.
Premis mayor:  Hak  milik  hanya  akan  beralih  karena  suatu  penyerahan  yang  mengikuti peristiwa  atau  perbuatan  hukum  tertentu  oleh  pemiliknya  (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)
Permis minor:  Fajar  sebagai pemilik benda  tidak membuat perjanjian penjualan benda milik Fajar kepada Ganda (fakta hukum)
Kesimpulan:  Ganda  bukanlah  pemilik  benda  milik  Fajar  (kesimpulan  harus  diterima sebagai benar)
Kesimpulan di atas tidak menggambarkan sepenuhnya yang terjadi, bahwa ada perjanjian jual beli antara Ganda dengan Hartanto. Dalam konteks yang demikian, berarti jika, fakta bahwa telah ada jual beli  benda yang  disengketakan dan tidak  dimunculkan dalam analisis hukum, berarti ada fakta hukum yang luput dari pertimbangan atau analisis hukum. Dalam konteks yang demikian,  maka  perlu  diajukan  banding,  agar  majelis  hakim  pada  tingkat  banding  akan membantu  memeriksa  adanya  fakta  hukum  yang  terlewatkan.  Dengan  adanya  fakta  hukum yang  terlewatkan  tersebut  sebagai  premis  minor,  maka  secara  tidak  langsung  juga  dapat (namun bukan berarti pasti/ harus) mengakibatkan terjadinya penggunaan kaedah hukum baru sebagai premis mayor yang mendukung premis minor tersebut. Dalam hal yang demikian, maka judex  factie  juga  akan  mempertimbangkan  penggunakan  kaedah  hukum  baru.  Dengan demikian, maka proposisi yang akan muncul adalah:
Premis mayor:  Hak  milik  hanya  akan  beralih  karena  suatu  penyerahan  yang  mengikuti peristiwa  atau  perbuatan  hukum  tertentu  oleh  pemiliknya  (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)
Permis minor:  Hartanto  menjual  dan  menyerahkan  benda  yang  disengketakan  kepada Fajar, kepada Ganda (fakta hukum yang tidak menjelaskan siapa pemilik benda)
Kesimpulan:  Dengan demikian, maka pembuktian siapa pemilik benda yang dijual oleh Hartanto  menjadi  kewajiban  yang  tidak  dapat  dielakkan  lagi  agar kesimpulan  bahwa  Ganda  berhak  menjadi/  sebagai  pemilik  benda  yang disengketakan menjadi benar.
Dalam  konteks  proposisi  di  atas,  dengan  tidak  mengubah  premis  mayor  akan  muncul pertanyaan pamungkas yang harus dijawab dengan menggunakan proposisi lain dengan fakta
hukum dan kaedah hukum lainnya.
Sedangkan  dalam  proposisi  berikut,  yang  mengubah  premis  mayor  dari  ilustrasi proposisi sebelumnya dengan premis minor yang sudah mencerminkan masalah yang dihadapi, dapat dilihat:
Premis mayor:  Hanya pemilik yang boleh berbuat bebas dengan suatu benda, termasuk mengalihkannya (proposisi berupa adagium hukum/ kaedah hukum)
Permis minor:  Hartanto  menjual  dan  menyerahkan  benda  yang  disengketakan  Fajar sebagai miliknya Fajar, kepada Ganda (fakta hukum)
Kesimpulan:  Apakah  benda  yang  dijual  milik  Hartanto?  (kesimpulan  harus  diterima sebagai suatu pertanyaan wajib untuk menjawab kebenaran bahwa Ganda telah memiliki benda milik Fajar secara tidak sah).
Dalam  proposisi  yang  demikian,  pemilihan  kaedah  hukum  dalam  premis  mayor  sudah lebih mengerucut kepada siapa yang wajib membuktikan kepemilikan barang tersebut? Bahwa pada mulanya harus dibuktikan oleh Fajar, dapat saja kemudian beralih kepada Hartanto, yang karena hukum mengandalkan pada berlakunya adagium hukum yang diatur dalam Pasal 1977 ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menatur  tentang  tentang  bezit  (penguasa  benda  bergerak  yang berwujud dianggap sebagai pemiliknya). Bandingkan juga dengan kekeliruan premis mayor dan premis minor pada ilustrasi terbitnya matahari di arah timur pada pagi hari.

## SIMPULAN
Analisis  yang  diberikan  di  atas  menunjukkan  bahwa  penerapan  banding  sebagai “pengujian” tentang pemilihan fakta hukum kepada judex factie dan kasasi sebagai “pengujian” tentang penerapan kaedah hukum kepada judex iuris memperoleh logika atau dasar pijakan hukumnya  dalam  proses  berpikir  deduktif  silogisme.  Dalam  konsep  yang  demikian,  pada hakekatnya banding bukanlah suatu keharusan, manakala yang dipersoalkan hanya penerapan kaedah hukum dan bukan fakta hukum. Dalam hal yang demikian maka cukup diajukan kasasi. Hal mana sudah dibuktikan efektif dalam perkara-perkara sumir di Pengadilan Niaga dan dalam pengajuan gugatan sederhana.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai banding terhadap fakta tertentu yang tidak dipertimbangkan secara seksama yang juga mengakibatkan terjadinya “kekeliruan” atau “kes a lahan” dalam penerapan hukum akibat tidak dipertimbangkan fakta hukum terte ntu tersebut.  Seringkali  oleh  karena  juga  menyangkut  penerapan  hukum,  Majelis  Hakim  pada tingkat banding tidak mau mempertimbangkannya dan menyerahkannya pada tingkat kasasi. Namun demikian pada tingkat kasasi, oleh karena penerapan hukumnya berkaitan dengan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, majelis hakim pada tingkat kasasi menolak karena kasasi
tidak lagi mempertimbangkan fakta hukum.
Dalam praktik hukum dewasa ini, penulis menemukan terdapat advokat yang kemudian membiarkan putusannya menjadi berkekuatan hukum tetap, dengan tidak mengajukan banding atau  kasasi.  Advokat  tersebut  kemudian  mengajukan  peninjauan  kembali  untuk mempermasalahan  pemilihan  fakta  hukum  tertentu  yang  dapat  menjadi  disertai  dengan penerapan  kaedah  hukum  yang  dianggap  tidak  atau  kurang  sesuai.  Peninjauan  Kembali dianggap dapat mengakomodasi keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gustav Radbruch. (1932). “Legal Philosophy” (first publ. 1932), trans. Kurt Wilk, in The Legal  Philosophies  of  Lask,  Radbruch,  and  Dabin.  Cambridge,  Mass.:  Harvard University Press, 1950
Gustav  Radbruch.  (1945).  “Five  Minutes  of  Legal  Philosophy  (1945)”,  translated  by Bonnie  Litschewski  Paulson  and  Stanley  L.  Paulson, Oxford,  Journal  of  Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 13 – 15 doi:10.1093/ojls/gqi042
Gustav  Radbruch.  (1946).  “Statutory  Lawlessness  and  Supra - Statutory  Law  (1956)”, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford Journal of  Legal  Studies,  Volume  26,  Issue  1,  Spring  2006,  Pages  1 – 11, https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041
S.  Khemlani &  Johnson-Laird, P. N. (2012, January 30). Theories of  the Syllogism:  A Meta-Analysis.  Psychological  Bulletin.  Advance  online  publication.  doi: 10.1037/a0026841
Silogisme  :  Pengertian, Contoh, Hukum, Macam, Dan Aturan (gurupendidikan.co.id) diakses tanggal 1 Mei 2023
Silogisme  Kategorik,  Silogisme  Hipotetik,  dan  Silogisme  Alternatif  (kompas.com) diakses tanggal 1 Mei 2023
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3316)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah  Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958)
Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
Widjaja,  Gunawan.  (2017). “ Materi  Kuliah  Penalaran  Hukum  di  Fakultas  Hukum Universitas Tarumanagara ” (tidak diterbitkan)