## PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA  BADAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN    KOTA BANDA  ACEH  (STUDI  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN QANUN  KOTA  BANDA  ACEH    NO.  12  TAHUN  2011 TENTANG  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN) 1
LAND AND BUILDING TAX COLLECTIONS IN RURAL AND URBAN  AREAS  ON  BANDA  ACEH  CITY  FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY
(STUDY
ON THE IMPLEMENTATION  OF  THE  BANDA  ACEH  CITY  QANUN POLICY NO.12 OF 2011 CONCERNING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES)
NANDA RIZKIA RAHILA 2
Email : nandarizkiarahila.ila@gmail.com

## ABSTRACT
In realizing a comprehensive autonomous region, Aceh as an autonomous region must be able to manage sources of income sourced from the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB- P2). This study aims to find out how the collection and management of PBB-P2 carried out by the City Financial  Management Agency  (BPKK) of  Banda Aceh,  can  increase  the Regional Original  Income  (PAD)  of  Banda  Aceh  City.  The  methodology  used  in  this  study  is  a descriptive qualitative method, focusing on finding facts that describe behavior, events, with the aim of describing a variable related to the focus and problem under study. The results of the study indicate that there are still obstacles in the collection and management process, such as the need for foresight of collecting officers in recording taxpayers' data (WP), determining the amount of PBB-P2 that must be paid by taxpayers, and understanding of taxpayers in order to comply with their obligations. The conclusion of this study explains that there is a need for a systematic  interrelated  collection  and  management  process  to  facilitate  the  collection  and management  of  PBB-P2  so  that  with  increasing  income  from  PBB-P2,  PAD  income  also increases so that government, development and social activities can run well.
Keywords : Tax Collection, management, PBB-P2, BPKK.

## ABSTRAK
Dalam  mewujudkan  daerah  otonomi  yang  komprehensif,  Aceh  sebagai  daerah otonom, harus mampu mengelola sumber – sumber pendapatan yang bersumber dari
1 Diterima 10 Juni 2021, direvisi 28 Juni 2021
2 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Kota  (BPKK)  Banda  Aceh,  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  berfokus  pada pencarian  fakta  yang  mendeskripsikan  prilaku,  peristiwa,  dengan  tujuan  untuk menggambarkan  suatu  variabel  yang  berkenaan  dengan  fokus  dan  masalah  yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  masih  adanya  kendala  dalam  proses pemungutan  dan  pengelolaan,  seperti  diperlukannya  kejelian  petugas  pemungut dalam mendata wajib pajak (WP), menentukan jumlah PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh WP, serta pemahaman WP dalam rangka mematuhi kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya sistematika proses pemungutan dan pengelolaan yang saling terkait untuk memudahkan proses pemgungutan dan pengelolaan  PBB-P2  agar  dengan  bertambahnya  pemasukan  dari  PBB-P2  maka pemasukan PAD juga bertambah sehingga pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Pemungutan, pengelolaan, PBB-P2, BPKK.

## A. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu daerah  yang  menerima  otonomi khusus dari pemerintah pusat sehingga Aceh  dapat  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebuah  daerah  dapat  dikatakan mampu  berotonomi  apabila  daerah tersebut  memiliki  kemampuan  dalam mengelola dengan baik sumber-sumber keuangan  yang  terdapat  pada  daerah nya,  sehingga  dapat  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  pada daerahnya. 3 Sebagai  daerah  otonomi, Aceh harus mampu mengelola
sumber – sumber  pendapatan  yang terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD),  dana  perimbangan  dan  lain – lain pendapatannya yang sah. 4 Sumber – sumber  PAD  salah satunya yaitu pajak dan retribusi. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2).  PBB-P2  Aceh  memiliki
3 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
potensi  yang  besar  karena  Aceh memiliki luas lahan yang sangat besar, jika  hasil  dari  PBB-P2  dimanfaatkan secara  maksimal  dan  baik  maka  akan menjadi pemasukan yang bagus untuk daerah.
Dalam  proses  pemungutan pajak  dan  retribusi  diperlukan  suatu sistem  yang  efisien  dan  efektif, sehingga  mempermudah  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.  Dengan memiliki sistem pemungutan yang baik maka  akan  mempermudah  petugas pemungut  dan  wajib  pajak  dalam mendukung peningkatan PAD melalui PBB-P2.
Di Kota Banda Aceh,
Pemungutan  PBB-P2  menjadi  tugas utama  Badan  Pengelolaan  Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dimana hasil dari  pemungutan  ini  akan  langsung diserahkan  kepada  pemerintah  kota atau langsung menjadi pemasukan bagi PAD Kota Banda Aceh itu sendiri. PAD
yang  bersumber  dari  pajak  Daerah, Retribusi Daerah dan  pendapatan lain yang sah di Kota Banda Aceh berkisar Rp.  246.200.000.000,- ( dua  ratus  empat puluh enam milyar dua ratus juta rupiah). Sedangkan  dari  sektor  PBB-P2  itu sendiri pendapatan yang masuk adalah sebesar  Rp.  410.000,000,- ( empat  ratus sepuluh juta rupiah) .
Dengan  menjadikan  PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama dalam pemasukan  PAD  maka  diharapkan pemasukan  PAD  Kota  Banda  Aceh semakin  meningkat  dan  berbanding lurus  dengan  jalannya  pembangunan daerah  dan  pemerintahan  Kota  Banda aceh  ke  arah  yang  baik.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  sangat diperlukan  kesadaran  wajib  pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya  dalam  membayar  pajak termasuk PBB-P2.
Namun  pada  kenyataanya  di lapangan  masih  banyak  masyarakat Kota  Banda  Aceh  yang  lupa  akan tanggung  jawabnya  sebagai  seorang Wajib Pajak (WP) dan juga belum patuh untuk  segera  membayar  pajak  tepat waktu.
Fenomena  sosial  yang  terjadi saat  ini  bahwa  pemungutan  PBB-P2 yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh saat  ini  belum  maksimal.  Hal  ini menunjukkan  lemahnya  sistematika proses pemungutan PBB-P2 dan belum terciptanya  pengelolaan  PBB-P2  yang dilakukan  secara  bertanggung  jawab terhadap  siklus  penganggaran  pada BPKK Banda Aceh. Padahal ini penting agar  setiap  rencana  penganggaran dapat  mencapai  target  sesuai  realisasi lapangan.
5 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia  (Identifikasi Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan
Melihat  permasalahan  di  atas penulis  tertarik  untuk  meneliti  terkait persoalan  proses  pemungutan  dan pengelolaan  PBB-P2  yang  dilakukan oleh  BPKK  Banda  Aceh.  Harapannya adalah  melalui  penelitian  ini  penulis dapat  membantu  pemerintah  Kota Banda  Aceh  untuk  dapat  melihat  dan mengatasi permasalahan dalam proses pemungutan PBB-P2 pada Kota Banda Aceh.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Pajak
Pajak  merupakan  salah  satu sumber  keuangan  pokok  bagi  setiap daerah,  menurut  Rochman  Sumitro (2008)  pajak  adalah  iuran  yang  harus diberikan  kepada  kas  negara  yang mana  menurut  undang-undang  dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan  jasa  timbal  balik  untuk membiayai  pengeluaran  umum  dan juga  digunakan  sebagai  alat  untuk mencegah  dan  mendorong  suatu pencapaian  yang  terdapat  diluar keuangan. 5 Menurut Charles E. Mclure (2013),  pajak  merupakan  pungutan finansial atau retribusi dari wajib pajak yaitu  orang  pribadi  atau  badan. Pungutan  tersebut  diberikan  kepada negara  untuk  membiayai  kepentingan publik.

## 2. Teori Keuangan Daerah
Keuangan daerah adalah semua hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk
Otonomi Daerah), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm 143
kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah. 6 Menurut Halim (2013) pengelolaan  keuangan  daerah  adalah suatu  rangkaian  yang  tersusun  secara sistematis
yang terdiri dari perencanaan,  pelaksanaan,  penata- usahaan,  pelaporan,  pertanggung- jawaban  serta  pengawasan  terhadap keuangan daerah. 7
Menurut  Mardiasmo  dalam Wasistiono (2012) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :
a. Transparan;  Masyarakat  memiliki hak  dan  akses  yang  sama  untuk mengetahui proses anggaran, karena  menyangkut  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat  terutama pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat.
b. Akuntabilitas; Prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari
perencanaan,  penyusunan  dan pelaksanaan  harus  dapat  dilapor- kan  dan  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Value  of  Money;  Prinsip  ini sesungguhnya merupakan penera- pan  tiga  aspek  yaitu  ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
d. Ekonomi; berkaitan dengan pemili- kan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah.
e. Efisiensi; penggunaan dana masyarakat (public  money) harus dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna).
6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  pasal  1 butir 5 dan pasal 2 huruf (a sampai f)
7 Halim. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba  Empat.  Hal 330
f. Efektif,  penggunaan  anggaran harus  mencapai  target-target  atau tujuan kepentingan. 8
Keuangan daerah juga dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun  horizontal  untuk  mengatasi persoalan-persoalan  yang  timbul  dari menyebar  dan  melimpahnya  efek pelayanan publik dan pelayanan sipil.
3. Teori Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan sumber daya manusia  adalah  kemampuan  terpadu dari  daya  pikir  dan  daya  fisik  yang dimiliki  individu.  Pelaku  dan  sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya,  sedangkan  prestasi kerjanya  dimotivasi  oleh  keinginan baik untuk memenuhi kepuasannya.
Menurut  Sedarmayanti  sumber daya  manusia  mengandung  dua pengertian diantaranya yaitu :
a. Usaha  kerja  atau  jasa  yang  dapat diberikan  dalam  proses  produksi.
Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan  oleh  seseorang  dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa;
b. SDM  menyangkut  manusia  yang mampu bekerja untuk memberikan jasa  atau  usaha  kerja  tersebut. Mampu  bekerja  berarti  mampu melakukan kegiatan yang mempunyai  kegiatan  ekonomis, yaitu  bahwa  kegiatan  tersebut menghasilkan  barang  atau  jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  atau masyarakat. 9
8 Wasistiono.  (2012). Perkembangan  Organisasi Kecamatan  Dari  Masa  Ke  Masa.  Bandung: Fokusmedia . Hal. 106-107
9 Sedarmayanti.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Reformasi  Birokrasi  Dan  Manajemen
Sumber daya manusia
merupakan  suatu  aspek  terpenting dalam  peningkatan  kualitas  sebagai mutualitas  dengan  tujuan  agar  dalam peningkatan  fungsi  penatausahaan keuangan dalam percepatan pemasukan  PAD  dan  APBA  dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena itu  sumber  daya  manusia  yang berkualitas bisa menjadi aset bagi suatu organisasi.  Sebagaimana  pandangan Martoyo dalam Sudayat menyebutkan bahwa :
“Tujuan  pengembangan  sumber daya manusia agar dapat ditingkatkannya  kemampuan,  kete- rampilan dan sikap anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai  sasaran-sasaran  program ataupun tujuan organisa si”. 10
4. Teori Organisasi Organisasi dapat diartikan sebagai  suatu  kesatuan  orang  dalam suatu  wadah  ataupun  sarana  untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran organisasi,  yang  mana  tujuan  dan sasaran  tersebut  memiliki  beberapa komponen yang melandasinya diantaranya  yaitu  terdapat  banyak orang,  tata  hubungan  kerja,  dan spesialisasi. 11 Menurut Robbins dalam Fahmi menyebutkan sebagai berikut :
a. Organisasi  adalah  entitas  sosial yang  terkoordinasi  secara  sadar dengan  batas  batas  yang  dapat diidentifikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tujuan yang relatif berlanjut  ataupun  seperangkat tujuan;
Pegawai  Negeri  Sipil. Bandung:  PT.  Refika Aditama. Hal 13
10 Sudayat . (2011). Pengembangan  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: PT. Rineka
11 Sedarmayanti. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia  Reformasi  Birokrasi  Dan  Manajemen
b. Organisasi  ini  berbeda  dari penekanannya  tentang  apa  yang membentuk organisasi. 12 Dalam berbagai aktivitas pemerintahan,  pembangunan  dan sosial kemasyarakatan dalam penatausahaan  keuangan  diperlukan unsur staf sebagai pelaksana administrasi  sebagaimana  Siagian dalam  Sadu  menyebutkan  bahwa  Staf adalah  semua  orang  yang  membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang lini maupun bidang staff, dimana Para petugas  Lini  adalah  mereka  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan tugas  pokok  organisasi,  sedangkan yang  tergolong  sebagai  Staff  adalah mereka  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang. 13 Pada dasarnya fungsi staff yaitu mendukung  kegiatan  manajemen  dan bertugas untuk membuat para pimpinan  menjadi  pemimpin  yang lebih  efektif  dalam  meningkatkan produktivitas organisasi sebagai keseluruhan.    Dengan  artian  dalam organisasi dilakukan proses kerjasama yang  baik  dalam  mencapai  tujuan, sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

## 5. Teori  Implementasi  Kebijakan Publik
Kebijakan  merupakan  suatu rangkaian  atas  konsep  dan  asas  yang menjadi  pedoman  dan  dasar  rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan, kepemimpinan,  dan  cara  bertindak. Dalam  pemerintahan,  suatu  kebijakan yang  dilakukan  atau  diterapkan mengikat  sipembuat  dan  sipenerima kebijakan,  hal  ini  karena  kebijakan
Pegawai  Negeri  Sipil. Bandung:  PT.  Refika Aditama
12 Fahmi, Irham.  (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Alfabeta.
13 Siagian.  (2013). Manajemen  Sumber  daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
publik yang ditetapkan oleh pemerintah mempunyai tujuan tertentu dan berorientasi pada penyelesaian masalah publik. sehingga sebagaimana  pandangan  Anderson dalam Sadhana menyebutkan bahwa :
“ Policy  implementation  is  the  application by governments administratation machinery to the problems ”. 14
Implementasi kebijakan ditentu- kan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks implementasinya, dengan dasar setelah kebijakan  ditransformasikan,  maka setelah itu pula implementasi kebijakan dapat dilakukan.
Implementasi  kebijakan  meru- pakan kegiatan yang komplek dengan banyak  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilannya.  Ada  4  faktor  yang saling  berinteraksi  menurut  pendapat pendapat  Edward  III  dalam  Sadhana, yaitu :
a. Faktor  komunikasi;  penyampaian pikiran dan perasaan kepada orang lain.
b. Faktor  sumber  daya;  konsistensi ketentuan  aturan  serta  akurat komunikasi.
c. Faktor  disposisi  atau  sikap; kecenderuangan,  keinginan  atau kesepakatan para implementor;
d. Faktor  struktur  organisasi;  para pelaksana  kebijakan,  memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya. 15
Dalam  arti  yang  sesungguhnya implementasi  kebijakan  merupakan titik  terakhir  yang  menunjukkan kebijakan  tersebut  berhasil  diterapkan atau  tidak.  Dalam  hal  ini  pembuat kebijakan
harus melihat dan
14 Sadhana. (2015). Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik . Malang: CV. Citra Malang.
15 Sadhana. (2015). Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik . Malang: CV. Citra Malang.
melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat  benar-benar  mengadung  unsur historis,  filosofis  dan  sosiologis  dan dapat    berjalan  dengan  baik  sesuai dengan apa yang diharapkan.
6. Teori Implementasi Hukum
Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan  aturan  normatif  yang mengatur  dan  menjadi  pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyara- kat  dan  bernegara  dengan  didukung oleh  sistem  sanksi  tertentu  terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. 16 Berbicara  Implementasi  hukum berarti  berbicara  mengenai  pelak- sanaan  hukum  itu  sendiri  dimana hukum  diciptakan  untuk    dilaksana- kan.  Hukum  tidak  bisa  lagi  disebut sebagai  hukum,  apabila  tidak  pernah dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum selalu melibatkan manusia dan  tingkah lakunya. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas.
Menurut  Soerjono  Soekanto (1982)  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan  hukum  adalah  terdiri  dari;
1)  faktor  Undang-Undang,  2)  faktor masyarakat, 3) faktor budaya, 4) faktor fasilitas,  dan  5)  faktor  aparat.  Bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
Lebih  lanjut  Soekanto  (1982) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu,
16 Jimly  Asshiddiqie.  (2006 ).  Hukum  Tata  Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi Konstitusi  Priss, Jakarta,  hal.3
pengetahuan  hukum,  pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif  deskriptif,  dengan tujuan  untuk  mendeskripsikan  suatu
variabel yang berkenaan dengan fokus dan  masalah  yang  diteliti  oleh peneliti, 17 yaitu :
a. Bagaimana  pemungutan  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  yang  dipungut  oleh BPKK Banda Aceh;
b. Bagaimana  pengelolaan  PBB-P2
Kota Banda Aceh. Tabel.1. Pemungutan PBB-P2 NO  DIMENSI INDIKATOR SUMBER 1.  Pemungutan PBB-P2  a. Fungsi PBB-P2 b. Proses pemungutan
Qanun nomor 12 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan 2.  Sektor pemungutan a. Perkotaan dan perdesaan Tabel.2 Pengelolaan PBB-P2 NO  DIMENSI INDIKATOR SUMBER 1.  Pengelolaan Objek Pajak a. Kepentingan Umum b. Memperoleh Keuntungan Undang – undang republik indonesia nomor 12 tahun 1994
2.  Pemerintah daerah  a. Pengenaan PBB-P2
b. Sistematika pemungutan PBB-P2 Beberapa  sumber  data  yang dimanfaat dalam penelitian diantaranya, Data Primer yang diperoleh secara langsung melalui cara observasi  dan  survey.  Observasi langsung  dilaksanakan  oleh  peneliti dengan  cara  formal  maupun  informal untuk  mengamati  berbagai  kegiatan mereka  dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya, bagaimana menyelesai- kannya,  dokumen-dokumen  apa  yang mereka  jadikan  pedoman  dan  blanko- blanko  apa  yang  mereka  isi,  dalam menyelesaikan  tugasnya  dan  cara mereka mengatasinya dan situasi kerja yang  lain  terutama  yang  berkenaan dengan  proses  pemungutan  dan pengelolaan PBB-P2 pada BPKK Banda Aceh.
17 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18
Dalam  rangka  mendukung kelengkapan  data  penelitian  maka diperlukan  Data  Sekunder  seperti, dokumen-dokumen  yang  berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan  Kota  Banda  Aceh  (BPKK). Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung,  buku  tahunan,  dan  dari website.
D. DATA DAN HASIL PENELITIAN
1. Pemungutan PBB-P2 Yang Dipungut Oleh BPKK Banda Aceh
a. Fungsi PBB-P2
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  dengan  Qanun. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Kota Banda  Aceh  melakukan  perubahan- perubahan  secara  terstruktur  sesuai dengan  fungsi  PBB-P2  melalui  Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
Sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun  2011  tersebut,  yang  menjadi objek  pajak  PBB-P2  adalah  bumi dan/atau  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai  dan/atau  dimanfaatkan  oleh orang  pribadi  atau  badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sedangkan  subjeknya  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  secara  nyata mempunyai suatu hak atas objek pajak PBB-P2  tersebut.  Subjek  ini  yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak PBB-P2.
Pemungutan  PBB-P2  di  Kota Banda  Aceh  dilakukan  oleh  BPKK dengan  melakukan  pendataan  dan mengevaluasi ke-efektifan Wajib Pajak (WP)  dalam  pengurusan  PBB-P2.
Pemungutan PBB-P2 tidak saja dilakukan ketika
mendirikan bangunan,  namun  pemungutan  PBB- P2  dilakukan  sejak  awal  mendirikan bangunan sampai dengan pembayaran per  tahun  sesuai  dengan  luas  lahan yang dimiliki beserta seluruh bangunan yang ada dalam lokasi lahan tersebut.
Dalam  menetapkan  objek  PBB sangat  ditentukan  oleh  kejelian pemungut  PBB  dalam  menentukan jumlah  PBB  yang  harus  dibayarkan
oleh  Wajib  Pajak  (WP)  karena seharusnya  dalam  menetapkan  PBB didasari  pada  Nilai  Jual  Objek  Pajak (NJOP)  sebagai  harga  rata-rata  yang diberlakukan  dari  transaksi  jual  beli secara  wajar,  namun  bila  ditemui terhadap perbandingan harga baru dari objek  lain  maka  NJOP  dilakukan evaluasi berikutnya sebagai pengganti. Sebagai  contoh  fungsi  PBB  yang didasari pada NJOP sebagai berikut:
Seorang  wajib  pajak  hanya mempunyai  objek  pajak  berupa  bumi dengan nilai sebagai berikut :
Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3. 000. 000,00_ Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00_
Karena  nilai  jual  objek  pajak berada di bawah nilai jual objek pajak tidak  kena  pajak,  maka  objek  pajak tersebut  tidak  dikenakan  pajak  bumi dan bangunan.
Dengan  demikian,  perlibatan stakeholder dan/atau  instansi  terkait lainnya  dalam  menetapkan  NJOP terhadap Objek Pajak  menjadi hal yang bersifat  urgensial  dalam  proses pemungutan PBB.
Kendala  dilapangan  seringkali dijumpai  WP  yang  tidak  paham tentang  kewajiban  pembayaran  PBB- P2,  dan  ada  juga  yang  tidak  patuh dalam pembayaran. Hal tersebut terjadi karena  beberapa  hal,  seperti,  kurang tersosialisasinya  kepada  masyarakat tentang  pentingnya  PBB-P2  untuk dipungut  dan  dibayarkan,  petugas yang kurang cakap/jeli dalam menentukan jumlah PBB-P2 dari Objek Pajak,  dan  perlu  adanya  Aturan  lebih lanjut  yang  mengatur  tentang  sistem atau mekanisme yang terintegrasi yang dapat  memudahkan  WP,  dan  petugas
pemungut  PPB-P2,  sehingga  tidak terjadi penunggakan PBB-P2.
b. Proses Pemungutan PBB-P2
Proses  pemungutan  PBB-P2 selama ini sesuai dengan Qanun nomor 12 Tahun 2011 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP) terlebih  dahulu,  dimana  SPOP  itu sendiri dapat dipahami sebagai  sarana bagi  WP  untuk  mendaftarkan  Objek Pajak  yang  akan  dipakai  untuk menghitung PBB-P2. SPOP juga dapat menjadi  bahan  pendataan  WP,  dan digunakan  WP  untuk  melaporkan terhadap  data  subjek  dan  objek  PBB agar  tidak  menjadi  WP  tertunggak dalam  perpajakan.Dalam  tahap  ini, diharapkan WP sadar akan kewajibannya  dan  melaporkan  Objek Pajak dengan benar, jelas dan lengkap melalui  SPOP.  Berdasarkan  SPOP tersebut, selanjutnya
Walikota menerbitkan  Surat  Pemberitahuna Pajak Terutang (SPPT).
Dalam proses pemungutan PBB tetap  dilakukan  pemeriksaan  untuk menentukan langkah berikutnya sebagai  rangkaian  kegiatan  dalam menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  maupun  bukti  secara objektif dan profesional sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan WP  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah.
Dengan  adanya  pemeriksaan yang  baik  dan  sesuai  SOP  dalam menghimpun dan mengolah data PBB maupun bukti otentik, maka pemahaman  ini  dapat  meningkatkan kredibilitas  kepatuhan  WP  dalam membayar pajak.
Selain  itu  proses  pemungutan yang  lain  diantaranya  yaitu  BPKK mengirim  Surat  Pemberitahuan  Pajak
Terutang    (SPPT)  setiap  tahunnya kepada  setiap  kantor  kecamatan  yang ada  di  banda  aceh  yang  kemudian nantinya  akan  diantar  langsung  oleh orang-orang kecamatan kepada WP di daerah  tersebut.    Kepatuhan  dan Kesadaran WP untuk  membayar PBB- P2 mempermudah proses pemungutan PBB-P2.
Secara  sistematik,  Pemungutan PBB-P2 dilakukan pada daerah dimana tempat  tanah  atau  bangunan  tersebut berada,  yaitu  langsung  kepada  lokasi dimana  tanah  dan  bangunan  tersebut berada.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh petugas  dengan  mengirimkan  SPPT langsung  ke  tempat  bangunan  dan tanah  tersebut  berada.  Sehingga  SPPT tersebut langsung sampai pada subjek dan objek yang dituju.
Kendala yang terjadi, seringkali pendataan WP baru terjadi apabila ada kesadaran  WP  melaporkan  Objek Pajak,  jika  tidak  maka  petugas  dapat melakukan  Pemungutan  karena  tidak terdata,  dalam  tahap  ini  diperlukan sistem  yang  lebih  baik  dalam pendataan,  tidak  lagi  menunggu namun  aktif  mendata  penduduk  yang menjadi WP PBB-P2.
Kepatuhan  WP  yang  sudah terdata untuk membayar PBB-P2 tepat waktu  juga  menjadi  salah  satu permasalahan,  masih  ada  WP  yang menganggap  PBB-P2  itu  cukup  sekali atau tidak penting untuk dibayar setiap tahun. Untuk itu perlu sosialisasi yang terstruktur dan masif tentang pentingnya PBB-P2 kepada masyarakat untuk  pembangunan  daerah.  Aturan yang  sudah  ada  memang  mengatur tentang  sanksi  dan  keberatan,  namun dalam  pelaksanaan  masih  belum maksimal,  perlu  adanya  mekanisme lebih detil untuk mengatur hal tersebut,

## termasuk bagi petugas pemungut PBB-
P2.

## 2. Pengelolaan PBB-P2 Yang Dikelola Oleh BPKK Banda Aceh
Pengelolaan  objek  PBB  yang dilakukan  BPKK  Banda  Aceh  demi kepentingan umum yaitu melalui PAD daerah yang mana pajak ini merupakan pemasukan  utama  untuk  PAD  Kota Banda  Aceh,  maka  dari  itu  BPKK Banda Aceh dituntut untuk bijak dalam mengelola  pemasukan  objek  pajak. Dengan demikian PBB sebagai wahana dan/atau  sumber  pemasukan  daerah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Tabel.3. Pemasukan PBB-P2
NO TAHUN REALISASI 1. 2017 5.324.131.762 2. 2018 5.527.315.430 3. 2019 6.230.405.326 Sumber : Badan Pengelolaan
Keuangan Kota Banda Aceh (2020)
Fakta  dilapangan  yang  didapat menunjukkan bahwa Pengelolaan PBB- P2  di  Kota  Banda  Aceh  masih  kurang efektif dan efesien, namun hal ini tidak sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab BPKK  Banda  Aceh,  dikarenakan  jika WP  sendiri  tidak  memiliki  rasa tanggung  jawab  tinggi  terhadap pembayaran  pajak  ini  maka  ini  juga menjadi  salah  satu  penghambat  bagi BPKK  Banda  Aceh  untuk  mengelola pemasukan  PBB-P2  yang  mana  telah memiliki rancangan
untuk kedepannya. Penetapan  ataupun  pengenaan PBB-P2 dilakukan dengan penyampaian  Surat  Pemberitahuan
Objek Pajak (SPOP) dan mengeluarkan
Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang (SPPT)  kepada  wajib  pajak  secara langsung, yang mana nantinya walikota  menentukan  tanggal  jatuh tempo pembayaran dan juga penyetoran  PBB  kepada  wajib  pajak, sehingga  tidak  ada  istilah  adanya keterlambatan  dalam  pembayaran pajak  oleh  Wajib  Pajak  (WP). Penetapan  dan  pengenaan  PBB-P2 dilakukan  setiap  setahun  sekali, biasanya  setiap  bulan  Febuari.  Dalam SPOP  dan  SPPT  tersebut  telah  tertera dengan  lengkap  jumlah  yang  harus dibayar oleh wajib pajak.
Secara  sistematika  pemungutan PBB-P2,  dilakukan  dengan  tetap mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1985  Jo undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB).  Oleh  karena  itu  maka  selaku pemerintah  yang  memiliki  otonomi khusus,  penjabarannya  juga  tidak terlepas dari kekhususan daerah Aceh yaitu  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh sekaligus dituangkan  dalam  Qanun  Kota  Banda Aceh  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang PBB.
Sistematika  pemungutan  PBB- P2  dilakukan  sebaik  mungkin  demi memudahkan  wajib  pajak  dalam melakukan pembayaran pajak,
diantaranya  yaitu  dengan  melakukan kerja  sama  dengan  Bank  BRI  dan membuka beberapa konter pembayaran. Dan para wajib pajak bisa langsung  mengetahui  jumlah  pajak yang  dikenakan  melalui  SPPT  yang diberikan  BPKK  Banda  Aceh  kepada kantor kecamatan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Rendahnya  kemampuan  SDM dalam  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan yang dipungut oleh BPKK Banda Aceh,
yang dipengaruhi oleh sistem pemungutan,  proses  pemungutan, profesionalisme  SDM  dan  lemahnya sanksi  yang  diberikan  bagi  yang tertunggak
PBB-P2
sehingga pemasukan  PAD  dari  sumber  PBB-P2 belum mencapai target.
Lemahnya kapasitas yang  tersedia dalam  proses  Pengelolaan  Pajak  Bumi Dan Bangunan
Perdesaan
Dan Perkotaan Keuangan Kota Banda Aceh, yang  belum  tertata  secara  permanen terhadap  sistematika  yang  dilakukan untuk  pengelolaan  PBB-P2  sekaligus SOP  yang  permanen  sebagai  acuan dasar  pengelolaan  PBB  secara  handal dalam  upaya  mendukung  kredibilitas pengelolaan  pajak  pada  BPKK  Kota Banda Aceh.
2. Saran
a. Meningkatkan  sistematika  pemu- ngutan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  yang dipungut  oleh  badan  pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.
b. Tersedianya  sistematika  melalui SOP  terhadap  pengelolaan  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan BPKK  Banda Aceh.

## F. DAFTAR PUSTAKA Buku
Damas  Dwi  Anggoro.  2017. Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah. Malang:UBPress Eko  Putro  Widoyoko.  2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Yogyakarta: Pustaka pelajar
Halim.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Hasibuan , Malayu.  (2013) . Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:
PT. Bumi Aksara. Indra Mahardika Putra. 2019.
Manajemen  Pajak,  Strategi  Pintar Merencanakan  Dan  Mengelola Pajak  Daan  Bisnis. Yogyakarta: QUADRANT Josef Riwu Kaho. 2010. Prospek Otonomi Daerah  Di  Negara  Republik Indonesia,  Identifikasi  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah .
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada Mahmudi.  (2013). Manajemen  Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen . Yogyakarta: YKPN. Nugroho. (2015). Implementasi
Kebijakan . Bandung: Alfabeta Rahayu,Gita.  2019. Pengelolaan  Pajak Restoran, Studi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh . Banda Aceh Sadhana.  (2015). Etika  Birokrasi  Dalam Pelayanan  Publik .  Malang:  CV.
Citra Malang.
Sedarmayanti. (2016). Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama.
Siagian. (2013). Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sudayat . (2011). Pengembangan  Sumber Daya  Manusia .  Jakarta:  PT. Rineka.
Sugiyono.  2019. Metode  Penelitian Kuantitaf  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung : Alfabeta Wasistiono.
(2012). PerkembanganOrganisasi
● PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN) ●
Kecamatan  Dari  Masa  Ke  Masa . Bandung: Fokusmedia. Tim Legality. 2018. Undang – Undang Pajak  Bumi  Dan  Bangunan
(PBB). Yogyakarta : LEGALITY Yunus, Eddy. 2016. Manajemen Strategis . Yogyakarta : CV ANDI

## OFFSET
Sumber Situs Web dan E – Jurnal : https://media.neliti.com/media/publ ications/111788-ID-analisis- strategi-peningkatan-
pendapatan.pdf , Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)
Di  Kabupaten  Lampung  Barat, diakses pada 11 November 2020 pukul 10.45 http://bpkk.bandaacehkota.go.id/
Badan  Pengelolaan  Keuangan Kota Banda Aceh http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BA B_III_bner.pdf
, Metode penelitian  jenis  dan  desain penelitian,  diakses  pada  11 November 2020 pukul 12.25 https://core.ac.uk/download/pdf/22 5828243.pdf Fika Utari, Analisis penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  dalam  meningkatkan pendapatan daerah  kota medan, diakses pada 16 November 2020 pukul 17.30 https://core.ac.uk/download/pdf/77
624517.pdf Surya
Arisman,
Analisis    pengelolaan  pajak bumi  dan  bangunan  dalam meningkatkan  pendapatan  asli daerah  di    kabupaten  takalar, diakses pada 16 November 2020 pukul 18.15
https://media.neliti.com/medi a/publications/188014-ID-
analisis-efektivitas-penerimaan- pajak-bu.pdf
Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, Analisis  efektivitas  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  dan kontribusinya terhadap pendapatan  asli  daerah  di kabupaten  aceh  besar,  diakses pada pukul 16 November 2020 https://media.neliti.com/media/publ ications/111788-ID-analisis- strategi-peningkatan-
pendapatan.pdf Analisis Strategi Peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) Di  Kabupaten  Lampung  Barat, diakses  padsda  16  November 2020
Sumber Undang – Undang : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Undang – Undang  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannnya.
Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor    12 Tahun  2011    Tentang    Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan