Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENGANGKUT DENGAN PENGIRIM AKIBAT TERJADI KECELAKAAN (Studi Penelitian Pada PT. Trijaya Sarana Mandiri)
Mila Selvia 1 , Erlina 2 1,2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  Universitas Bandar Lampung erlina@ubl.ac.id Milaselvia.18218003@student.ubl.ac.id

## ABSTRACT
Freight  forwarding  companies  function  as  agents  (representatives)  in  the  carriage  agreement acting on behalf of the sender or recipient. Freight forwarding companies are regulated in Book I Chapter  V  Part  2  Articles  86-90  of  the  Indonesian  Commercial  Code  (KUHD)  for  rail  and  water transportation.  The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  the  form  of  the  carriage agreement between PT. Trijaya Sarana Mandiri and the sender is a written agreement in the form of an underhand agreement signed by the parties concerned only. The agreement only binds the parties to the agreement, but does not have the power to bind third parties. In other words, if the agreement is obliged to submit the necessary evidence to prove that the third party's objection is unfounded and cannot be justified. The rights and obligations of the parties between PT. Trijaya Sarana Mandiri and the shipper in a reciprocal carriage agreement, then the obligations of one party are the rights of the other party. According to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Articles 186 to 196 explain the rights and obligations of the carrier.  How to resolve disputes between PT. Trijaya Sarana Mandiri with the sender due to an accident by taking this  non-litigation  route,  the  parties  in  the  future  can  still  establish  a  good  and  harmonious relationship, and more importantly, the parties who previously had a dispute in the future are still willing and confident to establish cooperation in the transportation of goods Keywords : Analysis; Dispute resolution; Carrier; Sender; Accident.

## ABSTRAK
Perusahaan ekspedisi muatan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim atau penerima.  Perusahaan ekspedisi muatan diatur dalam Buku I Bab  V  Bagian  2  Pasal  86-90  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  Indonesia  untuk pengangkutan  kereta  api  dan  perairan.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa bentuk  perjanjian  pengangkutan  antara  PT.Trijaya  Sarana  Mandiri  dengan  pengirim  adalah perjanjian  tertulis dalam  bentuk  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  ditandangani  oleh  para  pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak  ketiga.  Dengan  kata  lain,  jika  perjanjian  itu  berkewajiban mengajukan  bukti-bukti  yang  diperlukan  untuk  membuktikan  bahwa  keberatan  pihak  ketiga dimaksud  tidak  berdasar  dan  tidak  dapat  dibenarkan.  Hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  antara PT.Trijaya Sarana Mandiri dan pengirim dalam perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik, maka  kewajiban  dari  pihak  yang  satu  merupakan  hak  bagi  pihak  yang  lain.  Menurut  Undang- Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 sampai dengan Pasal 196  dijelaskan  tentang hak dan  kewajiban  pihak  pengangkut.  Cara  penyelesaian  sengketa antara  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  dengan  pengirim  akibat  terjadi  kecelakaan  dengan  cara menempuh jalur non litigasi ini, para pihak  dikemudian harinya tetap dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis, dan yang lebih penting adalah para pihak yang sebelumnya bersengketa dikemudian hari tetap bersedia dan percaya untuk menjalin kerjasama pengangkutan barang.
Kata kunci : Analisis; Penyelesaian Sengketa; Pengangkut; Pengirim; Kecelakaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENDAHULUAN
Secara umum, ekspedisi dikenal sebagai pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain yang letaknya cukup jauh. Barang yang dikirim dalam ekspedisi dapat berupa barang bahan baku  sampai  makanan.  Pengiriman  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  akan  menjadi lebih mudah dengan menggunakan jasa ekspedisi.
Dalam dunia ekspedisi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman  barang saat  ini  tumbuh  pesat  dalam  dunia  bisnis,  perusahaan  dalam  bidang  ini  bersaing  untuk memberikan  pelayanan  terbaik  pada  pelanggannya  baik  dalam  hal  ketepatan  waktu, keutuhan  barang  sampai  pada  ketepatan  barang  pada  tempat  tujuan  maupun  sistem transaksi pengiriman barang yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada umumnya setiap  perusahaan  yang  didirikan  bertujuan  untuk  mendapatkan  laba  atau  keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Salah  satu  tujuan  perusahaan  adalah  mempertahankan  kelangsungan  hidup  perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan. Pelayanan jasa dalam era millennium ini mengharuskan  setiap  manusia  untuk  memilih  jasa  yang  ingin  dipakai  sesuai  dengan kemampuannya.
Banyaknya  perusahaan  yang  menawarkan  jasa-jasa  yang  sama  dengan  kelebihan    masing- masing, mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat antar  perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Biaya jasa ekspedisi atau harga  pengiriman barang akan dihitung berdasarkan  nilai  muatan  barang  dan  jarak  kota    pengiriman  yang  akan  ditempuh.  Pada dasarnya, semakin  nilai  muatannya mahal,  biaya  kirimnya  mahal,  jarak  tempuh  yang  jauh, maka  biaya  yang  dikeluarkan  semakin  banyak.  Jika  jarak  tempuh  tidak  terlalu  jauh,  nilai barang tidak terlalu tinggi maka biaya kirimnya tidak terlalu mahal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tiap waktu selalu mengalami perubahan khususnya dalam bidang teknologi informasi untuk memproses data dan   menghasilkan sumber daya informasi yang  berguna  bagi  pengguna  (user)  sehingga  perusahaan  dituntut  untuk  memiliki  system transaksi  yang  terkomputerisasi  agar  dapat  bersaing  dengan  perusahaan  jasa  ekspedisi lainnya. Dengan adanya system pelacakan  GPS yang dipasang dimobil jadi pihak ekspedisi dapat  melacak  dimana  lokasi  mobil    tersebut.  Untuk  tarif  angkutan.  Perusahaan  ekspedisi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menggunakan  metode  perhitungan  tarif  angkut  barang  atau  lebih  sering  didengar  Ongkos Angkut Truk (OAT).
Saat ini banyak tawaran jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh sopir-sopir truk secara langsung diketahui pemilik perusahaan jasanya sehingga perlu dipertanyakan pertanggungjawabannya,  misalnya ketika  barang hilang  ataupun  rusak. Keberadaan  perusahaan  jasa  pengiriman  barang  masih  memiliki  beberapa  manfaat  lain, khususnya bagi pengusaha yang berkecimpung di dunia bisnis.
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia, bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar, roda kehidupan perekonomian, memperkokoh persatuan dan  kesatuan serta  mempengaruhi semua  aspek  kehidupan bangsa  dan negara. Peranan transportasi dalam banyak segi kehidupan ini tercermin pada  semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan bagi pengangkutan  orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.
Indonesia  membutuhkan  sarana  angkutan,  baik  darat  (jalan,  kereta  api),  di  laut,  maupun udara. Pengangkutan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan perniagaan,  hal  ini  didasari  oleh  beberapa  faktor  seperti  perdagangan  berupa  penyebaran dan  distribusi  barang  dagangannya  keseluruh  daerah.  Untuk  memperlancarkan  transaksi perdagangan  antar  daerah/  wilayah  menuntut  orang  untuk  menggunakan  jasa pengangkutan/ekspedisi.  Pengangkutan  adalah  kegiatan  pemindahan    orang    dan  /  atau barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  melalui  angkutan darat, angkutan perairan, maupun  angkutan  udara  dengan  menggunakan    alat  angkutan.  Pada  dasarnya  didalam pengangkutan,  terdapat  ekspeditur,  ekspeditur  ialah  orang  yang  berusaha  untuk menyediakan / jasa usaha pengangkutan dan  pengiriman barang. Dengan kata lain ekspeditur adalah perantara yang bersedia  untuk melayani penumpang maupun angkutan barang.
Perusahaan ekspedisi muatan dikenal dalam perjanjian pengangkutan barang.  Perusahaan ekspedisi  muatan  digolongkan  sebagai  subjek  hukum  pengangkutan    karena  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan  pengirim  atau  pengangkut    atau  penerima  barang. Perusahaan ekspedisi muatan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian pengangkutan yang  bertindak  atas  nama  pengirim  atau  penerima.    Perusahaan  ekspedisi  muatan  diatur
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dalam  Buku  I  Bab  V  Bagian  2  Pasal  86-90  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) Indonesia untuk pengangkutan kereta api dan perairan.
Pengangkutan  barang  dengan  truk  umumnya  juga  dilakukan  dengan system  carter ,  baik menurut  perjalanan  maupun  waktu.  Barang  yang  diangkut  adalah  barang  dagangan  atau barang  keperluan  pembangunan,  seperti  gula,  kopi,  garam,  sagu,  mie,  semen,  batu,  seng, kayu,  dan sebagainya.  Perusahaan dagang  atau  pemilik barang  yang  bersangkutan    tinggal pesan  saja  kepada perusahaan  pengangkutan  pemilik  truk  supaya  mengangkut   barangnya dari tempat pemuatan ke tempat tujuan yang ditentukan. Biaya pengangkutan  dibayar lebih dahulu  atau  dapat  dibayar  di  tempat  penerima  barang  jika  menurut    perjalanan  ataupun dibayar secara periodik berdasarkan waktu pada awal atau pada  akhir periodik.
Pada beberapa kasus, penyebab terjadinya kecelakaan truk karena perilaku berkendara  yang agresif.  Salah  satunya  adalah  berkendara  dengan  kecepatan  penuh,  lalu  melakukan pengereman  secara  terus  menerus.  Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  risiko  kecelakaan karena pengereman terus menerus akan membuat ban kehabisan angin dan  menyebabkan rem  blong.  Adanya  target  waktu  muatan  harus  sampai  di  tempat  tepat    waktu, mengakibatkan  pengemudi mengendarai  truk  lebih  cepat dari batas  maksimum  kecepatan yang seharusnya. Selain itu, pengemudi yang suka menyalip kendaraan lain  di jalan juga akan meningkatkan risiko kecelakaan pada pengemudi lain. Kelelahan merupakan salah satu faktor terjadinya  kecelakaan  yang  telah  menduduki  peringkat  pertama  sebagai  penyebab kecelakaan.
Biasanya  perusahaan  akan  meminta  pengemudi  truk  untuk  membawa  muatan  ke  daerah tertentu  hanya  dalam  waktu  singkat.  Padahal,  jarak  yang  ditempuh  oleh  pengemudi  truk biasanya  lumayan  jauh  dan  hal  itu  mengakibatkan  sedikitnya  waktu  istirahat  untuk pengemudi  Selain itu,  kelelahan seperti mengantuk saat  mengemudi  juga  disebabkan  oleh macet yang tidak kunjung berakhir  dan waktu kerja selama perjalanan menjadi lebih panjang. Idealnya, pengemudi harus beristirahat setelah mengemudi setiap empat jam. Maka dari itu, perusahaan dan pengemudi truk harus mengikuti aturan tentang berapa jam pengemudi truk bisa mengemudi dalam satu shift , durasi tidur yang diperlukan agar kualitas tidur terjaga, dan durasi istirahat saat lelah mengemudi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Sumber  data normatif  dan empiris.  Pengumpulan  data  melalui penelitian  kepustakaan  ( library  research ) dan penelitian lapangan ( field research ). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Bentuk Perjanjian Pengangkutan Antara PT.Trijaya Sarana Mandiri dengan Pengirim
Perjanjian  pengangkutan  selalu  didahului  oleh  kesepakatan  antara  pihak  pengangkut  dan pihak  penumpang  atau  pengirim.  Kesepakatan  tersebut  pada  dasarnya  berisi  tentang kewajiban  dan  hak,  baik  pengangkut  dan  penumpang  maupun  pengirim.  Perjanjian pengangkutan  mempunyai  tujuan  untuk  melindungi  hak  dari  penumpang  yang  kurang terpenuhi  oleh  ulah  para  pelaku  usaha  angkutan  umum  karena  dengan  adanya  perjanjian pengangkutan  maka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1338  ayat  (3)  telah memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan  itu  juga dipedomani  pada  Pasal  1337  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  bahwa  :  “Suatu  Perjanjian  akan  dapat  dibatalkan  jika  bertentangan  dengan Undang- Undang Kesusilaan yang baik dan/atau ketertiban umum”
Hasil wawancara dengan Riki Saputra selaku manajer perusahaan ekspedisi PT. Trijaya Sarana Mandiri  menyatakan  bahwa  pada  tahap  ini  pihak  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  mengadakan perjanjian  kerjasama  terhadap  pihak  pengirim.  Pada  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  ini terdapat  beberapa  ketentuan-ketentuan  pokok  mengenai  prosedur  awal,  yakni  pihak pengirim  harus  melengkapi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  PT.  Trijaya  Sarana Mandiri,  yaitu  melakukan  pengisian  blangko  pendaftaran  perjanjian  kerjasama  yang  telah disediakan  oleh  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri,  pelunasan  biaya  administrasi  dalam  perjanjian kerjasama  tersebut  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian  serta  bersedia  untuk  menyanggupi  dan  menyetujui  semua ketentuan-ketentuan yang ada didalam surat perjanjian kerjasama antara pengirim dengan PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri.  Bentuk  perjanjian  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu tertulis  dan  lisan.  Perjanjian  tertulis  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bentuk  tertulis.  Sedangkan  perjanjian  lisan  suatu  perjannjain  yang  dibuat  oleh  para  pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).
Sebelum  perjanjian  kerjasama  dilaksanakan,  maka  kedua  belah  pihak  harus  mengetahui terlebih dahulu apa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian kerjasama tersebut agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.  Apabila  masing-masing  pihak  telah  mengetahui  hak  dan  kewajibannya,  maka kedua belah pihak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dan mendapatkan hak nya sesuai dengan yang telah disepakati antara beberapa pihak.
Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sedangkan hak-nya adalah sebagai  imbalan  perusahaan  angkutan  yang  memperoleh  biaya  angkutan  dari  penumpang atau  pengirim  barang.  Lebih  jelasnya,  khususnya  dalam  pengangkutan  barang  perusahaan jasa  atau  pengangkut  memiliki  kewajiban  lainnya.  Kewajiban  tersebut  diantaranya  adalah merawat,  menjaga,  dan  memelihara  barang  yang  diangkut  dengan  sebaik-baiknya  dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.
Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak telah terpenuhi, maka kedua belah pihak mulai untuk  mengikat  perjanjian  kerjasama  dan  memenuhi  kesepakatankesepakatan  lainnya, seperti  dalam  hak  dan  kewajiban,  pembagian  hasil  atau  kesepakatan  lainnya.  Kemudian kedua  belah  pihak  membuat  perjanjian.  Dalam  isi  perjanjian  tersebut  termuat  berbagai ketentuan yang mengikat kedua belah pihak dalam ikatan kerja.
Perjanjian baru dikatakan sah apabila kedua belah pihak melakukan penandatanganan diakhir perjanjian  setelah  dibagian  yang  menyebutkan  tempat  pembuatan  dan  penandatanganan. Tata  cara  penulisan  tempat  dan  tanggal  penandatanganan  merupakan  bagian  utama  yang tunduk  pada  hukum  sebagai  keharusan  formal  yang  dilakukan  pada  penutupan  perjanjian kontrak.  Tanggal  dapat  menentukan  keabsahan  kapasitas  para  pihak  dan  keabsahan  dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.
Karena  kesepakatan-kesepakatan  itu hanya  sah  apabila  tidak  bertentangan  dengan hukum yang berlaku pada tanggal perjanjian. Orang yang menandatangani dalam perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan telah disebutkan sebagai subjek perjanjian. Penandatanganan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dalam  perjanjian  kerjasama  terletak  paling  bawah  dalam  surat  perjanjian  setelah  tertulis tanggal,  dibawahnya  tertulis  nama  disertai  tanda  tangan  para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian kerjasama tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  bentuk  perjanjian  pengangkutan antara  PT.Trijaya Sarana  Mandiri  dengan  pengirim  adalah  perjanjian  tertulis dalam  bentuk perjanjian  di  bawah  tangan  yang  ditandangani  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti- bukti  yang  diperlukan  untuk  membuktikan  bahwa  keberatan  pihak  ketiga  dimaksud  tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

## 2. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Antara PT.Trijaya Sarana Mandiri dan Pengirim
Hasil wawancara dengan Riki Saputra selaku manajer perusahaan ekspedisi PT. Trijaya Sarana Mandiri menyatakan bahwa sebagai pihak yang mengusahakan pengangkutan darat dengan menggunakan truk sebagai alat angkutannya, pengangkut dibebani dengan tanggung jawab tertentu terhadap barang-barang muatan yang diserahkan dari pengirim untuk diangkut.
Tanggung jawab pengangkut menurut KUHD diatur dalam: Pasal 468 KUHD harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut”.  Berdasarkan a yat (1): “Persetujuan  pengangkutan  untuk  menjaga  keselamatan  barang  yang,  ayat  (2)  huruf  a: “Pengangkut  wajib  mengganti  kerugian  pengirim,  apabila  barang  yang  diangkutnya  tidak diserahkan  atau  rusak”.  Menurut  ayat  (2)  huruf  b  menyatakan  bahwa:  tetapi  penga ngkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya, sifat keadaan  atau  cacat  dari  barang  itu  sendiri  dan  suatu  kelalaian  atau  kesalahan  si  pengirim sendiri.  Berdasarkan  ayat  (3)  :  “Pengangkut  juga  bertanggung  jawab  kepada:  segala perbuatan  mereka  yang  dipekerjakan bagi  kepentingan  pengangkut  itu,  sifat  keadaan atau cacat  dari  barang  itu  sendiri  dan  segala  barang  (alat-alat)  yang  dipakainya  untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.
Selain  itu  disebutkan  pula  dalam  Pasal  477  KUHD  bahwa:  pengangkut  bertanggung  jawab untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  terlambat  diserahkannya  barang  yang  diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dapat  dicegah  atau  dihindarinya  .  Khusus  untuk  rusaknya  barang  ,  pengangkut  bebas  dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan rusaknya barang itu karena cacat barang atau karena kesalahan pengirim.
Tanggung jawab pengangkut sebagai Debitur diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu :
a. Pasal 1236 KUH Perdata “Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik- baiknya untuk menyelamatkannya.”
b. Pasal 1246 KUH Perdata “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritannya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya,
tanpa meng urangi pengecualinya dan perubahan yang disebut dibawah ini.”
Tanggung jawab pengirim pada umumnya pengirim ( shipper ) bertanggungjawab memberikan data yang selengkap lengkapnya dan sebenar-benarnya mengenai barang yang akan dimuat tersebut  disamping  beranggung  jawab  untuk  membayar  biaya  pengangkutan  tersebut. Mengenai  batas  tanggung  jawab  pengangkut,  diatur  dalam  Pasal  470  KUHD.  Isi  Pasal  470 KUHD tersebut adalah :
a. Pasal 470 ayat 1 KUHD Pengangkut hanya bertanggung jawab sampai suatu batas harga tertentu atas kerugian yang disebabkan karena:
1) Kurang  diusahakannya  pemeliharaan,  perlengkapan  dan  peranakbuahan  terhadap kapal.
2) Kurang  diusahaknnya  kemampuan  kapal  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan sesuai dengan perjanjian.
3) Salah memperlakukan tar menjaga barang yang diangkut.
4) Kalau ada janji-janji yang bermaksud demikian adalah batal.
b. Pasal 470 ayat 2 KUHD menyatakan: pengangkut tidak bertanggung jawab lebih dari suatu jumlah tertentu untuk sepotong barang yang diangkut, kecuali telah diberitahukan sifat dan harga barang tersebut, sebelum atau pada saat barang itu diterima. KUHD ini tidak berlaku bagi muatan curah, misalnya minyak bumi, terigu, semen dan lain-lainnya.
c. Pasal  470  ayat  3  KUHD  menyatakan:  pengangkut  tidak  akan  memberikan  ganti  rugi, apabila sifat dan harga barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berdasarkan  apa  yang  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengangkut  tidak bertanggung jawab terhadap : Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat  atau  mengirimkan.  Pengangkutan  artinya  usaha  membawa,  mengantar  atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
a. Cacat  tersembunyi  pada  badan  atau  mesin  mobil  truk,  asal  terbukti  pemeliharaan  dan perawatannya baik.
b. Kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi truk.
c. Kesalahan pengurusan dan perlakuan terhadap mobil truk.
Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang sebabkan:
a. Kebakaran,  kecuali  kebakaran  ini  karena  kesalahan  pengangkut  atau  pengangkut merahasiakan atas terjadinya kebakaran yang diketahuinya.
b. Bahaya atau bencana dan malapetaka laut atau perairan pelayaran lainnya.
c. Kejadian lain yang berada diluar kekuasaan manusia untuk mengatasinya.
d. Tindakan peperangan.
e. Tindakan permusuhan dari rakyat setempat.
f. Penahan oleh raja, pemerintah atau orang-orang atau penyitaan karena tuntutan hukum.
g. Pembatasan karantina.
h. Tindakan atau kealpaan pengirim atau pemilik barang, agen atau wakilnya.
i. Pemogokan  atau  tindakan-tindakan  lain  yang  menyerupai  pemogokan,  baik  sebagaian atau secara lengkap.
j. Kerusuhan atau pemberontakan.
k. Kerugian karena susut isi atau susut barang, atau kerugian lainnya, kerusakan akibat dari cacat, menurunnya kualitas atau kerusakan sifat dari barang itu sendiri.
l. Pembungkusan yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat.
m. Merek yang tidak jelas atau tidak ada catnya yang dipergunakan untuk membuat merek peti, sehingga tidak dapat dibaca.
n. Cacat  yang  tersembunyi,  yang  tidak  dapat  diketahui  dengan  pengamatan  yang sewajarnya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
o. Setiap  sebab  yang  lain  yang  terjadi  diluar  kesalahan  atau  pengetahuan  pengangkut, kecuali  dapat  membuktikan  bahwa  kesahalan  pengangkut  adalah  ikut  membantu mengakibatkan kerugian atau kerusakan itu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak antara PT.Trijaya Sarana Mandiri dan pengirim dalam perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal  balik,  maka  kewajiban  dari  pihak  yang  satu  merupakan  hak  bagi  pihak  yang  lain. Menurut  Undang-Undang  Nomor    22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Pasal 186 sampai dengan Pasal 196 dijelaskan tentang hak dan kewajiban pihak pengangkut.

## 3. Cara Penyelesaian Sengketa Antara PT. Trijaya Sarana Mandiri dengan Pengirim Akibat Terjadi Kecelakaan
Pengertian  ganti  kerugian  dapat  dilihat  pada  Pasal  1243  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  Indonesia  menyebutkan  bahwa  penggantian  biaya,  rugi,  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya  suatu  perikatan  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berhutang,  setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang telah dilampaukannya.
Pada umumnya untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam proses pengangkutan, Perusahaan  ekspedisi  akan  menawarkan  asuransi  atau  mengasuransikan  barang  muatan terlebih  dahulu  sebelum  dikirim.  Tujuannya  adalah  apabila  barang  tersebut  mengalami kerusakan atau hilang maka kerugian yang dialami dapat meminimalisir sebab ada pihak yang bertanggung  jawab  sebagai  penanggung.  Untuk  asuransi  yang  berupa  barang  umumnya disebut asuransi kerugian, yaitu ganti rugi dititik beratkan pada wujud berupa barang.
Hasil wawancara dengan Riki Saputra selaku manajer perusahaan ekspedisi PT. Trijaya Sarana Mandiri  menyatakan  bahwa  setiap customer yang  datang  dan  mempercayakan  barang kirimannya  kepada  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  100%  diberikan  dua  rangkap.  Sebelum  lahir proses pergantian secara 100% tentu ada alur yang sudah diatur didalam SOP perusahaan. Hal pertama adalah complain dari pihak gudang yang terima barang, setelah di bongkar oleh pihak  gudang  harus  dilaporkan  saat  Surat  Jalan  sampai  di  kantor  ,  dimana  jangka  terima barangnya dinyatakan rusak, hilang atau bahkan tidak ada barang dihari itu juga Driver wajib melaporkan barang tersebut ke pihak angkutan expedisi dan langsung di Claim ke Drivernya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Contoh barang dari cikupa Balaraja, Tanggerang ke Pasanan, Sumatera Barat dan sampainya di Pasanan, Sumatera Barat barang diterima tidak sesuai misalkan kurang bebarapa dus, atau pihak angkutan menanyakan kekurangan barang, sehingga pihak angkutan bisa mengajukan complain nya ke pabrik tempat muat asal di Cikupa Balaraja, Tanggerang. Di Cikupa Balaraja, Tanggerang Surat Muatannya di kurangi ke pihak tempat bongkar untuk ditanda tangan resi tanda  terima  jika  barang  tidak  sesuai,  ketika  semua  alurnya  sudah  ketemu  maka  pihak angkutan  yang  menangani  terkait complain barang  yang  diajukan  claimnya  dari  pihak angkutan  ke  driver  dengan  potong  gaji  atau  barang  yang  rusak  di  jual,  Sehingga  yang menentukan barang ini diganti 100%, diganti setengah, atau diganti bagamainapun itu dan pada intinya pihak Pabrik Di Cikupa Balaraja, Tanggerang akan mengurangi ongkosan muatan kiriman yang sudah dipercayakan kepada PT. Trijaya Sarana Mandiri atau akan diganti 100% dan berapa pun nilainya.
Mekanisme  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  dalam  menentukan  besarnya  ganti  kerugian/nilai terhadap hilang atau rusaknya barang. Hasil wawancara dengan Riki Saputra selaku manajer perusahaan  ekspedisi  PT.  Trijaya Sarana Mandiri  menyatakan bahwa  yang  pertama  adalah melihat  nilai  Taksasi  barang,  melalui  resi  yang  menjadi  alat  transaksi  barang  ada  yang namanya nilai Taksasi. Nilai Taksasi adalah nilai perkiraan harga barang tersebut dan didukung oleh faktor-faktor Surat Jalan seperti surat perintah expedisi, surat perintah muat bongkar, atas barang kiriman tersebut, sehingga pihak PT. Trijaya Sarana Mandiri bisa mengeluarkan keputusan untuk mengganti 100% nilai taksasi barang tersebut. Contoh: muatan PT. INBISCO NIAGA  yang  misalkan  rusak  atau  hilang  senilai  Rp  2.000.000  maka  akan  diganti  dengan nominal yang sama jika memang itu dinyatakan dari surat jalan yang lahir dari kedua belah pihak  mendukung  untuk  diadakan  pergantian,  kerusakan/kehilangan  barang  muatan  maka pihak  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  wajib  mengeksekusi  dalam  artian  ditangani,  driver  wajib mengganti  barang  yang  di  claim  sesuai  harga  tersebut.  Adapula  penyelesaian  melalui pengadilan namun biasanya jarang terjadi, pengirim biasanya enggan untuk menempuh jalur pengadilan dikarenakan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga butuh waktu yang lama dan  berbelit-belit.  Bahkan  mungkin  saja  biaya  pengadilan  tersebut  dapat  melampaui  nilai barang itu sendiri.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Jika  penyelesaian  ganti  kerugian  diluar  pengadilan  cenderung  dilakukan  sebagai  pilihan penyelesaian ganti rugi dalam sangketa pengangkutan mengingat syaratnya yang cepat tanpa perlu melewati birokrasi atau administrasi yang berbelit-belit, mudah untuk dilakukan yaitu kapan  waktu  yang  diingankan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  permasalahan,  dan putusannya menjunjung asas win-win solution , bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan berdasarkan  kesepakatan  yang  telah  disetujui  oleh  para  pihak.  Mengingat  kerjasama pengangkutan merupakan kerjasama yang berdimensi bisnis maka pelayanan dan kesan yang baik dalam memberikan dan menawarkan jasa pengangkutan senantiasa selalu dijaga demi eksistensi  perusahaan  itu  sendiri.  Jadi  dengan  menempuh  jalur  non  litigasi  ini,  para  pihak dikemudian harinya tetap dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis, dan yang lebih penting adalah para pihak yang sebelumnya bersengketa dikemudian hari tetap bersedia dan percaya untuk menjalin kerjasama pengangkutan barang.
Pihak  asuransi  memberikan  perlindungan  kepada  Tertanggung  (pemilik  barang  yang diangkut)  dari  kerusakan/kerugian  atas  barang-barang  yang  diangkut  (yang  sedang  dalam pengangkutan)  sebagai  akibat  suatu  musibah/kecelakaan.  Kepentingan  yang  bisa dipertanggungkan dalam asuransi pengangkutan adalah  barang yang diangkut, biaya/ongkos pengiriman  dan  keuntungan  yang  diharapkan.  Memberikan  jaminan  apabila  barang  yang diangkut  mengalami  kerugian  total  (seluruhnya)  sebagai  akibat  dari  kecelakaan  alat angkutnya.  Jaminan berlaku baik untuk kerugian total bersama kapal/alat angkutnya maupun kerugian  total  barangnya  saja  dan  tidak  menjamin  kerugian/kerusakan  sebagai  akibat  dari risiko  perang,  perang  saudara,  perampokan,  pembajakan,  huru-hara,  tenaga  atom,  reaksi nuklir, radio aktif, bencana alam dna lain sebagianya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa cara penyelesaian sengketa antara PT. Trijaya Sarana Mandiri dengan pengirim akibat terjadi kecelakaan dengan cara menempuh jalur non litigasi ini, para pihak dikemudian harinya tetap dapat menjalin hubungan yang baik dan  harmonis,  dan  yang  lebih  penting  adalah  para  pihak  yang  sebelumnya  bersengketa dikemudian hari tetap bersedia dan percaya untuk menjalin kerjasama pengangkutan barang. Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat.  Di  mana  dalam  proses  klaim  asuransi  harus  didasarkan  pada  asas  keseimbangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
karena  risiko  yang  dialihkan  kepada  penanggung  diimbangi  dengan  jumlah  premi  yang dibayarkan  kepada  penanggung.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang ada  dalam  literatur-literatur,  Peraturan  Perundang-  Undangan,  dan  ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder,  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis  secara  kualitatif.Â   Hasil  penelitian menyebutkan bahwa prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim,  dan  penyerahan  dokumen  lainnya  serta  investigasi  yang  dilakukan  penanggung. Sedangkan  mengenai  ganti  kerugian  asuransi  kendaraan  bermotor  yang  disebabkan  oleh evenemen  pencurian  pada  tertanggung  adalah  ganti  kerugian  total  dan  penanggung  akan memberikan  ganti  kerugian  kepada  tertanggung  berdasarkan  harga  sebenarnya  sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditentukan bahwa:
1. Bentuk  perjanjian  pengangkutan  antara  PT.Trijaya  Sarana  Mandiri  dengan  pengirim adalah perjanjian  tertulis  dalam  bentuk perjanjian di bawah  tangan  yang ditandangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  antara  PT.Trijaya  Sarana  Mandiri  dan  pengirim  dalam perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik, maka kewajiban dari pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  186  sampai  dengan  Pasal  196  dijelaskan tentang hak dan kewajiban pihak pengangkut.
3. Cara  penyelesaian  sengketa  antara  PT.  Trijaya  Sarana  Mandiri  dengan  pengirim  akibat terjadi kecelakaan dengan cara menempuh jalur non litigasi ini, para pihak dikemudian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
harinya tetap dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis, dan yang lebih penting adalah  para  pihak  yang  sebelumnya  bersengketa  dikemudian  hari  tetap  bersedia  dan percaya untuk menjalin kerjasama pengangkutan barang.

## DAFTAR PUSTAKA
E. Suherman. 2009. Pengangkutan Darat Carter , Jakarta, Alumni.
Fida Amira. 2010. Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan/atau Kerusakan  Barang Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2009  Tentang  Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo).
https://heavycargonusantara.com/fungsi-manfaat-jasa-pengiriman-barang .  diakses  pada tanggal 19 oktober 2021 Pukul 14.00 WIB.
https://www.jasakirimmurah.com/articles/i/37168118/pengertian-ekspedisi.  Diakses  pada Tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB.
B, Erlina. 2010. Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraaan Bermotor. Universitas Bandar Lampung