## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF ISLAM
Oleh: Sri Rahmany, SE.I.M.E.Sy

## Abstrak
Pengiriman  TKI  ke  Malaysia  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan dampak negatif bagi Indonesia-Malaysia. Dampak positif bagi Indonesia antara lain  adalah  menambah  devisa  negara,  terpenuhinya  lapangan  kerja  bagi penduduknya, meningkatnya pendapatan dan taraf hidup para TKI. Sedangkan dampak  negatifnya  antara  lain  adalah  ketergantungan  Indonesia  pada  negara lain dalam hal penyediaan lapangan kerja, citra Indonesia menjadi kurang baik dimata  negara  lain.  Dampak  positif  bagi  Malaysia  antara  lain  adalah mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi  negara  Malaysia  dengan  tersedianya lapangan kerja yang relatif murah. Salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini adalah memfasilitasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Untuk mengimplementasikan kebijakan  ini,  pemerintah  membentuk  lembaga  Antar  Kerja  Antar  Negara (AKAN)  di  bawah  Departemen  Tenaga  Kerja  RI  untuk  mengkoordinasikan penyelengaraan  kegiatan  ini,  AKAN  berkerjasama  dengan  berbagai Perusahaan  Pengerah  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Ada  dua  faktor  yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan pengiriman kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri.Pertama, semakin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi  didalam  negeri  dengan  berbagai  implikasi  sosial  ekonominya  seperti masalah  penganguran,  menyebabkan  harus  ditempuh langkah-langkah  inovatif untuk  berusaha  mengurangi  tekanan  masalah  tersebut.  Kedua,  terbukanya kesempatan  kerja  yang  cukup  luas  di  negara  lain  dan  dapat  menyerap  tenaga kerja  Indonesia  dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Kesempatan  kerja  tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas menarik dibandingkan dengan kerja di dalam negeri.
Kata Kunci : Tenaga kerja , bekerja diluar negeri dan kesejahteraan keluarga

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Penulisan
Fenomena  global  yang  terjadi  pada  sebagian  besar  negara  di  dunia  adalah migrasi  internasional  (termasuk  migrasi  tenaga  kerja).  Fenomena  ini  terus berkembang  seiring  pola  hubungan  yang  terjalin  antar  negara  dalam  berbagai dimensi.  Meningkatnya  hubungan  antar  negara  pada  gilirannya  berpengaruh  pada identitas  atau  migrasi  ke  negara  bersangkutan.  Era  globalisasi  yang  sedang
berproses  telah  meniupkan  angin  optimisme  yang  tinggi  dalam  bidang  ekonomi melebihi  masa  lalu  dalam  peradaban manusia.  Era  ini  ditandai antara  lain  dengan terbentuknya  pasar  tunggal  dalam  perekonomian  dunia.  Pada  sisi lain,  pergerakan modal  termasuk  mobilitas  sumber  daya  manusia  sedemikian  menarik  sehingga fenomena migrasi tenaga kerja internasional tidak terelakan.
Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja di luar  negeri  merupakan  salah  satu  indikator  dari  globalisasi  atau  integrasi internasional.Indonesia  sebagai  bagian  integral  dari  ekonomi  global  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  dinamika  tersebut,  sehingga  pengiriman  pekerja  migran  ke luar  negeri  berdampak  signifikan  pada  makro  ekonomi.Karena  itu  dalam perkrmbangannya,  negara-negara  tujuan  TKI  dari  tahun  ke  tahun  juga  terus bertambah.
Salah  satu  indikator  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  ditunjukan dengan  perbaikan  tingkat  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  yang  mengacu pada total nilai moneter dari semua barang dan jasa yang telah dihasilkan di dalam batas-batas geografis tertentu. Secara sederhana produk domestik regional bruto ini dapat  dihitung  berdasarkan  nilai  keluaran  semua  barang  dan  jasa  jadi.  Meskipun pendapatan  dari  buruh  migran  (remitan)  merupakan  pendapatan  dari  luar  negeri yang tidak diperhitungkan dalam PDRB, tetapi pemanfaatannya sebagai alat untuk menuhi  kebutuhan  konsumsi  rumah  tangga  dan  investasi  serta  tabungan  di  dalam negeri,  maka  hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap   produk  domestik   regional bruto.
Pada  kesempatan  kali  ini  penulis  akan  membahas  dengan  tema  tentang “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja  di Luar Negeri  serta  Implikasi  terhadap  Kesejahteraan  Keluarga  di  lihat  dari Perspektif Islam ” . Menurut penulis tema tersebut akan menarik jika dibahas sebab banyak  fenomena  tentang  TKI  yang  disiksa,  dianiaya,  dilecehkan,  dan  lain sebagainya  di  luar  negeri  oleh  para  majikannya.  Hal  tersebut  baru  sebagian  dari sifat  negatif  TKI  di  luar  negeri  dan  masih  banyak  yang  akan  kita  bahas  nantinya baik dari sifat negatif maupun dari sifat positifnya.
2. Rumusan Penelitian
1. Apa saja Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja di luar negeri?
2. Apa saja Dampak Positif-Negatif Tenaga Kerja Bengkalis di Luar Negeri?
3. Bagaimana  bentuk  Kebijakan  untuk  Mengatasi  Dampak  dari  TKI  ke Malaysia

## B. Kajian Teoritis
Sumber  daya  manusia  di  Bengkalis  sangat  banyak.Namun,  dilain  pihak sumber  daya  alamnya  belum  dikelola  dengan  baik  sehingga  lapangan  kerja  yang tersedia  tidak  sebanding  dengan  potensi  tenaga  kerja  yang  ada.Hal  inilah  yang mendorong  minat  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  untuk  bekerja  di  Malaysia terutama  di  Bengkalis.Selama  kurun  waktu  tujuh  tahun  terakhir,  penempatan  TKI ke  luar  negeri  memang  banyak  mengandung  dan  mengundang  masalah  yang memerlukan  perhatian  dan  pemikiran  yang  bijak.Hingga  saat  ini  belum  ada penyelesaian  konkret  mengenai  masalah  tersebut.  Masalah  tersebut  belum  tuntas
akan tetapi malah justru ditambah oleh pengiriman TKI  yang lainnya. Pemerintah kedua  negara  harus  lebih  sering  bekoordinasi  dalam  menangani  masalah  yang menyangkut ketenagakerjaan.
Akan tetapi ada juga dampak positif dari TKI tersebut dimana adalah TKI dapat  memperoleh  pekerjaan  sehingga  dapat  menghidupi  keluarganya  masing- masing.  Selain  mendapat  pekerjaan  negara  juga  akan  mendapatkan  devisa. Sedangkan  dampak  negatif  dari  pengiriman  TKI  adalah  terjadinya  tindakan kekerasan.
Malaysia  banyak  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  sektor  formal  maupun informal  terutama  untuk  perkebunan  dan  juga  untuk  kepentingan  individu warganya.Kebanyakan TKI yang bekerja di Malaysia merupakan tenga kerja yang tidak  terdidik,  yang  biasanya  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  maupun buruh  di  sektor  perkebunan  kelapa  sawit.  Dengan  datangnya  TKI  ke  sana,  bagi Negara  Malaysia  jelas  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang relatif murah untuk perkebunan maupun di  sektor  informal  lain  seperti  PRT  (Pembantu  Rumah  Tangga)  jelas  ini  sangat menguntungkan bagi Negara Malaysia tersebut.
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  raya  akan  sumber  daya  alam  dan manusianya. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka 300  juta  jiwa.  Menurut  kepala  BKKBN  jumlah  penduduk  saat  ini  sudah  237  juta jiwa  dan  akan  meningkat  pada  akhir  tahun  menjadi  241  juta  jiwa.  Hal  ini menandakan  bahwa   saat  ini  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  sangat  banyak. Namun  dilain  pihak  sumber  daya  alamnya  belum  dikelola  dengan  baik  sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan potensi tenaga kerja yang ada. Malaysia  berkembang  pesat  luar  biasa  sehingga  banyak  lapangan  kerja  yang tersedia  di  sana.  Jika  kita  melihat  jumlah  penduduknya,  jumlah  penduduk  di Negara Malaysia sangat sedikit yaitu mencapai 30 juta jiwa.Taraf hidup penduduk Malaysia  relatif  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan  taraf  hidup  penduduk Indonesia.Lapangan kerja banyak tersedia di Malaysia.Hal inilah yang mendorong minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia.Dengan datangnya tenaga  kerja  ke  Malaysia  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan  negatif  bagi Indonesia dan Malaysia.
Seperti  kita  ketahui,  Indonesia  banyak  mengirim  TKI-nya  ke Malaysia.Jumlah  TKI  yang  ke  Malaysia  pada  tujuh  tahun  terakhir  (2008-2014) terdapat  penempatan  sejumlah  833.414  orang.Hal  ini  tidak  sebanding  dengan jumlah  pertumbuhan  penduduk  yang  ada  di  Indonesia.Selama  kurun  waktu  tujuh tahun  terakhir,  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  memang  banyak  mengandung  dan mengundang  masalah  yang  memerlukan  perhatian  dan  pemikiran  yang bijak.Jumlah  korban  TKI  yang  meninggal  dan  yang  mengalami  kekerasan sebanyak  44.573  jiwa.Hingga  saat  ini  belum  ada  penyelesaian  konkret  mengenai masalah tersebut. Masalah tersebut belum tuntas akan tetapi malah justru ditambah oleh pengiriman TKI yang lainnya.Seperti yang kita ketahui bahwa upah minimum di  Indonesia  sekitar  Rp  1.210.000,-  hingga  Rp  2.441.00,-.  Hal  tersebut mengakibatkan  banyak  penduduk  Indonesia  yang  ingin  bekerja  menjadi  TKI karena  menjanjikan  upah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bekerja  di
Indonesia.  Sedangkan  di  malaysia  standar  gajinya  minimal  RM.  1.500,-  sehingga kalau  disetarakan  dengan  nilai  rupiah  Indonesia  adalah  Rp.  2.250.000,-.  Sehingga bisa dikatakan lumayan tinggi gaji yang diberikan oleh negara tetangga tersebut.
Apalagi  di  Bengkalis,  sebagian  masyarakat  pulau  Bengkalis  sedang dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan, terutama para petani karet. Hampir dua bulan terakhir karena musim hujan petani karet lebih banyak nganggur ketimbang menakik atau menoreh pohon karet mereka. Tidak hanya karena musim hujan, tapi juga harga karet yang jatuh ke level terendah membuat semangat petani memudar.
Kegundahan  Mazlan  (41)  dan  ratusan  petani  karet  di  Kecamatan  Bantan dan  Bengkalis  semakin  bertambah,  ketika  harga-harga  kebutuhan  dapur  mulai meroket dampak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.  Sebagian  petani  karet  ada  yang  mengadu  nasib  ke  kota,  menjadi  buruh bangunan, sebagian lagi menjadi buruh serabutan, apapun pekerjaan dilakukan asal menghasilkan  dan  halal.  Sementara  Mazlan  dan  petani  lainnya  terpaksa  beusaha mengadu nasib ke negeri Ringgit Malaysia.
Berangkat  ke  Malaysia  sebetulnya  pilihan  terakhir,  ketika  memang  di negeri  sendiri  mereka  dihadapkan  pada  kondisi  serba  sulit."Mau  noreh  musimnya hujan  terus,  harga  ojolpun  turun,  cuma  Rp  5.500-Rp  6000/Kg.  Sebagian  kawan mengadu  nasib  menjadi  buruh  bangunan  di  Bengkalis.Mumpung  ada  yang nawarkan kerja di Malaysia, kita ikut sajalah," ujar Mazlan, Minggu (30/11/2014).
Manjadi  buruh  di  negeri  orang  ada  enak  dan  tak  enaknya.  Dibanding menjadi  pekerja  bangunan  di  kampung  atau  di  kota  (Bengkalis,red).  Hasil pekerjaan di Malaysia memang agak lebih lumayan. Tapi, tak semua mereka yang mengadu nasib ke Malaysia memperoleh pekerjaan, bahkan ada pula yang terpaksa berurusan  dengan  aparat  kerajaan  (polisi,  imigrasi,red),  karena  menyalahgunakan pasport kunjungan dijadikan untuk mencari pekerjaan.Tapi apa mau dikata, ketika musim serba tidak mendukung, apapun kesempatan akan dijalankan, walau mereka yang  belum  pernah  memijakan  kaki  ke  Malaysia  sekalipun.  Seperti  Nawan  (45) misalnya, sudah berpuluh tahun dirinya  memijakkan kaki di Malaysia,  kerja-kerja beratpun  sudah  lama  tak  dilakoninya."Ya  mau  bagaimana  lagi,  mau  noreh musimnya  hujan  terus,  harga  karetpun  murah,  sementara  anak  butuh  uang  untuk sekolah.Ya mumpung ada yang ngajak ngadu nasib ke Malaysia, ya kita cubalah," ujar Nawan.
Diakui Nawan, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kampung khususnya petani  karet  memang  sedang  sulit-sulitnya.  Selain  harga  karet  yang  jeblok,  sejak dua  bulan  terakhir  kondisinya  juga  sering  hujan,  sehingga  petani  karet  tidak  bisa bekerja."Ditambah  lagi  harga-harga  melonjak  naik  akibat  naiknya  harga  minyak, yang pasti kehidupan sebagian masyarakat semakin sulit," kata Nawan lagi.
Beda  dengan  karet,  sejak  beberapa  bulan  terakhir  harga  buah  pinang lumayan  tinggi,  beberapa  waktu  lalu  harga  pinang  kering  mencapai  Rp  12000/kg, kini turun menjadi Rp 8000/kg. Harga segitupun cukup lumayan dibanding dengan harga karet, sayang tidak semua warga memliki pohon pinang.
Pemilik  pohon  pinang  juga  tidak  perlu  bersusah-susah  menyabit  (mengait) buah  yang  masih  lekat  di  pohon,  membelah,  menjemur  lalu  ketika  sudah  kering
dikeluarkan  dari  sabutnya.  Karena  sudah  ada  pembeli  yang  datang  ke  rumah- rumah, menyabit dan membeli buah pinang yang masih bulat dan basah."Harganya memang  agak  tinggi,  1  ember  cat  besar  dibeli  Rp10.000,  sayang  di  kampung  ini tdak ada yang berkebun pinang secara khusus, paling hanya menanam di sekeliling rumah  atau  tumbuh liar  di  kebun-kebun  karet.Tapi  alhamdulillah,  cukuplah  untuk menambah  beli  garam  dapur,"  ujar  Rahmah  warga  Kembung  Luar.  Dengan demikian  semakin  meningkatkan  jumlah  para  pekerja  yang  pergi  ke  Malaysia walaupun mereka tidak mempunyai kemampuan yang bisa berkompetensi di sana. Sehingga  menjadikan  potensi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  luar  biasa  banyaknya, sedangkan  di  dalam  negeri  kita  sendiri  yang  belum  bisa  menyediakan  lapangan kerja  yang  mencukupi,  serta  upah  buruh  dalam  negeri  yang  relatif  rendah, mendorong banyak orang Indonesia yang memilih menjadi TKI untuk kerja ke luar negeri, salah satunya ke Malaysia.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengiriman TKI ke Malaysia dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi  Indonesia-Malaysia. Dampak  positif  bagi  Indonesia  antara  lain  adalah  menambah  devisa  negara, terpenuhinya  lapangan  kerja  bagi  penduduknya,  meningkatnya  pendapatan  dan taraf  hidup  para  TKI.  Sedangkan  dampak  negatifnya  antara  lain  adalah ketergantungan  Indonesia  pada  negara  lain  dalam  hal  penyediaan  lapangan  kerja, citra  Indonesia  menjadi  kurang  baik  dimata  negara  lain.  Dampak  positif  bagi Malaysia  antara  lain  adalah  mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi  negara Malaysia dengan tersedianya lapangan kerja yang relatif murah.
Dampak  negatif  bagi  Indonesia-Malaysia  adalah  sering  terjadi  tindak kekerasan  ataupun  kasus  kemanusiaan  lainnya  yang  dapat  memicu  ketegangan kedua  negara.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia  harus  lebih cepat  dan  tanggap  dalam  mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang  berhubungan dengan  ketenagakerjaan  dengan  penegakan  hukum  yang  semestinya,  lebih mengedepankan  kepentingan  persahabatan  kedua  negara.Pemerintah  diharapkan dalam kedepannya secara bertahap sebisanya mengurangi jumlah pengiriman TKI keluar  negeri,  mengolah  sumber  daya  alam  yang  tersedia  sehingga  menciptakan peluang kerja di dalam negeri.
Tenaga  kerja  sebagai  sumber  daya  aktif  merupakan  salah  satu  faktor  bagi kelancaran  suatu  proses  produksi  dalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi. Keberadaan  tenaga  kerja  dalam  menjalankan  aktivitasnya,  seharusnya  didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga  kerja  tersebut  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  harapan perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan dan kecemasan.
Tenaga  kerja  sebagai  faktor  produksi  mempunyai  arti  yang  besar.  Karena semua  kekayaan  alam  tidak  berguna  bila  tidak  dieksploitasi  oleh  manusia  dan diolah  oleh  buruh.  Alam  telah  memberikan  kekayaan  yang  tidak  terhitung,  tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Banyak Negara di Asia Timur, Timur Tengah,  Afrika  dan  Amerika  Selatan  yang  kaya  akan  sumber  alam  tapi  karena mereka  belum  mampu  menggalinya  maka  mereka  tetap  miskin  dan  terbelakang, oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja
sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam untuk kepentingannya.
Al  Qur’an  telah  memberi  penekanan  yang  lebih  terhadap  tenaga  manusia. Ini dapat dilihat dari petikan surat An Najm:

## ىَعَس اَم  َّلَِّإ ِناَسنِ ْلِْل  َسْيَّل نَأ َو
Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya.”(An Najm: 39)
Siapa  yang  bekerja  keras  akan  mendapat  ganjaranmasing-masing  yang sewajarnya.  Prinsip  tersebut  belaku  bagi  individu  dan  juga  Negara.  Al  Qur’an menunjukkan prinsip asas tersebutdalam surat Al Anfaal:
Artinya: “Demikian  itu  karena  sesungguhnya  Allah  sekali-kali  tidak  akan mengubah  suatu  nikmat  yang  telah  dianugerahkan  terhadap  suatu  kaum  hingga kaumitu merubah apa yng ada pada mereka sendiri dan sesungguhnyaAllah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”. Al Anfaal:53) 1
Dengan  disahkannya  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  tentang Perlindungan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  maka semakin  jelas  dan  nyata  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  mengatur  penempatan  TKI. 2 Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang  nomor  39 tahun 2004 memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut  dengan  TKI  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  menerima  upah."Sedangkan  dalam  pasal  1  angka  (3)  dalam  Undang- undang  nomor  39  tahun  2004  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Penempatan  TKI adalah  kegiatan  pelayanan  untuk  mempertemukan  TKI  sesuai  bakat,  minat,  dan kemampuannya  dengan  pemberi  kerja  di  luar  negeri  yang  meliputi  keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan  sampai  ke  negara  tujuan,  dan pemulangan dari negara tujuan."  Dalam pasal 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan  yang  layak  di  dalam  atau  di luar  negeri."    Kemudian  dalam  pasal  32 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  "Penempatan  tenaga  kerja  dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang  tepat  sesuai  dengan  keahlian,  keterampilan,  bakat,  minat,  dan  kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum."
1 Nurul Huda, et.al ., Ekonomi makro Islam ,Kencana , Jakarta, 2008, hal. 207-208
2 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 139, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penempatan  tenaga  kerja  terdiri  dari:    penempatan  tenaga  kerja  di  dalam negeri;  dan  .  penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri  (pasal    33  Undang-undang nomor  13  tahun  2003).  Penempatan  dan  perlindungan  calon  TKI/TKI  berasaskan keterpaduan,  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia (pasal 3 Undang-undang nomor 39 tahun 2004).
Ada  beberapa  penyebab  terjadinya  ketidakamanan  yang  diderita  oleh  para TKI, khususnya para Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan: PRT), yaitu:
1. Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah Kondisi ini kurang memberikan daya tawar (bargaining position) yang tinggi terhadap majikan di luar negeri yang akan mempekerjakannya. Keterbatasan pengetahuan  tersebut  meliputi  tata  kerja  dan  budaya  masyarakat setempat.Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses  informasi  teknologi  dan  budaya  tempat  TKI  bekerja.  Sebagai  TKI, bukan  hanya  bermodal  skill  atau  keahlian  teknis  semata  tetapi  juga pemahaman  terhadap  budaya  masyarakat  tempat  mereka  bekerja.  Karena kualitas tenaga kerja dan pendidikan selalu memiliki keterkaitan. Sinergisme tersebut bagi TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri masih kurang. Hal ini  terbukti  dari  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh The  Political  and Economic  Risk  Consultancy yang  memosisikan  kualitas  pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-12 setelah Vietnam dengan skor 6.56.
2. Perilaku  pengguna  tenaga  kerja  yang  kurang  menghargai  dan  menghormati hak-hak  pekerjanya.  Karakter  keluarga  atau  majikan  yang  keras  acapkali menjadi  sebab  terjadinya  kasus  kekerasan.  Hal  ini  terjadi  karena  perbedaan budaya,  ritme  atau  suasana  kerja  yang  ada  di  Negara  tempat  TKI  bekerja. Posisi  TKI    yang  sangat  lemah,  tidak  memiliki  keahlian  yang  memadai, sehingga mereka hanya bekerja dan dibayar.
3. Regulasi  atau  peraturan  pemerintah  yangkurang  berpihak  pada  TKI  di  luar negeri, khususnya sektor PRT.
Untuk  menghindari  ketidakamanan  yang  akan  diderita  oleh TKI  (khususnya Pembantu  Rumah  Tangga)  maka  pasal  4  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004 menegaskan  bahwa  "Orang    perseorangan  dilarang  menempatkan  warga  negara Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri.  Dalam  pasal  3  Undang-undang  nomor  39 tahun 2004 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI adalah:
a) memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;
b) menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 3
3 Fankiano  B.  Randang,  Jurnal  Ilmiah  Hukum, Kesiapan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing ., Volume 5, No. 1, Januari 2011, ISSN 1907- 162030
Perlindungan Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  dinyatakan bahwa  "Pemerintah  bertugas  mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri."  Dan  dalam pasal  6  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  bahwa  Pemerintah  bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.
Pasal  27  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  mengatur  tentang penempatan  TKI  di  luar  negeri  hanya  dapat  dilakukan  ke  negara  tujuan  yang pemerintahnya  telah  membuat  perjanjian  tertulis  dengan  Pemerintah  Republik Indonesia  atau  ke  negara  tujuan  yang  mempunyai  peraturan  perundang-undangan yang  melindungi  tenaga  kerja  asing.  Oleh  sebab  itu    setiap      orang      dilarang menempatkan      calon  TKI/TKI  pada  jabatan  dan  tempat  pekerjaan yangbertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  norma  kesusilaan  serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara  tujuan  yang  telah  dinyatakan  tertutup  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27 Undang-undang nomor 39 tahun 2004.
Pasal  53  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  menegaskan  bahwa Perjanjian  penempatan  TKI  tidak  dapat  ditarik  kembali  dan/atau  diubah,  kecuali atas  persetujuan  para  pihak.    Perjanjian  penempatan  TKI  antara  calon  TKI  dan pelaksana penempatan TKI swasta sekurang-kurangnya memuat:
1) nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
2) nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
3) nama dan alamat calon P engguna;
4) hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
5) jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
6) jaminan  pelaksana  penempatan  TKI  swasta  kepada  calon  TKI  dalam  hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
7) waktu keberangkatan calon TKI;
8) biaya  penempatan  yang  harus  ditanggung  oleh  calon  TKI  dan  cara pembayarannya;
9) tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
10) akibat  atas  terjadinya  pelanggaran  perjanjian  penempatan  TKI  oleh  salah satu pihak; dan
11) tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
Dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  TKI,  pasal  7  Undang-undang nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:
1) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4) melakukan  upaya  diplomatik  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.
Perlindungan  bagi  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  dimulai  dan  terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  77  Undang-undang  nomor  39  tahun 2004  bahwa  setiap  calon  TKI/TKI  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.    Perlindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  mulai  dari  pra  penempatan, masa  penempatan,  sampai  dengan  purna  penempatan.Berdasarkan  data  majalah Tempo  (11  Maret  2003)  bahwa  kualitas  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh migrant Indonesia semakin merosot. Buktinya, jumlah pekerja/buruh migrant yang meninggal tahun 2002 meningkat 400%  dari 33 orang menjadi 177 orang. Padahal di  dalam  pasal  80  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  dinyatakan  bahwa Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
a. pemberian  bantuan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di Negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
b. pembelaan  atas  pemenuhan  hak-hak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
a) Pasal  8  Undang-undang  nomor  39  tahun  2004  menyatakan  bahwa  setiap calon  TKI/TKI  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk:bekerja di luar negeri;
b) memperoleh  informasi  yang  benar  mengenai  pasar  kerja  luar  negeri  dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d) memperoleh  kebebasan  menganut  agama  dan  keyakinannya  serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e) memperoleh  upah  sesuai  dengan  standar  upah  yang  berlaku  di  negara tujuan;
f) memperoleh  hak,  kesempatan,  dan  perlakuan  yang  sama  yang  diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g) memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak  yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
Untuk  lebih  memperketat  pengawasan  pemerintah  maka  ada  beberapa larangan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004, yaitu:
1) Orang  perseorangan  dilarang  menempatkan  warga  negara  Indonesia  untuk bekerja di luar negeri. (Penjelasan pasal 4)
2) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain. (penjelasan pasal 19)
3) Setiap  orang  dilarang  menempatkan  calon  TKI/TKI  pada  jabatan  dan tempat  pekerjaan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan norma  kesusilaan  serta  peraturan  perundang-undangan,  baik  di  Indonesia maupun  di  negara  tujuan  atau  di  negara  tujuan  yang  telah  dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (Pasal 30)
4) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan  SIP  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan  perekrutan calon TKI.  (pasal 33)
5) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI  yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. (pasal 45)
6) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.(pasal 46)
7) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI  yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi. (pasal 50)
8) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI  yang tidak memiliki KTKLN. (pasal 64)
9) Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  dilarang  menempatkan  TKI  yang  tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. (pasal 72)
10) Pelaksana  penempatan  TKI  swasta  dilarang  menempatkan  TKI  yang  tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja  yang  disepakati  dan  ditandatangani  TKI  yang  bersangkutan. (Penjelasan pasal 72)
Selain  itu  ada  beberapa  ketentuan  pidana  terhadap  pelanggaran  Undang- undang nomor 39 tahun 2004, yaitu:v  Pasal 102 Dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:
1) menempatkan  warga  negara  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2) menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
3) menempatkan  calon  TKI  pada  jabatan  atau  tempat  pekerjaan  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  norma  kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak pidana kejahatan. v  Pasal 103
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  setiap  orang yang:
a) mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b) mengalihkan  atau  memindahtangankan  SIP  kepada  pihak  lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c) melakukan  perekrutan  calon  TKI  yang  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d) menempatkan  TKI  yang  tidak  lulus  dalam  uji  kompetensi  kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e) menempatkan  TKI  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f) menempatkan  calon  TKI/TKI  yang  tidak  memiliki  dokumen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g) menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  perlindungan  program  asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h) memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
(2)Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  tindak  pidana kejahatan. v  Pasal 104 (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:
a) menempatkan  TKI  tidak  melalui  Mitra  Usaha  sebagaimana  dipersyaratkan dalam Pasal 24;
b) menempatkan  TKI  di  luar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
c) mempekerjakan  calon  TKI  ,  yang  sedang  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d) menempatkan  TKI  di  luar  negeri  yang  tidak  memiliki  KTKLN  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
e) tidak  memberangkatkan  TKI  ke  luar  negeri  yang  telah  memenuhi  persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan tindak  pidana pelanggaran.

## 3. Dampak Positif-Negatif Tenaga Kerja Bengkalis di Luar Negeri
Sumber  daya  manusia  di  Indonesia  sangat  banyak.Namun,  dilain  pihak sumber  daya  alamnya  belum  dikelola  dengan  baik  sehingga  lapangan  kerja  yang tersedia  tidak  sebanding  dengan  potensi  tenaga  kerja  yang  ada.Hal  inilah  yang mendorong minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia.Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, penempatan TKI ke luar negeri memang banyak mengandung dan mengundang masalah yang memerlukan perhatian dan pemikiran yang  bijak.Hingga  saat  ini  belum  ada  penyelesaian  konkret  mengenai  masalah tersebut.  Masalah  tersebut  belum  tuntas  akan  tetapi  malah  justru  ditambah  oleh
pengiriman  TKI  yang  lainnya.  Pemerintah  kedua  negara  harus  lebih  sering bekoordinasi dalam menangani masalah yang menyangkut ketenagakerjaan.
a. Dampak positif dari  pengiriman  TKI  adalah  TKI  dapat  memperoleh pekerjaan  sehingga  dapat  menghidupi  keluarganya  masing-masing. Selain  mendapat  pekerjaan  negara  juga  akan  mendapatkan  devisa. Sedangkan  dampak negatif dari  pengiriman  TKI  adalah  terjadinya tindakan kekerasan,
b. Malaysia  banyak  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  sektor  formal maupun  informal  terutama  untuk  perkebunan  dan  juga  untuk kepentingan  individu  warganya.  Kebanyakan  TKI  yang  bekerja  di Malaysia  merupakan  tenga  kerja  yang  tidak  terdidik,  yang  biasanya bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  maupun  buruh  di  sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan datangnya TKI ke sana, bagi Negara Malaysia  jelas  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan terpenuhinya  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  relatif  murah  untuk perkebunan  maupun  di  sektor  informal  lain  seperti  PRT  (Pembantu Rumah Tangga) jelas ini sangat menguntungkan bagi Negara Malaysia tersebut.
c. Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  raya  akan  sumber  daya  alam dan  manusianya.  Hingga  tahun  2015  jumlah  penduduk  Indonesia  telah mencapai  angka  300  juta  jiwa.  Menurut  kepala  BKKBN  jumlah penduduk  saat  ini  sudah  237  juta  jiwa  dan  akan  meningkat  pada  akhir tahun  menjadi  241  juta  jiwa.  Hal  ini  menandakan  bahwa   saat  ini sumber  daya  manusia  di  Indonesia  sangat  banyak.  Namun  dilain  pihak sumber  daya  alamnya  belum  dikelola  dengan  baik  sehingga  lapangan kerja  yang  tersedia  tidak  sebanding  dengan  potensi  tenaga  kerja  yang ada.  Malaysia  berkembang  pesat  luar  biasa  sehingga  banyak  lapangan kerja  yang  tersedia  di  sana.  Jika  kita  melihat  jumlah  penduduknya, jumlah penduduk di Negara Malaysia sangat sedikit yaitu mencapai 30 juta  jiwa.  Taraf  hidup  penduduk  Malaysia  relatif  lebih  baik  bila dibandingkan  dengan  taraf  hidup  penduduk  Indonesia.  Lapangan  kerja banyak tersedia di Malaysia. Hal inilah yang mendorong minat Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  untuk  bekerja  di  Malaysia.  Dengan  datangnya tenaga  kerja  ke  Malaysia  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan negatif bagi Indonesia dan Malaysia.
d. Seperti kita ketahui, Indonesia banyak mengirim TKI-nya ke Malaysia. Jumlah  TKI  yang  ke  Malaysia  pada  tujuh  tahun  terakhir  (2008-2014) terdapat  penempatan  sejumlah  833.414  orang.  Hal  ini  tidak  sebanding dengan  jumlah  pertumbuhan  penduduk  yang  ada  di  Indonesia.  Selama kurun  waktu  tujuh  tahun  terakhir,  penempatan  TKI  ke  luar  negeri memang  banyak  mengandung  dan  mengundang  masalah  yang memerlukan  perhatian  dan  pemikiran  yang  bijak.  Jumlah  korban  TKI yang meninggal dan yang mengalami kekerasan sebanyak 44.573 jiwa. Hingga  saat  ini  belum  ada  penyelesaian  konkret  mengenai  masalah
tersebut.  Masalah  tersebut  belum  tuntas  akan  tetapi  malah  justru ditambah oleh pengiriman TKI yang lainnya..
e. Seperti yang kita ketahui bahwa upah minimum di Indonesia sekitar Rp 1.210.000,-  hingga  Rp  2.441.00,-.  Hal  tersebut  mengakibatkan  banyak penduduk  Indonesia  yang  ingin  bekerja  menjadi  TKI  karena menjanjikan  upah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bekerja  di Indonesia.  Dampak  positif  dari  pengiriman  TKI  adalah  TKI  dapat memperoleh pekerjaan sehingga dapat menghidupi keluarganya masing- masing.  Selain  mendapat  pekerjaan  negara  juga  akan  mendapatkan devisa.  Sedangkan  dampak  negatif  dari  pengiriman  TKI  adalah terjadinya tindakan kekerasan,
f. Potensi tenaga kerja Indonesia yang luar biasa banyaknya, sedangkan di dalam negeri kita sendiri yang belum bisa menyediakan lapangan kerja yang  mencukupi,  serta  upah  buruh  dalam  negeri  yang  relatif  rendah, mendorong  banyak  orang  Indonesia  yang  memilih  menjadi  TKI  untuk kerja ke luar negeri, salah satunya ke Malaysia.
g. Malaysia  banyak  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  sektor  formal maupun  informal  terutama  untuk  perkebunan  dan  juga  untuk kepentingan  individu  warganya.  Kebanyakan  TKI  yang  bekerja  di Malaysia  merupakan  tenga  kerja  yang  tidak  terdidik,  yang  biasanya bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  maupun  buruh  di  sektor perkebunan  kelapa  sawit.  Bahkan  dari  mereka ada  yang  nekat  menjadi tenaga  kerja  illegal,  dikarenakan  pengetahuan  yang  kurang  ataupun kurangnya pemerintah dalam memfasilitasi mereka. Tenaga kerja illegal inilah yang sering menimbulkan banyak kasus kekerasan maupun kasus kemanusiaan lainnya. Selain menambah devisa negara para TKI ini juga mendapatkan penghasilan yang lebih baik apabila dibanding berkerja di negara kita sendiri.
h. Dengan  datangnya  TKI  ke  sana,  bagi  Negara  Malaysia  jelas berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang relatif murah untuk perkebunan maupun di sektor  informal  lain  seperti  PRT  (Pembantu  Rumah  Tangga)  jelas  ini sangat menguntungkan bagi Negara Malaysia tersebut. Sayangnya citra negara kita di negara lain khususnyaa negri Jiran menjadi kurang baik. Kita kadang dianggap remeh dan rendah oleh mereka.
i. Dampak  sosial  seperti  kasus  kekerasan  dan  kasus  kemanusiaan  lain sering  timbul  yang  terkadang  dapat  memicu  memanasnya  hubungan Indonesia-Malaysia.  Padahal  apabila  dilihat  dari  dampak  positifnya, kedua negara sama-sama saling diuntungkan dan saling membutuhkan. Oleh  karena  itu,  perlu  kearifan  untuk  segera  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  ketenagakerjaan  yang  sering  timbul  tanpa emosional.
j. Pemerintah  kedua  negara  harus  lebih  sering  bekoordinasi  dalam menangani  masalah  kemanusiaan  yang  menyangkut  ketenagakerjaan. Pemerintah  Indonesia  diharapkan  dalam  ke  depannya  sebisanya
mengurangi  jumlah  TKI  yang  tidak  terdidik  dengan  menyediakan peluang  kerja  di  dalam  negeri  yang  lebih  banyak  serta  mencerdaskan bangsanya menjadi tenaga kerja yang profesional, terdidik dan terampil sehingga  apabila  jadi  TKI  mempunyai  nilai  yang  lebih  baik  dari  nilai yang  sekarang. Pemerintah Indonesia juga harus mempunyai ketegasan agar kita tidak dilecehkan dengan Negara lain.
k. Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengiriman  TKI  ke Malaysia  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi Indonesia-Malaysia.  Dampak  positif  bagi  Indonesia  antara  lain  adalah menambah  devisa  negara,  terpenuhinya  lapangan  kerja  bagi penduduknya,  meningkatnya  pendapatan  dan  taraf  hidup  para  TKI.
Sedangkan  dampak  negatifnya  antara  lain  adalah  ketergantungan Indonesia  pada  negara  lain  dalam  hal  penyediaan  lapangan  kerja,  citra Indonesia menjadi kurang baik dimata negara lain. Dampak positif bagi Malaysia  antara  lain  adalah  mempercepat  laju  pertumbuhan  ekonomi negara Malaysia dengan tersedianya lapangan kerja yang relatif murah.
l. Dampak  negatif  bagi  Indonesia-Malaysia  adalah  sering  terjadi  tindak kekerasan  ataupun  kasus  kemanusiaan  lainnya  yang  dapat  memicu ketegangan  kedua  negara.  Oleh  karena  itu  pemerintah  Indonesia  dan Malaysia  harus  lebih  cepat  dan  tanggap  dalam  mengatasi  masalah- masalah  sosial  yang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan  dengan penegakan hukum yang semestinya, lebih mengedepankan kepentingan persahabatan  kedua  negara.  Pemerintah  diharapkan  dalam  kedepannya secara  bertahap  sebisanya  mengurangi  jumlah  pengiriman  TKI  keluar negeri,  mengolah  sumber  daya  alam  yang  tersedia  sehingga menciptakan peluang kerja di dalam negeri. 4
Dapat  disimpulkan  penyebab  tingginya  pergerakan  Kaum  Migran  untuk bekerja diluar negeri disebabkan antara lain :
1. Tingginya  angka  pengangguran  bagi  penduduk  berusia  produktif  namun memiliki pendidikan yang rendah
2. Faktor alam di daerah yang tidak mendukung, ekosistem tercemar sehingga sulit untuk bergantung dari alam sebagai matapencaharian (nelayan, petani)
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai upaya bantuan pemerintah dan pemberdayaan  penduduk  seperti  permodalan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) Bank Pemerintah menyediakan dana bagi penduduk yang  berwiraswasta
4. Kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia 5
4 https://hendivaislamis.wordpress.com/2015/11/22/dampak-pengiriman-tki/ , Rabu tgl. 6 desember 2017 jam 11.49 siang
5 Faisal R. Dongoran, Jurnal Edutech, Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap  Keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Medan,  Volume  2,  No.  2, September 2016.

## 4. Kebijakan untuk Mengatasi Dampak dari TKI ke Malaysia
Pemerintah kedua negara harus lebih sering bekoordinasi dalam menangani masalah  kemanusiaan  yang  menyangkut  ketenagakerjaan.  Pemerintah  Indonesia diharapkan  dalam  ke  depannya  sebisanya  mengurangi  jumlah  TKI  yang  tidak terdidik  dengan  menyediakan  peluang  kerja  di  dalam  negeri  yang  lebih  banyak serta mencerdaskan bangsanya menjadi tenaga kerja yang profesional, terdidik dan terampil  sehingga  apabila  jadi  TKI  mempunyai  nilai  yang  lebih  baik  dari  nilai yang   sekarang.  Pemerintah  Indonesia  juga  harus  mempunyai  ketegasan  agar  kita tidak  dilecehkan  dengan  Negara  lain.Terutama  di  Bengkalis  apalagi  sebgai  pulau yang  terdekat  dengan  Negara  Malaysia  maka  seharusnya  semakin  memperketat peraturan yang bisa melindungi kehidupan rakyat yang masih keterbelakangan dari perekonomian.
Pemerintah  diwajibkan  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  untuk mempermudah  setiap  perpindahan  tenaga  kerja  dari  satu  Negara  ke  Negara  yang lain yang mungkin telah disetujuai oleh Pemerintah Negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.Pemerintah Indonesia telah sekitar 22 tahun (sejak 1985)
menyelenggarakan  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  ke  luar  negeri.  Hal serupa  telah  dijalankan  kalangan  swasta  sejak  sekitar  tahun1978.  Sumbangan devisa dari TKI tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Misalnya tahun 2001 dengan  jumlah  sekitar  338.992  TKI  terkirim,  devisa  yang  dihasilkan  sekitar  537 juga  dolar  AS  (sekitar  Rp  5  triliun)  dan  tahun  2004  terkirim  886.457  TKI  yang menghasilkan  devisa  sekitar  683  juta  dolar  AS  (sekitar  Rp  6,3  triliun) (Depnakertrans,  1984).  Namun  sayangnya  cukup  banyak  terjadi  para  TKI  yang bekerja di luar negeri atau bahkan sebelum ditempatkan di luar negeri mengalami musibah.  Musibah  itu  bisa  berupa  penipuan  oleh  calo,pemerasan,  juga penganiayaan oleh majikan. Diperkirakan,TKI yang bermasalah di tempat kerja di luar negeri tersebut sekitar 10 persen dari keseluruhan yang umumnya merupakan TKI ilegal. Juga sering diungkapkan oleh para pengamat bahwa sebagian TKI yang bemasalah  tak  terlindungi  oleh  Pemerintah.  Sistem  perlindungan  yang  lemah tersebut  bisa  terlihat  dari  mulai  rekrutmen,  pelatihan,  pengiriman,  penempatan, hingga pemulangan. Semua titik yang dilalui dari mulai direkrut hingga kerja dan pulang, selalu ada kasus kekerasan terhadap TKI.
Pasar tenaga kerja Indonesia ini cukup besar dan pasti ada permintaan (dari majikan  Malaysia)  dan  penawaran  (Penduduk  Indonesia  yang  miskin  dan  yang putus  asa  mencari  pekerjaan  di  dalam  negeri)  yang  mendukungnya.  Menurut undang-undang  di  Malaysia  majikan  melanggar  hukum  jika  mempekerjakan Tenaga  Kerja  Indonesia  Ilegal  akan  tetapi  ancaman  hukuman  tidak  diberlakukan secara  tegas.  Di  mata  dunia  Indonesia  adalah  negara  paling  buruk  dalam perlindungan  warganya  di  luar  negeri.  Keputusan  indonesia  membentuk  beberapa kebijakan terkait upaya sekuritisasi dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dari  tindakan  yang  mengancam  keselamatan tenaga kerja  terdiri  dari  beberapa  perjanjian  internasional  yang  ditandatangani  bersama dengan negara tempatan, dalam hal ini Indonesia sebagai negara pengirim TKI dan Malaysia  sebagai  negara  penerima.  Beberapa  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam melindungi warga negara Indonesia yang berkerja sebagai tenaga kerja adalah:
1. Memorandum  of  Understanding (MoU) on  Recruitment  and  placement  of indonesian domestic workers antara pemerintah negara Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia MoU ini ditandatangani pada 13 Mei 2006 di Bali.
2. Annex  to  the  Memorandum  of  Understanding  signed  at  Seoul  on  July 13,2004.  MoU  ini  ditandatangani  di  Seoul  pada  tanggal  4  April  2006  oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Ministry of Labour Republik Korea pada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea.
Perpindahan  penduduk  dari  suatu  Negara  ke  Negara  lain  diatur  melalui Konvensi  Internasional  yaitu “The Universal Declaration of Human Right” pasal 23  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan,  memilih  pekerjaan, menikmati kondisi kerja yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran.
Hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi  UUD  1945,  Pasal  27  Ayat  2,  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak  atas penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut diatur melalui UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Demand  dan  Supply) Pasal 34  UU  Nomor  13  Tahun  2003  menyebutkan  Penempatan  Tenaga  Kerja  di  luar negeri diatur melalui Undang-undang. Pasal 34 uu nomor 13 tahun 2003 keternaga kerjaan yang diatur menyebutkan. 6
Dengan  demikian  pemanfaatan  dan  pengaturan  pasar  kerja  luar  negeri (Supply)  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Keputusan Presiden R.I Nomor  36  tahun  2002  tentang  Ratifikasi  Konvensi  ILO.  Berdasarkan  Konvensi ILO  Nomor  88  pasal  6  huruf  b  butir  IV  6  Pemerintah  diwajibkan  mengambil langkah-langkah  yang  tepat  untuk  mempermudah  setiap  perpindahan  tenaga  kerja dari  satu  Negara  ke  Negara  yang  lain  yang  mungkin  telah  disetujuai  oleh Pemerintah Negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.2 Pemerintah Indonesia telah sekitar  22  tahun  (sejak  1985)  menyelenggarakan  pengiriman  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal serupa telah dijalankan kalangan swasta sejak sekitar tahun 1978. Sumbangan devisa dari TKI tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat.  Misalnya  tahun  2001  dengan  jumlah  sekitar  338.992  TKI  terkirim, devisa  yang  dihasilkan  sekitar  537  juga  dolar  AS  (sekitar  Rp  5  triliun)  dan  tahun 2004  terkirim  886.457  TKI  yang  menghasilkan  devisa  sekitar  683  juta  dolar  AS (sekitar  Rp  6,3  triliun)  (Depnakertrans,  1984).  Namun  sayangnya  cukup  banyak terjadi  para  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  atau  bahkan  sebelum  ditempatkan  di luar  negeri  mengalami  musibah.  Musibah  itu  bisa  berupa  penipuan  oleh  calo, pemerasan, juga penganiayaan oleh majikan. Diperkirakan,TKI yang bermasalah di tempat  kerja  di  luar  negeri  tersebut  sekitar  10  persen  dari  keseluruhan  yang umumnya  merupakan  TKI  ilegal.  Juga  sering  diungkapkan  oleh  para  pengamat bahwa  sebagian  TKI  yang  bemasalah  tak  terlindungi  oleh  Pemerintah.Sistem perlindungan  yang  lemah  tersebut  bisa  terlihat  dari  mulai  rekrutmen,  pelatihan, pengiriman,  penempatan,  hingga  pemulangan.Semua  titik  yang  dilalui  dari  mulai
6 http://www.bnp2tki.go.id/content/blogcategory/105/163/ ,selasa, 12 Desember 2017.
direkrut hingga kerja dan pulang, selalu ada kasus kekerasan terhadap TKI. Secara umum  masalah  TKI  muncul  karena  kurangnya  perlindungan  dan  kurangnya fasilitas pelayanan.Kurangnya fasilitas pelayanan itu bisa berupa minimnya sarana pengiriman  uang  dari  negara  tempat  kerja  ke  daerah-daerahnya  di  Tanah  Air. Sistem perekrutan, pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  yang selama  ini  menjadi  faktor  penyebeb  penganiyaan,  penyiksaan,  pelecehan  seksual, perkosaan  dan  perdagangan  antar  manusia  (human  trafficking),  merupakan  isu sentral bagi bangsa Indonesia agenda. 7
Permasalahan-permasalahan  yang  menimpa  Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia Perempuan  (CTKIP)  adalah:  Direkrut  secara  illegal,  Pemalsuan  dokumen, Pemalsuan  identitas  pada  dokumen,  Punggutan  oleh  calo  dan  dijual  ke  PPTKIS, Pemotongan  gaji  terlalu  besar  oleh  PPTKIS  bekerjasama  dengan  Agency-nya  di luar  negeri,  Terjebak  rentenir/calo  CTKI,  Di  penampungan  oleh  PPTKIS  disuruh menanda  tangani  surat,  apabila  batal  berangkat  CTKI  harus  membayar  ganti  rugi yang  cukup  besar  (pemerasan  ketika  membatalkan  diri  berangkat),  Penipuan  oleh calo/PPTKIS  illegal/dan  berbagai  pihak,  Penyekapan  di  penampungan  karena dijadikan  “stok  manusia”.  “Diperjual  belikan”  antara  calo  atau  PPTKIS.Kondisi penampungan  yang  buruk  Selama  ditampung  dipekerjakan  pada  rumah  pemilik PPTKIS  atau  rumah  perorangan  dan  tidak  dibayar  dengan  alasan  praktek  kerja lapangan  (PKL).  Sensor  surat  dari  dan  kepada  dengan  CTKI  oleh  karyawan PPTKIS di penampungan. Kekerasan psikis dan intimidasi di penampungan.Kekerasan pisik di penampungan.
Pelecehan  seksual  di  penampungan.Dilakukan  denda  yang  besar  apabila melakukan  kesalahan  di  penampungan.Terlalu  lama  di  penampungan.  Tidak diberikan pelatihan, tapi lulus uji kompetensi dan mendapatkan setifikat pelatihan. Pelatihan  dilakukan  sekedar  formalitas.Diansuransikan,  tetapi  bila  ada  masalah tidak  bisa  diklaim  ansuransinya.  Pelecehan  seksual  pada  saat  medical  check  up. Menandatangani  Surat  Perjanjian  Kerja  dalam  situasi  yang  tergesa-gesa,  sehingga CTKI  tidak  sempat  membaca  dan  mempelajari  isi  perjanjian  kerja.Tandatangan CTKI  dipalsukan  dalam  perjanjian  kerja.Sakit  tak  terawat  sehingga  meninggal  di penampungan.Penelantaran kasus ketika mengadukan kepada pihak berwajib.PPTKIS  tidak  melaporkan/tidak  mendaftarkan  di  KBRI/KJRI  atas kedatangan TKI ke Negara tersebut, sehingga KBRI/KJRI tidak bisa memantau ke beradaan TKI di Negara tersebut.
Untuk  meminimalisir  dampak  negative  dari  pelayanan  penempatan  dan perlindungan  TKI,  campur  tangan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah secara  integral  sangat  dibutuhkan,  guna  mencegah  TKI  menerima  pekerjaan- pekerjaan  yang  non-remuneratif,  eksploitatif,  penyalahgunaan,  penyelewengan serta menimalisir biaya sosial yang ditimbulkanya.
Al Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan  jelas  bahwa  manusia  diciptakan  di  bumi  ini  untuk  bekerja  keras  untuk mencari penghidupan masing-masing:
7 Ibid. 7
“Sesungguhnya Kami menciptakan manusia padahal dia dalam kesusahan. (Al Balad:4)
Kabad  berarti  kesusahan,  kesukaran,  perjuangan  dan  kesulitan  akibat bekerja keras.Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah diatkdirkan berada  dalam  kedudukan  tertinggi  tetapi  kemajuan  tersebut  dapat  dicapai  melalui ketekunan  dan  bekerja  keras.  Oleh  karena  manusia  diwajibkan  berjuang  gdan bersusah payah untuk mencapai kejayaan di dunia ini, dia dijadikan kuat dari segi fisik untuk menanggulangi kesulitan hidup:
“Kami  telah  menciptakan  mereka  dan  menguatkan  persendian  mereka, apabila  Kami  menghendaki  Kami  sungguhg-sungguh  mengganti  mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. (Al Insan:28)
Manusia  diberi  kekuatan  dan  ketabahan  untuk  menahan  semua  kesulitan akibat bekerja keras dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan.
Hadits  Rasullulah  s.a.w  juga  menekankan  kepentingan  buruh  menurut keadaan yang berbeda dan senantiasa memuji usaha-usaha golongan buruh menurut keadaan  yang  berbeda  dan  senantiasa  memuji  usaha-usaha  golongan  buruh  dan pekerja yang ahli dalam pekerjaan mereka.
Rasulullah s.a.w mengingatkan:
“Allah  mengasihi  mereka  yang  berusaha  dan  bekerja  untuk  kehidupan mereka”. (HR. Ibnu Majah)
Pada  hakekatnya,  seorang  yang  bekerja  untuk  hidupnya  senantiasa menharapkan  keridhaan  Allah  dalam  pekerjaanya  sebagai  contoh  ibu  Nabi  Musa yang menerima upah karena menyusukan anaknya sendiri.Walaupun orang tersebur bekerja  untuk  diri  dan  keluarganya  tapi  disebabkan  di  bekerja  dengan  bekerja dengan jujur untuk mendapatkan rahmat Allah.
Hampir semua Rasul terpaksa bekerja untuk kehidupan mereka, sedangkan Rasullulah s.a.w sendiri bekerja keras seperti orang lain juga. Beliau mengembala kambing  dan  menasihati  orang  lain  supaya  menjalankan  pekerjaan  tersebut  untuk mendapatkan  penghidupan  mereka  dan  ini  merupakan  suatu  bukti  yang  jelas tentang kepentingan buruh dalam Islam:
“Tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik melainkan seseorang tersebut berusaha berusaha dengan tangannya sendiri (bekerja)  dan  nabi  Daud  memakan  hasil  dari  usaha  tangannya sendiri”.(HR. Bukhari 8 )
Abu  Hurairah  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  s.a.w  bersabda: “Jika  seseorang dari  kamu  mengambil  seutas  tali  dan  membawa  pulang  seikat  kayu  bakar  diatas pundaknya  dan  menjualnya  itu  lebih  baik  baginya  dari  pada  meminta-minta kepada orang lain”.
8 http://tugasdalamhidup.blogspot.co.id/2011/11/tenaga-kerja-dalam-pandangan-isla.html, Kamis, tgl. 28 Desember 2017.
Rasulullah s.a.w senantiasa menyuruh umatnya bekerja dan tidak menyukai manusia yang bergantung kepada kelebihan saja.Diceritakan pernah terjadi seorang Anshar  meminta  kepada  Rasulullah  s.a.w  sedikit  bantuan  amal.  Beliau  bertanya kepadanya  apa  dia  mempunyai  harta  benda.  Dia  mengatakan  bahwa  dia  hanya mempunyai  sehelai  selimut  untuk  menutupi  badannya  dan  cawat  untuk minum.Rasulullah  meminta  dibawakan  barang  tersebut.Setelah  dibawakan  barang tersebut,  beliau  mengambilnya  dan  melelang  kepada  orang  ramai.  Orang  lain menawar dua dirham dan membeli barang tadi. Rasulullah s. a. w menyerahkan dua dirham  tadi  kepada  orang  tersebut  dan  menasihatinya  supaya  membeli  sebilah kapak dengan harga satu dirham dan juga berkata, “pergi ke hutan dan potonglah kayu  dan  jangan  menemuiku  dalam  15  hari”.  Setelah  2  minggu,  kembali  beliau bertanya tentang keadaannya.Dia memberi tahu bahwa dia memperoleh 12 dirham disepanjang  waktu  tersebutdan  telah  membeli  beberapa  helai  pakaian.Rasulullah s.a.w  mengingatkan,  “ini  lebih  baik  dari  meminta-minta  dan  mendapat  keaiban dihari kiamat kelak”.
Hadits  tersebut  menunjukkan  bahwa  masa  Rasulullah  s.  a.  w  dan  para sahabat  beliau  amat  menyadari  kepentingan  tenaga  buruh  dan  bagaimana  mereka amat mencintai pencarian penghidupan dengan bekerja keras.

## 5. Implikasi dari Kebijakan
Implementasi    kebijakan    pada    prinsipnya    adalah    cara    agar    sebuah kebijakan    dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih   dan  tidak  kurang. Untuk mengimplementasikan    kebijakan    publik,    ada    dua    pilihan    langkah  yang    ada, yaitu    langsung    mengimplementasikan    dalam    bentuk  program  atau    melalui formulasi    kebijakan    derivat    atau    turunan    dari    kebijakan  publik  tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas  yaitu  dimulai  dari program,    ke    proyek    dan    ke    kegiatan.    Model  tersebut      mengadaptasi mekanisme      yang      lazim      dalam      manajemen,  khususnyamanajemen      sektor publik.      Kebijakan      diturunkan      berupa  program  program  yang  kemudian diturunkan  menjadi  proyek-proyek,  dan  akhirnya    berwujud    pada    kegiatan- kegiatan,    baik    yang    dilakukan    oleh  pemerintah,          masyarakat          maupun kerjasamapemerintah     dengan masyarakat. Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam Budi    Winarno,2008:146-147)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan  publik sebagai  tindakan-tindakan  dalam  keputusan-keputusan  sebelumnya.  Tindakan- tindakan  ini  11mencakupusaha-usaha    untuk    mengubah    keputusan-keputusan menjadi  tindakan-tindakanoperasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam rangka    melanjutkan    usaha-usaha  untuk    mencapai    perubahan    besar    dan  kecil yang    ditetapkan    oleh    keputusan-keputusan    kebijakan    yang dilakukan oleh organisasi  publik    yang  diarahkan    untuk    mencapai  tujuan-tujuan    yang  telah ditetapkan.
Adapun  makna  implementasi  menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul Sabatier  (1979)  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Solihin  Abdul  Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:Implementasiadalah   memahami   apa   yang   senyatanya terjadi  sesudah      suatu      program      dinyatakan      berlaku      atau      dirumuskan merupakan      fokus      perhatian      implementasi      kebijaksanaan      yakni  kejadian- kejadian      dan      kegiatan-kegiatan      yang      timbul      sesudah  disahkannya
pedoman-pedoman    kebijaksanaan    Negara    yang mencakup    baik    usaha- usaha        untuk    mengadministrasikannya  maupun          untuk          menimbulkan akibat/dampak          nyata          pada  masyarakat  atau  kejadian-kejadian.Dari penjelasan-penjelasan        di       atas        dapat        disimpulkan       bahwa  implementasi kebijakan    tidak    akan    dimulai    sebelum    tujuan-tujuan    dan  sasaran-sasaran ditetapkan    atau    diidentifikasi    oleh    keputusan-keputusan  kebijakan.    Jadi implementasi    merupakan    suatu    proses    kegiatan    yang  dilakukan  oleh  berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu   hasil yang   sesuai  dengan tujuan-tujuan   atau   sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
Salah  satu  langkah  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  untuk  mengatasi masalah  ketenagakerjaan  ini  adalah  memfasilitasi  pengiriman  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  ini,  pemerintah membentuk  lembaga  Antar  Kerja  Antar  Negara  (AKAN)  di  bawah  Departemen Tenaga  Kerja  RI  untuk  mengkoordinasikan  penyelengaraan  kegiatan  ini,  AKAN berkerjasama dengan berbagai Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia. Ada dua  faktor  yang  mendorong  pemerintah  mengambil  kebijakan  pengiriman kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri.Pertama, semakin kompleksnya masalah kependudukan  yang  terjadi  didalam  negeri  dengan  berbagai  implikasi  sosial ekonominya seperti masalah penganguran, menyebabkan harus ditempuh langkah- langkah  inovatif  untuk  berusaha  mengurangi  tekanan  masalah  tersebut.  Kedua, terbukanya  kesempatan  kerja  yang  cukup  luas  di  negara  lain  dan  dapat  menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Kesempatan kerja tersebut selain  dapat  menyerap  tenaga  kerja  juga  menawarkan  tingkat  penghasilan  dan fasilitas  menarik  dibandingkan  dengan  kerja  di  dalam  negeri.  Kapabilitas pemerintah  unuk  menangani  persoalan  tenaga  kerja  Indonesia  secara  menyeluruh lebih  ditentukan  oleh  kapasitas  sistem  untuk  mampu  mengatur  semua  komponen yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  tenaga  kerja  Indonesia,  United  Nation Development  Program  (UNDP),  “Human  development  Report”,1994tp:// hdr,undp.org/report/global/en/. Diakses pada 28 juni 2010 pukul 13.00 WIB.Joseph Liow,  “Malaysia’s  Illegal  Indonesia  Migran  Labour  Problem:  in  Search  of Solution”.  Contempory  South  East  Asia,Vol  25,No  1,  April  2003,  hal:50ada beberapa faktor yang menyebabkan hancur dan lemahnya pengelolaan tenaga kerja Indoneia.  Pertama,  tidak  adanya  konsep  dan  program  yang  komprehensif  dari pemerintah.
Satu sisi pemerintah mengingiinkan adanya perbaikan  sementara disisi lain pemerintah terlalu dominan dan kebijakan yang dibuat cenderung tidak mendukung berkembangnya  usaha  tenaga  kerja  Indonesia.  Kedua,  belum  maksimalnya pelayanan  instansi  karena  sifatnya  yang  hanya  fungsional.  Di  samping  itu,  masih lemahnya  koordinasi  dan  sinergi  antarinstansi  terkait  juga  merupakan  kekurangan yang harus diatasi. Kondisi ini cenderung menimbulkan biaya tinggi dan terjadinya pungutan  liar.  Ketiga,lemahnya  pola  pelatihan  yang  seharusnya  dilakukan  bagi tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia.  Badan  pelatihan  yang  ada  ternyata  belum efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  dari  TKI  tersebut.  Keempat, maraknya praktik KKN dan kecurangan yang terjadi dalam proses pengiriman TKI seperti  persyaratan  dokumen,  penyalahgunaan  dan  pengiriman  tenaga  kerja
Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Kelima, belum optimalnya upaya sekuritisasi sebagai  wujud  perlindungan  pemerintah  atas  hak-hak  tenaga  kerja  Indonesia selama  berkerja  di  luar  negeri.  Jelas  terlihat  bahwa  posisi  tenaga  kerja  Indonesia ilegal  memang  sangat  rentan,  terutama  karena  lemahnya  status  hukum  mereka. Namun  masalah  tenaga  kerja  ilegal  bukanlah  semata-mata  persoalan  hukum, melainkan  merupakan  persoalan  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan pembangunan  sosial-ekonomi  nasional.  Jumlah  pencari  kerja  terus  brrtambah, sementara  pemerintah  memiliki  keterbatasan  dalam  mencitakan  lapangan  kerja untuk  menampungnya.  Selain  itu,  relatif  rendahnya  upah  di  tingkat  domestik merupakan faktor pendorong bagi tingginya angka mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
c) Kepatuhan dan daya tanggap.
Keunikan  dari  model  Grindle  terletak  pada  pemahamannya  yang komprehensif  akan  konteks  kebijakan,  khususnya  yang  menyangkut  dengan implementor,  penerima  implementasi,  dan  arena  konflik  yang  mungkin  terjadi  di antara  para  aktor  implementasi,  serta  kondisi-kondisi  sumber  daya  implementasi yang diperlukan.
Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  (dalam  Subarsono,  2011:  94)  ada  tiga kelompok  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi,  yakni karakteristik  dari  masalah  ( tractability  of  the  problems ),  karakteristik kebijakan/undang-undang  ( ability  of  statute  to  structure  implementatio n)  dan variabel lingkungan ( nonstatutory variables affecting implementation ).
Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut  Meter  dan  Horn  (dalam  Subarsono,  2011:  99)  ada  lima  variabel yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi,  yakni  standar  dan  sasaran  kebijakan, sumberdaya,  komunikasi  antarorganisasi  dan  penguatan  aktivitas,  karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Pertanyaan  yang  selalu  muncul  berkaitan  dengan  pengaruh  upah  terhadap jumlah jam kerja yang ditawarkan adalah seberapa jauh seorang tenaga kerja akan tetap  menambah  jam  kerjanya  seandainya  upahnya  terus  mengalami  kenaikan? Pertanyaan  ini  terutama  berkaitan  dengan  adanya  batasan  jumlah  waktu  yang tersedia  bagi  masing-masing  tenaga  kerja  yang  ada.  Secara  lebih  spesifik pertanyaan  ini  diarahkan  untuk  mengetahui  bagaimana  perilaku  tenaga  kerja terhadap  kenaikan  upah  ketika  jumlah  waktu  bebas  yang  dipunyai  semakin menipis.
Jawaban mengenai ini secara implisit diterangkan dalam persamaan: Jika  jumlah Wp semakin  meningkat  maka  jumlah  tambahan  pada Wp semakin menurun, sesuai dengan hukum penurunan marginal maslahah. Hal inipun sebenarnya  bisa  dirasakan  berdasarkan  intuisi,  yaitu  bahwa  ketika  seorang  tenaga kerja mengalami kenaikan upah secara terus-menerus maka ketika jumlah jam kerja Wp masih rendah maka mereka akan meningkat Wp. Dalam tahap ini dampak dari
berlakunya  hukum  marjinal  mashlahah  masih  belum  begitu  terasa.  Namun  ketika upah terus naik dan telah mencapai tingkat yang tinggi dan jumlah jam kerja, Wp , yang  ditawarkan  sudah  mencapai  jumlah  yang  tinggi  pula,  maka  dampak  dari berlakunya  hukum  penurunan  marjinal  maslahah  sudah  mulai  mendominasi, tambahan manfaat yang diterima( dWp) terasa sudah sangat kecil. Dalam tahap ini seorang tenaga kerja semakin merasakan bahwa waktu sisa yang dimiliki semakin menipis. Ketika proses ini terus berjalan dan sisa waktu yang ada sudah tidak ada lagi,  maka  pada  saat  ini  besarnya  dWp  sama  dengan  nol.  Inkuitasinya  adalah bahwa pekerja yang bersangkutan tidak lagi merespon kenaikan tingkat upah.
Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  dampaknya  sangat  besar  terutama  di  kota Benkalis  peraturan  berlaku  dari  melalui  pusat,  sehingga  ada  positif  dan  negative nya.  Positifnya  semua  peraturan  berlaku  sama  bagi  setiap  daerah,  sedangkan negativenya ada peraturan yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan versi dan latar belakang daerahnya.
6. Kesimpulan
Melalui  uraian  di  atas  maka  ada  beberapa  kesimpulan  yang  ingin disampaikan disini di antaranya adalah :
a) Selaku  bagian  pemerintahan  yang  melindungi  seluruh  rakyatnya terutama  kedutaan  yang  berada  diluar  negeri,  maka  seharusnya  setiap para  pekerja  yang  bekerja  diluar  negeri  mempunyai  no  hp  /  kontak person  dari  pihak  kedutaan  supaya  mempermudah  para  tenaga  kerja diluar  negeri  untuk  bisa  berkonsultasi  tentang  keadaan  yang  mereka rasakan sehingga akan meminimalisir tingkat kekerasan yang terjadi
b) Seharusnya  peraturan  daerah  juga  harus  ada  terhadap  perlindungan tenaga kerja sehingga setiap daerah terdata dari jumlah ketenagaan kerja yang  keluar  negeri  dan  bisa  cepat  tanggap  terhadap  kekerasan  yang terjadi.
c) Seharusnya  negara  lebih  meningkatkan  pelatihan  terhadap  masyarakat yang  masih  keterbelakangan  sehingga  yang  bekerja  diluar  negeri  itu merupakan  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan  bersaing  yang sewajarnya tanpa ada penekanan dan penindasan dari ketidaktahuannya.

## Daftar Pustaka
Fankiano  B.  Randang,  Jurnal  Ilmiah  Hukum,  Kesiapan  Tenaga  Kerja  Indonesia Dalam  Menghadapi  Persaingan  dengan  Tenaga  Kerja  Asing.,  Volume  5, No. 1, Januari 2011, ISSN 1907-162030
Faisal  R.  Dongoran,  Jurnal  Edutech,  Analisis  Jumlah  Pengangguran  dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan, Volume 2, No. 2, September 2016.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2003  nomor  139,  Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2004  nomor  133,  Undang-undang nomor  39  tahun  2004  tentang  PENEMPATAN  DAN  PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan , Jakarta, Sinar Grafika Huda, Nurul, et.al ., Ekonomi makro Islam ,Kencana , Jakarta, 2008. http://tugasdalamhidup.blogspot.co.id/2011/11/tenaga-kerja-dalam-pandangan- isla.html, Kamis, tgl. 28 Desember 2017.
http://www.bnp2tki.go.id/content/blogcategory/105/163/  ,  selasa,  12  Desember 2017.
https://hendivaislamis.wordpress.com/2015/11/22/dampak-pengiriman-tki/, Rabu tgl. 6 desember 2017 jam 11.49 siang www.antaranews.com., diunduh tanggal 25 Nopember 2010 www.tempointeraktif.com., diunduh tanggal 25 Nopember 2010