## PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
Oleh :
Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban Universitas Darma Agung Medan
Email: gomgomsiregar@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  and  understand  the  forms  of  illegal logging in the Labuhan Batu District Police Legal Area, efforts made by Labuhan Batu Resort Police in tackling illegal logging in the Labuhan Batu District Police Legal Area, the constraints faced by the Labuhan Batu Police Region in tackling illegal logging in the Labuhan Batu District Police Legal Area.
In normative legal research, data collection tools used through searching and / or library research in order to obtain secondary data needed include: Primary legal materials, namely binding legal materials, consisting of legislation relating to the subject  matter.  Secondary  legal  materials,  namely  materials  that  provide  an explanation of primary legal materials, in the form of research results from experts, scientific  works,  scientific  books,  and  so  on.  Tertiary  legal  materials,  namely materials  that  provide  explanatory  instructions  for  primary  and  secondary  legal materials, include legal dictionaries, Indonesian dictionaries, encyclopedias.
The results showed that the forms of illegal logging in the Labuhan Batu District Police Legal Area namely, such as the destruction of state-owned forests were used to clear land for residents around the area, wood theft which was used for personal gain  or  certain  parties.  The  implementation  of  handling  illegal  logging  cases  in Labuhan Batu district which is carried out by carrying out illegal eradication of illegal wood that has been carried out routinely has been carried out properly in accordance  with  the  regulations  in  force  in  Labuhan  Batu  area,  but  the  law enforcement  officers  and  agencies  related  to  the  implementation  of  crime countermeasures illegal logging still has the obligation to make optimal efforts to eradicate crimes of wood theft because this crime still occurs in the Labuhan Batu area. Some obstacles that are faced in the context of implementing illegal logging cases  must  be  immediately  overcome  so  that  these  illegal  logging  cases  can  be completely  eradicated,  so  as  to  reduce  the  impact  caused  by  this  crime.  The constraints faced by the Police of Labuhan Batu Resort in tackling illegal logging in  the  Legal  Area  of  the  Labuhan  Batu  Police  Station  include:  The  absence  of specific legislation regarding illegal logging makes the definition and scope of this
crime  vague  and  unclear.  Funding  is  needed  to  conduct  operations  to  eradicate illegal logging. Lack of coordination between the parties involved in carrying out operations  to  eradicate  illegal  logging  in  the  forest  area  and  its  distribution  in Labuhan Batu District. The absence of Civil Servant Investigators (PPNS) in the Forest and Plantation Service Office of Labuhan Batu Regency. Lack of facilities needed for handling illegal logging cases.
Keywords: Handling, Crime, Illegal Loging

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk-bentuk illegal  loging  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Labuhan  Batu,  upaya  yang dilakukan Kepolsian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi illegal loging di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu, kendala-kendala yang dihadapi Kepolsian  Resor  Labuhan  Batu  dalam  menanggulang  illegal  loging  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  alat  pengumpulan  data  yang  dipergunakan melalui  penelusuran  dan  atau  studi  kepustakaan  agar  memperoleh  data  sekunder yang diperlukan antara lain: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang  memberi  petunjuk  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk-bentuk  illegal  loging  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu seperti, Perusakan hutan milik negara dipergunakan untuk membuka lahan bagi warga sekitar daerah tersebut, Pencurian kayu  yang  dipergunakan  untuk  keuntungan  pribadi  atau  pihak-pihak  tertentu. Pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging di kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan  dengan  mengadakan  operasi  pemberantasan  kayu  secara  illegal  yang dilakukan dengan rutin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun para aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penaggulangan tindak kejahatan pencurian kayu (illegal  logging)  masih  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan  upaya  secara optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kayu karena kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging harus segera diatasi agar kasus illegal logging ini dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini. Kendala-kendala yang
dihadapi  Kepolsian  Resor  Labuhan  Batu  dalam  menanggulangi  illegal  loging  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu antara lain: Tidak adanya peraturan  perundang-undangan  khusus  mengenai  tindak  pidana  illegal  logging menjadikan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ini samar dan tidak jelas. Perlu adanya pendanaan untuk mengadakan operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (illegal logging). Kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di  kawasan  hutan  dan  peredarannya  di  Kabupaten  Labuhan  Batu.  Tidak  adanya Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten  Labuhan  Batu.  Kurangnya  sarana  yang  dibutuhkan  guna  pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging.
Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana, Illegal Loging

## PENDAHULUAN
Dalam  memanfaatkan  hutan  yang merupakan  sumber  daya  alam  yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan  hutan  yang  bijaksana.
Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian.
Untuk    mencapai    tujuan    tersebut, maka    pemahaman    tentang    hutan sebagai  suatu  masyarakat  tumbuh- tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya  melalui  penguasaan ilmu  dan  seni  serta  teknologi  hutan dan kehutanan.
Hutan  mempunyai  peranan  penting bagi  kehidupan  manusia.  Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang  kubur,  manusia  memerlukan produk  yang  dihasilkan  dari  hutan. Hutan  memberikan  perlindungan, naungan  dan  produk-produk  yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan  hidupnya.  Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya  binatang  liar  dan  sumber plasma  nutfah  yang  semuanya  juga
berguna bagi
kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia  memperoleh  produk  seperti makanan,  obat-obatan,  kayu  untuk bangunan  dan  kayu  bakar  dan  juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari  hutan  yaitu  iklim  mikro  serta mencegah  erosi  dan  memelihara kesuburan  tanah.  Sebagai    contoh, misalnya  dari  kulit  pohon Willow, orang  Yunani  pada  zaman  dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan makanan  pokok  orang  Indian  di samping jagung. Masyarakat nelayan di  Indonesia  menggunakan  kulit pohon  bakau  untuk  mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati  di  Jawa  memanfaatkan  ulat  jati sebagai  sumber  protein  hewani. Sementara  pada  waktu  ini  tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu.
Pada  hakekatnya,  hutan  merupakan perwujudan  dari  lima  unsur  pokok yang  terdiri  dari  bumi,  air,  alam hayati,  udara  dan  sinar  matahari. Kelima  unsur  pokok  inilah  yang dinamakan  panca  daya.  Oleh  karena itu  memanfaatkan  hutan  sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia  lahir  dan  batin  sebesar mungkin  tanpa  mengabaikan  aspek kelestarian.
Hutan  disebut  suatu  areal  di  atas permukaan  bumi  yang  ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan
tumbuhan  lainnya  serta  binatang- binatang  yang  hidup  dalam  areal tersebut  memiliki  hubungan  antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan  hidup  alam  hayati  dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh  dan  berdekatan  satu  dengan yang lain:
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya  disebut  UU  Kehutanan menentukan  bahwa,  yang  dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan  lahan  berisi  sumber  daya alam hayati yang didominasi pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.
Undang-undang Kehutanan mengamanahkan  dalam  konsideran buti 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus,  dimanfaatkan  secara  optimal serta  dijaga  kelestariannya  untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut  pada  hakikatnya  merupakan modal  alam  (natural  capital)  yang harus ditransformasikan menjadi modal  nyata  (real  capital)  bangsa Indonesia    yang    bertujuan,    antara lain  yaitu:  melestarikan  lingkungan hidup,  meningkatkan  nilai  tambah pendapatan,  mendorong  ekspor  non migas  dan  gas  bumi,  menyediakan lapangan  pekerjaan  dan  mendorong pembangunan  sektor-sektor  usaha non  kehutanan.  Dalam  pengelolaan suatu  kekayaan  termsuk  kekayaan hutan  harus  diatur  dengan  baik  agar tidak  terjadi  tindak  pidana  baik  itu penyalahgunaan  wewenang  maupun tentang  salah  dalam  pengaturannya Silen F & Siregr S (20200, Gurning L, Manurung  M  &  Simatupang  H (2020).
Selain  itu  dalam  Undang-undang Kehutanan    bahwa  fungsi    pokok hutan  terdiri  dari  fungsi  lindung  dan fungsi  produksi  yang  perlu  dijaga keberlangsungannya  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  yang berkeadilan  dan  berkelanjutan.  Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat  penting  melihat  dari  fungsi tersebut.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor:  420/Kpts-II/1991  tentang Perubahan  Fungsi  Hutan  Malino  di
Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten  Gowa  Provinsi  Dati  II Sulawesi  Selatan  seluas  +  3.500 Hektare  dari    Hutan    Produksi menjadi  Taman  Wisata  Alam  yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan  Taman  Wisata  Alam  Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Kasus  Illegal  Logging  yang  terjadi dikawasan  Hutan  Taman  Wisata Alam  Malino  Kecamatan  Tinggi Moncong  Kabupaten  Gowa  tidak terlepas  dari    luas    daerah    kawasan hutan    tersebut.    Kurangnya    jumlah petugas  polisi  hutan  dan  tingkat pengetahuan  masyarakat  yang  masih rendah  tentang  pengelolaan  kawasan hutan  mengakibatkan  kasus  Illegal
Logging  kian  marak  dan  tidak terkontrol. Sehingga dapat mengkibatkan kerusakan hutan secara permanen.
Menurut  Forest  Watch  Indonesia (FWI)  Simpul  Papua,  deforestasi  di Indonesia  semakin  tidak  terkendali. Hal ini diakibatkan oleh sistem politik dan  ekonomi  yang  korup,  yang menganggap  sumber  daya  alam, khususnya  hutan  sebagai  sumber pendapatan  yang  bisa  dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Hal ini diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Lebih  dari  setengah  kawasan hutan  di  Indonesia  dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem  tebang  pilih.  Banyak perusahaan HPH yang melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan dan hak penggunaan lahan. Menurut klasifikasi
pemerintah, saat ini hampir 30% dari  konsesi  HPH  yang  telah disurvey  masuk  kategori  sudah terdegradasi.
2. Hutan  tanaman  industri  telah dipromosikan secara besar- besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk
menyediakan  kayu  bagi  industri pulp  yang  berkembang  pesat  di Indonesia. Hampir 9 juta ha lahan sebagian besar adalah hutan alam telah  dialokasikan  untuk  hutan tanaman industri.
3. Lonjakan pembangunan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit yakni 7 juta ha lahan hutan telah dirubah untuk perkebunan.
4. Pencurian  kayu  (illegal  logging) turut memperburuk kondisi hutan dengan hampir 50-70% kebutuhan  kayu  untuk  segala macam  keperluan  didapatkan melalui illegal logging dan telah menghancurkan 10 juta ha lahan hutan.
5. Pada  era  1985–1997  terjadi pembukaan  lahan  baru  sekitar  4 juta  ha  hutan  untuk  dicetak sebagai sawah baru tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
6. Program  transmigrasi  sejak  era 1960–1999 telah membuka lahan hutan sebagai tempat pemukiman para  transmigran  sebesar  2  juta ha lahan hutan.
7. Pembakaran hutan secara sengaja oleh  pengusaha  HPH  dan  petani tradisional  telah  menghabiskan lebih  dari  5  juta  ha  hutan  pada
tahun 1994 dan sekitar 4,6 juta ha lahan  hutan  pada  tahun  1997- 1998.
Kondisi  tersebut  di  atas  telah menjadikan  hutan  kita  mengalami deforestasi  dan  degradasi  hutan secara besar-besaran pada hampir 40 tahun terakhir. Kondisi ini diperparah dengan tiadanya usaha untuk menghijaukan  kembali  hutan  yang telah  dibabat  habis  dan  ditinggalkan oleh  pengusaha  HPH  maupun  oleh petani tradisional akibat berkurangnya  potensi  lahan  secara ekonomis.
Undang-undang  kehutanan  tahun 1967  memberikan  dasar  hukum pemberian  hak  memanen  kayu  dan banyak  HPH  besar  diberi  hak  untuk mengelola  hutan  selama  20  tahun tidak  lama  setelah  Undang-undang tersebut keluar. Undang-undang inilah yang memberi peluang kepada pengusaha kehutanan untuk mengelola hutan secara serampangan dan  memulai  terjadinya  deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang demikian massive dan tidak
terbendung lagi. Pada tahun 1995, ada sekitar  585  konsesi  HPH  yang luasnya  mencakup  63  juta  ha diseluruh  Indonesia  atau  kira-kira sepertiga  dari  luas  lahan  hutan  di Indonesia  (Brown,  1993  dalam  FWI Simpul  Papua).  Namun  demikian, pada  pertengahan  tahun  1990-an beberapa izin HPH dicabut, sebagian karena  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  pemegang  konsesi HPH  dan  sebagian  karena  nilai tegakan pohon dibanyak konsesi HPH menurun  yang  mengurangi  daya
tariknya  sebagai  kegiatan  komersil jangka  panjang.  Keadaan  kawasan lindung  menurut  Critycal  Ecosystem Partnership Fund, sering menghadapi masalah manajemen sebagai berikut:
1. Kurangnya kemauan politik.
Meskipun  deklarasi-deklarasi  di tingkat  nasional  telah  mengarah pada  penghentian  pengrusakan hutan yang illegal dan perdagangan  satwa  liar,  hanya ada sedikit kemauan politik atau perhatian  yang  terorganisir  baik untuk  melakukan  hal  yang  sama pada  tingkat  lokal/pemerintah
daerah.
2. Kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para petugas  dilapangan  memberi andil  dalam  merebaknya  tingkat pengrusakan hutan akibat pemberian izin yang tidak jelas. 3. Korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penyalahgunaan wewenang untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  dari  para  pihak  yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan hutan baik HPH maupun HTI.
4. Penegakan  hukum  yang  tidak berfungsi. Tiadanya  penegakan  hukum, khususnya dalam sektor kehutanan bahkan dalam pernyataan-pernyataan resmi Menteri Kehutanan. 5. Dorongan kuat terhadap pembabatan dan perubahan
fungsi hutan.
Keuntungan dari industri minyak kelapa  sawit  dan  kebangkrutan industri  kertas  dan  bubur  kertas,
mendorong terjadinya pembabatan,  pembakaran  dan perubahan  fungsi  hutan  dalam skala  besar.  Sementara  proses pembalakan dan perubahan
fungsi  hutan  itu  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  lokal
yang  meskipun  tidak  sah  namun sangat dibutuhkan.
6. Dorongan untuk upaya konservasi tidak memadai. Nilai dari layanan-layanan ekologis (misalnya pengendalian banjir,  fungsi-fungsi  aliran  air dan pemanfaatan hasil-hasil hutan  yang  diatur  dengan  baik) tidaklah  difahami  dengan  baik, sementara  hukuman  terhadap pembabatan  yang  illegal  kurang memadai.
Beberapa faktor pendorong kerusakan hutan  antara  lain  adalah  sebagai berikut:
1. Krisis ekonomi;
2. Perubahan tatanan politik;
3. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum;
4. Adanya  korupsi,  kolusi  dan nepotisme;
5. Lemahnya  system  pengamanan hutan  dan  pengamanan  hasil hutan;
6. Harga  kayu  hasil  tebangan  liar yang lebih murah.
Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2003 mengeluarkan informasi  (berupa  siaran  pers)  yang menggambarkan kondisi aktual
kerusakan  hutan  tropis  serta  praktek illegal logging di Indonesia yaitu:
1. Hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai luasan  43  juta  hektar  dari  total hutan  Indonesia  seluas  120,35 juta hektar dengan laju degradasi 4  tahun  terakhir  mencapai  2,1 juta hektar pertahun;
2. Penebangan kayu liar dan peredaran  kayu  illegal  mencapai 50,7  juta  meter  kubik/tahun, dengan perkiraan kerugian financial  sebesar  Rp  30,42 trilyun/tahun. Di samping itu ada kerugian  secara  ekologi  yaitu hilangnya  beberapa  jenis/spesies keanekaragaman hayati;
3. Penyelundupan kayu dari Papua,
Kalimantan  Timur,  Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Nanggroe  Aceh  Darussalam, Sumatera  Utara,  Jambi  dengan tujuan  negara  Malaysia,  Cina, Vietnam, India mencapai 10 juta meter  kubik/tahun.  Khusus  dari Papua  mencapai  600.000  meter kubik/bulan  dengan  kerugian sebesar Rp. 600.000 Milyar/bulan atau Rp. 7,2
trilyun/tahun;
4. Kerusakan  terbesar  terjadi  di perbatasan  Indonesia-Malaysia. Di  daerah  perbatasan  dengan Provinsi  Kalimantan  Timur  laju kerusakan seluas 150.000 hektar/tahun  dan  di  perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat seluas 250.000 hektar/tahun;
5. Dari  hasil  kerjasama  Dephut dengan TNI AL melalui Operasi
Wanabahari  pada  tahun  2001 telah  ditangkap  8  kapal,  dengan
barang  bukti  sitaan  kayu  log sebanyak  26.564  meter  kubik dengan  perkiraan  penerimaan negara  yang  diperoleh  sebesar Rp.  63,6  Milyar.  Tahun  2002 ditangkap  lima  kapal  dengan barang  bukti  sitaan  berupa  kayu olahan  2.500  meter  kubik,  kayu log 11.300 meter kubik perkiraan penerimaan  negara  sebesar  Rp. 447 Milyar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian yang bertujuan memberikan gambaran  tentang:    bentuk-bentuk illegal  loging  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Resor  Labuhan  Batu, upaya  yang  dilakukan  Kepolsian Resor Labuhan Batu dalam menanggulang  illegal  loging  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor
Labuhan Batu, kendala-kendala yang dihadapi  Kepolsian  Resor  Labuhan Batu  dalam  menanggulang  illegal loging di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu.
Adapun  metode  pengumpulan  data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-
pandangan,  doktrin-doktrin  hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari  dua  referensi  utama  yaitu  yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan,  buku-buku  teks,  kamus) dan  yang  bersifat  khusus  (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).
Dalam  penelitian  hukum  normatif,
alat pengumpulan data yang dipergunakan  melalui  penelusuran dan  atau  studi  kepustakaan  agar memperoleh  data  sekunder  yang diperlukan antara lain:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum  primer,  berupa  hasil penelitian  para  ahli,  hasil-hasil karya  ilmiah,  buku-buku  ilmiah, dan sebagainya.
3. Bahan  hukum  tertier,  yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder,  antara  lain  kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.
Analisis data dilakukan secara kualitatif  deskriptif,  normatif,  logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari  lapangan  digambarkan  dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya  dasar  yang  dipakai  untuk menganalisis  data  ialah  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan  dengan  permasalahan yang  dibahas.  Logis  artinya  bahwa dalam  melakukan  analisis  tidak bertentangan  dengan  akal  sehat  dan
ilmu  pengetahuan.  Metode  deduktif artinya peraturan perundang- undangan di Indonesia yang berhubungan  dengan  permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang  diperoleh  dari  penelitian  untuk memperoleh  atau  menarik  suatu kesimpulan.  Metode  Induktif  artinya data  yang  bersifat  khusus  yang diperoleh  dari  penelitian  ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk  Illegal  Loging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu
Kata  hutan  merupakan  terjemahan dari  kata  bos  (Belanda)  dan  forrest (Inggris).  Forrest  merupakan  dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan  untuk  kepentingan  di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam  hukum  tertentu  Inggris  kuno, forrest  (hutan)  berarti  suatu  daerah tertentu  yang  tanahnya  ditumbuhi pepohonan,  tempat  hidup  binatang buas dan burung-burung hutan.
Menurut  Dengler  yang  diartikan dengan hutan adalah:
Sejumlah  pepohonan  yang  tumbuh pada  lapangan  yang  cukup  luas, sehingga  suhu,  kelembaban,  cahaya, angin,  dan  sebagainya  tidak  lagi menentukan  lingkungannya,  akan tetapi  dipengaruhi  oleh  tumbuhan- tumbuhan/  pepohonan  baru  asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).
Ada  4  unsur  yang  terkandung  dari defenisi hutan di atas, yaitu:
a. Unsur    lapangan    yang    cukup luas    (minimal    seperempat hektare).
b. Unsur  pohon  (kayu,  bambu, palem), flora dan fauna,
c. Unsur lingkungan, dan
d. Unsur penetapan pemerintah.
Unsur  pertama,  kedua  dan  ketiga membentuk  persekutuan  hidup  yang tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini menganut    konsepsi    hukum    secara vertikal    karena    antara    lapangan (tanah),  pohon,  flora,  dan  fauna beserta  lingkungannya  merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Di  dalam  Pasal  47  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan  ditentukan bahwa  perlindungan  kawasan  hutan merupakan usaha untuk:
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh  perbuatan  manusia,  ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan,
b. Mempertahankan  dan  menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan  atas  hutan,  kawasan hutan,    hasil    hutan,    investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
Di  dalam  Pasal  46  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan  ditentukan, bahwa, “Tujuan  perlindungan  hutan,
kawasan  hutan  dan  lingkungannya
agar fungsi lindung, fungsi konservasi,  dan  fungsi  produksi tercapai.”
Hukum  kehutanan  merupakan  salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun,  yaitu  sejak  di  undangkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan  merupakan  salah  satu bidang  hukum  Bozwezen  Recht (Belanda) atau  Forrest Law (Inggris) Black menatakan bahwa:
Yang  disebut    Forrest  Law  (Hukum Kehutanan) adalah:
“The  system  of  body  of  old  law relating to the royal forrest”.  Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang  berhubungan  dan  mengatur hutan-hutan kerajaan.
Idris  Sarong  Al  Mar  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum
kehutanan adalah, “serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup  dan  dipertahankan  dalam  hal- hal dan kehutanan”.
Hukum  kehutanan  tertulis  adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh  lembaga  berwenang  untuk mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan  tidak  tertulis  atau  disebut juga  hukum  adat  mengenai  hutan adalah  aturan-aturan  hukum  yang tidak  tertulis.  Timbul,  tumbuh,  dan berkembang dalam masyarakat setempat.  Jadi  hal-hal  yang  diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah:
a. Hak membuka tanah di hutan;
b. Hak untuk menebang kayu;
c. Hak  untuk  memungut  hasil hutan;
d. Hak  untuk  menggembalakan ternak, dan sebagainya.
Di  berbagai  daerah,  hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahului, hak- hak adat itu dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak itu diatur sedemikian  rupa,  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan bangsa  dan  negara.  Apabila  negara menghedaki penguasaannya, hak- hak rakyat  atas  hutan  tersebut  harus mengalah  demi  kepentingan  yang lebih  besar.  Penguasaan  negara  ini semata-mata  untuk  mengatur  dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Labuhan Batu  Dalam  Menanggulangi
Illegal Loging
Hukum  kehutanan  merupakan  salah satu  bidang  hukum  yang  sudah berumur  137  tahun,  yaitu  sejak diundangkannya  Reglemen  Hutan 1865.  namun,  perhatian  ilmuwan hukum  terhadap  bidang  ini  sangat kurang.  Terbukti  kurangnya  literatur yang  mengkaji  hukum  kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi
rumusan  hukum  kehutanan  masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan  dari  berbagai  pendapat yang ada.
Dari  definisi  di  atas,  tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur  hutan-hutan  yang  dikuasai kerajaan,  sedangkan  hutan  rakyat
(hutan milik) tidak mendapat pengaturan  secara  khusus  dalam peraturan perundang- undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai  kehutanan  disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam  Act  1971  ini    bukan    hanya mengatur    hutan    kerajaan    semata- mata,    tetapi    juga    mengatur  hutan rakyat (hutan milik).
Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al  Mar,  mengatakan  bahwa  yang disebut  dengan  hukum  kehutanan,
adalah “Serangkaian
kaidah- kaidah/norma  (tidak  tertulis)  dan peraturan-paeraturan  (tertulis)  yang hidup  dan  dipertahankan  dalam  hal- hal  hutan  dan  kehutanan”.    Hukum kehutanan  dalam  kedua  definisi  di atas  dititikberatkan  pada kekuasaan negara    dalam    pengelolaan    dan pengurusan    hutan    dan    kehutanan semata-mata,  padahal  persoalan  itu tidak  hanya  menjadi  urusan  negara, tetapi  juga  menjadi  urusan  manusia secara perorangan, jika ia
mengusahakan  penanaman  kayu  di atas tanah hak miliknya. Oleh karena itu,  penulis  cenderung  memberikan definisi  hukum  kehutanan  sebagai berikut.  Hukum  Kehutanan  adalah kumpulan  kaidah/ketentuan  hukum yang  mengatur  hubungan  antara negara  dengan  hutan  dan  kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan)  dengan  hutan  dan kehutanan.
Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu : (1) adanya  kaidah  hukum  kehutanan, baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis,  (2)  mengatur  hubungan antara  negara  dengan  hutan  dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan)  dengan  hutan  dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan
kehutanan.  Hukum kehutanan tertulis ini  dapat  dilihat  dalam  peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda  maupun  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  dengan  persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka.  Misalnya,  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan, Undang-undang ini hanya berisi  ketentuan  yang  bersifat  pokok saja,  sedangkan  hal-hal  yang  lebih rinci  diatur  dan  dituangkan  dalam peraturan yang lebih rendah.
Hukum  kehutanan  tidak  tertulis  atau disebut  juga  hukum  adat  mengenai hutan  adalah  aturan-aturan  hukum yang  tidak  tertulis,  timbul,  tumbuh, dan  berkembang  dalam    masyarakat setempat, jadi sifatnya lokal. Hal-hal yang  diatur  dalam  hukum  kehutanan tidak tertulis, adalah:
a. hak membuka tanah di hutan;
b. hak untuk menebang kayu;
c. hak untuk memungut hasil hutan;
d. hak untuk menggembalakan
ternak, dan sebagainya.
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi  Kepolisian  Resor Labuhan Batu Dalam Menanggulangi Illegal Loging Berdasarkan  temuan  peneliti  pihak yang terlibat dalam upaya penegakan tindak pidana illegal loging di daerah
Labuhan Batu ada  beberapa instansi yang  menjadi  penegak  kasus  illegal loging yaitu dari pihak KEPOLISIAN,  Dinas  Kehutanan, Perum  Perhutani,  Dari  masing- masing instansi ini memiliki kewenangan      dan  tugas  dalam menangani illegal loging yang berbeda,  tetapi  walaupun  berbeda bebrapa  instansi  ini  juga  selalu berkordinasi  satu  dengan  yang  lain dan  melakukan  tindakan  bersama- sama  dalam  menangani  kasus  illegal loging di daerah Labuhan Batu.
a. Wewenang dan tugas dari Dinas
Kehutanan Bahwasannya  tugas  dari  Dinas Kehutanan khususnya Dinas
Kehutanan  Kabupaten  Labuhan Batu sudah memenuhi aturan dan tata  cara  pengelolahan  hutan sesuai  dengan  aturan  yang  ada. Dinas  Kehutanan  juga  yang berwenang  mengeluarkan  Surat
Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan (SKSHH) tetapi dalam kenyataannya di dalam wewenang  ini  masih  banyak terjadi  kecurangan-  kecurangan yang  di  lakukan  oleh  oknum  di dalam dinas kehutanan. Tugas  dan  wewenang  Perum Perhutani
Perhutani  memiliki  tugas  dan wewenang untuk menyelengrakan perencanaan, pengurusan  pengusahaan  dan melindungi  hutan  di  wilayah kerjanya.  Perum  Perhutani  juga mengusahakan  pelayanan  bagi kemanfaatan umum dan sekaligus  memupuk  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolahan perusahaan. Dengan demikian pihak
Perhutani  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  menjaga kelestarian  hutan  dan  dalam menanggulangi  tindak  pidana illegal loging.
b. Wewenang  aparat  Kepolisian dalam  tindak  Pidana  illegal loging Pihak aparat polisi disini bertugas dan memiliki wewenang dalam  penyelidikan,  penahanan, penangkapan dan penyitaan barang bukti jika ditemukan atau jika tertangkap tangan oleh pihak kepolisian.  Pihak  kepolisian  ini pun  ikut  serta  dalam  upaya meminimalisir  tindak  pidana illegal  loging.  Dengan  cara berkoordinasi dengan pihak terkait  dan  melakukan  operasi gabungan yang di lakukan setiap
bulan.
c. Dalam  penegakan  kasus  illegal loging pihak kepolisian kabupaten Lumajang sudah
menerapkan  pasal-pasal  atau jerat  hukum  yang  sesuai  dengan peraturan  dan  Undang-undang yang  berlaku.  Yaitu  Undang- undang  No.41  Tahun  1999 Tentang kehutanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Bentuk-bentuk  illegal  loging  di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu seperti,  Perusakan  hutan  milik negara dipergunakan untuk membuka  lahan  bagi  warga sekitar daerah tersebut, Pencurian kayu yang dipergunakan  untuk  keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. 2. Pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging di kabupaten  Labuhan  Batu  yang dilakukan  dengan  mengadakan operasi pemberantasan kayu secara  illegal  yang  dilakukan dengan  rutin  sudah  terlaksana dengan  baik  sesuai  dengan peraturan yang berlaku di wilayah  Labuhan  Batu,  namun para  aparat  penegak  hukum  dan instansi  yang  terkait  dengan pelaksanaan penaggulangan tindak  kejahatan  pencurian  kayu (illegal logging) masih mempunyai  kewajiban  untuk melakukan upaya secara optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kayu karena kejahatan  ini  masih  banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging harus segera diatasi agar kasus illegal logging ini  dapat  diberantas  secara
menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini.
Upaya yang dilakukan Kepolsian
Resor  Labuhan  Batu  dalam menanggulang  illegal  loging  di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor  Labuhan  Batu  adalah sebagai berikut: a. Membentuk susunan keanggotaan tim koordinasi dan tim pelaksana  pemberantasan penebangan  kayu  secara ilegal di kawasan hutan dan peredaannya  di  Kabupaten Labuhan Batu. b. Mengadakan rapat koordinasi. c. Melaksanakan operasi pemberantasan penebangan  kayu  secara ilegal d. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen asal usul kayu;
e. Apabila ada dugaan bahwa kayu  yang  ditemukan  di tempat lokasi terebut ilegal,
petugas  segera  melakukan tindakan  hukum  dengan membawa  kasus  tersebut ke Kantor Kepolisian Sragen  untuk  dilakukan pemeriksaan; f. Petugas Kepolisian melimpahkan Berkas Acara  Pemeriksaan  (BAP) kepada  Kejaksaan  Negeri Labuhan Batu. g. Petugas kejaksaan membuat  surat  dakwaan
untuk  proses  persidangan di Pengadilan Negeri Labuhan Batu. 3. Kendala-kendala  yang  dihadapi
Kepolsian  Resor  Labuhan  Batu dalam  menanggulangi  illegal loging di Wilayah Hukum Kepolisian  Resor  Labuhan  Batu yaitu antara lain: a. Tidak  adanya  peraturan perundang-undangan khusus  mengenai  tindak pidana illegal logging menjadikan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ini samar dan tidak jelas. b. Perlu  adanya  pendanaan untuk  mengadakan  operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (illegal logging).
c. Kurangnya koordinasi diantara  para  pihak  yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan  kayu  secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu. d. Tidak  adanya  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu. e. Kurangnya  sarana  yang dibutuhkan guna pelaksanaan penaggulangan kasus illegal logging.

## DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia Bahasa Indonesia. Pembalakan Liar. http://id.wikipedia.org/wiki/ Halaman Utama. Suarga,Risa,  2005,  Pemberantasan Illegal  Logging,  Optimisme  di Tengah  Praktek  Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang. Sunaryati  Hartono,  C.F.G.,  1994, Penelitian  Hukum  Di  Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni . Soekanto,  Soerjono,  Sri  Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Salim,  H.  S.,  2006,  Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi,
Sinar Grafika, Jakarta.
Ngandung  I  B.,  1975,  Ketentuan
Umum  Pengantar  Hutan  dan Kehutanan Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang. Sarong Al Mar, Idris, 1993, Pengukuhan  Hutan  dan  Aspek- Aspek  Hukum  (Suatu  Analisa Yuridis) Bagian I, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993. Silaen,  F.,  &  Siregar,  S.  (2020). HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.  Jurnal  Darma  Agung, 28(1), 8 - 16.
doi:10.46930/ojsuda.v28i1.455
Gurning,  L.,  Manurung,  M.,  &
Simatupang, H. (2020). UPAYA POLISI AIRUD DALAM PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA  ILLEGAL  FISHING DI WILAYAH PERAIRAN TANJUNGBALAI. Jurnal Darma Agung, 28(1), 17 - 30.
doi:10.46930/ojsuda.v28i1.456