DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)

## PENGARUH KOMPETENSI APARATUR,PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)
Nur Syndah Apriliani 1 , Anik Yuliati 2 ,
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19013010060@student.upnjatim.ac.i 1 , anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id 2
Received: April 6, 2024 . Revised: May 3, 2024 . Accepted: May 6 , 2024  Issue Period: Vol.8 No.2 (2024), Pp 467-477
Abstrak  – Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji,  membuktikan,  dan  menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi  masyarakat, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Data  primer  berupa  kuesioner  yang  disebar  ke responden  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dengan  metode  pengambilan  sampel random sampling maka  sampel  yang  digunakan  sebanyak  100  responden  di  Kecamatan  Waru. Partial  Least  Square merupakan  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  variabel  kompetensi  aparatur  tidak memberikan  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan  variabel partisipasi  masyarakat.  Sedangkan  variabel  pengendalian  internal  memberikan  pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun implikasi dan saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengendalian internal  yang kuat dapat  membantu  mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari  praktik-praktik  yang  tidak  etis  dan  merugikan.  Dengan  adanya  akuntabilitas  yang ditingkatkan,  partisipasi  masyarakat  yang  aktif,  dan  penggunaan  dana  yang  transparan, diharapkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  dan  proses  pengelolaan dana desa akan meningkat.
Kata  kunci: kompetensi  aparatur,  partisipasi  masyarakat,  pengendalian  internal  dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Abstract - The aim of this research is to test, prove and analyze the influence of apparatus competency, community participation and internal control on accountability in village fund management.  This  research  uses  primary  data  in  the  form  of  distributed  questionnaire data.  The  sample  used  was  100  respondents  in  Waru  District,  random sampling  method. The analysis used in this research is partial least squares. Based on the research results, it can  be  concluded  that  the  apparatus  competency  variable  has  no  effect  on  the accountability  of  village  fund  management  and  the  community  participation  variable. Meanwhile,  the  internal  control  variable  influences  the  accountability  of  village  fund management.  The  implications  and  suggestions are that strong  internal controls can help
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
prevent  potential  fraud  and  misuse  of  funds.  This  can  create  an  environment  free  from unethical  and  harmful  practices.  With  increased  accountability,  active  community participation,  and  transparent  use  of  funds,  it  is  hoped  that  community  trust  in  local government and the village fund management process will increase.
Keywords: apparatus  competency,  community  participation,  internal  control  and accountability in village fund management.

## I PENDAHULUAN
Pemerintah  mengalokasikan  dana  desa  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  diberikan  kepada  desa-desa  dalam  rangka  mendukung  pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan potensi lokal. Pengelolaan dana  yang efektif, transparan, dan akuntabel  menjadi  hal  yang  sangat  krusial  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Namun, dalam  praktiknya,  pengelolaan  dana  desa  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  utama  yaitu  masalah akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  tersebut.  Akuntabilitas  mencakup  pertanggungjawaban,  transparansi,  dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dana desa. Kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk  kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi  masyarakat dan sistem akuntansi keuangan desa [1]. Sistem akuntansi keuangan desa memiliki peran penting dalam mencatat dan melacak  setiap  transaksi  keuangan  terkait  dana  desa.  Sistem  akuntansi  yang  baik  akan  memberikan  informasi keuangan  yang  akurat,  terkait  dengan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  desa.  Selain  itu,  sistem  akuntansi  yang terintegrasi  dan  memenuhi  standar  akuntansi  yang  berlaku  akan  memfasilitasi  pelaporan  keuangan  yang  tepat waktu  dan  akuntabel.  Sejak  ditetapkannya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2019  Tentang  Desa  bertujuan memberikan  pegakua  dan  kejelasan  kepada  desa  akan  status  dan  kedudukannya  dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam  Anggaran  Pendapaan  dan  Belanja  Daerah,  tiap  kabupaten  dan  kota  menerima  dana  perimbangan sebesar  10%  yang  disebut  alokasi  dana  desa  (Undang-Undang  Nomor  6  Nomor  6  Tahun  2019 Pasal  72 Tentang Desa). Untuk  menilai kinerja pemerintah, juga digunakan pengukuran kinerja yang  menjadi salah satu indikkator dalam akuntabilitas kinerja publik khususnya dalam pengelolaan dari Program Alokasi Dana Desa.  Dari beberapa cuplikan berita dari DPR (RI n.d.) bahwa terdapat persoalan mengenai dana desa ditahun 2018 pada  80 kabupaten, 5 kota, dan 1006 kecamatan di seluruh Indonesi dalam aspek penindakan dan pengarahan. Permasalahannya pada aspek  program  kegiatan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  penggunaan  alokasi  dana  desa,  sedangkan  aspek penindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang  belum  mempertimbangkan  risiko  dengan  membuat rencana  dan  penindakan  dari  permasalahan  yang  lain  menurut  Umaira  2023  [2],  bahwa  diperkirakan  sebanyak 32.000  desa  belum  memiliki  kompetensi  teknokratik  desa,  khususnya  yang  terkait  dengan  keuangan  pernyataan, dengan  pernyataan  yang  dikeluarkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menemukan  setidaknya  14  isu  kritis  terkait dengan  pengelolaan  dana  desa  seperti  kelembagaan,  aspek  pengelolaan,  kualitas  laporan  keuangan,  serta pengendalian internal yang dilakukan sumber daya manusia.
Transparasi  dalam  pengelolaan  dana  desa  merupakan  aspek  krusial  yang  membawa  manfaat.  Alih-alih menjadi  ancaman,  keterbukaan  justru  membantu  mencegah  penyimpangan  dana  dan  mendorong  tata  kelola pemerintah desa yang baik. Masyarakat Desa Waru pun sangat menginginkan transparansi ini. Mereka ingin akses informasi yang terbuka mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa  (ADD).  Keterbukaan  informasi  ini  penting  bagi  masyarakat  untuk  mengawal  proses  pelaksanaan  kebijakan pemerintah.  Dengan  informasi  yang  transparan,  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  dana  desa  benar-benar digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)

## II MATERIAL DAN METODE

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  atau  yang  juga  dikenal  sebagai  pertanggungjawaban,  adalah  keharusan  bagi  setiap  individu  untuk menyelesaikan  semua  tugas  dan  kewajiban  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Lebih  dari  itu,  akuntabilitas  juga berfungsi  sebagai  dorongan  psikologis  yang  memotivasi  individu  untuk  bertanggung  jawab  atas  semua  perilaku  dan keputusan  yang  diambil  kepada  orang  lain  di  lingkungannya. Salah  satu  parameter  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  akuntabilitas  individu  adalah  seberapa  besar  keinginan  individu  atau  motivasi  dalam  individu  untuk menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan  tertentu.  Menurut  Mardiasmo  pada  tahun  2009  dalam  jurnal  R.  Asoka  dan  C.  Romanda  tahun  2023  [3] akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  bagi  pihak  yang  diberi  amanah  (agen)  untuk  menjelaskan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  semua  aktivitas  dan  tugasnya  kepada  pihak  yang  memberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak untuk menuntut pertanggungjawaban.

## Kompetensi Aparatur
Demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa, dibutuhkan aparatur desa yang kompeten [4]. Menurut N. Hasibuan  Sarah  tahun  [5]  kompetensi  adalah  perpaduan  antara  pengetahuan,  kemampuan,  dan  keterampilan  yang dimiliki  seseorang  dan  diterapkan  dalam  pekerjaannya.  Tingkat  kompetensi  dapat  dinilai  berdasarkan  latar  belakang pendidikan,  pelatihan,  dan  keterampilan  yang  dimiliki.  Kebijakan  aparatur  desa  harus  terdapat  tingkatan  keahlian, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan. Kompetensi aparatur desa meliputi kapasitas, yaitu kemampuan individu, organisasi,  atau  sistem  untuk  menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  dengan  menghasilkan  keluaran  dan  hasil  yang optimal.  Penerapan  sumber  daya  manusia  berbasis  kompetensi  dapat  dilihat  dari  keseluruhan  proses  penilaian akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalisme  maka peningkatan  kualitas  sumber  daya  pegawai  secara  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  harus  menjadi  prioritas. Blanchard & Thacker tahun 2019 [6] menyatakan bahwa kemampuan seseorang dapat dilihat dari seberapa baik orang tersebut  dalam  melaksanakan  tugas-  tugas  spesifik  seperti  mengoperasikan  peralatan,  menerapkan  pengendalian internal yang efektif, atau menjalankan strategi bisnis.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  merupakan  keterlibatan  aktif  individu  dalam  interaksi  sosial.  Dalam  konteks  masyarakat,  partisipasi diartikan  sebagai  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  mulai  dari  identifikasi  masalah  dan potensi,  pemilihan  solusi,  pelaksanaan  upaya  pemecahan  masalah,  hingga  evaluasi  perubahan  yang  terjadi  [7]. Partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, partisipasi  dalam  program  pembangunan,  partisipasi  dalam  upaya  pelestarian  lingkungan,  hingga  partisipasi  dalam inisiatif  lokal  atau  kelompok  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  konteks  pembangunan  dan pengelolaan  publik  karena  dapat  meningkatkan  efektivits,  keberlanjutan,  dan  penerimaan  terhadap  kebijaan  atau program  yang  dilakukan.  Melalui  partisipasi,  masyarakt  memiliki  kesempatan  untuk  menyampaikan  aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka, seta berperan aktif dalam merumuskan dan memengaruhi kebijakan dan program yang  akan  berdampak  pada  kehidupan  mereka.  partisipasi  masyarakat  dapat  mencakup  berbagai  tingkatan  intensitas, mulai  dari  partisipasi  pasif  seperti  memberikan  masukan  atau  informasi,  hingga  partisipasi  pasif  seperti  pengambilan keputusan  bersama  atau  keterlibatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Tujuan  utama  partisipasi  masyarakat  adalah  untuk meningkatkan  keterlibatan,  pemberdayaan,  dan  pengaruh  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan implementasi kebijaan atau program yang memengaruhi mereka.

## Pengendalian Internal
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2018,  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  dan  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  [8]  adalah  dua  sistem  yang  saling  terkait  yang  bertujuan  untuk  memastikan  tecapainya tujuan organisasi. SPI didefinisikan sebagai proses berkelanjutan  yang dilakukan oleh semua pihak  dalam organsisasi untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien,  menghasilkan  pelaporan  keuangan  yang  akurat,  menjaga keamanan  asset  negara,  dan  memenuhi  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  SPIP  merupakan  penerapan  SPI secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Kedua  sistem  ini  penting  untuk  memastikan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  asset  negara,  serta  untuk  meminimalisasi  risiko penyalahgunaan dan penyimpangan.

## Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir

## III METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Skripsi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  data  primer  dan survey  research kuantitatif.  Objek  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo.  Teknik  sampel jenuh  merupakan  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  dijadikan  sebagai  sampel.  Sehingga  dapat ditentukan  bahwa  sampel  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparatur  desa  di  Kantor  Kecamatan  Waru  Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Kasi, Kaur, Kades, dan Kasum.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  berupa random  sampling, dengan  perhitungan  sebagai berikut :
𝑛 = 𝑁 :  (1+ 𝑁𝑒 ²). 𝑛 =  10.900  :  (1+10.900  (0,1)²),  n  =  99,90.  Jika  dibulatkan  menjadi  10,  maka  sampel  yang diambil sebanyak 100 responden.

## Metode Analisis Data
Statistik  inferensial  merupakan  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Statistik  inferensial  adalah teknik analisis untuk menarik kesimpulan mengenai data populasi dengan memanfaatkan data sampel. Uji Partial Least Square  (PLS) digunakan  untuk  melihat  hubungan  antara  variabel  bebas  dan  terikat . Pada  penelitian  ini  analisis  data menggunakan software aplikasi  statistika  Smart  PLS  3.2.6.  Menurut  Sugiyono  mendefinisikan  PLS  sebagai  metode statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan  antar  variabel.  Metode  ini  memungkinkan  pengujjian
Kompetensi Aparatur
(X 1 )
H 1
Partisipasi Masyarakat (X2) H 2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Pengendalian Internal
(X3)
H 3
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
pengukuran dan model struktural secara simultan. PLS dinilai sebagai alat yang tepat untuk mengembangkan teori dan membangun teori baru, terutama ketika datanya terbatas dan tidak memenuhi asumsi statistik klasik. Menurut Ghozali tahun  2018  [9],  menjelaskan  bahwa  PLS  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  metode  alternative  SEM (Structural Equation  Model) berbasis  varian  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  model-model  yang  kompleks.  Kelebihan lain  dari  PLS  adalah  kemampuannya  untuk  menganalisis  variabel  yang  tidak  dapat  diukur  secara  langsung.  Hal  ini menjadikan  PLS  sebagai  metode  yang  tepat  untuk  digunakan  dalam  penelitian  yang  melibatkan  variabel  laten  atau abstrak. Proses analisis PLS terdiri dari dua tahap evaluasi, sebagai berikut :
1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Menurut Sugiono tahun 2018 [10] outer model atau model pengukuran merupakan bagian dari model statistik yang menjelaskan  hubugan  antara  indikator  dengan  variabel  latennya.  Tujuan  utama  dari outer  model adalah  untuk mengetahui  validitas  dan  reliabilitas  dari  idikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  varibel  laten.  Dengan  kata  lain, outer  model membantu  dalam  menilai  apakah  indikator  yang  digunakan  mampu  mewakili  variabel  latenyya  dengan baik dan konsisten. Rumus persamaan outer model dapat disusun sebagai berikut :

## X  =  ^x  Ɛ  +  ɛx  Y  = ^y η + ɛy
Dalam  PLS  x  dan  y  mewakili  indikator  variabel  independen  dan  dependen.  Indikator  ini  berfungsi  untuk mengukur  variabel  laten  yang  tidak  dapat  diukur  secara  langsung.  Matrik  loading,  dilambangkan  dengan  ^x  dan  ^y  yang menunjukkan  kekuatan  hubungan  antara  indikator  dan  variabel  latennya.  Nilai  –  nilai  dalam  matrik  loading  ini  merupakan koefisien  regresi  yang  menghubungkan  variabel  laten  dan  indikatornya.  Tingkat  kesalahan  dilambangkan  dengan  Ɛ  dan  η, mencerminkan  ketidapastian  dalam  pengukuran  indikator.  Kesalahan  ini  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  seperti  kesalahan pengukuran  instrument,  variasi  individu  responden,  dan  faktor  lainnya.  Evaluasi  model  pengukuran  dalam  PLS  dilakukan menggunakan uji reabilitas agar dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan memiliki reabilitas yang cukup, yaitu konsist en dalam  mengukur  variabel  latennya.  PLS  menggunakan  dua  metode  untuk  menguji  reabilitas,  yaitu Cronbach’s  alpha dan Composive reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai konstruk, sedangkan Composive reliability digunakan untuk mengestimasi konsistensi internal suatu konstrukk.
2. Evaluasi Model Struktural (inner Model)
Menurut Sugiyono tahun 2018 [10] mendefinisikan inner model atau model struktural dalam PLS merupakan bagian  dari  model  statistik  yang  menjelaskkan  hubungan  sebab  akibat  antar  variabel  laten.  Inner  model  disusun berdasarkan  rumusan  masalah  dan  hipotesis  penelitia  yang  diajukan.  Tujuannya  untuk  menguji  hipotesis  penelitian dan  menjelaskan  hubungan  sebab  akibat  antar  variabel  laten.  Pengujiannya  dilakukan  dengan  ketentuan  model dikatakan berpengaruh apabila nilai P > 0,05. Berikut adalah rumus persamaan inner model :
𝜂 =  ˳ + β η | + ᴦƐ + ζ Keterangan : η = Ve l ktorr variabe l l Inde l pe l nde l nn Ɛ = ve l ktorr variabe l ll de l pe l nde l nn ζ = ve l ktorr re l sidu l al (u l ne l xplaine l d variance l )

## Uji Hipotesis
Sugiyono  tahun  2018  [10]  berpendapat  bahwa  dalam  PLS  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  nilai signifikansi.  Nilai  signifiansi  ini  dibandingkan  dengan  tingkat  signifikasi,  yaitu  sebesar  5%  atau  0,05.  Sedangkan  kriteria penerimaan  atau  penolakan  hipotesis  adalah  Ha  diterima  dan  H0  ditolak  ketika  nilai  signifikan  <0,05.  Untuk  menolak  hipotesis menggunakan nilai signifikan, H0 diterima jika nilai signifikan >0,05.

## IV PEMBAHASAN DAN HASIL
Hasil Analisis Data
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
Dalam PLS, terdapat dua urutan pengujian model yang penting. Pertama, pengujian model pengukuran. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi validitas dan reabilitas indikator  yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Hal ini dilakukan agar dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mewakili variabel laten dan konsisten dalam pengukurannya.  Kedua,  pengujian  hipotesis  struktural.  Setelah  model  pengukuran  terverifikasi,  pengujian  hipotesis struktural  dapat  dilakukan.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji  hubungan  antar  variabel  laten  dalam  model  struktural, sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hasil alogaritma dapat dilihat dalam bentuk data model penelitian yang menampilkan skor loading (outer loading). Dengan menggunakan Smart PLS kemudian model dieksekusi dengan PLS Alogarithm dan tampilan PLS Alogarithm pada gambar sebagai berikut :

## Sumber : Smart PLS 3
Dilihat  dari  hasil  Alogaritma  PLS  pada  gambar  tersebut,  terdapat  pada  variabel  kompetensi  aparatur,  dan pengendalian  internal  memiliki  nilai  korelasi  diatas  0,70.  Namun  demikian  pada  riset  tahap  pengembangan  skala  loading 0,50  sampai  0,60  masih  dapat  diterima.  Hasil output grafif  Smart  PLS  tampak  pada  gambar  1  yang  telah  memenuhi convergent validity karena semua faktor loading berada di atas 0,50.

## Uji Partial Least Square
Uji validitas menggunakan korelasi product moment pearson dengan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% = 0,05. Untuk menilai discriminant validity yang baik adalah dengan melihat nilai Avarage Variance Extracted (AVE) pada
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
tabel 1 yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk nilanya lebih besar dari 0,50. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tabel 1,dapat disimpulkan bahwa  semua  konstruk variabel  memenuhi  kriteria  valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Avarage  Variance  Extracted  (AVE) untuk  semua  konstruk  variabel  diatas  0,50,  sebagaimana  kriteria  yang direkomendasikan. Jadi, data yang digunakan dalam peelitia ini valid. Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan PLS.

## Tabel 1
Uji Validitas Construct Reliability and Validity
Average Variance Extracted (AVE) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.629 Kompetensi Aparatur (X1) 0.602 Partisipasi Masyarakat (X2) 0.620 Pengendalian Internal (X3) 0.643

## Sumber : Smart PLS 3

## Outer Model
Outer  model dalam  Smart  PLS  menggunakan  uji  reabilitas  yang  digunakan  untuk  menguji  akurasi  instrument pengukur  variabel  dan  seberapa  akurat  jika  dilakukan  juga  uji  reabilitas  konstruk  yang  diukur  dengan composite  reability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Berikut merupakan hasil perhitungan outer model :

## Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Construct Reliability and Validity
Cronbach's Alpha Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.934 Kompetensi Aparatur (X1) 0.867 Partisipasi Masyarakat (X2) 0.932 Pengendalian Internal (X3) 0.938
Su l mbe l r: Smart PLS 3
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  pada  tabel  berikut  menunjukkan  bahwa  konstruk  variabel dinyatakan  reliabel  jika  memiliki composite  reability di  atas  0,70.  Hasil  output  Smart  PLS  menunjukkan  semua  konstruk variabel  memiliki  nilai  di  atas  0,70.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  konstruk  variabel  memiliki  reabilitas  yang  baik  dalam penelitian ini.

## Inner Model
Pengujjian inner  model atau  model  struktural  dilakukan  untuk  melihat  hubungan  antara  konstruk  nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel.
Berikut merupakan tabel hasil uji inner model :
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
Tabel 3 Nilai R-Nilai R-Square R Square R Square Adjusted Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.610 0.598 Su l mbe l r: Smart PLS 3
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  pada  tabel  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai signifikansi  yang  diperoleh  yaitu  sebesar  0,610.  Tabel  tersebut  menunjukkan  nilai  R-Square  untuk  variabel  akutabilitas pengelolaan dana desa diperoleh sebesar 0,610. Hasil menunjukkan bahwa 61,0% variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal memengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Uji Hipotesis
Berikut merupakan hasil uji hipotesis dengan menggunakan path koefisien, T-Value, dan P-

## Value. Tabel 4  Hasil Uji Hipotesis
Path Coefficients T-Values, P-Values Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (O/STDEV) P Values Kompetensi Aparatur (X1) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.149 0.140 0.156 0.956 0.340 Partisipasi Masyarakat (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.249 0.269 0.131 1.903 0.058 Pengendalian
Internal (X3) -
> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) 0.503 0.500 0.126 3.998 0.000
Su l mbe l r: Smart PLS 3
Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dihasilkan uji hipotesis sebagai berikut
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)

## Uji Hipotesis 1
Hipotesis  1  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa, terbukti  tidak  berpengaruh.  Hal  ini  disebabkan  karena  hasil  pengujian  hipotesis  1,  pada  tabel  tersebut  yang  menunjukkan bahwa hubungan variabel kompetensi aparatur dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,340. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

## Uji Hipotesis 2
Hipotesis 2  yang  menyatakan bahwa partisipasi  masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,  terbukti  tidak  memberikan  pengaruh.  Hal  ini  disebabkan  karena  hasil  pengujian  hipotesis  2  menunjukkan  bahwa hubungan  variabel  partisipasi  masyarakat  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  menunjukkan  nilai  signifikansi sebesar  0,058.  Nilai  signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

## Uji Hipotesis 3
Hipotesis  3  yang  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  memberikan  pengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  terbukti  berpengaruh.  Hal  ini  disebabkan  karena  pengujian  hipotesis  3  menunjukkan  bahwa hubungan  variabel  pengendalian  internal  memberikan  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dengan menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  sig  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  partial  least  square  dan  hasil  uji-uji  lainnya  yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa model regresi yang dihasilkan adalah cocok untuk variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingkat  kompetensi  aparatur,  partisipasi masyarakat,  dan  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang  masing-masing  menunjukkan hasil yang beragam, sehingga memengaruhi kenaikan maupun penurunan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 1. Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  pada P  Vaalues sebesar 0,340 > 0,05 yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan  Ha  ditolak.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  aparatur  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Kompetensi  aparaturnya  dapat  diipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diterima. Apabila  aparaturnya  memiliki  pendidikan  dan  pelatihan  yang  memadai  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  dan administrasi desa, hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dana desa dengan baik.
Aparatur desa kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan dan administrasi  desa,  kemampuan  mereka  untuk  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dan  akuntabel  bisa  terbatas.  Kompetensi aparatur  mungkin  tidak  dapat  diaplikasikkan  secara  efektif  jika  desa  tidak  memiliki  sistem  pengendalian  internal  yang memadai.  Tanpa  mekanisme  kontrol  yang  baik,  potensi  untuk  terjadi  ketidakakuntabelan  dapat  meningkat.  Jika  informasi terkait pengelolaan dana desa tidak transparan atau tidak jelas, kompetensi aparatur mungkin tidak dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan akuntabilitas. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  Enggar  tahun  2020  [11]  yang  menemukan  bahwa  ada  pengarh  signifikan  antara  kompetensi  aparatur  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  pada P  Values sebesar 0,058 > 0,005 yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan  Ha  ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas dan tidak melibatkan keterlibatan aktif  dari  warga,  efeknya  terhadap  akuntabilitas  bisa  minim.  Partisipasi  bersifat  simbolis  tanpa  adanya  keterlibatan  nyata dapat mengurangi dampaknya. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait pengelolaan dana  desa,  partisipasi  mereka  mungkin  terbatas  dalam  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas. Transparansi informasi sangat penting dalam menggalang dukungan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas  dan  dampak  dari  partisipasinya  rendah,  mereka  mungkin  kurang  termotivasi  untuk  mengawasi  atau mengkriitisi pengelolaan dana desa.  Masyarakat yang mengalami keterbatasan kapasitas, baik dalam hal pengetahuan atau sumber daya, mungkin mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk  memahami  dan  mengawasi  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Umaira  [2],  dan  Mada  [12]  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh Pengendalian Internal (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  hasilnya  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  pada P  Values sebesar  0,000  <  0,05  yang  berarti  bahwa  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  H0 ditolak  dan  Ha  diterima.  Maka  dapat  disimpulan  bahwa  pengendalian  internal  mempunyai  pengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Semakin  baik  dan  besarnya  pengendalian  internal  yang  didapat  maka  akan semakin menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengendalian  internal  membantu  memastikan  keandalan  informasi  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  desa.  Dengan memastikan  bahwa  data  keuangan  tercatat  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku, pengandalian  internal  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  pelaporan  keuangan.  Melalui  mekanisme  pengendalian internal,  desa  dapat  memastikan  bahwa  dana  desa  digunakan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Hal  ini  dapat  mencakup penerapan  prosedur  yang  mengatur  penggunaan  dana,  pencegahan  penyalahgunaan,  dan  pemantauan  pelaksanaan program-program pembangunan.

## V KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  aparatur  dan  partisipasi  masyarakat  tidak  mempunyai pengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengendalian internal memberikan  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  pada  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo.  Hal  ini berarti  bahwa  pengendalian  internal  yang  baik  pada  suatu  desa  dapat  menjadi  faktor  atas  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  pengendalian  internal  yang  kuat  dapat  membantu  mencegah  potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik yang tidak etis dan  merugikan.  Dengan  adanya  akuntabilitas  yang  ditingkatkan,  partisipasi  masyarakat  yang  aktif,  dan  penggunaan  dana yang  transparan,  diharapkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  dan  proses  pengelolaan  dana  desa  akan meningkat.  Pengendalian  internal  yang  efektif  juga  berdampak  pada  penegakan  aturan  dan  kebijakan  yang  berlaku. Keberadaan mekanisme pengawasan dapat membantu memastikan bahwa aturan dan kebijakan diikuti secara konsisten.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  yaitu  sampel  yang  digunakan  hanya  desa  di  Kecamatan  Waru  yang berjumlah 4 desa, sehinnga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di desa se-Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan
DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502 Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional .
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar , jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 ( Printed) , Vol. 8 No. 2   (May 2024)
pengendalian  internal.  Sedangkan  mungkin  masih  ada  variabel  lain  yang  perlu  ditinjau  kembali  yang  memengaruhi akuntabilitas dana desa. Penelitian ini selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh desa se-Kabupaten Sidoarjo serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga dapat memberikan pengarih terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, misalnya  seperti sistem  keuangan desa, penyajian laporan pertanggungjawaban,  gaya kepemimpinan, dan standar akuntansi pemerintah.

## REFERENSI
[1] Y.  A.  Zhafira  Alya,  Febrianty  Maya  L.,  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dan  Faktor  Yang Memperngaruhinya,” vol. 7, no. 1, pp. 131–143, 2022.
[2] A. Umaira Siti, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” J. Ris. Ilmu Akunt. , vol. 4, no. 2, pp. 107–118, 2023.
[3] R.  Asoka  and  C.  Romanda,  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Pelaksanaan Pengelolaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Musi Banyuasin),” J. Ilm. Akunt. Rahmaniyah , vol. 6, no. 1, p. 49, 2023.
[4] P.  P. Wardani,  “Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Kademangan Kabupaten Jombang),” Ilmiah , pp. 1–19, 2021.
[5] N.  Hasibuan  Sarah,  “Pengaruh  Penyajian  Laporan  Pertanggungjawaban  Dan  Aksesbilitas  Terhadap  Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu,” vol. 8, no. 2, 2020.
[6] J. W. T. P. Nick Blanchard, Effective Training : System, Strategies, And Procces , 6th ed. Chicago Business Press, 2019.
[7] M.  Muslimin,  M.  Mappamiring,  and  S.  Nurmaeta,  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Punagaya  Kecamatan  Bangkala  Kabupaten  Jeneponto,” Otoritas    J.  Ilmu  Pemerintah. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  79–85, 2019.
[8] P.  P.  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah , vol. 60. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008.
[9] Ghozali, Aplikasi  Analisis  Multivariate  Program  IB<  SPSS  19.0 .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2018.
[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta, 2018.
[11] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, and S. Suhendro, “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,” Indones. Account. J. , vol. 2, no. 2, p. 162, 2020.
[12] S. Mada, L. Kalangi, and H. Gamaliel, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten Gorontalo,” J. Ris. Akunt. Dan Audit. “Goodwill,” vol. 8, no. 2, pp. 106–115, 2017.