Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 2, Desember 2021, pp. 125-144
ZAKAT  DAN KEADILAN SOSIAL:
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT
Rusydi Sulaiman IAIN Syaikh Abdurrahaman Siddik Bangka Belitung

## abirusydi@yahoo.com

## Abstract
When zakat is one of economic sources, the function of zakat must then be optimized. In fact, zakat in this country is rather difficult to issue, let alone expected to be able to dredge  the  mud  of  poverty  and  overcome  injustice—a  situation  that  is  very  different from that of some Moslem countries. Therefore, it is necessary to take strategic steps towards strengthening the zakat; reorientation of zakat (contemporary fikh discourse), more  specifically  professional  zakat,  strengthening  zakat  management  so  that  it becomes  more  functional.  This  paper  discusses  about  Zakat  and  Social  Justice; Optimization  of  Professional  Zakat  Management  for  Empowerment  of  the  People, referring  to  several  related  sources,  both  primary  and  secondary  sources  as  well  as several supporting sources. Professional zakat is a solution to alleviating poverty as a problem  for  the  people  towards  social  justice.  Zakat  in  general  is  not  simple,  it  is equivalent to the other pillars of Islam. There are so many discussion materials related to  zakat  according  to  scholars  based  on  their  respective  (istidlal).  Several  disciplines were  used  to  approach  zakat.  The  next  step  was  to  utilize  zakat  more  broadly  in accordance  with  the  taste  and  sense  of  sara'  effectively,  in  which  its  benefits  is effective with a versatile and productive distribution system.

## Keywords:
Zakat, Professional Zakat, Empowerment of the People, Social Justice

## Abstrak
Ketika  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  ekonomi,  maka  fungsi  zakat  mesti dioptimalkan.  Faktanya  zakat  di  negeri  ini  agak  sulit  dikeluarkan  apalagi diharapkan  mampu  mengeruk  lumpur  kemiskinan  dan  mengatasi    ketidak- adilan—sebuah situasi yang sangat berbeda dengan beberapa negara muslim. Maka dari itu  diperlukan langkah-langkah strategis ke arah penguatan zakat tersebut; reorientasi  tentang zakat (wacana fikh kontemporer), lebih spesifik zakat  profesi,  penguatan  manajemen  pengelolaan  zakat    agar    menjdi  lebih
fungsional.  Tulisan  ini    membahas    tentang  Zakat  dan  Keadilan  Sosial; Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi untuk Ppemberdayaan Umat, merujuk ke  beberapa  sumber  terkait,  baik  sumber  primer  maupun  sekunder  serta beberapa  sumber  pendukung  sebagai  kelengkapan.  Zakat  profesi  adalah solusi  untuk  mengentaskan  kemiskinan  sebagai  problem  umat  menuju keadilan  sosial.  Zakat  secara  umum  tidaklah  sederhana,  ia  setara  dengan rukun-rukun  Islam  lainnya.  Begitu  banyak  materi  pembahasan    yang berhubungan  dengan  zakat  menurut  ulama  berdasarkan  istidlal  mereka masing-masing.  Beberapa  disiplin  ilmu  digunakan  untuk  memelakukan pendekatan  terhadap  zakat.  Selanjutnya  langkah  mendayagunakan    zakat secara  lebih  luas  seuai  dengan  cita  dan  rasa  sara’  secara  tepat  guna,  efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif.

## Kata kunci: Zakat, Zakat Profesi, Pemberdayaan Umat, Keadilan Sosial

## A. Pendahuluan
Sudah  maklum  bahwa  zakat    dalam  Islam  adalah  salah  satu  sumber ekonomi umat yang dikelola secara rutin dalam rangka menutupi kebutuhan hidup  kelompok  tertentu,  khususnya  al-Ashnaaf  al-Tsamaniyah  Agar  lebih berdaya  dari  sebelumnya.  Tak  seorangpun  yang  menolak  pemberlakuan ketetapan  hukum  syar’i  zakat  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  dari  waktu  ke waktu  memberi  sinyal  positif  terhadap  perkembangannya.  Dukungan tersebut dibuktikan dengan belakangan ini dikabulkannya gugatan uji materi UU  Nomor  23/2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Hanya  tiga  pasal  yang  diubah,  yaitu  pasal  18,  pasal  38  dan  pasal  41. (Republika, 4 Nopember 2013).
Situasi  diatas  tentu  menjadi  kabar  gembira    bagi  pengelola  zakat  dan terbukanya  manajemen  pengelolaan  zakat  berikutnya.  Barangkali    secara bertahap  zakat  mampu  mengentaskan  kemiskinan  secara  berkeadilan sebagaimana digariskan dalam  al-Qur’an (QS,at-Taubah (9): 60, dan al-Hadits serta  sumber-sumber lain 1 Zakat secara normatif adalah ketentuan Allah yang
1 Dalam QS, at-Taubah: 60,” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang
kedudukannya  sama  dengan  empat  rukun  Islam  lainnya  (dalam  QS,  at- Taubah  (9):  103). 2 Tapi  lebih  mengikat  dalam  operasionalisasinya,  maka  ia harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik.
Fenomena  zakat  selalu  saja  berkembang  sejalan  dengan  dinamika zaman  walaupun  harus  tetap  merujuk  kepada  ijtihad  ulama.  Hal-hal  yang melekat    pada  salah  satu  sumber  ekonomi  Islam  tersebut  menyisakan pertanyaan  banyak  orang.  Mengapa  zakat  sulit  dikeluarkan,  apalagi diharapkan  mampu  mengeruk  lumpur  kemiskinan  dan  mengatasi    ketidak- adilan? Sudah mengalirkah zakat dari sumber yang tepat,   padahal di setiap tahun  ia  diberlakukan?  Mungkin  proses  penggalian  potensi  zakat  belum maksimal atau sebaliknya kesadaran akan zakat belum sepenuhnya muncul di masyarakat.  Dana  dari  zakat  yang  semestinya  tersalurkan,  ternyata berserakan  dimana-mana,  disamping  lemahnya  desakan  pemerintah Indonesia  terhadap  penguatan  zakat—lebih  memilih  pajah  sebagai  sumber keuangan  negara,  berbeda  dengan  model  manajemen  zakat  di  beberapa Negara  tetangga.  Lebih  spesifik  zakat  profesi,  apa  sudah  lumrah  atau sebaliknya  masih  diharamkan  di  negeri  ini?  Bagaimana  cara mensosialisasikannya,  dan  menggali  potensi  sumber  ekonomi  Islam  tersebut demi terwujudnya keadilan sosial di tengah masyarakat?
Atas  dasar  itu,    diperlukan  pemahaman  yang  komprehensif  terhadap persoalan  zakat,  khususnya  zakat  profesi  dan  upaya-upaya  strategis  dalam pengelolaannya.    Manajemen  zakat  yang  rapi  sangat  perlu  ditempuh  untuk tujuan  kebaikan  umat  Islam.    Makalah  ini  akan  membahas  beberapa  sub bahasa  yaitu:  Metode  pemanfaatan  Hak  Milik  dalam  Islam,  Zakat  dalam
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" . Dan dalam  hadits Mu'adz tatkalah Rasullah, saw.   mengutusnya ke Yaman:, " Sesungguhnya  Allah  mewajibkan  atas  mereka  zakat  dalam  harta  mereka,  yang  diambil  dari  orang- orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin"
2 Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.
Kerangka  Fiqih  (Hukum  Islam),,    Mewacanakan  Fiqih  Kontemporer  Zakat, Optimalisasi  Zakat  Propesi,  dan  Zakat    sebagai  upaya  pemberdayaan masyarakat.

## B. Pembahasan

## 1. Metode Pemanfaatan Hak Milik dalam Islam
Bila  dipandang  semata-mata  dari  tujuan  dan  prinsip  atau  motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam  dengan sistem ekonomi lain. 3 Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dibatasi oleh ajaran-ajaran  Islam.  Islam  juga  mengakui  misalnya  motif  laba,  namun  ia terikat dengan syarat-syarat moral, social dan temperance (pembatasan diri). 4 Artinya seseorang bisa saja menikmati harta kekayaannya semasa hidup, tapi ia  harus  mematuhi  perintah  Agama,yaitu  mengeluarkan  sebagian  dari  hak miliknya kepada orang miskin sesuai ketentuan.
Terdapat beberapa sumber dan metode pemanfaatan hak milik dalam Islam,  yaitu  sedekah,  infak,  hibah,  qurban,  wakaf,  dan  juga  zakat.  Pertama, sedekah. Sedekah adalah pemberian suka rela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang  tidak  ditentukan  baik  jenis,  jumlah  maupun  waktunya.  Sedekah  tidak hanya  bersifat  material  tapi  dapat  berupa  jasa  yang  bermanfaat  bagi  orang lain. Dalil hukum (QS Al-Baqarah(2:195, 263, 264, 276), (QS. At-Taubah (9: 58, 60,  79).  Kedua,  Infak.  Infak  adalah  pengeluaran  suka  rela  yang  dilakukan
3 Secara  umum  sistem  ekonomi  bekerja  atas:  pertama,  tujuan  yang  sama  yaitu  mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia,baik keperluan itu berupa keperluan hidup pribadi maupun keperluan  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan,;  kedua,  prinsip  atau  motif  ekonomi  yang  sama,  yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos  yang  sekecil-kecilnya  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya.    Namun  dilihat  dari  perbedaan dari  tingkat  keperluan  ekonomi  dan  batasannya  karena  falsafah  hidup  dan  agama,  maka  terjadi perbedaan  dalam  pelaksanaan  tujuan  terutama  dalam  pelaksanaan  prinsip  ekonomi  tersebut.  Terdapat pula system ekonomi yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia. Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988).,h. 17-18
4 Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam .,h. 18
seseorang  setelah  ia  memperoleh  rezeki  sebanyak  yang  dikehendakinya sendiri.  Ketiga,  hibah,  pengeluaran  harta  semasa  hidup  atas  dasar  kasih sayang  untuk  kepentingan  seseorang  atau  untuk  kepentingan  suatu  badan sosial,  keagamaan,  ilmiah,  juga  kepada  seseorang  yang  berhak  menjadi  ahli warisnya.  Pemberian  suatu  benda  semasa  hidup  seseorang  tanpa mengharapkan  balasan.  Sumber  hukum:  QS.  Al-Baqarah  (2:  177),  QS.  Ali- Imran (3:38), QS. Al-Baqarah(2: 282 dan 283).
Adapun  kelima,  qurban,  penyembelihan  hewan  untuk  mendekatkan diri  kepada  tuhan  dan  sesama  dalam  lingkungan  kehidupan  selama  3  hari setelah  shalat  idul  adha.  Dasar  hukum:  QS.  Al-Kautsar  (108:  1-2).  Keenam wakaf.  Wakaf  adalah  Menahan  sesuatu  benda  yang  kekal  zatnya  untuk diambil  manfaatnya  sesuai  dengan  ajaran  islam,  orang  yang  telah mewakafkan  hartanya  tidak  berhak  lagi  atas  benda  atau  barang  yang diwakafkan  karena peruntukkannya  telah berbeda untuk kepentingan orang lain.  Pengertian  lain  tentang  wakaf  adalah  penahanan  benda  tertentu  dari kepemilikan orang yang beruntung dan memberikan keuntungan atau derma dengan tujuan yang baik kepada orang lain atau orang miskin. Dasar hukum: QS. QS: Al-Hajj (22) : 77, QS.  Al-Baqarah (2) : 267, QS. Al-Imran (3):92.
Berikutnya  zakat. Zakat adalah ketentuan yang  wajib ditunaikan oleh orang  tertentu  dan  diperuntukkan  kepada  orang  tertentu  pula  sebagaimana telah disyaratkan dalam rangka beribadah kepada Allah, terbagi menjadi dua macam; zakat harta(zakat mal) dan zakat diri yang disebut juga dengan zakat fitrah.  Dasar  hukum:  QS.  At-Taubah  (9):  60,  QS.  Asy-Syamsi  (91):  9,  QS.  Al- A’laa (87):14, QS. An-Najm (53):32.

## 2. Zakat dalam  Kerangka Fiqih (Hukum Islam),
Sebelum  uraian  sub  bahasan  ini,  perlu  dijelaskan    kedudukan  fiqih dalam  Hukum  Islam,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  metodologi penetapan  hukum  berdasarkan  teks-teks  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Fiqih
terkadang  begitu  dominan  dalam  mempengaruhi  pemahaman  muslim tentang agamanya. Sedemikian dominannya sehingga esensi yang dikandung al-Qur’an  pun  gagal  ditangkap  karena  tertutup  oleh  tumpukan  penjelasan fiqih  yang  dalam  sejarahnya  telah  mengalamai  stagnasi. 5 Padahal  disiplin ilmu ini merupakan bagian dari Hukum Islam.
Tidak  ada  yang  menafikan  bila  disebutkan  sumber  utama  Hukum Islam itu adalah al-Qur’an, dan sumber kedua yang mendampinginya adalah al-Hadits, Sunnah Nabi Muhammad,SAW. Keduanya disebut sebagai sumber syari’ah  Islam,  karena  bersifat  tetap  (tsabaat)  dan  keberadaannya  kully (universal), serta tingkat kebenarannya sebagai sumber hukum adalah mutlak (qhat’iy). Sifat lain yang melekat kepadanya adalah  abadi (mempunyai daya hidup  sepanjang  masa). 6 Yang  terpenting  dalam  kajian  syari’ah  adalah mengetahui  rahasianya  (asraar  al-Syari’ah),  hikmah  penetapan  hukum tersebut. 7
Adapun  hasil-hasil  ijtihad  ulama  selain  kedua  sumber  tersebut, dinamai sebagai dalil Hukum Islam. Fiqh juga merupakan bagian dari Hukum Islam,  bersifat  mutaghayyar  (berubah),  keberadaannya  aghlabiy  (kebanyakan), dan  tingkat  kebenarannya  zhanniy  (tidak  mutlak).    Sebagai  sebuah  disiplin ilmu, fiqih lebih dinamis, mengalami inovasi sesuai dengan kondisi mukallaf. Hukum  Islam  yang  disebut,  Adillah  Syar’iyyah  bersinonim  dengan  terma adillah  al-Ahkaam,  ushul  al-Ahkaam,  al-Mashaadir  al-tasyri’iyah  li  al-Ahkaam. 8 Secara  mendasar,  sumber  Hukum  Islam  terdiri  dari  dua  macam:  Pertama, sumber “Tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga nushush). yaitu langsung berdasarkan  teks  Al-Quran    dan  Sunnah  Nabi;    Kedua,    sumber  “  tekstual” atau  sumber    tertulis  juga  (disebut  ,  ghair  al-nushush),  selain  kedua  sumber
5 Irfan Abubakar dan Chaider S.Bamualim (Ed.), Filantropi Islam  dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi Tradisi dan Pemanfaatan Filatropi Islam di Indonesia .,h. 53
6 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).,h. 97
7 Shiddiqi, Fiqh Indonesia: .,h.  87
8 Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2011).,h. 25
utama  tersebut.  Penetapan  Hukum  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan kemaslahatan  dan  keselamatan  hidup    manusia  denga  cara  misalnya mengambil  sesuatu  yang  bermanfaat  (  Jalbu  al-Mashaalih)  dan  sebaliknya menolak  atau mencegah yang mendatangkan  mudharat bagi mereka (Daf’u al-Dharar).  Kemaslahatan  hidup  bagi  manusia,  baik  rohani  maupun  jasmani, individual dan sosial adalah hakikat  Hukum Islam.
Ijma’ merupakan kesepakatan ulama mujtahidin pasca kehidupan Nabi Muhammad, SAW. , tentang sesuatu masalah atau disebut,’konsensus ulama di  bidang  hukum  Islam’.  Sebagai  sumber  hukum,  kehujjahan  ijma’  bersifat zhanniy,  bukan  qhat’iy.  Masalah-masalah  tertentu  seperti  akidah  tidak  di- cover  oleh  ijma’  karena  relatif    jelas  pembahasannya  dalam  al-Qur’an.  Dan ijma’tidak berdiri sendiri, tapi bertitik tolak dari al-Qur’an. Ijma’ adalah hasil ijtihad yang dilakuka secara kolektif oleh para sahabat, para mufti yang ahli, para ulama dan fuqaha’ yang diakui integritas keulamaannya. 9
9 A/Rahman,  L.Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum  Hukum  Allah  (Syari’ah ).,h.  87  Beberapa sumber  hukum  selain  dua  sumber  utama    adalah:  pertama,  qiyas  ,yaitu,  bermakna  membandingkan sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain  karena  adanya  kesamaan  illat  atau  alasan  hukum/  motivasi  hukum. disebut analogi  atau deduksi analogis, dan  harus  didasarkan kepada al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ agar memberikan  kesimpulan  yang  logis  demi  kemaslahatan  umum.  Qiyas  ditetapkan  atas  dasar  empat  hal yang melekat kepadanya, yaitu: a). pokok ( al-Ashlu ), yang menjadi ukuran, disebut juga dengan tempat menserupakan;  b).    cabang  ( al-Far’u ),  hal  yang  diukurkan  atau  hal  yang  diserupakan;  c).  sebab  ( al- ‘Illah ),  sesuatu  sebab  yang  menghubungkan  antara  pokok  dan  cabang;    dan  d).  hukum  ( al-Hukmu ), yaitu  hukum  cabang  yang  dihasilkan  dari  proses  pengqiyasan  tersebut.  Misalnya,  khamar  hukum asalnya  haram  karena  memabukkan.  Ganja  (disebut  cabang)  yang  walaupun  tidak  ada  dalilnya  secara spesifik, karena memabukkan bila dihisap, maka haram juga hukumnya. Illatnya adalah keduanya, baik khamar maupun ganja sama-sama memabukkan. Kedua, Istihsan, yaitu menganggap sesuatu lebih baik, adanya  sesuatu  itu  lebih  baik,  atau  mengikuti  sesuatu  yang  lebih  baik  atau  mencari  yang  lebih  baik untuk diikuti. Istihsan dapat juga dipahami sebagai berpindah dari hukum yang berdasarkan dalil nash kepada  hukum  lain  yang  berdasarkan  adat  atau  kebiasaan  demi  kemaslahatan  umum.  Misalnya, memberikan persaksian dengan kata, ”baik” kepada jenazah usai di shalatkan,padahal yang memberikan kesaksian  tidak  kenal  jenazah  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  demi  kebaikan  tertentu.  Ketiga,  Maslahah Mursalah ( al-Mashlahah al-Mursalah ). Maslahah berarti baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun  mursalah  berarti terlepas dan  bebas dari keterangan  yang  menunjukkan  boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Secara istilah, salah satu kebajikan yang tidak disebut oleh syara’ untuk  mengerjakan  atau  meninggalkannya,  dan  bila  dikerjakan/  ditinggalkannya  akan  membawa manfaat dan menghindari keburukan. Hakikatnya adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Misalnya,  menangkap orang  mabuk  yang  memegang  senjata sekalipun  berakibat fatal  adalah langkah  yang  harus  diambil  demi  keselamatan  banyak  orang  yang  berada  disekitarnya.  Langkah  ini dibolehkan  dalam  bidang  muamalah,  tidak  berlawanan  dengan  dalil  syara’  yang  mu’tabar,  dan berorientasi kepada kemaslahatan umum  yang nyata. Keempat,  Istishab, berarti selalu menemani atau selalu menyertai. Syekh Muhammad Ridha Mudzaffar dari kalangan syiah menegaskan bahwa istishab
Di  Indonesia,  fiqih  Imam  Syafi’I      belum  beranjak  dari  kerangka tradisionalnya seperti yang dipahami oleh Fuqaha’ Syafi’I abad pertengahan. Beberapa  literatur  yang  merujuk  kepadanya  adalah:  Kitab  I’aanah  at- Thaalibiin  karya  Ad-Dimyathi,  Kitab  Kifaayah  al-Akhyaar  karya  Imam Taqiyuddin Abi Bakar, Kitab Fiqih Islam karya Sulaiman Rasyid. Literatur lain yang mengalami adaptasi terbatas,yaitu: Kitab Fiqih al-Sunnah karya  Sayyid Sabiq atau dalam kasus filantropi, yaitu  Kitab Fiqih al-Zakah karya DR.Yusuf Qardhawi,  atau  Zakat  dalam  Perekonomian  Modern  Karya  Prof.  DR.  Didin Hafifuddin.  Rujukan-rujukan  disebut  terakhir  belum  begitu  akrab  dengan muslim urban terdidik.
Zakat,infak,  sedekah,  hibah,  qurban  dan  wakaf    yang  merupakan bagian  dari  ajaran  al-Qur’an  dan  al-Hadits,  tak  luput  dari  analisis  fiqhiyah baik secara metodologis maupun perkembangan historisnya. Sudah pasti ada perbedaan  cara  pandang  diantara  beberapa  mazhab,  meskipun  semuanya sama dalam hal memandang  ijtihad,  dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak
adalah pengukuhan  apa yang pernah ada. Keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu meliputi dua hal, yaitu: 1) nafi, dalam keadaan kosong tidak terdapat hukum di dalamnya. Keberadaan tidak ada hukum ini  diberlakukan  untuk  masa  selanjutnya  sebelum  ada  keadaan  yang  mengubahnya;  2) tsubuut ,  yaitu keadaan  dimana  pernah  ada  hukum  didalamnya.  Maka  hukum  yang  sudah  tetap  pada  sesuatu  berlalu sampai  masa  kini  dan  yang  akan  datang  sebelum  adanya  dalil  yang  mengubahnya.  Misalnya,    mobil milik  Ahmad  dijual  kepada  Ali  dengan  bukti  formal  BPKB  an.  Ahmad,  dan  belum  disertai  kwitansi atau  bukti  lain  jual  beli,  maka  mobil  tersebut  masih  menjadi  milik  Ahmad.  Beberapa  dalil  yang berkaitan  dengan  istishab  antara  lain  adalah:  a). maa  yatsbutu  bi  al-yaqiin  la  yazuulu  bi  a-Ssyak (apa yang  ditetapkan  oleh  sesuatu  yang  meyakinkan,    maka  tidak  dapat  dihilangkan  dengan  sesuatu  yang meragukan);  b). al-aslu  baqaa’u  maa  kaana  ’ala  maa  kaana  hatta  yutsbitu  maa  yughaiyiruhu (asal sesuatu  itu  adalah  ketetapan  yang  telah  ada  menurut  keadaan  semula  sehingga  terdapat  ketetapan sesuatu  yang  mengubahnya);  c). al-ashlu  fi  al-Asyyaa’  al-ibaahah (hukum  adal  segala  sesuatu  itu adalah boleh); d). al-ashlu fii al-insaan al-baraa’ah (yang asal pada manusia itu adalah bebas) . Sumber- sumber hukum lain adalah:  Kelima, Sadd al-Dzarii’ah (hukum suatu masalah pada zhahirnya mubah, tapi karena mendorong perbuatan yang dilarang  oleh syara’,maka ia juga dilarang), qaul al-Shahaabiy (mazhab sahabat pasca Rasulullah),  syara’ umat sebelum kita ( syara’ man qoblana ), al-‘Uruf  wa  al- ‘Adah (kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat), dalaalah al-Iqtiraan (suatu perkara yang dihukum sama dengan suatu perkara lain karena dua-duanya pernah disebut bersama-sama dalam dalil itu  juga),      dan ru’yah  al-Nabiy (mimpi  bertemu  Nabi  SAW).  Keempat  imam  mazhab  fiqh menggunakan sumber hukum berbeda dari keseluruhan dalil diatas. Masing masing memiliki titik tekan tersendiri:  Imam  Hanafi  (istihsan),  Imam  malik  bin  Anas  (maslahah  mursalah),  Imam  Syafi’I  (qiyas secara  sistematis),  dan  Ahmad  bin  Hambal  (istishab  dan  Sadd  al-Dzarii’ah).  Perihal  sumber-sumber tersebut  dapat  diakses  dalam  hampir  semua  kitab  fiqih,  seperti  yang  ditulis  oleh  Sayyid  Sabiq, A.Rahman I.doi, yusuf Qardhawi.
ada  kepastian  dalam  teks  al-Qur’an. 10 Mazhab  Hanafi  cenderung menggunakan  metode  qiyas  (analogi).  Mazhab  Maliki  lebih  kepada  sunnah dan  tidak  terlalu  mengandalkan  qiyas,  serta  mempertimbangkan  maslahat. Mazhab Syafi’I mengkombinasikan qiyas dengan penekanan pada hadis dan kebiasaan  yang  berkembangan  dalam  mazhab  Hambali  merujuk  pada  hasi- hadis setelah melalui seleksi yang cukup ketat.

## 3. Mewacanakan Fiqih Kontemporer  Zakat
Sebagaimana  objek  kajian  lainnya,  beberapa  pendekatan    dapat dilakukan terhadap fiqih zakat. Secara normatif zakat adalah ketentuan yang wajib  ditunaikan  oleh  orang  tertentu  dan  diperuntukkan  kepada  orang tertentu pula sebagaimana telah disyaratkan dalam rangka beribadah kepada Allah, terbagi menjadi dua macam; zakat harta(zakat mal) dan zakat diri yang disebut  juga  dengan  zakat  fitrah. 11 Tidak  sedikit  sumber  atau  dalil    hukum Islam  yang  mengindikasikan  persoalan  tersebut.  Diantara  teks  al-Qur’an selain  yang  disebutkan  diatas      adalah  QS  At-taubah  (9):  34),  QS,  Ali-Imron (3):180) 12 , QS, al-Baqarah (2): 267 dan 279, 13 QS,al-An’am (6): 141, 14 QS,ar-Rum
10 Irfan Abubakar dan Chaedir S.Bamualim, Filantropi Islam .,h. 56 11 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 37.
12 Artinya:  “ Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta  yang Allah berikan kepada  mereka  dari  karuniaNya  menyangka,  bahwa  kebakhilan  itu  baik  bagi  mereka.  sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
13 Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  dan janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  Padahal  kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha  Terpuji”. Dan  artinya: “Maka  jika  kamu  tidak  mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak  Menganiaya  dan tidak (pula) dianiaya.
14 Artinya:” Dan  Dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak berjunjung,  pohon  korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam  buahnya,  zaitun  dan  delima  yang serupa  (bentuk  dan  warnanya)  dan  tidak  sama  (rasanya).  makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam- macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
(30):39). 15 Sepertinya  tidak  ditemukan  perbedaan  penafsiran  antara  ulama terhadap kewajiban zakat. Pembahasa  jenis zakat yang dikeluarkan menurut Yusuf  Qardawi  meliputi:  zakat  binatang  ternak,zakat  emas dan  perak,  zakat kekayaan  dagang,  zakat  pertanian,  zakat  madu  dan  produksi  hewani,  zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik,  gedung dan lain-lain, zakat  pencarian  dan  profesi,  zakat  saham  dan  obligasi. 16 Sebagian  Ulama belakangan mengikutinya
Sama  halnya  pendapat    Mazhab  Syafi’I  tentang    jenis  kekayaan  yang diwajibkan  zakatnya,  kecuali  zakat  pendapatan;  zakat  pertanian  di  luar makan pokok sebagaimana diakui dalam Mazhab Hanafi; zakat ternak di luar sapi/  kerbau,  unta  dan  kambing  kecuali  diniatkan  untuk  perdagangan. Demikian pula pendapatan sektor modern seperti investasi dan semacamnya. Yusuf  Qardawi  menambahkan  bahwa  nisab  zakat  perak  adalah  200  dirham dan  emas  20  dinar.  Emas  dan  perak  yang  menjadi  kekayaan  yang  harus dizakati jika mencapai nisab (kadar minimal wajib zakat) 85 gram emas (20 x 4,25=  85  gram) 17 dan  jumlah  zakatnya  2,5%.  Kadar  umum  96  gram  emas murni  (20  dinar). 18 Perdagangan  wajib  dizakati  jika  asetnya  dalam  setahun (haul)  mencapai  85  gram  emas  dan  jumlah  zakat  yang  harus  dikeluarkan adalah  2,5%.  Pertanian  makanan  pokok  dan  anggur  wajib  juga  dizakati  jika hasil panenmya mencapai 653 kg dan kadar zakatnya adalah 10% jika diairi dengan  air  hujan,  dan  5  %  jika  diairi  dengan  biaya.  Demikian  juga  dengan peternakan  kambing  mencapai  40  ekor,  maka  zakatnya  adalah  seekor  saja. Untuk peternakan unta nisab-nya 5 ekor dengan zakat 1 ekor kambing, untuk
15 Artinya:” Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia,  Maka  Riba  itu  tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  dan  apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.
16 Yusuf  Qardawi, Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat berdasarkan  Qur’an  dan  Hadits, terj.  Oleh  Salman  Harun,dkk.  Dari  “ Fiqh  al-Zakah ”,(Bogor:  Litera Antar Nusa, 2007).,h.  (xii-xvii
17 Yusuf Qaedawi, Hukum Zakat .,h. 259.
18 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 45.
sapi  30  ekor  dan  zakatnya  satu  ekor  sapi  seumur  1  tahun.  Sedangkan  harta temuan zakatnya 20%. 19
Begitu  banyak  materi  pembahasan    yang  berhubungan  dengan  zakat dan tidak henti-hentinya dibahas ulama berdasarkan istidlal mereka masing- masing 20 —mulai  dari  yang  sangat  konservatif  hingga  yang  agak  liberal. Beberapa disiplin ilmu digunakan untuk memelakukan pendekatan terhadap zakat. Misalnya ilmu tafsir, ilmu Hadits,fiqih dan lainnya. Sedangkan dalam Shahih  Bukhari  saja  bahasan  zakat  memuat  172  hadits  marfu’,  begitu  juga dalam  Shahih  Muslim. 21 Memang  perlu  dilakukan  penelitian  terhadap permasalahan  zakat.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  langkah  ilmiah tersebut  adalah:  pertama,  zakat  adalah  satu  rukun  Islam  yang  setara  dengan rukun-rukun  lain.  Keberhasilan  ulama  terdahulu  memotivasi  kita  untuk melakukan  kajian  yang  lebih  mendalam.  Bisa  jadi  pendapat  mereka  hanya cocok  untuk  zaman  mereka;  Kedua,  terdapat  beberapa  masalah  yang  masih diperdebatkan  oleh  ahli-ahli  fiqih.  Pendapat  tersebut  perlu  dinilai  kembali berdasar dalil hukum yang akurat; ketiga, adanya persoalan yang timbul pada masa  kita  belum  diketahui  ahli  fiqih.  Persoalan  itu  memerlukan  hukum- hukum baru yang mampu melepaskan manusia dari ketidakpastian; keempat, adanya  pengertian-pengertian  salah  yang  dianut  masyarakat  tentang  zakat, termasuk  terpelajar  Islam.  Sejalan  dengan  itu,  pemerintah  memberlakukan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat secara lebih luas seuai dengan cita  dan  rasa  sara’  secara  tepat  guna,  efektif  manfaatnya  dengan  sistem distribusi  yang  serba  guna  dan  produktif  dengan  tujuan  sosial  ekonimi
19 Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 61.
20 Menurut  Yusuf  Qardawi  bahwa  keseluruhan  bahasan  hukum  zakat  adalah  sebagai  berikut: pengertian zakat dan sedekah, kedudukan zakat dalam Islam, yang wajib berzakat, kekayaan yang wajib zakat dan kadarnya, sasaran zakat, cara membayar zakat, tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, zakat fitrah,kewajiban lain di luar zakat, zakat dan pajak, dan beberapa bahasan terkait lainnya. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat.,h. xi-xxvii
21 Yusuf Qaedawi, Hukum Zakat .,h. 4
zakat. 22
Bila secara istiqomah dilakukan sesuai ketentuan,maka zakat memberi hikmah  keagamaa  tersendiri;  penegasan  satu  rukun  dari  lima  rukun  Islam yang menjadi sentral kebahagiaan  di dunia dan di akhirat, upaya penguatan iman  dan  ketakwaan  kepada  Sang  Pencipta,  Allah,  SWT.  Artinya    zakat adalah  perkara  yang  penting  dalam  memperbaiki  pribadi  dan  masyarakat. Pribadi  dimaksud  adalah  pensucian  diri  bagi  yang  mengeluarkan  zakat. Adapun masyarakat adalah berorientasi sosial dalam rangka memberdayaan kelompok tertentu (al-Ashnaaf al-Tsamaniyah).
Beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan sebutan mustabaqquz zakah atau asnaaf tsamaniyah tersebut, yaitu: pertama, fakir miskin yakni orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak  mau  meminta-minta.  Sedangkan  orang  yang  meminta-minta  tetap disebut  fakir,  dan  termasuk  dalam  pengetian  ini  adalah  orang  gelandangan. Dalil  hukum:  QS.  Az-Zariyat  (51):  19.  Kedua,  al-‘Aamiliin  (‘aamiluun)  adalah kata  jamak  dari  mufrad  ‘aamil.  ‘Aamilun  adalah  orang  yang  diangkat  untuk memungut  zakat  dari  para  pemiliknya.  Termasuk  ‘aamilun  adalah    penjaga harta  zakat,  pengembala  binatang-binatang  zakat  dan  para  panitra administrasi  zakat.  Sedangkan  menurut  al-Qardawi:  ‘Aamilun  adalah    orang yang  bekerja  dalam  perlengkapan  administrasi  urusan  zakat,  baik  urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya. 23
22 Beberapa  dasar  pemikiran  kebijakan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Allah  SWT.  tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (asnaf), Allah tidak  menetapkan  delapan  asnaf  harus  diberi  semuanya.  Allah  hanya  menetapkan  zakat  dibagikan kepada  delapan  asnaf,  tidak  boleh  keluar  daripada  delapan  asnaf,  Allah  tidak  menetapkan  zakat  harus dibagikan  dengan  segera  setelah  masa  pungutan  zakat,  dan  Allah  tidak  menetapkan  bahwa  yang diserahkanterimakan itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).
23 Petugas    zakat  melakukan  beberapa  tahapan  kegiatan,  yaitu:  pertama,  melakukan  sensus terhadap wajib zakat; kedua,  mendata  macam  harta dan  besar  harta  yang dimiliki wajib  zakat; ketiga, menagih  dari  wajib  zakat,  menyimpan  dan  menjaganya;  keempat,  menyerahkan  harta  zakat  kepada pembagi zakat. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat .,h. 546
Ketiga,  Al-Muallafah  Quluubuhum  adalah  mereka  yang  perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah,  dan  mencegah  agar  mereka  akan  membela  atau  menolong  kaum muslimin.  Keempat,  riqab.  Menurut  golongan  asy-Syafi’iyyah  dan  al- Hanafiyyah,  riqab  adalah  budak  mukatab,  yaitu  budak  yang  diberi kesempatan  oleh  tuannya  untuk  berusaha  membebaskan  dirinya,  dengan membayar ganti-rugi secara angsuran. Kelima, al-Ghaarimiin yaitu orang yang berhutang  dan  tidak  bisa  melunasinya.  Menurut  teori  Abdul  Khaliq  an- Nawawi ukuran ghorim yakni orang yang berhutang itu pada dasarnya harus melunasi  dari  harta  bendanya  sendiri,  baru  kekurangannya  dimintakan  dari Badan Amil Zakat untuk menutup kekurangan itu, dan dia berhak menerima zakat lagi dari jatah fakir (sesudah jatah gharim) sejumlah kecukupan hidup satu keluarga.
Keenam,  sabilihlah.  Sabilillah  adalah  semua  pendekatan  diri  kepada Allah.  Dalam  tafsir  al-Manar  sebagaimana  dikutip  Sjeichul  Hadi  Permono, diterangkan  bahwa  fi  sabilillah  mencakup  semua  kemaslahatan  syar’iyyah secara  umum  yang  mencakup  urusan  agama  dan  Negara.  Ada  tiga pandangan  tentang  tentang  fi  sabilillah,  yakni  1)  mempunyai  arti  perang, pertahanan  dan  keamanan  Islam,  2)  mempunyai  arti  kemaslahatan  atau kepentingan  keagamaan  Islam,  3)  mempunyai  arti  kemaslahatan  atau kepentingan  umum.  Ketujuh,  Ibnu  sabil  adalah  khusus  bagi  musafir  yang  di tengah  perjalanan,  bukan  orang  yang  mau  bepergian.  BAZIS  DKI  Jakarta memperluas  makna  ibnu  sabil  dengan  mendayagunakan  jatah  zakat  sector tersebut pada: (1). pengiriman mahasiswa ke luar negeri; (2). Ekspedisi ilmiah; (3).  Pengiriman  utusan  ke  konferensi;  (4(.  Penyediaan  indekost  murah;  (5). Perbaikan  jalan  umum;  (6).  Kelancaran  arus  lalu  lintas;  (7).  Pendidikan  atau pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain. 24
24 Sjeichul  Hadi  Permono, Pendayagunbaan  Zakat  dalam  rangka  Pembangunan  Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak , (Surabaya: Pustaka Firdaus, 1992).,h. 79
Bagaimana  dengan  non-muslim  yang  memiliki  kriteria  tersebut, bolehkan mereka menerima zakat bila substansinya sama-sama mengentaskan kemiskinan? Camkan QS, al-Mumtahanah (60):8. 25 Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan  berzakat  kepada  non-muslim,  baik  karena  alasan  keumuman kata  fakir  dan  miskin  dalam  ayat  tersebut.  Atau  ada  kaitannya  dengan kata,”Muallafah  Quluubuhum”(orang  yang  musti  dibujuk  hatinya)?  Kata tersebut  seringkali  diasosiasikan  dengan  muallaf  (yang  baru  masuk  Islam). Qardawi menyebutkan: mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya  bertambah  terhadap  Islam,  dan  atau  mereka  yang  terhalang niat buruknya terhadap umat Islam. 26
Demikian  halnya  dengan  zakat  fitrah  yang  selama  ini  dipahami pendisbusiannya langsung kepada mustahiq sebelum akhir Bulan Ramadhan. Mungkinka  ada  keleluasaan  penggunaan  sumber  dana  tersebut  untuk kegiatan  pemberdayaan  sosial  ekonomi  jangka  panjang?  Fiqih  Syafi’i cenderung    melarang  penukaran  harta  benda  zakat  juga  wakaf  serta perubahan  peruntukannya,meskipun  hal  tersebut  untuk  memperoleh  nilai tambah ekonomi. Isu-isu lain yang terkadang bermunculan di masyarakat dan belum  familiar  dalam  perspektif  fiqih  tradisional  adalah:  pemindahan  zakat dari  satu  daerah  ke  daerah  yang  lain,  status  mustahiq  (fi  Sabilillah  dan  ibnu sabil)  yang  pengertiannya    terbatas  pada  dakwah  keagamaan.  Begitu  juga dengan jenis zakat yang wajib dikeluarkan yang kadarnya disetarakan dengan nisab  emas.  Begitu  besarnya  potensi  dana  di  sektor-sektor  lain  termasuk
25 Artinya:  “ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang- orang  yang  tiada  memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil ”.
26 Secara  terinci  adalah:  pertama,  golongan  yang  diharapkan  keislamannya  atau  keislaman kelompok  serta    keluarganya;  kedua,  golongan  orang  yang  dikhawatirkan  perbuatan  jahatnya;  ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam; keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam  yang  mempunyai  sahabat-sahabat orang kafir;  ; kelima, pemimpin dan tokoh umat  Islam yang  berpengaruh  terhadap  kaumnya,  akan  tetapi  imannya  masih  lemah;  keenam,    pemimpin  umat Islam  yang  tinggal  di  benteng-benteng  dan  daerah  perbatasan;  ketujuh,  umat  Islam  yang membutuhkannya  untuk  mengurus  zakat  orang  yang  tidak  mau  mengeluarkannya  kecuali  dengan paksaan seperti dengan cara diperangi. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat .,h.563
profesi,  maka  fiqih  kontemporer  berpendapat  bahwa  pendapatan  atau  gaji para professional wajib dikeluarkan zakatnya. Dosen atau guru dan PNS lain karena    hal  tersebut  profesi  yang  memiliki  gaji  bulanan,  maka  wajib  juga mengeluarkan zakat bila sudah mencapai nisabnya.

## 4. Optimalisasi Zakat profesi 27
Zakat  profesi  adalah  seluruh  pendapatan  yang  dihasilkan  seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal. Sumber-sumber pendapatan yang termasuk ke  dalam  kategori  zakat  profesi  adalah,  pertama,  gaji,  upah,  honorarium  dan nama lainnya (aktif income) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan subtansi yang dihasilkan oleh orang dari unit perekonomian swasta atau milik pemerintah. Dalam sebuah Negara islam terminology pendapatan ini disebut sebagai  u’tiyaat. 28 Kedua,  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  kerja  profesi tertentu (pasif income) seperti dokter, akuntan, dan lain sebagainya, terutama
27 Dalil  dari  zakat  profesi  sangat  jelas  tersirat  dengan  pasti  dalam  ayat-ayat  suci  Al-Qur’an, hadis,  dan  ijtihad  para  ulama.  Dalam  firmannya:  artinya,  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Al-Baqarah: 267). Dalam salah satu hadis disebutkan: artinya, “ Setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat, kemudian mereka bertanya: hai nabiyullah, apa yang kami lakukan apabila kami tidak mampu? Nabi menjawab: bekerjalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu kemudian bersedekahlah, kemudian mereka bertanya lagi : apa yang kami lakukan apabila kami  tidak  mampu?  Nabi  menjawab:  Berilah  pertolongan    kepada  orang-orang  yang  memerlukan bantuanmu,  kemudian  mereka  masih  bertanya  lagi:apa  yang  kami  lakukan  apabila  tidak  bisa?  Nabi menjawab:  laksanakanlah  yang  ma’ruf  dan  hindarilah  yang  munkar  karena  yang  demikian  tersebut adalah sedekah bagimu. ” Dalam sebuah riwayat, para Khulafaurasyidin  juga mewajibkan zakat profesi, Abu  Ubaid  berkata:  diriwayatkan  dari  Aisah  anak  perempuan  dari  Qudamah  bin  Madz’uun:  Khalifah Utsman  bin  Affan  r.a  ketika  memberikan  gaji  kepada  ayahku  beliau  berkata:  “ Apabila  kamu  telah memiliki  harta  yang  telah  mencukupi  kewajiban  mengeluarkan  zakat,  maka  gajimu  akan  kupotong sebagian untuk zakat .”
28 Al-U’tiyaat  adalah  segala  sesuatu  yang  didapatkan  seseorang  dari  kas  Negara  ataupun lainnya sebagai ganti dari kerja yanf dilakukan orang tersebut atau kerja kepegawaian di kantor-kantor atau  unit-unit  usaha  milik  Negara,  pemberian  atau  gaji  tersebut  dibayarkan  dalam  bentuk  uang  tunai atau  barang  dan  bahkan  kedua-duanya  dalam  suatu  masa  periodic  tertentuk,  seperti  bulanan,  tahunan, atau dalam kurun waktu lainnya yang lebih pendek selama masa kerjanya atau pada waktu pension yang disebabkan usia senja ataupun kematian.
pendapatan ini dikenal dalam Negara islam sebagai Al-Mal Mustafaad. 29
Zakat  gaji,  upah,  honorarium,  dan  lainnya  serta  pendapatan  kerja profesi  tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya  kecuali  telah  melampui  batas ketentuan nisab. Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi  di-qiyas-kan  (dianalogikan)  dengan  nisab  kategori  asset  wajib  zakat keuangan  yaitu  85  gram  emas  atau  200  dirham  perak  dengan  syarat kepemiikannya  telah  melalui  kesempurnaan  masa  haul.  Sedangkan  untuk pendapatan  dari  hasil  kerja  profesi  (pasif  income)  para  fuqoha  berpendapat nisab  zakatnya  dapat  di-qiyas-kan  (analogikan)  dengan  zakat  hasil perkebunan  dan  pertanian  yaitu  750  kg 30 beras  (5  ha)  dari  benih  hasil pertanian  dan  dalam  hal  ini  tidak  syaratkan  kepemilikan  satu  tahun  (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor  7  tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan  (Pasal  4  Ayat  3),  maka kewajiban  zakat  dari  penghasilan  professional  jenis  ini  harus  dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU  tersebut  tidak  secara  jelas  mendefinisikan  penghasilan  dari  asset  wajib zakat yang dimaksud. 31
Persentase  yang  dikeluarkan  dari  pendapatan  dari  hasil  kerja  profesi relatif,  dengan  ketentuan:  Untuk  zakat  pendapatan  aktif,  volume  persentase zakat  yang  dikeluarkan  adalah  2,5%  dari  sisa  asset  simpanan  dan  telah mencapai  nisab  pada  akhir  tahun,  dan  Untuk  zakat  pendapatan  pasif  dari hasil  kerja  profesi  persentase  zakat  yang  dikeluarkan  adalah  10%  dari  hasil total  pendapatan  kotor  atau  5%  dari  pendapatan  bersih  setelah  dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.   Maka satu hal yang
29 Al-Mal  Mustafaad adalah  pendapatan  yang  dihasilkan  seseorang  yang  bukan  berasal  dari hartanya  sendiri  ataupun  tingkat  pengembaliannya  dari  asset  yang  diinvestasikan,  akan  tetapi pendapatan  yang  dihasilkan  secara  bebas  dan  berdiri  sendiri  seperti  upah  melakukan  sebuah keterampilan.
30 Menurut instruksi menteri Agama RI no. 5 Tahun 1991.
31 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 80-81.
perlu  dilakukan  terhadap  zakat  profesi  adalah:  pertama,  menentukan pendapatn total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja,musim, masa hasil) disesuaikan dengan bidang karakter profesi yang digarap; kedua, memotong pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk  usaha profesi  tersebut;  ketiga,  memotong  pendapatan  tersebut  dengan  hutang; keempat,  memotong  pendapatan  tersebut  dengan  dengan  keperluan  primer sehari-hari  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  besar  atau  kecilnya  anggota keluarga;  dan  kelkima,  apabila  sisa  pendapatan  tersebut  setelah  dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 32

## 5. Zakat  sebagai Upaya Penguatan Keadilan Sosial
Untuk  menciptakan  keadilan  sosial  ekonomi  masyarakat,  instrument zakat  merupakan  salah  satu  jawaban  yang  dapat  mewujudkan  semua  itu. Zakat  dapat  menjadi  penunjang  pembangunan  ekonomi.  Karena  di  dalam instrument  zakat  tercipta  semangat  tolong  menolong  (ta’awun),  dan mengandung  unsur  pemenuhan  kewajiban  individu  untuk  memberikan tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat.  Siapapun  idealnya  diharapkan melaksanakan  setiap  kewajiban  yang  dipercayakan  padanya  demi kemaslahatan umum.
Selanjutnya  dengan  tetap  merujuk  kepada  al-Qur’an  dan  al-Hadits serta  sumber  sumber  hukum  yang  mu’tabar,  zakat  tetap  dipahami  dalam konteks  penegakan  prinsip-prinsip  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan kesejahteraan.  Hal tersebut  dikatagorikan kedalam proyek filantropi Islam. Zakat  berbeda    dengan  pajak  umum,  semata-mata  hanya  merupakan  salah satu  bentuk  ibadah,  dan  dianggap  sebagai  salah  satu  rukun  Islam.  Namun demikian,  zakat yang pembayarannya berupa harta,  bisa mewujudkan nilai spiritual tersendiri. Paling tidak bila  amalan tersebut  dilakukan secara ikhlas,
32 Arief Mufraini, Akuntansi dan .,h. 83
akan  menimbulkan  energi  positif  tertentu.  Lebih  jauh,  zakat  akan meningkatkan  kualitas  keimanan,  memberishkan  dan  menyucikan  jiwa,  dan mengembangkan serta memberkahi harta yang dimiliki. Bahkan bila  dikelola dengan  baik  dan  amanah,  zakat  akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan umat,  mampu  meningkatkan  etos  dan  etika  kerja,  serta  sebagai  institusi pemerataan ekonomi. 33
Zakat  tidak  sesederhana  seperti  yang  dipikirkan  banyak  orang,  yaitu sebatas pemenuhan normatifitas dan terlalu yakin masuk surga  karena yakin telah  berbuat  baik.  Setelah  itu  diabaikan  tanpa  jejak  yang  berarti.  Tidak  ada evaluasi  secuilpun,  apalagi  berpikir  ke  tahap  pemberdayaan  masyarakat. Sudah pasti bahwa satu hal yang belum maksimal  adalah penjelasan tentang manajemen  pengelolaan  dana  zakat  dan  sedekah.  Sebagai  media  penguatan filantropi  Islam,  keberadaan  zakat  harus  lebih  efektif  untuk  merespon kebutuhan masyarakat. Tak ketinggalan, pennguatan kajian  terhadap sumber hukum Islam harus dilakukan demi keberhasilan misi suci filantropi menuju kesejahteraan.
Belajar  dari  pengalaman  sejarah  masa  awal  Islam,  bahwa  nabi Muhammad,  SAW.  dan  al-Khulafa’  al-Rasyiduun  telah  memperaktekkan semangat  filantropi.  Pada  masa  al-Khulafa’  al-Rasyiduun  zakat  ditempuh berdasarkan  sistem  prioritas,  tidak  serta  merta  diberikan  kepada  asnaf delapan  kecuali  untuk  mengutamakan  kebutuhan  mereka. 34 Di  Madinah terutama pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar, zakat sudah menjadi kewajiban  keagamaan  yang  efektif  walaupun  secara  spesifik  belum terlembagakan.  Mendermakan  sesuatu  kepada  orang  lain  adalah  doktrin tauhid yang memancarkan energi pembebas dalam suatu tatanan sosial yang tidak  adil. 35 Pelembagaan  zakat  lebih  sistematis  di  masa  khalifah  Umar  bin
33 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syari’ah , (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 210-211.
34 Sjechul  Hadi  Permono,  Pendaya  Gunaan  zakat  dalam  rangka  pembangunan  naisonal: Persamaan dan pernedaannya dengan pajak, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 45-46.
35 Irfan Abubakar dan Chaider S.Bamualim, Filantropi Islam .,h. 67
Khattab. Troboson filantropi tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, melainkan zakat  hewan  ternak  dan  zakat  harta  dari  pedagang.  Hal  lain  yang dipertimbangkan menurut ijtihad Khalifah Umar adalah asas manfaat, sejalan dengan  misi  kemanusian  Hukum  Islam  adalah  maslahah  ‘ammah  selain ajaran yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Dalam beberapa periode sejarah  Islam  berikutnya,  model  pengelolaan  zakat  selalu  saja  mengalami perkembangan  sangat  signifikan.  Prestasi  tersebut  diikuti  oleh  beberapa Negara muslim di belahan dunia.
Di beberapa kota di Indonesia setelah proses tradisional, bermunculan model  penguatan pengelolaan zakat yang mengarah kepada keadilan sosial. Diantaranya  adalah:  Bazis  DKI  Jakarta,  BAZ  Provinsi  Jawa  Barat,  Dompet Duafa,  BMT  Ben  taqwa  Grobogan,    Bapelurzam  Kendal  (Gerakan  Zakat Muhammadiyah), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan LAZIZ Masjid Al- Markaz Al-Islami. 36

## C. Kesimpulan
Demikian  uraian  makalah  tentang  zakat  dalam  kegiatan,”Orientasi Pelatihan  Akutansi  Zakat”.  Mudah-mudahan  apa  yang  kita  pahami  tentang zakat bukanlah kebenaran mutlak yang selalu dipertahankan. Dan harta yang kita keluarkan dari zakat, tetap menjadi amal shaleh di akhirat kelak. Terlalu ngotot  bertahan  dengan  sikap  ortodoksi  yang  mungkin  bertolak  belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya juga bukan solusi yang baik. Marilah kita  terbuka  dengan  membekali  diri  terhadap  apa-apa  yang  belum  kita ketahui  dan  sangat  perlu  untuk  diketahui  atas  dasar:”al-Muhaafazhah  ‘ala  al- Qadiim al-Shaalih wa al-Akhdzu bi al-Jadiidi al-Ashlah.
36 Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (Ed.), Revitalisasi Filantropi Islam .,h.31-208.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Irfan  dan  Chaider  S.Bamualim  (Ed.),  Filantropi  Islam  dan  Keadilan Sosial:  Studi  tentang  Potensi,  Tradisi  dan  Pemanfaatan  Filantropi  Islam  di Indonesia,  (Jakarta:  Center  for  The  Study  of  Religion  and  Culture  UIN Syarif Hidayatullah, 2008)
Abdul  Aziz,  Manajemen  Investasi  Syari’ah,  (Bandung:  Alfabeta,  2010),  hlm. 210Ali,  Mohammad  Daud,  Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf,
(Jakarta: UI-Press, 1988)
Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: kencana, 2008)
Bamualim, Chaider S. & Irfan Abubakar (Ed.), Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005)
Permono, Sjechul Hadi, Pendaya Gunaan zakat dalam rangka pembangunan naisonal: Persamaan dan pernedaannya dengan pajak, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)
Qardawi,  Yusuf,  Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits, terj. Oleh Salman Harun,dkk. Dari “Fiqh al-Zakah”,(Bogor: Litera Antar Nusa, 2007)
Shiddiqi,  Nourouzzaman,  Fiqh  Indonesia:  Penggagas  dan  Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
Sidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011)
Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta; Kencana, 2010).