Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.33-50,DOI: 10.15408/jch.v4i1.2656.2016.4.1.33-50 -------------------------------------------------------------------------------------------------
PERAN VITAL PENELUSURAN ASET GUNA MENENTUKAN BESARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORUPTOR 

## B.G.M. Widipradnyana Arjaya
Kejaksaan Negeri Sintang Jl. Soeprapto No.2A Sintang Email: arjaya@gmail.com DOI: 10.15408/jch.v4i1.2656
Abstract: The imposition of additional criminal restitution is one distinguishing feature of corruption with other criminal offenses. In practice points verdict compensation often at variance with the prosecution, because of the inability to prove liability for compensation to be paid. Moreover, when the execution court decision found the fact that the property owned  by  the  convicted  person  is  not  sufficient  for  compensation.  It  is  necessary  for traceability measures assets resulting from corruption in the possession of criminals, so that the prosecution has a strong foundation, so that the judges who examine and decide the case can be assured as well as the execution of the judgment can be up to reimburse the  state,  without  the  reverse  charge  state  with  the  imposition  subsidiair  prison  active replacement.
Keywords: corruption, money substitutes, asset tracking
Abstrak: Pengenaan  pidana  tambahan  uang  pengganti  merupakan  salah  satu  ciri pembeda  tindak  pidana  korupsi  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Dalam  praktiknya  poin putusan uang pengganti sering kali berbeda dengan tuntutan jaksa, karena tidak dapat dibuktikannya kewajiban pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan. Selain itu, saat melakukan eksekusi putusan pengadilan ditemukan fakta bahwa harta yang dimiliki oleh  terpidana  tidak  mencukupi  pembayaran  uang  pengganti.  Untuk  itu  diperlukan tindakan penelusuran aset hasil korupsi yang berada dalam penguasaan koruptor, agar tuntutan jaksa memiliki dasar yang kuat, sehingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara  dapat  teryakini  serta  pelaksanaan  eksekusi  putusan  dapat  maksimal mengembalikan  uang  negara,  tanpa  sebaliknya  membebankan  negara  dengan pengenaan subsidiair penjara pengganti yang aktif.
Kata Kunci: korupsi, uang pengganti, penelusuran aset
 Naskah  diterima:  20  Maret  2016,  direvisi:  23  April  2016,  disetujui  untuk  terbit:  22  Mei 2016.

## Pendahuluan
Korupsi  telah  menjadi  kejahatan  yang  dianggap  merusak  sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Kerugian  negara  yang  diakibatkan oleh  tindak  pidana  korupsi  sudah  masuk  dalam  kategori  membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat  yang  telah  dihadapi  bangsa  Indonesia  dari  masa  ke  masa  dalam rentang  waktu  relatif  lama,  sehingga  pengadilan  khusus  korupsi  diharapkan dapat  membantu  menyelesaikan  sejumlah  kejahatan  korupsi  masa  lalu  agar mengembalikan kekayaan negara yang hilang. 1
Ada saja metode korupsi baru yang muncul dan memberikan dampak negatif  kepada  masyarakat.  Proyek-proyek  pemerintah  yang  bertujuan  demi kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia  acap  kali  diselewengkan  penggunaan dananya  demi  kepentingan  golongan  tertentu.  Jalan-jalan  akses  vital  tak kunjung  rampung  pengerjaannya,  perlindungan  kesehatan  tidak  menyentuh mereka  yang  membutuhkan,  pembangunan  sarana  prasarana  fisik  yang  tak sesuai dengan spesifikasinya, sampai pengebirian dana-dana pendidikan untuk anak-anak  calon  penerus  bangsa  di  masa  depan.  Hal-hal  tersebut  adalah beberapa  contoh  ketidakpedulian  koruptor  terhadap  kepentingan  masyarakat umum.
Bertambah  besar  volume  pembangunan  bertambah  besar  pula kemungkinan kebocoran. 2 Ditambah dengan gaji pegawai negeri yang memang sangat minim di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya.
Beragam  terobosan  hukum  dan  penguatan  fungsi  lembaga  telah diupayakan  aparat  penegak  hukum  demi  terberantasnya  korupsi  dari Indonesia.  Pergantian  Kepala  Negara  atau  pucuk  pimpinan  instansi  penegak hukum  biasanya  dibarengi  dengan  pergantian  metode  dan  pendekatan  untuk pemberantasan  korupsi, mulai dari merumuskan regulasi oleh masing-masing institusi  penegakan  hukum,  menyepakati  suatu  nota  kesepahaman  antar lembaga,  hingga  pembekalan  aparat  penegak  hukum  dengan  kemampuan tekhnis dan akademis agar tak kalah cerdik dari koruptor.
1 Michael  Barama, “Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam  Perkara  Korupsi” ,
artikel diakses pada tanggal 11 Februari 2016 pada:
http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_P ERKARA_KORUPSI.pdf , h.15. 2 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, ) , h. 229.
Menyikapi suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara preventif dan  represif.  Bentuk  represif  tersebut  adalah  dengan  pengenaan  pidana terhadap  para  koruptor  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan. Andi  Hamzah,  dalam  bukunya  “Asas-asas  Hukum  Pidana”  menulis  bahwa tujuan pidana 3 dalam literatur bahasa inggris yaitu 3 R dan 1 D: 1). Reformation , yang  berarti  memperbaiki  atau  merehabilitasi  penjahat  menjadi  orang  baik berguna  bagi  masyarakat;  2) .  Restraint maksudnya  mengasingkan  pelanggar dari  masyarakat;  3). Retribution ,  yang  berarti  pembalasan  terhadap  pelanggar karena  telah  melakukan  kejahatan;  dan,  4). Deterrence ,  berarti  menjera  atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial  menjadi  penjahat  akan  jera  atau  takut  melakukan  kejahatan,  melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Sistem  hukum  Indonesia  dalam  hukum-hukum  positifnya  telah mengatur  pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap  koruptor.  Sebagai  pidana pokok dapat dijerat antara lain dengan pidana penjara dengan waktu tertentu, pidana  seumur  hidup  sampai  pidana  mati  sebagaimana  jenis  pidana  pokok dalam KUHP dan redaksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  PTPK).  Selain  pidana pokok juga diatur mengenai pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak- hak  tertentu,  perampasan  barang  bukti  dan  pengumuman  putusan  hakim. Pidana  tambahan  dalam  KUHP  diperluas  pengertiannya  menurut  pasal  18 Undang-Undang  PTPK  meliputi  perampasan  benda  bergerak  dan  atau  tidak bergerak,  pembayaran  uang  pengganti,  penutupan  usaha,  dan  pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.
Salah  satu  jenis  pidana  tambahan  yang  merupakan  ciri  khas  perkara korupsi  adalah  pidana  pembayaran  uang  pengganti.  Pengenaan  pidana tambahan uang pengganti sendiri diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 18  ayat  (2)  dan  pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang  PTPK.    Pidana  pembayaran uang  pengganti 4 merupakan  konsekuensi  dari  akibat  tindak  pidana  korupsi yang  “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”, sehingga  untuk  mengembalikan  kerugian  tersebut  diperlukan  sarana  yuridis yakni  dalam  bentuk  pembayaran  uang  pengganti.  Konsep  pembayaran  uang
3 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana , (Surabaya: Airlangga University Press,2014), h. 91.
4 Alamando Jefri Teguh Manurung, dkk, artikel diakses 11 Februari 2016 dari: “Efektivitas Pelaksanaan  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Oleh  Kejaksaan  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi” dalam http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/371_JURNAL-ALMANDO.pdf .
pengganti  adalah  untuk  membalas  agar  pelaku  korupsi  tidak  menikmati  hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita.
Besaran  uang  pengganti  adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  maka  untuk  dapat menetapkan  besaran  uang  pengganti  yang  dituntut  terlebih  dahulu  haruslah mengetahui  perolehan  harta  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  berada  dalam penguasaan  pelaku  korupsi.  Penelusuran  harta  hasil  tindak  pidana  di  tangan tersangka yang kemudian akan dikonversikan sebagai besaran uang pengganti adalah  dengan  mengikuti  prinsip follow  the  money yang  kerap  digaung- gaungkan  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  serta  pencucian  uang. Namun  sebelum  melaksanakan  prinsip follow  the  money terlebih  dahulu  harus diketahui aliran dana siapa saja yang menjadi titik awal guna memonitor aliran dana.  Untuk  itu  idealnya  penelusuran  aset  sebaiknya  dilaksanakan  di  tahap penyidikan  setelah  penyidik  menetapkan  tersangka  dalam  perkara  korupsi terkait.
Melakukan penelusuran aset harta hasil korupsi juga dimaksud untuk meminimalisir  kemungkinan  sebagai  berikut:  a).  Koruptor  dalam  mengelola hasil  korupsi  tidak  meletakkannya  dalam  penguasaan  dirinya  sendiri.  Harta hasil  korupsi  tersebut  berada  pada  anggota  keluarga  atau  pihak  ketiga  yang dipercaya  olehnya;  dan,  b).  setelah  mengetahui  dirinya  ditetapkan  sebagai tersangka  kemudian  menjual  atau  memindahtangankan  harta  perolehan korupsinya kepada pihak lain untuk menghindari dilakukannya penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum di kemudian hari.
Kecermatan  aparat  penegak  hukum  untuk  menghitung  berapa  besar harta  hasil  tindak  pidana  yang  dinikmati  oleh  pelaku  sejak  tahap  penyidikan juga memegang peran penting saat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan di  kemudian  hari.  Dalam  hal  harta  hasil  korupsi  yang  dinikmati  jumlahnya sudah  berkurang  karena  satu  dan  lain  hal,  sehingga  tak  mencukupi  untuk membayar uang pengganti, maka jaksa eksekutor dapat merampas harta milik terpidana.  Kerap  ditemukan  situasi  di  mana  terpidana  sebenarnya  mampu untuk  melunasi  uang  pengganti,  namun  enggan  untuk  membayar  apabila menggunakan  uang  yang  diperolehnya  di  luar  hasil  korupsi,  sehingga subsidiair  pidana  pengganti  diberlakukan  oleh  jaksa  eksekutor.  Dengan dilakukannya  penelusuran  aset  maka  terpidana  tidak  dapat  mengelak  dengan mengatakan tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti karena  jaksa  telah  memiliki  data  rincian  harta  dari  terpidana  baik  yang diperoleh sebagai hasil korupsi maupun harta yang halal.

## Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi
Secara umum jenis pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dapat dilihat  pada  pasal  10  KUHP  yang  terbagi  atas  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Pidana  pokok  meliputi  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana kurungan,  pidana  denda,  dan  pidana  tutupan.  Pidana  tambahan  meliputi pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang  bukti  dan  pengumuman putusan hakim.
Dalam  tindak  pidana  korupsi  pidana  tambahan  sebagaimana  Pasal  10 KUHP  diperluas  pengertiannya  dalam  redaksi  pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang  PTPK,  yang  menyatakan  bahwa: “ Selain  pidana  tambahan  dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah: a).  Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pun  harga  dari  barang  yang  menggantikan  barang tersebut; b). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c). Penutupan usaha  atau sebagian perusahaan untuk  waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan d). Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.
Ubi  non  est  principalis,  non  potest  esse  accessories :  di  mana  tidak  ada  hal yang  pokok,  maka  tidak  mungkin  ada  hal  tambahan.  Demikian  postulat  yang melandasi  hal-hal  yang  bersifat  pokok  dan  hal-hal  yang  bersifat  tambahan. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun  tidak  sebaliknya,  pidana  pokok  boleh  dijatuhkan  tanpa  pidana tambahan.  Lebih  lanjut,  hakim  boleh  menjatuhkan  hanya  satu  pidana  pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan. 5
Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok 6 , yaitu: 1). Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif.  Sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  bersifat  fakultatif.  Apabila dalam  suatu  persidangan  terbukti  bahwa  terdakwa  bersalah  secara  sah  dan meyakinkan,  maka  hakim  harus  menjatuhkan  salah  satu  pidana  pokok  sesuai
5 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,  (Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2014), h. 402.
6 Michael  Barama, “Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam  Perkara  Korupsi” , artikel diakses pada 11 Februari 2016 dari:
http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_P ERKARA_KORUPSI.pdf , h. 18.
jenis  dan  batas  maksimum  dari  rumusan  tindak  pidana  yang  dilanggar tersebut.  Sifat  imperatif  dapat  dilihat  pada  rumusan  tindak  pidana,  di  mana terdapat  dua  kemungkinan  yaitu  diancamkan  salah  satu  pidana  pokok sehingga  hakim  mau  tidak  mau  harus  menjatuhkan  pidana  sesuai  rumusan tersebut  atau  dapat  juga  tindak  pidana  yang  diancam  oleh  dua  atau  lebih tindak pidana pokok, sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UNDANG-UNDANG PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga dua puluh tahun; 2).  Penjatuhan  jenis  pidana  pokok  harus  bersamaan  dengan  pidana  tambahan (berdiri  sendiri),  sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  harus  bersamaan dengan  pidana  pokok;  3).  Jenis  pidana  pokok  yang  dijatuhkan,  bila  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  diperlukan  pelaksanaan (executie), sedangkan  pidana  tambahan  tidak.  Pada  pidana  pokok  diperlukan  eksekusi terhadap  pencapaian  pidana  tersebut  kecuali  pidana  pokok  dengan  bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dapat dilanggar. Pada pidana tambahan  misalnya  pidana  pengumuman  putusan  hakim;  dan,  4).  Pidana pokok  tidak  dapat  dijatuhkan  kumulatif,  sedangkan  pidana  tambahan  dapat. Akan  tetapi  dapat  disimpangi  pada  beberapa  Undang-Undang  termasuk Undang-Undang PTPK.
Jenis  pidana  tambahan  yang  kerap  muncul  dalam  perkara  korupsi adalah  pembayaran  uang  pengganti.  Pidana  tambahan  uang  pengganti terhadap  terdakwa  biasanya  muncul  dalam  suatu  perkara  yang  terdapat kerugian  negara  di  dalamnya.  Untuk  tahun  2015  saja  menurut  Pemantauan ICW 7 terhadap  524  perkara  korupsi  dengan  564  terdakwa  yang  telah  diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali  (PK),  jumlah  uang  pengganti  yang  diputus  oleh  Majelis  hakim  dari seluruh  tahapan  peradilan  adalah  sebesar  Rp.1.542.360.967.116.78  atau  Rp.1,5 Triliun. Basrief Arief berpendapat  “pengembalian kerugian negara dari tindak pidana  korupsi  melalui  uang  pengganti  merupakan  salah  satu  upaya  penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 8 Pengembalian tersebut tidaklah mudah  karena  tindak  pidana  korupsi  merupakan extra  ordinary  crimes yang
7 Indonesia Corruption Watch, Tren Vonis Korupsi 2015, artikel diakses pada 11 Februari 2016
dari:
http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Tren%20Vonis%20Koru psi%202015.pdf . 8 Pusat  Litbang  Kejaksaan  Agung  R.I,  “Studi  tentang  Langkah  Hukum  Yang  Harus Ditempuh  Dalam  upaya  Penyelesaian  Tunggakan  Pembayaran  Uang  Pengganti”,  artikel  diakses pada 10 Februari 2016 dari
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53 .
pelakukanya  berasal  dari  kalangan  intelektual  dan  mempunyai  kedudukan penting.”
Selain dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang  PTPK,  aturan  mengenai  uang  pengganti  dapat  ditemukan juga  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2014). PERMA No. 5 Tahun 2014 ini sebagaimana  dalam  konsideran  menimbang  merupakan  pedoman  dari Mahkamah  Agung  dalam  penjatuhan  pidana  tambahan  pembayaran  uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
Pembayaran  uang  pengganti  sendiri  dapat  dikenakan  baik  terhadap pelaku  yang  merupakan  subyek  hukum  perorangan  dan  atau  korporasi, dengan  ketentuan  bahwa  korporasi  yang  dikenakan  pidana  tambahan  uang pengganti  terhadap  korporasi  tersebut  tidak  dapat  dijatuhi  penjara  pengganti atas  uang  pengganti.  Adapun  pidana  tambahan  uang  pengganti  hanya  dapat dikenakan  kepada  terdakwa  dalam  perkara  bersangkutan  sebagaimana rumusan Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2014, dan tidak dapat dikenakan kepada pihak  lain  diluar  terdakwa  dalam  perkara  bersangkutan.  Dalam  hal  tindak pidana  korupsi  dilakukan  secara  bersama-sama,  maka  hakim  dapat menjatuhkan  besaran  uang  pengganti  didasarkan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing terdakwa, mengingat dalam pasal 4 PERMA No. 5 Tahun 2014 menyatakan  bahwa  uang  pengganti  tidak  dapat  dijatuhkan  secara  tanggung renteng. Akan tetapi dalam hal harta benda perolehan korupsi masing-masing terdakwa  tidak  diketahui  secara  pasti  jumlahnya,  uang  pengganti  dapat dijatuhkan  secara  proporsional  dan  objektif  sesuai  dengan  peran  masing- masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Penuntut  umum  dalam  menyusun  tuntutan  tidak  diperkenankan untuk  menuntut  uang  pengganti  selain  kepada  terdakwa  dalam  perkara bersangkutan 9 .  Tuntutan  yang  demikian  selain  tidak  memiliki  dasar  hukum, pada prinsipnya juga melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial), oleh  karena  pihak  ketiga  tersebut  dikenakan  tuntutan  tanpa  pernah  diberikan kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri  layaknya  terdakwa  dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum.  Selain  itu  apabila  pengadilan mengabulkan  tuntutan  JPU  yang  demikian,  maka  akan  timbul  permasalahan hukum  dalam  eksekusinya.  Untuk  itu  apabila  pengadilan  mendapatkan perkara  di  mana  dalam  surat  tuntutannya  JPU  memasukan  tuntutan  agar terdapat  pihak  ketiga,  baik  saksi  maupun  terdakwa  dalam  perkara  lain  yang
9 Lihat Penjelasan pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2014.
dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pengadilan menolak tuntutan tersebut dan menyarankan agar JPU mendakwa pihak ketiga terlebih dahulu dalam perkara sendiri. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada  pihak  lain  selain  terdakwa,  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap asas presumption  of  innocence dan fair  trial. 10 Oleh  karenanya,  hakim  tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada terdakwa.
Besaran  pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi, adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan  sebagaimana  redaksi  Pasal  1  PERMA  No.  5  Tahun  2014.  Besaran uang  pengganti  tak  harus  sama  dengan  besar  kerugian  negara  karena  dalam suatu kasus sangat mungkin bahwa apa yang dinikmati dari pelaku korupsi tak hanya sebatas kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatannya,
Penjatuhan  pembayaran  uang  pengganti 11 terhadap  tindak  pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian keuangan negara dapat dijatuhkan jika terdakwa atas perbuatannya memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua  hasil  korupsi  tersebut  dapat  dikenakan  perampasan  berdasarkan  pasal 18 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG PTPK. sebagai contoh dalam perkara penyuapan,  harta  yang  diterima  penerima  suap  pada  dasarnya  adalah  hasil korupsi.  Harta  tersebut  pada  prinsipnya  haruslah  dirampas  menjadi  milik negara.  Namun  sangat  mungkin  harta  tersebut  sudah  tidak  berada  di  tangan terdakwa,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  sehingga  tidak  dapat  dikenakan penyitaan  pada  saat  penyidikan  dan  perampasan.  Dalam  kasus-kasus  seperti itu,  untuk  menghindari  terdakwa  menikmati  hasil  korupsi  tersebut  di kemudian  hari,  maka  atas  selisih  harta  hasil  korupsi  (uang  suap)  yang  belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.
Dalam  menentukan  tuntutan  besaran  uang  pengganti  yang  harus dibayarkan  JPU  harus  memperhitungkan  hasil  korupsi  yang  telah  disita terlebih dahulu oleh penyidik dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus  dibayarkan. 12 Hal  ini  dilakukan  karena  apabila  terhadap  barang  yang telah  disita  terbukti  merupakan  hasil  tidana  maka  akan  dilakukan  tindakan perampasan,  pidana  penjatuhan  pidana  tambahan  perampasan  barang  pada prakteknya  sering  menimbulkan  persinggungan. 13 Bahkan  dalam  beberapa kasus  Majelis  hakim  melakukan double  counting dalam  menjatuhkan  besaran
10 Lihat Penjelasan pasal 3 PERMA Nomor 5 tahun 2014.
11 Lihat Penjelasan pasal 3 PERMA Nomor 5 tahun 2014.
12 Lihat Pasal 2 PERMA Nomor 5 tahun 2014.
13 Lihat Penjelasan Umum PERMA Nomor 5 tahun 2014.
pidana  tambahan  uang  pengganti  dan  perampasan  aset.  Oleh  karenanya, penentuan  besaran  uang  pengganti  yang  akan  dijatuhkan  harus  dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.

## Menelusuri Aset Tersangka Untuk Menentukan Besar Uang Pengganti
Undang-Undang  PTPK  dalam  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  menyatakan bahwa  jumlah  pengenaan  pidana  tambahan  pembayaran  uang  pengganti adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi. Besaran pembayaran uang pengganti ini dipertegas lagi dalam  pasal  1  PERMA  No  5  tahun  2014  yang  menambahkan  bahwa  jumlah pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah  sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan . Maka  apabila  Penuntut  Umum  ingin  menjerat  terdakwa  dengan  pembayaran uang  pengganti,  penelusuran  aset  penting  dilakukan  meski  sudah  dilakukan audit kerugian negara. Penelusuran aset adalah cara untuk mengetahui berapa besaran  riil  keuntungan  yang  dinikmati  pelaku  dari  perbuatannya,  dan  juga untuk mencegah aset-aset hasil korupsi tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh terdakwa.
Penelusuran  aset  idealnya  dimulai  pada  tahap  penyidikan,  karena tahap  penyidikan  baik  penyidik  Polri,  Kejaksaan  maupun  KPK  sudah menetapkan pihak yang dinyatakan sebagai tersangka, nama-nama yang patut diduga  menguasai  harta  hasil  korupsi  yaitu  tersangka  dan  orang-orang dekatnya  yang  terindikasi  memiliki  andil  dalam  perkara  dimaksud  sudah dapat  diperkirakan  dan  pengumpulan  alat  bukti  bisa  lebih  terfokus  kepada nama-nama  tersebut.  Sebagaimana  redaksi  pasal  28  UNDANG-UNDANG PTPK  “Untuk  kepentingan  penyidikan,  tersangka  wajib  memberikan keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta  benda  istri  atau  suami, anak  dan  harta  benda  setiap  korporasi  yang  diketahui  dan  atau  yang  diduga mempunyai  hubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan tersangka.”
Pada  tahap  penyidikan,  penelusuran  aset  terhadap  pelaku  tindak pidana  melekat  dengan  kewajiban  dari  penyidik  untuk  mengumpulkan  alat bukti. Namun apabila penyidik berkeinginan untuk mengumpulkan alat bukti lain  guna  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh tersangka,  maka  penyidik  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  memiliki spesialisasi dalam hal penelusuran aset.
Salah  satu  lembaga  yang  diberi  kewenangan  oleh  peraturan perundang-undangan  Indonesia  untuk  melakukan  penelusuran  aset  adalah Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA)  yang  termasuk  dalam  struktur  kelembagaan Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  yang memberikan kewenangan tersebut kepada PPA adalah Peraturan Jaksa Agung Republik  Indonesia  Nomor:  PER-006/A/JA/3/2014  tanggal  20  Maret  2014 tentang Pemulihan Aset (selanjutnya disebut PERJA Pemulihan Aset),  di mana dalam  pasal  3  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Pemulihan  aset  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelusuran aset sendiri merupakan salah satu tahapan dari rangkaian pemulihan aset yang meliputi 14 proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan,  perampasan,  pengembalian,  dan  pelepasan  aset  tindak  pidana atau  barang  milik  negara  yang  dikuasai  pihak  lain  kepada  korban  atau  yang berhak  pada  setiap  tahap  penegakan  hukum.  Untuk  memastikan  agar  kelima tahapan pemulihan aset sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan dengan system  pemulihan  aset  terpadu 15 (Integrated  Asset  Recovery  System/IARS) yang terpusat pada Pusat Pemulihan Aset sebagai otoritas kejaksaan di bidang pemulihan  aset,  yang  terhubung  dan  didukung  oleh  semua  satuan  kerja kejaksaan se-Indonesia dalam suatu database pemulihan aset nasional.
Penelusuran  aset  menurut  PERJA  Pemulihan  Aset  adalah  serangkaian tindakan  mencari,  meminta,  memperoleh  dan  menganalisis  informasi  untuk mengetahui  atau  mengungkap  asal  usul  dan  keberadaan  aset.  Aset  sendiri menurut  pasal  1  angka  1  PERJA  Pemulihan  Aset  memiliki  definisi  semua benda,  baik  materiil  maupun  immaterial,  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud,  dan  dokumen  atau  instrumen  hukum  yang memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks tindak pidana  di mana dalam tulisan ini  adalah  tindak  pidana  korupsi,  aset  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 4 PERJA Pemulihan Aset, yaitu aset tindak pidana yang meliputi aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset terkait tindak pidana.
Kegiatan  penelusuran  aset  dapat  dilakukan  terhadap  aset-aset  sebagai berikut:  a).  Aset  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari tindak  pidana  termasuk  yang  telah  dihibahkan  atau  dikonversikan  menjadi
14 Lihat Pasal 1 angka 10 PERJA Pemulihan Aset.
15 Lihat  Latar  belakang  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER- 027/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman  Pemulihan  Aset  (selanjutnya  disebut  PERJA  Pedoman Pemulihan Aset).
harta  kekayaan  pribadi,  orang  lain,  atau  korporasi  baik  berupa  modal, pendapatan  maupun  keuntungan  ekonomi  lainnya  yang  diperoleh  dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk  melakukan  tindak  pidana;  b).  Barang  temuan;  c).  Aset  negara  yang dikuasai  pihak  yang  tidak  berhak;  dan,  d).  Aset-aset  lain  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  termasuk  yang  pada  hakekatnya  merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.
Sebelum  melaksanakan  penelusuran  aset,  praktisi  pemulihan  aset terlebih  dahulu  melakukan  profiling  dan  pemetaan  aset.  Profiling  adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya, dan pemetaan aset yaitu tindakan untuk mengklasifikasikan  aset  atau  barang.  Setelah  identitas  pelaku,  keluarga  dan pihak terkait dengan penguasaan harta diduga hasil korupsi diperoleh melalui tahap profiling maka  praktisi pemulihan aset dapat  mengumpulkan informasi mengenai  aset  dari  pihak-pihak  terkait  kepada  instansi  atau  lembaga  antara lain: 16 a).  Kementerian  Kehutanan  untuk  HPH;  b).  Kementerian  Dalam  Negeri untuk  data  kependudukan;  c).  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan untuk  latar  belakang  pendidikan;  d).  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  untuk  pertambangan;  e).  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  tanah/ bangunan  yang  sudah  bersertifikat;  f).  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, terkait  Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKP),  Surat  Tanda Kendaraan  Bermotor  (STNK),  Surat  Ijin  Mengemudi,  Ijin  Gangguan,  dan lainnya;  g).  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  atau Lembaga  Keuangan Bank  dan  Non Bank  untuk informasi transaksi keuangan; h).  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  untuk  informasi  kepemilikan  dan pendaftaran  pesawat  udara;  i).  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  untuk informasi  kepemilikan  dan  pendaftaran  kapal  laut;  j).  Direktorat  Jenderal Administrasi  Hukum  Umum  terkait  data/akta  perusahaan;  k).  Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait paspor; l). Direktorat Jenderal Pajak, untuk informasi kekayaan  Wajib  Pajak,  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT);  m). Pemerintah  Daerah  Kabupaten  untuk  informasi  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Khususnya  menyangkut  SPPT  dan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP) Bumi  dan  Bangunan;  n).  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSAT)/Dinas  Pendapatan  Daerah  (DISPENDA)  untuk  pajak  kendaraan bermotor;  o).  Kantor  Kelurahan/Desa  untuk  informasi  tanah/bangunan  yang belum bersertifikat; dan p). Kementerian/lembaga terkait lainnya.
16 Lihat PERJA Pemulihan Aset, Bab II, Huruf B, Nomor 5.
Sedangkan untuk  aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, dapat dilakukan  oleh  praktisi  pemulihan  aset  berdasarkan  surat  perintah  Kepala Pusat  Pemulihan  Aset,  dengan  menggunakan  jalur  formal  maupun  informal atau  melalui bantuan timbal balik (MLA) dalam  masalah  pidana sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006 mengingat  Pemerintah  telah  meratifikasi United  Nations  Convention  Against Corruption  2003 yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 .
Dari  informasi  yang  diperoleh  maka  praktisi  pemulihan  aset  dapat memetakan  mana  aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana  dan  mana  aset  yang bukan berasal dari tindak pidana. Namun perlu diingat bahwa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Terhadap  pihak  ketiga  yang  secara  sadar  menerima  penempatan  harta  yang diketahuinya  merupakan  hasil  korupsi,  maka  terhadapnya  dapat  dijerat dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  TPPU),  pun  terhadap  tersangka  yang  menempatkan  uang  tersebut kepadanya  dapat  dikenakan  ancaman  pidana  yang  terdapat  dalam  pasal  3 Undang-Undang  TPPU  karena  rumusan  pasal  ini  saling  berkaitan.  Namun terhadap pihak ketiga yang menguasai harta hasil korupsi dari tersangka tanpa mengetahui  bahwa  harta  tersebut  merupakan  harta  hasil  korupsi  dan terhadapnya tidak  dilakukan penyidikan atau penuntutan dalam perkara lain, baik  tindak  pidana  korupsi  maupun  tindak  pidana  lain  seperti  tindak  pidana pencucian  uang,  pihak  ketiga  tersebut  tidak  dapat  dituntut  untuk  membayar uang  pengganti  dan  kewajiban  pembayaran  uang  pengganti  berada  pada terdakwa  perkara  bersangkutan  sebagaimana  pasal  5  PERMA  No.  5  Tahun 2014.
Setelah berhasil memetakan aset yang berasal dari tindak pidana serta kewajiban  tersangka  untuk  menanggung  uang  pengganti  di  kemudian  hari maka  dilakukan  pengamanan 17 terhadap  aset  tersebut  dengan  tujuan  untuk menjaga keutuhan, kualitas dan nilai ekonomis. Pengamanan aset sendiri dapat dilakukan  dengan  cara  administratif  meliputi  pemblokiran  dan/atau pembekuan, pengamanan secara fisik; dan pengamanan secara hukum meliputi tindakan  penyitaan.  Penyidik  dapat  memilih  salah  satu  bentuk  pengamanan atau  mengkombinasikan  masing-masing  jenis  pengamanan.  Contohnya  untuk benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  bangunan  dan  rekening  tabungan  dapat
17 Lihat Pasal 18 ayat (1) PERJA Pemulihan Aset.
dilakukan  pemblokiran  dan  untuk  benda  bergerak  seperti  kendaraan  serta perhiasan  dapat  dilakukan  penyitaan.  Pengamanan  baik  secara  administratif, fisik maupun secara hukum meski prosedurnya berbeda memiliki tujuan yang sama  untuk  mencegah  dialihkan  atau  dipindahtangankan  asset,  baik  dalam tahap  penyidikan,  penuntutan  atau  persidangan,  selain  tujuan  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  untuk  menjaga  keutuhan,  kualitas  dan  nilai  ekonomis dari aset tersebut.

## Hasil Penelusuran Aset Sebagai Alat Bukti di Persidangan
Hasil  dari  penelusuran  aset  yang  menyatakan  bahwa  adanya  hasil tindak  pidana  dalam  harta  tersangka  tak  serta  merta  menyatakan  seseorang telah  melakukan  tindak  pidana.  Sesuai  adagium  “ innocent  until  proven  guilty ” jaksa  selaku  penuntut  umum  dalam  persidangan  memiliki  kewajiban  untuk membuktikan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  terdakwa  dalam memperoleh harta. Terlebih keputusan apakah harta tersebut merupakan hasil tindak pidana atau tidak tetap berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  pembuktian 18 merupakan  inti persidangan  perkara  pidana  karena  yang  dicari  dalam  hukum  pidana  adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah  dimulai  sejak  tahap  penyelidikan  untuk  mencari  dan  menemukan peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  dapat  atau  tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.
Hasil  dari  penelusuran  aset  yang  dilakukan  di  tahap  penyidikan  bisa menjadi  salah  satu  bentuk  alat  bukti  di  persidangan,  yaitu  alat  bukti  surat. Sebagaimana  disebutkan  dalam  pedoman  pemulihan  aset  bahwa  yang dituangkan  dalam  suatu  bentuk  nota  dinas  atau  laporan  hasil  kegiatan  dari pihak yang melakukan pelacakan aset.
Jenis  surat  yang  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara pidana  dicantumkan  dalam  pasal;  187  KUHAP.  Surat  tersebut  dibuat  atas sumpah  jabatan  atau  dikuatkan  dengan  sumpah.  Jenis  surat  yang  dimaksud adalah 19 :  1).  Pertama,  berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  atau  dibuat  di  hadapannya,  yang
18 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 7 19 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , h.107-109.
membuat  keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat atau  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu; 2).  Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang termasuk  dalam  tata  laksana  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan diperuntukkan  bagi  pembuktian  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan;  3).  Ketiga, surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  suatu  keadaan  yang  diminta  secara resmi dari padanya; 4). Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung  nilai  pembuktian  apabila  isi  surat  tersebut  ada  hubungannya dengan alat bukti yang lain.
Bukti  surat 20 mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat bagi hakim dengan syarat: a). Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang;  b).  Bahwa  surat tersebut  tidak  ada  cacat  hukum;  c).  Tidak  ada  orang  lain  yang  mengajukan bukti yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.
Hasil  penelusuran  aset  digunakan  sebagai  alat  bukti  surat  terlihat urgensinya pada saat persidangan, di mana dalam persidangan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  didakwakan  sebagaimana rumusan  Pasal  37  A  ayat  (1)  Undang-Undang  PTPK.  Hasil  penelusuran  aset dapat digunakan untuk mengkonfrontasi keterangan yang diberikan terdakwa sehingga  hakim  dapat  menilai  kualitas  keterangan  dari  terdakwa,  mengingat Pasal  37  A  ayat  (2)  Undang-Undang  PTPK  menyatakan  bahwa  apabila terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak  seimbang dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya  maka keterangan  tersebut  digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada bawa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Meskipun dalam persidangan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan dengan  perkara  yang  didakwakan  sebagaimana  rumusan  Pasal  37  A  ayat  (1) Undang-Undang  PTPK  penuntut  umum  tetap  berkewajiban  untuk membuktikan  dakwaaannya  sebagaimana  rumusan  Pasal  37  A  ayat  (3)
20 Suharto  RM, Penuntutan  Dalam Praktek  Peradilan ,  (Jakarta:  Sinar Grafika,  2006),  h.  154, 155.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 47
Undang-Undang  PTPK,  hal  ini  menurut  Adami  Chazawi 21 menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang diterapkan atau diikuti oleh Undang-Undang PTPK adalah “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan  berimbang”  atau  “pembuktian  terbalik  yang  terbatas”  kecuali  yang diterapkan  atau  diikuti  pembuktian  terbalik  sebenarnya  adalah  “pembuktian biasa”  yang  melulu  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam KUHAP.
Hasil  penelusuran  aset  sebagai  alat  bukti  surat  dan  keterangan terdakwa  tersebut  diharapkan  dapat  menimbulkan  keyakinan  majelis  hakim yang memeriksa perkara, mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat  dengan  beberapa  ketentuan 22 yakni:  a).  Adanya  syarat  minimal  dua pembuktian,  ialah  satu  alat  bukti  saja  tidaklah  cukup  dalam  perkara  pidana, melainkan  harus  minimal  dua  alat  bukti;  b).  Diperlukan  adanya  keyakinan hakim.  Dari  minimal  dua  alat  bukti  terbentuklah  keyakinan  tentang  3  hal (terjadi  tindak  pidana,  terdakwa  melakukannya,  dan  ia  dapat  dipersalahkan atas perbuatannya itu).
Muara  dari  kerja  keras  penyidik  mengumpulkan  alat  bukti  dan penuntut  umum  membuktikan  adanya  uang  pengganti  yang  harus  dibayar terdakwa  adalah  teryakininya  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  dan mengabulkan  tuntutan  pidana  tambahan  uang  pengganti.  Keyakinan  majelis hakim tersebut dituangkan ke dalam putusan pengadilan.  Putusan pengadilan menurut  pasal  1  angka  11  KUHAP  memiliki  definisi  pernyataan  hakim  yang diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Ada  dua  jenis  putusan 23 ,  yaitu:  1).  Putusan  pemidanaan,  apabila  yang didakwakan  oleh  penuntut  umum  dalam  surat  dakwaannya  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan; 2). Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan  bebas (vrijspraak) dan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum (onslag van recht vervolging).
Putusan yang diharapkan tentu saja adalah putusan  pemidanaan yang menyatakan  dakwaan  penuntut  umum  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan. Akan tetapi keberadaan putusan ini tak serta merta berkekuatan hukum selama pihak penuntut umum atau terdakwa masih belum puas dan masih ada upaya
21 Adami  Chazawi, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Malang:  Banyumedia Publishing, 2013), h. 222.
22 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , h. 54-55. 23 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap:  Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) h.125.
hukum  yang  dapat  ditempuh.  Suatu  putusan  baru  dapat  dieksekusi  apabila para  pihak  telah  menerima  putusan  dan  tidak  mengajukan  upaya  hukum terhadapnya.
Setelah  suatu  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  atau dikenal dengan istilah inkracht van gewijsde , maka sebagaimana pasal 30 ayat (1) huruf  b  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia dan pasal 270 KUHAP, jaksa berkewajiban untuk melaksanakan atau mengeksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap tersebut.  Dengan  dilakukannya  penelusuran  uang  pengganti  dan  pembekuan atau pemblokiran aset maka eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap  yang  amarnya  memerintahkan  terpidana  untuk  membayar  uang pengganti  tidak  akan  menemui  kendala  dalam  hal  terpidana  yang  mengaku tidak  memiliki  harta  untuk  membayar  uang  pengganti  dan  memilih  untuk menjalani  penjara  pengganti.  Mengingat  harta  hasil  korupsi  telah  disita  atau diblokir sejak tingkat penyidikan dalam tindakan pengamanan aset, maka jaksa eksekutor  akan  lebih  mudah  untuk  melakukan  eksekusi  berdasarkan  putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu apabila ditemukan bahwa karena satu dan lain hal nilai harta hasil korupsi mengalami penyusutan dari saat majelis hakim menetapkan  besaran  uang  pengganti,  maka  jaksa  eksekutor  dapat  melakukan pelelangan  terhadap  harta  terpidana  sebagaimana  rumusan  pasal  18  ayat  (2) PTPK.  Terpidana  tak  dapat  berdalih  tidak  memiliki  harta  yang  cukup  dan memilih untuk menjalankan subsidiair penjara pengganti sebagaimana pasal 18 ayat  (3)  Undang-Undang  PTPK  karena  jaksa  eksekutor  telah  mengetahui besaran harta yang dimiliki dari terpidana dari kegiatan penelusuran aset yang telah dilakukan sebelumnya.

## Penutup
Penelusuran  aset  hasil  korupsi  penting  untuk  dilakukan  sejak  tahap penyidikan  guna  mengetahui  besaran  harta  hasil  korupsi  yang  berada  dalam penguasaan  tersangka,  hasil  penelusuran  aset  ini  adalah  dasar  untuk menetapkan  besaran uang  pengganti yang akan dibebankan di kemudian hari kepada terpidana, sebagaimana Undang-Undang PTPK dalam pasal 18 ayat (1) huruf  b  menyatakan  bahwa  besaran  uang  pengganti  adalah  sebanyak- banyaknya  sama dengan  harta yang dinikmati terdakwa.  Dalam hukum acara pidana, hasil penelusuran aset tersebut di persidangan bisa menjadi suatu alat bukti  adanya  harta  hasil  korupsi  yang  berada  dalam  penguasaan  terdakwa yang dapat menguatkan dalil-dalil penuntut umum serta sebagai pertimbangan hakim  untuk  memutus  sesuai  dengan  tuntutan  yang  diajukan  oleh  penuntut umum.
Apabila  setelah  dilakukan  kegiatan  penelusuran  aset  ditemukan  fakta aset  tersebut  telah  dipindahtangankan  atau  ditempatkan  tersangka  kepada pihak  ketiga,  bukan  berarti  harta  tersebut  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum. Banyak  opsi  yang  dapat  diambil  oleh  jaksa,  antara  lain  Jaksa  tetap  dapat menuntut pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa sepanjang pihak ketiga  tidak  dituntut  pidana,  atau  menuntut  dalam  perkara  terpisah  sebagai suatu  pencucian  uang,  atau  sebagai  alat  bukti  untuk  menetapkan  tersangka baru  apabila  ditemukan  bukti  bahwa  pihak  ketiga  tersebut  secara  aktif  turut serta melakukan korupsi yang sama.

## Pustaka Acuan

## Buku
Chazawi,  Adami, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
Hamzah,  Andi, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 Hiariej,  Eddy  O.S., Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, 2014.
Hiariej, Eddy O.S., Teori & Hukum Pembuktian , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
Mulyadi,  Lilik, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap: Surat  Dakwaan,  Eksepsi,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2012.
Purwoleksono,  Didik  Endro, Hukum  Pidana ,  Surabaya:  Airlangga  University
Press, 2014.
RM, Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Wiyono,  R., Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah  dan  ditambahkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2006  Tentang Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Corruption,2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

## Internet
Alamando  Jefri  Teguh  Manurung,  dkk,    Efektivitas  Pelaksanaan  Pidana Pembayaran  Uang  Pengganti  Oleh  Kejaksaan  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi , dalam http://hukum.ub.ac.id/wp- content/uploads/2013/09/371_JURNAL-ALMANDO.pdf , diunduh pada 11 Februari 2016 Indonesia Corruption Watch, Tren Vonis Korupsi 2015, dalam http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20P ers/Tren%20Vonis%20Korupsi%202015.pdf , diunduh pada 11 Februari
2016
Michael  Barama,  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam  Perkara
Korupsi,
dalam
http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDAN
A_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI.pdf  ,  diunduh  pada
11 Februari 2016
Pusat  Litbang  Kejaksaan  Agung  R.I,  Studi  tentang  Langkah  Hukum  Yang
Harus  Ditempuh  Dalam  upaya  Penyelesaian  Tunggakan  Pembayaran Uang Pengganti, 2008,
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id= 53 , diunduh pada 10 Februari 2016