## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Akibat Hukum Perubahan Nama Perseroan Terbatas Didasarkan Persetujuan Pemegang Saham yang Wanprestasi
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel)
Rizki Rasyadan Pratama 1*
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: rizki.rasyadan@ui.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 15/02/2024 Hak-hak  atas  saham  baru  dapat  dieksekusi  jika  kewajiban  sebagai pemegang  saham  telah  dipenuhi  yaitu  penyetoran  telah  dilakukan  secara penuh.  Pengalihan  hak  atas  saham  yang  penyetorannya  belum  dilakukan secara  penuh  menimbulkan  permasalahan  hukum  sebagaimana  Putusan Nomor  105/Pdt.G/2021/PN  Jkt.Sel,  yang  mana  perkara  ini  terjadi  ketika salah satu pihak kreditur memberikan hak atas saham namun debitur belum membayar,  namun  telah  terjadi  perubahan  komposisi  saham  dan  juga perubahan  nama  dari  PT  tersebut  yang  juga  disetujui  debitur  selaku pemegang  saham.  Oleh  karena  itu  muncul  permasalahan  bagaimana Kedudukan  Pemindahan  hak  atas  saham  yang  dilakukan  tanpa  pelunasan terlebih  dahulu  dan  bagaimana  keabsahan  Perubahan  Nama  PT  yang didasarkan pada persetujuan pemegang saham yang kepemilikan sahamnya dinyatakan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah  Doktrinal  dengan  Tipologi  penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwasannya  kedudukan  pemindahan  hak  atas saham  yang  tanpa  pelunasan  terlebih  dahulu  apabila  telah  sesuai  dengan UUPT maka dinyatakan sah, hanya saja karena tidak dibayarkan maka akan muncul  wanprestasi  yang  menyebabkan  perjanjian  ini  dapat  dibatalkan, sedangkan  Keabsahan  perubahan  nama  PT  yang  didasarkan  pada persetujuan  Pemegan  Saham  yang  kepemilikan  sahamnya  dinyatakan wanprestasi adalah tetap juga dinyatakan sah kecuali ada pembatalan akan perubahan nama PT tersebut karena wanprestasi tidak berakibat kembalinya keadaan kepada posisi semula melainkan suatu perjanjian hanya dianggap selesai dan dapat dilakukan ganti rugi.
Diterima, 30/03/2024 Dipublikasi, 04/04/2024 Kata Kunci: Perubahan; Saham;
Wanprestasi
Abstract
Keywords: Amandment; Shares; Default Rights over shares can only be exercised if the obligations as a shareholde have been fulfilled, in Verdicts Number 105/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel, where this debtor has not paid, but has there was a change in share composition and also a change in the name of the LLC which was also approced by the debtor as shareholder. the problem arises as to the status of the transfer of rights to shares which is carried out without prior payment and the validity of  the  change  in  name  of  the  LLC  which  is  based  on  the  approval  of shareholders  whose  share  ownership  is  declared  to  be  in  default.  The research  method  used  is  doctrinal  with  descriLLCive  analytical  research typology. The research results show that the position of the transfer of righs on shares without prior repayment if it is in accordance with UU No then it is declared valid, whereas The validity of the LLC name changes is based on the approval of the shareholder whose share ownership is declared in default  is  still  declared  valid,  because  a  default  does  not  result  in  the situation returning to its original position but rather an agreement is only considered complete and compensation can be made.

## PENDAHULUAN
Perseroan  terbatas  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  badan  hukum  yang  terdapat  di Indonesia.  Pendirian  PT  mempunyai  beberapa  unsur  yaitu  adanya  persekutuan  modal, perjanjian,  kegiatan  usaha, dan modal.  Dalam  hal modal-modal  yang telah  ditempatkan dan disetor  ke  dalam  PT  menjadi  harta  kekayaan  PT  tersebut  Para  pendiri  PT  yang  telah menyetorkan modal ke dalam PT kemudian akan mendapatkan hak dan kewajiban baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif). 1
Modal yang sudah disetor kedalam PT tentunya harus dicatat dan terdaftar, yang mana untuk  mengetahui  kepemilikan  modal  tersebut  dikenal  adanya  saham.  Pasal  24  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwasannya modal dasar  perseroan  terdiri  atas  nilai  nominal  saham,  dimana  artinya  saham  adalah  bukti kepemilikan  dan  besaran  bagian  dari  modal  perseroan  terbatas  yang  menimbulkan  hak  atas deviden serta hak dan kewajiban lainnya. 2 Fungsi adanya saham yang dipegang oleh seseorang diantaranya adalah memunculkan Hak mengeluarkan suara dalam PT, hak penerimaan deviden dan hak menerima lembar saham apabila PT di likuidasi, dan hak untuk didahulukan dalam hal PT ingin melakukan penjualan atas saham. Organ dalam PT yang diatur dalam Pasal 1 angka 2  UUPT sendiri  adalah Rapat Umum  Pemegang  Saham  yang  mana  didalamnya adalah para pemegang saham yang melakukan rapat untuk mencapai suatu keputusan dimana wewenang dalam RUPS tersebut tidak diberikan baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.
Saham  merupakan  benda  bergerak  yang  artinya  kepemilikan  atas  saham  memberikan pula hak kebendaan terhadap pemegangnya. Saham membuat pemegang saham memilikii hak dimana dapat menghadiri dan memberi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS  dalam  UUPT  sendiri  diartikan sebagai Organ Perseroan  yang mempunyai  wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS dibutuhkan dalam beberapa tindakan PT salah satunya adalah perubahan anggaran dasar, dimana RUPS berwenang untuk menetapkan hal-hal yang akan diubah dalam anggaran dasar. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan adalah  perubahan  nama  perseroan  yang  mana  perubahan  tersebut  harus  dibuat  dengan  akta notaris, baik dengan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham dan juga dapat berbentuk Akta Pernyataan  Keputusan  Para  pemegang  saham  atau  Akta  Keputusan  Sirkuler.  Akta  tersebut nantinya  diajukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar.
Wewenang  RUPS  sebagaimana  diatur  dalam  UUPT  ini  tidak  dapat  diabaikan,  karena Anggaran Dasar PT itu sendiri semata-mata ada karena adanya kehendak dari RUPS yang telah disahkan,  disetujui  ataupun  diterima  pemberitahuan  oleh  Menteri. 3 Dalam  hal  pendirian  PT kewenangan  dari  RUPS  ini  dikecualikan  melalui  akta  pendirian  PT  seperti  pengangkatan Direksi  dan  juga  Dewan  Komisaris.  Peran  notaris  membuat  akta  pendirian  dan  berdasarkan
1 I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi and Yolanda Simbolon, “Pemberlakuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kemandirian Subjek Hukum Perseroan Terbatas,” Jurnal Mimbar Hukum 33, no. 2 (2021): 634– 640.
2 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas , UU Nomor 40 Tahun 2007, LN. Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, selanjutnya disebut UUPT, Pasal 24
3 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas (Bandung: Alumni, 2004).
kuasa dari Direksi perseroan memohon persetujuan pengesahan pendirian PT atau persetujuan perubahan AD dan/atau pemberitahuan perubahan AD/Data Perseroan. 4
Namun  demikian  dalam  kepemilikan  saham  dari  pemegang  saham  yang  telah melaksanakan  RUPS  dimungkingkan  adanya  sengketa,  seperti  yang  terjadi  dalam  Putusan Nomor  105/Pdt.G/2021/Pn  Jkt.Sel  dalam  Putusan  ini  terjadi  wanprestasi  atas  kepemilikan saham  dari  2  (dua)  pemegang  saham  namun  sebelum  diajukan  perkara  wanprestasi  telah diadakan  perubahan  nama  PT  yang  di  setujui  oleh  RUPS  yang  2  Pemegang  Sahamnya dinyatakan wanprestasi.
Penelitian mengenai wanprestasi dalam pengalihan belum banyak dilakukan, ada 2 (dua) penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dibuat oleh Steven Liem yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti  Pelunasan  Dan  Bukti  Setor  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor:  259/  Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel)  yang  secara  garis  besar  membahas  mengenai  tanggung jawab notaris yang melanggar aturan dalam UUJN, hal yang berbeda antara jurnal ini dan jurnal tersebut adalah pembahasan dalam jurnal ini tidak membahas notaris secara spesifik melainkan membahas mengenai keabsahaan dari perubahan nama yang disetujui oleh pemengang saham yang wanprestasi. 5
Penelitian yang selanjutnya adalah  Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai  Perjanjian  Jual-Beli  Saham  yang  dibuat  Usman  Efendi  Marpaung  yang  membahas mengenai dasar hukum dari asas terang dan tunai dalam perjanjian jual beli saham dan hal yang secara  spesifik  berbeda  dari  jurnal  ini  adalah  mengenai  adanya  pembahasan  mengenai bagaimana  kedudukan  saham  dalam  pengalihan  tanpa  pelunasan  terlebih  dahulu  dan bagaimana  perubahan  nama  PT  tersebut  apakah  tetap  berlaku  jika  disetujui  oleh  pemegang saham mayoritas yang belum melakukan pelunasan tersebut. 6 Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari jurnal ini yaitu bagaimana Kedudukan Pemindahan hak  atas  saham  yang  dilakukan  tanpa  pelunasan  terlebih  dahulu?  dan  bagaimana  keabsahan Perubahan  Nama  PT  yang  didasarkan  pada  persetujuan  pemegang  saham  yang  kepemilikan sahamnya dinyatakan wanprestasi?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  bentuk  penelitian  yang  digunakan  adalah  doktrinal.  Dengan menggunakan  dan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  utama dengan  mengaitkan  atara  literatur-literatur  dengan  peraturan-peraturan  yang  terkait  dalam masalah  yang  diteliti.    Tipologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisi suatu masalah untuk  menemukan  fakta  selengkap-lengkapnya  untuk  dapat  menganalisis  dan  mengambil kesimpulan.  merupakan terapan dengan tujuan penemuan fakta (facts finding), disiplin ilmu yang digunakan dalam tipologi ini adalah interdispliner.
4 Shania Puttie Syabilla and Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap,” Jurnal Palar (2021): 463.
5 Steven Liem, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor:  259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.,” Indonesian Notary 2, no. 38 (2020): 804.
6 Usman  Efendi  Marpaung,  “Perspektif  UUPT  Terkait  Asas  Hukum  Terang  Dan  Tunai  Perjanjian  Jual-Beli Saham,” Jurnal Smart Hukum 1, no. 1 (2022): 6.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kasus Posisi
Dalam putusan ini Penggugat 1 adalah ASP, PTE, Ltd dan penggugat 2 adalah AM, PTE Ltd  keduanya  adalah  perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Negara  Singapura  dan para Penggugat adalah pemegang saham dari turut tergugat 1. Tergugat 1 adalah PT. BKM dan Tergugat 2 PT. SR, keduanya adalah para pihak yang membeli saham dari Penggugat 1. Turut tergugat  1  dalam  kasus  ini adalah  PT. ACN  yang sebelumnya bernama PT. ASN  dan Turut Tergugat 2 adalah Notaris SM, S.H. selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) PT ASN.
Pada  Juli  2019  melalui  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  ( Agreement  of  Share  and  Sales ) Penggugat1 menjual sahamnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Perjanjian Jual Beli tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PKS Nomor 31 tertanggal 23 Juli 2019 dihadapan Turut Tergugat  2  dan  telah  diberitahukan  juga  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  melalui  Surat Penerimaan  Pemberitahuan  Perubahan  Data  Perseroan  Nomor  AHU-AH.01.03.0313928 tanggal  14  Agustus  2019.  Melalui  akta  tersebut  komposisi  saham  dari  Turut  Tergugat  satu dimiliki  oleh  Penggugat  1  sebanyak  40%,  Penggugat  2  sebanyak  1%,  sedangkanTergugat  1 sebanyak 29.5% dan Tergugat 2 sebanyak 29.5%.
Pada Tanggal 4 Februari 2020 dibuatlah Akta PKS No. 2 dihadapan Turut Tergugat 2 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT melalui suratnya nomor AHU- 0011378.AH.01.02. Tahun 2020.Akta PKS No. 2 tanggal 4 Februari 2020 tersebut pada intinya berisi Perubahan Nama PT ASN menjadi PT. CAN. Namun para pembeli yaitu Tergugat 1 dan 2 tidak kunjung membayar kewajiban mereka, dan turut tergugat 1 memberikan somasi kepada kedua  tergugat  melalui Notice  of  Default beberapa  kali.  Akhirnya  pada  18  Januari  2021 dibuatlah  gugatan  ke  pengadilan  yang  mana  amarnya  berisi  mengabulkan  gugatan  untuk sebagian  melalu verstek ,  menyatakan  Tergugat  1  dan  Tergugat  2  melakukan  Wanprestasi, menyatakan Batal Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat 1 dan Tergugat 1, Perjanjian Jual Beli  antara  Penggugat  1  dan  Tergugat  2,  serta  Akta  PKS  Nomor  31  Tanggal  23  Juli  2019, menyatakan dengan  hukum  mengembalikan kepada  Penggugat  1  saham  dan  segala  hak dan kewajiban yang melekat atasnya, memerintahkan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2  menyapaikan  pemberitahuan  Resmi  kepada  instansi  pemerintah  terkait  pengembailan kedudukan dan kepemilikan saham pada Turut Tergugat 1

## Kedudukan  Pemindahan  Hak  atas  Saham  yang  Dilakukan  Tanpa  Pelunasan  Terlebih Dahulu
Secara normatif Saham dapat diperoleh atau dialihkan melalui beberapa cara, yaitu baik dengan jual beli, hibah, maupun karena pewarisan. 7 Pemindahan hak atas saham yang diatur dalam pasal 56 UUPT mengharuskan adanya akta pemindahan yang selanjutnya disampaikan secara  tertulis  kepada  perseroan  untuk  selanjutnya  Direksi  mencatat  pemindahan  hak  atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham (DPS) sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (3) UUPT. Secara umum pengalihan hak atas saham harus dengan akta pemindahan hak atas saham baik barupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan maka apabila tidak  dilakukan  hal  yang  demikian  akan  mengakibatkan  pemindahan  hak  atas  saham  itu
7 Pasal 56 UUPT
dianggap  batal  demi  hukum  dan  tidak  sah. 8 Akta  dibawah  tangan  sendiri  pada  dasarnya memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  autentik  selama  keabsahannya  tidak disangkal, namun apabila ada sangkalan maka harus dibuktikan kebenarannya. 9 Pasal 57 ayat (1)  UUPT  mengatur  dalam  anggaran  dasar  PT  dapat  diatur  beberapa  persyaratan  mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
1. Penawaran  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham  dengan  klasifikasi  tertentu  atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan;
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT klausula yang dicantumkan menggunakan kata “dapat” yang  artinya  tidak  diwajibkan  pengaturan  dan  mencantumkan  syarat-syarat  tersebut  dalam pemindahan hak atas saham. 10
Pengalihan  hak  atas  saham  yang  dilakukan  dengan  cara  jual  beli  tidak  hanya  tunduk kepada UUPT sebagai lex specialis , tetapi juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUHPerdata  sebagai lex  generalis .  Dalam  Pasal  1457 KUHPerdata disebutkan bahwasannya jual beli merupakan persetujuan yang mengikatkan diri seseorang  untuk  menyerahkan  barang  dan  pihak  lainnya  untuk  membayarkan  harga  yang dijanjikan,  yang  artinya  jual  beli  saham  pun  akan  tunduk  dengan  pasal  ini  dan  untuk penyerahannya  diatur  pula  pada  Pasal  613  KUHPerdata. 11 Unsur  memberikan  pembayaran harga yang dijanjikan inilah yang tidak dipenuhi dalam kasus ini.
Dalam  pengalihan  hak  atas  saham  walaupun  dapat  dilakukan  dengan  akta  dibawah tangan tetap harus memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar PT tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 58 UUPT. Dalam pasal tersebut dapat diatur mengenai perlu atau tidaknya penawaran terlebih dahulu terhadap para pemegang saham dan persetujuan pemegang saham lalu apakah perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang, karena apabila memang hal yang demikian diatur maka harus dilaksanakan terlebih dahulu agar sah jalannya pengalihan tersebut.
Pasal 56 ayat (2) UUPT juga mengatur baik terhadap pemindahan hak atas saham yang dilakukan  dengan  akta  autentik  dihadapan  Notaris,  maupun  akta  dibawah  tangan, pemindahannya  tersebut  harus  disampaikan  secara  tertulis  kepada  PT  tersebut.  hal  ini dilakukan  agar  Direksi  Perseroan  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  hal  pencatatan pemindahan tersebut, baik dalam daftar pemegang saham (DPS) ataupun Daftar Khusus yang tercatat tanggal dan hari dalam hak atas saham tersebut. Untuk selanjutnya Direksi juga wajib untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT.
Untuk sahnya pengalihan hak atas saham hal yang selanjutnya dilakukan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan  dan  Pembubaran  Badan
8 Dian Mario, Hirsanuddin, and Muhaimin, “Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli,” Jatiswara 35, no. 2 (2020): 243.
9 Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” Lex Privatum 3, no. 2 (2015): 144.
10 I  Wayan  Suka  Antara  Yasa,  “Pengalihan  Hak  Atas  Saham  Perseoran  Terbatas  Melalui  Hibah,” Kertha Wicaksana 14, no. 1 (2020): 25.
11 Ibid.
Hukum Perseroan terbatas. Pemindahan hak atas saham dalam Pasal 8 ayat (4) Permenkumhan Nomor 21 Tahun 2021 di kategorikan sebagai perubahan data perseroan terbatas yang mana artinya diperlukan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia.  Sebelum  hal  tersebut  disampaikan  pemberitahuan  tentunya  harus  diadakan RUPS untuk mengesahkan perubahan komposisi pemegang hak atas saham tersebut. RUPS ini pula  harus  dituangkan  dalam  akta  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  9 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tersebut.
Dalam  putusan  ini  diketahui  bahwasannya  terdapat  akta  pemindahan  hak  atas  saham melalui akta di bawah tangan yaitu Perjanjian Jual Beli Saham antara para penggugat dan para tergugat. Akta pengalihan hak yang dibuat secara lunas maka harus dibuktikan dengan adanya bukti pelunasan sebagai dasar untuk dibuatnya Akta PKS apabila bukti pelunasannya tidak ada maka  akta  tersebut  sebaiknya  tidak  dibuat  terlebih  dahulu  guna  memastikan  hak  dari  kedua belah pihak telah terlebih dahulu dipenuhi. Selanjutnya perjanjian tersebut dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Akta PKS) Nomor 31 tanggal 23 Juli 2019.  Akta  PKS  tersebut  telah  disampaikan  kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dan  telah  mendapat  penerimaan  pemberitahuan  perubahan  data  perseroan  dari Kemenkumham pada tanggal 14 Agustus 2019. Dari fakta-fakta tersebut maka secara formil syarat-syarat  pemindahan  hak  atas  saham  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  56  dan  Pasal  58 UUPT  serta  Pasal  8  ayat  (4)  dan  Pasal  9  Permenkumham  Nomor  21  Tahun  2021  telah dilakukan dengan prosedur hukum yang tepat. Dengan dipenuhinya prosedur hukum tersebut maka pemindahan hak atas saham dari penggugat 1 dan penggugat 2 kepada tergugat 1 dan tergugat 2 sah.
Namun demikian, secara materiil pada faktanya pula perjanjian jual beli tersebut tidak dilaksanakan oleh para tergugat, yang mana belum memberikan pembayaran. Undang-Undang Perseroan  Terbatas  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  pembayaran  lunas  harus dilaksanakan  untuk  dapat  melakukan  pemindahan  hak  atas  saham,  namun  KUHPerdata mengenai  pemenuhan  prestasi  akan  suatu  perjanjian  pada  Pasal  1459  KUHPerdata  yang mensyaratkan secara nyata, setidaknya dengan menggunakan akta. Pembayaran secara terang dan tunai sendiri tidak disyaratkan secara tegas terlebih dahulu dalam hal pemindahan hak atas saham,  melainkan  hanya  perlu  ada  akta  baik  secara  autentik  maupun  dibawah  tangan  yang menyatakan  bahwa  pembayaran  telah  dilakukan  kepada  penjual  dan  saham  tersebut  sudah diserahkan kepada pembeli. Yang berdasarkan akta dibawah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian jual beli saham maka akta dibawah tangan tersebut berlaku sebagai kwitansi  yang  menyatakan  bahwasannya pembayaran  sudah  dilakukan  dan  hak atas saham tersebut sudah diberikan kepada para tergugat.
Melihat kesesuaian antara persyaratan UUPT dengan dokumen yang disiapkan oleh para penghadap  maka  kedudukan  dari  pemindahan  hak  atas  saham  dalam  putusan  ini  dapat dikatakan  sah  secara  hukum  perseroan  terbatas.  Hal  yang  dapat  dilakukan  penjual  untuk mendapatkan  haknya  yang  berupa  pembayaran  tersebut  adalah  dengan  melakukan  gugatan kepada  pengadilan  untuk  pelaksanaan  pembayaran  tersebut.  Salah  satu  gugatan  yang  dapat dilakukan  adalah  gugatan  wanprestasi.  Wanprestasi  diartikan  oleh  Yahya  Harahap  sebagai tidak  terlaksananya  perjanjian  pada  waktu  yang  seharusnya  dan  tidak  dilakukan  selayaknya
atau tidak dilaksanakan sama sekali. 12 Konsep pemenuhan prestasi sendiri pada dasarnya diatur dalam  Pasal  1236  KUHPerdata  yang  mengatur  bahwasannya  tujuan  perikatan  adalah  untuk memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu  ataupun  tidak  berbuat  sesuat.  Hal  yang  membedakan adalah pada posisi berbuat sesuatu bermakna positif ( Positive duty/duty to do ) sedangkan tidak berbuat sesuatu bersifat negatif ( negative duty / Duty not to do ). 13
Seseorang  dinyatakan  wanprestasi  ketika  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut  ia tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya sama sekali, pada pemenuhan prestasi yang mana pemberian prestasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, dan perbuatan tersebut merugikan orang  lain,  pemenuhan  prestasi  yang  mana  pemberian  prestasi  tersebut  tidak  sesuai  dengan perjanjian, Terlambat memenuhi prestasi dari jangka waktu yang sudah diatur dalam perjanjian tanpa memberikan alasan yang jelas juga termasuk wanprestasi. Unsur yang terakhir adalah dalam perjanjian yang menyatakan untuk tidak melakukan suatu hal, namun salah satu pihak melakukan  hal  yang  dilarang  tersebut  maka  hal  tersebut  masuk  kedalam  unsur  wanprestasi secara  keluruhan  unsur  ini  harus  dibuktikan  bukanlah  karena  sebuah  keadaan  memaksa ( overmacht ). 14
Pasal 1236 KUHPerdata mengatur mengenai ganti kerugian dalam prestasi memberikan sesuatu dan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur mengenai prestasi berbuat sesuatu. Wanprestasi tidak  dapat  membuat  penggantian  kerugian  secara  seketika  melainkan  ganti  kerugian  baru muncul  ketika  si  berutang  telah  dinyatakan  lalai,  namun  tidak  juga  memberikan/melunasi kewajibannya  tersebut,  hal  ini  sebagai  mana  diatur  dalam  pasal  1243  KUHPerdata. Wanprestasi  sendiri  baru  terjadi  ketika  dinyatakan  adanya  kesalahan,  kelalaian  dan kesengajaan. 15 Kesalahan  sendiri  artinya  perbuatan  tersebut  harus  dapat  dihindarkan,  harus dapat dipersalahkan kepada orang tersebut karena sudah seharusnya dapat menduga akibat dari tindakannya tersebut. Kesengajaan sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan tidak terpenuhinya prestasi tersebut dia lakukan dengan sadar dan atas kehendaknya. Kelalain adalah dimana dia tahu bahwa tindakan tersebut akan merugikan orang lain. 16
Dalam  putusan  ini  si  tergugat  sudah  diberikan  somasi  melalui notice  of  default sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  yang  mana  artinya  si  tergugat  sudah dinyatakan lalai oleh penggugat dan harus segera memberikan uang yang telah dijanjikan, dan tidak hanya diberikan, namun juga telah menerima dan memberi tanda penerimaan atas notice of  default tersebut,  Namun  setelah  diberikan  somasi  tersebut  tergugat  sebagaimana  diatur dalam  pasal  1243  KUHPerdata  tidak  juga  memberikan  pelunasan  atas  hak  dari  Penggugat tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwasannya  tergugat  dengan  jelas  melakukan  wanprestasi. Dengan  adanya  wanprestasi,  penggugat  sebagai  pihak  yang  dirugikan  akibat  kegagalan pelaksanaan  prestasi  mempunyai  hak  gugat  dalam  upaya  menegakkan  hak-haknya  dalam perjanjian jual beli saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1267 KUH Perdata bahwa hak
12 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , II. (Bandung: Alumni, 1986).
13 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2016).
14 Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” Jurnal Mitra Manajemen 7, no. 2 (2015): 43–57.
15 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2016).
16 Yahman,  Karakteristik  Wanprestasi  Dan  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Lahir  Dari  Hubungan  Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2016).
gugat  tersebut  dapat  berupa  tuntutan  pemenuhan  perjanjian  jika  hal  tersebut  masih  dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya ganti kerugian dan bunga.
Pada dasarnya pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, namun dalam hal tidak dilakukan dengan itikad baik maka dapat diintervensi oleh undang-undang  dan  juga  putusan  hakim  sebagai  suatu  otoritas  yang  memastikan keberlangsungan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik,  adil proporsional  dan  juga  jujur. 17 Gugatan  Pembatalan  dapat  dilakukan  juga  dalam  hal  terdapat wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian, pembatalan  ini  adalah pembatalan  kontrak yang  artinya fungsi  kontrak  tersebut  telah  terhapus  dan  apa  yang  telah  diberikan  oleh  Penggugat  kepada Tergugat  harus  dikembalikan.  Herlien  Budiono  menjelaskan  bahwasannya  apabila  suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi maka harus diadakan tuntutan ke pengadilan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1266  dan  1267  KUHPerdata  oleh  karena  itu  perjanjian  tersebut  baru berakhir  ketika  sudah  terdapat putusan  hakim  dan pembatalan  tersebut  bukanlah  suatu batal demi hukum, kecuali memang tegas diatur pengecualian mengenai hal tersebut di perjanjian tersebut.  Dalam  perjanjian  jual  beli  saham  ini  tidak  diatur  hal  yang  demikian  sehingga perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. 18 Pembatalan  ( Voidable )  sendiri  memiliki  arti  bahwa  suatu  perjanjian  akan  terus berlangsung  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  selama  perjanjian  tersebut  belum  dimintakan pembatalannya kepada hakim di pengadilan sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam  Pasal  1338.  Pembatalan  ini  mempunyai  akibat  hukum  berakhirnya  suatu  perjanjian tersebut pada saat dilakukan pembatalan dan tidak berlaku surut (tidak retroaktif) namun hak- hak yang telah diberikan dalam suatu perjanjian timbal balik harus dikembalikan, salah satunya adalah hak atas saham yang telah diberikan kepada penggugat ini. 19 Batal demi hukum ( Null and Void ) mempunyai pengaturan yang berbeda, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdata  maka  akibat  dari  batal  demi  hukum  adalah  perjanjian  tersebut  secara  otomatis tidak berlaku dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, hal ini menimbulkan keadaan segala sesuatunya kembali kepada posisi semula dan berlaku surut (berlaku retroaktif) dan tiap- tiap  prestasi  harus  dikembalikan  pula  dan  hal  ini  menyebabkan  perjanjian  yang  dilakukan dengan hal yang dinyatakan batal demi hukum juga dianggap tidak pernah ada. 20
Ganti kerugian dilain sisi menurut Abdulkadir Muhammad bermaksud untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam wanprestasi tersebut. unsur dari ganti kerugian sendiri  terdapat  beberapa,  diantaranya  biaya  yang  telah  dikeluarkan,  kerugian  yang  diderita secara  nyata,  dan  bunga  atau  keuntungan  yang  diharapkan.  Dalam  pengggantian  kerugian pembuktiannya harus melihat perbuatan sebelumnya ( ante factum ) dan perbuatan setelahnya ( post factum ) untuk menilai apakah benar seorang tersebut mempunyai saham/barang tersebut, kalau tidak maka tidak dapat dinyatakan sebagai titik keadilan yang cukup untuk dinyatakan
17 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2016).
18 Elly Erawati and Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta: PT Gramedia, 2010).
19 Yulia Dewitasari and Putu Tuni Cakabawa, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian,” Kertha Semaya 3, no. 2 (2015): 1–5.
20 Elly Erawati and Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).
wanprestasi. 21 Penggantian  kerugian  dapat  diberikan  dari  akibat  langsung    dari  wanprestasi tersebut  menurut  Pasal  1248  KUHPerdata,  sedangkan  Pasal  1247  tidak  hanya  melihat  saat wanprestasi, melainkan juga saat berakhirnya perjanjian tersebut.
Kedudukan  pengalihan  hak  atas  saham  pada  Putusan  Nomor  105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL adanya perjanjian jual beli saham yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat pada Juli 2019 merupakan bentuk pemenuhan dari pasal 56 UUPT yang selanjutnya diadakannya perubahan  komposisi  kepemilikan  saham  PT  tersebut  berdasarkan  Akta  PKS  Nomor  31 Tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam 56 ayat (2) UUPT, dan melalui Pemberitahuan  Perubahan  Data  Perseroan  Nomor  AHU-AH.01.03.0313928  tanggal  14 Agustus 2019 maka pelaporan perubahan susunan pemegang saham Pasal 56 ayat (3) UUPT telah  terpenuhi.  Dengan  terpenuhinya  peraturan-peraturan  atas  pengalihan  hak  atas  saham, pada dasarnya secara formil pengalihan saham dari penggugat ke tergugat adalah pengalihan yang sah. Namun secara materiil adanya kelalaian dalam pembayaran prestasi mengakibatkan timbulnya  wanprestasi  yang  menyebabkan  proses  pemindahan  hak  atas  saham  yang  telah berjalan secara sah tersebut dimungkinkan untuk dibatalkan. Pembatalan ini harus dilakukan kepada  pengadilan  yang  sebelumnya  harus  dibuktikan  perjanjian  tersebut  terdapat  suatu kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  oleh  Tergugat  yang  menjadi  alasan  tegas  atas  pembatalan tersebut.

## Perubahan  Nama    PT  Yang  Didasarkan  Pada  Persetujuan  Pemegang  Saham  Yang Kepemilikan Sahamnya Dinyatakan Wanprestasi
Perubahan perseroan terbatas diatur secara tegas dalam 2 (dua) peraturan, yaitu UU No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Perubahan perseroan terbatas juga dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dan perubahan data perseroan. Perubahan AD perseroan merupakan wewenang dari RUPS yang mana akta notaris dari  RUPS  tersebut  selanjutnya akan  dilaporkan  kepada Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (Kemenkumham), wewenang dari RUPS ini merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 UUPT. 22 Hak pemegang saham  yang  demikian  pun  merupakan  hak  yang  mutlak  karena  merupakan  wewenang  para pemegang saham yang dapat dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham. 23
Perubahan AD PT yang membutuhkan persetujuan menteri diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT yaitu secara spesifik adalah:
1. Nama perseroan;
2. Tempat Kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan;
5. Besaran modal dasar;
6. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
21 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, 2016).
22 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Bandung: Alumni, 2004).
23 Muhammad Yusron Yuwono, “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia,” Notarius 8, no. 2 (2015): 213.
7. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.
Sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya diluar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT  hanya  memerlukan  pemberitahuan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Menkumham) setelah diadakan persetujuan pemegang saham dan dibuatnya akta notaris dari perubahan tersebut, sesuai dengan pasal 23 UUPT perubahan nama suatu perseroan terbatas yang  merupakan  perubahan  anggaran  dasar  PT  tersebut  barulah  mulai  berlaku  ketika diterbitkannya persetujuan perubahan anggaran dasar sebagai bentuk keputusan Menkumham. Suatu akta  yang belum  memperoleh  persetujuan  dari  Kemenkumham  maka kududukan akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat. 24
Berbeda  dengan  perubahan  anggaran  dasar  perseroan,  perubahan  data  perseroan  dari suatu perseroan terbatas lebih diatur secara tegas dalam Permenkumhan No. 21 Tahun 2021 yang mana perubahan data perseroan yang dicakup didalamnya adalah:
1. Perubahan  susunan  pemegang  saham  karena  pemindahan  hak  atas  saham  dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
2. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
3. Penggabungan,  pengambilalihan,  dan  pemisahan  yang  tidak  disertai  perubahan  anggaran dasar;
4. Pembubaran Perseroan;
5. Berakhirnya status badan hukum Perseroan;
6. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
7. Perubahan alamat lengkap Perseroan.
Tidak berbeda dari perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan membutuhkan keputusan dari RUPS untuk merubah hal tersebut dan oleh karena itu diperlukan juga  peran notaris  untuk  membuat  akta  perubahan  dari  suatu  perseroan  terbatas  tersebut,  hal  ini  diatur secara  tegas  dalam  Pasal  9  ayat  (1),  (2),  (3)  UUPT.  Perubahan  data  perseroan  yang  telah dilaporkan  kepada  Menkumham  nantinya  akan  mendapat  surat  penerimaan  pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kemenkumham tersebut. adanya pemberitahuan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, melainkan juga notaris karena walaupun masih ada permasalahan dalam  sistem  namun  pelayanan  kepada  masyarakat  bisa  lebih  efektif  akurat,  efisien,  dan transparan. 25
Pemegang saham yang dapat menghadiri RUPS atau menandatangani keputusan sirkular adalah  pemegang  saham  yang  sah,  dan  sudah  tercatat.  Dalam  Putusan  ini  diadakan  suatu perubahan nama yang mana dalam perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari  Menkumham.  Keputusan  pemegang  saham  dalam  putusan  ini  dilakukan  melalui  suatu keputusan sirkuler dan selanjutnya dibuat sebuah akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. 26
Tugas  dan  kewajiban  dari  setiap  RUPS  sebagai  organ  perseroan  diatur  secara  otonom (mandiri)  dalam  UUPT,  hal  ini  menciptakan  kebebasan  dari  setiap  organ  untuk  mencapai tujuan masing-masing demi kepentingan dari perseroan. 27 dalam pengambilan keputusan dari
24 Ade  Chrisna  Wardana  Putra,  “Pengaturan  Sanksi  Tentang  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumham,” Acta Comitas 5, no. 2 (2020): 398.
25 Emmy Butarbutar, “Juridical Review of the Legalization of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company On-Line through the Sisminbakum,” Journal Of Law Science 4, no. 3 (2022): 158.
26 Abi  Sarwan,  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Terhadap  Penolakan  Penandatanganan  Keputusan Sirkuler Di Luar RUPS,” Jurnal Ilmu Hukum Prima 6, no. 1 (2023): 156.
27 Anak Agung Ngurah Bagus Adipratama, “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 2 (2022): 306.
pemegang saham dapat diadakan pengambilan keputusan di luar RUPS yang biasa juga dikenal sebagai  usul  keputusan  yang  diedarkan  ( circular  resolution ).  Keputusan  sirkular  ini  diatur dalam Pasal 91 UUPT yang mengatur keputusan pemegang saham ini dilakukan tidak dalam suatu  forum  RUPS  yang  formil  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT  seperti  pemanggilan, melainkan  hanya  dilakukan  dengan  cara  mengirimkan  usulan  yang  akan  diputuskan  oleh seluruh pemegang saham secara tertulis dan persetujuannya dari seluruh pemegang saham juga dibuat secara tertulis. Keputusan sirkular ini harus disetujui oleh seluruh pemegang saham tidak terkecuali  dan  apabila  ada  pemegang  saham  yang  tidak  setuju  maka  putusan  tersebut  tidak sah. 28
Notaris  bertugas  membuat  akta  autentik  untuk  sahnya  perubahan  tersebut,  hal  ini didasarkan  pada  keputusan  sirkular  tersebut  yang  mana  notaris  nantinya  bertugas  membuat Akta  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham.  Akta  keputusan  Pemegang  Saham  tersebut merupakan  akta  yang  memuat  uraian  apa  yang  diterangkan  atau  diceritakan  dari  para  pihak berdasarkan  kehendak  dari  para  pemegang  saham  berdasarkan  keputusan  sirkular  tersebut, yang  mana  hal  ini  melepaskan  notaris  dari  tanggung  jawab  dan  mengembalikan  tanggung jawab tersebut kepada para pembuat keputusan sirkular tersebut. Akta PKS ini berfungsi untuk melindungi notaris  sebagai  pihak  yang berkewajiban  membuat  akta  autentik  dari  perubahan tersebut. 29 dalam pembuatan akta autentik tersebut tentunya notaris harus menerapkan prinsip- prinsip kehati-hatian seperti pengenalan terhadap penghadap, verifikasi cermat subjek dan data, memberi tenggang waktu pengerjaan akta, berhati-hati, teliti dan cerhat, membuat akta sesuai dengan syarat formil dan melaporkan apabila ada transaksi yang mencurigakan 30
Pemegang saham dalam putusan sebelum dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu sudah dinyatakan sah sebagai pemegang saham PT tersebut, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 UUPT dapat dikatakan sebagai pemegang saham yang sah dalam memberikan keputusannya dan oleh karena itu  perubahan nama dari perseroan tersebut adalah perubahan yang sah dan mengikat selama dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan UUPT dan Permenkumham No.  21  Tahun  2021.  Dalam  hal  adanya  wanprestasi  yang  terjadi  adalah  pembatalan  dari perjanjian  jual  beli  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  dalam  hal  yang  terjadi  adalah pembatalan dan bukan batal demi hukum. Setiap pemegang saham lainnya juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan apabila dirugikan dengan tindakan dari keputusan RUPS, Direksi ataupun Dewan Komisaris. 31
Pembatalan  dalam  wanprestasi  menurut  Herlien  Budiono  terikat  dalam  Pasal  1359 KUHPerdata yang artinya pembayaran yang telah dilakukan kepada para pihak dikembalikan kembali  kepada  pihak  yang  telah  dibayarkan  karena  pembayaran  tersebut  dianggap  sebagai pembatalan  yang  tidak  diwajibkan. 32 Hans  Nieuwenhuis  mengatakan  bahwasannya  yang dikatakan  pembatalan  perjanjian  dari  salah  satu  pihak  yang  bukan  karena  kesalahan  atau
28 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
29 Isalman Latif, “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler” (Universitas Islam Indonesia, 2019).
30 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” Acta Comitas 3, no. 1 (2018): 72.
31 Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar, and Mahmul Siregar, “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar,” Locus 1, no. 3 (2022): 157.
32 Elly Erawati and Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta: PT Gramedia, 2010).
ketidakmampuan  maka  disebut  sebagai  pengakhiran,  pengakhiran  berbeda  dengan  batal, pengakhiran tidak mempunyai sifat efek retroaktif (berlaku surut). 33 Dalam putusan ini maka hak  atas  saham  yang  ada  tidak  serta  merta  langsung  kembali  kepada  penggugat  melainkan harus diadakan penuntutan terlebih dahulu. Hak yang dapat dituntut kembali dari penggugat tersebut adalah pengembalian dari hak atas saham tersebut, sedangkan tindakan-tindakan yang telah  dilakukan  oleh  Tergugat  tidak  akan  terpengaruh  terhadap  adanya  pembatalan  atas perjanjian jual beli hak atas saham tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari pembahasan diatas maka dalam jurnal ini dapat diambil beberapa simpulan terkait, yaitu
1. Kedudukan Pemindahan hak atas saham Yang Dilakukan Tanpa Pelunasan Terlebih dahulu dalam  putusan  nomor  105/Pdt.G/2021/PN  JKT.SEL  pengalihan  dari  penggugat  kepada tergugat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dalam UUPT, adanya pengalihan hak atas saham  menggunakan  Perjanjian  Jual  Beli  Saham  dengan  akta  di  bawah  tangan  dari penggugat  kepada  tergugat  dan  adanya  keputusan  sirkular  yang  dituangkan  dalam  Akta Pernyataan  Keputusan  Para  Pemegang  Saham  yang  sudah  dilaporkan  kepada  Menteri Hukum dan HAM dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Akta PKS tersebut, secara formil hal-hal tersebut menyebabkan kedudukan saham dan pengalihan tersebut menjadi sah dan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUPT dan Pasal 8 ayat (4) Permenkumham No. 1 Tahun 2021. Berkaitan dengan perjanjian jual beli saham tersebut yang  belum  dibayarkan  menyebabkan  perjanjian  jual  beli  saham  tersebut  dinyatakan wanprestasi  setelah  sebelumnya  telah  diberikan  notice  of  default  oleh  penggugat,  yang menyebabkan penggugat mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan, penuntutan terhadap kerugian  dan  juga  penuntutan  terhadap  pembatalan/pengakhiran  terhadap  akta  perjanjian jual beli tersebut.
2. Perubahan  Nama  PT  Yang  Didasarkan  Pada  Persetujuan  Pemegang  Saham  Yang Kepemilikan  Sahamnya  Dinyatakan  Wanprestasi  menyebabkan  perubahan  nama  PT tersebut  tetap  sah  secara  hukum,  hal  ini  dikarenakan  dalam  putusan  nomor 105/Pdt.G/2021/PN  JKT.SEL  telah  ada  persetujuan  para  pemegang  saham  melalui keputusan sirkular. Keputusan sirkular untuk selanjutnya dituangkan kedalam sebuah Akta Pernyataan  Keputusan  Para  Pemegang  Saham  yang  selanjutnya  dilaporkan  kepada Menkumham,  yang  menyebabkan    perubahan  nama  PT  ini  telah  sah  secara  hukum. Berkaitan dengan persetujuan pemegang saham yang dinyatakan wanprestasi, persetujuan dalam  keputusan  sirkular  mengenai  perubahan  nama  PT  tersebut  tetap  dinyatakan  sah karena pengakhiran dari suatu perjanjian akibat wanprestasi seperti yang terjadi dalam kasus ini  tidak  mengakibatkan  perjanjian  dianggap  tidak  pernah  ada,  namun  demikian,  para penggugat  tetap  dapat  memintakan  kembali  hak  atas  sahamnya  tersebut  dikembalikan kepada para pemilik sebelumnya yaitu penggugat.
33 Rosa Agustina et al., Hukum Perikatan (Law Of Obligation) (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

## Saran
Dari pembahasan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Peran  notaris  diperlukan  tidak  hanya  dalam  pembuatan  akta,  melainkan  juga  untuk memberikan pemahaman kepada para penghadap untuk melaksanakan pemindahan hak atas saham terutama dalam jual beli dan notaris tidak hanya berperan dalam pengalihan hak atas saham,  melainkan  juga  dalam  pembuatan  Akta  berkaitan  dengan  RUPS  maka  dapat dilakukan juga saran dan masukan dari notaris mengenai sahnya pemindahan hak atas saham dalam  RUPS  tersebut,  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat  (2)  huruf  e  notaris  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penyuluhan  hukum dalam pembuatan akta.
2. Berkaitan  dengan  diperlukannya  peran  aktif  dari  penjual  sendiri  untuk  memastikan bahwasannya  hak  atas  saham  yang  dimiliki  tidak  diserahkan  terlebih  dahulu  sebelum diterimanya hak dari penjual tersebut dan bagi pembeli diperlukan juga untuk peran aktif dalam pemberian kewajiban yang telah dijanjikan. Dalam suatu wanprestasi memang sudah difasilitasi  penyelesaiiannya  melalui  pengadilan,  namun  alangkah baiknya untuk  pembeli dan  penjual  masing-masing  berhati-hati  dalam  melakukan  suatu  transaksi  agar  perbuatan hukum yang selanjutnya tidak menjadi  tidak sah, tidak merugikan para pemegang saham lain, dan tidak merugikan PT itu sendiri..

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Rosa,  Suharnoko,  Hans  Nieuwenhuis,  and  Jaap  Hijma.  (2012), Hukum  Perikatan ( Law of Obligation ). Penerbit Pustaka Larasan, Bali. Erawati, Elly, and Herlien Budiono. (2010), Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian . Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
Harahap, M. Yahya. (2016), Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Soerjono  Soekanto,  and  Sri  Mamudji.  (2010), Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Suteki,  and  Galang  Taufani.  (2020), Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori,  Dan Praktik . Penerbit Rajawali Press, Depok. Usman, Rachmadi. (2004), Dimensi Hukum Perseroan Terbatas . Penerbit Alumni, Bandung. Yahman.  (2016), Karakteristik Wanprestasi Dan  Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Lahir  Dari Hubungan Kontraktual . Penerbit Kencana, Jakarta.
Latif,  Isalman.  (2019),  “Perlindungan  Hukum  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler.” Universitas Islam Indonesia.
Adipratama, Anak Agung Ngurah Bagus. (2022), “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.” Jurnal Hukum Sasana 8, no. 2.
Dewitasari,  Yulia,  and  Putu  Tuni  Cakabawa.  (2015),  “Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian.” Kertha Semaya 3, no. 2. Emmy Butarbutar. (2022), “Juridical Review of the Legalization of the Deed of Establishment of  a  Limited  Liability  Company  On-Line  through  the  Sisminbakum.” Journal  of  Law Science 4, no. 3.
Liem, Steven. (2020), “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan  Dan  Bukti  Setor  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor: 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.” Indonesian Notary 2, no. 38.
Manuaba,  Ida  Bagus  Paramaningrat,  I  Wayan  Parsa,  and  I  Gusti  Ketut  Ariawan.  (2018), “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” Acta Comitas 3, no. 1. Mario,  Dian,  Hirsanuddin,  and  Muhaimin.  (2020),  “Keabsahan  Pengalihan  Saham  Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli.” Jatiswara 35, no. 2.
Marpaung, Usman Efendi. (2020), “Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang Dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham.” Jurnal Smart Hukum 1, no. 1.
Palit,  Richard  Cisanto.  (2015),  “Kekuatan  Akta  Di  Bawah  Tangan  Sebagai  Alat  Bukti  Di Pengadilan.” Lex Privatum 3, no. 2.
Putra, Ade Chrisna Wardana. (2020), “Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumham.” Acta Comitas 5, no. 2.
Sarwan,  Abi.  (2023),  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Terhadap  Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler Di Luar RUPS.” Jurnal Ilmu Hukum Prima 6, no. 1.
Sinaga,  Niru  Anita,  and  Nurlely  Darwis.  (2015),  “Wanprestasi  Dan  Akibatnya  Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” Jurnal Mitra Manajemen 7, no. 2.
Syabilla,  Shania  Puttie,  and  Arman  Nefi.  (2021),  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap Pemberitahuan  Perubahan  Data  Perseroan  Kepada  Menteri Dan  Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap.” Jurnal Palar .
Wiradi,  I  Gusti  Nyoman  Yonatan,  and  Yolanda  Simbolon.  (2021),  “Pemberlakuan  Perpres Nomor  13  Tahun  2018  Terhadap  Kemandirian  Subjek  Hukum  Perseroan  Terbatas.” Jurnal Mimbar Hukum 33, no. 2.
Yasa, I Wayan Suka Antara. (2020), “Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah.” Kertha Wicaksana 14, no. 1.
Yusanti,  Erlinda  Vivi,  T.  Keizerina  Devi  Azwar,  and  Mahmul  Siregar.  (2022),  “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar.” Locus 1, no. 3. Yuwono, Muhammad Yusron. (2015), “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia.” Notarius 8, no. 2.
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756. Sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 tahun tentang Cipta Kerja. LN 2022 No. 238 TLN No.6841.
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN 2004 NO.117, TLN NO. 4432. sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN 2014 No. 3 TLN No. 5491.
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat Dan Tata Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Badan  Hukum  Perseroan Terbatas. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Pasal 8 ayat (4).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.