## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/ mp
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 4 (1) (2020): 1-10
DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.1-11
Keywords: Policy, Local Government, Innovation, Energy, Street Lighting
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Inovasi, Energi, PJU
* Korespondensi Phone      : +62 857 1187 3673
Email       : rayferza@gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450 © Ray Ferza, Melati Ayuning Pranasari
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi Nonkomersial Sharealike 4.0.

## Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan
Ray Ferza 1* , Melati Ayuning Pranasari 2
1,2 Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No 132, Senen, Jakarta Pusat
Dikirim: 07 Januari 2020; Direvisi: 05 Maret 2020; Disetujui:  25 April 2020
Abstract Street Lighting were a transportation field of concurrent governmental affair  which  quoted  as  a  local  street  equipments  supply.  As  a  form  of infrastructure supply, this policy had a consequence of energy usage lead to greenhouse gas emission. Previous studies shown that the performance of local street lighting management was obsolete, inefficient technology usage, and poorly designed. The local government performance of Policy Innovation in managing street lighting were facing certain classic issues such as human resource,  management,  and  financial.  National  Government  had  already enacted  several  regulations  in  order  to  address  them.  Nonetheless,  those classic issues still exist. In the elaboration, qualitative method were utilized to analyze the process of policy innovation in Sidoarjo Regency. The research results are Sidoarjo local government had attempted to commit innovation but  it  faced  several  challenges  like  local  PPP  development  with  ESCO, Unadaptive  street  lighting  policy  and  Intergovernment  level  coordination and institutional issues. Robust coordination, be it interministerial or within ministry  of  home  affairs,  should  be  upheld,  Also,  The  local  governance  of Sidoarjo need to articulate several relevant policies.

## Intisari
Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan yang disebutkan sebagai penyediaan perlengkapan jalan di daerah. Sebagai suatu bentuk penyediaan infrastruktur, kebijakan ini berkonsekuensi menggunakan sumberdaya energi yang berdampak pada emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Beberapa studi terdahulu telah memotret kinerja pengelolaan PJU di daerah, pengelolaan PJU cenderung kuno, menggunakan teknologi yang tidak efisien,  dan  didesain  kurang  baik,  bahkan  hasil  yang  dicapai  terbilang boros energi dan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta secara teknis memiliki permasalahan sebagai berikut, standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik penting, pengelolaan masih swadaya warga, peletakkan yang masih  bersinggungan  dengan  tiang  listrik,  inefisiensi,  dan  sebagainya. Kinerja Inovasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola PJU dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, Manajerial, dan Finansial. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan guna mengatasinya. Walaupun demikian, permasalahan klasik tersebut tetap eksis  dan  tidak  ada  perubahan  signifikan.  Dalam  uraian  permasalahan tersebut, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif telah digunakan untuk menganalisis perkembangan inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Adapun, Hasil yang diperoleh adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya melakukan inovasi namun dihadapkan tantangan seperti pengembangan KPDBU dengan  Badan Usaha ESCO, Kebijakan PJU yang tidak adaptif, Persoalan koordinasi dan kelembagaan Pusat-Daerah.

## I. Pendahuluan
Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan persoalan yang esensial karena sangat dekat dengan keseharian masyarakat di Daerah. Sebagai suatu bentuk penyediaan infrastruktur di Daerah, kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berkonsekuensi menggunakan sumber daya energi yang berdampak pada emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sementara, kebijakan emisi GRK Nasional mengamanatkan reduksi angka emisi GRK sebesar 29% dengan rerata tahunan yang diproyeksikan dari sektor energi sebesar 6,7%. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian target penurunan emisi GRK Nasional pada 2030 sebagaimana termaktub dalam UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris  Agreement  to  the  United  Nations  Framework Convention on Climate Change.
Beberapa studi terdahulu telah memotret kinerja pengelolaan PJU di daerah. Pada 2017, Asian Development  Bank menkonklusikan, pengelolaan PJU di kebanyakan pemerintah kota cenderung kuno,  menggunakan  teknologi  yang  tidak  efisien, dan didesain kurang baik, bahkan hasil yang dicapai terbilang boros energi dan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ADB, 2017). Pada 2019, Kementerian PPN/ Bappenas melaporkan hasil evaluasi, pengelolaan PJU disertai oleh permasalahan teknis sebagai berikut, standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik penting, pengelolaan masih swadaya warga, peletakkan yang masih bersinggungan  dengan  tiang  listrik,  inefisiensi, dan sebagainya. Jika fenomena seperti ini terus dipertahankan maka sulit bagi pemerintah daerah memenuhi tujuan dari kebijakan emisi GRK Nasional. Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola PJU dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, Manajerial, dan Finansial. (Pranasari & Ferza, 2018, p. 181) KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri mendorong diwujudkannya Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam memecahkan permasalahan klasik pemerintah daerah. Sederet aturan seperti Peraturan Presiden No 35 Tahun 2018 tentang Penyediaan Infrastruktur dalam KPBU, Peraturan Menteri Keuangan No 223/ PMK.11/2012, dan Permendagri No 96 Tahun 2016 telah ditetapkan guna mendukung pemerintah daerah dalam menyelenggarakan KPDBU Infrastruktur Konservasi Energi (PJU sebagai salah satu jenisnya).
Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri No 193/3119/SJ Tahun 2017 tentang Juknis KPDBU selaku Pemilik dan/atau Perusahaan selaku Pemegang Hak Kekayaan Intelektual di
Bidang  Efisiensi  Energi  dalam  rangka  Penyediaan Jasa  Efisiensi  Energi.  Selain  itu,  masih  terdapat beberapa aturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga lainnya. Walaupun demikian, akselerasi operasional KPDBU Infrastruktur Konservasi Energi PJU di Daerah berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015 masih belum optimal. Pada saat ini belum ada satupun KPDBU Konservasi Energi PJU mencapai tahapan operasional. Sejauh ini, baru kota Surakarta yang sedang mengembangkan KPDBU Konservasi Energi PJU dan belum operasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku poros penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah mengemban amanah sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan umum dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Dalam literatur terkait inovasi kebijakan, persoalan yang selama ini terjadi pada penyelenggaraan bidang penyediaan perlengkapan jalan di daerah dapat dipecahkan melalui inovasi kebijakan.
Inovasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni pertama, arah baru dari setiap kebijakan, setiap kebijakan yang diberlakukan mengandung kebaruan dari inisiatif pengampu kebijakan. Kedua, inovasi yang memberikan sentuhan kebaharuan dari proses kebijakan. Ketiga, kebijakan yang membuka ruang bagi lahirnya kebaruan-kebaruan dari berbagai lini pengelolaan (Sururi, 2016, p. 6) . Sementara, inovasi kebijakan dapat dilihat melalui tiga perspektif. Antara lain invensi yang bergantung pada kebaruan dari suatu kebijakan. Hanya saja hasil dari inovasi biasanya tidak tahan lama, dan tidak berangkat dari pondasi ilmiah yang berjangka waktu lama. Inovasi membutuhkan jaring pengaman demokrasi agar dapat awet dan mendapat tempat di hati publik.
Kedua, difusi, inovasi yang dilihat dari perspektif ini bergantung dari seberapa luas inovasi terjadi dan seberapa banyak sumber inovasi. Inovasi tidak terlalu bergantung pada suatu kebaruan tetapi bergantung pada seberapa besar, luas, dan banyak inovasi di adaptasi atau disebarkan. Kemudian perspektif yang ketiga adalah efek, pada sisi ini, inovasi dipandang dari seberapa bermanfaat inovasi kebijakan terhadap lingkungannya. Suatu inovasi dipandang absah jika mampu memberikan perubahan yang positif melalui satuan yang terukur (Jordan & Huitema, 2014, pp. 389–390). Dalam kaitan inovasi dengan efek inovasi, beberapa studi terdahulu telah menyimpulkan, inovasi tidak selalu memberikan patron yang paralel. Kerap kali inovasi mampu menghadirkan hasil yang menguntungkan dalam bisnis, namun pada bisnis industri maritim, inovasi justru memberikan hasil yang beragam, positif atau negatif, tergantung pada derajat inovasi dan tipe inovasi yang ditawarkan. Inovasi dalam dunia bisnis maritim menuntut
kejelasan strategi inovasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Jenssen & Randøy, 2006, p. 389). Sementara pengelolaan PJU sebagai suatu kebijakan mengenal berbagai jenis inovasi kebijakan. Pada saat ini, kebijakan konvensional PJU adalah dengan menggunakan teknologi sodium. Efek dari kebijakan konvensional yang diaplikasikan juga belum mampu melepaskan diri dari stagnasi keekonomian pengelolaan PJU, efisiensi energi, dan dukungan terhadap penurunan emisi GRK. Selain itu, studi terkait pengelolaan PJU telah dilakukan dengan pembahasan yang ditekankan pada komparasi langkah efisiensi energi di Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan studi dimaksud, opsi yang terbukti  dapat  menghadirkan  efisiensi  energi di Provinsi DKI Jakarta antara lain pemasangan kWh  meter,  penggunaan  lampu  jalan  yang  efisien, pemasangan capacitor  bank dan dimmer, serta penggunaan PJU berbasis energi baru terbarukan Studi ini menghasilkan kesimpulan, PJU dari energi baru dan terbarukan masih belum dilakukan karena biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan ternyata lebih mahal daripada efisiensi yang dicapai (Irsyad, Wintolo, & Hartono, 2010). Kemudian, studi lainnya telah dilakukan terkait penggunaan teknologi lampu di daerah untuk peningkatan kinerja PJU dalam konteks pengaruh penggunaan Light Emitting- Diode (LED) telah dilakukan dengan judul kajian penerangan jalan umum menggunakan lampu LED tenaga surya di Ibu Kota. PJU harus menggunakaan lampu dengan durabilitas tinggi mencapai  50000  jam  dengan  efisiensi  energi terbaik dan dapat menurunkan emisi GRK. Pada titik ini, PJU TS merupakan salah satu opsi yang direkomendasikan (Chrisna, Dwi, & Fauziah, 2017) . Untuk upaya pengukuran Gas Rumah Kaca terhadap konsumsi energi di Daerah telah dilakukan studi dengan upaya mengukur capaian penurunan GRK dari berbagai bentuk konsumsi energi. Kesimpulan dari studi tersebut adalah untuk menekan penurunan GRK pada jumlah besar maka dilakukan upaya seperti, minimalisasi kendaraan pribadi dan peralihan ke moda transportasi publik (Adiputra, Hartati, & Ariastina, 2018). Maka penyediaannya harus dapat menjamin ketersediaan dalam jumlah yang cukup, harga yang wajar dan mutu yang baik. Hingga saat ini, penggunaan bahan bakar fosil masih cukup tinggi sebagai sumber energi primer yang dimanfaatkan dalam proses pembangkitan energi listrik. Hal itu berdampak pada perubahan iklim sehingga timbul Gas Rumah Kaca (GRK). Sementara, studi terkait pembuktian efisiensi  energi  dari  meterisasi  dan  penggantian teknologi lampu telah dilakukan dengan simpulan bahwa meterisasi dan penggantian teknologi lampu
menjadi LED mampu memberikan penurunan rekening listrik dari PJU dibandingkan dengan pola konvensional (Sudarmono, Deendarlianto, & Widyaparaga, 2018).
Pada titik ini, Peneliti menapaki jejak studi terdahulu dengan mencirikan pengkajian yang ditujukan pada analisis isu dan tantangan inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Daerah. Pada penelitian ini, kabupaten Sidoarjo ditentukan sebagai daerah lokus karena sedang menyiapkan KPDBU dalam pengelolaan PJU dan ditentukan sebagai lokus penerapan kebijakan mitigasi penurunan emisi GRK melalui pengadaan PJU Tenaga Surya (TS) oleh Kementerian ESDM. Atas dasar itu, pembahasan akan diarahkan pada isu dan tantangan inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo dengan ruang lingkup kajian meliputi  (i) kondisi kebijakan pengelolaan PJU Kabupaten Sidoarjo dan urjensi berinovasi; (ii) laju dan bentuk-bentuk inovasi kebijakan pengelolaan PJU.

## II. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan dipilihnya metode kualitatif karena metode ini diekspektasikan mampu mendeskripisikan analisis berupa teks atau narasi secara mendalam (Creswell, 2014). Proses inovasi kebijakan pengelolaan PJU yang terjadi di Kabupaten  Sidoarjo  bersifat  abstrak  dan  spesifik. Jenis penelitian dari metode kualitatif yang dipilih adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan secara perinci mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu (Creswell, 2014). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola PJU.
Teknik koleksi data dilakukan secara wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus yang melibatkan 5 narasumber meliputi para pejabat terkait dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian ESDM, dan Pelaku usaha ESCO. Selain itu data juga dikoleksi dari beberapa sumber sekunder baik itu dalam bentuk elektronik maupun dokumen yang diperoleh berdasarkan kegiatan pengumpulan data di lokus penelitian. Teknik analisis data, menggunakan triangulasi sumber data dengan analisis dokumen. Jenis dari triangulasi berbagai macam, terdapat triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi
analisis data (Renz, Carrington, & Badger, 2018, p. 4). III. Hasil dan Pembahasan
PJU yang tersebar di Sidoarjo sejumlah 34.316 titik. Sekira 28 ribu PJU yang dibangun menggunakan APBD, 5175 titik hasil hibah dari pengembang, 534 titik merupakan solar cell atau dikenal sebagai PJU Tenaga Surya (TS) dari Kementerian ESDM dan sisanya dibangun secara swakelola oleh masyarakat. Teknologi yang digunakan didominasi oleh sodium. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan LED dan LED TS. Penggunaan Teknologi LED sendiri masih kurang dari 4% dari seluruh penggunaan PJU di Kabupaten Sidoarjo.
A.  Kebutuhan untuk Berinovasi Teknologi Sodium merupakan teknologi yang kuno untuk diterapkan dalam kebijakan pengelolaan PJU di Daerah. Teknologi mutakhir bagi kebijakan pengelolaan PJU di Daerah adalah dengan menggunakan LED. Teknologi LED memiliki usia menyala yang lebih panjang di kisaran 50.000- 100.000  jam  dan  daya  elektrifikasi  tinggi  sampai 70-150 lumen/watt. Komparasi antara lampu HPS dan lampu LED untuk PJU, lampu HPS dapat diganti dengan lampu LED dan dapat memenuhi standar yang ditentukan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) (Sudarmono et al., 2018, p. 3). Meskipun penggunaan teknologi LED dalam Pengelolaan PJU dapat memberikan biaya muka yang cukup tinggi daripada biaya muka lampu lainnya, energi yang dikonsumsi dari LED hanya setengah atau lebih sedikit dari lampu Sodium yang masih banyak digunakan dalam pengelolaan PJU Kabupaten Sidoarjo. LED juga tidak membutuhkan komponen ekstra seperti kapasitor dan ballast. LED hanya membutuhkan penghasil tenaga (power supply) yang kecil dan efisien (World Bank, 2015, p.
28).
Selain itu, pengelolaan PJU dapat diarahkan pada retrofitting dan meterisasi. Pemkab Sidoarjo belum pernah melakukan retrofitting. Adapun untuk meterisasi, Pemkab Sidoarjo sudah menerapkan sejak tahun 2007 sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Sidoarjo No 4 Tahun 2007 tentang Penerangan Jalan Umum. Kini, untuk melakukan inovasi kebijakan pengelolaan PJU dalam konteks perubahan capaian kinerja pengelolaan PJU ke arah yang lebih baik, Pemkab Sidoarjo tengah menjajaki kerja sama pemerintah daerah dengan BU. Pemkab Sidoarjo sedang melakukan persiapan kerjasama dengan BU Energy Saving Company (ESCO).
Urgensi dari pengelolaan PJU bermitra dengan BU ESCO adalah karena BU ESCO memang memiliki bisnis  inti  berupa  jasa  efisiensi  energi.  Kontrak perniagaannya pun terletak pada kontrak performa efisiensi  energi (Energy  Savings  Performance Contract). Dalam khasanah kebijakan energi, investasi pada BU ESCO berguna mengendalikan efisiensi  energi  dan  juga  sebagai  suatu  tujuan kebijakan pengelolaan PJU pemerintah yang signifikan (Sȩdziwy, Basiura, & Wojnicki, 2018, p. 9). Pada saat ini, Pemkab Sidoarjo berencana menempuhnya berdasarkan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Sejauh ini dapat dipahami, laju inovasi kebijakan pengelolaan PJU Kabupaten Sidoarjo cenderung stagnan. Hal tersebut diindikasikan dengan dominasi teknologi PJU yang masih didominasi dengan penggunaan teknologi sodium atau belum maraknya LED dalam proporsi jenis teknologi yang digunakan. Kemudian, capaian kinerja dari pengelolaan PJU dari sisi teknis maupun keuangan juga tidak mencerminkan inovasi dari sisi hasil (Jordan & Huitema, 2014).

## Gambar 1.
Rekapitulasi Tagihan Rekening PJU dari PT PLN di Kabupaten Sidoarjo Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo & CV. Harsari (Badan Usaha ESCO), diolah 2019.
Pada gambar 1 di atas dapat dipahami, kinerja kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo inefisien.  Jika  dirata-rata,  selama  2016-2018 pengelolaan PJU telah inefisien sebesar 8% atau jika dinominalkan mencapai angka Rp. 3.520.342.050,_. Trennya cenderung naik, dari 5% sampai 11%. Selain  inefisiensi  dari  sisi  tagihan  rekening  PJU dari PT. PLN di Kabupaten Sidoarjo, Inefisiensi juga terlihat pada realisasi anggaran biaya pemeliharaan
PJU termasuk biaya tenaga kerja, biaya penggantian suku cadang dan biaya lain.
Gambar 2. Realisasi Anggaran Biaya Pemeliharaan PJU Kabupaten Sidoarjo Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo & CV. Harsari (Badan Usaha ESCO), diolah. 2019
Inefisiensi realisasi anggaran biaya pemeliharaan PJU Kabupaten Sidoarjo menyentuh angka rata-rata 2% atau jika dirupiahkan rerata inefisiensi  sejumlah  Rp  3.958.937.097,-.  Selain dari sisi kebijakan penganggaran, secara teknis pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo juga belum merefleksikan efisiensi pemanfaatan energi. Rerata inefisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan energi mencapai 5%.
Gambar 3.
Pemanfaatan Energi PJU di Kabupaten Sidoarjo (KwH) Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo & CV. Harsari (Badan Usaha ESCO), diolah. 2019
Pada titik ini, kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo cenderung tidak mengarah pada suatu perbaikan. Hal ini berkontradiksi dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Khusus pembangunan di bidang energi beberapa peraturan terkait  mengarahkan  terjadinya  efisiensi  di
lingkungan pemkab. Sejak 2011, Instruksi Presiden No 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dan kemudian di wilayah Provinsi Jawa Timur diterjemahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No 54 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan dan Pemkab Sidoarjo cenderung kurang responsif untuk menghadirkan turunan kebijakan di tingkat kabupaten.
Sejauh ini, satu-satunya regulasi tingkat kabupaten yang diandalkan Pemkab Sidoarjo hanyalah Peraturan Bupati Sidoarjo No 4 Tahun 2007 tentang Penerangan Jalan Umum. Jika terus seperti ini maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo tidak linier dengan kebijakan pembangunan nasional yang mengamanatkan terjadinya  efisiensi  dan  reduksi  emisi  GRK. Fenomena permasalahan kebijakan seperti ini dapat dijawab dengan langkah-langkah inovasi kebijakan.
Meskipun demikian, stagnasi kebijakan pengelolaan PJU Kabupaten Sidoarjo telah mulai dijawab melalui beberapa inisiatif inovasi kebijakan seperti, pendekatan dengan BU ESCO, inisiasi ,pemanfaatan Dana Desa untuk pengadaan PJU baru, pengadaan PJU LED TS (hibah Kementerian ESDM). Adapun, Inovasi kebijakan pada pengelolaan PJU dititik beratkan pada retrofitting, mengubah mekanisme lumpsum, dan kemitraan dengan BU ESCO (Williamson et al., 2016, p. 9).
B. Organisasi Perangkat Daerah dan Laju Inovasi Kebijakan Pengelolaan PJU Keterbatasan Pemkab Sidoarjo berpangkal dari keterbatasan dalam menentukan prioritas organisasi perangkat daerah. Berkaitan dengan pengelolaan PJU yang membutuhkan lingkup organisasi yang multi sektoral, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dalam mengelola PJU belum terintegrasi. Pelembagaan kebijakan energi di Kabupaten Sidoarjo tidak diletakkan pada perangkat daerah berbentuk Dinas melainkan subordinat dari Sekretariat  Daerah sehingga sifatnya hanya koordinatif. Kapasitas koordinasi untuk kebijakan energi hanya diletakkan pada unit eselon IV yang menjadi subordinat dari Bagian Sumber Daya Alam dan Energi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, secara teknis pengelolaan PJU menjadi kewenangan dari Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, bukan Dinas Perhubungan sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemkab Sidoarjo dalam mengelola PJU kurang diperkuat kapasitas kelembagaan sehingga kemampuan pendataan untuk mengukur kinerja PJU tidak lengkap. Meskipun Pemkab Sidoarjo secara konsisten telah mengukur data pemanfaatan energi dan keuangan PJU namun amanat
Peraturan Presiden No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional untuk mengukur dan melaporkan data emisi GRK di Kabupaten Sidoarjo kepada Provinsi Jawa Timur belum pernah dilakukan. Tanpa kapasitas pendataan holistik, inovasi kebijakan akan menjadi sulit terukur.
Sumber daya manusia yang menangani pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo secara teknis dan intensif hanya diserahkan kepada satu orang. Kerap kali, persoalan kebijakan inovasi berpangkal dari persoalan kapasitas SDM, waktu yang tersedia, dan sumberdaya lain (Tamtik, 2016, p.5). Jika mengamati persoalan pengelolaan PJU secara komprehensif maka dapat dipahami bahwa pengelolaan PJU di daerah melibatkan unsur- unsur OPD dari bidang energi dan perhubungan. Berdasarkan pengalaman pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pengelolaan PJU dititikberatkan pada Dinas LH dan Kebersihan tanpa intesitas keterlibatan dinas lain. Hal ini menyebabkan sentuhan kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat konvensional. Inovasi kebijakan pada pengelolaan PJU sangat identik dengan pengembangan kebijakan di bidang energi. Seperti diketahui bahwa inovasi kebijakan pengelolaan PJU secara teknis terletak pada beberapa hal seperti alih teknologi LED,  retrofitting, dan PJU TS. Hal- hal tersebut membutuhkan penekanan kebijakan energi yang terukur.
Ruang gerak Pemkab Sidoarjo dalam melakukan inovasi kebijakan pengelolaan PJU menjadi amat terbatas karena keterbatasan organisasi perangkat daerah Pemkab Sidoarjo. Kerangka kebijakan menyeluruh organisasi perangkat daerah bersumbu pada Peraturan Pemerintah No18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sementara, resonansi regulasi pusat tersebut di Kabupaten Sidoarjo justru diluar ekspektasi.  Penerapan  efisiensi  energi  dalam pengelolaan PJU tidak menemukan momentumnya ketika pengelolaan PJU yang menjadi wilayah kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di daerah diorientasikan pada aras kebijakan Dinas LH dan Kebersihan.  Meskipun Sekretariat Daerah juga memiliki bagian energi dalam nomenklatur turunan kelembagaannya, sifat pelaksanaan kebijakaannya hanya koordinatif dan terbatas pada tingkat eselon iv atau subbagan. Ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2016  tidak  membuka  ruang  bagi  fleksibilitas daerah untuk menentukan prioritas pelembagaan pelaksanaan urusan. Pada batas tertentu, isu ini justru membatasi inovasi kebijakan.
Pekerjaan kelembagaan yang harus ditempuh dalam melakukan inovasi kebijakan pengelolaan PJU merupakan pekerjaan kolosal. Unsur-unsur pemerintahan dari pusat sampai daerah dipastikan akan berkoordinasi guna mengakselerasi inovasi
kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Peta jalan kebijakan kelembagaan bagi akselerasi inovasi kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo merupakan hal dasar yang dibutuhkan karena peta jalan tersebut berfungsi untuk menuntun Pemkab Sidoarjo dalam berinovasi. Pada saat ini belum ada produk inovasi daerah di bidang pengelolaan PJU yang dihasilkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan PJU oleh Pemkab Sidoarjo merupakan portet miskoneksi antara inovasi kebijakan dengan kebijakan organisasi. Miskoneksi tersebut sejatinya merupakan sekelumit relevansi dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara simultan mengatur tentang inovasi daerah dan organisasi perangkat daerah. Kasus Pemkab Sidoarjo menunjukkan pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2014 dan memantik pertanyaan terkait kesiapan kebijakan daerah dalam melakukan inovasi kebijakan namun pada saat yang sama juga harus menghadapi keterbatasan organisasi perangkat daerah. Pengorganisasian perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah kurang adaptif dan cepat dalam merespons inovasi kebijakan sebagaimana diatur dalam PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Faktanya, geliat Inovasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo justru stagnan. Terlihat dari kondisi kebijakan pengelolaan PJU Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tidak berdaya dalam mengatasi inefisiensi pengelolaan PJU.
Lebih jauh, penentuan urusan penyediaan perlengkapan jalan daerah seperti PJU yang dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup tidak linier dengan amanat lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran tersebut mengamanatkan penyediaan perlengkapan jalan daerah diletakkan pada bidang perhubungan.  Sebagai pengingat, persoalan organisasi bukan hal yang remeh karena akan berdampak pada penganggaran kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo.
C. Integrasi Peran Badan Usaha ESCO da- lam aras inovasi kebijakan Pengelolaan PJU Beberapa aktivitas ESCO yang berkaitan dengan  penerapan  efisiensi  energi  (efek  inovasi kebijakan), antara lain Pertama, detailed  project report    preparation  and  validation . BU ESCO melakukan proses detail yang menyeluruh untuk mendapatkan data yang meyakinkan terkait efisiensi  energi  dan  anomali  dari  pengelolaan penerangan jalan umum. Kedua, Teknologi untuk retrofit , ESCO melakukan restrukturasi sistem PJU di samping membuka diri untuk penerapan berbagai teknologi yang memungkinkan terjadinya
efisiensi.  Ketiga,  tingkat  minimal  efisiensi  energi dan  spesifikasi  kualitas  teknologi  yang  dihasilkan merupakan mandatoris yang tercantum dengan jelas dalam dokumen kontrak. Keempat, risiko pendapatan tertinggi ditanggung oleh pihak ESCO , Kelima,  memiliki dokumen kontrak yang detail dalam Energy Savings Performance  Contract ( ESPC ), Keenam dapat menyediakan sistem monitoring terpadu yang disediakan oleh pihak ESCO , dan Ketujuh pembiayaan terjamin dalam mekanisme perbankan (World Bank, 2015, p. 46). Penguatan kebijakan KPDBU konservasi energi bidang PJU dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) ESCO memiliki efek pada efisiensi energi dan penurunan GRK. Efek tersebut merupakan tujuan mendasar yang sudah menjadi bagian intrinsik dari bisnis badan usaha ESCO sebagaimana tertuang dalam ESPC . Hal ini diamini oleh berbagai studi terdahulu yang telah mengemukakan pentingnya BUP ESCO dalam  melakukan  efisiensi  energi dan biaya (Polzin, von Flotow, & Nolden, 2016, p. 138). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengupayakannya melalui inisiasi KPDBU dengan BUP ESCO . Sejauh ini berdasarkan pratinjau yang dilakukan oleh CV. Harsari selaku salah satu BUP ESCO yang sedang dijajaki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, potensi yang dihasilkan dari efisiensi  energi  melalui  BUP ESCO sudah dijamin melalui ESPC dengan efisiensi energi diperkirakan sebesar 8.159.705 kWh atau 25%. Bersamaan dengan  potensi  yang  demikian  efisiensi  energi melalui ESPC berdampak pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan biaya rekening Penerangan Jalan Umum masing-masing sebesar 7700 Ton CO2 dan Biaya rekening sebesar 11.855 Miliar. Jika potensi efisiensi energi dalam pengelolaan PJU di kabupaten Sidoarjo tidak terwujud maka pengelolaan PJU tidak mampu mendorong terpenuhinya tujuan dari paket peraturan perundangan tingkat Pusat untuk menurunkan emisi GRK.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang menjajaki perencanaan kerja sama dengan ESCO CV. Harsari. CV. Harsari merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa efisiensi energi. Badan Usaha ini juga telah menerima penghargaan implementasi sistem rasionalisasi PJU di Kementerian ESDM pada 2014. Selain itu, badan usaha ini juga telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Sejatinya, satu inovator yang telah terdaftar HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM harus senantiasa diberikan ruang untuk mengimplementasikan inovasinya.
Dalam konteks ini, integrasi peran Badan Usaha ESCO dalam aras kebijakan pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo terwujud dalam konteks inisiasi kerjasama dengan Badan Usaha ESCO CV.
Harsari. Sejauh ini, pemkab Sidoarjo menyambut baik langkah kerjasama ini, ihwal seperti keterbukaan data sudah mulai dilakukan dengan pemberiaan data teknis dan keuangan kepada pihak badan usaha secara intensif namun Pemkab Sidoarjo masih ragu karena belum terbiasa dengan pola kerjasama dengan badan usaha.
Perlu diketahui bahwa pola kerja sama yang sedang direncanakan adalah Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Keraguan yang dialami oleh Pemkab Sidoarjo dalam menjalankan KPDBU merupakan hal yang sudah lazim terjadi karena pola kerjasama yang dipayungi Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur ini belum populer di daerah (Pranasari & Ferza, 2018, p. 181). Sejak terbentuknya, belum satupun proyek KPDBU dalam pipeline KemenPPN/Bappenas sampai kepada tahap operasional. Kemudian, dari total 542 Pemerintah Daerah di Indonesia, hanya kota Surakarta yang telah merencanakan KPDBU untuk bidang PJU dalam konservasi energi. Performa KPDBU untuk bidang PJU dalam konservasi energi hanya dicapai oleh Kota Surakarta. Itu pun, masih belum beranjak menuju tahap operasional. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung sempat mengajukan KPDBU untuk bidang PJU dalam konservasi energi. Pada akhirnya, pemerintah kota Bandung justru mengundurkan diri. Fenomena lambannya laju pembangunan PJU melalui KPDBU amat disayangkan karena tanpa integrasi Badan Usaha ESCO melalui KPDBU, inovasi kebijakan pengelolaan PJU yang mendorong terwujudnya  efisiensi  keuangan  dan  pemanfaatan energi PJU menjadi lebih sulit (Polzin et al., 2016, p. 141). Meskipun demikian, KPDBU bukan satu- satunya opsi kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengintegrasikan Badan Usaha ESCO dalam aras inovasi kebijakan Pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana praktik lazim pengadaan jasa pemerintah, dapat melakukan pengadaan barang dan jasa konvensional untuk menjalin kontraktual dengan Badan Usaha ESCO (Marques & Geddes, 2019, p. 315,) . Dari sisi KPDBU dan pengadaan barang dan jasa konvensional, mekanisme pengadaan untuk  jasa  efisiensi  energi  (dalam  istilah  lain juga dikenal sebagai konservasi energi) masih bermasalah karena preseden yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah kalau pengadaan jasa  efisiensi  energi  menjadi  temuan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Meskipun permasalahan ini telah diluruskan dengan diterbitkannya SE Mendagri No 193/3119/ SJ Tahun 2017 tentang Juknis KPDBU selaku Pemilik dan/atau Perusahaan selaku Pemegang Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Efisiensi Energi dalam  rangka  Penyediaan  Jasa  Efisiensi  Energi,
tetap saja Pemerintah Daerah masih canggung untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha ESCO demi inovasi kebijakan pengelolaan PJU. Kemudian, di tingkatan politik, sebagian anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masih sungkan untuk menerapkan KPDBU di lingkungan pemerintahan daerah. Proses penganggaran untuk proyek KPDBU RSUD Sidoarjo terhambat karena sebagian anggota DPRD berpendapat proyek tersebut masih dapat diselenggarakan dengan APBD (tanpa KPDBU). Padahal, tujuan dari proyek KPDBU RSUD Sidoarjo tidak hanya pada sisi kinerja APBD tapi juga terkait alih sumberdaya (teknologi, SDM, dan pengetahuan) dari badan privat ke badan publik.
Lebih lanjut, Indonesia juga belum akrab dengan BU ESCO . Sebaran BU yang menyediakan jasa efisiensi  energi  di  Indonesia  masih  sangat  sedikit. BUMN yang menyediakan jasa ini hanya satu, yakni PT. Energy Management Indonesia (EMI). Berikut beberapa tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh bisnis ESCO di Indonesia, kurangnya kerangka aturan yang memayungi industri ESCO (terutama skema kerjasamanya di daerah), Tidak ada lembaga akreditasi yang melakukan otorisasi untuk menentukan bisnis ESCO , dan minimnya publikasi tentang ESCO (Priyanto, 2013, p. 2). Tantangan dari sisi ESCO tersebut, setidaknya harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dikarenakan jasa ESCO secara komparatif lebih rendah biaya dibandingkan dengan resiko dan kompleksitas yang didapat melalui pengadaan jasa konvensional. Apalagi, jika Pemerintah Daerah seperti Pemkab Sidoarjo belum memiliki pengalaman yang tinggi dengan pengadaan retrofit dan aplikasi teknologi lampu Light Emitting Diodes (LED) secara kontinu. Keduanya merupakan hal yang esensial dalam inovasi kebijakan PJU (Polzin et al., 2016, p. 142).
D.  LED sebagai Salah Satu Produk Konkret bagi Inovasi Kebijakan Pengelolaan PJU Pemkab Sidoarjo dalam mengelola PJU masih menerapkan teknologi lampu SON High  Pressure Sodium . Hanya sekitar 4% dari keseluruhan titik PJU menggunakan lampu jenis LED dan 1-2% dari keseluruhan titik PJU Tenaga Surya (TS) menggunakan lampu jenis LED TS. Dalam rangka inovasi kebijakan PJU untuk pencapaian efek positif seperti penurunan emisi GRK dan efisiensi energi, teknologi lampu jenis LED dan lampu jenis LED TS lebih potensial dibandingkan teknologi Sodium. Hal ini disebabkan karena secara teknikal teknologi lampu jenis LED merupakan jenis teknologi lampu PJU yang paling modern dan efisien (Archana, 2013, p. 11).
Sejak abad 20 dimana penggunaan SON HPS menjadi teknologi yang dominan, laju inovasi teknologi bagi pengelolaan PJU telah berkembang
secara  signifikan (Shaw, 2014, p. 2231) . Lampu LED ditemukan pada 1997 dan lampu LED yang digunakan untuk menghasilkan kinerja PJU diawali pada 2008 sebagai tindak lanjut dari konferensi internasional pertama mengenai LED dan Solid State Light yang digelar di Tokyo (Taguchi, 2008, p. 21). Sementara, penggunaan LED sebagai teknologi PJU masih belum prioritas di daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai representasi dari pemerintah daerah maju  belum menjadikan teknologi LED sebagai komposisi dominan dari teknologi PJU. Seperti biasa, teknologi HPS masih yang paling dominan. Penggunaan PJU LED di Provinsi DKI Jakarta masih menyentuh angka 1,5% dari total teknologi PJU. Musabab dari tidak akseleratifnya penggunaan teknologi LED dalam pengelolaan PJU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah biaya awal dari teknologi LED yang cukup mahal (Sudarmono et al., 2018, p. 4). Hal yang senada juga dialami oleh Pemkab Sidoarjo. Meskipun demikian, tantangan yang dialami tidak hanya biaya awal pengadaan LED yang terbilang mahal tetapi Pemkab Sidoarjo juga kekurangan teknisi untuk memelihara PJU LED . Inovasi kebijakan pengelolaan PJU tidak berhenti pada penggunaan teknologi LED . Teknologi LED masih dapat diperkuat untuk menuju laju inovasi tahap berikutnya yakni teknologi LED Tenaga Surya (TS). Pada 1988, masyarakat desa di Indonesia mengeluhkan kualitas dari kinerja PJU dengan menggunakan bohlam tradisional, kemudian sepuluh tahun berikutnya pada 1998, masyarakat desa Indonesia mulai mengenal sistem tenaga surya yang dipasang dirumah-rumah. Masyarakat desa puas dengan kinerja PJU dengan sistem Tenaga Surya. Kemudian, pada tahun 2016 penggunaan PJU TS mulai dilengkapi dengan bohlam LED. Hasilnya, tingkat  efisiensi  mencapai  tidak  kurang  dari  16% (Ciriminna, Meneguzzo, Albanese, & Pagliaro, 2017, p. 2). Pemkab Sidoarjo telah menggunakan teknologi PJU TS dalam Pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo sekira 1-2% dari seluruh komposisi jenis PJU. Teknologi PJU TS ini didapatkan melalui hibah Kementerian ESDM, program ini dikenal sebagai Aksi Mitigasi diluar Perpres No 61 Tahun 2011. Secara keseluruhan, sekitar 1783,8 PJU LED TS telah dipasang dan 600 diantaranya dipasangkan di Kabupaten Sidoarjo.
Secara prosedural, PJU LED TS diletakkan pada Daerah yang belum terjangkau listrik, Perkotaan, kawasan industri, jalan utama, jalan perumahan, instalasi militer dan sebagainya. Latar belakang diterapkannya PJU LED TS adalah kekayaan sinar matarahari sebagai negeri khatulistiwa. Program ini  juga  bertujuan  untuk  mengupayakan  efisiensi energi dan biaya, memenuhi misi penurunan emisi GRK sebesar 26% pada 2030, penerapan teknologi
efisien dan ramah lingkungan. Tahapan pelaksanaan program aksi mitigasi ini cukup komprehensif, dari mulai tahapan penyiapan program, penyusunan program, pengadaan di ULP- PPK, dan Serah Terima. Pada awalnya, program ini harus bersumber dari permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Feasibility Study dan Detail  Engineering  Document serta berbagai Surat Pernyataan. Setelah itu, dokumen- dokumen usulan tersebut dilakukan evaluasi baik secara administratif maupun teknis.
Pada pelaksanaannya, program Kementerian ESDM yang inovatif tersebut kurang dapat diandalkan menjadi daya ungkit pembangunan Kabupaten Sidoarjo karena program ini membuka ruang untuk dilaksanakan berdasarkan usulan DPR RI (basis konstituensi). Kelemahan yang terjadi dari praktik pembangunan berbasis konstituensi di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagian titik dari PJU LED TS di Kabupaten Sidoarjo kurang fungsional. Lokasi PJU LED TS  tidak diletakkan di jalan umum melainkan di pasar dan lapangan olahraga. Hal ini terjadi karena usulan untuk pengadaan PJU LED TS di Kabupaten Sidoarjo yang berbasiskan konstituensi kurang mengindahkan ketentuan berlaku terkait penentuan lokasi ideal PJU LED TS. Selain itu pengadaan PJU TS di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami tantangan pada hal-hal sebagai berikut, kerawanan pengrusakan PJU LED TS oleh aksi vandalisme oknum masyarakat, Durabilitas baterai terbatas sehingga ongkos penggantian baterai berakumulasi pada jumlah investasi yang mahal. Terkait investasi mahal dari PJU LED TS sudah pernah ditaksir di DKI Jakarta. Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari sisi keekonomian sistem PJU LED TS belum dapat berkompetisi dengan listrik biasa karena biaya pemeliharaan baterai dan panel surya yang mahal (Irsyad et al., 2010, p. 96). Meskipun ada pelatihan calon operator yang disediakan oleh Kementerian ESDM. Perihal SDM operator masih menjadi masalah terutama ketika ada masalah teknis dan membutuhkan SDM teknisi. Kerapkali koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian ESDM untuk mengatasi tantangan berupa SDM teknisi/operator tidak maksimal.
Sebetulnya teknologi TS diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pembangunan daerah dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil namun portret penggunaan pembangkit di Indonesia masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan komposisi sekitar 57%. Adapun, pembangkit listrik tenaga surya, penggunaannya masih kurang dari 2%.
Selain itu, isu PJU LED TS ini juga masih diwarnai oleh belum tegasnya garis kewenangan
karena kewenangan terhadap perlengkapan jalan, dipayungi oleh Peraturan Menteri Perhubungan No PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. PJU sebagai bagian dari kebijakan perlengkapan jalan terletak di yurisdiksi Kementerian Perhubungan tetapi sebagai bagian dari kebijakan penyediaan infrastruktur PJU yang berkonsekuensi energi maka terletak di ranah Kementerian ESDM. Ihwal yang terakhir mendorong Kementerian ESDM untuk turut mendukung inovasi kebijakan pengelolaan PJU dengan pengadaan PJU LED TS bagi daerah. Pemkab Sidoarjo dan stakeholders terkait kesulitan untuk melakukan koordinasi yang ringkas terutama mengenai siapa otoritas Pemerintah Pusat yang mengelola PJU LED TS. Kemendagri via Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah berupaya meluruskan dengan membangun kesepakatan berupa urusan pemerintahan bidang perhubungan subbidang penyediaan perlengkapan jalan daerah merupakan urusan yang menangani pengelolaan PJU. Secara struktural, logika organisasi yang dibangun oleh Kemendagri adalah kebijakan pengelolaan PJU di Daerah dikelola oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah. Faktanya, praktik di tingkatan Pemerintah Pusat maupun Daerah beragam, termasuk dalam tataran inovasi kebijakan pengelolaan PJU LED TS di Kabupaten Sidoarjo. Untuk Pengelolaan PJU, Pemkab Sidoarjo menyerahkan pada Dinas LH dan Kebersihan, Peraturan teknis dan kebijakan utama diletakkan di Kementerian Perhubungan, dan inovasi kebijakan berupa produk PJU LED TS dipimpin oleh Kementerian ESDM. Sebagai konsekuensi logis, kepemimpinan koordinatif yang kuat untuk mengarahkan laju inovasi kebijakan pengelolaan PJU supaya cepat dan tepat sasaran menemukan urjensinya. Hal ini menimbang potensi yang begitu besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh inovasi kebijakan pengelolaan PJU. Bersamaan dengan  manfaat  dari  sisi  efisiensi  dan  efektivitas kinerja penerangan jalan, PJU LED TS merupakan produk konkrit bagi masa depan dari kebijakan pengelolaan PJU di Daerah.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan temuan kajian, Inovasi Kebijakan Pengelolaan PJU di Kabupaten Sidoarjo merupakan pekerjaan kolektif  yang harus dikerjakan bersama-sama antara Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah masih diwarnai isu pengorganisasian perangkat daerah, integrasi BU ESCO, dan memaksimalkan pemanfaatan PJU LED. Untuk itu perlu ada jawaban atas tantangan kebijakan dari sisi penguatan koordinasi antara Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, dan
Kementerian Perhubungan. Penguatan koordinasi diprioritaskan untuk upaya kebijakan sebagai berikut: (i) Peningkatan kualitas regulasi terkait penerapan  efisiensi  energi  dalam  pengelolaan PJU; (ii) Penegakkan rangkaian aturan sektoral terkait di tingkatan pemerintah daerah; (iii) Akselerasi kebijakan regulatif dalam mendukung KPDBU Konservasi Energi PJU bagi Pemerintah Daerah dan BUP ESCO; (iv) Pengarusutamaan Program Konservasi Energi PJU dalam prioritas pembangunan  daerah  (v)  Simplifikasi  kebijakan lintas sektoral terkait konservasi energi, penurunan gas rumah kaca, dan penyediaan perlengkapan jalan (pengelolaan PJU) agar lebih tajam dan mengerucut di tingkatan pemerintah daerah.
Selain itu Pemkab Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan beberapa solusi kebijakan daerah di antaranya: a)Memutakhirkan regulasi daerah dengan penyesuaian konsideran terhadap peraturan regulasi pusat terkait pengelolaan PJU, konservasi energi, dan penurunan emisi GRK; b) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan subbidang penyediaan perlengkapan jalan daerah dalam kerangka konservasi energi dan penurunan emisi GRK; c) Menciptakan ekosistem pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan peran BUP ESCO dalam penyediaan perlengkapan jalan daerah; dan d) Mendorong terwujudnya efektivitas  pengelolaan  PJU  dalam  upaya  efisiensi keuangan daerah dengan sistem KPDBU; serta e) Melakukan Kerjasama dengan BU dalam Pengelolaan PJU dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja dan memperhatikan kesehatan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ).

## Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri beserta Bidang urusan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Begitu juga untuk Peneliti Madya Amsal SH yang telah memberikan bimbingan untuk terselesaikannya penelitian ini.

## V. Daftar Pustaka
Adiputra, I. B. B., Hartati, R. S., & Ariastina, W. G.
(2018). Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca(GRK) Terhadap Konsumsi Energi di Provinsi Bali. Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro , 17 (3), 359.
https://doi.org/10.24843/mite.2018.v17i03.
p09 Archana, M., & Mahalahshmi, R. (2014). E –Street:
LED Powered Intelligent Street Lighting System with Automatic Brightness Adjustment Based On Climatic Conditions and Vehicle Movements. International  Journal  of  Advanced  Research in  Electrical,  Electronics  and  Instrumentation Engineering, 3(2), 60–67. https://www. ijareeie.com/upload/2014/apr14-special/8_ Archana.pdf Chrisna, D., Dwi, A., & Fauziah, D. (2017). Kajian penerangan jalan umum menggunakan lampu led tenaga surya di ibu kota, 16 (3), 245–250. https://doi.org/10.32722/pt.v16i3.980 Ciriminna, R., Meneguzzo, F., Albanese, L., & Pagliaro, M. (2017). Solar street lighting: a key technology en route to sustainability. Wiley  Interdisciplinary  Reviews:  Energy  and Environment , 6 (2). https://doi.org/10.1002/ wene.218
Creswell, J. (2014). Research  Design:  Qualitative,
Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches. 4th  Edition . The  New  Zealand  dental journal (Vol. 86). SAGE. https://doi. org/10.4135/9781849208956
Institute, A. D. B. (2017). LED Street Lighting Best Practices - Lessons Learned from the Pilot LED Municipal Streetlight and PLN Substation Retrofit Project (Pilot LED Project) in Indonesia. Working Papers. https://ideas.repec.org/p/ ess/wpaper/id11714.html Irsyad, M. I. al, Wintolo, M., & Hartono. (2010). Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Dki Jakarta : Survei , Potensi Dan Keekonomian. Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan , 9 (2), 89–98. http://ketjurnal.p3tkebt.esdm.go.id/ index.php/ket/article/view/104 Jenssen, J. I., & Randøy, T. (2006). The performance effect of innovation in shipping companies. Maritime  Policy  and Management , 33 (4), 327–343. https://doi. org/10.1080/03088830600895485 Jordan, A., & Huitema, D. (2014). Policy innovation in a changing climate: Sources, patterns and effects. Global  Environmental  Change , 29 , 387–394. https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.09.005 Marques, R. C., & Geddes, R. R. (2019). the Use of Ppp Arrangements in Street Lighting: a Win- Win Option? Annals of Public and Cooperative Economics , 90 (2), 311–327. https://doi. org/10.1111/apce.12229 Polzin, F., Flotow, P. Von, & Nolden, C. (2016). Modes of governance for municipal energy efficiency services e The case of LED street lighting in Germany. Journal  of  Cleaner  Production , 139 , 133–145. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2016.07.100 Pranasari, M. A., & Ferza, R. (2018). Kerja Sama

## Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU). Matra Pembaruan , 2 (3), 173–183. https://doi. org/10.21787/mp.2.3.2018.173-183
Priyanto, B. A. (2013). Esco in Indonesia Opportunities and Constrains on Energy Efficiency Investment. Retrieved from http://iesr.or.id/ files/20130331_apkenindo_20maret2013.pdf Renz, S. M., Carrington, J. M., & Badger, T. A. (2018).
Two Strategies for Qualitative Content Analysis: An Intramethod Approach to Triangulation. Qualitative  Health  Research , 28 (5), 824–831. https://doi.org/10.1177/1049732317753586 Sȩdziwy,  A.,  Basiura,  A.,  &  Wojnicki,  I.  (2018). Roadway lighting retrofit: Environmental and economic impact of greenhouse gases footprint reduction. Sustainability (Switzerland) , 10 (11). https://doi.org/10.3390/su10113925
Shaw, R. (2014). Streetlighting in england and wales: New technologies and uncertainty in the assemblage of streetlighting infrastructure. Environment  and  Planning  A , 46 (9), 2228– 2242. https://doi.org/10.1068/a130313p Sudarmono, P., Deendarlianto, & Widyaparaga,
A. (2018). Energy efficiency effect on the public street lighting by using LED light
replacement and kwh-meter installation at DKI Jakarta Province, Indonesia. Journal  of Physics:  Conference  Series , 1022 (1). https:// doi.org/10.1088/1742-6596/1022/1/012021
Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). Jurnal Sawala , 4 (3), 1–14. https://doi.org/10.30656/ sawala.v4i3.241 Taguchi, T. (2008). Present status of energy saving technologies and future prospect in white LED lighting. IEEJ  Transactions  on  Electrical  and Electronic Engineering , 3 (1), 21–26. https:// doi.org/10.1002/tee.20228 Tamtik, M. (2016). Policy Coordination Challenges in Governments’ Innovation Policy. Science and Public Policy, 44(3), 417–427. https://doi. org/10.1093/scipol/scw074 Williamson, A., Smith, D., & Cann, S. I. (2016). LED: Street lighting . EMC Seattle 2016 - 34th Annual West Coast Energy Management Congress . World Bank. (2015). Republic of India Energy- Efficient Urban Street Lighting, (June), 177. https://openknowledge.worldbank. org/bitstream/handle/10986/22275/ India000Energy0Financing0Solutions. pdf?sequence=1