198 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021

## RESEARCH ARTICLE

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENGOBATAN AKIBAT TERPAPAR COVID 19
Pandam Bayu Seto Aji 

## Universitas Sebelas Maret
 ajik0204@student.uns.ac.id

## ABSTRACT
Criminal Law regulates punishable acts, which are technically referred to as "criminal acts." The Covid- 19 protocol is one  of the  efforts to deal with  outbreaks of infectious diseases. Because  preventing disease transmission is mandatory, refusing Covid19 Treatment is against the law. This research uses empirical legal research. If the perspective of Criminal Law is used to analyze the refusal of Covid-19 treatment, the question that arises is whether refusing Covid-19 treatment is a punishable act. To answer this question, it is necessary to look carefully at the existing laws and regulations, whether rejecting the Covid-19 Treatment is a criminal offense.
Keywords : criminal law, rejection of the covid 19 protocol, laws and regulations
Hukum  Pidana  mengatur  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dipidana,  yang  secara teknis  disebut  dengan  istilah  “tindak  pidana.”  Protokol  Covid-19  merupakan  salah  satu upaya  penanggulangan  wabah  penyakit  menular.  Karena  mencegah  penularan  penyakit bersifat wajib, maka menolak Pengobatan Covid19 merupakan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Bila perspektif Hukum Pidana digunakan  untuk  menganalisis  penolakan  pengobatan  Covid-19,  maka  pertanyaan  yang muncul  adalah,  apakah  menolak  pengobatan  Covid-19  termasuk  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  perlu  dilihat  secara  cermat  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  apakah  menolak  Pengobatan  Covid-19 merupakan tindak pidana.
Kata  Kunci: hukum  pidana,  penolakan  pengobatan covid  19 ,  peraturan  perundang- undangan

## INTRODUCTION
Ada berbagai bentuk pelanggaran protokol Covid-19, tetapi yang menjadi fokus pembahasan hanya yang terkait dengan isu penolakan pengobatan seperti pada kasus berikut: “Terhadap pasien suspek  Covid-19,  dokter  melakukan  pemeriksaan  rapid  dan  hasilnya  reaktif.  Dokter  lalu memutuskan untuk melanjutkan dengan pemeriksaan swab. Tetapi pasien menolak untuk diobati walau sudah mendapat penjelasan lengkap, memadai dan berkali-kali.

## Rumusan Masalah
a) Apakah menolak pemeriksaan dapat dipidana?
b) Apakah melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan pasien secara hukum bisa benarkan?

## RESULT & DISCUSSION

## A. Rujukan
a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  82  Tahun  2014  Tentang  Penanggulangan Penyakit Menular
c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
d)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991  Tentang  Penanggulangan  Wabah Penyakit Menular
e) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol  Kesehatan  bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
f) Instruksi Presiden Nomor 6 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Pasal  56  (1):  “Setiap  orang  berhak  menerima  atau  menolak  sebagian  atau  seluruh tindakan  pertolongan  yang  akan  diberikan  kepadanya  setelah  menerima  dan  memahami informasi  mengenai  tindakan  tersebut  secara  lengkap.  Pasal  56(2):  “Hak  menerima  atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
a.  Penderita  penyakit  yang  penyakitnya  dapat  secara  cepat  menular  ke  dalam masyarakat yang lebih luas.
b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c. Gangguan mental berat
Pasal  157  (1):  ”Pencegahan  penularan  penyakit  menular  wajib  dilakukan  oleh masyarakat  termasuk  penderita  penyakit  menular  melalui  pola  hidup  bersih  dan  sehat. Penjelasan Pasal 157 (1): “Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakut menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.
Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penaggulangan Penyakit  Menular.  Setiap  orang  yang  mengetahui  adanya  penderita  penyakit  menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau puskesmas.
200 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021
Tenaga  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  melaporkan  kepada Puskesmas  untuk  dilakukan  verifikasi,  pengobatan,  dan  upaya  lain  yang  diperlukan  agar tidak terjadi penularan penyakit.
Pejabat Kesehatan Masyarakat pada satuan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular memiliki tugas mengambil  dan  mengirim  sampel  dan/atau  spesimen  untuk  keperluan  konfirmasi laboratorium.
Pasal 1 butir (3): Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah PNS di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
Kemudian  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular. Upaya penanggulangan wabah meliputi:
a) Penyelidikan epidemiologis;
b)Pemeriksaan,  pengobatan,  perawatan,  dan  isolasi  penderita,  termasuk  tindakan karantina;
c) Pencegahan dan pengebalan;
d) Pemusnahan penyebab penyakit;
e) Penanganan jenazah akibat wabah;
f) Penyuluhan kepada masyarakat;
g) Upaya penanggulangan lainnya.
Pasal 14 (1): Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,  diancam  dengan  pidana  penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggitingginya Rp.1.000.000.  Pasal 14 (2):  Barangsiapa  karena  kealpaannya  mengakibatkan  terhalangnya  pelaksanaan penanggulangan  wabah  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,  diancam  dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000.
Hal  ini  juga  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1991  Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
“Upaya  penanggulangan  wabah  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak  meluas  ke  daerah  lain”.  Pasal  6  (1):  Menteri  (Kesehatan)  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
Dalam  Peraturan  Kepmenkesno.  Hk.01.07/Menkes/382/2020  Tentang  Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum meliputi :
1. Perlindungan Individu:
a) Menggunakan masker;
b) Membersihkan tangan
c) Menjaga jarak minimal 1 meter
d) Meningkatkan daya tahan tubuh 2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat:
a) Unsur Pencegahan:
1) Promosi Kesehatan;
2)  Perlindungan  (termasuk  penegakan  kedisiplinan  pada  perilaku  masyarakat  yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid 19 seperti berkerumun, tidak mengenakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum, dsb.
b) Unsur Penemuan Kasus: (termasuk pemantauan kondisi kesehatan terhadap semua orang yang ada di tempat atau fasilitas umum).
c) Unsur Penanganan Cepat (termasuk pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau  Real  Time  Polymerase  Chain  Reaction  (RT-PCR)  serta  penanganan  lain  sesuai kebutuhan.
Berdasarkan  Pada  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Peningkatan Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  Dan Pengendalian Covid 19
Instruksi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar (antara lain) menyusun dan menetapkan  peraturan  gubernur/peraturan  bupati/peraturan  walikota  yang  memuat ketentuan tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang memuat sanksi berupa:
a) Teguran lisan atau teguran tertulis;
b) Kerja Sosial;
c) Denda Administratif; atau
d) Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha

## B. Analisis Hukum
Terkait  kasus  yang  di  atas,  tindakan  pasien  menolak  pemeriksaan  swab  lebih merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi dari pada pelanggaran hukum pidana. Oleh  karenanya,  tindakan  tersebut  tidak  sampai  membawa  akibat  hukum  berupa pemidanaan. Jika merujuk pada INPRES No. 6 Th. 2020, spiritnya lebih kearah pengenaan sanksi administratif, bukan pidana.
Memang  ada  ancaman  pidana  terhadap  upaya  menghalangi  penanggulangan  wabah penyakit  (Pasal  14  Undang-undang  Nomor  4  Tahun1984),  tapi  sekedar  menolak pengobatan,    (belum)  bisa  dikualifikasikan  sebagai  'perbuatan  menghalangi'.    Suatu perbuatan  bisa  disebut  ‘menghalangi  upaya  penanggulangan  wabah’  apabila  perbuatan tersebut  secara  nyata  menimbulkan  akibat  berupa  terhalangnya  upaya  penanggulangan wabah tersebut.
Tindakan  pasien  menolak  untuk  diperiksa  tidak  sampai  menimbulkan  akibat terhalangnya pemeriksaan karena ada posibilitas bagi petugas untuk menggunakan upaya paksa, yaitu tetap mengupayakan pemeriksaan meskipun tidak mendapat persetujuan pasien. Logikanya,  jika  petugas  boleh  menjemput  paksa  pasien  Covid  19  untuk  diisolasi,  maka sekedar memaksa melakukan pemeriksaan terhadap pasien tentu lebih bisa dimaklumi.
Upaya  paksa  tersebut  konteksnya  bukan  pemeriksaan  yang  dilakukan  seketika  itu, tetapi  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Petugas  yang  berwenang.  Respon  yang  tepat terhadap penolakan pemeriksaan tersebut adalah dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak  yang  berwenang  (Gugus  Tugas  Penanggulangan  Covid).  Mereka  inilah  yang  akan menindak  lanjuti  melakukan  pemeriksaan.  Upaya  paksa  tersebut  tidak  melanggar  hukum karena  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  undang-undang.  Dalam  hukum pidana, melaksanakan ketentuan undang-undang diakui sebagai salah satu alasan penghapus pidana ( strafuitsluitingsgronden ) (R. Soesilo, 1995).

## CONCLUSION
Menolak  pengobatan  pasien  positif  covid  19  adalah  perbuatan  melanggar  hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga pasien yang menolak untuk diperiksa tidak dapat dipidana.
202 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021
Undang-undang  memperbolehkan  Petugas  yang  berwenang  untuk  menggunakan upaya  paksa  terhadap  pasien  yang  menolak  diperiksa  (melakukan  pemeriksaan  tanpa persetujuan pasien).

## REFERENCES

## A. Buku
Soesilo, R., 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Bogor: Politeia.

## B. Undang-Undang
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.01.07/MENKES/382/2020  Tentang  Protokol Kesehatan  bagi  Masyarakat  di  Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  rangka  Pencegahan  dan Pengendalian Covid-19.
Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.