ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2021
Riri Rumaizha 1 , Gusmirza Bunga Pertiwi 2
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Email: ririrumaizha@plb.ac.id 1

## ABSTRACT
The  aim  of  this  final  assignment  is  to  investigate  the  contribution  of motor vehicle tax to the Regional Original Income (PAD) of West Java Province, specifically in the Samsat PPPD Bandung City III Soekarno Hatta Region. The research method used is the Quantitative Descriptive method. It aims to explain or describe the state of West Java Province's PAD regarding motor vehicle income, identify obstacles experienced in collecting motor vehicle collections, and propose solutions to increase regional income in West Java province. The data used in the analysis of Motor  Vehicle  Tax  Revenue  (PKB)  and  its  impact  on  the  Original Regional  Income  of  Java  Province  was  obtained  through  evaluations,
interviews,  and  the  author's  internship  at  the  Samsat  Office.  After careful  analysis  and  discussion,  it  was  concluded  that  there  are  still issues with motor vehicle tax revenue in the East Bandung Samsat and West Java PAD. It is hoped that this analysis will be useful in the future.
Keywords : PAD, PKB,  motor vehicle tax, samsat.

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  berkembang saat ini tengah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang ekonomi,  politik,sosial,  hukum  dan bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adil dan  makmur.  Keberhasilan  pencapaian tujuan pembangunan nasioanl selain dari aspek  sumber  daya  manusia,  sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  lainnya, diantaranya  ketersediaan  sumber  dana
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol.10, No.1, Januari  2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dilakukan  dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya,  disertai  dengan  pemberian  hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  negara. Dengan  adanya  Otonomi  Daerah  yang diberlakukan  pemerintah  pada  masa sekarang  ini  lebih  terfokus  pada peningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  di  anggap  sangat  penting. Hal ini sejalan dengan pernyataan Halim (2004:94)  yang  menyatakan  bahwa sektor  pendapatan  daerah  memegang peranan  yang  sangat  penting,  karena melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh mana  suatu  daerah  dapat  membiayai kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda) sebagai  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  untuk  memungut  pajak provinsi,  yang  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  13  tahun  2011  tentang Pajak  Daerah,  terdiri  atas:  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),  Pajak  Air  Permukaan,  dan Pajak  Rokok.  Pajak  daerah  yang dipungut oleh Provinsi tersebut termasuk ke  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan  Indonesia  membutuhkan ketersediaan dana yang besar, ketersediaan  dana  dapat  diperoleh  dari sektor  pajak.  Pajak  merupakan  sumber penerimaan  negara  yang  sangat  penting dalam
menopang pembiayaan pembangunan  yang  bersumber  dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan  kapasitas  anggaran  negara dalam  membiayai  pengeluaran  negara baik  untuk  pembiayaan  pembangunan maupun  untuk  pembiayaan  anggaran
rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan  negara  yang  besar  dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak  yang  ada.  Pada  saat  ini,  pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan
penerimaan  yang  diterima  dari  sektor- sektor  lainnya.  PAD  yang  diperoleh Provinsi  Jawa  Barat  sendiri  sangat dipengaruhi  oleh  besarnya  penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat di Tabel 1 yang memperlihatkan  besarnya  kontribusi PKB  terhadap  PAD  di  Provinsi  Jawa
Barat.
Tabel.1 Penerimaan PAD dan Penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (2017-2021)
dalam Rupiah Tahun Realisasi PAD
(Rp.) Realisasi PKB (Rp.) Presentase
terhadap PAD 2017 17.102.500.315,84 6.534.050.000 38.21% 2018 19.642.915.448,76 7.540.770.000 38.39% 2019 18.394.357.886,93 8.174.360.000 44.44% 2020 17.094.845.135,83 7.610.390.000 44.52% 2021 19.637.125.429,97 8.179.965.230 41.66%
Sumber : Diolah oleh penulis
Berdasarkan  Tabel  1  data  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor PPPD Wilayah Kota Bandung, dapat kita lihat  bahwa  presentase  realisasi  PKB terhadap  PAD  dari  tahun  ketahun  terus meningkat, namun mengalami penurunan  di  tahun  2021,  dikarenakan masih terdampak pandemi covid 19 yang melonjak  begitu  tinggi.  Sedangkan  jika dilihat  dari  angka  realisasi  PKB peningkatan terjadi selama tahun 2017 – 2019,  namun  menurun  di  tahun  2020, dan kembali meningkat di tahun 2021. Pelaksanaan pemungutan PKB di Provinsi  Jawa  Barat  dilakukan  oleh Cabang  Pelayanan  Pendapatan  Daerah Provinsi (CPPD) yang tersebar di setiap wilayah  kabupaten/kota  dalam  lingkup Provinsi  Jawa  Barat  di  bawah  Bapenda
Provinsi  Jawa  Barat.  Menurut  Kepala Bapenda  Provinsi  Jawa  Barat  dalam (dispenda.jabarprov.go.id,  2015),  Kota Bandung  merupakan  wilayah  dengan potensi  pendapatan  pajak  daerah  yang paling tinggi di Jawa Barat. Pemungutan PKB di Kota Bandung dilakukan oleh 3 (tiga)  CPPD,  yaitu  CPPD  Bandung  I Pajajaran,  CPPD  II  Kawaluyaan,  dan CPPD  III  Soekarno-Hatta.  Berikut merupakan gambaran data pertumbuhan jumlah  kendaraaan  bermotor  Kota Bandung,  Samsat  PPPD  Wilyah  kota bndung III Soekarno Hatta Tahun 2017- 2021 seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel.2 Data Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2017-
2021 Samsat PPPD Wilyah kota bndung III Soekarno Hatta Tahun Kendaraan Presentase kenaikan( %) 2017 358.296 2018 361.974 1,03 2019 459.276 26,88 2020 460.464 0,259 2021 519.528 12,83 Sumber: Bandungkota.bps.go.id Tabel  2  menunjukkan  bahwa  CPPD Wilayah  Kota  Bandung  III  Soekarno- Hatta memiliki perkembangan presentase potensi kendaraan bermotornya (KBM) yang cukup tinggi.
Perkembangan potensi kendaraan bermotor  ini  diharapkan  dapat  diiringi jumlah  kendaraan  yang  melakukan daftar ulang di tahun yang bersangkutan dalam  rangka  peningkatan  penerimaan PKB.  Selain  itu,  ada  beberapa  jumlah kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar ulang  (KTMDU)  di  Jawa  Barat, khususnya  di  Samsat  Kota  Bandung Wilayah  III  Soekarno  Hatta  juga  masih menjadi  permasalahan  yang  harus  di pecahkan  oleh  pemerintah  Jawa  Barat untuk memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang
memiliki  potensi  yang  sangat  besar. Berikut tabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan
bermotor  tidak  melakukan  daftar  ulang (KTMDU)  di  Jawa  Barat  dan  Samsat Kota  Bandung  Wilayah  III  Soekarno Hatta  tahun  2017-2021  yang  dimuat dalam Tabel.3.
Tabel.3 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah
Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Tahun 2019-2021 Tahun Jumlah kendaraan Jumlah KTMDU Presentase (%) 2017 358.296 53.678 14,98% 2018 361.974 73.454 20,29% 2019 459.276 93.714 20.40% 2020 460.464 67.831 14.73% 2021 519.528 80.159 14.34%
Sumber  data:  (Bapenda  Melalui  Open  Data  Jabar)  Diolah Oleh Penulis.
Dari  Tabel  3  diatas,  dapat  diketahui bahwa  salah  satu  yang  menghambat potensi pajak kendaraan bermotor adalah jumlah  KTMDU  yang  masih  tinggi terutama  di  tahun  2019  dan  2021, sehingga menjadi sumber permasalahan bagi  pendapatan  asli  daerah  yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Tidak terkecuali samsat  kota bandung  PPPD  Wilayah  III  Soekarno Hatta  merupakan  Kota  yang  memiliki prestasi dalam peningkatan sektor pajak. Dapat  diketahui  bahwa  Kota  bandung PPPD  Wilayah  III  Soekarno  Hatta memiliki potensi besar dalam meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor  dan  pendapatan  asli  daerah.
Potensi  ini  dapat  terus  ditingkatkan setiap  tahunnya  jika  pemerintah  dapat mengelola dengan baik (https://amp.kompas.com/regional/read/ 2021).
Untuk  meningkatkan  realisasi  pajak kendaraan  bermotor  yang  selanjutnya dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah,  pemerintah  dapat  mengatur upaya  melalui  kebijakannya  sendiri sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa  saja  yang  dapat  meningkatkan potensi  penerimaan  pajak  kendaraan
bermotor  dan  bagaimana  kontribusinya terhadap  pendapatan  asli  daerah  di provinsi  Jawa  Barat.  Badan  pengelola pajak dan Retribusi daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh SAMSAT PPPD  Wilayah  Bandung  III  Soekarno Hatta masih mengalami berbagai kendala,  salah  satu  kendalanya  adalah beberapa  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  membayar pajak  sesuai  dengan  waktu  yang ditetapakan,  harus  dilakukan  secara cermat,  tepat  dan  hati-hati.  Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian  yang  memadai  untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajeman yang telah ditetapkan.  Selain  itu  juga  perlu dilakukan  penyederhanaan  prosedur Administrasi  yang  bertujuan  untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat  membayar  pajak  sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan  membayar  pajak,  dengan diharapkan  dimasa  yang  akan  datang bisa memperbesar persentase penerimaan  pajak  daerah.  Dampak  dan efek  pandemi  juga  menjadi  salah  satu fenomena yang menyebabkan
pendapatan masyarakat menurun, sehigga  ketidak  patuhan  masyarakat dalam membayar pajak.

## Pajak Daerah
Pajak menurut lembaga pemungutannya dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak  daerah.  Pajak  pusat  merupakan pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah  tangga  negara,  contohnya  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN),  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  (PPnBM)  dan  Bea Materai. Sedangkan pajak daerah merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai  rumah  tangga  daerah.  Pajak daerah  terdiri  dari  (1)  Pajak  provinsi
seperti  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor;  dan  (2)  Pajak kabupaten/kota  seperti  Pajak  Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Tarif pajak  daerah  yang  dapat  dipungut pemerintah daerah diatur dalam undang- undang  nomor  34  tahun  2000  pasal  3 ayat 1 yang ditetapkan dengan pembatasan  tarif  paling  tinggi,  yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  bahwa "Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor".

## Kontribusi Pajak Daerah
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  alat analisis yang digunakan untuk mengetahui  bagaimana  kontribusi  yang disumbangkan pajak kendaraan
bermotor  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Untuk  menghitung  kontribusi pajak  kendaraan  bermotor  terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dapat menggunakan  rumus  seperti  terlihat pada persamaan 1.
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉( 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒂𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓) 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑨𝑫 (𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)
𝑥 100%    (1)
Dengan  menggunakan  persamaan  1, hasil  perhitungan  analisis  kontribusi pajak  akan  didapatkan  seberapa  besar kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  di Samsat PPPD Wilayah kota bandung III Soekarno  Hatta  terhadap  PAD  Provinsi Jawa  Barat,  dengan  kriteria  kontribusi yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan Kepmendagri  No.690.900.327  tahun 2022.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan  bermotor  terhadap  PAD  di SAMSAT PPPD Wilayah Kota Bandung
III  Soekarno  Hatta  selama  tahun  2017- 2021.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah deskriptif  kuantitatif.  Deskriptif  adalah metode yang digunakan untuk mengambarkan, menjelaskan, meringkaskan  berbagai  kondisi,situasi fenomena.  Selain  itu  metode  penelitian deskriptif  menurut  pendapat  Sugiyono (2016;13) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan,  atau  menghubungkan dengan  variabel  yang  lain.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi,  penelusuran  data  online dan kepustakaan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  SAMSAT Pusat  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah (PPPD)  Wilayah  Kota  Bandung  III Soekarno  Hatta.  Jl.  Soekarno  Hatta Nomor 528 Telp:022-7500240.

## Hasil dan Pembahasan
Kantor PPPD wilayah Kota Bandung III
Soekarno Hatta bertugas untuk melakukan  pemungutan  pajak  dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan  masyarakat.  Laju pertumbuhan pajak  kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan
pajak
kendaraan bermotor dari tiap-tiap
periode. Jika laju pertumbuhan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan
melakukan tugasnya  dengan  baik.  Maka  dari  itu dapat  dilihat  semakin  berkembangnya daerah Provinsi Jawa Barat maka secara
tidak  langsung  semakin  meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh  mana  kontribusi  yang  diberikan pajak  kendaraan  bermotor  terhadap pandapatan  asli  daerah  (PAD)  Provinsi Jawa Barat. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2021, seperti terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2021
Thn Pajak Daerah
(Rp) Retribusi Daerah (Rp) Lain lain PAD yang sah (Rp)
Total PAD (Rp) 2017 859.411.111.675 30.300.000 10.465.588.782 869.907.000.457 2018 962.021.155.232 23.700.000 10.708.602.022 972.753.457.254 2019 1.035.856.175.711 28.689.000 11.579.656.410 1.047.464.521.121 2020 929.668.525.295 41.960.000 2.316.118.964 932.026.604.259 2021 1.009.983.119.324 42.472.000 7.454.075.384 1.017.479.666.708
Sumber:  PPPD  Wilayah  Kota  Bandung  III Soekarno hatta, 2022
Dari Table 4 dapat dilihat kenaikan atau penurunan  PAD  dari  tahun  ketahun, pada  tahun  2017  jumlah  PAD  yang diterima  sebesar  Rp.869.907.000.457 dengan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.859.411.111.675 atau 98,79%.
Selanjutnya  pada  tahun  2018  jumlah PAD  yang  diterima  sebesar  Rp. 972.753.457.254  meningkat  sebesar Rp.102.846.456.797  atau  11,82%  dari tahun  2017,  dengan  penerimaan  pajak daerah sebesar Rp.962.021.155.232 atau 89,89%.  Pada  tahun  2019  jumlah  PAD yang  diterima  Rp.1.047.464.521.121 dengan penerimaan pajak Daerah sebesar Rp.1.035.856.175.711 atau 98,89%  dan  mengalami  peningkatan Penerimaan PAD sebesar Rp. 74.711.063.867  atau  7,68%,  namun presentase penerimaan PAD  mengalami penurunan 4,14% dari tahun sebelumnya yaitu 11,82% di tahun 2018. Berikutnya pada  tahun  2020  jumlah  PAD  yang diterima  Rp.932.026.604.259  dengan penerimaan pajak Daerah Rp.929.668.525.295  atau  99,74%.  Di
lihat dari penerimaan PAD Tahun 2019 ke  tahun  2020,  mengalami  penurunan sekitar  Rp.115.437.916  atau  11,02%. Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2019 terjadi pandemi Covid-19 yang
berdampak  ke  semua  sektor  ekonomi, tak  terkecuali  terhadap  penerimaan pendapatan  daerah.  Pada  tahun  2021 jumlah PAD yang diterima Rp. 1.017.479.666.708  dengan  penerimaan pajak daerah Rp.1.009.983.119.324 atau 99,26% dan terjadi kenaikan penerimaan PAD dari tahun 2020 sekitar Rp.85.453.062.449 atau 9,16%, dikarenakan  pada  tahun  ini  dampak pandemi covid 19 sudah mulai berangsur membaik  dan  tentunya  diikuti  dengan perekonomian yang juga mulai membaik setelah  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berikut  data  target  dan  realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III soekarno Hatta tahun  2017  sampai  tahun  2021,  seperti terlihat pada Tabel 5.
Tabel.5 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 Tahun Target Penerimaan (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Persen %
2017 312.730.000.000 329.891.722.500 105,49% 2018 370.883.000.000 380.262.120.200 102,53% 2019 411.733.000.000 405.461.299.200 98,48% 2020 446. 612.932.000 382.450.791.725 85,63% 2021 387.783.155.000 402.945.488.988 103,91%

## Sumber:  PPPD  Wilayah  Kota  Bandung  III
Soekarno hatta 2022
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  dilihat realisasi  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  pada  tahun  2017 sebesar
Rp.329.891.722.500 atau mencapai 105,49%, selisih lebih sebesar Rp.17.161.722.500 dari target
penerimaan  yang  ditetapkan  sebesar
Rp.312.730.000.000.  Hal  yang  sama juga  terjadi  pada  tahun  2018,  angka
realisasi  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor menembus angka Rp.380.262.120.000  atau  102,53%  dari target penerimaan sebesar Rp.370.262.120.000.  Sedangkan  pada tahun  2019  angka  realisasi  penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp.405.461.299.200  selisih  kurang  dari target  penerimaan  yang  ditetapkan sebesar  Rp.411.733.000.000  atau  hanya mencapai  98,48%.  Pada  tahun  2020 angka realisasi penerimaan pajak kendaraan  bermotor  menurun  yaitu hanya  sebesar  Rp.382.450.791.725  atau 85,63%,  hal  ini  disebabkan  dampak Covid- 19 yang sangat buruk diberbagai sektor  ekonomi,  sehingga  target  dan realisasi  mengalami  penurunan  dan  ini tidak  hanya  berakibat  pada  penerimaan pendapatan  daerah  provinsi  Jawa  Barat saja namun  juga  ke  penerimaan pendapatan nasional. Seiring berjalannya  waktu  dan  berbagai  upaya dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak,  pada  tahun  2021  realisasi pemerintah kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.402.945.488.988 atau 103.91%, selisih lebih sebesar Rp.15.162.333.988  dari  target  yang ditetapkan  yaitu  Rp.387.783.155.000. Perkembangan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor seperti terlihat pada Grafik 1.
Grafikl.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun 2017-2021
Sumber:  PPPD  Wilayah  Kota  Bandung  III Soekarno hatta 2021
Dari  Grafik  1,  dapat  dilihat  bahwa perkembangan  penerimaan  target  dan realisasi  pendapatan  pajak  kendaraan bermotor  menunjukkan  garis  landai  di tahun  2020,  yang  disebabkan  adanya dampak pandemi covid 19.

## Kontribusi Pajak Daerah
Dengan  menggunakan  persamaan  1, hasil  perhitungan  analisis  kontribusi pajak  akan  didapatkan  seberapa  besar kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  di Samsat PPPD Wilayah kota bandung III Soekarno  Hatta  terhadap  PAD  Provinsi Jawa  Barat,  dengan  kriteria  kontribusi seperti terlihat pada Tabel 6.
Tabel.6 Indikator Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Persentase Tingkat Konstribusi <10% Sangat Kurang 10-20% Kurang 20-30% Sedang 30-40% Cukup Baik 40-50% Baik >50% Sangat Baik Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  realisasi pajak  kendaraan  bermotor  dan  realissai pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Jawa Barat  terhadap  Samsat  PPPD  Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, maka diperoleh hasil kontribusi pajak kendaraan bermotor
terhadap pendapatan  asli  daerah  provinsi  Jawa
Barat, seperti terlihat pada Tabel 7.
Tabel.7 Kontribusi Pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat Tahun
2017-2021
Tahun Realisasi Pajak Kendaraan bermotor
PAD(Realissai) Kontribusi Tingkat Kontribusi 2017 329.891.722.500 869,907,000,457 37,92% Cukup Baik
2018 380.262.120.200 972,753,457,254 39.09% Cukup Baik
2019 405.461.299.200 1,047,464,521,121 38.71% Cukup Baik
2020 382.450.791.725 932,026,604,259 41.03% Baik
2021 402.945.488.988 1,017,479,666,708 39.60% Cukup Baik
Sumber: Data Internal Samsat PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta
Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa  kontribusi  yang  diberikan  oleh pajak kendaraan bermotor terhadap PAD selama  periode  2017-2019  cenderung cukup  baik,  yaitu  37,92%,  39,09%  dan 38,71%,  yang  berarti  Samsat  Kota Bandang  III  Soekarno  Hatta  sudah berkontribusi  cukup  baik  terhadap pendapatan  asli  daerah  provinsi  Jawa Barat,  walaupun  pada  tahun  2019 kondisi perekonomian negara Indonesia terdampak pandemi  covid-19 yang juga berdampak  terhadap  PAD.  Sedangkan pada  tahun  2020  konstribusi  pajak kendaraan  bermotor  mendapatkan  hasil yang  baik  yaitu  41.03%  mengalami kenaikan 2,32% dari tahun sebelumnya, walaupun  pada  tahun  tersebut  pandemi covid  19  sedang  terjadi  lonjakan penderita  covid  19  yang  sangat  besar. Seiring  berjalannya  waktu,  pemerintah pusat  maupun  daerah  serta  berbagai pihak  terus  berupaya  melakukan  yang terbaik untuk pemulihan kondisi ekonomi dengan
mengeluarkan program-program  insentif  dan  subsidi bagi  pelaku  ekonomi  yang  terdampak pandemi covid 19, sehingga pada tahun 2021  perekonomian    sudah  mulai membaik dan menyebabkan penerimaan realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  ikut membaik  dan  realisasi  penerimaan  juga sudah menujukan presentase yang cukup baik  yaitu  39.60%.  Dari analisis di  atas disimpulkan kontribusi pajak kendaraan bermotor  terhadap  PAD  provinsi  Jawa Barat  pada  tahun  2017-2021  dikatakan cukup  baik  karena  persentase  rata-rata kontribusi  sebesar  39,27%,  sesuai Kepmendagri  No.690.900.327  Tahun
2022 bahwa klasifikasi kriteria kontribusi  apabila  diatas  30%  termasuk kriteria cukup baik.
Kontribusi pajak Kendaraan Bermotor di Samsat PPPD Wilayah III Kota Bandung
soekarno hatta terhadap PAD Jawa Barat merupakan  sebagian  kecil  persentase kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor yang  diterima  dari  samsat  di  provinsi Jawa  Barat,  masih  banyak  samsat  yang ada  di  Jawa  Barat  yang  dapat  dihitung persentase  kontribusinya  untuk  melihat optimaliasi penerimaan PAD di Provinsi Jawa  Barat.  Dan  masih  terdapat  jenis pajak daerah lainnya seperti pajak bahan bakar  kendaaran,  pajak  balik  nama kendaraan,  pajak  air  permukaan  dan pajak rokok  yang  dapat  menunjang dan memberikan  kontribusi  terhadap  PAD provinsi Jawa Barat.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  dilakukan,  peneliti menarik  kesimpulan  kontribusi  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  PAD Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2017- 2021  dikatakan  cukup  baik  dengan persentase  rata-rata  kontribusi  sebesar 39,27%. Sesuai Kepmendagri
No.690.900.327  Tahun  2022  bahwa klasifikasi  kriteria  kontribusi  apabila diatas 30% termasuk kriteria cukup baik. Saran  atau  rekomendasi  yang  dapat penulis  berikan  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan, diharapkan Samsat PPPD  Wilayah  Kota  Bandung  III
Soekarno  Hatta  selalu  memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat,  aktif  melakukan  sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang kesadarannya akan kewajibanya sebagai pemilik  motor.  Perlu  adanya  sistem “jemput  bola“  karena  masih  ada  wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu untuk  melakukan  pembayaran  pajak  ke kantor samsat. Menyediakan sistem dan prosedur  pemungutan  yang  sederhana sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Melakukan  penyelusuran  kendaraan yang  tidak  melakukan  daftar  ulang, untuk  menekan  angka  pajak  kendaraan yang tidak dibayarkan karena kendaraan
“bodong”.  Dengan  upaya-upaya  di  atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Barat,  P.  P.  (2010).  PP  No.  10  Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan  Berusaha  dan  Layanan Daerah.  Sekretariat  Website JDIH  BPK RI.
Hikmah.  (2017).  Analisis  Kontribusi Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Jurnal of govement-JOG , 162. Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak
Daerah dan Retribisi Daerah. Sekretariat Website JDIH BPK RI. Irawan, A. (2020). Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Dengan  Modernisasi  Pajak  Di  Badan Pendapatan  Daerah  Jabar. Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) ,  (pp.  25-33,  Vol.6,  No.
2). Munir, M. (2022). Optimalisasi pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor di  Samsat  Kota  Bandung  III  Soekarno Hatta. Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung .
Pemda.  (2010).  Peraturan  Pemerintah
Nomor  10  Tahun  2010  Tentang  Pajak Daerah. Pergub. (2014). Peraturan Daerah
Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  74  Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor.  Sekretariat  Website  JDIH BPK RI.
Sitanggang,  F.  S.  (2019).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Bapenda  Provinsi  Jawa  Barat  Samsat
Soekarno  Hatta  Bandung). Doctoral dissertation .
Statistik,  B.  P.  (2019). Laporan  Bagi Hasil  Pajak  Daerah  Atas  Realisasi Penerimaan  Pajak  Daerah  Provinsi Jawa Barat 2019. Provinsi Jawa Barat. Statistik,  B.  P.  (2019). Laporan  Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 2019.  Provinsi  Jawa  Barat. Provinsi Jawa  Barat:  Sekretariat  Website  JDIH
BPK RI. Taras,  &  S,  A.  (2017).  Analisis Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Dikabupaten  Bandung  Bali. E-Jurnal Manajemen Unud , 4, Vol. 6.
Wahyu,  Suprijanto,  &  Pranaditya. (2017).  Analisis  Pengaruh  Penerimaan Pajak  Daerah,  Penerimaan  Retribusi Daerah,  Pendapatan  Hasil  Pengelolaaan Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli  Daerah  Yang  Sah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Salatiga. Ekonomi- Akuntansi , Vol 7.
Widodo, E. (2021, Januari 12). Peraturan Pajak . Retrieved from https://peraturanpajak.com/2021/03/17/ peraturan-menteri-dalam-negeri-
republik-indonesia-nomor-1-tahun-2021

## Copyright holder:
Riri Rumaizha, Gusmirza Bunga Pertiwi (2024)
First publication right: JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: