Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisa Rugi Energi Listrik Non Teknis Pada Penerangan Jalan Umum di ULP Limboto
Frengki Eka Putra Surusa Program Studi Teknik Elektro Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo, Indonesia kiki.alaska@gmail.com
Steven Humena
Program Studi Teknik Elektro Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo, Indonesia steven.humena@gmail.com Maulidin Latif Prodi Teknik Elektro Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo, Indonesia maulidin.latif@gmail.com Diterima : Januari 2022 Disetujui : Januari 2023 Dipublikasi : Januari 2023
Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kWh yang hilang, jumlah rupiah tagihan susulan akibat Penerangan Jalan Umum (PJU) Illegal serta menyiapkan data data pada aplikasi Basecamp  untuk  mengetahui  titik  PJU  dan  mempermudah survei  kembali  untuk  agenda  tahunan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemakaian  energi  yang  tidak  terukur pada  PJU  illegal  atau  PJU  yang  tidak  termeterisasi  adalah sebesar  42.712,5  kWh.  Total  kerugian  energi  tersebut  apabila dikonversi kedalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp.61.706.748,75. Penggunaan Aplikasi Basecamp dan aplikasi pada  android  MAPinr  dapat  memberikan  kemudahan  dalam mengetahui keberadaan PJU serta dapat memetakan susut non teknis untuk dilakukan evaluasi berikutnya.

## Kata kunci : Susut non teknis; PJU Illegal
Abstract - This study aims to calculate the lost kWh, the number of  rupiah  additional  bills  due  to  Illegal  Public  Street  Lighting (PJU) and prepare datas on the Basecamp App to find out the PJU  points  and  make  it  easier  to  return  to  the  survey  for  the annual agenda. The results showed that the unmeasured energy consumption  of  illegal  PJU  or  unmetered  PJU  was  42.712,5 kWh. The total energy loss when converted into rupiah is Rp. 61.706.748,75. The use of the Basecamp App and the application on the MAPinr android can provide convenience in knowing the existence  of  PJU  and  can  map  non-technical  losses  for subsequent evaluation.

## Keywords: Non-technical losses; Illegal PJU

## I. P ENDAHULUAN
Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  merupakan  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  mempunyai  tugas  melayani kebutuhan  listrik  dan  penyediaan  tenaga  listrik  bagi masyarakat  Indonesia  [1].  Hal  pokok  yang  harus  dipenuhi oleh  PLN  dalam  pelayanan  kebutuhan  listrik  adalah Kontinuitas  dan  kualitas.  Maksud  dari  kontinuitas  adalah penyaluran  energi  listrik  yang  mengalir  terus-menerus dengan meminimalisir pemadaman akibat gangguan, karena listrik  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat  untuk  menunjang
aktivitas  sehari-harinya[2].  Sedangkan  yang  dimaksud kualitas  adalah  kualitas  daya  dan  kualitas  tegangan  yang diterima  oleh  pelanggan  harus  sesuai  standart  yang  sudah ditentukan yaitu tentang variasi tegangan pelayanan sebesar +5%  dan -10% [3][4].
Mendapatkan suatu fleksibilitas pelayanan optimum harus dibutuhkan perencanaan sistem distribusi yang matang, sehingga cepat mengantisipasi pertumbuhan akan kebutuhan energi  listrik  dan  kerapatan  beban  yang  dilayani.    Sistem distribusi harus dioperasikan dengan biaya minimum, semua beban  yang  diinginkan  dapat  dilayani,  penurunan  tegangan dengan  batasan  rating  yang  diijinkan  dan  rugi-rugi  daya seminimal mungkin [5].
Jatuh  tegangan  dan  rugi-rugi  daya  sangat mempengaruhi  pada  kualitas  tegangan  dan  efisiensi  energi listrik[6].  Besarnya  rugi-rugi  daya  dan  jatuh  tegangan  pada saluran  distribusi  tergantung  pada  jenis  dan  panjang penghantar,  tipe  jaringan  distribusi,  kapasitas  trafo,  tipe beban,  faktor  daya,  besarnya  jumlah  daya,  faktor  daya  dan banyaknya  pemakaian  beban-beban  yang  bersifat  induktif yang  menyebabkan  meningkatnya    kebutuhan  daya  reaktif [7][8].
Rugi  daya  listrik  yang  biasa  disebut  susut  atau Losses adalah  merupakan  kerugian  energi  listrik  akibat permasalahan teknis dan non teknis. Masalah teknis banyak disebabkan  oleh  kualitas  daya  hantar  listrik  [9].  Sedangkan susut  non  teknis  banyak  diakibatkan  oleh  kesalahan  baca meter, kesalahan alat ukur, pencurian listrik oleh pelanggan, penerangan  jalan  umum  (PJU)  yang  tidak  terlapor  (illegal) serta  lainnya  yang  bersifat  non  teknis.  Akibatnya  terjadi penyusutan  daya  yang menyebabkan  kerugian  energi  listrik tersalurkan (kwh) dan apabila dikonversi dalam bentuk biaya (rupiah) akan menjadi suatu tagihan biaya pemakaian energi listrik. Karena setiap kerugian energi listrik akan semuanya dikonversi  dalam  bentuk  biaya  (rupiah).  Sehingga  susut energi  ini  menjadi  perhatian  penting  bagi  penyedia  tenaga listrik yaitu PLN [10].
Kementerian  ESDM  telah  menetapkan  dua  kebijakan utama yaitu diversifikasi energi dan konservasi energi [11]. Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Nasional
Perubahan  Iklim,  penerapan  konservasi  energi  merupakan salah satu aksi mitigasi yang paling murah dan mudah atau bersifat  “ low  hanging  fruit ”[12].  Maka  dari  itu,  konservasi energi  juga  perlu  mendapat  perhatian  utama  dan  salah satunya adalah di Penerangan Jalan Umum (PJU) [13].
Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu untuk menerangi jalan di malam hari. PJU ini dipasang secara resmi oleh Pemerintah Daerah dan mendapat pasokan listrik dari PLN secara legal. Dengan adanya PJU ini, para pejalan kaki,  pengendara  kendaraan  bermotor  dan  mobil  serta masyarakat  merasa  terbantu  untuk dapat melihat  lebih  jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari. Keselamatan berlalu  lintas  dapat  ditingkatkan  dan  pengguna  jalan  akan lebih aman dari kegiatan/aksi kriminal [14].
Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  yang  ada  pada  wilayah kerja  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Limboto,  Unit Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  Gorontalo  saat  ini terdapat 2 macam yaitu PJU yang menggunakan listrik dari PLN dan PJU yang menggunakan solar cell. PJU ini tersebar dibeberapa titik yang ada di wilayah kerja ULP Limboto. PJU yang  menggunakan  listrik  PLN  Jika  listrik  mengalami gangguan,  maka  PJU  yang  menggunakan  listrik  dari  PLN akan terdampak pemadaman. Sehingga di beberapa ruas jalan terdapat PJU yang menggunakan solar cell .
Pada  rekening  listrik  PLN,  terdapat  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  semua  pelanggan  untuk  PJU  ini.  Pajak  ini dinamakan pajak penerangan jalan (PPJ) yang dipungut oleh PLN  selanjutnya  disetor  ke  kas  Pemerintah  Daerah  yang besarannya  diatur  oleh  Pemerintah  Daerah  itu  sendiri. Pemerintah  Daerah  menjadikan  kontrak  penyediaan  tenaga listrik PJU bersifat lumpsum tanpa meteran listrik atau (biaya dibayar  sekaligus),  sehingga  menyebabkan  tagihan  listrik tidak  sesuai  dengan  jumlah  pemakaiannya.  Akibat  dari ketidaksesuaian  ini  akan  menimbulkan  kerugian  dari penyedia  energi  listrik  dalam  hal  ini  adalah  pihak  PLN, karena setiap pelanggan sudah membayar pemakaian listrik pada PJU tersebut [15].
PLN UP3 Gorontalo ULP Limboto mendata masih banyak PJU yang illegal, PJU yang tidak tercatat atau tidak terlapor, dan akan berdampak pada kerugian energi atau susut energi. Selain  itu  PJU  ilegal  juga  bisa  dapat  membahayakan  orang yang  memasang.  Terkait  susut  energi  yang  dapat menyebabkan  kerugian  PLN,  maka  PJU  yang  masih  illegal dilakukan pembongkaran dan pemadaman paksa dibeberapa titik.  Sudah  tentu  pihak  yang  dirugikan  adalah  masyarakat pengguna  jalan.  Hal  hal  inilah  yang  menyebabkan  timbul permasalahan  yang  serius,  sehingga  PJU  yang  illegal sebaiknya dilegalkan dengan cara pendataan bersama antara PLN dan pemerintah daerah setempat untuk dijadikan tagihan listrik.  PJU  yang  tadinya  masih  illegal  bisa  jadi  PJU  legal dengan dasar data dan tagihan tersebut.

## II. M ETODE P ENELITIAN
A. Sumber Data
Penulis  melakukan  pengambilan  data  jumlah  PJU  yang termeterisasi  atau  tertagih  yang  masuk  dalam  kontrak pelanggan. Setelah itu melakukan survei lapangan langsung untuk menyesuaikan data yang ada pada PLN sebelumnya.
B. Analisis Kasus
Dalam  analisis  kasus  ini  dengan  melihat  dan  berfokus pada  penggunaan  energi  PJU  yang  pemakaian  energi listriknya tidak terukur/tertagih berdasarkan bahan penelitian yaitu data jumlah pemakaian PJU yang terpasang dan jumlah PJU yang tidak terukur/tertagih.

## C. Identifikasi Pelaku
Mengindentifikasi jumlah PJU yang berpotensi melakukan pelanggaran. Dasar pelanggaran dapat diketahui dengan  melihat  data  jumlah  PJU  yang  terukur/tertagih dengan jumlah PJU yang terpasang di lapangan apakah sudah sesuai atau tidak.

## D. Penanganan Kasus
Untuk  menangani  kasus  ini  dilakukan  pengamatan langsung  dilapangan  dengan  cara  penyisiran  titik-titik  PJU yang  diduga  terdapat  PJU  yang  tidak  terukur/tertagih  dan terlapor dalam hal ini dikatakan sebagai PJU Ilegal. Apabila terdapat  PJU  Ilegal  maka  akan  dibuat  tagihan  susulan terhadap pemakaian energi sebelumnya berdasarkan jumlah PJU  Ilegal  tersebut.  Tagihan  susulan  tersebut  akan  ditagih kepada  pemerintah  dalam  hal  ini  yang  bertanggung  jawab terhadap pemakaian energi listrik PJU.
Gambar 1. Flowchart alur penelitian
MULAI ANALISA KASUS IDENTIFIKASI PELAKU IDENTIFIKASI KORBAN PENANGANAN KASUS KESIMPULAN SELESAI

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Analisis Kasus
Analisa  kasus  pada  penelitian  ini  adalah  meningkatnya tingkat  kehilangan  daya  (susut  energi)  baik  karena  faktor teknis maupun non teknis. Nilai susut bulanan ULP Limboto pada  bulan  Januari  sampai  dengan  Maret  2021  yaitu  dari 10.7%,  8.68%  dan  10.19%.  Realisasi  susut  komulatif  dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel I berikut :
Tabel I. Realisasi Susut Komulatif
Susut bulanan ini merupakan perhitungan gabungan dari susut teknis dan non teknis. Susut teknis tejadi karena alasan teknis dimana energi listrik menyusut berubah menjadi panas pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Gardu Distribusi, Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Sambungan Rumah (SR) dan  Alat  Pengukur  dan  Pembatas  (APP).  Sedangkan  susut non  teknis  terjadi  karena  alasan  ketidakakuratan  alat  ukur energi.

## B. Analisis Identifikasi Pelaku
Lampu  Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  ini  dipasang, dipelihara dan dibayar rekeningnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda)  setempat  sesuai  kontrak  yang  telah  disepakati dengan  PLN  sebagai  penyedia  listrik.  Setiap  pelanggan membayarkan rekening listriknya ke PLN yang didalamnya terdapat  pajak  untuk  penerangan  jalan  umum.  Kemudian pihak  PLN  menyetor  pajak  PJU  tersebut  ke  pemerintah terkait  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  daerah  Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Kota. Sehingga  dalam  pemakaian  energi  lampu  PJU  pihak  PLN menagih  kepada  pihak  pemerintah  tersebut  dalam  hal pemakaian energi listrik. Untuk mempermudah perhitungan pemakaian  energi  listrik  PJU  maka  digunakan  meter  kWh atau  yang  disebut  PJU  termeterisasi.  Sehingga  PLN  dapat mengukur pemakaian energi listriknya dan akan melakukan penagihan  sesuai  dengan  pemakaian  energi  PJU  kepada Pemerintah  terkait.  Namun  setelah  dilakukan  penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh pihak PLN ditemukan adanya lampu PJU yang tidak menggunakan meter kWh atau PJU  yang  tidak  termeterisasi.  Jika  pemasangan  PJU dilakukan  dengan  cara  menyambung  langsung  maka tergolong  PJU  tidak  terukur  (Illegal)  dan  dikategorikan sebagai pencurian listrik seperti terlihat pada gambar 2.
PJU  yang  tidak  termeterisasi  atau  PJU  illegal  ini disebabkan oleh inisiatif seseorang/sekelompok orang untuk mendapat simpati atau bisa jadi inisiatif warga untuk pasang
PJU  langsung  ke  jaringan  PLN  karena  merasa  sudah membayar  pajak  PJU  melalui  rekening  listrik  tersebut. Dengan adanya PJU illegal ini membuat susut masih tinggi dalam  hal  susut  yang  non  teknis.  Sehingga  pihak  PLN melakukan  survey  legallitas  PJU  untuk  dijadikan  tagihan susulan.
Gambar 2. PJU yang tidak termeterisasi (illegal)

## C. Analisis Kerugian Korban
Analisa  kerugian  korban  dalam  hal  ini  adalah  adalah PLN  yang  mengalami  penyusutan  energi  akibat  dari  susut non teknis tersebut. Banyaknya pemasangan PJU yang tidak terukur  disebabkan  oleh  inisiatif  individu  atau  kelompok orang untuk mendapatkan simpati dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga membuat program pemasangan PJU tanpa alat  ukur  energi.  Demi  menariknya  perhatian  masyarakat untuk  memilihnya  ketika  pemilu  calon  legislatif  membuat program  pemasangan  PJU  di  desa-desa.  Program  ini bersamaan  dengan  cara  pemasangan  PJU  yang  disambung langsung  ke  saluran  PLN  atau  tanpa  melalui  alat  pengukur dan  pembatas  sehingga  menyebabkan  kerugiann  energi (susut). Disamping itu inisiatif warga untuk memasang PJU dengan  cara  disambung  langsung  ke  saluran  PLN  tanpa melalui  alat  pengukur  dan  pembatas.  Berdasarkan  hasil survei  dilapangan  dengan  cara  pengamatan  langsung, ditemukan ada 349 titik PJU yang tidak melalui alat ukur dan pembatas di wilayah kerja ULP Limboto. Data hasil survey jumlah  titik  PJU  yang  tidak  termeterisasi  (illegal)  dapat dilihat pada Tabel II
Tabel II. Jumlah titik PJU tidak termeterisasi (illegal)
Area ULP Limboto Jumlah Titik PJU yang Tidak Termeterisasi Limboto 154 Limboto Barat 13 Telaga Biru 65 Tolangohula 25 Tabongo 7 Boliyohuto 12 Tibawa 10 Batudaa 35 Bongomeme 19 Pulubala 8 Unit Uraian Satuan
Realisasi
Jan Feb Mar TW 1 U L P L imb o to Siap salur kWh 13.307.60
5 12.749.263  13.585.237  39.642.105 Jual kWh 11.875.28 8 11.635.573  12.192.209  35.703.068 P2TL kWh 116.214 281.332  117.253 489.21.00 Multiguna kWh 73.897  33.08.00 12.804 50.188 Susut Energi kWh  1.242.206 832.357  1.262.971  3.337.534 Susut Kom % 9,33% 7,96% 8,42% 8,57% Susut Bulanan % 9,33% 6,53% 9,30%
Area ULP Limboto Jumlah Titik PJU yang Tidak Termeterisasi Asparaga 1 Total Keseluruhan 349
Kerugian energi listrik yang diakibatkan oleh PJU yang tidak  termeterisasi  mengakibatkan  susut  energi  listrik  di wilayah ULP limboto mengalami peningkatan. Hal ini yang perlu  ditekan  agar  susut  energi  bersifat  non  teknis  dapat dikurangi.  Dengan  perhitungan  titik  PJU  yang  tidak termeterisasi ini pihak PLN melakukan legalisasi PJU dengan cara membuat tagihan susulan berdasarkan jumlah titik PJU, kapasitas watt lampu dan jam nyala.
Dengan  melakukan  perhitungan  berdasarkan  jumlah  titik PJU,  kapasitas  watt  lampu  dan  jam  nyala  tersebut  didapat kerugian  daya  total  dari  titik  PJU  yang  tidak  termeterisasi sebesar  113900  watt  atau  113,9  kW.  Kapasitas  watt  lampu PJU bervariasi. Ada PJU yang menggunakan daya lampu 100 watt, 250 watt, 500 watt dan 750 watt. Sedangkan jam nyala diihitung  setiap  titik  PJU  adalah  375  jam  nyala  per  bulan. Perhitungan ini dihitung selama 1 bulan terhitung dari bulan April  sampai  Mei  2021.  Perhitungan  daya  lampu  yang terpasang  pada  PJU  ini  di  dapat  pada  masing-masing kecamatan  yang  ada  pada  wilayah  kerja  ULP  Liimboto. Kerugian  daya  PJU  tidak  termeterisasi  dapat  dilihat  pada Tabel III yaitu:
Tabel III. Kerugian Daya Total PJU Tidak Termeterisasi
Area ULP Limboto Jumlah Titik PJU yang Tidak Termeterisasi kW Limboto 45.2 Limboto Barat 3.5 Telaga Biru 17.3 Tolangohula 8.75 Tabongo 4.25 Dungaliyo 0 Boliyohuto 2.65 Tibawa 5.00 Batudaa 15.00 Bongomeme 8.75 Pulubala 3.25 Asparaga 0.25 Total Kesluruhan 113.9
Dari hasil kerugian daya tersebut dapat dihitung kerugian pemakaian  energinya  dengan  mengalikan  jam  nyala  pada masing-masing titik PJU. Jam nyala adalah 375 jam dalam 1 bulan, yang terhitung dari bulan April sampai dengan Bulan Mei.  Dimana,  jam  nyala  tersebut  didapat dari  Surat  Edaran Direksi  PT.  PLN  (Persero)  nomor  022.E/012/DIR/2003 tentang  penggunaan  tarif  P-3  pada  poin  2.2.5  terkait  Biaya Pemakaian  yang  berbunyi  “Biaya  pemakaian  dihitung berdasarkan  watt  per  titik  lampu  dengan  tarif  seperti  yang tercantum  dalam  Lampiran  C  dari  Keputusan  Direksi  PLN
Tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik  yang  berlaku,  dimana  perhitungannya  didasarkan pada  jam  nyala  375  jam”.  Hasil  perhitungan  konversi  kWh dapat dilihat pada Tabel IV yaitu :
Tabel IV. Hasil Perhitungan Konversi kWh
Dari Tabel IV terlihat bahwa hasil perhitungan konversi total kWh ke rupiah untuk jumlah keseluruhan tagihan rupiah ULP  Limboto  adalah  sebesar  Rp.  61.706.748,75.  Wilayah limboto  merupakan  tagihan  rupiah  terbesar  yaitu  Rp. 24.487.665. sedangkan wilayah Asparaga merupakan tagihan terkecil yaitu Rp. 135.440,63. Jumlah tagihan dalam rupiah tergantung pada jumlah kWhnya. Semakin besar pemakaian energinya  maka  semakin  besar  tagihan  rupiahnya.  Begitu juga  sebaliknya,  semakin  kecil  pemakaian  energinya  maka semakin  kecil  juga  tagihan  rupiahnya.  Hal  ini  dapat dipengarui oleh daya lampu dan jam nyala lampu PJU serta banyaknya titik pemasangan PJU.

## D. Penanganan Kasus
Untuk PJU yang tidak terukur dilakukan survei sehingga didapat  data  yang  valid  untuk  selanjutnya  dihitung  tagihan susulan. Survei yang dilakukan menggunakan peralatan yaitu GPS, kamera, alat tulis dan formulir survei. Masing-masing peralatan mempunyai fungsi antara lain : GPS sebagai sistem navigasi menggunakan satelit yang didesain agar menyediakan  posisi  secara  instan,  kecepatan  dan  informasi waktu;  kamera  yang  berfungsi  untuk  mengabadikan  suatu objek  menjadi  gambar;  alat  tulis  dan  form  survei  berfungsi untuk mencatat hasil survei.
Pemda dapat melegalkan PJU yang masih belum terdaftar dengan 2 (dua) cara yaitu:
1. Legalisasi  dengan  cara  meterisasi  atau  memasang kWh meter, dengan cara Pemda memasang instalasi baru dan memindahkan lampu yang sudah terpasang pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  PLN  ke instalasi PJU baru dan ID PEL meterisasi yang belum terpasang  meter  akan  dilakukan  penormalan (pemasangan) kWh meter.
2. Petugas PLN melakukan pembongkaran PJU agar tidak kembali dihitung menjadi tagihan susulan.
Area ULP Limboto Jumlah kWh PJU yang Tidak Terukur/Ter tagih Harga per kWh (rupiah) Tagihan (rupiah) Limboto 16950 1,444.7 24,487,665.00 Limboto Barat 1312.5 1,444.7 1,896,167.75 Telaga Biru 6487.5 1,444.7 9,372,491.25 Tolangohula 3281.25 1,444.7 4,740,421.88 Tabongo 1593.75 1,444.7 2,302,490.63 Dungaliyo 0 1,444.7 - Boliyohuto 993.75 1,444.7 1,435,670.63 Tibawa 1875 1,444.7 2,708,812.50 Batudaa 5625 1,444.7 8,126,437.50 Bongomeme 3281.25 1,444.7 4,740,421.88 Pulubala 1218.75 1,444.7 1,760,728.13 Asparaga 93.75 1,444.7 135,440.63 Jumlah Keseluruhan (Tagihan Rupiah) 61,706,748.75
Selanjutnya  menghitung  nilai  kWh  yang  diperoleh dengan mengalikan daya yang didapatkan dengan jam nyala lampu  tersebut  yang  dihitung  375  jam  nyala  dan  hasilnya adalah 42.712,5 kWh. Setelah dikalikan dengan nilai rupiah per  kWh  didapatkan  Rp.  61.706.748,75.  Nilai  tersebut merupakan  total  kurang  tagih  selama  1  (satu)  bulan. Kemudian dari ULP Limboto menyurat ke Pemda Kabupaten Gorontalo untuk menagihkan total kurang tagih dalam waktu satu bulan tersebut.
Setelah  dilakukan  survei  lapangan  menggunakan  GPS untuk  mengambil  titik  maupun  merekam  jejak  PJU dilapangan,  digunakan  software  basecamp  untuk  membaca hasil  GPS  sebagai  data  base  pada  PC  dengan  format file.GPX.  Tampilan  awal  software  basecamp  dapat  dilihat pada Gambar 3 yaitu :

## Gambar 3. Tampilan Awal Software Basecamp
Berdasarkan hasil survei diperoleh ada 474 titik PJU tidak terukur  yang  tersebar  di  11  Kecamatan  di  Kabupaten Gorontalo  yang  merupakan  wiilayah  kerja  ULP  Limboto. Titik  PJU  yang  sudah  dilakukan  survei  dapat  dilihat  pada Gambar 4 :

## Gambar 4. Titik PJU Hasil Survei
Dari Gambar 4 terlihat bahwa titik PJU hasil survei tidak termeterisasi  sesuai  dengan  nomor  survei  lapangan.  Setiap nomor  yang  terdapat  di  software  Basecamp  dapat  dilihat informasi  detailnya  seperti  titik  koordinat,  jenis  lampu  dan juga  daya  lampu  yang  digunakan.  Ketika  akan  melakuka survei kembali, file dari GPX dapat langsung dibuka dengan aplikasi  android  MApinr.  Aplikasi  MAPinr  adalah  aplikasi android yang dapat mengelola dan menampilkan file GPX ke handphone  untuk  mempermudah  survei  penyesuaian kembali. Aplikasi MAPinr dapat dilhat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Aplikasi MAPinr
Dengan  adanya  aplikasi  MAPinr  dapat  memudahkan pihak  PLN  untuk  mengetahui  secara  cepat  keberadaan  PJU serta  dapat  memetakan  susut  non  teknis  yang  diakibatkan oleh  PJU  tidak  termeterisasi  untuk  dilakukan  evaluasi  dan tinjak lanjut.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitan Analisa Rugi-rugi Energi Akibat Penerangan Jalan Umum (PJU) Illegal untuk Menekan Susut Non  Teknis  Pada  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Limboto  dapat disimpulkan  bahwa:  1).  Kerugian  energi  listrik  yang diakibatkan oleh PJU yang tidak termeterisasi pada wilayah ULP  Limboto  adalah  42.712,5  kWh;  2).  Total  Kerugian energi listrik apabila dikonversi dalam bentuk biaya (rupiah) maka akan menjadi sebesar Rp. 61.706.748,75,-; 3). Aplikasi Basecamp  dan  aplikasi  android  MAPinr  dapat  memberikan kemudahan  dalam  mengetahui  keberadaan  PJU  serta  dapat memetakan  susut  non  teknis  untuk  dilakukan  evaluasi berikutnya.

## R EFFERENSI
[1] R. Kurniawan, “Analisis Tingkat Efisiensi Daya Dan Biaya  Penggunaan  Listrik  Sebelum  Dan  Sesudah Menggunakan Inverator Pada Rumah Tangga,” p. 64, 2019.
[2] S.  Humena,  F.  E.  P.  Surusa,  Y.  Malago,  and  T. Libunelo,  “Analisis  Pengaruh  Peningkatan  Beban
Terhadap Sistem Ketenagalistrikan 150 kV Gorontalo Berbasis Power System Analysis Toolbox-Matrix Laboratory,” vol. 19, no. 01, pp. 10– 17, 2020.
[3] P. Umkm, K. Semarang, S. Upaya, P. Perekonomian, G.  Mewujudkan,  and  U.  N.  Semarang, Analisis Stabilitas  Tegangan  Steady  State  Dalam  Sistem Tenaga Listrik Dengan Penetrasi Angin Yang Tinggi . 2018.
[4] Y. Daud, F. E. P. Surusa, and S. Humena, “Analisis Intensitas Cahaya pada Gedung Central Medical Unit di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Prof.DR.H.  Aloe Saboe Kota Gorontalo,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  19–23,  2020,  doi: 10.37905/jjeee.v2i1.4402.
[5] O.  Penangsang  and  T.  Search,  “Optimasi  Jaringan Distribusi  Sekunder  Untuk  Mengurangi  Rugi  Daya Menggunakan  Algoritma  Genetika,” Genetika ,  vol. 2006, no. Snati, 2006.
[6] E.  Julianto,  “Studi  Pengaruh  Ketidakseimbangan Pembebanan  Transformator  Distribusi  20KV  PT
PLN  (PERSERO)  Cabang  Pontianak,” J.  Tek.
Elektro , pp. 1–6, 2016.
[7] E. A. Z, T. Trisnawati, and D. B. Z. Mughni, “Analisa Aliran  Daya  Sistem  Tenaga  Listrik  di  PT  Zenith Allmart Precisindo,” El Sains  J. Elektro , vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.30996/elsains.v2i2.4774.
[8] I. A. Rachmat and M. Taufik, “Analisis Rugi Daya pada  Sistem  Distribusi  20  KV  menggunakan Software  ETAP  Power  Loss  Analysis  On  20  KV Distribution  System  Using  ETAP  Software,”  no. November 2020, pp. 64–69, 2018.
[9] P.  A.  Yuntyansyah,  U.  Wibawa,  and  T.  Utomo, “Studi  Perkiraan  Susut  Teknis  dan  Alternatif Perbaikan  Pada  Penyulang  Kayoman  Gardu  Induk Sukorejo,” Neliti.Com ,  pp.  1–8,  2015,  [Online]. Available:
https://www.neliti.com/publications/110783/studi- perkiraan-susut-teknis-dan-alternatif-perbaikan- pada-penyulang-kayoman-gar.
[10] F. E. P. Surusa, S. Humena, and F. Y. Nani, “Analisa Susut  Non  Teknis  Menggunakan  Automatic  Meter Reading  (AMR)  Pada  Pelanggan  Potensial,” Jambura J. Electr. Electron. Eng. , vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2022, doi: 10.37905/jjeee.v4i1.11272.
[11] Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  Dan Konservasi, Buku  Pedoman  Kategori  Manajemen Energi di Industri dan Gedung . Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral, 2021.
[12] PT.  PLN  (Persero), Rencana  Usaha  Penyediaan Tenaga  Listrik  PT.PLN  (Persero)  Tahun  2019  s/d 2028 .  Jakarta:  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik Indonesia, 2019.
[13] A. Berlian, M. I. Al Irsyad, S. Emo, P. Widyanto, T. A.  Fitarto,  and  M.  Aman,  “Analisis  Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta  Dan  Kota  Bandung;  Energy  Saving Potential  Analysis  for  Street  Lighting  Systems  in Bandung  and  Surakarta  Cities,” Ketenagalistrikan dan  Energi  Terbarukan ,  vol.  13,  no.  1,  pp.  1–14,
2014, [Online].
Available:
http://203.189.89.76/index.php/ket/article/view/65.
[14] R.  Rudini,  E.  Priatna,  and  I.  Usrah,  “Analisis Pencahayaan Penerangan Jalan Umum Di Jalan Tol Kabupaten  Pangandaran  Dan  Peluang  Hemat Energi,” J. Energy Electr. Eng. , vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.37058/jeee.v3i1.2693.
[15] S. H. Nasution, “Analisa Penggunaan Meterisasi dan Non  Meterisasi  (Sistem  Kontrak)  yang  Menjadi Permasalahan pada LPJU di Kabupaten Samosirtle.” [Online].
Available: https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1763.