Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU
Nur Azza Morlin Iwanti 1 , Taun 2
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010144@student.unsika.ac.id

## Abstract
In  civil  law,  regarding  agreements,  the  rights  and  obligations  of  the  parties  to  the  agreement  have been  regulated.  The  party  giving  the  loan  is  called  the  creditor  and  the  party  receiving  the  loan  is called the  debtor.  The  creditor  has the  right to  achieve, the  debtor  has  the  obligation to  realize  his achievements.  However,  in  reality,  the  legal  relationship  between  the  two  creditors  and  debtors, especially in terms of agreements, often encounters problems, resulting in default. Default itself is an event  of  failure  in  which  a  person  does  not  comply  with  performance  or  failure  to  carry  out obligations  properly,  causing  loss  to  one  of  the  parties concerned.  This  paper aims to  explain  what must be done in the event of default in an agreement.
Keywords: legal consequences, default, legal remedies
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010144@student.unsika.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dapat  disebut  sebagai  makhluk  sosial.  Salah  satu  cara  bentuk  interaksi  tersebut  yaitu  dengan melakukan  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di  mana  satu  orang  berjanji kepada  orang  lain  atau  satu  sama  lain  untuk  melakukan  sesuatu,  pengertian  perjanjian  tersebut diungkapkan  oleh  Subekti.    Ketika  para  pihak  membuat  perjanjian,  mereka  harus  memenuhi syarat-syarat  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  adanya  kata  sepakat bagi  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  para  pihak  untuk  membuat  suatu  perikatan, suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  (causa)  yang  halal.    Pasal  1313  KUH  Perdata  menyatakan bahwa  perjanjian  adalah  suatu  keadaan  di  mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikat  yang  lain,  dan suatu  perjanjian  dibuat  oleh  dua  pihak  yang  saling  membutuhkan  dan  sepakat  untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.
Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali mengalami kesulitan. Misalnya, satu organisasi  secara  konsisten  menolak  untuk  melaksanakan  tugas  yang  dimaksudkan;  juga,  ada kemungkinan  seseorang  yang  melaksanakan  perjuan  ini  akan  melaksanakan  tugas  yang  telah didelegasikan  kepadanya  oleh  organisasi  lain.  Setiap  kejadian  yang  tidak  dapat  dihindari  akan membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Kewajibannya  yang  cenderung  positif  adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang cenderung negatif adalah membuat hal- hal  yang  dilarang  dalam  perjanjian  atau  hal-hal  yang  tidak  disepakati  dalam  perjanjian. Pelaksanaan  perjanjian  ini  didasarkan  pada  prinsip  keseimbangan  total  beban  kewajiban  pada masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Dalam  hukum  perjanjian,  tidak memenuhi  syarat-syarat  putusan  yang  telah  dicapai  oleh  apa  yang  telah  diperjanjikan  disebut sebagai wanprestasi.
Wanprestasi  atau  ingkar  janji  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  debitur dimana  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian.  Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan  segera  atau  pada  waktu  yang  telah  ditentukan,  kecuali  jika  debitur  jelas-jelas  marah dan  telah  diperingatkan  untuk  tidak  melaksanakan  apa  yang  diperlukan  sehubungan  dengan perjanjian yang telah diselesaikan.
Setiap melawan hukum perbuatan akan memicu penegasan status hukum pelakunya. Sanksi atau  bahkan  hukuman-hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  debitur  yang  melakukan wanprestasi dapat berupa ganti rugi, gugatan, risiko pelanggaran, dan pembayaran biaya perkara. Jika  seorang  debitur  diterima  dengan  tegas  tetapi  tidak  sepenuhnya  memenuhi  prestasi,  maka dapat  dikatakan  bahwa  debitur  tersebut  telah  melakukan  wanprestasi.  Atas  wanprestasinya, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdata. Keterangan  di  bawah  ini  akan  dijelaskan  pada  keempat  bentuk  sanksi  sebagai  akibat  dari wanprestasi  hukum.  Bentuk  awal  sanksi  adalah  ganti  rugi.  Ganti  rugi  mengandung  tiga  unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Selain ganti rugi, wanprestasi juga bisa membatalkan perjanjian yang telah disepakati.
Wanprestasi ini adalah bagian dari hukum data. Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  somasi/teguran  pada  tindakan  ingkar  janji tersebut.  Pernyataan/teguran  ini  berguna  untuk  berkomunikasi  dengan  organisasi  yang  telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  hukum  normatif. Metode  ini  menganalisis  hukum  dari  perspektif  internal  yuridis  dengan  menggunakan  norma hukum,  asas  hukum,  asas,  dan  praktisi  hukum.  Sumber  hukum  yang  digunakan  adalah  primer dan sekunder. Sumber hukum primer mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan  buku  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Dan  bahan  hukum  sekunder  yang mengandung  arti  sebagai  bahan  untuk  mendukung  data  primer  yang  sifatnya  tidak  mengikat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
namun dapat digunakan sebagai salah satu sumber data bisa dari buku-buku, jurnal nasional atau internasional, atau artikel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. WANPRESTASI
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. 1 Menurut kamus  Hukum,  wanprestasi  berarti  kelalaian,  kealpaan,  cidera  janji,  tidak  menepati kewajibannya  dalam  perjanjian. 2 Adapun  yang  dimaksud  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  dan  bukan  dalam  keadaan  memaksa. 3 Dalam  pasal 1234  dalam  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa,  “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. 4
Wanprestasi  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  wanprestasi  total  dan  wanprestasi sebagian. 5 Total  wanprestasi  jika  debitur  tidak  melakukan  apa  yang  diharapkan  untuk dilakukan  oleh  mereka  atau  jika  mereka  melakukan  sesuatu  yang  menurut  preseden  tidak diperbolehkan.  Sebaliknya,  Wanprestasi  sebagian,  jika  debitur  melakukan  tindakan  yang diminta  tetapi  tidak  persis  seperti  yang  diminta,  atau  jika  debitur  melakukan  tindakan  yang diminta  tetapi  ditunda.  Ketika  menggambarkan  seseorang  dalam  wanprestasi,  dikatakan bahwa  mereka  ada  disana  karena  mereka  dalam  keadaan  tertagih,  yaitu  mereka  harus menjalankan  tugas  yang  diperintahkan  oleh  peminjam  dana.  Sebagaimana  tertuang  dalam 1238 KUH Perdata, sekuritas atau tagihan dimaksud memiliki kaitan yang sangat kuat dengan faktor waktu pelaksanaan.
Menurut  Subekti,  debitur  melakukan  empat  kriteria  wanprestasi  utama.  Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan  perbuatan  yang  menurut  laporan  tidak  diperbolehkan.  Total  wanprestasi  terdiri dari  angsuran  pertama  dan  kedua.  Ketiga,  debitur  melaksanakan  instruksi  tetapi  dengan penundaan.  Keempat,  debitur  menjalankan  apa  yang diperintahkan,  tetapi  tidak  dengan  cara yang  diperintahkan. 6 Urgensi  wanprestasi  merupakan  kelalaian  atau  kealpaan  debitur  dari transaksi  tersebut.  Dalam  membuat  perjanjian,  setiap  alat  yang  ada  harus  digunakan  dan didasarkan  pada  itikad  yang  baik  dan  tepat  untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

## 2. AKIBAT HUKUM WANPRESTASI
Setiap  melawan  hukum  perbuatan  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  sipelaku. Wanprestasi  adalah  ungkapan  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  ketentuan  hukum yang  mengatur  suatu  kealpaan  yang  antara  lain  memuat  ingkar  janji  atau  cidera  janji.  Prof Subekti  menjelaskan  bahwa  karena  wanprestasi  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  sangat penting,  maka  harus  dibicarakan  lebih  mendalam  dengan  yang  si  pengutang  sebelum dilanjutkan  apakah  itu  wanprestasi  atau  tidak,  dan  jika  debitur  berkeberatan,  hal  itu  harus
1 Dsalimunthe  Dermina. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Perspektif  Kitab  Undangundang  Hukum  Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.
2 Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.
3 Dsalimunthe  Dermina. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Perspektif  Kitab  Undangundang  Hukum  Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.
4 Dalam pasal 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata
5 Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.
6 Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diperiksa  di  muka  hakim. 7 Penetapan  debitur  diselesaikan  dalam  KUHPerdata  pasal  1238 yang berbunyi sebagai berikut:
"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau derni perikatannya sendiri jika lID menetapkan bahwa SI berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." 8
Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. 9 Tindakan  yang  digunakan  adalah  tindakan  hukum,  atau  tindakan  yang  digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah  segala  akibat  yang  tersebut  dalam  berbagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh subyek  hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.
Apabila  seorang  debitur  telah  diperjanjikan  secara  tegas  tetapi  masih  kurang  dari prestasi  yang  dipersyaratkan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  debitur  tersebut  adalah  seorang wanprestasi.  Atas  wanprestasi  yang  telah  dilakukan,  terhadap  sanksi-sanksi  dapat  dilihat seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  1243  KUHPerdata. 10 Keterangan  di  bawah  ini  akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan  bunga.  Setiap  pengeluaran  atau  ongkos  yang  telah  diberikan  merupakan  biaya  terbesar bagi  perusahaan.  Rugi  adalah  kerugian  karena  kerusakan  barang  dengan  cerukan  kreditur akibat  cerukan  debitur.  Sebaliknya,  bunga  adalah  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kegagalan menerima  keuntungan  yang  telah  diprediksi  atau  dipukul  oleh  kreditur.  Selain  ganti  rugi, wanprestasi  bisa  menghambat  berlangsungnya  perjanian.  Menurut  Pasal  1266  KUHPerdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal  untuk  mengurangi  perjanjian,  perjanjian  berubah  menjadi  pertempuran. 11 Tetapi  pada alinea-alinea  berikutnya  disebutkan  bahwa  peristiwa  itu  tidak  termasuk  pelanggaran  hukum melainkan  lebih  kepada  pengenaan  ham  kepada  hakim.  Akibatnya,  ini  bertujuan  untuk menyampaikan  bahwa,  meskipun  fakta  bahwa  syarat  batal  telah  digariskan  di  dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.
Itikad  baik  atau  kejujuran  merupakan  faktor  terpenting  dalam  hukum  hukum perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini, Ridwan Khairandy menulis dalam bukunya "Itikad Baik  Dalarn  Kebebasan  Berkontrak"  bahwa  walaupun  itikad  baik  merupakan  asas  penting dalam  berbagai  jenis  hukum  lainnya,  asas  itikad  baik  yang  dimaksud  justru  menimbulkan banyak masalah. 12
Dalam  pasal  1247  KUHPerdata  mengatakan  bahwa  "Si  berutang  hanya  diwajibkan mengganti  biaya,  rugi  dan  bunga  yang  nyata  telah,  atau  sedianya  harus  dapat  diduganya sewaktu  perikatan  dilahirkan,  kecuali  jika  hal  tidak  dipenuhinya  perikatan  itu  disebabkan sesuatu  tipu  daya  yang  dilakukan  olehnya". 13 Kemudian  pasal  1248  KUHPerdata  Juga mengatakan  hal  senada  mengenai  tipu  daya,  yaitu  "Bahkan  jika  hal  tidak  dipenuhinya perikatan  itu  disebabkan  tipu  daya  si  berutang,  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  sekedar mengenai  kerugian  yang  dideritanya  oleh  si  berpiutang  dan  keuntungan  yang  terhilang baginya,  hanyalah  terdiri  atas  apa  yang  merupakan  akibat  langsung  dari  tak  dipenuhinya perikatan". 14
7 Dsalimunthe Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.
8 Pasal 1238 KUH Perdata
9 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.
10 Pasal 1243 KUH Perdata
11 Pasal 1266 KUH Perdata
12 Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil,  Kencana  Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
13 Pasal 1247 KUHPerdata
14 Pasal 1248 KUHPerdata
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 3. UPAYA HUKUM WANPRESTASI
Biasanya,  lembaga  kreditur  atau  debitur  akan  memberitahukan  kepada  lembaga  lain tentang  kewajiban  dan  risiko  yang  timbul  dari  perikatan.  Namun,  menurut  apa  yang dikatakan, hanya satu pihak yang biasanya melakukan "wanprestasi", yang tidak memahami apa  yang  dimaksud  dengan  kebutuhan.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian  pada  pihak  yang  melakukan  wanprestasi. 15 Jika  wanprestasi  telah  terjadi,  satu- satunya  pilihan  adalah  melakukan  somasi/teguran  pada  tindakan  ingkar  janji  tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.
Kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan tidak mengakibatkan debitur tercipta atau otomatis  letak  merta  di  dalam  kawasan  wanprestasi.  Kreditur  harus  melakukan  proses pendahuluan  metodis  yang  melibatkan  penyampaian  pesan  tertulis  (somasi)  kepada  debitur untuk membawa subjek ke ranah wanprestasi. Dalam bidang doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan istilah somasi.
Dalam  prakteknya,  somasi  biasanya  diberikan  tiga  kali,  yaitu:  Somasi  I,  Somasi  II, dan  Somasi  III. 16 Namun,  Somasi  I  dan  Somasi  II  juga  dapat  diberikan  (Terakhir).  Somasi pertama  umumnya  berupa  peringatan  yang  masih  bersifat  lunak,  cara  kredit  biasanya  masih mempertahankan  bahwa  peringatan  debitur  akan  dengan  sukarela  melaksanakan  isi  somasi. Somasi paling sedikit tiga kali dilakukan oleh kreditur. Jika jumlah ini tidak dibayar, kreditur berkewajiban  untuk  mengirimkan  korespondensi  terkait  kepada  pemroses  pembayaran.  Dan itu akan tergantung pada apakah debitur itu wanprestasi atau bukan, menurut pengadilanlah. Somasi  adalah  janji  yang  dibuat  oleh  satu  pihak  (kreditur)  kepada  pihak  lain  (debitur)  agar mereka  dapat  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  syarat-syarat  perjanjian.  Kalimat  ini tertulis dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.
Berikut  adalah  contoh  sanksi  atau  sanksi  yang  dapat  digunakan  sebagai  pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian: 17
1. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;
4. Membayar biaya per-kara jika terjadi di dasar hakim.
Berlawanan dengan debitur yang harus mengakui fakta tersebut di atas, maka kreditur dapat  melakukan  hal-hal  berikut  ketika  berhadapan  dengan  debitur  yang  diwanprestasi  (Pasal 1276 KUHPerdata): 18
1. Memenuhi perjanjian
2. kewajiban membayar ganti rugi,
3. Membayar ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian, dan
5. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.
Ganti rugi yang dapat dituntut :
A. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai tidak memenuhi prestasi itu. “Ganti rugi terdiri dari bunga, rugi, dan biaya” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata). 19
-  Biaya  adalah  setiap  kesepakatan  atau  kesepakatan  yang  telah  ditandatangani  secara  resmi
15 Sudjana. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dan  Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Anjak  Piutang. Fakultas Hukum . Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.
16 Reza  Al  Fajar,  Ashar  Sinilele. Urgensi  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi .  Alauddin  Law  Develompent (Aldev). Volume 2. Issue 1( Maret) 2020.
17 Arya  Bangbang  Frisyudha,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni  Komang  Arini  Styawati.  Renegosiasi  Sebagai Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Kontrak  Bisnis  Selama  Masa  Pandemi  Covid19 .  Jurnal  Konstruksi Hukum. Volume 2. Issue 2 (Mei) 2021.
18 Pasal 1276 KUHPerdata
19 Sudjana. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dan  Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Anjak  Piutang. Fakultas Hukum . Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh suatu organisasi.
- Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
-  Bunga  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  suatu  kerugian  yang  terdiri  dari hilangnya keuntungan yang telah dibayarkan atau ditanggung oleh kreditur. B. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji.
C. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh salat debitur (lalai atau kesengajaan).

## IV. KESIMPULAN
Dalam  pasal  1234  dalam  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa,  “Penggantian  biaya,  kerugian dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang telah ditentukan”.
Bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti  rugi  mengandung  tiga  unsur  yang  berbeda,  yaitu  biaya,  rugi,  dan  bunga.  Setiap  pengeluaran atau  ongkos  yang  telah  diberikan  merupakan  biaya  terbesar  bagi  perusahaan.  Rugi  adalah  kerugian karena  kerusakan  barang  dengan  cerukan  kreditur  akibat  cerukan  debitur.  Sebaliknya,  bunga  adalah kerugian  yang  disebabkan  oleh  kegagalan  menerima  keuntungan  yang  telah  diprediksi  atau  dipukul oleh  kreditur.  Selain  ganti  rugi,  wanprestasi  bisa  menghambat  berlangsungnya  perjanian.  Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan  tunggal  gagal  untuk  mengurangi  perjanjian,  perjanjian  berubah  menjadi  pertempuran. Tetapi  pada  alinea-alinea  berikutnya  disebutkan  bahwa  peristiwa  itu  tidak  termasuk  pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim.
Jika  wanprestasi  telah  terjadi,  satu-satunya  pilihan  adalah  melakukan  somasi/teguran  pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

## REFERENSI
Buku Prof Subekti, SH, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1979 hal. 13. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295. Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

## Jurnal
Agus  Yudha  Hernoko. Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil .  Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2013.
Arya  Bangbang  Frisyudha,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  Ni  Komang  Arini  Styawati.  Renegosiasi Sebagai Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Kontrak  Bisnis  Selama  Masa  Pandemi Covid19 . Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2. Issue 2 (Mei) 2021.
Dsalimunthe  Dermina. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam  Perspektif  Kitab  Undangundang  Hukum Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017. Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.
Reza  Al  Fajar,  Ashar  Sinilele. Urgensi  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi .  Alauddin  Law Develompent (Aldev). Volume 2. Issue 1(Maret) 2020.
Sudjana. Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dan  Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Anjak Piutang. Fakultas Hukum . Universitas Padjadjaran. Volume 5. Issue 2 (Desember) 2012.

## Undang-Undang
Pasal 1234, 1247, 1248 KUH Perdata Pasal 1238, 1266 KUH Perdata Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata