JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1) (2019): 141-148. DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12680

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Strategi Cina menghadapi “ Malacca Dilemma ” dalam Rangka Pengamanan Jalur Energy Cina di Selat Malaka
‘ Malacca Dilemma ’ and Oil Transport: China’s Strategy and The Sea Lane Security in The Malacca Strait
Suci Rahmadani 1) *, Heri Kusmanto 2) & Warjio 2)
1) Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia
2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: Maret 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019.

## Abstrak
Sebanyak  80 (persen) impor minyak Cina melewati Selat Malaka. Ketergantungan Cina terhadap Selat ini tentu saja tidak terelakkan. Di satu sisi, pemerintah Cina ingin mengurangi ketergantungan  impor minyaknya melalui selat ini, mengingat rawan sabotase, perompakan, dan intervensi dari negara besar (Amerika dan India), yang mempunyai proxi di negara yang berdekatan dengan Selat Malaka. Adapun teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  strategi  maritim  oleh  Alfred  T.  Mahan,  Teori Geopolitik  Sir  Balford  Mackinder,  dan  Teori Balance  of  Power dari  Nye.  Selanjutnya  metode  yang digunakan adalah metode analisa data kualitatif. Berdasarkan kondisi ini, China mencoba dan berusaha mencari alternatif lain dalam rangka mengamankan energy mereka. Diantaranya adalah membangun pipa minyak dan jalur kereta api serta jalan raya (Belt and Road Initiative), String of Pearls, Nine Dash Line dan pembangunan Kra Canal di Thailand.
Kata Kunci : Strategi China, Malacca Dilemma , Selat Malaka, Nine Dash Line .

## Abstract
As much as 80 (percent) of Chinese oil imports pass through the Malacca Strait. China's dependence on the Strait is certainly inevitable. On the one hand, the Chinese government wants to reduce its dependence on oil imports through this strait, given the vulnerability to sabotage, piracy and intervention from major countries (America and India), which have proxies in countries adjacent to the Malacca Strait. Based on these conditions, China tried and tried to find other alternatives in order to secure their energy. Among them are building oil pipelines and railways and belt roads, String of Pearls, Nine Dash Line, and the construction of the Kra Canal in Thailand. The theories used in this study are the theory of maritime strategy by Alfred T. Mahan, Sir Balford Mackinder's Geopolitical Theory, and the Balance of Power Theory of Nye. then the method used is a qualitative data analysis method.
Keywords : China’s Strategy, Malacca Dilemma, Malacaca Strait, OBOR dan Nine Dash Line.
How to Cite : Rahmadani, S. Kusmanto, H. & Warjio. (2019). Strategi Cina menghadapi Malacca Dilemma dalam rangka Pengamanan Jalur Energy Cina di Selat Malaka . JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1): 141-148.
*Corresponding author: E-mail: sucirahmadani1006@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Selat  Malaka  berbatasan  langsung dengan  tiga  negara,  yaitu  Indonesia, Malaysia  dan  Singapura.  Selat  Malaka secara geopolitik sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudera Hindia dan Laut  China  Selatan  atau  Samudera  Pasifik, yang  memiliki  nilai  strategis  tidak  hanya bagi  negara  pantai  ( littoral  state )  tetapi juga bagi negara pengguna ( user state ). User State terbesar  saat  ini  adalah  China. Sebanyak  80% impor minyaknya melewati selat  ini,  sedangkan  kita  mengetahui industrialisasi di China berlangsung sangat cepat,  dan  membutuhkan  energy  minyak agar  roda  industrinya  terus  berputar. Keadaan ini tak pelak lagi telah membawa Selat Malaka kepada posisi dilematis China ( Malacca Dilemma ). Seperti yang diungkap oleh Hu Jintao:
“...  In  November  2003  President  Hu Jintao declared that “certain major powers” were  bent  on  controlling  the  strait,  and called for the adoption of new strategies to mitigate  the  perceived  vulnerability. Thereafter,  the  Chinese  press  devoted considerable  attention  to  the  country’s “Malacca Dilemma,” leading one newspaper to declare: “It is no exaggeration to say that whoever controls the Strait of Malacca  will also have a stranglehold on the energy route of China” (China Youth Daily, June 15, 2004) . Di  satu  sisi,  pemerintah  China  ingin mengurangi  ketergantungan    impor minyaknya  melalui  selat  ini  mengingat rawan sabotase, perompakan, dan intervensi dari negara besar (Amerika dan India),  yang  mempunyai proxi di  negara yang berdekatan dengan selat malaka. Bagi Cina  keamanan  Selat  Malaka  untuk  impor minyaknya  dari  Timur  Tengah  sangat penting    diwujudkan,  agar  roda  industri dalam negeri Cina tidak terganggu. Namun disisi  lain,  China  juga  menyadari ketergantungan  yang  begitu  tinggi  kepada Selat  ini  telah  menimbulkan  kerawanan dari  intervensi  militer,  keamanan  dari negara-negara lain.
Berdasarkan  kondisi  ini,  China mencoba  dan  berusaha  mencari  alternatif lain  dalam  rangka  mengamankan  energy mereka.  Diantaranya  adalah  membangun pipa minyak dan jalur kereta api serta jalan raya (Belt  and  Road  Initiative),  String  of Pearls,  Nine  Dash  Line, dan  pembangunan Kra  Canal di  Thailand.  Sehingga  dengan demikian  China  berharap  tidak  ada  lagi ancaman  terhadap  kebutuhan  energinya dan ekspor negaranya.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif merupakan  suatu  cara  yang  digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data- data  yang  ada.  (Prasetyo,  2005).  Jenis penelitian  deskriptif  ini  gunakan  untuk menjelaskan  awal  masalah  atau  objek tertentu  secara  terperinci.  Penelitian deskriptif  ini  juga  akan  membantu  dalam menjawab  pertanyaan  mengenai  keadaan objek  atau  subjek  tertentu  secara  rinci. (Bagong,  2005).  Selanjutnya  Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku dalam masyarakat  serta  dituasi-situasi  tertentu, termasuk  hubungan-hubungan  kegiatan, sikap-sikap,  pandangan-pandangan  serta proses-proses  yang  sedang  berlangsung dan pengaruh-pengaruh  dari suatu fenomena.  (Nazir,  1998).    Penelitian  awal dilakukan dengan Pengumpulan bahan dari berbagai sumber setelah melalui identifikasi masalah. Adapun sumber yang digunakan  sepeti  buku,  jurnal,  dokumen, dan wawancara. Selanjutnya data yang ada di  olah,  sehingga  diperoleh  fakta  dan jawaban atas rumusan permasalahan yang ada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamanan  pasokan  energy  China yang  melintasi  Selat  Malaka  menjadi perhatian  serius  oleh  pemerintah  China.
Hal  tersebut  dikarenakan  sebanyak  80 persen dari impor China yang berasal dari Timur  Tengah  haruslah  melewati  Selat Malaka.  Hal  tersebut  dikarenakan  jika melewati  Selat  alternatif  seperti  Lombok dan Makassar akan 5 hari lebih lama. Bagi China, keamanan Selat Malaka untuk impor minyaknya  dari  Timur  Tengah  sangat penting  diwujudkan,  agar  roda  industri dalam  negeri  tidak  terganggu  oleh  supply minyak  dari  Timur  Tengah.  Namun  di  sisi lain China juga menyadari ketergantungan yang  begitu  tinggi  kepada  Selat  ini  telah menimbulkan  kerawanan  dan  berbagai intervensi.  Satu  sisi,  ancaman-ancaman terhadap  keamanan  maritim  mencakup pembajakan,  perompakan  dan  terorisme maritim.
Selain  ancaman-ancaman  terhadap keamanan  maritim  yakni  yang  mencakup pembajakan,  perompakan  dan  terorisme maritim,  dalam  perspektif  lain,  yaitu  dari sisi  kepentingan  strategis  Amerika  dalam menguasai  dan  mengontrol  kawasan  Asia Tenggara  secara  militer,  sejak  awal menyadari  betul  jika  Selat  Malaka merupakan  urat  nadi  China.  Maka  dalam konstalasi yang kian menajamnya persaingan Amerika-China dalam beberapa tahun  ke  depan,  menguasai  Selat  Malaka merupakan  langkah  strategis  Amerika menjinakkan  China  di  kawasan  Asia Tenggara.
Berdasarkan  kondisi  di  atas,  China kemudian  mengambil  beberapa  langkah untuk  menangani  “ Malacca  Dilemma . Langkah  tersebut  salah  satunya  melihat alternatif  lain  yakni  seperti  membelah daratan Thailand ( Kra Canal ), membangun pipa  minyak  dari  Myanmar  ke  Kunming, Gwadar,  Pakistan  ke  Shanghai  melalui Xinjiang, serta dari Iran melewati Pakistan dan  India  kemudian  ke  China (Belt  and Road Initiative) ,  serta membangun strategy militer ( String of Pearls ).
a. Strategi  Belt  and  Road  Initiative (BRI) Pada  akhir  2013,  Presiden  Cina  Xi Jinping mengumumkan salah satu
kebijakan  luar  negeri  China  yang  paling ambisius,  Presiden  Xi  Jinping  menyerukan pembangunan  Sabuk  Ekonomi  Jalan  Sutra dan  Jalur  Sutra  Maritim  Abad  21,  yang secara  kolektif  disebut One  Belt  One  Road (OBOR) atau juga yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative (Cai, 2017). Tujuannya adalah untuk membangun jalur perdagangan  antara  China  dan  negara- negara  di  Asia  Tengah,  Eropa  dan  negara- negara  Indo-Pasifik.  OBOR  merupakan proyek ambisius yang mencakup hampir 65 negara,  dengan  persiapan  dana  sekitar  $1 triliun  oleh  China  dalam  bentuk  investasi pemberian  pinjaman  berbagai  proyek infrastruktur  yang  meliputi  jaringan  jalan, kereta  api,  saluran  pipa  minyak,  jaringan listrik, pelabuhan dan proyek infrastruktur lainnya yang dimaksudkan untuk menghubungkan  China  dengan  dunia. OBOR terdiri dari  dua jalur, yakni jalur laut dan jalur darat.
The  silk  Road  Economic  Belt (SREB) berfokus  untuk  menyatukan  China,  Asia Tengah, Rusia, Eropa yang menghubungkan China dengan Teluk Persia dan Laut Tengah dan  juga  menghubungkan  China  dengan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Samudera Hindia. Jalur sutra Maritim abad 21 (MSR) yang  akan  menghubungkan  Cina  ke  Eropa melalui  Laut  Cina  Selatan  dan  Samudera Hindia dalam satu rute dan dari pantai Cina melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan di Rute lainnya. (Satya Pratama: 2008).
Lebih  lanjut,  fakta  yang  ada menunjukkan bahwa beberapa negara yang akan  dilalui  oleh  pipa  minyak  darat maupun jalur kereta api membawa masalah dan kerumitan tersendiri. Seperti pembangunan  dan  perluasan  terhadap pelabuhan  Guadhar  di  Pakistan  yang dianggap  sangat  strategis  karena  dekat dengan  Selat  Hormuz  dan  Benua  Eropa. Pertama biaya perbaikan pelabuhan terlalu besar yakni sekutar USD 250 juta dan USD 45  milyar  untuk  pembangunan  proyek energi, infrastruktur darat dan jalur kereta api.  Selanjutnya  adanya  sengketa  wilayah Khasmir  antara  India  dan  Pakistan  yang
akan  dilalui  oleh  jalur  pipa  minyak  Cina. Dalam hal ini tentu saja Cina mempertimbangakan  resiko  menghadapi India yang merupakan negara yang sangat besar dan terbesar di Asia Selatan.
b. Strategi  Pembangunan Kra  Canal di Thailand Cina  berusaha  memperluas  konsep new silk road atau jalur darat Asia Tengah dengan  Jalur  laut  Asia  Tenggara  yakni dengan melalui pembangunan Terusan Kra di  Thailand.  Terusan  Kra  ( Kra  Canal ) merupakan  sebuah  proyek  galian  sebuah kanal yang akan menghubungkan Samudera  Hindia  dan  Teluk  Thailand.  Kra Canal akan menjadi rute maritim terpendek antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera Pasifik.  Melalui  rute  ini  sebuah  kapal mampu  menghemat  sekitar  700  neutikal mil dibandingkan melewati Selat Malaka.
Namun,  Berdasarkan  hasil  telaah penulis, terdapat beberapa resiko atau juga kendala terhadap pembangunan Kra Canal ini.  hal  tersebut  dikarenakan  letak  Tanah Kra berada di Thailand Selatan berdekatan dengan  Pattani  yang  rawan  terhadap gerakan  sparatis  dan  pemberontakan kepada  pemerintah  pusat  di  Bangkok. Kemungkinan  sabotase  terhadap  pipa minyak  yang  melewati  wilayah  tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan impor minyak  Cina.  Hal  lain  juga  perlu  di  amati yakni terdapat sikap anti  Cina di Thailand yang cukup signifikan untuk diperhitungkan. Kejatuhan Taksin Shinawatra  demikian  juga  pengakhiran pemerintahan Yin Luck menunjukkan sikap anti  Cina  bukanlah  hal  yang  bisa  di remehken.  Walaupun  dianggap  akan mendatangkan  keuntungan  bagi  Thailand dan  membaginya  menjadi  dua  negara, yakni  Selatan  menjadi  Islam  dan  Utara Buddha.  Kekhawatiran  ini  bukan  tanpa alasan karena memang bibitnya sudah ada tetapi selalu ditiupkan secara konstan oleh Malaysia  dan  Singapura  yang  akan  sangat dirugikan bila Terusan
Kra ini terjadi.(Vegabond, 2016).
c. String of Pearls
Kepentingan  China  di  Asia  Tenggara ditandai  sejak  awal  tahun  1990an  melalui kebijakan  “ good  neighbourlines ”.  China berupaya  menguatkan  hubungan  dengan negara-negara  di  Asia  Tenggara  melalui ASEAN  paska  tragedi  Tiananmen  1989 (Kuik,  2005).  Untuk  mengetahui  lebih lanjut  mengenai  strategi  maritim  China, terlebih  dahulu  mesti  melihat  kebijakan pertahanan keamanan China. Berdasarkan butuh putih  pertahanan China tahun 2008, sektor  pembangunan  ekonomi  dan  sektor strategi pertahanan menjadi prioritas yang saling melengkapi. Hasil dari pembangunan sektor  ekonomi  diproyeksikan  digunakan untuk  mendukung  pengembangan  dan modernisasi sektor pertahanan dan militer dengan  tujuan  mengamankan  wilayah, khususnya wilayah laut.
Berkaitan dengan kepentingan Cina di Selat  Malaka,  Cina  menghadapi  apa  yang dinamakan  “ Malacca  Dilemma ”.  Negara atau  kekuatan  eksternal  yang  mengontrol Selat  Malaka  hingga  ke  Samudera  Hindia dipersepsikan  oleh  Cina  sebagai  ancaman bagi  jalur  keamanan  energinya  (energy security).  Dilema  yang  di  hadapi  Cina adalah,  dibalik  ketergantungan  Cina  yang tinggi  pada  terkawalnya  keamanan  Selat Malaka,  di  sisi  lain  Cina  tidak  boleh melakukan  pengawalan  yang  optimal  dan efektif  sekehendaknya.  Secara  kapabilitas, angkatan  laut  Cina  memang  kuat,  namun aktivitas  angkatan  laut  Cina  tidak  boleh secara  militeris  melakukan  manuver berlebih  di  Selat  Malaka.    Sebagai  laut teritorial dan bukan laut bebas (high seas), kedaulatan  Selat  Malaka  masih  milik negara-negara pantai (Indonesia, Malaysia dan  Singapura).  Dengan  pengerahan kekuatan  militer  dan  juga  mengingat agresifitas  Cina  dalam  beberapa  kasus  di Laut  Cina  Selatan  dan  Isu  Taiwan, menimbulkan  dilemma  keamanan,  sea denial,  atau  konflik  bahkan  dari  negara- negara besar lainnya. (Ayushia, 2014).
String of  Pearls adalah  sebuah  istilah yang  diberikan  oleh  tim  ahli  dari
perusahaan  konsultan  Booz  Allen  yang berbasis  di  Amerika  Serikat  untuk menyebut strategi yang dilakukan China di sepanjang  Sea  Lines  of  Communication (SLOC) yang  membentang dari  Laut  China Selatan hinngga Samudera Hindia. String of Paerls  menghubungkan  jalur  laut  mulai dari  Teluk  Arab,  melewati  Samudera Hindia,  Selat  Malaka,  menuju  Laut  China Selatan. Jalur String of Pearls menjadi jalur pengiriman  utama  impor  dan  ekspor minyak  China.  Jalur  ini  dipilih  pemerintah China  sebagai  jalur  yang  paling  utama untuk  kegiatan  ekspor  dan  impor  karena jalur  tersebut  merupakan  jalur  tercepat yang  menghubungkan  China  dengan negara-negara  pengekspor  energi  bagi kebutuhan industri dalam negeri China.
Pada perairan ini pulalah pemerintah China  menepatkan  kekuatan  militernya disepanjang  jalur String  of  Pearls .  China menepatkan  sejumlah  pasukan  militer serta  peralatan  militer  yang  canggih  pada tiap-tiap  pelabuhan  dimana  negara tersebut  telah  menjalin  kerjasama.  String yang di maksudkan disini adalah mengarah pada  serangkaian  wilayah  yang  berada  di sepanjang  garis  lepas  pantai  Laut  China Selatan,  sedangkan  Pearl  yang  dimaksud disini  adalah  merujuk  pada  pelabuhan- pelabuhan  strategis  yang  telah  dibangun oleh China dan dimulai dari Selat Hormuz, Samudera  Hindia,  Selat  Malaka  dan  Laut China  Selatan,  sedangkan  pearls  merujuk pada  pelabuhan  strategis  yang  terletak  di Pakistan  (Gwadar  Port),  Sri  Lanka (Hambantota Port), Bangladesh (Pelabuhan  Kontainer  di  Vhittagong), Burma (mendukung Burma sebagai suplier minyak),  Kamboja  (Jalur  Kereta)  dan Thailand di Kara Istmus (Kra Canal). Guna mengamankan  jalur  perdagangan  ekspor ini,  China  telah  dan  terus  membangun armada  dan  angkatan  perangnya  secara besar-besaran  terutama  di  Laut  China Selatan.
d. Nine Dash Line
Masalah  Laut  Cina  Selatan  dalam beberapa  tahun  belakangan  ini  menjadi sebuah topik yang hangat dibicarakan oleh media  global  sejak  Cina  mengklaim sembilan garis putus-putus ( nine dash line ). Cina  secara  sepihak  mengeluarkan  peta pada  tahun  1947.  Peta  tersebut  memuat garis putus-putus yang melingkupi hampir seluruh  kawasan  Laut  Cina  Selatan.  Cina mengajukan  klaim  ini  berdasarkan  pada prinsip  “historic  waters”  atau  perairan yang  konon  menurut  sejarah  Tiongkok merupakan  bagian  dari  wilayah  dalam yurisdiksi  Tingkok.  Tentunya  klaim  ini ditentang  oleh  beberapa  negara  di  sekitar Laut  Cina  Selatan  yang  merasa  terganggu atas  wilayah  teritorialnya  seperti  Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja yang memiliki kalim  terhadap  wilayah  tersebut  sesuai dengan kesepakatan UNCLOS.
Garis  putus-putus  tersebut  di  kenal juga  dengan  garis  U  karena  bentuknya menyerupai huruf U, merupakan klaim Cina di  Laut  Cina  Selatan  yang  terjadi  pada Tahun  1947  sebelum  adanya  UNCLOS 1982.  Namun  setelah  UNCLOS  1982 ditandatangani  pada  10  Desember  1982 dan  mulai  berlaku  sejak  16  November 1994,  Cina  tidak  melakukan  penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat  dalam  UNCLOS  1982  dan  tetap menganggap  wilayah  Laut  Cina  Selatan sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya.
Klaim  Cina  atas  beberapa  wilayah  di Laut Cina Selamat dimulai ketika deklarasi teritorial  Laut  Cina  pada  4  Sepetember 1959,  Cina  mendeklarasikan  wilayah teritorial  12  mil  lautnya.  Dan  ini  menjadi momentum  awal  Cina  mulai  mengkalim kedaulatannya terhadap Dongsha, Shinsha, Zhongsha, dan Nansha, sebagai berikut:
“ The    breadth  of  the  territorial  sea  of the people’s Republic of China shall be twelve nautical  miles.  This  provision  applies  to  all territories of the people’s Republic of China, including  the  Chinese  mainland  and  its coastal  island,  as  well  as  Taiwan  and  its surrounding islands, the Penghu Island and
all  other  islands  belonging  to  China  which are  separated  from  the  mainland  and  its coastal  islands  by  the  high  seas.”  ( Taisaku, 2012)
Nine  Dash  Line merupakan  sebuah kata  yang  digunakan  untuk  melihat  klaim China yang dipetakan dalam sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan. Namun, klaim  China  terhadap  wilayah  tersebut mendapat  penentangan  dari  beberapa negara  yang  berada  di  sekitar  kawasan tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadikan  konflik  di  Laut  China  Selatan. Pada dasarnya konflik di Laut China Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris  mengklaim  Kepulauan  Spartly, diikuti oleh Tiongkok pada awal abad ke 20, dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecamuknya  perang  dunia  II,  Jepang mengusir  Perancis  dan  menggunakan Kepulauan  Spartly  sebagai  basis  kapal selam. Dengan berakhirnya perang dunia II, Perancis  kembali  mengklaim  kawasan tersebut  sebagai  bagian  dari  kepentingan keamanan  dari  kawasannya.  Sejak  1970 klaim terhadap kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan  penemuan  dan  hukum internasional.
Klaim  terhadap  Laut  China  Selatan yang  dilakukan  oleh  negara-negara  sering kali  berdasarkan  pada  alasan  historis semata.  China  mengklaim  Laut  China Selatan  berdasarkan  sejarah  bahwa Kepulauan  Paracel  yang  terletak  300  km sebelah  tenggara  pantai  China  telah dikuasai  oleh  Pemerintahan  Dinasti  Han antara  206  sebelum  masehi  hingga  220 sesudah  masehi.  Disebutkan  pula  oleh direktur  Institut  Arkeologi  Provinsi Guangdong;  Gu  Yunguan,  98%  benda- benda  yang  telah  ditemukan  digugus Paracel merupakan mata dagangan buatan China.  Sejak  itu  China  terus  melancarkan berbagai  upaya  demi  membuktikan kedaulatannya  atas  Kepulauan  Paracel termasuk  Kepulauan  Spratly  dengan berpegang  pada  dokumen  sejarah  dan peninggalan Arkeologi. Sedangkan Vietnam
berpendapat  bahwa  Kaisar  Gia  Long  dari Vietnam  (2802)  telah  mencantumkan Spratly  sebagai  wilayah  kekuasaannya. Nelayan  –  nelayan  Vietnam  sebelumnya telah lama melakukan pelayaran di wilayah tersebut.  Vietnam  juga  menyebutkan bahwa  Kepulauan  Spratly  dan  Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke-17 ketika  kedua  kepulauan  itu  tidak  berada dalam  penguasaan  suatu  negara.  Vietnam tidak  mengakui  wilayah  kedaulatan Tiongkok  di  kawasan  tersebut,  sehingga pada saat Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan  menduduki  Kepulauan  Paracel, termasuk  beberapa  gugus  pulau  di Kepulauan Spartly .

## SIMPULAN
Selat  Malaka  adalah  perbatasan  laut ( sea  borderlines )  Indonesia,  Malaysia,  dan Singapura,  serta  merupakan  salah  satu selat  tersibuk  di  dunia.  Selat  yang membentang sekitar 800 km dan lebar 1.7 km  ini  merupakan  lintasan  terdekat  yang menghubungkan Samudera Hindia menuju Samudera  Pasifik  dan  sebaliknya.  User State  terbesar  di  Selat  Malaka  saat  ini adalah  China.  Sebanyak  80%  dari  impor China yang berasal dari Timur Tengah dan Angola  haruslah  melewati  Selat  Malaka karena  jika  melewati  selat  alternative seperti Lombok dan Makassar akan 5 hari lebih  lama  dan  sudah  banyak  digunakan oleh  kapal-kapal  bermuatan  besar  lainnya demikian juga untuk keselamatan navigasi rute Malaka lebih baik. Bagi Cina keamanan Selat  Malaka  untuk  impor  minyaknya  dari Timur Tengah sangat penting  diwujudkan, agar  roda  industri  dalam  negeri  tidak terganggu  oleh  supply  minyak  dari  Timur Tengah.  Namun  disisi  lain,  China  juga menyadari  ketergantungan  yang  begitu tinggi kepada Selat ini telah menimbulkan kerawanan dari intervensi militer, keamanan dari negara-negara lain. Keadaan ini semua dirangkum oleh mantan Presiden  Hu  Jintao  dalam  apa  yang dinamakan  “The  Mallacca  Dilemma”. Serangkaian langkah mengurangi
ketergantungan  terhadap  Selat  Malaka secara  agresif  dilakukan  oleh  pemerintah China. Mulai dari pembangunan Kra Canal yang membelah Thailand, membangun pipa minyak  dan  kereta  api  yang  terangkum dalam  Mega  Proyek  Raksasa One  Belt  One Road  Initiative ,  membangun  sistem keamanan  militer  yang  terangkum  dalam String of Pearls serta penguasaan terhadap Laut  Cina  Selatan  yang  terangkum  dalam Nine Dash Line .

## DAFTAR PUSTAKA
Prastowo,  A.  (2011).  Metode  Penelitian  Kualitatif dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian. Depok:  Ar-Ruzz Media.
Prasetyo,  B.  dkk.  (2005).  Metode  Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suyanto,  B.  &  Sutinah.  (2005).  Metode  Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada.
Buntoro,  K.  (2006).  Antara  Piracy  dan  Armed Robbery at Sea (Tinjauan Singkat Keamanan di  Selat  Malaka)  Lex  Jurnalica  Vol.  3  No.  2 diakses dari
https://media.
neliti.com//media/publications/17941-ID- antara-piracy-dan-armed-robbery-at-sea- tinjauan-singkat-keamanan-di-selat- malaka.pdf pada tanggal 23 Oktober 2018. Calam, A. & Sobirin. (2009). Formulasi Geopolitik di Era Reformasi, Jurnal SAINTIKOM, Vol. 7/No. 2 Agustus.
Cornish, P. & Donaldson, K. (2020). World of War. UK: Hodder & Stoughton.
Cresswel, J.W. (1994). Research Design: Qualitative and  Quantitative  Approach.  London:  Sage Publication. Davis, M. (2014). China ‘ Malacca Dilemma ’and The Future of the PLA. The Online Journal of the China Policy Institute.
Daoed, J.  (2004). "Studi Strategi Logika Ketahanan Dan  Pembangunan  Nasional"  Jakarta, Kompas,
Deepa,  D.D.  &  Vigfusson,  R.J.  (2017).  Forecasting China’s  Role  in  World  Oil  Demand.  FRBSF Economic  Letter  2017-24.  Research  from Federal Reserve Bank of San Fransisco. Dorpalen.  (1942).  The  World  of  General  Hausfer. New York.
Vagabond,  F.  (2016).  The  real  threat  to  S’pore  – construction of Thai’s Kra Canal financed by China. The independent  - October, 2 2016. https://jamestown.org/program/chinas-malacca- dilemma/
Kamdar, M. (2007). Planet India; The Turbulent Rise of The World’s Largest Democracy. London: Simon &Schuster UK Ltd.
Kong, L.K. (2005). Enchancing Navigational Safety in the  Malacca  and  Singapore  Strate:  Malacca Strait on Global Spot. KAHMI.
Kusuma,  A.S.  (2013)  “Securing  Indonesia's Sovereignty  in  the  Sea:  Focusing  First  on Malacca  Strait”,  Prosiding  International Conference on International System “The End of  Westphalian?:  Contemporary  Global Challenges Toward the Nation-State System”.
9 November 2013. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Harrison,  L.  (2007).  Metodologi  Penelitian  Politik. Jakarta: Prenada Media Group. Mahan,  A.T.  (2004).  The  Influence  of  Sea  Power Upon History, The Project  Guterberg eBook,
September 26, [eBook #13529]
Majalah  Sindo  Weekly  No.  40  tahun  VI,  4  -10
Desember 2017
Masóed,  M.  (1994).  Ilmu  Hubungan  Internasional:
Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
Boer,  M.  (2003).  Hukum  Internasional  Pengertian Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global. Bandung: Penerbit PT Alumni.
Mulyadi.  S.  (2005).  Ekonomi  Kelautan.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Monika, F. (2011). Aspek Geostrategis Selat Malaka dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia  Abad  21.  Tesis  Universitas Indonesia. Jakarta.
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nazi,  M.  (1998).  Metode  Penelitian.  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Nababan, Nurlia, Monica. (2018). Internasional Selat Malaka (Perbedaan Pandangan Indonesia dan Singapura.  Repository  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Naval  Postgraduate  School  Monterey,  California (Thesis) “The Kra Canal and Thai Security” by Amonthep Thongsin/ June 2002.
Nayar, Raj. Baldev & T.V. Paul. (2003). India in World Order;  Searching  for  Major-Power  Status. Cambridge University Press.
Nye,  J.S.  (1972).  The  Means  to  Success  in  World Politics:  Harvard's  Kennedy  School  of Government  Soft  Power.    Hardvard University Press.
Ogden, C. (2017). China and India; Asia’s Emergent Great Powers. USA. Polity Press.
Singh,  Inderjit  a/1  Singh,  Tara.  “Safeguarding  the Strait  of  Malacca  Against  Maritime  Crimes. Issues  Among  on  Security  Responsibility. International  Journal  of  Humanities  and Social  Science,  Vol.  2  No.  2  [Special  Issue- January 2012).
Pasaribu, R.  (2008). Wawasan Nusantara. Di akses dari https://www.4shared.com/postDownload/c wCJ9oaHce/WAWASAN_NUSANTARA.html
pada  tanggal  15  November  2018,  Pukul 23.29. Hal. 206.
Diantha,  I.M.P.  (2002). Zona  Ekonomi  Ekslusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 . Denpasar: Mnadar Maju.
Prabhakar,  W.L.S.  (2009)  “Maritime  security triangulation  of  ASEAN-Australia-India:  An Indian  Perspective”.  dalam  William  T.  Tow and  Chin  Kin  Wah  (ed.). ASEAN  India Australia:  Towards  Closer  Engagement  in  A New Asia . Singapore: ISEAS.
Royal  Thai  Government.  Synopsis  of  Cabinet Meeting (Online):
Available on: http://www.thaigov.go.th/news/cab/44/ca biboctol.htm pada 10 Januari 2002.
South China Sea: Legal Liimits and Future Prospects. Waseda  Global  Forum  No.  10,  2013,  17-50. ICC, Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annual  Report  1  January-31  December (2004,  2005  and  2006),  Paris: International Chamber  of  Commerce,  International Maritime Bureau, 2005, 2006, 2007.
Taisaku, I. (2012, “The Implementation Mechanism of The United Nations Convention on The Law of  The  Sea  (UNCLOS):  A  General  Overview”, Waseda Global Forum No. 9 . Vavro, C. (2008). “Piracy, Terrorism and the Balance of  Power  in  the  Malacca  Strait”. Canadian Naval Review. Vol. 4 Number.1, (Spring 2008). Winchester,  S.  (2015). Pacific;  The  Ocean  of  The Future . Australia: Griffin Press.