## Konsep, Strategi, dan Realita Poros Maritim Dunia: Sebuah Resensi Buku

## Maula Hudaya
Universitas Diponegoro
Buku  ini  menyoroti  visi  sekaligus  kebijakan  utama  Presiden  Joko Widodo  pada  periode  pertamanya  yakni  Poros  Maritim  Dunia  (PMD) melalui sudut pandang yang unik. Penulis membedah PMD ke dalam tiga tataran  yang  berbeda  namun  saling  berkesinambungan  yaitu  konsep, strategi, dan realita bagaimana visi tersebut berusaha untuk dicapai. “Kita sudah  terlalu  lama  memunggungi  laut,  samudera,  selat,  dan  teluk”, potongan  pidato  pelantikan  Presiden  Joko  Widodo  tersebut  menyiratkan keinginan kuat untuk mengembalikan Indonesia pada kodratnya sebagai negara  maritim.  Bagaimana  tidak,  dalam  buku  ini  penulis  menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengenakan identitas sebagai negara agraris dibandingkan  maritim.  Bahkan  terminologi  maritim  sendiri  dianggap inferior  dan  rendahan.  Pandangan  tersebut  telah  terkonstruksi  sejak  era pendudukan  Belanda,  di  mana  para  penguasa  kolonial  saat  itu  berusaha
Judul : Poros Maritim Dunia: .. Konsep, Strategi, dan .. Realitas Penulis : Probo Darono Yakti dan I .. Gede Wahyu Wicaksana Penerbit : Intrans Publishing Cetakan : 2021 Tebal : 256 halaman
menjauhkan masyarakat Indonesia dari lautan dan menanamkan identitas bangsa agraris.
Oleh  karena,  itu  penulis  melihat  perlunya  studi  terkait  strategi maritim di Indonesia untuk dibumikan. Caranya adalah dengan mengupas bagaimana  perkembangan  kajian  strategi  maritim  di  Indonesia berkembang  dari  suatu  hal  yang  ‘rendahan’  kemudian  berubah  menjadi kajian eksklusif yang hanya dipelajari oleh segelintir golongan elit, hingga pada akhirnya dapat menyentuh masyarakat luas. PMD sendiri dimaknai oleh  pemerintah  sebagai fulcrum alih-alih axis maupun nexus .  Artinya, Indonesia  ingin  menjadi  pusat  aktivitas  kelautan  global,  di  mana  hal  ini adalah manifestasi dari budaya strategis Indonesia, yaitu pilihan strategis yang  diambil  Indonesia  sebagai  negara  maritim  dengan  letak  geografis begitu strategis untuk menghadapi tantangan di lingkungan strategisnya, yaitu munculnya kekuatan maritim baru di kawasan.
Sepanjang sejarah, telah bermunculan banyak negara yang berhasil mencapai  hegemoni  kemaritiman  dengan  konsepnya  masing-masing. Republik Minoa, Bangsa Funisia, dan Kekaisaran Mesir dengan konsep sea power atau talasokrasinya merupakan pionir dalam bangkitnya supremasi negara  dalam  ranah  kekuatan  maritim.  Ketiganya  berhasil  mencapai penguasaan penuh terhadap Laut Tengah melalui kekuatan Angkatan laut yang  mumpuni,  kemudian  memanfaatkan  kondisi  tersebut  untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui perdagangan maritim di laut yang telah diamankan tersebut. Konsep hegemoni negara maritim selanjutnya  yang  dijelaskan  oleh  penulis  adalah  Mandala  Kadatuan Sriwijaya dan Mancanegara Kekaisaran Majapahit. Berbeda dengan Minoa, Funisia,  dan  Mesir,  Sriwijaya  tidak  berusaha  menguasai  seluruh  wilayah lautan di sekitarnya, namun hanya memastikan keamanan jalur pelayaran sehingga pedagang dari negara-negara mitra dapat berlayar dengan aman. Dengan kata lain konsep Mandala Kadatuan tidak berusaha menciptakan kontrol  absolut  namun  lebih  menekankan  pada  terciptanya  hubungan patron-klien dengan Sriwijaya sebagai pusatnya. Mirip dengan Sriwijaya, Majapahit dengan konsep Mancanegaranya juga menerapkan sistem yang serupa. Majapahit memungut upeti dari kerajaan-kerajaan kliennya yang tersebar di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara saat ini, sebagai gantinya Kekaisaran memastikan keamanan seluruh kliennya termasuk di wilayah lautan  yang  menghubungkan  antara  pusat  kekaisaran  dan  para  klien tersebut.
Beranjak ke era yang lebih modern, sejak era kolonial hingga saat ini, terdapat  dua  era  hegemoni  kemaritiman  yang  paling  berpengaruh  yaitu Pax Britannica dan Pax Americana. Tidak seperti era-era sebelumnya yang hanya  mampu  mencapai  hegemoni  maritim  secara  kewilayahan,  Pax
Britannica  maupun  Pax  Americana  berhasil  mencapai  hegemoni  global atau dalam konsepsi Alfred Thayer Mahan (1890) dikenal sebagai Command of The Sea . Kapabilitas Angkatan laut yang mumpuni dimanfaatkan Inggris untuk  membentuk  koloni  dan  mengamankan  jalur-jalur  perdagangan penting.  Kemudian  dengan  kekuasaannya,  kerajaan  Inggris  mampu membentuk kekaisaran informal dengan kuasa penuh untuk menggerakkan kekuatan angkatan laut negara-negara koloninya. Amerika Serikat di sisi lain, pada awalnya hanya memusatkan kekuatan angkatan lautnya  untuk  menjauhkan  kekuatan  maritim  lain  dari  wilayah  Amerika Selatan.  Setelah  berhasil,  Amerika  Serikat  mengisolasi  diri  untuk membangun  kekuatan  ekonominya  hingga  memadai  untuk  membangun angkatan laut secara besar-besaran dan kemudian menguasai banyak titik penting di laut dunia hingga saat ini.
Lantas konsep kekuatan maritim mana yang akan dianut Indonesia yang  berambisi  untuk  menjadi  pusat  dari  seluruh  aktivitas  maritim  di dunia?  Menjadi  negara  maritim  merupakan  konsekuensi  dari  bentuk negara kepulauan yang memang sudah disadari sejak awal kemerdekaan. Meski  demikian,  pandangan  elit  pemerintahan  mengenai  seperti  apa bentuk  negara  kepulauan  tersebut  harus  dimaknai  juga  menjadi  faktor penentu  akan  menjadi  seperti  apa  strategi  maritim  yang  diterapkan  oleh Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yakti dan Wicaksana dalam buku ini membagi perkembangan strategi maritim Indonesia ke dalam dua periode yaitu  sebelum  dan  setelah  munculnya  PMD.  Citra  diri  sebagai  negara archipelago telah terbentuk pada era sebelum PMD, pada era pemerintahan Presiden  Soekarno  yang  salah  satunya  ditandai  oleh  Deklarasi  Djuanda pada  1957  yang  melahirkan  salah  satu  budaya  strategis  Indonesia  yaitu Wawasan  Nusantara.  Pada  masa  tersebut,  strategi  kemaritiman  dan pembangunan kekuatan angkatan laut mendapat perhatian besar. Hal ini juga  dilandasi  oleh  latar  belakang  situasi  ancaman  yang  mengharuskan Indonesia untuk memiliki kekuatan laut yang mumpuni, di mana pada era tersebut  Indonesia  harus  kembali  menghadapi  Belanda  untuk membebaskan wilayah Irian Barat. Meski demikian, pada era Orde Baru, strategi  kemaritiman  kembali  termarjinalkan.  Strategi  maritim  hanya menjadi subordinasi dari strategi darat. Bahkan Angkatan Laut pada masa itu,  bergerak  di  bawah  komando  Angkatan  Darat.  Hingga  era  reformasi pun,  posisi  strategi  maritim  tak  banyak  mengalami  perubahan.  Hal  ini disebabkan oleh citra diri sebagai negara kepulauan yang memandang laut dan posisi geografis negara sebagai persimpangan antara dua benua dan dua samudera alih-alih sebagai pemersatu, namun justru sebagai pemisah.
Pandangan inilah yang berusaha diubah oleh Joko Widodo melalui PMD-nya.  Banyak  diilhami  oleh  pernyataan-pernyataan  Presiden
Soekarno,  Presiden  ketujuh  Republik  Indonesia  tersebut  berusaha mengembalikan  pandangan  bahwa  laut  adalah  elemen  pemersatu sekaligus ladang kesempatan di tengah situasi internasional yang sedang dihadapi.  Sebagai  persimpangan  maritim  tersibuk  di  dunia,  Indonesia memiliki  jalur-jalur  perdagangan  maritim  strategis  yang  menjanjikan keuntungan begitu besar. Terlebih lagi, luasnya wilayah lautan Indonesia juga  menyediakan  sumber  daya  begitu  berlimpah  yang  mampu  untuk mendukung  kehidupan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  selain  untuk menjawab  tantangan  di  sistem  internasional  dengan  munculnya Belt  and Road Initiative serta Indian Ocean Rim Association yang menunjukkan tengah bangkitnya  geopolitik  dan  geoekonomi  kemaritiman  di  kawasan,  PMD juga didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan potensi alam yang dimiliki  oleh  Indonesia  tersebut.  Upaya  untuk  meraih  keuntungan  dari kondisi-kondisi  tersebut  diejawantahkan  ke  dalam  lima  pilar  PMD  yaitu Budaya  Maritim,  Konektivitas  dan  Infrastruktur  Maritim,  Pengolahan Sumber  Daya  Laut,  Pertahanan  dan  Keamanan  Maritim,  dan  Diplomasi Maritim.
Lima  pilar  PMD  menjadi  fokus  pembangunan  pada  era  Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai fulcrum dari aktivitas kemaritiman dunia. Meski kelima pilar tersebut sama penting, namun saya melihat bahwa terdapat dua pilar yang perlu mendapat perhatian khusus dan diprioritaskan dalam proses pembangunannya yaitu Budaya Maritim serta Pertahanan dan Keamanan Maritim. Sebagaimana diungkapkan oleh penulis  pada  bab  pertama  buku  ini,  membumikan  kajian  terkait kemaritiman sangat diperlukan untuk membangun budaya maritim yang kuat. Meminjam konsepsi budaya strategis milik Johnston (1995), dengan demikian  diskursus  mengenai  kemaritiman  akan  tertanam  ke  dalam pikiran masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga terbentuk budaya berpikir yang berorientasi kemaritiman. Hal ini akan menjadi opsi strategis yang secara otomatis masuk ke dalam pemikiran para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan apapun yang akan dirumuskan akan memiliki orientasi kemaritiman.
Pilar  prioritas  selanjutnya  adalah  penguatan  Pertahanan  dan Keamanan  Maritim.  Sebelum  berbicara  mengenai  pembangunan infrastruktur yang mendukung terciptanya konektivitas maritim, ataupun tentang pengolahan sumber daya laut yang memadai, memastikan lautan kita  aman  dari  ancaman  yang  berpotensi  mengganggu  pembangunan kedua  sektor  tersebut  menjadi  lebih  utama.  Konsekuensi  dari  bentuk negara archipelago yang begitu luas namun tidak memberi perhatian yang cukup  terhadap  sektor  maritim  adalah  menjamurnya  ancaman-ancaman non  tradisional  di  wilayah  perairannya  yang  begitu  luas.  Penulis  sendiri
telah  menjabarkan  mengenai Illegal,  Unreported,  Unreported (IUU) Fishing yang mengancam pilar Pengelolaan Sumber Daya Laut, akan tetapi masih ada  ancaman-ancaman  non-tradisional  lain  yang  menghantui  laut Indonesia.  Perompakan  dan  terorisme  maritim  tergolong  masih  marak terjadi di perairan kita di mana perairan Selat Malaka di dekat Kepulauan Riau  dan  Perairan  di  dekat  perbatasan  dengan  Filipina  menjadi hotspot terjadinya  kedua  ancaman  non-tradisional  tersebut  (Hudaya  &  Putra, 2017).  Oleh  karena  itu,  pembangunan  dan  modernisasi  Angkatan  Laut dengan  visi  menjadi World  Class  Navy pada  2024  serta  adanya  sinergi dengan  otoritas  keamanan  laut  lain  seperti  Kepolisian,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  dan  Badan  Keamanan  Laut  sangat  diperlukan untuk menciptakan situasi kondusif untuk dapat mewujudkan pilar-pilar PMD yang lain.
Terpenuhinya  kelima  pilar  PMD  membawa  Indonesia  semakin dekat pada visinya untuk menjadi fulcrum , yang dilihat oleh penulis akan turut mengubah orientasi strategi kemaritiman Indonesia yang cenderung inward looking menjadi outward looking . Hal ini disebabkan oleh pemaknaan PMD  sebagai  fulcrum  atau  pusat  aktivitas  kemaritiman  dunia  sehingga harus mengubah trayektori strategi kemaritiman Indonesia untuk menjadi kekuatan  penyeimbang  dalam  percaturan  geopolitik  dan  geoekonomi kemaritiman  global.  Meski  demikian,  sebagai  kesinambungan  dari konsepsi negara maritim Sriwijaya dan Majapahit orientasi outward looking tak serta merta mengubah doktrin Angkatan Laut menjadi blue water navy agresif dengan berusaha menciptakan kontrol absolut di perairan kawasan atau  disebut  sebagai Command  of  the  Sea menurut  Alfred  Thayer  Mahan (1898), namun lebih ditujukan untuk mewujudkan kontrol  terbatas yang cukup untuk menghalau ancaman dan memberikan keamanan akses bagi jalur  perdagangan  strategis,  sebagaimana  Sir  Julian  Corbett  (2008) memaknai Sea Control .
Selain itu, terdapat pandangan lain bahwa orientasi Indonesia pada era  PMD  tidak  sepenuhnya outward  looking ,  namun  terdapat  jug kecenderungan inward  looking .  Pandangan  tersebut  didasarkan  pada penerapan pilar pertahanan dan keamanan maritim di mana penindakan terhadap  ancaman  keamanan  non-tradisional  cenderung  hanya  berfokus pada  IUU  Fishing  yang  memiliki  dampak  langsung  pada  perekonomian Indonesia.  Di  sisi  lain,  ancaman  lain  khususnya  perompakan  jarang memperoleh perhatian serius (Hudaya, 2018). Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun dirancang untuk menyeimbangkan kekuatan geopolitik dan  geoekonomi  kemaritiman  di  tataran  global,  namun  PMD  masih memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dengan memaksimalkan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  dalam  negeri  terlebih
dahulu dibandingkan dengan memanfaatkan kondisi geoekonomi dengan menyerap keuntungan dari luar.
Secara garis besar buku ini sangat menarik dan dapat berkontribusi bagi  para  pengambil  kebijakan,  akademisi,  maupun  masyarakat  umum untuk  memahami  PMD,  konsep  strategi  maritim,  serta  sejarah  dan  latar belakang situasi yang mendasari penerapannya. Sesuai dengan judul bab pertamanya,  buku  ini  dapat  disebut  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk membangun  kembali  budaya  maritim  Indonesia  dengan  dijelaskannya perjalanan Indonesia sebagai negara maritim secara terperinci. Jika penulis berniat untuk menerbitkan kembali versi lanjutan dari buku ini, maka akan sangat menarik jika edisi selanjutnya difokuskan untuk membedah pilar- pilar  PMD  khususnya  dua  pilar  yang  telah  memperoleh  sorotan  pada tulisan resensi buku ini.

## Daftar pustaka
Corbett, J. (2008). Some principles of maritime strategy. Dalam: T. Mahnken,
J.  Maiolo  and  J.A.  Maiolo  (Eds.).  (2008). Strategic  Studies:  A  Reader.
London: Routledge.
Hudaya, M. dan Putra, A.T. (2017). Toward Indonesia as global maritime fulcrum: correcting doctrine and combating non-traditional maritime threats. Jurnal Hubungan Internasional, 10 (2), pp. 72-85. Hudaya, M. (2018). Securing ASEAN Waters: The Indonesia’s Strategic Culture Perspective .  Dalam:  C.  Hennida  et  al  (2018). Regional  Dynamics  in Southeast Asia . Surabaya: Revka Prima Media.
Mahan,  A.T.  (1898). The  Influence  of  Seapower  Upon  History. Boston:  Little Brown.