## Implementasi Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce
Rila Kusumaningsih* 1
1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia *e-mail: rilakusumaningsih26@gmail.com 1
(Naskah masuk : 19 November 2023, Revisi : 26 Maret 2024, Publikasi : 01 April 2024)
Abstrak
Salah  satu  potensi  di  bidang  perpajakan  adalah  pajak  atas transaksi  E-Commerce.  Transaksi E-Commerce merupakan  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronik  sehingga  transaksi  antara  pembeli  dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Pajak Pertambahan Nilai sama  halnya  pajak  penghasilan.  Berdasarkan  itu  permasalahannya  adalah  mengenai  pengaturan  pajak pertambahan niali terhadap transaksi E-Commerce. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang berarti memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data  empiris  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  diperoleh melalui bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari perundang-undangan ataupun suatu perangkat hukum  yang  mengikat.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pajak  pertambahan  nilai  diatur  dalam peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah.  Faktor-faktor  penghambat  pemungutan  adalah  rendahnya  kesadaran pelaku  usaha  online  selaku  wajib  pajak,  belum  optimalnya  database  pelaku  usaha  online,  lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada para pelaku bisnis online.
Kata kunci : Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai, PPn, Transaksi E-Commerce.

## Abstract
One of the potentials in the field of taxation is tax on E-Commerce transactions. E-Commerce transactions are business transactions that are conducted electronically so that transactions between buyers and merchants can buy and sell anything, anytime, and anywhere. Value Added Tax is the same as income tax. Based on that, the  problem  is  about  the  regulation  of  value-added  tax  on  E-Commerce  transactions.  This  research  is conducted using sociological juridical method which means obtaining data from primary data and secondary data.  Primary  data  as empirical  data  obtained  directly  from  the  source  through interviews and  secondary data  obtained  through  binding  legal  materials and  sourced  from  legislation  or  a  binding legal  device.  The results  of  this  study  conclude  that  value  added  tax  is  regulated  in  government  regulation  No.  1  of  2012 concerning  Value  Added  Tax  on  Goods  and  Services  and  Sales  Tax  on  Luxury  Goods.  Factors  inhibiting collection are the low awareness of online business actors as taxpayers, not optimizing the database of online business actors, weak law enforcement against taxpayers and online business actors who do not have NPWP. One way to make it happen is to conduct socialization about taxation to online business people.
Keywords : E-Commerce Transaction, Value Added Tax Regulation, VAT

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  negara  khususnya  terkait  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan  keadilan  sosial.  Sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  23A UUD  1945  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  Negara diatur dengan Undang-Undang (Republik Indonesia, 1945).
Pajak  merupakan  pungutan  berdasarkan  undang-undang  oleh  pemerintah,  yang sebagian  dipakai  untuk  penyeediaan  barang  dan  jasa  publik.  Besar  pajak  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  baik  internal  maupun  eksternal.  Secara  administratif  pungutan  pajak  dapat dikelompokkan  menjadi  pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  langsung  dikenakan atas  masuknya  aliran  sumber  daya,  yaitu  penghasilan,  sedangkan  pajak  tidak  langsung
dikenakan  terhadap  keluarnya  sumber  daya  seperti  pengeluaran  untuk  konsumsi  atas  barang maupun jasa (Erly Suandy, 2016)
Pajak  Langsung,  yaitu  pajak-pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang- ulang  pada  Waktu-waktu  tertentu  (periodik)  berdasarkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Atau  Kohir (tindasan  Surat  Ketetapan  Pajak).  Termasuk  dalam  Pajak  langsung  ini  contohnya  Pajak Penghasilan  (PPh).  Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu  suatu  pajak  yang  dipungut  sekali  Ketika  apa yang  dikendaki  undang-undang  dipenuhi  (tidak  Menggunakan  kohir),  contohnya  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Bea Materai (Pranoto dkk, 2016).
Pajak  dalam  segi  Ekonomi  merupakan  pemindahan  sumber  daya  dari  sektor  privat (perusaha) ke sektor publik (Erly Suandy, 2016). Pajak memegang peranan yang sangat  penting sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara,  dan  dapat  digunakan  sebagai    alat    untuk mengatur  kegiatan ekonomi  dan  pajak  berfungsi  sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk  memasukan  dana  secara  optimal  ke  dalam  kas  Negara.  Fungsi  pajak  lebih  diarahkan sebagai  instrumen  penarik  danadari  masyaraka  untuk  dimasukan  ke  dalam  kas  negara.  Dana yang  berasal  dari  pajak  dipergunakan  bagi  penyelenggaraan  dan  aktivitas  pemerintahan  (Ali Chidir, 2007).
Hukum  pajak,  yang  juga  disebut  hukum fiscal ,  adalah  keseluruhan  dari  peraturan- peraturan  yang  meliputi  wewenang  pemerintah  untuk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga merupakan bagian  dari  hukum  publik,  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  Negara  dan  orang-orang atau  badan-badan  (hukum)  yang  berkewajiban  membayar  pajak  (selanjutnya  sering  disebut wajib pajak) (Santoso Brotodihardjo, 2003)
Kewajiban  perpajakan  bermula  dari  implementasi  undang-undang  perpajakan,  oleh karena  itu,  ketidakpatuhan  terhadap  undang-undang  dapat  dikenakan  sanksi,  baik  sanksi administrasi  maupun  sanksi  pidana  (Santoso  Brotodihardjo,  2003). Pungutan  pajak  melalui Direktorat  Jenderal  Pajak  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPNBM),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Bea Materai,  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Sebagai  hukum  positif  semua undang-undang  pajak  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak (Erly Suandy, 2016).
Transaksi E-Commerce merupakan  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  secara  elektronik sehingga  transaksi  antara pembeli  dan  pedagang  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli  apapun, kapanpun,  dan  dimanapun.  Fleksibilitas  seperti  ini  menjadikan  perdagangan E-Commerce digemari oleh masyarakat modern penggunan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  telah  menyebabkan  transformasi  model  dan  strategi  bisnis  yang  perlu  ditegaskan aspek  perpajakannya.  Prinsipnya,  transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui  sistem elektronik,  yang  selanjutnya  disebut E-Commerce sama  dengan  transaksi  perdagangan  barang dan/atau  jasa  lainnya,  tetapi  berbeda  dalam  hal  cara  yang  tidak  tahu  sama  sekali  atau  buta tentang  ilmu  perpajakan.  Bila  kita  telusuri  lebih  lanjut  ternyata  hal  ini  juga  merugikan pendapatan  negara  yang  bermuara  dari  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  belum  dapat menjaring  potensi  pajak  yang  ada  khususnya  jenis  usaha  online  shop,  karena  begitu  banyak karakter online shop terdapat pada beberapa akun sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Kaskus , dan Blacberry Messenger .
Peningkatan  penggunaan  internet  dan  pertumbuhan  e- commerce yang  pesat  telah menjadi fenomena yang signifikan. Peningkatan ini telah menyebabkan peningkatan penjualan e-commerce , meskipun dampaknya terhadap perpajakan dapat menjadi negatif. Dengan ekspansi pasar e-commerce yang cepat, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak e-commerce pada tahun  2019.  Pemerintah  melihat  ini  sebagai  peluang  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur cara penilaian dan pemungutan pajak e- commerce .
Teknologi  internet  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian dunia,  makin  banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  menggunakan  media  internet  salah satunya  di  bidang  perdagangan  atau  bisa  disebut  dengan Electronic  Commerce (perniagaan elektronik). Sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic  transmission)  dapat  di  definisikan  secara  umum  sebagai  segala  bentuk  transaksi perdagangan  atau  perniagaan  barang  atau  jasa  ( trade  of  goods  and  service )  dengan menggunakan media elektronik. Perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis dan mengingat  bisnis  online  semakin  berkembang  pesat  maka  hal  ini  dimanfaatkan  para  pebisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai pemilik online shop .
Berbeda  dengan  transaksi  pada  umumnya,  yang  memperdagangkan  barang  dagang mereka  di  suatu  tempat  yang  biasa  menjadi  tempat  terjadi  transaksi  pada  umumnya,  seperti pasar  tradisional,  pasar  modern,  pasar  swalayan,  dan  toko-toko  pada  umumnya  yang  dapat dilihat  dan  tidak  bersifat untouchable,  E-Commerce diperdagangkan  pada  suatu website atau sebuah  akun  sosial  yang  sedang  booming  di  kalangan  masyarakat.  Pengenaan  Pajak Pertambahan Nilai terhadap pebisnis online yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik online shop belum  efektif  secara  keseluruhan,  bahkan  pemilik online  shop ada  yang  tidak  membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga  merugikan  pendapatan  negara  yang  bermuara  dari  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang belum dapat menjaring potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha online shop, karena begitu banyak  karakter online  shop terdapat  pada  beberapa  akun  sosial  seperti  Facebook,  Twitter, Instagram,  Google,  Kaskus,  dan  Blacberry  Messenger.  Pengaturan  secara  khusus  mengenai perpajakan atas transaksi E-Commerce ini terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas  Transaksi E-Commerce , dalam aturan ini disebutkan ada empat model E-Commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu marketplace, classifiedads, daily deals, dan peritel online .
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menyebabkan  transformasi model  dan  strategi  bisnis  yang  perlu  ditegaskan  aspek  perpajakannya.  Pada  prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/ataujasa melalui sistemelektronik samadengan transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya,  tetapi  berbeda  dalam  hal  cara  atau  alat yang  digunakan.  Perlakuan  perpajakan tidak  ada  perbedaan  antara  transaksi E-Commerce dan transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya.  Adapun  motivasi  dikeluarkannya  aturan tentang  penegasan  dalam  Surat  Edaran  tersebut  adalah  dalam  rangka  mewujudkan keseragaman  dalam memahami  aspek  perpajakan  atas  transaksi E-Commerce yang  bertujuan untuk  mengoptimalkan potensi  penerimaan  pajak  dari  transaksi E-Commerce sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  di  rasa  perlu  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai “Implementasi  Pengaturan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Transaksi E-Commerce Di  Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”.
1. Bagaimana  implementasi  pengaturan  pajak  pertambahan  nilai  terhadap  transaksi E- Commerce berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  1  Tahun  2012  Tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?
2. Apakah faktor penghambat Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce ?

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  sosiologis  yang dengan  menggunakan  ilmu-ilmu  sosial  sebagai  alat  bantu  ( interdisipliner). Penelitian  yuridis sosiologis memiliki karakter kajian yaitu pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang dan penekanan datanya pada memahami  atas  makna  dalam  pikiran  peneliti  yang  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  oleh individu-individu manusia (Esmi, Sidharta, 2016)
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  yaitu  pendekatan  yang digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi  sosial  dalam  masyarakat  dan berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi  temuan  bahan  non hukum  bagi  keperluan  penelitian  atau  penulisan  hukum  serta  menekankan  penelitian  yang bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke objeknya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak  pengganti  yang  berasal  dari  Pajak Penjualan.  Hal  ini  timbul  karena  Pajak  Penjualan  dirasa  telah  tidak  lagi  memadai  guna menampung  aktivitas  rakyat  serta  belum  mencapai  sasaran  kebutuhan  pembangunan, diantaranya  untuk  menaikkan  pendapatan  negara,  mendorong  ekspor,  dan  pemerataan pembebanan pajak.
Menurut Waluyo (2017:3), Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dikenakan secara memaksa akibat dari mengkonsumsi barang dan jasa yang berada di dalam negeri atau wilayah pabean.
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  PPN  adalah bentuk pungutan yang dibebankan pada transaksi jual-beli barang dan jasa kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan suatu  bentuk  pungutan  pajak  yang  dipungut  atas  barang  atau  jasa  dengan  dikenakan  pajak sesuai  dengan  perhitungan  yang  sudah  ditentukan  oleh  peraturan  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.

## 3.2. Tinjauan Umum E-Commerce
Secara  definisi,  perdagangan  pada  umumnya  adalah  tatanan  kegiatan  yang  terkait dengan  transaksi  barang  dan  atau  jasa  di  dalam  negeri  dan  melampaui  batas  wilayah  negara dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  barang  dan/atau  jasa  untuk  memperoieh  imbalan  atau kompensasi (Republik Indonesia, 2014)
Perdagangan  elektronik  yang  disebut e-commerce adalah  penggunaan  jaringan komunikasi  dan  komputer  untuk  melaksanakan  proses  bisnis  yang  mana  pandangan  popular dari e-commerce adalah  penggunaan  internet  dan  komputer  dengan  browser  web  untuk membeli atau menjuaal produk (Ridho Muhammad Najib, 2021).
Perkembangan  yang  sangat  pesat  dalam  transaksi  elektronik  menciptakan  kebijakan perpajakan untuk E-Commerce semakin rumit karena ada banyak jenis usaha baru dari bisnis yang  dilakukan  melalui  internet.  Peraturan  perpajakan  diera  internet  tidak  mungkin  sama dengan  dekade  yang  lalu.  Meningkatnya  perkembangan  teknologi,  otoritas  pajak  dapat menggunakan  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  layanan  untuk  para  pembayar  pajak.  Hukum pajak  perlu  direvisi  dengan  maksud  memberi  ruang  untuk    layanan  elektronik  untuk  wajib pajak.  Untuk  kepentingan  nasional,  diperlukan  kebijakan  publik  untuk E-Commerce secara nasional untuk memberikan keuntungan bagi pertumbuhan E-Commerce itu sendiri. Kebijakan publik  yang  komprehensif  juga  akan  memfasilitasi  otoritas  pajak  untuk  merancang  kebijakan pajak  yang  selaras  dengan  kebijakan  nasional,  yang  paling  penting  tidak  ada  kebijkan  yang tumpang tindih antar instansi pemerintah dan lembaga.
Negara  yang  didalamnya  terdapat  pemerintahan  yang  memiliki  kewenangan  harus terlibat  dalam  membuat  kebijkan  yang  dapat  memberikan  manfaat  untuk E-Commerce , sebagaimana tujuan hukum diciptakan adalah untuk kemanfaatan. Sehingga E-Commerce dapat berkembang dan dapat berkontribusi bagi Negara atas siapa saja yang melaksanakan kegiatan E- Commerce melalui pembayaran pajaknya. Masyarakat bisnis E-Commerce juga harus sadar akan hal  ini  dengan  maksud  agar  penerimaan  pajak  digunakan  untuk  menigkatkan  kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi E-Commerce untuk tumbuh dan berkembang di era reformasi ini.
Peraturan perpajakan E-Commerce telah dilakukan sejak  tahun  2017, saat  pemerintah mengeluarkan Peraturan  Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Hingga akhirnya kepastian hukum di bidang  perdagangan  digital  dikuatkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).  Salah  satu  sorotan  omnibus  law  ini adalah pemajakan transaksi elektronik.  Pemerintah menata regulasi penunjukkan perusahaan pemilik  program e-commerce sebagai  pemungut  PPN  dari  kliennya.  Selain    itu,    perusahaan pemilik  program e-commerce mengenakan  pajak  atas  penghasilan  subjek  pajak  luar  negeri (SPLN)  terkait  transaksi  elektronik  di  Indonesia  dengan  perluasan  kriteria  Bentuk  Usaha Tetap (BUT) (Sukarno, Muhammad Harun, Lucky Nugroho, 2022).
Oleh  karenanya,  perusahaan  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  tetap  diwajibkan membayar  pajak  penghasilan  meski  tak  memiliki  kantor  fisik    di    Indonesia.    Hal  tersebut, dikarenakan penghasilan mereka berasal dari konsumen di Indonesia.  Lebih lanjut, pajak bisnis maupun  transasksi  elektronik  berupa  barang  maupun  jasa  kena  pajak  menggunakan  aplikasi harus memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak E-Commerce yang mencakup:
 Pajak pertambahan nilai atau PPN E-Commerce dengan tarif 11%
 Pajak Pertambahan Nilai barang mewah yang tarifnya mengikuti peraturan perundang- undangan yang telah ditentukan.

## 3.3. Implementasi Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa  dan  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  terdapat  perubahan  materi  sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2000  sebagaimana telah  diubah  dengan  peraturan  pemerintah  nomor  24  tahun  2002  tentang  perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2000 (Indonesia, 2012)
Pajak  Pertambahan  Nilai,  sesuai  dengan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009,  dikenakan  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  di  tempat  tempat  tinggal,  tempat  kedudukan, tempat  kegiatan  usaha  dilakukan,  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan satu atau lebih tempat sebagai tempat pajak terutang setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal impor, pajak terutang dikenakan pada tempat di mana Barang Kena Pajak dimasukkan.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  pajak  yang  dapat  dikenakan  pada  penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN dapat dikenakan berulang kali setiap kali terjadi transaksi PPN dan dapat dikreditkan.
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan penegasan dan penjelasan lebih lanjut serta untuk mengatur hal- hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  antara  lain mengenai  tanggung  jawab  renteng  pembayaran  pajak  pertambahan  nilai,  pemakaian  sendiri, saat  penerbitan  faktur  pajak,  rincian  barang  dan  jasa  yang  tidak  dikenai  pajak  pertambahan nilai,  pengertian  barang  modal  yang  terkait  dengan  pengkreditan  pajak  masukan  bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi, dan pengertian pengusaha kena pajak pedagang eceran.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16F  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai,  pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak  bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran  pajak  pertambahan  nilai.  Namun  demikian,  pengaturan  tanggung  jawab  secara
renteng belum diatur secara jelas sehingga perlu diatur norma-norma umum dan persyaratan mengenai tanggung jawab renteng dalam peraturan pemerintah ini. Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi pengusaha kena pajak, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa atas  pemakaian  sendiri  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  untuk  tujuan  produktif yang  terutang  pajak pertambahan nilai  tidak  perlu  dilakukan  pemungutan pajak pertambahan nilai  dan  penerbitan  faktur  pajak.  Sebaliknya  untuk  pemakian  sendiri  barang  kena  pajak dan/atau  jasa  kena  pajaka  untuk  tujuan  konsumtif,  pengusaha  kena  pajak  wajib  menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 23A undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Dalam pemungutan pajak  Indonesia  memberikan  kewenangan  kepada  pejabat  negara  selaku  pelaksanaan  tugas yang dijalankan melalui kewenangan yang dimiliki. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum  yang  ada.  Jabatan  diatur  oleh  Hukum  Tata  Negara  dan  hukum  Administrasi  Negara, sedangkan  pejabat  diatur  dan  tunduk  pada  hukum  kepegawaian.  Dalam  hukum  Administrasi Negara,  tindakan  hukum  jabatan  pemerintahan  dijalankan  oleh  pejabat  pemerintah.  Dengan demikian  kedudukan  hukum  pemerintah  berdasarkan  hukum  publik  adalah  sebagai  wakil (vertegenwoordiger) dari  jabatan  pemerintah  (Ridwan  HR,  2014).  Sesuai  dengan  keberadaan negara  yang  menganut  konsep walfare  state ,  ruang  lingkup  kegiatan  administrasi  negara  atau pemerintahan sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini sering sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan dan keterlibatan  administrasi  Negara.  Jabatan  pemerintah  dan  pejabat  mendapat  tugas  dan wewenang  berdasarkan  hukum  publik,  sehingga  dalam  menjalankan  aktifitasnya  tunduk  pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi negara (Ridwan HR, 2014).
Pajak atas transaksi E-Commerce dikenakan sesuai dengan prinsip akrual, yang berarti pajak terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau saat impor Barang Kena Pajak, meskipun pembayaran belum diterima sepenuhnya. Ini sesuai dengan Pasal 11  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Transaksi  yang  dilakukan  melalui  E- Commerce  tunduk  pada  prinsip  ini,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  penegasan  peraturan perpajakan  SE-62/PJ/2013.  Meskipun  cara  atau  alat  yang  digunakan  berbeda,  tidak  ada perbedaan dalam perlakuan perpajakan antara transaksi E-Commerce dan transaksi lainnya.
Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4Aundang-Undang Pajak Pertambahan Nilai masih  bersifat umum, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria  dan/atau rincian jenis barang dan jasa yang tidak dikenai pajak  pertambahan  nilai.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam menentukan  jenis  barang  dan  jasa  yang  bukan  merupakan  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena Pajak.
Substansi  pengaturan  atas pemberian  fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak dipungut untuk  impor  Barang  Kena  Pajak  tertentu  yang  dibebaskan  dari  bea  masuk  sudah  tidak  diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  khusus  tentang  fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  16B  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Namun  demikian, dalam rangka memberikan kepastian hukum, pemberian fasilitas tersebut yang selama ini diatur dalam  peraturan  pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  143  Tahun  2000  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian fasilitas dimaksud diterbitkan.
Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  maka  ketentuan  penerbitan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini berlaku  sejak  tanggal  1  April  2010,  yaitu  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pajak  pertambahan  nilai  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  1  tahun  2012 tentang  pelaksanaan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Nopri Irawan, 2018)
Perbuatan pemerintah harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan  yang  sah,  seseorang  pejabat  ataupun  lembaga  tidak  dapat  melaksanakan  suatu perbuatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  yang  sah  merupakan  atribut  bagi  setiap pejabat  ataupun  lembaga.  Seiring  dengan  pilar  utama  negara  hukum,  yaitu  asas  legalitas  dan berdasarkan  prinsip  ini  tersirat  bahwa  wewenang  pemerintah  berasal  dari    peraturan perundang-undangan.
Secara  umum  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang- Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak dipungut  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum  untuk menutup  biaya produksi  barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Hukum pajak yang disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur  hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).  Hukum  pajak  bertugas  untuk  menelaah  keadaan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yang berkaitan dengan pajak, melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atas kewenangan pemerintah yang berkuasa dengan dasar kepentingan negara.
Pajak  transaksi E-Commerce termasuk  pajak  pemerintah  pusat.  Kementrian  Keuangan Republik  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2015  tentang Kementerian  Keuangan,  melimpahkan  kewenangannya  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  atas pemungutan pajak bagi warga negara Indonesia kepada Negara Indonesia. DJP memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya, terdapat dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor  28  Tahun    2015  tentang  Kementerian  Keuangan,  bahwa  DJP  memiliki  tugas menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dibidang  pajak  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah tanggung jawab  Kementerian  Keuangan,  maka  DJP  memiliki  kewenangan  dalam  pemungutan  pajak  di Indonesia  melalui  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  secara  formal.  Mengenai kewewenangan  jadi  pajak  pertambahan  nilai  melaui  transaksi E-Commerce termasuk pelimpahan  wewenang  pemerintah  dari  satu  organ  pemerintah  kepada  pemerintahan  lainnya yang disebut delegasi.
Pertumbuhan  perdagangan  online di  Indonesia  memberikan  tantangan    baru terutama pada  sektor  pajak    khususnya  Pajak    Pertambahan  Nilai  (PPN).  Transaksi  secara  online berpengaruh kepada pengakuan saat danntempat terutang PPN karena transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung. Pengenaan PPN ditujukan bagi orang pribadi maupun badan usaha yang menghasilkan atau memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor,  memperdagangkan  BKP  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)    yang    dilakukan  dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
Dengan  berkembangnya  transaksi E-Commerce yang  semakin  pesat  memberikan dampak positif bagi pelaku usaha atau konsumen  dapat menikmati  pasar secara global  tanpa perlunya  kehadiran  fisik,  namun pada  sisi  lainnya  dapat  mengakibatkan  dampak negatif khususnya    bagi    negara-negara    berkembang  berupa  hilangnya  potensi  penerimaan    pajak. Keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dalam transaksi online biasanya langsung masuk ke  dalam  rekening  penjual  dan    tidak  dilaporkan    sebagai  penghasilan.    Padahal  jika  terjadi penyerahan  BKP  maupun  JKP  harus  memperhitungkan  PPN  dalam transaksi tersebut.    Hal  ini berdampak tidak adanya beban untuk menghitung dan menyetor PPN.
Perbedaan  transaksi  melalui E-Commerce dengan  pajak  yang  lainnya  sejauh  ini  masih sama  dengan  transaksi  jual  beli  biasa,  yang  dibedakan  hanya  medianya,  jika  transaksi E- Commerce melalui  media  online  sedangkan  transaksi  jual  beli  biasa  melalui  transaksi  secara langsung atau dipertemukan satu sama lain antara penjual dan pembeli (Nopri Irawan, 2018).
Pelaku  transaksi  E-Commerce  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  subjek  pajak  untuk membayar  pajak  kepada  negara.  Pajak  akan  dikenakan  pada  subjek  pajak  ketika  mereka menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Dasar  hukum  untuk  Pajak  Penghasilan  dapat ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008.  Undang-undang  ini  mengatur bagaimana pajak dikenakan pada subjek pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
Pajak yang berlaku untuk transaksi E-Commerce meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan  Nilai.  Karena  belum  ada  regulasi  khusus  mengenai  PPH  untuk  Pengusaha  E- Commerce, mereka diperlakukan serupa dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  yang  direvisi  menjadi  PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha E-Commerce dengan omset bruto di bawah 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omset, serupa dengan UMKM. Sedangkan untuk pelaku usaha E-Commerce  yang  omsetnya  mencapai  atau  melebihi  4,8  Miliar  Rupiah  per  tahun,  mereka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Indriyani dkk, 2021).
Prinsip-prinsip  perpajakan  ini  menegaskan  bahwa  aturan-aturan  hukum  tersebut bersumber  dari  hukum  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  negara  dan  hukum  yang  bersifat  tidak bergantung pada pandangan subjektif manusia tentang moralitas. Hukum tersebut merupakan hukum yang inheren, yang menjadi dasar kekuasaan untuk semua peraturan lainnya, mengikuti suatu undang-undang abadi yang mengatur dan mengarahkan segala kejadian di alam ini.

## 3.4. Pemahaman Terhadap Pajak Dalam Transaksi E-Commerce (Gambaran Umum)
Bisnis E-Commerce di  Indonesia  telah  memasuki  tahapan  baru.    Kemajuan  teknologi dalam  bidang  perdagangan E-Commerce bukan  hanya  tumbuh  sangat pesat  di  Indonesia, namun    juga    ekosistem    yang    menyertainya    akan    meningkat  pesat.    Semakin  mudah  dan nyamannya konsumen melakukan transaksi jual beli melalui E-Commerce (electronic commerce atau    perdagangan    elektronik),  membuat  transaksi  perdagangan  konvensional  turun  secara signifikan.
Gambar 4.1 aktivitas E-Commerce di Indonesia
Berdasarkan We Are  Social  &  Hootsuite’s  Digital  in  2017  Report, pengguna internet di Indonesia per Januari 2018 telah mencapai 132,7 juta orang. Berdasarkan survey Aktivitas E- Commerce  di  Indonesia  yang  juga  di  ambil  dari  We  Are  Social  &  Hootsuite’s  Digital  in  2017 Report, dalam 30 hari terakhir tahun 2017 menyebutkan bahwa pemanfaatan internet di bidang ekonomi sebesar 45% untuk  transaksi  jual  online,  45%  untuk  mengunjungi  online  retail, 40%  untuk membeli barang online, 31% untuk membeli online menggunakan laptop/desktop
dan  31%  untuk  membeli  online  menggunakan  gadget.  Data Pertumbuhan Nilai Transaksi  E- Commerce  di  Indonesia  menunjukkan  pada  tahun  2011  sebesar Rp13,5  triliun  (sumber: Bank  Indonesia,  Katadata).  Nilai tersebut terus merangkak naik menjadi Rp. 47 triliun pada tahun 2015, Rp75 triliun pada tahun 2016, dan diproyeksikan pada tahun 2018 menjadi Rp102 triliun.
Dengan  adanya  bukti  terhadap  peningkatan  dalam  transaksi E-Commerce , banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya sebuah kebijakan dan informasi yang menyeluruh agar industri ini dapat tumbuh berkembang. Kemudian proses transaksi yang dilakukan di penjualan online tergolong sederhana, ditunjang dengan biaya operasional yang  dikeluarkan lebih  rendah dari  pedagang konvensional  pada  umumnya  serta  menghasilkan  omset  yang  lebih  besar dari omset  yang  dihasilkan dari  pedangang konvensional mengakibatkan perlunya pengadaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Menurut  Surat  Edaran  No.    63  Tahun  2013,  pajak  yang  terutang  melalui  transaksi konvensional  dan  pajak yang terutang    melalui    transaksi E-Commerce telah   dipungut  sesuai aturan  yang  berlaku. Sehingga pedagang yang berjualan secara konvensional ataupun melalui E-Commerce sama-sama telah melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Selain itu,  konsumen yang  berbelanja  melalui pedagang  konvensional  ataupun E-Commerce juga  dikenakan  pajak yang    sama.  Tidak  ada  perbedaan  tarif  pajak    yang    dikenakan    atas    transaksi    melalui E- Commerce dengan transaksi  melalui  cara  konvensional.  Hal ini berarti Surat Edaran tersebut hanya menegaskan  ketentuan yang  sudah  ada,  seperti  UndangUndang PPN, Undang-Undang KUP, dan Undang-Undang PPh.
Pemerintah   tidak   menciptakan   jenis pajak baru atas transaksi  Melalui E-Commerce. Aspek  perpajakan  atas  transaksi E-Commerce dinyatakan  tidak  menimbulkan  atau menyebabkan      kewajiban      perpajakan      baru.    Pajak  yang  diterapkan  pada  transaksi  e- commerce  akan  sama  dengan  pengenaan  pajak  terhadap  transaksi  konvensional,  pemerintah hanya akan memungut PPh  dan PPN.
Berdasarkan  beberapa  data  diatas,  transaksi E-Commerce dinilai  wajib  untuk    dipajaki mengingat    peningkatan    yang  terjadi    pada    transaksi    e-commerce    dari    tahun    ke    tahun semakin    besar.    Hal-hal  tersebut  sangat  memungkinkan  dapat  menjadikan  Indonesia  sebagai pangsa pasar E-Commerce yang potensial.   Hal ini juga didukung dengan keluarnya Surat Edaran No.  63 Tahun 2013 yang berisi tentang penegasan perpajakan atas transaksi E-Commerce .
3.5. Faktor Pendukung Penerapan Pajak atas Transaksi E-Commerce
3.5.1. Kemudahan Sistem Jual Beli Barang atau Jasa pada Toko Online dibandingkan Oleh Sistem Jual Beli pada Toko Konvensional
Bisnis online di   Indonesia    berkembang   dengan   sangat   pesat   dibandingkan dengan beberapa    tahun    sebelumnya.    Masyarakat  Indonesia  pada    umumnya    lebih  memilih melakukan  sistem  berbelanja  dengan  memanfaatkan  internet/ website . Menjalankan usaha di internet  dipercaya akan lebih mudah dan membutuhkan biaya yang  lebih  sedikit  dibandingan melakukan    usaha    secara    konvensional,    mulai  dari  menjual    barang    hingga    jasa    mereka tawarkan    di    internet.    Proses    transaksi    yang  dilakukan    di    penjualan online tergolong sederhana.  Biaya operasional  yang dikeluarkan lebih rendah dari pedagang konvensional pada umumnya.  Pedagang  tidak  perlu  menyewa  bangunan  dan    cukup    memasarkan    barang dagangannya    atau    jasa  melalui website dan    menunggu    pembeli    datang    untuk    membeli barang  atau  jasa tersebut.
Pada Surat Edaran No 63 Tahun 2013 telah dijelaskan beberapa golongan dari transaksi E-Commerce .    diantara    transaksi    tersebut, Online Marketplace dan Online Retail    adalah transaksi  yang  paling  di  minati  oleh  para  pembeli  karena  memiliki proses transaksi yang paling sederhana baik dari sisi penjual juga sisi pembeli.
Berkembangnya  zaman  menyebabkan  persaingan  antar  pelaku E-Commerce semakin intens.  Mengikuti  perkembangan dan tren  zaman penting  agar  tidak  ketinggalan  oleh  pesaing. Oleh karena itu, perlu untuk memperluas bisnis dari model konvensional ke E-Commerce yang lebih modern .
Tidak bisa disangkal bahwa pandemi telah mendorong banyak orang untuk beralih dari aktivitas  konvensional  ke  digital.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  para  pelaku  usaha,  termasuk bisnis pakaian dan makanan minuman. Banyak orang yang lebih memilih untuk tetap di rumah dan  melakukan  segala  sesuatu  secara  digital.  Situasi  ini  membuka  peluang  baru  bagi  pelaku usaha  untuk  menargetkan  pasar  baru  melalui  penjualan  online.  Dengan  penjualan  online, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus meninggalkan rumah.
Online    Marketplace sifatnya    seperti    pasar    jika    pada  perdagangan    konvensional, penjual    hanya    menyediakan    tempat    sebagai    perantara,  termasuk    menyediakan    sistem pembayaran  dan  pembeli  jika  ingin  mencari  barang cukup  ke Online  Marketplace kemudian membayar    pesanannya    kepada Online  Marketplace tersebut.  Proses  penjualan  pada Online Retail dimana pihak penyelenggara memasarkan barang  atau jasa  di  suatu website kemudian yang  menerima  orderan  tersebut  langsung penyelenggaran Online Retail.  Dari ketiga  wajib pajak  yang  ada,  dua  Wajib  Pajak juga  menjual  produknya  melalui Online Retail  dan  satu Wajib    Pajak    juga  menjual  produknya  melalui Online Retail.  Dilansir  dari  Score  MX    Multi- Platform,    June    2017,    rata-rata    pertumbuhan  marketplace    mendekati    angka    100    persen, sedangkan E-Commerce mencapai  289 persen. Sedangkan  untuk Classified    Ads dan Daily    Deals dari    tahun    ke    tahun  mengalami peningkatan  meskipun  tidak  sebesar  pada  transaksi Online Retail  dan Online Marketplace . Maka  dari  itu  kewajiban  perpajakan  di  nilai  sangat  di  butuhkan  mengingat  peningkatan  yang terjadi pada setiap transasksi penjualan Online .

## 3.5.2. Penegasan terhadap Aspek Perpajakan atas Transaksi E-Commerce
Sebelum  keluarnya  Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai  Perpajakan E-Commerce dan  menekan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  74  Tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) / Road Map E-Commerce Tahun 2017-2019, penegasan  terhadap    aspek  perpajakan  atas  transaksi E-Commerce sebelumnya  telah  di  atur pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No 62 tahun 2013. Bebrapa model bisnis yang di atur adalah  Online  Marketplace    (misalnya  tokopedia.com), Classified  Ads (misalnya  kaskus.com), Daily  Deals (traveloka.com), dan Online Retail (misalnya lazada.com). Transaksi E-Commerce dan  transaksi  konvensional  memiliki  perhitungan  perpajakan yang    sama.    “Misal Online Retail    dan Online    Marketplace perhitungannya    normal    karena mereka  Wajib  Pajak dan  mereka  Pengusaha  Kena  Pajak.  Untuk pelapaknya,  ketika  mereka jualan  tidak sampai 4.8 Miliyar, mereka masuk Peraturan Perpajakan No 46, terhitung PPh final 1%,  kemudian  jika  penjualan  lebih  dari  4.8  Miliyar  secara  PPN,  wajib  dikukuhkan sebagai Pengusaha  Kena  Pajak  dan  wajib  memungut  PPN  10%  sama  dengan  yang berdagang secara konvensional.
Pada 1 Juli 2018 Tarif PPh Final 0,5 persen telah di terapkan sebagai pengganti PPh Final UMKM    1%    dan    tersedia    dalam    bentuk    pre-payment    atau    kredit    pajak,  sehingga  dapat dikreditkan terhadap SPT Tahunan wajib pajak. Untuk tarif SPT-nya akan menyesuaikan dengan tarif  pada  UU  PPh  dan  PP  46  Tahun  2013.  Kemudian untuk PKP dengan omset di atas Rp 4,8 miliar akan dikenakan PPN 10 persen. Dilansir dari Majalah Media Keuangan Bulan Maret 2018, Yustinus menjelaskan bahwa pemanfaatan skema PPN final dengan tarif lebih rendah dari tarif normal  dapat  menjadi pertimbangan dalam  menggali  potensi  penerimaan  yang  efektif  dengan potensi jumlah yang cukup tinggi.
3.5.3. Faktor Penghambat Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce Perpajakan  di  Indonesia  menganut  sistem Self  Assessment dimana  seluruh  kewajiban yang  dibebankan  oleh  pemerintah  kepada  setiap  Wajib  Pajak  harus  dilakukan  sendiri  dengan penuh  kesadaran.  Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  undang-undang  adalah  kewajiban  Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar Kepatuhan Wajib Pajak (Diamastuti, 2018). Wajib  pajak  (WP)  diberi  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  sepenuhnya  untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan secara teratur kewajiban perpajakannya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP (Sultoni, 2013).
Sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi,  pelayanan  publik  yang  sama  menjadi  hak bagi setiap warga negara, namun di sisi lain setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang sama  untuk  berpartisipasi  membangun  negara  melalui  pajak.  Pajak  terhadap  transaksi E- Commerce dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam kepentingan suatu negara. Di lain sisi, masyarakat juga cenderung belum memahami tentang perpajakan, sehingga pajak terhadap transaksi E-Commerce ini juga di nilai belum dapat di realisasikan secara baik.
Kesadaran  dan  Pemahaman  dari  para  Wajib  Pajak  berbanding  lurus  dengan  sosialisai yang  belum  dilakukan  secara  menyeluruh  oleh  Fiskus.  Beberapa  Wajib  Pajak  yang  sempat menjadi informan pun mengaskan bahwasannya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait  Pajak  atas  transaksi E-Commerce ,  dan  mereka  menginginkan  sosialisasi  tersebut  agar dapat  memahami  perpajakan  terutama  pada  perpajakan  terhadap  transaksi  e-commerce, mengingat  tidak  semua  pembisnis  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dari  lulusan  ekonomi. Menurut  para  wajib  pajak,  secara  umum  pelaku  usaha  menyatakan  mereka  siap  membantu pemerintah,  asalkan  mereka  pun  mendapatkan  edukasi  terkait  pajak  terhdap  transaksi  E- Commerce.
Faktor  Penghambat  lainnya  karena  masih  banyak  nya  para  pelaku e-commerce yang masih  belum  memiliki  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  oleh  karena  itu  DJP  tidak  bisa menagih kepada para pelaku e-commerce yang tidak memiliki NPWP. NPWP itu sendiri tentunya sangat penting agar bisa terdata oleh DJP, tanya adanya NPWP DJP tidak akan bisa memperoleh data  para  pelaku e-commerce .  Apalagi  untuk  pendaftaran  penjual  pada  beberapa online merchant saat  ini  tidak  mewajibkan  untuk  mencantumkan  NPWP  hanya  memerlukan  NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Berdasarkan  penelitian,  banyak  dari  mereka  yang  memiliki  pengetahuan  terbatas tentang pajak e-commerce. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak berkaitan langsung dengan kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  fiskus.  Dengan  pertumbuhan  bisnis  yang  semakin pesat, perlu dilakukan sosialisasi ulang oleh fiskus. Hal ini penting karena banyak pelaku usaha e-commerce  yang  tidak  pernah  menerima  sosialisasi,  terutama  mereka  yang  tidak  memiliki pendidikan  terkait  pajak.  Menurut  pandangan  penulis,  pentingnya  sosialisasi  kembali diperlukan mengingat luasnya penetrasi bisnis e-commerce dan minat yang tinggi terhadapnya. Selain  itu,  pengetahuan  tentang  pajak  sendiri  jarang  diajarkan  di  sekolah,  terutama  di  tingkat SMA,  di  mana  banyak  lulusannya  lebih  memilih  langsung  masuk  ke  dunia  kerja  daripada melanjutkan pendidikan.
Perpajakan di Indonesia mengadopsi sistem self assessment, yang memberikan tanggung jawab  penuh  kepada  wajib  pajak  mulai  dari  pelaporan  hingga  pembayaran.  Meskipun  setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak. Namun, sistem self assessment ini telah membuat beberapa orang enggan menyadari pentingnya pajak. Sosialisasi yang  teratur dan menyeluruh  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  kewajiban membayar pajak di masa mendatang. Terutama untuk bisnis e-commerce, kesadaran membayar pajak  sangat  penting  karena  sulitnya  mendeteksi  bisnis  tersebut,  terutama  yang  beroperasi melalui media sosial.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan    pembahasan    maka    dapat    disimpulkan    bahwa,  Bisnis E- Commerce di  Indonesia  telah  memasuki  tahapan  baru.  Kemajuan teknologi  dalam  bidang perdagangan    e-commerce    bukan    hanya   tumbuh    sangat  pesat    di    Indonesia,    namun    juga ekosistem  yang menyertainya  akan  meningkat pesat.  Semakin  meningkatnya  transaksi E- Commerce ,  banyak  pihak  yang  mulai menyadari  pentingnya  sebuah  kebijakan  dan  informasi yang  menyeluruh  agar industri  ini  dapat  tumbuh  berkembang.  Pajak  yang  terutang  melalui transaksi  konvensional    dan    pajak    yang    terutang    melalui    transaksi    e-commerce    telah dipungut  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Sehingga,  pedagang  yang  berjualan  secara  konvensional
ataupun    melalui    e-commerce    sama-sama    telah    melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Tidak  ada perbedaan  tarif pajak  yang dikenakan atas transaksi  melalui  e-commerce  dengan transaksi  melalui  cara  konvensional. Berdasarkan surat edaran No 62 Tahun 2013, ada 4 jenis ransaksi Online yang akan masuk dalam perhitungan pajak, yaitu  Online Marketplace, Classified Ads, Daily  Deals,  Online  Retail.  Tarif perpajakannya  mengikuti  tarif  Peraturan Perpajakan No 46, terhitung PPh final 0.5%, kemudian jika penjualan lebih dari 4.8 Miliyar  secara  PPN,  wajib dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dan wajib memungut PPN 10% sama dengan yang berdagang secara konvensional.
Dalam  penerapan  pajak  atas  transaksi  e-commerce  memiliki  tantangan  terhadap kesadaran  dari  Wajib  Pajak  yaitu  para  pelaku  bisnis  E-Commerce  yang  belum  maksimal. Perpajakan diIndonesia menganut sistem self assessment. Wajib pajak (WP) diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan secara teratur kewajiban perpajakannya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP (Sultoni, 2013). Di lain sisi, masyarakat 116 juga cenderung belum memahami tentang perpajakan, sehingga pajak terhadap transaksi E-Commerce ini juga di nilai belum dapat di realisasikan secara baik. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada para pelaku  bisnis  online.  Kemudian  kendala  ke  dua  yaitu  sosialisasi  yang  belum  dilakukan  secara menyeluruh. Hal ini di sampaikan oleh Fiskus bahwasannya sosialisasi mengenai Pajak terhadap transasksi ECommerce sudah pernah dilakukan pada saat awal keluarnya Surat Edaran No 62 tahun 2013 tetapi menurut Wajib Pajak, pihak Wajib Pajak belum pernah menerima sosialisasi mengenai  pemberlakuan  pajak  terhadap  transaksi  E-Commerce.  Kendala  terakhir  adalah Transaksi  ECommerce  yang  sulit  di  deteksi  wujud  usahanya.  Bisnis  e-commerce  memiliki karakter khusus yakni menggunakan jaringan internet sebagai tulang punggungnya, maka dari itu proses transaksi yang ada haruslah dilakukan dengan cepat dan praktis. Karakteristik inilah yang berbeda dengan perdagangan konvensional lainnya karena ternyata hal ini mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Chidir. (2007). Hukum Pajak Elementer . PT Eresco.
Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) , 20 (3), 280–304. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52
Erly Suandy. (2016). Perencanaan Pajak . Salemba Empat.
Esmi, Sidharta. (2016). Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal . Penerbit Thafa Media.
Indonesia, P. (2012). Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah . Nopri  Irawan.  (2018). Hasil  wawancara  dengan  Nopri  Irawan  selaku  Account  Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang . Republik Indonesia. (1945). Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Republik  Indonesia.  (2014). Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan .
Ridho Muhammad Najib. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-
Commerce. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765
Ridwan HR. (2014). Hukum Administrasi Negara . Raja Grafindo Persada. Santoso Brotodihardjo. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . PT Rafika Aditama.
Sukarno, Muhammad Harun, Lucky Nugroho, D. I. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak
Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. Jurnal Economina , 1 (4), 945. https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208 Pranoto.  Kusumo,  A.  (2016).  Reformasi  Birokrasi  Perpajakan  Sebagai  Usaha  Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. Jurnal Yustisia. 5(2).
Indriyani,  E.  Furqon,  I.  (2021).  Analisis  Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Atas Transaksi  E-Commerce  Pada  Platform  Marketplace  PT.  Bukalapak.  Jurnal  Ilmiah  Bidang Manajemen dan Bisnis. 4(1).