## Whistleblowing dan Isu di Indonesia : Suatu Tinjauan Literatur
Henni Mande 1 , Rasmi Nur Anggraeni 2 1,2 Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.
1 hennimande@ymail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan suatu tinjauan literatur terkait dengan whistleblowing. Dalam konteksnya, kajian whistleblowing merupakan suatu kajian keperilakuan terkait tindakan individu dalam melakukan pelaporan atas tindakan kecurangan (fraud)  yang  diketahui.  Kajian  kali  ini  menguraikan  whistleblowing  dari  sisi pemahaman  dasar,  peran  internal  auditor  sebagai  whistleblower,  dan  isu-isu whistleblowing  yang  terjadi  di  Indonesia  serta  konsep  hukum  (legalitas)  di Indonesia.

## ABSTRACT
This  research  is  a  literature  review  related  to  whistleblowing.  In  its  context,  a whistleblowing  study  is  a  behavioral  study  related  to  individual  actions  in  reporting known fraud. This study describes whistleblowing in terms of basic understanding, the role  of  internal  auditors  as  a  whistleblower,  and  whistleblowing  issues  that  occur  in Indonesia and the concept of law (legality) in Indonesia.
Volume  7
Nomor 2 Halaman 100-107
Makassar, Desember 2022 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 5 Desember 2022 Tanggal Revisi 8 Desember 2022 Tanggal diterima 9 Desember 2022
Kata kunci :
Whistleblowing, Fraud, Prososial Teori
Keywords :
Whistleblowing, Fraud, Prosocial Theory
Mengutip artikel ini sebagai : Mande, Henni dan Anggraeni, Rasmi Nur. 2022. Whistleblowing dan Isu di Indonesia: Suatu Tinjauan Literatur. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 100-107. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.289

## PENDAHULUAN
Data  korupsi  yang  dipublikasikan  oleh  ICW  per  2016  mengenai  pelaku korupsi  yang  masuk  dalam  tahap  penyidikan  berdasarkan  jabatan  didominasi  oleh pegawai dan pejabat pemerintah sebesar 47% (Antikorupsi.org). Informasi lain terkait korupsi  dirilis  oleh  Republika.co.id,  selasa  02  Mei  2018,  bahwa  telah  dilakukan  19 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sepanjang Tahun 2017. OTT tersebut melibatkan pimpinan pemerintah daerah yaitu Gubernur, Walikota, Bupati, dan wakilnya-wakilnya. Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD  dalam  IHPS  I  2017  mengungkapkan  6.053  kelemahan  Sistem  Pengendalian Intern  (SPI)  yang  terdiri  atas  2.156  permasalahan  kelemahan  sistem  pengendalian akuntansi  dan  pelaporan,  2.657  permasalahan  kelemahan  sistem  pengendalian pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja,  dan  1.240  permasalahan  kelemahan struktur pengendalian intern.
Whistleblowing menjadi  tranding  topik  dunia  setelah  terungkapnya  kasus perusahaan  Enron,  WorldCom,  dan  Tyco.  Terdapat  beberapa  kasus Whistleblowing diantaranya yang sangat menarik perhatian  yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah  kasus  “papa  minta  saham”  yang  mencuatkan  nama  Sudirman  Said  sebagai orang yang berani meniup peluit ( whistle the blow ) mengenai kecurangan yang terjadi antara  Freeport  dan  Ketua  DPR  RI.  Kasus  lainnya  yaitu  yang  dialami  Khairiansyah Salman,  mantan  auditor  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI).  Khairiansyah melaporkan upaya suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
kepada dirinya  dan  tim.  Khairiansyah merupakan  pionir  dalam  penggunaan  istilah whistleblower di Indonesia (Nurhidayat, 2017). Penelitian whistleblowing adalah  penelitian  perilaku.  Manusia  dilahirkan sebagai  makhluk  individu  ( selfish )  dan  makhluk  sosial  ( altruism ).  Manusia  sebagai makhluk  individu  dan  sebagai  makhluk  sosial  dapat  dibedakan  berdasarkan perilakunya.  Penelitian-penelitian  terdahulu  telah  mengkaji whistleblowing dengan asumsi-asumsi  manusia  sebagai  makhluk  individu  ( selfish ).  Asumsi  bahwa  manusia sebagai  makhluk  individu  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  beberapa  teori, antara  lain  teori  agensi  dan  teori  prospek.  Manusia  sebagai  makhluk  individu cenderung  mementingkan  kepentingan  diri  sendiri  ( self  intere st)  dan  menghindari resiko ( risk averse ).
Manusia sebagai makhluk sosial ( altruism ) selalu mementingkan kepentingan orang lain atau orang banyak. Perilaku manusia yang mementingkan orang lain atau orang  banyak  seringkali  terlihat  ketika  seseorang  menyaksikan  orang  lain  dalam kesulitan,  seseorang  tersebut  langsung  memberikan  bantuan.  Manusia  sebagai makhluk  sosial  selalu  menyadari  bahwa  masih  banyak  orang-orang  yang  hidup  di dalam  kesusahan  dan  membutuhkan  pertolongan  dari  orang  lain,  maka  menjadi sebuah kewajiban baginya dan bagi semua orang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang  yang  membutuhkan.  Perilaku  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang mementingkan kepentingan orang lain (altruism) dan orang banyak dapat dijelaskan menggunakan Prosocial Theory . Berbagai  studi  tentang  perilaku whistleblowing telah  dilakukan  untuk menjawab  pertanyaan  mengapa  karyawan  melaporkan  kesalahan  atau  melakukan whistleblowing .  Penelitian  tentang whistleblowing sebagian  besar  berfokus  pada  tiga faktor  umum:  (1) faktor  organisasi ,  seperti  iklim  etika  organisasi,  ukuran  organisasi, dan  tingkat  pekerjaan;  (2) faktor-faktor  individu ,  seperti,  etis  judgment,  komitmen organisasi,  dan locus  of  control ;  dan  (3) faktor  situasional  atau  kontekstual ,  seperti keseriusan kesalahan, dan status pelaku kecurangan (jabatan pelaku dan kohesivitas).

## TINJAUAN TEORI PROSOCIAL BEHAVIOR
Belum  ada  teori  yang  komprehensif  tentang whistleblowing (Miceli  &  Near, 1988;  Near  &  Miceli,  1985).  Beberapa  penelitian  sebelumnya  pada  studi  perilaku dapat  menjelaskan  tindakan whistleblowing (Miceli  &  Near,  1988).  Teori  yang mendukung  penelitian  ini  berasal  dari  teori  perilaku  prososial  dan  pendekatan prososial whistleblowing telah memotivasi  banyak  penelitian  empiris  dan  konseptual tentang whistleblowing (lihat Brennan & Kelly, 2007; Brief & Motowidlo, 1986; Dozier &  Miceli,  1985;  Miceli  &  Near,  1988;  Miceli,  Near,  &  Dozier,  1991;  Near  &  Miceli, 1995).
Perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan  yang  dilakukan  atau  direncanakan  untuk  menolong  orang  lain,  tanpa memperdulikan  motif-motif  si  penolong.  Perilaku  prososial  berkisar  dari  tindakan altruisme yang tanpa pamrih atau tidak mementingkan din sendiri sampai tindakan menolong  yang  sepenuhnya  dimotivasi  oleh  diri  sendiri.  Perilaku  altruistik  berasal dari tiga perspektif teoritis yaitu:
1. Dasar  historis,  yaitu  pandangan  para  sosiobiolog  bahwa  predisposisi  untuk menolong merupakan bagian dari warisan genetik.
2. Tindakan menolong dipengaruhi oleh prinsip dasar penguatan dan peniruan.
3. Pengambilan keputusan, memfokuskan din pada proses yang mempengaruhi penilaian  kita  tentang  kapan  dibutuhkan  pertolongan.  Pandangan  ini  juga menekankan  pertimbangan  untung  rugi  keputusan  untuk  memberikan pertolongan.
Brief  dan  Motowildo  (1986)  mendefinisikan Prosocial  Organizational  Behavior
sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  sebuah  organisasi  kepada  individu lain,  kelompok,  atau  organisasi  yang  dilakukan  dengan  maksud  meningkatkan kesejahteraan  individu,  kelompok,  atau  organisasi  tersebut.  Perilaku  prososial merupakan  tindakan  sukarela  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  dan menguntungkan  individu  atau  kelompok  individu  lain  (Mussen,  1982).  Paul  Henry Mussen (1982) menyatakan bahwa perilaku prososial dilakukan secara sukarela dan bukan  karena  paksaan.  Meskipun  perilaku  prososial  ditujukan  untuk  memberikan konsekuensi  positif  (bantuan)  bagi  orang  lain,  perilaku  prososial  dapat  dilakukan untuk berbagai alasan. Baron, et al (2006) mendefinisikan perilaku prososial sebagai suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu manfaat langsung kepada orang yang melakukan tindakan menolong tersebut, dan bahkan mungkin memberikan risiko bagi orang yang menolong. Menurut Shaffer (2005)  perilaku  prososial  adalah  segala  tindakan  yang  menguntungkan  orang  lain, seperti  berbagi  dengan  orang-orang  yang  kurang  beruntung  dari  pada  kita, menghibur  atau  menolong  orang  yang  sedih,  bekerjasama  dengan  atau  menolong seseorang untuk mencapai suatu tujuan, atau contoh sederhana seperti menyapa dan memberikan  pujian.  Menurut  Batson et  al (2007)  perilaku  prososial  merupakan kategori  yang  sangat  luas,  yang  mencakup  setiap  tindakan  yang  membantu  atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong.
Whistleblowing dianggap  sebagai  perilaku  sosial  positif  (Miceli et  al .  2008) dimana,  whistleblower  mengambil  tindakan  untuk  menghentikan  kesalahan  dalam organisasi  dengan  maksud  menguntungkan  orang  di  dalam  dan  di  luar  organisasi. Dozier  dan  Miceli  (1985)  menjelaskan  bahwa whistleblowing adalah  suatu  bentuk perilaku  prososial  sebagai  tindakan  melibatkan  egois  (egoistik)  dan  tidak mementingkan  diri  sendiri  (Altruistik).  Dengan  kata  lain,  tindakan  pelapor  tidak murni  altruistik  tetapi  sampai  batas  tertentu  pelapor  juga  memiliki  motif  mencapai keuntungan pribadi atau kemuliaan.

## AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING
Profesi  auditing  internal  telah  berkembang  secara  luar  biasa  dan  telah mendapatkan peran penting dalam organisasi. Dari sekedar memiliki peran tradisional yang  memfokuskan  pada  prosedur  kepatuhan,  profesi  ini  kemudian  berevolusi dengan memiliki nilai tambah peran yang lebih besar Ada beberapa penelitian tentang whistleblowing yang telah menggunakan internal auditor sebagai subjek yang mereka minati. Itu adalah ironi bahwa suatu profesi yang dikatakan  memiliki  posisi  unik  dalam  organisasi  untuk mencegah,  menghalangi  dan mendeteksi  kesalahan  perusahaan dan malpraktek  (Hillison,  Pacini, &  Sinason, 1999; Pearson,  Gregson,  &  Wendell,  1998)  tidak  sepenuhnya  berada  pada  kecenderungan mereka untuk perilaku whistleblowing . Posisi unik mereka sebenarnya memungkinkan mereka  untuk  mengetahui  lebih  banyak  tentang  organisasi  mereka  sendiri  daripada orang lain.
Miceli et  al .  (2008)  menyoroti  temuan  dari  studi  mereka  sebelumnya  bahwa, dibandingkan dengan profesi lain, pengamatan pelanggaran tertinggi yang dilaporkan adalah  yang  dilaporkan  oleh  auditor  internal  (lihat  Miceli,  Near,  &  Schwenk,  1991). Profesi  Auditor  internal  memang  memiliki  peran  penting  dalam  organisasi  karena sebagian besar penipuan dideteksi oleh auditor internal, sebagaimana dibuktikan dari temuan  survei  terbaru, The  Global  Economic  Survei  Crime  yang dilakukan  oleh PricewaterhouseCooper.
Pearson et  al .  (1998)  menganjurkan  bahwa  pelaporan  kegiatan  ilegal  dalam organisasi oleh auditor internal untuk manajemen yang lebih tinggi, level direksi atau lembaga  pemerintah  disebut  sebagai  tindakan  mengungkap  rahasia.  Sementara  itu, survei  oleh  Miceli,  Near,  dan  Schwenk  (1991)  menunjukkan  bahwa  internal  auditor
lebih  cenderung  melaporkan  kesalahan  jika  dinilai  menjadi  bagian  dari  peran tanggung jawab mereka.
Masalah  yang  lebih  mendesak  bagi  auditor  internal  sebenarnya,  adalah memutuskan  apakah  mereka  harus  melaporkan  atau  tidak  melaporkan  ketika menemukan  kesalahan  organisasi.  Auditor  internal  dapat  menghadapi  situasi  yang melibatkan konflik kepentingan saat menjalankan tugas peran ganda mereka (Arnold &  Ponemon,  1991;  Curtis  et  al,  2012).  Pada  dasarnya,  auditor  internal  dipekerjakan oleh  organisasi  dan  tunduk  pada  kebutuhan  dan  persyaratan  pekerjaan  mereka, tetapi  di  sisi  lain,  sebagai  anggota  badan  profesional,  mereka  juga  wajib  mematuhi persyaratan  etika  profesi,  serta  kebutuhan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Ahmad dan Taylor (2009) berbagi pandangan yang sama mengenai konflik kepentingan ini. Mereka  menegaskan  bahwa  peran  auditor  internal  dalam  menjalankan  tugas  audit untuk organisasi dapat menyebabkan konflik berkelanjutan.

## ISU WHISTLEBLOWING DI INDONESIA
Kasus whistleblowing yang  masih  segar  dalam  ingatan  kita  dan  menyedot perhatian publik beberapa saat yang lalu adalah kasus yang dialami mantan Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Sudirman  Said  yang  kemudian  dikenal dengan  kasus  “Papa  Minta  Saham”.  Kasus  “Papa  Minta  Saham”  bermula  pada tanggal 16 November 2015, ketika Sudirman Said (SS), yang pada saat itu menjabat sebagai  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM),  melaporkan  Setya Novanto  (SN)  ke  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (MKD).  Kasus  ini  terbongkar melalui rekaman pembicaraan para pelaku dengan Direktur PT Freeport Indonesia. Laporan tersebut berisi dugaan bahwa SN telah meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, SN menyampaikan permintaannya tersebut ketika berbincang dengan Riza Chalid serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ketika  itu,  Maaroef  Sjamsoeddin.  Kasus  ini  dinyatakan  berakhir  oleh  MKD  dengan diterimanya  surat  pengunduran  diri  dari  SN  pada  tanggal  16  Desember  2015 (sebelum  akhirnya  kembali  menjadi  Ketua  DPR  pada  November  2016).  Walaupun kasus tersebut telah dinyatakan  berakhir.
Peristiwa  seperti  ini  bukanlah  kali  pertama  terjadi  di  Indonesia.  Pada  tahun 2012,  Mar,  mantan  karyawan  PT  Gandasari  Tetra  Mandiri,  menyatakan  “perang” kepada  mantan  perusahaannya  dengan  mengungkapkan  penyelewengan  solar bersubsidi  yang  dilakukan  oleh  PT  Gandasari  Tetra  Mandiri.  Celaka  bagi  Mar, pengungkapan  yang  ia  lakukan  membawa  dirinya  dikriminalisasi  oleh  perusahaan terkait.  Selain  kedua  kasus  ini,  masih  banyak  peristiwa-peristiwa  dimana  seorang whistleblower yang seharusnya dilindungi justru mendapat “ganjaran” dari apa yang mereka  perbuat.  Kedua  contoh  tersebut  memperlihatkan  betapa  buruknya  kondisi whistle-blowing di  Indonesia,  dimana  terdapat  banyak  faktor-faktor  yang  kemudian justru  membuat  hilang  keinginan  seseorang  mengungkapkan  suatu  tindakan  tidak terpuji yang mereka ketahui. Berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tidak sedikit  para whistleblower mengalami  kondisi  dilematis  dan  ironis.  Penyelesaian sebagian kasus tersebut tidak terurai dengan tuntas, justru menyisakan banyak teka- teki.
Hal  ini  sangat  disayangkan, karena  menurut  Near  &  Miceli  (1995)  absennya peran whistle-blower justru  akan  membuat  penemuan  perilaku  ilegal  oleh  rekan kerjanya tidak terungkap, sehingga justru akan menempatkan organisasi itu sendiri dalam bahaya. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia kemudian memastikan bahwa setiap whistle-blower mendapatkan  perlindungan,  memastikan  laporan  mereka kemudian  benar-benar  diselidiki,  serta  melihat  suatu  bentuk  pembalasan  terhadap seorang whistle blower sebagai bentuk kejahatan lainnya, sehingga dengan demikian,
lingkungan  di  Indonesia  dapat  mendorong  munculnya whistle-blower bukan  justru menjadi suatu penghalang.
Banyaknya  kasus  kecurangan  yang  terjadi  di  Indonesia  melatarbelakangi munculnya  penelitian-penelitian whistleblowing di  Indonesia.  Korupsi  dan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi fenomena hangat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, peran whistleblower menjadi  penting  dan  sangat  diharapkan  sehingga  penelitian- penelitian  terkait  faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang melakukan whistleblowing atau  menjadi  seorang whistleblower masih  sangat dibutuhkan.  Penelitian  terkait  minat  melakukan whistleblowing atau  minat  menjadi whistleblower dibutuhkan antara lain agar menjadi masukan bagi pemerintah dalam membangun  sistem whistleblowing ,  mencegah  korupsi,  dan  mewujudkan  good governance.
Sabang  (2013)  melakukan  penelitian  terkait whistleblowing dengan  tujuan untuk  memberi  bukti  empiris  tentang  perbedaan  minat  auditor  internal  untuk menjadi whistleblower pada  kondisi  tingkat  kecurangan  rendah  dan  tinggi,  pelaku kecurangan  berjabatan  tinggi  dan  rendah,  kohesivitas  tinggi  dan  rendah  antara pelaku  kecurangan  dengan  auditor  internal,  serta  sebelum  dan  setelah  auditor internal  berdiskusi.  Penelitian  Sabang  (2013)  menggunakan  pendekatan  eksperimen laboratorium  dengan  partisipan  auditor  internal  di  inspektorat  pemerintahan Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  minat  auditor internal  untuk  menjadi whistleblower lebih  besar  jika  tingkat  kecurangan  tinggi, dan pelaku  kecurangan  berjabatan  rendah.  Minat  auditor  internal  untuk  menjadi whistleblower berbeda sebelum dan setelah berdiskusi dengan auditor internal lainnya.

## LEGALITAS WHISTLEBLOWING DI INDONESIA
Dalam  hal  perlindungan  hukum  terhadap whistleblower ,  Indonesia  termasuk masih  tertinggal  jauh  dari  beberapa  negara  maju  lain  yang  sudah  lama  menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjukan  posisi  jelas  dan  ketegasannya  terkait  pemberian  perlindungan  hukum ( legal  standing  position )  terhadap whistleblower. Kondisi  ini  merupakan  salah  satu temuan  utama  dari  Awaludin  (2011)  dalam  risetnya  yang  menemukan  fakta  bahwa “tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi whistleblower di  Indonesia”  khususnya  apabila yang  bersangkutan  berposisi  hanya  sebagai  pelapor  saja.  Lebih  lanjut,  Awaludin merekomendasikan  perlunya  rekonstruksi  perlindungan  hukum  yang  lebih  sistemik dengan melakukan revisi segera terhadap UU nomor 13  Tahun 2006 dan perundang- undangan terkait lainnya termasuk pemahaman yang progresif tentang perlindungan hukum.
Di  awal  kemunculannya,  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada  11  Agustus  2006  yang  diikuti  dengan pembentukan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  sangat  diharapkan oleh berbagai pihak menjadi sebuah langkah terobosan pemerintah untuk menjawab ekspektasi masyarakat tentang adanya jaminan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban. Namun demikian, dalam implementasinya ternyata keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 serta eksistensi LPSK hingga saat ini tidak powerful dalam  memberikan  jaminan  kepastian  perlindungan  hukum  kepada pelapor atau whistleblower sebagaimana ekspektasi awal dari masyarakat.
Berdasarkan  UU  tersebut,  LPSK  bertanggungjawab  untuk  melindungi  saksi dan  menentukan  kompensasi  dan  restitusi  bagi  korban.  Undang-Undang  ini sebenarnya  dapat  memberikan  perlindungan  fisik  untuk  saksi,  namun  sayangnya tidak  efektif  dalam  hal  pemberian  perlindungan  terhadap whistleblower dari pembalasan  di  tempat  kerja.  Oleh  karena  itu,  MacMillan  (2011)  berpendapat  bahwa kondisi  seperti  itu  menghambat  kesediaan  pegawai  negeri  untuk  melaporkan  kasus
korupsi  di  lingkungan  kerjanya.  Selain  itu,  masih  sering  terjadi  perdebatan  dan pertentangan  mengenai  pemahaman  dan  pengertian  atas  definisi whistleblower itu sendiri  maupun  dalam  hal  perlindungan  hukumnya,  terutama  untuk whistleblower yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi  (Awaludin,  2011). Selain  Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, keberadaaan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi  serta  perlindungan untuk  para whistleblower dalam  kasus  korupsi  belum  menjadi  kekuatan  yang  efektif (Awaludin, 2011).
Di  Indonesia,  peraturan  yang  mendefinisikan whistleblower secara  eksplisit adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata  Cara Pelaksanaan Partisipasi  Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi. Whistleblower didefinisikan dalam PP tersebut sebagai orang yang  memberikan  informasi  kepada  penegak  hukum  atau  suatu  komisi  tentang terjadinya  korupsi  tetapi  bukan  sebagai  pengadu. Whistleblower sering  dipahami sebagai  saksi  pelapor  atau  orang  yang  melaporkan  atau  memberikan  kesaksian tentang adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa whistleblower membutuhkan  adanya  jaminan  perlindungan  hukum  atau  perlindungan  khusus lainnya yang memadai.
Terkait PP Nomor 71 Tahun 2000, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus  Rahardjo  mengajak  masyarakat  untuk  berperan  aktif  memberantas  korupsi. Salah  satunya  dengan  menjadi  whistleblower  atau  pelapor  jika  terjadi  pelanggaran. Agus Rahardjo menyatakan bahwa ada hadiah untuk whistleblower yang laporannya terbukti  dan  diusut  penegak  hukum.  Aturan  yang  mengatur  Whistleblower  bisa diberi hadiah sebenarnya sudah lama yaitu PP Nomor 71 Tahun 2000. Dalam Pasal 7 undang-undang  tersebut,  disebutkan  bahwa  setiap  orang,  Organisasi  Masyarakat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  telah  berjasa  dalam  usaha  membantu  upaya pencegahan  atau  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  berhak  mendapat penghargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) . 2009. “2009 Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse”. USA.
Ahmad,  S.  A.,  Smith,  M.,  Ismail,  Z.,  &  Yunos,  R.  M.  2011.  Internal  whistleblowing intentions: Influence of internal auditors' demographic and individual factors. Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES 2011) Proceeding . Ahmad,  S.  A.,  M.  Smith,  dan  Z.  Ismail,  dan  R.  M.    Yunos:  2011, ‘ Internal Whistleblowing  Intentions  in  Malaysia:  Influence  of  Internal  Auditors’ Demographic  and  Individual  Factors’,  Paper  dipresentasikan  pada  Annual Summit  on  Business  and  Entrepreneurial  Studies  (ASBES  2011)  Proceeding , Malaysia.
Ahmad,  Z.,  &  Taylor,  D.  2009.  Commitment  to  independence  by  internal  auditors:
The  effects  of  role  ambiguity  and  role  conflict. Managerial  Auditing  Journal, 24 (9), 899-925.
Amiruddin, Gagaring  Pagalung,  Kartini. 2017.  The  Performance  Of  Government Auditors  In  Perspectives  Ethical  Behavior  And  Tendency  Of  Accounting Fraud. IOSR Journal of Economics and Finance. Vol. 8. P 35-42. Arnold, Donald F, Sr. dan Lawrence A. Ponemon. 1991. Internal Auditors Perceptions of  Whistleblowing  and  The  Influence  of  Moral  Reasoning:  An  Experiment. Auditing: A Journal of Practice and Theory . Vol. 10. No. 2. Pp. 1-15.
Awaludin,  Arif.  2011.  Rekonstruksi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyingkap Korupsi  (Studi  Kasus  Budaya  Hukum  Aparatur  Sipil  Negara  dalam
Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia,  2015,  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017.  “Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2017.
Baron, R.A., Byrne, D., & Branscombe, N.R. 2006. Social Psychology (11th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
Bar-tal, D., Raviv, A. 1982. A Cognitive-Learning Model of Helping Behavior Development: Possible  Implications  and  Application. In:  N.  Eisenberg  (ed.) The  Development  of Prosocial Behavior. New York: ACADEMIC PRESS, INC. Page 199. Batson,  D.,  Van  Lange,  P.,  Ahmad,  N.,  Lishner,  D.  2007. Altruism  and  Helping Behaviour. In:  M.  Hogg  &  J.  Cooper  (eds.) The  SAGE  Handbook  of  Social Psychology: Concise Student Edition . London: SAGE Publications Ltd. Pages 242- 251.
Bouville, M. 2008. Whistle-Blowing And Morality. Journal of Business Ethics. 81, 579- 585.
Brief, Arthur P dan Stephan J. Motowidlo. 1986. Prosocial Organizational Behaviors. The Academy of Management Review . Vol. 11. No. 4. Pp. 710- 725. Brownell,  Peter.  1981.  Participation  in  Budgeting,  Locus  of  Control  and Organizational Effectiveness. The Accounting Review, 844-860.
Curtis,  Mary  B..  2006.  Are  Audit-related  Ethical  Decisions  Dependent  upon  Mood?.
Journal of Business Ethics . Vol. 68. Pp. 191-209.
Curtis, Mary B.; Teresa L. Conover; dan Lawrence C. Chui. 2012. A Cross- Cultural Study  of  the  Influence  of  Country  of  Origin,  Justice,  Power  Distance,  and Gender  on  Ethical  Decision  Making. Journal  of  International  Accounting Research . Vol. 11. No. 1. Pp. 5-34.
Habbe,  A.  H.,  Rasyid,  S.,  Arif,  H.,  &  Muda,  I.  2019.  Measuring  internal  auditor’s intention to  blow the whistle  (a Quasi-experiment of internal auditors in the local government). Business: Theory and Practice , 20 , 224-233.
Hillison,  W.,  Pacini,  C.,  &  Sinason,  D.  1999.  The  internal  auditor  as  fraud-buster. Managerial Auditing Journal, 14 (7), 351-362.
Kartini. 2018. Developing fraud prevention model in regional public hospital in West Sulawesi  Province.  International  Journal  of  Law  and    Management.  Vol  60 No.2, pp. 210-220.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  2011. Memahami  Whistleblower .  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Mande,H.,  Mediaty.  Habbe,  A.H.,  Kartini.  2020.  Level  of  Fraud  and  Professional Skeptisism  to  Become  a  Whistleblower,  International  Journal  of  Innovative Science and Research Technology, Volume 5, Issue 7, July – 2020.
Mediaty.  Habbe,  A.H.,  Kartini,  Mande,H.  2020.  Whistle  blowing:  Fraud  and Friendship  in  Organization,  American  International  Journal  of  Business Management (AIJBM), Volume 3, Issue 4 (April 2020), PP 10-18.
Miceli,  M.  P.,  &  Near,  J.  P.  1992. Blowing  the  whistle:  The  organizational  and  legal implications for companies and employees New York: Lexington Books. Miceli,  M.  P.,  &  Near,  J.  P.  1994.  Relationships  among  value  congruence,  perceived victimization,  and  retaliation  against  whistle-blowers. Journal  of  Management, 20 (4), 773-794.
Miceli,  Marcia  P.;  Janet  P.  Near;  dan  Charles  R.  Schwenk.  1991.  Who  Blows  the Whistle and Why?. Industrial and Labor Relations Review . Vol. 45. No. 1. Pp. 113- 130.
Miceli, Marcia P.; Michael Rehg; Janet P. Near; dan Katherine C. Ryan. 1999. Can Law
Protect Whistle-Blowers?. Work and Occupations . Vol. 26. No. 1. Pp. 129-151.
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dozier, J. B. 1991. Blowing the whistle on data fudging: A controlled field experiment. Journal of Applied Social Psychology, 21 (4), 271-295. Miceli, M.  P., Near, J. P., & Dworkin, T. M.  2008. Whistle-blowing in organizations . New York: Routledge: Lawrence Erlbaum Associates.
Nurhidayat 2017. Tindakan Whistleblowing: Dilematika dan Tantangan Etika dalam Organisasi. Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
Pearson,  T.  C.,  Gregson,  T.,  &  Wendell,  J.  1998.  A  primer  for  internal  auditors considering whistle blowing. Internal Auditing, 13 (5), 9-19
Ponemon,  Lawrence  A..  1994.  Whistle-Blowing  as  an  Internal  Control  Mechanism:
Individual  and  Organizational  Considerations. Auditing:  A  Journal  of  Practice and Theory . Vol. 13. No. 2. Pp. 118-130
Sabang,  M.  I.  2013.  Kecurangan,  Status  Pelaku  Kecurangan,  Interaksi  Individu- Kelompok,  dan  Minat  Menjadi  Whistleblower  (Eksperimen  pada  Auditor Internal  Pemerintah. Tesis .  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang