## ANALISIS DAMPAK FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
Sevilla Ruhul Izza 1) ; Maria Lasma Fransissca 2) ; Wirawan Firman Nurcahya 3)
1) sevillaizza@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) marfranssisca@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) wirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
There is a housing backlog of 9.9 million units by 2023 which indicates that there is still a considerable gap between  housing  needs  and  available  supply.  In  accordance  with  article  28H  paragraph  1  of  the  1945 Constitution mandates that everyone has the right to a decent and healthy place to live, a program was created that  provides  easy  access  to  housing  for  those  who  are  constrained  in  finance,  especially  Low-Income Communities (MBR), namely the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). This research aims to see the impact of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) on the welfare of Low-Income Communities (MBR). The method used is descriptive qualitative with secondary data obtained from literature studies through books, articles in journals, paper materials, other relevant online and print sources. The results of this study explain that  the  existence  of  the  Housing  Financing  Liquidity  Facility  (FLPP)  can  provide  welfare  to  Low-Income Communities because it has fulfilled 3 conditions that become a reference for welfare, namely the fulfillment of material welfare, community welfare, and a sense of security.
Keywords: Housing Financing Liquidity Facility, Low-Income Communities, Welfare

## Abstrak
Terdapat backlog perumahan sebanyak 9.9 juta unit pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan perumahan dan pasokan yang tersedia. Sesuai dengan pasal 28H ayat  1  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  hunian  yang  layak  dan  sehat,  sehingga dibuatlah sebuah program yang memberikan kemudahan akses perumahan bagi mereka yang terkendala dalam finansial  terkhususnya  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yaitu  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (FLPP).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dampak  dari  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (FLPP)  terhadap  kesejahteraan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Metode  yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur melalui buku, artikel  dalam  jurnal,  bahan  makalah,  sumber  daring  dan  cetak  relevan  lainnya.  Hasil  dari  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  adanya  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  dapat  memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah karena telah memenuhi 3 syarat yang menjadi acuan kesejahteraan yaitu pemenuhan kesejahteraan materi, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan.
Kata Kunci: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kesejahteraan.

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  atas  perumahan,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  hukum internasional, merupakan kerangka kerja yang kuat yang memperhitungkan kenyataan yang ada  saat  ini,  yang  tidak  sempurna,  sekaligus  menetapkan  berbagai  bagian  yang  saling bergantung yang diperlukan untuk mewujudkan hak tersebut secara penuh. Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak- hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal (Campbell, 2001).  Kerangka  kerja  ini  mempromosikan  keadilan  ras  dan  keadilan  perumahan,  dan mendukung hak asasi manusia lainnya. Perumahan merupakan tempat tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki sense of belonging atas lingkungan tempat tinggalnya (Abrams, 1964).
Dalam  kerangka  kerja  hak  asasi  manusia,  setiap  hak  menciptakan  kewajiban  yang sesuai  di  pihak  pemerintah  untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  tersebut. Memiliki  hak  atas  perumahan  bukan  berarti  bahwa  pemerintah  harus  membangun  rumah untuk  setiap  orang  di  Indonesia  dan  memberikannya  kepada  mereka  secara  cuma-cuma.
Akan  tetapi,  hak  ini  memberikan  tanggung  jawab  utama  kepada  pemerintah  untuk  secara progresif mewujudkan hak atas perumahan yang layak, baik dengan mencurahkan sumber daya untuk perumahan umum, pemberian voucher, atau kredit pajak bagi penyewa, dengan menciptakan insentif untuk pengembangan swasta dari perumahan yang terjangkau. Menurut (Bramley,  2012)  pada  dasarnya  konsep  keterjangkauan  hingga  saat  ini  masih  belum  bisa diterima sepenuhnya oleh banyak pihak dan ditetapkan dalam standar yang telah disepakati, sebagian  dikarenakan  adanya  perbedaan  pandangan  tentang  bagaimana  keterjangkauan tersebut  diukur  dan  hingga  tahap  apa  keterjangkauan  tersebut  masih  dapat  dianggap terjangkau.  Namun, menurut (Cai & Lu, 2015) menyatakan bahwa metode yang umum untuk memahami  dan  menilai  tingkat  keterjangkauan  sebuah  rumah  adalah  dengan membandingkan antara harga rumah tersebut dengan besar pendapatan penghuninya.
Pada  tahun  2023  terdapat  9,9  juta Backlog (kesenjangan  antara  kebutuhan  dan pasokan) perumahan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa  pada  tahun  2023,  baru  63,15%  rumah  tangga  di  Indonesia  yang  memiliki  akses terhadap  hunian  yang  layak  dan  terjangkau  dengan  persentase  di  perkotaan  65,47%  dan perdesaan 59,91%. Sesuai UUD 1945 pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Maka, dengan aturan yang sudah dijelaskan di dalam UUD 1945 tersebut, menjadi  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahan  rakyat  yang  murah, terjangkau, layak huni dan sesuai standar kesehatan. Definisi rumah layak huni memenuhi 4 (empat) kategori yakni; 1) Mempunyai fasilitas air minum yang baik, 2) Luas bangunan dari rumah (sufficient living space) minimal 7,2 m2 perkapita, 3) Ketahanan bangunan (durable housing) apapun jenisnya, dan 4) Terdapat akses sanitasi yang baik.
Beberapa faktor masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia tidak dapat memiliki rumah  layak  huni  diantaranya;  1)  Keterbatasan  lahan  yang  berdampak  terhadap  semakin mahal  harga  lahan  begitupun  dengan  harga  rumah,  sehingga  masyarakat  berpenghasilan rendah  tidak  bisa  menjangkau  harga  rumah,  2)  Peningkatan  penghasilan  tidak  mampu mengejar  kenaikan  harga  rumah,  3)  Jauhnya  jarak  tempat  tinggal  ke  tempat  kerja  dapat berdampak  pada  permasalahan  transportasi,  alih  guna  lahan  serta  permasalahan  sosial ekonomi lainnya, dan 4) Masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan melalui perbankan  khususnya  bagi  pekerja  informal.  Faktor  penghambat  tersebut  berkaitan  erat antara  kondisi  ekonomi  seseorang  dengan  skala  prioritas  kebutuhan  perumahan  dalam masalah penentuan kebijakan perumahan (Turner & Fichter, 1972).
Diciptakannya program FLPP oleh pemerintah merupakan bentuk intervensi terhadap daya beli masyarakat yang minim serta meningkatnya angka inflasi per tahun. Program FLPP merupakan  dukungan  likuiditas  pembiayaan  perumahan  kepada  MBR  terkait  pembiayaan rumah pertama yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Program FLPP menawarkan pinjaman berbunga satu  digit  untuk  sepanjang jangka waktu  pinjaman ( fixed  rate ).  Pos  pembiayaan  APBN  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  FLPP  bertujuan untuk  menciptakan  pembiayaan  perumahan  murah  dan  terjangkau  bagi  MBR  yang diterapkan  dengan  pembiayaan/margin  di  bawah  suku  bunga  pasar  sehingga  tidak memberatkan MBR dalam pembayaran  cicilan.  Pembiayaan merupakan dana  atau tagihan yang  dipersamakan,  oleh  karena  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antarbank (kreditur)  dan  pihak  lain  (debitur)  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bunga sesuai perjanjian yang disepakati (Kasmir, 2004).
Penelitian terkait program FLPP sudah banyak diulas, diantaranya penelitian (Julian, 2022) dengan analisis efektivitas program FLPP. Penelitian ini mengulas terkait efektivitas program FLPP yang dilihat dari aspek input, proses, output serta dampak dari program FLPP.
Adapun penelitian lain dari (Siregar & Kadariah, 2023) yang berfokus terhadap faktor-faktor apa yang mempengaruhi MBR menggunakan produk FLPP pada PT Bank Sumut. Penelitian tersebut  mengulas  terkait  bagaimana  faktor  harga,  promosi,  dan  lokasi  mampu mempengaruhi keputusan MBR untuk menggunakan produk FLPP pada PT. Bank Sumut. Penelitian (Azis & Mariskha, 2023), mengulas terkait pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  Subsidi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  adanya  KPR  yang  disalurkan  oleh  BTN  Syariah Karanganyar  membantu  memudahkan  MBR  dalam  memiliki  rumah  sebagai  kebutuhan primer.  Pada  penelitian  ini  lebih  berfokus  kepada  seberapa  besar  dampak  FLPP  terhadap kesejahteraan  MBR  yang  dilihat  dari  faktor  harga  rumah  serta  penghasilan  dari  MBR tersendiri  untuk  mendapatkan  rumah  layak  huni  yang  terjangkau  dan  menganalisa kesejahteraannya menggunakan salah satu teori kesejahteraan. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari adanya Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  terhadap  kesejahteraan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

## KAJIAN PUSTAKA Rumah dan Perumahan
Rumah adalah wadah untuk penghuni melakukan segala kegiatan di dalam rumahnya dan  disesuaikan  dengan  kecukupan  ruang,  sehingga  kebutuhan  ruang  dan  segala  aktivitas dapat berjalan dengan lancar (Hindarto, 2007). Menurut (Suharmadi, 1985) Rumah adalah suatu tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi penghuninya dari keadaan sekitar dan juga menjadi tempat istirahat setelah melakukan aktivitas.
Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat  tinggal  atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan  adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
Adapun  menurut  UU  Nomor  1  Tahun  2011  Pasal  1,  Rumah  merupakan  bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan  harkat  dan  martabat  penghuninya,  serta  aset  bagi  pemiliknya.  Sedangkan perumahan  ialah  kumpulan  rumah  sebagai  bagian  dari  permukiman,  baik  perkotaan  atau perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

## Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  35 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah.  Program  FLPP  merupakan  intervensi pemerintah  untuk  mengatasi  masalah affordability dan accessibility khususnya  bagi  MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri.

## Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  atau  MBR,  merupakan  masyarakat  dengan keterbatasan  daya  beli  maka  membutuhkan  dukungan  pemerintah  dalam  memiliki  hunian (Permen  PUPR  No.1,  2021).  Masyarakat  berpenghasilan  rendah  dipilih  sebagai  objek penelitian  ini  dikarenakan  MBR  tersebut  memiliki  keterbatasan  dalam  mendapatkan pembiayaan  untuk  pembangunan  perumahan.  Identitas  masyarakat  berpenghasilan  rendah mencakup  atribut  sosial  ekonomi  dan  kapasitas  modal  sosial  dari  masyarakat  penghuni. Beberapa  komponen  karakteristik  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yaitu  dilihat  dari
besaran penghasilan. Menurut Keputusan Menteri PUPR No.411/KPTS/M/2021, kriterianya yakni sebagai berikut; 1) penghasilan untuk yang belum menikah, maksimal adalah Rp 6 juta rupiah  di  seluruh  provinsi  kecuali  Papua  dan  Papua  Barat  yaitu  sebesar  Rp  7,5  juta.  2) penghasilan  untuk  yang  sudah  menikah,  maksimal  berpenghasilan  8  juta  untuk  seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat sebesar Rp 10 juta.

## Kesejahteraan
Kesejahteraan  didefinisikan  sebagai  ketika  seseorang  dapat  memenuhi  kebutuhan pokok  mereka,  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  air  minum  yang  bersih,  dan kesempatan  untuk  melanjutkan  pendidikan  dan  memiliki  pekerjaan  yang  memadai  untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan mereka ke  status  sosial  yang  sama  dengan  orang  lain.  Merujuk  pada  (Sari  &  Pratiwi,  2018), kesejahteraan hidup  adalah proses  yang selalu berubah yang memberi nilai  kepada orang- orang tentang bagaimana kehidupan mereka berubah dan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Menurut  (Kolle,  dalam  Bintarto,  1989),  kesejahteraan  dapat  diukur  dari  beberapa  aspek kehidupan diantaranya dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, segi fisik, segi mental, dan segi spiritual. (Brudeseth, 2015), Kesejahteraan didefinisikan sebagai kualitas kepuasan hidup  yang  mengukur  posisi  anggota  masyarakat  dalam  mencapai  keseimbangan  hidup, termasuk a) kesejahteraan materi, b) kesejahteraan bermasyarakat, c) kesejahteraan emosi, dan d) keamanan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif  dengan  kajian  deskriptif data  sekunder  yang  didominasi  studi  literatur  melalui  buku,  artikel  dalam  jurnal,  bahan makalah, sumber daring dan cetak relevan lainnya. Informasi terkait kinerja program FLPP dihimpun dari situs web Kementerian PUPR dan kemudian diolah untuk dilakukan analisis. Informasi terkait kinerja program FLPP dihimpun dari situs website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan data penunjang lainnya melalui website Badan Pusat  Statistik  (BPS)  serta  BP  Tapera  yang  kemudian  diolah  untuk  dilakukan  analisis. Pendekatan analisis yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan  data  realisasi  terkait  objek  penelitian  secara  akurat  dan  mendapatkan kesimpulan  yang  tepat,  diantara  objek  yang  akan  uraikan  nantinya  adalah  angka backlog kepemilikan  rumah  layak  huni,  rumah  tangga  yang  memiliki  akses  terhadap  hunian  yang layak  dan  terjangkau,  realisasi  penyaluran  dana  FLPP  dan  jumlah  unit  tersalurkan,  serta beberapa  data  yang  berkaitan  erat  sebagai  pendukung  faktor  kesejahteraan.  Dengan menggunakan  proses  analisis  data  menurut  (Miles  &  Huberman,  1994)  yang  terdiri  dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menggunakan objek penelitian yang sudah disebutkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesenjangan perumahan, atau backlog perumahan, mengacu pada kekurangan rumah layak  huni  yang  tersedia  bagi  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  ketika  jumlah  rumah  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  melebihi  jumlah  rumah  yang  tersedia  atau  telah  dibangun. (Suharmadi, 1985) Rumah adalah suatu tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi penghuninya  dari  keadaan  sekitar  dan  juga  menjadi  tempat  istirahat  setelah  melakukan aktivitas. Terdapat dua bagian di dalam backlog perumahan, yaitu backlog kepemilikan dan backlog kelayakan  huni.  Pengertian  kesenjangan  kepemilikan  atau backlog kepemilikan merujuk pada disparitas antara jumlah rumah yang masyarakat butuhkan dan jumlah rumah yang  dimiliki  mereka,  melalui  perhitungan  selisih  jumlah  rumah  yang  diperlukan  dengan jumlah rumah tangga yang menempati  rumah milik sendiri. Hal  ini mencerminkan bahwa

## Journal of Law, Administration, and Social Science
terdapat  tingkat  kepemilikan  yang  tidak  memadai  atau  kurangnya  akses  terhadap kepemilikan  rumah.  Adanya backlog kelayakan  huni  menunjukkan  memiliki  keterkaitan dengan  jumlah  rumah  yang  belum  memenuhi  standar  minimal  hunian  aman  dan  nyaman, dengan  perhitungan  jumlah  total  rumah  dikurangi  jumlah  rumah  layak  huni. Ketidakseimbangan  antara  permintaan  dan  penawaran  di  pasar  perumahan  ini  dapat mengakibatkan backlog perumahan, yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Tabel 1. Backlog Perumahan 2020-2023 (Juta) Keterangan 2020 2021 2022 2023 Backlog Kepemilikan 12,75 12,72 10,51 9,9 Backlog Kelayakan Huni 16,62 16,42 16,14 14,84
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 Pada  akhir  tahun  2023,  terjadi  penurunan  angka  kekurangan  rumah  atau backlog kepemilikan  rumah  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah turun dari 10,5 juta unit (14,42%) pada tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit (13,56%) pada tahun 2023. Selain itu, data Susenas 2023 juga menunjukkan penurunan angka backlog kelayakan hunian (kualitas rumah) dari 16,14 juta unit (22,16%) pada tahun 2022 menjadi 14,84 juta unit (20,31%) pada tahun 2023. Terdapat tren penurunan backlog perumahan di Indonesia dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya nyata untuk meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya mungkin  tidak  dapat  untuk  memperoleh  hunian.  Tren  penurunan  tersebut  dapat  pula dikaitkan dengan efektivitas program-program subsidi rumah oleh pemerintah seperti FLPP dan  skema  KPR  untuk  MBR  yang  berdampak  positif  dalam  mengurangi  angka backlog melalui  solusi  perumahan  yang  terjangkau  dan  memenuhi  kebutuhan  kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan (Permen PUPR No.1, 2021) Masyarakat Berpenghasilan Rendah, atau  MBR,  merupakan  masyarakat  dengan  keterbatasan  daya  beli  maka  membutuhkan dukungan  pemerintah  dalam  memiliki  hunian.  Kepemilikan  hunian  yang  dibantu  oleh pemerintah berupa rumah yang berarti wadah untuk penghuni melakukan segala kegiatan di dalam rumahnya dan disesuaikan dengan kecukupan ruang, sehingga kebutuhan ruang dan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar  (Hindarto, 2007) yang berada dalam lingkup perumahan,  yaitu  kumpulan  rumah  sebagai  bagian  dari  permukiman,  baik  perkotaan  atau perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU No.1 Pasal 1, 2021).
Gambar 1. Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau (Persen)
Volume 4 No.5, 2024
Sumber: BPS 2023 Dapat  dilihat  pada  grafik  di  atas,  terjadi  penurunan  drastis  rumah  tangga  dengan hunian layak dan terjangkau dari tahun 2018 sebesar 95,7 persen menjadi 56,51 persen di tahun  2019.  Penurunan  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  ekonomi Indonesia  yang  mengalami  perlambatan  berdampak  terhadap  daya  beli  masyarakat  untuk membeli  dan  membangun  rumah.  Perlu  juga  dicatat  bahwa  pada  tahun  2019  terdapat perubahan  definisi  hunian  layak  oleh  BPS  dan  menyebabkan  rumah  tangga  yang  dinilai sudah layak menjadi tidak layak huni menurut definisi tersebut. Sepanjang tahun 2019-2023 telah terjadi peningkatan sedikit demi sedikit, meskipun terdapat penurunan minor di tahun 2022 sebesar 0,24% menjadi 60,66 persen. Dengan adanya data tersebut pemerintah dapat lebih efektif menentukan kebijakan dan melobi anggaran program perumahan.
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kepemilikan sebuah rumah yang layak huni.  Dengan  adanya  program  FLPP  memberikan  kemudahan  akses  untuk  mendapatkan rumah  layak  huni  bagi  mereka  yang  terhambat  masalah  finansial.  Pemerintah  mencoba memberikan  akses  kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah  agar  dapat  memiliki  rumah layak huni melalui program FLPP. (Kolle, dalam Bintarto, 1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan salah satunya dengan melihat kualitas hidup dari segi materi berupa tempat tinggal yang layak.
Gambar 2. Realisasi Penyaluran Dana FLPP dan Jumlah Unit Rumah Tersalurkan Tahun 2010-2021
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021. Pada  gambar  grafik  realisasi  penyaluran  dana  FLPP  tahun  2010-2021  terus berfluktuasi. Di awal tahun pengadaan program FLPP hanya sekitar 242,7 M dari dana APBN yang  tersalurkan.  Namun,  nilai  dana  yang  tersalurkan  tersebut  naik  pesat  di  tahun  2011 menjadi 3,7 T dan di tahun seterusnya yang masih di angka Triliun Rupiah. Jika dilihat dari grafik terjadi penurunan yang cukup jauh pada tahun 2017 yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kapasitas pasokan rumah yang dibangun oleh pengembang pada tahun 2017 belum mampu memenuhi target yang dirancang. Tetapi, pada tahun berikutnya setelah
2017, realisasi dana FLPP terus meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan seberapa banyak jumlah unit rumah yang tersalurkan, jika dilihat dari grafik jumlah unit rumah tersalurkan tahun  2010-2021  terlihat  sejalan  dengan  jumlah  realisasi  penyaluran  dana  FLPP  yang berfluktuasi  dan  terus  meningkat  setelah  2017  sampai  2021.  Peningkatan  ini  mengartikan adanya  konsistensi  dari  berbagai  pihak  untuk  terus  memberikan  fasilitas  perumahan  yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Gambar 3. Realisasi Penyaluran Dana FLPP dan Jumlah Unit Rumah Tersalurkan Tahun 2022 dan 2023
Sumber: BP Tapera, 2024
Bila  dilihat  dari  grafik  di  atas,  realisasi  tertinggi  pada  tahun  2022  dan  2023  sama- sama ada pada bulan Maret dengan jumlah berturut-turut 3,6 T dan 3,31 T. Sedangkan untuk bulan realisasi terendah di tahun 2022 ada pada bulan Mei dengan jumlah 1,38T dan tahun 2023 pada bulan Desember dengan jumlah 1,08T. Angka realisasi terus mengalami fluktuasi setiap bulannya di setiap tahun. Pada tahun 2022 total unit rumah yang tersalurkan adalah 226.000 unit rumah layak huni dengan total anggaran APBN yang sudah tersalurkan dalam realisasi  program  FLPP  sebesar  25,15T.  Di  tahun  2023  terjadi  peningkatan  selisih  jumlah unit rumah dari tahun 2022 sebanyak 3.000 unit rumah, di mana pada tahun 2023 berhasil menyalurkan  total  unit  rumah  sebanyak  229.000  dengan  total  anggaran  APBN  sebanyak 26,35  T.  Hal  ini  sejalan  dengan  semakin  berkurangnya  angka backlog yang  terjadi  di Indonesia.  Penyaluran  dana  FLPP  dari  tahun  ke  tahun  pun  semakin  berkembang  dan mencakup lebih luas wilayah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data publikasi BP Tapera pada tahun 2022 Jumlah Kab/Kota yang dicakup dalam penyaluran dana FLPP sebanyak 398 Kab/Kota  dan  di  tahun  2023  bertambah  menjadi  401  Kab/Kota  untuk  33  Provinsi  di Indonesia.  Terdapat  5  Kab/Kota  dengan  penyaluran  dana  FLPP  terbesar  yaitu  Kabupaten Bekasi,  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Karawang,  Kabupaten  Tangerang,  dan  Kota Palembang.
Tabel 3. Realisasi Penyaluran Dana FLPP 2022 dan 2023 di 5 Kabupaten/Kota yang Tertinggi Kab/Kota 2022 2023 Jumlah Unit Nilai FLPP Jumlah Unit Nilai FLPP Kab Bekasi 20.004 2,41 T 17.512 2,19 T Kab Karawang 10.869 1,30 T 8.795 989 M Kab Bogor 9.161 988 M 8.225 1,02 T Kab Tangerang 8.161 971 M 6.834 847 T Kota Palembang 6.458 690 M 6.129 677 M Total 54.653 5,48 T 47.495 5,11 T
Sumber: BP Tapera, 2024.
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  5  Kabupaten/Kota  dengan  tingkat  realisasi penyaluran  dana  FLPP  tertinggi  pada  tahun  2022  dan  2023  yaitu  Kabupaten  Bekasi,

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Palembang. Pada tahun 2022 menjadi tren tertinggi pembelian rumah dengan subsidi FLPP, dan paling tinggi adalah  Kab.  Bekasi  di  mana  angka  pembelian  rumah  di  dominasi  oleh  MBR  dengan penghasilan 3-4 juta dan 4-5 juta, begitupun dengan kab/kota lainnya yang berada dibawah Bekasi.  MBR  yang  mengambil  unit  rumah  melalui  skema  FLPP  ini  rata-rata  memilih angsuran 1 Juta < Angsuran ≤ 1,5 Juta, dengan tenor 10 tahun < tenor ≤ 15 tahun. serta luas bangunan 26 m2 < Luas Bangunan < 31 m2. Peningkatan penyaluran unit rumah dan dana FLPP pada tahun 2023 sudah mulai inklusif di mana jumlah ini tidak hanya didominasi oleh 5  kab/kota  tertinggi  sebelumnya  namun  ada  beberapa  kab/kota  yang  mulai  tertarik  untuk mengambil rumah dengan skema FLPP diantaranya Deli Serdang, Kampar, Cirebon.
Penerima  program  FLPP  dikategorikan  berdasarkan  jumlah  penghasilan,  metode yang  umum  untuk  memahami  dan  menilai  tingkat  keterjangkauan  sebuah  rumah  adalah dengan membandingkan antara harga rumah tersebut dengan besar pendapatan penghuninya (Cai & Lu, 2015). Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu dilihat dari besaran penghasilan.  Menurut  Keputusan  Menteri  PUPR  No.411/KPTS/M/2021,  kriterianya  yakni sebagai berikut; 1) penghasilan untuk yang belum menikah, maksimal adalah Rp 6 juta rupiah di seluruh provinsi kecuali Papua dan Papua Barat yaitu sebesar Rp 7,5 juta. 2) penghasilan untuk  yang  sudah  menikah,  maksimal  berpenghasilan  8  juta  untuk  seluruh  provinsi  di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat sebesar Rp 10 juta.
Gambar 4. Kelompok Penghasilan Penerima Program FLPP 2022-2023
Sumber: BP Tapera, 2024.
Dapat dilihat pada tahun 2023 penerima program FLPP kelompok Penghasilan > 6 Juta  sebesar  32.920  dan  tahun  2022  sebesar  18.195  unit.  Kelompok  penghasilan  5  Juta  < Penghasilan  ≤  6  Juta  di  tahun  2022  sebesar  36.072  unit  dan  38.550  unit  di  tahun  2023. Kelompok penghasilan 4 Juta < Penghasilan ≤ 5 Juta tidak terdapat selisih yang terlalu besar di  tahun  2022  dengan  61.849  unit  dan  62.118  unit  di  tahun  2023.  Tahun  2022  kelompok penghasilan 3 Juta < Penghasilan ≤ 4 Juta memiliki penerima terbanyak sebesar 82.985 unit dan pada sebesar 23.442 unit tahun 2023. Kelompok penghasilan 2 Juta < Penghasilan ≤ 3 Juta  di  tahun  2022  sebesar  25.212  unit  dan  17.550  unit  di  tahun  2023.  Pada  kelompok Penghasilan ≤ 2 Juta di tahun 2022 sebesar 1.687 unit dan sebesar 990 unit di tahun 2023.
Gambar 5. Kelompok Angsuran Program FLPP 2022-2023
Sumber: BP Tapera, 2024.
Data  pada  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  kelompok  angsuran  dengan pengambilan angsuran terbanyak sebesar 151.798 unit di tahun 2022 dan 19.989 unit tahun 2023  untuk  kelompok  1  Juta  <  Angsuran  ≤  1,5  Juta.  Disusul  dengan  angsuran  ≤  1  Juta sebanyak 51.813 unit pada tahun 2022 dan 32.423 unit pada tahun 2023. Kelompok 1,5 Jt < Angsuran ≤ 2 Juta  di  tahun 2022 terdapat  sebesar 21.581 unit dan di  tahun 2023 sebesar 25.255  unit.  Kelompok  angsuran  dengan  jumlah  unit  terkecil  berada  pada  kelompok angsuran > 2 Juta sebesar 808 di tahun 2022 dan 1.032 di tahun 2023.
Gambar 6. Kelompok Harga Rumah Program FLPP 2022-2023
Sumber: BP Tapera, 2024.
Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat lonjakan signifikan pada tahun 2023  yang  mengambil  harga  rumah  150  Juta  <  Harga  Rumah  ≤  175  Juta  yakni  sebesar 192.894 unit dibandingkan tahun 2022 sebesar 41.971 unit. Harga Rumah ≤ 175 Jt pada tahun 2022 sebesar 9.618 unit dan sebesar 23.994 unit di tahun 2023. Pada kelompok harga rumah 125 Juta < Harga Rumah ≤ 150 Juta terdapat sebesar 220 unit saja di tahun 2022 dan sebesar 11.997 unit di tahun 2023. Kelompok Harga Rumah ≤ 125 Juta pada tahun 2022 sebesar 4 unit dan 115 unit pada tahun 2023.
Gambar 7. Kelompok Tenor Program FLPP 2022-2023
Sumber: BP Tapera, 2024.
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kelompok tenor dengan pengambilan tenor terbanyak 10 Tahun < Tenor ≤ 15 Tahun sebesar 126.643 unit di tahun 2022 dan 123.492 unit di tahun 2023. Pengambilan kelompok tenor terbanyak kedua yaitu 15 Tahun < Tenor ≤ 20 Tahun sebesar 77.005 unit pada tahun 2022 dan 78.659 unit pada tahun 2023. Kelompok 5 Tahun < Tenor ≤ 10 Tahun di tahun 2022 terdapat sebesar 21.835 unit dan di tahun 2023 sebesar 23.442 unit. Kelompok angsuran dengan jumlah unit terkecil berada pada kelompok angsuran  >  2  Juta  sebesar  808  di  tahun  2022  dan  1.032  di  tahun  2023.  Maka  dengan keseluruhan data yang diolah dan dianalisis memberikan penjelasan bahwa angka backlog kepemilikan  rumah  layak  huni  yang  semakin  menurun  setiap  tahunnya  sejalan  dengan tingginya  realisasi  penyaluran  dana  FLPP  yang  memberikan  rumah  layak  huni  bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Realisasi total anggaran APBN yang digunakan untuk program FLPP dari tahun 2010-2023 sebesar 126,62 T dengan total penyaluran rumah layak huni  sebanyak  1.398.583  unit  rumah  yang  sudah  tersebar  di  33  provinsi  di  Indonesia  dan didominasi oleh kepemilikan rumah tapak dalam lingkungan perumahan.
Definisi Kesejahteraan menurut Brudeseth (2015), yaitu sebuah kepuasan hidup yang mengukur  posisi  anggota  masyarakat  dalam  mencapai  keseimbangan  hidup,  termasuk  a) kesejahteraan  materi,  b)  kesejahteraan  bermasyarakat,  c)  kesejahteraan  emosi,  dan  d) keamanan.  Dengan  adanya  program  FLPP  ini  dapat  memberikan,  1)  kesejahteraan  materi yang  dilihat  dari  banyaknya  pilihan  dari  skema  FLPP  dalam  pembayaran  cicilan  untuk mendapatkan sebuah rumah layak huni dapat dikatakan bahwa MBR sejahtera secara materi karena  dapat  mencicil  sesuai  kondisi  finansial,  2)  kesejahteraan  bermasyarakat,  dengan lingkungan  perumahan  yang  lebih  kondusif,  tertata  rapi  serta  fasilitas  rumah  yang  sudah sesuai  dengan  syarat  huni  menjadi  tolak  ukur  bahwa  kepemilikan  rumah  ini  memberikan kesejahteraan, dan 3) keamanan, rumah yang disalurkan melalui program FLPP merupakan perumahan dengan tingkat keamanan lebih terjamin, dimana petugas keamanan selalu siaga mengawasi  lingkungan  sekitar.  Jadi,  dengan  adanya  Program  FLPP  yang  memberikan perumahan  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  telah  memenuhi  tiga  dari empat yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur sebuah kesejahteraan.

## PENUTUP Simpulan
Kesenjangan  perumahan,  atau  backlog  perumahan,  di  Indonesia  mengalami  terus mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Program  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (FLPP)  berperan  penting  dalam  mengatasi  masalah  ini  dengan  menyediakan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Realisasi penyaluran dana FLPP dan jumlah unit rumah yang tersalurkan terus meningkat, mencakup lebih banyak
wilayah setiap tahunnya. Peningkatan realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2017-2023, juga berpengaruh positif terhadap penambahan jumlah tersalurkannya rumah yang layak huni bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Pembiayaan  FLPP  sejak  2010-2023 memberikan  total  penyaluran  rumah  layak  huni  sebanyak  1.3  juta  unit  rumah.  Hal  ini menunjukkan  konsistensi  pemerintah  dan  mitra  dalam  meningkatkan  fasilitas  perumahan yang  layak.  Penerima  program  FLPP  dikategorikan  berdasarkan  penghasilan,  dengan berbagai skema angsuran dan harga rumah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial MBR.  Program  ini  juga  memenuhi  tiga  dari  empat  indikator  kesejahteraan  menurut Brudeseth (2015) yaitu kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, dan keamanan. Dengan demikian, program  FLPP tidak hanya mengurangi backlog perumahan tetapi  juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dikemukakan  terdapat  saran  bagi  peneliti selanjutnya,  yaitu  diharapkan  dapat  meneliti  lebih  lanjut  terkait  pengukuran  faktor-faktor kesejahteraan dengan menggunakan sebuah teori  baru beserta data yang lebih terkini serta dapat menambah  objek  penelitian  yang  disesuaikan  dengan  teori  yang  diambil.  Ataupun menyempurnakan  penelitian  ini  menggunakan  teori  Brudeseth  dengan  menambah  objek sebagai  pengukuran  kesejahteraan  emosional  seperti  tingkat  kesehatan  atau  tingkat pendidikan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pengukuran kesejahteraan emosional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrams, C. (1964). Man’s Struggle for Shelter in an Urbanizing World . Cambridge. Abrori, H. F. (2020). Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan . Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
Akbar,  T.,  and  Irwandi,  S.  A.,  (2014). Partisipasi  Penetapan  Tujuan  Perusahaan  Sebagai Variabel  Prediktor  Terhadap  Kinerja  Manajerial .  Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, ISSN 2086–7603, 5(2), 170–344.
Astuti, P. K., & Asnawi. (2014). Perencanaan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  di  Kecamatan  Banyumanik .  Jurnal  Teknik  PWK,  3(4),  895– 907.: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk
Azis,  M.,  &  Mariskha,  G.  N.  (2023). Pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (Kpr)  Subsidi Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah . Niqosiya:
Journal of Economics and Business Research , 3 (1). https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1717
Beams, F., Anthony, J., Bettinghaus, B., & Smith, K. (2017). Advanced Accounting (13th ed.). Pearson Higher Education & Professional Group.
Bramley,  G.  (2012). Affordability,  poverty  and  housing  need:  triangulating  measures  and standards . Journal of Housing and the Built Environment , 27 (2), 133–151. BPS  Indonesia.  (2013). Analisis  Tematik  ST2013  Subsektor  Kesejahteraan  Rumah  Tangga Usaha Perikanan. Badan Pusat Statistik Indonesia, 6, 3–5. BPS Indonesia. (2023a). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang  Layak  dan  Terjangkau  Menurut  Daerah  Tempat  Tinggal  (Persen),  2021–2023 . Badan Pusat Statistik Indonesia.
BPS Indonesia. (2023b ). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang  Layak  dan  Terjangkau  Menurut  Provinsi  (Persen),  2021–2023 .  Badan  Pusat Statistik Indonesia.
BP Tapera. (2022). Realisasi Tahun 2022. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
BP Tapera. (2023). Realisasi Tahun 2023. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Brudeseth.  (2015). A  Social  Workers  Guide  to  Working  In  School .  Adelaide:  Australian
Association of Social Workers. Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing Affordability: Beyond the Income and Price Terms, Using China as a Case
Study . Habitat International, 47, 169–175. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.01.021
Campbell,  K.  (2001). Rethinking  Open  Space,  Open  Space  Provision  and  Management:  A Way Forward . Edinburgh: Scottish Executive Central Research Unit. Hindarto, P. (2007). Inspirasi Rumah Sehat di Perkotaan (1st ed.). Yogyakarta: Andi. Irwandi,  S,  A  and  Akbar,  T.  (2014). Goal-Setting  Participation  as  Strategic  Measurement Performance for Enhancing Managerial Performance Through Procedural Fairness and Goal  Commitment. Journal  of  Economics,  Business,  and  Accountancy  Ventura,  ISSN 2087–3735, 17(3), 353–364.
Julian,  D.  T.  (2022). Analisis  Efektifitas  Program  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (Flpp)  Di  Provinsi  Lampung  (Studi  Kasus  Kabupaten  Lampung  Selatan) Tahun 2018 . Universitas Lampung. Kasmir. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . PT Raja Grafindo Persada. Kementerian PUPR Republik Indonesia. (2018). Kebijakan dan Program Bidang Pembiayaan Perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Kementerian  PUPR  Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat  Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  dan  Persyaratan  Kemudahan  Pembangunan  dan  Perolehan  Rumah.  Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian PUPR.
Nadya, K. (2023). Cek Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Jika Sesuai Boleh Beli Rumah Khusus MBR . IDX Channel: Milenomic. Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
Santia, T., & Praditya, I. I. (2023). Banyak Masyarakat Tak Punya Rumah Layak Huni, Ini Penyebabnya . Liputan6.com. Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup  Masyarakat  Suku  Laut  Pulau  Bertam  Kota  Batam . Jurnal  Trias  Politika , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464
Siregar,  P.  H.  br,  &  Kadariah,  S.  (2023).  Analisis  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Kc Medan  Sumut). Management,  Accounting,  Islamic  Banking  and  Islamic  Economic Journal , 1 (2), 659–673. Suharmadi.  (1985). Perumahan  Sehat .  Pusat  Pendidikan  Tenaga  Kesehatan  Departemen Kesehatan.
Tars, E. (2022). Housing as a Human Right . National Low Income Housing Coalition. Turner, J., & Fichter, R. (1972). Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process . Macmillan.
Utami,  W.,  Priantara,  D.,  Manshur,  T.  (2011). Profesional  Accounting  Education  in Indonesia:  Evidence  on  Competence  and  Profesional  Commitment ,  Asian  Journal  of Business and Accounting, ISSN 1984–4064, 4(2), 93–118.
Wijaya,  S.,  &  Arsini,  K.  R.  (2021). Fasilitas  PPN  Tidak  Dipungut  Atau  Dibebaskan: Perbedaan  dan  Permasalahan .  PUBLIK:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, VIII(1). https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181