## PENGELOLAAN DANAU BERBASIS CO-MANAGEMENT : KASUS RAWA PENING
Lake Management Based on Co-management: Case of Rawa Pening
Partomo 1 , Sjafri Mangkuprawira 2 , Aida Vitayala S. Hubeis 3 , Luky Adrianto 4
1) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
2) Departemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Jl. Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor.
3) Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Jl. Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor.
4) Departemen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Jl. Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor.

## Abstract
Rawa  Pening  is  an  ecological  system  which  plays  an  important  social  role  for  surrounding residents.  Human  activities  which  exploited  it  initiate  crisis  of  fishery  natural  resources.  Rawa Pening management could not ignore involvement of stakeholders if it is expected to be sustained. However,  existing  imbalance  distribution  of  role  among  stakeholders,  namely  government  and community directly depended on Rawa Pening has directed to unresolved conflicting situation and degradation  of  the  resource.  This  research  is  intended  to  formulate  strategic  policy  in  managing lake  based  on  co-management.  Co-management  sample  determinated  by  purposive  sampling method  in  four  villages  around  Rawa  Pening  Lake.  Analisys  of  the  data  includes  stakeholders analysis,  interpretative  structural  modelling,  and  co-management  analysis.  The  research  results confirm  that  community  directly  depended  on  the  resource  is  the  key  stakeholders  although  they have  insignificant  influence  on  policy  development  and  management.  Co-management  institution for managing the lake can be developed in order to empower community and enhance their role in managing lake’s resources.
Key words : lake, stakeholders, co-management

## Pendahuluan
Danau memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan  dan  kehidupan  manusia.  Menurut Hartoto et  al. (2009),  fungsi  danau  adalah  sebagai penyedia  jasa  kenyamanan,  budaya,  pendidikan,  jasa lingkungan,  kemasyarakatan,  jasa  spiritual,  ketahanan masyarakat,  ekonomi,  sosial-ekologi,  dan  rekreasi. Menurut  Puspita et  al. (2005),  saat  ini  di  Indonesia terdapat  sejumlah  843  danau  dan  736  situ.  Kondisi sebagian  besar  danau  tersebut  telah  mengalami kerusakan  dan  penurunan  fungsi.  Berdasarkan  data MENLH  (2009),  terdapat  sembilan  danau  yang kondisinya  kritis  dan  memerlukan  prioritas  untuk penanganannya, yaitu Danau Toba, Maninjau, Singkarak,  Tempe,  Tondano,  Poso,  Limboto,  Batur, dan Rawa Pening.
Rawa  Pening  dengan  luas  2.770  hektar  yang berada  di  Kabupaten  Semarang  merupakan  salah  satu danau  yang  kondisinya  kritis.  Hasil  penelitian  UNEP (1999),  melaporkan  bahwa  berbagai  faktor  fisik-kimia dan  biologi  telah  mengakibatkan  sedimentasi,  serta masuknya  limbah  domestik  dan  industri.  Luasan Eichornia  crassipes (eceng  gondok)  yang  menutupi permukaan  danau  yang  mencapai  1.080  hektar  dengan pertumbuhan 7,1%–10% per bulan telah  menimbulkan
kerusakan  ekosistem  danau  dan  mengakibatkan  krisis sumberdaya perikanan.
Jumlah  produksi  perikanan  di  perairan  Rawa Pening selama kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun  2006  berturut-turut  982,5  ton,  1.033,7  ton, 1.084,5  ton,  1.026,0  ton,  dan  1.042,8  ton.  Nelayan yang  menggantungkan  hidupnya  pada  sumberdaya danau  berjumlah  1.589  orang  (Disnakan  Kabupaten Semarang  2007).  Status  dan  potensi  sumberdaya perikanan  menjadi kompleks  setelah adanya intervensi manusia  karena  adanya demands (permintaan)  yang kemudian diikuti eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. Dalam kondisi tanpa pengelolaan, kegiatan eksploitasi membuat sumberdaya  perikanan  menjadi kolaps (Adrianto et al . 2010).
Pengelolaan  Rawa  Pening  bersifat  multi stakeholders yang  melibatkan  banyak  pihak  seperti pemerintah, swasta, akademisi, lembaga non- pemerintah,  petani,  nelayan,  dan  pelaku  perikanan lainnya  dengan  berbagai  peran  dan  kepentingan masing-masing. Model pengelolaan terpusat (sentralistik)  yang  lebih  didominasi  oleh  peran pemerintah dalam penentuan kebijakan telah mengakibatkan peran masyarakat pemanfaat
sumberdaya  tereduksi.  Di  lain  pihak,  pendekatan pengelolaan community  based (berbasis  masyarakat) tidak  dapat  menjamin  keberlanjutan  pemanfaatan sumberdaya.
Model pengelolaan sentralistik dengan mereduksi  peran  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya membuat  pengelolaan  Rawa  Pening  tidak  efisien.  Hal ini  telah  mengakibatkan  konflik  kepentingan  dalam pemanfaatan  sumberdaya  serta  krisis  sumberdaya perikanan.  Ketidakseimbangan  distribusi  antara  peran pemerintah dan peran masyarakat pemanfaat sumberdaya  menjadi  latar  belakang  pentingnya pendekatan co-management untuk memperbaiki sistem pengelolaan  sumberdaya  dengan  mengintegrasikan pengakuan hak dan kemitraan dari seluruh stakeholders. Menurut  Borrini-Feyerabend et  al. (2000), co-management adalah  sebuah  situasi,  dalam hal ini lebih dari satu pihak bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan  dan  tanggung  jawab  di  antara  mereka terhadap sebuah area atau sistem sumberdaya.

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  merumuskan  kebijakan pengelolaan  danau  berbasis co-management di  Rawa Pening.  Kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  tujuan penelitian tersebut adalah (1) mengidentifikasi stakeholders yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Rawa Pening, (2) pengorganisasian masyarakat, (3) pencapaian tujuan bersama,
(4) pengaturan pemanfaatan  sumberdaya,  dan  (5)  pengembangan kelembagaan co-management .

## Metodologi Penelitian
Lokasi  dan  Waktu. Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Semarang,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Fokus kajian  penelitian  adalah  kawasan  Rawa  Pening  yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan  Tuntang,  Banyubiru,  Ambarawa,  dan Bawen.  Pengambilan  data  di  lapangan  melalui wawancara dengan stakeholders dan diskusi mendalam dengan  pakar  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.
Rancangan  Penelitian .  Penelitian  ini  merupakan disain deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat paparan untuk  mendeskripsikan  hal-hal  yang ditanyakan dalam penelitian.  Menurut  Umar  (2002);  Hasan  (2002), penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dan tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  termasuk tentang  hubungan,  kegiatan,  sikap,  pandangan,  serta proses-proses yang sedang berlangsung.
Metode  Penentuan  Sampel. Metode  penentuan sampel  dilakukan  secara purposive  sampling ,  yaitu Desa  Tuntang  (Kecamatan  Tuntang),  Desa  Rowoboni, Desa  Kebondowo  (Kecamatan  Banyubiru),  dan  Desa Bejalen  (Kecamatan  Ambarawa).  Teknik  pengambilan sampel  responden  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya dengan  metode random  sampling .  Dalam  hal  ini, semua  elemen  populasi  memiliki  kesempatan  yang
sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel untuk responden dari stakeholders pemerintah, stakeholders lain,  agen  perubahan,  dan pakar  dengan  metode purposive  sampling .  Jumlah responden  dalam  penelitian  ini  adalah  118  orang, terdiri  atas  99  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya,  11 orang dari pemerintah, 3 orang dari stakeholders lain, 2 orang  dari  agen  perubahan,  dan  3  orang  responden pakar untuk analisis interpretative structural modelling (ISM).
Analisis  Data. Metode  analisis  data  dalam  penelitian ini adalah (1) analisis stakeholders untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu sistem dengan mengidentifikasi  pelaku-pelaku  utama  dan  keinginan- keinginannya  terhadap  sistem  tersebut  (Grimble  dan Chan  1995),  (2)  teknik  permodelan interpretative structural modelling (ISM) untuk menganalisis sebuah sistem  dari  elemen  dan  menyajikannya  dalam  sebuah gambaran  grafikal  dari  setiap  hubungan  langsung  dan hirarkinya (Eryatno dan Sofyar 2007), dan  (3) analisis co-management dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif dengan mengkombinasikan
metode
yang dikembangkan  Ruddle  (1994);  Borrini-Feyerabend et al . (2000).

## Hasil dan Pembahasan

## Pengelolaan Rawa Pening
Kebijakan  pengelolaan  Rawa  Pening  saat  ini didasarkan  pada  beberapa  peraturan  perundang- undangan. Landasan hukum dalam pengelolaan  Danau Rawa  Pening  adalah  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Sumberdaya  Air,  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,  dan  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Selanjutnya  peraturan  daerah  di  tingkat  kabupaten untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan di Rawa Pening  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Ikan di Danau Rawa Pening.
Guna meningkatkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, maka pada Tahun  2004  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/6/2004  tentang  Pembentukan  Forum  Rembug Rawa  Pening,  yang  diketuai  oleh  Ketua  Paguyuban Tani  Nelayan  Sedyo  Rukun.  Selanjutnya  pada  Tahun 2007 diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor  510/21/2007  tentang  Pembentukan  Forum Koordinasi  Pengelolaan  Rawa  Pening  yang  diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  Jawa  Tengah.  Anggota  Forum  Koordinasi Pengelolaan  Rawa  Pening  terdiri  atas  29  anggota  dari institusi  pemerintah,  1  anggota  dari  TNI  Zeni  Tempur Banyubiru,  2  anggota  dari  Lembaga  Penelitian Perguruan Tinggi, dan 1 anggota dari Paguyuban Tani Nelayan Sedyo Rukun.
Stkeholders yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Rawa Pening
Secara  umum, stakeholders kunci  yang  terlibat dalam  pengelolaan  Rawa  Pening  terdiri  atas  empat kelompok stakeholders kunci,  yaitu  (1)  pelaku pemanfaatan sumberdaya, (2) pemerintah, (3) stakeholders lain,  dan  (4)  agen  perubahan  seperti disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan bahwa stakeholders yang terlibat  dalam  pengelolaan  Rawa  Pening  bervariasi berdasarkan  peran  yang  dapat  dilakukan.  Beberapa peran  dari  masing-masing  kelompok stakeholders adalah  melakukan  identifikasi  permasalahan  pada masyarakat  pemanfaat  sumberdaya  (Kelompok  Tani Nelayan  Sedyo  Rukun),  melakukan  koordinasi  dalam
proses  membangun  kemitraan  (Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang), mengidentifikasi  permasalahan  yang  terjadi  di  luar masyarakat petani dan nelayan (pelaku usaha lokal dan PLTA  Jelok  Timo),  serta  memfasilitasi  dalam  proses pengorganisasian  masyarakat  (Perguruan  Tinggi  dan Lembaga Swadaya Masyarakat).
Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya  dalam  penentuan  kebijakan  pengelolaan Rawa  Pening, stakeholders yang  terlibat  dalam kerangka co-management dapat  dipetakan  ke  dalam empat  kuadran,  yaitu subjects , players , actors ,  dan bystanders seperti disajikan pada Gambar 1.
Tabel 1 Peran stakeholders dalam pengelolaan Rawa Pening, tahun 2010
No Stakeholders Kunci Peran A. Pelaku Pemanfaatan Sumberdaya:  Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun
 Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat pemanfaat sumberdaya.
 Melindungi dan mengamankan kawasan danau dari kerusakan.
 Berpartisipasi dalam proses perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.
B. Pemerintah:
 Pemerintah Pusat
 Pemerintah Prov. Jawa Tengah
 Pemerintah Kab. Semarang
 Bappeda Prov. Jawa Tengah
 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah
 Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
 Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah
 Balai PSDA Jragung Tuntang
 Dinas Perikanan dan Kelautan
 TNI Zeni Tempur Banyubiru
 Melakukan koordinasi dalam proses membangun kemitraan.
 Mengembangkan kerjasama dengan institusi terkait yang dapat menopang program pengelolaan.
 Menyediakan bantuan pembiayaan dalam program pengelolaan.
 Melakukan pengaturan pemanfaatan sumberdaya danau sebagai kawasan konservasi dan usaha perikanan.
 Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi antar stakeholders.
C. Stakeholders lain:
 Pelaku usaha lokal
 PLTA Jelok Timo
 PT. Sarana Tirta Ungaran
 Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di luar masyarakat petani dan nelayan.
 Menyediakan bantuan teknis dan finansial dalam program pengelolaan.
 Membantu dalam pengembangan masyarakat di sekitar Rawa Pening.
D. Agen Perubahan:
 Perguruan Tinggi
 Lembaga Swadaya Masyarakat
 Memfasilitasi dalam proses pengorganisasian masyarakat.
 Melakukan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 Melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan sumberdaya Rawa Pening
 Menyediakan data dan informasi
.
Pemerintah Pusat Pemda Prov. Jateng BBWS Pemali Juana Bappeda Prov. Jateng Pemda Kab. Semarang Bapermas Prov. Jateng Dinas PSDA Dinas Perikanan BPSDA Jragung Tuntang Dinas Pariwisata Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Prov. Jateng PT. Sarana Tirta Ungaran Balitbang Prov. Jateng PLTA Jelok Timo TNI Zeni Tempur Pelaku usaha lokal Perguruan Tinggi Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun LSM Wisatawan 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 K epent ing a n Pengaruh SUBJECTS PLAYERS BYSTANDERS ACTORS
Gambar 1 Pengelompokan stakeholders menurut  kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam  penentuan  kebijakan pengelolaan berbasis co-management
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  kuadran subjects merupakan  kelompok stakeholders yang memiliki  kepentingan  tinggi  tetapi  memiliki  tingkat pengaruh  yang  rendah  terhadap  kegiatan  pengelolaan. Kelompok stakeholders ini  mencakup  individu  atau kelompok  yang  memiliki  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya  tetapi  bukan  pengambil  keputusan  dalam kebijakan pengelolaan. Masyarakat pemanfaat sumberdaya  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Tani Nelayan  Sedyo  Rukun  merupakan stakeholders kunci, tetapi  memiliki  tingkat  pengaruh  yang  rendah  dalam penentuan kebijakan pengelolaan.
Kuadran players memiliki  tingkat  kepentingan dan  pengaruh  yang  tinggi  untuk  keberhasilan pengelolaan.  Tingkat  kepentingan  yang  tinggi  terkait dengan  aspek  pengelolaan  danau  yang  menjadi kewenangan stakeholders tersebut.  Pemeritah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah memiliki  otoritas  yang  tinggi  dalam  perumusan kebijakan  pengelolaan.  Tingkat  pengaruh  yang  tinggi terkait  dengan  peran  penting  kelompok stakeholders tersebut  dalam  mengorganisir  kegiatan  pengelolaan Rawa Pening.
Kelompok stakeholders yang  termasuk  dalam kuadran actors memiliki  kepentingan  yang  rendah dengan  pengaruh  yang  tinggi  dalam  proses  penentuan kebijakan. Tingkat pengaruh yang tinggi terkait dengan
peran  sebagai  fasilitator  dalam  pengorganisasian masyarakat.  Dalam  hal  ini,  sebagai  mediator  antara masyarakat pemanfaat  sumberdaya dengan pemerintah atau dengan kelompok stakeholders lain. Peran sebagai agen  perubahan  adalah  melakukan  perubahan  dari dalam  diri  masyarakat  dengan  fokus  pada  kegiatan konservasi  sumberdaya  alam  dan  pengembangan masyarakat.  Selanjutnya  kuadran bystanders mewakili kelompok stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan  dan  pengaruh  yang  rendah  terhadap kegiatan  pengelolaan.  Rendahnya  tingkat  kepentingan dan  pengaruh  dari  kelompok stakeholders ini  tidak mempengaruhi kegiatan pengelolaan.

## Pengorganisasian Masyarakat
Keterlibatan stakeholders merupakan  faktor kunci  dalam  pengelolaan  berbasis co-management. Pengorganisasian masyarakat dapat mendorong keterlibatan stakeholders yang  akan  dilibatkan  dalam kerangka co-management . Pengorganisasian masyarakat  dilakukan  dengan  proses  pemberdayaan dengan  membangun  kesadaran  dan  rasa  percaya  diri guna memudahkan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan.  Setelah stakeholders kunci  diidentifikasi, selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan agenda (1)  mengidentifikasi  isu  dan  permasalahan,  (2) mengidentifikasi harapan terhadap pengelolaan, dan (3)
mengidentifikasi  strategi  pengelolaan.  Penyusunan rencana  strategis  dilakukan  dengan  metode  partisipatif melalui  proses  pembelajaran  dari  seluruh stakeholders dalam sebuah forum stakeholders. Metode pembelajaran lebih menekankan pada upaya memfasilitasi stakeholders untuk  mampu  mengubah perilaku yang lebih partisipatif.

## Pencapaian Tujuan Bersama
Tujuan  bersama  dari  pengelolaan  dapat diidentifikasi  berdasarkan  harapan stakeholders yang telah dijaring  melalui pertemuan dengan strakeholders yang  terlibat  dalam  pengelolaan.  Hasil  diskusi  dengan stakeholders telah  teridentifikasi  delapan  sub-elemen tujuan  pengelolaan,  yaitu  (1)  melindungi  danau  dari kerusakan  ekologi,  (2)  pengaturan  pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders , (3) pengembangan  usaha  mandiri  berbasis  sumberdaya lokal, (4)  memperbaiki potensi sumberdaya perikanan, (5)  membangun  kelembagaan  pengelolaan  Rawa Pening,  (6)  pemberdayaan  masyarakat  pemanfaat sumberdaya, (7) penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya, dan (8) pembinaan kelompok petani dan nelayan.
Hasil analisis interpretative structural modelling
menunjukkan
bahwa dengan
memperhitungkan  nilai driver  power (daya  dorong) dan dependence (ketergantungan)  dari  setiap  sub- elemen, maka kedelapan sub-elemen tujuan pengelolaan  Rawa  Pening  berbasis co-management dapat  dipetakan  ke  dalam  kuadran independent , linkage , autonomous, dan dependent seperti  disajikan pada  Gambar  2.  Nilai driver  power menunjukkan kekuatan  atau  daya  dorong  sub-elemen  terhadap  sub- elemen  terkait  lainnya.  Selanjutnya  nilai dependence menunjukkan ketergantungan sub-elemen dalam kaitannya dengan sub-elemen pasangan lainnya.
Pengelompokan sub-elemen tujuan pengelolaan  seperti  disajikan  pada  Gambar  2 menunjukkan,  bahwa  sub-elemen  6  (pemberdayaan masyarakat pemanfaat sumberdaya), dan sub-elemen 8 (pembinaan  kelompok  petani  dan  nelayan)  termasuk dalam kuadran independent (peubah bebas). Dalam hal ini,  kedua  sub-elemen  tersebut  memiliki  kekuatan penggerak  yang  besar  tetapi  memiliki  sedikit ketergantungan terhadap program pengelolaan.
Analisis  pada  kuadran linkage menunjukkan, bahwa sub-elemen 2 (pengaturan pemanfaatan sumberdaya  berdasarkan  kesepakatan stakeholders ), sub-elemen  5  (membangun  kelembagaan  pengelolaan Rawa  Pening),  dan  sub-elemen  7  (penegakan  hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya) adalah
termasuk  peubah linkage (pengait).  Menurut  Marimin (2004),  setiap  tindakan  terhadap  sub-elemen  tersebut akan  mendorong  keberhasilan  program  pengelolaan, sebaliknya  lemahnya  perhatian  terhadap  sub-elemen tersebut  dapat  menyebabkan  kegagalan  pengelolaan. Dalam  hal  ini  perlu  perhatian  terhadap  ketiga  sub- elemen linkage tersebut untuk keberhasilan pengelolaan danau berbasis co-management . Sub-elemen 1 (melindungi danau dari kerusakan ekologi),  dan  sub-elemen  4  (memperbaiki  potensi sumberdaya  perikanan)  termasuk  ke  dalam  kuadran dependent (peubah  tidak  bebas),  yaitu  sub-elemen tujuan  pengelolaan  yang  merupakan  akibat  dari tindakan  sub-elemen  tujuan  lainnya.  Selanjutnya  sub- elemen  3  (pengembangan  usaha  mandiri  berbasis sumberdaya lokal) termasuk dalam kuadran autonomous , yaitu sub-elemen tujuan pengelolaan yang berada  di  luar  sistem  pengelolaan  danau  berbasis co- management .
Struktur  hirarki  elemen  tujuan  pengelolaan terdiri  atas  lima  level  (tingkat)  seperti  disajikan  pada Gambar  3.  Hubungan  kontekstual  yang  digunakan untuk  menganalisis  keterkaitan  antar  sub-elemen tujuan  pengelolaan  adalah  hubungan  pengaruh  antar sub-elemen.  Dalam  hal  ini  suatu  sub-elemen  tujuan pengelolaan  akan  membantu  tercapainya  tujuan pengelolaan yang lain.
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  peubah  kunci dalam  struktur  sistem  pengelolaan  danau  berbasis co- management adalah  sub-elemen  6  (pemberdayaan masyarakat  pemanfaat  sumberdaya).  Peubah  kunci tersebut  menjadi  penggerak  utama  dan  mempengaruhi peubah  yang  berada  pada  hirarki  di  bawahnya  dalam struktur  sistem  tujuan  pengelolaan.  Hasil  pengamatan dan  analisis  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa peranserta  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya  hanya dilihat  dalam  konteks  yang  sempit,  yaitu  sebatas  pada implementasi  program  atau  keputusan  yang  sudah ditetapkan pihak pemerintah. Dalam hal ini, peranserta masyarakat  pemanfaat  sumberdaya  dalam  pengelolaan danau mencapai bentuk partisipasi yang pasif.
Pendekatan pemberdayaan menekankan pentingnya  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya  dapat mengorganisir dirinya sendiri
untuk mengaktualisasikan  potensi  yang  sudah  dimiliki, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya  danau.  Selanjutnya  dengan  tercapainya tujuan  sub-elemen  6  (pemberdayaan  masyarakat pemanfaat  sumberdaya),  maka  akan  membantu  untuk mencapai tujuan pengelolaan lainnya yang berada pada hirarki  di  bawahnya  dalam  struktur  sistem  tujuan pengelolaan danau berbasis co-management .
4 7 2 5 1 3 6 8 I Autonomous III Linkage IV Independent II Dependent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ketergantungan D aya D or on g Gambar 2 Matriks  daya  dorong  dan  ketergantungan  elemen  tujuan  pengelolaan  Rawa  Pening  berbasis co- management
(6) Pemberdayaan masyarakat pemanfaat
sumberdaya
(2) Pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan stakeholders
(1) Melindungi Rawa Pening dari kerusakan ekologi
(4) Memperbaiki potensi sumberdaya perikanan Level  4 Level  3 Level  2 Level  1 (5) Membangun kelembagaan pengelolaan Rawa Pening (7) Penegakan hukum
terhadap pelangaran pemanfaatan sumberdaya
(3) Pengembangan usaha mandiri berbasis sumberdaya lokal (8) Pembinaan kelompok petani dan nelayan Level  5
Keterangan: = mempengaruhi
Gambar 3 Struktur sistem elemen tujuan pengelolaan Rawa Pening berbasis co-management
Pengembangan Kelembagaan Co-management Kelembagaan co-management dibangun dengan mengadopsi  pendapat  Ruddle  (1994).  Tinjauan  kritis pengembangan kelembagaan
co-management dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

## 1) Sistem batasan sumberdaya
Sistem  batasan  sumberdaya  dalam  konteks wilayah  pengelolaan  perikanan  di  Indonesia  secara formal diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan.  Dalam  ketentuan  pasal  5 diamanatkan  bahwa  wilayah  pengelolaan  perikanan Repulik  Indonesia  untuk  penangkapan  ikan  dan/atau pembudidayaan ikan  meliputi perairan Indonesia, ZEE Indonesia,  serta  sungai,  waduk,  danau,  rawa,  dan genangan  air  lainnya  yang  dapat  diusahakan  serta lahan  pembudidayaan  ikan  yang  potensial  di  wilayah Republik Indonesia.
Secara ekologis, wilayah pengelolaan mencakup  wilayah  ekosistem  perairan  Rawa  Pening. Penentuan  batas  pemanfaatan  sumberdaya  mengacu pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor 25 Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Sumberdaya  Ikan di  Danau  Rawa  Pening.  Dalam  pasal  9  ayat  (1)  diatur tentang  pembagian  zona  perairan  Rawa  Pening,  yaitu zona  suaka,  zona  penangkapan  ikan,  dan  zona budidaya  ikan.  Zona  perairan  yang  dimungkinkan dalam  pengelolaan co-management adalah  zona penangkapan  ikan  dan  zona  budidaya  ikan,  karena pada  kedua  zona  tersebut  diperbolehkan  melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya.

## 2) Sistem hak bagi pemanfaat sumberdaya
Pemberian hak pemanfaatan kepada masyarakat pemanfaat sumberdaya merupakan prasarat penting  dalam  kerangka co-management .  Salah  satu syarat  penting  dalam co-management adalah  adanya kejelasan  hak  dan  tanggung  jawab  terhadap  suatu daerah  teritori  atau  sumberdaya  yang  diberi  mandat untuk dikelola. Hak masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam pengelolaan co-management adalah (1) memanfaatkan  dan  mengelola  sumberdaya  sesuai peruntukan yang telah ditentukan, serta (2) mendapatkan  pembinaan  dalam  rangka  meningkatkan ketrampilan. Selanjutnya kewajiban masyarakat pemanfaat sumberdaya dalam pengelolaan co- management adalah memelihara dan menjaga kelestarian  sumberdaya  yang  telah  ditetapkan  untuk wilayah co-management.

## 3) Sistem aturan main
Sistem  aturan  main  disusun  berdasarkan  isu strategis  dan  bersifat  prioritas  bagi  tercapainya  tujuan bersama yang telah disepakati oleh seluruh stakeholders .  Analisis  ISM  menunjukkan,  bahwa konflik  kepentingan  dalam  pemanfaatan  sumberdaya merupakan  isu  strategis  yang  merupakan  kendala dalam pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan pemanfaatan sumberdaya berdasarkan kesepakatan seluruh stakeholders . Keterlibatan  kelembagaan  lokal  seperti  kelompok petani  dan  nelayan  dalam  penetapan  perangkat
pengelolaan diperlukan terkait dengan prinsip pengelolaan  Rawa  Pening  yang  lebih  adapatif  dan partisipatif.

## 4) Sistem sanksi dan penegakan hukum
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pengelolaan co-management adalah  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  pemanfaatan  sumberdaya.  Secara  formal Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya  Ikan  di  Rawa  Pening  telah  menetapkan sistem  sanksi  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan sumberdaya  di  Rawa  Pening.  Dalam  konteks co- management di  Rawa  Pening,  mekanisme  pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum diatur berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Perangkat penegak  hukum  berasal  dari  instansi  pemerintah, Kepolisian  Negara,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, dengan  melibatkan  Satuan  Tugas  Rawa  Pening  dari Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun.

## 5) Sistem monitoring dan evaluasi
Proses perbaikan kinerja co-management secara terus-menerus memerlukan kegiatan monitoring dan  evaluasi  guna  mengkaji  ulang  kemajuan  atau kelemahan  dalam  pelaksanaannya.  Sistem  monitoring dan evaluasi kinerja co-management dilakukan melalui kegiatan (1) pengendalian internal secara mandiri yang dilakukan  oleh  masyarakat pemanfaat  sumberdaya, (2) pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, serta (3) pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  baik secara perorangan maupun kelompok. Hasil pengendalian  dan  pengawasan  digunakan  untuk memantau  kesesuaian  antara  pelaksanaan  pengelolaan dengan  rencana  pengelolaan.  Indikator  yang  dinilai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi aspek sosial,  ekonomi,  dan  ekosistem  seperti  disajikan  pada Tabel 2.
Kegiatan monitoring dan evaluasi lebih menekankan  pada  hasil  dan  proses co-management sehingga  dapat  menjadi  masukan  dalam  kegiatan pengelolaan  di  masa  yang  akan  datang.  Selanjutnya kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara teratur  dengan  melibatkan  seluruh stakeholders yang terlibat dengan tujuan dapat mencapai hasil yang lebih baik melalui proses pembelajaran bersama.
Tabel 2  Indikator  dalam  kegiatan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  Rawa  Pening  berbasis co-management
No Aspek Indikator 1 Sosial a) Persepsi masyarakat terhadap program co-management .
b) Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja co-management.
2 Ekonomi  a) Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya di Rawa Pening.
b) Kontribusi kegiatan co-management terhadap perkonomian lokal.
c) Tingkat pendapatan masyarakat pemanfaat sumberdaya.
No Aspek Indikator
3 Ekosistem  a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem Rawa Pening.
b) Persepsi masyarakat terhadap kondisi ekosistem Rawa Pening.

## Kesimpulan
1. Stakeholders yang  terlibat  dalam  kerangka co- management dikelompokkan menurut  tingkat kepentingan  dan  pengaruhnya  dalam  penentuan kebijakan  pengelolaan.  Tingkat  kepentingan  dalam pengelolaan  terkait  dengan  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya.  Selanjutnya  tingkat  pengaruh  terkait dengan  otoritas  dan  peran  penting stakeholders dalam mengorganisir kegiatan pengelolaan.
2. Pengorganisasian  masyarakat  dilakukan  dengan proses  pemberdayaan  dengan  membangun  rasa percaya  diri  masyarakat  guna  memudahkan  dalam melakukan suatu tindakan.
3. Pemberdayaan  masyarakat  pemanfaat  sumberdaya merupakan peubah kunci dalam tujuan pengelolaan danau  berbasis co-management .  Pemberdayaan masyarakat menjadi penggerak utama dan mempengaruhi  tujuan  lainnya  dalam  pengelolaan danau berbasis co-management . 4. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya dalam pengelolaan  berbasis co-management ditentukan berdasarkan  kesepakatan  seluruh stakeholders .
Keterlibatan  kelembagaan  lokal  dalam  penetapan perangkat  pengelolaan  untuk  menjamin  prinsip pengelolaan yang lebih partisipatif.
5. Kelembagaan co-management dibangun  dengan mempertimbangkan aspek sistem batasan sumberdaya  yang  mencakup  wilayah  ekosistem perairan Rawa Pening, sistem hak bagi pemanfaatan sumberdaya,  sistem aturan  main  yang disusun  berdasarkan  isu  strategis  dan  bersifat prioritas bagi tercapainya tujuan bersama, mekanisme  sistem  sanksi  dan  penegakan  hukum berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku, serta sistem monitoring dan evaluasi guna mengkaji kemajuan pelaksanaan co-management .
Saran 1. Kerangka co-management lebih  menitikberatkan pada  proses,  oleh  sebab  itu  menuntut  keterlibatan dari  seluruh stakeholders untuk  berpartisipasi dalam pengelolaan berbasis co-management.
2. Pelaksanaan kerangka co-management memerlukan pembiayaan  yang  cukup  besar  mulai  dari  tahap inisiasi masyarakat sampai dengan tahap implementasi. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan  dalam  pembagian  peran  dan  tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat pemanfaat sumberdaya.

## Daftar Pustaka
Adrianto  L,  Al  Amin,  MA,  Solihin  A,  Hartoto  DI.
2010. Konstruksi kelembagaan dalam pengelolaan perikanan  di  era  desentralisasi.  Bogor:  PKSPL- IPB.
Borrini-Feyerabend  G,  Farvar  MT,  Nguinguiri  JC, Ndangang  VA.  2000. Co-management  of  Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning- by-Doing. Heidelberg, Germany: GTZ and IUCN, Kasparek Verlag.
Disnakan Kabupaten Semarang [Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten  Semarang].  2007. Profil Kelompok  Nelayan  di  Perairan  Rawa  Pening Kabupaten Semarang . Semarang.
Eryatno,  Sofyar  F.  2007. Riset  Kebijakan:  Metoda Penelitian untuk Pascasarjana. Bogor: IPB Press. Grimble  R,  Chan  MK.  1995.  Stakeholder  analysis  for natural  resource  management  in  developing countries:  some  practical  guidelines  for  making management  more  participatory  and  effective. Natural Resource Forum 19[2]:113-124. Hartoto  DI,  Adrianto  L,  Kalikoski  D,  Yunanda  T, editor. 2009. Building Capacity for Mainstreaming Fisheries  Co-management  in  Indonesia.  Course book. Rome:  Food  and  Agriculture  Organization of  The  United  Nations/  Jakarta:  Directorate  of Fisheries Resources of Indonesia.
Hasan  I.  2002. Pokok-Pokok  Materi  Metodologi Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Marimin.  2004 .  Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan Kriteria Majemuk . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
[MENLH]  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup. 2009. Gambaran umum potensi dan kondisi danau Indonesia dan dampak perubahan iklim. Di dalam: Pengelolaan  Danau  dan  Antisipasi  Perubahan Iklim .  Prosiding  Konferensi  Nasional  Danau Indonesia  Pertama;  Bali,  13-15  Agustus  2009. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Puspita L, Ratnawati E, Suryadiputra INN, Meutia AA. 2005. Lahan  Basah  Buatan  di  Indonesia .  Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme. Ruddle  K.  1994. A  Guide  to  The  Literature  on Traditional Community-Based Fishery
Management  in  The  Asia-Pacific  Tropics. Rome: Food  and  Agriculture  Organization  of  The  United Nations.
Umar  H.  2002. Metode  Riset  Bisnis. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
[UNEP]  United  Nations  Environment  Programme. 1999. Newsletter  and  Technical  Publications: Technology  Needs  for  Lake  Management  in Indonesia-Investigation of Rawa Danau and Rawa Pening, Java . Paris.