## KELUARGA HARMOMNIS DALAM BERPIKIR JARINGAN
(Telaah Mubadalah Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri)
Agus Hermanto, Nuri Safitri, Iman Nur Hidayat gusher.sulthani@radenintan.ac.id
UIN Raden Intan Lampung, STAI Darussalam Lampung, Universitas Darussalam Gontor
Received: 11/06/2024 Revised: 26/06/2024 Aproved: 28/06/2024

## Abstrak
Mewujudkan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga bukanlah hal mudah,  bahkan  tidak  sedikit  rumah  tangga  yang  retak  dan  bahkan berujung  pada  perceraian  akibat  tidak  terwujudnya  hak  dan  kewajiban antara  keduanya.  Untuk  menjembatani  hal  tersebut  maka  butuh  berpikir jaringan agar sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan benar, karena pasangan  suami  istri  pada  mulanya  adalah  unsur  lain,  dengan  adanya akad nikah, hingga keduanya menyatu dalam sebuah ikatan yang sah dan kokoh.  Bagaimana  upaya  mewujudkan  keluarga  yang  harmonis  dalam berpikir  jaringan?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga yang  harmonis  dengan  berpikir  jaringan,  sehingga  komunikasi  antara keduanya  dapat  terwujud.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka ( library  reseach) dalam  bentuk  kualitatif,  karena  penelitian  ini  akan menggiring  pada  sebuah  analisa  yang  mendalam  dalam  berpikir  jaringan demi  mewujudkan  keluarga  yang  harmonis  dan  terwujudnya  hak  dan kewajiban  suami  istri  dengan  benar.    Keluarga  yang  harmonis  dalam berpikir  jaringan  adalah  upaya  menyatukan  dua  pasangan  yang  terikat dalam sebuah ikatan suci ( mitsaqan ghalidzan) yang mulanya orang lain, sehingga  terikat  dalam  sumpah  yang  bermartabat  yang  disaksikan  oleh keluarga  besar  dan  para  saksi  dan  ditandai  dengan  mahar.  Keterlibatan orang-orang  penting  tersebut  dalam  sebuah  akad  nikah  merupakan sebuah jaringan untuk menyatukan keduanya dan merupakan tanggungjaeab  bagi  keduanya  untuk  menjalankan  hak  dan  kewajiban merupakan hal yang mutlak demi keharmonisan.
Kata Kunci: Harmonis, Berpikir Jaringan, Mubadalah.

## Abstract
Creating a sakinah family in a household is not an easy thing, in fact quite a few households break down and even end in divorce due to the lack of rights  and  obligations  between  the  two.  To bridge  this,  you  need  to  think about  networks  so  that  a  household  can  be realized  properly,  because  a husband  and  wife  are  initially  another  element,  with  the  existence  of  a marriage  contract,  until  the two  of  them unite  in  a  legal and  strong  bond. How  to  create  a  harmonious  family  in  network  thinking?  This  research aims  to  create  a  harmonious  family  with  network  thinking,  so  that communication  between  the  two  can  be  realized.  This  research  is  library research in qualitative form, because this research will lead to an in-depth analysis of network thinking in order to create a harmonious family and the correct  realization  of  the  rights  and  obligations  of  husband  and  wife.  A harmonious family in network thinking is an effort to unite two partners who are bound in a sacred bond (mitsaqan ghalidzan) who were originally other people,  so  that  they  are  bound  by  a  dignified  oath  witnessed  by  the extended family and witnesses and marked by a dowry.  The involvement of these important people in a marriage contract is a network to unite the two  and  it  is  the  responsibility  of  both  to  carry  out  their  rights  and obligations which is absolute for the sake of harmony.
Keywords: Harmony, Network Thinking, Mubjadi.

## A. Pendahuluan
Tujuan  dari  setiap  perkawinan  adalah  mewujudkan  keluarga yang  harmonis,  yang  dalam  bahasa  agama  disebut sakinah, mawaddah wa rahmah. 1 meskipun demikian, keluarga harmonis tidak mudah  dilakukan,  buktinya  banyak  keluarga yang  retak  dan berujung pada perceraian dengan berbagai factor yang melatar belakanginya. 2 Di  sisi  lain,  banyak  pula  taawaran  dan  upaya  untuk  mewujudkan keluarga  yang  harmonis,  mulai  dari  cara  yang  konservatif,  hingga
1 Chadijah,  Siti.  "Karakteristik  Keluarga  Sakinah  dalam  Islam." Rausyan  Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14.1 (2018).
2 Matondang,  Armansyah.  "Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam perkawinan." JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of Governance and Political Social UMA) 2.2 (2014): 141-150.
yang  progresif.  Cara-cara  konservatif  seperti  halnya  kajian  fikih. 3 Sedangkan  secara  progresif  seperti  halnya  tawaran  konsep  gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hingga terwujudnya keluarga sakinah. 4
Adapun  kajian  terdahulu  yang  relevan  seperti,  tulisan  Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, Islam adalah agama yang  paling  sempurna  karena  mengatur  segala  lini  kehidupan termasuk  keluarga  harmonis.  Menjaga  kehidupan  beragama  dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga,  interaksi antar  sesama  anggota  keluarga  sehingga  tercipta  hubungan  baik, saling  menghargai,  persatuan.  dalam  keluarga,  dengan  sabar menghadapi krisis dalam rumah tangga. 5
Meski  demikian,  masih  banyak  problem  yang  tersisa  untuk dapat  menyelesaiakan  permasalahan  rumah  tangga  yang  harmonis jika  seseorang  tidak  berpikir  jaringan  dalam  mewujudkannya.  Lantas bagaimana  cara  berpikir  jaringan  dalam  mewujudkan  keluarga  yang harmonis,  siapakian  orang  yang  terlibat  dalam  terbentuknya  sebuah rumah  tangga,  sehingga  sebuah  rumah  tangga  terbentuk  dan terwujudnya  keluarga  yang  harmonis,  hal  ini  sangat  penting  dan menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk menelaahnya.
Christofora  Megawati  Tirtawinata, Mengupayakan  Keluarga yang  Harmonis, Keluarga  yang  harmonis  merupakan  lingkungan terbaik  bagi  individu  untuk  mampu  membentuk  kepribadian  yang sehat.  Kepribadian  yang  sehat  dan  keluarga  yang  sehat  sangat diperlukan  dalam  membangun  masyarakat  yang  sehat,  yang  pada gilirannya  diperlukan  dalam  membangun  bangsa.  Kenyataannya
3 Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat." Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari ’ah dan Hukum 3.2 (2018): 171-190.
4 Pratiwi,  Heppy  Atma,  and  Endang  Wiyanti.  "Representasi  kesetaraan  gender pada  iklan  (Tinjauan  semiotika  citra  laki-laki  dalam  keluarga  pada  iklan  televisi)." Jurnal Desain 4.03 (2017): 212-230.
5 Sainul,  Ahmad.  "Konsep  Keluarga  Harmonis  dalam  Islam." Jurnal  AL- MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 4.1 (2018): 86-98.
banyak  pasangan  yang  belum  mampu  mencari  keluarga  yang harmonis  sehingga  mengakhiri  pernikahannya  dengan  perceraian. Penyebab  perceraian  pada  umumnya  karena  tidak  adanya keharmonisan. Artikel ini berdasarkan observasi dan studi literatur. Di dalamnya  menggambarkan  upaya  membangun  keharmonisan  dalam keluarga,  sebelum  menikah  dan  selama  menikah.  Oleh  karena  itu, pasangan  mampu  memahami  perbedaan  di  antara  mereka  dan menyikapinya  secara  positif  serta  selalu  berkomunikasi  secara asertif. 6
Abdul  Aziz, Relasi  Gender  Dalam  Membentuk  Keluarga Harmoni  :  Upaya  membentuk  keluarga  Bahagia, Artikel  ini  menelisik akar dari sumber perdebatan dan perbedaan pandang tentang realitas pola  relasi  keluarga  patriarkhis  yang  mendikotomikan  peran  antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga,  dimana suami  adalah  kepala  keluarga  ( public )  dan  isteri  adalah  ibu  rumah tangga ( domestic ). Pola relasi keluarga yang dikotomis, mengakibatkan  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender.  Kondisi tersebut  tentunya  memerlukan  konstruksi  pola  relasi  yang  berbasis pada  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  sehingga  terwujud  kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis. Konstruksi pola relasi gender yang  berkeadilan  dan  berkesetaraan  gender,  terwujud  jika  ada kerjasama  dan  pembagian  peran  yang  setara  dan  adil  antara  suami dan  isteri,  yang  merujuk  pada  perencanaan  dan  pelaksanaan manajemen  sumberdaya  keluarga,  sehingga  anggota  keluarga mempunyai  pembagian  peran  dalam  berbagai  aktivitas  (domestik, publik, dan kemasyarakatan). 7
Tiga  penelitian  ini  menggambarkan  penelitian  yang  serupa lainnya,  pada  umumnya  bercerita  tentang  upaya  mewujudkan
6 Tirtawinata,  Christofora  Megawati.  "Mengupayakan  keluarga  yang  harmonis." Humaniora 4.2 (2013): 1141-1151.
7 Aziz,  Abdul.  "Relasi  gender  dalam  membentuk  keluarga  harmoni  (Upaya membentuk  keluarga  bahagia)." Jurnal  Harkat:  Media  Komunikasi  Gender 13.1  (2017): 27-37.
keluarga  harmonis,  hak  dan  kewajiban  merupakan  faktor  yang mewujudkan  keharmonisan  rumah  tangga,  dan  konsep  gender sebagai bahan analisa yang membedakan budaya keluarga patriarkhi yang  bias  gender  dengan  konsep  gender  yang  senantiasa  bermitra dalam  mewujudkan  keluarga  yang  harmonis.  Rasanya  penelitian tentang berpikir jaringan dalam membangun keluarga harmonis belum tersentuh  oleh  para  peneliti,  padahal  sangat  penting  sebuah  rumah tangga  yang  terbina  dan  harus  dipertahankan  dengan  cara  berpikir jaringan.

## B. Pembahasan

## 1) Kajian Teori
Secara  bahasa,  pernikahan  dalam  konteks  Indonesia kerap  disebut  sebagai  perkawinan,  dengan  makna  yang sama.  Perkawinan  berasal  dari  kata  kawin  yang  artinya membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis  atau  dapat  juga diartikan  berhubungan  badan  dengan  lawan  jenis,  istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia,  dan  menunjukkan  proses  generatif  secara  alami. Dalam  konsep  hukum  Islam,  terdapat  istilah  nikah,  yang berarti  adalah  kawin,  namun  istilah  nikah  hanya  digunakan pada  manusia  karena  mengandung  keabsahan  secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna  nikah  adalah  akad  atau  ikatan,  karena  dalam  suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak  perempuan)  dan qabul (pernyataan  menerima  dari pihak  laki-laki).  Selain  itu,  nikah  bisa  juga  diartikan  sebagai bersetubuh. 8
Dari  penjabaran  di  atas,  sejatinya  istilah  nikah  dan
8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) , (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014). h. 7.
kawin  memiliki  persamaan  makna  hanya  saja  istilah  kawin dalam  bahasa  Indonesia  acap  kali  digunakan  lebih  umum, yaitu  tidak  hanya  kepada  manusia,  namun  juga  kepada selainnya. Sedangkan istilah nikah, tidak elok jika digunakan untuk  selain  manusia,  namun  lebih  tepat  dan  layaknya digunakan  bagi  manusia  dan  bukan  selainnya,  namun demikian,  dalam  istilah  bahasa  Indonesia,  penggunaan  kata nikah ya kawin, begitu juga kawin adalah nikah.
Sedangkan secara etimologis, makna nikah atau kawin digunakan  untuk  mengungkapkan  arti  persetubuhan,  akad, dan  pelukan.  Perkawinan  adalah  salah  satu  asas  pokok hidup  yang  paling  utama  dalam  pergaulan  atau  masyarakat yang  sempurna.  Pernikahan  itu  bukan  saja  merupakan  satu jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga  dan  keturunan,  tetapi  juga  dapat  dipandang  sebagai jalan  menuju  pintu  perkenalan  antara  suatu  kaum  dengan kaum  lain,  dan  perkenalan  itu  akan  menjadi  jalan  untuk menyampaikan  pertolongan  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Sebenarnya  pertalian  nikah  adalah  pertalian  yang seteguh-teguhnya  dalam  hidup  dan  kehidupan  manusia, bukan  saja  antara  suami  istri  dan  keturunannya,  melainkan antara  dua  keluarga.  dari  baiknya  pergaulan  antara  istri dengan  suaminya,  kasih  mengasihi,  akan  berpindahlah kebaikan  itu  kepada  semua  keluarga  dari  kedua  belah pihaknya,  sehingga  mereka  menjadi  satu  dalam  segala urusan  bertolong-tolongan  sesamanya  dalam  menjalankan kebaikan  dan  mencegah  segala  kejahatan.  Selain  itu, dengan  pernikahan  seseorang  akan  terpelihara  dari kebinasaan hawa nafsunya. 9
Secara istilah penulis mendefinisikan bahwa
9 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010). h. 374
perkawinan  bukan  hanya  sekedar  hubungan  biologis  antara keduanya  yaitu  suami  dan  istri  yang  secara  legal  telah dihalalkan  bagi  keduanya,  namun  lebih  daripada  itu  juga memiliki  satu  tujuan  yaitu  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawaddah  wa  rahmah,  yang  mana  setelah terjadinya  akad  bagi  keduanya,  maka  timbullah  hak  dan kewajiban  bagi  keduanya  dan  perlu  adanya  ketersalingan serta mempersiapkan diri untuk regenerasi, yaitu menyiapkan  generasi  yang  berkualitas,  dan  generasi  yang berkualitas, akan dapat terwujud manakala antara keduanya saling mengisi.
Konsep  perkawinan  memiliki  sudut  pandang  yang berbeda-beda,  secara  yuridis  dalam  Undang-Undang  No.  1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa; Perkawinan adalah ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal b erdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Pertimbangannya adalah  negara  Pancasila  dimana  sila  pertamanya  adalah Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perkawinan  erat  sekali dengan agama/kehoranian, sehingga perkawinan bukan saja mempunya  unsur  batin/rohani  juga  mempunyai  peranan yang penting. 10
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam terciptanya  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  normatif dan  hukum  positif  di  Indonesia  yaitu  syarat  dan  rukun perkawinan. dalam hukum normatif maupun hukum positif di Indonesia,  pernikahan  dianggap  sah  apabila  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan.  Sebelum  lanjut  berbicara
10 Djubaedah,  Neng, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , (Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
tentang  kontruksi  perkawinan  lebih  lanjut,  sekiranya  perlu menjabarkan  revinisi  syarat  dan  rukun  dalam  perkawinan, rukun  adalah  sesuatu  yang  adanya  menjadi  syarat  sahnya perbuatan  hukum  dan  merupakan  bagian  dari  perbuatan hukum  tersebut.  Sedangkan  rukun  perkawinan  berarti  dari perbuatan  hukum  tersebut.  Rukun  perkawinan  berarti sesuatu  yang  menjadi  bagian  perkawinan  yang  menjadi syarat sahnya perkawinan. 11
Berikut adalah beberapa rukun dalam perkawinan, yaitu adanya  calon  mempelai  laki-laki,  adanya  calon  mempelai perempuan, adanya wali dari perempuan, adanya dua orang saksi  dan  adanya  sighah,  yaitu  ijab  dan  qabul,  hal  ini sebagaimana diuiraikan dalam rincian di bawah ini; Pertama, calon  mempelai,  calon  mempelai  yang  pertama  adalah adanya  calon  mempelai  Pria,  adapun  calon  mempelai  pria harus mempenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yaitu:  beragama  Islam,  baligh,  dilakukan  tanpa  paksaan, bukan  mahram  dari  mempelai  wanita,  rukun  selanjutnya adalah  calon  mempelai  wanita,  adapun  calon  mempelai wanita  harus  memenuhi  syarat  yaitu:  beragama  Islam, berakal  sehat,dan  bukan  mahram  mempelai  pria.  Dalam kreteria  syarat  pertama  ini  mencakup  kedua  pelaku  dari pernikahan  itu  sendiri,  yaitu  adanya  mempelai  pria  dan mempelai wanita, karena keduanyalah yang akan melangsungkan  akad  dalam  suatu  pernikahan.  Keduanya harus  ada  dan  memenuhi  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi. 12
11 Abdul  Haris  Naim ,  Fiqh  Munakahat ,  (Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Kudus,
Kudus, 2008), h. 67
12 Aprilia, Hana  Ayu.  "Tes  Kesehatan  Pra  Nikah  Bagi  Calon  Mempelai  Laki-Laki Di  Kantor  Urusan  Agama  (Kua)  Jatirejo  Mojokerto." Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 7.2 (2017): 85-110.
Kedua, Wali,  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab menikakahkan  mempelai  wanita  adapun  syaratnya  adalah beragama  Islam,  dewasa,  mempunyai  hak  perwalian.  Wali dalam suatu pernikahan adalah merupakan salah satu rukun nikah, sedangkan wali yang dimaksud adalah wali dari calon mempelai wanita, yaitu diutamakan adalah orang tua laki-laki wanita  jika  ada  dan  kerabat  keluarganya  yang  masih dianggap mahram, karena merekalah orang yang paling tahu dan paham dengan anak perempuannya. 13
Ketiga, Dua  orang  saksi,  saksi  harus  hadir  dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani  akta  nikah  pada  waktu  dan  ditempat  akad nikah  dilangsungkan, 14 orang  yang  dapat  ditunjuk  saksi adalah  orang  yang  mempunyai  syarat  yaitu:  seorang  laki- laki,  beragama  Islam,  baligh,  adil,  berakal  sehat,  mengerti maksud dari akad nikah. 15
Keempat, Akad  (Ijab  Qabul).  Akad  terdiri  dari  ijab  dan qabul.  Ijab  adalah  ucapan  yang  terlebih  dahulu  terucap  dari mulut  salah  satu  kedua  belah  pihak  untuk  menunjukkan keinganannya  membangun  ikatan.  Kabul  adalah  apa  yang kemudian  terucap  dari  pihak  lain,  yang  menunjukkan kerelaan  atau  kesepakatan  atas  apa  yang  telah  diwajibkan oleh pihak pertama 16

## 2) Metode penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga yang harmonis dengan berpikir jaringan, sehingga
13 Mukhsin,  M.  Karya.  "Saksi  yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam." Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18.1 (2019): 92-105.
14 Abdul  Haris  Naim, Fiqh  Munakahat ,  (Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Kudus, Kudus, 2008), h.  73
15 Basith,  M.  Abdul. Sifat  adil  bagi  saksi  dalam  keabsahan  akad  nikah  menurut Empat Imam Mazhab . Diss. IAIN Palangka Raya, 2016.
16 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (Era Intermedia, Solo, 2005), h. . 34
komunikasi  antara  keduanya  dapat  terwujud.  Penelitian  ini merupakan penelitian pustaka ( library reseach) dalam bentuk kualitatif, karena penelitian ini akan menggiring pada sebuah analisa  yang  mendalam  dalam  berpikir  jaringan  demi mewujudkan  keluarga  yang  harmonis  dan  terwujudnya  hak dan kewajiban suami istri dengan benar.

## 3) Hasil penelitian
Sebuah  ikatan  perkawinan 17 terjalin  tidaklah  terlepas dari  jaringan.  Perkenalan  antara  laki-laki  dan  perempuan atau  sebaliknya, 18 merupakan  langkah  paling  awal  dimana adanya jaringan yang sedang berlangsung antara keduanya. Adanya suatu ketertarikan hingga kecocokan hati merupakan langkah-langkah  jaringan  yang  sedang  berlangsung  antara keduanya,  namun  demikian,  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  yang  sakral, 19 sehingga  tidaklah  dianggap  cukup suatu  perkawinan  hanya  dirasakan  oleh  kecua  mempelai, melainkan  kedua  orang  tua  juga  ikut  berperan  aktif  dalam menentukan  dalam  persetujuan  atau  sebaliknya  antara keduanya, sehingga adanya kafaah. 20
Kafaah adalah persekufu ’an atau persederajatan antara keduanya. 21 Seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah melakukan  perkenalan  hingga  adanya  simpati  hingga ketertarikan antara keduanya dalam berpikir jaringan,  belum tentu  akan  berlangsung  sampai  pernikahan  jika  tidak
17 Usman,  Rachmadi.  "Makna  pencatatan  perkawinan  dalam  peraturan perundang-undangan  perkawinan  di  Indonesia." Jurnal  Legislasi  Indonesia 14.3  (2018): 255-273.
18 Ardhianita,  Iis,  and  Budi  Andayani.  "Kepuasan  pernikahan  ditinjau  dari berpacaran dan tidak berpacaran." Jurnal psikologi 32.2 (2005): 101-111.
19 Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." Privat Law 3.2 (2016): 164410.
20 Syafi'i, Imam. "Konsep  Kafaah Dan Keluarga  Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi  Hak  Kafa’ah  Terhadap  Pembentukan  Keluarga  Sakinah)." Asy- Syari’ah:  Jurnal Hukum Islam 6.1 (2020): 31-48.
21 Sholihin,  Paimat.  "Kafaah  Dalam  Perkawinan  Perspektif  Empat  Mazhab." SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal 2.1 (2021): 1-13.
disetujui  oleh  kedua  orang  tua  baik  dari  pihak  laki-laki  atau perempuan, begitulah proses berpikir jaringan.
Seorang  kyai  akan  senantiasa  menentukan  pilihan untuk putra atau putrinya dengan cara mencarikan pasangan yang  sekufu’,  yaitu  mencarikan  pasangan  anak  kyai  yang mungkin  dari  anak  sahabatnya  atau  anak  sesame  alumni pondonya  terdahulu,  yang  ini  juga  merupakan  bagian  dari proses  berpikir  jaringan.  Seorang  yang  terhormat,  akan senantiasa  memikirkan  pasangan  anak-anaknya  agar mendapatkan  pasangan  yang  sederajat  adalah  upaya berpikir jaringan.
Setelah  terjadinya  suatu  persetujuan  dalam  penentuan calon  pasangan,  maka  terjadilah  suatu  akad  nikah  yang dihadiri  oleh  kedua  mempelai,  dua  orang  saksi  dan  ucapan sighah  ijab  dan  Kabul  yang  berlangsung  secara  sakral  dan khitmat.  Kesakralan  suatu  perkawinan  dikatakan  sakral dalam  kacamata  berpikir  jaringan  benar-benar  terjadi. Karena  pada  saat  akad  nikah,  terjadilah  kesepakan  antara keduanya  dan  bersatulah  antara  keluarga  keduanya  dalam sebuah  jaringan  yang  solid  dan  bermartabat.  Ditambah  lagi dengan  hadirnya  dua  orang  saksi  yang  telah  menyaksikan akad  tersebut  yang  merupakan  orang  terhormat  dan terpilih, 22 bahkan  memilih  para  petingga  baik  dari  kalangan pejabat  sampai  para  ulama,  hal  ini  bukan  hanya  semata- mata  tanpa  kesengajaan,  melainkan  benar-benar  terjadi sebuah jaringan yang solid yang dibentuk.
Kedua  orang  saksi  yang  terhormat  adalah  bagian  dari berpikir  jaringan,  yaitu  agar  kedua  mempelai  yakin  bahwa perkawinan  yang  dilakukan  bukanlah  sekedar  seremonial
22 Mukhsin,  M.  Karya.  "Saksi  yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam." Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18.1 (2019): 92-105.
belaka,  melainnkan  disaksikan  oleh  orang-orang  penting, sehingga  kedua  mempelai  akan  senantiasa  berpikir  atas keberlangsungan  dalam  pernikahan  dan  tidak  mudah melakukan  tindakan-tindakan  yang  menyakitkan  antara keduanya  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ataupun penelantaran hak dan kewajiban antara keduanya. 23
Pasangan  suami  istri  yang  telah  dikukuhkan  sebagai suami  dan  istri  akan  senantiasa  memikul  beban  besar dipundaknya  yaitu  hak  dan  kewajiban. 24 Suatu  hak  dan kewajiban  akan  sangat  menentukan  martabat  keluarga terjaga,  sehingga  antara  keduanya  senantiasa  merawat  dan menjaga  sama-sama. 25 Hal  ini  sangatlah  lumrah  dan  wajar dilakukan  oleh  setiap  pasangan,  namun  jika  hal  ini  berpikir jaringan,  bahwa  keduanya  akan  senantiasa  sama-sama mengingat  orang-orang  penting  pada  saat  berlangsungnya akad nikah yang dihadiri oleh orang-orang dekatnya dengan penuh cinta dan bermartabat. 26

## 4) Pembahasan
Dalam  konsep  hukum  positif  di  Indonesia,  bahwa perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dicatat  oleh pegawai  pencatat  nikah  yang  dibuktikan  dengan  adanya akte  nikah,  karena  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan dianggap  sebagai  nikah  di  bawah  tangan  atau  acap  kali disebut  sebagai  nikah  sirri,  yang  akan  menimbulkan
23 Nuroniyah,  Wardah.  "Analisis  Akad  Nikah  Via  Teleconference  Menurut  Fiqih Mazhab  Dan  Hukum  Positif  Indonesia." Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 2.1 (2017).
24 Ikrom,  Mohamad.  "Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Perspektif  Al-Quran." Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1.1 (2015): 23-40.
25 Nurani,  Sifa  Mulya.  "Relasi  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam  Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam  Dan  Hadits  Ahkam)." Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 3.1 (2021): 98-116.
26 Nurhayati,  Agustina.  "Pernikahan  dalam  perspektif  Alquran." ASAS:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3.1 (2011).
banyaknya problematika.
Dalam  masyarakat  adat  khususnya  yang  bersifat
kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk
mempertahankan  dan  meneruskan  garis  keturunan,  untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh  nilai-nilai  adat  budaya  dan  kedamaian  dan untuk    mempertahankan  kewarisan.  Sedangkan  tujuan perkawinan  menurut  perintah  Allah  untuk  memperoleh keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat,  dengan  mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
Walaupun  secara  adat,  bahwa  tujuan  perkawinan adalah  untuk  meneruskan  kekerabatan  dengan  cara regenerasi, dan dari perkawinan itulah akan timbulnya waris, baik  itu  yang  berpegang  teguh  pada  sistem  kekerarabatan patriliniel,  bilateral,  maupun  matreliniel,  sesuai  dengan sistem adat yang dianut, selama membawa nilai kemaslahatan.
Hukum  Islam  klasik  mengemukakan  bahwa  ikrar  cerai merupakan  hak  sepenuhnya  suami.  Kitab-kitab  munakahat memberikan  hak  prerogratif  ikrar  thalak  hanya  kepada suami.  Isteri  tidak  mempunyai  kewenangan  sedikit  pun dalam  hal  ikrar  cerai  ini.  Meskipun  hukum  Islam  telah mengatur  adanya  gugatan  cerai  atau  khuluk,  akan  tetapi yang memegang kunci adalah tetap suami. Ini berarti bahwa kendali  terjadinya  perceraian  ada  di  tangan  suami.  Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan  perkawinan,  khususnya  terjadinya  thalak  atau  tidak sepenuhnya ada di tangan suami.
Dominasi  suami  terhadap  isteri  dalam  hal  thalak  ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Penulis  berpendapat  bahwa  patut  dipertimbangkan  adanya
kewenangan  yang  berimbang  antara  suami  isteri  dalam  hal kewenangan  ikrar  cerai.  Suami  mempunyai  hak  ikrar  cerai dan  isteri  juga  mempunyai  hak  ikrar  cerai,  adapun penyelesaian  sengketa  perceraian  tetap  melalui  proses  di pengadilan. 27
Perkawinan  merupakan  pondasi  masyarakat  dan  oleh karena  itu  agar  masyarakat  kuat  maka  perkawinan  juga harus  dijaga  agar  tetap  kokoh.  Perkawinan  yang  runtuh berarti  juga  meruntuhkan  sendi-sendi  masyarakat.  Islam mengharapkan  agar  perkawinan  dapat  terpelihara  dengan baik  sampai  ajal memisahkan  suami  isteri.  Suami dan  isteri agar  berperilaku  yang  makruf  (QS.  al-Nisâ  4,  9)  dalam menjalin  hubungan  rumah  tangga.  Perilaku  makrufini merupakan kunci kokohnya bangunan rumah tangga.
Sachiko  Murata  menekankan  agar  suami  isteri  harus mengedepankan  penyelesaian  urusan  rumah  tangga dengan  cara  yang  sebaik-baiknya, 28 termasuk  ketika menghadapi  problematika  rumah  tangga  yang  apabila  tidak dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya kemungkinan berakhir dengan perceraian.
Sayyid  Sabiq  mengemukakan  bahwa  Islam  hanya memberikan  hak  thalak  kepada  suami,  karena  kaum  laki- lakilah  yang  mempunyai  akal  dan  tabiat  yang  lebih  sabar menghadapi  problematika  rumah  tangga  sehingga  ketika terjadi  sesuatu  dengan  isterinya,  suami  tidak  cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban pasca cerai.
Pernyataan  Sayyid  Sabiqini,  menurut  penulis  patut dipertanyakan  dan  terlalu  berlebihan.  Seiring  dengan
27 Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2006) h 311
28 Sachiko Murata, TheTaoofIslam .Bandung:Mizan. 1999.h 232
kemajuan  zaman,  kondisi  saat  ini  tingkat  pendidikan  kaum perempuan relatif semakin baik. Secara ekonomis dan sosial kaum  perempuan  juga  semakin  mapan.  Tingkat  pendidikan dan  kematangan  sosial  ini  banyak  mempengaruhi  pada kematangan psikologi kaum perempuan. 29
Alasan  Sayyid  Sabiq  yang  menempatkan  posisi perempuan  dalam  keadaan  tak  berdaya  tidak  tepat  untuk kondisi  sosial  masyarakat  yang  sudah  maju  saat  ini.  Tidak semua  suami  memiliki  iktikad  yang  baik  seperti  di  atas  dan banyak  pula  suami  yang  tidak  bisa  berfikir  secara  rasional dan  sabar.  Kalau  memang  pada  zaman  era  Sayyid  Sabiq terjadi  kondisi  keadaan  perempuan  yang  sangat  tertinggal sosial  ekonomi  dan  intelektualnya,  sehingga  fatwa  hukum perceraian  menempatkan  perempuan  di  posisi  yang termarginalisasi,  maka  saat  ini  sudah  seharusnya  fatwa hukum  tersebut  harus  dirubah  disesuaikan  dengan  kondisi zaman saat ini. Fatwa hukum harus berubah mengikuti nilai kemaslahatan dan dinamika perkembangan zaman.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk merekonstruksi  konseptual  thalak  dan  implementasinya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah sebagai berikut:
Pertama , perceraian  merupakan  solusi  terakhir untuk  keluar  dari  problematika  rumah  tangga.  Perceraian harus  dilator  belakangi  oleh  kondisi  darurat.  Keputusan tentangkondisi  darurat  dalam  bangunan  rumah  tangga  ini harus  merupakan  keputusan  bersamaantara  suami  isteri dengan  mengedepankan  prinsip  persamaan  hak  dan keadilan  sosial  yang  berbasis  pada  nilai-nilai  dasar
29 Leila  Ahmed, Wanitadan  Gender  DalamIslam ,  (Jakarta:  Penerbit  Lentera AlQurtubi .t.th . Tafsiral Qurthubi . JilidIII. Mesir: alHalabi. 2000), h. 167-175
kemanusiaan.Keputusan  bercerai  merupakan  keputusan bersama  suami  isteri  dan  bahkan  merupakan  keputusan bersama  anak-anak  mereka  apabilaanak  telah  mempunyai kematangan  berfikir  atau  telah  baligh.  Akibat  yang ditimbulkan  dari  peristiwa  perceraian  ini  diupayakan berdampak positif bagi kemaslahatan bekas suami dan juga kemaslahatan  bekas  isteri.  Prinsip  yang  digunakan  adalah menghindari  atau  mengurangi  sesedikit  mungkin  madlarat atau dampak negatif peristiwa perceraian.
Kedua , proses perceraian harus melalui pembicaraan  yang  cukup  panjang  dantidak  tergesa-gesa, dari  hati  ke  hati,  mengedepankan  musyawarah (syura) dengan  penuh  kekeluargaan,  adil (`adalah) ,  dan  lebih mengedepankan  akal  sehat  (QS.  al-Rûm:  30,  21)  dan menghindari  emosional . Artinya  antara  suami  dan  isteri harus  terlibat  pembicaraan  atau  komunikasi  yang  sinergis, tidak  ada  yang  merasa  lebih  berhak  atau  lebih  terhormat. Suami  isteri  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang berimbang dalam mengambil keputusan tentang perceraian ini. Ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam al-Quran surat al-Syura (42) ayat
38“ ……Sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah  antara  mereka,  dan  mereka  menafkahkan sebagian daririzki yang kami berikan kepada mereka ”
Ketiga , setelah thalak peristiwa hukum selanjutnya yaitu `iddah (masa  tunggu,  penantian  atau tarabbus ). `Iddah ,  pada  saat  sekarang  memunculkan  polemik  apabila alasan  disyariatkannya  iddah  masih  menggunakan  alasan- alasan  yang  biasa  digunakan  dalam  fikih  munakahat  yaitu
membersihkan rahim isteri 30 untuk memastikan bahwa isteri tidak  hamil.  Di  dalam  fikih  munakahat,  biasa  disebutkan alasan  adanya iddah yaitu  berfungsi  untuk  membersihkan isi  kandungan  atau  rahim  sehingga  memberi  kepastian bahwa isteri tidak hamil.
Keempat ,  implikasi  dari  pelaksanaan `iddah . Menurut  ketentuan  fikih  munakahat,  orang  yang  sedang menjalani  masa `iddah tidak  diperkenankan  keluar  rumah, kecuali  dalam  keadaan  darurat.  Perempuan  dilarang memakai  pakaian  yang  indah  atau  mencolok,  bermakeup, perhiasan,  dan  parfum  yang  menghiasi  dirinya  sehingga nampak  menarik  dan  memikat  kaum  lelaki  lawan  jenis.  Ia juga  dilarang  melakukan  aktifitas  sosialdi  luar  rumah dengan  alasan  untuk  menghindari  fitnah  di  masyarakat. Akibatnya, `iddah dipahami  sebagai  sebuah  bentuk domestifikasi  terhadap  kaum perempuan. Waktu  penantian yang  dimaksudkan  dalam  definisi `iddah tidak  lain  adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan bagi kaum perempuan yang justru kontra produktif terhadap substansi tujuan disyariatkannya iddah.
Sebuah  ikatan  perkawinan 31 terjalin  tidaklah  terlepas dari  jaringan.  Perkenalan  antara  laki-laki  dan  perempuan atau  sebaliknya, 32 merupakan  langkah  paling  awal  dimana adanya jaringan yang sedang berlangsung antara keduanya. Adanya suatu ketertarikan hingga kecocokan hati merupakan langkah-langkah  jaringan  yang  sedang  berlangsung  antara
30 Al-Anshari,  Abi  Yahya  Zakaria, Fathul  Wahab .  JuzII.  Beirut:  Daral  Fikr,  tt.),    h. 110-112
31 Usman,  Rachmadi.  "Makna  pencatatan  perkawinan  dalam  peraturan perundang-undangan  perkawinan  di  Indonesia." Jurnal  Legislasi  Indonesia 14.3  (2018): 255-273.
32 Ardhianita,  Iis,  and  Budi  Andayani.  "Kepuasan  pernikahan  ditinjau  dari berpacaran dan tidak berpacaran." Jurnal psikologi 32.2 (2005): 101-111.
keduanya,  namun  demikian,  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  yang  sakral, 33 sehingga  tidaklah  dianggap  cukup suatu  perkawinan  hanya  dirasakan  oleh  kecua  mempelai, melainkan  kedua  orang  tua  juga  ikut  berperan  aktif  dalam menentukan  dalam  persetujuan  atau  sebaliknya  antara keduanya, sehingga adanya kafaah. 34

## C. Kesimpulan
Keluarga  yang  harmonis  dalam  berpikir  jaringan  adalah  upaya menyatukan  dua  pasangan  yang  terikat  dalam  sebuah  ikatan  suci ( mitsaqan  ghalidzan) yang  mulanya  orang  lain,  sehingga  terikat  dalam sumpah yang bermartabat yang disaksikan oleh keluarga besar dan para saksi  dan  ditandai  dengan  mahar.  Keterlibatan  orang-orang  penting tersebut  dalam  sebuah  akad  nikah  merupakan  sebuah  jaringan  untuk menyatukan  keduanya  dan  merupakan  tanggungjaeab  bagi  keduanya untuk  menjalankan  hak  dan  kewajiban  merupakan  hal  yang  mutlak  demi keharmonisan.
Novelty  dalam  penelitian  ini  bahwa  suatu  perkawinan  ada  akibat dari adanya jaringan yang terjalin antara keduanya, dalam berpikir jarigan, bahwa  orang-orang  penting  yang  hadir  pada  saat  akad  nikah  akan senantiasa menjadi harapan terwujudnya keluarga yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haris  Naim ,  Fiqh  Munakahat ,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Kudus, Kudus, 2008 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  Era Intermedia, Solo, 2005
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub ,  Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,
33 Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." Privat Law 3.2 (2016): 164410.
34 Syafi'i,  Imam.  "Konsep  Kafaah  Dan  Keluarga  Sakinah  (Studi  Analisis  Tentang Korelasi  Hak  Kafa’ah  Terhadap  Pembentukan  Keluarga  Sakinah)." Asy- Syari’ah:  Jurnal Hukum Islam 6.1 (2020): 31-48.
Intermedia, Solo, 2005 Abdurrahman. Al Jaziri, Al Fiqh ala Al Madzahib al Arba`ah . Mesir: Dar al Ghad, 2005
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahab . JuzII. Beirut: Daral Fikr, tt. Ardhianita,  Iis,  and  Budi  Andayani.  "Kepuasan  pernikahan  ditinjau  dari berpacaran  dan  tidak  berpacaran." Jurnal  psikologi 32.2  (2005): 101-111.
Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki  Di  Kantor  Urusan  Agama  (Kua)  Jatirejo  Mojokerto." Jurnal Hukum Keluarga Islam 7.2 (2017): 85-110. Abdul  Haris  Naim, Fiqh  Munakahat ,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Kudus, Kudus, 2008
Aziz,  Abdul.  "Relasi  gender  dalam  membentuk  keluarga  harmoni  (Upaya membentuk keluarga bahagia)." Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 13.1 (2017): 27-37. Basith,  M.  Abdul. Sifat  adil  bagi  saksi  dalam  keabsahan  akad  nikah menurut Empat Imam Mazhab . Diss. IAIN Palangka Raya, 2016. Chadijah,  Siti.  "Karakteristik  Keluarga  Sakinah  dalam  Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14.1 (2018).
Al  Dimyathi,  Muhammad  Syatha. Hasyiyah  `Ianahal  Thalibin .  Jilid  IV, Semarang: Toha Putra. t.th.
Djubaedah,  Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
Imam Taqiyudin, Kifayatul Akhyar . JuzII, Semarang: Toha Putra. 2012
Istrianty,  Annisa,  and  Erwan  Priambada.  "Akibat  Hukum  Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung." Privat Law 3.2 (2016): 164410.
Ikrom,  Mohamad.  "Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Perspektif  Al-Quran."
Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1.1 (2015): 23-40.
Leila  Ahmed, Wanitadan  Gender  DalamIslam ,  (Jakarta:  Penerbit  Lentera AlQurtubi .t.th . Tafsiral Qurthubi . JilidIII. Mesir: alHalabi. 2000 Matondang,  Armansyah.  "Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian dalam  perkawinan." JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and  Political  Social UMA) 2.2 (2014): 141-150.
Mukhsin,  M.  Karya.  "Saksi  yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18.1 (2019): 92-105. Mukhsin,  M.  Karya.  "Saksi  yang  Adil  Dalam  Akad  Nikah  Menurut  Imam." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18.1 (2019): 92-105. Nuroniyah,  Wardah.  "Analisis  Akad  Nikah  Via  Teleconference  Menurut Fiqih  Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia." Mahkamah:  Jurnal Kajian Hukum Islam 2.1 (2017).
Nurani,  Sifa  Mulya.  "Relasi  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Analitis  Relevansi  Hak  Dan Kewajiban  Suami  Istri  Berdasarkan  Tafsir  Ahkam  Dan  Hadits Ahkam)." Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  &  Family  Studies 3.1 (2021): 98-116.
Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif Alquran." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3.1 (2011).
Pratiwi,  Heppy  Atma,  and  Endang  Wiyanti.  "Representasi  kesetaraan gender  pada  iklan  (Tinjauan  semiotika  citra  laki-laki  dalam keluarga  pada  iklan  televisi)." Jurnal  Desain 4.03  (2017):  212- 230.
Sainul,  Ahmad.  "Konsep  Keluarga  Harmonis  dalam  Islam." Jurnal  AL- MAQASID:  Jurnal  Ilmu  Kesyariahan  dan  Keperdataan 4.1 (2018): 86-98.
Sachiko Murata, The TaoofIslam , Bandung: Mizan. 1999
Syafi'i,  Imam.  "Konsep  Kafaah  Dan  Keluarga  Sakinah  (Studi  Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." Asy- Syari’ah: Jurnal Hukum Islam 6.1 (2020): 31-48.
Sholihin,  Paimat.  "Kafaah  Dalam  Perkawinan  Perspektif  Empat  Mazhab." SEMB-J:  Sharia  Economic  and  Management  Business  Journal 2.1 (2021): 1-13.
Syaikh  Ibrahim  Al  Badjuri, Hasyiyahal  Bajuri`  Ala  Ibn  Qasim  al-Ghuzi . Bandung: Syirkahal Ma`arif) tt., Jilid II.
Syaifuddin,  Muhammad  Irfan.  "Konsepsi  Marital  Rape  dalam  Fikih Munakahat." Al- Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum 3.2 (2018): 171-190.
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010 Tirtawinata,  Christofora  Megawati.  "Mengupayakan  keluarga  yang harmonis." Humaniora 4.2 (2013): 1141-1151. Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fiqih  Nikah Lengkap) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Usman,  Rachmadi.  "Makna  pencatatan  perkawinan  dalam  peraturan perundang-undangan perkawinan  di  Indonesia." Jurnal  Legislasi Indonesia 14.3 (2018): 255-273.