p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579- 4167 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900
MENIKAH UNTUK DICERAIKAN:
MENYOROT HAK-HAK PEREMPUAN PADA ISBAT NIKAH UNTUK CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2015-2017

## Imam Yazid
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate
Email: imam.yazid@uinsu.ac.id Submit : 05 November 2018 Diterima : 13 Juni 2019 Revisi : 04 Februari 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Sahnya perkawinan di Indonesia diatur melalui hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Kenyataannya, tidak sedikit terjadi perkawinan yang tidak mengikuti peraturan  di  Indonesia  sehingga  berakibat  pada  ketidakpastian  hukum  orang-orang  yang terlibat  dalam  perkawinan  itu.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yang bertujuan untuk menjawab bagaimana kebijakan Pengadilan Agama Medan dalam perkara isbat nikah untuk bercerai pada tahun 2015-2017, bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan  isbat  nikah  untuk  bercerai,  dan  bagaimana  kepastian  hukum  setelah  diceraikan melalui isbat nikah. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Isbat nikah adalah salah satu jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan yang menikah tanpa dicatat oleh petugas  yang  ditunjuk  negara  dan  selanjutnya  isbat  nikah  itu  untuk  menetapkan  izin perceraian.  Kedua,  hakim  Pengadilan  Agama  Medan  memiliki  dasar  hukum  dalam memutuskan perkara isbat nikah untuk bercerai, maka putusannya dapat dipertanggungjawabkan  secara  normatif.  Ketiga,  berakibat  pada  kemaslahatan  yang dikehendaki  syariat,  yaitu  kepastian  hukum  setelah  adanya  isbat  nikah,  yaitu  antara  lain adalah pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri, pemberian biaya hadhanah bagi anak yang belum berusia 21 tahun, dan tercatatnya status anak dari perkawinan yang tidak dicatat oleh petugas yang ditunjuk negara ketika perkawinan terdahulu terjadi.
Kata kunci : maqāṣid syarī’at, isbat nikah, perceraian, kebijakan hukum, kepastian hukum

## Abstract
The validity of marriage in  Indonesia is  regulated through  Islamic law  and regulations  in Indonesia.  In  fact,  many  marriages  occur  that  do  not  meet  the  regulations  in  Indonesia, resulting  in  legal  uncertainty  of  the  people  involved  in  the  marriage.  This  research  is empirical  legal  research.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  policies  of  the Religious Courts in Medan settles cases of iṡbat nikah (seeking a formal, legalized marriage certificate)  that  aims  to  divorce  in  2015-2017,  how  are  legal  considerations  in  giving  a decision to isbat nikah that aims to divorce, and how is legal certainty after divorce through isbat nikah . This research found that: firstly, isbat nikah is a solution to the problem of a married  couple  who  are  not  recorded  by  an  official  appointed  by  the  state  and  then  the marriage  certificate  is  to  establish  a  divorce  permit;  secondly,  religious  court  judges  in Medan have a legal basis in giving a decision of isbat nikah cases to divorce, so the decision can  be  normatively  accounted  for;  thirdly,  the  court’s  decision  gives  rise  to  the  benefits desired by the Shari'a, namely legal certainty after the isbat nikah , namely, among others,
the  provision  of  appropriate mut’ah (severance  pay)  to  ex-wives,  provision  of  living expenses for children who are not yet 21 years old, and formal registration of children from marriages that are not recorded by officers appointed by the state when the previous marriage occurred.
Keywords : the purpose of the shari’a, isbat nikah, divorce, legal policy, legal certainty

## A. Pendahuluan
Hukum Islam mengatur kesahihan perkawinan  dengan  terpenuhinya  rukun nikah.  Rukun  nikah  dalam  Islam  yaitu laki-laki (calon suami), perempuan (calon istri),  wali,  dua  orang  saksi  lelaki,  dan akad. 1 Adapun  syarat  sah  perkawinan dalam  Islam  yaitu  mencakup  persyaratan dari  setiap  unsur  rukun  nikah  itu  sendiri, seperti  syarat  calon  suami,  syarat  calon istri,  syarat  wali,  syarat  saksi,  dan  syarat ijab qabul. 2
Perkawinan  yang  sah  menurut aturan hukum agama tidak tercatat secara otomatis dalam catatan negara. Pencatatan perkawinan  oleh  negara  diatur  melalui peraturan  yang  ditetapkan  oleh  negara. Berdasarkan  aturan  hukum  di  Indonesia, suatu  perkawinan  diakui  negara  bila dicatat  oleh  lembaga  yang  berwenang yang  ditunjuk  negara,  dalam  konteks masyarakat  muslim  di  Indonesia  adalah
Kantor Urusan Agama (KUA). Konsekuensi  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat negara adalah mengenai pengakuan  negara  terhadap  perkawinan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian,  melangsungkan  perkawinan  di Indonesia  harus  memerhatikan  hukum agama  dan  negara  secara  serasi  agar eksistensinya  sah  secara  agama  dan negara,  dengan  kata  lain  memiliki kekuatan hukum.
Masalahnya adalah adanya praktik sebagian masyarakat muslim yang melangsungkan  perkawinan  yang  sah secara  agama  namun  tidak  dicatat  oleh lembaga  yang  ditunjuk  oleh  negara. Penyebab negara tidak melakukan pencatatan  bukan  karena  kealpaan  atau kelalaian  negara,  namun  disebabkan pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan
memang tidak mengikuti aturan administrasi negara terkait perkawinan itu.
Seiring  perjalanan  waktu,  rumah tangga  bisa  berakhir  dengan  terjadinya perceraian,  sedangkan  mereka  telah memiliki  anak.  Praktik  nikah  siri  yang tidak  dicatat  oleh  negara  bisa  berdampak pada  hak-hak  perempuan  yang  rentan diperlakukan  diskriminatif  karena  hak mereka  yang  rawan  tidak  dipenuhi, khususnya bila terjadi perceraian dan telah memiliki  anak.  Oleh  karena  itu  upaya hukum  yang  menjadi  solusi  yang  biasa ditempuh adalah mengajukan
permohonan  isbat  nikah  atas  perkawinan mereka terdahulu (yang telah sah menurut aturan  agama).  Adanya  putusan  isbat nikah  itu  akan  dijadikan  sebagai  dasar hukum untuk mencatat perkawinan mereka dalam catatan negara.

## B. Perceraian  dalam  Hukum  Islam Indonesia
Perkawinan  dapat  putus  karena beberapa  hal,  yaitu  terjadinya  talak, 3 khulu’ , 4 atau fasākh .  Adapun  aturan perceraian  bagi  masyarakat  muslim Indonesia  mengacu  pada  hukum  yang berlaku, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam.  Dinyatakan dalm  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) bahwa  penyebab  putusnya  perkawinan adalah  kematian,  perceraian,  dan  atas putusan pengadilan (lihat Pasal 113 KHI).
Ada dua istilah tentang perceraian dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), yaitu  “cerai  gugat”  dan  “cerai  talak.” Kedua istilah itu terdapat dalam Pasal 114 KHI  yang  menyatakan: “Putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”
Cerai  telak  adalah  permohonan suami  kepada  pengadilan  agama  untuk diizinkan  mentalak  istrinya.  Isi  amar putusan hakim pengadilan yaitu menetapkan  pemberian  izin kepada pemohon  untuk  mengucapkan  ikrar  talak terhadap termohon melalui persidangan di pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika suami tidak datang  ke  pengadilan  setelah  putusan berkekuatan hukum tetap, maka permohonan cerai talak batal demi hukum.
Adapun  Cerai  gugat  adalah  gugatan  istri terhadap suami melalui Pengadilan Agama.
Pelaksanaan  cerai  talak  menurut Pasal  117  KHI 5 dilakukan  oleh  suami dengan  cara  mengucapkan  ikrar  di hadapan  Pengadilan  Agama.  Talak  yang diakui  oleh  negara  hanya  talak  yang diucapkan  suami  di  hadapan  Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sebagaimana diatur pada Pasal 129 KHI. 67 Adapun  talak  yang  diucapkan  suami  di luar  lembaga  Pengadilan  hanya  sah menurut  hukum  agama  namun  tidak tercatat  putusnya  perkawinan  itu  dalam catatan negara. Oleh karena itu cerai talak yang  dilakukan  suami  di  luar  pengadilan menyebabkan  ikatan  perkawinan  antara suami-istri  belum  putus  secara  hukum yang diatur negara.
Mengacu  pada  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP 9/1975,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  seorang suami  muslim  yang  menikahi  wanita berdasarkan  hukum  Islam  dan  kemudian bermaksud untuk memutuskan perkawinan  tersebut  maka  suami  harus mengajukan permohonan atas maksudnya itu  disertai  dengan  alasan-alasan  yang dapat diterima sebagai pertimbangan oleh
hakim dalam memberikan izin mengucapkan talak.
Adapun  kasus  cerai  gugat  yang diajukan  oleh  istri  sebagaimana  terdapat dalam Pasal 132 KHI:
(1) Gugatan  perceraian  diajukan oleh  istri  atas  kuasanya  pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya  mewilayai  tempat tinggal  penggugat  kecuali  istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. (2) Gugatan perceraian dapat diterima apabila tergugat menyatakan  atau  menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama

## C. Isbat Nikah
Isbat  Nikah  berasal  dari  Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu iṡbāt (تابثلاا)  dan nikāh ̣  (حاكنلا). Iṡbāt artinya menetapkan. 8 Kata iṡbāt diserap  menjadi bahasa  Indonesia  yang  dituliskan  “isbat”
yang berarti
menyungguhkan,
menentukan (kebenaran sesuatu). Sedangkan  kata  nikah  secara  bahasa artinya adalah bersenggama atau bercampur. 9 Isbat  nikah  sudah  menjadi istilah  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan sedikit  revisi  transliterasi  yaitu  dari “ iṡbāt ”  menjadi  “isbat”.  Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  isbat  nikah adalah  penetapan  mengenai  kebenaran atau keabsahan nikah. 10 Isbat nikah adalah pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  menurut  syariat  agama Islam,  akan  tetapi  tidak  dicatat  oleh Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan).  Oleh  karena  itu  isbat  nikah adalah produk Pengadilan Agama, namun dalam  arti  bukan  pengadilan  yang sesungguhnya melainkan jurisdictio voluntair. 11
Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menyatakan bahwa:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Dari  aturan  ini  diketahui bahwa sah atau tidaknya perkawinan jika telah  dilakukan  menurut  masing-masing ajaran  agama  maupun  kepercayaan, namun  demikian  diatur  pula  bahwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Selaras  dengan  aturan  tersebut adalah  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  1 KHI,  yaitu:  “Perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak dapat  menerbitkan  Akta  Nikah  atas pernikahan  siri.  Untuk  bisa  dicatat perkawinan  siri  itu  maka  rujukannya adalah Pasal 7 ayat (2) KHI yaitu: “Dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah  dapat  diajukan  itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Namun permohonan  isbat  nikah  tidak  selalu dikabulkan oleh hakim.
Isbat  nikah  di  Pengadilan  Agama dipakai  untuk  menjadi  alas  hukum pencatatan perkawinan yang telah terdahulu  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah KUA  Kecamatan.  Isbat  nikah  tersebut, selanjutnya, oleh KUA Kecamatan dijadikan sebagai syarat untuk
menerbitkan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Adanya Buku  Kutipan  Akta  Nikah  tersebut  akan digunakan untuk megurus Akta Kelahiran Anak  pada  Kantor  Catatan  Sipil  yang mewilayahinya,
disertai
lampiran penetapan isbat nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
Pihak  yang  berhak  memohon pengesahan nikah menurut Pasal 7 ayat 4 KHI  adalah  suami  atau  istri,  anak-anak mereka,  wali  nikah  dan  pihak  yang berkepentingan  dengan  perkawinan  itu. Peraturan  menetapkan  bahwa  pihak  yang berhak  mengajukan  permohonan  adalah pihak  yang  terlibat  langsung  dalam
perkawinan.
Pihak yang berhak maksudnya adalah wali nikah, suami/istri, atau  anak.  Selain  itu,  dimungkinkan adanya  unsur  lain  yang  terlibat,  seperti orang yang memiliki hubungan darah atau pejabat tertentu karena jabatannya seperti PPN.
Pada dasarnya kewenangan perkara  isbat  nikah  bagi  Pengadilan Agama  dalam  sejarahnya  diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo . PP  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pasal 49 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku pada  tanggal  1  Oktober  1975.”  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  isbat nikah  adalah  upaya  hukum  pengesahan suatu  pernikahan  yang  tidak  dicatat  oleh negara ketika perkawinan itu berlangsung. 1213 PP  No.  9  Tahun  1975 merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan”, serta dalam Pasal 64 UU  No.  1  Tahun  1974  yang  berbunyi: “Untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  perkawinan yang  terjadi  sebelum  Undang-undang  ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”
D. Kebijakan Hukum Pengadilan
Agama dalam Perkara Isbat Nikah untuk Bercerai
Pengadilan  Agama  berwenang menyelesaikan  masalah  yang  terkait dengan  perkawinan,  kewarisan,  wasiyat, hibah, wakaf dan sedekah, 14 sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  yang  telah diamandemen  dengan  UU  No.  3  Tahun 2006, yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwewenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;
b. kewarisan; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sedekah; dan ekonomi syariah.
Adanya aturan tentang pencatatan perkawinan  adalah  bentuk  intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak sosial  setiap  warga  negara,  khususnya pasangan  yang  melakukan  perkawinan. Aturan  pencatatan  perkawinan  tidak  ada dibahas  dalam  kajian  klasik.  Namun aturan  pencatatan  perkawinan,  dalam konteks  hukum  Islam,  selaras  dengan kemaslahatan 15 yang  menjadi  tujuan syara’ atau maqāṣid  syarī’ah . 1617 Oleh karena  itu,  pencatatan  perkawinan  pada masa  kini  bertujuan  untuk  memastikan kemaslahatan  umum,  karena  hak-hak suami/istri,  anak  dan  akibat  lain  dari perkawinan  akan  memiliki  kepastian hukum,  yaitu  jika  sah  secara  agama  dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Jumlah  putusan  isbat  nikah  di Peradilan  Agama  Medan  selama  tiga tahun  terakhir  (2015  s/d  2017)  adalah sebanyak  10  putusan.  Rinciannya  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Medan
Perkara 2015 2016  2017 Jumlah Cerai Talak Tidak ada 1 1 2 putusan Cerai Gugat 4 2 2 8 putusan Total 4 3 3 10 putusan
Menurut  data  pada  tabel  di  atas, jumlah  perkara  cerai  gugat  (permohonan cerai  yang  diusulkan  istri)  lebih  banyak dibandingkan  cerai  talak  (permohonan cerai yang diusulkan suami) dengan skala 4:1, yaitu:
1. jumlah perkara cerai gugat sebanyak 8 putusan, dan
2. jumlah perkara cerai talak
sebanyak 2 putusan.
Istilah  cerai  gugat  dan  cerai  talak digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ada perbedaan mekanisme
perceraian  dalam  hukum  Islam  dan  UU Perkawinan.
Secara umum, UU Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun  1975 menyatakan  bahwa  gugatan  cerai  dapat diajukan  oleh  suami  atau  istri.  Secara khusus, Kompilasi Hukum Islam mengistilahkan  dua  terminologi  berbeda antara cerai gugat dan cerai talak. Gugatan cerai  (cerai  gugat)  adalah  gugatan  yang diajukan  oleh  istri,  sebagaimana  dalam Pasal  132  ayat  (1)  KHI  yang  berbunyi: “ Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri atau  kuasanya  pada  Pengadilan  Agama, yang  daerah  hukumnya  mewilayahi tempat  tinggal  penggugat  kecuali  istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. ”  Adapun  bila  permohonan  cerai diajukan pihak suami diistilahkan dengan cerai  talak,  sebagaimana  ketentuannya dalam  Pasal  114  KHI  “ Putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian .”
Pengertian talak itu sendiri menurut Pasal 117  KHI  adalah  ikrar  suami  di  hadapan Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah satu sebab putusnya perkawinan.
Tingginya jumlah gugatan
cerai/cerai  gugat  (diajukan  pihak  istri) dibandingkan dengan permohonan cerai/cerai  talak  (diajukan  pihak  suami) selama  tiga  tahun  (2015  s/d  2017)  di Pengadilan  Agama  Medan  menunjukkan tingkat  kebutuhan  perempuan  terhadap isbat  nikah  lebih  tinggi.  Jumlah  cerai gugat  yang  lebih  banyak  dibandingkan cerai talak disebabkan kebutuhan terhadap kepastian  hak-hak  mereka  (mantan  istri) dan anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya,  dimana  perkawinan  dan perceraian mereka tidak melalui lembaga yang ditunjuk negara. Akibat perkawinan dan  perceraian  mereka  tidak  tercatat  di negara  adalah  kesulitan  mantan  istri  atau anaknya  pada  berbagai  urusan  yang membutuhkan bukti legal. 18 Sebab secara hukum mereka dianggap sebagai istri atau anak yang tidak sah. 19
Jika  perkawinan  suami-istri  tidak diadministrasikan oleh negara, maka akan banyak kesulitan berbagai urusan mereka. Terlebih  keadaan  zaman  post-modern dengan jumlah penduduk yang meningkat pesat  menuntut  pendataan  kependudukan yang akurat, meliputi kelahiran, perkawinan,  perceraian,  kematian,  dan sebagainya.
Jika tidak dilakukan pendataan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban kemasyarakatan.
E. Pertimbangan Hukum
dalam
Putusan Isbat Nikah untuk Bercerai Hakim  memiliki  dasar  hukum dalam memutuskan perkara agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hakim meliputi tanggung  jawab  kepada  pihak  yang berperkara,  masyarakat,  negara,  bahkan Allah Swt. Oleh karena itu, putusan hakim harus  berlandaskan  hukum  materiil  dan hukum  formilnya.  Pasal  5  Ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dinyatakan  bahwa:  “Hakim  dan  Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 20
Ketentuan ini agar tugas dan fungsi hakim berjalan sesuai dengan yang diamanahkan padanya,  yaitu  memutuskan  perkara dengan kesungguhannya dalam menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  masyarakat, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28 Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Bila pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  maka putusan hakim tersebut yang berdasarkan pertimbangannya  dapat  dibatalkan  oleh Pengadilan  Tinggi  Mahkamah  Agung. 21
Hakim  tidak  dapat  menetapkan  putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta benar- benar  terjadi,  yang  dapat  dibuktikan
faktanya,  dan  terlihat  hubungan  hukum antara pihak-pihak yang berperkara. 22
Jumlah  putusan  isbat  nikah  untuk bercerai  yang  diperoleh  dari  Peradilan Agama Medan selama tiga tahun terakhir (2015  s/d  2017)  adalah  sebanyak  10 putusan,  dengan  rincian  2  (dua)  putusan isbat nikah untuk bercerai dengan perkara cerai  talak,  dan  8  (delapan)  isbat  nikah untuk bercerai dengan perkara cerai gugat. Perkara isbat nikah dari pihak-pihak yang berperkara  di  Pengadilan  Agama  pada masa 2015-2017 diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Tergugat (putusan  verstek).  Perkara  yang  tidak dihadiri termohon atau tergugat pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak  menyuruh  wakilnya  untuk  datang menghadiri  persidangan  padahal  telah dipanggil  dengan  patut  maka  gugatan diputuskan  dengan  verstek. 23 Verstek adalah kewenangan hakim untuk memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara meskipun Tergugat dalam perkara tersebut  tidak  hadir  di  persidangan  pada waktu yang telah ditentukan.
Pandangan  para  hakim  secara umum  tentang  isbat  nikah  untuk  cerai adalah sebagai berikut:
Menurut  Rubiah  Perkawinan  siri yang terjadi sebelum diundangkan melalui UU  No.  1  Tahun  1974  boleh  disahkan sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  UU Perkawinan. Masalahnya yaitu perkawinan  siri  yang  terjadi  setelah  UU No. 1 Tahun 1974 apakah bisa diisbatkan dalam  Pengadilan  Agama.  Awalnya  ini menimbulkan pro-kontra. Ada ahli hukum yang  berpendapat  bahwa  perkawinan  siri yang  terjadi  setelah  UU  tersebut  tidak boleh diisbatkan atau permohonan isbatnya  ditolak.  Alasannya  adalah  agar diberi  pelajaran  kepada  pelaku  nikah  siri khususnya lelaki hidung belang agar tidak meremehkan  kesakralan  perkawinan  dan pentingnya  perkawinan  mereka  dicatat oleh  petugas  yang  ditunjuk  negara.  Cara itu  efektif  untuk  membuat  pelaku  nikah siri  jera.  Kaitannya  dengan  isbat  nikah
untuk bercerai, biasanya pasangan ini baru menyadari  belakangan,  apalagi  setelah perceraian terjadi. Dimana
kita mengetahui  bahwa  keadaan  hari  ini mengutamakan pembuktian
suatu perbuatan  dengan  data  yang  sah  secara administrasi  negara.  Akibatnya  mereka mengalami  beragam  kesulitan  apalagi setelah mereka mempunyai anak.
Sedangkan  menurut  Marwan  A. Rahman  Isbat  nikah  bisa  jadi  alasan  dan landasan  hakim  pada  putusan  perkara selanjutnya,  yaitu  untuk  memutuskan perceraian  jika  memang  telah  terjadi. Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun 1974,  maksudnya  adalah  jika  si  pelaku nikah siri, baik pria dan wanitanya, tidak ada halangan sewaktu menikah dulu maka masih  boleh  diisbatkan.  Pengesahan (isbat)  nikah  ini  memang  penting.  Tanpa adanya  pengesahan,  maka  dia  jadi  susah sendiri,  walaupun  seharusnya  sesuai aturan hanya dapat ditetapkan atas kawin siri yang terjadi di bawah tahun 1974. Tapi karena  tetap  ada  praktik  nikah  siri berdampak  kalau  orang-orang  yang  tidak mengerti seperti orang pedesaan sehingga akan merugikan mereka sendiri dan orang- orang yang berkepentingan sebagai akibat dari  perkawinan  mereka  dahulu,  seperti anak mereka yang tidak akan mendapatkan  Akta  Kelahiran,  Kartu Keluarga,  KTP,  Paspor,  dan  problem lainnya yang membutuhkan identitas yang diakui negara.
Sementara itu Erpi Desrina menejelaskan Isbat nikah sebenarnya bisa dilakukan  jika  perkawinan  mereka  dulu sah  secara  agama,  terpenuhi  rukun  dan syarat  sahnya,  serta  tidak  ada  yang membatalkan  sahnya  perkawinan  mereka setelah itu. Maka mereka bisa mengajukan permohonan  untuk  diisbatkan/ditetapkan perkawinannya  yang  terdahulu.  Adanya isbat  nikah  itu  bisa  digunakan  untuk selanjutnya  pernikahannya  diputuskan
melalui  perceraian  yang  dinyatakan  sah oleh  hakim.  Perkara  seperti  ini  sering terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat setelah  mereka  berpisah.  Pasangan  ini menikah  sah  secara  agama,  lalu  bercerai setelah  melewati  beberapa  masa  dari perkawinan  itu.  Biasanya  isbat  nikah untuk  bercerai  diajukan  oleh  pasangan yang  sudah  lama  berpisah  dan  mulai merasakan  kebutuhan  terhadap  kepastian hukum dan banyak hambatan karena tidak tercatatnya  perkawinan  itu  dalam  catatan negara,  khususnya  masa  depan  anak, dimana para anak harus memiliki KTP dan identitas lainnya yang diatur dalam aturan negara.  Kerugian  seringkali  berada  pada pihak perempuan (mantan istri). Seringkali  setelah  mereka  bercerai,  si perempuan  (mantan  istri)  dan  anak  hasil perkawinan  mereka  dulu  ditinggalkan oleh  mantan  suaminya.  Sementara  anak yang ditinggalkan membutuhkan pembiayaan-pembiayaan  untuk  tumbuh berkembangnya. Namun karena ditinggalkan  begitu  saja  oleh  mantan suaminya,  maka  perempuan  menghadapi kesulitan ketika menuntut siapa yang akan memenuhi kebutuhan biaya anak mereka. Apalagi  mantan  suaminya  mangkir  dan tidak  mau  peduli  terhadap  kehidupan anaknya.  Masalahnya  pihak  perempuan (mantan  istri)  tidak  bisa  menggugat mantan suaminya itu ke pengadilan karena mereka  tidak  memiliki  buku  nikah.  Oleh karena  itu  isbat  nikah  sesungguhnya membawa manfaat bagi pasangan- pasangan dalam kasus semisal itu.
F. Kepastian Hukum
setelah
Diceraikan Melalui Isbat Nikah Perkawinan disebut sebagai perbuatan hukum jika dilakukan berdasarkan  ketentuan  hukum  positif. Ketentuan hukum yang mengatur tatacara perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khusus bagi  muslim  berlaku  ketentuan  khusus,
yaitu  Kompilasi  Hukum  Islam.  UU Perkawinan  secara  eksplisit  mengatur pengesahan  nikah  (isbat  nikah)  hanya dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dicatat  yang  terjadi  sebelum  tahun  1974. Lalu  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur lebih rinci alasan-alasan isbat nikah. 24
Isbat  nikah  merupakan  solusi ketidakpastian hukum atas suatu perkawinan sah secara agama namun tidak dicatat  negara  karena  tidak  mengikuti persyaratan administrasi yang diatur oleh negara. Masih banyaknya praktik perkawinan yang tidak
dicatat mengakibatkan  kelemahan  kedudukan orang-orang  yang  melakukannya  dan rentan dengan kerugian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perkawinan memang bisa  sah  secara  agama,  namun  dalam pandangan negara ada ketentuan- ketentuan  lain  agar  dapat  diakui  dan  dan dilakukan  pencatatannya.  Di  sinilah kekhasan  hukum  pada  kehidupan  post- modern,  dimana  sahnya  perkawinan secara  agama  atau  kepercayaan  harus sejalan  dengan  persyaratan  administrasi negara.
Isbat nikah sebagai solusi problem perkawinan  yang  tidak  tercatat  negara sangat  penting  dan  dibutuhkan  bagi mereka  yang  terkait  dengan  perkawinan itu,  yaitu  untuk  memberikan  keadilan, kepastian,  dan  perlindungan  hukum masyarakat. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa salah satu tujuan hukum Islam  adalah  kemaslahatan, 25 dimana hukum-hukum  syariat  bermaksud  untuk kemaslahatan manusia dan menghidarkan mereka  dari  kehancuran.  Maka  aturan isbat  nikah  termasuk  dalam  kerangka tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan  bagi  orang-orang  yang membutuhkan  solusi  karena  menyangkut kebutuhan  dasar  mereka  dalam  bingkai kenegaraan.
Sebagaimana  telah  diungkapkan sebelumnya  bahwa  jumlah  putusan  isbat nikah untuk bercerai di Pengadilan Agama Medan selama 2015-2017 adalah
sebanyak  10  (sepuluh)  putusan,  dengan rincian:  cerai  talak 26 sebanyak  2  (dua) putusan,  dan  cerai  gugat  sebanyak  8 (delapan)  putusan.  Berdasarkan  jumlah tersebut, permohonan isbat nikah didominasi oleh pihak perempuan
(mantan  istri).  Rasio  perbandingan  4:1 antara  jumlah  cerai  gugat  dan  cerai  talak mengukuhkan hipotesa bahwa isbat nikah sangat  urgen,  terkhusus  bagi  perempuan. Sebab kemudaratan  yang dominan sering dihadapi  adalah  bagi  para  perempuan (mantan  istri)  dan  anak  yang  biasanya diasuh oleh mereka.
Penelitian ini menemukan hak-hak dengan  kepastian  hukum  setelah  adanya isbat nikah, yaitu:
1. Pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri. Beban pemberian mut’ah  kepada  suami  berbeda-beda dalam  setiap  perkara.  Adakala  istri mendapat  pemberian  mut’ah  yang sedikit  dan  adakalanya  mendapat besar. Sebab perbedaan beban pemberian mut’ah adalah berdasarkan kepada kemampuan mantan  suami. 2728 Majelis  hakim tidak  serta  merta  menetapkan  biaya mut’ah  kepada  mantan  suami,  tetapi para hakim menganalisa kesanggupan suami  terlebih  dahulu.  Pemberian mut’ah diwajibkan bagi suami jika ia yang  berkehendak  bercerai. 29 Jika suami  berpenghasilan  besar  maka kemungkinan  biaya  mut’ah  istri  pun besar, begitu juga sebaliknya. Hakim Pengadilan  juga  mempertimbangkan aspek  lain,  yaitu  lamanya  masa perkawinan.  Jika  ada  perselisihan tentang jumlahnya mut’ah yang harus diberikan,  maka  pihak-pihak  yang berkepentingan dihimbau untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun  jika  tidak  ada  kesepakatan maka  pengadilan  dapat  menentukan jumlah  yang  disesuaikan  dengan kemampuan suami yang tidak memberatkannya.
2. Pemberian biaya haḍānah 30 bagi anak yang belum 21 tahun. Perceraian bisa saja  terjadi  meski  masa  perkawinan belum  lama.  Diantara  akibat  yang muncul  adalah  anak-anak  hasil perkawinan  siri  yang  membutuhkan pembiayaan karena biasanya dari sisi usia  mereka  masih  kecil  dan  belum waktunya bagi mereka bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan untuk  mengukuhkan  status  anak  dari ayahnya sebagai hasil dari
perkawinan  siri  adalah  melalui  isbat nikah.  Upaya  hukum  isbat  nikah harus  dilakukan  agar  ayah,  secara administratif,  dinyatakan  sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembiayaan  anak,  dimana  laki-laki rentan menghindari tanggung jawabnya  setelah  ia  berpisah  dengan istrinya  yang  dipandang  sah  secara hukum agama (sebagaimana perkawinan mereka yang sah berdasarkan  hukum  agama  namun tidak  dicatat  oleh  petugas  yang ditunjuk negara sehingga perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum).  Jumlah  permohonan  dari pihak  perempuan  (mantan  istri)  di
Pengadilan Agama Medan yang lebih bamyak dari  permohonan pihak pria menunjukkan tingkat kebutuhan terhadap  isbat  nikah  sangat  urgen. Semua  biaya haḍānah dan  nafkah anak wajib ditanggung oleh ayahnya.
Jika  ayahnya  melalaikan  kewajiban pemeliharaan  dan  pemberian  nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan agama pada anaknya, atau bahkan menelantarkan anak-anaknya, maka  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan  gugatan  perdata  ke pengadilan  untuk  menuntut  hak-hak keperdataan anak.
3. Status  anak  dari  perkawinan  yang tidak  dicatat  menjadi  sah  secara hukum  negara  dengan  adanya  isbat nikah. Data kependudukan seseorang
dalam  aturan  hukum  di  Indonesia dimulai  dari  adanya  Akta  Kelahiran. Ketiadaan  Akta  Kelahiran  berakibat hukum bagi warga negara itu yang ia tidak  bisa  dicatat  data  pribadinya dalam  Kartu  Keluarga  manapun. Akibatnya akan menghadapi berbagai kesulitan  dalam  urusan-urusan  masa depannya  seperti  yang  dikemukakan beberapa  hakim  pengadilan  agama dalam wawancara yang telah dilakukan, yaitu:
a. Masalah  Akta  Kelahiran  yang tidak  bisa  diterbitkan  karena tidak ada Buku Nikah orangtuanya. Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan  ketentuan  bahwa:
“Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah.”  Adapun sahnya perkawinan menurut hukum  negara  adalah  adanya Buku Nikah.
b. Masalah  pendaftaran  sekolah anak  yang  lahir  dari  perkawinan yang  tidak  tercatat  disebabkan tidak  memiliki  Kartu  Keluarga (KK).
c. Pengurusan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), SIM, Asuransi Kesehatan,  dan  lainnya,  bagi anak  yang  lahir  dari  perkawinan yang  tidak  tercatat,  sehingga mereka  kehilangan  banyak  hak sebagai warga negara,
sebagaimana  berbagai  aturan membutuhkan adanya KTP,
seperti
Pemilihan Umum,
bantuan-bantuan dari pemerintah atau  instansi,  serta  program- program negara lainnya.
d. Masalah pendaftaran menikah di KUA  oleh  anak  yang  lahir  dari perkawinan tidak tercatat  karena ketiadaan  data  mereka  di  Dinas Kependudukan. Sebagaimana diatur  pada  UUD  1945  Pasal  28 B  ayat  (1),  yaitu:  “Setiap  orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah.”
e. Pengurusan Paspor.
f. Hak  anak  yang  lahir  dari perkawinan  siri  tidak  memiliki kepastian,  seperti  status  ahli waris, wali nikah,
dan sebagainya.
g. dan lain-lain.

## G. Penutup
Pengadilan Agama Medan selama tiga tahun (2015-2017) telah memutuskan sebanyak 10 (sepuluh) putusan isbat nikah untuk  bercerai,  dengan  rincian:  2  (dua) perkara isbat nikah dengan cerai talak, dan 8  (delapan)  perkara  isbat  nikah  dengan cerai  gugat.  Jumlah  cerai  gugat  lebih banyak  daripada  cerai  talak  dengan  rasio perbandingan 4:1. Artinya kebutuhan isbat nikah untuk bercerai lebih tinggi kebutuhannya bagi pihak perempuan.
Kebijakan hukum Pengadilan Agama Medan dalam perkara isbat nikah untuk bercerai adalah dengan
mempertimbangkan kewenangan dan pertimbangan  kemaslahatan  yang  harus dipelihara terhadap pihak-pihak berperkara yang mengajukan permohonan ke  Pengadilan  Agama.  Isbat  nikah  untuk bercerai adalah solusi terhadap permasalahan  yang  dihadapi  pasangan yang  menikah  yang  tidak  dicatat  oleh lembaga  yang  ditunjuk  negara  dan selanjutnya  ditetapkan  izin  perceraian oleh lembaga peradilan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan
menghindarkan kerusakan yang dapat menyulitkan urusan hidup  manusia,  sebagaimana  tujuan  dari syariat  itu  sendiri  yang  tiada  lain  kecuali
1 Slamet  &  Aminuddin  Abidin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 2 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh
Munakahat (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2003), 49-65.
untuk  mengambil  kemaslahatan  dan menghindarkan kerusakan ( jalb  al- maṣālih wa dar`u al-mafāsid ).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  terbukti  bahwa  hak-hak perempuan  dan  anak  akan  memiliki kepastian  hukum  dengan  adanya  isbat nikah untuk bercerai.
Diketahui  bahwa  hakim  memiliki dasar  hukum  pada  putusan  perkara  isbat nikah  untuk  bercerai  agar  putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa:  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.” Peraturan  tersebut  agar  tugas  dan  fungsi hakim  berjalan  sesuai  dengan  yang diamanahkan padanya, yaitu memutuskan perkara  dengan  kesungguhannya  untuk menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  28  Undang-Undang  No.  4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bila analisa  hakim  tidak  teliti,  maka  putusan hakim  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
Penelitian ini menemukan hak-hak dengan  kepastian  hukum  setelah  adanya isbat nikah, yaitu: Pemberian mut’ah yang layak  kepada  mantan  istri,  pemberian biaya hadhanah bagi anak yang belum 21 tahun,  dan  tercatatnya  status  anak  dari perkawinan  yang  tidak  dicatat  oleh petugas yang ditunjuk negara.
Catatan Akhir:
3 ’Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ’ala  Mazāhib  al-Arba’ah ,  Vol.  4  (Kairo:  Dar  al- Irsyad, 1998), 249.
4 Ghazali, Fiqh Munakahat .
5 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam  and  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam Departemen  Agama,  “Kompilasi  Hukum  Islam”
(1989), Pasal 117 KHI: “Talak adalah ikrar suami di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama  yang menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan, dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 129, 130, dan 131.”
6 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam and Agama.
7 Pasal  129  KHI:  “Seorang  suami  yang akanmenjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan  permohonan  baik  lisan  maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi  tempat  tinggal  istri  disertai  dengan lasan  serta  meminta  agar  diadakan  sidang  untuk keperluan itu.”
8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir (Arab-Indonesia) (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1990), 339.
9 Djamaan  Nur, Fiqh  Munakahat (Semarang: Toha Putra, 1993), 1.
10 Tim  Penyusun, Kamus  Bahasa Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2008).,  hlm. 564.
11 Kamus  Hukum (Bandung:  Citra Umbara, 2008), hlm. 271 12 M.  Yahya.  Harahap, Kedudukan, Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.
13 Harahap, hlm. 145.
14 Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik  Hukum  Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2000), 33.
15 Rahmat  Syafe’i, Ilmu  Ushul  Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
16 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa fi ’Ilm  al-Uṣūl ,  Juz  1  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ’Ālamiyah, 1413), 173.
17 Kemaslahatan adalah tujuan yang ingin dicapai  melalui  syari’at  Allah.  Tujuan  tersebut dalam  terminologi  ilmu Ushul  Fiqh disebut Maqashid al-Syari’ah , yakni pemeliharan terhadap agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  manusia. Semua  hukum  syara’  bermuara  kepada  jaminan kemaslahatan bagi manusia, yaitu dengan menarik manfaat  atau  menolak  keburukan.  Lihat  al- Ghazali., h. 173.
18 Misalnya mengakibatkan permasalahan pada pencatatan data anak di Dinas Kependudukan. Sebabnya hukum mengatur bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.” Selanjutnya pada Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: Tiap-tiap anak yang  dilahirkan  atau  ditumbuhkan  sepanjang
perkawinan,  memperoleh  si  suami  sebagai bapaknya.”
19 Sah  yang  dimaksud  bahwa  diakui secara hukum negara.
20 Norma  hukum  berdasarkan  aturan tersebut mewajibkan hakim melakukan penggalian,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
21 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata Pada  Pengadilan  Agama (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004), 140.
22 Arto, 141.
23 R.  Supomo, Hukum  Acara  Perdata Pengadilan  Negeri (Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1980), 33.
24 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama  Islam  and  Agama,  Kompilasi  Hukum Islam, Pasal 7 ayat 3 KHI: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
(a) Adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 dan;
(e) Perkawinan  yang dilakukan oleh  mereka yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
25 Abu  Ishaq  al-  Syathibi, al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari’ah (Riyaḍ: Maktabah al-Riyadh al- Haditsah, n.d.)., hlm. 12
26 Cerai  talak  adalah  permohonan perceraian yang diajukan pihak suami, sebagaimana  ketentuannya  dalam  Pasal  114  KHI “ Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan  gugatan  perceraian .”  Maksud  talak itu  sendiri  menurut  Pasal  117  KHI  adalah  ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
27
Direktorat Pembinaan Peradilan Agama  Islam  and  Agama,  Kompilasi  Hukum Islam.
28 Pasal  160  KHI:  Besarnya  mut’ah disesuaikan  dengan  kepatutan  dan  kemampuan suami.
29 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam and Agama.
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang  Perkawinan (Jakarta:  Prenada Media, 2006).

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Slamet  &  Aminuddin. Fiqh
Munakahat  1 .  Bandung:  Pustaka Setia, 1999.
al- Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī’ah . Riyaḍ: Maktabah  al-Riyadh  al-Hadīṡah,
n.d.
al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustashfa fi ’Ilm  al-Uṣūl .  Beirut:  Dar  al-
Kutub al-’Alamiyah, 1413.
al-Jaziri, ’Abd ar-Rahman. Kitab al-Fiqh ’ala Mażāhib al-Arba’ah . Vol. 4.
Kairo: Dār al-Irsyad, 1998.
Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata Pada Pengadilan Agama . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2004.
Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama Islam,  and  Ditjen  Pembinaan Kelembagaan  Islam  Departemen
Agama. Kompilasi Hukum Islam (1989). Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat .  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2003.
Halim,  Abdul. Peradilan  Agama  dalam
Politik  Hukum  Islam .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan  Agama .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2000.
Kamus Hukum . Bandung: Citra Umbara, 2008.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al- Munawwir (Arab-Indonesia) . Yogyakarta:  Pustaka  Progresif, 1990. Nur, Djamaan. Fiqh Munakahat . Semarang: Toha Putra, 1993. Penyusun, Tim. Kamus Bahasa
Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa,
2008.
Supomo,  R. Hukum  Acara  Perdata Pengadilan Negeri . Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Syafe’i,  Rahmat. Ilmu  Ushul  Fiqh . Bandung: Pustaka Setia, 2007. Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia:  antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan .  Jakarta:  Prenada Media, 2006.