## PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS
Andi Ervin Novara Jaya 1 , Mulyadi A. Tajuddin 2 , Zegovia Parera 3 , Nurul Widhanita Y. Badilla 4 , Rudini Hasyim Rado 5
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Musamus
Merauke, Indonesia
e-mail: andiervin@unmus.ac.id 1 , mulyadi@unmus.ac.id 2 , parera01@unmus.ac.id 3 , badila_hukum@unmus.ac.id 4 , rado_fh@unmus.ac.id 5

## ABSTRAK
Dokter merupakan  ilmuwan  yang  telah  dididik  secara  profesional  untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran  telah  memberikan  bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan  professional attitude (perilaku  profesional)  bagi  peserta  didiknya  untuk  dibentuk sebagai  dokter  yang  berkompeten  dengan  didasari  perilaku  profesi  yang  selalu  siap memberikan  pertolongan  kepada  sesamanya.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini adalah untuk menegtahui  bagaimanakah perlindungan  yang dapat diberikan kepada dokter  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  bagaimanakah  penegakan  hukum pidana  bagi  dokter  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  mana  dengan  metode penelitian  hukum  normatif  disimpulkan:  1.  Dasar-dasar  hukum  yang  memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan.  2.  Apabila  dokter  tidak  melakukan  yang  seharusnya dilakukannya  sebagai  seorang  dokter  atau  melakukan  kesalahan  yang  bukan disengaja,  biasanya  berbentuk  kelalaian,  maka  dokter  tersebut  dapat  dituntut  dan diancam dengan pidana menurut  Pasal  359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara  setinggi-tingginya  lima  tahun  dan  denda,  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dokter  yang  melakukan  kelalaian dinacam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Malpraktik; Dokter.

## ABSTRACT
Doctors  are  scientists  who  have  been  trained  professionally  to  provide  help  to someone  who  needs  medical  services.  Medical  education  has  provided  knowledge (knowledge),  skills  (skills)  and  professional  attitude  (professional  behavior)  for  its students to be formed as competent doctors based  on professional behavior who is always  ready  to  help  others.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how protection can be given to doctors who are in conflict with the law and how to enforce criminal  law  for  doctors  who  are  in  conflict  with  the  law  where  with  normative  legal research  methods  it  can  be  concluded:  1. Legal  basics  that  provide  legal  protection for  doctors  in  carrying  out  his  profession  and  dealing  with  the  law  because  of allegations  of  malpractice  contained  in  Article  50  of  Law  no.  29  of  2004  concerning Medical  Practice  and  Article  27  paragraph  (1)  of  Law  no.  36  of  2009  concerning
Health.  2.  If  a  doctor  does  not  do  what  he  should  do  as  a  doctor  or  commits  an unintentional  mistake,  usually  in  the  form  of  negligence,  then  the  doctor  can  be prosecuted  and  threatened  with  a  criminal  offense  according  to  Article  359  and Article  360  of  the  Criminal  Code  with  a  maximum  imprisonment  of  five  years  and  a fine.  in  Law  no.  36  of  2009  concerning  Health,  doctors  are  threatened  with  a maximum  imprisonment  of  10  (ten)  years  and  a  maximum  fine  of  Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), in Law no. 29 of 2004 concerning the Medical Practice  of  a  doctor  who  commits  negligence  is  punishable  by  a  maximum imprisonment  of  10  (ten)  years  and  a  maximum  fine  of  Rp.300,000,000.00  (three hundred million rupiah).
Keywords: Legal Protection; Malpractice; Doctor.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan manusia akan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar  yang  diperlukan  setiap makhluk  hidup  insani.  Oleh  karena  itu diperlukan  pihak  lain  yang  mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan  kepadanya  agar  terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut. Tindak pidana praktik kedokteran/malpraktik
kedokteran semakin  banyak  terjadi  dan  diliput dalam  pemberitaan  media  massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Menurut LBH Kesehatan  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI)  Pusat  bahwa  terdapat  kurang lebih  210  kasus  pertahunnya  dugaan malpraktik  kedokteran  di  Indonesia (IDI,  2012)  walaupun  sebagian  besar tidak sampai ke pengadilan.
Tampaknya  kondisi  sekarang  sudah berubah, hubungan dokter-pasien yang bersifat paternalistik dan berdasarkan  kepercayaan (fiduciary relationship) mulai  goyah.  Pemicu terjadinya sengketa
adalah kesalahpahaman,
perbedaan penafsiran,  ketidakjelasan  pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan,  tindakan  yang  tidak  patut, curang  atau  tidak  jujur,  kesewenang- wenangan  atau  ketidakadilan,  dan terjadinya  keadaan  yang  tidak  terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mempengaruhi  juga  dunia  kedokteran (Astuti  &  SH,  2009).  Dilain  pihak tuntutan  masyarakat  terselenggaranya pelayanan  medis  bermutu  tinggi  dan tidak  pernah  salah  dan  sudah  tentu dengan  biaya  murah.  Benturan  antara kepentingan  inilah  yang  menimbulkan berbagai konflik/sengketa dan tuduhan dugaan  tindak  pidana  dalam  praktik kedokteran  yang  kemudian  masuk dalam  ranah  hukum,  baik  perdata maupun pidana.
Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan  tersebut,  maka  diperlukan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan agar mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan  maupun  pengobatan,  Di dalam  ketentuan  Pasal  75  Undang- Undang  No  24  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran diatur bahwa “Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang dengan  sengaja  melakukan  praktek kedokteran  tanpa  memiliki  surat  tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  29  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
Dokter  atau  tenaga  kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan  medik  terhadap  pasien seharusnya
menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan  baik  dan  berhati –hati  agar
tidak  menimbulkan  kesalahan  yang dapat merugikan dokter sendiri maupun  pasien.  Sampai  dengan  saat ini,  hukum  kedokteran  di  Indonesia belum dapat merumuskan secara jelas dan detail mengenai malpraktik.
Adapun Wetboek van Strafrecht (W.v.S)  atau  yang  kini  disebut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  tidak mengatur dengan jelas tentang ancaman  pidana  terhadap  perbuatan melawan  hukum  di  bidang  kesehatan atau  malpraktik.  Penerapan  hukum  di bidang  Kedokteran  dianggap  sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik  Kedokteran  Indonesia)  sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter  dalam  bekerja,  sehingga  tidak perlu  lagi  adanya  intervensi  hukum tersebut. Sampai sekarang yang mereka persoalkan adalah perlindungan hukum dan bukan mengenai  masalah  tanggung  jawab hukum  serta  kesadaran  hukum  dokter dalam  menjalankan  profesinya.  Hal  ini menunjukan kurangnya pengertian mengenai  etika  dan  hukum  dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan  pemahaman  atas  masalah medical  malpractice ,  masih  sering dianggap  pelanggaran  norma  etis profesi  saja  yang  tidak  seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.
Malpraktik  kedokteran  adalah dokter  atau  tenaga  medis  yang  ada  di bawah  perintahnya  dengan  sengaja atau  kelalaian  melakukan  perbuatan (aktif  atau pasif)  dalam praktek kedokteran  pada  pasiennya  dalam segala  tingkatan  yang  melanggar standar  profesi,  standar  prosedur, prinsip-prinsip professional Kedokteran atau  dengan  melanggar  hukum  (tanpa wewenang)  karena  tanpa informend consent atau di luar informed consent , tanpa  Surat  Izin  Praktek  atau  tanpa Surat  Tanda  Registrasi,  tidak  sesuai dengan kebutuhan medis pasien
dengan menimbulkan (casual verband) kerugian  bagi  tubuh,  kesehatan  fisik, mental  atau  nyawa  pasien  sehingga membentuk pertanggungjawaban
dokter (Soponyono, 1997). Malpraktik dapat dibedakan menjadi malpraktik yuridis dan malpraktik  etis.  Malpraktik  yuridis dibedakan  3  (tiga)  kelompok,  yaitu criminal  malpractice (pidana), civil malpractice (perdata), dan administrative malpractice
(administrasi).
Criminal  malpractice dibedakan 3  (tiga)  golongan,  yaitu;  (1)  karena kesengajaan (intentional) ,  misalnya aborsi tanpa indikasi medik, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, memberikan  surat  keterangan  dokter yang tidak benar, (2) karena kecerobohan (recklessness) ,  misalnya tindakan  yang  tidak  lege  artis  (tidak sesuai dengan indikasi medik dan tidak memenuhi  standar  pelayanan  medik), tindakan  tanpa  informed consent ,  (3) karena kealpaan (negligence) , misalnya:  meninggalkan  kasa/gunting di  dalam  perut  pasien  yang  dioperasi, alpa/kurang  hati-hati,  sehingga  pasien cacat/meninggal (Dahlan, 2001).

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana perlindungan yang dapat  diberikan  kepada  dokter yang berhadapan dengan hukum?
2.  Bagaimana Ruang Lingkup Tuntutan Pidana Terhadap Dokter?

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif (normative law  research) menggunakan  studi kasus normatif berupa  produk  perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap orang.  Sehingga  penelitian  hukum
normatif  berfokus  pada  inventarisasi hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto , sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum  dan  sejarah  hukum  (Kadir, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Berhadapan Dengan Hukum Profesi kedokteran menurut
Hipocrates  merupakan  gabungan  atau perpaduan  antara  pengetahuan  dan seni (science  and  art) .  Seperti  dalam melakukan  diagnosis  merupakan  seni tersebdiri  bagi  dokter,  karena  setelah mendengar  keluhan  pasien,  dokter akan melakukan imajinasi dan
melakukan pengamatan seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalamannya yang telah diterimanya  selama  ini  menjadi  dasar melakukan diagbose terhadap penyakit pasien, diharapkan diagnosisnya  mendekati  kebenaran (Machmud, 2008). Dasar-dasar hukum
yang memberikan perlindungan hukum terhadap  dokter  dalam  menjalankan profesinya  dan  berhadapan  dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek  terdapat  dalam  Pasal  50
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran  dan  Pasal  27  ayat  (1)  UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
Pasal  50  UU  No.  29  Tahun 2004  berbunyi:  Dokter  dan  dokter  gigi dalam  praktek  kedokteran  mempunyai hak memeperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar  profesi  dan  standar  prosedur profesional.  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No. 36  Tahun  2009  berbunyi:  Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan  dan  perlindungan  hukum
dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan profesinya. 1.  Menurut Galih Endradita, perlindungan hukum terhadap
dokter  dewasa  ini  dapat  dilihat pada  (Rewur,  2021), UUD  1945
amandemen ke-4.
a.  Pasal  28D  ayat  (1):  Setiap orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang  sama  di  depan hukum.
b.  Pasal 28I ayat (2): Setiap orang bebas  dari  perlakuan  yang diskriminatif  atas  dasar  apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terahdap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. c.  Pasal 28I ayat (4): Perlindungan, permajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
1.  UU  No.  44  Tahun  2009
tentang Rumah Sakit.
a.  Pasal 3 huruf b: Pengaturan
penyelenggaraan  Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan
perlindungan sumber
daya  manusia  di  rumah sakit.
b.  Pasal  30  huruf  f:  Rumah Sakit  mempunyai  hak mendapatkan perlindungan
hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. 2.  Undang-Undang No. 39 Tahun  1999  tentang  Hak
Asasi manusia.
a.  Pasal  3  ayat  (1):  Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
perlakuan  hukum  yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan  yang  sama  di depan hukum. b.  Pasal  3  ayat  (2):  Setiap orang berhak atas perlindungan  hak  asasi manusia  dan  kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
c.  Pasal  5  ayat  (1):  Setiap orang diakui sebagai
manusia pribadi yag berhak  menunutut  dan memperoleh perlakuan serta  perlindungan  yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. d.  Pasal  5  ayat  (3):  Setiap orang yang termasuk kelompok masyrakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan  perlindungan  lebih berkenan dengan kekhususannya. e.  Pasal 49 ayat (2). Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya  terhadap  hal- hal yang dapat mengancam keselamatan  dan  atau kesehatannya  berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. 3.  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan. Pasal 83 ayat (2): Pemerintah menjamin perlindungan  hukum  bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.
4.  UU  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktik kedokteran. Pasal 50 huruf a: Dokter dan dokter  gigi  dalam  praktek kedokteran  mempunyai  hak memeperoleh  perlindungan hukum sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai standar  profesi  dan  standar prosedur profesional.
5.  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal  86  ayat  (1):  Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan  dan  kesehatan kerja;  moral  dan  kesusilaan; perlakuan yang sesuai dengan  harkat  dan  martabat manusia serta nilai-nilai agama.
6.  Peraturan  Presiden  No.  93 Tahun  2015  tentang  Rumah Sakit pendidikan.
Pasal  2  huruf  b:  Pengaturan tentang Rumah Sakit Pendidikan bertujuan memberikan perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi pemberi pelayanan, mahasiswa dan dosen. 7.  PerMenKes  No.  317  Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan  Warga  Negara Asing di Indonesia. Pasal  23  ayat  (2):  Tenaga kerja  warga  negara  asing berhak mendapatkan perlindungan  hukum  dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan stndar profesinya  sesuai  peraturan perundang-undangan.
8.  PerMenKes  No.  67  Tahun
2013 tentang Pendayagunaan Tenaga
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
kesehatan  Warga  Negara Asing.
9.  Pasal  38  ayat  (2):  Tenaga kerja  warga  negara  asing yang didayagunakan di
indonesia  mempunyai  hak mendapatkan  perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan  bidang  kesehatan sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. PerMenKes  No.  46  Tahun
2015 tentang Akreditasi
Puskesmas,  Klinik  Pratama,
Praktek  Dokter  dan  Dokter Gigi Mandiri, Pasal  2  huruf  b:  Pengaturan akreditasi  Puskesmas,  klinik pratama, tempat praktek mandiri  dokter  dan  tempat praktek  mandiri  dokter  gigi bertujuan untuk meningkatkan  perlindungan bagi  sumber  daya  manusia kesehatan. 11. PerMenKes  No.  34  Tahun 2017 tentang Akreditasi
Rumah Sakit.
Pasal  2  huruf  b:  Pengaturan akreditasi  bertujuan  untuk meningkatkan  perlindungan bagi  masyarakat,  sumber daya  manusia  di  Rumah Sakit dan rumah Sakit sebagai institusi.
Pada  prinsipnya,  bagi  dokter yang  telah  memberikan  pelayanan medis  sesuai  dengan  standar  profesi, standar  pelayanan  medik  dan  standar operation  procedure berhak  untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## B.  Ruang  Lingkup  Tuntutan  Pidana
Terhadap Dokter
Sesuai  prinsip ‘equality  before the  law’ setiap  warga  negara  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana termasuk dokter dapat diproses
melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai sistem  dalam  suatu  negara  untuk menanggulangi masalah kejahatan (Rado & Badillah, 2019). Di sini dokter dapat dipidana apabila terbukti bersalah  melakukan  suatu  perbuatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dinyatakan sebagai tindak pidana.
1.  Tuntutan Pidana Berdasarkan
KUHP  Tuntutan  pidana  terhadap dokter  dapat  dilakukan  dalam  hal yang bersangkutan melakukan tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam KUHP sebagai berikut:
a)  Menerbitkan  surat  keterangan kesehatan palsu
Pasal  267  melarang  dokter menerbitkan  surat  keterangan kesehatan  palsu  mengenai  ada atau tidak adanya penyakit pada diri seoang pasien. Pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  empat  tahun.  Jika  surat keterangan tersebut dimaksudkan untuk memasukkan  pasien  ke  dalam Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ)  atau dimaksudkan agar seorang pasien  di  RSJ  tetap  berada  di sana, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling  lama  delapan  tahun  dan enam bulan.
b)  Melakukan  perbuatan  asusila terhadap pasien
Pasal  294  (2)  melarang  setiap orang melakukan perbuatan asusila  terhadap  orang-orang yang  ada  dalam  perawatannya. Pelanggaran terhadap
ketentuan  ini  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama tujuh  tahun.  Ketentuan  ini  juga berlaku antara dokter dan pasien.
c)  Membuka informasi yang bersifat rahasia Pasal  322  melarang  setiap orang  untuk  membuka  setiap informasi  yang  bersifat  rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama sembilan bulan atau denda  paling  banyak  sembilan ribu rupiah. Ketentuan ini berlaku untuk dokter yang membuka rahasia pasien.
d)  Melakukan Euthanasia Pasal  344  KUHP  melarang dokter  memenuhi  permintaan pasien  untuk  mengakhiri  hidup si pasien tersebut (mercy killing/euthanasia). Pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun.
e)  Melakukan aborsi
Pasal  348  (1)  melarang  setiap orang melakukan tindakan pengguguran kandungan secara sengaja (aborsi). Pelanggaran terhadap ketentuan  ini  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika pengguguran kandungan itu telah menyebabkan matinya ibu hamil,  berdasarkan  ketentuan Pasal  348  ayat  2  perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika pelaku perbuatan adalah dokter, bidan, dan  apoteker  maka  dengan berdasarkan  ketentuan  Pasal 349 hukumannya diperberat sepertiga  dan  ditambah  dengan pencabutan izin paktek.
f)  Ketentuan  Pasal  351  tentang penganiayaan.
Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang secara
sengaja melakukan
penganiayaan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan. Jika penganiayaan  tersebut  telah mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut diancam dengan  pindana  penjara  paling lama  lima  tahun.  Ketentuan  ini dapat  diterapkan  pada  dokter yang melakukan tindakan medis tanpa  persetujuan  si  pasien, karena perbuatan demikian disamakan dengan penganiayaan. g)  Pasal  359  tentang  kelalaian yang menyebabkan kematian.
Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan  paling  lama  satu tahun.  Ketentuan  ini  dapat diterapkan  kepada  dokter  yang karena kelalaiannya mengakibatkan pasien meninggal dunia. h)  Pasal  360  tentang  kelalaian yang  menyebabkan  timbulnya luka-luka.
Menurut ketentuan tersebut, setiap orang yang karena kelaiannya  menyebabkan  orang lain  mengalami  luka-luka  serius diancam dengan pidana penjara paling  lama  lima  tahun  atau pidana  kurungan  paling  lama satu  tahun.  Ketentan  ini  dapat diterapkan  pada  dokter  yang karena kelalaiannya telah menyebabkan
pasiennya
menderita lukaluka serius. Terkait dengan ketentuan Pasal 359  dan  Pasal  360  tersebut, hakim  berdasarkan  ketentuan Pasal  361  dapat  memperberat
hukuman jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka  menjalankan  pekerjaan. Jadi status sebagai dokter menurut  ketentuan  Pasal  361 berlaku sebagai alasan pemberat hukuman (aggravating factor). Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  (UU  Praktek  Dokter)  telah menetapkan beberapa macam perbuatan  sebagai  tindak  pidana. Dalam  undang-undang  ini  ketentuan pidana  diatur  dalam  Pasal  75  hingga Pasal  80.  Ada  tiga  pihak  yang  dapat menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan  UU  Praktek  Kedokteran, yaitu Dokter/Dokter Gigi, pemilik sarana  pelayanan  kesehatan  dan orang  lain  yang  bukan  dokter/dokter gigi.  Berikut  ini  adalah  bentuk-bentuk tindak  pidana  yang  diatur  dalam  UU Praktek Kedokteran :
1.  Tidak memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR)
Menurut  ketentuan  Pasal  75  UU Praktek  Kedokteran,  melakukan praktik  kedokteran  tanpa  STR diancam  dengan  pidana  paling lama  tiga  tahun  atau  denda  paling banyak seratus juta rupiah.
2.  Tidak  memiliki  Surat  Ijin  Praktek (SIP)
Menurut  ketentuan  pasal  76  UU Praktik Kedokteran, melakukan praktik  kedokteran  tanpa  memiliki SIP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda  paling  banyak  seratus  juta rupiah.
3.  Tidak  Memasang  Papan  Nama Praktik.
Menurut ketentuan pasal 79 (a) UU
Praktik
Kedokteran tidak memasang  papan  nama  praktik diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun  atau
dengan  paling  banyak  lima  puluh juta rupiah.
4.  Tidak Membuat Rekam Medik Menurut ketentuan pasal 79 (b) UU Praktik  Kedokteran  tidak  membuat rekam  medik  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
5.  Tidak mematuhi standar pelayanan Menurut ketentuan pasal 79 (c) UU Praktik  Kedokteran  tidak  mematuhi standar  pelayanan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  51  (a) diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun  atau  denda paling  banyak  lima  puluh  juta rupiah.
6.  Tidak  merujuk  pada  dokter  lain yang lebih ahli
Menurut ketentuan pasal 79 (c) UU
Praktik  Kedokteran  tidak  merujuk pasien ke dokter lain yang lebih ahli dalam hal tidak mampu menangani sakit yang diderita pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 51(b) diancam dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
7.  Tidak memberikan pertolongan
darurat Menurut ketentuan pasal 79 (c) UU Praktik Kedokteran tidak memberikan  pertolongan  darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal  51  (c)  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
8.  Membuka  rahasia  pasien  Menurut ketentuan  pasal  79  (c)  UU  Praktik Kedokteran membuka rahasia pasien sebagaimana dimaksud dalam  pasal  51  (d)  diancam dengan  pidana  kurungan  paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak lima puluh juta rupiah.
9.  Tidak  meningkatkan  pengetahuan dan ketrampilan kedokteran. Menurut ketentuan pasal 79 (c) UU Praktik Kedokteran tidak meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal  51  (e)  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak lima puluh juta rupiah.
Dalam praktik di Negara-negara maju  seperti  di  Inggris  dan  Australia, tuntutan pidana terhadap dokter terkait dugaan malpraktik dibatasi pada kasus-kasus
tertentu yang dikualifikasikan sebagai ‘criminal
neglince’.  Dimensi  kriminalitas  dalam konteks criminal neglince lebih didasarkan  pada  aspek  kesalahan (mens  rea) dokter,  bukan  hanya melihat factor akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Tuntutan  pidana  dapat  dilakukan  pada kasus malpraktik medic (medical malpractice/medical  neglince) 1 apabila derajat kesalahan dokter masuk kategori kelalaian berat (gross neglince). Penentuan  apakah  derajat kesalahan  masuk  kualifikasi  kelalaian berat  atau  kelalaian  ringan  dilakukan oleh hakim.
Lain di negara maju, lain pula di negara  Indonesia.  Di  Indonesia  dokter yang  terlibat  dalam  perbuatan  yang secara sosiologis dikonstruksikan sebagai malpraktik medik begitu mudah  dihadapkan  pada  tuntutan pidana. Dimensi kriminalitas dari kasus malpraktik medik lebih sering didasarkan pada akibat dari malpraktik medik  itu  sendiri.  Apabila  pasien mengalami  luka  berat,  lebih-lebih  jika meninggal  dunia  umumnya  pihak keluarga dan masyarakat luas
1 Di negara Inggris dan Australia serta negara- negara Common  Law lainnya  istilah medical negligence lebih  sering  dipakai  dibandingkan istilah medical malpractice ).
mengasumsikan peristiwa tersebut sebagai  peristiwa  pidana.  Sebagai konsekswensinya  dokter  yang  telah menyebabkan si pasien menderita luka atau  meninggal  dunia  layak  dituntut secara  pidana.  Bahwa  tindakan  medik yang  dilakukan  oleh  dokter  berawal dari  niat  baik  untuk  menolong  pasien, dan  akibat  negatif  berupa  luka  atau kematian  itu  tidak  hanya  disesali  oleh si  pasien  atau  keluarganya  tetapi  juga disesali oleh dokter yang bersangkutan serta  pihak  menajemen  rumah  sakit seolah tidak dipertimbangkan.
Indonesia  tidak  jauh  berbeda dengan  masyarakat  pada  umumnya. Sepanjang  dapat  ditemukan  unsur kelalaian,  asalkan  ada  akibat  berupa luka  atau  kematian  pasien  dengan gampang peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai tindak pidana. Pasal  359  dan  360  KUHP  menjadi andalan  aparat  untuk  menjerat  dokter yang  terlibat.  Memang  benar  kedua ketentuan  tersebut  secara  normatif dapat digunakan untuk menjerat dokter yang karena kelalaiannya menyebabkan  pasien  menderita  luka- luka  atau  meninggal  dunia.  Tapi seringkali  unsur  kelalaian  ditafsirkan secara  tidak  tepat  dan  pembuktian hubungan kausal antara unsur kelalaian  serta  akibatnya  kadang  kala keliru.
Selain itu, tuntutan pidana terhadap  dokter  pada  kasus  dugaan malpraktik  medik  ternyata  membawa berbagai  implikasi  negatif  baik  secara sosial  maupun  yuridis.  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan ditemukan  sekurang-kurangnya  lima dampak negatif tuntutan pidana terhadap dokter terkait dugaan
malpraktik medik yaitu:
1.  Membuka peluang pemerasan terhadap dokter oleh oknum pasien dan atau pengacaranya.
Tuntutan  pidana  membuka  celah politiking  bagi  kalangan  pengacara
dalam mengangani
sengketa medik.  Ancaman  tuntutan  pidana dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum pengacara  untuk  mengintimidasi dokter  dan  meningkatkan  nilai tawar terkait besaran ganti kerugian yang diajukan.
Dokter yang ketakutan  bila  diperkarakan  secara pidana  cenderung  akan  mengikuti kemauan  pihak  pengacara,  dan situasi  semacam  ini  membuat dokter rentan menjadi korban pemerasan.
2.  Membuka peluang pemerasan terhadap dokter oleh oknum aparat Tuntutan  pidana  juga  membuka celah  bagi  oknum  aparat  penegak hukum untuk melakukan eksploitasi terhadap  dokter  yang  tersangkut perkara malpraktik medik. Di tingkat penyidikan  eksploitasi  dilakukan dengan  modus  penyalahgunaan wewenang  oleh  oknum  penyidik. Penyalahgunaan  wewenang  dapat dilakukan  dalam  dua  skenario, pertama  terkait  penetapan  status tersangka dan kedua terkait penahanan.  Dokter  yang  dijadikan sebagai  tersangka,  apalagi  jika diikuti  dengan  penahanan  pasti akan  mengalami shocked berat, dan kemungkinan  besar  akan meminta pengacaranya untuk menegosiasikan  pelepasan  dari status  tersangka  tersebut  atau pelepasan  dari  tahanan.  Negosiasi tersebut  tidak  bisa  lepas  dari pembayaran sejumlah uang kepada oknum aparat terkait.
3.  Membuka  celah  praktik  defensive medicine oleh kalangan dokter Bagi  sebagian  dokter,  sengketa medik barangkali masih merupakan sesuatu  yang  tidak  masuk  akal.
Bagaimana  mungkin  iktikad  baik untuk  memberi  pertolongan  pada pasien  justeru  membuat  dokter tersangkut perkara hukum di pengadilan. Tuntutan hukum
terhadap dokter lebih-lebih tuntutan pidana dapat menstimulasi kalangan dokter untuk mempraktikkan pola defensive medicine  dimana  mereka  lebih konsen  melakukan  pengamanan diri dari pada menerapkan pelayanan  medik  terbaik  untik pasiennya. 4.  Menimbulkan public distrust terhadap pelayanan kedokteran Dalam batas-batas tertentu tuntutan pidana juga dapat menciptakan public distrust
terhadap  pelayanan  kedokteran. Kasus  dugaan  malpraktik  medik khususnya  yang  diproses  secara pidana merupakan obyek pemberitaan yang seksi bagi media masa.  Pemberitaan  yang  bersifat masif  oleh  media  masa  tentang kasus  dugaan  malpraktik  medik dapat  menciptakan  ketakutan  atau kekhawatiran masyarakat. Masyarakat  bisa  saja  menjadi khawatir  kalau-kalau  mereka  akan menjadi korban malpraktik berikutnya.  Anggota  masyarakat yang ketakutan bisa saja meninggalkan pengobatan beradasarkan  ilmu  kedokteran  dan beralih  ke  pengobatan  alternatif atau  pengobatan  tradisional.  Akan tetapi  mereka  juga  sadar  bahwa pengobatan  alternatif  sebenarnya juga  bukan  tanpa  resiko.  Situasi demikian  dapat  mengurangi  akses masyarakat  untuk  mendapatkan kesehatan.  Lebih  dari  itu,  tuntutan pidana juga seolah memaksa dokter untuk berkonfrontasi dengan pihak  pasien.  Meskipun  dalam sidang  pengadilan  posisi  pasien diwakili  oleh  negara,  tetap  saja suasana  konfrontatif  tersebut  tidak dapat dihilangkan. Situasi demikian sangat tidak kondusif bagi terciptanya hubungan yang
harmonis antara dokter dan pasien,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
padahal hubungan demikian sangat dibutuhkan demi keberhasilan terapi.  Dapat  dikatakan  bahwa keadaan demikian
dapat mengurangi  kualitas  komunikasi antara  dokter  dan  pasien  dan  hal itu  berimplikasi  pada  menurunnya kualitas pelayanan medic.
5.  Menimbulkan kerancuan terkait konsep malpraktik  medik  Tuntutan  pidana terhadap  dokter  terkait  dugaan malpraktik  medik  dalam  batas- batas tertentu juga dapat menimbulkan kerancuan pemahaman tentang konsep malpraktik  medik.  Sebagaimana diketahui  istilah  malpraktik  medik tidak  ditemukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam proses
beracara.  Istilah  malpraktik  medik di Indonesia lebih merupakan istilah sosiologis (sociological  term) dan bukan  istilah  yuridis (legal  term) .
Karena tidak ada peraturan perundangundangan  yang  secara khusus mengatur masalah malpraktik  medik,  maka  peristiwa yang dipersepsi sebagai malpraktik medik ditafsirkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada. Posibilitas untuk menuntut dokter secara pidana dan didukung  oleh  fakta  bahwa  banyak kasus  dugaan  malpraktik  medik yang  diproses  secara  pidana  telah membuat masyarakat pada
umumnya  mempersepsi  malpraktik medik sebagai peristiwa pidana.

## SIMPULAN
Adapun
kesimpulan dari dapat diformulasikan sebagai berikut:
1. Dasar-dasar  hukum  yang  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  dokter dalam  menjalankan  profesinya  dan berhadapan  dengan  hukum  karena terjadi  dugaan  malpraktek  terdapat dalam  Pasal  50  UU  No.  29  Tahun
2004  tentang  Praktik  kedokteran  dan Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.   Tuntutan pidana terhadap dokter dalam kasus dugaan malpraktik medik di  Indonesia  sejauh  ini  ternyata membawa  berbagai  implikasi  negatif baik  secara  sosial  maupun  yuridis. Tuntutan pidana  membuka  celah penyelewengan  hukum  dan  berbagai implikasi  negatif  lainnya.  Praktik  yang berlaku  selama  ini  menempatkan dokter  pada  posisi  rentan.  Posisi rentan  tersebut  dapat  menstimulasi kalangan  dokter  untuk  menerapkan pola defensive medicine dalam rangka mengantisipasi resiko gugatan/ tuntutan  hukum.  Praktik defensive medicine dalam  arti  yang  negatif mestinya  harus  dihindari  karena  akan merugikan  pasien  serta  masyarakat luas. Praktik defensive medicine dapat dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi  apabila  sistem  penanganan kasus dugaan malpraktik medik memberikan perlindungan yang memadai  terhadap  dokter,  khususnya dari  tuntutan  pidana  yang  sebenarnya tidak  perlu (unnecessary  criminal prosecution) .  Apabila  dokter  tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya  sebagai  seorang  dokter atau melakukan kesalahan yang bukan  disengaja,  biasanya  berbentuk kelalaian,  maka  dokter  tersebut  dapat dituntut  dan  diancam  dengan  pidana menurut  Pasal  359  dan  Pasal  360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya  lima  tahun  dan denda,  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  dokter  diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan  kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## SARAN
1.  Dokter dalam melakukan tugas pekerjaannya adalah melakukan tugas yang  mulia  karena  akan  melakukan upaya  untuk  kesembuhan  seseorang dari  penyakitnya.  Sudah  seharusnya dokter mendapatkan perlindungan hukum apabila memang terbukti bahwa semua prosedur yang
seharusnya dilakukan sebagai seorang dokter telah dilakukan oleh dokter. 2.  Penjatuhan  pidana  penjara  yang  berat dan pidana denda yang besar
memang dibutuhkan dalam menegakkan  hukum  terhadap  dokter yang telah terbukti melakukan
kesalahan  dalam  tugas  pekerjaannya agar  dokter  lebih  hati-hati  lagi  dalam menhajalankan
tugastugasnya.
Pemerintah juga harus mengatur dengan  tegas  tentang  pelaksanaan tugas  dokter  di  Rumah  Sakit,  agar dokter  tidak  diperkenankan  untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) Rumah Sakit, hal  mana  untuk  menjaga  stamina dokter  dalam  melakukan  tugas,  dokter lebih  berhati-hati  dan  seksama  dalam menjalankan praktiknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  E.  K.,  &  SH,  M.  (2009). Transaksi Terapeutik  dalam  Upaya  Pelayanan Medis  di  Rumah  Sakit .  Citra  Aditya Bakti.
Dahlan,  S.  (2001). “Malpraktek”  (dalam Hukum  Kesehatan,  Rambu-Rambu bagi  Profesi  Dokter) .  Semarang: Universitas Diponegoro.
IDI, B. H. P. (2012). Data Pengurus Besar Ikatan  Dokter  Indonesia,  Bagian
Pembelaan Hukum . Jakarta.
Kadir,  A.  (2004). Hukum  dan  Penelitian Hukum .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Machmud,  S.  (2008). Penegakan  Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang  Diduga  Melakukan  Medikal
Malpraktek . Mandar Maju.
Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  Terpadu. Jurnal Restorative Justice , 3 (2), 149 –163.
Rewur,  E.  (2021).  Perlindungan  dan Penegakan Hukum Bagi Dokter yang Berhadapan  dengan  Hukum. Lex Crimen , 10 (6).
Soponyono,  E.  (1997). Malpraktek  Dalam Kajian Hukum Pidana.

## Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPer).
UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.