## PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN
Luh Gde Citra Sundari Laksmi 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { citrasundari21@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  faktor  penyebab  terjadinya sengketa di Laut China Selatan dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian  sengketa  Internasional  di  Laut  Cina  Selatan.  Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  Hukum  yang  digunakan yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penyebab sengketa di Laut China Selatan  adalah  wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan  terjadi  karena  adanya  wilayah  perebutan kepentingan  ekonomi,  strategi,  dan  politik  oleh  negara-negara  tersebut.  Konflik           \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\    yang  terjadi tidak  hanya  bersifat  bilateral,  namun  menjadi  konflik  multilateral,  termasuk  konflik  yang diakibatkan oleh pelaku non government aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. Banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya, b. Karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman Cina atas  Laut  Cina  selatan  karena  bertentangan  dengan  ZEE  beberapa  negara  seperti  Malaysia dan  Brunei  Darusalam.  c.  Adanya  pulau-pulau  kecil  seperti  Natuna  dan  Spartly  yang mempengaruhi ZEE negara terlibat. (2) lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua  faktor  yaitu  mengenai  faktor  militer  dan  faktor  ekonomi  diharapkan  menjadi  media  bagi pembangunan  kepercayaan  yang  dapat  digunakan  Indonesia  untuk  melanjutkan  proses penyelesaian sengketa.  Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main di Laut China Selatan.
Kata kunci: Indonesia, Sengketa, Laut Cina Selatan.

## Abstract
This study aims to (1) identify and analyze the factors that cause disputes in the South China Sea and (2) to find out how the Indonesian government is trying to resolve international disputes in the South China Sea. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach,  a  case  approach,  and  a  conceptual  approach.  Legal  materials  used  are  primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library research techniques. The legal material analysis technique used is descriptive technique. The results of the study show that (1) the cause of disputes in the South China Sea is that the South China Sea territory occurs because of the territorial struggle for economic, strategic and political interests  by  these  countries.  The  conflicts  that  occur  are  not  only  bilateral,  but  become multilateral conflicts, including conflicts caused by non-government actors who take advantage of  the  exploration  and  exploitation  of  natural  resources  in  the  South  China  Sea.  The  factors
causing the dispute to occur are a. Many resources such as gas, coral reefs etc. so that several countries  involved  are  trying  to  claim  them,  b.  Because  of  the  uncertainty  regarding  China's claim to the South China  Sea because  it  is contrary to the EEZ  of several countries such as Malaysia and Brunei Darussalam. c. The existence of small islands such as Natuna and Sparta that  affect  the  EEZ  of  the  countries  involved. (2)  then  the  Indonesian  government's  efforts, namely  the  existence  of  two  factors,  namely  the  military  factor.  and  economic  factors  are expected to be a medium for trust building that can be used by Indonesia to continue the dispute resolution process. Now, the target that Indonesia needs to achieve is only one, namely realizing the code of conduct in the South China Sea.
Keywords: Indonesia, Dispute, South China Sea.

## PENDAHULUAN
Laut  dapat  digunakan  oleh  umat manusia  sebagai  sumber  daya  alam  bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan  pertahanan  dan  kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan  laut  oleh  masing-masing negara  yang  didasarkan  atas  suatu konsepsi hukum. Untuk
dapat mengamankan  dan  menguasai  lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan  atau  merusaknya,  negara tersebut  dapat  menggunakan sea  power . Konsep sea  power diperkenalkan  oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya  enam  elemen  dasar  untuk membangun  suatu  kekuatan  laut  yang besar yaitu geographical territory, physical conformation,  extent  of  territory,  character of  the  people,  number  of  population,  dan character  of  government .  Suatu  negara melakukan  pengamanan  dan  penguasaan laut  dikarenakan  siapa  yang  menguasai laut  maka  ia  akan  menguasai  dunia mendapatkan  tambahan  wilayah  laut.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  potensi  sumber kekayaan  laut  yang  ada  tersebut  dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan (Dikdik, 2014:1).
Salah  satu  perkembangan  yang menarik  dalam  percaturan  politik  dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari  perkembangan  yang  menyangkut masalah keamanan dan politik internasional  yang  ada  di  antara  negara kawasan  itu  sendiri  yang  berasal  dari sejarah,  sengketa  perbatasan  maupun teritorial. Saat ini Laut China Selatan (LCS)
menjadi flash point di kawasan Asia Pasifik.
Sengketa  di  LCS  tidak  hanya  melibatkan enam  negara  yaitu,  Tiongkok,  Taiwan, Vietnam,  Filipina,  Brunei,  dan  Malaysia saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti  Amerika  Serikat. Pada    dasarnya hukum    internasional  dimaksudkan  untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional (Mangku, 2020: 5).
Masalah Laut China Selatan memiliki  permasalahan  sengketa  yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa  teritorial  dan  sengketa  batas wilayah  maritim,  yang  sampai  saat  ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat  berhati-hati  dalam  menghadapi masalah sengketa di Laut China Selatan ini (Wiranto,  2016:  8).  Dalam  konflik  Laut China  Selatan,  selain  ketegangan  yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara  bersengketa  yang  belum  bisa dihentikan  (Buszynski,    2012:  139-156), hingga  kini,  terdapat  juga  perkembangan yang  tidak  menggembirakan  terutama mengenai  hubungan  antara  dua  negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China. Eskalasi ketegangan di LCS meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You  981 (HYSY  981)  memulai  operasi pengeboran  minyak  yang  masih  masuk wilayah Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen  Vietnam.  Sebelumnya,  di  Mei 2009  Tiongkok  mengeluarkan  pernyataan mengenai nine  dash  line berarti  bahwa kedaulatan  yang  tidak  terbantahkan  atas pulau-pulau  di  Laut  China  Selatan  dan perairan  yang  berdekatan,  dan  memiliki hak-hak  berdaulat  dan  hukum  yurisdiksi atas  perairan  tersebut  beserta  laut  dan tanah  di  bawahnya.  Selanjutnya  di  tahun 2012,  setelah  bersitegang  dengan  Filipina
akhirnya  Tiongkok  mendirikan  bangunan permanen di karang dangkal Scarborough dimana  posisi  karang  tersebut  berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina. Adapun nine dash line juga dapat berfungsi sebagai batas-batas maritim  antara  China  dengan  negara- negara  di  sekitar  kawasan  Laut  China Selatan.
Salah  satu  negara  yang  paling gencar  melakukan  protes  terhadap  klaim Tiongkok tentang kepemilikan atas seluruh wilayah  Laut  Tiongkok  Selatan  adalah Filipina. Filipina misalnya telah memberikan  beragam  laporan  mengenai pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  kapal- kapal  China  yang  melewati  perairan  yang selama  ini  disengketakan,  bahkan  terjadi beberapa  insiden  antara  kapal  patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya  China juga dituduh melakukan pemancangan  instalasi  baru  di  wilayah yang  disengketakan  serta  mengintimidasi kapal-kapal  eksplorasi  minyak  Filipina. Sementara  Vietnam  telah  melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan  China  pada  awal  2011  dalam rangka  membicarakan  perbedaan  antar mereka mengenai Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan.
Sayang  sekali  beberapa  perilaku China  seperti,  semakin  meningkatnya jumlah  dan  kegiatan  penangkapan  ikan yang  dilakukan  kapal-kapal  China  di perairan Vietnam akhirnya membuat segala  hasil  pertemuan  bilateral  antar keduanya  menjadi  tiada  manfaat.  Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat ekplorasi  minyak  Vietnam  yang  dilakukan China  juga  pada  akhirnya  semakin memperkeruh  suasana  dan  membuat inisiatif  baru  bagi  Vietnam  untuk  selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok  Selatan (Sudira, 2014: 143). Sengketa kepemilikan kedaulatan  teritorial  di Laut  China  Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.
Negara-negara kawasan yang terlibat  dalam  konflik  Laut  China  Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada
umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan
kepemilikan  atas  kawasan  laut  dan  dua gugusan kepulauan  di wilayah  Laut  China Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah  sengketa  tersebut  berdasarkan kepemilikan  bangsa  China  atas  kawasan laut  dan  dua  gugusan  kepulauan  Paracel dan  Spratly  sejak  2000  tahun  yang  lalu, kemudian  pemerintah  China  mengklaim telah  mengeluarkan  peta  yang  merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan pada  tahun  1947,  yang  dikenal  dengan istilah  “ Nine  Dashed  Line ”  (Nainggolan, 2013: 8). Pengertian Nine Dash Line adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis  putus-putus  sebagai  penanda  atau batas  pemisah  imajiner  yang  digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian  besar,  yakni  90  persen,  wilayah Laut Cina Selatan (Anggi, 2016: 60).
Pengertian nine  dash  line adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim  sebagian  besar,  yakni  90 persen, wilayah Laut Cina Selatan (Agusman,  2016:  34).  Republik  Rakyat Cina  (RRC)  merupakan  salah  satu  aktor utama  dalam  sengketa  Laut  Cina  Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim  Cina  ini  didasarkan  pada  latar belakang  sejarah  Cina  kuno  tentang wilayah  kekuasaan  kerajaannya.  Menurut Cina, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah  ini  pada  abad  ke-2  masehi.  Pada abad  ke-12,  Dinasti  Yuan  kemudian memasukkan  Laut  Cina Selatan ke  dalam peta  wilayahnya,  yang  kemudian  kembali diperkuat  oleh  Dinasti  Ming  dan  Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, Cina membuat peta wilayah yang memuat 9  garis  putus-putus  ( nine  dashed  lines ) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut Cina Selatan. Semua wilayah yang  berada  di  dalam  garis  putus-putus tersebut diklaim Cina sebagai  wilayahnya. Hingga  akhir  2013,  klaim  Cina  tersebut masih  belum  berubah.  Klaim  Cina  tidak hanya  diwujudkan  dalam  bentuk  sikap politik,  tetapi  juga  dalam  bentuk  lain.  Di bidang militer, Cina sering melakukan aksi patroli  di  perairan  tersebut  yang  kadang
memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga menempatkan peralatan  pengeboran  di  beberapa  titik  di Laut Cina Selatan.
Sejak  Tiongkok  menerbitkan  peta klaimnya  yang diberi  nama nine dash  line pada  pertengahan  tahun  2009,  masalah batas negara kini menjadi penting dikarenakan  perbatasan  suatu  negara merupakan wujud utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan,  pemanfaatan  sumber  daya alam,  serta  keamanan  dan  keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia terkait  perbatasan  Indonesia-Tiongkok  di Laut  Cina  Selatan,  seperti  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  secara  sepihak pada 2009 Cina menggambar sembilan titik ditarik  dari  pulau  Spartly  di  tengah  Laut Cina  Selatan,  yang  mana  sebagian  dari wilayah  perairan  Natuna  termasuk  di dalamnya,  lalu  diklaim  sebagai  wilayah kedaulatan  milik  Cina.  Terkait  klaim tersebut, secara resmi tahun 2010 Indonesia  mengirimkan  surat  putusan kepada PBB agar pihak Cina memberikan penjelasan apa latar belakang , hukum apa yang  mereka  gunakan.  Meskipun  hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari Cina sendiri,  Indonesia  tetap  mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan  antar  negara  terutama masalah  wilayah  perbatasan.  Salah  satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan   adalah dengan   tetap   melanjutkan   perundingan perbatasan (diplomacy  borde) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara  tetangga,  serta melakukan  aktivitas  eksplorasi  minyak bumi  dan  gas  alam  di  Laut  Natuna, sebagai  bentuk  eksistensi  Indonesia  di wilayah  tersebut.  Sejak  tahun  2013  telah dimulai eksplorasi pertambangan minyak di Natuna. Dengan adanya aktivitas langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan  akan  semakin  menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang ada di Laut Natuna. Eksistensi Indonesia di
Laut  Natuna  akan  berdampak  terhadap ekonomi nasional dan terjaganya keutuhan wilayah  dari  gangguan  dan  klaim  negara- negara tetangga (Syamsumar, 2010:85).
Sebagai  negara  yang  netral  dan memiliki  kebijakan  politik  luar  negeri  yang bebas aktif, Indonesia memahami kerumitan  dari  konflik  Laut  Cina  Selatan. Indonesia menempatkan diri bahwa Indonesia  bukanlah claimant  state dalam konflik Laut Cina Selatan karena Indonesia beranggapan jika Indonesia dan Cina telah memiliki  klaim  yang  tumpang  tindih terhadap pulau-pulau, maka mereka seharusnya  tidak  memiliki  perselisihan mengenai  perairan,  karena  hak  atas  air berasal  dari  hak  atas  tanah  berdasarkan UNCLOS  1982  mengingat  pentingnya peran  laut  baik  dari  sudut  keamanan, ekonomi, dan politik (Darajati, 2018: 23).
Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia  yang  dalam  hal  ini  juga mengklaim  bahwa  sebagian  wilayah  Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan masuk  ke  dalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan  geografis  yang  diakui  oleh Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  1982. Negara-negara  yang  bersengketa  dalam konflik  Laut  China  Selatan  atau  Laut Tiongkok Selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan  fisik  dengan  menggunakan kekuatan militernya masing-masing.
Upaya-upaya  konfrontatif  dalam memperjuangkan  klaim  atas  kepemilikan wilayah  Laut  China  Selatan  dari  masing- masing  negara  yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan semakin  memperkeruh dan  mengganggu  stabilitas  kawasan, bahkan  berpotensi  berdampak  kepada mengganggu  kepentingan  negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut China Selatan  atau  Laut  Tiongkok  Selatan, sepertnini Indonesia  dan  negara-negara anggota ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ) lainnya. Adapun 3 (tiga) hal yang  menjadi  alasan  utama  mengapa negara-negara  yang  terlibat  dalam  konflik Laut  China  Selatan  atau  seperti  China, Taiwan, Vietnam,
Filipina,
Brunei
Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan  dalam  memperebutkan
wilayah  kawasan  laut  dan  daratan  dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China  Selatan.  Pertama,  wilayah  laut dan  gugusan  kepulauan  di  Laut  China Selatan  mengandung  sumber  kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan  minyak  dan  gas  bumi  serta kekayaan  laut  lainnya.  Kedua,  wilayah perairan  Laut  China  Selatan  merupakan wilayah  perairan  yang  menjadi  jalur perlintasan  aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional,  terutama  jalur  perdagangan lintas  laut  yang  menghubungkan  jalur perdagangan  Eropa,  Amerika,  dan  Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat  di  Asia,  membuat  negara-negara seperti  China  dan  negara-negara  di kawasan  Laut  China  Selatan,  bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan  menguasai  kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.
Jika  melihat  dari  keadaan  politik baik  di  kawasan  Asia  Tenggara  maupun Asia  Pasifik  di  dewasa  ini,  terlihat bernuansa  muram  sekaligus  memanas. Dimana  Laut  China  Selatan  atau  Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi  geopolitik  di  kawasan  Asia  Pasifik sedang  menjadi  pembicaraan  hangat  di tingkat internasional
dikarenakan tersulutnya konflik  antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota
ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan ( territorial zone ). Sengketa  Laut  China  Selatan  ini  telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap  gelombang  polarisasi  kekuatan negara-negara  yang  bertikai.  Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari  potensi  Konflik  Laut  China Selatan  atau  Laut  Tiongkok  Selatan menyusul  adanya  kemungkinan  upaya penyelesaian  konflik  secara  damai  oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu  upaya  menghindari  potensi  konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan  secara  damai  baik  secara bilateral  maupun  multilateral  dan  juga melakukan kerjasama-kerjasama  yang lazim digunakan mengelola konflik regional
dan  internasional.  Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian berkaitan  dengan  sengketa  di  wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan.
Maka  dari  itu  Inisiatif  Indonesia sebagai  salah  satu  bagian  dari  ASEAN dalam  upaya  penanganan  sengketa  Laut Cina  Selatan  pada  tingkat  multilateral banyak  dilakukan  di  bawah  payung ASEAN.  Indonesia  dan ASEAN  berusaha mengikat  Cina  dalam  kesepakatan  kerja sama  dan  deklarasi  cara  damai  dalam penanganaan  dan  pengelolaan  Laut  Cina Selatan (Weatherbee, 2010: 55).
Terdapat  dua  landasan  penting yang  digunakan  Indonesia  dan  ASEAN sebagai  upaya  mitigasi  konflik  Laut  Cina Selatan  yaitu  membangun  kepercayaan antar  pihak ( confidence building measure ) dan  perjanjian  persahabatan  dan  kerja sama ( Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia ). Langkah inisiatif tersebut dalam  rangka  mendorong  terciptanya mekanisme  penyelesaian  sengketa  Laut Cina  Selatan  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Inisiatif  Indonesia  dalam upaya  pengelolaan  konflik  Laut  Cina Selatan  membuat  Indonesia  memainkan peran  penting  dalam  kawasan.  Dalam perkembangannya,  peran  kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa  Laut  Cina  Selatan  menghadapi tantangan.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  memakai pengguanan  jenis  studi  yuridis  normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas  implementasi  aturan-aturan maupun  norma-norma  hukum  positif. Berbagai  pendekatan  yang  dipakai  oleh penulis  pada  studi  karya  ilmiah  ini  yaitu pendekatan komparatif approach, pendekatan
peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Adapun bahan hukum yang digunakan  adalah  adalah  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah  melalaui  cara  studi  kepustakaan. Studi ini mempergunakan metode  analisa melalui  jalan  deskriptif  kualitatif.  Bahan hukum  primer  bisa  dijabarkan  maupun
diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat  literatur,  logis,  runtut,  tak  adanya ketimpangan, serta efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Sengketa Laut Cina Selatan
Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke 21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian  besar  anggota  ASEAN  terlibat secara tak langsung dan semakin memanas  pada  dekade terakhir  (Firdaus, 2017:  3).  Adanya  ASEAN  menjadikan proses  regionalisasi  di  Asia  Tenggara berlangsung  lebih  mudah  dan  cepat (Maksun, 2017:2). Pada mulanya, Republik  Rakyat  Tiongkok  menyatakan bahwa  mereka  punya  kedaulatan  atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa  nelayan  tradisional  mereka  telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel sejak  tahun  200  SM.  Bahkan  mereka mengklaim adanya pemukiman di kepulauan  tersebut  sejak  dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan  peninggalan  purba  berupa tempayan  dan  mata  uang  kuno  di kepulauan  tersebut.  Selain  itu,  nama  laut Tiongkok  Selatan  berasal  dari  nenek moyang  mereka  dan  catatan-catatan Dinasti  Song dan  Yuan  mencantumkan kepulauan  tersebut  adalah  di  dalam wilayah kekuasan mereka (Firdaus, 2017: 5).
Pemerintah Tiongkok
baik nasionalis ( kuomintang ) maupun komunis, berkeras  bahwa  Laut  Tiongkok  Selatan adalah perairan mereka. Pergantian pemerintah  tidaklah  mengubah  klaim tersebut,  meskipun  kini  Tiongkok  terbagi menjadi  Republik  Rakyat  Tiongkok  dan Republik Taiwan. Naiknya status Tiongkok dalam  ekonomi  dunia  membuat  mereka percaya bahwa ini saatnya untuk menghapus aib yang terjadi ratusan tahun lalu
Penemuan  sumber  daya  alam berupa  25  Trilyun  kubik  gas  alam  dan sebesar  213  milyar  barel  minyak  bumi  di bawah lautan tersebut oleh Tiongkok pada tahun 1970, menambah panas perselisihan. Meskipun
demikian,
Tiongkok  tidak  selalu  bersikap  agresif.
Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebenarnya  sudah  terjadi  lebih  dari  20 tahun  lamanya  yaitu  sejak  1974  hingga 2011. Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran  baru  di  kawasan  ini  dan semakin  mengancam  ketahanan  dan keamanan  dunia.  Keamanan  diartikan sebagai  tidak  adanya  ancaman  terhadap nilai  nilai  yang  ada  (Setiawan,  2017:  3). Titik sengketa Laut China Selatan adalah kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan kepulauan Spratly dan kepulauan  Paracel  mempunyai  riwayat yang  panjang  dan  berbatasan  dengan wilayah  perairan dari  beberapa  negara, seperti  Filipina,  Vietnam,  Indonesia  dan Malaysia.
Kepulauan  Spartly  adalah  sebuah kepulauan  yang  terdiri  dari  750  terumbu Shoal, Palil (Slet), Atol, pulau karang yang terletak  di  Laut  China  Selatan  dan mempunyai  lebih  dari  35.000  pulau. Kepulauan  ini  terletak  di  perairan  Filipina dan Malaysia (Sabah). Kepulauan Spartly memiliki  wilayah  yang  kurang  dari  4 kilometer  persegi  Kawasan  tanah  di dalam,  kawasan  laut  ini  luasanya  kurang lebih dari 45.000 kilometer persegi. Sekitar 45  pulau  diduduki  oleh  angkatan  tentara dari Vietnam, RRC, Malaysia dan Filipina.
Ada  tiga  hal  yang  membuat Kepulauan  Spartly  ini  strategis.  Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut  akan  sangat  menentukan  garis batas  negara  yang  menguasainya  dan pada  luas  jangkauan  terhadap  ZEE. Kedua,  Kepulauan  Spratly  merupakan bagian  dari  jalur  lalu  lintas  internasional untuk kapal dagang maupun kapal militer. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan Spratly ini mengandung cadangan minyak dan  gas  alam yang  besar.  Menurut penelitian  masing-masing  berjumlah  2,5 milyar  barel  dan 190  Trilyun  kaki  kubik, selain itu juga terdapat cadangan hidrokarbon  yang  sangat  berguna  untuk pasokan energi.
Kepulauan Paracel
adalah kepulauan  dan  karang  di  Laut  Cina Selatan  yang  dikuasai  oleh  China.  Pulau ini  terdiri  dari  30  pulau  yang  tersebar 15.000  kilometer  persegi.  Kepulauan  ini kaya akan minyak dan gas. Kepulauan ini
tidak  berpenghuni  mengingat  kondisi tanahnya  yang  berupa  karang  dan gundukan  pasir  serta  tidak  adanya  air bersih.  Dilihat  secara  aspek  potensi, kepulauan  Paracel  merupakan  sumber daya  alam  yang  melimpah  di  dalamnya terdapat  berbagai  macam  jenis  ikan  dan potensi  kelautan.  Kondisi  lingkungan  di kepulauan  Paracel  yang  tidak  teratur menjadikan  tempat  bagi  pertumbuhan ikan.
Didalam  sebuah  konflik  yang terjadi,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa setiap negara yang terlibat pasti memiliki kepentingannya  masing-masing.  Seperti konflik yang terjadi di wilayah Laut China Selatan,  bahwa  beberapa  negara  yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingan tersendiri  yang  ingin  mewujudkan  agar negara tersebut mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi. Pada tahun  2011,  Tiongkok  bertemu  dengan negara-negara  anggota  ASEAN  dan sepakat  untuk  membicarakan  tata  cara penyelesaian  sengketa  Laut  Tiongkok Selatan yang hingga kini belum menemukan  penyelesaian.  Pada  tahun 2013, Tiongkok juga menggalakkan “Jalur Sutra  Maritim“  atau  lebih  dikenal  “Satu Sabuk  Satu  Jalan“  sebagai  solusi perekonomian  di  Asia  and  menawarkan ASEAN  untuk  bermitra  dalam  proyek tersebut.  Akan  tetapi  Tiongkok  tidak pernah menjelaskan posisi kedaulatannya di  Laut  Tiongkok  Selatan  secara  hukum internasional,  padahal  mereka  sudah meratifikasi  perjanjian  konvensi  tentang hukum  laut.  Hal  tersebut  membuat negara-negara  ASEAN  curiga  bahwa Tiongkok lebih mengutamakan kepentingannya  diatas  negara  sahabat dan  sengaja  mengulur-ulur  waktu  agar posisinya mantap (Muhar, 2018 : 223).
Kemelut  itu  bertambah  rumit dengan  kehadiran  Amerika  Serikat  yang ingin  memantapkan  posisinya  sebagai negara  adikuasa  di  Pasifik,  terlebih Amerika  mendukung  klaim  Filipina  pada Laut Tiongkok Selatan secara diam-diam. Setelah insiden kecil dengan Filipina dan Vietnam, Tiongkok bersikap agresif dengan menguasai kepulauan Spratly dan Paracel,  serta  membangun  pangkalan laut  di  kepulauan  tersebut.  Mereka
bahkan  mengusir  nelayan  Filipina  dari Beting Scarborough yang berjarak 200 mil dari  pesisir  pantai  Palawan.  Tidak berhenti di situ, AB Tiongkok memperkuat armada  mereka  dengan  kapal  induk “ Liaoning “  dan  sengaja  menggunakan para nelayan Tiongkok sebagai perpanjangan  tangan  atau proxy  war mereka. Tindakan agresif tersebut diprotes  oleh  Filipina,  Vietnam,  Taiwan,
Malaysia,  Brunei  dan Amerika  Selatan.
Tidak  hanya  melalui  kekuatan  militer, Tiongkok juga berusaha memecah konsensus antara negara-negara ASEAN.
Melalui bantuan ekonomi, mereka berhasil  membujuk  Laos  dan  Kamboja untuk  tidak  mengangkat  isu  tersebut.  Itu terbukti  ketika  ASEAN  tidak  mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan pada pertemuan menteri luar negeri dan APEC di Laos pada tahun 2012 dan 2016. Di lain pihak,  sebagian  besar  negara  ASEAN merasa  tidak  punya  kepentingan  pada sengketa tersebut.  Indonesia hanya mempertanyakan keabsahan garis sembilan  derajat,  karena  berpotongan dengan  perairan  pulau  Natuna.  Dari semua  anggota  ASEAN,  hanya  Filipina membawa  kasus  tersebut  ke  Pengadilan Arbitrase  Internasional pada  tahun  2013 dan menang pada tahun 2016. Kemenangan  Filipina  atas  Tiongkok disambut  gembira  oleh  Vietnam  dan Amerika  Serikat,  sementara  Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengakui  keputusan  tersebut  dan  tetap menyatakan Laut Tiongkok Selatan adalah  perairan  mereka  berdasarkan sejarah  yang  ada.  Sengketa  atas  Laut Tiongkok  Selatan  akan  berlanjut  terus, hingga  masing-masing  pihak  bersedia duduk untuk menyelesaikan  hal tersebut. Cina  telah  membuat  kebijakan  sepihak yaitu  mendeklarasikan  peta nine-dash line. Berdasarkan  peta  itu,  Tiongkok mengklaim  semua  pulau  yang  ada  di wilayah  itu  mutlak  milik  negeri  yang dijuluki Tirai Bambu  itu. Mengacu peta itu, Tiongkok  juga  mengklaim  perairan  yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk  kandungan  laut  maupun  tanah di bawahnya (Maksun, 2017:5).
Filipina  juga  turut  mengklaim mengenai  kepulauan  Spartly.  Mereka
mengangkat  kedekatan  secara  geografis kepulauan Spratly sebagai landasan     klaim sebagian  kepulauan  tersebut.  Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Spratly yang dikenal dengan pulau yang memiliki banyak  sekali  kekayaan  alam  lautnya, setelah  mendapat  kemerdekaan  dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kepemilikan  dalam  sidang  majelis  umum PBB pada tahun 1946. Setelah merdeka, menteri luar negeri Filipina mengeluarkan pernyataan  bahwa the  new  southern islands (istilah  Jepang  untuk  pulau-pulau di Laut China Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina.
Tetapi  pada  tahun  1956,  Thimas Cloma,  pemilik  kapal  ikan menemukan dan  menduduki  sebagian  pulau-pulau Spratly yang kemudian disebut Kepulauan Kalayaan  sebagai  wilayah Terra  Nullius (wilayah  yang  tidak  dimiliki  oleh  negara manapun). Dalam suratnya kepada  wakil presiden dan menteri luar negeri Filipina,
Carlos Garcia, Cloma menyatakan pendudukannya didasarkan
pada penemuan dan pedudukan ( discovery and occupation )  yang  mencakup  33  pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil  Amboyna.  Filipina  juga  kemudian mendasarkan tuntutannya kepada doktrin kedekatan  ( proximity )  dan  kebutuhan yang  mendesak  bagi  pertahanannya (Muhar, 2018 : 225 ).
Ada  pula  Malaysia  dan  Brunei Darussalam yang juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah  tersebut  masuk  ke  dalam  Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), yang ditetapkan oleh  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut tahun 1982. Sebenarnya
Brunei Darussalam  sendiri  tidak  mengklaim mengenai kepemilikan dua kepulauan itu, namun  Malaysia  menyatakan  sejumlah kecil           kawasan di kepulauan Spratly adalah milik  mereka  (Muhar,  2018  :  225). Pertama, kekayaan alam di Laut tiongkok Selatan  berupa  cadangan  gas  dan minyak,  bahwa  kandungan  energi  di kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  tidak dapat  dianggap  kecil  dan  akan  menjadi modal bagi ekonomi negara-negara yang berbatasan untuk masa depan.
Kedua,  selain  kekayaan  alamnya Laut  Cina  Selatan  juga  menjadi  jalur strategis pelayaran bebas untuk pengiriman  energi  dan  barang.  Dengan kata lain kawasan maritim ini merupakan lingkungan yang lingkungan internasional yang  strategis  (Calvo,  2022  :7).  Melalui kawasan  ini  kapal-kapal  pengangkut bahan  bakar  minyak  bagi  negara-negara Asia  Timur  cukup  tinggi  volumenya. Dalam  konteks  Laut  Cina  Selatan, beberapa  negara  memiliki  kepentingan bersama dalam perselisihan batas teritorial  laut  seperti  Malaysia,  Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. Keempat  negara  ini  berhadapan  dengan Tiongkok yang tidak lain adalah big power yang  mengklaim  hampir  semua  wilayah Laut Cina Selatan.
Pada  dasarnya,  kawasan  Laut Cina  Selataan  merupakan  kawasan no man’s  island .  Hal  ini  disebabkan  oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun,  melainkan  hanya  digunakan sebagai  jalur  perdagangan  internasional. Konflik  yaitu  proses  pencapaian  tujuan dengan  cara  melemahkan  pihak  lawan, tanpa  memperhatikan  norma  dan  nilai yang berlaku.
Beberapa  konflik  terbuka  yang pernah  terjadi,  terkait  dengan  sengketa wilayah  Laut  Cina  Selatan.  Pada  tahun 1974 di pulau Paracel dan tahun 1988 di pulau Spratly, terjadi konflik terbuka militer antara  Vietnam  dan  China  yang  lebih dikenal  dengan  konflik  Sino-Vietnamese. Selain itu, konflik yang melibatkan elemen militer  juga  terjadi  pada  tahun  1995, dimana  Cina  melakukan  pendudukan terhadap  pulau  Mischief  Reef  di  sekitar pulau  Spratly  yang  telah  diklaim  sebagai bagian dari  wilayah Filipina.
Pandangan  tentang  munculnya Cina sebagai potensi ancaman juga perlu dikaji lebih jauh. Potensi munculnya Cina sebagai  ancaman  di  kawasan  Asia Tenggara  bukan  tanpa  alasan.  Cina sebagai  negara  yang  tumbuh  menjadi kekuatan  baru  di  dalam konstelasi  politik global memiliki beberapa catatan sejarah yang  tidak  terlalu  baik  di  dalam  konflik Laut Cina Selatan. Sehingga hal ini patut menjadi  agenda  tersendiri  bagi  ASEAN
sebagai  organisasi  tunggal  regional  di Asia  Tenggara,  dengan  beranggotakan sejumlah  negara  lain  seperti  Indonesia yang tidak turut terlibat.
Dengan  demikian,  jika  persoalan sengketa  di  kawasan  Laut  Cina  Selatan selalu  melibatkan  elemen-elemen  militer, maka kemungkinan timbulnya pola permusuhan  pada  interaksi  negara- negara ASEAN  dan China akan menjadi signifikan.
Konflik  di  kawasan  Laut  Cina Selatan  merupakan  konflik  yang cukup rumit.  Dengan  melibatkan  enam  negara, beserta kepentingan masing-masing akan menyebabkan  tingkat  konflik  semakin tinggi.  Hal  ini  juga         berpengaruh  terhadap tingkat  keamanan  regional,  dalam  hal  ini ASEAN  sebagai  sebuah  organisasi  di kawasan  Asia  Tenggara  akan  menjadi lahan  representatif  bagi  empat  negara anggota  ASEAN  yang  terlibat  konflik tersebut.  Indonesia  memiliki  berbagai pemikiran  dalam  menjawab  tantangan persoalan  di  kawasan  Laut  Cina  Selatan melalui  jalur  diplomasi  yaitu, diplomasi preventif. Sebab diplomasi menjadi tonggak penting dalam pencapaian kepentingan nasional sebuah negara.
Menurut panjang waktu yang akan dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  konflik di  kawasan  Laut  Cina  Selatan,  maka diperlukan  suatu  upaya  yang  mampu untuk  tetap  menjaga  stabilitas  kawasan, keamanan hingga kondusifitas hubungan agar konflik ini dapat terselesaikan. Upaya terbaik  dalam  menanggulangi  sengketa wilayah laut ini adalah dengan melakukan upaya  diplomasi.  Terutama  menjalankan upaya  diplomasi  preventif.  Salah  satu cara dalam diplomasi preventif Indonesia adalah dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai.
Diplomasi  preventif  secara  umum digunakan  untuk  mencegah  keterlibatan negara-negara  adidaya  yang  mencoba untuk  melakukan  campur  tangan  atau intervensi.  Hal  ini  disadari  sebagai keinginan  setiap  negara  yang  sedang bertikai  untuk  mampu  menyelesaikan problem  kenegaraannya  secara mandiri. Bagi  Indonesia,  dinamika  politik  dunia yang  dinamis  harus  mampu  dihadapi
dengan strategi dan pendekatan hubungan,  salah  satunya  dalam  bentuk diplomasi  preventif  tersebut.  Dengan menjaga  perdamaian  dan  mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama melalui perundingan damai demi terselenggaranya  kerjasama  yang  aktif, produktif  dan  efektif  bagi  negara-negara terkait  dan  tatanan  dunia  global  (Muhar, 2018 : 225).
Peran  Indonesia  dalam  Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan
Dalam sejarah penyelesaian sengketa  Laut  Cina  Selatan,  usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir  1980-an.  Pasca  insiden  perebutan Karang  Johnson  antara  Tiongkok  dengan Vietnam  pada  tahun  1988,  Indonesia berusaha  menggunakan  jalur  diplomasi jalur  II  ( track  II  diplomacy )  untuk  bisa mendudukkan  para  pihak  terkait  dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development  Agency (CIDA)  dan British Columbia  University dengan  mengadakan lokakarya  yang  disebut the  Workshop  on Managing  Potential  Conflict  in  the  South China  Sea .  Pertemuan  pertama  diadakan pada  tahun  1990  dengan  menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok. Untuk menghindari kekhawatiran  pihak Tiongkok terhadap persekutuan negara-negara anggota  ASEAN,  Indonesia  menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal.  Selain  itu,  Taiwan  juga  bersedia hadir  karena  dianggap  sebagai  pihak tersendiri. Pertemuan ini bersifat multilateral, diadakan satu tahun sekali dan pada  perkembangannya  dihadiri  oleh seluruh  negara  anggota  ASEAN  dalam upaya  memberi  sumbangsih  saran  dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi.  Banyak  yang  mengira  bahwa lokakarya  tersebut  merupakan  bentuk mediasi  Indonesia.  Padahal,  lokakarya tersebut lebih merupakan fasilitasi
Indonesia untuk meningkatkan pemahaman  dan  rasa  saling  percaya  di antara para negara pengklaim (Oegroseno, 2022:4).
Dalam konsep mengenai intervensi pihak  ketiga,  langkah  Indonesia  tersebut
dapat  diklasifikasikan  sebagai  konsiliasi. Indonesia  sebagai  pihak  yang  dipercayai oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  sengketa Laut China
Selatan menyediakan sambungan  komunikasi  informal  kepada aktor-aktor konflik dalam rangka mengidentifikasi isu, menurunkan ketegangan, dan  mendorong  interaksi langsung dalam bentuk lokakarya. Setelah sepuluh  tahun,  kesepakatan  sponsor dengan  pihak  Kanada  berakhir.  Posisi sponsor kemudian digantikan oleh Tiongkok dan Taiwan. Perubahan sponsor membawa implikasi besar, yaitu perundingan  yang  bersifat  multilateral diubah menjadi bilateral. Akibatnya, negara-negara  yang  tidak  bersengketa langsung,  termasuk  Indonesia,  tidak  bisa terlalu  jauh  terlibat  dalam  setiap  proses perundingan. Namun demikian, salah satu hasil dari upaya pengelolaan sengketa Laut China Selatan adalah tercapainya kesepakatan  berupa Declaration  of  the Conduct of the Parties in South China Sea pada  tahun  2002.  Harapan  selanjutnya adalah  tercapainya Code  of  Conduct antara pihak-pihak yang bersengketa  yang memuat mekanisme hukuman dan ganjaran.
Setelah  20  tahun  pertemuan  rutin diadakan  dan  hampir  tidak  pernah  terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu dengan tindakan balas- membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi berdekatan dengan ASEAN summit
2011  ini,  Indonesia  mengadakan ASEAN Senior  Official  Meeting di  Surabaya  pada tanggal  7-11  Juni  2011.  Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara- negara  ASEAN  dan  negara  mitra  dialog. Pembahasan  utama  pertemuan  tersebut adalah  mengenai  garis  acuan Declaration On  the  Conduct  of  Parties (DOC).  Garis acuan tersebut meminta Vietnam,
Tiongkok,  dan  negara-negara  lain  yang bersengketa  untuk berpegang  pada  DOC yang disepakati pada tahun 2002 lalu agar menggunakan jalan damai (ASEAN, 2011:
20).
Pertemuan  di  Bali  di  atas  juga memunculkan  wacana  untuk  memperluas ASEAN  Maritime  Forum (AMF)  sehingga
dapat memasukkan Tiongkok dan negara- negara  lain  dalam  forum  diskusi.  Setahun kemudian,  wacana  tersebut  diwujudkan dengan  diadakannya The  1st  Expanded ASEAN  Maritime  Forum (EAMF)  yang diadakan  di  Manila,  Filipina  pada  Oktober 2012.  Selain  negara-negara  anggota ASEAN dan Tiongkok, forum tersebut juga dihadiri  oleh  perwakilan  dari  Australia, India,  Jepang,  Selandia  Baru,  Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Salah satu  tujuan  forum  tersebut  adalah  agar dapat  berkontribusi pada  upaya  menuju Confidence Building Measures (CBM) dan diplomasi  preventif  di  antara  negara- negara  partisipan,  yang  dilakukan  melalui pendekatan non-security centric .
Dalam  level  internasional,  upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN  Convention  on  the  Law  of  the  Sea . Indonesia  bersama-sama  dengan  Filipina, Vietnam,  Malaysia, Thailand,  Laos,  dan Singapura  mencapai  sebuah  konsensus bahwa  penyelesaian  sengketa  atas  Laut China Selatan harus melalui resolusi damai dan  berdasarkan  pada  UNCLOS  (Sandy, 2014: 66).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan,
dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut. 1.  Penyebab  sengketa  di  Laut  Cina Selatan adalah Wilayah Laut Tiongkok  Selatan  terjadi  karena adanya wilayah
perebutan kepentingan  ekonomi,  strategi,  dan politik  oleh  negara-negara  tersebut. Konflik  yang  terjadi  tidak  hanya bersifat  bilateral,  namun  menjadi konflik  multilateral,  termasuk  konflik yang  diakibatkan  oleh  pelaku non government
aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok  Selatan.  Adapun  faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. banyaknya sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga  beberapa  negara  yang terlibat  berusaha  mengklaimnya,  b. karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman  Cina  atas  Laut  Cina
selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia  dan  Brunei  Darusalam.  c. adanya  pulau  pulau  kecil  seperti Natuna dan Spartly yang
mempengaruhi ZEE negara terlibat.
2.  Upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan membahas  adanya  dua  faktor  yaitu mengenai  faktor  militer  dan  faktor ekonomi  dimana  resiko  kerugian yang  akan  dialami  jika  Laut  China selatan  menjadi  ajang  pertempuran militer  sangatlah  besar,  mengingat jalur  ini  digunakan  untuk  lalu  lintas energi  dan  perdagangan  negara- negara  di  sekitar  kawasan.  Dua faktor  tersebut  diharapkan  menjadi media bagi pembangunan kepercayaan  ( trust  building )  yang dapat  digunakan  Indonesia  untuk melanjutkan  proses  penyelesaian sengketa.  Kini,  target  yang  perlu dicapai  Indonesia  hanya  satu,  yaitu mewujudkan  aturan  main  ( Code  of Conduct ) di Laut China Selatan.
Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Perlu adanya peningkatan keamanan di  wilayah  ASEAN  dan  berbagai negara  yang  ikut  terlibat,  karena sengketa  Laut  China  Selatan  tidak saja  melibatkan  langsung  beberapa negara anggota ASEAN. Oleh karena  itu,  hal  yang  perlu  menjadi prioritas  perhatian  ASEAN  dalam bidang  politik-keamanan  terutama pasca  perang  dingin  adalah  dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik,
kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan dengan potensi konflik  yang  tinggi  dimana  banyak negara  berlomba  dan  mengklaim wilayah tersebut. Kerawanan kawasan  ini  menciptakan  dilema keamanan  yang  pada  akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan ASEAN.
2.  Perlu adanya peningkatan dalam hal negosiasi  pada  para  pihak  yang merasa  dirugikan  dan  juga  perlu kepada  para pihak yang bersengketa di Laut China Selatan untuk menyiapakan  agenda  penyelesaian
sengketa tersebut melalui jalur hukum  maupun  membicarakannya melalaui  forum-forum  bilateral  dan multilateral  yang  telah  ada.  Upaya negosiasi multilateral ataupun bilateral  itu  secara  tidak  langsung menjustifikasi kembali relevansi penggunaan  klaim  sejarah  Laut China Selatan sekaligus
meningkatkan  posisi  tawar  yang menguntungkan  Tiongkok  melalui negosiasi  bilateral  dengan  negara ASEAN  lainnya  yang  terlibat  dalam klaim Laut China  Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusman, Damos Dumoli. “Sengketa Laut China  Selatan:  A  Legal  Brief,” Jurnal  Hukum  dan  Perjanjian Internasional Opinio Juris, Volume 20, (Mei- September 2016).
Alex, Calvo. 2015. China, the Philippines, Vietnam and International Arbitration  in  South  China Sea,”
The  Asia-Pacific  Journal tersedia pada  situs  http://apjjf.org/-Alex-
Calvo/4391 diakses pada tanggal16 Januari 2022. Anggi,  Kusumadewi.  2016. RI  Mesti Waspadai Dampak Putusan Abritase Laut  Cina Selatan
tersedia  pada  situs  http://www. cnnindonesia.  com/nasional/2016
0703151959-20-142745/ri-mesti- waspadai-dampakputusan- arbitrase-laut-chi na-selatan/ diakses  pada  tanggal  5  Januari 2022.
ASEAN.  2011. “Chair’s  Statement  of  the 18th  ASEAN  Summit,  7-8  May 2011”.  tersedia pada situs http://cil.nus.edu.sg/2011/2011- chairs-statement-of-the-18th- asean-summit/ diakses pada
tanggal 17 Januari 2022.
Darajati,  Muhamad  Rafi.  2018. “Putusan Sengketa  Laut  China  Selatan
Serta Implikasi Hukumannya Terhadap Negara Disekitar
Kawasan Tersebut.” Jurnal Hukum
dan Pembangunan. Vol 48 No 1.
Dikdik,  Mohamad  Sodik.  2014. Hukum Laut Internasional dan
Pengaturannya di Indonesia , Refika Aditama : Bandung. Firdaus,  Nuswanto  Hardiwinoto.  2017. “Tinjauan  Yuridis  Penempatan Militer Di Wilayah Sengketa international  (Studi  Kasus  Laut Cina  Selatan). Diponegoro  Law
Jurnal.  Vol  6  No  2Mangku,  Dewa Gede  Sudika,  2020, Pengantar Hukum  Internasional .  Lakeisha  : Klaten.
Maksun,  Ali.  2017. “Regionalisme  dan Kompleksitas Laut China Selatan”.
Jurnal  Sospol.  Vol  3  No  1Muhar Junef,  2018, Sengketa  Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan , Jurnal  Penelitian  Hukum,  Volume 18, Nomor 2, Juni 2018.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2020. Pengantar  Hukum  Internasional. Lakeisha : Klaten. Nainggolan,  Poltak  Partogi. Konflik  Laut China  Selatan  dan  Implikasinya terhadap  Kawasan, Jakarta,  P3DI Setjen  DPR  Republik  Indonesia dan Azza Grafika, 2013. Oegroseno, Arif Havas. 2014. “Indonesia,
South  China  Sea  and  the  9- dashed lines”. The Jakarta Post, 9 April 2014.
Raharjo,  Sandy  Nur  Ikfal.  2014. Peran Indonesia  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan ,
Jurnal  Penelitian  Politik  Vol  11,
No.2,  Desemper 2014. Setiawan, Asep. 2017 . “Keamanan Maritim  di  Laut  China  Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan,” Jurnal Keamanan Nasional, Volume 3, Nomer 1.
Sudira,  I  Nyoman.  2014. “Konflik  Laut China  Selatan  dan  Politik  Luar Negeri  Indonesia  ke  Amerika  dan Eropah”. Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional  Print  ISSN:  2615- 2562/online  ISSN:2406-8748  Vol. 10 No. 2. Syamsumar. Politik  Kelautan,  Jakarta,
Bumi
Aksara , 2010. Politik
Kelautan.Jakarta.  Penerbit  Bumi Aksara, 2010.
Weatherbee,  Donald.  2010.  International Relations  in  Southeast  Asia:  The struggle  for  Autonomy,  Cetakan Kedua.  Rowman  and  Littlefield Publisher Inc.
Wiranto,  Surya.  2016. “Resolusi  Konflik
Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok  Selatan  dari  Perspektif Hukum Internasional” .  PT  Leutika Nouvalitera Cetakan Pertama Maret 2016 : Yogyakarta.