Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1

## PROBLEMATIKA HUKUM DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA
Dri Santoso STAIN Jurai Siwo Metro drisantoso16@gmail.com
Lukman Hakim
Waroeng Batja Desa Binakarya Utama Kecamatan Putra Rumbia
lukmanhhakim2@gmail.com
Suci Hayati STAIN Jurai Siwo Metro
SuciHayati@gmail.com

## Abstrak
Pajak  adalah  instrumen  penting  dalam  penyelenggaraan  negara. Namun  tidak  semua  warga  negara  patuh  pajak.  Banyak  warga negara  justru  menghindari  kewajiban  pajak.  Menghadapi  hal  ini, pemerintah  menyelenggarakan  tax  amnesty  atau  pengampunan pajak bagi seluruh wajib pajak. Kebijakan ini tentu saja menganulir prinsip dasar bahwa setiap tindak pidana akan mendapatkan sanksi. Tulisan  ini  mengulas  bagaimana  problematika  hukum  ekonomi dalam penerapan tax amnesty di Indonesia. Hasilnya, tax amnesty memenuhi syarat legal untuk bisa diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu.
Kata kunci : tax amnesty, hukum.

## Abstract
Tax is an important instrument in the administration of the state.
amnesty-terkumpul-rp2-t/.
But not all citizens obey tax. Many citizens avoid tax liabilities. Faced with  this,  the  government  held  tax  amnesty  or  tax  forgiveness  for all taxpayers. This policy, of course, annulls the basic principle that any crime will get sanctioned. This paper reviews how the problem
amnesty-terkumpul-rp2-t/.

## 88 Dri Santoso dan Lukman Hakim
of economic law in the application of tax amnesty in Indonesia. As a result, tax amnesty meets the legal requirements to be enforced under certain conditions.
Keywords: tax amnesty, law.

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak  atau Tax  Amnesty disahkan  dalam  Rapat  Paripurna  DPR- RI  dan mulai berlaku  Senin 18  Juli 2016.  Amnesti Pajak  berlaku sampai 31 Maret 2017. Program ini terbagi ke dalam tiga periode. Periode  I  dimulai  dari  tanggal  diundangkan  s.d.  30  September 2016.  Periode  II  dari  tanggal  1  Oktober  2016  s.d.  31  Desember 2016. Periode III dari tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017.
Menjelang  berakhirnya  Agustus 2016, Direktorat  Jenderal Pajak  Kementerian  Keuangan  (DJP  Kemenkeu)  mengumpulkan dana tebusan amnesti pajak senilai Rp 2,14 triliun. Angka tersebut baru  menyentuh  1,3  persen  dari  target  pemerintah  sebesar  Rp 165  triliun  yang diharapkan  bisa  terkumpul  sampai akhir  tahun tersebut. 1
Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa tax  amnesty memiliki urgensitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diselenggarakan  dengan  mengacu  pada  payung  hukum  yang kokoh,  mengingat  kebijakan tax  amnesty bersifat extraordinary. Lalu  pertanyaannya,  bagaimana  aspek  hukum  yang  terkait dengan tax amnesty ?  Tulisan ini  berupaya  menjawabnya dengan pendekatan legal.

## Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa
1  Eeyore,  “Penghujung  Agustus,  Duit  Tebusan  Tax  Amnesty Terkumpul Rp2 T,” PENGAMPUNAN PAJAK (blog), 29 Agustus 2016, https:// pengampunanpajak.com/2016/08/29/penghujung-agustus-duit-tebusan-tax-
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
Problematika Hukum dalam Tax Amnesty di Indonesia .......... 89
imbalan  ( kontra    prestasi ),    yang    langsung    dapat    ditunjukkan dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  ( public investment ). 2 Adapun  Sommerfield  memberikan  definisi  pajak sebagai  suatu pengalihan  sumber-sumber  yang wajib  dilakukan dari sektor swasta pada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa  mendapat  suatu  imbalan  kembali  yang  langsung  dan seimbang, agar pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. 3
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapatklan  prestasi  kembali,  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. 4
Menurut  Undang-undang  No.28  Tahun  2007  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 5
Ada  beberapa  macam  pengertian  pajak,  antara  lain  oleh Santoso Brotodharjo 6 , yaitu sebagai berikut.
1. Definisi Leroy Beaulieu berbunyi: pajak adalah bantuan, baik  secara  langsung  maupun  tidak,  yang  dipaksakan oleh kekuasaan publik dan penduduk atau dari barang  , untuk menutup belanja pemerintah.
2. Definisi Deutsche Reichs Abgaen Ordnung, pajak
2 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2–3.
3 Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 2.
4 Adrian Sutedi, Hukum Pajak (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.
5 R. I. Pemerintah, Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga  atas  Undang-undang  No.  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan (Jakarta, 2007).
6 Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: PT
Eresco, 1993), 101.
adalah  bantuan  uang  secara  incidental  atau  secara periodik  (dengan  tidak  ada  kontraprestasinya),  yang dipingut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh  pendapatan,  dimana  terjadi  suatu  sasaran pemajakan  ( tatbestand ),  yang  karena  undang-undang telah menimbulkan utang pajak.
3. Definisi  Soeparman    Soemahamidjaja,    pajak    adalah iuran  wajib  berupa  uang  atau  barang,  yang  dipungut oleh  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum,  guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut: 7
1. Pajak  adalah  suatu  iuran  atau  kewajiban  menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan  itu  bersifat wajib.  Lalu  bagaimana  jika  tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan  itu  berdasarkan  Undang- undang/peraturan/norma  yang  dibuat  oleh  pemerintah yang  berlaku  umum.  Jika  tidak,  maka  dapat  dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak  ada  kontraprestasi  langsung  dari  pemerintah (pungutan iuran) bisa dilihat dari indikasi:
a. Pembangunan infrastruktur,
b. Sarana kesehatan, dan
c. Public facility atau fasilitas umum
5. Iuran  dari  pihak  pajak  yang  dipungut  (rakyat,  badan usaha  baik  swasta  maupun  pemerintah)  digunakanoleh pemungut  (pemerintah)  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran umum yang seharusnya berguna bagi rakyat.
7 Santoso, 4.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1

## Fungsi Pajak
Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan beberapa definisi pajak,  teori  mengapa  negara  memungut  pajak,  dalam  uraian selanjutnya  perlu  juga  disajikan  tentang  fungsi  pajak,  sehingga semakin  jelas  mengapa  pajak  terus  dan  semakin  dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai  sumber  keuangan  negara  (fungsi budgeter )  dan  fungsi untuk mengatur (regulerend).
Menurut Soemitro, fungsi pajak adalah 8 :
1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)
Pajak  mempunyai  fungsi budgeter artinya  pajak merupakan salah satu sumber peneriman pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah  berupaya untuk  memasukkan  uang    sebanyak-banyaknya    ke dalam  kas  negara,  dengan  maksud  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  negara  yang  ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui  penyempurnaan  peraturan  berbagai  jenis  pajak seperti  pajak  penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai  dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.  Dengan  demikian  penghasilan  dari  pajak  ini untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Karena tujuan  dari  fungsi  tersebut  untuk  kesejahteraan  rakyat, maka  sudah  selayaknya  rakyat  ikut  menghimpun  dana melalui pajak.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak  mempunyai  fungsi  mengatur  artinya  pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi,  dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
8 Soemitro Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: FT Enesco, 1992), 3–6.
Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:
a. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap    barang- barang  mewah.  Pajak  Penjualan  atas  Barang  mewah (PPnBM)  dikenakan  pada  saat  terjadinya  transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka  tarif  pajaknya  semakin  tinggi  sehingga  barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
b. Tarif  pajak  progresif  dikenakan  atas  penghasilan, dimaksudkan  agar  pihak  yang  memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak)  yang  tinggi  pula,  sehingga  terjadi  pemerataan penghasilan.  Tarif  pajak  ekspor  adalah  0%, dimaksudkan  agar  para  pengusaha  terdorong  untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok,  industri  baja  dan  sebagainya,  agar  terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mencemari lingkungan dengan polusinya.
Menurut Musgrave dan Musgrave, dengan melihat perkembangan perekonomian  yang  maju  pesat,  fungsi  pajak  tidak  hanya berkaitan dengan budgeter dan regulerend , melainkan:
1. Fungsi Alokasi
Fungsi  alokasi  adalah  penyediaan  barang  sosial atau  proses  pembagian  keseluruhan  sumber  daya  untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana  komposisi  barang  sosial  ditentukan.  Yang disebutkan disini sebagai barang sosial (sosial goods) yang berbeda dari barang-barang pribadi (private goods), dimana barang sosial tidak dapat disediakan melalui system pasar,
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
yaitu melalui transaksi di antara konsumen dan produsen secara perorangan.
Konsumsi     terhadap      barang     sosial       tersebut ada  beberapa    individu    adalah    tidak    saling    bersaing (non  rival), dalam  arti  bahwa  keikutsertaan  seseorang untuk  mendapatkan  manfaat  tidak  akan  mengurangi manfaat  yang  tersedia  bagi  yang  lainnya.  Cara  yang berbeda  dibutuhkan  agar  penyediaan  barang  sosial  dan biaya  alokasinya  dapat  ditentukan.  Disinilah  proses politik  memasuki  permasalahan  sebagai  pengganti  dari mekanisme pasar.
Pemilihan  (alokasi)  dengan  pemungutan  suara harus    dijalankan      untuk      menggantikan      pemilihan uang  (transaksi  jual  beli).  Jadi  pengambilan  keputusan berdasarkan  pemungutan  suara  menjadi  pengganti  bagi pernyataan  pilihan  melalui  pasar.  Hasilnya  tidak  akan memuaskan semua orang, tetapi hasil itu akan mendekati pemecahan  yang  efisien  dari  proses  pemilihan  dan kebersaingan  dari  pilihan  masyarakat  di  dalam  masalah tersebut.
2. Fungsi Distribusi
Fungsi  distribusi  adalah  penyesuaian  terhadap distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  untuk  menjamin terpenuhinya  apa  yang  dianggap  oleh  masyarakat sebagai  suatu  keadaan  yang  merata  dan  adil.  Secara khusus  distribusi  ini  memainkan peranan penting  dalam menentukan  kebijakan  pajak.  Tanpa  adanya  kebijakan untuk  menyesuaikan  keadaan  distribusi  yang  berlaku, maka  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  pertama  kali tergantung  pada  distribusi  sumber  daya  alam (factor endowment) termasuk  kemampuan  personal  dalam menghasilkan  pendapatan  serta  kepemilikan  akumulasi dan warisan kekayaan.
Distribusi pendapatan di antara individu-individu tergantung  pada  persediaan  faktor  produksi  masyarakat dan nilai yang dapat dicapai masyarakat di pasar. Distribusi pendapatan ini mungkin saja sesuai, tetapi mungkin juga
tidak  sesuai  dengan apa  yang  dianggap  oleh masyarakat sebagai  distribusi  yang  merata  atau  adil.  Ilmu  ekonomi membantu kita untuk menentukan apa yang membentuk suatu penggunaan sumber daya yang efisien berdasarkan pola distribusi serta permintaan tertentu.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi  stabilitas  adalah  penggunaan  kebijakan anggaran  sebagai  suatu  alat  untuk  mempertahankan tingkat  kesempatan  kerja  yang  tinggi,  tingkat  stabilitas yang  semestinya  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang tepat,  dengan  memperhitungkan  segala  akibatnya terhadap  perdagangan  dan  neraca  pembayaran.  Tingkat kesempatan kerja secara menyeluruh dan tingkat harga di dalam perekonomian tergantung pada tingkat permintaan agregat,  dan  mempunyai  hubungan  dengan  nilai  output potensial  atau    output    kapasitas    berdasarkan    harga yang  berlaku.  Tingkat  permintaan  merupakan    fungsi dari  keputusan  mengenai  pengeluaran  oleh  berjuta-juta konsumen,  pimpinan  perusahaan,  penanaman  modal keuangan  dan  para  pengusaha  kecil.  Tidak  ada  satupun dari keadaan itu yang menjamin bahwa keadaan ekonomi akan kembali secara otomatis ke keadaan stabil dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (high employment).

## Teknik Pemungutan Pajak
Teknik  pemungutan  pajak  menurut  Adriani  seperti  dikutip Brotodihardjo dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut 9 :
1. Fiskus menentukan sendiri (di luar Wajib Pajak) jumlah pajak  yang  terutang dengan  ciri-ciri berupa:  wewenang untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada fiskus,  wajib  pajak  bersifat  pasif,  utang  pajak  timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Ada  kerjasama  antara  wajib  pajak  dan  fiskus    (tetapi kata terakhir pada fiskus) dalam bentuk pemberitahuan sederhana dari wajib pajak, pemberitahuan yang lengkap
9 Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , 106.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
dari fiskus.
3. Wajib  Pajak  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang perpajakan.  Cara  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan materai  pembayaran  ke  kas  negara.  Fiskus  membatasi diri  pada  pengawasan,  kadang-kadang  insidental  atau teratur.
Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty )
1. Pengertian Pengampunan Pajak
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terutama dalam pasal 37A, yang disahkan pada tanggal  17  juli  2007,  terdapat  apa  yang  disebut  dengan sunset policy . 10 Dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari  program  pengampunan  pajak  yang  banyak  diminta kalangan usaha.
Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi  kebijakan  yang  lebih  dikenal  dengan  nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak. Sunset policy hanya memberikan atau pengurangan sanksi administrasi, sedangkan utang pokok wajib pajaknya tetap harus  dilunasi. Sunset  Policy telah  dilakukan  pada  tahun
2008  dan  pemberian  fasilitas sunset  policiy ini  dibatasi selama satu tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan.
Dalam sunset  policy tarif  pajak  penghasilan  yang dikenakan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  umum, berbeda dengan tax amnesty yang umumnya menggunakan tarif  khusus  yang  lebih  rendah. Sunset  policy juga  tidak memberikan  pembebasan  terhadap  pidana  umum  yang dilakukan wajib pajak.
10 Pemerintah, Undang-Undang  No.  28  tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-undang  No.  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan , a. 37A.
Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Wajib  Pajak  meliputi penghapusan  pajak  terutang,  penghapusan  sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di  bidang  perpajakan  atas  harta  yang  diperoleh  pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 11
2. Pihak-pihak yang Dapat Memanfaatkan Tax Amnesty
Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah 12 : a. Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Wajib Pajak Badan
c. Wajib Pajak  yang  bergerak  di  bidang  Usaha  Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib
Pajak
Penanda tangan di Surat Pernyataan:
a. Wajib Pajak orang pribadi;
b. pemimpin  tertinggi  berdasarkan  akta  pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
c. penerima  kuasa,  dalam  hal  pemimpin  tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan. Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan
Amnesti Pajak
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Uang Tebusan;
c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
11 “Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak,” diakses 1 Juli 2017, http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak.
12 “Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak.”
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
e. menyampaikan  SPT  PPh Terakhir  bagi  Wajib  Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f. mencabut permohonan:
1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam  Surat  Ketetapan  Pajak  dan/atau  Surat Tagihan  Pajak  yang  di  dalamnya  terdapat  pokok pajak yang terutang;
3) pengurangan  atau  pembatalan  ketetapan  pajak yang tidak benar;
4) keberatan;
5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6) banding;
7) gugatan; dan/atau
8) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan
9) permohonan  dan  belum  diterbitkan  surat keputusan atau putusan.
3. Cara Pengajuan Amnesti Pajak
Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:
a. Wajib  Pajak  datang  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat Wajib  Pajak  terdaftar  atau  tempat  lain  yang  ditentukan oleh  Menteri  untuk  meminta  penjelasan  mengenai pengisian  dan  pemenuhan  kelengkapan  dokumen  yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
1) bukti pembayaran Uang Tebusan;
2) bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
3) daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
4) daftar Utang serta dokumen pendukung;
5) bukti  pelunasan  pajak  yang  tidak  atau  kurang dibayar  atau  pajak  yang  seharusnya  tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang
dilakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan  atau penyidikan;
6) fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
7) surat  pernyataan  mencabut  segala  permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
8) surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  paling  singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
9) melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta  ke  luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu
3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak    diterbitkannya Surat  Keterangan  dalam  hal  Wajib  Pajak  akan melaksanakan deklarasi;
10) surat  pernyataan  mengenai  besaran  peredaran usaha  bagi  Wajib  Pajak  yang  bergerak  di  bidang UMKM
b. Wajib  Pajak  melengkapi  dokumen-dokumen  yang  akan digunakan  untuk  mengajukan  Amnesti  Pajak  melalui Surat  Pernyataan,  termasuk  membayar  uang  tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau  kurang  dibayar  atau  pajak  yang  seharusnya  tidak dikembalikan  bagi  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
c. Wajib  Pajak  menyampaikan  Surat  Pernyataan  ke  Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
d. Wajib  Pajak  akan  mendapatkan  tanda  terima  Surat Pernyataan.
e. Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  atas  nama  Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat  Pernyataan  beserta lampirannya dan  mengirimkan
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
g. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak  3  (tiga)  kali  dalam  jangka  waktu  terhitung  sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan 13 .

## 4. Fasilitas Amnesti Pajak
Fasilitas  Amnesti  Pajak  yang  akan  didapat  oleh  Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:
a. penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
b. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
c. tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan  Tindak  Pidana  di Bidang Perpajakan;
d. penghentian  pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
dan
e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

## 100 Dri Santoso dan Lukman Hakim
5. Konsekuensi
Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
g. investasi  sektor  riil  berdasarkan  prioritas  yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14
Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat  Keterangan.

## Problematika Hukum dalam Tax Amnesty di Indonesia
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  tanpa menambah  beban  pajak  baru  kepada  masyarakat,  dunia  usaha, dan  para  pekerja  adalah  melalui  program  pengampunan  pajak. Meskipun  bukan  satu-satunya  solusi  untuk  mengatasi  kesulitan anggaran  negara,  pengampunan  pajak  apabila  dirancang  dan dilaksanakan  secara  baik  dapat  membantu  memperbaiki  citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak.
Pengampunan
pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, di
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya  pengawasan,  didukung  semakin  akuratnya  informasi mengenai  daftar  kekayaan  wajib  pajak.  Dengan  kata  lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun  obyek  pajak.  Subyek  pajak  dapat  berupa  kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan  amnesti  pajak  pada  1984.  Namun  pelaksanaannya tidak  efektif  karena  wajib  pajak  kurang  merespons  dan  tidak diikuti  dengan  reformasi  sistem  administrasi  perpajakan  secara menyeluruh.
Efektivitas pengampunan pajak dapat dilihat ketika pada tahun  1986  ditemukan  bukti  bahwa  penerapan tax  amnesty di beberapa  negara  bagian  Amerika  Serikat  selama  empat  tahun sebelumnya,  mampu  meningkatkan pajak  secara  signifikan. Tax amnesty bahkan  menjadi  kebijakan  utama  dalam  peningkatan penerimaan pajak di 20 negara bagian di Amerika Serikat. 15
Kebijakan  pemberian  amnesti  sebagaimana  diatur  dalam pasa  14  ayat  (2)  UUD  1945  pada  dasarnya  merupakan  hak prerogratif  Presiden.  Dalam  praktiknya,  Presiden  memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi dari amnesti yang dimaksud adalah:
1. Jabatan  atau  wewenang  tertinggi  adalah  Presiden  untuk memberikan amnesti;
2. Akibat  hukum:  hilangnya  kesalahan  pelaku  kejahatan/ pelanggaran, sehingga pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik berupa pidana maupun sanksi administrasi;
3. Amnesti  harus  diberikan  dengan  berdasarkan  pada Undang-Undang.  Hal  ini  merupakan  amanat  UUD  1945 yang mengharuskan Presiden mendapatkan pertimbangan dari DPR. Amnesti juga hanya bisa diberikan pada momen- momen  tertentu,  bukan  setiap  saat  atau  terus-menerus. Momen  tersebut  berkaitan  dengan  pertimbangan  politik, HAM, ekonomi nasional, dan kepentingan bangsa.
15 Herman B. Leonard dan Richard J. Zeckhauser, “Amnesty, enforcement, and tax policy,” Tax policy and the economy 1 (1987): 55–85.

## 102 Dri Santoso dan Lukman Hakim
Kebijakan Tax Amnesty pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres  No.  26  Tahun  1984  yang  kemudian  diubah  menjadi Keppres Nomor  72  tahun  1984. Pengampunan pajak pada  masa itu  diharapkan  dapat  mendorong  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar pajak. Meskipun demikian, kebijakan tax amnesty yang digulirkan  ketika  itu  tidak  efektif  dan  pemanfaatan  oleh  Wajib Pajak pun sangat rendah.
Pemerintah kemudian kembali mewacanakan tax amnesty , pertimbangan  yang  digunakan  adalah  pertimbangan  dari  sisi ekonomis,  dimana  dengan  di  berlakukannya tax  amnesty, maka modal  yang  dimiliki  oleh  para  wajib  pajak  yang  ditampung  di Luar  Negeri  dibawa  masuk  kembali  ke  Indonesia,  diharapkan mendorong  perekonomian  Nasional  secara  signifikan  melalui pembiayaan pembangunan di berbagai sector produktif.
Dalam  hal  kebijakan tax  amnesty ,  relevan  dengan  istilah diskresi pada penegakan hukum di bidang adminsitrasi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 16
Apabila ingin menerapkan tax amnesty , maka model yang tepat  adalah  salah  satu  model/jenis  pengampunan  pajak  yang dicetuskan  oleh  Erwin  Silitonga 17 yaitu  pengampunan    yang tetap  mewajibkan  pembayaran  pokok  pajak  yang  lama,  namun mengampuni  sanksi  bunga,  sanksi  denda,  dan  sanksi  pidana pajaknya.
Adapun  penghapusan  unsur  pidana  selain  pidana  pajak yang  juga  digaungkan  oleh  pemerintah  terhadap  para  wajib pajak yang diberikan tax amnesty merupakan langkah mundur
16 Pemerintah  RI,  “UU  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan,” 30.
17 Erwin  Silitonga,  “Ekonomi  Bawah  Tanah,  Pengampunan    Pajak, dan  Referendum,”  diakses  17  Januari  2017,  http://www.pajak.go.id/content/ ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga- pegawai-direktorat.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
penegakan  hukum  di  Indonesia.  Terutama    apabila    uang tersebut  merupakan  hasil  korupsi  atau  tindakan  curang  yang mengakibatan  kerugian  Negara.  Patut  dipertimbangkan  dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsur pidana dari uang tersebut.
Beberapa  pertimbangan  dalam  pengampunan  pajak adalah sebagai berikut:
1. Dalam  hal  penghapusan  pidana  umum,  selain  pidana pajak,  tidak  terdapat  alasan  penghapus  pidana;  alasan penghapus  pidana  selama  ini  tidak  dirumuskan  secara tegas  didalam  KUHP,  namun  pada  konsep  KUHP  Baru menyatakan alasan penghapus pidana adalah : (a) keadaan darurat,  (b)  tidak  adanya  sifat  melawan  hukum  secara matriil, (c) kesesatan, baik berupa error fictie maupun error iuris , tidak adanya kesalahan sama sekali. 18
2. Melihat  kerugian  Negara  yang  sangat  besar  dari pelanggaran  terhadap  hukum  ekonomi,  maka  tujuan pemidanaan dan pemilihan saknsi pidana harus mendapat evaluasi,  tetapi  penggunaan  hokum  pidana  sebagai  alat untuk  mencegah,  mengendalikan,  dan  menanggulangi kejahatan  dibidang  ekonomi  harus  tetap  dipertahankan sebab…. The function of criminal law not only to protect private property  against  unlawful and interference,  but  also  to portect the basic economic order of the nation. 19
3. Apabila  benar  uang  tersebut  merupakan  hasil  korupsi atau  perbuatan  curang  yang  merugikan  Negara,  maka pemberian diskresi dalam  hal  ini  berupa Tax  Amnesty merupakan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  nilai-nilai keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  selama  ini  tumbuh dan  berkembang  didalam  masyarakat  serta  merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah.
4. Tidak ada jaminan bahwa dengan pemberian Tax Amnesty akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat
18 Barda  Nawawi  Arief,  “Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan  Konsep  Penyusunan  KUHP  Baru),” Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup , 2011, 108.
19 Lawrence Meir Friedman, Law and Society: An Introduction (Prentice Hall, 1977), 198; Sutedi, Hukum Pajak , 21–22.

## 104 Dri Santoso dan Lukman Hakim
berimplikasi  pada  pengulangan  kembali  di  masa  yang akan datang.
5. Apabila tax  amnesty diberikan  sesuai  dengan  rencana pemerintah,  terbatas  kepada  pemodal  yang  menyimpan uangnya di luar negeri, maka akan menimbulkan gejolak kecemburuan bagi pemodal yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri. Selain itu akan  menimbulkan  kecemburuan  bagi  wajib  pajak  yang selama ini taat menjalankan kewajibannya.
6. Kebijakan  tersebut  kontradiktif  jika  dihadapkan  pada program  Tahun  Pembinaan  Wajib  Pajak  2015  yang dicanangkan pemerintah. Dengan moto reach the unreachable, touch the untouchable , program ini bertujuan mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

## Simpulan
Sebagai  sebuah  upaya untuk  meningkatkan pendapatan  negara, tax  amnesty bisa  mendapatkan  legalitas.  Meskipun    demikian, ada  beberapa  hal  yang  perlu  digarisbawahi.  Pertama    soal payung  hukum. Tax  amnesty adalah  kebijakan extraordinary sehingga  menuntut  payung  hukum  yang  sangat  kuat.  Kedua, pengampunan  sebaiknya  tidak  diberlakukan  pada  unsur  tindak pidana, melainkan pada aspek administratif, misalnya denda dan sanksi.  Ketiga,  penegakan  hukum  terhadap  unsur  pidana  tidak boleh  diabaikan  begitu  saja  demi  mengejar  pemasukan  negara, apalagi  dalam  tindak  pidana  tersebut  terdapar  unsur  yang merugikan negara.

## Daftar Pustaka
“Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak.” Diakses 1 Juli 2017. http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak.
Eeyore. “Penghujung Agustus, Duit Tebusan Tax Amnesty Terkumpul Rp2 T.” PENGAMPUNAN PAJAK (blog),
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1
29 Agustus 2016. https://pengampunanpajak.
com/2016/08/29/penghujung-agustus-duit-tebusan-tax- amnesty-terkumpul-rp2-t/.
Erwin  Silitonga.  “Ekonomi  Bawah  Tanah,  Pengampunan  Pajak, dan  Referendum.”  Diakses  17  Januari  2017.  http:// www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah- pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga- pegawai-direktorat.
Friedman, Lawrence Meir. Law and Society: An Introduction .
Prentice Hall, 1977.
Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. Hukum Pajak Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat, 2007.
Leonard,  Herman  B.,  dan  Richard  J.  Zeckhauser.  “Amnesty, enforcement, and tax policy.” Tax policy and the economy 1
(1987): 55–85.
Nawawi Arief, Barda. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan  Konsep  Penyusunan  KUHP  Baru).”
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup , 2011.
Pemerintah,  R.  I. Undang-Undang  No.  28  tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang  No.  6  tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta, 2007.
Pemerintah  RI.  “UU  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,” 30.
Prakosa, Kesit Bambang. Hukum Pajak . Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
Rochmat, Soemitro. Pengantar Singkat Hukum Pajak . Bandung: FT Enesco, 1992. Santoso, Brotodihardjo R. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: PT Eresco, 1993.
Sutedi, Adrian. Hukum Pajak . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.