## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Oleh: Nurasiah Harahap,1

## Abstrack
Setiap  Perseroan  atau  Perusahaan wajib  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  dan lingkungan. Tanggung  jawab  sosial dan lingkungan ( Corporate Social Responsibility /  CSR)  diatur  dalam  Pasal  1 butir  3  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang  berbunyi  : “Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan adalah  komitmen  Perseroan  untuk  berperan dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang bermanfaat, baik bagi perasaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”, ketentuan  mengenai  bidang  usaha  yang  wajib CSR  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  74 Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.
Keyword :  Perseroan  Terbatas,  Tanggung Jawab Sosial.

## Abstract
Every  company  or cooperation  is  obligatory  to carry out social and environmental responsibility.  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  is  regulated  in  Article  1  paragraph  3  of
Law  no.  40  of  2007  on  Limited  Liability
Company which reads: "Social and environmental  responsibility  is  the  Company's commitment  to  play  a  role  in  sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial for  its  own  feelings,  the  local  community  and the  community  at  large".  About  the  obligatory of business, CSR is further regulated in Article 74 of the Law of Limited Liability Company and Government  Regulation  no.  47  of  2012  on
Corporate Social Responsibility and Environment. 1  Dosen  Prodi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum
UISU
Keywords: Limited Company, Social

## Responsibility
I.  CSR  Dalam  Undang-Undang  Perseroan

## Terbatas
Dalam  surah  Al- Ma’idah:  2  yang artinya,  “Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan  kurban)
dan qala’id (hewan-hewan  kurban  yang  diberi tanda),  dan  jangan (pula) mengganggu  orang- orang yang mengunjungi Baitul haram , mereka mencari  karunia  dan  keridhaan  Tuhannya, tetapi  apabila  kamu  telah  menyelesaikan Ihram  mana  boleh  lah  kamu  berburu,  jangan sampai  kebencian  (mu)  kepada  suatu  kaum karena  mereka  menghalangimu  dari  masjidil haram,  mendorongmu  berbuat  melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan  dan  taqwa,  dan  jangan  tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh  Allah  sangat  berat  siksa- Nya.”  (QS
Al- Ma’idah [5]: 2)
Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disingkat  UUPT)  menandai  babak  baru pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan  ( Corporate  Social  Responsibility (CSR))  di  negeri  ini  dan  diperkuat  dengan lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan2
(CSR) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan3 guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, ditentukan  bahwa  Perseroan  yang  kegiatan usahanya  di  bidang  atau  berkaitan  dengan sumber  daya  alam4,  wajib  melaksanakan tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya  dibidang  sumber  daya  alam  adalah Perseroan  yangkegiatan  usahanya  mengelola dan memanfaakan sumber daya alam.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  tetapi kegiatan  usahanya  berdampak  pada  fungsi kemampuan sumber daya alam.
Ketentuan  mengenai  bidang  usaha yang  wajib  CSR  dapat  dipahami  dari  bunyi
2Lihat  bunyi  Pasal  1  butir  1  UU  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disingkat  UUPPLH) berbunyi:  “Lingkunngan  hidup  adalah  kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,  yang mempengaruhi  alam itu  sendiri, kelangsungan  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lain.”
3Lihat bunyi Pasal 1 butir 3 UUPPLH berbunyi:”Pembangunan  berkelanjutan  adalah upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan  ekonomi kedalam  strategi  pembangunan  untuk  menjamin keutuhan  lingkungan  hidup  serta  keselamatan, kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4Lihat  bunyi  Pasal  1  butir  9  UUPPLH  berbunyi- ‘sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang  terdiri  atas  sumber  daya  hayati  dan  non hayati  yang  secara  keseluruhan  membentuk kesatuan ekosistem,”
Pasal  74  ayat  (1)  UUPT  yang  berbunyi ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan”. Ketentuan  ini  agar  tetap  tercipta  hubungan Perseroan  yang  serasi,  seimbang  dan  sesuai dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya masyarakat  setempat.  Keempat  ayat  dalam Pasal 74 UUPT tersebut menetapkan kewajiban  semua  perusahaan  dibidang  atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Apabila  dicermati  Pasal  1  butir  3 UUPT  yang  berbu nyi  ”Tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  adalan  komitmen  Perseroan untuk  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat, baik  bagi  Perseroan  sendiri,  komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.Dengan  demikian  maka  setiap Perseroan  atau  Perusahaan  wajib  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.  Sebagai  contoh  “DPRD  Medan menyetujui  Rancangan  Peraturan  Daerah (Ranperda)Tahun  2017  tentang  Komitmen Perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan  atau  CSR  menjadi  Perda  kota Medan”.5

## II.  Kegiatan CSR
Substansi  dalam  “ketentuan  Pasal  74
ayat (1) UUPTmengandung makna mewajibkan  tanggung  jawab  sosial  dan 5“Perda Kota Medan Disahkan”, http:www.mdn.biz.id/n/322781/,  diakses  pada tanggal 7 November 2017 pukul 15:50 WIB.
lingkungan  mencakup  pemenuhan  peraturan perundang-undangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya”.6
Untuk melaksanakan kewajiban
tersebut,  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan harus dianggarkan dan
diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan  dan  kewajaran.  Kegiatan  tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.Dalam hal Perseroan tidak
melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT.
Sebagai  wujud  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  Perusahaan  serta  upaya Perusahaan  dalam membantu  pengembangan daerah  setempat  maupun  masyarakat  pada umumnya,  sebagai  contoh  Perusahaan  yang telah  melaksanakannya  adalah  PT  Bumi Sentosa  Lestari  Gunas  Group  bergerak dibidang  perkebunan  kelapa  sawit  dan  karet serta  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  yang berlokasi  di  desa  Penyalalang,  Kecamatan Dedai,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan  Barat,  menganggarkan  2%  (dua persen) dari keuntungan perusahaan
dikeluarkan  untuk  kegiatan  CSR  sebagai berikut:
1.  Pembangunan dan perbaikan jalan di desa
Penyalalang.
6Abdul    Kadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2010, h.108
2.  Dukungan material untuk perbaikan rumah adat.
3.  Dukungan material untuk perbaikan sarana ibadah.
4.  4.Beasiswa untuk pendidikan.
5.  Donasi perayaan Paskah dan Natal.
6.  Donasi kegiatan perayaan HUT RI.
7.  Donasi korban banjir.
8.  Bantuan  transportasi  untuk  pengambilan raskin.7

## III. CSR Dan Badan Hukum Usaha Sosial
Dalam  kegiatan  bisnis,  subyek  hukum adalah  unsur  yang  sangat  penting,  karena subyek  hukum  adalah  pelaku  bisnis,  tanpa adanya  subyek  hukum,  kegiatan  bisnis  tidak akan  berjalan.  Pada  dasarnya  subyek  hukum adalah  Pribadi  kodrati,  Pribadi  hukum  dan Pejabat  atau  tokoh.  Namun,  subyek  hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

## A.  Dilihat  dari  aspek  hakikatnya,  subyek hukum dapat dibedakan antara lain:
1.  Pribadi kodrati ( naturlijkepersoon ), yaitu manusia tanpa kecuali.
2.  Pribadi  Hukum  atau  Badan  Hukum ( Rechtspersoon ),  yaitu  suatu  kesatuan organisasi,  pengurus,  beserta  harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan  ( private )  maupun  publik, yang dalam lalu lintas hubungan hukum diakui  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban.  “Dalam  praktek  badan hukum  dapat  berupa  suatu  keutuhan harta  kekayaan, misalnya yayasan  dan wakaf.  Dan  suatu  bentuk  susunan
7Hasil  wawancara  dengan  M.  Anwar  Harahap, Manager  Perkebunan  PT.  Bumi  Sentosa  Lestari, Kalimantan Barat, tanggal 15 November 2017
relasi,  misalnya  koperasi,  perseroan terbatas  ( private )  dan  negara  sebagai badan  hukum  publik.”8,  dan  “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada awalnya  berorientasi  kepada  program sosial  politik  dan  Negara,  dewasa  ini, s udah mengarah kepada komersial.”9
B.  Dilihat  dari  sifatnya,  subyek  hukum terdiri dari:
1.  Mandiri
2.  Terlindungi
3.  Perantara
Bahwa  suatu  badan  hukum  memenuhi beberapa unsur, yaitu:
1. Harus  ada  harta  kekayaan  terpisah dari kekayaan pribadi anggota.
2. Harus  ada  kepentingan  yang  diakui dan dilindungi hukum, dan
kepentingan  yang  dilindungi  itu  harus bukan  kepentingan  satu  orang  atau beberapa orang saja.
3. Meskipun  kepentingan  itu  tak  terletak pada  orang-orang  tertentu,  namun kepentingan  itu  harus  stabil,  artinya tak  terikat  pada  suatu  waktu  yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
4. Harus  dapat  ditunjukkan  suatu  harta kekayaan yang tersendiri.
8Joni  Emirzon, Hukum  Bisnis  Indonesia ,  Proyek Peningkatan  Penelitian  Pendidikan  Tinggi  Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
9Saiful Anwar, Perjanjian Kerja pada Usaha Sosial
(Rumah  Sakit  Swasta) ,  Gelora  Madani  Press, Medan, 2014, h.2.
5. Mempunyai tujuan tertentu.
6. Mempunyai kepentingan sendiri.
7. Adanya organisasi yang teratur.10
Bagi  syarat-syarat  yang  diminta  oleh perudang-undangan  bahwa  adanya  suatu badan  hukum  dapat  dilihat  pada  undang- undang  yang  bersangkutan,  misalnya  UU
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,  UU  No.25  Tahun  1992  tentang perkoperasian  dan  lain  lain.  Sedangkan, syarat-syarat yang dimintakan hukum kebiasaan  dan  yurisprudensi  contoh  yayasan yang berkembang dalam masyarakat. Yayasan atau stichting atau
foundation adalah  suatu  Badan  Hukum  yang mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan  memerhatikan  persyaratan  formal yang  ditentukan  dalam  undang-undang.  Di Indonesia,  yayasan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Yayasan  adalah  badan  hukum  yang terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.”Yayasan dapat melakukan
kegiatan untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan  badan  usaha  dan/atau  ikut  serta dalam suatu badan usaha.”11
Dengan  demikian,  Yayasan  sebagai badan usaha sosial harus juga memperhatikan lingkungan sosial masyarakat sekitar, misalnya
10 Ibid, h.32.
11Zainul Asikin, Hukum Dagang , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 64.
Yayasan  yang  bergerak  di  bidang  kesehatan menjual  jasa  pemeliharaan  kesehatan  kepada masyarakat  sebagai  konsumen,  tentu  harus memiliki kepedulian tentang kesehatan masyarakat di sekitarnya dan lain-lain.
Yayasan  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan yang menjual jasa tentang pendidikan
(Pendidikan Dasar, Menengah, dan
Pendidikan  Tinggi)  maka  sewajarnya  memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya.

## IV. Kesimpulan
Yayasan  dan  Perseroan  Terbatas merupakan  badan  hukum,  memilki  kewajiban yang  sama  di  bidang  perpajakan  dan perizinan.
Tujuan
Perseroan
Terbatas berorientasi keuntungan ( profit oriented ) sedangkan  tujuan  Yayasan  bersifat  nirlaba ( social oriented ). Perseroan Terbatas kegiatan usahanya mengelola dan  memanfaatkan sumber  daya  alam  atau  berdampak  pada fungsi kemampuan sumber daya alam sedangkan Yayasan pendapatannya bersumber dari
uang / penghasilan
masyarakat. Badan
hukum
Yayasan
yang menyelenggarakan usaha sosial seperti usaha jasa  di  bidang  kesehatan  (Rumah  Sakit), lembaga pendidikan swasta (Pendidikan Dasar,  Menengah,  dan  Pendidikan  Tinggi), dan usaha-usaha sosial lainnya yang dananya bersumber  dari  masyarakat  maka  patut  dan sewajarnya  mengembalikan  sebahagian  dari pendapatannya yang diperoleh dari masyarakat  kepada  masyarakat  di  sekitar domisili  usaha  tersebut.  Sebagai  bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR BACAAN
A.  Buku
Al- ‘Alim  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  Edisi Ilmu  Pengetahuan,  2011,  Al-  Mizan Publishing House, PT. Mizan Bunaya Kreativa, Bandung.
Abdul  Kadir  Muhammad,  2010, Hukum Perusahaan  Indonesia ,  PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Joni Emirzon, 2002, Hukum Bisnis Indonesia , Proyek Peningkatan Penelitian  Pendidikan  Tinggi  Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen
Pendidikan Nasional.
Saiful  Anwar  2014,  Perjanjian  Kerja  Pada Usaha Sosial (Rumah Sakit Swasta), Glora Madani Press, Medan.
Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang ¸PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No.16  Tahun  2001  tentang
Yayasan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang No.28
Tahun 2004.
Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hudup.

## C.  Internet
“Perda Kota Medan Disahkan”, http:www.mdn.biz.id/n/322781/, diakses  pada  tanggal  7  November
2017 pukul 15:50 WIB.
Widodo,  Joko, Analisis  Kebijakan  Publik: Konsep dan Aplikasi , Boymedia Publissing, malang, 2007