## BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN KEUANGAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KOPERASI SERBA USAHA BINAAN DINKOP KAB. DEMAK
Purwatiningtyas 1)*, Retnowati 2) , Yunus Anis 3) , Sunardi 4)
1-4) Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi Universitas Stikubank Semarang, Indonesia *Corresponding author: yunusanis@edu.unisbank.ac.id

## Informasi Artikel
Terima : 30-08-2022 Revisi : 07-03-2023 Disetujui : 14-03-2023
Kata  Kunci: Covid-  19, pemeriksaan kesehatan,
anak panti asuhan

## ABSTRAK
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten  Demak  mempunyai  35  Koperasi  binaan  yang bergerak  di  KSP,  KSU  dan  UMKM.  Koperasi  binaan kebanyakan  masih  belum  banyak  memahami  sistem pelaporan  keuangan  di  koperasi  yang  sesuai  dengan pedoman  akutansi  keuangan  simpan  pinjam.  Kegiatan yang  dilakukan  simpan  pinjam  dan  beberapa  koperasi mempunyai  usaha  serba  usaha,  ada  yang  melayani  jasa travel,  menjual  barang  (toko).  Permasalahan  pada  mitra binaan  pengelola  koperasi  baik  KSP  dan  KSU  adalah SDM  yang  kebanyakan  berpendidikan  rendah,  yaitu lulusan  SMP,  beberapa  SLTA  hal  ini  mengakibatkan pengetahuan  tentang  manajemen  sangat  terbatas. Disatu  sisi  masih  banyak  sekali  terjadi  kesalahan  dalam melakukan  pelaporan  keuangan  yang  tidak  sesuai dengan  standar  akutansi  yang  di  gunakan  pedoman secara  umum.  Hasil  analisis  situasi  sebelumnya  serta permasalahan  yang  ada,  solusi  yang  ditawarkan  dalam pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan  cara melakukan  penataan  manajemen  usaha  baik  untuk karyawan  dan  pengelola  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP) dan  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  ,  yang  mendukung dalam  mempermudah,  mempercepat,  dan  menjadikan akurat  pada  system  administaris  di  koperasi,  terutama dalam  pelaporan  keuangan  tepat  waktu  dan  sesuai dengan  standar  akutansi  yang  ditetapkan.  Pengabdian kepada  masyarakat  ini  berupa  penyampaian  materi  dan memberikan pemahaman tentang laporan keuangan yang
dibuat  khususnya  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Koperasi  Serba  Usaha.Pada  akhir  pelaksanaannya
kegiatan  ini para  pelaku  dapat  mengelola  keuangan dengan baik khususnya menyajikan laporan keuangan dengan benar. PENDAHULUAN Koperasi  adalah  bentuk  usaha yang terus dikembangkan di Indonesia sesuai dengan rekomendasi Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan berkembang karena dianggap sesuai dengan karakter  bangsa  Indonesia  yaitu Gotong Royong. Kemandirian koperasi amat  diharapkan  sehingga  koperasi bisa  menjadi  usaha  yang  mampu berdiri sendiri melaksanakan kegiatan usahanya  secara  mandiri,  mampu memperoleh  laba  sehingga  dapat
mempertahankan kelangsungan usaha  usahanya  serta  meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi (Rahayu et al., 2021). Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri; demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan  (Departemen  Koperasi:  1992). Oleh  karena  itu  koperasi  bukan  hanya sebagai  Badan  Usaha  yang  dikelola  secara kekeluargaan  dan kurang  profesional, namun koperasi harus dikelola dengan baik sehingga  dapat  menjalankan  usaha  dan bersaing  dengan  para  pesaingnya  (Siwi  et al., 2020).
Kepastian  dunia  usaha,  peningkatan kepercayaan  publik  domestik  dan  asing terhadap perekonomian nasional, mencegah pengurangan daya beli masyarakat dan pada akhirnya  membantu  menciptakan  kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik dapat
dicapai  karena  kesuksesan  usaha  simpan pinjam  oleh  koperasi  dalam  mencapai  dan memelihara  akuntabilitas (Permenag  71 tahun, 2015).
Ikatan  Akuntan  Indonesia  bertepatan pada tanggal 17 Jui tahun 2009, menerbitkan  Standar  Akuntansi  Keuangan guna  Entitas  Tanpa  Akuntansi  Publik  yang disingkat  SAK  ETAP.  Standar  ini  Cocok dengan  ruang  lingkup  SAK-ETAP  yang dimaksudkan  untuk  dimanfaatkan  oleh entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  (entitas yang  tidak  mempunyai  akuntabilitas  publik signifikan;  serta  tidak  menerbitkan  laporan keuangan  buat  tujuan  universal  Semenjak SAK  ETAP  ini  diberlakukan  efisien  mulai 1  Januari  2011,  hingga  para  pelakon  usaha skala  mikro  kecil  serta  menengah  serta Koperasi tidak butuh lagi  membuat laporan keuangan  berbasis  PSAK  statment  Standar Akuntansi Keuangan) yang lebih lingkungan  Bila  dibanding  dengan  PSAK, hingga  SAK–ETAP  ini  membagikan  lebih banyak  kemudahan  serta  lebih  simpel dalam  penataan  serta  penyajian  laporan keuangan (Wahyuningsih, 2020).
Kementrian  Koperasi  serta  Usaha Kecil  serta  Menengah  dalam  rangka tingkatkan  akuntabilitas  penataan  laporan keuangan,  menyusun  pedoman  akuntansi keuangan  usaha  simpan  pinjam  sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan  keuangan  usaha  simpan  pinjam. Penyusunan  pedoman  ini  berdasarkan  atas Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK- Umum)  serta  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK- ETAP) yang dimodifikasi cocok tujuan dan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam koperasi yang berbeda dari entitas komersial  maupun  entitas  publik  lainnya. Prinsip ini didasari pada perlakuan akuntansi  atas  transaksi  usaha  simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional. Pedoman akuntansi
keuangan simpan pinjam oleh koperasi.
Salah  satu  komponen  absolut  yang wajib  dipunyai  oleh  koperasi  apabila mereka mau meningkatkan usahanya merupakan  dengan  pelaksanaan  akuntansi pada laporan keuangan. Begitu pula dengan Standar  Akuntansi  Keuangan  buat  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) yang  ialah  standar  yang  mengendalikan pengerjaan laporan buat koperasi.
Keberadaan  SAK  ETAP  sepatutnya  jadi perihal yang wajib dikenal serta diimplementasikan dalam laporan keuangan koperasi.  SAK  ETAP  telah  disosialisasi  ke koperasi, sosialisasi tersebut dicoba dengan metode membagikan pelatihan dalam melakukan  pembukuan  keuangan.  Proses Sosialisasi  dicoba  dengan  mengirimkan petugas  penyuluh  koperasi  guna  menolong dalam  melakukan  pendampingan  penataan laporan  keuangan  (Yusmaniarti,  Marini, 2021).
Implementasi akuntansi serta penataan  laporan  keuangan  dicoba  lewat proses pengakuan serta pengukuran (perlakuan),  penyajian  serta  pengungkapan dari  masing-masing  transaksi  serta  ditaksir peristiwa  akuntansi  pada  koperasi  selaku berikut (Zamrodah, 2016) : a. Pengakuan  :  suatu  pos  (akun)  yang dibentuk  pada  neraca  atau  laporan Perhitungan  Hasil  Usaha  (PHU)  yang memiliki  nilai  (biaya)  yang  bisa  diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  perkiraan  tersebut  mengalir  dari atau ke dalam koperasi.
b. Pengukuran : jumlah uang yang ditetapkan  yang  bisa  digunakan  oleh koperasi  dalam  mengukur  nilai  aset, kewajiban,  pendapatan  serta  beban laporan keuangan.
c. Penyajian  :    pos  (akun/perkiraan)  yang ditempatkan  pada  laporan  keuangan secara tepat dan wajar.
d. Pengungkapan  :  informasi  tambahan yang  diberikan  dan  diperlukan  guna memberi  penjelasan  terkait  unsur-unsur pos  (akun/perkiraan)  pada  pihak  yang berkepentingan  sebagai  catatan  dalam laporan keuangan koperasi.
Dinas  Perdagangan,  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten  Demak  mempunyai  35
Koperasi  binaan  yang  bergerak  di KSP,  KSU  dan  UMKM.  Koperasi binaan  kebanyakan  masih  belum banyak  memahami  sistem  pelaporan keuangan  di  koperasi  yang  sesuai dengan  pedoman  akutansi  keuangan simpan  pinjam.  Banyak  anggota  yang masuk  dikoperasi  atau  bergabung  di koperasi,  karena  bisa  ketemu  dan bersilaturahmi lewat koperasi. Perkumpulan  yang  kadang  hanya
sekedar arisan.
Pengurus koperasi penting
untuk memperhatikan dan melakukan pengelolaan keuangan. Dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992,  Ayat  1, Pasal  30  tanggung-jawab  pengelolaan keuangan  mulai  dari  penataan  anggaran hingga  dengan  penataan  laporan  keuangan serta  pertanggungjawaban  penerapan  tugas sudah diamanahkan secara spesial Pembangunan serta pengembangan koperasi  selaku  tubuh  usaha  yang  pula berfungsi selaku penggerak ekonomi rakyat,  hingga  koperasi  wajib  dikelola dengan  prinsip  terbuka,  transparan  serta akuntabel.  Perihal  ini  bisa  terwujud  lewat penyelenggaraan  akuntansi  secara  benar serta tertib (Per/M.KUKM/VII/2012) (Margunani et al., 2019)
Koperasi  semestinya  dikelola  secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat  amanah  dari  anggota  untuk menjalankan  aktivitas  organisasi  dan  usaha Koperasi perlu mempunyai ilmu pengetahuan  luas  mengenai  tata  cara pengelolaan  Koperasi,  misalnya  terkait pengelolaan keuangan atau permodalan.  Ini sesuai dengan tugas para pengurus sebagaimana  termaktub  dalam  UU  No.
25  Tahun  1992  ayat  1  Pasal  30  yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan (Dra et al., 1992) antara lain :
1) Pengelolaan Koperasi dan usahanya
2) Pengajuan rencana kerja dan Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Koperasi (RAPBK)
e-ISSN 2623-2111
3) Pengajuan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 4) Penyelenggaraan  pembukuan  keuangan serta inventaris secara tertib. Laporan keuangan mempunyai tujuan  untuk  menyediakan  informasi  yang bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan  yaitu  pengguna  laporan keuangan,  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi  yang  rasional,  seperti:  “anggota, pemerintah  dan  masyarakat”.  Laporan keuangan  juga  memberi  informasi  yang berguna  antara    antara  lain  meliputi  data menimpa : 1. Jumlah peninggalan, kewajiban,  serta  ekuitas,  2.  Pengaruh transaksi,  peristiwa,  serta  suasana  keadaan yang  lain  yang  mengganti  nilai  serta  watak modal,  3.  Tipe  serta  jumlah  arus  masuk serta arus keluar, sumber energi  dalam satu periode  serta  ikatan  antara  keduanya,  4. Tata metode usaha simpan pinjam memperoleh  serta  membelanjakan  kas  dan aspek  yang  lain  yang  mempengaruhi  pada likuiditasnya,  5.  Kepatuhan  usaha  simpan pinjam  terhadap  syarat  yang  berlaku (Meriyati, 2022).
Masalah yang terkadang muncul bagi  pelaku  Koperasi  Simpan  Pinjam dan  KSU  adalah  para  pelaku  tidak dapat  memegang  dana  yang  banyak.
Ini disebabkan pada saat memperoleh keuntungan  yang  cukup  banyak,  para pelaku tidak dapat membagi keuntungan dengan proporsional untuk  dikelola  menjadi  modal  lagi.
Dan sering kali keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi.
Sebagai pelaku usaha
semestinya  bisa  mengetahui  fungsi pengelolaan  keuangan  yang  baik supaya  usaha  berjalan  lancar  dan mempunyai  catatan  keuangan  yang jelas.  Dengan  demikian  usaha  akan
berkembang
karena
tujuan
pembuatan  laporan  keuangan  di
koperasi  adalah  untuk  menyediakan informasi  mengenai  posisi  keuangan, kinerja  dan  infomasi  yang  berguna bagi  pengelola,  anggota  koperasi serta pengguna lainnya dalam mengambil keputusan.

## PERMASALAHAN DAN KHALAYAK SASARAN
Masalah  yang  dihadapi  pada mitra  binaan  pengelola  koperasi  baik koperasi  simpan  pinjam  (KSP)  dan koperasi  serba  usaha  (KSU)  adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang kebanyakan berpendidikan
rendah,  yaitu  lulusan  SMP,  beberapa SLTA hal ini mengakibatkan pengetahuan tentang manajemen sangat terbatas, mitra binaan
koperasi  kabupaten  Demak  hanya
mengandalkan  pengalaman  dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Rata-rata  para  mitra  binaan  menjadi pengelola  koperasi  karena  sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak pengelola serta karyawan mempunyai lingkungan  kerja  di  koperasi  adalah menyenangkan  bagi  mereka  dan banyak  yang  menganggap  bahwa koperasi  merupakan  kegiatan  sosial. Di  satu  sisi  tidak  sedikit  terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan  standar  akutansi  yang  di gunakan pedoman secara umum.
Di Indonesia terdapat tiga pelaku  perekonomian  nasional  yakni swasta,  pemerintah  dan  koperasi.
Koperasi  memiliki  kedudukan  serta peranan  yang  tidak  berbeda  dalam pembangunan  khususnya  di  sektor ekonomi.
Koperasi  merupakan    usaha  bersama guna  membetulkan  nasib  penghidupan ekonomi  atas  bawah  tolong  membantu  dan selaku  sesuatu  organisasi  yang  setidak- tidaknya  melaksanakan  4  asas  ataupun prinsip  ialah  (1)  tidak  boleh  dijual  serta dikedaikan  benda  benda  palsu;  (2)  harga benda  wajib  cocok  harga  benda  setempat; (3) dimensi wajib benar serta terjamin; serta (4) jual beli dengan tunai (Rohmat, 2016).
Aspek berarti  dalam  sesuatu organisasi  ataupun  tubuh  usaha  salah satunya merupakan aspek keuangan.
Koperasi  merupakan  tubuh  usaha  yang tujuan  utamanya  bukan  mencari  laba  yang sebesar besarnya hendak
namun
mempunyai aktivitas usaha. Laporan keuangan  merupakan  produk  akhir  dari proses  akutansi  yang  ialah  salah  satu sumber  data  berarti  dalam  pengambilan keputusan, perencanaan maupun
pengendalian,  di  samping  gunanya  selaku perlengkapan pertanggung-jawaban.
PSAK nomor 27 menyebutkan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib yang  belum  diterima  koperasi  dari  anggota ditampilkan  sebagai  piutang  anggota  pada simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib,  serta pendapatan  koperasi  yang  berasal  dari anggota  harus  ditampilkan  terpisah  dengan pendapatan  yang  dari  non-anggota,  beban usaha  serta  beban  perkoperasian  juga  harus ditampilkan  terpisah  dalam  PHU  (Donisius et al., 2015).
Laporan  keuangan  akan  dipakai sebagai  alat  pertanggungjawaban,
penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta
pengawasan.
Laporan keuangan dibuat guna memenuhi  kebutuhan  koperasi  itu sendiri.  Supaya  laporan  keuangan bisa  dimanfaatkan  secara  maksimal maka  seharusnya  disusun  atas  dasar standar akutansi yang berlaku umum.
Disatu sisi tidak sedikit pengelola  dan  karyawan  Koperasi Simpan  Pinjam  (KSP)  atau  Koperasi
Serba  Usaha  (KSU)  yang  kurang memahami penyusunan laporan keuangan  sesuai  dengan  standar akutansi, sehingga tidak sedikit pengelola  dan  karyawan  koperasi melakukan  pelaporan  keuangan  tapi tidak sesuai dengan standar akutansi.

## SOLUSI YANG DITAWARKAN
Dari hasil analisis situasi
sebelumnya  dan  permasalahan  yang ada,  maka  solusi  yang  ditawarkan dalam  pengabdian  masyarakat  ini adalah dengan cara melakukan penataan  manajemen  usaha  baik untuk karyawan dan pengelola Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dan Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  ,  yang mendukung  dalam  mempermudah, mempercepat, dan menjadikan akurat pada system administaris di koperasi, terutama  dalam  pelaporan  keuangan tepat  waktu  dan  sesuai  dengan standar akutansi yang ditetapkan.
1. Implementasi Solusi.
Implementasi solusi, merupakan
solusi yang dilaksanakan kepada mitra berupa : a. Pelatihan Manajemen Keuangan.  Yaitu  pelatihan baik  secara  teori  maupun
praktek tentang Laporan keuangan  di  Koperasi  yang meliputi  membuat  neraca, laporan  rugi  laba,  membuat
arus  kas,  manajemen  sisa hasil  usaha  dan  aktivitas yang  lain  agar  koperasi
dapat terus eksis dan
berkembang.
b. Pendampingan Lapangan. Yaitu melakukan pendampingan penerapan Laporan Keuangan di Koperasi. 2. Monitoring dan Evaluasi. Yaitu melakukan monitoring setelah dilakukan tahap pendapingan. Monitoring dimaksudkan  untuk  melakukan pengamatan langsung pasca implementasi solusi dilaksanakan.  Hasil  monitoring adalah untuk menentukan kesesuaian atau ketidak sesuaian rencana  solusi  dengan  hasil implementasi, perkembangan- perkembangan yang terjadi selama implementasi. Hasil Monitoring  akan  dikaji  tindak melalui  tahap  evaluasi.  Evaluasi akan dilakukan untuk
menentukan  indikator  mana  yang berhasil  sesuai  rencana  solusi, kendala-kendala  yang  dihadapi
pasca  implementasi, dan  rencana
solusi selanjutnya (pengembangan)  dari  kendala yang dihadapi untuk memperkecil permasalahan atau kendala. Untuk  memberikan  evaluasi  yang komprehensif, maka harus
dilakukan  dari  tahap  awal  hingga
implementasi.
3. Implementasi  Solusi  Mitra  binaan
Koperasi.
Yaitu merupakan penerapan hasil pelatihan,  pendampingan,  dan hasil monitoring dan evaluasi dari teknologi  yang  digunakan  dalam rangka solusi Mitra. Implementasi yang  dilakukan  adalah  dengan cara :
a. Membuat pembukuan administrasi  keuangan  usaha KSP dan KSU b. Membuat pembukuan Pelaporan  keuangan  sesuai dengan standar akutansi c. Menerapkan pengelolaan sumberdaya  manusia  (SDM) dari hasil pelatihan  pada SDM yang dimiliki baik SDM
administrasi  dan  karyawan  di
koperasi.

## A. TARGET LUARAN
Sasaran kegiatan ini adalah :
a. Meningkatnya ketrampilan
SDM dalam administrasi pembukuan  (keuangan  dan inventory), pengembangan dan pemberdayaan
organisasi usaha.
b. Meningkatnya ketrampilan Staff (SDM) dalam kemampuan dalam penggunaan komputer/teknologi informasi dalam pengelolaan
khususnya keuangan
c. Para pengelola dan karyawan  Koperasi  dan pelaku UMKM dapat menyajikan neraca dengan benar yang meliputi komponen assets, hutang dan modal (Ekuitas). d. Dapat menghitung perkiraan Sisa Hasil Usaha  (SHU)  yang  bisa memilah antara beban dan pendapatan e. Membuat laporan perubahan  Ekuitas  yaitu penambahan dan pengurangan ekuitas pada periode tertentu.
f. Membuat laporan arus kas yaitu aliran kas masuk dan kas keluar selama periode akutansi
g. Penjelasan naratif tentang pos  pos  yang  tidak  sesuai dengan laporan keuangan.

## METODE KEGIATAN
1. Lokasi  pengabdian  dilakukan  di
Dindagkop UKM Kabupaten Demak dengan peserta 35 orang. Sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah para  mengelola  koperasi  dan pengurus koperasi dalam menjalankan  usahanya  terutama yang  berkaitan  dengan  laporan keuangan, agar laporan
keuangan yang dijalankan sesuai
dengan kaidah dan prinsip
akutansi. 2. Waktu Pelaksanaan dan Durasi Kegiatan pelatihan ini efektif berjalan  pada  bulan  Oktober  – Desember 2021 dengan
penyusunan  laporan  pada  akhir Desember  2021,  dengan  susunan kegiatan sebagai berikut :
a. Survey  dan  surat-menyurat  :
2 minggu
b. Pembuatan modul pelatihan :
3 minggu
c. Persiapan  tempat  pelatihan  :
3 hari
d. Pelaksanaan  pelatihan  :  3 hari
e. Penyusunan  laporan  :  1 minggu
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan pelatihan
dilakukan dengan cara melihat secara langsung  aktivitas  yang  berjalan. Dalam  pelatihan  khalayak  sasaran diberi  kesempatan  untuk  bertanya dan juga menjawab pertanyaan sebagai bentuk interaksi dan
komunikasi  secara  aktif,  untuk  dapat menilai  apakah materi  yang  diberikan dapat tersampaikan dengan baik atau tidak.  Peserta  pelatihan  diberikan latihan  tentang  membuat  laporan keuangan  sederhana  di  koperasi. Adapun indikator keberhasilan adalah jika  75%  khalayak  sasaran  dapat memahami materi yang disampaikan.
e-ISSN 2623-2111
a. Keberhasilan : 90% berhasil, 10% gagal
b. Indikator keberhasilan :
Sekitar  90%  peserta  dapat menjawab  pertanyaan  dari  pemateri dan instruktur. Lebih dari 80% peserta menanggapi  mengenai  materi  yang disampaikan berupa pertanyaan.
Lebih dari 85% peserta dapat mempraktekkan materi bimtek secara sederhana  menggunakan.  Sehingga jika dirata-rata
prosentase
keberhasilan pelatihan adalah 85%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Temuan Dilapangan
a. Masalah sumber daya manusia (SDM) yang kebanyakan berpendidikan rendah,  yaitu  lulusan  SMP, beberapa SLTA yang
mengakibatkan  pengetahuan
tentang  manajemen  sangat terbatas. b. Mitra binaan koperasi kabupaten Demak hanya mengandalkan pengalaman
dalam  menjalankan  kegiatan
usahanya.
c. Rata-rata  para  mitra  binaan menjadi  pengelola  koperasi karena sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak pengelola  serta  karyawan mempunyai  lingkungan  kerja di koperasi adalah menyenangkan  bagi  mereka dan banyak yang
menganggap  bahwa  koperasi merupakan kegiatan sosial.
2. Foto Utama kegiatan Pengabdian
Gambar 1. Daftar Peserta Bimtek
Jumlah  peserta  bimbingan  teknis adalah 35 orang dari berbagai jenis koperasi di kabupaten Demak.

## Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek
Pengabdian  kepada  masyarakat  ini berupa  penyampaian  materi  dan memberikan pemahaman tentang laporan keuangan yang dibuat
khususnya  pada  Koperasi  Simpan Pinjam  dan  Koperasi  Serba  Usaha. Dengan  metode  pendampingan  dan memberi  bimbingan  teknis  pada pengelola koperasi pada binaan Dinkop Kabupaten Demak. Diharapkan dengan memberikan bimbingan  teknis  ini  para  pengelola koperasi baik KSP maupun KSU dapat menyajikan  laporan  keuangan  secara benar dan
akuntable (dapat
dipertanggung jawabkan).

## PENUTUP
Dari  kegiatan  pelatihan  yang  telah
dilakukan oleh tim Pengabdian
Kepada Masyarakat UNISBANK maka dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan bahwa :
1. Tujuan  dari  pelatihan  Laporan
Keuangan  Bagi  Pelaku  KSP  dan
KSU  binaan  Kabupaten  Demak agar para pelaku dapat mengelola keuangan  dengan  baik  khususnya
menyajikan laporan keuangan
dengan benar.
2. Pelatihan dan pendampingan yang
dilakukan  oleh  tim  pengabdian
dengan tema pendampingan pelatihan tentang Penyajian keuangan  bagi  KSP  dan  KSU  / UMKM  binaan  Kabupaten  Demak adalah untuk melatih para pengelola  Koperasi  baik  KSP maupun  KSU  dalam  mengelola
keuangan dan menyajikan laporan keuangan dengan benar.
3. Sasaran  kegiatan  ini  adalah m eningkatnya  ketrampilan  SDM
dalam  administrasi  pembukuan (keuangan  dan  inventory),  dan
pengembangan dan pemberdayaan  organisasi  usaha. Meningkatnya  ketrampilan  Staff (SDM)  dalam  kemampuan  dalam penggunaan komputer/teknologi informasi dalam pengelolaan
khususnya keuangan.
Dari pelatihan dan bimbingan teknis  yang  dilakukan  di  lapangan maka  tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat  memberikan  saran- saran sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  pendampingan
berkelanjutan bagi para pengelola dan pengurus koperasi  simpan  pinjam  dan koperasi  serba  usaha  (UMKM) dalam membuat laporan keuangan. 2. Pengelola dan pengurus koperasi yang hadir diharapkan dapat menerapkan materi pelatihan  khususnya  berkaitan dengan  laporan  keuangan  agar dalam membuat laporan keuangan tepat dan akuntable.
3. Perlu dibangun community centre  yang  berpusat  pada koperasi sebagai wadah melakukan  diskusi  dan  sharing
dengan sesama koperasi dilingkungan kab. Demak.

## DAFTAR PUSTAKA
Donisius, Lau, E. A., & Latif, I. N. (2015). Penyajian  Laporan  Keuangan  pada Koperasi  Serba  USAha  Mitra  Maju
Kampung  Sumber  Sari. Ekonomia , 4 (3),  290–301.  http://ejurnal.untag-
smd.ac.id
Dra,  O.,  Budiwati,  N.,  &  Si,  M.  (1992). Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi . 1–15. Margunani,  Setiawan,  A.  B.,  &  Kistant,  N.
R.  (2019).  Kajian  aksesibilitas  umkm dan  ikm  terhadap  lembaga  keuangan di  kota  semarang. Jurnal  Riptek , 13 (2), 147–157. Meriyati,
M. (2022). Pembuatan Pembukuan  Laporan  Keuangan  di Koperasi  Serba  Usaha  Bmt  Bagus Lanang  Desa  Gumawang  Oku  Timur. AKM  (Aksi  Kepada  Masyarakat) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 128.
Permenag  71  tahun.  (2015).  Berita  Negara.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia , Nomor 65 (879), 2004–2006.
Rahayu,  S.,  Yudi,  Y.,  Jumaili,  S.,  &  ...
(2021). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Desa. Jurnal  Karya  Abdi  … , 5 (3), 372–377.
https://online-
journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/
16222
Rohmat, A. B. (2016). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG- UNDANG KOPERASI (Studi
Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992 dan  Undang-Undang  No.17  Tahun 2012). Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 2 (1),
138. https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424
Siwi, M. K., Kurniawati, T., & Marna, J. E.
(2020). Pengelolaan Keuangan
Koperasi  Produsen  Aneka  Sulaman
Kabupaten  Agam. Jurnal  Ecogen , 3 (1),
19.
https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.84
83 Wahyuningsih,  E.  (2020).  Garuda1971234. Jurnal IKOPIN , I (1), 21–24. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/381 -Article Text-1135-1-10- 20210401.pdf Yusmaniarti, Marini, U. K. (2021). Pendampingan  Penyusunan  Laporan Keuangan  Berdasakan  Sak  Syariah Sebagai  Persiapan  Rat  Pada  Koperasi Syariah Cahaya Tani. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN  NEGERI , 5 (2),  215–
225.
Zamrodah,  Y.  (2016). Akutansi  Koperasi (Vol. 15, Issue 2).