## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 02, Juli 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus    Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

## Wisnu Adi Purwoko
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan, Indonesia wisnuadipurwoko2023@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  terdapat  ketentuan  pidana  minimum  khusus  di  dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimanakah  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi saat ini,  apa  kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana  minimum khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi saat  ini  dan  bagaimanakah  kebijakan  formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  teori  hukum  progresif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya,  rumusan  ancaman  pidana  minimum  khusus  yang  terlampau  ringan  dipandang  telah melukai  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  dan  tidak  adanya  pedoman  pemidanaan  dalam  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  saat  ini.  Untuk  menanggulangi  kelemahan  kebijakan  formulasi  sistem ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dimasa  yang  akan datang  maka  dapat  dilakukan  dengan  upaya  merevisi  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pidana Minimum Khusus; Korupsi

## ABSTRACT
In the Corruption Crime Law, there are special minimum criminal provisions in the formulation of offences against perpetrators of corruption which are different from the general criminal provisions in the Criminal Code  (KUHP)  which  are  more  familiar  with  maximum  criminal  provisions.  This  research  is  entitled Formulation  of  a  Special  Minimum  Criminal  Threat  System  Formulation  in  the  Corruption  Law.  The purpose of this study is to find out how the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Law is, what are the weaknesses of the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Law and how is the policy for formulating a system of criminal threats. special minimum in the Corruption Crime Law in the future. The legal theory presented in this research is the theory of punishment, the theory of punishment from the perspective of Islamic law and the theory of progressive law. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the policy formulation of a special minimum penalty system in the Corruption Law is currently seen as having weaknesses, including, the formulation of a special minimum sentence that is too light is seen as having hurt the sense of justice in society. There is no sentencing guideline in the Act — current Corruption Crimes. In order to overcome the weaknesses in the policy formulation of a special minimum penalty  system  in  the  Corruption  Crime  Law  in  the  future,  it  can  be  done  by  revising  the  policy  for
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
formulating  a  special  minimum  penalty  system  by  increasing  the  minimum  penalty  and  including guidelines for specific minimum criminal penalties in the Law. Corruption Act.
Keywords: Formulation Policy; Special Minimum Punishment; Corruption .

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum, demikian  bunyi setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan  dalam  kemasyarakatan,  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus  senantiasa berdasarkan hukum. 1
Hukum  yang  menjadi  rambu  pengendali  dapat  diwujudkan  dalam  banyak  bentuk, seperti  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau Keputusan  Presiden  dan  sudah  menjadi asas  umum  dalam  sistem  hukum  yang dianut  di  Indonesia,  bahwa  undang-undang  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  sehingga  menjadi rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa  dan bernegara. 2
Salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Dibentuknya  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dilatarbelakangi  oleh  praktik korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  yang  melanda  Bangsa  Indonesia  merupakan  masalah serius  dan  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa (extra  ordinary  crime) yang  tidak  hanya merugikan  keuangan  dan  atau  perekonomian  negara,  akan  tetapi  dapat menggoyahkan  atau merusak  sendi-  sendi  kehidupan  masyarakat,  serta  membahayakan  eksistensi  bangsa  dan negara  Republik  Indonesia. 3 Sejak  Orde  Lama,  Orde  Baru  bahkan  pasca  Reformasi,  masalah korupsi tidak pernah luput dari perhatian di Indonesia. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini dilakukan secara berjamaah dan sistematis serta ruang lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. 4
Korupsi ini juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah  putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar crime, blue jeans crime) , terhadap white collar crime ini,  pihak  yang  terlibat  adalah  mereka  yang  merupakan  orang-orang  terpandang  dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan  modus  operandi untuk white  collar crime ini,  seperti  halnya  korupsi  sering  pula  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  canggih,
1 Sri  Endah  Wahyuningsih,  2018, Model  Pengembangan  Asas  Hukum  Pidana  Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhan Yang Maha Esa , Fastindo, Semarang, hal. 3 2 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.
3 Ietje  Fatimah,  2007, Fenomena  Korupsi  di  Indonesia ,  Wawasan  Tridharma  No.  9 Tahun XIX, hal. 5.
4 Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 26.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. 5
Korupsi  merupakan  penyakit  yang  telah  menjangkiti  negara  Indonesia.  Layaknya penyakit,  korupsi  ini  harus  disembuhkan  agar tidak menyebar  ke  bagian  tubuh  yang  lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah  membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh  itu  harus  diamputasi  agar virus  tidak  menyebar  ke  bagian  lainnya  yang  dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak korupsi ini. 6
Dalam  rangka  menegakkan  supremasi  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia yang ditenggarai sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  tentu  berbeda  dengan  ketentuan  pidana  pada  umumnya  dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. 7
Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda  minimum  khusus  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah),  sedangkan ancaman pidana minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  minimum khusus  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah).
Makna  dari  sanksi  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang   Tindak  Pidana Korupsi  adalah  bahwa  undang-undang  telah  menetapkan  sendiri  batas  maksimum  dan minimum  sanksi  pidana  dalam  suatu  delik  tindak pidana.  Dalam  hal  ini  hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan oleh undang- undang.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membuat  para  koruptor  jera  melakukan  tindak  pidana korupsi.
Penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  juga  sebagai  bentuk  upaya  serius  dari  perumus  undang- undang  untuk  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  namun  semangat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  pada  dasarnya memberikan  kesan  adanya  suatu  pemaksaan  untuk  menunjukkan  bahwa  keinginan  untuk memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya  standar  minimal  objektif  untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik- delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte) dan ketidakpercayaan
5 Jawade  Hafidz  Arsyad,  2013, Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hal. 1.
6 Ibid . hal. 3.
7 Ismail  Rumadan, Penafsiran  Hakim  Terhadap  Ketentuan  Pidana  Minimum  Khusus  Dalam  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013, hal. 379.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi. 8
Pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak  disertai  dengan  adanya  formulasi  tentang  aturan  atau pedoman  pemidanaannya  yang merupakan  suatu  aturan  khusus  di  luar  KUHP  yang  mencantumkan  pidana  minimum  khusus dalam  rumusan  deliknya  yang  pada  gilirannya  berpotensi  menimbulkan  masalah  yuridis  di tingkat  aplikasi. 9 Selain  itu,  pembuat  undang-undang  tampaknya  tidak  konsisten  dalam memformulasikan ancaman pidana minimum khusus antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  perlu  diteliti  mengenai  :, “ KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA ”.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  merumuskan  suatu  rumusan  permasalahan  yang  dapat dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
2. Apa  kelemahan  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
3. Bagaimana  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pembuatan  penulisan  hukum  diperlukan  suatu  penelitian,  yang  mana  dengan penelitian  tersebut  diharapkan  akan  memperoleh  data-data  yang  akurat  sebagai  pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.
Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  analisa  dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  berarti  berdasarkan  suatu  sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. 10 Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan.  Menemukan  berarti  memperoleh  sesuatu  untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan  kebenarannya.  Oleh  karena  itu,  setiap  tahap  dalam  penelitian  harus  didasari  pada suatu metode  penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Dalam  penyusunan  penelitian hukum  yang  berjudul  “ KEBIJAKAN  FORMULASI  SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ” diperlukan  data-data  yang  akurat.  Data-data  tersebut  diperoleh  melalui  langkah-langkah sebagai berikut :
8 Ibid . hal. 380.
9 Ibid. hal. 381.
10 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hal. 42.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, dengan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  kaidah  norma  yang  merupakan  patokan  perilaku manusia,  dengan menekankan  pada  sumber  data  sekunder. Data  sekunder  yang  digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang- undangan. 11
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 12 .

## C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Formulasi  Sistem  Ancaman  Pidana  Minimum  Khusus  Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupi Saat Ini
Pada hasil penelitian dan pembahasan tesis ini akan diuraikan mengenai
Kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  saat  ini  sebagaimana  yang  diatur  dan   diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  menentukan bahwa,
“Setiap orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah)”.
Dari  bunyi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  di  atas  maka  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum khususnya  adalah  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah)
Untuk  dapat  dijerat  dengan  ancaman  pidana  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  maka  harus  memenuhi  unsur-unsur  /  elemen sebagai berikut : 13
1. Adanya pelaku yang dalam hal ini “Setiap orang”;
2. Adanya  perbuatan  yang  mana  perbuatan  tersebut  harus  dilakukan  secara “Melawan Hukum”;
3. Tujuan dari perbuatan tersebut yaitu untuk “Memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi”; dan
11 Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, hal. 45
12 Sugiyono , 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, hal. 43.
13 Wahyu Beny Mukti Setiawan, Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidaritas Atau Alternatif , ( http://media.neliti.com ) diakses tanggal 7 Mei 2023
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
4. Akibat  dari  perbuatan  tersebut  adalah “dapat merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara”.
Unsur “setiap  orang”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang -Undang  Tindak Pidana  Korupsi  menghendaki  agar  yang  disebut  sebagai  pelaku  tindak  pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah setiap orang dalam konteks hukum pidana harus  difahami  sebagai  orang  perorangan (Persoonlijkheid) dan  badan  hukum (Rechtspersoon) .  Dalam  konteks  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  para koruptor  itu  bisa  juga  korporasi  (lembaga  yang  berbadan  hukum  maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara,  masyarakat,  pengusaha  dan  sebagainya  asal  memenuhi  unsur-unsur yang terkadung dalam pasal ini. 14
Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi  seharusnya  difahami  secara  formil  maupun  materil.
Secara  formil  berarti  perbuatan  yang  disebut  tindak  pidana  korupsi adalah  perbuatan yang melawan / bertentangan dengan perundang-undangan, seperti  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHP,  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun  2000 Tentang Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 109 Tahun  2000  tentang  Kedudukan  Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepada Daerah, Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dll. 15
Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan  tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Perluasan  unsur  “melawan  hukum”  ini  sangat  ditentang  oleh  sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan  hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini  diartikan  secara  luas,  maka  pengertian  melawan hukum  secara materil (Materiele  Wederrechttelijkeheid) dalam  Hukum  pidana diartikan  sama  dengan pengertian  melawan hukum  “ (Onrechtmatige Daad)” dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang  dalam  bahasa  Latin  disebut “Nullum Delictum  Nulla  Poena  Lege  Pravie Poenale” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP  yang  berbunyi “suatu perbuatan  tidak dapat  dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-
14 Ibid., hal. 12
15 Ibid ., hal. 13
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
undangan yang telah ada”. 16
Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, mengingat karakteristik  tindak  pidana  korupsi  yang  muncul  akhir-akhir  ini,  idealnya  unsur perbuatan  melawan  hukum  harus  difahami  baik  secara  formil  maupun  materil karena  :  Pertama,  korupsi  terjadi  secara  sistematis  dan  meluas,  tidak  hanya merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  menghambat  pertumbuhan  dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efesiensi tinggi merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) , maka pemberantasannya  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa (Extra Ordinary Efforts). Kedua dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di  dalam  masyarakat,  agar  dapat  lebih  memudahkan  di  dalam  pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.
Argumen  ini  pada  dasarnya  sesuai  dengan  diktum  menimbang  huruf  b dan penjelasan umum alenia tiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta diktum  menimbang  huruf  (a)  penjelasan  umum  alenia  kedua  Undang-  Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal  apabila perbuatan melawan hukum suatu tindak pidana korupsi, harus difahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.
Unsur “memperk aya diri-sendiri, orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci dari unsur/elemen ini  adalah  kata ‘memperkaya”. Secara  harfiah,  kata  memperkaya  merupakan suatu kata kerja yang menujukkan suatu perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Ini berarti, kata “memperkaya” dapat juga difahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang  itu  dapat  disebut sebagai  kaya  sangat  subyektif  sekali,  misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus  dimaknai  sebagai  perbuatan  setiap  orang  yang  berakibat  pada  adanya pertambahan kekayaan.
Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur elemen ini berkaitan dengan suatu  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  :  Pertama, “Memperkaya Diri Sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan  atau  harta  miliknya  sendiri.  Kedua  “Memperkaya Orang  Lain”, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.
Jadi,  disini  yang  diuntungkan  bukan  pelaku  langsung.  Ketiga, “Memperkaya Korporasi”, yakni  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  dari  pelaku,  suatu
16 Ibid., hal. 24
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor  20  Tahun 2001) yang  menikmati  bertambahnya  kekayaan  atau bertambahnya harta benda.
Unsur/elemen  ini  pada  dasarnya  merupakan  unsur/elemen  yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur  “memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi”  ini  dianggap telah  terpenuhi.  Pembuktian  unusr/elemen  ini  sangat  tergantung  pada bagaimana  cara  dari  orang  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi.
Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah :
(a) Dapat Merugikan Keuangan Negara. Menurut Penjelasan Umum Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara  adalah  seluruh kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  tidak  dipisahakan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul  karena  :  Pertama,  berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan pertanggungjawaban  pejabat,  lembaga  negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah.  Kedua,  berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan pertanggungjawaban  BUMN/BUMD,  yayasan,  badan  hukum,  dan perusahaan  yang  mertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan  perjanjian negara.
(b) Perekonomian  negara.  Yang  dimaksud  perekonomian  negara  adalah kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan  memberi  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada seluruh kehidupan rakyat.
Kedua point dalam unsur/elemen ini “dapat merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian negara” ini  adalah  bersifat  alternatif.  Jadi  untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini adalah kata  “dapat”  sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara” menunjukkan  bahwa  Pasal  2  ayat  (1)  Undang -Undang  Tindak  Pidana Korupsi  mengamanatkan  agar  tindak  pidana  korupsi  harus  difahami  sebagai delik formil dan bukannya delil materil.
Delik  formil (Delict  Met  Formeele  Omschrijiving /delik  dengan
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
perumusan  formil)  adalah  delik  yang  dianggap  telah  sepenuhnya  terlaksana tanpa  timbulnya  akibat  berkaitan  dengan  suatu  perbuatan  yang  dilarang. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  delik  materil (Delict  Met  Materieele Omschrijiving /delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.
Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  menentukan bahwa,
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Apabila  merujuk  pada  bunyi  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya  adalah pidana  penjara  paling singkat 1 (satu) tahun dan denda  minimum  khusunya  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).
Untuk  dapat  dijerat  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  ini,  maka  perlu  difahami  bahwa  yang  disebut  pelaku  tindak  pidana korupsinya  adalah  korporasi  dan  orang  perorangan (Persoonlijkheid). Namun jika  difahami  secara  teliti,  maka  kalimat,  “  setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan…”,  menujukkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi haruslah orang perorangan ( (Persoonlijkheid) dalam hal ini pejabat/pegawai negeri. 17
Menurut  Pasal 1 ayat  (2)  Undang-Undang Tindak  Pidana  Koruspi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi
(a) Pegawai  Negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Kepegawaian ( UU No. 8 Tahun 1974);
(b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;
(c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara;
(d) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  sautu  korporasi  yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
(e) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  lain  yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Unsur/elemen  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan  atau sarana yang  ada  pada  seseorang  karena  jabatan  atau  kedudukan  dari  Pasal  3
17 Ibid., hal. 35
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Undang-  Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  pada  dasarnya  menyerupai unsur/elemen  dalam  Pasal  52  KUHP.  Namun,  rumusan  yang  menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal
52  KUHP yang  merincinya  dengan  kata,  “…oleh  karena  mela kukan  tindak pidana,  atau  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  memakai  kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya…”.
Untuk  membuktikan  suatu  tindak  pidana  korupsi  berkaitan  dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni : 18
(a) Menyalahgunakan
kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (b) Menyalahgunakan
kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) Menyalahgunakan
sarana,  artinya  menyalahgunakan alat-
alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Kata  “wewenang”  berarti  mempunyai  (mendapat)  hak  dan kekuasaan  untuk  melakukan  sesuatu.  Itu  berarti,  seseorang  dengan  jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang  dimaksud  dengan “kesempatan”. Sementara  itu,  seseorang  yang memiliki jabatan atau  kedudukan  biasanya  akan  mendapat  sarana  tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  segala  sesuatu  yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.
Seseorang  dengan  jabatan  atau  kedudukan  tertentu  akan memiliki  wewenang,  kesempatan  dan  sarana  tertentu  yang  dapat  ia gunakan  untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya.  Wewenang, kesempatan  dan  sarana  ini  diberikan  dengan  rambu-rambu  tertentu. Bila  kemudian  rambu-rambu  itu  dilanggar  atau  bila  wewenang, kesempatan,  dan  sarana  teersebut  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.
2. Kelemahan Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana  Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini
Berdasarkan  analisis  mengenai  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  terurai  di  atas,  terdapat  kelemahan  mendasar  pada  kebijakan formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  saat  ini  yaitu  kelemahan  yang  berkaitan  dengan
18 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Loc. Cit

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dan kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan.
Kelemahan  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Kelemahan  yang  berkaitan  dengan  formulasi  ancaman  pidana minimum khusus.
Ancaman  pidana  penjara  minimum  terlampau  jauh  jaraknya dengan ancaman  pidana  maksimum.  Hal  tersebut  terdapat  dalam ketentuan  pidana  minimum  khusus  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana maksimumnya berupa pidana penjara  seumur  hidup  atau  20  tahun  penjara,  sementara  pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun. Demikian pun dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni diancam dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  20  tahun  penjara  dan  paling  singkat  4 tahun. 19
Rumusan  ancaman  pidana  minimum  (khusus)  yang  terlampau ringan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Adalah  tidak  adil  apabila orang  yang  merampok  uang  rakyat  (berupa  pajak)  dalam  jumlah milyar/triliunan  rupiah  dan  menikmati  keuntungan  dari  korupsi tersebut  diancam  dengan  sanksi  pidana  minimum  yang  ringan. Sementara  di  sisi  lain  negara  mengalami  kerugian  material  dan  non material yang besar dan sebagian besar rakyat (kecil) yang merupakan pembayar  pajak,  hidup  dalam  kemelaratan  yang  tak  berujung,  dan negara  dalam  hal  ini  pemerintah mengalami  kesulitan  untuk merealisasikan  program  pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat. 158
Hal itu sejalan dengan salah satu tujuan pidana dan pemidanaan, yakni untuk mewujudkan keadilan. Johannes Andenaes  menegaskan bahwa tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice) , sedangkan  pengaruh-pengaruhnya  yang  menguntungkan  adalah sekunder.  Sementara  Imanuel  Kant  menegaskan,  pidana  merupakan suatu  tuntutan  kesusilaan.  Kant  memandang  pemidanaan  sebagai kategorische  imperatief , yakni  seseorang  harus  dipidana  oleh  hakim karena  ia  telah melakukan  kejahatan.  Jadi pidana bukan sebagai alat untuk  mencapai  tujuan  tertentu  melainkan  mencerminkan  keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid) . 20
Keadilan dimaksud adalah keadilan yang “fairness” sebagaimana
19 Antonius  Sudirman,  2020, Eksistensi  Pidana  Minimum  Khusus  Sebagai  Sarana Penaggulangan Tindak Pidana Korupsi ,  Universitas Diponegoro, hal. 318.
20 Ibid., hal. 319

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
dikemukakan John Rawls. Dalam kontes ini ada dua prinsip  keadilan, yakni  :  (1)  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas  kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; (2) ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa sehingga  dapat  diharapkan  memberi  keuntungan  bagi  semua  orang, dan semua posisi, dan jabatan terbuka bagi semua orang.
Kelemahan  lainnya,  yakni  pembuat  undang-undang  tampak tidak konsisten  dalam  perumusan  ancaman  pidana  minimum  antara pasal yang satu  dengan  yang lainnya.  Hal  tersebut sebagaimana yang diatur  dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun,  tetapi  ancaman  minimumnya  berbeda,  yakni  pada  Pasal  2 diancam  dengan pidana minimum 4 tahun sedangkan Pasal 3 diancam dengan pidana minimum 1 tahun. Sementara pidana penjara minimum 1  tahun  tersebut,  juga  diancam  pada  delik  yang  ancaman  pidana penjara maksimumnya hanya 5 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 21
b. Kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  diatur tentang  pedoman  pemidanaan.  Sementara  aturan  tentang  pedoman pemidanaan  ini  penting  untuk  mengoperasionalisasikan  ancaman pidana minimum. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP Baru, dalam hal- hal  tertentu  ancaman  pidana  minimum  dapat  dikurangi/diperingan apabila  ada  hal-hal  yang  memperingan  pemidanaan.  Dal  hal  ini pedoman pemidanaan merupakan dasar bagi hakim dalam penerapan pidana minimum khusus. 22
Dengan  tidak  diaturnya  ketentuan  tentang  pedoman pemidanaan  maka  hakim  akan  menemui  kesulitan  dalam  memutus kasus-kasus  konkret  yang  sedang  ditanganinya,  terutama  dalam menghadapi kasus yang memiliki unsur peringanan pidana baik unsur subjektif  maupun  unsur  objektif.  Adapun  unsur  objektif  yang memperingan  pidana,  misalnya  terdakwa  telah  mengembalikan seluruh  kerugian/keuangan  negara,  atau  jumlah  kerugian  keuangan negara akibat korupsi relatif kecil dan tidak sebanding dengan ancaman pidana minimum yang relatif berat.
Kuat  dugaan  bahwa  berbagai  kelemahan  dalam  perumusan ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 23 a. Para  anggota  legislatif  tidak  memahami  hakikat ketentuan  pidana
21 Ibid., hal. 320
22 Ibid., hal. 317
23 Ibid, hal. 321

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
minimum  khusus  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  tindak Pidana Korupsi;
b. Bisa jadi rumusan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari “grand design” para anggota legislatif. Yakni suatu upaya yang sistematis dari pembuat undang-undang  untuk  melindungi  kepentingannya  dari  jeratan hukum. Sebab mereka berpotensi melakukan pelanggaran Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Adalah  sesuatu  yang  mustahil mereka membuat peraturan yang merugikan diri sendiri.
Moh.  Mahfud  MD  menegaskan  hukum  itu  adalah  produk  politik yang pasti tidak steril dari kepentingan politik dari anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk  politik bisa saja hukum itu  memuat isi yang  lebih  sarat  dengan  kepentingan  politik  kelompok  dan  jangka  pendek yang  secara  substansial  bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih tinggi hierarkinya.
Sementara  Ch.J.  Enschede  menegaskan,  undang-undang  bukan endapan  sistem  nilai  yang  koheren.  Seluruh  perundang-undangan  tidak pernah  merupakan  satu  keseluruhan.  Undang-Undang  berasal  dari  kurun waktu  kebudayaan  yang  berbeda  dan  merupakan  endapan  pendapat, perbedaan  dan kompromi politik  yang  acapkali  berhubungan  jauh  dengan problematis kini dan nanti. Materi yang sama dalam kurun waktu setengah abad atau satu abad tunduk pada peraturan yang bertumpu atas titik tolak yang berlawanan secara diametral.
Rendahnya moralitas oknum aparatur penegak hukum. Dan lemahnya moralitas aparatur penegak hukum (khususnya hakim) dapat berimplikasi pada lahirnya  perilaku “moral  hazard” ,  berupa  putusan  hakim  yang  tidak  sesuai dengan  rasa  keadilan  masyarakat;  misalnya  para  koruptor  dijatuhi  pidana penjara  yang  ringan  atau  lebih  ringan  dari  ketentuan  pidana  minimum  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bahkan  terdakwa  dibebaskan  dari hukuman.  Kelemahan  substansial  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dikondisikan  oleh  rendahnya moralitas oknum aparatur penegak hukum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para koruptor untuk melanggengkan praktik korupsi. Para Koruptor tidak merasa malu  dan  jera  melakukan  korupsi  karena  ancaman  pidana  minimumnya terlampau  rendah.  Para  koruptor  akan mengadakan  kalkulasi,  apabila  terbukti hukumannya  tidak  terlampau  berat,  sementara  mereka  telah  memperoleh keuntungan  besar  dari  hasil  korupsinya,  di  mana  mereka  dan  anak  cucunya sampai tujuh turunan, hidup dalam kemewahan dan berkelimpah harta.
3. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-

## Undang Tindak Pidana Korupsi Dimasa Yang Akan Datang
Telah  diuraikan  di  atas  bahwa  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini memiliki kelemahan-

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
kelemahan,  oleh  sebab  itu  maka  diperlukan  kebijakan  formulasi  sistem ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  dimasa  yang  akan  datang  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya pembaharuan  sistem  pemidanaan  di  Indonesia,  khususnya  pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.
Bahwa untuk menganalisis kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  dimasa yang akan datang dapat digunakan teori pemidanaan dan teori hukum progresif.
Mengenai  teori  pemidanaan,  Algra  membagi  tujuan  pemidanaan menjadi 3 jenis yaitu : 24
a. teori absolut atau teori pembalasan;
b. teori relatif atau teori tujuan (doeltheorie);
c. teori gabungan (gemengdetheorie)
Menurut  Algra,  teori  absolut  berpandangan  bahwa “ negara  harus mengadakan  hukuman  terhadap  para  pelaku  karena  orang  telah  berbuat dosa”. Selain itu, Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa : “Pemidanaan merupakan  pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan  sehingga berorientasi  pada  perbuatan  dan  terletak  pada  terjadinya  kejahatan  itu sendiri.
Teori  relatif  berpendapat  bahwa  : “negara menjatuhkan  hukuman kepada  penjahat  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuannya.  Tujuan  dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.
Teori  relatif  ini  dibagi  menjadi  2  (dua)  ajaran,  yaitu  ajaran  prevensi umum (generale  preventie) dan  prevensi  spesial (special  preventie). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari  perbuatan  jahat,  dengan  ancaman  hukuman.  Ajaran  prevensi  spesial memerhatikan  agar  pelaku  yang  sekali  telah  dijatuhkan  hukuman,  karena telah  merasakan  sendiri,  tidak  akan  cepat-cepat  melakukan  lagi  suatu perbuatan jahat.
Teori gabungan berpendapat bahwa : “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang  pantas  dihukum)  dan  apabila  dengan  itu  kelihatannya  akan  dapat mencapai tujuan yang bermanfaat
Berdasarkan  teori  pemidanaan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara  memperberat  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-  Undang
24 Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan. Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 121.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya,  dasar filosofi dari  hukum progresif adalah suatu institusi yang  bertujuan  untuk  mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil, sejahtera  dan  membuat  manusia  bahagia.  Hukum  progresif  berangkat  dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari  asumsi  dasar  ini,  maka  kehadiran  hukum  bukan  untuk  dirinya  sendiri, melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  dan  besar,  itulah  sebabnya  ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukan ke dalam skema hukum.
Bertitik  tolak  dari  teori  hukum  progresif  diatas  maka  kebijakan formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi  dimasa  yang  akan  datang  dapat  dilakukan  dengan  cara merevisi  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  yaitu mencantumkan  pedoman  pemidanaan  penerapan  pidana  minimum  khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sejalan  dengan  teori  pemidanaan  dan  teori  hukum  progresif  dalam merumuskan  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dimasa  yang  akan  datang, Romli  Atmasasmita 25 menegaskan  bahwa  strategi  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  harus  menggunakan  empat  pendekatan,  yaitu  pendekatan  hukum, pendekatan  moralistik  dan  keimanan,  pendekatan  edukatif  dan  pendekatan sosio-kultural.
Lebih  lanjut  Romli  Atmasasmita  menegaskan  bahwa  pendekatan hukum  memegang  peranan  strategis  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Namun  pendekatan  hukum  yang  konvensional  sudah  tidak  memadai dalam  menghadapi  modus  operandi  tindak  pidana  korupsi  yang  bersifat sistemik,  meluas  dan  merupakan  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime) sehingga  diperlukan  pendekatan  hukum  yang  menempatkan  kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di  atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.
Pendekatan hukum terdiri dari tiga tahap yakni: 26
1) tahap  kebijakan  penetapan  pidana  dalam  perudang-undangan  oleh  badan legislatif (kebijakan formulasi);
2) tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (kebijakan aplikasi); dan
3) tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi). Dari tiga tahap pendekatan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebijakan  formulasi  merupakan  tahap  yang  paling  strategis  karena  tahap  ini menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi  dan  tahap  eksekusi.  Dengan  demikian,  maka  langkah  yang paling utama  dilakukan  dan  merupakan  suatu  tuntutan  yang  bersifat  mutlak  untuk
25 Antonius Sudirman, Loc. Cit.
26 Ibid., hal. 321.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
segera dilaksanakan yakni perbaikan sistem peraturan (condition sine quanon) . Perbaikan  sistem  peraturan (condition  sine  quanon) terhadap ketentuan  Pasal 2 ayat  (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat  ini  yang  dipandang  memiliki  kelemahan  dapat  dilakukan  dengan  upaya merevisi  kebijakan  formulasi  dengan  dua  cara  yakni  dengan  memperberat ancaman  pidana  minimum  dan  mencantumkan  pedoman  pemidanaan penerapan  pidana minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi.
Pertama, memperberat ancaman pidana penjara minimumnya. Dalam konteks ini, semestinya ancaman pidana minimum ditetapkan ½ atau 2/3 dari ancaman pidana maksimumnya. Misalnya untuk jenis delik korupsi yang diancam dengan  pidana  maksimum  berupa  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  selama  20  tahun,  ancaman  pidana  penjara minimumnya adalah 10 atau 15 tahun penjara.
Penetapan ancaman pidana minimum yang cukup berat tersebut bukan sebagai pembalasan melainkan dengan maksud mencegah terjadinya diparitas pidana  dan  membuat  orang  jera  melakukan  korupsi  demi  perlindungan  sosial untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  terciptanya  keadilan  atau keseimbangan dalam masyarakat.
Selain itu, ancaman pidana minimum tersebut dapat dijadikan sarana yang  efektif  membatasi  kewenangan  hakim  Indonesia “doyan” (sering) menjatuhkan  pidana  yang  ringan  atau  berupa  putusan  bebas (vrijspract) terhadap  para  koruptor.  Dengan  demikian  maka  orang  akan  semakin menghargai dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Hal  itu  sejalan  dengan  kecenderungan  internasional  saat  ini  untuk menempuh kebijakan yang lebih mengutamakan atau mengedepankan hukum pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  tertentu  sebagai  alat  penjera. Dengan  kata  lain,  dalam  usaha  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai “primum remidium” , atau  sebagai alat penjera  yang  utama.  Misalnya,  suatu  perbuatan  yang  dipandang  dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti korupsi.
Sehubungan  dengan  hal  itu  H.G.de  Bunt.  menegaskan  bahwa penggunaan hukum pidana sebagai “primum remidium” (sebagai sarana utama) dalam penanggulangan tindak pidana dapat dibenarkan dengan beberapa alasan :  korban  yang  sangat  besar,  terdakwa  residivis  dan  kerugian  tidak  dapat dipulihkan (irreparable). 27
Namun  pengaturan  tentang  pidana  minimum  yang  terlampau  berat dipandang  tidak  adil  apabila  diterapkan  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang memiliki  unsur  peringanan  pidana  bagi  terdakwa.  Misalnya  jumlah  kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sangat kecil, dan hal ini  dipandang  tidak  sebanding  dengan  pidana  penjara  minimum  yang
27 Ibid, hal. 323

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
ditetapkan  dalam  undang-undang  yang  relatif  berat.  Untuk  mengatasi  hal tersebut, diperlukan ketentuan pedoman pemidanaan.
Kedua,  berkaitan  dengan  pedoman  pemidanaan.  KUHP  sebagai  buku induk  dari  semua  peraturan  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia  tidak diatur  mengenai  pidana  penjara  minimum  khusus  ini,  maka  hal  tersebut merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang- undangan di  luar  KUHP  dicantumkan  mengenai  pidana  penjara  minimum  khusus, seharusnya disertai dengan aturan pemidanaannya. 28 Hal tersebut disebabkan : 29
a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
b. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaannya terlebih dahulu;
c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
d. Aturan  (pemidanaan)  umum  dalam  KUHP  semuanya  berorientasi  pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
e. Akan  menjadi  masalah  apabila  hal  mengenai  percobaan,  pembantuan, concurs,  recedive,  dan  lain-lain  alasan  peringanan/pemberatan  pidana, apabila tidak ada aturan pemidanaan tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  seharusnya  dicantumkan  tentang  pedoman  pemidanaan,  agar hakim  memiliki  patokan  formal  dalam  menerapkan  pidana  minimum  khusus, terutama  jika  ada  faktor  yang  memperingan  pidana.  Sehingga  dalam  hal  ada faktor  yang  meringankan  pidana,  baik  karena  pertimbangan  objektif  maupun subjektif,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  penjara  di  bawah  ancaman  pidana minimumnya.

## D. PENUTUP
Kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  saat  ini  merupakan  bentuk  upaya  serius  dari  perumus undang-undang  untuk  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Makna dari ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi yakni undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya formulasi sistem ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini terlampau jauh jaraknya dengan ancaman
28 Andi  Irawan  Haqiqi,  Jawade  Hafidz, Kebijakan  formulasi  Sistem  Pemidanaan  Tindak  Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia , Jurnal Hukum  Khaira Ummah  Vol.  12  No.  2  Juni  2017,  hal.  401.
29 Barda  Nawawi  Arief,  2010, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 192

## MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
pidana  penjara  maksimum,  rumusan  ancaman  pidana  minimum  khusus  yang  terlampau ringan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat, pembuat undang-undang tidak  konsisten dalam  perumusan ancaman pidana minimum khusus antara pasal satu dengan pasal lainnya dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan  kebijakan  formulasi  sistem  ancaman  pidana minimum khusus dalam Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  saat  ini  maka  dapat  dilakukan  dengan  upaya  merevisi kebijakan formulasi  sistem  ancaman  pidana  minimum  khusus  dengan  cara  memperberat ancaman  pidana  minimum  dan  mencantumkan  pedoman  pemidanaan  pidana  minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2010,  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori- teori  Pemidanaan dan.  Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z , Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ,
Jurnal Hukum  Khaira  Ummah  Vol.  12  No.  2  Juni  2017.
Antonius  Sudirman,  2020, Eksistensi  Pidana  Minimum  Khusus  Sebagai  Sarana Penaggulangan Tindak Pidana Korupsi ,  Universitas Diponegoro.
Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Jawade  Hafidz  Arsyad,  2013, Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Romli  Atmasasmita,  2001, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sugiyono ,  2013, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,.  Kualitatif,  dan  R&D , Bandung: Alfabeta
Sri  Endah  Wahyuningsih,  2018, Model  Pengembangan  Asas  Hukum  Pidana  Dalam KUHP
Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa , Fastindo, Semarang
Ismail  Rumadan, Penafsiran  Hakim  Terhadap  Ketentuan  Pidana  Minimum  Khusus  Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013.
Ietje  Fatimah, 2007, Fenomena  Korupsi  di  Indonesia ,  Wawasan  Tridharma  No.  9  Tahun XIX.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun  2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Wahyu Beny Mukti Setiawan, Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak
Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidaritas Atau Alternatif , ( http://media.neliti.com ) diakses tanggal 7 Mei 2023