## KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT

## (Preparedness of Regional Government of Riau Province and South Sumatera Province In the Implementation of Peatland Restoration Policy)

## Sri Nurhayati Qodriyatun
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 19 Agustus 2017 Naskah dikoreksi: 1 November 2017 Naskah diterbitkan: Desember 2017
Abstract: Peatland restoration policy was launched by the government to reduce negative impacts of forest and land fires on peatlands. Riau Province and South Sumatera Province are two provinces in the list of priority locations of the implementation of peatland restoration policy in 2016. What raise as a problem is the nature of preparedness of the two provinces in implementing the policy. Through qualitative research conducted in 2016, the research showed that South Sumatera Province is better prepared in implementing policy, as seen from the implemented program, prepared resources, and commitment of regional head in the implementation of the policy. However, policy implementation is constrained by the absence of regulations to support policy implementation in the province. In the future, there are some needs for: (1) coordination between central and regional governments in each activity plan; (2) regulation to support the use of donor funds for implementation of the policy at regional levels; (3) social mapping and economic mapping of KHG mapping; (4) evaluation on moratorium on permits and licenses for peatlands; and (5) improvement on law enforcement.
Keywords: forest and land fires, peatland restoration policy, Riau, South Sumatera.
Abstrak: Kebijakan restorasi gambut diluncurkan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan kedua provinsi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) evaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum.
Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, kebijakan restorasi gambut, Riau, Sumatera Selatan.
Pendahuluan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sudah menjadi kejadian tahunan pada setiap musim kemarau tiba. Kondisi ini sudah terjadi sejak 18 tahun lalu, dengan luas hutan dan lahan yang terbakar terus meningkat. Berdasarkan data SiPongi (Karhutla Monitoring System ), tahun 2015 menjadi kejadian karhutla yang terparah setelah tahun 1997 (lihat tabel 1). Dari luas hutan dan lahan yang terbakar di tahun 2015 tersebut, sebagian besar merupakan lahan gambut yang tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua (Kompas, 27 Januari 2016) dengan luas sekitar 33
persen dari jumlah lahan yang terbakar (World Bank, 2016).
Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2011 – 2016 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Luas (ha) 2.612,09 9.606,53 4.918,74 44.411,36 261.060,44 14.604,84
Sumber: SiPongi, Karhutla Monitoring System 1
Kebakaran di lahan gambut menimbulkan kabut asap yang tidak hanya menimbulkan emisi karbon dan kerugian di sektor pertanian dan kehutanan karena rusaknya infrastruktur dan peralatan. Tetapi
1 http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_kebakaran diakses 3 April 2017.
juga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya layanan ekosistem, terganggunya sektor perhubungan, meninggalnya 19 orang dan lebih dari 500.000 kasus infeksi saluran pernafasan atas, dan ditutupnya sekolah hingga 34 hari. Bank Dunia memperkirakan kerugian yang ditanggung Pemerintah Indonesia atas karhutla di tahun 2015 mencapai Rp221 triliun (16,1 dollar AS) atau setara dengan 1,9 persen dari PDB tahun 2015 (World Bank, 2016). Angka ini dua kali lipat lebih besar dari biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh karhutla, terutama ketika karhutla terjadi di lahan gambut, memunculkan upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restorasi gambut di akhir tahun 2015. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, yaitu: (1) pemulihan hidrologi, vegetasi, dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi; (2) perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan; dan (3) penataan ulang pengelolaan (pemanfaatan) ekosistem gambut secara berkelanjutan (Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut). Pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) bahwa lahan gambut yang sudah terlanjur rusak, mengering atau bekas kebakaran, diperlukan upaya restorasi dengan menggunakan opsi-opsi restorasi yang sesuai; (2) bahwa lahan gambut yang sedang dimanfaatkan maka pemanfaatannya harus sesuai dan bijak dengan tetap mempertahankan tinggi muka air agar terjaga kelembabannya; dan (3) untuk lahan gambut yang masih utuh dan belum dimanfaatkan diperlukan kehati-hatian dan kecermatan untuk menyusun rencana pengelolaannya (Badan Restorasi Gambut, 2016).
Kebijakan ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha atau pun pemerintah daerah. Seperti kekhawatiran yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan adanya larangan menggunakan lahan gambut yang sudah mendapat izin tetapi harus direstorasi karena kondisinya. Menurut GAPKI, hal ini justru akan memberikan ketidakpastian hukum bagi investor. Selain itu, kebijakan restorasi gambut akan mematikan bisnis perkebunan dan HTI yang sudah memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia. Kekhawatiran juga disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kebijakan pemerintah memutuskan moratorium izin karena pengambilalihan lahan terbakar dalam rangka restorasi gambut, menurut Pemerintah
Kabupaten OKI justru menimbulkan konflik lahan di masyarakat. Karena pemerintah kabupaten merasa tidak akan sanggup menjaga ribuan hektare lahan gambut bekas terbakar yang dikembalikan ke negara karena dibekukan izinnya. 2
Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut, menurut Nazir Foead (Kepala Badan Restorasi Gambut-BRG) memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Karena banyaknya kepentingan yang ada di sana, baik kepentingan ekonomi dari kelompok besar dan masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut, maupun kepentingan dari LSM, masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, pemerintah daerah, dan kepentingan global. 3 Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan yang kemudian diangkat dalam tulisan ini adalah pelaksanaan kebijakan restorasi gambut memerlukan kesiapan dari pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut. Adapun pertanyaan yang akan dibahas adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dipilih dengan pertimbangan kedua daerah tersebut menjadi target prioritas pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016.
Pembahasan mengenai kesiapan pemerintah daerah akan mengacu pada teori tentang pelaksanaan kebijakan publik, karena kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat atas dasar kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat (Rohman dalam Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Karhutla merupakan masalah yang terjadi di masyarakat, dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah melalui kebijakan restorasi gambut.
Kajian ini adalah hasil penelitian tahun 2016, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Perkebunan
2 Semangat Pulihkan Alam dengan Merestorasi Lahan Gambut, 28 Desember 2015, http://antarasumsel. com/berita/299746/semangat-pulihkan-alam-dengan- merestorasi-lahan-gambut?utm_source=related_ news&utm_medium=related&utm_campaign=news, diakses 12 Februari 2016.
3 Kepala BRG: Agar Berhasil, Restorasi Lahan Gambut Butuh Kerja Sama Banyak Pihak, 21 Januari 2016, http:// setkab.go.id/kepala-brg-agar-berhasil-restorasi-lahan- gambut-butuh-kerja-sama-banyak-pihak/, diakses 3 Februari 2016.
Provinsi Sumatera Selatan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Tim Restorasi Gambut Daerah Riau, Tim Restorasi Gambut Daerah Sumatera Selatan, GAPKI Wilayah Riau, masyarakat di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Desa Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Walhi Sumatera Selatan, dan LPPM UNRI. Data yang terkumpul kemudian dianalisa menggunakan teknik reduksi dan intepretasi data, sehingga data terangkum dalam pola dan susunan yang sederhana sesuai konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan lingkungan hidup.
Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik aspek materiil maupun spiritual (Afandi & Warjio, 2015). Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan publik.
Menurut Carl J. Federick (dalam Agustino, 2008: 7), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Lebih lanjut Federick menambahkan bahwa ketentuan kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Sementara menurut James Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17), kebijakan publik adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Kebijakan tidak bersifat permanen, dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya untuk melayani (Godin, Rein, Moran, 2006). Kebijakan perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan harus
dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Akan tetapi kebijakan publik harus bersifat fleksibel,  harus  bisa  diperbaiki,  dan  disesuaikan dengan dinamika pembangunan. Mengingat kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bernuansa politik yang sifatnya dinamis (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Jika berbicara mengenai kebijakan publik tidak akan lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan tersebut. T.B. Smith menyatakan bahwa kebijakan harus dilaksanakan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura & Smallwood, 1980:2). Pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari tahapan kebijakan publik. Menurut James E. Anderson, David W. Brady, dan Charles Bullock III (dalam Dwijowijoto, 2012; dalam Dunn, 1998:24) ada 5 tahapan kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda ( policy agenda ), formulasi agenda ( policy formulation ) , adopsi/legitimasi kebijakan ( policy adoption ) , pelaksanaan/implementasi kebijakan ( policy implementaion ) , dan evaluasi kebijakan ( policy evaluation ). Pelaksanaan kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edwards III, 1984: 9-10). Ada 3 unsur inti dalam pelaksanaan kebijakan (Jann & Wegrich, 2007) yaitu: a. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
b.  Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program; dan
c.  Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.
Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Islamy, 2009). Dengan demikian jika kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berhasil.
Untuk memperlancar pelaksanaan dari suatu kebijakan, perlu ada beberapa langkah yang harus diambil oleh pengambil kebijakan, yaitu (Tachjan, 2006: 9-10):
a.  Pengambil kebijakan harus menjelaskan tujuan- tujuan dari kebijakan dan urutan relatifnya dengan cara yang sejelas mungkin. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan ini dapat berfungsi sebagai suatu instruksi yang jelas bagi para
pelaksana mengenai apa yang sebenarnya diharapkan mereka lakukan dan bagaimana prioritas yang harus mereka berikan terhadap tugas-tugas tersebut.
b.  Kebijakan harus didukung secara implisit atau eksplisit oleh suatu teori kausal yang layak dalam kaitannya dengan mengapa langkah- langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut dapat diharapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
c.  Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya.
d.  Kebijakan harus disertai dengan prosedur- prosedur yang jelas yang harus ditaati oleh agen-agen pelaksana pada saat mereka melaksanakan kebijakan tersebut.
e.  Tugas pelaksanaan ini harus dialokasikan pada sebuah badan yang memiliki pengalaman dan komitmen yang relevan.
Pada tahap pelaksanaan kebijakan, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2010: 97-105) menyatakan ada tiga aspek yang berkontribusi kuat terhadap pelaksanaan kebijakan, yaitu:
a.  Komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan ini harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ada tiga dimensi dari komunikasi kebijakan, yaitu: – Dimensi transmisi ( transmission ), yang menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya sampai kepada pelaksana ( implementators ) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung;
– Dimensi kejelasan ( clarity ), yang menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari
kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien; – Dimensi konsistensi ( consistence ) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
b.  Sumber daya. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Suatu kebijakan akan gagal dilaksanakan ketika kurang sumber daya manusia pelaksananya, terbatas anggarannya, terbatas sumber daya peralatannya, dan terbatasnya kewenangan untuk membuat keputusan.
c.  Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan dapat berhasil secara efektif  dan  efisien  jika  para  pelaksana ( implementors ) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

## Kebijakan Restorasi Gambut sebagai Kebijakan
Publik Kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya dituangkan dalam peraturan perundangan (Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut) agar mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat dalam pelaksanaannya. Mengingat banyak pemangku kepentingan ( stakeholder ) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain: gubernur beberapa daerah (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua), beberapa kementerian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Informasi
Geospasial, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Sekretaris Wakil Presiden), perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan unsur masyarakat. Berbagai pemangku kepentingan tersebut bekerja bersama-sama di bawah koordinasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BRG di daerah, kelembagaan BRG juga dibentuk di 7 provinsi yang akan dilakukan restorasi gambut. Lembaga tersebut bernama Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Namun pada saat penelitian, baru 6 provinsi yang sudah terbentuk TRGD. Provinsi Papua masih dalam proses pembentukan (Nazier Foead, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI , 31 Agustus 2016).
Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan restorasi gambut bersifat tidak permanen dan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu. Kebijakan restorasi gambut akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun (2016 – 2020) dengan target restorasi ekosistem gambut seluas 2 juta hektare di 7 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Adapun target capaian setiap tahunnya adalah tahun 2016 seluas 30%; tahun 2017 seluas 20%; tahun 2018 seluas 20%; tahun 2019 seluas 20%; dan tahun 2020 seluas 10%. Dengan prioritas perencanaan dan pelaksanaan target di tahun 2016 dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Mengacu pendapat Jann & Wegrich (2007), dalam pelaksanaan kebijakan ada tiga unsur utama yang harus ada, yaitu spesifikasi rincian program, alokasi sumber daya, dan keputusan. Maka rincian program, alokasi sumber daya dan keputusan dalam kebijakan restorasi gambut adalah sebagai berikut.
Rincian Program Ada lima kelompok besar program dalam kebijakan restorasi gambut, yaitu:
a. Rezoning , yaitu penetapan suatu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk direstorasi yang meliputi penyesuaian zonasi.
b. Rewetting , yaitu pembasahan lahan gambut melalui pembuatan desain sekat kanal ( canal blocking ) dan pembangunannya untuk secara cepat memulihkan kemampuan KHG dalam menyerap dan menyimpan air kembali.
c.  Manajemen vegetasi, yang meliputi revegetasi (penanaman kembali), penyesuaian jenis, dan regenerasi alami. Tujuannya agar air gambut
secara alami mengalir kembali ke lapisan gambut yang di atasnya ada tutupan vegetasi, dan air dapat terserap serta dan tersimpan dengan baik karena adanya tutupan vegetasi di atasnya.
d. Alternative livelihood. Kegiatannya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan gambut untuk memiliki mata pencaharian yang sesuai dengan karakteristik gambut dan tidak merusak lahan gambut.
e.  Resolusi konflik. Tujuannya untuk mengurangi adanya faktor kesengajaan berupa kejadian kebakaran gambut yang berulang terjadi di tempat yang sama. 4
Kelima kelompok program tersebut merupakan opsi-opsi program kegiatan yang di setiap lokasi restorasi akan berbeda-beda, tergantung pada kondisi kawasan yang akan direstorasi. Ada empat klasifikasi prioritas kawasan yang akan direstorasi, yaitu:
a.  Lahan gambut yang terbakar pada tahun 2015, meliputi lahan bergambut yang berizin ataupun tidak berizin, berkubah maupun tidak berkubah, berkanal atau tidak berkanal, serta kawasan budidaya atau kawasan lindung.
b.  Lahan dengan kubah gambut berkanal (zona lindung), yakni kawasan bergambut pada kubah yang berindikasi terdapat pembangunan kanal yang meskipun tahun 2015 tidak terbakar, namun secara historis pernah mengalami kebakaran.
c.  Lahan dengan kubah gambut tidak berkanal (zona lindung), yakni kawasan bergambut pada kubah yang belum mengalami pembukaan/ pembangunan kanal baik pada kawasan gambut berizin maupun tidak berizin. Area ini terdiri dari kawasan gambut yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dimoratorium (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru/ PIPPIB Revisi X) 5 ditambah area gambut yang berizin yang masih utuh. d.  Prioritas restorasi lahan gambut non-kubah berkanal (zona budidaya), yakni kawasan bergambut non-kubah yang sudah dibuka
4 Dibeberapa kasus, saling mengklaim terhadap kepemilikan lahan biasa diikuti dengan aksi pembakaran lahan sengketa (Qodriyatun dalam Susiana, 2014: 172).
5 Moratorium izin hutan dan gambut telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terus dilanjutkan hingga saat ini. Mulai dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tertanggal 20 Mei 2011, yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015.
untuk dibudidayakan yang diindikasikan dengan adanya pembangunan kanal namun tidak mengalami kebakaran di tahun 2015 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Kawasan ini merupakan kawasan yang perlu dipantau pengelolaan hidrologinya agar tidak mudah terbakar.
Intervensi yang diterapkan pada suatu lokasi dalam satu KHG berkiblat pada prinsip cost effectiveness (biaya yang dikeluarkan harus dapat ditekan serendah mungkin namun dapat memberikan dampak yang luas bagi pemulihan fungsi suatu KHG).
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BRG untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukannya adalah:
1.  BRG melakukan perencanaan dan pelaksanaan restorasi. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, BRG akan melakukan pemetaan; penetapan zonasi; perencanaan, pengendalian dan kerjasama restorasi; pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan; dan rehabilitasi ekosistem/revegetasi.
2.  BRG akan melakukan penataan ulang lahan gambut yang terbakar. Untuk itu BRG akan melakukan revisi perizinan; moratorium perizinan; kerja sama dalam investigasi kerusakan; kerja sama restorasi pada lahan konsesi; pengembangan perekonomian alternatif bagi usaha masyarakat di lahan gambut.
3.  BRG akan melakukan sosialisasi dan edukasi melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat; pelembagaan (institusionalisasi) perencanaan partisipatif; pengembangan dan pelembagaan pengelolaan kolaboratif; dan peningkatan kapasitas (pemberdayaan) masyarakat dalam pendekatan terpadu program desa bebas api ( fire-free village programme ). Dengan alur penentuan prioritas restorasi sebagai berikut:
a.  Lahan gambut dipetakan berdasarkan empat klasifikasi prioritas restorasi.
b.  Untuk kawasan lindung dan konservasi yang masuk menjadi kawasan gambut prioritas direstorasi akan dilakukan rehabilitiasi dan penegakkan hukum.
c.  Untuk lahan gambut yang merupakan kawasan budi daya dan masuk prioritas direstorasi, ada tiga alternatif tindakan penanganan, yaitu: (1) diusulkan masuk dalam peta usulan moratorium; (2) untuk areal yang merupakan konsesi akan dilakukan penataan ulang dan penugasan/ kerja sama restorasi dengan perusahaan; dan
(3) untuk areal yang open access yang masuk prioritas restorasi akan dilakukan rewetting dan rehabilitasi ekosistem, restorasi ekonomi/ sosial, dan dikembangkan alternatif komoditas.
Alokasi Sumber Daya Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut tidak hanya tergantung pada adanya serangkaian tindakan atau program yang akan dilaksanakan dan lembaga yang akan melaksanakan, tetapi juga pada ketersediaan dana. Berdasarkan Rencana Strategis BRG Tahun 2016-2020, untuk melaksanakan target restorasi gambut seluas 2 juta hektare diperlukan dana sekitar Rp14,7 triliun. Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan restorasi gambut berasal dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dan dana dari kerja sama internasional. Untuk dana APBN, BRG masih menggunakan anggaran yang ada di KLHK untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 karena BRG belum berstatus sebagai pengguna anggaran sendiri sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Untuk sementara, alokasi anggaran yang diperuntukkan guna mendukung kegiatan BRG dititipkan pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di KLHK. Adapun anggaran yang digunakan BRG untuk pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 2. Anggaran Restorasi Gambut Tahun 2016
No Kegiatan Anggaran (Rp) 1. Pemetaan Detail KHG 3.000.000.000 2. Pembangunan Sumur Bor 28.000.000.000 3. Program Desa Peduli Gambut 6.000.000.000 4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 3.000.000.000 5. Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir (Sesame) 2.000.000.000 6. Budidaya Sagu di Lahan Gambut 1.000.000.000 7. Dukungan Manajemen 26.000.000.000 Total 70.000.000.000 Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2016.
Sementara untuk tahun 2017, alokasi anggaran BRG mengalami pemotongan, dari yang semula Rp1,2 triliun menjadi Rp865 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan (1) perencanaan dan kerjasama; (2) konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; (3) edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan; (4) penelitian dan pengembangan; dan (5) kesekretariatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melanjutkan program restorasi gambut di 7 provinsi prioritas, dengan target restorasi 400.000 hektare.
Untuk dana dari kerja sama internasional, ada beberapa sumber pendanaan yang selama ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan (Tabel 3). Namun dari sumber pendanaan yang ada, belum secara keseluruhan pendanaan yang sudah siap dapat digunakan. Selain, jumlah dana yang didapat masih jauh dari keseluruhan dana yang dibutuhkan BRG untuk melaksanakan restorasi gambut. Perkiraan dana yang didapat dari kerjasama internasional adalah US$109.870.000, atau Rp1,428 triliun dalam bentuk dana investasi dan dana hibah.
Menurut Bank Dunia dan CIFOR, BRG terlalu rendah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Bank Dunia dan CIFOR memperkirakan biaya restorasi per hektare berkisar antara Rp6-36 juta per hektare, dengan rerata Rp12,2 juta. Maka untuk 2 juta hektare target BRG selama 5 tahun, diperkirakan dibutuhkan dana Rp27,12 triliun. Jika dirata-rata per tahunnya, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp5,42 triliun. Dana yang cukup besar dan tidak bisa disediakan oleh APBN. Pendanaan melalui perdagangan carbon ( carbon trade ) masih belum bisa digunakan sebagai alternatif pendanaan karena belum adanya regulasi di tingkat global yang menyepakati harganya.
Rahmawati Retno Winarni dalam diskusi “Pembiayaan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Respons atas Kebakaran Hutan” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta 14 Februari 2017 6 menyampaikan beberapa
6 Rahmawati Retno Winarni dan Jalal, Opini: Mencari Dana untuk Restorasi Gambut dan Pengembangan Kebun
alternatif pendanaan yang dapat dikembangkan untuk pelaksanaan restorasi gambut, yaitu: a.  Pembayaran oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan, baik perusahaan yang menjadi korban ataupun yang merupakan pelaku pembakaran. Besaran dana restorasi per hektare seperti yang dikemukakan Bank Dunia dan Cifor dapat digunakan sebagai acuan. Untuk perusahaan yang merupakan pelaku dapat dikenakan biaya pemulihan ketika memang sudah terbukti. Sedangkan untuk perusahaan yang menjadi korban, dapat
dikenakan biaya sebagiannya sesuai dengan kemampuan mereka.
b.  Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility/ CSR) atas lahan mereka sendiri dan lahan masyarakat yang menjadi mitra produksi mereka, serta lahan masyarakat lain dan lahan negara yang terbakar. Tetapi CSR yang dilakukan perusahaan tidak boleh dilakukan dalam rangka greenwashing (sebagai alat tawar menawar hukum atas perkara yang sedang terjadi).
c.  Dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Setiap tahun BUMN-BUMN yang memiliki keuntungan telah menyisihkan persentase tertentu dari labanya yang digunakan untuk program kemitraan dan program bina lingkungan. Dana
Tabel 3. Dana Restorasi Gambut dari Kerjasama Internasional
Sumber Pendanaan Jumlah Pendanaan (USD) Periode Keterangan Amerika Serikat 28.000.000 3 tahun European Commission 6.000.000 2 tahun Jerman 1 270.000 1 tahun Jepang 1 (Univeristas) 3 tahun Masih dalam tahap pembahasan Jerman 2 5.600.000 3 tahun Masih dalam tahap pembahasan Norwegia 63.000.000 2 tahun Inggris Raya 4.000.000 2 tahun Kanada 3.000.000 - Jepang 2 (Pemerintah) - Sudah komitmen, tetapi masih dalam tahap pembahasan Korea - Sudah komitmen, tetapi masih dalam tahap pembahasan Jumlah sementara 109.870.000 Dalam rupiah 1.428.310.000.000 Konversi 1 $ - Rp. 13.000 Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2016.
Sawit Rakyat Berkelanjutan, 21 Februari 2017, http:// www.mongabay.co.id/2017/02/21/opini-mencari-dana- untuk-restorasi-gambut-dan-pengembangan-kebun- sawit-rakyat-berkelanjutan/, diakses 4 April 2017.
tersebut dapat dimanfaatkan untuk pendanaan restorasi gambut.
d.  Penugasan pembiayaan oleh OJK kepada bank-bank. Asumsinya restorasi gambut akan menumbuhkan perekonomian yang ada sehingga restorasi gambut dapat dimasukkan dalam skema green lending . Hanya saja dalam pelaksanaannya memerlukan peraturan OJK.
e.  Pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terus disediakan dananya dan diturunkan suku bunganya oleh pemerintah. Skema ini diharapkan dapat diakses oleh para petani sawit yang lahannya terbakar, sehingga mereka dapat mengembalikan lahannya menjadi kebun-kebun sawit yang dikelola secara berkelanjutan.
f.  Pembiayaan lewat skema yang telah dikembangkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui gerakan “dari sawit untuk sawit”. Selama ini dana yang dikumpulkan BPDPKS digunakan untuk meremajakan kebun kelapa sawit, termasuk milik masyarakat. Dana BPDPKS ini dapat dijadikan alternatif dana untuk kebun masyarakat yang terbakar dan dapat menunjukkan rencana penanaman kembali yang mengarah pada perkebunan sawit berkelanjutan. g.  Pembiayaan oleh impact investor , terutama yang ingin melakukan investasi di bidang hutan restorasi. Proyek-proyek seperti hutan restorasi dapat diberikan peluang untuk melakukan restorasi gambut. Terkait hal tersebut, BRG perlu melakukan hal-hal berikut: menemukan wilayah kelola yang dapat dijadikan hutan restorasi dan menemukan organisasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan restorasi. Organisasi ini nantinya dapat menjual jasa lingkungan yang timbul dari hutan yang sudah diperbaiki, seperti penyediaan air, penyimpanan karbon ataupun wisata. Restorasi kebun kelapa sawit rakyat juga menarik perhatian para impact investor karena hal tersebut dilihat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan para petani sawit. h.  Pembiayaan dari donor negara, multilateral maupun filantropi individu/keluarga/ korporasi.
Kombinasi pembiayaan yang beragam ini niscaya dapat untuk memenuhi kebutuhan dana sekitar Rp5,4 triliun guna melaksanakan kebijakan restorasi gambut.
Keputusan Unsur lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan adalah keputusan. Mengacu
pada Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016, bahwa prioritas perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut akan dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Mengacu pada Perpres tersebut maka pada tahun 2016 pelaksanaan restorasi gambut dilakukan di wilayah-wilayah tersebut dengan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan anggaran di tahun 2016, yaitu (Nazir Foead, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, 31 Agustus 2016):
a.  Pemetaan detail KHG di 4 kabupaten prioritas (Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah).
b.  Pembangunan sumur bor (200 sumur bor di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan 50 sumur bor di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau).
c.  Desa Peduli Gambut, dilaksanakan di 104 desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau (60 desa), di Kabupaten Musi Banyuasin (14 desa), di Kabupaten Ogan Komering Ilir (28 desa), dan di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 desa). Program ini akan terus dilaksanakan setiap tahun hingga 2020.
d.  Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan melibatkan 11 universitas yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Cenderawasih, Universitas Jambi, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Palangka Raya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Riau, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura.
e.  Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir. BRF bekerjasama dengan BPPT dan Midori Engineering Co . Ltd dalam penerapan teknologi yang sesuai untuk kebutuhan monitoring lahan gambut dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran dan banjir. Rencananya akan dipasang 20 alat water logger di Kalimantan Tengah (9 buah), di Kalimantan Barat (1 buah), di Jambi (1 buah), di Sumatera Selatan (4 buah), dan di Riau (4 buah).
f.  Budi daya Sagu di lahan gambut, yang diharapkan dapat menjadi solusi krisis pangan dan krisis energi.
g.  Dukungan manajemen. Kegiatan dukungan manajemen lebih banyak pada koordinasi dan
penetapan di antaranya penunjukan kelompok ahli, kelompok kerja, pengarah teknis, dan tim restorasi gambut daerah yang ditetapkan oleh gubernur.
Kesiapan Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut di Daerah Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut perlu dukungan dari pemerintah daerah mengingat lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut berada di daerah. Setiap daerah merespons kebijakan restorasi gambut ini berbeda-beda. Kesiapan daerah untuk melaksanakan kebijakan sangat diperlukan. Berikut gambaran kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut.
Terkait pemetaan KHG, Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan Masterplan Perencanaan Gambut Provinsi Riau ke BRG. Masterplan disusun Dinas Kehutanan Provinsi Riau bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau tahun 2010 yang menggambarkan sebaran dan posisi gambut di Provinsi Riau serta rekomendasi pengelolaannya. Saat penelitian dilakukan, terkait pemetaan KHG di Provinsi Riau masih dilakukan penyamaan data antara BRG dengan Pemerintah Provinsi Riau, terutama terkait data di mana saja restorasi gambut akan dilakukan (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi, Dinas Kehutanan Provinsi Riau), wawancara , 11 Agustus 2016). Dalam pemetaan KHG, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pun telah menyerahkan data- data tentang lahan gambut di wilayahnya dalam
Tabel 4.  Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut
No Rencana Kegiatan BRG di tahun 2016 Kesiapan Pemerintah Daerah Pemprov Riau Pemprov Sumsel 1. Pemetaan detail KHG a.  Menyerahkan Masterplan Perencanaan Gambut Provinsi Riau yang telah disusun tahun 2010. b.  Uji petik ke 7 konsesi tentang pengelolaan gambut di kawasan konsesi kehutanan. Melakukan  pemetaan  fisik,  sosial,  dan  ekonomi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan daerah rawa gambut yang rawan kebakaran a. Mewajibkan konsesi kehutanan dan perkebunan melakukan canal blocking a. Melakukan pengamanan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Gerakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Radarkarhutla) dan Tim Khusus Pemburu Pembakar Hutan dan Lahan b.  Bekerja sama dengan Kodam II Sriwijaya mengembangkan teknologi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Nusantara Gapo 44) c.  Melakukan canal blocking 2. Pembangunan sumur bor - - 3. Pengembangan Desa Peduli Gambut a.  Masih mencari bentuk b.  Sementara tetap membina MPA Membentuk desa peduli api Mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi penduduk yang berada di sekitar lahan gambut. 4. KKN tematik KKN tematik oleh UNRI (KKN Kebangsaan) - 5. Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir Kerja sama Universitas Hukkaido, NIHU dengan UNRI mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir. - 6. Pengembangan budi daya sagu atau komoditas lain yang sesuai dengan lahan gambut Terus mengembangkan budi daya sagu di lahan gambut yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sudah dilakukan masyarakat jauh sebelum kebijakan restorasi gambut ditetapkan. Mengembangkan tanaman/komoditi yang dapat tumbuh subur di lahan gambut. 7. Dukungan manajemen Membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Membentuk TRGD
rangka pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti (Mamun Murod, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti), wawancara , 15 Agustus 2016). Meskipun begitu, BRG telah mengeluarkan peta indikatif prioritas restorasi gambut di Provinsi Riau, termasuk untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun peta indikatif prioritas restorasi gambut di Provinsi Riau menurut BRG (SK Kepala BRG No. SK.05/ BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Resorasi tertanggal 14 September 2016) adalah sebagai berikut:
a.  Prioritas restorasi pascakebakaran tahun 2015 seluas 113.586 hektare;
b.  Prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) seluas 1.411.541 hektare;
c.  Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) seluas 945.237 hektare;
d.  Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) seluas 1.417.682 hektare.
Berdasarkan peta tersebut, target restorasi yang berada di kawasan lindung seluas 43.811 hektare, di kawasan budidaya berizin seluas 726.820 hektare, dan di kawasan budi daya tidak berizin seluas 65.779 hektare. Adapun rincian target restorasi per kabupaten/kota akan ditampilkan pada Tabel 5.
Jika melihat data target restorasi per kabupaten/ kota yang dikeluarkan oleh BRG terlihat bahwa kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten yang target restorasi gambutnya terluas di Provinsi Riau. Namun Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 menetapkan Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagai prioritas restorasi gambut di tahun 2016. Kondisi ini menjadi pertanyaan sendiri bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau karena prioritas restorasi dirasa kurang tepat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri tidak tahu alasan tepatnya mengapa daerahnya menjadi prioritas restorasi gambut di tahun 2016 (Mamun Murod, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara , 15 Agustus 2016). Mengingat sebagian kawasan gambut di Riau merupakan wilayah konsesi yang telah dibebani hak, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Riau melakukan uji petik di kawasan konsesi. Ada 7 unit konsesi yang dilakukan uji petik. Uji petik dilakukan untuk mendata pengelolaan gambut di kawasan konsesi kehutanan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau), wawancara , 11 Agustus 2016). Melalui uji petik tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan kawasan gambut oleh pemegang konsesi kehutanan, terutama HTI. Di Provinsi Riau tanaman HTI yang banyak adalah akasia dan sagu. Untuk sagu tidak masalah dengan ketinggian
muka air di lahan gambut. Tidak demikian dengan akasia yang sangat terpengaruh dengan tinggi muka air di lahan gambut. Untuk mengurangi terjadinya penurunan muka air tanah di lahan gambut dan tereksposnya sedimen berpirit di bawah lapisan gambut, maka Dinas Kehutanan mewajibkan para pemegang konsesi HTI untuk melakukan canal
Tabel 5.  Daftar Target Restorasi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No. SK. 05/BRG/KPTS/2016
No Kabupaten/kota Kawasan Lindung (ha) Kawasan Budidaya Berizin (ha) Kawasan Budidaya Tidak Berizin (ha) Provinsi Riau 1 Kab. Bengkalis 19.960 114.241 13.696 2 Kab. Indragiri Hilir 2.168 195.858 4.851 3 Kab. Indragiri Hulu 1.073 11.803 4.370 4 Kab. Kampar 8 11.381 4.905 5 Kab. Kepulauan Meranti 819 28.265 1.660 6 Kab. Pelalawan 8.150 173.842 3.646 7 Kabupaten Rokan Hilir 1.267 40.983 16.561 8 Kab. Siak 8.251 84.167 3.196 9 Kota Dumai 2.114 36.209 9.833 10 Kab. Musi Rawas Utara - 19.434 2.244 11 Kota Pekanbaru - - 784
blocking . Dalam hal ini, para pemegang konsesi diharapkan menyehatkan konsesinya dengan memperbanyak titik-titik pengamatan subsiden (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, wawancara , 11 Agustus 2016). Canal blocking diperlukan agar gambut tetap dalam kondisi basah. Berdasarkan penelitian Ai Dariah dkk 7 tanah gambut dan vegetasi yang tumbuh di atasnya menjadi bahan bakar potensial apabila mengalami kekeringan. Atau dengan kata lain, gambut kering akan mudah terbakar.
Kewajiban untuk canal blocking tidak hanya kepada para pemegang konsesi kehutanan yang melakukan budi daya di kawasan gambut, tetapi juga pada para pemegang izin perkebunan. Hal ini menjadi masalah bagi perkebunan sawit, karena batasan tinggi muka air di lahan gambut sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap produktivitas sawit (Sri Ambar Kusumawati, Kasie Pengembangan Usaha Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, wawancara , 18 Agustus 2016; Saut Situmorang, Ketua GAPKI Riau, wawancara , 18 Agustus 2016). Namun pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan gambut untuk budi daya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (dinas kehutanan dan dinas perkebunan) ketika pemanfaatan itu dilakukan di luar kawasan konsesi kehutanan atau di kawasan perkebunan rakyat. Dinas kehutanan dan dinas perkebunan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi kawasan tersebut (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, wawancara , 11 Agustus 2016; Sri Ambar Kusumawati, Kasi Pengembangan Usaha Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, wawancara , 18 Agustus 2016). Baru sedikit masyarakat yang melakukan canal blocking , seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk membangun canal blocking dibutuhkan biaya yang cukup besar. Estimasi biaya pembangunan canal blocking permanen per titik sekitar Rp167 juta, sedangkan yang semi permanen per titik Rp17 juta. BRG di tahun 2016 menjanjikan akan membantu membangun 20 titik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara saat ini ada 487 sungai/parit/kanal yang langsung menuju ke laut di Kabupaten Kepulauan Meranti (Mamun Murod, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara , 15 Agustus 2016).
7 Ai Dariah, Eni Maftuah, Maswar, “Karakteristik Lahan Gambut”, dalam Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi , http://balittanah.litbang. pertanian.go.id/ind/dokumentasi/juknis/panduan%20 gambut%20terdegradasi/03ai_karakteristik.pdf, diakses 18 Februari 2016.
Jika melihat besaran biaya dalam pembuatan setiap canal blocking yang diperlukan, maka akan dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk menerapkan canal blocking di semua wilayah lahan gambut yang sudah terbuka dengan sungai/ parit/kanal. APBN ataupun APBD tidak akan mampu menyediakan anggaran untuk membangun keseluruhan canal blocking yang diperlukan. Di sisi lain, moratorium izin di kawasan gambut yang dilakukan oleh pemerintah selama ini menjadi masalah tersendiri. Banyak kawasan gambut yang dimoratorium menjadi kawasan open access. Seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, 30 ribu hektare lahan gambut yang dimoratorium telah menjadi kawasan yang open access dan menjadi kawasan yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Inilah mengapa salah satu rekomendasi Wetland International untuk kebijakan restorasi gambut adalah penghentian secara permanen seluruh pembangunan di hutan rawa gambut dan lahan gambut yang belum dikembangkan. Masalah lain yang turut memperparah kerusakan lahan gambut adalah adanya kebijakan pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan yang selama ini sudah dikuasai oleh masyarakat. Kebijakan tersebut semakin memicu konflik di masyarakat dan menjadikan kawasan tersebut juga rentan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, sebelum pembangunan canal blocking serta upaya rewetting kawasan gambut yang sudah terbuka dan berkanal, seharusnya dilakukan beberapa upaya:
a.  Membenahi titik sungai/parit/sekat/kanal yang sudah dibuka oleh masyarakat ataupun pihak perusahaan. Atau dengan kata lain perlu ada  pemetaan  fisik  secara  lengkap  terhadap kawasan gambut yang ada sebelum dilakukan pembangunan canal blocking ; dan b.  Masyarakat dan perusahaan yang melakukan pemanfaatan di lahan gambut diarahkan untuk intensifikasi.
Pemerintah Provinsi Riau berharap agar penetapan KHG segera dilakukan. Saat ini dasar pihak swasta dalam memanfaatkan lahan gambut adalah Masterplan Perencanaan Gambut Provinsi Riau tahun 2010. Akibatnya sudah terjadi keterlanjuran yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu dengan memotong-motong wilayah gambutnya dalam kanal-kanal. Sedangkan untuk wilayah gambut yang terbakar dilakukan penataan ulang dan direhabilitasi. Terkait kebijakan tentang tinggi muka air kawasan gambut di areal konsesi, Pemerintah Provinsi Riau berharap pemerintah pusat mengakomodir dunia usaha. Untuk
konstruksi operasi yang berada di areal konsesi sudah dilakukan supervisi oleh dinas kehutanan dan dinas perkebunan. Namun yang di luar konsesi, masih mencari bentuk (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, wawancara , 11 Agustus 2016). Untuk pengembangan Desa Peduli Gambut, BRG di tahun 2016 mengagendakan akan mengembangkan 2 Desa Peduli Gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun sepertinya kegiatan ini tidak terkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Provinsi Riau ataupun dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terkait pengembangan Desa Peduli Gambut ini. Mereka masih mencari bentuk pengembangan yang akan diterapkan di Riau. Sebelum ada rencana kerja yang matang, pemerintah daerah fokus melakukan penguatan kelembagaan desa yang akan dikembangkan. Apakah nantinya akan menggunakan Masyarakat Peduli Api yang sudah terbentuk lama sebagai masyarakat yang selama ini melakukan pencegahan dan pemadaman api di area yang terbakar (areal karhutla) atau membentuk lembaga baru (Purnama Irawansyah, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Riau, wawancara , 11 Agustus 2016; Reni Nurhaeni, Kasie Pengendalian Pencemaran Lingkungan, BLH Provinsi Riau, wawancara , 12 Agustus 2016). Seiring dengan itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau selaku SKPD yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) tetap melakukan pembinaan. Materi pembinaannya hanya terkait dengan pencegahan dan penanganan karhutla. Materi terkait restorasi gambut (revegetasi, budi daya tanaman yang sesuai dengan lahan gambut, dan pembuatan canal blocking ) belum dilakukan, karena belum ada kejelasan dari BRG terkait hal tersebut (Reni Nurhaeni, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, BLH Provinsi Riau, wawancara , 12 Agustus 2016). Pembinaan MPA sedikit terbantu dengan adanya KKN tematik yang dilakukan oleh UNRI bekerjasama dengan BRG. Program ini sudah dirintis oleh UNRI sejak tahun 2015, dengan nama program KKN Kebangsaan. Dalam program tersebut, mahasiswa KKN ditempatkan di beberapa desa Masyarakat Peduli Api (MPA) seperti di Tanjung Lebang. MPA di Tanjung Lebang adalah kelompok MPA yang pertama dibentuk. Namun memformalkan lembaga yang ada dalam masyarakat melalui MPA ternyata menghilangkan modal sosial yang ada dalam masyarakat. Gotong royong untuk mengatasi karhutla hilang setelah diformalkannya
lembaga masyarakat dalam MPA (Adhy Prayitno, Plt. Pusat Bencana LPPM UNRI, wawancara , 16 Agustus 2016).
KKN tematik ini nantinya diharapkan dapat membantu memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla, membina masyarakat peduli api, dan membantu masyarakat menjalankan praktik kearifan lokal (Nazier Foead, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI , 31 Agustus 2016). Namun demikian kegiatan KKN Tematik ini juga terkesan tidak ada koordinasi antara BRG dengan Pemerintah Provinsi Riau ataupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti karena pihak pemerintah daerah tidak mengetahui kegiatan ini.
Untuk pengembangan budi daya sagu di lahan gambut, sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Sungai Tohor di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau sejak tahun 1980-an. Mereka melakukan budi daya sagu di lahan gambut secara berkelanjutan. Dimulai dengan pembersihan lahan namun dengan tetap membiarkan tanaman-tanaman lain seperti grunggung, selumar, puna (jenis-jenis tanaman yang bersimbiosis dengan sagu) tetap tumbuh. Kebakaran lahan gambut di kawasan budi daya sagu yang terjadi di tahun 2015 disebabkan adanya kanalisasi oleh perusahaan yang berada di sekitar lahan masyarakat. 8 Kanalisasi membuat lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar (Abdul Manan, Petani Sagu di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara , 14 Agustus 2016). Berkembangnya perkebunan sagu rakyat di Sungai Tohor ini menarik perhatian BRG, sehingga menjadikan pengembangan budi daya sagu sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka restorasi gambut (Nazier Foead, Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, 2016). Namun demikian, dalam pengembangan budi daya sagu di lahan gambut perlu diikuti dengan pengembangan pasar dari sagu, pengembangan industri sagu, dan perlindungan terhadap harga sagu. Hal tersebut dilakukan mengingat kasus budi daya sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Beberapa penyebab munculnya kasus tersebut adalah (1) tidak ada pabrik pengolah sagu, hanya ada kilang sagu yang hanya mengasilkan sagu basah; (2) harga sagu
8 Di Kabupaten Kepulauan Meranti ada 3 konsesi besar yang sebagian area kerjanya berada di lahan gambut, yaitu Riau  Andalan  Pulp  and  Paper/Asia  Pasific  Resources International Holding Limited (APRIL), Lestari Unggul Makmur, dan Sumatera Riang Lestari Ltd/SRL. Konsesi- konsesi tersebut membuat kanal-kanal langsung ke laut. Akibatnya lahan gambut mengering dan mudah terbakar, dan ini menjadi ancaman bagi perkebunan sagu masyarakat.
tidak stabil, di tahun 2015 harga tepung sagu dari kebun rakyat dihargai Rp5.500 per kg, namun di tahun 2016 ini harganya turun menjadi Rp4.500- Rp4.800 per kg; (3) masyarakat hanya menjual tual, di mana nilai tambah dari sagu menjadi kecil apabila dibandingkan sagu yang diolah menjadi tepung sagu, beras analog, ataupun gula cair; (4) sagu hanya diolah oleh masyarakat dalam bentuk lempeng sagu, sempolit sagu, keperun, cendol, kue, dan lain-lain yang harga jualnya tidak terlalu tinggi dibanding jika sagu tersebut diolah menjadi tepung sagu, beras analog, ataupun gula cair.
Untuk pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir, BRG melakukan kerja sama dengan Universitas Kyoto, Universitas Hukkaido, Research Institutes of the Humanities (NIHU) dan 11 universitas terkemuka di Indonesia (Universitas Jambi, Universitas Riau, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangkaraya, Universitas Cenderawasih, Universitas Mulawarman, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sebelas Maret). Selain itu, BRG berencana membangun laboratorium internasional restorasi gambut tropis di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun sayang, pembangunan laboratorium ini tidak melibatkan pemerintah daerah setempat.
Untuk mengoordinir berbagai kegiatan kebijakan restorasi gambut tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau membentuk TRGD pada Maret 2016 melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 350/III/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut di Provinsi Riau, yang kemudian direvisi menjadi SK Gubernur Riau No. 539/V/2016 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 350/III/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut di Provinsi Riau. Tim tersebut diisi para pejabat di SKPD. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berbeda dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap dalam melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan karhulta dan restorasi gambut. Seperti Program dan Kegiatan Desa/Masyarakat Peduli Api, tata kelola air dan restorasi gambut, dan pengelolaan kelapa sawit rakyat/plasma independen yang berkelanjutan. Program dan kegiatan ini dilakukan di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan gambut, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Agar program dan kegiatan berjalan efektif, gubernur membentuk Tim Pendataan dan Sosialisasi Radalkarhutlah dengan Surat Tugas
No. 158/ST/SKG/2015 tertanggal 31 Desember 2015. Anggota tim tersebut terdiri dari berbagai stakeholder (SKPD, pergurutan tinggi, perusahaan, LSM, dan asosiasi). Melalui tim ini diharapkan agar pihak SKPD terkait, perusahaan-perusahaan (kelapa sawit, HTI, migas, dan pertambangan), LSM/NGO, dan unsur-unsur perguruan tinggi melakukan beberapa hal, yaitu: (Najib Asmani, Koordinator TRGD Sumatera Selatan, wawancara , 28 September 2016)
a.  Menyampaikan data-data tentang potensi desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan, kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat/plasma independen/eks plasma perusahaan yang perlu diremajakan dan direhabilitasi, kondisi lahan gambut pasca kebakaran, dan konflik tenurial yang terjadi.
b.  Bagi perusahaan-perusahaan atau kabupaten yang tidak masuk dalam Tim Pendataan dan Sosialisasi Radalkarhutlah dapat membantu tim dalam pendataan dan sosialisasi di lapangan.
c.  Pemerintah kabupaten/bupati membentuk tim sejenis dengan pelaksanaan kegiatan diselaraskan dengan Tim Pendataan dan Sosialisasi Radalkarhutlah.
Setelah di pusat terbentuk BRG di bulan Januari, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan membentuk TRGD pada bulan April 2016 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 261/KPTS/BAN.LH/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan. Sedikit berbeda dengan Provinsi Riau, TRGD Sumatera Selatan tidak diisi oleh kalangan birokrat. Bahkan koordinator TRGD Sumsel diisi dari akademisi, dan beberapa posisi di TRGD diisi dari kalangan swasta, LSM, dan akademisi. Ketika TRGD berisi orang-orang dari kalangan luar birokrat, ini memudahkan TRGD bergerak. TRGD Sumatera Selatan langsung membuat agenda kerja meskipun BRG belum menetapkan program dan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait restorasi gambut di Sumatera Selatan. Beberapa agenda kerja yang telah dilakukan oleh TRGD Sumsel adalah (Najib Asmani, Koordinator TRGD Sumatera Selatan, wawancara, 28 September 2016) pertama , memetakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan daerah rawa gambut yang rawan kebakaran. Pemetaan yang dilakukan adalah pemetaan  fisik,  pemetaan  sosial,  dan  pemetaan ekonomi. Pemetaan fisik dan pemetaan sosial sudah dilakukan sedangkan pemetaan ekonomi masih dalam proses. Pemetaan fisik dilakukan oleh dinas kehutanan, pemetaan sosial dilakukan oleh LSM, sedangkan pemetaan ekonomi dilakukan oleh
perusahaan. Disadari bahwa strategi memerangi karhutla harus diawali dengan memetakan terlebih dahulu daerah rawan karhutla. Menurut Lampiran 4 Surat Nomor 5.004. K-TRG/07.2016 tertanggal 10 September 2016, dari hasil pemetaan ditetapkan tiga lokasi sebagai kawasan sangat rawan karena selalu menjadi daerah penyuplai asap saat terjadinya bencana karhutla beberapa tahun terakhir. Ketiga daerah tersebut adalah gambut di kawasan Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI), perbatasan Banyuasin dan OKI, dan sebelah utara dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan total luasan sekitar 2.359.097 hektare, yang meliputi gambut di fungsi lindung seluas 638.862 hektare dan gambut di fungsi budi daya seluas 1.720.235 hektare (Sutomo, Kabid Rehabilitasi Hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, wawancara , 27 September 2016; Najib Asmani, Koordinator TRGD Sumatera Selatan, dan Oktriana Vertasari, Wakil Sekretaris II TRGD Sumatera Selatan, wawancara , 28 September 2016).
Data pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan berbeda dengan data pemetaan yang dilakukan oleh BRG. Berdasarkan SK Kepala BRG No. SK.05/ BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi tertanggal 14 September 2016, luasan prioritas restorasi gambut di Sumatera Selatan adalah 3.888.046 hektare yang meliputi: a.  Prioritas restorasi pascakebakaran tahun 2015 seluas 113.538 hektare;
b.  Prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) seluas 1.411.541 hektare;
c.  Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) seluas 945.237 hektare; dan d.  Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) seluas 1.417.682 hektare.
Dengan luasan gambut di kawasan lindung seluas 61.247 hektare, di kawasan budi daya berizin seluas 458.430 hektare, dan di kawasan budi daya tidak berizin 74.553 hektare.
Perbedaan dalam pemetaan ini terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik antara BRG dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi satu permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di daerah. Adanya perbedaan luasan peta ini nantinya dapat berakibat pada tidak tepatnya sasaran pelaksanaan restorasi gambut di daerah. Contoh yang terjadi di Sumatera Selatan adalah adanya perbedaan data dari hasil pemetaan memunculkan perbedaan data desa yang akan dilakukan restorasi gambut. Menurut TRGD Sumsel ada 83 desa prioritas pengendalian karhutla 2016,
yang meliputi 55 desa di OKI dan 28 desa di Musi Banyuasin. Sedangkan menurut BRG prioritas desa pengendalian karhutla ada 43 desa yang terdiri dari 29 desa di OKI dan 14 desa di Musi Banyuasin (Najib Asmani, Koordinator TRGD Sumatera Selatan, wawancara , 28 September 2016). Perbedaan data tidak hanya pada jumlah desa pengendalian karhutla tetapi juga pada letak desa tersebut. Berdasarkan observasi lapangan, desa pendampingan yang menjadi lokasi yang akan dilakukan restorasi gambut oleh BRG bukan merupakan desa dengan wilayah gambut di sekitarnya. Salah satu desa itu adalah Desa Sirah Pulau Padang. Desa tersebut wilayahnya berupa lahan mineral, sementara mata pencaharian masyarakatnya adalah berladang di lahan mineral (sawah pasang surut) dan dari perikanan. Sementara desa yang sebenarnya wilayahnya berupa lahan gambut adalah Desa Sepucuk. Lokasi Desa Sepucuk berada setelah Desa Sirah Pulau Padang. Wilayahnya sebagian besar merupakan lahan gambut dan daerah tersebut merupakan perkebunan sawit (penelitian lapangan di Desa Sirah Pulau Padang dan Desa Sepucuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, 29 September 2016). Perbedaan data ini tidak hanya memperlihatkan kurangnya koordinasi BRG dengan pemerintah daerah, tetapi juga memperlihatkan bahwa ground check perlu dilakukan oleh BRG.
Kedua , pengamanan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk lahan gambut yang berada di wilayah konsesi kehutanan ataupun perkebunan, melalui dinas kehutanan dan dinas perkebunan dilakukan pengawasan terhadap ketersediaan sistem, sarana, dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Acuannya adalah Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada 21 April 2016. Dalam Perda tersebut ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan/penanggung jawab usaha mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya setiap perusahaan/penanggung jawab usaha berkewajiban memiliki sistem, saran dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan pidana kurungan atau pidana denda (Sutomo, Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, wawancara, 27 September 2016; Fahrul Rozi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Anung Priyanta, Kabid Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, wawancara , 27 September 2016).
Dalam rangka pengamanan rawan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan membentuk Gerakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Radarkarhutla) dengan Gubernur Sumsel selaku koordinator dan Pangdam II Sriwijaya sebagai wakil koordinaor. Radarkarhutla terdiri dari tiga subkoordinator, yaitu subkoordinator satgas pemberdayaan masyarakat desa peduli api dengan tugas pendidikan lingkungan, sosialisasi, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan hotspot , dan evakuasi; subkoordinator satgas siaga darurat asap yang bertugas mengamankan teritorial, operasi (darat, laut/perairan, udara), dan kesehatan; subkoordinator satgas penegakan hukum, evaluasi SOP sarpras dan damkar,  solusi  konflik  lahan,  dan  patroli.  Bahkan Pemda Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim Khusus Pemburu Pembakar hutan dan lahan untuk memperkuat kinerja Radarkarhutla. Kegiatan ini melibatkan pemerintah kabupaten, TNI dan polri serta instansi terkait. Pemda Provinsi Sumatera Selatan juga telah membentuk pos karhutla yang tersebar di 153 desa dan 82 kecamatan yang ada di Sumatera Selatan. Pos ini tersebar di 4 kabupaten yaitu OKI, Musi Banyuasing, Banyuasin, dan Muara Enim.
Selain membentuk Radarkarhutla, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kodam II Sriwijaya telah dikembangkan teknologi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, yaitu teknologi yang diberi nama Nusantara Gapo 44 (busa anti api) dan BOIS 44. Teknologi ini dikembangkan oleh tim riset yang dibentuk Korem 044/Gapo. Teknologi ini digunakan untuk pencegahan kebakaran khususnya di daerah lahan gambut. Selain itu, pengamanan daerah rawan karhutla dilakukan juga dengan menggunakan drone , sebagai hasil kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Target Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016 adalah zero haze . Dalam rangka pengamanan daerah rawan karhutla, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga membentuk 118 desa peduli api, dari 370 desa yang berada di lahan gambut dan rawan terjadi karhutla. Sekaligus menyiapkan gugus tugas di desa peduli api, diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan evaluasi sarana dan prasarana. Keberadaan desa peduli api ini diharapkan dapat mencegah munculnya karhutla.
Ketiga , restorasi gambut. Sebenarnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan restorasi gambut sejak tahun
2010, di atas lahan gambut yang terbakar pada tahun 2009 seluas 20 hektare di Desa Sepucuk, Kabupaten OKI. Kegiatan restorasi dilakukan menggunakan dana APBN dan dana bantuan dari donatur. Banyak lembaga asing yang tertarik memberikan bantuan dana untuk pelaksanan restorasi gambut di Sumatera Selatan. Keberhasilan Sumatera Selatan menarik donatur karena keaktifan Gubernur Alex Nurdin selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam memaparkan program-program kerjanya dengan konsep green growth dalam fora internasional. Restorasi gambut juga dilakukan di beberapa tempat lainnya, seperti:
a.  Sembilan Kampung, Banyuasin. Restorasi dilakukan di kawasan Taman Nasional Sembilan. Dana restorasi berasal dari donatur, yaitu Inggris - United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Norwegia - International Climate Forest Inisiatif (NICFI), IDH Belanda – The Sustainable Trade Inisiative, Asian Pulp Papers/APP (Sinar Mas), dan Yayasan Belantara;
b.  Bentaian Meranti, Musi Banyuasin. Dana restorasi berasal dari donatur Yayasan Belantara dan APP;
c.  Restorasi Landskap, Musi Banyuasin. Dana restorasi berasal dari IDH dan Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit;
d.  Padang Pesugihan. Restorasi dilakukan di Suaka Margasatwa. Dana restorasi berasal dari Yayasan Belantara dan ITCCCF;
e.  Hutan Lindung Air Pesugihan. Dana restorasi berasal dari Yayasan Belantara dan PT. KEN; dan
f.  Merang. Dana restorasi berasal dari JIC Jerman.
Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam restorasi gambut adalah:
a.  Melakukan canal blocking dan membuat embung-embung. Untuk daerah gambut yang berada dalam wilayah perusahaan, canal blocking dan pembuatan embung dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah membuat MoU dengan perusahaan-perusahaan yang wilayah konsesinya terdapat lahan gambut untuk melakukan restorasi gambut (Najib Asmani, Koordinator TRGD Sumatera Selatan dan Oktriana Vertasari, Wakil Sekretaris II TRGD Sumatera Selatan, wawancara , 28 September 2016). Sedangkan canal blocking di lahan gambut yang berada di lahan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh LSM (Ahmad Bagus dan Hairul Sobri, Walhi Sumatera Selatan, wawancara , 1 Oktober 2016);
b.  Mengembangkan tanaman/komoditi yang dapat tumbuh subur di lahan gambut. Pengembangan tanaman ramah gambut disebut paludikultur. Tanaman yang dikembangkan diutamakan tanaman lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar lahan gambut. Beberapa tanaman yang sudah dikembangkan antara lain ramin, jelutung rawa, punak, perupuk, meranti, medang klir, dan pohon- pohon pioner hasil suksesi alami seperti beriang, gelam, perepat, dan geronggang. Tanaman-tanaman tersebut terbukti dapat tumbuh subur di Kawasan Konservasi Plasma Nutfah Sepucuk, Kabupaten OKI yang merupakan bekas lahan gambut terbakar dan direstorasi sejak tahun 2006. Kawasan Konservasi Plasma Nutfah Sepucuk berada di Jalan Kayuagung-Sepucuk Km. 10, Kelurahan Kedaton, Kayuagung, Kabupaten OKI. Sebagian besar lahan gambut yang berada di daerah tersebut memiliki kedalaman hingga 6 meter dan sebagian menjadi perkebunan sawit yang sebagian dibiarkan dan sebagian ditanami tanaman endemik (jelutung, ramin, punak, perupuk, meranti, medang klir). Setelah direstorasi sejak tahun 2006 hingga saat ini tidak pernah  lagi  terbakar  (Taufik  Wijaya,  Bidang Pemulihan Lapangan dan Riset Tim Restorasi Gambut Daerah Sumatera Selatan dan Oktriana Vertasari, Wakil Sekretaris II TRGD Sumsel, wawancara , 29 September 2016; penelitian lapangan di Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 29 September 2016). Melihat keberhasilan kebun konservasi tersebut, Bupati OKI berencana akan mengembangkan hal yang sama pada lahan gambut dengan kedalaman 1-5 m di Kecamatan Pedamaran dan Pedamaran Timur seluas 10.000 hektare. Rencananya bibit pohon jelutung dan tanaman khas gambut lainnya akan dikembangkan di daerah tersebut. 9 Berdasarkan penelitian Sarwani dan Thamrin (1994), Radjagukguk (1997), dan Suryanto (1997), ada beberapa tanaman yang cocok dikembangkan di lahan gambut seperti karet, kelapa, kopi, kelapa sawit, cokelat, sagu, dan nanas. Sedangkan dari penelitian Dhalimi dan Taher (1997) menyatakan bahwa tanaman industri dan tanaman obat-obatan juga cocok untuk dibudidayakan di lahan gambut. Tanaman
9 “Kebun Konservasi Plasma Nutfah di OKI Jadi Percontohan Restorasi Gambut di Indonesia”, http:// kayuagungradio.com/kebun-konservasi-plasma-nufta- di-oki-jadi-percontohan-restorasi-gambut-di-indonesia/, diakses 28 November 2016.
itu antara lain rotan, rami, kenaf, jahe, kencur, dan pinang (dalam Noor, 2001:123).
c.  Pengembangan mata pencaharian penduduk yang berada di sekitar lahan gambut. Beberapa perkebunan sawit di lahan gambut di Sumatera Selatan, terutama di daerah OKI telah dikembangkan perkebunan sawit yang dipadukan dengan nanas. Perusahaan menanam sawitnya dan masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dapat menanam nanas di sela-sela tanaman sawit Selain itu, juga dikembangkan kerajinan tikar purun yang bahannya diambil dari tanaman purun yang tumbuh di lahan gambut dan pengembangan perikanan di lahan gambut. Pengembangan kerajinan tikar purun ini dilakukan di daerah Pedamaran,  Kabupaten  OKI  (Taufik  Wijaya, Bidang Pemulihan Lapangan dan Riset Tim Restorasi Gambut Daerah Sumatera Selatan dan Oktriana Vertasari, Wakil Sekretaris II TRGD Sumsel, wawancara , 29 September 2016; penelitian lapangan di Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 29 September 2016).
Pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Sumatera Selatan perlu dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan yang diperlukan adalah regulasi yang mengatur bagaimana kemitraan reecoregion (kemitraan antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarpulau) dilakukan; dan bagaimana mekanisme bantuan program negara donor ke daerah. Pelaksanaan restorasi gambut memerlukan dana yang cukup besar. APBN dan APBD memiliki keterbatasan untuk mendanai kegiatan tersebut. Di sisi lain, banyak negara donor yang tertarik untuk memberikan bantuan ke Sumatera Selatan dalam kegiatan restorasi gambut dan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan selama 2015-2016 ini telah mampu menurunkan hotspot hingga 90%. Mengacu pendapat Edward III (1984: 9-19) bahwa ada tiga hal yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, maka dalam pelaksanaan kebijakan restorasi di daerah terlihat beberapa permasalahan, yaitu:
1.  Komunikasi Komunikasi antara BRG dengan pemerintah daerah ataupun masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran kegiatan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya komunikasi BRG ke pemerintah daerah ataupun ke masyarakat berdimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga hal tersebut harus berjalan
seiring agar program dari kebijakan tidak salah sasaran. Dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut, ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Akibatnya pemerintah daerah mengambil sikap yang berbeda-beda. Sikap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala daerahnya. Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat berkomitmen terhadap upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang salah satunya dilakukan melalui restorasi gambut. Kuatnya komitmen kepala daerah tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Selatan lebih siap untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Bahkan sebelum kebijakan restorasi gambut diluncurkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan kegiatan restorasi gambut di wilayahnya.
2.  Sumber daya
Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di daerah adalah dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), kebijakan restorasi gambut memerlukan SDM yang sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan kebijakan. Penunjukkan siapa saja yang duduk dalam TRGD sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Seperti yang terlihat dalam keputusan Gubernur Riau tentang pembentukan TRGD Riau. Tim diisi berdasarkan jabatan dalam suatu institusi, bukan menunjuk orang sesuai kemampuannya. Penunjukkan seperti ini memungkinkan terjadinya pergantian anggota tim karena adanya mutasi jabatan. Pergantian orang yang duduk dalam tim akan menghambat kelancaran proses informasi dan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan yang sangat teknis, sehingga memerlukan sumber daya tertentu yang mempunyai kemampuan teknis sesuai yang dibutuhkan. Kondisinya berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan. Orang yang ditunjuk duduk dalam TRGD Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Keanggotaan tim yang didasarkan kompetensi ini mempercepat proses pelaksanaan kebijakan. Dari sisi sumber daya anggaran, kebijakan restorasi gambut memerlukan anggaran yang cukup besar. Tidak semua daerah mempunyai kemampuan anggaran yang sama. Apalagi anggaran yang dikucurkan dari pusat pun sangat terbatas. Keterbatasan anggaran ini akan memperlambat dalam pelaksanaan kebijakan
restorasi gambut. Akibatnya target tahun 2016 yang telah ditetapkan pemerintah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 sulit tercapai, terutama untuk Provinsi Riau yang tidak menganggarkan secara khusus terkait pelaksanaan kebijakan restorasi gambut.
3.  Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.
Tidak semua daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Komitmen yang kuat dapat tercermin dari progam dan anggaran daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan restorasi gambut, yang terlihat pada tidak adanya anggaran daerah yang secara khusus disiapkan untuk restorasi gambut. Sikap Pemerintah Daerah Provinsi Riau lebih banyak menunggu perintah dari Badan Restorasi Gambut. Sikap menunggu ini menjadikan pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di Provinsi Riau berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan di Provinsi Sumatera Selatan. Komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut diperlihatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui anggaran yang disediakan (baik melalui APBD maupun melalui dana dari kerjasama internasional) untuk program-program yang dijalankannya.

## Penutup
Simpulan Kebijakan restorasi gambut merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada beberapa program yang disusun oleh BRG selaku institusi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut berdasar Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Program itu meliputi rezoning , rewetting , manajemen vegetasi, alternative livelihood ,  dan  resolusi  konflik.  Pada tahun 2016, program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan detail KHG di 4 kabupaten prioritas (Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah), pembangunan sumur bor, Desa Peduli Gambut, KKN tematik, pengembangan sistem peringatan dini kebakaran dan banjir, budi daya sagu di lahan gambut, dan dukungan manajemen.
Dana yang disediakan pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016 adalah sebesar Rp70 miliar (dana APBN) dan Rp1,4 triliun (dana dari kerjasama internasional). Dana dari kerjasama internasional belum tersedia semua karena beberapa kerjasama masih dalam tahap pembahasan, bahkan ada yang masih dalam tahap komitmen. Dana tersebut jauh dari kebutuhan riil yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan restorasi gambut akan dilaksanakan selama 5 tahun, dan tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan kebijakan tersebut. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan restorasi gambut dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Terlihat dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016, seperti program Desa/Masyarakat Peduli Api, tata kelola air dan restorasi gambut, dan pengelolaan kelapa sawit rakyat/plasma independen yang berkelanjutan. Program-program tersebut dijalankan menggunakan dana APBD dan dana bantuan dari kerjasama dengan beberapa donatur asing yang didapat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas keaktifan kepala daerahnya dalam menjalin kerjasama di fora internasional. Namun pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Sumatera Selatan masih memerlukan dukungan regulasi yang mengatur tentang: a.  kemitraan reecoregion (kemitraan antarkabupaten/kota, antarprovinsi, juga antarpulau) dilakukan; dan b.  mekanisme bantuan program negara donor ke daerah.
Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen yang kuat Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, terutama kebakaran di lahan gambut. Kondisi ini sangat berbeda dengan Provinsi Riau yang lebih banyak bersikap menunggu arahan dari BRG selaku institusi pemerintah pusat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut.
Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap dalam pelaksanaan kebijakan, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi:
a.  Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya komunikasi BRG ke pemerintah daerah berdimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Namun
dalam praktiknya ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan yang berakibat setiap daerah mengambil sikap yang berbeda-beda.
b.  Sumber daya yang tidak mencukupi dan memadai, baik sumber daya manusia ataupun sumber dana sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.
c.  Tidak semua kepala daerah mempunyai komitmen yang kuat terhadap kebijakan.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan pemerintah daerah saja tidak cukup untuk mendukung keberhasilan kebijakan restorasi gambut. Masih diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini BRG), yaitu:
a.  Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan di daerah. Kasus di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat (BRG) dengan pemerintah daerah mengakibatkan: (1) tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah atas rencana kegiatan yang akan dilakukan; (2) perbedaan data dalam pemetaan, yang akan berakibat pada tidak tepatnya sasaran kegiatan; dan (3) kegiatan terhambat dalam pelaksanaannya.
b.  Pemerintah pusat harus segera menyusun regulasi terkait pemanfaatan dana donor yang akan digunakan untuk pelaksanaan restorasi gambut. Belum adanya mekanisme penggunaan dana donor menyulitkan pemerintah daerah ketika mereka berinisiatif mengundang lembaga donor untuk membiayai program- program pembangunannya, terutama program restorasi gambut.
c.  Pemetaan KHG yang dilakukan oleh BRG tidak sebatas  pemetaan  fisik,  tetapi  juga  pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi. Ground check dalam pemetaan sangat diperlukan agar tidak terjadi salah sasaran program dan kegiatan yang  akan  dilakukan.  Pemetaan  fisik  sangat terkait nantinya dengan upaya pembangunan canal blocking , rewetting , dan revegetasi . Pemetaan sosial diperlukan untuk memetakan mana  yang  perlu  dilakukan  resolusi  konflik, dan mana yang perlu dilakukan alternative livelihood . Pemetaan ekonomi diperlukan untuk memetakan industri apa yang mungkin dikembangkan di lahan gambut. Mengingat pada kenyataannya komoditas sawit dan
akasia kurang sesuai untuk lahan gambut. Pengembangan industri ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
d.  Mengevaluasi kebijakan moratorium izin di lahan gambut, karena lahan gambut yang dimoraturium menjadi kawasan open access dan menjadi rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah dalam hal ini harus tegas untuk menghentikan secara permanen seluruh pembangunan di hutan rawa gambut dan lahan gambut yang belum dikembangkan. Oleh karena itu, regulasinya bukan “moratorium izin di lahan gambut”, tetapi “larangan terhadap pemanfaatan lahan gambut yang belum dimanfaatkan”.
e.  Penegakan hukum harus dilakukan mengingat kerusakan lahan gambut yang ada juga terjadi sebagai akibat kurangnya penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ramdhani, Abdullah & Muhammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik . Vol. 11, No. 01, 2017, 1-12.
Retrived from http://www.journal.uniga.ac.id/
index.php/JPB/article/viewFile/1/1.
Afandi, M.I. & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik. 6(2), 92-113. Retrived from http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/ article/view/70.
Buku Edward III., George C. 1984. Public Policy Implementing. Jondon-England: Jai Press Inc.
Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit AIPI Bandung.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip  Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Aksara.
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik . Bandung: Alfabeta.
Noor, Muhammad. 2001. Pertanian Lahan Gambut: Potensi dan Kendala . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Godin, R.E., M. Rein, M. Moran. 2006. The Public and its Policies, in M.Moran, M. Rein, & R.E. Godin. The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2012. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan . Edisi 4. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nakamura, Robert T. & Frank Smallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation. New York: St. Martin Press.
Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2014. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan: Permasalahan yang Belum Terselesaikan. dalam Sali Susiana (Penyunting). 2014. Permasalahan  Pembangunan  Pasca-Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono . Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
Jann, W. & K. Wegrich. 2007. Theories of the Policy Cycle. in F. Fischer, G.J. Miller, & M. S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
Dunn,William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
World Bank. 2016. Kerugian dari Kebakaran Hutan: Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015 . Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: 1, Februari 2016. Jakarta: The World Bank.

## Makalah
Badan Restorasi Gambut. “Bahan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi IV DPR”. Makalah disampaikan oleh Kepala Badan Restorasi Gambut (Nazir Foead) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI tanggal 31 Agustus 2016.

## Surat Kabar
Ekologi Semakin Terancam. Kompas, 27 Januari 2016.

## Dokumen
Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
SK Kepala BRG No. SK.05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi tertanggal 14 September 2016.
Perda Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada 21 April 2016.
Lampiran 4 Surat Nomor 5.004. K-TRG/07.2016 tentang Peta dan Lokasi KHG Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 10 September 2016.

## Internet
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peluncuran Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Nasional (Skala 1:250.000) Tahun 2015 (Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua). Jakarta, Maret 2016, http://ppkl. menlhk.go.id/filebox/74/160321132821Peluncur an%20KHG.pdf, diakses 26 Juni 2016.
Winarni, Rahmawati Retno dan Jalal, Opini: Mencari Dana untuk Restorasi Gambut dan Pengembangan Kebun Sawit Rakyat Berkelanjutan, 21 Februari 2017, http://www.mongabay.co.id/2017/02/21/ opini-mencari-dana-untuk-restorasi-gambut-dan- pengembangan-kebun-sawit-rakyat-berkelanjutan/, diakses 4 April 2017.
Kebun Konservasi Plasma Nutfah di OKI Jadi Percontohan Restorasi Gambut di Indonesia, http:// kayuagungradio.com/kebun-konservasi-plasma- nufta-di-oki-jadi-percontohan-restorasi-gambut-di- indonesia/, diakses 28 November 2016.
Kepala BRG: Agar Berhasil, Restorasi Lahan Gambut Butuh Kerja Sama Banyak Pihak, 21 Januari 2016, http://setkab.go.id/kepala-brg-agar-berhasil- restorasi-lahan-gambut-butuh-kerja-sama-banyak- pihak/ diakses 3 Februari 2016. Luas Kebakaran Hutan, SiPongi, Karhutla Monitoring System, http://sipongi.menlhk.go.id/pdf/luas_ kebakaran, diakses 3 April 2017. Semangat Pulihkan Alam dengan Merestorasi Lahan Gambut, 28 Desember 2015, http:// antarasumsel.com/berita/299746/semangat- pulihkan-alam-dengan-merestorasi-lahan- gambut?utm_source=related_news&utm_ medium=related&utm_campaign=news, diakses 12 Februari 2016.
Dariah, Ai, Eni Maftuah, Maswar, “Karakteristik Lahan Gambut”. Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi, http://balittanah. litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/juknis/ panduan%20gambut%20terdegradasi/03ai_ karakteristik.pdf, diakses 18 Februari 2016.

## Daftar Wawancara
1.  Yulwiriaty Moesa (Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau), wawancara , 12 Agustus 2016.
2.  Reni Nurhaeni (Kasie Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau), wawancara , 12 Agustus 2016.
3.  Purnama Irawansyah (Kabid Planologi, Dinas Kehutanan Provinsi Riau), wawancara , 11 Agustus 2016.
4.  Mamun Murod (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti), wawancara , 15 Agustus 2016.
5.  Sri Ambar Kusumawati (Kasie Pengembangan Usaha Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, wawancara , 18 Agustus 2016.
6.  Adhy Prayitno (Plt. Pusat Bencana LPPM UNRI), wawancara , 16 Agustus 2016.
7.  Abdul Manan (Petani Sagu di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti), wawancara , 14 Agustus 2016.
8.  Najib Asmani (Koordinator TRGD Sumatera Selatan), wawancara , 28 September 2016.
9.  Sutomo (Kabid Rehabilitasi Hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan), wawancara , 27 September 2016.
10.  Oktriana Vertasari (Wakil Sekretaris II TRGD Sumatera Selatan), wawancara , 28 September 2016.
11.  Fahrul Rozi (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan), wawancara , 27 September 2016.
12.  Anung Priyanta (Kabid Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan), wawancara , 27 September 2016.
13. Taufik  Wijaya  (Bidang  Pemulihan  Lapangan  dan Riset Tim Restorasi Gambut Daerah Sumatera Selatan), wawancara , 29 September 2016.