## Volume 04 Nomor 03 Tahun 2024
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Chintya Nabella Asharini 1* , Dyah Ratnawati H 2 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: 17013010239@student.upnjatim.ac.id; dratnawati67@gmail.com; gideon.ak@upnjatim.ac.id
A R T I C L E  I N F O

## ABSTRACT
Article history: Received : 24 April 2024 Revised   : 02 Mei 2024 Accepted : 30 Mei 2024
New Public Management provides  consequences for local governments  to  implement  performance-based  budgets with  a  mechanism  that  that  follows  good  planning, implementation  and  control  stages.  Capital  Expenditure Growth  is  an  indicator  of  the  performance  of  Regional Work Units (SKPD), which currently shows a growth rate that  is  less  than  optimal.  Value  For  Money  is  a  guideline for  financial  management  towards  achieving  SKPD performance.  This  research  aims  to  examine  Value  For Money,  namely  Economic  factors,  Efficiency  and Effectiveness  on  Financial  Performance  in  SKPD  East Java Province. This research uses a quantitative approach with the object of the Budget Realization Report and uses a sample  of  10  Regional  Work  Unit  in  East  Java  Province during  the  2017-2020  period,  and  uses  a  purposive technique  based  on  predetermined  criteria.  The  research results  show  that  Value  for  Money,  which  consists  of economic factors, efficiency and effectiveness, together has an  influence  on  Financial  Performance.  Individually, economic  factors  have  a  negative  influence  on  financial performance.  Meanwhile,  the  Efficiency  and  Effectiveness factors have no influence on Financial Performance.
Keywords:

## Keywords:
Value For Money, Financial Per-
formance
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons
Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:
Chintya Nabella Asharini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: 17013010239@student.upnjatim.ac.id

## PENDAHULUAN
Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi indikator bagi pemerintahan daerahuntuk menilai  pencapaian  kinerja  keuangan.  UU  Nomor  23  Tahun  2014  mengemukakan  bahwa pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan,  kompetensi,  dan  keleluasaan  untuk  melakukan otonom secara mandiri terhadap seluruh aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan
[1]. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif setelah  mereka  mempunyai  otonomi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  wajib menyumbangkan  sejumlah  dana  melalui  APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan  prasarana  dan sarana [2].
APBD  adalah  perwujudan  dalam  perencanaan  pembangunan  suatu  daerah.  Untuk  itu diperlukan  suatu  pengelolaan  keuangan  yang  baik  berdasarkan  standar  yang  menjadi  acuan penilaian  suatu  daerah  yang  dapat  dikatagorikan  dalam  penilaian  keefektifan,  mandiri  dan efisiensi  dan  akuntabilitas  guna  menilai  hal  ini,  kinerja  keuangan  pemerintah  berfungsi sebagai  standar  yang  digunakan  untuk  mengukur  strategi  keuangan  pemerintah  pada  tahun mendatang [3]. Metode value for money adalah metode pengukuran kinerja keuangan. Karena merupakan  bagian  dari  proses  pengendalian  manajemen,  yang  merupakan  alat  untuk meningkatkan  standar  tanggung  jawab  dan  pengambilan  keputusan,  maka  penilaian  kinerja sangatlah penting [4].
Halim  dan  Kusufi  (2013:132)  mendeskripsikan value  for  money sebagai  istilah  untuk menganalisis  aspek  keuangan  dan  non  keuangan  guna  menilai  kinerja  organisasi  guna mengevaluasi efektivitas program kerja di sektor publik, dengan menilai dari perspektif non- finansial dan finansial.
Halim  dan  Kusufi  (2013:132),  faktor  finansial  dan  non  finansial  digunakan  untuk menilai value for money yang merupakan program kerja di sektor publik untuk mengevaluasi keekonomian, efisiensi, dan efektivitas kegiatan, dan kinerja organisasi [5].
Hal  ini  relevan  dengan  teori New  Public  Management yang  menyatakan  pemerintah harus menggunakan penganggaran kinerja ketika menerapkan mekanisme manajemen dengan mengandalkan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  yang  efisien  [3].  VFM memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  tata  kelola  daerah  yang  bertanggung jawab,  transparan,  ekonomis,  dan  efisien  yang  merupakan  ciri good  governance [6].  Oleh karena itu, konsep Value for money sangat penting untuk mendukung pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
Besarnya  alokasi  modal  yang  disalurkan  APBD  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan daerah secara signifikan [7]. Hal ini bertujuan agar daerah dapat membangun  infrastrukturnya  melalui  alokasi  modal  daerah.  Pada  Tabel  1  berikut  disajian faktanya bahwa alokasi belanja modal tidak selalu meningkat:

## Tabel 1. Pertumbuhan Belanja Modal SKPD
Pada Pemerintah Provinsi Jawa  Timur Tahun 2017-2019
No SKPD Pertumbuhan Belanja Modal Keterangan 2017 2018 2019 2017 2018 2019 1. Dinas Pendidikan (15,20) (15,81) (12,05) Berkurang  Berkurang  Berkurang 2. Dinas Kesehatan (18,77) (8,19) 13,63 Berkurang  Berkurang  Berkurang 3. Dinas PU Bina Marga (15,6) (15,24) (22,48) Berkurang  Berkurang  Berkurang 4. Dinas Perhubungan (1,6) (4,04) (3,16) Berkurang  Berkurang  Berkurang

## Sumber: Website, diolah  kembali
Pada  Tabel  1  menunjukkan  pertumbuhan  belanja  modal  SKPD  pada  pemerintah  Jawa Timur  setiap  tahun  selalu  mengalami  penurunan.  Pengeluaran  untuk  pemeliharaan  juga dianggap  sebagai  belanja  modal  jika  dilakukan  dalam  rangka  penciptaan  modal  untuk menambah aset tetap atau aset lain yang memberi manfaat dalam banyak periode akuntansi. Tujuan  dari  pengeluaran  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas,  serta mempertahankan atau memperpanjang masa manfaat.
Value  for  money yang  diukur  dari  segi  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektifitas  mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo seperti yang  diungkapkan  oleh  Hamid,  A.,  &  Lamuda,  I.  (2019)  dalam  penelitiannya  Evaluasi Terhadap  Kinerja  Keuangan  Menggunakan  Pendekatan Value  For  Money [8].  Melalui peningkatan  belanja  modal  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur, penelitian ini berupaya untuk mengukur kinerja keuangan dengan mengevaluasi dan menilai pengaruh Value for Money dalam hal ini ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

## KAJIAN TEORI
Teori  stewardship  merupakan  gambaran  situasi  manajer  yang  memprioritaskan  tujuan dan sasaran utama organisasi di atas tujuan mereka sendiri. Donaldson & Davis 1989, dalam [9].  Teori  stewardship  menjelaskan  bahwa  upaya  seorang  manajer  berpedoman  pada kepentingan  bersama.  Steward  akan  berusaha  untuk  bekerja  sama  meskipun  prinsipal  dan steward  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda,  karena  mereka  bekerja  demi  kepentingan bersama  dan  sesuai  dengan  tindakan  principal  dapat  menjadi  pertimbangan  rasional  untuk mencapai tujuan bersama [9].
No SKPD Pertumbuhan Belanja Modal Keterangan 2017 2018 2019 2017 2018 2019 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1,6) (2,55) (4) Berkurang  Berkurang  Berkurang 6. Dinas Koperasi dan UKM (5,73) (3,01) (10,93) Berkurang Berkurang  Berkurang 7. Dinas Komunikasi dan Informatika (1,97) (6,92) (4,07) Berkurang  Berkurang  Berkurang 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (18,15) (10,40) (4,07) Berkurang  Berkurang  Berkurang 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (4,06) (2,17) (1,55) Berkurang  Berkurang  Berkurang 10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (4,44) (5,9) (21,08) Berkurang  Berkurang  Berkurang

## Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  (performance  measurement)  adalah  menilai  status  pekerjaan sehubungan  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  telah  ditentukan,  yang  berkaitan  dengan  data mengenai  kualitas  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan,  efektivitas  penggunaan  sumber  daya, seberapa baik kegiatan dilaksanakan sehubungan dengan hasil yang diharapkan, dan seberapa baik tindakan mencapai tujuan.
Pengukuran  kinerja  adalah  proses  menentukan  apakah  tujuan  yang  dihasilkan  dari tujuan  strategis  organisasi  telah  tercapai.  Pengukuran  kinerja  juga  merupakan  teknik manajemen  lain  yang  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  pengambilan  keputusan  [10]. Sebagaimana diuraikan di atas, pengukuran kinerja adalah suatu proses atau instrumen yang digunakan untuk mendokumentasikan atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dilaksanakan dalam rangka menentukan kemajuan organisasi dan meningkatkan standar akuntabilitas dan pemantauan.

## Value for Money
Ketika  menilai  kinerja  pemerintah,  input,  output,  dan  outcome  harus  dipertimbangkan [11]. Value  for  Money adalah  konsep  manajemen  yang  mempertimbangkan  ekonomi, efisiensi,  dan  efektivitas  bagi  perusahaan  sektor  publik  [11].  Oleh  sebab  itu,  konsep  ini penting bagi pemerintah karena memberikan memberikan beberapa manfaat [12], yaitu :
a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
b. Meningkatkan standar pelayanan pemerintah
c. Menurunnya  harga  pelayanan  publik  dikarenakan  peningkatan  produktivitas  dan penghematan input
d. Alokasi belanja untuk kepentingan umum
e. Meningkatkan kesadaran tentang penggunaan uang negara untuk menjamin akuntabilitas

## Ekonomi
Ekonomi  diartikan sebagai mencari masukan dengan harga terbaik untuk kuantitas dan kualitas tertentu. Satuan moneter digunakan dalam ekonomi untuk membandingkan input dan nilai input. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari seberapa besar sektor publik yang dapat memanfaatkan  sumber  daya  inputnya,  terutama  dengan  mengurangi  belanja  yang  boros  dan tidak efektif [11]. Jika suatu tugas dapat mengurangi atau menghilangkan pengeluaran yang tidak diperlukan, maka hal tersebut dianggap ekonomis [10]. Istilah "tingkat ekonomi", sering disebut  sebagai  "berhemat",  menyatakan  jumlah  dana  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan suatu tugas atau memperoleh sesuatu. Ekonomi dan biaya operasi (cost of operational) saling berkaitan [10]. Meneliti pengeluaran perusahaan sektor publik dapat membantu menentukan seberapa  hemat  anggarannya.  Data  anggaran  belanja  serta  realisasinya  dibutuhkan  untuk mengukur  tingkat  perekonomian.  Menurut  Siregar,  tingkat  ekonomi  dapat  dihitung  dengan rumus [13]:
Ekonomi=  (Input )/(Nilai Input) x100%        (1) Keterangan: Input : belanja pegawai
Nilai input : belanja daerah

## Efisiensi
Efisiensi  adalah  kemampuan  untuk  menghasilkan  keluaran  tertentu  dengan  jumlah masukan  yang  paling  sedikit  atau  keluaran  yang  setinggi-tingginya  dengan  sekumpulan
masukan tertentu. Analisis efisiensi  membedakan input dan output berdasarkan standar atau tujuan  kinerja  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  [11].  Ketika  suatu  hasil  dapat  diperoleh dengan  dana  serta  sumber  daya  yang  sedikit  ( spending  well ),  maka  proses  kegiatan operasional dianggap efisien[10].
Tingkat  efisiensi  dan  metode  operasi  saling  terkait.  Suatu  proses  kegiatan  operasional dianggap  efisien  ketika  menggunakan  sumber  daya  dan  sumber  daya  keuangan  sesedikit mungkin  untuk  suatu  tugas  atau  keluaran  tertentu.  Efisiensi  adalah  ukuran  seberapa  baik input dan output dibandingkan [10]. Tingkat efisiensi menurut Siregar [13]:
Efisiensi=  (Output )/Input x100%                  (2) Keterangan: Output : pendapatan daerah Input  : belanja daerah

## Efektivitas
Efektivitas  ialah  sejauh  mana  tujuan  program  dapat  dicapai.  Salah  satu  cara  untuk menggambarkan  efektivitas  adalah  membandingkan  outcome  dengan  output  [11].  Efisiensi adalah hubungan yang terjalin antara produksi dan tujuan yang diperlukan. Pencapaian tujuan kebijakan  pada  dasarnya  adalah  bagaimana  efektivitas  dipahami.  Apabila  tujuan  akhir  dari kebijakan dapat tercapai, maka tindakan operasional dianggap efektif [10].
Tingkat efektivitas suatu organisasi menunjukkan apakah tujuannya telah tercapai atau tidak.  Suatu  perusahaan  dianggap  berhasil  jika  tujuannya  tercapai,  tanpa  memperhitungkan biaya untuk mencapai tujuan tersebut.
Ada kemungkinan biaya akan melebihi anggaran sebanyak dua atau mungkin tiga kali lipat.  Apabila  suatu  program  atau  kegiatan  telah  mencapai  tujuannya,  maka  hal  tersebut merupakan  satu-satunya  faktor  yang  menentukan  keberhasilannya    [11].  Menurut  Siregar tingkat efektivitas [13] dihitung dengan:
Efektivitas=  ( Outcome )/ Output x100%       (3)
Keterangan:
Outcome : pendapatan asli daerah Output : pendapatan daerah

## Metode
Pendekatan    kuantitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  pada  10  Departemen  yang menjadi  objek  penelitian  di  berbagai  SKPD  (Dinas)  di  Provinsi  Jawa  Timur.  SKPD Departemen  yang  terdaftar  di  BPKAD  tahun  2017–2020  diteliti  menggunakan  website bbpkad.jatimprov.go.id  untuk  mengetahui  pengaruh  ekonomi,  efisiensi,  efektivitas  terhadap kinerja. Purposive  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  data  yang  memenuhi kriteria:  a)  SKPD  (Dinas)  Provinsi  Jawa  Timur  terdaftar  di  BPKAD  tahun  2017-2020;  b) SKPD (Dinas) Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data secara lengkap mengenai indikator pengukuran  kinerja  berdasarkan Value  for  Money. Berdasarkan  kriteria  sampel  data penelitian  yang  dianalisis  berjumlah  40  (10  x  4  periode  pengamatan).  Teknik  pengumpulan data  yang  meliputi  akses  situs  resmi  dan  penerimaan  laporan  realisasi  anggaran  tahunan melibatkan  penggunaan  dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  menggunakan  Analisis Regresi Berganda dengan aplikasi SPSS Versi 22 meliputi uji F (model fit) dan uji t (secara parsial).  Sebelum  analisis  dapat  dimulai,  data  penelitian  harus  melalui  Uji  Normalitas  dan asumsi klasik terlebih dahulu.

## Regresi Linier Berganda

## Gambar 1. Model Teoritis
Keterangan:
H1 : Ekonomi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan H2 : Efisiensi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan H3 : Efektivitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  teori  stewardship  untuk  menyelidiki  keadaan  di  sekitar manajer  yang  memprioritaskan  tujuan  dan  sasaran  utama  organisasi  di  atas  kepentingan mereka  sendiri  Donaldson  &  Davis  (1989).  Teori  stewardship  menyatakan  bahwa  tindakan seorang  manajer  didasarkan  pada  kepentingan  bersama.  Sekalipun  steward  dan  prinsipal mempunyai kepentingan yang berbeda, steward akan tetap berusaha untuk bekerja sama demi kepentingan terbaik prinsipal dan sesuai dengan tindakannya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut teori psikologi dan sosiologi ini, manajer berfungsi sebagai pelayan yang  melayani kepentingan  pemilik  [9].  Berikut  ini  hasil  analisis  deskriftif  Uji  Normalitas  dan  Asumsi klasik.

## Uji Normalitas
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Metode Grafik
Ekonomi Efisiensi Efektivitas Kinerja Keuangan
Normality  Probability  Plot  digunakan  untuk  melakukan  uji  normalitas  pada  penelitian ini. Dari hambar 2, diketahui bahwa titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal, yang artinya berdistribusi teratur.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan  Tabel  2,  nilai  tolerance  ≥  0,10  dan  VIF  ≤  10,  maknanya  tidak  terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  3,  menunjukkan  adanya  pola  yang  tidak  menentu  (pola gelombang, melebar atau menyempit), serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang maknanya tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 330.601 94.523 3.498 .001 Ekonomi -330.005 94.524 -.520 -3.491 .001 .914 1.094 Efisiensi -.020 .084 -.037 -.235 .816 .798 1.252 Efektivitas .318 .471 .103 .675 .504 .868 1.152
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

## Uji Autokorelasi

## Tabel 3. Hasil Nilai Hitung Durbin Watson
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .519 a .270 .209 .529139 2.236 a. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomi, Efisiensi
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal
Dengan taraf signifikansi 5% yaitu pada nilai 1,6589 dan nilai 4  -du atau 2,3411 maka nilai  du  diperoleh  dari  nilai  Distribusi  Tabel  Durbin  Watson  berdasarkan  Tabel  3  dengan memperhitungkan  nilai  k  =  3  (jumlah  variabel  independen)  dan  N  =  40  (jumlah  data penelitian).  Nilai  DW  hitung  sebesar  2,236  yang  berada  di  antara  1,6589  hingga  2,3411 menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel  terikatnya  adalah  bagaimana  kondisi  perekonomian,  efikasi,  dan  efisiensi mempengaruhi kenaikan belanja modal. Berikut adalah Temuan studi regresi linier berganda yang  melihat  bagaimana  faktor  independen  (variabel  ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas) mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan belanja modal).

## Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

## Sumber : Hasil analisis SPSS
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut ini: Y = 330,601 – 330,005X 1 - 0,020X 2 + 0,318 + ɛ
Persamaan  Regresi  menyatakan  bahwa  nilai  konstanta  (α)  330,601,  menunjukkan apabila  nilai  variabel  independen  =0,  maka  pertumbuhan  belanja  modal  =  330,601.  Nilai koefisien  Ekonomi  =  -330,005,  menunjukkan  bahwa  nilai  ekonomi  berpengaruh  negatif terhadap  pertumbuhan  belanja  modal.  Dengan  asumsi  bahwa  variabel  independen  lain konstan,  pertumbuhan  belanja  modal  turun  sebesar  330.005  untuk  setiap  unit  kenaikan  nilai ekonomi.  Nilai  koefisien  efisiensi  sebesar  -0,020  menunjukkan  bahwa  nilai  efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan belanja modal. Untuk setiap peningkatan efisiensi satu  satuan,  pertumbuhan  belanja  modal  menurun  =  0,020,  dengan  asumsi  variabel independen  lain  konstan.  Dan  nilai  koefisien  Efektivitas  =  0,318  menunjukkan  bahwa  nilai efektivitas  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  belanja  modal.  Artinya  setiap  nilai efektivitas  meningkat  satu  satuan  maka  pertumbuhan  belanja  modal  meningkat  =  0,318 dengan asumsi variabel independen lain konstan.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 330.601 94.523 3.498 .001 Ekonomi -330.005 94.524 -.520 -3.491 .001 Efisiensi -.020 .084 -.037 -.235 .816 Efektivitas .318 .471 .103 .675 .504
Uji Hipotesis Uji Kecocokan Model (Uji F)

## Tabel 5. Hasil Uji Kecocokan Model (ANOVA)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 3.723 3 1.241 4.433 .009 b Residual 10.080 36 .280 Total 13.803 39
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal b. Predictors: (Constant), Efektivitas, Ekonomi, Efisiensi
Berdasarkan  Tabel  5,  diketahui  variabel  terikat  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh variabel bebas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 ≤ 0,05.
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 6. Hasil Uji t

## Sumber : Hasil analisis SPSS
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  ekonomi  mempunyai  pengaruh  secara parsial  terhadap  kenaikan  belanja  modal  yang  ditunjukkan  dengan  temuan  uji  t  yang menunjukkan  nilai  signifikansi  ekonomi  0,001  <  0,05.  Mengingat  nilai  efisiensi  sebesar 0,816  >  0,05,  maka  pengaruh  faktor  efisiensi  terhadap  kenaikan  belanja  modal  sangat  kecil. Sedangkan  nilai  signifikansi  faktor  Efektivitas  sebesar  0,504  >  0,05  menunjukkan  pengaruh parsial yang tidak signifikan terhadap peningkatan belanja modal.

## Pembahasan Pengaruh Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  menyatakan  “Ekonomi  memiliki  pengaruh  terhadap Kinerja  Keuangan”  dinyatakan  diterima.    Faktor  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator Value for Money yang mencerminkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk  mendukung  pengeluaran  pada  kondisi  yang  paling  minimal  dari  SKPD.  Perbandingan antara jumlah belanja pegawai (input) dengan belanja dinas (nilai ouput) menunjukkan tingkat operasional organisasi yang dianggap ekonomis. Dengan besarnya pengeluaran untuk belanja pegawai  semakin  rendah  sementara  belanja  dinas  pada  jumlah  tetap,  maka  menunjukkan tingkat  yang  semakin  ekonomis.  Artinya  organisasi  berjalan  pada  tingkat  biaya  operasional yang  paling  minimal.  Jika  dikaitkan  dengan  kinerja  keuangan  yang  diukur  menggunakan pertumbuhan  belanja  modal  mempunyai  hubungan  negatif.  Ini    artinya  semakin  bertambah tingkat ekonomi organisasi, yang berarti semakin tinggi belanja pegawai, dapat menyebabkan pertumbuhan belanja modal menurun.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 330.601 94.523 3.498 .001 Ekonomi -330.005 94.524 -.520 -3.491 .001 Efisiensi -.020 .084 -.037 -.235 .816 Efektivitas .318 .471 .103 .675 .504
Kinerja  keuangan  yang  diukur  menggunakan  pertumbuhan  belanja  modal  mampu dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomis  yang  dalam  hal  ini  mencerminkan  kegiatan  operasional dengan  mengurangi  biaya  yang  tidak  perlu  atau  pemborosan  [14]–[16].  Hubungan  yang negatif  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  proporsi  jumlah  pengeluaran  belanja  pegawai dapat mengurangi atau menurunkan porsi untuk belanja modal.
Temuan  penelitian  ini  relevan  dengan  Siregar  (2018),  Bayu  dkk  (2020),  dan  Perdana dkk  (2020)  menunjukkan  bahwa value  for  money ,  faktor  ekonomi  mempengaruhi  kinerja keuangan  [3],  [17],  [18].  Namun,  temuan  ini  bertentangan  dengan  Purwiyanti  (2017)  dan Irmawati  (2015)  yang  menemukan  kondisi  ekonomi  kecil  berdampak  terhadap  kinerja keuangan [14], [15].

## Pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  pengujian  hipotesis  mengemukakan  “Efisiensi  mempunyai  pengaruh  terhadap Kinerja  Keuangan”  ditolak.  Faktor  Efisiensi  merupakan  salah  satu  metrik Value  for  Money yang  menggambarkan  keluaran  pekerjaan  tertentu  yang  dapat  diselesaikan  dengan  jumlah dana dan sumber daya paling sedikit dari SKPD. Dengan membandingkan jumlah pendapatan daerah (output) dan jumlah belanja daerah (input) yang dikaitkan dengan kriteria kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui tingkat efisiensi kegiatan operasional. Jika dikaitkan  dengan  kinerja  keuangan  yang  diukur  dengan  pertumbuhan  belanja  modal,  faktor efisiensi  tidak  memberikan  pengaruh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  belanja modal semata-mata tidak ditentukan oleh semakin efisiensinya operasional organisasi. Artinya semakin  naik  pertumbuhan  belanja  modal  lebih  ditentukan  oleh  besarnya  proposi  yang dialokasikan pada belanja modal. Disamping itu karakteristik belanja modal  dapat dirasakan manfaatnya  lebih  dari  satu  tahun  periode,  sementara  pengelola  SKPD  kecenderungan memiliki motif jangka pendek  karena terkait dengan periode jabatan.
Kinerja keuangan yang diukur dengan  menggunakan pertumbuhan belanja modal tidak mampu dipengaruhi oleh faktor efisiensi yang artinya menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk mendapatkan hasil kerja terbaik (Mardiasmo : 2018 ; Mahsun : 2006).
Hasil penyelidikan ini relevan dengan penelitian Purwiyanti (2017) dan Irmawati (2015) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan antara kinerja keuangan dengan value for  money yang  ditentukan  oleh  karakteristik  efisiensi  [14],  [15].  Namun  Penelitian  ini  membantah temuan Hamid dan Lamuda (2019), Mulyanigtyas (2018), Siregar (2018), Bayu et al (2020), dan  Perdana  et  al  (2020)  bahwa  faktor  ekonomi  mempengaruhi  kinerja  keuangan  melalui Value for Money [3], [17], [18].

## Pengaruh Efektivitas terhadap Kinerja Keuangan
Hasil  pengujian  hipotesis  yang  menyatakan  “Efektivitas  memiliki  pengaruh  terhadap Kinerja  Keuangan”  dinyatakan  ditolak.    Faktor  Efektivitas    merupakan  salah  satu  indikator Value  for  Money yang  mencerminkan  tingkat  pencapaian  tujuan  atau  hasil  program  yang ditetapkan oleh SKPD. Membandingkan jumlah pendapatan asli daerah ( outcome ) dan jumlah pendapatan  daerah  ( output )  menggambarkan  besarnya  manfaat  dan  keuntungan  dalam memaksimalkan  dana  dari  daerah.  Jika  dikaitkan  dengan  kinerja  keuangan  yang  diukur dengan  pertumbuhan  belanja  modal,  faktor  efektivitas  tidak  memberikan  pengaruh.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  belanja  modal  tidak  hanya  ditentukan  oleh  semakin efektifnya operasional organisasi. Artinya meningkatnya belanja modal lebih ditentukan oleh proporsi alokasi dengan mempertimbangkan kebijakan berdasarkan kemampuan setiap SKPD, dan  tidak  ditentukan  oleh  banyaknya  pendapatan  asli  daerah  yang  berhasil  diperoleh.    Dan juga karakteristik belanja modal bersifat jangka panjang atau labih dari satu tahun/ periode.
Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  penelitian  Mulyanigtyas  (2018),  Lubis  dan  Hafni (2017),  Khalikussabir  (2017),  dan  Suryantari  dan  Ulupui  (2016)    yang  menyatakan  bahwa
Value For Money dari faktor efektivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun temuan  ini  bertolak  belakang  dengan  Ulfa.  dkk  (2018),  Hamid  dan  Lamuda  (2019),  Siregar (2018), Bayu dan Sam (2020), Perdana. dkk (2020) yang menemukan Value For Money dari faktor ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan [19]–[21].

## Pengaruh Value for Money terhadap Kinerja Keuangan
Peningkatan  belanja  modal  menunjukkan  bahwa  semua  faktor Value  for  Money (ekonomi, efisiensi  dan  efektivitas)  secara  keseluruhan  berdampak  pada  kinerja  keuangan  yang  dinilai melalui  pertumbuhan  belanja  modal.  Hal  ini  berarti  pertumbuhan  belanja  modal  dari  SKPD dapat  ditentukan  oleh  ke  tiga  faktor Value  for  Money yang  tidak  dapt  terpisah  atau  harus menjadi satu kesatuan

## KESIMPULAN.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  SKPD  Provinsi  Jawa  Timur  dengan menggunakan  Pendekatan Value  For  Money ,  dapat  disimpulkan  faktor  ekonomi  faktor ekonomi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sementara faktor efisiensi dan efektivitas tidak  berpengaruh.  Artinya  aspek  Ekonomi,  Efisiensi,  dan  Efektivitas  secara  keseluruhan dapat  digunakan  untuk  menilai Value  for  Money dan  berdampak  pada  kinerja  keuangan SKPD (Dinas) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 - 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ditasari Rollis Ayu and Sudrajat M Agus, “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur,” Invent.  J. Akunt. , vol. 4, no. 2, pp. 1–14, 2020.
[2] M.  C.  Dewi,  “Implikasi  undang-undang  no.  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah  terhadap  pegawai  dinas  pertambangan  di  daerah,” Pros.  SNMEB  (Seminar Nas. … , no. 23, pp. 470–476, 2018.
[3] H.  A.  Siregar,  “Analisis  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Melalui  Pendekatan Value  For  Money  dalam  Konteks  New  Public  Management  dan  Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau,” Bilancia , vol. 2, no. 1, pp. 85–94, 2018.
[4] R.  Astuti,  “Apakah  Belanja  Pemerintah  Pusat  Bersinergi  Dengan  Belanja  Daerah? Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di  Indonesia Does Central  Expenditure Spent  in  Local Synergize  with  Local  Expenditure?  Case  Study:  Regencies/Cities  in  Indonesia,” J. Anggar. dan Keuang. Negara Indones. , vol. 4, no. 1, 2022.
[5] I. Ardilla and A. A. Putri, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for money Pada Pengadilan Negri Tebing Tinggi,” J. Ris. Akunt. dan Bisnis , vol. 15, no. 1, pp. 78–85, 2015.
[6] P.  Ikhwan,  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus,  Dana  Bagi  Hasil,  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia),” Artik. Ilm. , pp. 1–20, 2017.
[7] R. R. Pradita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja  Modal  Di  Provinsi  Jawa  Timur,” J.  Akunt.  Unesa ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  1–28, 2012.
[8] A. Hamid and I. Lamuda, “Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money,” Gorontalo Account. J. , vol. 2, no. 1, p. 31, 2019, doi: 10.32662/gaj.v2i1.556.
[9] S.  T.  Jamaludin  Iskak,  “Analisis  Corporate  Governance,  Corporate  Environmental Concerns,  Dan  Corporate  Environmental  Strengths  Untuk  Memprediksi  Audit  Risk Pada  Kantor  Akuntan  Publik  (Di  Jakarta),” J.  Paradig.  Akunt. ,  vol.  1,  no.  2,  p.  487,
2019, doi: 10.24912/jpa.v1i2.5019.
[10]  M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE, 2006.
[11]  Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI, 2018.
[12]  Renyowijoyo and Mundro, Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba . 2008.
[13]  H.  A.  Siregar,  “Analisis  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Melalui  Pendekatan Value  For  Money  dalam  Konteks  New  Public  Management  dan  Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Provinsi Riau.,” Bilancia , vol. 2, no. 1, pp. 85–94., 2018.
[14]  Mahmudi,  “Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik,  Yogyakarta :Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN,” vol. 9, no. 2014, pp. 77–89, 2005.
[15]  A.  Hartati, Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik:  Teori  dan  Aplikasi:  Performance Measurement/Pengukuran Kinerja , no. July. 2020.
[16]  Sugiarto, Sektor Akuntabilitas Publik , vol. 4, no. 1. 2016.
[17]  T. A. Perdana, R. A. Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, “Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money,” J. Inov. , vol. 16, no. 2, pp. 339–346, 2020.
[18]  M.  Bayu  and  A.  S.  SAM,  “Analisis  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dengan Menggunakan  Prindip  Value  for  Money  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Berau,” Accountia J. (Accounting Trust. Inspiring, Authentic Journal) , vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2022.
[19]  K.  Arjasa  and  K.  J.  Tahun,  “Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  desa  arjasa, kecamatan  arjasa,  kabupaten  jember  tahun  2018-2020,”  vol.  10,  no.  02,  pp.  94–105, 2023, doi: 10.26460/ja.v11i1.2990.
[20]  E.  I.  Ulfa,  A.  Made,  and  E.  Dianawati,  “Analisis  Kinerja  Apbd  Dengan  Pengukuran Value for Money Pemerintah Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015),” J. Ris. Mhs. Akunt. , vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2020, doi: 10.21067/jrma.v6i1.4215.
[21]  W.  A.  Rahman,  “Analisis  Value  for  Money  Pada  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,” p. 80, 2021.