PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH
Said Fadhlain 1) , Andi Sayumitra 2) Rahma Hidayati 3)
1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: syed_0570@yahoo.co.id

## Abstract
Election is one form of political participation as the embodiment of the people's sovereignty, because at the time of the election that, the people become the most decisive for the political process in the country by providing direct voice in the voting booth. 2014 elections in Aceh in addition to the 12 national parties (Parnas) involves three local parties (parlok) that the Aceh  Party  (PA),  Aceh  National  Party  (PNA),  and  the  Aceh  Peace  Party  (PDA).  This amount is less than the elections in 2009 involving six parties lokal.Sikap voters in West Aceh  related  to  the  2014  election  of  participation  and  measured  their  perceptions  of penyelenggaraannya.Mayoritas  voters  (75%)  participate  due  to  personal  consciousness. Perception approval of voters to (1) the institution organizing the elections are independent and  free  of  intervention,  (2)  the  2014  election  is  held  directly,  public,  free,  confidential, honest  and  fair,  (3)  the  2014  election  held  democratically,  procedural, transparent and  accountable,  (4)  the  government's  position  and  his  staff  maintain  the  integrity  and neutrality, and (5) the 2014 election is to protect and safeguard the equal rights of voters, respectively 53%, 43%, 46%, 46% and 48%. In organizing the 2009 elections, respondents slightly more select local parties (55%) compared to the national party (45%). In contrast to the 2014 election, respondents were much more choose national parties (63%) compared to local parties (37%). Respondents came 65% of men and 35% wanita.Usia respondents ranged between 18-69 years with an average of 37 years. The average income of Rp. 2.081 million,  -.  Television  is  still  the  main  source  for  the  voters  (43%)  in  the  search  for information related to electoral 2014.Sisanya as much as 22% and 19% seek information via the Commission and the organizers at the village level.
Keywords: Political Participation, Legislative Election, Local Party, National Party

## 1.     PENDAHULUAN
Pasca  musibah  gempa  Tsunami  26  Desember  2004,  kedatangan  para  relawan kemanusiaan dari berbagai penjuru dunia telah memulihkan kembali infta struktur dan supra struktur  kehidupan  masyarakat  di  beberapa  kabupaten  dan  kota  di  Aceh.  Selanjutnya, beberapa  bulan  kemudian   tanggal  15  Agustus  2015,  ditanda-tanganinya  MOU Helsinki anatara pihak pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang menandai berakhirnya  konflik  yang  berkepanjangan  di  Aceh.  Suasana  kondusif  yang  terus berlangsung,  menempatkan  Aceh  untuk  kembali  menata  dan  menjalankan  aktifitas pembangunan diberbagai bidang kehidupan.
Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006, sebagai implementasi butir- butir MOU Helsinki, memberikan paradigma baru dalam kehidupan pembangunan politik di Aceh. Yaitu adanya penyerapan demokrasi lokal untuk pertama kali (pasca Reformasi 1998), dilaksanakan dalam pemilihan umum legislatif. Pelaksanaan pemilu legislatif 2009 di  Aceh, selain  dikuti  oleh  Partai  Nasional  (Parnas),  juga  Partai  Lokal  (Parlok). Pemilu
Legislatif  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  sebagai  perwujudan  dari kedaulatan  rakyat,  karena  pada  saat  pemilu  itulah,  rakyat  menjadi  pihak  yang  paling menentukan bagi proses politik di suatu negara dengan memberikan suara secara langsung dalam  bilik  suara.  Pemilu legislatif juga  sebagai  sarana  untuk  menhasilkan  wakil  rakyat yang  aspiratif,  berkualitas,  serta  penuh  tanggung  jawab  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan  rakyat. Pemilu  legislatif  2014  di  Aceh  selain  diikuti  12  partai  nasional (parnas) juga melibatkan 3 partai lokal (parlok) yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA). Jumlah ini lebih sedikit dibanding pada saat berlangsungnya  Pemilu  Legislatif  2009  yang  melibatkan  6  partai  lokal  yaitu  (Partai Aceh/PA, Partai Rakyat Aceh/PRA, Partai Suara Independen Rakyat Aceh/SIRA, Partai Aceh Aman Sejahtera/PAAS, Partai Bersatu Aceh/PBA, Partai daulat Aceh/PDA).
Keikut  sertaan  tiga  tiga  partai  lokal  itu  pun  tidak  benar-benar  partai  baru.  Partai Nasional Aceh, misalnya, merupakan perpecahan dari Partai Aceh, sementara Partai Damai Aceh merupakan perubahan nama dari Partai Daulat Aceh karena tak memenuhi ambang batas electoral threshold. Keikut-sertaan Partai Lokal dalam sejarah Pemilu Legislatif di Indonesia, khususnya di Aceh, memiliki landasan yuridis berlangsung pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2009. Jika dilihat dari pelaksanaan Pemilu Legislatif  tahun  2009  (sebanyak  36  Partai  nasional), maka  jumlah  partai poltik nasional (PARNAS) yang ikut pada pemilu legislatif 2014 mengalami penurunan yang signifikan yaitu  sebanyak    12  partai  nasional  (Partai  Nasional  Demokrat/P-NASDEM.  Partai Kebangkitan  Bangsa/PKB,  Partai  Keadilan  Sejahtera/PKS,  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan/PDIP, Partai Golongan Karya/P-GOLKAR, Partai Gerakan Indonesia Raya /P- GERINDRA,  Parta  Demokrat/PD,  Partai  Amanat  Nasional/PAN,  Partai  Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Hati Nurani Rakyat/P-Hanura, Partai Bulan Bintang/PBB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI).
Agenda rutin pemilu  legislatif 2014 bagian dari sistem demokrasi prosedural, dimana diamanahkan  dalam  UUD  1945  sebagai  wujud  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam sebuah negara yang melaksanakan sistem demokrasi. Khusus UU Pemilu untuk memilih anggota legislatif diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU No. 10  Tahun  2008. Adanya  perbedaan  peserta  Pemilu  Legislatif    2014  di  Aceh  yang melibatkan  3  partai  lokal  dan  12  partai  nasional  merupakan  model  perwujudan  sistem demokrasi  tersendiri  bagi  pemilih yang  berada  di  Propinsi  Aceh.  Pilihan  pemilih  pada Pemilu Legislatif 2014 akan menentukan masa depan Aceh Baru.
Forum LSM Aceh menyatakan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 akan menggambarkan  model  transisi  kekuasaan  dan  keterwakilan  rakyat Aceh  pada  era mendatang. Aceh Baru digambarkan sebagai model masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem demokrasi Indonesia dan melibatkan kelompok pada wilayah konflik untuk terlibat aktif  dalam  sistem  pemerintah  dan  lembaga  perwakilan  pada  tingkat  kabupaten/kota, provinsi  dan  pusat. Dalam  analisis  politik  modern,  partisipasi  politik  merupakan  hal penting dan banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan  memilih  pimpinan  Negara  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  mempengaruhi kehidupan kebijakan (public policy).
Penelitian ini diharapkan menunjukkan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat Aceh  dalam  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  Legislatif.  Proses  perdamaian  Aceh  (pasca penanda-tanganan  MOU  RI  dan  GAM  di  Helsinki  tahun  2005)  dan  sistem  demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pesta rakyat 5  tahunan  yang  dilakukan  negara.  Partisipasi  pemilih  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  di provinsi Aceh dalam hal ini di Kabupaten Aceh Barat berkaitan dengan tiga permasalahan
utama dalam teori partisipasi politik, Pertama, masalah partisipasi politik yaitu sejauhmana individu  peduli terhadap  pemilu  yang  dilangsungkan.  Apakah  mereka  mempunyai sikap dan  persepsi  yang  positif  terhadap  proses  pemilu  seperti  terlibat  mengikuti  pemilihan, berkampanye, dan sebagainya. Kedua, pilihan partai, adalah sejauhmana individu terikat kepada sesuatu partai politik. Apakah mereka mudah berpindah keanggotaan atau memilih partai  lain  selain  partai  lama  yang  sekian  lama  telah  didukungnya?.  Ketiga,  perilaku memilih, sejauhmana partai politik menjadi identifikasi pemilih dalam pemilu legislatif?. Apakah pemilihan seseorang pemilih didorong oleh faktor dirinya sendiri atau faktor lain seperti  konflik,  keluarga,  pemimpin,  media  masa,  manifesto  partai  atau  program partai, dan isu-isu tentang perdamaian Aceh dan lain-lain.
Oleh karena itu, tujuan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:
1. Mengetahui sejauhmana sikap dan persepsi pemilih di Kabupaten Aceh Barat terkait Pemilu Legislatif 2014.
2. Mengetahui keterikatan pemilih di Kabupaten Aceh Barat pada Pemilu Legislatif 2014 terhadap Partai Lokal dan Partai Nasional.
3. Mengetahui karakteristik pemilih di Kabupaten Aceh Barat terkait Pemilu Legislatif 2014 dan faktor yang mendorong partisipasi mereka.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Aceh Barat.Data yang dibutuhkan berasal dari data primer dan data  sekunder.Data  primer  berasal  dari  wawancara  100  responden  yang  tersebar  pada kecamatan  terpilih,  Data  primer  lainnya  berasal  dari  survei  kepada  anggota masyarakat.Data sekunder berasal dari data Pemilu Legsilatif 2014 yang dikeluarkan oleh KPU  Aceh  Barat.  Pemilihan  sampel  dilakukan  secara  sengaja  atau  dikenal  dengan purposive sampling berdasarkan pekerjaan utama responden.
Penelitian  tentang  partisipasi  politik  pemilih  Pemilu  Legislatif  2014  menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian kualitatif menurut Moleong (2002) menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi obyek atau  responden  penelitian  responden.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  dapat mengumpulkan realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung  melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.
Menurut  Whitney,  penelitian  deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan, secara sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan-hubungan  antar fenomena  yang  diselidiki.  Sementara  penelitian  kualitatif  bertitik  tolak  dari  paradigma fenomenologis  yang  objektivitasnya  dibangun  atas  rumusan  tentang  situasi  tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.
Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi  lebih  berupaya  memahami  situasi  tertentu.Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian deskriptif selanjutnya lebih ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  data  kualitatif. Penelitian  kuantitatif  menggunakan  analisis  statistik  deskripstif  terhadap  data  sekunder yang  terkait  karakteristik  sosial  ekonomi,  dan  kondisi  pemilih dan  partai  politik  pada Pemilu  Legislatif  2009  dan  2014. Analisa  dilakukan  sejak  data  awal  penelusuran  dan dilakukan  secara  terusmenerus  sampai  menemukan  data  yang  sesuai  dengan  batasan penelitian.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  interaktif, yaitu  bahwa  ketiga  komponen  aktivitasnya  berbentuk  interaksi  dengan  proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu data reduction (reduksi data), data display (sajian data) dan data conclusion drawing (penarikan kesimpulan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi  merupakan  istilah  yang  dikenal  luas  hampir  oleh  semua  orang  dewasa. Namun  saat  ditanya  apakah  sesungguhnya  demokrasi  itu,  maka  beragam  jawaban  akan mengemuka, bahkan bisa bertentangan antara satu dengan lainnya. Setiap orang bisa jadi memiliki jawabannya sendiri atas apa yang menurutnya gambaran paling tepat mengenai demokrasi.
David Beetham merumuskan demokrasi dengan cara yang sederhana, yakni “seb agai sebuah prosedur pengambilan keputusan pada setiap kelompok atau masyarakat, di mana setiap  anggota  kelompok  atau  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menyatakan pendapat  dan  menjadikan  pandangan  mereka  sebagai  sesuatu  yang  dipertimbangkan” (Beetham, 2006: 2).
Pengambilan keputusan ini diwujudkan melalui bentuk perwakilan dan sistem check and balances dalam sistem politik di Indonesia. Jadi, sederhananya demokrasi secara umum dipahami  sebagai  bentuk  pengambilan  keputusan  kolektif  yang  ada  dalam demokrasi didasarkan pada prinsip bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang berdampak atas diri mereka. Dalam artian demokrasi inilah  yang  dijadikan  rujukan  bagi  para  responden  untuk  memberikan  penilaiannya terhadap demokrasi, kemudian kaitannya dengan pemilu legislatif 2014.
Pemilu  legislatif  2014  selain  sebagai  saluran  dan  mekanisme  pertarungan  politik  yang konstitusional  dalam  prinsip  demokrasi  modern.  juga  merupakan  tahun  politik  dimana rakyat Indonesia umumnya,, masyarakat kabupaten Aceh Barat khususnya, berbondong- bondong  menuju  bilik  suara  memilih  wakil  rakyatnya  untuk  keanggotaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR-RI),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD-RI),  serta  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
Berdasarkan dari hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa :

## A. Partisipasi
Mayoritas  pemilih  (75%)  berpartisipasi  dikarenakan  kesadaran  pribadi.Selain  itu panitia penyelenggara Pemilu Legislatif di tingkat desa cukup berperan dimana sebanyak 8%  pemilih  ikut  berpartisipasi  karena  ajakan  dari  panitia. Dalam  pelaksanaan  Pemilu Legislatif 2014 secara langsung, partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik dalam sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak ada  artinya  tanpa  adanya  partisipasi  politik.  Oleh  sebab  itu,  apa  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dalam  partisipasinya  menunjukkan  derajat  kepentingan  mereka.  Partisipasi menjadi  penting  karena  dapat  memberikan  suatu  legitimasi  bagi  kekuasaan  politik seseorang atau kelompok (partai politik). Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara.
Melalui  partisipasi,  individu  menjadi  warga  publik,  dan  mampu  membedakan persoalan  pribadi  dengan  persoalan masyarakat.  Tanpa  partisipasi,  nyaris  semua  orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.
Gambar 1. Alasan partisipasi dalam Pemilu 2014

## B. Sumber informasi utama
Televisi  masih  sumber  utama  bagi pemilih  (43%)  dalam  mencari  informasi  terkait Pemilu Legislatif 2014. Selain itu peran KPU dan panitia penyelenggara di tingkat desa masing-masing 22% dan 19% masih penting bagi pemilih dalam mencari informasi. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (2014) tentang Survei Menjelang pemilu legislatif  dan  Eksekutif  2014  ditemukan  bahwa  sebagian  besar  pemilih  masih  sangat membutuhkan  informasi  tentang  isu-isu  kunci  pemilu  legislatif  dan  eksekutif  seperti pendaftaran  pemilih,  dimana  dan  kapan  memilih,  dan  bagaimana  cara  menandai  kertas suara. Dari data survei ini terlihat bahwa televisi merupakan sumber informasi utama dari semua segmen pemilih.
Namun  para  pejabat  pemerintahan  di  tingkat  paling  bawah  (RT/RW,  Kepala Desa/Lurah) juga di anggap sebagai sumber informasi utama khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan warga negara yang berusia tua. Dari temuan ini dapat disarankan bahwa untuk pendidikan pemilih dimasa yang akan datang dibutuhkan usaha- usaha  yang  komprehensif  dengan  mempergunakan  kedua  sumber  informasi  di  atas – televisi  dan  pejabat  paling  bawah  (RT/RW,  Kepala  Desa/Lurah)  serta  sumber-sumber informasi  informal  lainnya  dalam  penyediaan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.
Selain  itu,  temuan  LSI  (2014)  menyatakan  bahwa  lima  puluh  persen  responden menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan banyak informasi yang berkaitan dengan semua  proses  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Eksekutif,  sedangkan  hanya  13%  dari responden  yang  menyatakan  bahwa  mereka  mempunyai  informasi  yang  cukup  tentang semua proses pemilu. Temuan lainnya adalah
(1) 67% memerlukan informasi lebih banyak tentang Pendaftaran Pemilih
(2) 73% memerlukan informasi lebih banyak tentang partai-partai yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu eksekutif.
(3) 78% memerlukan informasi lebih banyak tentang calon anggota legislative (Caleg) yang akan mencalonkan diri.
(4) 79% memerlukan informasi lebih banyak tentang visi, misi dan program partai.
(5) 71% memerlukan informasi lebih banyak tentang dimana dan kapan untuk memilih.
(6) 69% memerlukan informasi lebih banyak tentang proses pemberian suara di surat suara.
(7) 72%  memerlukan  informasi  lebih  banyak tentang  proses  penghitungan  suara – alokasi kursi partai.
(8) 72%  memerlukan  informasi  lebih  banyak  tentang  proses  penghitungan  suara – bagaimana seorang kandidat bisa terpilih.
Gambar 2. Sumber Informasi utama dalam Pemilu 2014

## C. Persepsi terhadap  Lembaga  Penyelenggaraan Pemilu  yang  mandiri  dan  bebas intervensi
Mayoritas pemilih (53%) menyatakan persetujuan terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas intervensi. Selain itu masih terdapat pemilih (27%) yang ragu-ragu terhadap hal ini. Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu – baik yang independen, bentukan pemerintah, maupun gabungan keduanya – harus menaati prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan imparsial.
Profesionalisme  mencakup  penyelenggaraan  proses  pemilu  dengan  baik  dan  tepat waktu  sesuai  prinsip-prinsip  hukum  dan  etika.  Profesionalisme  juga  menuntut  individu- individu yang menangani penyelesaian sengketa pemilu untuk memiliki pemahaman yang baik  dan  selalu  siap  untuk  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  mereka  lakukan  atau tindakan yang tidak mereka lakukan.
Badan  penyelenggara  pemilu  dan  badan  penyelesaian  sengketa  pemilu  harus mematuhi  prinsip  kepastian,  legalitas,  obyektivitas,  independensi,  netralitas,  dan imparsialitas  sehingga  mereka  dapat  diandalkan  dan  dipercaya  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  otoritas  pemilu  yang  dapat  mencegah  terjadinya  sengketa  pemilu. Independensi atau kewenangan lembaga yang diberikan tanggung jawab
menyelenggarakan dan melaksanakan proses pemilu merupakan indikasi bahwa tindakan yang  mereka  lakukan  merupakan  bagian  dari  mandat  mereka  yang  diatur  oleh  undang- undang, tanpa adanya campur tangan pemerintah atau partai politik.
Ketentuan dan mekanisme yang diadopsi berdasarkan konteks dan tradisi lokal – yang sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai  demokrasi  yang  dianut  bersama  oleh  warga – dapat mencegah  terjadinya  sengketa  pemilu. Agar  dapat  bekerja  independen,  profesional,  dan imparsial, anggota badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu perlu  mendapat  jaminan  kerja,  gaji  yang  menarik,  dan  imunitas  dari  tuntutan  pidana. Sebaiknya mereka juga dilarang untuk menduduki posisi tertentu pada saat atau tidak lama setelah mereka menyelesaikan masa tugas di kedua lembaga tersebut.
Badan  penyelenggara  pemilu  dan  badan  penyelesaian  sengketa  pemilu  harus transparan dalam membuat keputusan. Mereka harus mampu menjelaskan keputusan yang telah dibuat kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat umum. Keterbukaan ini dapat mencegah manipulasi informasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya legitimasi proses pemilu atau melemahnya kewenangan mereka dalam penyelenggaraan pemilu.
Gambar 3. Persepsi terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif 2014

## D. Persepsi terhadap Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Mayoritas  pemilih  (43%)  menyatakan  persetujuan  terhadap  Pemilu  Legislatif  2014 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tetapi masih berimbang sebanyak 42 % menyatakan keraguan. Pada era reformasi mulai berkembang asas pemilu “luberjurdil”  singkatan  dari  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Langsung  berarti pemilu  dilaksanakan  secara  langsung  dan  serentak  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Bebas artinya setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu bebas memberikan hak pilihnya tanpa ada suatu paksaan dari pihak lain.
Rahasia maksudnya bagi peserta pemilu legislatif dan pemilu eksekutif eksekutif dijamin atas kerahasiaannya mengenai pilihannya yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak  diinginkan  misalnya  pertikaian  antar  warga  sehingga  menyebabkan  perpecahan dalam lingkungan masyarakat.
Jujur mengandung makna bahwa pemilihan umum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang
memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil mengandung makna  perlakuan  yang  sama  atau  adil  terhadap  peserta  pemilu  legislatif  dan  pemilu eksekutif,  dan  tidak  ada  pengistimewaan  ataupun  diskriminasi  terhadap  peserta  atau pemilih  tertentu.  Asas  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  berlaku  untuk  pemilih ataupun peserta pemilu, dan juga penyelenggara pemilu.
Adapun  berkenaan  dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  Pemilu Eksekutif ada empat hal yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok-kelompok strategis;
2. Pengembangan  model  pengawasan  partisipatif  (community  based  supervisory mechanism);
3. Pengembangan Pusat Data dan Pembelajaran Pengawasan Pemilu (Empowerment and Data Election Supervisory Center/EDESC);
4. Pengembangan  strategi  kampanye pengawasan  Pemilu  yang  mampu  mendorong menguatnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  dan  pelaporan pelanggaran Pemilu.
Selain strategi-strategi yang perlu disusun guna terselenggaranya pemilu yang bebas, rahasia,  jujur  dan  adil  perlu  juga  diperhatikan  masalah  Etika  dalam  berpolitik.Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995), Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia.
Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan  kenyataan  bahwa  pengertian  moral  senantiasa  menunjuk  kepada  manusia sebagai  subyek  etika.  Maka  kewajiban  moral  dibedakan  dengan  pengertian  kewajiban- kewajiban lainya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun  dalam  hubunganya  dengan  masyarakat  bangsa  maupun  negara,  Etika  politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.
Prinsip-prinsip demokrasi modern semestinya menjunjung tinggi dan menempatkan etika politik sebagai bagian dari pengawasan praktek pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh partai politik dalam strategi kampanye politiknya.
Gambar 4. Persepsi terhadap Pemilu Legislatif 2014 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## E. Persepsi terhadap  Penyelenggara  Pemilu  Legislatif  2014  secara  demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel
Mayoritas  pemilih  (46%)  menyatakan  persetujuan  terhadap  pemilu  legislatif  2014 dilaksanakan  secara  demokratis,  prosedural,  transparan  dan  akuntabel  tetapi  masih berimbang sebanyak 39% menyatakan keraguan. Pada abad 21 (era globalisasi) ditandai kemajuan  teknologi  informasi,  dimana  perkembangan  dan  dinamika  suatu  masyarakat dapat diakses oleh masyarakat lainnya diberbagai belahan penjuru dunia. Konsekuensinya, penyelenggaraan pemilu legislatif sebagai wahana keikut-sertaan masyarakat secara aktif dalam  mempengaruhi  dan  menentukan  arah  kebijakan  haluan  negara,  adalah  suatu keniscayaan  bahwa  akses  informasi  kepada  masyarakat  luas  tentang  penyelenggaraan pemilu selain berlandaskan asas demokratis dan prosedural, juga harus diimbangi bahwa pemilu dilakukan dengan proses transparansi dan prosedural.
Gambar 5. Persepsi terhadap Penyelenggara Pemilu 2014 secara demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel

## F. Persepsi terhadap Posisi Pemerintah
Mayoritas  pemilih  (46%)  menyatakan  persetujuan terhadap  Posisi  Pemerintah  dan jajarannya  menjaga  integritas  dan  netralitas  tetapi  masih  berimbang  sebanyak  39% menyatakan keraguan. Pelaksanaan pemilu yang demokratis senatiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip  integritas  dan  netralitas.    Sistem  pemerintahan  demokratis,  senantiasa melakukan  perbaikan  regulasi  penyelenggaraan  pemilu,  untuk  meminimalisir  terjadinya pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  pemilu  yang  tidak  memiliki  integritas  dan  netralitas. Posisi pemerintah dan jajarannya diharapkan untuk selalu menjaga prinsip-prinsip tersebut, sehingga  penyelenggaraan  pemilu  berjalan  dengan  baik.  Mesin  birokrasi  yang  dimliki pemerintah  dari  pusat  hingga  tingkat  paling  bawah  yaitu  desa,  dan  menyentuh langsung urat nadi masyarakat, sehingga posisi ini sangat rentan untuk  dilakukan penyimpangan, baik  dalam  bentuk  melakukan  intervensi  maupun  mobilisasi  terhadap  masyarakat  untuk memberikan suaranya kepada yang ditentukan. Sehingga harapan terselenggaranya pemilu yang memiliki integritas dan netralitas tidak akan pernah terwujudkan.
Gambar 6. Persepsi terhadap Posisi Pemerintah

## G. Persepsi terhadap Pemilu Legislatif 2014 yang memperhatikan hak individu
Mayoritas  pemilih  (48%)  menyatakan  persetujuan  terhadap  Pemilu  Legislatif  2014 yang melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih. Tetapi masih ada keraguan pemilih (32%)  bahwa  penyelenggaraan  pemilu  legislatif  2014  dapat  melindungi  dan  menjaga kesamaan  hak pemilih. Dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  kekuasaan sepenuhnya  ada  di  tangan  rakyat,  artinya  suara  rakyatlah  yang  menentukan  masa  depan pemimpinnya.  Pemerintahan  yang  dibentuk  benar-benar  berdasarkan  keinginan  dan kepercayaan  rakyat.  Penyelenggaraan  pemilu  legislatif  diharapkan  dapat  menjamin kesamaan hak pemilih dalam menyalurkan keinginan dan kepercayaan.
Sistem  pemilu  yang  demokratis  senantiasa  menjunjung  tinggi  dan  memberikan jaminan terhadap hak individu yang dimiliki masyarakat dalam keikutsertaannya mengikuti proses penyelenggaraan pemilu, sejak dari terdaftarnya sebagai pemegang pemilik suara hingga saat menentukan pilihannya dibilik suara. Penyelenggaran pemilu harus dibebaskan dari  praktek  pengekangan  terhadap  hak  individu  yang  dimiliki  masyarakat,  seperti intimidasi.
Gambar 7. Persepsi terhadap Penyelenggara Pemilu 2014 melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih

## H. Persepsi terhadap Perbaikan Pemilu
Mayoritas pemilih (83%) menyatakan perlunya perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemilu  kedepan. Penyelenggaraan  pemilu,  sebagai  wadah  pesta  demokrasi,  tidak  saja sebagai kegiatan rutinitas 5 tahunan, tetapi memberikan dampak positif bagi terciptanya pelaksanaan  pemilu  legislatif  yang  demokratis.  Tingginya ekspektasi  masyarakat  agar penyelenggaraan pemilu  dapat mengalami  perbaikan pada setiap penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun mendatang.
Kajian  Santoso  (2006)  menyimpulkan  ada  empat  masalah  perbaikan  pemilu,  yaitu tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Apa yang disebut dengan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu tidak pernah terjadi dalam praktik pemilu sehingga keberadaannya dalam undang- undang  pemilu  bisa  ditiadakan.  Sebagai  gantinya, kajian  ini  menemukan  satu  masalah hukum yang disebut perselisihan administrasi pemilu, berupa kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu untuk mengajukan keberatan kepada  penyelenggara  pemilu  di  atasnya  atau  kepada  lembaga  peradilan,  agar  meninjau keputusan yang dirasa merugikan tersebut.
Tindak pidana pemilu adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan pidana pemilu yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  Pemilu. Pelanggaran  administrasi  pemilu  adalah  perbuatan  melanggar  ketentuan  peraturan perundangan yang tidak diancam dengan sanksi pidana, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan,  persyaratan,  kewajiban,  perintah,  dan  larangan  sebagaimana  diatur  dalam undang- undang dan peraturan Pemilu lainnya.
Perselisihan administrasi pemilu adalah perselisihan yang ditimbulkan oleh keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu yang dianggap merugikan pihak tertentu, dalam hal ini adalah warga negara (yang mempunyai hak pemilih dan pemilih), partai peserta pemilu, bakal calon anggota legislatif, calon anggota legislatif, bakal calon presiden/wakil presiden dan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta calon presiden/wakil presiden dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang terjadi dalam tahapan-tahapan Pemilu.
Perselisihan  hasil  pemilu  adalah  perselisihan  yang  ditimbulkan  oleh  keputusan penyelenggara pemilu tentang hasil pemilu yang dianggap merugikan pihak tertentu, dalam hal ini peserta  pemilu perseorangan (untuk  memilih DPD),  peserta  pemilu  partai  politik (untuk memilih DPR dan DPRD), calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terjadi pada tahapan penetapan hasil pemilu.
Gambar 8. Persepsi terhadap perbaikan pelaksanaan Pemilu

## I. Pilihan Partai pada Pemilu Legislatif 2009 dan 2014
Pada  penyelenggaraan  Pemilu  Legislatif  2009,  responden  sedikit  lebih  banyak memilih  partai  lokal  (55%)  dibandingkan  partai  nasional  (45%).  Berbeda  pada  Pemilu Legislatif 2014, responden jauh lebih banyak memilih partai nasional (63%) dibandingkan partai lokal (37%).
Gambar 9. Pilihan Partai Politih pada Pemilu 2009 dan 2014

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Partisipasi pemilih masih cukup tinggi dengan kesadaran sendiri (75%) berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014.
2. Persepsi persetujuan pemilih belum terlalu tinggi (diantara 43% - 53%) terhadap (1) lembaga  penyelenggaraan  pemilu  legislatif  yang  mandiri  dan  bebas  intervensi,  (2) Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,  (3)  Pemilu  Legislatif  2014  dilaksanakan  secara  demokratis,  prosedural, transparan dan akuntabel, (4) posisi pemerintah dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas dan (5) Pemilu Legislatif 2014 yang melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih,
3. Pilihan terhadap  partai politik  lokal  pada  Pemilu Legislatif 2014  menurun  (pemilih sebesar 37%) dibandingkan pada Pemilu 2009 (pemilih sebesar 55%). Sementara pada partai nasional meningkat dari pemelih sebesar 45% menjadi 63%.
4. Responden  berasal  dari  65%  pria  dan  35%  wanitaUsia  responden  pemilih  masih produktif dengan rata-rata 37 tahun dan pendapatan rata-rata Rp. 2.081.000,-. Televisi masih  sumber  utama  bagi  pemilih  (43%)  dalam  mencari  informasi  terkait  Pemilu Legislatif  2014.  Sisanya  sebanyak  22%  dan  19%  melalui  KPU  dan  panitia penyelenggara di tingkat desa.

## Saran
1. Penelitian  terkait  Pemilu  Legislatif  2014  masih  relevan  untuk  mengetahui  persepsi pemilih dari perbedaan geografi (pemilih dari daerah rural dan urban) dan status sosial ekonomi (pendidikan dan pendapatan).Hal ini dapat berimplikasi terhadap perbaikan
dalam penyelenggaraan Pemilu dari sisi sumber informasi utama yang dicari pemilih dan peran KPU mulai dari tingkat kabupaten sampai desa.
2. Penelitian masih perlu dilanjutkan dengan analisis korelasi antara pilihan partai politik dan  status  sosial  ekonomi  (jenis  kelamin,  domisili,  pekerjaan  dan  pendapatan) sehingga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi partai politik lokal maupun nasional dalam strategi sosialisasi dan pemenangan pada Pemilu berikutnya.

## 5. REFERENSI
Budiardjo, Miriam.2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama
Chehabi,  Houchang  Esfandiar  &  Juan  José  Linz,  Sultanistic  Regimes  (1988),  Johns Hopkins University Press, Baltimore.
David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
Liddle, R. William. 2000. Memastikan Arah Baru Demokrasi. Jakarta FISIP UI.
Milbrath, Lester. 1965. Political Partisipation, How and Way, Do get Involved in Politics. Chicago: Rand McNally.
Maleong,  Lexi  J,  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif untuk  Pemula,  Bandung  :  Remaja Rosda Karya, Bandung: 2002
Santoso, Topo, Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan Hukum Pemilu, 2006 Tim Peneleiti PERLUDEM, Jakarta