Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XVIII, No. 2, July-December 2018, p. 89-110 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: October 2018; Accepted: November 2018; Published: December 2018

## Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
M. Kholis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi E-mail: choles_m@yahoo.com
Jalaluddin Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: jalaluddin@uinjambi.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  examine  the  effort  to  improve  public  services  in  the  field  of Islamic  education  consists  of  curriculum  and  evaluation  areas,  educators  and  education personnel, facilities and infrastructure, student, institutional and information systems. This study uses qualitative descriptive methods through observation and indepth interviews with the Head of the Office of Religious Affairs Jambi City as key informant. Another informants are  Head  of  Administration  of  sub-section,  Section  Head  of  the  Madrasah  Education, employees,  and  society.  Furthermore,  the  technique  of  collecting  data  using  interviews, observations and documentation study and data analysis. This research found that first, the Head Office of Religious Affairs Jambi City  has a  strategy to increase public  services in the field of Islamic  education, but the Head of the  Office of Religious Affairs  in  Jambi City only involves some personnel clerks. Second, the implementation of public services in the field of Islamic  education  have  not  obtained  good  results,  there  are  still  dissatisfaction  among Islamic teacher with the services provided by employees of Religious Office; Third, evaluation made  by  the  Head  Office  of  the  Ministry  of  Religious  Jambi  in  religious  education  public services  have  not  been  satisfactory,  the  gap  between  planning  and  implementation  still happened in the field of Islamic education.
Keywords: Management;  the  Head  of  Religious  Affairs  Office;  Public  Services:  Islamic Education.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya  peningkatan  pelayanan  publik bidang pendidikan agama Islam yang terdiri dari bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  kesiswaan,  kelembagaan  dan  sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Pencarian informan dilakukan secara  purposive  sampling,  dengan  informan  kunci  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kota Jambi  (KKKAKJ). Sedangkan Kasubbag TU, Kasi Pendidikan Madrasah, guru agama, dan  masyarakat  sebagai  informan  lainnya.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pertama, KKKAKJ  sudah  berupaya  membuat  perencanaan  dalam  meningkat  pelayanan  publik  di bidang  Pendidikan  Agama  Islam,  namun  hanya  melibatkan  sebagian  personel  pegawai. Kedua, KKKAKJ dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam belum memperoleh hasil yang maksimal, dibuktikan dengan adanya guru yang tidak puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Ketiga,  hasil  evaluasi  internal  dari  KKKAKJ    sendiri dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  belum memuaskan, masih terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Kata-kata kunci: Manajemen; Kepala Kantor Kementerian Agama; Pelayanan Publik; dan Pendidikan Agama Islam.

## I. Pendahuluan
Administrasi kepegawaian merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bertugas  mengupayakan  terbentuknya  pegawai  negeri  sipil  yang  bersih, berwibawa  dan  sadar  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat seperti ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Pegawai negeri memiliki peran sangat  penting  terhadap  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan nasional yang berencana, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara bertahap.
Seorang  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  dalam  menjalankan  tugasnya dalam  sebuah  kegiatan  manajemen  dituntut  untuk  mempunyai  suatu keterampilan,  pengetahuan  dan  keahlian.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  Rasullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:
َلاَق ُهْنَع ُالله  َي ِضَر َةَرْيَرُه  ْيِبَا  ْنَع : َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل ْوُسَر َلاَق
ِةَعاَّسلا ِر ِظَتْنأَف ِهِلْهَا ُرْيَغ ُرْمَلأْا َدِس ُو اَذِإ
( يراخبلا هاور )
Artinya:  Dari  Abu  Hurairah  Ra.  Berkata:  Telah  bersabda  Rasulullah  SAW  “Jika sesuatu  diserahkan  kepada  orang  yang  bukan  ahlinya,  maka tunggulah kehancurannya.” 1 (Riwayat Bukhari)
Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  merupakan  barometer  penggerak pembangunan  umat  beragama  di  Kota  Jambi  yang  dipimpin  oleh  seorang Kakamenag  yang  seharusnya  mampu  memegang  kendali  organisasi/  kantor  dan mampu  membimbing  setiap  pegawainya  agar  mampu  memberikan  pelayanan yang  maksimal  kepada  masyarakat.  Citra  birokrasi-birokrasi  secara  keseluruhan akan  banyak  ditentukan  oleh  manajemen  kepemimpinan.  Dengan  adanya manajemen  kepemimpinan  kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi diharapkan para masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal.
Pelayanan  publik  dalam  perkembangannya  timbul  dari  adanya  kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual  maupun  kelompok.  Dalam  pemberian  pelayanan  tidak  boleh  tercipta perlakuan  yang  berbeda,  sehingga  menimbulkan  diskriminasi  pelayanan  bagi masyarakat.  Selain  itu,  manajemen  pelayanan  perlu  pula  mendapat  pembenahan melalui  keterbukaan  dan  kemudahan  prosedur,  penetapan  tarif  yang  jelas  dan terjangkau,  keprofesionalan  aparatur  dalam  teknik  pelayanan,  dan  tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat ( public complain ), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur. 2
Pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi adalah layanan bidang pendidikan, administrasi dan haji. Setelah melakukan grand tour di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi,  peneliti  mendapati  berbagai permasalahan  manajemen  kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan pelayanan bidang Pendidikan Agama Islam  diantaranya adalah:(1)
1 Al Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Sohih Al-Bukhari (Kairo: Mussasah Al-Mukhtar, 2004), hlm. 27
2 Adrian  Sutedi, Hukum  Perizinan  dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 3.
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
Belum maksimalnya manajemen yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama  Kota  Jambi  dalam  peningkatan  pelayanan  publik,  hal  ini  masih  terdapat guru  yang  merasa  belum  puas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  bidang  Pendidikan  Agama  Islam. 3 (2) Belum  bagusnya  pelayanan  yang  diberikan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kota  Jambi,  karena  masih  terdapat  guru  yang  melakukan  urusan  di  bidang pendidikan  tidak  memperoleh  pelayanan  yang  prima. 4 (3)  Kepala  Kantor Kementerian Agama belum melakukan pengawasan yang baik kepada bawahannya dalam  melaksanakan  tugas  untuk  memberi  pelayanan  kepada  guru,  sehingga mengakibatkan masih terdapat guru yang tidak mau berurusan  dengan kemenag Kota  Jambi  disebabkan  pelayanan  yang  tidak  bagus  dan  memakan  waktu  yang lama tidak sesuai dengan SOP dalam bidang Pendidikan Agama Islam.
Oleh  sebab  ditemukannya  permasalahan  tersebut,  maka  dengan  menerapkan metodologi  penelitian  kualitiatif  deskriptif  dan  menggunakan  teknik  wawancara, observasi  dan  teknik  dokumentasi  dalam  pengumpulan  data,  penelitian  ini  ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut;  (1) bagaimana perencanaan Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkat  pelayanan  publik  di bidang  Pendidikan  Agama  Islam  (2)  bagaimana  pelaksanaan  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan  Agama  Islam  dan  (3)  bagaimana  pengawasan  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam.

## II. Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama
Menurut  Ibrahim  Bafadal,  manajemen  merupakan  proses  pendayagunaan  semua sumberdaya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan  disebut  manajemen. 5 Nanang  Fattah, mengemukakan  bahwa:  “manajemen  sebagai  proses  merencana,  mengorganisasi, memimpin  dan  mengendalikan  upaya  organisasi  dengan  segala  aspeknya  agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien” 6 .
Terry  mengemukakan  bahwa  manajemen  sama  dengan  manajemen  sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  baik  ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 7
Berdasarkan  beberapa  pengertian  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  manajemen  adalah  suatu  proses  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap  aspek-aspek  yang  ada  dalam  organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
3 Observasi Peneliti di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi pada tanggal 10 Maret 2016
4 Dokumentasi didapat dari  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi  pada tanggal 10 Maret 2016
5 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.1
6 Nanang  Fattah, Landasan  Manajemen  pendidikan (Bandung:  Remaja  Rosdakarya  ,  2006), hlm.1
7 Terry  Goerge  R, Prinsip-Prinsip  Manajemen. Alih  bahasa  Smith,  J  (Jakarta:  Bumi  Aksra, 2009), hlm. 9
Indikatornya  dalam  tesis  ini  adalah  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengevaluasi  Kepala  Kantor  Kementrian  Agama  Kota  Jambi.  Sebagai  sub indikatornya  adalah  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan meliputi pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru.
Kepala  kantor  adalah  inti  dari  manajemen. Seorang  Kepala  kantor adalah seseorang  yang  aktif  membuat  rencana-rencana,  mengkoordinasi,  melakukan percobaan  dan  memimpin  pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan  bersama-sama. Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan  sebagaian  tugas  pemerintahan  dibidang  keagamaan,  maka Kementerian Agama Kota Jambi merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Agama  di  Propinsi  Jambi,  akan  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  kebijakan Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Propinsi  Jambi  dan  peraturan perundang  undangan  yang  berlaku.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2012 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Kementerian Agama. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pendidikan Madrasah di Bagi Ke  dalam  5  Bidang  Urusan,  yaitu:  kurikulum  dan  evaluasi,  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  kesiswaan,  kelembagaan  dan  sistem informasi.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menfokuskan  pada  pelayanan  di  bidang pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  yang  meliputi  pembayaran  tunjangan sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru,  dan  pelayanan  NUPTK guru.

## III. Fungsi-Fungsi Manajemen
Fungsi-fungsi  manajemen  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  mengacu  kepada fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang diungkapkan oleh Engkoswara, yaitu meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 8 Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa  kini  dan  keadaan  yang  diharapkan  terjadi  pada  masa  yang  akan  datang. Setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; (3) identifikasi dan pengerahan sumber  yang  jumlahnya  selalu  terbatas. 9 Perencanaan  diartikan  sebagai  usaha sadar berupa proses yang sistematik dalam membuat keputusan tentang aktifitas- aktifitas dan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh individu, kelompok, unit kerja, atau  organisasi  pada  masa  yang  akan  datang.  Berkaitan  dengan  perencanaan, Bateman & Snell menyebutkan bahwa karena perencanaan adalah sebuah proses pengambilan  keputusan,  maka  perencanaan  harus  dilakukan  melalui  proses tertentu. 10 Proses perencanaan oleh Bateman & Snell dibagi dalam enam tahapan, yaitu:  analisis  keadaan (situational  analysis) ,  menetapkan  alternatif  tujuan  dan rencana (alternative  goals  and  plans), mengevaluasi  tujuan  dan  rencana (goal  an
8 Engkoswara, Dasar-dasar Administrasi Pendidikan (Jakarta: Dirjen Dikti, Depdikbud, 2008), hlm. 26.
9 Nanang Fatah, Landasan Manajemen pendidikan , hlm. 49.
10 Bateman & Snell, Management Computing in The New Era , hlm. 112-113.
plan  evaluation) ,  memilih  tujuan  dan  rencana (goal  and  plan  selection), mengimplementasikannya (implementa-tion), memonitor  dan  mengontrol pelaksanaan (monitor and control) . 11
Pelaksanaan  ( actuating )  merupakan  fungsi  manajemen  yang  paling  utama.. Dalam hal ini, George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan  anggota-anggota  kelompok  sedemikian  rupa  hingga  mereka berkeinginan  dan  berusaha  untuk  mencapai  sasaran  perusahaan  dan  sasaran anggota-anggota  perusahaan  tersebut  oleh  karena  para  anggota  itu  juga  ingin mencapai  sasaran-sasaran  tersebut. 12 Pelaksanaan  yang  bagus  dilakukan  oleh Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  pelayanan  di  bidang Pendidikan  Agama  Islam  merupakan pilihan  terbaik  untuk  melaksanakan  tugas secara  pelayanan  prima  sesuai  dengan  SOP. Pelaksanaan  pelayanan  publik hendaknya  dikendalikan  untuk  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan dan  kontribusinya  terhadap  perwujudan  visi  madrasah.  Dari  setiap  pelaksanaan pelayanan  publik  hendaknya  diusahakan  suasana  yang  kondusif,  tidak  terlalu membebani  masyarakat  dan  tidak  merugikan  aktivitas  masyarakat.  Usahakan pelaksanaan kegiatan konsisten sebagaimana terjadwal dan terpublikasikan. 13 Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih  menjamin  bahwa  semua  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  sesuai  dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 14 selanjutnya pengawasan merupakan proses  dasar  yang  secara  esensial  tetap  diperlukan  bagaimanapun  rumit  dan luasnya  suatu  organisasi.  Proses  dasarnya  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu:  (a) menetapkan  standar  pelaksanaan,  (b)  pengukuran  pelaksanaan  pekerjaan dibandingkan  dengan  standar,  dan  (c)  menentukan  kesenjangan  (deviasi)  antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. 15 Dalam organisasi apapun, pengawasan itu  sendiri  selalu  diperlukan,  karena  pengawasan  mempunyai  sasaran  untuk melakukan pencegahan atau perbaikan ketidaksesuaian, kesalahan-kesalahan dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan tugas dan wewenang. Adapun fungsi pengawasan  menurut  Sule  dan  Saefullah  pada  dasarnya  merupakan  proses  yang dilakukan    untuk  memastiakan  agar  apa  yang  telah  direncanakan  berjalan sebagaiamana  mestinya.  Fungsi  pengawasan  antara  lain  identifikasi  berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang  diperlukan  agar  tujuan  organisasi  dapat  tetap  tercapai.  Jika  tidak  berjalan dengan  semestinya  maka  fungsi  pengawasan  juga  melakukan  proses  untuk mengoreksi  kegiatan  yang  sedang  berjalan  agar  dapat  tetap  mencapai  apa  yang telah direncanakan. 16
11 Bateman & Snell, Management.. , hlm. 112-113.
12 George R Terry, Dasar-Dasar Manajemen Edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 150
13 George R Terry, Dasar-Dasar Manajemen, hlm. 150.
14 Sondang. P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, hlm. 169.
15 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan , hlm. 101.
16 Sule, Tisnawati, Ernie dan Seafullah Kurniawan, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 317.

## IV. Konsep Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendidikan Islam
Secara  terminologi,  publik  atau public mempunyai  arti  masyarakat  atau  umum (diperlawankan dengan  privat). Istilah public maupun  privat  berasal dari bahasa latin, di mana  public  berarti ” of the people ” (menyangkut rakyat atau masyarakat sebagai bangsa berhadapan dengan negara), sedangkan privat berarti ” set a part ” (bagian  terpisah  dari  rakyat  atau  masyarakat),  dengan  demikian,  istilah public dapat  disimpulkan  sebagai  kumpulan  orang  atau  manusia  dalam  hubungannya dengan  dan  atau  kapasitasnya  selaku  penyandang  kepentingan  komunal  dari kewarganegaraan  suatu  negara.  Adapun  istilah    privat    menunjuk  kepada  orang per orang dalam kapasitas individu berhadapan dengan individu yang lain. 17 Istilah service sering diidentikkan dengan istilah pelayanan. Berkaitan dengan ini  Kotler  mengemukakan  bahwa:  ” A  service  is  any  act  of  performance  that  one party  can  offer  to  another  that  is  essentially  intangible  and  does  not result  in    the ownership of anything. It’s production may or may not be tied in phsycal product” . 18 Dari  beberapa  pendapat  ahli  mengenai  pelayanan  publik,po  disimpulkan bahwa  dalam  pelayanan  publik ( publik  service ) terdapat  dua pihak yang  terlibat didalamnya  yaitu  pelayanan  (servant)  dan  pelanggan  ( customer ).  Dalam  hal  ini servant merupakan  pihak  yang  menyediakan  layanan  bagi  kebutuhan customer . Konsep ini lebih identik dengan organisasi privat, karena dalam organisasi publik pengertian  customer  belum  sepenuhnya  digunakan  sebagai  pengganti  istilah masyarakat  dalam  hubungan  dengan  pelayanan.  Oleh  sebab  itu  pembicaraan tentang pelayanan kepada masyarakat akan melibatkan empat unsur yang terkait yaitu: 19 Pertama,  adalah  pihak  pemerintah  atau  birokrasi  yang  melayani.  Kedua, adalah  pihak  masyarakat  yang  dilayani.  Ketiga,  terjalin  hubungan  antara  yang melayani dan yang dilayani. Hubungan ini sangat menentukan tingkatan pelayanan pemerintah  dan  pemanfaatan  pelayanan  tersebut  oleh  masyarakat.    Keempat, adanya  pengaruh  lingkungan  di  luar  birokrasi  dan  masyarakat  seperti  politik, sosial, budaya dan sebagainya.
Pendidikan  sendiri  berasal  dari  kata  dasar  didik  berarti  suatu  proses pengubahan  sikap  dan tata  laku seseorang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. 20 Dalam kajiannya, pendidikan mempunyai dua  istilah  yang  hampir  sama  bentuknya  dan  sering digunakan  yakni paedagogie dan  paedagogiek.  Paedagogie berarti pendidikan, sedangkan paedagogiek berarti ilmu  pendidikan  yang  menyelidiki  serta  merenungkan  tentang  gejala-gejala perbuatan mendidik. 21
17 Sugiyanto,  “Mengukur  Kinerja  Kebijakan  Publik  (Pertanyaan  Korelasional  Terhadap Aktualisasi  Good  Governance)”,  dalam Jurnal  Good  Governance, Vol  3,  No.1,  Mei  2006,  Program Magister STIA-LAN, Jakarta, hlm. 63-64.
18 Philip  Kotler, Manajemen  Pemasaran,  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi,  dan Pengendalian (terj. Supranto), Printice Hall, edisi Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 464.
19 Ibid.,
20 EM  Zul  Fajri, Ratu  Aprilia  Senja, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia, (tt.:  Difa  Publisher, 2008), hlm. 254.
21 M. Djumransjah, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Malang: Bayumedia, 2009), hlm. 21
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
Dalam  mempelajari  pendidikan  Islam,  perlu  kiranya  memahami  makna  dari pendidikan  Islam  terlebih  dahulu.  Menurut  perbendaharaan  pendidikan  Islam, terdapat  tiga  istilah  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  makna  pendidikan yakni al-tarbiyah,  al-ta’lim   dan  al-ta’dib. 22 Akan  tetapi  ada  juga  yang menambahkan  istilah ar-riyadloh. 23 Ketiganya  mempunyai  arti  yang  berbeda sesuai  dengan  teks  dan  konteksnya,  namun  disaat  tertentu  mereka  juga mempunyai  sinonim  arti.  Secara  leksikal  kosa  kata بﺮت ـ ةﻴ (tarbiyah)  berarti pendidikan, ﻢﻴلﻌت (ta’lim) berarti pengajaran, dan ﺐيدأت (ta’dib) berarti pendidikan. 24 Makna al-tarbiyah lebih luas dari pada maknaal-ta’lim, sedangkan al- ta’dib mempunyai makna universal dibandingkan makna al-tarbiyah.
Para ahli  memberikan  pengertian  pendidikan dengan  redaksi  yang  berbeda namun  esensinya  adalah  sama. Menurut  Djumransjah  pendidikan  mengandung tujuan yang ingin dicapai, yakni kemampuan individu untuk berkembang sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupannya baik sebagai individu, warga negara, maupun warga  masyarakat. 25 Sedangkan  pendidikan  Islam  hakikatnya  adalah  “proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam”. 26
Dari  pengertian  yang  telah  dipaparkan  oleh  beberapa  ahli  baik  secara etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam adalah proses  tranformasi  dan  internalisasi  ilmu  pengetahuan  dan  nilai-nilai  pada  diri anak  didik  melalui  pertumbuhan  dan  pengembangan  potensi  fitrahnya  guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. 27 Pengertian tersebut sebagaimana kedudukan manusia sebagai hamba Allah serta khalifah Allah di bumi.
Setiap usaha,  kegiatan  dan  tindakan  yang  di  sengaja  untuk  mencapai  tujuan tertentu,  harus  mempunyai  landasan  tempat  berpijak  yang  baik  dan  kuat.  Oleh karena  itu  pendidikan  islam  sebagai  usaha  membentuk  manusia,  harus  pula mempunyai  landasan  yang  kuat.  Landasan  tersebut  adalah  Al-Quran,  As-Sunnah, Ijtihad.
Dalam membahas  pendidikan  islam, tentunya tidak melupakan  rinsip-prinsip pendidikan  islam.  Sesungguhnya  untuk  merumuskan  tujuan  pendidikan  islam, harus diketahui terlebih dahulu prinsip-prinsip pendidikan islam yang bersumber dari  nilai-nilai  Al-Quran  dan  As-Suannah.  Dalam  hal  ini,  paling  tidak  ada  lima prinsip  dalam  pendidikan  islam.  Kelima  prinsip  tersebut  antara  lain:  prinsip integrasi  (tauhid),  prinsip  keseimbangan,  prinsip  persamaan  dan  pembebasan, prinsip  komunitas  dan  berkelanjutan  (istiqomah),  prinsip  kemaslahatan  dan keutamaan. 28
22 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dn Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.
23 Akh. Muzakki, Kholilah, Ilmi Pendidikan Islam , (Surabaya: Kopertais IV Press, 2006), hal 9.
24 Rosmiaty Azis, Rekontruksi  Pendidikan  Islam  dalam  Era  Post-Modernisme  Tantangan Menuju Civil Society di Indonesia, tesis, (Makasar: IAIN Alaudin, 2010), hlm. 51.
25 M. Djumransjah, Op.Cit., hlm. 28.
26 Haidar Putra  Daulay, Pendidikan  Islam:  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.
27 Akh. Muzakki, Kholilah, Op.Cit., hal 13.
28 Moh.  Roqib, Ilmu  Pendidikan  Islam:  Pengembangan  Pendidikan  Integratif  di  Sekolah, Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), hal 32-33.
Secara  prinsipal,  tujuan  pendidikan  Islam  ada  dua  macam,  yakni  tujuan keagamaan  dan  tujuan  keduniaan.  Maksud  dari  tujuan  keagamaan  ini  adalah bahwa setiap orang muslim secara personal beramal untuk keperluan akhiratnya atas  petunjuk  dan  ilham  keagamaan  yang  benar,  yang  tumbuh  dan  berkembang dari ajaran-ajaran Islam yang bersih dan suci. 29 Pada intinya, tujuan keagamaan ini melalui  berbagai  metode  serta  sudut  pandangnya  baik  secara  ilmiah  maupun falsafiyah  akan  mengantarkan  manusia  kepada  kebenaran  yang  haq,  yaitu  Allah SWT.

## V. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Sejarah
Berdasarkan Keputusan Menterian Agama RI no. 91 tahun 1967 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama Daerah, maka untuk daerah kotamadya Jambi sekarang bernama kota Jambi telah di bentuk Perwakilan Departemen  Agama  Kotamadya  Jambi  pada  tahun  1968  dengan  dinas-dinasnya sebagai berikut: Dinas Urusan Agama Kotamadya Jambi, Dinas Pendidikan Agama Kotamadya  Jambi,  Dinas  Penerangan  Kotamadya  Jambi,  Dinas  Urusan  Haji Kotamadya Jambi, Dinas Pengadilan Agama Kotamadya Jambi
Pada  saat  itu  Perwakilan  Departemen  Agama  Kotamadya  Jambi  sekarang bernama  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  yang  di  kepala  oleh  Rd.  Hasanuddin belum  mempunyai  gedung  kantor  yang  tetap.  Dan  pada  bulan  Desember  1971 barulah  Departemen  Agama  Kotamadya  Jambi  menempatin  Komplek  Ex. Perwakilan  Departemen  Agama  Propinsi  Jambi  yg  berada  pada  jalan  Mayang Mengurai sekarang ini bernama Jalan. Prof. DR. Hamka No. 05 kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.
Adapun  visi  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  adalah:  Terwujudnya Masyarakat  Kota  Jambi  Yang  Agamais,  Cerdas  Dan  Berkualitas  sedangkan  misi adalah:  meningkatkan  kualitas  penyeleng-garaan  dan  pelayanan  administrasi secara prima, meningkatkan kwalitas pelayanan bimbingan ibadah, meningkatkan harmonisasi  kerukunan  umat  beragama,  meningkatkan  kwalitas  bimbingan keagamaan  pada  masya-rakat,  dan  meningkatkan  kwalitas  pendidikan  pada madrasah dan pondok pesantren.
Dari banyaknya item tugas fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi,  maka  peneliti  lebih  mengkaji  tentang  pelayanan  di  bidang  pendidikan madrasah seperti pelayanan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan meliputi pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru dan pelayanan NUPTK guru.
Nama  –  nama  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dari  tahun 1974  –  sekarang  antara  lain  Ismail  Hanafie  (1974  –  1977),  Drs.  H.  Anis  Husein (1977 – 1989), H. M. Thabrani Kasma, BA (1989 – 1994), Drs. H. Baihaqi Mahidin (1994  –  2000),  Drs.  Bahrul  Hamid,  S.Ag  (plh)(2000  –  2002),  Drs.  H.  Abdul  Kadir Husein  (2002  –  2007),  Drs.  H.  Maryadi,  M.Pd  (2007  –  2010),  H.  AR.  Sayuti,  S.Ag (2011 – 2013), Muhammad Ikbal, S.Ag, MH (2013 – Sekarang).
29 Ali Al Jumbulati, Abdul Futuh At Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, terj. M. Arifin, Dirasatun Muqaaranatun fit-Tarbiyyatil Islamiyyah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), cet. 2, hlm. 37.

## Keadaaan Pegawai dan Guru di Kemenag Kota Jambi
Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 PMA Nomor 13  Tahun  2012  mempunyai  tugas  melakukan  pelayanan,  bimbingan  teknis, pembinaan  serta  pengelolaan  data  dan  informasi  dibidang  pendidikan  agama Islam pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan data dari  dokumentasi  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dapat  dilihat  bahwa Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  hanya  memiliki  24  orang  pegawai struktural,  116  orang  orang  fungsional  umum,  15  orang  penghulu,  1  orang arsiparis dan 1orang analis kepegawaian. Secara keseluruhan, pegawai struktural di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi sebanyak 157 orang yang berstatus PNS sehingga  dalam  urusan  administrasi  tidak  mengalami  kendala.  Di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Jambi  masih  terdapat  kekurangan  pegawai  yang berstatus  PNS  dalam  bidang  kebersihan  lingkungan,  staf  kurikulum,  staf kepegawaian, dan operator sehingga mengalami kendala dalam menjalankan tugas untuk kepentingan kantor.
Guru Kantor Kementerian Agama Kota Jambi berdasarkan dokumentasi pada tahun  2016  terdiri  dari  551  orang  guru  berstatus  PNS,  sedangkan  jumlah pengawas  sebanyak 23  orang  yang  terdiri  dari  pengawas  MI,  MTs,  dan  MA,    dan tenaga  fungsional  penyuluh  sebanyak  35  orang  yang  tersebar  di  wilayah  Kota Jambi.  Adapun  seluruh  guru  sudah  berkualifikasi  pendidikan  S1,  sesuai  dengan tuntutan  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  UU Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen.  Dengan  data  keadaan  guru tersebut  di  atas  diperlukan  pimpinan  sekolah  yang  memiliki  kemampuan  dan keahlian sehingga dapat menata suasana kerja yang baik sehinga terbentuk iklim kerja  yang  kondusif  bagi  guru  dalam  melaksanakan  tugas  keguruannya  dan pegawai tidak dirugikan, selanjutnya tujuan pembekerjaan dapat tercapai dengan baik  dan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Begitu  pula  pengawas  dan  penyuluh agama  di  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  sudah  sesuai  dengan  kompetensi pendidikan.

## Sarana dan Prasarana Kementerian Agama Kota Jambi
Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  sebagai  sebuah  lembaga  pelayanan pendidikan dan masyarakat berdasarkan data dokumentasi, pada saat ini memiliki sarana  dan  prasrana  pendidikan  terdiri  dari  9  ruang  bekerja,  1  ruang  Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi,  1  ruang  Kasubbag  TU,  5  ruang  Kepala Seksi,  1  ruang  pengawas,  1  musholla,  1  buah  lapangan  bola  pimpong  dan  1 lapangan  upacara.  Akan  tetapi,  sarana  prasarana  WC  pegawai  yang  kurang  baik menyebabkan  pegawai  membuang  air  kecil  dan  besar  bergabung  dengan  WC kepala  seksi.  Selain  itu,  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  masih  terdapat kekurangan  seperti  tidak  memiliki  ruang  tunggu,  parkir,  taman  atau  kebun. Sehingga  dapat  menghambat  proses  pelayanan  publik  di  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan Agama Islam.
Sarana  yang  dimiliki  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  terdapat  2 kursi  dan  meja  pegawai  fungsional  umum  dan  1  komputer  kurang  baik.  Dengan kurang baik kondisi meja dan kursi pegawai dan sarana komputer menyebabkan dapat  menganggu  pegawai  dalam  bekerja.  Di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi  keadaan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pelaksanaan  pelayanan  publik masih  sangat  jauh  dari  standar  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama menetapkan standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah kantor meliputi:  gedung/ruang  bekerja,  ruang  pimpinan,  ruang  Kasubbag  Tata  Usaha, perpustakaan,  sarana  olah  raga,  musholla,  tempat  bermain,  taman,  fasilitas kesehatan, dan keselamatan bagi pegawai, dan sarana lain sesuai dengan tuntutan program pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kantor.

## VI. Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam

## Perencanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi  dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Agama Islam
Berdasarkan  dokumen  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  bahwa perencanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  meliputi  proses  pelayanan terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK guru.  Bilamana  bahan  yang  diajukan  oleh  guru  sudah  lengkap,  guru  dikehendaki untuk  menunggu proses  penyelesaian  dalam waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai dengan SOP. Untuk pelayanan tunjungan sertifikasi guru dan tunjangan fungsional guru diselesaikan dalam waktu selama 2-3 hari, sedangkan pelayanan NUPTK guru diselesaikan dalam waktu 1-2 hari.
Selanjutnya berdasarkan dokumen Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam bahwa perencanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam meliputi pelayanan terhadap tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru  melalui tiga  tahap    perencanaan.  Perancanaan  jangka  pendek,  sebagai  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Jambi  mengadakan  rapat  dengan  semua  pegawai membicarakan  masalah  kegiatan  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam.  Pada  tahap jangka  pendek  meliputi  program  harian,  mingguan,  dan  bulanan.  Perancanaan jangka  menengah  meliputi  kegiatan  pegawai  melaksanakan  tugas  melayani  guru mengenai tunjangan fungsional guru.
Perencanaan  jangka  panjang  seperti  melayani  guru  untuk  menyelesaikan masalah  NUPTK  guru.  Semua  perencanaan  kegiatan  Kantor  Kementerian  Agama Kota Jambi dalam meningkat pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam telah  direncanakan  secara  optimal,  namun  walaupun  demikian  terdapat  juga berbagai kelemahannya. 30
Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama Islam ini adalah: (1) memberikan orientasi kepada pegawai  untuk melaksanakan tugas pokok yang wajib dikerja di kantor dengan tepat waktu, (2) membuat jurnal jenis kegiatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam,  (3)  mencatat  prestasi pegawai  dalam  memberi  pelayanan  prima  terhadap  tenaga  tenaga  pendidik  dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru dan  pelayanan  NUPTK  guru,  dan  (4) mengatur  jadwal pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru.
Berdasarkan  observasi  peneliti  di  lapangan  bahwa  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Jambi  sudah  melakukan  perencanaan  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  seperti pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK  guru  sudah  dilakukan  dengan  baik,  namun  Kepala  Kantor  Kementerian Agama Kota Jambi kurang memberikan dukungan moril terhadap pegawai dalam melaksanakan  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  ada  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama Islam  dengan  alasan  dana  yang  tersedia  kurang.  Sebab  bila  dilakukan  berbagai bentuk  kegiatan  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan pelayanan  publik di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  perlu  dibentuk  penanggung jawaban  masing-masing  kegiatan  tersebut.  Untuk  mengimbangi  dana  yang tersedia,  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  hanya  mendukung pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  seperti  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK  guru.  Sedangkan  kegiatan  yang  lain  diabaikan,  sehingga  bila  ada pemeriksaan  terhadap  pegawai  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  tidak memperoleh prestasi yang baik dalam bidang seksi Pendidikan Madrasah. 31
Analisis  temuan  di  lapangan,  di  mana  perencanaan  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan  Agama  Islam  seperti  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  tidak  dilakukan  sepenuh hati seperti dalam penyelesaian berkas NUPTK guru diselesaikan selama 1 minggu.
30 Dokumen Perencanaan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Tahun 2016
31 Observasi Peneliti di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Tanggal 28 September 2016 Kota  Jambi, Perencanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam  Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
Di samping itu pelanggan (guru) tidak setuju terhadap kebijakan yang dibuat oleh Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi,  sebab  dalam  SOP  sudah  jelas bahwa  penyelesaian  urusan  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  diselesai  selama  1  hari sampai 2 hari hanya sebagai embel saja. Lebih lanjut Kepala Kantor Kementerian Agama  Kota  Jambi  telah  membuat  perencanaan  kegiatan  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  seperti  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru  adalah sesuai dengan perioritasnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat  pegawai  yang  selalu  mengulur-ulur  waktu  menyelesaikan  berkas  yang diinginkan oleh guru. Disamping itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi nampaknya  tidak  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pegawainya  dalam melaksanakan  tugasnya  yang  tidak  sesuai  dengan  SOP  dalam  meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh pegawai. Seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku, pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya  dengan  optimal  perlu  diberikan  sanksi,  supaya  semua  pegawai melaksanakan tugas dengan penuh disiplin sesuai dengan SOP.
Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  belum  membuat perencanaan  yang  bagus  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang Pendidikan  Agama  Islam  seperti  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru, sehingga banyak pelayanan publik  tidak  berjalan  dengan  efektif  karena  tidak  adanya  dukungan  dari  Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  baik  moril  dan  materil.  Adapun  kegiatan yang  menjadi  perioritas  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam adalah hanya pelayanan pembayaran tunjangan fungsional guru.

## Faktor-faktor  Penghambat  Perencanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam
Faktor  penghambat  perencanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam berdasarkan  observasi  peneliti  di  lapangan  adalah  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  meliputi  faktor  fisiologis,  faktor  psikologis,  perhatian, minat, motivasi dan bakat pegawai. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial  dan  faktor  non  sosial.  Faktor  sosial  antara  lain  seperti  keadaan  keluarga, keadaan lingkungan kantor, lingkungan masyarakat.
Selain itu, berdasarkan observasi peneliti bahwa faktor-faktor penghambat perencanaan kegiatan pegawai seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan Agama  adalah  sebagai  berikut:  a)  faktor  pegawai,  yang  memiliki  latar  belakang yang  berbeda,  maka  tingkat  keseriusan  bekerja  juga  berbeda-beda,  dan  para pegawai  mempunyai  sifat  matrealistis  sehingga  sulit  untuk  diajak  untuk  ikut membuat program kegiatan tugas di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkanpelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam, b) faktor dari guru  yang  kurang  mempunyai  waktu  untuk  berurusan  di  Kantor  Kementerian
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
Agama Kota Jambi, c) faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai, d) faktor  lingkungan  dimana  masyarakat  justru  membiarkan  pegawai  seksi pendidikan madrasah dalam menyelesaikan urusan guru dalam waktu yang sangat lama, dan e) faktor kurangnya pengawasan. 32

## Upaya  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam  Perencanaan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam
Berdasarkan  observasi  peneliti  di  lapangan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  merencanakan  kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama adalah dengan menumbuhkan  konsep  diri  kepada  pegawai  sehingga  pegawai  dapat  berperilaku agamis  seperti:  keterampilan  komunikasi,  konsekuensi-konsekuensi  logis  dan alami,  klarifikasi  nilai  (contoh:  nilai  kerapihan),  analisis  transaksional  (tahapan yang  dilalui  dan  disepakati  bersama).  Untuk    itu  pada  hakikatnya  membuat pegawai menjadi lebih teratur dan lebih baik dalam bekerja, bukan malah tertekan ataupun merasa terbebani. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi sebagai pembina  pegawai  sudah  sepantasnya  memberikan  keteladanan  kepada  para pegawainya. Agar nantinya mereka terbiasa disiplin pada lingkungan kerja, karena dengan  pelayanan  yang  baik  diberikan  oleh  pegawai  seksi  pendidikan  madrasah guru  merasa  dihargai. 33 Upaya  lain  yang  dilakukan  Kepala  Kantor  Kementerian Agama Kota Jambi adalah membuat perencanaan yang lebih untuk meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  karena  selama  ini perencanaan  yang  dihasilkan  tidak  bagus,  sehingga  membingung  pegawai  seksi pendidikan madrasah untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. 34

## Pelaksanaan  Kepala  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Jambi  Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Agama Islam
Untuk memberikan suatu pelayanan yang baik bagi guru diperlukan adanya suatu standar yang harus dipatuhi oleh semua pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jambi  yang  ditetapkan  melalui  Standar  Pelayanan  Minimal.  Standar  ini  bukan hanya mencakup prosedur kerja namun juga keseragaman layanan dan kesamaan persepsi.  Oleh  sebab  itulah  keberadaan  suatu  standar  baku  dalam  bentuk  SOP sangat urgent dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta terciptanya pelayanan prima kepada para pengguna layanan serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan  guru terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.
32 Observasi  Peneliti  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Tanggal  10  Oktober  2016 Kota Jambi, Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
33 Observasi Peneliti. Tanggal 12 Oktober 2016  Kota Jambi, Upaya Kepala Madrasah Dalam Perencanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
34 Observasi  Peneliti  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Tanggal  15  Oktober  2016 Kota Jambi, Upaya  Kepala  Madrasah Dalam Perencanaan  Kepala  Kantor  Kementerian Agama  Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  telah  melakukan peningkatan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam dengan melatih pegawai  untuk  menumbukan  prestasi  yang  bagus  dalam  bekerja.  Keseriusan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan publik adalah kepala bersama dengan kasi Pendidikan Madrasah selalu melakukan pengawas terhadap pegawai dalam bekerja. Bila terdapat pegawai dalam melayani guru yang tidak sesuai dengan SOP, akan diberikan teguran baik secara lisan atau tertulis.  Bila  teguran  tidak  dijalankan  oleh  pegawai  tersebut,  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Jambi  membuat  surat  panggilan  sebanyak  3  kali, pegawai  tersebut  belum  juga  melakukan  perubahan  maka  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi membuat surat skoring pegawai tersebut dengan tidak memberikan uang makan.
Berdasarkan  observasi  peneliti  selanjutnya  dapat  diperoleh  data,  di  mana tidak semua pegawai yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dapat meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  seperti pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK  guru  sebagai  indikator  meningkatkan  prestasi  kerja  pegawai.  Malah terdapat  pegawai  yang  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik  di  bidang Pendidikan  Agama  Islam  mendapat  prestasi  yang  buruk  dalam  bekerja.  Apalagi pegawai  yang  melaksanakan  tugasnya  tidak  sesuai  dengan  SOP,  hasil  yang diperoleh pegawai dalam melayani guru memperoleh prestasi kerja yang rendah. Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  tugas  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi  melalui  bawahannya  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang Pendidikan  Agama  Islam  seperti  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  dapat  meningkatkan prestasi  kerja  pegawai.  Dimana  pegawai  yang  melaksanakan  tugasnya  di  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan  Agama  Islam  dapat  meningkatkan  prestasi  kerja  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya, sehingga segala proses bekerja pegawai dilakukan secara serius sesuai dengan SOP yang ada. Selanjutnya bagi pegawai yang melaksanakan tugas dengan penuh berprestasi dalam pelayanan publik untuk menghindari guru dan  masyarakat  tidak  merasa  kecewa  berurusan  di  seksi  pendidikan  madrasah, dalam  hal  ini  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dikagumi  oleh  kantor  lain yang  ada  di  Kota  Jambi.  Kalau  saya  lihat,  banyak  pegawai  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Jambi  yang  berprestasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam. Di samping itu pegawai yang berprestasi dalam bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam pegawai tersebut  terampil  bagus  dalam  segala  hal  di  lingkungan  perkantoran,  dan  guru merasa dilayani dengan bagus oleh pegawai di seksi pendidikan madrasah. Sebuah tolak  ukur  tercapainya  efektivitas  kerja  pegawai  adalah  dengan  melihat  tingkat prestasi  kerja  mereka,  karena  prestasi  kerja  merupakan  hasil  yang  dicapai  oleh seseorang  dalam  melaksanakan  setiap  pekerjaannya.  Prestasi  kerja  pegawai  di Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  tergolong  masih  kurang.  Walaupun sejumlah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, namun ada beberapa kendala
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
yang dikatakan bisa menghambat pekerjaan mereka. Selain itu, ada beberapa staf yang  masih  kurang  dalam  menguasai  komputer.  Namun  disamping  kekurangan- kekurangan tersebut, yang paling penting adalah pegawai-pegawai tersebut sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka emban, inilah yang menjadi kunci  dapat  diselesaikannya  pekerjaan  yang  mereka  hadapi  walaupun  harus dihadapkan dengan berbagai kendala. 35

## Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi dalam Meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam
Faktor  penghambat  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota Jambi dalam meningkat pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam di    Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  antara  lain  faktor  lingkungan  rumah tangga,  faktor  hubungan  antar  pegawai,  faktor  kesulitan  ekonomi,  faktor lingkungan  luar  kantor,  faktor  fasilitas  kantor,  faktor  pihak  guru  dan  faktor pegawai.

## Upaya  Yang  Dilaksanakan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam
Upaya  yang  dilakukan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  untuk mengatasi  faktor-faktor  penghambatan  dalam  pelayanan  adalah  dengan mengadakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pegawai  untuk  menambah  wawasan dan pengawai yang sesuai dengan tugas yang dilakukan, meberikan bimbingan dan penyuluhan serta melakukan evaluasi kinerja.

## Pengawasan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam
Tidak  terjadinya  peningkatan  kualitas  pegawai  dalam  melaksanakan  berbagai aktivitas di kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tidak memberi sejenis  penghargaan  kepada  pegawai  yang  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan baik sesuai SOP, bahkan terdapat pegawai yang memenangi berbagai perlombaan pegawai  teladan.  Hal  ini  membawa  pengaruh  terhadap  pegawai,  dimana  mereka kurang  semangat  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam tersebut. 36
35 Observasi  Peneliti  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Tanggal  25  Oktober  2016 Kota  Jambi, Pelaksanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam  Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
36 Observasi  Peneliti.  Tanggal  17  Nopember  2016  Kota  Jambi, Pengawasan  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
Faktor-Faktor  Penghambat  Pengawasan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam
Faktor penghambat dalam melakukan tugas pada pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi antara lain: 1) Kurangnya taraf kesadaran dari pegawai dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh  atasannya,  2)  kurangnya  motivasi intrinsik. Dari pihak atasan, 3) kurangnya rasa bertanggung jawab, 4) kurangnya rasa malu pegawai. 37
Upaya  Yang  Dilakukan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  Dalam Melakukan  Pengawasan    Untuk  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di  Bidang Pendidikan Agama Islam.
Upaya  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  untuk  meningkatkan pelaksanaan  pelayanan  publik di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  adalah dengan memberikan  teguran,  pemanggilan,  ditunda  gaji  berkala,  penundaan  kenaikan pangkat,    pemberian  rekomendasi  untuk  dikeluarkan  dari  kantor  bagi  pegawai yang tidak melaksanakan layanan sesuai SOP. 38

## VII. Upaya Kepala Kantor Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
Usaha  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  usaha  kantor  untuk memelihara  perilaku  pegawai  agar  tidak  menyimpang  dan  dapat  mendorong pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku, berperilaku sesuai dengan norma, peraturan kantor. Tujuan dari  Kepala Kantor Kementerian Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan Agama  Islam  adalah  memberi  dukungan  bagi  terciptanya  perilaku  yang  tidak menyimpang  bagi  pegawainya  melaksanakan  tugas  dalam  melayani  orang  yang berurursan  di  kantor,  mendorong  pegawai  melakukan  tugasnya  yang  baik  dan benar,  membantu  pegawai  memahami  dan  menyesuaikan  diri  dengan  tuntunan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma.
Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa  yang  akan  datang.  Selanjutnya  Nanang  Fatah  juga  menyebutkan  bahwa dalam  setiap  perencanaan  selalu  terdapat  tiga  kegiatan  yang  meskipun  dapat dibedakan,  tetapi  tidak dapat  dipisahkan  antara  satu dengan  yang  lainnya  dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai;  (2)  pemilihan  program  untuk  mencapai  tujuan  itu;  (3)  identifikasi  dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.
37 Observasi  Peneliti.  Wawancara  18  Desember  2016  Kota  Jambi, Faktor  Penghambat Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
38 Observasi Peneliti. Tanggal 23 Nopember 2016 Kota Jambi, Upaya Yang Dilakukan Untuk Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Agama Islam .
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
Mengacu  kepada  berbagai  pandangan  tentang  konsep  perencanaan  Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam seperti pelayanan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  yang  efektif  ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut: a) keterlibatan para personil pegawai yang  berkompeten  dalam  penyusunan  rencana.  b)  proses  penyusunan  rencana sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  c)  penyusunan  rencana  kerja  tidak menggunakan biaya terlalu banyak (sesuai anggaran). d) pemanfaatan sarana dan prasarana  yang  ada  dapat  memenuhi  kebutuhan  proses  penyusunan  rencana.  e) penyusunan  perencanaan  memenuhi  unsur-unsur  dan  langkah-langkah  proses penyusunan  perencanaan.  f)  proses  penyusunan  perencanaan  menghasilkan  visi, misi,  dan  tujuan  pembinaan  kepegawaian  yang  jelas.  g)  proses  penyusunan perencanaan  menghasilkan  program/rencana  tugas  pegawai  yang  jelas,  terarah dan terstruktur.
Perencanaan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  di  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi  seperti pelayanan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  belum  dilakukan  secara maksimal, dimana Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam membuat perencanaan  kegiatan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  tidak mengikuti  aturan  yang  ada  seperti  membuat  perencanaan  hanya  pada  program jangka  pendek,  sedangkan  program  jangka  menengah  dan  panjang  tidak  dibuat secara  baik.  Sehingga  berbagai  bentuk  kegiatan  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama Islam  yang  dilaksanakan  oleh  pegawainya,  tidak  pernah  menoreh  prestasi  yang baik.  Dimana  guru  merasakan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  masih banyak kekurangan. Disamping itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi lebih memfokus pada program pembinaan pegawai seperti disiplin kerja pegawai, itu  pun  setengah  hati.  Sehingga  menyebabkan  pegawai  dalam  bekerja  tidak mengikuti SOP yang ada. 39
Selanjutnya  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  seperti pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK guru merupakan nilai-nilai Akhlak pegawai yang dikembangkan di kantor, diantaranya  berhati  lembut,  bekerja  keras,  tekun  dan  ulet,  dinamis  total  dan produktif,  sabar  dan  tawakal  serta  loyal,  terbiasa  beretika  baik  dalam  perilaku sehari-hari,  terbiasa  berpikir  kritis,  sederhana.  Sportif  dan  tanggung  jawab, terbiasa  berperilaku  Qana’ah,  toleran,  peduli  terhadap  lingkungan  dan  budaya serta  tidak  sombong,  tidak  merusak,  tidak  nifak  dan  beretika  baik  dalam melaksanakan  tugas.  Nilai  Islam  yang  dibina  di  kantor  secara  garis  besar  dibagi
39 Muhammad  Alim, Pendidikan  Agama  Islam  Upaya  Pembentukan  Pemikiran  dan Kepribadian Muslim (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 122
menjadi  dua  yaitu  nilai  kepribadian  dan  nilai  akhlak  mulia.  Nilai  kepribadian meliputi  kesehatan,  tanggung  jawab,  percaya  diri,  dan  kompetitif  pegawai. Sedangkan  nilai  akhlak  mulia  meliputi:  nilai  kedisiplinan,  kebersihan,  sopan santun,  hubungan  sosial,  kejujuran,  dan  ketaatan  ibadah.  Nilai  Islam  yang  akan dibahas meliputi nilai kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, hubungan sosial dan kegiatan Ibadah pegawai. 40
Adapun tugas pokok pegawai seksi Pendidikan Madrasah sebagai abdi negara dan  pelayan  masyarakat,  yaitu  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru.  Dalam  setiap  tugas pegawai pada seksi pendidikan madrasah tersebut lebih menekankan pada disiplin terhadap  ketepatan  waktu  melayani  guru.  Setiap  tugas  yang  dilakukan  oleh pegawai  pada  seksi  pendidikan  madrasah  tersebut,  setiap  pegawai  berusaha dengan  sungguh-sungguh  melaksanakan  tugas  yang  diembannya.  Di  samping  itu pegawai  pada  seksi  pendidikan  madrasah  dapat  melakukan  tugas  yang  baik melalui  pembinaan  pegawai  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  melalui pendidikan  dan  pelatihan  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahun  pegawai dalam  melayani  guru  sesuai  dengan  waktu  dan  tidak  menyusahkan  pelanggan. Dengan  adanya  ketepatan  waktu  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dalam  melayani guru untuk menghindari terganggunya tugas yang dilaksanakan di sekolah. . Peningkatan kualitas pelayanan publik sekarang juga telah menjadi salah satu parameter  penilaian  tingkat  kemajuan  reformasi  birokrasi  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik.  Program  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dari  masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan guru Indonesia. Seiring dengan  inovasi  pelayanan  publik,  tuntutan  guru  terhadap  pelayanan  prima  dan berkualitas akan semakin menguat. Jika demikian maka penyelenggara pelayanan harus  menanggapinya  dengan  inovasi  pelayanan  yang  terus  menerus.  Sehingga kepuasan  masyarakat  juga  semakin  meningkat.  Penetapan  standar  pelayanan setidaknya  harus  memuat  persyaratan  dan  prosedur  pelayanan,  jangka  waktu penyelesaian,  biaya  pelayanan,  dan  mekanisme  pengaduan  bagi  warga  yang kurang puas sebagai masukan perbaikan kualitas pelayanan.
Salah  satu  kunci  pelayanan  berkualitas  terletak  pada  cara  petugas memberikan  pelayanan.  Petugas  pelayanan  publik  diharapkan  untuk  melayani secara   komunikatif,  ramah,  profesional  dan  berintegritas.  Untuk  itu  kegiatan penunjang perlu  dilakukan  seperti  pelatihan pelayanan  pelanggan  untuk  petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Bagi  masyarakat  yang  ingin  memberi-kan  respon  penyelenggara  perlu menyediakan fasilitas pengaduan seperti adanya call center yang dapat dihubungi masyarakat dengan mudah.
Di  kantor  kementerian  agama  kota  jambi,  pelayanan  sudah  mulai  banyak terlihat  inovasi  pelayanan  seperti  layanan  dengan  waktu  yang  singkat  dan  tepat. Hal  inilah  yang  harus  terus  dipertahankan  bahkan  dikembangkan  oleh  pegawai kantor dalam memberikan pelayanan publik di masa yang akan datang. Reformasi birokrasi  pelayanan  publik  akan  mengubah  wajah  suatu  badan  pelayanan  publik
40 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektih Al Qur’an (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 169
Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Agama Islam
dan  menjadi  pembelajaran  bagi  pelayanan  publik  lainnya.  Terus  berkembang sampai  seluruh  pelayanan  publik  dapat  menyediakan  pelayanan  dengan  cepat, tepat,  dan  memuaskan,  oleh  ASN  yang  profesional,  ramah,  dan  berintegritas tinggi. 41
Kegiatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  di  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Jambi  yang  belum  optimal  yaitu  kegiatan  esktrakurikuler  yang dilakukan di luar jam pelajaran seperti pagi hari dan sore hari, pegawai mengikuti kegiatan  pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru dan  pelayanan  NUPTK  guru  tidak  dilakukan  secara  rutin,  karena  dukungan  dari Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  kurang  memberi  dukungan  baik dukungan  moril  maupun  materil.  Disamping  itu  Kepala  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Jambi  tidak  melihat  kondisi  yang  dialami  pegawai  dan  sumber daya pegawai  yang  dimiliki.  Seharusnya  pihak  kantor  melibatkan  para  pegawai  dan guru pembimbing, namun kenyataannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi hanya melibatkan wakil kurikulum, kepegawaian, prasarana dan kepala TU. Ketidakoptimal  yang  lain  dalam  perencanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  di  bidang keagamaan  dalam  pemberdayaan  budaya  kantor  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota Jambi seperti pelayanan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan meliputi pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru dan  pelayanan  NUPTK  guru  adalah  tidak  mengikuti  kalender  pendidikan  yang tersedia.
Sedangkan pelaksanaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  meliputi pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK  guru  dapat  meningkatkan  kebiasaan  pegawai  menyelesaikan  tugasnya tepat  waktu.  Kantor  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  melayani  guru  dinilai memiliki  kelebihan  dibandingkan  lembaga  perkantoran  lainnya,  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Jambi  secara  spesifik  membentuk  akhlak  dan  moral pegawai  dalam  melayani  guru.  Untuk  mempercepat  peningkatan  melaksanakan kegiatan  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan pelayanan  publik  di  bidang  Pendidikan  Agama  Islam  dapat  meningkatkan kebiasaan  pegawai  melayani  guru  tepat  waktu,  hal  ini  diperlukan  pemahaman pegawai  terhadap  hakekat  dan  problematika  tugasnya  di  kantor.  Atas  dasar  itu apabila pegawai mendapatkan sentuhan menajemen dan kepemimpinan yang baik niscaya akan dengan mudah menjadi pegawai kantor yang dikagumi  masyarakat. Seandainya  mutu  pelayanan  publik  di  kantor  itu  sejajar  saja  dengan  kantor  lain, niscaya akan dipilih masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang terbaik, apalagi kalau lebih baik. Adapun budaya pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang  masih  bertahan  adalah  sebelum  melaksanakan  tugasnya  di  kantor  terlebih dahulu selalu memberikan pelayanan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan meliputi pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional
41 Riyan  Hidayat,  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan  Publik,  http://sumsel1. kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=259. Diakses Tanggal 24 Desember 2016.
guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  bersikap  sopan  santun  dan  mempermudahkan urusan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  belum  melakukan  berbagai upaya  melakukan  pengawasan  pembinaan  pelayanan  publik yang  dilakukan  oleh pegawai  yang  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru,  pembayaran tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru,  sehingga  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kota Jambi mengalami kesulitan melakukan pengawasan, hal ini  disebabkan  kepala  tidak  menguasai  indikator  keberhasilan  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  bidang Pendidikan Agama Islam. Di samping itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tidak melibatkan pihak lain seperti Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi, dan  pegawai  lainnya  yang  profesional  melakukan  pengawasan  terhadap  berhasil atau  tidaknya  berrbagai  tugas  yang  dilaksanakan  pegawai  pada  seksi  pendidikan dan  madrasah  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam yang telah dilaksanakan. Bila dilihat  dari  fakta  yang  ada  masih  terdapat pegawai  yang  melaksanakan  tugasnya dalam melayani publik dalam hal ini mengenai pelayanan  pembayaran tunjangan sertifikasi  guru,  pembayaran  tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK guru tidak sesuai dengan SOP sehingga mengecewakan guru dan masyarakat yang berurusan di kantor tersebut.

## VIII. Penutup
Kegiatan  pada  seksi  Pendidikan  Madrasah  seperti  pelayanan  terhadap  tenaga pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran  tunjangan  sertifikasi  guru, pembayaran  tunjangan  fungsional  guru  dan  pelayanan  NUPTK  guru  dapat dikembangkan dalam beragam cara.  Penyelenggaraan kegiatan yang memberikan kesempatan    luas  kepada  pihak  kantor,  pada  gilirannya  menuntut  pimpinan kantor,  pegawai,  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  lainnya  untuk  secara kreatif  merancang  sejumlah  kegiatan  sebagai  muatan  kegiatan  pada  seksi pendidikan madrasah. Manajemen Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan Agama Islam meliputi pelayanan  terhadap  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  meliputi  pembayaran tunjangan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan fungsional guru dan pelayanan NUPTK  guru  dapat  meningkatkan  kebiasaan  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas dengan  tepat  waktunya.  Disamping  itu  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Jambi  selalu  yang  mengacu  kepada  menjaga  karakteristik  dan  ciri  keunggulan kantor yang kompetitif antara lain: 1) pegawai di kantor menempatkan nilai-nilai agama  dan  budaya  luhur  bangsa  sebagai  spirit  dalam  melaksanakan  tugas  pada seksi pendidikan madrasah; 2) pegawai di kantor mempertahankan budaya kantor berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang khusus.
Pelayanan khusus di kantor antara lain (a) holistik, pemberdayaan budaya kerja pegawai pada aspek jasmani dan rohani secara utuh, pemberdayaan budaya kerja pegawai memiliki aspek cipta, rasa, karsa dan karya yang Islami; (b) sinergi antara  tugas,  akidah,  ibadah,  muamalah  dan  akhlakul  karimah;(c)  memiliki interkoneksitas pegawai ilmu agama dan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni);  (d)  berkelanjutan  dalam  konteks  hubungan  antara  tradisi  dengan modernitas, dan (e) akomodatif antara kearifan lokal dan perkembangan global. 3) pegawai  kantor  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kejujuran,  keadilan,  kesetaraan,  dan demokrasi  dalam  melayani  guru  yang  berurusan  sesuai  dengan  Standar  Operasi Pelaksanaan.

## Bibliografi
Al  Imam  Al-Hafiz  Abi  Abdullah  Muhammad  Bin  Ismail  Al-Bukhori, Sohih  Al- Bukhari . Kairo: MussasahAl-Mukhtar, 2007.
Ali Al Jumbulati, Abdul Futuh At Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, terj. M. Arifin, Dirasatun  Muqaaranatun  fit-Tarbiyyatil  Islamiyyah,. Jakarta:  Rineka Cipta, 2008.
Alim,  Yusuf  Hamid, Al-Maqashid  Al-Ammah  fi  As-Syari’ah  Al-Islamiah .  Riyadh:  Al- Dar AlIlmiah Al-Kitab Al-Islami, 2009.
Akh. Muzakki, Kholilah, Ilmi Pendidikan Islam . Surabaya: Kopertais IV Press, 2006.
Azis, Rosmiaty ,  Rekontruksi  Pendidikan  Islam  dalam  Era  Post-Modernisme Tantangan Menuju  Civil  Society  di  Indonesia, Tesis. Makasar:  IAIN  Alaudin, 2010.
Azra, Azyumardi, Pendidikan  Islam:  Tradisi  dn  Modernisasi  di  Tengah  Tantangan Milenium III . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Bafadal, Ibrahim, Manajemen Perlengkapan Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Bateman,  Thomas  S.  dan  Snell,  Scott  A, Management:  The  New  Competitive Landscape . Sixth Edition. New York: McGraw Hill, 2008.
Daulay, Haidar Putra, Pendidikan  Islam:  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2008.
Djumransjah, M, Pengantar Filsafat Pendidikan. Malang: Bayumedia, 2009.
Dokumen Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Tahun 2016.
Dokumen Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Pada Tanggal 10 Maret 2016.
EM  Zul  Fajri, Ratu  Aprilia  Senja, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia. tt.:  Difa Publisher, 2008.
Engkoswara, Dasar-dasar  Administrasi  Pendidikan .  Jakarta:  Dirjen  Dikti, Depdikbud, 2008.
Kotler,  Philip ,  Manajemen  Pemasaran,  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi,  dan Pengendalian (terj. Supranto), Printice Hall, edisi Indonesia, Jakarta, 1994.
Nanang,  Fattah, Landasan  Manajemen  Pendidikan .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2006.
R,  Terry  Goerge, Prinsip-Prinsip  Manajemen. Alih  bahasa  Smith,  J.  Jakarta:  Bumi Aksra, 2009.
Roqib, Moh., Ilmu  Pendidikan  Islam:  Pengembangan  Pendidikan  Integratif  di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Yogyakarta: Lkis Group, 2011.
Siagian, Sondang P., Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
Sugiyanto,  “Mengukur  Kinerja  Kebijakan  Publik  (Pertanyaan  Korelasional Terhadap  Aktualisasi  Good  Governance)”,  dalam Jurnal  Good  Governance, Vol 3, No.1, Mei 2006, Program Magister STIA-LAN, Jakarta.
Sule,  Tisnawati,  Ernie  dan  Seafullah  Kurniawan, Pengantar  Manajemen .  Jakarta: Kencana, 2008.
Sutedi,  Adrian ,  Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.