## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIS PEDESAAN DI INDNESIA

## Abstract
In  2014,  the  Indonesian  government  issued Law No. 6 of 2014 concerning Villages, a form of state  recognition  of  villages,  specifically  in clarifying  village  authority  and  functions  and strengthening  the  position  of  towns  and  village communities  as  development  targets.  One  of  the objectives of this Village Fund policy is to reduce the  rural  poverty  level  in  Indonesia.  This  policy first appeared in the Jokowi-JK era as the central government’s  effort  in  poverty  alleviation programs and reducing inequality between rural and  urban  poverty.  In  the  last  nine  years,  rural poverty  has  always  been  higher  than  urban poverty.  This  study  uses  panel  data  from  514 districts/cities  in  Indonesia  from  2010  to  2018. The  results  show  that  in  2015-2018,  the  Village Fund  Policy  impacted  rural  poverty  levels  using the  fixed-effect  estimation  method.  In  terms  of magnitude,  it  may  signal  the  inefficiency  of  the policy. On the other hand, in contrast to Village Fund  (DD  –  Dana  Desa),  another  source  of village revenues such as Financial Assistance (BK –  Bantuan  Keuangan),  the  transfer  fund  from district/city governments and provincial government ,  have  a  more  significant  effect  on rural poverty.

## Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2021 FEB Unsyiah. All rights reserved.

## Nisa Erma Fitriana 1 1
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indnesia E-mail: nisaerma04@gmail.com

## Riatu Mariatul Qibthiyyah 2
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indnesia E-mail: prcrmqx@gmail.com

## Keywords:
Analisis Kemiskinan, Transfer Antar Level Pemerintah, Regresi Data Panel

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim:15 Februari 2021 Diterima setelah revisi:19 Mei 2021 Diterima: Mei 2021 Dipublikasi: Mei 2021
1 Nisa Erma Fitriana adalah corresponding author

## 1. Pendahuluan
Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia dan merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - Sustainable Development Goals ) sebuah negara. Di Indonesia, pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu  indikator pembangunan dalam satu dekade terakhir mengalami perbaikan. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir angka kemiskinan nasional cenderung menurun, namun masih dibutuhkan solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan di pedesaan yang memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2018
Sumber: BPS, 2019
Beberapa studi memandang bahwa kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengurangi kemiskinan  pedesaan.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  pemerintah  dapat  mengacu  pada  belanja pemerintah, atau karena tergantung pada tatanan fungsional lintas tingkatan pemerintahan, dapat pula dalam bentuk transfer antar level pemerintah. Penelitian Fan et al. (2000) beranggapan  bahwa investasi  pemerintah  pada  infrastruktur  pedesaan  seperti  jalan  desa  dan  irigasi  serta  pendidikan memiliki  pengaruh  pada  penurunan  kemiskinan  pedesaan.  Higgins  (2012)  beranggapan  bahwa kebijakan transfer yang dilakukan pemerintah cenderung memiliki dampak yang lebih tinggi pada tingkat kemiskinan pedesaan daripada perkotaan. Selanjutnya menurut Ahluwalia (2007), Datt & Ravallion (1998), dan Pandey et al. (2012) menunjukkan bahwa produktivitas pertanian yang lebih tinggi  dapat  membawa  keuntungan  bagi  rumah  tangga  miskin  pedesaan.  Di  sisi  lain,  Padda  & Hameed (2018) dan Aref (2011) menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang lebih tinggi akan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No  2  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat tidak
16.56 15.72 14.7 14.42 13.76 14.09 13.96 13.47 13.10 9.87 9.23 8.6 8.52 8.16 8.22 7.73 7.76 6.89 13.33 12.49 11.66 11.47 10.96 11.13 10.7 10.12 9.66 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Desa % Kota % Nasional
hanya dapat dilakukan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota namun dapat dilakukan ke pemerintah tingkat desa. Hal ini diperkuat dengan adanya transfer ke tingkat desa. Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dari sisi belanja  ( expenditure )  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  penyaluran  anggaran  dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik (Kurniasih,  2013).  Terkait  efektivitas  desentralisasi  fiskal  untuk  mengurangi  kemiskinan, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil  bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  terhadap  penurunan  kemiskinan  (Valaris,  2012; Adefeso, 2017; Balisacan & Pernia, 2002; Faridi & Nazar, 2013).  Penelitian lainnya beranggapan bahwa  desentralisasi  fiskal  tidak  dapat  menyelesaikan  kemiskinan  (Azfar  &  Livingston,  2007; Moche  et  al.,  2014;    Hernandez-Trillo,  2016;  Alene  &  Worku,  2017;  Bird  &  Rodriguez,  1999; Jütting et al., 2004).
Dana Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mulai berlaku pada  masa  pemerintahan  Jokowi-JK  dengan  menitikberatkan  pada  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pembangunan  desa  merupakan  wujud  dari  program  Nawacita “Membangun  Indonesia  dari  Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah-Daerah  dan  Desa  dalam Kerangka NKRI”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa bersumber  dari  dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa,  yang  ditransfer  melalui  APBD Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  serta  pemberdayaan masyarakat desa.
Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa penelitian terkait Desa Desa dan hubungannya dengan  kemiskinan.  Terdapat  hasil  yang  berbeda  dalam  literatur  empiris.  Penelitian  yang dilakukan Anam (2017) menganalisis dampak penyaluran Dana Desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Bangkalan.  Variabel  tak  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  tingkat  kemiskinan  masyarakat  desa  dan  menggunakan  variabel  bebas  Dana  Desa  per kapita.  Menggunakan  data cross  section pada  80  desa  sampling  tahun  2016  penelitan  ini menyatakan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
Selanjutnya  Ekayuliana  et  al.  (2019)  menganalisis  pengaruh  dana  desa  terhadap  tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. Populasi penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Lombok  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  berupa  Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena Dana Desa untuk infrastruktur lebih
tinggi penggunaannya daripada untuk pemberdayaan dimana pemberdayaan langsung menyentuh target orang miskin sehingga mereka bisa mengurangi kemiskinan.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  Hermawan  et  al.  (2019)  melakukan  analisis  pengaruh penerapan  desentralisasi  fiskal  dalam  bentuk  dana  desa  terhadap  jumlah  kemiskinan  di  daerah pedesaan di tingkat provinsi di Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel di 5 provinsi di Jawa Tengah  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2018  dengan  motode  estimasi fixed  effect .  Hasilnya menunjukkan Dana Desa memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan pedesaan. Peningkatan Dana Desa sebesar 1 persen akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,0093 persen.
Rachma et al. (2019) mengukur dampak kontribusi kebijakan pemerintah terhadap paradigma 'membangun Indonesia dari pinggiran', yaitu kontribusi Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan  ketimpangan  pendapatan  desa  di  Indonesia.  Variabel  tak  bebas  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah persentase kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia dan menggunakan variabel bebas Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Menggunakan data panel dengan metode Least  Squares  Panel (PLS),  hasilnya  menunjukkan  bahwa  Dana  Desa  secara  optimal  melawan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Sigit  Angga  (2018)  melakukan  analisa  pengaruh  Dana  Desa  Terhadap  Kemiskinan  di Indonesia.  Variabel  tak  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  penduduk  miskin  dan menggunakan  variabel  bebas  Dana  Desa  (dalam  juta).  Menggunakan  data  panel  seluruh kabupaten/kota  di  Indonesia  pada  tahun  2015  sampai  dengan  2017  hasilnya  menunjukkan pengaruh negatif sesuai dengan hasil regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika Dana Desa naik maka jumlah penduduk miskin akan menurun.
Berdasarkan literatur empiris, sebagian besar penelitian yang ada merupakan studi kasus yang terbatas pada pengkajian Dana Desa di wilayah tertentu. Terdapat satu penelitian terkait Dana Desa yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia namun penelitian tersebut menggunakan data kemiskinan secara umum, menggabungkan kemiskinan desa dan kota, dan tidak mengacu pada kemiskinan pedesaan secara spesifik. Kemiskinan pedesaan merupakan indikator yang lebih tepat terhadap hasil yang diharapkan dari kebijakan Dana Desa karena berdasarkan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014,  Dana  Desa  diperuntukkan  bagi  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji secara khusus apakah terdapat pengaruh Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan menggunakan  data  level  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  dalam  kurun  waktu  tahun  2010 sampai  dengan  2018.  Dengan  adanya  penelitian  dengan  cakupan  kabupaten/kota  di  Indonesia, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan informasi mengenai pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia.

## 2. Tinjauan Teoritis

## 2.1 Kemiskinan
Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu kondisi multidimensi. Menurut Nafziger (2006) terdapat lima dimensi menonjol dalam definisi kemiskinan. Pertama, kemiskinan terdiri  dari  banyak  dimensi  yang  saling  terkait.  Kemiskinan  tidak  selalu  dikaitkan  dengan kurangnya  suatu  hal,  namun  kemiskinan  selalu  dikaitkan  dengan  rasa  lapar  atau  kekurangan makanan.  Kedua,  kemiskinan  memiliki  dimensi  penting  psikologis,  seperti  ketidakberdayaan, tidak dapat memberikan pendapat, ketergantungan, rasa malu, dan kerendahan hati. Adanya norma sosial akan solidaritas di masyarakat dapat membantu orang miskin untuk terus percaya pada sisi kemanusiaan mereka sendiri. Ketiga, orang miskin kekurangan akses ke infrastruktur dasar seperti jalan  raya  (terutama  di  pedesaan  wilayah),  transportasi,  dan  air  bersih.  Keempat,  orang  miskin sadar  bahwa  pendidikan  menawarkan  jalan  keluar  dari  kemiskinan,  namun  hal  tersebut  dapat terjadi  hanya  jika  lingkungan  ekonomi  mendukung.  Kelima,  kesehatan  yang  buruk  merupakan sumber kemelaratan yang selalu dikaitkan dengan orang miskin. Hal ini berkaitan dengan biaya perawatan kesehatan yang tinggi sehingga orang miskin dapat kehilangan pekerjaan karena sakit.
Suryawati  (2005)  membagi  kemiskinan  kedalam  empat  jenis  yaitu  pertama,  kemiskinan absolut terjadi jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk  hidup  dan  bekerja;  kedua,  kemiskinan  relatif  adalah  kondisi  miskin  karena  pengaruh kebijakan  pembangunan  yang  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat  sehingga  menyebabkan ketimpangan  pada  pendapatan;  ketiga,  kemiskinan  kultural  mengacu  pada  persoalan  sikap seseorang  atau  masyarakat  yang  disebabkan  adanya  faktor  budaya  seperti  tidak  mau  berusaha memperbaiki  taraf  hidup,  malas,  tidak  kreatif,  dan  lain  sebagainya;  dan  keempat,  kemiskinan struktural  yaitu  situasi  miskin  yang  disebabkan  karena  rendahnya  akses  terhadap  sumber  daya yang  terjadi  dalam  suatu  sistem  sosial  budaya  dan  sosial  politik  yang  tidak  mendukung pembebasan kemiskinan.

## 2.1.1 Kemiskinan Absolut
Tingkat  kemiskinan  absolut  dikategorikan  sebagai  sejumlah  orang  yang  belum  mampu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Todaro (2015) tingkat kemiskinan absolut dihitung sebagai jumlah  total  orang  yang  hidup  dibawah  minimum  pendapatan  riil  yang  telah  ditentukan  garis kemiskinan  internasional.  Dalam  menghitung  tingkat  garis  kemiskinan  absolut,  Bank  Dunia
( World  Bank )  menggunakan  pengeluaran  konsumsi  masyarakat  yang  dikonversi  ke  dalam  US$ PPP  ( Purchasing  Power  Parity /Paritas  Daya  Beli).  Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan. Jadi penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan dibawah garis kemiskinan. Di tingkat nasional, mengingat tujuan pemerintah adalah kemiskinan absolut, umumnya lebih berfokus pada daerah perkotaan, di mana individu yang menjadi sasaran (mungkin)  mudah  diakses  dan  merupakan  lokasi  tujuan  penyaluran  bantuan.  Dalam  hal  ini, sebagian  besar  belanja  pemerintah  akan  diarahkan  ke  daerah  perkotaan  sehingga  kurang memprioritaskan daerah pedesaan (Todaro, 2015).
Kemiskinan telah memberikan dampak seperti kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, akses air dan sanitasi yang buruk. Fenomena ini sangat mudah ditemukan di daerah pedesaan di negara- negara berpenghasilan rendah dimana sebagian besar orang miskin tinggal. Fakta lain yaitu aliran bantuan  resmi  ke  daerah  pedesaan  telah  menurun  dan  dukungan  terhadap  ekonomi  pedesaan seperti  pembangunan  pertanian  telah  melambat  (Okidegbe,  2001).  Hakim  &  Zuber  (2008) menangkap beberapa faktor penyebab kemiskinan desa antara lain yaitu minimnya pengetahuan masyarakat  desa  akan  teknologi,  kewirausahaan  yang  masih  lemah,  dan  jarak  desa  ke  pusat pemerintahan (kecamatan) relatif jauh yang berarti semakin jauh jarak desa ke pusat pemerintahan maka  kemiskinan  akan  semakin  besar.  Penelitian  Pajriah  &  Suryana  (2018)  berpendapat  lain terkait  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  di  desa  antara  lain  masyararat  miskin  desa  tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hanya menunggu bantuan dari pihak lain dan pendidikan masyarakat desa yang cenderung rendah. Njenga & Davis (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keterbatasan transportasi menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya  suatu  desa.  Menurut  penelitian  ini  transportasi  diperlukan  dalam  mencapai berbagai  tujuan  termasuk  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan  pribadi,  pemerintahan  dan pemberdayaan serta keamanan.
Pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian di pedesaan pada umumnya memainkan peran  dalam  kemajuan  ekonomi  secara  keseluruhan  terutama  pada  negara  berkembang  yang berpendapatan  rendah.  Strategi  pembangunan  ekonomi  berbasis  pertanian  dan  lapangan  kerja membutuhkan  3  elemen,  yaitu:  (1)  percepatan  pertumbuhan  pengeluaran  melalui  teknologi, kelembagaan,  dan  harga  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  produktivitas  petani  pada  tingkat menengah  kebawah,  (2)  meningkatnya  permintaan  domestik  untuk  hasil  pertanian  yang  berasal dari strategi pembangunan perkotaan berorientasi pekerjaan, (3) kegiatan pembangunan pedesaan
yang beragam, nonpertanian, padat karya yang secara langsung dan tidak langsung mendukung dan didukung oleh komunitas pertanian (Todaro, 2015).

## 2.2 Teori Transfer Antar Level Pemerintah
Sumber  pendapatan  yang  penting  bagi  pemerintah  daerah  adalah  pendapatan  pajak (tax revenue) dan transfer antar level pemerintah (intergovernmental transfer) (Bergvall et all, 2006) . Adapun  tujuan  transfer  antar  level  pemerintah  ini  yaitu  untuk  pemerataan  vertikal,  pemerataan horisontal , mengatasi  persoalan  efek  pelayanan  publik , mengarahkan  prioritas,  melakukan eksperimen dengan ide-ide baru , stabilisasi, dan kewajiban untuk mewujudkan tercapainya standar pelayanan  minimum  di  setiap  daerah  (Fuad,  2004). Rosen  dan  Gayer  (2010)  membagi  transfer antar level  pemerintah  ke  dalam  dua jenis  transfer  yaitu  transfer  tidak  bersyarat (unconditional grants) dan transfer bersyarat (conditional grants) . Transfer tidak bersyarat (unconditional grants/ general  purpose  grants/  block  grants) merupakan  transfer  yang  tidak  ada  pembatasan  pada penggunaan  alokasi  dana  oleh  pemerintah  daerah  namun  tetap  berada  dibawah  pengawasan pemerintah pusat.
Gambar  2  menjelaskan  bagaimana  transfer  tidak  bersyarat  dapat  memperluas  pilihan  dan jumlah barang publik dan barang privat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk komunitas tertentu.  Pada  Gambar  2,  kurva  anggaran  penerima  transfer  meningkat  sejumlah  dana  yang diberikan (C 1 C 2 = G 1 G 2 ), dimana budget line akan berubah dari AB (sebelum menerima transfer) ke  QR  (setelah  menerima  transfer).  Di  tingkat  komunitas,  akan  ada  peningkatan  kesejahteraan komunitas  masing-masing,  baik  pada  level  individu  dan  atau  rumah  tangga.  Adanya  transfer memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak barang publik dan barang privat.
Gambar 2.  Kurva transfer tidak bersyarat. Sumber: Rosen dan Gayer (2010)
Kebijakan  Dana  Desa  di  Indonesia  secara  umum  dapat  dikategorikan  sebagai  transfer bersyarat tanpa  dana dana pendamping (conditional non-matching grant) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah ini. Gambar 3 menunjukkan bagaimana pemerintah pusat memberikan transfer sebesar AH kepada pemerintah daerah di mana pemerintah pusat telah menetapkan tujuan khusus penggunaan dana. Adanya transfer akan menimbulkan efek pendapatan (Stiglitz, 2015). Bagi  pemerintah  daerah,  transfer  ini  dapat  dipandang  sebagai  anggaran  tambahan  yang  dapat digunakan untuk menyediakan barang publik yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Garis anggaran  AHM  menunjukkan  adanya  perubahan  pola  konsumsi  barang  publik  akibat  adanya penambahan transfer dari pemerintah pusat.
Gambar 3. Kurva transfer bersyarat tanpa dana pendamping
Sumber: Rosen dan Gayer (2010)
Sebagai catatan, transfer bersyarat (conditional grants/ specific purpose grants / categorical grants ) merupakan transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah pusat mengatur pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Pemerintah pusat menentukan tujuan spesifik  dalam  penggunaan  dana  transfer  bersyarat tersebut. Transfer  bersyarat  dari  pemerintah pusat  biasanya  digunakan  untuk  program  yang  dianggap  penting  oleh  pemerintah pusat  namun kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Transfer bersyarat dibagi menjadi transfer dengan dana pendamping (matching grants) dan transfer tanpa dana pendamping (non-matching grants) . Baik matching grants dan non-matching grants merupakan transfer dimana penerima transfer tidak dapat  menggunakan  dana  tersebut  untuk  aktivitas  lainnya.  Yang  menjadi  perbedaan, matching grants menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer, sedangkan non-matching grants merupakan jenis transfer yang tidak menggunakan dana pendamping dari daerah penerima transfer.  Dana  desa  diklasifikasikan  sebagai  transfer  tanpa  dana  pendamping  karena  dalam penyaluran  dananya,  pemerintah  daerah  yang  merujuk  ke  desa  tidak  perlu  menyediakan  dana pendamping

## 2.3 Kerangka Konseptual
Kerangka teori pada penelitian ini dibangun berdasarkan teori transfer antar level pemerintah yang  dikembangkan  oleh  Rosen  dan  Gayer  (2010).  Berdasarkan  kualifikasi  jenis  transfer  pada subbab 2.2 diatas, Dana Desa diklasifikasikan sebagai transfer bersyarat tanpa dana pendamping (conditional non-matching grants) . Sebab dalam penyalurannya tidak terdapat dana pendamping yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  guna  mendukung  kebijakan  Dana  Desa,  dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan  desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Undang–Undang dan Peraturan  Pemerintah.  Dana  transfer  berupa  Dana  Desa  yang  diberikan  pemerintah  pusat  akan menyebabkan efek pendapatan untuk pemerintah daerah, dimana instutusi memperoleh tambahan anggaran  yang  dapat  digunakan  penyediaan  barang  publik  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat lokal atau dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Barang publik lokal tersebut merupakan  infrastruktur  dan  layanan  publik  dasar  yang  dibutuhkan  penduduk  lokal  terutama masyarakat  miskin,  yang  pada  gilirannya  dapat  berdampak  pada  peluang  orang  untuk  terlibat dalam kegiatan produktif.

## Gambar 4. Kerangka pemikiran analisis pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Pedesaan
Dengan begitu terlihat bahwa sejauh Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan daerah yang berupa layanan publik yang efisien yang dapat diakses oleh penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  desa  maka  terdapat  ruang  untuk  mengurangi kemiskinan (Todaro, 2015).

## 3. Metodologi Penelitian
3.1 Metode Estimasi
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan periode waktu dari tahun 2010 hingga 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel
Dana Desa Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Kemiskinan Pedesaan
yang merupakan gabungan antara data time series dan cross section . Tingginya jumlah observasi pada  data  panel  memiliki  implikasi  pada  data  yang  lebih  informatif,  lebih  variatif,  dan  derajat kebebasan ( degree of freedom /df) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih  efisien. Dalam  metode  estimasi  model  regresi  dengan  menggunakan  data  panel  dapat dilakukan melalui tiga pendekatan model, antara lain Common Effect (CE), Fixed Effect (FE), dan Random Effect (RE).
Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, serta Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model yang paling tepat. Uji Chow digunakan untuk menentukan model apakah Common Effect (CE) atau Fixed Effect (FE) yang paling tepat digunakan  untuk  mengestimasi  data  panel .  Selanjutnya  Uji  Hausman  digunakan  untuk menentukan model antara Random Effect (RE) atau Fixed Effect (FE). Sedangkan Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model apakah Common Effect (CE) atau Random Effect (RE) yang paling tepat digunakan.

## 3.2 Model Penelitian
Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dijelaskan dan tujuan dari penelitian ini, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 = 𝛼 0 + 𝛼 1 𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 2 𝐴𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 3 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 4 𝐵𝐾 𝑖𝑡−1 + 𝛼 5 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 6 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝐵𝑀 𝑖𝑡−1 + 𝛼 7 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖𝑡 + 𝛼 8 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ_𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 9 𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 10 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑡 + 𝛼 11 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑜𝑙𝑑 𝑖𝑡 + 𝛼 12 𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑖𝑡 + 𝛼 13 𝑟𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 + 𝛽 2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑝𝑢𝑙𝑎𝑢_𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖 (1)
dimana:
POV it :  Jumlah penduduk miskin pedesaan (dalam orang) α 0 :  Intersep
α 1 … α n :  Koefisien regresi β 1 … β 𝑛 :  Koefisien regresi DD it−1 :  Dana Desa (dalam miliar rupiah) ADD it−1 :  Alokasi Dana Desa (dalam miliar rupiah) ratio_PAD it−1 :  Rasio  Pendapatan  Asli  Desa  terhadap  Pendapatan  Desa (dalam persen) BK it−1 :  Bantuan Keuangan (dalam miliar rupiah) APBD it−1 :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sisi Penerimaan) (dalam miliar rupiah) ratio_BM it−1 :  Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Pengeluaran  Kabupaten/Kota (dalam persen)
PDRB it :  Produk Domestik Regional Bruto (dalam miliar rupiah) growth_popdes it :  Laju pertumbuhan penduduk desa (dalam persen) popdes it :  Jumlah penduduk desa (dalam orang) ratio_labor it :  Rasio tenaga kerja desa pada sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian (dalam persen) ratio_old it :  Rasio penduduk usia lanjut desa yang memasuki usia 60 tahun keatas terhadap penduduk desa (dalam persen) educ it :  Jumlah penduduk desa dengan latar belakang pendidikan yang memiliki ijazah setingkat SMA/sederajat (dalam orang) raskin it :  Jumlah penduduk desa yang pernah  membeli/menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra) (dalam orang) Dummy_tahun t
:  Dummy tahun
Dummy_pulau_tahun it :  Dummy pulau tahun
i :  Kabupaten/kota t :  Periode waktu (tahun)
Karakteristik wilayah sesuai kebutuhan juga dikontrol. Variabel keuangan pada penelitian ini seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bantuan Keuangan, APBD, Belanja Modal menggunakan lag pertama (t-1) dengan pertimbangan bahwa dampak transfer pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pedesaan tidak dapat dilihat langsung dalam periode sama.
Pada model ditambahkan dummy tahun untuk mengontrol variasi antar waktu (time trend) dimana  nilai 0 digunakan untuk tahun sebelum berlakunya kebijakan Dana Desa (2010 s.d 2014) dan  nilai  1  untuk  tahun  setelah  berlakunya  kebijakan  Dana  Desa  (2015  s.d  2018).  Selanjutnya dummy pulau  ditambahkan  untuk  mengontrol  karakteristik  wilayah  antar  pulau  yang diinteraksikan  dengan time  trend menjadi dummy pulau_tahun. Dummy pulau  terbagi  menjadi tujuh  kelompok  pulau  besar  yaitu  Sumatera,  Jawa  Bali,  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara, Maluku, dan Papua.

## 3.3 Definisi Operasional Variabel
Kemiskinan (POV) adalah kemiskinan absolut sebagai kemiskinan yang mutlak terjadi pada suatu masyarakat yang memiliki standar hidup minimum dan diwujudkan kedalam sebuah garis kemiskinan (BPS,2019). BPS mengkategorikan seseorang sebagai penduduk miskin jika memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD  kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  serta  pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014).
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk  desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005).
Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa (Undang -Undang No.6 Tahun 2014).
Bantuan  Keuangan  (BK)  adalah  dana  transfer  yang  berasal  APBD    Provinsi  dan  APBD Kabupaten/Kota (Undang-undang No.6 Tahun 2014).
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  oleh pemeritah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Belanja Modal (BM) adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan,  contohnya  pembelian  tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah jumlah  nilai  tambah  bruto (gross  value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (BPS,2019).
Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Desa  adalah  tingkat  pertambahan  penduduk  pertahun  dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2019).
Penduduk  adalah semua  orang  yang  berdomisili  di  wilayah  geografis  Republik  Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2019)
Tenaga  Kerja  adalah penduduk  usia  kerja  (15  tahun  dan  lebih)  yang  bekerja,  atau  punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2019)
Penduduk Usia Lanjut adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).
Tingkat Pendidikan adalah Pendidikan Formal  yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi  (Undang-undang  No.20 Tahun 2003).
Beras Masyarakat Miskin (raskin) adalah Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan Kementerian  Keuangan  dengan  unit  analisis  penelitian  pada  level  kabupaten/kota  dan  periode
penelitian dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini  telah mencerminkan pedesaan.
Variabel tak bebas yang berupa jumlah penduduk miskin pedesaan (POV) diperoleh dengan mengolah data yang berasal dari Modul Konsumsi Susenas BPS. Data penduduk miskin ini didapat dengan  mengkategorikan  individu-individu  desa  yang  memiliki  pengeluaran  perkapita  sebulan yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan  kabupaten/kota.  Selanjutnya,  variabel  bebas  Dana  Desa (DD)  merupakan  realisasi  anggaran  Dana  Desa  yang  berasal  dari  Kementerian  Keuangan  dari tahun 2015 hingga 2018.
Variabel  penjelas  keuangan  desa  lainnya  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Rasio Pendapatan  Asli  Desa  terhadap  Pendapatan  Desa  (ratio_PAD),  dan  Bantuan  Keuangan  (BK) berasal dari publikasi BPS Statistik Keuangan Pemerintah Desa dari tahun 2010 sampai dengan 2018.  Selanjutnya  data  rasio  belanja  modal  kabupaten/kota  terhadap  pengeluaran  daerah kabupaten/kota  (ratio_BM)  dan  total  pendapatan  daerah  kabupaten/kota  (APBD)  diperoleh  dari Kementerian Keuangan dari tahun 2010 sampai dengan 2018.
Variabel  PDRB  yang  digunakan  merupakan  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota  yang  berasal  dari  publikasi  BPS  Tinjauan  Regional  berdasarkan  PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2010 sampai dengan 2018.
Variabel  yang  melihatkan  kependudukan  desa  seperti  laju  pertumbuhan  penduduk  desa (growth_popdes), jumlah penduduk desa (popdes), penduduk usia lanjut (old), tingkat pendidikan (educ),  program  raskin  diperoleh  menggunakan  data  Susenas  BPS  tahun  2010  sampai  dengan 2018. Variabel rasio tenaga kerja sektor pertanian terhadap tenaga kerja non pertanian (ratio_labor) diperoleh  menggunakan  data  Sakernas  BPS  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2018  dengan mengkategorikan  individu-individu  desa  yang  berusia  15  tahun  keatas  yang  bekerja  selama seminggu lalu dengan lapangan usaha/bidang pekerjaan sektor pertanian. Variabel penduduk usia lanjut  (old)  diperoleh  dengan  mengkategorikan  penduduk  desa  dengan  usia  60  tahun  keatas, sedangkan tingkat pendidikan (educ) menceriman  jumlah penduduk desa dengan latar belakang pendidikan yang memiliki ijazah setingkat SMA/sederajat.
Variabel  program  beras  masyarakat  miskin  (raskin)  diperoleh  menggunakan  data  Susenas BPS dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan mengkategorikan penduduk desa yang pernah membeli/menerima beras miskin/beras sejahtera.

## 3.5 Dana Desa
Kebijakan Dana Desa telah menjadi program pengentasan kemiskinan berbasis desa terbesar dari  pemerintah  pusat  dibandingkan  dengan  program-program  pengentasan  kemiskinan  lainnya
seperti subsidi raskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan, atau PKH (Program Keluarga Harapan). Kebijakan Dana Desa merupakan komitmen pemerintah pusat  untuk  menempatkan  Desa  sebagai  subjek  dan  ujung  tombak  pembangunan  dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, pemerintah pusat setiap tahunnya telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  yang  berasal  dari  APBN  seperti  yang  terlihat  pada Gambar 5.

## Gambar 5. Pagu dan Realisasi Dana Desa dan Jumlah Desa Tahun 2015-2018

## Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019
Pada  awal  kemunculan  kebijakan  Dana  Desa  tahun  2015,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  No  247/PMK.07/2015  formula  distribusi  Dana  Desa  untuk  setiap  kabupaten/kota dialokasikan  sesuai  prinsip  pemerataan  dan  berkeadilan  (PP  60/2014)  yang  terdiri  dari  Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan bobot masing-masing sebesar 90% dan 10%. Alokasi Dasar merupakan  porsi  alokasi  yang  dibagi  sama  rata  ke  kabupaten/kota  berdasarkan  jumlah  desa  di kabupaten/kota. Sedangkan Alokasi Formula sebesar 10% dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Penelitian  yang  dilakukan  Lewis  (2015)  yang  berjudul “Decentralising  To  Villages  In Indonesia:  Money  (And  Other)  Mistakes” berpendapat  bahwa  terdapat  ketidakefektifan  dalam formula pengalokasian Dana Desa. Penelitian ini menangkap dua fokus kesalahan utama dalam formula penganggaran Dana Desa. Pertama, terdapat prosedur yang salah dimana Alokasi Dasar menjadi  mayoritas  dalam  formulasi  Dana  Desa,  sedangkan  Alokasi  Formula  yang  melihat karakteristik tiap daerah hanya diberikan porsi kecil yaitu sebesar 10%. Indonesia sebagai negara kepulauan  tentunya  memiliki  heterogenitas  yang tinggi,  sebagai contoh  geografis yang  berbeda antar pulau. Kedua, dalam proses penganggaran Dana Desa mengabaikan sumber pendapatan desa
20.77 46.98 60.00 60.00 20.77 46.68 59.70 59.80 74,093 74,754 74,954 75,436 73,000 73,500 74,000 74,500 75,000 75,500 76,000 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2015 2016 2017 2018 triliun ruliah Pagu Dana Desa Real Dana Desa Jumlah Desa jumlah desa
lainnya  yang  masuk  ke  pemerintah  desa.  Kajiannya  menemukan  bahwa  besaran  alokasi  yang diterima  pemerintah  daerah  sebanding  dengan  jumlah  desa  sehingga  kabupaten/kota  akan mendapat porsi Dana Desa lebih besar ketika memiliki jumlah desa lebih banyak dan kapasitas fiskal desa yang besar.
Sebagaimana  dibahas  pada  bagian  sebelumnya,  terdapat  tujuan  spesifik  penggunaan  Dana Desa  yang  melekat  pada  program-program  yang  disampaikan.  Berdasarkan  PP  60/2014, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Berdasarkan  UU  6/2014,  pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  dan  pemanfaatan  berkelanjutan  sumber  daya  alam  dan lingkungan.

## Gambar 6. Realisasi Empat Bidang Dana Desa Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

## Sumber: Ditjen PPMD Kemedesa, 2019
Terlihat pada Gambar 6 diatas, pada tahun 2018, sebagian besar realisasi anggaran Dana Desa diarahkan  untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Inovasi,  kreativitas,  dan  kerjasama  yang  baik  antara  perangkat  desa  dengan masyarakatnya masing-masing merupakan kunci sukses untuk program pembangunan desa yang efektif dan dapat terjadi jika masyarakat desa masih memiliki keleluasaan dalam menggunakan Dana  Desa.  Masyarakat  desa  diharapkan  mampu  untuk  mengelola  sumber  dayanya  dan melaksanakan  program  pembangunan  desa  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  desa  diharapkan meningkat dari program pembangunan desa tersebut.
Gambar 7 menunjukkan diagram sebar (scatterplot) antara Dana Desa dan jumlah penduduk miskin  pedesaan.  Untuk  diketahui,  Dana  Desa  yang  diberikan  kepada  masing-masing kabupaten/kota diamati pada periode t-1 dan jumlah penduduk miskin perdesaan pada periode t
Pembangunan Desa, 45.55 Pemberdayaan Masyarakat Desa, 9.98 Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 0.75 Pembinaan Kemasyarakatan, 1.04
dengan menggunakan analisis diagram kartesius empat kuadran. Oleh karena itu, Dana Desa yang digunakan adalah tahun 2015, 2016, dan 2017 sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan di masing-masing  kabupaten/kota  mengacu  pada  tahun  2016,  2017,  dan  2018.  Sekilas  dalam pemetaan  menunjukkan  alokasi  Dana  Desa  telah  meningkat  untuk  sebagian  besar  pemerintah kabupaten/kota,  dan  juga  terjadi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  perdesaan.  Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015 hingga 2018 terjadi pergeseran antar kuadran di beberapa kabupaten/kota.  Beberapa  titik  berpindah  dari  kuadran  II  (jumlah  penduduk  miskin  pedesaan tinggi, dan alokasi dana desa rendah) ke kuadran III (jumlah penduduk miskin pedesaan rendah dan alokasi dana desa rendah) dan atau ke kuadran IV (jumlah penduduk miskin pedesaan rendah dan  alokasi  dana  desa  yang  tinggi).  Diagram  sebar  ini  belum  tentu  memberi  tahu  kita  bahwa mungkin terdapat hubungan antara alokasi Dana Desa dan pengurangan kemiskinan pedesaan.
Gambar 7. Pemetaan Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan 2015-2018
Sumber: Data diolah oleh penulis, 2019
4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Pengujian Kesesuaian Model
Pengujian  kesesuian  terhadap  model  yang  dibangun  digunakan  untuk  menentukan  model yang paling tepat. Langkah pertama yaitu melakukan uji Chow untuk menentukan antara common effect  model (CEM)  atau fixed  effect  model (FEM)  dan  dilanjutkan  dengan  uji  Hausman  untuk menentukan kesimpulan model terbaik seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Kesesuaian Model
Uji Hipotesis P Value Keputusan Uji Chow H 0 = CEM H 1 = FEM 0,0000 FEM Uji Hausman H 0 = REM H 1 = FEM
0,0000

## FEM
Berdasarkan uji Chow yang telah dilakukan, nilai p-value adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi ⍺ = 0,01 maka H 1 diterima yang artinya model yang dipilih adalah fixed effect model , dengan demikian akan dilanjutkan uji Hausman. Berdasarkan uji Hausman, nilai p- value sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi ⍺ = 0,01 maka H 1 diterima sehingga dapat disimpulkan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model .

## 4.2 Hasil Analisis Data Panel
Model A dan model B pada Tabel 2 menampilkan hasil regresi dengan menggunakan metode fixed  effect .  Kedua  model  menggunakan  variabel  tak  bebas  yaitu  jumlah  penduduk  miskin pedesaan dan variabel bebas yaitu Dana Desa beserta variabel kontrol lainnya, serta ditambahkan dummy tahun  untuk  mengontrol  variasi  antar  waktu  ( time  trend) .  Satu  hal  yang  berbeda,  pada model  B  ditambahkan dummy pulau_tahun  untuk  mengontrol  variasi  wilayah  antar  pulau  antar tahun.
Berdasarkan  hasil  estimasi  pada  Tabel  2,  lag  pertama  kebijakan  Dana  Desa  berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan. Dampak negatif kebijakan  Dana  Desa  terhadap  angka  kemiskinan  pedesaan  sejalan  dengan  penelitian  Higgins (2012) yang berpendapat bahwa kebijakan transfer pemerintah cenderung berdampak lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan.
Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan
Model A Model B FE FE POV POV L1.DD -53.111 *** -60.351 *** (12.451) (12.285) L1.ADD -45.448 ** -55.564 *** (20.110) (20.439) L1.ratio_PAD 57.464 -63.724 (60.586) (60.661) L1.BK -173.161 *** -125.739 *** (22.834) (23.060) L1.APBD -10.300 *** -4.427 ** (2.046) (2.056) L1.ratio_BM -51.180 -1.942 (69.930) (70.853) PDRB -0.192 0.126
(0.165) (0.163) growth_popdes 54.502 33.259 (49.989) (48.612) popdes 0.098 *** 0.100 *** (0.024) (0.023) ratio_labor 0.327 * 0.430 ** (0.197) (0.192) ratio_old -3087.478 *** 326.287 (784.864) (836.922) educ -0.862 *** -0.715 *** (0.078) (0.076) raskin 0.043 *** 0.050 *** (0.006) (0.007) _cons 80271.853 *** 34368.873 *** (8381.056) (9551.156) N 3649 3649 r2 0.421 0.477 r2_a 0.330 0.387 F 114.615 45.732 P 0.000 0.000 Dummy_tahun yes yes Dummy_pulau_tahun no yes Angka dalam tanda kurung adalah Standard Error (SE).
*** = tingkat signifikansi 1%; ** = tingkat signifikansi 5%; * = tingkat signifikansi 10%.
Sumber: Hasil regresi, 2019
Catatan: sudah dilakukan pengecekan robustness pada model di Tabel 3 (lihat Lampiran 1) dengan  mengganti  variabel  tak  bebas  menjadi  persentase  penduduk  miskin  pedesaan.  Hasil estimasi menunjukkan adanya konsistensi tanda koefisien variabel Dana Desa yang selalu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian sudah robust.
Pengujian Restriksi Persamaan Linier dengan Pendekatan Uji F (Gujarati, 2016)  dilakukan yang  untuk  membandingkan  dua  model  antara  model  A  dan  model  B.  Hasilnya  menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,96 dan F tabel sebesar 1,91 pada level signifikansi 5% maka F hitung lebih besar dari F tabel sehingga tolak H 0 dan model terbaik dalam penelitian ini adalah adalah Model B (Lampiran 2) dimana dalam model ini telah memasukkan dummy pulau_tahun yang mengontrol karakteristik kabupaten/kota antar pulau antar tahun.
Meskipun  Dana  Desa  terlihat  berhubungan  negatif  dan  signifikan  pada  tingkat  1%  dengan jumlah  penduduk  miskin  perdesaan,  namun  terdapat  hasil  yang  kurang  memuaskan  dimana peningkatan  Dana  Desa  sebesar  Rp  1  miliar  di  kabupaten/kota  pada  periode  t-1  hanya  mampu mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 60 orang pada periode t. Hasil ini tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya berupa Bantuan Keuangan (BK) dimana peningkatan Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota pada periode t-1  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  pedesaan  sebanyak  125  orang  pada  periode  t. Adanya ketidakefektifan pada hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) yang menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa  aktual  yang  didistribusikan  oleh  pemerintah  pusat  ke  desa  melalui  pemerintah kabupaten/kota sebagian besar didominasi oleh Alokasi Dasar sebesar 90% dan hanya memberikan porsi sedikit pada Alokasi Formula (10%) yang memperhatikan heterogenitas daerah.
Sejalan  dengan  teori  transfer  antar  level  pemerintah,  mungkin  terdapat  kasus  di  mana persyaratan  penggunaan  Dana  Desa  menghambat  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan pedesaan. Terdapat kemungkinan jika program yang dipilih kurang ideal atau tidak hemat biaya dalam  hal  pengentasan  kemiskinan.  Namun  demikian,  bisa  juga  terjadi  sebaliknya,  di  mana program  pembangunan  desa  memang  berdampak  pada  kemiskinan  pedesaan,  misalnya  karena target dan desain program yang lebih baik yang dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan lainnya. Hal  ini  terlihat  pada  hasil  estimasi  yang  menunjukkan  bahwa  sumber  pendapatan  desa  lainnya yang berupa Bantuan Keuangan cenderung dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan pedesaan yang lebih efektif.
Tujuan  penggunaan  Dana  Desa  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dimana  anggaran tersebut  diprioritaskan  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Tujuan khusus  penggunaan  Dana  Desa  akan  meningkatkan  pelayanan  dasar  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin pedesaan dan berdampak pada peningkatan kepuasan  individu.  Menurut  teori  kesejahteraan  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Rosen  &  Gayer (2010),  fungsi  kesejahteraan  merupakan  fungsi  yang  mencerminkan  pandangan  masyarakat tentang  bagaimana  kepuasan  individu  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.
Variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  estimasi  memiliki  pengaruh  yang beragam. Beberapa variabel yang memiliki pengaruh dalam pengurangan jumlah penduduk miskin pedesaan  antara  lain  adalah  Alokasi  Dana  Desa  yang  berasal  dari  pemerintah  kabupaten/kota,
Bantuan  Keuangan  yang  berasal  dari  APBD  Provinsi  dan  APBD  Kabupaten/Kota,  APBD Kabupaten/Kota, dan pendidikan penduduk desa.
Variabel Alokasi Dana Desa berdasarkan hasil estimasi berhubungan negatif dan signifikan terhadap  jumlah  penduduk  miskin  pedesaan.  Hal  ini  menunjukkan  jika  terdapat  peningkatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1 miliar pada periode t-1 maka jumlah penduduk miskin pedesaan akan turun sebesar 55 orang pada peride t. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sigit  Angga  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  jika  Alokasi  Dana  Desa  naik  maka  jumlah penduduk  miskin  akan  menurun. Selanjutnya variabel Bantuan Keuangan yang merupakan dana transfer yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota  berhubungan negatif dan signifikan  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  pedesaan.  Berdasarkan  hasil  estimasi  Bantuan Keuangan memiliki pengaruh penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan terbesar seperti yang terlihat  pada  nilai  koefisien  hasil  regresi  dimana  peningkatan  Bantuan  Keuangan  sebesar  Rp  1 miliar di kabupaten/kota pada periode t-1 dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sebanyak 125 orang pada periode t. Temuan ini sejalan dengan penelitan Sayed  Syahril  (2015) yang  menyatakan  bahwa  Bantuan  Keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penanggulangan kemiskinan  di  Provinsi  Aceh.  Baik  Alokasi  Dana  Desa maupun  Bantuan  Keuangan  merupakan dana  transfer  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah,  dimana  menurut  Stiglitz  (2015)  pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat dan memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan layanan secara efisien.
Selanjutnya,  variabel  APBD  Kabupaten/Kota  berhubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap jumlah  penduduk  miskin  pedesaan.  Hasil  tersebut  sejalan  degan  penelitian  Anwar  et  al.  (2016) yang  berpendapat  bahwa  alokasi  anggaran  pemerintah  yang  diterima  secara  bersama-sama memberi kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.  Koefisien  hasil  regresi  menunjukkan  peningkatan  APBD  sebesar  Rp  1  miliar  pada periode  t-1  hanya  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  pedesaan  sebesar  4  orang  pada peride t. Hal ini mungkin terjadi karena  porsi komposisi APBD yang berdampak langsung pada proses  pengentasan  kemiskinan  pedesaan  hanya  sebagian  kecil  dari  keseluruhan  anggaran. Menurut Kementerian Keuangan komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.
Variabel  lainnya  yang  dikaitkan  dengan  pengurangan  kemiskinan  desa  adalah  pendidikan penduduk desa, dalam hal ini penduduk desa yang telah mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan hasil estimasi variabel pendidikan penduduk desa berhubungan negatif dan signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aref  (2011)  dimana  terdapat  kontribusi  pendidikan  dalam  pengurangan  kemiskinan.  Menurut penelitian  ini  pendidikan  akan  mempengaruhi  keahlian  dan  produktivitas  tenaga  kerja.  Adanya skill individu yang lebih baik akan berdampak pada lebih tingginya pendapatan yang diperoleh sehingga akan berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut.
Beberapa  variabel  dalam  penelitian  ini  seperti  Pendapatan  Asli  Desa,  Belanja  Modal Kabupaten/Kota,  PDRB  Kabupaten/Kota,  laju  pertumbuhan  penduduk  desa,  jumlah  penduduk desa, tenaga kerja sektor pertanian, penduduk tua pedesaan, dan program raskin berdasarkan hasil estimasi cenderung tidak berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan desa.

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  Kebijakan  Dana  Desa  dapat  berperan dalam  mengurangi  tingkat  kemiskinan  pedesaan.  Kebijakan  Dana  Desa  merupakan  amanat Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  merupakan  bentuk  pengakuan  negara terhadap  desa,  khususnya  dalam  rangka  memperjelas  kewenangan  dan  fungsi  desa,  serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.
Berdasarkan hasil estimasi pada model empiris, diperoleh hasil bahwa kebijakan Dana Desa dalam  kurun  waktu  2015-2018  berpengaruh  dalam  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin pedesaan.  Hubungan  negatif  antara  kebijakan  Dana  Desa  dengan  jumlah  penduduk  miskin pedesaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Higgins (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan transfer pemerintah cenderung berdampak lebih tinggi di pedesaan.
Meskipun  secara  hasil  estimasi  pada  model  empiris,  kebijakan  Dana  Desa  terbukti berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan, terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana peningkatan lag pertama Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 60 orang. Hasil ini tidak lebih efektif bila dibandingkan dengan sumber pendapatan desa lainnya yang  berupa  Bantuan  Keuangan.  Menurut  hasil  estimasi,  Bantuan  Keuangan  dari  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/kota  memiliki  pengaruh  terbesar  dalam  penurunan  jumlah  penduduk miskin dimana peningkatan lag pertama Bantuan Keuangan sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota akan menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 125 orang. Adanya ketidakefektifan dalam  hasil  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lewis  (2015)  yang  menganggap terdapat kesalahan dalam formula penyusun Dana Desa, dimana besaran Dana Desa aktual yang
didistribusikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota sebagaian besar didominasi  oleh  Alokasi  Dasar  yang  merupakan  porsi  sama  rata  untuk  setiap  kabupaten/kota sebesar  90%  dan  hanya  memberikan  sedikit  porsi  pada  Alokasi  Formula  (10%)  yang memperhatikan  heterogenitas  daerah  seperti  jumlah  penduduk,  jumlah  penduduk  miskin,  luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

## Implikasi Kebijakan
Hasil  penelitian  ini  mempunyai  implikasi  bagi  pemerintah  yaitu  (1)  Rumus  pengalokasian Dana Desa agar memberikan porsi yang lebih besar pada Alokasi Formula yang memperhatikan heterogenitas setiap daerah dimana karakteristik masing-masing daerah berbeda satu sama lain; (2)  terkait  dengan  sumber  pendapatan  desa  lainnya  dalam  bentuk  Bantuan  Keuangan,  agar pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota dapat saling berkoordinasi mengenai penganggarannya, mengingat hasil empiris menunjukkan  Bantuan  Keuangan  memiliki  pengaruh  terbesar  dalam  menurunkan  jumlah penduduk  miskin  pedesaan.  Rekomendasi  ini  berdasarkan  pada  data  dimana  besaran  Bantuan Keuangan ke desa mengalami penurunan sejak tahun 2015 dimana Dana Desa mulai dianggarkan.

## Daftar Pustaka
Adefeso, H. A. (2017). Fiscal Federalism and Multidimensional Poverty Reduction in Nigeria : a Cross-State Analysis . VIII (8), 1–22.
Ahluwalia,  M.  S.  (2007).  Rural  Poverty and  Agricultural  Performance  in  India. The  Journal  of Development Studies , 14 (3), 298–323. https://doi.org/10.1080/00220387808421677
Alene,  A.,  &  Worku,  D.  (2017).  Does  decentralization  have  a  role  in  poverty  reduction?  The Ethiopian  experience. Journal  of  African  Studies  and  Development , 9 (1),  1–6. https://doi.org/10.5897/JASD2016.0421 Anam, Choirul. (2017). Analisis Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan . University of Indonesia. Anwar,  M.  L.,  Palar,  S.  W.,  &  Sumual,  J.  I.  (2016).  Pengaruh  Dau,  Dak,  Pad  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2), 218–232.
Aref, A. (2011). Perceived impact of education on poverty reduction in rural areas of Iran. Life Science Journal , 8 (2), 498–501.
Azfar, O., & Livingston, J. A. (2007). FEDERALIST DISCIPLINES OR LOCAL CAPTURE? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF DECENTRALIZATION IN UGANDA . August .
Balisacan,  A.  M.,  &  Pernia,  E.  M.  (2002).  Probing  beneath  cross-national  averages:  Poverty, inequality, and growth in the Philippines. ERD Working Paper Series , 7 , 1–26. Bergvall,  D.,  Charbit,  C.,  Kraan,  D-J.,  &  Merk,  O.  (2006). Intergovernmental  Transfers  and Decentralised  Public  Spending. OECD  Working  Papers  on  Fiscal  Federalism,  3.  Paris: OECD Publishing.
Bird,  R.,  &  Rodriguez,  E.  R.  (1999).  Decentralization  and  poverty  alleviation.  International experience and the case of the Philippines. Public Administration and Development , 19 (3),
299–319.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199908)19:3<299::AID- PAD82>3.0.CO;2-L Datt,  G.,  &  Ravallion,  M.  (1998).  Farm  productivity  and  rural  poverty  in  India. Journal  of Development Studies , 34 (4), 62–85. https://doi.org/10.1080/00220389808422529 Ekayuliana, B., Santoso, B., & Hidayati, S. A. (2019). Village Fund Allocation and Village Fund to  Reduce  Poverty  Rate  Using  Good  Village  Governance  as  Moderation  in  East  Lombok Regency . 8 (7), 283–291.
Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India.
American Journal of
Agricultural
Economics , 82 (4), 1038–1051.
https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101 Faridi, M. Z., & Nazar, R. (2013). Impact of Fiscal Autonomy on Poverty in Pakistan . 7 (1) , 141– 156.
Fuad,  Noor.  (2004). Dasar-dasar  keuangan  publik.  Jakarta .  LPKPAP-Badan  Pendidikan  dan Pelatihan Keuangan.
Gujarati, Damodar. (2016). Dasar-dasar Ekonometrika terjemahan . Jakarta:Erlangga.
Hakim, L., & Zuber, A. (2008). Dimensi Geografis dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan. Media Ekonomi , 017 . Hermawan, A., Istiqomah, & Ahmad, A. A. (2019). The Effect of Village Funds on Rural Poverty : Empirical Evidence From Java Island . 5 (1), 177–183.
Hernandez-Trillo, F. (2016). Poverty Alleviation in Federal Systems: The Case of México. World Development , 87 , 204–214. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.012
Higgins,  S.  (2012).  The  impact  of  Bolsa  Familia  on  poverty:  Does  Brazil’s  conditional  cash transfer  program  have  a  rural  bias. Journal  of  Politics  and  Society , 2009 . https://doi.org/10.7916/D8B27S8K
Jütting, J. P., Kauffmann, C., McDonnell, I., Osterrieder, H., Pinaud, N., & Wegner, L. (2004). Decentralization  and  Poverty  in  Developing  Countries:  Exploring  the  Impact. SSRN Electronic Journal , 236 . https://doi.org/10.2139/ssrn.583762
Kurniasih,  Dewi.  (2013).  Penyelenggaraan  desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten  Bandung.  Jurnal Agregasi, 1(1), 1-14.
Lewis, B. D. (2015). Decentralising to Village in Indonesia: Money (And Other) Mistakes. Public Administration and Development , 35(5) , 347–359. https://doi.org/10.1002/pad Moche,  T.  J.,  Monkam,  N.,  &  Aye,  G.  C.  (2014).  Fiscal  decentralization  and  poverty  in  South Africa:  Evidence  from  panel  data  analysis. Investment  Management  and  Financial Innovations , 11 (2), 69–76.
Nafziger, E. W. (2006). Economic Development Fourth Edition. Cambridge University Press, New York
Njenga,  P.,  &  Davis,  A.  (2010).  Drawing  the  road  map  to  rural  poverty  reduction. Transport Reviews , 23 (2), 217–241. https://doi.org/10.1080/01441640309889
Okidegbe,  N.  (2001).  Rural  Poverty  Trends  and  Measurement. The  World  Bank  Rural Development Family.
Padda,  I.  U.  H.,  &  Hameed,  A.  (2018).  Estimating  multidimensional  poverty  levels  in  rural Pakistan: A contribution to sustainable development policies. Journal of Cleaner Production , 197 , 435–442. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.224
Pajriah,  S.,  &  Suryana,  A.  (2018).  Analisis  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kemiskinan  Di  Desa Pasirlawang  Kecamatan  Purwadadi  Kabupaten  Ciamis. Jurnal  Artefak , 5 (2),  83–88. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1939
Pandey, L., Reddy, A. A., & others. (2012). Farm productivity and rural poverty in Uttar Pradesh: A regional perspective. Agricultural Economics Research Review , 25 (1), 25–35.
Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and
income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (8), 38–42. Rosen,  H.  S.,  and  Gayer,  T.  (2010).  Public  Finance,  8 th edition. McGraw-Hill  International Editions.
Sayed  Syahril,  A.  (2015).  Pengaruh  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perdesaan  Dan  Bantuan  Keuangan  Peumakmue  Gampong  Terhadap  Penangulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (2), 54–64.
Sigit  Angga,  T.  (2018).  Pengaruh  Dana  Desa  Terhadap  Kemiskinan:  Studi  Tingkat Kabupaten/Kota  Di  Indonesia. Indonesia  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan,
Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 296–311.
Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of The Public Sector Fourth Edition. W. W. Norton Company, Inc.
Suryawati, C. (2005). MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan- Jurnal UGM , 08 (03).
Todaro, M. P., and Smith, S.C. (2015). Economic Development, 11 th edition. George Washington University.
Valaris, N. (2012). Fiscal Decentralization and Its Effect on Poverty Evidence from Panel Data on the lower 48 American States. ISU ReD: Research and EData , 8 , 1–22.

## Lampiran 1
Pada penelitian ini telah dilakukan robustness check dengan mengganti variabel dependen menjadi persentase jumlah penduduk miskin pedesaan.
Tabel 3. Robustness Check Pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap Persentase Penduduk Miskin Pedesaan
Model A Model B FE FE %POV %POV L1.DD -0.002 -0.002 (0.004) (0.004) L1.ADD 0.008 0.001 (0.007) (0.007) L1.ratio_PAD 0.002 -0.021 (0.020) (0.021) L1.BK -0.006 -0.005 (0.007) (0.008) L1.APBD -0.001 -0.001 (0.001) (0.001) L1.ratio_BM -0.015 -0.007 (0.023) (0.024)
PDRB 0.000 0.000 (0.000) (0.000) growth_popdes 0.042 ** 0.043 *** (0.016) (0.016) popdes 0.000 -0.000 (0.000) (0.000) ratio_labor 0.000 *** 0.000 *** (0.000) (0.000) rasio_old 0.958 *** 1.150 *** (0.257) (0.284) educ -0.000 *** -0.000 *** (0.000) (0.000) raskin 0.000 0.000 (0.000) (0.000) _cons 17.476 *** 17.058 *** (2.746) (3.237) N 3649 3649 r2 0.312 0.335 r2_a 0.204 0.220 F 71.425 25.242 p 0.000 0.000 Dummy_tahun yes yes Dummy_pulau_tahun no yes Angka dalam tanda kurung adalah Standard Error (SE). *** = tingkat signifikansi 1%; ** = tingkat signifikansi 5%;
* = tingkat signifikansi 10%.
Sumber: Hasil regresi, 2019

## Lampiran 2
Pengujian Restriksi Persamaan Linier dengan Pendekatan Uji F (Gujarati, 2016) dilakukan yang untuk membandingkan dua model dalam penelitian.
Model A (model restricted)
𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 = 𝛼 0 + 𝛼 1 𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 2 𝐴𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 3 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 4 𝐵𝐾 𝑖𝑡−1 + 𝛼 5 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 6 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝐵𝑀 𝑖𝑡−1 + 𝛼 7 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖𝑡 + 𝛼 8 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ_𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 9 𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 10 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑡 + 𝛼 11 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑜𝑙𝑑 𝑖𝑡 + 𝛼 12 𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑖𝑡 + 𝛼 13 𝑟𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 + 𝜀 𝑖

## Model B (model unrestricted)
𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 = 𝛼 0 + 𝛼 1 𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 2 𝐴𝐷𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 3 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 4 𝐵𝐾 𝑖𝑡−1 + 𝛼 5 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑖𝑡−1 + 𝛼 6 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝐵𝑀 𝑖𝑡−1 + 𝛼 7 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖𝑡 + 𝛼 8 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ_𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 9 𝑝𝑜𝑝𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑡 + 𝛼 10 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟 𝑖𝑡 + 𝛼 11 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑜𝑙𝑑 𝑖𝑡 + 𝛼 12 𝑒𝑑𝑢𝑐 𝑖𝑡 + 𝛼 13 𝑟𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑖𝑡 + 𝛽 1 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 + 𝛽 2 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦_𝑝𝑢𝑙𝑎𝑢_𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖
Rumusan Hipotesis
H 0 : β 2 = 0 (model A karena restriksi pada β 2 ) H 1 : β 2 ≠ 0 (model B karena tidak adanya restriksi pada β 2 )
Maka uji F statistik untuk membandingkan antara dua model adalah sebagai berikut:
𝐹 = (𝑅 𝑈𝑅 2 − 𝑅 𝑅 2 )/𝑚 (1 − 𝑅 𝑈𝑅 2 )/(𝑛 − 𝑘)
Mengikuti distribusi F dengan m, df(n-k). dimana :
𝑅 𝑈𝑅 2 = RSS (Residual Sum of Squares) dari model unrestricted 𝑅 𝑅 2 = RSS (Residual Sum of Squares) dari model restricted
m = jumlah restriksi linier
k = jumlah parameter dalam regresi yang tidak terbatas
n = jumlah observasi
maka,
𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (0,477 − 0,421)/55 (1 − 0,477)/(3649 − 75) = 6,96
Karena nilai F hitung =6,96 dan F tabel = 1,91 pada level signifikansi 5% sehingga F hitung > F tabel maka tolak H 0 sehingga model terbaik adalah Model B .