## PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

## SUPRIYANTA Dosen  Fakultas  Hukum UNISRI
Abstract:  Education  should  be  able  to  transform  the  moral  values,  education  also  serves  to 'social  engineering  in  order  to  build  an  effective  social  capital.  Internalization  the values  of religion and anti-corruption  more specifically, be able to contribute to the mental  and  moral  development  of  a  clean  and  honest.  Moreover  anti-corruption education  should  not  just  stop  at  the  level  of  education  but  should  strive  to  be  a movement that involves various elements of society.
Keywords:anti-corruption education

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan  cita-cita  masyarakat;    proses  suatu  bangsa mempersiapkan  generasi  mudanya  untuk  menjalankan  kehidupan  dan  untuk  memenuhi  tujuan hidup  secara  efektif  dan  efisien  (vide  Redja  Mudyahardjo  3-10).  Sementara  itu  Ki  Hajar Dewantara  (1977:14-15)  menyatakan  bahwa  pendidikan  umumnya  berarti  daya  upaya  untuk memajukan  budi  pekerti  (kekuatan  batin),  pikiran  (intellect)  dan  jasmani  anak-anak,  selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan  Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa    pendidikan  nasional  berfungsi  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Idealnya  tujuan  pendidikan  harus  mampu  mensinergikan  tiga  aspek  sekaligus  yaitu  aspek kognitif (mengingat informasi yang telah dipelajari),  afektif (berorientasi pada sisi emosi, sikap, apresiasi,  nilai  atau  tingkat  kemampuan  tertentu)  dan  psikomotorik  (ketrampilan).  Ketiga  hal tersebut  idealnya selaras, dan saling melengkapi (Helmiati, 2007).
Menurut  seorang  ahli  pendidikan  Islam,  Omar  Mohammadal-Thoumyal-Syaibani,  (1979) keselarasan  itu  harus  menunjang,  pertama,  tujuan  individual  yaitu  berkaitan  dengan  individu- individu, pelajaran (learning) dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa yang berkaitan dengan individu-individu  tersebut  pada  perubahan  yang  diinginkan  dalam  tingkah  laku,  aktivitas  dan pencapaiannya,  dan  pada  pertumbuhan  yang  diingini  pada  pribadi  mereka,  dan  pada  persiapan yang diharuskan kepada  mereka pada kehidupan  dunia dan  akhirat. Kedua, tujuan-tujuan sosial yaitu  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan,  dengan  tingkah  laku
masyarakat umumnya, dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diingini dan pertumbuhan; memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diingini. Ketiga, tujuan profesional  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dan  pengajaran  sebagai  ilmu,  sebagai  seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di  antara  aktivitas-aktivitas masyarakat. Dari ketiga unsur  pencapaian  pendidikan  itu  idealnya  harus  dilakukan  secara  terpadu  (integral)  sehingga tercapai tujuan proses pendidikan  yang diinginkan, sehingga akan jelas ke mana pendidikan itu akan diarahkan.
Selain  itu  ukuran  keberhasilan  pendidikan  harus  dirumuskan  secara  jelas  baik  mengenai sistem  maupun  kurikulum  pendidikan.  Kebijakan  dari  penjabaran  sistem  pendidikan  nasional harus  memperhatikan  muatan  “proses”,    pendidikan  tidak  boleh  terasing  dari  kehidupan,  bukan hanya  mengembangkan  intelegensi  akademik  peserta  didik.  Tujuan  pendidikan  bukan  hanya manusia  yang  terpelajar  tetapi  manusia  yang  berbudaya  (educated  and  civilized  human  being) baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa  depan.  Pendidikan  juga  harus  dipahami  dalam  konteks  pemberdayaan  manusia  dalam  arti manusia  yang  dapat  berfikir  kreatif,    mandiri,  produktif  dan  mampu  membangun  dirinya  dan masyarakatnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan
Salah  satu  isu  atau  masalah  yang  paling  krusial  untuk  dipecahkan  oleh  bangsa  dan pemerintah  Indonesia  adalah  masalah  korupsi.  Maraknya  korupsi  di  Indonesia  disinyalir  terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan, menyebar tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga  meluas  ke  tingkat  daerah.  Korupsi  tidak  lagi  sebagai  suatu  fenomena  tetapi  dikhawatirkan sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.
Di  sisi  lain  sebenarnya  sebagian  rakyat  pada  hampir  semua  kebudayaan  mengerti  bahwa segala  bentuk  dan  jenis  korupsi,  suap,  pemerasan,  dan  sebagainya  merupakan  perbuatan  yang melawan  rasa  keadilan.  Perbuatan  korupsi  dan  perbuatan  lainnya  yang  serupa  merupakan permasalahan  mental  di  mana  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  moral  diabaikan  dan  lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik. Kekhawatiran akan bencana yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  korupsi  muncul  dari  berbagai  elemen  masyarakat  yang  peduli
terhadap masalah bangsa dan mencoba untuk mencari solusinya. Dunia pendidikan sebagai salah satu  pilar  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  manusia  juga  merasa  bertanggung  jawab akan fenomena menjamurnya perbuatan korupsi tersebut.
Pemikiran  pentingnya  memasukkan  pendidikan  antikorupsi  dalam  kurikulum    pendidikan nasional seharusnya dapat diakomodasi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan  ini  pendidikan  berarti  harus  mampu  menjadikan  dirinya  sebagai  salah  satu  instrumen perubahan menuju pada perbaikan sosial.

## 2. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Moral
Pendidikan  sebagai  tugas  imperatif  manusia  selalu  membawa  implikasi  individual  dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia (jasmani,  rohani,  akal).  Pendidikan  yang  baik  seharusnya  dapat  mengembangkan  potensi manusia  tersebut  secara  bertahap  menuju  kebaikan  dan  kesempurnaan  (insan  kamil)  yaitu  kuat dan  sehat  jasmaninya,  cerdas  otaknya,  serta  kualitas  spiritual  yang  baik.  Secara  sosial, pendidikan  merupakan  proses  pewarisan  kebudayaan  yang  berupa  nilai-nilai,  perilaku  dan teknologi  yang  telah  dimiliki  generasi  sebelumnya  harus  selalu  dipelihara  dan  dikembangkan sehingga pada generasi berikutnya bisa melahirkan generasi yang mampu berkreasi secara lebih positi.
Dalam  konteks  pendidikan  antikorupsi,  proses  pendidikan  harus  bersifat  sistematis  yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan sebagainya secara intensif. Pendidikan anti  korupsi  juga  harus  dilakukan  secara  massif,  dalam  arti  penanaman  nilai-nilai  antikorupsi tersebut  dilakukan  pada  berbagai  lembaga  pendidikan  di  segala  statata  pendidikan.  Realitas pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi,  tetapi      harus  menyentuh  pada  pendidikan  nilai  dan  watak  yang  menjadikan  nilai anti  korupsi  sebagai  way  of  life  bangsa.  Pendidikan  nilai  mestinya  lebih  ditekankan  pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai.
Dalam kapasitasnya sebagai “transfer of value”, nilai kejujuran, kebajikan  menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini harus terinternalisasi dalam diri peserta didik, sebagai generasi muda. Hal ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kepribadian  peserta  didik  karena  pembentukan  kepribadian manusia  ditentukan  oleh  proses  sosialisasi,  baik  melalui  pendidikan  yang  terencana  misalnya
dalam  mata  pelajaran  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  karakter/watak  dan  kepribadian maupun melalui pengalaman peserta didik di dalam interaksi sosialnya.
Mendidik  manusia  yang  cerdas  dan  terampil  harus  dibarengi  dengan  pendidikan  moral. Pendidikan moral, yaitu pendidikan yang memiliki komitmen tentang langkah-langkah apa yang seharusnya  dilakukan  pendidik  untuk  mengarahkan  generasi  muda  pada  nilai-nilai  (values)  dan kebajikan  (virtues)  yang  akan  membentuknya  menjadi  manusia  yang  baik  (good  people) (Zubaidi,  2005:5).  Melahirkan  manusia  yang  baik  tentulah  memerlukan  proses  yang  tidak sebentar karena menanamkan nilai (values) merupakan proses sosialisasi yang berlangsung sejak manusia lahir sampai mati.
Dalam pendidikan, sosialisasi nilai juga dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Orangtua, guru,  kepala  sekolah  biasanya  akan  melakukan  upaya  sedemikian  rupa  agar  nilai-nilai terinternalisasi  oleh  peserta  didik.  Namun  yang  penting  adalah  jangan  sampai  terjebak  dalam sosialisasi nilai yang serba fomialistis dan verbal saja. Artinya, pendidikan nilai jangan sekedar berupa  “ceramah”  di  sekolah,  tetapi  tidak  terinternalisasi  dengan  baik.  Jangan  sampai  ada ungkapan-ungkapan yang ironis seperti “NATO”, No Action Talk Only, mampu bicara, tapi tidak mampu melakukan. Peserta didik tidak hanya membutuhkan seruan-seruan  tentang moral, tetapi yang jauh lebih penting adalah membentuk budaya bermoral dalam lembaga pendidikan. Seluruh personal  dalam  lembaga  pendidikan  secara  bersama-sama  melaksanakan  tindakan  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  dan  norma  masyarakat  Faktor  keteladanan  menjadi  sangat  penting  dalam internalisasi  nilai-nilai  ke  dalam  pribadi  peserta  didik.  Jadi,  pendidikan  nilai-nilai  moral seharusnya  bertugas  untuk  membimbing  generasi  muda  agar  secara  sukarela  mengikatkan  diri pada norma-norma atau  nilai-nilai (to guide the young towards voluntary  personal commitment to values) (Zubaidi, 2005:6).  Oleh karena peserta didik tidak belajar tentang nilai dari "apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dilakukan".
Pendidikan  moral  harus  memberikan  perhatian  pada  tiga  komponen  karakter  yang  baik (components  of  the  good  character),  yaitu  moral  knowing  (pengetahuan  tentang  moral),  moral feeling  (perasaan  tentang  moral),  dan  moral  action  (perbuatan  bermoral)  (Zubaidi,  2005:6). Karakter  moral  yang  baik  tidak  hanya  meliputi  pengetahuan  terhadap  nilai-nilai,  tetapi  juga menumbuhkan  "rasa"  terhadap  nilai-nilai  moral.  Pengetahuan  tentang  moral  diperlukan  karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang
baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam  masyarakat.  Penanaman  moral  knowing  meliputi  moral  awareness  (kesadaran  moral), knowing moral values (pengetahuan nilai-nilai moral), moral reasoning (alasan moral), decision making (mengambil keputusan moral), dan self-knowledge (pengetahuan diri). (Zubaidi, 2005:6).
Persoalan "rasa" menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku,  maka  internalisasi  ke  dalam  hati  dan  jiwa  agar  nilai-nilai  moral  tidak  berhenti  pada dataran  verbal.  Pembentukan  moral  feeling  meliputi  enam  aspek  yang  diperlukan  seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu conscience (kesadaran), self-esteem (kepercayaan diri), empathy  (merasakan  penderitaan  orang  lain),  loving  the  good  (cinta  terhadap  kebaikan),  self- control  (kontrol  diri),  humility  (kerendahan  hati).  Moral  knowing  dan  moral  feeling  berperan dalam  pembentukan  peserta  didik  sebagai  pribadi  yang  "normal",  yaitu  pribadi  yang  mampu bertindak  sesuai  dengan  konteks  sosialnya  dan  mampu  berpemikir  secara  objektif  perilaku  diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Hasil perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau tindakan moral. Munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu competence (kompetensi), will (keinginan), dan habit (kebiasaan).
Jadi,  pendidikan  antikorupsi  sebagai  pendidikan  moral  harus  dapat  memberikan  moral knowing  tentang  korupsi,  yaitu  moral  awareness  (kesadaran  moral)  terhadap  bahaya  korupsi, knowing moral values (pengetahuan nilai-nilai moral), moral reasoning (alasan moral) mengapa korupsi  harus  ditolak,  decision  making  (mengambil  keputusan  moral)  untuk  melawan  dan memberantas  korupsi  dan  self-knowledge  (pengetahuan  diri)  untuk  tidak  menjadi  koruptor. Moral  feeling  terhadap  korupsi,  yaitu  conscience  (kesadaran)  bahwa  korupsi  adalah  termasuk kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  self-esteem  (kepercayaan  diri)  untuk  hidup  bersih  tanpa korupsi,  empathy  (merasakan  penderitaan  orang  lain)  sehingga  merasakan  penderitaan  yang ditimbulkan  akibat  perilaku  korupsi,  loving  the  good  (cinta  terhadap  kebaikan),  self-control (kontrol  diri)  dengan  cara  mengendalikan  diri  agar  tidak  terjebak  konsumerisme  dan keserakahan,  humility  (kerendahan  hati)  (Zubaidi,  2005:7).  Dengan  cara  tersebut,  maka  akan lahir  manusia  yang  memiliki  kompetensi  untuk  memberantas  korupsi,  memiliki  keinginan  kuat untuk  melawan  korupsi,  dan  memillki  kebiasaan  hidup  yang  tanpa  korupsi,  ketiganya merefleksikan pribadi yang antikorupsi.

## KESIMPULAN
Pendidikan  antikorupsi  menjadi  sangat  penting  sebagai  upaya  sistematis  dan  masif  dalam pemberantasan  korupsi.  Guna  mencapai  hal  tersebut,  maka  pendidikan  harus  mengedepankan proses  yang  benar-benar  ditujukan  kepada  pembentukan  kepribadian,  kecerdasan,  dan keterampilan.  Sudah  saatnya,  distorsi  dalam  pendidikan  dan  pengabaian  nilai-nilai  moral diperbaiki  agar  melahirkan  generasi  muda  yang  tidak  toleran  terhadap  korupsi.  Pendidikan antikorupsi  sangat  signifikan  untuk  dimasukkan  dalam  kurikulum  pendidikan  nasional  di Indonesia.  Pendidikan  harus  mampu  mentransformasikan  nilai-nilai  moral,  pendidikan  juga berfungsi  melakukan  “rekayasa  sosial”  guna  membangun  modal  sosial  yang  efektif.  Dengan adanya  penanaman  nilai-nilai  agama  dan  moral  antikorupsi  secara  lebih  spesifik,  maka  akan mampu  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan  mental  dan  moral  yang  bersih  dan  jujur. Lebih dari itu pendidikan anti korupsi ini jangan hanya berhenti di tingkat program pendidikan tetapi harus diupayakan menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
------------

## DAFTAR   PUSTAKA
Al-Syaibani, Omar Mohammad al-Thoumy, 1979, Falsafah Pendidikan Islam, terjemahan Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang.
Helmiati, 2007, Makalah “Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Kompetisi Global” disampaikan dalam Forum ACIS DEPAG RI, Riau Tahun 2007.
Ki Hajar Dewantoro, 1977, Pendidikan, Cet. Kedua, Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa.
Mudyahardjo,  Redja,  2002,  Pengantar  Pendidikan  Sebuah  Studi  Awal  Tentang  DasarDasar Pendidikan  pada  Umumnya  dan  Pendidikan  di  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Zubaidi, 2005, Pendidikan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.