Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “ Panglima Laôt ” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Sri Walny Rahayu²⁴

## Abstrak
Pengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat open  access .  Dalam  lingkup  lokal,  Provinsi  Aceh  memiliki  lembaga  alterna f penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni Panglima Laôt . Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  APS (UU APS). Namun, sistem pendukung  dari UU APS ini belum terbentuk sehingga  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  alterna f  seper   lembaga  APS  adat  laut Panglima Laôt dak berjalan secara op mal sekalipun putusannya bersifat mengikat bagi para pihak.
Kata Kunci : lembaga penyelesaian sengketa adat laut, Panglima Laôt , alterna f penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia, sistem pendukung.

## “Panglima Laôt” as Tradi onal (adat) Dispute Resolu on in Aceh as an Alterna ve Dispute Resolu on in Indonesian Legal System

## Abstract
The  nature  of  the  sea  as  an  open  access  area  poten ally  created  a  dispute  especially concerning  the  management  of  marine  and  ﬁsheries  products.  Locally,  Aceh  Province  has established a tradi onal law of the sea Alterna ve Dispute Resolu on (ADR) body or so-called “Panglima  Laôt”.  Formerly,  ADR  has  been  regulated  by  the  Law  number  30  year  1999 concerning Arbitra on and ADR. However, the suppor ng system of this regula on has not been created yet. That leads to inconsistency and ineﬀec veness of the mechanism through ADR body “Panglima Laôt”, even though its decisions binding and applied to all par es.
Keywords :  ‘Adat’  dispute  resolu on  body,  Panglima  Laôt,  alterna ve  dispute  resolu on, Indonesian legal system, support system.

## A.  Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  memiliki  potensi  hasil  kelautan  dan perikanan  yang  sangat  besar  dan  beragam.  Aktualisasinya  dirumuskan  dalam
24 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala  Darussalam,  Jl.  Putroe  Phang  Darussalam,  Banda  Aceh, ayoe_armans@yahoo.com,  S.H.  (Universitas  Syiah  Kuala),  M.H.  (Universitas  Padjadjaran),  Dr.  (Universitas Padjadjaran).
kebijakan  pembangunan  Indonesia  di  era  reformasi  yang  mengenalkan  dan mengadopsi  ar   pen ng  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  nasional  terhadap masyarakat  hukum  adat  berikut  kearifan  lokalnya.¹  Dalam  hal  ini,  pembangunan Indonesia  berbasis  kepen ngan,  pengetahuan  dan  cara-cara  yang  dimiliki masyarakat  lokal  berdasarkan  pengetahuan  dan  kearifan  lokal  dalam  mengelola lingkungannya.
Sumber daya laut yang bersifat open access berpotensi menimbulkan sengketa antara  lembaga  penyelesaian  sengketa  adat  laut  yang  memiliki  hak  ulayat  laut bersifat  komunal  ( common  property )  dengan  pihak  nelayan  modern  atau  pelaku usaha  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  armada  penangkapan,  alat  serta teknologi yang  dak ramah lingkungan. Hal tersebut menimbulkan rusaknya sumber daya alam laut dan pesisir. Menurunnya daya dukung sumber daya dan dalam jangka panjang mengakibatkan suatu tragedi bersama ( open tragedy ) seper  munculnya berbagai bentuk bencana alam.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan Tahun 2009)  dibentuk  untuk  mengendalikan  usaha  perikanan  melalui  pengaturan pengelolaan perikanan  serta  ndakan  penegakan  hukum  baik oleh aparat  hukum maupun  aparat  berwenang  lainnya.²  Pengadilan  Negeri  Medan  merupakan  satu- satunya  lembaga  yang  berwenang  menangani  pelanggaran  perikanan  di  Pulau Sumatera.  Namun  keberadaannya  di  Indonesia  khususnya  di  Sumatera  ternyata belum cukup efek f.³
Pengadilan Perikanan di bawah Pengadilan Negeri Medan, terealisasi tahun 2012 setelah  sembilan  tahun  terbentuknya  UU  Perikanan  di  Indonesia  sejak  pertama dibentuk pada tahun 2004. Kendala lainnya adalah aparat penegak hukum belum siap menjalankan tugasnya karena faktor kurangnya jumlah aparat penegak hukum di lingkungan  pengadilan,  kemampuan  hakim  masih  kurang  memadai,  padahal dibutuhkan  keahlian  khusus  di  bidang  perikanan  terutama  yang  berkaitan  aspek teknis  perikanan,  alat  tangkap,  dan  lainnya.⁴  Akhirnya  penyelesaian  masalah
1 DPR sedang membahas RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
2 Pasal 71 ayat (1) – ayat (4) UU Perikanan Tahun 2009 menyatakan bahwa dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  ndak  pidana  di  bidang  perikanan.  Pengadilan  perikanan tersebut merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan perikanan dibentuk  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Medan,  Pon anak,  Bitung,  dan  Tual.  Pengadilan  perikanan sebagaimana dimaksud berkedudukan di pengadilan negeri.
3 H u k u m   O n l i n e ,   “ P e n g a d i l a n   P e r i k a n a n   B e l u m   Efe k f ”,   h p : / / w w w. h u k u m o n l i n e . c o m - /berita/baca/hol21242/pengadilan-perikanan-belum-efek f, diakses pada 11 April 2013.
4 Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan”, J u r n a l   I l m u   H u k u m ,   V o l . 3   N o . 2   T a h u n   2 0 1 3 ,   h l m .   2 8 9 - 2 9 2 , h p://www.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/ar cle/view/1822.html , diakses pada 11 Februari 2013.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
perikanan  menjadi  sama  dengan  kasus-kasus  pada  pengadilan  perdata  pada umumnya.
Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa (UU APS). Pembentukan UU tersebut sebagai jawaban terhadap kebutuhan bisnis yang bergerak cepat dan mengurangi tumpukan kasus  di  peradilan  perdata.  APS  merupakan  terjemahan  dari Alterna ve  Dispute Resolu on (ADR). Konsep penyelesaian sengketa ADR berakar dari sistem pengaturan sendiri ( self-governing system ), yang secara sederhana bukan merupakan hal baru, telah  lama  diprak kkan  dan  memiliki  persamaan  dengan  konsep  mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat.
Filosoﬁ pembentukan UU APS adalah kebutuhan penyelesaian sengketa di luar peradilan perdata secara cepat, murah, putusan dihasilkan melalui cara musyawarah, dak  ada  penggugat  dan  tergugat,  serta  menghasilkan win-win  solu on. Kenyataannya, APS hanya diatur dalam  ga pasal dari 82 pasal, sedangkan 79 pasal lainnya mengatur mengenai arbitrase. UU tersebut menjelaskan APS secara sumir (satu alinea saja).
Konsep pembangunan nasional yang berkeadilan berasal dari nilai-nilai Pancasila yang diturunkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000. Ruhnya diaktualisasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda Tahun 1999) yang mencabut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda Tahun 1974).⁵ UU Pemda Tahun 1999 memberikan otoritas kepada pemerintah di daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Masyarakat  adat  beserta  hak- haknya  kembali  mendapatkan  pengakuan  hukum  di  Indonesia.  UU  Pemda  Tahun 1999, dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya UU  Pemda Tahun 2004).⁶
Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  mengakui  persekutuan  hukum  masyarakat  adat sebagai  iden tas  budaya  beserta  hak  tradisionalnya  dihorma   sejalan  dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban,  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur undang-undang. Namun, sampai  saat  ini  UU  sebagaimana  dimaksud  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  belum diwujudkan.  Sekalipun  pengaturannya  secara  parsial  ditemukan  dalam  Pasal  97
5 Sejarah Indonesia mencatat, aneka ragam bentuk persekutuan hukum masyarakat adat di Indonesia, pernah dihilangkan  dan  diseragamkan  dengan  desa  melalui  UU  Pemda  Tahun  1974.  Hal  tersebut  menyebabkan hilangnya persekutuan masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang memiliki corak beragam.
6  UU Pemda Tahun 2004 diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 38, TLN RI Nomor 4493). Perpu No. 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI No. 4548). UU No. 8 Tahun 2005  yang  merupakan  perubahan  pertama  diubah  kembali  oleh  UU  Nomor  12  Tahun  2008  merupakan perubahan kedua atas UU Pemda Tahun 2004.
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Tahun 2014), yang diundangkan tanggal 15 Januari 201 jo. Pasal 1 ayat (33) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU No. 1 Tahun 2014).⁷ Adapun Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  UU  HAM  Tahun  1999),  yang diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 6 ayat (1) dan (2).
Provinsi  Aceh⁸  menindaklanju   Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945,  dengan membentuk  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keis mewaaan  Provinsi  Daerah  Is mewa  (selanjutnya  UU  Penyelenggaraan Keis mewaaan  Provinsi  Daerah  Is mewa  Tahun  1999).⁹  Selanjutnya  dibentuk Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah Is mewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  dicabut  oleh Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006).¹⁰
7 Pasal 1 ayat (33) UU No. 1 Tahun 2014 menyebutkan “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geograﬁs tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut lihat Pasal 23 huruf (f) terkait dengan usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari. Selanjutnya UU Desa Tahun 2014 dalam Konsiderans menyebutkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu dasar per mbangan dibentuknya UU Desa Tahun 2014.  Selanjutnya Bab XIII UU Desa Tahun 2014 mengatur Ketentuan Khusus Desa Adat pada Pasal 96 – Pasal 111. Lebih lanjut Penjelasan UU Desa Tahun 2014 mengatur ketentuan khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua  Barat,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  menetapkan  kebijakan  mengenai  pengaturan  desa disamping memperha kan ketentuan UU Desa Tahun 2014 harus  memerha kan: a.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang; dan b.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. c.  Konsekuensi pembentukan UU Desa Tahun 2014 sebagaimana diatur Pasal 121 mencabut dan menyatakan
Pasal 200-216 yang terdapat dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dak berlaku lagi.
8 Nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Is mewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyebutan NAD menggan kan  nama  sebelumnya  yaitu  Provinsi  Daerah  Is mewa  Aceh.  Sekarang,  penyebutan  Provinsi  NAD diubah menjadi Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 Tanggal 7 April 2009. Perubahan nama ini sesuai dengan amanat Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006.
9 Provinsi Aceh sebagai daerah khusus dan is mewa diatur melalui UU tentang Penyelenggaraan Keis mewaan Provinsi Daerah Is mewa Aceh Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keis mewaan Provinsi Daerah is mewa Aceh, selanjutnya dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Is mewa Aceh sebagaimana dicabut oleh UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006 .
10  UU  Pemerintahan  Aceh  Tahun  2006  dalam  Bab  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  2  Konsiderans  huruf  e. memberikan deﬁnisi: “Aceh  adalah daerah  provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat is mewa  dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepen ngan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Provinsi Aceh memiliki lembaga penyelesaian sengketa adat laut, yang dipimpin Panglima  Laôt (Panglima  Laut)  sebagai  lembaga  APS  yang  telah  ada  sejak  zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda di abad ke-16. Lembaga Panglima Laôt merupakan iden tas budaya ( cultural iden ty) bagi Aceh . Kedudukannya kala itu sebagai pegawai pemerintahan,  pemimpin  wilayah  laut  dan  pesisir  di  bidang  ekonomi,  memungut pajak dan cukai kelautan serta mengurusi persoalan keamanan di laut, yang diatur oleh  Hukum  Adat  Laut  ( Hukôm  Adat Laôt) bekerjasama  dengan  syahbandar  dan uleebalang. ¹¹ Dewasa ini eksistensi lembaga Panglima Laôt di Aceh selain sebagai social leader persekutuan hukum masyarakat adat laut, juga merupakan lembaga APS adat laut Aceh.  Dasar  yuridis  kedudukannya  terdapat  dalam  UU  Pemerintahan  Aceh  Tahun 2006  dan  peraturan  pelaksananya  berupa Qanun - Qanun Aceh.  Ruang  lingkup penyelesaian sengketa adat laut adalah sengketa keperdataan di laut, penganiayaan ringan dan pencemaran lingkungan skala ringan yang diselesaikan melalui pelibatan ak f para pihak dengan putusan musyawarah mufakat tanpa melalui jalur li gasi.
Panglima Laôt terdiri dari Panglima Laôt Lhôk , Panglima Laôt kabupaten/kota dan Panglima  Laôt Aceh.¹²  Kewenangannya  menyelesaikan  sengketa  keperdataan kelautan  dibatasi  dari  se ap  pantai  yang  melipu   suatu  kuala¹³  atau  disebut  laut ( Laôt) .  Peraturan  perundang-undangan  umumnya  memberikan  deﬁnisi  tentang Panglima  Laôt sebagai  pemimpin  adat  is adat  di  bidang  pesisir,  kelautan,  dan lembaga penyelesaian persengketaan di laut. Selain Panglima Laôt di Aceh , masih ada lembaga penyelesaian sengketa adat laut dan Hak Ulayat Laut (HUL) yang masih hidup dan bertahan lainnya yaitu Sasi di Maluku, Papua Utara, serta Awig-awig di Lombok Nusa Tengara Barat. Sasi dan Awig-awig lebih merupakan norma larangan dalam HUL masyarakat  adat  laut  dan  belum  diatur  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan sebagaimana halnya lembaga Panglima Laôt di Aceh .
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  masalah  yang memerlukan  penelaahan  mengenai  bagaimana  kedudukan  lembaga  penyelesaian sengketa adat laut Panglima Laôt dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana
11 Uleebalang merupakan Bahasa Aceh yang berar  penguasa suatu wilayah pada struktur pemerintahan daerah pada  Zaman  Kesultanan  Aceh.  Sejak  Kemerdekaan  dan  Aceh  menjadi  wilayah  NKRI, Uleebalang dan kekuasaannya menjadi hilang. Jabatan Uleebalang dapat disamakan dengan jabatan bupa /walikota sekarang. 12  Kewenangan Panglima Laôt Lhôk berada pada satu kuala/teluk di  ngkat kecamatan. Panglima Laôt Kabupaten berada  di  kabupaten/kota,  sedangkan Panglima Laôt Aceh  (PLA)  berada  di  ngkat  provinsi.  PLA  hanya merupakan lembaga adat bersifat koordina f dan advokasi. Is lah PLA digunakan dalam UU Pemerintahan Aceh Tahun  2006,  yang  awalnya  disebut Panglima  Laôt Provinsi  (PLP).  Is lah  PLA  mulai  digunakan  setelah  hasil musyawarah duek pakat Panglima Laôt Se-Aceh, 19-20 Maret 2001 di Sabang-Aceh. 13  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2008, hlm. 744. Kuala adalah teluk tempat pertemuan sungai dengan sungai atau sungai dengan laut: muara. Kuala atau teluk dalam Bahasa Daerah Aceh disebut dengan sebutan Lhôk.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 452
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
kekuatan  hukum  penyelesaian  sengketa  lembaga  adat  laut Panglima  Laôt dalam pengembangan sistem hukum APS di Indonesia.
B.  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut Panglima  Laôt dalam  Sistem Hukum di Indonesia
Reformasi kons tusi UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) jika dikaji mengatur dua en tas sosial-poli k yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pasal 18B ayat (1) mengakui  kesatuan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus/is mewa  di ndaklanju melalui  UU  Pemda  Tahun  2004.  Pasal  ini  mengatur  soal  pengakuan  dan penghormatan negara terhadap en tas satuan pemerintahan daerah yang memiliki hak khusus dan is mewa seper  Aceh, Papua, dan DKI Jakarta serta hak is mewa seper  Yogyakarta.
Pasal 18B ayat (2) mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Jika negara mengakui hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat, negara seharusnya memberikan ruang pengaturan lembaga penyelesaian sengketa adat yang berfungsi dan memiliki hak  mengadili.¹⁴  Pengakuan  negara  tersebut  merupakan  pengesahan  formal terhadap  suatu  en tas  lembaga  persekutuan  hukum  adat  beserta  hak-haknya. Kenyataannya, Pasal 18B ayat (2) belum diturunkan dalam bentuk UU sebagaimana amanah pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui hak kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri ke ka berbentuk tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturannya  saat  ini  masih tersebar dan parsial. Adanya undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  1945  merupakan  hal  mendesak  karena  menimbulkan  sejumlah pertanyaan  seper   batasan  dan  ruang  lingkup  penger an  hak-hak  tradisional masyarakat hukum adat. Adapun permasalahan tersebut, selain diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM Tahun 1999.
Sistem peradilan di Indonesia memberi peluang untuk mengakomodasi lembaga penyelesaian sengketa adat sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal  ini,  dinyatakan  bahwa,  “badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.¹⁵ Selanjutnya, hak tradisional yang sekaligus menjadi iden tas budaya kesatuan masyarakat hukum adat sejauh ini dipahami  sebagai  pengakuan  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  memiliki  hak
14  Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Poli k Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah”, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 98.
15   Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan , Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)- Partnership for Governance Reform , 2003, hlm. 50.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
453
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
otonomi ke ka diakui oleh negara.¹⁶
Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas namun pen ng untuk dicatat keberadaan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 mengatur bahwa dalam memutus suatu perkara hakim wajib memerha kan dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hukum yang  dak tertulis dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.
Hukum  adat  bukanlah  hukum  formal  meskipun  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya diturunkan melalui Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3). Selain itu, sistem hukum di Indonesia didasarkan asas legalitas yang mengatur  dak adanya hukum selain hukum tertulis demi kepas an hukum. Hukum adat secara tegas  dak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia.  Dengan demikian, sekalipun keberadaan hukum adat, persekutuan masyarakat hukum adat dan hak tradisonal, iden tas budaya, serta kearifan lokalnya memiliki peran strategis dan pen ng dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pengakuan negara sebagai pengesahan formal terhadap kesatuan hukum masyarakat adat berikut hak- hak tradisionalnya harus dalam bentuk undang-undang sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
1. Panglima Laôt Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut
Lembaga penyelesaian sengketa adat laut di Aceh dalam melaksanakan kegiatan dan kehidupan  sosialnya  terikat  norma Hukôm  Adat  Laôt berdasarkan  ajaran  Islam. Subjek  persekutuan  masyarakat  adat  laut  adalah  masyarakat  nelayan  ( rechts subjecten ) yang merupakan persekutuan masyarakat adat (rechts gemeenchappen ), terikat dengan kepen ngan bersama dalam ber ngkah laku, bersikap, dan ber ndak dalam  pergaulan  hidup  masyarakatnya.  Objek Hukôm  Adat  Laôt  (rechts  objecten ) adalah lautan atau pesisir pantai, sarana penangkapan ikan baik tradisional maupun modern serta keputusan-keputusan adat tentang tata cara penangkapan ikan di laut ( meupayang). Masyarakat nelayan dan pesisir di Aceh sebagai persekutuan hukum ( rechts  gemeenchappen )  dan  dalam  pergaulan  hukumnya,  menjadi  anggota kelompok yang bersikap dan ber ndak sebagai suatu kesatuan.¹⁷
Uraian di atas menunjukkan bahwa pengakuan Panglima Laôt sebagai lembaga APS adat laut terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara
16   Zen Zanibar, “Masyarakat Hukum Adat”, dalam Lampiran Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Keterkaitannya  dengan  Pemekaran  Wilayah ,  Jakarta:  Mahkamah  Kons tusi
Republik Indonesia, 3 Juni 2008, hlm. 7.
17  Hasil wawancara dengan Syamsuddin Daud, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) dan lembaga Panglima Laôt Aceh, 10-13 Oktober 2012.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 454
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
implisit, Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, jo. UU Kelautan Tahun 2009, UU  No. 1 Tahun 2014, UU Desa Tahun 2014.  Pengaturan secara eksplisit diatur dalam Pasal 98 ayat (1), (2), (3) huruf i sampai ayat (4) jo. Pasal 162 huruf e UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006. Diatur dalam Pasal 11 Qanun No. 16 Tahun 2002 tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan.¹⁸ Qanun No.  9  Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Is adat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  dan  Is adat,  Surat  Keputusan  Gubernur Aceh  Nomor  523/315/2000  tentang  Pengukuhan Panglima  Laôt, Keputusan Gubernur  Provinsi  Aceh  Nomor:  523.11/012/2005  tanggal  8  Maret  2005  tentang Tugas  dan  Wewenang Panglima  Laôt. Panglima  Laôt juga  merupakan  bagian  dari Forum Masyarakat Perikanan Dunia atau World Fisher Forum People (WFFP) tahun 2007. 2. Panglima Laôt dalam Hukôm Adat Laôt di Aceh Dasar pengakuan terhadap Panglima Laôt berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I  ayat  (3)  UUD  1945  memiliki  syarat  realitas  dan  idealitas.  Syarat  realitas  yaitu negara akan memberikan jaminan dan penghormatan kepada hukum adat beserta hak-hak tradisional masyarakat adat laut dan pesisir di Aceh jika masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat idealitas yaitu adanya kesesuaian syarat  realitas  tersebut  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan keberlakuannya diatur oleh undang-undang.
Fakta  menunjukkan  bahwa  kedudukan  dan  kewenangan Panglima Laôt dan Hukôm Adat Laôt diakui dan terdapat dalam hukum posi f di Indonesia. Kedudukan hukum dengan adat di Aceh diilustrasikan sebagai, “ Adat meukoh reubong, Hukôm meukoh  purieh,  Adat  hanjeut  berangkaho  takhong,  Hukôm  hanjeut  berangkaho takieh ” . Makna  ungkapan  tersebut  adalah  adat  sifatnya  dapat  berubah  sesuai dengan perkembangan zaman, ibarat tunas bambu muda ( reubong ), sekalipun  dak mudah juga untuk dilanggar. Hukum sifatnya ibarat purieh (bambu tua yang sudah sangat  kering),  sehingga  dak  mudah  untuk  dipotong,  dak  mudah  berubah  dan dak dapat diberikan pemahaman secara sembarangan.¹⁹
18  Peraturan daerah di Aceh disebut Qanun berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Is mewa Aceh sebagai Provinsi NAD dan UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006. Qanun dalam UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006 terdiri dari Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh adalah peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  Provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 angka 21 UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006). Qanun Kabupatan/Kota  adalah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  kabupaten/kota  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten kota di Aceh (Pasal 1 angka 22 UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006).
19  Lihat Darwis dalam Syahrizal, “Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masalah Kewarisan di Aceh ” , Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran , 2001, hlm. 168.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
455
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hukôm Adat Laôt bersifat keperdataan yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harus seimbang dengan kelestarian habitat dan keberlanjutan ekosistem. Selain  itu Hukôm  Adat  Laôt mengatur tata  cara  operasional  melaut,  adat  sosial- ekonomi masyarakat nelayan, penangkapan ikan di laut, bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan,  dan  lain-lain.  Pengaturan  tempat  penambatan  perahu  dan  pukat  di pantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan dan memperbaiki kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahunya, waktu larangan melaut, penemuan harta di laut, penyelesaian sengketa di laut, perusakan lingkungan, pencarian ikan di laut, kecelakaan  di  laut,  kenduri  laut  serta  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan mencari na ah di laut.
Pemerintah Aceh melakukan langkah progresif dengan menempatkan lembaga APS adat laut dan Hukôm Adat Laôt ke dalam produk peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum Adat Laut di Aceh dapat berfungsi mengisi kekosongan hukum posi f jika belum ada pengaturannya secara nasional mengenai persekutuan adat laut dan lembaga penyelesaian sengketa adat laut. Bentuk Hukum Adat Laut yang semula bersifat lokal kedaerahan yang pada dasarnya  dak tertulis, setelah beberapa kali duek pakat (pertemuan) berhasil diinventarisasi dan didokumentasikan dalam bentuk undang-undang serta Qanun - qanun Aceh dan Qanun kabupaten/kota.
3.  Peraturan Perundang-undangan tentang Panglima Laôt dan Hukôm Adat Laôt Pada tahun 1973, ditemukan dokumen dari Dinas Perikanan Daerah Provinsi Daerah Is mewa  Aceh  (sekarang  menjadi  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Aceh) berjudul  “ Monograﬁ  Perikanan  Daerah,  Provinsi  Daerah  Is mewa  Aceh” yang mendeﬁnisikan  kedudukan Panglima  Laôt , meskipun  kedudukannya  baru  sebatas sebagai pelaksana teknis perikanan laut,  dak dalam ar  dan kapasitasnya sebagai penguasa wilayah pesisir dan laut sebagaimana awal pembentukannya.²⁰ Panglima Laôt meskipun dikonsepsikan sebagai ketua lembaga adat bagi kehidupan nelayan di pantai, namun dalam prak knya di  ngkat Lhôk , Panglima Laôt melaksanakan proses penyelesaian sengketa adat dengan menyelesaikan sengketa kelautan yang  mbul di antara  nelayan.  Hal  ini  berar   lembaga Panglima Laôt ak f  melaksanakan  proses peradilan berdasarkan Hukôm Adat Laôt.
Pada tahun 1977, aturan tertulis lembaga Panglima Laôt pertama kali dibentuk dalam tatanan pemerintahan daerah sebagai organisasi pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Bupa  Aceh Besar Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan  di  Daerah  Pedesaan  Aceh  Besar.  Meskipun  aturan  tersebut  dak secara  rinci  mengatur  mengenai  peran,  kedudukan  dan  fungsi Panglima Laôt. ²¹ Aturan  tersebut  dapat  dikatakan  telah  menginspirasi  lahirnya  Peraturan  Daerah
20  Dinas Perikanan Daerah Provinsi Daerah Is mewa Aceh, Monograﬁ Perikanan Daerah, Banda Aceh: Penerbit Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah is mewa Aceh, 1977, hlm. 2.
21 Ibid.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 456
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Provinsi  Daerah  Is mewa  Aceh  Nomor  2  Tahun  1990  tentang  Pembinaan  dan Pengembangan Adat Is adat (Perda No. 2 Tahun 1990).
Pada tahun 1990, keberadaan Panglima Laôt mulai diatur kembali dalam sistem hukum negara yang sempat hilang setelah Indonesia merdeka melalui Perda No. 2 Tahun 1990. Kedudukan lembaga Panglima Laôt berada di luar struktur organisasi pemerintahan dan hanya merupakan orang-orang yang memimpin adat is adat serta kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu, lembaga ini bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (gubernur, bupa , camat, kepala desa/ geuchik) . Perda No. 2 Tahun 1990 juga menyatakan Panglima Laôt merupakan unsur penghubung antara Pemerintah dan nelayan di tepi pantai guna menyukseskan program pembangunan perikanan.²² Pada masa tersebut, Panglima Laôt diposisikan sebagai lembaga adat semata.
Tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  untuk  mewujudkan  integrasi  dan mengop malkan  par sipasi  masyarakat.  Provinsi  Aceh  termasuk  dalam pengembangan wilayah kelautan Sumatera dan Malaka periode 2010-2014. Program kebijakan  makro  kelautan  di  Indonesia  mengatur  kearifan  lokal  sangat  diperlukan untuk menjamin sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pendekatan pengelolaan  perikanan  ditekankan  pada  perpaduan  antara  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.
Kelembagaan  dalam  konteks  desentralisasi  dan  otonomi  pengelolaan  sumber daya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk pengelolaan bersama pada level global, nasional, regional, dan lokal. Khusus di level lokal, pengelolaan bersama harus memper mbangkan hak masyarakat lokal, hukum adat, ins tusi, dan kearifan lokal  dalam  masyarakat  sebagai  wujud  par sipasi  dan  kemandirian  masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Paradigma pembangunan seper  inilah yang sangat dibutuhkan.
C.  Kekuatan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Kelautan Panglima  Laôt
sebagai Pengembangan Sistem Hukum APS
Penegakan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  jika  dikaitkan  dengan  pendapat Mochtar  Kusumaatmadja  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  yang  sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi untuk menjamin perubahan  tersebut  terjadi  secara  teratur.²³  Hukum  dak  hanya  berupa  kaidah, norma  atau  asas,  tetapi  juga  merupakan  suatu  gejala  sosial  yang  terdapat  dalam
22  Dinas Perikanan Provinsi Daerah Is mewa Aceh, Keputusan Pertemuan Panglima Laôt / Musyawarah Panglima Laôt  se-Provinsi Daerah Is mewa Aceh, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 23-25 Januari 1992. 23  Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 11.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the  living  law ) , yang  merupakan  pencerminan  dari  nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Lembaga Panglima Laôt sebagai lembaga APS adat kelautan bersifat otonom. Penyelesaiannya menggunakan cara berdasarkan hukum yang hidup ( the living law ) yang  merupakan  pencerminan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh.  Di Indonesia, selain Lembaga Panglima Laôt, dikenal pula Sasi di Maluku dan Awig-awig di  Lombok. Sasi dan Awig-awig memiliki  spesialisasi  kelembagaan  penyelesaian sengketa adat laut dalam bentuk yang sangat sederhana. Sasi dan Awig-awig sebagai persekutuan  hukum  adat  laut  hanya  mengenal  standar  ngkah  laku  dan  belum terdiferensiasi  sebagaimana  halnya  lembaga Panglima  Laôt .  Penulis  berpendapat bahwa  persekutuan  hukum  adat  laut Sasi dan Awig-awig belum  dapat  dikatakan sebagai model lembaga APS adat laut sebagaimana halnya lembaga Panglima Laôt. Hal ini dikarenakan persekutuan hukum adat laut tersebut belum memiliki peraturan terperinci dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan struktur persekutuan hukum masyarakatnya, Penulis merujuk pada pendapat Esmi Warassih  yang  menyatakan  komunitas  kecil  berdasarkan  kekerabatan  sekalipun memiliki  kontrol  sosial  namun  belum  op mal  dalam  menjalankan  fungsi  kontrol sosialnya secara efek f.²⁴
Panglima Laôt memprak kkan pola pendekatan penyelesaian sengketa win-win solu on yang  berpedoman  pada  nilai  kearifan  lokal  yang  masih  hidup  dan dipertahankan masyarakat hukum adat di Aceh seper  diilustrasikan dalam hadih maja , “ meunyoe ka tameupakat lampoh jeurat ta peugala ” (kalau sudah ada kata mufakat  kuburan  pun  dapat  digadaikan).  Pepatah  ini  mengandung  makna  bahwa kuburan yang memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan.
Panglima Laôt menyelesaikan sengketa kelautan menggunakan tolok ukur asas keselarasan,  kerukunan  dan  kepatutan.  Kondisi  ini  menunjukkan  adanya  sebuah sistem hukum yang menjamin setara seluruh kebutuhan ter b sosial dalam realitas sosial yang beragam. Fakta tersebut menunjukkan se ap persekutuan hukum adat memiliki kapasitas untuk membangun otonominya sendiri termasuk menyelesaikan persoalan dan urusannya sendiri. Penyelesaiannya dalam waktu singkat, murah,  dak formal,  dak  memunculkan  bibit  permusuhan,  dak  ada  pihak  kalah  maupun menang  dalam  putusannya  serta  sangat  mendukung  ak vitas  perekonomian masyarakat.
24  Esmi Warassih dalam Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan , Jakarta: Tatanusa, 2004. hlm. 35-36. Bandingkan dengan Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014 458
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Penulis  memahami  bahwa  sistem  hukum  inilah  yang  merupakan  ciri  khas masyarakat  Indonesia  yaitu  dinamis  terhadap  perubahan.  Pembangunan  hukum tanpa meninggalkan performa aslinya, melainkan bentuk hukum yang tumbuh dalam masyarakat diangkat menjadi hukum posi f di Indonesia. Hukum barat belum tentu cocok sepenuhnya karena sesuatu hal yang implan dan instan justru dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri.
Dalam prak knya, para pihak lebih memilih Panglima Laôt untuk meyelesaikan sengketa  bisnis  kelautan  dan  keperdataan  lainnya  dibanding  menyelesaikannya melalui peradilan negara. Lembaga penyelesaian sengketa adat sebenarnya dapat berperan mengurangi menumpuknya kasus perdata di pengadilan negara, termasuk mengisi kekosongan hukum. Tantangannya dalam masyarakat di Indonesia adalah mendokumentasikan  pola-pola  penyelesaian  sengketa  dalam  persekutuan masyarakat hukum adat antara lain persekutuan masyarakat adat laut dan secara laboratoris  mengembangkan  corak-corak  APS  yang  merupakan  produk  bangsa Indonesia asli.
Panglima Laôt sebagai  lembaga  APS  adat  laut  meskipun  bukan  merupakan bagian  Pemerintahan  di  Aceh  tetapi  menjadi  mitra  pemerintah.  Lembaga penyelesaian sengketa adat laut tersebut telah memiliki rules of recogni on , rules of change, dan rules of adjudica on. Masing-masing kaidah ( rules ) tersebut memegang otoritas untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana mengubahnya dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa.²⁵  Fungsi, tugas, dan kewenangannya selain diatur oleh Hukôm Adat Laôt juga diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya. Aturan adat laut di Aceh merupakan proses bo om up bukan aturan top down atau produk hukum impor yang dimasukkan ke dalam Hukôm Adat Laôt .
Ruang lingkup penyelesaian sengketa/perselisihan, yang diselesaikan Panglima Laôt diatur rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  Is adat  melipu : persengketaan di laut (Pasal 3 huruf f); penganiayaan ringan (Pasal 3 huruf g); dan pencemaran  lingkungan  skala  ringan  (Pasal  3  huruf  j).  Adapun  penjabaran persengketaan antar nelayan di laut dalam Pasal 3 huruf f adalah:
a.  Pertengkaran, perkelahian yang  dak menimbulkan cedera ﬁsik antara sesama nelayan;
b.  Persengketaan bagi hasil tangkapan; dan
c.  Perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan.
Pada  Pasal  9  ayat  (2)  dijelaskan  pencemaran  lingkungan  skala  ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 huruf  j  melipu  :
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
25   H.L.A. Hart, The Concept of Law , terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 89-96.
a.  Penangkapan ikan di kawasan muara/kuala dengan alat tertentu sesuai dengan adat setempat;
b.  Wilayah tangkap dan/atau alat tangkap;
c.  Melaut di hari pantangan melaut;
d.  Penangkapan jenis ikan tertentu yang dilarang oleh hukum adat laut;
e.  Perusakan  terumbu  karang  dalam  wilayah  pengelolaan  kawasan  hukum  adat; dan
f.  Perusakan hutan pantai.
Penganiayaan ringan yang dimaksud Pasal 3 huruf g dijabarkan dalam Pasal 10 yakni  penganiayaan  yang  dak  menimbulkan  pendarahan  berat  dan/atau  dak menimbulkan  cacat  ﬁsik  dan/atau  psikis  (Pasal  10).  Penyelesaian  yang  menjadi kewenangan Panglima Laôt lainnya yang dimaksud Pasal 3 huruf l melipu   ndak pidana pelecehan, ﬁtnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diuraikan dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai segala perbuatan yang menimbulkan rasa dak  senang  atau  dak  nyaman  atau  yang  merendahkan  martabat  kemanusiaan. Pelecehan, ﬁtnah, hasut dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatas, diselesaikan oleh lembaga adat atas permintaan pihak yang dirugikan dan/atau atas persetujuan para pihak (Pasal 12 ayat (2)).
Tindakan  pencemaran  lingkungan  yang  dimaksud  Pasal  3  huruf  j  dijabarkan dalam  Pasal  13  yakni  meracun/menuba  dan  menyetrum  ikan  yang  dilakukan  di batang air (sungai dan alur), lubuk, muara sungai, danau dan suak (kawasan payau). Adapun ancam-mengancam yang dimaksud Pasal 3 huruf k melipu  segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan ﬁsik yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda milik seseorang. Panglima Laôt dapat menerapkan sanksi berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam , diyat , denda adat, gan  kerugian, pengucilan, pengusiran, dan pencabutan gelar adat (Pasal 20 ).
Pada  Pergub  No.  60  Tahun  2013  diatur bahwa Panglima  Laôt dak  hanya menyelesaikan  sengketa  keperdataan  kelautan  semata  tetapi  juga memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  bentuk  ndak  pidana  ringan  ( piring)  yang muncul akibat persengketaan di laut yang bermula dari hubungan keperdataan. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang  dak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana. Tindak pidana yang diselesaikan melalui forum APS Panglima Laôt merupakan  tipiring  sebagaimana  diatur  Pasal  10.  Adapun  ndak  pidana pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 13 .
Selain sanksi yang diatur dalam Pergub No. 60 Tahun 2013, terdapat juga sanksi Hukôm  Adat Laôt. ²⁶ Nelayan  yang  melanggar  ketentuan  hari  pantang  ke  laut
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
460
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
26  Norma sanksi adat diangkat ke dalam bentuk tertulis dalam Perda No. 7 Tahun 2000, Qanun No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 20-22 Pergub No. 60 Tahun 2013. Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa yang terjadi,
dikenakan  ndakan hukum. Adapun sanksi hukumnya berupa: 1)    Penyitaan seluruh hasil tangkapan;
2)    Pelarangan  melaut  minimum  ga  hari  dan  maksimum  tujuh  hari  jika  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap  ndakan hukum yang telah ditetapkan;
3)  Jika  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ndakan  hukum  yang  telah ditetapkan, maka Lembaga Persidangan Hukôm Adat Laôt (LPHAL) melakukan ndakan  administra f  melalui  pejabat  yang  berwenang  setelah  melakukan musyawarah dengan staf Lembaga Hukôm Adat Laôt .
Hukôm Adat Laôt sangat menekankan pada pen ngnya keseimbangan antara usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dengan  kelestarian  habitat  serta keberlanjutan  ekosistem.  Konsep  tersebut  berhubungan  dengan  adanya keseimbangan  ver kal  dengan  Sang  Maha  Pencipta  dan  horizontal  sesama  umat manusia. Larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seper  hari Jumat, hari raya dan hari-hari besar Islam termasuk peringatan tsunami se ap tanggal 26 Desember se ap tahunnya, bukan karena prosesi adat semata. Tujuan dari larangan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan bagi biota laut agar dapat berkembang biak dan untuk nelayan agar dapat memperbaiki kapalnya. Semua bekas perbaikan kapal  dak boleh dibuang sembarangan, termasuk melarang penggunaan alat-alat penangkapan  yang  dak  ramah  lingkungan,  bersosialisasi  dengan  sesama,  terus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YME, menjaga keseimbangan antara alam dengan mahluknya dan selalu mengenang peris wa gempa bumi dan tsunami 26 Desember  2004  sebagai  pelajaran  berharga  untuk  selalu  menjaga  kelestarian alamnya.
Mekanisme  APS  melalui  LPHAL  memiliki  karakteris k  unik.²⁷  Peneli menginventarisasinya sebagai berikut:
1)  Para  pihak  yang  dak  puas  terhadap  Putusan Panglima Laôt Lhôk dapat melimpahkan penyelesaiannya ke Panglima Laôt Kabupaten/Kota;
2)  Putusan Panglima Laôt Kabupaten/Kota  bersifat  ﬁnal dan  mengikat , berkekuatan hukum tetap, dapat dipaksakan putusannya bagi para pihak. Para
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
kerugian dan dampak yang di mbulkan serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih. Sanksi diberlakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara para pihak/pelaku dengan Panglima Laôt . 27  Mekanisme penyelesaian sengketa terdapat dalam Pergub No. 60 Tahun 2013 Bab IV Pasal 16 tentang Mekanime Peradilan Adat, ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) jo. Pasal 19 ayat (1) yang dinyatakan bahwa se ap sengketa/perselisihan  yang  diajukan  dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Perkara.  Pada  Pasal  19  ayat  (2),  setelah menerima laporan wajib memberikan Surat Tanda Laporan dan tembusannya disampaikan ke kepolisian sektor. Pada Pasal 19 ayat (3), putusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat dan dibukukan dalam Buku Induk Penyelesaian Perkara. Pasal 19 ayat (5), semua proses penyelesaian sengketa/perselisihan harus didokumentasikan oleh Sekretaris Panglima Laôt . Pada Pasal 19 ayat (6), se ap putusan yang bersifat ndak pidana ringan (persengketaan di laut, penganiayaan ringan, pelecehan, ﬁtnah, hasut, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, ancam-mengancam) wajib dilaporkan ke kepolisian sektor, camat dan MAA Kecamatan selambat-lambatnya  ga hari dari tanggal penyelesaian.
pihak  dak dapat mengajukan masalahnya lagi ke PLA. PLA hanya merupakan lembaga  yang  bersifat  koordina f  bukan  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa masyarakat adat laut;
3)  Pihak  yang  mengajukan  masalah  ke  Lembaga  Persidangan  Hukum  Adat  baik ngkat Lhôk /kecamatan  maupun  kabupaten/kota,  dak  boleh  menda arkan perkaranya melewa  hari Kamis serta membayar uang meja sebesar lima belas ribu rupiah. Persidangan selalu dilaksanakan pada hari Jumat. Waktunya sebelum shalat atau sesudah shalat Jumat. Hal ini dikarenakan hari Jumat merupakan hari pantangan nelayan ke laut. Larangan ini diambil berdasarkan ajaran agama Islam yang mewajibkan laki-laki cukup umur ( akil baligh ) untuk shalat Jumat. Tujuan lainnya dari larangan tersebut adalah untuk melestarikan lingkungan laut dan menjadikannya sebagai hari bersosialisasi antarsesama termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka.²⁸ Para pihak yang bersengketa wajib hadir berikut saksi-saksi jika para pihak  dak hadir, maka Panglima Laôt memutuskan untuk menerima gugatan, menolak gugatan atau menunda sidang pada  hari  Jumat  berikutnya.  Dalam  prak k,  dak  ditemukan  pihak  yang bersengketa  dak hadir. Panggilan untuk menghadiri sidang ditentukan  ga kali berturut-turut.  Jika  para  pihak  dak  hadir  setelah  ga  kali  dipanggil,  maka Panglima Laôt menolak gugatan dengan sanksi pihak yang bersengketa harus membayar 10% dari harga ikan yang disengketakan dan menjadi hak Lembaga Hukum Adat Laôt .²⁹
4) Panglima Laôt menggunakan semua bentuk APS seper  konsiliasi dan mediasi, bahkan penilaian ahli meskipun adanya kecenderungan sistem yang digunakan hampir  mirip  dengan  pengaturan  arbitrase  dalam  UU  Arbitrase  dan  APS. Kesamaan  lainnya  dengan  arbitrase, Panglima Laôt dapat  dikatakan  sebagai pengadilan wasit bersifat judikasi adversarial. Perbedaan yang signiﬁkan adalah dalam penyelesaian sengketa Panglima Laôt dak ada perjanjian tertulis/klausul diantara para pihak sebelumnya seper  syarat arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS.  Hal  lainnya  para  pihak  diberikan  peluang  banding  ke Panglima  Laôt Kabupaten. Hal ini berbeda dengan arbitrase yang putusannya bersifat ﬁnal dan mengikat ( dak mengenal banding);
5)  Tempat  pelaksanaan  sidang  ﬂeksibel  (Balai  Nelayan,  Kantor  Lembaga  Hukum Adat Laôt , Kantor Perikanan atau Mesjid/Surau (Meunasah );
6)  Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa perkara LPHAL sangat sederhana dan  dak mengacu ke hukum acara HIR/RBG.³⁰ Pengambilan keputusan meminta
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
28  Hasil wawancara dengan Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, masyarakat nelayan dan empat
Panglima Laôt , yaitu Panglima Laôt Kota Banda Aceh, Aceh Jaya, Bireuen, Lhôkseumawe; 29  Hasil Wawancara dengan Syamsuddin Daud, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). 30  Tata cara persidangan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.
per mbangan/nasihat  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  camat/bupa / walikota  (muspika/muspida)  serta  tokoh  adat  laut.  Konsep  ini  hampir  mirip dengan sistem juri di Amerika Serikat dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat adat;
7)  Kewenangannya melipu  hukum privat dan publik karena menjangkau  piring yang diatur Pergub No. 60 Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan hukum adat dak mengenal pembagian lingkup privat dengan publik. Jika ditelusuri, Pasal 24
ayat (3) UUD 1945 membuka peluang adanya lembaga penyelesaian sengketa adat  di  Indonesia  yang  memiliki  fungsi  mengadili.³¹  Peluang  lainnya  terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009.
8)  Lembaga  penyelesaian  sengketa  adat  laut  meskipun  dak  diatur  dalam kons tusi  negara  namun  karena  kekhususan  Provinsi  Aceh  di  bidang  adat is adat, eksistensi dan kewenangan, kedudukan Panglima Laôt sebagai forum APS kelautan menjadi kuat dan mendapat pengakuan hukum. Berpijak dari fakta ini,  Penulis  berpendapat  bahwa  kewenangan  untuk  melaksanakan  fungsi mengadili dan memutuskan lembaga Panglima Laôt memiliki karakteris k yang unik dan bernuansakan lex specialist derogat lex generali.
Hukum adat laut terus berkembang bersama dengan tumbuhnya kebudayaan masyarakat  adat  laut  dan  pesisir  di  Aceh. Panglima  Laôt dan  hukum  adat Laôt berperan sebagai subjek pembaruan masyarakat. Hukum adat laut tetap dipatuhi tanpa ada paksaan dan dijalankan sesuai dengan nilai budaya, norma-norma kearifan dan pengetahuan lokal yang diadopsi oleh peraturan perundang-undangan dalam konteks  khusus  Aceh  dan  nasional. Panglima Laôt dan Hukôm  Adat Laôt di  Aceh merupakan  model  pembangunan  masyarakat  adat  yang  modern,  tanpa meninggalkan  iden tas  aslinya  yang  tradisional  bahkan  memperkuatnya  melalui produk hukum tertulis dalam legalitasnya sebagai penyelesaian sengketa adat laut yang diakui secara nasional.
Penulis  berpandangan  bahwa  hukum  APS  Indonesia  pengaturannya  masih bersifat umum,  dak jelas,  dak terperinci dan  dak tegas. Pengaturan APS dalam UU Arbitrase  dan  APS  sekedar  melengkapi  saja  daripada  dak  ada  pengaturan  sama sekali. Hal ini berisiko mengenyampingkan ciri-ciri khusus yang dimiliki APS yang  dak dapat disamaratakan begitu saja, terutama berkaitan dengan bentuk-bentuk APS dan mekanisme  penyelesaiannya.  Kehidupan  modern,  kompleks,  dan  spesialis s membutuhkan aturan yang komprehensif, proporsional bukan menyamakan bahkan menyederhanakan antara arbitrase dengan APS yang merupakan dua isu dan bentuk
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
31  Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan , Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003, hlm. 50.
penyelesaian yang berbeda. Arbitrase memiliki sifat ajudikasi adversarial, sedangkan sistem  APS  bersifat  ajudikasi  non-adversarial.  Konsekuensi  dalam  prak knya, masalah-masalah yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme APS justru kembali ke jalur li gasi.
Kekuatan hasil putusan berdasarkan penyelesaian APS dalam UU Arbitrase dan APS Tahun 1999 berkaitan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Perlu dicatat, Pasal 1338 KUH Perdata menganut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Para pihak diberikan kebebasan untuk berkontrak serta mengatur poin- poin perikatan yang akan disepaka  dan dilaksanakan bersama dalam kontrak.
Kemudian, adanya kebebasan para pihak untuk memilih ataupun menyepaka langkah  proses  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  (nonli gasi).  Pemilihan penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme  APS  dak  dapat  dipaksakan  oleh  satu pihak  kepada  pihak  lainnya.  Namun  ke ka  hal  tersebut  berkaitan  dengan kesepakatan untuk memilih mekanisme APS, maka para pihak terikat pada perjanjian yang  dibuatnya  dengan  memperha kan  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini, sebenarnya para pihak dapat merujuk asas- asas APS untuk mematuhi kesepakatan yang mereka buat. Dalam prak knya, asas ik kad baik dan pacta sunt servanda diabaikan oleh para pihak.

## D.   Penutup
Kedudukan Panglima Laôt sebagai lembaga APS bisnis kelautan terdapat dalam Pasal 98 ayat (1), (2), (3) huruf i, ayat (4) serta Pasal 162 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Aceh  Tahun  2006, Qanun - qanun Aceh  dan  peraturan  pelaksana  di  bawahnya, merupakan subjek sarana pembaharuan persekutuan lembaga APS hukum adat laut yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia.
Kekuatan  hukum  lembaga  penyelesaian  sengketa  adat  laut Panglima  Laôt mengikat  para  pihak,  lembaganya  otonom,  memahami  adat  laut  dan  pesisir,  dan diatur  oleh  produk  peraturan  perundang-undangan  Indonesia.  Keputusan berdasarkan aturan hukum adat laut merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan semua bentuk mekanisme APS meskipun kecenderungannya menggunakan teknik mirip sistem arbitrase sebagaimana sistem hukum di Indonesia. Namun  sebenarnya,  terdapat  perbedaan  yang  signiﬁkan  di  antara  keduanya. Lembaga penyelesaian sengketa adat laut Panglima Laôt dapat mengisi kekosongan hukum  APS  keperdataan  kelautan,  mengurangi  tumpukan  kasus  kelautan  di pengadilan perdata, menjadi model APS bisnis kelautan bagi provinsi lainnya serta sebagai pengembangan bentuk hukum APS bidang kelautan di Indonesia.
Penulis menyarankan pembuatan UU tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan penjabaran langsung dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Peraturan
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
perundang-undangan yang mengatur hukum adat dan masyarakat hukum adat yang ada masih tersebar dan parsial. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang- undangan  terutama  mengenai  pelaksanaan  pengelolaan  hak  ulayat  laut  yang diperoleh baik secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain  yang  sah  menurut  hukum  adat  setempat.  Saran  lainnya  yaitu  melakukan pendokumentasian  terhadap  pola  penyelesaian  sengketa  hukum  adat  khususnya hukum adat laut oleh akademisi, prak si, lembaga pemerintah, dan swasta melalui riset  yang  secara  laboratoris  memperkaya,  mengembangkan  corak  hukum  APS produk  asli  bangsa  Indonesia  yang  merupakan  bahan  penyusunan  hukum  APS  di Indonesia.  Selain itu, dibutuhkan sistem pendukung lembaga APS seper  sosialisasi, keahlian SDM pendukung, ins tusionalisasi, peran hakim, dan peran pengacara yang membuka kesempatan yang seluas-Iuasnya proses mediasi sebelum ke pengadilan. Adanya pengaturan lembaga penyelesaian sengketa adat sebagai lembaga APS oleh negara dengan pembatasan yurisdiksi dan pokok sengketa mengadili sebagai upaya mengurangi tumpukan kasus di pengadilan perdata.

## Da ar Pustaka Buku
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Eman  Suparman, Pilihan  Forum  Arbitrase  dalam  Sengketa  Komersial  untuk Penegakan Keadilan , Tatanusa, Jakarta, 2004.
Hart,  H.L.A., The  Concept  of  Law ,  terjemahan  M.  Khozim,  Nusa  Media,  Bandung, 2009.
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional , Binacipta, Bandung, 1976.

## Dokumen Lain
Anonim, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan , Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)-Partnership  for  Governance  Reform, Jakarta, 2003.
Darwis  dalam  Syahrizal,  “Hubungan  antara  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  dalam Masalah  Kewarisan  di  Aceh ” ,  Program  Pascasarjana  Universitas  Padjajaran Bandung, 2001.
Dinas  Perikanan  Provinsi  Daerah  Is mewa  Aceh, Keputusan  Pertemuan  Panglima Laôt /Musyawarah Panglima Laôt se-Provinsi Daerah Is mewa Aceh, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 23-25 Januari 1992.
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Esmi  Warassih,  “Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan) ” disampaikan pada P idato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 14 April 2001. Gede  Marhaendra  Wija  Atmaja,  “Poli k  Hukum  dalam  Pengakuan  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Peraturan  Daerah”,  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
H u k u m   O n l i n e ,   “ P e n g a d i l a n   P e r i k a n a n   B e l u m   E f e k f ” , h p://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21242/pengadilan-perikanan- belum-efek f” , diakses 11 April 2013.
Maria Maya Lestari, “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013,
h p://www.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/ar cle/view/1822.html,  diakses 11 Februari 2013 Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Keterkaitannya dengan Pemekaran Wilayah”, Laporan Diskusi Terbatas , Jakarta, 3 Juni 2008.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Repblik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasannya. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alterna f
Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keis mewaaan
Provinsi Daerah Is mewa Aceh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 dan Lampirannya.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil.
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk
Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat
Is adat di Aceh.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
Qanun Nomor  16  Tahun  2002  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan.
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Is adat.
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan Adat dan Is adat.
Surat  Keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor  523/315/2000  tentang  Pengukuhan Panglima Laôt.
Keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 523.11/012/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Tugas dan Wewenang Panglima Laôt.
Sri  Walny  Rahayu: Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “ Panglima  Laôt ”  di  Aceh  sebagai  Bentuk Pengembangan Alterna f Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia