Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 599-606
Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia
Bambang Lesmono 1) , Andri Soemitra 2) 1,2 Program Doktor Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan *Email Korespondensi: bambang@uinsu.ac.id

## Abstrak
Studi  ini  menelaah  riset  terkait  “Pergadaian  Syariah”  pada  artikel  jurnal  nasional.  Studi  ini  menggunakan analisis  statistik  deskriptif  dan  naratif  review  berdasarkan  16  artikel  publikasi  terkait  dengan  “Pergadaian syariah”. Seluruh artikel jurnal sampel telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang “Pergadaian syariah” masih didominasi oleh tema Akad sebanyak 5 artikel (31,25%), kemudian disusul dengan produk  dan  lainnya  masing-masing  sebanyak  4  artikel  (25,00%),  minat  sebanyak  2  artikel  (12,50%)  dan Regulasi  sebanyak  1  artikel  (6,25%).  Selanjutnya,  perbandingan  artikel  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  dalam  membahas  “Pergadaian  Syariah”  sebanyak  10  artikel  (62,50%),  pendekatan  kuantitatif sebanyak 5 artikel (31,25%) dan pendekatan campuran sebanyak 1 artikel (6,25%).
Kata Kunci : Pergadaian, syariah, literatur.
Saran sitasi: Lesmono, B., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 599-606. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia terus  meningkat,  dan  sangat  pesat  hal  ini  terbukti dengan  banyaknya  lembaga  keuangan  syariah  yang didirikan  di  Indonesia  baik  itu  lembaga  keuangan berupa  bank  syariah  atau  pun  nonbank  seperti Pergadaian syariah. Habiburrahim (2012) menyatakan bahwa  pergadaian  syariah  pertama  kali  berdiri  di Jakarta  dengan  nama  unit  layanan  gadai  syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.  Menyusul  kemudian  pendirian  ULGS  di Surabaya,  Makasar,  Semarang,  Surakarta  dan Yogyakarta  di  tahun  yang  sama  hingga  September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pergadaian  di  Aceh  dikonversi  menjadi  Pergadaian syariah.
Seiring  dengan  perkembangan,  telah  hadir  pula pergadaian  swasta  di  Indonesia  sejak  tahun  2016. Berdasarkan data yang diambil dari web www.sikapiuangmu.ojk.go.id  bahwa  data  tentang perusahaan pergadaian swasta di Indonesia yang telah mendapatkan  izin/terdaftar  dapat  terlihat  seperi gambar  1  dibawah  ini,  dimana  terdapat  101  unit Perusahaan  Pergadaian  Swasta  Konvensional  atau sebesar    98,06%  dan  2  unit  Perusahaan  Pergadaian
Swasta Syariah di Indonesia atau sebesar (1,94%). Hal ini  menunjukkan  bahwa  masih  sedikit  sekali perusahaan pergadaian syariah swasta di indonesia.
Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah) Gambar 1: Jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta di Indonesia
Sampai dengan saat ini sudah terdapat sejumlah literatur  yang  menunjukkan  penelitian  terkait pergadaian syariah, yaitu Abubakar, Lastuti., (2017), Telaah  Yuridis  Perkembangan  Regulasi  Dan  Usaha Pergadaian  Sebagai  Pranata  Jaminan  Kebendaan ,
101 2
DATA PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA DI INDONESIA Konvensional Syariah
Adhani,  Rizal,.(2019), Wanprestasi  Nasabah  Dalam Pelunasan  Utang  Piutang  Dengan  Jaminan  Gadai Pada  PT.  Pegadaian  Syariah  Unit  Dr  Wahidin  Di Kota  Pontianak ,  Ambariyani.,  Damayanti,  Wiwik., Nurhasanah, Siti., (2021), Implementation of Syari'ah Pawning at Perum Syari'ah Pawnshops Perspective of the  Fatwa  of  the  National  Syari'ah  Council  Number 25/DSN-MUI/III/2002:  A  Case  Study  at  the  Sharia Pawnshop  Iringmulyo  15.A  East  Metro ,  Azani, Muhammad.,  (2015), Praktik  Akad  Gadai  dengan Jaminan  Lahan  /Sawah  dan  Gadai  Emas  di Kecamatan  Mempura  Kabupaten  Siak  Berdasarkan Hukum  Islam ,  Basri,  Hasan.,  (2019), Pelaksanaan Akad  Rahn  Di  Pegadaian  Syariah  Berdasarkan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Pekanbaru , Busriadi,  Busriadi.,  (2020), Pengaruh  Tekonlogi Informasi  Terhadap  Kepuasan  Nasabah  Pada Pegadaian  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Pegadaian Syariah  Di  Provinsi  Jambi) ,  Darliana,  Darlina., (2014), Analisa  Akuntansi  Pendapatan  Pegadaian Berbasis  Syariah  Dengan  Pegadaian  Berbasis Konvensional, Febriana,  Rina  .,  Sartiyah,  Sartiyah,. (2017), Analisis Pengaruh Penduduk Miskin, Margin Keuntungan,  Inflasi  Dan  Harga  Emas  Terhadap Penyaluran  Pembiayaan  Rahn  Pada  Pegadaian Syariah Provinsi Aceh , Herry M. Djami, Ronald John Djami,  F.  Y.  Rumlawang,  (2021), Pengaruh  Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran  Pembiayaan  Gadai  Di  PT  Pegadaian (Persero)  Kota  Ambon  Tahun  2005-2019  Dengan Ordinary Least Square (OLS). Hidayat., (2018), Studi Komparatif  Akad  Pegadaian  Konvensional  Dan Pegadaian  Syariah  Di  Kota  Pekanbaru ,  Hijrah,
Lailatul., Rahmayani, Ella Fitria., (2021),
Implementation Of Precious Metal Investment (Mulia Financing)  Marketing  Strategies  In  PT.  Pegadaian Syariah  Indonesia ,  Izmuddin,  Iiz.  (2016), Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al- Maqasid  dan  Meminimalkan  Kesenjangan  Sosial) , Ningrum,  Sari,  Anita.,    Wibowo,  Sigit  Arie,  (2019), Determinan Minat Masyarakat dalam Bertransaksi di Pegadaian  Syariah ,  Nunung  Rodliyah,  Nunung  and Nilla,  Nargis  and  Rabbiyatussha,  Farani  (2019), Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) . Osman, N.H.S., Sharul Azmi, N.S., Hussin, N., Basiruddin,  R.,  Hashim,  A.,  (2020), Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu), Purnamasari,  S.,  (2018), Strategi  Pemasaran Pegadaian  Syariah  Dalam  Meningkatkan  Penjualan
Jasa  Produk  (Studi  Kasus  Pada  Pegadaian  Unit Layanan  Syariah  Sultan  Adam  Banjarmasin) , Suwarni,  Indah.,  Jairin,  Jairin.,  (2019), Dampak Financial  Sistem  Terhadap  Gadai  Tanah  Sawah  Di Tinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam  Pada Masyarakat Bima , Namun, dari banyaknya penelitian tersebut  belum  ada  yang  melakukan  studi  literatur secara  sistematis  mengenai  pergadaian  syariah  di Indonesia.
Studi  literatur  pergadaian  syariah  ini  akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana keragaman  pembahasan  artikel  terkait  Pergadaian Syariah  yang  terpublikasi,  metode  pendekatan  yang dipergunakan dalam artikel yang diteliti, serta Subjek pembahasan  yang  dikaji  dalam  artikel  terpilih. Struktur  penulisan  paper  ini  terdiri  dari  pengantar, tinjauan  pustaka,  metodologi,  temuan,  pembahasan, dan kesimpulan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pergadaian Syariah
Hidayani (2020) menyatakan bahwa pergadaian syariah  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan nonbank  yang  mempunyai  peranan  cukup  penting dalam  menunjang  pertumbuhan  atau  perkembangan perekonomian syariah.
Landasan  kegiatan  ini  diperkuat  dengan  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.
Gadai  Syariah  dan Gadai  Konvensional mempunyai persamaan  yaitu jangka  waktunya sama selama  120  hari.  Jika  si  Peminjam  tidak  dapat membayar  hutangnya  dalam  waktu  120  hari,  maka barang  yang  di  jaminkan  akan  dijual  atau  dilelang. Pada  saat  pelelangan,  nasabah  yang  ingin  menebus barang  jaminannya  diberi  waktu  selama  2  jam.  Jika nasabah  tidak  menebusnya  maka  barang  yang dijaminkan  akan  dilelang.  Hasil  pelelangan  tersebut digunakan  untuk  membayar  hutang  rahin.  Jika  hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan  oleh  nasabah,  tetapi  jika  uang kelebihan  tersebut  tidak  diambil  dalam  waktu  satu tahun, maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan  ke  dalam  dana  ZIS  (Zakat,  Infak  dan Sadaqah)  Pergadaian  syariah,  sedangkan  pada Pergadaian  konvensional  uang  kelebihan  yang  tidak diambil akan menjadi milik Pergadaian. Dan apabila
dari  hasil  lelang  tersebut  ternyata  kurang  untuk membayar  hutang,  maka  nasabah  diharuskan membayar sisa hutangnya.
Perbedaan  mendasar  antara  Pergadaian  syariah dengan  konvensional  adalah  dalam  pengenaan biayanya.  Gadai  konvensional  memungut  biaya dalam  bentuk  bunga  yang  bersifat  akumulatif  dan berlipat  ganda.  Sedangkan  pada  gadai  syariah  tidak berbentuk  bunga,  tetapi  berupa  biaya  penitipan, pemeliharaan,  penjagaan,  dan  penaksiran.  Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.  Jadi  sudah  jelas  bahwa Rahn boleh dilakukan,  karena  kegiatan  tersebut  sudah  pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

## 2.2. Akad pada Transaksi Gadai Syariah
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Delima  Sari Lubis  (2018)  dengan  judul  Kontroversi  Hukum Pegadaian  Syariah  menyatakan  bahwa  akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi di PergadaianSyariah antara lain:
a. Qard  al-  Hasan ,  akad  ini  digunakan  nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah ( rahin )  akan  dikenakan  biaya  perawatan  dan penjagaan  barang  gadai  ( marhun )  kepada Pergadaian  ( murtahin )  dengan  ketentuan  barang gadai  hanya  dapat  dimanfaatan  dengan  jalan menjual (seperti emas, barang elektornik, dan lain sebaginya).
b. Mudharabah , akad  yang  diberikan bagi nasabah yang  ingin  memperbesar  modal  usahanya  atau untuk  pembiayaan  lain  yang  bersifat  produktif dengan  ketentuan  barang  gadai  dapat  berupa barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak (seperti  emas,  elektronik,  kendaraan  bermotor, tanah, rumah, dll).
c. Ba’i  muqayyadah ,  akad  ini  diberikan  kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, (seperti  pembelian  alat  kantor,  modal  kerja.
Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh rahin.
d. Ijarah ,  objek  dari  akad  ini  pertukaran  manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.
2.3. Dasar Hukum Pergadaian Syariah
a. Alqur’an
Dalam surat AlBaqarah ayat 283:
ٌن ٰه ِر َ ف  ا ًبِتا َ ك  ا ْو ُد ِج َ ت  ْم َ ل َّو  ٍر َ ف َس  ى ٰ ل َع  ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا َو  ۞
َن ِم ُتْؤا ى ِذ َّ لا  ِ د َؤُيْلَف ا ًض ْعَب  ْمُك ُض ْعَب  َنِمَا  ْنِاَفۗ ٌة َضْوُبْقَّم
َ ٰ للّا  ِق َّتَيْل َو ٗهَتَناَمَا ا َه ْمُت ْ كَّي  ْن َم َو َۗة َداَه َّشلا اوُمُتْكَت اَلَو ۗ ٗهَّبَر ࣖ ٌم ْي ِلَع َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب ُ ٰ للّا َو ۗ ٗه ُب ْ ل َ ق ٌمِث ٰ ا ٗٓٗهَّنِا َ ف
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak  secara  tunai)  sedang  kamu  tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian. Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
b. Hadist
Yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah.  Ia  berkata:  Telah  bercerita  kepada kami Jarir, dari al-A’masy, dari Ibrahim, dari al- Aswad,  dari  Aisyah  ra,  ia  berkata: Rasulullah Saw  pernah  membeli  makanan  dari  seorang Yahudi  (Abu  Syahm)  dan  menggadaikan  baju perangnya kepada Yahudi tersebut”.

## c. Ijma’
Ibnu  Qudamah  dalam  al-Mughni  menyebutkan secara umum, kaum muslimin bersepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari jika  diperlukan . Jumhur  ulama  menyepakati kebolehan  status  hukum  gadai.  Hal  dimaksud, berdasarkan  pada  kisah  nabi  Muhammad  Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama’ juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad  Saw  tersebut,  ketika  beliau  beralih dari  yang  biasanya  bertransaksi  kepada  para sahabat  yang  kaya  kepada  seorang  Yahudi, bahwa  hal  itu  tidak  lebih  sebagai  sikap  nabi Muhammad  Saw  yang  tidak  mau  memberatkan para  sahabat  yang  biasanya  mengambil  ganti ataupun  harga  yang  diberikan  nabi  kepada mereka.
3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2017-2021 yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah  nasional  terkait  Pergadaian  Syariah.  Jurnal- jurnal  tersebut  dapat  diperoleh  atau  diakses  secara online dari jurnal yang telah dipublikasikan.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah,  1)  pendekatan  metode  kualitatif  dengan statistik  deskriptif  studi  literatur  terhadap  109  jurnal dan  riset  tentang  Pergadaian  Syariah.  Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif, dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2008).
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dianalisis  tidak  untuk  menerima  atau  menolak hipotesis  (jika  ada).  Hasil  analisis  tersebut  berupa deskripsi  atas  gejala-gejala  yang  diamati  dan  tidak harus  berbentuk  angka-  angka  atau  koefisien  antar variabel  (Subana  dan  Sudrajat:  2005).  Penelitian  ini diolah dengan menggunakan Ms. Excel.

## 3.2. Statistika Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  bidang  ilmu statistik  yang  mempelajari  cara-  cara  pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-  data  tersebut  harus  diringkas  dengan  baik  dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan (Wijaya: 2013).

## 3.3. Metode Sampling
Penelitian  ini  menggunakan  metode sampling non  probabilitas  purposive .  Sampel  bertujuan ( purposive ) adalah sampel yang memiliki tujuan untuk memahami  informasi  tertentu.  Sampel  ini  dapat dikelompokkan menjadi sampel keputusan ( judgment ) yang  memilih  anggota-  anggota  sampel  yang  sesuai dengan  beberapa  kriteria  tertentu  atas  dasar  catatan yang  lalu  atau  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai, dan  sampel  kuota  yaitu  sampel  dipilih  berdasarkan kuota  atau  kategori  tertentunya,  memilih  responden atas karakteristik relevan tertentu yang menggambarkan dimensi- dimensi ( proporsi ) populasi  (Wijaya:  2013).    Kriteria  yang  dimaksud
dalam  penelitian  ini  yaitu  publikasi  jurnal  terkait Pergadaian Syariah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Jumlah Artikel
Berdasarkan penelusuran menggunakan aplikasi Harzing’s  Publish  or  Perish dengan  kata  kunci “Pergadaian  Syariah”.  Terdapat  91  jurnal  yang terpublikasi dan terindeks Nasional yang berhubungan  dengan  Pergadaian  Syariah.  Setelah ditelaah lebih lanjut tidak  semua artikel relevan dan terdapat  artikel  yang  tidak  dapat  diakses.  Dari  91 artikel  yang  ada,  terdapat  30  artikel  yang  masuk dalam katagori list yang dipergunakan dalam telaah, namun  dari  30  artikel  yang  ada  terdapat  tesis  dan skripsi  yang  dikecualikan  sehingga  menyisahkan hanya  16  artikel  saja  yang  menjadi  sampel  pada bagian  hasil  penelitian.  Gambar  1  menjelaskan distribusi  artikel  jurnal  yang  menunjukkan  jumlah jurnal terpublikasi yang bervariasi. Adapun publikasi jurnal  terkait  “Pergadaian  Syariah”  terbanyak  yaitu pada  tahun  2020  sebanyak  4  artikel  (25,00%). Sedangkan  publikasi  jurnal  yang  lebih  sedikit dibandingkan  tahun  lainnya  yaitu  pada  tahun  2014 dan 2015 masing-masing sebanyak 1 artikel (6,25%).
Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)
Gambar 2: Jumlah Artikel Publikasi per Tahun 4.2. Tema & Jenis Penelitian Artikel Publikasi Gambar 2 menunjukkan beberapa tema penelitian  spesifik  dalam  artikel  publikasi  bertema “Pergadaian  Syariah”.  Dari  gambar  tersebut  dapat diketahui  bahwa  tema  penelitian  yang  terbanyak digunakan dalam artikel jurnal adalah tema penelitian terkait  dengan  Akad  dengan  jumlah  5  artikel (31,25%), kemudian diikuti oleh produk dan lainnya sejumlah  4  artikel  (25,00%).  Ketiga  tema  penelitian tersebut  adalah  yang  terbanyak  dibanding  dengan
6,25% 6,25% 12,50% 12,50% 18,75% 25,00% 18,75%

## BANYAKNYA ARTIKEL
2014 2015 2017
2018
tema  lain  seperti  minat  yang  hanya  berjumlah  2 artikel  (12,50%),  tema  regulasi  dengan  1  artikel (6,25%).
Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah) Gambar 3: Jumlah Tema & Jenis Penelitian Artikel

## Publikasi

## 4.3. Pendekatan Penelitian Artikel Publikasi
Berdasarkan  Punch  (2013),  ada  3  jenis pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  kualitatif, pendekatan  kuantitatif  dan  pendekatan  metodologi campuran (mixed method ). Dalam tulisan ini, artikel publikasi bertema “Pergadaian syariah” hanya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu kuantitatif, kualitatif dan campuran.  Gambar  3  menunjukkan  metodologi penelitian  yang  digunakan  untuk  setiap  jurnal terpublikasi.  Dalam  observasi  ini,  pendekatan penelitian yang terbanyak digunakan adalah pendekatan  kualitatif  sejumlah  10  artikel  (62,50%), artikel  publikasi  dengan  pendekatan  kuantitatif sejumlah  5  artikel  (31,25%),  dan  artikel  publikasi dengan  pendekatan  campuran  sejumlah  1  artikel (6,25%).
Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)
Gambar 4: Jumlah Pendekatan Penelitian Artikel Publikasi

## 4.4. Temuan Penelitian
Ada beberapa temuan penelitian terkait penelitian  ini.  Analisis  16  publikasi  artikel  terkait “Pergadaian Syariah” adalah sebagai berikut:
a. Terdapat  keragaman  pembahasan  artikel  terkait “Pergadaian  Syariah”  yang  terpublikasi.  Jumlah publikasi  terbanyak  yaitu  pada  tahun  2020 sebanyak  4  artikel  dari  16  sampel  artikel terpublikasi.
b. Secara  umum  dari  16  publikasi  artikel menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif dalam membahas “Pergadaian Syariah” sebanyak 10  artikel  (62,50  %),  pendekatan  kuantitatif sebanyak  5  artikel  (31,25%)  dan  pendekatan campuran sebanyak 1 artikel (6,25%).
c. Subjek pembahasan 16 publikasi artikel “Pergadaian  Syariah”  tersebut  lebih  banyak terkait  Akad  sebanyak  5  artikel  (31,25%), kemudian  disusul  dengan  produk  dan  lainnya masing-masing  sebanyak  4  artikel  (25,00%), minat sebanyak 2 artikel (12,50%) dan Regulasi sebanyak 1 artikel (6,25%).

## 4.5. Pembahasan
Secara  umum  hasil  temuan  dari  artikel  yang  di teliti dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penelitian dengan subjek regulasi yaitu:
1) Dengan  berlakunya  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016, memberikan  keleluasaan  kepada  pihak swasta untuk membuka perusahaan pegadaian; 2) PT
Pegadaian (Persero) akan
mengembangkan  layanan  usahanya  dengan menggagas  gadai  sertifikat  tanah  untuk memberikan  akses  pada  petani  untuk mendapatkan akses pembiayaan modal kerja yang murah; 3) Fatwa Majelis Ulama No.25/DSN- MUI/III/2002  yang  ditetapkan  membuat ketentuan  bahwa  besaran  pemeliharaan  dan biaya penyimpanan untuk marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ini adalah  kesalahan  aturan  yang  dibuat  oleh Dewan Syariah Nasional Fatwa No.25/DSN-
MUI/III/2002 dimana Penetapan Pemeliharaannya, biaya disesuaikan berdasarkan jumlah pinjaman, bukan
perkiraan harga barang.
6,25% 31,25% 25,00% 12,50% 25,00% Tema Penelitian Regulasi Akad Produk minat Lain-lain
62,50% 31,25% 6,25% Pendekatan Penelitian Kualitatif Kuantitatif Campuran
b. Penelitian dengan subjek akad yaitu:
1) Secara umum tidak terdapat perbedaan antara gadai  konvensional  dengan  yang  berbasis syariah  di  Kota  Pekanbaru,  keduanya bertentangan  dengan  prinsip  muamalah  di dalam  Islam.  Pada  pelaksanaan  gadai konvensional  menggunakan  prinsip  bunga atau riba, sementara dalam pelaksanaan gadai syariah  terdapat  dua  akad (double  contract) dalam transaksi gadai (rahn). Di samping itu, penetapan  biaya  administrasi  dan  biaya penitipan berdasarkan lamanya waktu pinjaman,  bukan  berdasarkan  prinsip  ijarah yang  diukur  berdasarkan  manfaat  yang dirasakan.  Riba  secara  tegas  dilarang  di dalam  Islam,  begitu  juga  akad  ganda  pada pelaksanaan gadai berbasis syariah dan tidak sesuainya  dengan  prinsip  ijarah  di  dalam Islam.
2) Pelaksanaan  akad  pinjaman  yang  disertai rahn  pada  Pegadaian  ARRUM  Haji  PT Pegadaian (Persero)  Unit  Pelayanan Syariah Sariharjo  hanya  ada  satu  akad  yang  di dalamnya memuat prinsip-prinsip rahn, rahn tasjily,  ijarah,  qardh,  dan  kafalah.  Untuk  itu PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit  Pelayanan Syariah  Sariharjo  harus  memisahkan  antara akad rahn, akad rahn tasjily, akad ijarah, dan akad  kafalah  yang  masing-masing  harus dibuat  dalam  satu  akad  tersendiri,  hanya memperbolehkan penggabungan antara akad ijarah  dan  akad  qardh,  dan  mengganti  cara perhitungan nilai ganti rugi (ta’widh).
3) Penguasaan objek rahn dalam transaksi rahn, barang  gadai  dikuasai  oleh  penerima  gadai. Namun,  dalam  praktik  terdapat  juga  barang gadai  masih  tetap  dikuasai  oleh  pemberi gadai.
c. Penelitian dengan subjek Produk yaitu:
1) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura
Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan  hukum  Islam.  Praktik  itu  lebih tepat  disebut  sebagai  muzara’ah,  yakni bentuk  kerja  sama  antara  pemilik  lahan  dan pengelola  lahan  dengan  keuntungan  dibagi bersama sesuai kesepakatan.
2) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai  praktik  gadai  berdasarkan  hukum
Islam,  tetapi  lebih  mirip  dengan  jual  beli emas.  Praktik  seperti  ini  sudah  dalam kategori  spekulasi  terhadap  harga  emas, karena  harga  emas  dapat  berubah-rubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.
3) Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah  sawahnya  kepada  kerabat  atau  famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu  pengembalian  uang  pinjaman  (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (rahin)  telah  mampu  mengembalikan  uang pinjaman  pada  waktu  panen  pertama,  jika memang  dalam  aqad  telah  disepakati,  maka tanah  akan  digarap  kembali  oleh  pemilik lahan  sawah  tersebut.  Tapi  yang  unik,  tidak sedikit dari  kasus-kasus  gadai di Bima  yang sampai  hingga  beberapa  tahun,  atau  bahkan mungkin puluhan tahun
4) Secara  simultan  penduduk  miskin,  margin keuntungan, inflasi, dan harga emas memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  penyaluran pembiayaan rahn pada Provinsi Aceh. Secara parsial, harga emas memiliki pengaruh positif dan  signifikan,  penduduk  miskin  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan,  sedangkan margin keuntungan dan inflasi tidak memiliki pengaruh  terhadap  penyaluran  pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh.
d. Penelitian dengan subjek Minat yaitu:
1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap kepentingan umum, biaya transaksi berpengaruh  negatif  terhadap  kepentingan umum.  Lokasi,  promosi,  dan  aspek  syariah tidak  berpengaruh  terhadap  kepentingan umum.
2) Teknologi berdampak positip dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.
e. Penelitian dengan subjek lain-lain yaitu:
1) Perum  Pegadaian  baik  yang  berbasis konvensional  maupun  berbasis  syariah mengakui pendapatannya secara Basis akrual.
2) Sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian  syariah  masih  tunduk  pada ketentuan  yang  masih  berlaku  di  Perum Pegadaian Konvensional.
3) Sistem pembiayaan, penentuan biaya
administrasi, dan penetapan tarif sewa modal/
bunga atau yang dalam istilah syariah dikenal dengan tarif ijarah.

## 5. KESIMPULAN
Fokus penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh  mana  perkembangan  Pergadaian  Syariah  di Indonesia khususnya yang termasuk dalam publikasi artikel jurnal nasional atau kategori jurnal-jurnal yang paling  baik.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  terdapat peningkatan jumlah artikel publikasi dari tahun 2008 hingga  tahun  tahun  2021  dengan  artikel  publikasi yang bertema Pergadaian syariah.
Perbandingan metode penelitian kualitatif masih lebih  dominan  dibandingkan  dengan  pendekatan kuantitatif dan campuran. Jumlah  riset yang bersifat konseptual  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan riset yang bersifat empiris. Hal ini menjadi potensi ke depan  untuk  meningkatkan  penelitian  selanjutnya tentang  Pergadaian  Syariah  dengan  menggunakan metode dan perspektif yang berbeda.
Selain  itu,  penulis  menemukan  beberapa rekomendasi lain terkait riset-riset bertema Pergadaian Syariah ke depan. Di antaranya: (1) Perlu lebih  banyak  jurnal  publikasi  yang  baik,  (2)  Tetap melakukan  riset  yang  minstream  seperti  tema  yang sudah ditulis meskipun hanya masuk kategori jurnal nasional,  (3)  Perlu  lebih  banyak  kasus  riset  di Indonesia,  (4)  Penggunaan  metodologi  yang  lebih bervariatif baik kuantitatif dan kualitatif.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alqur’an Al Karim.
Ambariyani, Wiwik D., Siti N. (2021).
Implementation  of  Syari'ah  Pawning  at  Perum Syari'ah Pawnshops Perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 25/DSN- MUI/III/2002:  A  Case  Study  at  the  Sharia Pawnshop Iringmulyo 15.A East Metro, Tafkirul Iqtishodiyyah: Sharia Economic Thought Jurnal Vol. 1 No. 1.
Busriadi.  (2020).  Pengaruh  Tekonlogi  Informasi Terhadap  Kepuasan  Nasabah  Pada  Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Provinsi  Jambi), Istikhlaf:  Jurnal  Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah Vol. 2 No. 2. Darliana.  (2014).  Analisa  Akuntansi  Pendapatan Pegadaian  Berbasis  Syariah  Dengan  Pegadaian Berbasis  Konvensional, Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiajh  Ekonomi  Kita  Vol.  3  No.  2:  Desember 2014.
Delima  Sari  Lubis.  (2018).  Kontroversi  Hukum Pegadaian Syariah, Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
Hasan  Basri.  (2019).  Pelaksanaan  Akad  Rahn  Di Pegadaian  Syariah  Berdasarkan  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Pekanbaru, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 2
Herry  M.  Djami,  Ronald  John  Djami,  &  F.  Y. Rumlawang. (2021). Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga  Emas  Dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap Penyaluran  Pembiayaan  Gadai  Di  Pt  Pegadaian (Persero) Kota Ambon Tahun 2005-2019 Dengan Ordinary Least Square (OLS). Parameter: Jurnal Matematika,  Statistika  dan  Terapannya  Vol.  2 No. 1.
Hidayani.  (2020).  Peran  Pegadaian  Syariah  Sebagai Solusi  di  Tengah  Pendemi  Covid-19  pada Masyarakat  Indonesia, Jurnal  La  Riba:  Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No. 01 Juli Desember 2020.
Hidayat.  (2018).  Studi  Komparatif  Akad  Pegadaian Konvensional  Dan  Pegadaian  Syariah  Di  Kota Pekanbaru, Dinamika Madani: Jurnal Pembanguan Daerah dan Inovasi Vol. 1 No. 1. Indah  Suwarni  &  Jairin.  (2019).  Dampak  Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari  Perspektif  Hukum  Islam  Pada  Masyarakat Bima, Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 19 No. 1.
Iiz  Izmuddin.  (2016).  Menata  Regulasi  Pegadaian Syariah  (Upaya  Menerapkan  Al-Maqasid  dan Meminimalkan  Kesenjangan  Sosial), Islam Realitas:  Journal  of  Islamic  and  Social  Studies Vol. 2 No. 2.
Lailatul Hijrah, Rahmayani E. F. (2021).
Implementation  Of  Precious  Metal  Investment (Mulia  Financing)  Marketing  Strategies  In  PT. Pegadaian Syariah Indonesia, Jurnal MD Vol. 7 No. 1, Januari – Juni 2021 . Lastuti Abubakar. (2017). Telaah Yuridis
Perkembangan  Regulasi  Dan  Usaha  Pergadaian Sebagai  Pranata  Jaminan  Kebendaan, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1.
M.  Habiburrahim.  (2012).  Mengenal  Pegadaian Syariah, Jakarta: Kuwais
Muhammad  Azani.  (2015).  Praktik  Akad  Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di  Kecamatan  Mempura  Kabupaten  Siak Berdasarkan  Hukum  Islam, Perspektif  Hukum Vol. 15 No. 2: November 2015 .
Nunung  Rodliyah,  Nunung  and  Nilla,  Nargis  and Rabbiyatussha,  Farani.  (2019).  Akibat  Hukum Gadai  Syariah  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam (Studi  Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Radin Intan). Pactum  Law  Journal,  02  (01).  pp.  480- 490. ISSN 2615-7837
Osman  N.H.S.,  Sharul  Azmi  N.S.,  Hussin  N., Basiruddin  R.,  Hashim,  A.  (2020).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pajak  Gadai  Islam (Ar Rahnu), The  Journal  of  Muamalat  and  Islamic Finance Research Vol. 17 No. 1, Juni 2020 .
Purnamasari S. (2018). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah  Dalam  Meningkatkan  Penjualan  Jasa Produk  (Studi  Kasus  Pada  Pegadaian  Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin), AT- TARADHI:  Jurnal  Studi  Ekonomi,  Volume  9, Nomor 1, Juni 2018
Rina Febriana & Sartiyah. (2017). Analisis Pengaruh Penduduk  Miskin,  Margin  Keuntungan,  Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran
Pembiayaan  Rahn  Pada  Pegadaian  Syariah Provinsi  Aceh, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Islam Volume 3 Nomor 1, Mei 2021. Rizal  Adhani.  (2019).  Wanprestasi  Nasabah  Dalam Pelunasan Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Dr Wahidin Di Kota  Pontianak, E-Journal  Fatwa  Hukum Faculty of Law Universitas Tanjung Pura, Vol. 2, Nomor 3.
Sari  Anita  Ningrum,  &  Sigit  Arie  Wibowo.  (2019).
Determinan Minat Masyarakat dalam Bertransaksi  di  Pegadaian  Syariah, Seminar Nasional  dan  The 6 th  Call  for  Syariah  Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Islamic.co, Kisah Nabi Menggadaikan Baju Perangnya Kepada Non Muslim,
https://islami.co/kisah-nabi-menggadaikan- baju-perangnya-kepada-non-muslim/
Pinjaman,  Daftar  Perusahaan  Pergadaian  Berizin Dan/Atau  Terdaftar  Di  OJK  Per  Juni  2021, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/A rticle/40715