Abstrak —Diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah  di  Indonesia  dimana  pemerintah  daerah  memiliki tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal,  mengakibatkan setiap daerah (Kotamadya/Kabupaten) di  Indonesia  harus  melakukan  pelayanan  publik  sebaik-baiknya dengan  standar  minimal.  Dalam  bidang  kesehatan  kota  Blitar memiliki  prestasi  yang  bagus  yakni  memiliki  angka  harapan hidup  tertinggi  dan  menjadi  satu-satunya  kota  yang  angka harapan  hidupnya  mencapai  usia  73  tahun.  Peningkatan pelayanan  kesehatan  menjadi  salah  satu  program  prioritas pemerintah.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  hubungan  luas  jangkauan  terhadap  permukiman dengan  jumlah  pengunjung,  pola  persebaran.  Dalam  rangka menganalisis  luas  jangkauan  fasilitas  pelayanan  kesehatan masyarakat  yakni  puskesmas  dan  puskesmas  pembantu, dilakukan analisis korelasi antara luas jangkauan dengan jumlah pengunjung,  analisis  pola  sebaran  fasilitas  pelayanan  kesehatan masyarakat. Dimana untuk jangkauan puskesmas dengan radius 3 km dan puskesmas pembantu 1,5 km. Dari proses analisis spasial yang  dilakukan  diketahui  bahwa  persebaran  fasilitas  pelayanan kesehatan  masyarakat  di  kota  Blitar  memiliki  pola  acak.  Dan terdapat hubungan antara luas jangkauan terhadap permukiman dengan jumlah pengunjung, yang berarti semakin luas jangkauan terhadap permukiman semakin banyak jumlah pengunjung.
Kata Kunci —Analisis Spasial, Puskesmas, Puskesmas Pembantu.

## I. PENDAHULUAN
OTA Blitar merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur setelah  Kota  Mojokerto.  berdasarkan  hasil  proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun   ke   tahun terus      meningkat.  Tahun  2013  jumlah  penduduk  sebesar 135.702  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan  penduduknya  sebesar 1,59 persen.
Diberlakukannya  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  di  Indonesia  dimana  pemerintah  daerah  memiliki tanggung  jawab,  kewenangan  dan  menentukan  standar pelayanan minimal, mengakibatkan setiap daerah (kotamadya/kabupaten)  di  Indonesia  harus melakukan penyediaan  pelayanan  publik  tersebut  sebaik-baiknya  dengan standar  minimal.  Menurut  Pedoman  Standar  Pelayanan Minimal  untuk  Permukiman  melalui  Keputusan  Menteri Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  No.  534/KPTS/M/2001 untuk cakupan satuan wilayah kabupaten/kota sebaran fasilitas kesehatan/jangkauan  pelayanan  minimal  tersedia  1  unit  Balai
Pengobatan per 3.000 jiwa, 1 unit BKIA/Rumah Sakit Bersalin per 10.000-30.000 jiwa, 1 unit Puskesmas per 120.000 jiwa, 1 unit Rumah Sakit per 240.000 jiwa.
Peningkatan  pelayanan  kesehatan  menjadi  salah  satu program prioritas pemerintah. Dilihat dari sisi jumlah, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Blitar sudah sangat memadai. Buah dari upaya maksimal ini adalah bertenggernya Kota Blitar diurutan  pertama  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  tertinggi selama  lebih  dari  delapan  tahun  terakhir  dan  menjadi  satu- satunya kota yang AHH penduduknya mencapai usia 73 tahun. Namun  Kota  Blitar  belum  memiliki  sebuah  sistem  informasi geografis  mengenai  fasilitas  kesehatan  yang  dapat  digunakan sarana  untuk  inventarisasi,  analisis,  evaluasi  data  yang ditampilkan dalam bentuk visual dan berbasis spasial.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  spasial  sebaran fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat terhadap permukiman. Informasi yang dihasilkan berupa pola sebaran, , hubungan spasial dengan jumlah pengunjung.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dari  studi  ini  adalah  kota  Blitar,  Jawa Timur.  Kota  Blitar  terletak  di  dalam  wilayah  administrasi Kabupaten  Blitar.  Wilayah  administratif  kota  Blitar  di tampilkas seperti gambar dibawah.
Gambar 1.  Lokasi Penelitian
B. Data dan Peralatan
1) Data
1. Data raster rencana kawasan perumahan  kota Blitar skala 1:30.000 tahun 2011-2030.

## Analisis Spasial Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Jumlah Pengunjung di Kota Blitar
Rakhmat Budiman, Agung Budi Cahyono
Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : agungbc@geodesy.its.ac.id
K
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2  (2017), 2337-3520 (2301-928X Print)                                                                          C354
2. Data  raster  rencana  pembagian  wilayah  kota  Blitar skala 1:30.000 tahun 2011-2030.
3. Data koordinat X, Y fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Blitar.
4. Data  alamat  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  kota Blitar.
5. Data  jumlah  pasien/pengunjung  di  setiap  fasilitas pelayanan  kesehatan  di  kota  Blitar tahun 2016.
6. Data  jumlah  penduduk  di  setiap  kelurahan  di  kota Blitar tahun 2016.
2) Peralatan
1. Laptop.
2. GPS Handheald Garmin eTrex 10.
3. ArcMap 10.

## C. Tahap Pengolahan Data
Data Raster Permukiman Kota Blitar Data Raster Administrasi Kota Blitar Data Jumlah Pengunjung Fasilitas Kesehatan
Georeferensi RMSE < 1 Peta Tergeoreferensi Digitasi Peta Dasar Overlay Input Data Lokasi Fasilitas Kesehatan Analisis Spasial Puskesmas
Pembantu Puskesmas Permukiman
Kota Blitar Fasilitas pelayanan
Keshatan Masyarakat
Buffer 500m, 1000m, 1500m Buffer 1000m, 2000m, 3000m
Jangkauan Fasilitas Kesehatan Intersect
Summarize Luas dan persentase wilayah permukiman menurut jangkauan fasilitas kesehatan Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan Analisis Korelasi jumlah pengunjung dan luas jangkauan Tidak Nearest Neighbor Batas Administrasi Overlay
Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Data.

## D. Tahap Input
1. Menyiapkan  data  raster  rencana  kawasan  perumahan kota  Blitar  1:30.000  dan  data  raster  batas  administrasi untuk digunakan sebagai peta dasar.
2. Lakukan  georeferensi  pada  data  tersebut  dengan menggunakan software pengolah data agar mempunyai sistem  koordinat,  pada  georeferensi  ini  diharuskan mempunyai  RMSE  <  1,  jika  tidak  berhasil  ulang  lagi proses  georeferensi.  Output  dari  proses  ini  adalah  data raster yang nantinya digunakan sebagai peta dasar dan tentunya telah tergeoreferensi.
3. Lakukan  digitasi  layer-layer  yang  akan  digunakan sebagai  peta  dasar  dari  peta  tematik  yang  akan  dibuat pada penelitian ini.
4. Lakukan  input  data-data  informasi  yang  di  dapat  dari setiap fasilitas kesehatan pada layer fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diolah dari data survei lapangan
5. Lakukan overlay titik-titik koordinat fasilitas pelayanan kesehatan  tersebut  pada  peta  dasar  yang  telah  dibuat sebelumnya.
E. Tahap Analisis
1. Melakukan  analisis  spasial average  nearest  neighbor (spatial  statistic) untuk  menganalisis  pola  sebaran fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan analisis spasial menggunakan metode buffer pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  mendapatkan luas  jangkauan  tiap  fasilitas  kesehatan  terhadap permukiman.  Kemudian  lakukan  analisis  korelasi terhadap jumlah pengunjung.
F. Tahap Output
1. Pola  sebaran  fasilitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat di Kota Blitar.
2. Hasil  Analisis  Korelasi  antara  luas  jangkauan  fasilitas pelayanan  kesehatan  masyarakat  dengan  jumlah pengunjung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan
Dalam  penelitian  ini,  analisis  yang  dilakukan  dalam menentukan  pola  persebaran  fasilitas  pelayanan  kesehatan masyarakat  menggunakan  metode  analisis  tetangga  terdekat ( Nearest  Neighboor). Di  mana  analisis  tersebut  dilakukan dengan  menghitung  luas  suatu  daerah  yang  telah  diketahui sebelumnya  dengan  menghitung  jarak  suatu  titik  ke  titik lainnya. Dari  Analisis  yang  dilakukan  menggunakan didapatkan hasil sebagai berikut:
Jarak rata-rata pengamatan : 1067,3241 m Jarak yang perkiraan : 669,0720 m Rasio Nearest Neighbor : 1,595227 Nilai Z : 4,963522 Nilai P : 0,000001
Dari analisis tetangga terdekat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat  di  kota  Blitar  memiliki  pola  sebaran  yang  acak. Pola tersebut disebabkan penempatan lokasi fasilitas kesehatan yang  berada  di  tengah-tengah  lingkungan  permukiman masyarakat,  sehingga  diharapkan  dapat  dijangkau  dengan mudah olah masyarakat. Permodelan dapat dilihat pada gambar dibawah.
Gambar 3. Permodelan Analisa Nearest Neighbor

## B. Perbandingan  Jangkauan  Fasilitas  Kesehatan  Terhadap Permukiman
Dari  analisis  Spasial  yang  dilakukan,  jangkauan  fasilitas pelayanan  kesehatan  masyarakat  terhadap  permukiman, didapatkan  hasil  perbandingan  jangkauan  fasilitas  pelayanan kesehatan  masyarakat  yang  seperti  pada  gambar  grafik dibawah.
Gambar  4.  Perbandingan  Jangkauan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat
Hasil  dari  analisis  spasial  berupa  luas  jangkauan  tersebut kemudian  akan  dikorelasikan  dengan  jumlah  pengunjung disetiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Jumlah pengunjung  diasumsikan  sebagai  variabel  X  sedangkan  luas jangkauan  sebagai  variabel  Y  seperti  dijelaskan  pada  tabel dibawah
Tabel 1. Variabel X dan Y No Nama Variabel X Jumlah Pengunjung (Jiwa) Variabel Y Luas Jangkauan (Ha) 1 Plosokarep 2065 237,36 2 Rembang 2766 111,49
3 Klampok 5315 109,42 4 Bendil 4716 281,1 5 Bendogerit 4198 262,74 6 Gedog 3235 151,88 7 Bendo 2867 192,72 8 Sentul Pariwisata 860 298,86 9 Sentul 1958 167,16 10 Ngadirejo 1032 71,31 11 Kepanjenkidul 1842 327,4 12 Pakunden 7971 254,35 13 Blitar 7281 190,4 14 Balapan 8584 267,29 15 Tanjungsari 4630 146,78 16 Sukorejo 21188 354,64 17 Sananwetan 58584 819,25 18 Puskesmas Kepanjenkidul 56484 662,21 19 Sukorejo 31547 775,95 C. Analisis Korelasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Pengunjung
Dari  hasil  analisis  korelasi  dengan  menggunaan  aplikasi SPSS,  diperoleh  nilai  korelasi  antara  jumlah  pengunjung  dan luas permukiman. Nilai korelasinya adalah sebesar (r xy ) = 0,890 yang  berarti  berkorelasi  kuat  dan  positif.  Selain  itu,  nilai  P- value yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai P- value yang diharapkan adalah lebih kecil dari taraf signifikansi (1%) atau 0,01,  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  nilai  P- value yang diperoleh  adalah  0,000  dan  lebih  kecil  dari  nilai  taraf signifikansi  (1%)  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  terdapat hubungan  antara  variabel  Y  luas  permukiman  dan  variabel  X jumlah  pengunjung.  Berikut  merupakan  permodelan  dari analisis korelasi antara variabel X dan variabel Y.
Gambar 5. Plotting Anlisis Korelasi Fasilitas Kesehatan terhadap Pengunjung

## IV. KESIMPULAN
1. Dari analisis tetangga terdekat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat  di  kota  Blitar  memiliki  pola  sebaran  yang  acak atas dasar perhitungan yang menghasilkan nilai rasio Nearest Neighbor 1,595.  Pola  persebaran  acak  tersebut  disebabkan penempatan lokasi fasilitas kesehatan yang berada di tengah- tengah  lingkungan  permukiman  masyarakat,  sehingga diharapkan dapat dijangkau dengan mudah olah masyarakat. 2. Dari  analisis  hubungan  luas  jangkauan  fasilitas  kesehatan dengan  jumlah  pengunjung  yang  dilakukan  dengan  analisis
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 P lo so k a re p Re m b an g Kla m p o k Be n d il Be n d o g e ri t Ge d o g Be n d o S en tu l P ariwisa ta S en tu l Ng ad ire jo Ke p an jen k id u l P ak u n d en Bli tar Ba lap an Tan ju n g sa ri S u k o re jo P u s. S an a n we ta n P u s. Ke p an je n Kid u l
P u s. S u k o re jo Jangkauan Fasilitas Kesehatan Terhadap Permukiman
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2  (2017), 2337-3520 (2301-928X Print)                                                                          C356
korelasi didapatkan hasil korelasi yang kuat dan searah yang berarti  semakin  luas  jangkauan  terhadap  permukiman  maka semakin  banyak  pengunjung  fasilitas  pelayanan  kesehatan masyarakat tersebut, serta terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agustin,  N.,  Setiabudi,  B.,  Purwanto.,  2013.  Analisis  Pola  Spasial Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis  (SIG)  di  Kecamatan  Kepanjen,  Kecamatan  Pakis  Haji,  dan Kecamatan  Pagak,  Kabupaten  Malang.  Malang:  Universitas  Negeri Malang.
[2] Badan Standardisasi Nasional Indonesia. 2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Perkotaan. Jakarta: SNI 03-1733-2004.
[3] Depkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta .
[4] Kementrian  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah.  2001.  Keputusan Menteri  Permukiman dan  Prasarana Wilayah  No. 534/KPTS/M/2001. Jakarta: Sekretariat Negara
[5] Prahasta, E. 2001. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis . Bandung: Informatika.
[6] Rindi,  M.  2013.  Aplikasi  Sistem  Informasi  geografis  (SIG)  Untuk Analisis  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Malang:  Universitas  Negeri Malang.
[7] Usman,  H.  dan  Akbar,  S.  2000.  Pengantar  Statistika.  Jakarta:  Bumi Aksara
[8] Wibowo,  S.  2014.  Statistika  Daerah  Kota  Blitar  2014 . Blitar:  Badan Pusat Statistik Kota Blitar.