e-ISSN 2621-6159

## PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ( KITAB HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)

## OLEH
Ida Bagus Made Putra Manohara FAKULTAS Hukum Universitas Airlangga Surabaya

## ABSTRAK
Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat  karena memberikan dampak pada kematian ibu.  Sebagaimana  diketahui  penyebab  utama  kematian  ibu  hamil  dan  melahirkan  adalah  perdarahan, infeksi, dan eklampsia namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi  perdarahan  sepsis.  Dibeberapa  negara  seperti  di  Amerika  Serikat  memperbolehkan  aborsi dengan  alasan  medis  tertentu,  aborsi  ini  disebut  sebagai  aborsi  terapeutik  di  negara  Jepang  dan  Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan  terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara  tersebut  dilegalkan.  Namun  di  Indonesia  melarang  keras  praktik  aborsi  dalam  bentuk  apapun, namun  menurut  Undang-Undang  Kesehatan  Tahun  1992  praktik  aborsi  diperbolehkan  dengan  indikasi medis,  namun  dalam  ketentuan  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Tahun  1992  menjadi dilematis  antara  memperbolehkan  atau  melarang  tindakan  aborsi  tersebut.  Setelah  mengalami  gejolak yang  sangat  panjang  pemerintah  mencabut  peraturan  tentang  Undang-Undang  Kesehatan  Tahun  1992 dan  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  seiring  dengan  perkembangan  jaman  dan banyak  penolakan  terhadap  peraturan  yang  lama.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sendiri perbuatan  aborsi  merupakan  tindakan  kriminal  atau  dikatagorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  nyawa, Pasal  yang  mengatur  terhadap  kejahatan  terhadap  nyawa  adalah  Pasal  229,  Pasal  346,  Pasal  349,  dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  catatan- catatan  ilmiah  dan  sumber  bahan  hukum  lainnya..  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya Undang-Undang  Kesehatan  yang  memperbolehkan  seorang  wanita  melakukan  aborsi  dengan  alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan  bahwa  bayi  yang dikandungnya mengalami cacat  secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.
e-ISSN 2621-6159

## A. PENDAHULUAN
Aborsi berasal dari istilah latin Abortus Provocatus yang berarti dengan sengaja mengakhiri  kehidupan  kandungan  dalam  rahim  seorang  wanita  hamil  (Dorland, 2002:6). Karena itu, abortus provocatus harus dibedakan dari abortus spontaneus yang berarti keguguran, sepanjang sejarah aborsi bukan hanya diartikan sebagai penggugur kandungan tapi juga infanticide (pembunuhan anak kecil) ditemukan diberbagai tempat dan  kebudayaan(R.  Masri  Sareb  Purba,  1998:  35).  Berbagai  manuskrip  memuat keterangan  laku  aborsi  yang  tertua  berasal  dari  Tiongkok,  dalam  sebuah  manuskrip kedokteran  yang  berusia  5000  tahun  menunjukkan  penggunaan  merkuri  ( shu  yin ) sebagai perantara aborsi (abortifacient) .
Manuskrip medis (Materia Medica) Shen Nong,  tabib tersohor Tiongkok menyebut Trichosanthes Kirilowii sebagai ramuan aborsi, ramuan ini berasal dari Tiongkok Selatan (Derek  Liewellyn,1983:  81).  Yunani  kuno  misalnya  juga  melakukan  ramuan  dengan menggunakan  tanaman pennyroyal , artemesia,  rue,  silpihium dan  mentimun  sembur. Praktik  aborsi  sendiri  berlangsung  luas  di  Yunani,  orang  Yunani  tidak  memandang perbuatan aborsi sebagai perbuatan yang keji atau sebuah pembunuhan. Sejumlah filsuf misalnya  berlaku  toleran  terhadap  perilaku  aborsi.  Plato  (427-347  SM)  berpendapat bahwa  janin  belum  dianggap  sebagai  manusia  seutuhnya,  maka  pengguguran  janin tidak  bisa  dianggap  sebagai  perbuatan  kriminal.  Aristoteles  (384-322  SM)  sendiri berpendapat  bahwa  aborsi  adalah  proses  pengendalian  kelahiran,  ini  sesuai  dengan konsepnya  tentang  kota  ideal  jika  pembunuhan  berlangsung  kala  jumlah  penduduk berlebihan  aborsi  dapat  dilakukan.  Filsuf  yang  menentang  tindakan  aborsi  adaalah pengikut  Phytagoras  (582  –  496  SM)  menurut  mereka,  nyawa  manusia  sudah  masuk sejak  pembuahan  kapanpun  aborsi  dilakukan  itu  berarti  penghilang  nyawa  mahkluk hidup.  Hippocrates  (460  –  370  SM)  juga  menolak  metode  aborsi  karena  berbahaya, karena  kandungan  racun  selain  bisa  membunuh  janin  juga  dapat  membahayakan ibunya.  Hal  ini  juga  terdapat  dalam  sumpahnya  yang  menjadi  sumpah  kedokteran hingga kini (Luwdig Edelstein, 1943: 43).
Pada masyarakat Indonesia yang agraris dan tidak mengenal sistem feodal dalam pengolahan  lahan  pertanian.  Lahan  perkebunan  dan  sawah  dikelola  dengan mengandalkan  seluruh  keluarga  dan  anak-anak,  ketika  anak-anak  dalam  keluarga
e-ISSN 2621-6159
dibutuhkan  untuk  menjaga  kelanjutan  keturunan  dan  juga  mengangkat  derajat keluarga,  serta  menunjang  orang  tua  dan  harta  kekayaan  berupa  lahan  pertanian. Aborsi untuk membatasi jumlah keluarga sepertinya hanya dilakukan wanita yang tidak besuami.  Walaupun  pada  masa  itu  praktik  aborsi  dianggap  kejadian  biasa.  Ketika bangsa  Eropa  menjajah  Asia  Tenggara  pada  abad  ke  –  19  seperti  di  Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda padaa tahun 1981 mengeluarkan Undang – Undang tentang  aborsi.  Undang  –  Undang  ini  membuat  aborsi  yang  tindakan  yang  awalnya hanya untuk menggugurkan kandungan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Peraturan ini  bertahan  hingga  masa  kemerdekaan  dimana  pemerintah  tetap  melarang  praktik aborsi  dalam  bentuk  apapun.  Hal  ini  membuat  praktik  aborsi ilegal seperti  dukun, dokter dan praktik pemijatan tradisional membuka praktiknya secara tertutup.
Memasuki abad ke – 20 gerakan pro aborsi kembali menguat dan erat kaitannya dengan  gerakan  feminisme  di  negara  barat.  Dibeberapa  negara  seperti  di  Amerika memperbolehkan  aborsi  dengan  alasan  medis  tertentu,  praktik  ini  disebut  aborsi terapeutik. Di  negara  Jepang  dan  Eropa  Timur  mereka  menerapkan  legalisasi  aborsi dengan  alasan  pembatasan  jumlah  penduduk.  Setelah  perang  dunia  ke  –  2  Jepang mengalami masalah kependudukan dan terbatasnya tempat tinggal dan pekerjaan. Pada tahun  1949  Jepang  menjadi  negara  pertama  yang  melegalisasi  aborsi  ini  berdampak penurunan  angka  kelahiran.  Indonesia  melarang  keras  praktik  aborsi  secara  bebas. Menurut  Undang  –  Undang  Kesehatan  Tahun  1992  aborsi  diperbolehkan  dengan indikasi medis (K. Bertens,2001:76). Tetapi di kota – kota besar praktik aborsi dengan mudah  diperoleh  melalui  praktik illegal .  Hal  ini  membuat  banyak  kematian  ibu  hamil akibat  komplikasi  aborsi  yang  tidak  aman,  terdapat  alasan  –  alasan  kuat  untuk mempertimbangkan aborsi tetapi indikasi terapeutik merupakan alasan yang sekarang diterima secara umum. Praktik aborsi sekarang tejebak dalam berbagai situasi dilematis seperti  legalisasi  aborsi  dengan  alasan  medis,  terapeutik  dan  alasan  lain  secara  fisik atau  menggugurkan  kandungan  karena  alasan  psikis  seperti  pada  korban  perkosaan, hasil  inses,  atau  pada  remaja.  Aborsi  menjadi  pilihan  dilematis  antara  membolehkan atau melarangnya.
Sebelum norma hukum mengatur dunia kedokteran melalui beberapa peraturan perundang – undangan, norma etik merupakan norma tertua yang mengatur komunitas
e-ISSN 2621-6159
kedokteran.  Tercatat  dalam  sejarah  2500  SM  adanya  kode  etik  Hammurabi (code  of Hammurabi) yang  dipegang  oleh  sebuah  bangsa  di  lembah  Mesopotamia  Babylonia. Kode etik Hammurabi memiliki aturan yang keras untuk semua aspek kehidupan, tidak terkecuali untuk kedokteran. Seorang dokter atau tabib akan kehilangan tangannya jika pasien yang ditanganinya meninggal dunia. Dari beberapa kode etik yang terbit sebelum masehi  tidak  ada  satupun  yang  memberikan  celah  bagi  dokter  atau  pengobat  untuk menggugurkan kandungan dengan alasan apapun, melakukan pengguguran kandungan dengan alasan tertentu baru ditemukan pada buku Al Qanun yang ditulis oleh Ibnu Sina pada abad ke -10 sesudah masehi.
Dibentuknya  Undang  –  Undang  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yaitu berdasarkan 5  pertimbangan landasan Undang  – Undang antara  lain sebagai  berikut : pertama kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan, kedua  upaya  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  harus  dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, ketiga kesehatan adalah  investasi  bagi  pembangunan  negara,  keempat  kesehatan  merupakan  tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dan kelima Undang – Undang Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  sudah  tidak  sesuai  lagi,  dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat sehingga perlu dicabut dan di ganti  dengan  Undang  –  Undang  baru.  Undang  –  Undang  tersebut  dilaksanakan berdasarkan  asas  –  asas  sebagai  berikut  :  asas  perikemanusiaan,  keseimbangan, manfaat,  perlindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender, nondiskriminatif, dan norma – norma agama.
Tujuan Undang – Undang Kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan masyarakat  sebagai  investasi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif secara sosial dan ekonomis.
Tindakan  aborsi  menurut  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia dikatagorikan sebagai tindakan kriminal atau dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal – Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 229, 346-349, dan 535. Pasal  346  menerangkan  bahwa  seseorang  yang  dengan  sengaja  bermaksud  untuk
e-ISSN 2621-6159
melakukan aborsi baik secara legal maupun illegal kepada janin yang tidak berdosa baik orang  yang  mengandungnya  maupun  orang  lain  yang  membantu  untuk  melakukan perbuatan  tersebut  sama  –  sama  dijerat  dengan  Pasal  ini,  bunyi  Pasalnya  antara  lain sebagai berikut (Ranoemiharja Atang, 1991:51).
“ seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan  atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana empat tahun.”
Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  arah penelitian  agar  lebih  terarah  pada  tujuan-tujuan  dari  penelitian.  Berdasarkan  uraian dan pemaparan latar belakang masalah timbul permasalahan sebagaiPenegakan hukum terhadap pelaku aborsi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  normatif  dimaksudkan  untuk  menelaah  ketentuan- ketentuan  hukum  positif,  dan  perangkat  hukum  positif  yang  diteliti  secara  normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian hukum harus dilakukan pada tataran  kenormatifan  hukum, Morris  L.  Cohen yang  sependapat  dengan Peter Mahmud Marzuki (2005:56 ) menyatakan “ Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society”
Tipe Reform  Oriented  Research dalam  penulisan  penelitian  ini,  dimungkinkan  karena nantinya penelitian ini merupakan hasil research yang lebih tinggi lagi tarafnya. Sama hanlnya  dengan field  study ,  penelitian  ini  meminta  sumbangan  material  yaitu penemuan-penemuan  hukum  baru  dalam  menemukan  dalil-dalil  tentang  hukum. Penelitian  hukum  ( legal  Research )  dilakukan  dengan  metode  sesuai  dengan  karakter yang khas dari ilmu hukum.
Penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dengan  pendekatan tersebut,  penulis  akan  mendapat  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini  adalah  pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  ( statue  approach )  dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).
e-ISSN 2621-6159
Metode  pendekatan  Perundang-Undangan  ( statue  approach ),  penulis  perlu memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  Perundang-Undangan  menurut Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan,  pembentukan  peraturan  ini  memuat  norma  hukum  yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturuan  Perundang- Undangan.
Pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  para  ahli,  perlu mencari Ratio  Legis dan  dasar  ontologi  lahirnya  Undang-Undang  sehingga  penulis mampu  memahami  kandungan  filosofi  yang  ada  di  belakang  Undang-Undang  dan menyimpulkan  mengenai  ada  atau  tidaknya  benturan  filosofi  antara  Undang-Undang dengan  isu  yang  dihadapi.  Pendekatan  konseptual,  penulis  akan  menemukan  ide-ide yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## 1. Sumber Bahan Hukum
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pada  penelitian  hukum  berbeda  dengan penelitian sosial. Penelitian hukum tidak  mengenal adanya data, melainkan  penelitian ini  bertujuan  untuk  memecahkan  isu  hukum  yang  diperlukan  sumber  bahan  hukum untuk penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan  hukum  primer  dan  sumber  bahan  hukum  sekunder.  Sumber  bahan  hukum primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang  mempunyai  otorisasi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana
d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Sumber  bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku,  teks,  kamus  hukum,  jurnal  hukum,  dan  komentar  atas  putusan  pengadilan.
e-ISSN 2621-6159
Disamping  sumber  penelitian  berbahan  hukum,  peneliti  juga  dapat  menggunakan bahan-bahan  non  hukum  apabila  dipandang  perlu.  Bahan-bahan  non  hukum  dapat berupa buku-buku mengenai kesehatan reproduksi, dan laporan penelitian non hukum sepanjang  mempunyai  relevansi  dengan  topik  penelitian.  Bahan  non  hukum  tersebut berguna untuk memperluas wawasan peneliti, relevan atau tidaknya bahan non hukum tergantung pada kajian penelitian terhadap bahan-bahan tersebut.

## 2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  ini  berbanding  lurus  dengan  pendekatan  masalah yang  dipilih  oleh  peneliti  dalam  penelitiannya.  Kepentingan  terhadap  bahan  hukum harus  relevan,  mengumpulkan  bahan  hukum  yang  sesuai  dengan  pembahasan penelitian.  Apabila  dalam  penelitian  hukum  tersebut,  peneliti  sudah  menyebutkan pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue  Approach )  adalah  mencari  peraturan Perundang-Undangan  mengenai  atau  yang  berkaitan  dengan  isu  tersebut.  Perundang- Undangan dalam hal ini berupa legislation maupun regulation
Apabila peneliti melakukan pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ) yang harus  dikumpulkan  lebih  dahulu  bukan  peraturan  Perundang-Undangan  untuk  isu hukum yang hendak dipecahkan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1 Tindak Pidana Pelaku Aborsi Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan
Tindakpidana  pengguguran  kandungan/aborsi  dalam  berbagai  literatur pengertian  tentang  tindak  pidana  pengguguran  kandungan/aborsi  berbeda-beda  akan tetapi  memiliki  suatu  makna  yang  sama  mengenai  pengertian  tindak  pidana pengguguran  kandungan/aborsi,  dalam  berbagai  peraturan  Perundang-Undangan. Dalam bagian buke II tentang kejahatan terhadap kesusilaan ( misdrijven tegen de zeden ) termuat  Pasal  299  KUHP  yang  melarang  suatu  perbuatan  yang  mirip  dengan  abortus, tetapi  tidak  harus  dengan  penegasan  bahwa  harus  ada  suatu  kandungan  yang  hidup, Pasal ini berbunyi :
1. Barang  siapa  dengan  sengaja  mengobati  seorang  perempuan  atau  menyuruh seorang  perempuan  supaya  diobati  dengan  memberi  tahu  atau  menimbulkan
e-ISSN 2621-6159
pengharapan, bahwa karna pengobatan itu dapat gugur kandungannya, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak tiga ribu rupiah.
2. Kalau  yang  bersalah  berbuat  karena  mencari  keuntungan,  atau  melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari ( bereop) atau kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan, atau tukang obat, maka hukumannya ditambah dengan sepertiganya.
3. Kalau  kejahatan  ini  dilakukan  dalam  melakukan  pekerjaan  sehari-hari,  maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.
Peristilahan  aborsi  sesungguhnya  tidak  dapat  ditemukan  pengutipannya  dalam KUHP.  Hanya  mengenal  istilah  pengguguran  kandungan,  secara  terminologi  atau  tata bahasa  aborsi  atau abortus berasal  dari  kata  bahasa  latin  yaitu  abortio  yang  artinya pengeluaran  hasil  konsepsi  dari  uretus  secara  prematur  pada  umur  dimana  janin  itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran  kandungan  sebelum  berumur  24  minggu  dan  mengakibatkan  kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi ( infanticide ) (Kusmaryanto, 2005: 15 ).
Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan.  Pengguguran  kandungan  atau  aborsi  yang  sengaja  dilakukan  dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu  atau  dengan  cara tradisional. Pengguguran  kandungan  pada  umumnya  dikatagorikan  sebagai  tindak  pidana pembunuhan  yang  tidak  berprikemanusiaan  dan  melanggar  hukum  (Waluyadi, 2005:96).
Aborsi provocatus merupakan  istilah  lain  yang  secara  resmi  dipakai  dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum  diberi  kesempatan  untuk  bertumbuh.  Aborsi  yang  dilakukan  secara  sengaja ( abortus provocatus ) ini terbagi menjadi dua yaitu :
a. Abortus  Provocatus  Medicalis, aborsi  yang  dilakukan  oleh  dokter  atas  dasar indikasi  medis,  yaitu  apabila  tindakan  aborsi  tidak  diambil  akan membahayakan jia ibu.
e-ISSN 2621-6159
b. Abortus provokatus medisinalis/artificalis/therapeuticus aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi  medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis  adalah  demi  menyelamatkan  nyawa  ibu.  Dalam  praktek  di  dunia kedokteran, abortus  provocatusmedicinalis juga  dapat  dilakukan  jika  anak yang  akan  lahir  diperkirakan  akan  mengalami  cacat    berat  dan  harapan hidupnya tipis.
c. Abortus  provocatus  criminalis, aborsi  yang  terjadi  oleh  karena  tindakan- tindakan  yang  tidak  legal  atau  tidak  berdasarkan  indikaasi  medis,  sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka meleyapkan janin sebagai akibat hubungan  seksual  di  luar  perkawinan.  Secara  yuridis, abortus  provocatus criminalis setiap  pnghentian  kehamilan  sebelum  hasil  konsepsi  dilahirkan tanpa  memperhitungkan  umur  bayi  dalam  kandungan  dan  janin  dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.
Aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  aborsi,  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Subjeknya  adalah  seorang  wanita  yang  hamil  atau  yang  sedang  mengandung. Tidak dipersoalkan apakah seorang wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab XIX kejahatan terhadap jiwa, berarti bahwa yang didalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah masih hidup. Wanita pelaku dari  kejahatan  ini  dapat  berupa  pelaku  tunggal  dan  dapat  juga  sebagai  pelaku  dalam rangka penyertaan sebagaiman ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain dalam  hal  ini  wanita  tersebut  dapat  berupa  penyuruh,  pelaku-peserta,  pelaku- penggerak atau  pelaku utama dimana  yang lain berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan
e-ISSN 2621-6159
Pasal  346,  maka  kepada  yang  disuruh  itu  (kecuali  jika  sama  sekali  tiada  kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.
Dengan  demikian,  menggugurkan  kandungan  harus  dibaca  dengan menggugurkan  kandungan  yang  masih  hidup.  Menggugurkan  disini  adalah mengeluarkan  dengan  paksa  ( abortus  provocatus ).  Karenanya  kejahatan  ini  disebut “ abortus  provocatus  criminalus ”  apabila  kandungan  itu  dipaksa  keluar  dan  pada  saat keluar itu masih hidup, sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan  itu  kandungan  itu  dimatikan  ketika  masih  dalam  tubuh  wanita. Mengeluarkan  kandungan  yang  sudah  mati  bukan  suatu  kejahatan,  bahkan  demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan.
Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut,  diancam  dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancaman pidananya lebih ringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita  hamil  itu  sendiri  sebagai  pelaku  dan  orang  lain  sebagai  pelaku  kendati  atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa  jika  wanita  itu  memberikan  persetujuannya  sama  saja  dengan  bahwa  wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.
Jika  seorang  dokter,  bidan  atau  juru  obat  membantu  melakukan  kejahatan berdasarkan  Pasal  346,  ataupun  melakukan  atau  membantu  melakukan  salah  satu kejahatan  yang  diterangkan  dalam  Pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang  ditentukan dalam  pasal  itu  dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat  dicabut  hak  untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan
e-ISSN 2621-6159
Subjeknya  adalah  dokter,  bidan  atau  tukang  obat.  Mereka  ini  adalah  subjek khusus, tindakan yang dilakukan adalah :
a. Membantu  kejahatan  tersebut  Pasal  346  ;  membantu  disini  adalah  dalam  arti Pasal  56.  Namum  kepada  mereka  ini  bukannya  diancamkan  maksimum  empat tahun  dikurangi  dengan  sepertiganya,  melainkan  empat  tahun  ditambah sepertiganya.
b. Melakukan  kejahatan  tersebut  Pasal  347  atau  348.  Dalam  hal  ini  maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348.
1. Pengertian  Aborsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan
Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan Menyebutkan :
Undang-Undang Kesehatan mengatur  masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.
a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
1. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan
2. Kehamilan  akibat  pemerkosaan  yang  dapat  menyebabkan  taruma  psikolog bagi korban perkosaan.

## Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Ketentuan  pidana  mengenai abortus  provocatus  criminalis dalam  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan
e-ISSN 2621-6159
merasakan ancama pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut  sebagai  prevensi  khusus  yaitu  usaha  pencegahannya  agar  pelaku abortus provocatus criminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian dalam Bab 2 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang aborsi, yaitu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Dalam  Pasal  75  Undang-Undang  Kesehatan,  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam  2  kondisi  yaitu  :1.  Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini kehamilan,  baik  yang  mengancam  nyawa  ibu  atau  janin,  yang  menderita  penyakit genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  mauoun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan.  2.  Kehamilan  akibat  perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Namun  tindakan  aborsi  yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang Kesehatan  itu  pun  dapat  hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling  dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, selain itu aborsi hanya dapat dilakukan
a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
b. Oleh tenaga kesehatan yang yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
e-ISSN 2621-6159
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
Jadi  praktek  aborsi  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  disebut  diatas  merupakan  aborsi  ilegal  diatur  dalam  Pasal  194  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Atang, R. (1991). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Bandung:Penerbit Tarsito.
Bertens, K. (2001). Aborsi Sebagai Masalah Etika. Jakarta: Grasindo.
Dorland. (2002). Kamus Kedokteran Dorland. Terjemahan Huriawati Hartanto. Jakarta : EGC.
Derek, L. (1983). Ginekologi dan kesehatan wanita. Jakarta: Gaya favorit press.
Edelstein, L. (1943). The Hippocratic Oath. Baltimore: The John Hopkins Press.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Kusmaryanto. (2005). Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian .
Yogyakarta: kanisius.
Purba, R. M. S. (1998). Aborsi Sebagai Masalah Etika. Jakarta: Balai Pustaka.
Waluyadi. (2005). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Cirebon: Djambatan.