## PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI PERKARA KONSUMEN
Rahmad Soleh KPU Kota Probolinggo Email: rahmadsoleh@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  BPSK  di  setiap  kota  dan/atau  kabupaten  merupakan  amanat perundang-undangan.  Konsumen  yang  berada  di  daerah  kota  dan/atau  kabupaten akan  mangalami  kesulitan  untuk  meminta  perlindungan  hak-hak  sebagal konsumen  karena  tidak  adanya  BPSK.  Walaupun  sebenamya  melalui  pengadilan negeri  sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan.  Akan  tetapi  pada  umumnya penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  membutuhkan  biaya  yang  besar  dan waktu  yang  cukup  lama,  padahal  nilai  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha  tidaklah  besar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris dengan  pendekatan  yuridis  sosiologi,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  Peranan  Badan  Penyelesian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam Menangani  Perkara  Konsumen  di  Kota  Probolinggo  yang  sedang  berlaku  secara efektif.
Kata-Kunci: BPSK, Perkara, Konsumen

## Abstract
The existence of BPSK in every city and/or district is a statutory mandate. Consumers residing in urban and/or district areas will have difficulty requesting protection of their rights as consumers due to the absence of BPSK. Although in fact  through  the  district  court  consumer  disputes  can  be  resolved.  However,  in general,  dispute  resolution  through  the  courts  requires  large  costs  and  takes  a long  time,  even  though  the  value  of  disputes  between  consumers  and  business actors is  not large. This research is  an empirical  juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Handling Consumer Cases in Probolinggo City which is currently in effect effectively.

## Keywords: BPSK, Consumer, Cases

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutuya  disebut  dangan  UUPK)  memang  sengaja  dibentuk  dengan  beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen  di  Indonesia  belum  memadai,  sehingga  perlu  adanya  perangkat peraturan  perundang-undangan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  perlindungan kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  demi  tereiptanya  perekonomian  yang sehat.
Menurut UUPK dalam Bab Xl Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 mengatur tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (selanjutnya  disebut  BPSK), merupakan  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yang  bertugas  menangani  dan menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  tetapi  bukanlah bagian dari institusi kekuasaan kehakiman.
Selanjumya dalam Bab Xlll Pasal 60, berkaitan dengan BPSK,  mengatur mengenai  kewenangan  BPSK  dalam  menjatuhkan  sanksi  administratif.  Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk  menangani  penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya melipufi jumlah nilai yang kecil,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada  batasan  nilai  pengajuan  gugatan, sehingga  dimungkinkan  gugatan  konsumen  meliputi  jumlah  nilai  yang  kecil sampai nilai yang besar. 1
Meskipun BPSK bukan pengadilan, tetpi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut, 2 tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap peneantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK. 3
Selain  itu,  Pasal  53  UUPK  mengatur  bahwa  "Ketentuan  lebih  ianjut mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian  sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam Surat Keputusan Menteri". Pemerintah membentuk  BPSK  di  daerah  tingkat  II  (Kabupaten/Kota)  untuk  menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. 4
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  BPSK  seharuanya  sudah  ada  di  setiap daerah  kota  dan/atau  daerah  kabupaten.  Meskipun  secara  formil  BPSK  sudah didirikan di beberapa wilayah, tetapi ternyata hingga kini yang aktif hanya ada di
1 Ibid, hal. 18.
2 Lihat ketentuan Pasal 4 butir e UUPK yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen
3 Lihat ketentuan Bab IV Pasal 8-17 UUPK, tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
4 Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.
350/MPP/Kep/12/2001
8  kota,  yaltu  Medan,  Palembang,  Bandung,  Semarang,  Yogyakarta,  Surabaya,
Makassar, dan Malang.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hal  ini  menjadi  indikasi  lemahnya komitmen  pemerintah  dalam  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen. Keberadaan  BPSK  di  setiap  kota  dan/atau  kabupaten  merupakan  amanat perundang-undangan.  Konsumen  yang  berada  di  daerah  kota  dan/atau  kabupaten akan  mangalami  kesulitan  untuk  meminta  perlindungan  hak-hak  sebagal konsumen  karena  tidak  adanya  BPSK.  Walaupun  sebenamya  melalui  pengadilan negeri  sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan.  Akan  tetapi  pada  umumnya penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  membutuhkan  biaya  yang  besar  dan waktu  yang  cukup  lama,  padahal  nilai  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha tidaklah besar
Argumentasi bahwa  konsumen masih berada pada posisi yang lemah dan kondisi    ketidakseimbangan  antara  produsen  dan  konsumen  diantaranya disebabkan  oleh  kekuatan  kapital  dan  modal,  produsen  lebih  terorganisasi, konsumen  lebih  individual,  produsen  diberikan  kemudahan-kemudahan  oleh pemerintah  sedangkan  konsumen  cenderung  tidak,  karena  dihadapkan  dengan berbagai  regulasi  yang  rumit.  Kondisi  ini  menyebabkan  konsumen  berada  pada posisi lemah dan sering menjadi korban dari produk barang dan jasa yang mereka manfaatkan.
Oleh  karena  itu,  gerakan  pencerdasan  dan    perlindungan  konsumen, perangkat  kelembagaan  dan  hukum,  dan  upaya  lain  agar  konsumen  bisa mengkonsumsi  dengan  lebih  aman  merupakan  keharusan,  karena  perkembangan ekonomi  dan  industri  maju  akan  menimbukan  berbagai    dampak  negatif  yang dapat  mengancam hak-hak konsumen.
Terabaikannya  hak-hak  konsumen  berpotensi  menimbulkan  kerugian konsumen  yang  berujung  pada    sengketa  konsumen.  Sengketa  konsumen  adalah sengketa  antara  konsumen  akhir  suatu  produk  barang  dan  jasa  atau  jasa  dengan pelaku usaha yang timbul  sebagai  akibat dirugikannya hak-hak konsumen  akibat pemakaian  produk  barang  dan  jasa.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  “UUPK”)  mengatur bahwasannya sengketa  antara konsumen dengan  pelaku usaha dapat  diselesaikan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan pendekatan  yuridis  sosiologi,  melakukan  pengumpulan  data  primer  melalui wawancara dengan sumber terkait. Yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menganalisa  tentang  sejauh  manakah  Peranan Badan  Penyelesian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Menangani  Perkara Konsumen di Kota Probolinggo yang sedang berlaku secara efektif.

## PEMBAHASAN
Jumlah  Kasus  Sengketa  Konsumen  yang  Sudah  Ditangani  oleh  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  Kota  Probolinggo  dalam  3 Tahun Terakhir
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  Kota  Probolinggo merupakan  BPSK  yang  masuk  dalam  wilayah  kerja  BPSK  Jember  yang  berdiri berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2014.  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Jember merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang ada  di  Jember,  Banyuwangi,  Situbondo,  Bondowoso,  Lumajang,  Kabupaten Probolinggo,  dan  Kota  Probolinggo.  dengan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai berikut:
a. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
e. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggapmengetahui  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen;
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atausetiap  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h, yang  tidak  bersediamemenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen.
j. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti lain gunapenyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen;
l. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;
m. Menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar
ketentuanUndang-Undang Perlindungan Konsumen.
Tugas  rutin  yang  dilakukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Jember  melalui  sekretariat  adalah  menerima  pengaduan  baik  tertulis maupun  tidak  tertulis  dari  konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap hak-hak konsumen.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Jember  akan melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  pengaduan  konsumen  untuk  kemudian memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan  konsumen  dan  melaksanakan  penanganan  serta  penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  cara  mediasi  atau  arbitrase  atau  konsiliasi  untuk kemudian  diputus  dan  ditetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen.
Data  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  diperoleh  dari  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Jember  pada  Tahun  2016  sebanyak 45  pengaduan  diselesaikan  secara  arbitrase  oleh  majelis  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Jember,  30  diselesaikan  secara  damai  dan selebihnya  ditolak  karena  bukan  kewenangan  Badan  Penyelesaian  sengketa Konsumen  (BPSK)  Jember  untuk  menyelesaikannya.  Sedangkan  khusus  kasus sengeketa  konsumen  yang  terjadi  di  Kota  Probolinggo  dalam  3  (tiga)  tahun terakhir  yang  dilaporkan  ke  BPSK  di  Kota  Probolinggo  hanya  10  (sepuluh) kasus,  yang  terdiri  dari  2  kasus  di  tahun    2019,  5  kasus  di  tahun  2019,  dan  3 kasus  di  tahun  2020.  Dari  10  kasus  tersebut,  7  diantaranya  telah  terselesaikan dengan jalan mediasi. 5
Arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jember. Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini menjadi solusi yang baik dan konkrit  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  timbul  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha.  Penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  dianggap  oleh konsumen  dan  pelaku  usaha  menjadi  solusi  yang  lebih  adil,  sebab  arbitrase  ini disetujuioleh  para  pihak  dan  putusan  terhadap  sengketa  diserahkan  sepenuhnya kepada majelis BPSK yang terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha dan unsur pemerintah sebagai ketua majelis.
Salah  satunya  adalah  kasus  yang  dterjadi  Yoyok  Suliono,  wraga  Desa Pendil  RT04/  RW01  Kecamatan  Banyuanyar  Kabupaten  Probolinggo  sebagai PENGADU  ,  melawan  PT  BFI  Finance  Indonesia  Tbk.  (Cabang  CG Probolinggo)  di  Jalan  Panglima  Sudirman  No.188  RT04/  RW006  Kecamatan Mayangan Prbolinggo sebagai TERADU.
Setelah melalui mediasi, melalui keputusan BPSK No. 2.5/P/BPSK.Jbr/2/2021  akhirnya dapat terselesaikan dengan damai dan diterima
5 Wawancara dengan Bpk. James Hamjas (anggota majeis BPSK Kota Probolinggo) di lakukan pada tanggal 30 Juni 2021 di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Probolinggo. Jl. Mastrip No.35 Kota Probolinggo-Jawa Timur
kedua  belah  dipihak  dengan  keputusan  sebagai  berikut;  “Bahwa,  dalam Persidangan  Mediasi,  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  konsumen Kabupaten Jember Propensi Jawa Timur memutuskan:”
1. Bahwa,  pada  persidangan  hari  Selasa,  02  Februari  2021  jam  10.30,  Sdr. Yoyok  Suliono  selaku  PENGADU  hadir  dan  Sdr.  Rianto  Napitupulu  dari perwakilan  TERADU  (PT  BFI  Finance  Indonesia  Tbk)  (Pimpinan  Cabang CG  Probolinggo)  Jalan  Panglima  Sudirman  No.188  Probolinggo  hadir, disepakati  tata  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  diselesaikan  dengan cara Mediasi.
2. Para Pihak sepakat untuk mengambil opsi pelunasan.
3. Sdr.  Yoyok  Suliono  (PENGADU)  menyampaikan  kesanggupan  pelunasan, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang disampaikan pada siding kedua ke pihak (TERADU) (PT BFI Finance Indonesia Tbk) Cabang CG  Probolinggo  Jalan  Panglima  Sudirman  No.188  Probolinggo,  dan menyanggupi  pembayarannya  dalam  jangka  waktu  10  hari,  terhitung  sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis BPSK Jember (Sabtu, 13 Februari 2021).
4. Pihak TERADU (PT BFI Finance  Indonesia Tbk) Cabang CG Probolinggo Jalan  Panglima  Sudirman  No.188  Probolinggo,  akan  menyerahkan  semua hak  konsumen  jika  kewajibannya  telah  diselesaikan  (mobil,  BKPB  dan STNK  Toyota  Yaris  Tahun  2008  dengan  Nopol  L  1452  OF  an.  Padmi Rahayu, Dra).
5. Pihak TERADU (PT BFI Finance  Indonesia Tbk) Cabang CG Probolinggo Jalan Panglima Sudirman No.188 Probolinggo, berhak untuk melelang atau melakukan  penjualan  apabila  Konsumen  tidak  melaksanakan  kewajiban sesuai dengan tanggal yang disepakati.
Menurut James Hamjas, anggota majelis di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jember, penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase ini menjadi jalur  yang  baik  dan  pasti  dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha. Karena dalam proses arbitrase nantinya akan tetap dibuka peluang dalam  melakukan  peradamaian  diantara  keduanya,  sehingga  mencapai kesepakatan yang tidak terlalu merugikan salah satu pihak.
Meskipun dalam proses arbitrase tidak ada kata damai diantara keduanya, maka  anggota  majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen Jember  yang  menjadi  arbiter  dapat  memutuskan  hal  yang terbaik  untuk  kedua  belah  pihak,  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara Arbitrase  dilakukan  sepenuhnyadan  diputuskan  oleh  Majelis  yang  bertindak sebagai  Arbiter, hal  ini sesuai  dengan Pasal  5 ayat  (3) Kepmenperindag  Nomor 350 tahun 2001.
Sifat  putusan  tersebut  ialah  final  and  binding  sebagaimana  telah  diatur dalam  Pasal  54  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Terkait  model  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase  untuk  melindungi konsumen  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Jember,  terdapat beberapa hal yang perlu diteliti. Hal tersebut diperlukan agar model penyelesaian
sengketa  secara  arbitrase  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ini  dapat diterapkan  demi  kepentingan  para  pihak  khususnya  pihak  konsumen  yang  pada dasarnya sering menjadi pihak yang terambil hak-haknya oleh Pelaku Usaha.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana tersebu di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang- undang perlindungan konsumen.
Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa ”Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
Selanjutnya dalam Pasal UUPK menyebutka bahwa ”penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselengarakan untuk mencapai kesempakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen .”
Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  menurut  UUPK  Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan 87embaga87 yaitu:
1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian  tuntutan  ganti  kerugian  melalui  Badan  penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan 87embaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa konsumen di daerah. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang merupakan kehendak atau pilihan dari para pihak yang bersengketa. Pilihan menyelesaikan sengketa melalui BPSK ini merupakan 87embaga87iat menyelesaikan sengketa yang mempunyai kelebihan, yaitu biaya 87embaga87 murah dan waktu yang singkat. Hal ini berbeda apabila dilakukan melalui 87embaga peradilan umum.
Pada saat ini, tidak disemua daerah kabupaten/kota, telah didirikan BPSK. Oleh karena itu pula tidak semua sengketa konsumen di daerah dapat diselesaikan oleh BPSK. Walaupun terkadang BPSK di daerah belum didirikan, sengketa konsumen masih dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).
Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan ( Agreement ) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung.
Selain melalui LPKSM, penyelesaian sengketa konsumen di daerah yang belum ada BPSK dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herzine  Inland Regeling (HIR) atau Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg), yang mana keduanya pada dasar tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

## Hambatan  BPSK  di  Kota  Probolinggo  dalam  penyelesaian  sengketan konsumen
Penegakan hukum  sengketa konsumen tidak lepas dari 3 (tiga) hal  yaitu Substansi  Hukum,  Struktur  Hukum  dan  Kultur  Hukumnya  yang  mempengaruhi keberhasilan  prosesnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  Sistem  Hukum  yang dikemukakan  oleh  Lawrence  M  Friedman  yang  mengkaitkan  antara  ketiga  hal tersebut  dengan  keberhasilan  dalam  penegakan  hukumnya.  Antara  Substansi Hukum,  Struktur  Hukum  dan  Kultur  Hukumnya  akan  selalu  berhubungan  dan saling  mendukung,  karena  dengan  substansi  yang  baik  dan  lengkap  serta  telah memenuhi kepastian hukum bagi masyarakat.
Hal  itu  tidak  88embaga88  artinya  ketika  struktur  atau  penegak  hukum yang  berwenang  tidak  memiliki  komitmen  untuk  melakukan  tugasnya  dengan baik untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum tersebut, maka pelaksanaan penegakan  hukum  juga  akan  terganggu  dan  sebaliknya  dengan  substansi  yang cukup  baik  serta  penegak  hukum  yang  telah  melakukan  tugasnya  sesuai peraturan hukum yang ada, itupun juga belum dapat disebut sebagai berhasilnya suatu penegakan hukum.
Hal  ini  dikarenakan  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  suatu  penegakan hukum  adalah  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  dan keamanan kepada masyarakat. Undang-undang mengatur dengan tegas mengenai hak  dan  kewajiban  baik  bagikonsumen  maupun  produsen,  tetapi  sulit mengaplikasikan. 6
Masyarakat  terdiri  dari  banyak  komponen,  dengan  berbagai  macam karakteristiknya,  dan  didalamnya  ada  kultur  yang  berkembang.  Kultur  ini memperngaruhi  keberhasilan  dari  proses  pencegahan  maupun  penindakan  yang akan dilakukan oleh struktur hukum. Adapun beberpa permaslahan konsumen di BPSK yaitu :
a. Tingkat kesadaran konsumen;
b. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai alur penyelesaian sengketa Secara  Substansi  Hukum  dengan  Undang-undang  Perlindungan
6 Murni, Erma Rusdiana, Rina Yulianti, “Karakteristik Kasus Konsumen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura”, dalam Jurnal Yustisia, Vol.5, No.1, Januari-April  (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2016), 15
Konsumen  nomor  8  tahun  1999  ini,  dimana  didalamnya  telah  diatur  mengenai hak  dan  kewajiban  baik  dari  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha hingga tanggung jawab dari pelaku usaha.
Undang-undang perlindungan konsumen ini telah memberikan 89embaga- batasan  terkait  masalah  hal-hal  yang  dianggap  akan  merugikan  konsumen  dan dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Dengan  aturan  mengenai  hak  dan kewajiban  dari  para  pihak  yang  terkait  dalam  perlindungan  konsumen  dalam  hal ini  adalah  konsumen  dam  pelaku  usaha,  undang-undang  telah  memberikan 89embaga  mengenai  hak  yang  dapat  mereka  perjuangkan  dan  dapatkan  serta kewajiban  mereka  sebagai  prestasi  yang  harus  mereka  penuhi  untuk  dapat mendapatkan hak mereka tersebut.
Di  Kota  Probolinggo  sendiri  BPSK  yang  terdiri  dari  3  orang  wakil  dari unsur  Pemerintah,  3  orang  wakil  unsur  Pelaku  Usaha  dan  3  orang  wakil  dari unsur konsumen, kegiatan yang rutin dilakukan adalah bersidang mempertemukan konsumen dan pelaku usaha yang sedang bersengketa.
BPSK  Jember  di  Probolinggo  yang  sebelumnya  mendapatkan  anggaran dari  Diseprindag  Kota  Probolinggo  sejak  Januari  tahun  2017  beralih  berada langsung  di  bawah  Diseprindag  Provinsi  Jawa  Timur.    Namun  dalam  peralihan ini,  kinerja  BPSK  termasuk  juga  BPSK  Jember  menjadi  terganggu.  Hal  ini disebabkan karena support anggaran yang belum jelas di tingkat Provinsi.
Di  bidang  yang  lainnya  dalam  hal  penentuan  bahwa  sengketa  yang diselesaiakan di BPSK diharuskan memilih cara penyelesaiannya yaitu Mediasi, Konsiliasi  atau  Arbitrasi.  Ketika  diantara  kedua  belah  pihak  yaitu  pelapor  dan terlapor tidak ada kesepakatan mengenai tata cara penyelesaiannya maka BPSK memutuskan tidak adanya kesepakatan diantara para pihak.
Hal  seperti  ini  yang  mengakibatkan  fungsi  dari  BPSK  tidak  dapat berperan  aktif  untuk  memutuskan  suatu  sengketa.  Permasalahan  lainnya  terkait sumber  daya  manusianya,  dalam  BPSK  masih  minim  yang  memiliki pengetahuan di bidang perlindungan konsumen, fasilitas operational untuk BPSK yang  masih  terbatak.  Secara  eksternal  89embag-faktor  yang  mempengaruhi permasalahan di BPSK yaitu :
a) Kecenderungan  pelaku  usaha  tidak  mengutamakan  perlindungan konsumen.
b) Masih  adanya  pelaku  usaha  yang  tidak  kooperatif,  unt  menyelesaikan masalah konsumen .
Terkait  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsialiasi  atau mediasi,  yang  berwenang  menetapkan  siapa  yang  menjadi  personilnya  baik sebagai  ketua  majelis  yang  berasal  dari  unsur  Pemerintah  maupun  anggota majelis yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha adalah Ketua BPSK.
Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, yang berwenang  menentukan  siapa  yang  menjadi  majelis  hakim  adalah  para  pihak yang  bersengketa.  Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  mewakili
kepentingannya. 7
Namun  dalam  pelaksanaannya  jika  di  Kota  Probolinggo  susunan  tim Majelis  ditentukan  sendiri  oleh  para  Majelis,  dimana  sesuai  kesepakatan  ada rolling  susunan  majelis,  dan  yang  bertugas  untuk  menjadi  majelis  dalam sengketa ditentukan secara berurutan, dan dibuatkan Surat Penunjukkan Majelis oleh Ketua BPSK Jember
Secara  Arbitrase  Untuk  Melindungi  Konsumen  Melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jember di Kota Probolinggo Konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan/pengaduan ke 90embaga90iat BPSK untuk diselesaikan oleh majelis BPSK Jember.
Berdasarkan Hasil penelitian 8 , ada beberapa kendala utama yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan UU perlindungan konsumen;
a) Kendala Kelembagaan.
b) Kendala Pendanaan.
c) Kendala Sumber Daya Manusia BPSK.
d) Kendala Pembinaan dan Pengawasan,
e) Rendahnya Koordinasi antara Aparat Penanggung Jawab.
f) Kendala Kurangnya Sosialisai Terhadap Kebijakan Perlindungan Konsumen.
g) Kendala  Kurangnya  Respon  Masyarakat  Terhadap  UU  Perlindungan Konsumen dan 90embaga BPSK.

## Upaya  BPSK  di  Kota  Probolinggo  Dalam  Hambatan  yang  Dialami  untuk Menyelesaikan Sengketa Konsumen
Saat  ini  khususnya  keberadaan  UUPK  khususnya  BPSK  yang  sudah hamper  10  (sepuluh)  tahun  ternyata  belum  banyak  diketahui  oleh  masyarakat umum.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  maka  kedepan  perlu  dilakukan  upaya- upaya yang sistematis dalam sosialisasi keberadaan BPSK sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan konsumen di luar pengadilan. 9
Di  sisi  lain  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  kerap ’kebanjiran’  adauan  dari  konsumen.  Atas  aduan  ini,  YLKI  biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada prakteknya,  dalam  mendamaikan  aduan  konsumen  ini,  YLKI  secara  tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK.
Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa bias selesai di tahap ini. Jika konsiliasi ini
7 Dahlia, “ Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol.5, No.1, Maret  (Bandung:Universitas Pasundan, 2014), 89
8 Susanti Adi Nugroho, Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen ,Hukum Online, 9 Mei 2009, hlm.1
9 Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Oktober (Banyumas: Universitas Sebelas Maret,2012), P. 171
gagal,  YLKI  masih  bias  menempuh  langkah  berikutnya,  yaitu  mediasi.  Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak. Kalau perkaranya tidak terlalu  rumit,  biasanya  juga  berakhir  di  tahap  mediasi  ini.  Tapi  kalau  tidak tercapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK. 10
Dalam  konteks  sengketa  konsumen,  kehadiran  BPSK  yang  dibentuk pemerintah,  semestinya  bisa  menjadi  bagian  dari  upaya  perlindungan konsumen  ketika  sengketa  dengan  pelaku  usaha.  Pemerintah  sebagai  institusi pembentuk  BPSK  rasanya  kurang  serius  dalam  pengembangan  BPSK  sehingga benar-benar bisa menjadi optimal.
Kesan  umum  yang  nampak  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  lebih sibuk mengejar dan melayani investor dari pada memikirkan kepentingan publik termasuk  hak-  hak  konsumen.  Diantara  kendala-kendala  yang  bersifat multidimensi  dalam  pengelolaan  BPSK,  terdapat  dua  hal  yang  menjadi  sumber persoalan  yakni  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  daya manusia.
Kedua  persoalan  tersebut  saling  terkait  dan  menyebabkan  munculnya persoalan-persoalan lain yang mengakibatkan kurang berperannya BPSK selama ini.
Selain  hal  tersebut  diatas  persyaratan  bagi  anggota  BPSK  yang  diatur dalam  Kepmenperindag  RI  No.  301/MPP/Kep/10/2001  tentang  Pengangkatan, Pemberhentian,  Anggota  dan  Sekretariat  BPSK  Nampak  lebih  mengedepankan aspek formal dari pada kapasitas maupun kompetensinya.
Misalnya  saja  persyaratan  pangkal/  golongan  tertentu  (minimal Pembina/Iva) bagi anggota BPSK dari unsur pemerintah seringkali mempersulit dalam  pencarian  dan  perekrutan  orang  yang  tepat.  Pada  umumnya  pegawai pemerintah di daerah dengan golongan pangkat tersebut telah menduduki jabatan yang  penting.  Establish  dan  tentunya’  amat  sibuk’  dengan  tugas  dinasnya sehingga sulit terlibat aktif dan progresif di BPSK. Padahal SDM sangat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan BPSK.
Menurut  S.  Sothi  Rachagan  di  dalam  Al  Wisnubroto 11 ada  beberapa prinsip  yang  musti  harus  dipenuhi  dalam  pengelolaan  lembaga  penyelesaian sengketa konsumen :
1) Aksesibiltas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh  masyarakat.  Prinsip  ini  meliputi  elemen-elemen  seperti  :  biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat  komprehensif,  mudah  diakses  langsung,  dan  tersosialisasi  serta tersedia di berbagai tempat.
2) Fairness dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum
10 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,Hlm.17
11 Al.Wisnubroto, Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas, Hukum Online.Com, 9 Mei 2009
sehingga  sebuah  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen  setidaknya harus  bersifat  mandiri  (independent)  dan  dapat  dipertanggungjawabkan pada masyarakat (public accountability).
3) Efektif,  lembaga  penyelesaian  sengketa  harus  dibatasi  cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara.
Dalam hubungan tersebut diatas, agar BPSK sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk  menyelesaikan sengketa konsumen dapat  berperan aktif, perlu penguatan  peran  BPSK  dimasa  akan  datang,  yaitu  pertama  dengan  perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur BPSK, kedua mendesain BPSK dengan memadukan model pengadilan dan model ADR (Altenative Dispute Resolution) yang “khas” Indonesia.
Hal  ini  Nampak  misalnya  dari  konsep  BPSK  yang  didasarkan  UUPK merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam  proses  penyelesaian  perkara  diatur  dengan  “  hukum  acara”  yang  amat prosedural layaknya hukum acara perdata di pengadilan negeri.
Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya yang dapat mengatasi kendala- kendala  tersebut  diatas  sebagai  jalan  keluar  dari  semua  permasalahan  yang  ada baik terkait masalah substansi, struktur maupun kultur masyarakatnya. Substansi yang  lengkap,  struktur  yang  yang  berintegritas  akan  dapat  memaksimalkan penegakan  hukum  dalam  perlindungan  konsumen,  dengan  didukung  oleh kesadaran  dan  kemauan  dari  masyarakat  untuk  ikut  juga  melindungi  dirinya sendiri sebagai konsumen.
Adapun  upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  penegakan  hukum sengketa yang dilakukan oleh BPSK di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
a) BPSK  terus  menggalakkan  program  sosialisasi  tugas  dan  fungsi  BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen kepada masyarakat;
b) BPSK membuka ruang dialog dengan masyarakat  melalui radio  maupun secara  langsung,  dengan  tujuan  untuk  mengajak  masyarak  menjadi konsumen cerdas dan mempu melindungi diri dari kenakalan konsumen;
c) BPSK  Jember  di  Kota  Probolinggo  dengan  anggaran  terbatas  tetap melakukan  tugasnya  dengan  baik,  tetap  menerima  pengaduan  dari konsumenatas sengketa konsumen dengan pihak pelaku usaha;
d) BPSK  Jember  di  Kota  Probolinggo  menggandeng  media  massa  untuk memperkenalkan  kepada  masyarakat  bahwa  mereka  dapat  menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.
e) BPSK meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pada  dasarnya  BPSK  sendiri  tidak  dapat  berbuat  banyak  selain  tetap melakukan  tugasnya  dengan  baik,  karena  terbatas  dengan  sarana  dan  prasarana yang  dimilikinya.  Terkait  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  regulasi perlindungan  konsumen,  diharapkan  kedepan  ada  perbaikan  dalam  pembuatan aturannya.  Penegakan  hukum  sengketa  konsumen  yang  terjadi  saat  ini  masih lebih dominan dilakukan ketika ada laporan dari pihak konsumen.
BPSK  tidak  hanya  berfungsi  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen, namun  juga  bertugas  untuk  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  sebagai  mana telah  disebutkan  diatas.  Upaya-upaya  tersebut  dilakukan  oleh  BPSK  untuk menekan tingkat sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha di Kota Probolinggo khususnya .

## KESIMPULAN
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  Kota  Probolinggo merupakan  BPSK  yang  masuk  dalam  wilayah  kerja  BPSK  Jember  yang  berdiri berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2014.  Dalam  penyelesaian sengketa  konsumen  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Jember  di  Kota  Probolinggo  senantiasa  menggunakan  cara  penyelesaian  melalui mediasi.  Data  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  diperoleh  dari  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jember pada Tahun 2016 sebanyak 45 pengaduan  diselesaikan  secara  arbitrase  oleh  majelis  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Jember,  30  diselesaikan  secara  damai  dan selebihnya  ditolak  karena  bukan  kewenangan  Badan  Penyelesaian  sengketa Konsumen  (BPSK)  Jember  untuk  menyelesaikannya.  Sedangkan  khusus  kasus sengeketa  konsumen  yang  terjadi  di  Kota  Probolinggo  dalam  3  (tiga)  tahun terakhir yang dilaporkan ke BPSK di Kota Probolinggo hanya 10 (sepuluh) kasus, yang  terdiri  dari  2  kasus  di  tahun    2019,  5  kasus  di  tahun  2019,  dan  3  kasus  di tahun 2020. Dari 10 kasus tersebut, 7 diantaranya telah terselesaikan dengan jalan mediasi.
Dalam  menjalakan  tugas  dan  fungsinya  BPSK  Jember  di  Kota Probolinggo  memenuhi  beberapa  kendala  atau  hambatan,  diantaranya  adalah Kendala  Kelembagaan,  Kendala  Pendanaan,  Kendala  Sumber  Daya  Manusia BPSK,  Kendala  Pembinaan  dan  Pengawasan,  Rendahnya  Koordinasi  antara Aparat  Penanggung  Jawab,  Kendala  Kurangnya  Sosialisai  Terhadap  Kebijakan Perlindungan  Konsumen,  Kendala  Kurangnya  Respon  Masyarakat  Terhadap  UU Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK.
Sebagai  upaya  penyelesaian  apa  saja  yang  dilakukan  BPSK    Jember  di Kota  Probolinggo  dalam  mengatasi  sengketa  konsumen  adalah  dengan  cara; Aksesibiltas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  diakses  seluas-luasnya  oleh  masyarakat, Fairness dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah  lembaga  penyelesaian  sengketa  konsumen  setidaknya  harus  bersifat mandiri  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  pada  masyarakat,  Efektif,  lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim)  dan  setiap  perkara  yang  masuk  harus  diproses  secepat  mungkin  tanpa mengabaikan  kualitas  penanganan  perkara.  Upaya  yang  dilakukan  dalam
penyelesaian  jika  ada  aduan,  dilakukan  dengan  cara  mediasi,konsiliasi  dan arbitrase.  Jika  para  pihak  memilih  konsisilasi  atau  mediasi,  maka  BPSK  hanya bertindak  sebagai  fasilitator  mempertemukan  para  pihak  ,  mendamaikan  secara aktif,  memberikan  saran  dan  anjuran  serta  menerangkan  hak  dan  kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar,  Syarif  Fadillah,  2008. Strategi  Pencegahan Dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Bandung:  Refika Editama.
Hadjon, Philipus, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu.
Hamzah, Andi, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika.
J. Moleong, Lexy, 1999. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung. Remaja Rosda Karya.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika.
Marsh, David dan Gerry Stoker, 2012. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik . Bandung. Nusa Media.
Marwan, M. dan Jimmy. P, 2009. Kamus Hukum , Surabaya: Reality Publisher. Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Jakarta: UIP. Miru, Ahmad & Sutarman Yodo, 2007. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Nawawi, Hadari, 1991. Metode Penelitian Sosial . Yogyakarta. Gajah Mada Press. Rahardjo, Sajipto, 2009. Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk.
Kedua , Yogyakarta: Genta Publishing.
Sasongko , Wahyu, 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen , Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
Sembiring, Sentosa, 2005. Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait , Bandung: Nuansa Aulia.
Setiono, 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum) , Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi ,  Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Shofie, Yusuf, 2003. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya , (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti).

## Jurnal Negara dan Keadilan
Sidabolok, Janus, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Bandung:
PT. Citra Adit ya Bakti.
Soekanto, Soerjono, 1983. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial , Surabaya: Ghalia Indonesia.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung. Alfabeta.
Sumantoro, 1986. Hukum Ekonomi , Jakarta: UI–Press. Sunarso, Siswanto, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Yulia, Rena, 2010. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta: Graha Ilmu. Zulham, 2012. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK).
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 2). Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## Internet
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/lindung pada 26 Desember 2020 .
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum ,  Makalah,  diakses  dari www.jimly.com pada 27 Desember 2020.