## STRATEGI SALATIGA MENUJU UNIVERSAL HEALTH CARE (UHC) MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Suryo Sakti Hadiwijyo 1)* , Putri Hergianasari 2)
*Email Korespondensi: putri.hergianasari@uksw.edu
12) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga Indonesia

## Abstract
Health  is  one  of  the  basic  rights  possessed  by  everyone  which  is  approved  in  various  laws  and constitutions.  Therefore,  health  is  a  human  right.  The  United  Nations  Development  Program (UNDP) reported the level of health of the Indonesian people in 2008 was below the standards of countries in Asia. Improving Health Insurance for Indonesian needs to be Improved. This paper is intended to analyze the National Health Insurance, known as Social Security Administrator in the City  of  Salatiga,  which  is  one  of  the  downstream  of  Universal  Health  Coverage  in  realizing  the United Nations program to provide health services to the public in accordance with the 1948 UN Declaration Article 25 paragraph 1. The method used in this research is to find Qualitative by using triangulation,  namely  direct  observation  in  the  field,  interviews  with  relevant  parties,  and supporting documents. The results of this study analyze as part of the global development agenda as well as guarantee for human security. The implementation of the National Health Insurance in Salatiga City in 2018-2019 has increased mainly due to individual coverage and budget, although it has not met the UHC 95% target in 2019. This shows that Universal Health Coverage (UHC) is a form of protection of human rights as well as strategic steps to ensure human security, especially in the health sector.
Key Words : Universal Health Coverage (UHC), The National Health Insurance, SDGs, Human Security, Health Security

## Abstrak
Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap orang yang dijamin dalam berbagai perundang-undangan  dan  konstitusi.  Oleh  karena  itu  kesehatan  merupakan  Hak  Asasi  Manusia. The  United  Nations  Development  Program  (UNDP)  melaporkan  bahwa  tingkat  kesehatan masyarakat  di  Indonesia  pada  tahun  2008  di  bawah  standar  dari  pada  negara-negara  di  Asia. Sehingga jaminan atas kesehatan masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan. Tulisan ini bertujuan untuk  menganalisis  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  dikenal  dengan  BPJS  Kesehatan  di  Kota Salatiga yang merupakan salah satu hilirisasi dari Universal Health Coverage dalam mewujudkan program PBB guna menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan Deklarasi PBB 1948 Pasal 25 ayat 1. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan trianggulasi  yaitu  observasi  langsung  dilapangan,  wawancara  pihak  terkait  serta  dokumen penunjang. Hasil dari penelitian ini menganalisis sebagai bagian dari agenda pembangunan global sekaligus jaminan terhadap keamanan manusia Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Salatiga Tahun 2018-2019 mengalami peningkatan terutama dikaitkan dengan coverage individu maupun  anggaran,  meskipun  belum  memenuhi  target  UHC  95%  pada  tahun  2019.  Hal  ini menunjukkan bahwa Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia serta langkah strategis upaya menjamin human security, terutama di bidang kesehatan.
Kata Kunci : Universal Health Coverage (UHC), Asuransi Kesehatan Nasional, SDGs, Keamanan Manusia, Jaminan Kesehatan

## A. Pendahuluan
Konstitusionalitas  hak  atas  kesehatan  di Indonesia ditegaskan dalam amanat Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi  “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.(Jaminan  Kesehatan  Indonesia  - BPJS Kesehatan, n.d.) Hal tersebut selanjutnya  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 4-8 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas: (1) Kesehatan; (2) Akses atas sumber daya di bidang  kesehatan;  (3)  Pelayanan  kesehatan yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau;  (4) Menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; (5) Lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; (6) Informasi dan edukasi tentang kesehatan  yang  seimbang  dan  bertanggung jawab;  dan  (7)  Informasi  tentang  data kesehatan  dirinya  termasuk  tindakan  dan pengobatan  yang  telah  maupun  yang  akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Pengaturan  secara  khusus  aspek  kesehatan dalam sebuah undang-undang menjadi salah satu  bukti  komitmen  negara  dalam  upaya pemenuhan hak warga negara atas kesehatan. (UNDANG, n.d.)
WHO  telah  menyepakati  tercapainya Universal  Health  Coverage (UHC)  di  tahun 2014. Universal Health Coverage merupakan sistem  kesehatan  yang  memastikan  setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap  pelayanan  kesehatan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang bermutu  dengan  biaya  yang  terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti  yakni  akses  pelayanan  kesehatan  yang adil  dan  bermutu  bagi  setiap  warga,  dan perlindungan  risiko  finansial  ketika  warga menggunakan pelayanan kesehatan. ((Health at  a  Glance_  Asia  Pacific)  OECD  - Measuring  Progress  towards  Universal Health  Coverage-OECD  Publishing  (2014). Indonesia kemudian juga mengadopsi konsep UHC melalui jaminan sosial yang diwujudkan  dengan  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) mengamanatkan  pelaksanaan  jaminan  sosial yang pertama kali harus dilaksanakan adalah jaminan  kesehatan  yang  dimulai  sejak  1
Januari 2014.  Setahun sebelum pelaksanaan JKN,  melalui  Peraturan  Presiden  No.  12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dirubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Atas  Perpres  No.  12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6  ayat  (1)  bahwa  kepesertaan  Jaminan Kesehatan  bersifat  wajib  dan  mencakup seluruh  penduduk  Indonesia  dengan  target semua penduduk selambat-lambatnya pada 1 Januari  2019.  Peraturan  Presiden  tersebut kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan.
Terkait dengan hal  tersebut, maka  setiap warga  negara  tanpa  terkecuali  masyarakat miskin  dan  rentan  berhak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memadai  dan berkualitas  sesuai  dengan  amanat  Undang Undang  Dasar  tahun  1945.  Kesehatan menjadi prioritas dalam Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) periode tahun 2014–2019 dan terus menjadi isu prioritas dalam RPJMN periode tahun 2020-2024.  (Narasi  RPJMN  IV  2020- 2024_Revisi  28  Juni  2019.Pdf,  n.d.) Pembangunan  kesehatan  yang  dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk
meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya agar terwujud manusia  Indonesia  yang  bermutu,  sehat  dan produktif. Derajat kesehatan yang rendahakan berpengaruh terhadap produktivitas  kerja,  yang  pada  akhirnya menjadi beban bagi masyarakat dan Pemerintah.
Pada  umumnya,  masyarakat  miskin  dan rentan  mempunyai  derajat  kesehatan  yang lebih  rendah  akibat  sulitnya  mengakses pelayanan  kesehatan  yang  disebabkan  tidak adanya kemampuan ekonomi untuk menjangkau biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena  itu  pemerintah  pusat  dan  daerah bertanggung  jawab  untuk  memberikan jaminan  kesehatan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  akses  terhadap  pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta  memberikan  perlindungan  keuangan atas pengeluaran kesehatan akibat sakit.
Selanjutnya  dalam  implementasi  di tingkat  daerah,  kesehatan  menjadi  urusan wajib  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  daerah  yang  diselenggarakan untuk  memenuhi  hak  setiap  warga  negara Indonesia  yaitu  hak  untuk  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Melalui  pembangunan
urusan kesehatan Pemerintah Daerah diharapkan  dapat  terus  berupaya  agar kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat baik yang tinggal di perkotaan  maupun  pedesaan,  masyarakat miskin, menengah ataupun kaya. Pembangunan  kesehatan  ini  memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana prioritas pembangunan nasional.
Konteks  Salatiga,  upaya  pemenuhan hak kesehatan  warga  negara  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017- 2022  maupun  Rencana  Strategis  Dinas Kesehatan  Kota  Salatiga  Tahun  2017-2022.
Komitmen dalam upaya mewujudkan kesehatan  masyarakat  secara  tegas  tertuang dalam  Misi  ke-2,  yaitu  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat dan Keluarga Berencana dari 9 Misi yang ada dalam  RPJMD  Kota  Salatiga  Tahun  2017- 2022. Selanjutnya dalam rangka
meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan sebagai  bentuk  pemenuhan  hak  warga  atas kesehatan  dan  jaminan  atas  keamanan manusia  dalam  aspek  kesehatan,  aspek pembiayaan  merupakan  salah  satu  hal  yang penting.  Pada  tahun  2018  jumlah  anggaran kesehatan  (Dinas  Kesehatan  dan  RSUD) Kota  salatiga  sebesar  Rp.  302.853.581.000,- Tahun  2017  sebesar  Rp.252.565.810.908,- Dibandingkan  dengan  tahun  2017,  terjadi peningkatan  anggaran.  Anggaran  tersebut bersumber  dari  dana  APBD  Kota  Salatiga,
APBD Propinsi, APBN (DAK dan
DBHCHT).  Total  anggaran  APBD  tahun 2018  sebesar  Rp.  1.187.171.790.000,-. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Kesehatan dan RSU, persentase total APBD kesehatan Kota Salatiga terhadap total APBD tahun 2018 sebesar 21,61%.(Zuraidah & Kes, n.d.)
Selanjutnya  dalam  upaya  mencapai derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi- tingginya, sebagaimana tujuan pembangunan kesehatan, maka sejak tanggal 1 Januari 2014 pemerintah  telah  menetapkan  Jaminan Kesehatan  Nasional  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  secara  bertahap  hingga  1  Januari 2019. Jaminan kesehatan ini merupakan pola pembiayaan yang bersifat wajib, artinya pada tanggal  1  Januari  2019  seluruh  masyarakat Indonesia  (tanpa  terkecuali)  harus  telah menjadi peserta. Melalui Jaminan Kesehatan
Nasional,  diharapkan  tidak  ada  masyarakat Indonesia,  khususnya  masyarakat  miskin yang  tidak  berobat  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan  di  kala  sakit  dengan  alasan  tidak memiliki  biaya.  Dalam  konteks  Salatiga, cakupan  Universal  Health  Coverage  (UHC) melalui peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan  Jaminan  Kesehatan  Daerah  pada  tahun 2018 sebesar 89,10%. (Zuraidah & Kes, n.d.).
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota  Salatiga  tersebut  dituangkan  dalam kebijakan daerah melalui Peraturan Walikota Salatiga  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai
Universal  Health  Coverage  (UHC)  di  Kota Salatiga, menjadi salah satu langkah strategis dalam  pemenuhan  hak  kesehatan  warga negara sekaligus upaya menjamin keamanan warga  negara  sebagai  individu  (human security).  Terkait  dengan hal tersebut,  maka tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis bagaimana  upaya  dan  strategi  Kota  Salatiga dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu agenda pembangunan global. Universal  Health  Coverage (UHC) merupakan  salah  satu  sektor  strategis  yang menjadi fokus dalam SDGs (sektor kesehatan), dimana sektor kesehatan merupakan  sektor  utama  dalam  pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Saat ini isu kesehatan global menjadi perhatian dunia internasional, karena sifatnya melintasi batas negara  sehingga  dibutuhkan  kesepakatan antar negara dalam forum multilateral untuk memperhatikan masalah isu kesehatan global tersebut, termasuk didalamnya adalah kesiapan negara dalam memberikan jaminan terhadap  kesehatan  warga  negara.  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals (SDGs), dalam  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan juga  memperhatikan  lingkungan  strategis  di tingkat  nasional.  Sebagaimana  tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang juga telah dilakukan  revisi  pada  tahun  2017,  terdapat beberapa  hal yang berkaitan dengan Lingkungan  Strategis  Nasional,  yaitu:  (1) Pertumbuhan Penduduk, (2) Disparitas Status Kesehatan,  (3)  Gerakan  Masyarakat  Hidup Sehat  (GERMAS),  (4)  Disparitas  Status Kesehatan Antar Wilayah, (5) Pemberlakuan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), (6)  Kesetaraan  Gender,  (7)  Pemberlakuan
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa, (8) Penguatan Peran Provinsi, dan (9) Pemberlakuan Sistem Informasi Kesehatan.(Hukormas,  n.d.)  Merujuk  pada hal  tersebut,  nampak  bahwa  pemberlakukan Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (SJSN) menjadi  isu  strategis  global  yang  harus dipenuhi oleh semua  negara sebagai implementasi  Universal  Health  Coverage (UHC). Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan  Nasional  ditargetkan  pada  tahun 2019  semua  penduduk  Indonesia  telah tercakup  dalam  JKN  (Universal  Health Coverage  -  UHC).  Diberlakukannya  JKN menuntut  dilakukannya  peningkatan  akses dan  mutu  pelayanan  kesehatan,  baik  pada fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  maupun fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjutan,  serta perbaikan sistem rujukan pelayanan
kesehatan.  Untuk  mengendalikan  beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat  yang  bersifat  promotif  dan preventif  agar  masyarakat  tetap  sehat  dan tidak  mudah  jatuh  sakit.  Perkembangan kepesertaan  JKN  ternyata  cukup  baik. (Ebook  BAHAN  PAPARAN  JKN  DALAM SJSN.Pdf, n.d.) Selain  lingkungan  strategis  nasional, Pembangunan Kesehatan juga memperhatikan Lingkungan Strategis Regional  dan  Lingkungan  Strategis  Global. Dalam konteks Lingkungan Strategis Regional,  merujuk  pada  pemberlakuan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic Community , mencakup liberalisasi perdagangan  barang  dan  jasa  serta  investasi sektor  kesehatan.  Perlu  dilakukan  upaya meningkatkan  daya  saing  (competitiveness) dari  fasilitas-fasilitas  pelayanan  kesehatan dalam  negeri.  Pembenahan  fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber  daya  manusia,  peralatan,  sarana  dan prasarananya,
maupun dari segi
manajemennya  perlu  digalakkan.  Akreditasi fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Rumah  Sakit,
Puskesmas,  dan  lain-lain)  harus  dilakukan secara  serius,  terencana,  dan  dalam  tempo yang  tidak  terlalu  lama.  Hal  ini  berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama ( Mutual  Recognition  Agreement -  MRA) tentang  jenis-jenis  profesi  yang  menjadi
cakupan  dari  mobilitas.  (Ebook  BAHAN
PAPARAN JKN DALAM SJSN.Pdf, n.d.) Selanjutnya dalam kaitan dengan
Lingkungan  Strategis  Global,  terutama berkaitan  dengan  implementasi  Sustainable
Development  Goals  (SDGs),  pelaksanaan prioritas  pembangunan  kesehatan  yang tertuang  dalam  RPJMN  Tahun  2015-2019 maupun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian  Kesehatan  Tahun  2015-2019 juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan  strategis  global.  Hal  tersebut disebabkan karena SDGs merupakan agenda pembangunan global yang harus diikuti oleh semua  negara  tanpa  kecuali.  Dalam  kaitan tersebut,  isu  tentang  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  juga  menjadi  isu  strategis global  sebagaimana  tertuang  dalam  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sustainable  Development  Goals (SDGs) sebagai pembaharuan dari Millenium
Development  Goals (MDGs)  membawa perubahan  paradigma,  termasuk  perubahan isu  strategis  dalam  pembangunan  kesehatan global.  Perubahan  tersebut  nampak  dari munculnya isu strategis yang termasuk dalam prioritas  Tujuan  3  SDGs Health  and  Well Being (Kesehatan  yang  Baik)  dengan  target utama  Menjamin  kehidupan  yang  sehat  dan mendorong  kesejahteraan  bagi  semua  orang di  segala  usia.  Perubahan  tersebut  nampak dengan  adanya  5  (lima)  isu  strategis  yang menjadi fokus perhatian yaitu: (1) Kematian akibat  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM),  (2) Penyalahgunaan  narkotika  dan  alkohol,  (3) Kecelakaan  Lalulintas, (4)  Universal  Health Coverage  (UHC),  dan  (5)  Kontaminasi  dan polusi air, udara dan tanah. Merujuk pada hal tersebut,  maka  nampak  bahwa  Universal Health  Coverage  (UHC)  dalam  bentuk Jaminan  Kesehatan menjadi  isu  global  yang harus dipenuhi oleh negara.
Kementerian Kesehatan RI dalam Rencana  Strategis  (Renstra)  Kementerian mengalihbahasakan Universal Health Coverage (UHC) menjadi “Jaminan Kesehatan  Semesta”  dan  sudah  mulai diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada Januari 2014  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2017). Universal  Health  Coverage (UHC)  pertama kali dicetuskan oleh World Health
Organization (WHO),  dan  oleh  WHO didefinisikan  sebagai  sistem  penjaminan kesehatan  yang  memastikan  semua  orang
menerima  pelayanan  kesehatan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  bermutu dengan  biaya  terjangkau  tanpa  mengalami kekhawatiran finansial dalam mengaksesnya.
Selanjutnya  menurut  WHO  terdapat  2 (dua)  elemen  inti  dalam  Universal  Health Coverage (UHC), yaitu: (1) akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga,  dan  (2)  perlindungan risiko  finansial ketika warga  menggunakan pelayanan kesehatan.  Terkait  dengan  hal  tersebut, terdapat 3 (tiga) tujuan dari UHC, yaitu: (1)
Kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan,  semua  orang  akan  mendapatkan layanan  yang mereka  butuhkan, tidak hanya terbatas  bagi  mereka  yang  dapat  membayar layanan  tersebut;  (2)  Kualitas  layanan kesehatan  yang  diberikan  harus  cukup  baik sehingga kondisi kesehatan penerima layanan akan  semakin  baik;  dan  (3)  Masyarakat terlindungi dari risiko finansial, memastikan bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  tidak  akan memberikan pengaruh secara signifikan pada kondisi keuangan penerima layanan.
Selanjutnya  konsep  Universal Health Coverage (UHC) dalam implementasinya di Indonesia  didefinisikan  sebagai  Sistem penjaminan  kesehatan  yang  memastikan semua  penduduk  atau  paling  sedikit  95% (sembilan  puluh  lima  persen)  dari  seluruh penduduk  telah  terdaftar  sebagai  peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia  Sehat.  Merujuk  target  nasional, Universal  Health  Coverage  (UHC)  di  Kota Salatiga  pada  tahun  2019  ditargetkan mencapai 95%. Dr Suwit Wilbulpolprasert, Senior Advisor  on  Disease  Control,  Ministry  of Public Health, Bangkok, Thailand menyampaikan  gambaran  umum Universal Health Coverage (UHC). Menurut Wilbulpolprasert  (2018), Universal  Health Coverage (UHC) merupakan sebuah konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup  beberapa  aspek  antara  lain:  (1) Aksesibilitas dan equitas pelayanan kesehatan,  (2)  Pelayanan  kesehatan  yang berkualitas  dan  komprehensif  yang  meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif, dan (3) Mengurangi keterbatasan  finansial  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  bagi  setiap  penduduk. (Gambaran Umum Universal Health Coverage (UHC), n.d.) Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka menurut Wilbulpolprasert (2018), terdapat 3
(tiga)  dimensi  pada  Universal  Health Coverage  (UHC),  yaitu:  (1)  Penerima manfaat pelayanan kesehatan-seluruh
penduduk  (beberapa  referensi  menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai jika lebih dari 80 persen penduduk terlindungi oleh asuransi kesehatan),  (2)  Ketersediaan  pelayanan esensial  yang  merata  dan  aksesibel,  dan  (3) Cakupan  perlindungan  kesehatan-mulai  dari pelayanan  sederhana  sampai  pelayanan berbiaya  mahal  yang  mencakup  pelayanan promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif.
(Gambaran Umum Universal Health Coverage (UHC), n.d.) Dalam  upaya  pencapaian Universal
Health Coverage (UHC) tidak akan lepas dari cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik  dalam  aspek  kepesertaan,  pendanaan, maupun aspek pelayanan. Ketiga aspek inilah yang menjadi fokus dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa disingkat JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat mandatory  atau  wajib  di  ikuti  oleh  seluruh warga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar  kesehatan  masyarakat  secara  layak yang  diberikan  kepada  setiap  warga  yang telah membayar premi/iuran atau bagi warga yang  tidak  mampu  akan  dibayarkan  premi nya  oleh  Pemerintah.  Setidaknya  terdapat  5 (lima) komponen pada SJSN, antara lain: (1) Jaminan  Kesehatan,  (2)  Jaminan kecelakaan kerja,  (3)  Jaminan  hari  tua,  (4)  Jaminan pensiun, dan (5) Jaminan kematian.
Sebagai  perbandingan,  konsep  Universal Health Coverage (UHC) di Thailand dimulai sejak  1975  yang  meng-cover  masyarakat miskin  dan  hampir  miskin.  Kemudian ditingkatkan  pada  peserta  sukarela,  pekerja formal,  anak-anak  dan  orang  tua  (eldery). Perubahan  lain  pada  dimensi  UHC  di Thailand adalah peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan  secara  merata  yang dimulai  pada  tahun  1991  dengan  motto " More health for money not more money for health". Sampai  saat  ini,  terdapat  3  (tiga) skema  UHC  di  Thailand,  yaitu:  (1) Social Security  Scheme (SSS),  yang  mencakup kurang lebih 9.5 juta penduduk yang bekerja di  sektor  formal,  yang  dikelola  oleh Kementrian Tenaga  Kerja;  (2) Civil  Servant Medical  Benefit  Scheme (CSMBS)  yang khusus untuk pegawai negri dan dikelola oleh
Kementrian  Keuangan,  mencakup  5,5  juta penduduk.  CSMBS  termasuk  meng-cover pasangan  dan  anak;  dan  (3)  Universal Coverage Scheme (UCS) untuksemua penduduk yang belum di-cover kedua skema lainya,  seperti  pekerja  informal,  anak  lebih dari  20  tahun,  orang  tua,  pekerja  yang  ter- PHK  dan  lain  sebagainya.  Dalam  skema ini terdapat  47,8  juta  penduduk  yang  ter-cover dan  dikelola  oleh  National  Health  Security Office (NHSO). (Price-Smith, 2002)
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari website  BPJS  Kesehatan,  per  tanggal  31 Desember  2019  jumlah  peserta  JKN  sudah mencapai  224.149.019  yang  berarti  jumlah warga negara Indonesia yang sudah menjadi peserta  JKN  mencapai  83,33%  dari  jumlah penduduk  di  Indonesia.  Itu  artinya  masih terdapat sekitar 16,67% yang belum terdaftar menjadi  peserta  JKN,  sehingga  untuk mencapai  tujuan  UHC  selain  dengan meningkatkan kualitas pelayanan di layanan kesehatan juga dengan memperluas cakupan kepesertaan  dengan  memastikan  bahwa seluruh  warga  negara  Indonesia  menjadi peserta  dalam  program  JKN.  Pemahaman secara komprehensif terhadap konsep
Universal  Health  Coverage  (UHC)  inilah yang  menjadi  titik  pijak  relevansi  dalam analisis  strategi  Kota  Salatiga  dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi  Manusia mempunyai  2  (dua)  pengertian  dasar  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Pertama,  ialah  hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah seorang Manusia.  Hak-hak  ini  adalah hak-hak  moral yang  berasal  dari  kemanusiaan  setiap manusia. Kedua, dari hak-hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai  dengan  proses  pembentukan  hukum dari  masyarakat  itu  sendiri,  baik  secara nasional maupun internasional.
Hak untuk hidup sehat, secara khusus ada di  dalam  Deklarasi  Universal  tentang  Hak- hak  Asasi  Manusia,  yang  tertuang  dalam Article atau Pasal 25. Pada article atau pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa: “everyone has the right to a standard of living adequate for the  health  and  well-being  of  himself  and  of his family, including food, clothing, housing, and  medical  Coverage”.  (DEKLARASI UNIVERSAL  HAK  ASASI  MANUSIA, n.d.)  Article  ini  kemudian  digemakan  di dalam konstitusi WHO, dan diratifilkasi oleh
banyak  konvensi  internasional  lainnya. Dengan pengertian, pemahaman, dan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi; atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya  yang  mengakibatkan  ketidak sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan  alam  dan  lingkungan  sosialnya, pengaturan  dan  hukumnya,  serta  ketidak adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima,  adalah  merupakan  pelanggaran  hak mereka, hak-hak manusia. Selaras dengan hal tersebut,  sejatinya  Hak  Atas  Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional.
Hak  atas  kesehatan  bukanlah  berarti hak agar  setiap  orang  untuk  menjadi  sehat,  atau pemerintah  harus  menyediakan sarana pelayanan  kesehatan  yang  mahal  di  luar kesanggupan  pemerintah,  akan  tetapi  lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat  membuat  berbagai  kebijakan  dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk  semua dalam  kemungkinan waktu yang secepatnya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  12  ayat  (1) International Covenant on Economic, Social and  Cultural  Right  (ICESCR)  (Cescr.Pdf, n.d.)  hak  atas  kesehatan  dijelaskan  sebagai “hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar tertinggi  yang  dapat  dicapai  atas  kesehatan fisik  dan  mental”  tidak  mencakup  area pelayanan  kesehatan.  Akan  tetapi,  merujuk pada  fakta  sejarah  perancangan  maupun makna  gramatikal  pasal  12  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  langkah-langkah  yang akan  diambil  oleh  Negara  Pihak  pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini  sepenuhnya,  harus  meliputi  hal-hal  yang diperlukan  untuk  mengupayakan  (Afandi, 2008):
a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat  kelahiran-mati  dan  kematian anak  serta  perkembangan  anak  yang sehat;
b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan, pengobatan dan
pengendalian  segala  penyakit  menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d. Penciptaan  kondisi-kondisi  yang akan  menjamin  semua  pelayanan  dan
perhatian  medis  dalam  hal  sakitnya seseorang.
Sehingga  hak  atas  kesehatan  mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial  yang  berpengaruh  pada  penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan  yang  sehat,  juga  mencakup faktor-faktor  penentu  kesehatan  seperti makanan  dan  nutrisi,  tempat  tinggal,  akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.
John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia  adalah  hak-hak  yang  diberikan langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Pencipta sebagai  hak  yang  kodrati.  Oleh  karenanya, tidak  ada  kekuasaan  apapun  di  dunia  yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar  (fundamental)  bagi  hidup  dan kehidupan  manusia  dan  merupakan  hak kodrati  yang  tidak  bisa  terlepas  dari  dan dalam  kehidupan  manusia  (Effendi  & Effendi, 1994)
Menurut Locke, setiap individu memiliki sifat  alamiah  yang  baik,  dimana  sifat  baik tersebut merupakan hasil dari sebuah proses intelektual untuk tidak merusak atau saling menyakiti. Lebih lanjut Locke menjelaskan bahwa  keadaan  alamiah  adalah  keadaan kesetaraan dimana tidak ada kekuatan yang melebihi  kekuatan  lain  dan  semua  orang bebas  melakukan  apapun  yang  mereka inginkan.  Terkait  dengan  hal  tersebut, Locke  menyebutkan  bahwa  dalam  keadaan alamiah, manusia memiliki hak-hak pribadi yaitu  hak  atas  kehidupan  ( life ),  hak  atas kebebasan ( liberty ) dan hak atas kepemilikan  ( possession ).  Hak-hak  ini merupakan  hak  yang  telah  ada  sejak manusia  lahir.  Namun  meskipun  manusia merupakan  makhluk  yang  bebas,  karena keadaan  tanpa  kepastian  hukum  dan manusia yang berusaha mencapai
kepentingannya membuat tidak ada ketertiban  hukum.  Keadaan  inilah  yang kemudia mendorong manusia untuk menyerahkan sebagian haknya pada negara agar  negara  dapat  membentuk  aturan  guna mencapai ketertiban yang diinginkan ( Second Treatise of Government ). Dalam kajian politik dan ketatanageraan, menurut  John  Locke  negara  memiliki beberapa tugas  dan peran  utama,  yaitu:  (1) membentuk peraturan yang bertujuan untuk melindungi  masyarakat  dan  individu- individu  di  dalamnya  sesuai  dengan
kebutuhan kepentingan publik (legislative);
(2) negara memiliki tugas untuk
menegakkan  hukum  yang  telah  dibuat  atas seluruh  individu  yang  menjadi  anggotanya (executive);  dan  (3)  negara  bertugas  untuk menjalin hubungan  dengan  pihak  eksternal yang  memiliki  kaitan  di  luar  negara,  baik terkait  dampak  positif  maupun  negatif (federative) (Second Treatise of government). Negara sebagai hasil perjanjian  masyarakat  dimana  masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya,  membentuk  aturan  untuk melindungi  hak-hak  alamiah  warganya. (Locke  John  -  Essay  Concerning  Human Understanding.Pdf, n.d.) Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  Pasal  1  disebutkan  bahwa:  “Hak
Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat  manusia.”(UU  No.39  Thn  1999  - HAK ASASI MANUSIA (HAM), n.d.)
Berdasarkan beberapa rumusan
pengertian  HAM  tersebut,  diperoleh  suatu kesimpulan  bahwa  HAM  merupakan  hak yang  melekat  pada  diri  manusia  yang bersifat  kodrati  dan  fundamental  sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga  dan  dilindungi  oleh  setiap  individu, masyarakat  atau negara.  Dengan  demikian, hakikat  penghormatan  dan  perlindungan terhadap  HAM  ialah  menjaga  keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan  yaitu  keseimbangan  antara hak  dan  kewajiban,  serta  keseimbangan antara kepentingan perseorangan  dan kepentingan umum. Upaya  menghormati,  melindungi,  dan menjunjung tinggi HAM, menjadi
kewajiban  dan  tanggung  jawab  bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi,  dalam  memenuhi  dan  menuntut  hak tidak  terlepas  dari  pemenuhan  kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi  kepentingan  perseorangan  tidak boleh  merusak  kepentingan  orang  banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti
dengan  kewajiban  asasi  manusia  dan tanggung  jawab  asasi  manusia  dalam kehidupan  pribadi,  bermasyarakat,  dan bernegara.
Menurut  PBB  ( United  Nations )  adalah bahwa: “Human  security  in  its  broadest sense, embraces far more than the absence of  violent  conflict.  It  encompasses  human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each  individual  has  opportunities  and choices to fulfill his or her potential. Every step in this direction is also a step towards reducing  poverty,  achieving  economic growth  and  preventing  conflict.  Freedom from  want,  freedom  from  fear,  and  the freedom  of  future  generation  to  inherit  a healthy natural environment – these are the interrelated building blocks of human – and therefore  national  –  security .”(Soedirham, n.d.) Definisi  lain  dari  United  Nations Development Programme (UNDP) mempunyai  esensi  yang  sama  di  mana:
“Human  security  can  be  said  to  have  two main aspects. It means, first, safety from such chronic  threats  as  hunger,  disease  and repression. And  second,  it  means  protection from  sudden  and  hurtful  disruptions  in  the patterns of daily life  – whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at  all  levels  of  national  income  and development.  The  list  of  threats  of  human security is long, but most can be considered under  several  main  categories:  economic security,  food  security,  health  security, environmental  security,  personal  security, community  security,  and  political  security” (Soedirham, n.d.)
Terdapat  7  (tujuh)  area  yang  berkaitan dengan  Human  Security  (UNDP,  1994, Oedojo  Soedirham,  2007,  dan  Bappenas, 2015):  (1)  Economic  security  –  Keamanan ekonomi memerlukan sebuah jaminan pendapatan  dasar  bagi  individu  –  biasanya dari kerja yang produktif dan
menguntungkan atau, sebagai usaha terakhir, dari  jaring  pengaman  yang  dibiayai  oleh publik; (2) Food security –Keamanan pangan memerlukan  bahwa  semua  orang  setiap waktu  mempunyai  akses  baik  secara  fisik maupun  ekonomis  untuk  pangan  pokok;  (3) Health  security  –  Keamanan  kesehatan bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan minimal  dari  penyakit  dan  gaya  hidup  yang tidak sehat. Di negara berkembang, penyebab
utama  kematian  adalah  penyakit-penyakit infeksi  dan parasit,  yang membunuh 17  juta orang  setiap  tahunnya;  (4)  Environmental security  -  Keamanan  lingkungan  bertujuan untuk  melindungi  manusia  dari  kerusakan alam  jangka  pendek  maupun  panjang, ancaman  karena  perbuatan  manusia  pada alam,  dan  keburukan  lingkungan  alamiah; (5)  Personal  security  –  Keamanan  personal bertujuan  melindungi  orang  dari  kekejaman fisik, apakah dari negara atau negara-negara luar,  dari  individu-individu  yang  kejam  dan aktor-aktor  sub-state,  dari  siksaan  rumah- tangga,  dan  dari  orang-orang  yang  buas (predatory adult); (6) Community security -- Keamanan  masyarakat  bertujuan  untuk melindungi  orang  dari  hilangnya  hubungan tradisi dan nilai dan dari kejahatan sektarian dan  etnik;  dan  (7)  Political  security  – Keamanan  politik  berkaitan  dengan  apakah orang hidup di masyarakat yang menghormati hak asasi mereka.
Konsep keamanan kesehatan ini meliputi 2  (dua)  aspek.  Pertama,  kebebasan  dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan  represi.  Kedua,  perlindungan  dari gangguan  secara  tiba-tiba  dalam  keseharian masyarakat.  Terkait  dengan  hal  tersebut, Commission on Human Security pada tahun 2003  menyusun  sebuah  laporan  yang ditujukan  kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB yang  berisikan  tentang  "Human  Security Now".  Laporan  tersebut  mendeskripsikan keamanan  manusia  sebagai  komplementer dari  keamanan  negara,  yang  berfokus  pada hak  asasi  manusia  dan  perkembangan manusia. (Rushton & Youde, 2015)
Selanjutnya  PBB  menyusun  sebuah rekomendasi  kebijakan  yang  menekankan pada  prioritas  untuk  memastikan  akses terhadap  pelayanan  kesehatan  dasar  secara universal. Merujuk pada hal tersebut, Human Secretary Unit kemudian membentuk OCHA (United  Nations  Office  for  Coordination  of Humanitarian Affairs), yang menjadi pijakan organisasional  keamanan  manusia  (human security) dalam kerangka PBB.(Aldis, 2008) Dibentuknya  OCHA  ini  merupakan langkah strategis,  mengingat  saat  itu  WHO  (World Health  Organization)  masih  belum  dapat memaparkan definisi, lingkup, dan implementasi  dari  keamanan  kesehatan secara  komprehensif  sehingga  kesehatan menjadi bagian subordinat dari keamanan.(Aldis, 2008).
Berdasarkan definisi dan tujuh area tersebut, maka  nampak  bahwa  keamanan  individu (terutama dalam bidang kesehatan) merupakan  kunci  bagi  daya  tahan  suatu wilayah atau bahkan suatu negara. Keamanan individu tersebut salah satunya diimplementasikan melalui Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu indikator global yang harus dicapai oleh semua negara, dan  sudah  tentu  tanpa  mengabaikan  peran dan dukungan dari Pemerintah Daerahnya.
B. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam menyusun  tulisan  ini  adalah  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan trianggulasi yaitu observasi langsung dilapangan, wawancara/diskusi dengan pihak terkait  (Bappeda,  Dinas  Kesehatan,  BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Keuangan Daerah) serta dokumen
penunjang, dengan memfokuskan pada upaya strategis  dalam  mencapai Universal  Health
Coverage (UHC)  di  Kota  Salatiga  sebagai bagian  dari  percepatan  pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable  Development  Goals  (SDGs), serta  sebagai  upaya  menjamin  pemenuhan hak warga negara atas kesehatan. Selanjutnya dalam  penarikan  kesimpulan,  digunakan metode  deduktif  yang merupakan  pola  pikir yang  mendasarkan  dari  suatu  fakta  yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang  sifatnya  khusus.  Suatu  metode  yang berasal  dari  fakta-fakta  yang  ditemukan kemudian  dianalisis  dengan  konsep  teori yang digunakan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam pelaksananaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu upaya mencapaia  Universal  Health  Coverage
(UHC), terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus  perhatian  termasuk  di  Kota  Salatiga, yaitu  (1)  Aspek  Pelayanan;  (2)  Aspek Kepesertaan, dan (3) Aspek Pembiayaan.

## Aspek Kepesertaan
Konsep  negara  sejahtera  menekankan pada  penyelenggaraan  sistem  perlindungan sosial bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya  hak  kewarganegaraan  di  satu  pihak dan  kewajiban  negara  di  pihak  yang  lain, yang  diwujudkan  dalam  suatu  lembaga. Konsep kesejahteraan negara ini tidak hanya ditujukan  bagi  warga  miskin  saja,  tapi  bagi semua  penduduk.  Salah  satu  pilar  utama
pembangunan
bidang kesejahteraan masyarakat  adalah  terselenggaranya  sistem perlindungan sosial yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh penduduk. (David  Schmidtz,  Robert  E.  Goodin-Social
Welfare  and  Individual  Responsibility  (For and  Against)-Cambridge  University  Press (1998). n.d.)
Untuk peserta PBI pada tahun 2016 sejumlah 59.850  jiwa  terdiri  dari  PBI  APBD  sejumlah 20.229  jiwa  (belum  dipisah  antara  PBI  APBD Provinsi dengan PBI APBD Kota) dan PBI APBN
sejumlah 39.621 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 sejumlah  60.648  jiwa  terdiri  dari  PBI  APBD sejumlah 20.891 jiwa (belum dipisah antara PBI APBD Provinsi dengan PBI APBD Kota) dan PBI APBN  sejumlah  39.757  jiwa.  Sedangkan  untuk tahun 2018, peserta PBI APBN sejumlah 39.519 jiwa dan 24.922 PBI APBD (belum dipisah antara PBI APBD Provinsi dengan PBI APBD Kota)
Tabel 1 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Salatiga
Tahun 2018 No  Peserta Segmen Jumlah 1 Penerima Bantuan Iuran 1 PBI APBD 24.922 2 PBI APBN 39.519 2 Non PBI- Peserta Penerima Upah 1 Eks. ASKES 15.235 2 TNI 3.875 3 POLRI 1.313 4 Pegawai BUMN 0 5 Pegawai BUMD 449 6 Pegawai Swasta 34.419 7 WNA 109 3 Non PBI- Pekerja Bukan Penerima Upah 1 WNI 42.940 2 WNA 34 4 Bukan Pekerja 1 Penerima Pensiun Pemerintah 9.917 2 Veteran 567 3 Perintis Kemerdekaan 11 4 Penerima Pensiun Swasta 54 5 Bukan Pekerja Lainnya 52 J U M L A H 173.416 Sumber: BPJS Kesehatan Ungaran, 2019 (data diolah)
Sebagai  langkah  riil  upaya  memperbesar cakupan  JKN  dalam  upaya  mencapai  target global  Universal  Health  Coverage  (UHC) terdapat  perkembangan  progres  selanjutnya cakupan kepesertaan pada tahun 2019 mengalami  peningkatan  sebagaimana  tertuang dalam tabel berikut Tabel 2 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Salatiga Tahun 2019 No Peserta Segmen Jumlah 1 Penerima Bantuan Iuran 1  PBI APBD 38.997 2  PBI APBN 36.584 JUMLAH PBI 75.891 2 Non PBI- Peserta Penerima Upah 1  PNS 14.343 2  TNI/POLRI/PN S Kemhan 5.207 3  PEJABAT NEGARA 12 4  Pegawai BUMN 0 5  Pegawai BUMD 461 6  Pegawai Swasta 36.240 7  Pegawai Pemerintah  Non PNS 1.721 JUMLAH PPU 57.984 3 Non PBI- Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Mandiri 30.165 JUMLAH PBPU 30.165 4 Bukan Pekerja 1  Penerima Pensiun Pejabat Negara 5 2  Penerima Pensiun PNS 5.783 3  Penerima Pensiun TNI/Polri 3697 4  Penerima Pensiun Swasta 49 5  Veteran 554 6  Perintis Kemerdekaan 9 7  Pemberi Kerja 14 8  Investor 32 JUMLAH BUKAN PEKERJA 10.143 TOTAL KESELURUHAN 174.143 JUMLAH PENDUDUK 195.563 PERSENTASE THD JUMLAH PENDUDUK 89,30% Sumber: BPJS Kesehatan Ungaran, 2020 (data diolah)
Merujuk  pada  tabel  tersebut,  jumlah kepesertaan pada tahun 2019 sebesar 174.143 atau  sebesar  89,30%  dari  jumlah  penduduk 195.563. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018,  maka  terdapat  kenaikan  yang  cukup signifikan.  Pada  tahun  2018  kepesertaan sebesar  89,10%  dari  jumlah  penduduk sebesar  194.611  jiwa.  Akan  tetapi  belum dapat mencapai target 95% pada tahun 2019 (BPJS Kesehatan, 2020)
JKN  dengan  prinsip  asuransi  sosial  dan equitynya dengan asas manfaat komprehensif yang baru dilaksanakan sejak 1 Januari 2014, belum  mencakup  seluruh  penduduk  Kota Salatiga. Dari penelitian ditemukan cakupan Universal Health Coverage pada tahun 2019 sebesar  89,30%,  artinya  masih  terdapat sekitar  5,7%  penduduk  yang  belum  menjadi peserta  penjaminan  kesehatan,  dari  target sebesar  95%.  Belum  optimalnya  cakupan kesepertaan  yang  tertuang  dalam  Unievrsal Health Coverage (UHC) tersebut disebabkan antara  lain  karena  proses  verifikasi  dan validasi  yang  belum  berjalan  tepat  waktu. Selain  itu  karena  masih  belum  semua masyarakat  menyadari  tentang  pentingnya jaminan  sosial  untuk  mengalihkan  resiko ketika  sakit merupakan  salah  satu  penyebab masih  adanya  sekitar  rendahnya  cakupan JKN mandiri.
Selain  masalah  pemahaman  terhadap pentingnya  keikutsertaan  dalam  jaminan kesehatan,  berdasarkan  hasil  interview  dan evaluasi terhadap implementasi JKN, terdapat  beberapa  hal  krusial  berkaitan dengan  aspek  kepesertaan,  antara  lain:  (1) Peserta PBI pusat masih hidup namun dalam keterangan  P-Coverage  menerangkan  sudah meninggal; (2) Peserta PBI pusat dinyatakan tidak aktif; (3) adanya kepesertaan ganda; (4) Update data kepesertaan dari BPJS belum ada laporan masuk keluar kepesertaan BPJS; (5) NIK  yang  tercantum  dalam  KIS,  KTP  dan KK  berbeda;  (6)  Peserta  PBI  yang  berbeda menggunakan NIK yang sama; dan (7) Data peserta  PBI  belum  terpisah  antara  PBI APBN, APBD Prov dan APBD Kota. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya rekonsiliasi data  antar  instansi  atau  satuan  kerja merupakan salah alternatif solusi yang sangat mungkin
dilakukan.  Sinkronisasi  dan  rekonsiliasi data tersebut  perlu melibatkan  unsur  Dinas Kesehatan,  BPJS  Kesehata,  BPS,  Dinas Sosial  (selaku  Perangkat  Daerah  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam pengelolaan  Basis  Data  Terpadu),  maupun dengan  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai kepanjangan  tangan  Kementerian  Sosial  di tingkat kecamatan.

## Aspek Pelayanan
Dalam upaya memenuhi terget global dalam pembangunan  kesehatan  melalui  Universal Health  Coverage  (UHC)  aspek  pelayanan merupakan  salah  satu  aspek  atau  dimensi yang menjadi  tolok  ukur.  Aspek  pelayanan berkaitan  dengan  keberadaan  lembaga  dan ataupun  unit  kerja  baik  yang  dikelola  oleh pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan JKN bagi masyarakat.  Merujuk  pada  Rencana  Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tahun
2013-2019  yang  disusun  oleh  Kementerian Kesehatan  pada tahun 2012, dalam pembenahan dan pengembangan pelayanan kesehatan  setidaknya  terdapat  7  (tujuh) parameter yang dapat dijadikan acuan yaitu:
1) pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), 2) penguatan sistem rujukan, 3) pengembangan  akreditasi
fasyankes dan standar pelayanan kedokteran dalam  rangka  menjaga  mutu  pelayanan kesehatan,  4)  pengembangan  sumber  daya manusia (SDM) kesehatan, 5)
pengembangan  farmasi  dan  alat  kesehatan, 6)  penyusunan  standarisasi  biaya  dan  tarif pelayanan  kesehatan  dan  7)  penyusunan regulasi terkait. Ketujuh parameter tersebut secara  garis  besar  dapat  diintegrasikan dalam 2 (dua) parameter yaitu: (1) Sumber Daya  Kesehatan,  dan  (2)  Penyelenggara Pelayanan  Kesehatan.  Dalam  konteks  Kota Salatiga  kondisi  aspek  pelayanan  meliputi: (1)  Sumber  Daya  Kesehatan,  dan  (2) Penyelenggara  Pelayanan.  Sumber  Daya Kesehatan  berkaitan  dengan  ketersediaan Sarana  Kesehatan  di  Kota  Salatiga  yang berperan penting dalam pelayanan JKN bagi masyarakat.
Selain  Sarana  Kesehatan,  ketersediaan tenaga kesehatan merupakan bagian dari sumber  daya  kesehatan  yang  berperan dalam  mendukung  UHC.  Ketersediaan tenaga  kesehatan  di  Kota  Salatiga sebagaimana tertuang dalam tabel berikut
Tabel 3 Sarana Kesehatan Kota Salatiga No. Sarana Kesehatan Jumlah 1 Rumah Sakit Umum 5 2 Rumah Sakit Khusus 2 3 Puskesmas Rawat Inap 1 4 Puskesmas  Non  Rawat Inap 5 5 Puskesmas Pembantu 22 6 Balai Pengobatan Klinik 32 7 Praktek dokter Perorangan 67 8 Praktek Pengobatan Tradisional 13 9 Unit Transfusi Daerah 1 10 Apotek 29 11 Toko Obat 2 12 Posyandu 284 13 Posbindu 24 14 Kelurahan Siaga 23 Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 (data diolah) Tabel 4 Tenaga Kesehatan Kota Salatiga No. Tenaga Kesehatan Jumlah 1 Dokter Spesialis 93 2 Dokter Umum 179 3 Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis 40 4 Bidan 197 5 Perawat 690 6 Perawat Gigi 25 7 Tenaga Kefarmasian 45 8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 12 9 Tenaga Sanitasi 16 10 Tenaga Gizi 36 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2019 (data diolah)
Aspek  Pelayanan  yang  lain  adalah Penyelenggara  Pelayanan  Kesehatan  yang meliputi  semua  Fasilitas  Kesehatan  yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan baik  fasilitas  kesehatan  milik  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  dan  swasta  yang memenuhi  persyaratan.Fasilitas  Kesehatan yang  telah  melakukan  kerjasama  dengan BPJS  Cabang  Ungaran,  yaitu  sebanyak  38 Fasilitas Kesehatan, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga)  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP),  dan  5  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Lanjutan  (FKTL)  sebagaimana  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) Yang Telah Bekerjasama Dengan BPJS NO FASK ES TYPE FASKE S ALAMAT FASKES 1 RSUD B Jl. Osamaliki No. 19 2 RS Paru Ario Wiraw an A Jl. Hasanudin No. 806 3 RS Dr Asmir C Jl. Muwardi No. 50 4 RS Puri Asih C Jl. Jendral Sudirman No. 169 5 BKPM KU Jl. Brigjend. Sudiarto No. 51 Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, 2019 (data diolah)
Keberadaan aspek pelayanan tersebut dalam pelaksanaan  JKN  di  Kota  Salatiga  sebagai bagian  integral  menuju  UHC  tidak  dapat dilepaskan  dari  berbagai  isu  strategis  yang muncul,  antara  lain  berkaitan  dengan:  (1) mekanisme rujuk balik yang belum optimal, (2)    Ketersediaan  obat  di  Program  Rujuk Balik  (PRB)  di  apotik,  (3)  Pasien  dengan penyakit  kronis  tidak  mau  direepkan  ke apotik  kerjasama  BPJS,  Kebijakan  JKN berubah-ubah,  (4)  Adanya  peraturan  dari BPJS bahwa pasien rujukan harus ke Rumah Sakit type C/ D dulu baru bisa Ke RS Type B lalu  Ke  Rumah  Sakit  Type  A  (riwayat
penyakit  bertahun-tahun  sudah  di  Rumah Sakit Type B/A, sekarang harus ganti RS dan pasien harus memulai dari awal lagi, dan (5) Pelayanan berobat pasien ada dari luar daerah (wilayah kerja).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  terdapat beberapa  langkah  yang  dilakukan  dalam mensikapi  isu  isu  strategis  tersebut,  antara lain: (1) Dalam mensikapi isu strategis terkait dengan  mekanisme  rujuk  balik  yang  belum optimal,  maka  langkah  startegi  yang dilakukan diawali dari FKTL, dimana FKTL harus  menuliskan  kondisi  pasien  di  kolom rujuk balik untuk perawatan lebih lanjut; dan (2)  Obat  di  Puskesmas  tidak  sesuai kebutuhan,  untuk  obat  yang  diresepkan FKTL  yang  tidak  tersedia  maka  pasien diberikan  surat  pertanyataan  pengambilan obat di apotik PRB, atau di luar apotik PRB dengan biaya sendiri.
Selain  itu  dari  aspek  pelayanan  yang menjadi  fokus  perhatian  adalah  dengan bertambahnya  jumlah  peserta  JKN  juga diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan (faskes)  yang  tersedia.  BPJS  Kesehatan Cabang Ungaran sudah bekerja sama dengan 33  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  dan  5  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Lanjutan (FKTL).
Bagi  peserta  PBI  JKN  untuk  manfaat pelayanan JKN di ruang perawatan kelas III, sehingga apabila menghendaki di kelas yang lebih  tinggi  (kelas  II  atau  kelas  I)  maka menjadi  beban  dan  tanggungjawab  peserta PBI  JKN.  Namun  bila  terjadi  hal  yang demikian,  maka  status  sebagai  PBI  perlu dipertimbangkan  kembali,  karena  dianggap mempunyai  kemampuan  untuk  membayar. Selain  fasilitas  kesehatan  tentunya  aspek pelayanan  juga  mencakup  kapasitas  dari tenaga kesehatan atau SDM yang memberikan  pelayanan,  sehingga  perlu adanya  peningkatan  kapasitas  bagi  tenaga kesehatan,  baik  tenaga  medik  maupun paramedik.
Aspek Pembiayaan
Aspek pembiayaan berkaitan erat dengan mekanisme perencanaan penganggaran  di  Kota  Salatiga  maupun kapasitas  fiskal  Kota  Salatiga,  termasuk didlaamnya  alokasi  anggaran  untuk  urusan kesehatan.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Kota  Salatiga  dilaksanakan  dalam  suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang  setiap  tahun  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Salatiga terdiri  dari  Pendapatan  Daerah,  Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Tahun 2018 jumlah anggaran kesehatan (Dinas  Kesehatan  dan  RSUD)  Kota  salatiga sebesar  Rp.  302.853.581.000,-  Tahun  2017 sebesar  Rp.252.565.810.908,-  Dibandingkan dengan  tahun  2017,  terjadi  peningkatan anggaran. Anggaran tersebut bersumber dari dana  APBD  Kota  Salatiga,  APBD  Propinsi,
APBN (DAK dan DBHCHT). Total anggaran APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.187.171.790.000,-. Persentase APBD kesehatan  terhadap  APBD  Kota  sebesar 21,61%.Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas  Kesehatan  dan  RSU,  persentase  total APBD kesehatan Kota Salatiga terhadap total APBD tahun 2018 sebesar 21,61%.
Sedangkan  pada  tahun  2019  total  anggaran kesehatan sebesar Rp.256.678.823.000,- atau sekitar  22%  dari  total  APBD.  Dengan demikian  terdapat  peningkatan  alokasi anggaran  kesehatan  dari tahun  2018  sebesar 21,6%  menjadi  22%  pada  tahun  2019. Peningkatan  alokasi  angagaran  ini  menjadi salah satu parameter komitmenm Pemerintah Kota  Salatiga  sebagai  manifestasi  kehadiran negara dalam menjamin hak dasar
masyarakat di bidang kesehatan. Analisis  Strategi  Kota  Salatiga  menuju Universal Health Coverage (UHC) Adanya keterbatasan kemampuan keuangan  daerah  merupakan  salah  satu tantangan  dalam  usaha  untuk  mencapai jaminan  kesehatan  semesta.  Tantangan  lain yang  perlu  dicari  jalan  keluarnya  adalah kepastian  hukum  bagi  rencana  integrasi pemanfaat  SPM  ke  dalam  BPJS  Kesehatan. Suharto  (2008)  menyatakan  bahwa  para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan  strategi  implementasi  sejak awal  sebuah  kebijakan  dirumuskan.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  Anderson  dan Zainal (2006) dalam Rewansyah (2010) yang
memasukkan aspek regulasi dalam salah satu ciri  yang  melengkapi  konsep  kebijakan publik  yaitu,  public  policy  is  based  on  law and  is  authoritative,  kebijakan  didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan  untuk  memaksa  masyarakat untuk  mematuhinya.  (8.  Buku  Kebijakan Publik.Pdf, n.d.). Strategi  Kota  Salatiga  dalam  menuju Universal Health Coverage (UHC) merupakan  langkah  nyata  Pemerintah  Kota Salatiga dalam menjamin keamanan kesehatan  masyarakatnya  sebagai  bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan hak  asasi  manusia,  khususnya  perlindungan sosial,  terutama  perlindungan  hak  atas kesehatan.
Dasar  langkah  strategis  yang  dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan upaya  menuju  Universal  Health  Coverage (UHC)  ditandai  dengan  penerbitan  2  (dua) kebijakan  di  tingkat  Kota  Salatiga,  yaitu Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  72
Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat Kota  Salatiga  (Universal  Health  Coverage), dan  Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kepesertaan  Program  Jaminan  Kesehatan
Nasional  untuk  Mencapai Universal  Health
Coverage di Kota Salatiga.
Merujuk pada kebijakan tentang UHC di Kota  Salatiga,  secara  garis  besar  terdapat  4 (empat)  rumusan  strategi  yang  dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk menuju
Universal  Health  Coverage  (UHC)  sebagai berikut: 1. Meningkatkan Cakupan kepesertaan, selanjutnya dalam rangka menuju
Universal  Health  Coverage  (UHC), terkait dengan kepesertaan merujuk pada Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  1 tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga, kepesertaan di Kota Salatiga terdiri atas:  Penduduk daerah yang belum memiliki  jaminan  kesehatan,  yang memenuhi kriteria miskin.
 Penduduk  daerah  yang  didaftarkan oleh  Pemerintah  Daerah,  termasuk didalamnya: Penduduk daerah kategori  penyandang  kesejahteraan sosial  yang  telah  didaftarkan  sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), Penduduk  Daerah  yang  terdampak Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK), Penduduk daerah penyandang disabilitas,  dan  Penduduk  Daerah Peserta  BPJS  kategori  Peserta  Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak  iuran  Jaminan  Kesehatan serta memenuhi kriteria miskin dan/tidak mampu.
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan kualitas layanan  kesehatan  dilakukan  dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana  kesehatan,  maupun  obat- obatan. Selain itu peningkatan kualitas layanan kesehatan dilaksanakan dengan  mempertimbangkan  beberapa ketentuan sebagai berikut:
 Pelayanan  kesehatan  rawat  jalan dan  rawat  inap  di  FKTP  dan FKRTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
 Pelayanan rawat inap kelas III, dan
 Jenis layanan yang ditanggung dan tidak  ditanggung  pada  Program
JKMS  dengan  klaim  Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan FKTP atau FKRTL
3. Peningkatan  kualitas  sumber  manusia di bidang kesehatan, dilakukan dengan meningkatkan  kapasitas  sumber  daya manusia kesehatan, baik tenaga medis dan paramedis.
4. Meningkatkan  koordinasi  dan  peran serta  lintas  stakeholder,  dilakukan dengan  mewujudkan  sinergitas  peran lintas sektor baik Pemerintah Daerah, Istansi  Pemerintah  Pusat  di  daerah (instansi vertikal), swasta, dan masyarakat.
Strategi  Pertama,  Meningkatkan  cakupan kepesertaan  dilakukan  secara  nyata  dengan memperluas akses masyarakat
rentan/marginal untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan,  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan  Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga. Langkah  riil  tersebut  dilakukan  dengan memperluas  akses  bagi  Penduduk  daerah yang  didaftarkan  oleh  Pemerintah  Daerah, termasuk  didalamnya:  Penduduk  daerah kategori  penyandang  kesejahteraan  sosial yang  telah  didaftarkan  sebagai  Penerima Bantuan Iuran (PBI), Penduduk Daerah yang terdampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK), Penduduk daerah penyandang disabilitas,  dan  Penduduk  Daerah  Peserta BPJS kategori Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU)  yang  menunggak  iuran  Jaminan
Kesehatan  serta  memenuhi  kriteria  miskin dan/tidak mampu.
Penyelenggaraan pengelolaan data kepesertaan  bertujuan  untuk  meningkatkan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC),  meskipun  implementasinya  pada tahun  2019  belum  dapat  mencapai  UHC sebesar  95%.  Berdasarkan  data  dari  BPJS Kesehatan  Cabang  Ungaran  tahun  2020, Universal  Health  Coverage  (UHC)  Kota Salatiga  Tahun  2019  sebesar,  berdasarkan data  per  Desember  2019  UHC  pada  tahun 2019  sebesar  89,30%  (BPJS  Kesehatan Cabang Ungaran, 2020).
Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam  penyelenggaraan  program  JKN. Bukan  hanya  berperan  menyediakan  sarana prasarana  kesehatan  serta  SDM  bidang kesehatan,  tetapi  juga  mendaftarkan  seluruh warganya  dalam  program  JKN.  Untuk mendukung  program  pemerintah,  bahwa seluruh penduduk indonesia ditargetkan telah terdaftar sebagai peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan  kebijakan  yang  dituangkan dalam  Keputusan  Walikota  Salatiga  nomor 460/610/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang  Roadmap  Pengintegrasian  Peserta Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Bagi Fakir  Miskin  dan  Tidak  Mampu  Menuju Jaminan  Kesehatan  Semesta  (Universal Health  Coverage)  Kota  Salatiga,  dengan tahapan  :  (1)  Tahap  I  pada  tahun  2017 sejumlah  19.000  peserta,  (2)  Tahap  II  pada
tahun 2018 sejumlah 23.345 peserta, dan (3) Tahap  III  pada tahun  2019  sejumlah  25.000 peserta  (Dinas  Kesehatan,  2018).  Dan menunjuk  Kepala  Dinas  Sosial  untuk melakukan  verifikasi  dan  validasi  data kepesertaan PBI secara bertahap berkoordinasi  dengan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Cabang Ungaran (Dinas Kesehatan, 2018). Strategi  Kedua,  Peningkatan  kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  kesehatan,  maupun  obat-obatan. Strategi Ketiga, Peningkatan kualitas sumber manusia  di  bidang  kesehatan,  dimaknai
sebagai peningkatan kualitas maupun kapasitas  sumberdaya  manusia  di  bidang kesehatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas  tersebut  untuk  tenaga  medis maupun paramedis. Sedangkan Strategi Keempat, Meningkatkan  koordinasi  dan  peran  serta lintas stakeholder, dilakukan dengan melibatkan  peran  lintas  sektor/stakeholder, terutama  dalam  proses  pendataan  calon peserta. Dalam proses pendataan dimungkinkan adanya perubahan kepesertaan (penghapusan dan penambahan) yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  dan BPJS Kesehatan. Terkait dengan Universal Health Coverage  (UHC),  Pemerintah  Kota  Salatiga sejatinya dalam kurun waktu 2018-2019 telah melakukan  berbagai  langkah  nyata.  Dalam kaitan Srategi Pertama, meningkatkan cakupan  kepesertaan  hal  tersebut  telah dilakukan  dengan  berbagai  cara  antara  lain secara  kontinyu  melakukan  verifikasi  dan validasi  (verval)  Basis  Data  Terpadu  yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di tingkat Pusat  dan  Dinas  Sosial  di  kabupaten/kota termasuk Kota Salatiga. Hasil verifikasi dan validasi yang rutin dilakukan 2 (dua) kali oleh Dinas  Sosial  ini  yang  dijadikan  referensi dalam  penentuan  sasaran  dalam  Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam  aspek  peningkatan  kualitas pelayanan  dilakukan  dengan  perluasan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, maupun  obat-obatan.  Selain  itu  peningkatan kualitas  layanan  kesehatan  dilaksanakan dengan memperluas akses pelayanan
kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan  FKRTL  yang  bekerja  sama  dengan
Pemerintah Daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia  kesehatan,  baik  tenaga  medis  dan paramedis  merupakan  salah  satu  strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Universal  Health  Coverage  (UHC).Tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat memiliki peran  yang  penting  dalam  percepatan pembangunan  kesehatan.  Berdasarkan  data tahun  2018  jumlah  tenaga  medis  sebanyak 319  orang  yang  terdiri  dari  112  dokter spesialis,  7 dokter  spesialis  gigi,  157  dokter umum,  43  dokter  gigi.  Rasio  tenaga  dokter spesialis  tahun  2018  di  Kota  Salatiga sebanyak 57,91 per 100.000 penduduk untuk tenaga  dokter  umum  sebesar  81,18  per 100.000  penduduk.  Sedangkan  rasio  untuk dokter  gigi  sebesar  22,2  per  100.000 penduduk  dan  dokter  gigi  spesialis  sebesar 3,6 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2009).
Sedangkan  tenaga  keperawatan  yang terdiri dari tenaga perawat, perawat gigi dan bidan.  Jumlah  tenaga  keperawatan  di  Kota Salatiga  tahun  2018  yaitu  sebanyak  697 perawat,  23  perawat  gigi  dan  191  bidan. Rasio  tenaga  perawat  sebesar  360,42  per 100.000  penduduk,  perawat  gigi  11,89  per 100.000  penduduk  dan  98,77  per  100.000 penduduk  untuk  tenaga  bidan  (Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2019).
Dalam  strategi  penguatan  peran  lintas sektor,  Pemerintah  Kota  Salatiga  telah melakukan koordinasi secara intensif dengan BPJS  Kesehatan,  melalui  Perangkat  Daerah yang ada di lingkup Kota Salatiga, antara lain Dinas  Kesehatan,  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil,  Dinas  Sosial,  maupun  UPT Dinas  Kesehatan,  baik  RSUD  maupun Puskesmas. Koordinasi lintas sektor tersebut diwadahi  dalam  bentuk  Tim  Koordinasi (Dinas Kesehatan, 2019).
Terkait  dengan  pendekatan  Human Security  khususnya  Keamanan  Kesehatan ( Health  Security ),  kebijakan  dna  strategi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Salatiga  merupakan  pbentuk  riil  dalam melindungi  warga  atau  masyarakat  Kota Salatiga  dari  ancaman  kronis,  termasuk
penyakit.  Hal  ini  sejalan  dengan  aspek pertama  dari  Konsep  Keamanan  Kesehatan, yaitu kebebasan dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Selanjutnya aspek  Kedua,  perlindungan  dari  gangguan secara tiba-tiba dalam keseharian masyarakat,  dalam  konteks  kebijakan  dan strategi  Kota  Salatiga  diimplementasikan melalui upaya perluasan cakupan kepesertaan,  termasuk  bagi  mereka  yang secara  tiba  tiba  karena  kondisi  tertentu memerlukan peran lebih dari negara (melalui Pemerintah Kota Salatiga sebagai manifestasi negara), misal Penduduk daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan, yang memenuhi kriteria  miskin;  dan  Penduduk  daerah  yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk  didalamnya  Penduduk  daerah kategori  penyandang  kesejahteraan  sosial yang  telah  didaftarkan  sebagai  Penerima
Bantuan Iuran (PBI), Penduduk Daerah yang terdampak  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK), Penduduk daerah penyandang disabilitas,  dan  Penduduk  Daerah  Peserta BPJS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)  yang  menunggak  iuran  Jaminan Kesehatan  serta  memenuhi  kriteria  miskin dan/tidak mampu.
Dalam  perspektif  keterkaitan  antara jaminan keamanan kesehatan (health security) dengan hak asasi manusia, maka hal tersebut merupakan langkah nyata
Pemerintah Kota Salatiga sebagai manifestasi negara  yang  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  hak-hak  kesehatan  warganya, dimana  setiap  warga  negara  (masyarakat Kota  Salatiga) memiliki hak atas  kesehatan, hak  atas  perlindungan  dan  pelayanan kesehatan  yang  komprehensif  untuk  seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Selanjutnya  apabila  dikaitkan  dengan gagasan  Locke  terkait  peran  negara  sebagai hasil  perjanjian  masyarakat  dengan  tujuan membentuk aturan untuk melindungi hak-hak alamiah  para  individu  didalamnya,  maka Pemerintah  Kota  Salatiga  sebagai  wujud kehadiran  negara  Indonesia  dalam  upaya pencapaian  Universal  Health  Coverage (UHC)  telah  menyusun  Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMN) Tahun Kota Salatiga Tahun 2017-
2022  yang  mempriotiaskan  peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya upaya meuujudkan  Universal  Health  Coverage (UHC).
Selain itu terkait dengan gagasan Locke tersebut,  secara  khusus,  Pemerintah  Kota Salatiga  juga  telah  menerbitkan  sejumlah produk  hukum  baik  berupa  peraturan walikota  maupun  keputusan  walikota  yang diawali  pada  tahun  2017  dengan  Keputusan Walikota  Salatiga  Nomor  460/610/2017 tertanggal  30  Nopember  2017  tentang Roadmap  Pengintegrasian  Peserta  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  Bagi  Fakir Miskin  dan  Tidak  Mampu  Menuju  Jaminan
Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Kota Salatiga. Selanjutnya diterbitkan  Peraturan  Walikota  Salatiga Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Salatiga (Universal  Health  Coverage),  dan  terakhir awal  tahun  2020  menerbitkan  Peraturan Walikota  Salatiga  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Kepesertaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  untuk  mencapai  Universal  Health Coverage (UHC) di Kota Salatiga.
Selanjutnya, seturut dengan tugas negara yang  ketiga  menurut  Locke,  bahwa  negara bertugas  untuk  menjalin  relasi  dengan berbagai  pihak  eksternal  yang  memiliki kaitan  dengan  negara  tersebut  (federative), Kota  Salatiga  sebagai  manifestasi  Negara telah melakukan berbagai aktifitas koordinasi dan  kerjasama  dengan  lintas  sektor,  baik swasta, masyarakat maupun instansi vertikal. Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain dalam uji publik saat penyusunan Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  72 Tahun  2018  maupun  Peraturan  Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020, bahkan proses uji  publik  dengan  melibatkan  lintas  sektor juga  dilakukan  pada  tahun  2017  saat penyusunan Roadmap Pengintegrasian Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional  Bagi  Fakir  Miskin  dan  Tidak Mampu Menuju Jaminan Kesehatan Semesta
( Universal  Health  Coverage )  Kota  Salatiga (Dinas Kesehatan, 2020).
Selain dalam proses penyusunan kebijakan publik dimaksud, proses relasi dan koordinasi  lintas  sektor  juga  dilakukan  saat proses verifikasi dan validasi data kepesertaan,  antara  lain:  (1)  dilakukan  saat verifikasi  dan  validasi  basis  data  terpadu yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota  Salatiga dengan melibatkan  amsyarakat  dan aparatus kelurahan,  (2)  verifikasi  data  antara  BPJS
Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan status adminisrasi  kependudukan  kepesertaan,  (3) validasi  antara  BPJS  Kesehatan  dengan Dinas Kesehatan dan Penyelenggara Pelayanan  Kesehatan  lainnya  terkait  dengan dengan  mekanisme  pembiyayan  dan  klaim peserta.  Hal-hal  tersebut  merupakan  bukti relevansi pendapat John Locke tentang tugas ketiga negara dalam upaya menuju Universal Health  Coverage  (UHC)  di  Kota  Salatiga. Tugas  Pemerintah  Kota  Salatiga  untuk menjalin dengan pihak eksternal Pemerintah Kota  Salatiga  juga  nampak  dari  skema pembiayaan  Jaminan  Kesehatan,  dimana dalam  upaya  mencapai  Universal  Health Coverage  (UHC)  pembiayan  tidak  hanya melalui APBD Kota salatiga akan tetapi juga dari  Non  APBD,  seperti  Dana  Bagi  Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

## C. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Merujuk  ada  pendekatan  human  security, khususnya  dalam  aspek  health  security, upaya  Pemerintah  Kota  Salatiga  dalam menuju  Universal  Health  Coverage  (UHC) merupakan bentuk riil dari upaya memberikan  jaminan  keamanan  terhadap kesehatan  masyarakatnya,  yang  secara  riil dituangkan dalam kebijakan berupa
Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  72 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor  1  Tahun  2020.  Pendekatan  human security,  khususnya  health  security  ini  juga merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan  hak  asasi  manusia,  khususnya kesehatan.  Dalam  konteks  inilah  terdapat keterkaitan  dengan  kedua  aspek  dalam konsep Keamanan Kesehatan (Health
Securiy),  yaitu  Pertama,  kebebasan  dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan  represi.  Kedua,  perlindungan  dari
gangguan  secara  tiba-tiba  dalam  keseharian masyarakat.
Selanjutnya  merujuk  pada  Teori  tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah  berkomitmen  dalam  upaya  menjamin hak kesehatan warganya melalui upaya yang dilakukan  dengan  penerbitan  Peraturan Walikota  Salatiga  Nomor  72  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Salatiga (Universal  Health  Coverage),  dan  terakhir awal  tahun  2020  menerbitkan  Peraturan Walikota  Salatiga  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  untuk  mencapai  Universal  Health Coverage (UHC) di Kota Salatiga. Selain itu upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk menjamin keamanan kesehatan individu  (health  security)  maupun  jaminan terhadap  perlindungan  hak  kesehatan  warga negara  melalui  Universal  Health  Coverage (UHC) dilakukan melalui 4 (empat) strategi. Strategi  Pertama,  Meningkatkan  Cakupan kepesertaan,  selanjutnya  dalam  rangka menuju  Universal  Health  Coverage  (UHC), terkait  dengan  kepesertaan  merujuk  pada Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  1  tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan  Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga, kepesertaan  di  Kota  Salatiga  terdiri  atas:  a. Penduduk  daerah  yang  belum  memiliki jaminan  kesehatan,  yang  memenuhi  kriteria miskin. b. Penduduk daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya:  Penduduk  daerah  kategori penyandang  kesejahteraan  sosial  yang  telah didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),  Penduduk  Daerah  yang  terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penduduk daerah penyandang disabilitas, dan Penduduk  Daerah  Peserta  BPJS  kategori
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak  iuran  Jaminan  Kesehatan  serta memenuhi kriteria miskin dan/tidak mampu.
Strategi  Kedua,  Peningkatan  kualitas layanan  kesehatan.  Peningkatan  kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan  ketersediaan  sarana  dan prasarana  kesehatan,  maupun  obat-obatan. Selain  itu  peningkatan  kualitas  layanan kesehatan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai  berikut:  Pelayanan  kesehatan  rawat jalan  dan  rawat  inap  di  FKTP  dan  FKRTL yang  bekerja  sama  dengan  Pemerintah Daerah,  Pelayanan rawat  inap kelas  III,  dan Jenis  layanan  yang  ditanggung  dan  tidak ditanggung  pada  Program  JKMS  dengan klaim  Pemerintah  Daerah  dituangkan  dalam perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah Daerah dan FKTP atau FKRTL.
Strategi  Ketiga,  Peningkatan  kualitas sumber  manusia  di  bidang  kesehatan, dilakukan  dengan  meningkatkan  kapasitas sumber daya manusia kesehatan, baik tenaga medis  dan  paramedis.  Strategi  Keempat, Meningkatkan  koordinasi  dan  peran  serta lintas stakeholder, dilakukan dengan mewujudkan  sinergitas  peran  lintas  sektor baik  Pemerintah  Daerah,  Istansi  Pemerintah Pusat  di  daerah  (instansi  vertikal),  swasta, dan masyarakat. Koordinasi dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain dalam uji publik saat penyusunan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor  72  Tahun  2018  maupun  Peraturan Walikota  Salatiga  Nomor  1  Tahun  2020, bahkan proses uji publik dengan melibatkan linta  sektor  juga  dilakukan pada  tahun  2017 saat  penyusunan  Roadmap  Pengintegrasian Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional  Bagi  Fakir  Miskin  dan  Tidak Mampu Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Kota Salatiga. Selain itu strategi keempat juga dimanifestasikan  saat  proses  verifikasi  dan validasi  data  kepesertaan,  antara  lain:  (1) dilakukan  saat  verifikasi  dan  validasi  basis data  terpadu  yang  dilakukan  Dinas  Sosial Kota Salatiga dengan melibatkan amsyarakat dan  aparatus  kelurahan,  (2)  verifikasi  data antara  BPJS  Kesehatan  dengan  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  terkait dengan  status  adminisrasi  kependudukan kepesertaan,  (3)  validasi  antara  BPJS
Kesehatan  dengan  Dinas  Kesehatan  dan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan lainnya terkait dengan dengan mekanisme pembiayaan dan klaim peserta.

## Rekomendasi/Saran
Untuk  menjamin  keamanan  kesehatan individu  (health  security)  maupun  jaminan terhadap  perlindungan  hak  kesehatan  warga negara  melalui  Universal  Health  Coverage (UHC) 4 (empat) strategi rekomendasi :
1. Meningkatkan Cakupan kepesertaan
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
3. Peningkatan  kualitas  sumber  manusia  di bidang kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Afandi,  D.  (2008).  Hak  Atas  Kesehatan Dalam  Perspektif  HAM.  .  .  ISSN, 14.
Aldis, W. (2008). Health security as a public health concept: A critical analysis. Health  Policy  and  Planning,  23, 369–375. https://doi.org/10.1093/heapol/cz n030 Cescr.pdf.  (n.d.).  Retrieved  May  24,  2020, from
https://www.ohchr.org/Document s/ProfessionalInterest/cescr.pdf David  Schmidtz,  Robert  E.  Goodin—Social Welfare and Individual Responsibility  (For  and  Against)- Cambridge University Press (1998).pdf. (n.d.). DEKLARASI  UNIVERSAL  HAK  ASASI MANUSIA.  (n.d.). Ebook  BAHAN PAPARAN JKN DALAM SJSN.pdf.  (n.d.).  Retrieved  May 24, 2020, from http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/und uhan/Ebook%20BAHAN%20PAP
ARAN%20JKN%20DALAM%20S JSN.pdf Effendi, H. A. M., & Effendi, H. A. M. (1994). Dimensi  dinamika  hak  asasi manusia:  Dalam  hukum  nasional dan internasional / H.A. Masyhur Effendi. HAK  ASASI  MANUSIA,Dimensi  Dinamika Hak  Asasi  Manusia :  Dalam Hukum Nasional Dan Internasional  /  H.A.  Masyhur Effendi, 1994(1994), 1–99. https://doi.org/1994 Gambaran umum Universal Health Coverage (UHC). (n.d.). Retrieved May 24, 2020, from https://manajemen- pembiayaankesehatan.net/index.p hp/88-reportase/933-gambaran- umum-universal-health-coverage- uhc
(Health  at  a  glance_  Asia  Pacific)  OECD  - Measuring progress towards universal  health  coverage-OECD
Publishing (2014).pdf. (n.d.).
Hukormas, D. of. (n.d.). The Strategic Plan of
The Ministry of Health of The Year 2015-2019  |  Directorate  General of  Pharmaceutical  and  Medical Devices  |  Ministry  of  Health  RI. Retrieved  May  24,  2020,  from http://farmalkes.kemkes.go.id/en/
2015/01/rencana-strategis- kementerian-kesehatan-tahun- 2015-2019/ Jaminan Kesehatan Indonesia—BPJS Kesehatan. (n.d.). Retrieved January 8, 2020, from http://jkn.jamsosindonesia.com/to pik/detail/uhc-dan-gerakan- health-for-all--1948---
2030#.XhVOrntS-00
Locke  John—Essay  Concerning  Human Understanding.pdf. (n.d.).
Narasi RPJMN IV 2020-2024_Revisi 28 Juni 2019.pdf. (n.d.). Perda_2018_01.pdf.  (n.d.).  Retrieved  May 24, 2020, from https://jdih.salatiga.go.id/berkas/ perda_2018_01.pdf Price-Smith,  A.  T.  (2002).  The  health  of nations: Infectious disease,
environmental  change,  and  their effects  on  national  security  and development. MIT Press.
Rushton,  S.,  &  Youde,  J.  R.  (Eds.).  (2015). Routledge  handbook  of  global health security. Routledge, Taylor
& Francis Group.
Soedirham,  O.  (n.d.).  HIV/AIDS  SEBAGAI ISU HUMAN SECURITY. 1, 11.
UNDANG.  (n.d.).  Retrieved  May  24,  2020, from
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltex t/2009/36TAHUN2009UU.htm UU No.39 Thn 1999—HAK ASASI MANUSIA (HAM). (n.d.). Retrieved  May  24,  2020,  from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3 9_99.htm Zuraidah,  S.,  &  Kes,  M.  (n.d.).  KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA,. 192. Laporan BAPPEDA  Kota  Salatiga,  2019,  Rencana Aksi Daerah Sustaianable Development  Goals  (SDGs)  Kota Salatiga Tahun 2019-2022, BAPPEDA Kota Salatiga, Salatiga. BAPPEDA Kota Salatiga, 2018, Monitoring
dan  Evaluasi  JKN  Kota  Salatiga
Tahun  2017,  BAPPEDA  Kota Salatiga, Salatiga.
BAPPEDA Kota Salatiga, 2019, Monitoring dan  Evaluasi  JKN  Kota  Salatiga
Tahun  2018,  BAPPEDA  Kota
Salatiga, Salatiga.
BPJS  Kesehatan  Cabang  Ungaran,  2020,
Laporan  Pelaksanaan  JKN  Kota Salatiga Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2020, Profil
Kesehatan  Kota  Salatiga  Tahun 2019,  Dinas  Kesehatan  Kota Salatiga, Salatiga.
Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2019, Profil
Kesehatan  Kota  Salatiga  Tahun 2018,  Dinas  Kesehatan  Kota Salatiga, Salatiga.
Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2018, Profil
Kesehatan  Kota  Salatiga  Tahun
2017,  Dinas  Kesehatan        Kota Salatiga, Salatiga. United  Nation  Development  Programme (UNDP), 1994, Human Development Report 1994, United Nations Development Programme, New York. Peraturan Perundang-undangan/Konvensi Universal  Declaration  of  Human  Right
(UDHR) 1948 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Presiden  RI  Nomor  12  Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan  Presiden  RI  Nomor  111  Tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas
Perpres  No.  12  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Program  Jaminan
Kesehatan Nasional Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang  Kementerian  Kesehatan RI,  2017,  Rencana  Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI  Tahun  2015-2019  (Revisi  I Tahun  2017),  Kemenkes  RI, Jakarta Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah  (RPJMD)  Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017-2022
Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  72
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  Kesehatan  Masyarakat Kota  Salatiga  (Universal  Health Coverage) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan Kepesertaan  Program  Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Kota Salatiga Keputusan Walikota Salatiga Nomor 460/610/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Roadmap Pengintegrasian Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Fakir  Miskin  dan  Tidak  Mampu Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Kota Salatiga. Hasil  FGD/Koordinasi  Monitoring  dan Evaluasi Jaminan Kesehatan
Nasional  (JKN)  Kota  Salatiga tanggal  23  Januari  2020,  dan  11
Maret 2020