Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## ANALISIS TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR AKIBAT PANDEMI COVID-19
Andi Muhammad Aidul Syah Ramadani 1 , Muh. Amiruddin 2 , Eman Solaiman 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: aidulsyah@gmail.com

## Abstract
This research aims to determine the increase in crime due to the Covid-19 pandemic and to better understand the influence of crime in Makassar City during the Covid-19 pandemic. The research used in writing this thesis is empirical research. In the sense of conducting a review of existing rules (normative) in the form of government regulations, literature and previous research. So through normative research, researchers can look at the law vertically  and  also  whether  the  law  is  able  to  mediate  for  the  problems  that  occur.  The  number  of  crimes increasing due to the Covid-19 pandemic in the city of Makassar, especially in the Makassar City Police area, increased by 34%. These results are based on data that the author obtained through the Makassar City Police and direct interviews with Mr. Ipda Roni Parsaulian Gultom as Head of Sub Unit 1 of the Makassar City Police Criminal Investigation Unit  by carrying  out  preventive efforts such as pre-emptive, deterrent  and repressive efforts.
Keywords: Crime, Pandemic Covid-19, Criminology

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui jumlah  peningkatan  kejahatan  akibat  pandemi  covid-19  dan  untuk  lebih mengetahui  pengaruh  terjadinya  kejahatan  di  Kota  Makassar  selama  pandemi  covid  19.  Penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  yaitu  penelitian empiris. Dalam  artian melakukan  telaah  pada  aturan- aturan  yang  ada  ( normatif )  baik  berupa  peraturan-peraturan  pemerintah,  literatur,  dan  penelitian  terdahulu. Sehingga  melalui  penelitian  normatif,  peneliti  dapat  melihat  hukum  secara  vertikal  dan  juga  apakah  hukum mampu  menjadi  penengah  untuk  permasalahan-  permasalahan  yang  terjadi.  Jumlah  peningkatan  kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung  dengan  bapak  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom  sebagai  Kasubnit  Unit  1  Satuan  Reserse  Krimanal Polrestabes Kota Makassar dengan melakukan upaya pencegahan seperti upaya pre-entif, prefentif dan represif. Kata Kunci: Kejahatan, Pandemi Covid-19, Kriminologi
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 605
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Negara pada umumnya memiliki naskah yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang  tumbuh  menjadi  konstitusi. 1 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang Dasar  1945  menyebutkan  bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Yang dimana, setiap perilaku masyarakat yang merupakan aktifitas dalam berkehidupan dalam masyarakat harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu semua tindakan yang diperbuat baik dari  menjalani  kehidupan  maupun  kegiatan  manusia  diatur  oleh  hukum,  karena  hukum  merupakan aturan  yang  mengatur  tentang  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupannya  maupun  dalam bermasyarakat.
Perilaku manusia saat ini dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dunia, menyebabkan melahirkan  bermacam  tindakan  dan  perilaku  serta  membentuk  pola  pikir.  Dimana  pola  pikir  yang terbentuk  tidak  hanya  yang  bersifat  positif  tetapi  ada  juga  pola  pikir  yang  negatif  yang  tidak  hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Tindakan-tindakan negatif tersebut biasanya dikaitkan  dengan  pelanggaran  norma-norma  sosial,  agama  dan  norma-norma  yang  ditetapkan  oleh pemerintah atau biasanya dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindak kriminal.
Salah satunya adalah kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang yang biasanya disebut perampokan disertai dengan kekerasan. Kejahatan yang mendatangkan bahaya  bagi  keamanan  umum  manusia  atau  barang  diatur  dalam  Buku  II  Pasal  187  KUHP.  Dalam penjelasan  dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  kejahatan  ini  adalah  suatu  delik  dolus,  artinya  harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang.
Kriminal  atau  kejahatan  mempunyai  pengertian  atau  maksud  yang  berbeda-beda.  Dimana secara  yuridis-formal,  kejahatan  adalah  bentuk  tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan  moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta undang-undang di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Sedangkan  secara  sosiologis,  kejahatan  adalah  semua  bentuk  ucapan, perbuatan,  dan  tingkah  laku  yang  secara  ekonomis  politis,  dan  sosial  psikologis  sangat  merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat sehingga seseorang  yang  melakukan kejahatan harus  dihukum  sesuai  dengan  aturan  sosial  yang  berlaku  di masyarakat tersebut.
Salah  satu  jenis  kejahatan  yang  sangat  meresahkan  dan  di  takuti  oleh  masyarakat  adalah kejahatan  jalanan.  Seperti  contohnya  kasus  begal  yang  merupakan  salah  satu  contoh  jenis  kejahatan yang  lagi  maraknya  di  Indonesia.  Hampir  setiap  hari  media  televisi  maupun  media  elektronik memberitakan  tentang  kejahatan  begal  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  dimana  kasus  ini  sangat membuat  ketakutan  dalam  masyarakat  karena  pelaku  tidak  takut  untuk  melukai  bahkan  menghabisi nyawa  korbannya  yang  membuat  kejahatan  begal  ini  harus  dibasmi  oleh  pihak  aparat  Kepolisian. Seiring berkembangnya zaman pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum cakap hukum untuk melibatkan untuk melakukan kejahatan tersebut.
1 Jumadi,  Memahami  Konsep  Konstitusional  Indonesia,  (Jurnal  Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016), hlm 111.

## 606
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Semakin  berkembanganya  zaman  semakin  berbagai  macam  kejahatan  yang  bisa  dilakukan, mulai kejahatan bermodus penipuan, kejahatan di jalan raya seperti begal yang bahkan diikuti dengan kekerasan, dan pencurian. Kejahatan yang tersebut biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah di anggap resah oleh masyarakat. Namun keadaaan  seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena  akan  menimbulkan  efek  negatif  oleh  masyarakat.  Seperti  masyarakat  ikut  terlibat  untuk menghakimi pelaku kejahatan, bahkan sampai hilang nyawa pelaku kejahatan tersebut akibat kejahatan yang sering membuat masayarakat resah. Keadaan seperti sekarang cukup menimbulkan ke khawatiran dalam masayarakat, terlebih dunia lagi di landa wabah atau virus.
Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  atau  disebut  pandemic  Covid  merupakan  penyakit menular  yang  disebabkan  oleh  Coronavirus  jenis  baru  yang  ditemukan.  Virus  ini  diawali  dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berasal dari Pasar Seafood di Wuhan. 2 Virus Corona ini sangat membahayakan dan telah menyebar ke seluruh Dunia, sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemi.
Munculnya  virus  korona  atau  Covid-19  di  Indonesia  menjadi  sangat  berbahaya  karena penularannya sangat cepat dan bahkan menyebabkan kematian. Data per 26 Februari 2021 bedasarkan worldmaters (2021) jumlah yang positif corona di seluruh dunia sebanyak 113.619.185 kasus, kematian sebanyak  2.520.856  kasus,  dan  sembuh  dari  covid  sebanyak  89.196.669 kasus.  Sedangkan  untuk  di Indonesia  data  per  26  Februari  2021  jumlah  kasus  yang  positif  corona  sebanyak  1.322.866  kasus, sedangkan kasus kematian sebanyak 35.786 kasus, dan kasus yang sudah sembuh sebanyak 1.128.672 kasus.
Peraturan yang lahir karena situasi pandemi ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan yang kini di ubah menjadi Undang-Undang no 2 tahun 2020.
Merespon  pandemi  corona  virus,  pemerintah  memberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  di  daerahnya  cukup  tinggi  penularannya  dan  sosial  distancing  (jaga  jarak  atau menghindari kerumanan) sejak bulan Maret 2020. Kebijakan tersebut membuat menurunkan aktivitas dalam kota-kota besar. Dimana pemerintah kota Makassar melakukan PSBB secara 2 kali yakni pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei hingga 21 Mei 2020.
Hal  ini  mengakibatkan  sistem  perekonomian  di  kota  Makassar  terganggu  pada  saat  PSBB. Banyaknya perusahaan, tempat makan, mall, dan hotel yang mengharuskan karyawannya melakukan work  from  home  (WFH)  atau  kerja  dari  rumah  dan  bahkan  ada  yang  dirumahkan  akibat  pandemic corona  virus.  Sehingga  para  pekerja  yang  dirumahkan  tidak  mempunyai  penghasilan  karena dirumahkan. Akibat inilah timbul ada niatan melakukan tindak kejahatan karena untuk bertahan hidup sehingga pelaku tindak kejahatan tidak mempunyai pilihan lain. Alasan lain timbulnya niat melakukan tindak  kejahatan  karena  adanya  pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  yang  tidak  menjamin  bahwa
2 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/413/2020  Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hal. 5
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
napi yang dibebaskan lewat itu tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi kekhawatiran dalam masyarakat.
Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak  dapat  dilepaskan  dari  ruang  dan  waktu,  masalah  manusia  yang  berupa  kenyataan  sosial,  yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik  turunnya  angka  kejahatan  pencurian  tergantung  pada  keadaan  masyarakat,  keadaan  politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak- tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana. 3
Dikutip  dalam  berita  online  RakyatSulsel  Kapolrestabes  Kota  Makassar  Kombes  Pol Yudhiawan  Wibisono  mengatakan  kejahatan  yang  terjadi  di  Kota  Makassar  mengalami  peningkatan selama pandemic virus Corona mewabah. Tren kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan. 4
Hal ini juga diperkuat oleh berita Harian Fajar menuliskan bahwa “aksi dan tindak kriminal kembali  mengintai  dan meneror  masyarakat  Makassar.  Jelang  pemberlakuan PSBB  tindak  kejahatan jalanan mengalami peningkatan. Beberapa kasus terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar. Terbaru, aksi penjambretan yang terjadi di jalan perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanaya. Seorang pengendara perempuan  menjadi  korban  pembegalan  pada  Selasa  petang,  17  April  2020.  Sehari  sebelumnya, pengendara  sepeda  motor  juga  menjadi  korban  di  sekitar  Jalan  Urip  Sumiharjo.  Selain  jambret  dan pembegalan, aktivitas balap liar oleh geng motor juga mulai meningkat sepekan terakhir. Jam operasi kawanan kelompok remaja pemotor ini kebanyakan pada malam hari.” 5 Sehingga menambah catatan terjadinya tindak kejahatan selama pandemi covid.
Kejahatan  adalah  perbuatan  jahat  umat  manusia  seperti  ketika  orang  membunuh,  mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Secara hukum, itu membatasi kejahatan pada tindakan yang ditentukan  oleh  negara.  Sebagaiamana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak menjelaskan pengertian kejahatan secara rinci, namun kejahatan itu diatur dalam buku ke dua KUHP dalam pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP.
Dalam  kasus  kejahatan  yang  sering  di  jumpai  adalah  kasus  tindak  kejahatan  di  jalanan  atau biasa disebut begal. Begal tersebut bahkan tidak segan-segan untuk melukai para korbannya bila tidak memberi apa yang dia mau ambil. Sehingga kerap sekali menimbulkan korban yang luka-luka.
Sehinggan  korban  juga  membutuhkan  perlindungan.  Perlindungan  adalah  perbuatan  untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan  kewajibannya  sebagai  manusia.  Bentuk  perlindungan  itu  dapat  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  bagaimana  seseorang  menghormati  orang  lain,  pemberdayaan  maupun pengakuan terhadap status hukum korban (hak-hak pribadi korban) dan pemberian hak hukum kepada
3 Ashar  Sinilele,  Kedudukan  Barang  Lelang  Yang  Digunakan    Untuk  Melakukan  Tindak  Pidana Pencurian    Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  (Jurnal  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi Syari'ah, Vol. 1 No. 1, 2019), hlm. 110.
4 https://rakyatsulsel.co/2020/04/22/kejahatan-meningkat-selama-corona-penjara-bisa-full-lagi/ Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00.
5 https://fajar.co.id/2020/04/18/jelang-psbb-teror-kejahatan-jalanan-meningkat-di-makassar/  Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.10.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
korban yaitu member kewajiban kepada orang lain untuk mengakui atau menghargai hak-hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum. 6
Seiring  dengan  kemajuan  budaya  dan  ilmu  pengetahuan  (iptek),  perilaku  manusia  didalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  justru  semakin  kompleks.  Perilaku  yang  demikian  apabila ditinjau  dari  segi  hukum,  tentunya  ada  perilaku  yang  sesuai  dengan  norma  dan  ada  yang  dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat. 7

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  yaitu  penelitian empiris. Dalam artian  melakukan  telaah  pada  aturan-aturan  yang  ada  ( normatif )  baik  berupa  peraturan-peraturan pemerintah,  literatul,  dan  penelitian  terdahulu.  Sehingga  melalui  penelitian  normatif,  peneliti  dapat melihat hukum secara vertikal dan juga apakah hukum mampu menjadi penengah untuk permasalahan- permasalahan yang terjadi. Untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi serta sumber data yang  diperlukan  sesuai  dengan  yang  diteliti,  maka  penulis  melakukan  penelitian  di  Kota  Makassar tepatnya  di  Polrestabes  Kota  Makassar.  Guna  mendapatkan  data  serta  informasi  kepada  pihak  yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peningkatan Kejahatan Sebab Pandemi Covid-19
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 8 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tindak kejahatan di kota Makassar yang cukup menonjol, yaitu tindak kriminal curas, curat, curanmor , dan curi biasa . Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus tindak pidana terkait curas,  curat,  curanmor ,  dan curi  biasa .  Kemudian    semakin  beraninya  pelaku  pencurian dalam  melakukan  aksinya  tidak  peduli  korbannya  laki-laki  maupun  perempuan.  Kejahatan  yang dilakukan oleh pelaku di Kota Makassar harus diwaspadai.
Faktor yang menyebabkan hal tersebut tentunya dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karna penyediaan lapangan kerja ditambah dengan pandemi covid-19 ini dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu, tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan  juga  merupakan  kondisi  sosial  yang  tidak  baik  dalam  suatu  masyarakat  khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialilsasi langsung.
6 Erlina,  Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik, (Jurnal Jurisprudentie Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016), hlm. 73.
7 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 3.
8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Menurut  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom  (Wawancara  16  Juni  2021)  kejahatan  umum  yang sering  terjadi  adalah  pencurian  dengan  pemberatan  ( curat ).  Hal  tersebut  dikarenakan  banyaknya rumah kosong atau penghuninya sedang pergi dan kamar kos yang ditinggal pemiliknya yang sedang libur dikarenakan akibat pandemi ini. Ada juga pelaku melakukan pada saat penghuninya sedang berada di dalam rumah. Modus pelaku pun beragam, ada yang melakukan pada saat  tengah malam hari ketika penghuninya sedang beristirhat dan adapula pada saat siang hari.
Untuk mengetahui perkembangan kejahatan yang dilakukan di Kota Makassar maka penulis mengambil data  dalam kurung waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut sebagai sampel pembanding tingkat kejahatan di kota Makassar sebelum pandemi dan sejak adanya pandemi. Maka penulis melakukan penelitian di instansi penegak hukum di Polrestabes Kota Makassar untuk mendapatkan data tentang kejahatan di Kota Makassar.
Tabel 1: Jumlah Kejahatan Pidana Umum di Kota Makassar Tahun 2019 s/d 2020

## Sumber : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020
(Tabel 1) di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dilaporkan selama 2 tahun mengalami peningkatan. Dimana data tersebut menunjukkan bahwa di  tahun  2020  mengalami  peningkatan  jumlah  tindak  kejahatan  pidana  umum  yaitu curas,  curat, curanmor, dan curi biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak adanya pandemi Covid- 19 ini, tingkat kejahatan di kota Makassar juga meningkat sekitar 34%. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus pada tahun 2019 dan tahun 2020.
Menurut  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom  (Wawancara  16  Juni  2021)  adapun  yang  tercatat dalam laporan kepolisian tetapi masih ada korban yang tidak melakukan pelaporan di kantor polisi, alasannya beragam, seperti tidak koperatif dan jarak tempat tinggal ke kantor polisi yang jauh Pelaku tindak  kejahatan  juga  beragam,  mulai  dari  anak  di  bawah  umur  hingga  orang  tua.  Namun kebanyakan narapidana adalah mereka yang fisiknya masih kuat  (remaja atau orang dewasa yang memiliki fisik yang masih kuat).
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.
Faktor  ekonomi  dan  faktor  lingkungan  yang  telah  dijelaskan  diatas  juga  dipegaruhi  oleh faktor  pendidikan  pelaku.  Tingkat  pendidikan  mempengaruhi  keadaan  jiwa,  tingkah  laku  dan
Tahun Curas Curat Curanmor Curi biasa Jumlah 2019 134 251 104 282 771 2020 198 323 164 354 1037 Total Kasus 1808
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
terutama  intelegensianya  seseorang,  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  tidak  mempunyai keterampilan  dan  keahlian,  seseorang  mendapatkan  kedudukan  yang  rendah  dimasyarakat  serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.
Jika  berbicara  tentang  pendidikan  dikaitkan  dengan  kejahatan  mungkin  banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu penulis membatasi seperti pendidikan yang kurang berhasil  mengakibatkan  pendidikan  pelaku  yang  relatif  rendah  akan  mempengaruhi  pekerjaan pelaku karena  kurangnya  keterampilan  yang dimiliki.  Akibatnya pelaku kejahatan  yang  terjadi  di kota  Makassar  pada  umumnya  adalah  buruh  yang  pekerjaannya  tidak  tetap.  Hal  itu  disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.
Kemudian  bekal  pendidikan  yang  baik  kemungkinan  dapat  mencegah  tingkah  laku  jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom Kasubnit Unit 1 Polretabes Kota Makassar bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).
Pada  dasarnya  suatu  kejahatan  adalah  bentuk  lain  dari  penyakit  masyarakat.  Bentuk kejahatan  atau  penyakit  masyarakat  yang  sering  terjadi  dalam  kondisi  masyarakat  sekarang  ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah begal/jambret, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.
Menurut  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom  (Wawancara  16  Juni  2021)  terjadinya  tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya psbb yang mengharuskan aktivitas diluar diminimalisirkan agar tidak terjadinya penularan dengan cepat. Terlebih ada beberapa pelaku yang mencari nafkah dengan kerja serabutan mengakibatkan tidak  bisa  mendapatkan  uang,  dan  akhirnya  dia  melakukan  tindak  kejahatan.  Sehingga  akibat pandemic  ini  sangat  mempengaruhi  mengapa  pelaku  melakukan  tindak  kejahatan.  Adapula dikarenakan  pelaku  residivis  mendapatkan  pembebasan  tetapi  setelah  dia  keluar  dari  penjara  dia melakukan lagi kejahatan, motifnya sama karena ekonomi, tetapi dikarenakan pandemic ini dia dapat pembebasan secara cepat.
2. Upaya Dalam Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Sebab Pandemi Covid-19
Implementasi bantuan hukum di Indonesia merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin untuk  memperoleh  bantuan  hukum  dalam  paktek  peradilan  selama  ini  belum  memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di  kota-kota  maupun  di  desa  di  berbagai  pelosok  di  seluruh  Indonesia,  padahal  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  keadilan.  Fakir  miskin  berrhak  memperoleh
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pembelaan advokat atau pembela umum dari Oganisasi Bantuan Hukum dan tidak bisa diabaikan hanya karena alasan ketidakmampuan finansial. 9
Penanggulangan  kejahatan  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang berwajib  untuk  melakukan  sebuah  tindakan  agar  kejahatan  tidak  terjadi  lagi.  Dan  diharapkan masyarakat  tetap  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  menjalani  kesehariannya  tanpa  ada  sebuah ancaman  kejahatan  terhadapnya.  Dalam  hal  ini  akan  dijelaskan  upaya  penanggulangan  kejahatan yang terjadi di Kota Makassar. Karena seperti yang diketahui bersama Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota yang terus berkembang serta menjadi pusat kepadatan penduduk dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi.
Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Reserse Polrestabes Kota Makassar  yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 di Polrestabes Kota Makassar bahwa
“Polrestabes  tentunya telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminalisir terjadinya angka kejahatan di Kota Makassar ini”.
Usaha  penanggulangan  diartikan  sebagai  usaha  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kasus kejahatan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya,  kejahatan  dipandang  dari  sudut  manapun  harus  diberantas  dan  tidak    boleh  dibiarkan merajalela,  lebih-lebih  kalau  akibatnya  sangat  memprihatinkan  atau  sangat  membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kasus kejahatan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab  selama  masih  ada  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  mempunyai  kepentingan  yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan.
Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan tindak kejahatan di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku  penegak  hukum,  oleh  sebab  itu  polisi  akan  selalu  berkaitan  dengan  peranan  pokok  polisi dalam  mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan,  meningkatnya  angka  statistik  kejahatan  untuk sebagian  besar  merupakan  tanggung  jawab  POLRI  serta  besar  kemungkinan  untuk  berusaha mengatasinya.
Seluruh kegiatan  tersebut  di  atas  merupakan kegiatan  berlanjut  guna  melaksanakan  tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan  bahwa  apabila  dilakukan  pentahapan  maka  diadakan  pentahapan  berdasarkan  waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku. 10
9 Frans hendra winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusonal Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , h. 205.
10 Seojono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 42.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
a. Upaya Preventif
Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif  menjadi  sifat  positif  agar  usaha-usaha  tersebut  tidaklah  lagi  menjadi  gangguan  dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.
Usaha  melakukan  tindakan  pencegahan  dari  berbagai  pihak  dianggap  turut  memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.
Menurut  Ipda  Roni  Parsaulian  Gultom  (dalam  wawancara  pada  tanggal  16  Juni  2021), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:
1. Memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  saling  menjaga  dan  saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan  langkah-langkah  praktis  dalam  pengamanan  diri  dari  hal-hal  yang  dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan  penerangan  kepada  masyarakat  apabila  terjadi  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi
b. Upaya Represif
Sehubungan  dengan  penindakan  yang  dilakukan  terhadap  pelaku,  maka  pihak  kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.
Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata  lain  berwujud  peningkatan  terhadap  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  atau  warga masyarakat  yang  melanggar  hukum  dan  dilakukan  pembinaan  terhadap  pelakunya  agar  tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.
Setelah  memaparkan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  di  wilayah  hukum Polrestabes Kota Makassar, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk  menanggulangi  kejahatan  khususnya  di  wilayah  Polrestabes  Kota  Makassar.  Upaya
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
penanggulangan  kejahatan  perlu  memperhatikan  pengalaman-pengalaman  upaya  penanggulangan sebelumnya  serta  tingkat  keberhasilannya.  Berikut  upaya-upaya  penanggulangan yang  selama  ini telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar untuk mengurangi kejahatan:

## 1) Upaya Pre-Emtif
Upaya  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat  tertanam  dalam  diri  seseorang  sehingga  seseorang  tidak  memiliki  niat  untuk  melakukan kejahatan.  Upaya  yang  telah  dilakukan  Polrestabes  Kota  Makassar  dalam  mewujudkan  upaya penanggulangan  tersebut  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  berupa  penyuluhan  hukum  ke masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

## 2) Upaya Preventif
Upaya yang telah dilakukan Polrestabes Kota Makassar dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, melakukan kegiatan  POLMAS  (Polisi  Masyarakat)  dengan  pembentukan  FKPM  (Forum  Komunikasi  Polisi Masyarakat),  serta  melakukan  deteksi  dini  terhadap  pelaku-pelaku  kejahatan  jambret  dengaan mengumpulkan  informasi  dari  informan  dan  melakukan  pencatatan  atau  identifikasi  pelaku kejahatan termasuk kelompok dan sindikatnya.

## 3) Upaya Represif
Upaya  represif  dilakukan  pada  saat  telah  terjadi  kejahatan  yang  tindakannya  berupa penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman.  Upaya  yang  telah  dilakukan  Polrestabes  Kota Makassar  dalam  mewujudkan  upaya  represif  tersebut  adalah  dengan  memberikan  perlakuan terhadap  pelaku  sesuai  dengan  akibat  yang  di  timbulkannya.  Perlakuan  yang  dimaksud  adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi  pidana  secara  tidak  langsung,  artinya  tidak  berdasarkan  putusan  yang  menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku kejahatan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan.
Masyarakat  harus  berani  menjadi  saksi  ketika  melihat  kejahatan  tersebut,  karena  dapat menambahkan  hukuman  tersangka,  sehingga  dapat  memberikan  efek  jera.  Selain  itu  masyarakat diminta  untuk  menigkatkan  kewaspadaan  agar  tidak  menjadi  target  pelaku  kejahatan,  serta  harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan.
Pelaku kejahatan, rata- rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang  kurang  waspada,  tidak  memiliki  cukup  tenaga,  dan  banyak  menggunakan  perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan jambret, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan.
Melihat  kasus  pada  tahun  2020  akibat  dari  pandemi  Covid-19  kasus  kejahatan  di  kota Makassar  mengalami  peningkatan  sebesar  34%,  menandakan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi agar kasus kejahatan ini tidak berkembang lebih jauh  lagi.  Tapi  bukan  berarti  tidak  berupaya,  para  aparat  penegeka  hukum  tentunya  telah mengupayakan  agar  kasus  kejahatan  berkembang  lebih  jauh  jauh  lagi.  Hal  tersebut  tentunya dibutuhkan kerja sama dan kepercayaan dari anggota masyarakat.

## KESIMPULAN
Jumlah peningkatan kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom  sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Krimanal Polrestabes Kota Makassar. Kejahatan dilakukan oleh pelaku umumnya diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya PSBB yang mengharuskan aktivitas di luar diminimalisirkan agar tidak terjadinya penularan dengan cepat. Terlebih ada beberapa pelaku yang mencari nafkah dengan  kerja  serabutan  mengakibatkan  tidak  bisa  mendapatkan  uang,  dan  akhirnya  dia melakukan  tindak  kejahatan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pandemik  ini  sangat mempengaruhi mengapa pelaku melakukan tindak kejahatan.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  menanggulangi  terjadinya  kejahatan  selama  pandemi covid-19  dijelaskan  bahwa  pihak  Polrestabes  Kota  Makassar  telah  melakukan  upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emtif, yakni dengan memberikan pemahaman terkait norma- norma  yang  berlaku  di  masyarakat  ddengan  harapan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  bagi masyarakat  untuk  tidak  melakukan  kejahatan.  Kemudian  upaya  preventif,  yakni  dengan melakukan  pencegahan  yang  merupakan upaya  lanjutan  dari  pre-emtif  sebagai  upaya  untuk menghilangkan kesempatan masyarakat melakukan tindak kejahatan. Dan upaya represif, yaitu upaya  yang  dilakukan  saat  kejahatan  itu  terjadi,  dimana  aparat  kepolisian  menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selama pandemi ini, tentunya upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Makassar sendiri tidak jauh berbeda dengan sebelum Covid-19, hal yang  membedakannya  hanyalah  pihak  Polrestabes  Kota  Makassar  menerapkan  protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan virus.

## DAFTAR REFERENSI
Alam, A. S.. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi. Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanan. Jakarta: Kencana. Bawengan, G. W.. 1974. Teknik Interogasi dan Kasus-kasus Kriminal. Jakarta: Pradnya Paramita. Bonger, W. A.. 1962. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pembangunan.
Erlina, Erlina. 2014. Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. Jurnal Al Daulah Vol,
3.  No. 2.
Erlina,  Erlina.  2016.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik.  Jurnal Jurisprudentie Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2
Jumadi,  Jumadi.  2016.  Memahami  Konsep  Konstitusional  Indonesia.  Jurnal  Jurisprudentie:  Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Jumadi,  Jumadi.  2017.  Negara  Hukum  Dan  Pembangunan  Nasional  Berwawasan  Hukum.  Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4. No. 1.
Natsif,  Fadli  Andi.  2017.  Pancasila  Dalam  Perspektif  Hukum  Konstitusi  Indonesia,  Jurnal Jurisprudentie, Vol. 4. No. 2.
Natsif, Fadli Andi. 2019. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat, Jurnal Alauddin Law Development, Vol. 1. No. 3.
Sinilele, Ashar. 2018. Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Jurnal Al  Daulah  Vol.  7 No. 2.
Sinilele, Ashar. 2019. Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Jurnal  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1 No. 1