## KORUPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA

## Nugroho SBM
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang
Jl. Prof Sudharto SH Tembalang
Email: nugroho_sbm@yahoo.co.id

## Abstrak
Tingkat Korupsi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International. Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  PDB,  populasi  wanita,  tingkat  pendidikan  dan keterbukaan  ekonomi  terhadap  tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Studi  ini  menunjukkan  PDB variabel,  populasi  wanita,  dan  tingkat  pendidikan  yang  dipamerkan  secara  signifikan mempengaruhi  tingkat  korupsi  di  Indonesia,  sedangkan  tingkat  keterbukaan  ekonomi  tidak signifikan mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia .. Variabel yang paling berpengaruh adalah populasi wanita. Ini berarti kebutuhan untuk posisi publik yang lebih diberikan kepada perempuan untuk meminimalkan korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, PDB, Penduduk Wanita, Pendidikan, Keterbukaan Ekonomi

## Abstract
Levels of Corruption in Indonesia is still high compared to the other countries of the world seen from the Corruption Perception Index published by Transparency International. This study analyzed the influence of GDP, female population, education level and economic openness to the level of corruption in Indonesia.  The  study  shows  the  variables  GDP,  female  population,  and  education  levels  exhibited significantly affect the level of corruption in Indonesia, while the level of economic openness does not significantly  affect  the  level  of  corruption  in  Indonesia  ..  The  most  influential  variable  is  female population. This implies the need for more public positions given to women to minimize corruption.
Keywords: Corruption, GDP, Female Population, Education, Economic Openess

## Latar Belakang
Tingkat korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang tidak beranjak jauh dari posisi negara yang korup yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi  yang  dihitung  Oleh Transparency  International (TI)  seperti  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.1. Padahal seharusnya tingkat korupsi di Indonesia menurun karena telah dilakukan berbagai hal   untuk menurunkan tingkat korupsi tersebut. Berbagai hal tersebut antara lain: membuat UU Khusus Tindak Pidana Korupsi, membentuk Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan terakhir dengan membentuk lembaga " Super Body " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disebabkan antara lain belum dipahaminya secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia.
Pentingnya  upaya-upaya  untuk  menekan  tingkat  korupsi  di  Indonesia  dilandasi  oleh  beberapa dampak negatif korupsi. Beberapai dampak negatif  korupsi tersebut antara lain (Mauro,1995 dan 1997) :
1.  mengurangi pertumbuhan ekonomi
2.  meningkatkan kesenjangan sosial
3.  menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi,
4. mengurangi efektifitas kebijakan publik ,
5.  mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak karena pegawai pajak menerima suap,
6.  terabaikannya penyediaan barang publik.
Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Tetapi studi-studi tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif dan dari sudut pandang ilmu hukum. Sedangkan studi dengan pendekatan kuantitatif dan dari sudut pandang ekonomi dengan menggunakan variabel-variabel ekonomi (makro) masih jarang dilakukan. Oleh karena itu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif dan dari sudut pandang ilmu ekonomi dengan menggunakan variabel-variabel ekonomi perlu dilakukan.

## Tabel 1
Indeks Persepsi korupsi dan Peringkat Indonesia dalam Hal Negara Terbersih atau Terkorup di dunia Tahun 1998-2010
Sumber : Transparency Internasional, tahun 1998-2009
Keterangan : *) Indeks Persepsi korupsi besarnya antara 0 (menunjukkan suatu negara sangat korup) sampai 10 (menunjukkan suatu negara sangat Bersih)

## Permasalahan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan fenomena ( fenomena gap ) dan kesenjangan rpenelitian ( research gap ).
Kesenjangan  fenomena  ( fenomena  gap )  dari  penelitian  ini  adalah  meskipun  telah  dilakukan beberapa  upaya  untuk  menekan  tingkat  korupsi,  antara  lain:    membuat  UU  Khusus  Tindak  Pidana Korupsi,  membentuk  Peradilan  Khusus  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor),  dan  terakhir  dengan membentuk lembaga " Super Body " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disebabkan antara lain belum dipahaminya secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia.
Tahun Indeks Persepsi korupsi *) Rangking dalam Negara Terbersih Rangking dalam Negara Terkorup Jumlah Negara yang Disurvei 1998 2,0 80 5 85 1999 1,7 96 3 99 2000 1,7 85 4 90 2001 1,9 88 4 91 2002 1,9 96 6 102 2003 1,9 122 6 133 2004 2,0 130 5 146 2005 2,2 137 6 159 2006 2,4 130 7 163 2007 2,3 143 10 180 2008 2,6 126 15 180 2009 2,8 111 18 180 2010 2,8 110 18 178
Sedangkan kesenjangan penelitian ( research gap ) dari penelitian ini adalah selama ini analisis tentang korupsi di Indonesia lebih banyak dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan dari sudut hukum.  Maka  perlu  dilakukan    penelitian  dengan:  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi dengan cara  menganalisis  variabel-variabel  ekonomi  (makro)  yang  mempengaruhi  terjadinya  korupsi  di Indonesia  dan  bukan  variabel  hukum  seperti  yang  selama  ini  digunakan  dalam  analisis  korupsi  di Indonesia.

## Pengertian Korupsi dan Cara Pengukurannya

## Pengertian Korupsi
Meskipun kelihatannya sederhana, sangatlah sulit dalam praktek untuk mendefinisikan korupsi. Wu  (2003)  menyatakan  ada  3  (tiga)  sebab  mengapa  mendefinisikan  korupsi  sangat  sulit. Pertama,definisi korupsi sangat terkait dengan budaya suatu masyarakat. Contohnya: pemberian atau kenang-kenangan      kepada  sesama  rekan  bisnis  atau  dari  kaum  bisnis  kepada  pejabat  publik  dalam masyarakat barat yang sangat ketat memegang hukum serta pendekatan hubungan bisnis bersifat formal dan business like, bisa dikategorikan setiap suap atau korupsi. Tetapi bagi masyarakat timur seperti di China, Korea,dan Taiwan        pemberian seperti itu dianggap sebagai hal biasa karena hubungan bisnis yang lebih bersifat informal dan personal. Tradisi seperti ini sering disebut guanxi (Chen, 1994 dalam Wiryawan dan Wiryawan 2003). Kedua, penilaian korupsi sering terpisahkan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Ada perbuatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi, namun secara moral salah. Sebaliknya, ada tindakan yang secara moral betul tetapi sebenarnya merupakan tindakan korupsi. Ketiga,    banyak aktifitas atau tindakan yang berada pada wilayah abu-abu (grey area) dimana motivasi dari si pemberi suap perlu dilihat atau dicermati.
Meskipun  mencari  definsi  korupsi  sangatlah  sulit,  tetapi  ada  beberapa  pihak  dan  peneliti maupun oenulis yang mencoba mencari definnisi korupsi tersebut. Dalam ilmu ekonomi korupsi sering disebut sebagai kegiatan mencari rente ( Rent Seeking Activity ). Dikatakan demikian karena seseorang yang menerima suap tidak melakukan atau terlibat dalam kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah (Ades dan  Tella, 1999).
Konferensi  Malta  1994  (dalam  Wiryawan  dan  Wiryawan,  2003)    mendefinisikan  korupsi sebagai  adalah  segala  hal  yang  berebau  kecurangan  (i mprobity atau dishonesty ).  Batasan  korupsi menurut Konferensi Malta ini sangat luas yaitu bukan saja tindakan yang melawan hukum tetapi juga melawan kepantasan secara moral yanf bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.
Senada  dengan  batasan  korupsi  menurut  Konferensi  Malta,  Coase  (dalam  Wiryawan  dan Wiryawan,2003) menyatakan bahwa korupsi di samping bisa  dilakukan oleh pejabat publik, bisa juga dilakukan oleh pejabat swasta dalam sebuah perusahaan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau pengelapan uang negara, uang perusahaan atau yang lainnya  untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Sedangkan  UU  nomer  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  TIndak  Pidana  Korupsi  yang kemudian direvisi menjadi UU nomer 20 tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi sebagai berikut:
1. Tindak Pidana Korupsi di luar yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), yang terdiri dari:
a. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat umum dan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara.
b. Penyalahgunaan  Kewenangan/kekuasaan yaitu  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh  setiap  orang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan,  yang  dapat  merugikan  keuangaan  negara  atau perekonomian negara.
c. Memberi  Hadiah  dengan  Mengingat  Kekuasaan yaitu  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh seorang dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan memberi  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai  negeri  dengan  mengingat  kekuasaan  atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan.
d. Percobaan/Pembantuan/Pemufakatan  Jahat  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi, yaitu  tindakan  seseorang  untuk  mencoba  melakukan  korupsi,  membantu  orang  lain melakukan  korupsi,dan  bermufakat  dengan  ornag  lain  untuk  melakukan  korupsi  bisa dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi.
e. Sengaja  Mencegah/Merintalkan/Menggagalkan  Penanganan  Tindak  Pidana Korupsi ,yaitu  tindakan  setiap  orang  yang  dengan    sengaja  mencegah,  merintangi,  atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penyntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
f. Dengan Sengaja Tidak Memberi Keterangan yang Benar, yaitu tindakan setiap orang yang sengaja tidak memberi keterangan yang benar pada kasus tindak pidana korupsi.
g. Menyebutkan  Nama/Alamat  Pelapor, yaitu  tindakan  seseorang  dalam  kasus  tindak pidana korupsi yang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau saksi.
2. Tindak Pidana Korupsi yang Diatur atau Berasal dari KUHP, yaitu:
a. Suap , yaitu memberikan hadiah atau janji kepada:
- pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  agar  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatanya  sesuoleh  orang lain,atau i kewenangannya.
- Hakim agar mempengarui keputusan perkara
- Advokat untuk mempengarui nasehat atau pendapat yang akan diberikan.
b. Penggelapan, yaitu tindakan dari pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan  untuk  menjalankan  suatu  jabatan  umum  yang  secara  terus  menerus  atau sementara  waktu,  dengan  sengaja  mengelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan karena  jabatannya,  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  tersebut  diambil  atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan penggelapan itu.
c. Pemerasan, yaitu  tindakan  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  lain  secara melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaanya  memaksa  seseorang membeeri  sesuatu,  membayar,atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
d. Pengaduan  yang  berkenaan  dengan  Pemborong/Rekanan, yaitu  perbuatan  yang dilakukan oleh:
- pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang dalam pembuatan bangunan atau penyerahan bahan bangunan yang dapat membahayakan orang, Tentara Nasional Indonesia, dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- orang  yang  menerima  penyerahan  bahan  bangunan  yang  membiarkan  terjadinya perbuatan curang.
- Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadan, atau persewaan, yang pada saat  dilakukan  perbuatan  tersebut  untuk  seluruh  atau  sebagian  ditugaskan  untuk mengurus/mengawasinya.

## Pengukuran Korupsi
Menurut Fishman dan Gatti (2002) ada 4 cara mengukur tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara :
1. Indeks Korupsi versi Intenational Country Risk Guide(ICRG)
Besarnya Indeks antara 0 (tidak ada korupsi) sampai 1 (sangat korup). Skor   atau indeks yang tinggi menunjukkan oknum pejabat pemerintah meminta pembayaran khusus dan illegal untuk aktivias-aktivitas seperti lisensi ekspor-impor, pengendalian kurs,pengisian pajak,kebijakan proteksi dan pinjaman.
2. Indeks Korupsi versi Eksportir Jerman atau German Corruption Exporter Indekx (GCI) Indeks ini dikembangkan oleh Neumann (1994)dengan menghitung proporsi pembayaran pungutan ekspor terhadap total biaya.
3. Indeks korupsi versi Laporan Daya Saing Dunia atau World Competetiveness Report Corruption Indeks(WCRCI)
Indeks ini mengukur praktek-praktek tidak semestinya dalam penyediaan barang publik.
4. Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index (CPI)
Indeks  ini  dikeluarkan  oleh  organisasi Transparansi  Internasional.  Besarnya  Indeks  antara  0 (sangat korup dan 10 (sangat bersih). Indeks ini dihasilkan dari survei terhadap pelaku usaha di beberapa negara.
Kuncoro (2002) menyatakan bahwa sampai tahun 1998 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tahunan yang diterbitkan dalam buku Statistik Industri. Dalam buku Statistik Industri tersebut dipaparkan biaya produksi dan non-produksi. Dalam biaya non-produksi ini ada pos “biaya lain-lain”. Biaya lain-lain inilah yang bisa dipakai sebagai proxy dari suap yang dilakukan pengusaha pada birokrat.
Reinika  dan  Svenson  (2002  ;  2003)  menyatakan  bahwa  ada  3  (tiga)    pendekatan  yang  bisa dipakai untuk mengukur dan menganalisis korupsi dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan pertama, memakai data kerat lintang (cross section) antar negara. Pendekatan ini biasanya menitikberatkan pada faktor-faktor makro yang mempengarui terjadinya korupsi serta dampak korupsi pada perekonomian juga secara makro. Namun pendekatan ini biasanya sulit dan mahal dalam pengumpulan data (khususnya data kuantitatif). Pendekatan kedua, menggunakan data persepsi tentang korupsi dan juga data nominal kuantitatif pada tingkat mikro (khususnya dikumpulkan dari survai terhadap dunia swata atau bisnis). Pendekatan ini lebih   mudah dilakukan, lebih dapat dipercaya dan lebih bisa menjelaskan secara rinci (tidak  terlalu  makro)  perilaku  korupsi  serta  keterkaitannya  dengan  para  agen  (para  pelaku  secara individual). Pendekatan etiga, menjelaskan korupsi sebagai fungsi atau dipengarui oleh kebijakan serta kelembagaan yang ada pada sebuah negara.
Wu (2003) mencoba mengkompilasikan beberapa indeks dan ukuran yang selama ini dipakai di dunia untuk mengukur korupsi yang sebagian telah diuraikan di depan. Beberapa indeks atau ukuran itu adalah :
1. Corruption perception indeks (CPI) yang disusun oleh Transparency International.
2. International Country Risk Guide (ICRG)
3. Business International (BI) Index
4. indicator yang disusun dalam Internasional Financial Statistics (IFS) oleh IMF
5. Salah  satu  indicator  dalam World  Development  Indicators yang  tercantum  dalam World Development Report yang disusun oleh Bank Dunia.
6. World Business Environment Survey (WBES) yang disusun oleh Bank Dunia
7. Global Competetiveness Survey
8. World Competetiveness Report
9. German Exporter Index
10. Indeks yang disusun oleh Standart and Poor
11. indeks versi Gallup Internasional
12. Public Expenditure Tracking Survey (PETS) yang mencoba mengukur korupsi dari kebocoran yang terjadi  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  public  khususnya  jasa  kesehatan  dan  pendidikan (Reinika,2002)
13. Quantitative Service Delivery Survey (QSDS) yang mencoba mengukur korupsi dari kebocoran dalam penyediaan barang dan jasa publik khususnya kesehatan dan pendidikan (Reinika, 2002).

## Penelitian Terdahulu
Mauro  (1997)  menggunakan  data  100  negara  dengan  menggunakan  regresi  berganda menyimpulkan  bahwa  penyebab  korupsi  yaitu  adanya  pembatasan  perdagangan,  adanya  subsidi, pengendalian harga, penentuan kurs yang berbeda untuk berbagai keperluan, gaji pegawai negeri yang rendah, berlimpahnya kekayaan alam, dan faktor-faktor sosial budaya.
Sementara itu, Tanzi (1998) dengan menggunakan beberapa Negara sebagai sampel dengan alat analisis regresi menemukan bahwa korupsi berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi  adalah  regulasi  pemerintah  yang  rumit,  sistem perpajakan yang tidak baik, pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, kualitas birokrasi yang buruk, gaji pegawai negeri yang rendah, minimnya keberadaan lembaga pengawasan, sistem hukum yang jelek.
Swammy  (2000)  dengan  mengambil  1.717  orang  manajer  senior  laki-laki  dan  502  manajer senior wanita di Negara bagian Georgia menemukan bahwa wanita mempunyai keterlibatan yang lebih kecil dalam  korupsi dibanding laki-laki.
Sementara itu Trisman (2000) dengan menggunakan data dari 85 negara di dunia menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu sistem hukum yang lemah, agama yang dianut, tingkat demokratisasi yang masih rendah, perkembangan ekonomi yang masih dalam tahap awal, gaji pegawai negeri yang rendah, intervensi Negara yang terlalu besar, kekayaan alam yang berlimpah, dominasi etnis tertentu, dan tingka desentralisasi yang tinggi. Penjelasan lebih lanjut dari faktor agama adalah dari penelitiannya dengan membandingkan dua komunitas agama satu beragama katolik dan satu protestan. Ternyata yang beragama protestan mempunyai kecenderungan korupsi lebih rendah. Karena komunitas  protestan  lebih  terbuka  sedangkan  komunitas  katolik  lebih  tertutup  dan  ada  mekanisme pengakuan dan pengampunan dosa.
Gurgur dan Anwar Shah (2005) dengan data dari 30 negara menemukan bahwa desentralisasi fiskal telah mengurangi korupsi, tetapi dampak pengurangan korupsi akibat desentralisasi fiskal tersebut lebih besar di Negara kesatuan dibanding di Negara federasi. Faktor – faktor yang menjadi penyebab korupsi adalah besarnya peran pemerintah dalam perekonomian, tingkat keterbukaan ekonomi yang
kurang,  struktur  ekonomi  yang  tidak  baik,  kurangnya  kuantitas  dan  kualitas  lembaga  pengawasan, tingkat perkembangan social yang masih rendah, serta rendahnya gaji pegawai negeri.
Herzfeld dan Weiss (2005) dengan menggunakan data 72 negara menemukan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi korupsi adalah pertumbuhan ekonomi, agama, gaji pegawai negeri, tingkat demokrasi,  stabilitas  politik,keterbukaan  ekonomi,  kekayaan  alam,  heterogenitas  masyarakat  dan penegakan hukum.
Ekstrand  (2005)  menyimpulkan  dalam  studinya  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi korupsi yaitu: tingkat demokrasi, pendapatan nasional riil, iklim, tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup,  hak  politik,  kebebasan  pers,  tingkat  mortalitas  bayi,  ukuran  rumahtangga,  jumlah  penduduk, country risk, indeks pembangunan manusia, dan agama.
Shabbir dan Anwar (2007) menyimpulkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi korupsi yaitu tingkat perkembangan ekonomi (diukur dengan GDP), kebebasan ekonomi (diukur dengan Indeks Kebebasan Ekonomi), globalisasi (diukur dengan persentase ekspor dikurangi impor terhadap GDP), tingkat pendidikan (diukur dengan angka melek huruf), dan distribusi pendapatan (diukur dengan Gini Rasio).

## Kerangka Pemikiran Teori
Atas dasar tinjauan teori dan penelitian terdahulu serta dengan pertimbangan kecukupan serta ketersediaan data maka kerangka pemikiran teori dari penelitian ini dapat dilihat pada Diagram 1.

## Diagram 1

## Kerangka Pemikiran Teoritis

## Metode Penelitian
Data dan Sumbernya
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diterbitkan  oleh Transparency International dan Badan Pusat Statistik

## Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang diestimasi dengan menggunakan paket program SPSS.

## Model yang Digunakan
Dengan  memepertimbangkan  kecukupan  dan  ketersediaan  data  maka  model  regresi  linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi produksi Cobb- Douglas sebagai berikut:
β1. β2 β3 β4 CORRUPT = β0. GDP   GENDER  . EDU  . GLOBAL
Dari  fungsi  produksi  Cobb-Douglas  tersebut  kemudian  ditrasformasikan  menjadi  bentuk  logaritma natural sebagai berikut:
GDP GENDER EDU GLOBAL CORRUPT
LnCORRUPT =Ln β0 + β1 Ln GDP + β2Ln GENDER + β3 LnEDU + β4 LnGLOBAL Keterangan:
CORRUPT =  Tingkat  Korupsi  di  Indonesia  diukur  dg  Indeks  Persepsi  Korupsi  yang diterbitkan  oleh  Transparency  International,  makin  besar  Indeks  menunjukkan makin rendah tingkat korupsi GDP =  Gross Domestik Product Indonesia
GENDER =  Jenis kelamin penduduk Indonesia EDU =  Tingkat pendidikan penduduk Indonesia
GLOBAL =  Tingkat globalisasi atau keterbukaan ekonomi Indonesia
Adapun alasan mentransformasikan fungsi menjadi bentuk logaritma natural adalah:
1. Mendekatkan skala data sehingga estimasi akan terbebas dari heteroskedastisitas
2. Parameter regresi bias langsung dibaca sebagai elastisitas.

## Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2

## Tabel 2

## Definisi Operasional Variabel

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu GDP, Jenis Kelamin Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Globalisasi Indonesia terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3

## Tabel 3 Ringkasan Hipotesis Penelitian
NO VARIABEL KETERANGAN

## DEFINISI OPERASIONAL
1 CORRUPT Tingkat Korupsi di Indonesia Indeks  Persepsi  Korupsi  yang dipublikasikan Oleh Transparency International makin besar Indeks menunjukkan makin rendah tingkat korups i 2 GDP Gross Domestic Product Indonesia GDP Indonesia  atas Dasar Harga Konstan dalam satuan RP 3 GENDER Jenis Kelamin Penduduk Indonesia Jumlah  Penduduk  Perempuan  di Indonesia dalam satuan orang 4 EDU Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia Tingkat  Melek  Huruf  dalam satuan persentase 5 GLOBAL Tingkat Globalisasi perekonomian Indonesia Persentase  Net  Export  terhadap GDP dalam satuan persentase NO VARIABEL INDEPENDEN PENGARUHNYA TERHADAP VARIABEL DEPENDEN (CORRUPT) 1 GDP Negatif 2 GENDER Positif 3 EDU Positif 4 GLOBAL Positif
Catatan: Variabel Corrupt diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana makin besar indeks menunjukkan makin rendah tingkat korupsi. Dengan demikian,  hipotesis juga ”terbalik” , misal makin tinggi GDP makin besar corrupt artinya justru makin besar GDPmaka IPK makin turun , yang artinya justru korupsi makin naik karena kenaikan GDP membuat ”basis” melakukan korupsi makin besar.

## 2. Hasil Regresi : Korupsi dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya
Setelah lolos dari berbagai uji kebaikan model yaitu uji normalitas, deteksi autokorelasi, deteksi multikolinieritas,  dan  deteksi  heteroskedastisitas,  Hasil  regresi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4

## Tabel 4
Signifikansi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia

## Sumber: Hasil perhitungan
Keterangan: Variabel Dependennya CORRUPT atau Tingkat Korupsi di Indonesia yang diukur dengan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  yang  dihitung  dan  diterbitkan  Oleh Transparency International
Tabel  4  tentang  hasil  regresi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  korupsi  di  Indonesia
2 menunjukkan  beberapa  hal:.  Pertama,  dari  koefisien  determinasi  (R )  sebesar  0,980  dapat  diartikan bahwa naik turunnya atau variasi variabel CORRUPT atau tingkat korupsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 98 persen dipengaruhi oleh variasi atau naik turunnya variabel independen yang dipilih yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin penduduk (GENDER), tingkat pendidikan penduduk (EDU), dan tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL). Sedangkan hanya 2 persen yang dipengaruhi oleh hal lain yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan dalam data dan pengukuran variabel.  Berarti model yang dipilih mendekati gambaran kenyataannya.
Kedua,  tanda  dari  parameter  variabel  independen  yaitu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia yang menunjukkan arah pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat korupsi di Indonesia sesuai dengan hipotesis. Pengaruh variabel pendapatan nasional (GDP) yang diukur dengan Produk  Domestik  Bruto Atas  Dasar  Harga  Konstan  dilihat  dari  tanda  parameternya  adalah  negatif terhadap  CORRUPT  yang  diukur  dengan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  artinya  makin  tinggi  GDP makin rendah IPK atau makin tinggi tngkat korupsi.. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi oleh teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan nasional Indonesia akan semakin tinggi tingkat korupsinya. Logikanya adalah semakin makmur suatu negara – yang berarti semakin  maju  kegiatan  perekonomiannya-  tanpa  dibarengi  upaya  untuk  menekan  tindak  kejahatan korupsi maka akan semakin menjadi lahan subur untuk praktek korupsi. Ada pepatah mengatakan ”Ada Gula Ada Semut”. Variabel jenis kelamin (GENDER) yang diukur dengan jumlah penduduk wanita, parameternya  bertanda  positif  berarti  hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  bahwa  semakin  besar  jumlah
NO VARIABEL INDEPENDEN PARAMETER T hit KETERANGAN 1 2 3 4 GDP GENDER
EDU
GLOBAL R 2 = 0,980 - 3,059 2,871 0,654 0,034 - 4,710 3,529 3, 050 0,352 Signifikan pada α = 5% Signifikan pada α = 5% Signifikan pada α = 5% Tidak Signifikan

## MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol 26. No 2 Juli 2012
penduduk wanita di Indonesia akan semakin besar IPK yang berarti semakin rendah tingkat korupsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi teori dan penelitian terdahulu bahwa wanita mempunyai perilaku lebih tidak korup dibanding lelaki. Variabel pendidikan (EDU) yang diukur dengan persentase Angka Melek Huruf   juga parameternya mempunyai tanda positif yang artinya pengaruh tingkat  pendidikan  penduduk  terhadap  IPK  adalah  positif  atau  di  sisi  lain  negatif  terhadap  tingkat korupsi.  Artinya  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  Indonesia  akan  semakin  rendah tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  dilandasi  teori  dan  penelitian sebelumnya bahwa makin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seseorang makin sadar akan etika dan  moral  serta  hukum  sehingga  akan  semakin  menghindari  tindakan  tercela  dan  melawan  hukum seperti korupsi. Variabel keterbukaan ekonomi (GLOBAL) yang diukur dengan persentase net ekspor (Ekspor  dikurangi  impor)  terhadap  GDP  parameternya  bertanda  positif  Artinya  semakin  terbuka ekonomi Indonesia akan semakin besar IPK yang artinya semakin rendah tingkat korupsinya. Hal ini sesuai  dengan  hipotesis  yang  dilandasi  oleh  teori  dan  penelitian  terdahulu  bahwa  semakin  terbuka ekonomi  Indonesia  akan  semakin  rendah  tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Logikanya  adalah  semakin terbuka  ekonomi  suatu  negara  akan  meningkatkan  tuntutan  untuk  semakin  transparan  dalam pengelolaan  dan  manajemen  ekonomi  suatu  negara.  Pengelolaan  dan  manajemen  ekonomi  yang transparan dan bersih akan menurunkan biaya melakukan investasi dan ini meupakan daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut.
Ketiga,  dari  uji  t  atau  uji  signifikansi  individual  ternyata  hanya  ada  3  (tiga)  dari  4  (empat) variabel  yang  secara  statistik  berpengaruh  secara  signifikan  yaitu  pendapatan  nasional  (GDP),  jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU). Sedangkan variabel tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil studi berupa pengaruh yang positif dan signifikan dari  pendapatan  nasional  (GDP)  terhadap  tingkat  korupsi  sesuai  dengan  penelitian  Trisman  (2000), Ekstrand (2005) dan Thomas Herzfeld dan C weiss (2005). Sebagaimana telah disebut tingkat korupsi akan semakin tinggi di negara-negara dengan pendapatan nasional yang tinggi. Logikanya pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi pula dan kegiatan ekonomi yang tinggi merupakan lahan subur untuk kegiatan korupsi. Pengaruh yang negatif dan signifikan jumlah penduduk  wanita  (GENDER)  terhadap  tingkat  korupsi  sesuai  dengan  penelitian  Swammy  (2000). Pengaruh pendidikan (EDU) yang negatif dan signifikan sesuai dengan penelitian Ekstrand (2005). Satu- satunya  variabel  yang  tidak  signifikan  adalah  tingkat  keterbukaan  ekonomi  (GLOBAL).  Hal  ini disebabkan  karena  sampai  saat  ini  tingkat  keterbukaan  ekonomi  Indonesia  yang  diukur  dengan persentase net ekspor (ekspor dikurangi impor) masih rendah. Tingkat keterbukaan ekonomi Indonesia berdasarkan data tahun 2010 baru mencapai 0,97 persen.
Keempat,  dilihat  dari  besarnya  parameter  maka  variabel  yang  paling  berpengaruh  terhadap tingkat korupsi di Indonesia adalah pendapatan nasional (GDP). Berikutnya disusul oleh variabel  jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU).

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab V  yaitu hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
2
1. Koefisien determinasi (R ) dari hasil regresi adalah sebesar 0,980 dapat diartikan bahwa naik turunnya atau variasi variabel CORRUPT atau tingkat korupsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 98 persen dipengaruhi oleh variasi atau naik turunnya variabel independen yang dipilih yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin penduduk (GENDER),
tingkat pendidikan penduduk (EDU), dan tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL). Sedangkan hanya 2 persen yang dipengaruhi oleh hal lain yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan dalam data dan pengukuran variabel.   Berarti model yang dipilih mendekati gambaran kenyataannya.
2. Tanda  dari  parameter  variabel  independen  yaitu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat korupsi  di  Indonesia  yang  menunjukkan  arah  pengaruh  variabel  tersebut  terhadap  tingkat korupsi di Indonesia sesuai dengan hipotesis.
3. Dari uji t atau uji signifikansi individual ternyata hanya ada 3 (tiga) dari 4 (empat) variabel yang secara statistik berpengaruh secara signifikan yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU). Sedangkan variabel tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL) tidak berpengaruh secara signifikan.
4. Dilihat  dari  besarnya  parameter  maka  variabel  yang  paling  berpengaruh  terhadap  tingkat korupsi di Indonesia adalah pendapatan nasional (GDP). Berikutnya disusul oleh variabel  jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU).

## Saran
Atas dasar hasil studi yang telah disimpulkan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Jabatan publik yang rawan terhadap praktek korupsi hendaknya diutamakan dijabat oleh wanita karena dari hasil studi pengaruh jumlah penduduk wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di Indonesia
2. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk juga merupakan hal yang terus dilakukan karena dari hasil  studi,  tingkat  pendidikan  yang  diukur  dengan  angka  melek  huruf  berpengaruh  negatif terhadap tingkat korupsi.
3. Untuk penelitian mendatang bisa ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi korupsi dan juga bisa digunakan alat analisis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ades, A.; R Di Tella, 1999, “Rents, Competetion and Corruption”, American Economic Review, 89, pp 982-9993
Alatas,  Vivi,  Lisa  Cameron,  Ananish  Chauduri,  Nisvan  Erkal,  Lata  Gangadharan,  2009,  “Gender,
Culture, and Corruption: Insight from an Experimental Analysis”, Southtern Economic Journal , 75(3), 663-680.
Anonim, Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Andvig,  Jens  Chr,  et  al,  2000,  “  Research  on  Corruption:  A  Policy  Oriented  Survey”  tersedia  di http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf
Mac Arthur  John, Teal,  Francis,  “Corruption  and  Firm  Performace  in Africa”, World  Bank  Working Papers No 3486, tersedia di http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-10text.pdf
Arthur,  John  Mac;Teal  Francis,  2004  “Corruption  and  Firm  Performance  in  Africa”,  tersedia  di http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-10text.pdf
Bardhan, P., 1997, “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature , 35, pp 1320-1346.
Batra Geeta, Kaufmann D, Stone Andrew HW, “Investment Climate Arround The World: Voices of The Firms  From  World  Business  Environment  Survey”,  tersedia  di  http://www.ifc.org  /ifcext /economic.nsf /AttachmentsByTitle /IC-WBESGlobalPresentation /$FILE/wbesfinal.pdf
Batra Geeta, Kaufmann D, Stone Andrew HW, “The Firm's Speak: What World Business Environment Survey  Tells  Us  About  Constraint's  on  Private  Sector  Development”,    tersedia  di http://siteresources.worldbank.org INTWBIGOVANTCOR/Resources/firmsspeak.pdf
Chen Yanjing, Mahmud Yasar, Roderick M Rejesus, 2008, “Factors Affecting the Incidence of Bribery Payouts by Firms: A Cross-Country Analysis”, Journal of Business Ethics , 77, pp 231-244.
Clarke, George RG, Xu Collin, 1982, “Ownership, Competition, and Corruption: Bribe Takers Versus Bribe  Payers”,  tersedia  di  http:  //unpan1.un.org/intradoc  /groups/public/documents /APCITY/UNPAN019155.pdf
Ekstrand, Lars, H (2005), “Socio-Cultural Factors Affecting Corruption and What To Do (A Study of Phsycological and Other Non-Economic Macro Variables Affecting Corruption”, tersedia di http://www.sasnet.lu.se/ekstrand.pdf
Hasan  Bisri,  2011,  “Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  Dalam M e n c e g a h   P e n y i m p a n g a n   P e n g e l o l a a n   K e u a n g a n   N e g a r a ”   t e r s e d i a   d i www.filesking.net/PEMERIKSAAN-PTJK-ppt--PPT.html , diakses Nopember 2011.
Herrera, Anna Maria, 2003, “Bribery and The Nature of Corruption”, tersedia di https://www.msu. edu /~herrer20 /documents /HR_Jul03.pdf
Herzfeld, Thomas Weiss, “Corruption Legal in Effectiveness: An Empirical Investigation”, tersedia di http://ideas.repec.org/a/eee/poleco/v19y2003i3p621-632.html
Johnson Simon, Kaufmann D, Mc Millan John, Woodruff Christopher, 2000, “ Why Do Firm's Hide? Bribe and Unofficial Activity After Communism”, Journal of Publis Economics ,76, pp 495-520, t e r s e d i a   d i   h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s . w o r l d b a n k . o r g   / I N T W B I G O VA N T C O R /Resources/whyhide.pdf
Kuncoro, Ari, 2004b,”Bribery in Indonesia: Some Evidence  from Micro Level Data” BIES, 40 (3), pp 329-354.
Kaufmann D.; Wei S.J, 1999, “Does 'Grease Money Speed Up The Wheels of Commerce?”, World Bank Working Paper, tersedia di http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs /greasemoney.htm
Kuncoro, 2004a, “Bribery and Time Wasted in Indonesia: A Test of The Efficient Grease Hypothesis,
EKI , Vol 52, p 31-53.
Kuncoro, Ari;    Henderson, Vernon  J,  “Corruption  in  Indonesia”, NBER  Working  Paper No.  10674, tersedia  di  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY /UNPAN019120.pdf
Kuncoro, Ari,  2001,  “Construction  of  Regional  Index  of  Doing  Business”, Laporan  Penelitian ,  UI, Jakarta.
Kuncoro, Ari,  2000, “The New Laws of Decentralization and Corruption in Indonesia: Examination of Provincial and Distric Data”, Prosiding Seminar .
Kuncoro, Mudrajad, dkk, 2004, “Short Study on Domestic Regulatory Constraint to Labour Intensive Manufacturing Export”, Laporan Penelitian , Pusat Studi Asia Pasifik, UGM, Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad, 1996, Manajemen Keuangan Internasional , Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
Lui  Francis T,  1985,  “An  Equilibrium  Queuing  Model  Of  Bribery”, Journal  of  Political  Economy , Volume  93,  No.  4,  tersedia  di  http://new.hse.ru/sites/liaer2/education/DocLib/1  /20050211- bureaucracy-seminar-Lui-1985.pdf
Mauro, Paulo, “Corruption and Growth”, The quarterly Journal of economics, Vol. 110 No. 3 (1995), tersedia online dari  JSTOR, pp. 681-712.
Mauro  Paulo,  “Why  Worry  About  Corruption?”, IMF  Publication  Series ,  1997,  tersedia  di  http:// www.imf.org /external/pubs/ft/issues6/issue6.pdf
Mocan,  Naci,2008,  “What  Determines  Corruption?  International  Evidence  From  Micro  Data”,
Economic Inquiry , 46 (4), pp 493-511
Musakhazim,  2007, Utilitarianisme-  Penjelasan  Singkat ,  tersedia  di  http://musakhazim .wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/
Powpaka, Samart, 2002, “Factor AffectingManager's Decision to Bribe:An Empirical Investigation”,
Journal of Business Ethics , 40 (3), pp 227-246.
Regional  Development  Insitute  (REDI),  2003,  “Survei  Persepsi  Pelaku  Usaha  Terhadap  Otonomi Daerah”, Laporan penelitian , Surabaya.
Rahman,  et  al,  “Estimating  The  Effects  of  Corruption:  Implication  For  Bangladesh”, World  Bank Working  Paper Tersedia  di  http://wbln0018.worldbank.org/Research/  workpapers.nsf /568b4463f7c6e237852567e500514be6/72ae371ac7b6234785256989006dc3e4?OpenDocum ent
Rose-Ackerman, S., 1996, “The Political Economy of Corruption: Causes and Consequences”, World Bank Note, tersedia di
Seldayo Harry; De Haan Jakob, 2005, “ The Determinants of Corruption: A Reinvestigation”, tersedia di
Sung, Hung-En, 2005, “ Between Demand and Supply: Bribery in International Trade”, Crime, Law & Social Change , 44, pp 111-131.
Argandona, Antonio, 2005, “Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments” , Journal of Business Ethics , 60, pp. 251-264.
Swammy,  Anand,  1999,  “Gender  and  Corruption”,  tersedia  di  http://www.isnie.org/ ISNIE99/Papers/swamy-paper.pdf
Svensson, Jacob, 2003, “Who Must Pay Bribes and How Much? Evidence From A Cross Section of Firms” , Quarterly Journal of Economics , tersedia di : www.iies.su.se/~svenssoj/p207.pdf
Tanzi, Vito,   “Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures”, IMF Staff Papers Vol 5 No. 4, tersedia di
Transparency International, “Perception Corruption Index”, Berbagai tahun.
Transparency International Indonesia, 2005, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”.
Triesman,  Daniel,  “The  Causes  of  Corruption”, Journal  of  Public  Economics ,  Vol.  76,  tersedia  di http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/causes.pdf
Vogl, F, 1998, “The Supply Side of Global Bribery”, Finance and Development , 35, pp 30-33
Wei,  S.J,  2000,  “How Taxing  Is  Corruption  on  International  Investors?”, Review  of  Economics  and Statistics , 82 (1), pp 1-11.
Wei,  S.J,  1997,  “Why  is  Corruption  So  Much  More  Taxing  than  Tax? Arbritrariness  Kills, NBER Working Papers No 6255, tersedia di
Wiryawan, Nizam Jim dan Zahrida Wiryawan, 2003, “Dampak Korupsi Terhadap Penanaman Modal Asing: Sebuah Studi Literatur dengan  Catatan Perbandingannya di Indonesia”, Manajemen dan Usahawan Indonesia, No 36.
Wu,  Thomas,  Corruption  in  China:  Effect  on  Economic  Development  and  Remedial  Policies”,
Independent Study Paper , The Hongkong Polytechnic University.
Wu, Xun, “Determinant of Bribery in Asian Firms: Evidence From The World Business Survey', tersedia di  http: //www.spp.nus.edu.sg /docs/fac/ wu_xun/ Published%20Papers/bribery_ feb2007.pdf