## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PATEN  NOMOR 14 TAHUN 2001
Mashunah Hanafi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: mahsunah.hanafi@gmail.com
Abstract: Paten is an intellectual work which is protected by the State through the law or intellectual property  rights,  given  to  the  inventors  for  improving  their  inventions  during  the  period  of  time. Inventor is a person or a group of people who has the same idea to run the invention as a solution for specific problem in the field of technology that could significantly improve or simply adjust their products and processes.
Abstrak:  Paten  sebagai  salah  satu  karya  intelektual  yang  dilindungi  dalam  hak  kekayaan  intelektual, yang  diberikan  Negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya,  yang  masuk  selama  waktu  tertentu melaksanakan sendiri inventasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama- sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang melahirkan invensi (penemuan). invensi adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  kedalam  suatu  kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di bidang teknologi, dapat berubah produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Kata kunci: Paten, invensi, investor.
Pendahuluan Pengaruh  perkembangan  teknologi  sangat besar  terhadap  kehidupan  sehari-hari  dan  dalam beberapa  dasawarsa  terakhir  ini,  perkembangan tersebut  sangat  pesat.  Perkembangan  itu  tidak hanya  di  bidang  teknologi  tinggi,  seperti komputer,  elektro,  telekomunikasi,  dan  bio- teknologi,  tetapi  juga  di  bidang  mekanik,  kimia, atau  lainnya.  Bahkan,  sejalan  dengan  itu,  makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan  pendayagunaan  teknologi  yang sederhana.  Bagi  Indonesia,  sebagai  negara  yang memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah, pentingnya  peranan  teknologi  merupakan  hal yang  tidak  terbantah.  Namun,  perkembangan teknologi  tersebut  belum mencapai  sasaran  yang diinginkan.  Hal  ini  telah  dirumuskan  secara  jelas dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Nomor  IV/MPR/1999  tentang  Garis- garis  Besar  Haluan  Negara,  antara  lain  yang menyatakan  bahwa  pengembangan  teknologi belum  dimanfaatkan  secara  berarti  dalam kegiatan  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sehingga belum  memperkuat  kemampuan  Indonesia dalam  rangka  menghadapi  persaingan  global. Untuk  meningkatkan  perkembangan  teknologi, diperlukan  adanya  suatu  sistem  yang  dapat merangsang  perkembangan  teknologi  dalam
wujud  perlindungan  terhadap  karya  intelektual, termasuk Paten yang sepadan.
Dalam  kaitan  itu,  walaupun  Indonesia  telah memiliki  Undang-undang  Paten,  yaitu  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1989  tentang  Paten (Lembaran  Negara  Tahun  1989  Nomor  39)  jo Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1997 (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  30) (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Paten-lama) dan  pelaksanaan  Paten  telah  berjalan,  dipandang perlu  melakukan  perubahan  terhadap  Undang- undang  Paten  lama  itu.  Di  samping  itu,  masih ada  beberapa  aspek  dalam  Agreement  on  Trade- Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (selanjutnya  disebut  Persetujuan  TRIPs)  yang belum  ditampung  dalam  Undang-undang  Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia meratifikasi Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization (Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia), selanjutnya  disebut  World  Trade  Organization, dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994 tentang  Pengesahan  Agreement  Establishing  The World  Trade  Organization  (Lembaran  Negara Tahun  1994  Nomor  57)  dan  Persetujuan  TRIPs merupakan  salah  satu  lampiran  dari  perjanjian ini.  Mengingat  lingkup  perubahan  serta  untuk memudahkan  penggunaannya  oleh  masyarakat, undang-undang  Paten  ini  disusun  secara
menyeluruh  dalam  satu  naskah  (single  text) pengganti  Undang-undang  Paten-lama.  Dalam hal  ini,  ketentuan  dalam  Undang-undang  Paten- lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali  ke  dalam  Undang-undang  ini.  Secara umum perubahan yang dilakukan adalah undang- undang  Paten-lama  meliputi  penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan.
Untuk  itu  dalam  tulisan  ini  akan  dibahas mengenai  Tinjauan  Yuridis  tentang  Paten  ber- dasarkan  Undang-Undang  Paten  Nomor  14 Tahun  2001,  terkait  dengan  permasalahan  se- makin  pesatnya  perkembangan  perdagangan  di Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian  Negara  yang  salah  satunya  terkait dengan penanaman modal asing atau invesitor
Sejarah Paten di Indonesia
Paten  telah  dikenal  diIndonesia  sejak  zaman penjajahan  Belanda.  Istilah  yang  dipakai  untuk Paten  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  saat  itu adalah  oktrooi  yang  didasarkan  pada  peraturan Hindia  Belanda  ocrtooiwet  S.1910-33yis.S.1911- 33,S.1922-54  yang  mulai  berlaku  1  Juli  1912. 1 Peraturan ini diikuti pula dengan adanya Reglement Industriele  Eigendom  1912  yang  mengesahkan pelaksanaan  paten,  merek,  dan  desain  dengan mengacu  kepada  peraturan-peraturan  serupa yang berlaku di Belanda. 2 Menurut  Ocrtooiwet,  apabila  suatu  pertemuan hendak  dimintakan  hak  Oktrooi,  seluruh dokumen  permohonannya  akan  dikirim  ke  Den Haag.  Biro  Paten  di  Belanda  itulah  yang  akan memberikan  oktrooi  kepada  si  pemohon.  Octrooi Raad  atau  Dewan  Oktrooi  yang  mempunyai peranaan  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan permohonan  dan  pemberian  hak  paten  ini  juga berkedudukan di Belanda. 3 Di  Hindia  Belanda  hanya  dikenal  kantor cabang  atau  kantor  pembantu  dari  Bureau  Indus- trielle  Eigendom  (biro  hak  milik)  di  Belanda. Kantor  ini  berada  dibawah  koordinasi  Depar- temenvan  Justitie  dan  hanya  mengurus  masalah
1 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 104.
2 Insan Budi Maulana, “Penerapan Paten Sejak UU Paten No.6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No.13 Tahun 1997:
Pengalaman  Indonesia  Selama  ini”,  Kapita  Selekta Hak  Kekayaan  IntelektualI.  2000,  Yayasan  Klinik HaKI  Jakarta-PSHFHU  II  Yogyakarta,  Yogyakarta, hlm. 1.
3 Sudargo  Gautama,  Segi-segi  Hukum  Hak  Milik Intelektual, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm. 1.
pendaftaran  merek  dagang. 4 Kemudian  kantor cabang  tersebut  menjelma  menjadi  Direktorat Jenderal  Hak  Merek  (HPCM),  dan  sekarang dirubah dengan Direktorat Jenderal Hak Kekaya- an  Intelektual  (HaKI)  yang  berada  dibawah Departemen Kehakiman dan HAM.
Setelah Indonesia merdeka, Octrooiwet tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal itu disebabkan kewenangan  pemberian  paten  menurut  undang- undang  tersebut  berada  di  Octrooi  Raad  Belanda, dan  hal  itu  dirasakan  tidak  sesuai  dengan kedaulatan  Negara  yang  merdeka.  Pernyataan tidak  berlaku  Octrooiwet  tersebut  tidak  diteruskan dengan pembentukan undang-undang yang baru. Sebagai  jalan  keluarnya,  Menteri  Kehakiman  RI mengeluarkan  pengumuman  tanggal  12  Agustus 1953  Nomor  J.S.5/41/4.BN.  1955-69  guna menampung permintaan paten dalam negeri, dan pengumuman  Menteri  Kehakiman  tanggal  29 Oktober  1953  untuk  menampung  permintaan paten luar negeri. 5
Dalam  pengumuman  tanggal  29  Oktober 1953  tersebut  dinyatakan  bahwa  Kementerian Kehakiman  untuk  sementara  diperbolehkan menerima  permintaan  paten,  akan  tetapi  proses permintaan Paten tersebut akan dilakukan setelah Undang-Undang  Paten  yang  baru  berlaku. 6 Adanya  pendaftaran  Paten  tersebut  tidak memberi  hak  kepada  pendaftar,  namun  pen- daftaran  itu  menyatakan  adanya  suatu  invensi yang telah dimiliki seseorang. 7
Sebelum  memiliki  Undang-Undang  Paten, Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  inter- nasional  di  bidang  Paten,  yaitu  konvensi  Paris untuk Perindungan Hak Milik Perindustrian (The Paris  Convention  for  The  Protectionof  Industrial Property)  atau  biasa  disebut  Konvensi  Paris  dan Konvensi  Pendirian  World  Intellectual  Property Organization  (WIPO).  Ratifikasi  Konvensi  Paris dan  Konvensi  Pendirian  WIPO  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Presiden  Nomor  15  Tahun  1997.  Berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun  1997 inilah  Indonesia  telah  meratifikasi  seluruh
4 Loc.Cit.
5 Muhammad  Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 104.
6 Insan Budi Maulana,Op.Cit.,hlm. 2.
7 Noegroho  Amien  Soelijarto,  “Hukum  Paten  (Khusus Lingkup Penemu/Pemegang Patendan Lisensi)” . Makalah disampaikan  pada  Penataran  Hukum  Perdata  dan Ekonomi,  Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 23-30
Agustus 1999, hlm. 9.
ketentuan  dalam  Konvensi  Paris  tanpa  ada reservasi tertentu. 8
Pada  jaman  penjajahan  Belanda,  Indonesia dengan  sendirinya  menjadi  anggota  Uni  Paris sejak  tahun  1934.  Hal  itu  tidak  menyebabkan dengan  sendirinya  Indonesia  menjadi  anggota Uni  Paris  setelah  merdeka.  Indonesia  kembali menjadi  anggota  Uni  Paris  pada  tahun  1953 berdasarkan  permintaan  tertulis  Pemerintah Indonesia  kepada  Pemerintah  Swiss  sebagai negara  penyimpan  (depository  state)  perjanjian tersebut.  Permintaan  tertulis  ini  dinyatakan melalui  surat  Pemerintah  Indonesia  kepada Departemen Politik Konfederasi Swiss tanggal 15 Agustus 1950. 9 Persiapan pengaturan Paten secara nasional  dilakukan  secara  terpadu  dengan persiapan  pengaturan  hak  atas  kekayaan intelektual lainnya, yaitu hak cipta dan merek. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun  1986,  dibentuk  suatu  tim  untuk menyiapkan draft Rancangan Undang- Undang  Paten,  Rancangan  Undang-Undang Hak  Cipta,  dan  Rancangan  Undang-Undang Merek, termasuk mengadakan penelitian dan mendengarkan masukan dari berbagai kalangan  dalam  rangka  menjaring  aspirasi masyarakat.
Pada  tanggal  1  Nopember  1989,  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1989  tentang  Paten disahkan,  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  1 Agustus  1991.  Undang-Undang  Paten  ter- sebut  kemudian  direvisi  dengan  Undang- Undang  Paten  Nomor  13  Tahun  1997  pada tanggal 7 Mei 1997. Revisi undang-undang ini didasarkan pada penyesuaian terhadap persetujuan  TRIPs  (Agreementon  Trade  Related Aspects of Intellectual Property Right), pemberlakuan  secara  penuh  Konvensi  Paris (Paris  Convention  for  The  Protection  on  Industrial Property),  dan  traktat  kerjasama  paten  atau dikenal dengan PCT (Patent Cooperation Treaty).
Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan Putaran Uruguay, yang antara lain memuat  persetujuan  tentang  aspek-aspek dagang  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (TRIP's), dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994
Tentang
Pengesahan
8 Syihabuddin, Substansi  Pengaturan Paten: Studi terhadap Hukum  Paten  Indonesia,  Jepang  dan  Amerika  Serikat. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.48.
9 Muhamad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah.  Op.Cit., hlm.109.
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia  (Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization).  Sebagai  konsekuensinya,  hal yang  berkenaan  dengan  TRIP's,  Indonesia harus  mampu  melakukan  perubahan  atau penyempurnaan pada perangkat hukum yang telah  ada  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual dan  juga  mempersiapkan  perangkat  hukum baru  seperti  Undang-Undang tentang Desain Produk  Industri  (IndustrialDesign),  Undang- Undang  tentang  Sirkuit  Terpadu  (Integrated Circuit)  dan  Undang-Undang  tentang  Rahasia Dagang  (Trade  Secrets).  Untuk  Indonesia, persetujuan  TRIP's  ini  mulai  berlaku  pada tanggal 1 Januari 2000. 10
Ratifikasi  traktat  kerjasama  paten  (PCT) dilakukan  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  16  Tahun  1997  tentang  Ratifikasi PCT  dan  Peraturan-Peraturan  dibawahnya. PCT  ini  memungkinkan  suatu  hak  Paten  yang telah diperoleh di suatu negara dapat diakui dan dilindungi diberbagai negara lainnya sekaligus.
Peraturan  Paten  dalam  Undang-Undang Paten  No.  6  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun  1997  dirasakan  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercakup dalam  TRIP's.  Dengan  meratifikasi  pendiri- an  WTO,  Indonesia  diharuskan  menjalan- kan  seluruh  ketentuan  berkenaan  dengan perdagangan  Internasional,  dan  TRIP's merupakan salah satu lampiran dari persetuju- an  WTO  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pada tanggal  1  Agustus  2001,  diundangkan Undang-Undang  Paten  baru  yaitu  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2001  tentang Paten.  Undang-Undang  ini  mengganti  per- aturan Paten-Lama secara keseluruhan.
Pokok-pokok  Pengaturan  Paten  Dalam Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001 Subjek Paten Berdasarkan  pasal  10  Undang-Undang Paten  Nomor  14  Tahun  2001,  yang  berhak memperoleh  Paten  adalah  inventor  atau  yang menerima  lebih  lanjut  hak  inventor  yang bersangkutan.  Penerimaan  lebih  lanjut  hak
10 Emawati Junus, "Perubahan Atas Undang-  Undang Paten  Tahun  1989",  Jumal  Hukum  Bisnis.  Yayasan Pengembangan  Hukum  Bisnis,  Vol.2/  1997, hlm.43-44.
inventor  tersebut  dapat  disebabkan  pewaris- an, hibah, wasiat atau perjanjian.
Invensi  dapat  ditemukan  dalam  kondisi tertentu,  misalnya  pekerjaan  dinas,  kontrak kerja,  dan  sebagainya.  Dalam  hal  ini  maka penentuan  pemegang  paten  diatur  dalam Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001 sebagai berikut:
a. Jika  suatu  Invensi  dihasilkan  oleh beberapa orang secara bersama-sarna, hak atas  invensi  tersebut  dimiliki  secara bersama-sama  oleh  para  inventor  yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (2)).
b. Dalam  suatu  hubungan  kerja,  pihak  yang memperoleh  Paten  atas  suatu  Invensi yang  dihasilkan  adalah  pihak  yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan  lain.  Ketentuan  ini  juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik  oleh  karyawan  atau  pekerja  yang menggunakan  data  dan  atau  sarana  yang tersedia  dalam  pekerjaannya  sekali  pun pekerjaannya itu tidak mengharuskannya untuk  menghasilkan  invensi  (Pasal  12 ayat (1) dan (2). Pekerja sebagai Inventor tersebut  berhak  mendapatkan  imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat  ekonomi  yang  diperoleh  dari invensi tersebut Pasal 12 ayat (3).
Objek Paten Objek  Paten  adalah  Invensi,  yaitu  ide inventor  yang  dituangkan  kedalam  suatu  ke- giatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses penyempurnaan,  pengembangan  produk dan proses.
Dalam  Strasbourg  Agreement  Concerning  The International Patent (Konvensi Strasbourg 1971), Invensi sebagai objek paten dapat digolongkan kedalam beberapa seksi dan sub seksi sebagai berikut:
Seksi A :Kebutuhan  manusia  (human  necessities), mencakup  sub-sub  seks  iagraria (agriculture), bahan-bahan makanan dan tembakau  (food  stuff  sand  tobacco), barang-barang perseorangan dan rumah tangga (personl and domestic carticles), kesehatan  dan  hiburan  (health  and amusement).
Seksi B :Perlaksanaan  karya  dan  pemindahan (performing operation and transporting), mencakup  sub-sub  seksi  pemisahan dan pencampuran (separating andmixing),
pembentukan  (shaping),  pencetakan (printing), perpindahan (transporting),
teknologi struktur mikro dan teknologi-nano (Micro-Structural Technology and Nano-Technology).
Seksi C :Kimia  dan  perlogaman  (chemistry  and metallurgy),  mencakup  sub-sub  seksi kimia (chemistry) dan perlogaman (metallurgy).
Seksi D :Pertekstilan  dan  kertas  (textiles  and paper), mencakup sub-sub seksi pertekstilan dan bahan-bahan pelentur  dan  yang  sejenis  (textile  sand flexible  materials  and  other  wise  provided  for) dan kertas (paper).
Seksi E :Konstruksi  tetap  (fixed  construction), meliputi  sub-sub  seksi  bangunan (building),  pengerukan  tanah  atau  batu dan  pertambangan  (earthor  rock  drilling and mining).
Seksi F :Teknik mekanik, pencahayaan, pemanasan, senjata-senjata ,dan peledakan  (mechanical  engineering,  lighting, heating,  weapons,  and  blasting),  meliputi sub-sub seksi mesin-mesin dan pompa-pompa  (engines  and  pumps), pembuatan  mesin  secara  umum (engineering  ingeneral),  penerangan  dan pemanasan (lighting and heating), senjata-senjata dan peledakan (weapons and blasting).
Seksi G :Fisika  (physics),  mencakup  sub-sub  seksi instrumentalia (instrument) dan kenukliran (nucleonic).
Seksi H :Listrik (elctricity).
Invensi  yang  tercakup  dalam  bidang- bidang  diatas  dapat  menjadi  objek  paten sepanjang memenuhi syarat-syarat substantif  tertentu.  Paten  diberikan  untuk invensi  yang  baru  dan  mengandung  langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu  invensi  mengandung  langkah  inventif apabila  invensi  tersebut  bagi  seseorang  yang mempunyai  keahlian  tertentu  dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Pasal  2ayat  (3)  Undang-Undang  Paten Nomor  14  Tahun  2001  menegaskan  bahwa panilaian  suatu  invensi  merupakan  hal  yang tidak dapat  diduga sebelumnya harus dilakukan  dengan  memperhatikan  keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau pada  saat  permohonan  pertama  dalam  hal
permohonan  itu  diajukan  dengan  hak prioritas.
Adapun yang dimaksud dengan permohonan pertama tersebut adalah permohonan  yang  telah  diajukan  untuk pertama  kali  di  negara  lain  yang  merupakan anggota  Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial  Property  atau  anggota  World  Trade Organization.  Indonesia  meratifikasi  Paris Convention  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15  Tahun  1997.  Terhadap  permohonan paten  serupa  itu  didahulukan  hak  untuk didahulukan  apabila  permohonan  tersebut diajukan dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang Paten.
Dalam hal syarat substantif kebaruan, suatu invensi  dianggap  baru  jika  pada  penerimaan permohonan  paten  invensi  yang  bersangkut- an,  invensi  tersebut  tidak  sama  dengan teknologi yang diungkap sebelumnya.
Teknologi  yang  diungkap  sebelumnya tersebut adalah teknologi yang telah diumumkan  di  Indonesia  atau  diluar  Indo- nesia  dalam  suatu  tulisan,  uraian  lisan,  atau melalui  peragaan,  atau  dengan  cara  lain  yang memungkinkan  seorang  ahli  untuk  me- laksanakan  invensi  tersebut  sebelum  tanggal penerimaan  atau  tanggal  prioritas  (Pasal  3 Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001).
Teknologi yang diungkap sebelumnya (state of  the  art  atau  priorart)  mencakup  baik  berupa literatur Paten maupun bukan. Yang dimaksud dengan  tidak  sama  pada  ketentuan  Pasal  3 tersebut  adalah  bukan  sekadar  beda,  tetapi harus  dilihat  saran  atau  tidak  samanya  fungsi cirri teknis (features) invensi tersebut dengan cirri teknis invensi sebelumnya.
Syarat  kebaruan  ini  bersifat  relatif,  hal  ini terlihat  dari  ketentuan  pasal  4  Undang- Undang  Paten  Nomor  14  Tahun  2001  yang menentukan bahwa  suatu  invensi  tidak dianggap  telah  diumumkan  jika  dalam  jangka waktu  paling  lama  6  (enarn)  bulan  sebelum tanggal penerimaan:
a. Invensi  tersebut  telah  dipertunjukkan dalam  suatu  pameran  internasional  atau nasional  di  Indonesia  atau  diluar  negeri yang  resmi  atau  diakui  sebagai  pameran resmi.
b. Invensi  tersebut  telah  digunakan  di Indonesia oleh inventornya dalam rangka
percobaan  dengan  tujuan  penelitian  dan pengembangan.
Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah  pameran  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah;  sedangkan  pameran  yang  diakui sebagai  pameran  resmi  adalah  pameran  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.
Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan  apabila  dalam  jangka  waktu  12 (dua  belas)  bulan  sebelum  tanggal  penerimaan ada  pihak  lain  yang  mengumumkan  dengan cara  melanggar  kewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
Pasal  7  Undang-Undang  Paten  Nomor  14 Tahun  2001  menentukan  invensi  yang  tidak diberikan  Paten.  Invensi-invensi  tersebut adalah invensi tentang:
a. Proses  atau  produk  yang  pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
b. Metode  pemeriksaan,  perawatan,  pe- ngobatan  dan  atau  pembedahan  yang diterapkan  terhadap  manusia  dan  atau hewan;
c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika;
d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau  proses  biologis  yang  esensial  untuk memproduksi  tanaman  atau  hewan kecuali  proses  non  biologis  atau  proses mikrobiologis.
Jenis-jenis Paten
DalamUndang-Undang  Paten  Nomor  14 Tahun 2001 dikenal dua bentuk jenis paten, yaitu  jenis  paten  biasa  dan  jenis  paten sederhana.  Suatu  invensi  dikelompokkan sebagai  paten  sederhana  apabila  tidak melalui  penelitian  dan  pengembangan  yang mendalam.  Invensi  berupa  produk  atau  alat yang  baru  dan  mempunyai  nilai  kegunaan praktis  sehingga  memiliki  nilai  ekonomis dapat  memperoleh  perlindungan  hukum dalam  bentuk  paten  sederhana  terhadap bentuk, konfigurasi, konstruksi atau kompo- nennya.
Objek  paten  sederhana  tidak  mencakup proses,  penggunaan,  komposisi,  dan  produk yang  merupakan  hasil  proses.  Objek  paten sederhana  hanya  dibatasi  padahal  yang bersifat  kasat  mata  (tangible),  bukan  yang  tidak kasat mata (intangible).
Pembagian  dalam  dua  jenis  paten  ini didasarkan  kepada  segi  materi  invensi  itu sendiri. Dalam hal ini dianut prinsip kebulatan dari  suatu  invensi  (unityofinvention),  atau  satu paten  untuk  satu  invensi,  maka  tidak  perIu adan  ya paten  tambahan (patent  ofaddition),  atau paten perbaikan (patent of improvement).
Jangka Waktu paten Menurut  pasal  8  Undang-Undang  Paten Nomor  14  Tahun  2001,  paten  biasa diberikan  untuk  jangka  waktu  20  (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.  Untuk  paten  sederhana,  pasal 19  menentukan  bahwa  paten  sederhana diberikan  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh) tahun  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan. Jangka  waktu  paten  tersebut  tidak  dapat diperpanjang  baik  untuk  jenis  paten  biasa maupun paten sederhana.
Tanggal  mulai  dan  berakhirnya  jangka waktu paten tersebut dicatat dan diumumkan. Pencatatan  dilakukan  dalam  Daftar  Umum Paten  yang  berisi  data  mengenai  bibliografi dan status permohonan, dan surat Paten, yang dibuat  dalam  bentuk  dan  susunan  yang sederhana,  jelas  dan  rapi.  Pengumuman dilakukan  dalam  berita  resmi  paten  yang diwujudkan dalam suatu jurnal yang diterbitkan secara berkala. Pengumuman ini mencakup  informasi  tentang  bibliografi, spesifikasi,  pengalihan,  lisensi,  pelanggaran, perubahan  alamat  pemohon  atau  pemegang paten.
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten Berdasarkan  pasal  16  Undang-Undang Paten  Nomor  14  Tahun  2001,  Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan  paten  yang  dimilikinya  dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya untuk:
a. Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,  menyewakan,  menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan  atau  diserahkan  produk  yang diberi paten.
b. Menggunakan  proses  produksi  yang  diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.
Hak  eksklusif  ini  dikecualikan  terhadap kepentingan  pendidikan  dan  penelitian,  hal ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  16  ayat  (3)  yang memperbolehkan  pemakaian  Paten  tersebut
oleh  pihak  lain  untuk  kepentingan  pen- didikan,  penelitian,  percobaan,  atau  analisis sepanjang tidak  merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.
Ketentuan  tersebut  dimaksudkan  untuk memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang memerlukan  penggunaan  invensi  semata- mata  untuk  melakukan  penelitian  dan  pen- didikan,  selama  tidak  digunakan  untuk  ke- pentingan yang mengarah kepada komersiali- sasi  yang  dapat  merugikan  atau  menjadi competitor bagi pemegang paten.
Persetujuan  atau  izin  dari  pemegang  paten terhadap  pihak  lain  yang  ingin  melaksanakan paten  dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian pemberian  lisensi.  Perjanjian  lisensi  ini  untuk melaksanakan  perbuatan  sebagaimana  yang termuat  dalam  pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang  Paten  Nomor  14  Tahun  2001. Lisensi  ini  pada  dasarnya  hanya  bersifat pemberian  hak  untuk  menikmati  manfaat ekonomi  dan  Paten  dalam  jangka  waktu  dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian.
Pemegang  paten  atau  penerima  lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang dimaksud pasal 16 (pasal 118 ayat (1) Undang- Undang Paten Nomor 14 tahun 2001).
Adapun kewajiban Pemegang paten adalah:
a. Membuat  produk  atau  menggunakan proses  yang  diberi  paten  di  Indonesia, kecuali  apabila  pembuatan  produk  atau penggunaan  proses  tersebut  hanya  layak dilakukan secara regional.
b. Membayar biaya tahunan untuk pengelolaan  kelangsungan  berlakunya paten  dan  pencatatan  lisensi  (pasal  18 Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001).  Biaya  ini  juga  dikenal  sebagai  biaya pemeliharaan (maintenancefee).

## Permohonan Paten
Permohonan  Paten  diatur  dalam  Pasal  20 sampai  dengan  Pasal  41  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2001  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1991  Tentang Tata  Cara  Permintaan  Paten.  Dalam  pasal  20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan  bahwa  paten  diberikan  atas  dasar permohonan.  Permohonan  ini  hanya  dapat diajukan  untuk  satu  invensi  atau  beberapa invensi  yang  merupakan  satu  kesatuan  invensi.
Permohonan  ini diajukan dengan  membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Permohonan  paten  dapat  diajukan  sendiri oleh  inventor,  atau  bukan  inventor.  Apabila permohonan  diajukan  oleh  pemohon  yang bukan  inventor,  permohonan  tersebut  harus disertai  pernyataan  yang  dilengkapi  bukti  yang cukup  bahwa  ia  berhak  atas  invensi  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini  inventor  dapat meneliti  surat  permohonan  yang  diajukan  oleh pemohon  bukan  inventor  dan  atas  biaya  sendiri dapat  meminta  salinan  dokumen  permohonan tersebut  (Pasal  23  Undang-Undang  Paten Nomor  14  Tahun  2001  dan  Pasal  2-  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun 1991).
Persetujuan atau Penolakan Permohon- an
Persetujuan  atau  Penolakan  Paten  diatur dalam  Undang  Undang  Paten  Nomor  14 Tahun  2001  Pasal  54-59  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1991  Pasal  58- 62.
Negara memberikan paten atas suatu invensi setelah  menguji  bentuk  invensi  tersebut, apakah  patut  diberikan  paten  (suitability  for patenting),  apakah  invensi  tersebut  mempunyai kebulatan (unity of invention), bagaimana hak ikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan paten (subject  mailer  and  patentabilitu).  Selain  itu  pula apakah  paten  tersebut  telah  memenuhi persyaratan formal. 11 Yang  dimaksud  dengan  satu  kesatuan invensi atau kebulatan invensi adalah beberapa invensi  yang  baru  dan  masih  memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat.
Apabila  hasil  pemeriksaan  substantif menyimpulkan bahwa invensi telah memenuhi  syarat  kebaruan,  langkah  inventif, dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, serta  memenuhi ketentuan  lain  dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan sertifikat paten kepada  pemohon  atau  Kuasanya.  Dalam  hal paten  sederhana,  sertifikat  paten  sederhana diberikan  apabila  invensi  telah  memenuhi syarat  kebaruan,  dan  dapat  diterapkan  dalam
11 A.Pamuntjak,  Sistem  Paten:  Pedoman  Praktek  dan  Alih Teknologi,  EdisiXV,  Djambatan,  Jakarta,  1994,  hlm. 147.
kegiatan industri, serta memenuhi ketentuan- ketentuan  paten  sederhana  (Pasal  55  ayat  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Paten  Nomor  14 Tahun 2001 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 1991).

## Pengalihan dan Lisensi Paten
Paten  pada  dasarnya  adalah  hak  milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena  kemampuan  intelektual  manusia. Sebagai  hak  milik,  paten  dapat  dialihkan  oleh pemegangnya kepada pihak lain.
Berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang Paten  Nomor  14  Tahun  2001,  paten  dapat beralih  atau  dialihkan  baik  seluruhnya  atau sebagian  karena  pewarisan,  hibah,  wasiat, perjanjian  tertulis  atau  sebab  lain  yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
Segala bentuk peralihan paten ini dicatat dan diumumkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual,  dan  untuk  hal  tersebut dikenakan  biaya.  Pengalihan  hak  tidak menghapus hak  inventor untuk tetap dicantumkan  nama  dan  identitasnya  dalam paten yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan hak moral, yang tidak dapat diubah bahkan setelah berakhirnya perlindungan  paten  (setelah  menjadi  milik publik).
Dalam  hal  lisensi,  pemegang  paten  berhak memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  lisensi  (Pasal  69  ayat (1)  Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001).  Berbeda  dari  pengalihan  paten,  lisensi pada  dasarnya  hanya  bersifat  pemberian  hak untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari paten  dalam  jangka  waktu tertentu dan syarat- syarat tertentu pula.
Pembatalan Paten
Pembatalan  paten  dapat  berupa  batal  demi hukum,  batal  atas  permohonan  pemegang paten,dan  batal  berdasarkan  gugatan.  Hal  ini diatur  dalam  Bab  V1  Pasal  88-98  Undang- Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.
Batal demi hukum terjadi apabila pemegang  paten  tidak  memenuhi  kewajiban- nya  membavar  biaya  tahunan  dalam  jangka waktu  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang  Paten.  Batal  atas  permohonan  pe- megang paten diajukan secara tertulis kepada Dirjen  Hak  kekayaan  Intelektual  dan  hanya jika penerima lisensi memberikan persetujuan
secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.
Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan oleh pihak ketiga kepada pemegang  paten  melalui  Pengadilan  Niaga dalam  hal  terjadi  pelanggaran  syarat-syarat pemberian paten sebagaimana diatur Undang-Undang  Paten  ini  dalam  Pasal 2,6,dan7.  Pemegang  paten  atau  penerima lisensi dapat mengajukan gugatan pembatalan paten lain yang sama dengan patennya kepada Pengadilan  Niaga.  Jaksa  dapat  mengajukan gugatan  pembatalan  terhadap  pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga dalam hal pelaksanaan paten merugikan kepentingan masyarakat.
Dalam  hal  pembatalan  salah  satu  paten  dari dua paten yang sama dengan pemegang paten berbeda,  lisensi  tetap  berjalan  berdasarkan perjanjian,  namun  pembayaran  royalty  dari pemegang  lisensi  diserahkan  kepada  pe- megang paten yang patennya tidak dibatalkan.
Penyelesaian Sengketa Paten Penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  paten pada  dasarnya  diselesaikan  melalui  gugatan kepada  Pengadilan  Niaga  berdasarkan  Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Namun tidak menutup kemungkinan  adanya  penyelesaian  melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal tersebut.Alternatif penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  berupa negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  cara  lain yang  dipilih  oleh  para  pihak  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku.
Hak  menggugat  dalam  sengketa  paten berlaku surut sejak tanggal penerimaan (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun  2001).  Dan  apabila  telah  terdapat putusan atas gugatan, putusan diberitahukan kepada para pihak paling lama 14 (empatbelas) hari  sejak  putusan  dijatuhkan  .Putusan tersebut  selanjutnya  dicatat  dan  diumumkan oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  kekayaan Intelektual.
Berdasarkan  Pasal  119  ayat  (1)  Undang- Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, dalam hal pemeriksaan  gugatan  terhadap  paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan  dengan  menggunakan  paten-proses dibebankan kepada pihak tergugat apabila:
a. Produk  yang  dihasilkan  melalui  paten- proses merupakan produk baru,
b. Produk  tersebut  diduga  merupakan  hasil dari  paten-proses,  sekalipun  telah  dilakukan upaya  pembuktian  yang  cukup  untuk  itu, pemegang  paten  tetap  tidak  dapat  menentukan proses  apa  yang  digunakan  untuk  menghasilkan produk tersebut.
Ketentuan  pembuktian  terbalik  tersebut diterapkan  mengingat  sulitnya  penanganan sengketa paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan  yang  wajar  diantara  para  pihak, hakim  tetap  diberi  kewenangan  memerintahkan kepada  pemilik  paten  untuk  terlebih  dahulu menyampaikan bukti salinan sertifikat paten bagi proses  yang  bersangkutan,  serta  bukti  awal  yang memperkuat  dugaanini.  Selainitu,  hakim  juga wajib  mempertimbangkan  kepentingan  pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya  dalam  rangka  pembuktian  yang harus dilakukannya dipersidangan.
Dalam Penjelasan Pasal 119 Ayat (3) Undang- Undang  Paten  Nomor  14  Tahun  2001 disebutkan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan  proses  yang  belum  atau  tidak dipatenkan  itu  sangat  penting  mengingat  sifat suatu  proses  pada  umumnya  sangat  mudah dimanipulasi  atau  disempurnakan  oleh  orang yang memiliki pengetahuan yang umum dibidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas  permintaan  para  pihak,  hakim  dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
Gugatan  didaftarkan  kepada  Pengadilan Niaga  dengan  membayar,  biaya  gugatan.  Atas dasar pendaftaran itu, paling lama 14 (empatbelas)  hari  kemudian  Pengadilan  Niaga harus sudah menetapkan hari sidang, dan sidang pemeriksaan  gugatan  dimulai  paling  lama  60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.
Putusan  atas  gugatan  harus  diucapkan  paling lama  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  setelah tanggal  pendaftaran  gugatan.  Terhadap  putusan Pengadilan  Niaga  ini  hanya  dapat  dilakukan upaya hukum kasasi.
Pengadilan  dapat  menetapkan  beberapa penetapan  yang  sifatnya  sementara  dalam  hal terjadinya  pelanggaran  paten.  Berdasarkan  Pasal 125  Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001,  atas  permintaan  pihak  yang  merasa dirugikan  karena  pelaksanaan  paten,  Pengadilan Niaga  dapat  menerbitkan  surat  penetapan  yang segera dan efektif untuk:
a.  Mencegah  berlanjutnya  pelanggaran  paten dan  hak  yang  berkaitan  dengan  paten, khususnya  mencegah  masuknya  barang  yang diduga  melanggar  paten  dan  hak  yang berkaitan  dengan  paten  kedalam  jalur perdagangan termasuk melakukan importasi.
b.  Menyimpan  bukti  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  paten  dan  hak  yang  berkaitan dengan  paten  tersebut  guna  menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
c.  Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar  memberikan  bukti  yang  menyatakan bahwa  pihak  tersebut  memang  berhak  atas paten  dan  hak  yang  berkaitan  dengan  paten, serta  hak  pemohon  tersebut  memang  sedang dilanggar.
Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak yang  dilanggar  Paten  atau  haknya.  Atas permintaan pemohon, Pengadilan Niaga berwenang  menerbitkan  penetapan  sementara untuk  mencegah  berlanjutnya  pelanggaran  dan masuknya  barang  yang  diduga  melanggar  paten ke  jalur  perdagangan  termasuk  tindakan  impor- tasi.
KetentuanPidana Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 diatur dalam Bab XV Pasal 130-135. Tindak pidana dalam paten tersebut adalah sebagai berikut:
a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar  hak  pemegang  paten  dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  tahun  dan  atau  denda  paling banyak  Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta rupiah). (Pasal 130)
b. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana  dengan  melakukan  salah  satu tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  16  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau  denda paling  banyak  Rp.250.000.000,00  (dua ratus lima puluh juta rupiah).  (Pasal 131)
c. Barangsiapa  dengan  sengaja  tidak  mampu memenuhi  kewajiban  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (3),  Pasal 40,  dan  Pasal  41,dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun.  (Pasal 132)
Penyempurnaan, Penambahan, dan Penghapusan  Beberapa  Ketentuan  Undang- Undang  Paten  Nomor  14  Tahun  2001 terhadap Undang-Undang Paten-Lama a. Penyempurnaan
UU  Paten  Nomor  14  Tahun  2001 digunakan  istilah  invensi  dan  inventor untuk menggantikan istilah penemuan dan penemu.  Alasan  penggantiannya  adalah bahwa  istilah  invensi  dan  inventor  lebih tepat  merujuk  kepada  hasil  dan  pelaku serangkaian  kegiatan  yang  menciptakan suatu yang baru. Istilah invensi dan inventor ini  juga  sudah  terdapat  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
Istilah Kantor Paten dalam UU Paten-Lama diubah  menjadi  Direktorat  Jenderal, dimaksudkan untuk mempertegas institusi hak  kekayaan  intelektual  sebagai  satu kesatuan sistem.
Penyempurnaan  lain  ialah  mempersingkat jangka  waktu  pemeriksaan  substantif  atas paten sederhana yang semula 36 (tiga puluh enam)  bulan  menjadi  24  (dua  puluh  empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.
b. Lisensi Wajib Undang-undang  Paten  Nomor  14Tahun 2001 menentukan bahwa instansi pemberi lisensi wajib adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bukan lagi Pengadilan  Negeri  sebagaimana  ketentuan Undang-undang  Paten-Lama.Maksudnya adalah  untuk  penyederhanaan  prosedur dan peningkatan layanan terhadap masyarakat.
c. Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Peng- adilan
Undang-Undang  Paten  Nomor  14  Tahun 2001 membuka kemungkinan untuk menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan, seperti  melalui  arbitrase  atau  alternative penyelesaian sengketa.
d. KetentuanPidana Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001  mengatur  hal-hal  yang  tidak dikategorikan  tindak  pidana,  yaitu  hal yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan  masyarakat.  Disamping  itu tindak  pidana  dalam  Undang-undang  ini dikategorikan sebagai delik aduan.
e. Penghapusan Dalam  Undang-Undang  Paten  Nomor  14 Tahun  2001  terdapat  beberapa  penghapusan terhadap  ketentuan  Undang-Undang  Paten- Lama  yang  dinilai  tidak  sejalan  dengan persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual  Property  Rights),  yaitu  mengenai penundaan pemberian paten.
Kesimpulan Tinjauan  umum  tentang  paten  berdasarkan Undang-Undang  No.  14  Tahun  2001  dalam tulisan  ini  meliputi  sejarah  perkembangan pengaturan paten, pengertian, jenis, pendaftaran, pengalihan  dan  lisensi  paten  serta  pelaksanaan paten  oleh  pemerintah.  Seiring  perkembangan teknologi  yang  sangat  besar  terhadap  kehidupan sehari-hari,  yang  mana  perkembangan  teknologi tersebut sangat pesat dirasakan perlu melahirkan peraturan tersendiri mengenai paten.
Pada  tahun  1989  diundangkanlah  Undang- Undang  No.  6  Tahun  1989  yang  kemudian diubah  ke  Undang-Undang  No.  13  tahun  1997. Namun    perkembangan  teknologi  yang  semakin maju undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi  dan  perlu  melakukan  perubahan,  sehingga pada  tahun  2001  diundangkan  kembali  undang- undang  terbaru  tentang  paten  yaitu  Undang- undang  No.14  Tahun  2001.  Pengertian  Paten adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang teknologi,  yang  untuk  selama  jangka  waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  paten  berupa membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor, menyewakan,  menyerahkan,  atau  menyediakan untuk  dijual  atau  disewakan  atau  diserahkan produk  yang  diberi  paten  (dalam  paten-produk) dan  menggunakan  proses  produksi  yang  diberi paten  untuk  membuat  barang  dan  tindakan membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan  atau  diserahkan  proses  produksi  yang telah diberi paten.
Pada  pasal  133  Undang-Undang  No.14 Tahun  2001  Tentang  Paten  menentukan  tindak pidana  paten  merupakan  delik  aduan.Pemegang paten  akan  mendapatkan  surat  pendaftaran penemuan,  yang  mana  surat  pendaftaran  ini dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  awal  di
pengadilan  apabila  timbul  sengketa  di  kemudian hari  terhadap  penemuan  tersebut.  Perlindungan terhadap  paten  meliputi  perlindungan  dalam kerangka  nasional  yaitu  berdasarkan  Undang- undang No. 14 tahun 2001.

## Daftar Rujukan
Djumhana,  Muhammad  dan  Djubaedillah,  R,
Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya  di  Indonesia,  Bandung,  PT. Citra  Aditya Bakti, 1997.
Gautama, Sudargo, Hak dan Perjanjian Internasional  :  TRIPS,  GATT,  Putaran Uruguay, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
Junus,  Emawati,  “Perubahan  Atas  Undang- undang  Paten  1989”,  Jurnal  Hukum Bisnis,  Vol.  2,  Yayasan  Pengembang Hukum Bisnis, 1997.
Maulana,  Insan  Budi,  “Penerapan  Paten  Sejak UU  Paten  No.  6  Tahun  1989  hingga  UU Paten  No.  13  Tahun  1997,  Pengalaman Indonesia  SelamaIni,  Kapita  Selekt  Hak Kekayaan Intelektual I, Yogyakarta, Yayasan Klinik Haki, Jakarta PSH IH UII Yogyakarta, 2000.
Pamuntjah,  A.  Sistem  Paten  :Pedoman,  Praktek dan  Alih  Teknologi,  Edisi  XV  Jakarta, Djambaten, 1994.
Peraturan  Pemerintah  No.  34  Tahun  1991 tentang  Tata  Cara  Peraturan  Paten (Lembaran Negara Rahun 1991 No. 421). Saetijarto,  Nugroho  Amien,  “Hukum  Paten (KhususLingkupPenemu, Pemegang Paten danLisensi)”
PeraturanHukumPerdatadanEkonomi, FakultasHukum  UGM,  Yogyakarta,  22-23 Agustus 1999.
Syihabuddin,  Substansi  Pengatur  Paten  :Studi Terhadap Hukum Paten Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001.
Undang-undang  No.  6  Tahun  1989  tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 3.)
Undang-undang No. 13 1997 tentang perubahan atas  Undang-undang  No.  6  Tahun  1989 tentang  Paten  (Lembaran  Negara  Tahun 1997 No. 30)
Undang-undang  No.  14  Tahun  2001  tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 109)