## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN NASIONAL DI KOREA
Nadiah Sifa Daulay 1* , Sri Rohayanti 1
1 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
*Korespondensi : nadiahsifa998@gmail.com

## ABSTRAK
Korea  Selatan adalah  salah  satu negara  di  Asia  yang  memiliki  minat  baca cukup  tinggi.  Pada tahun 2018, Korea Selatan menduduki peringkat 22 dari seluruh negara yang ada di dunia. Minat baca yang tinggi di suatu negara tidak lepas dari kebijakan perpustakaan nasional negara tersebut, yang memiliki tujuan membantu kesejahteraan masyarakat dengan memberikan informasi yang baik. Untuk memberi informasi yang baik, perpustakaan seharusnya memiliki kebijakan koleksi yang baik pula. Untuk itu, artikel  ini  ingin  melihat  kebijakan  yang  diterapkan  Perpustakaan  Nasional  Korea  Selatan  dalam memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan  studi  literatur.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Perpustakaan  Nasional  Korea memiliki  kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  detail.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  visi  misi,  tujuan, sasaran, pengguna perpustakaan, penanggung jawab pengembangan koleksi, metode pemilihan koleksi, anggaran perpustakaan, kriteria seleksi bahan pustaka, pelestarian koleksi, pengelolaan koleksi, serta penyiangan koleksi. Perpustakaan Nasional Korea juga memiliki cabang yang diperuntukan bagi anak dan remaja, penyandang disabilitas, dan ada juga perpustakaan sejong.
Kata kunci : Kebijakan perpustakaan; Pengembangan koleksi; Perpustakaan nasional Korea

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umum,  kebiasaan  membaca  negara-negara  Asia  memang  relatif  lebih  rendah dibandingkan negara lain di dunia. Negara Asia dengan minat baca tertinggi adalah Korea Selatan, yang menempati peringkat 22 (Putra, 2018). Korea merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Minat baca yang tinggi ini terlihat dari berbagai  fasilitas-fasilitas  umum  yang  menyediakan  buku  atau  majalah  yang  tersedia  di berbagai tempat. Tingginya minat baca di Korea juga terlihat dari kontribusi setiap kalangan masyarakat  yang  mendukung  gerakan  literasi  dalam  meningkatkan  minat  baca  tersebut. Meningkatnya  minat  baca  atau  pun  gerakan  literasi  ini  juga  tidak  terlepas  dari  program pemerintah dan perpustakaan di negara tersebut.
Perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang dapat membantu mencapai tujuan-tujuan dari  suatu  negara,  pemerintahan,  dan  organisasi.  Kebijakan  suatu  perpustakaan  nasional dapat mencerminkan bagaimana pentingnya minat baca ataupun gerakan literasi dalam suatu negara. Perpustakaan dirancang untuk melayani komunitasnya, yang mungkin saja bersifat lokal,  nasional,  atau  global.  Pemerintah  Korea  menganggap  perpustakaan  sebagai  bagian dari ekosistem pengetahuan nasional, menganggapnya sebagai pusat penyebaran informasi
dan pengembangan budaya lokal dan basis pengetahuan yang tersebar luas di Korea.
Dalam menunjang kesuksesan tujuan pemerintah korea dalam meningkatkan minat baca dan  pengembangan  literasinya,  dapat  terlihat  dari  kebijakan  pengembangan  koleksi  dari perpustakaan  tersebut.  Untuk  melihat  minat  baca  dan  gerakan  literasi  masyarakat  Korea tergambar  dari  kebijakan  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  dalam memberikan pelayanan informasi kepada warga negaranya.
Koleksi bahan pustaka atau pun sumber informasi menjadi salah satu daya tarik penting yang  mendorong  pemustaka  untuk  berniat  mengunjungi  perpustakaan  (Perpusnas,  2019). Menurut  (Kebijakan  Pengembangan  Koleksi  Perpustakaan  Nasional,  2018)  tujuan pengembangan  koleksi  perpustakaan  nasional  yaitu  mewujudkan  koleksi  nasional  yang lengkap  dan  mutakhir  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang  telah  dijelaskan.  Kebijakan pengembangan  koleksi  perpustakaan  merupakan  pernyataan  tertulis  tentang  kebijakan perpustakaan  terhadap  pengembangan  koleksi  yang  dilakukan  oleh  pustakawan  sebagai acuan  dalam  menyeleksi  bahan  perpustakaan.  Pengembangan  koleksi  saat  ini  juga  dapat dilihat  perkembangannya  dari  yang  dulunya  berbentuk  cetak  menjadi  koleksi  yang berbentuk digital.
Kebijakan  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  didasarkan  pada pengembangan sistematis koleksi nasional. Pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional Korea  telah  diatur  dalam Library  Act ,  pengembangan,  pengumpulan,  penyediaan, pelestarian,  dan  pengolahan  bahan  perpustakaan  dalam  dan  luar  negeri.  Koleksi Perpustakaan  Nasional  Korea  dikembangkan  dan  dikelola  berdasarkan  pedoman pengembangan koleksi dengan menyiratkan pada penerimaan zaman, konvergensi data yang dikumpulkan, soliditas sistem komposisi, relevansi praktis, dan strategi ke depan.
Tujuan  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  yaitu  untuk mengembangkan  koleksi  secara  sistematis  dan  berkesinambungan  di  tingkat  nasional, pemenuhan tanggung jawab atas pelestarian dan pengelolaan koleksi nasional yang aman dan  ilmiah,  yang  telah  dinyatakan  secara  internal  dan  eksternal  sebagai  pedoman pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Republik  Korea.  Pengembangan  koleksi perpustakaan  nasional  ditujukan  untuk  memberikan  standar  dan  prioritas  dalam pengembangan koleksi, pelestarian, dan pengelolaan koleksi Perpustakaan Nasional Korea termasuk perpustakaan nasional untuk anak dan remaja, perpustakaan nasional penyandang cacat, dan Perpustakaan Nasional Sejong dalam menyediakan berbagai topik dan bahasa.
Pembentukan pedoman untuk pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional Korea telah menyebabkan  berbagai  organisasi  perpustakaan,  termasuk  IFLA  membahas  "Pernyataan
Perpustakaan  dan  Kebebasan  Spiritual"  dan  "Deklarasi  Perpustakaan  Digital"  Asosiasi Perpustakaan  Korea  dan  "Pernyataan  Etika  Perpustakaan".  Hukum  hak  cipta  sebagai lembaga  filosofis  pedoman  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Korea.  Perpustakaan Nasional  Korea  membangkitkan  keinginan  masyarakat  untuk  pengembangan  diri, melindungi  kebebasan  berpikir  yang  berkontribusi  pada  perpustakaan,  dan  setara  dalam mengakses dan menggunakan informasi secara adil dan diskriminatif, tanpa memandang ras atau keyakinan, hak, agama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau alasan lain (Kementerian Kebudayaan, olahraga, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan menggunakan  studi  literatur.  Metode  studi  literatur  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2008).  Penggunaan  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan studi literatur diharapkan dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan dengan menggunakan pencarian literatur baik dari buku, jurnal, website yang mendukung, dan mengembangkannya dengan bentuk deskriptif.
Artikel ini mengambil sumber primer dari buku Elva Rahmah dan Testani Makmur yang membahas mengenai kebijakan sumber informasi di perpustakaan. Peneliti menyesuaikan isi  kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  terdapat  pada  sumber  primer  untuk  kemudian disesuaikan  dengan  kebijakan  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  yang terdapat pada situs web resmi perpustakaan tersebut yaitu https://www.nl.go.kr/ .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Perpustakaan Nasional Korea
Perpustakaan  Nasional  Korea  dibuka  pertama  kali  pada  tahun  1945 sebagai gudang sumber pengetahuan dan informasi nasional. Perpustakaan Nasional Korea menjadi tempat mengumpulkan dan melestarikan secara komprehensif publikasi  dan  berbagai  informasi  pengetahuan  yang  diterbitkan  di  Korea,  dan  secara sistematis  mengaturnya  dan  memberikannya  kepada  publik.  Bangunan  utama Perpustakaan Nasional Korea saat ini memiliki luas lantai total 34.722 m 2 . Tujuh lantai di atas tanah, dan satu lantai di bawah tanah, serta berisi kantor departemen, ruang data, ruang  pameran,  dan  perpustakaan.  Di  pandemi  Covid-19  ini,  jam  operasional
perpustakaan mulai dari pukul 10.00 hingga 17.00. Berikut prosedur yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Korea.
Gambar 1. Departemen yang Ada di Perpustakaan Nasional Korea
a. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional Korea
1. Visi Misi Perpustakaan Nasional Korea dalam Pengembangan Koleksi
Visi  dari  Perpustakaan  Nasional  Korea  adalah  “menjadi  perpustakaan  yang memperkaya masyarakat”. Adapun misi dari Perpustakaan Nasional Korea yaitu “Sebagai Perpustakaan Nasional Korea mentransmisikan pengetahuan dan warisan budaya  Republik  Korea,  memperkaya  kehidupan  intelektual  masyarakat,  dan berkontribusi  pada  pengembangan  budaya  bangsa  dan  masyarakat.  Serta  tujuan dari  kebijakan  Perpustakaan  Nasional  Korea  adalah  “untuk  penguatan  status sebagai  perpustakaan  perwakilan  nasional,  meningkatkan  nilai  pengetahuan informasi  dengan  menggunakan  teknologi  terkini,  mewujudkan  layanan perpustakaan aktif dan hangat”.
2. Tujuan dan Sasaran Perpustakaan Nasional Korea dalam Pengembangan Koleksi
Tujuan  pedoman  pengembangan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  yaitu memberikan  standar  dan  prioritas  untuk  pengembangan,  pelestarian,  dan pengelolaan  koleksi  Perpustakaan  Nasional  Korea  (termasuk  perpustakaan nasional  untuk  anak  dan  remaja,  perpustakaan  nasional  untuk  penyandang disabilitas, dan Perpustakaan Nasional Sejong), dan menyediakan berbagai topik
dan  bahasa.  Hal  ini  untuk  membangun  dasar  yang  konsisten  dan  kokoh  untuk pengembangan koleksi di masa depan dengan menetapkan standar pengembangan untuk setiap jenis pengembangan koleksi.
Perpustakaan  Nasional  Korea  (sebagai  lembaga  prioritas  utama  untuk mengumpulkan dan melestarikan pengetahuan nasional), harus mengembangkan informasi  pengetahuan  dalam  dan  luar  negeri  sebanyak  mungkin.  Selain  itu, Perpustakaan  Nasional  Korea  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  warisan budaya  pengetahuan  dan  pusat  informasi  penelitian  akademik  yang mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional. Perpustakaan Nasional Korea juga  berkontribusi  untuk  mewujudkan  hak  masyarakat  untuk  mengetahui konstitusi  melalui  pengembangan  koleksi,  menginspirasi  keinginan  masyarakat dalam pengembangan diri, melindungi kebebasan perpustakaan dan pengguna, dan menetapkan hak yang sama dalam akses dan penggunaan informasi pengembangan koleksi nasional sehingga warga negara dan semua pengguna memiliki akses yang sama  ke  berbagai  materi  dan  layanan  dengan  penerapan  yang  adil,  tanpa membedakan ras, ideologi, agama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau golongan lainnya.
3. Pengguna Layanan Perpustakaan Nasional Korea
Perpustakaan Nasional Korea ditujukan untuk semua kalangan masyarakat/warga  negara  Korea  dan  memberi  pelayanan  yang  netral  tanpa memandang ras, ideologi, agama, posisi politik atau pun yang memiliki hubungan pribadi  dengan  staf  perpustakaan.  Perpustakaan  Nasional  Korea  juga  memiliki cabang untuk perpustakaan anak dan remaja yang ditujukan untuk meningkatkan minat  baca  anak  dan  kalangan  remaja.  Ada  pula  cabang  perpustakaan  nasional korea  yang  dikhususkan  untuk  penyandang  disabilitas  yang  bertujuan  untuk penyandang cacat dalam mengakses informasi.
4. Penanggung  Jawab  Pengembangan  Koleksi  di  Perpustakaan  Nasional Korea
Pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pengembangan koleksi dan pengelolaan Perpustakaan Nasional Korea adalah perpustakaan nasional dan para staf  yang  bertugas  di  perpustakaan  tersebut.  Kemudian  yang  berwenang  pada bagian  seleksi  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  Pada  gambar  tersebut,  terlihat pembagian  departemen  yang  berwenang  untuk  seleksi  adalah  Departemen Manajemen Informasi Pengetahuan bagian  Departemen Pengembangan Koleksi.
5. Metode Pemilihan Koleksi dan Anggaran Perpustakaan Nasional Korea
Metode pemilihan bahan pustaka di Perpustakaan Nasional Korea yaitu dengan membentuk  komite  peninjauan  data  perpustakaan  dalam  membahas  pemilihan, jenis,  bentuk,  dan  kompensasi  bahan  pustaka  yang  akan  disimpan  dan dikumpulkan Perpustakaan Nasional Korea dilakukan secara inklusif, tetapi secara selektif berlaku untuk materi seperti topik, jenis, dan bahasa yang sulit atau praktis.
Koleksi  dilakukan  untuk  kepentingan  budaya  pengetahuan,  nilai  penelitian akademis,  dan  potensi  penggunaan  saat  memilih  bahan  pustaka  Perpustakaan Nasional Korea memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dari sudut pandang yang  netral,  baik  secara  ideologi,  agama,  posisi  politik,  maupun  kepentingan pribadi  perpustakaan  dan  stafnya.  Pemilihan  koleksi  dilakukan  evaluasi  berkala dalam mengumpulkan data inti, data periferal, dan data interdisipliner.
Anggaran  untuk  Perpustakaan  Nasional  Korea  disubsidi  oleh  kementerian kebudayaan,  olahraga  dan  pariwisata.  Anggaran  ini  dikeluarkan  dalam melaksanakan proyek untuk kota. Biaya operasional perpustakaan ditanggung oleh negara dengan subsidi dari pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan kota. Selain  itu  perpustakaan  juga  menerapkan  pemungutan  biaya  dari  pengguna sebagaimana yang telah ditentukan.
Untuk masyarakat yang dilayani adalah semua kalangan masyarakat secara adil dan  tidak  diskriminatif.  Semua  kalangan  masyarakat  dilayani  tanpa  membeda- bedakan  ras,  ideologi,  agama,  posisi  politik,  dan  lainnya.  Namun  Perpustakaan Nasional Korea dalam mengembangkan pelayanannya, ditujukan untuk anak dan remaja serta perpustakaan untuk penyandang disabilitas.
6. Kriteria Seleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Nasional Korea
Pedoman kriteria seleksi koleksi di Perpustakaan Nasional Korea yaitu koleksi literatur  nasional  Korea,  baik  yang  diterbitkan  di  luar  negeri  maupun  bahan penelitian  yang  dipilih  dengan  subjek  yang  berhubungan  dengan  Korea  untuk memperluas literatur Korea. Selain itu, perpustakaan juga berusaha menyediakan koleksi  untuk  bahan  anak  dan  remaja,  bahan  penelitian  asing  yang  dianggap penting dalam memperkuat peran mereka sebagai layanan informasi pengetahuan dan  pusat  informasi  penelitian,  serta  koleksi  untuk  penelitian  anak dipertimbangkan  dari  segi  nilai  guna  dan  nilai  penelitian  akademisnya.  Koleksi yang dibeli mempertimbangkan dalam peningkatan fungsi layanan membaca dan pinjaman  dengan  menetapkan  kebijakan  pemerintah  dan  mendukung  kegiatan
penelitian  untuk  peneliti.  Bahan  koleksi  dari  luar  negeri  juga  dibeli  dengan mempertimbangkan fungsi layanan melalui membaca dan pinjaman dari luar, serta menciptakan budaya membaca bagi penduduk setempat. Selain itu, Perpustakaan Nasional  Korea  juga  mengumpulkan  bahan-bahan  retrospektif  seperti  bahan pustaka  yang  menerapkan  sistem  hukum,  dokumen-dokumen  lama,  dan  bahan- bahan dari masa penjajahan Jepang di kumpulkan sebanyak mungkin berdasarkan kepentingan sejarah.
a) Koleksi Umum
Bahan perpustakaan yang diterbitkan atau diproduksi di Korea dikumpulkan melalui  pembayaran.  Bahkan  untuk  bahan  yang  disimpan,  jika  salinan diperlukan  untuk  digunakan  atau  disimpan,  salinan  harus  diamankan  melalui pembelian atau metode lain (konversi media, dll.). Data kategori khusus yang dikecualikan dari simpanan dikembangkan secara selektif dengan menerapkan metode  seperti  pembelian,  penerimaan,  dan  konversi  media  berdasarkan pentingnya nilai guna konten dan nilai pelestarian bentuk bibliografi. Selain itu, bahan-bahan  retrospektif  seperti  bahan  pustaka  yang  diterbitkan  sebelum penerapan  sistem  titipan  hukum,  dokumen-dokumen  lama,  dan  bahan-bahan dari  masa  penjajahan  Jepang  di  kumpulkan  sebanyak  mungkin  berdasarkan kepentingan sejarah. Untuk membangun koleksi nasional yang luas pada tingkat negara  maju,  perpustakaan  domestik  utama  (Perpustakaan  Majelis  Nasional, Perpustakaan Pengadilan, Institut Sains dan Teknologi Informasi Korea, Arsip Nasional,  arsip  per  departemen,  pusat  informasi  pemerintah-  lembaga  yang didanai, perpustakaan universitas besar, dll.), serta badan dan sistem konsultatif berusaha untuk mengembangkan dan berbagi bahan penelitian akademis dalam dan luar negeri. Adapun yang termasuk koleksi umum adalah buku umum, buku pedoman,  serial,  sastra  abu-abu,  bahan  peta,  bahan  foto,  lembaran  musik  dan materi terkait musik, data bentuk mikro, materi audiovisual, dan lainnya.
b) Koleksi Online
Data  online  mengacu  pada  data  yang  dikirimkan  secara  publik  (mengacu pada transmisi publik berdasarkan Pasal 2 Ayat 7 Undang-Undang Hak Cipta) melalui  jaringan  informasi  dan  komunikasi  (merujuk  pada  jaringan  informasi dan  komunikasi  berdasarkan  Pasal  2  (1)  1  Undang-Undang  tentang  Promosi Informasi dan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Perlindungan Informasi, dll),  dan  data  teks,  data  audio/audio,  data  video,  data  gambar,  dll.  Saat
mengembangkan  materi online ,  selain  kecepatan  dan  kenyamanan  akses  dan pencarian, perhatikan kriteria untuk  memungkinkan akses simultan, menyalin dan  mengunduh  di  dalam  situs, menyediakan  layanan  untuk  penyalinan  jarak jauh,  dan  pelestarian  bentuk  digital.  Untuk data  online ,  data  yang memungkinkan  penyimpanan  dan  penggunaan  layanan  dalam  bentuk  digital pada saat  yang sama lebih diutamakan. Sejak awal, sumber daya digital  yang diterbitkan  sebagai  versi online ,  yaitu  materi online asli,  dikumpulkan  secara istimewa, dan jika bukan sumber daya asli, dikumpulkan secara selektif dengan mengevaluasi  apakah  layak  untuk  melengkapi  atau  memperkaya  koleksi nasional.
Pada  prinsipnya, file digital  sebelum  publikasi  dan file digital  untuk penyiaran,  yang  dikumpulkan  untuk  tujuan  non  publik,  dikumpulkan  melalui kerjasama  bisnis  dengan  organisasi  terkait.  Berbagai  catatan  terkait  masalah nasional dan sosial yang diproduksi secara intensif dan mudah dihancurkan di internet dikumpulkan secara sistematis sebagai sumber informasi nasional. Saat memilih, mengumpulkan, melestarikan, dan menyediakan aksesibilitas ke situs web,  kami  bekerja  sama  dengan  penyedia  data online dan  pemangku kepentingan sesuai dengan Pasal 20-2 Undang-Undang Perpustakaan.
c) Koleksi Khusus
Koleksi  khusus  pada  Perpustakaan  Nasional  Korea  adalah  koleksi  sastra lama, data konversi media dan kategori lainnya seperti bahan-bahan yang tidak dicetak,  tidak  diterbitkan,  dan  edisi  terbatas  yang  tidak  dimiliki  oleh perpustakaan dipilih dan dikumpulkan berdasarkan nilai isinya. Data nyata tiga dimensi  (trek,  model,  kapsul  waktu,  dll)  seperti  benda  nyata  dan  kerajinan dikumpulkan dengan cara yang sangat terbatas, terbatas pada kasus yang berisi informasi yang tidak dijelaskan atau diungkapkan dalam bahan lain.
7. Pelestarian,  Pengelolaan,  Penyiangan  Koleksi  Perpustakaan  Nasional Korea
Perpustakaan memiliki tanggung jawab hukum untuk melestarikan koleksi nasional  secara  keseluruhan,  terlepas  dari  jenis,  bentuk,  atau  subjeknya. Berdasarkan pentingnya pelestarian dari segi bentuk daftar pustaka dan isinya. Perpustakaan Nasional Korea memiliki tujuan untuk pelestarian yang sempurna melalui proses pengawetan/restorasi, perlakuan desinfeksi/deoksidasi, konversi media,  dan  lain-lain,  berdasarkan  prinsip  pengawetan  dilakukan  untuk
mempertahankan keaslian dan isinya dari koleksi perpustakaan.
Prioritas diberikan pada pelestarian dan pengelolaan bahan-bahan akademis asing  yang  lama,  langka,  dan  mahal,  termasuk  buku-buku  tua  dan  berharga dalam  dan  luar  negeri,  daripada  bahan-bahan  umum  dalam  negeri. Untuk pengawetan permanen, bahan-bahan ini diproduksi dalam bahasa Inggris atau media  alternatif.  Ketika  beberapa  format  seperti  data  umum  dan  data online untuk  data  yang  sama  disimpan  pada  waktu  yang  sama,  data  umum  akan dipertahankan  secara  istimewa,  tetapi  setiap  versi  juga  dipertahankan  jika memungkinkan.
Fungsi  preservasi  berbeda  sesuai  dengan  sifat  bahan  pustaka,  tetapi kerjasama  untuk  preservasi  dan  pengelolaan  data  dengan  perpustakaan  dan pusat  informasi  di  tingkat  nasional  lainnya,  universitas  dan  perpustakaan khusus,  dan  perpustakaan  perwakilan  daerah  diperkuat.  Perpustakaan berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  konservasi  nasional  dan  internasional  dan upaya untuk memastikan akses permanen ke sumber daya informasi digital. File digital pra-publikasi dan file digital siaran yang dikumpulkan sebagai objek non publik pada prinsipnya dijaga kerahasiaannya melalui kerjasama bisnis dengan organisasi terkait.
Pada  prinsipnya  barang-barang  yang  didaftarkan  sebagai  koleksi  nasional tidak boleh dikeluarkan atau dibuang kecuali dalam hal-hal khusus. Di antara koleksi  nasional,  hanya  bahan  yang  diminta  untuk  dihilangkan  dan dimusnahkan oleh penyimpan dan penerbit, bahan yang hilang karena bencana alam seperti kebakaran atau perang, bahan yang rusak karena penggunaan atau penyalinan, bahan rangkap dalam jumlah besar, dan bahan lain yang ditentukan oleh direktur dapat dibuang.
Dalam  hal  penyiangan  atau  pembuangan  dalam  proses  pengelolaan  atau penggunaan  koleksi  nasional,  bahan  alternatif  diamankan  melalui  konversi media  (ukiran,  fotokopi,  mikrofilm,  digitalisasi),  migrasi,  dll. Pada  saat  yang sama, ketika sumber asli dari bahan sasaran penting dalam hal bentuk dan daftar pustaka, ia secara aktif berusaha untuk melestarikan dan mengembalikan bentuk aslinya.

## 3.2 Pengertian Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Menurut Sulistyo-Basuki pengertian pengembangan koleksi lebih ditekankan  pada  pemilihan  buku,  artinya  memilih  buku  untuk  perpustakaan.
Pemilihan buku berarti juga proses menolak buku tertentu untuk perpustakaan (Islamiyah,  2011).  Kebijakan  adalah  rangkaian  konsep  asas  yang  mendasar dalam  bentuk  garis-garis  besar  sebagai  pedoman/arah  perencanaan  dalam pelaksanaan  suatu  pekerjaan.  Maka  yang  dimaksud  kebijakan  pengembangan koleksi adalah konsep dan asas yang mendasar dalam bentuk garis-garis besar sebagai pedoman /arah perencanaan dalam melaksanakan  suatu pemilihan buku untuk perpustakaan atau pekerjaan akuisi bahan pustaka seperti pengembangan, pengelolaan, serta pelestarian bahan pustaka.

## 1. Asas Kebijakan Pengembangan Koleksi
Kebijakan  pengembangan  koleksi  merupakan  pedoman  bagi  staf  perpustakaan untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  suatu  koleksi.  Kebijakan pengembangan  inventaris  perlu  berupa  dokumentasi  langsung  yang  dapat dimodifikasi dan dikembangkan. Kebijakan adalah panduan yang dapat Anda ubah jika koleksi perpustakaan Anda perlu diubah. Secara umum, pedoman pengembangan koleksi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
a) Relevansi,  penyelenggaraan  perpustakaan  harus  terkait  dengan  kegiatan  yang direncanakan  oleh  perpustakaan  untuk  memfasilitasi  tercapainya  pelayanan perpustakaan yang memuaskan stakeholders .
b) Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, pengembangan koleksi harus dilakukan sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Setiap  jenis  perpustakaan  memiliki pengguna yang berbeda dengan kebutuhan informasi yang berbeda.
c) Integritas,  kepemilikan  perpustakaan  lengkap  dalam  arti  memenuhi  kebutuhan pengguna  utama  perpustakaan,  bahkan  jika  perpustakaan  tahu  bahwa  tidak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan penggunanya.
d) Kemutakhiran,  koleksi  hendaknya  mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan demikian, perpustakaan harus mengadakan dan memeperbaharui bahan pustaka yang menjadi koleksi.
e) Kerjasama  perpustakaan,  sebaiknya  hasil  kerjasama  semua  pihak  yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan, pimpinan badan induk, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak lain tergantung  jenis  perpustakaannya.  Dengan  kerjasama  yang  baik  diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna (Yulia, 2009, pp. 2–4).

## 2. Fungsi Kebijakan Pengembangan Koleksi
Fungsi kebijakan pengembangan koleksi adalah yang dilakukan dengan membuat kebijakan pengadaan yang berisikan prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh  bahan  pustaka.  Dalam  menetapkan  kebijakan  pengembangan  koleksi perlu ditertimbangkan adanya rumusan tujuan  yang hendaknya disesuaikan dengan keadaan lembaga induk perpustakaan yang bersangkutan. Menurut Utami (2017, p. 10) menyatakan kebijakan koleksi tertulis berfungsi:
a) Menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan;
b) Selanjutnya agar diketahui oleh staff, pemakai dan dewan pembina;
c) Memberi  deskripsi  yang  sistematis  tentang  strategi  pengelolaan  dan pengembangan koleksi yang diterapkan di perpustakaan;
d) Menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan diseleksi terjamin;
e) Menjadi  standar  atau  tolok  ukur  untuk  menilai  sejauh  mana  sasaran pengembangan koleksi telah tercapai;
f) Berfungsi  sebagai  sumber  informasi  dan  panduan  bagi  staf  yang  baru  mulai berpartisipasi dalam pengembangan koleksi;
g) Memperlancar koordinasi antar anggota/staf pengembangan koleksi;
h) Memperlancar kerjasama antar perpustakaan;
i) Membantu menjaga kontinuitas, khususnya apabila koleksi besar, serta menjadi kerangka kerja;
j) Membantu  pustakawan  menghadapi  pengaduan  berkenaan  dengan  bahan  yang telah diseleksi atau ditolak;
k) Mengurangi pengaruh selektor tertentu;
l) Membantu mempertanggungjawabkan alokasi anggaran; dan
m) Menjadi sarana komunikasi yang baik dengan masyarakat.

## 3. Manfaat Kebijakan Pengembangan Koleksi
Manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan pengembangan koleksi yaitu membantu  perpustakaan  untuk  mengetahui  bahan  pustaka  yang  akan  dibeli, mempermudah  kerjasama  dengan  pihak  lain,  mempermudah  mengidentifikasi anggaran  masa  depan,  dan  mengetahui  cara  terbaik  melakukan  pengadaan.
Manfaat  dari  kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  dibuat  oleh  perpustakaan adalah sebagai berikut (Hartono, 2015, p. 112):
a) Dokumen  untuk  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  sebagai  standar  untuk menginformasikan kepada setiap orang tentang sifat dan ruang lingkup koleksi;
b) Menginformasikan kepada setiap orang prioritas pengoleksian dan mendorong pemikiran prioritas secara organisasi untuk koleksi;
c) Menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran organisasi;
d) Menentukan standar untuk materi yang bisa masuk koleksi dan mana yang tidak masuk dan masalah sensor serta mengurangi pengaruh dan pemilih tunggal dan bias perorangan;
e) Memberikan sebuah sarana pelatihan dan orientasi bagi staf baru;
f) Membantu  menjamin  kekonsistenan  dari  waktu  ke  waktu  walaupun  staf pengelola berganti;
g) Memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  luar  perpustakaan  dan  membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan;
h) Membantu menetapkan metode untuk penilaian bahan pustaka dan membantu merencanakan bentuk-bentuk kerja sama dengan perpustakaan lain.
4. Elemen –Elemen Kebijakan Pengembangan Koleksi
Elemen-elemen  pengembangan  koleksi  perpustakaan  di  atas  senada  juga dengan  kebijakan  pengembangan  koleksi  diperlukan  elemen-elemen  yang dilakukan perpustakaan terlaksana dengan baik  menurut Disher,  elemen-elemen yang  biasanya  ada  di  dalam  kebijakan  pengembangan  koleksi  adalah  sebagai berikut:
a) Pendahuluan:  pada  bagian  ini  dijelaskan  apa  tujuan  dari  dokumen  kebijakan. Penjelasan  tersebut  akan  menjawab  pertanyaan,  “mengapa  kebijakan pengembangan  koleksi  perlu  dibuat?”  Bagi  kebanyakan  perpustakaan,  tujuan dari kebijakan  yang dibuat adalah untuk menginformasikan kepada pengguna perpustakaan tentang bagaimana dan mengapa koleksi dikembangkan.
b) Visi,  misi,  dan  tujuan:  setiap  perpustakaan  memiliki  misi,  tujuan  mengapa perpustakaan  didirikan.  Beberapa  perpustakaan  juga  mengembangkan  visi untuk  masa  depannya,  baik  juga  jangka  pendek  atau  jangka  panjang.  Pada bagian ini akan dijelaskan misi dan visi perpustakaan, prinsip-prinsip lain dan filosofi perpustakaan.
c) Pengguna yang dilayani: pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari pengguna yang ada disekitar perpustakaan dan komposisi demografinya, khususnya yang berhubungan  dan  berguna  untuk  melakukan  aktivitas  penyeleksian  bahan pustaka.
d) Penanggung  jawab  pengembangan  koleksi:  menjelaskan  bagaimana  aktivitas pengembangan  koleksi  berjalan.  Seperti  berapa  banyak  selektor  yang  terlibat dan  juga  komando  dalam  membuat  keputusan  penyeleksian,  serta  dijelaskan siapa  penanggung  jawab  utama  untuk  keseluruhan  kegiatan  pengembangan koleksi yang dilakukan perpustakaan.
e) Pernyataan kebebasan intelektual: mengingat bahwa kebijakan pengembangan koleksi  adalah  dokumen  publik,  maka  di  dalamnya  perlu  dijelaskan  tentang layanan perpustakaan yang terbuka bagi siapa saja.
f) Pendanaan dan  alokasinya: bagian ini menjelaskan berasal  dari mana sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengembangan koleksi. Pernyataan ini bisa  sederhana  mengidentifikasi  sumber  pendapatan,  misalnya  dari  pajak daerah. Bagian ini juga menjelaskan formula alokasi dana.
g) Kebijakan  seleksi,  prosedur,  dan  koleksi  prioritas:  bagian  ini  bisa  dikatakan menjadi pokok atau inti dari keseluruhan dokumen. Di sini dijelaskan tentang format material yang akan dikoleksi, sarana yang digunakan dalam melakukan seleksi, dan bagaimana pengadaannya. Beberapa kebijakan dijelaskan dengan spesifik seperti, jumlah eksemplar yang akan dibeli, apakah akan berpengaruh dengan  efisien  koleksi,  dan  bagaimana  menentukannya  dalam  subjek-subjek yang ada.
h) Koleksi  khusus:  banyak  perpustakaan  umum  mempertahankan  koleksi  lama atau  material  yang  dipertimbangkan  untuk  tidak  termasuk  dalam  kegiatan pengembangan  koleksi  yang  biasa  dilakukan  perpustakaan.  Bagian  ini menjelaskan  keberadaan  koleksi  khusus  di  perpustakaan,  dan  bagaimana melakukan penambahan dalam koleksi tersebut.
i) Penyiangan:  menjelaskan  kriteria  koleksi  yang  akan  masuk  dalam  proses penyiangan.  Dengan  adanya  pernyataan  ini  akan  membantu  menghindari
perpustakaan dari keluhan atau protes yang dating dari pengguna perpustakaan yang menanyakan koleksi.
j) Hadiah  dan  donasi:  pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  pertimbangan  tentang criteria material hasil donasi yang akan dijadikan koleksi dan yang tidak. Pada bagian  ini  penting  juga  dijelaskan  bahwa  material  yang  sudah  diberikan sepenuhnya  menjadi  hak  perpustakaan  dan  tidak  dikembalikan  kepada  yang memberikan.
k) Hubungan  kerjasama:  bila  perpustakaan  ikut  konsorsium  atau  jaringan perpustakaan,  dimana  ada  kontrak  yang  disetujui  untuk  berbagi  sumber informasi, maka perlu dijelaskan di bagian ini. Di bagian ini dijelaskan sumber informasi  apa  saja  yang  dibuka  untuk  perpustakaan  lain,  manfaatnya  ke pengguna perpustakaan, dan bagaimana perpustakaan ikut berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama.
l) Penanganan  keluhan  dan  tantangan  ke  depan:  bagian  ini  menjelaskan bagaimana staf perpustakaan menangani keluhan dari pengguna perpustakaan, terutama keluhan tentang koleksi yang dimiliki perpustakaan.

## 4. KESIMPULAN
Perpustakaan  Nasional  Korea  memiliki  kebijakan  pengembangan  koleksi  yang  detail. Perpustakaan Nasional Korea memiliki situs resmi yang dapat terlihat mengenai berbagai kebijakan koleksi  yang  diterapkan perpustakaan  dan kebijakan serta sejarah dan promosi perpustakaan  lainnya.  Berdasarkan  data  yang  didapat,  Perpustakaan  Nasional  Korea merangkum  kebijakan  yang  detail  dalam  situs https://www.nl.go.kr/ dan  pada  Undang- Undang Perpustakaan Nasional Korea:
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46323&type=sogan&key=8 .
Kebijakan koleksi yang dilihat dari elemen-elemen yang dikemukakan oleh Elva Rahma dan Tesiani Makmur (2013, p. 16) yang terdapat dalam buku Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan dan senada dengan yang dikemukakan oleh Disher mengenai elemen-elemen kebijakan pengembangan koleksi maka dapat terlihat pada kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional Korea yaitu mulai dari visi misi, tujuan, sasaran perpustakaan dalam pengembangan koleksi, pengguna perpustakaan, penanggung jawab pengembangan koleksi, metode  pemilihan  dan  anggaran  dalam  pengembangan  koleksi,  kriteria  seleksi  bahan
pustaka,  serta  pelestarian,  pengelolaan,  dan  penyiangan  bahan  pustaka  dalam pengembangan koleksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono.  (2015). Dasar-Dasar  Manajamen  Perpustakaan  Dari  Masa  Kemasa .  UIN  Maliki Press.
Islamiyah, L. (2011). Pengembangan Koleksi Buku di Perpustakaan Universitas Indonesia . 68. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20135703-S29-Pengembangan koleksi.pdf
Kementerian  Kebudayaan,  olahraga,  dan  pariwisata.  (2016). Perpustakaan  Nasional  Korea .
Perpustakaan Korea.
https://www.nl.go.kr/ diakses pada 8 Desember 2021
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46323&type=sogan&key=8 diakses  pada 12 Desember 2021
Perpusnas. (2019). Perpustakaan Republik Indonesia Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan.
In Peran Kiprah III (26-11-19) (2019th ed.). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional, (2018).
Putra, R. (2018). Fakta Pahit Rendahnya Minat Baca Indonesia . Steemit.
Rahmah,  E.,  &  Tesiani,  M.  (2013).  Kebijakan  sumber  informasi  perpustakaan :  teori  dan aplikasi. Graha Ilmu , 1–30. http://repository.unp.ac.id/id/eprint/18214
Utami, H. (2017). Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Umum Kota Sibolga .
Yulia, Y. (2009). Pengembangan Koleksi . Universitas Terbuka.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.