## DAMPAK IMPLEMENTASI DESENTRALISASI  FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA DI PROVINSI DI INDONESIA
Hadi Sasana
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Email : hadisasanasmg@yahoo.com

## Abstrak
Desentralisasi  fiskal  dan  pelaksanaan  otonomi  daerah  meningkatkan  kewenangan pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  mereka  dan  melakukan  fungsi  alokatif dalam  menetapkan  prioritas  pembangunan  daerah.  Desentralisasi  fiskal  dan  pelaksanaan otonomi  daerah  diharapkan  untuk  meningkatkan  kesetaraan  perkembangan  lokal,  sesuai dengan  motivasi  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  daerah  mereka  berdasarkan potensi khusus mereka.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguji  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi,  dan inflasi  di  provinsi-provinsi di  Indonesia. Analisis data  dilakukan dengan menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua, kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja.

## Abstract
Fiscal  decentralization  and  implementation  of  local  autonomy  enhance  authority  of local  governments  to  increase  their  income  and  to  conduct  allocative  function  in  setting priority of local development.  Fiscal decentralization and implementation of local autonomy are expected to improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality.
This  study  is  intended  to  examine  the  influence  of  fiscal  decentralization  on  economic growth,  and  inflation  in  the  provinces  in  Indonesia.    Data  analysis  is  conducted  using multiple regression.
The results of this study indicate that,  fiscal decentralization has a positive relationship but  statistically  were  not  significant  effect  on  economic  growth  and  inflation.  Second, employment significant positive effect on economic growth.
Keywords: Fiscal decentralization, economic growth, inflation, employment.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kebijakan  fiskal  sebagai  instrumen pemerintah berperan penting dalam mempengaruhi  perekonomian.  Instrumen fiskal  tersebut  berguna  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  menjaga  stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai  sektor,  dan  secara  khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran (Mankew, 2003). Pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang diterapkan Indonesia  merupakan  tantangan  baru dalam manajemen ekonomi makro Indonesia.  Beberapa  negara,  seperti  India, Brasil, Rusia, dan Cina, pernah menghadapi  masalah  stabilitas  ekonomi makro  yang  pelik  dan  berkepanjangan akibat  kurang  tepat  dalam  mengelola pelaksanaan  desentralisasi  fiskal.  Salah satu akar permasalahan ini adalah perbedaan  orientasi  kebijakan  ekonomi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah (Strauss et al , 2002).
Kajian  implementasi  desentralisasi fiskal  oleh  Mahi  (2001),  Brodjonegoro (2002),  Pujiati  (2007)  menemukan  bahwa desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi
secara  signifikan.  Sementara  itu  penelitian Sasana (2005) menunjukkan bahwa desentralisasi  fiskal  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi  lokal,    tetapi menciptakan kesenjangan ekonomi regional  antar  daerah.  Penelitian  Waluyo (2007)  memperkuat    temuan  sebelumnya, bahwa  desentralisasi  fiskal  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan  pendapatan  antar  daerah  di Indonesia.
Desentralisasi fiskal berpotensi mengakibatkan instabilitas makro ekonomi.  Studi  empiris  di  Amerika  Latin oleh Vazquez dan McNab (2006) membuktikan  bahwa  desentralisasi  akan menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi  yang  kemudian  akan  berakibat menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  lokal. Studi Malik (2006) di Pakistan menemukan  hasil  yang  positif  antara desentralisasi  fiskal  terhdap  stabilitas makro ekonomi.
Berdasarkan  fakta  empiris  selama tahun  2008-20012  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  berpengaruh  terhadap kondisi  sosial  dan  ekonomi  makrodi Indonesia. Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap kondisi sosial ekonomi    selama  beberapa  tahun  terakhir dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1.   Realisasi Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin,
Pengangguran, Inflasi,  Tahun 2008-2012 Tahun Realisasi Transfer ke Daerah (trilyun Rp) Pertb. Ekonomi (%) Penganggur (%) Inflasi (%) 2008 292,63 6,0 ,39 11,10 2009 296,85 4,6 8,96 2,80 2010 316,71 6,2 8,12 6,96 2011 347,25 6,5 7,70 3,79 2012 399,97 6,2 7,24 4,30
Sumber : BPS, Depkeu, dan Tranparency International, beberapa tahun.
Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  tetapi  berkorelasi  erat  dengan instabilitas  makro  ekonomi  (inflasi),  dan pengangguran  di  Indonesia.  Berdasarkan latar  belakang  dan  data  empiris  terkait, paling  tidak  ada  dua  hal  penting  yang melatarbelakangi    penelitian  ini. Pertama , desentralisasi  fiskal  yang  ditengarai  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan ternyata berdampak  pada  stabilitas  makro  ekonomi (inflasi) Kedua , adanya research gap yang terjadi  pada  berbagai  studi  terdahulu tentang  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  kinerja  makro  ekonomi  dan sosial.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari studi ini adalah :
1.   Menganalisis pengaruh dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menganalisis  pengaruh  tenaga  kerja terhadap  pertumbuhan ekonomi
3. Untuk menganalisis
pengaruh
pelaksanaan desentralisasi fiskal
terhadap  inflasi

## TELAAH PUSTAKA
Otonomi    Daerah  dan  Desentralisasi Fiskal
Pengembangan  otonomi  pada  daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan  memperhatikan  prinsip  prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi
dan keanekaragaman  daerah.  Selain  birokrasi harus  partisipatif,  juga  harus  mampu mendorong  terciptanya good  governance . Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah  daerah  di  era  desentralisasi merupakan  hal  yang  tidak  dapat  ditunda lagi karena merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menghadapi globalissi  yang  sarat  dengan  persaingan dan  liberalisme,  arus  impor,  investasi, tenaga  kerja,  dan  budaya,  selain  itu  dari sisi  internal  perbaikan  pelayanan  publik
yang  semakin  cerdas  ( knowledge  based society )  dan  masyarakat  yang  semakin banyak
tuntutannya ( demanding community ) (Mardiasmo, 2004).
Desentralisasi  merupakan  peralihan kewenangan dari lingkungan pusat ( central  government) ke  lingkungan pemerintah  daerah  ( local  government), untuk mengatur dan mengurusi daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya  (Kaloh,  2002).  Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules)  money  should  follow function merupakan  salah  satu  prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000). Artinya, setiap  penyerahan  atau  pelimpahan wewenang  pemerintahan  membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan
kewenangan tersebut. Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo,2008).
Berdasarkan  uraian  di  atas  urgensi dari  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal  dapat  dijelaskan  dengan  beberapa alasan sebagai berikut (Bird and
Vaillancourt, 2000):
1. Sebagai  perwujudan  fungsi  dan  peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (welfare state).
2. Hadirnya  otonomi    daerah  dapat  pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai  organisasi,  kekuasaan  yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur  maupun  infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan
( dispersed of power ).
3. Dari perspektif
manajemen pemerintahan  negara  modern,  adanya kewenangan  yang  diberikan  kepada daerah,  yaitu  berupa  keleluasaan  dan kemandirian  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahannya, merupakan  perwujudan  dari  adanya tuntutan  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan  kepada  masyarakat  demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Bahl (2000) mengemukakan  dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi  harus  memacu  adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal  decentralization). Hal  ini  dapat dilihat  dari  semakin  baiknya  pelayanan publik.  Pemerintah  lokal  berlomba- lomba  untuk  memahami  benar  dan memberikan  apa  yang  terbaik  yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan  struktur  ekonomi  masyarakat dengan  peran  masyarakat  yang  semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.
Desentralisasi  fiskal  memang  tidak secara  jelas  dinyatakan  dalam  UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen  dana  perimbangan  merupa- kan  sumber  penerimaan  daerah  yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi.  Dalam  kebijakan  fiskal, dana  perimbangan  merupakan  inti  dari desentralisasi fiskal.
Ratminto (2003) menyatakan, seiring dengan  diberlakukanya  otonomi  daerah dan perdagangan bebas peranan administrasi  pemerintahan  dan  perizinan menjadi  sangat  penting.  Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja admnistrasi pemerintahan dan perizinan, karena masyarakat  akan  menilai  baik  buruknya otonomi daerah berdasarkan baik buruknya administrasi  pemerintahan  dan  perizinan. Sementara  itu  era  perdagangan  bebas  dan globalisasi  juga  menuntut  tingkat  kinerja administrasi  pemerintahan  dan  perizinan
yang tinggi, karena administrasi pemerintahan dan perizinan akan mempengaruhi  tingkat  daya  saing  daerah dan juga produk-produk daerah, yang pada gilirannya  adalah  sangat  menentukan kinerja keuangan daerah atau negara.

## Desentralisasi  Fiskal  dan  Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Abimanyu  dan  Megantara (2009)  desentralisasi  fiskal    akan  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat, karena
pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan  lebih  efisien    dalam  produksi  dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah  lokal  akan  lebih  didengarkan untuk  menganekaragamkan  pilihan  lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi.
Bahl (2000) mengemukakan  dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi  harus  memacu  adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (there must be a champion for fiscal  decentralization). Hal  ini  dapat dilihat  dari  semakin  baiknya  pelayanan publik.  Pemerintah  lokal  berlomba- lomba  untuk  memahami  benar  dan memberikan  apa  yang  terbaik  yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan  struktur  ekonomi  masyarakat dengan  peran  masyarakat  yang  semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan  dan  lain-lain.    Desentra- lisasi  fiskal  memang  tidak  secara  jelas dinyatakan  dalam  UU  Nomor  33  Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan  daerah  yang  sangat  penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan  fiskal,  dana  perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

## Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan, dan Kesejahteraan
Todaro    (2003)  menyampaikan  tiga faktor  atau  komponen  utama  dalam
pertumbuhan  ekonomi  dari  setiap  negara. Ketiga  faktor  tersebut  adalah  :  akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi.
Distribusi  pendapatan  yang  baik adalah  yang  makin  merata,  tetapi  tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan
perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidak- tidaknya  dua  syarat,  yaitu  memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan  kerja,  akses  rakyat  untuk memperoleh penghasilan makin besar.
Menurut  Todaro  (2003)  terdapat adanya  hubungan  yang  negatif  antara kemiskinan  dan  kesejahteraan,  karena kemiskinan  mempuyai  aspek  yaitu  miskin akan aset, organisasi sosial poitik, pengetahuan dan ketrampilan, miskin akan jaringan  sosial,  sumber-sumber  keuangan dan  informasi  yang  termanifestasikan dalam  bentuk  kekurangan  gizi,  air, perawatan  kesehatan  yang  kurang  baik, dan tingkat  pendidikan  yang rendah, maka akan  berpengaruh  terhadap  penurunan kesejahteraan.
United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun    suatu  indikator  kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan  manusia  berdasarkan    faktor- faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan  kesejahteraan  secara  keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan  manusia  pada  hakekatnya adalah  suatu  proses  memperbesar  pilihan- pilihan    manusia.  Indikator  kesejahteraan masyarakat  yang  disusun  oleh  UNDP dikenal dengan Human Development Index (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)(UNDP,1994).
Human  Development  Index (HDI) merupakan  perangkat    yang  sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan  antar  negara  maupun  antar daerah  (Todaro,2003).  Indikator  HDI  jauh
melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan  ekonomi  penting  untuk mempertahankan  kesejahteraan  rakyatnya, namun  pertumbuhan  bukan  akhir  dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah  bagaimana  pertumbuhan  ekonomi digunakan  untuk  memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab  pertanyaan  mendasar,  yaitu apakah pelaksanaan otonomi dan desentralisasi  fiskal  berdampak  positif terhadap    kinerja  ekonomi,  dan  stabilitas harga  di  daerah.  Lokasi/daerah  penelitian meliputi semua daerah provinsi di Indonesia  (33  provinsi)  selama  kurun waktu tahun 2008 – 2012.
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian, yaitu  dampak  desentralisasi  terhadap kinerja  ekonomi  dan  stabilitas  harga digunakan  analisis multiple  regression yang dikembangkan  sebagai model  untuk mempelajari pengaruh secara langsung dari variabel    independen  terhadap  variabel dependen.  Adapun  model  estimasi  yang dibangun  adalah sebagai berikut:
Y1   =    β0 + βTPD  +  βTK  +  μ1 Y2   =    δ0 + δ1TPD  +  μ2 Di mana  : Y1 adalah  pertumbuhan ekonomi Y2 adalah  inflasi TPD adalah  desentralisasi  fiskal TK adalah  tenaga kerja μ adalah disturbance  term
Definisi  operasional  dari  variabel- variabel  penelitian  ini    adalah  sebagai berikut :
a.   Desentralisasi Fiskal Dalam  penelitian  ini,  desentralisasi fiskal  diproksi  dengan  rasio  realisasi total  pengeluaran    pemerintah  daerah provinsi terhadap realisasi total pengeluaran pemerintah pusat.
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan  tahun  2000,  yang  dinyatakan dalam satuan persen.
c. Tenaga Kerja Terserap Tenaga  kerja  terserap  adalah  jumlah penduduk  berumur  15  tahun  ke  atas yang  melakukan  pekerjaan  dengan maksud memperoleh upah atau membantu  memperoleh  pendapatan atau  keuntungan,  dengan  lama  bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam  seminggu yang  lalu  saat pendataan  dilakukan,  dalam  satuan orang.
d. Inflasi
Inflasi adalah proses kenaikan harga- harga secara umum yang di proksi dengan indeks harga konsumen dengan satuan persen

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan Ekonomi
Indikator ekonomi makro yang bisa menggambarkan  keadaan  perekonomian penduduk  di  suatu  wilayah/daerah  antara lain  Produk  domestik  regional  bruto (PDRB).  Ukuran  yang  dapat  dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Gambaran pertumbuhan  ekonomi  daerah  provinsi  di Indonesia  lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1 :
Gambar  1. Pertumbuhan Ekonomi
Selama    lima  tahun  terakhir  kondisi perekonomian    makro  di  Indonesia mengalami  fluktuasi.  Secara  umum,  laju pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  selalu mengalami  pertumbuhan  positif  tetapi masih  sangat  variatif  dan  cenderung berfluktuasi.  Hal  ini  terlihat  dimana  hanya daerah provinsi tertentu saja yang memiliki PDRB tinggi.
Realisasi Pengeluaran Daerah Terhadap Pusat Kebijakan fiskal pemerintah
daerah dapat tercermin dari besaran alokasi
belanja untuk tiap fungsi dan jenis belanja. Belanja ialah semua pengeluaran pemerintah  daerah  pada  suatu  periode anggaran.  Dalam  lima    tahun  terakhir kondisi  fiskal  Indonesia  meningkat  cukup besar, hal ini akan memperkuat pendanaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur  dan  layanan  publik.  Gam- baran rasio realisasi    antara  total pengeluaran daerah provinsi dengan pemerintah  pusat  dapat  dilihat  pada gambar 2  :
Gambar  2. Rasio Realisasi  Pengeluaran Daerah Terhadap Pusat
Seiring dengan
meningkatnya kapasitas  fiskal  pemerintah    alokasi  dana tranfer  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah juga meningkat tajam. Kondisi ini meningkatkan  kemampuan    fiskal  daerah dalam  mencapai tujuan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

## Kondisi Inflasi
Dalam  mencapai  tujuan  pem- bangunan  nasional  diperlukan  stabilitas
baik  di  bidang  ekonomi,  sosial,  maupun politik. Stabilitas di bidang ekonomi makro sangat  dipengaruhi  oleh  gejolak  harga secara  umum.  Kondisi  harga-harga  yang rendah  dan  terkendali  menjadi  ukuran kinerja  makro  ekonomi  yang  baik  dan sangat  diperlukan  dalam  upaya  mencapai sasaran-sasaran makro
ekonomi.
Gambaran  stabilitas  harga  selama  lima tahun    terakhir  di  daerah  provinsi  di Indonesia dapat dilihat pada gambar 3 :
Gambar  3. Inflasi
Secara  umum  perkembangan  inflasi berfluktuasi, puncak pada era desentralisasi terjadi  pada  tahun  2008,  beberapa  daerah di  Indonesia    mengalami  inflasi  mencapai angka dua digit.

## Ketenagakerjaaan
Jumlah tenaga kerja  yang terserap di berbagai  sektor/lapangan  usaha  setiap tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan, hal  ini  mengindikasikan  bahwa  angkatan kerja  yang  memasuki  dunia  kerja  selalu meningkat.  Kondisi  angkatan  kerja  di daerah  selama  lima  tahun  terakhir  dapat dilihat pada gambar 4 :
Gambar  4. Angkatan Kerja

## Pembahasan
Setelah  dilakukan  deteksi  asumsi klasik,  maka    ringkasan  hasil  estimasi pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen  ditunjukkan pada Tabel 2.
Berdasarkan  hasil  estimasi  antara tenaga  kerja    terhadap  pertumbuhan  eko- nomi    mempunyai  pengaruh  positif  dan secara statistik signifikan. Dengan demikian  tenaga  kerja    mempunyai pengaruh  yang  sangat  penting  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah di Indonesia. Temuan empiris ini menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja  yang sebagian  besar  berpendidikan  rendah  di daerah  harus  ditingkatkan  kualitasnya
supaya  mampu  menjadi  daya  ungkit pertumbuhan ekonomi yang relatif besar di daerah di Indonesia.
Berdasarkan  data  PDRB  daerah- daerah paling besar didominasi oleh sektor industri  pengolahan,  dimana  sebagian industri  tersebut  adalah  industri  menengah dan  besar  yang  padat  modal,  sehingga meskipun share terhadap  ekonomi  besar tetapi  penyerapan  tenaga  kerjanya  relatif terbatas.  Berdasarkan  data  tenaga  kerja terserap di berbagai daerah, sektor penyerap  tenaga  kerja  masih  di  dominasi oleh sektor pertanian dan usaha kecil serta sektor informal.

## Tabel 2. Hasil Estimasi  Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

## 1. Variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNTK 1.046360 0.370006 2.827953 0.0053 LNTPD 0.227880 0.434692 0.524234 0.6008 C 22.35138 6.573022 3.400472 0.0008 R-squared 0.061832     Mean dependent var 6.329318 Adjusted R-squared 0.050250     S.D. dependent var 3.866058 S.E. of regression 3.767672     Akaike info criterion 5.508806 Sum squared resid 2299.647     Schwarz criterion 5.565278 Log likelihood -451.4765     Hannan-Quinn criter. 5.531730 F-statistic 5.338488     Durbin-Watson stat 1.124289 Prob(F-statistic) 0.005685

## 2. Variabel dependen : Inflasi
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LNTPD 0.042892 0.286238 0.149846 0.8811 C 3.720083 1.153478 3.225102 0.0015 R-squared 0.000138     Mean dependent var 3.551333 Adjusted R-squared -0.005996     S.D. dependent var 3.196308 S.E. of regression 3.205877     Akaike info criterion 5.179896 Sum squared resid 1675.257     Schwarz criterion 5.217544 Log likelihood -425.3414     Hannan-Quinn criter. 5.195178 F-statistic 0.022454     Durbin-Watson stat 1.419854 Prob(F-statistic) 0.881071 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi. Berdasarkan  hasil  estimasi  antara desentralisasi  fiskal  terhadap  inflasi  di daerah provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal mempunyai  arah  positif  tetapi  secara statistik tidak signifikan terhadap stabilitas ekonomi  (inflasi).  Hal  ini  mengandung pengertian  bahwa  derajat  desentralisasi fiskal  bukan  faktor  utama  penyebab potensi terjadinya inflasi di daerah.
Temuan  dalam  penelitian  ini  tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya,  Feltenstein et  all (2005) menyimpulkan  bahwa  pergeseran  aktifitas fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  di  China  berdampak  terhadap inflasi.  Hasil  penelitian  Treisman  (2000)
menyimpulkan ada perbedaan antara negara  maju  dengan  negara  berkembang, dimana  desentralisasi  fiskal  berkorelasi dengan  rendahnya  inflasi  untuk  negara maju.
Hasil penelitian ini juga mendukung  hasil  penelitian  Aji,  Toni  dkk (2009) yang menyimpulkan bahwa dengan semakin  tinggi  derajat  desentralisasi  fiskal maka  akan  semakin  bersifat  inflatoir. Desentralisasi  fiskal  yang  diproksi  dengan rasio  pengeluaran  pemerintah  daerah terhadap  pusat  berdampak  pada  kenaikan aggregate  demand ,  tetapi  alokasi  penge- luaran  tersebut  tidak  langsung  untuk belanja  barang  dan  jasa,  namun  sebagian besar  untuk  belanja  pegawai  yang  secara langsung berpengaruh pada inflasi (instabilitas ekonomi makro).
Dalam  penelitian  ini,  variabel desentralisasi fiskal menggunakan indikator pengeluaran. Hal ini dikarenakan sisi  pengeluaran  yaitu  belanja  riil  yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah  diyakini akan  mampu  menjelaskan  pengaruhnya secara lebih baik dibanding sisi penerimaan.  Selain  itu,  Malik  (2007) berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan  di  mana  pemerintah  pusat memiliki  kewenangan  dalam  memungut pajak-pajak strategis dan kemudian
mendisitribusikannya  kepada  pemerintah daerah sementara tanggung jawab pengeluaran  diberikan  kepada  pemerintah daerah,  maka  sisi  pengeluaran  merupakan indikator  derajat  desentralisasi  fiskal  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan  sisi pendapatan.
Dalam  konteks  desentralisasi  fiskal di  Indonesia,  sebagian  besar  kewenangan untuk memungut pajak dan sumber-sumber penerimaan  lainnya  memang  dimiliki  oleh pemerintah  pusat,  sementara  daerah  hanya akan  mendapatkan  penerimaannya  melalui transfer dana perimbangan yang terdiri dari dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum  dan dana  alokasi  khusus.  Dengan  demikian, fokus  derajat  desentralisasi  fiskal  terhadap realisasi  total  pengeluaran  akan  menjadi lebih baik.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Melalui otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan  dan  melakukan  peran  alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.  Diharapkan dengan adanya otonomi  dan  desentralisasi  fiskal  dapat lebih  memeratakan  pembangunan  sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan  wilayah  menurut  potensi masing-masing sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.
Berdasarkan  hasil  estimasi  antara desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  di  Indonesia  (Tabel 4),  menunjukkan  bahwa  desentralisasi
berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  tetapi  secara  statistik  tidak signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa, dengan desentralisasi fiskal (yang ditunjukkan  oleh  semakin  besarnya  rasio realisasi pengeluaran total  daerah  terhadap total  pengeluaran  pemerintah  pusat)  maka akan  semakin  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah.

## Pengaruh  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Masalah ketenagakerjaan merupakan  masalah  penting  dalam  makro ekonomi,  karena  dari  sisi  penawaran (supply side) tenaga kerja merupakan salah satu  faktor  produksi  selain  modal,  dan teknologi.  Tenaga  kerja  merupakan  salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan  ekonomi  secara  keseluruh- an,  dalam  menentukan  percepatan  laju pertumbuhan  ekonomi.  Kesempatan  kerja berubah  dari  waktu  ke  waktu,  namun sebenarnya penyebab perubahan kesempatan  kerja  tersebut  bukan  karena waktu  saja,  tetapi  bisa  karena  perubahan bidang  ekonomi.  Perubahan  yang  terjadi pada  situasi  ekonomi  membawa  dampak pada kesempatan kerja.
Apabila perekonomian berkembang maka penyerapan  tenaga  kerja  akan  bertambah, sedangkan apabila perekonomian menyusut atau lesu maka kesempatan kerja akan  berkurang  dan  sebagai  akibatnya tentu saja pengangguran akan bertambah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Desentralisasi fiskal  mempunyai arah positif  terhadap  laju  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  provinsi  di Indonesia  tetapi  secara  statistik  tidak signifikan.
2. Tenaga  kerja  berpengaruh  positif  dan secara    statistik  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  daerah    . Hasil  ini  sesuai  hipotesis  dua  yang
menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  daerah Provinsi di Indonesia.
3. Desentralisasi fiskal  mempunyai arah positif  tetapi  secara  statistik  tidak signifikan  terhadap  inflasi  di  daerah Provinsi di Indonesia.

## Saran
Berdasarkan
kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan  berguna  untuk  kepentingan praktis dan penelitiaan selanjutnya, yaitu :
1. Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah  dituntut  untuk  bisa  melakukan fungsinya  secara  efektif  dan  efisien, maka  harus  didukung  dengan  sumber- sumber keuangan  yang  memadai.  Oleh karena itu pemerintah daerah
diharapkan mampu meningkatkan kapasitas
fiskalnya, melalui:
pengembangan aktivitas ekonomi berbasis  komoditi  unggulan  daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah daerah tidak hanya
mengejar  laju  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi,  tetapi  diharapkan  lebih intensif melakukan pembangunan dengan  berbasis    manusia  ( human development) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :
a. Peningkatan  kualitas  pendidikan, khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah,  sesuai  dengan  standar pelayanan minimum yang ada dengan menambah alokasi  anggaran (20% dari APBD).
b. Peningkatan  pemenuhan  kebutuhan primer,  pemerintah  kabupaten/kota untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya  diharapkan  dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya.  Seperti  jalan,  irigasi, listrik,  telekomunikasi,  BBM,  dan sebagainya.
3. Laju  inflasi  harus  selalu  diupayakan rendah terkendali supaya tidak
mengganggu  kinerja  ekonomi  makro daerah  melalui  penyediaan  barang  dan jasa  yang  cukup  serta  meningkatkan tabungan masyarakat.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abimanyu,  A.  dan  Megantara,  A.  2009. Era  Baru  Kebijakan  Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Penerbit  Kompas, Jakarta: Penerbit Kompas.
Bahl,  R.  W.,2000. China  :  Evaluating  the impact of Intergovemmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization  in  Developing Countries .  Edited  by  Richard  M. Bird  and  Francois  Vaillancourt, United  Kingdom  :  Cambridge Univercity Press.
Biro  Pusat  Statistik,  2010. Pendapatan Regional Jawa Tengah . Semarang  :  BPS  dan  BAPPEDA Indonesia
,2010. Jawa  Tengah Dalam  Angka .  Semarang  :  BPS dan BAPPEDA Indonesia.
Bird,  R.  M., and Vaillancourt,F.  2000. Fiscal Decentralization in Developing  Countries ,  United Kingdom : Cambridge University Press.
Brodjonegoro, B.P.S. 2002. ”The impact of decentralization  processto  the Indonesia  regional  economies  :  a simultaneous economic approach. ”. Indonesian Joumal of Economics  and  Development . Vol.3  No.2  Hal.  25-41.  Januari 2003. Jakarta: FE UI.
Cooper,  D.R., and Emory,  C.W.  2000. Business  Research  Methods ,  5 th Richard D. Irwin Inc.
Demartoto,  A.  2007.  “Perilaku  Korupsi  di Era Otonomi daerah. Spirit Publik, Vol 3 No.2, pp. 89-102
Desta, Y. 2006.  “Designing  Anti- Corruption Strategies for Developing  Countries:A  Country Study  of  Eritrea”, Journal  of Developing
Deputi  Bidang  Politik,  Pertahanan  Dan Keamanan.  Direktorat  Aparatur Negara.2004. Pelayanan  Publik Di  Era  Desentralisasai  Dalam Pelayanan  Publik  Jakarta: Info Kajian Bapenas Hastuti,  E.S  dan  Haryanto,  J.  T.    2007. “Studi Analisis Dampak Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pelayanan  Sektor  Publik. Jurnal
Ekonomi  Indonesia .  No.1  Juni 2007.
Farah  Dewi,  S.  N.,  “Analisis  Pengaruh Korupsi  terhadap  Pertumbuhan,
Investasi Domestilçdan FDI”, Tesis, Program  Pasca  Saijana  UI,  Depok 2002.
Ferdinand,  A.  2005. Structural  Equqtion Modeling Dalam Penelitian
Manajemen. edisi  3.  Semarang  :
BP UNDIP.
Goolsarran, Swatantra Anand, 2006. “Corruption:Its  Nature,  Causes,
and  Effects  Suggestion  on  the Way  Forward”, The  Journal  of Government Finacial Management, Vol.55  (1),pp.60-
64
Hair, J, F., Anderson, R. E., Tatham R. L., Black,  W.C.  1995. Multivariate

## Data  Analysis  With  Reading,
New  Jersey  :  Preactice  Hal International
Handayanto,  J.  2003. Membagi  Kinerja Birokrasi Dalam Era Desentralisasai. Surabaya:  FE UNESSA Kalla, J. 2003. “Langkah Nyata Memperbaiki  Mutu  Pelayanan
Publik”. Jurnal  Forum  Inovasi,
PPS-PSIA  Fisip  UI,  Vol  8, September 2003.
Kaloh,  J,  2002. Mencari  bentuk  Otonomi Daerah , Jakarta : PT Rineka Cipta
Kartono,  K.  2005. Patologi  Sosial  Jilid  I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Klitgaard.  2002. Penuntun  Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah ,  ,  Jakarta  :  Yayasan  Obor
Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia.
Kumorotomo,  W.,  2008.  Desentralisasi Fiskal  :  Politik  dan  Perubahan Kebijakan  1994-2004.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
________2009.  ”Indonesia  Bebas  Korupsi
Bukan Utopi”. Simposium Nasional 2009.Yogyakarta,28 Februari 2009.
Mahi,  R.,  2001.  Prospek  Desentralisasi  di Indonesia  Ditinjau  dari  Segi Pemerataan  Antar  daerah  dan Peningkatan  Efisiensi. Analisa CSIS XXIX, Hal. 54-66, Jakarta :
Indonesia Project, Jakarta.
Malik,  S.,  Hasan,M.,  Husein,  S.  2006. Fiscal
Decentralisation and Economic  Growth  in  Pakistan, The Pakistan Development Review, 45(4), pp. 845-854
Mankiw,  N.  G.,  2003. Teori  Makro Ekonomi . Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan
Manajemen  Keuangan  Derah. Yogyakarta : BPFE UGM
Nugroho,  R.,  2003. Kebijakan  Publik Formulasi Implementasi dan
Evaluasi  . Jakarata: PT  Elex Media Komputindo:
Pigou,  A.C  M.A.,  1960. The  Economic  of Welfare . Fourth Edition,. London; Mac Millan & CO LTD.
Pujiati,  A.  2007.  “Pengaruh  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi
Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah. Jumal Bisnis dan Ekonomi Vol.12 No. 2 Hal. 134- 293, Semarang.: STIE Stikubank.
Purwandi. 2000. Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sleman Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah , Yogyakarta: Andi.
Ratminto.  2003. Kinerja  Administrasi Pemerintah Di Bidang Perizinan. Semarang : FISIP UNDIP
Rachbini,  D.  J.,  2010. Kolusi  Pengusaha- Penguasa ,  Kompas,  selasa  16 Januari 2010.
Salvator,B.  and  Strobl,E.  2006.  “The Effect  on  Income  Distribution of  Development,  the  Growth Rate  and  Economic  Strategy”. Joumal
of Development Economic Vol.XX, Page.55-65.
Sasana,  H.  2003.  Pengaruh  Hubungan
Fiskal  Pemerintah  Pusat-Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Jurnal Media Ekonomi dan Bisnis, Semarang: FE UNDIP 2005.“Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan Kesenjangan di DIY”, Jumal Bisnis dan Ekonomi Vol.12 No. 2 Hal.  134-293,  Semarang.:  STIE Stikubank.
2008.    pengaruh  penyediaan pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Sragen Indonesia
dalam era otonomi daerah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Semarang: STIE Stikubank. 2009. “Analisis  Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan  Antar  Daerah  dan Tenaga  Kerja  Terserap  Terhadap kesejahteraan  di  Kab./Kota  di
Jawa  Tengah” Jurnal  Bisnis  dan
Ekonomi. Semarang: FE UNTAG
2009. “Analisis  Dampak desentralisasi Fiskal Thd. Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga  Kerja  di  Kab./Kota  di Jawa  Tengah,” Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan. Semarang: FE UNDIP 2009. Pengaruh Layanan Umum Pada Sektor Publik Terhadap  Kepuasan  Masyarakat
Dalam  Era  Otonomi  Daerah  di Kota Semarang
2009.    “Peran  Desentralisasi Fiskal  terhadap  Kinerja  Ekonomi di  Daerah  provinsi  Indonesia” Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, Volume  10  (1),  pp.  103-124. Surakarta: FE UMS.
2010.    “Pengaruh  Layanan
Umum Pada Sektor Publik
Terhadap  Kepuasan  Masyarakat Dalam  Era  Otonomi  Daerah  di Kota  Semarang”, Jurnal  Bisnis dan  Ekonomi. Semarang  :  STIE Stikubank
2011.    “Analisis  determinan belanja  daerah  di  daerah  provinsi Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  Era  Otonomi dan Desentralisasi Fiskal.” Jurnal EKSIS. Jambi: FE UNBARI .
Strauss, J., Beegle,K., Dwianto,A.,
Herawati,Y.,    Pattinasarany,  D., Setiawan,E.,   Sikoki,B.  Sukamdi, dan  Witular,F.  2002. Indonesian Living  Standards  Three  Years After  The  Crisis  :  Evidence  From The Indonesia Family Life Survey , Laporan  penelitian    yang  dibiayai oleh  Partnership  on  Economic growth  (PEG)-Usaid  dan  World Bank, Yogyakarta.
Supriadi,  A. Reformasi  Birokrasi  Dan Perbaikan Pelayanan Publik Dalam  Paradigma  Administrasi Negara Dan Peningkatan
Pofesionalisme Aparatur. Semarang : Dialogue. JIKAP
Tjiptono,  F.  1997. Startegi  Pemasaran., Penetuan Audit: Yogjakarta.
Todaro, Michael P. and Smith Stephen C.,
2003, Economic  Development ,
Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004
Tentang Perimbanagan Keuangan  Antara  Pusat  dan Pemerintah Daerah
UNDP,1994. Human Development  Report . New  York  :  Oxford  University
Press
Vazquez,  M  Jorge  dan  McNab  M  Robert, 2006.  Fiscal  Desentralization  &
Economic Growth, Working
Paper,  Andrew  Young  School  of Policy  Studies , Georgia  State University.
Waluyo, J., (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia ,  Parallel  Session  IA: Fiscal Decentralization 12 Desember  2007,  Wisma  Makara, Kampus UI – Depok.
Whithaker,  William  H. and Ronald C.Federico,  1997. Social  welfare
in  Today’s  World , Second Edition. New York : The McGraw-Hill Companies.
Widjaja  Brata,  Safaat  and  Nicholas  M
Zacchea, 2004,”International Corruption:  The  Republic  of
Indonesia  is  Strengthening  the
Ability  of  Its  Auditors  to  Battle Corruption”, The  Joournal  of Government Finacial Management , Vol.53 No.3
Zuhro,  R.  S.  2011.  ”Quo  Vadis”  Otonomi
Daerah? Harian Kompas ,  Selasa 26 April 2011