## Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia

## Nurhayati
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau, Batam Indonesia nurhayati_ip@yahoo.com

## Abstract
The purpose of transparency is to provide open financial information for the community in order to realize good governance. in order to realize the good governance in relation to the implementation of regional autonomy, it is necessary to reform the management of regional finance and state financial reform. The implementation of regional autonomy in its entirety brings logical consequences in theform of governance and development based on sound financial  management.Transparency will ultimately create horizontal accountability between local governments and communities in order to create clean, effective, efficient, accountable and responsive local governance of community aspirations and interests.  The facts show that in the management of local budget / finance as if still compiled with the concept of less mature / perfect, in a hurry and finally born prematurely or not well. Regulations that are born prematurely certainly contain various weaknesses and deficiencies and even lack of direction. Moreover, if born in the condition of high political temperature that is the war of interest among agencies who feel authorized to regulate it so that the level of transparency of financial management, especially at the regional level still contains a lot of uncertainty and indecision in providing guidance to the direction of local financial management policy. This has resulted in confusion among local governments in managing their finances.
Keywords: analysis, regional finance and transparency

## Abstrak
Tujuan   transparansi   adalah   menyediakan   informasi   keuangan   terbuka   bagi   masyarakat   dalam   rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) . dalam rangka mewujudkan good governance tersebut   dalam   kaitannya   dengan   pelaksanaan   otonomi   daerah,   maka   diperlukan   reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini   dapat   mendukung   usaha   mewujudkan   pilar-pilar   penyelenggaraan   pemerintahan   yang   bersih   dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.
Kata kunci: analisis, keuangan daerah dan transaparansi

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara   terus-menerus   berpartisipasi   dalam   mewujudkan   pemerintahan   yang   baik (good governance) . World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good governance sebagai   suatu   penyelenggaraan   manajemen   pembangunan   yang   sejalan   dengan   prinsip
demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi,   partisipasi   dan   akuntabilitas.   Transparansi   dibangun   atas   dasar   kebebasan memperoleh   informasi.   Partisipasi   maksudnya   mengikutsertakan   keterlibatan   masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan   yang   dapat   menyalurkan   aspirasinya.   Sedangkan   akuntabilitas   adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Penganggaran   merupakan   suatu   proses   yang   cukup   rumit   pada   organisasi   sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang   tertutup   untuk   publik,   namun   sebaliknya   pada   sektor   publik   anggaran   justru   harus diinformasikan   kepada   publik   untuk   dikritik   dan   didiskusikan   untuk   mendapat   masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005; 61).
Dalam   rangka   mewujudkan good   governance diperlukan   perubahan   paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam  menentukan  kebijakan.  Paradigma baru tersebut menuntut  suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru   tersebut   maka   pemerintah   memberikan   otonomi   kepada   daerah   seluas-luasnya   yang bertujuan  untuk memungkinkan  daerah  mengurus dan mengatur rumah tangganya  sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta   dalam   rangka   pelayanan   kepada   masyarakat.   Penyelenggaraan   otonomi   daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Berlakunya   Undang   Undang   Nomor   22   Tahun   1999   tentang   Pemerintah   Daerah, daerah   diberi   kewenangan   yang   luas   untuk   menyelenggarakan   pengelolaan   keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas- entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan
pertanggungjawaban   keuangan   daerah   berpedoman   pada   standar   akuntansi   keuangan pemerintah”.   Pada   tahun   2004   terbit   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan   APBD   telah   diselenggarakan   berdasarkan   system   pengendalian   intern   yang memadai   dan   akuntansi   keuangan   telah   diselenggarakan   sesuai   dengan   standar   akuntansi pemerintah.
Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah satu agenda pokok reformasi   yang   diharapkan   dapat   dilaksanakan   secara   konsisten   oleh   pemerintah   daerah. Masyarakat   menuntut   adanya   akuntabilitas   yang   baik   disertai   dengan   transparansi   dan keterbukaan pengelolaan anggaran supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Kebijakan   Pemerintah   Pusat   yang   memberlakukan   otonomi   daerah   merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009).
Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.   Pemerintah   Daerah   diwajibkan   menyusun   laporan   pertanggungjawaban   yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam system Pemerintah  Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan   sumber   untuk   menyusun   Laporan   Keuangan   SKPKD,   oleh   karena   itu   setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.
Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan   negara/daerah   adalah   penyampaian   laporan   pertanggungjawaban   keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal   ini   diatur   dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak.  Untuk melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan  alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).
Selaku   Pemegang   Kekuasaan   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (PKPKD),   Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan   yang   dilaksanakannya.   Bentuk   pertanggungjawaban   tersebut   bukanlah   SPJ (surat   pertanggungjawaban),   tetapi   berupa   laporan   keuangan.   Penyebutan   SKPD   selaku entitas   akuntansi   ( accounting entity )   pada   dasarnya   untuk   menunjukkan   bahwa   SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada   Gubernur/Bupati/Walikota   melalui   Pejabat   Pengelola   Keuangan   Daerah   sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan   transparansi   keuangan   diyakini   dapat   mendukung   usaha   mewujudkan   pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip tersebut dalam setiap aktivitas penyusunan anggarannya, maka kinerja penyusunan anggaran yang berkualitas akan tercapai dengan semestinya.
Setiap daerah dengan semestinya sudah harus memperlihatkan prinsip transparansi keuangan secara kongkrit dalam penyusunan anggaran. Konsistensi penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan tersebut tidak hanya pada saat rencana anggaran disusun, tetapi juga saat implimentasi dan pengawasan anggaran di lapangan. Masing-masing SKPD selaku pemegang agency publik   harus   memperlihatkan   itikad   yang   sunguh-sungguh   dalam mengelola dana publik seraya memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak pihak yang memerlukan. Dengan demikian SKPD yang berada dibawah pemerintah daerah sudah dapat dievaluasi tentang prestasi, kegagalan, kemampuan,  dan loyalitasnya  sebagai penilaian kinerja aparatur pemerintah yang bersih.
Penerapan prinsip transparansi keuangan sudah dimulai sejak satuan kerja perangkat daerah pertama melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Kegiatan penyusunan anggaran yang jelas akan memotivasi para pelaksana bekerja lebih baik. Diperlukan kejelasan sasaran   anggaran   dan   kejelasan   tugas   guna   mencapai   tujuan   anggaran   yang   positif   dan memberikan kepuasan bagi karyawan (Basri, 2003). Penyusunan dan penggunaan anggaran oleh masing-masing SKPD harus transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini karena RAPBD atau APBD merupakan anggaran milik publik. Publik yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah telah menyusun dan melaksanakan program dengan menggunakan anggaran tersebut.

## PEMBAHASAN

## Keuangan Daerah

## 1. Ruang Lingkup dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam  arti  sempit,  keuangan  daerah  yakni  terbatas  pada  hal-hal  yang berkaitan  dengan  APBD.  Oleh  sebab  itu  keuangan   daerah  identik   dengan  APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004:18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan   segala   sesuatu   baik   berupa   uang   maupun   barang   yang   dapat   dijadikan kekayaan   daerah   yang   lebih   tinggi   serta   pihak-pihak   lain   sesuai   peraturan perundangan yang berlaku.   Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut   perlu   dikelola   dalam   suatu sistem  pengelolaan  keuangan  daerah. Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan subsistem   dari   sistem   pengelolaan keuangan   negara   dan   merupakan   elemen pokok   dalam   penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih lanjut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan  kekayaan   daerah  yang  dipisahkan.  Yang    termasuk     dalam     keuangan     yang dikelola   langsung   adalah   APBD   dan barang-barang   inventaris   milik   daerah. Sedangkan  keuangan  daerah  yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam   ketentuan   umum   pada   PP   Nomor   58   Tahun   2005,   Pengelolaan Keuangan   Daerah   adalah   keseluruhan   kegiatan   yang   meliputi    perencanaan, pelaksanaan,    penatausahaan,   pelaporan   dan   pertanggungjawaban,    pengawasan
daerah.   Pengelolaan   keuangan   daerah   dalam   hal   ini   mengandung   beberapa kepengurusan   dimana   kepengurusan   umum   atau   yang   sering   disebut   pengurusan administrasi dan   kepengurusan   khusus   atau   juga   sering   disebut   pengurusan bendaharwan.     Dalam     pengelolaan     anggaran   atau   keuangan     daerah     harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa   “APBD   harus   disusun   dengan   memperhatikan   prinsip-prinsip   pokok anggaran  sektor  publik,  sebagai  berikut:
a. Partisipasi  Masyarakat,
b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran,
c. Disiplin Anggaran,
d. Keadilan Anggaran,
e. Efisiensi dan Efektivias Anggaran dan
f. Taat Asas.
Permendagri  No.  13  tahun   2006  tentang Pedoman   Pengelolaan  Keuangan Daerah ,   sebagai   pengganti   Kepmendagri   No.   29   tahun   2002   tentang Pedoman Pengurusan,   Pertanggungjawaban   dan   Pengawasan   Keuangan   Daerah   Serta Permendagri No. 13 ini merupakan pedoman umum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan tata kelola keuangannya. Daerah masih mempunyai banyak pekerjaan rumah ( PR-pent ) yaitu harus menyusun aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi   dan   karakteristik   daerah,   dalam   bentuk   Perda   Pokok-Pokok   Pengelolaan Keuangan   Daerah   dan   berbagai   Peraturan   Kepala   Daerah   terkait   dengan implementasinya.
Selain itu juga pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan   pengawasan   keuangan   daerah   (PP   58/2005,   pasal   1).   Adapun   Dasar  Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. UU   33/2004   tentang   Perimbangan   Keuangan   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintah Daerah;
5. PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah; 6. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PP No. 56/2005; Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. PP No. 41/2007; Tentang organisasi perangkat daerah;
9. PP No. 38/2007; tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Permendagri No. 13/2006; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri No. 59/2007; tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
12. Permendagri No. 32/2008; pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009;
13. Perda  11 /2008 tentang  pokok-pokok  pengeloaan  Keuangan  Daerah

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu   rencana   keuangan   tahunan   pemerintah   daerah   yang   disetujui   oleh   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).   Semua  penerimaan   daerah   dan   pengeluaran  daerah  harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah   dalam rangka     pelaksanaan     tugas-tugas     desentralisasi.     Sedangkan   penerimaan   dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
APBD   merupakan   dasar   pengelolaan   keuangan   daerah   dalam   satu   tahun anggaran.   APBD   merupakan   rencana   pelaksanaan   semua   pendapatan   daerah   dan semua   belanja   daerah   dalam   rangka   pelaksanaan   desentralisasi   dalam   tahun anggaran     tertentu.     Pemungutan     semua     penerimaan     daerah     bertujuan     untuk memenuhi  target  yang  ditetapkan  dalam  APBD.
APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan  upaya pencapaian  hasil kerja atau output dari perencanaan  alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam  APBD merupakan   perkiraan   yang   terukur   secara   rasional   yang   dapat tercapai   untuk setiap    sumber   pendapatan.    Pendapatan   dapat   direalisasikan  melebihi    jumlah anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Berkaitan  dengan  belanja, jumlah belanja yang dianggarkan   merupakan   batas   tertinggi   untuk   setiap   jenis   belanja.   Jadi,   realisasi belanja   tidak   boleh   melebihi   jumlah   anggaran   belanja   yang   telah     ditetapkan.
Penganggaran  pengeluaran  harus  didukung  dengan  adanya kepastian  tersedianya penerimaan    dalam    jumlah    yang    cukup.   Setiap    pejabat  dilarang    melakukan tindakan  yang  berakibat  pengeluaran  atas  beban  APBD apabila  tidak  tersedia atau  tidak  cukup  tersedia  anggaran  untuk  membiayai pengeluaran tersebut.
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (APBD)   merupakan   wujud pengelolaan   keuangan   daerah   yang   berdasarkan   UU   No.   17   Tahun   2003 merupakan   rencana   keuangan   tahunan   pemerintahan   daerah   yang   disetujui   oleh Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD).   Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja Daerah   merupakan   kebijaksanaan   keuangan   tahunan   pemerintah   daerah   yang disusun   berdasarkan   ketentuan   Perundang-undangan   yang   berlaku,   serta   berbagai pertimbangan     lainnya     dengan     maksud     agar     penyusunan,     pemantauan, pengendalian   dan   evaluasi   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi  sarana  bagi  pihak  tertentu  untuk  melihat  atau  mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja

## 3. Anggaran Daerah dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bagi   seorang   akuntan   anggaran   dipandang   sebagai   sebuah   cara   untuk menulusuri   keuangan   pemerintah,    karena   dari   uraian   yang   terdapat    dalam anggaran   terlihat   secara   jelas   penggunaan   dari   uang   negara   sehingga dapat ditelusuri apa saja dan berapa banyak barang-barang yang dimiliki negara sebagai kekayaan  negara,  akibat  adanya  investasi  pemerintah  dalam  anggaran  negara. Sedangkan bagi ahli ekonomi anggaran adalah suatu alat untuk memperlancar atau menghambat terhadap produksi barang dan jasa. Menurut pandangan ahli ekonomi bahwa peranan anggaran sangat menentukan bagi berkembangnya suatu organisasi perusahaan,  yang  berarti  dapat  meningkatkan  keuntungan  bagi pemiliknya.  Lain halnya   menurut   ahli   Administrasi   Negara,   anggaran   negara merupakan cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai program-program negara,   berbeda   dari   sudut   pandang   ahli   ekonomi   yang berorientasi dengan keuntungan, para Administrasi Negara memandang bahwa dengan   anggaran   maka program-program  pemerintah  akan  berjalan,  demikian pula besar kecilnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah.
Menurut Glenn A. Welsch dalam Adhim (2008) anggaran adalah suatu bentuk statement dari pada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam  suatu periode   tertentu   sebagai   petunjuk   dalam   periode   itu.   Sedangkan menurut   M. Marsono  anggaran  dalam  Dwi  Eka  (2011)  adalah  suatu  rencana pekerjaan yang pada   suatu   pihak   mengandung   jumlah   pengeluaran   yang   setinggi-   tingginya   yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu   masa   depan dan   pihak   lain   perkiraan   pendapatan   (penerimaan)   yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Menurut Mardiasmo (2002: 62), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Berdasarkan   Standar   Akuntansi   Pemerintahan   (SAP,   2005:   104)   yang dimaksud   dengan   anggaran   adalah   pedoman   tindakan   yang   akan   dilaksanakan pemerintah   meliputi   rencana   pendapatan,   belanja,   transfer,   dan   pembiayaan   yang diukur   dalam   satuan   uang   yang   disusun   menurut   klasifikasi   tertentu   secara sistematis untuk satu periode.
Governmental     Accounting     Standarts     Board     (GASB)     dalam     Suhanda (2007;53)   mendefinisikan    anggaran    adalah    rencana    operasi   keuangan   yang mencakup   estimasi   pengeluaran   yang   diusulkan,   dan   sumber   pendapatan   yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.
Menurut   Deddi   Nordiawan   (2007;39)   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja Daerah   (APBD)   merupakan   rencana   keuangan   tahunan   pemerintah   daerah   yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (pasal 15 dan 16) dijelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah  menjadi  dasar untuk melaksanakan   pendapatan   dan   belanja   pada   tahun   yang   bersangkutan;   -Fungsi perencanaan,  mengandung  arti  bahwa  anggaran  daerah  menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan ;
b. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
c. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan   lapangan     kerja/mengurangi     pengangguran     dan   pemborosan sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas perekonomian;
d. Fungsi   distribusi,   mengandung   arti   bahwa   kebijakan   anggaran   daerah   harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
e. Fungsi   stabilisasi,     mengandung     arti     bahwa     anggaran     pemerintah     daerah menjadi  alat untuk memelihara dan mengupayakan  keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## 4. Proses Penyusunan APBD
Proses   penyusunan   anggaran   diawali   dengan   penetapan   tujuan,   target   dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan   anggaran.   Di   tahap   ini,   proses   panjang   dari   penentuan   tujuan kepelakasanaan   anggaran   seringkali   melewati   tahap   yang   melelahkan,   sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nempaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006 : 188)
Menurut   Undang-undang   nomor   17/2003,   skema   alur   proses   dan   jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

## Gambar 2.1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD
Sumber: Mohammad Admin, 2008.
Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD RAPBD APBD
Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintahan   daerah   menyampaikan   Kebijakan   Umum   APBD   tahun   anggaran berikutnta sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD   kepada   DPRD   membahas   kebijakan   umum   RAPBD   tahun   anggaran berikutnya.   Berdasarkan   Kebijakan   Umum   APBD   yang   telah   disepakati   dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 5. Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dalam   struktur   Pemerintah    Daerah,   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah (SKPD)   merupakan   entitas   akuntansi   yang   mempunyai   kewajiban   melakukan pencatatan atas transaksi-tansaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:
1. Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat   SKPD   adalah perangkat     daerah     pada     pemerintah     daerah     selaku     pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat SKPKD adalah   perangkat   daerah   pada   pemerintah   daerah   selaku   pengguna anggaran/pengguna   barang,   yang   juga   melaksanakan   pengelolaan   keuangan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 (pasal 241   sampai   dengan   pasal   258)   mengatur   prosedur   akuntansi   penerimaan   kas, pengeluaran kas, dan aset pada SKPD  yang meliputi  serangkaian proses mulai dari pencatatan,   pengikhtisaran,   sampai   dengan   pelaporan   keuangan   yang   berkaitan dengan   penerimaan   kas,   pengeluaran   kas,   dan   atas   perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi,     perubahan   klasifikasi     dan   penyusutan   terhadap     aset   tetap     yang dikuasai/digunakan  SKPD  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  dengan menggunakan aplikasi komputer.
Sedangkan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   (Permendagri)   Nomor   13 tahun 2006 (pasal 259 sampai dengan pasal 264) mengatur prosedur akuntansi selain kas   pada   SKPD   yang   meliputi   serangkaian   proses   mulai   dari   pencatatan, pengikhtisaran,   sampai   dengan   pelaporan   keuangan   yang   berkaitan   dengan   semua
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.
Kegiatan   akuntansi   pada   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   (SKPD)   meliputi pencatatan   atas   pendapatan,   belanja,   aset,   dan   selain   kas.   Proses   tersebut dilakukan   oleh   Pejabat   Penatausahaan   Keuangan   (PPK)   SKPD   berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.
Menurut   Suhanda   (2007,51),   pihak-pihak   yang   terkait   dalam   kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Adalah   pejabat   yang diberi  kuasa  untuk  melaksanakan  sabagian kewenangan  pengguna  anggaran dalam   melaksanakan   tugas   dan   fungsi SKPD. Kepala SKPD selaku kuasa pengguna   anggaran   bertanggungjawab   terhadap   anggaran   yang   dikelolanya. Dalam hal penatausahaan keuangan kepala SKPD menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi tersebut. Dalam   Permendagri   Nomor   13   tahun   2006 (pasal  10)  tugas  Pejabat Pengguna Anggaran mencakup :
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan     tindakan     yang     mengakibatkan     pengeluaran     atas     beban anggaran belanja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan   ikatan/perjanjian   kerjasama   dengan   pihak   lain   dalam   batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola   utang   dan   piutang   yang   menjadi   tanggungjawab   SKPD   yang dipimpinnya;
j. Mengelola     barang     milik     daerah/kekayaan     daerah     yang     menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun     dan     menyampaikan     laporan     keuangan     SKPD     yang dipimpinnya;
l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. Melaksanakan   tugas-tugas   pengguna   anggaran/pengguna   barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
n. Bertanggungjawab     atas     pelaksanaan     tugasnya     kepada     kepala     daerah melalui sekretaris daerah.
2. Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  SKPD Adalah    pejabat    pada   unit    kerja SKPD  yang  melaksanakan  satu  atau beberapa  kegiatan  dari  suatu  program sesuai  dengan  bidang  tugasnya. Dalam  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006 (pasal  12  ayat  5)  PPTK mempunyai tugas yang mencakup:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen  anggaran  ini  mencakup  dokumen  administrasi kegiatan  maupun dokumen  administrasi  yang  terkait  dengan persyaratan  pembayaran  yang ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
3. Pejabat   Penatausahaan   Keuangan   SKPD   (PPK-SKPD)   Adalah   pejabat   yang melaksanakan   fungsi   tata   usaha   keuangan   pada   SKPD.   Dalam   Permendagri Nomor   13   tahun   2006   (pasal   13   ayat   2),   PPK-SKPD   mempunyai   tugas   yang meliputi:
a. Meneliti     kelengkapan     SPP-LS     pengadaan     barang     dan     jasa     yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. Meneliti   kelengkapan   SPP-UP,   SPP-GU,   SPP-TU   dan   SPP-LS   gaji   dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  diajukan  oleh  bendahara pengeluaran;
c. Melakukan verifikasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melaksanakan akuntansi SKPD
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Adalah   pejabat   fungsional yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD, dalam   pelaksanaan   tugasnya   dapat   dibantu     oleh     bendahara     penerimaan pembantu     dan/atau     bendahara   pengeluaran   pembantu.   Bendahara   SKPD
memiliki tugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

## Transparansi
World   Bank menyatakan   bahwa   transparansi   adalah   adanya   keterbukaan   yang dibangun diatas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan   publik  secara  langsung  dapat  diperoleh  oleh   mereka   yang  membutuhkan tepat waktu (Ibid dalam Gerry Katon: 2013)
Transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan jujur kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas  pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan   sumber   daya   yang     dipercayakan     kepadanya     dan   ketaatannya     pada peraturan     perundang-undangan.     Dalam     Peraturan     Pemerintah   Nomor     58   tentang Pengelolaan Keuangan   Daerah,   dinyatakan   bahwa   keuangan daerah   harus   dikelola secara   tertib,   taat   pada   peraturan   perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh   pemerintah   (Hamid   Muhammad   2007:31).   Prinsip   transparansi   menciptakan kepercayaan   timbal-balik   antara   pemerintah   dan   masyarakat   melalui   penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Logos (2003; 24) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas.  Sebaliknya   transparansi  tidak  akan   banyak  bermanfaat   tanpa   dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil ( equitable ). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus   menjangkau   beberapa   tingkat   kebijakan   mulai   dari   perumusan   kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.
Transparansi   pada  akhirnya   akan  menciptakan horizontal   accountability antara pemerintah   daerah   dengan   masyarakat   sehingga   tercipta   pemerintahan   daerah   yang bersih,   efektif,   efisien,   akuntabel   dan   responsive   terhadap   aspirasi   dan   kepentingan masyarakat.   Transparansi   adalah   prinsip   yang   menjamain   akses   atau   kebebasan   bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud   dengan   infoermasi   adalah   informasi   mengenai   setiap   aspek   kebijakan pemerintah   yang   dapat   dijangkau   publik.   Keterbukaan   informasi   diharapkan   akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan   yang   baik   dan   mengurangi   kesempatan   praktek   kolusi,   korupsi   dan nepotisme (KKN).
Sedangkan   transparansi   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;   (1)   publikasi   dan   sosialisasi   kebijakan-kebijakan   pemerintah   daerah   dalam penyelenggaraan   pemerintahan   daerah,   (2)   publikasi   dan   sosialisasi   regulasi   yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur,   benar   dan   tidak   diskriminatif   dari   pemerintah   daerah   dalam   penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sehingga dengan adanya  transparansi  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah, maka  pemerintah  daerah  akan  mendapat  kepercayaan  dan dukungan  dari  publik,  dan pemerintah  tentunya  akan  bekerja  lebih  serius  dan disiplin,   proses   perencanaan dan   pelaksanaan   anggaran   pemerintah   lebih partisipatif dan pro poo r, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik   KKN   (Douglas,   2006:31).   Disamping   itu,   dengan   meningkatkan   transparansi keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan   publik   akan semakin   baik dan   akan terwujud     tata   pemerintahan   yang   baik   dan   bersih   ( good   governance   dan   clean government ).
Transparansi dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses pemerintahan,  lembaga-lembaga,  dan informasi  perlu dapat diakses oleh pihak  -pihak yang berkepentingan dan informasi   yang     tersedia     harus     memadai   agar   dapat dimengerti   dan   dipantau.   Ada   beberapa   pengertia   tentang   transparansi   publik   yaitu:
Andrianto   (2007:20)     Transparansi     adalah     Keterbukaan     secara   sungguh-sungguh, menyeluruh,     dan     memberi     tempat     bagi     partisipasi     aktif     dari   seluruh   lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, juga dirmuskan oleh Tanjung (Andrianto, 2007:35) menyatakan Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki hak     mengetahui     secara     terbuka     dan     menyeluruh     atas     pertanggung   jawaban pemerintahan  dalam  sumber  daya  yang  di percayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Adapun   Indikator   transparansi   yaitu     prinsip   yang   menjamin   akses       atau kebebasan   bagi   setiap   orang   untuk   memperoleh   informasi   tentang     penyelenggaraan pemerintahan,   yakni  informasi mengenai  kebijakan,    proses  pembuatan,  pelaksanaan, dan    hasil  yang  dicapai.  Menurut Mardiasmo (2004:17) bahwa prinsip ini menekankan beberapa aspek yaitu:
1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.
3. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
4. Kemudahan akses informasi.
5. Menyusun   suatu   mekanisme   pengaduan   jika   ada   peraturan   yang   dilanggar   atau permintaan untuk membayar uang suap.
6. Meningkatkan    arus   informasi    melalui    kerjasama    dengan   media    massa   dan lembaga non pemerintah.
Menurut Krisna (2003 : 15) bentuk transparansi yaitu:
1. Penyediaan   informasi   yang   jelas   tentang   prosedur,   biaya,   dan   tanggung   jawab. Pemerintah harus terbuka mungkin menganai keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap keputusan dan informasi rahasia jika masayarakat dan staff menginginkannya. Cara untuk   mengetahui  penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab yaitu dengan adanya situs internet yang menyediakan informasi tentang laporan pengelolaaan keuangan daerah.
2. Kemudahan akses informasi.
Akses   pada   informasi   dan   akurat   dan   tepat   waktu   tentang   kebijakan   pendidikan pemerintahan   yang  sangat   penting  bagi  pengambilan  keputusan  oleh  para  sekolah yang ada dan cara untuk mengetahui kemudahan akses informasi yaitu adanya acuan
pelayanan,   adanya   perawatan   data,   adanya   laporan   kegiatan   publik   dan   prosedur keluhan.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
Cara untuk mengetahui menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya kotak saran   untuk   membantu   system   pengelolaan   keuangan   daerah,   adanya   respon   dari Bawasda   terhadap   pengaduan   pelanggaran   peraturan   atau   permintaan   pembayaran uang suap dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan arus informasi.
Cara meningkatkan arus informasi yaitu melalui kerjasama dengan media massa. Cara untuk   mengetahui   meningkatkan   arus   informasi   yaitu   adanya   informasi   yang menampung   pernyataan-pernyataan   masyarakat   atau   staff   tentang   pengelolaan keuangan daerah di dinas pendidikan.
Transparansi   pengelolaan   keuangan     daerah     merupakan   salah   satu   bentuk efektivitas   dan   efisiensi   penyelenggaraan   tata   kelola   pemerintahan   yang   baik   ( good governance   government ). Menurut Andrianto, (2007:21) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  ini  memiliki  ciri  dengan  indikator :
1. Tersedianya    informasi   yang   memadai    pada   setiap   proses   penyusunan   dan implementasi kebijakan publik;
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,   bebas   diperoleh,   dan tepat  waktu;
3. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;  dan
4. Adanya sanksi  yang ditetapkan  atas kesalahan atau  kelalaian  dalam  pelaksanaan kegiatan

## KESIMPULAN
Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah   seolah-olah   masih   disusun   dengan   konsep   yang   kurang   matang/sempurna,   dalam waktu yang terburu-buru dan akhirnya lahir secara prematur atau tidak baik. Regulasi yang lahir prematur tentu mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan bahkan ketidakjelasan arahnya. Apalagi kalau dilahirkan dalam kondisi suhu politik yang tinggi yaitu adanya perang kepentingan antar instansi yang merasa berwenang untuk mengaturnya.
Dalam hal ini, terkesan tidak ada koordinasi khususnya di tingkat pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan pada tingkat operasional yang lebih
rendah terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi tersebut. Pada akhirnya daerah harus mengeluarkan   dana   kas   daerah   yang   tidak   sedikit   demi   implementasi   peraturan   yang   di buatnya tersebut. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.
Kita   tentu   saja   tidak   menginginkan   semangat   otonomi   daerah   ini   menjadi   ajang memanfaatkan ketidaktahuan sumber daya manusia di daerah, menjadikan daerah sebagai ‘sapi   perahan’   dan   ‘kelinci   percobaan’   saja.   Kita   menginginkan   regulasi   yang   dapat memberikan kepastian dan kejelasan pemerintah daerah dalam tata kelola atau manajemen keuangan daerah dan tingkat transparansi keuangan daerah itu sendiri.
Tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai kritik seorang warganegara yang ingin melihat pemerintahan ini dikelola secara professional dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu/golongan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor   Publik:   Suatu   Saran   Good   Governance. Jurnal   Akuntansi   Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1 . Mei 2006. Hal 2-4
Mardiasmo. (2004). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah , Penerbit ANDI, Yogyakarta Sugijanto.2002.   Peranan   Sistem   Akuntansi   Pemerintah   Pusat   Dalam   Meningkatkan Akuntabilitas   Keuangan   dan   Implikasi   UU   No.   22/25   Tahun   1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50-66
Suwardjono.   2005. Teori   Akuntansi:   Perekayasaan   Pelaporan   Keuangan .   Edisi   Ketiga.
Yogyakarta: BPFE.
Yani,   Ahmad.   2002.   Hubungan   Keuangan   Antara   Pemerintahan   Pusat   dan   Daerah   di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers
Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta Karya, Bandung, 1979
Lembaga   Administrasi   Negara   dan   Badan   Pengawasan   Keuangan   dan   Pembangunan,
Akuntabilitas Dan Good Goverenance” Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000
Literatur Pendukung:
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang   No.   25   Tahun   1999   tentang   Perimbangan   Keuangan   antara   Pemerintah Pusat dan Daerah,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)   Nomor 13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.