ANUVA Volume 2 (4): 399-412, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Di Jawa Tengah (Studi Eks Rumah Dinas Residen)
Alamsyah 1*)
1 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
*) Korespondensi: alam_mahir@yahoo.com

## Abstract
The  former resident’s official  residence  houses  in  several  areas  in  Central  Java  are  buildings  that  can  be categorized as cultural heritage buildings. This building is a guided structure made of man-made objects to meet the needs of walled and roofed space. This building is a historical heritage that is more than 50 years old, has a style period of  more  than  50  years,  and  has  significance  for the  history  and  science.  The  former re sident’s  official residence is a relic of the Dutch East Indies government that was used as the center of government and residence of the  residents  and  their  families.  The  existence  of  a  resident ’s official  residence  is  a  form  of  the  presence  of  the binnenlandsch  bestuur ’s bureaucracy  (colonial  bureaucracy),  resident,  whose  structure  was  under  the  governor general  and  above  the  assistant  resident.  As  a  cultural  heritage  building,  the  existence  of  this  building  must  be preserved, developed and utilized for the welfare of the community.
Keyword: Buildings; cultural heritage; official recidence; residents.

## Abstrak
Bangunan eks  rumah dinas residen yang ada di beberapa daerah  di Jawa Tengah merupakan bangunan yang dapat dikategorikan sebagai bangunan  cagar  budaya. Bangunan  ini  merupakan susunan  binaan  yang  terbuat  dari  benda buatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  berdinding  dan  beratap . Bangunan  ini  merupakan  peninggalan sejarah  yang  berusia  lebih  dari  50  tahun, mempunyai  masa  gaya  lebih  dari  50  tahun, dan  mempunyai  arti  penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. eks  rumah dinas residen merupakan bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda  yang  digunakan  sebagai pusat  pemerintahan  dan kediaman  residen  beserta keluarganya. Adanya rumah dinas  residen merupakan bentuk  hadirnya  birokrasi binnenlandsch  bestuur (birokrasi  kolonial),  residen, yang strukturnya  berada  di bawah  gubernur  jenderal  dan  di  atas  asisten  residen.  Sebagai  bangunan  cagar  budaya,  maka keberadaan bangunan ini harus dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Bangunan; cagar budaya; rumah dinas; residen.

## 1. Pendahuluan
Jawa Tengah kaya peninggalan sejarah yang merupakan warisan budaya. Warisan budaya ini dapat berupa  hasil  budaya  fisik  (tangible)  dan  nilai  budaya (intangible)  dari  masa  lalu (Arafah,  tanpa  tahun). Cagar budaya sebagai warisan budaya fisik (tangible) merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran  dan perilaku  kehidupan  manusia  yang  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan  pengembangan kebudayaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Sebagai  warisan  budaya,  cagar Budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,  agama, dan/atau  kebudayaan. Cagar Budaya  dapat  berupa  Benda  Cagar  Budaya,  Bangunan Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar  Budaya,  dan  Kawasan  Cagar  Budaya. Bangunan
Cagar Budaya merupakan salah satu warisan budaya masa lampau (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013)
Bangunan  cagar  budaya  peringkat  provinsi  di  Jawa  Tengah  diantaranya  adalah  bangunan  eks rumah  dinas  residen.  Bangunan  eks  rumah  dinas  residen  ini  tersebar  di    beberapa  daerah  diantaranya rumah dinas residen Pati, rumah dinas residen Kedu, rumah dinas residen Pekalongan, dan rumah dinas residen  Banyumas  (TACB,  2017). Dalam  struktur  birokrasi  kolonial, residen  merupakan  perpanjangan tangan  pemerintah kolonial. Residen membawahi  sejumlah asisten  residen  dan  beberapa  bupati.  Tugas residen  berkaitan  dengan  masyarakat  sipil,  militer,  pengadilan,  pajak, dan  keuangan  (Day,  1904:  194). Tugas  residen  juga  berkaitan  dengan fungsi  sosial, politik, bertanggung  jawab  penuh  atas wilayah  dan penduduknya, serta mewujudkan ketertiban dan keamanan (Wijaya, 2017: 59; Setiyanto, 2015: 123).
Untuk  memperlancar  tugas  residen,  pemerintah  kolonial  Hindai  Belanda  membangun  rumah dinas residen guna  menunjang  kegiatan  pemerintahan. Eks  rumah dinas residen  di Jawa Tengah  masih berdiri  dan  menjadi warisan  budaya  berupa  bangunan  cagar  budaya. Atas  dasar  itu  maka  studi  tentang Identifikasi  Bangunan eks Rumah  Dinas Residen sebagai  bangunan  cagar  budaya  penting dilakukan untuk memotret kelayakan bangunan ini sebagai bangunan cagar budaya peringkat Provinsi.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam menemukan dan mengumpulkan sumber atau informasi (heuristik) lebih  mendasarkan  pada  sumber  sekunder  berupa form hasil  kajian  Tim  Ahli  Cagar  Budaya (TACB) Provinsi  Jawa  Tengah  tentang  Bangunan  Cagar Budaya  Eks rumah  dinas  residen, dan pustaka berupa buku, hasil  penelitian,  dan  jurnal  yang  relevan. (Garraghan,  1947:  34;  Gottschalk,  1975:  32; Herlina, 2008:  17-24; Beni  Ahmad    Saebani,  tt: 162-163).).  Sumber sekunder  tersebut  diperoleh  dari perpustakaan  maupun  dari browsing di  internet.  Sumber  yang  tersedia  kemudian dilakukan  kritik  dan interpretasi. Tahapan selanjutnya adalah dilakukan  klasifikasi, dihubung-hubungkan atau diakumulasikan antara  data  satu  dengan  yang  lainnya,  sebagai suatu  bentuk  interpretasi  dan  sintesa  dalam  rangka mererekonstruksi menjadi sebuah artikel.

## 3. Hasil dan Diskusi

## 3.1. Sejarah Keresidenan di Jawa Tengah
Dalam konteks historis, Semarang telah menjadi ibukota wilayah pantai utara-timur Jawa ( Java’s Northeast  Coasts) pada tahun 1708 yang dipimpin  oleh  seorang  gubernur (Suroyo, dkk, 2003:  54; Suryo,  1989: 2-7). Pada  masa Raffles, Jawa  dibagi  dalam  17  wilayah  keresidenan. Setiap  wilayah dipimpin oleh residen Eropa dan dibagi dalam beberapa kabupaten. Setiap residen dibantu oleh seorang asisten  residen. Pada  masa  Hindia  Belanda,  pada  tahun 1855  Jawa  dibagi  dalam  daerah-daerah administratif yang disebut gewest atau residensi yang dipimpin oleh seorang residen (Sutherland, 1988: 9; Suroyo, dkk., 2003: 56; Suroyo, 2003: 56-58).
Pada tahun 1900, di wilayah Jawa Tengah terdapat lima gewesten (keresidenan) yaitu: Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Secara  yuridis, Jawa  Tengah sebagai sebuah  provinsi berdiri berdasarkan  keputusan pemerintah 20  Mei  1933 (Staadsblad 1933  No.  251) dengan  ibu  kota Semarang (Suroyo, dkk, 2003: 69). Pada tahun tersebut, Provinsi Jawa Tengah  mencakup lima residensi, yaitu Residensi Pekalongan, Residensi Semarang, Residensi Jepara-Rembang, Residensi Banyumas, dan Residensi Kedu.
Pada  masa  Jepang 1942, jabatan  gubernur Jawa  Tengah yang  berkedudukan  di  Semarang dipegang oleh orang Jepang yaitu Letnan Kolonel Taga dengan didampingi oleh Rd. Muhammads Chalil sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Salaman sebagai residen (Suroyo, dkk., 2003: 74-75). Struktur birokrasi  Jepang  diantaranya  adalah keresidenan  (shu),  kawedanan  (gun),  dan  kecamatan  (son) yang berada di bawah Departemen Urusan Dalam Negeri (Naimubu) di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Komando  Tentara  Keenambelas (Sutherland,  1979: 258; Suroyo,  dkk., 2003: 80). Pada  saat  itu, pemerintah  daerah  yang  tertinggi  adalah shu karena bagian  pemerintahan  yang  paling  tinggi  di  daerah (Suroyo, dkk.,2003: 81).
Pasca  Kemerdekaan,  status  provinsi  Jawa  Tengah dikuatkan  oleh  PPKI pada  tahun  1945, berdasarkan  ketetapan PPKI  tanggal  19  Agustus  1945  No.  1  yang dimuat  dalam  Undang-Undang  1945 Nomor 1. Pada  periode  ini, wilayah  administrasi Provinsi  Jawa  Tengah  meliputi  Keresidenan Kedu, Banyumas,  Pekalongan,  Semarang,  dan  Rembang. Bertolak  dari  sejarah  birokrasi  keresidenan  di  atas, maka posisi residen sangat penting pada masa Hindia Belanda, Jepang, awal kemerdekaan, bahkan pada masa  orde  lama, dan  orde  baru.  Melihat  peran  penting tersebut, maka  keberadaan  rumah dinas  residen sebagai  tempat  tinggal  dan  tempat  dinas  residen  sangat  signifikan  dalam  menggerakkan  dinamika administrasi pemerintahan.

## 3.2. Bangunan Cagar Budaya
Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia  yang  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan  pengembangan  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan kebudayaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Oleh  sebab  itu  cagar  budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam  rangka  memajukan  kebudayaan  nasional  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Dalam  hal ini,  negara  bertanggung  jawab  dalam  pengaturan  pelindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  cagar budaya (Undang-Undang  No.11  Tahun  2010). Bangunan  Cagar  Budaya  adalah  susunan  binaan  yang terbuat  dari  benda  alam  atau  benda  buatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  berdinding dan/atau  tidak  berdinding,  dan  beratap. Bangunan  cagar  budaya perlu  dikelola  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Untuk melestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebuah bangunan bersejarah perlu  ditetapkan sebagai  bangunan Cagar  Budaya berdasarkan peringkatnya. Tahapan pengajuan bangunan warisan budaya sebagai bangunan cagar budaya diantaranya adalah  melalui  pendaftaran,  pengkajian,  penetapan,    dan  pemeringkatan.  Pendaftaran  bangunan  cagar budaya  dapat  dilakukan  oleh  individu  atau  pemerintah.  Hasil  pendaftaran  ini      dilengkapi  dengan deskripsi  dan  dokumentasinya.  Hasil  pendaftaran  diserahkan  kepada  Tim  Ahli  Cagar  Budaya (TACB) untuk  dikaji kelayakannya  sebagai  Cagar  Budaya  atau  bukan  Cagar  Budaya. Pengkajian bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap bangunan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Hasil pengkajian dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi oleh TACB. Dalam melakukan kajian, TACB dapat  dibantu  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  atau  Unit Kerja  yang  membidangi  Cagar Budaya. Selama  proses  pengkajian, bangunan hasil penemuan  atau  yang  didaftarkan,  dilindungi  dan diperlakukan  sebagai Cagar Budaya. Penetapan  status  Cagar Budaya  dikeluarkan  oleh  Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari TACB yang didaftarkan layak sebagai  Cagar  Budaya. Penetapan  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  berdasarkan rekomendasi TACB. (Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  10  Tahun  2013). Bila  sudah ditetapkan  sebagai  cagar  budaya, bangunan tersebut perlu  dilestarikan karena  merupakan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia (Undang-Undang No.11 Tahun 2010).
TACB  mempunyai tugas  menyusun  dan  menetapkan  mekanisme  tugas,  melakukan  kajian  atas berkas  yang  diusulkan  oleh  tim  pendaftaran  cagar  budaya,    memberikan  rekomendasi  penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan (Keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 100/ E.E 2/ KP/ 2018)

## 3.3. Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Eks Kantor Residen di Jawa Tengah a. Eks Rumah Dinas Residen Banyumas
Eks Kantor Residen Banyumas terletak di Jl. Pramuka No.1 Banyumas. Bangunan ini diprakarsai oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun sekitar 1831 ketika pelatikan pertama Residen Banyumas pertama, de Sturler. Keresidenan Banyumas sebelumnya adalah daerah Monconegoro Kulon dari  kerajaan  Mataram Islam.  Setelah  perang  Diponegoro  berakhir  daerah Monconegoro  Kulon dan Wetan diambil  alih oleh  Belanda  sebagai  imbalan  atas  pemadaman  perang  Diponegoro,  karena Belanda menganggap bahwa perang Diponegoro adalah pemberontakan terhadap kerajaan Mataram dan bukan  terhadap  Belanda (Surat  Keterangan  Cagar  Budaya TACB  Jawa  Tengah Banyumas Nomor. 432/5863, 2017: 3)
Gambar 1. Kantor eks Keresidenan Banyumas Dibangun Tahun 1843, dan diabadikan Tahun 1992 Sumber : Koleksi Foto Bakorwil III yang Didokumentasi ulang TACB Jateng, 4 Desember  2015
Gambar 2: Bangunan Eks Rumah Dinas Residen Banyumas dari sisi Bagian Barat Sumber: Dokumentasi TACB Jateng, Desember 2015
Pada tahun 1830 telah dirintis pendirian Keresidenan Banyumas oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch.  Pada  1  Nopember  1830  ditetapkan  residen  Banyumas  yang pertama  yaitu  De  Sturler  dengan wilayah  Kebumen,  Banjarnegara,  Panjer,  Ayah,  Purbalingga, Banyumas,  Kroya,  Adireja,  Patikraja, Purwokerto,  Ajibarang,  Karangpucung,  Sidareja, Majenang,    dan  Dayeuh  Luhur.  Selanjutnya  18 Desember  1830  berdasarkan beslit Gubernur  Jenderal  J.G.  van  den  Bosch, di Banyumas  dibentuk  4 Kabupaten (regentschap) yaitu Banyumas, Ajibarang, Dayeuh Luhur, dan Banjarnegara. Pada tanggal 22 Agustus  1831  Residen  De Sturler  membentuk afdeling atau  wilayah administrasi  di  keempat  kabupaten tersebut  dengan  administratornya  adalah Asisten  Residen  yang  dijabat  oleh  seorang  Belanda. Pembentukan afdeling ini  bertujuan  untuk  lebih  menertibkan  administrasi  perkebunan,  mengingat  pada waktu itu telah diterapkan pengelolaan tanaman ekspor dalam bentuk perkebunan yang terkenal dengan tanam paksa. Penduduk    diharuskan  menanam  tanaman  tertentu atas perintah  bupati, setelah terkumpul, produk tersebut selanjutnya di ekspor oleh Belanda. Dalam kegiatan di tingkat kabupaten ini diawasi dan dikelola oleh Asisten Residen (Surat Keterangan Cagar Budaya TACB Provinsi Jawa Tengah Banyumas Nomor. 432/5863, 2017: 3)
Sebagai  sebuah  Keresidenan,  keberadaan  rumah  dinas  residen  menjadi  penting  untuk menggerakkan  pemerintahan  dan  perekonomian dari  dan  menuju hinterland di  daerah  lembah  Sungai Serayu sepanjang abad ke-19. Hasil-hasil perkebunan yang merupakan komoditas ekspor yang dihasilkan di  wilayah  Karesidenan  Banyumas,  terutama  kopi,  dikirim  melalui  kota,  kemudian dibawa  dengan melalui Sungai Serayu  menuju  Pelabuhan  Cilacap untuk  dikapalkan (Margana, 2010: 19). Pada  periode ini masyarakat Banyumas diperkenalkan  dengan  sistem  pengelolaan  tanaman  ekspor  perkebunan. Tanaman yang dikenal di Keresidenan Banyumas antara lain tembakau, kopi, kapas, dan gula tebu. Pada tahun  1839, di  daerah  ini telah  dibangun  pabrik  gula di Kalibagor, Klampok,  dan Bojong.  Jalur-jalur transportasi  di  daerah  Banyumas  yang  sebelumnya  sempit  diperlebar  dan  diperkeras. Selain  itu  dibuat jalur  baru  seperti  Banyumas-Buntu  hingga  Gombong  serta  Banyumas-pelabuhan  Cilacap (Surat Keterangan Cagar Budaya Banyumas Nomor. 432/5863, 2016: 4)
Transportasi modern bermesin seperti kereta api dikembangkan oleh SDS (Serajoe Dal Stoomtram Maatchapij) di hampir  seluruh  wilayah  karesidenan  Banyumas pada 1896.  Transportasi  jalan  maupun kereta  api  telah  membuat  karesidenan  Banyumas  menjadi  terbuka. (Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Banyumas Nomor. 432/5863: 2017: 4)
Eks  Rumah  Dinas Residen  Banyumas ini memiliki  gaya  arsitektur Empire  Style. Ciri-ciri umumnya  adalah  pada  atap berbentuk  Limasan  dikelillingi  oleh entablature dan  pilar-pilar  gaya  Doria atau Ionia mengelilingi gedung atau hanya bagian fasade dan teras belakang. Tata ruang pada bangunan utama biasanya memiliki bagian teras depan dan belakang yang  terbuka, ruang dalam terdiri atas ruang tamu  yang  besar,  di  belakangnya  adalah    kamar-kamar,  yang dipisahkan  secara  simetris  oleh  lorong. Lorong  ini  menghubungkan  antara  ruang  tamu  dengan teras  belakang  melalui  sebuah  pintu. Arsitektur Empire  Style ditemukan  pada  deretan pilar  depan  bangunan  paviliun  sisi  barat dan  paviliun sisi  timur. Atap Limasan pada bangunan paviliun sisi barat dengan penambahan dinding entablature ditopang pilar- pilar  dengan gaya Doria. Antara paviliun sisi barat dan timur bagian depan dihubungkan dengan dinding tanpa atap ke bangunan utama. Pada fasade Bangunan utama masih terdapat sisa-sisa pilar Empire Style ((Surat Keterangan Cagar Budaya Banyumas Nomor. 432/5863: 2017: 4)

## b. Eks Rumah Dinas Residen Kedu
Eks  Rumah  Dinas Residen  Kedu  terletak  di  Jl.  Diponegoro  No.1  Magelang.  Bangunan  ini diprakarsai  oleh  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda,  dirancang  oleh  J.C  Schulze,  dan  dibangun  oleh masyarakat pribumi Magelang. Bangunan ini dibangun pada tahun 1813-1921. Eks rumah dinas Residen Kedu  dirancang  dengan  gaya  arsitektur indis,  yaitu  perpaduan  antara  gaya empire style dan  gaya  lokal. Gaya lokal dapat dilihat dari atap bangunan yang berbentuk limasan. Selain itu bangunan ini juga bergaya tropis  dengan  ventilasi  banyak dan  besar.  Bangunan  ini  juga  memiliki teras  pada  bagian  depan  dan belakang, dengan halaman depab dan belakang yang sangat luas (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861: 2017: 3)
Pada tahun  1869,  Magelang  merupakan  wilayah  administratif  kabupaten di  bawah  Keresidenan Kedu. Kabupaten Magelang terdiri atas beberapa distrik yaitu Minoreh, Bandongan, Magelang, Ngasinan, Ballak,  Probolinggo,  dan  Remaneh  (Veth,    1869).  Pada  tahun  1869,  penduduk Magelang  berjumlah 241.575 jiwa. Ibu kota Kabupaten Magelang berlokasi di Magelang. Daerah ini sangat subur dan dilalui oleh sungai Bengawan Solo serta dikelilingi oleh perkebunan tembakau (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861: 2017: 3)
Gambar 3: Bangunan Depan menghadap ke barat
Sumber : Museum Tropen Amsterdam, dikunjungi Tahun 2016, Koleksi TACB Jawa Tengah 2016
Gambar 4: Bangunan Eks Rumah Dinas Residen, Tampak Veranda Depan,  Menghadap ke Arah Barat Sumber: Koleksi TACB Jawa Tengah 2016
Ibu Kota Keresidenan Kedu berlokasi di Kabupaten Magelang, terletak di daerah perbukitan yang merupakan  muara  dari  sungai  Progo. Magelang  menjadi  tempat  tinggal residen  Kedu,  tempat  tinggal bupati  Magelang,  sekretaris  residen,  kepala  pergudangan, dan  2  orang  bendahara  pemerintah,  juragan garam, 4 orang kontrolir pendapatan daerah dan perkebunan, 2 orang pengawas perkebunan teh, seorang pengawas  perkebunan  nila, seorang  tenaga  kesehatan,  dan  pegawai  kesehatan yang  melayani  urusan kesehatan masyarakat. Di Magelang juga ada pengadilan negeri (landraad), seorang agen kamar dagang, sebuah kantor  pajak dan  pertanahan,  dan  kantor  urusan agama  pemerintah.  Di  Magelang  juga terdapat sekolah  rendah  dan  sekolah  untuk  orang  pribumi  yang  didirikan  pada  bulan  Juni tahun  1851. (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861, 2017: 3)
Eks Bangunan rumah dinas Residen Kedu merupakan bangunan  bergaya empire style yang dipadu dengan fungsi-fungsi yang disesuaikan dengan iklim tropis. Hal in terlihat dari adanya bangunan veranda (beranda)  di  bagian  depan  dan  belakang,  ada  pintu  rangkap  yang  satu  pintu krepyak (jalusi),  yang  satu pintu  yang  menggantung  yang  dapat  diayun    yang  tinggi  dan  lebar. Bangunan  ini dilengkapi  taman  di bagian belakang dan pohon-pohon tropis di sampingnya. Kanopi pada jendela untuk menahan percikan air hujan (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861, 2017: 5).

## c. Eks Rumah Dinas Residen Pati
Eks Rumah Dinas Residen Pati terletak di Jl. Panglima Sudirman No.3 Pati. Pembagunan eks rumah dinas ini diprakarsai oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada 1810, dimana pada tahun tersebut ibu kota Keresidenan Jepara yang semula berada di Jepara dipindahkan ke Pati. Arsitekturnya bergaya empire style dengan mendapat tambahan yang disesuaikan dengan kondisi daerah  tropis. Arsitektur empire  style pada  bangunan  rumah  dinas  residen  Pati  ditemukan  pada  deretan pilar bagian depan bangunan. Atap limasan pada bangunan ditopang pilar-pilar  dengan gaya Doria.
Keresidenan  Pati  baru  dibentuk  pada    tahun  1835-an.  Sejak  masa  VOC  hingga  1900,  Pati merupakan bagian dari Keresidenan Jepara. Keresidenan Jepara meliputi Kabupaten Jepara, Pati, Kudus, dan Juana. Pada tahun 1810, ibu kota dan kantor Keresidenan Jepara yang semula  di Jepara, dipindah ke Pati  (Van  der  Lith, 1896: 98).    Perubahan  administrasi  ibu  kota  dan  kedudukan  residen  dari  Jepara  ke Pati  disebabkan  Jepara  mengalami  penurunan  kemakmuran.  Sejak  tahun  1810,  wilayah  Jepara    tidak seramai  tahun  sebelumnya  karena  wilayah  ini  terletak  di  ujung  yang  jauh  dan  menjorok  serta pelabuhannya  mengalami  kemuduran  (Veth,  1882:  765;  der  Aa,  1857:  274).  Pati  menjadi  ramai  karena dilewati pembangunan jalan raya Daendels yang menghubungkan kota-kota di wilayah pantai utara  Jawa. Kondisi  inilah  yang  melatarbelakangi  pusat  Pemerintahan  Keresidenan  Jepara  dipindahkan  ke  Pati  oleh Daendels pada tahun 1810. Pada tahun berikutnya tempat tinggal residen yang semula di Jepara pindah ke Pati  (Van  der  Lith, 1896:  99;  Veth.  1882:  765).  Pada  abad  ke-19,  wilayah  Pati  mempunyai  519  desa. Pada tahun  1830, jumlah  distrik  di  Pati  6  distrik  meliputi  Pati,  Tenggeles,  Selowesi, Cengkalsewu, Angkatan, Glonggong, dan Bogorame (Algemeen Verslag Residentie Japara en Joana 1830: 1 ; Van   der Aa, 1857: 262; Surat Keterangan Cagar Budaya Pati Nomor. 432/5865: 2017: 3).
Sumber: Dokumentasi TACB Jateng,  2015.
Pejabat  yang bertugas  di  Pati  adalah  residen  dan  asisten  residen. Residen  membawahi sistem pemerintahan  di  seluruh  wilayah  Keresidenan  ini.  Dia  membawahi  asisten  residen  dan bupati. Dalam menjalankan pemerintahannya,  residen  dibantu  oleh  asisten  residen    dan  sekretaris.  Tugas  sekretaris residen  adalah    mengelola  kas  negara,  memegang  fungsi  sebagai  notaris  dan  juru  lelang. Residen  juga dibantu oleh empat orang kontrolir (Veth, 1869: 548). Pembagian wilayah di keresidenan ini mengalami perubahan  seiring  dengan terbitnya  Lembaran  Negara  1874  nomor  73.  Perubahan  yang  terjadi  adalah wilayah kabupaten terbagi dalam distrik dan onderdistrik (Algemeen Verslag Der Residentie Japara Over Het Jaar 1874 Bundel No. 7.II.; Surat Keterangan Cagar Budaya Pati Nomor. 432/5865: 2017: 3).
Bangunan ini secara keseluruhan masih utuh dan terawat. Bangunan utama bergaya empire style yang  dipadu  dengan  fungsi-fungsi  yang  disesuaikan  dengan  iklim tropis,  contohnya  adanya  bangunan veranda (beranda) di bagian depan dan belakang, ada pintu rangkap yang satu pintu krepyak (jalusi), yang satu pintu yang menggantung yang dapat diayun  yang tinggi dan lebar, taman yang luas dengan pohon- pohon tropis, adanya kanopi pada jendela untuk menahan hujan. Di bagian beranda depan terdapat kamar di bagian kiri dan kanan yang pada tahun 1965-1967 digunakan untuk tempat penahanan dan penyiksaan orang-orang PKI (Surat Keterangan Cagar Budaya Pati Nomor. 432/5865: 2017: 4-7).

## d. Eks Rumah Dinas Residen Pekalongan
Eks  rumah  dinas  residen  Pekalongan  terletak  di  Jl.  Pemuda  No.1,  Kota  Pekalongan.  Bangunan  ini dibangun oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada 1850. Arsitektur bangunan ini bergaya empire style. Gaya ini terlihat dari adanya barisan pilar atau kolom  yang  menjulang ke atas. Selain itu terdapat gevel dan mahkota di atas serambi depan.
Keberadaan bangunan  ini tidak  terlepas  dengan adanya Perjanjian  Jepara  tahun  1676  antara Mataram dengan VOC, dimana Amangkurat II menyerahkan pesisir Utara Jawa ke VOC sebagai konsesi atas penumpasan Trunojoyo. Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya perjanjian antara  VOC dengan  Paku Buwono  II  pada  18  Mei  1746  yang  isinya  Pulau Madura  dan  seluruh  pesisir  Utara  Jawa  menjadi  milik VOC dan wilayah itu bukan lagi menjadi bagian dari wilayah Mataram. Kekuasaan Belanda atas pesisir utara Jawa diperkuat dengan perjanjian Giyanti yang membelah Mataram di bawah dua raja, Sunan Paku Buwono di Keraton Surakarta dan Sultan Hamengku Buwono di Keraton Yogyakarta (Surat Keterangan Cagar Budaya Pekalongan Nomor. 432/5860: 2017: 2-3).
Gambar: Tampak depan rumah Residen Pekalongan Sumber: Dokumen TACB Jateng, Oktober 2015.
Pada tahun 1836, Pekalongan dipimpin oleh residen Praetorius yang menjabat sampai tahun 1841. Penggantinya  adalah  residen  F.H.  Doornik. Keresidenan  Pekalongan  merupakan  salah  satu  wilayah dimana Cultuurstelsel diterapkan oleh  Gubernur  Jenderal  Graaf  Johannes  van  den  Bosch.  Pada  13 Agustus 1830, van den Bosch memberi persetujuan penanaman tebu di keresidenan di Jawa Tengah dan Jawa Timur,  termasuk  Pekalongan yang  menanam kopi  dan  nila (Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Pekalongan Nomor. 432/5860, 2017: 3).

## 3.4. Kriteria dan Rekomendasi Penetapan

## a. Kriteria Bangunan Cagar Budaya
Kriteria suatu bangunan menjadi cagar budaya pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya.  Dalam  regulasi  disebutkan  suatu  bangunan  dapat  diusulkan menjadi bangunan cagar budaya apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan,  dan memiliki  nilai  budaya  bagi penguatan kepribadian bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010)
Bangunan Cagar Budaya ini dapat berunsur tunggal atau banyak, dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya  menjadi  peringkat nasional,  peringkat provinsi,  dan  peringkat kabupaten/kota  berdasarkan rekomendasi  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  (TACB). Bangunan Cagar  Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat wujud kesatuan dan persatuan  bangsa,  karya  adiluhung  yang  mencerminkan  kekhasan  kebudayaan  bangsa  Indonesia,  Cagar Budaya  yang  sangat  langka  jenisnya,  unik rancangannya,  dan  sedikit  jumlahnya  di  Indonesia, bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun  yang  masih  hidup  di masyarakat;  dan/atau contoh  penting  kawasan  permukiman  tradisional,
lanskap  budaya,  dan/atau  pemanfaatan  ruang bersifat  khas  yang  terancam  punah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010).
Bangunan bersejarah dapat ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya peringkat provinsi apabila mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota, mewakili karya kreatif yang  khas  dalam  wilayah  provinsi, langka  jenisnya,  unik  rancangannya,  dan  sedikit  jumlahnya  di provinsi, sebagai  bukti  evolusi  peradaban  bangsa  dan  pertukaran  budaya  lintas wilayah  kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat,  dan/atau berasosiasi dengan tradisi yang masih  berlangsung. Pemeringkatan bangunan Cagar  Budaya untuk  tingkat  provinsi  dengan Keputusan Gubernur.  Bangunan  cagar  budaya peringkat provinsi dapat  dikoreksi peringkatnya  berdasarkan rekomendasi  Tim  Ahli  Cagar Budaya  di  setiap  tingkatan. Bangunan Cagar  Budaya  dapat  ditetapkan menjadi  Cagar  Budaya  peringkat  kabupaten/kota  apabila    sebagai  bangunan  Cagar  Budaya  yang diutamakan  untuk  dilestarikan  dalam  wilayah  kabupaten/kota,   mewakili  masa  gaya  yang  khas,    tingkat keterancamannya  tinggi, jenisnya  sedikit;  dan/atau,  dan  jumlahnya  terbatas  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010)

## b. Rekomendasi Bangunan Eks  Rumah  Dinas  Residen  sebagai  Bangunan Cagar Budaya
Berkaitan  dengan  penetapan  eks  rumah  dinas  residen  sebagai  bangunan  cagar budaya peringkat provinsi apabila  mewakili  kepentingan  pelestarian  Kawasan  Cagar, Budaya  lintas  kabupaten/kota, mewakili  karya  kreatif  yang  khas  dalam  wilayah provinsi, langka  jenisnya,  unik rancangannya,  dan sedikit jumlahnya  di  provinsi, sebagai  bukti  evolusi  peradaban  bangsa  dan pertukaran  budaya lintas wilayah  kabupaten/kota, baik  yang  telah  punah  maupun  yang  masih  hidup  di masyarakat, dan/atau berasosiasi  dengan  tradisi  yang  masih  berlangsung (Undang-Undang  No.11  Tahun  2010). Berdasarkan regulasi di atas, maka TACB Provinsi Jawa Tengah telah membuat rekomendasi penetapan terhadap eks Rumah  Dinas Residen dengan merujuk  pada  pasal  5  UU  Nomor  11  Tahun  2010.  Syarat  bangunan bersejarah dapat direkomendasi menjadi bangunan cagar budaya diantaranya bangunan tersebut berusia 50  (lima  puluh) tahun  atau  lebih,  mewakili  masa  gaya paling  singkat  berusia  50  (lima  puluh)  tahun, memiliki  arti  khusus  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan;  dan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa (Undang-Undang No.11 Tahun 2010).

## a) Eks Rumah Rumah Dinas Residen Banyumas
Berdasarkan  aturan  di  atas  maka Eks rumah  dinas  residen Banyumas pada  dasarnya layak direkomendasi  untuk ditetapkan  sebagai bangunan  cagar  budaya peringkat  propinsi  karena  memenuhi kriteria dibangun pada tahun 1830, sehingga usianya sekitar 187 tahun. Gaya bangunan sudah mewakili paling  singkat  berusia  50  (lima  puluh)  tahun,  dimana gaya  bangunan empire  style  / neo  klasik  yang berkembang pada pertengahan abad ke-19. Pola bangunan juga hanya  ditemukan pada bangunan kantor
residen  Banyumas  di  Kecamatan Banyumas. Bangunan  ini memiliki  arti  khusus  bagi  sejarah,  ilmu pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau kebudayaan (Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Banyumas Nomor. 432/5863: 2017: 10)
Bangunan ini menjadi simbol  penggerak    perubahan  sosial bagi  masyarakat  Banyumas yang ditandai  dengan  adanya  pengenalan  sistem  perkebunan  yang  telah  memberikan  pengetahuan  baru  bagi masyarakat  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian  terutama tanaman  ekspor. Hadirnya Keresidenan Banyumas mempunyai nilai ekonomi bagi Hindia Belanda karena ditopang oleh daerah hinterland yang subur. Masyarakat Banyumas secara  perlahan-lahan  mulai  lepas  dari  kehidupan  adat  dan  mulai diperkenalkan menjadi buruh  bebas.  Masyarakat mulai  mengenal sistem pendidikan  barat  yang diperlukan  untuk  mendukung pengelolaan  perkebunan  dengan  pendirian  sekolah-sekolah.    Lulusan sekolah  tersebut menjadi  tenaga  terampil dan  administrasi  di  perkebunan. Sarana  transportasi dibangun dan muncul  embrio  transportasi  kereta api  dan  jalan  raya  yang  mendukung  pengangkutan  hasil-hasil perkebunan.
Eks  rumah  dinas  residen  mempunyai arti  penting  bagi  sejarah pemerintahan  daerah. Kehadiran keresidenan  memiliki kontribusi budaya  bagi  penguatan  kepribadian  bangsa, diantaranya sebagai penghargaan terhadap kondisi lingkungan lokal yang dilakukan oleh ahli bangunan Belanda, pengenalan sistem  pendidikan  barat  yang  rasional  telah  memperkaya  kebudayaan Indonesia,  menjadi  penciri modernisasi dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah yang modern yang berdampak pada perekrutan pegawai-pegawai  pemerintah  yang  berpendidikan barat  sehingga  masyarakat  Banyumas  memanfaatkan kesempatan  untuk  kemajuan, masyarakat  pada  masa  tanam  paksa  mulai  mengenal  sistem  ekonomi modern  sebagai prasyarat menuju  masyarakat  yang  modern, dan  adanya  sistem  liberal  mendorong kreativitas  ekonomi  masyarakat  dengan  lahirnya diversifikasi  ekonomi  yang  menunjukkan  kemampuan penduduk dalam beradaptasi dengan lingkungannya (Surat Keterangan Cagar Budaya Banyumas Nomor. 432/5863: 2017: 10-11)

## b) Eks Rumah Dinas Residen Kedu
Eks Rumah Dinas Residen Kedu dibangun pada tahun 1813, sehingga usianya sekitar 209 tahun. Gaya  bangunan  tersebut  termasuk  bangunan  langka  karena  bergaya  arsitektur empire  style yang  telah dikembangkan ke arsitektur Indis yang berkembang pada pertengahan abad ke-19. Meskipun pada saat itu belum  diberlakukan Cultuur  Stelsel (tanam  paksa), masyarakat  sudah  mulai    mengenal  tanaman perkebunan  untuk  ekspor.  Keberadaan keresidenan  ini  menunjukkan  bahwa  Keresidenan Kedu di Magelang  mempunyai  nilai  ekonomi  bagi  Hindia  Belanda  karena  daerah  ini  ditopang hinterland yang subur (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861, 2017: 9).
Pada masa sebelum tanam paksa, masa tanam paksa, dan masa liberal, pemerintah keresidenan secara  perlahan-lahan  mulai memperkenalkan  kerja  bebas,  sehingga masyarakat  mempunyai  pilihan alternatif  dalam  menjalankan  pekerjaan. Pada  masa liberal,  masyarakat mempunyai  kesempatan  bekerja
di perkebunan secara bebas. Sarana transportasi jalan raya mulai berkembang, meskipun Magelang tidak dilalui pembangunan jalan Deandels. Melalui perbaikan transportasi ini, dapat mendukung pengangkutan hasil-hasil  perkebunan  seperti  Nila  /Tarum  dan  tembakau untuk  wilayah  di  sekitar  Kedu.  Arti  penting bagi  sejarah  terutama  memberikan  sumbangan  data-data  untuk ilmu  sejarah, arkeologi,  dan  arsitektur (Surat Keterangan Cagar Budaya Kedu Nomor. 432/5861, 2017: 10-11).

## c) Eks Rumah Dinas Residen Pati
Eks Rumah Dinas Residen Pati dibangun pada tahun 1810, sehingga usianya sekitar 208 tahun. Gaya  bangunan  tersebut  termasuk  bangunan  langka  karena  bergaya  arsitektur empire style yang  dipadu dengan dengan fungsi-fungsi bangunan tropis. Munculnya gaya terjadi sejak awal abad ke-19. Bangunan ini mewakili  pemerintah  Hindia Belanda  di  wilayah  keresidenan  Pati dan menjadi  simbol  penggerak perubahan  pemerintahan  dan  sosial  bagi  masyarakat  Pati yaitu  perpindahan  rumah  dinas  residen Keresidenan Jepara dari Jepara ke Pati menandakan bangkitnya Pati di sektor ekonomi karena dilalui oleh pembangunan jalan Deandels. Keberadaan eks rumah dinas residen Jepara di Pati ini menunjukkan bahwa Pati  dipandang  mempunyai  nilai  ekonomi  bagi  Deandels,  Raffles,  dan pemerintahan  Hindia  Belanda karena letaknya yang strategis di pantai utara Jawa. Pada masa Deandels dan Raffles, masyarakat mulai dikenalkan ekonomi uang dan kerja bebas (Surat Keterangan Cagar Budaya Pati Nomor 432/5865: 2017: 9).

## d) Eks Rumah Dinas Residen Pekalongan
Eks Rumah Dinas Residen  Pekalongan dibangun  pada  tahun  1850,  jadi  usianya sekitar 167 tahun.  Bangunan ini mewakili  pemerintah  Hindia  Belanda  di wilayah  keresidenan  Pekalongan  dan sebagai simbol perubahan masyarakat di sektor ekonomi dan pemerintahan. Masa dibangunnya eks rumah dinas residen ini merupakan periode mulai menurunnya sistem ekonomi cultuur stelsel sebagai kebijakan pemerintah  Hindia Belanda  di Jawa,  khususnya  di  Pekalongan. Keberadaan  bangunan  Kantor  dinas residen  Pekalongan  berpengaruh  secara  tidak langsung  terhadap  munculnya  pola  masyarakat untuk menjadi pekerja bebas di perkebunan. Keberadaan Kantor  dinas residen di Pekalongan berdampak pada kebijakan  perbaikan sarana  transportasi  di  Pekalongan  sebagai  jalur  pantura (Surat  Keterangan  Cagar Budaya Pekalongan Nomor 432/5862: 2017: 7-8)

## 4. Simpulan
Jawa Tengah kaya akan bangunan bersejarah berupa eks rumah dinas residen yang yang terdapat di beberapa daerah. Bangunan eks rumah dinas residen layak ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya peringkat provinsi. Bangunan Cagar Budaya eks rumah dinas residen merupakan bangunan yang berusia 50  (lima  puluh)  tahun  atau  lebih, mewakili  masa  Gaya  paling  singkat  berusia  50  (lima  puluh)  tahun, memiliki  nilai  budaya  bagi  penguatan  kepribadian  bangsa, mempunyai  arti  penting  bagi sejarah,  ilmu
pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan. Bangunan  cagar  budaya  ini merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai pusat administrasi pemerintahan. Oleh karena itu,  bangunan  cagar  budaya  ini  perlu dilestarikan.  Pelestarian  ini  sebagai upaya  dinamis  untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Algemeen Verslag Residentie Japara en Joana 1830
Arafah,  Burhanudin.  Tanpa  Tahun. Warisan  Budaya,  Pelestarian  dan  Pemanfaatannya. Fakultas  Ilmu Budaya, Universitas Hasanudin. Dalam http://www.yayasankertagama. org/article/article4.pdf Day, Clive.  1904. The  Policy  and  Administration  of  The  Dutch in  Java. New  York:  The  Macmillan Company.
der Aa, A.J. Van. 1857. Nederlands Oost-Indie, vierde deel. Breda: Broese en Comp. der Lith, P.A. van. 1896. Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, tweede deel. ‘s Gravenhag e:  Martinus Nijhof
Garraghan, Gilbert J. 1947. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press. Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta:Yayasan Penerbit
Universitas Indonesia
Herlina, Nina. 2008. Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika.
Keputusan  Dirjen  Kebudayaan  nomor  100/  E.E  2/  KP/  2018 Tentang  Pedoman  Tata  Kerja  Tim  Ahli
Cagar Budaya Nasional Dirjen Kebudayaan

## Lembaran Negara 1945
Margana,  Sri  dan  M  Nursam.  2010. Kota-Kota  di  Jawa,  Identitas  Gaya  Hidup  dan  Permasalahannya. Yogyakarta: Ombak.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  10  Tahun  2013 Tentang  Pelestarian  Dan  Pengelolaan

## Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
Setiyanto, A. 2015. Orang-Orang Besar Bengkulu: Riwayatmu Dulu.Yogyakarta: Ombak.

## Staadsblad 1933 No. 251
Saebani, Beni Ahmad. tt. Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia
Suroyo,  A.M.  Djuliati  dkk, 2003. Penelusuran  Hari  Jadi  Jawa  Tengah (Semarang:  Kerja  Sama Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  Jurusan  Sejarah  Fakultas  Sastra Universitas Diponegoro).
Suryo,  Djoko,  1989.  Sejarah  Sosial  Pedesaan  Karesidenan  Semarang  1830-1900. Yogyakarta:  Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM.
Sutherland, Heather, 1988, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Terjemahan. Jakarta: Sinar Harapan. Sutherland,  Heather,  1979. “The  Mak ing  of  Bureaucratic  Elite.  Singapore,  Kuala  Lumpur.  Hongkong: Heinemann Educational Book (Asia) Ltd.
Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Provinsi  Jawa  Tengah,  2017. Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Pekalongan Nomor. 432/5860
Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Provinsi  Jawa  Tengah,  2017. Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Kedu Nomor.
432/5861
Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Provinsi  Jawa  Tengah,  2017. Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Banyumas Nomor. 432/5863
Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Provinsi  Jawa  Tengah,  2017. Surat  Keterangan  Cagar  Budaya Pati Nomor. 432/5865
Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Veth. P.J. 1882. Jawa: Geographisch, Ethnologisch, Historisch, derde deel.Haarlem: Erven F. Bohn; Wijaya, Daya  Negri .  2017.  “ Thomas  Stamford  Raffles  Di  Bengkulu:    Politisi  Atau  Ilmuwan? ”,  dalam Paramita: Historical Studies Journal, 27 (1), 2017. pp. 59.