Volume 4, Nomor 2, Maret 2024, hlm 156-164
BEMAS: JURNAL BERMASYARAKAT p ISSN 2745 5866 | e ISSN 2745 7958 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas

## Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-IRT
Azhar Mushufa 1* , Habib Abdul Kholid A 1 , Farhan Aly 1 , Nadila Dwi Saputri 2 , Putra Andrean 2
1* Department of Sharia Economic Law, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.
2 Department of Informatics Engineering, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History: Submission: 19-05-2023 Revised: 11-08-2023 Accepted: 15-08-2023
* Korespondensi: Azhar Mushufa a zharrev123@gmail.com Ekonomi kreatif adalah salah satu bentuk ekonomi yang mengandalkan ide dan sumber daya manusia  yakni dengan memanfaatkan salah satu potensi yang ada dan di kembangkan menggunakan kreatifitas manusia agar dapat memiliki  nilai  ekonomis  sehingga  dapat  menunjang  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Salah  satu  contohnya  adalah  UMKM  atau  usaha  mikro menengah  masyarakat  atau  sering  disebut  juga  wirausaha  dimana  usaha yang dijalankan memiliki taraf ekonomi bawah-menengah. Desa pasuruhan merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  kecamatan  mertoyudan kabupaten  magelang  dengan  potensi  SDM  dan  SDA  melimpah  sehingga dengan ide dan usaha masyarakat desa ini memiliki berbagai sentra industri dengan taraf  menengah contoh saja  usaha  makanan ringan seperti  keripik talas, keripik, singkong, bolu panggang, kacang bawang dan sentra industri gula  merah  (rafinasi).  Dengan  adanya  berbagai  industri  makanan  tersebut menjadikan  desa  ini  bisa  dikatakan  maju  dari  sisi  kreatifitas masyarakatnya.  Namun,  ada  beberapa  kendala  yang  ada  di  usaha-usaha yang  mereka  jalankan  karena  kurang  pemahaman  mereka  akan  legalitas suatu usaha ditambahkan rumitnya membuat perizinan bagi usaha mereka menjadikan  usaha  mereka  sulit  untuk  di  pasarkan  di  wilayah  yang  lebih luas  salah  satu  kendalanya  adalah  susahnya  membuat  perizinan  NIB, perizinan P-IRT dan Sertifikasi Halal bagi produk mereka. Oleh karena itu kami  selaku  mahasiswa  dan  mahasiswi  UNIMMA  tergerak  untuk membantu  mereka  melakukan  pendampingan  perizinan  P-IRT  maupun sertifikasi Halal. Langkah yang kami gunakan, dengan : 1. Sosialisasi akan pentingnya legalitas, 2. Mendata dan menghimpun berkas yang diperlukan, 3.  Melakukan  pendampingan  legalitas  dengan  mendaftarkan  di  sistem SPPIRT  dan  SIHALAL.  Tujuan  kami  melakukan  kegiatan  ini  adalah sebagai  bentuk  pengabdian  kami  kepada  masyarakat  desa  pasuruhan  agar mereka memperoleh izin sesuai dengan apa  yang mereka butuhkan. Hasil dari  kegiatan  ini  adalah  sebanyak  50%  dari  total  24  usaha  yang mengajukan  izin  usaha  atau  legalitas  usaha  memperoleh  izin  usaha  yang mereka ingin sehingga dapat  menunjang  kegiatan  ekonomi mereka dalam memasarkan produk mereka lebih jauh.
Kata Kunci : Ekonomi kreatif; legalitas; pengabdian.
Empowerment (UMKM) of  Pasuruhan  Village Through Halal & P-Irt Certification

## ABSTRACT
The creative economy is a form of economy that relies on ideas and human resources, namely by utilizing one of the existing potentials and developing it using human creativity so that it can have economic value so that it can support the needs of everyday life. One example is MSMEs or community micro-medium enterprises or often called entrepreneurs where the business
BEMAS:  JURNAL  BERMASYARAKAT  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution- NonCommercial 4.0 International License

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai wilayah desa demografi perkotaan yang masuk ke dalam wilayah administrasi kabupaten magelang  dengan  jumlah  industri  yang  beragam  mulai  dari  makanan  ringan  sampai  bahan  makanan [1] .  Jumlah  industri  yang  kami  peroleh  berdasarkan  wawancara  langsung  kepada  perangkat  desa setempat  adalah  berjumlah  8  rumah  produk  rumah  tangga  yakni  terdiri  dari  industri  gula  merah (rafinasi), industri makanan ringan seperti kacang bawang, keripik singkong, keripik talas, kue pelok dan kue bolu panggang juga terdapat rumah potong hewan dan catering [2] .
Permasalahan yang ada pada mitra kami di desa tersebut adalah terkait aspek legalitas usaha yang mereka  geluti  sehingga  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  mengeluhkan  terkait  perihal  tersebut [3][4] . Ditambah  lagi  kurang  pengetahuan  tentang  bagaimana  cara  memperoleh  izin  usaha  yang  diperlukan juga sasaran distribusi mereka yang memerlukan adanya izin usaha sehingga menjadikan mereka tidak mampu menjangkau wilayah distribusi yang lebih luas sebagai akibatnya perkembangan usaha mereka menjadikan sedikit terlambat dibandingkan dengan pesaingnya [5][6] .
Sebagai  daerah  yang  tidak  jauh  dari  perkotaan  maka  perizinan  baik  produk  maupun  usahanya menjadi penting karena dalam hal pemasaran sendiri produk mereka rata-rata di distribusikan di toko- toko ataupun pasar-pasar terdekat juga bahkan sampai antar kota seperti Yogyakarta, Temanggung dan sekitarnya, sehingga produk yang mereka sebarkan perlu adanya izin atau legal setara P-IRT ataupun HALAL  namun  karena  keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  tentang  bagaimana  cara  memperoleh izin tersebut menjadikan usaha mereka banyak yang belum legal atau memiliki izin. Oleh karena itu pengabdian desa pasuruhan dengan nama PPMT VI desa pasuruhan ini menjadikan pentingnya untuk meningkat  taraf  perkembangan  usaha-usaha  di  desa  tersebut  juga  dengan  begitu  pengabdian  kami rancang dengan agenda yakni pendampingan P-IRT & HALAL agar segala permasalahan yang ada di mitra  kami  desa pasuruhan  bisa  memperoleh  izin  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  yang  juga  dapat menunjang bidang ekonomi yang saat ini mereka jalankan.
Hal  ini  sejalan  dengan  program  pemerintah  yakni  Peraturan  Badan  POM  RI  nomor  22  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  dimana ketentuan akan sertifikat pemberian produk pangan industri rumah tangga ini ada dalam UU tersebut
being run has a lower-medium economic level. Pasuruhan Village, one of which  is  a  village  in  Mertoyudan  sub-district,  Magelang  district,  is  a village with abundant potential for human resources and natural resources so that with the ideas and efforts of the community, this village has various industrial centers with medium levels, for example, snack businesses such as  taro  chips,  cassava  chips,  Baked  sponge,  shallots  and  brown  sugar (refined) industrial centers.  With  the existence  of various food  industries, this  village  can  be  said  to  be  advanced  in  terms  of  the  creativity  of  its people.  However,  there  are  several  obstacles  that  exist  in  the  businesses they run because their lack of understanding of the legality of a business is added to the complexity  of making  permits for  their  businesses making it difficult  for  their  businesses  to  be  marketed  in  a  wider  area.  One  of  the obstacles  is  the  difficulty  of  obtaining  NIB  permits.  P-IRT  licensing  and Halal  Certification  for  their  products.  Therefore,  we,  as  students  of UNIMMA, are moved to help them provide assistance for P-IRT licensing and  Halal  certification.  The  steps  we  use  are:  1.  Socialization  of  the importance  of  legality,  2.  Collect  data  and  collect  the  necessary  files.  3. Conduct  legal  assistance  by  registering  in  the  SPPIRT  and  SIHALAL systems.  Our  goal  in  carrying  out  this  activity  is  as  a  form  of  our dedication to the Pasuruhan village community so that they obtain permits according to what they need. The result of this activity was that 50% of the total 24 businesses that applied for a business license or business legality obtained  the  business  license  they  wanted  so  that  it  could  support  their economic activities in further marketing their products.
Keywords : Creative economy; legality; service.
Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt
sehingga  mau  tidak  mau  produk  yang  layak  untuk  di  edar  adalah  produk  yang  sudah  memiliki  izin minimal  P-IRT  serta  menjamin  keamanan  baik  produsen  maupun  konsumen  produk  itu  sendiri [7] . Disamping itu P-IRT ini juga penting untuk kegiatan distribusi dimana setiap toko akan meminimalisir resiko  dari  produk  yang  mereka  jual  dengan  menerima  produk  yang  sudah  bersertifikat  P-IRT  atau berlogo HALAL karena mayoritas konsumennya muslim [8][9] .
Pengabdian  kali  ini  kami  gunakan  untuk  memberikan  solusi  atas  permasalahan  yang  ada  yakni kurang aspek legalitas yang ada pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri yang ada di desa pasuruhan [10] . Oleh karena itu, pendampingan pengurusan P-IRT merupakan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan dan pengembangan berbagai produk di desa pasuruhan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut [11] . Selain itu dengan meningkatnya standarisasi produk yang dihasilkan desa pasuruhan diharapkan dapat membantu peningkatan pemasaran produk-produk usaha yang dimiliki oleh desa pasuruhan. Program ini juga membantu pemerintah dalam pemenuhan produk pangan layak dan aman konsumsi [12] .
Kami  harap  dari  pendampingan  ini,  kualitas  SDM  dan  manajemen  pengelolaan  UMKM  dapat ditingkatkan.  Selain  itu,  dengan  diperolehnya  P-IRT  dan  HALAL  UMKM  di  desa  pasuruhan,  daya saing dan daya jual produk UMKM dari desa pasuruhan diharapkan akan ikut meningkat. Program ini juga berguna untuk membantu pemerintah dalam penjaminan penyediaan produk pangan yang aman dan  layak  konsumsi  bagi  masyarakat.  Program  ini  juga  dapat  memenuhi  harapan  pemerintah  yakni Pertama,  produk  makanan  dan  minuman.  Kedua,  bahan  baku,  bahan  tambahan  pangan,  dan  bahan penolong  untuk  produk  makanan  dan  minuman [12] .  Ketiga,  produk  hasil  sembelihan  dan  jasa penyembelihan.  “Tiga  kelompok  produk  ini  harus  sudah  bersertifikat  halal  pada  17  Oktober  2024. Kalau  belum  bersertifikat  dan  beredar  di  masyarakat,  akan  ada  sanksinya,”  ungkap  Kepala  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kemenag  Muhammad  Aqil  Irham,  di  Jakarta,  Sabtu (7/1/2023)  juga  "PIRT  penting  dimiliki  produk  UMKM  industri  rumahan  karena  memberikan  rasa aman dan higienis produk makanan untuk dikonsumsi. PIRT untuk mendorong industri rumahan naik kelas,"  kata  Kadis  Koperasi  dan  UKM  Prov  Kep  Babel  Hj  Elfiyena  saat  acara  Pojok  UMKM  di  In Radio FM, Rabu (02/06/21).

## 2. METODE PELAKSANAAN

## 2.1. Waktu dan tempat pelaksanaan
Waktu  pelaksanaan  kami  selam  melakukan  pendampingan  adalah  1  bulan  meliputi  bulan desember  2022  sampai  dengan  bulan  januari  2023  diman  pendampingan  atau  kegiatan  kami laksanakan di desa pasuruhan dengan 14 dusun dan 24 mitra UMKM.

## 2.2. Alat dan bahan yang digunakan
Alat  dan  bahan  yang  kami  gunakan  selama  program  kami  berlangsung  adalah  laptop  untuk PowerPoint & untuk mendaftarkan di sistem OSS, SPPIRT, & SIHALAL, dan sound system sebagai media presentasi serta handphone untuk dokumentasi selama kegiatan berlangsung.
2.3. Pelaksanaan pendampingan
Tahapan yang kami lakukan kami bagi menjadi 2 tahapan yakni Tahapan persiapan dan Tahapan pelaksanaan.
a. Tahapan persiapan
Pada  tahapan  ini  kegiatan  kami  meliputi:  1.  Sosialisasi  dan  perkenalan  tim  PPMT  VI  di  desa pasuruhan. 2. Sosialisasi program kami dan pembukaan PPMT VI. 3. Melakukan survei pada 14 dusun melalui kepala dusun masing-masing dusun. 4. Melakukan pendataan dan penghimpunan berkas penunjang sertifikasi P-IRT dan HALAL.
b. Tahapan pelaksanaan
Pada tahapan ini kami mulai melakukan tugas kami yakni: 1. Mendaftarkan mitra UMKM yang berjumlah  24  mitra  untuk  bisa  memperoleh  NIB  atau  nomor  induk  berusaha.  2.  Mendaftarkan mitra  UMKM  yang  berjumlah 4  mitra untuk didaftarkan  pada  P-IRT.  3.  Melakukan  koordinasi dengan  tim  PPH  atau  penyelia  halal  guna  menunjang  sertifikasi  halal  kami.  4.  Melakukan pendaftaran  sertifikasi  halal  melalui  program self-declare di  sistem  SIHALAL.  5.  Mencetak semua berkas yang kami proses mulai dari NIB, P-IRT dan HALAL dan diserahkan pada acara penutupan PPMT VI kami.
Tujuan  dari  program  ini  adalah  agar  diharapkan  dengan  adanya  legalitas  baik  NIB,  P-IRT  dan HALAL  produk  –  produk  UMKM  desa  pasuruhan  memiliki  lebih  banyak  konsumen  sebagai  akibat dari semakin luasnya distribusi produk berkat adanya P-IRT dan HALAL.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sosialisasi program P-IRT dan HALAL
Kegiatan  sosialisasi  yang  kami  lakukan  ini  berfungsi  sebagai  upaya  memberikan  pemahaman tentang pentingnya legalitas suatu usaha atau produk yang dalam hal ini adalah P-IRT dan HALAL yang  kami  terapkan  pada  saat  pembukaan  PPMT VI  di  desa  pasuruhan.  Pada saat  itu  kami lakukan penyampaian  materi  tentang  apa  itu  NIB,  P-IRT,  dan  HALAL  serta  kami  juga  berusaha  menjawab semua keluh kesah tentang bagaimana cara memperoleh izin tersebut dengan berdiskusi secara intern dengan mitra kami di desa tersebut [13] .
Kami juga menjelaskan tentang apa saja syarat agar produk bisa lolos dalam pengajuan nantinya serta produk apa saja yang sekiranya masuk ke dalam golongan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha indonesia.
Gambar 1 . Sosialisasi PPMT VI.
Dari Gambar 1 , merupakan sosialisasi yang kami lakukan guna mengukur tingkat pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas usaha juga sebagai tolak ukur pelaku usaha mana yang sekiranya bisa untuk diberikan legalitas baik itu P-IRT maupun HALAL, jumlah mitra UMKM desa pasuruhan yang kami data yakni sejumlah 24 mitra yang bisa kami proses untuk diberikan legalitas hanyalah 12 yang meliputi 12 mitra untuk NIB, 4 mitra untuk sertifikasi HALAL, dan 3 mitra untuk P-IRT, hal ini kami lakukan karena dalam proses pengajuan ada beberapa hal perlu dipenuhi. UMKM di desa pasuruhan sendiri pada saat kami lakukan pendataan memiliki beragam sentra rumah produksi mulai dari keripik talas, keripik singkong, kacang bawang dan bolu panggang serta sentra industri gula merah (rafinasi) [14] .
Disamping sosialisasi melalui forum kami juga melakukan sosialisasi menggunakan sistem door to door yakni dengan mengunjungi mitra satu persatu dengan harapan agar kami bisa meninjau lebih dalam terkait kemampuan mitra dalam mengajukan perizinan dan dari hasilnya dari peninjauan secara door to door di dapati sejumlah 24 mitra belum memahami dan melakukan pengajuan bahkan sudah ada  yang  mengajukan  namun  belum  sampai  pada  tahap  mendapatkan  baik  itu  NIB,  P-IRT  maupun HALAL, dengan sosialisasi ini diharapkan semua mitra dapat memahami apa itu izin usaha dan jenis- jenis nya sehingga dapat menarik kemauan mitra untuk turut serta mengajukan perizinan usaha.
Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt
Dalam proses pengajuan NIB sendiri ada ketentuannya yakni satu usaha hanya bisa di daftarkan menggunakan  satu  nomor  induk  kependudukan  atau  NIK,  dan  bidang  usaha  juga  harus  tertera  atau tercantum  dalam  KBLI  atau  klasifikasi  baku  lapangan  usaha  Indonesia [15] .  Di  sisi  lain  dalam pengajuan  P-IRT  sendiri  juga  ada  beberapa  ketentuan  jenis  produknya  yang  bisa  dan  tidak  bisa diajukan  seperti    jenis  produk  industri  rumah  tangga  yang  perlu  memiliki  sertifikat  PIRT  adalah pangan  kemasan  yang  terbuat  dari  olahan  daging  kering;  olahan  ikan  kering;  olahan  unggas  kering; olahan  sayur;  olahan  kelapa;  tepung  dan  hasil  olahannya;  minyak  dan  lemak;  selai,  jeli,  dan sejenisnya;  gula,  kembang  gula,  dan  madu;  kopi  dan  teh  kering;  bumbu;  rempah-rempah;  minuman serbuk;  hasil  olahan  buah;  hasil  olahan  biji  dan  umbi  dan  juga  produk  yang  tidak  bisa  memperoleh PIRT, tetapi harus izin edar BPOM, antara lain  susu  dan hasil olahannya; daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, pangan kaleng, pangan untuk bayi, minuman beralkohol, pangan yang wajib SNI, dan pangan lain yang ditetapkan BPOM.
Sedangkan untuk memproses terkait pengajuan halal sendiri ada beberapa ketentuan atau syarat yang  harus  dipenuhi  seperti  produk  tidak  berisiko  atau  menggunakan  bahan  yang  sudah  dipastikan kehalalannya; Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; memiliki hasil penjualan tahunan  (omset)  maksimal  Rp  500  juta  yang  dibuktikan  dengan  pernyataan  mandiri  dan    memiliki modal  usaha  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  2  miliar  rupiah;  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha (NIB);  memiliki  lokasi,  tempat,  dan  alat  proses  produk  halal  (PPH)  yang  terpisah  dengan  lokasi, tempat,  dan  alat  proses  produk  tidak  halal;  memiliki  atau  tidak  memiliki  surat  izin  edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT),  Sertifikat  Laik  Higiene  Sanitasi  (SLHS)  untuk  produk  makanan  atau minuman  dengan  daya  simpan  kurang  dari  tujuh  hari  atau  izin  industri  lainnya  atas  produk  yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;  secara  aktif  telah  berproduksi  satu  tahun  sebelum  permohonan  sertifikasi  halal;  produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering , dan kedai/rumah/warung makan);  bahan  yang  digunakan  sudah  dipastikan  kehalalannya.  Dibuktikan  dengan  sertifikat  halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan  yang  dikecualikan  dari  Kewajiban  Bersertifikat  Halal;  tidak  menggunakan  bahan  yang berbahaya;  telah  diverifikasi  kehalalannya  oleh  pendamping  proses  produk  halal;  jenis produk/kelompok  produk  yang  disertifikasi  halal  tidak  mengandung  unsur  hewan  hasil  sembelihan, kecuali  berasal  dari  produsen  atau  rumah  potong  hewan  atau  rumah  potong  unggas  yang  sudah bersertifikasi  halal,  menggunakan  peralatan  produksi  dengan  teknologi  sederhana  atau  dilakukan secara  manual  dan  semi  otomatis  (usaha  rumahan  bukan  usaha  pabrik);  proses  pengawetan  produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa  genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan  kombinasi  beberapa  metode  pengawetan  (teknologi  hurdle),  melengkapi  dokumen  pengajuan sertifikasi  halal  dengan  mekanisme  pernyataan  pelaku  usaha  secara online  melalui  SIHALAL.  Oleh karena  kami  menyeleksi  semua  mitra  yang  mengajukan  yakni  24  mitra  dan  yang  dirasa  memenuhi syarat-syarat tersebut diatas adalah 12 mitra yang terdiri dari produsen keripik talas, keripik singkong, kacang bawang, bolu panggang dan beberapa rumah produksi gula merah (rafinasi).
Tujuannya adalah agar dengan sosialisasi ini mitra kami di desa tersebut paham akan pentingnya legalitas  serta  dengan  adanya  legalitas  produk  yang  dihasilkan  dapat  menjaminan  bagi  para konsumennya,  disamping  itu  nantinya  para  pengusaha  UKM  atau  UMKM  akan  melewati  pelatihan atau penyuluhan terlebih oleh DINKES sehingga mereka juga diharapkan memiliki kualitas produksi yang lebih higienis dan aman [16].
3.2. Pendampingan dan pendaftaran P-IRT dan HALAL
Program  pendampingan  pengurusan  P-  IRT  yang  dilakukan  terhadap  UMKM  Desa  Pasuruhan, meliputi 3 tahap atau prosedur pengajuan yaitu pendampingan terhadap Mitra UMKM di desa tersebut terdiri  atas  2  tahap  yakni  tahap  P-IRT  dan  tahap  Sertifikasi  HALAL.  Tahap  P-IRT  antara  lain: melakukan peninjauan langsung atas kelayakan produk mitra untuk di buatkan P-IRT nya, melakukan pembuatan  rancangan  label  guna  memenuhi  pemberkasan,  melakukan  pendaftaran  melalui  form DPMPTSP,  melakukan  pendaftaran  P-IRT  melalui  sistem  SPPIRT,  melakukan  uji  sampel  produk mitra  di  laboratorium,  melakukan  penyuluhan  sanitasi  bersama  pihak  puskesmas,  melakukan pendaftaran mitra penyuluhan keamanan pangan PKP, dan menerbitkan P-IRT, dan untuk alurnya ada pada Gambar 2 .
Gambar 2 . Alur pembuatan P-IRT.
Kemudian  pada  tahapan  sertifikasi  halal  antara  lain:  melakukan  peninjauan  langsung  ke  mitra UMKM,  melakukan  pendataan  dan  pemberkasan,  melakukan  pendaftaran  di  aplikasi  SI  HALAL, melakukan koordinasi dengan pihak LPH (lembaga pendamping halal), melakukan penandatanganan ikrar  dan  sjph,  memverval  data  mitra yang  sudah  didaftarkan,  menerbitkan  STTD,  dan  menerbitkan sertifikat HALAL dan untuk alurnya ada pada Gambar 3 .
Gambar 3 . Alur pembuatan sertifikat halal.
Desa  pasuruhan  sendiri  merupakan  desa  yang  penduduknya  masih  relatif  sederhana  yakni sebagian  dari  mereka  masih  ragu  untuk  mengolah  data  usaha  mereka  sendiri  agar  memperoleh  izin yang  mereka  inginkan  sehingga  kami  menemukan  banyak  diantara  mereka  yang  mengeluhkan  akan
Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt
susahnya  mengurus  izin  usaha  yang  mereka  miliki  karena  kurang  menguasai  IPTEK  dan  informasi yang masih minim menjadikan mereka masih mengandalkan perangkat desa untuk keperluan legalitas namun,  juga  beberapa  perangkat  desa  juga  masih  minim  pengetahuan  tentang  cara  memproses legalitas warganya akibatnya beberapa warga desa sulit memperoleh izin usaha yang pada dasarnya itu mereka butuhkan.
Temuan kami selanjutnya  yakni beberapa kami di desa  tersebut masih terpaku pada tokoh atau ketua atau sanak saudara mereka dalam mengambil keputusan untuk keperluan legalitas sehingga jika salah  satu  memproses  legalitas  yang  lain  ikutan  begitu  juga  sebaliknya  disamping  itu  temuan  kami selanjutnya yakni beberapa diantara mereka sudah mengurus izin usaha namun sampai saat itu belum mendapatkan izin usaha yang mereka inginkan karena proses yang tidak mudah untuk mereka pahami sehingga  prosesnya  tertunda  akibatnya  izin  usaha  UMKM  desa  pasuruhan  menjadi  terhambat  dan berdampak pada usaha mereka yang kurang dalam pendistribusian atau pemasarannya disamping itu kami  juga  menemukan  ternyata  dalam  proses  produksinya  hampir  semua  pelaku  usaha  tidak menggunakan metode pembukuan baik dalam produksi maupun pendistribusian produk mereka juga beberapa dari mereka belum menggunakan label produk yang sesuai dengan ketentuan izin edar suatu produk maka dari itu kami juga melakukan semacam sosialisasi terkait apa itu pembukuan produksi dan distribusi serta bagaimana cara pembuatan label yang benar yang mana dalam  kegiatan ini kami bekerja sama dengan pihak sanitarian puskesmas mungkid yang tertera dalam Gambar 4 .
Gambar 4 . Sosialisasi pembuatan pembukuan produksi dan label produk.
Dari Gambar  4 ini  kami  melakukan  sosialisasi  terkait  apa  itu  pembukuan  produksi  dan  apa fungsinya  jadi  pembukuan  produksi  adalah  salah  satu  bagian  cara  pelaku  usaha  untuk  menjaga keamanan produk yang mereka produksi baik dari sisi bahan yang mereka gunakan karena beberapa bahan mempunyai masa kegunaan atau masa konsumsi yang terbatas juga dari sisi distribusi adalah sebagai  tolak  ukur  jangkauan  serta  jumlah  produk  yang  keluar  maupun  masuk,  dan  kami  juga melakukan sosialisasi pembuatan label produk [17][18] .
Gambar 5 . Label produk mitra.
Pada Gambar 4 kami melakukan sosialisasi pembuatan label produk dimana label produk sendiri harus memenuhi beberapa item antara lain:
a. Nama produk
b. Merek produk
c. Foto produk
d. Komposisi produk
e. Kode produksi
f. Berat atau isi produk
g. Nomor P-IRT
h. Label halal
i. Alamat tempat produksi
j. Tanggal kadaluarsa
Sehingga diharapkan dengan pemahaman akan label produk kedepannya produk mereka menjadi lebih  menarik  di  mata  konsumen  serta  menjamin  keamanan  produk  itu  sendiri,  contoh  label  yang sudah kami buat ada pada Gambar 5 . Adapun hasil dari pengabdian kami ini kami antara lain:
a. Beberapa masyarakat yang awalnya ragu dengan program kami menjadi ingin bahkan mengajak tetangga mereka untuk turut serta dalam program kami.
b. Sejumlah 24 warga desa pasuruhan mengajukan usaha untuk masuk ke dalam program kami.
c. Sejumlah 5 pelaku usaha mendapatkan izin usaha berupa P-IRT & HALAL dan sejumlah 8 mitra memperoleh NIB.
Disamping itu kendala yang kami hadapi selama kami berkegiatan yakni sejumlah pelaku usaha belum bisa diproses terkait perizinan usaha yang mereka mau hal ini karena; akun yang kami gunakan selama  proses  perizinan  usaha  berlangsung  terbatas,  beberapa  pelaku  usaha  belum  bisa  masuk  ke sistem perizinan usaha karena tidak memenuhi persyaratan sistem produksi.

## 4. SIMPULAN
Sosialisasi  program  kami  dan  pembukaan  PPMT  VI.  Melakukan  pendataan  dan  penghimpunan berkas  penunjang  sertifikasi  P-IRT  dan  HALAL.  Mendaftarkan  mitra  UMKM  yang  berjumlah  24 mitra  untuk  bisa  memperoleh  NIB  atau  nomor  induk  berusaha.  Mencetak  semua  berkas  yang  kami proses  mulai  dari  NIB,  P-IRT  dan  HALAL  dan  diserahkan  pada  acara  penutupan  PPMT  VI  kami. Tujuan dari program ini adalah agar diharapkan dengan adanya legalitas baik NIB, P-IRT dan HALAL produk-produk UMKM desa pasuruhan memiliki lebih banyak konsumen sebagai akibat dari semakin luasnya distribusi produk berkat adanya P-IRT dan HALAL. Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan ini  berfungsi  sebagai  upaya  memberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  legalitas  suatu  usaha  atau produk  yang  dalam  hal  ini  adalah  P-IRT  dan  HALAL  yang  kami  terapkan  pada  saat  pembukaan PPMT  VI  di  desa  pasuruhan.  UMKM  di  desa  pasuruhan  sendiri  pada  saat  kami  lakukan  pendataan memiliki beragam  sentra rumah produksi mulai dari keripik talas, keripik singkong, kacang bawang dan bolu panggang serta sentra industri gula merah . Dari jumlah mitra UMKM desa pasuruhan yang kami data yakni sejumlah 24 mitra yang bisa kami proses untuk diberikan legalitas hanyalah 12 yang meliputi 12 mitra untuk NIB, 4 mitra untuk sertifikasi HALAL, dan 3 mitra untuk P-IRT, hal ini kami lakukan  karena  dalam  proses  pengajuan  ada  beberapa  hal  perlu  dipenuhi.  Disamping  sosialisasi melalui  forum  kami  juga  melakukan  sosialisasi  menggunakan  sistem door  to  door yakni  dengan mengunjungi  mitra  satu  persatu  dengan  harapan  agar  kami  bisa  meninjau  lebih  dalam  terkait kemampuan mitra dalam mengajukan perizinan dan dari hasilnya dari peninjauan secara door to door di  dapati  sejumlah  24  mitra  belum  memahami,melakukan  pengajuan  bahkan  sudah  ada  yang mengajukan  namun  belum  sampai  pada  tahap  mendapatkan  baik  itu  NIB,  P-IRT  maupun  HALAL, dengan sosialisasi ini diharapkan semua mitra dapat memahami apa itu izin usaha dan jenis-jenis nya sehingga dapat menarik kemauan mitra untuk turut serta mengajukan perizinan usaha.
5. DAFTAR PUSTAKA
[1] L. D. Febrian and I. Kristianti, “Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm di Kabupaten Magelang),” J. Econ. Manag. Account. Technol. , vol. 3, no. 1, pp. 23–35, 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i1.799.
[2] S.  B.  Kuntardjo,  Suharto,  Sarana,  and  Paryono,  “Program  Penerapan  Teknologi  Tepat  Guna untuk  Produksi  Makanan  Olahan  Hasil  Pertanian  di  Magelang,” Pros.  Semin.  Nas.  Unimus ,
Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt
vol. 1, pp. 673–677, 2018.
[3] T. Subali Patma, P. N. Malang, S. Muslim, P. Negeri, and M. Fauziah, “Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha,” Pros. Semin. Nas. Fak. Ekon. Untidar 2021 , vol. 1, no. 1, pp. 246– 249, 2021.
[4] Eviana,  I.  Murti,  and  M.  R.  Basyar,  “Pemetaan  Kepemilikan  Legalitas  Usaha  Dalam  Upaya Pengembangan  UMKM  Desa  Pekarungan,” J.  Ilm.  Multidimensiplin ,  vol.  1,  no.  3,  pp.  400– 411, 2022.
[5] N. Risnawati, “Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya… 145,” vol. IX, no. 2, pp. 145– 161, 2018.
[6] K.  W.  Novithasari  and  I.  K.  Westra,  “Pelaksanaan  Perizinan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Di Kecamatan  Kuta  Selatan,” Kertha  Semaya    J.  Ilmu  Huk. ,  vol.  8,  no.  11,  p.  1794,  2020,  doi: 10.24843/ks.2020.v08.i11.p12.
[7] BPOM, “Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,” Bpom Ri , pp. 1–16, 2011.
[8] S.  Wulandari,  “Penguatan  dan  Pendampingan  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  di  Desa  Cikujang,  Serangpanjang,  Subang,  Jawa  Barat,” Civ.  Consecratio  J. Community Serv. Empower. , vol. 2, no. 2, pp. 65–80, 2023, doi: 10.33701/cc.v2i2.2725.
[9] D.  Triasih,  B.  R.  Heryanti,  and  D.  Kridasaksana,  “Kajian  Tentang  Perlindungan  Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal,” J. Din. Sos. Budaya , vol. 18, no. 2, p. 214, 2017, doi: 10.26623/jdsb.v18i2.571.
[10]  N. N. N.  Oktaviani  and P. G. A. S. Yasa, “Urgensi  Legalitas  Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah  (IKM),” J.  Pendidik.  Kewarganegaraan  Undiksha ,  vol.  10,  no.  2,  pp.  504–511, 2022.
[11]  D. S. Wirandhani, H. Maharani, M. I. Islam, R. I. Mahdiyasa, and S. Winarsih, “Pendampingan dan  Pengurusan  Izin  PIRT  sebagai  Penguatan  Produk  Olahan  Desa  Taji,  Kecamatan  Jabung Kabupaten Malang,” Dharma Raflesia  J. Ilm. Pengemb. dan Penerapan IPTEKS , vol. 19, no. 2, pp. 234–246, 2021, doi: 10.33369/dr.v19i2.18406.
[12]  R.  Amelia  Zunaidi et  al. ,  “Pelatihan  dan  pendampingan  desain  kemasan  produk  UMKM kampung  kranggan  gang  V  kota  Surabaya,”  vol.  4,  no.  September,  pp.  62–69,  2023,  doi: 10.37373/bemas.v4i1.599.
[13]  S. Pentingnya et al. , “Socialization of the Importance of Legality and,” vol. 3, no. 1, pp. 95– 101, 2023.
[14]  P. Dan et al. , “Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik,” vol. 1, pp. 74–79, 2022.
[15]  A.  S.  Hartono,  A.  C.  Zeptavio,  and  ...,  “Pendampingan  Pengurusan  NIB  Dan  PIRT  Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,” J. … , vol. 2, no. 2, pp. 72–78, 2023.
[16]  R.  Anggraeni,  “Pentingnya  Legalitas  Usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,” Eksaminasi J. Huk. , vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
[17]  D.  P.  Hapsari  and  A.  N.  Hasanah,  “Model  Pembukuan  Sederhana  Bagi  Usaha  Mikro  di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang,” J. Akunt. , vol. 4, no. 2, pp. 36–47, 2017.
[18]  J.  Barito,  M.  Selatan,  and K.  Magelang,  “PENGELOLAAN  KEMASAN PANGAN  LOKAL SLONDOK  UNTUK  MENINGKATKAN  POTENSI  PENJUALAN  SAAT  PANDEMI COVID-19  DI  (  Management  Of  Slondok  Local  Food  Packaging  to  Increase  Sales  Potential During the,” vol. 3, no. 1, 2023.