## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018)
Kadek Boby Reza Arya Dana 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { bobyreza28@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  status  Mandatory Consular  Notification  antara  Indonesia  dengan  Arab  Saudi  dalam  hubungan diplomatik  antar  negara  dan  upaya  perlindungan  Pemerintah  Republik  Indonesia dalam  melindungi  Warga  Negara  Indonesia  yang  dihukum  mati  di  Arab  Saudi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  kasus.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  berguna  untuk  mendapatkan  konklusi  yang relevan dengan permasalah pada penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)  Status  Mandatory  Consular  Notification  antara  Indonesia  dengan  Arab  saudi memang  belum  ada  perjanjian  antar  kedua  negara  yang  secara  khusus  mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, dan 2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab  Saudi  melalui  dua  bentuk  perlindungan  secara  Kekonsuleran  dan  Secara Diplomatik.
Kata kunci: Mandatory  Consular Notification, Perlindungan Hukum, Tenaga  Kerja Indonesia

## Abstract
This study aims to determine and understand the status of Mandatory Consular Notification  between  Indonesia  and  Saudi  Arabia  in  diplomatic  relations  between countries and the protection efforts of the Government of the Republic of Indonesia in protecting Indonesian citizens sentenced to death in Saudi Arabia. This research is a research that uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this  study.  The  results  of  the  study  show  that  1)  the  Status  of  Mandatory  Consular Notification  between  Indonesia  and  Saudi  Arabia  has  not  yet  entered  into  an agreement between the two countries which specifically  regulates the notification of death penalty for TKI, and 2) the protection measures provided by the Government of Indonesia for TKI who are threatened with punishment. died in Saudi Arabia through two forms of protection, consular and diplomatic.
Keywords: Mandatory  Consular  Notification,  Legal  Protection,  Indonesian  Migrant Worker

## PENDAHULUAN
Pengangguran  salah  satu  masalah terbesar  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia sepanjang  perjalanannya  sebagai  bangsa yang  merdeka.  Adanya  masalah  tersebut menunjukan  bahwa  minimnya  lapangan kerja  di  Indonesia  yang  tidak  bisa menampung  ledakan  angkatan  kerja.  Hal ini  menyebabkan  pengangguran  menjadi salah satu masalah serius dalam lingkaran nasional  yang  dikenal  dengan  nama kemiskinan.
Sebagai  salah  satu  negara  dengan jumlah penerimaan Pekerja Migran
terbanyak,  Hubungan  Diplomatik  antara Indonesia  dan  Arab  Saudi  sendiri  sudah terbina  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama  dan  telah  menghasilkan  banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati.
Kerjasama yang lahir berupa kerjasama di bidang politik yang dimulai pada tanggal 24  November  1970  melalui treaty  of friendship between the republic of indonesia and the kingdom of saudi arabia (perjanjian  persahabatan  antara  republik Indonesia  dan  kerajaan  Arab  Saudi), kerjasama  di  bidang  ekonomi  pada tangal 7  Agustus  2003  melalui Agreed  Minutes . Juga  kerjasama  dalam  hal  pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.
Penempatan  Pekerja  Migran  di  luar negeri  secara  umum  dan khususnya  Arab Saudi  diperbolehkan  oleh  pemerintahan Republik  Indonesia,  hal  ini  dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran  Indonesia  (selanjutnya  disingkat dengan UU PPMI). Meski  Indonesia  dikenal  sebagai negara penyumbang cukup banyak migran,  tentu  hal  ini  tidak  sebanding dengan kualitas yang dimilki oleh mereka. hal  tersebut  dibuktikan  dengan  rata-rata TKI  bekerja  dalam  sector  informal  seperti buruh  bangunan,  pekerja  kebun,  sopir, penata laksana rumah tangga (PLRT), dan lain  sebagainya  (bnp2tki.go.id,  2018:1). Hal  inilah  yang  menyebabkan  para  TKI dipandang  sebelah  mata,  dieksloitasi, dianggap  tak  memiliki  reputasi  hingga
mendapatan tindak pidana oleh para majikannya.  Adapun  permasalahan  yang dihadapi para TKI antara lain,  PHK sepihak, penganiyaan, pelecehan seksual, pembunuhan,  gaji  tidak  dibayar,  serta hukuman mati (bnp2tki.go.id, 2017:1).
Pemasalahan yang dihadapi oleh Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar  negeri merupakan  suatu  hal  yang  penting  dan merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah Republik  Indonesia,  khususnya  Perwakilan Republik  Indonesia  di  Luar  Negeri  seperti Kedutaan  besar,  Diplomat  maupun  Konsul. Hal ini senada dengan Pembukaan Undang - Undang  Dasar  1945  Alinea  IV,  yaitu meindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka bagi  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri berkewajiban melindungi warga negara  Indonesia,  baik  perwakilan  tersebut merupakan  perwakilan  diplomatik  ataupun konsuler.  Selain  memberikan  perlindungan dalam bentuk teknis, dalam hal ini juga dapat memberikan perlidungan dan bantuan berupa penyediaan  penampungan  ( shelter )  dan pemulangan (repatriation)
termasuk pengurusan dokumen perjalanannya sebagai tenaga  kerja  Indonesia  yang  bermasalah  di luar negeri.
Di  dalam  hukum  internasional  terdapat suatu  kewajiban  bagi  suatu  negara  untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya.  Bentuk  perlindungan  tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut.
Dari  banyaknya  kasus  yang  ada  terlihat jelas  bahwa  banyak  Pekerja  Migran  di  luar negeri  yang  membutuhkan  bantuan  konsuler. Bentuk bantuan konsuler yang diberikan dapat berupa  pendampingan,  bantuan  penerjemah, dan  lain  sebagainya.  Kenyataan  ini  menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri
(PPTKILN)12  yang  kemudian  Undang- Undang  tersebut  diperbaharui  karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan  pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia  dan  digantikan  oleh  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan  pemerintah  dalam  mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri (Rezky, 2019:25).
Pengesahan  Undang-undang  nomor 18  tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah dirasa masih belum cukup untuk memberikan  perlindungan  bagi  Pekerja Migran yang berada di luar negeri sehingga dibutuhkan  perjanjian  lain  dengan  negara penerima  Pekerja  Migran,  hal  ini  sesuai dengan  yang  terdapat  dalam  Konvensi Wina  1963  pasal  5  dan  36  tentang  hak warga  negara  asing  yang  ditahan  di  suatu negara, penyelesaiannya dilakukan melalui kerja  sama  Bilateral.  Yang  mana  dalam Konvensi tersebut terdapat sebuah
perjanjian  dimana  apabila  terdapat  warga negara asing di suatu negara yang ditahan atau menghadapi masalah, maka pemerintah negara penerima wajib memberitahukan kepada perwakilan negara  pengirim  mengenai  masalah  yang dihadapi  oleh  warga  negaranya  dalam suatu kurun waktu yang disepakati bersama misalkan  3  hari  kerja,  7  hari  kerja  atau without delay (Rezky, 2019:25) .
Pada  Pasal  36  Konvensi  Wina  1963 tersebut  kemudian  oleh  banyak  negara lebih  dikhususkan  lagi  kedalam  suatu perjanjian  tersediri  yang  kemudian  disebut Mandatory  Consular  Notification .  Konvensi Wina  1963  tidak  menyebutkan  secara langsung  definisi  MCN,  namun  pasal  36 konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa (Hasan, 2019:23):
a  Suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima  kepada  petugas  konsuler negara pengirim
mengenai
penangkapan  dan  penahanan  warga negara mereka.
b  Suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum Internasional  kepada  petugas  konsuler negara  pengirim  dan  warga  negaranya untuk berkomunikasi dengan negara penerima.
c  Suatu  hak  dari  warga  negara  yang ditangkap  dan  ditahan  untuk  mendapat bantuan dari petugas negara mereka. Menurut  Pusat  Sumber  Daya  Buruh Migran  (PSD-BM),  Indonesia  sendiri  baru melakukan  perjanjian Mandatory  Consular Notification dengan lima negara yakni Brunei Darussalam,  Filipina,  Australia,  Kosta  Rika, dan  Panama  (thejakartapost.com).  Seperti yang diketahui bersama, negara penempatan TKI  cukup  banyak,  namun  ternyata  jumlah negara  yang  memiliki  perjanjian Mandatory Consular Notification dengan Indonesia hanya lima  negara  tersebut  diatas,  hal  ini  menjadi masalah  karena  Indonesia  banyak  mengirim Pekerja Migran ke negara- negara yang belum memiliki perjanjian Mandatory Consular Notification dengan Indonesia (Hasan,
2019:24).
Belum  dimilikinya  perjanjian Mandatory Consular  Notification yang  dimiliki  oleh Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi,  dapat  menimbulkan  polemik  yang cukup  rumit,  salah  satunya  ialah  kasus  yang dialami  oleh  TKW  asal  Indonesia  yang bernama Tuti Tursilawati yang di dakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya ia ditangkap  oleh  polisi  kerajaan  Arab  Saudi pada  tahun  2010  ,  kemudian  ditahan  dan menjalani sidang pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman  mati  mutlak  (terberat)  atau  hadd gillah  oleh  pemerintah  kerajaan  Arab  Saudi, kemudian  ia  dieksekusi  mati  pada  Oktober tahun  2018  (nasionaltempo.co).  Akan  tetapi dimana kita ketahui antara Indonesia dan Arab Saudi  belum  membuat  suatu  perjanjian khusus mengenai Mandatory Consular Notification ,  walaupun  Indonesia  dan  Arab Saudi  sama-sama  telah  menandatangani Konvensi  Wina  tahun  1963  mengenai Konsuler  yang  berisi  tentang  hubungan konsuler yang didalamnya termuat Mandatory Consular  Notification itu  tidak  menjamin
secara  langsung  berlakunya Mandatory Consular  Notification terhadap  kedua negara  akan  tetapi  harus  diaplikasikan dengan membuat sebuah perjanjian bilateral  khusus  mengenai Mandatory Consular  Notification antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Kerajaan  Arab Saudi yang akan mengikat kedua Negara.
Dengan  adanya  kasus  kekerasan terhadap  TKI  di  setiap  tahun  secara kosisten,  pemerintah  Indonesia  telah mengambil  berbagai  kebijakan  ,  salah satunya  adalah  melakukan  moratorium atau  penghentian  sementara  pengiriman TKI  sejak  tanggal  1  agustus  2011  di beberapa  negara  timur  tengah  khusunya Arab  Saudi.  Selain  itu  juga  Pemerintah Indonesia  juga  melakukan Mandatory Consular Notification (MCN), yaitu sebuah perjanjian  dimana  apabila  terdapat  warga negara asing di suatu negara ditahan atau mengahadapi  masalah,  maka  Pemerintah negara  penerima  wajib  memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai  masalah  yang  dihadapi  oleh warga negaranya dalam kurun waktu yang disepakati  bersama  (buruhmigran.or.id). Namun  tidak  dengan  semua  negara Pemerintah
Indonesia melakukan perjanjian tersebut. Menurut Pusat Sumber Daya Buruh Migran  (PSD-BM), Indonesia sendiri baru melakukan perjanjian Mandatory Consular Notification dengan 6 negara yakni Brunei Darussalam, Filliphina, Malaysia,  Australia,  Kosta  Rika,  dan Panama  (thejakartapost.com,  2019:  2). Sementara  dengan  Arab  Saudi  hingga tahun  2018  pemerintah  Indonesia  belum menjalin  perjanjian  tersebut.  Sehingga dengan  berkaca  pada  kasus  dihukum matinya TKI di Arab Saudi Tuti Tursilawati pada  tahun 2018 (Suaramuslim.net). sangat diperlukan adanya perjanjian Mandatory  Consular  Notification (MCN) antara  Indonesia  dengan  Arab  Saudi, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut  pemerintah  Indonesia    dapat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya (Hasan, 2019:25).
Dalam  hal  ini  penulis  menarik  untuk melakukan  penelitian  pada  tki  diluar  negri yang dihukum mati, yang dimana membahas tentang status mandatory consular notification antara  indonesia  arab  saudi  namun  sampai saat  ini  belum  diaturnya  status  tersebut melainkan indonesia sudah melakukan perjanjian  dalam  MoU  dengan  arab  saudi, dalam  kasus  ini  pemerintah  indonesia  sudah berupaya dalam melindungi warga negaranya dalam penjatuhan hukuman mati, berdasarkan  masalah  yang  akan  diteliti penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Hukuman  Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)”.

## METODE
Pada  penelitian  ini  digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan  menggambarkan  fakta-fakta  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  hubungan  antar  fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini    yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) , pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (casel approach).
Sumber  Bahan  Hukum  yang  diperoleh dan  diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari sumber  kepustakaan  yang  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode  pengumpulan  bahan  hukum  yang mempelajari  berbagai  buku  referensi  serta hasil  penelitian  sebelumnya  yang  berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti.
Adapun  teknik  analisis  bahan  hukum adalah  pengolahan  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan. Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan
argumentasi.
Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan  penilaian  mengenai  benar atau  salah  atau  apa  yang  seharusnya menurut  hukum  terhadap  peristiwa  yang terjadi. Dari hal tersebut ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Mandatory Consular Notification Antara  Indonesia  Dengan  Arab  Saudi Dalam  Hubungan  Diplomatik  Antar Negara
Sebagai  wilayah  yang  paling  terisolir di Timur Tengah pada zaman dahulu kala, Arab  Saudi    muncul  sebagai  salah  satu negara  terkaya  di  wilayah  ini  dengan sumber  daya  minyaknya  yang  melimpah (bbc.com). Negara  yang  diproklamasikan berdirinya  pada  tanggal  23  September 1932  oleh  ‘Abdul  Aziz  bin  Abdul  Rahman as- Sau’ud  tersebut  menganut  sistem pemerintahan  monarki  absolut  di  mana pemimpinnya  adalah  seorang  raja  yang berasal dari keluarga as- Sa’ud.
Akar-akar terbentuknya kontrak sosial dan  politik  antara  masyarakat  Islam Indonesia  dengan  Arab  Saudi  sering dijelaskan melalui aspek-aspek
keagamaan.  Indonesia  sebagai  negara dengan  jumlah  Muslim  terbesar  di  dunia, pada kenyataannya telah memiliki hubungan  dekat  dengan  seluruh  dunia muslim.  Seperti  contoh,  Indonesia  telah mempertahankan hubungannya yang dekat melalui persaudaraan (tarikat) dengan  komunitas  Arab  Hadramaut  yang tinggal  di  Kepulauan  Nusantara,  melalui pertukaran di tingkat universitas; meskipun begitu, melalui haji dan pengiriman tenaga kerja  yang  membuat  Indonesia  jauh  lebih dekat dengan Negara-negara Timur Tengah  (Husson,  2019:111).  Hubungan
antara  Indonesia  dan  Arab  Saudi  telah mengakar sejak 700 tahun yang silam, yakni ketika  pedagang  Arab  datang  ke  Indonesia dalam masa penyebaran Islam. Sejak saat itu, hubungan  antara  kedua  negara  ini  terus berkembang dengan mantap dalam berbagai hal seperti perdagangan, kegiatan pertukaran, kerjasama yang saling menguntungkan (Husson, 2019:112).
Selain  beberapa  faktor  di  atas,  Arab Saudi  merupakan  salah  satu  di  antara beberapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  19458 (Alqurtubi  dan  Shafi,  2018:122).  Hubungan Indonesia-Arab  Saudi  diinisiasi  pertama  kali pada  tahun  1948  dengan  didirikannya Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Jeddah;  dua tahun  berikutnya,  Kantor  Perwakilan  Arab Saudi  dibangun  di  Jakarta  yang  mana  pada tahun  1955  status  tersebut  ditingkatkan menjadi  sebuah  kedutaan  resmi  (Alqurtubi dan  Shafi,  2018:123).  Untuk  terus  menjaga hubungan baik antara kedua negara, pada 24 November 1970 dibuatlah perjanjian Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and  The  Kingdom  of  Saudi  Arabia yang ditandatangani di Jeddah oleh kedua pemerintah  negara  yang  bersangkutan,  yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 9 tanggal 18 September 1971.
Dimulai  pada  tahun  1983,  Pemerintah Indonesia  mulai  mengizinkan  agen-  agen pribadi  dari  negara-negara  di  Timur  Tengah untuk merekrut WNI yang akan bekerja di luar negeri.  Di  tahun  pertama  pengiriman  PMI, 47.000  pekerja  dengan  dokumen  lengkap dikirimkan ke Arab Saudi, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya  (Silyey,  2014:251).  Dalam  kurun waktu  antara  1984-1989  tercatat  jumlah pekerja  mencapai  223.579  dan  bertambah menjadi 384.822 dalam lima tahun berikutnya. Mayoritas  (59%)  Pekerja  Migran  Indonesia dalam kurun waktu antara 1989-1994 memilih bekerja  di  Arab  Saudi,  dan  2/3  dari  para pekerja  tersebut  adalah  perempuan  yang sebagian  besar  diperkirakan  bekerja  pada sektor domestik (PLRT) (Silyey, 2014:251).
Dalam  proses  penempatan  TKI,  kerap muncul permasalahan yang membelit para TKI
di  negara  penempatan,  salah  satunya kasus Tuti Tursilawati yang diangkat dalam penelitian  ini.  Tuti  merupakan  TKI  yang berasal  dari  Kota  Majalengka,  Jawa  Barat yang  mulai  bekerja  di  Arab  Saudi  pada tahun  2009.  Ia  menghadapi  permasalahan hukum setelah dituduh melakukan pembunuhan  terhadap  Ayah  majikannya, Suud  Mulhaq  Al-Utaibi  pada  11  Mei  2010 hingga  kemudian  ditangkap  oleh  otoritas Arab Saudi. Vonis yang dijatuhkan kepadanya  adalah  Had  Ghillah  (mati mutlak)  karena  saat  ia  ditemukan  tengah membawa  harta  majikannya  ditambah dengan tuduhan pembunuhan berencana.
Eksekusi  mati  yang  dilakukan  di  Kota Thaif,  Arab  Saudi  pada  hari  Senin  29 Oktober  2018  tersebut  dilakukan  pukul  9 pagi,  namun  perwakilan  Indonesia  di  Arab Saudi  baru  mendapatkan  informasi  pada siang  hari  setelah  eksekusi,  bukan  hari sebelum  pelaksanaan  eksekusi  tersebut. Dari  eksekusi  yang  dilakukan  tersebut menimbulkan  kecaman  dan  protes  dari berbagai pihak, khususnya lembaga perlindungan buruh, komisi nasional perlindungan  perempuan,  anggota  dewan, dan  pihak-pihak  lain  di  Indonesia  lantaran ini  menjadi  kasus  kelima  dalam  10  tahun terakhir sejak 2008.
Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini  adalah  mengenai  kegagalan  upaya diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia  untuk membebaskan  Tuti  dari  hukuman  mati dengan  melihat  latar  belakang  kerjasama kedua  negara  terkait  penempatan  dan perlindungan  TKI  yang  lemah,  dengan menggunakan konsep diplomasi hal tersebut  dapat  dianalisa  karena  tahapan yang perlu ditempuh untuk dapat menyelesaikan  permasalahan  diplomatik diantaranya langkah pre-negosiasi,
negosiasi diatas meja, momentum diplomatik, dan perumusan kesepakatan.
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah mengenai  fungsi  negosiasi  yang  dilakukan dengan  teknik  diskusi  antara  perwakilan resmi  yang  ditunjuk  oleh  negara  untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kesepakatan  formal  dengan  negara  lain
mengenai penyelesaian suatu masalah.
Dalam melakukan negosiasi tentu memerlukan  persiapan  sebelum  dilakukan perundingan  yang  sesungguhnya,  karena negosiasi merupakan jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Fisher dan Ury,  2013:21).  Yang  menjadi  pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai langkah pre-negosiasi  yang  menjadi  awal  untuk bernegosiasi  yang  menurut  Berridge  (2010), tahap  ini  terdiri  atas  tiga  tahapan,  namun dalam  kasus  Tuti,  langkah  diplomasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhambat  pada  tahap  pertama  mengenai persetujuan untuk bernegosiasi, karena berkaitan  dengan  pertimbangan  Arab  Saudi mengenai  manfaat bagi  mereka untuk melibatkan diri dalam negosiasi atas permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Tuti Tursilawati.
Membahas  aspek  lain  yang  menjadi hambatan dalam upaya Pemerintah Indonesia dalam  membebaskan  Tuti  adalah  mengenai sistem  hukum  kedua  negara,  bahwa  Arab Saudi yang menjalankan hukum Islam secara penuh  yang  bersifat  kaku  tanpa  bisa diintervensi oleh siapapun.
Penyebab  lain  yang  menjadi  kegagalan perlindungan tersebut adalah mengenai dinamika hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengenai  Ketenagakerjaan  yang  berimbas pada kesepakatan yang telah dilakukan kedua negara. Bahwa langkah perlindungan terhadap TKI telah dilakukan sejak tahun 2001 hingga  2010,  namun  hal  tersebut  belum dituangkan dalam sebuah norma hukum yang mengikat  kedua  negara  berupa  MoU,  hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan pimpinan kedua negara.
Melihat  prospek  mengenai  perlindungan TKI di Arab Saudi, belajar dari kasus Tuti yang dijatuhi  vonis  hukuman  pidana  tertinggi,  dan langkah  diplomasi  yang  terhambat  pada  fase pra  negosiasi,  maka  penulis  dalam  penelitian ini  melihat  urgensi  adanya  moratorium pengiriman  TKI  ke  Arab  Saudi,  maupun  ke negara-negara  yang  menerapkan  hukum Islam,  dikarenakan  sifat  hukum  yang  kaku sehingga sulit bila di kemudian hari ditemukan permasalahan sebagaimana terjadi pada Tuti.
Hal  tersebut  akan  berbeda  jika  vonis  yang dijatuhkan  bukanlah  pidana  had  ghillah (mati mutlak), karena adanya peluang untuk menyelamatkan  para  TKI  bermasalah tersebut.  Selain  itu,  bahwa  langkah moratorium dapat dilakukan dengan maksud  untuk  mempersiapkan  paying hukum  serta  peningkatan  sumber  daya para  TKI,  karena  permasalahan  yang dihadapi  Tuti  berkaitan  dengan  wawasan hukum,  dimana  argumen  pembelaan  diri yang  ia  sampaikan  tidak  dapat  dibuktikan sehingga vonis yang dijatuhkan diperberat.
Upaya Perlindungan Pemerintah Republik  Indonesia  Dalam  Melindungi Warga Negara Indonesia Yang Dihukum Mati Di Arab Saudi Perlindungan WNI/PMI oleh Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri tidak terlepas dari tujuan berdirinya Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Paragraf  Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  berbunyi, “Kemudian  daripada  itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia...”.
Pembahasan  mengenai  perlindungan kekonsuleran  terhadap  PMI  yang  terlibat masalah  hukum  berhubungan  dengan upaya  perlindungan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia terhadap PMI selama  bekerja.  Dalam  UU  No.  18  Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Pasal  21  (1)  disebutkan  bahwa pelaksanaan  perlindungan  kepada  PMI selama bekerja meliputi:
1.  Pendataan  atau  pendaftaran  oleh atase  ketenagakerjaan  atau  pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
2.  Pemantauan  dan  evaluasi  terhadap pemberi  kerja,  pekerjaan,  dan  kondisi kerja.
3.  Fasilitas  pemenuhan  hak  Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan  sebagaimana  dimaksud dalam  Permenlu  No.  05  Tahun  2018
dilakukan dengan prinsip: pertama, mengedepankan  keterlibatan  pihak  yang bertanggung  jawab  dan/atau  berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kedua, tidak mengambil  alih  tanggung  jawab  pidana dan/atau  perdata  WNI;  dan  ketiga,  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  hukum  Negara  Setempat,  serta hukum dan kebiasaan internasional.
Untuk  mewujudkan  prinsip  perlindungan seperti yang disebutkan di atas, maka secara umum  terdapat  tiga  langkah  strategis  atau sering disebut dengan tiga
1.  Melakukan kunjungan ke penjara-penjara di Negara Setempat.
2.  Mewakili  WNI/PMI  di  depan  pengadilan dan  instansi  lain  di  Negara  Setempat berdasarkan  praktek  dan  tata  cara  yang berlaku di Negara Setempat.
3.  Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat.
4.  Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.
Upaya  perlindungan  WNI  di  luar  negeri oleh  perwakilan  RI  dikedepankan  dengan menggunakan pendekatan antara lain (BPKKLN, 2015:52):
1.  Pendekatan  hukum  berupa  mediasi  dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara. 2.  Pendekatan kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk Konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan,
penampungan,  pemulangan  WNI  ke Indonesia (Repatriasi) dan bantuan dana pemulangan.
3.  Pendekatan  diplomasi  seperti  hubungan diplomasi antar pemerintah, orang dengan  orang  seperti  yang  dilakukan antara  pelaku  dengan  keluarga  korban, diplomasi  antara  pemerintah  dengan organisasi non-pemerintahan, Kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional dan lain sebagainya. Penanganan kasus hukuman mati di Arab Saudi  mempunyai  tata  caranya  masing- masing,  hal  ini  disebabkan  karena  sistem
hukuman di Arab Saudi yang terdiri dari tiga kategori  yaitu  ta’zir,  qishas,  dan  hudud. Yang  perlu  diketahui,  ketika  Almarhumah Tuti  Tursilawati  dihukum  mati  pada  tahun 2018,  hakim  menjatuhkan  vonis  kepada yang bersangkutan dengan hukuman hadd ghillah bukan qishas setelah      yang bersangkutan      terbukti      melakukan pembunuhan terhadap majikannya.
Adapun  langkah  hukum  yang  dilaku Pemerintah RI dalam pembebasan pekerja migran tersebut berupa:
1.  Penunjukan beberapa pengacara
untuk memberikan pendampingan hukum  kepada  yang  bersangkutan serta memberikan pendampingan dalam setiap persidangan.
2.  Menghadiri persidangan sebelum vonis sebanyak empat kali dan setelah vonis sebanyak 16 kali. 3.  Melakukan  penelusuran  dan  tindak lanjut kasus secara langsung ke aparat hukum terkait lainnya, seperti kepolisian,  kejaksaan,  dan  kantor Walikota setempat sebanyak 16 kali.
4.  Penyampaian  Peninjauan  Kembali  ke Mahkamah Banding sebanyak 3 kali. Sedangkan  langkah  non  litigasi  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  RI  dalam membebaskan pekerja migran yang bersangkutan  dari  vonis  hukuman  mati berupa:
1.  KJRI  Jeddah  berulang  kali  berupaya menemui  ahli  waris  korban  untuk meminta pemaafan  bagi pekerja migran tersebut.
2.  Pendekatan  kepada  pemimpin  dan tokoh-tokoh masyarakat setempat khususnya  kepada  Lajnah  ‘Afwu  di wilayah tersebut sebanyak Enam kali.
3.  Pendekatan  secara  formal  kepada Walikota setempat (7 pertemuan) dan Gubernur  setempat  (4  pertemuan) guna mendapatkan kemungkinan bantuan  mediasi  serta  rekomendasi tokoh terpandang yang dapat membantu proses mediasi dengan ahli waris korban sebanyak Tujuh kali.
4.  Memfasilitasi kunjungan keluarga pekerja  migran  sebanyak  Tiga  kali  ke
penjara umum setempat.
5.  Pihak  KJRI  Jeddah  rutin  melakukan kunjungan  ke  penjara  di  mana  yang bersangkutan ditahan.
Di samping mengupayakan perlindungan kekonsuleran, Pemerintah Indonesia juga aktif melakukan  pendekatan  diplomatik  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  WNI/PMI yang  terancam  eksekusi  mati.  Ketika  segala upaya perlindungan kekonsuleran tidak membuahkan  hasil,  maka  selanjutnya  akan dilakukan perlindungan yang bersifat diplomasi, terdapat beberapa langkah diplomatik  yang  sering  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  membebaskan WNI/PMI  yang  terjerat  kasus  hukuman  mati, salah  satunya  yang  sering  dilakukan  adalah permohonan  pembebasan  melalui  surat  atau permohonan  langsung  oleh  Presiden kepada Raja dan keluarga korban (Wardani, 2019:27).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1  Status Mandatory  Consular  Notification antara  Indonesia  dengan  Arab  saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara  yang  secara  khusus  mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap  TKI,  namun  sebenarnya  telah dibuatnya  MOU  antara  Menteri  Tenaga Kerja  Indonesia  dengan  Menteri  Tenaga Kerja  Dan  pembangunan  Social  kerajaan arab saudi yang bermaksud untuk merespon banyaknya kasus yang menimpa TKI di negara tersebut, akan tetapi sangat disayangkan  dalam  MOU  tersebut  tidak mengatur  kesepakatan  kedua  negara mengenai ketentuan wajib notifikasi Pemerintah Arab Saudi terhadap Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  TKI dijatuhi hukuman mati.
2  Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh  Pemerintah  Indonesia  terhadap  TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui  dua  bentuk  perlindungan  secara Kekonsuleran  dan  Secara  Diplomatik. Perlindungan  secara  Kekonsuleran  yaitu secara  litigasi  dan  non-litigasi.  Adapun
pendekatan litigasi tersebut dapat berupa  seperti  pemberian  jasa  bantuan hukum  dalam  hal  ini  pengaacara  dan penerjemah  yang  kompeten  dalam bidangnya  dan  Pendampingan  dan pemberian konsultasi hukum oleh Perwakilan  RI  terhadap  TKI  selama proses  beracara  di  Pengadilan  Arab Saudi. Sedangkan dalam hal non-litigasi seperti Perwakilan RI melakukan kunjungan ke ahli waris korban meminta pemaafan bagi pekerja migran tersebut, pendekatan kepada pemimin dan tokoh tokoh masyarakat setempat serta
pendekatan  secara  formal  kepada walikota  dan  gubernur  setempat  guna mendapatkan bantuan mediasi. Sedangkan Upaya perlindungan secara diplomatik  oleh  Pemerintah  RI  untuk membebaskan TKI yang terjerat hukuman  mati  yaitu  berupa  pengiriman surat  atau  permohonan  langsung  dari presiden kepada Raja mengenai pembebasan  dan  peringanan  hukuman
TKI yang bersangkutan.
Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut.
1.  Kepada  Pemerintah  Pusat  agar  lebih diupayakan lagi dalam membujuk
Pemerintah  Kerajaan  Arab  Saudi  untuk bersama-sama merumuskan MoU dalam  bidang  kekonsuleran  khususnya kesepakatan Mandatory Consular Notification (MCN) mengingat banyaknya  WNI/PMI  yang  berada  di Arab Saudi. Diplomat dan Konsuler yang berada  di  negara  penerima seharusnya lebih mengupayakan perlidnungan hukum terhadap PMI dalam menghadapi masalah hukum di negara penetima
2.  Kepada  WNI  dan/atau  calon  PMI  yang akan  melakukan  perjalanan  ke  Arab Saudi  agar  terlebih  dahulu  mengetahui sistem  hukum  dan  adat  kebiasaan  di Arab Saudi. Untuk mengetahui
mengenai sistem hukum/adat kebiasaan negara tersebut. WNI dapat mengunduh aplikasi Safe  Travel dari  Kementerian Luar  Negeri  RI  dan  mendaftarkan perjalanan tersebut untuk mendapatkan
pemberitahuan mengenai kondisi keamanan, hukum,
persyaratan keimigrasian, pelayanan di KBRI/KJRI, dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qurtubi, Sumanto dan Aldamer, Shafi, “Saudi-
Indonesia  Relations:  Historical  Dynamic and  Contemporary  Developm ent”, Asian Persepective , 42 (2018).
Arfin,  Rezky  Muhammad  dan  Ak,  Syahim, Idrsi  Akhmad.  (2019). Pentingnya Mandatory  Consular  Notification Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima. Thesis. Universitas Sriwijaya. Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri  Republik  Indonesia, Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Pelindungan dan Pelayanan TKI di Luar  Negeri, Jakarta:  Kemenlu: 2015.
Berridge,  G.  R.  (2010). Diplomacy:  Theory and  Pratice. Leicester:  Palgrave Macmillan.
BNP2TKI,  2018. Data  Penempatan  Dan
Perlindungan Tenaga Pratina
Ikhtiyari  Kerja  Indonesia  periode Tahun 2018. BNP2TKI: Jakarta. Fisher, R., & Ury, W. (2003). Getting to YES. London:  Random  house  business books.
Hasan Wirayuda, Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004  departemen  luar  negeri Republik  Indonesia.  Diakes  pada tanggal 20 Juni 2021.
Husson,  Laurence, “Indonesian  in  Saudi Arabia: Worship and Work ”, Studi a Islamika, Vol. 4, No. 4. 1997. Nasional.tempo.co.
Dalam https://nasional.tempo.co/read/114
1455/tki-tuti-tursilawati-terima- hukuman-mati-terberat-hadd- ghillah .  Diakses  pada  tanggal  25
Juni 2021.
Permenlu  No.  05  Tahun  2018  tentang
Perlindungan Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri. Saudi  Arabia  Profile,  BBC  News ”,  24 September 2015. Dalam https://www.bbc.com/news/worl d-middle-east-14703476 . Diakses pada tanggal 4 Desember 2021. Silvey, Rachel, “Transnational Domestication: State Power and Indonesian  Migrant  women  in Saudi Arabia ”, Political Geoghraphy , 23 (2004). Suaramuslim. Pemerintah Indonesia diminta Buat Perjanjian “Mandatory Consular Notification ” dengan Arab Saudi. Jakarta,  02  November 2018. Dalam Pemerintah Indonesia Diminta Buat Perjanjian "Mandatory Consular Notification"  Dengan  Saudi  -
Suara  Muslim .  Diakses  pada tanggal 15 Juni 2021. Tempo.co. TKI  Tuti  Tursilawati  Terima hukuman  Mati  Terberat  Hadd Ghillah. 30  Oktober 2018.
Dalam https://nasional.tempo.co/read/ 1141455/tki-tuti-tursilawati- terima-hukuman-mati-terberat- hadd-ghillah .    Diakses  pada tanggal 15 Juni 2021.
Thejakartapost.com. Dalam http://www.thejakartapost.com/
en/news/2015/08/23/ri-costa- rica-sign-framework- cooperation-agreement.html .
Diakses  pada  tanggal  16  Juni 2021. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Lembaran
negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 133. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan  Pekerja  Migran
Indonesia.