Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
IMPELEMENTASI ANGGOTA . TNI-POLRI L MENJADI PELAKSANA I TUGAS KEPALA

## DAERAH W
Idzahti Fitri Nabilah 1 , Slamet , Suhartono 2 . 1,2 Fakultas Hukum . Universitas j 17 Agustus 1945 . Surabaya, E-mail: idzahtifitri04@gmail.com 1 , slamet@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Filling the Vacant Regional Head is the most important . thing for the , continuity . of , governance in  the region.  This  is  because  not  all  Regional  Heads  who  occupy  positions  have  the  same  time  range  for ousting.  This  is  due  to  the  existence , of  new  laws , and - regulations  to  equalize  terms  of  office  in  all regions in Indonesia. The implications of job requirements that can fill the vacancy in this position have caused debate among the public and academics. In this research, a normative juridical approach is used. Normative legal review is a process of exploration, discovery and discovery of legal principles, legal rules and  legal  cases  that  will  be  used  to  respond  to  legal  issues.  The m results  of  the  research  show , that active i members l of. the POLRI and . TNI soldiers are not allowed to occupy positions in the government that have nothing to do with their identity.  Even their  political rights are also limited, they can  occupy civil political positions if they have resigned  or  have  retired.  This  is  reinforced  by  Law  no.  2/  2002  and Law no. 34/2004 has clearly limited the political rights of POLRI members and TNI soldiers. In i this, case it can be . seen l in Article 28 of Law no. 2/ 2002 and Article 39 of Law no. 34/2004. If this position is seen from the ASN elements, it can be concluded that only acting ASN employees can fill this position. Keywords: TNI, PORI, Regional Head, Filling Vacancies

## Abstrak
Pengisian  Kekosongan  Kepala  Daerah  merupakan  hal  terpenting  bagi  keberlangsungan  pemerintahan pada  daerah  tersebut.  Karena  tidak  semua  Kepala  Daerah  yang  menduduki  jabatan  memiliki  kisaran waktu  pelengseran  yang  sama.  Hal  ini  diakibakan  karena  adanya  peraturan  perundangan  yang  baru untuk menyamakan waktu masa jabatan pada semua daerah di Indonesia. Implikasi syarat jabatan yang dapat  menjadi  pengisisi  kekososngan  jabatan  tersebut  sempat  menimbulkan  perdebatan  dikalangan masyarakat dan akademisi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis i normatif, kajian hukum normatif adalah proses eksplorasi, penemuan dan penemuan prinsip hukum, aturan hukum dan kasus hukum yang akan digunakan untuk merespon masalah hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya  anggota i POLRI  dan  prajurit  TNI  aktif  tidak  diperbolehkan  menduduki l jabatan  di pemerintahan  yang  tidak  ada  korelasinya  dengan  jati  dirinya.  Bahkan  hak  politik  mereka  juga  sudah dibatasi, mereka dapat menduduki jabatan poltik sipil jika sudah mengundurkan diri atau telah pension. Hal ini diperkuat dengan UU . No. 2/ 2002 dan UU . No. 34/2004 telah jelas membatasi hak poltik anggota POLRI dan prajurit TNI. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002 dan Pasal 39 UU No. 34/2004. Jika jabatan ini dilihat dari unsur ASN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengisi jabatan ini hanya penjabat pegawai ASN.
Kata Kunci: TNI, PORI, Kepala Daerah, Pengisian Kekosongan Jabatan

## PENDAHULUAN
Jika dilihat dari bentuk negaranya, Indonesia memiliki bentu negara kepualuan. Bentuk negara ini memberikan beberapa keuntungan dan kerugian tersendiri bagi Indonesia. Mengenai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bentuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia memiliki suatu alat pertahanan  negara.  dalam  hal  ini,  Indonesia  memiliki  TNI  dan  POLRI  yang  menjadi  alat pertahanan  negaranya  untuk  menjaga  keutuhan  negara  (Nur  and  others  2019).  Dalam peraturan perundangan yang mengatur, telah dengan jelas menegaskan mengenai jati diri TNI dan POLRI (Huda 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menjelaskan mengenai definisi TNI. TNI merupakan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas sebagai kekuatan . angkatan perang l dari suatu . negara berdasarkan l peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi POLRI telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  “ Kepolisian  adalah m segala  hal y yang n berkaitan dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai i dengan  peraturan i perundang-undangan. ” Peranan TNI dan POLRI dalam sistem kenegaraan Indonesia semakin jelas saat ini. Setelah dahulu POLRI dan TNI memiliki sejarah panjang, sebelum akhirnya dilakukan pemisahan seperti pada saat ini (Nur and others 2019).
Dalam  hal  pemerintahannya,  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  yang  menganut sistem  presidensial  dengan  asas  desentralisasi.  Asas  desentralisasi  sendiri  maksudnya  ialah suatu sistem yang membagi urusan pemerintahannya, menjadi urusan pemerintahan pusat dan urusan  pemerintahan  daerah,  namun  tetap  saja  keputusan  tertinggi  tetap  dipegang  oleh pemrintah pusat (Slamet Suhartono 2013). Pada pemerintahan daerah, biasanya akan dipimpin oleh  Kepala  Daerah  (Gubernur/  Bupati  dan/atau  Walikota).  Dalam  proses  pengambilan keputusan perintahannya, Kepala daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Slamet Suhartono 2013).
Dalam  hal  proses  pemilihannya,  Kepala  daerah  akan  dipilih  oleh  masyarakat  secara j langsung l setiap ’ 5 , (lima) ) tahun i j sekali. Pemilihan j Kepala Derah atau yang disingkat dengan Pilkada  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  2015,  yang  diganti  dengan Undang- Undang No, 8 Tahun. 2015, serta dicoba pergantian kembali dengan Undang- Undangl No.  10  Tahun  2016  (yang  selanjutnya  akan  disebut  UU  No.  10/  2016),  dalam  Pasal  1  ayat  (1) ialah:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil  Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.
Artinya, mekanise sistem pilkada sama dengan mekanisme sistem pemilu presiden, baik dalam tata cara prose pemilihan maupun masa jabatan yang akan diemban oleh setiap kepala daerah (Pardede and others 2018).
Namun,  tidak  semua  Kepala  Daerah  yang  menduduki  jabatan  memiliki  kisaran  waktu pelengseran yang sama. Hal ini dikarenakan, pemerintah baru saja menetapkan peraturan baru bahwa pada  tahun  2024  akan  diadakan Pilkada secara  serentak.  Peraturan  ini  tertuang  dalam Undang-  Undang  No  1  Tahun  2015,  yang  diganti  dengan  Undang-  Undang  No  8  Tahun  2015, serta dicoba pergantian kembali dengan Undang- Undang No 10 Tahun 2016 (yang berikutnya hendak diucap  UU  Nomor.  10/  2016)  tentang  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, serta  Wali Kota.
Dengan  adanya  ketidak  sesuaian  masa  periode  para  Kepala  Dearah  hingga  menunggu pemilihan  serentak  yang  akan  diadakan  pada  tahun  2024.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya kekosongan kekuasaan pemerintahan daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai pengsisoan kekosongan jabatan Kepala Daerah, dalam Pasal 201 ayat 10 yang menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Ada  pula  menimpa  penunjukan  penjabat  yang  mengisi  kekosongan  jabatan  tersebut sudah diatur dalam  Peraturani  Menteri  Dalam  Negerii No  74  Tahun  2016  sebagaimana  sudah diubahl  dengan  Peraturan  Mentri  Dalamj  Negara  No  1  Tahun  2018 i tentang  Pergantian  Atas l Peraturan Menteri Dalam Negara No 74 Tahun 2016 Tentang Cuti j Di Luar Tanggungan j Negara Bagi Gubernur i Dan Wakil Gubernur, Bupati i Dan i Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota  pada i Pasal , 4 i Ayat  2  tentang  cuti  di  luar i tanggungan  negeri,  yang  menyatakan  bahwa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
“ ., penjabat  gubernur  berasal  dari  pejabat . pimpinan  tinggi  madya/  setingkat  di  lingkup pemerintah pusat/ provinsi. ., ”
Namun, peraturan mengenai pengisian jabatan ini telah menjadi banyak perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat. Dalam Pasal 201 ayat 10 UU No. 10/ 2016 tidak menyatakan dengan  secara  jelas  batasan  jabatan  yang  dapat  mengisi  kekosongan  jabatan  Kepala  Daerah. Dalam  Pasal  tersebut  hanya  memberi  penjelasan  mengenai  tingkatan  jabatan  yang  dapat mengisi  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  tersebut.  Jabatan  yang  disebutkan  ialah  penjabat yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama. Ini berarti bisa saja semua penjabat yang setingkat tersebut memiliki peluang dapat menduduki plt kepala daerah.
Hal yang menjadi pertentangan dan perdebatan yang timbul dalam masyarakat ialah bila timbul kembali konsep dwifungsi ABRI yang  pernah jaya pada masa orde baru. Hal ini dinggap oleh  masyarakat  sebagai  kemunduran  dari  sistem  pemerintahan  demokrasi  di  Indonesia. Ketakutan  yang  terjadi  di  masyarakat  ini  semakin  diperkuat  dengan  adanya  fenomena,  Pada 2017, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat Plt Sulawesi Barat, Komisaris Jenderal Pol Carlo Brix Tewu. Saat itu Komisaris Besar Pol Carlo Brix Tewu bekerja sebagai ahli ideologi i dan konstitusi. , dari Kementerian Politik, . Hukum dan Keamanan dan berstatus sebagai Perwira Polri  aktif.  Selanjutnya  yang  terbaru,  Paulus  Waterpauw  perwira  bintang  tiga  Polri  ditunjuk sebagai  Pj  Gubernur  Papua  Barat  untuk  menggantikan  Dominggus  Mandacan  oleh  Titi Karnavian sebagai Mentri dalam Negeri pada tahun 2022.
Beberapa  penunjukkan  penjabat  plt  kepala  daerah  tersebut  telah  menyalahi  aturan. Beberapa  orang  yang  ditunjuk  sebagai  plt  kepala  daerah  masih  bersatus  sebagai  prajurit  TNI dan  anggota  POLRI  aktif  (PURWANINGSIH  2019).  Hal  tersebut  juga  telah  menyalahi  Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 (yang selanjutnya akan disebut UU No. 34/ 2004) tentang Tentara Nasional  Indonesia  dan  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  (yang  selanjutnya  akan  disebut  UU No.  2/  2002)  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  telah dijelaskan  mengenai  pembatasan  hak  berpoltik  bari  prajurit  TNI  dan  anggota  POLRI  aktif. Aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002 dan Pasal 39 UU No. 34/ 2004.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pengaturan  mengenai  Pilkada  serentak  tahun  2024  ini  menimbulkan  dampak  dalam masyarakat.  Terutama  mengenai  pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah,  masih banyaknya tumpang tindih mengenai aturan pembatasan hak berpolitik TNI dan POLRI dengan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan beserta peraturan terkait lainnya. Hal ini menimbulkan  perdebatan  dan  permasalahan  yuridis  bagi  masyarakat  maupun  bagi  golongan akademisi yang mempelajari ilmu hukum.
Untuk pembanding dengan penilitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema atau yang membahas hal serupa dengan penulis. Pertama, penelitian jurnal oleh Herlina  Nova  Maturan  dengan  judul  jurnal  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pengangkatan  Pejabat Polri Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur  Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  Negara”  pada  jurnal  tersebut  fokus  peneli tiannya  ialah  ketentuan  hukum  terhadap  Polri aktif  yang  merangkap  jabatan  selaku  kepala  wilayah(  Gubernur)  serta  Keabsahan  Pesan Keputusan(  SK)  Penaikan  Pejabat  Polri  selaku  Pelaksana  Tugas(  Plt)  Gubernur  (Vinet  and Zhedanov  2011).  Pada  jurnal  kedua,  penelitian  jurnal  oleh  Muhammad  rizky  pranata,  Panhar Makawi ,  dengan  judul  jurnal  “ Tinjauan  Umum  Terhadap  Pengangkatan  Anggota  Polri  Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus: Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol  Mochamad Iriawan  Sebagai  Pj  Gubernur  Jawa  Barat.)” pada  jurnal  tersebut  fokus penelitiannya  mengenai  pengangkatan  seorang  anggota  polri  aktif  yang  menjadi  Pj  Gubernur Jawa Barat (Makawi 2020). Pada jurnal ketiga, penelitian jurnal dilakukan oleh Syafruddin dan Siti  Hasanah,  dengan  ju dul  jurnal  “ Analisis  Dampak  Penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  Tahun 2024 ” pada  jurnal  tersebut  fokus  penelitiannya  tentang  dampak  penyelenggaraan  Pilkada serentak tahun 2024 (Syafruddin 2022).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  hukum  normatif  yang  tujuannya  adalah mempelajari  hukum  positif  dalam  arti  mengetahui,  memahami  dan  menjelaskan  norma  dan kaidah  hukum  positif  (Marzuki  2010).  Kajian  hukum  normatif  adalah  proses  eksplorasi,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
penemuan  dan  penemuan  prinsip  hukum,  aturan  hukum  dan  kasus  hukum  yang  akan digunakan  untuk  merespon  masalah  hukum.  Hal  itu,  menunjukkan  bahwa  hukum  berusaha mencari  kebenaran  yang  koheren,  yaitu Apakah aturan hukum sesuai dengan  standar hukum, dan  apakah  standar  hukum  sesuai  dengan  standar  hukum,  berisi  pemenuhan  kewajiban  dan sanksi sesuai asas hukum yang ada (Marzuki 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Legalitas Pengangkatan TNI-POLRI Aktif menjadi Plt Kepala Daerah
Sistem pemerintahan daerah yang dianut oleh Indonesia tidak akan terlepas dari konsep daerah otonom, karena definisi dari otonomi sendiri ialah hak yang diberikan kepada penduduk dibeberapa  wilayah  mengatur,  mengelola,  mengoperasikan,  dan  mengembangkan  bisnis mereka sendiri sambil mematuhi undang-undang yang berlaku (RIDWAN 2016). Biasanya dalam suatu pemerintahan daerah, akan dipimpin oleh Kepala Daerah. Konsep hiraekis pemerintahan daerah  sendiri  sama  saja  dengan  konsep  pemerintahan  pusat,  nantinya  dalam  menjalankan tugasnya kepala daerah akan dibantu oleh wakil kepala daerah beserta dengan staf khusus atau staf pelaksana lainnya.
Dalam pengaturan pemilihannya Kepala w Daerah hendak diseleksi secara langsung oleh rakyatnya,  lewat  pemilihan  wilayah.  Mekanisme  pemilihan  pemerintahan  wilayah  ini  sudah diatur  dalam  UUD  RI  Tahun  1945  Pasal  18  ayat  (3)  yang  termaktub  sebagai i berikut “ Pemerintahan wilayah . provinsi, wilayah kabupaten, serta kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat  Wilayah  yang  anggota-  anggotanya  diseleksi l lewat  pemilihan  universal. , ” .. Berikutnya, pada  Pasal  18  ayat i (4)  menerangkan  lebih  khusus  lagi  menimpa  Kepala  wilayah  yang melaporkan  ka lau“  Gubernur,  Bupati  serta  Walik ota  tiap-tiap . selaku  Kepala  Pemerintah Wilayah  Provinsi,  Kabupaten  serta  Kota i diseleksi  secara  demokratis , ”.  Alibi j pemilihan  ini diadakan  secara  langsung,  sebab  Indonesia  ialah  negeri  demokrasi  yang  mana  demokrasi sendiri  mempunyai  arti j ‘ . dari  rakyat,  oleh  rakyat,  serta  buat  rakyat . ’.  Tidak  hanya  itu  pula, perihal ini dilandasi sebab . terdapatnya,. reformasi sejarah dalam pemerintahan Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kepala Daerah h serta Wakil Kepala Daerah a dalam melaksankan tugas, wewenang serta kewajiban diatas pula ada larangan- larangan yang diresmikan dalam Undang- Undang. Kepala Daerah h pula  mempunyai  kewajiban  buat  membagikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintah Wilayah  kepada  Pemerintah,  serta  membagikan  laporan  uraian  pertanggungjawaban  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daaerah h (DPRD).  Menginformasikan  laporan  penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Bersumber pada prinsip checks and balances , jabatan Kepala  Daerahh  kinerjanya  diawasi  oleh  DPRD,  DPRD  pula  mendapatkan  kewenangan  buat menyarankan  proses  pemberhentian  Kepala  Daerah  kepada  Mahkamah  Agung,  Mengenai  ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pardede and others 2018). .
Masing-masing  daerah  otonom,  pasti  akan  memiliki  pemimpin  pemerintahan  daerah. Hal ini disebut sebagai Kepala Daerah. Setiap kepala daerah akan diberi masa jabatan 5 tahun untuk  mengelolah  daerahnya.  Sebelum  adanya  Pilkada  serentak,  masing-masing  akhir  masa jabatan  pada setiap daerah berbeda-beda.  Dengan  adanya  peraturan perundangan  yang  baru ini,  maka  setiap  kepala  daerah  yang  masa  jabatannya  telah  berakhir  sebelum  diadakannya pilkada  serentak,  daerah  tersebut  akan  dipimpin  oleh  penjabat  yang  diberi  tugas  untuk menggantikan  kekosongan  jabatan  di  daerah  tersebut.  Tujuan  dari  hal  ini  ialah,  agar  sistem pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan dengan normal.
Di  antara  mekanisme  pencopotan  kepala  daerah  harus  didasarkan  pada  berbagai alasan y dalam i peraturan perundang-undangan konsep penghentian. Terdapat dua jenis kepala negara dalam Undang i -Undang tentang j pemerintahan l daerah, yaitu ’ pemberhentian ; kepala i daerah j dan pemberhentian kepala j daerah. h Alasan kedua pemecatan itu pun beragam. Alasan pemberhentian  direktur.  Menurut  pasal j i 78,  ayat  1, i undang-undang  tersebut,  wilayah  tetap pemerintah daerah, yaitu: ’
a. Meninggal j dunia . ;
b. Permintaan ! sendiri; ’
c. Diberhentikan. m
Alasan l pemberhentian j kepala , daerah . berbeda-beda di setiap negara. Sudah waktunya dibantah  penjelasan  tentang  pemberhentian  manajer sektor  (Bahtiar  2022).  Namun biasanya,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mekanisme pencabutan ini harus melalui proses peradilan tata usaha negara yang melibatkan Kejaksaan, Mahkamah Agung.
Dalam  mekanisme,  cara  pemberihentian  kepala  daerah  harus  melalui  beberapa tahapan. Tahapan ini telah diatur dalan UU No. 23/ 2014, dalam , Pasal . 79, yang i menyatakan u “ ., Pemberhentian  kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  78  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  serta  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  diumumkan  oleh pimpinan  DPRD  dalam  rapat  paripurna  dan  diusulkan  oleh  pimpinan  DPRD i kepada  Presiden melalui  Menteri  untuk  gubernur  dan/atau  wakil  gubernur  serta  kepada  Menteri  melalui gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk  bupati  dan/atau  wakil  bupati  atau  wali  kota dan/atau wakil wali kota untuk i mendapatkan i penetapan pemberhentian. . ”

## Korelasi Pasal 201 UU No. 10/ 2016 dengan Pengaktifan Kembali Dwifungsi ABRI
Dalam perihal penunjukan penjabat kepala wilayah merupakan hak prerogatif presiden, sebaliknya  penugasan  penjabat  gubernur  serta  penjabat  bupati/  wali  kota  dilaksanakan  oleh Menteri  Dalam Negara  cocok  yang diatur  dalam UU No.  23/2014.  Perihal  yang butuh  disoroti disini  yakni  terdapatnya  pengaturan  ketentuan  resmi  menimpa  pengisian  jabatan  kepala wilayah,  yang  dimana  perihal  ini  sudah  dipaparkan  dalam  Undang-  Undang  Nomor.  10  Tahun 2016  ialah  Pejabat  Pimpinan  Besar  Madya  buat  penjabat  gubernur,  sedangkan  Pejabat Pimpinan Besar Pratama buat penjabat bupati/ wali kota. Konteks kata‘Penjabat Besar Madya serta  Penjabat  Besar  Pratama’  terkesan  bermakna  abu  yang  jadi  polemik  dalam  perihal pengisian kekosongan jabatan. Sebab dapat saja anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta POLRI aktif ditunjuk oleh Mentri dalam mengisi kekosongan jabatan. Mengingat dalam Undang- Undang  terpaut  tidak  menarangkan  dengan  rinci  batasan-  batasan  ketentuan  resmi  untuk penjabat yang bisa melaksanakan pengisian jabatan (Awaloedin Djamin 2007).
Bila  dilihat  dari  ketentuan  resmi  jabatannya,  keoksongan  jabatan  kepala  wilayah  ini masih  terkategori  dalam  jabatan  ASN,  yang  mana  dalam  Undang-  Undang  No  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negeri,  dalam  Pasal  19  menarangkan  menimpa  klasifikasi  jabatan pimpinan besar yang terdiri dari:
a. jabatan . pimpinan j tinggi utama . ;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
b. jabatan . pimpinan i tinggi madya , ; dan
c. jabatan , pimpinan tinggi i pratama. ,
Mengenai ini, dapat disimpulkan jika, pengisian kekosongan jabatan pada kepala daerah tercantum jabatan ASN (Komara 2019). Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) menegaskan jika jabatan ASN dapat diisi oleh pegawai ASN, namun jabatan tertentu ASN ini dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia (TNI)) dan anggota Kepolisian. Dalam  ayat  (3)  dan  (4)  pula  diatur  lebih  spesial  mengenai  pengsisian  jabatan  oleh  peralatan pertahanan  negara,  yang  memberi  tahu  kalau  khusus  menimpa  pengsisian  jabatan  oleh perlengkapan pertahanan negeri, yang melaporkan bahwa
“( 3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia sebagaimana diartikan pada ayat (2) dilaksanakan pada  Lembaga  Pusat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  Undang  tentang  Tentara  Nasional Indonesia serta Undang- Undang tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
(4)  Syarat  lebih  lanjut  menimpa  Jabatan  ASN  tertentu  yang  berasal  dari  prajurit  Tentara Nasional  Indonesia  serta  anggota  Kepolisian  Negeri  Republik  Indonesia  serta  tata  metode pengisian  jabatan  ASN  sebagaimana  diartikan  pada  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan

## Pemerintah.”
Iktikad dari jabatan tertentu sendiri bila merujuk dalam Peraturan Mentri No 11 Tahun 2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negara  sipil,  dalam  Pasal  147  melaporkan  kalua “ Jabatan ASN tertentu di area Lembaga Pusat tertentu bisa diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia cocok dengan kompetensi bersumber pada syarat  peraturan  perundang- undangan.”  Tidak  hanya  itu  dalam  Pasal  148  ayat (1)  pula menegaskan  kalua “ Jabatan  ASN  tertentu  bisa  diisi  dari  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia serta  anggota  Kepolis ian  Negeri  Republik  Indonesia.” Bila  dimengerti  dari  sebagian  statment Undang-  Undang  serta  Peraturan  Mentri  terpaut,  bisa  disimpulkan  kalau  sebernarnya  ada mungkin  kecil  anggota  Kepolisian  serta  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  aktif memangku  jabatan  pada  pemerintahan.  Sebab  sesungguhnya  jabatan  pemerintahan  tujuan utamanya diperuntukkan serta diisi oleh ASN (Komara 2019).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Selain  itu,  hasil  dari  Putusan  MK . menyatakan  pengisian m Jabatan  ASN  tertentu  yang berasal  dari  prajurit.  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  serta  anggota  Polri.  dilaksanakan  pada Lembaga  Pusat  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  Undang  No  34  Tahun.  2004  tentangl Tentara  Nasional  iIndonesia  serta  Undang-.  Undang  No  2  Tahun,  2002  tentang  Kepolisian Negeri  Republik  Indonesiaw  Bila  merujuk  pada  syarat,  Pasal  47  ayat  (1)  UU  No  34/2004  yang menyatakan bahwa “Prajurit . hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau  pensiun  dari  dinas  aktif  keprajuritan.” didetetapkan  pada  pokoknya  prajurit  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  cuma  bisa  menduduki  jabatan  sipil  sehabis  mengundurkan  diri ataupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan itu, pada ayat (2) menyatakan
“Prajurit  aktif  dapat  menduduki jabatan  pada  kantor  yang  membidangi  koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Nar kotik nasional, dan Mahkamah Agung.”
Sedangkan, . dalam  ketentuan l i Pasal  28 l i ayat  (3) . UU  No  2/2002  ditentukan l anggota . Polri  Polri  bisa,  menduduki  jabatan.  di  luar  kepolisianl  setelahj  mengundurkan,  diri  ataupun pensiun dari dinas. kepolisian. Iktikad dari‘ jabatan diluari kepolisian’ yakni jabatan yang tidak, memiliki  sangkut  paut  denganmkepolisian  ataupun  tidak  bersumber  pada  penugasan.  dari Kepala Polri Ketentuan- ketentuan. dalam UU Nomor 2/ 2002 serta UU Nomor 34/ 2004 sejlan dengan UU Nomor 5/ 2014 pada Pasal 109 ayat (1) yang melaporkan kalau “ Jabatan pimpinan besar  utama  serta  madya  tertentu  bisa  berasal  dari  golongan  non-  PNS  dengan  persetujuan Presiden  yang  pengisiannya  dicoba  secara  terbuka  serta  kompetitif  dan  diresmikan  dalam Keputu san  Presiden.” Jabatan m pimpinan m tinggi  dimaksud , dapat  pimpinan  tinggi  utama, pimpinan  tinggi  madya  dan  pimpinan  tinggi  pratama  Artinya,  selama . dia  menjabat  sebagai l pimpinan menengah . atas atau pimpinan. pratama senior, maka orang tersebut dapat diangkat sebagai pelaksana tugas kepala daerah.

## KESIMPULAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Polemik  perdebatan  mengenai  Pasal  201  ayat  (10)  UU  No.  10/  2016  mengenai  syarat pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah,  jika  disuatu  daerah  tersebut  mengalaminya, sangat  ramai  diperbincangkan  dalam  lingkungan  masyarakat  maupun  akademisi.  Dalam  hal pengisian  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  ini  timbul  prespektif,  jika  sangat  dimungkinkan pengisian  ini  diisi  oleh  TNI-POLRI  aktif.  Sebenarnya,  jika  dilihat  dari  peraturan  perundangan telah jelas dilarang. Bahkan dalam UU No. 2/ 2002 dan UU No. 34/2004 telah jelas membatasi hak poltik anggota POLRI dan prajurit TNI. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 UU No. 2/ 2002  dan  Pasal  39  UU  No.  34/2004.  Jika  jabatan  ini  dilihat  dari  unsur  ASN, dapat  disimpulkan bahwa  yang dapat  mengisi  jabatan  ini hanya penjabat  pegawai ASN. Namun dalam  nyatanya, masih terdapat beberapa anggota dan prajurit aktif mengisi jabatan ini. Hingga akhirnya dalam putusan  MK  terbaru  menyatakan  bahwa  pengisian  Jabatan  ASN  tertentu  yang  berasal  dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat. Artinya, ialah pengisian jabatan ini legalitasnya tidak sah jika diisi oleh anggota dan prajurit yang masih aktif, jika tetap diisikan oleh  anggota  dan  prajurit  aktif,  maka  pemerintah  pusat  telah  melanggar  konstitusi  dan peraturan perundangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaloedin Djamin. 2007. ‘Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan : Isu -Isu Polri Dalam RUU Kamnas’: 443– 60
Bahtiar, Rais Agil. 2022. ‘Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian’: 1– 6
Huda, Ni’matul. 2014. ‘Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21.2: 203 – 26 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>
Komara, Endang. 2019. ‘Kompetensi Profesional Pegawai ASN ( Aparatur Sipil Negara ) Di Indonesia’, Mimbar Pendidikan , 4.1: 73 – 84
Makawi, Muhamad Rizky Pranata; Panhar. 2020. ‘Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Komisaris Jenderal Pol Mochamad Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jawa Barat’, JCA of Law ,
1.2: 264 – 75 Marzuki, Peter Mahmud. 2010. PENELITIAN HUKUM
Nur, Aulia, Wihdlatil Aini, Abdul Muntholib, and Andy Suryadi. 2019. ‘Dinamika Integrasi Dan Pemisah Polri Dari Abri Tahun 1961- 2002’, Journal of Indonesian History , 8.2: 105 – 12 Pardede, Marulak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, and Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Manusia R.I. 2018. ‘LEGITIMASI PEMILIHAN KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN OTON OMI DAERAH’, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE , 18.740: 127 – 48
PURWANINGSIH, DESY. 2019. ‘Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur’
RIDWAN. 2016. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi Revisi Slamet Suhartono. 2013. ‘DESENTRALISAS I PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT’, Hukum, Jurnal Ilmu
Syafruddin, Siti Hasanah. 2022. ‘Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024’, Journal of Government and Politics (JGOP) , VOL.4 Vinet, Luc, and Al exei Zhedanov. 2011. ‘A “missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials’, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical , 44.8: 2016
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>