Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Serlika Aprita 5312lika@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
Devi Sri Astuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia Siti Sarah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia Lulu Larasati
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Diah Pitaloka Harin
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Naskah Diterima : 20 Januari 2023 Naskah Revisi :  5 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstract
Bankruptcy  personal  guarantee  that  is  bankrupt  without  first  bankrupting  the main debtor in the Supreme Court Decision Number 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 whether it is in accordance with the provisions of the applicable legislation and to find out the application and consideration of the judge in deciding the case in this case. This study aims to make everyone who wants to be a guarantor of the debtor  understand  the  applicable  rules  regarding  individual  guarantees.  This research  method  uses  a  normative  juridical  approach.  Normative  juridical  is where the researcher refers to the legal norms that exist in laws and regulations, literature, expert opinions, and papers. The results of this study indicate that the Judge  in  Decision  Number  141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016  bankrupt  the  personal guarantee  without  first  insolventing  the  main  debtor  because  the  personal guarantee has relinquished all its privileges, although according to the researcher there are still problems related to the list. BI Checking in showing the existence of  other creditors.
Keywords: Bankruptcy, Personal Guarantee, Privileges Personal Guarantee.
Abstrak.
Kepailitan personal guarantee yang dipailitkan tanpa terlebih dahulu memailitkan debitur
utama dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor
141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
undangan  yang  berlaku  dan  untuk  mengetahui  penerapan  dan  pertimbangan hakim  dalam  memutus  perkara  dalam  kasus  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  agar setiap  orang  yang  ingin  menjadi  suatu  penjamin  dari  pihak  debitur  memahami terkait aturan yang berlaku terkait penjaminan perorangan. Metode penelitian ini menggunakan  pendekatan  bersifat  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  adalah yang  mana  peneliti  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam peraturan  perundang-undangan,  literatur,  pendapat  ahli,  dan  makalah-makalah. Hasil  dari  peneliitan  ini  menunjukkan  bahwa  Hakim  dalam  Putusan  Nomor 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016  mempailitkan  pihak  personal  guarantee  tanpa terlebih  dahulu  mempailitkan  pihak  debitur  utama  karena  pihak  personal guarantee telah melepaskan segala  hak istimewanya, walaupun menurut peneliti masih adanya problematika terkait list BI Checking dalam menunjukkan adanya kreditor lain.
Kata  Kunci:  Kepailitan,  Personal  Guarantee,  Hak  Istimewa  Personal Guarantee.

## I. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  seiring  berkembangnya  zaman, kebutuhan  manusia  juga  turut berkembang,  dan  kebutuhan  hidup  setiap  orang  pasti  berbeda  satu  sama lain. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada  mempertahankan  hidup dengan  layak,  akan  tetapi  masih  banyak  berbagai  kebutuhan  lain  yang beraneka macam sebagai penunjang kebutuhan hidup yang lainnya. Di era modern di  mana  kebutuhan  hidup  mahal,  setiap  individu masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mendapatkan pekerjaan  dan  penghasilan  yang cukup.
Bagaimanapun,  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selamanya tidak puas dengan sesuatu, maka cara yang ditempuh atau digunakan untuk mendapatkannya  adalah  dengan  meminjam  dana  ke  bank.  Dalam memperoleh  uang  tunai,  pada  awalnya  ia  harus  mengikatkan  diri pada kesepakatan  yang  dibuat  olehnya  dan  penyewa,  orang  yang  membuat perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan uang dengan bos pinjaman dikenal sebagai orang yang berhutang atau debitur. Dalam hal peminjaman dana  di  antara  para  pihak,  hal  itu  dapat  menyebabkan  pelanggaran kontrak.  Awal  mula  kata  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
khususnya  wanprestie,  yang  mengandung  arti  tidak  terpenuhinya komitmen-komitmen  yang  ditentukan  dalam  pengaturan  sebagai  suatu bentuk  komitmen  yang  timbul  karena  undang-undang.  Untuk  situasi  ini, peristiwa wanprestasi dapat diurutkan dengan cara yang berbeda, misalnya, menyelesaikan pencapaian tetapi terlambat,  melakukan pencapaian  tetapi tidak  setara  dengan  persetujuan di  awal,  dan  secara  mengejutkan  tidak membuat  pencapaian  dengan  cara  apa  pun.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengaturan  yang  memadai  dalam  mencapai  kesepahaman  antara  pihak debitur dan pemberi pinjaman (kreditur). 1
Kepailitan  menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  adalah  Sita umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  Hakim  Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2 sedangkan jika kita tinjau syarat dari adanya putusan pailit sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  yaitu  mempunyai  dua atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas  permohonan satu  atau  lebih  kreditornya.  Berdasarkan  permasalahan  yang  dipaparkan, rumusan  masalah  yang  diangkat  yaitu  “Bagaimana  tinjuan  umum  hukum kepailitan  dan  personal  guarantee?  dan  bagaimana  kepailitan  personal guarentee yang melepasakan hak asasi manusia?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan dalam  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif,  dimana  data  yang  digunakan  yakni menggunakan  bahan  Pustaka yaitu  data  sekunder  (Soekanto  &  Mamudji,
1 Disemadi,  H.  S.  (2019).  Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles. Diponegoro Law Review, 4(2),  hlm. 194-208.
2 Huzhayya, Alfian. (2019). Kepailitan Personal Guarantee Terhadap Pelepasan Hak Istimewa. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
2006).  Data  tersebut  disusun  dan  dikumpulkan  melalui  metode  hukum untuk  memahami  dan  menganalisis  secara  komprehensif  hierarki peraturan perundang- undangan yang terkait dengan masalah  hukum yang sedang  ditangani  (Marzuki,  2010).  Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu berfokus  pada  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  melalui  peraturan perundang-undangan, khususnya “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang”. 3
Bahan hukum tersier, yang memuat tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diperoleh dari buku- buku, penilaian para ahli hukum sejauh tulisan,  dan artikel-artikel  di  internet  (Anisah,  2017).  Terakhir,  bahan hukum  tersier  yang  diperoleh  dari  kamus  hukum  dan  kamus  terkait lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjuan Umum Hukum Kepailitan dan  Personal Guarantee
Kepailitan  berasal  dari  kata  dasar  pailit.  Pailit  yakni  segala  sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa keadaan berhenti membayar utang,  dalam  hal  inni  utang  debitor  yang  telah  jatuh  tempo.  Bila ditelusuri  secara  lebih  mendasar,  bahwa  istilah  “pailit”  dijumpai  di dalam  perbendaharaan  bahasa  Belanda,  Perancis,  Latin  dan  Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Pengaturan kepailitan tak luput pula dari  sisi  yuridis  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ketentuan Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa : “Kepailitan adalah sita umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas”  Kepailitan  dalam  kepustakaan Black’s  law  dictionary menyatakan “ Bankrupt is the  state or condition of one who is unable to
3 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
pay  his  debts  as  they  are,  or  become,  due ”. Sesuai dengan Penjelasan Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Kepailitan, 4 kreditor  yang  dapat  mengajukan permohonan  pailit  terhadanp  debiturnya  adalah  kreditor  konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.
Jadi  dalam  peraturan  kepailitan  di  Indonesia  satu  orang  kreditur  dapat mengajukan  kepailitan  terhadap  debiturnya  apabila  syarat-syarat kepailitan tersebut terpenuh. Black mengartikan bahwa  prinsip   sebagai “ a  fundamental  truth  or  doctrine,  as  of  law;a  comprehensive  rule  of doctrine  which  furnishes  a  basis  or  origin  for  others ”  .  Bruggink menyatakan  bahwa  asas/  prinsip  hukum  adalah  suatu  nilai  yang melandasi norma hukum.
Selanjutnya  Bruggink  mengikuti  pendapat  Paul  Schoten  bahwa  asas hukum merupakan pikiran- pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang  sistem  hukum  masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan perundang-undangan  dan  putusan  hakim,  yang  berkenaan  dengan ketentuan- ketentuan dan keputusan-keputusan individual. Utang dalam Pasal  1  Angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yaitu  : “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah  uang  baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang  timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib  dipenuhi  oeh  Debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi member  hak kepada  kreditor  untuk  mendapatkannya  dari  harta  kekayaan  debitor”. Syarat  mengajukan  permohonan  pailit  tertuang  jelas  dalam  Pasal  2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yaitu  :  “Debitor  yang mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditor  dan  tidak  membayar  lunas
4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 5
Pengertian Personal Guarantee Istilah personal guarantee sering disebut pula  sebagai  penanggungan  utang  atau  borgtocht  adalah  suatu persetujuan  di  mana  pihak  ketiga  guna  kepentingan  kreditur mengikatkan  dirinya  untuk  memenuhi  kewajiban  debitur  apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibanny Jaminan perorangan  atau  yang  disebut  dengan  personal  guarantee  merupakan pernyataan  kesanggupan  yang  diberikan  oleh  pihak  ketiga  untuk menjamin  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  debitor  kepada  para kreditornya apabila debitur tersebut melakukan wanpretasi.
Pengaturan  terkait  personal  guarantee  diatur  di  dalam  KUH  Perdata dalam Buku III Bab 17 Pasal 1820-1850. Menurut ketentuan pasal 1831 dan 1837 KUH Perdata, penjamin atau yang disebut personal guarantee berhak  untuk  menuntut  agar  debitor  ditagih  lebih  dulu,  bilamana  ada kekurangan  barulah  kekurangan  tersebut  ditagih  kepada  personal guarantee.  Dapat  disimpulkan  bahwasanya  dalam  pengajuan  perkara kepailitan harus adanya konsep utang sebagai syarat permohonan pailit, karena  tanpa  adanya  utang  esensi  kepailitan  menjadi  tidak  ada. Kepailitan  dalam  kepustakaan  Black’s  law  Dictionary  Serlika  Aprita 1 , menyatakan “ Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due”.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  adalah  hukum privat  yang  mengatur  kepentingan  pribadi.  KUH  Perdata  menjelaskan pemahaman  keseluruhan  dari  jaminan  individu  yang  merupakan pengaturan  yang dibuat  oleh  pemberi  pinjaman/kreditur  kepada pihak
5 Ayundah, Rahmi, (2021). Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUH Perdata. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9,
No. 3
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
ketiga  dengan  sertifikasi  memenuhi  komitmen  orang  yang  berhutang sesuai  dengan  pemahaman  yang  dia  buat  untuk  bank  sebagai  kreditur. Penjamin  yakni,  untuk  lebih  tepatnya  pihak  ketiga,  dapat  dilakukan dengan  sepengetahuan  orang  yang  berhutang. 6 Karena  perjanjian sebagai  penjamin  tergantung  pada  rasa  sukarela  dari  penjamin  untuk menjamin kelancaran pelaksanaan komitmen dari orang yang berutang.
Dari  perspektif  adanya  jaminan  pribadi,  undang-  undang  mewajibkan penjamin untuk menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi. Seperti disebutkan sebelumnya, perjanjian  jaminan  perorangan  ( personal  guarantee )  adalah  bersifat tambahan,  tetapi  dari  perspektif  pemenuhan  kewajiban  ( accessory ), dapat juga bersifat subside (mengurangi). Artinya, apabila debitur lalai melaksanakan utangnya, penjamin memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,  dan  debitur  telah  memenuhi  kewajiban  melunasi  utangnya, jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya disebut  sebagai  KUH  Perdata)  dalam  Pasal  1131  berbunyi  “Segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  aka  nada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk semua perikatan  perorangan”.
Dapat  disimpulkan  bahwasannya  segala  asset  berupa  harta  benda  dari pihak  debitur  dapat  dijadikan  jaminan  utang,  bilamana  didalam kesepakatan  utang  piutang  tersebut  tidak  di  barengi dengan  perjanjian jaminan.  Sedangkan  jaminan  khusus  terdapat  dua  macam  yakni jaminan  perorangan  dan  jaminan  kebendaan. 7 Agar  dapat  diperoleh gambaran  yang  lebih  kompleks mengenai  pengertian  kepailitan  maka
6 Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Jurnal, Vol. 3. No, 1.
7 Siregar,  A.  M.  (2019).  Penyelesaian  Kredit  Macet  dengan  Jaminan  Personal  Guarantee  yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredi. Jurnal Wawasan Yurdika, Vol. 4. No. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
penulis  akan  mengutip  beberapa  pengertian  kepailitan  menurut beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :
1. Kartono  :  “Kepailitan  adalah  suatu  sitaan  dan  eksekusi  atas seluruh  harta  kekayaan semua  krediturnya  bersama-sama  yang pada  waktu  debitur  dinyatakan  pailit  mempunyai  piutang  dan untuk  jumlah  yang  masing-masing  kreditur  dimiliki  pada  saat itu”.
2. E.Suherman : “Pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat  konservatoir  dan  pihak  yang  dinyatakan  pailit  hilang penguasaannya atas harta benda yang dimilikinya”.
B. Kepailitan  Personal  Guarentee  yang  Melepasakan  Hak  Asasi Manusia
PT. Bank Mayapada Internasional, TBK sebagai  Kreditur (Pemohon  Pailit)  PT.  Bank  Mayapada  Internasional,  TBK  adalah suatu  perusahaan  Indonesia  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  dan bergerak  di  bidang  jasa  keuangan  perbankan.  Bank ini  didirikan  dan berdasarkan  hukum  Negara Republik  Indonesia  yang  berkedudukan di      Mayapada  Tower  lantai  dasar-lantai  3  Jl.  Jendral .   Bahwa berdasarkan Akta  Jaminan  PribadI  ( Borgtocht )  Nomor  107  tanggal 28  September 2012 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris  di  Jakarta  tersebut  Termohon Pailit  sebagai  Penjamin  telah melepaskan  semua hak  istimewa  dan  wewenang  yang  dimilikinya berdasarkan  undang-undang,  sebagaimana  terkutip sebagai  berikut  : “bahwa  pengikatan  sebagai  Penjamin  tersebut  dilakukan  dengan melepaskan semua  hak  istimewa  dan  wewenang  yang  pada umumnya diberikan  kepada  Penjamin  oleh  undang-undang,  khususnya  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  Indonesia sebagai  berikut:  Sudirman  Kav.28  Jakarta  Selatan,  Pasal  1831  dan Pasal  1833,  yaitu  hak  untuk meminta  Kreditur,agar  harta  kekayaan Debitur disita  dan  dijual  terlebih  dahulu,  untuk  membayar semua
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
kewajiban yang harus dipenuhi oleh   Debitur. 8
Berdasarkan ketentuan Pasal  1837,  yaitu  hak  untuk  meminta         Kreditur agar membagi hutang tersebut diantara penjamin.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  uraian  pertimbangan hukum  diatas, pada  akhirnya  majelis  hakim  berpendapat  hukum bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  dari  pemohon  pailit  harus dikabulkan  karena  telah  terdapat  fakta atau  keadaan  terbukti  secara sederhana  bahwa   persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana dimaksud  ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  dan Pasal  8  Ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  telah  terpenuhi. Maka dengan  kata  lain  Putusan  Mahkamah  Agung pada  tingkat  Peninjauan Kembali  memperkuat putusan  Judex  Juris  dan  Judex  Facti  dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/K/Pdt.Sus- Pailit/2015 5, dan Putusan Pengadilan Niaga  Nomor 49/Pdt.Sus /Pailit/
2014/PN.Niaga-Jkt.Pst yaitu:  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Hakim  pada  tingkat  kasasi  melalui  Prof.  Dr.  Takdir Rahmadi,  S.H, LL.M Hakim Agung yang ditetapkan Mahkamah Agung menghasilkan putusan  sebagai  berikut:
a. Menolak  permohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi  Arifin tersebut.
b. Menghukum  pemohon  kasasi  dahulu  termohon  pailit  untuk membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat kasasi  yang  ditetapkan sebesar  Rp.  5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Kewajiban penjamin juga dapat muncul  jika  pemegang  rekening  tidak
8 Disemadi,  H.  S.  (2019).  Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles. Diponegoro Law Review, 4(2), hlm.194-208.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
dapat memenuhi  komitmennya  untuk  mengurus kelebihan  kewajiban karena cacat yang  sebenarnya,  masalah  mental  dan  penyakit serius yang  membuat  kondisi  keuangan  orang  yang berutang  saat  ini tidak perlu diurus  sisa kewajibannya. 9
Dalam  kondisi  ini  penjamin  akan bertindak  sebagai  pengganti  situasi peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dengan keadaannya  sebagai pengganti  penjamin,  ia  dapat  mengajukan  permohonan  untuk melakukan  pembangunan  kembali  perjanjian  kredit  yang  lalu sehingga  penjamin  dapat  memutuskan  perkiraan untuk  melaksanakan komitmen  dalam  melunasi kewajiban pemegang rekening.
Dalam  penanganan kredit  bermasalah,  bank  harus  bertumpu  pada proses  utama  penanganan  kredit  bermasalah  yaitu upaya optimalisasi kredit  (Nevi  &  Murlyta,  2019)  Dalam  hal  pihak  debitur  atau penjamin  tetap  lalai  dalam  memenuhi  prestasinya  sedang  pihak kreditur  sudah  melakukan  Tindakan  yang  bersifat persuasive  terhadap debitur,  dengan  menyerahkan  surat  peringatan  pada  pihak  debitur. Apabila  kreditur  telah  memenuhi  semua  prosedur  administrasi  akan tetapi sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka dari itu pihak kreditur berwenang  melakukan  Tindakan  akhir  berupa  penyitaan  terhadap barang  jaminan  dan  melaksanakan  lelang  (Vunieta,  2019).  Konsep dasar  kepailitan sebenarnya  berasal  dari  ketentuan  Pasal  1131  KUH Perdata.
Pasal  itu  menyatakan  bahwa  semua  barang  baik  yang  bergerak maupun  barang  yang  tidak  bergerak  kepunyaan  debitor,  Pasal  1 Angka  (3)  mendefinisikan  yang  dimaksud  dengan  debitor  adalah sebagai  berikut  :  “debitor  adalah  orang  yang mempunyai  piutang karena  perjanjian  atau  undang-  undang  yang  pelunasannya  dapat
9 Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
ditagih  di  muka  pengadilan”  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor  itu. 10 20  Menurut  Pendapat  Kartini  Muljadi,isi  dari  rumusan pasal 1131  KUH  Perdata  menunjukan  bahwa  setiap  tindakan  yang dilakukan  seseorang  dalam  lapangan  harta  kakayaan  selalu  akan membawa  akibat  terhadap  harta  kekayannya  baik  yang  bersifat menambah  jumlah  harta  kekayaanya  maupun  yang  nantinya  akan mengurangi  jumlah  harta  kekayaan  (debit).  Dapat  disimpulkan bahwasanya dalam pengajuan perkara kepailitan harus adanya konsep utang  sebagai  syarat  permohonan  pailit,  karena  tanpa  adanya  utang esensi kepailitan menjadi tidak ada. 11

## IV. KESIMPULAN
Kepailitan  adalah  suatu  sitaan  dan  ekseusi  atau  seluruh  kekayaan  si debitor ( orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor – kreditornya  (orang-orang  berpiutang).  Ada  juga  pengertian  hukum kepailitan  menurut  undang-  undang  nomor  37  tahun  2004  “Kepailitan adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undangundang ini”. tanggung jawab personal  guarantee  dalam  kepailitan  adalah  menjamin  terlaksananya seluruh  pembayaran  utang  debitur  kepada  kreditur  dengan  jaminan menggunakan  personal  guarantee  itu  tersendiri  sebagai  bentuk pertanggung jawaban hukum.bedasarkan pasal 1820 KUH perdata,jaminan  seseorang  atau  persomal  guarantee  adalah  suatu perjanjian  dimana  seorang  pihak  ketiga,guna  kepentingan,  si  berpiutang,
10 Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Jurnal, Vol. 3, No, 1
11 Vuineta.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Emiten  Atas  Cidera  Janji  Pada  Perjanjian Full Commitment. Jurnal Universitas Narotama Surabaya, Vol. 3, No. 2
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66
mengingatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu tidak memenuhinya.
Pengesampingan hak asasi manusia penanggung,dapat dimohonkan pailit tanpa dipailitkan/bersamaan dengan kepailitan debitor prinsipal.penanggung  melalui  perjanjian  hak  asasi  manusia  yang  berjanji untuk  bersedia  diambil  hartanya  yang  membantu  melunasi  pelunasan debitor  dan  kreditor,tetapi  bukan  bersedia  untuk  diajukan  pailit,  fakta kepailitan  penanggung  dalam  berbagai  kasus  menggambarkan  tidak sejalannya  praktik  personal  gruantee  dan  teori  penanggung,jika penanggung  pailit  ,maka  dari  penanggung  dalam  berbagai  bukan  lagi yang  membantu  debitor.  Didukung  dengan  isi  perjanjian  hak  asasi manusia  yang  tidak  memuat  ketentuan  mengenai  bagaimana  kedudukan penanggung  jawab  jikat  terjadi  kepailitan  debitor.  Jika  tiba-  tiba penanggung  pailit,  maka  teori  tujuan  kepailitan  yang  mana  untuk membagi partisipal tentu tidak tercapai (terlebih ketika yang dibagi adalah harta  penanggung  saja)tidak  tercapai  dan akhirnya  kepastian  hukum  pun tidak terwujud.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2375 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                          Hal: 54 – 66

## DAFTAR PUSTAKA
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian     Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anisah.  (2017).  Personal  Guarantee  dan  Corporate  Guarantee  Dalam  Putusan Peradilan Niaga. Jurnal Hukum , Vol. 3, No. 1 Ayundah,  Rahmi,  (2021).  Tanggung  Jawab  Personal  Guarantee  Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUH Perdata . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha Vol. 9, No. 3 Huzhayya,  Alfian.  (2019). Kepailitan  Personal  Guarantee  Terhadap Pelepasan Hak Istimewa. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nevi,  S.,  &  Murlyta.  (2019).  Personal  Guarantee  Terhadap  Perjanjian  Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development   Jurnal , Vol.
3, No, 1
Vuineta. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full  Commitment . Jurnal  Universitas Narotama  Surabaya , Vol. 3, No. 2 Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh, A.  I. (2020). Banking  credit  restructuring  policy amid  COVID-19  pandemic in  Indonesia. Jurnal  Inovasi  Ekonomi , 5(02)
Disemadi,  H.  S.  (2020).  Reformasi  Kebijakan  Bisnis  Lembaga  Keuangan
Perbankan Syariah di Indonesia. Justitia Jurnal Hukum , 4(1).
Siregar,  A.  M.  (2019).  Penyelesaian  Kredit  Macet  dengan  Jaminan  Personal Guarantee  yang  Meninggal  Dunia  Sebelum  Pelunasan  Kredi. Jurnal Wawasan Yurdika , Vol. 4, No. 2 Disemadi,  H.  S.  (2019). Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s Business  Credit  As  Implementation  Of  Prudential  Principles . Diponegoro Law Review , 4(2), 194-208.