## Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Kantor Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
Dea Nur Salsabila 1 , Avininda Dewi Nindiasari 2
1˒2 Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora Universitas ‘Aisyiyah, Yogyakarta E-mail: deanurslsbila@gmail.com 1 , avinindadn@unisayogya.ac.id 2
Article History: Received: 15 Juni 2023 Revised: 25 Juni 2023
Accepted: 02 Juli 2023
Abstract: Penelitian yang merujuk pada PSAP Nomor 07 tentang aset tetap pada Kantor Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan asset tetap pada Kantor Kapanewon Depok terhadap PSAP Nomor 07. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil wawancara penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yaitu berupa Laporan inventaris tahun 2021, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2021, Peraturan Undang-Undang, Buku, dan Website Kantor Kapanewon Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan aset tetap di Kantor Kapanewon Depok telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 baik dari pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Klasifikasi aset tetap yang ada di Kantor Kapanewon Depok telah sesuai dengan PSAP nomor 07, akan tetapi Kantor Kapanewon Depok ini tidak memiliki aset tetap berupa tanah, sehingga dalam kegiatan operasional pemerintahan tanah yang diperoleh merupakan hasil sewa tanah dengan Desa Condongcatur. Aset tetap yang ada di Kantor Kapanewon Depok telah mimiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga dapat dikatakan sebagai aset tetap.
Keywords: PSAP No. 07, Akuntansi Aset Tetap, Kapanewon Depok
PENDAHULUAN Menurut Rifandi (2018) pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan, tidak terkecuali pertanggungjawaban
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
terhadap pengadaan maupun pengelolaan aset. Sejak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap yang mana pernyataan tersebut sudah ditetapkan untuk seluruh unit pemerintahan negara/daerah yang menyajikan laporan keuangan agar memperoleh tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, perolehan, penyusutan, dan pengungkapan yang diperlukan, agar mengetahui apakah instansi pemerintahan telah melakukan pengelolaan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akuntansi Aset Tetap dalam sebuah Instansi Pemerintahan merupakan suatu bentuk pengelolaan barang milik negara/daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial dimasa yang akan datang serta dapat diukur dengan satuan uang. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan harus menyajikan laporan yang jelas dan wajar demi terwujudnya good goverment governance (Rifandi, 2018a), sehingga peran akuntansi dalam instansi pemerintahan sangalah penting. Upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas yang berupa keterbukaan perintah dalam mengelola sumber daya publik (Rifandi, 2018b). Pentingnya memiliki akuntansi dalam suatu pemerintahan agar memperoleh informasi dalam menunjang terciptanya pemerintahan yang betul jujur dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah di berikan pemerintah dalam melayani masyarakat apalagi tentang aset (Moray et al., 2021). Pengelolaan aset tetap tidak lepas dari resiko kehilangan, kerusakan atau berkurangnya umur manfaat dari barang tersebut, sehingga kondisi aset tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan akan terjadinya ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan yang disajikan. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan (Korompis & Sondakh, 2021). Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Menurut PSAP No. 07, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus di pindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan aset tetap pemerintahan salah satu faktornya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan masalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap neraca atau laporan keuangan, dengan demikian Lembaga pemerintahan perlu melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur (Dwitayanti & Zahara, 2019).
Penelitian mengenai pengelolaan aset tetap terhadap PSAP Nomor 07 pada instansi pemerintahan di Indonesia menghasilkan beberapa kelemahan yang ditemukan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Dwitayanti et al. (2019) di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa pada Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap yang dilakukan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yang masih belum sesuai dengan penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliantoro et al. (2021) di BPKAD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dapat disimpulan bahwa BPKAD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau belum pernah melakukan penyesuaian atas penghapusan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang telah rusak dan habis umur manfaatnya. BPKAD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau hanya melakukan penghapusan aset tetap tersebut dan menambahkan aset tetap tersebut kedalam aset lainnya sehingga nilai aset yang dilaporkan pada neraca tersebut lebih tinggi karena tidak
dihapuskannya akumulasi penyusutan tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Windasari, (2021) di Kantor Kecamatan Talang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan aset tetap pada kantor Kecamatan Talang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 dikarenakan pada nilai penyusutan aset tetap yang dicatat berbeda dengan CALK serta informasi pengungkapan aset tetap tidak lengkap dan ada beberapa aset yang masih digunakan walaupun aset tersebut sudah rusak. Maka pengelolaan aset tetap di kantor Kecamatan Talang belum sesuai dengan PSAP Nomor 07.
Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota. Kapanewon merupakan wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh Kapanewon Depok sebanyak 343 barang, diantaranya adalah kendaraan bermotor, mesin-mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan aset lainnya. Kapanewon Depok juga memiliki 3 Bangunan Gedung tempat kerja, 5 Bangunan Gedung Kantor dan 2 Bangunan candi/tugu peringatan. Selain itu juga kantor Kapanewon Depok ini tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan aset Infrastruktur berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dari rangkaian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penerapan sistem akuntansi aset tetap yang baik, jujur dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai dengan pengungkapan aset tetap tersebut dalam neraca yang di laporkan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar yaitu Pernyataan Standar Auntansi Pemerintahan (PSAP) (Mulyati et al., 2023; Pirani et al., 2023). Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Kantor Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Dasar hukum yang digunakan Kantor Kapanewon Depok dalam menyusun laporan keuangan mengenai pengelolaan aset tetap adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah sehingga penulis juga tertarik melakukan penelitian apakah penyusunan laporan keuangan mengenai aset tetap juga sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset tetap.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini melakukan analisis data mengenai kesesuaian pengelolaan aset tetap dengan PSAP Nomor 07 pada Kantor Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sampai selesai. Tempat penelitian ini yaitu Kantor Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk uraian secara deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu:
1. Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Inventaris
2. Staf Pengelolaan Aset Tetap Kantor Kapanewon Depok.
3. Staf Pengelolaan Laporan Keuangan Kantor Kapanewon Depok.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Keuangan Daerah.
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik observasi dengan melakukan pengamatan terhadap pengelolaan aset tetap yang dimiliki kantor Kapanewon Depok yaitu dengan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
melakukan pengamatan pada sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan aset tetap, cara pemeliharaan aset tetap berupa gedung dan bangunan, serta cara pengkodean aset tetap yang dimiliki Kantor Kapanewon Depok tahun 2021.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada sumber informasi seperti Kepala Bagian Pengelolaan Aset Tetap, Staf Pengelolaan aset tetap dan Staf Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kapanewon
Depok yang mengelola laporan aset tetap.
3. Dokumentasi Dalam penelitian ini Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah suatu dokumen tertulis atau berupa gambar/foto untuk melengkapi sebagai bukti kebenaran suatu informasi yang diperoleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kasifikasi Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Kapanewon Depok baik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya yang dikelola langsung oleh Kantor Kapanewon Depok dengan merujuk pada PERBUP Sleman Nomor 21 Tahun 2014. Klasifikasi aset tetap yang dimiliki Kantor Kapanewon Depok ini sudah sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 yaitu berupa Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset tetap lainnya, akan tetapi Kantor Kapaneweon Depok ini tidak memiliki Aset berupa Tanah seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan staf pengelolaan aset tetap Kantor Kapanewon Depok bahwa Tanah yang kami pakai ini diperoleh dengan cara sewa tanah dengan Desa Condong Catur sehingga tanah ini merupakan aset Desa dan disewa oleh Pemerintahan Kabupaten Sleman melalui BPKAD untuk dijadikan Kantor Kapanewon Depok, sehingga tidak dilaporkan di dalam CALK. Aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Kapanewon Depok ini telah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

## Tabel 1 Nilai Aset Tetap Kantor Kapanewon Depok
31 Desember 2021
Jenis Aset Tetap Total Tanah - Peralatan dan Mesin 2,043,284,637.5 Gedung dan Bangunan 8,012,465,622.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya 222,266,550.0 Kontruksi dalam Pengerjaan - Akumulasi Penyusutan (2,704,103,208.3) TOTAL 7, 573,913,601.99
Sumber: CALK Kantor Kapanewon Depok tahun 2021
Pengakuan Aset Tetap
Kantor Kapanewon Depok memperoleh aset tetap dengan cara pembelian langsung, hibah/donasi, dan secara dropping. Pada Kantor Kapanewon Depok untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara dropping berasal dari BPKAD. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan staf pengelolaan aset tetap Kantor Kapanewon Depok mengatakan bahwa pihak Kantor Kapanewon Depok melakukan pengajuan mengenai barang apa saja yang kami butuhkan, setelah itu akan menyusunnya kedalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan akan langsung di proses oleh BPKAD, dan akan langsung mengeluarkan berita acara penyerahan barang sebagai bukti kepemilikan atas aset tetap tersebut.
Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Kapanewon Depok sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam pengakuan aset tetap.
Tabel 2 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh Kantor Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Aset berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan Suatu Aset perlatan dan mesin, serta gedung dan bangunan yang apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan Sesuai Biaya perolehan aset dapat di ukur secara andal Biaya perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin, serta Gedung dan bangunan telah diukur secara handal. Sesuai Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas Aset yang diperoleh termasuk peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas Sesuai Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Pengadaan peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan Sesuai Pengakuan aset teap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah Pengakuan aset tetap peralatan dan mesin serta Gedung dan bangunan akan sangat handal apabila ada bukti telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya telah berpindah
Sesuai

## Sumber: Data Olahan, 2023
Pengukuran Aset Tetap Barang berwujud yang telah memenuhi kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lainnya dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Pengukuran yang diterapkan oleh Kantor Kapanewon Depok dalam menyajikan dan Menyusun laporan keuangan adalah dengan menggunakan biaya perolehan. Aset tetap yang dicatat sebesar pengeluaran atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tabel 3 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap oleh Kantor Kapanewon
Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan Biaya perolehan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan telah disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung. Biaya perolehan aset tetap menggambarkan jumlah biaya yang diajukan seperti harga belinya yang dapat distribusikan secara langsung untuk memperoleh aset sampai siap pakai.
Sesuai

## Sumber: Data Olahan, 2023
Penilaian Awal Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 nilai awal perolehan aset tetap harus diukur dengan menggunakan biaya perolehan, namun apabila aset tetap tersebut tanpa nilai perolehan maka aset tetap tersebut harus diukur menggunakan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima oleh pemerintahan melalui donasi atau hadiah maka nilai awal aset tetapnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan jika tanpa nilai maka menggunakan nilai wajar. Penilaian awal aset tetap yang ada di Kantor Kapanewon Depok sudah menggunakan biaya perolehan pada saat perolehan awal.

## Tabel 4 Perbandingan Penilaian Awal Aset Tetap oleh Kantor
Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, awalnya diukur berdasar biaya perolehan. Nilai awal yang diperoleh dari aset tetap harus sesuai dengan harga perolehannya, termasuk dengan tambahan biaya yang menyertai tengan perolehan aset tetap tersebut Sesuai Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Aset tetap yang diperoleh berasal dari hibah atau donasi dan tidak memiliki biaya perolehan maka harus diukur menggunakan nilai wajar Sesuai
Sumber: Data Olahan, 2023
Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset bersangkutan. Pada Kantor Kapanewon Depok telah melakukan perpanjangan masa manfaat aset yang kemungkinan besar akan memberikan masa manfaat di masa yang akan datang yaitu seperti aset tetap yang sudah menjadi hak milik Kantor Kapanewon Depok maka akan mengeluarkan biaya pemeliharan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh staf pengelolaan aset tetap Kantor Kapanewon Depok dalam wawancara penelitian bahwa Kantor Kapanewon Depok telah memunculkan biaya pemeliharaaannya atas aset tetap agar dapat bermanfaat untuk waktu yang akan datang. Biaya pemeliharaannya akan dicatat sebagai beban pemeliharan di dalam laporan keuanga.
Adapun biaya pengeluaran dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi yang mana telah ditetapkan dalam kebijakan akuntasi yang sudah di atur dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap mengenai nilai minimum kapitalisasi. Nilai Kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru suatu aset tetap, maka jika pada nilai perolehan aset tetap kurang atau dibawah dari nilai minimum kapitalisasi yang ditetapkan maka aset tetap tersebut tidak di laporkan sebagai aset di dalam neraca.
Tabel 5 Perbandingan Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap oleh Kantor Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap agar dapat memperpanjang manfaat di masa yang akan datang sehingga dapat digunakan dengan jangka waktu yang begitu lama seperti halnya dengan melakukan pemeliharan, perbaikan-perbaikan kerusakan kecil atau besar.
Sesuai,. Menetapkan nilai minimum kapitalisasi agar suatu Batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak Telah menetapkan nilai minimum kapitalisasi suatu aset agar dapat digunakan ketika melakukan penambahan atau pelepasan suatu aset, nilai perolehan aset tetap yang kurang atau dibawah dari nilai minimum kapitalisasi yang ditetapkan maka aset tetap tersebut tidak di laporkan sebagai aset di dalam neraca
Sesuai,

## Sumber: Data Olahan, 2023
Penyusutan Aset Tetap Dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap di jelaskan bahwa nilai penyusutan untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periode, melainkan diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi. Perhitungan penyusutan pada Kantor Kapanewon Depok dilakukan secara otomatis atau dihitung menggunakan sistem setiap semester (6 bulan) selama masa manfaat. Sistem yang digunakan Kantor Kapanewon Depok dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah Sistem Informasi Aset Daerah (SIMAset) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aset daerah.
Tabel 6 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap oleh Kantor Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Nilai penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban operasional Perhitungan nilai penyusutan aset tetap pada satu semester telah diakui sebagai pengurangan nilai tercatat dalam neraca dan beban penyusutan di laporan operasional. Nilai penyusutan dihitung berdasarkan perolehan awal aset tetap tersebut.
Sesuai

## Sumber: Data Olahan, 2023
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada penghentian dan pelepasan suatu aset tetap dieliminasi dari neraca Ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Pada Kantor Kapanewon Depok ini telah melakukan penghentian dan pelepasan aset tetap yang sudah tidak ada manfaat ekonominya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam wawancara penelitian dengan staf pengelolaan aset tetap Kantor Kapanewon Depok bahwa aset tetap yang sudah rusak akan langsung dihentikan dan ditarik oleh BPKAD sehingga langsung dihapuskan dalam laporan keuangan.

## Tabel 7 Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh Kantor
Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan
datang.
Dalam hal penghentian dan pelepasan aset tetap yang telah dilakukan oleh Kantor Kapanewon Depok aset yang sudah rusak tersebut akan diklasifikasi ke aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Dan jika sudah ada berita acara terkait penarikan aset tetap maka aset tetap akan dihapuskan dari laporan keuangan. Sesuai Aset tetap yang dihentikan dari Aset tetap yang sudah tidak memiliki Sesuai
penggunaan aktif dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
nilai manfaat dari penggunaan aktif maka akan langsung dipindah ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

## Sumber: Data Olahan, 2023
Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada pengungkapan aset tetap dijelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (Carrying Amount), Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan, pelapasan, akumulasi dan perubahan nilai, dan mutasi aset tetap lainnya serta mengungkapkan nilai Penyustan aset tetap. Pos akun aset tetap yang dimiliki Kantor Kapanewon Depok telah disajikan di neraca dan diungkapkann di CALK. Nilai akun Aset tetap yang tercantum pada laporan keuangan merupakan nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kantor Kapanewon Depok ini telah melakukan rekonsiliasi aset tetap yang dimiliki dan telah mencatat rincian mutasi pertambahan atau pengurangan aset tetap pada tahun 202.
Tabel 8 Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh Kantor Kapanewon Depok dengan PSAP No. 07 PSAP Nomor 07 Kantor Kapanewon Depok Keterangan Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Aset tetap yang diungkapkan berdasarkan harga perolehan saat aset tetap itu diperoleh. Sesuai Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Nilai penyusutan harus diungkapkan secara jelas di dalam CALK serta metode perhitungan penyusutan yang digunakan menggunakan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Sesuai Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keungan Setiap jenis aset seperti tanah, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya harus diungkapkan secara terpisah didalam neraca dan harus terperinci didalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya Laporan keuangan harus mengungkapkan hasil rekonsiliasi aset tetap yang tercatat yang mana aset tetap setiap tahunnya apakah mengalami penambahan atau pengurangan sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian anatara fisik
Sesuai
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dengan catatan.

## Sumber: Data Olahan, 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di Kantor Kapanewon Depok, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pengelolaan Aset Tetap pada Kantor Kapanewon Depok telah diaksanakan dan sesuai dengan PSAP No. 07. Pengakuan, Pengukuran, Penilaian awal, Pengeluaran setelah perolehan, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengukapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07.
2. Klasifikasi aset tetap yang ada di Kantor Kapanewon Depok ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 akan tetapi Kantor Kapanewon Depok tidak memiliki aset tetap berupa tanah, sehingga Kantor Kapanewon Depok dalam kegiatan operasional pemerintahannya menggunakan tanah dengan cara sewa tanah dengan Desa Condongcatur yang dikelola langsung dengan BPKAD dan dijadikan sebagai bangunan Kantor Kapanewon Depok.
3. Aset tetap yang ada di dalam Kantor Kapanewon Depok telah memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.
1. Bagi Kantor Kapanewon Depok a. Pengelolaan aset tetap Kantor Kapanewon Depok telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset tetap, sehingga hal ini harus tetap dipertahankan dan dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.
b. Pada perhitungan nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus seharusnya dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dan menggunakan sistem aplikasi, sehingga tidak hanya mengandalkan sistem aplikasi yang digunakan saja, karena dapat dilihat bahwa nilai aset tetap yang dimiliki Kantor Kapanewon Depok ini sangat besar maka akan lebih akurat apabila dihitung dengan cara manual juga.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya a. Menambahkan indikator yang lebih terperinci lagi agar dapat memperjelas penerapan PSAP Nomor 07 seperti menambahkan indikator mengenai perolehan secara gabungan, pertukaran aset, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, dan penilaian kembali aset tetap.
b. Menggunakan metode kuantitatif agar data yang diperoleh lebih akurat lagi.

## DAFTAR REFERENSI
Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2019). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Jurnal Bisnis Darmajaya , 4 (1), 81–96.
Korompis, S., & Sondakh, J. J. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan NO.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara. In Mawikere.…. 123 Jurnal EMBA (Vol. 9, Issue 1). https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.31976
Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (1), 433–444. Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (7), 3004–3012. https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1207 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2014 Akuntansi Keuangan Daerah Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual , Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah ,
2 (6), 485–497.
Rifandi, M. (2018a). Pengaruh Etika, Pengalaman dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit. Jurnal EBBANK , 9 (2), 19–26.
Rifandi, M. (2018b). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Relasi : Jurnal Ekonomi , 14 (2), 48–61. https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.263 Windasari, L. (2021). ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP BERDASARKAN PSAP N0. 07 PADA KANTOR KECAMATAN TALANG (Issue 07). Politeknik Harapan Bersama.
Yuliantoro, H., & Arifulsyah, H. (2021). Analisis Strategis Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi , 7 (1), 1–10. https://doi.org/10.31289/jab.v7i1.3952