Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM:  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak,  dan Modernisasi Sistem
Afuan Fajrian Putra 1
1 Universitas Islam Indonesia, D. I. Yogykarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H25, D90
Keywords :
tax compliance, taxprayer, msme

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  factors  that  have  an influence on tax compliance. The independent variables used in this study are the variables of tax knowledge, tax sanctions, and tax  modernization  that  will  be  tested  partially  and simultaneously on their influence on tax compliance. This study will  examine  these  factors  both  simultaneously  and  partially. The  population  of  this  study  is  all  MSMEs  registered  in  the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Sleman Regency. While the determination of the number of samples in this study using the Slovin formula and obtained the results of 100 respondents. However, not all data can be processed but as many as 85 respondents. Data collection techniques used in this study  were  to  use  a  questionnaire  and  data  analysis  methods using multiple regression with analysis tools using SPSS version 16.  The  results  of  this  study  indicate  that  partially  and simultaneously variables of tax knowledge, tax sanctions, and modernization  have  a  significant  effect  on  MSME  tax compliance.

## ABSTRAK
Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan  untuk  menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi pajak yang keseluruhannya akan diuji pengaruhnya baik secara parsial maupun  simultan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Populasi  dari penelitian  ini   adalah seluruh  UMKM  yang terdaftar di  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  dan  Menengah  Kabupaten  Sleman. Sedangkan  penentuan  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan rumus Slovin dan didapatkan hasilnya sebanyak 100  responden.  Akan  tetapi  tidak  semua  data  dapat  diolah melainkan  sebanyak  85  responden.  Teknik  pengambilan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan kuesioner  dan  metode  analisis  data  menggunakan  regresi berganda  dengan  alat  analisis  menggunakan  SPSS  versi  16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan  variabel  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak,  dan modernisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak UMKM.

## 1. Pendahuluan
Pajak  menjadi  salah  satu  bagian  yang terpenting  dalam  menjalankan  aktifitas
pemerintahan di seluruh dunia ini termasuk di Indonesia.  Pajak  diposisikan  sebagai  faktor utama  penggerak  aktivitas  dan  program  dari
pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  pajak menjadi  bagian  yang  utama  dalam  sumber penerimaan negara.  Peneriman  pajak  tersebut nantinya  akan  digunakan  untuk  kepentingan negara  antara  lain  kepentingan  untuk menjalankan  program-program  pemerintahan yang  tujuan  akhirnya  adalah  dapat  dinikmati oleh  masyarakat  atau  rakyat  yang  sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau  rakyat  secara  luas.  Oleh  karena  itu pemerintah  saat  ini  menfokuskan  dan menitikberatkan pada pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak. Jika penerimaan pajak  tidak  bisa  maksimal  maka  bisa dibayangkan  bahwa  nantinya  program- program  yang  sudah  dirancang  oleh pemerintah akan mengalami kendala dalam hal keuangan.
Data  menunjukkan  bahwa  penerimaan pajak di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini selalu  dibawah  target  yang  sudah  ditetapkan diawal. Ketidaktercapainya  penerimaan  pajak tersebut  bisa  disebabkan  karena  penetapan target  penerimaan  pajak  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  terlalu  tinggi  atau  bisa  juga disebabkan karena kesadaran dari Wajib Pajak untuk  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan yang  masih  rendah  (Rustiyaningsih,  2011; Siahaan,  2013;  Yanah,  2013;  Budiningrum, 2014;  Yogatama,  2014;  Putri,  2014; Handayani, 2015; Putra, 2017; Putra & Osman, 2019).  Hal  ini  menjadi  tugas  berat  bagi Direktorat  Jenderal  Pajak  selaku  pihak  yang berwenang  terhadap  pajak  untuk  lebih  aktif lagi agar dua faktor tersebut bisa terselesaikan.
Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat dan  melakukan  kebijakan-kebijakan  yang bertujuan  memaksimalkan  penerimaan  pajak. Beberapa diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari Official Assessment System ke Self Assessment System yang mana sistem tersebut memberikan
kewenangan
sepenuhnya terhadap  pembayar  pajak.  Selain  itu  program Tax  Amnesty  yang  berfungsi  memberikan keringanan  kepada  Wajib  Pajak  tertentu. Kemudian  kebijakan  tentang  penurunan  tarif pajak dari 1% ke 0,5% untuk pelaku UMKM yang betujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak merasa  terbebani  dan  diringankan  atas  beban pajaknya.
Sektor  UMKM  mempunyai  potensi  yang sangat  besar  terhadap  penerimaan  pajak negara.  Data  menunjukkan  bahwa  kontribusi
UMKM  terhadap  Produk  Domestik  Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama lima tahun  terakhir.  Selain  menyumbang  PDB, sektor  UMKM  juga  mempunyai  kontribusi dalam  serapan  tenaga  kerja  sebesar  97,22%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar perekonomian  di  Indonesia  didominasi  pada sektor  UMKM.  Selain  itu  dilihat  dari  segi kuantitas  atau  jumlah  UMKM  di  Indonesia yang  terdaftar  di  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah sampai tahun 2017 adalah  sebesar  59.697.827  (Putra  &  Osman, 2019). Oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi  penerimaan  pajak.  Akan  tetapi  potensi yang  besar  tersebut  mempunyai  tantangan yang  sangat  besar  pula,  salah  satunya  adalah menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk  taat  terhadap  ketentuan  perpajakan karena  kontribusi  dari  sektor  UMKM  masih tergolong  rendah  yakni  hanya  5%  dari  total sumber penerimaan pajak.
Menumbuhkan  kesadaran  Wajib  Pajak bisa  dilakukan  dengan  cara  memberikan edukasi  atau  pengetahuan  tentang  kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor  pengetahuan  terhadap  perpajakan tersebut  menjadi  langkah  awal    bagi  Wajib Pajak  untuk  mematuhi  ketentuan  peraturan perpajakan.  Wajib  Pajak  akan  cenderung mematuhi  ketentuan  peraturan  perpajakan dikarenakan  tingkat  pengetahuan  tersebut memberikan  arahan  dan  akan  mendorong kearah kepatuhan.
Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal tersebut manjadi konsekuensi
atas ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi  mulai  dari  yang  bersifat  administratif sampai yang bersifat pidana. Pemberian sanksi ini  dapat  mendorong  kepatuhan  Wajib  Pajak karena  orang  cenderung  takut  ketika  ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  biasanya  berupa ketidakjujuran  dalam  melaporkan  pajaknya. Modus  tersebut  juga  mempunyai  hubungan dengan  pengetahuan  Wajib  Pajak  tentang ketentuan  perpajakan  karena  ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan  perpajakan sangatlah
terbatas. Ketidakpahaman tersebut menjadikan Wajib  Pajak  untuk  berpotensi  mendapatkan sanksi pajak.
Cara  lain  yang  dapat  mendorong  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  melakukan modernisasi  sistem  pelaporan  perpajakan. Pembaharuan tersebut diharapkan mempunyai dampak  secara  langsung  bagi  Wajib  Pajak sehingga  Wajib  Pajak  merasa  bahwa  sistem pelaporan  pajak  menjadi  lebih  mudah.  Akan tetapi  faktanya  kepatuhan Wajib  Pajak masih menjadi  persoalan  yang  sering  dihadapi  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak.  Sehingga  antara pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak,  dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka pertanyaan  untuk  penelitian  ini  antara  lain apakah  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak,  dan modernisasi  sistem  berpengaruh  positif  baik secara  parsial  maupun  secara  simultan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di Kabupaten  Sleman.  Selain  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  pengetahuan  pajak, sanksi  pajak,  dan  modernisasi  sistem  secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan
Hipotesis Teori Atribusi Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang  suatu perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal (Yanah, 2013). Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan juga sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi adanya suatu tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan  atau  perilaku  tertentu.  Santrock (2003)  menjalaskan  bahwa  teori  atribusi merupakan sebuah pandangan untuk menemukan  dan  memahami  sebab-sebab seseorang  melakukan  perilaku.  Selain  itu Robbins dan Judge (2013) menyatakan bahwa teori  atribusi  berfungsi  untuk  mengamati perilaku  seseorang  dan  menentukan  bahwa perilaku  tersebut  merupakan  perilaku  yang berasal  dari  faktor  internal  atau  eksternal. Raharjo  (2012)  menyebutkan  bahwa  atribusi merupakan suatu proses yang mana seseorang dapat  menarik  sebuah  kesimpulan  tentang
faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi perilaku orang lain atau dirinya sendiri.
Menurut  Yanah  (2013),  atribusi  manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain:
a. Internal atau eksternal Salah  satu  penyebab  yang  berasal  dari internal  penyebab-penyebab  yang  berasal dari  dalam  diri  seseorang,  sebagai  contoh ciri-ciri kepribadian, kecerdasan, sikap, dan kesehatan.  Sedangkan  penyebab  eksternal adalah  penyebab  yang  bukan  berasal  dari dalam  dirinya  sendiri,  seperti  tekanan sosial, aspek sosial, dan keberuntungan.
b. Stabil atau tidak stabil Tingkat  kestabilan  yang  relatif  permanen atau hanya sementara.
c. Dikontrol atau tidak dapat dikontrol Suasana  hati  yang  dapat  dikontrol  oleh masing-masing individu, atau sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.

## Pengetahuan Pajak
Pengetahuan sering kali diartikan sebagai bagian dari bentuk pemahaman atas keilmuan tertentu.  Pemahaman  atas  suatu  hal  tersebut yang dapat menimbulkan persepsi. Darmajanti (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan dapat dibagi  menjadi  empat  bagian  yaitu  implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. Sedangkan  pengetahuan  pajak  merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak  dan  pengetahuan  tersebut  dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan, mengambil  keputusan,  dan  membuat  strategi tentang  hak  dan  kewajiban  dilingkup perpajakan  (Sari,  2017).  Sedangkan  Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan  kemampuan  seseorang  untuk memahami  peraturan  perpajakan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain itu  Ermawati  &  Afifi  (2018)  menjelaskan bahwa  pengetahuan  pajak  adalah  besaran pemahaman  yang  dimiliki  oleh  seseorang mengenai  sesuatu  yang  boleh  dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan  ketentuan  perpajakan.  Berdasarkan berbagai  pengertian  yang  sudah  dijelaskan diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengetahuan  pajak  adalah  kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Pengetahuan  pajak
dapat  diperoleh  melalui  pendidikan  formal, pelatihan,  atau  lewat  sosialisasi  (Damajanti, 2015).
Pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau  elemen  terpenting  dalam  menjalankan sistem  kepatuhan  pajak  secara  sukarela  dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara self assessment system (Saad,  2014).  Hal  ini  dikarenakan  untuk  bisa menjalankan self  assessment  system secara utuh  maka  Wajib  Pajak  dituntut  untuk  bisa menghitung,  membayar,  dan  melaporkan sehingga  pengetahuan  pajak  mempunyai peranan  yang  sangat  penting.  Tanpa mempunyai  pengetahuan  tentang  pajak  maka prinsip  self  assessment  system  ini  tidak  bisa berjalan  secara  penuh  sehingga  kepatuhan pajak  juga  akan  rendah  atau  tidak  maksimal. Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi  menjadi  beberapa  bagian diantaranya  pengetahuan  mengenai  peraturan perpajakan,  pengetahuan  tentang  sistem perpajakan,  serta  pengetahuan  tentang  fungsi perpajakan (Sari, 2017). Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  seorang  Wajib  Pajak  akan  cenderung mematuhi peratuan perpajakan jika mempunyai  pengetahuan  tentang  pajak. Begitupula  sebaliknya  seorang  Wajib  pajak cenderung tidak mematuhi peraturan pajak jika meraka  tidak  cukup  mempunyai  pengetahuan tentang  perpajakan.  Terbatasnya  pengetahuan tentang  pajak  dapat  menjadi  kendala  bagi Wajib  Pajak  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya.

## Sanksi Pajak
Sanksi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu bentuk  hukuman  atas  ketidakpatuhan  atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi  tersebut  merupakan  konsekuensi  atas suatu  perbuatan  menyimpang  yang  telah dilakukan.  Terkait  dengan  perpajakan  maka adanya  sanksi  pajak  yang  diberikan  dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan  akan  dipatuhi  dan  dilaksanakan (Muharani, 2015). Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo,  2011).  Berdasarkan  penjelasan diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi pajak  merupakan  bentuk  hukuman  atas ketidakpatuhan  dalam  menjalankan  kewajiab perpajakan.
Keberadaan  sanksi  pajak  dapat  berfungsi sebagai  alat  mencegah  wajib  pajak  untuk melanggar  ketentuan  dari  membayar  pajak. Sanksi  pajak  telah  diatur  di  dalam  ketentuan perundang-undangan  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.  Dengan  adanya  peraturan  yang mengatur maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada siapapun  yang  melanggar  atau  tidak  patuh untuk membayar pajak.
Ini menggambarkan studi terkait sebelumnya sebagai sumber utama.
Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi sebelumnya  terkait  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi terkait  sebelumnya  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip (Ghozali dan Fuad, 2017) Ini menggambarkan studi terkait sebelumnya sebagai sumber utama.
Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi sebelumnya  terkait  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi terkait  sebelumnya  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan atau inti dari sumber yang dikutip (Zait dan Bertea, 2017).
Ini menggambarkan studi terkait sebelumnya sebagai sumber utama.
Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi sebelumnya  terkait  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari
sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi terkait  sebelumnya  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber  yang  dikutip  (Luzardi  dan  Mitchel, 2019)
Ini menggambarkan studi terkait
sebelumnya sebagai sumber utama.
Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi sebelumnya  terkait  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip. Ini menggambarkan studi terkait  sebelumnya  sebagai  sumber  utama. Penggunaan  sumber  referensi  sekunder  tidak boleh  mendominasi  total  referensi.  Kutipan harus maksimal satu paragraf dan  atau inti dari sumber yang dikutip Sanksi pajak dapat dikatagorikan menjadi dua  bagian  yaitu  sanksi  administratif  dan sanksi  pidana  (Muharani,  2015).  Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan  kepada  wajib  pajak  berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian Negara yang  dialami  karena  ketidakpatuhan  dalam membayar pajak atau karena kurangnya jumlah nominal  pajak  yang  harus dibayarkan  kepada Negara.  Sedangkan  sanksi  pidana  merupakan sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  wajib  pajak berupa  kurungan  penjara  yang  prosesnya didahuli dengan persidangan untuk menentukan  salah  atau  tidaknya  perilaku tersebut.  Penerapan  sanksi  yang  tegas  dapat mengarahkan  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam membayar  pajak  karena  jika  tidak  membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi  administratif  dengan  melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus  dibayarkan  sebelumnya.  Selain  itu pemberian  hukuman  yang  besar  dapat meningkatkan  kepatuhan  pajak  yang  secara substansi  juga  dapat  menekan  tingkat penggelapan (Yanah, 2013).
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa adanya sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian
tersebut  dilakukan  diantaranya  oleh  Rahman (2011), Yanah (2013), dan Muharani (2015).

## Modernisasi Sistem
Modernisasi  sistem  adalah  suatu  bentuk inovasi  atau  pembaharuan  yang  berfungsi untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam mejalankan  kewajiban  pajak.  Penerapan modernisasi  sistem  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan  sistem yang  mudah  diterapkan  akan  cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunya. Perbaikan proses bisnis merupakan  faktor  penting  dari  program modernisasi dikarenakan dengan
memanfaatkan  teknologi  informasi  maka proses  tersebut  cenderung  akan  lebih  efektif dan  efisien  serta  lebih  cepat,  mudah,  akurat, dan paperless (Ulum, 2015).
Saat  ini  sudah  banyak  sekali  bentuk- bentuk modernisasi sistem yang dikembangkan  oleh  DJP,  antara  lain  e- registration  yang  bertujuan  untuk  melakukan registrasi NPWP secara online, kemudian ada e-SPT, e-Filling, dan e-Payment. Keseluruhan modernisasi  sistem  ini  bertujuan  agar  wajib pajak  lebih  mudah  untuk  menjalankan kewajiban  perpajakannya  dan  bisa  dilakukan dimanapun lewat jaringan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## Kepatuhan Pajak
Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat  terhadap  peraturan  atau  ketentuan  umum yang  berlaku.  Patuh  berarti  tunduk  terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan  penghindaran.  Kepatuhan  pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak adalah  orang  yang  memiliki  kesadaran  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  tanpa  harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh,  serta  ancaman,  dan  sanksi (Yanah,  2013).  Selain  itu  kepatuhan  pajak dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  dorongan motivasi  bagi  seseorang,  kelompok,  ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  (Rahayu, 2006).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan  suatu kondisi  yang  mana  seseorang  mempunyai
kesadaran  serta  kemauan  untuk  taat  terhadap peraturan perpajakan.
Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari  manapun,  dan  kepatuhan  yang  masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan  menjadi  dua  katagori,  yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan prosedural,  serta  kepatuhan  teknis  yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung  besaran  pajak  yang  akan dibayarkan  oleh  wajib  pajak  (Yanah,  2013). Tingkat  kepatuhan  pajak  dapat  dipengaruhi oleh  pengendalian  yang  ada  di  dalam  suatu Negara.  Jika  pengendaliannya  kuat  maka tingkat  kepatuhannya  pun  menjadi  tinggi dikarenakan  adanya  suatu  paksaan  yang tersistematis sehingga ini menekan kemungkinan  wajib  pajak  untuk  menghindari dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah maka ini memunculkan celah atau peluang bagi seorang wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak (Handayani, 2015).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

## Pengembangan Hipotesis
Pengetahuan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  pajak  menjadi  salah  satu faktor  atau  elemen  terpenting  dalam menjalankan  sistem  kepatuhan  pajak  secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak  dalam  kepatuhan  pajak  secara  self
assessment  system  (Saad,  2014).  Hal  ini dikarenakan  untuk  bisa  menjalankan self assessment  system secara  utuh  dimana  setiap Wajib  Pajak  dituntut  untuk  agar  melakukan perhitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan secara  mandiri  maka  pengetahuan  pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip self assessment system ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak  juga  akan  rendah  atau  tidak  maksimal. Pengetahuan tentang perpajakan bisa diidentifikasi  menjadi  beberapa  bagian diantaranya  pengetahuan  mengenai  peraturan perpajakan,  pengetahuan  berkaitan  dengan sistem  perpajakan,  serta  pengetahuan  yang berkaitan  dengan  fungsi  perpajakan  (Sari, 2017).  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  akan cenderung patuh terhadap peratuan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.  Begitupula  sebaliknya  seorang Wajib  pajak  cenderung  tidak  patuh  terhadap peraturan  pajak  jika  meraka  tidak  cukup mempunyai  pengetahuan  tentang  perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi  kendala  bagi  Wajib  Pajak  untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang berkaitan  dengan  pengethuan  pajak  telah dilakukan oleh Rahayu (2006), Winoto (2008), Saad (2014), Muharani (2015), Rahayu (2017), Sari  (2017),  Ermawati  &  Afifi  (2018),
Indrawan & Binekas (2018) yang
keseluruhannya hasilnya menunjukkan bahwa terdapat  pengaruh  antara  pengetahuan  pajak dengan  kepatuhan  pajak.  Akan  tetapi penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darmajanti (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yakni pengetahuan pajak tidak mempunyai hubungan dengan kepatuhan pajak.

## Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Sanksi  merupakan  suatu  hukuman  atas konsekunsi  perbuatan  pelanggaran  atau ketidakpatuhan  atau  ketidaktaatan  terhadap suatu  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku. Berkaitan  dengan  pajak,  adanya  sanksi  pajak akan  menjadikan  suatu  aturan  pajak  akan dipatuhi  oleh  wajib  pajak  (Muharani,  2015). Selain itu sanksi pajak berguna sebagai suatu alat  pencegahan  agar  wajib  pajak  mematuhi kewajiban  perpajakan  (Mardiasmo,  2011).
Saksi  pajak  yang  berat  akan  membuat  Wajib pajak  cenderung  akan  berfikir  ulang  untuk tidak  mematuhi  kewajiban  perpajakannya. Tetapi  jika  sanksi  pajak  yang  diberikan tergolong  ringan  maka  kecenderungan  untuk mengabaikan kewajiban perpanjakannya akan besar.
Penelitian  tentang  sanksi  pajak  telah dilakukan  oleh  Yanah  (2013),  Handayani (2015),  Muharani  (2015),  Rahayu  (2017) menunjukkan  hasil  bahwa  terdapat  hubungan anatar  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  pajak. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Putra (2017)  dan  Ermawati  &  Afifi  (2018) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sanksi pajak  tidak  mempunyai  hubungan  terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut: H:  Sanksi pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## Modernisasi  sistem  terhadap  kepatuhan wajib pajak
Modernisasi  sistem  adalah  suatu  bentuk inovasi  atau  pembaharuan  yang  berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem juga bisa digunakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan  dalam  menjalankan  sistem tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak.  Walaupun  sistem  yang  diterapkan canggih dan moderen tetapi jika penerpannya sulit  untuk  dilakukan  maka  wajib  pajak  akan cederung  tidak  menjalankan  sistem  tersebut. Akan  tetapi  jika  sistem  yang  diterapkan  itu mudah  untuk  dimengerti  dan  dilakukan walaupun  sistemnya  hanya  sederhana  maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya. Penelitian yang berkaitan sengan
modernisasi  sistem  telah  dilakukan  oleh Muharani  (2015)  menunjukkan  hasil  bahwa modernisasi  sistem  mempunyai  hubungan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara  modernisasi  sistem  dengan  kepatuhan pajak.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:
H3:  Modernisasi  sistem  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 3. Metode Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  seluruh  UMKM  yang  tercatat  di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten  Sleman.  Berdasarkan  data  yang tercantum  dalam  website  Dinas  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tercatat  bahwa  jumlah  UKM  terdaftar  adalah sebanyak 27.139 yang terdiri dari tujuh sektor usaha.  Sedangkan  jumlah  sampel  ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.
𝑛 = 27139 1 + 27139. 10% 2
= 99,63
= 100 (dibulatkan)
Definisi  operasional  adalah  cara  agar suatu variabel dapat diberikan sebuah arti dan variabel tersebut dapat dioperasikan sehingga dapat diukur (Putra dan Basuki, 2015). Berikut beberapa  definisi  operasional  untuk  masing- masing variabel beserta pengukurannya:
Pengetahuan  pajak  adalah  kemampuan seseorang atau Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Variabel  ini  diadopsi  dari  Sari (2017) dan diukur dengan menggunakan tujuh indikator yaitu pengetahuan tentang kewajiban pajak,  pengetahuan  tentang  batas  waktu pelaporan,  pengetahuan  tentang  NPWP, pengetahuan tentang fungsi pajak,
pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan  tentang  sistem  pajak,  dan pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju.
Sanksi  pajak  adalah  sebuah  konsekuensi hukuman atas ketidaktaatan dalam menjalankan  ketentuan  perpajakan.  Variabel ini  diadopsi  dari  Putra  (2017)  serta  diukur dengan  menggunakan  dua  indikator  yaitu hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh Wajib  Pajak  dan  resiko  yang  terjadi  apabila Wajib  Pajak  melakukan  kecurangan  pajak. Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju .
Modernisasi  sistem  adalah  suatu  bentuk inovasi  atau  pembaharuan  yang  berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Variabel ini  diadopsi  dari  Putra  (2017)  dan  diukur dengan  menggunakan  lima  indikator  yaitu e- registration, e-payment, e-spt, e-filling, dan e- billing . Variabel ini diukur menggunakan skala linkert 4 ruas. Nilai 4 menyatakan sangat setuju dan nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju . Kepatuhan  pajak  adalah  suatu  kondisi yang  mana  Wajib  Pajak  bersedia  secara mandiri  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Variabel ini diadopsi dari Putra (2017) dan diukur dengan menggunakan empat indikator  yaitu,  menghitung  dan  membayar pajak  sesuai  ketentuan,  mengisi  SPT  dengan benar  dan  tepat  waktu,  tidak  mempunyai tunggakan  pajak,  dan  tidak  pernah  dipidana karena pajak. Variabel ini diukur menggunakan  skala  linkert  4  ruas.  Nilai  4 menyatakan  sangat  setuju  dan  nilai  1 menunjukkan sangat tidak setuju.
Analisis regresi berganda berfungsi untuk memprediksi  secara  parsial  dan  simultan hubungan  atau  pengaruh  lebih  dari  satu variabel  independen  terhadap  satu  variabel dependen.  Berdasarkan  teori  dan  penjelasan yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka persamaan regresinya sebagai berikut:
Y = a + β1 X 1 + β2 X 2 + β3 X 3 + e
Konstanta:
Y        = Kepatuhan wajib pajak a        = Konstanta X1        = Pengetahuan pajak X2        = Sanksi pajak X3        = Modernisasi sistem β1…βn = Koefisien arah regresi

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi berganda  (lihat  tabel  1)  maka  dapat disimpulkan  bahwa  persamaan  regresi  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 1,260 + 0,239 X 1 + 0,157 X 2 + 0,237 X 3 + e

## Tabel 1 Hasil Regresi Berganda
Nilai  konstanta  (lihat  tabel  1)  pada penelitian  ini  adalah  sebesar  1,260  yang menunjukkan bahwa jika tidak ada pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak,  dan modernisasi  sistem  maka  kepatuhan  pajak memiliki nilai 1,260. Selain itu pada variabel pengetahuan  pajak  memiliki  nilai  koefisien regresi sebesar 0,239 yang menyatakan bahwa setiap ada penambahan satu satuan (dikarenakan tanda +) maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 23,9%.
Variabel sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar adalah 0,157 yang menyatakan bahwa  setiap  ada  penambahan  satu  satuan (dikarenakan tanda +) maka akan
meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 15,7%. Sedangkan  variabel  modernisasi  sistem memiliki  nilai  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,237  yang  menunjukkan  bahwa  setiap  ada penambahan satu satuan (dikarenakan tanda +) maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  pajak sebesar 23,7%.
Selain  itu  ketiga  variabel  independent yakni  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak,  dan modernisasi sistem mempunyai nilai signifikansi  dibawah p  value sebesar  0,05. Nilai signifikansi (lihat tabel 1) untuk variabel pengetahuan  pajak  adalah  0,010  sedangkan nilai  signifikansi  untuk  variabel  sanksi  pajak adalah  0,023  dan  nilai  signifikansi  untuk variabel  modernisasi  pajak  adalah  0,001. Berdasarkan  nilai  signifikansi  dari  ketiga variabel  independent  yang  memiliki  nilai dibawah p  value maka  hasil  pengujian menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  masing-masing  ketiga variabel (pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem) tersebut dengan kepatuhan pajak.  Sedangkan  uji  F  (lihat  tabel  1)  pada
penelitian  ini  mempunyai  nilai  signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak,  sanksi  pajak,  dan  modernisasi  sistem kepatuhan  pajak.  selain  itu  pada  pengujian determinasi menunjukkan nilai Adj. R2 Square (lihat tabel 1) sebesar 0,470 atau 47%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak dapat  dijelaskan  dengan  model  regresi  pada penelitian  ini  sedangkan  sisanya  dapat dijelaskan diluar model regresi ini.

## Pembahasan
Pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi didapatkan  hasil  bahwa  pengetahuan  pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena kepatuhan  pajak  sangat  dipengaruhi  oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masing- masing wajib pajak. Sesuai dengan prinsip self assessment  system maka  wajib  pajak  dituntut untuk  berperan  aktif  dalam  menjalankan kewajiban  perpajakannya  masing-masing. Pengetahuan  pajak  yang  setidaknya  harus dimiliki  oleh  wajib  pajak  antara  lain pengetahuan  tentang  ketentuan  dan  tata  cara perpajakan  Pemahaman  terhadap  peraturan tersebut  menjadikan  wajib  pajak  patuh terhadap  pajak  karena  didalam  peraturan tersebut  memuat  tentang  hak  dan  kewajiban dari  masing-masing  wajib  pajak.  Selain  itu pengetahuan  tentang  mekanisme  pelaporan pajak  mulai  dari  menghitung,  menyetorkan, sampai pada melaporkan menjadi faktor kunci dari  ketaatan  wajib  pajak.  Bisa  dibayangkan jika wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana pajak itu dilaporkan hingga manfaat apa yang didapatkan dari pajak maka prinsip  self  assessment  system  menjadi  tidak berjalan  dengan  baik  yang  mempunyai konsekuensi  ketaatan  wajib  pajak  menjadi rendah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Rahayu (2006),  Saad  (2014),  Rahayu  (2017),  Sari (2017),  Winoto  (2018),  Ermawati  &  Afifi (2018),  Indrawan  &  Binekas  (2018)  yang menunjukkan  hasil  bahwa  pengetahuan  pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tetapi hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Darmajanti (2015) dan Muharani (2015) yang
menunjukkan  hasil  bahwa  pengetahuan  tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.

## Saksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Pajak. Hal  ini  disebabkan  karena  wajib  pajak cenderung  takut  jika  mendengar  kata  sanksi. Sanksi  yang  diterima  adalah  bagian  dari pelanggaran yang telah dilakukan dan biasanya akan  mempunyai konsekuensi  hukum. Penerapan  atau  pemberian  sanksi  kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bisa menjadi salah satu faktor  yang  mendukung  atau  meningkatkan kepatuhan  pajak.  terlebih  lagi  bagi  pelaku UMKM  yang  berorientasi  pada  uang.  Pelaku UMKM  akan  merasa  takut  jika  ditemukan suatu  pelanggaran  atas  ketidakpatuhan terhadap  pajak  yang  mungkin  bisa  saja mempunyai potensi untuk kehilangan sejumlah uang  sebagai  bagian  dari  hukuman  atas ketidakpatuhan  terhadap  pajak  tersebut. Hukuman  berupa  denda  atau  penjara  cukup menjadi dasar pertimbangan bagi wajib pajak untuk tidak lalai dalam kewajiban perpajakan sehingga  ancaman  tersebut  akan  manjadi faktor  bagi  seseorang  untuk  taat  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Yanah (2013),  Handayani  (2015),  Muharani  (2015), dan  Rahayu  (2017)  yang  menunjukkan  hasil bahwa  sanksi  pajak  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Sedangkan penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  (2017) dan  Ermawati  &  Afifi  (2018)  yang  hasilnya menunjukkan  bahwa  saksi  pajak  tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

## Modernisasi  sistem  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi menunjukkan  bahwa  modernisasi  sistem mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap perilaku  kepatuhan  pajak. Hal  ini  disebabkan karena  seseorang  beranggapan  bahwa  sistem pelaporan  pajak  haruslah  yang  mudah  baik
mudah dimengerti maupun mudah dijalankan. Bagi  sebagaian  wajib  pajak  proses  pelaporan pajak  mulai  dari  menghitung,  menyetorkan, hingga  melaporkan  dianggap  menyusahkan dan  membuang-buang  waktu.  Terlebih  lagi bagi  wajib  pajak  UMKM  yang  sebagian waktunya  dihabiskan  untuk  urusan  bisnis. Kemudahan  dalam  menjalankan  sistem perpajakan  dapat  membantu  juga  dalam meningkatkan partisipasi kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM. Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini sistem pelaporan pajak dituntut cepat tanpa membuat seseorang merasa enggan untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya. Hal  ini  ditunjang  juga  dengan  penerapan prinsip self  assessment system yang mewajibkan  seorang  wajib  pajak  untuk  aktif menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing.  Pada  waktu  lalu  proses pelaporan  pajak  membutuhkan  waktu  yang lama dikarenakan harus datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi dengan perkembangan  teknologi  saat  ini  proses pelaporan  pajak  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.  Seorang  wajib  pajak  yang  tidak mempunyai cukup waktu dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk melaporkan pajak. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi kebanyakan  pelaku  UMKM  yang  tidak mempunyai  waktu  lebih  untuk  datang  dan mengantri  di  Kantor  Pelayanan  Pajak.  Selain proses  pelaporan  pajak  yang  semakin  mudah dan cepat, proses penyetoran atau pembayaran pajak juga semakin mudah. Wajib pajak cukup memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dalam penyetoran  atau  pembayaran  pajak,  misalkan lewat  ATM  atau  memakai  internet  banking atau mobile banking. Faktor-faktor itulah yang dapat  menjadikan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM meningkat.
Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  dari  Muharani  (2015)  yang menunjukkan  bahwa  modernisasi  sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh Putra (2017) menujukkan hasil yang  berbeda  yakni  modernisasi  sistem  tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  dan
pembahasan  diatas  maka  kesimpulan  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  baik  secara  parsial  maupun secara simultan dari ketiga variabel independen  yakni  pengetahuan  pajak,  sanksi pajak,  dan  modernisasi  sistem  terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  signifikan terhadap  perilaku  kepatuhan  pajak  karena seorang wajib pajak akan cenderung taat untuk melakukan  kewajiban  perpajakannya  jika Wajib  Pajak  mempunyai  pemahaman  dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku di  Indonesia.  Begitupula  sebaliknya  jika seorang  wajib  pajak  tidak  mempunyai pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  pajak maka  ketidakpatuhan  seorang  wajib  pajak cenderung  lebih  tinggi.  Selain itu  saksi  pajak dapat juga mendorong kepatuhan Pajak karena dengan  adanya  sanksi  yang  diberikan  atas sesuatu  yang  tidak  dijalankan  dalam  hal perpajakan  maka  seorang  wajib  pajak  akan memiliki  kecenderungan  untuk  enggan  dan akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu  yang  harus  diperhatikan.  Sedangkan modernisasi  pajak  juga  berperan  dalam kepatuhan  seorang  wajib  pajak  karena kecenderungan seorang wajib pajak akan lebih senang  hati  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya  jika  ditunjang  dengan  sistem pengoperasionalnya  mudah  untuk  dijalankan. Misalkan  proses  pembayaran  dan  pelaporan yang mudah untuk dilakukan akan cenderung menggugah  minat  seorang  wajib  pajak  untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  ini memiliki  beberapa  keterbatasan  antara  lain pada  saat  proses  pengambilan  data  yang diperoleh  melalui  kuesioner  maka  data kuesioner  tersebut  tidak  bisa  semuanya terkumpul  dikarenakan  kesibukan  dari responden  yang  menyebabkan  kuesioner tersebut tidak kembali karena hilang. Selain itu beberapa  responden  yang  sudah  terpilih sebelumnya enggan untuk menjadi responden sehingga  harus  mencari  responden  yang  lain. Hal tersebut menyebabkan pengumpulan data memakan waktu yang sedikit lebih lama.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk penelitian selanjutanya adalah sebisa mungkin memastikan  bahwa  kuesioner  yang  sudah dibagikan kepada responden sebelumnya bisa terkumpul dengan cara melakukan
pendampingan  langsung  pada  saat  pengisian kuesioner  jika  kuesinoer  tersebut  diberikan langsung  secara  fisik  kepada  responden. Kemudain  melakukan  pendampingan  atau memberikan  penjelasan  kepada  responden bahwa  data  yang  diisikan  tidak  akan mempengaruhi  apapun  termasuk  juga  tidak akan  diketahui  oleh  petugas  pajak  sehingga Wajib  Pajak  sebagai  responden  tidak  perlu khawatir atau takut.
Hasil  penelitian ini  mempunyai implikasi kepada  beberapa  pihak  diantaranya  bagi Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  bentuk evaluasi terkait dengan kepatuhan pajak. DJP bisa  melakukan  sosialisasi  berkaitan  dengan penerapan  sistem  yang  digunakan  untuk mempermudah  proses  pelaporan  pajak sehingga  wajib  pajak  dapat  mengoperasikan sistem tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, DJP juga bisa membuat program-program atau  strategi-strategi  agar  Wajib  Pajak  patuh terhadap pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan  secara  sukarela.  Selain  itu  bagi asosiasi  pengusaha  dapat  dijadikan  sebagai masukan  bagi  asosiasi  pengusaha  untuk  bisa menginstruksikan  atau  mendorong  anggota- anggotanya  agar  patuh  terhadap  kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pendekatan  atau  melalui  sosialisasi  kepada anggota.  Kemudian  bagi  peneliti  selanjutnya dapat  menjadi  dasar  untuk    melakukan penelitian yang lain dengan cara memasukkan variabel-variabel  lain  diluar  variabel  yang sudah  diteliti  mengingat  variabel  yang  sudah diteliti disini baru bisa memprediksi kepatuhan pajak  sebesar  47%  sehingga  masih  banyak variabel-variabel  lain  yang  bisa  memprediksi kepatuhan pajak.

## Daftar Pustaka
Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 179-211.
Bobek, D.D., Hageman,  A.M.,  &  Kelliher,  C.F.
(2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax  Compliance  Behavior. Journal  of Business Ethics , 115(3): 451-468.
Budiningrum,  E.W.  (2014).  Pengaruh  Norma- Norma  Sosial  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM).  Tesis,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Damajanti,  A.  (2015).  Pengaruh  Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di  Kota  Semarang,  Jurnal  Dinamika  Sosbud, 17(2): 12-28.
Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan  Terhadap  Wajib  Pajak  dengan Religiusitas  Sebagai  Variabel  Pemoderisasi. Prosiding SENDI_U, 1(1): 655-662.
Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariat dengan  Program  SPSS.  Semarang,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sleman).
Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hartono, J. (2008). Sistem Informasi
Keperilakuan (Edisi 2), Yogyakarta. Penerbit Andi.
Hartono, J. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah  Kaprah  dan  Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta, BPFE UGM.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UKM.  Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(3): 419-428.
Muharani,  N.  (2015).  Pengaruh  Faktor-faktor Eksternal  dan  Internal  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  74/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara Penetapan  Dan  Pencabutan  Penetapan  Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.
Putra, A.F., & Basuki, H. (2015). Pengaruh Faktor Individual  dan  Situasional  Terhadap  Niat Melakukan  Whistleblowing.  Accounting  and Bussiness Information System Journal, 12(1): 1-10.
Putra, A.F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi  Sistem,  dan  Transparansi  Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1): 1-12.
Putra, A.F., & Osman, A.H. The Compliance of
MSME’s Taxpayer: Implementation of Theory of Planned Behavior. Journal of Contemporary Accounting , 1(1): 1-10.
Putri,  L.Y.  (2014).  Pengaruh  Sikap,  Norma Subjektif,  dan  Kontrol  keperilakuan  yang Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  Kota  Yogyakarta.  Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Rahayu,  D.P.  (2006).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Transparansi  Belanja  Pajak,  dan Keadilan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak pada  Wajib  Pajak  di  Kota  Surakarta.  Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1): 15-30.
Rustiyaningsih,  S.  (2012).  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak.  Widya Warta, 35(2): 44-54.
Saad,  N.  (2014).  Tax  Knowledge,  Tax Complixity, and Tax Compliance: Taxpayers’ View.  Procedia – Social  and  Behavioral Sciences, 109: 1069-1075.
Santoso, S. (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.  Jakarta,  PT  Elex  Media Komputindo.
Sari,  V.A.P.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty, Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Pelayanan Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi ,  6(2):  744- 760.
Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian Untuk bisnis (Edisi 4). Jakarta, Salemba Empat.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2013).  Research Methods  for  Business:  A  Skill-Building Approach (6th Edition), New York, Wiley.
Siahaan,  F.O.P.  (2013).  The  Effect  of Transparency  and  Trust  on  Taxpayers’ Voluntary  Compliance. GSTF  Journal  on Business Review , 2, 4-8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Winardi, R.D. (2013). The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Lavel Civil
Servants’  Whislteblowing  Intention  in Indonesia. Thesis, Sheffield Hallam
University, England.
Yanah.  (2013).  The  Impact  of  Administrative Sanction  and  Understanding  of  Income  Tax Law  on  Corporate  Taxpayer’s  Compliance. The International Journal of Social Sciences , 12, 55-75.
Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang  Candisuri).  Skripsi,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Winoto,  B.  (2008).  Peranan  Pengetahuan  Pajak Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2): 196-208.