Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## (STUDI KASUS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN)
I Gst Made Oka Sedana Yasa 1 , I Ketut Sudiatmaka 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {okasedanayasa@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  peran  YLPK  Bali  dalam  menangani  masalah  kerugian  konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan, serta (2) implementasi perlindungan hukum bagi konsumen  perumahan  yang  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  jasa  pengembang  perumahan  di  wilayah  kabupaten  tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di YLPK Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik NonProbability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran YLPK Bali yakni menerima pengaduan kerugian konsumen serta membantu menyelesaikan sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam non litigasi YLPK  bertugas  memperjuangkan  hak  –  hak  konsumen  yang  dirugikan  sampai  ada  proses  ganti  rugi  dan  jika  tidak berhasil  barulah  akan  diselesaikan  dengan  cara  litigasi  yaitu  pendampingan  terhadap  konsumen.  (2)  Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan di wilayah kabupaten tabanan belum efektif, hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kondisi yang demikian mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dimana pemahaman mereka tentang ketentuan yang berlaku masih sangat minim yang berimplikasi adanya pelanggaran dan kerugian.
Kata Kunci : Peran, Lembaga Perlindungan Konsumen, Kerugian Konsumen, dan Rumah Subsidi.

## ABSTRACT
This study aims to determine (1) the role of YLPK Bali in dealing with the problem of consumer losses regarding the purchase of subsidized houses in Tabanan Regency area, and (2) the implementation of legal protection for consumers who are disadvantaged by housing development service businesses in Tabanan Regency area. This type of research is empirical  legal  research,  with  descriptive  research  characteristics.  The  location  of  this  research  was  carried  out  at YLPK Bali and theTabanan Regency Government. Data were collected by document study, observation, and interviews. The  sampling  technique  usedthe  NonProbabillity  Sampling  technique  and  the  determination  of  the  subject  was  using purposive sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the role of  YLPK  Bali  was  to  receive  complaints  of  consumer  losses  and  help  resolve  disputes  both  in  litigation  and  non- litigation. In non-litigation, YLPK is tasked with fighting for the rights of consumers who have been harmed until there is a compensation process and if it doesn't work then it will be resolved by means of litigation, namely assistance to consumers. (2) The implementation of legal protection for residential consumers in Tabanan Regency area has not been effective,  this  can  be  influenced  by  the  legal  structure  that  has  not  maximally  carried  out  its  obligations  in  terms  of socialization, supervision and enforcement of applicable laws and regulations. Such conditions affect the legal culture of the community, both business actors and consumers, where their understanding of the applicable provisions is still very minimal, which implies violations and losses.
Keywords : Role, Consumer Protection Agency, Consumer Loss, and Subsidized Housing.

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  perjanjian  prestasi  itu  tidak dipenuhi  maka  akan  menimbulkan  wanprestasi yang  selanjutnya  menimbukan  kerugian  pada konsumen,  sehingga  ganti  kerugian  harus diselenggarakan secara wajar dan memadai dalam artian  disesuaikan  dengan  tingkat  kesalahan  dan tingkat  kerugian  (Ngurah  Ardhya,  2020:192). Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa istilah  yaitu  ingkar  janji,  cidera  janji,  melanggar janji  dan  lain  sebagainya.  Istilah  wanprestasi dalam  hukum  perikatan  dapat  diartikan  sebagai suatu  kelalaian  dan  atau  ingkar  janji.  Bentuk- bentuk  wanprestasi  itu  antara  lain  adalah  tidak melaksanakan  prestasi  (prestatie)  tetapi  hanya sebagian,  melaksanakan  prestasi  (prestatie)  tetapi terlambat,  melaksanakan  prestasi  (prestatie) namun  tidak  sebagaimana  mestinya  (Abd  Thalib dan  Admiral,  2014:169).  Pelaku  usaha  jasa pengembang perumahan (developer) dalam hal ini yang  tidak  dapat  melaksanakan  apa  yang diperjanjikannya  maka  ia  dapat  dikatakan  telah melakukan  perbuatan  wanprestasi  atau  ingkar janji,  setelah  adanya  penagihan  dari  prestasi tersebut  atau  dengan  lewatnya  waktu  yang  telah diperjanjikan,  perbuatan  wanprestasi  sebagai bentuk tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya.
Keadaan ini membuat konsumen perumahan  merasa  tertipu  karena  rumah  belum kunjung  dikerjakan  sesuai  waktu  yang  telah disepakati  dan  ketika  uang  muka  diminta  oleh konsumen  dari  total  uang  muka  yang  telah diberikan  ke  pengembang  tidak  kunjung dikembalikan oleh pengembang dari peristiwa ini membuat konsumen mengadukan permasalahan – permasalahan  yang  menimpanya,  baik  di  forum media  masa  maupun  lewat  lembaga  –  lembaga perlindungan  konsumen,  dalam  hal  ini  lembaga yang  dimaksud  adalah  Yayasan  Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali diharapkan dari  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  memiliki hak gugat atau disebut Legal Standing. Pengertian Legal  Standing adalah  hak  kelompok  masyarakat atau lembaga yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan  public,  hak  yang  demikian  dikenal dengan  hak  gugat  Lembaga  Swadaya  Mayarakat (Susanti  Adi  Nugroho,  2011:204).  Harapan  dari Yayasan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen (YLPK) Bali yang di sampaikan oleh masyarakat
juga  harus  mendapat  tindak  lanjut  dan penyelesaian  secara  tuntas,  Diharapkan  pula kehadiran  Yayasan  Lembaga  Perlindungan Konsumen  (YLPK)  Bali  bukan  justru  berpihak kepada  pelaku  usaha  atau  penjual  dengan mengorbankan  konsumen.  Berkaitan  dengan implementasi  perlindungan  konsumen,  Undang Undang  Nomor  8  tahun  1999  pasal  44  tentang Lembaga  perlindungan  Konsumen  Swadaya masyarakat  dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud adalah
Yayasan Lembaga
Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali.
Dalam  peraturan  Undang  –  Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  pada  Pasal  1  angka  1  yang menyebutkan  bahwa  “Perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  memberi  perlindungan  pada konsumen”  sedangkan  pasal  1  angka  2 menyebutkan  bahwa  “Konsumen  adalah  setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam  masyarakat,  baik  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak  untuk  diperdagangkan”.  Dengan  demikian, Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis  yang  sehat. Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Tidak  adanya perlindungan  yang  seimbang  menyebabkan konsumen  pada  posisi  yang  lemah.  Kerugian- kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dapat timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan hukum  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  maupun  akibat  dari  adanya  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  pelaku  usaha (Celina Tri Siwi, 2011:6).
Dalam  hal  ini  pembeli  rumah  disebut sebagai  konsumen  perumahan  yang  digolongkan sebagai  konsumen,  sehingga  atas  rumah  yang dibeli  atau  dipesan  konsumen  ini  harus  diberikan perlindungan.  Dalam  hal  tersebut  perlindungan konsumen berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konsumen, baik kosumen barang maupun jasa.Contoh  permasalahan  kasus  pelanggaran  hak konsumen  perumahan  yang  diduga  dilakukan pengembang  rumah  subsidi  terjadi  di  wilayah Kabupaten Tabanan.
Diberitakan  puluhan  perwakilan  pembeli rumah  subsidi  mengadu  ke  Yayasan  Lembaga
Perlindungan  Konsumen  (YLPK)  Bali.Sebanyak 57  orang  menemui  pihak  YLPK  Bali  di  Taman Kota  Lumintang,  Denpasar,  pada  hari  minggu tanggal  13  Januari  2019.  Mereka  meminta pendampingan  hukum  untuk  bisa  mendapatkan hak – haknya, terkait pengembalian uang DP yang telah dibayar ke pengembang. Karena rumah yang dijanjikan  tidak  pernah  terwujud,  r encananya rumah  tersebut  mulai  dibangun  September  2017 dengan  harga  total  sebesar  Rp  141.000.000  dan bisa  dicicil  murah  per  bulan  dengan  kisaran  Rp 900.000.Namun  lebih  dari  satu  setengah  tahun tidak  ada  pergerakan  aktivitas  yang  dilakukan pengembang,  melainkan  baru  ada  penataan  tanah saja.  Konsumen  yang  rata-rata  telah  membayar uang  muka,  antara  Rp  7.500.000  hingga  Rp 25.000.000.Parahnya  setelah  ditelurusi,  lokasi rumah  yang  terletak  di  lahan  curam  dan  dekat dengan  sungai,  ternyata  pengembang  belum pernah  mengajukan  izin  pembangunan  baik  IMB maupun  UKL  UPL  ke  Dinas  Perizinan  Tabanan. Bisa dibilang jika rumah tersebut dibangun, maka statusnya bodong alias tidak ada izin (NusaBali.com, 2018).
Merasa  tertipu  sebanyak  ratusan  pembeli rumah subsidi Puri Parahyangan yang berlokasi di wilayah  Desa  Samsam  dengan  Desa  Batuaji, Kecamatan  Kerambitan,  Tabanan,  mendatangi kantor  pemasaran  CV  Jasmine  di  Jalan  Pondok Indah,  Desa  Dauh  Peken,  Tabanan,  pertengahan bulan  desember  2018.  Mereka  menuntut  agar pihak pengembang, yakni PT Promedia Indoperkasa  segera  mengembalikan  uang  DP pembayaran rumah tersebut. Dalam permasalahan tersebut  setelah  dilakukannya  observasi  para pembeli  mengadu  ke  YLPK  karena  merasa dirugikan  oleh  pengembang.  Setelah  dari  tahun 2017 sampai 2018 sejak pembayaran uang muka, rumah  tak  kunjung  dibangun. Pihak  pengembang sebelumnya  mengatakan  pembangunan  rumah akan  dimulai  tiga  bulan  setelah  pembayaran  DP dan harus melengkapi sejumlah dokumen. Namun satu  tahun  berjalan,  rumah  impian  konsumen perumahan tak kunjung terealisasi (baliexpress.jawapos.com, 2019).
Dari  peristiwa  tersebut  akibat  dari  adanya perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  pengembang  perumahan,  seperti halnya  banyaknya  konsumen  yang  belum mendapatkan  haknya  lantaran  belum  ada tanggung  jawab  dari  PT  Promedia  Indoperkasa
terhadap pengembalian DP konsumen. Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  sebenarnya telah  terjadi  kesenjangan  antara Das  Sollen yaitu Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang – Undang Nomor 8 tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  yang  berbunyi,  “Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan  dalam  label,  etika,  keterangan,  iklan atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut”.  Dengan Das  Sein yaitu  telah  terjadi wanprestasi yang dilakukan pengembang perumahan  kepada  konsumen  perumahan  di wilayah  kabupaten  tabanan  yang  mana  pihak pengembang sebelumnya mengatakan pembangunan  rumah  akan  dimulai  tiga  bulan setelah  pembayaran  DP  dan  harus  melengkapi sejumlah  dokumen.  Namun  satu  tahun  berjalan, rumah  impian  konsumen  perumahan  tak  kunjung terealisasi,  ,  dari  latar  belakang  masalah  di  atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN
DITINJAU BERDASARKAN  PASAL  8  HURUF  F UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  8  TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kerugian
Konsumen  Terhadap  Pembelian  Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum impiris.  Penelitian  hukumempiris  salah  satu  jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017:70).
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi,  teknik  observasi  atau  pengamatan, dan  teknik  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability  sampling dan  bentuknya  adalah Purposive Sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BAGAIMANA  PERAN  YLPK  BALI  DALAM MENANGANI MASALAH KERUGIAN KONSUMEN MENGENAI PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH

## KABUPATEN TABANAN
Peran  Yayasan  Lembaga  Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi sangat dibutukan di  dalam  masyarakat.  Yayasan  Lembaga Perlindungan  Konsumen  (YLPK)  Bali  ini  berdiri atas  amanat  Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan diakui keberadaannya    di  tengah  –  tengah  masyarakat dalam  kegatannya  sebagaimana  yang  telah  di rumuskan  mengenai  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Swadaya  Masyarakat  pada  Pasal  44 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :
1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3) Tugas  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan  informasi  dalam rangka  meningkatkan  kesadaran atas  hak  dan  kewajiban  dan kehati-hatian  konsumen  dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja  sama  dengan  instansi terkait  dalam  upaya  mewujudkan perlindungan konsumen;
d. membantu konsumen dalam
memperjuangkan haknya, termasuk  menerima  keluhan  atau pengaduan konsumen; e. melakukan  pengawasan  bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Adapun  tata  cara  prosedur  pengaduan  ke Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  Bali,  dan  bagaimana  proses  serta mekanisme  penanganan  yang  dilakukan  selama ini sebagai berikut :
1. Proses  Administrasi,  pada  tahap  awal yang  dilakukan  koresponden  adalah meminta  tanggapan  dan  penjelasan mengenai  kebenaran  dan  pengaduan konsumen tersebut. Di Yayasan Lembaga Perlindungan  konsumen  (YLPK)  Bali, memberikan ksesmpatan untuk mendengarkan  kedua  belah  pihak  yaitu versi  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Tidak jarang  dengan  koresponden  ini  kasus dapat  diterima  masing  –  masing  pihak dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke Yayasan Lembaga
Perlindungan  konsumen  (YLPK)  Bali, yang  isinya  permintaan  maaf  kepada konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.  Namun  demikian,  tidak menutup kemungkinan dalam
koresponden  ini  masing  –  masing  pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh dengan  pendapatnya.  Dalam  kondisi  ini Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali,  mengambil inisiatif  dan  pro  aktif  untuk  menjadi mediator. Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali  membuat  surat undangan  untuk  mediasi  kepada  para pihak  yang  sedang  bersengketa  untuk mencari solusi terbaik.
2. Proses mediasi, dalam proses ini Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen
(YLPK) Bali memberi kesempatan kepada kedua  belah  pihak  untuk  menjelaskan duduk  perkara  yang  sebelumnya  tanpa boleh  dipotong  oleh  pihak  lain  sebelum pihak  pertama  selesai  memberikan penjelasan  setelah  masing  –  masing menyampaikan
masalahnya, maka Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali  memberikan
waktu  untuk  klarifikasi  dan  koreksi tentang  apa  yang  disampaikan  oleh masing – masing pihak. Setelah permasalahan  diketahui,  maka  masing  – masing  pihak  berhak  menyampaikan  opsi atau  tuntutan  yang  diinginkan,  sekaligus melakukan  negosiasi  atas  opsi  atau tuntutan tersebut untuk mencapai kesepakatan.  Apabila  telah  dicapai kesepakatan  itu  dituangkan  dalam  Berita Acara  Kesepakatan.  Tapat  akhir  dari proses mediasi
adalah
mengimplementasikan  hasil  kesepakatan. Dalam  melakukan  penyelesaian  kasus secara  mediasi,  ada  dua  kemungkinan yang bisa terjadi yaitu :
a. Terjadi kesepakatan berarti selesai
b. Tidak  terjadi  kesepakatan  alias dadeblock ,  artinya  kasus  selesai dalam tingkatan litigasi.
Dalam  pelaksanaannya  upaya  yang dilakukan  pihak  Yayasan  Lembaga  Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali  dalam  mengawal  yang sudah dirugikan terkait kerugian pembelian rumah subsidi  di  wilayah  kabupaten  tabanan  yaitu dengan  mengawal  kepentingan  konsumen.  Jadi Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK) Bali
memperoses aduannya menyampaikan pelaku usaha pengembang (Developer) kemudian  dari  pengembang  pihak Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  meminta  tanggung  jawab  pelaku  usaha secara hukum kalau dirugikan berupa yang sudah dibayarkan oleh konsumen secara amanat Undang –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  di  pasal  19  itu  jelas  ada proses  ganti  ruginya  setara  nilai  yang  dirugikan misalkan  kerugian  10  juta  harus  dibayarkan sebesar 10 juta dan misalkan kerugian 7 juta harus dikembalikan  setara  nilainya  itu  sejalan  dengan pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  dilakukan oleh  Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  dalam  kasus  yang  terjadi  adalah mengawal  kepentingan  konsumen  mendata  dan mensurati.  Dari  kasus  kerugian  konsumen mengenai  pembelian  rumah  subsidi  di  wilayah kabupaten  tabanan  tersebut  belum  selesai  secara tuntas karena dari pihak pengembang pada sampai titik ini belum ada tanggung jawab secara hukum
dari  pihak  pelaku  usaha  jasa  pengembang  rumuh subsidi  dan  pada  saat  ini  masih  proses  di  pihak kepolisian.
Peran  Yayasan  Lembaga  Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali  dalam  membela konsumen  yang  dirugikan  ketika  membeli  rumah subsidi  adalah  sebagai  lembaga  yang  membela kepentingan  konsumen  hal  ini  sesuai  amanat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  dalam  hal  ini  Yayasan Lembaga  Perlindungan  konsumen  (YLPK) berperan  menangani  kasus  konsumen  yang mengadukan  baik  secara  Litigasi  dan  Non Litigasi. Misalkan Non Litigasi Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen (YLPK) bertugas memperjuangkan  hak  –  hak  konsumen  yang dirugikan sampai ada proses ganti rugi atau proses penyelesaian dengan win – win solution. Apabila dengan  win  –  win  solution  tidak  bisa  maka Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  Bali  akan  menempuh  langkah  –  langkah hukum dengan melaporkan pelaku – pelaku usaha itu  dengan  tindak  pidana  ke  kepolisian  atau pengadilan.
Dalam proses penegakan hukum terhadap masalah  kerugian  pembelian  rumah  subsidi  di wilayah  Kabupaten  Tabanan  dilihat  dari  perfektif perlindungan  hukum  menurut  amanat  Undang  – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  terhadap  pelaku  usaha pengembang rumah subsidi yang nakal kemudian merugikan konsumen pembeli rumah subsidi bisa dijerat  di  Pasal  8  ayat  (1)  Huruf  F  Undang  – undang  Nomor  8  tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Pasal  ini  berbunyi, “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut.”  dan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  dengan  Sangsi apabila Pelaku usaha atau developer yang melanggar  ketentuan  tersebut  terancam  sanksi Pidana  5  Tahun  denda  paling  banyak  2  Miliar. Selain  itu,  untuk  pengembang  yang  lalai  dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum akan ditindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan Kawasan Permukiman, Pasal 162 ayat (1) dengan pidana  denda  paling  banyak  Rp5  miliar.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Sementara  untuk  pengembang  yang  dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menarik dana  lebih  dari  80%  dari  pembeli  sebelum memenuhi  persyaratan,  bisa  dikenai  Pasal  155 Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman  Pasal  42  ayat  2.  Pasal  tersebut menyebut  perjanjian  pendahuluan  jual  beli sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan setelah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana berikut:
a. Status pemilikan tanah
b. Hal yang diperjanjikan
c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk
d. Ketersediaan  prasarana,  sarana  dan utilitas umum
e. Keterbangunan  perumahan  paling sedikit 20% (duapuluh persen)
Apabila  terdapat  pelanggaran  maka pengembang  diancam  oleh  hukuman  pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp1  miliar.  Selain  sanksi  berupa denda, developer juga  dapat  dijatuhi  sanksi administratif  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 150  UU  Perumahan.  Sanksinya  mulai  dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  KONSUMEN  PERUMAHAN YANG DIRUGIKAN OLEH PELAKU USAHA JASA PENGEMBANG

## PERUMAHAN  DI  WILAYAH  KABUPATEN TABANAN
Perlindungan  konsumen  pada  saat  ini banyak mendapat perhatian lebih karena investasi asing  telah  menjadi  bagian  pembangunan perekonomian  di  Indonesia.  Dimana  ekonomi Indonesia saat ini juga berkaitan dengan ekonomi yang  ada  di  dunia,  persaingan  perdagangan internasional  dapat  membawa  implikasi  negative bagi  perlindungan  konsumen.  Dengan  demikian bentuk  dari  perlindungan  konsumen  yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan mendesak  untuk  segera  dicairkan  solusinya, terutama  di  Indonesia  mengingat  masih  banyak permasalahan yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen.
Perlindungan  kepada  konsumen  berarti juga perlindungan terhadap seluruh warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam  tujuan  pembangunan  nasional  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang  –  undang Dasar  1945.  Untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  konsumen,  maka  perlu  sebuah batasan-batasan  bagi  pelaku  usaha  agar  tidak terjadinya  kesewenang-wenangan.  Hal  ini  telah diatur jelas dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen yang menyatakan :
“Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi bersih,  atau  netto,  dan  jumlah  barang dalam  hitungan  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  label  atau  etiket barang tersebut;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran, timbangan,  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan, keistimewaan,
atau kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label, etiket,  atau  keterangan  barang  dan/jasa tersebut;
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana  dinyatakan  dalam  label atau  keterangan  barang  dan/atau  jasa tersebut;
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut; g. Tidak tercantumkan tanggal
kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  produksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat penjelasan  barang  yang  membuat  nama barang,  ukuran  bersih/netto,  komposisi,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  efek samping,  alamat  pelaku  usaha,  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang menurut  ketentuan  harus  dipasang  atau dibuat;
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.”.
Namun  kenyataannya,  masih  terdapat  kasus –  kasus  kerugian  konsumen  terhadap  pembelian rumah  subsidi  yang  dilakukan  pelaku  usaha pegembang (Developer) nakal terkait permasalahan  tersebut  yang  sering  terjadi dilapangan  pihak  dari  pelaku  usaha  pegembang (Developer) menjanjikan akan membangun rumah beberapa  bulan  setelah  pembayaran  uang  muka tetapi  berjalannya  waktu  beberapa  bulan  sampai bertahun  –  tahun  rumah  tidak  kunjung  terealisasi dimana  peristiwa  tersebut  belum  mencirikan perlindungan hukum sesuai amanat Pasal 8 Ayat 1 Huruf f UUPK.
Dalam hal memberi perlindungan terhadap  konsumen  rumah  subsidi,  berasarkan hasil  penelitian  pelaku  usaha  pegembang (Developer) ternyata  belum  memberikan  ganti rugi  kepada  konsumen  yang  sudah  membayar uang  muka  atau  DP,  hal  ini  jelas  tidak  sesuai dengan  Pasal  19  Undang-Undang  no  8  Tahun 1999 bahwa tanggungjawab pelaku usaha sebagai berikut :
1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan  atau/jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
2. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan selama  tenggang  waktu  7  hari  setelah transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapuskan  kemungkinan  adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila pelaku usaha
dapat membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha pegembang (Developer) nakal  maka  maka  dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap
konsumen secara memadai, mulai dari pengawasan  dari  terhadap  pelaku  usaha,  sarana dan  prasarana  produksi,  iklim  usaha  secara keseluruhan,  dan  konsumen  (Ahmadi  Miru  dan Sutarman  Yodo,  2014:  63).  Pembinaan  yang dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dilakukan  agar pelaku  usaha  didalam  melakukan  usahanya bertindak  dengan  benar  yaitu  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, begitu  pila  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha dilakukan  semata-mata  untuk  memantau  kegiatan pelaku  usaha  agar  tetap  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  tidak  melanggar  aturan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan sudah dilakukan di instansi terkait seperti Yayasan Lembaga  Perlindungan  konsumen  (YLPK)  Bali, Real  Estat  Indonesia  (REI)  Bali,  Dinas Perdagangan dan Prindustrian Kabupaten Tabanan,  selanjutnya  pada  Dinas  Perkerjaan Umum  dan  lembaga  yang  terakhir  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Tabanan.  Untuk pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha  pegembang  rumah  subsidi  di  wilayah kabupaten  tabanan  masih  belum  terlaksana dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  Bali  dari  pelaksanaan  perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah  kabupaten  tabanan  pihak  Yayasan Lembaga  Perlindungan  konsumen  (YLPK)  Bali menilai  bahwa  pelaku  usaha  adalah  nakal  karena dari  kasus  yang  terjadi  pegembang  tersebut  tidak sesuai  dengan  asas  –  asas  atau  prinsip  –  prinsip Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan  Konsumen  karena  jelas  –  jelas merugikan  konsumen  dan  melanggar  segala peraturan Undang – Undang khususnya Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  oleh  sabab  itu  harus diberikan  sangsi.  Menurut  armaya  salah  satu pelaku  usaha  jasa  pengembang  rumah  subsidi yang  diadukan  oleh  konsumen  kepada  Yayasan Lembaga  Perlindungan  konsumen  (YLPK)  Bali itu tidak sesuai prinsip – prinsip hukum Undang – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Untuk  tanggung  jawab pemerintah selama ini terhadap masalah kerugian pembelian  rumah  subsidi  di  wilayah  kabupaten tabanan dilihat dari perfektif perlindungan hukum menurut Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen  (YLPK)  Bali  tanggung  jawab  dari pemerintah  harus  ada  baik  itu  pada  level  Bupati dan  juga  kepala  dinas  harus  bertanggung  jawab kalau  itu  pelaku  usaha  yang  nakal  dan  tidak memiliki  ijin  dan  lain  sebagainya  harus  dicabut ijinnya dan tidak boleh  beroperasi. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan untuk mengembangkan dan membina konsumen melalui dinas  terkait  misalnya  dinas  perdangangan pemerintah  itu  mempunyai  kewenangan  untuk membina memberikan pendidikan konsumen yang ada di tabanan dengan anggaran – anggaran yang ada  pihak  pemerintah  seharusnya  memberikan edukasi  juga  kepada  masyarakat  konsumen  di tabanan  dan  berkerjasama  dengan  instansi  terkait yang  di  fasilitasi  oleh  pemerintah  sehingga tujuannya  agar  memberikan  pemahaman  kepada konsumen  itu  sendiri  dalam  hal  tersebut  pihak Yayasan  Lembaga  Perlindungan  konsumen (YLPK)  Bali  melihat  pemerintah  sendiri  menurut Armaya  tanggung  jawab  pemerintah  belum optimal  terhadap  permasalahan  yang  terjadi kepada  konsumen  rumah  subsidi  di  wilayah kabupaten  tabanan  tersebut.  Armaya  berharap pemerintah harus lebih optimal untuk kedepannya jangan sampai konsumen – konsumen perumahan yang  ada  di  tabanan  ini  menjadi  konsumen  yang selalu  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  jika  perlu pemerintah  dalam  hal  ini  harus  memberikan sangsi yang tegas kepada pengembang yang nakal dengan  mencabut  ijin,  menutup  usaha  dan  lain sebagainya.
Selanjutnya  hasil  penelitian  dilapangan sudah  dilakukan  di  lembaga  terkait  seperti  DPD REI  Bali  kedepannya  agar  konsumen  tidak
dirugikan  terhadap  pegembang  ( Developer) yang nakal yang terjadi di wilayah kabupaten Tabanan yaitu pada konsumen harus selalu berhati-hati dan teliti  dalam  memilih  pengembang.  Caranya, konsumen  memiliki  hak  atas  informasi  harus melihat terlebih dahulu legalitas pengembang dan legalitas  proyek  perumahan  tersebut.  Apabila pengembang  bisa  menjelaskan  dan  menunjukkan izin – izin dan legalitas proyek itu berarti memang layak  dipercaya.  Tetapi  bila  pengembang mengatakan  pengurusan  semua  izin  masih  dalam proses  dan  tidak  bisa  menunjukkan,  lebih  baik jangan beli rumah di tempat yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  diwilayah  pemerintah  kabupaten  Dinas Perkerjaan  Umum  dan  selanjutnya  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan kebijakan pemerintah  terhadap  implementasi  Undang  – Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  mengenai  rumah  subsidi pemerintah selama ini sudah mengacu pada aturan yang  ada  seperti  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  64  Tahun  2016  Tentang Pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 74 Tahun  2013  Tentang  Pengaturan  Pengkaplingan Tanah  Untuk  Pembangunan  Perumahan  dan Permukiman di Kabupaten Tabanan. Tugas Dinas Perkerjaan  Umum  sendiri  dalam  pembangunan rumah  subsidi  yaitu  berkerjasama  dengan  Dinas Lingkungan  Hidup  terkait  kajian  lingkungan terhadap pembanguan terhadap pengembang yang mengajukan  IMB  dalam  kajian  dari  Dinas Perkerjaan  Umum  mengenai  ijin  mengaju  pada Peraturan  Pemerintah  jika  tidak  diatur  di Peraturan  Pemerintah  baru  mengacu  pada Peraturan  Gubernur  setelah  kajian  disetujui  baru pelaku  usaha  pegembang  ( Developer) bisa mengajukan ijin di Dinas Perizinan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dinyatakan bahwa  lembaga  non  pemerintah  dan  instansi pemerintah  daerah  Kabupaten  Tabanan  belum dapat  mensosialisasikan  keberadaan  undang  – undang  perlindungan  konsumen  yaitu  Undang  – undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  kepada  masyarakat. Dimana pihak pelaku usaha pegembang ( Developer) masih  ada  yang  berbuat  nakal sehingga merugikan pihak konsumen, berdasarkan penjelasan  dari  pelaku  usaha  tersebut  maka
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Undang  –  undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  belum  terimplementasi dengan baik di masyarakat khususnya bagi pelaku usaha.
Jika dikaitkan dengan teori sistem hokum yang dikemukakan oleh Lewernce Mier Friedman yang  menyatakan  bahwa  berhasil  atau  tidaknya penegakan hokum tergantung pada :
a. Substansi  Hukum,  yakni  aturan  yang  ada didalam  peraturan  perundang-undangan, serta  aturan  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat,  dimana  substansi  hukum yang  menentukan  dapat  atau  tidaknya hukum  itu  dilaksanakan.  Berdasarkan studi  dokumen  yang  telah  dilakukan, secara  substansi  sebenarnya  telah  ada aturan yang mengatur tentang perlindungan  hukum  terhadap  konsumen yang  dimana  secara  nasional  diatur  di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dimana  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  No  8  Tahun  1999  menyatakan bahwa  Perlindungan  Konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen,  dan terdapat juga pada pasal 4 dan 6 Undang- Undang  No  8  Tahun  1999  sehingga terciptanya sinergi antara bentuk perlindungan  dengan  hak  dan  kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
b. Struktur  Hukum,  yakni  aparat  penegak hukum  (pelaksana  dan  /atau  yang mengawasi  berlakunya  substansi  hukum), adapun  pelaksana  atau  aparat  penegak hukumnya  yaitu  Dinas  Perdagangan  dan Prindustrian Kabupaten
Tabanan,
selanjutnya pada Dinas Perkerjaan Umum dan  yang  terakhir  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Tabanan  masih hanya  sebatas  pengawasan  yang  pada prinsipnya belum intensif yang dikarenakan  tidak  menerima  pengaduan, rencana  anggaran  kegiatan  dan  belum melaksanakan  sosialisasi,  hal  tersebut juga  diakibatkan  dari  kinerja  instansi terkait akibat dari kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan atau sidak dilapangan.  Dilihat  dari  implementasinya
perlindungan  hukum  dalam  Undang- Undang  No  8  Tahun  1999  terhadap konsumen  masih  belum  terimplementasi dengan  baik  dimana  dilihat  dari  masih terdapat pelaku usaha pegembang ( Developer) masih ada yang berbuat nakal sehingga  merugikan  pihak  konsumen rumah  subsidi  di  wilayah  Kabupaten Tabanan,  dikarenakan  pengawasan  dari instansi  terkait  belum  maksimal  yang dapat  dilihat  dari  berbagai  berita  yang menyebutkan  bahwa  ada  pelaku  usaha pegembang  ( Developer) yang  berbuat nakal di wilayah Kabupaten Tabanan.
c. Budaya  Hukum,  yakni  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya. Budaya hukum juga merupakan pemikiran sosial dan kekuatan sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  disalah  gunakan,  dan dihindari. Budaya hukum sangat berkaitan dengan  kesadaran  hukum  masyarakat maka  akan  terciptanya  budaya  hukum yang  baik.  Terkait  masih  rendahnya budaya  hukum  di  masyarakat  khususnya pelaku  usaha  dan  konsumen,  dari  pihak konsumen masih banyak terdapat konsumen  yang  kurang  teliti  dalam membeli  rumah  subsidi  yang  ternyata belum  memiliki  ijin  pembangunan  dan sering  tertipu  terhadap  janji  pelaku  usaha pegembang  ( Developer) sedangkan  dari pihak  pelaku  usaha  masih  juga  ada  yang memasarkan  rumah  subsidi  ternyata belum  mengantongi  ijin  dari  pemerintah kabupaten  tabanan,  terkait  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  di  wilayah kabupaten tabanan masih dapat dikatakan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan dilapangan  diketahui  bahwa  budaya hukum dalam hal ini masih lemah.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan bahwa  konsumen  belum  mengetahui  mengenai keberadaan  dari  Undang-Undang  No  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  serta masih  sangat  kurangnya  pengetahuan  konsumen didalam  membeli  rumah  bersubsidi,  sedangkan dari  pelaku  usaha  pegembang  ( Developer) juga masih  ada  yang  melakukan  pemasaran  rumah subsidi tetapi belum menyelesaikan ijin pendirian
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
rumah  subsidi  yang  dijualnya.  Jadi  dapat dikatakan  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam  hal kesadaran hukum terhadap perlindungan konsumen masih kurang.
Berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang dikemukakan oleh Lewernce Mier Friedman yang dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  di  lapangan dapat  dikatakan  implementasi  perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah  kabupaten  tabanan  jika  dilihat  dari amanat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 belum  efektif,  hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya  sehingga  mempengaruhi  budaya hukum  masyarakat  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen,  dari  pihak  kurangnya  pengetahuan konsumen  didalam  membeli  rumah  bersubsidi, sedangkan  dari  pelaku  usaha  pegembang ( Developer) juga  masih  ada  yang  melakukan pemasaran rumah subsidi tetapi belum menyelesaikan  ijin  pendirian  rumah  subsidi  yang dijualnya di wilayah Kabupaten Tabanan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  penulis  kemukakan sebelumnya sehinggadapat  ditarik  beberapa  kesimpulan, sebagai berikut:
1. Peran  YLPK  Bali  terhadap  kerugian konsumen  rumah  subsidi  di  wilayah kabupaten tabanan yakni menerima
pengaduan kerugian konsumen serta membantu  menyelesaikan  sengketa  baik secara  litigasi  maupun  non  litigasi.    Khusus dalam  hal  non  litigasi  YLPK  bertugas memperjuangkan  hak  –  hak  konsumen  yang dirugikan  sampai  ada  proses  ganti  rugi  atau proses  penyelesaian  dengan  win  –  win solution.  Apabila  penyelesaian  secara  non litigasi tidak berhasil barulah akan diselesaikan  dengan  cara  litigasi  yang  dalam hal ini YLPK akan melakukan pendampingan terhadap konsumen.
2. Implementasi perlindungan hukumbagi konsumen  perumahan  yang  dirugikan  oleh pelaku  usaha  jasa  pengembang  perumahan  di wilayah  kabupaten  tabanan  jika  dilihat  dari amanat  Undang–  Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif, hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur
hukum  yang  belum  maksimal  melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kondisi yang  demikian  juga  mempengaruhi  budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen  dimana  pemahaman  mereka tentang  ketentuan  yang  berlaku  masih  sangat minim  yang  berimplikasi  pada  adanya pelanggaran dan kerugian.

## SARAN
Berdasarkan  penelitian  diatas  adapun saran  yang  dapat  diberikan  dari  permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
1. Kepada  pemerintah  baik  itu  pada  tingkat bupati  maupun  kepala  dinas  seharusnya  ada anggaran terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pegembang  agar  nantinya  pemerintah  bisa melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha  khususnya  pelaku  usaha  pegembang yang  nakal  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  ijin sebagai  upaya  meminimalisasi  terjadinya pelanggaran  yang  berujung  pada  kerugian konsumen.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Tabanan  seharusnya  selalu  diikut sertakan  dalam  survey,  monitoring  dan pendampingan terhadap perusahaan pengembang  rumah  subsidi  yang  ingin membuat ijin yang nantinya akan dikeluarkan oleh  Dinas  Perizinan  sehingga  sebagai  dinas pemerintahan  sering  menyelesaikan  masalah UMKM  bisa  berperan  juga  di  dalam pedidikan  mengenai  perlindungan  konsumen terhadap  perusahaan  pengembang  rumah subsidi  yang  ada  di  wilayah  kabupaten tabanan.
3. Pelaku  usaha  harus  paham  mengenai  setiap aturan  yang  diberlakukan  kepadanya  dalam menjalankan  usahanya  guna  meminimalisasi terjadinya  pelanggaran.  Dalam  hal  ini  pelaku usaha  juga  harus  melengkapi  segala  hal tentang  perizinan  sebagai  legalitas  usahanya. Pelaku  usaha  juga  harus  bertanggung  jawab atas  kerugian  konsumennya  sebagai  mana ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK.
4. Masyarakat atau konsumen diharapkan mejadi konsumen  yang  cerdas  agar  tidak  dirugikan dikemudian  hari.  Hal  ini  dapat  dilakukan
dengan  cara  melihat  terlebih  dahulu  legalitas pengembang  dan  legalitas  proyek  perumahan tersebut. Apabila pengembang bisa menjelaskan dan menunjukkan izin – izin dan legalitas  proyek  itu  berarti  memang  layak dipercaya. Tetapi
bila pengembang mengatakan  pengurusan  semua  izin  masih dalam  proses  dan  tidak  bisa  menunjukkan, lebih  baik  jangan  beli  rumah  di  tempat  yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2019 Ahmadi  Miru  dan  Sakka  Pati.  2014. Hukum Perikatan  Penjelasan  Makna  Pasal  1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers. Celina  Tri  Siwi,  2011. Hukum  Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
Janus  Sidabalok,  2010, Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia, PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Susanti Adi Nugroho, 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara  Serta  Kendala  Implementasinya . Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Muchsin  dan  Iman  Koeswahyono.  2012. Aspek Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan Tanah  dan  Penataan  Ruang .  Jakarta:
Sinar Grafika.

## Sumber JURNAL
Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang  (legisprudence)Vol.  1
Pemahaman  Awal. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Sukarna.  2016. Peran  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Terhadap  Konsumen  Dan Pelaku Usaha, Human, Vol.6, No.1 Si Ngurah Ardhya. 2020. Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen  Perusahaan  Listrik  Negara (PT.  PLN  INDONESIA)  Studi  Kasus Pemadaman  Serentak  Pada  Beberapa Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 64  Tahun  2016  Tentang  Pembangunan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah Untuk  Pembangunan  Perumahan  dan Permukiman di Kabupaten Tabanan.

## SKRIPSI/TESIS
PRATAMA, SURYO HARI. 2016. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI  PERUMAHAN  ATAS  TIDAK DIPENUHINYA FASILITAS OLEH DEVELOPER .  Dalam  Tesis  Untag Surabaya. Ferdy Salim, Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Dengan  Jaminan  Fidusia  Kendaraan Bermotor Roda Empat, (Jember; Program Study  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember, 2013), hal. 15

## INTERNET/WEBSITE
Baliexpress.jawapos.  2019, Pembeli  Rumah Subsidi  di  Tabanan  Mengadu  ke  YLKI Bali,  Ini  Masalahnya, Diakses  dari https://baliexpress.jawapos.com/read/201 9/01/14/113503/pembeli-rumah-subsidi- di-tabanan-mengadu-ke-ylki-bali-ini- masalahnya  diakses  pada  tanggal  7 November 2020 pukul 11:00 WITA. NusaBali.  2018, KONSUMEN  rumah  bersubsidi mendatangi  kantor  pemasaran  di  Jalan PD  Indah  Nomor  8,  Desa  Dauh  Peken, Kecamatan/Kabupaten  Tabanan, Diakses dari
https://www.nusabali.com/berita/43696/m
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
erasa-ditipu-konsumen-rumah-bersubsidi- demo,  diakses  pada  tanggal  7  November 2020 pukul 11:00 WITA.