## KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Fifink Praiseda Alviolita * , Barda Nawawi Arief Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro fifinkpraiseda@gmail.com

## ABSTRACT
A defamation act is a felony that attacked honor or good name someone. But several cases in indonesia in relation the provision of criticism and comments led to pemidanaan someone.The dynamics of the renewal of setting the formulation of a felony defamation outside criminal code which is law ite have yet to accommodate these problems because the absence of restrictions and rules, clear so that in the application of article that raises  article  that  no  clearly  for  the  implementation.This  research  aims  to  review  the  policy  formulation  in response  to  a  felony  defamation  at  the  moment  and  who  will  come.  The  methodology  used  are  juridical normative.  Based  on  comparative  study  with  a  few  countries  have  made  the  formulation  of  the  regulation freedom of express and detail on the work of that can been condemnation and reason a defamation act same directive it is required of a policy formulation in criminal law to give certainty and justice for protection of a right freedom of expression and felt that the community in the future as the form of criminal law reforms.

## Keywords : The Formulation Policy; Criminal Law Reforms; Defamation Act

## ABSTRAK
Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.  Namun  beberapa  kasus  di  Indonesia  terkait  pemberian  kritik  dan  komentar  berujung  pada pemidanaan seseorang. Dinamika pembaharuan pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dii  luar  KUHP  yaitu  UU ITE  belum  mampu  mengakomodir  permasalahan  tersebut  karena  tidak  adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas, sehingga dalam penerapan pasal tersebut menimbulkan pasal yang multitafsir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  formulasi  dalam  penanggulangan  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  saat  ini  dan  yang  akan  datang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa Negara yang telah membuat perumusan pengaturan secara tegas dan rincii mengenai perbuatan yang dapat dipidana beserta alasan pembenar tindak pidana  pencemaran  nama  baik  maka  dibutuhkan  suatu  kebijakan  formulasi  dalam  hukum  pidana  untuk memberikan  kepastian  dan  keadilan  bagii  perlindungan  hak  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat masyarakat di masa yang akan datang sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pembaharuan Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Pancasila  sebagai  norma  hukum  tertinggi (grundnorm) harus dipahami bukan hanya sumber hukum  (source  of  law)  bagi  bangsa  Indonesia, tetapi  juga  merupakan  sumber  etika  (source  of ethics) (Asshidiqie, 2014). Hak-hak  yang diamanatkan  oleh  konstitusi  tersebut  tercantum dalam  Pasal  28  E  ayat  (3) UUD  NRI  1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat”.  Kebebasan  dalam  mengeluarkan pendapat  dapat  berarti  telah  dijaminnya kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dengan keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau  buah  pikiran,  baik  secara  lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. (Putri, 2016) Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan  berekspresi  meniscayakan  kebebasan untuk mencari (to seek), menerima (to receive), dan menyampaikan  (to  impart)  informasi  dengan  cara apa pun (Atmaja, 2015).
Perkembangan globalisasi saat ini memberi dampak  pada  berkembangnya  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  membuat  media  berkomunikasi masyarakat  mengalami  perkembangan  juga. Semula  masyakarat  berkomunikasi  dengan  media tradisional  hanya  melaui  surat,  namun  kini masyarakat  gemar  menggunakan  media  sosial. Dengan  meningkatnya  penggunaan  media  sosial,
media  tradisional  dan  metode  komunikasi  telah diturunkan  sebagai  media  pilihan  untuk menggunakan  kebebasan  berekspresi  seseorang (Lewis, 2015).
Jaminan ketertiban  dan  keteraturan  dalam penggunaan  media  sosial,  pemerintah  merespon dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU ITE). Sejak 2008 hingga akhir Juni 2018, sebanyak 49,72  persen  pasal  yang  dipakai  sebagai  dasar pelaporan  adalah  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Puncak  digunakannya  pasal  ini  terjadi  di  tahun 2016  dengan  jumlah  54  kasus  dan  2017  dengan total  32  kasus  dilaporkan.  Kasus  tersebut dikenakan  Pasal  310  KUHP  (Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia, 2018).
Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan  mudah  untuk  menjerat  orang-orang  demi membungkam  kritik.  Menurut  data  yang  telah penulis  sajikan  di  atas  didapati  5  (lima)  pola pemidanaan  dengan  UU  ITE  yaitu  balas  dendam, barter  kasus, membungkam  kritik, shock  therapy, dan persekusi kelompok (Gerintya, 2018).
Maka  menurut  artikel  ini yang  diperlukan adalah suatu kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan  sarana  hukum  pidana  (penal) dengan  melalui  tahapan  formulasi  (kebijakan
132
legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan eksekusi  (kebijakan  eksekutif/  administratif), dengan  adanya  tahap  “formulasi”,  maka  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  bukan  hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas  aparat  pembuat  hukum  (aparat  legislatif). (Arief, 2010).
Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: Bagaimanakah Perumusan Tentang Tindak Pidana Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia Saat  Ini dan  bagaimanakah Perumusan Tentang  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di masa yang akan datang ?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengenai tindak pidana  pencemaran  nama  baik  diantaranya membahas  mengenai  pencemaran  nama  baik melalui  sarana  informasi  dan  transaksi  elektronik berdasarkan  kajian  putusan  Mahkamah  Konstitusi (Ali,  2010),  Pertimbangan  Hakim  dalam  Perkara Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial (Kajian  Putusan  Nomor:  324/Pid./2014/PN.SGM) (Djanggih, & Hipan, 2018). Penelitian Adrian Leka (2018)  membahas mengungkap  sejarah  hukum pencemaran  nama  baik  di  Albania,  kesulitan penerapannya,  dan  permaslahan  tentang  status hukum  pencemaran  nama  baik  dan  analisis masalah hukum perdata  internasional  tentang apa yang  harus  diterapkan  oleh  hukum  untuk  klaim
pencemaran  nama  baik  lintas  batas  negara  di media sosial (Mills, 2015).
Penelitian  lain  yang  juga  mengkaji  hal tersebut  adalah  berkaitan  dengan  legitimasi penyebaran  informasi  yang  secara  umum  dapat menimbulkan pencemaran nama baik kepada pihak (Guntara,  2018),  mengkaji  mengenai  upaya membuat  kebijakan  dalam  hal  penanggulangan tindak  pidana  pencemaran  nama  baik (Wibowo, 2012) serta  mencoba  mengkonstruksikan  sarana perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap adanya  tindak  pidana  tersebut (Zuhairi,  2015). Pada  artikel  ini  lebih  berfokus  kepada  rumusan substansi  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik pada  saat  ini  sehingga  akan  menjadi  landasan dalam  melakukan  pembaharuan  formulasi  tindak pidana pencemaran nama baik untuk masa datang.

## B. PEMBAHASAN
1.  Formulasi  Pengaturan  Tentang  Pencemaran Nama  Baik  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia Saat Ini
a. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Di Indonesia, pengaturan secara umum (lex generalis) mengenai pencemaran nama baik ada di dalam  KUHP  yang  merupakan  peninggalan  dari zaman  penjajahan  Belanda  yang  dikenal  dengan nama Wetboek  van  Straafrecht (WvS)  KUHP memiliki  asas-asas  umum  yang  dapat  digunakan
sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. (Aldyputra, 2012) Pencemaran sendiri  diatur  dalam  Pasal  310  KUHP,  dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara  lisan  (smaad)  dan  pencemaran  secara tertulis (smaadschrift) sebagai berikut :
Pasal 310 (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (2) “Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukkan  dan ditempelkan  secara  terbuka,  diancam  karena pencemaran  tertulis  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah”.
(3) “Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran  tertulis,  jika  perbuatan  jelas dilakukan  demi  kepentingan  umum  karena terpaksa untuk membela diri”.
Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan  pengecualian  atau  alasan  penghapus pidana  dan  dapat  pula  dikatakan  sebagai  dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak  dihukum  apabila  dilakukan  untuk  membela kepentingan  umum  atau  terpaksa  dilakukan  untuk membela  diri.  Dengan  demikian  hapusnya  sifat
melawan  hukum  berdasarkan  alasan  di atas pembuat dapat melakukan perbuatan pidana tanpa terjerat  ketentuan  pidana  yang  mengatur pencemaran nama baik.
Patut  atau  tidaknya  alasan  pembelaan  diri atau  kepentingan  umum  terletak  pada pertimbangan  hakim.  Tetapi  bila  oleh  hakim penghinaan  tersebut bukan  untuk  kepentingan umum  atau  membela  diri,  pelaku  dikenakan hukuman  Pasal  310  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP, dan  apabila  yang  dituduhkan  oleh  si  pelaku  tidak benar  adanya,  maka  si  pelaku  dihukum  dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (laster).
“Pasal  311 ayat  (1)  KUHP  menyatakan  : “Barang  siapa  melakukan  kejahatan  menista  atau menista  dengan  tulisan,  dalam  hal  ia  diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan  dan  jika  tuduhan  dilakukannya sedang  diketahui  tidak  benar,  dihukum  karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun”.
Perbuatan  fitnah  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  perkataan  bohong  atau tanpa  berdasarkan  kebenaran  yang  disebarkan dengan  maksud  menjelekkan  orang.    Sedangkan dalam  ilmu  hukum  pidana,  fitnah  adalah  menista atau  menista  dengan  surat/  tulisan  tetapi  yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dan  ternyata  tidak  dapat  membuktikannya (Marpaung, 2010).
Adapun  unsur-unsur  Tindak  Pidana Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Perumusan  di KUHP  adalah  sebagai  berikut.  Pasal  310  KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur yaitu:
a. Unsur Obyektif ;
1. Barang siapa;
Kata  tersebut  menunjukkan  orang  yang  apabila orang  tersebut  terbukti  memenuhi  semua  unsur yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.
2. Menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang;
Yaitu  setiap  ucapan  maupun  tindakan  yang menyinggung  harga  diri  atas  kehormatan,  dan nama    baik  seseorang  dalam  hal  ini  yaitu adalah orang (naturlijk persoon) bukan institusi atau badan usaha.
3. Dengan menuduh suatu hal;
Cara  perbuatan  penistaan  ini  dilakukan  dengan menuduh  orang  lain  melakukan  suatu  perbuatan tertentu.  Suatu  perbuatan  tertentu  harus merupakan  suatu  perbuatan  yang  sedemikian diperinci  secara  tepat  atau yang  sedemikian ditujukan  secara  tepat  dan  tegas,  hingga  tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya seperti  apa,  tetapi  harus  dinyatakan  juga  macam perbuatan  tertentu  dari  kelompok  jenis  yang dimaksud  serta  tempat  dan  waktu  perbuatan  itu dilakukan.
b. Unsur Subjektif
1. Dengan  maksud  yang  nyata  (met  het  kenlijk

## doel)
Supaya  tuduhan  itu  diketahui  umum (ruchtbaarheid te geven); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur “menyiarkan tuduhan supaya diketahui  umum”  ini  sangat  rentan  dipermainkan oleh aparat penegak hukum (abuse of power) yang menerima laporan pencemaran nama baik.
Unsur  ini  berarti  tidak  harus  sampai memenuhi  syarat  bahwa  tuduhan  itu  telah  tersiar (tersebar)  akan  tetapi  cukup  disampaikan  kepada seseorang  yang  kemungkinan akan  menyebarkan kepada orang lain.
Di  sinilah  akhirnya  menjadi  berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang  lain  karena  telah  melakukan  pencemaran nama baik (penghinaan).
2. Dengan sengaja (opezttelijk);
Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan  terhadap  perbuatan.  Artinya,  pelaku mengetahui  perbuatan  ini,  pelaku  menyadari mengucapkan  kata-katanya  yang  mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa  yang disebut  ‘animus  injuriandi’. Animus injuriandi diartikan  “niat  kesengajaan  untuk menghina”. Hal ini pun dipertegas oleh Mahkamah Agung  melalui  putusan  MA  No.37  K/Kr/1957 tertanggal  21  Desember  1957  yang  secara konsisten  menyatakan  bahwa  tidak  diperlukan
adanya animus  juriandi (niat  kesengajaan  untuk menghina).  (Pramana,  2013)  Syarat animus injuriandi ini  menjadi  penting,  agar  dapat  menilai mana  yang  merupakan  kritik  terhadap  pejabat publik  dan  mana  yang  merupakan  tindakan  untuk menghina  atau  mencemarkan  nama  baik seseorang. Tentunya animus injuriandi dapat dilihat dari  kalimat  penghinaan  maupun  motif  dibalik tindakan tersebut (Rohmana, 2017).
Konsep  perumusan  pengaturan  mengenai perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  yang ada  dalam Pasal  310  KUHP  dan  Pasal  311  KUHP  saat  ini digunakan  sebagai  acuan  perbuatan  penghinaan atau  pencemaran  nama  baik  di  media  sosial khususnya di dalam UU ITE.
b. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  menurut  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Ketentuan  pidana  dalam  UU  ITE  diatur dalam  Pasal  45  sampai dengan  Pasal  52 akan tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada pasal- pasal  yang  berkaitan  langsung  dengan  persoalan perbuatan  pencemaran  nama  baik.  Pengaturan terkait  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  di media  sosial  terdapat dalam  Pasal  27  ayat  (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan yang menyatakan:
Pasal 27 (3) “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan  dan/  atau  membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/  atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan penghinan dan/ atau pencemaran nama baik”.
Pasal tersebut mempunyai terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif seperti berikut:
a. Unsur objektif terdiri dari:
1.  Perbuatan:  mendistribusikan;  mentransmisikan; membuat dapat diaksesnya;
2. Melawan hukum: tanpa hak.
3.  Objeknya  adalah  informasi  elektronik  dan/  atau dokumen  elektronik yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. b.  Unsur  subjektif  adalah  Kesalahan:  dengan sengaja.
Dapat dicermati muatan unsur-unsur pasal tersebut setiap  unsur  tindak  pidana  tidak  berdiri  sendiri, selalu  mempunyai  hubungan  dengan  unsur-unsur lainnya.  Dari  hubungan  inilah  dapat  mengetahui alasan  tercelanya  atau  melawan  hukum  suatu perbuatan  yang  dilarang  dalam  hal  ini  adalah perbuatan “tanpa hak” mendistribusikan, mentransmisikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik.  Hal  tersebut  berarti,  orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan,  mentransmisikan,  membuat dapat  diakses  informasi  elektronik  tidak  boleh dipidana.  Meskipun  informasi  yang  didistribusikan bersifat  menghinakan  orang  lain.  UU  ITE  tidak
136
memberikan  kriteria  tertentu  dalam  hal  keadaan dan syarat-syarat yang bagaimana seseorang yang berhak  melakukannya.  Oleh  karena  itu  kembali melihat  Pasal  310  KUHP  yang  mengatur  tentang penghinaan.
Sedangkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan : Pasal 45
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/  atau  mentransmisikann dan/  atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/ atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/ denda  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  27 ayat (3) tersebut (Pardede, 2016) dimana terdapat unsur setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan  suatu  perbuatan  tindak pidana adalah orang atau manusia maupun badan hukum. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun  berdasarkan  pengaturan  di  KUHP maupun di  UU  ITE  diketahui  memiliki  perbedaan yang  dimaksud  subyek  hukum  dimana  KUHP berorientasi  pada  “orang”  sebagai  pelaku/  subyek tindak pidana saja sedangkan dalam UU ITE lebih rinci  dengan  menambahkan  badan  usaha.  Badan usaha  yang  dimaksud  adalah  perusahaan
perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik yang, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pada  beberapa  kasus, masyarakat  mengadukan badan hukum/ korporasi dengan mengeluhkan dan memberikan  komentar  terhadap  fakta  yang  terjadi di lapangan. Hal ini mengingat bahwa penghinaan tersebut  hanya  dapat  dituntut  apabila  ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan terhadap perbuatan penghinaan tersebut.
Penghinaan  pada  KUHP  dan  UU  ITE  yang terdapat  perbedaan  yaitu  pada  KUHP  hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh  Jan  Remmelink  bahwa,  “Delik  formil  adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup  disebut  dengan  merujuk  pada  perbuatan tertentu  atau  kelalaian.  (Remmelink,  2014). Delik formil  salah  satunya  terdapat  dalam  Pasal  310 KUHP. Sedangkan pada UU ITE mengatur tentang delik materiilnya saja. UU ITE hanya merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama  baik  melalui  dunia  maya  atau  elektronik, sedangkan  kualifikasi  delik  tetap  mengacu  pada genusnya  yaitu  perumusan  pengaturan  tindak pidana  yang  ada  pada  pasal-pasal  dalam  KUHP. Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada UU ITE  lebih  spesifik.  Pencemaran  nama  baik  beda halnya  dengan  sesuatu  pernyataan  yang  berupa opini  atau  pendapat,  tidak  termasuk  dalam  objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau  pendapat  yang  tidak  bertujuan  dengan
137
sengaja  menjatuhkan  harga  diri  seseorang (Mulyono, 2017).

## c. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik menurut Konsep RUU KUHP Tahun 2018
Ilmu hukum pidana sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan “ilmu kemasyarakatan  yang  normatif”  (normatieve maatschaappij  wetenschap),  yaitu  ilmu  normatif tentang  hubungan  antar-manusia.  Ilmu  yang mempelajari  hukum pidana  positif  dapat  disebut “ilmu hukum pidana positif”, yang dapat berupa ilmu hukum  pidana  materiil/  substantif  dan  ilmu  hukum pidana  formal.  Ilmu  hukum  pidana  positif  ini sebenarnya  merupakan  ilmu  hukum  pidana normatif/ dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada  dalam  hukum  pidana  positif  yang  saat  ini sedang berlaku (“ius constitutum”); sedangkan ilmu hukum  pidana  normatif/  dogmatik  dalam  arti  luas juga  mempelajari  hukum  pidana  “yang seharusnya/c  sebaiknya/  seyogyanya” (ius constituendum) (Arief, 2007).
Pengaturan dalam hukum pidana pun dalam sistem  pidana  khususnya  harus  menyesuaikan dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam Pancasila.  Dengan  demikian  adanya  penyusunan Konsep  KUHP  bertolak  dari  “ide  keseimbangan” atau  “ide  integratif”.  Orientasi  konsep  pada  ide dasar/  asas  keseimbangan  ini  dilandaskan  pada pokok  pemikiran  bahwa  penyusunan  konsep merupakan:
a) Bagian integral dari pembangunan SHN (Sistem Hukum Nasional/ SISKUMNAS) dan
b)  Bagian  integral  dari  tujuan  pembangunan nasional  (BANGNAS)  yang  terkandung  dalam “Pembukaan UUD ‘45”
Penyusunan  RUU  KUHP  merupakan  sebuah “Rancang Bangun” Sistem Hukum Pidana Nasional yang  bermaksud  “membangun/  memperbaharui/ menciptakan sistem baru”, maka pembahasan RUU KUHP tidak hanya persoalan formulasi tetapi juga membangun/ memperbaharui pokok-pokok pemikiran/  konsep/  ide  dasarnya,  bukan  hanya mengganti  rumusan  pasal  UU  secara  tekstual namun juga secara kontekstual (Arief, 2017).
Seperti  halnya  yang  menjadi  fokus  dari penelitian  ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana pencemaran nama baik dalam RUU KUHP sebagai berikut:
BAB XIX

## TINDAK PIDANA PENGHINAAN
Bagian Kesatu Pencemaran Pasal 484
(1) “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara  menuduhkan  suatu  hal,  dengan  maksud supaya  hal  tersebut    diketahui  umum  dipidana karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Kategori II”.
(2) “Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)  dilakukan  dengan  tulisan  atau gambar  yang  disiarkan,  dipertunjukkan,  atau ditempelkan  di  tempat  umum  dipidana  karena pencemaran  tertulis  dengan  pidana  penjara
paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Kategori III”. (3) “Jika  perbuatan sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. (4) “Tidak  merupakan  Tindak  Pidana  jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai  dengan  ayat  (3)  dilakukan  untuk kepentingan  umum  atau  karena  terpaksa membela diri”.
(5) “Tidak  merupakan  pencemaran  atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  nyata  nyata dilakukan  untuk  kepentingan umum  atau  karena  terpaksa  untuk  membela diri”.

## Bagian Kedua
Fitnah Pasal  485 (1) “Jika  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  484  diberi  kesempatan membuktikan  kebenaran  hal  yang  dituduhkan tetapi  tidak  dapat  membuktikannya  dipidana karena  fitnah  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Kategori IV”.
(2) “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. hakim  memandang  perlu  untuk memeriksa kebenaran  tuduhan    tersebut  guna mempertimbangkan  keterangan  terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. pejabat  dituduh  melakukan  suatu  hal  dalam menjalankan tugas jabatannya”. (3) “Pembuktian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  tidak  dapat  dilakukan,  jika  hal  yang dituduhkan  tersebut  hanya  dapat  dituntut  atas
pengaduan,  sedangkan  pengaduan  tidak diajukan”.
Ketentuan  dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP), pasal-pasal  tentang  delik  pencemaran  nama  baik tetap dipertahankan, hanya saja dalam RUU KUHP, pasal  penghinaan  tersebut  bukan  lagi  berbentuk delik  formil,  melainkan  materiil  dengan memasukkan  juga  syarat  dapat  dipidananya perbuatan apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi  informasi  namun  tidak  serinci  UU  ITE dalam hal perluasan perbuatannya.
Kejahatan  pencemaran  nama  baik  di Indonesia  sebagaimana  telah  diatur  KUHP  dan peraturan  lain  di  luar  KUHP  yaitu  pada  UU  ITE yang  berlaku  pada  saat ini.  Namun  berkaitan dengan  pencemaran  nama  baik  dalam  hukum positif perumusannya masih bersifat ambigu karena tidak  menyebutkan  dengan  jelas  dan  tegas pembatasan  delik  pencemaran  nama  baik  yang rentan  karena  bersinggungan  dengan  kritik  dan pendapat  yang dilindungi  oleh  konstitusi  Negara Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perumusan delik pencemaran nama baik di masa akan datang harus  dirumuskan  dengan tegas demi  tercapainya kepastian dan keadilan di hadapan hukum.

## 2. Perumusan Tentang Sanksi Pemulihan Nama
Baik  dalam  Pembaharuan  Perumusan  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  yang  akan datang

## a.  Kebijakan  Perumusan  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik di Beberapa Negara
Melalui  pendekatan  perbandingan  atau pendekatan komparatif baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan  produk  hukum  dan  karakter  hukum antar  waktu  dalam  suatu  Negara,    penelitian  ini membandingkan  produk  hukum  yang  berkaitan dengan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik  di  beberapa  negara  sehingga  akan  terlihat perbandingan  dengan  formulasinya  di  Indonesia (Arief, 2002)’

## (1). Inggris
Sebagai  upaya  pembaharuan  hukum Parlemen  Inggris  mengesahkan  UU  Pencemaran Nama  Baik  tahun  2013.  Ada  dua  bentuk  fitnah: pencemaran  nama  baik  dan  fitnah.  Libel (pencemaran  nama baik  secara  tertulis) dipublikasikan  sebagai  fitnah,  sementara  fitnah mencakup  pernyataan  fitnah  dalam  bentuk sementara,  seperti  pidato.  Bentuk  pencemaran nama baik di Inggris meliputi:
1. Cetak;
2. Broadcast (Broadcasting Act of 1990);
3. Film atau Video;
4. Internet; dan
5. Pernyataan yang dibuat selama pertunjukan publik sebuah drama (Theatres Act of 1968).

## (2). Amerika Serikat
Salah satu contoh Negara yang tidak hanaya menghargai  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  warga  negaranya  namun  juga mengatur  batasannya  mengenai  hak  tersebut adalah  Amerika  Serikat.    Setelah  berbulan-bulan melakukan  perdebatan,  Inggris  akhirnya  secara resmi memperdebatkan undang-undang pencemaran nama baik yang baru. Pada awal Mei, Ratu  Elizabeth  II  mengumumkan  dalam  pidatonya bahwa  reformasi  pencemaran  nama  baik  yang digariskan dalam RUU Lord Lester dari Herne Hill akan  menjadi  topik  panas  Parlemen.  Singkatnya, reformasi  meningkatkan  hak  kebebasan  berbicara dan  membatasi  standar  yurisdiksi  yang  dapat secara  signifikan  mengurangi  kasus  pencemaran nama baik di London.
Hal  tersebut  dikarenakan  banyaknya  pers yang dikumpulkan oleh undang-undang pencemaran nama baik Inggris yang baru, konsep "komentar  yang  adil"  adalah  topik  hukum  yang hangat.  Dalam  istilah  yang  paling  mendasar, komentar  yang  adil  adalah  pembelaan  hukum bersama  terhadap  fitnah  yang  bertujuan  untuk menjamin  kebebasan  pers  untuk  mengungkapkan pernyataan  tentang  hal-hal  yang  menjadi kepentingan umum. Secara umum, pernyataan jujur yang diberikan dapat dianggap sebagai "komentar yang  adil"  selama  itu  tidak  dibuat  dengan  niat buruk,  dendam,  atau  dengan  maksud  untuk menyakiti.

## (3). Kanada
Kanada dianggap memiliki undang-undang pencemaran  nama  baik  yang  ramah  terhadap penggugat  di  "dunia  berbahasa  Inggris."  Menjadi negara Persemakmuran, Kanada mematuhi hukum Inggris  untuk  kasus  fitnah  dan  pencemaran  nama baik.  Pengecualiannya  adalah  Quebec,  dengan akar hukum Prancisnya. Secara umum, di Kanada, pencemaran  nama  baik  adalah  komunikasi  yang menurunkan reputasi atau harga diri subjek.

## “Fair Comment
10) “In  an  action  for  defamation  in  respect  of words consisting partly of allegations of fact and partly of expression of opinion, a defence of fair comment  shall  not  fail  by  reason  only  that  the truth of every allegation of fact is not proved if the expression of opinion is fair comment having regard to such of the facts alleged or referred to in the words complained of as are proved”.
Terjemahan :

## Komentar yang adil
10) “Dalam  suatu  tindakan  untuk  pencemaran nama baik sehubungan dengan kata-kata yang terdiri sebagian dari dugaan fakta dan sebagian dari  ekspresi  pendapat,  pembelaan  terhadap komentar  yang  adil  tidak  akan  gagal  hanya dengan  alasan  bahwa  kebenaran  dari  setiap tuduhan  fakta  tidak  dibuktikan  jika  ekspresi pendapat  adalah  komentar  yang  wajar berkenaan dengan fakta-fakta yang diduga atau disebut dalam kata-kata yang dikeluhkan seperti yang dibuktikan. RS, c. 122, s. 10”.
(4). Ontario Ontario  mengesahkan  undang-undang baru  yang  dirancang  untuk  mengurangi  tuntutan fitnah  dan  fitnah yang  “terlalu  membatasi
kebebasan  berekspresi  demi  kepentingan  publik.” Dengan  kata  lain,  pejabat  di  provinsi  tersebut berusaha  untuk  mengurangi  jumlah  kasus pencemaran  nama  baik  yang  menyumbat pengadilan,  jadi  mereka  '  kembali  membuat undang-undang  fitnah dan  fitnah  sulit  untuk dimenangkan.

## (5). Korea
KUHP  Korea  juga  mengatur  tersendiri  bab tentang penghinaan sebagai berikut:
BAB XXXIII KEJAHATAN TERHADAP REPUTASI
Pasal 307 (Fitnah) TINDAK PIDANA (1) “Seseorang  yang  mencemarkan  nama  baik orang  lain  dengan  menuduh  fakta  secara terbuka  adalah  dihukum  dengan  hukuman penjara  atau  penjara  tanpa  kerja  paksa karena  tidak  lebih  dari  dua  tahun  atau dengan  denda tidak  melebihi  lima  juta won”.  (Diubah  berdasarkan  Undang- Undang No. 5057, 29 Desember 1995)
(2) “Seseorang  yang  mencemarkan  nama  baik orang  lain  dengan  secara  terbuka  menuduh fakta-fakta  palsu  harus  dihukum  oleh  penjara selama tidak lebih dari lima tahun penangguhan kualifikasi untuk tidak lebih dari sepuluh tahun, atau  denda  tidak  melebihi  sepuluh  juta  won. (Diubah  oleh  Undang-Undang  No.  5057,  29 Desember 1995)”
Pasal 308 (Penistaan Orang Mati) “Seseorang  yang  mencemarkan  nama  baik orang  mati  dengan  secara  terbuka  menuduh fakta-fakta  palsu  harus  dihukum  dengan hukuman  penjara  tanpa  hukuman  penjara karena  tidak  lebih  dari  dua  tahun  atau  denda tidak lebih dari lima juta won”. (Diubah oleh UU 5057, 29 Desember 1995)
Pasal 309 (Fitnah melalui Bahan Cetakan) (1) “Seseorang  yang  melakukan  kejahatan Pasal  307  (1),  dengan  cara  koran,  majalah, radio,  atau  publikasi lainnya  dengan  maksud untuk mencemarkan nama baik yang lain, akan dihukum  dengan  penjara  atau  penjara  tanpa pekerja  penjara  selama  tidak  lebih  dari  tiga tahun  atau  dengan  denda  tidak melebihi  tujuh tahun  juta  won”.  (Diubah  oleh  Undang-Undang No. 5057, 29 Desember 1995) (2) “Seseorang  yang  melakukan  kejahatan Pasal 307 (2), dengan metode yang dijelaskan dalam ayat (1), akan dihukum dengan hukuman penjara karena tidak lebih dari tujuh tahun atau penangguhan  kualifikasi  untuk  tidak  lebih  dari sepuluh tahun, atau denda tidak lebih dari lima belas juta won”. (Diubah oleh UU No. 5057, 29 Desember 1995)
Pasal 310 (Pembenaran) “Jika  fakta-fakta  yang  dituduhkan  berdasarkan Pasal  307  (1)  adalah  benar  dan  semata-mata untuk  publik  menarik,  tindakan  itu  tidak  akan dihukum”.

## (6). India
India  mempunyai  KUHP  yang  disebut dengan The Indian Penal Code atau  KUHP  India. Berikut  pengaturan  pencemaran  nama  baik  di dalam KUHP India: Terhadap perbuatan fitnah juga diberikan pengecualian yaitu:
Pengecualian Pertama, Imputasi kebenaran  yang  mengharuskan  barang  publik dibuat  atau  dipublikasikan.  Bukan  fitnah  untuk menyalahkan apa pun yang benar mengenai siapa pun,  jika  demi  kebaikan  publik,  imputasi  harus dibuat  atau  dipublikasikan.  Apakah  itu  untuk kebaikan publik atau tidak, adalah masalah fakta.
Pengecualian  Kedua,  Tingkah  laku  publik pelayan  publik.  Bukanlah  fitnah  untuk mengekspresikan dengan itikad baik pendapat apa pun  yang  menghormati  perilaku  pelayan  publik dalam  menjalankan  fungsi  publiknya,  atau menghormati  karakternya,  sejauh  karakternya muncul dalam perilaku itu, dan tidak lebih jauh.
Pengecualian  Ketiga,  Tingkah  laku  setiap orang yang menyentuh pertanyaan publik apa pun. Ini  bukan  fitnah  untuk  mengekspresikan  dengan itikad  baik  opini  apa  pun  yang  menghormati perilaku  orang yang  menyentuh  pertanyaan  publik apa  pun,  dan  menghormati  karakternya,  sejauh karakternya muncul dalam perilaku, dan tidak ada lagi.
Melihat  rumusan  pengaturan  mengenai pencemaran  nama  baik  di  beberapa  negara  yang ada  dalam  artikel  ini  tampak  lebih  tegas dalam menentukan  klasifikasi  perbuatan  mana  yang merupakan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik dan  yang  tidak,  serta  terdapat  keseimbangan pengaturan  antara  perbuatan  yang  dilarang  dan yang tidak dengan memberikan sub bab tersendiri mengenai alasan pembenar contohnya seperti “fair comment”  dan  “complaint”,  sehingga  bentuk perlindungan  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  mendapat  kepastian  hukum  karena dicantumkan  di  KUHP  Asing  maupun  UU  khusus seperti Defamation Act di beberapa Negara di atas.

## b. Pembaharuan Perumusan Pengaturan Tindak
Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  di  Masa  yang Akan Datang
Menurut Marc Ancel, Penal policy (Kebijakan Hukum  Pidana)  adalah  suatu  ilmu  sekaligus  seni yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan  secara  lebih  baik  (Arief,  2017), untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat undang-undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan yang  menerapkan  undang-undang  serta  para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Jadi pada dasarnya penal policy adalah bagian dari politik  kriminal,  yaitu  kebijakan  dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal).
Ada  beberapa  pandangan  mengenai  upaya pembaharuan hukum pidana yaitu:
1) Menurut pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya,  upaya  pembaharuan  hukum  pidana  yaitu upaya  yang  terus  menerus  dilaksanakan  melalui perundang-undangan guna menyerasikan peraturan  perundang-undangan  pidana  dengan asas- asas  hukum  serta  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  masyarakat  baik  di  tingkat nasional maupun internasional.
2) Menurut pendapat Sudarto, politik hukum adalah  kebijaksanaan  dari  Negara  dengan perantara  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki,  yang  diperkirakan  bisa  digunakan untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung
dalam  masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang dicita-citakan.  Politik  hukum  pidana  berarti  usaha mewujudkan  peraturan  perundang -undangan pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi pada  suatu  waktu dan  masa-masa  yang  akan datang (Pramana, 2007).
Untuk  memformulasikan  perumusan  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  yang  ideal,  telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) masalah  pokok  dalam  hukum  pidana  yaitu  tindak pidana,  pertanggungjawaban  pidana  dan  pidana dan  pemidanaan.  Masing-masing  sub  sistem tersebut  merupakan  pilar  dari  keseluruhan bangunan  sistem  pemidanan. Artikel  ini hanya berfokus pada masalah tindak pidana pencemaran nama  baik  yang  ideal  dan  menjadi  dasar  bagi perumusan pembaharuan hukum pidana yang akan datang,  dengan  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
a.  Kualifikasi  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama Baik
Kelemahan  dari  UU  ITE  yang  tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak kepada penegakan hukumnya. Mengutip pendapat Barda  Nawawi  Arief,  bahwa  penyebutan  dengan tegas  kualifikasi delik  (kejahatan  atau pelanggaran),  bukan  sekedar  memberikan  nama, melainkan  juga  merupakan  “penetapan  kualifikasi yuridis”, baik yang mempunyai akibat/ konsekuensi materiil  (yaitu  terikat  pada  aturan  umum  KUHP) maupun  konsekuensi  yuridis  formal  (dalam
KUHAP).  Penerapan  kualifikasi  yuridis  ini  mutlak diperlukan,  karena  sistem  pemidanaan  di  luar KUHP  merupakan  sub/  bagian  integral  dari keseluruhan  sistem  pemidanaan.  Dengan demikian,  fungsi  dari  ditetapkannya  kualifikasi yuridis  tersebut  adalah  untuk  “menjembatani” berlakunya  aturan  umum  KUHP  terhadap  hal-hal yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  di  luar KUHP.
Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan atau kah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena  berkaitan  dengan  Hukum  Acara  Pidana  di masa yang akan datang, apakah memenuhi criteria kesalahan  dengan  perbuatan  yang  berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak  pidana  kejahatan  maupun  yang  berupa pelanggaran.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Sudarto yaitu :
Pada  tindak  pidana  berupa  kejahatan diperlukan  adanya  kesengajaan  atau  kealpaan. Dalam  undang-undang  unsur-unsur  dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana  berupa pelanggaran  pada  dasarnya tidak  ada  penyebutan  tenntang  kesengajaan  atau kealpaan,  artinya  tidak  disebut  apakah  perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk  Hukum  Acara  Pidana,  sebab  kalau  tidak
tercantum  dalam  rumusan  undang-undang,  maka tidak  perlu  dicantumkan dalam  surat  tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan.
b. Prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh masyarakat  bangsa-bangsa  Berdasarkan  kriteria landasan  juridis  di  atas,  kebebasan  berpendapat dan  berekspresi  dalam  prinsip  hukum  umum Internasional  diatur  pada  Pasal  19  Deklarasi Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  (Universal Declaration of Human Rights) menyatakan bahwa : (Unesco, 2018)
“Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi;  hak  ini mencakup  kebebasan  untuk  berpendapat tanpa  intervensi  dan  untuk  mencari, menerima  dan  berbagi  informasi  dan  ide melalui  media  apapun  dan  tanpa memandang batas Negara”.
Menurut  pasal  tersebut  pembahasan  akan ditekankan  pada  empat  elemen  kunci  Pasal  19, yaitu hak untuk berpendapat tanpa intervensi, hak untuk  mencari  informasi,  hak  untuk  menerima informasi dan hak untuk berbagi informasi kepada pihak  lain.  Selaras  dengan  pernyataan  tersebut Indonesia telah menjamin dengan mencantumkannya  di  Pancasila  sebagai  dasar hukum
Dengan memperhatikan hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan formulasi  terkait  pembaharuan  perumusan  tindak pidana.  Fungsi  kebijakan  formulasi  hukum  pidana sendiri dalam  suatu masyarakat  yang  sedang mengalami proses tumbuh kembang/ modernisasi,
erat hubungannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu: (Arief, 2016).
1. Membentuk  Hukum  Baru  (To  Develop  New Laws);
2. Memperkuat  Hukum  Yang  Sudah  Ada  (To Strengthen The Existing Laws); dan
3. Memperjelas  Batasan  Ruang Lingkup  Fungsi Hukum Yang Sudah Ada (To Clarify The Scope And Function Of Existing Laws).
Termasuk  dalam  hal  ini sangat penting untuk mengatur alasan pembenar secara rinci yang akan dijelaskan di berikut ini.
c. Pengaturan terkait Alasan Pembenar
Setiap  tindak  pidana  selalu  dipandang bersifat  melawan  hukum,  kecuali  ada  alasan pembenar.  Secara  idealnya,  di  dalam  rumusan pengaturan di  atas  merupakan  pengecualian sebagai alasan pembenar. Menurut penulis alasan pembenar sebagai peniadaan sifat melawan hukum berarti suatu perbuatan disini harus diatur dengan jelas.  Dimana  suatu  perbuatan  apa  saja  yang dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Menurut Sudarto,  di  dalam  Ilmu  Pengetahuan  Hukum Pidana  terdapat  penghapusan  pidana  yang menyangkut  perbuatan  atau  pembuatnya,  yang dibedakan  menjadi  dua  jenis  alasan  penghapus pidana yaitu :
a.  Alasan  pembenar  (recthvaardigingsgrond, fait justicatif, Rechtfertigungsgrund); dan
b.  Alasan  pemaaf  atau  alasan  penghapus kesalahan (sculd uitsluitingsgrund,
Schuldausschliesungsgrund)
Penjelasan  dari  alasan  pembenar tersebut adalah  untuk  menghapuskan  sifat  melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang. Kalau  perbuatannya  tidak  melawan  hukum  maka tidak mungkin ada pemidanaan (Sudarto,  2013).
Seperti yang dikemukakan oleh Van Vechter yaitu,  "Every  citizen  may  freely  speak,  write  and publish  his  sentiments on  all  subjects,  being responsible for the abuse of that right; and no law shall be passed to restrain or abridge the liberty of speech or of the press. In all criminal prosecutions or indictments for libels the truth may be given in evidence to the jury; and if it shall appear to the jury that the matter charged as libelous is true, and was published  with  good  motives  and  for  justifiable ends, the party shall be acquitted; and the jury shall have the right to determine the law and the fact." (Veeder, 1904)
Sebagai  contoh  dicantumkannya  sub  bab tersendiri  mengenai  keluhan  dan  komentar  yang adil. Definisi komentar yang adil menurut Duhaime's Law  Dictionary, “Fair  comments  is  a  comment made  which  though  defamatory,  is  not  actionable as  it  is  an  opinion on  a  matter  of  public  interest” (Duhaime Legal Dictionary, 2019).
Komentar  adil  yaitu  hal-hal  yang  menjadi perhatian  publik  yang  sah  yang  merupakan
komentar,  dan  bukan  pernyataan,  yang  dapat dibuat  oleh  orang  yang  jujur mengenai  hal-hal tersebut.
Tentunya  dengan  syarat kebenaran  dari setiap  tuduhan  adalah  komentar  yang  wajar berkenaan  dengan  fakta-fakta  yang  diduga  atau disebut  dalam  kata-kata  yang  dikeluhkan  seperti yang  dibuktikan  dengan  tidak  ada  niat  untuk menghina. Seperti  pendapat  dari  Prof.  Ralph  E. Boyer  yaitu  “Generally  speaking,  comment  or criticism must be founded on truth. While ordinarily it  does  not  consist  of  the  assertion  of  facts,  an allegation  of  fact  may  be  justifiedby  its  inference from other facts truly stated. The right to comment or criticize does not extend to, or justify, allegations of fact of a defamatory character” (Westropp, 1947).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan artikel ini , dapat disimpulkan  bahwa  upaya  kebijakan  formulasi  di masa  yang akan  datang  terkait  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  harus  dilakukan. Pentingnya  pengaturan  penegasan  batasan, kualifikasi  yuridis  serta  mengenai  apa  yang dimaksud  tindak  pidana  pencemaran  baik  dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar suatu  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik berdasarkan  kajian  komparatif  dengan  beberapa KUHP Asing serta Peraturan Perundang-undangan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Ontario, Korea dan  India  yang  mengatur  secara  jelas  dan  rinci
dapat  dijadikan  pedoman  dalam  membuat perumusan pengaturan yang baru serta atas dasar inilah perlu kiranya agar penafsiran hakim tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan batas-batas yang  jelas  terhadap  konsep  demi  kepentingan umum.  Ide  formulasi  pembaharuan  tindak  pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di  RUU  KUHP  maupun  UU  Khusus  di  luar  KUHP diharapkan  tidak  lagi  mencederai  hak-hak masyarakat.  Di  sinilah  peran  hukum  sebagai jembatan  agar  menimbulkan  asas  kemanfaaatan dan  keadilan  bagi  masyarakat agar  terlindunginya hak  kebebesan  berpendapat  dan  berekspresi dalam hal  penyampaian  komentar yang  adil,  kritik dan opini publik.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief, Barda N. (2002). Perbandingan  Hukum
Pidana. Jakarta: Raja Grafindo
Arief, Barda N. (2005). Pembaharuan  Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti
Arief, Barda N.  (2007). Beberapa  Aspek Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum Pidana  Indonesia), Pidato  Pengukuhan Guru  Besar  Ilmu  Hukum  Pidana,  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Semarang: Pustaka Magister

## Arief, Barda N. (2010). Masalah Penegakan Hukum
dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan. Jakarta:

## Kencana Prenadamedia Group
Arief, Barda N. (2016). Kebijakan  Formulasi
(Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan
Perundang-undangan). Semarang: Pustaka Magister.
Arief, Barda N. (2017). RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/  Rekonstruksi  Sistem Hukum  Pidana  di  Indonesia). Semarang:
Universitas Diponegoro.
Asshiddiqie,  J.  (2014) Peradilan  Etik  dan  Etika
Konstitusi (Perspektif Baru tentang ‘Rule of Law  and  Rule  of  Ethics’  &  Constitutional Law  and  Constitutional  Ethics’). Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung.  L. (2010). Tindak  Pidana  Terhadap
Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika.
Remmelink,  J.  (2014). Pengantar  Hukum  Pidana
Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse  Strafrecht),  diterjemahkan oleh  Tristam  P.  Moeljono,  Yogyakarta: Maharsa
Sudarto. (2013). Hukum  Pidana  I  (Edisi  Revisi).
Semarang: Yayasan Sudarto.

## TESIS
Pramana,  Henza  T. (2013). Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Mengimplementasikan  Nilai Keadilan Dan  Kepastian  Hukum  (Studi
Kasus  Pencemaran  Nama  Baik),  Magister Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang

## JURNAL
Ali,  M.  (2010).  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian  Putusan  MK  No.  2/PUU-VII/2009).
Konstitusi, Vol.7, (No.6), pp.130-144.
Atmaja,  AP  Edi. (2015). Kebebasan  Mengakses Internet  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia: Selayang  Pandang  Indonesia  dan  Negara Asean  Lainnya. Jurnal  Opinio  Juris,  Vol. 18, (Mei – September 2015), pp. 74-119 Guntara,  B.  (2017).  Legitimasi  Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan
Penghinaan  dan/atau  Pencemaran  Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP dan Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008 tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  . Jurnal  Surya Kencana  Dua  Dinamika  Masalah  Hukum dan Keadilan, Vol.4, (No.2), pp.241-246.
Djanggih, Hardianto.,  &  Hipan,  Nasrun. (2018).
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Perkara Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). Jurnal  Penelitian
Hukum De Jure, Vol.18, (No.1), pp.93-102.
Leka, A. (2018). Defamation Laws and Practice in the  Age  of  Internet  in  Albania. European
Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 4, (Issue 3), pp.61-67.
Lewis, Coleen B. (2015). Social Media: Cyber Trap Door Todefamation - Jamaica’s Defamation Act 2013  Examined. The  Journal  of
Masaryk  University,  Institute  of  Law  and Technology,  Faculty  of  Law,  Masaryk University,  Czezh  Republic, Vol.9,  (No.1), pp. 65-84
Mills, A. (2015). The law applicable to cross-border defamation  on  social  media:whose  law governs  free  speech  in ‘Facebookistan’?
Journal  of  Media Law, Vol.7,  (issue  1), pp.1-35.
Mulyono,  Galih P., (2017). Kebijakan  Formulasi
Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik dalam  Bidang  Teknologi  Informasi. Jurnal Cakrawala  Hukum, Vol.  8, (No.  2,
Desember), pp. 160-170
Pardede, Edwin,  dkk. (2016). Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui Twitter, Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  5, (No. 3), p. 4
Reid, D. (2009). Reputation Matters (How Canadian courts  are  balancing  protection  of reputation  and  freedom  of  expression),  A paper presented to the Advocates Club by
Daniel  J.  Reid on  September  16,  2013. Vancouver, Canada, p.3.
Rohmana, Nanda Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang  Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal
Yuridika, Vol. 32, (No. 1), pp. 105-133.
Veeder, Van V., (1904). The History and Theory of the Law  of  Defamation II. Columbia  Law Review, Vol. 4, (No. 1, January), pp. 33-56. Wibowo,  A.  (2012).  Kebijakan  Kriminal  Delik Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia.
Pandecta  :  Research  Law  Journal, Vol.7, (No.1), p.80.
Zuhairi, A. (2015). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi  Pengadu/  Pelapor  Kerugian Konsumen  Dari  Tuntutan  Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/ Produsen. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan, Vol.3, (No.1), pp.54-73.

## SUMBER ONLINE
Coliver,  S. (1993). Buku  Pedoman  Article  19 tentang Kebebasan
Menyampaikan
Pendapat, diakses dari
https://www.article19.org/data/files/pdfs/pub lications/freedom-of-expression-handbook- indonesian-translation.pdf,  lihat  juga US
Constitution's First Amendment, https://www.article19.org/regional- office/north-america/, 18 Januari 2019

## Duhaime  Legal  Dictionary, Fair  Comment
Definition, diakses
dari http://www.duhaime.org/LegalDictionary/F/ FairComment.aspx, 31 Januari 2019
Gerintya, S. (2018). Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang  untuk  Lepas  dari  Jerat  UU  ITE, diakses  dari https://tirto.id/betapa-kecilnya- peluang-untuk-lepas-dari-jerat-uu-ite- cVUm, 1 Februari 2019
Gerintya, S. (2018). Periksa  Data  Jerat  UU  ITE
Banyak  Dipakai  oleh  Pejabat  Negara, diakses  dari https://tirto.id/jerat-uu-ite- banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk, 1 Februari 2019 http://kellywarnerlaw.com/ukdefamationlaws/&xid=1 7259,15700021,15700124,15700186,1570
0190,15700201,15700237,15700242,1570
0248&usg=ALkJrhj3sGJ_YMOf- Fk0w3AmwXzlLYjFSg, 14 Januari 2019 http://www.aaronkellylaw.com/fair-comment-and- criticism- definition/&xid=17259,15700021,15700124, 15700186,15700190,15700201,15700237,
15700242,15700248&usg=ALkJrhiU2JW7R
I5UNUjxYFTLId90Zu3IBg, 14 Januari 2019 https://indiankanoon.org/doc/1569253/&xid=17259, 15700021,15700124,15700186,15700190,
15700201,15700237,15700242,15700248&
usg=ALkJrhjlmoMGqCL0497oqd_6ko9yCM zouw
https://www.oecd.org/site/adboecdanti- corruptioninitiative/46816472.pdf https://www.ontario.ca/laws/statute/90l12&prev=sea rch
Institute Criminal Justice Reform, Naskah Parlemen Brief  Defamasi  KUHP,  hlm.  13 http://icjr.or.id/data/wp- content/uploads/2016/07/1.-Naskah- Parlemen-Brief-defamasi-KUHP-14-juni- 2016-ok.pdf, diakses 4 Juli 2018
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.  (200). Menkominfo:  Pasal  27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, diakes dari https://kominfo.go.id/index.php/content/deta il/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3 +UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/b erita_satker, 28 Desember 2018
Putri,  Dewanti A. (2016). Implementasi  Nilai-Nilai Sila  Keempat  Pancasila  Mengenai Kebebasan  Berpendapat  Pada  Kegiatan Karang  Taruna  (Studi  Kasus  Di  Desa Jumapolo  Kecamatan  Jumapolo  Tahun 2016),  Skripsi  Tidak  Diterbitkan,  Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan  Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah  Surakarta,  diakses  Dari
Http://Eprints.Ums.Ac.Id/47343/1/NASKAH
%20PUBLIKASI.Pdf, 8 Januari 2019