## Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur

## Zuly Qodir
Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Peneliti Senior Maarif Institute dan Tenaga Ahli Lembaga Pemantapan Pancasila Unit Kerja Presiden
Abstrak: The study in this paper provides an explanation about the issue of sectarian- ism and religious  intolerance  occurring  in  Indonesia  especially  and  some  other  countries.  There  are several factors that influence such as mental health factors, economic and political factors other than  religious  commit-  ments  that  encourage  a  person  to  perform  jihad  actions  that  are interpreted as "war" by violence. There is a lot of field data explaining the occurrence of violent and intolerant practices in Indonesia. The study in this paper is based on literature review either in  the  form  of  books,  research  or  survey  con-  ducted  by  several  independent  institutions  in Indonesia.
Kata Kunci: intoleransi; sektarianisme; jihad; kekerasan

## Pendahuluan
Indonesia,   merupakan   Negara   yang   secara   agama   multi   religious,   baik internal (Islam  terdapat  berbagai  mazhab),  sedangkan  secara  eksternal  kita mengenal enam  “agama resmi”  Negara,  yakni  Kristen,  Katolik,  Islam,  Hindu,  Budha    dan    Konghucu.    Sementara agama-agama  non  resmi  seperti  agama- agama  suku  dan  keyakinan-keyakinan  lokal  seperti Kaharingan  di  Kaliman- tan, Sunda Wiwitan di Cirebon, Parmalin di Sumatra,   Wetu Telu di Lombok tidak diakui sebagai agama. Bersama-sama dengan Penganut Pengasih, Sapto Dharmo, dan  lainnya  di  Jawa  dikenal  dengan  sebutan  penganut  penghayat kepada  Tuhan  yang  Maha Esa  dan  bagian  dari  kebudayaan.  Padahal  betapa banyaknya   yang   tidak   masuk   dalam ranah   “agama   resmi”   Negara   jika berdasarkan UU PNPS tahun 1965 yang hanya mengakui enam  agama  resmi  saja:  Kristen,  Katolik,  Islam,  Hindu,  Budha  dan  Konghucu,  di  luar  enam tidak termasuk agama atau aliran yang sah di Indonesia.
Kita dapat  memperhatikan  perkembangan  perilaku  intoleransi  di  Indonesia yang sejak lima tahun terakhir terus meningkat. Ketika kita memasuki tahun baru  2013  disinyalir  penuh rapor  merah  dalam  hal  kehidupan  beragama.
Sejumlah  survey  memberikan  rapor  merah  atas  kebebasan  beragama  khususnya  terkait kaum minoritas seperti Jemaah Ahmadiyah, Jamaah Syiah Indonesia, minoritas Kristen di daerah tertentu, sampai minoritas penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa.
Bahkan  jika  kita  perhatikan  sejak  tahun  2005,  ketika  MUI  mengeluarkan Fatwa Haram dan Sesat atas beberapa paham keagamaan di Indonesia seperti terhadap  Ahmadiyah  (Qodian), Salamullah,  Isa  Bugis,  LDII,  JIL,  dan  Islam Shalat Dua Bahasa ala Yusma Roy, maka semakin banyaklah paham-paham di dalam  Islam  yang  menjadi  varian  Islam  Indonesia.  Bahkan,  yang paling sensasional  adalah  belakangan  sejak  tahun  2013  akhir  Syiah  di  Indonesia, terutama sejak  Peristiwa  Sampang,  Syiah  dituduh  pula  sesat  dan  sebagian umat  islam  ramai-ramai menghukum  Syiah.  Padahal  kita  ketahui  terlalu banyak cendekiawan muslim dan ulama Syiah yang memberikan  inspirasi atas perkembangan  dan  pencerahan  Islam  di  Indonesia.  Sebut saja  Alamah  At Thabathai,  Imam  Khomaeni,  Alamah  Murthada  Mutahari,  Syayed  Hosein
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Nashr,  Ali  Syariati  dan  banyak  lagi.Apa  pasal  kok  Syiah  sekarang  ramai-ramai  disesatkan  di Indonesia? Tentu saja mengundang pertanyaan yang  serius untuk penganut Islam di Indonesia.2 Dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia,  saat  ini  masyarakat  yang tengah menunggu Pilkada Serentak sering mendapatkan berbagai bentuk kampanye hitam, yang dilakukan  lawan-lawan  politik  seperti  isu  SARA  yang  dimunculkan,  isu  rasial,  isu  sang pecundang dan seterusnya. Hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi dengan bangsa ini dalam berdemokrasi? Kejahatan politik yang muncul harus direspon seperti apa yang seharusnya oleh masyarakat,  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  aparatur  negara  juga  yang  harus  dilakukan  oleh penyelenggara Pemilu atas berbagai macam kejahatan politik?
Di sinilah kajian tentang Intoleransi sekaligus Sektarianisme Agama menjadi sangat perlu dilakukan sehingga memberikan kontribusi akademik bukan saja pada  para  akademisi,  peneliti tetapi  sekaligus  pemerintah  dan  pihak  para pengambil kebijakan tentang agama dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Dengan  kajian  yang  mendalam  kita  hendak  memberikan  pencerahan dan mengurai benang kusut intoleransi agama agama dan kejahatan umat agama dan  perulaku keagamaan  yang  sudah  di  depan  hidung  kita.  Berdasarkan survey yang dilakukan oleh dua lembaga  diatas  kita  dapat  mengambil  banyak  pelajaran  yang  berharga  untuk  tahun  2016 mendatang, jika Negara ini benar benar hendak melakukan perubahan secara fundamental dalam hal kebebasan kehidupan beragama.
Tema  kebebasan  beragama  yang  hubungannya  dengan  intoleransi  dan  sektarianisme sebenarnya bukan tema baru, namun tetap selalu relevan untuk konteks masyarakat  pluralistik (majemuk)  semacam  Indonesia,  sebab  hal  ini  akan  berhubungan  dengan  pelbagai  macam keyakinan  keagamaan  (baik  internal  agama/satu  agama  maupun  antar  agama).  Sektarianisme agama sendiri dalam ensiklopedia Nurcholish Madjid disebutkan sebagai sikap atau pun perilaku yang menganggap dirinya sendiri dan golongannya  yang benar dalam lingkungan agama yang sama,  intoleran  atas  pandangan/paham  yang  berbeda  dengan  kelompoknya/dirinya  sendiri sehingga  pihak  lain  dianggap  “kafir”,  sesat  serta  tidak  bisa  dibenarkan.  Indikasi  dari sektarianisme  adalah  keenganan  atau  ketidaksediaan  seseorang  atau  kelompok  untuk  bergaul dalam bidang keagamaan dengan orang atau kelompok lain dalam lingkungan umat yang sama. Misalnya jika mereka merupakan golongan atau kelompok atau orang yang lahir dari golongan Islam,  maka  enggan  atau  tidak  bersedia  sholat  bersama  dengan  kelompok  lainnya.  Sikap sektarianisme  ini  gampang  tergelincir  atau  menggelincirkan  seseorang  atau  kelompok  pada adanya kultusisme (cult); sebuah sikap penyembahan atau ketundukan yang ber- lebihan pada seseorang atau pimpinan sehingga memutlakan sang pemimpin, tafsir tunggal, kebenaran tunggal pemimpin, janji keselamatan, apokaliptik, tanpa sikap kritis dan sejenisnya termasuk janji “surga dan bahkan kenik- matan seksual” atas jamaah.
Sikap sektarianisme dan  intolernasi di Indonesia sering terjadi dalam agama selalu akan bertentangan  dengan  sikap  persaudaraan  internal  dan  antar umat  beragama.  Jika  dengan  umat berbeda akan muncul pula pandangan eksklusiv dan intoleran, demikian pula dengan umat yang sama.  Dari  sana  kemudian  memunculkan  paham  radikalisme  bahkan  terorisme  yang  sangat mengerikan,  sebab  dengan  dalih  “menyelamatkan  agama”  dan  “menyelamatkan  umat”  tidak segan  melakukan  tindakan  kekerasan  dan  pembunuhan  atas  nama  keyakinan/akidah  yang dipahami.  Sektarianisme  telah  muncul  sejak  dahulu  ketika  disinyalir  akan  terjadi  perpecahan umat  menjadi  73  kelompok  namun  hanya  satu  yang  “lurus”  sesuai  ajaran  ahlu  Sunnah  wal jamaah.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas  berpenduduk  agama  Islam  tentu  Indonesia  akan banyak  dipengaruhi  oleh  umat  terbanyak  ini.  Tetapi  kita  tidak  bisa  menjadi  negara  dengan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas karena akan menumbuhkan perilaku keagamaan yang
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
tidak  “tulus’,  tetapi  penuh  dengan  prasangka  prasangka  negative  yang  tidak  produktif  untuk pertumbuhan demokrasi.

## Intoleransi Keagamaan
Data  tentang  intolernasi  keagamaan,  sampai  tahun  2016,  2  Agustus  2016, Survei Wahid  Foundation  menemukan  sejumlah  data  yang  dinilai  cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci  meliputi  mereka  yang  berlatar  belakang  agama  nonmuslim,  kelompok  tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah   59,9   persen   itu,   sebanyak   92,2   persen   tak   setuju bila   anggota kelompok   yang   mereka   benci   menjadi   pejabat   pemerintah   di   Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.4
Dari    sisi    radikalisme    sebanyak    72    persen    umat    Islam    Indonesia    menolak  untuk berbuat   radikal   seperti   melakukan   penyerangan   terhadap   rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan   dengan    syariat    Islam. Hanya    7,7   persen    yang    bersedia melakukan  tindakan  radikal  bila  ada  kesempatan  dan sebanyak  0,4  persen justru pernah melakukan tindakan radikal.
Terdapat  beberapa  factor  yang  memungkinkan  munculnya  radikalisme  di kalangan kaum  muda  dalam  beragama;  factor tersebut  adalah:  pertama,  soal  mental     health.    Michael McCullough   and   Timothy   Smith   (2003),   dalam Religion  and  Health:  Depressive  Symtoms and  Mortality  as  Case  Studies, melaporkan bahwa kesehatan mental yang ada pada diri kaum muda sebagai posisi   yang   sangat   rentan,   sehingga   kaum   muda   gampang   mengalami goncangan  jiwa  (depression)  yang  disebabkan  oleh  berbagai  factor  dalam hidup.    Depression (goncangan    jiwa)    muncul    karena    kekagetan    akan datangnya  kegagalan  dalam  hidup, kebahagiaan  yang  tidak  dapat  diraih, perkawinan   atau   berpasangan   dengan   pasangannya yang      tidak      mem-  bahagiakan    dan    hubungan    yang    tidak    harmonis    dalam    keluarga mendukung munculnya   krisis   dan   stress,   kebosanan   yang   mendalam   serta   berbagai simtom  untuk  depresi.  Kaum  muda  berada  pada posisi  yang     rentan  ,  seperti  dilaporkan  ahli sosiologi kaum muda asal Pensilvania tersebut.5
Mental health kesehatan mental karena itu akan berhubungan erat dengan soal kondisi jiwa seperti  kebahagiaan  dan  kebosanan.  Kondisi  sosial  ekonomi  yang  mendorong  jiwa  menjadi depresi  misalnya  keterjeratan  ekonomi,  teman  yang  suka  menipu,  perilaku  yang  menyimpang dari  ungkapan  atau  pem-  bicaraan,  semuanya  akan  dengan  mudah  mendorong  seseorang mengalami depresi. Depresi keagamaan akan muncul secara intrinsic (dari dalam diri) sebagai religious involment yang kemudian  berkembang menjadi public  involment dalam keagamaan. Semakin  kuat  dorongan  depresi  maka  akan  semakin  kuat  dorongannya  pada  public  religious involment baik kalangan kaum muda laki-laki maupun perempuan.6
Hubungannya antara mental health dengan perspektif sosiologis berada pada titik  ketika kondisi  sosial    yang  berada  didepannya  mendorong  munculnya kebosanan,  ketidak   adilan sistemik   dan   jurang   gap   and   leck)   pada   soal ekonomi  maupun  politik  maka  orang akan  gampang  sakit  hati  kemudian melakukan  perlawanan.  Ted  Robert  Gurr,  dalam  Why Men  Rebel,  1967, melaporkan   bahwa   kondisi   deprivasi   semacam   itu   akan   menjadi bibit munculnya  perlawanan  bahkan  pemberontakan,  seperti  dinyatakan  dalam teori  deprivasi relative  (relative  deprivassion)  sebagai  kondisi  yang  dialami sebagian   kelompok   masyarakat dalam   memperoleh   kesempatan   ekonomi maupun politik. 7
Kedua, factor ekonomi yang timpang. Kesenjangan ekonomi yang selama ini terjadi akan
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dengan  mudah  menciptakan  kemarahan  sosial  .  Dalam  bahasa  kaum  sosiolog  kesenjagan ekonomi  akan  menciptakan  social  greavences  (kegalauan  dan  kecemburuan  sosial  )  atas masyarakat  yang  mendapatkan  kelimpahan  ekonomi,  apalagi  jika  kelimpahan  ekonomi didapatkan dengan cara-cara yang tidak transparan, dengan cara korupsi, memalak uang Negara, melakukan  penyuapan  dan  melakukan  penggelapan  pajak  misalnya.  Maka  social  greavences akan  dengan  gampang  muncul  dan  kemudian  terorgani-  sasikan  dalam  masyarakat.  Dinamika ekonomi masyarakat akan mendorong pada komitmen keagamaan seseorang sehingga seseorang dan  kelompok  yang  mengalami  penderitaan  ekonomi  akan  memungkinkan  muncul  dua  sikap beragama sekaligus. Jika ekonomi baik akan snagat mungkin tidak memiliki perasaan cemburu pada mereka yang sama-sama baik secara ekonomi dan rajin mendatangi kegiatan keagamaan, seperti  pengajian,  memberikan  sedekah  dan  juga  rajin  mengerejakan  ritual  seperti  datang  ke masjid  (untuk  orang  Islam,  naik  haji)  dan  rajin  ke  gereja  untuk  orang  Kristen.  Tetapi  jika ekonominya menyusahkan maka akan memungkinkan untuk menaruh rasa cemburu pada sesama penganut  agama  bahkan  penganut  agama  yang  ber-  beda.  Enggan  menjalankan  aktivitas keagamaan seperti pengajian, beribadah ritual seperti shalat atau ke gereja dan jarang berkumpul dengan  yang  memiliki  ekonomi  mapan.  Cemburu  sosial  ekonomi  mendorong  seseorang  dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi di depan kehidupannya. Protes dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya tidak mendatangi perkumpulan, enggan bergaul, sampai dengan mengorganisasikan diri bersama yang lain untuk melakukan perlawanan karena system yang dinilai tidak adil.8
Kajian  lain  yang  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  ekonomi  akan  mendorong  rajin berderma   dilakukan   oleh   Richard   Wood,   dalam   Religion   and   the Struggle  for  Justice, 2003.  Wood  melaporkan  bahwa  kondisi  ekonomi  yang baik akan mendorong rajin beribadah dan  menyumbang perkumpulan. Dalam kasus  ini  Wood melihat dikalangan kaum Kristiani di Amerika yang memiliki ekonomi  bagus  sangat  rajin  ke  gereja  mencapai  38  %  dari  jamaah gereja tersebut   adalah   kulit   putih   yang   sejahtera,   sementara   kulit   hitam   yang sengsara hanya  mencapai  9  %,  bahkan  dari  kalangan  gereja  Asia  hanya mencapai  2  %  yang  suka berderma.  Mereka  itu  secara  denominasi  (aliran keagamaan)    adalah    Katolik     Roma (Roman    Katolik    35    %),    Protestan Liberal/Moderat  mencapai 34 %), sementara yang beraliran Pantekosta yang selama  ini  tampak  dikenal  dermawan  ternyata  hanya  mencapai  2 %  dalam berderma untuk masyarakat. 9
Penjelasan  sosiologisnya  tentang  keterbelakangan  ekonomi  adalah  akan  memunculkan protes kelas sosial antara kaum kere dengan kaum kaya raya atau borjuis. Tradisi semacam ini telah lama dikenal dalam kajian sosiologi ketika Karl Mark mengintrodusir adanya perang kelas sosial  dalam  masya-  rakat  industri  yang  menguasai  sumber-sumber  ekonomi,  sementara  kelas kere  (rakyat  jelata)  hanya  menjadi  buruh  pabrik  yang  dieksploitasi  tenaganya  sementara pendapatannya tidak mendukung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu perang kelas  sosial  sebenarnya  menjadi  bagian  dari  perang  religious  ecomonics  yang  selama  ini  kita kenal dalam tradisi ekonomi kapitalistik yang diduga keras menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Jika ketidakadilan ekonomi ini terus berlangsung dan menimpa sebagian  masyarakat kecil, dan mereka mentransformasikan pada generasi muda maka dengan mudah akan menggerakkan untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan ekonomi yang sistematik.
Argumen ekonomi  yang  timpang  dapat  mendorong  perilaku  agresiv  juga dilaporkan oleh Jose Casanova, dalam Public Religious in Amerika, 1994, yang menjadi embiro dari public religious  atau  dikenal  dengan  sebutan  agama  sipil  Amerika.  Kondisi  ekonomi  yang  timpang merupakan turunan dari kebijakan ekonomi   politik   sebuah   Negara   yang   secara   tidak
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
langsung   menimpa masyarakat  beragama.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat  beragama  (masyarakat sipil)    kemudian    mengalami    privatisasi    dalam    beragama    yang    kemudian    hari  akan menumbuhkan  kebencian  pada  kelompok  lain  yang   lebih  sejahtera. Kebencian   tersebut lama   kelamaan   menimbulkan   antipasti   dan   perilaku destrukstif sebagai rangkaian dari isu keagamaan  yang  dimulai  dari  persoalan  ekonomi     politik      publik.      Masyarakat      kemudian melakukan   protes   secara treorganisasi   untuk   menuntut   adanya   kondisi   yang   adil   bukan timpang, namun  jalan  pintasnya  adalah  melawan  Negara  dengan  cara  cara  kekerasan sebab tidak        mengusai        public        opini        sebagai        arena        bernegosiasi        dan  melapangkan kehendaknya.10
Ketiga,  kondisi  sosial     politik  yang  berpengaruh  pada  adanya  perubahan perilaku dan  bentuk  organisasi  keagamaan.  Peter  Beyer,  sosiolog  kenamaan abad  ini  memberikan penjelasan  bahwa  sekarang  dan  mendatang  karena perubahan kebijakan politik dunia, sebagai bagian  dari  politik  globalisasi  akan  menyembulkan        perubahan-perubahan        dalam        pola (bentuk)    dari    sikap keagamaan   dan   pengorganisasian   keagamaan.   Peter   Beyer   dalam Social Form  of  Religion  in  Contemporary  Society,  2003,  melaporkan  bahwa  ke depan  akan terjadi  persemaian  (proliferation  of  religious  organization  in society)  yang  berhubungan keyakinan    dan    perilaku    keagamaan    masyarakat  karena  politik  dunia  berubah  drastic. Perubahan-perubahan  masyarakat  akan  berpengaruh  pada  sikap  dan  pandangan  keagamaan seseorang dan kelompok dalam   mencikap  globalisasi   yang  kadang  tidak  menguntungkan kelompok yang   lebih   besar,   tetapi  menguntungkan   kelompok   kecil   sebagai   pemilik modal besar dan pembuat kebijakan global. 11
Struktur  politik  yang  berubah  akibat  politik  globalisasi,  akan  berdampak semakin luas pada bentuk-bentuk keagamaan pada era kontemporer. Globali-  sasi politik akan  menciptakan perbedaan  yang  keras  dalam  masyarakat,  siapa  yang  mendapatkan  keuntungan  dari  politik globlisasi  dan  tidak  mendapatkan  keuntungan  yang  memadai,  sehingga  menimbulkan perlawanan yang diorga- nisasikan  dengan  baik  kepada  sesama  jamaah,  mengorganisasikan aksi-aksi secara   sistematik   dan   para   simpatisan   yang   memiliki   pikiran   dan   cara pandang yang sejenis sebagai sebuah aktivitas perlawanan. 12
Setelah secara kelompok terorganisir dengan baik dan jamaah yang dianggap memenuhi syarat (jumlahnya cukup banyak), maka akan melakukan apa yang dinamakan social movement religion  sebagai  sebuah  gerakan  sosial  keagamaan  yang  independen.  Gerakan-gerakan keagamaan yang dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk kaum muda, tetapi juga kaum tua dan kaum perempuan. Seperti dilaporkan Peter Beyer, bahwa gerakan keagamaan yang independent tersebut  bergerak  dalam  banyak  level  seperti  kaum  perempuan,  aktivis    lingkungan,    aktivis perdamaian    bahkan    aktivis    ekonomi    yang    secara  bersama-sama    melakukan    gerakannya karena  dorongan  religious  commit- ment  dan  religious  movement  sebagai  keyakinan  untuk perubahan  system sosial   politik  yang  menjerat.  Gerakan-gerakan  yang  dilakukan  berjalan dari hal  yang  kecil  seperti  pemasangan  spanduk,  membuat  perkumpulan  sampai membuat aksi  massa  yang  berjumlah  besar  dan  yang  paling  keras  adalah membuat boikot produksi.13
Dalam  perspektif  sosiologis,  persoalan  keagamaan  akan  dihubungkan  antara  struktur politik  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dengan  perubahan-perubahan  yang  akan  muncul  di dalamnya  seperti  dalam  hal  hubungan  sosial  yang  kadangkala  timpang,  mengalami  segregasi, menumbuhkan kultur baru dalam hal tradisi seperti semangat individualis yang menguat tetapi sekaligus  paradox  dengan  semangat  berkelompok untuk  melawan  yang  juga  kuat.  Globalisasi politik  kemudian  menumbuhkan  apa  yang  dinamakan  situasi  baru  dalam  masyarakat, menumbuhkan  berbagai  variasi  masyarakat  yang  kadang  menjadi  friksi  (distinction)  yang
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
bersifat contested antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Disinilah globalisasi politik kemudian  secara  nyata  menumbuhkan  religio-political  movement, termasuk  dilakangan  kaum muda yang masih labil secara ekonomi dan emosi.
Keempat,  religious  commitment  dari  pemahaman  keagamaan.  Ditengah  banyaknya persoalan serius yang menimpa bangsa ini, soal kepastian- kepastian orang dan kelompok dalam hidup menjadi tuntutan yang nyaris selalu hadir. Agama tidak bisa dilihat dalam perspektif antara profane dan sacral. Seluruh dimensi keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang sacral. Tidak ada yang  profane  dalam  agama,  karena  itu  dukungan  pemahaman  atas  yang  sacral  selalu mendapatkan pengikut yang cukup pesat ditengah masyarakat yang galau (greavences). Terdapat banyak  alasan  mengapa orang  menghendaki  kepastian-kepastian  dalam  hidup.  Jihad  dianggap salah satu jalan meraih kepastian hidup di surga, selain di muka bumi.
Jihad, demikian kata yang paling popular dalam khazanah perlawanan fisik yang dilakukan sekelompok  penganut  agama  tidak  pernah  berhenti  dikumandangkan.  Jihad  harus  mencakup segala bidang, tanpa kecuali dalam bidang politik, ekonomi dan kultural. Bahkan pembangunan politik dan kultur ekonomi masyarakat harus dihadapi dengan jihad dalam maknanya perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Perhatikan ungkapan Jamal Al-Bana ketika memberikan tafsir soal makna jihad,:
“Sekarang  ini  jihad  sudah  sedemikian  harus  dilakukan…  oleh  sebab itu,  jihad  harus mencakup  perjuangan  pembangunan,  peradaban, kerakyatan  dan  keislaman.  Tidak  ada  lagi pemilahan    mana    yang  sakral  dan  profane  sebab  nyaris  tidak  bisa  dibedakan  secara  mudah. Lawan-lawan  Tuhan  telah  bergerak  demikian  hebat  yang  juga  harus dilawan dengan hebat dan sistematik”.14
Berdasarkan penjelasan di atas, kita menjadi mengetahui kenapa teradapat kelompok orang yang rela mati demi sebuah kelompok, rela mati menjadi martir atas kelompok yang marginal, sekelompok orang rela mati dalam pasungan dan gas beracun atau pun bom Molotov demi sebuah keyakinan  yang  dipercaya  sebagai  religious  commitment. Tuhan  tidak  bisa  dipermainkan  dan tidak bisa diprofankan! Inilah ungkapan yang paling mewakili kaum jihadis yang tidak pernah segan  melakukan  aksi  kekerasan  dan  terror  atas  kondisi  yang  berlangsung  disekitarnya. Sayangnya,  hampir  setiap  pemeluk  agama  memiliki  pemahaman  yang  berbeda  dan  beragam dalam  memahami  makna  jihad.  Tidak  ada  kata  yang  tunggal  tentang  jihad  tersebut  sehingga menjadi berbagai macam kelompok. Satu kelompok dapat mendistorsi kelompok lainnya karena persoalan pemahaman yang dikembangkan.
Hal  paling  mengerikan  sebenarnya  adanya  pemahaman  yang  mengharuskan  kesamaan dalam hal jihad. Jihad adalah kekerasan dan perlawanan dengan senjata, dengan kekuatan fisik bukan sebagai perlawanan atas nafsu yang menghipnotis seseorang sehingga lupa ingatan atau lupa  akan  tugas  kemanusiaan.  Disinilah  kaum  muda  seringkali  menjadi  sasaran  kaum  jihadis yang memaknai jihad adalah perlawanan dengan kekerasan dan perang fisik. Kaum muda dapat tergiur  karena  alasan  religious  commitment  yang  dikonstruksikan  adalah  sebagai  pembela keadilan  Tuhan  di  muka  bumi,  dan  yang  membelanya  adalah  pahlawan  agama  yang  akan mendapatkan tempat mulia disisi Tuhan.

## Kekerasan atas Nama Agama
Terjadinya kekerasan antara agama di Indonesia, dan di tempat lain tidak pernah berhenti pada  analisis  dan  tindakan  untuk  mencegahnya  lebih  luas.  Tetapi  sebelum  jauh  membahas soalkekerasan atas nama agama, saya akan mengajukan beberpa pertanyaan yang akan memandu dalam tulisan ini nantinya sehingga posisi tulisan ini jelas adanya. Beberapa pertanyaan penting
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
yang saya ajukan di sini adalah:
Uraian bagian ini akan Saya memulai dengan beberapa pertanyaan, seperti beberapa tertera disini:  Mengapa  orang  bersedia  melakukan  aksi-aksi  teror-  kekerasan  atas  nama  agama  atau sebagai  teroris?  Apa  alasan-alasan  yang  menjustifikasi  aksi  terorisme  di  Indonesia?  Siapakah mereka para pelaku teror di muka bumi itu? Ternyata jawabannya dapat perorangan, kelompok maupun organisasi bahkan lembaga (individual atau negara). Dimanakah mereka melakukan aksi teror?  Yang  saya  sebutkan  sebagai  target  sasaran  teroris.  Pekerjaan  teroris  dikerjakan  di  area mana,  mengapa  daerah  tersebut  yang  menjadi  sasaran,  dengan  alasan  apa?  Dan  pertanyaan penting lainnya, sampai kapankah aksi-aksi terorisme akan berlangsung dalam sebuah negara? Dalam bahasa lain dapat dirumuskan untuk kepentingan apakah aksi-aksi teror dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara?
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, ada beberapa asumsi yang dapat menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Tentu saja dapat dikembangkan lebih banyak lagi dan sesuai dengan perspektif yang hendak disampaikan oleh para pengamat dan peneliti atau pun intelektua. Dalam konteks  ini,  para  ahli  memberikan  penjelasan  terdapat  beberapa  asumsi  yang  memungkinkan terjadinya kekerasan atas nama agama. Beberapa asumsi tersebut antara lain adalah sebagaimana di bawah ini:
Dengan perspektif sosial politik, ekonomi, dan psikologi dalam melihat adanya kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme di Indonesia ternyata hal tersbeut dari segi actor atau kelompok  pelaku  adalah  ada  beberapa  kelompok  agama  (Islam,  Kristen,  Hindu,  Yahudi) melakukan  aksi-  aksi  kekerasan  terhadap  pihak  lain  dan  sekaligus  sebagian  membenarkan perilaku kekerasan tersebut. Para actor pelaku kekerasan datang dari  pelbagai kelompok yang memiliki alasan masing-masing dari alasan teologis sampai alasan sosial bahkan mungkin juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argument yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan.
Terdapat  banyak  yang  menyebabkan  kekerasan  antara  agama  di  Indonesia.  Secara sederhana  dapat  dikatakan  disini  ada  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  atas  terjadinya terorisme  di  sebuah  negara  dilalukan  oleh  seke-  lompok  orang.  Faktor-faktor  tersebut  adalah faktor politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Bisa benar atau pun bisa salah tetapi dasar legitimasi seperiti itu sering muncul dipermukaan ketika seserorang mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam namun ujungnya satu saja yakni kekerasan atas nama agama.
Siapakah pelaku terorisme. Setelah diselidiki ternyata para perilaku terorisme karena ada sesuatu  yang  “dibela”  di  belakangnya,  apakah  agama,  perlakuan  tidak  adil,  diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab  dalam  kenyataan  yang  mereka  lihat  adalah  adanya  perbagai  macam  ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya  sehingga  mereka  melawan  atas  nama  orang  lain.  Mereka  para  teroris  menggunakan istilah “political representative” sehingga mem- benarkan apa yang dilakukan bahwa pihak lain tidak merasa diwakili merupakan persoalan lain yang jauh dipikirkan oleh para pelaku kekerasan atas nama agama dan atas nama masyarakat.
Alasan  dasar  keyakinan  akan  adanya  dalil/teks  (pemahaman)  atas  agama  yang membenarkan perilaku teroris dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam proses kekerasan agama yang terjadi di muka bumi. Pendasaran atas teks suci keagamaan merupakan  pendasaran  yang  cukup  meyakinkan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  terorisme keagamaan. Benar bahwa terdapat multi tafsir atas teks keagamaan namun yang dipergunakan
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
oleh para pelaku terosisme dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung kekerasan diperbolekan untuk dilakukan atas orang lain sebagai bentuk membela agama bahkan membela Tuhan atas nama teks suci.
Mendasarkan pada beberpa asumsi diatas maka kita menjadi jelas bahwa dalam perbuatan kekerasan  atas  nama  agama  terdapat  beberapa  penyebab  yang  mendasarinya.  Sangat  banyak kelompok  menafsirkan  penyebab  terja-  dinya  kekerasan  atas  nama  agama  dan  sebagian  lagi membenarkan kekerasan atas nama agama yang sampai saat ini terus berlangsung di Indonesia dan  di  Negara-negara  lain.  Persoalannya  menjadi  semakin  keras  dan  rmit  ketika  tidak mendapatkan titik temu untuk melakukan eliminasi atas kekerasan atas nama agama.
Jika kita perhatikan terjadinya kekerasan atas nama agama, para ahli dalam hal sosiologi agama, politik maupun ilmu sosial lainya memberikan  penjelasan sekurang-kurangnya terdapat beberapa penyebab  mengapa orang bersedia  melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, sekalipun sebagian ahli agama melarangnya. Beberapa penyebab seperti yang akan saya kemu- kakan disini adalah penyebab yang sudah lazim dipahami oleh masyarakat dan para akademisi atau intelektual, tetapi tidak mengapa untuk mengulang penjelasan para ahli tersebut saya akan kemukakan dengan ringkas.
Persoalan  pemahaman  keagamaan,  karena  adanya  keyakinan  akan  teks  suci  yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. Adalah bagian penting dari kekerasan agama yang dilakukan. Selain itu juga adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang  berjalan  dalam  sebuah  negara, oleh  sebuah  rezim  politik  dan  partai tertentu. Selain  juga buruknya  dalam  hal  hukum  sehingga  menimbulkan  apa  yang  kita  sebut  sebagai  ketidakadilan hukum,  penegakan  hukum  yang  tidak  berjalan  dengan  maksimum,  sehingga  menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara. Inilah hal yang sangat penting dipikirkan agar kekerasan atas nama agama tidak terulang.
Persoalan  pendidikan  yang  lebih  menekankan  pada  aspek  ajaran  kekerasan  dari  agama, termasuk  pendidikan  yang  lebih  menekankan  aspek  indoktrinasi,  tidak  memberikan  ruang diskusi  tentang  suatu  masalah.  Adalah  masalah  lain  lagi  yang  sangat  mungkin  mendorong terjadinya  radikalisasi  karena    kebebalan  perspektif  pendidikan  agama.  Oleh  sebab  itu  harus dipikirkan kembali pendidikan agama yang bersifat transformative dan pembebasan pada umat manusia. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan persoalan jihad dalam makna kekerasan atau perang tetapi jihad dalam makna yang luas seperti memberantas kemiskinan, memberantas mafia  hokum,  memberantas  money  politik  dan  partai  yang  buruk  adalah  jihad  yang sesungguhnya harus dilakukan.
Untuk  sekedar  memberikan  fakta  lapangan,  perhatikan  data  Kekerasan  atas Nama Agama   demkikian   banyak   terjadi   semasa   tahun   2009-2013   tidak kurang dari 56 kasus, seperti  dilaporkan oleh  Setara Institute  dan  CRCS  UGM  dalam  laporan tahunnnya.Perhatikan data kekerasan antas nama agama  yang terjadi  di  Indonesia,  sebagai  sebuah  Negara  yang tidak    berdasarkan    agama  tetapi  nilai-nilai  agama  tetap  menjaid  bagian  dari  praktek  politik kenegaraan. Data  dibawah   ini  akan   memberikan  kengerian  tersendiri  pada  setiap  umat beragama   yang   memiliki   nurani   dan   kemanusiaan,   sebab   agama   sangat  melarang adanya  tindak  kekerasan  termasuk  membernagus  dan  merusak tempat-tempat   ibadah   apalagi membunuh   nyawa   manusia   tanpa   sebuah peristiwa peperangan yang alasannya jelas-jelas pengusiran atas nama agama. Perhatikan data dibawah ini betapa mengerikannya.
Kasus Kekerasan Agama, 2009-2013 No
Daerah /Provinsi
Jumlah Kasus
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
1 Sulawesi Tengah 48 2 Jawa barat 45 3 Jakarta 42 4 Jawa Timur 35 5 Maluku 34
Selain  dari  data  diatas,  kita  juga  dapat  memperhatikan  beberapa  kasus  keke-  rasan  atas nama agama yang dapat kita katakana sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam bidang agama di Indonesia seperti dilaportkan oleh CRCS UGM, Setara Institute, The Wahid Institute, maupun Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) sebagai berikut.
Survei The Wahid Institute Nopember 2012 menyebutkan terdapat 193 kasus pelanggaran atas  kebebasan  beragama  yang  dilakukan  dengan  bentuk  bentuk  kekerasan,  pemaksaan  dan pelarangan.  Sementara  itu,  Setara  Institute  tahun  2012    menyebutkan    terdapat    103    kasus pelanggaran    kebebasan    beragama  dengan  berbagai  ancaman,  perusakan,  kekerasan  bahkan penhilangan nyawa.
Hal  yang  juga  menarik  survey  LSI  dan  Yayasan  DENY  JA  menyebutkan  tahun  2012, masyarakat    kehilangan    kepercayaan    dan    kepuasan    terhadap    lembaga  Negara    demikian rendah.    Ketidakpuasan    masyarakat    atas    Lembaga    Kepresi-  denan    mencapai    62,    7%, ketidakpuasan  terhadap  Polisi  64,7  %  dan  ketidak- puasan  terhadap  partai  politik  58,1%. Rendahnya    kepuasan    masyarakat    atas  tiga    lembaga    Negara    disebabkan    kerja    lambat, terkesan  apatis,  dan  mem-  biarkan  dalam  pelbagai  kasus  pelanggaran  HAM  kebebasan beragama  di Indonesia.
Sementara    itu    berdasarkan    pada    laporan    tahunan    kebebasan    beragama    dan berkeyakinan,    The    Wahid    Institute    2013    menyatakan    bahwa    selama    Januari  sampai Desember   2013,   jumlah   pelanggaran   atau   intoleransi   keyakinan beragama  berjumlah 245  peristiwa.    Terdiri  dari  106  peristiwa  (43%)  yang melibatkan  aktor  negara  dan  139 peristiwa  (57%)  oleh  aktor  non-negara. Sementara  total  jumlah  tindakan  kekerasan  dan intoleransi  mencapai  280, dimana  121  tindakan  (43%)  dilakukan  aktor  negara  dan  159 tindakan  (57%) oleh aktor non negara. (The Wahid Institute Januari 2014).
Imparsial   mencatat,   terjadi   24   kasus   penutupan   gereja   sepanjang   2005. Pelanggaran kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  lainnya,  selama  2005 sebanyak  12  kasus.  Bentuknya, mulai    dari    penyesatan,    penangkapan,    hingga  pelarangan    beribadah.  Selanjutnya,    Setara Institute  (2007),    mencatat    bahwa  di      sepanjang      2007      telah      terjadi      135      peristiwa pelanggaran   kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004— 2007, terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja.
Pada  tahun  2009,  dalam  laporan  tentang  kebebasan  beragama  yang  dirilis The  Wahid Institute  (2009), mencatat bahwa  sepanjang tahun  2009,  terjadi 35  pelanggaran  kebebasan beragama,  93  tindakan  intoleransi.  Aparat  kepo- lisian  adalah  pelaku  terbanyak  tindakan pelanggaran,  sedang  ormas  kea- gamaan  pelaku  terbanyak  tindakan  intoleransi.  Laporan  ini juga  menyu-  guhkan  banyaknya  bermunculan  peraturan  yang  dinilai  diskriminatif.  Seti- daknya,  ada  enam  perda  bernuansa  agama:  Qanun  Jinayah  di  Aceh,  Perda Zakat  di  Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran  di Jombang,  Perda  Pendidikan al-Quran  di  Kalimantan  Selatan, Perda  Pengelolaan  Zakat  di  Batam,  dan Perda  Pengelolaan  Zakat  di  Mamuju.  Walikota Palembang,  juga  meneken surat  bernomor  177  Tahun  2009,  tentang  Kewajiban  Membayar Zakat  bagi PNS di Kota Palembang.
Pada tahun 2010, The Wahid Institute kembali merilis laporannya. Hasilnya menyedihkan.
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Kasus Pelanggaran  naik;  dari  35  kasus,  menjadi  63  kasus pelanggaran. Sedang intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 persen. Salah satu faktornya, menurut analisis The Wahid Institute adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.
Hal  senada,  juga  terlihat  dalam  laporan  yang  dirilis  Setara  Institute  (2010). Sepanjang tahun   2010,   tejadi   216   peristiwa   pelanggaran   kebebasan   ber- agama/berkeyakinan,  yang mengandung  286  bentuk  tindakan,  yang  menye- bar  di  20  propinsi.  Dari  286,  103  tindakan, dilakukan  oleh  negara  yang melibatkan  para  penyelenggara  negara  sebagai  aktor.  Institusi negara    yang  paling  banyak  melakukan  pelanggaran  adalah  kepolisian;  sebanyak  dengan  56 tindakan.    Selanjutnya     Bupati/Walikota,    Camat,   Satpol   PP,   Pengadilan,  Kementerian Agama, TNI, Menteri Agama, dan selebihnya, institusi-institusi lainnya.
Selain    itu,    riset    yang    juga    dilakukan    oleh    Setara    Institute,    pada    rentang    20 OKTOBER-10  November  2010,  terhadap  1.200  responden,  juga  menunjukkan adanya trend peningkatan  pemahaman  anti  toleransi.  Survei  yang  mengambil  responden    warga    Jakarta, Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi  (Jabode- tabek) ini menyebut, (49,5 persen) responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah   bagi   penganut   agama   yang   berbeda   dari   agama yang   dianutnya. Sedangkan  (45  persen)  lainnya,  dapat  menerima  keberadaan  rumah  ibadah agama lain, dan sisanya tidak menjawab (Setara Institute; 2010, 11).
Pada  tahun  2011,  ICRP  mencatat  bahwa  ternyata  aksi-aksi  kekerasan  dan diskriminasi yang   dilakukan   kelompok   keagamaan   tertentu,   ternyata   tak menurun. Aksi paling brutal menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari  2011.  Tiga  orang  tewas  dengan cara  biadab.  Kasus  ini,  tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain.
Selain   itu,  hasil  survei  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP), Oktober 2010-JANUARI  2011,  menyebut  bahwa  ternyata  ada  persoalan  paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi,  yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP   serta  SMA   umum  di   Jakarta   dan   sekitarnya, dari      993    siswa      yang  disurvei,  sekitar  (48,9  persen)  menyatakan  setuju  atau  sangat  setuju terhadap aksi  kekerasan  atas  nama  agama  dan  moral.  Sisanya,  (51,1  persen)  menya- takan kurang  setuju  atau  sangat  tak  setuju.  Di  antara  590  guru  agama  yang menjadi responden, (28,2  persen)  menyatakan  setuju  atau  sangat  setuju  atas  aksi-aksi  kekerasan  berbaju  agama. (Tempo 2011).
Di  samping  itu,  persoalan  yang  tak  kalah  penting  adalah  soal  peran  media dalam advokasi penguatan toleransi di media massa. Tantangan bias toleransi dalam  meliput  isu-isu keagamaan  relatif  masih  menuai  soal.  Hasil  riset  The International  Journal  of  Press  dan Yayasan  Pantau  (2010),  bertajuk  “Misi Jurnalisme  Indonesia:  Demokrasi  yang Seimbang, Pembangunan, dan  Nilai- Nilai Islam”, menunjukan problem ini. (vhrmedia.coM:2010).
Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI:  2012),  menunjukkan  bahwa  trend  intoleransi  masyarakat Indonesia  terus  meningkat. Masyarakat  merasa  semakin  tak  nyaman  akan keberadaan  orang  lain  (yang  berbeda  identitas (berbeda    agama,    maupun  berbeda  aliran  dalam  satu  agama  )  di  sekitarnya.  Di  tahun  2005, mereka yang keberatan  hidup  berdampingan  dengan  yang  berbeda  agama  (6,9%),  pada tahun 2012,  naik  menjadi  (15%).  Sedangkan  mereka  yang  keberatan  untuk hidup berdampingan dengan  orang  berbeda  aliran  (Syiah)  (26,7%)  pada  tahun  2005,  menjadi  (41,8%)  pada  tahun 2012.  Publik  yang  keberatan  untuk  hidup  berdampingan    dengan    yang    berbeda    identitas tersebut,  mayoritas  adalah mereka  yang  berpendidikan  dan  berpenghasilan  rendah  (SMA
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ke  bawah), yakni  sekitar  (67,8%)  keberatan  untuk  bertetangga  dengan  yang  berbeda agama dan   (61,2%)   keberatan   untuk   bertetangga   dengan   orang   Syiah. Sedangkan  mereka  yang berpendidikan  tinggi  (SMA  ke  atas),  (32,2%)  tak nyaman  bertetangga  dengan  yang  berbeda agama,  dan  (38,8%)  keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah.
Fakta-fakta  di  atas,  setidaknya  menunjukan  bahwa  sikap  toleransi  dan  kesadaran  akan keberagaman di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan konflik, anti- dialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya.
Berdasarkan  atas  fakta  yang  lapangan  yang  disampaikan  The  Wahid  Institute  diatas terdapat pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh setiap warga Negara yang mengaku memiliki keyakinan keagamaan. Hal apakah yang menyebabkan perilaku kekerasan dan tindakan melanggar  undang-undang  dasar  terkait  kebebasan  beragama  terus  berlangsung?  Bukankah kebebasan menganut keyakinan keagamaan merupakan hak asasi yang tidak dapat tergantikan di Indonesia?
Hal yang paling krusial  jika kita mendasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan The Wahid  Institute  perilaku  pelarangan  dan  tindakan  kekerasan  atas  mereka  yang  beragama dilakukan  oleh  actor  yang  bernama  Negara,  bukan  sekedar  warga  Negara.  Padahal  kita mengetahui  bahwa  Negara  seharusnya  berperan  menjadi  penjamin  dan  pengayom  kebebasan berkeyakinan di dalam menganut suatu keyakinan keagamaan dan mengerjakan ibadah penganut agama sesuai keyakinannya.

## Masalah Sektarianisme Intern dan Antaragama
Di  Indonesia,  merupakan  Negara  yang  secara  agama  multi  religious,  baik internal (Islam  terdapat  berbagai  mazhab),  sedangkan  secara  eksternal  kita mengenal enam “agama resmi” Negara, yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha  dan  Konghucu.  Sementara  agama- agama    non    resmi    seperti    agama-  agama  suku  dan  keyakinan-keyakinan  local  seperti Kaharingan  di  Kalimantan,  Sunda  Wiwitan  di  Cirebon,  Parmalin  di  Sumatra,    Wetu  Telu  di Lombok tidak diakui   sebagai   agama.   Bersama-sama   dengan   Penganut   Pengasih,   Sapto Dharmo,  dan  lainnya  di  Jawa  dikenal  dengan  sebutan  penganut  penghayat kepada  Tuhan yang  Maha  Esa  dan  bagian  dari  kebudayaan.  Padahal  betapa banyaknya   yang   tidak   masuk dalam   anah   “agama   resmi”   Negara   jika berdasarkan UU PNPS tahun 1965 yang hanya mengakui enam agama resmi saja: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu, diluar enam tidak termasuk  agama  atau  aliran  yang  sah  di  Indonesia.  Di  Indonesia  sendiri seperti dalam   PNPS   (Peraturan   Negara   dan   Pejabat   Sipil)   tahun   1965 mengatakan  bahwa agama  yang  diakui  di  Indonesia  hanya  ada  lima  yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Islam.
Beberapa persoalan isu intern dan antaragama (sektarianisme) yang menjadi krusial untuk kita bicarakan dalam hubungannya dengan beberapa perilaku dan tindakan kekerasan antaragama di Indonesia sebagaimana dibawah  ini  merupakan hal sangat penting dalam  menegakkan Hak asasi manusia sebagaimana pernah dilakukan oleh para penegak HAM di Indonesia, seperti dr. Yap Thian Hiem; Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Munawir Sajdzali,  Baharuddin  Lopa,  Soetandjo  Wignjo-  soebroto,  Abdurrahman  Wahid,  dan  Ahmad Syafii Maarif sebagai contohnya.
Mereka itulah beberapa tokoh yang tidak pernah berhenti menyuarakan agar di  Indonesia pelanggaran-pelanggaran  HAM  terutama  terkait  dengan   keke- rasan   atas   nama   agama
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
(sektarianisme   agama)   dihentikan   sebab   agama dimanapun   dan   kapanpun   sebenarnya tidak   pernah   mengajarkan   untuk melakukan   kekerasan   terhadap   umat   agama   lain, hanya   karena   berbeda paham  dan  keyakinan.  Banyak  warga  negara  yang  tidak  bersedia menerima  perbedaan      agama     karena    keyakinan      dan    paham      yang      dianut     sehingga menyebabkan  kekerasan  atas  nama  agama  senantiasa  terjadi  di  Indonesia, sehingga  pernah menempatkan  Indonesia  menjadi  “juara  dunia”  dalam  hal kekerasan atas nama agama seperti dikemukakan  Th.  Sumartana  karena  sejak  tahun  1965-1998  kekerasan  atas  nama  agama mencapai lebih dari 340 kasus.16
Soal Dasar negara Pancasila adalah isu yang sampai sekarang dipersoalkan sebab dikatakan oleh sebagian kelompok agama di Indonesia utama Islam, bahwa Pancasila bukan dasar Negara yang cocok untuk Indonesia, sebab Pancasila hanya hasil kompromi politik umat Islam atas umat lain. Pancasila hendak diganti dengan dasar islam oleh sebagian kecil kelompok Islam Indonesia. Hal  ini  saya  kira  memang  harus  dicegah  sebab  sebagaimana  kita  ketahui  Indonesia  bukanlah Negara Islam atau Negara agama. Indonesia adalah Negara masyarakat beragama.
Persoalan  Pendirian  Rumah  ibadah  (gereja  khususnya)  merupaka  kasus  yang  terjadi  di berbagai  tempat  harus  dipikirkan  oleh  kekuasaan  dan  umat  ber-  agama.  Terdapat  kesalahan politik  berhubungan  dengan  rumah  ibadah  khususnya  gereja.  Ketika  umat  Kristen  hendak mendirikan gereja sebagian umat Islam marah dan menolaknya malahan ada yang membakarnya. Hal ini salah satu penyebabkanya umat Islam tidak mengetahui perlunya mendirikan gereja yang banyak oleh umat Kristen dan seandaianya didirikan mungkin tidak perlu terlalu megah apalagi jika disitu umat Islamnya miskin alias kere. Hal ini akan membakar kecemburuan sosial antara orang Islam dan Kristen. Bahwa kaya dan miskin adalah hasil usaha tetapi juga kases politik serta ekonomi  senantiasa  mengiringi  di  belakangnya.  Oleh  sebab  itu  yang  perlu  dipikirkan  adalah bagaimana  antar  umat  saling  hidup  berdampingan  tanpa  kecemburuan  dan  kekerasan. Mendirikan  gereja  sebenarnya  tidak  masalah  asalkan  disetujui  dan  tidak  menumbuhkan persoalan  baru  diantara  mereka.  Harus  ada  pemahaman  yang  dalam  tentang  gereja  itu  apa maknanya dan mengapa banyak harus dijelaskan pada umat Islam.
Inilah persoalan lain yang juga sering kali sangat serius. Kawin antaragama merupakan isu sangat  penting  yang  muncul  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  bahkan  selama  dua  puluh  tahun terakhir. Sebab kawin antara agama identik dengan pindah agama. Padahal tidak selalu demikian. Sebab  soal  kawin  agama  tidak  harus  berpindah  agama.  Hanya  saja  dikalangan  muslim  kawin antar  agama  antara  Islam  dengan  Kristen  masih  dianggap  hal  yang  dilarang  kitab  suci  karena dianggap  kawin  dengan  kaum  yang  tidak  sah  sehingga  dilarang.  Namun  sekarang  sebagain intelektual  muslim  tidak  lagi  memadang  kawin  antar  agama  dalam  persoektif  teologis  tetapi sosiologis dan psikologis selain cultural.
Inilah persoalan lain lagi yang hemat juga saya sangat serius yakni soal isu Pindah agama (konversi agama). Khususnya dalam tradisi Islam, soal pindah agama dianggap sebagai kafir dan murtad (tidak lagi beriman) sehingga akan banyak argument diajukan disana untuk menentang pindah  agama  dan  menghntikan  orang  untuk  pindah  agama.  Pemilihan  agama  dalam  islam sekalipun dipersilahkan oleh kitab suci tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Pindah agama dilarang keras tetapi kalau dari awal pada agama  yang bukan Islam tidak dipersoalkan. Inilah yang menurut saya menjadi problem agama-agama misi yang kadang mencari pengikut dengan dakwah  atau  penyebaran  di  masyarakat  yang  beragam.  Tidak  mungkin  umat  Islam  hanya berdakwah dikalangan umat Islam dan sebaliknya Kristen, mereka sama-sama agama misionaris maka menyebarkan kepada masyarakat adalah hal yang sebenarnya wajar.
Isu tentang Toleransi serta sektarianisme seringkali dikaitkan secara langsung dengan isu
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pluralisme.  Toleransi  yang  berlebihan  jika  ada  istilah  toleransi  berlebihan  (sebab  saya  sering mendengar  istilah  ini  dikalanagan  sebgaian  umat  Islam  tentu  saja)  adalah  istilah  yang  sangat krusial  diantara  umat  islam  sebab  senantiasa  dihubungkan  dengan  isu  yang  sekarang  menjadi penting dalam sebuah masyarakat modern yang multi agama dan etnis. Pluralism inilah isu sangat sentral  belakangan  apalagi  Majlis  Ulama  Indonesia  memahami  Plularisme  adalah  relativisme alias  meniadakan  keragaman  dan  keunikan  agama-agama.  Bahkan  dalam  pandangan  MUI agama-agama  itu  dianggap  sama  oleh  para  pejuang  pluralism  padahal  tidak  demikian  sama sekali. Pluralism bahkan sebuah gagasan dan praktek penghargaan yang hebat tentang keragaman agama  yang  ada  di  muka  bumi.  Pluralism  sebenarnya  menurut  hemat  saya  adalah  prinsip agamaku adalah agamaku dan agama mu adalah agama mu. Tidak ada campur aduk disana secara pasti sebab masing- masing agama memang memiliki keunikan dan perbedaannya.

## Kesimpulan
Sebagai  akhir  dari  tulisan  saya  ini,  sebagai  penghormatan  atas  para  penegak  HAM  di Indonesia  dan  para  pembela  kehidupan  keagamaan,  seperti  Yap Thiam  Hiem,  Todung  Mulya Lubis,  Adnan  Buyung  Nasution,  Nurcholish  Madjid,  Munawir  Sadzjali,  Baharuddin  Lopa, Soetandjo Wignjosoebroto, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif sebagai contohnya, sebagai  tokoh  yang  membela  ketertindasan,  membela  keterbukaan,  membela  nasionalisme Indonesia,  dan  membela  politik  yang  beradab,  saya  akan  kemukakan  beberapa  catatan  akhir. Hemat saya sebagai sebuah negara yang multi etnis, multi kultur, multi agama, multi kelas sosial, maka akan gagal dalam membangun kebangsaan yang majemuk dalam negara kesatuan jika:
(1)  Jika  muncul  dan  terus  mengembangkan  pandangan  yang  miopik  egosentrism  dan  elitisme kelompok yang cenderung parokial dan chauvis dalam perilaku atas orang lain
(2) Bergesernya keragaman menjadi polarisasi yang mengarah pada perpecahan antar kelompok dalam masyarakat
(3)  Munculnya  sifat-sifat  dan  sikap  otoriter  dalam  berpolitik  (berorganisasi)  yang  cenderung melanggengkan  politik  keturunan,  oligarkis,  dan  neo-  feodalisme  yang  mengarah  pada “politik dinasti”
(4)  Munculnya  praktek-praktek  politik  yang  kooptatif  dan  represif  atas  warga  negara.  Warga negara  mendapatkan  kooptasi  dan  tekanan-tekanan  politik  dari  kekuasaan  secara  perlahan- lahan namun pasti dan terus menerus.
(5)  Menguatnya  prasangka-prasangka  primordial  dan  sektarian  oleh  warga  negara,  sehingga memunculkan  kecenderungan  menumbuhkan  politik  sektarian  dengan  meloloskan  dan mengusung  perda-perda  yang  sektarian,  dan  melakukan  diskriminasi  atas  kelompok  dan komunitas dalam masyarakat.
Di  situlah  hemat  saya  ada  banyak  pekerjaan  rumah  yang  sangat  berat  pada  bangsa  ini sebagai  bangsa  yang  given  multi  etnis,  agama,  suku  dan  warga  Negara.  Ketidakadilan  masih berlangsung, diskriminasi politik, ekonomi, agama, minoritas terus berlangsung sehingga masih membutuhkan  kerja  keras  membelanya.  Jika  kita  tidak  memiliki  stamina  yang  panjang  maka perjuangan  menegakkan  nnilai-nilai  luhur  dan  beradab  sebagaimana  dilakukan  para  pembela HAM dan aktivis antariman akan berhenti ditengah jalan. Namun kita tidak boleh pesimis sebab kita merupakan orang yang memiliki keyakinan akan perubahan. Kita harus meletakkan harapan perubahan di Indonesia untuk masa depan yang jauh lebih adil, baik dan beradab.
Perjuangan menuju keadaban demokrasi, perjuangan membela yang susah dan miskin, dan terbelakang adalah tugas semua orang yang jauh lebih sejahtera. Membela yang tertindas adalah kewajiban mereka yang merdeka. Membela yang kere adalah tugas dan kewajiban Negara selain
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
warga  Negara  yang  sejahtera.  Agama-agama  harus  didorong  menuju  pembelaan  atas  kaum miskin  yang  tersingkir,  agama  harus  membela  yang  terbelakang,  agama  harus  membela  yang terdiskriminasi dari pelbagai  macam tirani politik, ekonomi dan kultur. Agama harus  menjadi agen  yang  sungguh-sungguh  memberikan  perlindungan  pada  yang  lemah  bukan  memberikan dukungan  para  elit  politik  yang  curang  dan  diskriminatif.  Agama  harus  dibebaskan  dari kepentingan-  kepentingan  kelompok  yang  akan  menumbuhkan  kekerasan  dan  sektarian-  isme yang membelenggu masyarakat. Agama harus dihadirkan untuk mem- bela rakyat yang melarat dan  terdiskriminasi  bukan  membela  para  raja  dan  penguasa.  Inilah  agama  yang  hemat  saya transformative dan akan bermanfaat untuk dunia.
Semua  tindakan  kebencian,  teror  dan  perusakan  harus  mendapatkan  per- hatian serius dari aparat negara yang dinilai oleh publik lemah bahkan sebagai failed  state,  sehingga  publik tidak  mendapatkan  kepuasan  atas  pelayanan yang dilakukan selama ini. Semoga Tahun 2014 ini  dan  lima  tahun  mendatang  menjadi  tahun  yang  lebih  baik  untuk kehidupan  keagamaan  di Indonesia. Kita tahu  umat  Islam  adalah  mayoritas  mencapai  88,18  %  dari  total  penduduk Indonesia 237.641.326 (BPS, 2010). Secara berurutan penganut Kristen : 16,5 juta/6,96%;  6,9 JUTA/2,4  %  Katolik;  4  jt/1,69  %  Hindu;  1,7  JT/0,72%  Budha, 0,11 jt/0,05% Konghudu dan  lainnya  0,13  %. Sekarang  diperkirakan  mencapai  240    juta,    dengan    etnis    Jawa    paling dominan    207    juta,   tetapi   tidak    berarti  umat  lain  tidak  penting  artinya  di  Indonesia,  sebab makna keragaman (multi agama   dan   multi   etnis)   inilah   yang   membuat   Indonesia   itu kaya   dan seharusnya hebat. (Periksa sensus penduduk BPS tahun 2010)
Kepada para peserta Seminar Agama-Agama (SAA) PGI, saya sampaikan selamat, semoga gagasan  kita  semua  akan  turut  serta  menyemaikan  perdamaian  dan  keagamaan  yang  santun, sopan, hormat pada sesama penganut agama serta beragama secara dewasa  dan cerdas. Bukan beragama dalam pikiran yang cethek dan pendek, sehingga gampang mengkafirkan mereka yang berbeda.

## Bibliografi
Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan (Bandung: Mizan, 2009).
Budi  Munawar  Rachman, Ensiklopedi  Nurcholish  Madjid (Bandung:  Mizan, 2006), Vol.4, 2967-9.
Budiono    Kusumohamidjojo    (ed.), Pendidikan    Wawasan    Kebangsaan , (Jakarta: Grasindo, 1994).
Hikmat  Budiman, Kewargaan  Multikultural  dan  Dilema  Kebangsaan (Jakarta:  Yayasan Interseksi-Tifa Jakarta, 2007).
Hikmat Budiman, Masyarakat  Multikultur:  Kebebasan  dan  Kewarganega- raan (Jakarta: Tifa Foundation dan Yayasan Interseksi, 2007)
Jamal Al Bana, Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam (Jakarta: Pilar Media, 2005)
JE Sahetapi, dkk, Periksa Laporan Kekerasan Perusakan Rumah Ibadah di Indonesia (Jakarta: FFKS, 1999).
John Stroery,  (ed), Religion,  Civil  Society,   and  Globalization ,  (Netherland: Universiteit van Amsterdam, 2012).
Jose Casanova, Public Religious in Amerika , (Chicago: The University of Chicago Press, 1994). Michael  McCullough  and  Timothy  Smith,  “Religion  and  Health:  Depressive  Symtoms  and Mortality as Case Studies, The Sociology of Religion,” dalam Bryan S. Turner (ed.), The
Zuly Qodir, Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Sociology of Religion (Oxford: Blackwell Company, 2003). Peter Beyer, Religion in Global Society (New York: Routledge, 2006) Richard  Wood,  “Religion  and  the  Struggle  for  Justice,”  dalam  Bryan  S.  Turner  (ed.), The Sociology of Religion (Oxford: Blackwell Company, 2003).
Roger  Finke  and  Rodney  Stark,  “The  Dynamics  of  Religious  Economies,” dalam   Bryan S.   Turner   (ed.), The   Sociology   of   Religion (Oxford: Blackwell Company, 2003). Ted  Robert  Gurr, Why  Men  Rebel (New  York:  Paradigm  Publisher,  2011).  Wahid Foundation,  “Laporan  Tahunan  dan  FGD  Intoleransi  Keagamaan  di  Indonesia,” report ,  2/8/2016.
Yudi  Latif, Mata  Air  Keteladanan (Bandung:  Mizan,  2014)  Yudi  Latif,
Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia, 2012). Zuly Qodir (ed), Muhammadiyah   dan   Civil   Society ,   (Yogyakarta:   Pasca- sarjana UMY, 2015)
Zuly Qodir, Radikalisme  Agama  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  pelajar, 2014)