## Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia
Edi Gunawan ( edigunawan@iain-manado.ac.id ) Intutut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

## ABSTRACT
The theories  of  Islamic law provide a very big  influence on the implementation  of  religious courts in Indonesia. This influence began to take place in the era of reception in complexion, by  enacting  full  Islamic  law  against  Muslims,  as  a  consequence  of  the  belief  of  embracing Islam.  After  the  independence  of  Indonesia,  Islamic  law  began  to  apply  nationally,  it  is evidenced  by  the  recognition  and  establishment  of  a  judicial  institution  that  specifically handles  matters  relating  to  Islamic  law  as  stipulated  in  Law  no.  48  of  2009  on  Judicial Power  and  Law  no.  50  of  2009  on  Religious  Courts.  Therefore,  there  is  a  wide  range  of opportunities for the Islamic legal system to enrich the treasures of Islamic legal traditions in Indonesia through the reform and establishment of new laws based on Islamic law applicable in national law.
Keynotes: theory, Islamic law, religiouscourt

## ABSTRAK
Teori-teori  hukum  Islam  memberikan  pengaruh  yanga  sangat  besar  terhadap  pelaksanaan peradilan  agama  di  Indonesia.  Pengaruh  tersebut  mulai  berlangsung  pada  masa  dianutnya teori  receptio  in  complexu,  dengan  memberlakukan  hukum  Islam  secara  penuh  terhadap orang Islam, sebagai konsekuensi  dari  keyakinan memeluk agama Islam.  Setelah  Indonesia merdeka,  hukum  Islam  mulai  diberlakukan  secara  nasional,  hal  itu  dibuktikan  dengan adanya  pengakuan  dan  pembentukan  satu  lembaga  peradilan  yang  khusus  menangani perkara-perkara  yang  berkenaan  dengan  hukum  Islam  sebagaimana  dituangkan  dalam  UU No.  14  tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  UU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  terbuka  peluang  yang  sangat  luas  bagi  sistem  hukum
Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum Islam di Indonesia melalui pembaruan dan pembentukan  hukum  baru  yang  berlandaskan  hukum  Islam  yang  berlaku  dalam  hukum nasional.
Kata kunci:  Teori, Hukum Islam, Pengadilan Agama.

## PENDAHULUAN
Sebagai peradilan yang sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk ke bumi nusantara secara  damai,  bentuk  peradilannya  telah  banyak  mengalami  perubahan  dan  pergeseran bentuk.  Awal  munculnya  dilakukan  dengan  cara tahkim (menunjuk  seorang  hakim  jika mereka berselisih pendapat untuk menyelesaikannya) , kemudian dengan cara ahlul halli wal aqdi (pengangkatan  atas  seseorang  untuk  menjadi  hakim  yang  dilaksanakan  oleh  majelis orang  terkemuka  dalam  masyarakat) , dapat  pula  menjadi tauliyah (pemberian  kuasa  dari Sultan/Kepala negara kepada seseorang) . Sistem-sistem peradilan pada saat itu lebih banyak mengalami kemajuan pada masa kesultanan di Indonesia, di mana terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang menggunakan hukum Islam, misalnya kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Gowa, dan lain sebagainya.
Setelah VOC datang ke Indonesia, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap  dipertahankan  pada  daerah-daerah  yang  dikuasainya.  Bahkan  dalam  banyak  hal,  VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar lembaga peradilan  Islam dapat terus berkembang karena  mereka  mengetahui  bahwa  penegakan  hukum  melalui  peradilan  bagi  umat  Islam merupakan fardu kifaya>h (Abdul Manan, 2006:1) .
Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum  Islam  untuk  menjadi  pegangan  para  hakim  dalam  memutuskan  perkara.  Adapun kitab-kitab  yang  yang  diterbitkan  antara  lain, Muharrar,  Shira>tal  Mustaqi>m  dan  terkahir adalah Compedium  Freijer  yang  diperuntukkan  untuk  hakim  peradilan  agama  di  daerah Cirebon.  Kondisi  ini  berlangsung  terus  sampai  penyerahan  kekuasaan  kepada  pemerintah pemerintahan Kolonial Belanda (Abdul Mana, 2006:1-2).
Peradilan  agama  sebagai  salah  satu  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  telah  lama  diakui  keberadaannya  dan  ditetapkan  sebagai  peradilan  negara  yang posisinya  sama  dengan  peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  peradilan  militer. Hal ini sebagaimana diatur pada UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) tentang Ketentuan Kokok Kekuasaan Kehakiman, lihat pula UU No. 35 Tahun 1999 pasal 25 sebagai perubahan atas  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  UU  No.  4  Tahun  2004
tentang  perubahan  kedua  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Namun kedudukan  peradilan  agama  sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki  aturan  tersendiri  yang mengatur  tentang  peradilan  agama  baru  diakui  setelah  disahkannya  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang peradilan agama.
Kehadiran UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan angin segar tentang kedudukan yang sesungguhnya peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama yang dulunya dianggap sebagai “anak tiri” dibanding lembaga peradilan yang lain, telah kini telah diangkat  derajat  dan  kedudukan  oleh  undang-undang  tersebut,  bahkan  telah  diperhitungkan dan sederajat lembaga peradilan yang lain di bawah naungan Mahkamah Agung.
Eksistensi  dan  pelaksanaan  lembaga  peradilan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari pengaruh teori-teori berlakunya hukum  Islam di  Indonesia. Dimulai sejak zaman kesultanan sampai  pada  masa  era  reformasi.  Hal  itu  disebabkan  karena  peradilan  agama  tidak  lahir secara  tiba-tiba,  tetapi  melalui  beberapa  proses  yang  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang melingkupi di sekitarnya, misalnya faktor politik, adat istiadat, keberlakuan hukum Islam dan tuntutan  kebutuhan  untuk  memberikan  mendirikan  sebuah  lembaga  yang  kedudukan  dan kewenangannya diakui oleh negara sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perkara-perkara keluarga yang terjadi di antara umat Islam di Indonesia.

## TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM

## TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU
Kedatangan para pedagang ke nusantara merupakan proses pembentukan masyarakat Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  secara  bertahap  yang  pada  akhirnya  dengan  cepat meluas  ke  seluruh  nusantara,  seperti  halnya  situasi  politik  kerajaan-kerajaan  di  daerah Sumatera ketika pengaruh Islam datang. Adapun kedatangan Islam ke Jawa, batu nisan kubur Fatimah binti Maemun di Leran (Gresik) yang wafat tahun 475 H/1082 M, merupakan bukti yang  konkrit  bagi  kedatangan  Islam  di  Jawa.  Meskipun  demikian,  hal  itu  bukan  berarti adanya proses Islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur (Irfan Idris, 2012:150).
Pada  dasarnya,  eksistensi  peradilan  agama  telah  ada  sejak  Islam  telah  masuk  ke Indonesia, umat Islam di Indonesia telah melaksanakan aturan agama berdasarkan fikih yang mereka  pahami,  sedangkan  pada  masa  penjajahan,  pelaksanaan  peradilan  agama  diserahkan kepada  Raja/Sultan  untuk  menjalankannya  pada  wilayah  kerajaan  masing-masing. Pelaksanaan  hukum  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa  kerajaan  Islam  membuktikan eksistensi  peradilan  agama  sebagai  lembaga  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  terpisahkan dengan sistem pemerintahan diwilayah kekuasaan kerajaan.
Atas dasar realita ini, para ahli hukum Belanda diantaranya dipelopori oleh Van Den Berg  berpendapat  bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  orang  Indonesia  asli  adalah  undang- undang  agama  mereka,  yakni  hukum  Islam.  Teori  ini  dikenal  dengan teori  receptie  in complexu yang  sejak  tahun  1885  telah  didukung  dengan  peraturan  perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 175, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl N0. 02 Tahun 1855) (Erfaniah Zuhriah, 2009:82). Menurut Van Den Berg, peradilan agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan  yang  telah  dilaksanakan  sejak  dahulu  oleh  penduduk  pribumi  Indonesia.  Maka pemerintah Belanda menyetujui membentuk peradilan agama di Indonesia.
Teori receptie  in  complexu menjelaskan  bahwa  hukum  Islam  berlaku  bagi  orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya saja di Banten pada masa kekuasaan  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  hukum  adat  dan  hukum  agama  tidak  ada  bedanya.  Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam.  Keduanya  menyatu  dan  hukum  adat  menyesuaikan  diri  dengan  hukum  Islam  (Imam Syaukani,  2006:70).  oleh  karena  penerimaan  hukum  Islam  sebagai  norma  hukum  yang berlaku di masyarakat, maka muncullah teori receptio in complexu yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.
Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptio in complexu) adalah periode dimana  hukum  Islam  diberlakukan  sepenuhnya  oleh  orang-orang  Islam  sebagai  pegangan dalam  kehidupan  beragama.  Sebelum  Belanda  datang  ke  Indonesia,  hukum  Islam  telah
banyak  juga  didirikan  lembaga-lembaga  peradilan  agama  dengan  berbagai  nama  yang  ada. Lembaga-lembaga  peradilan  agama  ini  didirikan  ditengah-tengah  kerajaan  atau  kesultanan dalam  rangka  membantu  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  yang  ada  hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  heran  kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam (Sayuti Thalib, 1985:15-17).
Selain  teori receptie  in  complexu  teori  kredo  juga  pernah  berlaku.  Menurut  teori kredo atau teori syahadat bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus  melaksanakan  hukum  Islam  sebagai  konsekuensi  logis  dari  pengucapan syahadatnya tersebut. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mengucapkan syahadat harus mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diucapkan tersebut. Orang yang telah ber syahdat berarti telah  siap  secara  lahir  dan  batin  untuk  melaksanakan  hukum  Islam  dengan  sepenuh  hati, karena syahadat  merupakan  bentuk  pengakuan  tehadap  Allah  dan  Nabi  Muhammad  saw. dengan  demikian  harus  melaksanakan  perintah-perintah  Allah  swt.  dan  Nabi  Muhammad saw.  dan  menjauhi  larangan-larangan-Nya.  Teori  ini  merupakan  prinsip  dari  tauhid.  Teori kredo ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini ada di bawah kekuasaan para Sultan. Dalam hal  ini,  biasanya  pemberlakuan  hukum  Islam  sangat  bergantung  pada  mazhab  yang  dianut oleh  para  Sultan  tersebut  (Juhaya  S  Praja,  2000:125-126).  Namun  menurut  sejarah,  tidak bertahan  lama.  Selain  mazhab  Syiah  yang  berkembang  melalui  jalur  kekusaan,  mazhab Syafi’i juga berkembang di Aceh pada saat kerajaan Samuderai Pasai berjaya. Terlepas dari berbagai  macam  mazhab  yang  dianut  oleh  umat Islam,  hukum  Islam  harus  diterapkan  dan menjadi hukum yang hidup ( living law) di masyarakat, tidak hanya dalam hukum keluarga atau perdata ( ahwa>l al-Syakhsiyyah), tetapi dalam bidang hukum pidana pun demi menjaga lima hal pokok dalam Islam ( maqas}hid al-Syari>ah).
Ada  beberapa  bukti  historis  tentang  berlakunya  hukum  Islam  bagi  masyarakat  Islam di Indonesia, antara lain:
a. Di daerah Bone dan Gowa Sulawesi Selatan, dipergunakan kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta  peraturan  lain  yang  dibuat  oleh  B.J.D.Cloot  Wijk  (Imam  Syaukani, 2006:71). Peraturan tersebut berisi tentang kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan kaum muslimin Indonesia;
b. Dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa “Sengketa warisan antara orang pribumi yang  beragama  Islam  harus  diselesaikan  dengan  mempergunakan  hukum  Islam,  yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari” (Muhammad Daud Ali, 2014: 70);
c. Tanggal  25  Mei  1760  M,  VOC  mengeluarkan  peraturan  senada  yang  disebut  dengan Resolutio der Indische Regeering untuk diberlakukan;
Solomon  Keyzer  (1823-1868)  dan  Cristian  Van  Den  Berg  (1845-1927)  membiarkan hukum  Islam  berlaku  bagi  masyarakat  Islam.  Mereka  menyatakan  bahwa  hukum  mengikuti agama  yang  dianut  seseorang  (Imam  Syaukani,  2006:73).  Selain  itu,  Sayuti  Thalib  juga mengungkapkan teori  receptio  a  contrario, yang  secara  harfiah  lawan  ( contrario )  dari  teori receptie menyatakan, bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori ini hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  dan  pengaturan  kehidupan  bermasyarakat  telah diterapkan  oleh  umat  Islam,  baik  secara  formal  maupun  non  formal  sebagai  bagian  dari pengejawantahan  kesadaran  dalam  beragama.  Sehingga  walaupun  ada  orang  yang  berusaha untuk mengaburkan hukum Islam dari hati umat Islam, maka hal itu tidak bisa terjadi karena hukum  Islam telah melekat dalam jiwa umat Islam dan sistem hukum nasional di  Indonesia (Sayuti Thalib, 1985:64-79).
Secara  yuridis  formal,  peradilan  agama  sebagai  suatu  badan  peradilan  dalam  sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura. Pada tanggal 1  Agustus    1882.  Kelahiran  ini  berdasarkan  Surat  Keputusan  Raja  Belanda  ( Konninklijk Besluit ), Raja Willem III, pada tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatbslad
1882  No.  152  yang  diantaranya  menetapkan  peraturan  peradilan  agama  dengan  nama “ Piesterraden ”  untuk  daerah  Jawa  dan  Madura. Piesterraden lazim  disebut Raad agama, kemudian  terakhir  dikenal  dengan  nama  peradilan  agama.  Keputusan  Raja  Belanda  ini dinyatakan  berlaku  mulai  1  Agustus  1882,  sebagaimana  dimuat  dalam Staatsblad No.  153, sehingga  dapatlah  dikatakan  bahwa  tanggal  kelahiran  badan  peradilan  agama  di  Indonesia adalah 1 Agustus 1882. Staatsblad ini terdiri dari 7 pasal (Erfiana Zuhriah, 2009:83).
Staatsblad 1882 No.  152  ini  dalam  naskah  aslinya  tidak  merumuskan  wewenang pengadilan  agama  dan  tidak  pula  membuat  garis  pemisah  antara  wewenang  pengadilan agama  dan  wewenang  peradilan  negeri.  Hal  ini  dikarenakan Staatsbald 1882  No.  152 beranggapan bahwa wewenang pengadilan agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 No. 58. Meskipun Staatsblad 1882  N0.  152  telah  mengatur  tugas  pengadilan  agama  sebagai  badan peradilan,  namun  ketergantungan  kepada  Bupati  masih  sangat  besar  (Erfiana  Zuhriah, 2009:83).  Walaupun  aturan  tentang  pembentukan  pengadilan  agama  telah  dibentuk,  akan tetapi wewenang dan kekuasaannya masih sangat dibatasi. Secara politik, pengadilan agama dibentuk dan dihadirkan sebagai tuntutan atas kebutuhan masyarakat Islam di mana perkara- perkara  mereka  harus  diselesaikan  oleh  sebuah  lembaga  agama,  akan  tetapi  secara kedudukan,  wewenang  dan  kekuasaannya  sangat  terbatas.  Sehingga  pengadilan  agama  pada saat itu tidak begitu kokoh.
Pengadilan  agama  tidak  mempunyai  daya  paksa,  oleh  karena  itu  apabila  salah  satu pihak  tidak  mau  tunduk  atas  keputusan  tersebut,  maka  keputusan  itu  baru  dapat  dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua landraad. Seringkali ketua landraad tidak bersedia memberi kekuatan atas keputusan pengadilan agama, atau membuat keputusan baru yang  berlainan  dengan  keputusan  pengadilan  agama.  Pangkal  terjadinya  pertentangan  itu adalah  sumber  hukum  yang  digunakan  berbeda,  pengadilan  agama  menggunakan  hukum Islam  sebagai  sumbernya,  sedangkan landraad bersumber  dari  hukum  adat  sebagai landasannya  (Irfan  Idris,  2012:158).  Oleh  karena  sumber  yang  digunakan  berbeda,  maka kemungkinan untuk bertentangan antara putusan landraad dan pengadilan agama akan sengat
besar.  Apalagi  pada  saat  itu  pengadilan  agama  masih  dianggap  lebih  rendah  kedudukannya dibanding landraad.
Karena  kecaman  dan  terjadi  konflik  hukum  mendorong  adanya  peninjauan  kembali terhadap Priestraad ( raad agama)  dengan  pembentukan  komisi  untuk  keperluan  tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan  komisi  tersebut,  maka  pemerintah  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Hanya  perkara-perkara  yang  oleh  rakyat  dianggap  demikian  erat  hubungannya  dengan agama  Islam  yang  harus  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  agama.  Perkara-perkara tersebut  menyangkut  keabsahan  perkawinan,  segala  jenis  perceraian,  mahar,  dan keperluan istri yang wajib disediakan oleh suami;
b. Pengadilan agama yang terdiri atas ketua dan para anggota yang mempunyai hak suara, selanjutnya harus terdiri atas seorang hakim saja yang memberikan keputusan sendiri, hal itu sesuai dengan kekuasaan qadi;
c. Untuk  menghindarkan  hal-hal  yang  kurang  adil  dan  untuk  meningkatkan  derajat pengadilan  agama,  maka  para  hakim  harus  menerima  gaji  tetap  dari  perbendaharaan negara;
d. Harus  diadakan  sebuah  majelis  pengadilan  banding  untuk  menerima,  jika  perlu memperbaiki keputusan hakim-hakim agama (Irfan Idris, 2012:159).
Perubahan  tersebut  sangat  memberikan  kontribusi  yang  sangat  penting  terhadap perkembangan  dan  kemajuan  peradilan  agama  di  Indonesia.  Di  satu  sisi  kemauan  politik untuk  menempatkan  peradilan  agama  sejajar  dengan  lembaga  peradilan  yang  lain  secara bertahap,  dengan  cara  memberikan  gaji  tetap  kepada  para  hakim  di  pengadilan  agama. Namun  di  sisi  yang  lain  lembaga  peradilan  agama  dikurangi  perkara-perkara  yang  menjadi kewenangannya.  Misalnya  saja  tentang  perselisihan  harta  benda  yang  berkaitan  dengan kewarisan  dan  perwakafan  menjadi  kewenangan landraad, dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa  lembaga  peradilan  agama  memiliki  kewenangan  melaksanakan  hukum  Islam, sedangkan landraad melaksanakan hukum adat.
Dalam membedakan kewenangan kedua lembaga tersebut, maka staadsblad 1882 No. 152  diubah  dan  ditambah  menjadi staadblad 1937  No.  116  dan  610  mulai  tanggal  1  April 1937  (Muhammad  Daud  Ali,  2014:160).  Dalam staadblad No.  116  ditentukan  wewenang pengadilan  dalam  lingkungan  pengadilan  agama.  Sedangkan  dalam staadblad No.  610 dibentuk  suatu  majelis  pengadilan  tingkat  banding,  yaitu Hoevoor  Islamietische  Zaken atau Mahkamah Islam Tinggi (Irfan Idris, 2012:160).
Seteleh  kemerdekaan  Indonesia  diraih,  keberadaan  hukum  Islam  semakin  terlihat, teori receptie dieliminasi karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945.  Teori  tersebut tidak  dapat  diterima  oleh  para  pemikir  Islam  dan  umat  Islam  pada  umumnya  di  Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.  Sehingga teori tersebut dianggap tidak berlaku lagi di  Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  maka  tamatlah  riwayat  teori  yang  menganggap  bahwa  hukum  Islam  baru  bisa berlaku  ketika  tidak  bertentangan  dengan  adat.  Penegasan  tentang  berlakunya  hukum  Islam bagi umat Islam termuat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan.

## TEORI EKSISTENSI
Teori  ini  dikemukakan  oleh  SA  Ichtijanto.  Ia  menjelaskan  bahwa  teori  eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Teori  ini  mengungkapkan  pula  bentuk  eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu, antara lain:
a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
b. Ada,  dalam  arti  adanya  dengan  kemandiriannya  yang  diakui  adanya  dan  kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
c. Ada,  dalam  hukum  nasional  dalam  arti  norma  hukum  Islam  (agama)  berfungsi  sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia (SA. Ichtijanto, 1990:86-87) .
Hukum  Islam  ada  dan  mempunyai  wibawa  hukum  sebagai  bagian  dari  hukum nasional  yang  diakui  oleh  negara  dan  warga  negara  Indonesia.  Bukti  adanya  hukum  Islam sebagai  hukum  nasional  adalah  dengan  ditetapkannya  beberapa  undang-undang  atau peraturan  pemerintah  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  tetapi  diterapkan  di masyarakat,  bahkan  dipraktekkan  dalam  ketatanegaraan  dan  sosial  keagamaan  bangsa Indonesia. Misalnya saja UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974,  PP  No.  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan, Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain sebagainya.
Secara  eksistensial  kedudukan  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  merupakan  sub sistem  dari  sistem  hukum  nasional.  Oleh  karenanya  hukum  Islam  juga  mempunyai  peluang untuk  memberikan  sumbangan  dalam  rangka  pembentukan  pembaruan  hukum  nasional, meskipun  harus  diakui  problema  dan  kendalanya  belum  pernah  usai.  Keberadaan  hukum Islam  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  sejarah  perjuangan  bangsa  dan  sejarah  pembentukan aturan-aturan  yang  diwariskan  kolonial  Belanda  (Irfan  Idris,  2012:144).  Hukum  Islam  yang banyak dipraktekkan di  masyarakat  umat  Islam  Indonesia adalah hukum  keluarga, sehingga hukum-hukum  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  agama  adalah  hukum  keluarga  ( family law ).
Sistem hukum  yang berlaku di  Indonesia adalah sistem hukum majemuk (pluralisme hukum),  yang  mengakui  tiga  sistem  hukum  (hukum  Barat,  hukum  Adat  dan  hukum  Islam). Akan  tetapi,  kehadiran  ketiga  sistem  itu  tidak  pernah  mendapat  kesempatan  untuk  mencari titik-titik  persamaan,  sebaliknya  oleh  politik  hukum  kolonial  justru  dipertajam  dan  kalau perlu  diada-adakan  pertentangan-pertentangan  di  antara  ketiga  sistem  hukum  itu.  Karena ketiga sistem hukum itu berlaku dalam satu masyarakat, masyarakat Indonesia, maka sejarah hukum  pada masa kolonial Belanda dipenuhi oleh sejarah perbenturan ketiga sistem hukum tersebut (Bustanul Arifin, 1996:95). Oleh karenanya, dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia senantiasa dipengaruhi dan menyerap ketiga sistem hukum tersebut menjadi hukum
nasional.  Tidak  terkecuali  undang-undang  bernuansa  Islam  telah  banyak  disahkan  dan menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia.
Hazairin  dan  T.M.  Hasbi  ash-Shiddieqy  mengungkapkan  keprihatinannya  tentang hukum  Islam  di  Indonesia.  Hazairin  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  di  Indonesia  belum selaras  dengan  jiwa  Islam,  jalan  keluar  yang  ditawarkan  adalah  mendirikan  mazhab Indonesia.  Sedangkan  T.  M.  Hasbi  ash-Shiddieqy  berpendapat  bahwa  sebagian  fiqh  yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah fiqh Hijazi atau fiqh Misri atau fiqh Hindi, jalan  keluar  yang  ditawarkan  adalah  menyusun  fiqh  Indonesia.  Kedua  pandangan  ini didasarkan  pada  asumsi  yang  sama  bahwa  hukum  Islam  yang  berkembang  dan  diterapkan dalam  masyarakat  Islam  Indonesia  adalah  mazhab  Syafi’i.  Meskipun  kedua  pandangan  ini dikemukakan  lebih  tiga  puluh  tahun  yang  lalu,  namun  masih  memiliki  relevansi  dengan perkembangan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  dewasa  ini  (Cik  Hasan  Bisri, 1996:83).
Perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat,  hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  lahir  undang-undang  yang  bernuansa syariat  Islam,  misalnya  undang-undang  perkawinan,  undang-undang  zakat,  undang-undang wakaf, bahkan undang-undang tentang haji pun telah disahkan. Tidak hanya itu, kewenangan lembaga peradilan agama pun telah diperluas, bukan hanya berkaitan dengan perkawinan atau masalah-masalah  keluarga  saja,  akan  tetapi  masalah-masalah  perbankan  syariah  pun  telah masuk  dalam  kewenangan  absolut  peradilan  agama.  Walaupun  pada  realitanya,  masih sedikitnya  perkara-perkara  perbankan  syariah  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama  untuk diselesaikan.

## PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL
Dalam  masa  kurang  lebih  15  tahun,  yakni  menjelang  disahkannya  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  sampai  menjelmah  lahirnya  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Terdapat  dua  hal  yang  sangat  penting  dalam perjalanan  perkembangan  peradilan  agama  di  Indonesia. Pertama, proses  lahirnya  Undang-
Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan  peraturan  pelaksanaannya  PP  No.  9 Tahun  1975, kedua lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tentang  perwakafan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi semua warga negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat  Indonesia.  Tuntutan  ini  telah  dikumandangkan  sejak  Kongres  Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya,  berupa  harapan  perbaikan  kedudukan  wanita  dalam  perkawinan.  Perbaikan  yang didambakan itu terutama bagi golongan “Indonesia asli” yang beragama Islam di mana hak dan  kewajibannya  dalam  perkawinan  tidak  diatur  dalam  hukum  yang  tertulis.  Hukum perkawinan  orang  Indonesia  asli  beragama  Islam  yang  tecantum  dalam  kitab-kitab  fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah (Erfiana Zuhriah, 2009:128).
Langkah  berikutnya  adalah  penyusunan  RUU  peradilan  agama  sampai  pada pengesahannya  di  forum  DPR  menjadi  UU  No.7  Tahun  1989  (29  Desember  1989)  yang merupakan  fenomena  khas  orde  baru,  dan  seperti  yang  terjadi  pada  tahun  1974,  bahwa  bila menyangkut inti nilai Islam, para anggota DPR yang beragama Islam baik dari Golkar, PDI, PPP, dan ABRI akan mempunyai pendirian yang sama. Meskipun pers Protestan dan Katolik gencar  menentang  RUU  peradilan  agama  itu,  namun  pembahasannya  berjalan  mulus  tanpa hambatan untuk disahkannya menjadi UU No.7 Tahun 1989 (Irfan Idris, 2012:167).
Pengesahan  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  membawa  perubahan  yang sangat  besar  terhadap  kedudukan  peradilan  agama,  bukan  hanya  pada  posisinya  sebagai sebuah  lembaga  peradilan  sebagai  bagian  dari  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  sama dengan  lembaga  peradilan  yang  lain.  Akan  tetapi  pengesahan  pemberian  secara  penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para  umat  Islam  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga.  Dengan,  lahirnya undang-undang  peradilan  agama,  maka  peradilan  agama  telah  mandiri  di  Indonesia  dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama
Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama.
Setelah dua tahun berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan  peradilan  agama.  KHI  tidak  lahir  secara  tiba-tiba,  akan  tetapi  mengalami pengkajian  dan  proses  yang  tidak  singkat.  Bahkan  masuk  dalam  ranah  politik.  Hal  itu dilakukan  agar  pengadilan  agama  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  memiliki wilayah dan jalur yang pasti. Karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat perkara-perkara perdata Islam lainnya yang harusnya menjadi wewenang pengadilan agama,  tidak  hanya  itu  masalah  perkawinan  pun  yang  termuat  dalam  undang-undang perkawinan belum secara terperinci menguraikan perkara-perkara perkawinan.
Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai perubahan atas UU  No.  35  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  No.  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dijelaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan a) peradilan umum, b) peradilan agama, c) peradilan militer, dan  d) peradilan tata usaha negara.
Menurut  Yahya  Harahap,  ada  lima  tugas  dan  wewenang  yang  terdapat  dalam lingkungan  peradilan  agama,  yaitu:  1)  Fungsi  kewenangan  mengadili,  2)  Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat  tentang hukum  Islam kepada instansi  pemerintah, 3) Kewenangan  lain  oleh  atau  berdasarkan  atas  undang-undang,  4)  Kewenangan  pengadilan tinggi  agama  mengadili  perkara  dalam  tingkat  banding  dan  mengadili  sengketa  kempetensi relatif,  5)  Bertugas  mengawasi  jalannya  peradilan  (M.  Yahya  Harahap,  1993:101).  Pada prinsipnya  kekuasaan  dan  wewenang  peradilan  agama  dengan  \peradilan  lainnya,  baik  itu peradilan  umum,  peradilan  tata  usaha  negara,  maupun  peradilan  militer  adalah  sama.  Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).
Dapat kita contohkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama adalah perkara-perkara  para  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  berkenaan  dengan  perkara perdata  seperti  perkawinan  dan  kewarisan,  maka  perkara  tersebut  menjadi  kewenangan absolut  peradilan  agama  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka perkara mereka harus diajukan ke pangadilan negeri untuk diselesaikan. Namun apabila perkara-perkara pencari keadilan yang bergama  Islam telah diputuskan oleh pengadilan agama, lalu pencari keadilan tersebut tidak menerima putusan pengadilan agama tersebut, maka dapat mengajukan banding ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.
Selain kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka juga memiliki kompetensi relatif yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam  pasal  54  UU  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menjelaskan  bahwa  acara berlakunya  pada  lingkungan  peradilan  agama  adalah  hukum  acara  yang  berlaku  pada peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama  merujuk  pada  ketentuan  pasal  118  HIR  atau  pasal  142  RB.g  jo  pasal  73  UU  No.  7 Tahun 1989 (M. Fauzan, 2007:33). Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak pada aturan yang  menetapkan  ke  Pengadilan  Agama  yang  mana  guggatan  ini  akan  diajukan  agar memenuhi syarat formal.
Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwewenang adalah pengadilan tempat  kediaman  tergugat.  Namun  terdapat  pengecualian  yang  terdapat  dalam  pasal  118, pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:
a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
b. Apabila  tempat  tinggal  tergugat  tidak  diketahui,  maka  gugatan  diajukan  kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
c. Apabila  gugatan  mengenai  benda  tidak  bergerak,  maka  gugatan  diajukan  pengadilan  di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak;
d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada  pengadilan  tempat  tinggal  yang  dipilih  dalam  akta  tersebut  (Sulaikin  Lubis, 2005:102).
Mengenai wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal  53  UU  No.  3  Tahun  2006  sebagai  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  wewenang  tersebut  terdiri  atas  wewenang  absolut  dan  wewenang  relatif. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBg jo pasal 66  dan  pasal  73  UU  No.  7  Tahun  1989,  sedangkan  wewenang  absolut  berdasakan  pasal  49 UU  No.  7  Tahun  1989,  yaitu  kewenangan  mengadili  perkara-perkara  perdata  bidang  a) perkawinan, b) kewarisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah; dan i) ekonomi syariah.

## PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  merdeka  dan  berdaulat  idealnya  mempunyai sistem hukum nasional yang dibangun di atas landasan falsafah dan budaya bangsa Indonesia sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  pasal  II  aturan  peralihan  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  segala  badan  negara  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  telah  ada, masih  tetap  berlaku  sepanjang  belum  dibuat  aturan  baru.  Pernyataan  tersebut  merupakan indikasi bahwa upaya pembinaan hukum nasional mutlak dilaksanakan untuk menggantikan berbagai aturan hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda (Irfan Idris, 2012:197).
Pembinaan  hukum  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  pengembangan  hukum  ke  arah pembentukan  tata  hukum  nasional  yang  berdasar  pada  aneka  macam  kelompok-kelompok hukum (pluralisme hukum) yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kesulitan- kesulitan  politik  karena  itu  perlu  dirumuskan  dasar  dan  asas-asas  tata  hukum  nasional  yang digali  dari  sumber-sumber  hukum  yang  hidup  ( the  living  law )  dalam  masyarakat  Indonesia, bukan hukum  positif ( positif    law ),  yang  akan menjadi pegangan bagi  pembinaan hukum  di Indonesia(Irfan Idris, 2012:198).
Keterlibatan  hukum  Islam  dalam  pembinaan  hukum  nasional  merupakan  upaya konstitusionalisasi  hukum  Islam  di  Indonesia.  Walaupun  tidak  semua  hukum  Islam  dapat dijadikan sebagai hukum nasional. Oleh karena hukum Islam telah hidup dalam masyarakat, sejak Islam datang ke Indonesia, sehingga hukum Islam sangat memiliki peluang yang sangat besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia.
Kehadiran peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dapat menjabarkan dan menerapkan hukum Islam yang telah menjadi bagian dari hukum nasional. Hal  itu  dapat  dilihat  dari  beberapa  produk-produk  hukum  Islam  yang  menjadi  hukum nasional dan masuk dalam kewenangan absolut peradilan agama. Pembinaan hukum Islam di Indonesia  telah  mengalami  kemajuan  jika  dibandingkan  di  awal-awal  kemerdekaan. Walaupun kemajuan hukum Islam di Indonesia menjadi hukum nasional belum secara penuh dapat  terakomodir,  karena  masih  banyaknya  hukum-hukum  Islam  yang  belum  menjadi bagian dari hukum nasional, terutama hukum pidana Islam.
Pembinaan  hukum  nasional  lewat  institusi  peradilan  agama  menempuh  dua  cara; pertama, pembentukan  peraturan  perundang-undangan. kedua, putusan-putusan    hakim  atau yurisprudensi (Bagir Manan, 2000 :200). Cara pertama sangat berkaitan dengan sistem politik di  Indonesia,  walaupun  Indonesia  adalah  negara  yang  mayoritas  muslim,  dan  para  anggota legislatif  adalah  merupakan  wakil-wakil  rakyatnya  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyatnya. Namun  hal  itu tidak dapat  menjamin bahwa jika  draf undang-undang  yang bernuansa  Islam yang merupakan aspirasi dari rakyat akan dengan mudah ditetapkan dan diputuskan menjadi bagian dari hukum nasional.
Cara yang kedua adalah melalui yurisprudensi atau putusan. Yurisprudensi peradilan agama diharapkan dapat menjadi bagian dari pembinaan hukum nasional Indonesia. Pertama, penemuan  asas  dan  prinsip-prinsip  hukum.  Asas  dan  prinsip  hukum  merupakan  sub  sistem terpenting dari suatu sistem hukum, asas dan prinsip hukum berada pada peringkat atas dari sistem  kaidah,  bukan  hanya  karena  sifatnya  yang  lebih  universal,  melainkan  di  dalam  asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah  hukum,  ke  dalam  asas  dan  prinsip  hukum  yang  digali  dari  ajaran  dan  hukum  Islam
termuat  pesan  tata  nilai  religius  yang  menjadi  watak  dan  karakter  rakyat  dan  bangsa Indonesia  (Irfan  Idris,  2012:207). Kedua, pembentukan  kaedah  hukum.  Peran  yurisprudensi peradilan  agama  sebagai  media  transformasi  kaidah-kaidah  yang  bersumber  dari  ajaran  dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasisonal. Dengan demikian, tidak akan ada lagi  dualisme  antara  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  karena  telah  tercermin  secara  utuh dalam  yurisprudensi,  karena  yurisprudensi  peradilan  agama  dapat  pula  mengandung  makna penyesuaian  kaidah-kaidah  fikih  yang  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  tuntutan  dan perkembangan  zaman  atau  karena  meningkatnya  kemampuan  memahami  ajaran  Islam  yang menjadi  sumber  atau  yang  mempengaruhi  suatu  kaidah  fikih  (Irfan  Idris,  2012:207-208). Ketiga, yurisprudensi  peradilan  agama  dapat  mentransformasikan,  melahirkan,  atau mengadaptasi  ajaran  hukum  menurut  Islam  menjadi  ajaran  dalam  sistem  hukum  nasional (Irfan Idris, 2012:207-208).
Meskipun  kedudukan  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  nasional  tidak begitu  tegas  di  awal  orde  baru,  walaupun  usaha  untuk  mempertegas  tetap  dilakukan.  Salah satu  bentuk  usaha  untuk  mempertegas  hukum  Islam  sebagai  hukum  nasional  melalui pengusulan rancangan undang-undang perkawinan ke DPR. Tidak sampai di situ, akan tetapi usaha  itu  diteruskan  dengan  mengajukan  rancangan  hukum  formil  yang  mengatur  lembaga peradilan  di  Indonesia  pada  tahun  1970.  Usaha  itu  kemudian  membuahkan  hasil  dengan ditetapkannya  UU  No.  14  tahun  1970  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengakui peradilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Berdasarkan undang-undang ini, maka dengan sendirinya hukum  Islam telah berlaku secara mandiri di Indonesia.
Penegasan tentang berlakunya hukum  Islam menjadi  semakin jelas ketika UU No. 7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  ditetapkan.  Berdasarkan  penetapan  UU  No.  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  menjadi  titik  awal  dilakukannya  usaha-usaha  intensif  untuk mengoptimalkan  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  seperti  ditetapkan  Instruksi Presiden  No.1  tahun  1999  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  penyebaran pemberlakuannya.

## KESIMPULAN
Teori Receptio In Complexu menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya  masing-masing.  Bagi  orang  Islam  berlaku  penuh  hukum  Islam  sebab  ia  telah memeluk  agama  Islam.  Teori Receptio  In Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC. Maka  pada  tahun  1882  berdasarkan  keputusan  raja  Belanda  dibuat Staatblad 1882  No.  152 yang  menetapkan  peraturan  peradilan  agama  yang  diberi  nama  “ Piesteraden ”  untuk  daerah Jawa dan Madura. Dimana dalam peraturan tersebut berisi tujuh pasal.  Inilah awal kelahiran peradilan  agama  di  Indonesia.  Sedangkan  menurut  teori  eksistensi,  bahwa  hukum  Islam  itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum.
Salah  satu  fungsi  dari  peradilan  agama  di  Indonesia  adalah  pengembangan  hukum Islam  yang  terletak  pada  diri  para  hakim    sebagai  organ  vital  dari  peradilan  itu  sendiri. Kemampuan  dan  keberanian  hakim  untuk  berijtihad  dalam  menemukan  dan  menerapkan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan mendapatkan dasar pijakan yang sangat  kokoh,  baik  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maupun  dari  sifat hukum  Islam  sendiri  yang  memang  dinamis.  Hal  tersebut  memungkinkan  Peradilan  Agama dapat  mengembangkan  fungsinya  hingga  memperluas  cakupan  kekuasaan  absolutnya  dalam menyelesaikan  perkara-perkara  hukum  Islam  di  masa  mendatang  mengingat  kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Bustanul, (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, Cet. Ke-1; Jakarta: Gena Insani Press. Bisri,  Cik  Hasan, (1996). Peradilan  Agama di  Indonesia, Cet.  Ke-1; Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Daud Muhammad Ali, (2014). Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. ke-20; Jakarta: Raja Grafindo Persada. Fauzan, M. (2007). Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana. Harahap, M. Yahya, (1993). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang No.7 Tahun 1989, Jakarta: Pustaka Kartini.
Idris,  Irfan,  (2012). Prospek  Peradilan  Agama  Sebagai  Peradilan  Negara  dan  Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional , Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin University Press.
Lubis,  Sulaikin,  (2005). Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia, Cet.  Ke-1; Jakarta: Kencana.
Manan,  Abdul,  (2006). Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
S  Praja,  Juhaya,  (2000). Aspek  Sosiologi  dalam Pembaruan  Fiqh  di  Indonesia, dalam  Noor Ahmad, Epistemologi  Syara’:  Mencari  Format  Baru Fiqh  Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
SA, Ichtijanto, (1990). Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarta: Ind-Hill Co. Syaukani,  Imam,  (2006). Rekonstruksi  Epitemologi  Hukum  Islam  Indonesia  dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional . Thalib, Sayuti, (1985). Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Cipta..
UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) tentang Ketentuan Kokok Kekuasaan Kehakiman, UU  No.  35  Tahun  1999  pasal  25  sebagai  perubahan  atas  UU  No.  14  Tahun  1970  tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Zuhriah,  Erfaniah,  (2009). Peradilan  Agama  di  Indonesia  Seajarah  Pemikiran  dan  Realita edisi revisi, Cet. Ke-2; Malang: UIN Malang Press.