Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM TNI YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

## TENTANG PERADILAN MILITER
Riky Pribadi 1
Danny Rahadian Sumpono 2

## ABSTRAK
Pengguna  narkotika  di  zaman  sekarang  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh masyarakat  sipil  namun  juga  dilakukan  oleh  militer  yang  pada  hakikatnya bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Adapun tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  penegakan  hukum  pidana  militer terhadap  oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  memfasilitasi  pelaku  tindak pidana  Narkotika  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  apa  saja yang  menyebabkan  oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  sehingga  bisa memfasilitasi peredaran Narkotika serta untuk mengetahui dan memahami upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  ankum  (atasan  yang  berhak  menghukum)  terhadap oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana Narkotika. Dalam hal penulisan skripsi ini agar dapat mempermudah dalam proses penelitian,  penulis  menggunakan  beberapa  teori  seperti  Teori  Negara  Hukum, Teori Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  hukum  yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penyalahguna  narkotika  golongan  I oleh  Oknum  TNI  yang  memfasilitasi  pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di lingkungan militer masih belum efektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan masih terdapat beberapa kendala dalam mengatasi perkara. Faktor-faktor yang menyebabkan  Anggota  Militer  yang  memfasilitasi  bahkan  menggunakan Narkotika dapat kita lihat dari beberapa faktor ini, yang pertama Anggota Militer tersebut karena tingkat pemahamanya terhadap hukum dalam dirinya terbatas dan tingkat  kesadaran  terhadap  hukumnya  kurang  dan  yang  kedua  terjadinya  suatu pelanggaran dan kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, yang ketiga faktor  individu  yang  di  tekan  berbagai  tekanan  hidup,  faktor  sosial  (lingkungan sekitar),  serta  faktor  ketersediaan  Narkotika.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Ankum terhadap  anggota  militer  yang  memfasilitasi  tindak  pidana  narkotika  sesuai dengan  kewenanganya  selaku  Ankum  mempunyai  kewenangan  untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang  berada  di  bawah  wewenang  komandonya  apabila  Prajurit Tentara  Nasional Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.
1 Dosen Fakultas Hukum Universits Majalengka, email : rikypribadi87@unma.ac.id
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email : dannyrahadian26@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Oknum TNI , Narkotika.

## A. Latar Belakang Masalah
Tentara  Nasional  Indonesia  merupakan  suatu  sistem  pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara  Nasional  Indonesia  dapat  memberikan  pengayoman  terhadap masyarakat  dan  memberikan  contoh  untuk  tidak  menyalahgunakan narkotika,  dimata  hukum  semua  orang  sama  tidak  mengenal  pejabat  atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  KUHPM  yaitu  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Uraian  diatas  di  implementasikan  dalam  asas  hukum  acara  pidana yaitu, Semua orang diperlakukan sama di depan hukum ( equality before the law ).  Asas  ini  dianut  oleh  semua  negara  yang  berdasarkan  hukum ( rechtstaat ),  dan  asas  ini  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, yaitu  “Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda- bedakan orang”. 3
Dengan  demikian  penegakan  hukum  di  bidang  hukum  militer  harus semakin  dimaksimalkan.  Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  hukum militer  sebagai  subsistem  dari  sistem  pertahanan  keamanan  negara  perlu mengatur  secara  tegas  mengenai  operasionalisasi  dari  tatanan  kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan  bela  negara  mencakup  penyelenggaraan  seluruh  daya kemampuan  bangsa  dan  harus  disusun,  diarahkan  serta  dikerahkan  secara terpadu  dan  terkendali  baik  mengenai  tenaga  manusia,  fasilitas,  peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada  terciptanya  keserasian  antara  penyelenggaraan  kesejahteraan  dan penyelenggaraan  keamanan  dalam  rangka  mewujudkan  wawasan  nusantara serta  ketahanan  nasional,  guna  menjamin  eksistensi  kehidupan  berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya. 4
Seorang  militer  adalah  alat  pertahanan  negara,  dimana  militer  yang seharusnya  menjaga  ketentraman  dan  keamanan  negara  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia,  tidak  seharusnya  berbuat  suatu  tindakan  yang  bertentangan dengan  hukum  atau  melawan  hukum.  Kasus-kasus  yang  menimpa  pada seorang  militer  yang  melakukan  sebuah  tindak  pidana,  baik  secara  umum maupun  khusus  dibedakan  secara  khusus  di  lingkup  peradilannya.  Karena hukum  militer  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  daripada  hukum  khusus, maka  sistem  peradilannya  juga  secara  khusus.  Kasus-kasus  yang  menjerat seorang  militer  sebagai  subjek  hukum  pidana  tersebut  disidangkan  dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.
Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika ataupun yang mengedarkannya  akan  dijatuhi  sanksi  pidana  sesuai  dengan  yang  diatur
3 Amirroedin Sjarif, Disiplin Militer dan Pembinaannya , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.
4 Suhadi, Pembahasan  Perkembangan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tentang  Militer dan Bela  Negara , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal  6  KUHPM,  terhadap  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana selain  dijatuhi  pidana  pokok  juga  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan.  Jenis pidana  tambahan  tersebut  berupa  pemecatan  dari  dinas  militer,  penurunan pangkat  dan  pencabutan  hak-hak  tertentu.  Untuk  pidana  tambahan  yang berupa  pemecatan  dinas  dari militer  dan penurunan  pangkat tentunya  tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni  bersifat  kemiliteran  dan  sekaligus  merupakan  pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.
Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya yaitu ditemukannya  anggota  militer  yang  memfasilitasi  terjadinya  tindakan kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  JTJ  sebagai anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  berpangkat  SERMA.  Tututan  Oditur Militer  kepada  JTJ  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  setiap  penyalahgunaan  narkotika golongan  1.  Bahwa  JTJ  menjadi  prajurit  TNI  AU  sejak  tahun  1999,  pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan narkotika jenis golongan  1  tersebut  dari  temannya  yang  berinisal  AB  yang  pada  awalnya AB  hanya  memberi  secara  cuma-cuma  kepada  JTJ  untuk  menghisap  atau menggunakan  narkotika  jenis  golongan  1  tersebut,  bahwa  pada  tanggal  30 November  tahun  2016  sekira  pukul  22.00  WIB  JTJ  menelpon  temannya (pemakai)  dengan  tujuan  untuk  menawarkan  sabu-sabu  (narkotika  jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,- dengan jumlah sabu + 1/4 gr.
Dengan  demikian  siapapun  pelakunya  yang  melakukan  pelanggaran tindak  pidana  Narkotika  tetap  akan  mendapatkan  sanksi  hukum  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  sekalipun  hal  itu  dilakukan  oleh  Tentara Nasional  Indonesia  maupun  Polri.  Dewasa  ini  tidak  sedikit  para  penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba.
Narkotika  atau  nama  lazim  yang  sering  diketahui  oleh  masyarakat berupa  narkoba  tidak  selalu  diartikan  negatif,  didalam  ilmu  kedokteran Narkotika  dengan  dosis  yang  tepat  digunakan  sebagai  obat  bagi  pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif.  Sudarto  mengatakan  bahwa  kata Narkotika  berasal  dari  perkataan  Yunani  “ Narke ”,  yang  berarti  terbius sehingga tidak merasa apa-apa. 5
Sementara  menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah : “Zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan”. 6
Seperti  kasus  tersebut  diatas,  bahwa  masalah  peredaran  dan penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungan  militer  harus  mendapat penanganan  yang  serius,  karena  hal  ini  bisa  menyebabkan  rusaknya  moral prajurit  militer  dan  merusak  citra  kesatuan.  Oleh  karena  itu,  kewaspadaan
5 Mohammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia,  Jakarta, 2003, hlm. 17.
6 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
akan  peredaran  narkotika  harus  lebih  ditingkatkan  lagi,  sehingga penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  disusun  dalam  bentuk  Skripsi dengan  judul  “ IMPLEMENTASI  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA TERHADAP  OKNUM  TNI  YANG  MEMFASILITASI  PELAKU TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG  NOMOR  31  TAHUN  1997  TENTANG  PERADILAN MILITER.

## B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagaimana  prosedur  penegakan  hukum  pidana  militer  terhadap  oknum Tentara  Nasional  Indonesia  yang  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana Narkotika ?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  oknum  Tentara  Nasional Indonesia sehingga bisa memfasilitasi peredaran Narkotika ?
3. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  ankum  (atasan  yang  berhak menghukum)  terhadap  oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika ?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  hal  penelitian  ini  yaitu  untuk  menambah wawasan  pengetahuan  dan  pemahaman  penulis  akan  arti  pentingnya  ilmu hukum  dalam  teori  dan  praktik  menganalisis  masalah  hukum.  Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  prosedur  penegakan  hukum  pidana militer  terhadap  oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor-faktor  apa  saja  yang menyebabkan  oknum  Tentara  Nasional  Indonesia  sehingga  bisa memfasilitasi peredaran Narkotika.
3. Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh ankum  (atasan  yang  berhak  menghukum)  terhadap  oknum  Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.

## D. Kerangka Pemikiran
Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  berbunyi  :  “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Artinya  segala  tingkah  laku  warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan  lainnya  seperti  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.
Hal  ini  berlaku  umum  tanpa  terkecuali,  diantaranya  seperti  yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  : “Setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya”.
Agar  dapat  mempermudah  dalam  proses  penelitian,  penulis  mencoba menggunakan  beberapa  teori  seperti  Teori  Negara  Hukum,  Teori  Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.

## 1. Teori Negara Hukum
Teori  merupakan  pengetahuan  ilmiah  yang  mencakup  penjelasan mengenai  suatu  faktor  dari  sebuah  disiplin  ilmiah.  Dalam  dunia  ilmu,  teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum  serta  memahami  masalah  yang  dibicarakan  secara  lebih  baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. 7
Indonesia adalah negara  yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan atas  prinsip- prinsip  hukum  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dan  ini  artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum ( rechtsstaat ), bukan didasarkan atas kekuasaan ( machtsstaat ). 8
Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah  ( governed )  dan  memerintah  ( governor )  dijalankan  berdasarkan suatu  norma  objektif,  bukan  pada  suatu  kekuasaan  absolut  semata-mata. Norma  objektif  tersebut  harus  memenuhi  syarat  formal  dan  dapat dipertahankan oleh ide hukum.
Negara  hukum  mensyaratkan  bahwa  setiap  tindakan  dari  negara  haruslah bertujuan  untuk  menegakkan  kepastian  hukum,  dilakukan  secara  setara, menjadi  unsur  yang  mengesahkan  demokrasi,  dan  memenuhi  tuntutan  akal budi.  Alat-alat  negara  mempergunakan  kekuasaannya  hanya  sejauh berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  dalam hukum  itu.  Dalam  negara  hukum,  tujuan  suatu  perkara  adalah  agar  dijatuhi putusan  sesuai  dengan  kebenaran.  Tujuan  suatu  perkara  adalah  untuk memastikan  kebenaran,  maka  semua  pihak  berhak  atas  pembelaan  atau bantuan hukum. 9

## 2. Teori Keadilan
Definisi  keadilan  dapat  dipahami  sebagai  suatu  nilai  ( value )  yang digunakan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  seimbang  antar  manusia dengan  memberikan  apa  yang  menjadi  hak  seseorang  dengan  prosedur  dan bila  terdapat  pelanggaran  terkait  keadilan  maka  seseorang  perlu  diberikan hukuman.  Salah  satu  asas  dalam  hukum  yang  mencerminkan  keadilan  yaitu asas equality before the law yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. 10
7 Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Gramedia  Pustaka  Utama, hlm. 21.
8 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum , Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.
9 Https://id.wikipedia.org/wiki/ Negara_hukum di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.
10 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Keadilan  menurut  hukum  atau  yang  sering  dimaksud  dalam  keadilan hukum ( legal justice ) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan  pemberian  sanksi  atas  hasil  penerapan  undang-undang  yang dilanggar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  seseorang  telah  melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. 11
Hukum  diciptakan  agar  setiap  individu  anggota  masyarakat  dan penyelenggara  negara  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  diperlukan  untuk menjaga  tatanan  sosial  dan  mencapai  tujuan  kehidupan  bersama  atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran  itu  sendiri.  Hukum  mewujudkan  sebuah  nilai  karena  ia merupakan  sebuah  norma.  Hukum  mewujudkan  tatanan  nilai  sekaligus  nilai moral,  dan  itu  hanya  bermakna  bilamana  hukum  dipandang  sebagai  sebuah norma. 12

## 3. Teori Kedisiplinan
Disiplin  adalah  sistem  ajaran  mengenai  kenyataan  atau  gejala-gejala yang  dihadapi.  Dalam  hal  ini  hukum  dalam  arti  disiplin  melihat  hukum sebagai  gejala  dan  kenyataan  yang  ada  di  tengah  masyarakat.  Apabila pembicaraan  dibatasi  pada  disiplin  hukum,  maka  secara  umum  disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum.
a. Ilmu  hukum,  intinya  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  berusaha menelaah hukum.
b. Politik  hukum,  mencakup  kegiatan-kegiatan  mencari  dan  memilih  nilai- nilai  dan  menerapkan  nilai-nilai  tersebut  bagi  hukum  dalam  mencapai tujuannya.
c. Filsafat  hukum,  adalah  perenungan  dan  perumusan  nilai-nilai,  juga mencakup  penyesuaian  nilai-nilai,  misalnya  penyerasian  antara  ketertiban dengan  ketentraman,  antara  kebendaan  dengan  keakhlakan,  dan  antara kelanggengan dengan pembaharuan. 13
Sebagimana telah dikemukakan di atas, disiplin hukum merupakan sistem ajaran  yang  menyangkut  kenyataan  atau  gejala-gejala  hukum  yang  ada  dan hidup di tengah pergaulan masyarakat.
Kedisiplinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  mutlak  dalam  kehidupan manusia,  karena  seorang  manusia  tanpa  disiplin  yang  kuat  akan  merusak sendi-sendi  kehidupannya,  yang  akan  membahayakan  dirinya  dan  manusia lainnya, bahkan alam sekitarnya.
Disiplin  merupakan  tatanan  keteraturan  dalam  bersikap,  berpola  dan perilaku  yang  didasari  oleh  kesadaran  dan  keinsyafan  pribadi.  Disiplin  dari kata discere dapat  diartikan  sebagai  tingkah  laku  yang  bersesuaian  dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.
11 I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum , Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87.
12 Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni ,  Nusa  Media,  Penerjemah:  Raisul  Mutaqien, Bandung, 2014, hlm. 75.
13 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Dalam organisasi militer, permasalahan kedisiplinan merupakan hal pokok yang  sangat  mendasar,  sehingga  karenanya  pengaturan  tentang  disiplin dinormakan dalam bentuk undang-undang. Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga didalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer.
Disiplin  militer  mengatur  dan  mengarahkan  agar  seorang  Militer  selalu berada pada tatanan budaya hukum dan mekanisme perilaku yang berlaku di lingkungan  militer,  terutama  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  pada  satu  sisi,  dan  kepentingan  tugas-tugas  kemiliteran  pada  sisi lainnya.  Keseimbangan  ini  melahirkan  pemahaman  yang  bersifat  kultural, bahwa  mekanisme  kehidupan  dalam  kemiliteran  dijalankan  atas  keteraturan norma-norma  yang  telah  melembaga  sebagai  bentuk  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  supremasi  hukum.  Pada  akhirnya  kedisiplinan  ini diharapkan  mampu  untuk  menjauhkan  diri  dari  sikap  dan  perilaku  arogan serta rasa superior atas komponen bangsa lainnya. 14

## 4. Teori Hukum Pembangunan
Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  memakai kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup  masyarakat  serta  bangsa  Indonesia yang  meliputi  struktur,  kultur,  dan  substansi,  yang  sebagaimana  dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  dan  hukum  sebagai  suatu  sistem yang  sangat  diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  Negara  yang  sedang berkembang.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok- pokok pikiran sebagai berikut :
“Hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat  didasarkan  kepada anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam  usaha pembangunan  dan  pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau dipandang  (mutlak)  perlu.  Anggapan  lain  yang  terkandung  dalam  konsepsi hukum  sebagai  sarana  pembaharuan adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah atau  peraturan  hukum  memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. 15
Berpijak  pada  Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja bahwa  peranan  hukum  bisa  menjadi  alat  yang  bersifat  memaksa  untuk perubahan  yang  lebih  baik  di  masyarakat,  sehingga  siapapun  pelaku pelanggaran termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap peraturan yang  ada  bisa  secara  paksa  untuk  melakukan  perubahan  kearah  yang  lebih baik.

## E. Metode Penelitian
Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang  (secara  umum)  dikatakan  sebagai  alat  pencari  data  melalui  suatu proses  untuk  menambah  pengetahuan  pada  kerangka  pengetahuan
14 A.S.S. Tambunan, Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori , Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013, hlm. 55.
15 Yuoky  Surinda,  https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/ teori-hukum- pembangunan-mochtar-kusumaatmadja
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
seseorang,  dan  diharapkan  juga  terjadi  pada  orang  lain,  lewat  penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.
Untuk  dapat  mengetahui  dan  membahas  suatu  permasalahan  maka diperlukan  adanya  pendekatan  dengan  menggunakan  metode-metode tertentu  yang  bersifat  ilmiah.  Menurut  Soerjono  Soekanto  mengatakan bahwa :
“Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berdasarkan  kepada  analisis dan  juga  konstruksi  yang  dilakukan  secara  sistematis,  metodologis  serta konsisten  dengan  tujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  sebagai  salah satu  manifestasi  keinginan  manusia  guna  mengetahui  apa  yang  sedang terjadi dan dihadapinya”. 16
Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Dalam  penulisan  usulan  penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi penelitian  deskriptif  analisis  untuk  menuliskan  fakta  dan  memperoleh gambaran  berdasarkan  judul  dan  identifikasi  masalah,  yang  menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis. 17

## 2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu  rencana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 18 3. Tahap Penelitian
Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka
(literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.
a. Studi pustaka
Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang bersifat  teoritis,  dengan  mempelajari  sumber-sumber  bacaan  yang berisikan  berbagai  pengertian  dan  pendapat  para  ahli  yang  erat hubunganya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
b. Penelitian lapangan
Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini berupa data dari anggota militer.
4. Teknik Pengumpulan Data
16 Ahmad,  https://www.yuksinau.id/ 22_pengertian_penelitian_sosial_menurut_ahli /#Soerjono Soekanto
17 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 57.
18 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan dan observasi langsung.
a. Studi  kepustakaan  :  Teknik  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  yang bersifat  teoritis,  dengan  cara  inventarisasi  data  melalui  tahap mengumpulkan,  mengolah,  dan  memilih  data.  Teknik  ini  juga  digunakan untuk  memberi  arahan  dengan  mempelajari  masalah  yang  diteliti  dari buku-buku,  majalah,  dan  koran  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah yang diteliti.
b. Observasi langsung : Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan  mengolah  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dengan  melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang di teliti.
5. Alat Pengumpulan Data : Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah  observasi  dan  wawancara,  yaitu  melakukan  penelitian  di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan juga melakukan tanya jawab untuk mendapatkan  data  secara  langsung  dari  responden  yang  terkait  dengan masalah.
6. Analisis  Data  :  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  implementasi penegakan  hukum  pidana  militer  menurut  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  terhadap  oknum  Tentara  Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.
7. Lokasi Penelitian
Dalam  penyusunan  Usulan  Penelitian  ini  berlokasi  di  tempat  yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :
a. Perpustakaan Universitas Majalengka
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
d. Pengadilan  Militer  II-09  Bandung,  Jl.  Soekarno  Hatta  No.  745, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265
F. Pembahasan  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Oknum  TNI  yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
1. Prosedur  Penegakan  Hukum  Pidana  Militer  Terhadap  Oknum  TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Mengenai  prosedur  dalam  penyelesaian  perkara  militer  sendiri memiliki  tahapan  yang  sama  dengan  perkara  umum,  tahapan  tersebut meliputi,  tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  depan  pengadilan, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Namun dilingkup peradilan militer, dalam  setiap  tahap  tersebut  memiliki  ciri  khas  yang  menandakan  kekhasan dari  peradilan  militer  itu  sendiri.  Misalnya  dalam  proses  penyidikan,  tidak hanya  dilakukan  oleh  Polisi  Militer  akan  tetapi  penyidikan  dapat  juga dilakukan oleh Oditur, Ankum (atasan yang berhak menghukum). Dan dapat pula  dilakukan  oleh  kepolisian  atau  pegawai  negeri  sipil  yang  diberikan kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Kolonel CHK (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung mengungkapkan mengenai keadaan penegak hukum dalam lingkup militer saat ini : “Penegakan hukum saat ini sudah mengikuti perkembangan yang  sesuai  tuntutan  masyarakat.  Dalam  hal  lain  juga  disebabkan  karena
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
peradilan  militer  berada  dibawah  naungan  Mahkamah  Agung  dan  adanya dukungan  penuh  mengenai  penegakan  hukum  dilingkup  militer  sendiri termasuk diantaranya penegakan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana narkotika”. Akan tetapi dalam kenyataannya masih belum efektif dan terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  militer tersebut.
Dalam tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, karena di dalam peradilan militer berlaku beberapa  jenis  peradilan  yang  telah  ditentukan  perannya  masing-masing. Kepala  Pengadilan  Militer  sebagai  penentu  dalam  pemeriksaan,  apakah  ini termasuk  wewenang  Pengadilan  Militer  ataukah  Pengadilan  Tinggi  Militer. Kewenangan  Pengadilan  Militer  untuk  mengadili  ada  pada  anggota  militer yang  berpangkat  Kapten  kebawah,  sedangkan  Pengadilan  Militer  Tinggi mengadili  tingkat  pertama  terdakwa  yang  berpangkat  Mayor  keatas  dan mengadili  tingkat  kedua  perkara  banding  dari  pengadilan  militer.  Pada tahapan  pemeriksaan  persidangan,  Kolonel  CHK  (K)  Nanik  Suwarni,  S.H., M.H.  selaku  Hakim  Pengadilan  Militer  II-09  Bandung  mengungkapkan bahwa  :  “Pada  tahapan  pemeriksaan  didepan  pengadilan  dengan  perkara narkotika memakai acara pemeriksaan biasa namun dilaksanakan secara cepat dan secara keseluruhan hampir sama dengan proses-proses pemeriksaan yang lain  dalam  Pengadilan  Militer.  Selain  dari  pada  itu  terhadap  pemeriksaan dilakukan  suatu  penilaian  terhadap  fakta-fakta  yang  terungkap  didalam persidangan”.  Keterlibatan  upaya  memfasilitasi  peredaran  narkotika sebagaimana  terungkap  dalam  kasus  No.  064-K/PM.II-09/AU/III/2-17  pada Peradilan  Militer  Bandung,  dilakukan  oleh  oknum  TNI  yang  memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. Tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  golongan  1. Bahwa  JTJ  menjadi  prajurit  TNI  AU  sejak  tahun  1999,  pada  awalnya  JTJ selaku  terdakwa  dalam  kasus  ini  mendapatkan  narkotika  jenis  golongan  1 tersebut  dari  temannya  yang  berinisal  AB  yang  pada  awalnya  AB  hanya memberi secara cuma-cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan narkotika jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada tanggal 30 November tahun 2016  sekira  pukul  22.00  WIB  JTJ  menelpon  temannya  (pemakai)  dengan tujuan  untuk  menawarkan  sabu-sabu  (narkotika  jenis  golongan  1)  dengan harga Rp.450.000,- dengan jumlah sabu + 1/4 gr. Perkara tersebut diatas telah memenuhi  unsur  Pasal  18  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  menyatakan,  bahwa  :  “Permufakatan  Jahat  adalah  perbuatan  dua orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan, melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan, memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak  pidana Narkotika.” 19
Adapun proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana  tidak  murni  dilaksanakan  pada  peradilan  militer  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer, memperkuat  keberadaan  Peradilan  Militer  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  8  Ayat  1  dan  2  yang  menyatakan  :  “  (1)  Pengadilan  dalam
19 Http://repository.unpas.ac.id/50108/1/8.%20BAB%20I%20ANTO.pdf
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
lingkungan  peradilan  militer  merupakan  badan  pelaksana  kekuasaan kehakiman  di  lingkungan  Angkatan  Bersenjata.  (2)  Pelaksanaan  kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung  sebagai  Pengadilan  Negara  Tertinggi”.  Dalam  hal  terjadinya  tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan  penyidikan  sesuai  dengan  tatacara  dan  prosedur  yang  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer.  Pasal  69  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Penyidik adalah : 20
1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum).
2. Polisi Militer (POM).
3. Jaksa-Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer). Dengan  demikian  Polisi  Militer  adalah  salah  satu upholder  of  Law didalam  lingkungan  militer.  Sesuai  fungsi  Polisi  Militer  yang  merupakan fungsi  teknis,  secara  langsung  turut  menentukan  keberhasilan  dalam pembinaan  TNI  maupun  penyelenggaraan  operasi  Hankam.  Selain  itu  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum,  disiplin  dan  tata  tertib  yang  merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan  dan  pengabdiannya  maka  diperlukan  pengawasan  secara  ketat  dan berlanjut.
Tabel I. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni
20 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## 2. Faktor  Yang  Menyebabkan  Oknum  TNI  Memfasilitasi  Peredaran Narkotika
Tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  memberikan  sanksi  pidana  cukup  berat,  di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi  dalam  kenyataanya  tindak  pidana  Narkotika  di  dalam  masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan  anak- anak,  remaja,  dan  generasi  muda  pada  umumnya  bahkan  sampai  kepada anggota militer.
Faktanya  bahwa  banyak  orang  pada  zaman  sekarang  sudah  banyak terlibat kasus narkotika bahkan bukan masyarakat umum saja bahkan sampai kepada  anggota  militer  pernah  terlibat  kasus  tersebut.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan oknum TNI memfasilitasi peredaran narkotika : 21
1. Faktor  pribadi,  yaitu  mental  yang  lemah  yang  menyebabkan  goyah  dan mudah  terpengaruh  ajakan  keburukan.  Mental  yang  sepertinya  selalu merasa  sendiri  dan  tersingkirkan,  tidak  memiliki  tanggungjawab,  kurang mampu bergaul dengan baik.
2. Faktor  keluarga,  yaitu  kurangnya  keharmonisan  dalam  keluarga,  jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk  diselesaikan  sehingga  menimbulkan  depresi,  hal  ini  dapat  memicu seseorang  untuk  menggunakan  narkoba  agar  dapat  merasakan  suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.
3. Faktor  ekonomi  merupakan  akar  dari  permasalahan  dari  setiap  tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  mereka,  termasuk  oknum  TNI sekalipun.  Tingginya  kebutuhan  hidup  memaksa  oknum  TNI  untuk mencari  pendapatan  tambahan  melalui  berbagai  cara  termasuk menyalahgunakan  kewenangan  mereka  untuk  hal-hal  yang  seharusnya mereka  berantas  seperti,  menerima  suap,  melindungi  pengedar  narkoba bahkan  ikut  menggunakan  dan  mengedarkan  narkoba.  Hal  ini  semata mereka  lakukan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  dan keluarga mereka.
Tidak  adanya  suatu  pendirian  yang  tetap  dalam  suatu  kepribadian akan  menyebabkan  seseorang  mudah  terpengaruh  oleh  hal-hal  negatif khususnya penyalahgunaan narkotika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya  tidak  dapat  membedakan  hal-hal  yang  positif  dan  negatif.  Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya  terjadi pada orang-orang  yang  kurang  kreatif,  pemalas,  senang  ikut-ikutan,  senang  iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang- orang  semacam  ini  tidak  dapat  memanfaatkan  waktu  yang  luang  dengan kegiatan positif.
Selain  itu  banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  mulai menyalahgunakan  narkotika,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan ketergantungan.  Pada  umumnya  secara  keseluruhan  faktor-faktor  yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan
21 Ni Made Desy Dwi H, https://core.ac.uk/download/pdf/77630645.pdf
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
atas  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor yang  berasal  dari  dalam  diri  sendiri,  sedangkan  faktor  eksternal  merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.
1. Faktor Internal
Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku yang  berupa :
a. Faktor Usia Kebanyakan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika dimulai  atau  terdapat  pada  masa  remaja,  sebab  masa  remaja  yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat  merupakan  individu  yang  rentan  untuk  menyalahgunakan narkotika  maupun  psikotropika  tersebut.  Akan  tetapi  dalam  lingkup militer  kebanyakan  penyalahgunaan  narkotika  dilakukan  oleh  oknum TNI  yang  sebentar  lagi  pensiun,  dikarenakan  pada  masa  tersebut digunakan oleh para oknum TNI untuk menambah penghasilan.
b. Faktor Pendidikan
Banyak  oknum  TNI  yang  terlibat  dalam  kasus  narkotika  ini
hanya  lulusan  SMA  sederajat.  Sehingga  pemahaman  mereka  tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan  masyarakat.  Pendidikan  yang  rendah  mengakibatkan  daya tangkap  menjadi  kurang  dan  pada  akhirnya  pelaku  memiliki pengetahuan yang terbatas pula.
c. Faktor Psikologis
Secara  individu  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi seseorang  dapat  menyalahgunakan  narkotika  dan  psikotropika.  Alasan ini  merupakan  alasan  yang  bersumber  dari  diri  sendiri  atau  pemakai narkotika dan pasikotropika tersebut yakni sebagai berikut : 1) Rasa kecewa, frustasi, kesal Perasaan  kesal,  kecewa,  atau  frustasi  biasanya  terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri.  Penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  pada  kelompok  ini bertujuan  untuk  sesaat  melupakan  kekecewaan,  kekesalan  dan frustasi.  Kondisi  masyarakat  yang  carut  marut  telah  banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustasi. Narkotika dan psikotropika  dapat  melupakannya  sesaat,  tetapi  tidak  untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya. 2) Ingin bebas dari rasa sakit atau pusing Penderita  penyakit  berat  yang  kronis  dan  tidak  kunjung sembuh,  misalnya  kanker  hati,  luka  bakar,  luka  tusuk,  wasir, kanker paru-paru, migren, encok, pengapuran, dan lain-lain, selalu merasakan  sakit  yang  luar  biasa  karena  penyakitnya.  Rasa  sakit tersebut sering kali tidak dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa  sakit  biasa  (analgetik)  sehingga  penderitanya  mencoba narkotika atau psikotropika. Narkotika maupun psikotropika dapat menghilangkan  rasa  sakit  tersebut,  tetapi  tidak  menyembuhkan penyakitnya.  Celakanya,  pemakai  yang  bersangkutan  malah mendapat  masalah  baru  yaitu  ketergantungan  dengan  segala komplikasinya yang justru menjadi lebih berbahaya.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menyebabkan  terjadinya  Tindak  Pidana Narkotika terdiri dari :
a. Faktor Keluarga
Faktor  keluarga  merupakan  hal  yang  penting  pada  terjadinya penggunaan  awal  obat-obatan  terlarang.  Keluarga  mempunyai  peranan penting  dalam  perkembangan  awal  serta  melindungi  dari  awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi,  hal  ini  dapat  memicu  seseorang  untuk  menggunakan  narkoba agar  dapat  merasakan  suatu  ketenangan  dan  jauh  dari  masalah  yang dialami.
b. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  merupakan  akar  dari  permasalahan  dari  setiap
tindak  kejahatan.  Seseorang  akan  melakukan  hal-hal  yang  melanggar hukum  jika  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  mereka,  termasuk oknum  TNI  sekalipun.  Tingginya  kebutuhan  hidup  memaksa  oknum TNI  untuk  mencari  pendapatan  tambahan  melalui  berbagai  cara termasuk  menyalahgunakan  kewenangan  mereka  untuk  hal-hal  yang seharusnya  mereka  berantas  seperti,  menerima  suap,  melindungi pengedar  narkoba  bahkan  ikut  menggunakan  dan  mengedarkan narkoba.  Hal  ini  semata  mereka  lakukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

## 3. Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Ankum  Dalam  Mengatasi  Oknum  TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  militer  terbagi  atas  beberapa tahapan  yang  meliputi  tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di Pengadilan  Militer  dan  berakhir  dengan  proses  eksekusi.  Adanya  tahapan- tahapan  tersebut  terkait  pula  dengan  pembagian  tugas  dan  fungsi  dari berbagai  institusi  dan  satuan  penegak  hukum  di  lingkungan  TNI  yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :
1. Komandan satuan selaku Ankum dan atau Papera.
2. Polisi Militer sebagai Penyidik.
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim  Militer  di  Pengadilan  Militer  yang  mengadili  memeriksa  dan memutus  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  Prajurit  TNI  atau  yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-Undang.
Ditinjau  dari  perannya  dalam  fungsi  penegakan  hukum  militer,
menurut  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  1997  tentang  Hukum  Disiplin Prajurit Pasal 1 Ayat 9 mengatakan “Atasan  yang  Berhak Menghukum  yang selanjutnya  disingkat  Ankum  adalah  atasan  yang  oleh  atau  atas  dasar Undang-Undang  ini  diberi  kewenangan  menjatuhkan  hukuman  disiplin kepada  setiap  prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  yang  berada di bawah wewenang komandonya”.
Dalam  hal  bentuk  pelanggaran  hukum  tersebut  merupakan  Tindak Pidana,  maka  Komandan-Komandan  tertentu  yang  berkedudukan  setingkat Komandan  Korem  dapat  bertindak  sebagai  Perwira  Penyerah  Perkara  atau
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Papera  yang  oleh  Undang-Undang  diberi  kewenangan  menyerahkan  perkara setelah  mempertimbangkan  saran  pendapat  Oditur  Militer.  Saran  pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.
Hak  komando  dari  pada  komandan  diperolehnya  dari  delegasi  yang berasal  dari  pucuk  pimpinan  Angkatan  Bersenjata,  sedangkan  hak  untuk menghukum  anak  buahnya  diatur  dalam  Hukum  Disiplin  Militer  Bab  VII Ankum  dan  kewenangannya.  Komandan  harus  dapat  mengarahkan, mengkoordinir,  dan  mengendalikan  tugasnya  dengan  sempurna,  karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan  akan  kacau,  karena  berarti  salah  satu  wewenang  itu  berada  dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan.  Oleh  karena  itu  wewenang  itu  tidak  boleh  lepas  dari  wewenang seorang  komandan,  agar  dapat  memelihara  disiplin  pasukannya  dan  untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

## G. Kesimpulan
1. Mengenai  prosedur  dalam  penyelesaian  perkara  militer,  yang  pertama ketika  terjadi  pelanggaran  langsung  dilaporkan  kepada  Ankum  (atasan yang  berhak  menghukum),  lalu  Ankum  menyerahkan  ke  POM,  hasil penyidikan  oleh  POM  diserahkan  ke  Oditur  Militer,  kemudian  surat pendapat  Odmil  di  sarankan  kepada  Papera  (perwira  penyerah  perkara) untuk  didisiplinkan,  Papera  membuat  Skep  tentang  penyelesaian  hukum disiplin  dan  kemudian  diserahkan  kepada  Ankum  untuk  gelar  siding disiplin.
2. Faktor yang menyebabkan oknum TNI memfasilitasi peredaran Narkotika, yaitu :
a. Faktor  pribadi,  yaitu  mental  yang  lemah  yang  menyebabkan  goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan.
b. Faktor  keluarga,  yaitu  kurangnya  keharmonisan  dalam  keluarga,  jika terjadi  suatu  konflik  dalam  keluarga  dimana  masalah  tersebut  terlalu sulit  untuk  diselesaikan  sehingga  menimbulkan  depresi,  hal  ini  dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.
c. Faktor  ekonomi,  tingginya  kebutuhan  hidup  memaksa  oknum  TNI untuk  mencari  pendapatan  tambahan  melalui  berbagai  cara  termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas.
3. Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  1997  tentang  Hukum Disiplin  Prajurit  Pasal  1  Ayat  9  mengatakan  “Atasan  yang  Berhak
Menghukum  yang  selanjutnya  disingkat  Ankum  adalah  atasan  yang  oleh atau  atas  dasar  Undang-Undang  ini  diberi  kewenangan  menjatuhkan hukuman  disiplin  kepada  setiap  prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya”.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## H. Saran
1. Pertama, sebaiknya para penegak hukum dilingkup militer kususnya Polisi Militer  melakukan  Penyuluhan  hukum  di  satuan  agar  dapat  memberikan pemahaman  kepada  anggota  militer  tentang  bagaimana  hukum  yang berlaku  dalam  lingkup  militer.  Kedua,  memberikan  kewenangan  yang lebih  kepada  Polisi  Militer  dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan sehingga  dapat  melakukan  penegakan  hukum  secara  cepat  dan  efektif. Ketiga, perlunya wadah dalam lingkup militer untuk menampung laporan- laporan  dari  masyarakat  terhadap  perilaku  anggota  militer  agar  dapat melakukan penegakan hukum secara cepat.
2. Pemberlakuan  hukuman  berupa  eksekusi  mati  bagi  gembong-gembong narkoba, serta beragam tindakan tegas seperti instruksi tembak mati bandar narkoba  yang  melakukan  perlawanan  saat  akan  ditangkap,  kian menegaskan urgensi efek narkoba.
3. Komandan/atasan  yang  berhak  menghukum  (Ankum)  harus  dapat mengarahkan,  mengkoordinir,  dan  mengendalikan  tugasnya  dengan sempurna  agar  dapat  memelihara  disiplin  pasukannya  dan  untuk  dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Buku
A.S.S. Tambunan, Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori , Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013.
, Hukum  Militer  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  Pusat  Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2005.
Abdul  Mukthie  Fadjar, Sejarah,  Elemen  dan  Tipe  Negara  Hukum ,  Setara Press, Malang, 2016.
Amirroedin  sjarif, Disiplin  Militer  dan  Pembinaannya ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1982.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Asmah, Pengantar  Hukum  Indonesia,  suatu  pemahaman  awal  mengenai hukum , UII Press, Yogyakarta, 2018.
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  Nuansa  dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Chairudin  dan  Dkk ,  Starategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. Dini Dewi Haniarti , Sistem Peradilan Militer di Indonesia , Bandung, 2017. E.  Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara ,  Ichtiar  Baru,  Jakarta, 1985.
Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2007. Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni ,  Nusa  Media,  Penerjemah:  Raisul Muttaqien, Bandung, 2014.
, General  Theory  of  Law  and  State ,  Penerjemah:  Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
HM  Rasyid  Ariman,  Fahmi  Raghib, Hukum  Pidana ,  Malang  :  Setara  Press, 2015.
I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum , Setara Press, Malang, 2013. John  Rawls, A  Theory  of  Justice,  London :  Oxford  University  press, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Julie Andrews, Discipline , dalam Shelia Ellison and Barbara An Barnet Ph.D, 365  Ways  to  help  your  Children  Grow,  Sourcebook,  Naperville, Illinois, 1996.
Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Gramedia  Pustaka Utama.
L.  J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedua  Puluh  Enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan  Buku  Kedua ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Pidana  Militer  di  Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung, 2006.
, Peradilan  Militer  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2004.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional , Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bina Cipta, Bandung, 1975. Mohammad  Taufik  Makarao, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2003.
Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum , Setara Press, Malang, 2014.
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Oemar  Seno  Adji, Prasarana  Dalam  Indonesia  Negara  Hukum ,  Simposium UI Jakarta, 1966.
Pan  Mohamad  Faiz, Teori  Keadilan  John  Rawls ,  dalam Jurnal  Konstitusi , Volume 6 Nomor 1, 2009.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Santoso  Sastropoetra, Partisipasi,  Komunikasi,  Persuasi  dan  Disiplin  dalam Pembangunan Nasional , Penerbit: Alumni, Bandung.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soegeng  Prijodarminto, Disiplin  Kiat  Menuju  Sukses ,  Pradanya  Paramita, Jakarta, 1994.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , UI Pres, Jakarta, 1983.
Suhadi, Pembahasan  Perkembangan  Pembangunan  Hukum  Nasional Tentang Militer dan Bela Negara , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996.
Suhrawardi  K.  Lunis, Etika  Profesi  Hukum ,  Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2000.
Teguh  Prasetyo, Rule  Of  Law  Dalam  Dimensi  Negara  Hukum  Indonesia , dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010.

## B. Sumber Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

## C. Sumber Lain
Ahmad, 22  Pengertian  Penelitian  Sosial  Menurut  Ahli ,  https:// www.yuksinau.id/ 22-pengertian-penelitian-sosial-menurut- ahli /#Soerjono_Soekanto di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/ Negara_hukum di  akses  pada  tanggal  31 Oktober 2019.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Junaidi Maulana, http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/ budaya- hukum-dan-penegakan-hukum 23.html  di  akses  pada  tanggal  25
November 2019.
Nur Fatin, http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/ pengertian- pengadilan-militer .html di akses pada tanggal 25 November 2019. Yuoki  Surinda, Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja , https://yuoky surinda.wordpress.com/2016/02/27/ teori-hukum- pembangunan-mochtar-kusumaatmadja /  di  akses  pada  tanggal  31
Oktober 2019.