## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

## PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA UNI SOVIET ATAS PENEMBAKAN PESAWAT KOREA AIR LINES DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL
Sri Bayu Ciptantri, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
E-mail: sribayuciptantri3@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kasus terjadinya penembakan pesawat udara Korea Air Lines nomor penerbangan 007 dan mengkaji penerapan bagaimana tanggung jawab dalam hukum udara internasional terkait penembakan pesawat Korea Air Lines tersebut. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  prosedur  pengumpulan  bahan  yang  sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Bahan yang  diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  bahan  hukum  sekunder yang  terutama  berasal  dari  sumber  kepustakaan  serta  ditambah  dari  berbagai  sumber  lain. Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan,  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  histori  / sejarah,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hukum udara  internasional,  hak  lintas  damai  bagi  pesawat  asing  tidak  berlaku  di  dalam  kedaulatan ruang  udara.  Dan  atas  penembakan  pesawat  Korea Air  Lines yang  dilakukan  oleh  Uni  Soviet, Uni  Soviet  yang  kemudian  menjadi  Negara  Federasi  Rusia  telah  bertanggung  jawab memberikan kotak hitam, melakukan investigasi, dan meminta maaf kepada Korea Selatan.
Kata-kata kunci: Pesawat Udara, Penembakan, Pertanggungjawaban.

## Abstract
This  study  intended  to  analyze  the  case  of  an  air  strike  to  Korea  Air  Lines  number  007,  and, examine the application of responsibility in international air law related to the air strike of Korea Air Lines. This study is normative law research with a method of collecting material, whose the main  source  is  a  material  containing  normative  law.  Obtained  and  processed  material  in normative  law  research  is  a  secondary  legal  material  that's  derived  from  literary  sources  and added from various sources.In relation to the research, which is normative law research, using the approach of legislation, approach of concept, approach of history, and approach of a case. The  results  are,  under  international  air  law  right  of  peaceful  passage  for  foreign  aircraft  not applicable.  And  then,  during  an  air  strike  of  Korea  Air  Lines  by  the  Soviet  Union  which  has become the Russian Federation, has been responsible for providing black boxes investigations, and apologies to South Korea.
Keyword : Aircraft , Air Strike, Responsibility.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

## PENDAHULUAN
Hubungan internasional berkaitan erat dengan upaya membangun  kerangka  hubungan yang  kondusif  terhadap  stabilitas dan tertib di dalam suatu masyarakat agar  memiliki  kesempatan  untuk mengembangkan  kemerdekaannya dan untuk memperjuangkan kepentingan kepentingannya. Tatanan  dinamika  dan  mekanisme hubungan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum  internasional  tidak  terlepas dari  suatu  benturan-benturan  atau gesekan-gesekan  yang  terkadang melahirkan suatu sengketa internasional (Sitepu, 2011: 327). Kedaulatan  suatu  negara  di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Sifat  kedaulatan  yang  utuh  dan penuh  dari  negara  di  ruang  udara nasionalnya
tersebut berbeda dengan  sifat  kedaulatan  negara  di laut  wilayahnya.  Karena  sifatnya yang  demikian  maka  di ruang  udara nasional  tidak  dikenal  hak  lintas demi  pihak  asing  seperti  terdapat  di laut  territorial  suatu  negara.  Sifat tertutup  ruang  udara  nasional  dapat dipahami  mengingat  udara  sebagai media  gerak  amatlah  rawan  ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan negara.
Pelanggaran  wilayah  udara dapat  terjadi  pada  suatu  keadaan dimana  pesawat  terbang  suatu negara  sipil  atau  militer  memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang memasukinya.  Hal  ini  berarti  pada dasarnya wilayah udara suatu negara  tertutup  bagi  negara  lain. Penggunaan dan kontrol atas wilayah  udaranya  tersebut  hanya menjadi  hak  yang  utuh  dan  penuh dari negara  (May, 2002: 32).
Hukum  internasional  tidak luput  dari  pelanggaran-pelanggaran ataupun pembangkangan dari negara-negara tertentu. Pelanggaran-pelanggaran sering terjadi dalam masalah-masalah politik dan keamanan yang dianggap vital bagi negara yang bersangkutan. Tetapi  tiap  kali  terjadi  pelanggaran, negara  pelanggar  selalu  berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak  bertentangan  dengan  hukum internasional  dan  bahkan  sejalan dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang berlaku (Mauna, 2003: 3).
Masyarakat internasional kadang-kadang menggunakan istilah hukum  udara (air  law) atau  hukum penerbangan (aviation  law) atau hukum navigasi udara (air navigation law) atau  hukum  transportasi  udara (air  transportation  law) atau  hukum penerbangan ( aerial law ) atau hukum  aeronautika (aeronautical
law) atau  udara-aeronautika (air- aeronautical  law) saling  bergantian tanpa dibedakan satu terhadap yang lain. Istilah-istilah aviation law, navigation  law,  air  transportation law,  aerial  law,  aeronautical  law, atau  air. Nicolas  Matteesco  Matte menggunakan  istilah Air-Aeronutical Law ,  sedangkan  dalam praktik pada umumnya  menggunakan  istilah air law ,  tetapi  dalam  hal-hal  tertentu menggunaka aviation law . Pengertian air  law lebih  luas  sebab meliputi  berbagai  aspek  hukum konstitusi, administrasi, perdata, dagang,  komersial,  pidana,  publik, pengangkutan, manajemen, dan lain-lain.  Verschoor memberi definisi hukum  udara (air  law) sebagai hukum  dan  regulasi  yang  mengatur penggunaan  ruang  udara  yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan  umum,  dan  bangsa- bangsa di dunia (Martono, 2017: 1).
Salah satu kasus yang terjadi dengan  ketentuan  hukum  udara,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
bahwa  pada  tanggal  1  September
1983,  sebuah  pesawat  Boeing  747 Korea Air  Lines berangkat  dari  New York menuju Seoul dengan penumpang dan awak sejumlah 269 orang. Salah satuny  a adalah anggota  Kongres  Amerika  Serikat. Saat  mendekat  wilayah  Uni  Soviet dan menghubungi Air Traffict Control Alaska, pilot sengaja keluar dari jalur sebenarnya. Seharusnya pesawat ini melewati  jalur  samudera  pasifik  dan Jepang. Alasan para pilot memotong jalur  adalah  untuk  pengiritan  bahan bakar  yang  saat  itu  KAL  sedang dirundung masalah keuangan. Radar  Uni  Soviet  menunjukkan bahwa  KAL  adalah  pesawat  mata- mata.  Mengetahui  adanya  pesawat yang  diduga  penyusup,  Uni  Soviet mengirimkan  pesawat  Sukhoi  dan menembakkan rudal dan tepat mengenai  KAL.  Menurut  Uni  Soviet, penembakan dilakukan dengan alasan (Delfiyanti, 2012: 18) :
a)  Pesawat  tersebut  berada  di daerah  utara  terlarang  Uni Soviet sejauh 500 km.
b)  Pesawat  KAL-007  diduga sebagai  pesawat  mata-mata Amerika Serikat.
Berdasarkan  uraian  diatas, maka permasalahan yang dikemukakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelanggaran ruang udara  oleh  pesawat  asing  menurut hukum  udara  internasional?  (2) Bagaimana pertanggungjawaban Negara Uni Soviet atas penembakan pesawat Korea Air Lines ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitan yang digunakan  penulis  dalam  penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji  objek  berupa  peraturan
perundang-undangan  atau  norma hukum yang berlaku atau diterapkan pada  suatu  permasalahan  hukum tertentu (Dianta, 2016: 12).
Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang- undangan ( statue approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach ), pendekatan sejarah (history approach). Pendekatan undang- undang  dilakukan  untuk  meneliti aturan-aturan terkait pertanggungjawaban  negara  atas penembakan  pesawat  Korea Air
Lines oleh  Uni  Soviet.  Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana kasus penembakan pesawat  Korea Air  Lines oleh  Uni Soviet. Pendekatan sejarah dilakukan  untuk  memahami  filosofi dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi  aturan  hukum  tersebut, dilakukan  dengan  menelaah  latar belakang dan perkembangan
pengaturan  mengenai  isu  hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelanggaran  Ruang  Udara  Oleh Pesawat  Asing  Menurut  Hukum Udara Internasional
Kedaulatan  negara  menurut pandangan tradisional tidak terbatas pada  kekuasaan  untuk  menguasai suatu  wilayah  tertentu  dari  invasi luar,  tetapi  lebih  jauh  kedaulatan  ini mengarahkan  hak  negara  untuk secara  bebas  menentukan  status politik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya dalam wilayah tersebut tanpa campur  tangan  negara  lain  (Dewi, 2013:9-10).  Konvensi  Paris  1919 diganti oleh konvensi Chicago tahun 1944  ( Covention  on  International Civil  Aviation )  yang  diterima  secara universal.Dalam pasal 1 konvensi ini ditegaskan  kembali  bahwa  setiap negara  memiliki  jurisdiksi  eksklusif dan  wewenang  untuk  mengontrol ruang  udara  di  atas  wilayahnya.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Kapal-kapal negara lain, baik pesawat  sipil  ataupun  militer  tak punya  hak  untuk  memasuki  ruang udara  atau  mendarat  di  wilayahnya tanpa  persetujuannya  (Adolf,  1996: 143-145). Menurut hukum internasional,  wilayah  suatu  negara terbagi  menjadi  3,  yaitu  wilayah darat, wilayah laut dan atau perairan dan wilayah udara (Simon, 2016:35). Pasal  (1)  Konvensi  Paris  1919  yang dikuatkan  oleh  Konvensi  Chicago 1944  menegaskan  bahwa  negara mempunyai  kedaulatan  yang  penuh dan  ekslusif  atas  ruang  udaranya. Negara  memiliki  yurisdiksi  ekslusif dan  kewenangan  yang  penuh  untuk mengontrol  ruang  udara  di  atas wilayahnya.  Kata-kata  penuh  dan ekslusif menunjukkan betapa besarnya  kedaulatan  yang  dimiliki suatu  negara  atas  ruang  udaranya. Pelanggaran atas ruang udara suatu negara tersebut dalam kondisi hubungan baik kedua negara
sedang tidak baik menimbulkan hak- hak  yang  sangat  tidak  diinginkan yaitu  dieksekusinya  pesawat  yang melakukan  pelanggaran  tersebut (Sefriani, 2016:192).
Dapat  ditemukan  berbagai konvensi  yang  memuat  mengenai pengaturan  wilayah  suatu  negara, seperti Konvensi Paris 1919, Konvensi  Chicago  1944,  Konvensi Montevideo 1933, Piagam PBB atau UN Charter , Konvensi Havana 1928,
Konvensi  Jenewa  1958,  Konvensi PBB  1982  atau  dikenal  sebagai UNCLOS  dan  Konvensi  Wina  1961. Menurut hukum internasional, wilayah suatu negara terbagi menjadi  3,  yaitu  wilayah  darat, wilayah  laut  dan  atau  perairan  dan wilayah  udara  (Simon,  2016:35). Ada  dua  batas  wilayah  udara  yang dikenal menurut hukum internasional,  batas  wilayah  udara secara horizontal dan secara vertikal. Batas  wilayah  udara  secara horizontal  mengacu  pada  Pasal  2 Konvensi Chicago 1944 lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan  Konvensi  Chicago  1944 yang  dimaksudkan  wilayah  adalah batas  wilayah  negara,  walaupun tidak secara tegas disebutkan,
semua  negara  mengakui  bahwa tidak  ada  negara  mana  pun  yang berdaulat  di  laut  lepas  atau high seas, demikian  dapat  meminjam penafsiran  Mahkamah  Internasional atau Permanent Court of International  Justice dalam  kasus sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut  ditafsirkan  “ The Natural  meaning  of  the term  is  its geographical  meaning, ”  yaitu  ruang di  aman  terdapat  udara  atau air. Lingkup  yurisdiksi  teritorial  suatu negara  diakui  dan  diterima  oleh negara  anggota  Konvensi  Chicago 1944  terus  ke  atas  sampai  tidak terbatas (Simon, 2016:36-37).
Pada  1  September  1983, sebuah  penerbangan  sipil  B –  747 milik Korean Air Lines dengan nomor Penerbangan  007  (KAL  007,  KE 007)  ditembak  jatuh  oleh  jet  tempur
Soviet  di  atas  Laut  Jepang tepatnya di  sebuah  kawasan  yang  terletak  di sebelah barat Pulau Sakhalin.
Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah  269  orang  meninggal dunia.  Pesawat  ini  memiliki  rute perjalanan  dari  New  York  ke  Seoul melalui  Anchorage.  Tetapi  karena kesalahan  navigasi,  pesawat  masuk kawasan udara Soviet hingga dicegat  oleh  jet  tempur  negara tersebut. Awalnya Soviet
membantah  terlibat  dalam  kejadian tersebut  tetapi  akhirnya  tak  bisa mengelak  lagi  dan  mengakui  telah menembak pesawat tersebut karena menduga merupakan pesawat mata- mata (Ngadmin, 2015).
Analisis  yang  dilakukan  oleh ICAO  menyatakan  bahwa  alasan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
yang membawa KAL 007 melenceng bermil-mil  dari  rutenya  karena  kru gagal  m  engatur  dan  memeriksa dengan benar rute navigasi. Setelah take  off dari  Anchorage  (Alaska), B747  yang  diperintahkan  oleh  ATC (Air Traffic Control) untuk mengubah dan  mempertahankan  jalur  220 derajat  dan  kemudian  melanjutkan ke  BETHEL, waypoint terletak  kira- kira  antara  pantai  Alaska  dan Jepang.  Boeing  747-200  dilengkapi dengan
empat mode kontrol
autopilot :  HEADING,  ILS,  INS  dan
VOR –  LOC.  Modus  HEADING mempertahankan  pesawat  terbang di  hidung  menunjuk  arah  konstan terlepas  dari  geografis  awal  atau akhir  poin.  Modus  VOR  /  LOC mempertahankan ketinggian pesawat.  Modus  ILS  mirip  dengan modus VOR / LOC tetapi mencakup panduan  vertikal  tambahan  untuk pendaratan.  Sedang  modus  INS memiliki kemampuan mempertahankan rute yang diberikan  tanpa  bantuan  eksternal atau referensi. Ketika sistem navigasi INS diprogram dengan baik dengan rencana penerbangan waypoints diajukan pilot dapat mengubah  mode  autopilot  pemilih beralih  ke  posisi  INS  dan  pesawat kemudian  akan  secara  otomatis melacak  garis  INS  yang  diprogram (Ngadmin, 2015)
Pertanggungjawaban Negara Uni Soviet atas Penembakan Pesawat Korea Air Lines Dalam kaitannya dengan hukum  pertanggungjawaban  dalam hukum  internasional  adalah ciri utamanya  dengan  menempatkan negara  sebagai  subjek    utama.  Hal ini sesuai dengan spirit yang dicerminkan oleh pasal pertama dari rancangan  pasal-pasal  mengenai tanggung jawab dalam hukum internasional  oleh  the International Law Comission (ILC) yang
menyatakan  setiap  tindakan  negara yang  salah  secara  internasional membebani kewajiban negara bersangkutan (every  internationality wrongful  act  of  state  entails  the international  responsibility  of  that state) .  Akan  tetapi,  tidak  bisa disangkal  apabila  saat  ini  telah terdapat  subjek  lain  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat  internasional  (Thontowi  dkk,
2006: 196). Tanggung Jawab Negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional ( Draft Articles on Responsibility of States for Internationally  Wrongful  Acts )  yang kemudian  diedarkan  oleh  Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/56/83. Tanggung jawab negara  pada  hakikatnya  muncul ketika terjadi antara lain pelanggaran hak subjektif negara lain; pelanggaran  terhadap  norma-norma hukum internasional yang merupakan jus cogens (prinsip dasar yang diakui oleh komunitas internasional  sebagai  norma  yang tidak boleh dilanggar); dan tindakan- tindakan  yang  berkualifikasi  sebagai kejahatan  internasional.  Tindakan yang  dimaksud  adalah  tindakan yang mengandung unsur-unsur transnasional  dan  atau  internasional serta harus diukur apakah mengandung unsur necessity . Negara  harus  bertanggung  jawab atas tindakan-tindakan tersebut.
Dasar  dari  tanggung  jawab  negara berasal  dari  ketentuan-ketentuan yang  terdapat  dalam  perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan  internasional  (Manullang,
2016: 16-18).
Pasal 12 ILC 2001 menjelasakan bahwa kewajiban Internasional bahwa dikatakan pelanggaran Kewajiban Internasional ialah “…ketika tindakan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Negara  tidak  sesuai  dengan  apa yang  dibutuhkan  dengan  kewajiban itu,  terlepas  dari  asal-usulnya  atau karakter  tindakan  tersebut.  Dalam pasal  36,  Negara  yang  bertanggung jawab untuk tindakan salah internasional berada di bawah kewajiban untuk mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan. Karenanya, sejauh kerusakan tersebut  tidak  dibuat  baik  dengan restitusi. Kompensasi tersebut harus meliputi  kerusakan  finansial  dinilai termasuk hilangnya keuntungan sejauh  didirikan.  Dalam  pasal  37, Negara  yang  bertanggung  jawab untuk  tindakan  salah  internasional berada  di  bawah  kewajiban  untuk memberikan  kepuasan  bagi  luka yang disebabkan oleh tindakan yang sejauh  yang  tidak  dapat  dibuat  baik dengan ganti rugi atau kompensasi.
Kepuasan dapat terdiri dalam pengakuan atas pelanggaran, ekspresi  penyesalan,  permintaan maaf formal atau modalitas yang lain sesuai.  Kepuasan  tidak  akan  keluar dari proporsi cedera dan tidak dapat mengambil formulir memalukan untuk  Negara  yang  bertanggung jawab. Pelanggaran  wilayah  udara dilakukan oleh berbagai jenis pesawat  udara,  baik  oleh  pesawat udara  sipil  maupun  oleh  pesawat udara militer. Dalam kasus terjadinya pelanggaran wilayah udara  yang  dilakukan  pesawat  sipil pernah  dilakukan  oleh  Korean Air lines .  Pada  1  September  1983,
pesawat  Korean Air  lines ,  dengan nomor penerbangan KL007 ditembak  jatuh  oleh  pesawat  udara penyergap Uni Soviet yang menelan korban  269  orang  termasuk  awak pesawat  udaranya  meninggal  dunia. Kasus penembakan tersebut menimbulkan gelombang kemarahan masyarakat internasional baik  dari  sisi  hukum,  ekonomi, maupun  kemanusiaan  dikemukakan
sebagai  argumentasi.  ICAO  juga segera  melakukan  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  mencegah terulangnya  penembakan  tersebut dan merekomendasikan negara anggota  ICAO  untuk  menahan  diri dari  pengunaan  senjata  terhadap pesawat  udara  sipil.  Penyergapan pesawat  udara  sipil  tetap  harus memperhatikan
keselamatan
penumpang,  awak  pesawat  udara, barang-barang  yang  diangkut,  dan pesawat  udaranya  (Simon,  2016: 43).
Uni  Soviet  sebagai  negara berdaulat  yang  wilayah  udaranya dilanggar  oleh  pesawat  udara  tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu, negara  tersebut  wajib  memberi peringatan adanya pelanggaran pesawat udara tersebut,
memerintahkan  agar  pesawat  udara kembali  atau  meninggalkan  wilayah udara  tersebut  atau  memerintahkan untuk  mendarat.  Bilamana  terjadi pelanggaran wilayah, negara tersebut  dapat  melakukan  proses melalui saluran resmi, supaya negara  pendaftar  pesawat  udara menyampaikan  permintaan  maaf dan bilamana menimbulkan kerugian dapat  menuntut  kompensasi  atas kerugian  yang  diderita  oleh  warga negaranya,  tetapi  bilamana  negara tersebut menggunakan senjata untuk memaksa pesawat udara yang melakukan  pelanggaran  wilayah, tanpa  memberi  kesempatan  kepada pesawat  udara  yang  melakukan pelanggaran wilayah, tanpa memberi kesempatan  kepada  pesawat  udara kembali  ke  jalur  seharusnya  atau untuk  mendarat, jelas tindakan negara  tersebut  melanggar  hukum internasional (Simon, 2016:44).
Menurut  ajaran  atau  doktrin hukum  tentang  bela  diri,  pengunaan senjata  untuk  memaksa  pesawat udara  yang  melakukan  pelanggaran di  wilayah  adalah  berlebihan  dan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
tidak  seimbang  dengan  ancaman yang dihadapi. Lebih lanjut, tindakan negara  tersebut  dapat  dikatakan menyalahgunakan  kekuasaan  atau merupakan abuse of power sehingga  negara  tersebut  dapat dituntut oleh negara pendaftar pesawat  udara,  untuk  mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang,  untuk  dan  atas  nama korban.  Dalam  kasus  demikian, tindakan  negara  yang  menembak pesawat udara sipil, juga bertentangan dengan hukum internasional. Di samping itu, penggunaan senjata untuk memaksa pesawat  udara  sipil  tersebut  tidak sesuai  dengan  prinsip  “ safety  first ” dari hukum udara internasional yang tersirat  maupun  tersurat  di  dalam Pasal 44 huruf (a) Konvensi Chicago 1944.  Negara  pendaftar  pesawat udara dapat menuntut kerugian yang diderita  oleh  korban  kepada  negara yang  menyergap  dan  menembak pesawat  udara.  Sebenarnya  tata cara  penyergapan  pesawat  sipil telah    diatur  dalam  Annex  2 Konvensi Chicago 1944 tanpa menggunakan  senjata,  tetapi  dalam pelaksanaannya  sering  ditembak oleh  pesawat  udara  militer  di  udara. Sebenarnya  tata  cara  penyergapan pesawat  sipil  telah  diatur  dalam Annex  2  Konvensi  Chicago  1944 tanpa  menggunakan  senjata,  tetapi dalam pelaksanaannya
sering ditembak  oleh  pesawat  udara militer di  udara  maupun  penembakan  dari darat (Simon, 2016: 45). Korea  Selatan  pada  saat  itu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, karena  itu  Korea  menuntut  melalui Dewan  Keamanan  PBB  agar  Uni Soviet mengadakan investigasi penembakan  pesawat  udara  Boeing 747  dengan  nomor  penerbangan KL007. Berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang telah dijelaskan diatas, terkait
pertanggungjawaban  negara  dalam kasus  penembakan  pesawat  Korea
Air  lines yang  dilakukan  oleh  Uni
Soviet,  Negara  Uni  Soviet  memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan yang terjadi berupa : Uni Soviet menyampaikan  pernyataan  maaf kepada  Negara  Korea,  Uni  Soviet wajib memberi ganti kerugian, pelaku  penembakan  harus  dipidana dan  harus  dicegah  agar  jangan sampai  terulang  kembali.  Jepang juga  menuntut  Uni  Soviet  untuk  dan atas nama 25 warga negara Jepang yang  menjadi  korban,  mengirim surat kepada  Uni  Soviet  yang  isinya mengatakan bahwa tindakan penembakan  pesawat  udara  KAL 007  merupakan  tindakan  agresi bersenjata  tanpa  perikemanusiaan, karena itu Uni Soviet harus bertanggung  jawab,  pemerintah  Uni Soviet  harus  meminta  maaf  kepada Jepang (Simon 2016:46). Uni Soviet mengatakan bahwa  tindakannya  sesuai  dengan ketentuan  hukum  internasional  yang dijamin  dalam  Konvensi  Chicago 1944, karena itu berhak mempertahankan wilayahnya terhadap  pelanggaran  tanpa  izin atau persetujuan lebih dahulu, bilamana  menuntut ganti  rugi,  Rusia menyatakan
bahwa penuntut seharusnya  meminta  kepada  Korea dan  Amerika  Serikat  karena  kedua negara  tersebut  sengaja  melakukan kegiatan  mata-mata  di  atas  wilayah udara Turki (Simon, 2016:46).
Pada  tahun  1992,  kesalahan tembak terbukti benar. Menteri Pertahanan Dmitri Ustinov menyatakan  lewat  dokumen  rahasia tahun  1983  bahwa  peemrintah  Uni Soviet melakukan alasan-alasan tersebut  demi  menghindari  sanksi internasional karena menembak jatuh pesawat terbang sipil. Memang tidak  ada  ganti  rugi  yang  dilakukan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
ataupun permintaan maaf resmi dari pemerintah  Uni  Soviet  yang  bubar pada tahun 1992. Namun demi itikad baik, pemerintahan refromasi federasi  Rusia  lewat  Presiden  Boris Yeltsin menyerahkan kepingan pesawat  dan  flight  data  recorder kepada Presiden Korea Selatan, Toh Tae Woo dan ICAO pada awal tahun 1993 untuk menuntaskan kasus ini.
Dalam  Konvensi  Warsawa 1929  yang  mengatur  apabila  terjadi penembakan yang dilakukan
terhadap  pesawat  udara  sipil  yang tidak  bersenjata  akan  ada  sanksi secara  privat,  di  dalam  kasus penembakan  yang  dilakukan  oleh pesawat  udara  negara  dan  lebih jelasnya pesawat udara militer terhadap  sesama  pesawat  udara negara  dan  lebih  jelasnya  pesawat udara militer, tidak ditemukan pengaturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada negara penembak  tersebut  yang  diatur  oleh hukum  udara  internasional.  Apabila sebuah pesawat udara sipil ditembak jatuh, maka akan diperlukan  adanya  sebuah  tindakan ganti kerugian yang harus ditanggung dan dilakukan oleh negara yang menembak jatuh pesawat udara sipil tersebut, beserta juga  perusahaan  penerbangan  yang pesawatnya  ditembak  jatuh  tersebut terhadap  kerugian-kerugian  yang diakibatkan oleh penembakan tersebut. Kerugian yang harus diganti  terhadap  individu,  negara maupun  perusahaan  penerbangan yang  pesawatnya  telah  ditembak jatuh sendiri (Simon, 2016:58-59).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan, maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  (1)  Pelanggaran  atas  ruang udara  suatu  negara    dalam  kondisi
hubungan baik kedua negara sedang tidak baik menimbulkan hak- hak  yang  sangat  tidak  diinginkan yaitu  dieksekusinya  pesawat  yang melakukan pelanggaran tersebut.
Bentuk  pelanggaran  udara salah  satunya  terkait  penerbangan tanpa izin kepada otoritas penerbangan atau penerbangan gelap  ( black  flight) .  Negara  yang kedaulatan udaranya dilanggar dapat menyergap atau mengintersepsi pesawat asing tersebut dan diminta untuk mendarat.  (2)  Uni  Soviet  yang sekarang menjadi Rusia dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas peristiwa penembakan pesawat
terbang  sipil  Kore a  Air  Lines 007. Pada  akhir  tahun  1992,  Uni  Soviet bubar  dan kemudian  menjadi  Rusia. Bentuk  pertanggungjawaban  Rusia adalah  meminta  maaf  kepada  pihak Korea  Selatan  dan  seluruh  korban penumpang pesawat Kore a Air Lines serta melakukan investigasi pesawat Kore a  Air  Lines .  Dan  Pemerintahan federasi  Rusia  lewat  Presiden  Boris Yeltsin menyerahkan kepingan pesawat  da n  flight dat a  recorder kepada  Presiden  Korea  Selatan. Kemudian  ICAO  pada  awal  tahun 1993 menuntaskan kasus ini.
Berdasarkan  hasil  penelitian penulis dapat menyampaikan saran- saran  sebagai  berikut:  (1)  Ketika akan melintasi wilayah udara Negara lain sebaiknya meminta izin terhadap Negara yang akan dilintasi atau dilewati. Sepanjang menyangkut  pesawat  sipil,  negara yang  kedaulatannya  telah  dilanggar tidak  dapat  menggunakan  tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil  harus  bersikap  bijaksana dan  tidak  membahayakan  nyawa para  penumpang  yang  ada  dalam pesawat.  ICAO  ( International  Civil
Aviation Organization ) sebagai badan  pengatur  penerbangan  sipil

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
internasional harus mengadakan konvensi  baru  yang  secara  spesifik mengatur  mengenai  perlindungan pesawat sipil. Dan sebaiknya Konvensi Chicago 1944 perlu diperbarui  dan  diperjelas  tentang besarnya ganti rugi terhadap kecelakaan pesawat terbang, karena dalam  Konvensi  Chicago  1944  tidak terdapat  pengaturan  terkait  dengan pemberian ganti rugi terhadap korban  kecelakaan  angkutan  udara. Dengan  kata  lain  telah  terjadi kekosongan  hukum  terkait  dengan ganti rugi terhadap korban kecelakaan  angkutan  udara.  (2) Meskipun  ICAO  ( International  Civil Aviation Organization ) telah menuntaskan kasus tersebut, sepatutnya  pihak  Uni  Soviet  tidak hanya meminta maaf, namun seharusnya  memberikan  ganti  rugi kepada  para  korban  penumpang pesawat  Korea Air  Lines tersebut. Karena  apabila  sebuah  pesawat udara  sipil  ditembak  jatuh,  maka akan  diperlukan  adanya  sebuah tindakan  ganti  kerugian  yang  harus ditanggung dan dilakukan oleh negara yang menembak jatuh pesawat udara sipil tersebut, beserta juga  perusahaan  penerbangan  yang pesawatnya  ditembak  jatuh  tersebut terhadap  kerugian-kerugian  yang diakibatkan oleh penembakan tersebut. Kerugian yang harus diganti  terhadap  individu,  negara maupun  perusahaan  penerbangan yang  pesawatnya  telah  ditembak jatuh sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.  1996. Aspek-Aspek Dalam  Hukum  Internasional .
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. Adolf,  Huala.  Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Dewi  Nalesti,  Trihoni  Yustina.  2013. Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum  Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. Perbatasan  Negara  dalam Dimensi Hukum Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu.
J.L Brierly.1996. Hukum Bangsa-
Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bharatara. May, Rudy. 2002. Hukum Internasional  2 .  Bandung: Refika Aditama
Martono,  H.K.  2007. Pengantar Hukum  Udara  Nasional  dan Internasional .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Pramono,  Agus.  2011. Dasar-dasar Hukum  Udara  dan  Ruang Angkasa. Bogor: Ghalia Indonesia. Sitepu  P,  Anthonius.  2011. Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu Sefriani.  2016. Hukum  Internasional
Suatu  Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soekanto,Soerjono, dkk. 2014. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tujuan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Sunggono, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Starke, J.G. 1995. Pengantar Hukum Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika. Thontowi, dkk. 2006. Hukum Internasional Kontemporer . Bandung: PT. Refika Aditama. Verschoor, Diederiks. 1991. Persamaan  dan  Perbedaan Antara  Hukum  Udara  dan Hukum Ruang Angkasa . Jakarta: Sinar Grafika
Arianta,  Ketut.  2018. Perlindungan
Hukum  Bagi  Kaum  Etnis Rohingya  Dalam  Perspektif Hak Asasi Internasional . Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
Delfiyanti. 2012. Hak Intersepsi (Intereption) Dalam Lintas Penerbangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Udara,
Volume III, Nomor 1.
Universitas Bung Hatta.
Geraldi, Aldo Rico. 2017. Pertanggung jawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang
Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika  Serikat  Ditinjau  Dari Ketentuan Hukum Internasional , Volume 3, Nomor 1. Universitas Pendidikan Ganesha. Manullang Kurniawan. Skripsi. Tahun 2016 . Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat Terbang Sipil Di Atas Wilayah  Konflik  Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional. Universitas Lampung. (https://www.jejaktapak.com/2015/03 /26/kisah-pelanggaran-udara- 7-b-747-korean-airlines-vs- su-15-soviet/)  Diakses  pada tanggal 4 November 2017.
(https://www.google.co.id.search?q= hak+dan+kewajiban+penump ang+pesawat+udara+dalam+
hi&client=ucweb-
b&channel=sb)  iakses  pada tanggal 4 November 2017.
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/ handle/123456789/42218/Ch apter%20II.pdf;jsessionid=89 4B0D406319B55DA5B561B4 0262B13C?sequence=3) Diakses  pada  tanggal  4 November 2018