Volume 3, Number 2, December 2018                                       ISSN: 2541-3139

## ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGUNDANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Miftah Farid*
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

## Abstract
A  statutory  regulation  starts  to  apply  and  has  binding  power  on  the  date  of promulgation.  Enactment  is  intended  to  fulfill  the  formal  requirements  of  a  law and to fulfill the principle of legal fiction that everyone is considered to know the law. The enactment of the Provincial Regulation is the authority of the Provincial Regional  Secretary  whose  mechanism  of  enactment  is  carried  out  by  the  Legal Bureau  of  the  Regional  Secretariat  of  the  Riau  Islands  Province.  However,  the implementation of  the promulgation mechanism carried out by the Legal Bureau of  the  Regional  Secretariat  of  Riau  Islands  Province  is  different  from  the guidelines  set  out  in  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  80  of  2015  in addition  to  the  disharmony  between  the  laws  and  regulations  relating  to enactment.The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  method  with qualitative  juridical  data  analysis  method.  The  implementation  of  the  enactment mechanism  carried  out  by  The  Legal  Bureau  of  the  Regional  Secretariat  of  the Riau Islands Province is still not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation  No.  80  of  2015  in  addition  to  the  need  for  legal  rules  governing  the mechanism of enactment in more detail and clearness.
Keywords:       Promulgation, Power of Conduct, Bonding Power.

## Abstrak
Suatu  peraturan  perundang-undangan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan mengikat  pada  tanggal  diundangkan.Pengundangan  dimaksudkan  untuk memenuhi  persyaratan  formil  suatu  peraturan  perundang-undangan  serta  untuk memenuhi asas fiksi hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum.Pengundangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  merupakan  kewenangan Sekretaris  Daerah  Provinsi yang  mekanisme  pengundangannya  dilakukan  oleh Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Namun  pelaksanaan mekanisme  pengundangan  yang  dilakukan  oleh  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kepulauan  Riau  berbeda  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  disamping  juga  ada ketidakharmonisan  antara  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengundangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif  dengan  metode  analisis  data  yuridis  kualitatif.Pelaksanaan  mekanisme pengundangan  yang  dilakukan  oleh  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  masih  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  80  Tahun  2015  disamping  perlunya  aturan  hukum  yang  mengatur mekanisme pengundangan secara lebih rinci dan jelas. Kata kunci:    Pengundangan, Daya Laku, Daya Ikat.
* Alamat Korespondeni: farid.miftah1988@gmail.com

## A. Latar Belakang Penelitian
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  bunyi  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  memberikan  penegasan mengenai  konsep  negara  hukum  yang  dianut  oleh  negara  kita  atau  kita  kenal dengan  istilah Rechstaat .  Sebelum  dilakukan  perubahan  UUD  1945,  konsep negara  hukum  dimuat  dalam  penjelasan  UUD  1945. 2 Penegasan  ini  memberikan memberikan  konsekuensi  bagi  Negara  Indonesia  untuk  menempatkan  atau memposisikan  hukum  sebagai  panglima  dalam segala  aspek kehidupan  dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan.
Implementasi dari konsep negara hukum  yang demikian dituangkan dalam bentuk  suatu  sistem  peraturan  perundang-undangan.Sehingga    kedudukan peraturan  perundang-undangan  disini.menjadi  sangat  penting  dan  strategis  dalam rangka  mencapai  tujuan  negara.  Selain  itu  peraturan  perundang-undangan  juga dibutuhkan  agar  penyelenggaraan  negara  berjalan  sesuai  dengan  kesepakatan antara pemerintah dan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat  baik  pada  tingkat  pusat  maupun  daerah.Serta  menjaga  penyelenggara negara tidak bertindak secara sewenang-wenang.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  menjelaskan  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau  penetapan,  dan  pengundangan.  Proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  disini  merupakan  suatu  sistem  yang  terhubung  dan  tidak  dapat dipisahkan sebab setiap norma hukum agar dapat  berlaku  dan memiliki kekuatan hukum  mengikat  sebagai  sebuah  peraturan  perundang-undangan  haruslah melewati seluruh tahapan tersebut.
Sistem  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  kita  telah  dibuat dengan  tahapan  yang  panjang.  Dengan  tahapan  yang  panjang  tersebut  sejatinya telah mengakomodir proses pembentukan yang komprehensif sehingga dari proses tersebut semestinya produk peraturan yang dihasilkan jauh dari ketidaksempurnaan. 3
Tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara  garis  besar terbagi  dalam  5  (lima)  tahapan  mulai  dari  tahap  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan,  namun  secara yuridis  formal  suatu  peraturan  perundang-undangan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  apabila  dilakukan  pengundangan  ( promulgation ).  Apabila  suatu peraturan  perundang-undangan  tidak  atau  belum  diundangkan  maka  peraturan perundang-undangan  tersebut  tidak  atau  belum  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.Oleh  karena  itu  tahapan  pengundangan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan sangat penting, karena tahapan pengundangan menjadi dasar kekuatan hukum mengikat dan berlakunya suatu aturan hukum.
1 Menurut  Jimly  Asshidiqie,  dalam  makalahnya  yang  berjuul  Struktur  Kelambagaan  Indonesia Setelah Perubahaan Keempat UUD Tahun 1945
2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang  menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,  dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
3 Andi  Yuliani, Daya  Ikat  Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan ,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04, Desember 2017, Hal. 430.
Pasal  86  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 menyebutkan  bahwa:  (1) Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundangkan dalam  Lembaran  Daerah  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan
Bupati/Walikota  diundangkan  dalam  Berita  Daerah  dan  (3)  Pengundangan Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Lembaran  Daerah  dan  Berita  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2) dilaksanakan  oleh  Sekretaris Daerah.
Selanjutnya  dalam  Pasal  121  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah menyebutkan  bahwa “Pengundangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  pemberitahuan  secara  resmi  suatu  perda,  sehingga  mempunyai  daya ikat  pada  masyarakat” .  Dalam  pasal  ini  dapat  dipahami  bahwa  daya  ikat  suatu peraturan  perundang-undangan  kepada masyarakat  terletak  pada  proses pengundangan  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  bukan  pada  saat pengesahan/penetapan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  sebab  meskipun suatu  peraturan  perundang-undangan  sudah  berlaku,  namun  sebelum  dilakukan pengundangan maka peraturan perundang-undangan tersebut belum mengikat. Sebagai  akibat  pengimplementasian  teori  pengundangan  dan  asas  fiksi hukum  ini,  memberikan  suatu  pemahaman  dimasyarakat,  bahwa  semua  orang dianggap  tahu  hukum, 4 meskipun  pada  kenyataannya  tidak  ada  orang  yang  tahu semua  peraturan  perundang-undangan.Oleh  karena  itu  berbagai  upaya  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mensosialisasikan  setiap  peraturan  perundang-undangan kepada setiap orang.
Lebih  lanjut  pengundangan  suatu  peraturan  perundang-undangan merupakan  salah  satu  hal  yang  esensi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  sesuai  dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang  baik “asas  dapat  dilaksanakan” menjelaskan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  baik  hendaknya  dapat  dilaksanakan  di  dalam masyarakat,  baik  secara  filosofis,  sosiologis maupun  yuridis.  Dalam  hal  materi muatan,  peraturan  perundang-undangan  salah  satunya  harus  memenuhi “asas ketertiban  dan  kepastian  hukum” ,  asas  ini  menghendaki  setiap  materi  muatan yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  harus  dapat mewujudkan  ketertiban  dimasyarakat  melalui  jaminan  kepastian  hukum. Pengundangan  peraturan  perundang-undangan  juga  dimaksudkan  untuk memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat  akan  aturan-aturan  hukum  apa saja yang mengikat bagi mereka.
Dengan melihat latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada jurnal ini  adalah  mengenai  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkenaan dengan  pengundangan  dan  pelaksanaan  mekanisme  pengundangan  peraturan daerah  di  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  serta  solusi dalam penyelesaiannya.
4 Astim   Riyanto, Notifikasi    Hukum    Konstitusi    Melalui    Pendidikan ,   Jurnal    Hukum   dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 1 Januari-Maret 2008, Hal. 78.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yaitu  suatu  kegiatan  ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 5
Berdasarkan  tipologinya  maka  penelitian  hukum  dapat  dibagi  menjadi penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum normatif  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum. Sedangkan  penelitian  hukum  empiris  mencakup  penelitian  terhadap  identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan efektifitas hukum.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  mekanisme  pengundangan peraturan  daerah  provinsi  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan  dengan  mekanisme  pengundangan.Lebih  lanjut,  penelitian  ini  untuk melihat  sejauh  mana  asas  fiksi  hukum  diimplementasikan  dalam  Peraturan Perundang-undangan  dan  pelaksanaannya  di  lapangan  dan  melihat  sinkronisasi peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengundangan.  Oleh  karena  tu  peneliti menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan penelitian ini .
Pendekatan  Yuridis  Normatif  ditujukan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  bekenaan  dengan  pengundangan  peraturan  daerah  dalam  hal  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah. penelitian  ini  melihat  sejauh  mana  hukum  positif  tertulis  yang  ada  sinkron  atau serasi  satu  sama  lainnya.  Selain  itu  juga  meneliti  sejauh  mana  peraturan  hukum tersebut  diterapkan  pada  kenyataan  dilapangan.peneliti  memilih  jenis  penelitian ini  karena  peneliti  melihat  kesenjangan  aturan  hukum  yang  dikehendaki (Das Sollen) dengan  realita  yang  terjadi (Das  Sein) pada  mekanisme  pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996, Hal. 52.
1) Peneliti  membandingkan  antara  Peraturan  Perundang-undangan  yang  satu dengan yang lainnya terkait proses pengundangan peraturan daerah; dan
2) Penelitian  dilapangan  tempat  dilaksanakannya  pengundangan  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  Berkenaan  Dengan Pengundangan Dalam Sistem Hukum Indonesia
Pembahasan   sistem   pengundangan   peraturan   perundang-undangan   di Indonesia  sejalan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sistem  pembentukan peraturan  perundang-undangan.Sejak  zaman  hindia  belanda  kita  telah  mengenal istilah Staatsblad untuk Lembaran Negara dan Staatscourant untuk Berita Negara. Dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie disingkat AB, Pasal 1 menyebutkan  bahwa: “Ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Raja  atau  oleh Gouverneur  Generaal  atas  namanya,  berlaku  sebagai  undang-undangan  di Indonesia,  setelah  diumumkan  dalam  bentuk  yang  ditetapkan  dalam  peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah.” 6
Menurut L.J. van Apeldoorn, jika undang-undang diberikan oleh Raja dan Staten  Generaal,  maka  ia  mempunyai  kekuatan  undang-undang,  tetapi  belum mempunyai  kekuatan  mengikat.  Untuk  mengikat,  undang-undang  harus dikeluarkan atau diundangkan. 7
Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan penempatan peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  disahkan  atau  ditetapkan  kedalam naskah  resmi  negara.  Istilah  yang  digunakan  antara  lain  adalah  istilah pengundangan atau Akondiging (Belanda) atau Promulgation (Inggris). 8 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “pengundangan”
bukan “pengumuman”  atau  “publikasi”.  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 memberikan definisi  pengundangan  sebagai  berikut: “Pengundangan adalah  penempatan  peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Berita Negara  Republik  Indonesia,  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”.
Pengundangan  yang  dimaksud  disini  dalam  arti  formil  yaitu  penempatan peraturan  perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Berita  Negara  Republik Indonesia,  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia,  Lembaran  Daerah, Tambahan  Lembaran  Daerah,  atau  Berita Daerah  sebagai  persyaratan  formil dari suatu peraturan perundang-undangan.
Tujuan  pengundangan  adalah  agar  secara  formil  setiap  orang  dapat dianggap mengenali peraturan negara (een ieder  wordt geacht de wet te kennen),
6 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/ab.htm
7 Appledoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, Hal. 86.
8 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998, Hal. 176.
agar  tidak  seorang  pun  berdalih  tidak  mengetahuinya (opdat  niemand  hiervan onwetendheid  voorwende), dan  agar  ketidaktahuan  seseorang  akan  peraturan hukum tersebut tidak memaafkannya (ignorantia iuris neminem excusat). 9
Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  hal  penempatannya dibagi  berdasarkan  jenis  dari  peraturan  perundang-undangannya.  Peraturan perundang-undangan  yang  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia,  meliputi:  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Perundang- undangan  lain  yang  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  harus diundangkan dalam  Lembaran Negara. Sementara itu, untuk penjelasan peraturan perundang-undangan  diatas  ditempatkan  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundangkan  dalam  Berita  Negara Republik  Indonesia  meliputi:  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  DPR,  DPD,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Komisi  Yudisial,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Badan, Peraturan Lembaga atau Komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, ataupun  berdasarkan  kewenangan.  Sementara  itu,  untuk  penjelasan  peraturan perundang-undangan  di  atas  ditempatkan  dalam  Tambahan  Berita  Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Daerah  diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  dan  Penjelasan Peraturan  Daerah  diundangkan  dalam  Tambahan  Lembaran  Daerah.Peraturan perundang-undangan  yang  diundangkan  dalam  Berita  Daerah  adalah  Peraturan Kepala  Daerah,  Peraturan  DPRD  dan  Peraturan  Bersama  Kepala  Daerah.untuk lebih jelas dalam dilihat gambar berikut.
Mekanisme  pengundangan  diatur  secara  lebih  rinci  dalam  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
9 A. Hamid S. Attamimi, Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan , Makalah dalam seminar diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, tanggal 19-20 Oktober 1988.
Tahun 2015 untuk pengundangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.  Jika  dibandingkan  antara  keduanya,  mekanisme  pengundangan berdasarkan  Peraturan  Presiden  Noomor  87  Tahun  2014  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  terdapat  perbedaan.  Autentifikasi perda  menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  dilaksanakan  setelah dilakukan  pengundangan  terhadap  peraturan  daerah  tersebut.Sementara  itu menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015,  autentifikasi dilaksanakan  setelah  peraturan  daerah  tersebut  ditandatangani  dan  diberikan penomoran.Perbedaan  urutan  autentifikasi  suatu  peraturan  daerah  menunjukkan ada perbedaan pemahaman dalam melihat suatu peraturan daerah dipandang telah berlaku secara sah dan mengikat kepada masyarakat.
Autentifikasi  seyogyanya  dilakukan  untuk  mengecek  atau  membuktikan apakah sesuatu data atau informasi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga ketika suatu peraturan daerah akan diautentifikasi maka terlebih dahulu peraturan daerah tersebut telah sempurna sebagai suatu aturan hukum, yakni telah terpenuhi syarat  formil suatu peraturan  perundang-undangan. Sehingga, seyogyanya  proses autentifikasi hanya dapat dilakukan jika peraturan daerah telah dilakukan tahapan pengundangan.
Perbedaan  ini,  memberikan  kesan  bahwa  produk  hukum  daerah  telah berlaku  dan  mengikat  jika telah  diberikan  penomoran  dan  penandatangan.  Sebab jika dipahami pemberian penomoran dan penandatanganan pada peratudan daerah dipandang  sebagai  pengundangan,  maka  tidak  sesuai  dengan  definisi  dari pengundangan  itu  sendiri  sebagai  penempatan  peraturan  perundang-undangan dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia, Berita Negara Republik  Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik  Indonesia,  Lembaran Daerah, Tambahan  Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  ketidakharmonisan antara  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015,  meskipun  secara  hierarki  peraturan perundang-undangan,  kedudukan  peraturan  presiden  lebih  tinggi  dibandingkan dengan peraturan menteri.
Ketidakharmonisan  ini  sangat  bertentangan  dengan  Asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  yakni  Asas  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan,  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

## 2. Kesesuaian  Mekanisme  Pengundangan  Peraturan  Daerah  Dengan Aturan Hukum
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Peraturan Perundang-undangan  dan  Kepala  Sub  Bagian  Penyusunan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Kepala  Daerah  pada  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:
1) Pemrakarsa  menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah  bersama  naskah akademik kepada Biro Hukum;
2) Rancangan  peraturan  daerah  disampaikan  kepada DPRD  untuk  dilakukan penjadwalan pembahasan dan pembentukan panitia khusus.
3) Hasil finalisasi di DPRD setelah disesuaikan dengan fasilitasi harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri;
4) Hasil  penyesuaian  dengan  fasilitasi  Kementerian  Dalam  Negeri disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  dimintakan  nomor register;
5) Setelah  nomor  register    diberikan,    selanjutnya    disampaikan    kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan pemarafan dan cap koordinasi oleh  Kepala  Biro  Hukum,  Perangkat  Daerah  Pemrakarsa,  Asisten  dan Sekretrais Daerah;
6) Setelah  ditandatangani  oleh  Gubernur,  peraturan  daerah  disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
7) Sekretaris  Daerah  menendatangani  naskah  asli  peraturan  daerah,  dan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum;
8) Kepala Biro Hukum memberikan penomoran peraturan daerah; dan
9) Selanjutnya dilakukan penggandaan dan pendistribusian kepada Perangkat Daerah terkait.
Disamping kewajiban untuk melakukan pengundangan sebagai persyaratan  formil  suatu  aturan  dapat  berlaku  dan  mengikat  masyarakat.Secara materiil,  peraturan  perundang-undangan  juga  harus  dilakukan  penyebarluasan dengan maksud agar masyarakat memahami isi dan maksud dari peraturan daerah yang telah diundangkan ini.
Penyebarluasan  peraturan  daerah  ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan sosialisasi secara langsung, juga melalui media iklan seperti baliho dan spanduk di jalan-jalan dan tempat keramaian.  Tanggungjawab penyebarlusan ini tidak hanya dimiliki  oleh  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  SKPD terkait.  Disamping  itu,  penyebarluasan  peraturan  daerah  juga  dilakukan  melalui penginputan  kedalam  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  (JDIH) Provinsi  Kepulauan  Riau,  namun  dalam  pelaksanaannya  peinputan  perda  dalam JDIH  tidak  dilakukan  tepat  waktu (real  time) akibatnya  masyarakat  tidak mengetahui hukum secara tepat waktu begitu setelah diundangkan.
Jika dibandingkan  dengan Peraturan  Presiden  Nomor 87  Tahun  2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80  Tahun 2015 maka terdapat  beberapa perbedaan  dalam  pelaksanaannya.  Yakni  antar das  sein (kenyataan  yang  terjadi dilapangan) dan das solen (Aturan hukum yang seharusnya) terdapat perbedaan.

## a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  merupakan  salah  satu  acuan dalam  melaksanakan  mekanisme  pengundangan  peraturan  daerah  provinsi.Oleh karena  itu  peneliti  membandingkan  antara  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan dengan  aturan  yang  berlaku  menurut  Peraturan  Presiden  ini.  Meskipun berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pejabat  di  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kepulauan  Riau,  bahwa  pemerintah  provinsi  mengacu  pada  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  dan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 secara umum.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  memberikan  pengaturan   mengenai pengundangan peraturan daerah, namun pengaturan tersebut masih bersifat umum, sehingga  masih  dapat  disesuaikan  dengan  keadaan  masing-masing  daerah.  Pada intinya  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  mekanisme  pengundangan  harus berdasarkan  pada  peraturan  presiden  ini  dan  untuk  hal-hal  yang  belum  diatur dapat disesuaikan selama tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini.
Dibandingkan  dengan  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  oleh  Biro  Hukum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Biro  Hukum),  ketentuan  Pasal  156 ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Presiden  yang  menyebutkan  bahwa: “Sekretaris
Daerah  Provinsi  mengundangkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  dengan menempatkannya  dalam  Lembaran  Daerah” dan “Sekretaris  Daerah  Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut.”, ini sesuai dengan pelaksanaannya di Biro Hukum.
Namun,  ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  (4)yang  menyebutkan  bahwa: “Penandatanganan Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dibuat dalam rangkap  4  (empat)” dan “Pendokumentasian  naskah  asli  Peraturan  Daerah Provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  disimpan  oleh:  a.  DPRD;  b. Sekretaris  Daerah; c.  biro hukum Provinsi  berupa  minute; dan  d. Pemrakarsa.” belum  dilaksanakan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian Penyusunan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah,  setelah penandatanganan  oleh  Sekretaris  daerah,  maka  Biro  Hukum  mencetak  Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan mendistribusikan kepada SKPD terkait.
Terdapat  perbedaan  mekanisme  pengundangan  di  sini,  seharusnya  ada pendokumentasian  naskah  asli  peraturan  daerah,  yang  disimpan  oleh  DPRD, Sekretaris  Daerah,  Biro  Hukum  berupa  minute,  dan  SKPD  Pemrakarsa.Yang didokumentasikan  adalah  naskah  asli,  bukan  hasil  cetakan  perda  oleh  Biro Hukum.  Biro  hukum  dapat  melakukan  penyesuaian  mekanisme  pengundangan sesuai  dengan  keadaan  daerahnya  namun  tanpa  mengurangi  norma  yang diperintahkan  oleh  peraturan  presiden.  Pendokumentasian  naskah  asli  ini dimaksudkan  sebagai  jaminan  bahwa  perda  yang  sampai  kepada  masyarakat adalah  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  antara  Kepala  Daerah  dengan DPRD.Selanjutnya,  pendokumentasian  disimpan  oleh  DPRD,  Sekretaris  Daerah, biro hukum dan Pemrakarsa, sebagai pemangku kepentingan.

## b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Meskipun   berdasarkan   hasil   wawancara   dengan   Biro   Hukum   yang menyebutkan  bahwa  dasar  acuan  bagi  pelaksanaan  mekanisme  pengundangan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 Tahun  2015,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  perbedaan.Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  ini  memuat  materi  yang  lebih  terperinci  terkait  teknis pengundangan dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Dalam pelaksanaannya di Biro Hukum, tidak melaksanakan pendokumentasian  naskah  asli  peraturan  daerah  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  109  ayat  (1),  yang  menyebutkan  bahwa: “Penandangtanganan Perda atau nama  lainnya  dibuat  dalam  rangkap  4  (empat)”, selanjutnya  dalam  pasal  yang sama  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa, “pendokumentasian  naskah  asli  perda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  oleh:  a.  DPRD,  b.  Sekretaris  Daerah,  c. perangkat  daerah  yang  membidangi  hukum  provinsi  atau  bagian  hukum kabupaten/kota  berupa  minute,  dan  d.  perangkat  daerah  pemrakarsa.” Aturan berkenaan  pendokumentasi  naskah  asli  ini,  juga  terdapat  di  dalam  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 namun pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak demikian.
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 123 ayat (3)  yang menyatakan bahwa,
“Perda,  perkada,  PB  KDH  dan  Peraturan  DPRD  Provinsi  yang  telah diundangkan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam  Negeri”. Ketentuan  pasal  ini  memberikan  kewajiban  kepada  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  Biro  Hukum  selaku  yang  diberi melakukan  mekanisme  pengundangan  untuk  menyampaikan  kepada  Menteri Dalam  Negeri  Perda  yang  telah  diundangkan.Namun,  dalam  pelaksanaanya  Biro Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  menyapaikan  perda yang telah diundangkan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
Setelah peraturan  daerah  diundangkan  maka dikenal  adanya penggandaan dan  pendistribusian  produk  hukum  daerah.  kewajiban  penggandaan  dan pendistribusian  produk  hukum  daerah  ini  tidak  hanya  dibebankan  kepada  Biro Hukum  tetapi juga kepada DPRD, berdasarkan ketentuan  Pasal 127  ayat  (1) dan (2)  yang  menyebutkan  bahwa: “(1)  Penggandaan  dan  pendistribusian  produk hukum  daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang  membidangi  hukum provinsi  atau  bagian  hukum  kabupaten/kota  dengan  perangkat  daerah pemrakarsa;  (2)  Penggandaan  dan  pendistribusian  produk  hukum  daerah  di lingkungan  DPRD  dilakukan  oleh  Sekretaris  DPRD”. Namun,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Biro  Hukum  menyebutkan  bahwa  tanggung  jawab penggandaan  dan pendistribusian  produk  hukum  daerah  ini  dilaksanakan  oleh Biro  Hukum  sendiri,  sementara  DPRD  tidak  melakukan  penggandaan  dan pendistribusian,  hanya  sebatas  penyebarlauasan  atau  sosialisasi.  Hal  ini  berbeda dengan  aturan  hukum  yang  seharusnya  berlaku,  sebab  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri telah mengaturnya.
Mekanisme pengundangan hendaknya dipahami sebagai suatu proses yang penting  dalam  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Sesuai dengan  Teori  Pengundangan  Hukum (Legal  Promulgation  Theory) yang menyatakan  bahwa  suatu  peraturan  perundang-undangan  secara  yuridis  formal mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  apabila  diundangkan  atau  diumumkan. Oleh  karena  demikian,  mekanisme  pengudangan  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait  baik  itu  Peraturan  Presiden  Nomor  87 Tahun  2014  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  wajib dipatuhi  dan  dijalankan  oleh  setiap  pejabat  yang  diberikan  wewenang  untuk melakukan  pengundangan.  Disamping  itu,  pengundangan  peraturan  perundang- undangan   penting   sebagai   dasar   berlaku   dan   mengikatnya   suatu   peraturan
perundang-undangan,  sehingga  jika  pengundangan  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan,  maka  berakibat  peraturan  perundang-undangan  yang  telah disahkan/ditetapkan dapat dibatalkan.
Pengundangan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  pemberitahuan secara formil suatu peraturan perundang-undangan dengan penempatannya dalam suatu  penerbitan  resmi  yang  khusus. 10 Sehingga,  dapat  dikatakan  pemberitahuan peraturan perundang-undangan secara formil dilaksanakan melalui pengundangan.Disamping  itu,  pemberitahuan  peraturan  perundang-undangan secara  materil  juga  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  berdasarkan  ketentuan Pasal  181  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014.Penyebarluasan  peraturan perundang-undangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  informasi  dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.
Penyebarluasan  peraturan  perundang-undangan  sejalan  dengan  Teori Notifikasi  Hukum  (Legal  Notification  Theory) yang  menyatakan  bahwa  suatu peraturan perundang-undangan  yang telah diundangkan, lebih diketahui secara isi dan  maksud-maksud  yang  terkandung  di  dalamnya  lebih  dimengerti  atau dipahami  oleh  masyarakat  banyak  melalui  penyebarluasan  pemahaman  peraturan perundang-undangan. 11 Pada  dasarnya  antara  pengundangan (promulgation) dengan  penyebarluasan (notification) memiliki  maksud  yang  sama,  namun terdapat  perbedaan  diantara  keduanya.  Yakni,  pengundangan  dapat  dipahami sebagai pemberitahuan secara materil.
Pengundangan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dimaksudkan  untuk memenuhi  asas  fiksi  hukum  yang  menyatakan  bahwa “semua  orang  dianggap tahu  hukum ”,  meskipun  demikian  pada  kenyataannya  tidak  ada  orang  yang mengetahui  semua  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, penyebarluasan  harus  ada  dan  dilaksanakan  sebagai  wujud  tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat sebagai akibat dari fiksi hukum tersebut.

## 3. Solusi Terhadap Pelaksanaan Pengundangan
Permasalahan  berkenaan  mekanisme  pengundangan  peraturan  daerah  ini tidak  hanya  berkenaan  dengan  masalah  pelaksanaan  dari  peraturan  perundang- undangan terkait,  yakni  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015,  namun  juga  berkenaan  dengan aturan  yang  tidak  harmonis  antara  aturan  yang  satu  dengan  lainnya.  Disamping itu,  pelaksanaan  pengundangan  oleh  pejabat  yang  berwenang  juga  harus didasarkan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  secara materil dan formil tujuan dari pengundangan dapat tercapai.
Solusi  yang perlu dilakukan dalam menanggapi permasalahan mekanisme pengundangan  ini  adalah pertama, Pengaturan  berkenaan  dengan  mekanisme pengundangan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun 2014  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  hendaknya
10 Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit. , Hal. 177.
11 A. Hamid S. Attamimi, Op.cit ., Hal 2-3.
harmonis,  artinya  materi  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  sejalan  dan  tidak  bertentangan  baik  itu  secara  vertical  antara  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah  maupun  secara  horizontal  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  setara  heirarkinya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan kepastian  hukum  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada  pejabat  yang menjalankan  mekanisme  pengundangan  peraturan  daerah  ini.Mengingat  bahwa pengundangn sebagai salah satu persyaratan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  agar  peraturan  perundang-undangan  memiliki  kekuatan mengikat kepada masyarakat.
Kedua ,  pejabat  yang  berwenang  melakukan  pengundangan  dalam  hal  ini adalah sekretaris daerah, juga wajib mematuhi norma-norma hukum yang terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pengundangan, meskipun  kita  melihat  antara  aturan-aturan  tersebut  ada  ketidaksesuaian  atau ketidakharmonisan,  namun  dalam  pelaksanaannya  pejabat  tetap  harus  mematuhi kedua-duanya. Selain itu, dalam hal pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak diatur secara  lengkap  mengenai  mekanisme  pengundangan,  pejabat  yang  berwenang dapat  mengambil  kebijakan  terkait  mekanisme  pengundangan  yangn  sesuai dengan  keadaan,  kondisi,  dan  pola  kerja  yang ada  pada  jajaran  pemerintahannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan

## D. Kesimpulan
Berdasarkan   penelitian   ini,   maka   dapat   diambil   kesimpulan   sebagai berikut:
1) Tidak  terdapat  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan yang  berkenaan dengan  pengundangan  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Ketidakharmonisan peraturan  perundang-undangan  tersebut  terdapat  antara  Peraturan  Presiden Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah.  Ketidakharmonisan  antara  kedua peraturan  perundang-undangan  berkenaan  dengan  mekanisme  pengundangan terdapat  perbedaan  urutan  dalam  pelaksanaan  autentifikasi  peraturan  daerah. Perbedaan  saat  pelaksanaan autentifikasi  berimplikasi pada cara pandang  dan memahami  peraturan  daerah  yang  telah  berlaku  dan  memiliki  kekuatan mengikat, sebab seyogyanya autentifikasi dilakukan terhadap peraturan daerah yang sudah berlaku dan berkekuatan hukum mengikat.
2) Mekanisme pengundangan  Peraturan  Daerah Provinsi Kepulauan  Riau  belum dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  hukum,  yakni  Peraturan  Presiden  Nomor 87  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah.  Pelaksanaan  mekanisme  pengundangan  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai dengan aturan hukum. Masih terdapat beberapa aturan  yang tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  yakni:  (i)  pada  pelaksanaannya
tidak  dilakukan  pendokumentasian  naskah  asli  peraturan  daerah  dengan disimpan  oleh  DPRD,  Sekretaris  Daerah, Biro Hukum  berupa  minute  dan Pemrakarsa,  (ii)  Sekretaris  Daerah  Provinsi  Kepulaan  Riau  tidak menyampaikan  Peraturan  Daerah  yang  telah  diundangkan  kepada  Menteri Dalam  Negeri,  dan  (iii)  penyebarluasan  peraturan  daerah  melalui  internet dalam  Jaringan  Dokumen  Informasi  Hukum  tidak  dilaksanakan  secara  tepat waktu pada tanggal peraturan daerah diundangkan. Mekanisme pengundangan harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  hukum,  sehingga  tujuan  dari pengundangan dapat tercapai yakni secara formil peraturan daerah berlaku dan mengikat  masyarakat dan secara  materil, masyarakat memahami maksud dari aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
3) Solusi  yang  dapat  peneliti  berikan  berkenaan  dengan  keadaan  yang  terjadi dilapangan  terkait  dengan  mekanisme  pengundangan  adalah  diperlukan adanya aturan  hukum  yang harmonis  yang mengatur masalah  pengundangan, dan  pemerintah  daerah  baik  itu  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan Riau ataupun DPRD Provinsi Kepulauan Riau wajib melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku berkenaan dengan pengundangan peraturan daerah,  dalam  hal  ada  hal-hal  yang  belum  diatur  maka  pejabat  yang berwenang dapat mengeluarkan kebijakan mengenai mekanisme pengundangan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.  Pemerintah  daerah  perlu  memahami  pentingnya pengundangan sebagai salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  serta  menjadi  dasar  bagi  suatu  peraturan  perundang- undangan memiliki kekuatan mengikat di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Andi  Yuliani, Daya  Ikat  Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan ,  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04, Desember 2017.
Appledoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Astim  Riyanto, Notifikasi  Hukum  Konstitusi  Melalui  Pendidikan ,  Jurnal  Hukum dan  Pembangunan  Tahun  ke-38  No.  1 Januari-Maret  2008,  Hal.  78.Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia . Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
, dan Safa‟at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum , Cet I,  Jakarta:  Sekretariat  Jendreral  &  Kepaniteraan  Makamah  Konstitusi  RI, 2006.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya , Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

## Jurnal/Bahan Kuliah/Kamus/Ensiklopedia
A.  Hamid  S.  Attamimi, Lokakarya  Ketentuan  Umum  Peraturan  Perundang- Undangan ,  Makalah  dalam  seminar  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, tanggal 19- 20 Oktober 1988.

## Internet
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/ab.htm

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah.