## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam
Febri Jaya 1* , Winda Fitri 2 , Muna Ulya 3
1* Febri Jaya; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, febri.jaya@uib.edu 2 Winda Fitri; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, winda@uib.ac.id
3 Muna Ulya; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Baloi – Sei Ladi, Indonesia, 2051037.muna@uib.edu
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan: Along with the changes to Law No. 16 of 2019 on marriage, the minimum age limit for marriage has been changed to 19 years for both men and women. However, there is still an opportunity to obtain marriage dispensation through the Religious Courts, especially in situations that are considered particularly urgent. Judges need to think wisely and consider all the reasons raised in  the  application  for  the  determination  of  marriage dispensation  and  the  social  impact  that  may  occur  if  the dispensation  is  granted.  This  research  applies  empirical methods  by  obtaining  primary  data  through  interviews  and secondary data through literature studies. This article reviews how  judges  at  the  Batam  Religious  Court  implement  the marriage dispensation, including the considerations they make in making decisions. Legal considerations are at the core of a judge's  decision,  which  involves  analysis,  argument,  and drawing  legal  conclusions.  This  article  provides  insight  into how  marriage  dispensation  is  regulated  and  implemented  in the  Batam  Religious  Court,  with  emphasis  on  the  role  and consideration of judges in making decisions that affect married life in Indonesia.
Keywords: Dispensation of Marriage; Religious Court of Batam; Judge's Consideration.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  asas  pemerintahan  yang  sah,  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). 1 Pengaturan segala aspek yang berkaitan dengan urusan bangsa dan negara bagiannya dilakukan melalui penerapan kerangka hukum dan penerbitan ketentuan undang- undang.  Perkawinan  yang  dahulu  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Perkawinan    hubungan  yang  mengikat  fisik  dan  rohani  antara  seorang  lelaki  dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2 Perkawinan merupakan salah satu peristiwa keluarga yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Sehingga,  sebagian  besar  orang  dewasa  yang berada  dalam  kondisi  normal  akan  menginginkan  perkawinan.  Namun,  dalam melangsungkan  perkawinan,  tidak  bisa  dilakukan  secara  sembarangan  karena  perkawinan memiliki  tata  cara  dan  peraturan  yang  telah  diatur  oleh  hukum  dan  norma-norma  yang berlaku bagi manusia. 3
Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia pada mulanya dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang- Undang ini menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan  16  tahun  bagi  perempuan.  Saat  ini,  batasan  usia  minimal  tersebut  telah  diubah berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  persyaratan usia  untuk  menikah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur tentang revisi batas usia perkawinan telah diundangkan.
1 Rocky Marbun, ‘Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945’, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 1.3 (2014) <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>.
2 Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliartini, ‘Diseminasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Mayarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatam Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8.1 (2020) <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.
3 P.N.H Simanjuntak, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Djambatan, 2005).
Adapun  tujuan  dari  diubahnya  pembatasan  usia  perkawinan  ialah  dikarenakan perlunya kesetaraan dalam usia minimum yang ditetapkan untuk pernikahan, baik untuk pria maupun wanita, 4 untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur dan memastikan keturunan yang  sehat  secara  fisik  dan  mental,  kebutuhan  untuk  mengurangi  kerentanan  perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menekan masalah perkawina, 5 kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, praktik diskriminatif, eksploitasi, dan risiko terhadap kesehatan reproduksi, 6 serta perlunya pengaturan perubahan sosial dan penurunan angka  perceraian. 7 Kebijakan  mengenai  batas  usia  ini  diambil  oleh  pemerintah  sebagai langkah untuk mengatur dan membawa keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain memberikan  keabsahan  dan  kepastian  hukum  bagi  hubungan  pribadi  dan  kekeluargaan, perkawinan juga mencakup akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu sendiri. 8
Namun,  meskipun  telah  ditetapkan  adanya  penetapan  batasan  usia  untuk  menikah, pemerintah  juga  menerapkan  kebijakan  yang  disebut  Dispensasi  Perkawinan  (yang selanjutnya akan disebut Dispensasi Kawin), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan, yang memperbolehkan  perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan. Perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan Undang - Undang, disebut juga Dispensasi Kawin,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  atau  kedua  pihak  yang  terlibat  berada  di bawah persyaratan usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 atau biasa disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Pengajuan  Permohonan  Dispensasi  Perkawinan,  Dispensasi  Kawin merupakan  putusan  yang  memberikan  pengecualian  batasan  umur  menurut  Undang  - Undang  bagi  perseorangan  yang  hendak  menikah  tetapi  belum  mencapai  usia  sah  yang disyaratkan.
Pengadilan melalui majelis hakim bertugas mengawasi pelaksanaan asas pembatasan usia  minimum  perkawinan.  Selain  itu,  juga  mengevaluasi  dan  mempertimbangkan  apakah
4 Siti Nur Amina, ‘Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama’, Jurnal El - Thawalib , 3.4 (2022) <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.
5 Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, ‘Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi’, 6.2 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12439>.
6 Maulida Afiya Sofa, ‘Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga’, Khuluqqiya: Kajian Hukum Dan Studi Islam , 4.1 (2022) <http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/78>.
7 June S. Katz and Ronald S. Katz, ‘Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited’, The American Journal of Comparative Law , 26.2 (1978).
8 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh: CV. Pena, 2010).
seseorang memiliki kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menikah, meskipun usia mereka berada di bawah usia yang ditentukan. Berdasarkan statistik yang ada pada tahun 2018  hingga  2023,  Pengadilan  Agama  Batam  menerima  total  103  permohonan  Dispensasi Kawin.  Berdasarkan  fakta  dan  data  tersebut,  menarik  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi serta pertimbangan hakim dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Batam.

## METODE PENELITIAN
Dalam bidang ilmu hukum, telah diketahui secara luas bahwa penelitian dapat digolongkan menjadi  dua  kategori  utama:  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ilmiah  ini  adalah  penelitian  empiris, karena  bertujuan  untuk  menyelidiki  penerapan  praktis  hukum  dalam  dunia  nyata  dan memerlukan pengumpulan data primer melalui cara langsung. Penelitian ini menggunakan banyak  teknik  metodologis,  antara  lain  pendekatan  perundang  -  undangan,  pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  sosiologis  dengan  fokus  empiris.  Mengingat  sifat  penelitian hukum empiris, maka metodologi penelitian ini memerlukan penggunaan sumber data primer dan  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  dimana  data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian komprehensif terhadap literatur yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam
Pada saat ini, perkawinan pada usia muda bisa terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di negara ini, Sangat penting untuk mengetahui dan memahami potensi konsekuensi dan bahaya yang mungkin muncul di masa mendatang bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu usulan perubahan  adalah  revisi  batasan  usia  menikah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dulu, usia sah menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun hal tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Perubahan ini menandakan bahwa persetujuan perkawinan bergantung pada individu laki- laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. 9
9 Amina.
Tujuan dari perubahan batas usia tersebut adalah untuk mencegah dan mengurangi kasus perkawinan yang terjadi pada usia yang belum cukup matang atau di bawah batas usia yang ditetapkan, serta untuk mencegah dan mengurangi jumlah perceraian. 10 Tujuan lainnya adalah menghapus perbedaan atau diskriminasi usia antara pria dan wanita dalam konteks batas usia perkawinan, sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam  putusan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  ketika  kesenjangan perilaku  antara  laki-laki  dan  perempuan  menghambat  realisasi  hak-hak  dasar  atau  hak konstitusional  individu,  yang  tidak  boleh  bergantung  pada  gender  dianggap  bermasalah, maka perbedaan tersebut dianggap sebagai tindakan diskriminasi 11 . Dengan kata lain, jika perlakuan yang tidak sama antara pria dan wanita merugikan salah satu pihak dan melanggar hak-hak mereka, itu dianggap sebagai tindakan diskriminasi.
Meskipun  telah  diatur  dalam  Undang  -  Undang,  masih  ada  celah  hukum  yang memungkinkan  pihak-pihak  terlibat  untuk  memohon  Dispensasi  Kawin  ke  Pengadilan Agama,  dengan  kata  lain,  Undang  -  Undang  masih  memberikan  kesempatan  untuk melegalkan pernikahan bagi pasangan di bawah umur 12 . Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan  mengatur  mengenai  ketentuan  pernikahan  bagi  pasangan  di  bawah  umur. Ketentuan  ini  mengatur  bahwa  jika  batasan  usia  untuk  menikah  dilanggar,  orang  tua mempunyai pilihan untuk mengajukan pengecualian kepada pengadilan, asalkan ada alasan yang kuat dan signifikan, yang harus didukung oleh bukti yang cukup kuat. 13 Dengan kata lain, mereka bisa meminta izin khusus dari Pengadilan Agama jika ada keadaan darurat yang memaksa.
Menurut  catatan  wawancara  dengan  Drs.  Azizon,  S.H.,  M.H,  salah  satu  hakim Pengadilan Agama Batam mengungkapkan, hakim selalu berpegang pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengambil keputusan terkait permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, disebutkan bahwa hakim yang bertugas mengadili Dispensasi Kawin adalah hakim tunggal dan hakim bersertifikat. Penerbitan PERMA No. 5 Tahun 2019 memperkenalkan protokol baru
10 Rini Heryanti, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan’, Jurnal Ius Constituendum , 6.1 (2021) <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
11 Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, and Risdiana Izzaty, ‘Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan’, Lex Scientia Law Review , 3.1 (2019) <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
12 Darania Anisa, ‘Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan’ <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861>.
13 Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, ‘Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah’, Justisi Jurnal Ilmu Hukum , 7.1 (2021) <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
dalam penanganan permohonan Dispensasi Kawin. Perubahan yang cukup mendasar adalah mengenai penunjukan Hakim Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor  5  Tahun  2019.  Ketentuan  ini  mengamanatkan  bahwa  tanggung  jawab  penilaian permohonan  Dispensasi  Kawin  diserahkan  kepada  hakim  tunggal.  Proses  seleksi  seorang hakim  harus  mencakup  banyak  persyaratan  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  memiliki sertifikasi  hakim  anak,  pemahaman atau  bimbingan  teknis  terkait  hukum  perempuan,  dan pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan. Jika  tidak  ada  hakim  yang  memenuhi  syarat,  Pasal  20  PERMA  No.  5  Tahun  2019 memungkinkan setiap hakim untuk memeriksa permohonan Dispensasi Kawin.
Sidang  awal  memainkan  peran  penting  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan permohonan  Dispensasi  Kawin.  Sesuai  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  10  PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dalam sidang awal, diamanatkan pemohon harus mengatur kehadiran beberapa  pihak  yang  dapat  memberikan  kesaksian  atau  memberikan  keterangan.  Orang- orang ini termasuk calon suami/istri, dan orangtua/wali calon suami/istri. Jika tidak dapat hadirkan mereka, sidang ditunda oleh hakim, dan pemohon diminta untuk membawa mereka pada sidang berikutnya. Jika pada sidang kedua pun mereka tidak hadir, sidang diundur lagi, dan  pemohon  diminta  membawa  mereka  pada  sidang  ketiga.  Apabila  pada  sidang  ketiga mereka  tetap  tidak  hadir,  permohonan  Dispensasi  Kawin  akan  ditolak. Saat  sidang,  hakim tunggal  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  nasihat  kepada  berbagai  pihak  terlibat. Nasihat  ini  bersifat  wajib  dan  tidak  boleh  diabaikan.  Bahkan,  jika  hakim  mengabaikan memberikan nasihat, hasilnya bisa membuat Dispensasi Kawin menjadi dianggap tidak sah dari awal ( void ab initio ). Pendapat serta nasihat yang diberikan oleh hakim memiliki pengaruh dan relevansi dalam proses pengambilan keputusan terakhir. Kewajiban memberikan nasihat ini dijelaskan dalam Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019.
Dalam hal nasihat hakim terbukti tidak efektif, maka persidangan akan dilanjutkan dan hakim memikul tanggung jawab untuk membaca dengan teliti permohonan yang diajukan pemohon.  Apabila  isi  surat  tetap  tidak  berubah  sesuai  dengan  keinginan  pemohon,  maka hakim akan melanjutkan persidangan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat,  termasuk  anak  yang  dimohonkan  Dispensasi  Kawin,  calon  suami  istri,  dan  calon suami  istri.  siapa  yang  dimintakan  Dispensasi  Kawin,  dan  orang  tua  atau  wali  calon suami/istri.  Hakim  mempertimbangkan  keterangan-keterangan  yang  diberikan  para  pihak pada saat mengambil keputusan berkaitan dengan Dispensasi Kawin. Selain itu, penting bagi
hakim untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama apa pun.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Peneteapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam
Dalam  perspektif  etimologi,  dispensasi  dapat  diartikan  sebagai  pengekecualian  dari aturan  yang  berlaku  secara  umum  untuk  situasi  yang  memiliki  karakteristik  khusus. Dispensasi juga dapat diartikan sebagai pelonggaran dari keharusan atau batasan tertentu. 14 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dispensasi Kawin merupakan peraturan yang berlaku  secara  spesifik  karena  adanya  kondisi  khusus  yang  menghalangi  seseorang  untuk menikah sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan.
sebagaimana telah dibahas di atas bahwa di Pengadilan Agama Batam sejak tahun 2018 hingga  2023,  menerima  total  103  permohonan  Dispensasi  Kawin.  Peningkatan  signifikan tersebut dapat dikatakan menjadi indikasi tingginya angka perkawinan usia anak. 15 Hakim perlu menghadapi dengan bijak meningkatnya jumlah permohonan Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan semua argumen yang diajukan serta potensi konsekuensi yang mungkin timbul jika dispensasi tersebut diberikan. Ketika menangani kasus-kasus seperti ini, sangatlah penting bagi hakim untuk secara aktif mengumpulkan beragam data hukum dan realitas sosial terkait 16 .
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  Hakim  mengeluarkan  pernyataan  di  pengadilan dengan maksud menuntaskan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, selaku pejabat negara yang diberi kekuasaan untuk hal tersebut, pernyataan oleh hakim tidak hanya  diucapkan  saja,  namun,  hal  ini  juga  didokumentasikan  dalam  format  tertulis  dan kemudian diartikulasikan oleh hakim ketua selama persidangan. Ucapan putusan secara lisan ( Uitpraal )  harus  selaras  dengan  penyampaian  putusan  secara  tertulis.  Dalam  hal  terdapat perbedaan  antara  pernyataan  lisan  dan  tulisan  suatu  putusan,  maka  penafsiran  yang  sah adalah penafsiran yang diucapkan oleh pengadilan. 17
14 Mugniatul Ilma, ‘Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Paca Lhirnya UU NO 16 Tahun 2019’, Al - Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 2.2 (2020).
15 Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur’, Journal of Lex Generalis , 2.1 (2021) <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.
16 Ilma.
17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006).
Di  Pengadilan  Agama,  terdapat  dua  jenis  putusan  terhadap  penetapan permohonan Dispensasi Kawin, yaitu: putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi dan putusan yang  menolak  permohonan  dispensasi.  Putusan  Mengabulkan  merujuk  pada  keputusan hakim  yang  memutuskan  untuk  mengabulkan  suatu  perkara  berdasarkan  pertimbangan hukum  dan  fakta  yang  ada,  Sesuai  dengan  kebijakan  terkait  dalam  hukum  Islam  dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Putusan Menolak mengacu pada keputusan hakim  yang  menolak  suatu  perkara  setelah  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  ada  dan hukum  yang  berlaku.  Keputusan  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak  suatu  perkara tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir dan penalarannya sebagai hakim.
Saat mengkaji Dispensasi Kawin, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs. Azizon, S.H., M.H., hakim wajib mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Ketidakpatuhan  hakim  terhadap  ketentuan  tersebut  di  atas akan  mengakibatkan  batalnya  putusan,  sebagaimana  tertuang  secara  tegas  dalam  pasal  13 PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam mengumpulkan keterangan dari pihak – pihak yang terkait, hakim perlu mengenali beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Pemahaman dan persetujuan hakim terhadap keterlibatan anak dalam permohonan Dispensasi Kawinan mengenai  rencana  perkawinan;  (2)  Keadaan  psikologis,  kesehatan  fisik, dan  kesiapan  anak untuk memulai kehidupan berumah tangga; dan (3) Potensi paksaan psikologis, fisik, seksual, atau  finansial  yang  dilakukan  terhadap  anak  atau  keluarganya  sehubungan  dengan perkawinan anak tersebut yang akan terjadi. Selain itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa  perkawinan  tersebut  berpegang  pada  ajaran  agama.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi hakim  untuk  mengumpulkan  keterangan-keterangan  yang  relevan  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan  guna  memastikan  tidak  adanya  halangan-halangan  yang  dapat  merintangi perkawinan antara anak pemohon dengan calon pasangannya, termasuk hambatan-hambatan yang timbul karena adanya hubungan darah atau ikatan perkawinan sebelumnya.
Pada  saat  hakim  melakukan  pemeriksaan  dan  mengumpulkan  informasi  dari  anak yang  diajukan  untuk  permohonan  Dispensasi  Kawin,  Hakim  dapat  mengambil  beberapa langkah, seperti mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran orangtua atau menyediakan penerjemah atau mediator bila diperlukan. Tuntutan akan kecermatan dan ketelitian hakim sangat penting saat memeriksa kasus permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, hakim juga  perlu  memprioritaskan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan  melakukan  langkah- langkah sebagai berikut, yaitu: (1) Mengkaji permohonan pemohon secara cermat dan tepat;
(2) Menyelidiki latar belakang, perkembangan kronologis, dan faktor-faktor yang mendasari terjadinya  perkawinan  anak;  (3)  Meneliti  mengenai  tingkat  kesadaran  dan  kerelaan  anak untuk  menikah;  (4)  Memastikan  komitmen  orang  tua  dalam  memberikan  dukungan komprehensif  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan  kepada  anak.  Dalam keadaan tertentu, jika dianggap penting, hakim ketua mempunyai keleluasaan untuk meminta keterangan  ahli  dari  berbagai  profesi,  seperti  psikolog,  dokter/bidan,  pekerja  sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). 18
Pertimbangan  hukum  merujuk  pada  inti  dari  keputusan  yang  mencakup  analisis, argumentasi, pandangan, atau kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh hakim. Drs. Azizon S.H., M.H, menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Batam dan sering berperan sebagai hakim tunggal dalam proses pemberian Dispensasi Kawin di lingkungan Pengadilan Agama Batam menjelaskan bahwa dalam memberikan keputusan atas penetapan Dispensasi Kawin pada intinya hakim yang bersangkutan harus telah mendengar pengakuan anak yang diminta Dispensasi Kawin, anak yang disebutkan dalam permohonan telah memberikan persetujuan dan mengetahui mengenai rencana pernikahan yang dimaksud, mengenali apa yang terbaik bagi anak sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip hukum yang  tak  tertulis  seperti  nilai-nilai  hukum,  serta  pandangan  keadilan  yang  berlaku  di masyarakat, Pertimbangan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak, yakni situasi di mana  tidak  ada  alternatif  lain  dan  pernikahan  harus  dilaksanakan  secara  memaksa,  harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Juga perlu dipertimbangkan apakah calon suami atau istri tidak menghadapi halangan dalam melangsungkan pernikahan untuk menikah, baik itu terkait dengan hubungan keluarga darah atau hubungan sepersusuan.
Pertimbangan penetapan dispensasi oleh hakim Pengadilan Agama Batam tersebut di atas  tercermin  dalam  putusan  nomor  106/Pdt.  P/2022/PA.  Btm.  Kasus  ini  menyangkut permohonan untuk menikahkan putri kandung pemohon, yang berusia 18 tahun. Pemohon membenarkan  permohonannya  berdasarkan  fakta  bahwa  anak  pemohon  dan  calon pasangannya telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun. Pemohon berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menegaskan adanya kecocokan antara anak pemohon dengan calon suaminya. Dalam permohonan kali ini, hakim tunggal Drs. H.
18 M.H Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2021).
Azizon, S.H., M.H., memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan pengecualian bagi anak pemohon setelah mempertimbangkan berbagai faktor secara matang.
Pertimbangan  dalam  perkara  ini  adalah  kehadiran  pemohon  dan  anaknya  yang menjadi  subjek  permohonan  pada  sidang  yang  dijadwalkan.  Perlu  diketahui,  hakim  telah memberikan saran dan nasehat kepada pemohon, yang juga merupakan orang tua dari anak yang  bersangkutan,  serta  kepada  calon  pasangan  dan  wali  dari  anak  tersebut.  Saran  dan nasehat tersebut berkaitan dengan potensi risiko yang terkait dengan pernikahan dini, seperti terhentinya  pendidikan,  perkembangan  organ  reproduksi  yang  prematur,  serta  dampak ekonomi,  sosial,  dan  psikologis.  Selain  itu,  hakim  juga  menyoroti  kemungkinan  terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun perlu diingat bahwa pemohon, anaknya, calon pasangan, dan wali calon pasangan semuanya hadir pada saat persidangan, menyatakan bahwa mereka tetap mempertahankan rencana untuk segera melangsungkan pernikahan anak pemohon dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua potensi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, semua pihak juga telah memberikan keterangan di pengadilan yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  anak  pemohon  ingin  menikah  dengan  calon suaminya segera karena kasih sayang, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Mereka telah saling mengenal selama lebih dari satu tahun, mendapatkan persetujuan dari orang tua, dan merasa siap secara fisik dan emosional untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam pernikahan ini.
Hakim  menyimpulkan  pernyataan  dari  kedua  calon  pengantin,  merupakan kesepakatan yang positif menuju pencapaian sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan berkah bagi kedua calon pengantin. Selain itu, hakim juga menilai adanya niat baik dan keadaan yang membenarkan dilakukannya perkawinan antara keturunan pemohon dan calon suami/istrinya.  Hakim  juga  mempertimbangkan  tidak  adanya  pengaruh  eksternal,  tidak adanya hambatan keluarga atau hubungan darah, dan konfirmasi eksplisit dari kedua belah pihak bahwa izin orang tua telah diberikan untuk pernikahan langsung anak-anak mereka, serta siap untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga.

## KESIMPULAN
Perubahan  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  telah mengubah batasan usia minimum untuk menikah di Indonesia, meskipun Dispensasi Kawin
tetap  merupakan  opsi  dalam  situasi  mendesak.  Pengadilan  Agama  Batam  memiliki  peran sentral  dalam  memastikan  bahwa  keputusan  hakim  didasarkan  pada  pertimbangan  yang matang  dan  sesuai  dengan  hukum.  Diketahui  bahwa  hakim  Pengadilan  Batam  dalam mengimplementasikan Dispensasi Kawin harus berpedoman pada PERMA No 5 tahun 2019. Keputusan hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan hukum.  Dispensasi  Perkawinan  adalah  alat  yang  penting,  tetapi  perlu  digunakan  dengan bijaksana untuk memastikan bahwa hanya kasus yang memenuhi syarat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang memperolehnya.
Pengadilan  Agama  Batam  mengeluarkan  produk  berupa  penetapan  terhadap permohonan  Dispensasi  Kawin  dengan  pertimbangan  hakim  yang  mencakup  pemahaman anak yang diminta dispensasi, kesiapan fisik dan mental mereka, potensi risiko, dan sesuai dengan  nilai-nilai  agama.  Dalam  mengambil  keputusan  harus  mempertimbangkan kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  dapat  melibatkan  bantuan  dari  ahli  atau  mediator  jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amina, Siti Nur, ‘Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama’, Jurnal El - Thawalib , 3.4 (2022) <https://doi.org/10.24952/el- thawalib.v3i4.5941>
Anisa, Darania, ‘Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan’ <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7861> Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2021)
Heryanti, Rini, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan’, Jurnal Ius Constituendum , 6.1 (2021) <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
Ilma, Mugniatul, ‘Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Paca Lhirnya UU NO 16 Tahun 2019’, Al - Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 2.2 (2020)
Katz, June S., and Ronald S. Katz, ‘Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited’, The American Journal of Comparative Law , 26.2 (1978)
Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliartini, ‘Diseminasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Mayarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatam Perkawinan Untuk
Memperoleh Akta Perkawinan’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8.1 (2020) <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>
Marbun, Rocky, ‘Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945’, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 1.3 (2014) <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8> Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, ‘Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif
Keluarga Sakinah Muhammadiyah’, Justisi Jurnal Ilmu Hukum , 7.1 (2021) <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170> Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006) Mursyid, Salma, and Nasruddin Yusuf, ‘Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi’, 6.2 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12439>
Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur’, Journal of Lex Generalis , 2.1 (2021) <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>
Nugraha, Xavier, Annida Aqiila Putri, and Risdiana Izzaty, ‘Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan’, Lex Scientia Law Review , 3.1 (2019) <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>
Sarong, Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh: CV. Pena, 2010) Simanjuntak, P.N.H, Pokok Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Djambatan, 2005)
Sofa, Maulida Afiya, ‘Dampak Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga’, Khuluqqiya: Kajian Hukum Dan Studi Islam , 4.1 (2022) <http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/78>