## Sosialisasi E-Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Petanang Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi

## Rosmidah,  Elizabeth Siregar,  Dony Yusra Pebrianto
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## ABSTRAK
Pendaftran tanah merupakan kegiatan pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997. Dalam rangka mewujudkan jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  pada  masa  covid,  maka  pemerintah meningkatkan  layanan  pertanahan  dengan  suatu  kebijakan  berupa  kemudahan  dalam pemberian hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yakni melalui layanan pertanahan  yang  dilakukan  dengan  sistem  digital  melalui elektronik.  Peman f aatan  teknologi digital ini menjadi perhatian/sorotan khusus  dengan terbitnya Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021. Hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi masyarakat, Oleh sebab ini maka diadakan penyuluhan hukum di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Ilir Kab. Muaro  Jambi.  Penyuluhan  ini  dihadiri  Kepala  desa  dan  sekretaris,  anggota  BPD,  ibu  Ketua PKK Desa dan warga masyarakat. K ecemasan publik tentang sertifikat tanah elektronik salah satunya  didasari  masalah  keamanan.  Apalagi,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  merasa  bahwa dengan memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amat vital, terutama saat terjadi sengketa.  Bukan  hanya  itu,  kasus  sertifikat  kepemilikan  tanah  ganda  cukup  banyak  terjadi, sehingga publik pun sulit untuk begitu saja percaya dengan rencana pemerintah untuk beralih ke sertifikat elektronik atau dikenal dengan sertifikat-el. Selain itu, sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila  terjadi  peretasan  yang mengakibatkan  kebocoran  data  penting  masyarakat,  sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peraturan ini perlu ditinjau kembali, apakah  sudah  saatnya  pemerintah  menerapkan  system  elektronik  dalam  proses  pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat.
Kata kunci: sertifikat elektronik, kepastian hukum.

## PENDAHULUAN
Tanah  bagi  bangsa  Indonesia  sangat  bernilai  sehingga  pemimpin  bangsa  Indonesia merumuskan  secara  konkrit  dan  mendalam  dengan  penuh  pengertian  filosofis  substansial tentang  tanah  dan  sumber 3 daya  alam  di dalam 3 Konstitusi, ”Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, mengatur tentang  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  di  kuasai  negara  dan  di  pergunakan  untuk kemakmuran rakyat”
Sebagai mahluk  sosial,  kehidupan  manusia  akan  terus  dipengaruhi arus  globalisasi, dan sudah barang tentu akan diikuti akan kebutuhan tanah  yang terus meningkat, sehingga sering menimbulkan masalah 3 yang amat 3 kompleks.  Pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan menerbitkan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 3 Agraria  yang 3 kemudian dikenal l3 dan selanjutnya disebut dengan UUPA. Lahirnya UUPA merupakan tonggak 3 baru bangsa dalam hukum pertanahan. Terkait pendaftran tanah, pemerintah  kemudian  mengeluarkan 3 Peraturan  Pemerintah 3 (selanjutnya  disebut  PP) Nomor  24  Tahun 1997 tentang  Pendaftaran 3 Tanah yang  kembali menegaskan  pentingnya masyarakat 3 mendaftarkan tanahnya.
Untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  harus  melalui  beberapa  tahapan  prosedur.  Pada tahap  pendaftaran  tanah  diadakan  pengecekan    untuk  dapat  di  terbitkan sertifikat hak atas kepemilikan  tanah  hal  ini  untuk  menghindari  kesalahan  subyek  dan  obyek  tanah. “Tanpa melalui proses tersebut  tidak  akan mungkin  seseorang  memiliki  alas  hak  yang  kuat  atas tanahnya. 23 Tujuan pendaftaran tanah dalam  Pasal 3 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menyatakan:
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.“
Tujuan 3 pendaftaran  tanah 3 sebagaimana  tercantum 3 pada  huruf  a  merupakan tujuan 3 utama pendaftaran 3 tanah yang 3 diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. 24 Boedi 3 Harsono mengemukakan 3 bahwa:
“Tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menghimpun  dan  menyediakan  informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan dimungkinkannya  pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  atau  data yuridisnya  belum  lengkap  atau  masih  disengketakan,  walaupun  untuk  tanah-tanah demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.” 25
Menurut  MP.  Siahaan, 3 bahwa  dalam 3 pendaftaran  tanah 3 yang  terpenting  adalah adanya  catatan  identitas 3 atas  tanah 3 yang  dimiliki 3 dan  dikuasai.  “Identitas  tanah  adalah keterangan-  keterangan  mengenai  sebidang  tanah  sehingga  sebidang  tanah  tersebut  jelas jenis  haknya,  luasnya,  batas-batasnya,  keadaannya,  letaknya,  siapa  yang  memiliki  atau menguasai dan ciri-ciri khas  lainnya.” 26 Pengertian 3 pendaftaran tanah 3 oleh pemerintah 3 ’rechtkadaster’  dan  bukan 3 suatu  pendaftaran 3 tanah  demi 3 kepentingan pajak 3 dan bukan pula suatu kadaster 3 ekonomi yang 3 ditemukan 3 dibeberapa negara.
“Pada  sisi  lain  AP.  Parlindungan  berkomentar  dalam  Pasal  19  UUPA  diantaranya tentang: sertifikat di terbitkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum  bagi  pemilik.  Selain  itu  juga  kantor  pertanahan  sebagai  kantor  utana  yang diperlukan  masyarakat  untuk  memberikan  informasi  yang  penting  berkaitan  dengan pertanahan.  Untuk  melaksanakan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pertanahan termasuk  salah  satunya  adalah  hak  ats  tanah,  maka  sangat  di  perlukan  ketertiban administrasi agar semua bisa tercatat dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. 27
Dalam  Pasal  19  UUPA 3 menunjukan  upaya 3 Pemerintah  untuk  mengatur  dan memberikan 3 adanya  suatu 3 jaminan  kepastian 3 hukum,  meliputi:  jaminan  kepastian hukum 3 mengenai orang 3 atau badan 3 hukum yang 3 menjadi pemegang hak (subyek hak 3 atas
23 Dewa Ayu Widyani, Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Penda ftaran Tanah di Indonesia menurut UUPA, Jurnal Hukum to-ra, vol 1, No. 3 Desember 2015.
24 AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997 ), Diktat, 1997, hal. 8
25 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah , Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 87
26 MP.  Siahaan, Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan ,  (Teori  dan  Praktek),  PT.  Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hal. 16
27 A.P. Parlindungan, Op. Cit , hal. 2
tanah); jaminan 3 mengenai letak, 3 batas, dan luas 3 suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah) dan mengenai hak atas tanahnya. 28
Beberapasengketa/konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia,  masih  menunjukan belum optimalnya masalah administrasi di bidang pertanahan dan perlu perbaikan-perbaikan di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  meminimalisisr  terjadinya  sengketa  atau  konflik pertanahan. Terjadinya permasalahan dibidang pertanahan karena sistem di Indonesia masih menggunakan sistem pendaftaran publikasi negatif yang bertendensi positif. Dalam sistem ini, pemerintah belum mampu memberikan kepada pemegang bukti sah (pemilik sertifikat) suatu  kepastian  hukum  atas  sertifikat  tersebut  karena  semua  kebenaran  data  maupun informasi  dalam  sertifikat  pemerintah  juga  tidak  bertanggung  jawab,  semua  data  akan dianggap  benar,  jika  tidak  ada  pihak  yang  keberatan  atau  menggugat,  dengan  terbitnya sertifikat itu. Masalah pertanahan di Indonesia sendiri masih banyak konflik terjadi terutama masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan berkaitan juga dengan hak atas tanah. 29 Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi  positif  yaitu,  suatu  sistem  pendaftaran  tanah  ini  menggunakan  sistem pendaftaran hak, tapi  sistem  publikasinya belum dapat murni.  Hal ini  disebabkan  karenas sertifikat itu belum pasti kebenarannya sesuai data fisik dan data yuridis yang di cantumkan dalam sertfikat, tapi tetap oleh Pengadilan harus dinyatakan sebagai data yang benar selama belum ada alat pembuktian lain yang bisa membuktikan sebaliknya dari pihak lainnya yang keberatan dengan terbitnya sertifikat.
“Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang”. 30 Sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas suatu bidang tanah.
Sistem pendaftaran tanah di  suatu  Negara  diatur  berdasarkan  pada  asas  yang  dianut dinegara tersebut.  Setiap  Negara  memiliki  sistem  publikasi  tanah  yang  berbeda  yang  bisa saja tidak sama dengan negara lainnya. Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada dua jenis, yaitu sistem publikasi positif dan negatif. Perbedaan kedua sistem publikasi ini ada pada  jenis  sistem  pendaftarannya.  Dalam  sistem  publikasi  positif  menggunakan  sistem pendaftaran hak, sedangkan sistem publikasi negatif menggunakan sistem pendaftaran akta.
Sertifikat adalah bukti hak bagi pemegang hak atas tanah,  setelah mengikuti semua prosedur  pendaftaran tanah sesuai ketentuan. Terbitnya sertifikat  akan terjamin eksistensi hak atas tanah bagi  pemiliknya,  walaupun  tanah  miliknya  itu  nantinya  difungsikan  dalam bentuk lain, misalnya bentuk lalu lintas perdagangan. “Pendaftaran tanah ini perlu dilakukan agar  makna  tanah  bagi  manusia  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  sesuai  yang diharapkan.” 31
Pada  masa  covid  19  dan  perlu  peningkatan  layanan  pertanahan  guna  mewujudkan kepastian  hukum,  namun  terkendala  dalam  hal  mengurus  langsung  ke  kantor  pertanahan, maka  pemerintah  dalam  kondisi  ini  harus  mengambil  suatu  terobasan  baru  untuk memberikan kemudahan  pada masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan publik berkaitan dengan  haknya,  dengan  layanan  pertanahan  melalui  sistem  digital  (E-Sertifikat),  agar masyarakat tetap bisa memperoleh haknya walaupun masa pandemi seperti saat ini.
28 A. P. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Hal. 15.
29 Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan, Bapenas, Kajian Persiapan Perubahan Sistem Penda ftaran Tanah Publikasi Positief di Indonesia
30 Aartje Tehupelory, Sertifikat Tanah Elektronik, Perlukah, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Unkris, Jakarta.
31 Harris Yonatan Parmahan Sibue, Arti Penting Pendaptaran Tanah Untuk Pertama kali, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2 November 2011, hlm 289
Berdasarkan  perkembangan  tersebut  telah  terbit  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Serti fikat Elektronik. Sofyan Djalil, mengatakan “sertifikat tanah  elektronik  memiliki  tingkat  keamanan  yang  baik.  Pemerintah  memberikan perlindungan  berlapis  berdasarkan  standar  keamanan  yang  ada” 32 .  Sertifikat  tanah elektronik ini antara lain mengikuti standar keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Masyarakat  di  Desa  Petanang  sehari-hari  bekerja  sebagai  petani  dan  sebagian berusaha dibidang perdagangan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dengan adanya kekurangan  pemahaman  tentang  pentingnya  suatu  pendaftaran  tanah  menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat di desa tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  pada  mitra  perihal  masih  banyak  tanah masyarakat yang belum dilakukan pendaftaran tanah, maka perlu didorong untuk memahami tujuan hukum pendaftaran tanah, berikut:
1. Melakukan  kegiatan  sosialisasi  melalui  penyuluhan  tentang  e-sertipikat  sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021
2. Melakukan  pendampingan  terhadap  masyarakat  dan  perangkat  desa  sebagai  upaya untuk  mendorong  agar  masyarakat  terutama  lokasi  pengabdian  Desa  Petanang Kecamatan  Kumpeh  Ilir  Kabupaten  Muaro  Jambi  semua  wilayahnya telah  dilakukan pendaftaran tanah.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilik hak atas tanah, hubungan hukum antara orang dengan tanah.
4. Memberikan pemahaman bagi perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan hak- haknya atas tanah yang diambil perusahaan atau pemerintah
5. Mencarikan  solusikan  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap hak atas tanah pada masyarakat.
6. Pemahaman para pihak terhadap Alternatif yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan dengan perusahaan perkebunan.
7. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak atas tanah menurut hukum pertanahan Indonesia.
8. Melindungi dan memberikan kepastian hukum hak-hak masyarakat atas tanah.
9. Terbentuknya  kesepakatan  kerja  sama  antara  masyarakat  sekitar  dengan  pihak perusahaan sebagai wujud peranan masyarakat dalam mendukung iklim investasi Oleh karena itu, maka permasalahan pengabdian ini adalah:
a. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sertifikat elektronik?
b. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah?

## METODE 3 PELAKSANAAN
Kegian pengabdian merupakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk memberikan penyuluhan  hukum  bagi  masyarakat.  Tahapan 3 persiapan  ini 3 dimulai  dengan 3 melakukan kegiatan 3 penjajakan khalayak 3 sasaran
yang 3 memungkin untuk 3 dilaksanakan kegiatan 3 pengabdian pada 3 masyarakat, dan setelah 3 di pertimbangkan 3 maka yang 3 menjadi sasaran  terpilih  adalah 3 Desa  Petanang 3 Kecamatan  Kumpeh 3 Ilir Kabupaten 3 Muaro Jambi dengan dasar 3 pertimbangan bahwa 3 di desa tersebut. 3 masih banyak 3 tanah masyarakat 3 yang belum 3 dilakukan pendaftaran.  Tahapan 3 pelaksanaan  dilakukan 3 dengan  cara 3 menentukan
32 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4478479/sofyan-djalil-sertifikat-tanah-elektronik-punya- keamanan-b
tanggal pelaksanaan 3 sesuai kesepakatan 3 tim dan mitra. 3 Nara  sumber  yang  ditetapkan untuk menyampaikan atau memaparkan materi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah semua anggota tim pengabdian. Setelah ditentukan 3 tanggal pelaksanaan 3 kegiatan maka ditentukan 3 materi dan narasumber 3 untuk kegiatan tersebut 3 yang meliputi:
1. Definisi dari pendaftaran tanah
2. Tujuan dan manfaat pendaftaran tanah
3. Sistem pendaftaran tanah,
4. Pengaturan pendaftaran tanah
5. Prosedur pendaftaran tanah
6. Syarat pendaftaran tanah
7. Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah.
Penyampaian  materi  dilakukan  dengan  metode  ceramah  dan  visualisasi  oleh  para narasumber  dilanjutkan  sesi  diskusi  dan  tanya  jawab  yang  melibatkan  peran  aktif  para peserta  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yaitu  masyarakat  yang  belum  melakukan pendaftaran hak atas tanahnya sebagai sasaran strategis dalam kegiatan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Sertifikat Elektronik. Salah 3 satu  tujuan 3 diundangkannya  UUPA    adalah 3 meletakkan  dasar-dasar 3 untuk memberikan 3 kepastian  hukum 3 mengenai  hak  atas  tanah  bagi  rakyat  seluruhnya.  Oleh karena itu pemerintah menyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA  “bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  pemerintah”. Peraturan  Pemerintah  yang  dimaksud  adalah  PP  No.  10  tahun1961  tentang  pendaftaran Tanah,  namun  karena  PP  ini  dipandang 3 tidak  dapat 3 lagi  sepenuhnya 3 mendukung tercapainya hasil 3 yang
lebih 3 nyata pada 3 pembangunan nasional, 3 sehingga perlu 3 dilakukan penyempurnaan, 3 maka terbitlah PP No. 24 Tahun 1997.
Maria  S.W.  Sumardjono  menyatakan  bahwa  “terbitnya  PP  No.  24  tahun  1997 dilatarbelakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang  semakin  memerlukan  dukungan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan.  Secara normatif,  kepastian  hukum  itu  memerlukan  tersedianya  perangkat  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  operasional  mampu  mendukung  pelaksanaannya.  Secara  empiris, keberadaan  peraturan  perundang-undangan  itu  perlu  dilaksankan  secara  konsisten  dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.” 33
Salah satu 3 tujuan pendaftaran 3 tanah ditetapkan dalam 3 Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 bahwa 3 untuk  memberikan 3 kepastian  hukum  dan 3 perlindungan  hukum 3 kepada  pemegang hak 3 atas  suatu  bidang 3 tanah,  satuan  rumah 3 susun  dan  hak-hak  lain 3 yang  terdaftar agar 3 dengan mudah dapat 3 membuktikan dirinya sebagai 3 pemegang hak yang 3 bersangkutan.
Dalam 3 Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan 3 bahwa akhir kegiatan 3 pendaftaran  tanah 3 yang  diadakan  oleh 3 pemerintah  adalah 3 pemberian  surat tanda 3 bukti hak, yang 3 berlaku sebagai alat 3 pembuktian yang 3 kuat. UUPA tidak 3 menyebut nama 3 surat tanda3bukti ha katas 3 tanah yang didaftar. 3 Baru kemudian  pada 3 Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 tahun 1961 dinyatakan 3 bahwa surat tanda 3 bukti hak 3 atas tanah 3 yang didaftar dinamakan 3 sertipikat yaitu 3 Salinan buku tanah 3 dan surat ukur 3 setelah dijahit 3 menjadi satu
33 Maria S.W Sumardjono, Kepastian Hukum dan perlindungan Hukum Dalam pendaftaran Tanah, Makalah,  seminar  nasional  kebijakan  baru  pendaftaran  tanah  dan  pajak-pajak  yang  terkait:  suatu  proses sosialisasi dan tantangannya , kerja sama FH UGM dan BPN, Yogyakarta, 13 September 1997, hlm. 1.
Bersama-sama 3 dengan  suatu  kertas 3 sampul  yang 3b entuknya  ditetapkan 3 oleh  Menteri Agraria.
Maksud 3 diterbitkannya sertifikat 3 dalam kegiatan 3 pendaftaran tanah adalah agar 3 pemegang hak 3 dengan mudah 3 dapat
membuktikan 3 bahwa dirinya sebagai 3 pemeganghaknya. 3 Sertifikat diterbitkan 3 untuk kepentingan 3 pemegang hak sesuai 3 dengan data 3 fisik dan data 3 yuridis yang 3 telah didaftar 3 dalam buku tanah.
Kemajuan  peradaban  masyarakat  ternyata  memunculkan  era  digital  yang  bertujuan mempermudah  segala  kegiatan  kehidupan  bernegara  melalui  kecanggihan  teknologi  yang lebih  efisien,  praktis  dan  modern.  Perkembangan  kehidupan  menuju  era  digitalisasi  tidak dapat dihindari, suka tidak suka era digital merasuk dalam kehidupan masyarakat dan dunia. Dibidang 3 Pertanahan  dalam 3 rangka  mewujudkan 3 modernisasi  pelayanan 3 pertanahan pemerintah  mulai 3 menerapkan  pelayanan 3 pertanahan  berbasis 3 elektronik,  sampai  pada menuju  dokumen 3 yang  dihasilkan 3 berbentuk  dokumen 3 elektronik.  Peluncuran  sertipikat tanah elektronik dimulai 3 kebijakannya pada 3 tahun 2021 dengan 3 diterbitkannya Peraturan 3 Menteri  Agraria 3 dan  Tata  Ruang/Kepala 3 Badan  Pertanahan  Nasional  No.  1 Tahun  2021  tentang  Sertipikat 3 Elektronik,  yang  ditandatangani 3 Menteri  Agraria Sofyan 3D Jalil pada tanggal 12 Januari 2021. Belaid 3 ini ternyata mengejutkan 3 masyarakat sehingga 3 menuai pro dan 3 kontra.
Tujuan pemerintah menerbitkan PMA No. 1 Tahun 2021 adalah untuk “mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  serta  perlu  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dengan  menerapkan  pelayanan  pertanahan  berbasis  elektronik; di  samping  itu  bahwa  untuk  mewujudkan  pelayanan  pertanahan  berbasis  elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk  dokumen  elektronik”.Sertipikat  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  Sertipikat-el adalah  Sertipikat  yang  diterbitkan  melalui  Sistem  Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen Elektronik.
Terkait  peraturan  tentang  sertifika  elektronik  ternyata  menimbulkan  keresahan  di masyarakat,  sehingga  timbul  persoalan  sejauh  mana  jaminan  keamanan  data  elektronik dalam  pengakuan  terhadap  bukti  kepemilikan.  Secara  positif,  akses  sertifikat  dapat dipermudah apabila pemerintah melakukan pembenahan pendataan. Pemanfaatan teknologi digital  ini  menjadi  perhatian/sorotan  di  masyarakat  dimana  timbul  kekhawatiran  bahwa pemerintah akan menarik seluruh sertifikat masyarakat.
Oleh karena 3 itu pemerintah
telah 3 mengeluarkan kebijakan 3 untuk mengganti 3 sertifikat tanah 3 konvensional (kertas) 3 menjadi sertifikat 3 tanah elektronik. 3 Hal ini  sebagaimana 3 tertuang  dalam 3 Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2021 tentang 3 Hak Pengelolaan, 3 Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 3 Susun, dan 3 Pendaftaran Tanah. PP 3 ini merupakan 3 tindak lanjut dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf 3 b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3 Pasal 84 menyebutkan 3 bahwa penyelenggaraan 3 dan pelaksanaan pendaftaran3tanah dapat dilakukan 3 secara elektroni.
Banyanya  gejolak  dimasyarakat  terkait  sertifikat  elekronik,  maka  perlu  dilakukan upaya  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  terkait    sertifikat  elekronik dengan  memberikan  penjelasan  tentang  tujuan  pendaftaran  tanah,  manfaat  sertifikat elektronik, perlindungan hukum bagi masyarakat terkait sertifikat elektronik, penyimpanan data  base  masyarakat  dan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  ini  akan  dilakukan  sec ar bertahap. “Sertifikat elektronik ini nantinya akan mendukung budaya paperless office di era digital, mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, dapat diakses kapan saja dan di mana
saja,  menghindari  risiko  kehilangan,  terbakar,  kehujanan  dan  pencurian  pada  dokumen fisik," 34
Meningkatkan 3 kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  untuk  pendaftaran  tanah dalam 3 rangka mewujudkan 3 kepastian hukum 3 hak atas tanah.
Masyarakat  umum  seringkali  mempersoalkan  tentang  upaya  mencapai  tujuan 3 kepastian hukum 3 dari dilakukannya 3 pendaftaran tanah karena meskipun sudah dilakukan pendaftaran tanah  dan telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat namun sering muncul orang- orang  yang  menguasai  tanah  tersebut  meskipun  tidak  ada 3 hubungan  hukum 3 dengan tanah 3 baik  secara    formal  maupun  materil.  Padahal  dalam  keadaan  demikian  seharusnya dianut  asas  “Nemo  Plus  Juris”,    dimana  seharusnya  “tiada  seorangpun  yang  dapat menyerahkan hak lebih daripada jumlah hak yang ada padanya”.
Di samping itu sering pula terjadi dimana orang yang memang benar-benar memiliki tanah  secara  materil  tetapi  karena  pembuktian  hak  yang  dimiliki  tidak  dicatat  menurut hukum  pertanahan    dan  hukum  benda  akhirnya  harus  rela  digugat 3 di  Pengadilan 3 karena tidak 3 dilaksanakannya administrasi 3 pertanahan dengan 3 baik artinya 3 tidak mengikuti 3 ketentuan  formalnya 3 karena  tujuan  dilakukannya 3 pendaftaran  tanah 3 adalah untuk 3 memperoleh  kepastian 3 hukum  namun  setelah  ada  sertipikat  ha  katas  tanah  justru pemilik ha katas tanah digugat di pengadilan atas kepemilikan tanah dan kalah.
Pendaftaran  tanah  sangat  penting  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  tanah  yang disebabkan  oleh  mafia  tanah.  Karena  itu  mendorong  pemerintahan  sekarang  untuk melakukan  percepatan 3 pendaftaran 3 tanah  diseluruh  Indonesia.  Hal  ini 3 tertuang  dalam Rencana 3 Strategis (Restra) 3 tahun 2020-2024. Restra tersebut juga 3 dirancang untuk 3 mendukung  Rencana 3 Pembangunan  jangka  Menegah  Nasional 3 (RPJMN)  milik Pemerintah 3 Tahun 2020-2024.
Menurut kementerian ATR/BPN 3 pendaftaran tanah 3 ditargetkan akan 3 selesai tahun 2025.
Pelayanan  pendaftaran  tanah  akan  dimaksimalkan  pemerintah  akan  tetapi  karena kondisi  covid-19  maka  layanan  administrasi  pertanahan  dilakukan  melalui  elektronik . 3 Terdapat  empat 3 layanan  pertanahan 3 yang  sudah  terintegrasi  secara 3 elektronik yakni 3 Hak  Tanggunga;  Informasi 3 Zona  Nilai  Tanah  (ZNT);  Pembuatan 3 Surat Keterangan 3 Pendaftaran Tanah 3 (SKPT); serta Pengecekan 3 Sertipikat tanah.
“ {Banyakknya konflik pertanahan menunjukkan bahwa administrasi pertanahan beluk berjalan  dengan  baik.  “Konflik 3 agraria  di 3 Indonesia  terus  meningkat. 3 Akumulasi permasalahan 3 pertanahan yang 3 masuk ke 3 Mahkamah Agung 3 diperkirakan berkisar 3 antara 60% hingga 70% setiap tahun 3 dan belum terhitung kasus 3 yang selesai 3k etika diputus 3 pada tingkat 3 pertama maupun pada 3 tingkat banding 3 (Abdurrahman, 2009). “ Data 3 Kementerian Agraria 3 dan  Tata 3 Ruang/Badan  Pertanahan 3 Nasional  (2014)  mencatat 3 terdapat  5.878 kasus  pertanahan 3 yang  masuk  ke  BPN-RI 3 tahun  2014.  Kasus-kasus 3 tersebut  terdiri  dari kasus  yang 3 belum  terselesaikan  di 3 tahun  2013  sebanyak  1.927  kasus  dan  kasus  baru 3 di tahun 2014 sebanyak 3.906 kasus. Dari 5.878 kasus tersebut, sebanyak 2.910 kasus (57,92%) sudah 3 terselesaikan dan 3 masih ada sisa 3 kasus sebanyak 2.968 kasus 3 belum t erselesaikan 3( Laporan Kinerja BPN, 2014). “ “ 35
Banyaknya  terjadi  konflik  agraria  ini  telah  menunjukkan  bahwa  administrasi pertanahan Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak
34 kompas.com/read/2021/02/06/082623626/simak-penjelasan-lengkap-bpn-soal-sertifikat-tanah- elektronik?page=all
35 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia, Penerbit Direktorat Tata Ruang, Bapenas 2016, hlm 1.
atas tanah. Salah satu akar permasalahan konflik agraria disebabkan oleh sistem pendaftaran tanah  yang  digunakan  di  Indonesia 3 berupa  sistem 3 publikasi 3 negatif  yang 3 bertendensi positif. Dalam sistem pendaftaran negatif 3 (stelsel negatif) bertendensi 3 positif, pemerintah tidak memberikan jaminan 3 atas kepastian hukum 3 terhadap pemegang bukti sah (sertifikat). Pemerintah  juga 3 tidak  bertanggung 3 jawab  atas  data  dan  informasi  yang  ada  di 3 dalam sertifikat  hak 3 atas  tanah.  Data  dan 3 informasi  dianggap  benar  sepanjang 3 tidak  ada  pihak lain 3 yang  menggugat. 3 Kondisi  demikian  menyebabkan 3 timbulnya  berbagai3masalah, seperti 3 timbulnya konflik dan sengketa lahan 3 antar berbagai 3 pihak di beberapa 3 wilayah di Indonesia.  Sistem  pendaftaran 3 tanah  yang  dianut 3 Indonesia  ini  tertuang 3 dalam  beberapa peraturan 3p erundang-undangan  terkait 3 pendaftaran  tanah, 3 seperti  Keputusan  Mahkamah Agung  No  495/Sip/1975;  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  1997  tentang 3 pendaftaran tanah  dan  UU  No  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan 3 Dasar  Pokok  Agraria  (UUPA).  Di samping  itu,  penggunaan 3 sistem  pendaftaran 3 tanah  publikasi  negatif  dapat 3 memberikan implikasi 3 yang buruk terhadap pembangunan 3 nasional, antara 3l ain: 1. Registering property Indonesia  menjadi  rendah  akibat 3t ingginya  biaya 3 pengurusan  dan 3 kualitas  administrasi pertanahan  yang  masih 3r endah.  2.  Potensi  konflik 3 antar-masyarakat  maupun  antara masyarakat  dengan 3 pemerintah  dapat 3 mengganggu  stabilitas  keamanan  nasional, termasuk 3 mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 . Pertumbuhan 3 ekonomi nasional 3 terhambat yang 3 berujung pada menurunnya kesejahteraan 3 masyarakat.
Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia menurut Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997  adalah:  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Tujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  merupakan  tujuan  utama  dalam pendaftaran tanah. Memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang. Jaminan kepastian hukum itu meliputi
a. Kepastian 3 status  hak 3 yang  didaftar 3 artinya  dengan 3 pendaftaran  tanah  akan dapat 3 diketahui  dengan 3 pasti  status  hak  yang 3 didaftar,  misalnya  Hak  Milik, Hak 3 Guna  Usaha,  Hak 3 Guna  Bangunan, 3 Hak  Pakai,  Hak  pengelolaan,  Hak Tanggungan, 3 Hak Milik atas 3 satuan Rumah susun dan Tanah Wakaf.
b. Kepastian 3 Subyek Hak artinya 3 dengan pendaftaran 3 tanah akan 3 diketahui siapa pemegang  haknya,  apakah  perseorangan 3 (WNI  atau  orang 3 asing  yang berkedudukan  di  Indonesia), 3 sekelompok  orang 3 secara  resmi  bersama-sama atau 3 badan hukum 3 (badan hukum privat 3 atau badan hukum publik).
c. Kepastian 3 obyek  haknya 3 artinya  melalui 3 pendaftaran  tanah  dapat  diketahui dengan 3 pasti  letak 3 tanah,  batas 3 tanah  dan  ukuran  (luas)  tanah.  Letak tanah 3 berada  dijalan, 3 kelurahan,  kecamatan, 3 kabupaten/kota,  dan  provinsi mana. 3 Batas-batas  tanah 3 meliputi  sebelah 3 utara,  selatan,  timur  dan  barat serta 3 berbatasan  dengan 3 tanah  siapa  atau 3 tanah  apa.  Ukuran  (luas)  tanah dalam 3 bentuk meter 3 persegi.
Di samping 3 memberikan kepastian 3 hukum, dengan 3 pendaftaran tanah 3 juga menyediakan informasi 3 kepada
pihak-pihak 3 yang berkepentingan 3 termasuk pemerintah 3 agar  dengan3mudah  dapat 3 memperoleh  data 3 yang  diperlukan  dalam mengadakan 3 perbuatan  hukum 3 mengenai  bidang-bidang 3 tanah  dan  satuan 3 rumah susun 3 yang sudah 3 terdaftar.
Pemerintah tanah dilaksanakan secara sistematik dan secara sporadik. Melalui PP No. 18 Tahun 2021 pemerintah menentukan dalam Pasal 84 ayat (1) bahwa penyelenggaran dan pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Namun  penerapan pendaftaran  tanah  secara  elektronik  akan  diselenggarakan  secara  bertahap.  Akan  tetapi
pemerintah  menegaskan  bahwa  pemilik  tanah  wajib  mengikuti  pendaftaran  tanah  secara sistematik. Apabila pemilik tanah tidak mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik, maka pemilik tanah wajib mendaftarkan tanahnya secara sporadik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pendaftran 3 tanah merupakan 3 kegiatan pemerintah 3 dalam rangka 3 mewujudkan kepastian hukum hak 3 atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan 3 Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur 3 Pendaftaran  tanah  melalui  PP  No.10  Tahun  1961  dan  PP  No.  24  tahun  1997. Dalam 3 rangka  mewujudkan 3 jaminan  kepastian  hukum  dibidang 3 pertanahan  pada 3 masa covid, 3 maka pemerintah 3 meningkatkan layanan pertanahan dengan 3 suatu kebijakan 3 berupa kemudahan 3 dalam pemberian hak-hak masyarakat 3 untuk mendapatkan 3 pelayanan publik 3 yakni  melalui 3 layanan  pertanahan  yang  dilakukan  dengan  sistem  digital  melalui elektronik. 3 Peman f aatan  teknologi    digital  ini 3 menjadi  perhatian/sorotan 3 khusus    dengan terbitnya  Permen  Agraria  dan 3 Tata  Ruang  No.  1  Tahun  2021.  Hal  ini 3 menjadi kekhawatiran 3 dan permasalahan bagi 3 masyarakat, Oleh sebab ini 3 maka diadakan 3 penyuluhan hukum di 3 Desa Petanang Kecamatan 3 Kumpeh Ilir Kab. 3 Muaro Jambi. Penyuluhan ini 3 dihadiri Kepala 3 desa dan sekretaris, 3 anggota BPD, 3 ibu Ketua PKK Desa 3 dan warga  masyarakat. 3 K ecemasan  publik 3 tentang  sertifikat 3 tanah  elektronik  salah 3 satunya didasari 3 masalah keamanan. 3 Apalagi, tidak 3 sedikit masyarakat yang 3 merasa bahwa 3 dengan memegang 3 salinan  sertifikat 3 tanah  dalam 3 bentuk  fisik 3 amat  vital, 3 terutama  saat 3 terjadi sengketa. 3 Bukan  hanya  itu,  kasus 3 sertifikat  kepemilikan 3 tanah  ganda 3 cukup  banyak terjadi, 3 sehingga publik pun sulit untuk 3 begitu saja percaya 3 dengan rencana pemerintah 3 untuk  beralih  ke  sertifikat 3 elektronik  atau 3 dikenal  dengan 3 sertifikat-el.
Selain 3 itu,  sistem  keamanan  digital  pemerintah 3 untuk  sertifikat3tanah  elektronik  ini 3 juga masih  menjadi 3 tanda  tanya. 3 Bagaimana  apabila 3 terjadi  peretasan 3 yang  mengakibatkan kebocoran data penting 3 masyarakat, sehingga 3 bisa disalahgunakan 3 pihak-pihak tidak 3 bertanggung  jawab.  Peraturan 3 ini  perlu  ditinjau 3 kembali,  apakah 3 sudah  saatnya pemerintah 3 menerapkan system 3 elektronik dalam proses 3 pendaftaran tanah mengingat 3 sejumlah kasus 3 sertifikat ganda 3 terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupelory,  Sertifikat  Tanah  Elektronik,  Perlukah,  Ketua  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Pada Masyarakat, Unkris, Jakarta.
AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997 ), Diktat, 1997. Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah , Djambatan, Jakarta, 1982.
Chadidjah  Dalimunthe, Pelaksanaan  Landreform  di  Indonesia  dan  Permasalahannya , Fakultas Hukum USU Press, 2000.
Direktorat  Tata  Ruang  Dan  Pertanahan,  Bapenas,  Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem Penda ftaran Tanah Publikasi Positief di Indonesia.
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kajian Persiapan perubahan sistem pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kajian Persiapan perubahan sistem pendaptaran Tanah Publikasi Positip di Indonesia, Jakarta, 2016.
Harris Yonatan Parmahan Sibue, Arti Penting Pendaptaran Tanah Untuk Pertama kali, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2 November 2011.
I Dewa Ayu Widyani, Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Penda ftaran Tanah di Indonesia menurut UUPA, Jurnal Hukum to-ra, vol 1, No. 3 Desember 2015.
MP. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Teori dan Praktek ), PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003.
Maria  SW  Sumarjono, Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/05/131151621/sertifikat- elektronik-dan-konflik- pertanahan -yang -belum-tuntas? page=all.