## PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PLURALITAS

## DI INDONESIA
Oleh:
M. Roki Novriansyah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah 1533400043_mahasiswa@radenfatah.ac.id
A. Rifai Abun
Universitas Islam Negeri Raden Fatah arifaiabun_uin@radenfatah.ac.id

## Herwansyah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah herwansyah_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This study departs from the problem where the phenomena that  occurred in  the times recently. When in Indonesia circulated thoughts, the issue of enthusiasm about its establishment  Islamic political system that is the khilafah has become the talk of many circles. According to some people is something that is very feared. Indonesia as one of the  countries  whose  population  is  predominantly  Muslim.  But  a  lot  the  public  thinks negatively  about  the  khilafah  system,  from  students,  collage  students,  lecturers,  to members  of  the  government  that  incidentally  are  people  educated.  Maybe  the  current generation of muslims are not interested in the system khilafah for never reading history, witnessing the triumph of Islam on the past. According to Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani the khilafah system is one the only way to realize the Islamic system in life. But, what is a system this will have implications for plurality in Indonesia.
The  results  of  this  study  concluded  that  the  khilafah  system  was  conceived  by Sheikh Taiyuddin an-Nabhani can have positive and negative implications for plurality in Indonesia.  It  has  negative  implications  because  in  Indonesia,  The  Founding  Fathers have agreed to form a unitary state of the republic of Indonesia and Pancasila as a basis country.  However,  the  application  of  Shari'a  within  the  framework  of  the  khilafah  can also  be  positive  implications  so  that  there  are  negative  accusations  that  when  Islamic law applied will threaten the plurality of erroneous assumptions as well.
Keywords : Islamic politics, plurality, khilafah, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  problem  di  mana  fenomena  yang  terjadi  di  zaman sekarang  ini.  Ketika  di  Indonesia  beredar  pemikiran,    isu  semangat  tentang  berdirinya sistem politik Islam yaitu khilafah telah menjadi pembcaraan banyak kalangan. Menurut sebagian orang merupakan sesuatu yang sangat ditakuti. Indonesia sebagai salah satu negara  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam.  Tetapi  banyak  masyarakatnya beranggapan  negatif  tentang  sistem khilafah ,  dari  pelajar,  mahasiswa,  dosen,  sampai anggota  pemerintahan  yang  notabenenya  adalah  orang-orang  berpendidikan.  Mungkin generasi  umat  Islam  saat  ini  tidak  tertarik  dengan  sistem khilafah karena  tidak  pernah membaca  sejarah,  menyaksikan  kejayaan  Islam  pada  masa  lampau.  Menurut  Syekh Taqiyuddin  an-Nabhani  sistem Khilafah adalah  satu-satunya  cara  untuk  mewujudkan sistem  Islam  dalam  kehidupan.  Tapi,  apakah  sistem  ini  akan  berimplikasi  terhadap pluralitas di Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  sistem khilafah yang  digagas  oleh  Syekh Taiyuddin  an-Nabhani  bisa  berimplikasi  positif  dan  negatif  terhadap  pluralitas  di Indonesia. Berimplikasi negatif karena di Indonesia The Founding Fathers telah sepakat membentuk  negara  kesatuan  republik  Indonesia  dan  pancasila  sebagai  dasar  negara. Akan  tetapi  dengan  penerapan  syariat  dalam  bingkai khilafah bisa  juga  berimplikasi positif  sehingga  ada  tuduhan  negatif  bahwa  ketika  syariat  Islam  diterapkan  akan mengancam pluralitas anggapan yang keliru juga.

## Kata Kunci : Politik Islam, pluralitas, khilafah, Indonesia

## A.  Pendahuluan
Setiap  individu  apabila  mencermati  dialektika  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  menunjukan  gejala  yang  cukup  menyedihkan. Tidak  hanya  dari  cara  berpolitik,  melainkan  juga  diperparah  oleh  berbagai  kejadian. 1 Misalnya: intoleran, konflik kekerasan, konflik berbau SARA sampai konflik politik, yang semuanya menimbulkan kerugian yang tidak besar dan bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa.
Masalah politik selalu muncul dalam berbagai pembahasan tentang Islam, karena Islam bukan ajaran agama semata, melainkan ada juga ajaran politik.  Dalam kaitannya dengan  masalah  politik  ini,  kaum  muslim  biasa  mengatakan  bahwa  agama  Islam berbeda  dengan  banyak  agama  yang  lain.  Karena  dalam  Islam  tidak  pernah memisahkan antara politik dan agama, maka dari itu lahirlah politik Islam. Dengan politik Islam tentu hal ini akan berarti dapat menjaga esensi agama Islam.
1 A. RifaiAbun, Dasar-DasarFislafatLogika , Palembang: IAIN Raden Fatah Press, Cet. Ke-1, 2006, hal. 2
Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala , yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq- Nya, dengan dirinya dan sesamanya. Hubungan  manusia  dengan Khaliq- Nya  tercakup  dalam  perkara  akidah  dan  ibadah. Hubungan  manusia  dengan  dirinya  tercakup  dalam  akhlak,  makanan/minuman  dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam muamalah dan uqubat . 2
Islam  juga  memecahkan  problematika  hidup  manusia  secara  keseluruhan  dan memfokuskan  perhatiannya  pada  umat  manusia  secara  integral,  tidak  terbagi-bagi (untuk  umat  tertentu-pent).  Islam  memecahkan  problematika  manusia  dengan  metode yang sama. Peraturan Islam dibangun atas ruh, yakni (berdasarkan) akidah. Jadi, aspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat Islam. 3 Di Indonesia perdebatan ini belum juga berhenti hingga saat ini. Dalam pada itu, kata-kata khilafah di  sebagian  negara  muslim,  termasuk  Indonesia  sering  tidak  saja merupakan  sesuatu  yang  sangat  kontroversial,  melainkan  untuk  sebagian  orang merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh mereka yang belum tahu tentang Islam itu sendiri.  Juga,  Islam  bukan  agama  anti  kemajuan  sebagaimana  digambarkan  oleh musuh-musuh  Islam  yang  hatinya  mengidap  penyakit,  dan  bukan pula  yang  dilukiskan oleh media masa Barat dan para orientalis 4 yang mengekspose Islam dengan distorsi.
Dan  juga  ada  sebagian  kaum  muslim  dari  berbagai  kalangan  baik  dari masyarakat  secara  umum  sampai  anggota  pemerintahan.  Dari  pelajar,  mahasiswa, guru,  dosen,  yang  menganggap  bahwa  sistem khilafah adalah  sistem  yang  kejam  dan anti  keberagaman.  Yang  menjadi  persoalan  ialah  ketika  orang-orang  memahami khilafah adalah  ISIS  atau  HTI,  atau  ormas-ormas  yang  lainnya,  opini  inilah  kemudian yang harus diluruskan.
2 Yaituhukumanatausanksi  yang  dapatdijatuhkanoleh  hakim  terhadappelakujarimah.Lihat  di,  Mardani, HukumPidana Islam , Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2019, hal. 198 3 Taqiyuddin  an-Nabhani, PeraturanHidupdalam  Islam ,  Diterjemahkan  Abu  Amin,  dkk,  Jakarta:
HizbutTahrir Indonesia, Cet. ke-11, 2013, hal. 216
4 Kaumorientalismenanamkancintranegatif, pemahaman yang kabur, sertatendensiusterhadapakaldanbenakputa-
putrasebangsamereka.Denganusahapayahkaumorientalismengakibatkantersebarluasnyakepalsuan yang sampaikinimendominasi  media  massaEropa.  Dan  Barat  beusahamenggoyahkakepercayaanterhadap  Islam denganmengemukakansudutpandang yang tidakberhubungandengan Islam danajaran-ajarannya.Lihat di, QasimAssamurai, Bukti-BuktiKebohonganOrientalis ,  KetuatimpenerjemahSyuhudi  Ismail,  Jakarta:  GemaInsani Press, Cet. Ke-1, 1996, hal. 24
Para  pemikir  Islam  itu  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit  menyatakan  bahwa tujuan khilafah tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  lahiriah  manusia,  tetapi  juga merupakan kebutuhan rohaniah. Ibnu Abi Rabi, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyyah dengan tegas  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kepada  negara  merupakan  mandat  dari  Allah kepada  hamba-hamba  pilihan.  Ketiga  pemikir  itu  berpendapat  bahwa  ke khalifahan adalah pengganti atau bayangan Allah di bumi. 5
Sebuah  pemikiran  tidak  jarang  dinisbatkan  kepada  bangsa  yang  menyebarkan dan  mengadopsinya  sehingga  dinyatakan,  misalnya,  pemikiran  Eropa  atau  pemikiran Rusia;  kadang-kadang  juga  dinisbatkan  kepada  peletak  dasar  pemikiran  itu  sehingga sering dinyatakan, pemikiran Marxis, pemikiran Plato, atau pemikiran Hegel. 6
Oleh  karena  itu,  pemikiran  politik  pada  dasarnya  adalah  bagian  yang  penting dalam berpolitik, baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun dalam penerapannya dalam belahan bumi mana saja.  Pemikiran politik yang hadir  pada sebuah masyarakat pada  dasarnya  merupakan  gambaran  akhir  masyarakat  tersebut  dalam  mencari  dan membentuk sistem politik yang dianggap ideal sebagai suatu cara untuk mengatur tata cara atau pola kehidupan dalam masyarakat sebagaimana yang didambakan. Pemikiran politik  tersebut  dapat  berupa  ide  kritis,  mempertahankan  keadaan,  kebiasaan,  dan tradisi yang berlaku di masyarakat, dan utopis.
Pemikiran  politik  yang  mencoba  memikirkan  bentuk  sistem  politik  yang  akan diterapkan  di  Indonesia  bila  diurut  berdasarkan  waktu  telah  muncul  dan  berkembang jauh sebelum negara Indonesia itu lahir, yakni sekitar awal abad keduapuluh, termasuk di  dalamnya  pemikiran  politik  Islam.  Bahkan,  “yang  pertama  kali  muncul  di  Indonesia adalah  pemikiran  politik  Islam”. 7 Kemunculan  pemikiran  politik  Islam  ini  kemudian disusul oleh pemikiran politik lainnya seperti nasionalis, sekuler dan komunis.
Walaupun  sebagai  sebuah  pemikiran  politik  yang  pertama  kali  lahir,  pemikiran politik  Islam  tetap  saja  berhasil  dikalahkan  oleh  pemikiran  politik-pemikiran  politik lainnya.  Pemikiran  politik  Islam  yang  menginginkan  terbentuknya  negara  yang berlandaskan  Islam  tetap  saja  belum  mendapat  tempat  di  hati  sebagian  besar  rakyat
5 Muslim Mufti, Politik Islam: SejarahdanPemikiran , Bandung: PusakaSetia, Cet. Ke-1, 2015, hal. 31
6 Muhammad  Husain  Abdullah, StudiDasar-dasarPemikiran  Islam ,  DiterjemahkanZamroni,  Bogor: PustakaThariqulIzzah, Cet. Ke-1, 2002, hal. 7 7 IrwanIskandar, PemikiranPolitik Muhammad NatsirTentangHubungan Islam dan Negara , JurnalTransnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015, hal. 1755
Indonesia.  Ini  tentunya  sangat  mengherankan  mengingat  sebagian  besar  mayoritas rakyat  Indonesia  beragama  Islam.  Bahkan  hingga  saat  ini,  Islam  tetap  saja    berada pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan dalam dunia perpolitikkan Indonesia yang malah mendekati sekularisasi.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut karena  di  Indonesia  mayoritas  umatnya  beragama  Islam  tetapi  sistem  yang  digunakan jauh  dari  nilai-nilai  Islam  dan  juga  untuk  menepis  tuduhan  negatif  yang  ada  pada mayarakat  Indonesia,  bahwa  sistem khilafah bukanlah  sistem  yang  kejam  dan  anti pluralitas. Tentunya, cita-cita atau pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani tentang  sistem khilafah ini  akan  menarik  untuk  diamati.  Apa  lagi  jika  dikaitkan  dengan konteks pluralitas di Indonesia, yang syarat akan kemajemukan baik suku, budaya dan masyarakatnya.  Di  mana  akan  mengungkapkan  bahwa  sistem khilafah adalah  bagian dari  suatu  pengetahuan  yang  patut  untuk  dikaji  dan  jadikan  pedoman  dalam pelaksanaan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Makadariitupermasalahandaripenelitianiniadalah: Bagaimana pemikiran politik Islam  dalam  pandangan  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani?  danBagaimana  implikasi pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terhadap pluralitas di Indonesia?

## B.  Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani
Fiqrah (konsep)  yang  mendasari  politik  suatu  negara  adalah  pemikiran  yang menjadi  dasar  hubungan  negara  itu dengan berbagai  bangsa  dan negara  lain.  Negara yang tidak mempunyai suatu idologi yang dianut,  konsepnya beragam dan bermacam- macam  yang  berpotensi  untuk  berubah.  Negara-negara  semacam  ini  lebih  cocok dibahas  dari  segi khithah dan uslub politik. 8 Tidak  cocok  dibahas  dari  segi  konsep politik.
Adapun negara-negara yang menganut suatu ideologi, konsepnya akan tetap dan tidak  berubah-ubah,  yaitu  penyebarluasan  ideologi  yang  dianutnya  ke  seluruh  dunia
8 Khithah politik merupakan politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau thariqah penyebar ideologi. Sedangkan uslub politik adalah politik khusus mengenai salah  satu  bagian  langkah  yang  mendukung  perwujudan  atau  pengokohan khithah politik.  Lihat  di  Taqiyuddin  an- Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir …, hal. 18
dengan  suatu thariqah (metode)  yang  tetap,  meskipun uslubnya berbeda-beda  dan berubah-ubah. Negara semacam ini cocok dibahas dari segi konsep politik.
Dalam  pandangan  Islam  sistem  politik  adalah  hukum  atau  pandangan  yang saling  berkaitan  yaitu  dengan  cara  bagaimana  urusan  masyarakat  dikelola  dan  diatur dengan hukum Islam. 9 Karena politik itu sendiri dalam pandangan SyekhTaqiyuddin an- Nabhani  adalah  mengurus  urusan  umat  dengan  menerapkan  hukum  Islam  baik  dalam maupun luar negeri. 10
Karena  itu,  sebuah  negara  harus  di  identifikasi  dari  aspek  pemikiran  yang dianutnya,  apakah  negara  tersebut  menganut  ideologi  atau  tidak?  Mengingat  ideologi adalah  aspek  yang  akan  berpengaruh  terhadap  negara  yang  menganutnya,  dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan antar negara serta posisinya. Karena itu,  idoelogi-ideologi  yang  memimpin  dunia  saat  ini  harus  diketahui.  Menurut  Syekh Taqiyuddin  an- Nabhani  dunia  saat  ini  dipimpin  oleh  tiga  ideologi;  “yaitu  ideologi Kapitalis, Komunis , dan ideologi Islam”. 11
Selanjutnya,  menurut  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  konsep  politik  Islam  yang diwajibkan  adalah  sistem khilafah .  Di  dalam  sistem  ini khalifah diangkat  melalui  baiat berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala turunkan. 12 Di  antara  dalil  al-Qurannya  sebagai berikut:
اقِّ فَ حْا افَ بِ افَ فَا فَ ا لَّ فَ احْ كُ فَا فَ حْ فَ احْ بِ لَّ فَبَ ا فَ فَ اكُ لَّلا افَ فَ حْبَ فَ ا فَ بِ احْ كُ فَبَ حْبَ فَبَ احْ كُ حْا فَ
Artinya:  …maka  putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah  turunkan  dan janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dengan  meninggalkan  kebenaran  yang telah datang kepadamu…(QS. Al-Maidah : 48)
ا بِضحْعفَبَ احْ فَ افَ  كُ بِ حْففَبَياحْنفَ احْ كُ حْرفَذحْا فَ احْ كُ فَا فَ حْ فَ احْ بِ لَّ فَبَ ا فَ فَ اكُ لَّلا افَ فَ حْبَ فَ ا فَ بِ احْ كُ فَبَ حْبَ فَبَ احْ كُ حْا ابِنفَ فَ … افَ حْ فَابِ اكُ لَّلا افَ فَ حْبَ فَ ا فَ
9 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politikdan Spiritual , Bogor: Al  Azhar Press, Cet. Ke-5, 2014,  hal. 202
10 Taqiyuddin an-Nabhani, KonsepsiPolitikHizbutTahrir …, hal. 7
11 Taqiyuddin an-Nabhani, KonsepsiPolitikHizbutTahrir …, hal. 12-13
12 Taqiyuddin an-Nabhani, Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi) , DiterjemahkanYahya A. R, Jakarta: HTI-Press, Cet. Ke-3, 2008, hal. 14
Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan  Allah,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka.  Dan  berhati- hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka  tidak  memalingkan  kamu  dari sebahagian apa yang telah diturunk an Allah kepadamu…(QS.Al-Maidah : 49)
Seruan  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala kepada  Rasulullah  untuk  memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat beliau, termasuk kita sekarang. Intinya adalah hendaknya kaum  muslim  mewujudkan  seorang  hakim  (penguasa)  setelah  Rasulullah  untuk memutuskan perkara  di  tengah-tengah  mereka  sesuai  dengan  wahyu  yang  telah  Allah turunkan. Berarti bahwa mewujudkan penguasa yang akanmelaksankan syariat (hukum- hukum  Islam)  adalah  wajib.  Dan  penguasa  yang  dapat  memutuskan  perkara  tersebut adalah khalifah , sedangkan sistem politiknya adalah sistem khilafah . 13
Karena  itu,  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  telah  menetapkan  asas  bagi  sistem politiknya, yang terdiri dari empat macam:
1. Kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat.
2.  Kekuasaan berada di tangan umat.
3.  Pengangkatan seorang khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib.
4. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi berdasarkan hukum- hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang. 14
Jika salah satu dari keempat asas ini tidak ada, maka  politik Islam akan hancur. Karena itu, keempat asas tersebut harus ada dalam sistem politik Islam.
Sistem  politik  Islam/ khilafah ini  berbeda  dengan  seluruh  bentuk  pemerintahan yang  dikenal  di  seluruh  dunia;  baik  dari  segi  asas  yang  mendasarinya;  dari  segi pemikiran,  pemahaman, maqayis (standar),  dan  hukum-hukumnya  untuk  mengatur berbagai  urusan;  dari  segi  konstitusi  dan  undang-undangnya  yang  dilegislasi  untuk diimplementasikan  dan  diterapkan;  ataupun  dari  segi  bentuknya  yang  mencerminkan
13 Muhammad  Muhsin  Rodhi, Tsaqofah  dan  Metode  Hizbut  Tahrir  dalam  Mendirikan  Negara  Khilafah Islamiyah , Diterjemahkan Muhammad Bajuri Romli Abu Wafa, Pasuruan: Al-Izzah, Cet. Ke-1, 2008, hal. 377 14 Taqiyuddin an-Nabhani, PeraturanHidupdalam Islam …, hal. 158-159
daulah  Islam  sekaligus  yang  membedakan dari  semua  bentuk  pemerintahan  yang  ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan: 15
1.  Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan.
2.  Sistem pemerintahan Islam  juga bukan sistem imperium (kekaisaran).
3.  Sistem pemerintahan Islam bukan sistem federasi.
4.  Sistem pemerintahan Islam bukan sistem republik
5.  Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi
Dikarenakan sistem pemerintahan Islam berbeda dengan struktur semua sistem yang  dikenal  di  dunia  saat  ini,  meski  ada  kemiripan  dalam  sebagian  penerapannya. Struktur  pemerintahan  Islam  diambil  (ditetapkan)  dari  struktur  negara  yang  ditegakkan oleh  Rasulullah Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam di  Madinah  setelah  beliau  hijrah  ke Madinah  dan  mendirikan  daulah  Islam  di  sana.  Struktur  tersebut  juga  yang  telah dijalankan oleh Khulafa ar-Rasyidun setelah Rasulullah wafat.
Adapun struktur sistem pemerintahan Islam dan administrasinya adalah sebagai berikut: 16

## 1. Khalifah
2.  Para Mu’awi at-Tafwidh ( Wuzara’ at-Tafwidh )
3. Wuzara’ at-Tanfidz
4.  Para wali
5. Amir al-Jihad
6.  Keamanan dalam negeri,
7.  Urusan luar negeri
8.  Industri
9.  Peradilan
10. Mashalih an-Nas (kemaslahatan umum)
11. Baitul mal
12. Lembaga informasi
13. Majelis umat ( syura dan muhasabah )
15 Taqiyuddin an-Nabhani, Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi) …, hal. 20
16 Taqiyuddin an-Nabhani, Struktur Negara Khilafah (PemerintahandanAdministrasi) …, hal. 20
Untuk  itu  Syekh  Taiyuddin  an-Nabhani  membutuhkan  wadah  sebagai pengimplementasian dari kesadaran politik yaitu partai politik. Maka sudah seharusnya terdapat  sebuah  gerakan  yang  memahami  Islam,  baik  dari  aspek fikrah maupun thariqah , untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah di antara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah tersebut menjadi titik awal pergerakan dakwah Islam. 17 Oleh  sebab  itu,  Syekh  Taiyuddin  an-Nabhani  mendirikan  partai  politik  yang diberi nama Hizbut Tahrir.
Dengan demikian, idealisme Syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghidupkan kembali  ke khalifahan ini  tampaknya  dipicu  oleh  kenyataan  kontekstual  di  mana  seiring satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit.
Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  sangat  menjunjung  tinggi  model  ke khalifahan klasik sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Islam yang sah, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai  tujuan  ini  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  menyusun  struktur  yang  merinci sistem politik Islam bagi sistem khilafah , seperti yang telah diuraikan di atas.
Dari  uraian  di  atas  penulis  menyimpulkan,  bahwa  konsep  politik  Islam  yaitu khilafah yang  digagas  oleh  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  merupakan  tawaran  dalam tataran  idealistik,  yaitu  upaya  melakukan  idealisasi  terhadap  sistem  pemerintahan dengan  menawarkan  konsep  yang  ideal  dalam  formulasi  politik  Islam  yang  pernah terwujud  dalam  sejarah  masa  lampau.  Namun  terlepas  dari  setuju  atau  tidak  terhadap konsep khilafah tersebut,  melihat  realitas  politik  yang  ada  saat  sekarang  ini,  maka konsep tersebut tidaklah mudah diwujudkan.

## C.  Implikasi  Pemikiran  Politik  Islam  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  terhadap Pluralitas di Indonesia
Implikasi sistem politik Islam/ khilafah terhadap pluralitas di indonesia perlu dilihat kembali,  apakah  sistem khilafah ini  benar-benar  cocok  diterapkan  di  Indonesia  yang penduduknya  mayoritas  beragama  Islam,  akan  mempermudah  penerapannya.  Atau malah  tidak  cocok  diterapkan  karena  bisa  dilihat  keadaan  negara  kita  saat  ini  yang
17 Taqiyuddin an-Nabhani, MafahimHizbutTahrir …, hal. 21
merupakan national  state yaitu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sangat berbeda  dengan  sistem khilafah pada  masa al - Khulafa al-Rasyidun ,  Daulah  Umayyah, Daulah Abbasiyyah sampai terakhir pada Turki Utsmani.
Karena  itu,  implikasi  dari  sistem khilafah ini  terhadap  pluralitas  di  Indonesia  bisa berimplikasi positif dan negatif. Di sini penulis akan menjelaskan:
Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang merupakan  institusi  politis  untuk  melanjutkan  kehidupan  Islam  dengan  menegakkan hukum-hukum  syariat  Islam  dan  mengemban  risalah  Islam  ke  seluruh  penjuru  dunia dengan  dakwah. 18 Batasan  “kepemimpinan  umum”  mempunyai  konotasi,  bahwa khilafah bertugas  mengurusi  seluruh  urusan  yang  meliputi  pelaksanaan  semua  hukum syara’ terhadap rakyat, tanpa kecuali meliputi muslim dan non-muslim. 19
Karena  itu,  menutup  mata  terhadap  keberhasilan  sistem  politik  Islam/ khilafah adalah kekeliruan yang nyata. Jika dilihat secara obyektif kita akan melihat keberhasilan sistem  ini  saat  dijalankan  secara  benar.  Sistem  ini  telah  berhasil  mengubah  bangsa Arab  secara  keseluruhan dari  masyarakat  jahiliyyah  menjadi  bangsa  yang  terpandang, bahkan sampai di seluruh dunia.
Sistem khilafah berhasil membawa kesejahteraan bagi manusia di seluruh dunia, baik  muslim  maupun  non-muslim.  Sistem  ini  juga  membawa  peranan  penting  dalam membawa Islam ke seluruh pelosok dunia lewat dakwah dan jihad; menyatukan Jazirah Arab, Persia dan Romawi, Afrika, serta sebagian Eropa dan juga Asia.
Di Asia sendiri khususnya Indonesia, pasca runtuhnya khilafah di Turki Utsmani, kalangan kaum muslimin yang diwakili Sarekat Islam, Muhammadiyah dan kyai-kyai dari pesantren  membentuk  komite khilafah 4  Oktober  1924  di  Surabaya  yang  diketuai Wondosoedirdjo  (Wondoamiamiseno)  dengan  wakil  ketua  K.H.A.  Wahab  Hasbullah. Komite  ini  bertujuan  untuk  ikut  menuntut  pengembalian khilafah Utsmaniyah.  Dalam upaya  itu,  komite khilafah Hindia  Belanda  (Indonesai)  berencana  mengikuti  kongres dunia  Islam  di  Kairo  Mesir  pada  mei  1926.  Dengan  tiga  orang  delegasi  Indonesia,
18 Taqiyuddin  an-Nabhani, Kepribadian  Islam  Jilid  2  (Asy-Syakhshiyah  Al-IslamiyahJuz  II) , DiterjemahkanAgungWijayanto, dkk, Jakarta: HizbutTahrir Indonesia, Cet. Ke-1, 2011, hal. 18
19 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politikdan Spiritual …, hal. 227-228
termasuk HOS Tjokroaminoto sampai-sampai di Kairo. Pertikaian dalam komite khilafah membuat Muhammadiyah mengirim dua utusannya sendiri yang dipimpin Haji Rasul. 20
Dan  di  Indonesia  juga  pada  masa  awal  berdirinya  negara  ini, The  Founding Fathers yang  didominasi  oleh  tokoh-tokoh  muslim  menginginkan  Indonesia  menjadi negara yang menerapkan syariat Islam, khususnya para ulama. Dengan mengacu pada isi  piagam  Jakarta  sebagai  pembukaannya,  UUD  1945  yang  menjadi  isi  daripada pancasila  pada  awalnya  adalah:  ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam bagi  para  pemeluk-pemeluknya,  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  persatuan Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat,  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. 21 Namun terjadi perdebatan yang akhirnya mengubah isi dari piagam Jakarta di dalam UUD 1945.
Di  Indonesia  saat  ini  tidak  sedikit  orang  yang  keliru  dalam  memahami  ide penerapan  sistem khilafah .  Salah  satunya  adalah  pemahaman  bahwa  syariat  hanya berlaku untuk masyarakat Islam yang semuanya terdiri dari orang-orang Islam. Karena itu,  harus mengislamkan dulu semua orang yang ada di negeri tersebut atau mengusir orang-orang non-muslim di negeri tersebut. Sungguh kekeliruan yang perlu diluruskan. Manusia  adalah  makhluk  yang plural ,  pluralitas  manusia  adalah  fitrah  yang  tidak  bisa dihilangkan.
Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  menjelaskan  tentang  sikap  pluralitas  dan bagaimana perlakuan Islam terhadap non-muslim dalam kitab Daulah Islam , antara lain:
1.  Seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum muslim.
2.  Non-muslim  boleh  tetap  memeluk  agama  mereka  dan  beribadah  berdasarkan keyakinan mereka.
3.  Memperlakukan  non-muslim  dalam  urusan  makan  dan  pakaian  sesuai  dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum.
4.  Urusan  pernikahan  dan  perceraian  antar  non-muslim  diperlakukan  menurut  aturan agama mereka.
20 Azyumardi Azra, Khilafah (4) , Republika Online, edisi kamis 24 Agustus 2017, http://republika.co.id/berita/ov4zar319/khilafah-4, diakses Selasa 24 Maret 2020, Pukul 09:24 WIB 21 Michael  Sega  Gumelar, Pemarginalan  Terstruktur : Implikasi  Sila “ Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya ,  Jurnal Studi Kultural, Volume. III, No. 1, Januari 2018, hal. 7
5.  Dalam  bidang  publik  seperti  muamalah, Uqubat (sanksi  hukum),  sistem pemerintahan,  perekonomian,  dan  sebagainya,  negara  menerapkan  syariat  Islam atas seluruh warga negara, baik kepada kaum muslim maupun non-muslim.
6.  Setiap  warga  negara  khususnya  yang  memiliki  kewarganegaraan  Islam  adalah rakyat negara, sehingga negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan antara kaum muslim dan non-muslim. 22
Dari  pandangan  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  di  atas,  memang  benar  bahwa sitem  politik  Islam  dalam  bingkai khilafah dapat  berimplikasi  positif  terhadap  pluralitas secara umum.  Karena masyarakat  di Indonesia  mayoritas beragama Islam,  dan dalam sejarah berdirinya negara ini ingin menerapkan syariat Islam, kemudian banyak undang- undang yang di dalamnya berlandaskan syariat Islam.
Akan  tetapi  jika  dilihat  dalam  konteks  Indonesia  akan  berimplikasi  negatif terhadap  pluralitas  secara  khusus,  seperti  di  Indonesia  saat  ini.  karena  para The Founding Fathers yang notabanenya mereka dari berbagai latar lebakang agama telah bersepakat  untuk  membentuk  negara  kesatuan  republik  Indonesia  dengan  pancasila sebagai dasar negara.
Dan  juga  negara  Indonesia  memperoleh  kemerdekaan  di  samping  atas  berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia juga bukan hanya perjuangan kelompok tertentu saja,  akan tetapi berbagai macam kelompok baik dari suku,  agama, dan  kelompok  lainya.  ini  bisa  menjadi  perselisihan  antar  kelompok  muslim  dan  non- muslim.
Kalaupun jika sistem khilafah ini di terapkan akan memakan waktu banyak untuk menrubah  NKRI  ini  menjadi  negara khilafah ,  meskipun  sistem khilafah ini  merupakan sistem yang bagus. Dan pasti akan sebagian kelompok yang menolak sistem tersebut. Karena  faktor  keberagaman  agama  di  Indonesia  untuk  itu  Indonesia  belum  bisa menerapkan sistem khilafah .
Karena  itulah,  sebuah  pandangan  hidup  yang  benar  pasti  akan  sesuai  dengan fitrah  manusia,  pasti  akan  cocok  dengan  pluralitas  manusia.  Memang  benar  Islam membangun  masyarakat  atas  dasar  akidah  Islam,  akidah  Islam  menjadi  pondasi
22 Taqiyuddin  an-Nabhani, Daulah  Islam ,  Diterjemahkan  Umar  Faruq,  dkk,  Jakarta:  HTI  Press,  Cet.  Ke-8, 2016, hal. 203
berbagai  peraturan  hidup  dalam  Islam.  Akan  tetapi,  Islam  tidak  menolak  pluralitas karena ini adalah sunnatullah.
Jadi,  sangat  jelas  dari  uraian  di  atas  menurut  penulis  bahwa khilafah yang  di gagas  oleh  Syekh  Taiyuddin  an-Nabhani  bisa  berimplikasi  positif  dan  negatif  terhadap pluralitas di Indonesia. Sehingga tuduhan negatif bahwa ketika syariat Islam diterapkan akan  mengancam  pluralitas  anggapan  yang  keliru.  penerapan  syariat  dalam  bingkai khilafah bisa  juga  berimplikasi  positif  dan  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam,  baik muslim  maupun  non-muslim.  Kerahmatan  Islam  akan  terlihat  melalui  kemampuan syariat Islam dalam memecahkan berbagai persoalan hidup manusia, tanpa membeda- bedakan agama, suku, bangsa, ras, golongan.

## D.  Penutup
1. Politik  dalam  pandangan  Syekh  Taqiyuddin  an-Nabhani  adalah  mengurus  urusan umat  dengan  menerapkan  hukum  Islam  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri. Sedangkan  menurutnya  ideologi  di  dunia  ini  terdapat  tiga  macam  yaitu  ideologi kapitalis,  ideologi  komunis/sosialis,  dan  Islam.  Kemudian  dalam  aktivitas  politiknya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah partai politk ideologis yaitu Hizbut Tahrir  yang  mempunyai fiqrah dan thariqah yang  jelas.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari bentuknya, sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem kerajaan, ataupun imperium (kekaisaran),  ataupun  juga  sistem  federasi,  ataupun  sistem  republik,  ataupun demokrasi  melainkan  sistem khilafah yaitu  kepemimpinan  umum  seluruh  dunia ( global  state ),  bukan  negara  bangsa  ( nation  state ).  Terakhir,  Syekh  Taiyuddin  an- Nabhani  menetapkan  asas  bagi  sistem  politiknya,  yang  terdiri  dari  empat  macam: kedaulatan  di  tangan syara’ ,  kekuasaan  di  tangan  umat,  pengangkatan khalifah untuk  seluruh  kaum  muslimin  hukumnya  wajib, khalifah lah  satu-satunya  yang berhak untuk mengadopsi hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang.
2. Bahwa sitem politik Islam/ khilafah yang di gagas oleh Syekh Taiyuddin an-Nabhani bisa  berimplikasi  positif  dan  negatif  terhadap  pluralitas  di  Indonesia.  Berimplikasi negatif karena di Indonesia The Founding Fathers telah sepakat membentuk negara kesatuan  republik  Indonesia  dan  pancasila  sebagai  dasar  negara.  Akan  tetapi penerapan syariat dalam bingkai khilafah bisa juga berimplikasi positif sehingga ada
tuduhan  negatif  bahwa  ketika  syariat  Islam  diterapkan  akan  mengancam  pluralitas anggapan yang keliru juga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,Muhammad  Husain. Studi  Dasar-dasar  Pemikiran  Islam .  Diterjemahkan Zamroni. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Cet. Ke-1.2002
Abdurrahman, Hafidz. Diskursus Islam Politik dan Spiritual . Bogor: Al Azhar Press. Cet. Ke-5. 2014
Abun,A.  Rifai. Dasar-Dasar  Fislafat  Logika .  Palembang:  IAIN  Raden  Fatah  Press.  Cet. Ke-1. 2006
An-Nabhani,Taqiyuddin. PeraturanHidupdalam  Islam .Diterjemahkan  Abu  Amin,  dkk. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia.Cet. ke-11. 2013
_________,  Taqiyuddin. Daulah  Islam .  Diterjemahkan  Umar  Faruq,  dkk.Jakarta:  HTI Press. Cet. Ke-8. 2016
_________,Taqiyuddin. Kepribadian Islam Jilid 2 (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II) . Diterjemahkan Agung Wijayanto, dkk. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. Cet. Ke-1. 2011
_________,  Taqiyuddin. KonsepsiPolitikHizbutTahrir .Diterjemakan  M.  Shiddiq  al-Jawi. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia.Cet. Ke-3. 2009
_________,Taqiyuddin. Struktur  Negara  Khilafah  (Pemerintahan  dan  Administrasi) . Diterjemahkan Yahya A. R. Jakarta: HTI-Press. Cet. Ke-3. 2008
Assamurai,Qasim. Bukti-Bukti  Kebohongan  Orientalis .  Ketua  tim  penerjemah  Syuhudi Ismail. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. Ke-1. 1996
Azyumardi  Azra, Khilafah  (4) ,  Republika  Online,  edisi  kamis  24  Agustus  2017, http://republika.co.id/berita/ov4zar319/khilafah-4,  diakses  Selasa  24  Maret  2020,

## Pukul 09:24 WIB
Gumelar,  Michael  Sega. Pemarginalan  Terstruktur : Implikasi  Sila “ Ketuhanan  Yang Maha Esa ” dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya . Jurnal Studi Kultural. Volume. III. No. 1. Januari 2018
Iskandar,Irwan. PemikiranPolitik Muhammad NatsirTentangHubungan Islam dan Negara .JurnalTransnasional.Vol. 6.No. 2.Februari 2015
Mardani. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Prenada Media Group.Cet. Ke-1. 2019
Mufti, Muslim. Politik Islam:  Sejarah dan Pemikiran .  Bandung:  Pusaka Setia.  Cet.  Ke-1. 2015
Rodhi,  Muhammad  Muhsin. Tsaqofah  dan  Metode  Hizbut  Tahrir  dalam  Mendirikan Negara  Khilafah  Islamiyah .  Diterjemahkan  Muhammad  Bajuri  Romli  Abu  Wafa. Pasuruan: Al-Izzah. Cet. Ke-1. 2008