## KAPABILITAS APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN GEMPOLSARI KOTA BANDUNG

## Anika Anjani
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi – Bandung

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  masalah-masalah  dalam  kapabilitas apparat  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi kependudukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  sejauhmana  peningkatan  kinerja  aparat  Keluarahan  Gempolsari dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan Gempolsari  Kota  Bandung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  diolah  dengan  cara  reduksi  data, kategorisasi  data,  sintesisasi  dan  menyusun  hipotesis  kerja  sebagai  langkah terakhir  pada  proses  penyusunan  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Kapabilitas Aparat  Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi Kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung  belum  berhasil meningkatkan kinerjanya sesuai yang diharapkan dikarenakan, belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh aparat Pemerintahan terhadap pemohon pengajuan pelayanan administrasi kependudukan.
Kata Kunci: Kapabilitas, Aparat Pemerintah Daerah, Pelayanan Administrasi

## Kependudukan

## Abstract
This research is motivated by a problem in the capability of local government officials in  providing  population  administration  services  so  that  it  needs  to  be  further investigated. The research objective was to determine the extent of the improvement in  the  performance  of  the  Gempolsari  family  officers  in  providing  population administration  services  in  Gempolsari  Village,  Bandung  City.  The  research  method used is descriptive research with a qualitative approach. The data is processed using data  reduction,  data  categorization,  synthesis,  and  formulation  of  working hypotheses as to the final step in the data compilation process. The results showed that  the  capability  of  Regional  Government  Officials  in  providing  Population administration  services  in  Gempolsari  Village,  Bandung  City  has  not  succeeded  in increasing  their  performance  as  expected  because  the  services  provided  by Government  officials  have  not  been  optimal  for  applicants  for  demographic administration services.
Keywords: Capability,  Local  Government  Officials,  Population  Administration Services

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  pada  dasarnya  merupakan  pemberian  sebagian  dari wewenang  pemerintahan  pusat  kepada  daerah  dalam  melaksanakan  dan menyelesaikan  urusan  yang  menjadi  tanggung  jawab  kepentingan  daerah yang  meliputi:  urusan  umum  pemerintahan,  urusan  penyelesaian  fasilitas pelayanan,  sosial,  budaya,  agama  dan  kemasyarakatan.  Keseluruhan urusan  tersebut  pada  dasarnya  sangat  bergantung  pada  kemampuan aparatur daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, untuk itu dibutuhkan  suatu  upaya  peningkatan  kemampuan  organisasional  yang baik  dalam  perumusan  pengambilan  kebijakan  publik  yang  disesuaikan dengan kondisi finansial daerah.
Fakta-fakta  yang  terkandung  dalam  kebijakan  desentralisasi  sudah sangat  baik,  namun  tetap  membutuhkan  prakondisi  yang  komprehensif agar  berjalan  dengan  optimal.  Beberapa  prakondisi  itu  diantaranya  adalah bahwa  desentralisasi  harus  didukung  oleh  perencanaan  yang  matang  dan ditopang  oleh  kemampuan  atau  kapasitas  daerah  untuk  menjalankannya, baik  pada  tataran  individu,  organisasi,  maupun  sistem.  Dengan  demikian, kebijakan desentralisasi masih menghadapi tantangan yang berat, dan oleh karenanya  butuh  komitmen  dari  seluruh  komponen  di  daerah  untuk membuktikan  diri  bahwa  otonomi  daerah  benar-benar  membawa  manfaat bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Satu  hal  yang  pasti  adalah  bahwa desentralisasi  dan  otonomi  daerah  tidak  dapat  ditarik  mundur.  Satu- satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi  tercapainya  peningkatan  kualitas  hidup  bagi  seluruh  masyarakat  di daerah.
Dalam  hal  ini  kapabilitas  suatu  Pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah  dapat  dijadikan  tolak  ukur  kesuksesan  sebuah  otonomi  daerah, karena  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintahan  Daerah  merupakan  garis koordinasi  yang  saling  berhubungan,  salah  satu  kapabilitas  yang  harus dimiliki  oleh  pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi  pada  suatu negara  maupun  daerah  merupakan  mempertahankan  kinerja  aparatnya.
Menurut  Makadok  (dalam  Kusumasari  2014:44)  Kapabilitas  sebagai  jenis khusus  dari  sumber  daya  yang  tidak  dapat  diganti  dan  melekat  pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya.  Barney  dan  Clark  (dalam  Kusumasari  2014:44)  mendefinisikan kapabilitas  sebagai  atribut  organisasi,  seperti  modal  keuangan,  fisik,  dan individu/organisasi  yang  dapat  dieksploitasi  dalam  penerapan  strategi organisasi.
Merujuk pada permasalahan yang ada di Kota Bandung, berdasarkan Laporan  Wartawan  Tribun  Jabar,  Cipta  Permana:  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Bandung  terus  berupaya  untuk mengejar  target  ketertinggalan  pelayanan  bagi  warga  yang  belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Bahkan untuk mengefektifkan  hal  tersebut,  sejumlah  petugas  diturunkan  ke  berbagai wilayah  di  Kota  Bandung.  Kelurahan  yang  salah  satu  fungsinya memberikan  pelayanan,  pada  kenyataannya  dalam  proses  pemberian layanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota Bandung,  masyarakat  merasa  pelayanan  yang  ada  dan  diberikan  belum optimal,  hal  tersebut  terjadi  karena  sumber  daya  manusia  yang  kurang dalam segi kuantitas sehingga pemberian pelayananannya pun memerlukan  waktu  yang  cukup  lama.  Masyarakat  Gempolsari  dewasa  ini sebagian  besar  sudah  mulai  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya pengurusan  Dokumen  Kependudukan,  namun  yang  menjadi  masalah  dan sangat  disayangkan  ketika  kita  kembali  lagi  pada  aparat  pelaksananya sebagai item penyelenggara yang harus lebih ditingkatkan lagi.
Administrasi  kependudukan  ini  mulai  dari  hal  pengurusan administrasi  yang  menyangkut  seluruh  masalah  kependudukan  meliputi pendaftaran    penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  data-informasi kependudukan belum dirasa optimal secara keseluruhan dalam memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  yang  di  amanatkan  Undang- Undang  sehingga  patut  menjadi  perhatian  untuk  segera  melakukan evaluasi  terhadap  prosedur  pelayanan  pengurusan  administratif  identitas warga  dengan  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  yang  bersih,
jujur  dan  transparan  sesuai  ketentuan  UU  Administrasi  Kependudukan untuk  mewujudkannya.  Sampai  saat  ini  peraturan  perundang-  undangan yang  mendukungnya  masih  terpisah-pisah,  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan  oleh  masyarakat.  Bahkan,  sebagai  ciri  dari  penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.
Tabel 1.1
Data Pengajuan Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kelurahan Gempolsari Kota Bandung No Pengajuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Data yang sudah terealisasi Data yang belum teralisasi Total 1 Juli 2017 171 62 233 2 Juli 2018 167 59 226 Sumber: Data Olahan Peneliti 2018 Berdasarkan data di atas bahwa pelayanan administrasi kependudukan  masih  belum  berjalan  optimal  di  Kelurahan  Gempolsari. kurangnya kesigapan aparat pemerintah yang ada di Kelurahan Gempolsari dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  lainnya  menjadi dasar  dari  penelitian  ini  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  Kelurahan Gempolsari masih kurang responsive kepasa masyarakat, tidak adanya SOP yang  jelas.  Seharusnya  pelayanan  public  yang  diberikan  kepada masyarakat mampu memenuhi kebutuhan masayarakat dan cepat tanggap kepada  kebutuhan  masyarakat.    publik  maupun  jasa  publik  yang  pada prinsipnya  menjadi  tanggungjawab  dan  dilaksanakn  oleh  instansi pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan    di  lingkungan  Badan  Usaha  Milik Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyrakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang–undang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya deskriftif dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  penelitian  deskriftip  merupakan  salah  satu cara  guna  mengetahui  atau  menggambarkan  penelitian  yang  dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel  ini,  sehingga memudahkan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  objektif  dalam  rangka mengetahui  dan  memahami  Kapabilitas  Aparat  Pemerintah  Daerah  Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung.

## PEMBAHASAN
Kapabilitas  Aparat  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung
Kapabilitas  Aparat  Pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung  saat ini  belum  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  karena  aparat  Pemerintah Kelurahan  Gempolsari  belum  begitu  kompeten  dalam  memberikan pelayanan  administrasi  kependudukan.  Sehingga  menimbulkan  anggapan bahwa kurang efektifnya waktu dalam pengerjaan pembuatan administrasi kependudukan,  adanya  tindakan  diskriminatif  oleh  aparat  Pemerintah kepada  masyarakat,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  seperti area  parkir,  sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai  yang  seharusnya ada penambahan pegawai di bagian pelayanan administrasi kependudukan Kelurahan  Gempolsari.  Adapun  untuk  mengukur  kapabilitas  aparat Pemerintah  di  Kelurahan  Gempolsari,  peneliti  menggunakan  dimensi: Pengetahuan dan keterampilan, Sistem Teknis, Sistem Manajerial, dan Nilai dan Norma.

## 1. Pengetahuan dan Keterampilan
Kapabilitas  ialah  kemampuan  mengeksploitasi  secara  baik  sumber daya  yang  dimiliki  dalam  diri  maupun  di  dalam  organisasi,  serta  potensi diri  untuk  menjalankan  aktivitas  tertentu  ataupun  serangkaian  aktivitas. Berbicara  kapabilitas  berarti  berbicara  Kinerja  ( Performance ),  kinerja
menjadi  isu  Dunia  saat  ini.  Hal  tersebut  terjadi  sebagai  konsekuensi tuntutan  masyarakat  terhadap  kebutuhan  akan  pelayanan  prima  atau pelayanan yang bermutu tinggi. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan akan menunjukan  profesionalnya  secara  nyata  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan public secara umum pada tempatnya bekerja, dan tampak akhir bermuara  pada  kualitas  hidupdan  kesejahteraan  masyarakat.  Kata  kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja.
Kapabilitas  adalah  penampilan  yang  melakukan,  menggambarkan dan  menghasilkan  sesuatu  hal,  baik  yang  bersifat  fisik  dan  non  fisik  yang sesuai  dengan  petunjuk,  fungsi  dan  tugasnya  yang  didasari  oleh pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  dan  motivasi.  Setiap  individu  atau organisasi  tentu  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  dengan  menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja.
a. Pengetahuan dalam memberikan pelayanan
Dalam  memberikan  suatu  pelayanan  diperlukan  pengetahuan  yang cukup,  dengan  pengetahuan  yang  cukup  akan  mampu  mengoptimalkan kinerja dari aparat Pemerintah selaku pemberi pelayanan agar tidak terjadi kekeliruan  dalam  memberikan  suatu  pelayanan  dan  mampu  bekerja dengan cepat dan tanggap.
Hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  kepala  Seksie Pemerintahan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung,  mengenai kemampuan  aparat  Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  dalam  memberikan pelayanan administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Aparat  Pemerintah  memang  tugasnya  kepanjangtanganan  Pemerintah, otomatis  kita  ada  panduan  buku  seperti  sekarang  yang  bergulir  yaityu mengimplementasikan  dari  Peraturan  Undang-Undang  no  2  Tahun  2013 dan sekarang ada pembaharuan Perwal no 215 Tahun 2018 mengenai tata cara  memberi  pelayanan  baik  itu  dari  pengurus  RT  dan  RW  maupun sampai  kepada  pelayan  masyarakat.  Mengapa  demikian,  karena  yang menjadi  tolak  ukur  kita  itu  adalah  pengurus  RT  setempat  jadi,  kita  harus memberikan  edukasi  kepada  pengurus  RT  dan  pembekalan  bagaimana tugas RT dan RW sesuai tupoksinya mengenai pelayanan publik. Sekarang ini sudah masuk era terbuka yang menganut e-government yang bersih dari segala  hal  yang  tidak  layak.  Alhamdulilah  di  Kelurahan  Gempolsari  sudah
ditetapkan bahwa pelayanan itu tanpa ada pungutan biaya apalagi masalah kependudukan,  keperluan  hal-hal  yang  sifatnya  pelayanan  publik  kepada masyarakat  wajib  hukumnya  kita  memberi  bantuan  tanpa  ada  beban apapun sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku”.
Selanjutnya  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Gempolsari  mengenai  kemampuan  aparat Pemerintah Kelurahan Gempolsari dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Menurut  saya,  aparat  Pemerintah  di  Kelurahan  khususnya  Kelurahan Gempolsari  belum  terasa  maksimal  dalam  memberikan  pelayanan khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut dikarenakan  kualitas  aparat  yang  dirasa  kurang  karena  tidak  ada kesigapan dalam memberikan pelayanan.”
Pegawai  Kelurahan  Gempolsari  sudah  sangat  paham  namun  dalam pengimplentasiannya  belum  berjalan  maksimal  sehingga  masyarakat banyak  yang  mengeluhkan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Aparat Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari.  Adanya  mis  komunikasi  antara  aparat Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  dengan  masyarakat  sebagai  pemohon karena  dengan  begitu  optimalnya  pelayanan  yang  sudah  diberikan  tetapi masih  saja  dirasa  kurang.  Hal  tersebut  terjadi  karena  aparat  Pemerintah selaku  pemberi  pelayanan  tidak  mampu  memuaskan  pemohon  dalam memberikan pelayanan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung.

## b. Keterampilan dalam memberikan Pelayanan
Keterampilan  ( skill )  sangat  diperlukan  mengingat  bahwa  dalam memberikan  suatu  pelayanan  kualitas  aparat  Pemerintah  sangat diperhitungkan,  keterampilan  yang  dimiliki  menentukan  kualitas  kinerja aparat  Pemerintah.  Dengan  keterampilan  yang  dimiliki  akan  mampu mengoptimalkan  kinerja  aparat  Pemerintah.  Wawancara  yang  peneliti lakukan dengan Kepala Seksie Pemerintahan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung,  mengenai  keterampilan  dari  pihak  terkait  dalam  memberikan pelayanan, mengatakan bahwa:
“ASN  yang  ada  di  Kelurahan  Gempolsari  sudah  sedemikian  rupa  di  latih oleh  Pemerintah  pusat  dan  diberi  pendidikan  untuk  menghadapi
masyarakat  yang  karakternya  berbeda  dari  a  sampai  z  yang  karena  itulah kita  harus  dibekali  dengan  pengetahuan  jangan  sampai  nanti  kita memberikan  suatu  pelayanan  yang  sulit  dipahami  oleh  masyarakat  dan harus  sesuai  porsi  kebutuhan  dimana  masyarakat  itu  berada.  Seperti contoh  masyarakat  yang  tinggal  di  komplek  yang  sudah  sedemikian  bagus dalam memahami aturan Perda atau Perwal berbeda dengan yang tinggal di perkampungan  yang  masih  asri  belum  tentu  memahami  jadi  kita  harus memberikan  edukasi  sesuai  dengan  kemampuan  yang  ada  di  benak masyarakat.”
Berdasarkan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua RW  07  Kelurahan  Gempolsari,  mengenai  keterampilan  dari  pihak  terkait dalam memberikan pelayanan, apakah sudah menunjang proses pelayanan mengatakan bahwa:
“untuk  pelayanan  di  Kelurahan  Gempolsari  itu  sangat  profesional  untuk pelayanan  pengantar  atau  rekomendasi  untuk  pembuatan  surat-surat terutama Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.”
Selanjutnya  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Gempolsari  mengenai  mengenai keterampilan  dari  pihak  terkait  dalam  memberikan  pelayanan,  apakah sudah menunjang mengatakan bahwa:
“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya aparat terkait kurang sigap dalam  memberikan  pelayanan  karena  terkesan  lambat  dan  mengulur- ngulur  waktu.  Contohnya  seperti  apabila  ada  kekurangan  persyaratan aparat  terkait  tidak  menyebutkan  secara  rinci  apa  saja  persyaratan  yang kurang  sehingga  pemohon  harus  bulak-balik  sehingga  jadi  banyak  waktu yang terbuang.”
Aparat  Pemerintah  kurang  sigap  dan  lambat  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya  dalam  bidang  administrasi kependudukan.  Dengan  pernyataan  kasi  Pemerintahan  bahwa  mereka selalu  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  sesuai  kemampuan masyarakat  itu  sendiri  ternyata  belum  dilakukan  dengan  baik  karena dengan  sudah  diberikannya  edukasi  kepada  masyarakat  seharusnya masyarakat  sudah  mengerti  dan  tidak  adanya  lagi  kesalahan  dalam pengajuan  persyaratan  yang  membuat  masyarakat  jadi  bulak-balik  dan membuang-buang  waktunya.  Pemberian  edukasi  hanya  diberikan  kepada
RW  dan  RT  saja  sehingga  yang  memahamipun  hanya  sebatas  RW  dan  RT saja.  Adanya  perbedaan  pendapat  antara  pemohon  pengajuan  pelayanan administrasi  kependudukan  karena,  ada  yang  menyatakan  proses pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  sudah baik  ada  juga  yang  menyatakan  bahwa  proses  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  belum  berjalan  dengan  baik, padahal  mereka  sama-sama  berstatus  sebagai  pemohon  pelayanan administrasi kependudukan.
Atas dasar dimensi pengetahuan dan keterampilan peneliti mengasumsikan bahwa sebenarnya pengetahuan yang dimiliki oleh Aparat Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  sudah  sangat  paham  betul  baik  secara teknisnya  maupun  non  teknis  namun  kendati  demikian  mereka  bekerja sudah  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku,  hal  lain  menunjukan  bahwa pengetahuan  tersebut  belum  sepenuhnya  diimplementasikan  oleh  aparat Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  karena  masih  saja  ada  diskriminatif dalam pemberian pelayanan semisal ketika peneliti akan membuat sebuah administrasi kependudukan terkadang sangat lamban dalam pengerjaannya  namun  apabila  peneliti  pergi  dengan  orang  yang  memiliki jabatan  seperti  RW  maka  pelayanannya  akan  serba  cepat.  Hal  ini menunjukan  sebetulnya  harus  ada  pengawasan  dari  intasi  Kelurahan Gempolsari kepada individu/pegawai supaya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

## 2. Sistem Teknis
Dalam sebuah organisasi khususnya organisasi Pemerintahan seperti halnya di Kelurahan Gempolsari, harus memperhatikan sistem teknis yang menunjang  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  yang mendukung  proses  pelayanan.  Apabila  keduanya  sudah  baik  maka  proses pelayanan juga akan optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
a. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan
Sarana  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat dalam  mencapai  maksud  dan  tujuan.  Sedangkan  prasarana  merupakan segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya  suatu
proses  (usaha,  pembangunan,  proyek).  Untuk  memudahkan  untuk membedakan  keduanya  yaitu  sarana  lebih  ditujukan  untuk  benda-benda yang  bergerak  seperti  komputer  dan  mesin-mesin,  sedangkan  prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di wilayah  Gempolsari  Kota  Bandung,  mengenai  pendapat  Bapak  atau  Ibu terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  pendukung  proses  pelayanan administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Sarana  dan  Prasarana  penunjang  pelayanan  di  Kelurahan  Gempolsari masih  sangat  minim  apalagi  untuk  area  parkir  yang  sangat  kecil  sehingga masyarakat  sebagai  pemohon  pelayanan  tidak  jarang  parkir  di  depan rumah warga yang terlihat tidak rapih dan memakan jalan. Di tambah lagi komputer  yang  ada  dibagian  pelayanan  hanya  ada  satu  dan  jadi mengurangi proses pelayanan.”
Selanjutnya  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  ketua RW  07  Kelurahan  Gempolsari,  mengenai  pendapat  Bapak  atau  Ibu  terkait dengan  sarana  dan  prasarana  pendukung  proses  pelayanan  administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Untuk  sarana  dan  prasarana  alat  pembantu  di  Kelurahan  itu  sangat minim,  mungkin  itu  juga  faktor  dari  Pemerintah  Kota  yang  belum maksimal,  masih  perlu  pembenahan  dan  perlu  penunjang  untuk  alat maupun  tempat.Sarana  dan  prasarana  di  kelurahan  Gempolsari  kurang memadai khususnya lokasi parkir dan diharapkan mampu mengembangkan informasi melalui media elektronik.”
Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota Bandung khususnya prasarana seperti area parkir lahannya sangat sempit dan  tidak  memadai  bahkan  kurang  bisa  menampung  kendaraan  baik kendaraan milik pegawai maupun kendaraan masyarakat sebagai pemohon administrasi  kependudukan.  Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh  aparat Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  yaitu  kurangnya  sarana  dan  prasarana untuk  media  pemberi  layanan  seperti  komputer  yang  hanya  memiliki  satu saja  dan  tentu  seharusnya  pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  membuat anggaran untuk menambah komputer.
b. Sumber Daya Manusia yang mendukung
Sumber daya manusia yang berkualitas penting adanya dalam proses pelayanan  khususnya  administrasi  kependudukan,  dengan  kualitas sumber daya manusia yang baik maka kinerjanyapun akan baik dan tidak mengecewakan  masyarakat  selaku  pemohon.  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas menentukan pelayanan yang cepat dan optimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Lurah  di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung, mengenai kapasitas aparatur sumber daya  manusia  sebagai  pelaksana  pemberi  pelayanan  di  Kelurahan Gempolsari mengatakan bahwa:
“Kalau  untuk  aparat  Kelurahan  Gempolsari  alhamdulillah  disini  sudah hampir  rata-rata  sudah  sarjana,  kemudian  golonganpun  sudah  memadai sehingga  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  memang  Gempolsari  itu hampir  70%  ada  di  lingkungan  perumahan  yang  notabene  berpendidikan tinggi  sehingga  kami  memberi  pelayanan  di  Kelurahan  Gempolsari  tidak ada kendala yang berarti jadi semua bisa diatasi dengan baik.”
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di wilayah Gempolsari Kota Bandung, mengenai kapasitas aparatur sumber daya  manusia  sebagai  pelaksana  pemberi  pelayanan  di  Kelurahan Gempolsari mengatakan bahwa:
“Menurut  saya,  sumber  daya  manusia  juga  masih  kurang  karena  hanya ada  satu  orang  saja  di  bagian  pelayanan  sehingga  membuat  antrian panjang dan agak lama.”
Sumber  daya  yang  ada  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung sudah  sangat  memadai  karena  pegawainya  terdiri  dari  golongan  yang secara  akademis  cukup  tinggi  sehingga  dapat  dengan  mudah  mengerti dalam  menjalankan  tugasnya,  namun  dari  segi  kuantitas  pegawai Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung  sangat  minim  dan  seharusnya melakukan rekrutmen kembali supaya Sumbe Daya Manusia di Kelurahan Gempolsari  dapat  dengan  mudah  memberikan  pelayanan,  karena  secara teknispun sebenarnya kuantitas sangat berpengaruh.
Atas  dasar  dimensi  sistem  teknis  bahwa  dalam  sarana  prasarana pendukung pelayanan di Kelurahan Gempolsari Kota Bandung sampai saat
ini  kurang  memadai  karena  hanya  memiliki  satu  komputer  sehingga menghambat  efektifiitas  dari  pelayanan,  sedangkan  prasarana  yang  belum memadai yaitu lahan parkir yang sempit kemudian Sumber Daya Manusia yang  mendukung  sudah  cukup  mampu  namun  perlu  ada  perekrutan kembali  untuk  menambah  kuantitas  dari  pegawai  Kelurahan  Gempolsari Kota Bandung.

## 3. Sistem Manajerial
Manajemen  adalah  tindakan  memikirkan  dan  mencapai  hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari mendayagunakan bakat- bakat manusia dan sumber-sumber daya. Sistem manajerial  dalam  suatu  organisasi  sangat  diperlukan  untuk  mampu mengelola sumber daya, karena untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai  bersama  memerlukan  kerjasama  tim  yang  baik.  Adanya  sistem manajerial  dalam  suatu  organisasi  khususnya  organisasi  Pemerintahan seperti  Kelurahan  Gempolsari  akan  mampu  memanfaatkan skill yang dimiliki  oleh  aparat  Pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  khususnya administrasi kependudukan agar mampu menunjang proses pelayanan.

## a. Kemampuan dalam memberikan pelayanan
Kemampuan  individu  di  dalam  organisasi  menentukan  kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan  seorang  individu  yang  baik  akan  dapat  mengendalikan  setiap persoalan  yang  dihadapi  di  dalam  suatu  organisasi  sehingga  tidak  akan menghambat  proses  tercapainya  tujuan  yang  ingin  dicapai  bersama. Kemampuan dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari kualitas aparat Pemerintah sebagai pemberi  pelayanan  apakah  memang  sudah  mampu  atau  belum.  Dengan kemampuan yang dimiliki aparat Pemerintah akan mengoptimalkan dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  pemohon  dan  mampu menunjang proses pelayanan.
Berdasarkan  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan kepala  seksie  pemerintahan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung, mengenai  kemampuan  dari  pihak  terkait  dalam  mengolah  dan  mengatur
pelayanan administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Kalau  masalah  mengolah  administrasi  kependudukan  sifatnya  itu  kita harus langsung kepada masyarakat itu sendiri berdasarkan aturan regulasi yang  sudah  ditetapkan.  Contohnya  masyarakat  di  wajibkan  memiliki identitas  bahkan  menjelang  perhelatan  akbar  Pilpres  2019,  tapi  keadaan disisi  lain  dalam  pembuatan  KTP  itu  susah  keluar  dan  ini  sudah  bukan rahasia  umum.  Kita  selaku  aparat  Pemerintah  sudah  mentaati  Undang- Undang  yang  berlaku  tapi  fakta  di  lapangan  demikian,  namun  demikian kitapun harus memberi optimisme kepada masyarakat”.
Selanjutnya  kegiatan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Gempolsari  mengenai  mengenai kemampuan  dari  pihak  terkait  dalam  mengolah  dan  mengatur  pelayanan administrasi kependudukan mengatakan bahwa:
“Sama  seperti  sebelumnya  saya  tidak  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan Kelurahan Gempolsari Kota Bandung, karena yang saya rasakan pelayanan di Kelurahan tersebut kurang maksimal apalagi yang mengurus pengajuan  pelayanan  administrasi  sendiri  itu  lama  berbeda  dengan  yang meminta  bantuan  kepada  RW  atau  aparat  terkait  sebagai  mediator  bisa dibilang  sebentar  dan  langsung  jadi  dan  juga  tidak  dipersulit,  dengan proses  pemberian  pelayanan  yang  seperti  itu  bisa  dibilang  aparat Pemerintah  Kelurahan  gempolsari  pandang  bulu  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
Kemampuan  aparat  Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  dalam memberikan  pelayanan  sudah  berupaya  maksimal  dengan  regulasi  yang berlaku  tetapi  faktanya  yang  dirasakan  masyarakat  belum  maksimal penyebabnya  aparat  Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  kadang  pandang bulu dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Atas dasar dimensi  Sistem  Manajerial  mengenai  kemampuan  dalam  memberikan pelayanan  untuk  administrasi  kependudukan,  Kelurahan  Gempolsari sudah  berupaya  supaya  sesuai  aturan  yang  ditetapkan  sehingga mengurangi  kesalahan-kesalahan  non  teknis,  hanya  ada  beberapa  urusan administrasi  kependudukan  yang  tidak  di handle oleh  aparat  Kelurahan Gempolsari  karena  terbentur  dengan  intansi  lain  seperti  kecamatan, apabila  dari  kelurahan  pendataannya  sudah  cepat  namun  dari  kecamatan terkadang lamban.

## 4. Nilai dan Norma
Untuk menilai kebaikan seorang aparat Pemerintah harus dipertanyakan  agamanya  yang  biasa  disebut  dengan  SQ  ( spritual  question ) dan dipilah-pilih masalah agamanya ( spiritual quotient ). Namun keberadaan agama  terkadang  berlainan  misalnya  apabila  seorang  pejabat  pemerintah tersebut  menempatkan  kasih  diatas  segala-galanya,  dalam  pandangan agama walaupun harus mengasihi sesama umat manusia tapi tidak dengan orang  jahat,  jadi  kasih  itu  ditujukan  kebaikan  itu  sendiri,  jadi  bukan melindungi kejahatan dan dekadensi moral.
Ada  beberapa  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  seperti  norma Agama,  norma  Kesopanan,  dan  norma  Hukum.  Ketiga  norma  tersebut harus  diterapkan  pada  aparat  Pemerintah  selaku  pemberi  pelayanan. Aparat  pemerintah  harus  bekerja  sesuai  dengan  norma  agama,  apabila aparat  terkait  mampu  taat  kepada  penciptanya  maka  dia  akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan penciptanya.  Apabila  sudah  demikian  aparat  Pemerintah  tidak  akan melakukan  penyimpangan  dalam  melakukan  proses  pelayanan.  Norma kesopanan  merupakan  peraturan  yang  timbul  dari  pergaulan  segolongan manusia  yang  diikuti  dan  ditaati  sebagai  pedoman  yang  mengatur  tingkah laku  manusia  terhadap  lingkungan  sekitarnya,  dengan  demikian  apabila aparat  Pemerintah  menerapkan  norma  kesopanan  pada  hidupnya  maka tidak  akan  ada  perlakuan  yang  tidak  sopan  atau  tidak  menghargai  yang dilakukan  aparat  terkait  terhadap  pemohon  pelayanan,  terutama bagaimana  cara  menerapkan  norma  kesopanan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  pemohon  yang  lebih  tua  yang  sudah  seharusnya  di hormati dan dilayani dengan baik.
Aparat  Pemerintah  harus  bekerja  sesuai  dengan  norma  hukum karena  dengan  demikian  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  akan  mengikat setiap  orang  agar  mematuhi  dan  tidak  melanggarnya  dan  aparat  terkait apabila  sudah  melakukan  pekerjaan  berdasarkan  norma  hukum  maka akan  melaksanakan  suatu  pekerjaan  yang  benar  dan  tidak  melanggar aturan yang berlaku.
a. Peraturan dalam proses pelayanan
Dalam  menjalankan  sesuatu  apapun  yang  ada  di  kehidupan masyarakat  harus  dilakukan  berdasarkan  aturan  yang  berlaku,  segala sesuatu  yang  dilakukan  dengan  mengikuti  aturan  maka  akan  bejalan dengan  baik,  rapih  dan  tertib.  Seperti  dalam  proses  pelayanan  agar  tidak terjadi  penyimpangan  dan  kesalahan  maka  prosesnya  juga  harus dijalankan  berdasarkan  aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Dengan  begitu, pemberi  dan  pemohon  juga  akan  mendapatkan  hasil  yang  optimal  dan akan sama-sama terpuaskan.
Aturan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  proses  pelayanan  tidak  boleh dilanggar,  karena  apabila  dilanggar  akan  menjadi  penyakit  birokrasi. Aturan  diberlakukan  dalam  proses  pelayanan  agar  dapat  mengikat  setiap individu  baik  pemberi  maupun  pemohon  pelayanan  agar  tetap  dalam koridor  hukum  yang  sudah  ditetapkan  dan  tidak  terjadi  pelanggaran. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Lurah  di Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung,  mengenai  peraturan  atau  prosedur yang  seharusnya  dijalankan  dalam  memberikan  pelayanan  di  Kelurahan Gempolsari mengatakan bahwa:
“Kalau  untuk  peraturan  kita  mengacu  kepada  Perwal  yang  sudah ditentukan  oleh  tingkat  Kota  Bandung,  sehingga  kami  dalam  memberikan pelayanan  selalu  memberitahukan  yang  secara  rinci  apa  saja  pelayanan yang  akan  diberikan  sesuai  dengan  persyaratan-persyaratan  yang  harus ditaati oleh pemohon.”
Selanjutnya kegiatan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala seksie  pemerintahan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung,  mengenai peraturan  atau  prosedur  yang  seharusnya  dijalankan  dalam  memberikan pelayanan di Kelurahan Gempolsari mengatakan bahwa:
“Prosedur  yang  harus  dilaksanakan  oleh  masyarakat  perihal  pelayanan administrasi  kependudukan  sudah  dikeluarkan  ketentuannya  yang pertama  harus  penduduk  asli  disini  dilengkapi  dengan  Kartu  Keluarga, yang  kedua  segala  sesuatunya  harus  melalui  RT  dan  RW  terlebih  dahulu supaya  datanya  itu  nyambung  antara  RT,  RW  dan  Kelurahan.  Dan  tidak lupa kami selalu mengingatkan dan menghimbau kewajiban mengenai PBB yang harus dilunasi.”
Dalam  melaksanakan  tugasnya  aparat  Pemerintah  Kelurahan Gempolsari  sudah  sesuai  peraturan  dan  mengacu  kepada  perwal  yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dalam pengerjaan atau pelayanan  tentu  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  harus penduduk asli dan dilengkapi dengan kartu keluarga, harus melalui RT dan RW  terlebih  dahulu  supaya  ada  kesesuaian  data  antara  RT,  RW  dan Kelurahan.

## b. Tata Krama
Di era modern saat ini yang perkembangan teknologinya sangat pesat dan  mudah  di  akses  oleh  siapapun.  Dalam  perkembangannya  teknologi yang  maju  ini  juga  memberikan  dampak  yang  positif  maupun  negatif  bagi penggunanya.  Dengan  mudahnya  mengakses  internet  oleh  siapapun  tidak jarang  mempengaruhi  perilaku  penggunanya  khususnya  pengguna  yang masih sangat muda dan mudah terpengaruhi.
Tata krama  dalam kehidupan bermasyarakat sangat dijunjung tinggi karena  mempengaruhi  kualitas  hidup  manusia  dalam  berinteraksi  dengan masyarakat. Tidak jarang kita temui anak muda yang tidak memiliki sopan santun  terhadap  yang  lebih  tua,  hal  tersebut  terjadi  karena  banyaknya tontonan  yang  tidak  bermoral  di  internet  yang  dengan  mudahnya  di  akses oleh anak muda yang masih labil dan mudah terpengaruhi.
Di dalam proses pelayanan juga harus ada tata kramanya khususnya dalam memberikan pelayanan kepada yang lebih tua karena dengan sopan santun yang baik maka akan memudahkan pelayanan dan dimengerti oleh pemohon  pelayanan.  Sebagai  pemberi  pelayanan  sudah  seharusnya bertindak  ramah  dan  tidak  mudah  marah  karena  tidak  semua  pemohon mengerti  akan  prosedur  yang  ada  khususnya  pemohon  yang  ada  di perkampungan.
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat yang ada di  wilayah  Gempolsari  Kota  Bandung  terkait  dengan  tata  krama  dalam proses pelayanan yang diberikan mengatakan bahwa:
“Menurut  saya,  aparat  Pemerintah  yang  ada  di  Kelurahan  Gempolsari sudah  cukup  ramah  dan  ada  sopan  santunya  juga,  tapi  ada  beberapa
aparat  yang  kurang  ramah  terutama  menghadapi  pemohon  yang menyebalkan.  Seharusnya  sebagai  pemberi  pelayanan  mampu  menyikapi tingkahlaku pemohon yang tidak sesuai dengan aturan dan tetap memberi pengarahan  sebagai  mana  mestinya  sampai  pemohon  mengerti.  Sabar memang kunci dalam memberikan suatu pelayanan.”
Kelurahan  Gempolsari  sudah  menjalankan  tata  krama  yang  baik dalam proses memberikan pelayanan, ramah tamah dan sopan santunpun sudah  dijalankan  walaupun  terkadang  memang  ada  beberapa  aparat terkait yang mudah terpancing emosinya dalam menghadapi pemohon yang menyebalkan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  miss  komunikasi  antara pemberi dan pemohon pelayanan.
Pemberian tatakrama dalam pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan Gempolsari memiliki konsep 3S yaitu Senyum, Sapa, Salam sehingga dalam memberikan  pelayanan  selalu  dengan  keramah  tamahan  dan  penelitipun melihat bahwa yang terjadi dilapangan konsep ini sudah teremplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat Gempolsari.
Aparat Pemerintah Kelurahan
Gempolsari Kota Bandung memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan peraturan dalam  proses  pelayanan  dan  mengacu  kepada  Perwal  Kota  Bandung  yang berlaku  kemudian  dalam  memberikan  pelayanan  aparat  Pemerintah Kelurahan Gempolsari sudah sesuai konsep yang berlaku yaitu 3S Senyum, Sapa, Salam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  mengenai  Kapabilitas Aparat  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kelurahan  Gempolsari  Kota  Bandung,  maka  peneliti mengambil kesimpilan dari hasil penelitian sebagai berikut:
1. Meninjau  dari  Pengetahuan  dan  Keterampilan  walaupun  sudah  dibekali ilmu  dan  menjalankan  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan sesuai  dengan  ketetapan  hukum  dan  prosedur  yang  berlaku  namun  tetap saja  pelayanan  yang  diberikan  aparat  Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari
belum  memuaskan,  hal  tersebut  dikarenakan  kualitas  aparat  Kelurahan Gempolsari  kurang  memadai,  dengan  hal  tersebut  maka  aparat  Kelurahan Gempolsari  menjadi  tidak  sigap  dalam  memberikan  pelayanan  dan  juga prosesnya terbilang lama sehingga masyarakat sebagai pemohon pelayanan administrasi  kependudukan  merasa  pelayanan  yang  diberikan  oleh Kelurahan Gempolsari belum cukup baik.
2. Meninjau  dari  Sistem  Teknis,  sarana  dan  prasarana  di  Kelurahan Gempolsari  masih  sangat  minim  terutama  prasarana  seperti  area  parkir yang  kurang  luas  dikarenakan  lahannya  yang  sangat  kecil  sehingga membuat  pemohon  menjadi  parkir  sembarangan  di  depan  rumah  warga. Karena  tidak  disediakannya  lahan  parkir  oleh  Kelurahan  Gempolsari masyarakat yang parkir sembarangan tersebut jadi mengurangi keindahan perumahan warga setempat.
3. Meninjau  dari  Sistem  Manajerial  aparat  Kelurahan  Gempolsari  sudah secara langsung melayani dan memberi edukasi tentang bagaimana proses pelayanan  tersebut,  namun  walaupun  sudah  menjalankan  proses pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku tetap saja masyarakat ada yang  tidak  mengerti  tata  cara  pengajuan  proses  pelayanan  administrasi kependudukan.
4. Meninjau  dari  Nilai  dan  Norma  khususnya  peraturan  dan  tata  krama aparat  Pemerintah  Kelurahan  Gempolsari  sudah  menjalankannya  dengan baik  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  aparat  Pemerintah  Kelurahan Gempolsari sudah menjalankan proses pelayanan administrasi kependudukan dengan step by step di mulai dari RT, RW lalu ke Kelurahan dengan  tujuan  agar  data  pemohon  sesuai  dan  tidak  berubah.  Tata  krama seperti ramah dan sopan santunpun sudah aparat lakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Amir ,  Taufiq  M. 2011 . Manajemen  Strategik Konsep  dan  Aplikasi.  Jakarta: Rajawali Pers.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
Handayaningrat,  Soewarno.1996. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen . Jakarta : CV. Haji Masagung.
Hardiyansyah. 2011. kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen
Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.
Moenir,H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.  2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Musanef.  1996. Manajemen  Kepegawaian  di  indonesia .  Michigan:  PT GUNUNG AGUNG.
Prajudi.1982. Administrasi  dan  Manajemen  Umum. Jakarta  :  Ghalia Indonesia.
Rasyid,  M.  Ryaas.  2000. Kajian  Awal  Birokrasi  Pemerintahan  dan  Publik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampine.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2006. Manajemen  Pelayanan, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Setyawan.2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Sinambela,  Lijan.  2006. Reformasi  Pelayanan  Publik. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Syafiie,  Inu  Kencana.  2001. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan. Bandung:  CV. Ramadhan.
Widodo,  Joko.  2001. Etika  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik. Malang:  CV. Citra Malang.
Wijaya,H.AW. 2002. Otonomi Daerah  dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Dokumen:
Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan.  Undang-undang  No.  24  Tahun  2014  tentang  Administrasi Kependudukan.

## LAKIP Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Jurnal :
Abd.  Rais  Asmar. Pelayanan  Publik  Di  Bidang
Administrasi
Kependudukan. 2017.
Jenilda  Paputungan  Martha  Ogotan  Femmy.M.G.  Tulusan. Pemberdayaan Aparat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.2014
Erlanda  Juliansyah  Putra. Pengelolaan  Kepegawaian  Pada  Era  Otonomi Daerah .2015
Daftar Website :
http://jabar.tribunnews.com/2018/02/28/30-ribu-warga-bandung-belum- rekam-e-
ktp-paling-banyak-di-4-kecamatan-in i 15 Agustus 2018