PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)
Rolando Marpaung, S.H., M.H 1 , Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H 1
1 Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlansungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  atas  pelindung  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dihubungkan dengan Putusan Nomor: 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD.
Penelitian  ini  bersifat  deskriftif dalam  artian  tidak  bertujuan  untuk  menguji  hipotesa penelitian  tetapi  memberikan  gambaran  realitas aturan  hukum  yang  dipakai  oleh  hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.
Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti  yang  sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk  Pakam yang  memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD,  setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi,  serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka  Hakim  memperoleh hal-hal  yang  kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya,  berdasarkan mana  Hakim  menyimpulkan fakta-fakta hukum.

## Kata Kunci :Anak, Perlindungan Hukum

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Anak  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28B  Ayat  2,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  atas  pelindung  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 1
Anak  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mahluk  sosial,  sejak  dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak  ada  setiap  manusia  atau  pihak  lain  yang  boleh  merampas  hak  hidup  dan  merdeka tersebut.
Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan  kebebasan  dasar  tidak  dapat  dilenyapkan  atau  dihilangkan,  tetapi  harus  dilindungi  dan diperluas  hak  atas  hidup  dan  hak  merdeka  tersebut.  Karena  hak  asasi  anak  tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) hak asasi anak  harus  diperlakukan  berbeda  dengan  orang  dewasa  yang  diatur  secara  khusus  dalam konvensi-konvensi internasional khusus. 2

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 2 Farida  Shaheed, Report  of  the  Special  Rapporteur  in  the  Field  of  Cultural  Rights, (Geneva:  United Nation General Assembly, 2013), hlm. 4.
1. Bagaimanakah Pertimbangan  Hakim dalam  menetapkan  Tindak  Pidana  Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 778/Pid.B/2014/PN- Lbp-LD?
2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  Tindak Pidana Persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD.?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana Hakim  menetapkan Hukuman Materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana Hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  berdasarkan  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak.

## D. Kerangka Pemikiran
Menurut Moeljatno,  pada  dasarnya  tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  dasar dalam  hukum  pidana.  Tindak  pidana  adalah  suatu  pengertian  Yuridis  seperti  halnya  untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk  memberikan definisi  atau  pengertian  terhadap  istilah  tindak  pidana.  Pembahasan hukum  pidana  dimaksudkan  untuk  memahami  pengertian  pidana  sebagai  sanksi  atas  delik, sedangkan  pemidanaan  berkaitan  dengan  dasar-dasar  pembenaran  pengenaan  pidana  serta teori-teori  tentang tujuan  pemidanaan.  Perlu  disampaikan  di  sini  bahwa,  pidana  adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 3
Tindak  pidana  adalah  suatu  pengertian  yuri dis,  lain  halnya  dengan  istilah  “perbuatan jahat”  atau  “kejahatan” (crime  atau  Verbrechen  atau  misdaad) yang  diartikan  secara kriminologis  dan  psikologis.  Mengenai  isi  dari  pengertian  tindak  pidana  tidak  ada  kesatuan pendapat  di  antara  para  sarjana.  Sebagai  gambaran  umum  pengertian  kejahatan  atau  tindak pidana  yang  dikemukakan  oleh Djoko  Prakoso bahwa  secara  yuridis  pengertian  kejahatan atau  tindak  pidana  adalah “perbuatan  yang  dilarang  oleh  U ndang-Undang  dan
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 37.
pelanggarannya  dikenakan  sanksi”,  selanjutnya Djoko  Prakoso menyatakan  bahwa  secara kriminologis  kejahatan  atau  tindak  pidana  adalah  “perbuatan  yang  melanggar  norma -norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis  kejahatan  atau  tindak  pidana  adalah perbuatan  manusia  yang  abnormal  yang bersifat  melanggar  hukum,  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  kejiwaan  dari  si  pelaku perbuatan tersebut. 4
Pembentuk  undang-undang  telah  menggunakan  perkataan ”strafbaarfeit” untuk mengganti  istilah  tindak  pidana  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tanpa  memberikan  penjelasan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  perkataan strafbaarfeit, sehingga  timbullah  di  dalam  doktrin  berbagai  pendapat  tentang  apa  yang  sebenarnya  yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel  mengatakan  bahwa  : ”Strafbaarfeit adalah  kelakuan  orang (menselijke  gedraging) yang  dirumuskan  dalam wet,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  patut  dipidana (strafwaardig) dan dilakukan  dengan  kesalahan”. 5 Sedangkan  pendapat  Pompe  mengenai Strafbaarfeit  adalah  sebagai  berikut  :  ”Strafbaarfeit  itu  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. ” 6

## BAB II

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK, TINDAK PIDANADAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## A. Pengertian Perlindungan Hukum
Tindak Pidana Perkosaan (persetubuhan) dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan  kekerasan,  karena  biasanya  tindak  pidana  ini  disertai  dengan  kekerasan/ancaman kekerasan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  yang  dikutip  oleh  Mulyana  W.  Kusuma,  penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:
4 Djoko  Prakoso  dan  Agus  Imunarso, Hak  Asasi  Tersangka  dan  Peranan  Psikologi  dalam  Konteks KUHAP (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.
5 Moeljatno, op. cit., hlm. 38.
6 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 173-174.
a. Adanya  orientasi  pada  benda  yang  menimbulkan  keinginan  untuk  mendapat  materi dengan jalan mudah.
b. Tak  ada  penyaluran  kehendak  serta  adanya  semacam  tekanan  mental  pada seseorang.
c. Keberanian mengambil resiko.
d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik. 7
Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk  menikmati  hak-hak  asasi  dan  kebebasannya. 8 Dalam  tindak  pidana  perkosaan,  yang paling  menderita  adalah  korban. Declaration  of  Basic  Principles  of Justice  for  Victims  of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:
“Victims”  means  persons  who,  individually,  or  collectively,  have  suffered  harm, including  physical  or  mental  injury,  emotional  suffering,  economic  loss  or  substantial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are in violation of  criminal  laws  operative  within  Member  States,  including  those  laws  proscribing criminal abuse of power.
(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersamasama, menderita  kerugian,  termasuk  kerugian  fisik  atau  mental,  penderitaan  emosional, kerugian  ekonomis  atau  pelemahan  substansial  dari  hak-hak  dasar  mereka,  melalui tindakan  atau  kelalaian  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum yang  berlaku  di negara-negara  anggota  termasuk  hukum-hukum  yang  melarang  penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).
Perhatian  dan  perlindungan  terhadap  kepentingan  korban  tindak  pidana  perkosaan  baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian  mutlak  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  kebijakan  hukum  pidana  dan  kebijakan- kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga- lembaga sosial yang ada.
7 Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 41.
8 Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001), hlm. 23.
Berdasarkan  tujuan  untuk  mewujudkan  pemerataan  keadilan  dan  kesejahteraan  umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.
Perlindungan  korban  dapat  mencakup  bentuk  perlindungan  yang  bersifat  abstrak  (tidak langsung)  maupun  yang  konkret  (langsung).  Perlindungan  yang  abstrak  pada  dasarnya merupakan bentuk perlindungan  yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

## BAB III

## TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO.778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD

## A. Posisi Kasus
Bahwa  ia  terdakwa  MUHAMMAD  RUSLI  ALS  SELIK  pada  hari  Minggu  tanggal11 Agustus  2013sekitar  pukul  22.50  wib,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalambulan Agustus 2013, bertempat di Jl. Bandar Setia Perumahan Agroria gang. Aceh DesaKolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  yang  bersidang  diLabuhan  Deli, “dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa  terhadap  saksi  Nabila  Zahara  yang  berumur  6  (enam) tahun  lahir  pada  tanggal  04 April 2007, antara lain dengan cara sebagai berikut :
Bahwa  terdakwa  pada hari  Minggu  tanggal  11  Agustus  2013  sekira  pukul  22.50 wibbertempat di jalan Bandar Setia Perumahan Agroria gang. Aceh Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan.  Saksi  Nabila  Zahara  yang  berumur  6  tahun  lahir  pada  tanggal  4  April  2007 berdasarkanKartu Keluarga No. 12007262611120034 An. Kepala Keluarga M. Nurpianto dan
saksiDelphin  Saputra  yang  berumur  7  tahun  lahir  pada  tanggal  5  Februari  2006  yang dititipkanoleh saksi Elvi Sari yang merupakan ibu dari saksi Nabila Zahara dan saksi Delphin Syahputra  kepada  adiknya  yaitu  saksi  Elka  Mariana  dan  terdakwa  yang  merupakan  suami darisaksi  Elka  Mariana.  Pada  awalnya  terdakwa  membangunkan  saksi  Nabila  Zahara daritidurnya  dengan  alasan  minta  di  ambilkan  air  minum,  selanjutnya  terdakwa  membawa saksi ke  pintu depan  rumahnya  yang  tertutup.  Selanjutnya  terdakwa  menidurkan  saksi dan membuka  celana  dalam  saksi  sampai  terlepas,  selanjutnya  terdakwa  membuka resletingcelana dan membuka celana dalamnya, lalu terdakwa berdiri dengan kaki terlipat dan mengangkat  kedua  kaki  saksi  dengan  kedua  tangannya  lalu  menempelkan  sejajar  dengan kemaluannya,  kemudian  terdakwa  memasukkan  batang  kemaluannya  ke  dalam  kemaluan korban.  Pada  saat  itu  terdakwa  mendengar  suara  ketukan  dari  pintu  yang  berasal  dari orangtua  saksi  yaitu  Elvi  Sari.  Mengetahui  hal  tersebut  terdakwa  lalu  membawa  korban pindah  kedapur  lalu  terdakwa  lalu  kembali  menudurkan  saksi  di  lantai,  kemudian mengangkat  kedua kaki  saksi  dengan  tangannya  lalu  memasukkan  batang  kemaluannya kedalam  kemaluan korban  lalu  terdakwa  menggoyang  goyangkan  pantatnya.  Kemudian terdakwa  menyudahi perbuatannya  dan  menarik  saksi  kembali  ke  ruang  depan,  kemudian saksi  memakai  kembalicelana  dalamnya.  Selanjutnya  terdakwa  baru  membuka  pintu  depan sementara  saksi  berjalan di  belakang  terdakwa.  Kemudian  saksi dan  Delphin  Syahputra  di bawa pulang oleh saksi Elvidan melihat kemaluan saksi sudah tidak utuh lagi. Dan setiap di tanya saksi tidak mau menjawab. Hingga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul  07.00  wib  saksi Nabila  Zahara  menceritakan  perbuatan  terdakwa  kepadanya  ibunya Elvi Sari. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Elida R. Sidabutar, SpOG pada rumah sakit umum derah Dr. Pirngadi Kota Medan no.247/OBG/2013 tanggal 30 Oktober  2013  dengan kesimpulan  selaput  dara  (hymen)  tidak  utuh  dan  tampak  robekan  di arah jam 11 tidak sampaikedasar.

## B. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak  pidana, maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah  memenuhi  seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  Penuntut  Umum  berbentuk  Subsidaritas,    maka untuk  menyatakan  terbukti  tidaknya  dakwaan  dilakukan  oleh  Terdakwa,terlebih  dahulu
Majelis  akan  mempertimbangkan dakwaan  Primair,  apabila dakwaan  Primair  terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh dan akan dipertimbangkan  lebih  lanjut  terbukti  tidaknya  dakwaan Subsidair  yang  dilakukan  oleh Terdakwa;
Menimbang,    bahwa    Terdakwa    telah    didakwa    dalam    dakwaan    Primair  Pasal  76  D Undang-Undang  RI  Nomor  :  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI  Nomor  :  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  :  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  :  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur  Dengan  sengaja  melakukan tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
Menimbang,  bahwa  untuk dapat  menyatakan  Terdakwa bersalah  melakukan    tindak pidana  sebagaimana  yang  didakwakan, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur : Setiap Orang ;
Menimbang, bahwa  yang  dimaksud  unsur ”setiap orang” dalam  undang-undang  ini adalah  siapa  saja  selaku  subjek  hukum,  baik perseorangan  maupun  korporasi  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  dan  telah didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan diajukan ke persidangan;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  konsekuensi  logis  anasir  ini  maka  adanya kemampuan bertanggungjawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan  lagi oleh    karena    setiap    subyek    hukum    melekat    erat  dengan  kemampuan bertanggungjawab  sebagaimana ditegaskan  dalam MEMORIE  VAN  TOELICHTING (MvT);
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Terdakwa  di depan  persidangan, keterangan  Terdakwa,  barang  bukti,  serta  pembenaran  Terdakwa  terhadap    pemeriksaan identitasnya    pada    sidang    pertama    sebagaimana  termaksud  dalam  Berita  Acara  Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek  ini  adalah Terdakwa ASRI Alias BREBET Bin ALIMUDDIN yang dihadapkan ke
depan  persidangan    Pengadilan  Negeri  Tenggarong  sehingga  Majelis berpendapat  unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.    2.    Unsur    : Dengan    sengaja    melakukan    tipu    muslihat,    serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain ;
Menimbang,  bahwa  inti  dari  “ opzet ”  atau  kesengajaan  itu  ialah willens(menghendaki) dan witens (mengetahui),  artinya  agar  seseorang  itu  dapat disebut telah memenuhi unsur- unsuropzet,  maka  terhadap  unsur-unsur  obyektif  yang  berupatindakan-tindakan,  orang  itu harus willens atau  menghendaki  melakukan  tindakan-tindakan  tersebut,  sedang  terhadap unsur-unsur  obyektif  yang  berupa  keadaan-keadaan,  Terdakwa  itu  cukup witens atau mengetahui  tentang  keadaan-keadaan  tersebut  (delik-delik  khusus  kejahatan-kejahatan terhadap  kepentingan  Hukum  Negara,  Drs.  P.A.F.  Lamintang,  S.H.  Cetakan  pertama  sinar baru, hal 441);
Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas, maka Unsur  Dengan sengaja    membujuk    anak    melakukan    persetubuhan  dengannya telah  terpenuhi  atas perbuatan Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut, ternyata  perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak  Menjadi    Undang-Undang, sehingga Majelis  Hakim  berkesimpulan bahwa  Terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana “Dengan  sengaja membujuk Anak mel akukan persetubuhan dengannya”;

## C. Amar Putusan
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk  Pakam pada hari  Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 Oleh H. SYUKRI, S.H. M.Hum. sebagai  Hakim  Ketua  Majelis, A.  SAMUAR,  S.H. dan  R.  ZAENALARIEF,  S.H.  masing- masing  sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan  mana  diucapkan  pada  hari  itujuga  dalam persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  tersebut  dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota  dan dibantu  oleh    KENNEDY PUTRA SITEPU,S.H.M.H.  Panitera Pengganti  pada  Pengadilan Negeri  Lubuk  Pakam,  dihadiri EMMY  KHAIRANI  SIREGAR,
S.H.  dan  NURUL  MAWADDAH  NST,  S.H.  Penuntut Umum  pada  Cabang  Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli dan Terdakwa.
Maka Pengadilan Negeri  Lubuk    Pakam yang  berkompeten  menyidangkan  dan memeriksa  perkara  tindak  pidana  sebagaimana  telah  dikemukakan  diatas,  sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLI ALS. SELIK telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membujuk  anak  melakukan persetubuhan”
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila  denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama 3  (tiga) bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 (satu) helai baju dan celana dalam dikembalikan kepada saksi Elvi Sari.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

## D. Analisis Penulis
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.
Surat  dakwaan  merupakan  dasar  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  pengadilan sedangkan  surat  tuntutan  adalah  surat  yang  berisi  tuntutan  penuntut  umum  terhadap  suatu tindak  pidana.  Pada  hakikatnya,  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  surat dakwaan  dan  surat  tuntutan  yang  membuat  terdakwa  dari  suatu  tindak  pidana  tidak  dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa  yang  dirumuskan  di  dalam  surat  dakwaan.  Seorang  terdakwa  hanya  dapat  dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.
Kasus  yang  penulis  bahas  dalam  skripsi  ini  yaitu  tentang  perlindungan  hukun  terhadap korban  pencabulan  anak  dikaitkan  dengan  undang-undang  no  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak  (Studi  kasus  putusan  nomor  778/pid.b/2014/Pn-Lbp-LD),  dalam  hal  ini terdakwa MUHAMMAD  RUSLI  ALS  SELIK  pada  hari  Minggu  tanggal11  Agustus 2013sekitar  pukul  22.50  wib,  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalambulan  Agustus 2013, bertempat di Jl. Bandar Setia Perumahan Agroria gang. Aceh DesaKolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  yang  bersidang  diLabuhan  Deli,  “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  anak  melakukan persetubuhan    dengannya    atau    dengan    orang    lain”, perbuatan  mana  dilakukan  terdakwa terhadap saksi Nabila Zahara yang berumur 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 04 April 2007.
Dalam  kasus  ini,  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  secara  teknis  telah  memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat  tanggal  dan  ditandatangani  oleh  penuntut  umum  serta  identitas  lengkap  terdakwa. Selain  itu  juga,  surat  dakwaan  harus memuat  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  serta  berpegang  teguh pada apa  yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  telah  sesuai  dengan  ketentuan baik  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pidana  materiil  dan  syarat  dapat  dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu majelis hakim pengadilan negeri lubuk pakam menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
Dari hasil penelitian putusan di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus  suatu  perkara  tidak  boleh  menyimpang  dari  apa  yang  dirumuskan  dalam  surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah  terbukti melakukan tindak  pidana  seperti  apa  yang  disebutkan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya. Upaya  pembuktian  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  184  KUHAP  yang  menjelaskan  bahwa Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Berdasarakan dari hasil penelitian, fakta-fakta  yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan  posisi  kasus  disertai  dengan  alat  bukti  yang  sah  seperti  keterangan  saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan  selama  persidangan  berlangsung  yang  bila  semuanya  saling  dihubungkan ditemukan  fakta-fakta  yang  menunjukkan  bahwa  seluruh  unsur-unsur  dari  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.
Maka penerapan perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan sudah sangat jelas dan tepat karena hakim menjatuhkan putusan tidak hanya berdasakan KUHPidana tetapi juag  ada  pertimbangan  dari  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2003  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## BAB IV

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam No. 778/Pid.B/2014/PN- Lbp-LD.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  didasarkan  pada Surat  Dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum, alat  bukti  yang  sah  dan  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat  dipidana.  Hakim Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam yang  memeriksa  dan  mengadili  Perkara  Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD. ini,  setelah  menelusuri  dan  menganalisa  kembali  secara seksama  hubungan  serta  persesuaian  keterangan  dari  para  saksi,  serta  keterangan  terdakwa, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang  bukti  dan  berkas  perkara  penyidikan  maka  Hakim  memperoleh  hal-hal  yang  kait
mengait  dan  saling  menopang  satu  sama  lainnya,  berdasarkan  mana  Hakim  menyimpulkan fakta-fakta hukum.
Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan 2 (dua) Dakwaan yakni Dakwaan Primair dan Subsidair dimana Dakwaan Primair.
Menimbang  bahwa  sesudah  memperoleh  fakta-fakta  yuridis  berdasarkan  pengkajian  atas berbagai alat-alat bukti yang terurai dalam Putusan maka berikutnya haruslah diteliti apakah terdakwa betul-betul bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## B. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana
Persetubuhan  Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam  Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD.
Dalam  Putusan  Pengadilan  yang  mengacu  kepada  Anak  sebagai  Korban  ataupun pelaku  di  Indonesia  terkadang  masih  kurang  dalam  pemberian  Perlindungan  dimana  dalam Putusan  ini  Penulis  lebih  spesifikkan  kepada  Anak sebagai  korban  Tindak  Pidana Persetubuhan, dalam Putusan ini Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban sangat kurang Perlindungan  Hukum  yang  diberikan  dimana  dalam  Putusan  ini  hanya  memberi Pendampingan  Orang  Tua  terhadap  Anak  dalam  persidangan,  bentuk  Perlindungan  lain seperti pemberian terapi kepada Anak tidak ada diberikan.
Persetubuhan tidak  bisa  dipandang  sebagai  kejahatan  yang  hanya  menjadi  urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem public karena kejahatan ini jelas-jelas  merupakan  bentuk  perilaku  yang  tidak  bermoral  dan  keji  yang  selain  melanggar HAM,  juga  mengakibatkan  derita  fisik,  sosial,  maupun  psikologis  bagi  kaum  perempuan. Perkosaan  dan  penanganannya  selama  ini  menjadi  salah  satu  indikasi  dan  bukti  lemahnya perlindungan  (pengayoman)  Hak  Asasi  Manusia,  khususnya  perempuan  dari  tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.
Perlindungan  terhadap  perempuan  telah  dinyatakan  pula  oleh  Konvensi  PBB  yang telah  menjangkau  perlindungan  perempuan  sampai  ke  dalam  urusan  rumah  tangga,  tidak sebatas  hak  perempuan  di  luar  rumah  atau  sektor  publik.Hal  itu  dapat  dijadikan  tolak  ukur mengenai  peningkatan  kepedulian  terhadap  HAM  khususnya  perempuan,  Perkosaan
ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti  yang  sah  dan  syarat  subyektif  dan  obyektif  seseorang  dapat  dipidana.  Hakim Pengadilan  Negeri Lubuk  Pakam yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD. ini,  setelah  menelusuri  dan  menganalisa  kembali  secara seksama  hubungan  serta  persesuaian  keterangan  dari  para  saksi,  serta  keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, dikaitkan  pula  dengan  barang  bukti  dan berkas  perkara  penyidikan  maka  Hakim memperoleh  hal-hal  yang  kait  mengait  dan  saling  menopang  satu  sama  lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum.
2. Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  dimana Anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik,  mental,  penelantaran, perlakuan  buruk  dan  pelecehan  seksual  selama  dalam  pengasuhan  orangtua  atau walinya  atau  pihak  lainnya  yang  bertanggungjawab  atas  pengasuhan  anak  tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk  dan  pelecehan  seksual  termasuk perkosaan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

## B. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan  sehubungan  dengan  penulisan  skripsi  ini adalah sebagai berikut :
1. Dengan  adanya  pengaturan  hukum  yang  jelas  mengenai  tindak  pidana persetubuhan terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  maka  diharapkan  bahwa  setiap penegak  hukum  mampu  untuk  menegakkan  dan  menerapkan  setiap  ketentuan- ketentuan yang ada didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan.
2. Dalam  perlindungan  hukum  terhadap  anak  harusnya  lebih  di  tingkatkan Dalam Putusan  ini  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  masih  kurang diperhatikan karena hanya memberi pendampingan Orang Tua di dalam Persidangan sementara  dari  Psikologis  Anak  tersebut  tidak  diperhatikan  yang  mana  seharusnya Anak sebagai Korban mendapatkan Perlindungan Hukum yang lebih lagi. Serta Peran orang  tua  harus  ditingkatkan  karena  pada  zaman  sekarang  ini  kebanyakan  anak  itu terlalu  bebas  untuk  bergaul  tanpa  pengawasan  sehingga  membuat  anak  lebih  bebas ada  baiknya  si  anak  sejak  dini  sudah  di  beri  pelajaran  tentang  hukum  dan  sebab akibatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Abdulsyani,  Sosiologi Kriminalitas (Bandung:  CV.  Remadja  Karya,1987). Alumni, Bandung,
2. Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2006.
3. Arief Nawawi dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, 2005.
4. Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Refika Aditama, 1992).
5. Gultom Elisatris  Mansur  dan Arief  M  Dikdik, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007).
6. Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989),
7. Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
8. Huraerah Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung : Nuansa Cendikia, 2012.