HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## SANKSI TEGAS SERTA UPAYA HUKUM GUNA MENCEGAH TERJADINYA MONEY POLITIC PEMILU LEGISLATIF

## Dairani
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: dayraas16@gmail.com

## Abstraks
Pemilu  merupakan  bagian  dari  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam menjalankan  kegiatan  pemerintahan.  Pemilu  juga  merupakan  cara  memilih  dan menentukan  kepala  negara  yang  juga  kepala  pemerintahan.  Pasal  22E  (2)  UUD 1945  sebagai  dasar  hukum  utama  penyelenggaraan  pemilu.  Diselenggarakannya pemilu  untuk  menghasilkan  anggota  (DPR),  (DPD)  dan  (DPRD).  Pelaksanaan pemilu  yang  bersih,  terbuka  dan  adil  merupakan  amanah  tegas  konstitusi  untuk menciptakan  pemilu  yang  demokratis  dan  berkualitas.  Namun,  pelanggaran, kecurangan,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  masih  saja  terjadi  dalam  praktik pemilihan umum. Politik uang merupakan salah satu isu hukum yang kuat hingga saat ini dan jumlahnya terus bertambah dari tahun sebelumnya dalam pemilihan umum,  pemilihan  kepala  daerah  dan  pilkades.  Politik  uang  merupakan  usaha untuk  membuat  orang  lain  (masyarakat)  empati  dengan  menggunakan  materi sebagai imbalan dalam transaksi perdagangan suara sebelum dan selama pemilu. Dalam  artikel  ini,    membahas  tentang  pengenaan  sanksi  hukum  sebagai  upaya hukum  untuk  mencegah  praktik  politik  uang  yang  terjadi  ketika  sebuah  pesta demokrasi diselenggarakan.
Kata Kunci : Sanksi, Upaya Hukum, Politik Uang, Pemilu.

## Abstract
Elections are part of a country that adheres to a democratic system in carrying out government  activities.  Elections  are  also  a  way  of  selecting  and  determining  the head  of  state  who  is  also  the  head  of  government.  Article  22E  (2)  of  the  1945 Constitution as the main legal basis for holding elections. The holding of elections to produce members (DPR), (DPD) and (DPRD). The implementation of clean, open and fair  elections  is  a  firm  mandate  from  the  constitution  to  create  quality  and democratic  elections.  However,  violations,  fraud,  and  abuse  of  power  still  occur  in

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
the practice of general elections.  Money politics is one of the strong legal issues to date and the number continues to grow from the previous year in general elections, regional head elections and village head elections. Money politics is an attempt to make other people (society) empathize by using material as a reward in vote trading transactions before and during elections. In this article, we discuss the imposition of legal sanctions as a legal effort to prevent the practice of money politics that occurs when a democratic party is held.
Keywords : Sanctions, Legal Efforts, Money politic, Election.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Secara global,  Indonesia satu  dari banyak  negara  yang menganut  demokrasi dalam praktik pemerintahannya. Sederhana demokrasi adalah kebebasan, kebebasan untuk berpendapat, memilih dan dipilih untuk apa saja yang dianggap baik dan tidak berlawanan  dengan  prinsip  demokrasi  yang  dijalankan  di  Indonesia,  karena Indonesia adalah negara dengan paham sistem demokrasi terbatas, dalam arti tidak bebas.  Pancasila  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam  praktik  penyelenggaraan pemerintahan  karena Pancasila  bukan  hanya ideologi bangsa  Indonesia, tetapi juga pondasi negara, dan sumber hukum negara. 1
Demokrasi Indonesia adalah salah satu yang terbaik diantara banyak Negara demokrasi  lainnya,  bangsa  Indonesia  dalam  pelaksanaan  demokrasi  menjunjung tinggi  kerukunan,  rasa  hormat  dan  toleransi  antar  sesama  bangsa  Indonesia. Menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati merupakan sikap yang baik dan mendukung  keberadaan  hak  asasi  manusia  yang  termaktub  dalam  ketentuan  UUD 1945  maupun  dalam  UU  NO.  39  Tahun  1999  tentang    HAM. 2 Kembali  ke  konsep demokrasi, telah uraikan di atas demokrasi bermakna kebebasan yang dihadiahkan oleh  pemerintah  kepada  rakyat  untuk  memilih  pemimpin  cakap  dan  mampu menyelesaikan  tugas  kepemimpinannya.  Diantara  wujud  nyata  kebebasan  yang hadiahkan  oleh  negara  kepada  rakyat  termasuk  dalam  proses  pemilu,  baik  dalam pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilu  Legislatif,  serta  pilkada  dalam  5
1 Tim  Kerja  sosialisasi  MPR  Periode  2009-2014.Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara, seketariat jendral MPR RI, cetakan kedua November, 2012 h. 27
2 UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
(lima)  tahun  sekali  dengan  partisipasi  langsung  masyarakat  dalam  pemungutan suara sejalan dengan ketentuan yang tuliskan dalam UU No. 7/2017 tentang pemilu. 3
Amandemen  UUD  ke-4  mengamanatkan  penyelenggaraan  pemilu  secara langsung  dengan  berdasarkan  bunyi  Pasal  6A  (1),  (2)  UUD  1945.  Pemilu  2004 merupakan  pemilu  pertama  yang  diselenggarakan  setelah  perubahan  UUD  1945. (SBY) wakilnya, Jusuf Kalla (JK) menang dalam pemilu tersebut, selanjutnya pemilu kembali  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  legislatif  dan  dilanjutkan  dengan pilkada,  yang  sebelumnya  dipilih  oleh  DPRD  berdasarkan  UU  No.  22/1999  tentang Pemda. 4
Sejatinya Penyelenggaraan pemilu efektif dan bebas dari praktik-praktik yang merusak  tatanan  demokrasi,  pemilu  yang  diselenggarakan  dengan  tidak  adil  tidak mencerminkan  penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis.  UU  No.  7/2017  tentang pemilu mengatur hal tersebut. Pasal 1 (1) penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan  mengutamakan  prinsip  luber-jurdil, 5 serta  berdasar  pada  nilai  luhur Pancasila dan taat UUD 1945. 6
Telah  diuraikan  di  atas  bahwa,  luber-jurdil  merupakan  asas  dalam  pemilu, gagasan dan program unggulan dijadikan hal penting dalam meraih kemenangan dan kekuasaan  bukan  hal  lain  apalagi  uang.  Sejalan  dengan  bunyi  Pasal  93e  UU  No.  7 Tahun 2017 diantara tugas dari  badan pengawas pemilu mencegah   praktik Politik Uang. 7 Realitanya, pelaksanaan pemilu dari satu masa ke masa tidak pernah terbebas Pratik  money  politics  yang  sejatinya  hal  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan.  Namun demikian,  praktik  politik  uang  seolah-olah  menjadi  sesutu  yang  lumrah  ketika seseorang  berniat  untuk  maju  sebagai  calon  legislatif  hendaknya  bersedia  dana dalam  jumlah  yang  banyak  uang  dianggap  sebagai  benda  yang  mampu  menarik simpati masyarakat.
3 Sri  Wahyu  Ningsih,  Tantangan  Dalam  Penanganan  Dugaan  Praktik  Politik  Uang  Pada  Pilkada Serentak 2017. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527- 4716. h. 34
4 Yuli Santoso, Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif. 2019. h, 4
5 UU No. 7/ 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 (1)
6 Ibid,
7 UU No. 7/2017 Tentang Pemilu Pasal 93 point e

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
Berdasar  pada  regulasi  yang  ada,  praktik  di  atas  tidak  dibenarkan,  sebab dalam regulasi pemilu politik uang adalah perbuatan tercela dan tidak terpuji karena mengotori dan menodai marwah demokrasi, namun kenyataannya hal tersebut tetap terjadi dan seolah-olah modal yang manjur agar meraih empati pemilih. Namun yang perlu di pahami bersama adalah bahwa politik uang tidak begitu saja terjadi dengan tidak  adanya  pemberi  dan  penerima.  Money  politic  adalah  suatu  metode  peserta pemilu  yang  bertujuan  untuk  mendapat  simpati  pemilik  hak  pilih  dengan  imbalan atau janji-janji belaka. 8
Terjadinya  praktik  di  atas,  buka  semata-mata  karena  uang  merupakan segalanya  bagi  masyarakat  atau  bagi  calon  sebaliknya,  namun  masyarakat melakukan  hal  tersebut  karena  faktor  peserta  pemilu  yang  melupakan  simpatisan dan  masyarakat  yang  menjadikannya  sebagai  anggota  dewan,  hal  ini  tidak  hampir terjadi  pada  semua  anggota  legislatif  baik  di  tingkat  pusat  dan  daerah. 9 Dalam penelitian sederhana yang dilakukan di masyarakat desa yang menjadi tujuan utama para pelaku politik uang, alasan kuat masyarakat mau menerima uang calon legislatif karena  mereka  yakin  ketika  nanti  sudah  dilantik  ia  akan  dilupakan,  sehingga mengambil  uangnya  diawal  merupakkan  metode  yang  digunakan  masyarakat  desa agar dapat menikmati hak-hak mereka yang akan terabaikan lima tahun kedepan. 10 Mereka menyadari bahwa janji dan kampanye yang disampaikan dalam bentuk orasi hanya  akal-akalan  belaka  agar  masyarakat  mau  memilihnya.  Jika  ditelisik  dan diperhatikan  secara  mendalam  kepentingan  golongan,  kelompok,  partai  pengusung menjadi  yang  paling  dipikirkan  oleh  legislatif.  Misi  balas  dendam  dan  kesempatan selalu  berjalan  beriringan  dengan  tujuan  para  pelaku  politik  uang  dalam  pemilu legislatif.
Tuntutan keadaan  serta situasi dan kondisi di lapangan adalah factor utama peserta  pemilu  berani  mengeluarkan  uang  dengan  jumlah  yang  tidak  sedikit walaupun  mereka  kadang  terpaksa  melakukan  itu,  namun  kondisi  menghendaki demikian.  Disamping  kondisi  dilapangan,  ketidakpercayaan  diri  juga  mendorong
8 Sri  Wahyu  Ningsih,  Tantangan  Dalam  Penanganan  Dugaan  Praktik  Politik  Uang  Pada  Pilkada Serentak 2017. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016. p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527- 4716. h. 50
9 Ibid, h. 26
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
seseorang  untuk  melakukan  praktik  politik  uang  guna  menarik  perhatian  pemilih agar  memilihnya  sehingga  ia  akan  berupaya  mendapatkan  uang  mahar  tersebut meski  dengan  cara  menjual  asset  atau  meminjam  ke  bank.  Sehingga  tidak  jarang dijumpai  peserta  pemilu  yang  tidak  terpilih  menjadi  stress  dan  gila  karena memikirkan  jumlah  uang  yang  banyak  yang  dikeluarkan  namun  juga  tidak membuatnya terpilih.
Praktik politik uang jika terus menerus terjadi dan tidak ditindak tegas maka jelas  hal  ini  akan  menjadi  salah  satu  faktor  rusaknya  sistem  demokrasi  pemilu khususnya  di  Indonesia.  tidak  hanya  demikian  kedaulatan  yang  semula  berada  di tangan dan sebagai kedaulatan tertinggi dalam suatu negara akan berubah menjadi kedaulatan  uang  sebagai  kekuasaan  tertinggi.  Sehingga  diperlukan  upaya-upaya hukum guna mencegah, mengurangi dan sekaligus menghapus praktik money politics di pelaksanaan pemilu agar tercapai pemilu yang berkualitas.

## B. Batasan Masalah
Batasan  masalah  yang  akan  ditelaah  dalam  artikel  ini  adalah  pengenaan sanksi  yang  berat  terhadap  pelaku  politik  uang  terkait  dengan  upaya  hukum  guna meminimalisir  politik  uang  dalam  penyelenggaraan  pemilu  parlemen  di  Indonesia. Artikel  ini  bermaksud  untuk  menggali  dan  menganalisis  sanksi  yang  dapat menghalangi  pelaku,  baik  penerima  maupun  pemberi,  dan  kemudian  untuk mengeksplorasi  dan  menganalisis  upaya  hukum  yang  relevan  untuk  mencegah kebijakan  politik  uang  yang  biasa  terjadi  selama  pelaksanaan  Pemilihan  Umum sehingga pemilu yang akan datang dapat tercipta sesuai dengan prinsip pemilu dan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah.

## C. Motode Penelitian
Studi  hukum  normatif  digunakan  dalam  artikel  ini  sebagai  pisau  analisis dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan objek  yang  menjadi  fokus  penelitian  yaitu  uu  pemilu.  Sebab,  regulasi  pemilu disamping  aturan  hukum  lainnya  misal  KUHP,  uu  pemilu  menjadi  landasan  utama dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  politik  uang  dalam  pemilu  legislatif. Pendekatan uu digunakan dengan tujuan guna mengetahui sejauh apa sanksi dalam

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
ketentuan  uu  tersebut  telah  di  implementasikan  pada  kasus-kasus  yang  terjadi sehingga  dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  dan  oknum  lainnya  yang berniat melakukan tindakan sepura (politik uang).

## PEMBAHASAN

## Penerapan Sanksi bagi Pelaku Money Politics  pemilu legislatif
Pemilu  legislatif  yang  secara  bersamaan  memilih  DPR,  DPD,  dan  DPRD  di tingkat  pusat,  provinsi  kab/kota  merupakan  proses  agar  mencapai  legitimasi  formal yang dilakukan dengan melibatkan calon dan pemilih yang dikendalikan oleh otoritas pengawas yang punya kewenangan. Bawaslu dan DKPP berwenang guna tegaknya etik jika terjadi terjadi pelanggaran etik oleh pelaksana pemilu, yang bertujuan agar hasil pemilu  memiliki  legalitas  masyarakat  yang  disahkan  berdasarkan  undang-undang yang berlaku. Calon dengan perolehan suara terbanyak disebut pemenang pemilu dan berhak dilantik dalam majelis perwakilan rakyat untuk menjadi wakil daripada rakyat Indonesia. 11
Pemilu  di  Indonesia  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dalam  praktiknya. Pemiliu  berlangsung  untuk  memilih  Presiden,  Wakil  Presiden,  legislatif  dan  kepala daerah  yang  dilaksanakan  secara  serentak  sejak  tahun  2015,  2017,  2018,  2019  dan 2020.  Melalui  pemungutan  suara  langsung,  diharapkan  dapat  menemukan  pimpinan atau wakil di parlemen yang sesuai dengan kehendak dan dapat mewakili  aspirasinya. Tahapan  pelaksanaan  pemilu  terdiri  dari  beberapa  tahap,  yaitu  identifikasi  daftar pemilih, pendaftaran dan identifikasi calon anggota legislatif, kampanye, sampai dengan masa  diam,  drop  out,  penghitungan  suara,  penghitungan  suara,  menentukan  untuk memenangkan  pemilihan  dengan  jumlah  suara  paling  banyak  selanjutnya  dilantik sebagai anggota parlemen. 12
Kampanye  merupakan  upaya  menarik  simpati  pemilih  secara  persuasif  (non- coercive)  dengan  retorika  hubungan  masyarakat,  media  informasi,  lobi  dan  kegiatan lainnya.  Kampanye  berpengaruh  besar  pada  hasil  pemilu.  Kampanye  bermasuk  untuk
11 Andi  Akbar.    Pengaruh  Money  Politics  Terhadap  Partisipasi  Masyrakat  Pada  Pilkada  2015  Di Kabupaten  Bulukumba,  Program  Studi  Ilmu  Politik  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  Dan  Ilmu  Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar. h. 2
12 Ibid, h.3
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dapat  dukungan  dan  persetujuan  dari  pemegang  hak  suara,  kampanye  sering  kali dipimpin  oleh  orang  yang  berpengaruh  untuk  menjalankan  strategi  agar  kampanye sukses.  Untuk  mencapai  penghitungan  suara,  kampanye  boleh  melakukan  apa  saja dengan catatan masih berada pada batas sopan dalam berpolitik. 13
Pelanggaran pemilu memang tidak dapat disangkal, terutama pada masa pemilu, diantaranya  politik  uang,  kegiatan  Politik  uang  terutama  dilakukan  oleh  calon-calon potensial dan oleh tim sukses untuk mendapatkan suara dan pendukung untuk dipilih. calon tunggal yang memberikan  kompensasi berupa uang  atau materi berbeda. Selain itu, data tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh (LSN), pemilu 2014 dan 2019 potensi  politik  uang  sangat  besar.  Umumnya  masyarakat  menyatakan  bersedia mendapat hadiah uang tunai dari peserta legislatif atau parpol sebelum pemilu legislatif tanggal  9  April  2014  sejumlah  69,1%  menyatakan  mau  menerima  hadiah  tunai  dari peserta  dan  parpol,  meski  alasan  yang  tidak  sama.  Selama  pemilu  tahun  2009,  survei kebijakan  moneter  mengungkapkan  bahwa  kurang  40%  masyarakat  mau  mendapat hadiah uang dari kandidat atau parpol dalam pemilu legislatif, pada tahun 2019, angka ini  sedikit  menurun  dibandingkan  tahun  2014,  yaitu  59,1%.  Masyarakat  bersedia mendapat hadiah dari calon legislatif. 14
Sebanyak  1.230  responden  dari  34  Provinsi  di  Indonesia,  cuma  30,9% responden yang tegas menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Tingginya angka persentase responden yang mau menerima uang dari caleg atau dari partai merupakan sebuah  indikator  konkrit  bahwa  potensi  money  politics  di  pemilu  tahun  2014  cukup tinggi.  Terbukanya  masyarakat  untuk  politik  uang  menjadi  instrumen  meluasnya terjadinya  politik  uang  untuk  mendapat  suara  banyak.  Hasil  survei  oleh  LSN menunjukkan secara umum masyrakat sudah sadar dan menerima  money politics baik dari  calon  kandidat  ataupun  parpol,  jumlah  masyarakat  yang  berkenan  menerima hadiah terus meningkat sejak pemilu tahun 2009, 2014 dan Tahun 2019. 15
13 Roem Topatimasang, Menutup Pintu Masuk Politik Uang (Jakarta: Maarif Institute, 2011) h. 92
14 Apriliani  Gita  Fitria.”  Survei,  Pemilu  2014  Lebih  Rawan  Politik  Uang  dalam  pemilu”, Temponews.com,  26  03  2014  dan  2019  http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveii- Pemilu- 2014-Lebih-Rawan Politik-Uang dibanding 2019 ( 10 Oktober 2021)
15 Ibid,

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
Politik  uang  memang  susah  didefiniskan,  sebab  setiap  orang  bisa mendefinisikan dari sudut yang berbeda-beda. Abdul Kholiq mengungkapkan kebijakan politik uang sebagai tindakan menyalurkan uang/hadiah atau dokumen yang lain, milik pribadi  (calon  legislatif/presiden,wakil  presiden  untuk  mendulang  suara  tinggi  dari adanya  pemilu.  politik  uang  adalah  upaya  untuk  menekan  orang  lain  dengan memberikan  hadiah  atau  materi  disaat  pemilu  untuk  memperpanjang  kekuasaan. Tambahkan  M  Abdul  Kholiq  mengemukakan  bahwa  kebijakan  politik  uang  suatu penawaran  dalam  bentuk  uang/bahan  lain  (sembako)  atau  membuat  janji  yang mencoba  mempengaruhi  manusia  untuk  mengadakan  pemungutan  suara  supaya masyarakat  tidak  menggunakan  hak  pilihnya.  hak  untuk  memilih  atau  orang  yang menggunakan haknya dengan cara tertentu dalam pemilihan umum; 16
Bentuk politik uang terjadi di Indonesia menurut Hamdan Zoelva yaitu:
1. Poltik  Uang  yang  terjadi  di  kalangan  masyarkat  kelas  atas  atau  pemilik  modal besar.  Dengan  kesepakatan-kesepakatan  jika  nantinya  terpilih  mendapatkan kebijakan  yang  menguntungkan  pemegang  modal  secara  keseluruhan.  Money politic  ini  memberikan  pengaruh  dan  dampak  yang  luar  biasa  dalam  praktik berpolitik. Sebab, pemegang modal besar dapat mengarahkan kebijakan  parpol dan peserta guna menang dalam pemilu.
2. Politik uang pada masyarakat kelas menengah, terjadi antara elit politik dengan calon  dan  elit  partai,  dengan  memberi  uang  kepada  pribadi  elit  parpol  guna mengatur letak nomor urut calon serta menentukan daerah pemilihan atau dapil.
3. Politik  Uang  terjadi  pada  masyarakat  secara  umum  yaitu  dari  peserta  pemilu dengan  masyarakat  pemilih.  Hal  ini  dapat  berupa  uang  tunai,  makanan  pokok, atau  hal-hal  lain  yang  dijanjikan  yang  dapat  memberi  pengaruh  terhadap  pola piker pemilih. 17
Pandangan masyarakat awam memaknai politik uang sama halnya korupsi yang dalam KBBI Korupsi adalah memberi dan penerimaan hadiah dll. Kebijakan politik uang
16 M.  Abdul  Kholiq,  2014,  “Perspektif Hukum  Pidana  tentang  Fenomena  Money  Politics  dan  Korupsi Politk dalam Pemilu”. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 Maret 2014.(15 Oktober 2021)
17 Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. http://s3.amazonaws.comacademia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEG AHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires= 1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D (diakses pada 12 Oktober 2021)
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memiliki  arti  yang  sama  ketika  dengan  korupsi  manakala  dilaksanakan  untuk memfasilitasi dan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu dengan tindakan  yang melanggar  serta  menghambat  kebebasan  HAM  di  mana  setiap  orang  bebas  secara demokratis  untuk  menentukan  calon  legislatif.  Korupsi  dan  politik  uang  bisa  terjadi oleh sebab adanya prosedur politik yang cacat. Namun, perilaku menyimpang itu juga telah  menjadi  ciri  budaya  di  masyarakat,  seperti  gejolak  dalam  pemilihan  anggota parlemen baru-baru ini dan dalam setiap peristiwa Pilkada.
Seorang calon  tidak lagi malu  memberikan  uang  agar  memperoleh suara  yang unggul  pada  proses  pemilihan.  Sebab,  komunitas  dan  kelompok  masyarakat  tertentu telah  memposisikan  dirinya  sebagai  penonton  yang  nyaman  serta  siap  memberikan layanan  suara  kepada  kandidat  yang  membutuhkan.  Dengan  demikian,  terjadilah transaksi politik yang korup antara pemberi dan penerima suap (korupsi dan suap).
Umumnya  politik  uang  dipahami  sebagai  bentuk  seni  guna  mendapatkan simpati dan suara yang tinggi serta memperoleh kekuasaan serta politik uang sebagai jembatan  kokoh  untuk  meraih  kekuasaan.  Ismawan  berpendapat  politik  uang  juga dimaknai suatu upaya merubah perilaku orang dengan imbalan tertentu ketika proses pemilu  berjalan  dilapangan  baik  dari  tingkat  pusat  hingga  ke  tatanan  desa. 18 Dalam perjalanannya,  kebijakan  politik  uang  merupakan  proses  mendistribusikan  hadiah, barang  dan  jasa  kepada  pemilik  hak  suara.  Ismawan  kembali  berpendapat  bahwa, kebijakan politik uang disadari oleh setiap pelaku dan penerima. 19
Dalam pengertian di atas, kebijakan mahar politik bisa dipahami sebagai bentuk pemberian dan penerimaan apapun untuk mempengaruhi pilihan pemimpin seseorang dalam pemilihan umum untuk agar meraih kekusaan. Komunikasi ilmu politik, pelaku kebijakan  mahar  politik  pemilu  legislatif  dibedakan  3,  yaitu  calon,  pendukung,  dan pemilih. dua bentuk Tim sukses sebagai berikut:
1. Formal:  Tim  ini  bekerja  dengan  professional  dan  terstruktur  guna  memberi dukungan  ke  kandidat.  Tim  ini  memiliki  sumber  daya  kuat  baik  massa  dan sumber daya keuangan.
18 Muhammad  Amanu.  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015. h, 8
19 Ibid,

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
2. Nonformal:  Dalam  tim  ini  biasanya  terbentuk  secara  otodidak  yang keanggoataannya  terdiri  dari  sahabat,  teman,  simpatisan  serta  keluarga  yang mekanisme bekerjanya berbeda dengan tim formal di atas.
Hastuti mengungkapkan, penyebaran politik uang umumnya menggunakan dua cara yaitu :
1. Kampanye:  yaitu  sebuah  mekanisme  yang  dipersiapkan  secara  sadar, bertahap serta  berlanjut dalam waktu tertentu dengan maksud memperoleh simpati  dari  pemilik  hak  suara.  Disinilah  terkadang  pemberian  uang  politik dilakukan oleh masing-masing kandidat.
2. Serangan  subuh:  hal  ini  dilakukan  dengan  datang  ke  satu  persatu  pintu pemilih untuk memberi uang dan foto kandidat yang akan dipilih.
Menurut Hastuti bentuk politik uang diberikan dengan tiga bentuk yaitu: 20
1. Uang  :  langsung  diberikan  kepada  pemilih  dengan  nominal  yang  berbeda dalam setiap pemilu dan pilkada.
2. Barang : barang dapat berbentuk sembako, baju, souvenir dan sejenisnya.
3. Kolektif untuk umum: hal ini dilakukan calon dengan memberikan perbaikan pada tempat ibadah atau saran umum dan di tambah dengan janji-janji politik setelah terpilih. 21
Bentuk persoalan pertama dari kebijakan politik uang, yaitu bentuk komoditas, juga dibagi menjadi beberapa kategori antara lain uang, sembako dan souvenir. Masalah kedua, munculnya mahar poltik karena rekrutmen parpol tidak optimal untuk merekrut pengurus  partai  kader  atau  kandidat  tersebut.  Parpol  kini  cenderung  memilih  calon dengan  uang  lebih  banyak  daripada  calon  dengan  ide  atau  program  kerja  yang  bisa dipublikasikan  untuk  merebut  simpati  masyarakat  atau  pemilih.  Ketiga,  disebabkan adanya  ketidakpercayaan  pemilih  kepada  calon  dalam  pemilihan  legislatif.  Tidak  bisa dipungkiri karena ketika terpilih, wakil rakyat melupakan dapil dan masyarakat. 22
Oleh  karena  itu,  peneliti  berpandangan,  lahir  dan  berkembangnya  kebijakan politik  uang  dapat  berpengaruh  besar  terhadap  kelangsungan  demokrasi,  terutama dalam proses pemilu legislatif yang banyak  terjadi pelanggaran  pemilu. jika  dibiarkan
20 Ibid,
21 Ibid, h 10
22 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
hal ini berdampak pada  kedaulatan pemilih dan memilih calon. Pasal 1 (2) UUD 1945 kebebasan memilih dari hati nurani siapa yang disukai adalah hak rakyat, bukan pada jumlah uang yang didapat. Tingginya biaya dan ongkos pemilu yang harus ditanggung calon menjadi dampak kedua yang tidak bisa di hindari, maka sebagai akibat dari dua hal di atas potensi terjadinya penyelahgunaan kekuasaan hingga korupsi rentan terjadi.
Tidak  ada  alasan  apapun  yang  dapat  membenarkan  adanya  politik  uang sehingga  kebiasaan  tersebut  wajib  dihilangkan  dalam  praktik  demokrasi  agar  dapat sejalan  dengan  UU  No.  7/2017  tentang  pemilu.  Pasal  426  (1)  d  secara  tegas  tentang sanksi berat bagi pelaku politik uang pemilu legislatif. Pasal 515 kembali menegaskan terkait ancaman pidana dan denda bagi para pelaku politik uang yang diancam pidana tiga  tahun  serta  Rp.  36.000.000  sebagai  denda. 23 Pasal  523(1), 24 memberi  ancaman kepada kandidat yang dalam kampanye diketahui memberikan hadiah berupa uang dan sejenisnya diancam dengan pidana kurungan selama 2 tahun dan uang denda sejumlah Rp. 24.000.000,00. 25
Bila  diperhatikan  dengan  seksama,  sebenarnya  UU  No.  7/2017  telah  tegas mengatur  berikut  sanksi  bagi  pelanggar.  Diantaranya  adalah  pembatalan  kepesertaan calon  anggota,  batal  demi  hukum  terhadap  perolehan  surat  suara  yang  sebelumnya disinyalir terjadi pelanggaran serta sanksi penjara yang dapat diberikan kepada onkum atau  pelanggar  pemilu  yakni  politik  uang.  Bagusnya  regulasi  dan  aturan  tentang mekanisme  hingga  sanksi  namun  tidak  ikuti  dengan  kesadaran  dari  penyelenggara, peserta dan pemilih, politik uang akan menempati panggung tinggi dalam pelanggaran pemilu,  karenanya,  kesadaran  diri  ketaatan  terhadap  regulasi  meerupakan  faktor penting  serta  utama  guna  meraih  suksesnya  demokrasi  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden maupun dalam pemilu anggota parlemen.

## Hukum Sebagai Sarana Mencegah Politik Uang Pemilu Legislatif
Pengetatan  regulasi  pemilu  menjadi  satu  diantara  upaya  lainnya  dalam mengatasi  persoalan  politik  uang.  Mencegah  politik  uang  sebagai  antisipasi  supaya
23 Pasal 426 (1) d UU Pemilu
24 Pasal 523(1)
25 UU No. 7/2017 tentang Pemilu

## Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif
praktik  kotor  tersebut  dapat  dihilangkan  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Diperlukan langkah-langkah  yang  bersifat  preventif  semaksimal  mungkin  agar  pemilu  yang berkualitas  dapat  dicapai,  sesuatu  yang  wajib  diperhatikan  adalah  metode-metode hukum  yang  relevan  diperlukan  untuk  meminimalisir  serta  menghambat  laju  Pratik kotor  tersebut.  Upaya-upaya  yang  wajib  diperhatikan  guna  menghambat  laju  politik uang yaitu: Hukum sebagai sarana utama dalam upaya pencegahan, regulasi yang tepat serta  tidak  pandang  bulu  dalam  praktiknya  merupakan  sarana  utama  dalam menghindari terjadinya praktik politik uang. Apalagi didukung dengan praktik yudikasi serta  proses  eksekusi  hukuman  dalam  dunia  peradilan  mampu  menjadi  salah  satu penghambat laju politik uang di era modern.

## a. Kebijakan Legislasi:
Menggolongkan  politik  uang  sebagai  salah  satu  dari  bentuk  kejahatan  yang  dapat diancam  dengan  sanksi  tegas  dan  berat  dapat  dipertimbangka  sebab  selama  ini belum ada regulasi pemilu yang mengatur hal tersebut khususnya dalam penegakan hukum  pidana  menurut  teori  Von  Feurbach,  kejahatan  kemudian  diancam  dengan sanksi berat bagi pelaku politik uang akan memberi pengaruh psikologi seseorang.

## b. Kebijakan Yudikasi:
Kebijakan ini lebih melekat secara khusus kepada badan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu  dan  DKPP.  Kerjasama,  profesionalitas,  kemampuan  SDM  yang  mempuni, serta  integritas  dari  masing-masing  lembaga  tersebut  di  atas  sangat  diperlukan. Kasus-kasus  yang  tidak  dapat  tertangani  dengan  baik  di  lapangan  salah  satunya disebabkan karena tidak ada kerjsama dan profesionalisme yang baik dari lembaga- lembaga  penyelenggara.  Sehingga  lembaga  penyelenggara  harus  bersama-sama menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada.

## c. Kebijakan Eksekusi:
Memantapkan  dan  memberi  hukuman  yang  maksimal  terhadap  pelanggar  pemilu, serta  meningkatkan  fungsi  pengawasan    oleh  lembaga  berwajib  sangat  penting dilakukan.  upaya  ini  bermaksud  untuk  memastikan  putusan  hakim  agar  sesuai dengan ketentuan yang ada. 26
26 Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. http://s3.amazonaws.comacademia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEG
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Ketiga  upaya  atau  teori  di  atas  jika  benar  pada  pelaksanaannya  akan mendatangkan rasa percaya diri dan hasil yang diharapkan bahwa praktik kotor uang politik  dapat  diberantas.  Hingga  pada  akhirnya  lambat  laun  pesan  moral  UUD  1945 Pasal  22E  dapat  dicapai  dan  dapat  menghasilkan  pimpinan  yang  berintegeritas  tinggi serta  punya  berkualitas.  Disisi  lain,  pemerintah  menetapkan  bahwa  persoalan  politik uang  adalah  sebuah  persoalan  serius  yang  harus  segera  dicari  cara  dan  solusi  guna meredem dan mengatasinya dalam semua praktik pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung di lapangan. Sehingga pada akhirnya kembali pada luber-jurdil. 27
Disahkannya  UU  No  7/2017  yang  mengatur  pemilu  secara  subtansi  dari  UU tersebut telah banyak mengakomodir dan menetapkan tentang upaya dan sanksi tegas terhadap  para  oknum  yang  bermain  politik  uang.  Upaya  yang  lain  dari  pemerintah melalui  UU  pemilu  memberikan  kewenangan  ke  bawaslu  guna  mengontrol penyelenggaraan pemilu mulai tahap awal hingga akhir, serta memberi ruang terbuka bagi masyarakat atau siapa saja yang merasa dirugikan atau ditemukan kecurangan dan ketidakjujuran  dari  peserta  dan  penyelenggara  dapat  diadukan  ke  bawaslu.  Secara khsuus bawaslu juga diber kewenangan untuk persoalan politik uang Pasal 93e. 28 Pasal 95c  bawaslu  berwenang  melakukan  pemeriksaan,  pengkajian,  serta  memutuskan persoalan yang terjadi. Bawaslu Pusat diatur Pasal 93e, Provinsi Pasal 97c, Kab/ Kota Pasal 101c, Kecamatan Pasal 105c serta Panwaslu Kel/Desa Pasal 108b dan Panwaslu Luar Negeri Pasal 111b semua berwenang mengawasi serta mencegah politik Uang.
Kampanye  merupakan  tahapan  dari  penyelenggaraan  pemilu  pada  kondisi  ini kecurangan cendrung terjadi, baik dari penyelenggara, peserta, tim sukses serta parpol terkait  atau  pengusung.  Mengantisipasi  hal  tersebut  Pasal  280  secara  jelas  tidak memberikan  ruang  yang  dapat  merusak  demokrasi  dan  hakikat  kedaulatan  rakyat diantaranya  politik  uang.  Pasal  280  (1)  j 29 menegaskan  setiap  penyelenggara,  peserta dan  tim  pemenangan  tidak  dibenarkan  memberi  dan  menjanjikan  Sesuatu  kepada
AHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires= 1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D (diakses pada 12 Oktober 2021)
27 Dairani,  D.,  2021.  Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila  Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), pp.19-34.
28 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 93 huruf e.
29 Pasal 280 (1) j UU Pemilu
masyarakat.  Pasal  280  (4)  mengatur  tentang  pelanggaran  Pasal  280  (1)  huruf  j mengklasifikasikan tindak pidana pemilu yang di atur Pasal 280 (1) pada point c, f, g, I, dan j, ayat (2) menjelaskan terkait tindak pidana Pemilu. 30 Posisi politik uang di UU No. 7/2017  Tentang  Pemilu  diatur  pada  Pasal  286  (1) 31 dengan  tegas  di  jelaskan  “setiap orang  yang  terlibat  dalam  pemilu  kandidat,  penyelenggara,  tim  dan  masyarakat dilarang menjadikan politik uang sebagai bagian dari kampanye pemilu” Pasal 426 (1) 32 huruf  d  terkait  mekanisme  pergantian  peserta  pemilu  terpilih  namun  terbukti melakukan tindak pidana politik uang berdasarkan putusan tetap pengadilan. 33

## KESIMPULAN
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian artikel ini adalah sebagai berikut :
1. Politik uang sebagai satu diantara banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dapat menciderai marwa demokrasi pemilu legislatif dan pilkada secara umum. UU No. 7/2017 tegas dan jelas adanya larangan yang disertai dengan sanksi tegas bagi pelaku  politik  uang.  Diantara  terdapat  sanksi  administrasi  berupa  dibatalkannya calon  yang  terbukti  melakukan  politik  uang,  lalu  dibatalkannya  hasil  perolehan suara bila sebelumnya terjadi dan terbukti adanya pelanggaran, hukuman pidana bagi  calon  anggota  parlemen  bila  melanggar  UU  No.  7/2017  tentang  pemilu. Baiknya  regulasi  pemilu  bila  tidak  diikuti  dengan  moralitas  serta  kesadaran  diri dari penyelenggara dan peserta serta  pemilih, Pratik politik uang akan tetap ada, kesadaran serta ketaatan terhadap hukum adalah faktor utama nan penting.
2. Strategi  dan  upaya  hukum  guna  menekan  politik  dapat  dilakukan  dengan  tiga langkah,  satu.  Strategi  melalui  Legislasi,  artinya  memasukkan  politik  uang  dalam kategori tindak pidana berat yang diikuti dengan pemberian sanksi dan hukuman yang berat pula. Hal ini  penting dilakukan mengingat belum adanya hukum  yang mengatur  itu  dan  diantara  kejahatan  berat  adalah  kejatahan  terorisme,  narkoba dan  tipikor. Hukuman maksimal bagi aktor politik  uang  dapat menimbulkan  efek psikologis  dan  mencegah  orang  tersebut  melakukan  hal  yang  sama.  Dua, Pencegahan  melalui  Yudikatif,  efektivitas  pengenaan  hukum  kasus  politik  uang dengan  meningkatkan  kerjasama  penyelenggara  pemilu  dengan  bekerja
30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 280 Ayat (4)
31 Pasal 286 (1) UU Pemilu
32 Pasal 426 (1)
33 Ibid,
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
professional,  efektif,  menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  mengasah  SDM  masing- masing  penyelenggara  dapat  menyelamatkan  demokrasi  dari  ancaman  serius politik  uang.  Ketiga.  Mencegah  dengan  Kebijakan  Eksekusi  dari  peradilan, pengenaan eksekusi putusan bagi pelaku politik uang dengan meningkatkan fungsi pengawasan oleh lembaga berwenang. Upaya ini sebagai upaya guna memastikan putusan  hukum  yang  dijatuhkan  hakim  terkait  money  politics  dieksekusi  dan dilaksanakan secara tepat dan benar serta berdasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Semarang: Rasail, 2006
Andi Akbar.  Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyrakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba ( studi kasus desa barugae kec. Bulukumpa) Program Studi  Ilmu  Politik  Fakultas  Ushuluddin,  Filsafat  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar
Bernard L. Tanya, Hukum, Politik, dan KKN, Surabaya: Srikandi, 2006
Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014:  Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Sempaja  Selatan”,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Maret, 2015
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994)
Heru  Nugroho,  Uang,  Rentenir,  dan  Hutang  Piutang  di  Jawa  (Yogyakarta:  Pustaka pelajar, 2001
Indah sri Utari. Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 451-474
M. Abdul Kholiq, 2014, “Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politk dalam Pemilu”. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu  yang  Demokratis,  Forum  Kajian  dan  Penulisan  Hukum  (FKPH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 maret 2014
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2012
Muhammad  Amanu.  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015
Nanik  Presetyoningsih,  Jurnal  Media  Hukum,  Dampak  Pemilihan  Umum  Serentak  Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Volume.21 Nomor 2 Desember  Tahun 2014
Piege Johnson, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta: API, 2001
Roem Topatimasang, Menutup Pintu Masuk Politik Uang. Jakarta: Maarif Institute, 2011
Sumartini,  Money  Politics  dalam  Pemilu  (Jakarta:  Badan  Kehakiman  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004)
Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak. Bandung, PT Mizan Publika, 2015

## Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945
UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum