Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam e-ISSN: 2775-2933 Volume 4, Issue. 3, 2023, pp. 678-693
Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
Elynawati *1 , Nurodin Usman *2 , Imam Mawardi 3
1 Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia 2 Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia 3 Universitas Muhammadiyah Magelang Indonesia e-mail: anyletiwa@gmail.com , nurodinusman2000@ummgl.ac.id , mawardiazal@ummgl.ac.id
Submitted: 19-05-2023 Revised : 30-06-2023 Accepted: 20-07-2023
ABSTRACT. This study aims to determine the implementation of the supervisory function of the DPRD Temanggung Regency in terms of planning, implementation, and evaluation, to find out the efforts made by the DPRD to improve the quality of education in Temanggung Regency and to find out the obstacles faced by the DPRD in overseeing the quality of education in Temanggung Regency. The research used is qualitative research, while the research approach used is descriptive qualitative research. The object of this research is the DPRD of Temanggung Regency. The method used in this study is a descriptive method that is carried out in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts, nature, and relationship of the phenomena being investigated. The data were obtained through interviews, document studies, and observation. The results of this study indicate that:  (1)  The  implementation  of  the  DPRD's  supervisory  function  to  improve  the  quality  of education in Temanggung Regency from the planning, implementation, and evaluation side has been going well and in accordance with statutory regulations; (2) The efforts that have been made by the DPRD  to  improve  the  quality  of  education  in  Temanggung  Regency  are  through  the  legislative function and through the budgeting function; (3) Obstacles faced by the DPRD in supervising the quality  of  education  in  Temanggung  Regency  are  limited  human  resources,  both  in  terms  of numbers, educational background, the background of interest and level of understanding of DPRD Members regarding the supervisory function, limited time, limited authority, limited information and there is a wrong perception of the supervision carried out by the DPRD.
Keywords: Implementation, Oversight Function, Quality of Education
https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.565
How to Cite Elynawati,  E.,  Usman,  N,  &  Mawardi,  I.  .  (2023).  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Munaddhomah:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4(3), 678-693.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada  tahun  2022  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Kabupaten  Temanggung  sebesar  70,77  dengan  kategori  sedang,  yang  meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) 75,70 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,55 tahun, Rata-rata Lama  Sekolah  (RLS)  7,51  tahun  dan  Pengeluaran real per  kapita  Rp  9.773.000,-  .  Hal  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  Angka  IPM  Kabupaten  Temanggung  berada  di  bawah  rata-rata kabupaten/kota  lain  di  Jawa  Tengah  (72,79)  maupun  nasional  (72,91).  Angka  IPM  yang  masih rendah, dikarenakan masih adanya salah satu komposit IPM yaitu di bidang Pendidikan (ARLS dan AHLS) yang masih belum optimal. Oleh sebab itu, pengawasan di bidang Pendidikan harus menjadi
perhatian  serius  mengingat  keberlangsungan  sebuah  Pendidikan  tidak  lepas  dari  masalah kepengawasan,  dimana  pengawasan  dalam  pendidikan  tersebut  dilakukan  oleh  para  pemangku kebijakan, baik itu dilakukan oleh presiden, Menteri Pendidikan, DPR RI, Gubernur, Bupati, DPRD maupun  Dinas  Pendidikan,  mengingat  pendidikan    merupakan  salah  satu  tiang  utama  dalam perkembangan dan kesuksesan sebuah bangsa.
Namun  setelah  peneliti  melakukan  wawancara  awal  dengan  Ketua  DPRD  Kabupaten Temanggung,  terlihat  bahwa    pelaksanaan  pengawasan  pendidikan  selama  ini  belum  begitu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung. Kendala yang dihadapi di  lapangan  seperti  pandangan  sekolah  tentang  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  yang cenderung  negatif,  dimana  pengawasan  yang  dilakukan  masih  dianggap  sebagai  kekangan  atau ancaman, juga anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD hanya akan berdampak pada anggaran  perbaikan  infrastruktur  sekolah,  membuat  evaluasi  hasil  pengawasan  yang  dilakukan kurang begitu berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan.
Selain  itu,  implementasi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  juga  masih  sering dipertanyakan  karena  frekuensi  pengawasan  yang  dilakukan  tidak  sebanding  dengan  banyaknya sekolah yang harus diawasi, dimana masing-masing sekolah yang ada tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda dengan solusi yang berbeda pula. Lemahnya proses implementasi pengawasan inilah  yang  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  gagalnya  tujuan  pengawasan  yang  dilakukan, sehingga  implementasi  fungsi  pengawasan  DPRD  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di Kabupaten Temanggung perlu  dikaji untuk  membuktikan apakah  rendahnya  IPM  di Kabupaten Temanggung ada korelasinya dengan lemahnya fungsi pengawasan DPRD.
Berbagai penilitian dan kajian terkait masalah kepengawasan dan mutu Pendidikan ini sudah banyak  dikaji  untuk  memberikan  sumbang  sih  nya  dalam  meningkatkan  mutu  Pendidikan. Sayangnya, para peneliti terdahulu kebanyakan menitikberatkan pada peran pengawas sekolah secara umum, bukan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Adapun penelitan yang mengangkat masalah implementasi fungsi pengawasan DPRD, kosentrasi penelitian lebih banyak pada masalah kualitas penganggaran  dan  kebijakan  umum  Pendidikan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis menggabungkan,  mengacu,  serta  merujuk  pada  beberapa  penelitian  yang  ada,  sehingga  fokus penelitian yang penulis lakukan adalah implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya dan kendala apa yang selama ini dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi yang melekat tersebut.  Dengan  begitu,  penulis  berharap  penelitin  ini    dapat  melengkapi  penelitian-penelitian terdahulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen serta observasi yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Temanggung. Penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Obyek  penelitian  ini  adalah  SMK  Pusat  Keunggulan  di Kabupaten Temanggung yaitu SMK Negeri 1 Temanggung dan SMK Negeri Tembarak. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi? (2) Upaya apa yang dilakukan DPRD untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung?  (3)  Apa  saja  kendala  yang dihadapi DPRD dalam mengawasi mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung?

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Implementasi  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Dari Sisi Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi
Dalam  hal  perencanaan  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan,  DPRD  berpedoman  pada sejumlah  ketentuan,  seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta peraturan perundangan terkait lainnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, proses perencanaan yang dilakukan oleh  DPRD berada  di  tangan  Badan Musyawarah.    Badan  Musyawarah  DPRD  Kabupaten  Temanggung  ini terdiri dari 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD yang tersusun atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan  jumlah  Anggota  DPRD  secara  proporsional  dan  unsur  pimpinan  DPRD,  serta  1 (satu) orang sekretaris DPRD (bukan anggota). Badan musyawarah inilah yang menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah,  dengan  tidak  mengurangi  kewenangan  Rapat  Paripurna  DPRD  untuk  mengubahnya. Badan Musyawarah ini juga mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan pendapat kepada Pimpinan  DPRD  dalam  menentukan  garis  kebijakan  yang  menyangkut  pelaksanaan  tugas  dan wewenang DPRD, meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan  pembentukan  Panitia  Khusus,  Panitia  Angket  dan  Panitia  Kerja,  serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna DPRD kepada Badan Musyawarah.
Pengawasan DPRD dilaksanakan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan di suatu daerah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  yang  menjelaskan  tentang  pengawasan umum,  pegawasan  preventif  dan  pengawasan  represif  yang  melekat  pada  fungsi  pengawasan DPRD.
Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat terhadap semua anggota DPRD selama menjabat dan dalam menjabat itu anggota DPRD juga diberikan Hak imunitas/ kekebalan yang diatur  oleh  peraturan  tata  tertib  DPRD.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  DPRD  dapat  dengan leluasa mengawasi, memberikan pendapat, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap segala hal yang dilakukan Pemerintah.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan mutu pendidikan  dilakukan  secara  langsung  melalui  sidak  atau  kunjungan  lapangan,  dan  secara  tidak langsung melalui rapat kerja dengan  OPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan  Olah  Raga.  Pengawasan  yang  dilakukan  ini  sudah  menyeluruh  terhadap  segala  aspek  yang memang  harus  di  awasi,  mulai  dari  pengawasan  yang  sifatnya  umum  sampai  pengawasan  yang sifatnya khusus seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Temanggung.
Secara menyeluruh, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Temanggung sudah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat. Semua anggota juga terlibat dalam pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  tersebut,  sehingga  secara  substansi  dapat  dikatakan  bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang seharusnya. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan untuk selalu sidak di lapangan, maka pengawasan yang dilakukan  juga  dilakukan  melalui  rapat  kerja  dengan  dinas  Pendidikan,  penerimaan  audiensi kelompok masyarakat, kegiatan reses, maupun penerimaan aduan dari masyarakat. Karena DPRD bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakilinya, maka DPRD berprinsip proposional (seimbang antara  anggaran  dan  kemanfaatannya),  profesional  (optimal  dalam  pelaksanaan  tugas  sehingga memberikan  manfaat  bagi  pengelolaan  pemerintahan  daerah)  dan  berprinsip  taat  hukum
(mencegah  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan),  agar  dapat  melaksanakan  penyelenggaran pemerintahan yang baik, taat asas dan bebas korupsi.
Dari  evaluasi  hasil  pengawasan  yang  dilakukan,  DPRD  akan  menindaklanjuti  dengan rekomendasi terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, juga menjadikan hasil evaluasi tersebut  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  tupoksi  DPRD  yang  lain  baik  dalam  menjalankan fungsi pembuat Perda maupun fungsi budgeting . Dalam menjalankan fungsi pembuat Perda, hasil evaluasi  ini  dapat  berimplikasi  pada  usulan  perubahan  Perda,  Pencabutan  Perda,  atau  usulan pembuatan  Perda  baru,  sedangkan  dalam  menjalankan  fungsi budgeting, hasil  evaluasi  ini  bisa berdampak pada penambahan anggaran, pengurangan anggaran, bahkan penghapusan anggaran. Evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh pimpinan DPRD, surat rekomendasi, maupun disampaikan secara langsung kepada Dinas Pendidikan melalui rapat kerja atau disampaikan dalam sidang paripurna yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban Bupati.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  evaluasi  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung  dapat  berimplikasi kepada kebijakan penganggaran, kebijakan peraturan, maupun kebijakan lain yang dapat berdampak terhadap  kebijakan  Kepala  Daerah  melalui  Organisasi  Perangkat  Daerah  terkait,  dalam  hal  ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

## Upaya Yang Dilakukan DPRD Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
Pendidikan  mampu  memberikan  panduan  tentang  bagaimana  menyongsong  sebuah perubahan,  karena  Pendidikan  merupakan  poros  utama  bagi  terwujudnya  pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itulah peningkatan mutu Pendidikan menjadi hal yang wajib  untuk  terus  dilakukan.  Di  Kabupaten  Temanggung,  Upaya  untuk  meningkatkan  mutu Pendidikan tersebut dilakukan oleh seluruh stake holder Pendidikan, termasuk DPRD. Berbagai Upaya pun telah dilakukan DPRD, baik dari sisi penyempurnaan regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah, maupun dari sisi penganggaran yang selama ini menjadi prioritas utama dalam struktur APBD
Seluruh upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan mutu pendidikan ini berdasarkan usulan  Komisi  D  DPRD  (Komisi  yang  membidangi  masalah  pendidikan)  atas  persetujuan Pimpinan  DPRD.  Jika  implikasinya  terhadap  anggaran  maka  akan  diperjuangkan  di  Badan Anggaran,  jika  implikasinya  adalah  regulasi  maka  akan  dibawa  ke  Badan  Pembuat  Perda (Bapemperda).

## Kendala-Kendala Yang Dihadapi DPRD Dalam Mengawasi Mutu Pendidikan
Dalam implementasinya, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak selamanya dapat berjalan dengan  mulus.  Anggota  DPRD  Kabupaten  Temanggung  menyadari  bahwa  pada  kenyataannya masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Kendala tersebut antara lain  adalah:  (1)  Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia,  baik  dari  sisi  jumlah,  latar  belakang Pendidikan, latar belakang kepentingan dan tingkat pemahaman Anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan; (2) Keterbatasan waktu, dimana waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan tidak  sebanding  dengan  obyek  yang  harus  diawasi; (3)  Keterbatasan  wewenang,  dimana  DPRD tidak  mempunyai  alat  ukur  dan  wewenang  khusus  terhadap  rekomendasi  yang  telah  diserahkan kepada  Bupati;  (4)  Keterbatasan  Informasi,  dimana  masih  ada  ketidakterbukaan  dari  Dinas Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olah  Raga  terkait  masalah  Pendidikan  secara  keseluruhan;  dan  (5) Adanya  persepsi  yang  salah  kaprah  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD,  dimana pengawasan  yang  dilakukan  selalu  dianggap  sebagai  sesuatu  hal  yang  sifatnya  ancaman  yang mengusik dan menyudutkan.

## Pembahasan
Analisis  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Untuk  Meningkatkan  Mutu Pendidikan
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat  di  daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD ini mampu memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan  kreatif  menyikapi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah,  karena  melalui  fungsi pengawasan  ini,  pihak  eksekutif  sebagai  pelaksana  kebijakan  dapat  terhindar  dari  berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang berpotensi muncul. Hal ini karena hasil dari  pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh seorang Kepala  Daerah  sebagai  tindakan  penyempurnaan  atau  perbaikan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu, dengan adanya pengawasan DPRD ini akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.
Fungsi  pengawasan  DPRD  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan segala kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42  ayat  (1)  huruf  c  yang  menyebutkan  bahwa  DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  DPRD  Kabupaten  Temanggung  mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan berhak untuk bertindak tegas apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menegaskan bahwa (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan  rakyat  di  daerah  merupakan  wahana  untuk  melaksanakan  demokrasi  berdasarkan Pancasila. (2) DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.
Untuk mendukung tiga fungsi yang melekat pada DPRD, pasal 349 Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD dimungkinkan untuk bertindak sesuai  dengan  hak  yang  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Hak  ini  meliputi  hak interplasi,  yaitu  hak  DPRD  untuk  meminta  keterangan  kepada  Pemerintah  mengenai  kebijakan Pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan  suatu  peraturan  daerah  dan/atau  kebijakan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat.
Sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Daerah, DPRD Kabupaten Temanggung  melaksanakan  pengawasan  dengan  tiga  bentuk  pengawasan  yang  tercermin  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah. Pengawasan  tersebut  dapat  berupa  pengawasan  umum,  pengawasan  preventif  dan  pengawasan represif,  yang  diimplementasikan  melalui  pengawasan  langsung  dengan  sidak  ke  lapangan  dan pengawasan tidak langsung melalui reses, publick hearing, penerimaan audiensi, maupun melalui rapat-rapat kerja dengan OPD terkait.
Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan dan melakukan pembahasan hasil penelitian di DPRD  Kabupaten    Temanggung  yang  berkaitan  dengan  (1)  implementasi  fungsi  pengawasan DPRD untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, (2) upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan mutu pendidikan
di  Kabupaten  Temanggung,  dan  (3)  kendala  yang  dihadapi  DPRD  dalam  mengawasi  mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung.
Pengawasan DPRD dilaksanakan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dilihat dari sisi demokrasi yang menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara DPRD dan eksekutif. Dalam Al- Qur’an, dasar landasan  dalam pengawasan ini terdapat dalam QS. Al -Infithaar ayat 10-12 yang berbunyi:
َّ نِإ َو َّ َّْمُكْيَلَع َّ ََّنْي ِظِفاَحَل َّ ( ١٠ َّ) اًما َرِك َّ ََّنْيِبِتاَك َّ ( ١١ َّ) ََّن ْوُمَلْعَي َّ اَم َّ ََّن ْوُلَعْفَت َّ ( ١٢ ) Yang artinya: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (10) Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) (11) Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (12)
Ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengawasan  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus dilaksanakan,  karena setiap pekerjaan pasti ada tanggung jawab di dalamnya. Apalagi fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sehingga peran pengawasan dari DPRD menjadi sesuatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik.  Oleh  sebab  itu,  DPRD  Kabupaten  Temanggung  selalu  melakukan  pengawasan  untuk menyeimbangkan dan mengontrol apakah kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan  masyarakat  atau  tidak,  juga  bertentangan  atau  tidak  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pengawasan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  mencakup  kegiatan  pengendalian, pemeriksaan, dan penilain terhadap kegiatan, dimana dalam implementasinya pengawasan tersebut dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengawasan  yang  dapat  dipatuhi  dan  dijalankan. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Habibie (2016:26), bahwa prinsip- prinsip  dalam  pengawasan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  prinsip  pengawasan  objektif  dan menghasilkan data, artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta- fakta  tentang  pelaksanaan  pekerjaan  dan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi;  (2)  prinsip pengawasan  efisien,  artinya  pengawasan  haruslah  dilakukan  secara  efisien,  bukan  justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
Mengingat  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Temanggung  bersifat  luas  dan menyeluruh, maka dalam implementasinya kegiatan pengawasan ini harus terskenario dengan baik, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan.

## Perencanaan
Dari sisi perencanaan, pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Temanggung sudah melalui  proses  perencanaan  yang  matang.  Hal  ini  terlihat  dari  tertibnya  Komisi  D  dalam merencanakan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan, dimana seluruh kegiatan selalu melalui perencanaan dengan system berlapis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pengawasan dan seluruh kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Temanggung disusun oleh Badan Musyawarah. Badan Musyawarah ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, dan bekerja berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung. Dalam Peraturan DPRD tersebut, ditegaskan bahwa Badan Musyawarah DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk: (1) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa  persidangan,  atau  sebagian  dari  suatu  masa  sidang,  perkiraan  waktu  penyelesaian  suatu masalah,  dan  jangka  waktu  penyelesaian  rancangan  peraturan  daerah,  dengan  tidak  mengurangi kewenangan  rapat  Paripurna  untuk  mengubahnya;  (2)  memberikan  pendapat  kepada  Pimpinan DPRD  dalam  menentukan  garis  kebijakan  yang  menyangkut  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang DPRD; (3) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang
lainnya untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; (4) menetapkan jadwal acara rapat DPRD; (5) memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; (6) merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; (7) melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa proses perencanaan di DPRD Kabupaten Temanggung dalam  mengimplementasikan  fungsi  pengawasannya  sudah  terencana  dengan  baik  dan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari seluruh perencanaan yang terpusat pada Badan Musyawarah, dan disempurnakan oleh Komisi untuk perencanaan kegiatan yang  bersifat  teknis  dan  substansial,  tanpa  keluar  dari  rambu-rambu  dan  jadwal  yang  telah ditetapkan melalui keputusan Badan Musyawarah. Dengan kata lain, perencanaan yang dilakukan di  tingkat  Komisi  ini  merupakan  penjabaran  dari  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Musyawarah.
Secara  teknis,  perencanaan  pengawasan  dan  seluruh  kegiatan  DPRD  Kabupaten Temanggung  di  tetapkan  dalam  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT)  oleh  Badan  Musyawarah. Berdasarkan RKT tersebut, Badan musyawarah menjadwalkan secara lebih rinci pada setiap akhir bulan untuk seluruh kegiatan di bulan berikutnya, yang secara resmi ditetapkan dengan dokumen Keputusan  Badan  Musyawarah.  Keputusan  Badan  Musyawarah  inilah  yang  menjadi  dasar disusunnya  perencanaan  di  tingkat  Komisi,  yang  mencakup  waktu,  tempat,  subjek,  objek,  dan materi pengawasan dan seluruh kegiatan secara terperinci tanpa melenceng dari Keputusan Badan Musyawarah, dimana hasil dari perencanaan di tingkat Komisi ini secara resmi ditetapkan dengan dokumen Keputusan Komisi.
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung dari sisi perencanaan sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Pelaksanaan
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu  untuk  menjamin  eksistensinya,  yaitu:  fungsi  pembuat  peraturan  perundang-undangan (legislating),  fungsi  penganggaran  (budgeting),  dan  fungsi  pengawasan  (controling).  Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa selain tiga fungsi pokok yang melekat, DPRD juga mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah  dan  sebagai  pengawas  atas  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  yang  dijalankan  oleh  Kepala Daerah.  Berdasarkan  hal  inilah  maka  DPRD  Kabupaten  Temanggung  melakukan  pengawasan terhadap seluruh kebijakan Kepala Daerah secara maksimal.
Karena  begitu  pentingnya  fungsi  pengawasan  ini,  maka  dalam  pelaksanaannya    perlu direncanakan  secara  matang.  Hal  ini  karena  proses  perencanaan  yang  baik  akan  menentukan keberhasilan  dari  pengawasan  yang  dilaksanakan,  sehingga  dalam  implementasinya  DPRD Kabupaten  Temanggung  dapat  melakukan  pengawasan  baik  yang  bersifat  umum,  maupun pengawasan yang sifatnya pencegahan (preventif) dan pengawasan represif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah,  yang menjelaskan  tiga  bentuk  pengawasan,  yaitu  pengawasan  umum,  pengawasan  preventif  dan pengawasan represif.
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan umum dengan sangat optimal, baik secara langsung  melalui  sidak  ke  lapangan  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  rapat  kerja,  dengar pendapat,  penerimaan  audiensi,  reses  dan  lain  sebagainya.  Dengan  kata  lain,  pengawasan  yang dilakukan ini tidak hanya terbatas pada kebijakan yang berimplikasi pada anggaran atau kegiatan yang  telah  teranggarkan  dalam  APBD saja,  namun mencakup  segala  hal  yang  berkaitan  dengan
dunia Pendidikan,  seperti infrastruktur sekolah, kurikulum, sumber daya guru, sarana prasarana, maupun pelayanan Pendidikan secara umum.
Salah  satu  contoh  pengawasan  langsung  yang  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Temanggung adalah  sidak  ke  sekolah  saat  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  saat  Ujian  sekolah,  atau sekedar mengecek kondisi peserta didik, kondisi bangunan Gedung sekolah dan sarpras yang ada. Saat pengawasan langsung inilah biasanya DPRD mendapatkan banyak data dan informasi terkait masalah-masalah  yang  sedang  dihadapi  dalam  dunia  Pendidikan.  Selain  pengawasan  secara langsung, pengawasan juga dilakukan melalui pemanggilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dalam rapat kerja. Melalui Rapat kerja ini, segala permasalahan yang ada di lapangan akan terinventaris  berikut  dengan  solusi  pemecahannya,  termasuk  temuan-temuan  yang  diperoleh DPRD di lapangan akan dapat terkonfirmasi dan menjadi pembahasan bersama.
Selain  melalui  rapat  kerja,  pengawasan  lain  yang  dilakukan  DPRD  adalah  melalui  public hearing yang melibatkan masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan lain- lain. Melalui public hearing inilah DPRD akan memperoleh informasi dan masukan terhadap segala permasalahan  Pendidikan  yang  ada  di  lapangan,  termasuk  kebutuhan  real  di  tataran  masyarakat berkaitan dengan masalah pelayanan Pendidikan.
DPRD juga melakukan pengawasan melalui reses anggota Dewan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali  dalam  satu  tahun.  Dalam  1  (satu)  kali  masa  reses  tersebut,  setiap  Anggota  DPRD  dapat mengumpulkan 150 (seratus lima puluh) orang, dengan audiens yang disesuaikan dengan masing- masing Anggota DPRD. Dari reses tersebut, DPRD dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya juga menjaring aspirasi dari apa yang disampaikan oleh peserta reses.
Selain rapat kerja, public hearing dan reses, pengawasan tidak langsung lainnya dapat dilakukan saat  DPRD  menerima  audiensi  dari  kelompok  masyarakat.  Permohonan  audiensi  ini  biasanya dilakukan oleh salah satu kelompok masyarakat saat terjadi hal-hal tidak wajar atau terjadi masalah di lapangan yang harus diselesaikan. Dengan begitu, secara tidak langsung DPRD mendapatkan banyak informasi dan temuan dari audiensi tersebut.
Selain  apa  yang  diuraikan  di  atas,  pengawasan  tidak  langsung  yang lebih  sering  dilakukan DPRD  adalah  dengan  menanggapi  semua  aduan  yang  disampaikan  masyarakat.  Aduan  dari masyarakat inilah yang menjadi sumber informasi bagi DPRD, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidak ke lapangan, rapat kerja, ataupun langsung dalam pengambilan kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan umum sesuai dengan kaidah, prinsip dan segala kewenangan yang melekat kepadanya.
Selain terkait pengawasan umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  Pemerintahan  di  Daerah  juga  mengatur  tentang  pengawasan  preventif.  Dalam  Undang- Undang tersebut dijelaskan bahwa pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum  sebuah  kegiatan  dilaksanakan,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  kegiatan  yang menyimpang.
Pengawasan  preventif  ini  selalu  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Temanggung  pada  saat penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Sebelum RAPBD ditetapkan menjadi APBD, biasanya pembahasan ada di tingkat komisi. Pada rapat kerja komisi dengan OPD mitra terkait inilah pelaksanaan pengawasan preventif ini dilakukan, dimana semua program dan kegiatan yang tercantum dalam RAPBD akan dianalisis satu per satu oleh DPRD sesuai kaidah dan regulasi yang berlaku, sebelum akhirnya dibawa ke Badan Anggaran DPRD dan disahkan menjadi RAPBD.
Selain  pada  pembahasan  RAPBD,  pengawasan  preventif  juga  dilakukan  pada  saat pembentukan Peraturan Daerah. Sebelum sebuah rancangan Peraturan Daerah dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), materi dalam  Perda akan diuji public terlebih  dahulu,  apakah  sesuai  dengan  peraturan  di  atasnya  atau  tidak,  apakah  sesuai  dengan kebutuhan atau tidak, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dianalisis dan pada akhirnya
akan menentukan apakah sebuah rancangan Peraturan Daerah layak atau tidak untuk di bahas dan disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan preventif sesuai dengan kaidah, prinsip dan segala kewenangan yang melekat kepadanya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah juga mengatur  tentang  pengawasan  represif  yang  dapat  dilakukan  oleh  DPRD.  Pengawasan  represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.  Dalam  pengawasan  represif,  pengawasan  dilakukan  terhadap  semua  Peraturan Daerah  dan  keputusan  Kepala  Daerah.  Pengawasan  represif  ini  dapat  berdampak  pada penangguhan atau pembatalan Perda atau keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini DPRD Kabupaten Temanggung.
Sebagai  contoh,  pengawasan  represif  dilakukan  DPRD  Kabupaten  Temanggung  untuk menentukan  apakah  laporan  pertanggungjawaban  Bupati  diterima  atau  tidak.  Hal  ini  dilakukan DPRD pada setiap awal tahun untuk mengukur kinerja Bupati pada tahun sebelumnya. Alat ukur yang  digunakan  adalah  prosentase  anggaran  yang  terserap  pada  setiap  OPD,  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  juga  temuan-temuan  lain  yang  pada akhinya akan menentukan kelayakan kinerja Bupati selama satu tahun anggaran. Apabila serapan anggaran sangat rendah, dan dari LHP BPK, temuan serta analisis yang dilakukan kinerja Bupati terbukti menyimpang, maka DPRD berhak untuk menolak laporan pertanggungjawaban Bupati tersebut, atau menerima dengan catatan.
Bentuk  pengawasan  represif  lain  yang  dilakukan  DPRD  adalah  dalam  hal  penegakan Peraturan  Daerah.  DPRD  mempunyai  wewenang  untuk  mengawasi  apakah  sebuah  peraturan daerah applicable atau tidak. Jika dalam tataran aplikasi sebuah Peraturan Daerah terbukti tidak dijalankan,  maka  DPRD  akan  memberikan  teguran  pada  Kepala  Daerah  melalui  OPD  terkait. Pengawasan  represif  ini  juga  dapat  berakibat  pada  rekomendasi  perubahan  bahkan  pencabutan Peraturan Daerah, apabila dalam Perda menyalahi peraturan perundang-undangan di atasnya atau tidak mampu lagi menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Dalam peningkatan mutu Pendidikan, teguran terkait Perda Pendidikan pernah dilakukan secara resmi oleh DPRD Kabupaten Temanggung kepada Bupati melalui rapat paripurna DPRD. Hal  ini  karena  dari  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD,  terbukti  bahwa  amanah  yang tercantum  dalam  Perda  tersebut  tidak  dilaksanakan  Pemerintah  Daerah.  Tidak  hanya  itu,  pada akhirnya Perda Pendidikan yang disahkan pada tahun 2012 itu  dicabut dan diganti dengan Perda yang baru, atas rekomendasi DPRD.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pengawasan represif yang dilakukan DPRD Kabupaten Temanggung  sangat  efektif  dan  dapat  menjadi  acuan  bagi  DPRD  dalam  menentukan  sebuah kebijakan.

## Evaluasi
Evaluasi mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah pengawasan, karena proses evaluasi  bukan  hanya  sekedar  mengukur  sejauh  mana  tujuan  tercapai,  tetapi  digunakan  untuk membuat sebuah keputusan. (Arikunto, 2013:3). Hal ini membuat evaluasi tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Karena secara  sistematis,  temuan-temuan  dari  pelaksanaan  pengawasan  oleh  DPRD  tersebut dideskripsikan, diinterpretasikan, dan disajikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sebagai contoh, hasil evaluasi terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terkait mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Temanggung ternyata mampu memberikan dampak yang luar biasa terhadap mutu Pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Temanggung. Hal ini karena evaluasi dari hasil pengawasan yang dilakukan DPRD tersebut ternyata mengarah
kepada masalah kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta, sehingga secara mekanisme, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan keluarlah sebuah rekomendasi dari Komisi D sebagai komisi yang membidangi Pendidikan, dimana rekomendasi  tersebut  mengarah  pada  peningkatan  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga kependidikan.
Dari rekomendasi inilah kemudian Komisi D memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat kerja guna mengkaji secara bersama-sama tentang temuan, hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dan dari rapat kerja tersebut, hasil rekomendasi disepakati bersama dan dibuat  nota  dinas  oleh  Dinas  Pendidikan  untuk  dilanjutkan  kepada  Tim  Anggran  Pemerintah Daerah (TAPD) dan menjadi bahan kajian dalam menentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  sebelum  akhirnya  masuk  dalam  Rencana  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (RAPBD) Kabupaten Temanggung.
Setelah  rekomendasi  DPRD  ditindaklanjuti  oleh  Bupati  dalam  bentuk  program  kegiatan dalam  RAPBD,  Bupati  mengajukan  permohonan  kepada  DPRD  agar  RAPBD  tersebut  dapat dibahas  DPRD  sebelum  nantinya  akan  disahkan  secara  bersama-sama  dalam  sidang  paripurna. Dalam agenda pembahasan inilah Komisi D dan Badan Anggaran memegang peranan penting, apakah rekomendasi Komisi D tersebut akan lolos atau tidak. Dan dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata komitmen DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut luar biasa besar, hal ini terbukti dengan terealisasinya bantuan kesejahteraan berupa honor daerah yang setiap tahun secara nominal terus dinaikkan, dengan mekanisme belanja langsung untuk guru honorer di sekolah negeri yang diterimakan setiap bulan sepanjang tahun, dan mekanisme belanja hibah bagi guru swasta yang diterimakan setiap bulan selama dua tahun sekali. Perbedaan mekanisme pemberian honor daerah bagi guru honorer di sekolah negeri dan guru di sekolah swasta ini terjadi akibat adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa dana hibah tidak boleh diberikan kepada kelompok masyarakat secara terus menerus dan di tahun yang berurutan.
Kebijakan terkait pemberian honor daerah bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini juga berimplikasi  pada  perubahan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati,  karena  sebuah  kebijakan pasti akan berimplikasi pada kebijakan yang lain dan juga kebijakan anggaran. Dan dalam konteks pemberian honor daerah ini, diperlukan regulasi yang mengatur secara khusus agar kebijakan yang diambil sah dan aman secara hukum.
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  fungsi  pengawasan  yang  melekat  pada  DPRD  saling berkaitan dengan dua fungsi DPRD yang lain, yaitu fungsi budgeting dan fungsi pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan kebijakan turunan yang diambil oleh DPRD sebagai tindak  lanjut  hasil  pengawasan,  dimana  temuan  dan  rekomdesasi  dari  hasil  pengawasan  yang dilakukan selalu melibatkan fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi budgeting dan fungsi legislasi.
Adapun  jika  hasil  evaluasi  dari  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  ada  indikasi penyimpangan,  maka  DPRD  dapat  menggunakan  hak  interpelasi,  yaitu  hak  untuk  meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  pasal  366  ayat  1  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa  perwujudan dari fungsi pengawasan DPRD, DPRD diberikan hak  interpelasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan  pendapat.  Namun,  DPRD  Kabupaten Temanggung  sejauh  ini  belum  pernah  melaksanakan  hak  interpelasi  dan  hak  angket  ini,  karena seluruh keterangan yang dibutuhkan DPRD dapat dilaksanakan dengan cara dengar pendapat.

## Upaya  Yang  Dilakukan  DPRD  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Di  Kabupaten Temanggung
Pendidikan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena  Pendidikanlah  yang  selalu  mampu  membuat  manusia  untuk  mengubah  dirinya  menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga dalam konteks kebangsaan, pembangunan sebuah bangsa tidak akan pernah tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama yang baik antar stake holder Pendidikan, yang merupakan tiang penyangga utama dalam keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang arti penting penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan. Kedua hal tersebut ditekankan demi  terciptanya  Pendidikan  bermutu  yang  akan  melahirkan  manusia-manusia  unggul  penerus estafet  kepemimpinan  bangsa  Indonesia,  karena  Pendidikan  yang  bermutu  adalah  kunci  utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itulah mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam sebuah negara, dan membuatnya menjadi isu yang selalu menarik dan menjadi prioritas  bagi DPRD  Kabupaten Temanggung untuk terus meningkatkannya dari masa ke masa.
Sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang konstitusional yang melekat kepadanya, DPRD Kabupaten  Temanggung  selalu  mengambil  peran  dalam  meningkatkan  mutu  Pendidikan  sesuai dengan  batasan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Dalam  bidang  legislasi,  upaya  peningkatan  mutu Pendidikan  ini  dilakukan  dengan  pembentukan  Peraturan  Daerah,  sedangkan  dalam  bidang anggaran,  upaya  peningkatan  mutu  Pendidikan  dilakukan  dengan  memperjuangkan  alokasi anggaran untuk mengembangkan Pendidikan secara maksimal.
Pada  hakekatnya,  fungsi  legislasi  yang  melekat  pada  DPRD  adalah  fungsi  dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini secara ideal harus aspiratif dan  responsif,  sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membentuk regulasi-regulasi sebagai upaya melahirkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.
Dalam  bidang  Pendidikan,  salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  DPRD  untuk meningkatkan  mutu  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung  adalah  dengan  membentuk  dan mengesahkan  Peraturan  Daerah  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Peraturan  Daerah  ini merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Temanggung, yang diinisiasi DPRD setelah sebelumnya mencabut Peraturan Daerah yang lama, dimana pencabutan Peraturan Daerah tersebut diakibatkan oleh beberapa klausul yang sudah tidak applicable. Sebagai catatan, penggantian Peraturan Daerah (pencabutan Peraturan Daerah lama dan penetapan Peraturan Daerah baru) dapat dilakukan jika isi dari Perda yang harus diganti lebih dari 50%.
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan ini meliputi: (1) kebijakan  Pendidikan  terkait  perizinan,  penerimaan  peserta  didik  baru,  dan  koordinasi  dan sinkronisasi;  (2)  hak  dan  kewajiban  peserta  didik,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (3) pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, pengangkatan guru sebagai kepala satuan Pendidikan, penempatan  dan  mutase,  Pendidikan  dan  pelatihan,  serta  penghargaan  dan  kesejahteraan;  (4) Pendidikan  formal  yaitu  Pendidikan  anak  usia  dini  (TK,  RA,  BA)  dan  pendidikan  dasar;  (5) Pendidikan non formal yaitu Pendidikan anak usia dini (KB, TPA, SPS), Pendidikan keaksaraan, Pendidikan kesetaraan, dan Pendidikan kursus serta pelatihan; (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus; (7) penjaminan mutu Pendidikan; (8) kegiatan belajar di luar jam sekolah; (9) pendanaan Pendidikan; (10) pengendalian dan pengawasan; dan (10) sanksi.
Selain ruang lingkup yang sangat luas sehingga Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan ini dapat menjadi induk dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Temanggung, Peraturan Daerah ini juga berimplikasi terhadap naiknya kesejahteraan pendidik di bawah naungan satuan Pendidikan TK. Hal ini karena di Temanggung, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, honor daerah hanya bisa diberikan kepada pendidik dan tenaga  kependidikan  pada  satuan  Pendidikan  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama,
sementara  untuk  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  satuan  Pendidikan  TK  tidak  dapat  ikut menerima  manfaat  karena  di  Peraturan  Daerah  yang  lama  TK  adalah  salah  satu  bagian  dari Pendidikan non formal. Namun karena dalam Peraturan Daerah yang baru TK dimasukkan dalam Pendidikan formal, akhirnya pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan TK menjadi salah satu penerima honor daerah.
Sebagai  catatan,  berubahnya  TK  dari  Pendidikan  non  formal  ke  Pendidikan  formal  pada Peraturan Daerah yang baru ini bukanlah suatu kebetulan, karena justru point inilah yang menjadi salah  satu  inti  dari  penggantian  Peraturan  Daerah  tersebut  oleh  DPRD.  Hal  ini  karena  hasil pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung melalui audiensi dengan persatuan guru tidak tetap (Forgut), persatuan guru swasta Indonesia (PGSI), dan keluhan pendidik serta tenaga kependidikan ketika DPRD sidak ke lapangan, menunjukkan bahwa satuan Pendidikan TK tidak dapat menerima honor daerah karena terhambat persoalan regulasi. Karena itulah DPRD hadir sebagai penyelamat dengan mencabut Peraturan Daerah yang lama dan menginisiasi penetapan Peraturan Daerah yang baru, sehingga dapat menetapkan Peraturan Daerah yang lebih aspiratif tanpa bertentangan dengan Undang-Undang.
Secara keseluruhan, hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa DPRD betul- betul serius dalam melakukan upaya peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung, sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  bidang  legislasi.  Hal  ini  terbukti  dengan  begitu  detailnya materi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga produk hukum yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan dunia Pendidikan di Kabupaten Temanggung.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin eksistensinya, yaitu: fungsi pembuat peraturan perundang-undangan (legislating), fungsi  penganggaran  (budgeting),  dan  fungsi  pengawasan (controling). Dengan  kata  lain,  fungsi Budgeting (fungsi anggaran) ini merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) fungsi yang melekat pada DPRD berdasarkan amanat Undang-Undang.
Fungsi budgeting tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  perencanaan,  pembahasan,  dan persetujuan  bersama  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap  tahun,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara.  Dalam  Undang-Undang  tersebut,  ditegaskan  bahwa  APBD  terdiri  atas pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah.
Dalam penyusunan dan penetapan APBD, terdapat mekanisme dan alur yang wajib dipenuhi, dimana mulai dari tahapan proses perencanaan sampai pada penetapannya, APBD harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, yang secara garis besar tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah; (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA); (3) Penetapan prioritas dan plafon  anggaran  sementara  (PPAS);  (4)  Penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  OPD;  (5) Penyusunan rancangan Perda tentang APBD; dan (6) Penetapan APBD.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah inilah yang menjadi acuan DPRD untuk memaksimalkan upaya dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten  Temanggung,  dengan  alur  sebagai  berikut:  (1)  DPRD  melakukan  evaluasi  hasil pengawasan  DPRD  dan  menentukan  rekomendasi  terhadap  temuan  di  lapangan;  (2)  DPRD memanggil  OPD  dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olah  raga  dalam  Rapat  Kerja Komisi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil pengawasan, kemudian dalam rapat kerja  tersebut  disepakati  bersama  solusi  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui OPD  terkait,  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olah  Raga  Kabupaten Temanggung;  (3)  Hasil  rapat  kerja  DPRD  dengan  OPD,  akan  diaktualisasikan  dalam  bentuk program, sehingga OPD harus menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (4) Setelah RKPD disusun, proses selanjutnya adalah menyusun  rancangan kebijakan umum anggaran (KUA)
dan penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). KUA dan PPAS ini akan dibahas oleh  DPRD  dan  ditetapkan  dalam  sidang  paripurna;  (5)  KUA  dan  PPAS  yang  ditetapkan  oleh DPRD wajib menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD, dengan program, kegiatan dan nominal maksimal anggaran tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan oleh KUA dan PPAS; (6)  Setelah  rencana  kerja  dan  anggaran  OPD  disusun,  proses  selanjutnya  adalah penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Draff RAPBD ini kemudian akan dibahas DPRD melalui  rapat  kerja  dengan  OPD,  kemudian  akan  dibawa  pada  rapat  Badan  Anggaran  sebelum ditetapkan dalam sidang paripurna; dan (7) Penetapan APBD melalui sidang paripurna DPRD.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  pada  fungsi budgeting inilah  DPRD memaksimalkan upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung. DPRD selalu memberikan porsi yang lebih pada urusan Pendidikan, apalagi urusan Pendidikan tersebut adalah  mandatory  spending  (belanja  atau  pengeluaran  negara  yang  sudah  diatur  oleh  undang- undang), dimana dari tingkat Daerah hingga pusat harus mengalokasikan 20% dari APBD untuk urusan Pendidikan.
Dari data yang penulis peroleh, anggaran Pendidikan di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun selalu di atas 20% dari total APBD Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan DPRD sudah maksimal, termasuk jika dilihat dari selalu hadirnya DPRD untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  masyarakat  terhadap  kemudahan  akses  dalam Pendidikan, dan hampir semuanya selalu berimplikasi pada urusan anggaran.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan,  DPRD  betul-betul  serius  dalam melakukan  upaya  peningkatan  mutu  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung,  sesuai  dengan kewenangannya dalam aspek budgeting. Hal ini terbukti dengan selalu dialokasikannya anggaran untuk  Pendidikan  sesuai  dengan  kebutuhan  di  lapangan,  hingga  puncaknya  DPRD  dapat mengalokasikan anggaran lebih dari 20% APBD untuk urusan Pendidikan.

## Kendala  Yang  Dihadapi  DPRD  Dalam  Mengawasi  Mutu  Pendidikan  Di  Kabupaten Temanggung
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, umumnya belum mampu memuaskan semua pihak. Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan fungsi pengawasan  DPRD  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung.  Di kalangan masyarakat, masih muncul berbagai stigma negatif terhadap keberadaan Anggota DPRD, terbukti dari masih banyaknya pertanyaan berkaitan dengan output dan outcome dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga DPRD agar stigma- stigma negatif tersebut tidak selalu muncul, karena sebagai lembaga politik, syarat utama yang harus dimiliki seorang anggota parlemen adalah kepercayaan rakyat, bukan syarat berupa keahlian yang lebih bersifat teknis.
Faisal  dalam  Siti  Rahmiani  (2019:20-21)  memaparkan,  setidaknya  ada  tiga  anggapan  yang sering muncul tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, antara lain: (1) DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif terhadap Kepala Daerah.  Anggapan  ini  umumnya  muncul  dari  para  pengamat  politik  yang  cenderung  menilai peranan Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) DPRD  dianggap  terlalu  jauh  mencampuri  bidang  tugas  Kepala  Daerah,  sehingga  cenderung menyimpang  dari  fungsi  utamanya  sebagai  badan  pemerintahan  daerah  yang  menyelenggarakan fungsi legislasi dan pengawasan. Anggapan ini muncul dari pejabat eksekutif daerah; (3) DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya muncul dari kalangan anggota DPRD. Uraian di atas menunjukkan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh DPRD tidak sepenuhnya berjalan  dengan  mulus.  Kredibilitas  dan  profesionalisme  yang  masih  sering  diragukan  oleh masyarakat,  juga  berbagai  stigma  yang  muncul  di  kalangan  ekeskutif  adalah  bukti  bahwa  masih terdapat keluhan di kalangan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Temanggung. Hal ini
bukannya tanpa alasan, karena pada kenyataannya memang terdapat kendala yang dialami DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.
Hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasannya, DPRD masih mengalami banyak kendala. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi mutu Pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: Pertama, Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor utama dan paling menentukan dalam proses pembangunan dan tujuan lembaga/ organisasi, karena segala  potensi  yang  terdapat  di  dalamnya  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan lembaga/  organisasi  tersebut.  Keterbatasan  SDM  yang  menjadi  kendala  DPRD  Kabupaten Temanggung dalam mengawasi mutu Pendidikan ini dapat dilihat dari banyak sisi, yaitu: (1) jumlah Anggota DPRD yang sedikit, tidak sebanding dengan jumlah obyek yang harus diawasi; (2) latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda antar Anggota DPRD, berdampak pada cara berpikir yang juga  berbeda-beda;  (3)  latar  belakang  kepentingan  yang  berbeda-beda  antar  Anggota  DPRD, membuat pola komunikasi dan pola pikir dalam pengambilan keputusan cukup sulit dilakukan; dan (4) adanya Anggota DPRD yang belum memahami fungsi pengawasannya terhadap kinerja Bupati.
Kedua,  Keterbatasan  Waktu.  Dari  20  (dua  puluh)  kecamatan  yang  ada,  Kabupaten Temanggung memiliki 1.216 sekolah mulai dari KB, TK, TPA, SKB, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  468  sekolah  negeri  dan  748  sekolah  swasta,  yang  secara keseluruhan  menjadi  obyek  pengawasan  DPRD  tanpa  kecuali.  Banyaknya  jumlah  obyek pengawasan ini tidak sebanding dengan waktu yang dijadwalkan Badan Musyawarah untuk kegiatan pengawasan  Alat  Kelengkapan  DPRD  secara  langsung  ke  lapangan,  sehingga  secara  frekuensi kegiatan  pengawasan  secara  langsung  melalui  sidak  atau  kunjungan  lapangan  masih  tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas lain yang harus dilaksanakan DPRD seperti pembahasan  Peraturan  Daerah,  Penerimaan  audiensi  kelompok  masyarakat,  reses,  sidang paripurna, rapat kerja, dan lain sebagainya, sehingga stigma negatif terhadap kinerja DPRD dari masyarakat pun muncul karena alat ukurnya adalah frekuensi sidak (kunjungan lapangan).
Ketiga, Keterbatasan Wewenang. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung lebih banyak bersifat administratif, dimana DPRD tidak mempunyai alat ukur dan wewenang khusus terhadap  rekomendasi  yang  telah  diserahkan  kepada  Bupati,  sehingga  DPRD  tidak  dapat memastikan apakah rekomendasi DPRD terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan benar- benar ditindaklanjuti oleh Bupati atau hanya sebatas pada jawaban-jawaban yang bersifat retoris.
Keempat,  Keterbatasan  Informasi.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  DPRD  dalam mengawasi  peningkatan  mutu  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung  adalah  masih  adanya ketidakterbukaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga terkait dalam beberapa hal. Hal ini juga berkaitan dengan kendala yang lain berupa persepsi yang salah kaprah terhadap pengawasan yang  dilakukan  DPRD,  dimana  pengawasan yang dilakukan selalu  dianggap  sebagai sesuatu  hal yang sifatnya ancaman yang mengusik dan menyudutkan.

## KESIMPULAN
Implementasi  fungsi  pengawasan  DPRD  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di Kabupaten Temanggung dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan dengan baik, seluruh aktivitas yang berimplikasi pada kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Hasil  dari  implementasi  fungsi  pengawasan  ini  ditindaklanjuti  dengan  fungsi  DPRD yang lain, yaitu fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Melalui fungsi legislasi yaitu dengan menginisiasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan melalui fungsi budgeting yaitu dengan memperjuangkan  alokasi  anggaran  Pendidikan  di  Kabupaten  Temanggung  sebesar  20%  dari keseluruhan  APBD  dalam  setiap  tahunnya.  Hal  ini  mematahkan  penelitian  sebelumnya  yang mengungkap bahwa DPRD kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif terhadap Kepala Daerah, karena dalam penelitian ini terbukti bahwa peran DPRD dalam melaksanakan fungsi yang melekat padanya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Daerah.
Kendala  yang  dihadapi  DPRD  dalam  mengawasi  mutu  pendidikan  di  Kabupaten Temanggung  secara  umum  sama  dengan  kendala  yang  dihadapi  DPRD  dalam  melaksanakan fungsinya  yang  lain,  sebagaimana  temuan  pada  penelitian  sebelumnya.  Kendala  itu  adalah:  (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi jumlah, latar belakang Pendidikan, latar belakang kepentingan  dan  tingkat  pemahaman  Anggota  DPRD  terhadap  fungsi  pengawasan;  (2) Keterbatasan waktu, dimana waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan  tidak sebanding dengan obyek yang harus diawasi; (3) Keterbatasan Wewenang, dimana DPRD tidak mempunyai alat ukur dan wewenang khusus terhadap rekomendasi yang telah diserahkan kepada Bupati; (4) Keterbatasan Informasi, dimana masih ada ketidakterbukaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah  Raga  terkait  masalah  Pendidikan  secara  keseluruhan;  dan  (5)  Adanya  persepsi  yang  salah kaprah terhadap pengawasan yang dilakukan DPRD, dimana pengawasan yang dilakukan selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang sifatnya ancaman yang mengusik dan menyudutkan.
Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dalam  penelitian  ini  terdapat  keterbatasan- keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut, yaitu: (1)  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  menggunakan data primer yang  diperoleh melalui wawancara; (2) Hasil penelitian sangat tergantung pada kejujuran informan dalam menjawab instrument  wawancara;  (3)  Penelitian  ini  sangat  tergantung  kepada  interpretasi  peneliti  tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga potensi untuk bias  tetap ada; (4) Untuk mengurangi bias  maka  dilakukan  proses  triangulasi,  yaitu  triangulasi  sumber  dan  teknik.  Triangulasi  sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian  lainnya.  Sedangkan  triangulasi  metode  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi. (5) Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada proses pengumpulan data. Aktivitas yang padat dari responden dapat mempengaruhi konsentrasi responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti saat melakukan wawancara. Untuk meminimalisir keterbatasan ini peneliti melakukan wawancara pada saat responden sedang istirahat.

## REFERENSI
Arbangi, Dzakir, dan Umiarso. 2016. Manajemen Mutu Pendidikan. Jakarta: Kencana. Basniwati,  AD.  2016. Pengawasan  DPRD  dan  Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Hukum Jatiswara. Volume 31 Nomor 1. Danim,  Sudarwan.  2015. Visi  Baru  Manajemen  Sekolah  Dari  Unit  Birokrasi  Ke  Lembaga  Akademik.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Esmono, AR. 2021. Kinerja Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo . Jurnal. Volume 10 No.1. Fatah, Nanang. 2013. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Habibi, Kembar. 2016. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pendidikan . Lampung: Universitas Lampung. Hadis, Abdul, Nurhayati. 2014. Manajemen Mutu Pendidikan . Bandung: Alfabeta. Indartini, Mintarti. 2019. Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Madiun: Taujih.
Kabupaten  Temanggung,  Bappeda.  2019. Analisis  Pencapaian  8  Standar  Nasional  Pendidikan  Pada Pendidikan Dasar Dan Pencapaian  Standar Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Temanggung: Bappeda.
Kabupaten Temanggung, Bappeda. 2019. Analisis Pendidikan Dasar Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Temanggung : Bappeda. Kabupaten Temanggung, DPRD. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung . Temanggung: DPRD Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya. Mulyadi. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Mulyasana, Dedy. 2015. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Noor, Juliansyah. (2016). Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group. Palulungan, Lusia. 2017. Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRDSecara Partisipatif dan Responsif Gender. Makassar: Yayasan Bakti. Pemerintah  Indonesia.  1945. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Standar  Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara. Rahmiani,  Siti.  2019 .  Implementasi  Pengawasan  DPRD  Dalam  Mengawasi  Mutu  Pendidikan  di  Kota Makasar (Lingkup Dinas Pendidikan ). Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar. Sallis, Edward. 2015. Total Quality Management in Education . Yogyakarta: Ircisod. Sani. 2015. Penjaminan Mutu Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Siagian P, Sondang. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. Siyoto, Sandu, ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Subarsono. 2013. Analisi kebijakan public. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. (2013). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara. Suharsimi, Arikunto. (2020). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Sururama, Rahmawati. 2020. Pengawasan Pemerintahan. Jatinangor: CV. Cendekia Press. Susarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makasar: Sinar Grafika. Suwanda, Dadang. 2016. Fungsi Penganggaran DPRD. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Tahir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta. Taufik.  2013 .  Implementasi  Peraturan  Daerah  Badan  Permusyawaratan  Desa. Jurnal  Kebijakan  Publik. Volume 4 Nomor 2.
Tuala, Rizuyen Praja. 2018. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah . Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books. Umar, Husein. (2014). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Zahroh, Aminatul. 2014. Total Quality Management; Teori & Praktek Manajemen Dalam Mendongkrak Mutu Pendidikan . Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.