## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK DENGAN SISTEM SHARE IN JAR
Oleh:

## Edi Wahjuni
E-mail: ediwahjuni1968@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember
Firman Floranta Adonara E-mail: floranta77@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember
Etik Kurniawati E-mail: etikkurniaw@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Kosmetik  menjadi  kebutuhan  utama  bagi  konsumen  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal  ini dijadikan  peluang  bisnis  bagi  pelaku  usaha  untuk  berlomba-lomba  memberikan  inovasi  sesuai dengan  kebutuhan  konsumen  salah  satunya  yaitu  kosmetik  dengan  sistem  share  in  jar,  namun pada  kenyataannya  kosmetik  dengan  sistem  share  in  jar  sangat  berpotensi  membahayakan keselamtan  konsumen.  Rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  Apa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  atas  penggunaan  produk  kosmetik  dengan  sistem  share  in  jar  tanpa  label pada  kemasan  dan  Apa  upaya  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan sistem  share in jar tanpa label pada  kemasan.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif.  Hasil  studi menunjukan  bahwa  Pertama  konsumen  yang  mengalami  kerugian  mendapatkan  perlindungan eksternal  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  196  dan  197  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang  mengalami  kerugian  akibat  penggunaan  kosmetik  share  in  jar  tanpa  label  pada  kemasan berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Share in jar

## Abstract
Cosmetics  are  a  major  need  for  both  male  and  female  consumers.  This  is  used  as  a  business opportunity  for  business  actors  to  compete  to  provide  innovation  according  to  consumer  needs, one of which is cosmetics with a  share in jar sistem , but in reality cosmetics with a share in jar sistem have  the  potential  to  endanger  consumer  safety.  The  formulation  of  the  problem  in  this article What is the form of legal protection for consumers for the use of cosmetic products with a share in jar sistem without a label on the packaging and what are the solutions that can be taken by consumers who experience losses due to the use of cosmetic products with a share in jar sistem without labels on the packaging. The approach method used is normative juridical. The results of the  study  show  that  firstly,  consumers  who  experience  losses  receive  external  protection  as regulated  in  Articles  196  and  197  of  Law  no.  36  of  2009  concerning  Health.  Second,  the settlement efforts that can be made by consumers who experience losses due to the use of share in jar  cosmetics  without  labels  on  packaging  based  on  Article  45  of  the  UUPK  can  be  in  2  (two) ways, namely through court (litigation) and out-of-court (non-litigation) channels.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Share in jar

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha dalam kegiatan bisnis,  dengan  kata  lain  hak-hak  konsumen sangat  rentan  disebabkan  posisi  tawar konsumen  yang  lemah,  maka  hak-hak konsumen  sangat  riskan  untuk  dilanggar. Bentuk  perlindungan  konsumen  harus mencakup  semua  hal  yang  memungkinkan konsumen  tidak  mengalami  kerugian  salah satunya  terkait  dengan  produk  kosmetik. Kosmetik  merupakan  produk  yang  di- formulasikan  dari  berbagai  bahan  aktif  dan bahan-bahan  kimia  yang  akan  bereaksi ketika  diaplikasikan  pada  jaringan  kulit yang  berfungsi  untuk  merawat  wajah. 1
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  banyak jenis  kosmetik  yang  bermunculan.  Namun atas  produk  kosmetik  yang  bermunculan menimbulkan  dilema  bagi  para  konsumen dimana  produk  kosmetik  hanya  tersedia dalam  kemasan  yang  besar.  Kemasan  yang besar dan tidak ada sampel akan mengakibatkan pemborosan bagi konsumen hal  ini  dikarenakan  sifat  kosmetik  yang tidak  semua  cocok  di  kulit  dan  rawan iritasi.
Keresahan  yang  dialami  konsumen menjadi  peluang  bisnis  bagi  pelaku  usaha. Inovasi share in jar merupakan solusi yang
1 Dewi  Muliyawan,  dkk, A-Z  Tentang  Kosmetika , Elex Media Komputindo, Jakarta,2013, hal. 123.
tepat  bagi  konsumen  yang  ingin  membeli produk  kosmetik  dengan  kemasan  yang ekonomis.
Pembelian  produk  dalam  kemasan kontainer (share  in  jar) sangat  me- nguntungkan bagi konsumen untuk mengetahui  cocok  atau  tidaknya  produk tersebut  untuk  dipakai.  Disisi  lain  sistem share in jar ini merupakan penjualan produk kosmetik  yang  biasanya  akan  menjual dengan dihitung dari per-gram (gr) atau per- mililiter (ml) 2 dengan membagi produk dari kemasan  yang  besar  ke  tempat  yang  lebih kecil atau ekonomis bertujuan agar konsumen  dapat  membeli  produk  untuk dicoba tanpa harus membeli produk aslinya dengan kemasan yang besar.
Share  in  jar ini  sangat  lazim  atau merupakan  kegiatan  usaha  yang  umum dilakukan  oleh  pelaku  usaha  serta  produk kosmetik share  in  jar dapat  dengan  mudah ditemukan  baik  secara offline pada  toko- toko  kosmetik  maupun  secara online di  e- commerce salah  satunya  paling  sering dijumpai  pada marketplace Shopee  bahkan juga  di  media  sosial  Instagram  dan  lain sebagainya. Kelaziman atas tindakan pelaku usaha  tersebut  serta  mudahnya  ditemukan produk kosmetik share in jar di masyarakat maka  terdapat  potensi  kerugian  yang  akan diterima oleh konsumen.
2 Ni  Nyoman  Rani,  dkk. Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Atas  Penjualan  Produk Kosmetik  Dalam  Kemasan  Kontainer  (Share  In Jar) , Kertha Semaya, Vol.6 No.3, 2019,hal.6.
Mengingat  sistem  dari share  in  jar yaitu  memindahkan  produk  asli  ke  tempat baru  yang  lebih  kecil  tentunya  juga memiliki resiko, tidak menutup kemungkinan produk kosmetik akan terkontaminasi  dengan  udara  dan  proses pemindahan  kemasan  tidak  sesuai  dengan standar  sebagaimana  yang  telah  dilakukan oleh  perusahaan  asli  dari  produk  kosmetik. Mengusung  konsep  membagi  produk  ke dalam  kemasan  baru  yang  lebih  kecil  atau ekonomis kemudian direkatkan merk produk  asli  yang  dilakukan  dengan  cara menscan  label  dari  produk  asli  kosmetik tanpa  memberikan  penjelasan  informasi lainnya  terkait  produk  kosmetik  tersebut juga  memungkinkan  dampak  buruk  akan terjadi  bagi  konsumen  yang  menggunakan produk kosmetik tersebut. Informasi tersebut  antara  lain  tanggal  kedaluwarsa, nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) manfaat produk dan efek samping  dari  penggunaan  produk  kosmetik tersebut.  Ketidakjelasan  informasi  terkait produk  merupakan  hal  yang  sangat  tidak dapat  dianggap  remeh  apalagi  terkait dengan kosmetik yang pada dasarnya dibuat dari  bahan  kimia  dimana  dalam  peng- gunaannya  harus  hati-hati  dan  sesuai dengan  petunjuk  untuk  mengurangi  resiko iritasi pada kulit. 3
3 Adrian,Kevin,  2021, Ketahui  Bahaya  di  Balik Make  Up  Share  in  jar https://www.alodokter. com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-
Ancaman dampak buruk atas penggunaan  kosmetik share  in  jar sangat tinggi bagi konsumen, seperti kejadian yang dialami oleh Tini yang melakukan pembelian  produk share  in  jar beberapa kali  pada marketplace  Shopee ,  produk pertama  yang  dibeli  yaitu “Klairs  Supple Preparation  Unscented  Toner” setelah pemakaian  produk  selama  seminggu  wajah terasa  gatal,  produk  kedua “Hemish  All Clean  Balm” produk  tersebut  dibuang karena  lama-lama  produk  meleleh  dan melumuri  wadahnya  dan  ternyata  setelah beberapa  kali  digunakan  wajah  konsumen menjadi  bruntusan,  produk  selanjutya  yang dibeli  yaitu “Cosrx  AHA  7  Whitehead Power Liquid produk baru digunakan sekali namun kemasannya sudah bocor. 4
Selain  itu  terhadap  fenomena  para penjual  yang  menjual skincare dengan sistem share  in  jar terjadi  pada  salah  satu produk masker wajah AXIS-Y dalam bentuk share  in  jar dengan  ukuran  10  ml  dan  20 ml.  Menurut  Salsa,  selaku  pemilik  toko share  in  jar Poloroid_Murah.id  prosedur pengemasan yang dilakukan adalah
jar ,  diakses  pada  22  Desember  2021  Pukul  09.02 WIB.
4 Rizky  Kurniawan,  2019, Bagaimana  Pengalaman Kamu  Membeli  Produk  Perawatan  Kulit  Dan Kosmetik  Dalam  Bentuk  “Share  in  jar”? , https://id.quora.com/Bagaimana-pengalaman kamu-membeli-produk-perawatan-kulit-dan- kosmetik-dalam-bentuk-share-in-jar/answer/Rizki- Kurniawan-1-  1?ch=3&oid=166145194&share= 28a72e6a&srid=uKBIMf&target_type=answer , diakses  pada  tanggal  22  Desember  2021  Pukul 10.02 WIB.
mencuci  wadah share  in  jar dengan  sabun cair  bayi,  kemudian  di  lap  menggunakan kapas  yang  telah  dibasahi alcohol .  Proses pengemasanpun  dipindahkan  menggunakan spatula  ke  dalam  wadah share  in  jar tersebut.  Akan  tetapi  penjual  tidak  me- lakukan  penakaran  dengan  menggunakan timbangan serta tidak mencantumkan tanggal expired yang  sesuai  dengan kemasan  asli  masker  tersebut  di  dalam kemasan share in jar yang dijual nya 5 .
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  Pasal  4  Huruf  C  tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut  dengan  UUPK)  dijelaskan  bahwa konsumen  memiliki “Hak  atas  informasi yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  barang  dan/atau  jasa” .  Pentingnya informasi  terkait  produk  merupakan  hak yang  harus  didapatkan  oleh  konsumen, dengan tidak memberikan informasi produk akan  membahayakan  keselamatan  dan keamanan  konsumen.  Hal  ini  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Pasal  4  Huruf  A UUPK  yang  menyatakan  bahwa  konsumen memiliki  hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Informasi  pada kemasan  perlu  diperhatikan  karena  sebagai pertimbangan  konsumen  untuk  membeli
5 Anindyka  Sekar  Hutami, Perlindungan  Konsumen Dalam  Jual  Beli  Skincare  Share  In  Jar  Yang Mengabaikan  Hak-Hak  Konsumen  Perspektif  Ibnu Taimiyah (Studi  Kasus  Pengguna  Skincare  Share in Jar di Aplikasi Shopee) ,Medan,2021,hal.15
produk  tersebut  atau  tidak,  sehingga konsumen tidak dirugikan atas produk yang ditawarkan kepadanya. Dalam menjalankan usahanya  pelaku  usaha  harus  selalu mengutamakan  kejujuran  dan  keterbukaan, pelaku  usaha  harus  mampu  memberikan informasi  yang  sejujur-jujurnya,  benar  dan jelas  serta  transparan  mengenai  kondisi suatu  barang  yang  diperdagangkan  sesuai standar  mutu  barang  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
Memberikan informasi yang jelas atas produk yang ditawarkan merupakan kewajiban  dari  pelaku  usaha  dan  hak  yang harus  didapatkan  oleh  konsumen.  Menurut Pasal 7 Huruf B UUPK menyatakan bahwa kewajiban  pelaku  usaha  yaitu  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan. Oleh  karena  itu  peraturan  mengenai informasi  yang  benar  dan  jelas  terkait produk  dinilai  sangat  penting  untuk mewujudkan perlindungan hukum atas hak- hak konsumen di Indonesia serta menjamin kepastian  hukum  atas  tindakan  sewenang- wenang  yang  mungkin  dilakukan  oleh pelaku usaha.
6 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen , Graha Ilmu,Yogyakarta, 2015, hal. 58

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  artikel  ini adalah  Apa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar
tanpa  label  pada  kemasan  dan  Apa  upaya penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  oleh konsumen  yang  mengalami  kerugiann akibat penggunaan kosmetik dengan  sistem share in jar tanpa label pada kemasan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan  perundang-undangan (Statue Approach) pendekatan ini dilakukan dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang  dibahas  serta  pendekatan  konseptual (Conceptual Approach) yaitu merujuk pada pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum. Menggunakan  bahan  hukum  primer  yang merupakan  bahan  hukum  utama  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang- Undang  No.  36  tahun  2009  tentang Kesehatan  serta  Keputusan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  HK. 00.05.42.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik,  dan  juga  mengkaji  pada  bahan hukum  sekunder  seperti  buku,  jurnal,  dan peraturan    perundang-undangan  yang  ber- kaitan  dengan  bahan  hukum  primer  serta
dapat  membantu  menganalisis  dan  me- mahami permasalahan yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan Produk Kosmetik dengan  sistem Share  in  jar Tanpa Label pada Kemasan
Perlindungan hukum merupakan suatu  upaya  yang  dapat  diberikan  kepada konsumen  untuk  mendapatkan  haknya  dan memberi  bantuan  kepada  korban  akibat adanya perbuatan yang bertentangan dengann  hukum.  Perlindungan  hukum diberikan  kepada  setiap  orang  untuk menciptakan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian  dan  kemanfaatan. 7 Konsumen pengguna  kosmetik  dengan  sistem share in jar tanpa  label  pada  kemasan  perlu  untuk dilindungi hal ini mengingat label merupakan  hal  penting  dalam  sebuah produk.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Tjiptono  yang  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  label  yaitu  suatu  bagian dari  produk  yang  membawa  informasi verbal dan merupakan bagian dari kemasan tentang produk. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa label merupakan tampilan sederhana pada  produk  atau  gambar  yang  dirancang
7 Made  Isma  Amanda  Swadesi  dkk.  , Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Terkait  Label Berbahasa  Asing  Dalam  Suatu  Produk  Kosmetik , Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 3, 2021, hal. 3.
dengan rumit yang merupakan satu kesatuan  dengan  kemasan, 8 sedangkan kemasan  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (5) Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Nomor  30  Tahun  2020  tentang Persyaratan  Tehnik  Penandaan  Kosmetika dijelaskan  bahwa “Kemasan  adalah  bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/ atau membungkus kosmetika baik yang bersentuhan  langsung  maupun  tidak”. Label  memuat  informasi  yang  pentinng bagi  konsumen,  untuk  itu  perlu  di- cantumkan dalam sebuah produk khususnya kosmetik,  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa kosmetik  merupakan  salah  satu  produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan  sekunder  baik  wanita  maupun pria  agar  penampilannya  lebih  menarik. Tanpa  adanya  label  konsumen  sulit  untuk memastikan  komposisi  dan  proses  yang dilalui produk tersebut, dengan adanya label yang  berisi  informasi  membantu  konsumen untuk  memastikan  bahwasanya  produk tersebut  aman  untuk  digunakan,  serta  akan dijadikan  pertimbangan  bagi  konsumen untuk membeli produk tersebut atau tidak.
Berdasarkan  sumbernya  perlindungan hukum  dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan  hukum  eksternal.  Hakekat dari  perlindungan  hukum  internal  yaitu
8 Rahmatul Hidayah,dkk., Persepsi Konsumen
Tentang  Labelisasi  BPOM  Pada  Pembelian Kosmetik Impor, Jurnal Jiagabi Vol.11 No. 1, 2022, hal. 3
pada  dasarnya  perlindungan  hukum  yang dimaskud  dikemas  sendiri  oleh  para  pihak pada  saat  membuat  perjanjian,  perjanjian tersebut  secara  otomatis  terjadi  ketika konsumen  pengguna  kosmetik share  in  jar mengikatkan  dirinya  kepada  pelaku  usaha dengan  membayar  sejumlah  uang  sebagai kewajibannya dengan harapan mendapatkan barang  atau  jasa  sesuai  dengan  keinginan- nya.  Ketika  mengemas  kalusula-klausula kontrak,  kedua  belah  pihak  menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata  sepakat.  Demikian  juga  segala  resiko diusahakan  dapat  ditangkal  lewat  pem- berkasan  lewat  klausula-klausula  yang dikemas  atas  dasar  sepakat  pula,  sehingga dengan  klausula  tersebut  para  pihak  dapat memperoleh  perlindungan  hukum  yang berimbang  bersarkan  persetujuan bersama. 9 alam  kasus  pembelian  kosmetik  dengan sistem share  in  jar tidak  terdapat  per- lindungan hukum internal hal ini dikarenakan  perlindungan  hukum  internal dibentuk sendiri oleh para pihak yang mana apabila  suatu  hari  terjadi  sengketa  maka yang digunakan adalah perlindungan hukum  eksternal  yakni  suatu  perlindungan hukum  yang  diciptakan  oleh  pemerintah melalui  regulasi  atau  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
9 Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum  Kebendaan, Revka Petra Media ,Surabaya, 2016, hal. 159-160.
Perlindungan  hukum  eksternal  me- rupakan perlindungan hukum yang diciptakan  oleh  pihak  berwenang  melalui pembentukan  peraturan  yang  ditujukan untuk  kepentingan  pihak  yang  lemah. Bentuk perlindungan hukum eksternal yang diberikan  oleh  pihak  berwenang  adalah dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Selain  itu  terdapat  peraturan lain  yan  ditujukan  untuk  memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang seharunya diperoleh konsumen yang diantaranya  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  serta  Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  No.  HK.00.05.42.1745  Tahun 2003 tentang Kosmetik.
Perlindungan  konsumen  yang  sangat berkaitan erat dengan persoalan yang cukup mendesak  dihadapi  oleh  konsumen  dewasa ini  yaitu  banyaknya  produk  kosmetik  yang beredar  di  pasaran  baik  ditawarkan  secara online maupun offline .  Kosmetik  dikenal manusia  sejak  berabad-abad  yang  lalu, pemakian  kosmetik  menjadi  suatu  yang penting  yaitu  selain  untuk  kecantiikan  juga untuk  kesehatan  tidak  heran  dewasa  ini bahwa  produk  kosmetik  sangat  diperlukan oleh  manusia  baik  laki-laki  maupun perempuan. 10 Produk  kosmetik  tersebut
10 Fisca fajriani Sukma, Identifikasi Asam Dehidroasetat  dalam  Produk  Kosmetika  dengan Menggunakan  HPLC  (High  Performance  Liquid
dipakai  secara  berulang  setiap  harinya  dan digunakan  pada  tubuh,  mulai  dari  rambut hinggu  kaki  sehingga  dalam  pemakainnya diperlukan  persyaratan  untuk  menjamin keamanan  dari  produk  kosmetik  tersebut. Keamanan  terkait  dengan  produk  kosmetik diatur  dalam  Pasal  98  Ayat  (1)  Undang- Undang  No.  36  tahun  2009  Tentang  Ke- sehatan  yang  mana  dijelaskan  bahwa sediaan  farmasi  yang  didalamnya  termasuk kosmetik  harus  aman,  berkhasiat/  ber- manfaat, bermutu, dan terjangkau. Sehingga dalam  proses  produksinya  harus  memenuhi standar  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah.  Adapun persyaratan dasar guna  menjamin  mutu,  keamanan,  dan kemanfaatan  dari  kosmotek  yang  di- produksi  berdasarkan  Pasal  8  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik antara lain yaitu Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan  Kosmetik  yang  Baik  (CPKB) serta  diberikan  Sertifikat  oleh  Kepala Badan.
Cara Pembuatan Kosmetik  yang Baik (CPKB)  merupakan  salah  satu  faktor  yang penting  untuk  dapat  menghasilkan  produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan.  Dengan  menerapkan  CPKB pada seluruh rangkaian produksi merupakan langkah  yang  penting  untuk  menjamin
Cromatography) ,  QUIMICA  Jurnal  Kimia  Sains dan Terapan Vol.1 No.2, 2019, hal.1.
mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik  bagi  penggunanya.  Terhadap penjaminan suatu mutu barang diatur dalam pasal  7  huruf  d  Undang-Undang  No.  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Kewajiban pelaku usaha adalah harus menjamin mutu barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau jasa  yang  berlaku”. Dimana  barang dan/atau  jasa  dapat  dikatakan  memenuhi ketentuan  standar  mutu  yaitu  telah  sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, mendapatkan  izin  edar  dari  BPOM  serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  yang  mana  hal  demikian bertujuan untuk mengurangi resiko timbulnya kerugian pada konsumen pengguna barang dan/ atau jasa tersebut.
Pasal  8  ayat  (1)  huruf  (b)  UUPK menyatakan  bahwa,  pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pada  kenyataannya yang  terjadi  di  pasaran,  dengan  adanya produk kosmetik share in jar membuat hak- hak  konsumen  yang  diatur  dalam  Pasal  4 utamanya  huruf  A  dan  C  UUPK  tidak pernuhi.  Dapat  dikatakaan  tidak  terpenuhi karena produk kosmetik  yang beredar tidak mencantumkan  informasi  dengan  benar,
jelas,  dan  jujur  sehingga  hak  konsumen untuk  mendapatkan  rasa  kenyamanan, keselamatan  serta  keamanan  dalam  meng- konsumsi/  menggunakan  produk  tersebut tidak  dapat  terwujud.  Berkaitan  dengan informasi  yang  dimaksud  adalah  informasi yang mendukung produk kosmetik share in jar seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi, cara  penggunaan,  izin  edar  dan  lain sebagainya. Keadaan yang demikian dipengaruhi  oleh  posisi  konsumen  yang tidak  seimbang  dengan  pelaku  usaha. Perhatian  kepada  konsumen  sebagai  posisi yang lemah, dimana pelaku usaha seringkali mengabaikan  hak-hak  yang  semestinya diperoleh oleh konsumen. Sebagai konsumen tentunya tidak dapat memastikan apakah  produk  kosmetik  yang  dijual tersebut  merupakan  produk  original  dan tidak  ditambah  dengan  bahan  lainya. Dengan  memanfaatkan  posisi  konsumen yang  lemah  tersebut  pelaku  usaha  sering kali  melakukan  kecurangan  dalam  mem- perjual  belikan  produknya,  yaitu  salah satunya adalah tidak memberikan informasi lengkap terkait produk yang dijual.
Selanjutnya  dalam  kasus  kosmetik share  in  jar pelaku  usaha  dilarang  untuk melakuakan  kegiatan  produksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik atas  barang  tertentu  hal  ini  sesuai  yang
diatur  dalam  Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  g UUPK serta pelaku usaha dalam menjalankan bisnis kosmetik dengan sistem share  in  jar juga  telah  melanggar  Pasal  8 Ayat  (1)  huruf  i  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak memasang  label  atau  membuat  penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi, aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/ dibuat. Tanpa  adanya  label  konsumen  sulit untuk  memastikan  komposisi  dan  proses yang  dilalui  produk  tersebut,  dengan adanya label yang berisi informasi membantu  konsumen  untuk  memastikan bahwasanya  produk  tersebut  aman  untuk digunakan, serta akan dijadikan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli  produk  tersebut  atau  tidak.  Selain itu  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  UUPK pelaku  usaha  juga  dilarang  memper- dagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau bekas,  dan  tercemar  tanpa  memberikan informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas barang  dimaksud.  Dalam  Pasal  8  ayat  (2) menjelaskan  bahwa “Pelaku  usaha  di- larang  memperdagangkan  sediaan  farmasi dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap  dan benar” . Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal
8  ayat  (4)  menjelaskan  bahwa “Pelaku usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang  mem- perdagangkan barang dan/atau jasa tersebut  serta  wajib  menariknya  dari peredaran”.
Pasal  5  Ayat  (1)  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2015 tentang  Persyaratan  Teknis  Kosmetika mengharuskan  kosmetika  yang  beredar  di pasaran  memberikan  informasi  mengenai kosmetika tersebut secara lengkap obyektif, dan  tidak  menyesatkan  pada  penandaan kosmetika.
Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan bahwa:
Informasi  tersebut  yang  diantaranya yaitu  dapat  berbentuk  tulisan,  gambar, warna,  atau  kombinasi  antara  atau ketiganya  atau  bentuk  lainnya  yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan  dalam  kemasan  sekunder atau  merupakan  bagian  dari  kemasan primer  dan/atau  kemasan  sekunder, harus  lengkap  dengan  mencantumkan semua  informasi  yang  dipersyaratkan serta harus obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada  dan  tidak  boleh  menyimpang  dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika,  harus  tidak  menyesatkan dengan  memberikan  informasi  yang jujur,  akurat,  bertanggung  jawab,  dan tidak  boleh  memanfaatkan  kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan,    dan  tidak  boleh  menyatakan seolah-olah sebagai obat .
Pasal  7  Ayat  (1)  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik  Indonesia  No.  19  Tahun  2015
tentang  Persyaratan  Teknis  Kosmetika menjelaskan  bahwa  informasi  yang  harus dicantumkan pada kemasan produk minimal memuat diantaranya yaitu a. Nama kosmetika;  b.  Kemanfaatan/  keguanaan;  c. Komposisi;  d.  Nama  dan  negara  produsen; e.  Nama  dan  alamat  lengkap  prmohon notifikasi;  f.  Nomor  bets;  g.  Ukuran,  isi atau  berat  bersih;  h.Tanggal  kedaluwarasa; i.  Nomor  notifikasi;  dan  j.  Peringatan/ perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
Berdasarkan  peraaturan  diatas,  maka suatu produk diharapkan meberikan informasi  yang  sejelas-jelasnya  kepada konsumen pengguna kosmetik share in jar . ketentuan mengenai informasi sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  UUPK  menjadi suatu  hal  yang  sangat  penting  hal  ini dikarenakan  dengan  adanya  infomasi  yang tercantum  dalam  kemasan,  para  konsumen yang  akan  membeli  produk  tersebut  dapat mengetahui dengan jelas dan rinci mengenai khasiat, komposisi, mutu maupun kualitas  produk  tersebut,  informasi  akan menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi konsumen untuk memilih dan menilai suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Selain itu dengan memberikan  informasi  terkait  produk  yang dipasarkan  membuat  konsumen  yang  akan menggunakan produk tersebut merasa aman dan  nyaman.  Hal  tersebut  penting  selain telah  diatur  dalam  UUPK  juga  bertujuan
untuk  melindungi  hak  konsumen  yang berada  pada  posisi  lemah  serta  tidak  tahu bagaimana  proses  produksi  dari  perilaku pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung jawab.
Keputusan  Presiden  Nomor  103 Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi  dan Tata Kerja  Lembaga  Non  Departemen  pada Bagian  30  dijelaskan  bahwa  BPOM Republik  Indonesia  merupakan  Lembaga non  departemen    yang  dibentuk  untuk melindungi  masyarakat  dari  permasalahan- permasalahan  di  bidang  obat  dan  makanan guna  melaksanakan  tugas  pemerintahan dalam  bidang  pengawasan  obat    dan makanan  serta  peredarannya,  selain  itu dibentuknya  BPOM  bertujuan  untuk  mem- berikan  perlindungan  kepada  masyarakat sebagai  konsumen  dengan  melakukan pengawasan  obat  dan  makanan  serta melakukan  tindakan  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  terkait  dengan  obat dan makanan.
Bentuk  perlindungan  eksternal  dapat dilakukan  oleh  BPOM  yang  bertugas mengawasi  obat-obatan  maupun  makanan (SisPOM)  demi  memastikan  adanya  per- lindungan  kesehatan  kepada  semua  orang dari  obat-obatan  serta  makanan  yang  tidak memenuhi  standar  yang  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan.  SisPOM akan melakukan pengawasan melalui peningkatan  kesadaran  tentang  bagaimana
kualitas  suatu  produk  yang  baik  serta  cara menggunakan produk tersebut. Pengawasan konsumen  terhadap  suatu  produk  dirasa sangat  penting  karena  pada  akhirnya  para konsumen  itu  sendiri  yang akan  merasakan dampak  dari  produk  yang  digunakan, sehingga  diperlukan  pengawasan  yang komprehensif sebelum produk diedarkan ke dalam  lingkungan  masyaraakat. 11 Pe- ngawasan  oleh  BPOM  daitur  juga  dalam BAB IX Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat  dan  Makanan  RI  No.  HK.00.05.4. 1745  tentang  Kosmetik  yang  mencakup pelaksanaan  fungsi  sekurang-kurangnya standarisasai, penilaian, sertifikasi, pengujian,  pemeriksaan,  penyidikan.  Serta terhadap  pelanggaran  terhadap  ketentuan dan  keputusan  tersebut  dapat  dikenakan sanksi  administratif  berupa  a.  Peringatan tertulis; b. Penarikan kosmetik dari peredaraan  termasuk  penarikan  iklan;  c. Pemusnahan  kosmetik;  d.  Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi,  penyimpanan,  pengangkutan  dan penyerahan kosmetik; e. Pencabutan sertifikat  dan  atau  izin  edar  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  dan  atau Pasal  10  ayat  (1);  f.  Selain  dikenai  sanksi administrative  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
11 Made Isma Amanda Swadesi, loc.cit
Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  36 tahun  2009  Tentang  Kesehatan  turut disertakan  dalam  memberantas  kosmetik share  in  jar yang  beredar  tanpa  me- nyertakan  label  yang  berisikan  informasi atau  illegal.  Pasal  196  dan  Pasal  197 Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  diterapkan  untuk  men- jerat  pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan  yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan.
Merujuk  pada  aturan  Pasal  1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  berhubungan  dengan  akibat  dari penggunaan  kosmetik share  in  jar tanpa label  pada  kemasan  sebagaimana  contoh kasus  yang  dialami  oleh  konsumen  yakni pada  pemakaian  kosmetik share  in  jar selama  seminggu  wajah  terasa  gatal, menimbulkan bruntusan pada wajah konsumen, kemasan produk kosmetik share in  jar bocor  dan  produk  yang  lama kelamaan  meleleh  serta  melumuri  wadah kosmetik.  Pasal  1365  menyatakan  bahwa setiap  perbutan  melawan  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan diatas, maka bagi konsumen yang mengalami  kerugian  akibat  mengkonsumsi atau  menggunakan  suatu  produk  tertentu,
tidak  perlu  harus  terikat  perjanjian  untuk dapat  menuntut  ganti  kerugian,  akan  tetapi dapat  juga  menuntut  dengan  alasan  bahwa pelaku  usaha  telah  melakukan  perbuatan melanggar  hukum.  Dalam  ketentuan  pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  suatu  perbuatan  melawan  hukum haruslah  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut; 12 1.  Adanya  suatu  perbuatan;  2.
Perbuatan  tersebut  melawan  hukum;  3. Adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku;  4. Adanya  kerugian  bagi  korban;  5.  Adanya hubungan  kausal  antara  perbuatan  dengan kerugian.
Perbuatan  yang  dilakukan  haruslah merupakan  perbuatan  yang  salah  yang dapat  berupa  kealpaan  atau  kesengajaan. Kesengajaan  sudah  cukup  bilamana  pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya sudah mengetahui atau  dapat  memperkirakan  bahwa  akibat dari  perbuatannya  itu  pasti  akan  timbul. Pemasaran  produk  kosmetik share  in  jar merupakan  perbuatan yang  dilakukan dengan  sengaja.  Kesengajaan  tersebut dibuktikan  dengan  pelaku  usaha  me- ngetahui  bahwasanya  kosmetik  merupakan produk  yang  berbahan  dasar  kimia  dimana dalam  proses  produksinya  harus  sesuai dengan  persyaratan  dan  standard  mutu tertentu,  dalam  proses  pengemasan  ulang
12 Sri  Redjeki  Slamet, Tuntutan  Ganti  Rugi  Dalam Perbuatan  Melawan  Hukum:  Suatu  Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurnalica Vol. 10, No. 2, 2013, hal.3
tentu resiko seperti produk akan terkontaminasi  dengan  udara  juga  telah dapat  diprediksi,  kehigenisan  dalam  proses pengemasan juga patut diperhatikan. Hal ini semakin  diperparah  karena  pelaku  usaha tidak  memberikan  label  pada  kemasan kosmetik share  in  jar yang  mana  dalam label  tersebut  harus  memuat  informasi penting  yang  nantinya  akan  dijadikan pertimbangan oleh konsumen apakah membeli atau tidak produk tersebut.
Diperjualbelikannya  produk  kosmetik share  in  jar tanpa  label  pada  kemasan termasuk  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  atas  dasar  kesengajaan  karena telah  melalui  berbagai  persiapan  serta dilakukannya  dengan  penuh  kesadaran. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang mengalami  kerugian  akibat  penggunaan produk  kosmetik share  in  jar harulah mendapat perhatian lebih, karena dalam hal ini  akan  menumbuhkan  rasa  aman  dan nyaman  bagi  konnsumen  pengguna  produk tersebut.  Dengan  adanya  urgensi  mengenai pentingnya  kebutuhan  terhadap  hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan- nya,  UUPK  sebagai  landasan  pengaturan perlindungan  konsumen  diharapkan  dapat melindungi hak-hak konsumen.
Penjelesan  sebagaimana  yang  telah diuraikan  diatas  memberikan  makna  per- lindungan secara hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan  kosmetik share  in  jar tanpa
label  pada  kemasan  bertujuan  untuk menciptakan rasa aman terhadap konsumen serta ditujukan untuk menciptakan lingkungan  usaha  atau  berbisnis  yang bersih,  jujur  dan  saling  menguntungkan. Pada dasarnya, perlindungan hukum dengan sendirinya  muncul  setelah  terjalin  proses hubungan hukum  yang mengikat satu sama lain  yakni  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.  Perjanjian  dalam  hal  ini  tidak terbatas  pada  perjanjian  dalam  bentuk tertulis  saja.  Hubungan  dan  perbuatan hukum  tersebut  antara  pelaku  usaha  dan konsumen  pengguna  kosmetik share  in  jar yang  telah  diatur  dalam  UUPK  secara otomatis t imbul  saat  terjadinya  hak  dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung  didalamnya.  Dengan  kata  lain, bentuk perlindungan hukum pada penulisan ini  terletak  pada  pemenuhan  hak-hak kosumen  sesuai  dengan  prinsip  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.2. Upaya  Penyelesaian  yang  Dapat
Dilakukan  Oleh  Konsumen  yang
Mengalami
Kerugian Akibat
Penggunaan Produk Kosmetik
Share  in  jar Tanpa  Label  pada Kemasan.
Pembangunan dan perkembangan perekonomian  umumnya  dan  utamanya  di bidang  perindustrian  dan  perdagangan
nasional  telah menghasilkan  berbagai variasi  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat dikonsumsi maupun dinikmati oleh konsumen.  Di  samping  itu  arus  globalisasi dan  perdagangan  bebas  didukung  oleh kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika  telah  memperluas  ruang  gerak arus  transaksi  barang  dan  /atau  jasa  yang ditawarkan  pelaku  usaha  melintasi  batas- batas wilayah suatu negara sehingga barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  tersebut bervariasi  baik  produksi  dari  dalam  negeri maupun  dari  luar  negeri. 13 Dari  berbagai transaksi  perdagangan  tersebut  menimbul- kan  banyak  persoalan  terkait  dengan penggunaan  produk  hingga  kemudian menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
Salah  satu  persoalan  yang  muncul yaitu  penggunaan  kosmetik share  in  jar yang  tanpa  memberikan  label  terkait dengan  informasi  produk  tersebut,  dalam hal  ini  kosmetik share  in  jar dapat  di- kategorikan  dalam  jenis  kosmetik  ilegal/ tanpa  izin  edar  walaupun  merek  kosmetik yang  diperjualbelikan  sebagaian  besar merupak  merek-merek  yang  telah  terdaftar pada BPOM. Dikatakan bahwasanya kosmetik share  in  jar illegal  karena diproduksi  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak memiliki  kewenangan/  tidak  sesuai  dengan
13 Duwi  Handoko, Hukum  Penyelesaian  Sengketa Konsumen, Hawa  dan  AHWA,Pekanbaru,2019, hal. 2.
nama produsen yang semestinya. Selain itu, jenis  maupun  ukuran  kemasan  yang  di- gunakan  oleh  pelaku  usaha  kosmetik share in jar berbeda dengan ukuran kemasan yang telah  didaftarkan  pada  Badan  Pengawas O bat  dan Makanan  (BPOM).  Sengketa me- rupakan perilaku pertentangan antara kedua orang  atau  lembaga  atau  lebih  yang  me- nimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya  dapat  diberikan  sanksi  hukum bagi  salah  satu  diantara  keduanya.    Seng- keta  biasanya  bermula  dari  situasi  dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  akan menyampaikan  ketidak-puasannya  kepada pihak  kedua,  apabila  pihak  kedua  mampu menyelesaikan  dan  memuaskan  pihak pertama  maka  konflik  selesai.  Sebaliknya apabila  reaksi  pihak  kedua  menunjukan perbedaan  pendapat  atau  memiliki  nilai- nilai yang berbeda, maka akan terjadi suatu sengketa. Hukum  yang  mengatur  mengenai ganti rugi perdata  diatur dalam Pasal 1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dimana  ditentukan  kewajiban  pelaku  per- buatan  melawan  hukum  untuk  membayar ganti  rugi,  namun  ketentuan  Pasal  1365 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata t idak  memberikan  perumusan  dari  per- buatan  melawan  hukum  tetapi  hanya mengatur  seseorang  mengalami  kerugian karena perbuatan melawan hukum. 14
14 Yuhelson, Hukum Arbitrase , Arti  Bumi  Intaran,
Berdasarkan  hal  tersebut  pelaku  usaha harus mengganti kerugian yang di- timbulkannya  maupun  keuntungan  yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian  atas  keuntungan  yang  se- kiranya  dapat  diharapkan  diterima  tidaklah semudah  diperkirakan  untuk  menetapkan besarnya  jumlah  ganti  kerugian  tersebut. Besarnya  ganti  kerugian  ditetapkan  dengan penafsiran  di  mana  diusahakan  agar  si penderita yang dirugikan sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. 15
Upaya  hukum  bagi  konsumen  yang mengalami  kerugian  akibat  penggunaan kosmetik share  in  jar tanpa  label  pada kemasan  dalam  rangka  untuk  menuntut hak-haknya  diatur  dalam  Undang-Undang No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Berdasarkan  Pasal  19  Ayat  (1) UUPK  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.  Kemudian  dalam  Pasal  19 Ayat  (3)  UUPK  dijelaskan  lebih  lanjut bahwasanya  pemberian  ganti  rugi  di- laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari  setelah  tanggal  transaksi.  Apabila dalam  kurun  waktu  7  (tujuh)  hari  pelaku
Yogyakarta, 2018, hal.3-4.
15 Sri Redjeki, Op.Cit, h. 7.
usaha  tidak  memberikan  ganti  rugi  akibat dari  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan pelaku  usaha  maka  akan  timbul  sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat melakukan  upaya  hukum  dengan  cara mengguggat pelaku usaha.
Pasal  45  telah  mengatur  bahwa terdapat  2  (dua)  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  yaitu  memalui  jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non  litigasi) dalam hal ini para pihal  yang bersengketa dapat memilih jalur mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.
1. Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Diluar Pengadilan/ Non Litigasi Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  dapat  ditempuh  oleh  konsumen yang  mengalami  kerugian  akibat  dari penggunaan  kosmetik share  in  jar untuk mendapatkan  haknya  Kembali.  Bentuk penyelasaiannya  berupa  kesepakatan  antara konsumen dan pelaku usaha untuk menetapkan  besarnya  ganti  rugi  sebagai- mana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  47 UUPK.  Hal  ini  untuk  menjamin  hak  dari konsumen  agar  terhindar  dari  perbuatan yang  tidak  bertanggung  jawab  oleh  pelaku usaha.  Proses  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan akan  menghasilkan kesepakatan yang “win-win  solution” hal  ini  di- karenakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan melalui kesepakatan dan
musyawarah  antara  para  pihak  sehingga dapat  menghasilkan  suatu  keputusan  ber- sama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak  dan  keputusan  yang  dihasilkan  dapat dijamin  kerahasiaan  sengketa  para  pihak karena  tidak  ada  kewajiban  untuk  proses persidangan  yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  ini  tentu  berbeda  dengan penyelesaian  yang  dilakukan  di  pengadilan hal ini karena proses penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  menghasilkan  suatu keputusan  yang  bersifat  adversarial  yang belum  mampu  merangkul  kepentingan  ber- sama,  karena  menghasilkan  suatu  putusan “win  lose  solution” yang  mana  akan  ada pihak  yang  menang  dan  pihak  yang  kalah serta akan ada satu pihak yang merasa puas dan  satu  pihak  merasa  tidak  puas  sehingga akan  menimbulkan  suatu  permasalahan yang  baru  antara  pihak  yang  bersengketa. Selain  itu  proses  penyelesaian  sengketa yang  lambat,  waktu  yang  lama,  dan  biaya yang relatif mahal. 16
Pasal 45  ayat  (2)  UUPK  menjelaskan bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela  para  pihak  yang  bersengketa, penyelesaian  sengketa  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat tersebut tidak menutup
16 Rika  Lestari, Perbandingan  Hukum  Penyelesaian Sengketa  Secara  Mediasi  Di  Pengadilan  dan  Di Luar  Pengadilan  di  Indonesia Vol.3  No.2,  2013, hal.2.
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak  yang  bersengketa,  dengan  mengu- sahakan  untuk  menyelesaikan  sengketa secara  damai  pada  setiap  tahapan.  Ke- mudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  45 ayat (3) bahwasanya penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  sebagaiman  yang  telah diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (2)  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  pidana sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang.
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen  telah  mengatur  mengenai  hak dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab  bagi pelaku  usaha.  Hal  tersebut  merupakan bentuk  upaya  dalam  rangka  menyeimbang- kan  kedudukan  anatara  pelaku  usaha  dan konsumen.  Tindakan  pelaku  usaha  yang menempatkan  konsumen  pada  posisi  yang lemah  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yang mana  perbuatan  tersebut  telah  melanggar hak  yang  semestinya  didapat  oleh  konsu- men,  dengan  demikian  masih  sangat diperlukan  usaha  yang  maksimal  untuk dapat  benar-benar  menempatkan  pihak konsumen  diposisi  yang  seimbang  dengan pelaku  usaha.    Dalam  proses  penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersedia 2 (dua) pilihan  penyelesaian  sengketa  yang  dapat ditempuh oleh konsumen yaitu: 17
17 Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum  Acara
a. Penyelesaian  sengketa  secara  damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian  sengketa  secara  damai oleh  para  pihak  yang  bersengketa  yaitu pelaku  usaha  dan  konsumen  tanpa  melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa  konsumen  dan  sepanjang  tidak bertentangan dengan UUPK dapat dilakukan  hal  ini  sesuai  denga  napa  yang dimaksud  dalam  Pasal  43  Ayat  (2)  UUPK. Bahkan  lebih  lanjut  dalam  pasal  tersebut dikemukakan  bahwa  pada  setiap  tahap diusahakan  untuk  menggunakan  penye- lesaian  damai  oleh kedua  belah pihak  yang bersengketa.  Dalam  penjelasan  Pasal  45 Ayat  (2)  UUPK  dapat  diketahui  bahwa UUPK menghendaki agar upaya penyelesaian  secara  damai  diupayakan terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  sebelum  menempuh  upaya penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  atau badan peradilan.
Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan konsumen  berdasarkan  cara  damai  dan musyawarah memberikan kewenangan yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  untuk menyelesaikan  dan  menemukan  sendiri penyelesaian  masalahnya  sehingga  men- capai kesepakatan antara kedua belah pihak yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat  dan  dapat  ditempuh  oleh
Serta  kendala  Implementasinya, Kencana,  Jakarta, 2008, hal.98.
konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik share  in  jar adalah  jalur  musya- warah  hal  ini  dikarenakan  penyelesaian sengketa  secara  musyawarah  lebih  efisien, praktis, dan tidak memakan banyak biaya. b. Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen/

## BPSK
Penyelesaian  sengketa  antara  kon- sumen  dan  pelaku  usaha    dapat  terlaksana jika  para  pihak  dapat  memenuhi  setiap ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-undang utamanya  dalam  hal  ini  terkait  dengan Perlindungan  Konsumen,  karena  telah dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa  baik  melalui  pengadilan  maupun diluar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  yang  dimaksud  yaitu melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK).
Pasal 1 Ayat (11) UUPK memberikan pengertian  bahwasanya  yang  dimaskud dengan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  yaitu  badan  yang bertugas  menangani  dan  menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.  BPSK  dibentuk  di  beberapa kota  yang  ada  di  Indonesia  dan  merupakan suatu  badan  publik  yang  melaksanakan kekuasaan  kehakiman  eksklusif  di  bidang perlindungan  terhadap  konsumen.  Dengan adanya  BPSK  maka  penyelesaian  sengketa dapat  dilakukan  secara  cepat,  mudah,  dan murah.
Pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  BPSK  dapat  dilakukan oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan menggunakan mekanisme Alternative dispute resolution yaitu konsiliasi, mediasi, dan  arbitrase.  Pembentukan  BPSK  sendiri merupakan  amanat  terhadap  ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memiliki tujuan utama untuk membantu  konsumen  dalam  permasalahan sengketa yang mereka hadapi secara mudah dan dengan biaya yang tidak mahal.
2. Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di
Pengadilan/ Litigasi
Undang-undang  Perlindungan  Konsu- men telah menyediakan fasilitas penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan  atau  biasa  disebut  dengan litigasi. Ketika upaya penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  /  nonlitigasi  tidak mencapai  sepakat  atau  para  pihak  yang bersengketa  enggan  untuk  menempuh alternatif  perdamaian,  maka  para  pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  atau  litigasi merupakan  pola  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  antara pihak  yang  diselesaiakn oleh  pengadilan.    Pengeadilan  mempunyai tugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang timbul  dan  akhirnya  menjatuhkan  putusan yang seadil-adilnya.
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi para  pihak  yang  bersengketa  akan  ber- hadapan  secara  langsung  guna  untuk mempertahankan  masing-masing  haknya  di muka  pengadilan  yang  mana  hasil  dari penyelesaian  ini  adalah  suatu  putusan pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  lazim  digunakan  baik  untuk sengketa  yang  bersifat  privat  maupun public.  Untuk  sengketa  yang  menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian litigasi  merupakan pilihan  yang tepat.  Pada Pasal  48  UUPK  menyatakan  bahwa  bagi setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan peradilan umum.
Kemudian  lebih  lanjut  dalam  Pasal  4 huruf  H  dijelaskan  bahwa  konsumen  yang telah  dirugikan  secara  materiil  karena barang  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan yang  disepakati  serta waktu tenaga,  pikiran dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalani persidangan masih harus menanggung  kerugian  Kembali  dengan tidak  menerima  ganti  rugi  /  kompensasi. Hal  ini  dikarenakan  konsumen  selaku penggugat  setelah  mendapatkan  putusan hakim yakni diterima gugatannya maka saat itulah  dinyatakan  memenangkan  perkara namun  demikian  kemenangan  konsumen tersebut  tidak  serta  merta  kerugian  yang dialami  dapat  tergantikan  karena  tidak semua  pelaku  usaha  dengan  sukarela
melaksanakan  putusan  hakim  sehingga perlu  dilakukan  proses  selanjutnya  yaitu proses  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi  atau  melalui  jalur  pengadilan seringkali terjadi hambatan yang diantaranya  penyelesaian  sengketa  yang berjalan  lambat  ( waste  of  time ),  biaya perkara  yang  mahal,  pengadilan  sering dianggap  kurang  tanggap  dan responsive (unresponsive) dalam  menyelesaikan  per- kara,  seringnya  putusan  pengadilan  tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan  para  pihak    sehingga  banyak masyarakat  yang  memilih  untuk  me- nyelesaikan  sengketa  melalui  jalur  non litigasi daripada harus beracara di pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui litiigasi  dapat  ditempuh  oleh  konsumen yang  telah  mengalami  kerugian  akibat penggunaan  kosmetik Share  in  jar tanpa label  pada  kemasan.  Penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  dapat  dilakukan  apabila sengketa  tersebut  tidak  dapat  diselesaikaan melalui  cara  apapun  atau  tidak  dapat diselesaikan  melalui  jalur  penyelesaian sengketa  non  litigasi.  Konsumen  kosmetik share  in  jar dapat  menuntut  ganti  kerugian kepada  pelaku  usaha  dan  membebankan biaya  perkara  kepada  pihak  pelaku  usaha tersebut.

## KESIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik dengan sistem share  in  jar tanpa    label  pada kemasan  yaitu  perlindungan  eksternal  yang dibuat  oleh  penguasa  melalui  regulasi  atau peraatuan perundang-undangan yang
berlaku  guna  melindungi  kepentingan  atau hak-hak konsumen yang dirugikan.
Perlindungan hukum terhadap konsumen  telah  diatur  Pasal  196  dan  197 Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  serta  diatur  pula  dalam Pasal  39  Keputusan  Kepala  BPOM  No. HK.00.05.42.1745  tahun  2003  tentang kosmetik.  Konsumen  yang  mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik share in  jar tanpa  label  pada  kemasan  berhak mendapatkan  ganti  rugi  dari  pelaku  usaha sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam UUPK  serta  dapat  mengajukan  gugatan kepada pihak pelaku usaha atas dasar Pasal 1365  KUH Perdata yaitu  perbuatan melawan  hukum.  Upaya penyelesaian  yang dapat  dilakukan  oleh  konsumen  yang mengalami  kerugian  akibat  penggunaan produk kosmetik dengan sistem share in jar tanpa label pada kemasan berdasarkan Pasal 45 UUPK dapat melalui 2 (dua) cara, yakni melalui  jalur  pengadilan  (litigasi)  yang mengacu  pada  tata  beracara  peradilan
umum  dan  jalur  luar  pengadilan  (non litigasi)  melalui  BPSK  dalam  hal  ini  para pihak yang bersengketa dapat memilih jalur mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Barkatullah,  Abdul  Halim.2020. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
Muliyawan,  Dewi  dan  Neti  Suriana.  2013.
A-Z  Tentang  Kosmetika .  Jakarta: Elex Media Komputindo.
Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum
Perlindungan Konsumen . Yogyakarta: Graha Ilmu. Isnaeni,  Moch.  2016. Pengantar  Hukum Jaminan Kebendaan . Surabaya: Revka Putra Media. Handoko, Duwi. 2019.
Hukum
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen , Pekanbaru: Hawa dan AHWA
Nugroho,  Susanti  Adi.  2008. Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta kendala
Implementasinya , Jakarta:Kencana. Yuhelson,  2018.
Hukum Arbitrase ,
Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

## Jurnal:
Hidayah,  Rahmatul,  Sri  Nuringwahyu, Daris  Zunaida, Persepsi Konsumen Tentang  Labelisasi  BPOM  Pada Pembelian  Kosmetik  Impor, Jurnal Jiagabi, Vol.11 No. 1, 2022.
Lestari,  Rika.  2013. Perbandingan  Hukum
Penyelesaian Sengketa Secara
Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar
Pengadilan di  Indonesia ,  Vol.3 No.2.
Sukma,  Fisca  fajriani.  2019. Identifikasi Asam  Dehidroasetat  dalam  Produk Kosmetika  dengan  Menggunakan HPLC  (High  Performance  Liquid Cromatography) ,  QUIMICA  Jurnal
Kimia  Sains  dan  Terapan,  Vol.1 No.2.
Slamet,  Sri  Redjeki.  2013. Tuntutan  Ganti
Rugi  Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi , Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2.
Swadesi,  Made  Isma,    Amanda  I  Nyoman
Putu  Budhiarta  dan  Ni  Made Puspautari Ujianti, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk
Kosmetik, Jurnal  Analogi  Hukum,
Vol. 3 No. 3.
Ni Nyoman Rani, I Made Maharta Yasa,2019, Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Atas  Penjualan Produk  Kosmetik  Dalam  Kemasan Kontainer (Share In Jar) ,Kertha Semaya, Vol.6 No.3
Anindyka  Sekar  Hutami,2021, Perlindungan
Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Skincare Share  In  Jar  Yang  Mengabaikan  Hak- Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi  Kasus  Pengguna
Skincare  Share  in  Jar  di  Aplikasi
Shopee) ,Medan.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Burgelijk Wetboek voor Indonesie ,
( Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen
(Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  42,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor144,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5063). Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.42.1745 Tahun 2003
tentang Kosmetik.

## Internet:
Kevin  Adrian,  2021, Ketahui  Bahaya  di Balik  Make  Up  Share  in  jar https://www.alodokter.com/ketahui- bahaya-di-balik-make-up-share-in- jar , diakses pada 22 Desember 2021
Pukul 09.02 WIB.
Rizky Kurniawan, 2019, Bagaimana Pengalaman Kamu Membeli Produk Perawatan  Kulit  Dan  Kosmetik Dalam  Bentuk  “Share  in  jar”? , https://id.quora.com/Bagaimana- pengalaman  kamu-membeli-produk- perawatan-kulit-dan-kosmetik- dalam-bentuk-share-in- jar/answer/Rizki-Kurniawan-1- 1?ch=3&oid=166145194&share=2 8a72e6a&srid=uKBIMf&target_typ e=answer , diakses  pada  tanggal  22
Desember 2021 Pukul 10.02 WIB.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Para  penulis  adalah  dosen  pada  Program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember