## KESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak)
Fahrunnisa 1 , 2 Apriadi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: Fahrunnisa@uts.ac.id , Apriadi@uts.ac.id

## Diterima
Bulan  September 2019 Diterbitkan Bulan Oktober 2019 Keyword : Perlindungan Anak; Hak Anak;
Kabupaten/Kota Layak Anak

## Abstrak
Kabupaten  Sumbawa  merupakan salah satu  kabupaten  yang  memiliki angka  kekerasan terhadap  anak  tertinggi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Berdasarkan  data  P2TP2A Kabupaten Sumbawa, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 berjumlah 55 kasus dan terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2018 yaitu 66 kasus. Hal ini tidak sejalan dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa  untuk  mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA).  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan dan implementasi pemenuhan hak anak di  kabupaten  Sumbawa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  aksi partisipatif  yang  melibatkan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  memiliki  tugas dan  fungsi  dalam  pemenuhan  hak  anak.  Hasil  dari  penelitian  aksi  ini  adalaah implementasi pemenuhan hak anak belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh kapasitas kelembagaan belum memadai karena lemahnya koordinasi antar OPD dan belum tersedianya Rencana Aksi daerah (RAD).

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  suatu bangsa,  tumbuh  kembang  anak  menjadi  hal  yang penting  untuk  diperhatikan  terutama  dalam pemenuhan  hak  dasar  anak.  Dalam Convention  on The  Rights  of  The  Children, negara  memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak. Konvensi Hak Anak (KHA) bersifat mengikat bagi negara-negara  yang  telah  menandatangani  dan meratifikasinya,  Indonesia  salah  satu  negara  yang telah  meratifikasi  konvensi  tersebut  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.
Dalam rangka  mempercepat implementasi KHA, pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KP3A) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Konsep KLA ini menekankan pembangungan berbasis hak anak melalui pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha,  yang terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Melalui  kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak Anak, pemerintah berupaya mewujudkan Indonesia yang  layak  bagi  anak.  KLA  bertujuan  untuk membangun  inisiatif  pemerintah  Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak
anak  ke  dalam  kebijakan,  program,  dan  kegiatan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  di kabupaten/kota. Hak anak meliputi: a) hak sipil dan kebebasan; b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;  c)  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan;  d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;  e)  perlindungan  khusus.  Kebijakan  ini diimplimentasikan dalam prinsip-prinsip tata pemerintahan  yang  baik,  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi,  keterbukaan  informasi, dan supremasi hukum; non-diskriminasi; kepentingan  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  anak;  dan penghargaan  terhadap  pandangan  anak.  (Permen KP3A no.11, 2011).
Inisiasi  Kabupaten/Kota  Layak  Anak menjadi  keharusan  bagi  setiap  daerah,  mengingat sekitar  83  juta  (32,24%)  dari  258  juta  penduduk Indonesia adalah anak, pada tahun 2017 kabupaten dan  kota  yang  telah  menginisiasi  pengembangan KLA  tercatat  349  dari  516  kabupaten/kota. (JawaPos  2017).  Kabupaten  Sumbawa  merupakan salah  satu  daerah  yang  berkomitmen  mewujudkan Kabupaten Sumbawa Layak Anak tahun 2021. Hal ini sejalan dengan  Rencana Pembangunan Jangkah Menengah  Daerah  (RPJM)  tahun  2016-2021,  pada misi pertama yaitu” meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui  peningkatan  kualitas Pendidikan  dan  peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat”.
Percepatan  pemenuhan  hak  anak  di Kabupaten Sumbawa secara spesifik tertuang dalam strategi kelima RPJM yaitu mewujudkan Kabupaten Sumbawa  Layak  Anak.  Sasaran  dari  aktivitas  ini ialah  tercapainya  klaster  hak  anak  yang  ditandai dengan  pemenuhan  hak  anak.  Namun,  sejak pemerintah  daerah  mulai  mengimplementasikan kebijakan  KLA  tahun  2017  angka  kekerasan terhadap  anak  meningkat  pada  tahun  2018. Berlandas pada kondisi tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan  dan  implementasi  pemenuhan  hak anak di Kabupaten Sumbawa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  aksi partisipatif, yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan ( stakeholders ) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana  pengalaman  mereka  sendiri  sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan  ke  arah  yang  lebih  baik  (Agus,2014). Adapun  fokus  penelitian  ini  ialah  pada  analisis kapasitas kelembagaan dan implementasi pemenuhan  hak  dasar  anak  dalam  mewujudkan Kabupaten Sumbawa Layak Anak.
Lokasi penelitian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa  yang berdurasi selama 9 Bulan sejak April 2018 hingga Desember 2018  dengan  melibatkan  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  berkepentingan  dengan pemenuhan  hak  anak,  yaitu  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Dinas  Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfotik  dan  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan Anak  Polres  Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian  ini juga melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki  fokus  kajian  maupun  program  dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumbawa.
Data yang digunakan dalam penelitian aksi partisiparif ini adalah data primer dan data skunder, data skunder diperoleh dari desk study yaitu dengan mengumpulkan hasil-hasil kajian terdahulu, laporan-laporan kegiatan di daerah yang berhubungan  dengan  anak  dan  laporan  program kerja OPD yang terkait. Sementara itu, data primer diperoleh  melalui observasi partisipasi,  wawancara mendalam dan Focus Grup Discussion.

## PEMBAHASAN

## Urgensi Kabupaten Sumbawa Layak Anak
Kabupaten  Sumbawa  memiliki  jumlah penduduk  449.680  jiwa  pada  tahun  2017,  dari jumlah  penduduk  tersebut  36%  merupakan  anak- anak. Adapun data anak berdasarkan kelompok usia pada  tahun  2017  yaitu  kelompok  usia  0-14  tahun berjumlah  129.793 jiwa,  dan  kelompok  usia  15-19
tahun  berjumlah  35.739  jiwa  (BPS  2017).  Dalam kurun  waktu  3  tahun  yaitu  2016-2018,  angka kekerasan  anak  di  Kabupaten  Sumbawa  terus meningkat. Adapun data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: (Grafik 1)
Gafik. 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa (2017-2018)

## Sumber: DP2KBP#A Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  grafik  di  atas,  data  kasus kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017  berjumlahn  55  kasus,  yaitu  Pemerkosaan  9 kasus,  persetubuhan  9  kasus,  pelecehan  seksual  13 kasus, penganiayaan 12 kasus, Penelantaran 2 kasus dan  lain-lain  10  kasus.  Sementara  itu,  kasus kekerasan  di  tahun  2018  mencapai  66  kasus,  yaitu Pemerkosaan  9  kasus,  persetubuhan  17  kasus, pelecehan seksual 8 kasus, penganiayaan 21 kasus, Penelantaran 5 kasus dan lain-lain 6 kasus. Dari data kasus  kekerasan  anak  tahun  2017-2018,  anak perempuan dominan menjadi korban kekerasan pada kasus pelecehan seksual, persetubuhan dan pemerkosaan.  Sementara  anak  laki-laki  dominan menjadi  korban  pada  kasus  penganiayaan  dan penelantaran.  Dari  data  kasus  tersebut  juga menunjukkan angka kasus penganiayaan meningkat 57% dan kasus persetubuhan meningkat 53%.
Inisiatif pembentukan Kabupaten Sumbawa Layak Anak merupakan langkah strategis yang  di  tempuh  oleh  pemerintah  daerah  untuk memberikan  ruang  partisipasi,  perlindungan  dan pemenuhan  hak  anak.    dalam  melaksanakan kebijakan KLA tersebut, ada beberapa prinsip dasar yang wajib dipenuhi, yaitu tata kelola pemerintahan yang  baik  dan  akuntabilitas,  non-diskriminasi, kepentingan  terbaik  untuk  anak,  penghargaan terhadap  pandangan  anak.  Kabupaten  Sumbawa dapat dikategorikan Kabupaten Layak Anak apabila telah  memenuhi  hak  anak  yang  diukur  dengan indikator  KLA,  yaitu  penguatan  kelembagaan  dan pemenuhan hak anak melalui 5 klaster (Permen P3A No. 12, 2011).

## Identifikasi Penguatan Kelembagaan
Penguatan  kelembagaan  dalam  konsep pengembangan  KLA  mencakup:  (a)  tersedianya peraturan/kebijakan  daerah  tentang  KLA  dan alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan; (b) terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
yang  melibatkan  forum  anak,  (c)  terbentuknya Kecamatan  Layak  Anak  (KELANA)  dan  Desa Layak  Anak  (DEKELA);  (d)  tersedianya  profil anak; (e) tersusunya Rencana Aksi Daerah; dan (f) keterlibatan  lembaga  kemasyarakatan,  dunia  usaha dan media massa. (Permen P3A No.12, 2011).
Penguatan kelembagaan KLA di Kabupaten  Sumbawa  mulai  dilaksanakan  sejak tahun 2017 yang di inisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Sumbawa.  Beberapa  aspek  penguatan  kelembagan yang  sudah  dicapai  oleh  kabupaten  Sumbawa adalah:  (a)  telah  terbentuknya  Gugus  Tugas Kabupaten Sumbawa Layak Anak dan tim penyusun Rencana  Aksi  Daerah,  (b)  terbentuknya  Forum Anak Samawa (FAS), dan (c) tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang merupakan bagian dari KLA.
Gugus  Tugas  di  Kabupaten  Sumbawa terbentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 1372 tahun 2017 tentang Gusug Tugas Kabupaten Layak Anak. Gugus  Tugas  KLA  diketuai  oleh  Kepala  Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda)
Kabupaten Sumbawa. Gugus Tugas KLA terbagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan klaster hak anak dan 1 kelompok penguatan kelembagaan.
Keberadaan  Gugus  Tugas  KLA  di Kabupaten  Sumbawa  diharapkan  menjadi  lembaga yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Namun pada kenyataannya,  satu  tahun  terbentuknya  Gugus Tugas  KLA  belum  menjalankan  fungsi  dan tanggung jawab sesuai dengan SK Bupati tersebut. Padahal  di  tahun  2017  target  implementasi  KLA sebesar  60%  dengan  rencana  anggaran  lebih  besar dari  tahun  2016  (LKJIP  DP2KBP3A,  2017).  Di tahun 2017, Gugus Tugas KLA hanya melaksanakan rapat  koordinasi  sebanyak  satu  kali,  namun  tidak diketahui  hasil  dan  rencana  tindak  lanjut  dari pertemuan tersebut.
Perwakilan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  yang  tergabung  dalam  Gugus  Tugas  KLA belum sepenuhnya memahami fungsi dan tanggung jawabnya,  sehingga  belum  terjalin  koordinasi  dan komunikasi  yang  efektif  baik  di  internal  maupun eksternal  kelompok  klaster  Gugus  Tugas.  Hal  ini dibuktikan dengan belum adanya capaian berbentuk perencanaan program maupun kegiatan dari Gugus Tugas  KLA.  Disisi  lain,  keberadaan  perwakilan OPD  dalam  Gugus  Tugas  KLA  belum  dapat mengidentifikasi  program-program  yang  berkaitan dengan anak untuk dikolaborasikan sehingga dapat mendukung satu sama lain.  Padahal program kerja lintas  OPD  diharapkan  menjadi  bagian  dalam implementasi KLA belum sepenuhnya tersingkronisasi.  Sebagai  bagian  dari  penguatan kelembagaan  KLA  di  Kabupaten  Sumbawa,  Dinas P2KBP3A  juga  menginisiasi  terbitnya  Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dianggap sebagai bagian dari KLA.

## Implementasi Pemenuhan Hak Anak
Pemenuhan  hak  anak  merupaksan  salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota agar dapat menjadi Kabupaten/Kota Layak  Anak,  dalam  pemenuhan  hak  anak  terdapat lima  klaster  hak  anak  yang  harus  dipenuhi  oleh Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa Layak Anak. Lima klaster hak anak tersebut meliputi: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
(3)  Kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Perlindungan Khusus. (Permen P3A no. 12, 2011)
Adapun implementasi yang telah dilakukan oleh  Kabupaten  Sumbawa  dalam  pemenuhan  hak anak  yang terbagi ke dalam 5 klaster tesebut, serta indikator-indikator  yang  belum  dapat  dicapai  dan dipenuhi oleh Kabupaten  Sumbawa adalah sebagai berikut:
a. Hak Sipil dan Kebebasan Klaster  ini  mencakup  pemenuhan  hak anak, yaitu hak atas identitas; hak perlindungan identitas;  hak  berekspresi  dan  mengeluarkan pendapat;  hak  berpikir,  berhati  nurani,  dan beragama;  hak  berorganisasi  dan  berkumpul secara damai; hak atas perlindungan kehidupan pribadi;  hak  akses  informasi  yang  layak;  serta hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  penghukuman lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan martabat manusia.
Implementasi  pemenuhan  hak  sipil  dan kebebasan  pada  anak  di  kabupaten  Sumbawa yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daeah adalah  telah  tersedianya  data  jumlah  anak berusia  0-<18  tahun  di  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pembuatan  Akta Kelahiran  telah  digratiskan  untuk  usia  0-<18 tahun,  dan  telah  terbentuk  Forum  Anak Sumbawa  (FAS)  pada  tahun  2017  melalui  SK Bupati  Nomor  952  dengan  tujuan  untuk mengupayakan  terwujudnya  pemenuhan  hak dasar  anak  di  Kabupaten  Sumbawa  secara optimal  dan  melakukan  advokasi  terhadap kondisi yang diduga melanggar pemenuhan hak anak  dan  membentuk  jaringan  kerja  dengan masyarakat  dan  lembaga  yang  fokus  dalam pemenuhan  hak  anak.  Pada  tahun  2017  juga telah terbentuk 1 forum anak kecamatan dari 24 kecamatan  di  Kabupaten  Sumbawa  yaitu  di Kecamatan Tarano.
Sementara  itu,  beberapa  indikator  yang belum  dapat  dipenuhi  atau  dicapai  oleh pemerintah  daerah  adalah  tidak  terpenuhinya target nasional (78,25%) terkait persentase anak yang sudah mendapatkan Akta Kelahiran tahun
2017  yaitu  78,  25%,  belum  tersedianya kebijakan  tentang  percepatan  pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan Akta Kelahiran, serta belum menjadi fokus pemerintah daerah tentang Kartu Identitas Anak (KIA)  sehingga  data  anak  yang  mendapatkan KIA belum ada, disisi lain data KIA merupakan basis data profil anak di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah  daerah  belum  memiliki  kebijakan atau regulasi terkait dengan layanan Informasi Layak Anak (ILA), sehingga dengan terjadinya kekosongan  kebijakan  mengakibatkan  anak- anak  tidak  dapat  mengakses  segala  informasi sesuai  usia  dan  orang  tua  tidak  memperoleh pemahaman mengenai konten yang layak anak karena  keterbatasan  informasi.  Disamping  itu, Forum  Anak  Samawa  belum  dilibatkan  dalam proses  perencanaan  pembangunan  daerah, sehingga  keberadaan  forum  anak  di  tingkat kabupaten nyatanya belum mengakomodir dan menghimpun  aspirasi  maupun  permasalahan yang terjadi pada anak di kabupaten Sumbawa.
b. Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan Alternatif Klaster ini meliputi beberapa aspek, yaitu: bimbingan dan tanggungjawab orang tua; anak yang  terpisah  dari  orang  tua;  reunifikasi (pertemuan  kembali  anak  dengan  orang  tua setelah  terpisahkan);  pemindahan  anak  secara illegal; dukungan kesejahteraan bagi anak; anak yang  terpaksa  dipisahkan  dari  lingkungan keluarga;  pengangkatan/adopsi  anak;  tinjauan penempatan secara berkala; serta kekerasan dan penelantaran.
Implementasi  pemenuhan  hak  anak  pada klaster  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan alternatif yang telah dicapai dan dipenuhi oleh kabupaten  Sumbawa  yaitu,  telah  tersedianya data tentang angka perkawinan anak dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah, tersedianya  kebijakan  dan  regulasi  terkait pengasuhan  alternatif  serta  telah  dibentuk  12 LKSA  (Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Namun, 12 LKSA yang sudah ada  di  kabupaten  Sumbawa  belum  ada  LKSA yang  terakreditasi,  padahal  akreditasi  ini menjadi penting dimiliki LKSA untuk legalitas dan akses pendanaan serta fasilitas lainnya.
Beberapa  indikator  lain  yang  belum mampu  dipenuhi  pemerintah  daerah  adalah belum tersedianya lembaga pengasuhan alternatif  untuk  anak  disabilitas  serta  belum tersedianya  data  tentang  anak  disabilitas  dan anak  disabilitas  yang  diadopsi.  Kabupaten Sumbawa  belum  memiliki  kebijakan  tentang Ruang  Bermain  Ramah  Anak  (RBRA),  dan belum  tersedianya  data  tentang  sekolah  yang memiliki  RASS  (Rute  Aman  dan  Selamat
ke/dari Sekolah) serta fasilitas pejalan kaki dan penyebrangan  di  sekitar  sekolah  yang  dapat diakses oleh disabilitas di Kabupaten Sumbawa.
c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Klaster ini meliputi beberapa aspek, yaitu: anak  penyandang  disabilitas;  kesehatan  dan layanan kesehatan; jaminan sosial layanan dan fasilitasi  kesehatan;  serta  standar  hidup. Implementasi  hak anak pada  klaster  kesehatan dasar dan kesejahteraan yang telah dicapai oleh kabupaten  Sumbawa  adalah  angka  rata-rata persalinan di fasilitas  kesehatan tahun 2017 di atas  angka  nasional  (73,6%)  yaitu  mencapai 87.6%,  dibarengi  dengan  angka  cakupan kepemilikin  buku  KIA  mencapai  94.71%. Selanjutnya, angka dan persentase masalah gizi lebih yaitu 1.61% (765 Balita) masih di bawah angka  nasional  (11.8%),  dan  persentase  ASI ekslusif  bagi  bayi  usia  0-6  bulan  tahun  2017 mencapai 88.7% diatas angka nasional (52.3%), dan  persentase  bayi  yang  menerima  MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) dan anak pada usia 2 tahun mencapai 91.61%.
Di  kabupaten  Sumbawa  juga  telah memiliki SDM konselor ASI baik di kabupaten maupun di kecamatan yang berjumlah 49 orang serta kader PMB (Pemberian Makan pada Bayi) 365  orang  pada  tahun  2018.  Tersedianya Puskesmas yang ramah anak yaitu 5 Puskesmas (2017)  dan  11  Puskesmas  (2018),  persentase rumah  tangga  yang  mendapatkan  air  minum layak  mencapai  69%  dan  sarana  sanitasi  yang layak  mencapai  80%.  Kabupaten  Sumbawa juga  telah  mengesahkan  Peraturan  Daerah tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) melalui Perda No.7 tahun 2016.
Beberapa  indikator  yang  belum  dapat dicapai  dan  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah kabupaten  Sumbawa  adalah  angka  kematian bayi yang masih relatif tinggi, pada tahun 2017 berjumlah  54  bayi  dan  persentase  balita kekurangan  gizi  mencapai  5.49%.  Data persentase  stunting  yang  kontras  dengan  data nasional, berdasarkan data nasional tahun 2017 kasus  stunting  di  Kabupaten  Sumbawa  lebih tinggi  20%  dari  angka  nasional,  sementara angka stunting dari dinas kesehatan kabupaten Sumbawa  yaitu  11.53%,  perbedaan  data tersebut  dikarenakan  alat  pengukuran  yang digunakan dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa belum sesuai standar yang digunakan di tingkat nasional.
Kabupaten Sumbawa juga belum memiliki data  tentang  angka  dan  persentase  ruang  Ibu menyusui  di  perkantoran,  fasilitas  umum  dan ruang  publik,  serta  belum  tersedianya  rumah sakit  sayang  ibu  dan  bayi.    Disamping  itu, terkait  regulasi  perda  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  yang  telah  disahkan  tahun  2016,
kabupaten Sumbawa belum  memiliki data dan persentase  kawasan  tanpa  rokok  di  fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas tempat ibadah  dan  fasilitas  umum  belum  bebas  asap rokok, belum ada fasilitas ruang merokok serta pemerintah daerah belum sepenuhnya menolak iklan rokok sehingga masih ada beberapa iklan rokok  di  ruang  publik  dan  sponsor  rokok  di acara sekolah.
d. Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu  Luang dan Kegiatan Budaya Klaster ini meliputi beberapa aspek, yaitu: pendidikan;  tujuan  pendidikan;  serta  kegiatan liburan,  dan  kegiatan  seni  dan  budaya. Implementasi  hak  anak  pada  kalster  ini  yang telah dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten  Sumbawa  adalah  telah  tersedianya kebijakan  dan  regulasi  mengenai  PAU-HI melalui  Peraturan  Bupati  No.  14  tahun  2013, telah dibentuk 600 PAUD-HI  yang tersebar di 165 desa di Kabupaten Sumbawa. Tercapainya program  wajib  belajar  12  tahun,  dimana program  wajib  belajar  9  tahun  (SD  dan  SMP) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa,  sementara  program  wajib  belajar ditingkat SMA dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTB.
Indikator  yang  belum  mampu  dipenuhi oleh  pemerintah  daerah  adalah  belum  adanya kebijakan  untuk  mendorong  terwujudnya Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  di  kabupaten Sumbawa  dan  pemerintah  daerah  belum memiliki  data  tentang  angka  dan  persentase sekolah  tingkat  SD  dan  SMP  yang  telah menjadi  Sekolah  Ramah  Anak.  Pemerintah kabutaen  Sumbawa  belum  memiliki  regulasi tentang  budaya,  kreatifitas  dan  rekreasi  untuk anak,  dan  fasilitas  Pusat  Kreatifitas  Anak (PKA)  hanya  tersedia  di  gedung  kesenian  di Desa  Kerato  yang  tidak  dapat  diakses  oleh disabilitas.
e. Perlindungan Khusus Klaster ini meliputi beberapa aspek, yaitu: anak  dalam  situasi  darurat;  anak  yang berhadapan dengan hukum (ABH); anak dalam situasi  eksploitasi;  serta  anak  yang  masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
Dalam  klaster  ini  indikator  yang  telah dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah  adalah  telah tersedianya  kebijakan  tentang  korban  anak, kekerasan dan penelantaran  melalui Perda No. 3 2013 tentang P2TP2A dan Perda No. 7 Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak, telah tersedia lembaga layanan bagi anak korban  kekerasan  dan  penelantaran  yaitu P2TP2A,  LK3  dan  LPA.  Adapun  data  tentang angka  dan  persentase  anak  korban  kekerasan dan  penelantaran  yang  terlayani  pada  tahun
2018  berjumlah  16  anak  dari  39  anak. Sementara  ABH  yang  menjalani  diversi  pada tahun 2018 sejumlah 8 anak.
Sementara  itu,  indikator-indikator  yang belum  terpenuhi  atau  terlaksana  di  klaster perlindungan khusus adalah belum tersedianya mekanisme rujukan, monitoring dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran, belum tersedianya  SDM  psikolog  dan  psikiater,  dan SDM  yang  terlatih  KHA.  Kebijakan  tentang pekerja anak serta alokasi anggaran juga belum tersedia,  kondisi  ini  juga  diperburuk  dengan tidak tersedianya data lembaga bagi penarikan pekerja  anak,  SOP  pencegahan,  mekanisme pengawasan terhadap pekerja anak, pencatatan dan  pelaporan  pekerja  anak,  serta  belum  ada data  anak  yang  terlibat  BPTA  (Bentuk-bentuk Pekerjaan  Terburuk  Untuk  Anak).  Dalam situasi  darurat  bencana,  pemerintah  daerah belum memiliki early warning system bencana yang dipahami anak, serta belum tersedia jalur evakuasi  ramah  anak.  serta  belum  ada mekanisme  pencatatan  dan  pelaporan  anak disabilitas. Disamping itu, kabupaten Sumbawa belum memiliki peraturan tentang anak korban jaringan  terorisme  maupun  stigmatisasi,  dan upaya pencegahannya.
Keterlibatan masyarakat juga dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar,  program  bersama,  penyediaan  fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan dana. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan  yang  berperspektif  Anak;  produk  yang ditujukan  untuk  Anak  harus  aman  bagi  Anak;  dan berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan peran media  massa  dilakukan  melalui  penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek  sosial,  budaya,  pendidikan,  agama,  dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Lembaga  Masyarakat,  Dunia  Usaha,  dan
Media  Massa  dapat  membentuk  asosiasi  masing- masing  yang  peduli  terhadap  pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak  di  tingkat  Kabupaten/Kota. Sebagai  contoh  saat  ini  telah  terbentuk  Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia dan Kumpulan Organisasi Masyarakat Peduli Anak.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Sejak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sumbawa  mulai  mengimplementasikan  kebijakan tentang  Kabupaten  Sumbawa  Layak  Anak  pada tahun 2017, implementasi pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan sepenuhnya belum tercapai secara maksimal. Adapun beberapa aspek penguatan kelembagaan  yang  sudah  dicapai  yaitu:  (a)
terbentuknya  Gugus  Tugas  Kabupaten  Sumbawa Layak  Anak  dan  tim  penyusun  Rencana  Aksi Daerah  (b)  terbentuknya  Forum  Anak;  dan  (c) tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang merupakan bagian dari KLA.
Kelembagaan  KLA  di  level  kabupaten belum sepenuhnya dapat berjalan karena banyak hal, seperti  di  dalam  internal  kelembagaan  itu  sendiri belum  berjalan  koordinasi  yang  baik  antar  OPD yang merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA dan belum  tersedianya  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD). Kondisi ini turut diperburuk dengan tidak tersedinya profil anak di Kabupaten Sumbawa serta belum ada keikutsertaan masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan jaringan media peduli anak.
Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan  klaster  di  Kabupaten  Sumbawa  juga belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Sumbawa    pada  tahun  2017  maupun  tahun  2018. Hambatan  dalam  implementasi  KLA  terletak  pada aspek kelembagaan dan penyedian Informasi Layak Anak.  Kelembagaan  KLA  belum  memadai  dan belum  tersedia  informasi  terpadu  tentang  hak  anak yang  mengakibatkan  anak-anak  tidak  dapat mengakses segala informasi sesuai usia. Serta, orang tua tidak memperoleh pemahaman mengenai konten yang layak anak karena keterbatasan informasi.

## REFERENSI
Affandi A, et all . 2014. Modul Participatory Action Research  (PAR);  Untuk  Pengor-ganisasian
Mayarakat (Community Organizing).
Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel. Kabupaten Sumbawa. 2016. Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  2016-2021. Sumbawa Besar: Kabupaten Sumbawa.
Kabupaten Sumbawa. 2017. Peraturan Daerah No. 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak. Sumbawa Besar: Kabupaten Sumbawa. Kabupaten  Sumbawa.  2017.  Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKJIP)  Dinas  Pe-
ngendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Sumbawa Besar: Kabupaten Sumbawa. Kabupaten  Sumbawa.  2017.  Laporan  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa 2017.
Sumbawa Besar: Kabupaten Sumbawa.
Persatuan  Bangsa  Bangsa.  1989.  Konvensi  Hak Anak melalui Resolusi No. 44/25. New York: PBB
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  2018.  Data  BPS tentang Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota. Mataram: Provinsi NTB
Republik  Indonesia.  2011.  Peraturan  Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2011.  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  No.  12  Tahun  2011  tentang  Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-undang  No.35 Tahun  2014  tentang  perubahan  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Jakarta: Republik Indonesia.
Samawa Center. 2018. Laporan hasil Focus Group
Discussion bersama OPD Kabupaten Sumbawa  di  Kantor  BAPPEDA.  Sumbawa
Besar: Samawa Center.
Samawa Center. 2018. Laporan pengisian indikator Pengembangan KLA beserta lampiran dokumen  dari  OPD  Kabupaten  Sumbawa.
Sumbawa Besar: Sanmawa Center.

## Internet
Jawapos.com. 2017. “126 daerah raih penghargaan kota
layak anak.” Retrieved
(https://www.jawapos.com/read/2017/12/27/ 177652/126-daerah-raih-penghargaan-kota- layak-anak)