Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105

## Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

## Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia safiramaharani33@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji  penerapan  terhadap  pembagian  harta  bersama  pasca perceraian  dengan  menganalisis  perkara  pada  putusan  Nomor  2802/Pdt.G/2018/Dpk.  Penelitian  ini berfokus pada pembagian atas harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses pembagian  tersebut.  Penelitian  ini  menjadi  penting  dengan  menyoroti  pembagian  harta  bersama sebagai  isu  yang  cukup  sensitif  dalam  masyarakat  dan  pentingnya  keadilan  sebagai  faktor  utama dalam  pembagian  tersebut  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengadilan.  Maka  dari  itu,  dirasa perlu  adanya  urgensi  untuk  menganalisis  faktor-faktor  pertimbangan  oleh  majelis  hakim  dalam kasus pembagian atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis  normatif)  dengan  menganalisis  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  dengan  didukung oleh  bahan  hukum  lainnya,  antara  lain  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta    tersier.  Hasil  dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peraturan  yang  telah  diundangkan  yang  mengatur  mengenai pembagian  atas  harta  bersama  belum  sepenuhnya  memenuhi  kriteria  keadilan  bagi  istri  yang memiliki  beban  ganda  dalam  perkawinan.  Hakim  dalam  memutuskan  terkait  diizinkan  untuk melanggar  hukum  yang  ada  dengan  melakukan contra  legem guna  mencapai  keadilan  bagi  semua pihak dalam perkawinan.
Kata kunci : Harta Bersama; Keadilan; Perceraian

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  application  of  the  division  of  marital  assets  after  divorce  by analyzing the case in decision number 2802/Pdt.G/2018/Dpk. The focus of this research is on the division  of  marital  assets  and  how  the  theory  of  justice  is  applied  in  the  division  process.  This research is important as it highlights the division of marital assets as a sensitive issue in society, and  the  importance  of  justice  as  a  key  factor  in  the  division  that  can  influence  court  decisions. Therefore,  it  is  necessary  to  analyze  the  factors  considered  by  the  panel  of  judges  in  cases involving the division of marital assets. This research adopts a normative legal research method by  analyzing  the  applicable  legal  regulations  and  supported  by  other  legal  materials,  including primary,  secondary,  and  tertiary  legal  sources.  The  findings  of  this  research  indicate  that  the existing regulations governing the division of marital assets do not fully meet the criteria of justice for wives who bear a double burden in marriage. Judges are allowed to deviate from existing laws and engage in contra legem practices to achieve justice for all parties involved in the marriage.
Keywords : Divorce; Joint Assets; Justice
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu memiliki hubungan dengan  manusia  lainnya. 1 Perkawinan  adalah  ikatan  dan  hubungan  resmi  antara dua individu  yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat. 2 Perkawinan memiliki  arti  sakral  dan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam kehidupan seseorang. 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut  UU  Perkawinan)  sebagai  dasar  yang  mengatur  perkawinan  sebagai peristiwa  yang  terkait  dengan  hubungan  perdata  yang  berkaitan  erat  dengan  hak dasar manusia sebagai makhluk hidup yang mana telah tertuang dalam UUD NRI Tahun  1945  dalam  Pasal  5  Ayat  (1),  Pasal  20  Ayat  (1),  dan  Pasal  29  yang merupakan  hak  dasar  dalam  membentuk  perkawinan.  UU  Perkawinan menjelaskan bahwa  perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang  wanita  yang  bertujuan  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 4
Perkawinan  tentunya  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  di  antaranya  hak dan  kewajiban  pasangan  suami  istri,  seperti  hak  terhadap  kedudukan  atas  anak, hak  dan  kewajiban  sebagai  orang  tua,  serta  hak  atas  harta  bersama.  Tentunya dalam  perkawinan  tidak  luput  dari  munculnya  perbedaan  pandangan  dan  juga pendapat  antar  pasangan.  Berbagai  faktor  dapat  memicu  adanya  konflik  dalam perkawinan, mulai dari faktor ekonomi, pola pengurusan anak, dan juga persoalan prinsip hidup yang berbeda. 5 Ketika permasalahan yang muncul tidak menemukan penyelesaian  yang  baik  dan  tidak  ada  titik  terang,  maka  perkawinan  dapat berakhir  dengan  perceraiaan. 6 Adanya  perceraian  akan  menimbulkan  masalah baru, yaitu mengenai hak asuh serta harta benda yang telah diperoleh ketika ikatan pernikahan  masih  berjalan  yang  biasa  disebut  dengan  harta  bersama  yang  harus diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut.
Perkara  dengan  Putusan  Nomor  2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk  meringkaskan bahwa  seorang  suami  yang  melayangkan  gugatannya  kepada  mantan  istrinya dalam  kasus  mengenai    pembagian  atas  harta  bersama.  Selama  pernikahan tersebut  berjalan,  penggugat  tidak  bertindak  sebagai  pencari  nafkah  dan  tidak
1 Mesya  Assauma  Nurfitrah,  “Janji  Menikahi  Yang  Mengikat  Dalam  Kaitannya  Dengan  Asas  Pacta Sunt Servanda,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 79–93,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848.
2 Kartika  Septiani  Amiri,  “Perkembangan  Dan  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia,” Al-
Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (November 2021): 50–58,
https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639.
3 Dany  Try  Hutama  Hutabarat,  Komis  Simanjuntak,  and  Syahrunsyah  Syarunsyah,  “Pengelabuan Hukum  Perkawinan  Atas  Perkawinan  Beda  Agama,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  322, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383.
4 Daffa  Alif  Utama,  Endah  Pujiastuti,  and  Dian  Septiandani,  “Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” Jurnal USM Law Review Law Review 5, no. 2 (2023): 819–31, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922.
5 Esti  Royani, Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  yang  Berkeadilan  Pancasila (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).
6 Verlyta  Swislyn, Ke  Mana  Larinya  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian? (Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo, 2021).
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
mampu memberikan nafkah kepada tergugat dan tergugatlah yang berperan lebih dominan  sebagai  tulang  punggung  dan  menopang  ekonomi  keluarga.  Pada akhirnya,  putusan  yang  diambil  oleh  majelis  hakim  mengesampingkan  hukum positif dengan memutuskan 30% bagian suami dan 70% bagian istri.
Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  dan  dilakukan  analisis  lebih  lanjut dengan  melihat  urgensi  bahwa  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian merupakan  isu  yang  cukup  sensitif  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  konteks hukum  perdata  dan  juga  hukum  keluarga.  Selain  itu,  teori  keadilan  juga merupakan  unsur  penting  dalam  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian karena  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengadilan  dalam  pembagian  harta bersama tersebut. Perlu dilakukan analisis serta penelitian lebih lanjut dan spesifik terhadap  faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  ketika memberikan putusan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya  telah  dilakukan  beberapa  penelitian  serupa  yang  memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, pertama adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Hanifah 7 (2022).  Penelitian  ini  menganalisis  terkait  pembagian harta  bersama  berdasarkan  kontribusi  suami  dan  istri  selama  perkawinan  dan melakukan  analisis  terhadap  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  juga  melakukan kajian  yuridis  tentang    perkawinan,  perceraian,  dan  kedudukan  harta  bersama dalam  perkawinan.  Aspek  yang  membedakan  riset  sekarang  dengan  terdahulu yakni pada riset terdahulu belum secara rinci menjelaskan tentang keadilan dalam putusan hakim dan dasar hukum yang mendukung putusan hakim tersebut.
Penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Beni 8 (2018)  membahas tentang  cara  membagi  harta  milik  suami  istri  yang  didasarkan  atas  prinsip keadilan  dan  tingkat  peranan  istri  ataupun  suami  dalam  mencari  harta  selama terikat  pernikahan.  Riset  ini  juga  membahas  tentang  beban  ganda  seorang  istri yang  akan  berpengaruh  dalam  pembagian  harta  bersama  dan  melakukan  analisis terhadap  putusan  pengadilan.  Aspek  yang  membedakan  riset  sekarang  dengan terdahulu  yakni  pada  riset  terdahulu  terfokus  pada  sudut  pandang  hukum  Islam dan belum menjelaskan secara detail mengenai konsep pembagian harta bersama dalam Hukum Perdata.
Terakhir penelitian  yang dilakukan oleh Rahmat 9 (2021) membahas tentang pembagian  harta  bersama  di  mana  istri  memiliki  peran  dalam  mencari  nafkah, yang dilihat dari perspektif peraturan hukum positif dan islam di Indonesia. Jadi, terdapat  tiga  konteks  pembahasan  yakni  cara  membagi  harta  milik  suami  istri menurut  hukum  positif  dan  islam,  kedudukan  kepemilikan  harta  suami  istri,  dan
7 Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami  Istri  Selama  Perkawinan,” Jurnal  Restorasi  Hukum 5,  no.  2  (December  2022):  143–53, https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354.
8 Muhamad  Beni  Kurniawan,  “Pembagian  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Besaran  Kontribusi  Suami Istri Dalam Perkawinan,” Jurnal Yudisial 11, no. 1 (April 2018): 41, https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.
9 Efrinaldi Efrinaldi et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 2, no. 2 (January 2022): 82–104, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  mencari  nafkah.  Aspek  yang  membedakan  riset  ini  dengan  riset  yang dilakukan  yakni  dalam  riset  ini  tanpa  menggunakan  analisis  kasus  untuk memberikan  gambaran  yang  konkret  dan  lebih  fokus  pada  pembahasan  melalui sudut pandang hukum Islam.
Terdapat  aspek  yang  sama  dan  berbeda  dengan  riset  sebelumnya. Kesamaannya adalah membahas pembagian harta bersama di mana istri memiliki peran  sebagai  pencari  nafkah.  Namun,  perbedaannya  adalah  penelitian  ini  akan difokuskan  pada  analisis  pertimbangan  dan  cara  membagi  kepemilikan  harta bersama dengan mengedepankan teori  keadilan jika seorang istri berperan ganda yakni  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  pencari  nafkah.  Sehingga  pelaksanaan  riset ini  bertujuan  untuk  menganalisis  cara  membagi  harta  milik  suami  istri  setelah cerai  yang  mengesampingkan  penerapan  dari  hukum  positif  di  Indonesia  serta meninjau  keputusan  hakim  dalam  membagi  harta  milik  suami  istri  setelah  cerai serta mengevaluasi apakah pembagian tersebut sesuai dengan teori keadilan dalam hukum.

## 2. METODE
Pelaksanaan  penelitian  ini  mengimplementasikan  metode  yuridis  normatif (hukum normatif)  yang merupakan jenis hukum yang melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan analisis sistematis dan terstruktur. 10 Analisis studi kasus dilakukan pada sebuah keputusan dengan  perkara  Putusan  Nomor  2802/Pdt.G/2018/Dpk  berdasarkan  peraturan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Selanjutnya  mengenai  pendekatan permasalahan  menerapkan statute  approach (pendekatan  undang-undang)  yang mengkaji  maupun  menganalisis  peraturan-peraturan  hukum  yang  sedang  berlaku serta  memahami  isi  dan  substansi  dari  peraturan  tersebut. 11 Fokus  penelitian  ini adalah  mengkaji  pembagian  kepemilikan  harta  berdasarkan  ketentuan  undang- undang. Pendekatan analisis ( analytical approach ) digunakan untuk menganalisis bahan  hukum,  pengimplementasian  hasil  keputusan  pengadilan,  dan  ketentuan undang-undang. 12 Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, UU  No. 1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam.  Sumber  sekunder  berupa  makalah, paper, jurnal,  artikel,  buku,  dan  karya ilmiah  lain  yang  relevan  juga  digunakan.  Kemudian  penelitian  ini mengimplementasikan  metode library  research atau  studi  literatur  untuk mengumpulkan data riset.
10 Muhammad  Syahrum, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum  Kajian  Penelitian  Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis (Riau: Dotplus Publisher, 2022).
11 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
12 Jonaedi  Efendi  and  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris , Kencana , vol. 2, 2018.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia
Pada  ikatan  pernikahan,  istri  maupun  suami  mempunyai  kepemilikan  harta bersama  dari  pernikahan  tersebut. 13 Indonesia  sebagai  negara  yang mengedepankan  supremasi  hukum,  telah  menetapkan  peraturan-peraturan  yang mengatur  pembagian  harta  bersama  ini.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  dijelaskan dalam  KUHPerdata,  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam),  dan  UU  Perkawinan,  dan peraturan  turunannya.  Kepemilikan  harta  bersama  ini  terhitung  semenjak  awal pernikahan  sampai  dengan  pernikahan  tersebut  berakhir  bisa  karena  kasus meninggal dunia, keputusan pengadilan, ataupun cerai. 14
KUHPerdata  Pasal  119  sampai  138  dijelaskan  dengan  rinci  terkait pembagian  kepemilikan  harta  bersama.  Pembahasan  mengenai  pembentukan kepemilikan  harta  bersama  mencangkup  harta  istri  maupun  suami  semenjak pernikahan sah berlangsung, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan  dijelaskan  pada  KUHPerdata  Pasal  119.  Kepemilikan  harta  bersama tersebut  tetap  menjadi  milik  kedua  belah  pihak  (istri  dan  suami)  baik  pada  masa sekarang  maupun  mendatang  dan  tidak  bisa  pengubahan  maupun  penghilangan tanpa  melibatkan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Terdapat  pengecualian  untuk perolehan harta cuma-cuma, terkecuali apabila pemberi warisan ataupun pemberi hibah  secara  tegas  menentukan  sebaliknya  dalam  kasus  tersebut. 15 KUHPerdata Pasal  119, terdapat  prinsip  hukum  yang mengatur harta perkawinan,  yaitu ketika pernikahan  terjadi,  akan  terbentuk  harta  persatuan  yakni  keseluruhan  harta  milik istri  maupun  suami  yang  dibawa  saat  pernikahan,  dimana  pembentukan  harta persatuan  ini  terbentuk  secara  otomatis  tidak  melibatkan  perjanjian  khusus diantara kedua belah pihak. Di  samping itu juga, kekayaan  yang didapatkan istri ataupun  suami  menjadi  harta  persatuan  sepanjang  masih  terikat  pernikahan. Kondisi inilah yang menyebabkan terbentuknya harta bulat diantara istri ataupun suami. 16
Sejak  UU  Perkawinan  diberlakukan,  Pasal  35  sampai  37  membahas mengenai  peraturan  harta  bersama.  Pembahasan  mengenai  harta  bersama mencakup perolehan kekayaan yang didapatkan istri maupun suami setelah terikat pernikahan,  kecuali  ada  kesepakatan  antara  suami  dan  istri  yang  menyatakan
13 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020).
14 Amin  Fahadil  Al  Hasan  and  Deni  Kamaludin  Yusup,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Anak Dalam Sengketa Harta Bersama Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 Jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019,” Jurnal Yudisial 15, no. 3 (2022): 317–35, https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536.
15 Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Jurnal Jatiswara 35, no. 2 (2020): 129–43.
16 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan (Depok: Rajawali Press, 2017).
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
sebaliknya  dijelaskan  dalam  pasal  35.  Sementara  itu,  Pasal  37  membahas pembagian harta secara adil atas harta persatuan. 17
Setelah  diberlakukan  UU  Perkawinan,  terjadi  perubahan  dalam  penerapan aturan tentang harta bersama. KUHPerdata mengatur bahwa harta suami dan istri digabungkan  sejak  perkawinan  terjadi.  Harta  bersama  dalam  perceraian  meliputi semua  keuntungan  dan  kerugian  akibat  tindakan  istri  ataupun  suami  sepanjang terikat  pernikahan.  UU  Perkawinan  mengatur  secara  berbeda  dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa kekayaan yang  diperoleh  sebelum  terikat  pernikahan  menjadi  milik  pribadi  tetapi  setelah terikat  pernikahan  harta  yang  didapatkan  menjadi  harta  persatuan. 18 Kemudian kepemilikan  harta  pribadi  juga  meliputi  perolehan  kekayaan  wariasan  ataupun hadiah,  kecuali  ada  penentuan  lain.  Meskipun  UU  Perkawinan  mengakibatkan tidak  berlakunya  beberapa  aturan  hukum  dalam  KUHPerdata  yang  mengatur perkawinan, namun dalam beberapa aspek  yang tidak diatur secara spesifik tetap berlaku. 19
Pengaturan  mengenai  harta  bersama  tidak  hanya  terdapat  dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan, tetapi juga dijelaskan pada Pasal 85 sampai 97 Bab  XIII  KHI.  Selanjutnya  peraturan  mengenai  pengecualian  harta  persatuan dalam  ikatan  pernikahan  menjadi  kekayaan  pribadi  istri  ataupun  suami  termuat dalam  Pasal  85  sampai  87  KHI.  Sehingga  istri  atau  suami  bisa  mempunyai kepemilikan  harta  pribadi  atas  apa  yang  diperolehnya  meskipun  sudah  terikat pernikahan. Berbeda dengan KUHPerdata dan UU Perkawinan, dalam KHI Pasal 86  dijelaskan  terkait  ketiadaan  harta  persatuan  diantara  keduanya  setelah  terikat pernikahan. 20
Kondisi  ini  menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  dengan  pengaturan dalam  KUHPerdata  dan  UU  Perkawinan  yang  mengakui  adanya  penggabungan kepemilikan  kekayaan  istri  maupun  suami  setelah  terikat  pernikahan.  Namun, dalam  KHI,  kepemilikan  harta  secara  individu  menjadi  keputusan  antara  istri maupun  suami.  Status  kepemilikan  kekayaan  suami  dan  istri  tidak  mengalami perubahan  akibat  adanya  perkawinan  di  antara  mereka.  Ketentuan  ini  sesuai dengan  “QS.  An-Nisa  Ayat  32  serta  QS.  Al-Baqarah  Ayat  228”. 21 Peran  hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat penting. Hukum  Islam  memainkan  peranan  penting  dalam  pembentukan  peraturan  di Indonesia  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Hukum  Islam
17 Tengku  Erwinsyahbana  and  Tengku  Rizq  Frisky  Syahbana, Aspek  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia (Medan: UMSU Press, 2022).
18 Dwi  Anindya  Harimurti,  “Perbandingan  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam,” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (December 2021): 149–71, https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908.
19 Natsir  Asnawi, Hukum  Harta  Bersama:  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah  Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum (Jakarta: Kencana, 2020).
20 Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian (Jakarta:  Transmedia Pustaka, 2008).
21 Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
mencakup  berbagai  peraturan  pada  ranah  privat,  seperti  hukum  pernikahan, hukum waris, hukum tata negara, dan peraturan hukum lainnya. 22
3.2  Pengaturan  Mengenai  Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia
Islam  juga  menyatakan  bahwa perceraian  adalah  perbuatan  halal  yang dibenci    Allah    Swt.    Dampak    perceraian    tidak  hanya  dirasakan  pihak  yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, harta, bahkan terhadap keluarga  besar  kedua mempelai. 23 Perceraian  dianggap  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari perkawinan  karena  perceraian  hanya  mungkin  terjadi  setelah  terjadinya perkawinan  sebelumnya.  Perkawinan  menandai  awal  dari  sebuah  hubungan  sah antara  suami  dan  istri,  sedangkan  perceraian  menjadi  akhir  dari  hubungan  sah tersebut.  Meskipun  setiap  pasangan  suami  istri  menginginkan  agar  perkawinan mereka  tetap  utuh  dan  langgeng,  namun  kenyataannya  ada  beberapa  perkawinan yang  tidak  dapat  berjalan  dengan  harmonis  sehingga  perceraian  terjadi. 24 Perceraian  ditandai  dengan  adanya  konflik  dalam  rumah  tangga  yang  kemudian berakhir dengan ketidakharmonisan dalam berumah tangga. 25
Jika  merujuk  pada  hukum  yang  berlaku,  perceraian  telah  diatur  dengan spesifik dalam UU Perkawinan. Namun, definisi yang tepat mengenai perceraian tidak secara eksplisit diberikan dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan mengatur tentang  perceraian  dengan  menjelaskan  bahwa  Pasal  38  UU  Perkawinan menjelaskan  adanya  keputusan  dari  pengadilan,  kasus  cerai  ataupun  meninggal dunia  menjadi  putusnya  ikatan  pernikahan. 26 Sehingga  dapat  dipahami  bahwa ikatan pernikahan bisa berakhir dikarenakan cerai talak, cerai gugat bahkan karena kasus meninggal dunia. 27
Berakhirnya  suatu  pernikahan  karena  cerai  bisa  dikatakan  sah  apabila melibatkan pengadilan dan sudah terjadi proses mediasi tetapi kedua belah pihak tetap tidak bisa berdamai maka pernikahan resmi berakhir, seperti yang dijelaskan dalam  Pasal  65  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Penggunaan istilah “cerai mati” merujuk pada akhirnya perkawinan karena kematian salah satu pasangan  dan  ada  juga  kasus  perceraian  yang  mengakibatkan  berakhirnya  ikatan
22 Iwan  Permadi,  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Dalam Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam,” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  1  (2023):  149–68, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254.
23 Muhammad  Habibi  and  Miftakhul  Marwa,  “Model  Penyelesaian  Perselisihan  Perkawinan Perspektif  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam,” Jurnal  USM  Law  Riview 4,  no.  2  (2021):  777–94, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
24 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).
25 Oxsis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 182–99,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.
26 Choirunnisa  Nur  Novitasari,  Dian  Latifiani,  dan  Ridwan  Arifin,  “Analisis  Hukum  Islam  terhadap Faktor  Putusnya  Tali  Perkawinan,” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam 3,  no.  2  (20 November 2019): 322, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441.
27 Novitasari, Latifiani, and Arifin.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
suami istri adalah “cerai gugat dan talak”. Sementara itu, jika pernikahan berakhir karena keputusan pengadilan dikenal dengan sebutan “cerai batal”. 28
Saat  kasus  cerai  sudah  terjadi,  permasalahan  pembagian  kepemilikan  harta bersama  harus  dilakukan  dan  ketentuan  pembagiannya  termuat  dalam  pasal  97 KHI,  di  mana  setiap  pihak  berhak  mendapatkan  ½  bagian  dari  harta  bersama. Pernyataan  ini  selaras  dengan  peraturan  yang  termuat  dalam  KUHPerdata mengenai  berakhirnya  suatu  ikatan  pernikahan  karena  perceraian  menghentikan persatuan  harta  bersama  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  pemisahan  dan pembagian  harta.  Pembagian  harta  bersama  dilakukan  secara  adil  berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata. 29 Harta bersama merupakan hak kedua pihak, baik suami maupun  istri,  sehingga  keberadaan  anak,  baik  yang  sudah  lahir  maupun  yang belum,  tidak  memiliki  dampak  pada  pembagian  harta  bersama.  Akan  tetapi mereka berhak atas harta waris dari orang tuanya.
Terjadi  beberapa  keadaan  di  mana  harta  bersama  dapat  berakhir  secara hukum,  seperti  kematian,  perkawinan  setelah  izin  hakim  karena  kematian  suami atau  istri,  perceraian,  pisah  meja  dan  ranjang,  serta  pemisahan  harta.  Cara membagi  kepemilikan  kekayaan  atas  istri  maupun  suami  termuat  dalam  UU Perkawinan  Pasal  37,  di  mana  pembagian  tersebut  mengikuti  hukum  yang berlaku, termasuk ketentuan adat, agama, ataupun ketentuan lain. Selanjutnya cara yang  bisa  dilakukan  untuk  membagi  kepemilikan  harta  persatuan  setelah  cerai yakni  dengan  pembagian  sukarela,  putusan  pengadilan,  atau  melalui  perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. Pembagian harta akan berdasarkan keputusan pengadilan apabila istri ataupun suami tidak segera melakukan kesepakatan. 30
Hukum  perkawinan,  baik  dalam  UU  Perkawinan  maupun  KUHPerdata, mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Menurut ketentuan ini,  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  dianggap  sebagai  harta  bersama suami dan istri yang harus diakui dan dibagi setelah perceraian terjadi. Pengadilan memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  mengenai  pembagian  harta  bersama dengan mempertimbangkan sumbangan masing-masing pihak terhadap akumulasi harta bersama, penghasilan, dan kondisi keuangan individu masing-masing.
Dalam  praktiknya  kasus  perceraian,  pihak  yang  terlibat  harus  menyajikan bukti  bahwa  harta  bersama  yang  diperdebatkan  adalah  harta  bersama  yang  perlu dibagi  secara adil. Teori keadilan digunakan untuk menentukan pembagian harta bersama yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi suami dan  istri  dalam  pengumpulan  kekayaan  selama  pernikahan.  Selain  itu,  perjanjian pra-nikah  sebelum  perkawinan  juga  dapat  menjadi  panduan  dalam  pembagian
28 Dahwadin  Dahwadin  et  al.,  “Hakikat  Perceraian  Berdasarkan  Ketentuan  Hukum  Islam  Di Indonesia,” Yudisia :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam 11,  no.  1  (5  Juni  2020):  87, https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622.
29 Djaja  S.  Meliala, Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  &  Hukum  Keluarga (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015).
30 Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami,” SIGn  Jurnal  Hukum 1, no. 2  (March  2020):  104–18, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
harta  bersama.  Pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  diatur  oleh  teori keadilan dan pertimbangan yang adil bagi kedua belah pihak. Jika suami dan istri tidak  dapat  mencapai  kesepakatan,  pengadilan  dapat  memainkan  peran  penting dalam  memutuskan  pembagian  harta  bersama  berdasarkan  pertimbangan  hukum dan teori keadilan.
3.3  Analisis  Teori  Keadilan  dalam  Pertimbangan  Hakim  Pembagian  Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk Kasus  perselisihan  dalam  membagi  kekayaan  milik  bersama  yang melibatkan  istri  sebagai  tergugat  dan  suami  sebagai  penggugat  termuat  dalam putusan  perkara  Nomor  2802/Pdt.G/2018/Dpk.  Kemudian  yang  menjadi  payung hukumnya  yakni  Pasal  97  KHI,  dimana  pihak  istri  ataupun  suami  berhak mendapatkan  harta  bersama  sebesar  ½  bagian.  Pada  permasalahan  tersebut dipaparkan  mengenai  terjalinnya  pernikahan  antara  tergugat  dengan  penggugat, dimana  tergugat  sebagai  istri  berperan  aktif  dalam  mencari  nafkah  dan  bekerja sebagai  wiraswasta,  sedangkan  penggugat  sebagai  suami  tidak  memenuhi kewajibannya  dengan  baik.  Terungkap  bahwa  penggugat  pernah  mencoba membuka  usaha,  tetapi  usaha  tersebut  tidak  berhasil  sehingga  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  menyebabkan  terjadinya  perseteruan  dan berakhirnya ikatan pernikahan melalui cerai.
Faktor  penting  yang  mempengaruhi  pembagian  harta  bersama  adalah tanggung  jawab  mencari  nafkah  dalam  keluarga.  Pasal  128  KUHPerdata menyatakan  bahwa  harta  bersama  dalam  pernikahan  dianggap  sebagai  satu kesatuan tanpa memperhatikan sumber kepemilikan asalnya. Sebaliknya, Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tugas suami adalah memberikan nafkah dan harta kekayaan bagi keluarga, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola urusan  rumah  tangga.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  mencari  nafkah merupakan kewajiban suami, bukan istri. 31
Jika  istri  memiliki  penghasilan  sendiri  dan  suami  tidak  memiliki  mata pencaharian,  perlu  mempertimbangkan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  suami dalam  mencari  nafkah.  Jika  suami  berusaha  dengan  bersungguh-sungguh meskipun  belum  berhasil  sepenuhnya,  keadilan  mengharuskan  harta  yang diperoleh  istri  tetap  menjadi  harta  persatuan  dan  didalam  harta  tersebut  terdapat kepemilikan  harta  suami.  Kasus  ini  disebabkan  adanya  niat  baik  suami  dalam mencari nafkah. 32
Pertimbangan  hukum  yang  menjelaskan  bahwa  istri  memiliki  peran  ganda yakni  sebagai  tulang  punggung  keluarga  dan  ibu  rumah  tangga  yang  seharusnya suami  memerankan  sebagai  tulang  punggung  keluarga,  seperti  yang  dijelaskan pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI menjelaskan kewajiban suami terhadap istri
31 Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Jurnal Kajian Islam Al Kamal 1, no. 1 (2021): 82–98.
32 Muhammad Anshari, Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya (Bandung: Mandar Maju, 2016).
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
mencakup  nafkah,  kiswah,  dan  tempat  tinggal. 33 Majelis  hakim  dalam  kasus  ini berpendapat  bahwa  pembagian  harta  bersama  secara  distributif  itu  tidak  bisa dilakukan dan tidak adil sebab istri berperan ganda dalam keluarga yakni sebagai tulang punggung dan ibu rumah tangga. Majelis hakim berdasarkan pertimbangan ini,  istri  akan  mendapatkan  pembagian  harta  bersama  yang  lebih  banyak dibandingkan suami. 34
Setiap  individu  dalam  keluarga  memiliki  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang berbeda-beda.  Sebagaimana  yang  kita  pahami  bahwa  perempuan  mengambil peran  sebagai  pengurus  rumah  tangga  sementara  suami  bekerja  untuk  mencari penghidupan.  Namun,  saat  ini  semakin  banyak  perempuan  yang  sudah  menikah memilih  untuk  bekerja  demi  membantu  suami  dalam  mencari  nafkah,  sehingga mereka  memiliki  peran  ganda  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  mengurus  rumah tangga.  Keputusan  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  kebutuhan finansial, kebutuhan sosial dan relasional, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. 35
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  dalam  putusannya,  majelis  hakim memutuskan  untuk  mengesampingkan  peraturan  yang  mengharuskan  pembagian harta  persatuan  antara  istri  ataupun  suami  sebanyak  ½  bagian,  seperti  yang dijelaskan  dalam  pasal  97  KHI.  Namun,  dalam  kasus  ini,  majelis  hakim memutuskan istri akan mendapatkan 70% dari harta persatuan sedangkan sisanya dimiliki oleh suami.
Contra  legem adalah  sebuah  keputusan  pengadilan  di  mana  hakim mengabaikan peraturan perundangan yang diberlakukan waktu itu. Seorang hakim bisa  mengambil  keputusan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  ada apabila  keputusan  tersebut  membawa  ketidakadilan.  Sebaliknya,  hakim menggunakan  keyakinan  pribadinya  dengan  melakukan  pengujian  dan  analisis terhadap  perkara  yang  akan  diputuskan  berdasarkan  prinsip  keadilan  dan perkembangan zaman. Tindakan hakim melakukan contra legem bertujuan untuk mencapai keadilan. 36 Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan  “hakim  wajib  menggali,  mengikuti, dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.  Sehingga  majelis  hakim  diharuskan  melakukan  pemahaman,
33 Efrinaldi  et  al.,  “Pembagian  Harta  Bersama  Istri  Turut  Mencari  Nafkah  Perspektif  Hukum  Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”
34 Kurniawan,  “Pembagian  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Besaran  Kontribusi  Suami  Istri  Dalam Perkawinan.”
35 Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” An Nisa’ Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v12i2.663.
36 Muhammad  Nafi  and  Citra  Mutiara  Solehah,  “Penerapan  Teori  Keadilan  Dalam  Putusan  Harta Bersama  (Analisis  Perkara  Nomor  0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb),” Jurnal  Hadratul  Madaniyah 7,  no.  1  (June 2020): 26–33, https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
penggalian,  dan  observasi  untuk  menelaah  norma  atau  nilai  hukum  yang  bisa membawa prinsip keadilan dalam lingkungan kemasyarakatan. 37
Namun,  dalam  kenyataannya  dapat  ditemui  beberapa  putusan  yang  juga mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri dengan mengacu pada  penerapan  pasal  tersebut.  Hal  ini  berdasarkan  pada  Pasal  80  KHI  yang membahas  mengenai  kewajiban  suami  dan  Pasal  83  KHI  yang  membahas mengenai  kewajiban  istri  yang  kemudian  dapat  berimplikasi    pada  pembagian bagian pada harta bersama. Sebagaimana apabila perkara memiliki objek gugatan terhadap  kontribusi  salah  satu  pihak,  maka  majelis  hakim  dapat  menerapkan contra legem dengan menyampingkan norma hukum  yang berlaku. Tentunya hal ini  semata  dengan  tetap  mempertimbangkan  kontribusi  para  pihak  terhadap kewajibannya dalam rumah tangga.
Dalam  hukum  Islam  sendiri,  penggalian  hukum  serta  analisis  mengenai permasalahan  yang  terjadi  saat  ini  dapat  menggunakan  analisis mashalah mursalah yang merupakan sesuatu  yang dapat  membawa ataupun mendatangkan manfaat  yang  dibutuhkan  dalam  kehidupan  secara  umum  yang  termasuk  atas sesuatu  yang  dapat  menghalangi  dan  menghilangkan  kemudharatan. Mashalah mursalah dapat  menjadi  suatu  pisau  analisis  yang  dapat  selaras  dengan  keadaan manusia  saat  ini.  Tentunya  mashlahat  diperlukan  sebagai  dasar  hukum  karena mashlahat sendiri memiliki relevansi dengan cara berfikir saat ini yang kemudian dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  menggali  serta  mengisi  kekosongan  hukum yang  berdasarkan  mashlahat  guna  untuk  menegakkan  kebenaran  serta  keadilan dalam sudut pandangan hukum Islam. 38
Berbeda  dengan  putusan  perkara  Nomor  2802/Pdt.G/2018/Dpk,  dalam putusan Perkara Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Bn, keputusan tersebut mempertahankan  pembagian  harta  bersama  secara  setengah  bagi  kedua  belah pihak.  Seorang  suami  tetap  menjalankan  tanggung  jawabnya  meskipun pendapatannya  tidak  lebih  besar  dari  pendapatan  istri  yang  juga  bekerja.  Hakim membuat keputusan dengan tetap mengacu pada Pasal 97 KHI yang memberikan pembagian setengah bagi kedua belah pihak.
Dasar  prinsip  keadilan  dalam  hubungan  suami  dan  istri  dalam  konteks hukum  perkawinan  mengacu  pada  prinsip  persamaan  kedudukan  sebagaimana diatur pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)  mengenai aturan bagi Warga Negara  Indonesia  untuk  mentaati  dan  menghormati  sistem  hukum  dan pemerintahan  tersebut  tanpa  pengecualian  serta  setiap  warga  negara  mempunyai kesamaan  kedudukan  di  dalam  hukum.  Keadilan  merupakan  prinsip  yang bertujuan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  ideal  antara  individu  dengan
37 Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, “Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia,” Jurnal Retentum 3, no. 1 (2022): 213–29.
38 Misran  Misran,  “Al-Mashlahah  Mursalah:  Suatu  Metodologi  Alternatif  Dalam  Persoalan  Hukum Kontemporer,” Jurnal Justitia 1, no. 1 (2020): 25–37,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
memberikan  hak  dan  tanggung  jawab  yang  sesuai  kepada  sesama  manusia. 39 Aristoteles  mengemukakan  bahwa  keadilan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua kategori,  yakni  keadilan  distributif  yang  memberikan  bagian  yang  sesuai  dengan kontribusi  masing-masing  individu,  dan  keadilan  komutatif  yang  mewariskan kesamaan  posisi  pada  masing-masing  individu  tanpa  mempertimbangkan kontribusi mereka. 40
Konsep  membagi  harta  bersama  dengan  prinsip  keadilan  distributif  yakni setiap  individu  mendapatkan  bagian  yang  sebanding  dengan  jasa  atau kontribusinya. 41 Prinsip  ini  memberikan  keleluasaan  kepada  hakim  dalam menentukan  keputusan  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  dalam  masyarakat dan tetap menjunjung keadilan selama proses peradilan berlangsung.
Apabila  dalam membagi  harta bersama berdasarkan konstribusnya didalam perkawinan,  di  mana  suami  bertanggung  jawab  mencari  nafkah  sementara  istri mengurus rumah tangga dan keluarga, keduanya dianggap memberikan kontribusi yang  setara.  Sehingga  dalam  situasi  pembagian  harta  bersama,  keduanya  berhak mendapatkan ½ dari harta bersama. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi peran  dengan  baik  atau  terdapat  peran  ganda,  hakim  dapat  mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan pembagian yang mendukung tercapainya keadilan.  Secara  umum,  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  pelaksanaan pembagian harta bersama harus membawa keadilan maupun kesetaraan bagi pihak istri  maupun  suami.  Sehingga,  pengelolaan  dan  pembagian  harta  bersama  saat terjadi  perceraian  harus  dilakukan  dengan  proposionalitas,  transparansi,  dan memperhitungkan kontribusi istri ataupun suami dalam mengumpulkan kekayaan sepanjang terikat dalam pernikahan.

## 4. PENUTUP
Peraturan  pembagian  kepemilikan  kekayaan  istri  dan  suami  dijelaskan dalam peraturan undang-undang, seperti KUHPerdata, UU Perkawinan, dan KHI. Ketentuan dalam KUHPerdata (Pasal 119-138), Pasal 35-37 UU Perkawinan, dan Pasal  85-97  KHI  mengatur  pembagian  harta  bersama  dengan  proporsi  ½  untuk setiap  pihak  dalam  kasus  perceraian.  Peraturan  yang  memenuhi  keadilan  bagi salah  satu  pihak,  terutama  jika  istri  memiliki  peran  ganda  sebagai  ibu  rumah tangga  dan  pencari  nafkah  keluarga  belum  dipaparkan  dengan  jelas.  Sehingga dalam  kondisi  ini  memungkinkan  hakim  dapat  menggunakan  pendekatan contra legem untuk  membuat  keputusan  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak.  Perkara dengan  putusan  Nomor  2802/Pdt.G/2018/Dpk  menjadi  bahan  penilaian  hakim pada  kasus  ini  karena  istri  menjalankan  beban  ganda  dalam  pernikahan.
39 Sonny  Dewi  Judiasih, Harta  Benda  Perkawinan:  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  Dan Kedudukan  Suami  Dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta  Dalam  Perkawinan (Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2015).
40 J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gramedia, 1989).
41 Melia Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016),” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, no. 3 (December 2019): 506–18, https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
Pembagian  yang  sama  rata  tidaklah  tepat,  melainkan  perlu  memberikan  bagian yang  lebih  besar  kepada  istri  yang  menanggung  beban  ganda  tersebut.  Melihat masalah  yang  timbul,  reformasi  ketentuan  peraturan  undang-undang  dalam membagi  harta  persatuan  diperlukan  untuk  mempertimbangkan  peran  masing- masing pihak dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror,  Khoirul. Hukum  Perkawinan  Dan  Perceraian .  Yogyakarta:  Bening Pustaka, 2017.
Alif  Utama,  Daffa,  Endah  Pujiastuti,  and  Dian  Septiandani.  “Penerbitan  Kartu Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah  Siri  Dan  Akibat Hukumnya  Terhadap  Para Pihak.” Jurnal  USM  Law  Review  Law  Review 5,  no.  2  (2023):  819–31. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922.
Amiri,  Kartika  Septiani.  “Perkembangan  Dan  Problematika  Hukum  Perkawinan Di  Indonesia.” Al-Mujtahid:  Journal  of  Islamic  Family  Law 1,  no.  1 (November 2021): 50–58. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639.
Anindya  Harimurti,  Dwi.  “Perbandingan  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Jurnal  Gagasan  Hukum 3,  no.  02 (December 2021): 149–71. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908. Anshari,  Muhammad. Harta  Bersama  Perkawinan  Dan  Permasalahannya . Bandung: Mandar Maju, 2016.
Anwar,  Syaiful.  “Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Jurnal Kajian Islam Al Kamal 1, no. 1 (2021): 82– 98.
Asnawi,  Natsir. Hukum  Harta  Bersama:  Kajian  Perbandingan  Hukum,  Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum . Jakarta: Kencana, 2020. Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan . Malang: UMM Press, 2020. Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri.  “Hakikat  Perceraian  Berdasarkan  Ketentuan  Hukum  Islam  Di Indonesia.” Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 11, no. 1 (June 2020): 87. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622. Daliyo, J.B. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Gramedia, 1989. Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris . Kencana . Vol. 2, 2018.
Efrinaldi,  Efrinaldi,  Jayusman  Jayusman,  Rahmat  Hidayat  Hidayat,  and Mahmudin  Bunyamin.  “Pembagian  Harta  Bersama  Istri  Turut  Mencari Nafkah  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia.” El- Izdiwaj:  Indonesian  Journal  of  Civil  and  Islamic  Family  Law 2,  no.  2 (January 2022): 82–104. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041. Erwinsyahbana,  Tengku,  and  Tengku  Rizq  Frisky  Syahbana. Aspek  Hukum Perkawinan Di Indonesia . Medan: UMSU Press, 2022.
Habibi,  Muhammad,  and  Miftakhul  Marwa.  “Model  Penyelesaian  Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum  Adat  Dan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Riview 4, no. 2 (2021): 777–94. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
Hasan,  Amin  Fahadil  Al,  and  Deni  Kamaludin  Yusup.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama Kajian Putusan Nomor
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
159 K/Ag/2018 Jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019.” Jurnal Yudisial 15, no. 3 (2022): 317–35. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536.
Hutama Hutabarat, Dany Try, Komis Simanjuntak, and Syahrunsyah Syarunsyah.
“Pengelabuan  Hukum  Perkawinan  Atas  Perkawinan  Beda  Agama.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 322. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383. Judiasih,  Sonny  Dewi. Harta  Benda  Perkawinan:  Kajian  Terhadap  Kesetaraan Hak  Dan  Kedudukan  Suami  Dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta  Dalam Perkawinan . Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
Kurniawan,  Muhamad  Beni.  “Pembagian  Harta  Bersama  Ditinjau  Dari  Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.” Jurnal Yudisial 11, no. 1 (April 2018): 41. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.
Limbong,  Panal  Herbet,  Syawal  Amry  Siregar,  and  Muhammad  Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum  Perdata  Yang  Berlaku  Saat  Ini  Di  Indonesia.” Jurnal  Retentum 3, no. 1 (2022): 213–29.
Mardi,  Oxsis,  and  Fatmariza  Fatmariza.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian Hak-Hak  Anak  Pasca  Perceraian.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2 (2021): 182–99. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282. Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama  Setelah  Perceraian  (Studi  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 597K/Ag/2016).” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, no. 3 (December 2019): 506–18. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665. Meliala,  Djaja  S. Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  &  Hukum Keluarga . Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
Misran,  Misran.  “Al-Mashlahah  Mursalah:  Suatu  Metodologi  Alternatif  Dalam Persoalan  Hukum  Kontemporer.” Jurnal  Justitia 1,  no.  1  (2020):  25–37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641.
Muhammad,  Hanifah  Salma.  “Analisis  Yuridis  Pembagian  Harta  Gono  Gini Berdasarkan  Kontribusi  Suami  Istri  Selama  Perkawinan.” Jurnal  Restorasi Hukum 5, no. 2 (December 2022): 143–53.
https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan
Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).” Jurnal  Hadratul  Madaniyah 7,  no.  1  (June 2020): 26–33. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599.
Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Analisis Hukum Islam  Terhadap  Faktor  Putusnya  Tali  Perkawinan.” SAMARAH:  Jurnal Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 3,  no.  2  (November  2019):  322. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441.
Nurfitrah,  Mesya  Assauma.  “Janji  Menikahi  Yang  Mengikat  Dalam  Kaitannya Dengan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1 (2023): 79–93. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848. Permadi,  Iwan.  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Terhadap  Ahli  Waris  Beda
Agama  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.” Jurnal  Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 149–68.
Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254.
Puspytasari,  Heppy  Hyma.  “Harta  Bersama  Dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Jurnal Jatiswara 35, no. 2 (2020): 129–43. Rahman,  Sufirman,  Nurul  Qamar,  and  Muhammad  Kamran.  “Efektivitas Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian:  Studi  Kasus  Perkawinan Poligami.” SIGn  Jurnal  Hukum 1,  no.  2  (March  2020):  104–18. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.
Royani,  Esti. Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  Yang  Berkeadilan Pancasila . Yogyakartaq: Zahir Publishing, 2021. Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” An Nisa’ Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v12i2.663. Sanjaya,  Umar  Haris,  and  Aunur  Rahim  Faqih. Hukum  Perkawinan  Islam . Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan . Depok: Rajawali Press, 2017.
Susanto,  Happy. Pembagian  Harta  Gono-Gini  Saat  Terjadi  Perceraian .  Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
Swislyn, Verlyta. Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian? Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
Syahrum,  Muhammad. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum  Kajian Penelitian  Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi,  Dan Tesis . Riau: Dotplus Publisher, 2022.