• Natsri Anshari
Peran Perwira Hukum dalam Operasi Militer
• Devy Sondakh Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan  Perang yang Dilakukan olehAnggota DinasAngkatan Laut
• Salvador Gedeon de Jesus Soares Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Private  Military Contractor  menurut  Hukum  Humaniter  dan  Hukum  Nasional
Amerika Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA di lrak)
• Fria Almira Pelanggaran  Hukum  Humaniter  terhadap  Tawanan  Perang lrak  oleh  Tentara Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:  Penyiksaan Tawanan Perang lrak di PenjaraAbu Ghraib)
• Nobuo Hayashi Introduction to International Criminal Law
• •
• Laporan  International  Bar  Association  tentang  Mahkamah Pidana lnternasional (ICC)
• Terjemahan  Konvensi  Den  Haag V tahun 1907 tentang  Hak­ hak dan Kewajiban-kewajiban  Negara Netral dalam  Perang di Darat
Diterbitkan  atas kerjasama  dengan  FRR  Law  Office

## JURNAL HUKUM HUMANITER
Diterbitkan oleh Pusat  Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas Trisakti
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH. Haryomataram,  S.H. Prof. Timothy L. H. McCormack Prof.  Dr. Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL.M.,  Ph.  D
Brigjen. TNI  (Purn) PLT. Sihombing,  S.H.,  LL.M.
Kol.  (Chk.)  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M. Fadillah Agus,  S.H.,  M.H.
Pemimpin  Redaksi: Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji Wibowo, S.H., M.H Kushartoyo  Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra, S.H., LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
5ekretariat: Ade Alfay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E. Agung Wibowo,  Amd
Alamat  Redaksi: Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No. 1, Gedung H Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 11440 Tlp./Faks.: (021 )563-7747 E-mail: jurnal_humaniter@yahoo.co.id
Jurnal  Hukum H umaniter terbit setiap  enam  bulan  pada bulan April  dan  Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  rasa  syukur  hanya  kami  panjatkan  ke hadirat  Allah  Ta'ala  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka JURNAL  HUKUM  HUMANITER  ini  dapat  hadir  kembali  di tangan para  pembaca.

## Pembaca yang budiman,
JURNAL HUKUM HUMANITER edisi ke tujuh ini menyajikan beberapa  artikel  utama,  yang  membahas  salah  satu  topik dalam  hukum  humaniter,  yaitu  bagaimana  peranan  seorang perwira  hukum  dalam  suatu  sengketa  bersenjata  khususnya menjelang  perencanaan  maupun  persiapan  operasi-operasi militer.  Dibahas  pula  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan dalam  peperangan  di  laut,  yang  menguji  kembali  berlakunya asas-asas  hukum  humaniter  dalam  sengketa  bersenjata internasional. Di samping  itu,  diketengahkan juga tulisan yang masih  berkaitan  dengan  masalah  privatisasi  jasa  militer  pada edisi  sebelumnya,  namun  kali  ini  khususnya  yang  dilakukan oleh Private  Military  Company  Blackwater Amerika  Serikat  di Irak.  Masalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  humaniter juga dibahas dalam edisi ini, khususnya  perlakuan dari tentara Amerika  Serikat  kepada  tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu Ghraib.  Sebagai  artikel  pendukung,  Redaksi  memilih  artikel yang  membahas  mengenai  prinsip  tanggung-jawab  pidana individu  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  intemasional seperti kejahatan  perang.
Adapun  mengenai  isi  "Kolom"  kali  ini  memuat  laporan perkembangan  terbaru  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional, yang  terutama  menyoroti  aspek-aspek  hukum  acara  dalam Kamar-kamar Peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sedangkan  untuk  terjemahan  pef)an11an  internasional  di bidang  hukum  humaniter,  disajikan terjemahan  Konvensi  Den Haag  V  tahun  1907  mengenai  Hak-hak  dan  Kewajiban­ kewajiban  Negara  Netral  dan  Orang-orang  Netral  dalam Perang di Darat.
Penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER  untuk  edisi Oktober 2008  ini  terwujud  berkat kerjasama  dengan  FRR Law Office,  yang  telah  berkomitmen  dalam  rangka  mengembang­ kan  hukum  humaniter  di  Indonesia.  Akhirnya  kami  meng­ harapkan  tulisan-tulisan  ilmiah  dari  berbagai  kalangan masyarakat  pemerhati  hukum  humaniter,  dan  juga  masukan dari  pembaca  berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif  bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Selamat membaca.
Redaksi
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol.  4.  No.  7

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him 1 .   Natsri Anshari
Peran  Perwira  Hukum dalam Operasi Militer. . . . . . . .  ..  ..   1222
2.  Devy Sondakh
Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan Perang  yang  Dilakukan  oleh  Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional . .  ..  ..  .. . .  .. .   1248

## 3.  Salvador Gedeon  de Jesus Soares
Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum Private Military  Contractor Menurut  Hukum  Humaniter  dan Hukum  Nasional  Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:
Blackwater USA di Irak) . . . .  ..  . .. . .  ..  .. . .  .. .. .. . .  ..  .. . .  ..  ..  ..  ..  .  1288

## 4.  Fria Almira  Mardiatiwi
Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  (Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) . . . . 1317

## ARTIKEL PENDUKUNG
Nobuo Hayashi
Introduction  to  International Criminal Law. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1355

## KOLOM
1 .   Laporan International  Bar  Association tentang
Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1365
2.  Terjemahan  Konvensi  Den  Haag  V  1907  tentang Hak-Hak  dan  Kewajiban-kewajiban  Negara  Netral dan Orang-orang Netral dalam Perang di  Darat . . . . .  ..  .  1398
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4.  No. 7

## PERAN  PERWI RA H UKUM DALAM  OPE RAS!  MILITER

## Natsri Anshari1

## Abstrak
Hukum  humaniter mengharuskan setiap  negara  yang terlibat c:lalam peperangan  untuk  menyediakan  perwira  hukum  yang  bertugas memberikan  bantuan  hukum  dan  dukungan  hukum  kepada  para komandan  militer  pada  setiap  tingkatan  komando  dalam  peng­ ambilan  keputusan  militer.  Khususnya dalam  suatu  peperangan  atau operasi  militer,  para  perwira  hukum  memberikan  dukungan  hukum kepada  komandan  dan  satuannya  pada  keseluruhan  spektrum  ope­ rasi  militer.  Tugas  utama  perwira  hukum  dalam  operasi  militer adalah  memastikan  penerapan  hukum  operasional  dalam  suatu operasi  militer.  Lingkup  tugas  perwira  hukum  sangat  luas  dan penerapannya  disesuaikan  dengan  doktrin  militer  yang  berlaku  di suatu  negara .  Perwira  hukum  bertugas  memastikan  landasan hukum  suatu  operasi  militer,  kewenangan  untuk  menggelar  dan melaksanakan  operasi  militer  serta  memelihara  konsistensi  antara misi  dan  pencapaian  misi  dengan  aturan  hukum  humaniter  yang berlaku secara  universal.
Kata kunci: perwira  hukum,  operasi militer,  hukum  operasional .

## A.  Pendahuluan
Operasi  militer  merupakan  keputusan  politik  yang  diliputi oleh  hukum.  Alasan  yang  menjadi  dasar  keputusan  peng­ gelaran  operasi  militer  harus  berlandaskan  dan  dibenarkan
1 Kolonel  (Chk.)  Natsri  Anshari,  S. H.,  LL.M  menjabat  sebagai  Kepala  Sub Direktorat  Pembinaan  Perundang-undangan  Direktorat  Hukum  Angkatan  Darat (Kasubdit  Binundang  Ditkumad)  dan  tercatat  sebagai  dosen  pada  Sekolah  Staf dan Komando TNI AD (SESKOAD), dapat dihubungi di: nas_anshari@rocketmail. com
oleh  hukum  yang  berlaku .   Harus  ada  sebab ( causa) yang benar  secara  hukum  untuk  melakukan  perang  atau  operasi militer (the legality  of war  or military operation). Bila  perang atau  operasi  militer  tidak  memiliki  alasan  hukum  yang  benar maka  tindakan  tersebut  merupakan  agresi  atau  opresi  yang bertentangan  dengan  tatanan  hukum  nasional  dan  inter­ nasional  yang  demokratis.  Sekali  perang  atau  operasi  militer diputuskan,  maka semua tindakan dan penggunaan kekerasan senjata yang dilakukan dalam  peperangan  atau  operasi  militer juga diatur dan  dibatasi  oleh  aturan  hukum yang  berlaku . ( the conduct  of  hostilities/the  conduct  of  warfare). Jelas  bahwa kekuasaan  untuk  menggunakan  kekerasan  senjata  dalam suatu  operasi  militer  tidak  tak  terbatas  dan  batas-batas tersebut ditentukan dalam aturan hukum.
Peranan  hukum yang  sangat  sentral  dalam  suatu  perang atau operasi  militer,  baik dalam lingkup sengketa  bersenjata di dalam  negeri (internal  armed  conflicf) maupun  sengketa bersenjata  internasional (international  armed  conflicf), mengharuskan  adanya  bantuan  dan  dukungan  hukum  serta perundang-undangan  yang  memadai  untuk  membantu komandan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  yang  konsis­ ten  dengan  pembatasan-pembatasan  yang  telah  ditentukan dalam  hukum  lokal,  hukum  nasional  dan  hukum  internasional yang  berlaku.  Bantuan  hukum  dan  dukungan  hukum  diperlu­ kan  bukan  hanya  untuk  menjamin  legalitas  dan  legitimasi pelaksanaan operasi militer tetapi juga  untuk men j am i n  akun­ tabilitas  dari  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  satuan dan prajurit di lapangan.
·
Dalam  konteks  operasi  militer,  maka  tugas  utama  dari perwira  hukum  adalah  memberikan  dukungan  hukum  untuk memastikan  penerapan  hukum yang  terkait  dan  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  operasi  militer  tersebut.  Dukungan hukum terhadap operasi  militer mencakup dukungan terhadap
fungsi  komando  dan  kendali,  dukungan  selama  pelaksanaan operasi  dan  dukungan  pelayanan  personel.2  Dalam  konteks doktrin  militer  yang  berlaku  di  Indonesia,  dukungan  hukum diberikan  mulai  dari  tahap  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan dan  pengakhiran suatu operasi  militer.  Himpunan aturan  hukum  yang  terkait  dan  berpengaruh  terhadap pelaksanaan  operasi  militer  dalam  terminologi  hukum  disebut sebagai  hukum  operasional.  Dengan  demikian  dapat  ditegas­ kan  bahwa  perwira  hukum  bertanggung  jawab  untuk  men­ jamin  penerapan  hukum  operasional  dalam  suatu  operasi militer.  Penerapan  hukum  operasional  adalah  tugas  utama (core  business) dari  perwira  hukum  dalam  suatu  operasi militer.
Hukum  operasional  merupakan  himpunan  ketentuan hukum  internasional,  hukum  nasional  maupun  hukum  lokal yang  secara  spesifik  memberikan  pengaruh  langsung  atau tidak  langsung  pada  kegiatan-kegiatan  pasukan  militer  dalam keseluruhan  spektrum  operasi.  Secara  sederhana  dapat dirumuskan,  hukum operasional  merupakan  kumpulan  aturan hukum  yang  terkait  dan  berpengaruh  terhadap  perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran suatu operasi  militer.  Penerapan hukum  operasional  memerlukan  kemampuan  perwira  hukum dalam menguasai pengetahuan dan  keterampilan militer,  serta suatu  pemahaman  yang  jelas  terhadap  satuan-satuan  militer yang didukung  dan  tugas pokoknya.
Perwira  hukum  pada  saat  ini  harus  menghadapi  tugas­ tugas yang  kompleks dan tuntutan  operasional  yang  kian sulit guna  melayani  kepentingan  komandan  operasional.  Dimensi hukum  suatu  sengketa  setiap saat  membayangi  pertarungan bersenjata  antara  pihak-pihak  yang  berlawanan  karena perubahan  dari  sifat  konflik  itu  sendiri.  Tugas  perwira  hukum
2 Li hat, FM  27- 100 Legal Support to  Operations,  Headquarters,  Department of the Army,  1 March 2000, him. vii.
semakin  penting  tetapi  sekaligus  penuh  komplikasi  meng­ hadapi  perkembangan  sengketa  bersenjata  yang  semakin bersifat asimetris saat ini.

## B.  Keberadaan Perwira  Hukum
Angkatan  Bersenjata  memerlukan  perwira  hukum  dalam pelaksanaan  tugasnya  baik  di  masa  damai  maupun  di  masa perang.  Keberadaan  perwira  hukum  pada  setiap  Angkatan Bersenjata secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 82 Protokol Tambahan  I  Konvensi  Jenewa  Tahun  1977.  Pasal  ini  meng­ haruskan  adanya  perwira  hukum (legal  advisers) untuk memberikan  pendapat  dan  saran  hukum  kepada  komandan­ komandan  militer  dalam  menerapkan  aturan  hukum  yang terdapat  dalam  Konvensi  dan  Protokol.  Tugas  perwira  hukum dalam  hal  ini  adalah  menjamin  bahwa  prajurit-prajurit  dari suatu  satuan  militer  benar-benar  memiliki  keterampilan dalam mengaplikasikan  hukum  humaniter pada waktu  melaksanakan operasi  taktis.  Perwira  hukum  juga  bertugas  memberikan pemahaman  yang  benar  mengenai  hukum  kepada  setiap prajurit.  Hal  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  kepada prajurit  dalam  mengambil  tindakan  di  medan  pertempuran. Dalam  pelaksanaan  peperangan  sangat  penting  sekali  diper­ tahankan  konsistensi  tindakan  prajurit  dengan  hukum  yang berlaku  dalam  rangka  mencapai  kemenangan  dalam  per­ tempuran  maupun  kemenangan  dalam  peperangan,  dan sekaligus menghindari terjadinya situasi yang tidak diharapkan yaitu :  "menang  dalam  bertempur,  tetapi  kalah  dalam  ber­ perang'�
Pasal  82  Protokol  Tambahan  I  1977  memberikan  indikasi mengenai  penugasan  perwira  hukum pada  setiap eselon  oleh
penguasa  militer  yang  berwenang.3  Negara  harus  secara khusus  menentukan  penempatan  perwira  hukum  pada  suatu tingkat  stuktur  komando  yang  tepat  agar  tugasnya  dapat dilaksanakan  dengan  efektif.  Menurut  Hans-Peter  Gasser, seorang  perwira  hukum  harus  ditempatkan  dalam  level-level berikut:4
1 .   Panglima  tertinggi (commander-in-chief) dan  para  staf markas besar;
2.  Komandan  satuan-satuan,  paling  tidak  sampai  tingkat divisi  atau  brigade  yang  berdiri  sendiri,  baik  satuan angkatan darat,  laut,  maupun udara;
3.  Wilayah-wilayah  yang  berada  di  bawah  kendali  dari komandan,  termasuk  wilayah  yang  diduduki,  dan komandan pangkalan-pangkalan militer.
Tentu  saja,  menteri  pertahanan  juga  membutuhkan  para staf  hukumnya  sendiri  (baik  dari  kalangan  sipil  maupun militer)  dan  para  ahli  hukum  humaniter,  yang  dimasukkan  ke dalam  bagian  hukum (legal  service) dari  departemen  yang bersangkutan.5
Keberadaan  perwira  hukum serta  peranannya dalam mem­ berikan  bantuan  dan  dukungan  hukum terhadap pelaksanaan tugas  angkatan  bersenjata  untuk  mempertahankan  kedau-
3 Pasal 82 Protokol  I  menyiratkan  adanya  dua  level,  yaitu: 1 . Jika  peran  perwira hukum  adalah  sebagai  konsultan  yang  harus  memberikan  saran  terhadap penerapan  Konvensi  dan  Protokol,  maka  mereka  harus  ditugaskan  pada  satuan­ satuan  yang  lebih  besar  dan  level  komando  yang  lebih  tinggi; 2. J ika  peran perwira  hukum  adalah  untuk  membantu  pengajaran  hukum  humaniter,  maka sangat  bermanfaat  jika  menugaskan  mereka  dalam  konteks  tugas-tugas operasional,  seperti  pada  level  brigade  atau  resimen.  ICRC  Advisory  Service  on International  Humanitarian  Law, Legal Advisers in A rmed Forces,  01 /200 3.
4 Hans-Peter  Gasser,  "Military  Manuals,  Legal  Advisers  and  The  First  Additional
Protocol  of 19 77", dalam  Nobuo  Hayashi  (ed.), National Military Manuals on  the Law of Armed  Conflict, Forum  for  International  Criminal  and  Humanitarian  Law, International  Peace  Research  Institute,  Oslo,  FICHL  Publication  Series  No. 2, 200 8, him. 60. 5 Ibid.
JURNAL HUKUM  HUMANITER Vol. 4. No. 7
Iatan  negara,  integritas  wilayah  dan  keselamatan  bangsa diperlukan secara yuridis mau pun faktual.
Secara  yuridis,  terdapat  berbagai  instrumen  hukum yang berkaitan  dengan  perang  di tingkat  internasional  (baik dalam bentuk  konvensi,  resolusi,  maupun  deklarasi)  dan  di  tingkat nasional  (baik  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan pemerintah  maupun  peraturan  lainnya)  yang  dalam  era demokratisasi  dewasa  ini  sangat  memberikan  pengaruh  atas legalitas  dan  legitimasi  perang  dan  kompleksitas  penerapan­ nya  memerlukan  penelitian,  petunjuk  dan  keahlian  dari seorang perwira hukum.
Secara  faktual, berdasarkan  praktek-praktek negara dalam Perang  Dunia  II  maupun  praktek negara yang terjadi sesudah itu seperti yang terjadi di Vietnam, Rwanda, Yugoslavia, Timor Timur,  dan  sebagainya,  amat sulit  bagi  prajurit yang  melaku­ kan  tindakan  yang  dianggap  melanggar  hukum  (terutama pelanggaran  atas  hukum  humaniter  dan  hukum  hak  asasi manusia)  u ntuk  meloloskan  diri  dari  tuntutan  hukum  dengan dalih  melaksanakan  perintah  atasan (superior ordel).6 Hukum nasional  dari  sejumlah  negara  dengan  tegas  menentukan bahwa  prajurit  bawahan  tidak  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  perintah  atasan  yang  bertentangan  dengan hukum  humaniter.7  Dalam  hal  ini  memerintahkan  untuk
6 Lihat,  Brigadier  General  Dov  Shefi,  "The  Status  of  the  Legal  Adviser  to  the Armed  Forces:  His  Functions  and  Powers",  Headquarters, · Department  of  the Army, Military Law Review, Vol. 100,  198 3, him. 1 19-1 33. 7 Dieter Fleck (ed.), The handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford University Press,  New York, 199 5, hal. 36- 37. Sebagai contoh,  dapat dilihat dalam hukum  nasional  Jerman.  Menurut  hukum  nasional  Jerman,  suatu  perintah  dari atasan  tidak  mengikat  kepada  bawahannya  untuk  dilaksanakan  apabila  perintah tersebut: 1 . Bertentangan  dengan  martabat  manusia  dari  suatu  pihak  yang bersangkutan  atau  si  penerima  perintah; 2. Tidak  digunakan  untuk  pelayanan; 3. Dalam  situasi  tertentu,  prajurit  tidak  dapat  secara  logika  diharapkan  untuk  dapat melaksanakannya.  Berdasarkan  hukum  nasional Jerman,  yaitu  Pasal 1 1 ayat (1) Soldatengesetz (Undang-undang  mengenai  Status  Hukum  dan  Personil Militer/ Legal  Status  of  Military  Personnel  Act}, maka  perintah-perintah  atasan
JURNAL  HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
melakukan  suatu  tindakan  yang  merupakan  pelanggaran berat,  adalah juga  merupakan  pelanggaran  berat  itu  sendiri. 8 Selain  itu,  seorang  komandan  atau  atasan  yang  lalai  dan secara  sistematis  membiarkan  bawahannya  melakukan pelanggaran  hukum  yang  serius  dapat  dipersalahkan  karena melanggar  doktrin  tanggung  jawab  komando (command responsibilitYJ atau  tanggung  jawab  atasan (superior respon­ sibi/itYJ.
Dalam  kondisi  pertempuran  yang  sesungguhnya,  prajurit biasanya  lebih  mengutamakan  pencapaian  keberhasilan  tugas militer  daripada  memikirkan  penerapan  aturan  hukum  yang berlaku  dalam  peperangan  tersebut.  Dalam  konteks  ini, keberadaan  perwira  hukum  menjadi  penting  bagi  seorang komandan  militer  untuk  memberikan  pertimbangan  dalam menentukan  penggunaan  kekerasan  senjata  dan  cara  ber-
yang  tidak bersifat  mengikat  tidak perlu  dilaksanakan oleh  prajurit.  Terlebih  lagi, dalam  ayat  (2)  pasal  yang  sama,  secara  gamblang  dilarang  untuk  mematuhi perintah-perintah  yang  apabila  dilaksanakan  merupakan  suatu  kejahatan. Pelanggaran  berat  hukum  humaniter  adalah  tindak  pidana  menurut  hukum nasional Jerman.  Adapun  berdasarkan  Pasal  22 Wehrstrafgesetz (Kitab  Undang­ undang  Hukum  Pidana  Militer  Jerman/ Germany  Military  Penal  Code), maka hukuman  bagi  ketidakpatuhan  atau  penolakan  terhadap  perintah  seperti  itu, adalah  dilarang,  jika  perintah  tersebut  tidak  bersifat  mengikat.  Pasal  ini mengandung  dua  prinsip  penting,  yaitu :  a)  Seorang  prajurit  yang  melakukan tindakan  yang  ilegal  tidak  menghapuskan  tanggung  jawab  pidana  semata-mata karena  mereka  melaksanakan  suatu  perintah.  Perintah  atasan  seorang  prajurit yang  melaksanakan  suatu  perintah  dengan  tindakan  yang  melawan  hukum berdasarkan  hukum  humaniter  dianggap  bersalah  melakukan  kejahatan  perang, asalkan  dia  menyadari  akan  keadaan yang menyebabkan  perintah tersebut  ilegal atau  cukup  bisa  menyadari  mengenai  hal  tersebut;  b)  Seorang  prajurit  tidak memiliki  kewajiban  hukum  berdasarkan  hukum  Republik  Federal  Jerman  untuk mematuhi  suatu  perintah  yang  akan  menghasilkan  suatu  pelanggaran  berat hukum humaniter.  Sebaliknya,  dia  wajib secara  hukum  untuk tidak  melaksanakan r nntah seperti itu. Ibid. Lihat  pula  Pasal  49-50/Konvensi  I;  Pasal  51/Konvensi  II,  Pasal  129- 130/Konvensi  III,  Pasal  146-147/Konvensi IV, dan  Pasal  85-86/Protokol Tambahan  I.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol.  4.  No.  7
tindak  yang  memperhatikan  keseimbangan  antara  kepen­ tingan  militer  dan  kepentingan  kemanusiaan.  Perwira  hukum sangat  diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman  serta penguasaan  hukum  humaniter dan  hukum  hak asasi  manusia serta  aturan  hukum  lain  yang terkait dan  berpengaruh  dalam pelaksanaan peperangan atau operasi  militer.

## C.  Tugas Perwira  Hukum dalam Operasi  Militer
Sebelum  membahas  tugas  perwira  hukum  dalam  operasi militer,  terlebih  dahulu akan diuraikan  peranan perwira  hukum dalam  menerapkan  konvensi  dan  protokol  yang  berkaitan dengan  perang  atau  operasi  militer.  Pasal  1  Konvensi  Den Haag  1907  menentukan  bahwa  negara-negara  berkewajiban untuk mengeluarkan  instruksi-instruksi  dalam  berbagai bentuk piranti  lunak mengenai  hukum  dan  kebiasaan  perang  di  darat kepada  angkatan  bersenjatanya.  Tugas  ini  hanya  dapat  ter­ laksana  dengan  baik  dan  efektif  bila  angkatan  bersenjata dilengkapi  dengan  suatu  kecabangan  hukum (legal  setvice) yang  bertugas  untuk  melakukan  pembinaan  hukum  di  lingku­ ngan  angkatan  bersenjata.  Para  perwira  hukum  dari kecabangan  hukum  inilah  yang  bertugas  mempersiapkan prajurit dan  satuan  agar  memiliki  kemampuan  dan  kemahiran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan  hukum yang berlaku.9
Ketentuan  yang  sama  dengan  Pasal  1  Konvensi  Den  Haag 1907  di  atas juga  terdapat  dalam  Pasal  26  Konvensi  Jenewa mengenai  Perlakuan  terhadap  Prajurit  yang  Terluka  di  Per-
9 Tugas  perwira  hukum  dalam  tugas  pokok  angkatan  bersenjata  sangat  luas, antara  lain  mencakup  hukum  pidana  dan  peradilan  mil iter,  hukum  admin istrasi, hukum  internasional  dan  hukum operasional,  hukum  lingkungan,  hukum  intelijen, hukum  kontrak,  bantuan  hukum,  klaim  dan  sebagainya.  Lihat,  Army  Regulation 27-1  Judge  Advocate  Legal  Service,  Headquarters  Department  of  the  A rmy Washington  D.C, 3 February  1995, him. 7.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
tempuran  Darat Tahun  1906.  Kewajiban yang  harus dilakukan oleh  negara  bukan  hanya  mengeluarkan  instruksi-instruksi yang  tepat  melainkan  juga  untuk  melakukan  tindakan­ tindakan  agar  setiap  personel  militer  benar-benar  mematuhi instruksi-instruksi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  negara. Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  peranan perwira  hukum sangat diperlukan untuk menyebarluaskan  dan mentransformasikan  pengetahuan  hukum  humaniter  yang cukup luas dan  kompleks tersebut ke  dalam kehidupan militer sehingga hukum humaniter dapat menjadi internal disiplin dari kehidupan prajurit.
Pasal 47  Konvensi Jenewa  I,  Pasal 48  Konvensi Jenewa  II, Pasal  127  Konvensi  Jenewa  III  dan  Pasal  144  Konvensi Jenewa N Tahun  1949  merinci  lebih  lanjut ketentuan  Pasal  26 Konvensi Jenewa  1906 tersebut di atas dengan menambahkan kewajiban  untuk  memasukan  ketentuan  Konvensi  ke  dalam program  pendidikan  dan  latihan  militer,  dan  program-program bagi  kalangan  sipil.  Ketentuan  berkaitan  dengan  penyebar­ luasan  informasi  mengenai  ketentuan  Konvensi  kepada seluruh  penduduk.  Tetapi tujuan utama dari  ketentuan di atas adalah  mengintegrasikan  hukum  humaniter  dalam  pendidikan dan  latihan  militer,  sehingga  militer  memiliki  naluri  dan keterampilan  bertempur secara  benar.  Hal ini untuk menjamin bahwa  kekerasan  senjata  yang  dilakukan oleh  militer  konsis­ ten  dengan  aturan  yang  berlaku.  Di  lain  pihak,  orang-orang sipil  diharapkan  bisa  menghindarkan  diri  dari  bahaya  yang mengancam jiwa  dan  harta  benda  mereka  bila  terjadi  suatu sengketa  bersenjata.
Tugas-tugas perwira  hukum secara  umum mencakup pem­ berian  nasihat  kepada  para  komandan  mengenai  masalah hukum  perang  dan  pelaksanaan  penyebarluasan  isi  Konvensi dan  Protokol  kepada  semua  prajurit.10  Dalam  praktek,  tugas-
10 Lihat,  Pasal 82 Protokol Tambahan I Tahun  1977.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No.  7
tugas perwira  hukum  lebih luas dan  lebih  rumit daripada yang dirumuskan  dalam  Protokol  tersebut. 11  Perwira  hukum  juga harus  memberikan  nasehat  hukum  yang  berkaitan  dengan penegakan  disiplin  dan  penyelesaian  masalah  pelanggaran hukum  yang  terjadi  dalam  operasi  militer  serta  masalah­ masalah  hukum  yang  berkaitan dengan  fungsi  organik militer. Untuk  merealisasikan  tugas  itu,  maka  perwira  hukum  harus mampu  bekerja  secara  optimal  dan  meningkatkan  kemampu­ an  teknis  hukum  dan  teknis  militer  yang  memadai.  Perwira hukum  memberikan  nasehat  kepada  komandan  baik  diminta maupun tidak diminta.12
Pasal 83  Protokol  Tambahan I  Konvensi Jenewa  menetap­ kan  kewajiban  untuk  melakukan  diseminasi  Konvensi  dalam keadaan  damai  maupun  perang  terhadap  personil  militer maupun  sipil.  Para  perwira  hukum  dan  perwira  terkait  yang bertanggung  jawab  dalam  diseminasi  hukum  humaniter  ini harus  benar-benar  memahami  semua  ketentuan  yang  ter­ dapat  dalam  Konvensi  beserta  Protokolnya.  Mereka  juga dituntut untuk memiliki  keterampilan dalam menginternalisasi­ kan  ketentuan  hukum humaniter yang  relevan  menjadi  bagian integral  dari cara  bersikap  dan cara  bertindak prajurit.  Tujuan strategis  yang  hendak  dicapai  dari  program  diseminasi  dan internalisasi  hukum  humaniter  secara  sistematis  dan  teratur adalah  mentransformasikan  pengetahuan  dan  norma  hukum humaniter  menjadi  keterampilan  mliter (military  skill) setiap
11 Levator  Norsworthy,  Jr,  "Organisation  for  Battle:  The  Judge  Advocate's Responsibility  Under  Article 82 of  Protocol  I  to  the  Geneva  Conventions", 9 3 Military Law Review ( 198 1), him. 9-24. 12 Nasehat  dari  perwira  hukum  dan  stafnya  umumnya  diminta  tetapi  seringkali mereka  tidak  menunggu  untuk  dimintai  pendapat.  Lihat,  Stephen  M.  Schwebel, Remarks  on  the  Role  of  the  Legal  Advisor  of  the  U.S.  State  Department, 2 Eropean Journal of International Law ( 199 1), him.  131.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
prajurit.  Sehingga  diharapkan  keterampilan  dalam  menerap­ kan  hukum humaniter  di  lapangan  menjadi  bagian  dari  naluri prajurit (soldiers  instincfj serta automatic  respons dalam menghadapi kekerasan senjata dalam pertempuran.
Tugas perwira  hukum secara  operasional adalah  memberi­ kan  dukungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  semua  aspek hukum  yang  terkait  dan  berpengaruh  dalam  penggelaran suatu  operasi  militer.  Oleh  karena  itu  perwira  hukum seyogyanya  terlibat  dalam  tugas  untuk  memastikan  legalitas suatu  operasi  militer,  kewenangan  untuk  menggelar  dan melaksanakan  operasi  militer  maupun  mengkaji  konsistensi antara  tugas pokok yang diterima dengan aturan  hukum yang berlaku.  Perwira  hukum  berkewajiban  untuk  memastikan bahwa  operasi  yang  digelar  memiliki  dasar  hukum  atau payung  hukum  yang  kuat  sesuai  dengan  ketentuan  per­ undang-undangan  yang  berlaku.  Kemudian  perwira  hukum menyiapkan  semua  produk  hukum  yang  diperlukan  sebagai pedoman  bagi  prajurit serta  memastikan  legalitas  dari  semua kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh  komandan. Keabsahan  dalam  melakukan  suatu  operasi  militer  sangat penting  untuk  menepis tuduhan  bahwa tindakan  yang  dilaku­ kan oleh satuan militer menyimpang  atau tidak sesuai dengan hukum  yang  berlaku  dan  karenanya  dianggap  sebagai  suatu bentuk abuse of power.
Pelibatan  perwira  hukum  dalam  keseluruhan  spektrum operasi  militer  diperlukan  untuk  memberikan  dukungan hukum  dalam  proses  pengambilan  keputusan (decision making  process) atau  memberikan  masukan  dari  aspek hukum  dalam  prosedur  hubungan  komandan  dan  staf,  pada tahap  pembuatan  rencana  operasi;  dalam  persiapan  operasi militer,  dalam pelaksanaan  operasi  militer,  pada  tahap konsoli­ dasi  atau  pasca  operasi  militer.  Dukungan  hukum  dapat diberikan  oleh  perwira  hukum  baik dalam  rangka  mendukung
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol . 4. No. 7
Operasi  Militer  Perang  (OMP)  maupun  Operasi  Militer  Selain Perang  (OMSP).  Dalam  tulisan  ini  hanya  akan  disinggung tugas  perwira  hukum  yang  berkaitan  dengan  sebagian  dari OMSP yaitu  bantuan  militer,  operasi  bantuan  kepada  kepolisi­ an  dan operasi pemeliharaan perdamaian.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  militer  atau  pro­ sedur hubungan komandan dan  staf,  perwira  hukum dilibatkan sejak  adanya  pemberian  petunjuk  dan  perencanaan  dari komandan.  Prosedur  hubungan  komandan  dan  staf  merupa­ kan  pendekatan  analisis  yang  dilakukan  dalam  pemecahan suatu  masalah.  Prosedur  ini  merupakan  mekanisme  untuk membuat  atau  menyusun  perkiraan  keadaan  dan  rencana operasi.  Tujuan  akhir  dari  proses  pengambilan  keputusan militer adalah  menghasilkan suatu  rencana  operasi yang jelas, ringkas  dan  komprehensif.13  Keterlibatan  perwira  hukum dalam  proses  pembuatan  rencana  operasi  sangat  diperlukan untuk memberikan masukan secara  langsung mengenai aspek hukum  yang  relevan  dan  mencegah  kemungkinan  dimasuk­ kannya tindakan-tindakan yang  dapat dipermasalahkan secara hukum.
Perwira  hukum  berkewajiban  untuk  memberikan  saran dan  pendapat  kepada  komandan  mengenai  landasan  hukum operasi  militer  yang  akan  dilaksanakan,  kewenangan  yang dimiliki  serta  prosedur  yang  mesti  ditempuh.  Selanjutnya, pada  tahap  perkiraan  komandan  dan  staf,  tugas  perwira hukum  memberikan  saran  dan  pendapat  mengenai  aspek­ aspek hukum yang  berkaitan  dengan  tugas staf intelijen,  staf operasi,  staf  personil,  staf  logistik  dan  staf  teritorial.  Aspek hukum  yang  perlu  diperhatikan  oleh  perwira  hukum  dalam pelaksanaan tugas  intelijen terutama  berkaitan  dengan  teknik dan  taktik  intelijen  serta  kegiatan  penyelidikan,  pengamanan
13 Operational Law Handbook, International and Operational Law Department,  The Judge Advocate General's School,  US Army, Charlottesvil le,  Virginia,  him. 495.
dan  penggalangan.  Dukungan  hukum  yang  berkaitan  dengan tugas  staf  operasi  terutama  mengenai  penggunaan  senjata yang sah  dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary  sufferingSj dan  pelaksanaan  taktik  yang dibenarkan  menurut  hukum  humaniter.  Aspek  hukum  yang berkaitan  dengan  tugas  staf  personil  yang  perlu  diperhatikan terutama  mengenai  status  kombatan  atau  non-kombatan, penetapan  status  sebagai  tawanan  perang  atau  tahanan operasi,  pengurusan  orang  yang mati,  Iuka  dan sakit,  pelang­ garan  hukum  yang  terjadi  dan  proses  penyelesaiannya. Dukungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tugas  staf  logistik mencakup evakuasi tawanan perang atau tahanan operasi dan interniran,  evakuasi  orang  yang  terluka,  sakit  dan  korban kapal  karam,  penyiapan  pasokan  logistik,  pengadaan  barang­ barang  dan  peralatan  yang  diperlukan.  Sedangkan  aspek hukum  yang  berkaitan  dengan  tugas  staf  teritorial  terutama mengenai pengurusan  pengungsi, kerjasama dengan pemerintah  setempat,  penetapan  daerah  yang  dilindungi (protected zone), daerah  aman (safety zone), daerah  rumah sakit (hospital zone), pertahanan sipil (civil defence), dsb. Pada  tahap  pembuatan  rencana  operasi,  tugas  perwira hukum  adalah  membantu  staf  operasi  dalam  menelaah rencana  operasi  secara  utuh  dari segi  hukum untuk  memasti­ kan  adanya  konsistensi  antara  materi  yang  terdapat  dalam rencana  operasi  tersebut  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku .  Kewajiban  para  komandan  militer  untuk  memper­ timbangkan  hukum  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  operasi militer  mengharuskan  adanya  keterlibatan  perwira  hukum dalam  perencanaan  operasi.  Perwira  hukum  harus  ikut  serta dalam  latihan-latihan  taktis  sehingga  tercapai  kesamaan persepsi  dan  pengertian  yang  baik  antara  perwira  hukum dengan  komandan  mengenai  tanggung  jawabnya  masing­ masing.  Perwira  hukum  juga  diharapkan  berperan  dalam
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol . 4. No. 7
melengkapi  operasi  militer dengan  ROE  dan  Lampiran  Hukum pada setiap Perintah Operasi. Perwira  hukum  juga  bekerja sama  dengan  perwira  operasi  dalam  merumuskan  Aturan Pelibatan (Rules  of Engagemenf) yang  relevan  untuk operasi yang  dilaksanakan  dan  sekaligus  menyusun  Kartu  RoE (RoE Card) yang dapat dijadikan  pegangan setiap saat oleh  prajurit selama operasi berlangsung.14
Pada  tahap  persiapan  operasi  perwira  hukum  bertugas semua  aturan  yang  relevan  dan  memberikan  pembekalan mengenai  aturan  hukum  internasional,  hukum  nasional maupun  hukum  lokal  yang  berlaku  dalam  operasi  tersebut. Perwira  hukum  bekerjasama  dengan  perwira  operasi menjelaskan  aspek  hukum  yang  terdapat  dalam Rules  of Engagement yang  harus  dipedomani  oleh  prajurit  dalam melaksanakan tugas pokok yang telah diberikan.
Pada  tahap  pelaksanaan  operasi  militer,  perwira  hukum dapat  memberikan  saran  mau pun  masukan  dari  segi  hukum sebagai  u paya  preventif  kepada  komandan  apabila  terdapat indikasi  akan  terjadi  pelanggaran  hukum  oleh  prajurit berdasarkan  laporan  atau  informasi  yang  diterima  dari komando  maupun fakta  yang ditemukan  di  lapangan.  Perwira hukum  dapat  memberikan  saran  mengenai  tindakan  hukum apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang  komandan dalam  melakukan  komando dan  pengendalian (command and control) suatu  operasi  militer,  agar komandan  dapat terhindar dari  tanggung jawab  pidana  atau  perdata  terhadap  tindakan atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  bawahan  yang berada di bawah  komandonya yang dilakukan prajurit tersebut secara  pribadi  di  luar  kehendak  ataupun  perintah  komandan
14 Rules  of Engagement (ROE)  adalah  d irektif  yang  dikeluarkan  oleh  penguasa militer  yang  berwenang  untuk  menentukan  keadaan-keadaan  dan  pembatasan­ pembatasan penggunaan kekuatan  pasukan darat,  laut dan  udara dalam memulai dan/atau  melanjutkan  pertempuran  dengan  pasukan  musuh  atau  pasukan  lain. Lihat, ibid, him.  71.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
tersebut.  Oleh  karena  itu  perwira  hukum  dapat  membantu komandan  dalam  menjalankan  fungsi command  and  control tersebut  dari  segi  hukum  guna  mencegah (to  prevenf'), menghentikan (to  stop) dan  menindak  atau  menghukum (to punish) prajurit  yang  melakukan  kejahatan  dalam  suatu operasi  militer.  Perwira  hukum  membantu  komandan  dalam memonitor  konsistensi  tindakan  dan  perilaku  prajurit  di lapangan  sesuai  dengan  ROE  yang  telah  dikeluarkan  selama operasi  militer  berlangsung  dan  pedoman  lain  yang  telah dikeluarkan.  Perwira  hukum juga membantu  komandan dalam mengusut kasus pelanggaran hukum dan · proses penyelesaiannya  sesuai  prosedur hukum  yang  berlaku.  Selain itu,  komandan  harus  mendapatkan  masukan  yang  tepat mengenai  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  penentuan sasaran,  penggunaan  senjata  dan  cara  bertindak  atau  taktik maupun  strategi  bertempur yang  tidak  bertentangan  dengan aturan  hukum yang berlaku.
Perwira  hukum  seyogyanya  juga  berperan  penting  dalam membantu  para  komandan  dan  perwira  intelijen  dalam mengidentifikasi  dan  menentukan  sasaran.  Hal-hal  yang berkaitan  dengan  identifikasi  sasaran  yang  perlu  dicermati adalah  memastikan  siapa  musuh  yang  dihadapi  dalam  suatu operasi  militer,  berapa  besar  kekuatannya,  apa  kegiatan  yang sedang  atau  akan  mereka  lakukan,  di  mana  keberadaan musuh  dan  kapan  sebaiknya  musuh  ditangkap,  diserang  atau dihancurkan.  Perwira  hukum  harus  memberikan  semacam jaminan  hukum (legal  guarantee) kepada  para  komandan operasional  bahwa  sasaran  yang  akan  direbut,  dirusak  atau dihancurkan  adalah target militer.  Di sini  tugas perwira  hukum yang  sangat  krusial  adalah  menentukan  status  hukum  dari setiap  sasaran.  Misalnya  perwira  hukum  dapat  membantu para  komandan  untuk  menentukan  status  objek  sipil  yang
akan dijadikan  sasaran  serangan  karena  diduga telah  disalah­ gunakan oleh  pihak musuh .
Perwira  hukum  harus  mampu  memberikan  kepastian dalam situasi  kongkrit di  lapangan mengenai military objective yang  menjadi  sasaran  yang  sah  dalam  suatu  peperangan. Dengan  pemahaman  dan  identifikasi  yang  benar  terhadap setiap  orang  maupun  objek  yang  ditemui  di  medan  operasi dapat  dihindari  kekeliruan  dalam  penguasaan  atau  peng­ hancuran  suatu  sasaran.  Dengan  demikian,  penggunaan kekuatan  senjata  untuk  menguasai  atau  menghancurkan sasaran dapat dipertanggungjawabkan karena telah
memenuhi  prinsip  kepentingan  militer  dan  prinsip  propor­ sionalitas  sekaligus  mampu  menghindari  terjadinya incidental lost dan collateral  damage yang  berlebihan  terhadap  orang sipil dan objek sipil.
Penggunaan  kekuatan  militer atau  senjata  merupakan  hal yang  krusial  dalam  suatu  operasi  militer.  Peranan  perwira hukum  adalah  membantu  komandan  dalam  memonitor kepatuhan  prajurit  dalam  menggunakan  kekerasan  senjata. Penggunaan  senjata  sedapat  mungkin  diarahkan  secara terbidik  pada  sasaran  yang  telah  diidentifikasi  secara  akurat dan  menghindarkan  penggunaan  senjata  secara  membabi­ buta (indiscriminate). Penggunaan  senjata  dalam  peperangan juga  harus  memenuhi  prinsip  proporsionalitas.  Artinya  inten­ sitas dan  besarnya  kekuatan militer atau senjata yang diguna­ kan  dalam  suatu  pertempuran  harus  mempertimbangkan keseimbangan  dengan  besarnya  serta  intensitas  serangan atau  ancaman  pihak musuh atau  lawan.  Keseimbangan  dalam melakukan  kekerasan  senjata  dapat  meminimalisasikan kerusakan  dan  korban  manusia.  Selain  itu  perlu  diperhatikan mengenai  kelayakan  penggunaan  senjata.  Perwira  hukum dapat  mencegah  penggunaan  senjata  yang  tidak  sesuai dengan  peruntukannya  atau  yang  tidak dibenarkan.  Misalnya
harus  dicegah  penggunaan  munisi  yang  digergaji  atau dibubuhi  racun · karena  dapat  menimbulkan  kematian  dan
· penderitaan  yang  luar  biasa  terhadap  korban.  Pengendalian dan  konsistensi  penggunaan  senjata  dengan  aturan  hukum humaniter semakin  menghadapi tantangan yang  berat karena adanya  sofistikasi  dalam  teknologi  persenjataan,  perlombaan senjata  dan  kegagalan dalam  membendung  proliferasi  senjata pemusnah  massal.15  Dihadapkan  pada  perkembangan  situasi demikian,  tugas  Perwira  hukum  menjadi  sangat  berat  dalam memberikan  nasehat/advis  yang  berkaitan  dengan  peng­ gunaan senjata.
Dalam  suatu  peperangan,  para  pihak  yang  bertempur banyak  terlibat  pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter karena  penggunaan cara  bertindak dan  taktik bertempur yang tidak dapat  dibenarkan.  Dalam  hal  ini,  perwira  hukum  berke­ wajiban  untuk memberikan pedoman  mengenai tindakan yang diperbolehkan  dan  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk dilakukan  oleh  setiap  prajurit.  Misalnya, sweeping terhadap orang-orang  yang  dicurigai  terlibat  dalam  tindakan  per­ musuhan  boleh  dilakukan  asalkan  dilakukan  dengan  selektif dan  manusiawi.  Dalam  penggeledahan  rumah  harus dihindar­ kan  terjadinya  pencurian  atau  penjarahan,  pengambilan barang  barang  bergerak  milik pribadi  atau  perusahaan  secara paksa.  Tindakan  pembumihangusan  terhadap  rumah  atau kampung  maupun  fasilitas  yang  sangat  penting  untuk menunjang  kelangsungan  hidup rakyat harus dicegah.  Hal  lain
1 5 Ancaman senjata  pemusnah  massal  mencerminkan tiga faktor  resiko yang  saling berkaitan  yaitu :  motivasi  politik dan  militer  dari  pihak yang  mengembangkan  dan menggunakan  senjata  pemusnah  massal,  kemampuan  teknologi  mengembangkan dan  menggunakan  senjata  pemusnah  massal,  dan  kerentanan  yang  ditimbulkan oleh senjata pemusnah massal terhadap masyarakat.  David  P.  Fidler, "International Law  and Weapons of  Mass  Destruction:  End of the Arms Control  Approach?", Duke Joumal of Comparative and Intemational Law, Vol.  14,  No.39 (2004),  him. 44.
yang  perlu  dilakukan  oleh  perwira  hukum,  terutama  dalam konteks  sengketa  bersenjata  internal,  antara  lain  memastikan bahwa  eksekusi  terhadap  tahanan  operasi  tanpa  proses hukum  yang  wajar  tidak  terjadi.  Oleh  karena  itu  perwira hukum  perlu  segera  mengambil  langkah  untuk  memproses secara  hukum  mereka  yang  ditangkap  dan  ditahan  dengan memperhatikan  hak-hak  mereka  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Perwira  hukum juga dapat berperan  dalam merumus­ kan  ROE  maupun  Kartu  5aku  ROE  yang  melarang  dengan tegas  praktek  pencurian,  perampasan  penjarahan  terhadap harta  benda milik penduduk.  Barang-barang  milik pribadi para tawanan  atau  tahanan  operasi  dilindungi  secara  hukum. Appabila  barang-barang  tersebut  rusak  atau  hilang  akibat perbuatan  para  pihak yang  berperang,  maka  harus diberikan penggantian.  Dalam  hal  ini  prajurit  harus  diyakinkan  bahwa penjarahan atas  harta  benda  milik rakyat  dapat  menimbulkan efek  negatif  secara  langsung  terhadap  upaya  untuk  menarik simpati  dan  dukungan  rakyat ( to  win  the  mind and heart  of the people).
Demikian juga  perwira  hukum harus  mampu  menjelaskan secara  benar  dan  jernih  mengenai  perbedaan  antara  taktik dan  strategi  militer yang  dibenarkan  dalam  suatu  peperangan dengan  tindakan  licik  yang  dilarang  secara  hukum  seperti : pura-pura  menyerah,  pura-pura  gencatan  senjata,  pura-pura terluka atau  sakit,  menggunakan tanda palang  merah.
Perlakuan  terhadap  korban  perang  atau  korban  dalam suatu  operasi  militer  memerlukan  perhatian  yang  serius  dari perwira  hukum  karena  dalam  praktek  banyak sekali  penyim­ pangan,  tindakan  keji  dan  brutal  yang  dialami  oleh  mereka. Prajurit dari  para  pihak yang berperang  yang  telah  menyerah, Iuka-Iuka  dan  sakit  dan  meninggal  dunia  harus  diperlakuan sesuai dengan norma yang berlaku.
Dalam  praktek peperangan mayoritas korban adalah  orang sipil.  Perang  konvensional, 16  dalam  pertempuran  antarnegara yang  melibatkan  pasukan angkatan  bersenjata  reguler banyak sekali  menimbulkan  korban  terhadap  orang  sipil  dan  kerusak­ an  terhadap  objek  sipil  di  seluruh  dunia.17  Apalagi  dalam perang  dewasa  ini  terdapat  praktek yang  semakin  meningkat untuk  melakukan  privatisasi  perang  dengan  mengontrakkan sebagian  tugas  operasi  militer  kepada  Perusahaan  Ke­ amanan/Militer  Swasta (Private  Security/Military  Compann sehingga  sehingga  perlindungan  terhadap  sipil  dalam  operasi militer  semakin  rumit.  Beberapa  personil  mereka  secara  nyata melaksanakan  peran  tempur  (seperti  penentuan  target  atau bahkan ikut dalam pertempuran). 18
Perang dan sengketa  bersenjata  sekarang  ini lebih  banyak terjadi  karena  persoalan-persoalan  dan  konflik  kekuasaan yang  terjadi  di  dalam  suatu  negara.  Dalam  peperangan  yang demikian  itu,  pertempuran  seringkali  yang  terjadi  untuk memperebutkan  wilayah  berikut  sumber  dayanya  dan penguasaan  terhadap  rakyat  di  wilayah  itu.19  Selain  itu,
16 Perang  antara  Irak  dan  Kuwait,  Iran  dan  Irak,  India  dan  Pakistan,  Korea  Utara dan  Korea  Selatan,  Ethiopia dan  Eritrea, atau Israel  dan  Lebanon. 17 Dalam  Perang  Dunia  I,  30%  korban  dalam  peperangan  adalah  orang  sipil. Selama  Perang  Dunia  II,  korban  orang  sipil  meningkat  menjadi  60%.  Secara menyolok,  korban  orang  sipil  dalam  perang  meningkat  menjadi  90%  dalam perang  sipil  di  Rwanda.  Lihat,  Eisa  Al-Anzi, A  Study  on  Human  Rights  in Peacetime and During Armed  Conflicts: A  Case  Study  of the  Situation  in  Kuwait and  the  Arab  World (in  Arabic)  224  (Kuwait  University,  Faculty  of  Law Publications,  1998-99).  Dikutip  dalam  Nada  Al-Duaij, Environmental  Law  of Armed Conflict, Dissertation,  Pace School of Law, 2002,  him.  23.
18 Lihat,  Lindsey  Cameron,  "Private  Military  Companies:  Their  Status  under
International  Humanitarian Law and Its Impact on their Regulation", International Review of the Red Cross, Vol. 88,  Number 863 (September 2006),  him. 591.
19 Sengketa  bersenjata  di  Afghanistan,  Bosnia-Herzegovina  atau  Colombia,
Somalia,  Sudan  menempatkan  orang-rang  sipil  pada  pusat  sengketa.  Mayoritas peperangan  saat  ini  terjadi  di  daerah  yang  berpenduduk  padat,  kadangkala  di perkotaan  dan  perkampungan.  5alah  satu  alasan  terpenting  meningkatnya kematian  orang-orang sipil adalah bersatunya  kombatan  dan  orang  sipil  di  medan
sengketa  demikian  seringkali  berupa  pertempuran  dengan pasukan  bersenjata  non-tradisional  dan  musuh  yang  tidak berseragam  seperti  insurjen,  pemberontak,  gerilyawan  atau teroris yang tidak  memiliki  disiplin  dalam  mematuhi  hukum.20 Para  kombatan  mencari,  membersihan  atau  menghabisi semua  warga  dari  etnis  atau  kebangsaan  tertentu,  mereka berupaya  melakukan demoralisasi atau  pengendalian terhadap rakyat  dan  wilayah  tertentu.  Dalam  kebanyakan  konflik yang demikian,  dapat  dikatakan  perang  adalah  suatu  peperangan terhadap  orang-orang  sipil. 21  Dalam  situasi  sengketa  ber­ senjata  yang  demikian  maka  tugas  perwira  hukum  dalam upaya  meningkatkan  perlindungan  terhadap  orang  sipil menjadi  semakin  penting. 22  Perwira  hukum  dapat  melakukan koordinasi  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  untuk  sedapat  mungkin  menjauhkan  keberadaan orang sipil dari daerah operasi  militer dan mencegah pelibatan orang sipil dalam konflik.  Selain itu, juga  perwira  hukum harus mengupayakan  kepatuhan  para  kombatan  untuk tidak terlibat dalam  beragam  bentuk  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum seperti  penyiksaan,  pembunuhan  atau  eksekusi  singkat terhadap orang-orang sipil.
Identifikasi  dan  inventarisasi  terhadap  masalah-masalah hukum yang timbul sebagai  akibat  pelaksanaan  operasi  harus
pertempuran.  Lihat,  Eric Talbot Jensen,  "The  IO'S "Uganda  Wall":  A  Barrier to the  Principle  of  Distinction  and  an  Entry  Point  for  Lawfare", Denver  Journal  of International Law and Policy, Vol. 35 No. 2  (2007), him. 242. 20 Lihat,  Adam  Roberts,  "The  Equal  Application  of  the  Law  of  War:  A  Principle under  Pressure", International  Review of the  Red Cross, Vol.  90,  Number  872 (December 2008), him. 948.
21 The people  on  war  report, ICRC  wor1dwide  consultation  on  the  rules  of  war, Report by Greenberg  Research  Inc, ICRC, Geneva, October 1999, him. iii
22 Perwira  hukum  harus  memahami  dengan  benar  mengenai  konsep " direct participation  in  hostilitie5' dalam  upaya  pemberian  perlindungan  terhadap  orang sipil .  Untuk  itu  lihat,  Nils  Melzer, Interpretative  Guidance  on the  notion  of Direct Participation  in  Hostilities  under International Humanitarian  Law, ICRC (2009).
dilakukan  pasca  operasi  militer.  Masalah  hukum  yang  timbul pasca  operasi  dapat  berupa  pemulangan  tawanan  perang, interniran ataupun  penyelesaian hukum  atas tahanan  operasi. Beberapa  masalah  hukum  yang  harus  diselesaikan  yaitu : penyelesaian  klaim-klaim  dan  tuntutan  ganti  rugi  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  serta  pengusutan  dan  penyele­ saian perkara  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh  prajurit selama operasi militer berlangsung.
Dalam  operasi  bantuan,  tugas  perwira  hukum  adalah memberikan dukungan hukum dalam operasi bantuan. Secara substantif  identik  dengan  dukungan  hukum  dalam  operasi militer.  Tetapi  terdapat  perbedaan  dalam  kegiatan  yang disebabkan  oleh  sifat  penugasan  yang  berbeda.  Dalam  pem­ berian  bantuan  militer,  perwira  hukum  memberikan  saran hukum  secara  dini  mengenai  pembuatan  payung  hukum yang diperlukan  sebelum  operasi  digelar  untuk  menjamin  legalitas dan  legitimasi  dari  operasi  bantuan  militer  yang  akan dilaksanakan.  Peran  perwira  hukum  juga  diperlukan  dalam memberikan  masukan  kepada  kepala  daerah  maupun komandan  pasukan  militer  yang  ditugaskan  mengenai  ke­ tentuan-ketentuan  dalam  penggunaan  kekerasan  senjata, penentuan  sasaran  dan  cara  bertindak yang  tepat  dan  benar menurut hukum dalam suatu operasi yang demikian itu.
Dalam  pemberian  bantuan kepada  POLRI,  perwira  hukum berperan  dalam  memberikan  masukan  kepada  komandan militer yang  ditugaskan  mengenai  ketentuan-ketentuan  dalam penggunaan  kekerasan  senjata,  penentuan  sasaran  dan  cara bertindak yang  tepat dan  benar menurut  hukum  dalam  suatu operasi  yang  demikian  itu.  Pendapat  dan  saran  hukum  yang berkaitan  dengan  mekanisme  atau  prosedur  penangkapan, penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  sangat  penting untuk  menjaga  legalitas  tindakan  prajurit  dalam  operasi bantuan  kepada kepolisian.
Dalam  operasi  pemeliharaan  perdamaian  yang  dilaksana­ kan  di  bawah  komando  Pasukan  Perdamaian  PBB, 23  seperti Penjagaan  Perdamaian (Peacekeeping  Operations) maupun Penegakan  Perdamaian (Peace-enforcement Operations) maka perwira  hukum  terlibat  secara  langsung  dalam  perumusan SOFA (Status  of  Force  Agreemenf) atau  SOMA (Status  of Mission  Agreemenf) yang  mengatur  tentang  hak-hak  dan kewajiban dari pasukan yang terlibat dalam kerjasama dengan pemerintah  dari  negara  tuan  rumah  tempat  dilaksanakannya operasi (host nation). Aspek-aspek  hukum yang  diatur  dalam suatu  SOFA  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  seorang perwira  hukum  meliputi :  masalah  yang  berkaitan  dengan yurisdiksi  pidana,  perdata  maupun  disiplin,  hak istimewa  dan imunitas  yang  dimiliki  oleh  pasukan,  kebebasan  bergerak, identifikasi  dan  status,  penyelesaian  sengketa  dan  klaim antara  pemerintah  negara  tuan  rumah  dengan  pasukan multinasional.  Masalah  lain  adalah  berkaitan  dengan  keten­ tuan-ketentuan  hukum  humaniter  dan  hukum  hak  asasi manusia yang  berlaku terhadap para  pihak yang terlibat dalam dalam  konflik maupun yang  berlaku  bagi  Pasukan  Pemelihara Perdamaian  PBB.  Beberapa  konvensi  internasional  yang  perlu dipehatikan  dalam  penyusunan  SOMA  maupun  SOFA  yaitu : konvensi-konvensi  internasional yang  berlaku seperti  Konvensi tentang  Hak  Istimewa  dan  Kekebalan  dari  Pasukan  PBB ( Convention  on  the  Privileges  and Immunities  of the  United Nations) tanggal  13  Februari  1946  dan  Konvensi  tentang Keselamatan  Personil  PBB  dan  Personil  yang  Menyertainya ( Convention  on  the  Safety  of United  Nations  and Associated Personnel) tanggal 9 Desember  1994.  Selain  itu,  perlu  juga dipertimbangkan  dalam  SOMA  dan  SOFA  menenai  keber­ lakuan  hukum  nasional  atau  hukum  lokal  di  negara  tempat operasi perdamaian PBB dilaksanakan (host nation).
23 Operasi  perdamaian  PBB didasarkan pada  Bab VI dan  Bab VII Piagam PBB.
Tugas  lain yang  dilakukan  oleh  perwira  hukum  mencakup pemberian  bantuan  kepada  Staf  Operasi  dari  Komando Gabungan ( Unified  Command) dalam  merumuskan  ROE  dan memberikan  penjelasan  mengenai  substansi  ROE  tersebut kepada  kontingen  negara-negara  yang  berpartisipasi  dalam operasi  perdamaian.  Di  samping  itu,  perwira  hukum  mem­ bantu  komandan Unified  Command dalam  merumuskan perjanjian  dalam  penghentian  tembak-menembak,  pem­ bentukan safety  zone,  neutralized  zone, dan  zona  larangan terbang (no fly zone), membantu  Komandan Gabungan dalam membuat  aturan-aturan  yang  diperlukan  untuk  memelihara hukum  dan  ketertiban (maintenance of law and ordef') dalam rangka  menormalisasikan  keadaan.  Hal  lain  yang  menjadi tugas  perwira  hukum  yaitu :  menyelesaikan  klaim-klaim  yang diajukan  oleh  masyarakat  sehubungan  dengan  kerugian yang dialami  mereka  sebagai  akibat  pelaksanaan  operasi  per­ damaian  dan  melakukan  pengusutan  dan  penyelesaian pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  pasukan  kontingen PBB  maupun  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang bertikai ataupun masyarakat setempat.

## D.  Penutup
Tulisan  ini  berupaya  untuk  menguraikan  secara  kongkrit mengenai  tugas-tugas  perwira  hukum  dalam  menjalankan fungsinya  mendukung  pelaksanaan  tugas  angkatan  ber­ senjata.  Dari  sudut  substansi,  uraian  mengenai  tugas-tugas perwira  hukum  di  atas  belum  menggambarkan  keseluruhan tugas  dan  peranan  perwira  hukum  dalam  memberikan bantuan  dan  dukungan  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas angkatan  bersenjata  yang  cukup  kompleks  baik  di  masa damai dan terutama di masa  perang.
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas  mengenai  tugas-tugas  yang  diemban  oleh  para  perwira
hukum  terutama  dalam  operasi  militer,  sehingga  mereka dapat  mempersiapkan  kemampuan  dan  keterampilan  hukum yang  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas dalam  segala  situasi.  Para  perwira  hukum  dituntut  untuk secara  terus  menerus  memutakhirkan  dan  mempertajam akurasi  serta  relevansi  pelaksanaan  tugasnya  di  tingkat nasional dan internasional.
Bantuan  dan  dukungan  hukum  dalam  operasi  militer  di masa  depan,  akan  semakin  kompleks  sebagai  konsekuensi logis dari  inovasi  teknologi  militer dan  persenjataan,  karakter­ istik  ancaman  dan  konflik  yang  semakin  spesifik,  serta perubahan  doktrin  yang  menyertainya.  Oleh  karena  itu,  ke depan  sangat  diperlukan  keahlian  dan  keterampilan  perwira hukum  untuk  menerapkan  hukum  dalam  situasi  yang  sangat dinamis tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Additional Protocol  I to the Geneva  Conventions of 1949. Al-Anzi,  Eisa,  "A  Study  on  Human  Rights  in  Peacetime  and During Armed Conflicts:  A Case Study of the Situation  in Kuwait  and  the  Arab  World"  (in  Arabic)  224  (Kuwait University,  Faculty  of Law Publications,  1998-99).  Dikutip dalam  Nada  Al-Duaij, Environmental  Law  of  Armed
Conflict, Dissertation,  Pace School  of  Law (2002). Army  Regulation  27-1,  Legal  Services,  Headquarters Department of the Army,  Washington  D.C. (1995).
Cameron,  Lindsey,  "Private  Military  Companies:  Their  Status under International  Humanitarian  Law and Its Impact on their Regulation'� International Review of the Red Cross, Vol. 88,  Number 863 (September 2006).
Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan Departemen  Kehakiman, Tetjemahan  Konvensi  Jenewa
1949, Jakarta,  1999.
Fidler,  David  P.,  "International  Law  and  Weapons  of  Mass Destruction :  End  of the  Arms  Control  Approach?'� Duke Journal  of Comparative  and  International Law, Vol .   14, No.  39 (2004). Fleck,  Dieter  (ed.), The  Handbook  of  Humanitarian  Law  in Armed Conflict, Oxford  University Press,  New York,  1995. FM  27-100  Legal  Support  to  Operations,  Headquarters,
Department of the Army,  1  March 2000.
Gasser,  Hans-Peter,  "Military  Manuals,  Legal Advisers  and  The First  Additional  Protocol  of  1977'�  dalam  Nubuo  Hayashi (ed.), National  Military  Manuals  on  the  Law  of Armed Conflict, Forum  for  International  Criminal  and
Humanitarian  Law,  International  Peace  Research Institute, Oslo,  FICHL Publication Series  No.  2,  2008.
ICRC, International Law concerning  the Conduct of Hostilities,
Geneva,  Revised and Updated  Edition,  1996. ICRC  Advisory  Service  on  International  Humanitarian  Law,
Legal Advisers in  Armed Forces, 01/2003. Jensen,  Eric Talbot, "The IO'S "Uganda Wall": A Barrier to the Principle  of  Distinction  and  an  Entry  Point for  Lawfare", Denver Journal of International Law and Policy, Vol.  35 No. 2 (2007).
Norsworthy,  Levator.  Jr,  "Organisation  for  Battle:  The  Judge Advocate's Responsibility Under Article 82 of Protocol I to the  Geneva  Conventions",  Headquarters,  Department  of the Army, Military Law Review, Vol. 93, ( 1981). Operational  Law  Handbook,  The  Judge  Advocate  General's
School  United  States  Army,  Charlottesville,  Virginia,  USA
( 1998).
Operational  Law  Handbook,  The  Judge  Advocate  General's School  United  States Army,  Charlottesville,  Virginia,  USA (2003).

## Roberts,  Adam,  "The  Equal  Application  of  the  Law  of  War: A
Principle  under  Pressure", International  Review  of the Red Cross, Vol. 90,  Number 872  (December 2008). Schwebel,  Stephen  M.,  Remarks  on  the  Role  of  the  Legal
Advisor of the  US State  Department,  2 Eropean  Journal of International Law (1991).
Shefi,  Dov,  "The  Status  of  the  Legal  Adviser  to  the  Armed Forces:  His  Functions  and  Powers'�  100  Military  Law
Review ( 1983).
The people  on  war report, ICRC worldwide consultation on the rules  of  war,  Report  by  Greenberg  Research  Inc,  ICRC, Geneva, October 1999.
The  Judge  Advocate  General's  School  United  States  Army, Operational  Law Handbook, Charlottsville,  Virginia,  USA (1998).
"Operational  Law  and  the  Role  of  the  Operational  Legal
Adviser",  dapat  diakses  pada

## Document
Document

## Document
JURNAL HUKUM  HUMANITER Vol. 4.  No. 7