Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 135-139| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139

## TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Aborsi  merupakan  pengguguran  kandungan  dimana  dalam  pengguguran  didalam  kandugan  sudah  ada  janin namun belum berbentuk sempurna. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana aborsi dilarang.  Namun,  UU  mengenai  Kesehatan  memberikan  izin  jika  berindikasi  medis.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaturamn  kejahatan  aborsi  dan  mengetahui  hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan  aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode  penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangn  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undanan  yang mengatur  mengenai  aborsi.  Analisis  bahan  hukum  deskriptif  analisis  dan  menyesuaikan  dengan  argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa kejahatann aborsi diatur didalam pasal 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP dan 349 KUHP. Sedangkan pengaturan tindak pidana aborsi dalam UU Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai 77 dan pasal 194 UU tentang Kesehatan. Sanksi pelaku tindak pidana aborsi dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 346 diancam hukuman paling lama empat tahun penjara. Sedangkan dalam pasal 347- 349 KUHP dapat dipenjara paling lama Lima belas tahun. Dalam Undang-undang Kesehatan, ancaman pidana sepuluh  tahun  dan  denda  Rp.1000.000.000.00  (Satu  Miliar  Rupiah).  Kesimpulan,  jika  penguguran  dilakukan bukan karena alasan indikasi medis, maka tindakan aborsi tersebut dapat dikatan perbuatan krimial. Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Perkosaan

## Abstract
Abortion is an abortion wherein in the abortion there is already a fetus but it is not yet fully formed. According to  the  Criminal  Code,  abortion  is  prohibited.  However,  the  Law  on  Health  provides  permission  if  medically indicated. This study aims to determine the regulation of abortion crimes and to determine the punishment for abortion  perpetrators  due  to  rape.  This  research  was  designed  using  normative  research  methods,  with  a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are sourced from primary and secondary legal materials, the technique of collecting legal materials is to review the statutory regulations governing abortion. Analysis of legal materials is descriptive analysis and adjusts to legal arguments. The results showed that the crime of abortion is regulated in articles 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP and 349 KUHP. Meanwhile, the regulation of the crime of abortion in the Health Law  is  regulated in Articles 75 to 77 and Article 194 of the Law on Health. The sanction for the perpetrator of the criminal act of abortion can be subject to articles in the Criminal Code, namely Article 346, a maximum sentence of four years in prison. Meanwhile, articles 347-349 of the Criminal Code can be imprisoned for a maximum of fifteen years. In the Health Law, the penalty of ten years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). In conclusion, if the abortion was performed not for reasons of medical indications, then the abortion can be considered a criminal act.
Keywords: Crime, Abortion, Rape

## I. PENDAHULUAN
Masyarakan  Indonesia  memiliki  kedudukan  sama  dihadapan  hukum  yaitu  hal  yang  penting  untuk negara hukum. Hak manusia mengenai kesamaan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UU  Dasar  1945  Amademen  ke-IV,  mengatakan  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan,jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Seiring berkembangnya zaman yeng dinamis dimana dikarenakan pembagunan di segala bidang politik,  kehidupan  sosial  keamanan,  ekonomi,dan  budaya  telah  membawa  pengaruh  negative  yaitu adanya kualitas dan kuantitas berbagai macam kriminal yang menakuti kalangan masyrakat ( Soejono, 1996 ).  Kejahatan  akan  terus  bertambah  dengan  berbagai  macam  cara  yang  bereda-beda  bahkan dengan  peralatan  yang  semakin  canggih  dan  modern  sehingga  kejahatan  akan  semakin  meresahkan masyarakat.
Tindakan kriminal saat ini menjadi perhatian utama, baik itu dari kalangan atas yaitu pemerintah dan  dari  kalangan  masyarakat  umum.  Tindakan  kriminal  bukan  lagi  merupkan  permasalahan  yang entengbagi  masyarakat  dimana  yang  sedang  mengalami  perkembangan  seperti  di  Negara  Indonesia ini.  Tindakan  kriminal  yaitu  perbuatan  sangat  tidak  pantas,  merugikan,  serta  harus  ditindak  lanjuti agar  tidak  terjadi  ketresahan  dalam  masyarakat  ( Simandjuntak,  1981 ).  Kejahatan  kesusilaan  yang terjadi  pada  wanitaseperti  persetubuhan  secara  paksa  marak  dialami,  namun  tidak  dilaporkan meskipun  ada  namun  jarang  untuk  melapor.  Beberapa  penelitian  terkait  dengan  tindakan  kekerasan seksual  yang  mengakibatkan  kehamilan,  sehingga  tidak  sedikit  yang  melakukan  aborsi  ( Smith, McLean  Cooke,  &  Morrison,  2020 ).  Menurut,  Burrow,  Isom  Scott,  &  Mikell  ( 2020 ),  narasi  dalam kasus hukum yang digunakan untuk membahas pemerkosaan menurut undang-undang melanggengkan marginalisasi, devaluasi, dan tidak terlihatnya korban laki-laki
Korban perkosaan biasanya akan terus membayangi peristiwa perkosaan tersebut sehingga hamil. Wanita yang mengalami kehamilan akibat persetubuhan secara paksa, ia akan menjalani sangat berat. Namun,  apabila  jika  perempuan  tidak  mau  untuk  mengandung  calon  buah  hatinya  maka  jalan  satu- satunyayaitu mematikan kandungannya dapat dikatakan ia akan membunuh calon bayinya. Kejahatan menggugurkan  kandunganberdalih  perkosaan,  saat  ini  menjadi  sorotan  penting.  Peraturan  Indonesia yaitu  KUHP  melarang  keras  melakukan  pengguguran  kandungan  dengan  dalih  apapun.  Namun  UU mengenai  Kesehatan  mengizinkan  untuk  menggugurkan  kandungan  namun  dengan  dalih  indikasi medis. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi pembuat kejahatan aborsi akibat perkosaan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  Normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan  yakni  bersumber  dari  penelitian,  kepustakaan,  yaitu  (1)  bahan  Hukum  Primer:  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun  2014  Kesehatan  Reproduksi  dan  (2)  bahan  Hukum  Sekunder:  Bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  Hukum  primer,  yang  digunakan  terutama  pendapat  ahli  Hukum,  hasil ilmiah dari kalangan Hukum serta literature-literatur Hukum, internet, serta semua bahanHukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Kejahatan Aborsi
Aborsi  atau  yang  lebih  dikenal  denga  sebutan  abortus  merupakan  masalah  yang  memiliki  dampak terhadap  kehidupan  bermasyarakat,  terutama  seseorang  yang  melakukan  aborsi  seperti  kesehatan, moral maupun agama. Menurut Gulardi Wignjosastro, aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan  sebelum  usia  kandungan  dua  puluh  minggu  dan  berat  dari  janin  kurang  dari  lima  ratus gram, dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm ( Wignjosastro, 2001 ).
Pengguguran  kandungan,  dapat  terjadi  akibat  ketidak  sengajaan  yaitu  seperti  alami  dan  dapat juga  kerana  suatu  kesengajaan.  Pengguguran  kandungan  atau  janin  yang  dilakukan  secara  sengaja dapat  dilakukan  menggunakan  cara-cara  medis  seperti  pemberian  obat-obatan  untuk  kandungannya, ataupun  menggunakan  cara  tradisional.  Aborsi  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  penghilangan nyawa.  Tindak  pidana  pembunuhan  ialah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  tidak berperikemanusiaan ( Waluyadi, 2005:96 ).
Sampai saat ini aborsi masih menjadi permasalahan bagi banyak kalangan, ada yang pro maupun kontra.  Mengingat,  dengan  alasan  apaupun,  aborsi  merupkan  perampasan  hak  asasi  bagi  bayi  yang ada didalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menempatkan aborsi sebagai tindak pidana.  Namun,  tindakan  aborsi  masih  sangat  dibutuhkan  untuk  sebagian  orang  dengan  alasan tertentu. Baik itu dikarenakan alasan medis, seperti nyawa si ibu yang terancam dan lain-lain.
Tindakan  aborsi ini  sudah berkembang  pesat  dalam masyarakat  khusunya  masyarakat  Indoesia. Tindakan  ini  dikarenakan  faktor  yang  memaksa  pelaku  untuk  melakukan  tindakan  ini.  Menurut Ekotama,  dkk.,  (2001:81) ,  ada  beberapa  faktor  pelaku  untuk  melakukan  tindakan  aborsi,  yaitu kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, alasan sosial ekonomis, alasan belum mampu punya anak, alasan anak yang sudah cukup banyak dan kehamilan akibat perkosaan.
Memiliki keturunan berupa anak dari hasil perkawinan yang sah merupakan hal yang ditunggu- tunggu oleh setiap pasangan. Namun, apabila anak yang dikandung merupakan hasil dari perkosaan, unuk  menutupi  aib  keluarga  dan  lingkungan  sekitar.  Pada  peristiwa  ini  korban  perkosaan  akan mengalami trauma kehamilan yang tidak diinginkan. Maka wanita yang bersangkutan akan memilih melakukan aborsi.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  pengaturan  tidanakan  pengguguran  kandungan  atau  aborsi (abortus  provocatus)  telah  terdapat  dalam  peraturan  Indonesia  yaitu  KUHP  diatur  dalam  pasal  346 KUHP  sampai  dengan  Pasal  349  KUHP.  Ketentuan  mengenai  abortus  provocatus  tercantum  dalam Buku  Kedua  Bab  XIX  KUHP  mengenai  Kejahatan  Terhadap  Nyawa,  yang  paling  penting  terdapat dalam  pada  pasal  346  sampai  dengan  349  KUHP.  Adapun  sebuah  rumusan  baru  megenai  tindak pidana  Pengguguran  Kandungan,  dimana  dirumuskan  didalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) KUHP. Penguguran kandunga ini diatur dalam BAB XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Nyawa khususnya  Pasal  586-589  tentang  penguguran  kandungan.  Selain  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)  yang  mengatur  mengenai  aborsi  (abortus  provocatus),  aborsi  juga  diatur  dalam  UU Nomor 36 tahun 2009. Dimana aborsi diatur dalam Passal 75, pasal 76, pasal 77, dan terdapat sanksi paling berat di passal 194.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan
Tindakan  kriminal  yang  menyangkutseksualitas  pada  umunya  menyebabkan  kekahwatiran  ataupun ketakutanbagi  orangtua  tehadap  anak  wanitanya.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut  menyebabkan keselamatannya  (misalkan:  perkosaan,  perbuatan  senonoh)  yang  mengakibatkan  jalannyaproses menuju kedewasaan kesusilaan akan tinggi ( Marpaung, 2004:31 ). Kata dari perkosaan merupakan asal dari Bahasa Latin yaitu rapere yang mengartikanmembawa pergi, mencuri, merampas, atau memaksa ( Harianto,  1997:97 ).  Pemerkosaan  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  pada  dasarnya  merupakan kejahatan  kesusilaan  dimana  tindakan  ini  terjadi  akibat  pemaksaan  terhadapyang  memakssa  korban melakukan hubungan bersetubuh tau seksual.
Kejahatan  tentang  perkosan  merupakan  salah  satu  kesalahan  terhadap  kesusilaan.  Yang diaturdidalam  BAB  XIV,  Buku  ke  II  tentang  Tindakan  Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  yang  diatur dalama  pasall  281  KUHP  sampai  303  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pasal-pasal  tersebut sebagaian besar membahas tentang seksualitas.
Korban perkosaan pada umunnya perempuan. Perempuan yang menjadi korban perkosaan, dapat mengalami akibat yag serius baik itu secara fisik maupun secara psikologis (kejiwaan). Sangat berat menjalani  kehamilan  yang  disebabkan  karena  perkosaan.  Kehamilan  yang  dilami  oleh  korban perkosaan,  akan  mempengaruhi  kehidupan  korban  yang  bersangkutan.  Korban  akan  merasakan trauma yang cukup parah dan mengalami guncangan terhadap jiwanya. Dimana ia harus menanggung rasa  malu  jika  nantinya  ia  diketahui  hamil  oleh  lingkungan  tempat  ia  tinggal,  dan  memikirkan bagaimana  nasib  anaknya  kelak  jika  sampai  anak  yang  dikandung  ini  lahir,  mengingat  kehamilan yang  ia  alami  diakibatkan  karena  perkosaan.  Jika  sudah  seperti  itu,  perempuan  yang  bersangkutan akan  melakukan  tindakan  aborsi.  Aborsi  memiliki  dampak  bagi  perempua  yang  bersangkutan,  baik dari segi jasmani, psikologis maupun hukum.
Seseorang  yang  dihadapi  dengan  hukum,  pemikiran  seseorang  akan  menuju  terhadap  sesuatu yang bersifat mengikat didalam masyarakat. Dimana ketentuannya ada mengenai hal yang boleh atau harus dilakukan dan tidak tidak boleh dilakukan yang masing-masing memiliki akibat. Tindak pidana tidak  lepas  dengan  akibat yaitu  sanski  yang  bersifat  negative  dinamai  dengan  sanksi atau  hukuman. Bentuk  dari  hukuman  memiliki  macam-macam  jenis  seperti  harus  membayar  denda  yang  harus dipaksa  hartnya  diambil  hartanya  untuk  membayar,  merampas  hak  kebebasannya  yang  mendapati hukuman kurungan penjara, selain dirampas harta dan kebebasannya dapat pula dirampas nyawanya jika pelaku dijatuhi hukuman mati ( Prasetyo, 2016:125 )
Dalam  KUHP  sangat  melarang  tindakan  aborsi  dengan  alasan  apapun,  termasuk  akibat perkosaan.  Aborsi  diatur  pada  pasal  346-349  KUHP  BAB  XIX  Buku  Kedua  tentang  kejahatan terhadap  nyawa.  Adapun  sanksi  pidana  apabila  melakukan  aborsi,  yaitu  Pasal  346  KUHP  diancam penjara  empat  tahun  jika  seorang  wanita  dengan  sengaja  menggugurkan  calon  bayi  kandungan  atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya,  pasal 347 KUHP ancaman penjara paling lama  lima  belas  tahun  apabila  dengan  sengaja  menggugurkan  janin  atau  calon  bayi  yang  tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan dan menyebabkan hilangnya nyawa perempuan yang
bersangkutan,  pasal  348  KUHP  ancaman  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  penjara  apabila  dengan sengaja  menggugurkan  kandungan  dengan  persetujuan  wanita  yang  bersangkutan  dan  menyebabkan matinya wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian apabila yang membantu melakukan salah satu kejahatan pasal 346- 348 ialah seorang dokter, bidan mamupun juru obat.
Tindakan  aborsi  sangat  dilarang  oleh  KUHP  karena  bertentangan  dengan  norma  agama,  norma kesusilaan, norma hukum ataupun norma kesopanan. Namun aturan aborsi yang ada didalam KUHP telah  dilunakkan  oleh  UU  Kesehatan  untuk  melakukan  aborsi.  Sebagaimana  telah  ditentukan  dalam Pasal 75 UU mengenai Kesehatan.
Secara  yuridis,  Pasal  75  ayatt  (2)  UU  mengenai  Kesehatan  memberika  ruang  untuk  melakukan aborsi  yang  diakibatkan  oleh  perkosaan.  Pasal  ini  menyatakan  apabila  kehamilan  korban  perkosaan menyebabkan  korbsn mengalami luka terhadap kejiwaannya seperti  psikologis  padasikorban, ia bisa mengambil jalan tindakan aborsi. Namun perbuatan perkosaan yang tidak menyebabkan luka terhadap jiwa  perempuan  yang  bersangkutan  seperti  terganggunya  psikologis  bagi  korban,  jadi  korban  tidak boleh  mengugurkan  kandungannya.  Apabila  tetap  melakukan  tindakan  aborsi,  UU  Kesehatan  juga memiliki  sanksi  bagi  korban,  yaitu  terdapat  dalam  pasal  194  UU  Kesehatan.  Sanksi  dari  pasal  194 ialah  ancaman  hukuman  penjara  sepuluh  tahun  dan  denda  paling  bayak  Rp.1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah).Ketentuan  lebih  lanjut  peraturan  indikasi  medis  dan  perkosaan  telah  daitur  dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  tindak  pidana  aborsi  atau  tidanakan  pengguguran  kandungan  ( abortus  provocatus ) terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  BAB  XIX  Bab  XIX  mengenai  Kejahattan Terhadap Nyawa pasal 346 KUHP, pasal 347 KUHP, pasal 348 KUHP, dan pasal 349 KUHP. Aborsi juga diatur dalam UU mengenai Kesehatan Pasal 75, pasall 76, pasal 77 dan sanksi paling berat pada pasal  194.  Kemudian,  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  aborsi  akibat  perkosaan  apabila melakukanpengguguran  kandungan  diancam  dengan  pasal  346  KUHP  ancaman  hukumannya  empat tahun  penjara,  pasal  347  KUHP  ancaman  hukuman  lima  belas  tahun  penjara,  pasal  348  ancaman hukuman  tujuh  tahun  penjara,  sedangkan  pada  pasal  349  KUHP  penambahan  pidana  sepertiga  dan pencabutan hak menjalani pencarian jika dokter, bidan dan juru obat membantu melakukan kejahatan yang terdapat dalam pasal 346, 347, 348 KUHP. Dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009  tentang  kesehatan,  sanksi  bagi  pelaku  abortus  sepuluh tahun  penjara  dan denda  paling  banyak Rp.1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

## 2. Saran
Melalui penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah agar sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan  UU  Kesehatan,  dapat  dikatakan  cukup  berat  bagi  pelaku  tindak  pidana  aborsi.  Oleh  sebab  itu, meyarankan  pemerintah  dapat  memberikan  sosialisasi  dengan  menerjunkan  orang-orang  yang memiliki  pengetahuan  yang  sesuai  dengan  bidang  yang  bersangkuan,  yaitu  seperti  bekerja  sama dengan  bidang  yang  bergerak  dalam  perlindungan  perempuan  dan  anak,  guna  menekan  terjadinya tindakan  aborsi  provocatus  di  Indonesia.  Kemudian,  diharapkan  kepada  masyarakat  harus  berperan penting  dalam  menangani  korban  perkosaan  seperti  mendukung  para  perempuan  korban  perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Burrow,  J.,  Isom  Scott,  D.  A.,  &  Mikell,  T.  (2020).  No  Man’s  Land:  the  Denial  of  Victimisation  in  Male Statutory Rape Cases. Journal of Sexual Aggression , 26 (3), 18 . Ekotama,  S.  (2001). Abortus  Provokatus  bagi  Korban  Perkosaan:  Perspektif  Viktimologi  Kriminologi  dan Hukum Pidana . Yogyakarta: Sinar Gafika. Harianto.  (1997). Dampak  Sosio  Psikologis  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  terhadap  Wanita .  Yogjakarta: Pusat Studi Wanita Universias Gajah Mada.
Marpaung, L. (2004). Kejahatan terhadap Kesusilan dan Masalah Prevensinya . Jakarta: Sinar Grafika. Prasetyo, T. (2016). Hukum Pidana: Edisi Revisi (7th ed.). Jakarta: Raja Grafindo. Simandjuntak, B. (1981). Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial . Bandung: Tarsito. Smith, D. E., McLean Cooke, W. C., & Morrison, S. S. (2020). A Discussion on Sexual Violence against Girls
and Women in Jamaica. Journal of Sexual Aggression , 26 (3), 1–12. Soejono. (1996). Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia (1st ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta. Waluyadi. (2005). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Cirebon: Djambatan. Wignjosastro, G. (2001). Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin . Jakarta: PT Grafindo Persada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi