## PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011
THE LEGAL PROTECTION OF COMMUNITY RIGHTS IN AREA SPATIAL PLANNING OF MATARAM CITY BASE ON THE LOCAL
REGULATION NUMBER 12 YEAR 2011

## Arba
Fakultas Hukum Bagian Hukum Pertanahan Universitas Mataram
Email : arbafh@yahoo.co.id
Naskah diterima : 12/02/2014; revisi : 12/03/2014; disetujui : 28/03/2014

## A bstrAct
This research aims to uncover, analyze, and comprehend the policy of the Spatial Plan in terms of the normative aspect, especially to analyze the legal protection of community rights and participation. This research will be conducted to analyze the normative policies and strategies of the patterns of spatial use in Mataram base on the Local Regulation Number 12 of 2011 on RTRW, as well as to analyze the legal protection and alignment to people’s rights as one of the stakeholders. This research is normative research, so the main approach method employed is normative approach which consist of the legislation approach (statute approach), conceptual approach(, analytical approach), and historical approach. Having been analyzed as normative and qualitative, the results of research shows that the rights of individuals and communities have conceptually regulated and protected by the State Constitution, the 1945 Constitution and many other legislations, particularly those regulation of Spatial Planning (Act Number 26 of 2007, Government Regulation Number 15 of 2010 and Government Regulation Number 68 of 2010). In addition, The Acts Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation stated that in proposing every legislation the community should be involved. As mentioned in the Local Regulation of Spatial Plan Number 12 of 2011 it is clearly stated that the law has regulated and protected the rights and obligations of the community, but the community involvement in making RTRW is limited to only public consultation. the Acts and Government Regulations actually mentioned that public participation means not only a public consultation but the participation in preparing and planning the space regulation. Therefore, the Government of Mataram in order to provide the legal protection of community rights as one of the stakeholders, after five years of enactment of the Regulation, the government should conduct a review, and prioritize the public participation .

## Keyword : Policy, People Right, Special planing

## A bstrAk
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peranserta masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategi pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Mataram berdasarkan Perda RTRW Nomor 12 Tahun 2011, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ......................... pemangku kepentingan. Hukum normatif, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis ( historical approach ). Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya di dalam Perda RTRW Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peranserta dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Mataram dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka setelah lima tahun berlakunya Perda ini, hendaknya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.
Kata Kunci : Kebijakan, Hak Masyarakat, Tata Raung

## PENDAHULUAN
u NdaNg - uNdaNg d asar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan ” bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan diper- gunakan untuk sebesar-besarnya kemak- muran rakya t”. Atas dasar ketentuan ter- sebut, aka pemerintah mem bentuk Unda- ng-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104, TLN. 2043) yang dikenal dengan  UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).  UUPA memberikan kekuasaan kepada Negara untuk mengatur per- sediaan, peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk itu maka di dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA menugaskan kepada Pemerintah dalam rangka Sosialisme Indonesia, untuk mem- buat suatu rencana umum mengenai perse- diaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta ke kayaan alam yang terkandung di dalamnya:
a.  untuk keperluan Negara;
b.  untuk keperluan peribadatan dan keper- luan-keperluan suci lainnya, sesuai den- gan dasar Ketuahanan Yang Maha Esa;
c.  untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertamban- gan.
Pelaksanaan rencana umum yang di- maksud dalam Pasal 14 ayat 1 dilaksa na- kan oleh Pemerintah Daerah untuk meng- atur persediaan dan per untukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Untuk itu, maka masing-masing Pemerintah Daerah wajib membuat Peraturan Daerah rencana tata ruang wilayahnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14, UUPA tersebut maka, pemerintah membentuk Un dang-Undang 23 Tahun 1992 tentang
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 28~41
Penataan Ruang yang selanjutnya dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang ber tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, pro- duktif, dan ber kelanjutan berdasarkan Wawa san Nusan tara dan Ketahanan Nasional dengan:
a.  terwujudnya keharmonisan antara ling- kungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam peng- gunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
c.  terwujudnya perlindungan fungsi ruang dalam pencegahan dampak negatif terh- adap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 60 menentukan dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a.  mengetahui rencana tata ruang;
b.  menikmati pertambahan nilai ruang se- bagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelak- sanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat ber  wenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang ti- dak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f.  mengajukan gugatan ganti kerugian ke- pada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Sebagai pelaksanaan lebih lanjut keten- tuan  UUPR tersebut pemerintah mem- bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUPR, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Ta- hun 2010 tentang Bentuk Peran Masya- rakat dalam Penataan Ruang. Panataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pen- gendalian manfaat ruang merupa kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang se- hingga diharapkan: (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan ling kungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pem- borosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kuali- tas lingkungan. Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Perda RTRW Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010, maka Pemerintah Kota Mataram membentuk Perda RTRW Nomor 12 Tahun 2011 ber- laku Tahun 2011-2031.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada beberapa hal, yaitu pertama bagaimana konsepsi dan pengaturan perlindungan hak-hak masyarakat dalam UUPR dan peraturan pelaksanaannya; dan kedua bagaimana pengaturan perlindungan hak- hak masyarakat dalam Perda RTRW Kota Mataram.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum. Penelitian hukum normatif me- nurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 1
1 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad , Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010), hlm. 34.
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
“adalah penelitian hukum yang me- letakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di- maksud adalah mengenai asas-asas, nor- ma-norma, kaidah- kaidah dari per aturan perundang-undangan, putusan peng adilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Meng- ingat bahwa penelitian ini adalah pe- nelitian hukum normatif studi tentang (teori/konsep, asas-asas dan per undang- undangan), maka metode pen dekatan yang utama yang diper gunakan adalah pen de- katan normatif. Jenis pen dekatan normatif yang diper gunakan adalah  pendekatan per- undang-undangan ( statute  appro ach ), pen- dekatan konsep ( conceptual approach ), pendekatan historis ( historical approach ) dan pendekatan analitis ( analiytical ap- proach )
Penelitian ini dilakukan melalui pe- nelitian kepustakaan ( liberary reseach ). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengkaji bahan-bahan hukum primer ber- upa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya, bahan-bahan hukum sekunder berupa: konsep-konsep teori dan pendapat para ahli, dan dokumen- dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tertier berupa kamus- kamus bahasa dan kamus hukum.
Pengumpulan bahan hukum (bahan ke- pustakaan) dilakukan dengan meng kaji dan menganalisis bahan-bahan ke pusta- kaan (mengkaji Undang-undang dan per- aturan-per aturan, serta buku-buku lite ra- tur). Selain itu juga mengkaji dokumen- doku men resmi negara, meng kaji pen- dapat-pen dapat para ahli hukum, hasil-ha- sil pe nelitian hukum sebelum nya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
Untuk mengkaji hukum dari aspek normatif ( law in book ), maka metode normatif analitislah yang dijadikan acuan
dalam mengkaji dan menganalis sesuatu permasalahan. Analisis bahan hukum dengan cara menggunakan penafsiran- pe- nafsiran hukum, baik penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran histo- rical , maupun penafsiran secara ekstensif. 2 Dari hasil analisis selanjutnya men cari prinsip-prinsip hukum, hubu ngan-hubu- ngan antara prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya, persamaan hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya kemudian disimpulkan dengan meng- gunakan penalaran deduk tif-induktif.

## PEMBAHASAN

## A. Konsepsi dan Pengaturan Perlindungan
Hak-hak Masyarakat dalam UUPR dan Peraturan Pelaksanaannya
Hak dan kewajiban adalah sesuatu konsepsi hukum yang selalu melekat pada subyek hukum. Hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang ter hadap sesuatu, baik terhadap yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban tanggungjawab yang dipikul oleh setiap subyek hukum.
Dalam kamus hukum hak adalah ke- bebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.” 3 Satjipto Rahardjo menyatakan hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.” 4 Dalam kepustakaan ilmu hu- kum, dikenal dua teori atau ajaran  untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu sebagai berikut:
2 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik , (Bandung, Transito, 1982), hlm. 129.
3 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Bahasa Indonesia, Inggris, (Semarang Indonesia, Aneka Ilmu, 1977)  hlm 410
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung, Alumni, 1985,  hlm. 95.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
28~41
a. Belangen  Theorie (teori kepentingan) menyatakan bahwa hak adalah kepent- ingan yang terlindungi.
b. Wilsmacht Theorie (teori kehendak), yaitu hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan.” 5
Sedangkan kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan  lahi r - nya karena ketentuan Undang- un dang. Suatu kewajiban lahir disebabkan karena hukum dan juga karena perbuatan hukum.
Setiap subyek hukum, apakah secara in- dividu atau secara kelompok selalu mendapat perlindungan hukum. Per lidu- ngan hukum adalah memberikan pengayo- man terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan per lindungan itu diberikan kepada masya rakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Dikatakan dilindungi oleh hukum adalah apabila sesuatu itu diatur dan dil- indungi oleh per aturan per-undang-undan- gan yang ber laku.
Negara Republik Indonesia telah me- nyatakan dalam Pasal 14 UUPA  meng atur tentang kewenangan Negara untuk melakukan perencanaan tata ruang di selu- ruh wilayah Indonesia. Sebagai pelak sa- naan lebih lanjut dari ketentuan ter sebut, pemerintah telah membentuk Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya dirubah dan diganti dengan Undang-Undang No- mor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyeleng garaan Pe- nataan Ruang.
Khususnya di bidang penataan ruang wilayah daerah, pemerintah daerah me-
5 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Graha Indonesia, 2003,  hlm. 32.
mbuat aturan hukum berupa Perda RTRW yang bertujuan untuk melindungi ke- pentingan semua pihak. Perencanaan tata ruang merupakan salah satu produk hukum dari kebijakan Negara/pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk meng atur penyediaan, peruntukkan, peng- gunaan dan pemanfaatan ruang dan sum- ber daya alam. Sebagai suatu produk hukum yang ber tujuan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan dengan penye- diaan, peruntukan, penggunaan dan pe- manfaatan ruang dan sumber daya alam, maka penyusunan rencana tata ruang wilayah betul-betul memperhatikan hak- hak dan kewajiban para pihak yang ber- kepentingan atau pemangku kepenti ngan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan lainnya. Salah satu pemangku kepentingan di dalam kaitan dengan per- encanaan tata ruang adalah masyarakat. Oleh karena itu maka, kepen tingan, hak- hak dan kewajiban masyarakat harus di kedepankan dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan ke wajiban bagi pemangku ke- pentingan lainnya.
Perlindungan hak-hak dan kewajiban, serta peranserta masyarakat dalam suatu perencanaan 6 , pelaksanaan dan pengen- dalian tata ruang adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena dengan keterlibatan masyarakat dalam menentu- kan kebijakan publik oleh pemerintah akan ber dampak pada meningkatnya ke- percayaan publik terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan keter libatan masyarakat berarti me ncer- min kan sikap pemerintah yang ber pihak
6 Pengertian rencana menurut A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuh adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur), tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadan yang teratur secara tertentu. D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuh, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara , (Bandung, Bina Cipta, 1983), hlm.75
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
kepada prinsip keterbukaan dan pertang- gungjawaban secara publik.
Keterlibatan publik/masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-un- dangan, khusus tentang pembentukan Per- da diatur oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per- aturan Perundang-undangan, di dalam Pasal 35 menentukan: dalam penyusunan Prolegda ( Program Legislative Daerah ) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi di- dasarkan atas:
a. perintah Peraturan Perundang-unda- ngan lebih tinggi;
b.  rencana pembangunan daerah;
b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
c.  aspirasi masyarakat daerah.
Sedangkan konsepsi peranserta, hak dan kewajiban masyarakat dalam pe- rencanaan penataan ruang menurut Un- dang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ada- lah dijabarkan di dalam ketentuan pasal- pasal sebagai berikut:
a. Psl 55 ayat (4 dan 5) Untuk menjamin terselenggaranya RTRW dengan baik, maka masyarakat diikut sertakan oleh pemerintah dalam pengawasan; peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau peng- aduan kepada Pemerintah dan pe- merintah daerah.
b. Pasal 60 menentukan bahwa masya- rakat berhak:
1. mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang l ayak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pemba ngunan
yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pe- jabat berwenang terhadap pemba- ngunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pemba ngunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwe- nang; dan
7. mengajukan gugatan ganti kerugi- an kepada pemerintah dan/atau pe- megang izin apabila kegiatan pem- bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
c. Pasal 66 menentukan hak masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum jika dirugikan dalam penataan ruang yaitu mengajukan gugatan melalui pengadilan.
Selain hak masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam perencanaan, pelaksa- naan dan pengawasan tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 yakni, dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.  mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan pe- rundang-undangan dinyatakan se- bagai milik umum.
Sedangkan Peranserta masyarakat da- lam perencanaan, pemanfaatan, dan pe- nge n   dalian tata ruang diatur secara khusus di dalam Pasal 65 yaitu:
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
28~41
(1)Penyelenggaraan penataan ruang di- laku  kan oleh pemerintah dengan meli- batkan peran masyarakat.
(2)Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pe- manfaatan ruang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana di- maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang LN 2010 Nomor 21, TLN Nomor 5103 mengatur lebih lanjut tentang hak- hak, dan peranserta masyarakat dalam per- encanaan penataan ruang, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 25 (1) Prosedur penyusunan ren- cana tata ruang wilayah Nasional meli- puti:
a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Nasional;
b. pelibatan peran masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasi- onal; dan
c. pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat na- sional.
2. Pasal 27 (1) Prosedur penyusunan ren- cana tata ruang wilayah provinsi meli- puti:
a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
c.  pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh pemang- ku kepentingan di tingkat provinsi.
3. Pasal 32 (1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b. pelibatan peran masyarakat di ting- kat kabupaten dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupat- en; dan
c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.
Adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pe- nyusunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTRW itu dimaksudkan dalam rangka memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam me nen- tu kan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan,  peruntukan,  peman fa  atan  dan penggunaan ruang dan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pem bentukan  Peraturan  Per undang-unda- ngan bahwa setiap pembentu kan per- aturan perundang-undangan harus me- libat kan masyarakat. Ketentuan ini ter- tuang dalam Pasal 96 yang menentukan sebagai berikut:
(1)Masyarakat berhak memberikan masud- kan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.  rapat dengar pendapat umum;
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
b.  kunjungan kerja;
c.  sosialisasi; dan/atau
d.  seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang per- seorangan atau kelompok orang yang mem punyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-un- dangan.
(4)Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Per atu- ran Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Perlindungan hak-hak dan peranserta masyarakat dalam merencanakan penataan ruang diatur lebih khusus lagi dalam Per- aturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Ma- syarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut, yang disebut dengan masyara- kat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentin- gan nonpemerintah lain dalam penataan ruang (Pasal 1 angka 8); dan yang di- maksud  dengan peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam peren- canaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pas- al 1 angka 9);
Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa masyarakat berperan dalam pe- rencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang di- tentukan dalam peraturan perundang- unda ngan. Adapun tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan  ruang menurut ketentuan Pasal 4 adalah:
a. menjamin terlaksananya hak dan ke- wajiban masyarakat di bidang pena-
taan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akun- tabel, dan berkualitas; dan
e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.
Adapun peran serta masyarakat dalam penataan ruang menurut ketentuan Pasal 5 adalah dilakukan pada tahap: a. pe ren- canaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Sedang kan bentuk peran masya rakat dalam perencanaan tata ruang menurut ke- tentuan Pasal 6 adalah berupa:
a.  masukan mengenai: 1. persiapan penyu- sunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau ka- wasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. pene- tapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pe- merintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Selain keikutsertaannya dalam pe- nataan ruang, masyarakat juga berperan serta dalam pemanfaatan ruang. Bentuk peran masya rakat dalam pemanfaatan ruang dapat berdasarkan ketentuan Pasal 8 adalah berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pe- manfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pe- merintah daerah, dan/atau sesama
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
28~41
unsur masyarakat dalam peman- faatan ruang;
c.  kegiatan memanfaatkan ruang yang se- suai dengan kearifan lokal dan  rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang uda- ra, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan per- tahanan dan keamanan serta me- melihara dan meningkatkan keles- tarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam peman- faatan ruang sesuai dengan ketentu- an peraturan perundang-undangan.
Sedangkan bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang menurut ketentuan Pasal 9 dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. pelaporan kepada instansi dan/atau pe- jabat yang berwenang dalam hal me- nemukan dugaan penyimpangan atau pel anggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
b. pengajuan keberatan terhadap ke pu- tusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak ses- uai dengan rencana tata ruang.
Ketentuan-ketentuan PP No. 68 Tahun 2010 tersebut di atas memberikan arahan dan petunjuk bagi pemerintah, baik pe- merintah pusat maupun pemerintah dae-
rah untuk memperhatikan dan melak- sanakan hak-hak dan peranserta masyara- kat.
B. Perlindungan Hukum Hak-hak Masya- rakat dalam Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang.
Setelah membaca, mencermati, dan mengkaji Perda RTRW Kota Mataram No- mor 12 Tahun 2011, maka dapat digambar- kan keberpihakannya terhadap hak-hak dan peranserta masyarakat dianalisa dari beberapa ketentuan berikut ini.
Dalam Pasal 4 Perda RTRW tersebut menentukan: ” Tujuan penataan ruang Ko- ta adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, In- dustri, serta Pariwisata Berbasis Ke arifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan. ”
Penataan ruang Kota Mataram meng- angkat kearifan lokal karena masyarakat Kota Mataram berasal dari berbagai suku dengan kultur yang berbeda. Perbedaan kultur ini akan memperkaya aspirasi pembangunan dalam rangka mendukung program pe ngembangan prasarana dan sarana perkotaan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat merupakan pengejewantahan interaksi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya serta bagaimana cara pandang mereka dalam mengelola dan meman- faatkan lingkungan. Di samping memper- timbangkan kearifan lokal, pengembangan perlu dilakukan secara seimbang serta memperhatikan daya dukung lingkungan, memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, dan hasil akhir dari penataan ruang tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan keberlanjutannya. Tujuan penataan ruang ini pada akhirnya akan meng- akomodir dengan visi Kota Mataram yaitu “Mewujudkan Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah Kota Mataram akan mengambil suatu kebijakan-kebijakan seb- agaimana ditentukan dalam Pasal 5 yaitu untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang terdiri dari: kebijakan dan strategi pengem- bangan struktur ruang wilayah kota; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota.
Pengaturan mengenai perlindungan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan peran- serta masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengawasan penataan ruang Kota Mata- ram dapat dikaji dari beberapa ketentuan Perda RTRW Kota Mataram berikut ini. Pengaturan perlindungan hak-hak masya- rakat dalam Perda RTRW Kota Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 96 adalah: Dalam Penataan Ruang setiap orang dan/ atau badan berhak untuk:
a.  mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelak- sanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat ber   wenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Adanya hak-hak masyarakat tersebut mewajibkan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk mewujudkannya. Dengan diaturnya hak- hak masyarakat di dalam Perda RTRW menunjukan bahwa hak-hak masyarakat dilindugi oleh hukum, sehingga jika pemerintah dalam melaksanakan pemban- gunan sesuai dengan tata ruang, akan teta- pi melanggar hak-hak masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mengajukan ke- beratan bahkan tuntutan ganti kerugian ji- ka karena diabaikan atau dilanggar terse- but menimbulkan kerugian.
Selain hak, masyarakat juga dibebani dengan suatu kewajiban berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah sebagai- mana diatur dalam Pasal 97 sebagai berikut: Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.  memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan per- undang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Secara umum adanya pengaturan ke- wajiban tersebut dengan tujuan agar masya rakat tidak hanya memperhatikan atau menuntut hak saja, akan tetapi ma- syarakat wajib untuk mentaati aturan- aturan  hu kum berkaitan perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, serta pengen- dalian  nya. Masyarakat wajib mentaati atu- ran penataan ruang yang sudah ditentu- kan, masya rakat wajib memanfa atkan ruang sesuai dengan izin pemanfa atan ruang, wajib mentaati ketentuan dan per- syaratan pe rizinan, dan wajib mem berikan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
28~41
akses kepada pemerintah jika haknya di- butuhkan untuk kepentingan umum.
Sedangkan mengenai peranserta masya- rakat dalam perencanaan penataan ruang, pelaksanaan, dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, serta pengendalian dan pengawasannya, maka di bawah ini dapat dikemukakan beberapa ketentuan Perda RTRW Kota Mataram tentang hal tersebut. Peranserta masyarakat dalam penataan ruang Kota Mataram berdasarkan keten- tuan Pasal 98 adalah dilakukan melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan ren - cana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;  dan
c. partisipasi dalam pengendalian pe manfaatan ruang.
Bentuk peran masyarakat dalam peren- canaan tata ruang berdasarkan ketentuan Pasal 99 adalah sebagai berikut:
a.  masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wila- yah atau kawasan;
3. pengidentifikasian pembangunan wi- la yah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;  dan/atau
5.  penetapan rencana tata ruang.
b.  kerjasama dengan Pemerintah, Pe merin- tah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Berkaitan dengan peranserta masyara- kat dalam perencanaan tata ruang, pe- merintah sebelum mengajukan rencana tata ruang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemerintah terlebih dahulu me- lakukan konsultasi publik dengan ma   sya rakat,  ter utama  sekali  anggota  masy- a rakat yang memiliki dan menguasai  tanah
pada lokasi- lokasi tertentu yang terkena pelaksanaan pembangunan. Masyarakat di- mintai pendapat dan tanggapan ter hadap rencana peruntukkan dan pemanfaatan ru- ang tersebut.
Bentuk peran masyarakat dalam peman- faatan ruang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sebagai berikut:
a. masukan mengenai kebijakan pe- manfaatan ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pe- merintah Daerah, dan sesama  unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan ren- cana tata ruang yang telah ditetap- kan;
d.  peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan mem- perhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan per- tahanan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam peman- faatan ruang sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan bentuk peranserta masya- rakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 101 adalah sebagai berikut:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberi- an insentif dan disinsentif, serta pen- genaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan peman- faatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap kepu- tusan pejabat yang berwenang ter- hadap pembangunan yang dianggap tidah sesuai dengan rencana tata ru- ang.
Adapun tatacara peran masyarakat di dalam penataan ruang, baik dalam melaku- kan perencanaan, pemanfaatan, maupun dalam melakukan pengendalian menurut ketentuan Pasal 102 dilaksanakan ber- dasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan berbagai keten- tuan yang tertuang di dalam Perda RTRW Kota Mataram tersebut dihubung kan den- gan ketentuan PP No. 68 Tahun 2010 se- sungguhnya Perda RTRW Kota Mataram belum memenuhi apa yang diatur dalam ketentuan PP tersebut. Pe merintah Kota Mataram dalam melakukan perencanaan RTRW Kota Mataram belum meng- ikutserta kan masyarakat secara baik dan benar. Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan tata ruang Kota Mataram adalah dalam bentuk konsultasi publik. Sesungguhnya kegiatan konsultasi publik saja tidak cukup dikata- kan bahwa masyarakat sudah diikut- sertakan dalam perencanaan penata an ruang, sebab menurut PP No. 68 Tahun 2010 bentuk peran masyarakat dalam per- encanaan tata ruang berupa masukan me- ngenai persiapan penyu sunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau  kawa san, pengidentifikasian potensi dan masa lah pembangunan wila- yah atau kawa san, perumusan kon sepsi rencana tata ruang; dan/atau pe netapan rencana  tata ruang. Selain itu juga kerja sama dengan Pemerintah, pe merintah
daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

## KESIMPULAN
Secara konsepsional, perlindungan hu kum terhadap hak-hak individu dan masya rakat adalah merupakan salah satu hak asasi bagi individu dan masyarakat yang harus diperoleh dari pemerintah/neg- ara. Perlindungan hukum hak-hak indi- vindu dan masyarakat tersebut dapat be- rupa perlindungan hukum secara pre ventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan masyarakat di dalam Konsti- tusi dan peraturan perundang-un dangan Negara Indonesia sudah diatur se demikian rupa. Demikian pula di dalam peraturan perundang-undangan yang ber kaitan de ngan penataan ruang wilayah. Baik dalam UUPR maupun dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 dan PP Nomor 68 tahun 2010.
Berdasarkan pada kajian terhadap Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram 2010- 2030 menunjukan bahwa pemerintah Kota Mataram telah mempunyai keinginan yang baik untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dengan diaturnya hak-hak, kewajiban dan peranserta masyarakat dalam Perda RTRW tersebut, namun perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dan masyarakat tersebut belum selaras dengan amanat UUPR, PP Nomor 15 Tahun 2010, dan PP Nomor 68 Tahun 2010.
Mengingat belum sinkronnya peng- aturan perlindungan hukum terhadap hak- hak individu dan masyarakat antara Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12  Tahun 2011 dengan UUPR, PP Nomor 15 Tahun 2010, dan PP Nomor 68 Tahun 2010, maka hendaknya pemerintah Kota harus ber- besar hati untuk melakukan peninjaun kembali Perda tersebut pada Tahun 2015
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Belinfante, A.D. dan Burhanoeddin Soetan Batuh, 1983, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara , Bandung, Bina Cipta.
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987
Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah , Jakarta, Rajawali Pers.
Nasution, Adnan Buyung, Hukum dan Keadilan , Majalah, No. 1 Tahun 1996.
Ridwan, HR., 2003, Hukum Administrasi Negara , Penerbit UII-Press, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, Pengelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007.
Poerwardarminta, W.J.S., 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yakarta, Balai Pustaka.
Yan Pramudya Pulpa, Kamus Hukum, Penerbit Aneka Ilmu Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia, 2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
guna lebih memberikan perlindungan hukum hak-hak individu dan masyarakat, dan mengimplementasikannya dengan baik.
Arba | Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .........................
Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.
Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.