## Alienasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Umum 2019

## Lusia Astrika
Departemen Politik dan Pemerintahan - Universitas Diponegoro lusia.astrika@gmail.com

## Abstraksi
Pemenuhan hak politik sudah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dan berlaku tanpa terkecuali,  termasuk  penyandang  disabilitas  atau  difabel.  Pada  Pemilu  tahun  2019  yang diselenggarakan pada bulan April ini, keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas juga patut diperhitungkan untuk mewujudkan terselenggaranya proses demokrasi yang baik dan sehat,  serta  tidak  ada  penyalah  gunaan  surat  suara.  Permasalahnnya  adalah  bahwa penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok  minoritas,  seringkali  merasa  tidak  diperhatikan, sehingga mereka merasa terasing atau teralienasi, sebuah kondisi manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, diasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau  terasing.  Twining (1980)  memperkaya  konsep  alienasi  dari  pendektan psikologi  sosial yang merujuk pada karya Seeman, dengan lima aspek yang ditawarkan untuk menggambarkan alienasi yaitu ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri.  Sebagai  wujud  kepedulian  terhadap  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  untuk dapat  dicarikan  solusi,  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  jenis  deskriptif  eksploratif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan tekhnik purposive sampling. Dari lima aspek alienasi, terdapat tiga aspek yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam Pemilu 2019, yaitu ketidakberdayaan, isolasi, dan keterasingan diri. Sementara itu, dua aspek lain tidak dialami penyandang disabilitas sebagai pemilih. Alienasi paling sering terjadi pada penyandang disabilitas tuna grahita dan tuna daksa yang tidak dapat mobile / gerak (lumpuh total).  Pemerintah  diharapkan  mampu  menyediakan  fasilitas  pemilu  bagi  penyandang disabilitas untuk memastikan hak politik mereka terpenuhi.
Kata Kunci : alienasi, disabilitas, pemilu

## Abstract
Fulfillment of political rights for everyone in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution without any exception, including persons with disabilities or disabilities. In the 2019 elections held in April, the involvement and participation of disabilities should also be taken into account to realize the implementation of a good democratic process so that there would be no misuse of ballots. The problem is that people with disabilities as a minority group often feel unnoticed, so they feel alienated, a human condition that is isolated and kept away from work and ultimately experiences separate or alienated conditions. Twining (1980) enriched the concept of alienation from the approach of social psychology that refers to Seeman's work, with five aspects offered
https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.1020
to  describe  alienation,  namely  helplessness,  insignificance,  isolation,  irregularity,  and  self- estrangement. As a concern for persons with disabilities in the city of Semarang to be able to expectedly find solutions, this qualitative study uses a descriptive exploratory type. Informants in  this  study  were  determined  by  purposive  sampling  technique.  Of  the  five  aspects  of alienation, there were three aspects experienced by persons with disabilities as voters in the 2019 Elections, namely powerlessness, isolation, and self-alienation. Meanwhile, the two other aspects  were  not  experienced  by  persons  with  disabilities  as  voters.  Alienation  most  often occurs in persons with disabilities who are mentally disabled and physically disabled who are unable  to  be  mobile  /  totally  paralyzed.  The  government  is  expected  to  be  able  to  provide electoral facilities for persons with disabilities to ensure their political rights are fulfilled.
Keywords : alienation, disability, elections

## Pendahuluan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB memberikan prinsip bahwa “negara  diharuskan  untuk  menghormati  ( to  respect ),  melindungi  ( to  protect )  dan memenuhi ( to fulfil ) hak-hak asasi setiap warganya sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrat” (Marzuki, 2008, h. 11). Salah satu hak mendasar yang harus juga dilindungi dan diberikan kepada setiap warga Negara adalah hak politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali untuk terlibat  dalam  kehidupan  politik  dengan  kesempatan  yang  sama.  Pemenuhan  dan perlindungan  atas  hak  politik  setiap  warga  Negara  tercantum  dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Pemenuhan  hak  politik  yang  sudah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Dasar 1945  tersebut  berlaku tanpa  terkecuali.  Hal  ini  berarti  penyandang disabilitas  atau warga  Negara  yang  difabel  sekalipun  memiliki  hak  politiknya.  Penyandang Disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas).  Selama  ini  penyandang  disabilitas  menjadi kaum  yang  terpinggirkan  dalam  politik,  seringkali  dipandang  sebelah  mata, meskipun  sudah  ada  fasilitas  –  fasilitas  yang  disediakan  untuk  pemenuhan  hak politik  mereka.  Dalam  UU  No.  8  Tahun  2016,  hak  –  hak  penyandang  disabilitas sebagaimana dimaksud antara lain adalah: (a) Hak Hidup, (b) Bebas dari stigma, (c) Privasi,  (d)  Keadilan  dan  perlindungan  hukum,  (e)  Pendidikan,  (f)  Pekerjaan, kewirausahaan  dan  koperasi,  (g)  Kesehatan,  (h)  Politik,  (i)  Keagamaan,  (j) Keolahragaan,  (k)  Kebudayaan  dan  pariwisata,  (l)  Kesejahteraan  sosial,  (m) Aksesibilitas, (n) Pelayanan publik, (o) Perlindungan dari bencana, (p) Habilitasi dan rehabilitasi,  (q)  Konsensi,  (s)  Pendataan,  (t)  Berekspresi,  berkomunikasi  dan
memperoleh informasi, (u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan (v) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Hal ini berarti hak  politik  adalah  salah  satu  yang  harus  terpenuhi  bagi  penyandang  disabilitas. Penyandang disabilitas meliputi dua kategori, yaitu: penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas fisik meliputi tuna daksa, tuna netra, dan tuna wicara; Sementara penyandang disabilitas intelektual meliputi: tuna  grahita,  tuna  laras,  dan  cacat  ganda.  Kesemuanya  membutuhkan  banyak perhatian dari seluruh pihak, terutama dalam hal terpenuhinya hak politik mereka. Hal ini dikarenakan mereka memiliki hak azasi sejak lahir, mereka merupakan warga Negara yang sah dan sudah ada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal ini.
Penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok  minoritas  seringkali  merasa  tidak diperhatikan, sehingga mereka merasa terasing atau disebut dengan istilah alienasi. Hal ini terbukti dari belum adanya penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai  Calon  Legeslatif  pada  Pemilu  ini  dan  Pemilu  sebelumnya.  Juga  muncul persepsi negatif dari masyarakat bagi penyandang disabilitas, seperti meremehkan apakah  mereka  bisa  ikut  berpartisipasi  dalam  Pemilu  karena  keterbatasan  yang mereka miliki. Alienasi adalah kondisi  manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, diasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau terasing. Twining (1980) memperkaya konsep alienasi dari pendektan psikologi sosial yang  merujuk  pada  karya  Seeman,  dengan  lima  aspek  yang  ditawarkan  untuk menggambarkan  alienasi  yaitu  ketidakberdayaan,  ketidakberartian,  isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri. Pengalaman psikologis mengenai alienasi mencakup hal penting, yaitu interaksi antara intrapersonal maupun level sosial dari individu.  Alienasi  yang  dirasakan  individu  tidak  terlepas  dari  hubungan  antara individu dengan dirinya, dengan entitas orang lain, kelompok, budaya, dan elemen lainnya secara sosiologis dan historis alienasi berfokus pada hubungan – hubungan antara  kelompok  dalam  masyarakat,  sedangkan  secara  psikologis  dan  filosofis berfokus pada pengalaman individu masing – masing.
Penelitian ini berfokus pada alienasi penyandang disabilitas di Kota Semarang pada  pemilihan  umum  tahun  2019.  Studi  ini  perlu  dilakukan  sebagai  wujud kepedulian  terhadap  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang,  melihat  seberapa besar alienasi yang mereka rasakan, dan melihat dampak dari alienasi tersebut. Hal ini  kemudian  berguna  untuk  dicarikan  solusi  atas  permasalahan  yang  dihadapi sehingga  pada  akhirnya  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi terlaksananya proses demokrasi yang baik dan sehat. Adapun alasan mengapa Kota Semarang  dijadikan  sebagai  focus  objek  penelitian  adalah  karena  Kota  Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, memiliki jumlah penyandang disabiltas yang cukup besar yaitu 1.042 orang (Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah, 2019).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif eksploratif.  Penelitian  deskriptif  melakukan  analisis  hanya  sampai  taraf  deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokkan suatu gejala  (Moleong,  2004).  Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  tekhnik purposive  sampling ,  dimana  informan  sudah  dituju.  Adapun  informan  dalam penelitian  ini  adalah  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  yang  sudah diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2019 ini, yang  tergabung  dalam  lembaga  Roemah  Difabel  Semarang.  Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah metode  Focus  Group  Discussion dan wawancara.

## Kerangka Konsep

## Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum mengalami perkembangan dengan disertai berbagai instrument pendukungnya. UUD 1945 pasal 28A hingga 28J menjadi salah satu dasar hukum HAM yang menjadi acuan berbagai undang – undang HAM, termasuk  UU  No.  39  Tahun  1999.  Secara  khusus,  peraturan  mengenai  hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian UU Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi tentang Hak – hak Penyandang Disabilitas / CRPD, dan yang terakhir adalah  UU  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  yang  kemudian menjadi  landasan  hukum  agar  terwujud  kesamaan  hak  dan  kesempatan  bagi penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan.
Selain HAM, demokrasi menjadi poin yang juga penting dan relevan dalam studi ini. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti  rakyat  atau  penduduk  dan cratein yang  berarti  kekuasaan  atau  kedaulatan (Isra,  2013,  h.  3).  Terdapat  adanya  karakteristik  demokrasi  yaitu  (a) That  all  should govern dalam arti bahwa semua harus ikut mengatur dan terlibat dalam pembuatan undang-undang, dalam memutuskan kebijakan umum, dalam menerapkan hukum dan dalam mengatur administrasi. (b) That all should be personally involved in crucial decision  making .  Bahwa  semua  komponen  secara  pribadi  harus  terlibat  dalam pengambilan keputusan penting, contohnya dalam memutuskan hukum umum dan masalah kebijakan umum.
Hal  ini  berarti  dalam  demokrasi  tidak  ada  pengecualian,  sekalipun  seorang penyandang  disabilitas.  Dalam  demokrasi  perlu  ada  pengakuan  dalam  kesetaraan (equality), kemerdekaan dan kebebasan ( freedom ), kesadaran terhadap kemajemukan masyarakat,  kebebasan  menyatakan  pendapat  dan  penegakan  HAM,  kesesuaian antara  cara  dengan  pencapaian  tujuan,  pemufakatan  yang  jujur  dan  transparan, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan sosial budaya, penerapan keadilan dalam dinamika kehidupan politik.

## Pemilu Inklusif
Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru  yang  harus  dapat  mewakili  seluruh  warga  negara  Indonesia  selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan bagi yang telah berusia 21 tahun berhak di  pilih  dalam  pemilihan  umum,  tanpa  ada  diskriminasi  (pengecualian),  sesuai dengan  asas  “Umum”  dalam  pemilu  (UU  No.  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Umum). Pendekatan Inklusif merupakan salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk  melibatkan  berbagai kelompok  sosial  dalam  proses  pengambilan  keputusan dan  biasanya  menekankan  keterlibatan  kelompok  yang  terabaikan  oleh  kekuatan sosial ekonomi yang ada (Suharta, 2007, h.66).
Secara  garis  besar  konsep  pemilu  inklusif  menekankan  pada  kewajiban penyelenggara  pemilu  untuk  mengambil  sejumlah  langkah  –  langkah  untuk membangun  pemilu  inklusif  untuk  difabel,  langkah  –  langkah  tersebut  yaitu:  (a) Penyelenggara  pemilu  harus  lebih  memastikan  terjaminnya  hak  mendasar  warga Negara khususnya kelompok difabel dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu baik nasional maupun lokal berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur  dan  Adil.  (b)  Penyelenggara  pemilu  harus  proaktif  bekerja  sama  dan membangun  sinergi  dengan  sejumlah  stakeholders  pemilu  (termasuk organisasi/LSM  difabel  di  seluruh  Indonesia)  secara  konsisten  dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap pelayanan hak politik kelompok masyarakat difabel, termasuk melibatkan mereka untuk melakukan pengawasan partisipatif sehingga komitmen dan semangat partisipasi publik semakin meluas dalam pemilihan umum (Lasida, 2017, h. 65).

## Hak Politik Penyandang Disabilitas
Hak politik penyandang disabilitas dalam pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 mencakup  beberapa hal. Diantaranya  yaitu: (1) Memilih  dan dipilih dalam jabatan publik; (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (3) Memilih partai politik  dan/atau  individu  yang  menjadi  peserta  dalam  pemilu;  (4)  Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
(5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk
mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional; (6) Berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem  pemilihan  umum  pada  semua  tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (7) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, pemilihan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (8) Memperoleh pendidikan politik.
Pemenuhan hak merupakan suatau usaha yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak politik bagi tiap warga negaranya dalam setiap kegiatan  di  kehidupan  negara.  Pelaksanaan  pemenuhan  hak  dilakukan  di  setiap aktivitas  kehidupan  bernegara  didasarkan  dengan  undang-undang  dengan  tujuan untuk  memajukan,  melindungi  dan  menjamin  penikmatan  penuh  dan  setara  atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang dimiliki warga negara, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Sasaran  pemenuhan  hak  adalah  setiap  manusia  yang  sesuai  dengan  ketentuan undang  –  undang  dengan  tidak  mendiskriminasi  golongan  tertentu  termasuk disabilitas.

## Alienasi
Konsep  alienasi  terbagi  atas dua  bentuk  yaitu  alienasi  sebagai  obyek  realita yang artinya dipengaruhi oleh sebuah sistem sosial tertentu seperti kapitalisme, dan hal ini banyak dipercaya oleh para sosiolog, seperti konsep dasar milik Karl Marx. Aliran  filsafat  dan  psikologi  lebih  mengkonsepkan  alienasi  sebagai  pengalaman subyektif  bagian  dari  pemikiran  seseorang  yang  terjadi  akibat  adanya  perubahan dalam dunia sosial individu yang mengalaminya (Nelson & O’Donohue, 2006). Obyek realita  dari  sebuah  alienasi  adalah  karena  sistem  sosial  yang  disfungsi  dan berhubungan  langsung  pada  relasi  sosial.  Hal  ini  menyebabkan  masalah  pada perilaku individu dengan apa yang menjadi ekspektasi dan standar kelompok, antara individu  dan  perilaku  kelompok,  hukum  masyarakat  dan  institusi  (Geyer  & Schweitzer, 1976).
Dalam pendekatan psikologi sosial integrasi antara pandangan sosial dan Karl Marx maupun pandangan dari sisi psikologi tidak dapat terpisah. Dengan kata lain psikologi sosial berupaya mencoba melihat alienasi sebagai fenomena subyektif yang determinannya adalah kondisi sosial obyektif, alienasi sebagai bagian subyektif dari individu  berakar  dari  masalah  struktur  sosial.  Pendekatan  psikologi  sosial memadukan  kedua  konsep  alienasi  karena  memiliki  hubungan  sebab  akibat, pengalaman  subyektif  yang  erat  dipengaruhi  oleh  obyek  realita.  Twining  (1980) memperkaya  konsep  alienasi  dari  pendektan  psikologi  sosial  yang  merujuk  pada karya Seeman, dengan lima aspek yang ditawarkan untuk menggambarkan alienasi yaitu  ketidakberdayaan,  ketidakberartian,  isolasi,  ketidakberaturan,  serta keterasingan diri. Dalam penelitian ini, untuk melihat alienasi penyandang disabilitas
digunakan lima dimensi yaitu: ketidakberdayaan, ketidakberartian, ketidakberaturan, isolasi, dan keterasingan.

## Bentuk – Bentuk Alienasi Penyandang Disabilitas
Alienasi adalah kondisi manusia yang terisolasi dan dijauhkan dari produk hasil kerja, diasingkan, dan pada akhirnya mengalami kondisi terpisah atau terasing. Penyandang disabilitas dalam hal ini seringkali berada dalam kondisi terpisah atau terasing karena ‘keterbatasan’ yang mereka miliki. Keterbatasan secara fisik dan juga mental  mempengaruhi  persepsi  bahwa  mereka  tidak  dapat  melakukan  sesuatu seperti orang normal lainnya. Asumsi dan persepsi negatif ini juga nampak pada saat pemilihan umum. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dalam konteks  pemilihan umum, terbukti dengan jarang adanya  perwakilan penyandang disabilitas  yang  maju  untuk  mencalonkan  diri,  sedikit  yang  berpartisipasi  dalam pemilihan, dan tidak banyak yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya.
Pandangan  sebelah  mata  dan  munculnya  asumsi  negatif  yang  lebih memojokkan  penyandang  disabilitas  membuat  mereka  berada  pada  kondisi termarginalkan.  Muncul  pertanyaan-pertanyaan  tentang  apakah  mereka  bisa berpartisipasi  dalam  politik,  apakah  mereka  layak  mencalonkan  diri  karena  tidak dalam  kondisi  ‘normal’  /  sehat,  apakah  mereka  bisa  memberikan  suaranya (mencoblos) pada saat  pemilihan  sesuai pilihannya,  dan apakah mereka  datang ke TPS dengan kondisi keterbatasan  yang  mereka alami. Pertanyaan – pertanyaan ini justru membuat penyandang disabilitas menjadi semakin terpuruk dan tidak percaya diri.  Munculnya Judgment/ penghakiman  dan  marginalisasi/  peminggiran  ini kemudian  membuat  mereka  berada  dalam  kondisi  teralienasikan  /  terpisah/ terasing.
Bukti  mereka  teralienasi  adalah  tidak  adanya  fasilitas  khusus  bagi penyandang  disabilitas  seperti  tidak  adanya  kertas  suara  dalam  huruf  braille  bagi penyandang tuna netra, kurangnya fasilitas yang mendukung akses bagi penyandang tuna daksa, dan pendampingan bagi penyandang tuna grahita. Fasilitas yang masih belum  mendukung  akses  bagi  penyandang  tuna  daksa  meliputi  pemilihan  lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang berundak – undak / bertangga dan lokasi bilik suara yang kurang space / jarak sehingga menyulitkan mereka yang menggunakan kursi  roda  untuk  lewat.  Tidak  adanya  pendampingan  oleh  panitia  pemilihan  / pemerintah  terhadap  penyandang  tuna  grahita  juga  menjadi  kekurangan  pada pemilu 2019 ini. Meskipun penyandang tuna grahita dapat didampingi oleh keluarga, tetapi seharusnya panitia pemilih dapat memberikan perhatian secara khusus kepada mereka. Pemilihan umum tahun 2019 ini juga kurang memperhatikan penyandang
disabilitas tuna rungu, dimana tidak ada nomor antrean yang dibagikan pada saat mereka  mengantre  menuju  bilik  suara  untuk  mencoblos.  Selain  itu  tidak  adanya penjemputan bagi mereka yang membutuhkan bantuan akses menuju TPS bagi tuna daksa.  Oleh  karena  itu  banyak  pemilih  penyandang  disabilitas  yang  tidak menggunakan haknya untuk memilih.
Pelaku  alienasi  terhadap  penyandang  disabilitas  pada  saat  pemilu  justru paling sering dilakukan oleh petugas pemilu atau dari pemerintah sendiri. Perkataan merendahkan  dan  munculnya under-estimate pada  penyandang  disabilitas  banyak dilakukan  oleh  petugas  atau  panitia  pemilu,  padahal  pemilih  penyandang disabilitasnya  sangat  semangat  untuk  menuju  TPS.  Tindakan  seperti  itu  justru membuat  mereka down ,  sedih,  dan  malu.  Pelaku  alienasi  terhadap  penyandang disabilitas  pada  pemilu  2019  adalah  orang  –  orang  yang  belum  terbiasa  dengan adanya orang – orang dengan disabilitas di sekitar mereka, dalam kasus ini dalam lingkungan  TPS.  Untuk  it,  penelitian  ini  menggunakan  lima  aspek  untuk menggambarkan  alienasi  yaitu  ketidakberdayaan,  ketidakberartian,  isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri.

## Ketidakberdayaan
Penyandang disabilitas mengalami ketidakberdayaan bukan berkaitan dengan kondisi mereka yang terbatas secara fisik maupun mental. Ketidakberdayaan yang mereka  alami  justru  karena  kekuasaan  eksternal  di  luar  diri  mereka,  seperti kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  /  negara  terhadap  penyandang  disabilitas dalam hal pemilu, seperti kurangnya fasilitas, kuranganya kesempatan bagi mereka untuk  mengajukan  diri  dalam  pencalonan, judgment bahwa  mereka  tidak  mampu, persepsi dan asumsi negatif terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Kekuasaan eksternal  inilah  yang  membuat  mereka  menjadi  tidak  berdaya.  Akhirnya  mereka hanya mengikuti arus saja, tetapi tidak mampu menyuarakan apa yang sebenarnya mereka ingin suarakan. Ketidakberdayaan ini lebih banyak dialami oleh penyandang disabilitas tuna grahita, sedangkan untuk tuna daksa lebih karena keterbatasan secara fisik saja.

## Ketidakberartian
Dalam  penelitian  ini,  penyandang  disabilitas  tidak  mengalami ketidakberartian  yaitu  perasaan  yang  sulit  dipahami  ketika  mereka  berada  pada situasi  sebagai  pemilih  pada  pemilu  2019  ini.  Mereka  tidak  merasa  tidak  berarti sebagai pemilih. Keberadaan mereka sangat berarti dan sudah jelas bahwa mereka sebagai  pemilih  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menyuarakan  pilihannya.  Hal  ini karena  mereka  telah  mendapatkan  sosialisasi  pemilu  dari  berbagai  macam  pihak seperti KPU, Bawaslu, dan beberapa Universitas di Kota Semarang. Keberartian juga mereka  rasakan  pada  saat  dilibatkan  sebagai  dalam  beberapa  kegiatan  menjelang
pemilu  2019  seperti  kegiatan  melipat  kertas  suara  oleh  KPU  Kota  Semarang  dan sosialisasi sebagai pengawas pemilu 2019 oleh Bawaslu.

## Isolasi
Dalam  penelitian  ini,  perasaan  kesendirian  dan  penolakan  dialami  oleh sebagian dari  penyandang  disabilitas.  Terutamanya  bagi penyandang  tuna grahita dan tuna daksa dengan status lumpuh total (hanya bisa berbaring di tempat tidur). Mereka dianggap tidak mampu menggunakan hak pilihnya. Mereka dianggap ‘gila’ karena dianggap memiliki keterbelakangan mental (tuna grahita) dan dalam kondisi tak  berdaya  /lumpuh  total/  tidak  bisa  bergerak  ke  TPS  (tuna  daksa),  sehingga kebanyakan dari mereka justru menutup diri karena malu dan takut akan omongan negatif dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam pemilu 2019 ini mereka lebih cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan politik.

## Ketidakberaturan
Dalam  penelitian  ini,  penyandang  disabilitas  tidak  mengalami ketidakberaturan.  Menurut  mereka  sebagai  pemilih,  semuanya  harus  terikat  pada nilai  –  nilai  dan  moralitas  standar  yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Sayangnya, mereka belum memahami dan belum tersosialisasikan secara penuh adanya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Dimana  dalam  Undang  –  undang  tersebut diatur segala hak mereka termasuk dalam hal politik. Pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016, seperti tertuang pada Bab III Pasal 5, dikatakan bahwa penyandang disabilitas  memiliki  hak  untuk:  (a)  Hidup;  (b)  Bebas  dari  stigma;  (c)  Privasi;  (d) Keadilan  dan  perlindungan  hukum;  (e)  Pendidikan;  (f)  Pekerjaan,  kewirausahaan, dan  koperasi;  (g)  Kesehatan;  (i)  Politik;  (j)  Keagamaan;  (k)  Keolahragaan;  (l) Kebudayaan dan pariwisata; (m) Kesejahteraan sosial; (n) Aksesibilitas; (o) Pelayanan public; (p) Perlindungan dari bencana; (q) Habilitasi dan rehabilitasi; (r) Konsesi; (s) Pendataan;  (t)  Hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat;  (u) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (v) Berpindah tempat dan kewarganegaraan;  dan  (w)  Bebas  dari  tindakan  diskriminasi,  penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Adapun  hak  politik  bagi  penyandang  disabilitas  menurut  UU  No.  8  Tahun 2016 Pasal 13, meliputi hak sebagai berikut: (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan public; (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) Memilih partai politik  dan  /  atau  individu  yang  mejadi  peserta  dalam  pemilihan  umum;  (d) Membentuk, menjadi anggota, dan / atau pengurus organisasi masyarakat dan / atau partai  politik;  (e)  Membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional; (f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada
semua  tahap  dan/atau  bagian  penyelenggaraannya;  (g)  Memperoleh  Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota,  dan  pemilihan  kepala  desa  atau  nama  lain;  dan  (h)  Memperoleh pendidikan politik.
Untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabiltas, maka berdasarkan UU  No.  8  Tahun  2016  Pasal  75  dikatakan  bahwa:  (a)  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menjamin  agar  Penyandang  Disabilitas  dapat  berpartisipasi  secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public secara langsung atau melalui perwakilan.  (b)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  hak  dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

## Keterasingan
Dalam  penelitian  ini,  perasaan  keterasingan  dialami  oleh  sebagian penyandang disabilitas. Muncul perasaan bahwa keinginan untuk menggunakan hak pilih pada saat pemilu dikarenakan kemauan dari pihak lain, lebih tepatnya karena disuruh baik oleh keluarga atau karena hasil sosialisasi. Ada beberapa penyandang disabilitas yang kurang memahami arti pentingnya menggunakan hak pilih. Mereka hanya  dimobilisasi  tapi  dalam  hal  memilih  sesuai  hati  nurani  ada  beberapa  dari mereka  yang  belum  memahami.  Jadi  pilihan  pada  saat  mencoblos  adalah  pilihan orang  lain  bukan  pilihan  mereka  (terutama  pada  pemilihan  legeslatif),  meskipun mereka  mungkin  sepaham  dengan  pilihan  tersebut  (terutama  pada  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden).  Pada  pemilu  2019  ini  kebanyakan  penyandang disabilitas lebih focus menggunakan hak pilih / mencoblos untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja, untuk pemilihan legeslatif mereka tidak mencoblos. Hal ini dikarenakan kandidat calon legeslatif yang sangat banyak, mereka tidak tau menahu visi dan misi calon, dan tidak tersedianya kertas suara berhuruf braille bagi mereka yang tuna netra. Keterasingan ini lebih banyak terjadi pada penyandang disabilitas tuna  grahita;  Sedangkan  pada  penyandang  tuna  daksa,  netra,  wicara,  dan  rungu masih dapat memilih berdasarkan hati nurani mereka.

## Dampak Alienasi Penyandang Disabilitas
Adanya alienasi pada penyandang disabilitas dalam konteks pemilu 2019 di Kota Semarang ini membawa dampak negatif. Diantaranya yaitu berkurangnya suara yang  tersalurkan  dari  pemilih  penyandang  disabilitas.  Jumlah  suara  yang  tak tersalurkan  semakin  bertambah  banyak.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak alienasi penyandang disabilitas adalah rendahnya partisipasi politik mereka.
Adanya  ketidakberdayaan,  ketidakberartian,  isolasi,  ketidakberaturan,  dan keterasingan  membuat  keengganan  bagi  mereka  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam pemilu  2019  ini.  Marginalisasi  yang  mereka  alami  memunculkan  perasaan  takut,
malu, sedih, dan kecewa. Hal ini pada akhirnya berdampak pada keengganan untuk datang ke TPS dan ikut memilih / mencoblos / menggunakan hak pilihnya.

## Penutup
Dari  lima  aspek  alienasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni ketidakberdayaan, ketidakberartian, isolasi, ketidakberaturan, serta keterasingan diri; Terdapat tiga aspek yang dialami oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam Pemilu  2019,  yaitu  ketidakberdayaan,  isolasi,  dan  keterasingan  diri.  Dan  ada  dua aspek  yang  tidak  dialami  penyandang  disabilitas  sebagai  pemilih  yaitu  aspek ketidakberartian  dan  ketidakberaturan.  Alienasi  paling  sering  terjadi  pada penyandang disabilitas tuna grahita dan tuna daksa yang tidak dapat mobile / gerak (lumpuh total).
Setiap  keterbatasan  yang  dialami  penyandang  disabilitas  membutuhkan penanganan  /  perhatian  yang  berbeda,  sehingga  penanganannya  tidak  bisa disamakan.  Dengan  begitu  kebutuhan  dan  penanganan  penyandang  disabilitas seperti tuna daksa, tuna wicara, tuna netra, tuna rungu, dan tuna grahita, maupun ganda sebagai pemilih pada Pemilu 2019 berbeda – beda.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu menyediakan cara – cara pendaftaran  pemilu  yang  mudah  diakses  untuk  penyandang  disabilitas, menyediakan  TPS  yang  mudah  diakses,  menyediakan  layanan  jemput  bola  dan pendampingan bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang tidak bisa pergi ke TPS, menyediakan  kartu  suara  dengan  huruf braille bagi  tuna  netra,  dan  mampu memenuhi serta melakukan penanganan bagi penyandang disabilitas sebagai pemilih pada  Pemilu  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  masing  –  masing.  Penyandang disabilitas  tidak  perlu  takut,  rendah  diri,  dan  malu  untuk  mencalonkan  diri  serta berpartisipasi aktif sebagai pemilih dalam Pemilu. Sebaiknya penyandang disabilitas mencari tau visi, misi calon yang akan dipilih, supaya dapat memilih berdasarkan hati Nurani dan tidak ikut – ikutan semata. Penyandang disabilitas juga harus memahami akan  hak  –  hak  mereka  terutama  hak  politik  dalam  hal  ini  seperti  tertuang  pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## Daftar Pustaka
Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah. (2019) Organisasi . Diakses dari http://dinsos.jatengprov.go.id/organization/ pada 28 Februari 2019 pukul 10.30.
Geyer, F. R., & Schweitzer, D. R. (1976). Introduction. Theories of Alienation: Critical Perspectives in Philosophy and the Social Sciences. Eds. FR Geyer and DR Schweitzer, Leiden: Martinus Nijhoff Social Sciences Division.
Isra, S. (2013). Demokrasi Konstitusional. Konpress. Jakarta . Lasida. (2017). Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel. Jurnal Politik Indonesia ,
2 (1).
Marzuki, Suparman, dkk. (2008). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII.
Moleong, J Lexy. (2004). Metodologi Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
Nelson, L. O. D., & O’Donohue, W. (2006). Alienation, Psychology and Human Resource Management, Proceedings of the 2nd Australian Centre for Research in Employment and Work (ACREW). Conference.
Suharta, R. B. (2007). Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan
Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , 6 (11). Suharta, RB. 2007. “Pendekatan Inklusif dan Deliberatif dalam Perencanaan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin” Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Edisi 6 Tahun XI.
Twining, J. E. (1980). Alienation as a social process. The Sociological Quarterly , 21 (3),
417-428.
UU No, 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas