## PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PDAM KOTA PAYAKUMBUH DENGAN PAMSIMAS KOTA PAYAKUMBUH *

## Darda Pasmatuti
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Koto Kociak, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota e-mail: darda.pasmatuti16@gmail.com

## Abstract
Water is a very basic need for humans, so in accordance with article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, natural resources in the form of water must be managed and utilized as well as possible, the formulation of the problem was: with PAMSIMAS Payakumbuh City, What are the obstacles  in  implementing  the  agreement  and  what  are  the  efforts  to  overcome  the  obstacles  in implementing  the  agreement  between  the  PDAM  and  PAMSIMAS  ?,  The  research  method  was empirical  juridical.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  Agreement  between Payakumbuh  City  PDAM  and  Payakumbuh  City  PAMSIMAS  was  implemented  based  on  the Agreement  that  had  been  agreed  upon  by  the  two  parties.  The  constraints  in  implementing  the agreement were as follows: There was a delay in payment by the PAMSIMAS to the PDAM. Efforts made  to  overcome  the  obstacles  in  the  implementation  of  the  agreement  between  the  PDAM  and PAMSIMAS are by way of the two parties agreeing to settle by deliberating and consensus. In the event  of  a  delay  in  payments  by  PAMSIMAS,  the  PDAM  gives  sanctions  in  the  form  of  fines.  The author's  advice  was:  To  implement  the  Agreement  between  Payakumbuh  Municipal  PDAM  and Payakumbuh City PAMSIMAS as well as possible, pay water bill bills on time, so that PDAM Kota Payakumbuh's  efforts  in  facing  existing  constraints,  the  implementation  needs  to  be  increased  so that a balanced relationship is created with the Payakumbuh Municipal PDAM.
Keywords: Agreement; Consumer; PDAM; PAMSIMAS.

## Abstrak
Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, maka sesuai dengan pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  sumber  alam  yang  berupa  air  harus  dikelola  dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Rumusan masalahnya dari Penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh, Apa kendala dalam pelaksanaan  perjanjian  dan  bagaimana  upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan perjanjian  antara  PDAM  dengan  PAMSIMAS?,  Metode  penelitian  adalah  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  pelaksanaan  Perjanjian  antara  PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan PAMSIMAS  Kota  Payakumbuh  dilaksanakan  berdasarkan  Surat  Perjanjian  yang  telah  disepakati kedua    belah  pihak.  Kendala  dalam  pelaksanaan  perjanjian  yaitu:  adanya  keterlambatan pembayaran oleh Pihak PAMSIMAS kepada Pihak PDAM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala  dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  PDAM  dengan  PAMSIMAS  adalah  dengan  cara kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  dengan  bermusyawarah  dan  mufakat.  Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh pihak PAMSIMAS, maka pihak PDAM memberikan sanksi  berupa  denda  Saran  penulis  adalah:  agar  pelaksanaan  Perjanjian  antara  PDAM  Kota Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS  Kota  Payakumbuh  dilaksanakan  sebaik-sebaiknya,  melakukan pembayar  tagihan  rekening  air  tepat  waktu,  agar  upaya  PDAM  Kota  Payakumbuh  dalam menghadapi  kendala-kendala  yang  ada  perlu  ditingkatkan  lagi  pelaksanaanya  sehingga  tercipta hubungan yang seimbang dengan PDAM Kota Payakumbuh.
Kata Kunci: Perjanjian; Konsumen; PDAM; PAMSIMAS.
* Naskah diterima: 23 Februari 2019, direvisi: 23 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.134

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  dilakukan  oleh Indonesia  secara  terus  menerus  dalam semua  bidang  dalam  rangka  mewujudkan cita-cita  dari  Indonesia  itu  sendiri  yaitu untuk  mencapai  masyarakat  adil  dan makmur. Maka pembangunan yang dilakukan adalah proses perubahan secara sadar dan sederhan dalam berbagai bidang dan  aspek  kehidupan  (Riyadi  dan  Deddy Supriyadi Bratakusumah: 2005).
Sebagai  upaya  mewujudkan  tujuan pembangunan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan dalam segala bidang,  baik  yang  bersifat  fisik  maupun non  fisik,  yang  semuanya  itu  untuk kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyebutkan:
“Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk kemakmuran rakyat”.
Agar memperoleh air bersih masyarakat banyak yang cenderung untuk berlangganan air minum. Menurut Suriawiria  peranan  dan  fungsi  air  minum benar-benar  sangat  vital  bagi  kehidupan manusia (Titus Alam Sinaga: 2016 ).
Untuk  meningkatkan  akses  layanan air  minum  dan  sanitasi  bagi  masyarakat miskin pedesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran  Kota  Payakumbuh.  Dengan demikian dibentuklah program Penyediaan  Air  Minum  dan  Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS).  Salah  satu  tujuan  dari
program  Penyediaan  Air  Minum  dan Sarana  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (PAMSIMAS)  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
persediaan ai bersih. Program PAMSIMAS  Kota  Payakumbuh  yang telah dibentuk untuk membantu masyarakat  bekerjasama  dengan  PDAM Kota Payakumbuh.
Untuk  berlangganan air  minum berarti  telah  terjadi  perjanjian  antara PAMSIMAS  Kota  Payakumbuh  sebagai pelanggan dengan PDAM Kota Payakumbuh.  Dengan  adanya  perjanjian tersebut,  maka  timbul  adanya  hak  dan kewajiban  secara  timbal  balik  antara PAMSIMAS dengan PDAM, maka kedua belah  pihak  mempunyai  kehendak  untuk melakukan suatu prestasi yang diperjanjikan tersebut.
Mengenai perjanjian  itu  sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu,  baik  syarat  menurut  undang- undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata syarat ini diatur dalam pasal 1320 yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu  sebab  yang  halal  (Subekti: 1987).
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad dengan  adanya  perjanjian  yang  diadakan oleh  pihak  PAMSIMAS  dengan  PDAM adalah  merupakan  jenis  perjanjian  baku yaitu  perjanjian  yang  menjadi  tolak  ukur
Darda Pasmatuti: Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Dengan PAMSIMAS...
yang  disepakati  sebagai  patokan  atau pedoman  bagi  setiap  konsumen  yang mengadakan  hubungan  hukum  dengan Pengusaha  (Abdul  Kadir  Muhammad: 1992).
Adapun  yang  dimaksud  dengan
perjanjian menurut Yahya Harahap
adalah:  kesepakatan  antara  dua  orang /lebih  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut (Umul Khair: 2013).
Macam-macam  perjanjian obligatoir ialah sebagai berikut:
1. Perjanjian  dengan  cuma-cuma  dan perjanjian dengan beban
2. Perjanjian  sepihak  dan  perjanjian timbal balik
3. Perjanjian konsensual, formal dan, riil
4. Perjanjian  bernama,  tidak  bernama dan, campuran (Abdul Kadir
Muhammad: 1992).
Dalam membuat  suatu perjanjian ada empat  syarat  yang  harus  terpenuhi  oleh kedua  belah  pihak  yang  terikat  dengan perjanjian tersebut. Keempat syarat tersebut  adalah  sebagai  berikut:  sepakat, cakap, hal-hal tertentu/jelas objeknya dan diperbolehkan/sebab  yang  halal  (Umul Khair: 2013).
Tujuan  perjanjian  diadakan  yaitu terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak  itu,  kebutuhan  yang  mana  hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian  dengan  pihak  lain.  Tujuan  itu sifatnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  tidak dilarang  oleh  Undang-Undang  (Umul Khair: 2013).
Disetiap  Propinsi,  Kabupaten  dan Kota  yang  tersebar  diseluruh  Indonesia mempunyai  PDAM  yang  merupakan salah  satu  unit  usaha  milik  daerah  yang berfungsi  sebagai  sarana  air  bersih  (Titus Alam Sinaga: 2016).
Masalah  yang  sering  timbul  di PDAM sebagai sarana penyedia air bersih adalah masih kurang mutu dan pelayanannya  kepada  masyarakat  baik ditingkat  Propinsi,  Kabupaten  maupun kota. Dengan berlakunya Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen,  dituntut  agar lebih  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat.
Air  sebagai  suatu  kebutuhan  yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat,  sehingga  ada  perusahasaan daerah yang menyediakan layanan tersebut  yaitu  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM),  yang  mana  adalah badan usaha milik daerah yang orientasinya  tidak  hanya  sekedar  bisnis, sehingga  PDAM  harus  menjalankan fungsi Public  Service  Obligation (PSO), melayani  kebutuhan  dasar  masyarakat dalam  hal ketersediaan  air  bersih. Perusahaan  tersebut  tidak  memproduksi barang sepenuhnya namun lebih keservices/pelayanan/jasa, sehingga setiap orang  yang  menggunakan  air  PDAM adalah konsumen PDAM, ini berlaku dan tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  lepas dari  ketergantungannya  terhadap  air  dan juga  tidak  sedikit  pula  masyarakat  yang menjadi  pengguna  jasa  PDAM.  Hal  ini merupakan  satu  fenomena  yang  di dalamnya  rawan  sekali  dengan  adanya
pelanggaran  yang  menyangkut  hak  dan kewajiban  para  pihak,  baik  mengenai pelayanan maupun pelaksanaannya.
Salah  satu  dasar  hukum  tentang perlindungan  konsuman  adalah  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999,  dengan adanya Undang-Undang ini maka diharapkan  lebih  terlindungi  hak-hak konsumen baik  dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.
Landasan hukum
pelaksanaan
Program  Pelayanan  Air  Minum  dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai  berikut:  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan
Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang RPJMN Renstra 2004-2009 yaitu
Pembangunan  Prasarana  dan  Sarana  Air Minum  dan  Sanitasi  yang  berkelanjutan dan  Kebijakan  Nasional  Pembangunan Air  Minum  dan  Penyehatan  Lingkungan Berbasis  Masyarakat,  tahun  2003  (Carles Y.Worotitjam: 2013).
Tujuan  PAMSIMAS  secara  umum menurut Abdul Khaliq adalah
meningkatkan akses pelayanan air minum dan  sanitasi  bagi  masyarakat  miskin perdesaan  dan  masyarakat  urban,  serta meningkatkan  nilai  dan  perilaku  hidup sehat  dengan  membangun/  menyediakan prasarana  dan  sarana  air  minum  serta
sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat (Andreas Suhono: 2016).
Jadi  mengenai  tujuan  khusus  dari PAMSIMAS  ini  adalah  agar  lebih meningkat  lagi  prilaku  kebersihan  dari seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan  sumber  serta  sarana  air bersih  dalam  jangka  panjang,  (Ika Mayasari: 2014).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis  dan  praktik  hukum  di  lapangan tentang  pelaksanaan  Perjanjian  antara PDAM dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh.
Pelitian  ini  bersifat Deskriptif ,  yaitu penelitian  yang  memberikan  data  tentang sesuatu  atau  gejala-gejala  sosial  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran yang  menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang objek yang akan di teliti.
Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian  yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara  sistematik. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh dari  lapangan  dan  kemudian  data  primer dan  data  sekunder  dianalisa  secara
Darda Pasmatuti: Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Dengan PAMSIMAS...
kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.
Dari  bahan  dan  data  yang  telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka  penulis  akan  menganalisa  secara deskriptif  yakni  membandingkan  antara teori  dengan  prakteknya  di  lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh
PAMSIMAS  merupakan  kegiatan  di bidang  air  minum  dan  sanitasi  yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah  di  pedesaan  dan  pinggiran perkotaan dan dilaksanakan secara berbasis
masyarakat.
PAMSIMAS
bertujuan  untuk  meningkatkan  akses layanan  air  minum  dan  sanitasi  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  di pedesaan  khususnya  masyarakat  di  desa tertinggal  dan  masyarakat  di  pinggiran kota.  Secara  lebih  rinci  PAMSIMAS bertujuan  untuk    meningkatkan  praktek hidup  bersih  dan  sehat  di  masyarakat, meningkatkan  jumlah  masyarakat  yang memiliki  akses  air  minum  dan  sanitasi yang  berkelanjutan  dan  meningkatkan kapasitas  masyarakat  dan  kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun
masyarakat) dalam penyelenggaraan
layanan  air  minum  dan  sanitasi  berbasis masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan  kesinambungan jangka  panjang
pembangunan  sarana  dan  prasarana  air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota  Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota  Payakumbuh Bahwa  dilaksanakan berdasarkan  Surat  Perjanjian  yang  telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama  dan  pihak  kedua.  Pihak  pertama dan  pihak  kedua  sepakat  untuk  mengikat diri  dalam  perjanjian  kerjasama  dalam rangka  pelayanan  air  minum  kepada masyarakat  Payakumbuh.  Selanjutnya masing-masing  pihak  menyepakati  suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.
Isi dari pasal yang tertera dalam surat perjanjian  kerjasama  antara  PDAM  dan PAMSIMAS  kota  payakumbuh  yang menjelaskan  tentang  kedudukan  kedua belah  pihak  terdapat  pada  Pasal  (1) sebagai berikut:
a.  Pihak  Pertama,  dalam  perjanjian ini berkedudukan sebagai suplier/pemasok  perusahaan  air baku didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kelurahan Nan Kodok Kecamatan
Payakumbuh Utara.
b.  Pihak  Kedua  dalam  perjanjian  ini berkedudukan  sebagai  pemanfaat air  baku  untuk  didistrubusikan kepada  masyarakat  dalam  wilayah Kelurahan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara.
Mengenai tata
Cara dalam Pembayaran  telah  dijelaskan  dalam  Pasal (4) sebagai berikut:
a. Pembayaran  kewajiban  seperti diatur dalam pasal 3 ayat (2) oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, dilakukan paling lambat tanggal 22 setiap bulan.
b. Pembayaran  oleh  Pihak  Kedua kepada Pihak Pertama, berdasarkan rekening yang diterbitkan  oleh  Pihak  Pertama dengan    mempedomani  laporan pemakaian  air  oleh  Pihak  Kedua dan  atau  angka  water  meter induk.
c. Pembayaran  oleh  Pihak  Kedua dilaksanakan melalui loket pembayaran PDAM Kota Payakumbuh Jl. Prof. M. Yamin, SH  No.  21  Payakumbuh  pada setiap hari kerja dan atau melalui Bank,  Puskud,  POS  dan  KUD- KUD Lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
Adapun  hak  dan  kewajiban  dari kedua belah pihak yaitu pihak PDAM dan PAMSIMAS  sudah  di  jelaskan  dalam surat perjanjian sebagai berikut:
a. Pihak  Pertama  dalam  kedudukannya sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  1 ayat (1) berkewajiban untuk mensuplier  (memasok)  dan  Pihak Kedua  berhak  mendapatkan  suplier (Pasokan)  air  baku  dan  Pihak Pertama  sesuai  dengan  kebutuhan Pihak Kedua.
b. Pihak  Kedua  berkewajiban  untuk membayar dan Pihak Pertama berhak menerima  pembayaran  dari  Pihak Kedua  atas  pemanfaatan  air  baku pasokan dari Pihak Pertama.
c. Pihak  Kedua  berkewajiban  untuk memasang  Water  Meter  (meter  air) induk  pada  tempat  yang  telah disepakati kedua belah pihak.
d. Pihak kedua berkewajiban
melaporkan  jumlah  pemakaian  air baku  kepada  Pihak  Pertama,  dan
Pihak  Pertama  berhak  untuk  meneliti ulang  jumlah  air  yang  terpakai  oleh Pihak  Kedua,  dengan  mempedomani angka yang tercatat pada water meter induk.
Sedangkan  kewajiban  dari  kedua belah pihak sebagai berikut:
1. Pihak Pertama berkewajiban mensuplier  (memasok)  air  baku kepada  Pihak  Kedua,  sesuai  dengan kebutuhan Riel masyarakat.
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar  kepada  Pihak  Pertama sebesar  Rp.  1.600/M3  (seribu  enam ratus  rupiah  setiap  meter  kubik  air) dengan mempedomani angka pemakaian  yang  tercatat  pada  water meter  induknya.  Tarif  ini  tidak  tetap tetapi  menyesuaikan  dengan  tarif PDAM yang berlaku.
Mengenai perjanjian  itu  sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu,  baik  syarat  menurut  undang- undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata syarat ini diatur dalam pasal 1320 yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2.  Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Sehubungan  dengan  perjanjian  yang diadakan  oleh  pihak  pelanggan  dengan perusahaan  air  minum  adalah  merupakan jenis  perjanjian  baku  yaitu:  perjanjian yang  menjadi  tolak  ukur  yang  disepakati sebagai patokan atau pedoman bagi setiap
Darda Pasmatuti: Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Dengan PAMSIMAS...
konsumen  yang  mengadakan  hubungan hukum dengan pengusaha.
Dalam perjanjian tersebut telah ditentukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain harus menyetujui  perjanjian  tersebut.  Perjanjian yang  diadakan  antara  pelanggan  air minum  dengan  perusahaan  daerah  air minum  ini  di  dalam  formulirnya  disebut dengan  surat  pernyataan  permohonan. Apabila  pihak  pelanggan  air  minum melanggar ketentuan-ketentuan yang disetujui  atau  disepakati  bersama  dalam surat  perjanjian,  maka  perusahaan  daerah air  minum  akan  memberikan  sanksi kepada  pelanggan  yang  telah  melanggar ketentuan  perjanjian  tersebut.  Hal  ini dimaksudkan  supaya  kepastian  hukum terjamin.
Mengenai perjanjian
antara perusahaan  air  minum  dengan  pelanggan air minum, maka perjanjian tersebut telah ditentukan  oleh  pihak  perusahaan,  baik mengenai  prosedur,  persyaratan,  larangan maupun  sanksi  untuk  berlangganan  air minum, sehingga pihak pelanggan memenuhi dan mentaati adanya ketentuan dalam  perjanjian  tersebut  dan  sebaliknya pihak  pelanggan  harus  dapat  menikmati hak-haknya  dengan  wajar.  Kewajiban pelanggan air minum dalam berlangganan air  minum  adalah  membayar  rekening  air minum  secara  teratur  sesuai  dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan,  sedangkan  hak  pelanggan adalah  hak  untuk  mendapatkan  dan menikmati  air  minum  dengan  baik  dan lancar.  Sebaliknya kewajiban perusahaan adalah  memberikan  pelayanan  yang
sebaik-baiknya  terhadap  para  pelanggan, dan  hak    perusahaan  adalah  hak  untuk mendapatkan  pembayaran  rekening  air minum  secara  teratur  sesuai  ketentuan perusahaan.
Jadi  hasil  penelitian  penulis  bahwa Pelaksanaan  Perjanjian  antara  PDAM Kota  Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota  Payakumbuh  sudah    dilaksanakan berdasarkan  Surat  Perjanjian  yang  telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama  dan  pihak  kedua  ,  tetapi  belum maksimal  karena  adanya  kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
PAMSIMAS bertujuan meningkatkan jumlah  masyarakat  yang  memiliki  akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta  meningkatkan  kapasitas  masyarakat dalam penyelenggaraan layanan air minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat untuk jangka panjang dan bekelanjutan.
Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota  Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota  Payakumbuh Bahwa  dilaksanakan berdasarkan  Surat  Perjanjian  yang  telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama  dan  pihak  kedua.  Pihak  pertama dan  pihak  kedua  sepakat  untuk  mengikat diri  dalam  perjanjian  kerjasama  dalam rangka  pelayanan  air  minum  kepada masyarakat  Payakumbuh.  Selanjutnya masing-masing  pihak  menyepakati  suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.
Berdasarkan wawancara dengan
Bapak Syahrizal S.Kom Kasubag Pembaca  meteran  tentang  pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota
Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS  Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:
1. Bahwa perjanjian tersebut
dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian  yang  telah  disepakati kedua  belah  pihak  antara  pihak Pertama  dan  pihak  kedua.  Pihak pertama  dan  pihak  kedua  sepakat untuk  mengikat  diri  dalam  perjanjian kerja  sama  dalam  rangka  pelayanan air minum kepada masyarakat Payakumbuh.  Selanjutnya  masing- masing  pihak  menyepakati  suatu kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.
2. Isi dari pasal yang tertera dalam surat perjanjian  kerja  sama  antara  PDAM dan  PAMSIMAS  kota  payakumbuh yang menjelaskan tentang kedudukan
kedua  belah  pihak  yang  mana  pihak Pertama, dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai
suplier/pemasok  dan  Pihak  Kedua dalam  perjanjian  ini  berkedudukan sebagai  pemanfaatan  air  baku  untuk didistrubusikan kepada masyarakat
3. Tata  Cara  dalam  Pembayaran  telah dijelaskan  oleh  Pihak  Kedua  kepada Pihak  Pertama,  dilakukan  paling lambat tanggal 22 setiap bulan.
4. Hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah pihak  yaitu  pihak  PDAM  dan PAMSIMAS sudah di jelaskan dalam surat  perjanjian  dimana  Pihak  Kedua berkewajiban  untuk  membayar  dan Pihak  Pertama  berhak  menerima pembayaran  dari  Pihak  Kedua  atas pemanfaatan  air  baku  pasokan  dari Pihak Pertama.
Jadi  hasil  penelitian  penulis  bahwa Pelaksanaan  Perjanjian  antara  PDAM Kota  Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota  Payakumbuh  sudah    dilaksanakan berdasarkan  Surat  Perjanjian  yang  telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama  dan  pihak  kedua,  tetapi  belum maksimal  karena  adanya  kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian  antara  PDAM  Kota
Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota Payakumbuh Komponen kegiatan Program PAMSIMAS diantaranya adalah: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
Lokal diantaranya adalah sebagai berikut:
a.  Dukungan  peningkatan  kapasitas kelembagaan  dan  kegiatan  advokasi bagi  pemerintah  daerah  (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) dan masyarakat untuk  meningkatkan  layanan  air minum dan sanitasi, termasuk upaya peningkatan alokasi anggaran penyediaan  air  minum  dan  sanitasi berbasis masyarakat, dan mendorong munculnya  inovasi  kesinambungan pengelolaan dan operasional layanan pasca  konstruksi  dalam  jangka panjang.
b.  Pengembangan  program  pelatihan bagi  Fasilitator  Masyarakat  dalam melakukan  pendampingan  dalam pembuatan RKM di tingkat masyarakat;
mengembangkan program pelatihan (kesehatan, community development / social inclusion, dan  teknis  penyediaan  air
Darda Pasmatuti: Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Dengan PAMSIMAS...
minum  dan  sanitasi)  di  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk mendukung proses CDD ( community driven development ) dan pendampingan Fasilitator Masyarakat; dan pengaruhutama ( mainstreaming )  pendekatan  CDD untuk pengembangan pemberian layanan air minum dan sanitasi; serta penguatan manajemen program kepada unit manajemen dan pelaksana  proyek,  tim  koordinasi proyek, tim evaluasi RKM (Rencana Kerja  Masyarakat);  pengembangan pedoman/petunjuk, manual dan pelatihan untuk penguatan manajemen proyek dan peran pemerintah (provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan)  dalam  pengelolaan dan operasional pasca konstruksi.
Dalam berlangganan air minum perlu diperhatikan  mengenai  permasalahan- permasalahan  yang  mungkin  terjadi  yang ditimbulkan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian,  baik  pihak  pelanggan  maupun perusahaan. Misalkan saja adanya kebocoran pipa air minum yang mengakibatkan  air  kurang  lancar  kepada konsumen,  angka  meteran  yang  tidak sesuai  dengan  banyaknya  air  yang digunakan  oleh  pelanggan,  maka  pihak pelanggan  harus  mendapatkan  pelayanan dan servis yang sebaik-baiknya.
Sedangkan  permasalahan  yang  mungkin terjadi dari perusahaan, misalkan pengambilan  air  secara  liar  tanpa  seijin perusahaan, keterlambatan membayar rekening air, maka pihak pelanggan harus mentaati ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ibu  Cindy  Chirtia  Oktavia  A.Md Pelaksana  Kas  &  Penagihan,  Pada pelaksanaan  Perjanjian  antara  PDAM Kota  Payakumbuh  dengan  PAMSIMAS Kota  Payakumbuh,  berdasarkan  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak,  terdapat beberapakendala adalah sebagai berikut:
1. Adanya  keterlambatan  pembayaran atas  pemakaian  air  oleh  Pihak PAMSIMAS  kepada  Pihak  PDAM, sehingga  banyak  rekening  tunggakan air pada PDAM sebesar lebih kurang Rp.  307.000.000,-  (tiga  ratus  tujuh juta rupiah).
2. Pengurus PAMSIMAS kurang berkoordinasi  dengan  PDAM  Kota
Payakumbuh,  sehingga  PDAM  Kota
Payakumbuh tidak mengetahui bagaimana  kendala  yang  dihadapi oleh Pamsimas tersebut.Misalnya pipa  bocor  atau  meter  pelanggan pamsimas yang rusak.
3. Adanya  ketidak  sesuaian  data  antara Pengurus Pamsimas dengan Pelanggan  Pamsimas  yang  telah membayar  rekening  tetapi  tidak disetor ke PDAM.
3. Upaya  untuk  Mengatasi  Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS
Perlindungan hukum terhadap konsumen  dalam  pelaksanaan  perjanjian antara  PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan PAMSIMAS, bukanlah pelaksanaan perjanjian yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai perlindungan hukum terhadap  konsumen/pelanggan akibat dari perjanjian tersebut. Objek dari
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam pelaksanaan perjanjian adalah hasil dari  pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  juga perlindungan hukumnya bagi
konsumen/pelanggan  ,  sedangkan  Subjek dari Perlindungan hukum terhadap konsumen  dalam  pelaksanaan  perjanjian antara  PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan pelanggan  adalah  pelaku  usaha  (PDAM Kota  Payakumbuh  )  dan  PAMSIMAS (Pelanggan).  Pelaksanaan  perlindungan terhadap  konsumen  dalam  perjanjian antara  PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan pelanggan  apabila  terjadi  permasalahan teknik  yaitu  seperti  pipa  bocor,  air  mati, air keruh, air kecil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu  Efda  Yendra  Kasubag  Pembukuan Rekening,  Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS adalah sebagai berikut:
1. Apabila  terjadi  keterlambatan  dalam pembayaran oleh pihak PAMSIMAS, maka  pihak  PDAM  memberikan sanksi  berupa  denda  yang  besarnya ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan PDAM yang berlaku  (Perwako Tarif PDAM  NO.  74  Tahun  2018  tentang Penetapan tarif air minum dan non air PDAM  Kota  Payakumbuh).  Dengan besaran  dendanya  kelipatan    Rp. 10.000,- per bulan.
2. Apabila  PAMSIMAS  tidak  bisa membayar maka PDAM akan melakukan pencabutan atau pemutusan sementara sampai
tunggakan tersebut dibayar lunas oleh PAMSIMAS.
Untuk  kebocoran  atau  water  meter pelanggan  PAMSIMAS  yang  rusak,  itu bukan merupakan tanggung jawab PDAM Kota  Payakumbuh,  karena  PDAM  Kota Payakumbuh  hanya  bertanggung  jawab sampai  dengan  meter  induk  saja,  setelah meter  induk  itu  tanggung  jawabnya PAMSIMAS.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  penulis  buat  dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM
Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua  belah  pihak  antara  pihak Pertama  dan  pihak  kedua  belum maksimal  dengan  adanya  kendala- kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Kendala  yang  ditemukan  dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM
Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh adalah  sebagai  berikut:  Adanya keterlambatan pembayaran atas pemakaian air oleh Pihak PAMSIMAS  kepada  Pihak  PDAM, kurangnya  koordinasi  PAMSIMAS dengan  PDAM  Kota  Payakumbuh dan  ketidak  sesuaian  data  antara pengurus PAMSIMAS dengan
Pelanggan PAMSIMAS itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM
Darda Pasmatuti: Pelaksanaan Perjanjian Antara PDAM Dengan PAMSIMAS...
dengan  PAMSIMAS  adalah  sebagai berikut: Apabila terjadi keterlambatan  dalam  pembayaran oleh  pihak  PAMSIMAS,  maka  pihak PDAM  memberikan  sanksi  berupa denda  yang  besarnya  ditetapkan sesuai dengan peraturan PDAM yang berlaku    (Perwako  Tarif  PDAM  NO. 74  Tahun  2018  tentang  Penetapan tarif  air  minum  dan  non  air  PDAM Kota  Payakumbuh).  Dengan  besaran dendanya kelipanan  Rp. 10.000,- per bulan, apabila PAMSIMAS tidak bisa membayar maka PDAM akan melakukan pencabutan atau pemutusan sementara sampai tunggakan tersebut dibayar lunas oleh
PAMSIMAS  dan  Untuk  kebocoran atau water meter pelanggan PAMSIMAS  yang  rusak,  itu  bukan merupakan  tanggung  jawab  PDAM Kota  Payakumbuh,  karena  PDAM Kota Payakumbuh hanya
bertanggung  jawab  sampai  dengan meter induk saja, setelah meter induk itu tanggung jawabnya PAMSIMAS.

## SARAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  penulis  buat  dan penulis  lakukan,  maka  saran  dari  penulis adalah sebagai berikut:
1. Agar  pelaksanaan  Perjanjian  antara PDAM  Kota  Payakumbuh  dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh
dilaksanakan sebaik-sebaiknya
sehingga  tidak  ada  pihak  mana  pun yang dirugikan.
2. Agar  melakukan  pembayar  tagihan rekening  air  tepat waktu, dan
merawat  meteran  air  agar  tidak terjadi lagi kebocoran pipa.
3. Agar upaya PDAM Kota
Payakumbuh dalam menghadapi kendala-kendala  yang  ada  perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga  konsumen  diharapkan  tidak hanya  menuntut  hak-haknya  saja tetapi juga melaksanakan kewajibannya  dengan  baik  seperti tepat waktu dalam pembayaran rekening  air,  merawat  pipa-pipa PDAM  sehingga  tercipta  hubungan yang  seimbang  dengan  PDAM  Kota Payakumbuh.
Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  oleh  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota Payakumbuh  kepada  para  pelanggan dibuktikan  dengan  adanya  pelaksanaan untuk memperbaiki layanan secara signifikan sehingga pelanggan puas dengan  pelayanannya  dalam  hal  kualitas airnya  masih  perlu  ditingkatkan  lagi, kendala-kendala perlindungan hukum terhadap  konsumen  sebaiknya  di  atasi dengan adanya sosialisasi kepada pelanggan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat mengetahui
hak-haknya sebagaimana tertuang sehingga konsumen dapat  memperjuangkan  hak-haknya  jika merasa  di  rugikan  oleh  PDAM  Kota Payakumbuh  dan  upaya  PDAM  Kota Payakumbuh  dalam  menghadapi  kendala- kendala  yang  ada  perlu  ditingkatkan  lagi pelaksanaannya sehingga konsumen diharapkan  tidak  hanya  menuntut  hak-
haknya  saja  tetapi  juga  melaksanakan kewajibannya  dengan  baik  seperti  tepat waktu  dalam  pembayaran  rekening  air, merawat  pipa-pipa  PDAM  sehingga tercipta  hubungan  yang  seimbang  dengan PDAM Kota Payakumbuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. 1992, Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan, Citra  Aditya  Bhakti, Bandung. Abdul Kholiq, 2014, Evaluasi Keberhasilan  Program  Air  Minum an Sanitasi (PAMSIMAS) di Kabupaten  Tegal  dan  Kabupaten Brebes, Universitas  Majalengka,
Jawa Barat.
Titus  Alam  Sinaga, Perlindungan  hukum bagi  konsumen  Air  Minum  Atas Layanan  PDAM  Tirta  Siak  Kota Pekan Baru Ditinjau  dari UU No.8 tahun  1999  Tentang  Perlindungan konsumen JOM  Fakultas  Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016,
28-45.
Carles  Y.  Worotitjam, Perlindungan hukum bagi konsumen dalam
Pelayanan  Air  Bersih  PT  Air Madano  Ditinjau  dari  Undang-
Undang  Nomor  8  tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen ,
Volumeme XXI/No.4/April-Juni
/2013,    Jurnal  Kertha  Semaya,  Vol.
04 No. 05, hlm 28-45. Norman  Syahdar  Idrus,  2017,  Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif
Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam, Jurnal Yuridis Vol.4 No. 1, hlm 28- 45.
Ika  Mayasari,  Perlindungan  Hukum terhadap Investor Asing Perusahaan Join  Ventura  Sektor  Air  Bersih  d Kabupaten  Deli  Serdang  (Studi pada  PT  Trta  Lyonnise  Medan), Jurnal Mercotoria, Volume 7 Nomor 2/Desember 2014,  ISSN No 1974-8652, Hlm.83-97.
Umul  Khair,  Kontrak  Jual  beli  Batu Bintang  antara  CV  Telaga  Dian Perkasa  Lubuk  Basung  Dengan  PT Sumitomo  Indonesia  (ditinjau  dari sudut  Hukum  Perdata  Bisnis), Jurnal  Menara  Ilmu,  Volume  III Nomor 36 Maret 2013, ISSN 1693- 2617, hlm.77-88.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,
2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , PT.
Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.