Indonesian Journal of Theology Vol. 8, No. 1 (Juli 2020): 91-94 E-ISSN: 2339-0751
DOI: https://doi.org/10.46567/ijt.v8i1.161

## DISKUSI BUKU
Mery Kolimon, et. al., eds. Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018; 384.
Buku Menolak Diam merupakan kumpulan tulisan (17 judul) sebagai  perlawanan  terhadap  praktik  perdagangan  orang  di Indonesia,  khususnya  di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Menolak Diam,  melalui  pendekatan  naratif,  ekonomi,  geografi,  budaya, teologi,  hukum,  sosial,  politik,  dst.,  hendak  memperdengarkan suara yang telah lama bisu/dibisukan oleh kekuatan ketidakadilan. Berbagai  variasi  pendekatan  tersebut  menggambarkan  betapa kejahatan  perdagangan  manusia  di  Nusa  Tenggara  Timur,  telah menancapkan  akarnya  terlalu  dalam.  Sehingga,  jika  berniat menyingkirkan  “pohon  persoalannya,”  seolah-olah  perlu perombakan sistem masyarakat secara menyeluruh.
Perdagangan  manusia  telah  menyandera  NTT  seolah sebagai “cara hidup terberi.” Sebagai contoh, seseorang yang lahir di Sumba, seperti ditulis oleh Rambu Ana Maeri (Bab 11), semenjak usia  5  [hingga  17]  tahun  telah  dilegalkan  oleh  budaya  untuk memeluk status hamba. Hamba (Ata), dalam arti yang lebih tepat sebagai  budak,  dipekerjakan  oleh  para  “bangsawan”  tanpa mendapatkan upah. Budaya yang melabeli status para hamba dalam sebutan  eufemis  “saudara  penolong”  justru  menjadi  perangkap maut  bagi  mereka.  Mereka  tidak  berbeda  dengan  seekor  burung perkutut  dalam  budaya  Jawa  atau  seekor  sapi  balap  dalam keyakinan  masyarakat  Madura,  yang  berfungsi  hanya  untuk menaikkan  prestise  tuannya.  Seorang  saudara,  yang  demi menaikkan  martabat  saudaranya,  “rela”  dikerangkeng  dan dipertontonkan di hadapan tatapan masyarakat yang hierarkis. Lebih jauh, selain budaya, peran gereja yang blunder juga kuat  melanggengkan  praktik  perdagangan  orang.  Elia  Maggang memaparkan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal yang dikirim ke luar negeri dan memberi kritik kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)  sebagai  institusi  iman  yang  mempraktikkan  hidup  yang paradoks: gereja berjuang ingin menolong umat di satu sisi, namun pada saat yang sama, di sisi lain, muncul pihak-pihak dari dalam umat sendiri yang memperdagangkan saudaranya (hlm. 289). Sekali lagi,  kumpulan  tulisan  dalam  buku  ini  membuka  tabir  persoalan perdagangan manusia di NTT yang sudah sangat kompleks.
Mengingat visi tentang penyelesaian masalah yang tampak nyaris  mustahil  itu,  Menolak  Diam,  sebagai  hasil  dari  simposium yang  melibatkan  berbagai  instansi  (Asosiasi  Teolog  Indonesia (ATI), Sinode GMIT, Kerk in Actie, Jaringan Pendidikan Teologi Indonesia Timur, dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur) dapat dipahami  sebagai  suara  perlawanan  terhadap  kejahatan  praktik perdagangan manusia yang telah membusukkan organ masyarakat NTT sebagai tubuh sosial.

## Usulan Cara Membaca
Sebagai  sebuah  tinjauan  terhadap  karya  tulis  agensial  ini, saya ingin mengusulkan sebuah “cara membaca” terhadap Menolak Diam.
Jika  Anda  membaca  sampul  bagian  belakang, Anda  akan menemukan informasi tentang jenis dan keprihatinan yang diusung buku tersebut. Buku ini mengusung suara teologis tertentu. Suara teologis  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  setiap  bab.  Meskipun setiap bab telah dibagi dalam kategori berurutan, Anda tidak wajib membacanya  secara  berurutan.  Tawaran  refleksi  teologis  (Bagian
IV)  dan  Pastoral  (bagian  III)  misalnya,  dapat  dibaca  tanpa membaca bagian-bagian sebelumnya (Bagian I Deskripsi Masalah dan Bab 2 Analisis Masalah). Oleh karena itu, selain dibaca sebagai karya  akademis  dan  pergerakan,  Anda  dapat  membaca  buku tersebut juga sebagai buku renungan tentang tragedi kemanusiaan.
Buku  ini  seolah  ingin  menjawab  sekaligus  mengajukan pertanyaan  klasik  ala  partisipan  pada  seminar-seminar  gerejawi, “Gereja  sudah  berbuat  apa?  Apakah  Gereja  turut  menjadi  solusi atau justru sumber permasalahan?” Salah satu fungsi terbesar dari buku  ini  adalah  membuka  mata  para  pegiat  kemanusiaan, rohaniwan,  umat  setempat  (juga  masyarakat  NTT  secara  luas; termasuk para aparat pemerintahan) untuk melihat akar persoalan yang  sesunguhnya.  Setelah  itu,  mereka  semua  diharapkan  untuk gelisah,  dan  menemukan  kebutuhan  mendesak  untuk  bersinergi demi melepaskan diri dari jerat jahat perdagangan manusia ini.
Jika  Anda  adalah  pembaca  bertipe  akademisi,  yaitu golongan yang membaca demi kepentingan untuk membuat karya tulisan, maka membaca “kata pengantar” dan “prakata” bisa jadi sudah  cukup  memberi  gambaran  isi  seluruh  buku.  Selebihnya,
Anda  hanya  perlu  menyimpan  buku  ini  di  rak  dan  sesekali membuka bagian tertentu untuk kepentingan mengutipnya.
Meski  demikian,  saya  ingin  merekomendasikan  cara membaca yang berbeda. Supaya pesan dari para penulis mencapai tujuannya—yaitu berbagi kisah-kisah penderitaan dan refleksi-kritis atasnya—cara membaca buku Menolak Diam yang layak dilakukan adalah  dengan  membaca  tiap-tiap  judul  dengan  mengambil  jeda.
Anda perlu mengetahui kegelisahan yang tidak seragam dari setiap penulis  sehingga  “nafas  sesak”  dari  para  korban  perdagangan
93                                                 Diskusi Buku: Menolak Diam
manusia, yang terdiri dari segala usia (anak-anak, remaja, pemuda, orang  tua),  itu  terdengar.  “Nafas  sesak”  itu  saya  dengar  melalui bagian  1  dan  2  (6  judul).  Barangkali  Anda  akan  mengajukan pertayaan  semacam  ini:  “Mau  menyalahkan  siapa?  Apakah individu,  pemerintah,  sumber  daya,  gereja,  atau  institusi pendidikan?”  Menunjuk  jari  kepada  pihak-pihak  itu  tidak  akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, buku ini memuat berbagai solusi konkret: mulai dari memaparkan fakta di lapangan (Bagian 1) dan  analisis  sosial,  politik,  hukum,  dan  geografi  di  bagian  2, pendampingan pastoral dan psikologi, perubahan paradigma sosial mulai dari gereja, dan pelbagai bentuk aksi penyembuhan, advokasi, dan lain-lain. Pembacaan  screening  atau  scanning  ala  akademisi  akan menyia-nyiakan  kisah-kisah  tidak  ternilai  dari  buku  tersebut. Mengingat jumlah halaman yang panjang (366 halaman) dan bahasa yang gamblang, saya tidak akan merangkum isi buku dengan detail. Merangkum  kisah-kisah  tersebut  hanya  akan  mendangkalkan substansi yang ingin diungkap oleh tiap-tiap penulis. Saya sendiri membacanya dalam perspektif yang akrab bagi saya, yakni teologi politis.

## Perspektif Teologi Politis: Agenda Politis untuk Misi Teologis di Indonesia
Kekristenan  dalam  pandangan  Teologi  Publik-Politis dipahami,  salah  satunya,  sebagai  daya  yang  memihak  pada  yang tersisih.  Jürgen  Moltmann,  misalnya,  mengusulkan  teologi  yang berdaya  kritis  dan  secara  profetis  memprotes  serta  mengajukan pertanyaan  kepada  Allah  tentang  realitas  ketidakadilan,  terutama atas  yang  miskin  dan  tersisih,  yang  bermuara  pada  tawaran pengharapan. 1 Miroslav  Volf  juga  mengusulkan  bentuk  misi Kristen untuk menjadi satu dari banyak pemain (one of many players) di dunia yang menyumbangkan kebaikan bagi masyarakat (human flourishing). 2 Pada  titik  itu,  misi  dari  margin  yang  diusulkan  Mery Kolimon  (hlm.  19-21)  dapat  dibaca  sebagai  agensi  politis,  yaitu bergerak  memihak  mereka  yang  menderita  dan  dipinggirkan. Demikianlah roh teologi politis yang diusung buku Menolak Diam ini:  perlawanan  terhadap  belenggu  ekonomi,  politis,  hukum, bahkan  teologi  yang  tak  berpihak  pada  yang  di  tepi  struktur masyarakat.  Jika  kita  mengakrabi  mereka yang  berada  di  pinggir, maka  salah  satu  tujuan  buku  tersebut,  yaitu  “supaya  pembaca mendapatkan perspektif korban,” dapat tercapai.
1 Jürgen Moltmann, God for a Secular Society: The Public Relevance of Theology (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1999), 1, 5.
2 Miroslav Volf, A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good (Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2011), 77-97.
Saya  memang  tidak  [ingin]  menemukan  kelemahan  buku tersebut karena alasan personal: saya mendukung seluruh agenda politis  darinya.  Meski  demikian,  pembaca  mungkin  akan menemukan  pengulangan  jenis  persoalan  hadir  di  beberapa  bab karena beberapa penulis menaruh perhatian pada kasus yang mirip. Kedua,  kehadiran  bagian  yang  menampilkan  wacana  [melulu] akademis yang ketat, bagi saya kurang tepat jika tidak diikuti dengan analisis yang membumi terhadap kasus tertentu (judul 13).
Danang Kurniawan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPPM) STFT Jakarta