## INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DILUAR PETA AREA TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO SESUAI PERPRES NO. 33 TAHUN 2013 MENGGUNAKAN WEB GIS
Maura Sahara Dewi* 1 , Teguh Hariyanto 2 , Akbar Kurniawan 3
1,2,3 Departemen  Teknik Geomatika, FTSLK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia e-mail: maurashr@gmail.com 1 , teguh_hr@geodesy.its.ac.id 2 , akbar.geodesy@gmail.com 3

## Abstrak
Bencana  Lumpur  Sidoarjo yang  melanda  wilayah Porong,  Sidoarjo menyebabkan  hilangnya tempat  tinggal pada 3 Kecamatan.  Sehingga  muncul  konflik  penuntutan  ganti  rugi  akibat  peristiwa  tersebut.  Berkaitan  dengan  hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang area terdampak, ketentuan  ganti rugi dan hal teknis lainnya yang dikeluarkan sejak tahun 2007 dan telah diperbarui sebanyak lima kali hingga yang terbaru berupa Perpres No.  33 Tahun 2013 yang berisi Peta  Area  Terdampak  (PAT).  Dari wilayah PAT  tersebut  dida patkan data yang besar sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi yang belum selesai menggunakan metode  Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil dari pengelolaan ini merupakan apliasi SIG berbasis Web yang dapat melakukan updating, editing, dan penyimpanan data yang berfungsi sebagai inventarisasi. Dari hasil processing data, didapatkan Peta Inventarisasi Aset Pemerintah yang tersebar di 12 desa dengan luas 495,854 Ha. Dari total luas ini, sebesar 70,279 Ha wilayah tidak masuk dalam batas area terdampak  sesuai PAT dalam Perpres No. 33 tahun  2013. Untuk  inventarisasi asetnya, sebesar 24,88% dari total jumlah aset berstatus terbayar dan tersertifikasi, 21,08% dari total jumlah aset terbayar dan belum  tersertifikasi, dan sebesar 54,04% dari total jumlah aset belum terbayar. Hasil inventarisasi tersebut divisualisasikan dengan Web GIS yang bersifat localhost.
Kata kunci : Aset , Lumpur Sidoarjo, Inventarisasi, Web GIS

## PENDAHULUAN
Semburan  Lumpur  Sidoarjo  merupakan  sebuah bencana yang sudah sebelas tahun menenggelamkan  belasan  desa  dari  tiga kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo, Jawa  Timur. Akibat bencana ini, ribuan kepala keluarga harus kehilangan  tempat  tinggal,  aset  dan  kerugian material  lainnya  yang  tak  sedikit  (Subianto. W 2017).    Warga  menuntut  PT.  Lapindo  Brantas untuk  membayar  ganti  rugi  atas  bencana  yang terjadi sehingga menimbulkan konflik horizontal, konflik yang terjadi antara individu atau organisasi yang  memiliki  kedudukan  yang  sama  antara korban dengan PT. Lapindo Brantas. Penyelesaian ganti  rugi  kepada  korban  lumpur  Lapindo  yang hingga  tanggal  29  Mei  2017  belum  juga terselesaikan.  Salah  satu  penyebab  lambatnya proses  ganti  rugi  karena  tidak  adanya  bukti sertifikat kepemilikan aset oleh warga.  Sehingga diperlukan  adanya  pengelolaan  ganti  rugi  aset yang bersertifikat dan tidak bersertifikat. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun  2013,  dijelaskan tentang area terdampak lumpur  Lapindo  dengan  pasal-pasal  yang
menjabarkan  prosentase  ganti  rugi  dengan beberapa  ketentuan  yang  telah  diperbarui sejak dikeluarkannya Perpres  No.  14  Tahun  2007.  Dari luasan  area  terdampak yang  ada  dalam  lampiran Perpres  No.  33  Tahun  2013,  perlu  dilakukan pengelolaan  aset  pemerintah  yang  masih  belum terselesaikan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  Sistem  Informasi Geografis  (SIG)  berbasis  Web  dalam  melakukan pengelolaan  aset,  ganti  rugi  dan  sertifikasi.  SIG memudahkan proses pemasukan, pengolahan, dan penyajian data  aset ganti  rugi  dan  sertifikasi area terdampak lumpur Lapindo (ESRI 2011).  Sedangkan penggunaan  WebGIS  memudahkan  pengelolaan aset  yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang sehingga mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan  mampu menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dengan efisien (Taufik dan Anugraha 2016).
Pengelolaan  berbasis  Web  GIS  diperlukan dikarenakan  sejak  Perpres  No.  14  Tahun  2007 dikeluarkan,  Peta Area Terdampak (PAT) disajikan dalam bentuk hardcopy dan informasi asetnya tidak
dapat  diperbarui  secara  berkala.  Maka  dari  itu digunakan  aplikasi  WebGIS  sebagai  alat  untuk inventarisasi aset  Lapindo  yang  mempermudah penyajian updating data dan pencarian informasi detail  aset  yang  bersangkutan  serta  digunakan untuk memvisualisasi hasil inventarisasi.
Lokasi  penelitian  ini  berada  diluar  Peta  Area
Terdampak Lumpur
Lapindo,
Sidoarjo
berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  33  Tahun 2013  yaitu:
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Kementerian Pekerjaan
Umum  dan Perumahan Rakyat, 2017)

## Metodologi
Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Pengolahan Data Spasial
Berdasarkan pengolahan data spasial berupa peta garis 12 desa, dilakukan proses georeference untuk menyamakan sistem koordinat peta  garis  dengan peta persil yang merupakan peta hasil pengukuran lapangan yang telah memiliki koordinat. Selanjutnya  dilakukan  proses  digitasi  untuk membuat peta desa sehingga terbentuk batas tiap desa.  Pengolahan  selanjutnya  yakni  melakukan digitasi batas area terdampak sesuai Perpres No. 33 Tahun 2013  yang kemudian digabung dengan peta desa  dan  peta  persil sehingga menghasilkan peta inventarisasi aset sesuai gambar 3.

## Gambar 3. Peta Inventarisasi Aset Pemerintah Pada Area Terdampak Lapindo
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  batas  area terdampak mencakup  12  desa  yang  merupakan input data awal. Dengan prosentase wilayah yang tidak  masuk  ke  dalam  batas  area  terdampak sebesar 14%  atau  kurang  lebih 70.279  Ha.  Luas wilayah tersebut merupakan sebagian kecil dari 7 desa  yang  terdiri  dari,  Desa  Ketapang,  Desa Pamotan,  Desa  Gedang,  Desa  Mindi,  Desa Kalitengah, Desa Glagaharum,  dan  Desa  Besuki. Luas  desa yang  berada di  luar PAT  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta Persil di Luar Peta Area Terdampak (PAT)
Sedangkan luas 12  desa yang berada dalam Peta Area  Terdampak  didapat  dari  hasil  pengolahan data spasial yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas Desa Area Terdampak
No Nama Desa Luas (Ha) Jumlah Persil 1 Besuki 119.156 1829 2 Gedang 49.423 1878
3 Gempolsari 12.499 433 4 Glagaharum 45.786 442 5 Jatirejo 9.287 253 6 Kalitengah 13.556 525 7 Kedungcangkring 14.022 139 8 Ketapang 93.535 2516 9 Mindi 43.675 1112 10  Pamotan 57.024 1321 11  Pejarakan 16.055 402 12  Siring 21.835 328 Total 495.854 11178
Sesuai Tabel 1  di  atas,  dapat  dilihat luas  12  desa sebesar  495.854  ha  atau  sekitar  98%  dari  total keseluruhan area terdampak sesuai Perpres No. 33 Tahun  2013.  Sedangkan jumlah persil setiap desa berbeda-beda sesuai dengan luasan masing-masing dengan total  jumlah persil dari  12  desa  sebanyak 11178  persil.

## Analisa Hasil Inventarisasi
Berdasarkan informasi yang ada  pada data  atribut yang berupa nama pemilik aset, harga aset, no akta pelunasan,  dan  alas  hak  didapatkan  hasil pengolahan dan  identifikasi dengan  tiga  kategori sebagai berikut.
a. Terbayar dan Tersertifikasi
Pada kategori pertama, aset yang dianalisa telah tersertifikasi dengan melihat no akta pelunasan dan  alas  hak.  Untuk  proses  ganti  rugi  telah dinyatakan terbayar jika luas aset tercantum dan harga yang dilampirkan juga tercantum.
Dari  kategori  pertama,  dilakukan  identifikasi pada  12  desa  yang  menjadi  subjek  pada penelitian  ini  sehingga  menghasilkan  analisa berupa grafik sesuai grafik 1.
Grafik 1. Prosentase Aset Terbayar dan Tersertifikasi 17% 3% 67% 8% 22% 33% 45% 15% 29% 22%
4% 52%

## TERBAYAR DAN  TERSERTIFIKASI
Dari  grafik  1  di  atas  dapat  dilihat bahwa  Desa Gempolsari menempati nilai tertinggi untuk aset terbayar dan tersertifikasi sebesar 67% sedangkan Desa  Gedang menempati nilai terendah sebesar 3%. Nilai prosentase  tersebut  dihitung menggunakan formula sebagai berikut.
Kategori 1 = 𝐴𝐼 𝐴𝑇 𝑥 𝐻𝐼 𝐻𝑇 Keterangan: AI  = Alas Hak Terisi AT = Alas Hak Total HI  = Jumlah Harga Terisi HT = Jumlah Harga Total
Sesuai  formula  di  atas,  dilakukan  perhitungan dengan membagi jumlah alas hak aset yang terisi dengan  jumlah  total  alas  hak  aset  yang  dikali dengan  jumlah  harga  aset  yang  terisi  dibagi dengan  jumlah  harga  aset  total.  Dari  nilai prosentase  tersebut  didapatkan  jumlah  persil yang telah terbayar dan tersertifikasi pada 12 desa sebanyak 2157.476  persil atau sama dengan 2157 persil.
b. Terbayar dan Belum Tersertifikasi
Pada kategori kedua, aset yang dianalisa belum tersertifikasi  dengan  melihat  informasi  aset berupa  kepemilikan,  luas,  dan  no  akta pelunasannya.  Namun  belum  ada  informasi alas  hak  yang merujuk pada  status sertifikasi aset tersebut. Sedangkan aset pada kategori ini teridentifikasi  terbayar  dengan  melihat informasi harga  yang  tercantum pada  atribut aset.  Untuk  kategori  kedua  berupa  terbayar dan  belum  tersertifikasi  dapat  dilihat  pada grafik 2 berikut.

## Grafik 2. Prosentase Aset Terbayar dan Belum Tersertifikasi
Dari  grafik  2  di  atas,  dapat  dilihat  Desa  Besuki menempati  nilai  tertinggi  untuk  kategori  belum tersertifikasi dan terbayar sebesar 26%  sedangkan Desa  Gedang  menempati  nilai  terendah  sebesar 14%. Nilai prosentase tersebut dihitung menggunakan formula sebagai berikut.
Kategori 2 = 𝐴𝐾 𝐴𝑇 × 𝐻𝐼 𝐻𝑇
Keterangan: AK = Alas Hak Kosong AT = Alas Hak Total HI  = Jumlah Harga Terisi HT = Jumlah Harga Total
Sesuai  formula  di  atas,  dilakukan  perhitungan dengan membagi jumlah alas hak aset yang kosong dengan jumlah total alas hak aset dan dikali dengan jumlah harga  aset yang  terisi yang dibagi dengan jumlah  harga  aset  total.  Dari  nilai  prosentase tersebut  didapatkan  jumlah  persil  yang  belum tersertifikasi  dan terbayar pada  12  desa sebanyak 2435.524  persil atau sama dengan 2436  persil.
c. Belum Terbayar
Pada kategori ketiga, aset yang dianalisa belum melakukan  proses  ganti  rugi  yang  dibuktikan dengan  tidak  adanya  nilai  harga  aset  pada informasi  atribut.  Untuk  sertifikasinya  tidak dimasukkan  mengingat  sertifikasi  tidak  akan diproses sebelum proses ganti rugi selesai. Untuk kategori  ketiga  berupa  belum  terbayar  dapat dilihat pada grafik 3 berikut.
26%
14%15% 20% 24%24%22%24%25%25% 15% 20%

## TERBAYAR DAN  BEL UM TERSERTIFIKASI

## Grafik 3. Prosentase Aset Belum Terbayar
Dari  grafik  3  di  atas  didapatkan  Desa  Gedang sebagai  desa  dengan  kategori  belum  terbayar tertinggi  dengan  prosentase  sebesar  84%  dan Desa  Gempolsari  menempati  nilai  terendah sebesar 18%. Perhitungan prosentase pada grafik 3 didapat dari formula berikut.
Kategori 3 = 𝐻𝐾 𝐻𝑇 Keterangan: HK = Jumlah Harga Kosong HT = Jumlah Harga Total
Sesuai  formula  di  atas,  dilakukan  perhitungan sederhana  dengan  membagi  jumlah  harga  aset yang kosong dengan jumlah harga aset total. Dari nilai prosentase tersebut didapatkan jumlah persil yang belum terbayar pada 12 desa sebanyak 6585 persil.

## Inventarisasi Web GIS
Web  GIS  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dibuat dari awal dengan menggunakan beberapa software  yang  mendukung,  antara  lain  QGIS, PostGIS,  dan  Geoserver.  Dari  ketiga  software tersebut dibuat script  pemrograman yang  dapat mengkoneksikan hasil yang dimaksud berupa peta inventarisasi  yang  dapat  dilakukan  proses updating. Fitur  lain  yang  dapat  dilakukan pada Web GIS  ini antara  lain map preview, search per layer, zoom in, dan zoom out. Tampilan dashboard Web GIS dapat dilihat pada gambar 5.

## Gambar 5. Tampilan Dashboard Web GIS
Sedangkan  tampilan  peta  inventarisasi  Web  GIS dapat  dilihat  pada  gambar  6.  Pada  tampilan  ini dapat  dilakukan proses updating pada  persil yang dicari dengan mengklik salah satu persilnya.

## Gambar 6. Tampilan Peta Inventarisasi Pada Web GIS

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inventarisasi Aset  Pemerintah  Pada  Peta  Area  Terdampak Lapindo  Sesuai  Perpres  No.  33  Tahun  2013 Menggunakan Web GIS, maka didapatkan beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut.
1. Berdasarkan  hasil  inventarisasi  ganti rugi  dan sertifikasi  aset  pemerintah  diluar  Peta  Area Terdampak Lumpur Sidoarjo didapatkan bahwa 12 desa pada area terdampak yakni Desa Besuki, Desa Gedang, Desa Gempolsari,  Desa
Glagaharum,  Desa  Jatirejo,  Desa  Kalitengah, Desa  Kedungcangkring,  Desa  Ketapang,  Desa Mindi,  Desa  Pamotan,  Desa  Pejarakan,  Desa Persil  1A,  dan  Desa  Siring  telah  berstatus tersertifikasi dan terbayar. Sebanyak 6585 persil dari 12 desa berstatus belum terbayar. Sehingga menghasilkan prosentase jumlah aset yang telah tersertifikasi  dan  terbayar  sebesar  24.88%, jumlah  aset  yang  belum  tersertifikasi  dan terbayar sebesar 21.08%, dan jumlah aset belum
56% 84% 18% 71% 54% 42% 33% 61% 46%53% 81% 28% BEL UM TERBAYAR
terbayar  sebesar 54.04%  terhitung dari  total jumlah aset dari 12 desa.
2. Dari hasil analisa jumlah persil didapatkan nilai total persil yang tersebar di 12  desa sebanyak 11178  persil  yang  berada  pada  luasan  desa sebesar  495.854  Ha.  Dari  total  11178  persil tersebut  didapatkan  sebanyak  54.04%  dari total  aset  seluruh  desa  yang  belum  selesai proses ganti ruginya. Sehingga perlu dilakukan pembayaran ganti rugi mengingat jumlah persil yang  melebihi  setengah  dari  jumlah  total. Selain itu, dari luasan desa sebesar 495.854 Ha tersebut didapatkan hasil analisa berupa 14% luas wilayah seluruh desa atau sebesar 70.279 Ha berada di luar batas area terdampak sesuai Perpres  No.  33  Tahun  2013.  Hal  ini memungkinkan belum terselesaikannya proses ganti rugi dikarenakan lokasi persil yang berada di  luar  batas  Peta  Area  Terdampak  yang selanjutnya  perlu  dilakukan  identifikasi  dan analisa lanjut.
3. Dari hasil Web GIS didapatkan visualisasi peta inventarisasi dan table atribut yang mencakup informasi  tiap  persil.  Web  GIS  ini  memiliki fungsi  editing  data  atribut,  map  preview, search data atribut, zoom in, dan zoom out.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis M.S.D mengucapkan terima kasih kepada Bapak  Dr.  Ing.  Ir.  Teguh  Hariyanto, M.Sc  selaku dosen  pembimbing  pertama  dan  Bapak  Akbar Kurniawan,  S.T,  M.T  selaku  dosen  pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan memberi masukkan. Serta  Ibu  Cherie Bhekti Pribadi yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa data-data  yang  dibutuhkan dalam  penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
ESRI.  2011.  Cost  Savings  from  Greater  Efficiency. http://www.esri.com/news/arcnews/fall11art icles/city-of-woodland-refines-water-crew- dispatch.html.  Dikunjungi  pada  tanggal  10 Desember  2017, jam 12.57. Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. 2014. Peraturan  Presiden  Nomor  33  Tahun  2013. http://peraturan.go.id/perpres/nomor-33- tahun-2013- 11e44c4efa927f108928313231383032.html.
Dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2017, jam 19.10.
Subianto,  W.  2017.  Merekam  Jejak  11  Tahun  Lumpur Lapindo. https://www.cnnindonesia.com/tv/201705241 04831-402-216915/merekam-jejak-11-tahun- lumpur-lapindo/.  Dikunjungi  pada  tanggal  1 Oktober 2017, jam 12.45.
Taufik  dan  Anugraha.  2016.  Aplikasi  Sistem  Informasi Geografis untuk  Inventarisasi dan Evaluasi Aset Bangunan  Milik  Pemerintah  Kota  Surabaya (Studi Kasus: Surabaya Pusat). Surabaya: GEOID Vol. 12 No. 01 Agutus 2016