Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Pemulihan  Ekonomi    Pasca Pandemi Covid-19

## Sukamarriko Andrikasmi
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 20-06-2022
Revised     : 10-10-2022 Accepted : 30-11-2022 Published  : 30-11-2022

## Keywords:
Law Enforcement Economic Recovery
Covid 19
The disruption to the economy and health caused by Covid 19 is used as an opportunity for money laundering crimes, especially cases of money laundering crimes that are increasing. Covid-19 should be a moment to realize the weakness of the law so that it requires a system that provides a  refresher  in  practice,  because  even  during  normal  times  law enforcement  experiences  obstacles.  Legal  reforms  are  needed  in accordance with the needs and conditions both during the pandemic and endemic,  including  technological  developments  in  law  enforcement, Formation  of  government  regulations  in  lieu  of  laws,  Improving  the quality  and  competence  of  law  enforcement  officers,  Training, improving  law  enforcement  education,  Law  discovery  by  judges, increasing community participation, and modernizing law enforcement. During  the  COVID-19  pandemic  or  post-pandemic,  economic  growth must  be  balanced  with  efforts  to  implement  law  enforcement.  The combination  of  law  enforcement  and  economic  rescue  must  become  a strong model of law enforcement together, to realize the ideals of a just, prosperous,  and  prosperous  society,  as  well  as  the  goals  of  law  in society. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 20-06-2022
Direvisi      : 10-10-2022 Disetujui : 30-11-2022 Diterbitkan : 30-11-2022
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pemulihan Ekonomi Pandemi Covid 19 Terganggunya  perekonomian  dan  kesehatan  disebabkan  Covid  19 dijadikan  peluang  untuk  tindak  pidana  pencucian  uang,  terlebih  kasus tindak  pidana  pencucian  uang  yang  semakin  meningkat.  Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari kelemahan hukum sehingga memerlukan  sistem  yang  memberikan  penyegaran  dalam  praktiknya, sebab  masa  normalpun  penegakan  hukum  mengalami  kendala-kendala. Diperlukan  pembaharuan  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi baik pada masa pandemi dan endemi, antara lain perkembangan teknologi dalam penegakan hukum, pembentukan peraturan pemerintah pengganti  undang-undang,  meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi aparat  penegak  hukum,  adanya  pelatihan,  peningkatan  pendidikan penegak hukum, penemuan  hukum oleh hakim, peningkatan peran serta masyarakat,  dan  modernisasi  penegakan  hukum.  Pada  masa  pandemi covid  19  atau  pasca  pandemi  pertumbuhan  ekonomi  harus  berimbang dengan  upaya  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Perpaduan  penegakan hukum    dan  penyelamatan  ekonomi  harus  menjadi  model  penegakan hukum  yang  kuat  secara  bersama-sama  untuk  mewujudkan  cita-cita masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  sama  halnya  dengan tujuan hukum dalam masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bernegara,  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  haruslah dapat  berperan  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera.  Indonesia  yang  merupakan negara hukum, mengindikasikan bahwa pemerintah melalui produk hukum yang dibuat dapat mengatur  segala  aspek  dalam  kehidupan  warga  negaranya,  termasuk  pada  aspek  ekonomi. Peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa  merupakan  sesuatu  yang  tidak dapat  diabaikan  keberadaannya.  Sehingga  sangat  jelas,  jika  kondisi  hukum  suatu  bangsa  itu efektif,  maka  pembangunan  ekonomi  pun  akan  mudah  untuk  dilaksanakan.  Namun, sebaliknya  jika  hukum  tidak  mampu  berperan  secara  efektif,  maka  dapat  dipastikan  akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi 1 .
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia di akhir tahun 2019,  kemudian  mulai  mewabah  masuk  ke  wilayah  Indonesia  pada  awal  Maret  tahun    2020 dan menjadikan segala aktifitas serta mobilitas manusia terbatas dan harus dilaksanakan dari rumah.  Tidak  hanya  aktifitas  pendidikan  dan  pekerjaan  saja  bahkan  aktifitas  ekonomi  juga terpaksa  terpuruk  oleh  wabah  virus  covid-19  ini,  keterbatasan  aktifitas  ekonomi mengakibatkan lumpuhnya banyak sektor ekonomi dan bisnis, dan bahkan tidak sedikit yang diputus  hubungan  kerja  sepihak  akibat  tidak  sanggup  membayar  gaji  karyawan,  akibat  ini tentu akan mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan 2 . Kondisi ini memaksa pemerintah  dan  dunia  global  lebih  fokus  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  dampak pandemi terhadap aspek perekonomian, kesehatan maupun sosial budaya masyarakat. Hal ini tentunya  berdampak  terhadap  kemampuan  pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  penerapan kewajiban  anti  pencucian  uang 3 .  Diperlukan  upaya  penanganan covid-19  sebab  dapat berpotensi menimbulkan kedaruratan hukum masyarakat. Pandemi covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan 4 .
1 Zulfi  Diane  Zaini,  “Perspektif  Hukum  sebagai  Landasan  Pembangunan  Ekonomi  di  Indonesia  (Sebuah Pendekatan Filsafat)”, Jurnal Hukum 28, no. 2 (2012): 931.
2 Sri  Mulyani,  “Kerangka  Ekonomi  Makro  Dan  Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  Tahun  2021  (Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi)”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia , Mei 2020, i.
3 Lydia  Anggun,  “Perkembangan  Kejahatan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19”, Technology and Economics Law Journal 1, no. 1, article 5 (2022): 65-80.
4 Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19”, 19 Agustus 2020, 1-7.
Terganggunya  perekonomian  dan  sistem  keuangan  dapat  dijadikan  sebagai  wadah baru bagi  setiap orang  yang ingin  memanfaatkan kesempatan untuk  melakukan hal-hal  yang kadang  menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  keuntungan,  ataupun  menghasilkan uang  dengan  cara  yang  ilegal  atau  dikenal  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Tindak pidana  pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  yang  pelakunya  harus  berpikir  cerdas sehingga  uang  yang  dihasilkan  secara  ilegal  dapat  seolah-olah  menjadi  yang  legal.  Dalam Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM)  yang  disampaikan  pihak  pelapor, beberapa kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian online , tindak pidana perpajakan, dan pasar  modal  selama  masa  pandemi  covid-19  meningkat,  dan  konsekuensinya  tindak  pidana pencucian uang akan meningkat 5 .
Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  merupakan  kejahatan  terorganisasi,  yang membutuhkan  upaya  khusus  dalam  penanggulangannya,  baik  pada  tatanan  nasional  maupun internasional. 6 Akibat  dari  praktik  tindak  pidana  pencucian  uang  akan  merusak  sistem perekonomian  negara,  dan  bahkan  memberikan  dampak  negatif  terhadap  negara.  Untuk  itu upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang memerlukan  landasan hukum  yang  kuat  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terutama  dalam  masa  pandemi  dan bahkan  saat  pasca  pandemi  covid-19.  Upaya  pemulihan  ekonomi  nasional  oleh  pemerintah melalui  perencanaan  yang  serius  dapat  saja  terhambat  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencucian uang, 7 pelaksanaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  saling  menguatkan  dan  bekerjasama antara rezim anti pencucian uang yang telah dibentuk.
Praktik  tindak  pidana  pencucian  uang  biasanya  diikuti  dengan  perkembangan tenologi  dan  kemampuan  pelakunya 8 ,  tentu  dengan  kondisi  pandemi  pelaku  tindak  pidana akan semakin mencari peluang untuk melancarkan aksinya. Penegakan hukum tindak pidana pencucian  uang  tidak  hanya  menangkap  pelakunya  saja  melainkan  akan  juga  mengungkap kemana saja aliran dana dan siapa saja yang menikmati dana tersebut akan jerat sesuai dengan
5 “Kepala  PPATK:  Perbankan  Harus  Sigap  dan  Waspada  selama  Pandemik  Covid-19,” Siaran  Pers, 12  Mei, 2022, www.ppatk,go.id.
6 Ferry  Aires  Suranta, Peranan  PPATK  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Praktik  Money  Laundering , (Depok:Gratama Publishing 2010), 151.
7 Irwan  Kurniawan  Soetijono,  dkk.  “Pengarusutamaan  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  Sebagai  Upaya  Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19”, Jurnal Lemhanas RI 9, no. 2 (2021): 1.
8 Sukamarriko Andrikasmi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Pengantar) , (Pekanbaru:Taman Karya 2020), 19.
peraturan  yang  berlaku 9 jadi  sebenarnya  tidak  ada  ruang  untuk  siapapun  pelaku  kejahatan tindak  pidana  pencucian  uang.  Anti  pencucian  uang  juga  tidak  terlepas  dari  tujuan pemberantasannya  yaitu  dapat  merongrong  sektor  swasta  yang  sah,  merongrong  integritas pasar-pasar  keuangan,  mengakibatkan  hilangnya  kendali  pemerintah  terhadap  kebijakan ekonomi,  tidak  stabilnya  ekonomi,  berkurangnya  pendapatan  negara,  membahayakan privatisasi perusahaan, rusaknya reputasi negara, dan bahkan dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi 10 .
Di  Indonesia  pengaturan  hukum  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang awalnya di atur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor  25  Tahun  2003  dan  selanjutnya  dicabut  dan  digantikan  dengan  Undang-undang Nomor    8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  yang  merupakan anti-money  laundering di  Indonesia.  Dalam  undang-undang  tersebut terdapat suatu lembaga  yang bertindak sebagai intelijen keuangan  yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis  Transkasi  Keuangan  (PPATK).  Adapun  PPATK  bertugas,  fungsi,  dan  wewenang terdapat  pada  Pasal  39,  yaitu  PPATK  mempunyai  tugas  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  pencucian  uang.  Kemudian  pada  Pasal  40  dijelaskan  untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39,  PPATK  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  a. pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang;  b.  pengelolaan  data  dan informasi  yang  diperoleh  PPATK;  c.  pengawasan  terhadap  kepatuhan  pihak  pelapor;  dan  d. analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  yang  berindikasi  tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam  catatan  PPATK  selama  Januari  2021,  jumlah  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  (LKTM)  yang  disampaikan  Penyedia  Jasa  Keuangan  Bank  dan  Non  Bank kepada  PPATK  sebanyak  6.081  LTKM,  dengan  rata-rata  penerimaan  sebanyak  304 laporan/hari  (1  bulan  =  20  hari) 11 dan  sangat  mengejutkan  di  Januari  tahun  2022  jumlah
9 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia , (Depok:PT Raja Grafindo, 2017),  vi.
10 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 18-22.
11 “Kepala PPATK :  Perbankan Harus Sigap dan Waspada  selama Pandemik Covid-19”, Siaran Pers , 12 Mei, 2022, www.ppatk,go.id.
LKTM  mencapai  10.177  laporan 12 .  Terjadinya  peningkatan  laporan  LKTM  tersebut  seakan menambah  tidak  stabilnya  keuangan  negara  yang  disebabkan  oleh  pandemi  covid-19,  dan diperlukan  ada  penegakan  hukum  yang  efektif  serta  tepat  sasaran  saat  ini  yang  sudah  mulai bergeser ke endemi covid-19 namun tetap memperhatikan pemulihan ekonomi.
Hentakan  adanya  pandemi  covid-19  memberikan  pengaruh  terjadinya  perubahan interaksi  sosial  dalam  kehidupan  dalam  masyarakat  terlebih  di  era  disrupsi  yang  telah menguasai  hidup  manusia  secara  sosiologis  dan  psikologis  disetiap  gerak  dalam  kehidupan, apalagi  sejak  adanya  pandemi  terjadi  perubahan  budaya  kerja  yang  semula  dalam  bentuk konvensional  beralih ke  ruang online karena adanya kebijakan melakukan pekerjaan dengan cara work from home (WFH) 13 .  Agar untuk menjamin tetap terlaksananya proses penegakan hukum maka di perlukan juga adanya suatu pola pekerjaan penyidikan dan penyelidikan yang semua terlibat tetap terlindung dari pandemi covid-19 ataupun menuju endeminya.
Pandemi covid-19 memang mendatangkan akibat besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat,  namun  itu  bukanlah  suatu  alasan  dalam  penegakan  hukum,  terlebih  pada  kasus tindak pidana pencucian uang. Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan  dalam  bidang  hukum  dan  memerlukan  suatu  sistem  sehingga  memberikan penyegaran  dalam  praktiknya.  Sebab  pada  masa  normalpun  penegakan  hukum  juga mengalami  banyak  kendala,  sehingga  hukum  pidana  nantinya  dapat  dibangun  dan  mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial baik domestik maupun internasional 14 .
Menurut  Zulfa  Harirah,  memahami  kebijakan  hanya  sebagai  sebuah  pemenuhan tahapan kebijakan yang kaku dan linear tidak mampu menjawab dinamika politik yang terjadi secara  nyata.  Kebijakan  harus  mengakomodir  kepentingan  berbagai  pihak  sehingga  mampu menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  terutama  saat  pandemi  covid-19 15 ,  sedangkan  oleh    Imas Novita  Juaningsih  dan  kawan  kawan  bahwa  jaminan  kesehatan  terhadap  masyarakat  telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat  Indonesia  dapat  memiliki  hak  yang  sama  dimata  hukum  untuk  tujuan
12 “Perkembangan  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM)  yang  Diterima  PPATK  s.d.  Januari 2022”,  diakses  9  Oktober,  2022,  https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltkm-jan-2021-sd-jan- 2022.html.
13 Sri  Ayu  Astuti,  “Era  Disrupsi  Teknologi  4.0  Dan  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Hak  Pribadi”, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 1, no 01 (2020): 1-32
14 Ali Zaidan , Menuju Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 77.
15 Zulfa Harirah, “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 7, no. 1 (2020): 36-53.
mesejahterakan  rakyatnya  di  masa pandemi  covid-19 16 . Selanjutnya menurut Sendy Pratama Firdaus dan kawan kawan dewasa ini, seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak dari pandemi  covid-19.  Dampak  ini  meliputi  ekonomi,  kesehatan,  dan  sosial.  Dari  segi  ekonomi pun Indonesia mengalami resesi ekonomi, maka diperlukan konsepsi penegakan hukum 17
Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik, tidak bersifat ad  hoc ,  dan  tambal  sulam.  Hal  ini  mengingat  sifat  multidimensi  masyarakat Indonesia, yang ingin terus memperhitungkan aspek partikularistik yang melekat pada agama, etika  moral  bahkan  kepercayaan  pada  kekuatan  gaib  yang  bersifat  pluralistik  dan menginginkan  keberadaan  hukum  pidana  moderen  yang  memenuhi  standar  baku  pergaulan antar bangsa dalam rangka hubungan internasional dan proses globalisasi 18 .
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  normatif  filosofis.  Dengan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yaitu  berupa  bahan  hukum  primer  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, studi  kepustakaan,  dan    bahan  hukum  lainnya  yang  bersifat  menunjang  artikel  ini.  Analisis data  dengan  mendeskripsikan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  melakukan penalaran rasional sehingga menemukan permasalahan beserta solusi yang terbaik.

## PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG  DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19
Pada pertengahan Mei tahun 2022, pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh  Presiden  Jokowi  memutuskan  pelonggaran  penggunaan  masker  di  tempat  umum, kebijakan  pemerintah  ini  tentu  sebagai  penanda  apakah  covid-19  akan  berakhir  ataupun masuk ketahap endemi. Penyakit yang endemi tentu tidak memerlukan penanganan kesehatan seperti  sebelumnya  yang  harus  ketat,  sehingga  berita  ini  menjadi  suatu  harapan  bagi  rakyat Indonesia  untuk  dapat  beraktifitas  normal  kembali  dan  perekonomian  dapat  kembali  pulih, aman tanpa adanya tindak pidana, terutama tindak pidana pencucian uang.
16 Imas  Novita  Juaningsih,  dkk,  “Optimalisasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid-19  Terhadap Masyarakat Indonesia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7,  no. 6 (2020): 509-518.
17 Sendy Pratama  Firdaus, dkk,  “Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa  Pandemi COVID-19  sebagaiPerlindungan  terhadap  Hak-Hak  Masyarakat  Terdampak”, Jurnal  Anti  Korupsi 3,  no.  1 (2021): 55-79.
18 Muladi, Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum    di  Indonesia ,  (Jakarta:  Penerbit  The Habibie Center, 2002), 251.
Kejahatan  pencucian  uang  adalah  suatu  jalan  bagi  para  pelaku  kejahatan  ekonomi agar  dengan  leluasa  dapat  menikmati  dan  memanfaatkan  hasil  kejahatannya 19 . Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di Indonesia  adalah  korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan  imigran,  penyelundupan  dibidang  perbankan,  penyelundupan  dibidang  pasar modal,  penyelundupan  dibidang  perasuransian,  kepabeaan,  cukai,  perdagangan  orang, perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan,  penipuan, pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  bidang  perpajakan,  bidang  kehutanan,  bidang lingkungan  hidup,  bidang  kelautan  dan  perikanan,  atau  tindak  pidana  lain  yang  diancam dengan pidana penjara 4 (empat ) tahun atau lebih 20 .
Pencucian  uang  secara  sederhana  diartikan  sebagai  suatu  proses  menjadikan  hasil kejahatan  ( proceed  of  crimes )  atau  disebut  sebagai  uang  kotor  ( dirty  money )  misalnya  hasil dari  obat  bius,  korupsi,  pengelapan  pajak,  judi,  penyeludupan  dan  lain-lain  yang  dikonversi atau  diubah  kedalam  bentuk  yang  tampak  sah  agar  dapat  digunakan  dengan  aman. 21 Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidaklah terhalang adanya pandemi, namun dilihat dari akibat yang ditimbulkannya oleh keduanya maka diperlukan beberapa upaya yang sebenarnya  dapat  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  penyehatan  ekonomi  pasca covid-19.  Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  sebenarnya  berfungsi  sebagai  sarana pembangunan secara global,  sebab jika dipandang bukan hanya sekali ini saja dunia dilanda permasahalan  secara  besar,  namun  kondisi  pada  masa  Perang  Dunia  I  dan  Perang  Dunia  II merupakan masa krisis, dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dunia 22 .
Menciptakan  tujuan-tujuan  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang diperlukan aturan-aturan berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang dapat  menjawab  segala  permasalahan  yang  ada  dan  timbulkan  akibat  pandemi  covid-19. Perpu  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  jaminan,  serta  perlindungan bagi  penegakan  hukum  dan  penyehatan  ekonomi  pasca  pandemi,  instrumen  tersebut
19 Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi  Pemberantasan”, LEGITIMASI 1, no. 2 (2012): 126.
20 Pasal  2,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
21 Ali  Imron,  “Penegakan,  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Atas  National  Risk Assessment”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, no 1 (2019): 687.
22 Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 169.
merupakan  sebuah  kebutuhan  sehingga  diperlukan  adanya  kesiapan  yang  kuat  dan  sarana yang mendukung untuk menjamin hukum itu ada dan berjalan ditengah masayarakat.
Konsep suatu pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan dapat  diartikan  bahwa  hukum  tidak  bergerak  di  ruang  hampa  saja,  ataupun  hanya  melihat pada  satu  sisi  saja,  sebaliknya  adanya  hukum  selalu  bergerak  secara  dinamis  mengikuti perubahan  dan  perkembangan  zaman  dalam  konsep  pembaharuan  hukum  pidana. Pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  kebijakan,  karena  memang hakikatnya  ia  hanya  merupakan  bagian  dari  suatu  langkah  kebijakan  atau  “ policy ”  (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum penegakan hukum, politik hukum pidana,  politik  kriminal,  dan  politik  sosial).  Di  dalam  setiap  kebijakan  ( policy )  terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai-nilai 23 .
Kebijakan  pembaharuan  hukum  memerlukan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  kondisi atau  kebutuhan  pada  saat  itu.  Berikut  beberapa  upaya  atau  inovasi  dalam  penegakan  hukum yang  dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan, seperti:
a. Digitalisasi penegakan hukum;
Dampak  dari  pandemi  covid-19  berpengaruh  pada  bidang  sosial,  budaya,  hukum,  dan politik dalam kehidupan berdemokrasi. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat  menjadi  serba  digital,  maka  isu  sistem  pemilu  digital  semakin  menguat. 24 Berinovasi  dalam penegakan hukum  tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu hal yang salah, sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku, inovasi sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mencegah dan memberantas kejahatan.
Perkembangan  teknologi  seperti  halnya  dalam  komunikasi  penyampaian  laporan analisis  dari  dan  permintaan  oleh  penyidik,  komunikasi  antar  penyidik  tindak  pidana asal,  dan  pemeriksaan  pelaku  menjadi  suatu  tuntutan  yang  harus  diikuti  terlebih  pada masa  pandemi.  Digitalisasi  dan  globalisasi  yang  berdampak  pada  disrupsi  digital  pada penegakan  hukum  yang  juga  ada  di  lembaga  peradilan  menjadi  secercah  harapan  bagi
23 Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 26.
24 Fifiana  Wisnaeni,  “Dampak  Pandemi  Covid-19:  Modernisasi  Dan  Digitalisasi  Komisi  Pemilihan  Umum Republik Indonesia (KPU-RI)”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh 8, no. 2  (2020): 186-203.
masyarakat untuk mendapatkan keadilan 25 . Asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi  serta  asas  pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 26 dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparat penegak hukum;
Pandemi covid-19 merupakan sebagai alat pemaksa bagi seluruh aktifitas dan kebiasaan manusia, dan menuntut kegiatan manusia untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi. Kemajuan  teknologi  informasi  yang  sedemikian  cepat  dan  telah  mempermudah  kerja manusia  (termasuk  tugas  penyidikan  dan  peradilan)  bukan  tanpa  efek  samping  yang berdampak buruk bagi  manusia/ masyarakat/ negara. Untuk mewujudkan hal demikian maka diperlukan:
i. kesadaran penegak hukum;
ii. perlu adanya sertifikasi profesi penegak hukum sehingga lebih siap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat;
iii. penguatan mentalitas petugas 27 ;
iv. adanya  pelatihan  dan  peningkatan  pendidikan  penegak  hukum  yang  disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19.
Dalam  penegakan  hukum  jika  suatu  informasi  yang  tidak  terkontrol  akan  berdampak pada chaos  of  information  pollution ,  yang  memberikan  data-data  yang  tidak  bernilai guna 28 ,  oleh  karena  itu  ketidaktercapaian  penegakan  hukum  maka  diperlukan  evaluasi dan teguran yang keras dari kepala atau atasan di atasnya. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian  covid-19  juga  perlu  dilaksanakan  penyebaran  tugas  dan  tanggung  jawab dengan  badan/instansi  lain  agar  tujuan  kebijakan  dapat  tercapai  dengan  efektif  dan
25 Mery  Cristian  Putri,  Erlina  Maria  Crintin  Sinaga,  “Disrupsi  Digital  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  Pada Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal Rechtvinding 10, no. 1 (2021): 79-95.
26 Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19”, 19 Agustus 2020, 1-7.
27 Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”,  Majalah Hukum Nasional 48, no. 2 (2018): 1-22.
28 “E-court  dan  Masa  Depan  Sistem  Peradilan  di  Indonesia”,  diakses  9  Juni,  2022,  https://ptun- yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html.
tepat 29 ,  hal  ini  dibutuhkan  untuk  adanya  saling  kerjasama  semua  pihak  dalam mewujudkan pelayanan yang baik.
c. Penemuan hukum oleh hakim;
Kondisi  pandemi  menuju  endemi  merupakan  proses  dimana  adanya  perubahan kebiasaan  aktifitas  masayarakat  yang  selama  ini  harus  dari  rumah  dan  terbatas,  pola yang  berubah  harus  diikuti  dengan  aturan  yang  ada,  sehingga  tidak  terjadinya kekosongan  hukum.  Disebabkan  keadaan  yang  ada  dan  telah  terjadi,  maka  memang beralasan untuk mengisi kekosongan hukum bahwa penemuan hukum oleh hakim dapat timbul adalah untuk menjawab tuntutan perubahan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang  selama  ini  dihadapkan  pada  pandemi  covid-19  dan  sesudahnya. Hakim  sebagai salah  satu  aparat  penegak  hukum  mempunyai  tugas  sebagai  salah  satu  penentu  suatu keputusan  perkara  dari  pihak-pihak  yang  bersengketa 30 , maka  jika  terjadi  kekosongan hukum,  hakim  dapat  menemukan  hukumnya . John  Z  Loudoe  menyatakan  bahwa penemuan  hukum  bukan  suatu  proses  yang  logis  belaka  melalui  substansi  dari  fakta pada  ketentuan  undang-undang,  akan  tetapi  ada  juga  penilaian  dari  fakta  untuk kemudian menemukan hukumnya 31 .
Penemuan  hukum  bukan  semata-mata  hanya  penerapan  peraturan  hukum  terhadap peristiwa  konkrit,  tetapi  sekaligus  juga  penegakan  hukum  dan  pembentukan  hukum. Penemuan  hukum  merupakan  proses  konkretisasi  dan  individualisasi  peraturan  hukum yang  bersifat  umum  dengan  mengingat  peristiwa  konkret,  dengan  bersumber  pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin, yang  merupakan sumber utama hukum penemuan hukum 32 . d. Peran serta masyarakat;
Masyarakat  menjadi  gambaran  berjalannya  hukum.  Hukum  ada  bersama  masyarakat, sehingga peran serta masayarakat sangat dibutuhkan untuk dijadikan tolak ukur apakah hukum  benar-benar  memberikan  rasa  aman  dan  efek  jera  bagi  semua.  Hukum
29 Anggita Bayu Putri Anggraini, “Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Tatapamong 3, no. 1 (2021): 39-55.
30 Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2020): 111-132.
31 Jhon Z Laode, Memenukan Huum Memalui Tafsir dan Fakta , (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985), v.
32 Efa  Laela  Fakhriah,  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Melalui  Pembuktian  Dengan  Menggunakan  Bukti Elektronik  Dalam  Mengadili  Dan  Memutus  Sengketa  Perdata”, Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no.    (2020):  89- 102.
ditekankan  pada  fungsinya  untuk  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  timbul  dalam masyarakat  secara  teratur 33 .  Kepentingan  penanganan  covid-19  merujuk  pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara 34 . Persoalannya  terletak  bagaimana  peraturan  yang  ada  dapat  menggerakkan  masyarakat untuk  mendorong  tujuan-tujuan  sosial  dan  perorangan  agar  tidak  melakukan  kejahatan terutama  tindak  pidana  pencucian  uang . Jika  konsep  ini  dilakukan,  peraturan  dan kebijakan covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering ).
Kemudian  adanya  pengaturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  dilakukan  pemerintah berkaitan  dengan  pembatasan  mobilitas  guna  mencegah  adanya  potensi  kerumunan masyarakat  sebagai  upaya  membendung  laju  kenaikan  angka  positif  virus  corona  atau covid-19 35 . Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat untuk sama-sama tidak panik,  sebab  kepanikan  dapat  menimbulkan  perbuatan  melawan  hukum  dengan menghalalkan  segala  cara.  Pandemi  akan  menjadi  endemi  jika  masyarakat  secara bersama-sama dapat konsisten terhadap penerapan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi.
e. Modernisasi penegak hukum.
Akibat dari sesuatu yang tidak direncanakan, atau yang tidak diinginkan seperti wabah pandemi  covid  19,  penegakan  hukum  dapat  berubah  dengan  adanya  modernisasi penegakan  hukum  dengan  cara  setiap  aparat  penegak  hukum  yang  bertindak  sebagai penegak  hukum  seperti  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  serta  Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  Penyidik  mengutamakan  pendekatan  penegakan  hukum  yang  humanis dengan  dibantu  sistem  yang  terintegrasi  atau  berupa  aplikasi  serta  tidak  membuka kesempatan dan ruang untuk terjadinya praktik yang menyalahi aturan seperti menekan atau  mengancam  tersangka  untuk  memberikan  keterangan,  meminta  atau  menawarkan bantuan dari orang dalam. Penegak hukum dan masyarakat secara bersama-sama dapat
33 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial , (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009): 27.
34 “Dimensi Hukum Penanganan Covid-19”, diakses 2 Juni, 2022, https://law.uii.ac.id/blog/2021/02/17/dimensi- hukum-penanganan-covid-19/.
35 Anggraeni  Endah  Kusumaningrum,  “Optimalisasi  Peran  Serta  Masyarakat  Terhadap  Pengaturan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Guna Pencegahan Penyebaran  Covid-19”, Jurnal USM Law Review 4, no 2 (2021): 714- 727.
berproses melakukan perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau sesuai  masa yang dibutuhkan saat ini.
Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, apabila menemukan  bukti  permulaan  yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya yang telah diatur  dalam  hukum  acara  pidana  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam  masyarakat  yang  telah  mengalami  modernisasi,  penegakan  hukum  dicirikan dengan  karakter  birokratisnya  yang  menonjol  yang  saat  ini  lebih  banyak  negatif daripada  positifnya..  Hal  ini  disebakan  birokrasi  merupakan  salah  satu  unsur  dari masyarakat  yang  dikelola  secara  profesional.  Rasionalisasi  dalam  pengelolaan masyarakat  menjurus  kepada  differensiasi  dan  spesialisasi  fungsi-fungsi  penegakan hukum yang pada gilirannya dibentuk badan-badan khusus 36 .
Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menjelaskan  “penyidik  tindak  pidana  asal” adalah  pejabat  dari  instansi  yang  oleh  undang-undang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan,  yaitu Kepolisian Negara Republik  Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  serta  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Penyidik tindak    pidana    asal    dapat    melakukan    penyidikan    tindak  pidana  pencucian  uang  apabila menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
Memperhatikan  Pasal  74,  yang  dimaksud  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dalam  Pasal  68 adalah disamping ketentuan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  juga  termasuk  ketentuan  yang  terdapat dalam 37 :
a. Undang  –Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;
b. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
36 Ali , Op.Cit , 112.
37 R  Wiyono, Pembahasan  Undang-undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193.
c. Undang-  Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang- Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
e. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaiaman  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1984;
f. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Selanjutnya  dalam  Putusan  Nomor  15/PUU-XIX/2021  penyidik  tindak  pidana pencucian uang dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lainnya seperti PPNS  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  PPNS  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik  PPNS dapat bertindak sebagai penyidik sebagaimana apabila ditentukan  oleh  undang-undang.  Dengan  diberikan  tugas  penyidikan  untuk  tindak  pidana pencucian uang tentu rezim anti pencucian uang dinilai memiliki kekuatan multi investigator dalam pencegahan dan pemberantasannya.
Tujuan  penegakan  hukum  merupakan  memberikan  suasana  ketenangan  dalam masyarakat, serta efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Namun bukan berarti  tidak  ada  permasalahan  dalam  penegakan  hukum.  Soerjono  Soekanto  memandang bahwa  penegakan  hukum  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  dapat  mempengaruhi  daya  bekerjanya  hukum secara efektif  dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu 38 : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Selanjutnya  bukan  terfokus  pada  penegakan  hukum  saja,  namun  harus  ada berorientasi  paradigma  dan  strategi  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  dan pemulihan  ekonomi  pasca  covid-19.  Pertumbuhan  ekonomi  harus  berimbang  dengan  upaya pelaksanaan  penegakan  hukum.  Perpaduan  penegakan  hukum  dan  penyelamatan  ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama. Upaya tersebut juga untuk memlihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkesinambungan.
38 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2002).
Selama  ini  rantai  pasokan  mengalami  gangguan  yang  sangat  signifikan  karena  adanya pengurangan  kapasitas  untuk  memproses,  penutupan  jalan  dan  pelabuhan,  serta  pembatasan transportasi,  yang  memperlambat  produksi  pertanian  dan  distribusi  pangan  dari  produsen  ke konsumen 39 .  Untuk  itu,  pemerintah  harus  mengembangkan  infrastruktur,  investasi,  dan menjaga keadaan ekonomi disamping juga menjamin tidak meluasnya pandemi. Pengentasan kemiskinan  haruslah  menjadi  prioritas  utama  program  pemerintah  dan  pembangunan  daerah tanpa mengeyampingkan penegakan hukum .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Coronavirus Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang- undang,  program  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  2022 diarahkan  untuk  mendorong pemulihan  diberbagai  sektor  dengan  tetap  mengedepankan  keseimbangan  antara  kesehatan dan  ekonomi,  PEN  2022  juga  dirancang  fleksibel  dan  responsif  terhadap  dinamika  yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial, dan kluster penguatan pemulihan ekonomi 40 . Pemulihan ekonomi tentu juga bertujuan untuk  mewujudkan  cita-cita  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  sama  halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat. Hukum hadir untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi orang, sehingga hukum ditengah masyarakat harus  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman,  bukan  justru  menimbulkan  rasa  takut  dan khawatir.
Kehadiran hukum dalam ekonomi masyarakat adalah untuk menertibkan pihak-pihak yang  terlibat  agar  tidak  terjadinya  kekacauan  atau  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  yang berserikat  dalam  transaksi.  Pembangunan  hukum  menghasilkan  praktek  ekonomi,  sehingga dapat mengatur pesatnya pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun internasional. Menurut Ronny  Hanitidjo  dengan  menyisir  pendapat  Talcott  Parsons,  fungsi  utama  hukum  adalah melakukan  integrasi,  yaitu  mengurangi  konflik-konflik  dan  melancarkan  proses  interaksi
39 Aras  Firdaus  dan  Rudy  Hendra  Pakpahan,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, Majalah Hukum Nasional 50, no. 2 (2020): 214.
40 “Pemerintah  Terus  Mendorong  Akselerasi  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional”,  diakses  2  Juni,  2022, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus-mendorong-akselerasi-program-pemulihan- ekonomi-nasional.
pergaulan  sosial 41 .  Fungsi  dan  peran  hukum  sangat  strategis  dalam  pembangunan  dibidang ekonomi.  Hukum  yang  berwujud  peraturan-peraturan  berfungsi  untuk  membimbing, memberikan  pedoman  sanksi,  dan  alat  untuk  merekayasa  kehidupan  sosial  dan  ekonomi. Hukum  dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi  yang dicita-citakan  sehingga  penegakan  hukum  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa mengenyampingkan kepentingan ekonomi, terutama pada saat pandemi covid-19.
Sejalan  dengan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  dijelaskan  apa  tujuan  dalam  penanggulangan  bencana  itu. Penanggulangan  bencana  bertujuan  untuk:  a)  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat dari ancaman bencana;  b)  menyelaraskan peraturan perundang-undangan  yang sudah  ada;  c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d) menghargai budaya lokal; e)membangun partisipasi dan kemitraan publik serta  swasta;  f)  mendorong  semangat  gotong  royong,  kesetiakawanan,  dan  kedermawanan; dan g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 42 .
Tujuan hukum yang kompleks itu hanya mungkin diwujudkan secara baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan  stabil 43 . Penegakan hukum tujuannya untuk memberikan  rasa  keadilan,  rasa  aman,  rasa  adil,  terhadap  individu  atau  badan  hukum  yang haknya  dirampas  secara  undang-undang  sehingga  mendatangkan  kemakmuran  dan kesejahteraan.  Dengan  demikian  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencucian  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  pada  saat  pasca  pandemi  covid-19  berlaku. Kaidah-kaidah hukum sangat diperlakukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa.  Seandainya  konflik  betul-betul terjadi,  maka  pranata  hukumlah  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  untuk menyelesaikannya 44 .
Penegakan hukum perlu dukungan masyarakat kendati dalam masa pandemi, namun apakah  masyarakat  telah  siap  atau  belum  untuk  perubahan  itu.  Perubahan  masyarakat diklasifikasikan  atas  tiga  bentuk,  yaitu  perubahan  yang  terjadi  secara  lambat  dan  perubahan yang  terjadi  secara  cepat,  perubahan  yang  pengaruhnya  kecil  dan  perubahan  yang
41 Ronny Hanitidjo Soemitro, Studi Hukum Dalam Masyarakat , (Bandung: Alumni, 1982), 10.
42 Undang-undang  Nomor    4  Tahun  1984  tentang  Penyakit  Wabah  Menular  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
43 Lili Rasjidi, Op.Cit , 185.
44 Ahmad  Muhtar  Syarofi,  “Kontribusi  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Perekonomian  Nasional  Indonesia”, IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2016): 57.
pengaruhnya  besar,  perubahan  yang  dikehendaki  ( intended-change )  atau  perubahan  yang direncanakan  ( intended-cange )  dan  perubahan  yang  tidak  kehendaki  ( unintended-change ) atau  perubahan  yang  tidak  direncanakan  ( unplanned-change ) 45 .  Untuk  menghindari perubahan  yang  kemungkinan  tidak  dikehendaki  saat  ini,  maka  secara  bertahap  masyarakat mulai  dapat  menerima  kondisi  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  covid-19  termasuk  dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada tatanan hidup baru, serta bersiap untuk endemi.

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dan  berkemanusiaan  dapat  diartikan  bahwa hukum  tidak  bergerak  di  ruang  hampa  saja,  ataupun  hanya  melihat  pada  satu  sisi  saja, sebaliknya  adanya  hukum  selalu  bergerak  secara  dinamis  mengikuti  perubahan  dan perkembangan  zaman  dalam  konsep  pembaharuan  hukum  pidana,  sehingga  diperlukan pembaharuan hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu. Beberapa upaya atau inovasi dalam penegakan hukum yang dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan yang menangani penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
Selanjutnya pada masa pandemi covid-19 atau pasca pandemi pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum dan  penyelamatan  ekonomi  harus  menjadi  model  penegakan  hukum  yang  kuat  secara bersama-sama.  Upaya  tersebut  juga  untuk  memelihara  dan  menjaga  stabilitas  ekonomi  tetap terjalin  baik  secara  berkesinambungan.  Pemulihan  ekonomi  bertujuan  untuk  mewujudkan cita-cita  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera,  sama  halnya  dengan  tujuan  hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrikasmi,  Sukamarriko. Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Suatu  Pengantar). Pekanbaru: Taman Karya, 2020.
Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung Ri Ke-75 19 Agustus 2020, “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespons Pandemi Covid-19”.
45 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan  Sosial .  (Depok:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  1985), 170-171.
Anggraini, Anggita Bayu Putri. “Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Tatapamong 3, no. 1 (2021):
39-55.
Anggun, Lydia. Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU DAN TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19, Technology and Economics Law Journal 1, no. 1 (2022): 65-80.
Arif,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Astuti,  Sri  Ayu.  “Era  Disrupsi  Teknologi  4.0  Dan  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Hak Pribadi”, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) 1, no 01 (2020): 1-32.
Ayumiati,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dan  Strategi Pemberantasan”, LEGITIMASI 1, no. 2 (2012): 126.
“Dimensi
Hukum Penanganan Covid-19”,
diakses 2 Juni, 2022, https://law.uii.ac.id/blog/2021/02/17/dimensi-hukum-penanganan-covid-19/.
E-court  dan  Masa  Depan  Sistem  Peradilan  di  Indonesia”,  diakses  9  Juni,  2022,  https://ptun- yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan- modern-di-indonesia.html.
Fakhriah,  Efa  Laela.  “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Melalui  Pembuktian  Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata”, Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 1 (2020): 89-102.
Firdaus,  Aras  dan  Rudy  Hendra  Pakpahan.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai  Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, Majalah Hukum Nasional 50, no. 2 (2020): 214.
Firdaus, Sendy Pratama dkk. “Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa  Pandemi  COVID-19  sebagaiPerlindungan  terhadap  Hak-Hak  Masyarakat Terdampak”, Jurnal Anti Korupsi 3, no. 1 (2021): 55-79.
Garnasih,  Yenti. Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
Harirah, Zulfa. “Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 7, no. 1 (2020): 36-53.
Helmi, Muhammad. “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma Konstruktivisme”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2020): 111-132.
Imron,  Ali.  “Penegakan,  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Atas  National  Risk  Assessment”, Jurnal  Surya  Kencana  Dua  :  Dinamika  Masalah Hukum dan Keadilan 6, no 1 (2019): 687.
Juaningsih, Imas Novita dkk. “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid- 19  Terhadap  Masyarakat  Indonesia”, SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7,  no. 6 (2020): 509-518.
“Kepala PPATK: Perbankan Harus Sigap dan Waspada selama Pandemik Covid-19,” Siaran Pers, 12 Mei, 2022, www.ppatk,go.id
Kusumaningrum,  Anggraeni  Endah.  “Optimalisasi  Peran  Serta  Masyarakat  Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan Penyebaran Covid- 19”, Jurnal USM Law Review 4, no 2 (2021): 714-727.
Muladi. Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum    di  Indonesia. Jakarta: Penerbit The Habibie Center, 2002.
Mulyani,  Sri.  2020. Kerangka  Ekonomi  Makro  Dan  Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  Tahun 2021  (Percepatan  Pemulihan  Ekonomi  dan  Penguatan  Reformasi ).  Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Pemerintah Terus Mendorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, diakses 2 Juni, 2022, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3959/pemerintah-terus- mendorong-akselerasi-program-pemulihan-ekonomi-nasional . “Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Diterima PPATK
s.d.
Januari 2022”, diakses 9 Oktober, 2022,
https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltkm-jan-2021-sd-jan-2022.html.
Putri,  Mery  Cristian  dan  Erlina  Maria  Crintin  Sinaga.  “Disrupsi  Digital  Dalam  Proses Penegakan  Hukum  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19”, Jurnal  Rechtvinding 10,  no.  1 (2021): 79-95.
Raharjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009.
Rasjidi,  Lili,  dan  Wyasa  Putra. Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem .  Bandung:  CV  Mandar  Maju, 2003.
Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia”, Majalah  Hukum  Nasional 48,  no.  2, (2018): 1-22.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme . Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2002.
________________. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 1985.
Soemitro, Ronny Hanitidjo. Studi Hukum Dalam Masyarakat . Bandung: Alumni, 1982.
Soetijono, Irwan Kurniawan dkk. “Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19”, Jurnal Lemhanas RI 9, no. 2 (2021): 1.
Suranta,  Ferry  Aires. Peranan  PPATK  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Praktik  Money Laundering . Depok: Gratama Publishing, 2010.
Syarofi,  Ahmad  Muhtar.  “Kontribusi  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Perekonomian Nasional Indonesia”, IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2016): 57.
Undang-undang  Nomor    4  Tahun  1984  tentang  penyakit  wabah  menular  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3273).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Wisnaeni,  Fifiana.  “Dampak  Pandemi  Covid-19:  Modernisasi  Dan  Digitalisasi  Komisi Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (KPU-RI)”, Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh 8, no. 2 (2020): 186-203.
Wiyono,  R. Pembahasan  Undang-undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Zaidan, Ali. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Zaini,  Diane  Zulfi.  “Perspektif  Hukum  sebagai  Landasan  Pembangunan  Ekonomi  di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)”, Jurnal Hukum 28, no. 2 (2012): 931.
Z  Laode,    Jhon. Mementukan  Hukum  Memalui  Tafsir  dan  Fakta .  Jakarta:  Penerbit  Bina Aksara, 1985.