## Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat

## Teuku Syahrul Ansari
Advokat dan kandidat doktor Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. teukusyahrul@gmail.com
Abstract: In  developing  the  Business  Judgment  System  for  State-Owned  Enterprises (Persero) in Indonesian Economic Law, it is necessary to elaborate on the theory of the role of law in economic development. According to J.D. Mrs. Hart has three elements that must be developed in the legal system so that the law plays a role in economic development, namely predictability (stability), stability (stabilitiy), justice (fairness). The role of the law, basically refers  to  the  main  purpose  of  the  law,  which  is  to  create  an  orderly  society.  Order  and balance in society need to be achieved, so that human interests will be protected in achieving their  goals.  In  general,  the  law  functions  to  divide  rights  and  obligations,  regulate  how  to solve legal problems and maintain legal certainty.
Keywords: BUMN, Business Judgement Rule, Hukum, Good Corporate Governance.

## Pendahuluan
Sebagai korporasi yang berbadan hukum pengelolaan BUMN persero harus memenuhi asas-asas  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  atau  dikenal  dengan  Good  Corporate Governance. Khusus dalam pertanggungjawaban direktur atau pengurus (termasuk komisaris), para ahli memandang masih ada ketidak jelasan standar untuk mengukur pertanggungjawaban direktur dan komisaris. Misalnya, ukuran “iktikad baik” dalam hukum korporasi sebelumnya, belum  ada  ukuran  yang  jelas,  sehingga  dalam  penerapannya  sulit  untuk  menentukan  ukuran kapan  seorang  direktur  bertindak  dengan  iktikad  baik  atau  tidak.  Padahal  ini  penting mengingat  seorang  direktur  dan  komisaris  adalah  seorang  risk  taker  yang  bertujuan  untuk mencari  keuntungan,  dimana  direksi  dalam  mengambil  keputusannya  seringkali  bersifat spekulatif yang bertendensi juga mengalami kerugian.
Dalam  rangka  memperkuat  keberadaan  BUMN  Persero  maka  dibentuk  perusahaan holding. Holding Company berfungsi sebagai perusahaan induk yang berperan merencanakan, mengkoordinasikan,  mengkonsolidasikan,  mengembangkan,  serta  mengendalikan  dengan tujuan  untuk  meng-  optimalkan  kinerja  perusahaan  secara  keseluruhan,  termasuk  anak perusahaan  dan  juga  afiliasi-afiliasinya.  Perusahaan  berbentuk  Holding  Company  dapat memetik beberapa keuntungan. Jika ditilik dari sisi  finansial, keuntungan  yang dapat dipetik adalah  kemampuan  mengevaluasi  dan  memilih  portofolio  bisnis  terbaik  demi  efektivitas investasi yang ditanamkan, optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki, serta manajemen dan perencanaan pajak yang lebih baik. Sementara jika dilihat dari sisi non finansial terdapat sederet  manfaat.  Bentuk  Holding  Company  memungkinkan  perusahaan  membangun, mengendalikan,  mengelola,  mengkonsolidasikan  serta  mengkoordinasikan  aktivitas  dalam sebuah  lingkungan  multibisnis.  Juga  menjamin,  mendorong,  serta  memfasilitasi  perusahaan induk,  anak-anak  perusahaan,  serta  afiliasinya  guna  peningkatan  kinerja.  Yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  membangun  sinergi  diantara  perusahaan  yang  tergabung  dalam  Holding Company serta memberikan support demi terciptanya efisiensi. Dari sisi kepemimpinan juga
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
terjadi institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem. Proses pembangunan dan pengelolaan  Holding  Company  (Holding  Company  Management)  dilakukan  melalui serangkaian tahapan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pemahaman seputar definisi, karakteristik, serta faktor-faktor kunci penunjang kesuksesan sebuah Holding Company.
Fokus  risalah  ini  adalah  interaksi  hukum  korporasi  Indonesia  dalam  sistem  Hukum Ekonomi  Indonesia  dalam  pengelolaan  BUMN  persero,  sebagai  salah  satu  korporasi  yang berbadan  hukum  untuk  dapat  bersaing  secara  global,  karena  prinsip  ini  merupakan  prinsip yang  universal.  Hukum  korporasi  dan  globalisasi  berinteraksi  di  dalam  ruang  sosial  dan kepentingan  yang  sama.  Dengan  interaksi  tersebut,  memungkinkan  timbulnya  berbagai kemungkinan,  seperti  integrasi,  inkoorporasi  (penggabungan  sebagian),  kompetisi  (masing- masing  berjalan sendiri), konflik (saling  bertentangan), dan penghindaran (salah satu hukum menghindari keberlakuan hukum yang lain).
Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tidak  mungkin  dilepaskan  dari  adanya  salah  satu  dari  lima  kemungkinan  sebagaimana disebutkan  di  atas.  Dalam  kenyataannya,  di  satu  sisi  hukum  korporasi  sebagai  sesuatu  yang hidup dalam masyarakat, diakui secara bersyarat dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pengaruh globalisasi membuat hokum korporasi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Sesungguhnya  dengan  konsep  hak  menguasai  negara,  sama  sekali  tidak  menurunkan makna  filosofi  tujuan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  dari  pengelolaan  BUMN.  Prinsip Business  Judgment  Rules,  sebagai  areal  wilayah  hukum  korporasi,  dalam  Hukum  Ekonomi Indonesia,  yang  mengatur  sejauh  mana  pertanggungjawaban  direksi  dalam  mengelola korporasi. Dalam hal ini, konsep hukum korporasi adalah suatu produk hukum yang dibentuk dalam  rangka  pengembangan  ekonomi,  karena  BUMN  persero  merupakan  pelaku  ekonomi, seharusnya  mampu  menjaga  keseimbangan  nilai-nilai  dalam  ideologi,  konstitusi  dan globalisasi dalam sistem Hukum Ekonomi Indonesia
Dalam  kaitan  ini,  interaksi  globalisasi  dengan  hukum  korporasi  yang  berbasis  pada ideologi dan konstitusi memiliki situasi dilematis, karena pada substansinya keuangan negara berada pada ranah hukum public, sedangkan pada aktivitasnya, selain memberikan pelayanan pada  pubik  juga  harus  melaksanakan  prinsip-prinsip  bisnis  yang  baik.  Situasi  tersebut akhirnya berpengaruh kepada pengelolaan BUMN.
Secara    umum    permasalahan    yang    ada    di    BUMN    adalah    dilema    antara  sebagai pioneer  bisnis        dan        mengimplementasikan        nilai-nilai        dalam  konstitusi,    khususnya Pasal  33  ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di pihak lain, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara  yang  dikelola  dengan  prinsip  business  judgement  rules.  Rumusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  menimbulkan  kerancuan  dalam  implementasinya,  karena  tidak  mudah untuk  menggunakan  uang  negara  dalam  rangka  kepentingan  bisnis.  Pada  satu  sisi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada publik, tetapi pada sisi  lain dilaksanakan dengan prinsip-prinsip bisnis sebagaimana dilakukan swasta.
Berdasarkan  situasi  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  diajukan  untuk mengeksplorasi fokus studi dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengapa  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  keuangan  BUMN  merupakan keuangan negara yang dikelola dengan prinsip Business Judgment Rules?
2. Bagaimana harmonisasi antara hukum korporasi dengan konstitusi dalam Hukum Ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip Business Judgment Rules?
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
3. Bagaimana  bangunan  model  hukum korporasi dalam  mengatur pengelolaan BUMN  yang melindungi kepentingan rakyat dan mampu

## Negara dan Kesejahteraan Umum
Untuk  menganalisis  permasalahan  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  paper  ini menggunakan  beberapa  teori,  yaitu  Teori  Negara  Kesejahteraan,  Teori  Norma  Hukum Berjenjang dan Teori Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi .
Menurut  konsep  Negara  Kesejahteraan,  tujuan  negara  adalah  untuk  kesejahteraan umum.    Negara    dipandang    hanya    merupakan    alat    untuk  mencapai    tujuan    bersama kemakmuran   dan keadilan sosial bagi  seluruh rakyat negara tersebut. Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (welfare  state),  yakni  suatu  konsep  yang  menempatkan  peran  negara  dalam  setiap  aspek kehidupan  rakyatnya  demi  terwujudnya  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat3. Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan  tersebut, maka   negara   yang   menganut konsep        negara        kesejahteraan  dapat  mengemban  4  (empat)  fungsi4  yaitu:  the  state  as provider (negara sebagai pelayan), the state as regulator (negara sebagai pengatur), the state as enterpreneur (negara sebagai wirausaha), and the state as umpire (negara sebagai wasit).
Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting dalam mengelola BUMN.  Konsep  Negara  Kesejahteraan  dalam  UUD  1945  pertama  kali  diadobsi  oleh Muhamad Hatta, 5 yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 yang berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Di  negara  barat,  pemikiran  negara  hukum  dapat  dikatakan  dimulai  sejak  Plato mengemukakan konsepnya bahwa “penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah Nomoi”.6 Negara hukum merupakan terjemahan dari  istilah rechstaat dan the rule of  law.7 Namun diantara keduanya terdapat  perbedaan,  rechstaat  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  memiliki karakter  administratif,  sedangkan  the  rule    of    law    berkarakter  yudisial.  Istilah    rechstaat mulai populer di Eropa sejak abad 19 meskipun pemikiran tentang itu sudah ada  sejak  lama. Sedangkan istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari A.V Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to  the  Study  of  Law  of  the  Constitution.8 Rechstaat bersumber    dari  tradisi  hukum  negara-negara  Eropa  Kontinental  yang  bersumber  pada  civil law,  sedangkan  the  rule  of  law  berkembang  dari  tradisi  hukum  negara-negara  Anglo  Saxon yang  mengembangkan  common  law  (hukum  tidak  tertulis).  Meskipun  terdapat  perbedaan antara  rechstaat  dengan  the  rule  of  law,  kedua  konsep  tersebut  sama-sama  bertujuan  untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Adapun ciri-ciri rechstaat adalah (a) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
memuat  ketentuan  tertulis  tentang  hubungan  antara  penguasa  dan  rakyat;  (b)  adanya pembagian  kekuasaan  negara;  dan  (c)  diakui  dan  dilindunginya  hak-hak  kebebasan  rakyat. Adanya  Undang-  Undang  Dasar  akan  memberikan  jaminan  konstitusional  terhadap  asas kebersamaan  dan  persamaan,  sedangkan  pembagian  kekuasaan  untuk  menghindari penumpukan  kekuasaan  dalam  satu  tangan  yang  sangat  cenderung  pada  penyalahgunaan kekuasaan.
A.V. Dicey mengemukakan tiga arti dari the rule of law sebagai berikut:
a. Supremacy  of  law,  yakni  supremasi  hukum  yang  meniadakan  kesewenang-wenangan, artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
b. Equality  before  the  law,  yakni  kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum  bagi  rakyat  biasa maupun bagi pejabat;
c. The  Constitution  based  on  individual  right,  yakni  konstitusi  berdasarkan  atas  hak-hak perseorangan.
Sedangkan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro,9  negara  hukum  berarti  suatu  negara  yang didalam wilayahnya adalah:
a. semua  alat-alat  perlengkapan  dari  negara,  khususnya  alat-alat  perlengkapan  dari pemerintah  dalam  tindakannya  baik  terhadap  para  warga  negara  maupun  dalam  saling berhubungan  masing-masing,  tidak  boleh  sewenang-  wenang,  melainkan  harus memperhatikan peraturan peraturan hukum yang berlaku.
b. semua  orang  (penduduk)  dalam  hubungan  kemasyarakatan  harus  tunduk  pada  peraturan- peraturan hukum yang berlaku.
Selanjutnya  Immanuel  Kant  memahami  negara  hukum  sebagai  Nachtwaker  staat  atau Nachtwactherstaat  (“negara  jaga  malam”)  yang  tugasnya  adalah  menjamin  ketertiban  dan keamanan  masyarakat.  Gagasan  negara  hukum  menurut  konsep  Kant  ini  dinamakan  negara hukum liberal.10 Sedangkan Frederich Julius Stahl berpendapat bahwa negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
(2)  negara  didasarkan  pada    teori    trias    politica;    (3)  pemerintahan    diselenggarakan berdasarkan  undang-undang   (wetmatig bestuur);  dan    (4)   ada   peradilan    administrasi negara      yang        bertugas  menangani        kasus        perbuatan        melanggar        hukum        oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad). Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan  negara  hukum  formil,  karena  lebih  menekankan  pada  suatu  pemerintahan  yang berdasarkan undang-undang.
Dalam  perkembangannya,  negara  hukum  yang  tugasnya  semula  hanya  menjamin ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  berkembang  menjadi  mengurusi  kepentingan  dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara di sini bersifat aktif mengurusi kepentingan masyarakat, yang tidak lain ciri dari negara hukum kesejahteraan. Dalam negara hukum  yang  disebut  recthstaat  material  ini,  Negara  berkewajiban  menyelenggarakan kesejahteraan  rakyat,  sehingga  campur  tangan  pemerintah  dalam  mengurusi  kepentingan ekonomi  rakyat,  kepentingan  politik  dan  sosial,  kepentingan  budaya  dan  lingkungan  hidup serta masalah-masalah lainnya tidak dapat dielakkan.
Teori  Norma  Hukum  Berjenjang  (stufenbautheorie)    menjelaskan    norma  berjenjang- jenjang    dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  susunan  hierarkis,  dimana  norma  yang  di  bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Norma yang lebih tinggi berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya sampai akhirnya  “regressus”  ini  berhenti  pada  suatu  norma  yang  tidak   dapat ditelusuri
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yang disebut norma dasar (grundnorm).13  Norma dasar    ini merupakan suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari  mana  asalnya.  Norma  dasar  sering  disebut  dengan  nama  lain  seperti  basic  norm, fundamental norm atau grundnorm. Norma dasar merupakan norma tertinggi  yang berlakunya tidak  berdasar  dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, melainkan berlakunya secara  presupposed,  yaitu  ditetapkan  lebih  dahulu  oleh  masyarakat.  Teori  Norma  Hukum Berjenjang  dari  Hans  Kelsen  tersebut  diilhami  oleh  seorang  muridnya  yang  bernama  Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte  Rechtsantlitz).  Menurut  Adolf  Merkl  suatu  norma  hukum  itu  ke atas  ia  bersumber dan  berdasar  pada  norma  di  atasnya,  tetapi  ke  bawah  ia  juga  menjadi  sumber  dan  menjadi dasar  bagi  norma  hukum  di  bawahnya.  Dengan  kata  lain,  suatu  norma  hukum  selalu bersumber  dan  berdasar  pada  norma  di  atasnya,  tetapi  ke  bawah  norma  hukum  itu  juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang lebih rendah daripadanya.
Teori Norma Hukum Berjenjang dari Hans Kelsen  ini dikembangkan  lebih  lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, yang berpendapat bahwa selain norma itu berjenjang dan berlapis- lapis,  norma  hukum  suatu  negara  juga  berkelompok-kelompok,  yaitu  Kelompok  I staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), Kelompok II staatsgrundgeset (Aturan Dasar/Pokok Negara), Kelompok III formallgesetz (Undang-undang Formal), dan Kelompok IV Verordnung & Autonomie Satzung (peraturan pelaksanaan dan peraturan otononom).
Norma  Fundamental  Negara  (staatsfundamentalnorm)  adalah  norma  yang  merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, termasuk  norma pengubahannya.  Dalam  Negara  Republik  Indonesia,  Norma  Fundamental  Negara    tersebut adalah  Pancasila.  Kemudian  norma  kelompok  berikutnya  adalah  Aturan  Dasar  Negara  atau Aturan  Pokok  Negara  (staatsgrundgesetz)  yaitu  kelompok  norma  di  bawah  Norma Fundamental  Negara,  yang  merupakan  aturan-aturan  yang  masih  bersifat  pokok  dan merupakan aturan-  aturan umum yang bersifat garis besar. Dalam Aturan Dasar atau Aturan Pokok  Negara  ini  biasanya  diatur  hal-hal  mengenai  pembagian  kekuasaan  negara  di  puncak pemerintahan, dan selain  itu pula  hubungan antara  lembaga-lembaga  negara, serta hubungan antara  negara  dengan  warganya.  Di  Negara  Republik  Indonesia,  Aturan  Dasar  atau  Aturan Pokok Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945  dan  konvensi  ketatanegaraan. Kelompok  berikutnya adalah kelompok Undang-undang Formal (formallgesetz) yang terletak di  bawah  Aturan  Dasar  atau  Aturan  Pokok  Negara,  dimana  norma  hukum  dalam  suatu undang-undang  sudah  lebih  konkrit  dan  terinci  serta  sudah  dapat  langsung  berlaku  di masyarakat. Terakhir adalah  norma kelompok peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom. Kelompok  peraturan  tersebut  berfungsi  menyelenggarakan  ketentuan-ketentuan  dalam undang-undang.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan  Pembukaan  UUD  1945  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara  sehingga  setiap  materi  muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.  Sebagai  negara  berdasar  atas  hukum,  segala  aspek  kehidupan  dalam    bidang kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus  berdasar  atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di  bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  membentuk  peraturan perundang-  undangan  yang  baik,  diperlukan  berbagai  persyaratan  yang  berkaitan  dengan
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan dan pemberlakuannya.
Sebagai  dasar  pengembangan  teori  hukum,  mengacu  pada  pemikiran  hukum  sebagai “alat”  tetapi  sebagai  “sarana”  pembaharuan  masyarakat.  Pokok-  pokok  pikiran  yang melandasi  konsep  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  atau  sarana  pembangunan  tersebut adalah:
a. bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  memang diinginkan, bahkan dianggap (mutlak) perlu;
b. bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum  diharapkan  dapat  mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  mempunyai  peranan  sebagai  sarana perubahan masyarakat, dengan menjelaskan bahwa:
“Fungsi demikian diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk masyarakat  yang sedang  membangun...  yaitu  masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat,  hukum  tidak  cukup memiliki  fungsi  untuk  menjaga  ketertiban  saja,  ia  juga  harus  dapat  membantu  proses perubahan masyarakat itu.”
Mochtar   Kusumaatmadja    menyatakan    bahwa    hukum    merupakan keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan manusia  dalam  masyarakat,  juga mencakup  lembaga-lembaga  (institutions)  dan  proses-proses  (processes)  yang  berlakunya kaidah-kaidah dalam kenyataan.
Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang- undang atau yurisprudensi  atau  kedua-duanya.  Mengingat  di  Indonesia sebagai  penganut  rezim  civil law  peranan  perundang-undangan  lebih menonjol  daripada  yurisprudensi,  maka  hukum yang lebih banyak digunakan sebagai sarana pembaharuan adalah perundang-undangan. Lain halnya  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  preseden,  maka  peranan  yurisprudensi  jauh lebih penting. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa konsepsi hukum sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  di  Indonesia  lebih  luas  jangkauan  dan  ruang lingkupnya  daripada  daripada  di  Amerika  Serikat  tempat  kelahiran  teori  Law  as  a  Tool  of Social  Engineering.  Alasannya  karena  proses  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  lebih menonjol menggunakan perundang-undangan daripada yurisprudensi.
Menanggapi Teori Hukum Pembangunan yang  disampaikan  Mochtar Kusumaatmadja tersebut,  S.  Tasrif  berpendapat  bahwa  peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan  cara  yang  teratur,  yang  dapat  dibantu  oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi kedua-duanya. Sebagaimana halnya  pendapat  dari  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.  Tasrif  juga  berpandangan  bahwa  sebagai negara  yang  sedang  berkembang,  pembinaan  hukum    di  Indonesia    melalui    perundang- undangan memegang peranan yang terpenting, disamping keputusan pengadilan.
Dengan  demikian,  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  hukum  tidak  hanya  berfungsi sebagai  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai sarana pembaharuan  masyarakat. Fungsi  hukum sebagai pembaharuan  masyarakat ini sangat penting  bagi  masyarakat  yang  sedang  membangun,  karena  hukum  dapat  membantu  proses perubahan masyarakat tersebut sesuai dengan perubahan yang dikehendaki.
Hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  juga  dikemukakan  oleh  Satjipto Rahardjo,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  tidak  hanya  dipakai  untuk  mengukuhkan kebiasaan    dan  tingkah  laku  yang  terdapat  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  untuk mengarahkannya  kepada  tujuan-tujuan  yang  dikehendaki,  menghapuskan  kebiasaan  yang
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dipandangnya  tidak  sesuai  lagi,  dan  menciptakan  pola-pola  kelakuan  baru.20  Dengan  kata lain,  hukum  dapat  dipakai  sebagai  instrumen  yang  digunakan  secara  sadar  untuk  mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Teori  yang  diaplikasikan  untuk  menganalisis  data  dalam  penulisan  disertasi  ini  adalah teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M.Friedman,22  dan  peranan  hukum  dalam  mendorong pembangunan ekonomi menurut J.D. Ny. Hyart.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  setiap  sistem  hukum  selalu  mengandung  tiga  unsur, yaitu structure, substance dan legal culture.
Pertama, structure.
“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so  speak  of-the  machine  Courts  are  simple  and  obvious  example;  their  structures  can  be described;  a  panel  of  such  and  such  size,  sitting  at  such  and  such  a  time,  which  this  or that limitation  on  jurisdiction.  The  shape  size,  and  power  of  legislature  is  another  element structure. A written constitution  is still  another important feature in structural  landschape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal prosess, the organization and framework of government.”.
Uraian  Friedman  di  atas  menunjukkan  bahwa  structure  sebagai  bagian  dari  sistem hukum  meliputi  institusi-institusi  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  mencakup  judikatif (pengadilan), legislatif dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek  institusional  yang  memerankan  pelaksanaan  hukum  dan  pembuatan  undang-undang. Struktur dalam implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.
Kedua, substance. Berkaitan dengan substance, Friedman menyatakan:
“The second type of component can be called substantive. These are the actual products of  the  legal  system-  what  the  judges,  for  example,  actually  say  and  do.  Substance  includes, naturally,  enough,  those  propositions  referred  to  as  legal  rules;  realistically,  it  also  includes rules which are not written down, those regulaties of behavior that could be reduced to general statement.  Every  decision,  too,  is  a  substantive  product  of  the  legal  system,  as  is  every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government.”
Uraian  Friedman  di  atas  menunjukkan  bahwa  substansi  hukum  meliputi  hasil  dari structure yang diantaranya meliputi peraturan perundang- undangan, keputusan-keputusan dan doktrin.  Substansi  hukum  sebagai  suatu  aspek  dari  sistem  hukum  merupakan  refleksi  dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Ketiga, budaya hukum (legal culture).
“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institution, either positevely or  negatively. Love of  litigation, or a hatred of  it, is part of the legal  culture,  as  would  be  attitudes  toward  child  rearing  in  so  far  as  these  attitudes  affect behavior  which  is  at  least  nominally  governed  by  Law.  The  legal  culture,  then  is  general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society.’’
Uraian  Friedman  di  atas  menunjukkan  bahwa  legal  culture  meliputi  pandangan,  sikap atau  nilai  yang  menentukan  bekerjanya  sistem  hukum.  Pandangan  dan  sikap  masyarakat terhadap  sangat  bervariasi,  karena  dipengaruhi  sub  culture  seperti  etnik,  jenis  kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Penggunaan  teori  Friedman  berkaitan  dengan  sistem  hukum,  setidak-  tidaknya  karena tiga  alasan;  pertama,  dalam  kaitan  dengan  BUMN,  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan BUMN tidak hanya tergantung pada substansi, tetapi  juga dipengaruhi  bekerjanya aparatur  hukum.  Kedua,  munculnya  perkembangan  dan  formulasi  kebijakan  BUMN  dalam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nilai, harapan-harapan dan orientasi yang berkembang dalam  masyarakat.  Ketiga,  pelaksanaan  peraturan  BUMN  dipengaruhi  oleh  perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan kedudukan dari para pelaksana perijinan.
Selain menggunakan teori sistem hukum, penelitian disertasi ini juga akan membuktikan efektifitas  dari  hukum  dalam  mendorong   pembangunan ekonomi.   Menurut   J.D.   Ny. Hart   terdapat   tiga   unsur   yang   harus dikembangkan   dalam   sistem    hukum    agar hukum    berperan    dalam  pembangunan    ekonomi,    yaitu    prediktibilitas    (predictability), stabilitas (stabilitiy), keadilan (fairness).26
Pertama,  prediktibilitas  (predictability),  yakni  hukum  harus  dapat  menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.
Kedua, stability. Peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka  menjaga  keseimbangan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Keseimbangan  ini  meliputi kepentingan  individu,  kelompok  dan  kepentingan  umum  yang  dikaitkan  dengan  tantangan yang  sedang  dihadapi  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Melalui  Undang-Undang  ini diharapkan akan  mengakomodasi kepentingan  buruh dan  majikan, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan  lingkungan  hidup  yang  bersih,  kepentingan antara perusahaan  besar dan usaha kecil-menengah.  Dalam  hal  ini  apakah  hukum  dapat    mengakomodasi    atau menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan      yang      saling  bersaing  di  masyarakat.  Ketiga, fairness  yaitu  hukum  harus  dapat  menciptakan  keadilan  bagi masyarakat dan mencegah terjadinya  praktek-praktek  yang  tidak  adil  dan  bersifat  diskriminatif.  Aspek  fairness (keadilan)  seperti  due-process,  persamaan perlakuan  dan standar tingkah  laku pemerintah adalah  suatu  kebutuhan untuk  menjaga  mekanisme  pasar  dan mencegah dampak negatif tindakan birokrasi yang berlebihan-lebihan. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh  negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang tidak adanya standar tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi Pemerintah.
Kajian  mengenai  interaksi  hukum  ini,  secara  umum  bertujuan  untuk  mendapatkan realitas  pengelolaan  BUMN  secara  holistik  dalam  Hukum  Ekonomi  Indonesia,  bersamaan dengan isu dilakukan kritisi berbagai isu globalisasi dan dampaknya terhadap korporasi, serta memahami  suatu  kasus  sebagai  suatu  rangkaian  kejadian,  konstruksi  dan  perbuatan,  untuk kemudian menawarkan satu bangunan model hukum.
Dengan  gambaran  di  atas,  maka  penting  untuk  digarisbawahi  bahwa  tujuan studi/penelitian dalam paper ini dimaksudkan:
1) Menggali  dan  menganalisis  serta  menjelaskan  guna  menemukan  alasan  mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara yang dikelola dengan prinsip Business Judgment Rules .
2) Melakukan analisis dan menjelaskan guna menemukan peta yuridis dan non yuridis untuk melakukan harmonisasi hukum korporasi dengan konstitusi dalam pengaturan pengelolaan BUMN
3) Merumuskan  model  hukum  korporasi  dalam  mengatur  pengelolaan  BUMN  yang melindungi kepentingan rakyat dan mampu berkompetisi dalam globalisasi.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
4) Memberikan  wawasan  baru  mengenai  peta  yuridis  dan  non  yuridis  dalam  pengelolaan BUMN yang menerapkan prinsip business judgment rules.
5) Memberikan  kontribusi  terhadap  bangunan  model  hukum  korporasi  sebagai  bagian  dari sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  yang  berbasis  pada  konstitusi  dan  merespon  tuntutan globalisasi.
Secara praktis, hasil kajian/penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat  hukum  dan  pengambil  kebijakan,  khususnya  dalam  hal  pembangunan  hukum  di bidang  korporasi.  Pejabat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pembuat  hukum  dan  kebijakan untuk  selalu  meneguhkan  pengelolaan  BUMN  sebagai  bagian  sarana  mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar pengelolaan BUMN berbasis pada  konstitusi  dan  mampu  menjawab  tantangan  globalisasi.  Hasil  studi  yang  disampaikan dalam  paper  ini  juga  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  refleksi  untuk  mengukur  keberadaan hukum korporasi di Indonesia.

## Stand Point (Titik Pandang)
Kajian  ini  berangkat dari  berbagai temuan  lapangan (emperical  study), bukan  dimulai dari teori. Di samping itu, penelitian ini menekankan pada proses, dan bersifat induktif. Dalam hal  ini,  peneliti  terjun  ke  lapangan,  akan  mengutamakan  berbagai  makna,  berbasis  persepsi. Hubungan  peneliti  dan  yang  diteliti  adalah  sejajar  (equality),  yakni  antara  subjek    dengan subjek.  Peneliti  mencoba  melakukan  pemahaman  latar  belakang  pemikiran    dari  tindakan subjek, dengan memperlakukannya sebagai narasumber. Corak penelitian ini termasuk dalam tradisi  kualitatif,  yang  termasuk  dalam  aliran  non-doktrinal.  Tradisi  ini  diharapkan  dapat mengungkapkan  makna  simbolik  dari  para  pelaku  sosial.  Menurut  Bognan  dan  Taylor, penelitian kualitatif menunjuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan  atau  catatan  orang  itu  sendiri,  atau  tingkah  laku  mereka  yang  terobservasi. Pendekatan  ini    mengarah    kepada    keadaan    individu-  individu    secara    holistik.      Dengan kata      lain,    pokok  kajian  tidak  disederhanakan  kepada  organisasi  yang  telah  direncanakan sebelumnya,  akan  tetapi  dilihat  sebagai  bagian  dan    sesuatu    yang    utuh.30    Corak    titik tersebut,    berangkat    dari  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  realitas,  yang  mempelajarinya pada  ranah  fakta.    Apabila  kita  sudah  membicarakan  hukum  di    tingkat    implementasinya, maka      kesadaran  utama  yang  harus  dimunculkan  adalah,  hukum  hanya  suatu  subsistem  di dalam  masyarakat.31  Masih  ada  subsistem  lain  seperti  politik,  ekonomi,  sosial-budaya, agama,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  hukum  terpengaruh  dengan  berbagai  subsistem dalam  masyarakat,  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  ia  tidak  terbebas  dari  kepentingan tertentu.  Dalam  kaitan  ini,  penelitian  akan  mengkaji  pengelolaan  BUMN,  penerapan  prinsip business judgmet rules, dan implementasi nilai-nilai konstitusi.
Dalam  kaitan  ini,  penting  kita  memiliki  paradigma  yang  kuat  dan  relevan.  Paradigma menurut  Ritzer  berfungsi  membantu  merumuskan  tentang  apa  yang  harus  dipelajari, persoalan-persoalan  yang  mesti  dijawab,  bagaimana  seharusnya  menjawabnya,  dan  aturan- aturan apa yang mesti diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam ranah  menjawab  persoalan-persoalan  tersebut.33 Dengan  menentukan  paradigma,  membawa konsekuensi  praktis  bagi  perilaku,  cara  berfikir,  interpretasi,  dan  kebijakan  dalam  pemilihan masalah bagi penelitinya.34
Peletak  dasar  kajian  paradigmatik,  tokohnya  adalah  Thomas.  S.  Kuhn,  yang mengilustrasikan  bahwa  ilmu  pengetahuan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  bahasa  Yunani,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
“paradeigma”,  yakni  “para” berarti “di sebelah; di samping; di sisi;  berdampingan; di tepi”. Kata “deiknunai” atau “deigma” bermakna “melihat” atau “menunjukkan”. Di dalam bahasa Inggris, secara semantik dan sederhana, “paradigm” atau “paradigma” kemudian dimaknakan sebagai “contoh (example); pola (pattern); model”. Demikian menurut Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum,” teks pidato, yang disampaikan dalam Pidato Guru  Besar  Filsafat  Hukum,  (Semarang:  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  4 November  2000),  h.  13-14.  Menurut  Liek  Wilardjo,  paradigma  adalah  asumsi-asumsi  dasar yang  diyakini  ilmuwan  dan  menentukan  cara  dia  memandang  gejala  yang  ditelaahnya.  Ia dapat  meliputi  kode  etik,  maupun  pandangan  dunia,  yang  mempengaruhi  jalan  pikiran  dan perilaku  ilmuwan  dalam  berolah  ilmu.  Diikat  oleh  tradisi  dan  preseden,  yakni  contoh  kasus yang  dapat  dianggap  sebagai  otoritas  pengambil  keputusan  atau  dipergunakan  sebagai ‘justifikasi’  bagi  peristiwa  serupa  dikemudian  hari.  Lambat  laun,  terbentuklah  semacam model, percontohan, representative, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan atau pencapaian  suatu  bidang  ilmu  pengetahuan.  Dalam  konteks  ini,  paradigma  dapat  dipahami sebagai  sebuah  disciplinary  matrix,  yakni  suatu  pangkal  atau  sumber  sekaligus  wadah,  dari mana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula dan diharapkan akan terus mengalir. Mengikuti  alur  pikir  ini,  kontribusi  ilmu  pengetahuan  melalui  paradigma  di  masa  depan dengan demikian diletakkan di dalam kerangka apa yang telah dicapai masa lalu. Dari sinilah pengertian  tentang  paradigma  sesungguhnya  bermula  dan  selanjutnya  berkembang  luas.35 Dalam hal ini, Kuhn mengatakan:
“To discover relation between rules, paradigms, and normal science, consider first how the  historian  isolates  the  particular  loci  of  commitment  that  have  just  been  described  as accepted rules. Close historical  investigation of a given specialty at a given time discloses a set  of  recurrent  and  quasy  standard  illustration  of  various  theories  in  their  conceptual, observational, and instrumental aplications. These are the community paradigms, revealed in textbooks, lectures, and laboratory exercises. By studying them and by practicing with them, the members of corresponding community learn their trade.”
Menurut Erlyn, paradigma sebagai landasan berpikir yang baru, yang dapat memperluas cakrawala  pengetahuan,  di  mana  dapat  terus  memodifikasi  pengetahuan  yang  ada  dan menggagas pengetahuan yang baru. Agar dapat membantu manusia dalam era perubahan yang menggoyahkan  sendi-sendi  kehidupan,  seperti  yang  tengah  berlangsung  di  Indonesia belakangan  ini.  Kemudian,  dengan  kecenderungan  pendapat  pada  Denzin  dan  Lincoln,38 Paradigma  sejatinya  merupakan  suatu  sistem  filosofis  ‘payung’  yang  meliputi  ontology, epistemilogi,  dan  metodelogi  tertentu.  Masing-masing  terdiri  dari  serangkaian  ‘belief  dasar’ atau  worldview  yang  tidak  dapat  begitu  saja  dipertukarkan  (dengan  ‘belief  dasar’  atau worldview  dari  ontology,  epistimologi,  dan  metodelogi  paradigma  lainnya).  Lebih  dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek- praktek ilmiah di dalam sejumlah kajian yang terspesialisasi.
Dalam  konteks  pengertian  paradigma,  kemudian  terjadi  perdebatan  ilmiah  tentang  apa sebenarnya  arti  dari  paradigma.  Namun,  dalam  konteks  pengertian  paradigma,  Erlyn cenderung  mengadopsi  pendapat  Guba  dan  Lincoln,  yang  menurutnya  lebih  mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Karena mereka lebih condong pada pengertian global dari  paradigma  itu,  membedakan  paradigma  berdasarkan  pada  jawaban  masing-  masing terhadap  3  (tiga)  ‘pertanyaan  mendasar’,  ontologis,  epistimelogis  dan  metodologis.  Dalam pengertian  ini  lah,  Guba  dan  Lincoln  menawarkan  4  (empat)  paradigma  utama,  positivis,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
postpositivism,  crtical  theory  et  al,  dan  constructivism  (d/h  naturalistic  inquiry),  yang dibedakan satu sama lain melalui respons terhadap 3 ‘pertanyaan mendasar’ yakni ontologis, epistimologis  dan  metodologis  tersebut.  39  Tentu  saja  penulis  tidak  akan  memaparkan masing-masing  paradigma  satu  persatu,  karena  selanjutnya  akan  mempertajam  pengertian paradigma post positivisme.
Dari  pemikiran  berbagai  paradigma  seperti  yang  telah  diilustrasikan  di  atas,  maka tergambar  bahwa  paradigma  post  positivism  merupakan  salah  satu  paradigma  dalam  4 paradigma utama yang ditawarkan Guba dan Lincoln. John W. Cresswell,40 dengan mengutip Philips dan Burbules,41  mengatakan  bahwa  istilah  disebut   post-positivisme   karena   ia merepresentasikan  pemikiran  post-positivisme,  yang  menentang  gagasan  tradisional  tentang kebenaran  absolut  ilmu  pengetahuan,  dan  mengakui  bahwa  tidak  bisa  terus  menjadi  “orang yakin/positif” pada klaim-klaim tentang pengetahuan ketika  mengkaji perilaku dan tindakan manusia.  Kaum  post-positivis  mempertahankan  filsafat  deterministic,  bahwa  sebab-sebab (faktor-faktor  kausatif)  sangat  mungkin  menentukan  akibat  atau  hasil  akhir.  Untuk  itulah problem-problem  yang  dikaji  oleh    kaum    post-positivis    mencerminkan  adanya    kebutuhan untuk  mengidentifikasi    faktor-faktor    penyebab    yang    mempengaruhi    hasil    akhir, sebagaimana  yang  banyak  dijumpai  dalam penelitian   eksperimen   kuantitatif.   Filsafat kaum  post-positivis  juga  cenderung  reduksionistis  yang  orientasinya    adalah    mereduksi gagasan-  gagasan  besar  menjadi gagasan-gagasan  terpisah  yang  lebih kecil untuk diuji  lebih lanjut, seperti halnya variabel-variabel yang umumnya terdiri dari sejumlah rumusan masalah dan hipotesis penelitian.
Kaum  post  positivisme  (juga  positivis)  kadang-kadang  masih  berpandangan  bahwa paradigma  dalam  cara-cara  tertentu,  bisa  diperbandingkan;  artinya,  paradigma  bisa dicocokkan balik/ulang satu sama lain dengan cara-cara yang memungkinkan praktik simultan keduanya. Pada tingkat paradigmatis atau filosofis, komensurabilitas antara pandangan dunia positivis  dengan  post  positivis  memang  mustahil,  namun  bahwa  di  dalam  masing-masing paradigma  metodologi  (strategi)  campuran  bisa  jadi  sangat  masuk  akal.  Sebagaimana dicontohkan dalam effective evaluation dinyatakan :
“Paradigma  penelitian  utama  yang  paling  cocok  dengan  evaluasi  responsive  adalah paradigma naturalistik, fenomenologis, atau etnnografis. Akan bisa disaksikan bahwa teknik- teknik  kualitatif  lazimnya  dipergunakan  untuk  mendukung  pernyataan  ini.  Namun,  muncul masa-  masa  tertentu  ketika  isu  dan  kepentingan  yang  disuarakan  oleh  para  audiens membutuhkan informasi yang paling baiknya diberikan oleh metode yang lebih konvensional, terutama metode kuantitatif…. dalam kasus semacam itu, evaluator konvensional responsive tidak akan menghindar/keluar dari aplikasi yang tepat.”
Aliran  Filsafat  Hukum  dalam  paradigma  ini  adalah  seperti  Legal  Realism  atau  Legal Behavioralism  melihat  hukum  sebagai  law  as  it  is  made  by  the  judge  in  the  court  of  law. Dengan  kata  lain,  hukum  dimengerti  sebagai  judge-made  law,  bersinggungan  dengan paradigm positivisme, yang telah ada sebelumnya memaknai hukum sebagai Ius Constitutum pula,  yaitu  “hukum  yang  ada  dan  berlaku”,  mencirikan  hukum  dengan  keputusan  yang diciptakan hakim in concreto dalam proses peradilan. Yang sangat menarik adalah, ciri hukum seperti  ini  sungguh  sebangun  dengan  pemahaman  apa  yang  disebut  sebagai  “diskresi”.43 Termasuk  yang  tidak  jauh  bergerak  dari  Aliran  Filsafat  Hukum  Legal  Structualism,  Legal Structuro-Functionalism,  Law  and  Society,  serta  Sociology  of  law,  yang  pada  umumnya keempat aliran  ini  memandang hukum  sebagai  law as  it is  in  society. Dalam pandangan  ini,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
hukum karenanya diterima sebagai  law as regularities,  yang sepadan  layaknya pola perilaku sosial, sehingga hukum dalam kemapanan hukum akhirnya hukum diartikan sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional di tengah masyarakat yang bekerja baik dalam proses pemulihan  ketertiban  dan  penyelesaian  sengketa,  maupun  dalam  proses  pengarahan  dan pembentukan pola perilaku yang baru. Erlyn, memasukkannya dalam ranah empiriknormologik.
Karena itu, ontologi dari aliran filsafat hukum di atas sebenarnya ialah ‘realisme kritis’. Hukum  menurut kelompok aliran  ini  merupakan realitas eksternal  yang  bersifat objektif dan real,  serta  yang  hanya  dapat  dipahami  secara  tidak  sempurna.  Epistemologi  aliran-aliran  ini sebenarnya merupakan modifikasi epistemologi paradigma positivisme, dualis dan objektivis itu.  Namun  dalam  kasus  kelompok  aliran  ini,  objektivitas  utamanya  eksternal  objektivitas menjadi  kriteria  penentu  sebuah  hukum,  sedangkan  dualisme  antara  hukum  dan  manusia semakin  surut  perannya.  Metodologi  aliran-aliran  ini  secara  umum  masih  mengadopsi metodologi  eksperimental  dan  manipulatif  terhadap  hukum  yang  ada,  namun  sudah mengalami  modifikasi.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  uji  empiris  terhadap  hukum diselenggarakan  melalui  falsifikasi  dengan  cara  critical  multiplism  atau  modifikasi “triangulasi”.  Metodologi  ini  juga  mulai  memanfaatkan  teknik-teknik  kualitatif,  termasuk setting yang lebih natural, informasi yang lebih situasional, dan penerapan cara pandang emic.
Karena tulisan awal ini fokus pada upaya membangun Sistem Business Judgement Rule pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (Persero)  dalam  hukum  Ekonomi  Indonesia,  maka  teori tentang  sistem  hukum,  peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi,  hukum  korporasi  dan BUMN sebagai korporasi, menjadi relevan untuk dipaparkan di sini.

## Sistem Hukum
Sistem  hukum  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  sistem  dan  hukum.  Kata  “sistem”  berarti sekelompok  bagian-bagian  yang  bekerja  secara  bersama-sama  untuk  melakukan  suatu maksud,46  atau  group  of  things  or  part  working  together  in  a  regular  relation.47  Dalam Black’s  Law  Dictionary,  sistem  adalah  orderly  combination  arrangement,  as  of  particulars, part,  or  elements  into  a  whole,  especially  such  combination  according  to  some  rational principle.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  sistem  hukum  terdiri  dari  bagian-bagian  kecil  yang tergabung  satu  kesatuan  yang  utuh.  Masing-masing  bagian  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  saling kait  mengkait dengan  bagian-bagian  yang  lainnya. Tiap bagian tidak  mempunyai arti di  luar kesatuan  itu.  Dalam  kesatuan  itu  tidak  dikehendaki  adanya  konflik  atau  kontradiksi.  Kalau sampai  terjadi  konflik,  maka  akan  segera  diselesaikan  melalui  sistem  tersebut.49  Sistem hukum  bersifat  terbuka,  artinya  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  sistem-sistem  lain  di  luar hukum. Sistem hukum merupakan produk historis yaitu wujud dari nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi dan berbagai aspek nilai lainnya. Pada sisi lain, sistem hukum menunjukkan karakteristik  tertentu  dari  pengembangan  hukum  (rechtsbeoefening)  baik  praktis  maupun teoritis.
Pemikiran mengenai sistem hukum dikemukakan oleh para tokoh dari berbagai macam aliran atau mazhab pemikiran hukum. Pemikir hukum yang paling lengkap mengkaji tentang sistem  hukum  adalah  Lawrence  M.  Friedman,  yang  menyatakan  tiga  unsur  sistem  hukum yaitu structure, kemudian substance dan terakhir adalah unsur legal culture.
“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
so  speak  of-the  machine  Courts  are  simple  and  obvious  example;  their  structures  can  be described;  a  panel  of  such  and  such  size,  sitting  at  such  and  such  a  time,  which  this  or that limitation  on  jurisdiction.  The  shape  size,  and  power  of  legislature  is  another  element structure. A written constitution  is still  another important feature in structural  landschape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal prosess, the organization and framework of government.”.
Struktur dari sebuah sistem hukum menurut Friedman mencakup berbagai institusi yang diciptakan  dengan  berbagai  fungsinya  dalam  rangka  bekerjanya  sistem  tersebut.  Struktur terdiri dari unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan kepengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya53.
“The second type of component can be called substantive. These are the actual products of  the  legal  system-  what  the  judges,  for  example,  actually  say  and  do.  Substance  includes, naturally,  enough,  those  propositions  referred  to  as  legal  rules;  realistically,  it  also  includes rules which are not written down, those regulaties of behavior that could be reduced to general statement.  Every  decision,  too,  is  a  substantive  product  of  the  legal  system,  as  is  every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government.”
Unsur kedua adalah substance, di dalamnya mencakup segala hal yang merupakan hasil dari  structure  yang  outputnya  berupa  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang berada dalam sistem tersebut.Substance juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sebuah sistem hukum,  juga keputusan  yang  mereka keluarkan dan  aturan baru yang dikeluarkan.
“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institution, either positevely or negatively. Love of  litigation, or a hatred of  it, is part of the legal  culture,  as  would  be  attitudes  toward  child  rearing  in  so  far  as  these  attitudes  affect behavior  which  is  at  least  nominally  governed  by  Law.  The  legal  culture,  then  is  general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society.’’
Unsur  ketiga  dari  sistem  hukum  adalah  budaya  hukum  (legal  culture).  Menurut Friedman  budaya  hukum  merupakan  unsur  utama  yang  dapat  membuat  bekerjanya  suatu sistem  hukum  dalam  masyarakat.  Budaya  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum,  yang  didalamnya  memuat  masalah  kepercayaan,  nilai, pemikiran  dan  harapan  masyarakatnya  terhadap  hukum,  dimana  kepercayaan,  pemikiran, pendapat  dan harapan tersebut  sedikit banyak  mempengaruhi  berlangsungnya proses hukum. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum  maka sistem hukum itu sendiri tidak dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat.57 Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi eksternal dan  internal. Budaya hukum merupakan kunci untuk  memahami  perbedaan-perbedaan  yang  terdapat  di  dalam  sistem  hukum  yang  lain. Penerapan  suatu  sistem  hukum  yang  tidak  berasal  atau  ditumbuhkan  dari  kandungan masyarakat merupakan masalah.
Budaya  hukum  sangat  terkait  dengan  kesadaran  hukum.58  Konsep  kesadaran  hukum merupakan  produk  penilaian  masyarakat  yang  bersifat  subjektif.  Sementara  itu  kesadaran hukum  lebih  merupakan  hasil  pemikiran,  penalaran  dan  argumentasi  yang  dibuat  oleh  para
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
ahli khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks, pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja  yang  dimaksud  dengan  budaya  hukum  ini  adalah  kesadaran  hukum  dari  subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.
Setiap masyarakat suatu negara tidak hanya memiliki satu budaya hukum, namun terdiri dari berbagai budaya hukum yang pada hakekatnya dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, baik latar belakang tradisi, agama, pendidikan, lingkungan, status sosial, kesukuan, kedudukan dan  kepentingan  lainnya  yang  berpengaruh.  Budaya  hukum  suatu  masyarakat  selalu  bersifat dinamis  mengikuti  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat60.  Kelancaran  proses pelaksanaan  penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh  nilai-nilai  yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang baik adalah hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  (the  living  law)  dalam  masyarakat  sebagaimana pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalammasyarakat.
Nilai-nilai  itu  sangat  terkait  dengan  sikap  (attitude)  dan  sifat-sifat  yang  seharusnya dimiliki orang- orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap- sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka  segala  pembangunan  akan  sedikit  sekali  artinya.  Hal  ini  sudah  dibuktikan  oleh pemborosan-  pemborosan  yang  terjadi  di  banyak  negara  yang  sedang  berkembang  yang mengabaikan aspek ini.

## Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam masyarakat yang modern atau pra modern terdapat suatu kecen- derungan untuk merumuskan  kaidah-kaidah  hukum  dalam  bentuk  tertulis  secara  resmi  dan  pada  umumnya disebut  perundang-undangan  yang  berisi  seperangkat  peraturan  dengan  hierarki  tertentu. Tujuan  utama  dari  kaidah  hukum  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  di  dalam masyarakat  dan  bagi  para  penegak  hukum  merupakan  suatu  landasan  yang  kokoh  untuk menerapkan  atau  melaksanakan  tugasnya.  Perundang-undangan  merupakan  suatu  hukum dalam arti tata hukum, yaitu suatu struktur dan proses dari seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.
Menurut  Montesquieu,  manusia  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dalam  masyarakat, seperti:  adat-istiadat, moral, cuaca, dan agama.61 Setiap hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan  latar  belakangnya,  perkembangannya  pada    masa    lampau,    dan    keadaan sekelilingnya.    Hukum    tidak  dapat  mendahului  perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  di dalam  masyarakat.  Lahirnya  hukum  didasarkan  pada  hal-hal  yang  telah  terjadi  sebelumnya dan bukan pada hal-hal yang akan atau belum terjadi.
Secara  fundamental  hukum  terbentuk  oleh  adat-istiadat  dan  kepercayaan  popular  atau oleh  kekuatan-kekuatan  internal  yang  bekerja  secara  diam-  diam.  Hukum  merupakan keinginan  yang  wajar  dari  rakyat.  Ini  berarti  bahwa  hukum  tidak  dipacu  untuk  tumbuh  dan berkembang  secara  lebih  cepat.  Dengan  demikian  hukum  akan  tetap  berjalan  lamban  tanpa ada  usaha  untuk  mempercepatnya.  Perkembangan  berbagai  tipe  sistem  hukum  ditimbulkan oleh  berbagai  kekuatan  modernisasi.  Lahirnya  hukum  didasarkan  pada  adanya  perubahan  di dalam masyarakat.
Kekuatan sosial  mempunyai pengaruh terhadap pembentukan hukum,  misalnya  logika, sejarah,  adat-istiadat,  kegunaan,  dan  standar  moralitas  yang  telah  diakui.  Perkembangan hukum sebagai gejala  sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam  masyarakat, serta
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pandangan masyarakat mengenai adat-istiadat dan moralitas. Hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan para pembentuk hukum harus mendapatkan  pengetahuan  mengenai  perubahan  dan  pengalaman  serta  studi  terhadap kehidupan  maupun  pencerminannya.  Pada  sisi  lain,  konflik,  ketegangan,  tekanan-  tekanan, dan  lain-lain  merupakan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  modernisasi  hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan hukum terjadi karena ada masalah sosial di dalam masyarakat.
Perkembangan  dan  perubahan  hukum  mempunyai  kecenderungan  untuk  berlangsung lebih lambat  daripada  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena perubahan  hukum  didasarkan  pada  masalah  sosial  yang  terjadi  atau  sedang  terjadi.  Dengan demikian, maka hukum selalu mengikuti arus perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
Pada  umumnya,  sistem  hukum  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  yang  kompleks, ditandai  dengan  adanya  hukum  administrasi  dan  hukum  perundang-undangan  yang  semakin besar peranannya. Kecuali  itu,  juga terdapat pembentuk hukum  yang khusus, adanya  badan- badan pelaksana yang menjalankan hukum.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  di  atas,  dapat  dilakukan  melalui  perubahan  hukum, khususnya  dengan  melakukan  penyesuaian-penyesuaian,  agar  kepentingan  masyarakat  dan pemerintah  tidak  saling  bertentangan.  Budaya  hukum  masyarakat  sangat  penting  sebagai sarana  penegakan  hukum,  karena  sebaik  apapun  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan, tetapi tidak  memperhatikan  nilai-nilai budaya  yang  hidup di dalam  masyarakat, maka penegakan hukum pun tidak akan berjalan dengan baik. Secara konseptual, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah  dan  sikap  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di dalam masyarakat.
Para  ekonom  bertambah  giat  mempelajari  pentingnya  hukum  bagi  pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan. Faktor investasi dan produktivitas kerja jelas kritikal untuk pertumbuhan  ekonomi  dan  bagaimana  faktor  ini  dapat  didorong  untuk  menyumbang  kepada pertumbuhan ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa peraturan sukarela dapat menggantikan peran  struktur  hukum  atau  budaya  lokal  yang  berbeda  dan  lebih  penting  secara  ekonomi daripada  institusi  hukum  yang  baru.  Teori  ekonomi  mengatakan  dengan  asumsi  bahwa individu  akan  melakukan  investasi  untuk  pertumbuhan  ekonomi  apabila  ia  mendapatkan imbalan dari investasi tersebut.63 Kemampuan untuk mendapatkan imbalan ekonomi tersebut dari  suatu  investasi  tidaklah  berjalan  secara  otomatis.  Untuk  mencapai  hasil  yang  optimal perlu adanya pengakuan terhadap hak milik yang spesifik dan penegakan hak milik yang tidak mahal. Tiadanya pengakuan hak milik dan insentif tidak akan cukup untuk mendorong adanya pertumbuhan.
Sepanjang  sejarah,  “growth  has  been  more  exceptional  than  stagnation  or  decline” menunjukkan bahwa keadaan yang mendorong pertumbuhan tidak datang dengan sendirinya, tetapi  membutuhkan  pemikiran  dan  usaha.  Sebenarnya  pemerintah  harus  mendasarkan  diri kepada  penciptaan  kondisi  yang  mendorong  pertumbuhan,  di  dalam  kenyataan,  pemerintah tidak otomatis menciptakan kondisi-kondisi tersebut.
Revolusi industri di Eropa terjadi karena berkembangnya hak milik yang mendatangkan imbalan  bagi  penemuan  dan  pembaharuan.  Inilah  yang  menyebabkan  Inggris  mendahului Perancis    dan    Spanyol    selama    abad    KE-17.  Ekonom    lain    mengatakan,      pertumbuhan ekonomi  tidak  hanya  penghormatan  terhadap  hak    milik    tetapi    juga    penegakan    hukum
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
kontrak  yang  adil.  Namun  penelitian  lainnya  dalam  hubungan  pertumbuhan  hukum  dan ekonomi mengatakan bahwa “hukum itu memang perlu, tetapi tidak merupakan kondisi  yang cukup    bagi  pertumbuhan.  Hukum  hanya  merupakan  faktor    yang    menyumbang    kepada pertumbuhan”.  Ada  banyak  variabel  lain  yang  mempunyai  hubungan  pada  pertumbuhan ekonomi, seperti modal sosial, modal manusia, pendidikan dan keahlian, sumber daya alam65.
Akuntabilitas  dan  pasar  politik  yang  kompetitif  akan  menciptakan  insentif  bagi pemimpin-  pemimpin  yang  demokratis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  konstituen mereka.66  Namun  ada  yang  berpendapat,  demokrasi  itu  bias  menjadi  predator  dan penghambat karena rezim yang demokratis tidak mampu membuat komitmen jangka panjang yang diperlukan bagi reformasi ekonomi yang sebenarnya.
Suatu  penelitan  dari  Jenny  Minier  menunjukkan  bukti  yang  terbaik  untuk  dapat mengerti  hubungan  antara  demokrasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Ia  mengatakan,  setiap  kali rejim berganti terjadi instabilitas dan diperlukannya institusi-institusi baru, yang secara umum baik  untuk  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  ia  menemukan  bahwa  demokrasi  baru  tidak menderita dari pertumbuhan yang lamban, tetapi faktanya rejim tersebut secara ekonomi baik. Studi Minner menunjukkan bukti yang persuasif bahwa, pemerintahan yang demokratis akan mendorong pertumbuhan. Demokrasi tampaknya menjadi struktur hukum yang menyumbang terciptanya kesejahteraan di masyarakat.
Berbagai  studi  mengenai  faktor  kepastian  hukum  dan  hubungan  hukum  dan pertumbuhan  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  penting  khususnya  bagi  perusahaan- perusahaan.  Dalam  hal  ini  pengadilan  yang  bebas  sebagai  institusi  sentral  untuk  tegaknya hukum. Begitu juga peraturan perundang- undangan, misalnya di bidang hukum pasar modal yang  melarang  insider  trading,  umpamanya  menyebabkan  berkembangnya  pasar  modal. Begitu  juga  mengenai  studi  mengenai  peranan  hukum  perbankan  dimana  peraturan  yang mendorong  dan  memfasilitasi  monitoring  privat  terhadap  bank  cenderung  memperkuat penampilan bank, mengurangi kredit macet dan memperkuat stabilitas bank.
Sesuai  dengan  topik  penelitian  paper  ini  yaitu  tentang  membangun  Sistem  Business Judgement Rule pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam hukum Ekonomi Indonesia, maka  perlu  diuraikan  tentang  teori  peranan  hukum  dalam  pembangunan  ekonomi.  Menurut J.D. Ny. Hart terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar hukum berperan  dalam  pembangunan  ekonomi,  yaitu  prediktibilitas  (predictability),  stabilitas (stabilitiy), keadilan (fairness).
Pertama,  prediktibilitas  (predictability),  yakni  hukum  harus  dapat  men-  ciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat mem- perkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.
Kedua, stability. Peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka  menjaga  keseimbangan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Keseimbangan  ini  meliputi kepentingan  individu,  kelompok  dan  kepentingan  umum  yang  dikaitkan  dengan  tantangan yang  sedang  dihadapi  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Melalui  Undang-Undang  ini diha- rapkan akan mengakomodasi kepentingan buruh dan majikan, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan  lingkungan  hidup  yang  bersih, kepentingan antara perusahaan  besar dan usaha kecil-menengah. Dalam  hal  ini apakah  hukum dapat  mengakomodasi atau  menyeimbangkan kepentingan-kepen- tingan yang saling bersaing di masyarakat.
Ketiga,  fairness  yaitu  hukum  harus  dapat  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat  dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Aspek fairness
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
(keadilan)  seperti  due-process,  persamaan  perlakuan  dan  standar  tingkah  laku  pemerintah adalah  suatu  kebutuhan  untuk  menjaga  mekanisme  pasar  dan  mencegah  dampak  negatif tindakan birokrasi yang berlebihan-lebihan. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling  besar  yang dihadapi oleh  negara-negara berkembang. Dalam  jangka panjang tidak adanya standar tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi Pemerintah.
Peranan  hukum  tersebut,  pada  dasarnya  mengacu  pada    tujuan    pokok  hukum,    yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat perlu  dicapai,  sehingga  kepentingan  manusia  akan  terlindungi  dalam  mencapai  tujuannya. Secara  umum,  hukum  berfungsi  membagi  hak  dan  kewajiban,  mengatur  cara  memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.
Pandangan  fungsi  hukum  ada  perbedaan,  sehingga  menimbulkan  perbedaan  mengenai tujuan  menerapkan  hukum.  Pada  satu  sisi,  ada  yang  lebih  menekankan  pada  fungsi  kontrol sosial,  atau  fungsi  perubahan  dan  lain-lain.  Jika  masing-masing  pihak  menuntut  menurut keinginannya  sendiri-sendiri  maka  yang  timbul  adalah  permasalahan  hukum  bukan penyelesaian  hukum.  Bahkan  menimbulkan  konflik,  yang  berkonotasi  saling  menyalahkan, saling  menuduh  dan  lain-  lain.  Pada  sisi  lain,  ada  yang  memusatkan  tujuan  hukum  untuk mewujudkan  keadilan  dan  ketertiban.  Kalau  dikaji  lebih  dalam,  pada  tingkat  tertentu  dua tujuan itu tidak selalu seiring bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Tujuan mewujudkan keadilan  berbeda  dengan  tujuan  mewujudkan  ketertiban.  Dalam  keadaan  tertentu,  tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian,  ketertiban  memerlukan  persamaan  (equality),  sedangkan  keadilan  harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan.
Hukum pada dasarnya  merupakan peraturan tingkah  laku  manusia  yang diadakan oleh badan- badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar  peraturan  tersebut.  Hukum  objektif  adalah  peraturan-peraturan  yang  mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum mengatur  hubungan  antar  sesama  anggota  masyarakat  yang  saling  mengadakan  hubungan hukum.

## Penutup
Hukum  memiliki  beberapa   fungsi,   antara   lain   alat   ketertiban   dan keteraturan masyarakat,  sarana  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  lahir  batin,    alat    penggerak pembangunan  karena  mempunyai  daya  mengikat  dan  memaksa  sehingga  dapat  dipakai sebagai  alat  otoritas  untuk  mengarahkan  masyarakat  menjadi  lebih  baik  dan  alat  untuk mengawasi  masyarakat  namun  juga  mengawasi  pemerintah,  para  penegak  hukum,  dan aparatur  pengawasan itu sendiri.
Fungsi  hukum  dalam  masyarakat  sangat  beraneka  ragam,  bergantung  pada  berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju  juga  akan  berbeda  dengan  yang  terdapat  dalam  masyarakat  maju.  Dalam  masyarakat yang belum  maju, hukum  lebih  berfungsi untuk menjamin keamanan dalam  masyarakat dan jaminan  pencapaian  struktur  sosial  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Namun,  dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  ada  beberapa  fungsi  hukum  dalam  masyarakat, yaitu pertama, fungsi memfasilitasi. Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu  sehingga  tercapai  suatu  ketertiban.  Kedua,  fungsi  represif.  Dalam  hal  ini  termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ketiga, fungsi  ideologis.  Fungsi  ini  termasuk  menjamin  pencapaian  legitimasi,  hegemoni,  dominasi, kebebasan,  kemerdekaan,  keadilan  dan  lain-  lain.  Keempat,  fungsi  reflektif.  Dalam  hal  ini hukum  merefleksi  keinginan  bersama  dalam  masyarakat  sehingga  mestinya  hukum  bersifat netral.

## Bibliografi:
A.  S. Hornby et al. The Advance Learner’s Dictionary of Current English (London:  Oxford University Press, 1973), ed. 2, h. 1024.
Agus  Salim,  Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  (Yogyakarta:    Penerbit  Tiara  Wacana, 2006), EDISI-2. Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  tentang  Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
Basrowi  dan  Suwandi,  Memahami  Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Rineka Cipta, 2008). Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum  Indonesia Menghadapi Globalisasi:  Studi Kasus Perlindungan    Rahasia  Dagang  di  Bidang  Farmasi,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 1999), h. 29.
CST  Kansil  dan  Christine  ST.    Kansil,    Hukum    Tata    Negara    Republik  Indonesia  (1) (Jakarta: Rineka Cipta,  1997).
Dardji  Darmodihardjo  dan  Shidarta,  Penjabaran  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Sistem  Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
David  M  Trubek,  “Toward  a  Social  Theory  of  LawL  AN  Essay  on  the  Study  of  Law  and Development,” The Yale Law Journal, Vol. 82, No. 1, November 1972.
Elliot M. Burg, “Law and Development: A Review of the Literature & Critique of Scholars in Self Estrangement,”The American Journal of Comparative Law, Vol. 25, 1977.
Erlyn  Indarti,  “Diskresi  dan  Paradigma:  Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum,”  teks  pidato,  yang disampaikan dalam Pidato Guru Besar Filsafat Hukum, (Semarang:  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2000).
Erman  Rajagukguk,  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  (Jakarta:  Fakultas Hukum UI, 2000).
FX.  Adji  Samekto,  “Relasi  Hukum  dengan  Kekuasaan:  Melihat  Hukum  dalam  Perspektif Realitas,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, Januari 2013.
FX. Adji Samekto, Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme (Lampung: Indep Publishing, 2012).
FX.  Adji  Samekto,  “Menggugat  Relasi  Filsafat  Positivisme  dengan  Ajaran  Hukum Doktrinal,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012.
Style, Decline & Revival of The Law and Development Movement,” The American Journal of Comparative Law, Vol. 25, 1977, h. 475.
George  Ritzer,  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda,  Terjemahan  Alimandan, (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Perkasa,  2009).  Henry  Campbell,  Black  Law  Dictionary
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
(St. Paul: West Publishing co. 1990)
Howard J. Wiarda, “Law and Political Development  in  Latin  America Toward  Framework For Analysis,” Human Rights Quarterly, 1992, VOL.14.
Howard  J.  Wiarda,  “Law  and  Political  Development  in  Latin  Amerika”,  The  American Journal of Comparative Law, Vol. 19, 1971.
Jimly   Asshiddiqie,   “Undang-Undang   Dasar   1945:   Konstitusi    Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan,” makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
John  Henry  Merryman,  “Comparative  Law  and    Social    Change:    on    the  Origins,    Style,
Decline  &  Revival   of  The   Law  and  Development Movement,”  The  American Journal of Comparative Law, Vol. 25, 1977.
John O’Manique, “Development, Human Rights and Law,” Wake Forest Law Review, Vol. 28, 1993.
John  W.  Creswell,  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixeed  Methodes,  3rd edition, Terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
Lawrence M Friedman, The State and The Rule of Law in Mix Economy (London : Steven &
Son, 1971).
Lawrence M. Friedman, “On Legal Development,” Rutgers Law Review, Vol. 23, 1969.
Lawrence M. Friedman, American Law (New York: W.W. Norton and Company, 1984). Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sciente Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
Lawrence M. Friedman, “On Legal Development,” Rutgers Law Review, Vol. 23 (1969).
Leonard J. Theberge, “Law and  Economic  Development,”  Journal  of International Law and Policy, Vol.9,  1980.
Lexy  J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  1996).
Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1990).
Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), CET-2.
Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  Pengantar  Filsafat  Hukum  (Bandung:  Penerbit  Mandar Maju, 2007), cet-4.
Maria  Farida  Indrati,  Ilmu  Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan  (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007).
Mochtar  Kusumaatmadja,  Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan,  (Bandung:  Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006). Moh.  Mahfud  MD,  Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi  (Jakarta:  Penerbit LP3ES, 2006), CET-1.
Muhammad  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-  prinsipnya  Dilihat Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  masa Kini (Jakarta: Prenada Media, 2004), CET-2..
Mustamin  Dg.  Matutu,  “Selayang  Pandang  (tentang)  Perkembangan  Tipe-  Tipe  Negara Modem,” teks pidato, disampaikan pada Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972.
Neil  Mac  Cormick,  “Adam  Smith  on  Law”,  Valparaiso  University  Law  Review,  VOL.15,
1981.  Ni’matul  Huda,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2005).
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, “Introduction: Entering the Field of Qualitaitive
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 5(2) July 2018, 1-20 P-ISSN: 1410-881X (Print)
Teuku Syahrul Ansari, Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat
DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Research,”  dalam  N.K.  Denzin  dan  Y.  S.  Lincoln  (eds),  Handbook  of    Qualitative Research (London: Sage Publication, Inc., 1994)
Padmo Wahjono, “Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia,” makalah, hal. 2, September 1998. Roscoe Pound, An Introduction to The Philosophy of Law (United States: Yale University Press, 1922). Russel Lawrence Barsh, “Democratization and Development”Human Rights Quarterly, VoL.14, 1992. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), cet-5. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1991)
Sulistyowati  Irianto  dan  Shidarta,  Metode  Penelitian  Hukum,  Konstelasi  dan  Refleksi, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2013).
Thomas  M  Frank,  “The  New  Development  Can  American  Law  and  Legal  Institution  Help Developing Countries,” Wincolsin Law Review, Vol. 757, 1972.
Thomas.  S.  Kuhn,  The  Structure  of  Scientific  Revolutions    (Chicago    and  London:    The University of Chicago  Press, 1996).
W.  Friedmann,  The  State  and  The  Rule  of  Law  In  A  Mixed  Economy  (London:  Steven  & Son, 1971).
W.J.S. Purwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). Wallace Mandelson, “Law and The Development of Nations,” The Journal of Politics, Vol. 32, 1970. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Ersco, 1971).