## PERSAMAAN HAK BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Oleh :

## Gatot Triyanto
Email : gatot.irianto@yahoo.com

## Abstract
For a suspect or defendant who commits a criminal act threatened with a sentence under five years, the right to legal assistance has been recognized but is not included in the mandatory rights. This means that the process of examining and investigating suspects or defendants can proceed without being accompanied by an advocate and there are no legal consequences for the  cancellation  of  the  investigation  report  or  indictment.  Therefore  the  legal  assistance stipulated  in  the  Criminal  Procedure  Code  is  not  sufficient  for  the  poor  who  need  legal  aid services.  Legal  assistance  is  closer  to  those  who  are  able  to  provide  or  pay  compensation services to people who work as advocates. Thus, legal assistance is regulated in the Criminal Procedure  Code.  not  reflecting  or  realizing  equal  rights  and  treatment  before  the  law  for access to justice.
Keywords: Rights, Suspects / Defendants, Legal Aid

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia diberikan  kepada  setiap  warga  negara tanpa  melihat  dan  membedakan  latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut  maka  setiap  orang  memiliki  hak untuk  diperlakukan  secara  sama  di hadapan  hukum (equality  before  the  law).
Hal ini sebagaimana  diatur dalam Pasal 27 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) dan  Pasal  28  I  ayat  (1)  UUD  1945  yang telah  diamandemen  juga  menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga negara.
Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)    sebagai ketentuan  yang  bernilai  HAM  telah diangkat  menjadi  salah  satu  patokan Miranda  Rule atau Miranda  Principle . standar Miranda Rule inilah yang ditegakkan  dalam  putusan  Mahkamah Agung  R.I.  No.  1565K/Pid/1991,  tanggal 16  September  1993  yang  menyatakan, apabila  syarat-syarat  permintaan  dan  atau hak  tersangka/terdakwa  tidak  terpenuhi
seperti  halnya  penyidik  tidak  menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka/terdakwa sejak  awal  penyidikan,  tuntutan  penuntut umum tidak dapat diterima 1 .
UUD  1945  yang  telah  diamandemen menjelaskan  bahwa  permasalahan  bantuan hukum  tidak  dinyatakan  secara  tegas sebagai  beban  dan  tanggung  jawab  dari negara.  Namun  adanya  prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat,  merupakan  petunjuk  bahwa negara  wajib  memperhatikan  masalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara khususnya  untuk  kaum  miskin  dan  buta huruf.  Ketidakseriusan  dalam  penyeleng- garaan  bantuan  hukum  oleh  negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga diartikan telah bertentangan  dengan  hak  konstitusional warga negaranya 2 .
Negara  bukan  merupakan  subjek tunggal  yang  memiliki  keterkaitan  dengan tanggung  jawab  pelaksanaan  bantuan hukum.  Dalam  kedudukannya  sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan  istilah officium  nobile maka advokat berdasarkan Undang-Undang
1) Putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.
2) Asfinawati, Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat  Marjinal  Terhadan  Keadilan  : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan  Perbandingan  Di  Berbagai  Negara   ed. Gatot dan Virza Roy Hizal (Jakarta, 2007), hlm. 8.
Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat, juga memiliki kewajiban dalam mengimple-mentasikan  bantuan  hukum untuk  kaum  miskin.  Secara  ideal  bahwa bantuan  hukum  merupakan  tanggung jawab  sosial  dari  advokat.  Oleh  sebab  itu advokat dituntut agar dapat me- ngalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya  untuk  orang  miskin  yang membutuhkan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  atau probono. Pada  dasarnya, bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  atau probono yang  diberikan  oleh  advokat memang lebih mengarah kepada fungsisosial dari profesiadvokat.
Pemberian  bantuan  hukum  oleh advokat  bukan  hanya  dipandang  sebagai suatu  kewajiban  an  sich  namun  harus dipandang  pula  sebagai  bagian  dari kontribusi  dan  tanggung  jawab  sosial (social  contribution  and  social  liability) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat  sebagai  o fficium  nobile atas kewajiban  pemberian  bantuan  hukum secara prodeo ,  berdasarkan    Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat dijelaskan, bahwa advokat adalah setiap orang  yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan  hukum  kliennya  baik  secara litigasi maupun nonlitigasi.
Tugas  advokat  adalah  mengabdikan dirinya  pada  masyarakat  sehingga  dituntut untuk  selalu  turut  serta  dalam  penegakan
hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Dalam menjalankan  profesinya  advokat  bebas untuk  membela  siapa  saja,  tidak  terikat pada  perintah  ( order )  klien  dan  tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia  dari  golongan  kuat,  penguasa,  pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun 3 .
Masing-masing aparat penegak hukum  dan  advokat  memiliki  peran sendiri-sendiri  dalam  pelaksanaan  bantuan hukum  sesuai  dengan  kapasitas  dan kewenangan  yang  dimilikinya  dalam rangka  penegakan  hukum  agar  tercipta keadilan  bagi  semua  orang (justice  for all) .Selain  itu  peran  advokat  bukan  hanya sebagai  spesialisasi  dalam  penyelesaian pertentangan  antara  warga,  tapi  juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara.
Di  negara  modern,  tanpa  ada  orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, maka  masyarakat  akan  lebih  mudah ditindas  dan  dipermainkan  oleh  penguasa. Jadi  tugas  pembelaan  dari  advokat  bukan mati-matian  membela  kesalahan  tersangka atau terdakwa akan tetapi untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam masyarakat 4 .
3) Fans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia,  Citra, Idealisme dan Kepribadian. (Jakarta, 1995),hlm.14
4) Riduan Syaharani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana (Bandung. 1983), hlm. 26.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  bagian latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  apakah  ketentuan tentang  bantuan  hukum  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana telah  mewujudkan  persamaan  hak  dan perlakuan dihadapan hukum bagi tersangka atau terdakwa?.

## PEMBAHASAN
Masalah bantuan hukum se- sungguhnya  adalah  masalah  yang  klasik. Masyarakat  kurang  mampu    atau  miskin telah  lama  berharap  akan  adanya  suatu proses  peradilan  yang  adil  yang  dapat diakses  oleh  setiap  warga  negara,  dengan adanya  pengaturan  mengenai  pemberian bantuan  hukum  secara  kongkret,  yang dapat  mengakomodir  kepentingan  hak-hak tersangka  atau    terdakwa  dalam  proses pemeriksaan dalam hukum pidana.
Ada suatu pandangan yang menyebutkan,  bahwa  penyebutan  hak selalu dibarengi dengan adanya kewajiban, bahwa  hak  dan  kewajiban  itu  adalah simetris. Dan suatu pandangan yang keliru bahwa  hak  dan  kewajiban  berada  pada subyek  yang  sama.  Penyebutan  hak  selalu harus  dibarengi  dengan  pengertian  adanya kewajiban. Sebagai contoh apabila seseorang  mempunyai  sesuatu    hak,  maka
orang lain dalam hal yang sama mempunyai  kewajiban  yang  berhubungan dengan hal yang sama tersebut.
Dengan  demikian  hak  asasi  manusia termasuk hak warga negara selalu melekat pada  manusia  dan  hanya  dapat  dimiliki oleh  warga  negara.  Sedangkan  kewajiban yang merupakan simetri dari warga negara terdapat  pada  negara,  karena  hanya negaralah  yang  mempunyai  kekuasaan memelihara  dan  melindungi  hak  warga negara  tersebut.    Karena  itu  apabila  ingin dipergunakan  istilah  hak  dan  kewajiban asasi  manusia,  maka  pengertainnya  adalah adanya  hak  pada  individu  dan  adanya kewajiban  pada  pemerintah.  Hak  asasi manusia  pada  individu  menimbulkan kewajiban pada pemerintah untuk melindungi individu dari setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran  dari  negara  atau  aparat pemerintah sendiri.
KUHAP  sebagai  landasan  hukum peradilan  pidana,  membawa  konsekwensi bahwa alat negara sebagai penegak hukum dalam  menjalankan  tugasnya  dituntut untuk  meninggalkan  cara  lama  secara keseluruhan,  baik  dalam  berpikir  maupun bersikap  tindak,  harus  sesuai  dengan kekentuan  undang-undang  yang  yang berlaku  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia,  terutama  terhadap  mereka  yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).
Kendati  demikian,  aparat  penegak hukum  adalah  manusia  biasa  yang  tidak terlepas  dari  perbuatan  khilaf  dan  salah. Penangkapan  atau  penahanan  sebetulnya dilakukan  dengan  tujuan  untuk  ke- pentingan  pemeriksaan  demi  tegaknya hukum dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat,  ternyata  sering  dilakukan terhadap  orang  yang  tidak  bersalah,  ka- dangkala  penahanan  dilakukan  melampaui batas yang telah ditentukan dalam undang- undang,  sehingga  tersangka  atau  terdakwa menderita  lahir  bathin  akibat  sikap  dan tindakan  aparat  penegak  hukum  tersebut. Sudah  barang  tentu  hal  ini  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa dapat menempuh  jalur  hukum  dengan  mengaju- kan  praperadilan  melalui  pengadilan. KUHAP  tidak  menghendaki  suatu  proses peradilan  di  mana  seorang  tersangka  atau terdakwa  sudah  dijatuhi  putusan  sebelum prosesnya  dimulai,  dalam  hal  ini  disebut sebagai eigenrichting 5 .
Proses pembentukan KUHAP adalah agar  proses  peradilan  pidana  berlandaskan proses  hukum  yang  adil,  dimana  hak-hak tersangka  atau  terdakwa  dilindungi  seba- bagai  bagian  dari  hak  sasi  manusia. KUHAP  telah  meresepsi  prinsip  accusa-
5) Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia (Yokjakarta, 1988), hlm.2
toir 6 ,    bahwa  dalam  hukum  acara  pidana, penuntut  umum  dan  terdakwa  berhadapan sebagai  pihak  yang  sama  haknya,  untuk melakukan  pertarungan  hukum  di  depan hakim yang tidak memihak.
KUHAP  telah  benar-benar  men- dudukkan  posisi  tersangka  atau  terdakwa sederajat  dengan  penuntut  umum.  Se- hingga  tidak ada lagi  alasan  bagi  penyidik ataupun  penuntut  umum  untuk  mem- perlakukan tersangka atau terdakwa secara semena-mena.  Dan  harus  melakukan perannya  sebagai  penegakan  hukum,  baik di  tingkat  penyidikan,  penuntutan  maupun tingkap pemeriksaan di pengadilan,  benar- benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan KUHAP.
Demikian  pula  bagi  pihak  korban yang  merasa  sakit  hati  atas  perlakuan tersangka  atau  terdakwa,  diberikan  hak yang  sama  pula  untuk  mewujutkan perasaannya  bilamana  terhadap  perkara yang  telah  ia  laporkan  hilang  begitu  saja tanpa  bekas  dapat  mengajukan  upaya hukum prapradilan.
Pendekatan  historis  dan  filsafat selalu  menginginkan  hukum  berkaitan dengan  keadilan.  Dengan  kata  lain, pengadilan  sebagai  pelaksana  hukum adalah  suatu  lembaga  yang  akan  mem- berikan  keadilan  bagi  mereka  yang mencari  keadilan,  tidak  peduli  siapapun
6) Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta,  2001), hlm. 338
dan  bagaimanapun  latar  belakangnya. Namun, dalam kenyataannya, hukum sejak semula  selalu  mengandung  potensi  untuk cenderung memberikan keuntungan kepada  mereka  dari  golongan  yang  lebih mampu secara finansial 7 .
Pemberian  bantuan  hukum  sangatlah diperlukan  untuk  menjamin  dan  me- wujudkan  persamaan  di  hadapan  hukum bagi  setiap  orang  terutama  fakir  miskin yang  didudukan  sebagai  tersangka  atau terdakwa.  Hal  ini  juga  dimaksudkan  guna terciptanya  prinsip “fair  trial” dimana bantuan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh seorang  advokat  dalam  rangka  proses penyelesaian  suatu    perkara  pidana,  baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan,  amat  penting  guna  menjamin terlaksananya  proses  hukum  yang  sesuai dengan  aturan  yang  ada,  terlebih  lagi ketika  advokat  mewakili  tersangka  atau terdakwa  dalam  beracara  dipersidangan untuk  memberikan  argumentasi  hukum guna  membela  kepentingan  tersangka  atau terdakwa.
Pada  kenyataannya  tidak  semua tersangka  atau  terdakwa    mempunyai  ke- mampuan untuk menggunakan jasa advokat  untuk  membela  kepentingan mereka dalam memperoleh bantuan hukum dan  keadilan.    Hal  ini  disebabkan  karena sebagian besar anggota masyarakat
7) Satjipto  Rahardjo, Sisi-Sisi  Lain  dari  Hukum  di Indonesia (Jakarta,  2003), hlm. 177
Indonesia  masih  hidup  dibawah  garis kemiskinan  dan  kurangnya  pengetahuan akan  hukum,  serta  ditambah  lagi  dengan rendahnya  budaya  dan  tingkat  kesadaran hukum masyarakat.
Jurang  pemisah  antara  tujuan  ideal hukum,  yaitu  keadilan  dengan  kenyataan hidup sehari-hari digambarkan oleh
George Bernard Shaw 8 sebagai berikut:
”The law is equal before all of us, but we  are  not  all  equal  before  the  law. Virtually  there is  one  law  for  the  rich and  another  for  the  poor,  one law  for the  cunning  and  another  for  the simple,  one  law  for  the  forceful  and another for the feeble, one law for the ignorant  and  another  for  the  learned, one law for the brave and another for the timid, and within family limits one law  for  the  parent  and  no  law  at  all for the child.”
Celah  antara  cita-cita  keadilan  dan praktik  pelaksanaannya  dalam  kehidupan sehari-hari  telah  melahirkan  suatu  pan- dangan John Rawls mengenai ke- adilan.Rawls  memandang  keadilan  seperti dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat terpisahkan. Keadilan mengandung prinsip persamaan  ( equality ),  di  sisi  lain  keadilan
8) Kurniawan,  “ Runtuhnya  Tafsir  hukum  Monolitik, Sketsa  Wacana  Hukum  di  Tengah  Masyarakat yang  Berubah ”,  Jurnal  Hukum  Jentera,  Edisi 01/Agustus 2002, hlm. 71.
juga mengandung prinsip perbedaan ( difference ).  Prinsip  persamaan  termaktub dalam  kalimat  “setiap  warga  negara bersamaan haknya di hadapan hukum”.
Di  sisi  lain,  prinsip  perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk  memberikan  perlindungan  dan perlakuan  khusus  kepada  warga  negara yang  secara  ekonomi  dan  sosial  berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Pendapat tersebut sesungguhnya bukan hal baru  bagi  kita  di  Indonesia,  prinsip persamaan ini dapat dilihat juga dalam sila ke-5 Pancasila, alinea IV Pembukaan UUD 1945,  dan  Pasal  27  UUD  1945.Dengan kata  lain,  negara  Republik  Indonesia memberikan  perlindungan  hukum  yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa  memandang  dasar  agama,  ras/suku, keturunan,  atau  tempat  lahirnya,  dan  latar belakang  ekonomis,  pendidikan  dan  lain- lain 9 .
Sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat )
sebagaimana  bunyi  pasal  1  ayat  (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan  ”Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”,    maka  negara  harus menjamin  persamaan  setiap  orang  di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.  Persamaan  di  hadapan  hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak  untuk  diperlakukan  sama  di  hadapan
9) Ali,  H.  Zainuddin, Sosiologi  Hukum,  Sinar Grafika (Jakarta, 2005), hlm. 101-102.
hukum ( equality before the law ). Persamaan  perlakuan  di  hadapan  hukum bagi  setiap  orang  berlaku  dengan  tidak membeda-bedakan  latar  belakangnya  (ras, agama,  keturunan,  pendidikan  atau  tempat lahirnya),  untuk  memperoleh  keadilan melalui lembaga peradilan.
Pasal  8  UU  No.  14  Tahun  1970 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dengan perubahannya  UU  No.  35  Tahun  1999dan disempurnakan  dengan  UU.  No.  4  Tahun 2003,  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa setiap  orang,  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut  dan/atau  dihadapkan  di depan  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah sebelum adanya putusanpengadilan, yang menyatakan kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan hukum  yang  tetap.    Secara implisit makna persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum dapat  ditemukan  juga  dalam  Pasal  37  dan Pasal  38  UU  No.  14  Tahun  1970    jo.  UU No.  4  Tahun  2003  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP  baik  asas  persamaan  kedudukan di  hadapan  hukum  maupun  asas  praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan  dalam  salah  satu  pasal, namun  hal  itu  tersirat  baik  dalam konsideran dan penjelasan umum KUHAP khususnya  dalam  angka  3  antara  lain ditegaskan: “… asas yang mengatur perlindungan  terhadap  keluhuran  harkat
serta martabat manusia yang telah diletakkan  di  dalam  Undang-Undang  No. 14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman, harus  ditegakkan  dalam  dan  dengan undang-undang ini”.  Asas-asas  yang dimaksud tersebut antara lain:
a. Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap orang  di  hadapan  hukum  dengan  tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,  didakwa  di  pengadilan,  wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan  hukum  tetap (presumption  of innocence);
c. Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara wajib  diberi  kesempatan  memperoleh bantuan  hukum  yang  semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
Makna  “kedudukan  yang  sama dalam hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) itu adalah  meliputi  baik  bidang  hukum  privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak  untuk  mendapatkan  perlindungan dengan  mempergunakan  kedua  kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya, maka  tampak  bahwa  ”hukum”  yang dimaksud  sebagai  alat,  sudah  mencakup segi-segi  keperdataan  dan  kepidanaan,
serta cabang-cabang hukum publik lainnya,  seperti  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Tata  Pemerintahan,  Hukum  Acara Pidana/Perdata  dan  sebagainya,  di  dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup  semua  hak-hak  hukum  seperti disebutkan di dalam UUD. 10 .
Bentuk  persamaan  perlakuan  di hadapan  hukum  adalah  bahwa  semua orang  berhak  untuk  memperoleh  bantuan hukum dan pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga  tidak  hanya  orang  yang  mampu saja  yang  dapat  memperoleh  bantuan  dari advokat tetapi juga fakir miskin atau orang yang  tidak  mampu,  juga  mendapat  hak yang  sama  dalam  rangka  memperoleh keadilan ( access to justice ).
Askes Menuju Keadilan dapat digambarkan  sebagai  berikut: ”Justice,  as so administered, has to be available to all, on  an  equal  footing.  This  is  the  ideal,  but one  which  has  never  been  attained,  due largely to inequalities of wealth and power and  an  economic  system  which  maintains and  tends  to  increase  the  inequalities ”11.
Ada  banyak  kasus  di  Indonesia  di  mana orang  dengan  mudah  bisa  menyebutkan bahwa,  orang-orang  yang  sederhana  dan orang  yang  tidak  punya  uang  mengalami perlakuan  hukum  yang  tidak  adil.Kasus
10) Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, (Bandung, 1975), hlm. 112
11) Justice  In  The  Twenty-First  Century; Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000.
“Sengkon-Karta” pada akhir 1970- anmungkin  merupakan  kasus  yang  paling terkenal di Indonesia.
Dengan  lahirnya  UU  No.  8  Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang menggantikan  hukum  acara  peninggalan masa  kolonial  sebagaimana  diatur  dalam HIR/RIB dan RBG, dapat  dikatakan  bahwa akses  menuju  keadilan  dalam  sistem hukum  acara  pidana  diwujudkan  dalam bentuk ”bantuan hukum”. Oleh karena itu, apabila  orang  membicarakan  tentang ”bantuan  hukum”,  maka  pembicaraan adalah  mengenai  sistem  hukum  peradilan pidana itu sendiri.
Maksud  dari  ketentuan  tentang ”bantuan  hukum”  dalam  hukum  acara pidana    dipandang  sebagai  suatu  tonggak penting  dalam  perlindungan  HAM  di Indonesia,  selain  itu  mengingat  masalah bantuan hukum merupakan hal yang esensi dalam  setiap  sistem  hukum  di  negara- negara  modern.  Oleh  karena  itu,  penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai  bagaimana  sistem  hukum  acara pidana  Indonesia  dalam  Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  mengatur  tentang ”bantuan hukum” tersebut.
Bantuan hukum merupakan pelaksanaan  dari  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 12
12) Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali
yang  lazim  disebut  sebagai  asas  legalitas. Asas  legalitas  sendiri  adalah  asas  umum hukum  pidana  yang  berlaku  universal. Meskipun tidak secara nyata menyebutkan tentang  bantuan  hukum,  namun  pasal  1 KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang  sama,  yaitu  sebagai  perlindungan hukum  atas  hak  kebebasan  dan  jiwa  raga seorang tersangka atau terdakwa. Sehingga adalah  layak  apabila  bantuan  hukum dipandang  sebagai  wujud  nyata  atas  asas legalitas 13 .
Bantuan  hukum  adalah  instrumen penting  dalam  sistem  peradilan  pidana karena merupakan bagian dari perlindungan  HAM,  khususnya  terhadap hak  atas  kebebasan  dan  hak  atas  jiwa- raga.Namun demikian yang paling mendasar  bantuan  hukum,    adalah  apakah bantuan  hukum  itu  bersifat  wajibataukah baru  diwajibkan  setelah  beberapa  syarat tertentu dipenuhi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  ayat (1)  KUHAP.,  bahwa  seseorang  yang dituntut  untuk  kejahatan-kejahatan  yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5  tahun  harus  dibantu/didampingi  oleh penasihat hukum, atau bantuan hukum lain dari  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya
berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
13) O.C.  Kaligis  dalam  Disertasinya  berjudul: Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi  Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Masyarakat 14. Hak  untuk  dibela  advokat dan  perolehan  bantuan  hukum  bagi  fakir miskin sudah ada sejak dahulu sebagaimana diatur dalam Reglement op de rechtsvordering ( Rv ) bagi  golongan Eropa (Europeans) dan HIR bagi golongan Timur Asing  ( Vreemde  Oosterlingen ),  namun tidak  ada  jaminan  serupa  bagi  masyarakat golongan pribumi.
Apabila  dibandingkan  dengan  Pasal 54 KUHAP maka pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut telah diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat ”wajib”.  Ada  kondisi  atau  syarat  tertentu yang  harus  dipenuhi  sebelum  hak  atas bantuan hukum tersebut menjadi ”wajib”.
Syarat  khusus  dalam  Pasal  56  Ayat (1)  dan  (2)  KUHAP,  adalah    menyangkut: (a)  kemampuan  (finansial);  dan    (b) ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan.  Apabila  ketentuan  wajib yang telah disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  tuntutan jaksa  penuntut  umum  dinyatakan  tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik (BAP) menjadi tidak sah.
Pendirian  pengadilan  seperti  itu dapat  dilihat  dalam  salah  satu  putusan
14) Maruarar Siahaan, Access to Justice in Indonesia, Special Note on Indonesia’s Transitional Era and Corruption,  Access  to  Justice  in  Asian  and European  Transitional  Countries, Bogor,  27-28 June.
Mahkamah  Agung  No.  1565  K/Pid/1991 tertanggal  16  September  1993.  Dalam kasus  ini,  dinyatakan  proses  pemeriksaan penyidikan  melanggar  pasal  56  ayat  (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap  tersangka  tanpa  didampingi  oleh Advokat.  Pelanggaran  ini  dijadikan  alasan dalam  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah Agung R.I. dan alasan tersebut dibenarkan oleh  peradilan  tingkat  kasasi  /  Mahkamah Agung R.I.dengan pertimbangan: ”Apabila syarat-syarat  penyidikan  tidak  dipenuhi seperti  halnya  Penyidik  tidak  menunjuk penasihat  hukum/advokat  bagi  tersangka sejak  awal  penyidikan,  maka  tuntutan Penuntut  Umum  dinyatakan  tidak  dapat diterima”.
Putusan  Mahkamah  Agung  tersebut telah  diikuti  pula  oleh  Putusan  Pengadilan Negeri  Wonosari  No.  22/Pid.B/  2002/ PN.Wns.yang  dikuatkan  oleh  Putusan Pengadilan Tinggi Yokyakarta No.
03/Pid/2002/PTY.    dalam  perkara  uang palsu  Pasal  245  KUHP.  yang  amarnya menerima  eksepsi  dari  penasehat  hukum atau  terdakwa,  menyatakan  penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana teruang  dalam  Berita  Acara  Penyidikan batal demi hukum 15 .
Dengan  demikian  maka  menurut Pasal  56  ayat  (1),  KUHAP  menjamin
15) Sofyan Lubis M dan M. Haryanto, Pelanggaran Miranda  Rule    Dalam  Praktek  Peradilan  di Indonesia (Yokyakarta, 2008), hlm. 56-57
bahwa untuk perkara-perkara pidana dengan  ancaman  hukuman  mati  atau hukuman lebih dari 15 tahun atau ancaman hukuman  lebih  dari  5  tahun  bagi  mereka yang tidak mampu dan buta hukum, negara melalui  pejabat  yang  bersangkutan  pada semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum (advokat).
Undang-Undang  Advokat  No.  18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat (1)  menyatakan  :  ”Advokat  wajib memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  kepada  pencari  keadilan  yang  tidak mampu.Sebagai  peraturan  pelaksananya diterbitkan  Peraturan  pemerintah  No.  83 Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara Cuma-Cuma;  sebagai peraturan pelaksana dari  pasal  22  ayat  (1)  UU  No.  18  Tahun 2003 tentang Advokat.
Pasal  1  angka  (6)  PP  No.  83  Tahun 2008,  disebutkan  bahwa  “Lembaga Bantuan  Hukum  adalah  lembaga  yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran  honorarium”.  Namun  konsep bantuan  hukum  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 1 angka (6) PP No. 83 Tahun 2008 tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi  pada  kenyataannya,  karena  banyak terdapat kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai organisasi bantuan hukum tapi sebenarnya berpraktik
komersial  dan  memungut fee ,  yang menyimpang  dari  konsep pro  bono  public yang  sebenarnya  merupakan  kewajiban advokat 16 .
Hal  diatas  terjadi  karena  tidak  ada peraturan perundang-undangan yang secara  tegas  memberikan  sanksi  bagi advokat yang menolak memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada orang  yang  tidak  mampu  membayar  jasa advokat.  Peraturan  yang  ada  hanya memberikan sanksi oleh Organisasi Advokat  kepada  advokat  yang  melanggar ketentuan  tersebut  berupa  sanksi  teguran lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara,  dan  pemberhentian  tetap  dari profesinya,  sebagaimana  diatur  dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. 83 Tahun 2008.
Oleh  karena  itu  diperlukan  undang- undang bantuan hukum yang mengatur dan memberikan  sanksi  yang  tegas  serta mengikat  kepada  advokat  yang  menolak memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu dan mempertegas  hak  konstitusional  fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Namun  yang  jadi  permasalahan  adalah bahwa peraturan perundang-undangan mengenai  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma  hanya  mengatur  untuk  golongan
16) Frans  Hendra  Winarta, Probono  Publico,  Hak Konstitusional  Fakir  Miskin  untuk  Memperoleh Bantuan Hukum (Jakarta, 2009), hlm. 12
yang  tidak  mampu  dan  fakir  miskin, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  angka (4)  PP  No.  83  Tahun  2008  berbunyi: Pencari  keadilan  yang  tidak  mampu  yang selanjutnya  disebut  Pencari  Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok  orang  yang  secara  ekonomis tidak  mampu  memerlukan  jasa  hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum,dan pasal 4 ayat  (3)  PP  No.  83  Tahun  2008  berbunyi: Dalam  permohonan  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (2),  Pencari  Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang.
Di  Amerika  Serikat,  setiap  proses pidana akan dimulai dengan Miranda Rule yang  merupakan  hak  tersangka  sebelum diperiksa  oleh  penyidik/instansi  yang  ber- wenang. 17. Hak  tersebut  antara  lain  adalah hak untuk diam, karena segala perkataannya  dapat  digunakan  untuk melawannya  di  pengadilan;  hak  untuk mendapatkan  penasihat  hukum/advokat untuk  membela  hak-hak  hukumnya,  dan bila  ia  tidak  mampu  maka  ia  berhak mendapatkan penasihat hukum dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan 18.
Hak  tersebut  merupakan  bagian  dari hak  untuk  memperoleh  keadilan. Miranda
17) M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, Loc.Cit.
18) Ibid. hlm. 22
Rule hanya merupakan penegasan terhadap hak-hak  asasi  manusia  untuk  memperoleh keadilan  yang  telah  ada  sebelumnya. Keadilan  disini  termasuk  keadilan  atas kepastian  hukum  dalam  tata  cara  me- ngadilinya. Miranda  Rule merupakan aturan  yang  bersifat  universal  di  hampir semua  negara  yang  berdasarkan  hukum mempunyai  peraturan  hukum  yang  mirip. Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara hukum  sangat  menghormati miranda  rule yang  dibuktikan  dengan  mengadopsi miranda  rule dalam  sistem  Hukum  Acara Pidana yaitu di dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.
Begitu  juga  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  secara  materil  diancam dengan  pidana  ” dibawah  5  (lima)  tahun” , sejak  saat  pemeriksaa/penyidikan  sampai dengan  persidangan  di  muka  pengadilan, tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin)  tidak  diberikan  hak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  dari advokat guna  membela  haknya.    Akibatnya  sering jaksa  selaku  penunt  umum  dan  hakim memperlakukan  tersangka  atau  terdakwa secara tidak sewenang-wenang dan mendudukkan  posisi  terdakwa  sebagai obyek  bukan  sebagi  subyek,  terkadang hakim  justru  menjadi  jaksa  penuntut  pada saat pemeriksaan di muka persidangan, dan bahkan    justru over  acting dengan  tidak bersikap  objektif,  tetapi  terus  menerus
menuduh  terdakwa  sebagai  pelaku  atas tindak pidana.
Selanjutnya bagaimana dengan kedudukan  tersangka  atau  terdakwa  yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dan buta  hukum  yang  dalam  aturan  pidana materilnya perbuatan tersangka atau terdakwa  diancam  dengan  pidana  kurang dari  lima  tahun,  seperti  dalam  kasus penipuan,  penggelapan,  pencurian,  pe- nganiayaan,  pengeroyokan,  pemerasan, dan kasus lainnya.
Terhadap  tersangka  atau  terdakwa yang  melakukan  perbuatan  pidana  yang diancaman  dengan  pidana  dibawah/kurang dari 5 (lima) tahun  tahun, pada prinsipnya hak  atas  bantuan  hukum  tersebut  telah diakui,  tetapi  tidak  termasuk    dalam  hak yang  bersifat  ”wajib”  dalam  arti    masih bersifat  ”hak”,  belum  sampai  pada  taraf ”wajib”  artinya  proses  pemeriksaan/ penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa  dapat  berjalan  tanpa  didampingi oleh  advokat  dan  tidak  ada  akibat  hukum atas  batalnya  (BAP)  atau  dakwaan  tidak dapat  diterima,  sebagaimana  ditentukan dalam    putusan  Mahkamah  Agung  No.
1565  K/Pid/1991  tertanggal  16  September 1993.
Oleh  karena  itu    bantuan  hukum yang  diatur  dalam  KUHAP    belum memadai  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu  yang  memerlukan  pelayanan bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  lebih
dekat  kepada  mereka  yang  mampu  untuk memberikan  atau  membayar  imbalan  jasa kepada orang  berprofesi sebagai advokat.
Agar  bantuan  hukum  akrap  dengan rakyat  kecil  yang  tidak  mampu  untuk membayar  imbalan  jasa  advokat,  maka dalam  KUHP  seharusnya  terdapat  suatu ketentuan (pasal) yang menegaskan adanya ”kewajiban hukum” yang bersifat imperatif untuk  memberi  bantuan  hukum  kepada setiap  tersangka  atau  terdakwa  tanpa kecuali  dan  tanpa  membedakan  ancaman hukuman  (pidana)  seperti  yang  diatur dalam Pasal 56 KUHAP.
Dengan  demikian,  bantuan  hukum yang diatur dalam KUHAP.belum mencerminkan atau mewujudkan
persamaan  hak  dan  perlakuan  di  hadapan hukum (equality  before  the  law) untuk ”a ccess  to  justice”. Akses  menuju  ke- adilanadalah  kesempatan  atau  kemampuan setiap  warga  negara  tanpa  membedakan latar  belakangnya  (ras,  agama,  keturunan, pendidikan,  atau  tempat  lahirnya)  untuk memperoleh  keadilan  melalui  lembaga peradilan.

## KESIMPULAN
Sesuai  fungsinya,  negara  melalui aparat  penegak  hukum,  harus  dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat sebagai perwujudan penegakan hak  asasi  manusia,  terlebih  kepada
masyarakat  miskin  yang  tidak  dapat mengusahakan  bantuan  hukum  untuk dirinya.Ketentuan  Pasal  56  KUHAP, tersangka/terdakwa yang didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  mati  atau  pidana  15  tahun atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak mampu  yang  diancam  dengan  pidana  5 tahun  atau  lebih,  yang  tidak  mempunyai penasihat  hukum  sendiri,  pejabat  yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib
untuk menunjuk
penasehat
hukum/advokat. Sedangkan terhadap tersangka  atau  terdakwa  yang  diancam dengan  pidana  dibawah  5  (lima)  tahun, bantuan hukum  masih merupakan hak dan belum  termasuk  dalam  kategori  wajib untuk  didampingi  advokat.Oleh  karenanya bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP belum  mewujudkan  persamaan  hak  dan perlakuan  di  bidang  hukum,  khusunya bantuan  hukum  bagi  tersangka  atau terdakwa  yang  diancam  dengan  hukuman diatas  lima  tahun  dan  bagi  tersangka  atau terdakwa  yang  diancam  dengan  hukuman dibawah lima tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar
Grafika (Jakarta, 2005).
Asfinawati, Bantuan  Hukum  Cuma-Cuma Versus Komersialisasi, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal
Terhadan Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep,
Kebijakan,
Penerapan  dan  Perbandingan  Di Berbagai  Negara   ed.  Gatot  dan Virza Roy Hizal (Jakarta, 2007),
Fans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia,
Citra,  Idealisme  dan  Kepribadian. (Jakarta, 1995)
Frans  Hendra  Winarta, Probono  Publico,
Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum (Jakarta, 2009).

## Justice  In  The  Twenty-First  Century;
Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000.
Kurniawan,  “ Runtuhnya  Tafsir  hukum Monolitik,  Sketsa  Wacana  Hukum  di Tengah  Masyarakat  yang  Berubah ”,
Jurnal Hukum Jentera, Edisi 01/Agustus 2002.
Mahkamah  Agung  No.  1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.
Maruarar  Siahaan, Access  to  Justice  in
Indonesia, Special Note on
Indonesia’s  Transitional  Era  and Corruption,  Access  to  Justice  in Asian  and  European  Transitional Countries, Bogor, 27-28 June.
O.C.  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi
Riduan  Syaharani, Beberapa  Hal  Tentang
Hukum Acara Pidana (Bandung. 1983)
Satjipto  Rahardjo, Sisi-Sisi  Lain  dari Hukum di Indonesia (Jakarta,  2003)
Sofyan  Lubis  M  dan  M.  Haryanto,
Pelanggaran    Miranda  Rule    Dalam Praktek  Peradilan  di  Indonesia (Yokyakarta, 2008),
Solly  Lubis, Pembahasan  UUD  1945, (Bandung, 1975),
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia (Yokjakarta, 1988)
Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum
(Jakarta,  2001)

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Gatot Triyanto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Moch.  Sroedji  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  sarjana  pada    Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dan  Magister  Hukum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.