A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 01 (2020) 52-68
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Peran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(The Role of the Human Resources Development Personnel Agency (BPSDM) on the Performance of Civil Servants)

## Thanthawi Ishak, Muhammad, & Nurmayana*
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, 24352, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: July 12, 2019 Revised: December 22, 2020 Accepted: February 12, 2020 Available online: April 04, 2020
The  Human  Resources  Development  Personnel  Agency (BKPSDM)  performs  an  important  role  in  improving  the performance  of  qualified  employees  through  education  and training  programs  that  are  prepared  to  answer  the  needs  of public demands. The benefits of training for employees are not only  for  BKPSDM  work  productivity  but  also  for  ASN personnel after gaining training experience both in the transfer of  knowledge,  behavior,  attitudes,  and  career  duties.  The obstacles  faced  by  the  BKPSDM  of  Lhokseumawe  City  are basically external obstacles, namely the reduction of irrelevant budgets as proposed to carry out the BKPSDM program and the unavailability of building facilities such as halls in carrying out  education  and  training  for  employees  within  the  local government.  Meanwhile,  internal  obstacles  have  so  far  not been  found  and  have  not  become  the  main  problem  to  be criticized. Basically, BKPSDM Lhokseumawe City has the task of  implementing  administrative  affairs,  compiling  annual, medium-term, and long-term work programs. In addition, he is also responsible for the formulation of technical personnel policies, the implementation of education and training for civil servants,  as  well  as  administrative  services  for  the  smooth implementation of education and training.
K EYWORDS
BKPSDM, Human Resources Development, Civil Servant, Performance quality
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Ishak, T., Muhammad, M., & Nurmayana, N.  (2020).  Peran  Badan  Kepegawaian Pengembangan  Sumberdaya  Manusia (BPSDM)  terhadap  Kinerja  Pegawai Negeri  Sipil. Asia-Pacific  Journal  of  Public Policy , 6 (1), 52-68.

## PENDAHULUAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bidang Kepegawaian Pendidikan dan  Pelatihan.    Tugas  umum  yang  diemban  oleh  BKPSDM  Lhokseumawe  meliputi  dalam  bidang pembinaan,  pengembangan,  kepangkatan,  pelatihan,  informasi  kepegawaian,  pendidikan perjenjangan  dan  pendidikan  teknis  fungsional  sesuai  dengan  Undang  Undang  No  5  tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor. 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Guna  mengimplementasi  tugas-tugas  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  BKPSDM  kota Lhokseumawe  mempunyai  fungsi  antara  lain  melaksanakan  urusan  ketatausahaan  badan; penyusunan  program  kerja  tahunam  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  perumusan  kebijakan teknis kepegawaian pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai  Negeri  Sipil.  BKPSDM  juga  berperan  dalam  pelayanan  administrasi  untuk  kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyusunan formasi, pengadaan pegawai penyiapan mutasi jabatan  struktural  instansi  pemerintah  dan  pengembangan  jabatan  fungsional  penyelenggaraan rekruitmen  dan  seleksi  pendidikan  tenaga  kader  dan  diklat  kepemimpinan.  Selain  itu  juga bertanggung  jawab  terhadap  pembinaan  dan  pengawasan  serta  pengendalian  pengelolaan manajemen  kepegawaian  dan  penetapan  pensiun  pegawai  penetapan  gaji,  tunjangan  dan kesejahteraan,  serta  perumahan  pegawai  sesuai  dengan  norma,  standar  prosedur  yang  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan  (Qanun  Kota  Lhokseumawe  Nomor.  9  Tahun  2016  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah).
Keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe atau daerah lainnya merupakan bentuk dari tugas umum pemerintahan dalam rangka menghadapi  tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan  kepuasan  dan  kualitas  pelayanan  yang semakin  baik  (Syafriyani  &  Zaituna,  2019).  Selain  itu,  masyarakat  juga  menuntut  transparansi  dari pemerintah.  Tuntutan  pelayanan  masyarakat  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut tentu harus  ditanggapi secara positif guna menjawab tuntutan yang dimaksud serta untuk meningkatkan kualitas kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Guna  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  bekerja  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan. Tingkat  pendidikan  yang  ditempuh  dan  dimiliki  oleh  seorang  pegawai pada  dasarnya  merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh kinerja yang baik (Febri, 2017). Pendidikan sering diartikan sebagai  usaha  menusia  untuk  membina  kepribadiannya  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebudayaan  dan masyarakat  (Zainuddin,  2015).  Dengan  kata  lain,  pendidikan  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  agar  menjadi  dewasa  dan  mencapai  tingkat  hidup  atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dengan demikian, pendidikan dapat ditegaskan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  pegawai  adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Respati &  Ratnamiasih,  2018).  Dan  untuk  mencapai  kinerja  yang  diharapkan  dalam  suatu  organisasi  atau
instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya (Sari, 2018).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor.  31  Tahun  2007  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Latihan  (Diklat)  di  Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri  dan Pemerintah  Daerah,  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  SDM  yang  handaldan  aparatur  yang profesional  dapat  dilaksanakan  melalui  Diklat.  Kegiatan  Diklat  merupakan  proses  peningkatan kompetensi aparatur agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu agar memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pengaruh  Diklat  dapat  meningkatkan  kinerja  seorang  pegawai,  baik  dalam  penanganan pekerjaan yang ada pada saat ini maupun pekerjaan yang ada pada masa yang akan datang sesuai dengan bidang tugas yang di emban dalam organisasi (Respati & Ratnamiasih, 2018). Di samping itu, harus  dibekali  dengan  pengalaman,  yang  memiliki  peranan  besar  dalam  menyelesaikan  masalah maupun kendala yang dialami pegawai dalam menjalankan roda organisasi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pencapaian tujuan  organisasi (Oktaviani, Muthia, Susanti, & Sujatmiko, 2018).
Pendidikan  dan  Pelatihan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menciptakan  SDM  yang propesional. Dalam suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya (pegawainya) pada aktivitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari  pada  memodifikasi  perilaku  pegawai  dalam  bekerja.  Hal  ini  juga  perlu  mendapat  dukungan secara  organisasi  dengan  tujuan  seperti  peningkatan  produksi,  pelayanan  lebih  cepat,  tepat  dan efisien, penekanan biaya operasional, peningkatan kualitas dan hubungan pribadi antar sesama lebih efektif (Sari, 2018).
Oleh sebab itu Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Lhokseumawe sebenarnya telah cukup banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi birokrasi  khususnya  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  melalui  Pendidikan  dan Pelatihan  (Diklat)  sebagai  mana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  101  Tahun  2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  adalah  salah  satu mendapatkan  orang-orang  untuk  mengisi  organisasi.  Biasanya  yang  menangani  masalah  ini dikoordinir  oleh  bagian  pengembangan  dan  melibatkan  bagian-bagian  lain  yang  terkait  pada organisasi  yang  besar  (Oktaviani  et  al.,  2018).  Pada  organisasi  yang  kecil  pemimpin  dapat  secara langsung melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain atau para ahli. Namun ada satu langkah penting  yang  harus  dilakukan  sebelum  melakukan  penarikan  tenaga  kerja  ( recruitment ),  yaitu menentukan jenis atau kualitas pegawai yang diinginkan untuk mengisi jabatan tersebut dan rincian mengenai  jumlah  atau  kuantitas  yang  nanti  akan  menempati  jabatan  tersebut.  Dengan  demikian fungsi atau kegiatan pertama dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah mendapatkan orang yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Setelah itu dilanjutkan pada penarikan tenaga kerja, seleksi penempatan, orientasi, promosi dan pemindahan atau mutasi kerja (Febri, 2017).
Guna meningkatkan kinerja pegawai, BKPSDM Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan dan  mengikutsertakan  seluruh  pegawainya  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  peningkatan kemampuan  dan  keterampilan  pegawai  sesuai  dengan  kemajuan  dan  perkembangan.  Pendidikan
akan membentuk dan menambah pengetahuan serta wawasan pegawai sehingga dapat membantu pegawai  melakukan  tugas-tugas  kesehariannya  lebih  cepat  dan  tepat.  Sedangkan  pelatihan  akan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja pegawai (Oktaviani et al., 2018). Dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan serta pelatihan pegawai, maka semakin besar tingkat kinerja yang dicapai.
Meskipun demikian, berdasarkan observasi awal di lingkungan Kantor Badan Kepegawaian danPengembangan SDM (BKPSDM) Kota Lhokseumawe, ditemukan fenomena yang berbeda dengan motivasi dan pendidikan yang dimiliki oleh sebagian pegawai. Fenomena yang dimaksudkan adalah adanya beberapa pegawai yang tidak datang bekerja, tingkat absensi ketidak hadiran pegawai lebih didominasi  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil    dibandingkan  dengan  pegawai  honorer  lebih  rajin  datang bekerja dan tingkat absensi ketidakhadiran lebih rendah dibandingkan ASN. Oleh karena itu, dengan budaya kerja seperti ini tentu wajar bila kemudian budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) masih di pandang sebelah mata, lambat, birokratis, malas dan biaya tinggi oleh sebagian orang.
Hal  inilah  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pengambil  kebijakan  di  lingkup  BKPSDM  Kota Lhokseumawe  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawainya  agar  mendapatkan  hasil  sesuai  yang diinginkan. Guna meningkatkan kinerja pegawai perlu diperhatikan tingkat pendidikan pegawainya dan  sesuai  dengan  bidang  atau  jenis  pekerjaan  yang  ditanganinya.  Selain  tingkat  pendidikan  juga perlu  diperhatikan  mengenai  motivasi  kerja  pegawai  BKPSDM  Lhokseumawe.  Jika  motivasi  kerja pegawai  tinggi  maka  akan  berdampak  baik  kepada  kinerja  dan  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Memperhatikan fenomena (gejala) dilingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawe, dapat ditarik hipotesa  bahwa  ada  pengaruh  antara  tingkat  pendidikan,  motivasi  dan  pelatihan    terhadap Sumberdaya pegawai, dan oleh karena alasan ini pula penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut dari observasi awal di  atas.
Berdasarkan  latar  belatang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah  peran  Badan  Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawe
2. Apahambatan  dalam  melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  kinerja  pegawai  negeri sipil di lingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawe

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Pendidikan
Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi - potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendididkan  juga  berarti  lembaga  yang  bertanggungjawab  menetapkan  Cita – cita  (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi Pendidikan. Lembaga – lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat (Ishak, Kurniawan, & Zainuddin, 2019).
Perera  et  al,  (2020)  mendefinisikan  pendidikan  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas diri, skill interpersonal dan intrapersonal,
pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan masyarakat.  Pendidikan,  seperti  sifat  sasarannya  yaitu  manusia,  mengandung  banyak  aspek  dan sifatnya sangat kompleks. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan  budaya  dari  generasi  satu  ke  genari  yang  lain.  Sebagai  proses  pembentukan  pribadi, pendidikan  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  sistematis  dan  sistemik  terarah  kepada terbentuknya kepribadian peserta didik (Halili, Razak, & Zainuddin, 2015).
Proses  pembentukan  pribadi  meliputi  dua  sasaran  yaitu  pembentukan pribadi  bagi  mereka yang belum dewasa oleh mereka yang dewasa, dan bagi yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri. Kedua-duanya bersifat alamiah dan menjadi keharusan. Bayi  yang  baru  lahir  kepribadiannya  belum  terbentuk,  belum  mempunyai  warna  dan  corak kepribadian yang tertentu. Ia baru merupakan individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi  perlu  mandapat  bimbingan,  latihan-latihan,  dan  pengalaman  melalui  bergaul  dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan pendidikan (Zainuddin & Keumala, 2018).
Bagi  mereka  yang  sudah  dewasa  tetap  dituntut  adanya  pengembangan  diri  agar  kualitas kepribadian meningkat serempak dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam hubungan ini dikenal apa yang disebut pendidikan sepanjang hidup. Pembentukan pribadi mencakup pembentukan  cipta,  rasa,  dan  karsa  (Kognitif,  Afektif,  dan  Psikomotor)  yang  sejalan  dengan pengembangan fisik (Colebrook, 2017).

## Konsep Kinerja
Kinerja  diartikan  sebagai  suatu  yang  harus  dicapai,prestasi  yang  harus  diperhtikan  dan kemajuan  kerja.  Kata  kinerja  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu peformance yang  selalu digunakan  dengan  kata-kata  Job Performance atau Work  Performance yang  berarti  hasil  kerja  atau prestasi. Menurut Suryadi Prawirosentono Kinerja atau dalam bahasa inggris adalah Performance yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi,sesuai dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi bersangkutan secara legal,tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Hamid, & Kurniawaty, 2020).
Menurut  kamus  Bahasa  Indonesia  kinerja  adalah  sesuatu  yang  dicapai,  prestasi  yang diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan dimana suatu target kerja dapat diselesaikan  pada  waktu  yang  tepat  atau  tidak  melampaui  batas  waktu  yang  disediakan  sehingga tujuannya  akan  sesuai  dengan  moral  maupun  etika  Instansi.  Dengan  demikian  kinerja  dapat memberikan kontribusi bagi instansi tersebut.

## Konsep Pendidikan dan Pelatihan
Soekidjo notoatmodjo dalam buku pendidikan dan pelatihan memberikan beberapa batasan tentang pengertian Pendidikan (Jufri, 2018), diantaranya:
A. bahwa  pendidikan  adalah  proses  membawa  anak  ke  arah  kedewasaan.  Lebih  lanjut  ia menjelaskan  bahwa  kedewasaan  yang  dimaksud  adalah apabila  anak  telah  sanggup  bertindak atas tanggung jawabnya sendiri.
B. Menurut Dictionary of Education, pendidikan diartikan sebagai berikut:
1. Proses  dimana  seseorang  mengembangkan  kemampuan,sikap  dan  bentuk  tingkah  laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup
2. Proses  sosial  dimana  orang  dihadapkan  pada  pengaruh  lingkungan  yang  terpilih  dn terkontrol,khususnya  yang  datang  dari  sekolah,sehingga  mereka  dapat  memperoleh  atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
` Pendidikan adalah suatu proses dimana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. Pendidikan mencakup pengalaman,pengertian dan penyesuaian diri dari pihak terdidik  terhadap  rangsangan  yang  diberikan  kepadanya,menuju  kearah  pertumbuhan  dan perkembangan. Dari uraian tentang pengertian pendidikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
A. Pendidikan  adalah  suatu  kegiatan  atau  usaha  manusia  untuk  meningkatkan  kepribadiannya dengan jalan membina pada potensi pribadinya yang berupa rohani (cipta, rasa dan karsa) serta jasmani (panca indra dan ketrampilan).
B. Pendidikan  didlam  suatu  proses  perubahan  perilaku  menuju  kepada  kedewasaan  dan penyempurnaan kehidupan manusia.
C. Pendidikan  adalah  suatu  proses  pengembangan  kemampuan  atau  perilaku  kearah  yang diinginkan
D. Pendidikan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh prkembangan manusia,dan usaha lembaga-lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan. Pendidikan merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana dalam penyajian hasil penelitian lebih mengarah kepada paparan dan uraian terhadap data yang diperoleh dari  hasil  penelitian  (Sholikhah,  2016).  Sementara  datanya  adalah  data  kualitatif  dimana  penyajian datanya  di  fokuskan  pada  data  apa  adanya  yang  didapat  baik  dari  hasil  wawancara  maupun Observasi. Adapun maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Alasan pemilihan pendekatan ini, karena melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia  kota  Lhokseumawe.  Alasan  mengambil  lokasi  penelitian  dikantor  tersebut  karena  untuk memudahkan dalam memperoleh data tentang pengaruh pendidikan,motivasi da pelatihan terhadap kinerja  pegawai  negeri  sipil.  Alasan  kedua  adalah  karena  petimbangan  biaya  dalam  penelitian biasanya  membutuhkan  dana  yang  besar,akan  tetapi  karena  domisili  lokasi  penelitian  yang  dekat memungkinkan untuk dilakukan kunjungan dalam rangka mencari data. Adapun alasan ketiga antar
institusi  kampus,  terutama  jurusan  administrasi  memiliki  kaitan  dengan  lokasi  penelitian  sebagai pengembangan kebijakan dimasa yang akan datang.

## Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah para pengampu kebijakan dilingkungan kantor badan kepegawaian  pendidikan  dan  pelatihan  kota  lhokseumawe  adapun  informan  dalam  penelitian  ini sebanyak 10  informan diambil yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan  yang  mewakilinya.  Penentuan  para  informan  diatas  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel informan untuk diwawancara dilakukan sesuai dengan  kebutuhan  peneliti.  informan  yang  diambil  adalah:  kepala  Badan  Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Lhokseumawe, Kepala Badan Kasubbiddiklat Perjenjangan. Dan lainnya yang ada keterkaitan dengan penelitian ini.

## Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh berasal dari:
Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan sebagaimana yang disebutkan diatas. Wawancara  dilakukan  secara  terbuka  artinya  informan  dalam  memberikan  jawaban  tidak  terikat dengan pilihan jawaban. Sementara itu wawancara menggunakan intrumen wawancara dalam bentuk daftar  pertanyaan.  Pertanyaan  tersebut  diajukan  kepada  informan  dalam  bentuk  pertanyaan  yang sama terhadap informan yang berbeda.
Observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan tertentu. Observasi dilakukan  terhadap  aktifitas  kegiatan  ASN  dilingkungan  Badan  Kepagawaian  Pengembangan Sumber Daya Manusia Lhokseumawe. Adapun yang di observasi terhadap ASN antara lain: ketepatan waktu masuk kantor,aktifitas kantor,interaksi pimpinan dengan staff.
Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan data  ASN  yang  telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  di  Badan  Kepegawaian  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Keseluruhan  data  diatas  baik  itu  data  primer  data  sekunder  dan  data  tersier  dikumpulkan berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan  pada  bagian  latar  belakang  masalah.  Setelah dilakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mereduksi  data dengan cara menguraikan data tersebut secara deskriptif. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan secara induktif deduktif.

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  kantor  BKPSDM  KotaLhokseumawe,  beralamat  JalanT.Hamzah BendaharaKecamatan Banda Sakti. Sebelumnya kantor BKPSDM ini menempati di kantor pemerintah KotaLhokseumawe keberadaan penempatan BKPSDM Di Jl. T. Hamzah Bendahara, Kec. Banda Sakti merupakan  pengembangan  sekaligus  kemandirian  BKPSDM  dalam  melaksanakan  tugas-tugas
sebagaimana yang diatur dalam qanun pemerintah KotaLhokseumaweNomor 09 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja BKPSDM. Kantor BKPSDM Kota Lhokseumawe merupakan satuan kerja  yang  dipimpin  oleh  kepala  Badan  yang  bertugas  membantu  walikota  di  bidang  pembinaan, pengembangan, kepangkatan, penggajian, kesejahteraan, kedudukan hukum, informasi kepegawaian, pendidikan  penjenjangan,  dan  pendidikan  teknis  fungsional  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan bertanggung jawab kepada walikota.

## Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor BKPSDM Kota Lhokseumawe
Kantor BKPSDM Kota Lhokseumawe mempunyai tugas: Pelaksanaan urusan ketatausahaan, Penyusunan  program  kerja  tahunan,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang,Perumusan  kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi,Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai  negeri  sipil,  Pelayanan  administrasi  untuk  kelancaran  pelaksanaan  pendidikan  dan pelatihan,  Penyiapan  penyusunan  rancangan  qanun  di  bidang  kepegawaian  sesuai  dengan  norma standar  dan  prosedur  yang  ditetapkan  pemerintah,  Penyusunan  formasi  dan  pengadaan  pegawai, Penyiapan  mutasi  jabatan  struktural  instansi  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dan  penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah Kota Lhokseumawe Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah  sesuai  dengan  norma,  standar  dan  prosedur  yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  Penyelenggaraan  rekruitmen  dan  seleksi pendidikan    dan  kediklatankepemimpinan,  Penyelenggaraan  administrasi  mutasi  wilayah  kerja pegawai  negeri  sipil  KotaLhokseumawe,  Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kota, Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai, Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Penyelenggaraan admnistrasi kepangkatan pegawai, Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kerja aparatur, Pengelolaan sistem informasi  kepegawaian  daerah,  Pelaksanaan  pengembangan  tenaga  kader,  Pelaksanaan  koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Pembinaan  unit  pelayanan  teknis  badan  (UPTD);  dan,  Pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  lainnya yang diberikan oleh wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Peran BKPSDM Kota Lhokseumawe Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peran adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok sesuai dengan tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diembanya  dalam  suatu  sistem  sosial  tertentu.  Seseorang  atau kelompok dapat dikatakan berperan apabila dia telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muchtaruddinselaku sekretaris kantor BKPSDM sebagai berikut:
“Sebenarnya kami yang bekerja disini berdasarkan surat keputusan waliKotaKotaLhokseumawe dan tugas kami juga  berdasarkan  tupoksi  yang  termuat  didalam  surat  keputusan  dan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang kewajiban ASN. Oleh karena itu kami bekerja sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Tupoksi yang kami makud di sini adalah membantu kepala
badan  dalam  melaksanakan  koordinasi  penyusunan,  perencanaan  dan  program  administrasi  umum ketatausahaan  dan  ketatalaksanaan.  Termasuk  juga  tuposi  sekretaris  badan  BKPSDM  adalah  pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan ke rumah tanggaan dan pelayanan teknis administrastif kepada pimpinan bidang-bidang lingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawe ” (Wawancara, 12 April 2017).
Dari  data  wawancara  diatas  menunjukan  bahwa  PNS  yang  bekerja  di  BKPSDM  pada umumnya bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah KotaLhokseumaweseperti  membantu  kepala  badan  dalam  melaksanakan  koordinasi  penyusunan, perencanaan  dan  program  administrasi  umum  ketatausahaan  dan  tatalaksanaan.  Termasuk  juga tupoksi  sekretaris  badan  BKPSDM  adalah  pengelolaan  kepegawaian,  keuangan,  perlengkapan  ke rumah  tanggaan  dan  pelayanan  teknis  administrastif  kepada  pimpinan  bidang-bidang  lingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawedalam rangka memperlancar pelayanan terhadap public dan oleh sebab itu apa  yang  menjadi  tugas  pokok  tersebut  tentu  akan  mendapat  penilaian  dari  pimpinan-pimpina dilingkungan kantor BKPSDM KotaLhokseumawe. Dilingkungan BKPSDM KotaLhokseumawe selain memiliki  tenaga  pegawai  yang  berstatus  PNS  atau  aparatur  sipil  negara  juga  memiliki  tenaga  non pegawai  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  tenaga  honorer.  Jadi  tenaga  honorer  ini  juga  memiliki tupoksi  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  dilingkungan  BKPSDM  KotaLhokseumawe  dalam  rangka memenuhi tuntutan publik.

## 1. Pengaruh diklat terhadap kinerja pegawai
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  terdahulu  bahwa  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yaitu  dengan  melakukan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam lingkungan BKPSDM dimana seluruh Pegawai yang bertugas di BKPSDM harus  mendapatkan  program  diklat  yang  memadai  agar  nantinya  dalam  mengisi  jabatan  mampu bekerja  secara  terampil  dan  tertib  administrasi.  Peran  BKPSDM  ini  secara  yuridis  tentu  sangat dibutuhkan  oleh  pemerintah  KotaLhokseumawedimana  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  melalui program diklat yang telah mempersiapkan instrumen-instrumen atau alat pendukung agar Pegawai setelah mengikuti diklat sudah siap menghadapi pekerjaan yang diamanahkan oleh negara.
Peran yang positif ini tentu saja memberi pengaruh yang sangat baik bagi para Pegawai yang berada dalam lingkungan kantor BKPSDM KotaLhokseumawe. Indikator ini disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Drs.Mohd Nur, S.Pd BKPSDMKotaLhokseumwe. Berikut ini adalah kutipn hasil wawancaranya:
“Pegawai yang telah mengikuti diklat cukup berperan penting dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan keterampilan,pengethuan  dan  keahlian  yang  diterapkan  selama  dalam  diklat  yang  diberikan  tersebut membutuhkan waktu ada kalanya tujuh hari dan ada kalanya mencapai dua minggu pemanfaatan waktu ini untuk memberikan pendidikn dan pelatihan benar-benar memberi pengaruh yang significant bagi peserta selama mengikuti pelatihan dimaksud, sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan selama diklat tidak sia- sia”. (Wawancara, 13 April 2017).
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat di ambil satu pemahaman informasi bahwa peran BKPSDM Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja Pegawai adalah sangat penting. Penting disini  dimaksudkan  karena  BKPSDM  dalam  memberikan  diklat  memahi  peserta  sesuai keterampilan,pengetahuan  dan  keahlian.  Berdasarkan  ketiga  katagori  tersebut  yang  dimiliki  oleh Pegawaidiperkuat dan diasah oleh BKPSDM Kota Lhokseumawe sehingga setelah mengikuti diklat kemampuan- kemampuan Pegawai benar-benar terampil dalam melayani masyarakat demikian juga hasil  wawancara  dan  salah  seorang  pegawai  BKPSDM  yang  bernama  Bapak  Khairulhafizi menjelaskan bahwa:
“………. peran  BKPSDM  sebenarnya  memiliki  nilai  strategis  yaitu  melalui  diklat  melahirkan  sejumlah pegawai  yang  berketerampilan  dan  berpengetahuan  serta  berpengalaman  dalam  menghadapi berbagaidinamika  kebutuhan  publik.  BKPSDM  sebenarnya  merupakan  suatu  wadah,  akan  tetapi  yang paling  penting  juga  sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  BKPSDM  itu  jauh  lebih  penting  karena ditangan mereka mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dan terampil.Demikian juga pihak peserta  yang  memperoleh  kesempatan  untuk  mengikutipendidikan  diklat  BKPSDM  juga  harus    secara sungguh- sungguhdalammenerapkannya” (Wawancara,17 April 2017) .

## 2 Dampak positif bagi pegawai setelah mengikuti diklat
Bagaimanapun  juga  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  telah  memberikan  peran  penting  dalam meningkatkan  kemampuan  kinerja  PegawaiKotaLhokseumawe  ini  merupakan  salah  satu  bentuk pengembangan yang dilakukan BKPSDM terhadap Pegawai yang tidak boleh tidak harus diberikan program diklat secara berkelnjutan. Melalui program ini akan membantu meningkatkan keterampilan berdasarkan  rancangan  yang  dikelola  oleh  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  sehingga  berdasarkan program  diklat  tersebut yang  diperoleh Pegawai  mampu  berprestasi  dan  fleksibel  dalam  geraknya dimasa-masa  yang  akan  datang.  Adapun  program  diklat  yang  dilaksanakan  BKPSDM  antara kebutuhan diklat tingkat organisasi, kebutuhan diklat tingkat jabatan dan kebutuhan diklat tingkat individu.  Pengembangan  diklat  yang  dirasakan  oleh  Pegawai  juga  dapat  diketahui  dari  hasil wawancara penulis yang dilakukan terhadap kepala bidang diklat KotaLhokseumawe bapak FAISAL:
“Pegawai yang telah mengikuti diklat tentu dapat menaambah ilmu yang diberikan oleh BKPSDM baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan yang telah diperoleh tentu akan membuat pribadi akan lebih percaya  diri  dalam  menghadapi  berbagai  perubahan  atau  dinamika  yang  muncul  dalam  melaksanakan pelayanan public. ” (Wawancara, 18 April 2017).
Dari hasil wawancara diatas dapat ditangkap satu pemahaman bahwa setiap Pegawai yang mengikuti  program  diklat  di  lingkungan  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  tentu  akan  mendapatkan pengembangan dan tambahan pengetahuan serta keterampilan dalam bekerja serta dalam melayani masyarakat.  Pengetahuan  dimaksud  bisa  dalam  bentuk  informasi  teknologi  (komputer,  internet) komunikasi publik, keahlian administrasi dan tata kelola surat dan arsip.

## 3. Dampak Signifikan Terhadap Kinerja Di Setiap Satuan Kerja
Disetiap lembaga pemerintahan tentu dikenal adanya satuan kerja atau satker, tujuan adanya satker  ini  adalah  untuk  memperkuat  dan  memudahkan  dalam  melayani  masyarakat  atas  berbagai tuntutan.  Dengan  adanya  satker  yang  telah  dibekali  melalui  program  diklat  oleh  BKPSDM  Kota
Lhokseumawe  menjadikan  satker  tersebut  menjadi  berwibawa  baik  dihadapan  pimpinan,kolega, maupun  dimata  masyarakat  ini  disebabkan  tim  satker  ini  telah  mendapatkan  pendidikan  dan pelatihan berdasarkan pengetahuan,keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Indikasi ini juga  menurut  staf  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  yang  bernama  juliana  disebabkan  oleh  adanya program diklat yang diberikan kepada Pegawai dimaksud, berikut hasil wawancaranya:
“Kemampuan Pegawai sangat terasa dengan ilmu yang diperoleh pada Diklat dengan tupoksi yang ada pada BKPSDMtersebutterutama  terhadap  tanggung  jawab  Pegawai  dalam  tugas  yang  diberikan  dari  atasan tanggung jawab ini sebenarnya telah di tanamkan sejak sebelum menjadi pegawai negeri akan tetapi selama menjadi pegawai negeri tugas tanggung jawab menjadi lebih penting dan harus dipelihara. Selama dalam diklat  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  penekanan  terhadap  tanggung  jawab  benar-benar  diperhatikan  dan diawasi oleh mentor yang ada di BKPSDM sehingga tugas tanggung jawab yang diperoleh selama diklat tentu harus terbawa pula selama bekerja” (Wawancara, 20 April 2017).
Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Pegawai yang telah mengikuti diklat di BKPSDM Kota Lhokseumawe, kemampuannya diperkuat kembali berdasarkan posisi padatupoksinya sehingga dari hasil diklat akan memberikan rasa percaya diri dalam bekerja satu tim maupun tanggung jawab sesuai amanah dari atasan.
Pendapat yang sama disampai kan melalui bidang pengadaan dan penilaian kinerja oleh vera nandalia, S.STP sebagai berikut:
“Tugas kami sebagai Pegawai adalah melayani public oleh karena itu kami tentu harus bertanggung jawab penuh sesuai amanah peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kepada public sesuai aturan  dan  bukan  sebaliknya  kami  sebagai  Pegawai  dilayani  oleh  public  karena  itu  untuk  memahami tanggung jawab tersebut maka perlu dilakukan diklat sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik” (Wawancara,20 April 2017).
Dari  hasil  wawancara  diatas  menunjukan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  di  lingkungan BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  menekankan  pada  aspek  tanggung  jawab  tupoksi  masing-masing Pegawai  sebagai  pelayan  masyarakat  sehingga  dengan  demikian  tidak  ada  masyarakat  yang ditelantarkan dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

## 4. Bentuk-bentuk Diklat Yang Diikuti Pegawai
Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kota Lhokseumawe merupakan sebuah badan yang mengurusi masalah kepegawaian di Kota lhoksumawe. BKPSDM bertanggung jawab langsung kepada  waliKota  melalui  sekretaris  daerah  atau  sekda.  BKPSDM  harus  mampu  menampilkan akuntabilitas  kinerjanya  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sehingga  terjadi sinkronisasi  antara  perencanaan  ideal  yang  di  canankan  dengan  keluaran  dan  manfaat  yang dihasilkan.  Guna  menjalankan  roda  pemerintahan  dan  untuk  melayani  kebutuhan  publik  maka BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  dalam  rangka  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  baik  yaitu pemerintahan  yang  taat  hukum,  tranparan,  akuntabel,  dan  partisifatif  agar  mapu  menjawab perubahan  yang  terjadi  pada  lokal,  personal,  regional  maupun  global  diperlukan  penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh Pegawai yang propesional.
Oleh  karena  itu  untuk  menjawab  kebutuhan  yang  dimaksud  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe harus melakukan program diklat secara bekelanjutan sehingga melalui diklat ini proses peningkatan potensi  Pegawai  mampu  menghasilkan  kerja  yang  optimal  melalui  tranfer  pengetahuan,sikap  dan pelatihan. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh BKPSDM Lhokseumawe dalam rangaka menghadapi tuntutan diatas antara lain adalah: prajabatan,diklat pim tingkat IV, Pim Tingkat III, diklat teknis pengelola diklat, dan diklat khusus penyelenggara diklat.

## 5. Manfaat Diklat Bagi PNS
Setidaknya manfaat diklat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu ada dua manfaat  yang  pertama  manfaat  bagi  organisasi  yaitu  antara  lain  peningkatan  produktifitas  kerja internal sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan tetapi kecermatan dalam melaksanakan tugas kerja sama yang baik antara berbagai satuan kerja atau SKPD yang melaksanakan kegiatan  yang  berbeda  dan  bahkan  spesialistik,  meningkatkan  tekat  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga BKPSDM dapat bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kedua adalah manfaat terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan seperti  adanya  pendelegasian  wewenang,interaksi  yang  didasarkan  kepada  sikap  dewasa  secara teknikal maupun intelektual,saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak secara inovatif selain itu manfaat lain juga terutama bagi Pegawai dengan diperolehnya program  diklat  secara  personal  sebagaimana  dijelaskan  oleh  bapak  khairul  hafidi  kasubbid perjenjangan diklat BKPSDM Kota Lhokseumawe:
“……. secara personal manfaat diklat banyak ilmu yang diperoleh baik dari sisi pengetahuan,keterampilan,dan  keahlian  pada  tupoksi  kita.  Kemudian  manfaat  lainnya  secara  karier pengaruh  diklat  sangat  berhubungan  karena  ada  diklat  yang  memang  wajib  diikuti  oleh  Pegawai  sesuai dengan jabatan yang diberikan baik itu diklat perjenjangan secara teknis maupun diklat fungsional selain itu manfaat personal dari diklat tersebut cukup besar antara lain rasa tanggung jawab yang diberikan akan semakin  besar  terhadap  personal  pegawai  disiplin  waktu  dan  tanggung  jawab  pasti  akan  muncul  setelah mengikuti  diklat  demikian  juga  terkait  dengan  kemampuan  kinerja  personal  pegawai  akan  semakin  kuat terhadap kerja dengan cara mengikuti peraturan dalam tugasnya” (Wawancara, 20 April 2017).
Dari  hasil  wawancara  diatas  menunjukan  bahwa  manfaat  diklat  mampu  memberikan perubahan  terhadap  perilaku  Pegawai  baik  secara  personal  maupun  kolegial,karena  dalam  diklat tersebut  proses  tranfer  pengetahuan  penglaman sikap  dan  prilaku  belangsung  secara  tersisten  dan terencana  melalui  kurikulum  yang  telah  diracang  oleh  pihak  BKPSDM  dalam  rangka menyelenggarakan program diklat. Hasil wawancara diatas juga menunjukan bahwa manfaat diklat ternyata berhubungan erat dengan karier atau jabatan yang diemban oleh seorang Pegawai. Hal ini dapat  ditandai  dari  setiap  Pegawai  yang  diberikan  jabatan  maka  ia  harus  mengikuti  diklat  sesuai dengan jabatan yang diembannya.

## Kendala-kendala kantor BKPSDM terhadap kinerja pegawai negeri sipil

## Kendala Internal
BKPSDM Kota Lhokseumawe merupakan suatu wadah yang bertanggung  langsung kepada pemerintah dalam hal ini adalah wali Kota Lhokseumawe telah merancang program-program yang
berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas dan pengembangan Pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dalam  rangka  menjawab  tuntutan  pelayanan  publik.  Namun demikian  dalam  penyusunan  program  peningkatan  kualiatas  Pegawai  tentu  menghadapi  berbagai kendala  antara  lain  kendala  internal.  Kendala  internal  menurut  penjalasa  bapak  Abdul  malik  staff BKPSDM Kota Lhokseumawe adalah sebegai berikut:
“Menjelaskan bahwa pada prinsipnya kendala internal dapat di katakan tidak ada sama sekali,karena sumber daya manusia yang tersedia di  diklat BKPSDM Kota Lhokseumawe cukup memadai untuk saat ini di bagian diklat tenaga untuk mendidik dan melatih para Pegawai yang akan mengikuti diklat hingga saat ini masih mampu menyediakan tenaga diklat yang ada dilingkungan pemerintah KotaLhokseumawe. Seandainya ada tenaga diklat yang tidak dimiliki diklat BKPSDM Kota Lhokseumawe maka akan dilakukan kontak dengan diklat  BKPSDM  Provinsi  untuk  mengirimkan  tenaga  diklat  yang  tidak  dimiliki  diklat  BKPSDM  Kota Lhokseumawe” (Wawancara, 21 April 2017).
Adapun jumlah sumber daya manusia yang khusus membidangi bidang diklat di BKPSDM Kota  Lhokseumawe  jumlahnya  ada  14  (empat  belas)  orang  keempat  belas  SDM  yang  dimaksud berbeda  keahliannya  ada  bidang  ekonomi,  sospol.Dari  penjelasan  dimaksud  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  hambatan  secara  internal  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  Pegawai  tidak dijumpai sama sekali.

## Kendala Eksternal
Kendala  secara  eksternal  adalah  hambatan  yang  muncul  dari  luar  BKPSDM  Kota Lhokseumawe. Kendala ini biasanya sangat politis dan sulit untuk dapat dilakukan intervensi secara formal melainkan dapat diatasi melalui pendekatan politik pula. Selama ini hambatan yang dihadapi oleh diklat BKPSDM Kota Lhokseumawe adalah kendala  dalam bentuk anggaran yang di usulkan diklat di BKPSDM melalui bappedda dan keuangan pemerintah KotaLhokseumawe secara teori sudah cukup  memadai.  Akan  tetapi  ketika  terjadi  pembahasan  kedua  belah  pihak  di  dewan  perwakilan rakyat  Kota  Lhokseumawe  (DPRK)  mengalami  pengurangan  dari  jumlah  yang  diusulkan  pihak BKPSDM  Kota  Lhokseumawe.  Pengurangan  anggaran  akan  berimplikasi  kepada  pengurangan kegiatan yang sudah direncanakan secara matang jauh-jauh hari hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Husaini selaku bendahara di BKPSDM Kota Lhokseumawe:
“……. setiap tahun kami selalu merancang anggaran yang sesuai dengan kebutuhan BKPSDM terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan yang akan di berikan kepada Pegawai  setiap tahunnya. Anggaran  itu  sudah  kami  lakukan  koordinasi  dengan  pihak  internal  BKPSDM,  kemudian  dengan  pihak bappeda  KotaLhokseumawe  dan  DPKAD  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  untuk  mengsikronisasikan anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan.  Akan  tetapi  ketika  dibahas  dalam  dewan  anggaran  yang  telah  kami rancang tersbut mengalami penyusutan sehingga program yang telah disusun  terpaksa harus dilakukan penyesuaian juga” (Wawancara, 25 April 2017).
Selain  kendala  anggaran  diklat  BKPSDM  juga  mengalami  hambatan  lain  terkait  dengan ketersediaan  fasilitas  diklat.  Selama  ini  diklat  yang  dilakukan  terhadap  Pegawai  dilingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan fasilitas melalui sewa gedung. Ini tentu saja banyak
menghabiskan biaya yang tidak mengenai sasaran. Sebenarnya menurut bapak Heri Safrizal selaku kasubbag bina program evaluasi dan pelaporan:
“……… selama  ini  program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  kami  lakukan  terhadap  pegawai  negeri dilingkungan pemerintah KotaLhokseumawe selalu menggunakan fasilitas gedung dan aula yang kami sewa. Hingga  saat  ini  diklat  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  belum  memiliki  fasilitas  gedung  dan  aula  yang representatif dalam rangka melaksanakan program diklat” (Wawancara, 26 April2017).
Apabila  fasilitas  gedung  dan  aula  tersedia  secara  representatif  maka  peningkatan  kualitas kerja Pegawai tentu akan lebih baik lagi dan anggaran yang sebelumnya kurang dan sering dipangkas oleh  DPRK  tentu  akan  mendapat  dukungan  oleh  dewan  dengan  melihat  hasil  diklat  yang  dicapai Pegawai yang dimaksud.
Dari  informasi  yang  dijelaskan  diatas  maka  dapat  ditangkap  informasi  bahwa  selama  ini BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  dalam  melaksanakan  tugas  umum  Pemerintahdan  pembangunan dibidang  pembinaan,  pengembangan,  kepangkatan,  penggajian,  kesejahteraan,  kedudukan hukum,informasi  kepegawaian,pendidikan  perjenjangan  dan  pendidikan  teknik  fungsional  sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata menghadapi hambatan secara eksternal yaitu dalam bentuk  pemangkas  aggaran  oleh  DPRK  dan  ketidak  tersediaan  fasilitas  pendukung  dalam meningkatkan kualitas kerja Pegawai.
Adapun  strategi  yang  digunakan  BKPSDM  secara  global  dalam  menghadapi  hambatan tersebut  adalah  menjalankan  program  secara  ketat  sesuai  dengan  ketersediaan  anggaran  yang dialokasikan pemerintah atas persetujuan dewan. Bagi BKPSDM menurut bapak khairul seberapapun anggaran  yang  disetujui  maka  program  yang  dirancang  disesuaikan  dengan  anggaran  dan  yang terpenting adalah program yang telah di rancang tersebut harus dijalankan.

## PEMBAHASAN

## Peran Kantor BKPSDM Kota Lhokseumawe
Salah satu sumber daya aparatur yang mempunyai peranan dalam menyelenggarakan tugas- tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  adalah  pegawai  negeri.  Pemerintah  akan  berjalan dengan baik dan tertip apabila didukung dengan sumber daya aparatur yang mampu, terampil dan penuh disiplin. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian adalah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kedisiplinan, penataan kelembagaan birokrasi  pemerintahan,  sistem  dan  penataan  manajemen  sumber  daya  pegawai  (Sudrajat,  2008). Aparatur pegawai masih menjadi permasalahan tersendiri, karena hampir setiap instansi pemerintah khususnya  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  baik  pusat  maupun  daerah  kinerja  aparaturnya  belum menunjukan profesionalitas dalam bekerja sampai pelanggaran indisipliner (tidak disiplin).
Sampai  saat  ini  permasalahan  ASN  terutama  di  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  masih membutuhkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Pelayanan  birokrasi  masih  sangat  rendah  serta memiliki  status  sosial  yang  berbeda  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan pelayanan yang baik dan transparan.
Sebelum  diangkat  menjadi  ASN  para  calon  pegawai  akan  disumpah,  hal  ini  dilakukan berdasarkan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pokok-pokok  kepegawaian  namun  pada
kenyataannya  tidak  jarang  sumpah  yang  diucapkan  oleh  ASN  tidak  dijalankan  secara  konsisten sebagaimana  mestinya.  Salah  satunya  ditandain  dengan  masih  banyaknya  keluhan  masayarakat ketika dihadapkan dalam prosedur administrasi. Selain itu masih banyak dijumpai ASN yang belum bisa disiplin waktu dalam masuk kerja maupun menyelesaikan pekerjaan, sering meninggalkan dinas. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan pada publikasi sebelumnya (Hamid, & Kurniawaty, 2020). Untuk mengubah kondisi perilaku ASN diatas agar menjadi ASN yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam bekerja diperlukan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terutama bagi  ASN  yang  berada  dalam  lingkungan  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe.  Untuk  melaksanakan pendidikan dan pelatihan biasanya dilakukan oleh BKPSDM. Tugas pokok BKPSDM sendiri adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai baik pegawai pada umumnya maupun pegawai yang ada di lingkungan BKPSDM Kota Lhokseumawe. Dasar pertimbangan dilaksanakan Diklat untuk para pegawai BKPSDM adalah sebagai pembinaan dan perkembangan karier pegawai yang bersangkutan.
Dengan  demikian  peran  yang  diemban  oleh  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe  adalah  untuk mewujudkan  ASN  yang  profesional  dan  fungsinya  adalah  melayani  masyarakat  dengan  sebaik- baiknya serta dituntut untuk memahami bahwa institusi BKPSDM Kota Lhokseumawe adalah sebagai pelayanan publik yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

## Kendala-kendala Yang dihadapi Kantor BKPSDM Kota Lhokseumawe Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Adapun kendala-kendala yang dihadapi BKPSDM Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan disiplin pegawai BKPSDM: tidak adanya dasar pijakan yang jelasataupedoman yang jelas mengenai jumlah  dan  distribusi  PNS.  Ketidak  jelasan  ini  berimplikasi  kepada  rendahnya  kualitas  kinerja pelayanan terhadap masyarakat. kemudian kendala yang kedua terkait dengan distribusi pendidikan PNS yang tidak terancang dengan jelas. Situasi ini dapat diketahui dari masih banyaknya PNS dengan pendidikan terakhir adalah tamatan SLTA ( Sani, Rares, & Ogotan, 2018 ). Meskipun secara teknis PNS yang berpendidikan SLTA, pemerintah telah berusaha memperbaiki kualitas pendidikannya. Adapun kendala yang ketiga adalah ketidak jelasan desain pekerjaan dan tidak efisien (Komara, 2019). Kondisi ini dapat diketahui dari dalam bekerja lebih menonjolkan sisi administratif dari pada sisi manajemen. Ini bersifat sentralistis dan kurang mengakomodasikan nilai efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan  BKPSDM  Kota  Lhokseumawe.  Tidak  terdapat  prinsip check  and balance dalam menyelenggarakan  manajemen  kepegawaian  sehingga  mendorong  terjadinya  duplikasi.  Kurang didukung  oleh  sistem  informasi  kepegawaian  yang  memadai  sehingga  berpengaruh  negatif  pada proses  pengambilan  keputusan  (Sudrajat,  2008).  Tidak  mampu  mengontrol  dan  mengaplikasikan prinsip  sistem  merit  secara  tegas  yang  terakhir  adalah  tidak  mengakomodasikan  dengan  baik klasifikasi jabatan dan standart kompetensi sehingga berdampak negatif pada pencapaian kinerja di BKPSDM Kota Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA
Colebrook, C. (2017). What is this thing called education? Qualitative Inquiry , 23 (9), 649-655.
Febri,  I.  (2017). ANALISIS  PENGARUH  MOTIVASI,  DAN  PENDIDIKAN  PELATIHAN  (DIKLAT) TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA PADANG (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
Halili,  S. H.,  Razak,  R. A., &  Zainuddin,  Z.  (2015,  March).  Exploring  the  use  of  ‘Wiggio’to  support online  collaborative  learning  for  adult  learners.  In Economics,  Social  Sciences  and  Information Management:  Proceedings  of  the  2015  International  Congress  on  Economics,  Social  Sciences  and Information Management (ICESSIM 2015) (pp. 28-29).
Hamid,  H.,  &  Kurniawaty,  K.  (2020).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Motivasi  Dan  Disiplin  Kerja Terhadap Kinerja ASN. Jurnal Ekonomika , 4 (01), 58-67.
Ishak,  T.,  Kurniawan,  R.,  &  Zainuddin,  Z.  (2019).  Implementasi  Model  Pembelajaran  Flipped Classroom  Guna  Meningkatkan  Interaksi  Belajar  Mahasiswa  pada  Mata  Kuliah  Manajemen Informasi dan E-Administrasi. Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan , 4 (2), 109-119.
Jufri, Z. K. (2018). Kompetensi sumber daya manusia di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) wilayah Gowa. Universitas Negeri Makassar .
Komara,  E.  (2019).  Kompetensi  Profesional  Pegawai  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  di Indonesia. MIMBAR PENDIDIKAN , 4 (1), 73-84.
Oktaviani, A., Muthia, D. A., Susanti, M., & Sujatmiko, F. P. (2018). Perancangan Program Penilaian Peserta  Pusdiklat  Pada  BPSDM  Kemendagri  Jakarta. Sinkron:  Jurnal  dan  Penelitian  Teknik Informatika , 3 (1), 175-180.
Perera,  C.  J.,  Zainuddin,  Z.,  Piaw,  C.  Y.,  Cheah,  K.  S.,  &  Asirvatham,  D.  (2020).  The  Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. Education and Urban Society , 52 (9), 1305-1329.
Respati,  P.  J.  A.,  &  Ratnamiasih,  I.  (2018). Analisis  Pelaksanaan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Bidang Kompetensi  Teknis  Umum  Pegawai  Negeri  Sipil  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
Sani, T., RARES, J. J., & Ogotan, M. (2018). Engembangan kompetensi aparatur sipil negara di dinas pendidikan kabupaten intan jaya propinsi papua. Jurnal administrasi publik , 4 (49).
Sari, K. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA MOTIVASI  KERJA  TERHADAP  KEPUASAN  KERJA  DAN  DAMPAKNYA  PADA KINERJA PEGAWAI  BADAN  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  (BPSDM)  ACEH. ETD Unsyiah .
Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , 10 (2), 342-362.
Sudrajat, T. S. T. (2008). Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (3), 213-220.
Syafriyani,  I.,  &  Zaituna,  Y.  P.  (2019).  Penerapan  E-Government  Dalam  Pelayanan  Administrasi Kepegawaian:  Studi  Di  BKPSDM  Kabupaten  Sumenep. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations) , 3 (1), 28-34.
Zainuddin, Z. (2015). Exploring the potential of blended learning and learning Management Systems (LMSs)  for  Higher  Education  in  Aceh. Englisia:  Journal  of  Language,  Education,  and Humanities , 2 (2), 70-85.
Zainuddin, Z., & Keumala, C. M. (2018). Blended learning method within Indonesian higher education institutions. Jurnal Pendidikan Humaniora , 6 (2), 69-77.