## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 Halaman 56-71 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
REALITAS KEHIDUPAN PEKERJA ANAK (Studi Tentang Pekerja Anak Putus Sekolah di Pasar Sentral Kota Gorontalo).
Arten H. Mobonggi

## Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

## Abstrak
The  purpose  of  the  writing are  to  describe  the  reality  of  life  of  schoolchild  workers especially  in  the  central  market  area  of  Gorontalo.  The  object  of  the  writing  was schoolchild workers who work in central market  It used the social culture approach of  Gorontalo  society  who  has  diligent  in  their  work.  Based  on  the  result  of  the research show  that  the causal factor  of  the schoolchild  workers existence in  central market  of  Gorontalo  caused  by  a  poverty  situation,  it’s  declining  of  religion  moral value in family, settlement base has not place play for them. Beside that it was caused by the improving of the economic growth that refer to industrialization and it closed for  them.  So  they  were  prefer  work  in  the  traditional  market  than  in  other  place because it was deemed as money reputation.

## Kata Kunci: Realitas Kehidupan dan Pekerja Anak

## A. Pendahuluan
Dewasa  ini,  persoalan  Pekerja  Anak  (working  children)  semakin  menjadi fokus perhatian berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Dunia internasional  memandang  bahwa  penggunaan  anak-anak  sebagai  pekerja  adalah bentuk  pelanggaran  hak  azasi  manusia,  dan  juga  sebagai  bentuk  pengeksploitasian anak atas tenaga mereka tanpa mempertimbangkan kepribadian, keamanan, kesehatan dan  prospek  masa  depannya.  Penggunaan  anak  sebagai  pekerja  oleh  negara  maju sangat ditentang, tetapi bagi negara-negara dunia ketiga cenderung bersikap permisif karena banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah faktor budaya dan kemiskinan  keluarga  yang  seringkali  bergantung  pada  pendapatan  anak  dari  bekerja untuk bisa bertahan hidup.
Di Indonesia, pekerja anak atau disebut juga “buruh anak”, saat ini kondisinya semakin  terpuruk  karena  jumlahnya  kian  bertambah  dan  sangat  membutuhkan perhatian semua pihak.  Data statistik  suplemen Pikiran  Rakyat (2005)  menunjukkan bahwa sekitar 6 % anak Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak menjadi  bagian  dari  angkatan  kerja.  Banyaknya  jumlah  pekerja  anak  tersebut diperparah  lagi  dengan  belum  maksimalnya  kewajiban  negara  untuk  memberikan perlindungan  (protection)  secara  hukum  melalui  pemenuhan  hak  anak,  meskipun
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Undang-undang  Nomor  4  tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  telah  ada  sejak lama dan  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak telah diratifikasi  ke  dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  36  Tahun  1990  tanggal 25  Agustus  1990  yang  menunjuk  Kantor  Menteri  Kesejahteraan  Rakyat  (Menko Kesra) sebagai focal point implementasi konvensi di Indonesia.
Responsifitas  kebijakan  pemerintah  tentang  penanganan  pekerja  anak  cukup baik,  hal  ini  terlihat  dengan  diratifikasinya  Konvensi  International  Labor Organization (ILO) 1973/138 ke dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 yang menetapkan  batas  usia  minimal  untuk  bekerja  yaitu  15  tahun.  Juga,  implementasi Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  serta  Keputusan Presiden  (Keppres)  Nomor  59  tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Untuk  Anak.  Namun,  ternyata dalam  penerapannya  banyak  menemui  kendala  di  antaranya  political  will, profesionalisme  dan  keterbatasan  data  tentang  jumlah  pekerja  anak  di  Indonesia. Kondisi  ini  memberikan  gambaran  bahwa  persoalan  pekerja  anak  merupakan persoalan  krusial  bangsa  yang  harus  disikapi  secara  serius  dan  profesional  karena menyangkut eksistensi masa depan anak sebagai tunas muda harapan bangsa.
Permasalahan  krusial  tentang  anak  yang  marak  terjadi  di  tanah  air,  juga menjadi  problem  serius  masyarakat  dan  Pemerintah  Kota  Gorontalo.  Menurut  data hasil  investigasi  yang  dikumpulkan  oleh  salah  satu  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  di  Kota  Gorontalo  yakni  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Provinsi Gorontalo, 1 menunjukkan bahwa jumlah anak yang dipekerjakan orang tuanya dalam jarak  radius  100  M²  yang  tempat  tinggalnya  terletak  di  pinggiran  Kota  Gorontalo yaitu  rata-rata  anak  sebanyak  5  orang  anak.  Adapun  jenis  pekerjaan  mereka  adalah sebagai  buruh  bangunan,  buruh  jasa  angkut,  pengemudi  bendi/gerobak,  pengemudi bentor, kornet angkot, pencuci mobil/motor, penjual koran, penjual ikan/makanan/kue di pasar maupun tempat-tempat umum, juga saat ini ada anak-anak menjadi pengemis bersama  dengan  orang  tua  yang  cacat  fisiknya.  Sedangkan  untuk  wilayah  pinggiran pegunungan  dan  pesisir  pantai  setiap  radius  100  M²  ditemukan  anak  yang dipekerjakan orang tua rata-rata 7-12 orang anak sebagai buruh tani dan nelayan.
Kemudian,  dari  beberapa  fakta  yang  terlihat  bahwa  para  pekerja  anak  di lingkungan  komunitas  Pasar  Sentral  Gorontalo,  banyak  ditemukan  anak-anak  pada jam-jam  pelajaran  sekolah  justru  berkeliaran  di  pasar  melakukan  aktivitas  kerja sebagai penjual ikan, pedagang asongan, serta menawarkan jasa sebagai buruh angkat barang. Menurut data Yayasan Peduli Anak Miskin dan Telantar Gorontalo, populasi pekerja  anak  di  Pasar  Sentral  pada  tahun  2006  berjumlah  60  orang.    Fenomena  ini
1 Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA),  Profil    Lembaga  Perlindungan  Anak  Gorontalo, Gorontalo: LPA. 2006.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
menarik untuk diteliti karena dari sisi jumlahnya setiap tahun kian bertambah. Hasil survey sementara ini juga menunjukkan bahwa rata-rata orang tua mereka cenderung membiarkan  anak-anaknya  bekerja.  Sedangkan  dari  pengamatan  terhadap  aktivitas dan perilaku pekerja anak tersebut terlihat mereka justru menikmati pekerjaannya.
Dari  survey  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA) Provinsi  Gorontalo  tahun  2006  ditemukan  bahwa  ketidakmampuan  orangtua  untuk memenuhi  kebutuhan  anak  dan  ketidakmampuan  untuk  membiayai  sekolah  anak merupakan faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Hal ini berarti bahwa, terdapat unsur “eksploitasi anak” dimana di dalamnya dilakukan oleh para orang tua pekerja  anak  itu  sendiri.  Perlakuan  eksploitatif  misalnya  tindakan  atau  perbuatan memperalat,  memanfaatkan  atau  memeras  anak  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya tampaknya juga  turut  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  anak  untuk  bekerja.  Budaya masyarakat  Gorontalo  yang  menganggap  bahwa  bekerja  merupakan  proses  belajar yang  akan  berguna  bagi  perkembangan  anak  di  kemudian  hari  banyak  menjadikan anak-anak menjadi pekerja.
Maraknya pekerja anak di Kota Gorontalo khususnya di Pasar Sentral tersebut, tentunya  banyak  mengundang  perhatian  banyak  kalangan  yang  peduli  akan  nasib masa  depan  anak-anak  Gorontalo,  baik  dari  komponen  pemerhati  anak  seperti Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  pihak  swasta  maupun  institusi  pemerintah sendiri.  Meskipun  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk merehabilitasi pekerja anak untuk kembali ke bangku sekolah, namun hasil penelitian Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Provinsi  Gorontalo  menunjukkan  bahwa populasi  pekerja  anak  tersebut  semakin  bertambah.  Apabila  semua  elemen  terkait tidak  segera  mengambil  langkah-langkah  persuasif,  maka  dikhawatirkan  kondisi  ini akan mempengaruhi perilaku anak serta normalitas perkembangan jiwanya.
Salah  satu  bentuk  upaya  pihak  Pemerintah  Kota  Gorontalo  dalam menanggulangi  pekerja  anak  di  lingkungan  Pasar  Sentral  adalah  dengan  membuat suatu  program  yang  dinamakan  Program  Pembelajaran  Pekerja  Anak  yang dilaksanakan oleh  Yayasan  Peduli  Anak Miskin  dan Telantar  Gorontalo  sejak tahun 2003.  Bentuk  programnya  berupa  bantuan  sejumlah  uang  bagi  pekerja  anak  (buruh angkat  di  pasar)  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pakaian  sekolah  serta  insentif  berupa uang pengganti bila mereka tidak berjualan di pasar dikarenakan masuk sekolah. Sifat program  ini  cenderung  residual  dan  karikatif,  sehingga  implementasinya  justru memicu  ketergantungan  orang  tua  untuk  mendapatkan  hasil  berupa  jumlah  nominal uang yang diterima anak dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
Berdasarkan  fenomena  sosial  pekerja  anak  di  Pasar  Sentral  tersebut,  maka dalam  tulisan  ini  kami  berkeinginan  memberikan  pemecahan  masalah  (problem solving)  terhadap  permasalahan  tersebut  melalui  sebuah  pemikiran  tentang  faktor-
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
faktor  yang  mempengaruhi  adanya  pekerja  anak  di  Pasar  Sentral  Gorontalo. Pemikiran  ini  tentunya  didukung  pula  oleh  berbagai  pendapat  sebagaimana Huraerah. 2 yang  mengatakan  bahwa  pekerja  anak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya dikolaborasikan dengan teori dari  Usman  dan  Nachrowi. 3 yang  mengemukakan  bahwa  faktor-faktor  penyebab anak-anak  bekerja  dapat  ditinjau  dari  dua  sisi  yaitu  penawaran  (supply)  dan permintaan  (demand).  Sisi  penawaran  ditujukan  untuk  melihat  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  masyarakat  menyediakan  tenaga  anak-anak  untuk  bekerja, sedangkan  sisi  permintaan  menunjukkan  faktor-faktor  yang  mendukung  pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.

## B. Konsep Pekerja Anak
Secara  etimologi  Haryadi  dan  Tjandraningsih  dalam  Huraerah. 4 mengutip definisi pekerja anak dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan istilah “anak-anak  yang  terpaksa  bekerja”  sebagai  pengganti  istilah  buruh  anak.  Sementara Badan  Pusat  Statistik  memakai  istilah  “anak-anak  yang  aktif  secara  ekonomi”. Sedangkan  menurut  Suyanto. 5 pengertian  pekerja  atau  buruh  anak  sendiri  secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima  imbalan  atau  tidak.  Memang,  kalau  menurut  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pasal 68 disebutkan bahwa Pengusaha dilarang  mempekerjakan  anak.  Tetapi  dalam  pasal  selanjutnya  yaitu  pasal  69  ayat  1 disebutkan  bahwa  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima  belas)  tahun  untuk  melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak  mengganggu perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental  dan  sosial.  Tetapi,  kalau  mengacu  pada Konvensi  Hak  Anak  dan  Konvensi  ILO,  maka  yang  disebut  pekerja  anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan  membantu  keluarga,  pada  komunitas  tertentu-misalnya  sektor  pertanian, perikanan dan industri kerajinan sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk
2 Huraerah, Abu, Kekerasan terhadap Anak, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006, h. 70.
3 Usman,  Hardius  dan  Nachrowi,  N.D.,  Pekerja  Anak  di  Indonesia  Kondisi  Determinan  dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Jakarta: Penerbit Grasindo, 2004, h. 100.
4 Ibid., h. 69.
5 Ibid., h. 6.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
bekerja. Selain itu Soetarso dalam Huraerah mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah:
1.   Anak  yang  dipaksa  atau  terpaksa  bekerja  mencari  nafkah  untuk  dirinya  sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  anak  terhenti  sekolahnya  dan mengalami  permasalahan  fisik,  mental  maupun  sosial.  Dalam  profesi  pekerjaan sosial,  anak  ini  disebut  mengalami  perlakuan  salah  (abused),  dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).
2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya  sendiri  dan  atau  keluarganya  di  sektor  ketenagakerjaan  informal,  di jalanan  atau  tempat-tempat  lain,  baik  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  (khususnya  di  bidang  ketertiban),  atau  yang  tidak,  baik  yang  masih sekolah maupun yang tidak lagi sekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.”
Definisi  di  atas  menggambarkan  bahwa  terdapat  unsur  perlakuan  salah, eksploitasi  dan  penelantaran  dalam  konteks  pekerja  anak.  Namun  secara  prinsip faktor pendidikan merupakan hak anak yang tidak boleh dihilangkan. Menurut Syah. 6 masa anak-anak  (late childhood) berlangsung antara usia 6  sampai 12 tahun  dengan ciri-ciri  utama  sebagai  berikut:    1)  memiliki  dorongan  untuk  keluar  dari  rumah  dan memasuki kelompok sebaya (peer group); 2) keadaan fisik yang memungkinkan/mendorong  anak  memasuki  dunia  permainan  dan  pekerjaan  yang membutuhkan  keterampilan  jasmani;  3)  memiliki  dorongan  mental  untuk  memasuki dunia  konsep,  logika,  simbol  dan  komunikasi  yang  luas.  Oleh  karena  itu,  penulis berasumsi  bahwa  mengapa  di  usia  6-12  tahun  anak  mudah  sekali  terjerumus  pada dunia  kerja  karena  kecenderungan  anak  untuk  memiliki  kelompok  sebaya  dan dorongan fisik  yang mengalami puncak pertumbuhan pada usia-usia ini. Sedikit saja faktor  pemicu  lainnya  dengan  keadaan  anak  yang  labil  serta  lingkungan  yang mendukung  (memiliki  teman  yang  sebaya  yang  melakukan  kegiatan  bekerja/aktif secara  ekonomi)  maka  anak  bisa  menjadi  pekerja  anak.  Tenaga  kerja  anak  telah menjadi  suatu  angkatan  kerja  yang  dimarginalkan  dan  tidak  dianggap  ada  dalam masyarakat.  Keadaan  ini  cenderung  menguntungkan  pihak  pengusaha/majikan  dan merugikan  bagi  anak  dimana  mayoritas  pekerja  anak  dewasa  ini  tidak  memiliki perlindungan  dalam  hubungannya  dengan  hak  pekerja  atau  kesehatan  dan keselamatan.
6 Muhibbin  Syah,  Psikologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Baru,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1997. h. 51.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

## C. Konsep Kemiskinan
Kemiskinan  sesungguhnya  merupakan  suatu  kondisi  yang  ditolak  oleh manusia  tetapi  kenyataannya  sulit  untuk  dihindarkan,  dan  juga  merupakan  masalah gradual yang melanda setiap negara. Bahkan realitasnya, negara maju (welfare state) sekalipun  masih  memiliki  kantong-kantong  kemiskinan.  Menurut  SMERU  dalam Suharto 7 ,  Kemiskinan  pada  umumnya  didefinisikan  dari  segi  ekonomi,  khususnya pendapatan  dalam  bentuk  uang  ditambah  dengan  keuntungan-keuntungan  non- material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap  kali  didefinisikan  sebagai  kondisi  yang  ditandai  oleh  serba  kekurangan: kekurangan  pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk  dan  kekurangan  transportasi yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Lebih  lanjut  Suharto  mengemukakan  definisi kemiskinan  menurut  Departemen  Sosial  adalah  ketidakmampuan  individu  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup  layak.  Hal  ini  berarti  bahwa persepsi tentang kemiskinan didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar.
Sedangkan menurut Zastrow. 8 bahwa definisi kemiskinan biasanya didasarkan pada  kurangnya  uang  dan  pendapatan  tahunan  adalah  ukuran  yang  paling  umum digunakan.  Ada  dua  pendekatan  umum  untuk  mendefinisikan  kemiskinan: pendekatan  absolut  dan  pendekatan  relatif.  Pendekatan  absolut  berpegang  bahwa suatu  jumlah  barang  dan  jasa  tertentu  penting  bagi  kesejahteraan  seorang  individu atau  keluarga.  Mereka  yang  tidak  memiliki  jumlah  minimum  dipandang  sebagai orang  miskin.  Masalah  fundamental  dengan  pendekatan  ini  adalah  tidak  ada  suatu kesepakatan atas apa  saja yang merupakan  kebutuhan “minimum”. Tergantung pada tingkat  penghasilan  yang  dipilih,  jumlah  dan  persentase  populasi  yang  miskin berubah  secara  substansial,  bersama  dengan  karakteristik  mereka  yang  didefinisikan sebagai  orang miskin.  Suatu  masalah serius dengan definisi absolut  dari kemiskinan adalah  bahwa  pendekatan  ini  tidak  hanya  dalam  batasan  kebutuhan  mereka  sendiri, tetapi  juga  berhubungan  dengan  kebutuhan  orang  lain  yang  tidak  miskin.  Penting untuk  menyadari  bahwa  pengalaman  kemiskinan  berdasarkan  kondisi  dalam  suatu masyarakatnya sendiri.  Orang merasa miskin atau kaya dengan referensi  pada orang lain di sekitar mereka, tidak dengan referensi kepada  yang sangat miskin atau orang
7 Edi  Suharto,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat,  Bandung:  Refika  Aditama, 2005, h. 134.
8 Charles  Zastrow,  Introduction  to  Social  Work  and  Social  Welfare,  USA:  Brooks/Cole Thomson Learning, 2004, h.134-136.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
yang lebih kaya. Pendekatan relatif menyatakan, pada dasarnya, bahwa seseorang itu miskin bila penghasilannya secara substansial lebih sedikit dari penghasilan rata-rata penduduk.  Contohnya,  orang  yang  berada  di  urutan  terbawah  pertama  sampai  yang urutan  kelima  dari  penduduk  yang  dinyatakan  miskin.  Dengan  mendefinisikan kemiskinan  dengan  istilah  ini,  kita  menghindari  dari  mendefinisikan  kebutuhan absolut,  dan  kita  juga  memberikan  tekanan  yang  lebih  pada  ketidaksamaan penghasilan.  Dengan  suatu  pendekatan  relatif,  kemiskinan  akan  tetap  ada  sepanjang ketidaksamaan penghasilan terjadi. Kelemahan utama dengan suatu pendekatan relatif ini  adalah  bahwa  pendekatan  ini  tidak  mengungkapkan  kepada  kita  tentang bagaimana  buruk,  atau  bagaimana  baik,  orang-orang  dengan  tingkat  distribusi penghasilan  yang  paling  dasar  menjalani  hidupnya.  Dengan  ukuran-ukuran kemiskinan, idealnya, kita ingin mengetahui bukan hanya bagaimana orang-orang itu miskin  tetapi  juga  bagaimana  sangat  menyedihkan  kondisi  kehidupan  mereka. Khusus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan relatif yang mendekati definisi kemiskinan oleh kantor BKKBN Kota Gorontalo, yang lebih menekankan pada faktor materil  dan  non  materil.  Sejalan  dengan  konsep  di  atas  dimana  Zastrow mengungkapkan  2  (dua)  pendekatan  kemiskinan  yaitu  pendekatan  absolut  dan pendekatan  relatif,  Suharto, 9 menambahkan  2  (dua)  pendekatan  lain    terhadap kemiskinan  yaitu  kemiskinan  kultural  dan  struktural,  sehingga  ada  empat  kategori kemiskinan menurutnya yaitu;
1. Kemiskinan  absolut  adalah  suatu  kondisi  dimana  tingkat  pendapatan  seseorang tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  seperti:  pangan,  sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan  relatif  adalah  perhitungan  kemiskinan  berdasarkan  proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.
3. Kemiskinan  kultural  adalah  mengacu  pada  sikap,  gaya  hidup,  nilai  orientasi budaya  seseorang  atau  masyarakat  yang  tidak  sejalan  dengan  etos  kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  ketidakberesan atau  ketidakadilan  struktur  baik  struktur  politik,  sosial  maupun  ekonomi  yang tidak  memungkinkan  seseorang  atau  sekelompok  orang  menjangkau  sumber- sumber penghidupan yang tersedia bagi mereka.
Jika kita amati, pendapat para ahli tentang kemiskinan sangat beragam selain dua  pendapat  ahli  di  atas  (Zastrow  dan  Suharto),  dan  selalu  menggambarkan ketidakmampuan  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar  dan meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Kemiskinan  adalah  adanya  ketimpangan  dalam pemilikan alat produksi , bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya  hidup, dan
9 Ibid., h. 17.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
lingkungan  tertentu  dalam  suatu  masyarakat.  Kemiskinan  juga  diartikan  sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan  mereka  berada  pada  posisi  yang  sangat  lemah  dan  tereksploitasi. Dimensi  kemiskinan  ini  juga  dapat  diartikan  sebagai  kemiskinan  yang  disebabkan oleh  adanya  faktor-faktor  penghambat  yang  mencegah  atau  merintangi  seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut  secara  umum  meliputi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal datang  dari  diri  si  miskin  itu  sendiri,  seperti  rendahnya  tingkat  pendidikan  atau adanya hambatan budaya.
Teori  “kemiskinan  budaya”  (cultural  poverty)  yang  dikemukakan  Lewis dalam  Suharto. 10 misalnya,  bahwa  kemiskinan  muncul  sebagai  akibat  adanya  nilai- nilai  atau  kebudayaan  yang  dianut  oleh  orang-orang  miskin,  seperti  malas,  mudah menyerah  pada  nasib,  kurang  memiliki  etos  kerja  dan  sebagainya.  Faktor  eksternal datang  dari  luar  kemampuan  orang  yang  bersangkutan,  seperti  birokrasi  atau peraturan-peraturan  resmi  yang  dapat  menghambat  seseorang  dalam  pemanfatan sumberdaya.  Kemiskinan  model  ini  seringkali  diistilahkan  dengan  kemiskinan struktural.  Berbagai  bentuk  dimensi  kemiskinan  ini  memiliki  formulasi  pemecahan masalah yang berbeda-beda pula, disesuaikan dengan jenis kemiskinan itu sendiri.
Indonesia, secara kultural berpotensi untuk membawa masyarakatnya menjadi miskin.  Hal  ini  bisa  saja  disebabkan  oleh  pengaruh  lingkungan  dan  tanah  air Indonesia  yang  subur  dan  kaya  dengan  potensi  alam,  sehingga  terbangun  kebiasaan untuk  mendapatkan  kebutuhan  dengan  mudah  karena  sudah  disediakan  oleh  alam. Dari  kondisi  seperti  ini,  maka  terbangunlah  mental  instan  dan  memudah-mudahkan segala  urusan,  hal  ini  bertentangan  dengan  upaya  peningkatan  taraf  hidup  kearah yang  lebih  baik,  dimana  dalam  prosesnya  membutuhkan  proses  dan  kerja  keras. Mencermati kondisi yang ada dan memahami ulasan singkat di atas, maka timbullah berbagai  pertanyaan-pertanyaan  mendasar  seputar  permasalahan  kemiskinan  dalam kaitannya  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adanya  pekerja  anak. Kompleksitas  persoalan  kemiskinan,  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia, kesehatan  masyarakat  yang  kurang  baik,  tingkat  harapan  hidup  yang  rendah  serta sederet  status  ”kurang  baik”  atas  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  perlu mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti dan logis.
D. Konsep Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan definisi Pendidikan adalah:
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik secara aktif  mengembangkan potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan  merupakan  dasar  pembangunan  manusia.  Pendidikan  selalu menjadi  tumpuan  harapan  untuk  mengembangkan  individu  dan  masyarakat  sebab pendidikan  merupakan  alat  untuk  memajukan  peradaban,  mengembangkan masyarakat  dan  membuat  generasi  mampu  berbuat  banyak  bagi  kepentingan mereka. 11 Lebih  lanjut  Zubaedi  mengemukakan  bahwa  pendidikan  harus  dilihat dalam  konteks  hak-hak  asasi  manusia,  artinya  setiap  manusia  berhak  untuk memperoleh pendidikan.  Pada sisi  lain, pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari keberhasilan  dan  kesinambungan  pembangunan,  karena  pembangunan  memerlukan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas.  Tujuan  pendidikan  sinkron  dengan  tujuan hidup  bangsa,  yaitu  melahirkan  individu,  keluarga  dan  masyarakat  yang  saleh  serta menumbuhkan  konsep-konsep  kemanusiaan  yang  baik  antar  umat  manusia  dalam mencapai  suasana  saling  pengertian  internasional  yakni  konsep-konsep  yang  sesuai dengan  budaya,  peradaban  dan  warisan  umat  serta  pandangannya  tentang  alam, manusia  dan  hidup.  Menurut  US  Departement  of  Labour  dalam  Usman  dan Nachrowi. 12 bahwa  sehubungan  dengan  pekerja  anak,  pendidikan  merupakan  salah satu  intervensi  yang  sangat  penting  untuk  melawan  pekerja  anak.  ILO  sejak  lama memperkenalkan  Konvensi  Nomor  138  tahun  1973  yang  membatasi  umur  pekerja anak  paling  rendah  15  tahun  untuk  menjamin  anak-anak  mempunyai  pendidikan dasar  sebelum  terjun  ke  dunia  ekonomi  produktif.  Namun  demikian,  akibat  tekanan kemiskinan,  kurangnya  animo  orang  tua  terhadap  arti  penting  pendidikan  dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.
Faktor-faktor  lain  yang  mengakibatkan  anak-anak  meninggalkan  bangku sekolah  dan  bekerja,  terutama  diakibatkan  oleh  waktu  kerja  yang  panjang,  beban kerja yang terlalu berat, dan tidak ada motivasi. US Labour Department, Unicef dan ILO dalam Usman dan Nachrowi. Bahkan ada kalanya anak-anak yang telah bekerja meninggalkan  sekolah  lantaran  rasa  malu,  sebagaimana  yang  diungkapkan  Irwanto dalam  Usman  dan  Nachrowi,  bahwa  anak-anak  yang  bekerja  sebagai  pemulung
11 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005, h. 1.
12 Nachrowi, US Labour Department. t.t., t.p., 2004, h. 148.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
merasa  malu  berada  di  antara  teman-temannya  di  sekolah.  Apalagi  bagi  keluarga miskin,  memilih  menyekolahkan  anak  agar  terhindar  dunia  kerja  merupakan  beban yang berat. Kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak miskin terbatas dan biayanya dirasakan mahal.
Faktor  utama  yang  menyebabkan  anak-anak  terpaksa  tidak  melanjutkan sekolah  seperti  yang  diuraikan  Kuntoro  dalam  Suyanto. 13 adalah  karena  orang  tua mereka  kesulitan  untuk  membiayai  sekolah  anak-anaknya.  Ini  didukung  oleh pendapat Subagyo dalam Suyanto dimana selain kemelaratan yang diakui merupakan salah  satu  penyebab  timbulnya  pelajar  putus  sekolah  faktor  yang  perlu  diperhatikan adalah cara keluarga mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, dan sikap atau aspirasi orang tua  terhadap pendidikan.  Idealnya  seperti  yang  disebutkan  dan diakui dalam  Konvensi  Hak  Anak  yang telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia,  anak- anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya  tidak  terlibat  dalam  aktifitas  ekonomi  secara  dini.  Sani  dan  Agustian dalam Usman dan Nachrowi, mengemukakan bahwa berdasarkan Hasil Pemetaan dan Survei  Anak  Jalanan  yang  dilakukan  PKPM  Unika  Atma  Jaya  Jakarta,  ternyata diperoleh 23 % anak jalanan perempuan bekerja di jalanan karena alasan kekurangan biaya  untuk  sekolah.  Ketika  anak-anak  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk bersekolah,  maka  pilihan  hidupnya  hanya  dua,  yaitu:  masuk  angkatan  kerja  atau tidak. Akan tetapi, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran telah bekerja.  Tjandraningsih  dalam  Usman  dan  Nachrowi,  mengatakan  bahwa  di lingkungan  yang  kondusif  untuk  bekerja,  konsekuensi  yang  muncul  adalah  gejala putus sekolah yang sering diawali dengan menggabungkan sekolah sambil bekerja.
Berdasarkan  gender,  kaitan  antara  pekerja  anak  dan  partisipasi  sekolah, dikemukakan  Usman  dalam  Usman  dan  Nachrowi,  bahwa  diskriminasi  tidak  lagi merupakan  faktor  eksternal  yang  menjadi  penghambat  anak-anak  khususnya  wanita untuk  mendapat  pendidikan.  Dengan  hanya  melihat  faktor  partisipasi  sekolah  dapat diartikan  bahwa  baik  anak  laki-laki  maupun  perempuan  sesungguhnya  mempunyai peluang  yang  sama  terjun  ke  dunia  kerja.  Akan  tetapi,  bila  mempertimbangkan pandangan  umumnya  orangtua  bahwa  anak  laki-laki  dipandang  mempunyai  fisik yang lebih kuat dan mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap keluarga, maka anak  laki-laki  akan  lebih  berpeluang  sebagai  tenaga  kerja.  Sekalipun  demikan, Irwanto  dalam  Usman  dan  Nachrowi,  menyebutkan  bahwa  anak  perempuan cenderung  lebih  cepat  masuk  ke  pasar  tenaga  kerja  dibandingkan  laki-laki.  Seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  maka  tidak  bisa  dipungkiri  pendidikan  orang  tua yang  rendah  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  terjunnya  anak-anak  ke  dunia
13 Bagong  Suyanto,  Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya,  Surabaya:  Airlangga University Press, 2004, h. 18.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
kerja.  Di  sisi  lain  juga  banyak  pendapat  bahwa  bekerja  mengakibatkan  anak-anak terganggu untuk mendapat pendidikan, atau bahkan tidak mendapat pendidikan sama sekali.  Atau  dengan  kata  lain,  anak-anak  yang  bekerja  berpeluang  mempunyai pendidikan  rendah.  Bila  anak-anak  yang  bekerja  ini  tumbuh  dewasa,  maka  akan berpeluang  hal  yang  pernah  dilakukan  terhadap  dirinya,  akan  dilakukannya  pula kepada anak-anaknya. Inilah yang disebut oleh Bellamy dan Thapa dalam Usman dan Nachrowi, sebagai lingkaran setan.
Sementara dari sisi kebijakan pemerintah bahwa :
1. Tindakan  pemerintah  yang  berwenang.  Kebijakan  publik  adalah  tindakan  yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah  reaksi  terhadap  kebutuhan  dan  masalah  dunia  nyata.  Kebijakan  publik berupaya  merespon  masalah  atau  kebutuhan  kongkret  yang  berkembang  di masyarakat.
3. Seperangkat  tindakan  yang  berorientasi  pada  tujuan.  Kebijakan  publik  biasanya bukanlah  sebuah  keputusan  tunggal,  melainkan  terdiri  dari  beberapa  pilihan tindakan  atau  strategi  yang  dibuat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah  keputusan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.  Namun,  kebijakan  publik  bisa  juga  dirumuskan  berdasarkan  keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik  berisi  sebuah  pernyataan  atau  justifikasi  terhadap  langkah-langkah  atau rencana  tindakan  yang  telah  dirumuskan,  bukan  sebuah  maksud  atau  janji  yang belum  dirumuskan.  Keputusan  yang  telah  dirumuskan  dalam  kebijakan  publik bisa  dibuat  oleh  sebuah  badan  pemerintah,  maupun  oleh  beberapa  perwakilan lembaga pemerintah.
Keberadaan pekerja anak ditinjau dari sisi kebijakan dan perundang-undangan yang  dimiliki  Pemerintah  Indonesia,  menunjukkan  Indonesia  belum  bisa  bersikap tegas  melarang  anak-anak  bekerja.  Proses  panjang  dengan  berbagai  polemik  dan hambatan  telah  dilalui    demi  memperjuangkan  kebijakan  dan  undang-undang  guna melindungi  hak  anak  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  di  Indonesia.  Ini  ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4  tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana  beberapa  isu  penting  saat  itu  di  Indonesia,  diatur  di  dalam  legislasi  ini  di antaranya  diatur  dalam  bab  2  pasal  2  mengenai  hak  anak  atas  kesejahteraan, pelayanan,  pemeliharaan  dan  perlindungan.  Kemudian  18  (delapan  belas)  tahun kemudian  ditetapkan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
yang merupakan langkah kemajuan lain bagi upaya perlindungan  atas hak-hak anak di  Indonesia,  terutama  bagi  mereka  yang  harus  berurusan  dengan  hukum.  Undang- undang  ini  memberikan  harapan  baru,  dimana  diatur  di  dalamnya  adanya  sistem peradilan  bagi  anak-anak  yang  membedakannya  dengan  sistem  peradilan  umum lainnya  guna  memberikan  jaminan  perlindungan  yang  maksimal  atas  hak-hak  anak yang bermasalah dengan hukum. 14
Langkah terpenting dan cukup menjanjikan dalam hal kebijakan perlindungan anak  di  Indonesia  adalah  ketika  diratifikasinya  Konvensi  Internasional  tentang  Hak Anak  oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  1990,  melalui  Keputusan  Presiden  No. 36/1990.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  negara  belum  mampu  memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.  Keputusan Presiden tentang konvensi hak anak inilah yang kemudian berproses menjadi cikal bakal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak (UUPA). Namun demikian lahirnya UUPA  ternyata  tidak  memberikan  perubahan  yang  signifikan  sebagaimana diharapkan  oleh  berbagai  pihak  dalam  upaya  peningkatan  perlindungan  anak  di Indonesia.  Lemahnya  implementasi  kebijakan  yang  menjadi  mandat  dari  undang- undang  tersebut  menimbulkan  keprihatinan  baru,  dimana  lahirnya  UUPA  ini sepertinya  tidak  lebih  dari  sekedar  bentuk  euphoria,  karena  pada  akhirnya  hanya menjadi  sebuah  propaganda  dan  formalitas  yang  tidak  memberi  dampak  signifikan atas meningkatnya nasib anak di Indonesia.
Setelah  UUPA  Indonesia  kembali  menelorkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak.  Penetapan  Keppres  ini  dilakukan berdasar  pada  pertimbangan:  Pertama,  bahwa  pemerintah  ingin  melindungi  anak sebagai  individu  dengan  memperhatikan  pertumbuhan  dan  perkembangannya sehingga  anak  dapat  berkembang  secara  wajar  baik  fisik,  mental,  sosial  dan intelektualnya;  kedua,  bahwa  bekerja  bagi  anak  terutama  pada  jenis  pekerjaan- pekerjaan  yang  terburuk  sangat  membahayakan  bagi  anak  dan  akan  menghambat anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar  di  samping  sangat  bertentangan pula dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal; ketiga,  untuk  melaksanakan  amanat  ketentuan  Pasal  6  Konvensi  ILO  Nomor  182 yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  untuk  menyusun  dan  melaksanakan  Program Aksi  Nasional  untuk  menghapus  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak. Dalam  pelaksanaannya  kemudian  nampak  Keputusan  Presiden  ini  cenderung  pada sekedar  melaksanakan  amanat  Konvensi  ILO  atau  hanya  berdasarkan  tekanan  dari
14 Muhrisun  Afandi,  Antara  Child  Protection  dan  Child  Liberation,  Musawa  Jurnal  Studi Gender dan Islam. Vol 4 No. 2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006, h. 255.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
pihak  luar  (dunia  internasional)  bukan  merupakan  inisiatif  dari  pemerintah  sendiri. Kerancuan dalam kebijakan juga terlihat dalam penentuan batas minimum usia anak untuk bisa bekerja yang tidak konsisten antara peraturan satu dengan lainnya. Dimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  20/1999,  yang  merupakan  ratifikasi  dari konvensi  International  Labor  Organization  (ILO)  Nomor  138,  batasan  usia  anak- anak yang dipakai adalah usia di bawah 15 tahun, sedang dalam Undang-undang No. 23/2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  didefinisikan  sebagai  individu  yang berusia  di  bawah  18  tahun,  (Afandi,  2006:261).  Kontroversi  juga  terlihat  dalam Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan.  Ini  terlihat  dimana Pasal  68  yang  menyebutkan  tentang  pelarangan  mempekerjakan  anak  tetapi  pada pasal  69  ayat  1  ketentuan  pelarangan  mempekerjakan  anak  ini  dapat  dikecualikan bagi  anak  yang berumur antara 13  (tiga belas) tahun  sampai dengan 15 (lima belas) tahun. ”Kontroversi ini sesungguhnya merupakan cerminan dilema pemerintah dalam menyikapi keberadaan pekerja anak.” (Usman dan Nachrowi, 2004:3) Pertanyaannya kemudian  bagaimana  suatu  peraturan  dapat  ditegakkan  apabila  dalam  proses  dan  isi dari  peraturan  (content  of  law)  itu    masih  terdapat  kontroversi  dan  ketidak  jelasan pelaksanaannya? Melihat keadaan tersebut,  terlihat bahwa pendekatan hukum masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak.

## E. Kesimpulan
1. Faktor penyebab keberadaan pekerja anak di pasar sentral kota Gorontalo dari segi penawaran yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, pewarisan budaya kerja, serta  perilaku  anak    serta  dilihat  dari  segi  permintaan  yaitu    adanya  peluang pasar  kerja/lapangan  usaha,  pendidikan,  kebijakan  pemerintah  yang  belum sepenuhnya mampu menghilangkan keberadaan pekerja anak di Pasar Sentral Gorontalo  sebagai  pusat  perbelanjaan  tradisional  yang  tentunya  merupakan pusat perputaran uang.
2. Pekerja  anak  di  Pasar  Sentral  Kota  Gorontalo  dalam  realitasnya  harus mengalami kondisi yang dilematis yaitu disatu sisi harus membantu orang tua untuk  mencari  nafkah  bagi  keluarganya  tetapi  di  sisi  lain  mereka  harus menanggung resiko hidup yang cukup pelik sekaligus mempertaruhkan masa depannya dengan mengabaikan hak-hak sebagai anak. Mereka rentan terhadap resiko  buruk  pada  fisik,  psikis,  sosial  dan  politik.  Ternyata  perilaku  miskin masih mendominasi pekerja anak di pasar Sentral Kota Gorontalo.
3.Usaha-usaha  penanganan  pekerja  anak  di  Pasar  Sentral  Kota  Gorontalo utamanya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Gorontalo  belum  secara spesifik mengangkat permasalahan yang dialami oleh pekerja anak sementara upaya yang dilakukan di tingkat pemerintah Provinsi Gorontalo yang idealnya
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
ditujukan  untuk  mengeliminir  jumlah  pekerja  anak  di  pasar  justru  malah memicu adanya pekerja anak lain  yang belum terjangkau program anak asuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

## F. Daftar Pustaka
Afandi,  Muhrisun.  Antara  Child  Crotection  dan  Child  Liberation,    Musawa  Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No. 2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga,2006.
Depsos  RI.,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Jakarta: Biro Kepeg dan Hukum Depsos, 2004.
Goldson, B., Lavalette, M., dan McKechnie, J., Children, Welfare and state, London: SAGE Publications Ltd., 2002.
Hardius Usman, dan Nachrowi, N.D., Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Jakarta, Grasindo, 2004.
Huraerah, Abu.  Kekerasan terhadap Anak, Bandung: Nuansa. 2006.
Husaini Usman dan Akbar Setiady Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial,  Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
ILO  (International  Labour  Organization),  Menghapuskan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan Terburuk  Untuk  Anak,  Jakarta:  Organisasi  Perburuhan  Internasional. Retrieved Januari 18, 2007,from :http://www.ilo.org/public/indonesia/region/usro/jakarta/download/tbn8.pdf
Joesoef,  Daoed.  Pancasila,  kebudayaan  ,  dan  ilmu  pengetahuan.  Retrieved  Januari 18, 2007, from :http://lemlit.ugm.ac.id/warta/wacana_dw_32.shtml.
Keputusan  Menteri  Negara  Kependudukan/Kepala  Badan  Koordinasi  Keluarga Berencana  Nasional  Nomor  :  KEP.-05/MEN/MENEG..K/02/98  tentang Pengembangan Kualitas Penduduk Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaku Pembangunan Yang Tangguh, Maju dan Mandiri.
Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk anak. Retrieved Januari 18, 2007, from : http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/kepres2002/kp59’02.htm
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Konvensi  International  Labour  Organization    Nomor  138  dan  182  yang  telah diratifikasi  pertama  kali  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 kemudian  dengan    Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1999  dan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2000.
Latifah.  Hambatan  Budaya  dalam  Kesehatan  Anak,  Musawa,  Jurnal  Studi  Gender dan Islam. Vol 4 No.2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Lembaga Perlindungan Anak(LPA), Profil  Lembaga Perlindungan Anak Gorontalo, Gorontalo: LPA, 2006.
Muins,  Makmur  S.  Studi  kondisi  lingkungan  tempat  kerja  pekerja  anak  di  sektor perkebunan dan industri. Retrieved Januari 18,2007, from :http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiannaker/studi_kondisi_lingk.php
Pikiran  Rakyat.   Bedakan  Pekerja Anak  dan  Anak  Bekerja,. Retrieved  November 5,
2006, from :http://www.suplemen.pikiranrakyat.com.htm.
Sugiyono. Metodologi Penelitian Administrasi,  Bandung:Alfabeta, 2006.
Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik, Bandung:Alfabeta, 2005.
-------., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
Suhartono, Irawan. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Suyanto,  Bagong.  Pekerja  Anak  dan  Kelangsungan  Pendidikannya,  Surabaya:
Airlangga University Press, 2003.
Syah,  Muhibbin.  Psikologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Baru,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1997.
Umar, Husein. Riset Sumber Daya Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Wiji,  Suprayogi.  Budaya  dalam  Budaya,  Retrieved  Januari  20,  2007,  from :http://www.glorianet.org/wiji/wiji_061.php.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Yusuf,  Muhammad.  Anak  dalam  islam  perspektif  historis  dan  sosiologis,  Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No.2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
Zastrow, Charles. Introduction to Social Work and Social Welfare, USA: Brooks/cole Thomson Learning, 2004.
Zubaedi. Pendidikan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.