Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 72 - 83
ISSN 021-969X

## Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia

## (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)

## Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang Email: fitri.hidayat@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek) merupakan dasar hukum perlindungan indikasi geografis. Pada UU Merek ini aturan mengenai indikasi geografis hanya terdiri dari beberapa Pasal, sehingga membuat aturan mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. Karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek, sehingga Pasal mengenai merek dan Pasal mengenai indikasi geografis menjadi saling bertentangan. Aturan yang tidak jelas dan saling bertentangan menjadi penyebab tidak tumbuhnya perlindungan indikasi geografis di Indonesia.  Untuk mengetahui  penerapan  perlindungan hukum  terhadap  produk  potensi  indikasi  geografis  di  Indonesia,  maka  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  ada, bahwa  perlindungan  hukum  tentang  indikasi  geografis  di  Indonesia  tidak  dapat  mendorong  tumbuhnya perlindungan  indikasi  geografis  terhadap  produk  potensi  indikasi  geografis  di  Indonesia.  Karena  dasar hukum mengenai indikasi geografis di Indonesia masih bergabung dengan UU Merek dan hanya terdiri dari beberapa Pasal saja. Pasal-Pasal mengenai indikasi geografis yang ada dalam UU Merek pun bertentangan dengan  Pasal-Pasal  mengenai  merek,  sehingga  membuat  peraturan  perundangan  yang  ada  mengenai indikasi geografis menjadi tidak jelas. PP Indikasi geografis juga hanya mengulang aturan-aturan yang ada dalam  UU  Merek.  Ketidakjelasan  aturan  mengenai  indikasi  geografis  mengakibatkan  tidak  terlindunginya produk  potensi  indikasi  geografis  secara  optimal.  Pemerintah  perlu  membentuk  undang-undang  tentang indikasi geografis secara terpisah atau berdiri sendiri, tidak bergabung dengan Undang-Undang Merek untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia
Kata Kunci: perlindungan, indikasi geografis, produk potensi indikasi geografis

## ABSTRACT
The  legislation  that  concern  about  brand  name  (Act.  No.15  of  2001  about  brand  name)  is  the  basic regulation for the protection of geographical indications. Rules about geographical indications only consisted of  some  of  the  articles  in  this  act,  so  it  made  the  rules  about  geographical  indication  become  obscured. Because  of  the  rules  about  geographical  indication  still  joined  in  the  act  about  the  brand  name,  so  that makes  both  contrary.  Protection  for  geographical  indication  in  Indonesia  was  unexpected,  because  of unclear  rules  and  conflict  of  norm  between  brand  name  and  geographical  indication.  To  analyse  about geographical indication protection in Indonesia, the research method is normative legal research. The result is rules about geographical indication can not protect potential product of geographical indication optimaly. Because  there  is  no  legislation  that  concern  about  geographical  indication.  Rules  about  geographical indication  still  joined  in  the  legislation  about  brand  name  and  only  consisted  of  some  of  article.  It  makes conflict of norm among the rules about brand name and geographical indication. Government have to make an  independent  legislation  about  geographical  indication  so  that  can  protect  the  potential  product  of geographical indication optimaly.
Key Words: geographical indication protection, potential product of geographical indication
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## PENDAHULUAN
Setelah  menjadi  anggota  World  Trade Organization (WTO),
Indonesia wajib menyesuaikan  ketentuan  hukum  nasionalnya dengan  perjanjian-perjanjian  yang  telah disepakati  dengan  negara-negara  anggota WTO  yang  lain.  Perjanjian  tersebut  tertuang dalam  WTO Agreement,  salah  satu  perjanjian itu  adalah Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  atau yang  disebut  perjanjian  TRIPs.  Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota WTO  dalam  menyusun  peraturan  perundang- undangan mereka untuk melindungi HKI. Maka peraturan perundang-undangan Indonesia pun juga  harus  mengacu  pada  perjanjian  TRIPs. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan terjemahan  dari Intellectual  Property  Rights (IPR),  yang  dapat  dideskripsikan  sebagai  hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan  menjadi suatu lembaga  hukum yang  disebut Intellectual  Property  Right. 1 Direktorat  Jenderal  HKI  mendefinisikan  HKI sebagai  hak  yang  timbul  bagi  hasil  oleh  pikir otak  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau proses  yang  berguna  untuk  manusia. 2 Pendapat lain mengatakan HKI merupakan hak untuk  menikmati  hasil  kreativitas  intelektual manusia  secara  ekonomis. 3 Afrillyanna  Purba dalam bukunya menyimpulkan HKI adalah hak yang  berasal  dari  hasil  kegiatan  intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. 4 Pada  sistem  HKI  yang  telah  ada,  ada salah  satu  hak  yang  bersifat  komunal  yaitu Indikasi  Geografis.  Indikasi  geografis  adalah suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal suatu  barang,  yang  karena  faktor  lingkungan geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor
1 Andriana  Krisnawati  dalam  Afrillyanna  Purba,  2009, Perlindungan  Hukum  Seni  Batik  Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Alumni, Bandung,  hlm. 19.
2 Ditjen  HKI  dalam  Tomi  Suryo  Utomo,  2010, Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah Kajian  Kontemporer,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta,  hlm. 2.
3 Sudaryat,  Sudjana,  dan  Rika  Ratna  Permata,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual-Memahami  Prinsip  Dasar, Cakupan,  Dan  Undang-Undang  Yang  Berlaku,  Oase Media, Bandung, hlm. 15.
4 Afrillyanna Purba, Op.cit., hlm. 20.
manusia,  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada  barang  yang  dihasilkan. 5 Indikasi geografis  merupakan  bagian  dari  HKI  dan merupakan konsep universal yang menunjukkan  asal,  kualitas,  dan  karakteristik suatu  barang.  Contohnya  seperti: Champagne (minuman anggur yang berasal dari Champagne-Perancis),  Basmati  Rice  (beras yang  berasal  dari  India),  Bohemian  Crystal, merupakan  produk  dengan  nama  daerah  asal produksinya yang didaftarkan, yang kemudian telah dilindungi sebagai produk komunitas dari negara  pemiliknya.  Indikasi  geografis  diatur dalam  perjanjian  multilateral  pada  akhir  abad ke-19  sebagai  salah  satu  hak  kekayaan industrial, yaitu dalam Konvensi Paris. Indikasi geografis  diatur  dalam  rangka  melindungi produk  lokal  dari  adanya  peniruan  atau pemakaian  tanpa  nama  atas  produknya  oleh pihak  ketiga.  Karena  fenomena  yang  ada, perjanjian  TRIPs  kemudian  menetapkan indikasi  geografis  pada  Pasal  22-24,  Pasal  22 mengatur  perlindungan  indikasi  geografis, Pasal  23  mengatur  perlindungan  tambahan atas  anggur  dan  minuman  beralkohol,  dan Pasal 24 mengatur pengecualian pada indikasi geografis. 6
Perlindungan  indikasi  geografis  adalah perlindungan  terhadap  suatu  tanda  yang menunjukkan  daerah  asal suatu barang,  yang karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk faktor  alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi dari  kedua  faktor  tersebut,  memberikan  ciri dan  kualitas  tertentu  pada  barang  yang dihasilkan  yang  pelaksanaannya  diatur  dan dilindungi  oleh  hukum.  Indonesia  merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografis, seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani,  Lada  Hitam  Lampung,  Lada  Putih Muntok,  Kopi  Toraja,  Apel  Batu,  Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan, dan masih banyak lagi.  Sebagai  negara  kepulauan  yang  kaya
5 Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, Indikasi  Geografis, http://www.dgip.go.id/indikasi- geografis , diakses 2 Juni 2010 pukul 10.00 WIB.
6 Maria  Alfons,  Implementasi  Perlindungan  Indikasi Geografis  Atas  Produk-Produk  Masyarakat  Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pada  Fakultas  Hukum Universitas  Brawijaya  Malang,  Tidak  dipublikasikan, 2011, hlm. 6.
akan  pengetahuan,  tradisi,  dan  budaya,  serta iklim  tropis  yang  menghasilkan  berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang  tidak  kecil,  sudah  seharusnya  Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang  memadai.  Melalui  perlindungan  indikasi geografis  yang  optimal  tidak  saja  kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan  sumber  daya  alam  dan manusia  di  daerah  diharapkan  dapat  lebih dimaksimalkan.  Walaupun  Indonesia  kaya akan  produk  potensi  indikasi  geografis dan memiliki peraturan perundang- undangannya,  tetapi  hanya  sedikit  yang didaftarkan,  seperti  Kopi  Kintamani  dari  Bali, mempunyai nomor  sertifikat  indikasi geografis IDIG000000001 dengan nama indikasi geografis  yaitu  Kopi  Arabika  Kintamani  Bali. 7 Kemudian  Mebel  Ukir  Jepara,  Lada  Putih Muntok, Kopi Arabika Gayo yang di umumkan di  Berita  Resmi  Indikasi  Geografis  pada  situs resmi  Direktorat  Jenderal  HKI  bulan  Januari- April  2010  dan  pada  pengumuman  bulan Maret-Juni  2011,  ada  Tembakau  Hitam Sumedang juga Tembakau Mole Sumedang. 8 Jika  dibandingkan  dengan  di  luar negeri  terutama  negara-negara  Eropa,  iklim sadar  hukumnya  jauh  berbeda,  di  sana masyarakatnya  sangat  antusias  melindungi produk  potensi  indikasi  geografis  yang  ada pada  daerahnya,  begitu  juga  dengan pemerintahnya  sangat  melindungi  produk potensi  indikasi  geografis  di  negaranya.  Tidak hanya  produk  yang  sudah  akrab  di  telinga masyarakat  saja,  seperti Champagne  dari Perancis,  Murrano Glass,  Bohemian  Crystal, tetapi juga muncul produk-produk baru seperti Kue Bremen  dari  Jerman,  Mustard  Burgundy dari  Perancis, Kastanye  Combai  dari  Italia, Strawberry  Kaszubska  dari  Polandia,  semua mendapat  perlindungan  indikasi  geografis  Uni Eropa.  Ini  membuktikan  bahwa  masyarakat lokal  peduli,  pemerintah  pun  peduli  sehingga memproteksi. Pesatnya pertumbuhan perlindungan  indikasi  geografis  di  negara-
7 Yeti  Sumiyati,  Masih  Ada  Harapan  Bagi Pandanwangi, http://ubicilembu.wordpress.com/2009/08/1 4/masih-ada-harapan-bagi-pandanwangi , diakses 17 Februari 2011 pukul 10.00 WIB.
8 Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, Indikasi  Geografis, http://www.dgip.go.id/indikasi- geografis , diakses 20 Maret 2011 pukul 11.00 WIB.
negara Eropa menunjukkan kemudahan dalam proses  pendaftaran  produk  potensi  indikasi geografis.  Dampak  dari  kurang  melindungi produk  potensi  indikasi  geografis,  pernah terjadi  kasus  di  Indonesia,  terjadi  pada  Kopi Gayo,  yang  telah  didaftarkan  oleh  pengusaha Belanda  sebagai  merek  dagang  di  Belanda, maka  eksportir  dari  Aceh  tidak  dapat mengekspor  kopi  tersebut  dengan  merek Gayo,  dan  jika  ingin  mengekspor  ke  negara lain maka kopi tersebut akan diberi harga jauh di bawah harga pasar. Juga kasus yang terjadi pada  Kopi  Toraja  yang  telah  didaftarkan  oleh Jepang  melalui Key  Coffee  dengan  merek dagang  Toarco  Toraja,  lengkap  dengan gambar  rumah  adat  Toraja  sebagai  gambar pada mereknya. Karenanya eksportir Indonesia tidak bisa menjual kopi Torajanya ke Jepang  jika  tidak  melalui Key  Coffee. 9 Hal  ini sangat  ironis,  mengingat  kopinya  di  tanam  di Indonesia, seharusnya yang memiliki hak juga Indonesia tetapi yang menikmati keuntungannya  adalah  negara  lain.  Seperti juga  yang  terjadi  pada  kerajinan  Keramik Dinoyo-Malang,  para  pengrajin  sudah  tidak lagi membuat keramik khas kota Malang yaitu tanah  liat  yang  dibakar  hasilnya  akan mengeluarkan  warna  biru.  Sekarang  para pengrajin  itu  kebanyakan  hanya  menjualkan keramik,  tidak  lagi  membuat  keramik  khas kota Malang. 10 Oleh karena itu sangat penting melindungi  produk  potensi  indikasi  geografis, karena  Indonesia  sangat  kaya  akan  produk potensi indikasi geografis.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk Potensi Indikasi Geografis Dalam Hukum Positif di Indonesia
Konsep perlindungan indikasi geografis pertama  kali  dikenal  di  Perancis  pada  awal abad  20  yang  kemudian  menjadi  isu internasional. 11 Perjanjian  TRIPs  kemudian menetapkan  indikasi geografis pada  Pasal  22- 24,  Pasal  22  mengatur  perlindungan  indikasi geografis,  Pasal  23  mengatur  perlindungan
9 Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.
10 Wawancara dengan Bapak Samsul, Ketua Paguyuban  Keramik  Dinoyo  tanggal  17  Februari 2011  di  rumah  Bapak  Samsul  Ketua  Paguyuban Keramik Dinoyo.
11 Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Op.cit.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 75 tambahan  atas  anggur  dan  minuman beralkohol, dan Pasal 24 mengatur pengecualian  pada  indikasi  geografis. 12 Pada tahun  1994  ketentuan  terhadap  perlindungan indikasi  geografis  dimuat  dalam  TRIPs Agreement  pada  article  22.Perlindungan hukum tentang indikasi geografis di Indonesiadiatur  oleh  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek  (UU  Merek) dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2007  Tentang  Indikasi  Geografis  (PP  Indikasi Geografis). Indonesia
memberikan perlindungan untuk indikasi geografis menyatu dengan  UU  Merek  dan  menetapkan  indikasi geografis sebagai bagiannya.

## Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek (UU Merek)
Dalam  UU  Merek  hanya  ada  beberapa Pasal  mengenai  indikasi  geografis,  yaitu  Pasal 56-60 saja.
1.  Pasal  56  ayat  (1)  menjelaskan  tentang pengertian  indikasi  geografis,  yaitu  indikasi geografis  dilindungi  sebagai  suatu  tanda yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu barang,  yang  karena  faktor  lingkungan geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor manusia,  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor tersebut,  memberikan  ciri  dan  kualitas tertentu  pada  barang  yang  dihasilkan. Dengan  penjelasan  Perlindungan  indikasi geografis  meliputi  barang-barang  yang dihasilkan  oleh  alam,  barang  hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.
2.  Pasal  56  ayat  (2)  menjelaskan  tentang pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan pendaftaran  indikasi  geografis.  Karena indikasi geografis
baru mendapat perlindungan  setelah  terdaftar  atas  dasar permohonan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan  pendaftaran  indikasi  geografis adalah:
12 Maria  Alfons,  “Implementasi  Perlindungan  Indikasi Geografis  Atas  Produk-Produk  Masyarakat  Lokal Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  Universitas  Brawijaya  Malang,  Tidak dipublikasikan, 2011, hlm. 6.
a.  Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di daerah  yang  memproduksi  barang  yang bersangkutan, yang terdiri atas:
1) pihak  yang  mengusahakan  barang yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan alam;
2) produsen barang hasil pertanian;
3) pembuat  barang-barang  kerajinan tangan atau hasil industri; atau
4) pedagang  yang  menjual  barang tersebut.
b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. Kelompok konsumen barang tersebut. Maksud  pendaftaran  Indikasi-geografis adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung  secara  tidak  terbatas  selama  ciri dan/atau  kualitas  yang  menjadi  dasar diberikannya perlindungan masih ada. 13
Dari  persyaratan  di  atas  dapat  dilihat ketentuan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  Tentang  Merek  untuk  masalah  indikasi geografis  bersifat  komunal,  cocok  dengan kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  juga komunal.  Tidak  seperti  ketentuan  dalam Undang-undang  HKI  yang  lain  yang  bersifat individual.
3.  Pasal  56  ayat  (3)  tentang  pengumuman indikasi  geografis  yang  prosesnya  sama dengan pengumuman merek terdaftar.
4.  Pasal  56  ayat  (4)  tentang  penolakan permintaan pendaftaran indikasi geografis.
5.  Pasal  56  ayat  (5)  dan  (6)  menambahkan ketentuan tentang keberatan atas penolakan  pendaftaran  indikasi  geografis yang dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek.  Tata  caranya  sama  dengan penolakan  permintaan  pendaftaran  merek terdaftar.
6.  Pasal  56  ayat  (7)  menyatakan  bahwa indikasi  geografis  diberikan  perlindungan hukum selama ciri dan kualitas produk yang bersangkutan masih ada.
7.  Pasal  57  menegasakan  bahwa  pemegang hak  indikasi  geografis  dapat  mengajukan ganti  rugi  dan  penghentian  penggunaan serta  pemusnahan  etiket  indikasi  geografis yang digunakan secara tanpa hak.
13 Penjelasan Pasal 1 Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
Fitri Hidayat Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
8. Pasal 59 dan 60 mengatur tentang indikasi asal.
9. Pasal 92 dan 93 yang merupakan ketentuan pidana.
Bentuk  perlindungan  hukum  pada  UU Merek  terlihat  pada  Pasal  56  ayat  (2)  yang menegaskan bahwa indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan. Siapa saja yang dapat  mendaftarkan  produk  potensi  indikasi geografisnya adalah:
1.  Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di daerah  yang  memproduksi  barang  yang bersangkutan, yang terdiri atas:
a) pihak  yang  mengusahakan  barang yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan alam;
b) produsen barang hasil pertanian;
c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
d) pedagang  yang  menjual  barang tersebut.
Lembaga  yang  dimaksud  adalah  lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan  indikasi  geografis  dan lembaga
itu merupakan
lembaga pemerintah  atau  lembaga  resmi  lainnya seperti  koperasi,  asosiasi,  atau  yayasan yang anggotanya produsen setempat. 14 2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu Lembaga  pemerintah  di  daerah  yang membidangi  barang  yang  diajukan  untuk permohonan,  seperti  Pemerintah  daerah  di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
3. Kelompok konsumen barang tersebut.
Sistem  perlindungan  yang  digunakan adalah dengan mengunakan sistem konstitutif, yaitu  pendaftaran  adalah  merupakan  syarat utama perlindungan. Menurut sistem konstitutif  (aktif)  dengan  doktrinnya prior  in filling, bahwa yang berhak atas suatu indikasi geografis adalah pihak yang telah mendaftarkan  Indikasi  Geografisnya,  yang dikenal  pula  dengan  asas presumption  of ownership.  Jadi,  pendaftaran  itu  menciptakan suatu  hak  atas  indikasi  geografis  tesebut, pihak  yang  mendaftarkan  dialah  satu–satunya yang berhak atas suatu indikasi geografis dan pihak  ketiga  harus  menghormati  hak–hak  si pendaftar  sebagai  hak  mutlak.  Kelebihan sistem  konstitutif  adalah  lebih  terjaminnya
14 Penjelasan  Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
kepastian  hukum  perlindungan  dan  lebih mudah dalam perlindungannya. 15
Efek  dari  sistem  pendaftaran  adalah perlindungan  indikasi  geografis  terhadap produk  potensi  indikasi  geografis  lebih terjamin  kepastian  hukumnya,  karena  produk potensi  indikasi  geografis  yang  telah  didaftar dan  telah  disetujui  dengan  kata  lain menyatakan  bahwa  produk  tersebut  adalah identitas  suatu  daerah,  dan  pihak  lain  harus menghormatinya.  Sisi  positif  lainnya  dari sistem pendaftaran adalah lebih mudah dalam perlindungannya,  karena  telah  terdaftar dengan  sendirinya  akan  lebih  mudah pengawasannya.  Selain  efek  positif  dari  sisi pendaftaran  tentu  ada  efek  negatifnya,  yaitu karena  tidak  semua  daerah  mengerti  tentang indikasi  geografis  dan  tentu  saja  tidak  semua tahu  tentang  prosedur  pendaftarannya, sehingga  sistem  pendaftaran  pada  ketentuan tentang indikasi geografis terkesan membuang waktukarena hanya menunggu pihak pendaftar  mendaftarkan  produk  potensi indikasi geografisnya.
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  lain adalah pengumuman permohonan pendaftaran indikasi  geografis  pada  UU  Merek  Pasal  56 ayat  (3)  yang  prosesnya  sama  persis  dengan pengumuman  pendaftaran  merek,  yaitu tercantum pada UU Merek Pasal 21-23. Dalam Pasal  21-23  tersebut  dikatakan  pengumuman dilakukan  10  hari dalam  Berita Resmi Indikasi Geografis sejak tanggal disetujuinya permohonan  serta  pengumuman  tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan.
Pengumuman permohonan pendaftaran indikasi  geografis  menjadi  penting  karena  ini merupakan  tindakan  preventif.  Dengan diumumkannya permohonan pendaftaran indikasi  geografis,  ini  semacam  bentuk pemberitahuan  serta  peringatan  bagi  pihak lain  sehingga  pihak  lain  tahu  bahwa  produk tersebut telah didaftarkan indikasi geografisnya. Oleh karena itu pihak lain harus menghormati hak-hak pendaftar. Serta bertujuan  jika  ada  keberatan  atau  sanggahan
15 Saky  Septiono,  Perlindungan  Indikasi  Geografis  dan Potensi Indikasi Geografis, http://www.infohaki.co.id/ Perlindungan-Indikasi- Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis, diakses 25 Mei 2011 pukul 11.00 WIB.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 77
dari  pihak  lain  mengenai  produk  yang  telah didaftarkan indikasi geografisnya.
Bentuk
perlindungan hukum selanjutnya  yang  diberikan  UU  Merek  adalah hak  mengajukan  gugatan  bagi pemegang  hak indikasi  geografis  terhadap  pemakai  indikasi geografis  yang  tanpa  hak.  Perlindungan hukum ini tercantum pada UU Merek Pasal 57. Bentuk  gugatan  tersebut  berupa  permohonan ganti  rugi,  penghentian  penggunaan  indikasi geografis  yang  tanpa  hak  tersebut  dan pemusnahan  etiket  indikasi  geografis  yang digunakan tanpa hak tersebut. Hak mengajukan  gugatan  ini  untuk  melindungi serta mempertahankan hak pemegang indikasi geografis  serta  bertujuan  untuk  mencegah kerugian  yang  lebih  besar  bagi  pihak pemegang  indikasi  geografis  yang  haknya telah dilanggar.
UU Merek hanya menyediakan 5 (lima) Pasal  untuk  perlindungan  indikasi  geografis, yaitu Pasal 56-60. Dari 5 (lima) Pasal tentang indikasi  geografis  yang  ada  dalam  UU  Merek dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah pendaftaran, pengumuman,  dan  hak  mengajukan  gugatan bagi pemegang hak indikasi geografis. Bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  Pasal  56- 60 UU Merek sangat singkat dan kurang jelas. Selain  singkatnya  Pasal  yang  mengatur ketentuan  indikasi  geografis,  juga  karena terjadi  pertentangan  antara  Pasal  tentang indikasi  geografis  dengan  Pasal  tentang merek.  Sehingga  UU  Merek  kurang  dapat melindungi  produk-produk  potensi  indikasi geografis yang ada di Indonesia.
Pada  Pasal  56-60  diatur  mengenai definisi  indikasi  geografis  sebagai  suatu identitas  dari  suatu  barang  yang  berasal  dari suatu  tempat  tertentu  yang  menunjukkan kualitas,  reputasi,  dan  karakteristik  termasuk faktor  alam  dan  manusianya  serta  tata  cara pendaftarannya  hanya  secara  umum.  Akan tetapi  perlu  ada  yang  diluruskan  mengenai konsep dasar dari apa yang dimaksud dengan indikasi  geografis.  Masyarakat  sebagian  besar menganggap  bahwa  indikasi  geografis  adalah bagian  dari  merek,  karena  pengaturannya dijadikan  satu  dengan  UU  Merek.  Masyarakat menganggap  indikasi  geografis  memiliki  sifat perlindungan  dan  karakteristik  sama  dengan perlindungan  yang  diberikan  atas  merek
dagang.  Padahal  jika  memang  indikasi geografis  dengan  merek  sama,  maka seharusnya  ketentuan  dalam  UU  Merek  tidak saling bertentangan. Diantaranya pada Pasal 5 (d) UU Merek menyatakan “Merek tidak dapat didaftar  apabila  Merek  tersebut  mengandung salah  satu  unsur  di  bawah  ini  (d.  merupakan keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya).”
Dapat  dilihat  bahwa  ada  pertentangan antara  Pasal  yang  mengatur  ketentuan  merek dengan  ketentuan  indikasi  geografis.  Suatu tanda  dalam  indikasi  geografis  sudah  pasti akan  menyebut  nama  barang  yang  dihasilkan sebagai  ciri  khas  hasil  produksi  dari  daerah yang  menghasilkan  barang  tersebut.  Contoh: Kopi  Toraja,  Kopi  Gayo,  Ubi  Cilembu  adalah berkaitan  dengan  barang  yang  dimohonkan pendaftarannya,  maka  hal  ini  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  merek.Selain  itu  ada perbedaan-perbedaan lain yang terlihat karena perbedaan  sifat  dan  karakteristik  dari  indikasi geografis  dan  merek.  Pasal  1  ayat  (1)  UU Merek  menyatakan  “Merek  adalah  tanda  yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf, angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang atau jasa”.
Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Merek menyatakan  “Indikasi-geografis  adalah  suatu indikasi atau  identitas dari suatu barang  yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu  yang  menunjukkan  adanya  kualitas, reputasi  dan  karakteristik  termasuk  faktor alam  dan  faktor  manusia  yang  dijadikan atribut  dari  barang  tersebut.  Tanda  yang digunakan  sebagai  indikasi-geografis  dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa  nama  tempat,  daerah,  atau  wilayah, kata,  gambar,  huruf,  atau  kombinasi  dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat  berasal  dari  nama  yang  tertera  dalam peta  geografis  atau  nama  yang  karena pemakaian  secara  terus-menerus  sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.  Perlindungan  indikasi-geografis meliputi  barang-barang  yang  dihasilkan  oleh alam,  barang  hasil  pertanian,  hasil  kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya”.

## Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Jika dilihat dari definisi di atas terdapat perbedaan  pokok,  yaitu  bahwa  merek  hanya merupakan  suatu  tanda  yang  dilekatkan  pada suatu  barang  yang  berfungsi  sebagai  daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau  jasa.  Tanda  tersebut  tidak  berkaitan dengan  kualitas  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan.  Sedangkan  dalam  indikasi geografis tanda tersebut menunjukkan identitas  dari  suatu  barangyang  berasal  dari suatu  tempat,  daerah,  atau  wilayah  tertentu, yang  karakteristik  dari  daerah  tersebut  yaitu faktor alam maupun manusianya mempengaruhi  kualitas  dan  reputasi  barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.
Kemudian Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Merek  menyatakan  “Merek  dagang  atau  jasa adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan  barang-barang  atau  jasa-jasa  sejenis lainnya”.
Dalam  Pasal  56  ayat  (2)  disebutkan “Indikasi-geografis  mendapat  perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
a.  Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di daerah  yang  memproduksi  barang  yang bersangkutan, yang terdiri atas:
1) pihak  yang  mengusahakan  barang yang  merupakan  hasil  alam  atau kekayaan alam;
2) produsen barang hasil pertanian;
3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
4) pedagang  yang  menjual  barang tersebut;
b.  Lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk itu; atau
c. Kelompok konsumen barang tersebut. Dalam  penjelasan  Pasal  ini  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga  yang mewakili  masyarakat  di  daerah  yang memproduksi  barang  adalah  lembaga  yang diberi  kewenangan  untuk  mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga  pemerintah  atau  lembaga  resmi lainnya  seperti  koperasi  dan  asosiasi. Kesimpulan  dari  dua  definisi  di  atas  adalah bahwa merek dapat dimiliki secara perseorangan  atau  perusahaan,  sedangkan
indikasi geografis dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu.
Selain  itu  menurut  Pasal  3  UU  Merek yang  dimaksud  hak  atas  merek  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu. Berkaitan  dengan  Pasal  28  mengenai  jangka waktu  perlindungan  merek  adalah  10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka  waktu  perlindungan  itu  dapat diperpanjang.  Sedangkan  dalam  indikasi geografis  pada  Pasal  56  ayat  (7)  disebutkan “Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya  perlindungan  atas  indikasi- geografis tersebut masih ada”.
UU  Merek  tidak  mengatur  mengenai jangka  waktu  perlindungan  indikasi  geografis. Sehingga  jangka  waktu  perlindungan  indikasi geografis  tidak  terbatas,  selama  tidak  ada perubahan pada struktur alam dan/atau faktor manusianya  yang  ikut  mempengaruhi  kualitas barang  yang  dihasilkan  dari  daerah  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu  terlihat perbedaannya  bahwa  merek  jangka  waktu perlindungannya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang  10  (sepuluh)  tahun.  Sedangkan pada  indikasi  geografis  tidak ada batas waktu perlindungan  karena  tergantung  pada  faktor alam  dan  manusianya  penghasil  barang  yang bersangkutan.
Karena sebab-sebab di atas, menjadikan UU Merek tidak dapat memberikan perlindungan indikasi geografis secara optimal. Selain  karena  aturan  mengenai  indikasi geografis  masih  bergabung  dengan  aturan merek,  juga  karena  sedikitnya  jumlah  Pasal yang  ada.  Bergabungnya  aturan  indikasi geografis  dengan  aturan  merek  membuat pertentangan  antara  Pasal  yang  mengatur indikasi geografis dengan Pasal yang mengatur tentang merek, seperti penjelasan di atas.
Perlu  ditambahkan  dalam  ketentuan yang  mengatur  tentang  indikasi  geografis sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu dengan menginventarisasi produk-produk potensi  indikasi  geografis  di  setiap  daerah  di Indonesia.  Oleh  karena  itu  perlu  kerjasama dari  setiap  pemerintah  daerah  di  Indonesia
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
untuk  mendata produk apa saja di  daerahnya yang  termasuk  produk  potensi  indikasi geografis.  Selain  itu  Dirjen  HKI  harus membentuk direktorat khusus indikasi geografis,  karena  selama  ini  masih  menjadi bagian  dari  Direktorat  Merek.  Sehingga nantinya  jajaran  Direktorat  Indikasi  Geografis yang  turun  langsung  ke  setiap  daerah  untuk secara  aktif  menginventarisasi  produk-produk potensi indikasi geografis, menentukan apakah suatu  produk  merupakan  produk  potensi indikasi  geografis  atau  tidak.  Kemudian mendaftarkan  dan  memberikan  perlindungan serta  memantau  perkembangan  pelaksanaan penggunaan  produk  geografisnya.    Selain  itu pemerintah daerah juga harus aktif dan peduli. Sehingga  tidak  perlu  selalu  menunggu  orang yang  mendaftarkan  produk  potensi  indikasi geografisnya.

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2007  Tentang  Indikasi  Geografis  (PP Indikasi Geografis)
Pada  ketentuan  Pasal  56  ayat  (9) menyatakan  bahwa  ketentuan  pendaftaran akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 tentang  Indikasi  Geografis.  Tetapi  PP  Indikasi Geografis  ini  tidak  hanya  mengatur  tata  cara pendaftaran, tetapi mengatur kembali ketentuan  pokok  indikasi  geografis  yang terdapat  dalam  UU  Merek.  PP  Indikasi Geografis mengatur:
a. Ketentuan umum indikasi geografis
b. Lingkup indikasi geografis
c. Indikasi geografis yang tidak terdaftar
d. Jangka  waktu  perlindungan  indikasi geografis
e. Tata cara pendaftaran
Menurut PP Indikasi Geografis tata cara pendaftaran  indikasi  geografis  terdiri  dari  8 (delapan) tahap, yaitu:
1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan
2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif
3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi
4. Tahap Keempat : Pengumuman
5. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran
6. Tahap Keenam : Pendaftaran
7. Tahap  Ketujuh  :  Pengawasan  terhadap pemakaian indikasi geografis
8. Tahap Kedelapan : Banding
Bentuk  perlindungan  hukum  dalam  PP Indikasi  Geografis  dapat  dijabarkan  yaitu bahwa  suatu  indikasi  geografis  harus didaftarkan  terlebih  dahulu  agar  mendapat perlindungan,  hal  ini  tersurat  dalam  Pasal  3 yang  menyebutkan  indikasi  geografis  mana saja yang tidak dapat didaftarkan,yaitu:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,  moralitas  agama, kesusilaan atau ketertiban umum; b. Menyesatkan atau memperdaya
masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal  sumber,  proses  pembuatan  barang, dan/atau kegunaannya;
c. Merupakan  nama  geografis  setempat yang  telah  digunakan  sebagai  nama varietas  tanaman,  dan  digunakan  bagi varietas tanaman yang sejenis. Apabila suatu Indikasi-geografis telahdigunakan  sebagai  nama  varietas tanaman tertentu, nama Indikasi- geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan  saja.  Contoh:  Nama  atau kata "Cianjur" telah dikenal sebagai nama salah  satu  varietas  tanaman  padi.  Oleh karenanya, kata "Cianjur" tidak diperkenankan  untuk  digunakan  sebagai indikasi  geografis  bagi  varietas  tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan  di  daerah  Cianjur.  Hal  ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang
menyesatkan.  Walaupun  demikian,  kata "Cianjur"  dapat  digunakan  sebagai indikasi-geografis  bagi  varietas  tanaman lain  ataupun  barang  lainnya  selain  padi atau  beras,  misalnya:  salak,  markisa, tauco, dan sebagainya. 16
d. Telah menjadi generik
Indikasi  yang  bersifat  generik  adalah indikasi  tentang  suatu  barang  yang  telah menjadi  milik  umum  karena  sering digunakan  dalam  bahasa  sehari-hari,  dan karenanya  tidak  dilindungi.  Contoh:  tahu,
16 Penjelasan  Pasal  3  huruf  c  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Indikasi Geografis.
Fitri Hidayat
tempe,  batik,  jeruk  bali,  pisang  ambon, dan sebagainya. 17
Dari penjelasan di atas tentang bentuk perlindungan  hukum  yang  ada  menurut  PP Indikasi  geografis,  masih  belum  bisa memberikan  perlindungan  hukum  yang memadai  tentang  indikasi  geografis  di Indonesia.  Dalam  PP  Indikasi  geografis, banyak  hal  yang  mengulang  ketentuan  yang ada  dalam  UU  Merek.  Pada  PP  Indikasi geografis selain mengatur tata cara pendaftaran, lebih banyak mengulang ketentuan  yang  ada  dalam  UU  Merek  yang memang  ketentuannya  disamakan  dengan ketentuan  merek.  Perlu  ditambahkan  dalam ketentuan  yang  mengatur  tentang  indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu dengan menginventarisasi produk-produk potensi  indikasi  geografis  di  setiap  daerah  di Indonesia.  Oleh  karena  itu  perlu  kerjasama dari  setiap  pemerintah  daerah  di  Indonesia untuk  mendata produk apa saja di  daerahnya yang  termasuk  produk  potensi  indikasi geografis.  Selain  itu  Dirjen  HKI  harus membentuk direktorat khusus indikasi geografis,  karena  selama  ini  masih  menjadi bagian  dari  Direktorat  Merek.  Sehingga nantinya  jajaran  Direktorat  Indikasi  Geografis yang  turun  langsung  ke  setiap  daerah  untuk secara  aktif  menginventarisasi  produk-produk potensi indikasi geografis, menentukan apakah suatu  produk  merupakan  produk  potensi indikasi  geografis  atau  tidak.  Kemudian mendaftarkan  dan  memberikan  perlindungan serta  memantau  perkembangan  pelaksanaan penggunaan  produk  geografisnya.    Selain  itu pemerintah daerah juga harus aktif dan peduli. Sehingga  tidak  perlu  selalu  menunggu  orang yang  mendaftarkan  produk  potensi  indikasi geografisnya.
Hal  di  atas  sesuai  dengan  teori perlindungan  hukum  yang  dikemukakan  oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan  perlindungan  akan  harkat  dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum
17 Penjelasan  Pasal  3  huruf  d  Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Indikasi Geografis.
dalam  negara  hukum  dengan  berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai perlindungan atas
kepentingan manusia. 18 Perlindungan  hukum  adalah  suatu upaya  yang  dilakukan  oleh  hukum  dalam menanggulangi  pelanggaran,  yang  terdiri  dari dua jenis, yaitu: 19
a. Perlindungan hukum yang bersifat represif,  yaitu  perlindungan  hukum  yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.
b. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa.

## Tabel 1. Perbandingan Jenis Perlindungan Hukum
Pembanding Preventif Represif Pengertian Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan pada subyek  hukum  untuk mengajukan  keberatan atau pendapatnya, sebelum ada keputusan yang definitif. Perlindungan hukum yang dilakukan  ketika masalah atau sengketa  sudah terjadi. Tujuan Mencegah terjadinya sengketa Menyelesaikan sengketa
Dengan  menginventarisasi  produk- produk  potensi  indikasi  geografis  di  setiap daerah di Indonesia, merupakan perlindungan hukum  preventif  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  terhadap  indikasi  geografis karena  produk  potensi  indikasi  geografis tersebut  merupakan  produk  domestik  yang memiliki  nilai  ekonomi  dan  reputasi  yang tinggi. Sehingga memerlukan jaminan kepastian  hukum.  Di  Indonesia  tingkat pendaftaran  produk  potensi  indikasi  geografis masih rendah, seperti yang tersaji dalam Tabel 2 dan Tabel 3:
18 Philipus  M  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19.
19 Ibid.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Tabel 2. Indikasi Geografis BRM 01/1G/1/A/2010
Diumumkan tanggal 21 Januari 2010 s/d 21 April 2010
NO. FD NO AGENDA INDIKASI GEO KLS KET. 1. 19/12/07  00005 Mebel Ukir Jepara/Logo 2. 13/04/09  00002 Lada Putih Muntok 3. 22/12/09  00003 Kopi Arabika Gayo
Sumber:  Berita  Resmi  Merek  Seri  –  A  Direktorat  Merek  Dirjen  HKI  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Tabel 3. Indikasi Geografis BRM 01/1G/1/A/2010 Diumumkan tanggal 21 Januari 2011 s/d 21 April 2011
NO. FD NO AGENDA INDIKASI GEO KLS  KET. 1. 23/12/10  00022 Tembakau Hitam Sumedang+LUK 2. 23/12/10  00023 Tembakau Mole Sumedang+LUK
Sumber: Berita Resmi Merek Seri – A Direktorat Merek Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  ada kekurangan  sistem  pendaftaran,  karena sifatnya menunggu. Menunggu pihak pendaftar,  selain  membuang  waktu  karena belum  tentu  semua  daerah  mengetahui tentang indikasi geografis apalagi pendafatarannya,  juga  kurang  efektif  apabila pendaftar  harus  datang  sendiri,  isi  formulir. Akan lebih baik jika menggunakan kecanggihan  teknologi  dengan  menggunakan media  internet.Karena  sebab-sebab  di  atas, menjadikan UU Merek tidak dapat memberikan perlindungan indikasi geografis secara optimal. Selain  karena  aturan  mengenai  indikasi geografis  masih  bergabung  dengan  aturan merek,  juga  karena  sedikitnya  jumlah  Pasal yang  ada.  Selanjutnya  PP  Indikasi  geografis keluar dengan rentan waktu yang cukup lama, baru  di  tahun  2007  PP  Indikasi  geografis
keluar.  Dengan  adanya  PP  Indikasi  geografis ini menjadi aneh, karena PP Indikasi geografis ini  tampak  berdiri  sendiri.Seperti  yang  telah diuraikan  di  atas  dalam  UU  Merek,  ketentuan Merek  lebih  dominan  dari  indikasi  geografis, karena  memang  hanya  terdapat  beberapa Pasal saja tentang indikasi geografis. Sehingga terkesan  indikasi  geografis  hanya  bagian  dari merek. Ditambah lagi dalam Pasal 1 UU Merek tidak  mendefinisikan  indikasi  geografis,  ini yang  menyebabkan  produk  potensi  indikasi geografis kurang bisa dilindungi.
Perbedaan Indikasi geografis dan Merek Pada akhirnya dapat dijelaskan perbedaan  konsep  antara  indikasi  geografis dan  merek,  dapat  dilihat  dalam  Tabel  4 berikut:
Fitri Hidayat

## Tabel 4.
Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis No Perihal Merek Indikasi Geografis 1.  Definisi Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna ataupun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 2.  Sifat Tidak dapat menunjukkan kualitas produk Menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik produk 3.  Obyek Barang dan Jasa Barang 4.  Pemilik Individualistik Komunalistik 5.  Eksploitasi Dapat diperjual belikan atau dilisensikan Tidak dapat diperjual belikan atau dilisensikan 6.  Jangka Waktu Perlindungan 10 (sepuluh) tahun Berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada
Sumber : Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Dengan  melihat  Tabel  4,  dapat diartikan  bahwa  indikasi  geografis  dan  merek berbeda,  sehingga  perlindungannya  tidak dapat dijadikan satu. Indikasi geografis bukan bagian  dari  merek.  Ketika  dua  hal  yang berbeda  pengaturannya  dijadikan  satu,  maka akan banyak pertentangan Pasal di dalamnya.

## PENUTUP
Perlindungan hukum tentang indikasi geografis di  Indonesia  dimuat  dalam  Pasal  56-60 Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001 Tentang  Merek  (UU  Merek)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007  Tentang Indikasi  Geografis  (PP  Indikasi  geografis). Dalam  UU  Merek  sudah  pasti  ketentuan tentang  merek  yang  lebih  dominan,  sehingga ketentuan mengenai indikasi geografis
terkesan  hanya  bagian  dari  merek.  Padahal merek  dan  indikasi  geografis  berbeda.  Ini menjadi
kendala dalam memberikan perlindungan  indikasi  geografis  terhadap produk  potensi  indikasi  geografis.  Karena
ketentuan tentang indikasi geografis bergabung  dengan  ketentuan  merek  dan hanya  terdiri  dari  beberapa  Pasal  saja, membuat  ketentuan  yang  ada  mengenai indikasi  geografis  juga  tidak  jelas.  Apalagi indikasi geografis dan merek berbeda sehingga terjadi  pertentangan  dalam  Pasal-Pasalnya. Pertentangan dalam Pasal membuat ketentuan tersebut  tidak  jelas.  Kemudian  dalam  PP Indikasi  geografis  juga  hanya  mengulang ketentuan  yang  ada  dalam  UU  Merek.  Serta ketentuan  mengenai  tata  cara  pendaftaran, juga  terlalu  rumit  dan  memakan  waktu  yang lama.  Sehingga  selama  ketentuan  indikasi geografis masih  bergabung  dengan  UU  Merek maka ketentuan tersebut tidak bisa melindungi produk-produk  potensi  indikasi  geografis  di Indonesia dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Adrian  Sutedi ,  2009, Hak  Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 10, No. 1 83 Afrillyanna  Purba ,  2009, Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta, Alumni, Bandung.
Philipus  M  Hadjon ,  1987, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  Bina Ilmu, Surabaya.
Sudaryat  Sudjana  dan  Rika  Ratna Permata ,  2010, Hak  Kekayaan Intelektual  Memahami  Prinsip  Dasar, Cakupan,  Dan  Undang-Undang  Yang Berlaku, Oase Media, Bandung.
Tomi  Suryo  Utomo ,  2010,  H ak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  di  Era  Global: Sebuah  Kajian  Kontemporer,
Graha Ilmu, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intelectual Property Rights (TRIPs Agreement). Jurnal dan Naskah Maria Alfons , 2011, “Implementasi Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan Intelektual,  Disertasi  Program  Doktor
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Naskah Internet
Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  Kementrian  Hukum dan HAM  Republik  Indonesia , Indikasi Geografis,
http://www.dgip.go.id/indikasi
geografis . Saky  Septiono ,  Perlindungan  Indikasi Geografis dan Potensi  Indikasi Geografis,
http://www.infohaki.co.id/ p erlindunga n-Indikasi-Geografis dan-Potensi-
Indikasi-Geografis. Yeti Sumiyati , Masih Ada Harapan Bagi Pandanwangi, http://ubicilembu.wordpress.co m/2009/08/14/masih-ada- harapan-bagi pandanwangi .