## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

## Luthfi Syaifuddin, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: lutfia@gmail.com

## Abstract
Electronics is now a necessity for modern society to use it as a means of payment. In the trade business  for  example,  technological  advances  have  given  rise  to  the  method  of  transactions known as E-Commerce (Electronic Commerce). The use of internet facilities is a technological advancement  that  can  be  said  to  support  the  overall  spectrum  of  commercial  activities.  The method of approach used in this study is empirical juridical, which uses the primary data of BNI leadership  Kcp  Ngaliyan  through  interviews  and  secondary  data  through  library  research.  All data  collected  was  analyzed  using  a  qualitative  method  then  presented  descriptively  so  that  a conclusion was obtained. Based on the results of the study Legal protection for customers of E- Banking users has not run properly. Legal safeguards against customers of E-Banking users can only be realized with the participation of various parties. The customer must be more proactive in  knowing  his  rights  and  obligations  and  also  the Bank  should  be  more  open  and  improve  its performance.  Also  Electronic  Information  and  Transactions  require  a  more  representative formulation that can reach all forms of crime using E Banking
Keywords : Customer Legal Protection, Electronic Transactions

## Abstrak
Elektronik  saat  ini  merupakan  suatu  kebutuhan  masyarakat  modern  untuk  menggunakannya sebagai  sarana  pembayaran.  Dalam  bisnis  perdagangan  misalnya,  kemajuan  teknologi  telah melahirkan  metode  bertransaksi  yang  dikenal  dengan  istilah  E-Commerce  (  Electronic Commerce  ).  Penggunaan  sarana  internet  merupakan  suau  kemajuan  teknologi  yang  dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer pimpinan BNI  Kcp  Ngaliyan  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Seluruh data  yang  tekumpul  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif  kemudian  dipaparkan  secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian Perlindungan hukum  terhadap  nasabah  pengguna  E-Banking    belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Upaya Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  pengguna  E-Banking  hanya  dapat  terwujud  dengan adanya  partisipasi  dari  berbagai  pihak.  Pihak  nasabah  harus  bersikap  lebih  proaktif  untuk mengetahui  hak  dan  kewajibannya  dan  juga  pihak  Bank  hendaknya  lebih  bersikap  terbuka  dan memperbaiki  kinerjanya.  Juga  Informasi  dan  Transaksi  Elekronik  diperlukan  perumusan  yang lebih  representatif  yang  dapat  menjangkau  semua  bentuk  kejahatan  dengan  menggunakan    E Banking.
Kata kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transaksi Elektronik

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dan  internet  sudah  sangat  pesat  pada  masa  ini,  hal  tersebut menambah  kenyamanan  masyarakat  luas  di  segala  bidang.  Salah  satu  sektor  yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan, sub sektor  ekonomi  yang  memobilisasi  dana  masyarakat.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi telah  melahirkan  inovasi  perbankan  serta  memberikan  dampak  efisien  dan  ektivitas  yang luar  biasa. 1 Saat  ini  media  elektronik  menjadi  salah  satu  media  andalan  untuk  melakukan komunikasi  dan  bisnis.  Industri  perbankan  saat  ini  pun  sudah  mengandalkan  kegiatan operasionalnya  berbasiskan  pada  teknologi  informasi  salah  satu  bentuknya  berupa internet banking . Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998.
Sejalan  dengan  kebutuhan  akan  pelayanan  telekomunikasi  yang  semakin  meningkat dikarenakan  tuntutan  kebutuhan  pengguna  dimasa  depan  yang  semakin  meningkat  pula. Sistem komunikasi bergerak diyakini akan memegang peranan yang semakin penting dalam memenuhi      kebutuhan      telekomunikasi.Adanya  fasilitas  elektronik  banking  semakin memudahkan  para  nasabah  bank  untuk melakukan  transaksi  perbankan  tanpa  harus  datang ke bank secara langsung.
Konsep elektronik pada  perkembangannya  banyak  diadopsi  oleh  industri  perbankan konvensional. Elektronik khususnya  di  Indonesia  memiliki  perkembangan  yang  sangat pesat. 2 Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keuntungan  yang  dapat  diraih  dengan  memanfaatkan layanan elektronik . Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa industri perbankan saat ini banyak mengadopsi konsep elektronik , yaitu: 3
a. Industri perbankan berkeinginan memperluas jangkauan akses pasarnya
b. Industri  perbankan  berkeinginan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas pelayanan terhadap para nasabahnya
c. Penerapan elektronik dapat  dijadikan  sebagai  sarana  strategis  untuk  melakukan kompetisi antar bank yang terasa sangat ketat.
1 Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Jakarta: Graha Ilmu, 2014).
2 Brian Ami Prasetyo, „Diskusi Permasalahan Hukum Terkait Internet Banking Dan Solusi Penyelesaiannya‟, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan , Vol.3 No.2 (2005), 65–66.
3 Budi Raharjo, Keamanan Informasi Berbasis Internet (Bandung: PT.Insan Indonesia, 2005).
Indonesia  adalah  negara  keempat  di  dunia  yang  penduduknya  paling  banyak menggunakan layanan internet. 4 Hal ini jugalah yang turut memacu bank-bank di Indonesia untuk  melahirkan  layanan elektronik sendiri.  Penggunaan elektronik di  Indonesia  belum dimanfaatkan secara penuh oleh bank-bank nasional di Indonesia. Sebagai contoh yaitu bank Bank  Internasional  Indonesia  (BII)  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  bank  nasional penyelenggara internet  banking yang  pertama  di  Indonesia  yakni  pada  tahun  2000  dengan situsnya www.bankbii.co.id .  BII  pada  saat  itu  menggunakan  media  internet  baru  sebatas sebagai  sarana  untuk  mempromosikan  produk-produk  bank  BII.  Hal  ini  terjadi  bisa  saja terjadi  mengingat  ketersediaan  dana  untuk  pengadaan  teknologi  yang  berkaitan  dengan elektronik. Selain  itu,  juga  menyangkut  kesiapan  sumber  manusianya,  sehingga  penerapan elektronik tidak  dapat  di  implementasikan  secara  penuh. 5 Bank  Central  Asia  (BCA)  ketika meluncurkan  layanan internet  banking ,  yaitu www.klikbca.com ,  barulah  penerapan internet banking ini  mulai  dijalankan  secara  penuh,  dimana  pihak  bank  BCA  sebagai  penyedia layanan elektronik , dalam menyediakan layanan, tidak saja hanya berkaitan dengan promosi produk-produknya  serta  memberikan  kesempatan  kepada  nasabah  untuk  melakukan transaksi-transaksi  secara online melalui  media  internet.Setelah  bank  BCA  meluncurkan layanan  internetnya,  bank-bank  nasional  lainnya  pun  kemudian  ikut  meluncurkan  layanan internet  banking ,  seperti www.bni.co.id , www.bankmandiri.co.id ,  dan  sebagaimya.  Hal  ini terjadi  karena  menyadari  Indonesia  menduduki  peringkat  keempat  didunia  yang penduduknya  paling  banyak  menggunakan  media  internet,  sehingga  layanan internet banking banyak  digunakan  oleh  nasabah  untuk  melakukan  transaksi online melalui  media internet.
Sejalan  dengan  kemudahan  yang  didapat  dari  penggunaan elektronik ada  juga  resiko yang  di  dapat  dalam  penggunaanya  layanan  ini,  antara  lain  banyak  terjadi  pelanggaran hukum  menyangkut  data-data  pribadi  melalui  internet  dan  juga  mengenai  resiko  finasial yang  diderita  oleh  nasabah  bank  dalam  penggunaan elektronik karena  ulah  para  pelaku kejahatan Teknologi Informasi (TI) tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. 6 Permasalahan yang ada di Indonesia untuk metode pembayaran elektronik tidak seperti di negara maju, banyak faktor  yang akhirnya menjadi menghambat perkembangan elektronik  banking yang  ada  di  Indonesia.  Metode  pembayaran  elektronik
4 Ibid, hlm. 63
5 Ibid, hlm.56
6 Ibid, hlm. 67
haruslah  diperhitungkan  dengan  kondisi  yang  ada  di  Indonesia,  yang  pada  nantinya  sistem elektronik yang  ada  bisa  lebih  diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  dengan  kondisi  saat  ini yang beraneka ragam kompleksitas permasalahannya.
Masalah  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  perbankan  khususnya  dalam elektronik merupakan suatu hal yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum  bagi  konsumen  belum  mendapatkan  tempat  yang  baik  dalam  sistem  Perbankan Nasional. 7 Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang  rendah  mutunya  telah  memacu  untuk  memikirkan  secara  sungguh-sungguh  usaha untuk  melindungi  konsumen  ini,  dan  mulailah  gerakan  untuk  merealisasikan  cita-cita  itu. Sebagaimana  slogan  hukum  yang  diungkapkan  Satjipto  Rahardjo  “hukum  dibuat  untuk manusia  bukan  sebaliknya”. 8 Di  Indonesia,  masalah  perlindungan  konsumen  baru  mulai terdengar  pada  tahun  1970  an.  Ini  terutama  ditandai  dengan  lahirnya  Yayasan  Lembaga Konsumen  (YLK)  pada  tanggal  11  Mei  1973.  Secara  historis,  pada  awalnya  Yayasan  ini berkaitan  dengan  rasa  mawas  diri  terhadap  promosi  untuk  memperlancar  barang-barang dalam  negeri.  Atas  desakan  suara-suara  dari  masyarakat,  kegiatan  promosi  ini  harus diimbangi  dengan  langkah-langkah  pengawasan,  agar  masyarakat  tidak  dirugikan  dan kualitasnya terjamin.
Berdasarkan  kompleksitas  hubungan  produsen  dan  konsumen,  serta  banyaknya  mata rantai  penghubung  keduanya,  maka  dibutuhkan  berbagai  aspek  hukum  untuk  melindungi konsumen  sebagai  pemakai  akhir  barang  atau  jasa  secara  adil.  Perlindungan  konsumen dimulai sejak awal proses produksi. Aspek hukum publik mendominasi sistem pengawasan terhadap  mutu  dan  kesehatan  serta  ketepatan  pemanfaatan  bahan  untuk  sasaran  produk. Setelah  hubungan  bersifat  personal,  hukum  perdatalah  yang  akan  lebih  dominan  dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing pihak.
Sebagai  pemakai  barang/jasa,  konsumen  memiliki  sejumlah  hak  dan  kewajiban. Pengetahuan  tentang  hak-hak  konsumen  sangat  penting  agar  orang  bisa  bertindak  sebagai konsumen  yang  kritis  dan  mandiri.  Tujuannya,  jika  ditengarai  adanya  tindakan  yang  tidak adil  terhadap  dirinya,  ia  secara  spontan  menyadari  akan  hal  itu.  Konsumen  kemudian  bisa bertindak  lebih  jauh  untuk  memperjuangkan  hak-haknya.  Dengan  kata  lain,  ia  tidak  hanya tinggal  diam  saja  ketika  menyadari  bahwa  hak-haknya  telah  dilanggar  oleh  pelaku  usaha. Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :
7 Wulanmas A.P.G, Buku Ajar Hukum Perbnkan (Yogyakarta: Genta Press, 2011).
8 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif ,Rekonstruksi Terhadap Teori HUkum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012).
1) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang/jasa.
2) Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang/jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang/jasa.
4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskrimainatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Disamping  hak-hak  dalam  pasal  4  juga  terdapat  hak-hak  konsumen  yang  dirumuskan dalam  pasal  7,  yang  mengatur  tentang  kewajiban  pelaku  usaha.  Kewajiban  dan  hak merupakan  antinomi  dalam  hukum,  sehingga  kewajiban  pelaku  usaha  merupakan  hak konsumen.  selain  hak-hak  yang  disebutkan  tersebut  ada  juga  hak  untuk  dilindungi  dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.
Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
1) Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) harusnya  menjamin  suatu  Penyelenggaraan  Perlindungan  Konsumen  dalam  suatu  produk hukum.  Hal  ini  penting  karena  hanya  hukum  yang  memiliki  kekuatan  untuk  memaksa pelaku  usaha  untuk  mentaatinya,  dan  juga  hukum  memiliki  sanksi  yang  tegas.  Mengingat dampak  penting  yang  dapat  ditimbulkan  akibat  tindakan  pelaku  usaha  yang  sewenang- wenang  dan  hanya  mengutamakan  keuntungan  dari  bisnisnya  sendiri,  maka  pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan  hukum  yang  melindungi  kepentingan  konsumen  belum  memadai, 9 khususnya dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  selaku  konsumen.  Antara    lain  dengan adanya  perjanjian  kredit  atau  pembiayaan  bank  yang  merupakan  perjanjian  standar ( standard contract ) termasuk dalam hal ini fasilitas elektronik.
Adapun  ratio  diundangkannya  UUPK  adalah  dalam  rangka  menyeimbangkan  daya tawar  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  dan  mendorong  pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur dan    bertanggung    jawab  dalam  menjalankan  kegiatannya.  UUPK  mengacu  pada  filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945. 10
Posisi Konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985,  tentang Guidelines  for  Consumer  Protection ,  yang  menghendaki  agar  konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas,  benar,  dan  jujur,  hak  untuk  mendapatkan keamanan  dan  keselamatan,  hak  untuk  memilih,  hak  untuk  didengar,  hak  untuk mendapatkan  ganti  rugi,  hak  untuk  mendapatkan  kebutuhan  dasar  manusia.  PBB menghimbau  seluruh  anggotanya  untuk  memberlakukan  hak-hak  konsumen  tersebut dinegaranya  masing-masing. 11 Pengaduan-pengaduan  soal  produk  internet  perbankan, seperti:  ATM  ( Automatic  Teller  Machine ),  Kartu  Kredit,  dan  aneka  ragam  jenis  tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan
9 Ibid
10 A.Z Nasution, „Aspek Hukum PErlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang - Undang No. 8 Tahun 1999‟, Media Hukum Dan Keadilan , Vol.II No. (2003).
11 Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003).
merupakan  hal  yang  sangat  perlu  untuk  diteliti  dan  di  kontruksikan  kearah  yang  lebih mengedepankan nilai perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen yang dijamin hak- hak nya sebagai warga negara Indonesia. 12
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  menulis  sebuah  tulisan  ilmiah  serta membahasnya  dalam  bentuk  Tesis  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik”.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  datanya  berupa  data  primer  dan  data  sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif dengan pemikiran secara dedukatif-indukatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Perkembangan  teknologi  informasi,  telekomunikasi  dan  internet  menyebutkan  mulai munculnya  aplikasi  bisnis  yang  berbasis  elektronik  dalam  dunia  perbankan  sendiri,  pada umumnya  memanfaatkan  teknologi  untuk  mengakomodir  kebutuhan  berinteraksi  antara perusahaan  dengan  nasabahnya.  Elektronik  Banking  adalah  salah  satu  jasa  bank  yang memungkinkan  nasabah  untuk  memperoleh  informasi,  melakukan  komunikasi  dan  melakukan transaksi perbankan melalui jaringan dan bukan merupakan bank yang hanya menyelanggarakan layanan  perbankan  melalui  internet.  Elektronik  banking  adalah  fasilitas  yang  disediakan perusaahaan perbankan melalui benda elektronik (Handphone, Komputer dan Telephone) untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi perbankan.
Reputasi  sistem  E-Banking  didefinisikan  sebagai  penilaian  pelanggan  atas  keistimewaan suatu  sistem  secara  menyeluruh.  Reputasi  sistem  E-Banking  merupakan  suatu  proses  evaluasi menyeluruh  pelanggan  mengenai  kesempurnaan  sistem.  Reputasi  sistem  E-Banking  selalu didefinisikan  sebagai  mutu  peranti  yang  disusun  dalam  sistem  itu  sendiri,  semakin  baik  dan memuaskan sistem  yang di aplikasikan maka akan semakin bermutu piranti penyusunan sistem tersebut  bagitu  sebaliknya.  Reputasi  sistem  E-Banking  berpusat  pada  upaya  pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta keakuratan untuk mengimbangi harapan pelanggan.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Perbankan  Dalam  Praktik  Transaksi  Elektronik Berhubungan Dengan Tanggung Jawab Bank Atas Informasi Nasabah
Hukum  Konsumen dan Hukum Perlindungan  Konsumen merupakan istilah yang  seringkali disamaartikan. Ada yang beranggapan bahwa hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan
12 Sudaryatmo, Hukum Dan Advokasi Konsumen (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1999).
konsumen.  Namun  ada  pula  yang  membedakannya,  dengan  berpendapat  bahwa  baik  mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama lain.
M.  J.  Leder  menyatakan  bahwa  “In  a  sense  there  is  no  such  creature  as  consumer  law”. Sekalipun  demikian,  secara  umum  sebenarnya  hukum  konsumen  dan  hukum  perlindungan konsumen  itu  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Lowe,  yakni  “….rules  of  law  which  recognize  the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited”.  Karena konsumen berada pada posisi yang lemah, maka konsumen harus dilindungi oleh  hukum,  yang  sifat  dan  tujuannya  adalah  memberikan  perlindungan  atau  pengayoman terhadap  masyarakat.  Jadi,  bisa  dikatakan  bahwa  sebenarnya  hukum  konsumen  dan  hukum perlindungan  konsumen  adalah  dua  bidang  hukum  yang  sulit  untuk  dipisahkan  dan  ditarik batasannya.
Namun,  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan bagian  dari  hukum  konsumen  yang  lebih  luas.  Az.  Nasution,  misalnya,  berpendapat  bahwa “hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  bersifat  mengatur,  dan  juga mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen.”  Adapun,  menurut  Az.  Nasution, yang dimaksud dengan hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk  barang  dan/atau  jasa, antara  penyedia  dan  penggunanya  dalam  kehidupan  bermasyarakat.”    Sedangkan  mengenai hukum  perlindungan  konsumen  didefinisikannya  sebagai  “keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan  produk  konsumen  antara  penyedia  dan  penggunanya  dalam  kehidupan bermasyarakat.”  Selanjutnya, Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur  hubungan  dan  masalah  konsumen  itu  tersebar  dalam  berbagai  bidang  hukum,  baik tidak  tertulis  maupun  tertulis,  seperti  hukum  perdata,  hukum  dagang,  hukum  pidana,  hukum administrasi  negara,  dan  hukum  internasional  terutama  konvensi-konvensi  yang  berkaitan dengan  kepentingan-kepentingan  konsumen.    Adapun  yang  masih  belum  jelas  dari  pernyataan Az.  Nasution  berkaitan  dengan  kaidah-kaidah  hukum  perlindungan  konsumen  yang  senantiasa bersifat  mengatur.  Apakah  kaidah  yang  bersifat  memaksa,  tetapi  memberikan  perlindungan kepada konsumen tidak termasuk dalam hukum perlindungan konsumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara    dapat  dikemukakan  bahwa  nasabah  sebagai  konsumen memilki  kedudukan  yang  lemah.  Nasabah  hanya  bisa  mengajukan  klaim  pada  pihak  bank. Transaksi  dengan  menggunakan  electronic  funds  transfer  sangat  rentan  terhadap  timbulnya penipuan  (fraud  )  yang  antara  lain  dapat dilakukan  oleh  nasabah  atau  pihak  yang  berhubungan
dengan nasabah, pihak bank dalam hal ini adalah pegawai bank itu sendiri maupun dari transmisi telekomunikasi.
Faktor Penghambat Dalam Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Dalam  Praktik  Transaksi  Elektronik  Berhubungan  Dengan  Tanggung  Jawab  Bank  Atas Informasi Nasabah
Bank  tidak  bertanggung  jawab  untuk  memperoleh  tanda  bukti  penerimaan  dari  penerima uang. Namun bila hal tersebut diminta oleh pengirim maka bank akan mengusahakannya dengan dikenakan biaya yang dibebankan kepada pengirim. Dalam hal ini nasabah memiliki kedudukan yang  lemah  bila  terjadi  permasalahan  dengan  pihak  bank,  sebab  pada  ketentuan  ini  disebutkan bahwa  bank  tidak  berkewajiban  untuk  memperoleh  tanda  bukti.  Bank  dapat  mengusahakannya dengan  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah.  Apabila  terjadi  permasalahan,  nasabah  akan merasa  kesulitan  untuk  mengajukan  klaim  ke  pihak  bank.  Sehingga  pemberian  perlindungan hukum kepada nasabah belum dilakukan secara maksimal.
Penelitian  berikutnya  adalah  tidak  menutup  adanya  human  error  yang  dilakukan  oleh pegawai  bank  BNI  itu  sendiri,  sehingga  nasabah  merasa  dirugikan.  Sebagai  contoh  pada  saat nasabah  ingin  melakukan  transfer  dana,  tidak  menuup  kemungkinan  pihak  bank  BNI  juga melakukan  kesalahan  sehingga  dana  yang  seharusnya  ditransfer  tidak  ada.,  hal  ini  jelas  sangat merugikan  nasabah.Nasabah    kurang    memperhatikan    informasi    yang    jelas    dan    lengkap mengenai  suatu  produk  perbankan.  Informasi  yang  jelas  dan  lengkap  merupakan  hal  yang penting  bagi  nasabah  perbankan  untuk  memilih  suatu  produk  perbankan,  sebelum  nasabah tersebut  memutuskan  dan  menggunakan  salah  sau  produk  perbankan  tersebut.  Hal  ini  tidak sesuai dengan dalam UUPK Pasal 5 butir a dimana nasabah berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi  keamanan  dan  keselamatan.  Sikap  nasabah  yang  kurang  teliti  terlihat  pada  saat  nasabah tersebut  mengisi  aplikasi  atau  formulir.  Dimana  nasabah  tidak  membaca  terlebih  dahulu mengenai  ketentuan  dan  persayaratan  yang  terlampir  pada  aplikasi  atau  formulir  tersebut. Menurut  UUPK  Pasal  5  butir  a  dimana  nasabah  berkewajiban  untuk  membaca  atau  mengikuti petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan  /  atau  jasa  demi keamanan  dan  keselamatan.  Hal  ini  kadang  –  kadang  tidak  dilakukan  oleh  nasabah,  sehingga mengakibatkan kerugian pada diri nasabah itu sendiri. Hal ini terkait dengan kedudukan nasabah yang  lemah  merupakan  hal  yang  penting  bagi  nasabah  perbankan  untuk  memilih  suatu  produk perbankan,  sebelum  nasabah  tersebut  memutuskan  dan  menggunakan  salah  satu  produk perbankan  tersebut.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  dalam  UUPK  Pasal  5  butir  a  dimana  nasabah
berkewajiban  untuk  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

## D. Simpulan
Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam praktik transaksi elektronikberhubungan  dengan  tanggung  jawab  bank  atas  keabsahan  informasi  nasabah  adalah dengan mengendalikan risiko yang  sudah diatur dalam peraturan bank Indonesia serta Undang- Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik,  selain  itu  mencegah  agar  tidak  terjadinya  kejahatan dalam  elektronik  dengan  mengupayakan  konsumen  agar  selalu  update  terhadap  pembaharuan data  nasabah.  Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  Bank  sebagai  penyedia  Layanan  Elektronik Banking ialah berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005  tentang  “Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi  Nasabah” sesuai  dengan  amanat  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  menjaga  keamanan  serta  pelayanan  yang  terbaik  kepada  nasabah.  Jika  didalam pelaksaannya  hal  yang  menjadi  tanggung  jawab  Bank  tidak  dapat  dipenuhi,  dan  Bank memberikan  kerugian  terhadap  nasabah.  Maka  pihak  Bank  akan  memenuhi  tanggung  jawab dalam  bentuk  yang  pertama,  ganti  rugi  kepada  Nasabah  atas  kerugian  dan  kealpaan  yang dilakukan  oleh  pihak  Bank  dengan  terlebih  dahulu  menindak  lanjuti  atas  keluhan Nasabah  atas kerugian  yang  di  deritanya,  dan  apabila  terbukti  benar  maka  pihak  Bank  akan  memenuhi pembayaran  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  Bank.  Yang  kedua,  jika  terbukti adanya keterlibatan pihak Bank atau oknum karyawan yang lalai yang mengakibatkan kerugian di pihak Bank, maka Bank berdasarkan kode etik memberikan tindakan atas kelalaian Karyawan tersebut yang mengakibatkan kerugian di pihak nasabah. Yang ketiga, apabila pihak Bank tidak mampu  untuk  memenuhi  apa  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  atas  kelalaian  bank,  maka  atas ketidakmampuan  Bank  atas  tanggung  jawabnya  maka  Bank  akan  menerima  sanksi  atau konsekuensi atas reputasi dan kredibilitas Bank dalam tanggung jawabnya melindungi Nasabah.
Faktor  penghambat  dalam  mekanisme  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  perbankan dalam  praktik  transaksi  elektronik  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  bank  atas  keabsahan informasi  nasabah  meliputi  :  dilihat  dari  sisi  pelaku  usaha,  dimana  pihak  bank  BNI  tidak bertanggung jawab untuk memperoleh tanda bukti penerimaan dari penerima uang dan juga tidak menutup adanya human error yang dilakukan oleh pegawai bank BNI itu sendiri, dilihat dari sisi nasabah  selaku  konsumen,  dimana  nasabah  kurang  memperhatikan  informasi  yang  jelas  dan lengkap  mengenai  suatu  produk  perbankan  dan  juga  sikap  nasabah  yang  kurang  teliti  terlihat pada  saat  nasabah  tersebut  mengisi  aplikasi  atau  formulir,  dilihat  dari  sisi  lain,  kurang
berperannya  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perlindungan  terhadap  nasabah  seperti  Bank Indonesia, dan lembaga perlindungan konsumen

## DAFTAR PUSTAKA
A.P.G, Wulanmas, Buku Ajar Hukum Perbnkan (Yogyakarta: Genta Press, 2011)
Brian  Ami  Prasetyo,  „Diskusi  Permasalahan  Hukum  Terkait  Internet  Banking  Dan  Solusi Penyelesaiannya‟, Buletin  Hukum  Perbankan  Dan  Kebanksentralan ,  Vol.3  No.2  (2005), 65–66
Budi Raharjo, Keamanan Informasi Berbasis Internet (Bandung: PT.Insan Indonesia, 2005)
Gunawan  widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003)
Nasution, A.Z, „Aspek Hukum PErlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang - Undang No. 8 Tahun 1999‟, Media Hukum Dan Keadilan , Vol.II No. (2003)
Raditio, Resa, Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Jakarta: Graha Ilmu, 2014)
Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif  ,Rekonstruksi  Terhadap  Teori  HUkum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012)
Sudaryatmo, Hukum Dan Advokasi Konsumen (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1999)