## DISOLUSI DEMI IMAN
BERDASARKAN PRIVILEGIUM PAULINUM

## Yohanes Subroto

## Abstrak :
The Church is missioned to protect the sanctity and dignity of marriage. Catholic Church teaches that every marriage, weather it is sacramental or not, for it takes place due to God’s will, has a non-divorceable characteristic (Gen 1:27 and 2:24; Mrk 10:2-12; Mat 19:1-9; Luk 16:18; canon 1056). In this definition, a marriage between a man and a woman through a matrimonial covenant has a consequence as a permanent and irrevocable covenant (cfr. GS 48 and canon 1057 §2). Only in some  particular  cases  and  under  peculiar  circumtances,  however,  based  upon  its authority granted by Jesus Christ, the Church permits dissolution for a non-all-at- once ratum et consummatum (Mat 16:18-19; canon 1142-1149). One of marriage dissolutions permitted by the Church is  a dissolution in favour of the faith of the party  who  received  baptism;  which  is  conducted  through  privilegium  paulinum (canon  1143-1147).  The  dissolution  in  favour  of  the  faith  through  privilegium paulinum is granted for the sake of faith of the baptized. It is expected, then, that the baptized can live his or her christian faith peacefully and guarantee his or her salvation.

## Kata-kata Kunci:
Unitas  indissolubilitas,  kuasa  memutuskan,  in  favorem  fidei,  privilegium paulinum, proses kanonik.

## PENDAHULUAN
Dasar hidup berkeluarga adalah kehen- dak bebas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk ke dalam kebersa- maan  hidup  penuh  kasih  dalam  ikatan perkawinan ( GS 48). Dengan maksud itulah Gereja tetap bersikukuh pada pengajarannya bahwa  setiap  perkawinan  sah,  baik  sakra- men  maupun  non-sakramen,  memiliki karakter indissolubilitas (kanon 1056). Aja- ran ini disarikan, antara lain, dari Kej 1:27; 2:24;  Mrk  10:2-12;  Mat  19:1-9;  dan  Luk 16:18. Dalam arti ini setiap ikatan perkawi- nan,  menurut  kehendak  dan  maksud  ilahi
bersifat  tak-terceraikan.  Dengan  demikian Gereja bertanggung jawab untuk melindungi dan  membela  martabat  luhur  perkawinan, termasuk di dalamnya tentang sifat tak-ter- ceraikannya ikatan perkawinan. 1
Kekukuhan  tak-terceraikannya  ikatan perkawinan  dan  ideal  hidup  perkawinan yang ditegaskan Gereja, rupa-rupanya men- dapat  tantangan  tersendiri  pada  masalah- masalah  yuridis  dan  pastoral  perkawinan, yang  bisa  jadi  muncul,  baik  sebelum  mau- pun  sesudah  terjadinya  perayaan  perkawi- nan.  Banyak  pasangan  suami-isteri  tidak
mampu  lagi  mempertahankan  keharmoni- san  keluarganya.  Situasi  ini  menyebabkan banyak  perkawinan  harus  kandas  dan  be- rakhir dengan perceraian sipil. Tidak sedikit pula  dari  pasangan  ini  yang  kemudian melakukan  pernikahan  baru  dengan  orang lain. Maka tidak menghe-rankan jika praktik kawin-cerai-kawin lagi menghiasi situasi ak- tual hidup berkeluarga. 2 Dengan masuknya perceraian  ke  dalam  hukum  sipil,  ada dorongan bagi suatu pemahaman yang rela- tivistis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini menjadi luka yang dalam dan meluas dalam hidup berkeluarga (KGK 2385).
Panggilan pastoral mengarahkan Gereja untuk  menunjukkan  perhatiannya  pada masalah ini. Terlebih lagi, situasi sulit yang dijumpai dalam hidup perkawinan ini telah menghalangi  banyak  umat  beriman  untuk menghayati  imannya.  Praktik  kawin-cerai jelas  bertentangan  dengan  ajaran  Gereja. Hal ini disebabkan selama ikatan perkawin- an yang terdahulu belum dilepaskan – entah dengan  pemutusan  (disolusi)  maupun pembatalan (anulasi) –  oleh otoritas Gereja yang berwenang (lih. kanon 1085 §2), pihak- pihak  yang  bersangkutan  tetap  terikat dengan perkawinan sebelumnya dan karena itu tidak bisa menikah lagi secara sah (kanon 1085).  Dengan  maksud  itulah  Gereja memberi  dispensasi  kepada  pasangan suami-isteri  dari  hak  dan  kewajiban  yang muncul dari kesepakatan nikahnya. 3
Pada prinsipnya Gereja tetap mengajar- kan bahwa setiap perkawinan sah memiliki sifat  tak-terceraikan  (kanon  1056).  Tetapi dalam  keadaan  dan  syarat-syarat  tertentu, Gereja berdasarkan kuasa yang diterimanya dari Yesus Kristus tetap mengizinkan disolu- si  beberapa  ikatan  perkawinan  yang  tidak sekaligus ratum  et  consummatum (Mat 16:18-19;  kanon  1142-1149).  Disolusi ikatan perkawinan sendiri hanya dapat dila- kukan sejauh membantu penghayatan iman kristiani  dan  menjamin  keselamatan  jiwa- jiwa. Salah satu disolusi ikatan perkawinan yang  diizinkan  oleh  Gereja  adalah  disolusi demi  iman  berdasarkan privilegium paulinum (kanon 1143-1147).
Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan disolusi  ikatan  perkawinan  berdasarkan privilegium  paulinum. Permohonan  izin
untuk aplikasi disolusi demi iman berdasar- kan privilegium paulinum di kalangan umat beriman sendiri menunjukkan jumlah yang banyak. Misalnya, jumlah pengajuan permo- honan nihil  obstat atau izin  untuk  aplikasi privilegium  paulinum di  Kevikepan  Yogya- karta  selama  10  tahun  (tahun  2004-2013) mencapai  160  buah  dengan  rata-rata  per tahunnya  16  buah. 4 Data  tersebut  seti- daknya  memperlihatkan  adanya  kepenting- an dan kebutuhan bagi umat beriman sehu- bungan dengan penggunaan aplikasi privile- gium  paulinum sebagai  syarat  ketentuan hukum  demi  sahnya  ikatan  perkawinan mereka. Dengan maksud itulah maka dalam tulisan  ini:  (1)  memaparkan  pembahasan atas  ajaran  dan  praksis  Gereja  sehubungan dengan  disolusi  ikatan  perkawinan  non- sakramen,  (2)  menjelaskan  teks  paulinis sebagaimana  terdapat  dalam  1Kor  7:12-16 sebagai landasan biblis atas praktik disolusi demi  iman  berdasarkan privilegium paulinum , (3) memaparkan proses kanonik untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan berdasarkan privilegium  paulinum ,  dan sebagai penutup tulisan diakhiri dengan (4) reksa pastoral keluarga sehubungan dengan disolusi demi iman berdasarkan privilegium paulinum.
INDISSOLUBILITAS IKATAN PERKA- WINAN
Di  dalam  setiap  perkawinan  selalu  ada tindakan timbal-balik dari pasangan suami- isteri  yang  menciptakan  dan  memulai perkawinan. Perkawinan baru terjadi dan di- akui  secara  sah  bila  ada  kesepakatan  atau konsensus  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam  kanon  1057  §1.  Masalahnya  adalah sejak kapan perkawinan itu muncul, menja- di sakramen dan karenanya memiliki karak- ter indissolubilitas secara  mutlak.  Pada abad XI-XII, yakni menjelang zaman skolas- tik, setidaknya muncul dua teori perkawinan yang terlibat dalam diskusi ini. Kedua teori perkawinan tersebut adalah: (1) teori kopula (teoria copulativa) dan (2) teori konsensus (teoria consensuale) . 5
Pertama, teori  kopula.  Teori  ini dikembangkan  oleh  Gratianus  (+1140)  di Bologna. Gratianus berpendapat bahwa per- kawinan dimulai oleh karena adanya kesepa- katan, namun baru menjadi sempurna oleh
karena persetubuhan.  Dalam teori ini seti- daknya harus dijawab empat pertanyaan ini: (1)  sejak  kapan  perkawinan  ada:  sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki- laki dan perempuan, (2) sejak kapan menja- di  sakramen:  sejak  adanya  konsumasi,  (3) sejak  kapan  memiliki indissolubilitas  abso- luta : sejak adanya konsumasi, (4) apa konse- kuensi praktisnya: sebelum ada konsumasi, perkawinan yang sah masih bisa diputuskan. Keempat  pertanyaan  dan  jawaban  tersebut memperlihatkan  bahwa  ikatan  perkawinan menjadi utuh sebagai sebuah sakramen yang tak-terceraikan  jika  telah  terjadi  kesepaka- tan  nikah  dan  persetubuhan.  Dalam  arti lain, teori ini membedakan antara perkawin- an awal ( matrimonium initiatum ) yang ter- jadi  dengan  kesepakatan  nikah (consensus matrimonii) dan  perkawinan  sempurna ( matrimonium  perfectum )  yang  terjadi  de- ngan persetubuhan (consummatio). Dengan demikian,  karakter  tak-terceraikan  ( indis- solubilitas )  hanya  berlaku  untuk matri- monium perfectum . 6
Kedua , teori konsensus. Teori ini dikem- bangkan oleh Petrus Lombardus (+1160) di Prancis.  Petrus  Lombardus  berpendapat bahwa  kesepakatan  nikah  merupakan  pe- nyebab  utama  perkawinan.  Dalam  teori ini setidaknya harus dijawab empat pertanyaan ini:  (1)  sejak  kapan  perkawinan  ada:  sejak terjadinya pertukaran konsensus antara laki- laki  dan  perempuan,  (2) sejak  kapan men- jadi  sakramen:  sejak  terjadinya  pertukaran konsensus  antara  laki-laki  dan  perempuan, (3)  sejak  kapan  memiliki indissolubilitas absoluta :  sejak  terjadinya  pertukaran  kon- sensus antara laki-laki dan perempuan, (4) apa konsekuensi praktisnya: sejak terjadinya konsensus,  perkawinan  tidak  bisa  diputus- kan sama sekali meskipun belum ada konsu- masi.  Keempat  pertanyaan  dan  jawaban tersebut  menegaskan  bahwa  ikatan  perka- winan  sudah  menjadi  sempurna  dan  tak- terceraikan  sama  sekali,  meskipun  belum dilengkapi  dengan  persetubuhan (consum- matio). Sakramentalitas  perkawinan  juga terealisasi  bukan  karena  persetubuhan, melainkan karena kesepakatan nikah antara dua  orang  yang  telah  dibaptis.  Dengan demikian,  ikatan  perkawinan  sudah  berciri mutlak  tak-terceraikan  ( indissolubilitas absoluta ),  juga  sebelum  dilengkapi  oleh
persetubuhan (consummatio). Maka  dari itu,  sejak  adanya  konsensus  atau  kesepa- katan  nikah,  ikatan  perkawinan  sakramen itu tidak bisa diputus oleh kuasa manapun. 7
Paus Alexander III (1159-1182)
menyatukan  kedua  teori  itu  dengan penegasan  bahwa  ikatan  perkawinan terbentuk  atau  terjadi  dengan  kesepakatan ( consensus ),  tetapi  perkawinan  itu  baru sepenuhnya tak-terceraikan (indissolubilitas absoluta) setelah ada persetubuhan ( consummatio ).  Dalam  arti  ini,  sakramen- talitas perkawinan mulai ada sejak terjadinya konsensus  atau  kesepakatan  nikah  antara dua  orang  baptis.  Namun  perkawinan sakramen  ini  hanya  memiliki  ciri  tak- terceraikan  secara  mutlak  ( indisolubilitas absoluta ),  sejauh  telah  disempurnakan dengan  persetubuhan  antara  suami-isteri ( ratum  et  consummatum ).  Sintesa  Alexan- der  III  ini  kemudian  diikuti  oleh  Gereja Katolik  hingga  sekarang.  Sintesa  ini membedakan secara tegas ikatan perkawin- an “ratum tantum” dan “ratum et consum- matum”.  Gereja  tetap  bersikukuh  pada ajarannya mengenai in- dissolubilitas ikatan perkawinan.  Ikatan  perkawinan ratum  et consummatum tidak  bisa  dilepaskan  oleh kuasa  manusiawi  manapun  dan  karena alasan  apapun,  kecuali  oleh  kematian.  Ini terjadi karena perkawinan ratum et consum- matum melambangkan  secara  penuh  dan sempurna  hubungan  kasih  antara  Kristus dan Gereja-Nya yang juga tidak terpisahkan (bdk.  Ef  5:22-33).  KHK  1983  menegaskan perbedaan  konsekuensi  dari  ratum  tantum dan  ratum  consummatum,  sebagaimana terumuskan  dalam  kanon  1141  dan  1142 untuk  mengatur  kemungkinan  terjadinya pelepasan ikatan perkawinan sakramental. 8
Oleh  karena  perkawinan ratum  et  con- summatum itu  bersifat indisolubilitas absoluta, maka  perkawinan  sakramen  yang belum  disempurnakan  dengan  persetu- buhan (ratum  tantum) memiliki  karakter indissolubilitas  relativa, sehingga dapat diputuskan  oleh  kuasa  gerejawi  yang  ber- wenang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum. Otoritas  Gereja  dapat  melepaskan  semua ikatan  perkawinan  yang  berciri indissolu- bilitas  relativa setelah  terpenuhinya ketentuan-ketentuan  yang  dituntut  oleh hukum  seperti  diatur  dalam  kanon  1142

## Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum (Yohanes Subroto)
(matrimonium  non  consummatum), kanon 1143-1149 dan Instruksi Potestas Ecclesiae yang  dikeluarkan  oleh  Kongregasi  Ajaran Iman,  30  April  2001.  Dengan  kata  lain, ikatan perkawinan yang memiliki indissolu- bilitas  relativa memang  tidak  bisa  diputus atas dasar konsensus dan kehendak suami- isteri,  namun  dapat  diputus  oleh  otoritas gerejawi  yang  berwenang  berdasarkan ketentuan hukum. 9

## KUASA GEREJA ATAS IKATAN PERKAWINAN NON-SAKRAMEN
Informasi  tentang  ajaran  Yesus  menge- nai  kekukuhan  ikatan  perkawinan  sampai pada  kita  melalui  lima  rumusan  larangan bercerai  dalam  Perjanjian  Baru:  (1)  tradisi paulinis  (1Kor  7:10-16),  (2)  Markus  10:2- 12, (3) Lukas 16:18, (4) Matius 5:31-32, dan (5)  Matius  19:3-12.  Dalam  teks-teks  ini ditegaskan ajaran Yesus tentang perkawinan dengan jelas, yakni perkawinan merupakan suatu kebersamaan hidup suami-isteri yang memiliki  karakter unitas dan indissolu- bilitas .  Dengan  demikian  idealnya  jelas bahwa  ikatan  perkawinan  semestinya  ber- langsung  dan  bertahan  terus  sampai  akhir kehidupan  suami-isteri.  Dalam  arti  ini, konsekuensi  dari  ajaran  Yesus  cukup  jelas: hanya  Tuhan  yang  telah  mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan da- lam  ikatan  perkawinan,  berhak  dan  dapat memisahkan yang satu dari yang lain. 10
Gereja sendiri tidak menerapkan prinsip tersebut  secara  mutlak.  Gereja  bertindak demikian  karena  Tuhan  telah  memberikan kuasa kunci kepadanya untuk melepas dan mengikat  tali  ikatan  perkawinan.  Melalui Petrus dan para penggantinya, Tuhan Yesus telah  mendirikan  Gereja-Nya  dan  menen- tukannya  sebagai  penjamin  dan  penjaga hukum  ilahinya  ( depositum  fidei ),  dengan menyerahkan kepadanya seluruh kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan misinya. Ini didasarkan pada Injil Matius 16:18-19, yang mesti  dibaca  dalam  kaitan  dengan  Mat 18:18; 28:18-20 dan Yoh 20:22-23; 21:15-17 sebagaimana dinyatakan demikian: 11
[16:18] Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau  adalah  Petrus  dan  di  atas  batu karang  ini  Aku  akan  mendirikan  jemaat-
Ku  dan  alam  maut  tidak  akan menguasainya.
[16:19] Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini  akan  terikat  di  sorga  dan  apa  yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga
Perikop tersebut memperlihatkan bagai- mana Yesus menyerahkan kuasa-Nya kepa- da  Gereja  baik  di  dunia  maupun  di  sorga (bdk.  Mat  28:18).  Gereja  yakin  bahwa, menurut penulis Injil Matius (16:19), Yesus telah  memberikan  kuasa  kunci  kepada Petrus  dan  para  penggantinya,  yakni  para Paus.  Dengan  demikian,  sejauh  bertindak berdasarkan  kuasa  kunci  itu,  Petrus  dan para  penggantinya  dapat  mengikat  atau melepaskan  ikatan  perkawinan.  Dengan kuasa kunci itu Gereja diutus untuk mem- bawa  keselamatan  yang  telah  dikerjakan oleh  Yesus  sendiri  kepada  semua  manusia (bdk. LG 1 dan 17; AA 5).
Dalam kaitannya dengan disolusi ikatan perkawinan itu, Gereja menerapkan prinsip kanonik umum bahwa secara intrinsik per- kawinan  tidak  dapat  diputuskan  atas kehendak dan keputusan pasangan sendiri, namun secara ekstrinsik – kecuali ratum et consummatum  – dapat  diputuskan  oleh kuasa Gereja yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pius XII dalam allocutio- nya  di  hadapan  para  fungsionaris Rota  Romana  menegaskan  bahwa  sesuai ketentuan  hukum  yang  ada,  wakil  Kristus (Paus)  memiliki  kewenangan  untuk  mele- paskan ikatan perkawinan yang tidak bersifat indissolubilitas  absoluta .  Kuasa  Gereja untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan  dite- gaskan juga oleh Innocentius III (8 Januari 1198 – 16 Juli 1216) dalam Apostolicae Sedis Primatus, sebagaimana dinyatakan demikian: 12
The principle, “What God has joined, man must not separate” refers to the marriage union. Therefore, it is not lawful for man to  separate  those  joined  in  marriage  [...] What  the  Roman  Pontiff  does  in  this  re- gard is not done by human authority, but by divine, since he is truly called the vicar of the true God, not of mere man. For alt- hough  we  are  successor  of  the  prince  of the Apostles, we are not however, his vicar, nor  the  vicar  of  a  ceratin  apostle,  nor  of
man, but we are the vicar of Jesus Christ Himself. Therefore, when the pope sepa- rates those whom God has united, it is not man who acts, since he is not vicar of man, but it is God who acts, since he is vicar of God”.
Felix M. Capello mendukung pernyataan Innocentius  III  dan  Pius  XII  itu  dengan menegaskan bahwa kewenangan Gereja un- tuk memutuskan ikatan perkawinan bukan- lah kuasa yurisdiksi belaka, namun merupa- kan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Kristus sendiri. Melalui ajaran Gereja dan dilengkapi dengan  ketentuan  hukum  yang  ada,  wakil Kristus (Paus) bertindak dalam nama Tuhan (instrumentum  Christi) untuk  melepaskan ikatan  perkawinan  non-sakramen.  Kuasa kunci yang diserahkan Yesus kepada Petrus dan  para  penggantinya  tetap  tidak  dapat digunakan  melebihi  batas-batas  yang  telah ditentukan oleh aturan yuridis. Yesus tidak memberikan  padanya  kuasa  untuk  memu- tuskan ikatan perkawinan tanpa alasan yang dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  yuri- dis.  Oleh  karenanya,  bila  hal  itu  terjadi, keputusannya tetap dianggap tidak sah. 13
Sehubungan dengan alasan melepaskan ikatan  perkawinan,  Gereja  menekankan pentingnya  alasan  yang  tepat (iusta  causa) sebagai conditio  sine  qua  non bagi  disolusi setiap  ikatan  perkawinan  non-sakramen (bdk. Kanon 1142) . Ada atau tidaknya alasan yang tepat itu bisa digunakan untuk memas- tikan  apakah  disolusi  ikatan  perkawinan yang  dilakukan  tersebut  sesuai  atau  tidak sesuai  dengan  kehendak  Allah  sendiri.  Hal itu beralasan  mengingat  bahwa  Gereja me- rupakan satu-satunya penjamin dan penafsir hukum  ilahi (depositum  fidei). Dalam  kai- tannya  dengan  alasan  yang  tepat  bagi  di- solusi ikatan perkawinan itu Gereja telah be- rusaha  mengembangkan  tiga  alasan  yang saling berkaitan, yakni: iusta causa (alasan yang tepat), favor fidei (bantuan iman) dan salus  animarum (keselamatan  jiwa-jiwa). Bahkan  para  Paus,  sejak  Benediktus  XIV (1740-1758), menegaskan akan kuasa Ger- eja  untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan sah  non-sakramen  dengan  maksud  demi melindungi iman Kristen. 14
Bantuan  demi  iman (favor  fidei) selalu dijadikan  alasan  utama  oleh  Gereja  dalam melepaskan  ikatan  perkawinan.  Gereja
menegaskan bahwa disolusi ikatan perkawi- nan  itu  dilaksanakan  demi  membantu  dan melindungi iman kristiani. Dalam arti yang sangat tegas, alasan yang tepat ( iusta causa) demi  bantuan  iman  dapat  ditemukan dengan  putusnya  ikatan  perkawinan  non- sakramen sehubungan dengan proses perto- batan salah satu dari pasangan kepada iman Kristiani. Ikatan perkawinan non-sakramen sendiri hanya dapat diputuskan sejauh telah memenuhi  ketentuan  hukum (ipso  iure) atas  dasar privilegium  paulinum (kanon 1143-1147) atau  atas  dasar  kanon  1148- 1149.  Dalam  aplikasi  disolusi  ikatan perkawinan,  alasan  yang  tepat  demi  iman (favor  fidei) senantiasa  diterapkan  dan dikaitkan  dengan  motivasi  demi  kesela- matan  jiwa-jiwa (salus  animarum). Dalam arti lain, s alus animarum merupakan krite- ria tertinggi yang harus dipertimbangkan da- lam  aplikasi  disolusi  ikatan  perkawinan (bdk. kanon 1752). 15

## DISOLUSI DEMI IMAN BERDASARKAN PRIVILEGIUM PAULINUM
Sejarah  disolusi  ikatan  perkawinan natural  merupakan  hasil  dari  interpretasi Gereja  atas  jalan  keluar  yang  disampaikan Paulus  terhadap  masalah  perkawinan  yang dihadapi oleh umat Kristen pada zamannya, sebagaimana  dapat  disimak  dalam  1Kor 7:12-16. Pada abad XX pandangan pastoral Paulus itu akhirnya digunakan pada disolusi ikatan  perkawinan  yang  dikenal  dengan nama privilegium  paulinum. Selanjutnya ajaran dan disiplin Gereja menjadikan tradisi paulinis  itu sebagai  landasan  yuridis  untuk memutuskan  ikatan  perkawinan  sebagai- mana terumuskan dalam kanon 1143-1147 KHK 1983. 16 Contoh konkret kasus disolusi demi  iman  berdasarkan privilegium  pauli- num adalah  kasus-kasus  pasangan  dua orang  Muslim  yang  menikah  di  KUA,  dan dalam perjalanan perkawinan salah satunya menjadi  Katolik  dan  menikah  lagi  dengan orang  Katolik  lain.  Dalam  hubungannya dengan pelaksanaan disolusi ikatan perkawinan berdasarkan privilegium pauli- num itu, Instructio  Potestas  Ecclesiae (30 April  2001)  yang  dikeluarkan  oleh Kongregasi Suci  Ajaran  Iman  dengan  tegas menyatakan demikian: 17

## Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum (Yohanes Subroto)
Dalam Codex Iuris Canonici (kanon 1143-
1147)  dan  dalam Codex  Canonum Ecclesiarum  Orientalium (kanon  854- 858),  diatur  penggunaan  yang  disebut privilegium  paulinum, yakni: kasus pemutusan  ikatan  perkawinan  yang diizinkan  dalam  surat  pertama  Paulus kepada Jemaat di Korintus (1Kor 7:12-16). Gereja  menafsirkan  kata-kata  Paulus  itu dalam  arti  bahwa  kepada  pihak  yang beriman  diberikan  kebebasan  yang sesungguhnya  untuk  melangsungkan perkawinan baru, “kalau pihak yang tidak beriman itu mau bercerai” (ayat 15). Dari pihak  yang  lain,  Gereja,  dengan bergulirnya  waktu,  senantiasa  semakin memperkuat  penggunaan privilegium paulinum itu  dengan  norma-norma positif, yang terutama diantaranya adalah, baik definisi kata “mau bercerai” maupun ketentuan  agar  “perceraian”  itu  tampak jelas melalui “interpellationes” di hadapan Gereja,  seperti  juga  norma  yang menetapkan  bahwa  perkawinan  tidak dapat diputuskan kecuali pada saat ketika pihak  yang  beriman  melangsungkan perkawinan yang lain.
Dalam kaitannya dengan disolusi ikatan perkawinan berdasarkan privilegium pauli- num, tahun  1199,  Paus  Innocentius  III menulis Quanto  te  Magis kepada  Uskup Hugo di Ferrara dengan menegaskan bahwa: alasan pemberian izin perceraian, yang biasa disebut dengan istilah “privilegium paulinum” ,  bukanlah  hambatan  dari  pihak tak  beriman  yang  tidak  mau  hidup  dalam damai  dengan  pihak  beriman,  melainkan karena  tidak  adanya  sakramen  pada perkawinan  mereka  ( DS 768). 18 Pius  XII dalam allocutio- nya di hadapan para fungsi- onaris  Rota  Romana  menegaskan  hal  yang sama,  namun  dengan  ungkapan  berbeda, sebagaimana dinyatakan demikian:
Perkawinan ratum et consummatum tidak dapat  diputuskan  oleh  kuasa  manusiawi, sementara  itu  perkawinan  lainnya, kendatipun  secara  intrinsik  tidak  dapat diputuskan, perkawinan itu tidak memiliki sifat  secara  ekstrinsik indissolubilitas absolut,  karenanya  dapat  diputuskan berdasarkan privilegium paulinum [...] 19 .

## Teks Paulinis 1 Korintus 7:12-16 Sebagai
Landasan Biblis Disolusi Privilegium Paulinum
Landasan  biblis  disolusi  ikatan  perka- winan non-sakramen dilaksanakan atas da- sar teks paulinis, sebagaimana diuraikan da- lam teks 1Kor 7:12-16 berikut ini:
[7:12] Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan,  katakan:  kalau  ada  seorang saudara  beristrikan  seorang  yang  tidak beriman  dan  perempuan  itu  mau  hidup bersama-sama  dengan  dia,  janganlah saudara  itu  menceraikan  dia.  [7:13]  Dan kalau  ada  seorang  istri  bersuamikan seorang  yang  tidak  beriman  dan  laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah  ia  menceraikan  laki-laki  itu. [7:14]  Karena  suami  yang  tidak  beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak  beriman  itu  dikuduskan  oleh  sua- minya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu  adalah  anak  cemar,  tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. [7:15]  Tetapi  kalau  orang  yang  tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia ber- cerai;  dalam  hal  yang  demikian  saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah me- manggil  kamu untuk  hidup  dalam  damai sejahtera.  [7:16]  Sebab  bagaimanakah engkau  mengetahui,  hai  istri,  apakah engkau  tidak  akan  menyelamatkan sua- mimu?  Atau  bagaimanakah  engkau mengetahui,  hai  suami,  apakah  engkau tidak akan menyelamatkan istrimu?
Dalam  teks  paulinis  itu,  Paulus  meng- hadapi kasus khusus dari perkawinan antara dua  orang  tak-baptis,  kemudian  satu  dian- taranya  bertobat  dan  dibaptis  dalam  nama Tuhan.  Para  ahli  kitab  suci  setidaknya mengajukan  dua  pertanyaan  terkait  usa- hanya  dalam  memahami  maksud  pan- dangan  yang  disampaikan  Paulus  dalam menghadapi  permasalahan  perkawinan  di kalangan  jemaat  Korintus:  (1)  apakah dengan  kata-katanya  itu,  Paulus  mengiz- inkan  orang  Kristen  untuk  menceraikan pasangannya  yang  tidak  beriman?  (2)  jika demikian, apakah orang Kristen bebas untuk melangsungkan pernikahan baru? 20
Korintus  merupakan  kota  kosmopolitan yang  dihuni  oleh  penduduk  dari  berbagai ras,  keturunan,  agama  dan  latar  belakang budaya.  Dengan  latar  belakang  itu  tidak mengherankan  bila  kota  Korintus  diwarnai oleh moralitas penduduknya yang beraneka ragam  dan  pada  umumnya  moralitasnya rendah,  misalnya  hidup  seksual  secara bebas. Ketenaran orang Korintus dalam hal hidup  tidak  bermoral  pun  diakui  banyak orang.  Jemaat  Korintus  yang  percaya  pada pengajaran  Paulus  akhirnya  dibuat  resah dengan  kehidupan  tak  bermoral  di  antara angota-anggotanya.  Mereka  menuliskan sejumlah  persoalan  yang  tengah  dihadapi- nya  itu  pada  Paulus  sebagaimana  tampak pada  1Kor  7:1  “Dan  sekarang  tentang  hal- hal yang kamu tuliskan kepadaku [...]”. Da- lam surat pertama kepada jemaat di Korin- tus  (1Kor  7),  Paulus  pertama-tama  ingin menjawab sejumlah persoalan hidup perka- winan  berdasarkan  otoritasnya  sendiri  se- bagai  Rasul  dan  pendiri  jemaat  Korintus, seperti tampak dalam kata-katanya pada ayat 6: “Hal ini kukatakan kepadamu [...]”. Pau- lus  menyampaikan  pandangan  pastoralnya terhadap  kasus  perkawinan  yang  tengah dihadapi  jemaat  di  Korintus  dengan menyampaikan demikian: 21
[7:12] Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan,  katakan:  kalau  ada  seorang saudara  beristrikan  seorang  yang  tidak beriman  dan  perempuan  itu  mau  hidup bersama-sama  dengan  dia,  janganlah saudara  itu  menceraikan  dia.  [7:13]  Dan kalau  ada  seorang  istri  bersuamikan seorang  yang  tidak  beriman  dan  laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.
Paulus  memerintahkan  kepada  pihak yang  telah  dibaptis  untuk  setia  memper- tahankan ikatan perkawinan dengan pasan- gannya yang tidak beriman, jika ia memang menghendaki  untuk  hidup  bersama  secara damai.  Namun  perlu  digarisbawahi  bahwa perintah Paulus bukanlah perintah dari Tu- han. Paulus menyampaikan pandangan pas- toralnya  itu  dengan  otoritasnya  sebagai Rasul  Kristus.  Paulus mendapatkan  anuge- rah  Roh  Penghibur,  yakni  Roh  Kudus sendiri. Roh Kudus itulah yang berkarya dan memberikan inspirasi bagi Paulus untuk me- mahami  kehendak  Tuhan  dan  mewarta-
kannya (bdk. Yoh 14:26). Dalam terang Roh Kudus,  Paulus  memberikan  suatu  aplikasi bagaimana  prinsip indissolubilitas ikatan perkawinan diterapkan pada kondisi-kondisi yang sangat khusus. Maka dari itu apa yang disampaikan Paulus dapat dipahami sebagai ajaran resmi bagi orang Kristiani. 22
Kasus paulinis sebagaimana terdapat da- lam  1Kor  7:12-16  sebenarnya  berlatar- belakangkan keinginan Paulus untuk menja- wab  permasalahan  umat  yang  mempertan- yakan soal kekudusan mereka: (1) jemaat di Korintus  mempertanyakan  apakah  pasan- gannya  yang  tidak  mau  dibaptis  itu  tidak mencemari kekudusan perkawinan dan Ger- eja  sekaligus;  (2)  mereka  berkeyakinan bahwa perkawinan semestinya terjadi hanya antara  orang  yang  sudah  dibaptis;  (3)  bila pasangannya tidak mau bertobat dan dibap- tis, seharusnya mereka berpisah demi keku- dusan perkawinan dan Gereja. 23 Dalam teks sendiri,  Paulus  hanya  merangkum  dan merumuskan kembali kata-kata Yesus, sep- erti yang terpelihara dalam tradisi Perjanjian Baru lainnya (lih. Mrk 10:2-12, Luk 16:18, Mat 5:31-32 dan 19:3-12). Meskipun ada de- tail  yang  berbeda,  namun  kata-kata  Yesus yang  ditampilkan  oleh  Paulus  (lih.  ayat  10 dan 11) memiliki kemiripan dengan rumu- san  penginjil  Sinoptik:  “[...]  Seorang  isteri tidak boleh menceraikan suaminya [...] Dan seorang  suami  tidak  boleh  menceraikan is- terinya”.  Kesejajaran  rumusan  ini  tampak- nya  memperlihatkan  suatu  penegasan bahwa larangan bercerai berlaku sama, baik suami maupun isteri. Paulus mengacu pada ajaran  Yesus  sendiri  yang  secara  tegas melarang  adanya  perceraian.  Dari  pern- yataan  itu  kita  juga  bisa  melihat  bahwa hukum tidak boleh cerai bukan berasal dari Paulus, namun dari Yesus sendiri. 24
Dalam  teks  1Kor  7:12-16,  Paulus sebenarnya tidak berbicara tentang disolusi ikatan perkawinan, namun hanya mengenai “perpisahan”  antara  suami  dan  istri  yang berbeda  iman  kepercayaan.  Perpisahan  ini pun  hanya  dimungkinkan  bila  pihak  tidak beriman (infidelis) pergi (discedit), karena baptisan yang diterima oleh pihak lain. Da- lam  kasus  paulinis  itu  sendiri  tidak  dapat disimpulkan  secara  jelas apakah “perpisah-
an” dalam teks tersebut dapat diartikan se- bagai disolusi ikatan perkawinan dalam arti sepenuhnya.  Ketidakjelasan  itu  didukung dengan ayat-ayat yang mendahuluinya, khu- susnya  ayat  10-11,  sebagaimana  diuraikan demikian: 25
[7:10]  Kepada  orang-orang  yang  telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tu- han  –  perintahkan,  supaya  seorang  isteri tidak boleh menceraikan suaminya.
[7:11]  Dan  jikalau  ia  bercerai,  ia  harus tetap  hidup  tanpa  suami  atau  berdamai dengan  suaminya.  Dan  seorang  suami tidak boleh menceraikan isterinya .
Paulus  menggunakan  dua  istilah: sepa- rate (ayat 10) dan divorce (ayat 11b). Untuk memahami  kedua  istilah  ini,  J.K.  Elliott mencoba memperlihatkan terjema-han dari teks  aslinya  (kata  yunani),  yakni ἀ φίημι ( aphi ē mi)  dan χωρίζω ( ch ō rizesth ō ) . Kata aphi ē mi (“divorce”) dikenakan pada seorang laki-laki (suami) seperti yang terdapat dalam ayat  11b:  “[...]  Dan  seorang  suami  tidak boleh  menceraikan  isterinya”.  Sedangkan kata  ch ō rizesth ō (“separate”) dikenakan pada seorang perempuan (isteri) seperti diu- raikan pada ayat 10 dan 15 berikut: 26
[7:10]  Kepada  orang-orang  yang  telah kawin aku – tidak, bukan aku, tetapi Tu- han  –  perintahkan,  supaya  seorang  isteri tidak boleh menceraikan suaminya.
[7:15]  Tetapi  kalau  orang  yang  tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia ber- cerai;  dalam  hal  yang  demikian  saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah me- manggil  kamu untuk  hidup  dalam  damai sejahtera.
Paulus  menggunakan  kata  “divorce” (layat 11b), barangkali didasarkan atas fakta bahwa  dalam  hukum  Yahudi  yang  berhak dan  dapat  menceraikan  ikatan  perkawinan hanyalah dari pihak suami. Maka sangat su- lit untuk menyatakan bahwa Paulus yang – berdasarkan Tuhan – baru saja menegaskan sifat  tak-terceraikannya  ikatan  perkawinan (ayat  10-11),  tiba-tiba  menyangkalnya sendiri  dan  mengizinkan  orang  untuk  ber- cerai seperti tampak pada ayat 15.
Maka  sejalan  dengan  ajaran  Yesus sendiri,  kiranya  Paulus hanya  mengizinkan
perpisahan ( ch ō rizesth ō =  to separate) dan bukan  perceraian  antara  suami-isteri.  Pau- lus  memberi  jalan  keluar  atas  persoalan perkawinan yang dihadapi jemaat di Korin- tus  itu.  Paulus  menegaskan  kembali apa yang dikehendaki Tuhan bahwa suami atau isteri  yang  sudah  terlanjur  berpisah  hanya memiliki  dua  pilihan:  (1)  hidup  sendiri dengan tidak menikah lagi dengan laki-laki atau  perempuan  lain,  atau  (2)  mau berdamai  dengan  hidup  bersama  lagi  ber- sama  pasangannya  (ayat  11). 27 Di  sini tampaklah  bahwa  praktik  disolusi  ikatan perkawinan  dengan privilegium  paulinum didasarkan  pada  teks  1Kor  7:12-16.  Dalam teks  itu  Paulus  menyampaikan  pandangan pastoralnya  sehubungan  dengan  hidup perkawinan:  (1)  jika  suami  yang  dibaptis mempunyai  isteri infidelis atau  sebaliknya isteri  yang  dibaptis  mempunyai  suami infidelis ,  dan  pihak  tak-baptis  mau  hidup bersamanya  dalam  damai  tanpa  menghina Sang Pencipta, maka tidak ada alasan untuk berpisah,  (2)  sebaliknya  jika  pihak  tidak beriman (infidelis) pergi (discedit) atau mau hidup bersama namun tidak dengan damai, maka pihak yang telah dibaptis tidak terikat untuk  mempertahankan  perkawinannya (bdk. ayat 15).
Kendati  ketidakjelasan  maksud  Paulus dengan  kata-katanya  ini,  dari  hari  ke  hari Gereja semakin teguh dalam penafsirannya bahwa  Paulus  tidak  hanya  mengizinkan perpisahan,  namun  memaksudkan  juga melepaskan  ikatan  perkawinan  dalam  arti yang  sebenarnya.  Dalam  arti  ini,  mereka yang  sudah  berpisah,  menjadi  orang-orang bebas dan berhak untuk menikah lagi secara sah. Pandangan dan interpretasi Gereja  ini semakin  dikukuhkan  oleh  tradisi  Gereja sepanjang  zaman,  sebagaimana  tampak dalam berbagai macam dokumen para Paus dan  praksis  Takhta  Suci,  yakni:  (1) konstitusi Altitudo (1 Juni 1537) dari Paus Paulus III, (2) konstitusi Romani Pontificis (2  Agustus  1571)  dari  Paus  Pius  V,  (3) konstitusi Populis (25  Januari  1585)  dari Paus  Gregorius  XIII. Motivasi  Konstitusi Populis dari  Paus  Gregorius  XIII  berkaitan dengan  orang  yang  setelah  baptis  tidak mampu  memulihkan  persekutuan  hidup bersama  dengan  pasangan  karena  kasus penahanan/pengejaran. 28

## Persyaratan Aplikasi Disolusi Demi Iman
Berdasarkan Privilegium Paulinum
Perkawinan  sah  antara  dua  orang  tak- baptis,  namun  di  kemudian  hari  salah satunya  dibaptis,  dapat  diputuskan  demi iman (in  favorem  fidei) pihak  baptis berdasarkan privilegium paulinum. Disolusi ikatan perkawinan berdasarkan privilegium paulinum ini  merupakan  bentuk  pertama dalam sejarah pemutusan ikatan perkawin- an  demi  iman.  Aplikasi  disolusi  itu  selalu bersifat ipso  iure, dalam  arti  bahwa penggunaan  privilegi  ini  sangat  tergantung pada  pemenuhan  syarat-syarat  yang  sudah ditentukan  oleh  ketentuan  hukum.  Sejauh tuntutan  hukum  sudah  terpenuhi,  maka yang  bersangkutan  mempunyai  hak  atas pelepasan  ikatan  perkawinannya  dan  bisa melangsungkan pernikahan baru. 29 Aplikasi privilegium  paulinum untuk  melepaskan ikatan  perkawinan  dengan  persyaratan yuridisnya diatur dalam kanon 1143 sebagai berikut:
§1.  Perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh dua orang tak dibaptis diputus berdasarkan  privilegium  paulinum  demi iman  pihak  yang  telah  menerima  baptis, oleh  kenyataan  bahwa  pihak  yang  telah dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan  baru  asalkan  pihak  yang  tak dibaptis pergi.
§2. Pihak tak dibaptis dianggap pergi jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang  dibaptis  atau  tidak  mau  hidup bersama  dengan  damai  tanpa  menghina Sang  Pencipta  kecuali  orang  itu  setelah baptis  yang  telah  diterimanya  memberi alasan wajar kepadanya untuk pergi.
Kanon ini menegaskan beberapa keten- tuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  sebagai syarat  aplikasi privilegium  paulinum: (1) adanya  perkawinan  yang  sah  antara  dua orang  tak  baptis,  (2)  adanya  baptisan  yang diterima oleh salah satu pasangan, (3) pihak tak  baptis  menolak  untuk  hidup  bersama dengan  damai  tanpa  menghina  Sang  Pen- cipta,  (4)  jawaban  negatif  atas  interpelasi yang  dibuat  pada  pihak  tak  baptis,  dan  (5) dilangsungkannya perkawinan baru. Tujuan penggunaan privilegi itu ialah demi iman (in favorem  fidei), yaitu  untuk  memajukan pertobatan pada iman kristen dan bertahan
padanya, baik bagi yang bersangkutan mau- pun  bagi  anak-anak.  Sehubungan  dengan maksud  ini,  tentu  saja  tidak  dibenarkan penggunaan privilegium  paulinum jika justru  menimbulkan  batu  sandungan (scandalorum) atau hanya untuk menuruti keinginan  nafsu (libido). Itulah  sebabnya privilegium  paulinum tidak  dapat  diterap- kan  jika  pihak  yang  tak  baptis  tetap  mau hidup  bersama  dalam  damai  dengan  pihak yang sudah dibaptis. 30
Salah  satu  syarat  penerapan  disolusi berdasarkan privilegium paulinum sebagai- mana  diatur  dalam  kanon  1143  adalah adanya  “discessus”  ( departed =  kepergian) dari  pihak  tak  baptis (infidelis). Tetapi sebelum  pihak  yang  dibaptis  mendapatkan hak  kemurahan  dengan privilegium  pauli- num, pihak  tak-baptis  harus  diberikan interpelasi  dahulu.  Interpelasi  memang bukanlah  hukum  ilahi,  melainkan  hukum gerejawi.  Meski  demikian  interpelasi  itu dituntut demi sahnya perkawinan baru yang akan  dilangsungkan  pihak  yang  dibaptis. Interpelasi pada pihak tak-baptis sendiri bisa digunakan  untuk  membuktikan  ada  atau tidaknya  baptisan  dan  untuk  menyelidiki apakah  alasan  kepergiannya  bisa  dibukti- kan. 31 Penerapan interpelasi terhadap pihak tak-baptis  itu  terumuskan  dalam  kanon 1144 berikut ini:
§1. Agar pihak yang dibaptis dapat melang- sungkan  perkawinan  baru  dengan  sah, pihak yang tak baptis selalu harus diinter- pelasi:
1°  apakah  ia  sendiri  mau  menerima baptis;
2° apakah sekurang-kurangnya ia mau hidup  bersama  dalam  damai  dengan pihak  yang  dibaptis  tanpa  menghina Sang Pencipta.
§2.  Interpelasi  itu  harus  terjadi  sesudah baptis;  tetapi  Ordinaris  wilayah,  atas alasan  yang  berat,  dapat  mengizinkan untuk  melakukan  interpelasi  sebelum baptis;  bahkan  dapat  memberikan dispensasi dari interpelasi, entah sebelum entah  sesudah  baptis  asalkan  pasti sekurang-kurangnya  dengan  cara  singkat dan  luar  pengadilan,  bahwa  interpelasi tidak dapat dilakukan atau tidak akan ada gunanya.
Kata “interpelasi” merupakan istilah ter- minologi  yuridis  ( canonical  terminology ) yang  menerjemahkan  kata  “interrogation”. Interpelasi  terhadap  pihak  yang  tidak dibaptis (infidelis) sebagaimana  diatur  da- lam  kanon  1144  digunakan  untuk  menge- tahui:  (1)  kemungkinan  pihak  tak  baptis untuk  bertobat  dan  dibaptis,  dan  (2) kemungkinan pihak tak baptis untuk hidup bersama dengan pihak yang dibaptis, dalam damai  tanpa  menghina  Sang  Pencipta. Jawaban  pihak  tak  baptis  terhadap  kedua pertanyaan sebagaimana terumuskan dalam kanon 1144 §1 menentukan otoritas Gereja untuk  memberikan  dispensasi privilegium paulinum. Bilamana terhadap kedua perta- nyaan itu diperoleh jawaban positif, artinya bahwa  pihak  tak  baptis  mau  dibaptis  atau mau  hidup  bersama  secara  damai  tanpa menghina Sang Pencipta, maka privilegium paulinum tidak  dapat  digunakan  untuk memutuskan ikatan perkawinan. Alasannya jelas,  dengan  dibaptisnya  juga  pihak  yang lain,  maka  perkawinan  secara  otomatis diangkat ke martabat sakramen (kanon 1055 dan 1056). Demikian halnya bila pihak tak baptis  mau  hidup  bersama  dalam  damai, maka  tidak  ada  alasan  untuk  berpisah karena  kedamaian  hidup  bersama  sebagai tujuan perkawinan tercapai (bdk. 1Kor 7:12- 14). Namun, apabila dari kedua pertanyaan tadi  didapatkan  jawaban  negatif,  pihak  tak baptis  dapat  dikategorikan  telah  pergi (discessus), sehingga  pihak  yang  dbaptis bebas  untuk  melangsungkan  perkawinan baru. 32
Interpelasi  ini  merupakan  syarat  demi sahnya (ad validitatem) aplikasi privilegium paulinum. Oleh karena itu, pada prinsipnya interpelasi  harus  dilakukan  dengan  tetap berlaku  kekecualian  yang  disebut  dalam kanon 1144 §2, yakni diberikannya dispen- sasi  dari  interpelasi.  Dispensasi  ini  dapat diberikan  oleh  Ordinaris  wilayah  jika  me- mang ada alasan yang wajar dan masuk akal. Meskipun  pada  prinsipnya,  interpelasi diadakan  setelah baptisan  pihak  yang  satu, namun untuk kasus tertentu interpelasi bisa diadakan  sebelum  baptisan  (lih.  kanon 1145).  Ada  dua  petunjuk  praktis  bagimana interpelasi  itu  diberikan  pada  pihak  tak- baptis:  (1) secara  resmi ,  yakni  dilakukan oleh  pastor  paroki  yang  sedang  menangani
kasus,  setelah  mendapatkan  perintah  dari Ordinaris wilayah [lih. kanon 1145  §1]; dan (2) secara  privat, yakni  dilakukan  sendiri oleh pihak yang dibaptis tanpa delegasi dari Ordinaris wilayah [lih. kanon 1145  §2]. In- terpelasi  yang  dilakukan  ini  harus  dapat dibuktikan  dalam forum  externum (kanon 1145  §3).  Maka  dituntut  adanya  dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak tak- baptis, atau sekurang-kurangnya interpelasi itu diadakan di hadapan dua saksi. 33
Dalam aplikasi privilegium ini, ikatan ni- kah terdahulu baru terurai atau diputuskan jika  pihak  yang  dibaptis  telah  melang- sungkan  pernikahan  baru.  Maka  yang melepaskan  ikatan  perkawinannya  itu bukanlah  pembaptisan,  bukan  jawaban negatif  atas  interpelasi,  juga  bukan  keper- gian (discessus) pihak  tak  baptis,  atau bahkan  surat nihil  obstat dari  Ordinaris wilayah,  melainkan  pernikahan  baru  yang dilangsungkan  secara  sah  oleh  pihak  yang dibaptis  (lih.  kanon  1143  §1).  Selanjutnya kanon  1146  menegaskan  soal  hak  yang  di- miliki  pihak  yang  dibaptis  untuk  melang- sungkan  pernikahan  baru  dengan  seorang katolik, dengan tetap berlaku ketentuan ka- non 1147.
Contoh  konkret  kasus  disolusi  demi iman  berdasarkan privilegium  paulinum adalah  kasus-kasus  pasangan  dua  orang Muslim  yang  menikah  di  KUA,  dan  dalam perjalanan  perkawinan  salah  satunya menjadi  Katolik  dan  menikah  lagi  dengan orang  Katolik  lain.  Dengan  beberapa  poin pejelasan di atas, maka ada lima persyaratan yuridis  yang  harus  dipenuhi  untuk  peng- gunaan  aplikasi privilegium  paulinum , sebagaimana  terumuskan  dalam  kanon 1143-1147.  Kelima  syarat  tersebut  adalah: (1) adanya perkawinan sah antara dua orang tak-baptis  (kanon  1143  §1);  (2)  dalam perjalanan  hidup  perkawinan,  salah  satu pasangan  itu  kemudian  bertobat  dan  diba- ptis  dalam  iman  Kristen  sedangkan  pihak lain  tetap  tak-baptis  (kanon  1143  §1);  (3) pihak tak baptis pergi (discedit), baik secara fisik dengan meninggalkan pasangannya dan sama  sekali  tidak  mau  hidup  bersama  lagi maupun  secara  moral  dengan  hidup bersama  namun  tanpa  damai  atau  dengan menghina  Sang  Pencipta:  kanon  1143  §2; (4)  jawaban  negatif  atas  interpelasi  yang
dibuat  pada  pihak  tak  baptis:  kanon  1144- 1145; dan (5) dilangsungkannya perkawinan baru dengan pihak katolik atau pihak bukan katolik  dengan  memperhatikan  ketentuan kanon-kanon mengenai perkawinan campur dan  beda  agama  (kanon  1143  §1;  kanon 1146-1147). 34 Dalam arti ini, sejauh tuntut- an  hukum  sudah  terpenuhi,  maka  pihak baptis  mempunyai  hak  atas  disolusi  ikatan perkawinannya.  Disolusi  terjadi  persis  saat pihak  baptis  melangsungkan  pernikahan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang ditentukan  demi  validitas  atau  sahnya perkawinan baru tersebut. 35

## REKSA PASTORAL BERDASARKAN APLIKASI PRIVILEGIUM PAULINUM
Reksa  pastoral  keluarga  yang  akan  di- paparkan ini didasarkan dari landasan biblis aplikasi privilegium paulinum sebagaimana disampaikan  Paulus dalam  1Kor  7:12-16. Reksa pastoral ini sendiri digunakan sebagai arahan  untuk  membantu pihak  baptis  agar bisa  memelihara  dan  menghayati  imannya dengan  baik.  Pandangan  Paulus  tentang hidup perkawinan sebagaimana terdapat da- lam  1Kor  7:12-16  setidaknya  memuat  tiga solusi  pastoral,  yakni  (1)  pasangan  tetap mempertahankan  ikatan  perkawinan,  (2) pihak tak-baptis menghendaki berpisah, dan (3)  pihak  baptis  diperkenankan  melang- sungkan pernikahan baru.
Pertama, pasangan tetap mempertahan- kan ikatan perkawinan. Ajakan Paulus agar pihak yang telah dibaptis tetap bertahan da- lam  ikatan  perkawinannya  bukan  tanpa alasan yang jelas. Dengan maksud itu Paulus menunjukkan  martabat  luhur  perkawinan yang bersifat unitas dan indissolubilitas bagi setiap  perkawinan,  sehingga  pihak  baptis pun dipanggil untuk tetap mempertahankan ikatan  perkawinannya.  Pihak  baptis  mem- iliki peran dalam pengudusan pasangan dan anak-anak  yang  tidak  baptis,  sebagaimana dikatakan Paulus demikian, “Karena suami yang  tidak  beriman  itu  dikuduskan  oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu diku- duskan  oleh  suaminya.  Andaikata  tidak demikian,  niscaya  anak-anakmu  adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak  kudus”  (1Kor  7:14).  Dengan maksud ini, Paulus menyatakan bahwa seo- rang  kristiani  yang  hidup  bersama  dengan
seorang  non-kristiani  memiliki  status  yang sama  di  hadapan  Tuhan.  Pihak  yang  telah dibaptis  dapat  menguduskan  seluruh  ang- gota keluarga lain yang tidak baptis. Baptisan yang  diterima  seseorang  dapat  membawa anggota keluarga lain turut merasakan buah- buah  pertobatan,  sehingga  menjadi  lahan kesaksian  yang  real  bagi  pihak  tak  baptis. Paulus menegaskan bahwa pada prinsipnya Allah  memanggil  suami  dan  isteri  untuk hidup dalam damai sejahtera, sebagaimana dinyatakannya  demikian:  “[...]  Allah  me- manggil kamu untuk hidup dalam damai se- jahtera”  (1Kor  7:15).  Maka  orientasi  dan tujuan  perkawinan  bukan  pertama-tama soal  kesamaan  agama  atau  iman,  namun kedamaian  dalam  hidup  bersama  seluruh anggota keluarga. Dengan demikian konsek- uensinya jelas: demi menjaga dan membela keluhuran martabat perkawinan, demi pen- gudusan pasangan dan anggota keluarga tak baptis dan demi kedamaian seluruh anggota keluarga,  perlulah  pihak  baptis  memper- tahankan perkawinan.
Kedua, pihak  tak-baptis  menghendaki berpisah. Paulus menyampaikan pandangan pastoralnya  bahwa,  bila  baptisan  yang diterima oleh salah satu pasangan itu diper- soalkan oleh pihak tak-baptis, bahkan hingga menyebabkan  ketidak-damaian  dan  pihak tak-baptis  pun  pergi  serta  menghendaki berpisah,  maka  pihak  baptis  tidak  mempu- nyai  kewajiban  untuk  mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Meskipun tidak terikat mempertahankan perkawinan, dalam arti  berpisah  dari  pasangan  tak  baptis,  na- mun pihak baptis tetap terikat untuk mem- pertahankan  keluhuran  martabat  perkawi- nan  yang  bersifat unitas dan indissolubili- tas. Hal ini ditempuh dengan tidak menikah lagi.  Dengan  demikian  disarankan  untuk tetap  tidak  menikah  lagi,  sebaliknya  hidup seorang diri. Dalam arti ini, perpisahan dari pasangan  tak  baptis  tidak  harus  diikuti dengan  perkawinan  baru.  Dengan  cara  ini pasangan yang baptis tetap ada dalam ikatan perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  dapat dibandingkan  dengan  kanon  1151-1155 mengenai  perpisahan  dengan  ikatan  tetap. Dengan  cara  ini  pihak  baptis  tidak  mence- derai keluhuran dan sifat hakiki perkawinan yang unitas dan indissolubilitas.

## Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum (Yohanes Subroto)
Ketiga, pihak baptis diperkenankan me- langsungkan  perkawinan  baru.  Paulus mengizinkan  perpisahan  hanya  jika  pihak tak-baptis pergi. Alasan diijinkannya perpisa- han  juga  mencakup  alasan  kekudusan  dan damai sejahtera suami-isteri (lih. 1Kor 7:14- 15). 36 Pandangan  pastoral  yang  diajarkan Paulus ini kemudian menjadi dasar dari re- fleksi  teologis  dan  yuridis  untuk  mem- berikan  privilese  atau  dispensasi (privi- legium  paulinum) atas  karakter indissolu- bilitas dalam  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  iman  pihak  yang  bertobat  (telah dibaptis), sehingga pihak baptis diperkenan- kan untuk melangsungkan perkawinan baru. Dalam  privilegi  ini  yang  berhak  meminta adalah  pihak  yang  telah  dibaptis.  Hal  ini berkenaan  dengan  tujuan  privilegi  yang digunakan  untuk  menjaga  iman  kristiani seseorang  serta  memajukan  pertobatan iman kristen yang diimaninya.
Penggunaan  privilegi  ini  sangat  tergan- tung pada pemenuhan syarat-syarat yang su- dah ditentukan oleh ketentuan hukum (lih. kanon  1143-1147).  Namun  demi validitas atau sahnya, pihak yang telah dibaptis tidak harus meminta izin dari Ordinaris Wilayah. Hanya demi liceitas atau kelayakannya, pas- tor paroki diharapkan untuk terlebih dahulu meminta nihil  obstat atau  izin  dari  Ordi- naris  Wilayah  agar  dapat  menggunakan privilegium  paulinum. Tetapi  dalam  kea- daan mendesak, pastor paroki dapat mene- rapkan  privilegi  ini  dengan  tetap  berkewa- jiban segera melaporkannya pada Ordinaris Wilayah. 37 Untuk menerapkan aplikasi priv- ilegium  paulinum tersebut,  pastor  paroki perlu  memperhatikan  pedoman  langkah- langkah prosedural demikian: (1) mengada- kan penyelidikan kanonik untuk mendapat- kan  keyakinan  moral  akan validitas dan liceitas perkawinan  yang  akan  dilang- sungkan,  khususnya  menyangkut materia sacramenti , forma sacramenti dan forma ca- nonica ; (2) permohonan nihil obstat kepada Ordinaris  Wilayah  disertai  berkas  terkait seperti surat baptis; (3) permohonan dispen- sasi [sejauh ada halangan nikah yang dapat dimintakan dispensasi pada Ordinaris Wila- yah]; dan (4) pernikahan baru yang berefek ganda:  pemutusan  perka-winan  terdahulu dan pengesahan perkawin-an baru.
Pernikahan  baru  dengan  seorang  Kato- lik,  memungkinkan  adanya  jaminan  kemu- dahan bagi pihak baptis untuk memelihara imannya. Status ikatan perkawinan mereka diangkat menjadi sakramen dan bila dileng- kapi dengan consummatio , maka perkawin- annya otomatis berubah status menjadi ra- tum et consummatum Akan tetapi, kerapkali kasusnya  menjadi  lain  karena  pihak  baptis itu ingin menikah lagi bukan dengan orang katolik,  melainkan  dengan  orang  tidak katolik, entah baptis entah tidak baptis. Ger- eja tetap memberi kemungkinan baginya un- tuk  melangsungkan  pernikahan  campur dengan izin dari Ordinaris wilayah (bdk. ka- non 1124) atau beda agama dengan dispen- sasi  dari  halangan  nikah  beda  agama (dis- pensatio  impedimenti  disparitatis  cultus) baik  demi  sahnya  maupun  demi  layaknya (bdk. kanon 1086). Menyadari akan adanya bahaya  yang  menyulitkan  bagi  pasangan kawin  campur  atau  beda  agama  ini,  para gembala  perlu  memberikan  bantuan  pasto- ral,  baik  sebelum  maupun  setelah  upacara perkawinan berlangsung. 38

## PENUTUP
Pada  prinsipnya,  Gereja  tetap  bersiku- kuh  bahwa  setiap  perkawinan  sah,  baik sakramen  maupun  non-sakramen,  yang menurut maksud dan kehendak ilahi mem- iliki karakter tak-terceraikan. Namun dalam keadaan  dan  syarat-syarat  tertentu,  Gereja berdasarkan kuasa yang diterimanya dari Ye- sus Kristus tetap mengizinkan untuk mem- berikan  disolusi  atau  melepaskan  ikatan perkawinan  tersebut.  Salah  satu  disolusi yang  diizinkan  oleh  Gereja  adalah  disolusi demi  iman  berdasarkan privilegium  pali- num (kanon 1143-1147). Privilegi ini diberi- kan dengan maksud demi iman pihak yang dibaptis sehingga diharapkan bisa memban- tunya menghayati iman kristiani dan menja- min keselamatan jiwanya. Penggunaan priv- ilegi ini bersifat ipso iure, dalam arti sangat tergantung  pada  pemenuhan  syarat-syarat yang  sudah  ditentukan  oleh  ketentuan hukum. Sejauh tuntutan hukum sudah ter- penuhi, maka pihak baptis mempunyai hak atas disolusi ikatan perkawinannya. Disolusi terjadi  persis  pada  saat  pihak  yang  dibaptis melangsungkan pernikahan baru secara sah.

## Yohanes Subroto
Mahasiswa  Program  Pascasarjana  –  Program Magister  Ilmu  Teologi  di  Fakultas  Filsafat,  Uni- versitas  Katolik  Parahyangan,  Bandung.  Jl.  Nias 2, Bandung 40117. E-mail: aatoto2016@gmail.com

## CATATAN AKHIR
1 Paus  Paulus  VI ,  Surat  Ensiklik  Causas  matrimoniales , 28 Maret 1971, AAS 63 (1971), hlm. 441-446.
2 Konferensi  Waligereja  Indonesia, Pedoman  Pastoral Keluarga (Jakarta: Penerbit Obor, 2011), hlm. 10.
3 R.  Rubiyatmoko,  “Kuasa  Gereja  Memutuskan  Ikatan Perkawinan Non-Sakramen”, Orientasi Baru 15, No.1- 2  (Oktober 2006), hlm. 76.
4 Data jumlah pemberian nihil obstat aplikasi privilegium paulinum di Kevikepan Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian  penulis.  Tabel  data  dapat  dilihat  pada lampiran 2 skripsi halaman 129-130. (Yohanes Subroto, Disolusi Demi Iman Berdasarkan
Privilegium Paulinum ,  Skripsi,  (Yogyakarta:  Program  Studi  Ilmu Teologi-Fakultas Teologi Sanata Dharma, 2015)).
5 Al.  Purwa  Hadiwardoyo, Perkawinan  dalam  Tradisi Katolik (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 42.
6 A.  M.  Abate, Il  matrimonio  nella  nuova  legislazione canonica , (Roma: Paideia  Editrice,  1985), 207, seperti dikutip oleh Robertus Rubiyatmoko, Competenza della
Chiesa  nello  scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio non  sacramentale (Pontifica  Universita  Gregoriana Roma:  Tesi  Gregoriana,  Serie  Diritto  Canonico  31,  , 1998), 16.
7 Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio  non sacramentale , 17.
8 Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio  non sacramentale ,  18  Robertus  Rubiyatmoko,  Perkawinan Katolik  Menurut Kitab  Hukum  Kanonik (Yogyakarta:
Kanisius, 2011), 22.
9 Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio  non sacramentale , 32.
10 Raymond  F.  Collins, Divorce  in  the  New  Testament (Minesota:  Collegeville-The  Liturgical  Press,  1935), hlm.  4;  John  R  Donatue,  “Divorce  New  Statement Perspectives”,  dalam  Thomas  P.  Doyle, Marriage Studies  II , Reflections  in  Canon  Law  and  Theology, Volume  II ,  (Washington:  Canon  Law  Society  of America, 1982, 2; George W. MacRae, “New Testament Perspectives  on  Marriage  and  Divorce”,  dalam Lawrence  G.  Wrenn, Divorce  and  Remarriage  in  the Catholic Church (The Missionary Society of St. Paul the Apostle  in  the  State  of  New  York:  Newman  Press, 1973), 3.
11 William  H.  Woestman, Special  Marriage  Cases (Ottawa:  Faculty of  Canon Law  Saint  Paul University,1994), 8; R. A Cosio, “De vicaria  ecclesiae potestate”, Ius Seraphicum 5 (1959), 56-58.
12 A.  M.  Abate, Il  matrimonio  nell’attuale  legislazione canonica ,  II,  Paideia  1982:  207;  seperti  dikutip  oleh William H. Woestman, Special Marriage Cases , 6.
13 William H. Woestman, Special Marriage Cases , 6-7.
14 R. A Cosio, “De vicaria ecclesiae potestate”: 62..
15 R.  A  Cosio,  “De  vicaria  ecclesiae  potestate”:  80; William H. Woestman, Special Marriage Cases , 8.
16 R.  A.  Cosio,  “De  vicaria  ecclesiae  potestate”:  86-87; John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk. (ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law , (Mahwah: Paulist Press, 2000), 1365.
17 Kongregasi Suci  Ajaran  Iman,  “Norma-norma
Pelaksanaan  Proses  Pemutusan  Perkawinan  Demi Iman”,  dalam  Y.  Driyanto, Tribunal  Gerejawi: Pembentukan,  Fungsi  dan  Perannya  dalam  Nulitas Perkawinan , (Yogyakarta: Kursus Tribunal, 2006),  81- 83.
18 Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio  non sacramentale , 151.
19 Pius  XII, Allocution  to  Roman  Rota ,  3  Oktober  1941, dalam AAS 33 (1941), 421-426.
20 Richard  Kugelman,  “The  First  Letter  to  the Corinthians”,  dalam  Brown  dkk, Jerome  Biblical Commentary,  vol. 2, 264, seperti  dikutip  oleh  William H. Woestman, Special Marriage Cases , 33.
21 Mary Ann Getty, “1 Korintus”, dalam Dianne Bergant- Robert J. Karris (eds.), Tafsir Alkitab Perjanjian Baru , diterjemahkan dari The Collegeville Bible Commentary , oleh    A.  S.  Hadiwiyata  (Yogyakarta:  Kanisius,  2002), 274.
22 Andrew  Cornes, Divorce  &  Remarriage (Eerdmans: Grand Rapids, 1993), 245.
23 Raymond  F.  Collins, Divorce  in  the  New  Testament , Good News Studies , 10.
24 Raymond  F.  Collins, Divorce  in  the  New  Testament, Good News Studies , 14; Hortensius F. Mandaru,  “Apa yang Dipersatukan Allah, Jangan Diceraikan Manusia”, dalam  Albertus  Purnomo  (ed.), Inspirasi  Alkitabiah dalam  Menyikapi  Problema  Keluarga ,  (Yogyakarta: Lembaga Biblika Indonesia-Kanisius, 2014), 80.
25 C.  K.  Barrett, The  First  Epistle  to  The  Corinthians (London:  Black’s  New  Testament  Commentaries, 1971),  162.
26 J.  K.  Elliott,  “Paul’s  Teaching  on  Marriage  in  1 Corinthians:  Some  Problems  Considered”,  dalam NTS 19 (1972-1973):  224,  seperti  dikutip  oleh  Jerome Murphy-O'Connor, Keys To First Corinthians, Revisiting  the  Major  Issues (New  York:  Oxford University Press, 2009), 52.
27 C. K. Barrett, The First Epistle to The Corinthians , 163; Andrew  Cornes, Divorce  &  Remarriage (Eerdmans: Grand Rapids, 1993),  243-244.
28 Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento  del  vincolo  del  matrimonio  non sacramentale , 229-230.
29 William H. Woestman, Special Marriage Cases , 35.
30 John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk. (ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law
(Mahwah: Paulist Press, 2000),  1365; Wojciech Kowal dan William H. Woestman, Special Marriage Cases and Procedures (Ottawa: Faculty of Canon Law-Saint Paul University, 2007), 58. 31 John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk.
(ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law , 1366.
32 John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk. (ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law , 1366;  Robertus  Rubiyatmoko, Perkawinan  Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik , 163.
33 John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk.
(ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law, 1369;  Wojciech  Kowal  dan  William  H.  Woestman, Special Marriage Cases and Procedures , 68-69.
34 J. Fornes, “The Dissolution of the Bond cc. 1141-1150”,
dalam Angel Marzoa dkk. (ed.), Exegetical Commentary  on  The  Code  of  Canon  Law  (Canada: Wilson & Lafleur Montreal, 2004), hlm. 1549-1551.
35 Contoh  surat  permohonan  dan  pemberian  nihil  obstat aplikasi  privilegium  paulinum  dapat  dilihat  pada lampiran 4 skripsi halaman 131-133. (Yohanes Subroto,
Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum ,  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu  Teologi- Fakultas Teologi Sanata Dharma 2015).
36 R. Kugelman mengatakan bahwa sejak abad IV, dalam tradisi  Kristiani  sudah  ada  praktik  perpisahan sebagaimana  ditetapkan  Paulus,  di  mana  pihak  yang telah dibaptis diperkenankan melangsungkan perkawinan  baru  jika  pihak  tidak  beriman  menolak untuk hidup bersama dengan damai (R. Kugelman, “The First Letter to the Corinthians”, dalam Brown dkk [eds.],
Jerome  Biblical  Commentary,  vol.  2:  264,  seperti dikutip  oleh  Wojciech  Kowal  dan  William  H. Woestman, Special  Marriage  Cases  and  Procedures , 55).
37 Robertus  Rubiyatmoko, Perkawinan  Katolik  Menurut
Kitab Hukum Kanonik , 160.
38 John.  P.  Beal,  “Marriage”,  dalam  John.  P.  Beal  dkk. (ed.), New  Commentary  on  the  Code  of  Canon  Law , 1370.

## DAFTAR RUJUKAN
Barrett, C. K. The First Epistle to The Corin- thians .  London:  Black’s  New  Testa- ment Commentaries, 1971.
Beal, John. P. “Article I: Dissolution of the Bond [cc. 1141-1150]”, dalam John. P. Beal dkk.  (ed.), New Commentary on the  Code  of  Canon  Law. Mahwah: Paulist Press, (2000), 359-1375.
Collins,  Raymond  F. Divorce  in  the  New Testament,  Good  News  Studies, XXXVIII. Minnesota:1992
Cornes,  Andrew. Divorce  &  Remarriage, Eerdmans: Grand Rapids, 1993.
Cosio,  A.  Renatus.  “De  vicaria  Ecclesiae Potestate”, Ius  Seraphicum 5  (1959): 56-87.
Donatue, John R. “Divorce New Statement Perspectives”,  dalam  Thomas  P. Doyle, Marriage Studies II, Reflections in Canon Law and Theology, Volume II. Washington: Canon Law Society of America, (1982), 1-19.
Elliott, J. K. “Paul’s Teaching on Marriage in 1  Corinthians:  Some  Problems Considered”,  dalam NTS 19,  (1972),
219-225.
Fornes, J. “The Dissolution of the Bond cc. 1141-1150”, dalam Angel Marzoa dkk. (ed.), Exegetical Commentary on The Code of Canon Law. Canada: Wilson & Lafleur Montreal, (2004), 1549-1551.
Getty,  Mary  Ann.  “1  Korintus”,  dalam Dianne  Bergant-Robert  J.  Karris (eds.), Tafsir Alkitab Perjanjian Baru, diterjemahkan  dari The  Collegeville Bible  Commentary ,  oleh    A.  S. Hadiwiyata.  Yogyakarta:  Kanisius (2001), 273-309.
Konferensi  Waligereja  Indonesia. Pedoman Pastoral  Keluarga .  Jakarta:  Obor,
2011.
Kowal,  Wojciech  –  William  H.  Woestman.
Special Marriage Cases and Procedures. Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2008.
MacRae,  George  W.  “New  Testament
Perspectives on Marriage and Divorce”, dalam Lawrence G. Wrenn, Divorce  and  Remarriage  in  the Catholic  Church ,  The  Missionary Society of St.  Paul the Apostle in  the State  of  New  York,  Newman  Press, (1973), 1-15.
Mandaru,  Hortensius  F.  “Apa  yang Dipersatukan Allah, Jangan Diceraikan  Manusia”,  dalam  Albertus Purnomo  (ed.), Inspirasi  Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga.
Yogyakarta: Lembaga Biblika Indonesia-Kanisius, (2014), 73-86. Murphy-O’Connor,  J.  “The  First  Letter  to the  Corinthians”,  dalam  Brown  dkk (eds.), The New  Jerome  Biblical Commentary ,  II,  London:  (1993), 798-815.
--------. Keys To First Corinthians, Revisiting the Major Issues. Oxford: 2009.
Pius  XII. Alloc.  ad  praelatos  S.R.  Rotae ,  3 Oktober  1941, AAS 33  (1941),  421- 426.
Purwa Hadiwardoyo, Al. Perkawinan dalam Tradisi Katolik, Yogyakarta: Kanisius,
1988.
Rubiyatmoko,  Robertus .  Competenza  della
Chiesa  nello  scioglimento  del  vincolo del  matrimonio  non  sacramentale,
Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico  31,  Pontifica  Universitas Gregoriana, Roma, 1998. --------.  “Kuasa  Gereja  Memutuskan  Ikatan Perkawinan Non-Sakramen”,
Orientasi Baru 15, No. 1-2, 2006, hlm.
75-88.
--------. Perkawinan  Katolik  Menurut  Kitab Hukum  Kanonik .  Kanisius,  Yogya- karta, 2011.
Woestman,  William  H. Special  Marriage Cases, Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 1994.
--------. Denzinger (latin) Enchiridion Sym- bolorum,  Denzinger ,  diakses  dari http://iteadjmj.com/LIBROSP/Den- ziL.pdf. (12 Desember 2014)