## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
Azhar Pasaribu Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang Email: alazhar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative.  Pendekatan penelitian  dilakukan  melalui  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa Notaris  dalam  membuat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  masih  menggunakan  format  akta  SKMHT yang  dikeluarkan  oleh  BPN,  maka  Notaris  telah  bertindak  di  luar kewenangannya,  sehingga  keabsahan  SKMHT  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. SKMHT wajib dibuat dalam akta notariil  atau  akta  PPAT,  Ketidaksempurnaan  syarat-syarat  formil  dari format  akta  SKMHT  yang  diterbitkan  BPN  RI  untuk  dapat  dinyatakan sebagai akta notaril yang mempunyai kepastian hukum antara lain mengenai tidak  adanya  keterangan  mengenai  jam  atau  pada  awal  akta,  tidak  adanya keterangan mengenai tempat penandatanganan dan keterangan ada tidaknya perubahan  dalam  akta  (pada  akhir  atau  penutup  akta).  Dengan  tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dari suatu akta notaris dalam format akta SKMHT yang diterbitkan BPN RI.
Kata Kunci: notaris, akta otentik, hak tanggungan

## Abstract
This  study  is  a  juridical  normative  study.  Research  approaches  are conducted through statute approach and conceptual approach. The findings concluded  that  the  Notary  in  making  the  charge  charged  with  the  right  is still using the format of the SKMHT Act issued by BPN, then the Notary has acted  out  of  its  authority,  so  the  validity  of  the  SKMHT  does  not  have  the power of proof as an authentic act. SKMHT shall be made in notarial deed or  PPAT  act,  Incomplete  formal  terms  of  SKMHT  format  form  issued  by BPN  RI  to  be  declared  notarial  law  with  legal  certainty  among  others concerning the absence of information about the hour or at the beginning of the  act,  no  information  about  place  of  signing  and  evidence  there  is  no
change in  the  act  (at  the end  or end  of  the  act).  With the fulfillment  of  the formal  requirements  of  a  notarial  deed  in  the  format  of  the  SKMHT  act issued by BPN RI.
Keywords : notary, authentication, liability

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  sedang  giat  dilaksanakan  melalui  rencana bertahap, pada hakikatnya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf  hidup  masyarakat,  baik  materiil  maupun  spiritual.  Salah  satu  cara untuk  meningkatkan  taraf  hidup  adalah  dengan  mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi dan perdagangan di Negara manapun khususnya di Indonesia  diperlukan  dana  tersedia  yang  cukup  besar,  dimana  persediaan dana  tersebut  diperoleh  dari  kegiatan  perkreditan,  yang  salah  satunya dialokasikan  melalui  perbankan.  Mengingat  pentingnya  kepastian  akan tersalurkannya dana tersebut, sudah semestinya perlu adanya jaminan  yang memadai  dalam  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang berkepentingan.
Lembaga  perbankan  merupakan  salah  satu  sarana  yang  mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dana  bagi  kegiatan  perekonomian  dengan  memberikan  pinjaman  uang  atau kredit  melalui  kredit  perbankan,  yaitu  berupa  perjanjian  kredit  antara kreditor sebagai pihak pemberi pinjaman dengan debitor sebagai pihak yang berhutang. 1 Dalam  pemberian  kredit  yang  tertuang  dalam  suatu  perjanjian kredit antara  bank  selaku  kreditur  dengan  nasabah  selaku  debitur  bukanlah tanpa  resiko,  karena  resiko  mungkin  saja  terjadi  khususnya  karena  debitur tidak  wajib  membayar  utangnya  secara  lunas  atau  tunai, melainkan  debitur diberi  kepercayaan  oleh  undang-undang  dalam  perjanjian  kredit  untuk membayar belakangan secara bertahap atau mengangsur.
Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kemacetan kredit (resiko kredit),  resiko  karena  pergerakan  pasar  (resiko  pasar),  resiko  karena  tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta  resiko  kelemahan  aspek  yuridis  yang  disebabkan  adanya  tuntutan hukum,  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  (resiko
1 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hak  Tangungan:  Asas-Asas,  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan , Cet.1, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 1.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
hukum). 2 Resiko-resiko  yang  umumnya  merugikan  kreditur  tersebut  perlu diperhatikan  secara  seksama  oleh  pihak  bank,  sehingga  dalam  proses pemberian  kredit  diperlukan  keyakinan  bank  atas  kemampuan  dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan asas- asas  perkreditan  bank  yang  sehat 3 ,  dan  dalam  pemberian  kredit  selalu diperhatikan  prinsip  5C  yaitu Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), dan Collateral (Agunan). 4
Salah  satu  hal  yang  dipersyaratkan  bank  dalam  pemberian  kredit yaitu  adanya  perlindungan  berupa  jaminan  yang  harus  diberikan  debitur guna  menjamin  pelunasan  utangnya  demi  keamanan  dan  kepastian  hukum, apabila  setelah  jangka  waktu  yang  diperjanjikan  debitur  tidak  melunasi hutangnya  atau  melakukan  wanprestasi.  Barang  jaminan  baik  dapat  berupa benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak  bukan  untuk  dimiliki  secara pribadi  oleh  kreditur,  karena  perjanjian  kredit  bukanlah  merupakan  suatu perjanjian  jual  beli  yang  mengakibatkan  perpindahan  hak  milik  atas  suatu barang,  akan  tetapi  barang  jaminan  tersebut  jadi  sah  dipergunakan  untuk melunasi  utang  dengan  cara  barang  dijual  secara  lelang  dimana  hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitor. 5

## PEMBAHASAN
Berkaitan dengan jaminan di atas, didalam ketentuan Pasal 1131 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  berbunyi,  bahwa  segala kebendaansi berutang, baik  yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan,
Pasal  tersebut  merupakan  ketentuan  jaminan  yang  bersifat  umum. Sedangkan  jaminan  yang  bersifat  khusus  diatur  dalam  Pasal  1132  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  berbunyi:  “Kebendaan  tersebut menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan
2 Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.
3 Ibid., hlm. 15 4 Ibid . 5 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 75.

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Azhar Pasaribu)
padanya;  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila  di  antara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan”.
Ketentuan  pasal  tersebut  ditegaskan  bahwa  apabila  seorang  debitur mempunyai  beberapa  kreditur  maka  kedudukan  para  kreditur  adalah  sama ( paritas creditorium ). Jika kekayaan debitur itu tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya,  maka  para  kreditur  itu  dibayar  berdasarkan  asas keseimbangan,  yaitu  masing-masing  memperoleh  piutangnya  seimbang dengan  piutang  kreditur  lain.  Jadi  dalam  pasal  tersebut  terkandung  adanya kesamaan  hak  para  kreditur atas  harta  kekayaan  debiturnya,kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, maka  jaminan  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan  khusus  bagi kreditur,  salah  satunya  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  yang  dibebankan dengan hak tanggungan atau disebut dengan Hak Tanggungan. 6
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  (selanjutnya  disebut  dengan  UUHT),  maka  Hak  Tanggungan merupakan  satu-satunya  lembaga  hak  jaminan  atas  tanah  dalam  Hukum Tanah  Nasional  yang  tertulis,  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pihak  kreditur  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi.  Dari pengertian Hak Tanggungan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Hak  Tanggungan  ini  akan  memberikan  suatu  kepastian  hukum  sebagai bentuk perlindungan hukum. 7
Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan, dan apabila Pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka didalam kebutuhannya  wajib  menunjuk  pihak  lain  sebagai  kuasanya  dengan dibuatnya  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang berbentuk akta otentik.  Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tangunggan:  “Surat  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  wajib  dibuat dengan  akta  notaris  atau  akta  PPAT”.  Adanya  ketentuan  ini  maka  seorang Notaris diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membuat SKMHT.
6 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta  :  Pradnya Paramita, 2006, hlm. 291.
7 Boedi  Harsono  dalam  R.  Subekti, Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut Hukum Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm  402.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  yaitu  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  SKMHT  ini dapat  dilakukan  dengan  membuat  akta  Notaris  ataupun  dengan menggunakan  blanko  akta  sebagaimana  yang  telah  diterbitkan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  dengan BPN  RI.  Seharusnya  apabila  melihat  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UUHT SKMHT  dapat  dibuat  dengan  akta  Notaris  tersendiri  sesuai  dengan ketentuan akta yang tercantum di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.
Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  tunduk  pada peraturan yang berbeda. Pada Notaris tunduk pada ketentuan yang di dalam Peraturan  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  UUJN sehingga  kerangka  dalam  pembuatan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  harus sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  UUJN  sedangkan  PPAT  tunduk  pada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  Peraturan Pelaksanaanya.
Pembuatan  SKMHT  dalam  perkembangannya  Notaris  tidak  perlu lagi  mengisi  Blanko  akta  yang  dikeluarkan  oleh  BPN  RI  tetapi  dalam pembuatan akta SKMHT dalam prakteknya Notaris harus mengikuti format Blanko yang sebelumnya dikeluarkan oleh BPN RI dengan kata lain Notaris mengikuti  kententuan  BPN  dalam  pembuatan  akta  SKMHT  yang  dalam bagian akhir akta di tanda tangani oleh pihak Notaris bukan sebagai sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Dalam  kedudukannya  Notaris  dalam membuat  SKMHT  terikat  pada  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UUJN yang merupaka pedoman utama  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  sehingga  SKMHT yang  dibuat  Notaris  tersebut  memenuhi  syarat-syarat  untuk  dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.
Wewenang  dari  seorang  Notaris  adalah  untuk  membuat  suatu  akta otentik.  Otensitas  dari  akta  Notaris  bersumber  dari  Pasal  1  ayat  (1)  UUJN yang  berbunyi:  “Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang ini.

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Azhar Pasaribu)
Dari  ketentuan  Pasal  1  butir  1  UUJN  tersebut  seorang  Notaris dijadikan  sebagai  Pejabat  Umum,  sehingga  dengan  demikian  akta  yang dibuat  oleh  Notaris  dalam  kedudukannya  tersebut  memperoleh  sifat  akta otentik,  seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  yang berbunyi,  bahwa  suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di  dalam  bentuk yang  ditentuka  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  tersebut maka suatu akta Notaris dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik apabila akta tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1) Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2) Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang- undang
3) Pejabat  umum  oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta  tersebut  dibuat,  harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, maka salah satu syarat agar suatu  akta  Notaris  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  akta  otentik  adalah  jika akta  tersebut  dibuat  dalam  bentuk-bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang, mengenai bentuk-bentuk dari suatu akta Notaris sendiri hal ini telah diatur dalam Pasal 38 UUJN yang berbunyi:
1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
a. Awal akta atau kepala akta;
b. Badan akta;
c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
a. Judul akta;
b. Nomor akta;
c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan, pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  tempat  tinggal  para  penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. Isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dan  keinginan  dari  pihak  yang berkepentingan; dan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
d. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
a. Uraian  tentang  pembacaan  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
b. Uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatangan  atau penerjamahan akta apabila ada;
c. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. Uraian  tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam pembuatan  akta  atau  uraian  tentang  adanya  perubahan  yang  dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
5. Akta  Notaris  Pengganti,  Notaris  Pengganti  Khusus  dan  Pejabat Sementara  Notaris,  selain  memuat  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan  tanggal  penetapan  pengangkatan,  serta  pejabat  yang mengangkatnya.
Dari  uraian  ketentuan  mengenai  bentuk  akta  Notaris  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  38  UUJN  tersebut  di  atas,  maka  apabila  ditelaah mengenai  bentuk  ketentuan  akta  SKMHT  yang  dikeluarkan  oleh  BPN  RI sebagaimana  tercantum  dalam  huruf  h  Pasal  96  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Ternyata  bagian  awal  dan  akhir  dari  akta SKMHT  yang  ditentukan  oleh  BPN  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  akta Notaris.
Didalam  praktek  hal  ini  tidak  banyak  dipersoalkan,  padahal sebenarnya mempunyai makna penting bilamana kita mendalami mengenai kewenangan  masing-masing  dalam  rangka  pembuatan  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sejalan dengan itu Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  tersebut  harus  diberikan langsung  oleh  pemberi  hak  tanggungan  dan  harus  memenuhi  persyaratan mengenai  muatannya,  sebagaimana  ditetapkan  pada  Pasal  15  Undang- undang Hak Tanggungan.
Tidak  dipenuhinya  persyaratan  mengenai  muatan  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  ini  mengakibatkan  surat  kuasa  yang

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Azhar Pasaribu)
bersangkutan  batal  demi  hukum,  yang  berarti  bahwa  surat  kuasa  yang bersangkutan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT).  Perlu  diketahui  bahwa  kuasa  untuk membebankan  hak  tanggungan  mempunyai  ciri  khusus  yaitu  merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun  juga  kecuali  karena  kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  atau  telah habis  jangka  waktunya,  dan  hal  ini  tentunya  sangat  berbahaya  apabila tindakan Notaris tersebut dapat menimbulkan peluang bagi para pihak untuk mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  terhadap  Notaris  agar akta  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  dibuat  batal  demi hukum.
Setiap akta  yang  dibuat  oleh/  dihadapan Notaris,  maka  Notaris  yang membuat akta tersebut harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, kewenangan Notaris tersebut meliputi 4 (empat) hal yaitu:
1. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  yang  menyangkut  akta  yang  harus dibuat itu;
Wewenang  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  sepanjang tidak  dikecualikan  kepada  pihak  atau  pejabat  lain,  atau  Notaris  juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain,  mengandung  makna  bahwa  wewenang  Notaris  dalam  membuat akta  otentik  mempunyai  wewenang  yang  umum,  sedangkan  pihak lainnya  mempunyai  wewenang  terbatas.  Pasal  15  UUJN  telah menentukan  wewenang  Notaris,  yang  berbunyi,  bahwa  notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh undang-undang.
Wewenang  ini  merupakan  suatu  batasan,  bahwa  Notaris  tidak boleh  melakukan  suatu  tindakan  di  luar  wewenang  tersebut.  Tindakan Notaris  diluar  wewenang  yang  sudah  ditentukan  tersebut,  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  di  luar  wewenang  Notaris.  Jika menimbulkan  permasalahan  bagi  para  pihak  yang  menimbulkan

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
kerugian  secara  materil  maupun  immateril  dapat  diajukan  gugatan  ke pengadilan negeri.
Akta-akta  yang  ditugaskan  kepada  pejabat  lain  bersama  dengan Notaris  antara  lain:  akta  pengakuan  anak  diluar  kawin,  berita  acara tentang  kelalaian  pejabat  penyimpan  hipotek,  berita  acara  penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, akta protes wesel dan cek, sedangkan untuk  akta  yang  kewenangannya  diberikan  kepada  pejabat  lain  dan Notaris  tidak  berwenang  untuk  membuatnya  antara  lain  akta  catatan sipil.
2. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang  untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang) untuk  kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat.  Meskipun  Notaris  dapat membuat  akta  untuk  setiap  orang,  tapi  agar  menjaga  netralitas (imparsial) Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN yang berbunyi:
1) Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan kekeluargaan  dengan  Notaris  baik  karena  perkawinan  maupun hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  dan/atau keatas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta  menjadi  pihak  untuk  diri sendiri,  maupun  dalam  suatu  kedudukan  ataupun  dengan perantaraan kuasa.
2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku, apabila  orang  tersebut  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku,  menjadi penghadap  dalam  penjualan  di  muka  umum,  sepanjang  penjualan itu  dapat  dilakukan  dihadapan  Notaris,  persewaan  umum,  atau pemborongan  umum,  atau  menjadi  anggota  rapat  yang  risalahnya dibuat oleh Notaris.
3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta  di  bawah  tangan  apabila  akta  itu  ditandatangani  oleh penghadap,  tanpa  mengurangi  kewajiban  Notaris  yang  membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Azhar Pasaribu)
Dari  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  UUJN  tersebut  di  atas  maka seorang  Notaris  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  dan  wajib menolak  untuk membuat  akta  apabila  pihaknya  adalah  Notaris  sendiri, istri atau suami notaris, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan  Notaris  baik  karena  perkawinan  maupun  hubungan  dari  dalam garis  keturunan  lurus  ke  bawah  dan/atau  ke  atas  tanpa  pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri,  maupun  dalam  suatu  kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini membuat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak mengurangi kewajiban notaris tersebut untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga yang bersangkutan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu di buat;
Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  tempat,  dimana akta  itu  dibuat.  Ketentuan  mengenai  tempat  kedudukan  dan  wilayah jabatan Notaris ini di atur dalam Pasal 18 UUJN yang berbunyi:
1) Notaris  mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah  Kabupaten  atau Kota.
2) Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
Dari  bunyi  ketentuan  Pasal  18  UUJN  tersebut  maka  seorang Notaris  mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah  kabupaten  atau kota dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat  kedudukannya.  Meskipun  seorang  Notaris  mempunyai wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  propinsi  dari  tempat kedudukannya  namun  seorang  Notaris  tidak  berwenang  untuk menjalankan  jabatannya  di  luar  tempat  kedudukannya  secara teratur,  jadi  pada  dasarnya  kewenangan  jabatan  yang  dapat dijalankan  Notaris  hanya  meliputi  daerah  Kabupaten  atau  Kota tempat  kedudukannya,  pelaksanaan  jabatan  di  wilayah  jabatan  di luar  tempat  kedudukan  hanya  dapat  dilakukan  secara insidentiil saja.
Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  terikat  pada tempat  kedudukan  dan  wilayah  jabatannya  masing-masing,  oleh karena itu, seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
luar  wilayah  jabatannya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  (a) yang  berbunyi:  “Notaris  dilarang  menjalankan  jabatan  di  luar wilayah  jabatannya.”  Setiap  akta  yang  dibuat  seorang  Notaris  di luar  wilayah  jabatannya  adalah  tidak  sah  dan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.
4. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan  akta itu.
Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan
akta  itu.  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  dalam keadaan  aktif,  artinya  tidak  dalam  keadaan  cuti  atau  diberhentikan sementara  waktu.  Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit  atau  sementara berhalangan  untuk  menjalankan  tugas  jabatannya.  Agar  tidak  terjadi kekosongan,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat menunjuk  Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN).
Seorang  Notaris  dapat  mengangkat  seorang  Notaris  Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatatannya, dengan demikian dapat menyerahkan
kewenangannya  kepada  Notaris  Pengganti,  sehingga  yang  dapat mengangkat  Notaris  Pengganti,  yaitu  Notaris  yang  cuti,  sakit  atau berhalangan  sementara,  yang  setelah  cuti  habis  protokolnya  dapat diserahkan  kembali  kepada  Notaris  yang  digantikannya,  sedangkan tugas  jabatan  Notaris  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  Sementara  Notaris hanya  dapat  dilakukan  untuk  Notaris  yang  kehilangan  kewenangannya dengan alasan :
1) meninggal dunia;
2) telah berakhir masa jabatannya;
3) minta sendiri;
4) tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan tugas  jabatan  sebagai  Notaris  secara  terus  menerus  lebih  dari  3 (tiga) tahun;
5) pindah wilayah jabatan;
6) diberhentikan sementara, atau
7) diberhentikan dengan tidak hormat;
Untuk Notaris Pengganti Khusus berwenang untuk membuat akta
tertentu  saja  yang  disebutkan  dalam  surat  pengangkatannya,  dengan

## KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Azhar Pasaribu)
alasan  Notaris  yang  berada  di  kabupaten  atau  kota  yang  bersangkutan hanya  terdapat  seorang  Notaris,  dan  dengan  alasan  sebagaimana tersebut  dalam  UUJN  tidak  boleh  membuat  akta  yang  dimaksud. Ketidakbolehan  tersebut  dapat  didasarkankepada  ketentuan  Pasal  52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.
Definisi  dari  Akta  Otentik  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata  yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta  yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. 8
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata tersebut  maka  suatu  akta  dapat  dikatakan  sebagai  akta  otentik  apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 9
1) Akta  tersebut  harus  dibuat  “oleh”  (door)  atau  “dihadapan”  (ten overstaan) seorang pejabat umum.
2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang
3) Pejabat  umum  oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat  harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.
Syarat-syarat  yang  tersebut  di  atas  merupakan  syarat  mutlak  yang harus  terdapat  dalam  suatu  akta  otentik, apabila  yang  membuatnya  pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya tidak sesuai dengan yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  maka  menurut  Pasal  1869 KUHPerdata  Akta  tersebut  tidak  sah  atau  tidak  memenuhi  syarat  Formil sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai otentik, namun akta tersebut, mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta  dibawah  tangan,  dengan  syarat  apabila  akta  tersebut  ditandatangani oleh para pihak.
Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 (1)  UUJN  yang  berbunyi:  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini.  Ketentuan  Pasal  1  UUJN  tersebut wewenang  utama  dari  notaris  adalah  untuk  membuat  akta  otentik.
8 R.Subekti dan R Tjitrosudio, Op.cit., hlm . 475.
9 G.H.S  Lumban  Tobing ,  Peraturan  Jabatan  Notaris  Cet-5 ,  Erlangga,  Jakarta, 1999, hlm. 48.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Otentisitas  dari  akta  notaris  bersumber  dari  ketentuan  Pasal  1  UUJN tersebut  dimana  notaris  dijadikan  seorang  pejabat  umum  tersebut memperoleh  sifat  akta  otentik,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 1868 KUHPerdata.
Definisi  akta  notaris  diatur  dalam  Pasal  1  (7)  UUJN  yang  berbunyi: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut  bentuk  dan tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini”. Dari definisi tersebut maka setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris atau yang  disebut  akta  notarill  harus  dibuat  dalam  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  UUJN.  Perbedaan  terbesar  antara  akta  otentik  dan  akta yang dibuat dibawah tangan adalah: 10
1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi pasal 15 UUJN  yang  menyatakan  “menjamin  kepastian  tanggalnya  dan seterusnya),  sedang  mengenai  tanggal  dari  akta  yang  dibuat  dibawah tangan tidak selalu demikian.
2) Grosse  dari  akta  otentik  dalam  beberapa  hal  mempunyai  kekuatan eksekutorial  seperti  putusan  hakim,  sedang  akta  yang  dibuat  dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial
3) Kemungkinan  akan  hilangnya  akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan  lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

## KESIMPULAN
Notaris dalam membuat kuasa membebankan hak tanggungan masih menggunakan  format  akta  SKMHT  yang  dikeluarkan  oleh  BPN,  maka Notaris  telah  bertindak  di  luar  kewenangannya,  sehingga  keabsahan SKMHT  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta otentik. Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang sesuai dengan  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  (Pasal  15  ayat  1  UUJN) dan  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  akta  Notaris  berdasarkan  Pasal  38 UUJN  serta  sesuai  pula  dengan  ketentuan  Pasal  1868  dan  1869 KUHPerdata. Pasal 15 (1) UUJN, SKMHT wajib dibuat dalam akta notariil atau akta PPAT, sedangkan pengertian akta Notaris dalam Pasal 1 (7) UUJN menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam UUJN,  dari  ketentuan  Pasal  1  (7)  UUJN  ini  dapat  dipahami  bahwa  suatu
10 Ibid, hlm.54.
akta dapat dikatakan sebagai akta Notaris dan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapakan oleh UUJN.

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah  Harun,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah , Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Boedi  Harsono  dalam  R.  Subekti,  1989, Jaminan-Jaminan  Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Gatot  Supramono,  1999, Perbankan  dan  Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan
Yuridis, Jakarta : Djambatan.
G.H.S  Lumban  Tobing , 1999, Peraturan  Jabatan  Notaris  Cet-5 ,  Jakarta: Erlangga.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  1999, Hak  Tangungan:  Asas-Asas,  Ketentuan- Ketentuan Pokok Dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan , Cet.1, Bandung:  Alumni.
Subekti  dan  Tjitrosudibio,  2006, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita..