## EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 1
Andhyka Muchtar 1* , Adi Sulistiyono 2 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Jl. Syeikh Nawawi Albantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Banjarsari, Kota Serang, Banten, 42123
2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36.A Surakarta, 57126 andhykamuch@gmail.com

## Abstract
In  its  implementation,  the  Constitutional  Court  Decision  Number  7  /  PUU-XII  /  2014  is considered ineffective. This study aims to find out how the legality of the implementation of the Fixed Time Work Agreement (PKWT) after the Constitutional Court Decision Number 7 / PUU- XII / 2014 and what factors cause the Constitutional Court Decision Number 7 / PUU-XII / 2014 to  be  ineffective.  This  research  uses  empirical  juridical  research  methods,  using  primary  data and  secondary  data. The  results  of  this  study  are:  First,  the  district  court  has  the  authority to ratify the status of the Indefinite Time Work Agreement based on the results of the examination of the Labor Inspector.
Keywords: Effectiveness; PKWT; Constitutional Court Decision; Legality.

## Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 dalam dalam pelaksanaannya dinilai belum  efektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  legalitas  pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU- XII  /  2014  dan  Faktor  apakah  yang  menyebabkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7  / PUU-XII  /  2014  tidak  efektif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris, dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  adalah:  Pertama, Pengadilan  negeri  berwenang  mengesahkan  status  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai Pemeriksa Ketenagakerjaan Kedua, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 ternyata belum pernah dilaksanakan sebagai norma baru sehingga dinilai belum efektif.
Kata kunci: Efektivitas; PKWT; Putusan Mahkamah Konstitusi; Legalitas.
1 Merupakan artikel hasil penelitian mandiri dalam kajian hukum Ketenagakerjaan tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 7/PUU-XII/2014, telah mengabulkan Permohonan  Peninjauan  Kembali  Aliansi Jabar dengan mengeluarkan Putusan sebagai berikut: Frase  “demi  hukum”  dalam  Pasal 59  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945  sepanjang  tidak  diartikan  sebagai “Pekerja
/ buruh dapat meminta pengesahan  Surat  Pengawasan  Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Negosiasi  bipartit  dilakukan  tetapi negosiasi  bipartit  tidak  mencapai kesepakatan  atau  salah  satu  pihak menolak  untuk  melakukan  negosiasi; dan
2. Inspeksi  telah  dilakukan  oleh  pegawai pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang- undangan”.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 7/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan
Pengawasan  oleh  Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya  disikapi dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  33  Tahun  2016 tentang Mekanisme Pengawasan
Ketenagakerjaan,  ternyata  belum  dijalankan dengan  baik  karena  tujuannya  untuk memberikan  perlindungan  bagi  pekerja. Terlihat  masih  banyak  PKWT  yang semestinya  memenuhi  syarat  menjadi pegawai  tetap  namun  tidak  pernah  diangkat menjadi pegawai tetap sehingga menggunakan Putusan Mahkamah
Konstitusi  sebagai  alternatif  namun  norma tersebut  tidak  pernah  digunakan  oleh pegawai PKWT. Banyak hal  yang membuat Pekerja  enggan  menggunakan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  solusi,  salah satunya  adalah  banyaknya  campur  tangan pengusaha sebagai Partai Pemberi Kerja dan
masih  minimnya  pengetahuan  pekerja tentang  keberadaan  Norma  Baru  ini.  Oleh karena  itu,  Putusan  ini  tampaknya  tidak efektif  sebagai  solusi  bagi  Pekerja  sehingga sampai  Norma  ini  diberlakukan  cenderung tidak  digunakan  sehingga  cenderung  tidak efektif.
Penjelasan mengenai
efektivitas Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7
/PUU-XII/2014  tentang  Pekerja  dengan
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT). Keefektifan dapat diartikan sebagai keberhasilan,  khasiat,  dan  /  atau  khasiat analisis  dan  efektivitas  hukum  yang didasarkan dan tidak lepas dari dua variabel yang  digunakan,  yaitu  ciri  atau  dimensi objek sasaran.(Arief,
2013)
Ketika membahas  seberapa  efektif  hukum  tersebut, yang  pertama  harus  diukur  adalah  sejauh mana  hukum  itu  ditaati  atau  tidak.  Jika hukum  ditaati,  maka  sasaran  dari  sasaran yang ditaati dapat dikatakan efektif (H.S. & Nurbani,  2013). Anthony Allot  memberikan definisi  terkait Legal  Effectiveness ,  yaitu bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.  Tujuan  Undang-undang  adalah agar  pelaksanaan  Fungsi  Hukum  itu  sendiri berjalan  secara  efektif  guna  mengatur  atau membentuk  tatanan  kehidupan  dalam masyarakat  dengan  melihat  apa  yang diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan dalam undang-undang dengan menggunakan Pembentukan  Kelembagaan  dan  peran  serta Hukum.  Menurut  Anthony,  efektivitas hukum  diukur  dalam  tiga  derajat,  yaitu Pertama ,  hukum  dapat  mencegah  orang sebagai subjek hukum melakukan perbuatan yang  menyimpang  atau  dilarang  oleh hukum. Kedua ,  hukum  dapat  berfungsi sebagai media untuk menyelesaikan masalah secara  adil,  artinya  dapat  memberikan  nilai keadilan  hukum. Ketiga ,  (Cahyaningsih, 2020)  dengan  efektifnya  suatu  undang- undang maka akan
memberikan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  di  bidang  hukum ketenagakerjaan  sebagaimana  dijelaskan oleh  Soedirman  Kartohadiprodjo  memiliki aspek  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan keadilan  yaitu  untuk  mencapai  keadilan.
Satjipto  Raharjo  menjelaskan  bahwa  tidak boleh  ada  konflik  atau  konflik  kepentingan dalam  masyarakat  terkait  pemenuhan  hak dalam  hukum.  Tata  kelola  organisasi  dalam perlindungan  hukum  dapat  dilakukan dengan  memberikan  kewenangan  dan pembatasan  kepada  kepentingan  tertentu (Raharjo,  2000).  Perlindungan  hukum adalah pengakuan hak asasi manusia sebagai subjek  hukum  berdasarkan  aturan  hukum yang ada dan aturan yang ada dalam rangka melindungi  harkat  dan  martabat  suatu  hal (Hadjon,  1983).  Sedangkan  perlindungan hukum  di  Indonesia  berlandaskan  Pancasila sebagai landasan yang ideal meskipun masih menggunakan pola pikir dunia Barat sebagai konsep  dalam  merumuskannya  dan  selalu menggunakan  perlindungan  hak  asasi manusia  sebagai  konsep  utamanya.  Atas dasar  itulah,  konsep  perlindungan  hukum bagi  pekerja  di  Indonesia  harus  tetap menjaga  martabat  pekerja  dan  hak  asasi manusia  baik  dalam  kategori  individu maupun  kategori  “pekerja”  (Kahfi,  2016). Menjaga  hak  asasi  para  pekerja  merupakan hal  yang  fundamental,  sebab  berbicara tentang  pekerjaan  bukan  saja  berbicara tentang  hak  sosial  dan  ekonomi,  melainkan juga  berbicara  tentang  hak  manusia  yang sangat  fundamental  (S,  2010).  Oleh  karena itu Indonesia harus Konsisten sebagai negara Kesejahteraan  ( welfare  state )  sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  1945  alinea  ke  4  (empat)  bahwa Negara Indonesia selain bertugas menyelenggarakan pemerintahan juga berkewajiban menyelenggarakan
kesejahteraan  umum  (Zulkarnaen,  2016).
Perwujudan tujuaan negara tersebut diamanatkan  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan Pasal  28  D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  intinya  menyatakan  bahwa  tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Untuk memberikan perlindungan harkat dan  martabat,  diperlukan  kepastian  hukum. Jan  Michiel  Otto  memberikan  beberapa definisi dan kemungkinan Kepastian Hukum
dalam  situasi  tertentu  (Soeroso,  2011a):  1) Ada aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh,  dikeluarkan,  dan  diakui  karena (kekuasaan)  negara;  2)  Institusi  yang berkuasa  (pemerintah)  secara  konsisten menerapkan  undang-undang  ini  dan  juga tunduk  dan  mematuhinya;  3)  Orang-orang pada prinsip Pengadilan Negeriya menyesuaikan  perilaku  mereka  dengan aturan  ini;  4)  Hakim  (peradilan)  yang independen;  dan  5)  Keputusan  peradilan yang konkrit diterapkan.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Apri Amalia  Budiman  Ginting,  Agusmidah, Yefrizawati dalam jurnal USU Law Journal, Vol.  5  No.  1  (Januari  2017)  menjelaskan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap pekerja  PKWT  sangat  tidak  memberikan nilai  keadilan  sebab  masih  banyak  pekerja dengan  status  PKWT  diberikan  pekerjaan yang  seharusnya  dikerjakan  oleh  pekerja tetap  yang  sifatnya  terus  menerus  sehingga hal  ini  dianggap  tidak  sesuai  undang- undang.  Pekerja  dengan  status  PKWT  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku seharusnya  berdampak  pada  perubahan status  menjadi  pegawai  tetap,  dan  juga mendapatkan hak sebagaimana Pasal 59 ayat (7)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dimana  pekerja berhak memperoleh jaminan sosial dan upah pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (Ginting et al., 2017).
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014
sesungguhnya  merupakan  solisi  untuk menjamin  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi  tenaga  kerja  yang  berstatus  PKWT, akan  tetapi    putusan  Mahkamah  Konstitusi ini  tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya sehingga  menurut  penulis  putusan  MK hanya menjadi norma baru yang tidak efektif dakam  keberlakuaknnya  Oleh  karena  itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami bagaimana legalitas pelaksanaan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  7/PUU-XII/2014  dikabulkan  dan menganalisis  secara  mendalam  tentang factor-faktor  yang  menyebabkan  Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7/PUU-XII/ 2014 sebagai norma  baru tidk  efektif dalam pelaksanaannya.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris, yaitu penelitian dengan
menggunakan  Penelitian  Lapangan  dan Pendekatan  Undang-undang  (Benuf  & Azhar,  2020).  Data  hukum  yang  digunakan adalah  data  hukum  primer  berupa  proses wawancara dan data hukum sekunder berupa bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang  ketenagakerjaan,  dan  bahan hukum  sekunder  berupa  literatur  terkait masalah  yang  diteliti  (Soemitro,  1990). Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan Pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute Approach )  dan  Pendekatan  Kasus  ( Case Approach ).  Data  yang  ditemukan  dalam studi  pustaka  dan  penelitian  lapangan diklasifikasikan  terlebih  dahulu,  kemudian diolah  berdasarkan  analisis  deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan efektivitas Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7/PUU- XII/2014  tentang  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Legalitas  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014
Dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  7/PUU-XII/2014  yang  membatalkan ketentuan frasa “demi hukum” sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  59  ayat  7  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  yang  mengatur  ketentuan Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT),  Mahkamah  Konstitusi  menilai frasa  tersebut  bertentangan  dengan  UUD 1945. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi  maka  frasa “demi  hukum” Pasal 59  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dihapuskan  dan  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan  melakukan  uji  materi  ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan
permohonan  dengan  Putusan  Nomor  7/ PUU-XII/2014,  dengan  putusan  sebagai berikut:
Frase  “demi  hukum”  dalam  Pasal  59 ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4279)  bertentangan  dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang  tidak  diartikan  sebagai “Pekerja  /  buruh  dapat  meminta pengesahan catatan pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan ke
Pengadilan  Negeri  setempat  dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Negosiasi  bipartit  dilakukan  tetapi negosiasi  bipartit  tidak  mencapai kesepakatan  atau  salah  satu  pihak menolak untuk melakukan negosiasi; dan 2. Inspeksi  telah  dilakukan  oleh pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan”.
Berdasarkan putusan ini, terlihat bahwa syarat-syarat peralihan suatu perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja tidak terbatas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  7/PUU-XII/2014  adalah sebagai  berikut:  Catatan  Pemeriksaan Pertama  dari  Pengawas  Ketenagakerjaan Karyawan.  Kedua  perundingan  bipartit dilakukan  namun  perundingan  bipartit  tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak  untuk  melakukan  perundingan. Ketiga pemeriksaan tersebut telah dilakukan oleh  Pegawai  Pengawasan  Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  tentang  perubahan  status Perjanjian  Kerja  Waktu  Tetap  (PKWT) menjadi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak
Tertentu  (PKWTT)  melibatkan  keberadaan Pengadilan  Negeri.  Fungsi  PENGADILAN NEGERI  hanya  mempertegas  syarat-syarat hukum  tertentu  dalam  bentuk  putusan, sehingga  dalam mengajukan  putusan pengadilan, Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan  harus  memberikan  catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan  oleh  Pengawas  Ketenagakerjaan bahwa  syarat  Penunjukan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tetap  (PKWT)  menjadi  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) telah terpenuhi  secara  keseluruhan.  Sebagaimana terselubung  dalam  Pasal  3  ayat  1  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Pengawasan  Ketenagakerjaan, berbunyi: Pengawasan  Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di
Perusahaan atau Tempat Kerja . Selanjutnya  pengawas  ketenagakerjaan melakukan kegiatan antara lain: Pembinaan; Pemeriksaan;  Pengujian;  dan  /  atau Investigasi Kejahatan Tenaga Kerja. (Pasal 9 ayat  Peraturan  Menteri  Nomor  33  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Ketenagakerjaan). Setelah hasil pemeriksaan di  Inspektorat  Ketenagakerjaan  telah  selesai dibuat  Nota  Pemeriksaan,  kemudian  Nota tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Dengan disahkannya nota pemeriksaan oleh Pengadilan  Negeri,  maka  nota  tersebut memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat dilaksanakan. Dengan catatan tersebut maka pengusaha/pengusaha harus melakukan
pemeriksaan  yang  telah  disetujui  oleh Pengadilan Negeri, karena catatan pemeriksaan  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  dan  memiliki  kekuasaan eksekutif. Dengan disahkannya Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  oleh  Pengadilan  Negeri maka  terdapat  sanksi  perdata  yang  dapat diberikan  kepada  pemberi  kerja/pengusaha yang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak terdapat sanksi perdata. Akan tetapi pemeriksaan pegawai pengawas
ketenagakerjaan  ke  Pengadilan  Negeri  ini bersifat  pilihan  bagi  pekerja/buruh  sebab terdapat  asas  dalam  hukum  acara  perdata Indonesia  yaitu  asas  hakim  bersifat menunggu  yang  artinya  pengesahan  nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan  ke  Pengadilan  Negeri  ini bersifat pilihan bagi pekerja/buruh, sehingga hanya  pekerja/buruh  yang  siap  memenuhi persyaratan  dan  memiliki  inisiatif  sendiri untuk melakukan pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas
ketenagakerjaan  ke  Pengadilan  Negeri (Permatasari, 2019).
Oleh  karena  itu,  dengan  disahkannya Nota  Audit  Pengawasan  Ketenagakerjaan oleh  Pengadilan  Negeri,  ini  merupakan bentuk  kepastian  hukum.  Adapun  dalam teori  kepastian  hukum,  menurut  Satjipto Rahardjo,  kepastian  hukum  adalah  suatu kondisi  dimana  tingkah  laku  manusia,  baik individu,  kelompok  maupun  organisasi terikat  pada  suatu  koridor  yang  telah ditentukan  oleh  aturan  hukum  (Raharjo, 2000).  Jan  Michiel  Otto mengatakan bahwa Kepastian  hukum  merupakan  aturan  yang konsisten  dan  jelas  yang  dikeluarkan  oleh kekuasaan (Soeroso, 2011b).
Kepastian  hukum  ini  tertuang  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yang  menyatakan  bahwa:  Peraturan  Tata Usaha Negara adalah ketentuan tertulis yang dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  yang  memuat  perbuatan hukum penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  dan  regulasi,  yang  bersifat  konkrit, individual dan final.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin kepastian  hukum  serta  keputusan tata usaha negara  terkait  dengan  adanya  perjanjian kerja waktu tertentu, perlu diberikan sanksi, baik  perdata  maupun  administratif,  yang dapat diberikan kepada pengusaha/pengusaha yang tidak
melaksanakan  atau  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Perjanjian Kerja  Waktu  Tetap  setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi. yang berlaku sebagai
Norma  baru  dalam  UU  Ketenagakerjaan. Begitulah  pentingnya  keberadaan  hukum dalam  masyarakat  seperti  dalam  teori  Hans Kelsen bahwa setiap hukum pasti mempunyai  sarana atau perlengkapan untuk memaksanya. (A. Sulistiyono, n.d.) 2. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014, tanggal 4
November  2015.  Keputusan  tersebut  terkait dengan  penafsiran  frasa  yang  terkandung dalam  Pasal  59  ayat  (7),  Pasal  65  ayat  (8), Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun  dalam  tulisan  ini,  pihaknya  hanya mengkaji  terkait  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  di  mana  frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Mahkamah
Konstitusi dimaknai secara berbeda sehingga  harus  berbunyi  “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan Nota
Pengawasan  Ketenagakerjaan  Pengawas Ketenagakerjaan  ke  Pengadilan  Negeri setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Negosiasi  bipartit  dilakukan  tetapi negosiasi  bipartit  tidak  mencapai kesepakatan  atau  salah  satu  pihak menolak  untuk  melakukan  negosiasi; dan
2. Inspeksi  telah  dilakukan  oleh  pegawai pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini tentunya  merupakan  norma  hukum  baru dimana  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  diubah  menjadi  Perjanjian  Kerja Tidak  Terbatas  (PKWTT),  cukup  diajukan ke  Pengadilan  Negeri.  Pengadilan  Negeri meratifikasi  Nota  Audit  yang  dikeluarkan oleh  Petugas  Pengawas  Ketenagakerjaan. Namun,  sejak  dikeluarkannya  putusan Mahkamah Konstitusi, norma-norma tersebut  tampaknya  tidak  berpengaruh  pada substansi putusan itu sendiri. Terbukti masih
banyak  pekerja  atau  pekerja  dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT) yang telah lama bekerja di suatu perusahaan namun berstatus sebagai pekerja
berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT), bahkan bisa dibilang belum pernah ada yang bekerja. untuk meminta pengesahan Nota di Pengadilan Negeri.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Pak Muchlis, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  di  Banten mengatakan bahwa ada beberapa faktor lain yang  menjadi  kendala  sehingga  ia  tetap menjadi  buruh  dengan  waktu  tertentu Perjanjian  Kerja  (PKWT),  sehingga  norma yang  didasarkan  pada  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  07/PUU-XII/2014  tidak dilaksanakan  sebagaimana  norma  baru antara lain:
1. Kurangnya Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 07/PUU-XII/2014  tidak  efektif  karena kurangnya  sosialisasi  di  kalangan pekerja pada umumnya sehingga banyak pekerja  dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT)  tidak  mengetahui norma baru.
2. Para  pekerja  bukan  anggota  Serikat Pekerja Keberadaan  Serikat  Pekerja  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam melindungi kepentingan anggota pekerja di  dalamnya.  Namun,  masih  banyak pekerja  dengan  perjanjian  kerja  waktu tetap  (PKWT)  yang  tidak  tergabung dalam keanggotaan serikat sehingga sulit untuk diakomodir.
3. Diskriminasi  Pemberi  Kerja  /  Pemberi Kerja
a) Penghematan biaya Salah satu penyebab tidak efektifnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  07/PUU-XII/2014  adalah karena maraknya
intervensi pengusaha  terhadap  pekerja  dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT).  Pengusaha  pada  umumnya enggan  mengangkat  pekerja  dari
pekerja  dengan  perjanjian  kerja waktu  tertentu  (PKWT)  menjadi perjanjian  kerja  tidak  terbatas (PKWTT)/pekerja tetap dengan alasan  akan  menambah  beban  biaya yang  harus  dikeluarkan  perusahaan.
Itu  sebabnya  pengusaha  hanya menginginkan pekerja dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT).
b) Pemberian  pekerjaan  yang  tidak sesuai
Terkadang dalam menjalankan tugasnya,  pekerja  PKWT  tidak diberikan  pekerjaan  yang  layak sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  59 ayat (1) dan (2)
c) Intimidasi Pemberhentian Kerja (PHK) Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) merupakan momok yang menakutkan  bagi  pekerja,  sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan apapun padahal sebenarnya  memiliki  hak,  salah satunya  adalah  meminta  untuk diangkat  menjadi  pekerja  dengan perjanjian  kerja  tidak  terbatas (PKWTT)/pekerja tetap.
Persoalan lain, terkait Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  07/PUU-
XII/2014 adalah disahkannya hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan  (PPK)  yang  disahkan  oleh Pengadilan  Negeri.  Sebelum  Pegawai Pemeriksa Ketenagakerjaan (PPK) mengeluarkan  nota  inspeksi,  pekerja  harus terlebih  dahulu  melakukan  negosiasi  secara bipartit  dengan  pengusaha,  namun  jika negosiasi bipartit tidak mencapai kesepakatan  atau  salah  satu  pihak  menolak untuk  melakukan  negosiasi,  PPK  akan melakukan pemeriksaan.
Setelah pemeriksaan  selesai,  dikeluarkan  catatan tentang  hasil  dari  Pegawai  Pemeriksa Ketenagakerjaan  (PPK)  yang  akan disahkan oleh Pengadilan Negeri. Catatan pemeriksaan Pegawai Pemeriksa
Ketenagakerjaan  (PPK)  tidak  menimbulkan
akibat  hukum  sebelum  disetujui  oleh Pengadilan Negeri.
Permasalahan  yang  muncul  adalah bagaimana  jika  surat  pengesahan  yang dikeluarkan  Mahkamah  Konstitusi  tidak dikeluarkan  oleh  pengusaha.  Hal  ini  juga menjadi  persoalan  yang  tidak  jelas  karena putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 07/PUU-XII/2014 tidak mengatur bagaimana  pengesahan  surat  pemeriksaan Pegawai  Pemeriksa  Ketenagakerjaan  (PPK) yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri.
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan  solusi  Ketika  pengusaha menolak  untuk  melaksanakan  pengesahan Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), akibatnya Pengadilan Negeri tidak berwenang  untuk  melakukan  upaya  paksa (eksekusi)  seperti  melaksanakan  secara kolektif  Perjanjian  Bersama  (PB)  karena Pengadilan  Negeri  hanya  memberikan dukungan  dan  bukan  keputusan  akhir sebagai  putusan  yang  berjudul  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” yang memiliki nilai eksekutorial. Hakim  tidak  boleh  bertindak  sebagai  pihak yang  meratifikasi  catatan  karena  hakim bukanlah  pejabat  pemerintah,  tetapi  hakim bukan  hanya  sebagai  “corong”  hukum  ( La Bouche  De  La  Loi ),  mereka  tidak  hanya menerapkan  hukum  pada  peristiwa  hukum mereka.  Hakim  identik  dengan  pelanggar kasus.  Ada  kredo  yang  menyatakan  bahwa Judge  Made  Law ,  hukum  muncul  karena keputusan  hakim  (I.  A.  Sulistiyono,  2018). Oleh  karena  itu,  pengesahan  Pengadilan Negeri  atas  catatan  pemeriksaan  Pegawai Pemeriksa  Ketenagakerjaan  (PPK)  masih menyisakan masalah,  terutama  terkait aspek pelaksanaan.
Dari  permasalahan  di  atas,  terdapat indikasi yang mengakibatkan tidak efektifnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Efektivitas  hukum  yang  didasarkan  dan tidak  lepas  dari  dua  variabel  yang digunakan,  yaitu  ciri  atau  dimensi  objek sasaran  (Arief,  2013).  Ketika  membahas seberapa  efektif  hukum  tersebut,  yang pertama  harus  diukur  adalah  sejauh  mana hukum  itu  ditaati  atau  tidak.  Jika  hukum
ditaati,  maka  sasaran  dari  sasaran  yang ditaati  dapat  dikatakan  efektif  (H.S.  & Nurbani, 2013). Efektivitas hukum, menurut Soerjono  Soekanto,  ditentukan  oleh  tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum, termasuk  penegakan  hukum,  sehingga  ada anggapan  bahwa,  “kepatuhan  yang  tinggi merupakan  indikator  berfungsinya  sistem hukum.  Dan  fungsi  hukum  adalah  tanda bahwa  hukum  sedang  mencapai  tujuan hukumnya,  yaitu  berusaha  membela  dan melindungi  masyarakat  dalam  kehidupan bermasyarakat.”  (Soekanto  &  Mamudji, 2001).  Hukum  juga  bertujuan  untuk memelihara dan menjamin suatu keteraturan dan ketertiban sebab tanpa ketentraman dan ketertiban manusia tidak dapat mengembangkan  bakatnya  (Amrunsyah,
2019).  Jeremy  Bentham  yang  dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme individual mengatakan bahwa tujuan hukum adalah  memberikan  kebahagiaan  bagi sebanyak-banyak  orang.  Bagi  Bentham hukum  merupakan  sarana  agar  dapat mencapai tujuan kebahagiaan, maka kemanfaatan  menjadi  tujuan  utama  dari hukum.  Kemanfaatan  dimaknai  sebagai suatu  kesenangan  ( happiness ),  sehingga sesuatu  dikatakan  adil  dapat  diukur  dari sejauh mana hukum
memberikan kebahagiaan (Latipulhayat, 2015).
Achmad Ali  berpendapat  bahwa  secara umum  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  suatu  undang-undang  adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan  peran,  kewenangan,  dan  fungsi penegak  hukum,  baik  dalam  menjelaskan tugas  yang  diberikan  kepada  mereka maupun  dalam  penegakan  hukum  tersebut, termasuk mereka yang tanggung jawab yang diberikan  oleh  hukum,  seperti  kewajiban perusahaan terhadap hak-hak tenaga kerjanya  (Ali,  2010).  Berbicara  tentang efektivitas  hukum  berarti  berbicara  tentang kekuatan  kerja  hukum  dalam  mengatur dan/atau  memaksa  masyarakat  sebagai subjek  hukum  (subjek  hukum  dalam hal  ini perusahaan)  untuk  mematuhi  hukum. Hukum  dapat  efektif  jika  faktor-faktor (subjek hukum dalam arti  perusahaan) yang
mempengaruhi  hukum  dapat  berfungsi dengan baik (Ispriyarso, 2016). Oleh karena itu,  ukuran  efektif  atau  tidaknya  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dapat dilihat  dari  perilaku  perusahaan  yang  diatur untuk menerapkan norma-norma ketenagakerjaan atau tidak.
Menurut  Anthony  Allot,  efektivitas hukum  adalah  bagaimana  hukum  dapat memenuhi  tujuannya.  Tujuan  undang- undang  adalah  untuk  mengatur  atau membentuk  tingkah  laku  masyarakat,  baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan  proses  hukum,  agar  dapat  menjalankan fungsi  hukum  secara  lebih  efektif.  Menurut Anthony,  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  berlakunya  undang-undang tersebut. Pertama ,  tujuan  undang-undang tidak berhasil atau tidak tersampaikannya ke public  (Cahyaningsih,  2020).  Salah  satu faktor yang menyebabkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  07/PUU- XII/2014  tidak  efektif  karena  kurangnya sosialisasi  di  kalangan  pekerja  pada umumnya  sehingga  banyak  pekerja  dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT) tidak  mengetahui  norma  baru.  Bentuk peraturan  perundang-undangan  umumnya berupa  peraturan  bahasa  standar  yang  sulit dipahami  oleh  masyarakat  luas  dan kurangnya badan pengawas untuk penerimaan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Kedua, ada  konflik  antara  tujuan yang  ingin  dicapai  pembuat  undang-undang dan  sifat  masyarakat  (Cahyaningsih,  2020). Ketiga, kurangnya  instrumen  pendukung perundang-undangan, seperti peraturan pelaksana,  lembaga  atau  proses  yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan  undang-undang  (Cahyaningsih, 2020).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014 tidak memberikan solusi  Ketika  pengusaha  menolak  untuk melaksanakan pengesahan Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), akibatnya Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk melakukan  upaya  paksa  (eksekusi)  seperti pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB) karena Pengadilan  Negeri  hanya  memberikan
dukungan  dan  bukan  merupakan  putusan akhir  karena  putusan  yang  diambil  bertajuk “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  yang  memiliki  nilai eksekutorial.
Adi  Sulitiyono  mengatakan,  tidak efektifnya  norma  hukum  tentu  akan mengakibatkan perlindungan hukum, terutama bagi pemburu atau pekerja dengan perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT), tidak  terwujud.  Kemungkinan  diangkat sebagai  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu  (PKWTT)/pekerja  tetap  kian menemui  jalan  buntu.  Hukum  dipandang memiliki  berbagai  fungsi  hukum.  Hal  yang paling  mendasar  adalah  mencegah  konflik kepentingan  diselesaikan  menjadi  konflik terbuka. Dengan demikian, hukum
merupakan  alat  penyelesaian  konflik  yang rasional karena tidak semata-mata didasarkan  pada  fakta  kekuatan  alam  tetapi sesuai dengan kriteria obyektif yang berlaku umum  (Sulitiyono,  2007).  Sebagaimana diungkapkan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum  merupakan  upaya  melaksanakan berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat agar  kepentingan  tidak  berbenturan  dan dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan oleh undang-undang.
Implementasi dilakukan  dengan  membatasi  kepentingan tertentu  dan  memberikan  kekuasaan  kepada orang lain secara terukur. Perlindungan hukum adalah perlindungan  martabat  dan  pengakuan  hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang akan melindungi  satu hal dari yang lain (Hadjon, 1983).  Di  Indonesia,  perlindungan  hukum yang  dimaksud  selalu  berpijak  pada Pancasila  sebagai  landasan  yang  ideal, meskipun konsep rumusannya menggunakan pemikiran  barat  yang  mengedepankan konsep  perlindungan  hak  asasi  manusia. Dengan  demikian,  secara  sederhana  konsep perlindungan  hukum  bagi  pekerja  di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan martabat  pekerja,  beserta  hak  asasi  mereka,
baik  secara  individu  maupun  sebagai “pekerja” (Kahfi, 2016).

## D. Simpulan dan Saran
Legalitas  perubahan  status  Perjanjian Kerja  Waktu  Tetap  (PKWT)  menjadi Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu (PKWTT) didasarkan pada Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri. Konsekwensi
pengesahan Pengadilan menimbulkan sanksi perdata  yang  dapat  diberikan  kepada pemberi  kerja/pengusaha,  akan  tetapi konsekwensi  ini  bersifat  pilihan    artinya pengesahan nota oleh Pengadilan Negeri ini tergantung  pada  pekerja/buruh,  sehingga hanya  pekerja/buruh  yang  siap  memenuhi persyaratan  dan  memiliki  inisiatif  sendiri untuk  melakukan  permohonan  pengesahan nota di Pengadilan Negeri.
Terdapat beberapa faktor yang membuat Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 7/PUU-XII/2014  menjadi  tidak  efektif. Pertama ,  tujuan  undang-undang  tidak disampaikan kepada publik.  Artinya,
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 07/PUU-XII/2014  tidak  efektif  karena minimnya  sosialisasi  di  kalangan  pekerja PKWT. Kedua ,  ada  konflik  antara  tujuan yang  ingin  dicapai  legislator  dan  sifat masyarakat.  Artinya,  maksud  Putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menghindari  diskriminasi  dari  pengusaha, namun pada kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum memberikan  nilai  manfaat  bagi  pekerja. Ketiga ,  kurangnya  instrumen  pendukung hukum, seperti peraturan pelaksana.
Pasalnya,  Pengesahan  Mahkamah  bukan merupakan putusan final dan tidak memiliki nilai eksekutorial jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.
Oleh karena itu, maka dalam melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  7/PUU-XII/2014  perlu disosialisasikan baik kepada pekerja dengan Perjanjian  Waktu  Tertentu  (PKWT)  yang diwakili oleh serikat pekerja dan pengusaha sehingga  norma  tersebut  menjadi  pedoman
dalam  hubungan  kerja.  Selain  itu,  agar pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 ini berjalan efektif, diperlukan tindakan dan partisipasi berkelanjutan  dari  DPR  dan  Pemerintah, karena  tanpa  kesadaran  dan  tindakan  nyata dari  DPR  dan  Pemerintah  sebagai  lembaga negara  pembentuk  undang-undang  yang dapat  menjamin  keputusan  yang  diambil Mahkamah  Konstitusi  memiliki  makna,  dan tidak mubazir sebagai norma baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A.  (2010). Menguak  Teori  Hukum  dan
Teori Keadilan . Kencana. Amrunsyah. (2019). Impian Yang Terabaikan”  (Implementasi  dari  Tujuan Hukum  dan  Hukum  Pidana). Jurnal LĒGALITĒ , 4 (1), 183.
Arief,  B.  N.  (2013). Kapita  Selekta  Hukum Pidana – Cetakan Ketiga . Citra Aditya.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahn Hukum Kontemporer. Gema Keadilan .
Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness  of  Law  Anthony  Allot. Journal  Rechts  Vinding  Online ,  2089  – 9009.
Ginting,  A.  A.  B.,  Agusmidah,  &
Yefrizawati.  (2017).  Analisis  Yuridis Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu Berdasarkan Undangundang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. Jurnal USU Law Journal , 5 (1), 75.
H.S.,  S.,  &  Nurbani,  E.  S.  (2013). Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi  –  Edisi  Pertama,  Cetakan Kesatu . Rajawali Press.
Hadjon, P. M. (1983). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia . Bina Ilmu.
Ispriyarso.  (2016).  Dani Amran  Hakim  dan Budi Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja melalui  Penerapan  Corporate  Social Responsibility  pada  Suatu  Perusahaan
(Studi  Penerapan  CSR  di  PT.  Great Giant  Pinapple,  Provinsi  Lampung). Jurnal  Law  Reform  –  Program  Studi Magister Ilmu Hukum , 12 (2).
Kahfi,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum terhadap  Tenaga  Kerja. Juridicial Jurisprudentie , 3 (2).
Latipulhayat, A. (2015). Khazanah:
JEREMY  BENTHAM,. Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (2).
Permatasari, M. D. (2019). Implikasi Yuridis Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 7/Puu-XII/2014 (Frasa  “Demi Hukum” Pasal  59  Ayat  (7)  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan) .  Fakultas  Hukum Universitas  Mataram  Mataram  2019. https://fh.unram.ac.id/wp- content/uploads/2019/09/MIRA-DWI- P-D1A015167.pdf,
Raharjo,  S.  (2000). Ilmu  Hukum .  PT.  Citra Aditya Bakti.
S,  U.  C.  (2010).  Ujang  Charda  S  ,  2010, Perlindungan  Hukum  Ketenagakerjaan Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Yang Bekerja  Di  Luar  Hubungan  Kerja  Pada Bentuk  Pekerjaan  Terburuk. Jurnal Syiar Hukum UNISBA , 12 (2).
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers.
Soemitro,  R.  H.  (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Soeroso.  (2011a). Pengantar  Ilmu  Hukum .
PT. Sinar Grafika.
Soeroso.  (2011b). Pengantar  Ilmu  Hukum . Sinar Grafika.
Sulistiyono,  A.  (n.d.). Seri  Ringkasan Penelitian  Hibah  Pascasarjana  Tahun Pertama  –  Hukum  sebagai  Instrumen Kebijakan : Studi tentang Peran Hukum dalam Proses Penanggulangan
Kemiskinan .
Sulistiyono,  I.  A.  (2018). Sistem  Peradilan di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik .
Prenadamedia Group.
Sulitiyono,  A.  (2007). Negara  Hukum : Kekuasaan  Konsep  dan  Paradigma
Moral . LPP UNS dan UNS Press.
Zulkarnaen,  A.  H.  (2016).  Masalah  rawan dalam  hubungan  industrial  dan  konsep negara  kesejahteraan  Indonesia. Jurnal Mimbar Justitia, 2 (2), 807.