## EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Oleh:

## Jannatin Nisa dan Dahlianoor
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dahlia196253@gmail.com, jannatin254@gmail.com

## ABSTRACT
Customary law is one of the laws that apply in Indonesia. The basic concept of customary law in central Kalimantan in the indigenous institutional Dayak in central Borneo  that has been entered into the provincial regulation of central Kalimantan province No.  16 years 2008, and Central Kalimantan Governor regulation No. 13 year 2009.  It  is apparent that the customary law is a typical legal system and therefore differs from other legal systems, including the state's legal system as part of its legal state concept. So, it can be said that customary law is a system of law that is not as awake to the concept of the law state. This disbuilding can be seen from some differences  that  in  the  concept  of  the  state  of  law,  which  becomes  supremacy  is  the  law  of  the State, while the customary law is not a state-made law, but rather the law that is born from the daily habits of society.
The  results  of  this  study  showed  that  the  application  of  customary  law  in  central Kalimantan, especially in central Teweh district, remained exist to be implemented until now in the  midst  of  era  of  Industrial  Revolution  4.0.  Violations  of  this  customary  law  are  subject  to singer sanctions. Sanctions are dropped if there is a violation of customary law that is money or other objects, such as feeding, cut pigs based on error rate.

## Keywords: Customary law, 4.0 industrial Revolution, Central Kalimantan

## INTISARI
Hukum  adat  adalah  salah  satu  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Konsep  dasar  tentang hukum  adat  di  Kalimanatan  Tengah  dalam  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah yang  sudah  masuk  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  No.    16  tahun  2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.  13 tahun  2009.  Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat  adalah  suatu  sistem  hukum  yang  khas  dan  oleh  karenanya  berbeda  dengan  sistem  hukum yang  lain,  termasuk  dengan  sistem  hukum  Negara  sebagai  bagian  dari  konsep  negara  hukum. Sehingga, bisa dikatakan bahwa hukum  adat adalah sistem hukum  yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Ketidaksebangunan ini antara lain bisa dilihat dari beberapa perbedaan yang  bahwa  dalam  konsep  Negara  Hukum,  yang  menjadi  supremasi  adalah  Hukum  Negara, sedangkan Hukum Adat bukan merupakan Hukum buatan Negara, melainkan Hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  hukum  adat  di  Kalimantan  Tengah khususnya  di  Kecamatan  Teweh  Tengah  tetap  eksis  diterapkan  sampai  sekarang  di  tengah  era
revolusi Industri 4.0. Pelanggaran terhadap hukum adat ini dikenakan sanksi singer. Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yaitu berupa uang atau berupa benda lain, seperti memberi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan.
Kata Kunci: Hukum Adat, Revolusi Industri 4.0, Kalimantan Tengah

## A. PENDAHULUAN
Adanya  pengaturan  konstitusi  sebagaimana  telah  membawa  konsekuensi  bahwa Indonesia  sebagai  suatu  negara  harus  memenuhi  dan  melaksanakan  prinsip-prinsip  yang  ada dalam  konsep  negara  hukum.  Dengan  melaksanakan  prinsip  dan  konsep  tersebut  tidak  serta merta kemudian menghapuskan fakta yuridis yang ada dilapangan, bahwa secara empirik sistem hukum yang ada dan efektif mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehaari-hari mereka tidak  hanya Civil  Law  System sebagai  sistem  hukum  yang  secara  formal  diberlakukan  oleh negara. Realistis sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum  yang  secara  efektif  bekerja  mengatur  kehidupan  masyarakat,  berujung  pada  adanya eksistensi  suatu  sistem  hukum  diluar  sistem  hukum  formal  yang  diberlakukan  negara  adalah adanya eksistensi masyarakat adat  dengan sistem hukum adatnya.  Sebagai bagian dari  realistis sosial Indonesia, keberadaan  kelompok masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat adat ini jelas tidak bisa dikecilkan maknanya, bahkan kemudian muncul tendensi (suatu aktivis tertentu) bahwa  keberadaan  mereka  harus  dipertahankan  dan  diperjuangkan  untuk  lebih  mengemuka sebagai hasil diintrodusirnya (memperkenalkan) hak-hak budaya ( cultural rigths) sebagai bagian dari hak asasi manusia, undang-undang no.39 tahun 1999 pasal 6 ayat (2) menyatakan “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.
Hukum  adat  merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  yang  masih  eksis  atau  ada  dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hukum adat merupakan salah  satu  bentuk  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  dan  budaya  hukum  masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat dilihat hingga saat  ini  melalui  adanya  peradilan-peradilan  adat  serta  perangkat-perangkat  hukum  adat  yang masih dipertahankan  oleh  masyarakat  hukum  adat di  Indonesia  untuk  menyelesaikan  berbagai sengketa  dan  delik  yang  tidak  dapat  ditangani  oleh  lembaga  kepolisian,  pengadilan,  serta lembaga  permasyarakatan.  Hukum  adat  tetap  dipertahankan  hingga  saat  ini  oleh  masyarakat hukum  adat  sebab  mereka  percaya  bahwa  putusan  yang  dikeluarkan  melalui  peradilan  adat terhadap suatu delik yang  diadili melaluinya dapat memberikan  kepuasaan akan rasa  keadilan,
serta  kembalinya  keseimbangan  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  atas  kegoncangan  spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut. Perkembangan abad 21 saat ini telah memasuki dalam revolusi industri 4.0 yang pada intinya terkonsentrasi pada pengembangan digitalisasi  dan internet.  Menjadi  tantangan  kita  bersama  bagaimana  menyiapkan  masyarakat  Indonesia  tanpa terkecuali untuk siap dalam perkembangan yang demikian, tidak terkecuali masyarakat  hukum adat  yang  sering  hadir  hanya  sebagai  objek  dalam  penyelenggaraan  negara.  Keberpihakan pemerintah harus mampu menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Masyarakat Hukum Adat menjadi konsekuensi logis dalam konsep negara kesatuan. Artinya masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang setara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terlegitimasi hak mereka secara eksplit dalam UUD NRI 1945 tentu berimplikasi Negara wajib untuk melakukan perlindungan,  pengembangan, dan pemberdayaan sama  seperti masyarakat pada umumnya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan  sesuai  dengan  judul  penelitian  dalam  analisis  regulasi.  Negara  harus  mampu mewujudkan  masyarakat  hukum  adat  tidak  hanya  menjadi  objek  dari  perkembangan  revolusi industri 4.0, namun kehadiran negara harus mampu menciptakan masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi objek sekaligus subjek dalam revolusi industri 4.0, dengan demikian masyarak at hukum  adat  akan  siap  baik  menghadapi  revolusi  industri  4.0  maupun  bonus  demografi,  jika demikian dapat dimanfaatkan maka cita cita Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya  akan  tercapai.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  sebagaimana  di  uraikan dalam  pendahuluan  maka  permasalahannya  dapat  dirumuskan:  Sekilas  Hukum  Adat  di Indonesia, Hukum Adat di Kalimantan Tengah, dan Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah di Era Revolusi Industri 4.0

## PEMBAHASAN

## Sekilas Hukum Adat di Indonesia
Istilah  Hukum  Adat  yang  kita  pakai  sekarang  adalah  terjemahan  dari  Bahasa  Belanda, yaitu  dari Adatrecht, yang  pertama  kali  dugunakan  untuk  memberi  nama  pada  satu  system pengendalian  social  (social  control).  System  itu  adalah  sesuatu  yang  tumbuh  dari  dalam  hidup
masyarakat Indonesia. Yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C. Snouck Hungronje dalam  bukunya  yang  berjudul  “De  Atjehen”  1894  untuk  menamakan  sistem pengendalian social yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.
Hukum  adat  semula  dipergunakan  untuk  orang  Indonesia  dan  Timur  Asing.  Ia  adalah Hukum,  mempunyai  sanksi,  dari  itu  disebut  “recht”,  dan  sebagian  besar  tidak  terdapat  dalam bentuk  perundang-undangan,  dari  itu  disebut  “adat”.  Ia  adalah  Hukum  yang  tidak  tertulis  dan sebagian besar pula tidak dituliskan.
Menurut  Prof.  Dr.  R.  Soepomo,  S.H:  Hukum  adat  adalah  Hukum  non-statuir  yang sebagian  besar  adalah  hukum  kebiasaan  dan  sebagian  kecil  hokum  islam.  Hukum  adat  itupun melingkupi  hukum  yang  berdasarkan  keputusan-keputusan  hakim  yang  berisi  asas-asas  hokum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hokum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hokum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hokum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
Menurut  Prof.  Dr.  H.R.  Orje  Salman  Soemadiningrat,  S.H.:  Hukum  adat  adalah  bagian dari  hukum  yang  berasal  dari  adat  istiadat,  yakni  kaidah-kaidah  social  yang  dibuat  dan dipertahankan  oleh  para  fungsionaris  hukum  dan  berlaku  serta  dimaksudkan  untuk  mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia
Hukum  adat  adalah  suatu  kompleks  norma-norma  yang  bersumber  pada  perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam  masyarakat,  sebagian  besar  tidak  tertulis,  senantiasa  ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat Hukum.
Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa  dari  bangsa  masyarakat  Indonesia,  karena  senantiasa  tumbuh  dan  hidup  dari  kebudayaan masyarakat  tempat  hukum  itu berlaku.  Dan  hukum  adat  merupakan  salah satu  penjelmaan  dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny,
yang  menyatakan  bahwa  isi  hukum  ditentukan  oleh  sejarah  masyarakat  dimana  hukum  itu berlaku. 1
Sejak  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  agustus  1945,  bangsa  Indonesia  merupakan bangsa  yang  bebas  dan  mandiri  baik  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  social  dan  budaya.  Dan dengan  disahkannya  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  Indonesia  mempunyai  dasar-dasar tertib  hukum  baru,  yang  mencerminkan  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  Nampak  dari ketetapan  MPRS  No.  II/MPRS/1960,  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  pembinaan  hukum Nasional  haruslah  memperhatikan  homogenitas  hukum  dengan  memperhatikan  kebyataan- kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan Negara serta berlandaskan kepada hokum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat.
Dalam  seminar  Hukum  Adat  Nasional  pada  tanggal  15-17  Januari  1975  yang diselenggarakan  oleh  Universitas  Gadjah  Mada  dan  Badan  Pembina  Hukum  Nasional,  hokum adat  diartikan  sebagai  “Hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang- undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama”. Di dalam seminar tersebut  dirumuskan  tentang  konsep  hukum  adat  dalam  rangka  pembangunan  hukum  di Indonesia,  antara  lain: Pertama, bahwa  pengambilan  bahan-bahan  dari  hukum  adat  pada dasarnya  menggunakan  konsepsi-konsepsi  dan  asas-asas  hukum  dari  hukum  adat  untuk dirumuskan  dalam  norma-norma  hukum  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat; kedua, penggunaan  lembaga-lembaha  hukum  adat  dimodernisir  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan zaman; ketiga, memasukkan  konsep-konsep  dan  asas-asas  hukum  adat  ke  dalam  lembaga- lembaga  hukum  baru. 2 Dengan  demikian  hukum  adat  masih  relevan  hingga  saat  ini  karena keadilan  dan  kebenaran  yang  tujuan  hukum,  wajib  merupakan  kebenaran  dan  keadilan  yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat.
Apabila  di  masyarakat  ada  sebagian  yang  berpendapat  bahwa  hukum  adat  sudah mengalami perlunakkan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada
1 Von  Savigny  mengajarkan  bahwa  hukum  mengikuti volkgeist (jiwa/semangat  rakyat)  dari  masyarakat tempat  hukum  itu  berlaku.  Karena volkgeist masing-masing  masyarakat  berbeda,  maka  hukum  masyarakat  juga berbeda.  Ajaran  hokum  ini  lebih  mengakui  eksistensi  masyarakat  dari  hokum  yang  timbul  dari  masyarakat,  jika dibandingkan  dengan  hukum  tertulis.  Alasan  utama  yang  mendasarinya  hal  tersebut,  karena  hokum  tertulis  tidak selalu  mencerminkan  hokum  yang  hidup  di  masyarakat.  Ajaran  Von  Savigny  ini  merupakan  pencerminan berlakunya hokum adat di Indonesia.
2 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.
benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah  system  Eropa  Kontinental.  Pada  sistem  Eropa  Kontinental,  hokum  tertulis  (peraturan perundang-undangan)  lebih  mempunyai  fungsi  yang  lebih  besar  di  dalam  penyelenggaraan negara  maupun  pengaturan  masyarakat,  jika  dibandingkan  dengan  hukum  yang  tidak  tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hokum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hokum  yang  tidak  tertulis  (termasuk  di dalamnya  hukum adat)  disebut  sebagai  pelengkap  saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda  dengan  hukum  adat,  maka  secara  yuridis  formal,  yang  berlaku  adalah hukum tertulis.
Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  dan  terkadang  tidak  mencerminkan  rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Pada  kasus  demikian,  maka  hukum  tidak tertulislah  (hukum  adat)  nantinya  yang  akan  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hal  ini  nampak dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.
Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting,  terutama  dalam  pembentukan  hukum  nasional  yang  akan  datang,  terutama  dalam lapangan  hukum  kekeluargaan.  Hukum  adat  akan  menjadi  salah  satu  sumber  hukum  utama dalam  pembentukan  hukum  tertulis,  sehingga  aturan  tertulis  tersebut  otomatis  merupakan pencerminan  dari  hukum  masyarakat.  Dan  tentu  saja  dengan  harapan  ketika  hukum  tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan Law in action -nya. 3

## Hukum Adat di Kalimantan Tengah
Pada  tahun  1998  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah  menetapkan  Peraturan Daerah  No.  14  Tahun  1998  tentang  Kedamangan  di  Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Kalimantan Tengah,  akan  tetapi  karena  Peraturan  Daaerah  ini  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan
3 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Bandung: Mandar Maju, hlm. 32 .
perkembangan  dan  tuntutan  kebutuhan  daerah  otonom  maka  pada  tanggal  18  Desember  2008 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  No.  16  tahun  2008  tentang  “  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah”  yang mengantur  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak,  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  Damang  Kepala Adat, termasuk Kewenangan, Masa Jabatan dan Pemberhentiannya, dan Pemilihannya Hak Adat dan Hukum Adat Dayak. 4
Kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang  “Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah  ”.  Dalam  Peraturan  Gubernur  ini  ditentukan  dalam  pasal    1  angka  12  yang  berbunyi “Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah kedamangan dan atau wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan  luas  dan  batas  yang  jelas,  baik  milik  perorangan  maupun  milik  bersama  yang keberadaanya diakui oleh Damang Kepala Adat”.
Ada 2 (dua) macam tanah adat yang diakui dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:
1. Tanah  Adat  milik  bersama,  adalah  tanah  warisan  leluhur  turun  temurun  yang  dikelola  dan dimanfaatkan  bersama-sama  oleh  para  ahli  waris  sebagai  komunitas,  dalam  hal  ini  dapat disejajarkan  maknanya dengan Hak Ulayat  (psl  angka 1 angka 13)
2. Tanah  Adat  milik  perorangan  adalah  tanah  milik  pribadi  yang  diperoleh  dari  pembukaan hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong (psl 1 angka 14).
Disamping  dua  macam  tanah  adat  tersebut  diatas  dikenal  juga adanya  “hak-hak  adat  di atas  tanah,  yang  dirumuskan  sebagai  hal  bersama  atau  hak  perorangan  untuk  mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, didalam maupun di atas tanah yang berbeda di dalam hutan diluar tanah adat” (psl 1 angka 15).
Dalam Peraturan Gubernur  ini diatur bagaimana pengelolaan tanah adat harus dilakukan termasuk kewenangan lembaga kedamangan yang kelihatannya mempunyai ruang lingkup yang cukup  luas  termasuk  mengurus  adanya  persengketaan  atau  perkara  adat.  Begitu  juga  diatur
4 Abdurrahman, Penegakkan Hukum Adat atau Revitalisasi Hukum Adat, Makalah Pada Pertemuan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya 17 November 2005
tentang tatacara memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat Atas  Tanah  yang menjadi kewenangan lembaga permusyawaratan adat baik pada tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
Selanjutnya, Bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan tengah? Hal  ini diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No.16 tahun 2008 BAB X tentang Penyelesaian Sengketa (psl 27-31).  Dalam  peraturan  ini  ditentukan  bahwa  penyelesaian  secara  adat  adalah  penyelesaian pertama  dan  bersifat  final  tetapi  bilamana  kita  perhatikan  ketentuan  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  untuk  dilakukan  penyelesaian  secara  formal  atau  melalui  proses  hukum  formal yaitu melalui proses peradilan. 5
Pasal  27  ayat  (1)  menentukan  bahwa  “Sengketa  adat  yang  diajukan  kepada  kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan. Demikian pula pada  Pasal  28  ayat  (1)  yang berbunyi “Segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi  sanksi  adat  melalui  keputusan    kerapatan    Mantir/Let  Perdamaian  Adat  Tingkat kecamatan  adalah  bersifat  final  dan  mengikat.  Selanjutnya  pasal  29  juga  ditentukan  bahwa “Keputusan  Adat  yang  telah  dijatuhkan  kepada  pihak-  pihak  yang  bersengketa  atau  yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian  suatu  perkara”.  Pasal  31  ayat  (2)  juga  ditegaskan  bahwa  “Dalam  menyelesaikan perkara di peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan  saksi  ahli  dalam  perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputus oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  mengenai  konsep  dasar  tentang  hukum  adat  Kalimanatan  Tengah dalam  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah  yang  sudah  masuk  dalam  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.  16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah  No.  13  tahun  2009.    Jelas  terlihat  bahwa,  Hukum  Adat  adalah  suatu  sistem  hukum yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem
5 Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Dalam Membangun Hukum Nasional, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 1996.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
hukum  Negara  sebagai  bagian  dari  konsep  negara  hukum.  Sehingga,  bisa  dikatakan  bahwa hukum  adat  adalah  sistem  hukum  yang  tidak  sebangun  dengan  konsep  Negara  Hukum. Ketidaksebangunan  ini  antara  lain  bisa  dilihat  dari  beberapa  perbedaan  yang  cukup  kontras antara karakteristik Hukum Adat dengan elemen-elemen umum dalam konsep  Negara  Hukum. Perbedaan  tersebut antara lain meliputi:
1. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, yang menjadi supremasi adalah Hukum Negara, sedangkan Hukum Adat bukan merupakan Hukum buatan Negara, melainkan Hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2. Bahwa dalam konsep Negara Hukum, adanya prinsip legalitas yakni hukum haruslah bersifat  jelas,  pasti,  dan  terukur  serta  tidak  berubah-ubah  adalah  prasyarat  mutlak, sedangkan  dalam  hukum  adat  hukumnya  bersifat  hukum  tidak  tertulis,  jikalaupun tertulis  sifatnya  tetap  pleksibel  dan  dinamis  sehingga  setiap  permasalahan  yang muncul justru diselesaikan menurut keadaan yang ada dalam kekeluargaan.
3. Dalam  kategorinya  yang  substantif,  salah  satu  elemen  dari  konsep  Negara  Hukum yang  vital  adalah  adanya  perlindungan  atas  hak  dan  kebebasan  individu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  konsp  Negara  Hukum,  hak-hak  individu  adalah  hak-hak  yang dipandang  fundamental,  sebagai  konsekuensi  dari  paham  liberalism  dalam  kultur Eropa  sebagai  Rahim  lahirnya  konsep  ini,  dan  sekaligus  sebagai  perwujudan  tujuan Negara  Hukum  itu  sendiri  yakni  untuk  melindungi  (keselamatan  dan  hak  milik pribadi) tiap warga Negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh Negara maupun sesama warga Negara. Hal ini berbeda dengan Hukum adat, dimana hak yang paling utama  bukanlah  hak  individu,  melainkan  persekutuan.  Menurut  hukum  adat,  hak individu bias dikesampingkan jika ia hak yang bertentangan dengan persekutuan.
Tingkatan  peradaban  maupun  cara  penghidupan  yang  modern  ternyata  tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, demikian yang terlihat  dalam  proses  kemajuan  jaman  itu  adalah  bahwa  adat  itu  menyesuaikan  diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar,
berakar  dari  adat  inilah  sehingga  muncul  sumber  yang  mengagumkan  bagi  Hukum adat kita. 6

## Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah di Era Revolusi Industri 4.0
Manusia  yang  hidup  dalam  masyarakat  supaya  hidup  bersama  dan  sungguh  merupakan hidup  bermasyarakat  yang  teratur  mereka  harus  mengatur  tingkah  laku  setiap  orang  agar  tidak terjadi  kekacauan,  untuk  itu  diperlukan  peraturan-peraturan  terhadap  kelakuan  seperti  hukum adat.  Hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  sebagian  besar  tidak  tertulis  tetapi  dipahami dan  diketahui  dengan  baik  oleh  para  tokoh  adat  dan  tokoh  pemuda  yang  mengatakan  bahwa, hukum adat yang berlaku di Pendreh kecamatan Teweh Tengah ada dari nenek moyang dulu dan belum dibuat secara tertulis, semua berdasarkan kesepakatan saja dalam rembug, kalau setuju itu dilaksanakan, hukum adat belum pernah dilihat secara tertulis.
Bagi  masyarakat  adat  di  desa  Pendreh  kecamatan  Teweh  Tengah  hukum  adat  yang berlaku  belum  dibuat  secara  tertulis,  masih  berlaku  secara  turum-temurun  berdasarkan  ingatan para  tetua  dan  tokoh  yang  dipercayakan  untuk  mengemban  hukum  adat  setempat.  Untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat adat hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada pokoknya diketahui dan dipahami oleh para tokoh yang  sudah  dilakoni  secara  turun-temurun  dan  hukum  adat  dijadikan  hukum  atau  aturan  yang berlaku  pada  masyarakat  setempat  dengan  perkembangan  jaman  aturan  tersebut  mulai didampingi oleh aturan atau hukum yang tertulis.
Menurut  bapak  Jarman  Kuwung  selaku  ketua  Majelis  Resort  Agama  Hindu  Kaharingan dan  Mantan  Kepala  Adat  (Damang)  Desa  Pendreh  dalam  sebuah  wawancara  yang  mengatakan bahwa:
Hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa  Pendreh  kecamatan  Teweh  Tengah  sebagai  suatu tradisi  yang  turun  temurun  yang  banyak  sisi  baiknya  menyangkut  di  luar  kehidupan  manusia, apakah  menyangkut  benda,  menyangkut  nilai  termasuk  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap tradisi  tersebut,  hukum  adat  ini  ada  di  masyarakat  kebanyakan  tidak  tertulis,  karena  tradisi
6 Ibid, hlm. 6.
diketahui  oleh  para  tokoh  dan  anggota  masyarakatpun  banyak  yang  tahu  dan  sampai  saat  ini belum dibuat secara tertulis. (Wawancara pada tanggal 11 September 2015)
Menurut  berita  Kalteng  Pos  terbitan  hari  Minggu  tanggal  20  September  2015  pada halaman  10  dengan  judul  Perda  Hukum  Adat  Bentuk  dan  Pengakuan  yang  pada  intinya  Wakil Bupati Barito Utara (Batara) Ompie Herby mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2002. Namun sekarang ada perbaikan terkait perda  tersebut.  Perbaikan  perda  tentang  hukum  adat  itu,  sebagai  wujud  upaya  Pemkab  Barito Utara terhadap kearifan local supaya dapat tercipta kelestariannya. “ini harapannya bias menjalin kerjasama  dari  eksekutif  dan  yudikatif  beserta  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) dalam  membangun  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  serta  kasus-kasus  masyarakat  adat  dapat terselesaikan  dengan  baik”  kata  Ompie  Herby  saat  membuka  seminar  Membangun  Wacana Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Inisiatif  tentang  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagai Bentuk  Pengakuan  dan  Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Barito Utara yang dilaksanakan AMAN Batara.
Keberadaan  Hukum  Adat  di  tengah-tengah  masyarakat  di  Kabupaten  Barito  Utara, kecamatan  Teweh  Tengah  sangat  relevan  mengingat  hukum  adat  tersebut  merupakan  aturan tradisi  untuk  mengatur  tingkah  laku  berasal  dari  kebiasaan  hidup  dilakukan  secara  berulang- ulang, turun temurun atau dapat dikatakan bahwa Hukum Adat ini adalah hukum yang hidup di dalam  masyarakat  yang  dihormati  dan  ditaati  secara  bersama-sama.  Hukum  adat  yang  berlaku sebagai  hukum  aslinya  rakyat/masyarakat  Muara  Teweh  yang  merupakan  Hukum  yang  hidup dalam  bentuk  tidak  tertulis  dan  mengandung  unsur-unsur  daerah  yang  asli  yaitu  sifat kemasyarakatan  dan  kekeluargaan,  yang  berasaskan  keseimbangan  serta  diliputi  oleh  suasana keagamaan. Menurut bapak Saidi Harjo selaku Tokoh Pemuda mengatakan bahwa beliau sangat menghormati  hukum  adat  yang  berlaku,  apalagi  pimpinan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN) Muara Teweh, adik beliau yang bernama Ardianto sedang berjuang untuk kepentingan hukum adat. Agar dapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang mengandung kearifan lokal agar tetap lestari dan dipertahankan.
Berdasarkan  Teori  Fungsional  Struktural  dan  Herbert  Spencer  yang  menyatakan  bahwa Fungsionalisme  Struktural  adalah  sebuah  sudut  pandang  luas  dalam  sosiologi  dan  antropologi yang  berupaya  menafsirkan  masyarakat  sebagai  sebuah  struktur  dengan  bagian-bagian  yang
saling  berhubungan.  Fungsionalisme  menafsirkan  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam  hal fungsi  dari  elemen-elemen  konstituennya;  terutama  norma,  adat,  tradisi  dan  institusi.  Sebuah analogi  umum  yang  dipopulerkan  Herbert  Spencer  menampilkan  bagian-bagian  masyarakat  ini sebagai  “organ”  yang  bekerja  demi  berfungsinya  seluruh  “badan”  secara wajar.  Bentuk  hukum adat yang berlaku di Kecamatan Teweh Tengah merupakan norma, adat, tradisi dan institusi yang dipegang  oleh  Lembaga  Adat  di  pimpin  oleh  Damang  atau  Kepala  Adat  yang  memiliki  fungsi sebagai aturan yang mengatur perikelakuan dalam masyarakat adat. 7
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  berlaku  secara  normatif  dalam  suatu  masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan  berarti  pada  masyarakat  adat  tidak  mengenal  pelanggaran  hukum  adat  yang  namanya hidup bersama tentu masih tetap ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi  pergesekan-pergesekan  kepentingan.  Untuk  menegakkan  keadilan  terhadap  masyarakat disinilah  dituntut  kepada  para  aparat  atau  lembaga  yang  berwenang  untuk  menerapkan  Hukum Adat  agar  dapat  menegakan  Hukum  Adat  sesuai  dengan  ketentuan  dan  perasaan  keadilan masyarakat sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ating J. sebagai mantan Kepala Desa dan sekaligus sebagai tokoh pemuda yang mengatakan bahwa dalam penerapan hukum adat terutama  dalam  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  dilakukan  dengan  cara  duduk  satu  meja setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang dirugikan, penyelesaian cukup di Kepala Adat saja.
Penerapan  hukum  adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah  pada  umumnya,  khususnya  di Kabupaten  Barito  Utara  masih  tetap  eksis  sampai  sekarang.  Dalam  penerapannya  hukum  adat oleh  para  Damang  dan  Kepala  Adat  dalam  suatu  wilayah  hukum  adat  (Kedamangan)  tetap dihormati dan junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Bagaimanapun di tengah gelombang dinamika  perubahan  social  masyarakat  yang  semakin  cepat  saat  ini,  semakin  dirasakan pentingnya penguatan kedudukan dan peranan hukum adat menjadi tata aturan adat dan rambu - rambu  yang  harus  ditaati  dan  dipatuhi  sebagaimana  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak Jarman Kuwung yang mengatakan bahwa:
7 Data berasal dari Aman Kalteng.Blogspot.com.diakses pada Agustus 2018.
Penerapan  hukum  adat  di  Pendreh  Kecamatan  Teweh  Tengah  tetap  eksis  diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat untuk  melestarikan  dan  pembangunan  adat  istiadat,  hukum  adat  ini  banyak  tujuan  isinya  baik menyangkut kehidupan maupun di luar kehidupan apakah itu benda atau nilai yang pada intinya hukum  adat  banyak,  pada  pelanggaran,  menyangkut  kehidupan  tradisi,  saya  sering  berbicara begini menyangkut kehidupan manusia, kadangkala hukum adat ini bias melangkah, ada relnya, kehati-hatiannya penting selama tidak melanggar hukum adat saya rasa itu bias kita yakini, sudah sebagai tradisi leluhur, kalau bahasa Indonesianya itu peraturan Undang-undang, di Pendreh dari dulu tetap hukum adat di desa ini.
Dalam penerapan hukum adat di Kecamatan Teweh Tengah cukup dirasakan manfaatnya dalam menyelesaikan masalah, kepala adat dalam menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah  selalu  mengundang  orang  banyak  dalam  arti  penyelesaian  masalah  yang  terjadi diselesaikan di depan umum agar masyarakat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dibalik kasus/masalah  yang  terjadi.  Hukum  adat  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan harapan untuk mengadakan ketertiban dalam  pergaulan manusia sehingga keamanan, ketertiban, dan  ketentraman  dapat  terpelihara  dengan  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  dapat terciptanya  keadaan  yang  seimbang  dan  tentram  dalam  penerapan  hukum  adat  diperlukan pandangan yang baik dalam menghadapi permasalahan yang muncul.
Hukum  Adat  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  berlakunya  di  Kabupaten  Barito  Utara benar-benar dijadikan tempat untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan persengketaan yang terjadi  di  masyarakat  Muara  Teweh.  Hukum  adat  yang  berlaku  tersebut  dipandang  sebagai hukum yang memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan Let Kedamangan. Disamping itu secara sosiologis keberadaan Hukum Adat betul-betul diterima, dihormati  dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Begitu pula secara filosofis keberadaan Hukum Adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita  masyarakat  yaitu  terwujud  dan  terbentuknya  hukum  yang  mengayomi  kepentingan masyarakat  karena  keputusan  Adat  dinilai  mengandung  kebijakan  dan  kearifan  yang  dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadat untuk selanjutnya. Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  dukungan  masyarakat  di  Muara  Teweh  sangat  bagus  dan sesuai  dengan  adat  setempat  setiap  mengambil  keputusan  oleh  Damang  Kepala  Adat  selalu
dilaksanakan  upacara  ritual  di  lapangan  begitu  juga  bila  putusan  sudah  dijatuhkan  oleh  Kepala Adat bila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dilakukan/angkat sumpah sebagai penyelesaian terakhir.
Berdasarkan  teori  tindakan  sosial  dari  Weber  berusaha  menafsirkan  dan  memahami tindakan sosial antara hubungan sosial serta menjelaskan hubungan kausal antara berbagai faktor dari  tindakan  tersebut.  Berdasarkan  teori  tindakan  social  tersebut,  maka  penerapan  hukum  adat merupakan  tindakan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  para  pemimpin  lembaga  adat,  masyarakat pendukungnya,  dimana  tindakan  tersebut  harus  dilakukan  agar  terwujudnya  ketentraman  dan ketenangan  hidup  bersama.  Tindakan  sosial  masyarakat  dilakukan  berdasarkan  norma,  nilai tradisi  serta  aturan  adat  yang  berlaku.  Tindakan  yang  dilakukan  dirasakan  sebagai  suaru kesadaran  akan  perlunya  aturan  yang  mengayomi  dan  melindungi  kepentingan  mereka  dalam hidup  bermasyarakat.  Anggota  masyarakat  secara  individu  mengapresiasi  lingkungan  sosial dimana  mereka  berada  hidup  bermasyarakat,  memperhatikan  tujuan-tujuan  warga  masyarakat yang  bersangkutan  termasuk  tujuan  bersama  dalam  lingkungan  masyarakat  dan  oleh  sebab  itu berupaya memahami tindakan mereka.
Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  dibagi  atas  dua  golongan  menurut  dasar susunannya,  yaitu  berdasarkan  pertalian  suatu  keturunan  (genealogi)  dan  berdasar  lingkungan daerah  (teritorial).  Masyarakat   atau  persekutuan  yang  teritorial  adalah  masyarakat  yang  tetap dan  teratur.  Anggota   masyarakatnya  terikat  pada  suatu  daerah  kediaman  tertentu,  baik  dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap  roh-roh  leluhur.  Masyarakat  adat  ada  yang  berdiri  sendiri,  menjadi  bagian  dari masyarakat adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat adat yang lebih ren dah, serta  merupakan  perserikatan  dari  beberapa  masyarakat  adat  yang  sederajat.  Jelas  komunitas masyarakat adat jumlahnya besar. Haruslah diperhitungkan keberadaannya.  Masyarakat adat di tengah eksistensinya terhadap kebudayaan, budaya, dan nilai-nilai adat, haruslah mempersiapkan diri  menghadapi  revolusi  industri  4.0.  Harus  mulai  membuka  diri  terhadap  perkembangan teknologi.  Internet  misalnya,  sebagai  contoh,  menggunakan  teknologi  internet  dengan  benar untuk meningkatkan hasil pertanian. 8
8 Ibid.
Era  Revolusi  Industri  4.0  ini  diwarnai  oleh  kecerdasan  buatan  ( artificial  intelligence ), super  computer,  rekayasa  genetika,  teknologi  nano,  mobil  otomatis,  dan  inovasi.  Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industry, pemerintahan,  dan  politik.  Pada  era  ini  semakin  terlihat  wujud  dunia  yang  telah  menjadi kampong global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun  2011  yang  ditandai  dengan  revolusi  digital.  Industri  ini  merupakan suatu  proses  industri yang  terhubung  secara digital  yang  mencakup  berbagai  jenis  teknologi,  mulai  dari  3D printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.
Pengaruh  Era  Revolusi  Industri  4.0  terhadap  masyarakat  hukum  adat  di  Kalimantan Tengah  yaitu  Masyarakat  adat  dapat  memperoleh  keuntungan  dari  berlangsungnya  revolusi industri  4.0.  Di  tengah  keterbukaan  harus  pula  waspada  terhadap  perubahan  pola  pikir. Kecanggihan  teknologi  tak  selamanya  positif.  Semuanya  tergantung  dari  bagaimana  kita menggunakan  dan  memanfaatkannya.  Di  sini  masyarakat  adat  harus  waspada.  Jangan  sampai eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga dan dijunjung tinggi menjadi hilang. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai adat harus menjadi tameng dalam menghadapi perubahan yang ekstrem. Ragam pemikiran dan ragam unsur masyarakat merupakan kekayaan  Indonesia  yang  harus  dirawat.  Keanekaragaman  tersebut  harus  dipandang  sebagai sebuah  harmoni  yang  indah.  Seluruh  elemen  masyarakat  dapat  hidup  berdampingan  secara damai. Persatuan dan kesatuan haruslah dijunjung dan dipegang. Untuk Indonesia yang semakin baik. Untuk masyarakat adat yang semakin diakui keberadaannya. 9

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis ialah eksistensi atau keberadaan Hukum adat sebagai hukum non statoir, sesuai dengan sifatnya akan terus-menerus tumbuh dan berkembang di  masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional  dan  hukum  asli  Indonesia,  hukum  adat  digolongkan sebagai  hukum  primitif,  sehingga  tidak  jaran  v  g  banyak  pihak  yang  meragukan  eksistensi  dan pendayagunaannya pada era modern seperti ini. Untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat,  orang  harus  menyelami  dasar-dasar  alam  pikiran  yang  hidup  di  dalam  masyarakat
9 Saafroedin Bahar, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006.
Indonesia,  bahwa  hukum  adat  itu  adalah  suatu  kompleks  norma-  norma  yang  bersumber  pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati  dan  dihormati  oleh  rakyat,  karena  mempunyai  akibat  hukum  (sanksi).  Hukum  Adat berurat-akar pada kebudayaan tradisional, hukum adat adalah  suatu  hukum  yanag  hidup  karena ia menjelmakan  perasaan  hukum  rakyat  yang nyata.
Berdasarkan  uraian  mengenai  konsep  dasar  tentang  hukum  adat  Kalimanatan  Tengah dalam  Kelembagaan  Adat  Dayak  di  Kalimantan  Tengah  yang  sudah  masuk  dalam  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.  16 tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.  13 tahun  2009.  Jelas terlihat bahwa, Hukum Adat adalah suatu sistem hukum yang khas  dan  oleh  karenanya  berbeda  dengan  sistem  hukum  yang  lain,  termasuk  dengan  sistem hukum  Negara  sebagai  bagian  dari  konsep  negara  hukum.  Sehingga,  bisa  dikatakan  bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang tidak sebangun dengan konsep Negara Hukum. Tingkatan peradaban  maupun  cara  penghidupan  yang  modern  ternyata  tidak  mampu  menghilangkan  adat kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  demikian  yang  terlihat  dalam proses  kemajuan  jaman itu adalah bahwa adat itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat itu  menjadi  kekal  dan  tetap  segar,  berakar  dari  adat  inilah  sehingga  muncul  sumber  yang mengagumkan  bagi  Hukum  adat  kita.  Pengaruh  Era  Revolusi  Industri  4.0  terhadap  masyarakat hukum  adat  di  Kalimantan  Tengah  yaitu  Masyarakat  adat  dapat  memperoleh  keuntungan  dari berlangsungnya  revolusi  industri  4.0.  Di  tengah  keterbukaan  harus  pula  waspada  terhadap perubahan  pola  pikir.  Kecanggihan  teknologi  tak  selamanya  positif.  Semuanya  tergantung  dari bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Penegakkan  Hukum  Adat  atau  Revitalisasi  Hukum  Adat, Makalah  Pada Pertemuan  Damang  Kepala  Adat  se-Kalimantan  Tengah  di  Palangka  Raya  17 November 2005 .
Abdurrahman, Kedudukan  Hukum  Adat  Masyarakat  Dayak  Kalimantan  Tengah  Dalam Membangun  Hukum  Nasional, Makalah  Pada  Seminar  dan  Lokakarya Kebudayaan  Dayak  dan  Hukum  Adat  Kalimantan  Tengah,  Palangka  Raya, 1996.
Antonov Purba, Ramen. Masyarakat Adat Dalam Revolusi Industri 4.0,
http://analisadaily.com/berita/arsip/2019/3/31/715873/masyarakat-adat-dala- revolusi-industri-40/ , diakses 30 Maret 2019.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju, 1992.
Noor, Rico Septian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di  Kalimantan  Tengah, Universitas  Palangka  Raya,  Vol.  4,  No.  2,  Desember 2018.
Peraturan  Daerah  No.  14  Tahun  1998  tentang  Kedamangan  di  Provinsi  Daerah  Tingkat  I Kalimantan Tengah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  16  Tahun  2008  tentang  Kelembagaan
Adat Dayak Kalimantan Tengah
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  13  Tahun  2009  tentang  Tanah  Adat  dan  Hak-
Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
Radhie, Teuku Mohammad, Monografi Hukum Adat I, Bandung, Binacipta,  1988,
Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Edisi Kedua, Tarsito,
Soemadiningrat,  Otje  Salman,2002, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer, Bandung, Cetakan Pertama,
Soepomo, R. Bab-Bab Tentang Hukum ada. Jakarta: Pradya Paramita,1977.
Wignjodipuro, Surojo. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Ada; Jakarta: Gunung Agung, 1982.