Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DAERAH YANGBERKARAKTERISTIK KEPULAUAN (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Provinsi Maluku)

## Julista Mustamu
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon

## ABSTRACT
Maintaining  the  holding  of  regional  head  elections  (post-conflict  local  elections) inregional areas that are characterized by islands in Indonesia that are in accordance with the characteristics of the island community is in the context of realizing fair and beneficial post-conflict local election implementation for the community, to further improve welfare and adapted to the development of the island community. In Law No. 1 of 2015 concerning Determination  of  Government  Regulations  in  lieu  of  Law  No.  1  of  2014  concerning  the Election  of  Governors,  Regents,  and  Mayors  not  being  able  to  accommodate  the ostconflict local election that is in favor of the regions characterized by islands. Therefore, in  the  implementation  of  post-conflict  local  election  in  the  islands,  there  are  still various problems  related  to  the  implementation  of  post-conflict  local  elections.  Thus,  legal arrangements are needed that favor the regions that are characterized by islands. Where the government is obliged to treat the people of the island province in a different way from other provinces, considering the sea has special characteristics that are different from the land. The research method used is normative legal research. The problem examined is how is  the  implementation  of  general  elections  in  regional  areas  characterized  by  islands, especially  in  Maluku  province?  The  results  of  this  study  are  that  in  organizing  general elections in areas characterized by islands, especially in Maluku province, there are still several  problems.  As  related  to  the  involvement  of  police  officers  and  the  State  Civil Apparatus (ASN), weak supervision, and the obstruction of the distribution of ballots, and the  delay  in  the  results  of  recapitulation  of  election  results.  This  is  because  Maluku Province  is  an  island  characterized  by  islands,  where  there  are  many  small  islands  that are difficult to reach either by the executor or the election supervisor. Although at the time of voting it was generally safe and conducive.
Keywords: Election of Regional Heads, Islands Characteristic Areas .

## PENDAHULUAN
Keniscayaan  untuk  memelihara  penyenggaraan  pemilihan  umum  kepala  daerah (pemilukada) di wilayah daerah yang berkarakteristik kepulauan di Indonesia yang sesuai dengan  karekterisitik  masyarakat  kepulauan  adalah  dalam  rangka  mewujudkan penyelenggaraan  pemilukada  yang  jujur  adil  serta  bermanfaat  bagi  masyarakat  untuk selanjutnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan,  yang  harus  secara  terus  menerus dikembangakan  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat  kepulauan.  Bangsa Indonesia  telah  menyatakan  dengan  tegas  hal  ini  didalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Nengara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945),  pada  alinea  ke-IV  yang merupakan  tujuan  kehidupan  berbangsa  dan    bernegara  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  ialah  menegaskan  bahwa:  “......  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan, seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Oleh  karenanya  untuk  menjamin  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  dilaksanakan  secara  demokratis  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  18  ayat (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat  utama  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Kedaulatan  rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  secara  langsung  oleh  rakyat,  dengan  melakukan  beberapa  perbaikan mendasar  atas  berbagai  permasalahan  pemilihan  langsung  yang  selama  ini  telah dilaksanakan khususnya bagi daerah yang berkarakteristik kepulauan.
Selanjutnya  di  Indonesia  mempunyai  8  provinsi  (daerah)  yang  berkarakteristik sebagai  daerah  kepulauan  namun  dalam  pengaturan  kewenangan  penyelenggaraan pemulikada  disamakan  dengan  provinsi  yang  berkarakteristik  kontinental,  sehingga menimbulkan ketidakadilan (disorder) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah bagi daerah  kepulauan  yang  wilayah  lautnya  lebih  luas  dari  daratannya.  Krisis  rasionalitas hukum  formal  semacam  ini  menyebabkan  kebijakan  pemerintah  secara  nasional  selalu berorientasi  kedaratan  dalam  penyelenggaraan  pemilukada,  dimana  hal  itu    tidak  sesuai dengan  keadaan  bagi  daerah-daerah  yang  memiliki  ciri  akuatik  teresterial  (kepulauan). Ketidakmampuan hukum merespon keadaan serta kebutuhan masyarakat daerah kepulauan
dalam pelaksanaan pemilukada ini berakibatnya daerah kepulauan tersebut menjadi kurang diperhatikan dan berada dalam keadaan yang segregatif.
Berikutnya Undang-Undang (UU) No. 1  tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  juga  belum  mampu  mengakomodir  pemilukada  yang berpihak  terhadap  daerah  yang  berkarakteristik  kepulauan.  Oleh  karenanya  dalam penyelenggaraan  pemilukada  di  daerah  kepulauan    sangat  dibutuhkan  pengaturan  hokum yang  berpihak  kepada  daerah  yang  berkarakteristik  kepulauan.  Dimana  pemerintah  wajib memperlakukan  masyarakat  daerah  provinsi  kepulauan  secara  berbeda  dengan  provinsi lainnya, mengingat laut mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan daratan. 1
Selanjutnya  komisioner  KPU  Provinsi  Maluku  La  Alwy  menjelaskan,  masalah klasik  yang  ditemui  dalam  perhelatan  Pilkada,  yakni  data  pemilih.  Lembaga  adhock (Panitia  Pemilu  Kecamatan  dan  Panitia  Pemungutan  Suara),  akan  memanfaatkan wewenang  untuk  menambah  atau  mengurangi  perolehan  suara  pasangan  calon  tertentu. Mereka  akan  mendapatkan  uang  sogok  dalam  jumlah  besar  dari  pasangan  tersebut dibandingkan  gaji  sebagai  penyelenggara  pemilu  adhock.  “Olehnya  itu  harus  dilibatkan pihak  penyidik  kepolisian  untuk  mengusut  kasus  seperti  ini.  Sementara  bagi  anggota KPUD,  dalam  UU  Pilkada  nomor  1  Tahun  2015,  KPU  Provinsi  diberikan  kewenangan untuk  memecat  anggota  KPUD,  pegawai  dan  sekretaris  KPUD  jika  melakukan pelanggaran. Kemudian diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kalau terjadi pelanggaran, maka akan dipecat. 2
Selanjutnya  menurut  Jus  Pattipawae  yang  patut  disikapi  dan  diwaspadai  dari  UU Pilkada  nomor  1  Tahun  2015  soal  pelanggaran  yang  menimbulkan  sengketa  antar penyelenggara  dan  peserta  dalam  pengambilan  keputusan.  Pasalnya,  dalam  UU  ini,  tidak disebutkan  dengan  jelas  keputusan  seperti  yang  bisa  dijadikan  objek  sengketa  Pilkada. Minimnya  pendidikan  politik  dari  partai  politik  maupun  calkada  dinilai  juga  sebagai pemicu  terjadi  pelanggaran  dan  konflik  saat  momentum  Pilkada.  Padahal  institusi  partai
1 Johanis Leatemia, (2015), Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan , Deepublish, Jakarta. hlm. 248.
2 Redaksi Ameks, Pilkada di Maluku Rawan Konflik, http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/04/11/pilkada-di- maluku-rawan-konflik/ , di akses pada Tanggal 23 Maret 201 8
dan  elit  inilah  menjadi  komando  baik  atau  buruknya  perhelatan  demokratisasi  lokal. Misalnya Golkar dengan pendidikan politik pengaderannya. Tapi di era demokrasi saat ini, proses  pendidikan  dan  rekrutmen  politik tidak  berjalan  maksimal.  Pendidikan  politik  dari partai  baru  dimulai  ketika  memasuki  momentum  pemilihan  umum  atau  Pilkada.  Padahal pendidikan politik itu harus dilakukan secara kontinyu. 3
Pattipawae  yang  mengaku  telah  melakukan  penelitian  tentang  konflik  dan  upaya perdamaian  di  Maluku  sejak  1990-an,  ini  mengatakan,  permasalahan  yang  lebih  para adalah  konflik  internal  partai  dan  elit  yang  kemudian  merembek  pada  konflik  antar pendukung,  entitas  dan  agama.  “Konflik-konflik  internal  partai  ini  juga  akan mempengaruhi dan menjadi potensi konflik di antara pendudukung, basis dan masyarakat. Ini perlu diwaspadai bersama dalam proses Pilkada. Dia berkesimpulan, pada momentum pemilihan  legeslatif  di  daerah  maupun  Pilkada,  elit  partai  dan  pemerintah  harus  turun langsung  ke  masyarakat  untuk  meredam  pontensi  konflik.  Apalagi  Maluku  merupakan daerah  pasca  konflik  sosial.  “Kemudian  publik  tidak  boleh  terprovokasi  dengan  berbagai isu  apapun.  Terutama  isu  Suku  Agama  dan  Ras  (SARA).  Selanjutnya  upaya  perdamaian harus dilakukan secara kontinyu. 4
Konfliik  internal  partai  ini  juga  disampaikan  Ruhunlela.  “Permasalahan  berikut adalah  persaingan  internal  elit  dalam  proses  politik.  Misalnya  untuk  calon  anggota legislatif. Kemudian demokrasi dalam konteks lokal, yakni penetapan pasangan bupati atau walikota dan gubernur,” kata dia. Ditambahkan, pilkada dan pembangunan perdamaian di Maluku berjalan dengan baik dengan melibat semua unsur dan elemen masyarakat. Selain itu  kesadaran  masyarakat  sangat  tinggi  untuk  tidak  terprovokasi.  Sementara  itu,  menurut Anshori,  Pilkada  identik  dengan  konflik.  Kemenangan  dan  perselisihan  suara  antar  calon juga  bisa  disebutkan  sebagai  konflik.  Yang  perlu  dielimir adalah  konflik  yang  berpotensi kekerasan. 5
Rasa kekhawatiran terhadap daerah seribu pulau ini lantaran memiliki wilayah yang begitu luas dan terpisah-pisah dengan jarak yang jika ditempuh selama berjam-jam bahkan berhari-hari.  Hal  ini  disampaikan  anggota  Komisi  III  DPR  RI  saat  melakukan  kunjungan kerja  di  Mapolda  Maluku  di  Ambon.  Karakteristik  masyarakat  Maluku  Ini  ada  hal  yang
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
menarik dan ini bisa menjadi suatu pemicu konflik yang lebih tinggi lagi terutama dalam rangka menjelang Pilkada. Apalagi wilayah Maluku ini begitu luas, kata seorang anggota komisi  dalam  rapat  kerja  terbuka  di  Aula  Mapolda  di  Ambon.  Mungkin  ada  pendekatan lain yang harus dilakukan gubernur atau bapak Kapolda, misalnya melakukan pendekatan teritorial  seperti  dulu,  yakni  menggunakan  pendekatan  sosio  kultural  dan  pendekatan teritorial serta lingkungan dan lain-lain. Pendekatan itu diakui berhasil, apalagi dilakukan dengan  karakter  Maluku  yang  keras.  Mungkin  dengan  pola-pola  seperti  itu  akan  lebih bagus. Memang karakter maluku merupakan karakter yang keras, tapi dengan pendekatan kebudayaannya,  maka  semuanya  dapat  teratasi.  Kami  dari  komisi  III  berharap  agar pendekatan-pendekatan  yang  sifatnya  ada  progres  yang  jelas.  Maluku  punya  literature kultur budaya begitu kental sebetulnya. Maluku memiliki kekhasan. 6

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  di selenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sebagai  sarana pelaksana kedaulatan yang menurut pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berada ditangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Melaksanakan  kedalatan  itu  bagi rakyat  adalah  dengan  cara  menentukan  atau  turut  menentukan  sesuatu  kebijakan kenegaraan  tertentu  yang  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu  menurut  tata  cara  tertentu. Cara ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
1. Penyaluran  kedaulatan  rakyat  melalui  perwakilan (representative  democracy) atau sistem yang bersifat tidak langsung (indirect democrcy).
2. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) .
Dalam hal perwujudan kedaulatan rakyat secara tidak langsung dapat ditemukan dalam  pembentukan  Undang-Undang  yang  ditetapkan  dengan  persetujuan  antara Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR. Artinya dalam hal ini, rakyat berdaulat ikut
6 Redaksi Kabar Timur, Pilkada Serentak di Maluku Berpotensi Konflik, http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/kriminal/9276-pilkada-serentak-di-maluku-berpotensi-konflik , diakses pada Tanggal 23 Maret 2018.
menentukan  melalui  perantaraan  wakil-wakilnya  di  DPR.  Sedangkan  penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk  memilih  para  pejabat  publik  tertentu  yang  akan  memegang  tampuk kepemimpinan  dalam  rangka  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  eksekutif,  baik pada  tingkat  pusat,  propinsi,  maupun  kabupaten  atau  kota,  diadakan  pemilihan  umum (general election) secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum  itu  merupakan  wujud  penyaluran  kedaulatan  rakyat  secara  langsung.  Karena pemilihan umum diselenggarakan untuk tujuan.
1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai,
2. Untuk  memungkinkan  terjadinya  penggantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan,
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat,
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
Namun,  setelah  perubahan  keempat  UUD  1945  pada  tahun  2002  ketentuan mengenai  pemilihan  umum  ini  diatur  dengan  jelas  dalan  Bab  VIIB  Pasal  22E  UUD 1945. Bab Ini secara khusus mengatur tentang pemilihan umum yang terdiri dari enam ayat,  yaitu:  Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali.  Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  adalah  partai  politik  Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  adalah  perseorangan.  Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Ketentuan  lebih lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur  dengan  Undang-Undang.  Dari  ketentuan  Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 1  Ayat (1)  Undang-Undang No 22 Tahun 2007 dan Undang- Undang  No.  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang  tersebut  diatas,  jelas  terlihat  bahwa:  (i)  pemilihan umum diadakan secara langsung; (ii) bersifat umum; (iii) bebas; (iv) rahasia; (v) jujur;
dan  (vi)  adil.  Keenam  hal  ini  biasa  disebut  sebagai  asas  pemilihan  umum.  Disamping itu,  pemilu  juga:  (vii)  bersifat  berkala  setiap  lima  tahun  sekali;  (viii)  pemilu  untuk memilih  anggota  DPR  dan  DPRD  memiliki  ciri  sistem  proporsional,  sedangkan;  (ix) pemilu  untuk  memilih  anggota  DPD  memiliki  ciri  sistem  distrik;  (x)  pemilu diselenggarakan  oleh  komisi  penyelenggara  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri; (xi) ketentuan mengenai pemilu lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

## B. Daerah Berkarakteristik Kepuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Luas  lautnya mencapai  5,8  juta  km2  yang  terdiri  dari  perairan  teritorial  3,1  juta  km2  dan  ZEE Indonesia 2,7 km2 dan terdiri dari 17.508 buah pulau dengan panjang pantai mencapai 104.000  km.    Indonesia  terdiri  dari  13.483  pulau-pulau  kecil  atau  sekitar  99,79⁒  dari total  pulau  sebanyak  13.466  pulau.  Sebanyak  92  pulau-pulau  terdepan  dan  31  pulau diantaranya berpenduduk. 7 Bagi Indonesia yang berkarekteristik kepulauan, laut sangat penting  karena  dari  440  Kabupaten/Kota  yang  ada,  297  diantaranya  merupakan Kabupaten/Kota  pesisir.  Selanjutnya  jumlah  penduduk  miskin  di  kawasan  pesisir mencapai  7.879.468  orang  atau  sekitar  13,05  persen  dari  penduduk  miskin  nasional. 8 Dengan  demikian  potensi  laut  dan  pesisir  yang  besar  tersebut  seharusnya  dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, daerah dan desa-desa pantai yang ternyata banyak sekali penduduk yang masih miskin.
Selanjutnya  yang  dimaksud  karakteristik  daerah  kepulauan  adalah  kondisi daerah yang bersifat spesifik yang menuntut adanya keberpihakan dalam penyenggaraan pemilihan  umum  kepala  daerah  yang  berciri  kepulauan,  contohnya  antara  lain  daerah tertinggal,  daerah  pesisir  dan/atau  kepulauan,  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain, daerah rawan bencana. Untuk itulah, karakteristik daerah kepuluan dimasukkan sebagai kriteria  khusus  yakni:  (1)  daerah  tertinggal;  (2)  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain; atau  (3)  daerah  pesisir  dan/atau  kepulauan.  Di  Indonesia  mempunyai  8  provinsi (daerah).  Di  indonesia  daerah  yang  berkarakteristik  sebagai  daerah  kepulauan,  antara lain, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Tenggara, Provinsi Kepulaun Riau.
7 Beni Pramula, 2015, Ironi Negeri Kepulauan , PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 7-8
8 Ibid.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepulauan  Indonesia  itu  merupakan  satu  kesatuan  (unit)  dan  bahwa  lautan  di  antara pulau-pulau  Indonesia  itu  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  bagian darat. Perkataan “tanah air” cukup menjadi bukti bahwa pendirian itu secara sadar atau tidak  sudah  meresap  pada  pikiran  rakyat  di  daerah  kepulauan  (provinsi  Maluku, misalanya).  Berdasarkan  ini  maka  lautan  teritorial  daerah  kepulauan  harus  terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar daripada kepulauan Indonesia.

## C. Keadilan Sosial dan Kebijakan Pelayanan Publik
Keadilan sosial hal yang sering terucap, namun tak mudah terlaksana. Berbagai upaya  dilakukan  untuk  mewujudkannya,  tapi  hasilnya  masih  jauh  dari  sempurna. Dari awal  kemerdekaan,  pemerintah  Indonesai  sudah  membuat  berbagai  kebijakan  untuk menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat,  yang  dimaksudkan  untuk menyejahterakan  rakyat  dari  ujung  barat  hingga  ujung  timur  Indonesia.  Namun, siapakah  yang  sebenarnya  mendapat  bagian  terbesar  dari  kesejahteraan itu,  rakyatkah? pemerintah? atau sekelompok pengusaha yang menguasi uang negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah konsep kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang partisipatif  dan akomodatif, agar  dapat  mengoptimalkan  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah yang bermanfaat bagi daerah yang berciri kepulauan di Indonesia.
Selanjutnya  kebijakan  pelayanan  publik  ( publik  policy )  terkait  dengan pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  bagi  daerah  yang  berciri  kepulauan,  paling  tidak ada  tiga  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  yaitu:  (1)  perumusannya;  (2) implementasinya;  dan  (3)  evaluasinya.  Berikutnya  secara  sederhana  kebijakan  public dapat  dipahami  sebagai  jalan  mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-citakan.  Dalam negara  Indonesia  cita-cita  dan  tujuan  negara  adalah  seperti  yang  tertuang  dalam pembukaan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  yaitu  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasrkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu “manajemen/aturan untuk pencapaian tujuan nasional suatu negara”. 9
9 Mustafa  Lutfi  &  Luthfi  J.  Kurniawan,  2012, Perihal Negara ,  Hukum  dan  Kebijakan  Publik  Perspektif Politik  Kesejahteraan,  Kearifan  Lokal  yang  Pro  Civil  Society  dan  Gender ,  Cetakan  Kedua,  Setara  Press, Malang, hlm. 143.

## D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Maluku

## 1. Hasil Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Maluku Tahun 2018
Pasangan  calon  gubernur-wakil  gubernur  Maluku,  Murad  Ismail-Barnabas Orno  unggul  diatas  dua  rival  politiknya  dalam  Pemilihan  Gubernur  Maluku  yang telah berlangsung 27 Juni 2018. Pasangan dengan akronim BAILEO kokoh dipuncak klasmen  dan  mengkanvaskan  impian  petahana  Said  Assagaff-Anderias  Rentanubun (SANTUN)  untuk  kembali  memimpin  Maluku  lima  tahun  mendatang.  Berdasarkan penetapan rekapitulasi suara di KPU provinsi Maluku melalui Surat Keputusan (SK) KPU  provinsi  Maluku,  Nomor  :  712/HK.03.01.Kpt/81/PROV/VII/2018  tentang Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Maluku  Periode  2018  tanggal  9  Juli  menempatkan  pasangan  Murad- Barnabas  dengan  raihan  suara    328.982  suara,  diikuti  Said-Anderias  251.036  suara, dan  Herman-Abdullah  Vanath  diposisi  buncit  dengan  225.636  suara.  Penetapan rekapatiluasi  tersebut  setelah  KPU  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  (MBD) menyampaikan hasil repan pada Senin 9 Juli di Aula KPU Maluku. Untuk kabupaten MBD, pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun meraih dukungan 4.165 suara, pasangan  nomor  urut  dua  Murad  Ismail-Barnabas  Orno  33.521  suara  dan  kandidat nomor urut tiga, Herman A Koedoeboen-Abdullah Vanath hanya 3.361 suara. Selisih antara pasangan BAILEO dengan SANTUN sebesar 77,946 suara. 10
Di  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  terpilih  untuk masa  jabatan  2018-2023  yakni  Muhamad  Taher  Hanubun  dan  Petrus  Beruatwarin, ditetapkan oleh Komisi KPU Malra dengan keputusan Nomor
30/HK.03.1KPT/30.80.12/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. 11
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Maluku Tahun 2018
Pada Pilkada Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual aman, lancar dan tanpa pelanggaran berarti. Kondisi ini mematahkan prediksi Badan Pengawasan  Pemilu  (Bawaslu)  Republik  Indonesia  yang  menyebut  Maluku  masuk
10 Mediacenter  KPU  Provinsi  Maluku, https://kpu-malukuprov.go.id/predikat-daerah-rawan-pilkada- dipatahkan/ , diakeses pada Tanggal 28 Agustus 2018
11 https://www.malukutenggarakab.go.id/index.php/politik/847-dprd-maluku-tenggara-umumkan-bupati-dan- wakil-bupati-terpilih-periode-2018-2023 -, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 11.15 WIB
zona  rawan.  Tujuh  bulan  menjelang  hari  pemungutan  suara  2018  atau  November 2017,  Bawaslu  RI  merilis  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IPK)  sebagai  alat  pemetaan dan  penanganan  konflik  Pilkada.  Provinsi  Maluku  yang  menyelenggarakan  tiga Pilkada,  masuk  zona  rawan  tinggi.  Skor  kerawanan  tinggi  Pilgub  Maluku  3,25 dibawah  Papua  yang  memiliki  skor  3,41.  Kerawanan  di  Maluku  ditentukan  dari dimensi  penyelenggaraan,  terutama  berkaitan  dengan  integritas  dan  profesionalitas penyelenggara.  Skor  mencakup  tiga  dimensi  yaitu  penyelenggaraan,  kontestasi  dan partisipasi.  Bahkan,  berdasarkan  data  KPU,  Bawaslu  dan  kepolisian  yang diumumkan  pada  Januari  2018,  Kota  Tual  merupakan  daerah  dengan  kerawanan tertinggi  di  Indonesia.  Namun,  prediksi  dan  kekwathiran  itu  tidak  terbukti. Masyarakat menggunakan hak suaranya dengan baik. 12
Berikutnya dalam hal keamanan, Polada Maluku dan seluruh jajarannya telah bersinergi sangat baik dengan KPU Provinsi Maluku dari tahapan pemungutan suara sampai pengumuman hasil, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan tertib dan aman.  Meski begitu, KPU tetap akan melakukan evaluasi internal. Juga mengundang perwakilan  semua  unsur  masyarakat  untuk  melakukan  evaluasi  menyeluruh  atas penyelenggara pesta demokrasi lokal lima tahunan ini. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Maluku  mencatat,  tidak  ada  temuan  maupun  laporan pelanggaran  politik  uang  (money  politics)  yang  dilakukan  oleh  pasangan  calon gubernur  dan  wakil  gubernur  maupun  tim.  Ditambahklan  Ketua  Bawaslu  Maluku Abdullah  Ely  yang  menyatakan  bahwa  Bawaslu  Maluku  ada  mendapat  informasi terkait  dugaan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pasangan  calon.  Akan tetapi,  setelah  di  konfirmasi  ternyata  dugaan  tersebut  tidak  terbukti.  Menurut  Ely yang terdapat permasalahan hanya pelanggaran administratif di beberapa TPS di tiga kabupaten  yakni:  Seram  Bagian  Timur  (SBT),  Buru  Selatan  (Bursel)  dan  Maluku Tenggara.  Dimana,  petugas  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) mencoblos  semua  surat  suara  sisa,  dan  pemilih  menggunakan  keterangan  domisili dari kepala desa untuk mencoblos. 13

## E. Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Daerah Kepulauan
12 Mediacenter KPU Provinsi Maluku…….. Op.Cit. ,
13 Ibid.
Secara umum pengawasan pemilihan umum kepala daerah di daerah kepulauan menjadi kewenangan Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan amanat Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  adapun  tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu adalah sebagai berikut :
1. Bawaslu bertugas:
a. Menyusun  standar  tata  laksana  pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilu  untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan;
c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu,
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
f. Mengawasi  netralitas  aparatur  sipil  negara,  netralitas  anggota  Tentara  Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,
h. Menyampaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu  kepada DKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
j. Mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip  serta  melaksanakan  penyusutannya berdasarkan  jadwal  retensi  arsip  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Bawaslu berwenang:
a. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan  adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
d. Menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Merekomendasikan  kepada  instansi  yang  bersangkutan  mengenai  hasil pengawasan  terhadap  netralitas  aparatur  sipil-negara,  netralitas  anggota  Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
f. Mengambil  alih  sementara  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  Bawaslu  Provinsi dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  secara  berjenjang  jika  Bawaslu  Provinsi  dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta  bahan  keterangan  yang  dibuhrhkan  kepada  pihak  terkait  dalam  rangka pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran  kode  etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi  putusan  dan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  apabila  terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota  Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Bawaslu berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. Menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan  kepada  Presiden  dan  DPR  sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
d. Mengawasi  pemutakhiran  dan  pemeliharaan  data  pemilih  secara  berkelanjutan yang  ditakukan  oleh  KPU  dengan  memperhatikan  data  kependudukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
F. Tentang Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dalam rangka untuk terus memperbaiki penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan  berkualitas.  Untuk  maksud  tersebut,  maka  sejak  diundangkannya  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi ( check and balance ) kinerja KPU dan Bawaslu  dengan  jajarannya.  Nama  lembaga  dimaksud  adalah  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  atau  disingkat  DKPP.  Dalam  arti  umum,  DKPP  memiliki tugas dan  wewenang  untuk  menegakkan  dan  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan kredibelitas  penyelenggara  Pemilu.  Secara  lebih  spesifik,  DKPP  dibentuk  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  pengaduan/laporan  dugaan  pelanggaran  kode etik  yang  dilakukan  anggota  KPU,  anggota  Bawaslu,  dan  jajaran  di  bawahnya.  Tugas DKPP  adalah  untuk:  (1)  menerima    pengaduan/laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik oleh  Penyelenggara  Pemilu;  (2)  melakukan  penyelidikan,  verifikasi,  dan  pemeriksaan pengaduan/laporan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  oleh  Penyelenggara  Pemilu;  (3) menetapkan  Putusan;  dan  (4)  menyampaikan  Putusan  kepada  pihak  terkait  untuk ditindaklanjuti. 14
Sejak terbentuknya pada 12 Juni 2012, DKPP telah merampungkan tugas-tugas awalnya.  Demi  menegakkan  dan  menjaga  kemandirian,  integritas,  dan  kredibelitas penyelenggara  Pemilu,  UU  No  15  Tahun  2011  mengharus  DKPP  menyusun  peraturan kode  etik  dan  pedoman  beracara.  Bahwa  pada  10  September  2012  lampau,  kedua peraturan  telah  ditandatangani  Ketua  KPU,  Ketua  Bawaslu,  dan  Ketua  DKPP,  yang digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta Pusat. Setiap rumusan dalam butir-butir  kode  etik  dibahas,  dirumuskan,  dan  disepakati  antara  KPU  dan  Bawaslu. Pembahasannya  juga  melibatkan  para  pemangku  kepentingan,  dalam  suatu  Kelompok Kerja  (Pokja)  yang  dibentuk  DKPP.  Anggota  Pokja  ini  direkruit  dari  NGO  pemantau Pemilu, akademisi, mantan anggota  KPU dan  Bawaslu, lembaga penegak etika profesi seperti  Badan  Kehormatan  DPR  RI,  KPPU,  KIP,  Komisi  Yudisial,  Divisi  Propam Mabes Polri, Bareskrim, MK, dan Kementerian Hukum dan HAM, di samping masukan dan konsultasi kepada publik, utamanya di Semarang dan Surabaya. 15
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU No 15 Tahun 2011, peraturan kode  etik  dan  pedoman  beracara  DKPP  telah  dikonsultasikan  kepada  DPR  RI  dan
14 Mediacenter  DKPP,  http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=2&dm=2,  diakses  pada  Tanggal  30 Agustus 2018
15 Ibid
Pemerintah  pada  4-5  September  2012.  Dengan  demikian,  DKPP  telah  menunaikan tugasnya  secara  tepat  waktu.  Sejak  dilantik  per  12  Juni  2012,  DKPP  belum  masuk tenggat waktu tiga bulan dari  yang digariskan undang-undang. Selanjutnya  yang dapat mengadukan/melaporkan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilu?  Menurut ketentuan  adalah  penyelenggara  Pemilu,  peserta  Pemilu,  tim  kampanye,  masyarakat; dan/atau  pemilih.  Sementara  siapa  pihak  yang  dapat  dilaporkan/diadukan?  Adalah anggota  KPU,  Bawaslu,  dan  jajaran  di  bawahnya  termasuk  sekretariat  pada  jenjang masing-masing. 16
G. Gagasan  Menemukan  Model  Kebijakan  Pemerintah  Yang  Baik  Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Daerah  Berciri  Kepulauan Khususnya Di Provinsi Maluku
Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  merupakan  sarana  perwujudan  kedaulatan rakyat  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  pemerintahan  daerah  yang  demokratis. Sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  UUD  1945,  pilkada  diselenggarakan  dengan memedomani  asas-asas  Pemilu,  yakni  Langsung,  Umum,  Bebas,  dan  Rahasia,  serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Untuk dapat terwujud pilkada sebagaimana harapan kita tersebut, maka pilkada harus dapat memahami, dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara khusunya di daerah yang berkarakteristik kepulauan.
Suatu  pilkada  di  daerah  yang  berkarakteristik  kepulauan  baru  akan  diakui keabsahannya  (legitimate)  apabila  memenuhi  3  (tiga)  prasyarat.  Pertama,  pada  proses tahapan-tahapan Pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kepulauan; kedua, pada hasil-hasil pilkada yang bermanfaat bagi masyarakat kepulauan; dan ketiga, proses dan hasil sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau  penyelenggara  pilkada  di  daerah  kepulauan.  Ketiga  prasyarat  tersebut  harus berjalan  secara  simultan  satu  dengan  lainnya.  Dimana  salah  satu  faktor  penting  bagi keberhasilan  penyelenggaraan  pilkada  terletak  pada  kesiapan    dan  profesionalitas Penyelenggara  pilkada  itu  sendiri,  yakni  KPU  dan  Bawaslu,  sebagai  satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan pilkada.
Dengan demikian dimasa yang datang harus ditemukan model yang tepat dalam perumusan,  implementasinya,  dan  evaluasi  terkait  pelaksanaan  pilkada  di  daerah  yang
16 Ibid
berkarakteristik kepulauan. Karakteristik daerah kepulauan adalah kondisi daerah yang bersifat spesifik yang  menuntut adanya keberpihakan, terutama pada daerah tertinggal, daerah  pesisir,  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain,  daerah  rawan  bencana.  Untuk itulah,  karakteristik  daerah  kepuluan  dimasukkan  sebagai  kriteria  khusus  yakni:  (1) daerah  tertinggal;  (2)  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain;  atau  (3)  daerah  pesisir dan/atau kepulauan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahas  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah yang berciri kepulauan khususnya di provinsi Maluku,  masih  terdapat  beberapa  permasalahan.  Seperti  yang  terkait  dengan  keterlibatan oknum polisi dan Aparatur Sipil Negara (ASN), lemahnya pengawasan, serta terhambatnya distribusi  surat  suara,  dan  terlambatnya  hasil  rekapitulasi  hasil  pilkada.  Hal  tersebut disebabkan  karena  Provinsi  Maluku  merupakan  daerah  yang  berkarakteristik  kepulauan, dimana  terdapat  banyak  pulau-pulau  kecil  yang  sulit  terjangkau  baik  oleh  pelaksana ataupun pengawas pilkada. Meskipun pada saat pencoblosan umumnya berjalan aman dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu  Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta
Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum , Rajawali Pres, Jakarta
Beni Pramula, 2015, Ironi Negeri Kepulauan , PT. Gramedia, Jakarta
Johanis Leatemia, 2015, Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan , Deepublish, Jakarta.
Mustafa Lutfi & Luthfi J. Kurniawan, 2012, Perihal Negara , Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal yang Pro Civil Society dan Gender , Cetakan Kedua, Setara Press, Malang
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajawali Pres, Jakarta
Soerjono  Soekanto,  seperti  dikutip,  Bambang  Sunggono,  2011, Metodologi  Penelitian Hukum , Rajawali Pres, Jakarta
Peraturan Perundang-Undangan
UUD NKRI 1945
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Internet dan Bahan lainnya
http://ambonekspres.fajar.co.id http://dkpp.go.id http://www.kabartimur.co.id https://kpu-malukuprov.go.id https://kumparan.com https://nasional.kompas.com https://terasmaluku.com https://www.malukutenggarakab.go.id https://www.tribun-maluku.com