EISSN   : 27164012 ISSN : 23384751

## DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah
Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 15118 Banten

## KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN DESA WISATA DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT
1 Ratih Kurnia Hidayati 1 LSPR Institute of Communication & Business
Email: Ratih.kh@lspr.edu
Article Information :
Submitted 8 Desember 2023 Revised 5 Januari 2024
Published 10 Januari 2024.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to see how the depiction of community empowerment communication construction through tourism management, namely tourism villages in the Kuningan Regency area of West Java using the literature study method. The concept of community empowerment, the concept of community  participation,  the  concept  of  tourism  management  and  the  concept  of  tourism  village management are used to describe the process of tourism village management in Kuningan Regency through  community  empowerment  communication  so  as  to  encourage  active  role  and  community participation in tourism village management.
Keywords : Communication of community empowerment, community participation, tourism village management

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  ingin  melihat  bagaimana  penggambaran  konstruksi  komunikasi pemberdayaan  masyarakat  melalui  pengelolaan  pariwisata  yakni  desa  wisata  di  wilayah Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  dengan  menggunakan  metode  studi  literatur.  Konsep pemberdayaan masyarakat, konsep partisipasi masyarakat, konsep pengelolaan pariwisata dan konsep pengelolaan desa wisata digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan desa  wisata  di  Kabupaten  Kuningan  melalui  komunikasi  pemberdayaan  masyarakat sehingga mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.
Kata Kunci : Komunikasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, pengelolaan desa wisata

## PENDAHULUAN
Memahami  pembangunan  tentunya  perlu  membahas  definisi  pembangunan  dari berbagai pendapat para ahli. Tentunya pembahasan mengenai pembangunan sudah terjadi perkembangan yang pesat yakni dimulai dari pembangunan yang berawal dari pandangan ilmuwan  di  bidang  sosiologi  hingga  pembangunan  saat  ini  yakni  pembangunan berkelanjutan.
Tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945  yang  salah  satu  alinea  berbunyi  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Pembangunan negara Indonesia merupakan upaya  agar  Pancasila  dapat  hidup  sejahtera,  adil,  sejahtera,  sejahtera    lahir  dan  batin. (Wardhana & Aditya, 2019)
Dalam mengimplementasikan UUD Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila maka diwujudkan  melalui  pembangunan,  baik  pembangunan  nasional  perkotaan  maupun pedesaan  sehingga  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Mengutip  dari  (Kartono  & Nurcholis, 2016) bahwa pembangunan memiliki makna yakni usaha yang dilakukan demi mewujudkan hidup yang lebih baik. Melihat dari konsep dasar dari kenegaraan Indonesia, Pembangunan  bangsa  Indonesia  memiliki  tujuan  akhir  berupaya  mewujudkan  keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Dasar  pokok  dari  pembangunan  sejalan  dengan  cita-cita  yang  berkeadilan  sosial. Sehingga diperlukan proses dan tahapan yang sesuai dengan harapan dan terukur sehingga cita-cita  menjadi  nyata.  Tentunya  tahapan  juga  harus  saling  berkaitan  dengan  beberapa aspek,  seperti  bidang  ekonomi  sebagai  ukuran  dari  kemakmuran  materi,  bidang kesejahteraan  sosial  dan  bidang  keadilan  sosial.  Pada  aspek  sosial,  aspek  aspirasi  dari masyrakat dan juga lembaga sosial yang terbentuk juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan dan dipelihara untuk selalu sesuai dengan tujuan dan fungsi (Kartono & Nurcholis, 2016).
Mengutip  dari  (Digdowiseiso,  2019)  pembangunan  merupakan  usaha  secara terencana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  bangsa  hingga  negara  demi  mewujudkan pertumbuhan, perubahan dan modernitas dan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Definisi pembangunan secara umum menurut (Kartono & Nurcholis, 2016) adanya rencana yang disusun oleh pemerintah khususnya badan perencanaan untuk pembangunan untuk menetapkan  rencana  dan  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  untuk  masyarakat. Selanjutya  pembangunan  awalnya  digunakan  untuk  bidang  ekonomi  yakni  adanya pembangunan  pertumbuhan  perekonomian.  Hasil  pembangunan  berupa  adanya pertumbuhan  perekonomian,  adanya  produktivitas  di  tatanan  masyarakat  hingga negara. Pendapat dari (Jamaludin, 2016) bahwa development adalah makna dari pembangunan yang merupakan  penerapan  upaya  dari  konsep  pembangunan  yang  sudah  ditetapkan  dengan tujuan memajukan kondisi masyarakat di suatu negara.
Dari  penjelasan  pembangunan  yang  sudah  dipaparkan,  dapat  ditarik  kesimpulan pembangunan  ialah  suatu  proses,  implementasi  dan  hingga  evaluasi  dari  pembangunan yang akan mewujudkan negara dan masyarakat menuju sejahtera dan berkeadilan sosial dan sesuai  dengan  cita-cita  negara  tersebut.  Setelah  memahami  definisi  dari  pembangunan, tentunya  terdapat  beberapa  model  pembangunan  yang  bisa  dijalankan  oleh  suatu pemerintahan.
Penjabaran  dari  (Kartono  &  Nurcholis,  2016)  terdapat  tiga  model  pembangunan
dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ( economic growth ), model berpusat pada naiknya perekonomian secara nasional dalam jangka waktu  tertentu.  Proses  pembangunan  pada  model  ini  terfokus  kepada  proses  produksi melalui akumulasi modal baik investasi SDM, investasi perlatan fisik maupun investasi tanah untuk bangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas pada tenaga kerja, adanya kemajuan teknologi yang dapat membantu pekerjaan yang membutuhkan alat; 2) pembangunan yang berorientasi  pada  kebutuhan  dasar/kesejahteraan  ( Basic  needs ),  model  pembangunan  ini dipelopori  oleh  Gunnar  Myrdall  menyimpulkan  permasalahan kemiskinan  di masyarakat dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut perlu difasilitasi atau dibantu oleh Pemerintah berupa subsidi atau membantu memenuhi kebutuhan tersebut; 3) pembangunan yang berpusat pada manusia ( People centered ), pembangunan berorientasi pada peningkatan pengembangan dan kesejahteraan manusia berupa pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah hadir sebagai fasilitator dengan menciptakan manusia berkembang dan aktualisasi diri di lingkungan sosial.
Pembangunan  dengan  model people  centered yang  memusatkan  kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu diperlukan media atau alat yang  dapat  menyampaikan  pesan  mengenai  pembangunan  kepada  masyarakat,  yakni menggunakan  komunikasi.  Komunikasi  pembangunan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah untuk  memberikan  pesan  mengenai  proses,  kebijakan  dan  tahap  implementasi pembangunan  yang  disampaikan  ke  masyarakat.  Model people  centered pada  saat  ini  bisa diimplementasikan pada upaya pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan sebagai bentuk upaya memperdayakan dan membuat  masyarakat  menjadi  berdaya  dan  juga  bisa  mandiri.  Pemberdayaan  masyarakat juga  diharapkan  adanya  perubahan  sikap  dan  perilaku  masyarakat  supaya  mendapatkan taraf  perekonomian  yang  stabil  dan  juga  kualitas  hidup  yang  baik    (Nindatu,  2019). Pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata dan lebih khususnya pada pengelolaan desa wisata saat ini menjadi tujuan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah sehingga membawa  dampak  perekonomian  di  suatu  daerah  dan  juga  masyarakat  disekitar mendapatkan kualitas hidup dan perekonomian menjadi meningkat.
Berbicara  mengenai  kepariwisataan  merupakan  sektor  yang  sangat  penting  dalam pembangunan nasional. Perekonomian masyarakat dan pendaatan devisa dapat didukung dari adanya kegiatan kepariwisataan. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan sektor pariwisata  dengan  harapan  mengembangkan  perekonomian,  adanya  pengembaran  suatu daerah  atau  desa,  adanya  penggunaan  sumber  daya  baik  alam  maupun  manusia  sesuai kebutuhan, mendapatkan pendapatan dari industri pariwisata (Hakim, 2010).
Pada tahun 2019, pariwisata Indonesia menghasilkan 260 triliun untuk pendapatan nasional, mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan nusantara dan  juga  sebanyak  12,6  juta  orang  mendapatkan  kesempatan  peluang  kerja.  Selain  itu, melalui  pariwisata,  Indonesia  berhasil  meraih  30  besar  pada  indeks  daya  saing  di  tingkat Internasional  (Khusniyah,  2020).  Oleh  karena  itu,  tentunya  pemerintah  terus  berupaya  di tahun tahun selanjutnya mencanangkan program pembangunan yang lebih baik pada sektor pariwisata.  Program  pembangunan  pariwisata  tentunya  membutuhkan  koordinasi  dan kolaborasi  dengan  semua  pihak  yang  terlibat  sehingga  dapat  mewujudkan  adanya pemberdayaan masyarakat baik di tingkat desa hingga provinsi. Adanya hasil yang kurang optimal dan pertumbuhan perekonomian yang lambat dari pariwisata berasal dari kurang
koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait.
Pembinaan,  bimbingan,  motivasi,  monitoring  dan  evaluasi  merupakan  rangkaian yang difasilitasi untuk membentuk desa yang berdaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa supaya menghasilkan pengelolaan desa yang tepat sasaran. Adapun pengertian desa wisata  merupakan  bentuk  implementasi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa  dengan tujuan  menghasilkan  desa  yang  berdaya.  Masyarakat  dapan  berperan,  dan  menentukan sikap  berupa  siap,  peduli  dan  terlibat  aktif  dalam  pengelolaan  dan  pembentukan  desa menjadi desa wisata. Selain itu, masyarakat tentunya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan elemen elemen lain berupa pemangku kepentingan demi mewujudkan pengelolaan dan  perkembangan  desa  wisata  menjadi  meningkat  dan  berkualitas  (www.digitaldesa.id, 2020).
Dari sektor kepariwisataan yang mampu membantu pengembangan daerah, hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan Andalan (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) atau bisa disingkat sebagai Ciayumajakuning. Sektor unggulan Kabupaten Kuningan yakni sektor pariwisata yang menjadi penyangga pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten itu sendiri. Pada sektor pariwisata dan dilihat pada kondisi geografis yang ada, disuguhkan dengan keindahan penggunungan, keindahan alam, sumber mata air alami gunung Ciremai dan  wisata  sejarah.  Jika  dilihat  pada  (www.kuningankab.go.id/,  2021)  terdapat  21  obyek wisata  alam,  6  obyek  wisata  budaya,  dan  11  obyek  wisata  minat  khusus.  Pada  jumlah kunjungan wisata kabupaten kuningan pada tahun 2018, total jumlah pengunjung mencapai 4.002.124 baik wisatawan domestik dan mancanegara.

## Gambar 1. Logo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Komunikasi  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  wisata  yang  dilakukan  oleh Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh yang diimplementasikan di Kuningan Jawa Barat. Kabupaten Kuningan hingga 2021 ini sudah memiliki 6 desa wisata yang sudah maju yakni  deswis  Cibuntu,  deswis  Kampung  Tumaritis,  deswis  Beunghar,  deswis  Cisantana, deswis  Manis  Kidul,  deswis  Pakembangan  yang  tersebar  di  6  Kecamatan  di  Kabupaten Kuningan Jawa Barat (www.kuningankab.go.id/, 2021).
Penelitian  ini  ingin  melihat  bagaimana  penggambaran  konstruksi  komunikasi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan Jawa Barat dari metode studi literatur.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan  dalam  pembangunan  ialah  adanya  ketidakberdayaan  atau lemahnya  individu  atau  masyarakat  sehingga  memberikan  dampak  perekonomian  yang tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  kualitas  hidup.  Ketidakberdayaan  bisa  berupa semangat, keterampilan, sikap, tekun, jejaring kerja, pengetahuan, modal usaha. Oleh karena
itu  pemberdayaan  menjadi  popular  untuk  membantu  pembangunan.  Pemberdayaan  bisa berupa  memberikan  pengetahuan,  keahlian  dan  kesempatan  kepada  individu  atau masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Nindatu, 2019).
Perlu  upaya  yang  serius,  seksama  mengenai  pembangunan  masyarakat  melalui pemberdayaan  masyarakat  dimana  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  pendekatan menuju masyarakat madani, masyarakat sebagai objek dan subjek dari pembangunan dan juga masyarakat sebagai pusat perhatian. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya  juga  didukung  oleh  proses  komunikasi  yang  terjalin.  Proses  komunikasi  berupa partisipasi masyarakat dianggap sesuai dengan proses pembangunan saat ini.
Dikutip  dari  (Indardi,  2016),  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  kiat pembangunan  dengan  cara  memberikan  motivasi,  mendorong,  memberikan  pemahaman pentingnya  mengembangkan  potensi  diri  yang  dimilki  an  terus  berupaya  untuk mengembangkan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan bisa berupa memberikan pemahaman mengenai  pentingnya  menanamkan  nilai  tanggung  jawab,  terbuka,  kerja  keras,  hemat, percaya diri, dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  menggabungkan  pemerataan  untuk  mengalami pertumubuhan, dan pertumbuhan untuk ke arah keberlanjutan. Untuk ini, penggabungan konsep  pada  komunikasi  pemberdayaan  masyarakat  memiliki  definisi  menurut  Ginanjar Kartasasmita yakni kajian komunikasi pembangunan yang lebih fokus menekankan adanya keterlibatan atau partisipasi masayarakat, dan dengan menggunakan sifat transaksional dan interkatif pada proses komunikasi yang dijalin.  (Indardi, 2016).
Ditinjau pada aspek fungsi komunikasi pada komunikasi pembangunan menurut van de Fliert ialah: 1) kebijakan, berfungsi membuat kebijakan dan peraturan dan disosialisasikan agar  masyarakat  mengetahui;  2)  pendidikan,  berfungsi  ketentuan  ide,  dan  penggunaan teknologi  dan  membuat  pengetahuan  menjadi  kekuatan;  3)  masyarakat,  berfungsi mendapatkan dukungan dari pihak luar dan juga memberikan pemahaman akan gagasan pembangunan;  4)  advokasi,  berfungsi  adanya  negosiasi  dan  mendorong  adanya pemberdayaan; 5) organisasi, berfungsi melakukan monitoring evaluasi sebagai umpan balik dari proses pembangunan (Nindatu, 2019).
Ditinjau  pada  aspek  fungsi  proses  komunikasi  dalam  pemberdayaan  masyarakat ialah:  1)  adanya  media  untuk  menyampaikan  informasi  ke  masyakarat  mengenai  kegiatn pemberdayaan;  2)  adanya  media  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  budaya, karakteristik dan kebutuhan dari masyarakat; 3) adanya wadah partisipasi masyarakat; 4) adanya  kesadaran  dari  masyarakat  mengenai  potensi  diri  yang  dimiliki;  5)  melakukan pemberdayaan  secara  aktif,  partisipatif,  dialogis,  demokratis;  6)  mempertahankan  budaya lokal sebagai karakter jati diri bangsa (Nindatu, 2019).
Setelah  memahami  fungsi  komunikasi  pada  pemberdayaan  masyarakat,  tentunya terapat  tujuh  model  pemberdayaan  masyarakat  menurut  Dhamotharan  (2009)  yakni;  1) mengembangkan hubungan; 2) menemukan kapasitas; 3) membangun cita - cita masyarakat; 4) arah tindakan masyarakat; 5) merancang tindakan masyarakat; 6) melaksanakan kegiatan; 7) mendokumentasikan  hasil dan hal yang dipelajari (Kartika et al., 2019).

## Konsep Partisipasi Masyarakat
Pengertian konsep partisipasi masyarakat seperti yang digagas oleh Adi (2007) ialah
adanya  ikut  serta  dari  masyarakat  mengenai  identifikasi  potensi  dan  identifikasi  masalah yang  ada  dan  juga  terlibat  dalam  pemberian  keputusan  dalam  menghasilkan  solusi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, bentuk  partisipasi  dari  masyarakat  menjadi  penting  dikarenakan  masyarakat  yang memahami kondisi di lapangan, dan masyarakat menjadi pelaku utama sehingga masyarakat untuk  mencapai  kehidupan  yang  sejahtera  yaitu  harus  memiliki  sikap  dan  juga  mandiri (Setiawan, 2009: 39).
Selain  memahami  pengertian  dari  partisipasi  masyarakat,  terdapat  tiga  dimensi dalam partisipasi yakni; 1) inclusivity ; 2) intensity ; 3) influence. Selanjutnya dimensi partisipasi didukung oleh Ahmad dan Thalib (2011) yaitu; 1) what activities ; 2) who elites /ordinary people ; 3) how the way/method of peoples’ involvement .  Dimensi partisipasi berikutnya menurut Reason (1998)  yakni;  1) the  political ;  2) epistemological ;  3) ecological; 4) spiritual .  Dan  yang  terakhir, menurut  Wilson  dan  Wilde (2003),  dimensi  partisipasi  yakni:  1) influence ;  2) inclusivity ;  3) communication ; 4) capacity (Istanto et al., 2021).
Konsep  partisipasi  masyarakat  merupakan  bentuk  pembagian  kekuasaan  antara pembuat kegiatan dengan penerima kegiatan sehingga mewujudukan keadilan bagi kedua belah  pihak.  Tentunya  partisipasi  masyarakat  disesuaikan  dengan  tingkat  yakni  tingkat kewenangan dan tingkat tanggung jawab dalam memberikan atau mengambil keputusan. Berikut  tujuh  tingkat  partisipasi  menurut  (Arnstein,  1969:217)  yaitu:  1)  manipulation;  2) therapy;  3)  information;  4)  consultation;  5)  placation;  6)  partnership;  7)  delegated  power (Purmada et al., 2016).

## Konsep Pengelolaan Pariwisata
Konsep pada kelola pariwisata merujuk pada konsep dari Pitana dan Diarta (2009), yaitu  adanya  pengelolaan  pada  sumber  daya  wisata.  Hal  ini  ditujukan  untuk  pencapaian yang berkelanjutan dan miliki dampak positif bagi perekonomian, sosial, lingkungan dengan melakukan manajemen sumber daya. Manajemen ini dapat memberikan jaminan terhadap ekosistem, kualitas lingkungan yang baik. Selanjutnya, kelola pariwisata bisa menggunakan pendekatan  pemasaran.  Seperti  yang  diungkap  oleh  Inskeep  (1991),  rencana  memasarkan pariwisata  merupakan  kegiatan  yang  memasarkan  adanya  produk  pariwisata  dan  juga memasarkan pasar pariwisata. Adapaun elemen yang digunakan untuk memasarkan yakni; 1)  diversifikasi  pasar;  2)  peningkatan  mutu;  dan  3)  perpanjangan  musim.  Berdasar  dari paparan mengenai konsep pengelolaan pariwisata seperti yang sudah dijelaskan mengenai pemasaran wisata merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pariwisata.  Penggunaan  manajemen  sumber  daya  wisata  dapat  menjadikan  masyarakat bergabung dan berpartisipasi aktif pada kegiatan pengelolaan pariwisata.  (Purmada et al., 2016).

## Konsep Desa Wisata
Konsep desa wisata menurut Nuryanti (1992) yaitu saling terintegrasi semua aspek misalnya atraksi, fasilitas pendukung dan akomodasi yang berkumpul dan memiliki tujuan menjadi desa yang dapat dikelola dan dipasarkan ke wisatawan. Adapun komponen dari desa  wisata  yaitu:  1)  atraksi,  adanya  integrasi  antara  wisatawan  dan  dan  kehidupan penduduk desa setempat, sebagai contoh wisatawan mencoba mengikuti kursus melukis dan membatik di desa wisata yang terkenal akan aktifitas melukis dan membatik; 2) akomodasi
yaitu tempat tinggal masyarakat di desa tersebut menjadi tempat akomodasi para wisatawan. Pearce  (1995)  mengutarakan  bahwa  konsep  desa  wisata  bentuk  usaha  memenuhi, melengkapi seluruh aspek fasilitas dengan tujuan memajukan desa wisata dan memenuhi kebutuhan  para  wisatawan.  Masyarakat  tentunya  memiliki  peran  dalam  partisipasi  aktif mengelola, mengembangkan desa wisata pengenalan suatu komunitas lokal di desa tersebut tentang  tradisi  dan  budaya  suatu  desa.    Adanya  keberhasilan  pengelolaan  desa  wisata membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa setempat yakni sebagai tuan rumah desa wisata dan juga mengelola yang dimulai dari tahap rencana, implementasi hingga evaluasi (Sidiq & Resnawaty, 2017).
Konsep desa wisata juga didukung menurut (Rahajaan et al., 2020), adanya sumber daya yang berkualitas, adanya peningkatan pemahaman dari masyarakat pentingnya desa wisata  bagi  kehidupan  mereka  kelak.  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang    kepariwisataan merupakan  peraturan  yang  menentukan  para  pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab pengembangan  daya  tarik  pariwisata.  Acuan  pada  pasal  23  ayat  1  sebutkan  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  dan  perannya  dalam  mengembangkan  daya  tarik pariwisata.  Tentunya  pergeseran  paradigma  bahwa  desa  dari  objek  dan  saat  ini  menjadi subjek merupakan proses pembangunan yang tidak mudah pada tahap proses implementasi. Banyak  tugas  dan  pembenahan  infrastruktur  fisikatau  non  fisik  untuk  mendukung kepariwisataan (Endra Suseno, 2018).
Prinsip  pada  pengelolaan  dan  pemgembangan  suatu  desa  wisata  menurut Sastrayuda,  (2010)  yaitu;  1)  menggunakan  sarana  dan  juga  prasarana  masyarakat;  2) memberikan keuntungan bagi masyarakat di desa wisata; 3) memberikan kemudahan untuk terjalinnya  hubungan  timbal  balik  yang  baik  dengan  masyarakat;  4)  adanya  keterlibatan masyarakat;  5)  penerapan  pengembangan  produk  wisata.  Kemudian  aspek  yang  perlu diperhatikan dalam konsep deswis yaitu: 1) menemukan keunikan, sifat dan keaslian khusus dibanding desa lainnya; 2) menentukan letak strategis berupa sumber daya alam atau non alam  yang  tentunya  berbeda  dengan  desa  lainnya;  3)  adanya  kebudayaan  di  masyarakat sehingga dapat menarik calon wisatawan; 4) adanya peluang berkembang dari sarana dan prasarana yang ada di desa. Gagasan lain komponen desa wisata ditinjau dari Putra dalam Zakaria (2014), yaitu: 1) desa yang memiliki adanya potensi, budaya dan seni pada suatu desa; 2) adanya lokasi desa yang dipromosikan dan masuk ke dalam paket perjalanan wisata; 3) sebaiknya sudah memiliki sumber daya berupa pelatih, pelaku wisata seni, pelaku wisata budaya, pengelola desa; 4) tersedianya infrastruktur dan akses menuju desa wisata; 5) adanya jaminan  keamanan,  ketertiban,  kebersihan  untuk  membuat  wisatawan  menjadi  nyaman. Komponen pengelolaan deswis menut Prasiasa (2011), ialah adanya partisipasi masyarakat di suatu desa, adanya sistem budaya, norma dan adat mengenai desa (Kartika et al., 2019).

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  membahas  peran  komunikasi  pemberdayaan masyarakat  pada  pengelolaan  desa  wisata  di  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat  dengan menggunakan kajian literatur jurnal. Kajian literatur dikutip dari (Widiarsa, 2019) ialah kajian literatur  memiliki  tujuan  memberikan  informasi  kepada  pembaca  berupa  kajian  hasil penelitian  yang  sudah  ada  dari  peneliti  lain  yang  disesuaikan  dengan  tema  dan  mengisi novelty atau kebaruan atau celah dalam penelitian yang tidak dikaji oleh peneliti lain.

## TEMUAN HASIL PENELITIAN
Kuningan merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi berupa lokasi geografis  yang  mendukung  adanya  desa  wisata  di  kabupaten  tersebut.  Lokasi  berupa pegunungan, beberapa air terjun dan potensi wisata non alam lainnya seperti wisata religi, wisata  sejarah  dan  wisata  sits  purbakala  turut  menyumbang  daya  tarik  calon  wisatawan untuk berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat. Pada tahun 2017, sebanyak lebih dari dua juta wisatawan  baik  wisatawan  nusantara  maupun  mancanegara  hadir  dan  mengunjungi Kabupaten Kuningan untuk mengisi libur akhir pekan bersama dengan keluarga (Kabupaten Kuningan, 2016).
Komunikasi  pemberdayaan  masyarakat  di  desa  wisata  yang  dilakukan  oleh Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh yang diimplementasikan di Kuningan Jawa Barat. Kabupaten Kuningan hingga 2021 ini sudah memiliki 6 desa wisata yang sudah maju yakni  deswis  Cibuntu,  deswis  Kampung  Tumaritis,  deswis  Beunghar,  deswis  Cisantana, deswis  Manis  Kidul,  deswis  Pakembangan  yang  tersebar  di  6  Kecamatan  di  Kabupaten Kuningan Jawa Barat (www.kuningankab.go.id/, 2021).

## DISKUSI Pemberdayaan Masyarakat pada pengelolaan desa wisata
Setelah  kita  memahami  pengertian  dan  juga  konsep  sesuai  dengan  tema,  maka diperlukan  studi  literatur  atapun  hasil  jurnal  yang  berkaitan  dengan  komunikasi pemberdayaan masyarakat dan mengelola desa wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Hasil kajian ilmiah menurut (Kartika et al., 2019) membahas mengenai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada pengelolaan desa wisata disesuaikan dengan daerah dan kondisi desa dan juga ciri khas suatu desa. Hasil penelitian yang pertama yakni mengenai pengelolaan deswis Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengelolaan deswis Cibuntu belum maksimal dan belum adanya sinergi  yang  baik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  desa  setempat.  Partisipasi masyarakat  terlihat  pada  inisiasi  yang  baik  sehingga  deswis  Cibuntu  menjadi  salah  satu deswis andalan dan deswis maju di wilayah Kabupaten Kuningan.

## Gambar 2. Desa Wisata Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat
Deswis  Cibuntu  jika  dilihat  pada  pendekatan  7D,  belum  sepenuhnya  bisa terimplementasi  secara  maksimal.  Sudah  terimplementasi  dengan  baik  pada  pola mengembangkan hubungan ( developing relation) dan pola menemukan kapasitas (d iscovering
capacities ). Pada pola membangun cita-cita masyarakat ( dreaming of community future ), arah tindakan  masyarakat  ( directions  of  community  actions ),  merancang  tindakan  ( designing community  actions ),  melaksanakan  kegiatan  ( delivering  planned  activities )  dan mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari ( documenting outputs, outcomes and learning ) masih  belum  terimplementasi  dengan  baik  dikarenakan  ada  kendala.  Selain  itu, pemberdayaan  masyarakat  di  deswis  Cibuntu  diperlukan  dukungan  dan  dorongan  dari pemerintah,  dibutuhkan  bantuan  dari  pihak  luar  desa,  adanya  sinergi  dengan  akademisi maupun praktisi dalam memberikan saran dan andil pada pengelolaan desa wisata Cibuntu, Kuningan.
Hal serupa juga terdapat kajian penelitian di Kabupaten Kuningan, lebih khusus pada desa  wisata  Linggajati.  Dalam  hal  ini  melihat  adanya  keterlibatan  masyarakat  pada pengembangan  deswis  dan  juga  merumuskan  pengembangan  deswis  dengan  melihat partisipasi masyarakat lokal.

## Gambar 3. Desa Wisata Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat
Pengembangan  deswis  belum  melibatkan  partisipasi  masyarakat  lokal,  dan keterlibatan  pemerintah  menjadi  dominan.  Peran  masyarakat  masih  berupa  objek  dari pembangunan bukan sebagai objek dari pembangunan sehingga menyebabkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas. Sebaiknya jika dilihat pada aspek tata kelola pemerintah  yang  baik  dan  berkelanjutan,  pemerintah  diharapkan  menjadi  fasilitator  dan memberikan  peluang  kepada  masyarakat  untuk  berperan  lebih  aktif  dalam  pengelolaan. Masyarakat  deswis  sebaiknya  diajak  dialog  dan  diskusi  untuk  bisa  menentukan  model pembangunan  deswis  yang  diinginkan,  dikarenakan  tentunya  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat di desa tersebut dan masyarakat perlu terlibat. Kedepannya diperlukan peranan dari  pemerintah  menjadi  fasilitator,  dan  memberikan  kesempatan  lebih  besar  kepada masyarakat lokal untuk berperan dan berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata (Sidiq & Resnawaty, 2017).
Desa Cijemit, Kuningan, Jawa Barat menjadi salah satu desa yang memperdayakan masyarakat  untuk  mengelola  desa  wisata.  Melalui  karang  taruna  yang  dikenal  dengan karang taruna Medal Jaya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Desa wisata ini pernah mendapat juara I karang taruna se Indonesia karena kegiatan dan program yang dilakukan oleh karang taruna tersebut memberikan dampak positif. Masyarakat lokal di desa wisata Cijemit  menanamkan  hidup  rukun,  akur,  kimpak  dan  saling  bekerjasama  dengan  baik kepada semua pihak di dalam karang taruna Medal Jaya.

## Gambar 4. Logo Desa Cijemit, Kuningan, Jawa Barat
Dalam  pengelolaan  desa  wisata  melalui  karang  taruna  kegiatan  pemberdayaan masyarakat terdapat pada bidang pendidikan, bidang pelayanan kesejahteraan sosial, bidang rekretaif, olahraga dan kesenian, bidang kerohanian, bidang pengembangan UKM dan juga pada bidang pemberdayaan perempuan. Dari rangkaian beberapa program karang taruna, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  inisiatif sendiri,  tanpa  paksaan.  Adapun  mewujduknya  masyarakat  yang  berdaya  dikarenakan adanya  modal  sosial  dan  modal  nilai  yang  ada  di  masyarakat,  berupa  kerjasama,  tolong menolong, menghargai, dan adanya kebersamaan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang  dijalankan  oleh  masyarakat  lokal  di  desa  tersebut  diharapkan  memiliki  tujuan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat (Istiqomah, 2018).
Selain tiga desa wisata di atas, terdapat satu desa di Kuningan, Jawa Barat yang juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa Ciberung berupa adanya One Village One Product yang lebih khusus mempromosikan wajik sebagai makanan khas desa.

## Gambar 5. Desa Ciberung dan Produk Wajik, Kuningan, Jawa Barat
Pemberdayaan  masyarakat  berawal  dari  dikumpulkannya  pembuat  wajik  yang terdapat di desa, dikarenakan untuk penyamaan persepsi atau pemahaman mengenai cara mengolah,  resep,  proses  pembuatan  dan  tempat  wadah  wajik,  sehingga  ini  menimbulkan kesulitan  adanya  keseragaman  dan  kesulitan  pengenalan  ciri  khas  wajik  desa  Ciberung dibanding  desa  lainnya  penghasil  wajik  serupa.  Penyatuan  perkumpulan  wajik  yang didominasi  oleh  ibu-ibu  diberi  nama  Srikandi.    Dengan  program  pemberdayaan  di  desa, menjadikan  desa  ciberung  siap  menerima  perubahan,  dan  mengambil  potensi  peluang sebagai  penghasil  wajik  yang  bisa  menghasilkan  perekonomian  desa  dan  masyarakat menjadi lebih baik (Nugroho, 2021).

## KESIMPULAN
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  mengelola  desa  wisata  dengan  adanya  keterlibatan partisipasi  aktif  dari  masyaraakat  pada  proses  pembangunan suatu desa  menjadi  penting untuk dipahami. Adanya rencana dari pemerintah Kabupaten Kuningan mengenai potensi desa  wisata  di  Kuningan  tentunya  sudah  baik  dikarenakan  pemerintah  fokus  pada
pembangunan,  dan  tentunya  keterlibatan  masyarakat  menjadi  berdaya  dan  aktif  dalam berpartisipasi dalam mengelola desa wisata perlu didukung oleh semua unsur atau pihak di Kabupaten  Kuningan.  Memang  pada  beberapa  desa  wisata  masih  terlihat  dominasi  dari peran  pemerintah  kabupaten  dan  juga  masih  belum  sepenuhnya  keterlibatan  masyarakat dalam  menentukan  dan  merencanakan  potensi  desa  wisata  yang  dimiliki,  menyiapkan program desa wisata, ikut terlibat dan implementasi pengelolaan desa wisata dan juga bisa mengukur  evaluasi  dari  program  yang  sudah  dijalankan.  Kajian  mengenai  komunikasi pemberdayaan masyarakat pada desa wisata perlu diperhatikan, ditingkatkan dikarenakan kontribusi secara akademik sangat penting di bidang komunikasi pembangunan.

## REFERENSI
Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan ( eko Sugiyanto (ed.); Juli). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Hakim, L. (2010). Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional. Among Makarti , 3 (5), 70 – 78. Indardi. (2016). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat .
Istanto, D., Apsari, N. C., & Gutama, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola Dan Nasabah Bank Sampah Wargi Manglayang Rw.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). Share : Social Work Journal , 11 (1), 41. https://doi.org/10.24198/share.v11i1.34367 Istiqomah, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Karang Taruna Medal Jaya Di Desa Cijemit  Kecamatan  Ciniru  Kabupaten  Kuningan. Empower:  Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam , 3 (2), 19 – 38. https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3508 Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. In CV Pustaka Setia . CV Pustaka Setia.
Kabupaten  Kuningan.  (2016). Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten Kuningan 2018-2023 . 4 (1), 1 – 23.
Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation , 2 (1), 11 – 24. https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16427
Kartono,  D.  T.,  &  Nurcholis,  H.  (2016).  Konsep  dan  Teori  Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota , IPEM4542/M , 23 – 24.
Khusniyah.  (2020).  Implementasi  Model  Pentahelix  Sebagai  Landasan  Pengembangan Potensi  Pariwisata  Di  Kabupaten  Kediri  (Studi  Literatur). Prosiding  Seminar  Nasional Kahuripan ,
1 – 5. https://conference.kahuripan.ac.id/index.php/SNapan/article/view/42 Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. Jurnal Persekptif Komunikatif , 3 (2), 91 – 103.
Nugroho, M. A. B. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program One Village One Product  (Ovop)  Dan  One  Village  One  Company  Di  Desa  Ciberung,  Kecamatan Selajambe,  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat. E-Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil
Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  Lembaga  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, Universitas Semarang , 427 – 430.
Purmada, D. K., Wilopo, W., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 32 (2), 15 – 22. Rahajaan, J. D., Kurniadi, E., Yusuf, F., Darmawan, E., & Herawati, R. M. (2020). Perancangan Konsep  Ideal  Desa  Wisata  Di  Desa  Cibinuang  Kabupaten  Kuningan. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (02), 89.
https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i02.3033
Sidiq,  A.  J.,  &  Resnawaty,  R.  (2017).  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 38. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208 Wardhana,  &  Aditya,  H.  (2019).  Analisis  Dampak  Pembangunan  Perumahan  terhadap Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kota  Kandangan  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 2 (4), 1039 – 1051.
Widiarsa.  (2019).  Kajian  pustaka  (literature  review)  sebagai  layanan  intim  Pustakawan berdasarkan  kepakaran  dan  minat  Pemustaka. Media  Informasi , 28 (1),  111 – 124. https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940
www.digitaldesa.id.  (2020). Apa  Itu  Desa  Wisata? https://digitaldesa.id/artikel/apa-itu- desa-wisata#:~:text=Desa  wisata  adalah  komunitas  atau,dengan  menyesuaikan keterampilan individual berbeda.
www.kuningankab.go.id/.
(2021). Daya Tarik Wisata Kabupaten Kuningan . https://www.kuningankab.go.id/wisata-dan-budaya/daya-tarik-wisata