ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI

## BERBASIS PANCASILA

## Syaiful Arif
Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
ABSTRAK: Radikalisme  agama  (Islam)  yang  mengembangkan  paham teologis  kontra-Pancasila  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) bisa  dilawan  dan  dilunakkan  dengan  Pancasila  itu  sendiri.  Hal  ini disebabkan  oleh  fakta  bahwa  penyebab  radikalisme  tersebut  ialah kesalahpahaman  terhadap  Pancasila  beserta  sistem  politik  yang dinaunginya. Pancasila dianggap sebagai ideologi politik sekular, padahal ia justru  merawat  pola  hubungan  agama  dan  negara  yang  menegakkan  nilai- nilai ketuhanan di satu sisi, serta kebaikan publik di sisi lain. Deradikalisasi agama berbasis Pancasila oleh karenanya menerapkan dua strategi. Pertama , pembuktian  dimensi  agama  dari  Pancasila  dan  NKRI  untuk  meruntuhkan penilaian  sekularistik  yang  dilakukan  kaum  radikal. Kedua ,  pembelajaran hakikat  politik  yang  termuat  di  dalam  Pancasila.  Hakikat  politik  ini  yang sebenarnya  lebih  sesuai  dengan  cita-cita  politik  Islam,  daripada  ideologi Islamisme yang penuh kekerasan.
KATA KUNCI: Islam, radikalisme, deradikalisasi, Pancasila.
ABSTRACT: Religious  radicalism  (Islam)  developed  the  theological  thought  to counter- Pancasila and  the  Republic  of  Indonesia (NKRI) ,  it  can  be  fought  and softened  with Pancasila itself.  This  is  due  to  the  fact  that  the  cause  of  such radicalism  is  a  misunderstanding  to  the Pancasila and  its  political  system.
Pancasila is  regarded  as  a  secular  political  ideology,  whereas  it  actually  cared pattern  for  the  relationship  between  religion  and  state  that  upholds  the  values  of divinity on the one side, and the public virtue on the other side. Deradicalization of religion  based  on Pancasila can  be  applied  with  two  strategies.  First,  proving  the
existence  of  religious  dimension  of Pancasila and  Republic  of Indonesia to undermine the secular claims from the radical groups. Second, learning the nature of politics which contained in Pancasila . These nature of politics are more in line with the political ideals of Islam, rather than the ideology of Islamism which tends to the violent.
KEYWORDS: Islam, radicalism, deradicalization, Pancasila.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  berangkat  dari  asumsi  dasar  bahwa  radikalisme  agama yang  berkembang  di  Indonesia  bisa  dilunakkan  melalui  pendidikan Pancasila untuk umat beragama. Hal ini terjadi karena radikalisme tersebut telah melakukan deligitimasi Pancasila sebagai dasar negara dan bangunan normatif  kehidupan  berbangsa.  Maka  dengan  menggunakan  Pancasila sebagai basis bagi deradikalisasi agama, radikalisme agama secara otomatis dihancurkan sekaligus dilunakkan.
Dalam  kaitan  ini,  yang  dimaksud  sebagai  radikalisme  agama 1 di tulisan ini ialah radikalisme yang  berkembang di kalangan Muslim, karena dua hal. Pertama , terkait keterbatasan penulis untuk berbicara di luar tradisi Islam. Kedua , karena secara faktual, radikalisme agama yang berkembang di Indonesia memang berbasis doktrin Islam. Perkembangan ini terjadi sejak di ranah  pemikiran,  kultur,  gerakan  sosial  hingga  aksi  terorisme.  Maka  fokus kepada  radikalisme  Islam  menjadi  hal  yang  patut  dilakukan  dalam  rangka
1 Dalam hal ini, penulis fokus pada penggunaan istilah radikalisme daripada fundamentalisme. Mengapa? Karena keduanya memiliki makna yang identik. Fundamentalisme artinya gerakan keagamaan yang berbasis pada penafsiran literal atas fundamen agama, yakni kitab suci. Sedangkan radikalisme merupakan paham keagamaan yang menjadikan agama sebagai ideologi politik, dan oleh karenanya menghendaki perubahan masyarakat secara radikal. Karena makalah ini terkait dengan proses deradikalisasi, maka penulis lebih menggunakan istilah radikalisme tersebut. Untuk mengetahui ragam istilah gerakan Islam radikal, baca Syaiful Arif, Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural (Depok: Koekoesan, 2010).

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
mengembangkan deradikalisasi agama.
Sebagaimana  diketahui,  kehidupan  kebangsaan  kita  telah  diwarnai oleh radikalisme agama, terutama yang berkembang di kalangan Islam. Hal ini  tidak  terjadi  di  masa  Orde  Baru  karena  varian  radikal  ini  dibungkam melalui “kedamaian yang mencemaskan”. Ekstrim kanan agama disamakan bahayanya  dengan  ekstrim  kiri  Komunis.  Paska  runtuhnya  Orde  Baru, kekuatan politik Islam, baik radikal maupun formalis (partai Islam) bangkit, menghadirkan  wajah  agama  yang  sering  tak  ramah  dengan  kehidupan publik.
Secara umum radikalisme ini bisa merupakan gerakan trans-nasional yang hadir di Indonesia sejak dekade 1980 dalam bentuk gerakan tarbiyah. 2
Di sisi lain ia merupakan  kesinambungan  gerakan Islam  baik yang  bersifat ekstrim  seperti  Darul  Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII)  maupun formalis-institusional  dalam  bentuk  partai-partai  Islam  pengusung  Piagam Jakarta.
Yang  termasuk  dalam  Islam  trans-nasional  merujuk  pada  pola keislaman  salafi.  Sebuah  pola  keislaman  yang  hendak  memurnikan  Islam (purifikasi) dari segenap hal di luar Islam, menuju praktik kesalehan kaum pendahulu  ( salaf  al-shalihin ).  Yang  dimaksud  kaum  pendahulu  ( salaf )  ialah sahabat  Nabi  Muhammad  SAW, tabi’in (pengikut  sahabat)  dan tabi’ittabi’in (pengikut  dari  pengikut  sahabat).  Praktik  ini  mewakili  zaman  keemasan Islam  di  mana  (konon)  berdiri  Negara  Madinah  dengan  sistem  politik khilafah Islamiyyah, serta praktik keagamaan berbasis dua sumber utama: al- Qur’an  dan  hadist.  Tidak  ada  budaya  lokal,  filsafat,  tasawuf  hingga nasionalisme beserta sistem politik demokrasi yang dianggap menodai serta
2 Tarbiyah artinya pendidikan. Gerakan Islam tarbiyah merupakan gerakan Islam radikal yang menggunakan strategi pendidikan. Hanya saja pendidikan yang dimaksud bukan melalui pendirian lembaga pendidikan, melainkan melalui pengkaderan dalam bentuk pengkajian Islam secara melingkar ( halaqoh ) di beranda masjid. Sebagai strategi gerakan, tarbiyah dibedakan dengan gerakan politik melalui parlemen dan gerakan teroristik secara militer.
meruntuhkan kejayaan Islam.
Di  dalam  tulisan  ini,  fokus  pembahasan  tertuju  pada  radikalisme Islam  politik  yang  mengembangkan  ideologi  kontra-Pancasila  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Mengapa?  karena  radikalisme  jenis ini, yang berbeda secara definitif dengan radikalisme budaya (puritanisme) dan teroristik, menjadi poros yang menggerakkan semua model radikalisme Islam.  Ini  terjadi  karena  varian  ini  menjadi  produsen  gagasan  dan  ideologi Negara Islam yang menjadi pijakan dan tujuan dari sebagian besar gerakan radikal  Islam.  Fokus  pada  radikalisme  Islam  politik  juga  terkait  dengan tawaran Pancasila sebagai basis deradikalisasi, karena kaum radikal tersebut memang menempatkan Pancasila sebagai ideologi politik yang dimusuhi.

## Jenis Radikalisme Islam
Kaum  radikal  Islam  memiliki  karakter  sama  dalam  hal  penolakan terhadap  sistem  sosial-politik  modern,  dan  perjuangannya  untuk mengembalikan  kejayaan  Islam  yang  dinilai  runtuh  akibat  modernitas. Abdurrahman  Wahid  dalam Islamic  Fundamentalism,  A  Shouteast  Asia Perspective dengan bagus menggambarkan karakter ini:
“Another  factor  behind  the  emergence  of  Islami c  fundamentalism  is  the inability of many Muslims in the region to integrate their pecuilar systems of education,  family  structure,  economic  enterprises  and  even  political aspirations  into  the  mainstream  of  each  nation.  The  disappointment  and dissaticfaction  that  follow  their  failure  to  integrate  themselves  into  the mainstream puts them at a loss, which they see as due to the lack of spiritual dimension  of  their  lives.  Accordingly,  Islamic  fundamentalism  becomes  an tractive ‘escape way’ to regain in an inne r way what they lose in the outer one. A mere re-assertion of Islamic theachings in the face of the modernization onslaughts  does  not  warrant  a  cry  of  wolf  againts  the  alleged  ‘Islamic fundamentalism’. But the fact that the majority of those Muslims.. Which are really  fundamentalistic  in  outlook  and  attitude.  Those  groups  reject  the validity  of  the  current  national  government,  the  validity  of  the  orthodoxy  of

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
Islamis establishments, the validity of the national idoelogy, and of course the validity of the Mu slim Majority’s participation in national politics”. 3
Dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa kemunculan fundamentalisme  atau  radikalisme  Islam  diawali  oleh  ketidakmampuan sebagian  Muslim  dalam  mengintegrasikan  sistem  pendidikan,  struktur keluarga,  usaha  ekonomi  dan  aspirasi  politik  Islam  ke  dalam  kehidupan berbangsa  modern.  Ketidaksetujuan  dan  ketidakpuasan  yang  disebabkan oleh  kegagalan  mereka  dalam  mengintegrasikan  diri  ini  menempatkan mereka  sebagai  pihak  yang  kalah,  yang  mereka  pahami  sebagai  hilangnya dimensi  spiritual  dalam  kehidupan  mereka.  Oleh  karenanya,  sikap fundamentalis  atau  radikal  menjadi  jalan  pelarian  ( escape  way )  untuk mendapatkan kembali “dengan cara dalam” ( in an inner way ) atas kekalahan yang dialami pada “sisi luar” ( the outer one ).
Artinya,  kaum  fundamentalis  atau  radikal  adalah  orang-orang  yang menolak sistem kehidupan berbangsa modern karena dianggap tidak sesuai dengan  nilai-nilai  Islam.  Ini  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  mereka dalam  mengintegrasikan  nilai,  ajaran  dan  konsep  Islam  ke  dalam  struktur masyarakat modern, baik pada ranah pendidikan, keluarga, ekonomi hingga politik.  Ketidakmampuan  ini  menempatkan  mereka  sebagai  orang-orang yang  kalah,  melalui  anggapan  “Islam  dalam  ancaman”,  sehingga  mereka menolak  sistem  sosial  modern  untuk  menegakkan  idealitas  Islam. Sayangnya,  upaya  menegakkan  kembali  kejayaan  Islam  ini  dilakukan dengan  “cara  dalam”,  yakni  cara -cara  keagamaan,  atas  kekalahan  pada ranah sosial-politik. Cara-cara keagamaan ini bisa dilihat dalam perjuangan menegakkan khilafah untuk mengganti demokrasi.
Akan  tetapi,  peneguhan  kembali  nilai-nilai  Islam  untuk  menghadapi modernisasi tidak secara otomatis merupakan bagian dari fundamentalisme
3 Abdurrahman Wahid, Islamic Fundamentalism, A Shouteast Asia Perspective (sumber tak terlacak, 1981), 4.
atau radikalisme Islam. Sebab sebuah gerakan Islam bersifat fundamentalistik atau radikal jika mengembangkan tiga sikap:
- Menolak pemerintahan nasional
- Menolak paham keislaman mainstream (ortodoks) di sebuah negeri
- Menolak ideologi politik nasional
- Menolak  partisipasi  politik  mayoritas  Muslim  dalam  sistem demokrasi
Artinya,  hanya  ketika  sebuah  gerakan  Islam  menolak  pemerintahan dan negara nasional, ideologi politik nasional, partisipasi mayoritas Muslim dalam demokrasi, serta  mazhab keislaman mainstream di suatu negeri. Baru ia  masuk  dalam  kategori  fundamentalis  atau  radikal.  Dalam  kategori  ini, sebuah  gerakan  radikal  mengembangkan  ancaman  yang  bersifat  nasional, baik secara politik maupun keamanan.
Dari paparan ini bisa dipahami bahwa Wahid telah memberikan dua macam  gambaran  tentang  radikalisme  Islam. Pertama ,  ia  menggambarkan karakter umum dari kondisi psiko-keagamaan kaum  radikal yang menolak kehidupan  modern  karena  merasakan  keterancaman  religius  akibat hegemoni  modernitas. Kedua ,  ia  memberikan  batasan  spesifik  tentang  pola dan  sikap  fundamentalistik  di  dalam  kehidupan  politik  dengan menunjukkan  penolakan  kaum  radikal  atas  sistem  politik  nasional  sebuah bangsa.  Jika  tidak  melakukan  penolakan  tersebut,  sebuah  gerakan  Islam belum masuk kategori fundamentalis atau radikal.
Pembatasan Wahid di atas sebenarnya menandai keragaman di dalam tubuh  gerakan  radikal  Islam  yang  secara  struktural  membentuk  sebuah piramida radikalisme, sebagaimana tergambar di dalam bagan berikut:

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
Pada level terbawah, radikalisme Islam didasari oleh sikap beragama puritan: memurnikan agama dari produk dan praktik kebudayaan. Sikap ini lahir  dari  pembenturan  antara  agama  dan  budaya,  sebab  agama  dianggap murni  aturan  Tuhan  yang  tidak  boleh  dinodai  oleh  budaya.  Sebagai  sikap dasar,  puritanisme  merupakan  sifat  umum  dari  semua  corak  radikalisme Islam,  meskipun  gerakan  puritan  spesifik,  yakni  kaum salafi  Wahabi tidak berpolitik sebagaimana salafiharoki (pergerakan) dan tak selalu menganjurkan terorisme seperti salafijihadi .
Di  atas  puritanisme  agama  terdapat  radikalisme,  yang  digerakkan oleh  kaum salafiharoki .  Disebut  radikal  karena  ia  ingin  menciptakan perubahan  masyarakat  secara  menyeluruh  berbasis  ideologi  Islam,  melalui gerakan sosial ( haroki ). Ujung dari perjuangan radikalisme ialah penggantian sistem  politik  modern  dengan  sistem  politik  Islam,  baik  dalam  bentuk khilafah Islamiyyah global maupun daulah Islamiyyah berskala nasional. 4 Yang
4 Negara Islam nasional ( daulah Islamiyyah ) merupakan pelunakan realistis dari sebagian besar aktivis Islam atas cita-cita penegakan sistem politik Islam, setelah kemustahilan pendirian khilafah Islamiyyah secara global pasca runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada 1924. Selain lingkup kekuasaan yang berbeda di antara keduanya, struktur kenegaraan pun agak berbeda.
Daulah Islamiyyah karena mengadopsi nation-state , ia mengadopsi trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) berbasis demokrasi. Hanya saja pengadopsian ini dilakukan secara implisit
dimaksud dengan radikalisme Islam di dalam tulisan ini terutama merujuk pada gerakan salafiHaroki yang berpolitik, yang merupakan varian Islamisme terdidik dari kelas menengah kaum Islamis. Selain berpolitik, kaum radikal bersifat  puritan  seperti salafi  Wahabi meski  tak  selalu  terlibat  dalam terorisme.
Sedangkan  puncak  dari  radikalisme  Islam  ialah  terorisme  yang menggunakan  pendekatan  militer  demi  penegakan  khilafah  untuk meruntuhkan  hegemoni  Barat  (AS  dan  Israel).  Ia  lahir  dari  medan  perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada 1979, dan semakin mengental paska pengeboman  gedung  WTC AS  pada  2001. Salafi  jihadi adalah  kaum  radikal yang  menggerakkan  jihad  bermakna  perang  melawan  pemerintahan  Barat dan pemerintahan Muslim yang tidak mendirikan negara Islam. Pandangan budayanya  puritan,  karena  sebagian  kaum jihadi juga  merupakan  kaum Wahabi,  serta  ingin  mendirikan  sistem  politik  Islam  sebagaimana salafi haroki .
Jika  dirinci  lebih  lanjut,  ketiga  jenis  radikalisme  Islam  di  atas  bisa dijelaskan  sebagai  berikut; Pertama ,  salafi  puritan.  Ini  digerakkan  oleh Wahabisme,  sebuah  sekte  Islam  di  Saudi  Arabia  pengikut  Muhammad  bin Abdul  Wahab  (1701-1793  M)  yang  menganjurkan  pemurnian  agama  dari
dengan mendasarkan diri pada tradisi politik Islam. Misalnya, lembaga legislatif yang disamakan dengan Majelis Syuro berisi ahlul halli wal ‘aqdi (ahwa): ahli analisis dan memutuskan, beranggota para elit berpengaruh di masyarakat. Eksekutif dijabat sultan atau khalifah yang dipilih secara demokratik oleh ahwa, serta yudikatif yang dipimpin oleh qadli (ahli hukum Islam). Perbedaan mendasar antara daulah Islamiyyah dengan negara-bangsa terletak pada basis konstitusionalnya: daulah Islamiyyah berbasis syariah, sedang negara-bangsa berbasis hukum positif berlatar hukum kodrat. Tugas utama daulah ialah penerapan syariah, sedangkan negara-bangsa mewujudkan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi. Oleh karenanya, meskipun meniru bentuk negara nasional, daulah Islamiyyah tak selaras dengan cita-cita politik kebangsaan yang plural. Sementara itu khilafah yang bersifat global memberi kekuatan penuh pada khalifah secara totaliter. Lihat Anthony Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 14. Lihat juga Jacques Waardenburg, Islam, Historical, Social and Political Perspective (New York: Walter de Gruyter, 2002), 35.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
budaya  lokal.  Artinya,  wilayah  gerakan  ini  berada  pada  ranah  kultural dengan metode gerakan dakwah, amar ma'ruf nahy munkar . Tidak ada tujuan politik  apalagi  terorisme  di  dalam  gerakan  ini. Akan  tetapi  sebagai  embrio dasar  bagi  radikalisme,  para  pengikut  Wahabi  bisa  dan  telah mengembangkan  aktivisme  perang,  sebagaimana  terjadi  pada  perang Afghanistan (1979).
Di  Indonesia,  Wahabisme  disebarkan  bersamaan  dengan  pendirian Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Islam  dan  Arab  (LIPIA)  yang  didirikan  pada tahun  1980.  Perguruan  tinggi  ini  merupakan  cabang  dari  Universitas  Imam Muhammad ibn Saud, Riyadl. Beberapa alumni yang tercatat menjadi tokoh salafi  di  Indonesia  ialah;  Yazid  bin Abdul  Qadir  Jawas  (Pesantren  Minhajus Sunnah,  Bogor),  Farid  Okbah  (Direktur  al-Irsyad),  hingga  Anis  Matta (Presiden Partai Keadilan Sejahtera).
Kedua ,  salafi  politik  yang  menghendaki  pendirian  Negara  Islam  baik dalam  bentuk  Negara  Islam  Nasional  seperti  dikehendaki  Ikhwanul Muslimin  (IM)  maupun  kekhilafahan  global  seperti  diperjuangkan  Hizbut Tahrir  (HT).  Di  Indonesia,  IM  Tarbiyah  mendirikan  Partai  Keadilan  (PK) yang  berubah  menjadi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Partai  ikhwan  ini telah  melakukan  pelunakan  ideologi,  dari  pengusungan  Piagam  Jakarta demi  penerapan  syariat,  kepada  Piagam  Madinah  yang  disamakan  dengan Pancasila. Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menapaki tahap kedua  perjuangan,  yakni tafa’ul  ma’al  ummah (sosialisasi  kepada  umat) melalui  konferensi  khilafah,  yang  pada  tahun  2007  melayangkan  Surat Terbuka  kepada  Presiden  Soesilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  untuk mendirikan  khilafah  Islamiyah  di  Indonesia. 5 Pada  titik  ini,  jika  IM
5 HTI mengembangkan tiga tahapan perjuangan. Pertama , marhalah tasqif (tahapan pengkaderan) yang dilakukan sejak 1980 melalui kajian halaqoh di kalangan mahasiswa di kota-kota besar. Kedua , marhalah tafa’ul ma’al ummah (tahapan sosialisasi masyarakat) melalui Konferensi Khilafah Internasional yang dilakukan pada 2001, sekaligus deklarasi pendirian HTI. Ketiga , marhalah istilam al-hukmi (tahapan pendirian pemerintahan), yakni pendirian
menggunakan  jalur  parlemen  dan  terlibat  dalam  demokrasi.  Maka  HT  dan HTI memilih jalur ekstra-parlementer melalui propaganda anti-nasionalisme dan demokrasi.
Ketiga , salafi  jihadi yang  menjadikan  terorisme  sebagai  strategi,  baik bagi penegakan khilafah maupun perlawanan militer terhadap AS dan Israel.
Pada titik inilah ancaman nyata radikalisme terletak pada salafi jihadi . Umumnya  mereka  adalah  eks-mujahidin  yang  terlibat  dalam  perang  di Timur-Tengah  baik perang Afghanistan (1979), perang Arab-Israel, maupun intervensi AS terhadap politik di Irak, dll. Al-Qaeda misalnya, pada awalnya merupakan  bentukan  AS  untuk  melawan  Uni  Soviet  pada  perang Afghanistan.  Namun  belakangan,  pimpinannya,  Osama  bin  Laden  berbalik arah melawan AS terutama setelah "perang global melawan terorisme" paska pengeboman  gedung  WTC  11  September  2001.  Demikian  pula  organisasi teroris baru, Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang awalnya merupakan Al-Qaeda  fi  Iraq .  Gerakan  ini  di-back  up  oleh  AS  untuk  menghambat pengaruh Iran di Irak paska lengsernya Saddam Husein.
Embrio  gerakan  ini  tentulah  Ikhwanul  Muslimin  Quthbian.  Yakni Ikhwan yang telah bergeser dari gerakan tarbiyah melawan peradaban Barat melalui  gerakan  pendidikan.  Gerakan  Ikhwan  ini  bersumber  pada  ajaran Hassan al-Banna, menuju Ikhwanul Muslimin Jihadis berbasis ajaran Sayyid Quthb  yang  menekankan  jihad  (perang)  sebagai  metode  perlawanan  atas Barat. 6
khilafah Islamiyyah. Di Indonesia, HTI hanya akan mencapai tahapan kedua, dan tidak akan meraih tahapan ketiga, karena sifat dasar gerakannya yang ekstra-parlementer, ditambah kuatnya kekuatan TNI-Polri. Lihat Ainur Rafiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2012) dan Imdadun Rohmat, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2005).
6 Michael Bonner, Jihad in Islamic History, Doctrines and Practice (New Jersey: Princeton University Press, 2006), 92.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
Doktrin permusuhan atas pihak-pihak yang tidak menerapkan syariat ini  didasarkan  pada  surat  al-Maidah  ayat  44:  "Barangsiapa  tidak memutuskan menurut  apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang  kafir".  Sehingga,  "Dan  perangilah  kaum  musyrikin  itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya" (al-Taubah:36). Demikian pula surat al-Anfal ayat 39: "Perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tidak ada lagi fitnah. Agama seluruhnya adalah milik Allah".
Pemahaman  inilah  yang  melahirkan  pandangan takfiri (pengafiran) yang merupakan doktrin utama dari kaum jihadi, sebagaimana diamini oleh Najih Ibrahim Abdullah, mantan tokoh Jamaah Islamiyah (JI) Mesir. Doktrin takfiri ini awalnya dikembangkan oleh Sayyid Quthb  dan dipraksiskan oleh orgamisasi  jihadis  Mesir  seperti  Jamaah  al-Muslimin  pimpinan  Ali  Abduh Ismail  dan  Syukri  Mustofa,  Jamaah  Jihad  atau  Tanzimul  Jihad  pimpinan Nabil  al-Bar'i,  Jamaah  Islamiyah  (1973)  pimpinan  Umar  Abdurrahman,  Al- Jabhah  li  Tahrir  al-Islam  (1974)  pimpinan  Salih  Abdullah  al-Suriah,  hingga Al-Qaeda dan kini, Islamic State of Iraq  and Syiria(ISIS). Dalam konteks ini para mujahid telah meluaskan definisi kafir kepada pihak-pihak:
 Pemerintahan yang tidak menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai konstitusi ( qanun ) dan syariat sebagai undang-undang ( dustur ).
 Mereka yang membantu orang yang dinilai kafir dan rezimnya.
 Mereka  yang  meninggal  karena  mempertahankan  pemerintahan yang dinilai kafir.
 Mereka yang berpartisipasi dalam partai non-Islam.
 Mereka  yang  memilih  kandidat  anggota  parlemen  bukan  dari partai Islam.
 Mereka yang menaati negara yang dinilai kafir.
 Mereka  yang  menghormati  bendera,  lagu  nasional  dan  hormat kepada pasukan
Pandangan takfiri yang meluaskan definisi kafir dari teologi ke politik ini  kemudian  disempurnakan  melalui  pemaknaan  jihad  sebagai  perang ( qital ) sebagaimana dirumuskan oleh Abdullah Azam. 7
Dalam  hal  ini,  Azam  kemudian  menempatkan  ayat  jihad  sebagai perang  dalam  Surat  al-Taubah,  sebagai  ayat  yang  mengganti  ( nashih manshuh ) ayat-ayat jihad dalam artian damai sebagaimana terdapat dalam al- Nahl: 125 dan al-Hujurat:15. Pandangan Azam inilah yang menjadi pedoman para  mujahidin,  yang  dikhotbahkan  selama  perang  Afghanistan  dan disebarluaskan  oleh  para  alumni  mujahidin  di Asia  Tengah,  Chechnya  dan Bosnia.  Ajaran  Azam  pula  yang  menjadi  menu  wajib  pengajaran  di  kamp- kamp pelatihan mujahidin di Mindanao, Filipina dan Poso, Indonesia. 8
Berangkat  dari  sinilah  radikalisme  jihadi  berkembang  di  Indonesia. Jalurnya  melalui  al- Jama’ah  al -Islamiyah  (JI)  Asia  Tenggara  yang  awalnya dipimpin  oleh  Abdullah  Sungkar,  dan  kemudian  diganti  oleh  Abu  Bakar Ba'asyir.  Aksi  Bom  Bali  I  dan  II  disinyalir  dilakukan  para  aktivis  JI,  yakni Amrozi  CS.  Alasannya  jelas:  Indonesia  ialah  negeri  kafir  karena  tidak menjadikan  syariah  sebagai  konstitusi,  sehingga  wilayahnya  masuk  dalam kategori  daerah  perang  ( dar  al-harb ).  Karena  wilayah  perang,  maka  halal menjadi  objek  teror.  Apalagi  Bali  merupakan  pusat  turisme  di  mana  para turis (bule) diidentikkan dengan orang-orang kafir. 9
Perjalanan JI tidak  mulus,  sebab Ba'asyir kemudian  memisahkan diri dan  membentuk  Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI).  Karena  konflik internal,  Ba'asyir  kemudian  mendirikan  organisasi  lagi,  yakni  Jamaah Ansharut  Tauhid  (JAT).  Ketika  ISIS  didirikan  dan  pimpinannya,  Abu  Bakr
7 Asma Afsaruddin, Striving in the Path of God, Jihad and Martyrdom in Islamic Thought (New York: Oxford University Press, 2013), 205.
8 As'ad Said Ali, Al-Qaeda, Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya (Jakarta: LP3ES, 2014), 15-47.
9 Mike Millard, Jihad in Paradise, Islam and Politics in Southeast Asia (London: An East Gate Book, 2004), 69.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
al-Baghdadi  mendeklarasikan  diri  sebagai  khalifah,  Ba'asyir  membaiatnya (menerima)  dan  akhirnya  membentuk  Jamaah  Ansharul  Khilafah  (JAK). Dengan  demikian,  paska  ditangkapnya  para  aktivis  JI,  ISIS  menjadi primadona  terorisme  bagi  kalangan  jihadi  setelah  pimpinan  Al-Qaeda, Osama bin Laden dibunuh tentara AS. Artinya ke depan ISIS akan menjadi "payung  besar"  yang  menyemangati  para  aktivis  jihadi,  karena  gerakan  ini telah  berhasil  menduduki  perbatasan  Irak  dan  Syiria  dan  mendirikan  apa yang mereka klaim sebagai Negara Islam. 10
Di tengah tiga  varian  radikalisme salafi di atas, proses deradikalisasi berbasis  Pancasila  terfokus  pada  varian salafi  haroki yang  mengembangkan delegitimasi atas NKRI demi penegakan sistem politik Islam. Mengapa salafi haroki?  Karena  varian  teroristik  jihadi  membasiskan  pemikirannya  pada pemikiran  politik  salafi  haroki.  Dengan  demikian,  deradikalisasi  berbasis Pancasila  mengarah  pada  deideologisasi  pemikiran  politik  kaum  radikal Islam  sehingga  bisa  menerima  Pancasila  dan  NKRI  sebagai  pandangan hidup dan aturan kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia.

## Agama dan Pancasila
Untuk  mengembangkan  proses  deradikalisasi  berbasis  nilai-nilai Pancasila, diperlukan pemahaman akan hubungan agama dan negara dalam terang  Pancasila.  Sebab  penolakan  kaum  beragama  terhadap  dasar  negara
10 Sikap kaum Islam radikal terhadap ISIS tidak menyatu, sebagian masih enggan bergabung, sebagian mendukung termasuk Abu Bakar Ba’asyir. Kemajuan militer ISIS akan menjadi faktor penarik dukungan. Pendukung ISIS antara lain JAT, JTW, MIT, Al Muhajirun, ex NII. Pembentukan ISIS di Indonesia diumumkan oleh murid Aman Abdurrahman, yakni Marwan alias Abu Musa. ISIS juga telah mengizinkan terbentuknya perwakilan Indonesia yang disebut Majmu’ah al-Arkhobili di bawah pimpinan Bahrum Shah (asal Bandung) dan wakilnya Asyikin Nur (Malaysia). Namun ISIS belum mengizinkan perwakilan militer atau Katibah untuk Asia Tenggara (masih berada di tangan jaringan ISIS Asia Tengah). Perkembangan ISIS di Indonesia saat ini masih tahap pembinaan melalui kaderisasi ( tarbiyah ) dan penataan organisasi. Sejauh ini belum terbentuk Qoidah Aminah yang merupakan penggemblengan militer . Dikutip dari As’ad Said Ali, 2016.
ini, disebabkan oleh kesalahpahaman atas pola hubungan ini.
Secara  normatif  dan  ideologis,  hubungan  antara  agama  (Islam)  dan negara  di  Indonesia  telah  diharmoniskan  oleh  dasar  negara  Republik Indonesia,  yakni  Pancasila.  Dikatakan  harmonis  karena  dasar  negara  ini telah  mengakomodir  dua  kutub  ideologi  yang  bertentangan,  yakni nasionalisme  sekular  dan  nasionalisme  Islam,  dengan  membentuk  suatu negara berketuhanan. Hal ini bisa terjadi karena sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia yang berunding pada 17 Juli 1945, sila ketuhanan yang diletakkan di  urutan  pertama  Pancasila,  memiliki  makna  signifikan  dalam  konteks hubungan  agama  dan  negara.  Makna  ini  merujuk  pada  sifat  semua  sila  di bawahnya, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia;  yang  bersifat  ketuhanan.  Artinya,  semua  prinsip  kemanusiaan, persatuan  (nasionalisme),  kerakyatan  (demokrasi)  dan  keadilan  sosial  itu merupakan  pengamalan  dari  nilai-nilai  ketuhanan.  Inilah  mengapa Pancasila  telah  menyelamatkan  Indonesia  untuk  tidak  menjadi  negara sekular. Kekhawatiran kaum nasionalis Islam tak terjadi. 11
Pada saat bersamaan, dengan memilih kata "ketuhanan" sebagai ganti kata  "Allah"  dan  "Tuhan",  telah  menjadikan  nilai  ketuhanan  Pancasila sebagai  nilai  religius  umum  yang  dimiliki  oleh  semua  agama,  termasuk aliran kepercayaan. Apalagi dengan dihapusnya "tujuh kata" Piagam Jakarta 1945,  yang  berbunyi,  "dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya", telah menjadikan Indonesia bukan hanya milik umat Islam.  Ini  yang  membuat  Pancasila  tidak  menempatkan  NKRI  sebagai
11 Eka Darmaputera, Pancasila, Identitas dan Modernitas (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997), 108.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
negara  agama,  atau  Negara  Islam,  selayak  kekhawatiran  kaum  nasionalis sekular.
Dari  sini  Pancasila  kemudian  membentuk  sebuah  negara  "jalan tengah":  bukan  negara  agama  dan  bukan  negara  sekular.  Ini  tentu melampaui hubungan integratif agama dan negara yang membentuk negara agama,  juga  pola  separatif  yang  memisahkan  agama  dari  negara. Melampaui  itu,  ia  telah  membentuk  suatu  "teo-demokrasi",  dalam  arti, kedaulatan  Tuhan  dibaca  dalam  satu  tarikan  napas  dengan  kedaulatan rakyat.
Dalam  kaitan  ini,  Pancasila  telah  menggariskan  prinsip  hubungan agama dan  negara yang strategis  baik dari sudut pandang  negara  maupun agama. Prinsip hubungan ini, oleh Alfred Stephan disebut sebagai toleransi kembar  ( twin  toleration )  di  mana  negara  menoleransi  agama  dengan  tidak bertindak  interventif  atas  pengamalannya,  namun  tetap  melindungi  dan menfasilitasi kehidupan beragama di kalangan umat. Demikian pula agama menoleransi  negara  dengan  tidak  memaksakan  nilainya,  menjadi  agama negara,  namun  pada  saat  bersamaan  menopang  kehidupan  bernegara melalui pembentukan etika politik di tengah kehidupan kewarganegaraan. 12
Dalam  toleransi  negara  atas  agama,  terdapat  beberapa  prinsip. Pertama ,  negara  menghormati  agama  sebagai  nilai  yang  memiliki  ruang tersendiri,  yang  berada  di  wilayah  transendental  manusia  dan  kehidupan sosio-kultural.  Oleh  karenanya  negara  tidak  mengintervensi  agama,  justru sebaliknya,  menjamin  dan  melindungi  kebebasan  beragama  yang  menjadi bagian  dari  kebebasan  sipil  ( civil  liberty )  warga  negara.  Penghormatan  dan jaminan  ini  termaktub  pada  Pasal  29A  UUD  1945.  Lebih  jauh  lagi  negara tidak  membatasi  jumlah  agama  dan  oleh  karenanya  tidak  dalam  kapasitas
12 Alfred Stepan, Religion, Democracy and the 'Twin Tolerations' dalam L. Diamond, M. F. Plattner. dan P.J. Costopoulos (eds), World Religions and Democracy (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005), 5-6.
mengakui  atau  melarang  berkembangnya  suatu  agama,  sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Meskipun terdapat penyebutan enam agama; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, namun penyebutan  ini  merujuk  pada  fakta  sosiologis  agama  yang  dipeluk mayoritas  warga  negara,  tanpa  mengekslusi  agama  di  luar  enam  agama tersebut.  Ini  membuktikan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  netral agama, sehingga ia menaungi semua umat beragama.
Kedua ,  otonomi  negara  dari  agama  ini  dibarengi  dengan  kebijakan menfasilitasi  kehidupan  beragama  di  kalangan  umat,  baik  melalui pembuatan regulasi, pengesahan penerapan hukum agama, hingga mediasi kerukunan  umat  beragama.  Pembentukan  Kementerian Agama  merupakan fasilitasi  ini,  di  mana  di  dalamnya  terdapat  regulasi  kehidupan  beragama, pemberian  bantuan  kegiatan  dan  pendidikan  agama,  hingga  pembentukan Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Ini  menunjukkan  komitmen negara  dalam  membantu  kelangsungan  kehidupan  beragama  tanpa melakukan intervensi atas praktik keagamaan. Fungsi negara dalam konteks ini  lebih  menjelma  sebagai  wasit  bagi  kemungkinan  konflik  antar-umat beragama demi terjaganya kerukunan bangsa.
Pada saat bersamaan, negara Pancasila juga meletakkan negara secara otonom  di  hadapan  agama,  sehingga  agama  tidak  mengintervensi  atau bahkan melakukan religuisasi ideologis atas negara di satu sisi, namun tetap menopang  kehidupan  bernegara  melalui  pengembangan  etika  politik berbasis nilai-nilai agama.
Dalam  konteks  Islam,  hubungan  agama  yang  terpisah  pada  level kenegaraan  namun  tetap  terhubung  secara  politik  ini  menandai  beberapa prinsip  penting  yang  khas  Indonesia  karena  keunikan  Pancasila. Pertama , terkait  dengan  penerapan  syariat  Islam  melalui  negara.  Hal  ini  tentu  telah gugur  sejak  dihapusnya  tujuh  kata  imbuhan  pada  sila  pertama  Pancasila, "dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya". Pada  awalnya,  tujuh  kata  ini  merupakan  rumusan  Pancasila  ala  Panitia

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
Sembilan  pada  22  Juni  1945  yang  terkenal  dengan  Piagam  Jakarta.  Karena khawatir  dengan  kemungkinan  formalisasi  syariat  oleh  negara,  kalangan nasionalis  dan  Kristen  mengusulkan  penghapusan  tujuh  kata  ini,  dan meletakkan  prinsip  ketuhanan  seumum  dan  universal  mungkin,  sehingga tidak mewakili kelompok agama tertentu.
Inisiatif  Soekarno  untuk  menjadikan  Piagam  Jakarta  sebagai  prinsip yang menjiwai UUD 1945 pada Dekrit Presiden 1959, merupakan cara agar tujuh kata ini menjiwai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Tentu hal ini untuk  meredam  kalangan  Islam  yang  pada  Sidang  Konstituante  ingin menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara  melalui  penghidupan  kembali Pancasila ala Piagam Jakarta.
Hanya  saja  kegagalan  Islam  sebagai  dasar  negara  Indonesia  dan penerapan  syariat  oleh  negara  diobati  oleh  penerapan  partikel  syariah dalam  kerangka  pengelolaan  waris,  nikah,  wakaf  dan  haji  yang  dilegalkan baik  melalui  legislasi  Kompilasi  Hukum  Islam,  pendirian  Peradilan  Islam hingga  Kementerian  Agama.  Artinya,  meskipun  tak  menjadi  dasar  negara, syariah  telah  dilegalkan  serta  difalisitasi  pelaksanaannya  dalam  beberapa hal tersebut.
Kedua ,  terdapat  kesadaran  di  kalangan  Muslim  moderat  untuk  tidak menerapkan  syariah  baik  sebagai  konstitusi  ( qanun )  maupun  Undang- Undang  ( dustur ),  untuk  lebih  menegakkannya  sebagai  etika  publik. Pemikiran semacam ini telah digaungkan oleh para pemikir Islam moderat, tidak  hanya  di  Indonesia  tetapi  dunia.  Pemikir  Islam  asal  Sudan, Abdullah Ahmed  al-Na'im  misalnya,  menyepakati  wilayah  syariah  tidak  di  ranah kenegaraan,  melainkan  di  ruang  publik.  Sebab  pelaksanaan  syariah  yang merupakan  ibadah  mengandaikan  keihlasan  Muslim  di  hadapan  Tuhan. Pelaksanaan  melalui  regulasi  negara  akan  memberikan  beban  pemaksaan dari luar diri, sehingga mengurangi dimensi transendennya. Pada titik inilah syariah  lebih  pas  dikembangkan  di  ruang  publik,  menjadi  dasar  bagi  nalar publik  ( public  reason )  yang  digerakkan  oleh  warga  negara  demi
pembangunan politik demokratis. 13
Dalam  konteks  ini,  al-Naim  sebagaimana  kalangan  moderat  di Indonesia menyepakati pemisahan Islam dari negara dengan tetap menjaga hubungan  Islam  dan  politik.  Ini  dilakukan  melalui  pembedaan  antara negara  dan  politik.  Negara  ialah  organisasi  yang  menjadi  agen  pelaksana cita-cita  politik.  Sedangkan  politik  itu  sendiri  merupakan  medan, mekanisme sekaligus tujuan dari pendirian negara. Wilayah negara bersifat terbatas,  yakni  di  lingkungan  kelembagaan  negara.  Sedangkan  wilayah politik lebih luas, meliputi seluruh wilayah sosial kehidupan bermasyarakat dan  berbangsa.  Dalam  wilayah  politik inilah,  warga  negara  menjadi  subjek utama  politik  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  demokratis.  Di  titik  inilah nilai-nilai  syariah  bisa  ditegakkan  dalam  rangka  perwujudan  hak  asasi manusia dan tata masyarakat berkeadilan.
Peletakan  Islam  dan  syariah  sebagai  pendorong  keadaban  politik  di ruang  publik  ini  juga  menjadi  sifat  dasar  agama-agama  di  Indonesia. Artinya,  ketika  agama  tidak  menjadi  agama  negara  ( state  religion ),  ia kemudian  memerankan  diri  sebagai  agama  publik  ( public  religion ).  Hal  ini disinyalir  oleh  Benyamin  F.  Intan  dalam Public  Religion  and  the  Pancasila- Based  State  of  Indonesia . 14 Menurutnya,  agama-agama  di  Indonesia  telah memerankan  diri  sebagai  sumber  normatif  bagi  pembentukan  etika  politik yang menjadi pemandu bagi gerakan-gerakan keagamaan sipil demokratik. Hal  ini  sekali  lagi  berkat  Pancasila  yang  menjadi  dasar  bagi  peran  publik agama-agama.  Sila  pertama  yang  memuat  nilai  ketuhanan  universal,  yang berujung  pada  sila  keadilan  sosial,  telah  mengukuhkan  komitmen  agama- agama untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
13 Abdullah Ahmed al-Na'im, Islam and the Secular State, Negotiating the Future of Shari'a (USA: Harvard University Press, 2008), 84.
14 Benyamin F. Intan , Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia (USA: Boston College, 2004), 68.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
Dalam kerangka agama publik ini, pola keagamaan di Indonesia telah menganulir  tesis  sekularisasi  baik  sekularisasi  sebagai  kegagalan  agama ( secularization  as  a  religous  decline ),  maupun  sekularisasi  sebagai  privatisasi agama ( secularization as privatization ). Artinya, agama tidak gagal di hadapan sistem  pengetahuan  dan  sosial-politik  modern,  karena  ia  masih  menjadi paradigma,  kultur  dan  panduan  etika  politik  warga  negara  Indonesia. Agama  juga  tidak  hanya  menjadi  urusan  privat  yang  mengabaikan  peran sosialnya  bagi  pembangunan  masyarakat  berkeadilan.  Agama  dan  negara tetap  terhubung  secara  diferensiatif:  agama  berada  di  wilayah  kultur, sedangkan  negara  di  ranah  struktur  kelembagaan  politik.  Keduanya memang  terpisah  namun  saling  menopang,  sebagaimana  hubungan "toleransi kembar" menurut Alfred Stepan di atas.
Dengan  demikian,  untuk  memahami  hubungan  Islam  dan  negara  di Indonesia, perlu kiranya mengetahui keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara  Republik  Indonesia.  Ideologi  ini  pada  awalnya  merupakan  hasil konsensus  dan  oleh  karenanya  kompromi  ideologis  dan  politis  di  antara para  pendiri  bangsa  yang  secara  umum  terbagi  dalam  tiga  aliran  politik; Islam, nasionalis dan komunis. Dalam perjalanannya, Pancasila menjadi titik temu ideologi-ideologi dunia itu dan menghasilkan rumusan ideologis khas bangsa  Indonesia  yang  menyatukan  prinsip  ketuhanan  di  satu  sisi,  dan kebangsaan  modern  demokratis  pada  saat  bersamaan.  Ini  yang  membuat corak Islam di Indonesia secara umum bersifat moderat dan nasionalis.

## Pancasila dan Deradikalisasi
Dengan  memahami  pola  hubungan  agama,  Pancasila,  dan  NKRI  di atas,  maka  paham  radikal  Islam  yang  mendelegitimasi  Pancasila  gugur secara  teoritik,  etis  dan  bahkan  keislaman.  Hal  ini  patut  dimengerti  sebab HTI misalnya  masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah  secara  keagamaan.  Dalam Al- Banshasila  Falsafah  Kufr  la  Tattafiq  Ma’al
Islam (Pancasila  Falsafah  Kafir  Tidak  Sesuai  dengan  Islam),  organisasi berkarakter  dasar  partai  politik  ini  mengafirkan  Pancasila  karena  dua alasan. Pertama ,  ia  mengakomodir  pluralisme  agama. Kedua ,  memuat pluralisme  ideologi  seperti  humanisme,  nasionalisme,  demokrasi  dan sosialisme.  Kedua  macam  pluralisme  ini  menciderai  kebenaran  Islam sebagai agama ( din ) maupun sebagai ideologi ( mabda’ ). Pada saat bersamaan, di  samping  mengafirkannya,  HTI  juga  beretorika  mendasarkan  perjuangan penegakan  syariahnya  pada  sila  ketuhanan  Pancasila,  melalui  upaya penghidupan kembali tujuh kata, “de ngan kewajiban melaksanakan syariat Islam  bagi  pemeluknya”  yang  menjadi  rumusan  Piagam  Jakarta.  Dengan demikian,  perjuangan  pendirian  khilafah  dan  penegakan  syariah  justru merupakan hak bagi mereka berdasarkan sila ketuhanan Pancasila. 15
Dalam  hal  ini  agar  agenda  deradikalisasi  pemahaman  agama  yang selama ini menjadi sumbu  dari terorisme berjalan efektif, pemerintah tidak hanya  menggunakan  pendekatan  kekuatan  keras  ( hard  power ),  melainkan juga  kekuatan  lunak  ( soft  power ).  Dalam hard  power, deradikalisasi  bersifat represif  melalui  perundang-undangan,  kekuatan  militer  (TNI  dan  Polri), serta  penegakan  hukum  atas  pelaku  terorisme.  Pendekatan hard  power ini memang penting namun ia seperti pemadam kebakaran yang diberlakukan setelah  kebakaran  terjadi.  Ia  belum  mampu  menghilangkan  atau meminimalisir sumber api yang menyebabkan kebakaran tersebut.
Pendekatan soft  power yang  bersifat  preventif,  hendak  mematikan sumber  api  terorisme,  yakni  paham  keagamaan  radikal.  Inilah  arti  penting deradikalisasi.  Sebagaimana  diketahui,  deradikalisasi memiliki  dua  makna: pemutusan  ( disengagement )  dan  deideologisasi  ( deideologization ).  Pemutusan artinya  mendorong  kalangan  radikal  untuk  mereorientasi  diri  melalui perubahan  sosial-kognitif  sehingga  mereka  meninggalkan  norma,  nilai,
15 Ainur Rafiq, Membongkar Proyek Khilafah , 65.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
aspirasi dan perilaku yang diikuti sebelumnya, menuju norma baru.
Sedangkan  deideologisasi  merupakan  agenda  kontra-ideologi. Artinya  menghapus  pemahaman  ideologis  atas  agama,  sehingga  agama tidak  lagi  dipahami  sebagai  ideologi  politik,  melainkan  nilai-nilai  luhur yang  menyemai  perdamaian.  Dalam  kerangka  deideologisasi  inilah deradikalisasi bisa dipahami sebagai moderasi pemikiran keagamaan. 16
Strategi  deradikalisasi  berbasis  Pancasila  memiliki  dua  posisi strategis. Pertama ,  ia  secara  langsung  meruntuhkan  kritik  terdalam  kaum radikal  atas  Pancasila  sebagai  dasar  negara  nasional  RI.  Hal  ini  dilakukan melalui penunjukan sifat Islami dari Pancasila dan NKRI.
Tentu  kaum  radikal  yang  dimaksud  di  sini  ialah  radikalisme  politik ( salafi  haroki )  dan  radikalisme  teroristik  ( salafi  jihadi )  yang  mencitakan pendirian khilafah atau daulah  Islamiyyah .  Dengan  cita-cita  seperti  ini,  NKRI tentu terposisi sebagai opisisi karena ia merupakan praktik kekufuran akibat adopsi atas sistem politik non-Islam.
Pada  titik  ini,  sebagai  dasar  negara  nasional,  Pancasila  menjadi penyangga bagi bentuk negara-bangsa ( nation-state ) yang telah membuyarkan  kesatuan  wilayah  politik  Islam  (kekhilafahan)  yang  global. Serta  menjadi  dasar  kosntitusional  bagi  tegaknya  kedaulatan  rakyat (demokrasi)  yang  dianggap  menciderai  kedaulatan  Allah  ( hakimiyyatullah ).
Ini tentu berbeda dengan khilafah atau daulah Islamiyyah yang berbasis pada hakimiyyatullah ,  dan  menempatkan  syariah  sebagai  konstitusi  negara.  Maka Pancasila  akhirnya  dibenturkan  dengan  konstitusi  syariah,  NKRI
16 Dalam revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan dimasukkan klausul hukuman atas paham/pemikiran keagamaan yang menolak NKRI. Hal ini dilakukan demi langkah preventif penyebaran paham terorisme. Jika klausul ini disahkan, maka radikalisme agama sebagai ideologi akan dikriminalisasi, sebab pada UU Anti-Terorisme yang ada, radikalisme baru bisa dikenai sanksi hukum jika telah melakukan aksi teror, sedangkan pemikirannya tidak bisa dihukumi. Baca pernyataan Menkopolhukam atas hal ini, Revisi UU Terorisme, Tak Akui NKRI Berujung Bui , www.tempo.co.id (diakses 22 Januari 2016).
dibenturkan  dengan daulah  Islamiyyah ,  dan  demokrasi  dibenturkan  dengan kedaulatan  Allah.  Logika  pembenturan  Islam  dan  Pancasila  ini  tetap mengendap  di  kepala  kaum  radikal,  sejak  HTI,  hingga  gerakan  jihadis penegak syariah seperti MMI, JAT, JAK, MIT, dll.
Proses  peruntuhan  argumen  kontra-Pancasila  ini  dilakukan  melalui pembuktikan  dimensi  Islami  atau  agamis  dari  Pancasila.  Artinya,  ketika kaum  radikal  menolak  Pancasila  atas  nama  Islam,  maka  deradikalisasi berbasis  Pancasila  menunjukkan  sebaliknya:  dimensi  Islami  dari  Pancasila dan NKRI.
Hal  ini  bisa  dilakukan  mengingat  paham mainstream keislaman  di Indonesia  bersifat  moderat  dan  Pancasilais.  Bagi  paham mainstream ini,
Pancasila secara akidah dan syariah  bersifat Islami karena  beberapa alasan. Pertama , sila Ketuhanan Yang Maha Esa menandai nilai paling fundamental dari  Islam,  yakni  tauhid,  sebagaimana  ayat  1  surah  al-Ihlash: Qul  Huwa Allohu  Ahad (Katakanlah  bahwa  Allah  itu  Esa).  Dengan  posisi  sila  tauhid sebagai  sila  pertama  yang  mendasari  semua  sila  Pancasila,  maka  dasar negara  ini  secara  akidah  bersifat  tauhidi. Kedua ,  pendasaran  ketuhanan menjadikan konstitusi, UU dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan syariat  Islam.  Dengan  demikian,  Pancasila  yang  bertauhid  itu  tidak melarang  dan  menghalangi  umat  Islam  dan  umat  beragama  lainnya  untuk melaksanakan syariah serta aturan agama-agama di Indonesia.
Ketiga ,  keempat  sila  di  bawah  sila  ketuhanan  selaras  dengan  tujuan- tujuan  syariah  ( maqashid  al- syari’ah ).  Tujuan  tersebut  merujuk  pada perlindungan  atas  lima  hak  dasar  ( al-kulliyat  al-khamsah )  manusia;  menjaga hidup ( hifdz al-nafs ), menjaga agama ( hifdz al-din ), menjaga akal ( hifdz al- ‘aql ), menjaga  harta  ( hifdz  al-maal )  dan  menjaga  kehormatan  ( hifdz  al- ‘irdl ).
Penjagaan dan perlindungan atas hak dasar manusia ini selaras dengan nilai kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  sosial.  Artinya,  ketika ujung sila Pancasila ialah keadilan sosial, hal ini sama dengan tujuan syariah yang  merujuk  pada  kemaslahatan  ( al-mashlahat ),  sebagaimana  kaidah

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
hukum  Islam  ( fiqh )  menyatakan, haistumakanat  al-mashlahah  fatsamma  syar'u Allah  wa  haistuma  kana  syar'u  Allah  fatsamma  al-mashlahah (Di  mana  ada maslahat,  di  situ  ada  syariat.  Di  mana  ada  syariat,  di  situ  ada  maslahat). Kemaslahatan  inilah  yang  dalam  bahasa  Pancasila  disebut  keadilan  sosial, dan  dalam  bahasa  (filsafat)  politik  disebut res  publica (kebaikan  bersama) yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan republik.
Keempat ,  penunjukan  dimensi  Islam  atas  bangunan  negara-bangsa NKRI.  Artinya,  NKRI  telah  mendapatkan  pengesahan  keagamaan  sebagai bagian  dari  sistem  politik  yang  Islami.  Hal  ini  dilakukan  oleh  warga pesantren  dan  organisasi  Islam  moderat  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU), melalui empat tahap nasionalisme Islam.
(1) Pengesahan  wilayah  Nusantara  (Hindia-Belanda)  sebagai dar  al- Islam (wilayah  Islam)  pada  Muktamar  ke-11  NU  di  Banjarmasin
(1936).  Alasannya;  selain  karena  kebebasan  umat  Islam  dalam melaksanakan  syariah,  di  wilayah  ini  juga  pernah  tegak kekuasaan  Islam  melalui  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara. Dengan  demikian,  ia  merupakan  wilayah  Islam,  meskipun diperintah oleh pemerintahan non-Islam.
Berdasarkan
pengakuan  ini,  kaum  santri  membela  Indonesia  dari  serangan Sekutu  dalam  perang  10  November  1945,  yang  digerakkan  oleh Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy’ari.
(2) Penerimaan  Pancasila  dan  negara-bangsa  oleh  para  pemimpin Islam dalam Sidang PPKI 1945.
(3) Pengesahan  Presiden  Soekarno  dan  seluruh  Presiden  RI  sebagai pemimpin  darurat  yang  memiliki  kewenangan  melaksanakan syariah  ( waly  al-amri  al-dlaruri  bi  al-syaukah ).  Disebut  darurat karena  presiden  tidak  ditunjuk  melalui  mekanisme  pemilihan Sunni (oleh dewan ahlul halli wal ‘aqdi ), serta bukan seorang Imam al- A’dhom yang  memimpin  dunia  Islam  secara  global.  Namun
meskipun darurat, Presiden
RI memiliki kewenangan melegalkan  syariah  dalam  konteks  hukum  nikah,  waris,  wakaf, haji,  dll.  Pengesahan  ini  dilakukan  pada  Munas  Alim  Ulama  di Cipanas, Bogor, 1954.
(4) Kesetiaan  terhadap  Pancasila  sebagai  asas  bernegara  yang  tidak menggantikan Islam sebagai akidah, melalui Munas Alim Ulama di Situbondo, 1979. 17
Dengan  berbagai  pengesahan  ini,  NKRI  sah  secara  syar’i,  sehingga tidak  ada  alasan  lagi  untuk  menolaknya  atas  nama  Islam.  Segenap argumentasi Islam atas keabsahan Pancasila dan NKRI inilah yang menjadi tahap pertama deradikalisasi Islam berbasis nilai-nilai Pancasila.
Tahap kedua merujuk pada klarifikasi hubungan agama dan negara di dalam  negara  Pancasila.  Ini  untuk  meluruskan  kesalahpahaman  kaum radikal  yang  menilai  NKRI  sebagai  negara  sekular  yang  bertentangan dengan Islam.
Klarifikasi  ini  dilakukan  melalui  pembabaran  hubungan  agama  dan negara dalam Pancasila yang tidak bersifat sekular meskipun memang tidak bersifat  fundamentalistik.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Pancasila  telah mengembangkan  hubungan  toleransi  kembar  ( twin  toleration ),  di  mana agama menoleransi negara sekaligus mendukungnya, demikian sebaliknya. Dengan  cara  ini,  nilai-nilai  agama  tidak  diusir  dari  ruang  publik  dan penyelenggaraan negara, meskipun memang tidak menjadi lembaga negara tersendiri. Pola hubungan  toleransi kembar ini tak dipahami kaum radikal, karena mereka hanya memiliki pola pikir oposisional: sekular versus Islami.
Lebih  jauh  lagi,  garis  politik  Pancasila  telah  menghadirkan  konsep politik yang justru lebih sesuai dengan nilai-nilai politik Islam, jauh berbeda
17 Abdurrahman Wahid, Agama, Negara dan Sikap Moderat NU, Pengantar buku, Einar M. Sitompul, NU dan Pancasila (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), 3-4.

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
dengan  sistem  politik  yang  dibangun  oleh  Negara  Islam  ala  radikalisme. Konsep politik ini merujuk pada negara kesejahteraan ( welfare state ), di mana ujung dari semua proses bernegara ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal  ini  senada  dengan  kaidah  fikih, Tasahrruf  al- imam  ‘ala  al - ra’iyyah manuthun  bi  al-mashlahat (Kebijakan  pemimpin  terkait  erat  dengan kesejahteraan  rakyat).  Serta  selaras  dengan maqashid  al- syari’ah dan  sifat dasar Islam sebagai agama kasih bagi sekalian alam ( rahmatan lil ‘ alamin ).
Dalam  konteks  ini,  tujuan  kesejahteraan  rakyat  melampaui  negara dan  bentuk  negara.  Artinya,  keberadaannya  tidak  tergantung  dengan bentuk  negara  tertentu,  selama  bentuk  negara  tersebut  tidak  menciderai prinsip  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  terjadi  karena  kesejahteraan  rakyat merupakan  hakikat  dari  politik,  yang  berusaha  diwujudkan  oleh  lembaga negara.  Inilah  yang  tak  terpikirkan  oleh  kaum  radikal:  pembedaan  negara dan  politik,  dan  penyamaan  keduanya  secara  ontologis.  Padahal  dengan membedakan keduanya, kita bisa membedakan antara cara dan tujuan. Hal ini  yang  dilakukan  oleh  mainstream  umat  Islam  moderat  yang  memilah antara  cara  dan  tujuan  ( al-ghayah  wa  al-wasail ).  Selama  sebuah  tujuan  bisa dicapai,  maka  bentuk  dari  alat  tidak  lagi  penting,  selama  bentuk  tersebut tidak  menciderai  tujuan  yang  ada.  Hal  ini  juga  bisa  diterapkan  dalam memahami hubungan Islam dan negara. Selama tujuan politik Islam, yakni kemaslahatan  rakyat  ( al-mashalih  al- ra’iyyah )  bisa  tercapai;  bentuk  negara tidak lagi penting, apakah ia berbentuk Islam atau negara nasional.
Dengan demikian, Pancasila sebenarnya mendidik warga negara dan umat beragama untuk memperjuangkan hakikat politik. Sebab sebagaimana dijelaskan  Ahmed  al- Na’im  di  atas,  negara  dan  politik  perlu  dibedakan, karena yang pertama merupakan alat, sedang yang terakhir menjadi tujuan. Perjuangan  kaum  radikal  mendirikan  Negara  Islam  adalah  pengabaian tujuan  berpolitik,  karena  terfokus  pada  bentuk  (negara).  Pertanyaannya, manakah yang harus diperjuangkan? Bentuk negara ataukah fungsi negara? Kaum  radikal  memperjuangkan  bentuk  (Islami),  sedangkan  kaum  moderat
berusaha  mendorong  negara  menjalankan  fungsinya,  yang  termaktub  di dalam Pancasila.
Dengan  dua  tahapan  umum  deradikalisasi  berbasis  Pancasila  ini, kaum  radikal  dididik  untuk  memahami  hakikat  politik  Islam  melalui Pancasila.  Pada  titik  ini,  deradikalisasi  juga  bermakna  pendidikan kewarganegaraan kepada kaum radikal melalui substansi ajaran Islam yang selaras dengan Pancasila.

## Penutup
Demikianlah.  Kaum  radikal  Islam  politik  ( salafi  haroki )  sebenarnya mengidap  cacat  bawaan  di  dalam  nalar  politiknya.  Yakni  pemahaman simbolik atas politik, sehingga yang diperjuangkan ialah bentuk dan simbol negara, bukan fungsi negara dalam konteks hakikat politik sendiri. Memang di dalam tradisi pemikiran politik Islam sendiri, terdapat dua tujuan politik Islam. Pertama , penegakan syariat Islam sebagai fungsi pelanjutan misi Nabi Muhammad SAW. Kedua , penciptaan kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat.
Hanya  saja  terdapat  ambivalensi  di  dalam  tujuan  pertama,  karena  ia mensyaratkan bangunan kebangsaan yang murni Islam. Artinya, penerapan syariat  melalui  Negara  Islam  hanya  bisa  dilakukan  di  dalam  masyarakat Muslim sebagaimana negara-negara Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia, hal itu tidak bisa ditegakkan, mengingat watak kebangsaan Indonesia yang majemuk  secara  agama.  Oleh  karenanya,  satu-satunya  pilihan  yang bermanfaat  ialah  penegakan  tujuan  syariat  ( maqashid  al- syari’ah )  yang memuat  perlindungan  atas  HAM  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Dalam  konteks maqashid  al- syari’ah inilah,  tujuan  pertama  selaras  dengan tujuan  kedua,  yakni  kesejahteraan  rakyat.  Sedangkan  jika  tujuan  pertama politik  Islam  ditegakkan  melalui  ideologi  Islamisme  radikal,  maka penerapan syariat akan bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, karena ia mengedepankan  paham  politik  ekslusif  yang  tidak  menjadikan  keadilan

## ISLAM, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI
sosial sebagai nilai tertinggi dari praktik dan tata politik.
Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam berbasis Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi moderasi pemahaman keagamaan, namun juga pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang menandaskan satu fakta bahwa tumbuhnya radikalisme  disebabkan  oleh  absennya  pendidikan  kewarganegaraan  yang tepat  bagi  umat  beragama.  Negara  terbukti  alpa  dengan  tugas  mendidik umat beragama agar menjadi warga negara yang baik, sehingga setiap umat beragama  akhirnya  membenturkan  agama  dengan  prinsip-prinsip kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berbasis logika keagamaan inilah yang  menjadi  substansi  dari  deradikalisasi  berbasis  nilai-nilai  Pancasila, karena  umat  beragama,  terutama  kaum  radikal  Islam  diajak  memahami nilai-nilai  agama  yang  sebenarnya  mendasari  sistem  politik  dan  praktik kenegaraan kita.