## Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung
Elisa Susanti 1

## Abstrak
Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa upah minimum mungkin  tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  sebagai  instrument  dalam  distribusi  pendapatan. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  upah  minimum  di  Kabupaten Bandung.  Dalam  tulisan  ini    akan  dikaji  apakah  upah  minimum  efektif  sebagai  alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak- hak  dan  perlindungan  upah  bagi  pekerja  serta  pada  saat  yang  bersamaan  dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Metode penelitian yang  digunakan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Upah minimum    belum  efektif  sebagai  alat  perlindungan  upah  bagi  pekerja/buruh  di Kabupaten Bandung. Upah minimum dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan  apabila  terdapat  upaya  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahannya. Terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha.
Kata Kunci : Upah minimum, kesejahteraan pekerja/buruh, ekonomi sektor publik.

## I. Pendahuluan
Pemerintah  memiliki  tiga  fungsi  utama dalam perekonomian sektor publik yaitu  fungsi alokasi,  fungsi  distribusi,  dan  fungsi  stabilisasi (Musgrave  dan  Musgrave,  1989)  Distribusi merupakan  fungsi  pemerintah  yang  ditujukan untuk  mengurangi  ketimpangan  pendapatan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dilakukan dengan prinsip efisiensi yaitu terdapat perubahan kondisi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.  Efisiensi  tercapai  jika  terdapat perubahan  pada  satu  pihak  namun  tidak  juga memperburuk  keadaan  pihak  lain.  Bagi  sector publik,  upah  minimum  merupakan  salah  satu instrument  dalam  distribusi  pendapatan.  Upah minimum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memberikan  kontribusi  untuk  keadilan  sosial dengan meningkatkan upah bagi pekerja/buruh.
1 Dosen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran. Email: elisa.susanti@unpad.ac.id
Beberapa  penelitian  mengenai  upah minimum  di  negara  berkembang  menunjukkan bahwa banyak pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Permasalahan upah  minimum  di  Thailand  adalah  banyaknya pekerja  yang  dibayar  tidak  sesuai  dengan ketetapan  upah  minimum.  Menurut  hukum perlindungan buruh di Thailand, upah minimum berlaku bagi pekerja baru dan pekerja yang tidak memiliki  keahlian.  Sehingga  upah  minimum sebenarnya hanya dibayarkan bagi sebagian kecil pekerja. Namun kondisi di Thailand menunjukkan  banyak  pekerja  (sekitar  1.71  juta pekerja)  dibayar  dibawah  upah  minimum (Paitonpoong  et.al,  2005).  Bhorat  dan  Stanwix (2013)  yang  mengutip  dari  berbagai  sumber, mengemukakan bahwa sebagian besar pekerja di negara-negara berkembang memperoleh upah di bawah minimum. Misalnya, di Argentina, hanya
setengah dari angkatan kerja menerima hak-hak nya,  yang  meliputi  upah  di  atas  minimum, ketentuan  mengenai  jam  kerja,  dan  kompensasi (Ronconi, 2008). Di Afrika Selatan diperkirakan bahwa  di  bawah  setengah  dari  angkatan  kerja menerima  upah  di  bawah  minimum,  Berbagai studi  lainnya  juga  menemukan  fenomena  yang sama,  seperti  di  negara-negara  Trinidad  dan Tobago (Strobl dan Walsh, 2001), Brazil (Lemos, 2006),  Chili  (Kanbur,  Ronconi  dan  Wedenoja, 2013)  dan  beberapa  negara  Amerika  Latin lainnya  (Maloney  dan  Nuñez,  2003;  Gindling, Mossadd & Trejos, 2013).
Berbagai  fenomena  di  negara  berkem- bang tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa upah  minimum  mungkin  tidak  menjadi  alat kebijakan  yang  efektif  untuk  meningkatkan kesejahteraan.  Jones  (1997)  mengemukakan  b- eberapa alasannya yaitu pertama, banyak pekerja sector  informal  yang  tidak  terlindungi  oleh ketentuan  upah  minimum.  Alasan  kedua  yaitu bahkan  di  negara-negara  yang  sebagian  besar pekerjanya terlibat dalam sector formal, tidak ada jaminan  bahwa  upah  minimum  akan  dilak- sanakan  dengan  baik.  Terdapat  fakta  bahwa perusahaan cenderung untuk menghindari ketentuan  upah  minimum.  Di  banyak  negara berkembang,  hukum  upah  minimum  memiliki dampak  yang kecil karena lemahnya penegakan hukum.  Demikian  pula,  perusahaan  tidak melaksanakan upah minimum karena nilai upah minimum  yang  tinggi  yaitu  ketika  nilai  upah minimum  berada  di  atas  keseimbangan  pasar. Alasan  ketiga  yaitu,  bahkan  di  negara-negara yang  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi terhadap undang-undang upah minimum, terdapat efek yang tidak diinginkan yaitu dengan mengurangi  permintaan  untuk  pekerja  ber- keterampilan  rendah.  Efek  ini  terjadi  karena perusahaan  lebih  memilih  untuk  memper- tahankan  para  pekerja  terampil  yang  upahnya telah  meningkat,  dibanding  mengambil  pekerja baru dengan mengikuti ketentuan upah minimum.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas  upah  minimum  di  Indonesia,  dengan studi  kasus  di  Kabupaten  Bandung.  Indonesia menetapkan  upah  minimum    berdasarkan  UU
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 78  Tahun  2015  Tetang  Pengupahan.  Upah  mi- nimum  merupakan  upah  bulanan  terendah  yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku  bagi  Pekerja/Buruh  dengan  masa  kerja kurang  dari  satu  tahun  pada  perusahaan  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  upah  bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih  dirundingkan  secara  bipartit  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  di  perusahaan yang  bersangkutan.  Penetapan    upah  minimum bertujuan  untuk  melindungi  hak  dasar  pekerja dan  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi dunia  usaha.    Berdasarkan  penjelasan  UU  13 tahun  2003  disebutkan  bahwa  :  Pembangunan ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga  terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang  bersamaan dapat  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.
Kabupaten  bandung  merupakan  studi kasus  yang  menarik  untuk  dilakukan  analisis mengenai efektivitas upah minimum.  Kabupaten Bandung  merupakan  salah  satu  daerah  yang tergabung  dalam  Metropolitan  Bandung  Raya. Wilayah  metropolitan  ini  merupakan  wilayah cepat tumbuh yang  mempunyai  peran  penting dalam    membangun    ekonomi.  Sebagian  besar wilayah Metropolitan Bandung Raya merupakan daerah industry. Kabupaten Bandung merupakan daerah  yang  memiliki  sektor  industri  terbesar dibandingkan  dengan  daerah  lainnya.  Di  Ka- bupaten  Bandung  sendiri,  sektor  industri  ini menyumbangkan  PDRB  terbesar  dibandingkan sektor  lainnya.  Peran  sektor  industri  di Kabupaten Bandung adalah sebesar 50,67% pada tahun 2011 menurun menjadi 49,77% pada tahun 2012,  meningkat  menjadi  50,80%  pada  tahun 2013,  dan  kembali  meningkat  menjadi  51,82% pada  tahun  2014.  Pada  tahun  2015,  sektor industri  tetap  merupakan  penyumbang  terbesar bagi  PDRB  Kabupaten  Bandung  namun mengalami  perlambatan  laju  PDRB  yaitu menjadi  4,32%  pada  tahun  2015,  dimana  laju PDRB sebelumya adalah 6,66% pada tahun 2014
(Sumber  :  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten  Bandung  Menurut  Lapangan  Usaha Tahun 2010-2014, BPS Kabupaten Bandung).
Nilai upah minimum Kabupaten Bandung mengalami  peningkatan  dalam  setiap  tahunnya dengan  rata-rata  kenaikan  sebesar  16,25%  per tahun  (tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015). Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung yang mengalami  perlambatan,  yang  dipengaruhi  oleh perlambatan pada sector industry. Laju Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Bandung adalah 6,28% pada tahun 2012 menurun menjadi 5,89% pada tahun 2013, menurun menjadi 5,88% pada tahun 2014 dan kembali menurun menjadi 5,47%  pada  tahun  2015.  (Sumber  :  Analisis Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten  Bandung 2015. BPS dan Bappeda Kabupaten Bandung).
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas  upah  minimum  di  Kabupaten  Ban- dung. Data awal menunjukkan bahwa nilai upah minimum  mengalami  kenaikan  dalam  setiap tahunnya,  namun  tidak  demikian  dengan  nilai LPE  yang  cenderung  mengalami  perlambatan. Sehingga  dalam  tulisan  ini    akan  dikaji  apakah upah  minimum  efektif  sebagai  alat  kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.

## II. Kajian Teori
Upah  minimum  merupakan  instrument kebijakan  yang  digunakan  oleh  pemerintah untuk melaksanakan fungsi distribusi pendapatan.  Gunderson (2005) mengemukakan bahwa  se-bagai  instrumen  kebijakan,  undang- undang  upah  minimum  dihadapkan  pada berbagai  tujuan  yang  saling  terkait,  meskipun sering  dengan  tujuan  bertentangan  serta  motif tersembunyi. Namun demikian, penetapan upah minimum  yang  dilakukan  pemerintah  memiliki berbagai  tujuan  yaitu  :  (1)  Mengurangi kemiskinan  (2)  Mengu-rangi  ketidaksetaraan upah (3) Mengurangi pekerjaan berupah rendah (4)    Memberi  bantuan  untuk  pendidikan  (5)
Melindungi  pekerja  yang  memiliki  daya  tawar rendah.
Demikian juga dikemukakan oleh Eyraud dan Saget (2005) bahwa : “ The main aim of the minimum  wage  is  to  protect  the  lowest-paid workers  in  order  to  guarantee  them  a  decent standard  of  living ”.  Perlindungan  terhadap pekerja  dengan  daya  tawar  rendah  tersebut dimaksudkan  agar    mereka  dapat  hidup  sesuai dengan standar hidup layak.
Tujuan utama dari upah minimum adalah meningkatkan  kesejahteraan  pekerja.  Konsep tenaga kerja tentu bervariasi dari satu negara ke negara lain. Demikian juga konsep kesejahteraan yang  dapat  didekati  dari  berbagai  pandangan. John  (2004)  mengemukaan  bahwa Labour welfare is an extension of the term Welfare and its  application  to  labour. Todd  sebagaimana dikutip oleh John (2004) mengemukakan bahwa labour  welfare  is  the  voluntary  efforts  of  the employers  to  establish,  within  the  existing industrial system, working and sometimes living and cultural conditions of the employees beyond what  is  required  by  law,  the  custom  of  the industry  and  the  conditions  of  the  market. Definisi  kesejahteraan  pekerja/buruh  di  In- donesia  berdasarkan  Undang-Undang  Kete- nagakerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau  keperluan  yang  bersifat  jasmaniah  dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,  yang secara langsung atau tidak langsung dapat  mempertinggi  produktivitas  kerja  dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Selain untuk meningkatkan kese- jahteraan,  terdapat  berbagai  dampak  dari  upah minimum.  Berbagai  literature  mengenai  upah minimum  menunjukkan  bahwa  upah  minimum dapat  mempengaruhi  penghasilan,  distribusi pendapatan,  kemiskinan,  inflasi,  dan  pe- ngangguran. Namun sebagaimana menurut Herr et.al (2009), selalu terdapat perdebatan mengenai pendekatan teori dan hasil empiris dalam kajian upah  minimum.  Golan  (2001)  mengutip  dari berbagai sumber mengemukakan bahwa kenaikan  upah  minimum  akan  mengurangi lapangan  pekerjaan  (Neumark  and  Wascher 1992, 2000; Currie and Fallick 1996; Abowd et al. 1999; and Neumark et al. 2000).
Akpansung (2014) mengutip dari Adams (1987),  meneliti  efek  makroekonomi  dari  upah minimum di
Amerika Serikat. Adams menemukan  bahwa  Kenaikan  upah  minimum akan  memiliki  peningkatan  yang  sesuai  pada tingkat harga dan pengangguran. Temuan Adam adalah  sama  dengan  Brown  et  al  (1982),  yang menggunakan regresi time series untuk menganalisis  efek  dari  upah  minimum  terhadap lapangan  pekerjaan  dan  pengangguran.  Mereka menemukan  bahwa  besarnya  dampak  minimum upah pada pekerjaan dan pengangguran tergantung  pada  situasi  ekonomi  yang  berlaku, meskipun temuan menunjukkan hubungan positif antara  upah  minimum  dan  pengangguran,  dan hubungan  negatif  antara  upah  minimum  dan lapangan  pekerjaan.  Sabia  sebagaimana  dikutip oleh  Akpansung  (2014)  mengemukakan  bahwa kenaikan  10  persen  dari  upah  minimum  negara dikaitkan  dengan  penurunan  1  persen  pekerja ritel dan pengurangan 1 persen dalam pekerjaan industri  kecil.  Meskipun  demikian  studi  oleh Neumark et al. (2005) dan Burkhauser dan Sabia (2004)  sebagaimana  dikutip  oleh  Akpansung (2014)  menunjukkan  bahwa  menaikkan  upah minimum adalah alat kebijakan untuk membantu pekerja berketerampilan rendah.
Terdapat  juga  berbagai  literature  me- ngenai  efek  upah  minimum  terhadap  distribusi pendapatan. Neumark et al. (1997) sebagaimana dikutip Golan (2001) mengemukakan efek upah minimum  terhadap  redistribusi  pendapatan. Kenaikan  upah  minimum  mungkin  relatif mengurangi  pendapatan  keluarga  miskin  karena efek  pengangguran  terkonsentrasi  di  kalangan keluarga berpenghasilan rendah.
Herr  et.al  (2009)  mengemukakan  bahwa perdebatan muncul karena terdapat juga literature yang mengemukakan bahwa tidak terdapat  efek terhadap  lapangan  pekerjaan  dari  peningkatan upah minimum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Card (1992), Benhayoun (1994), Card/Krüger (1995,1998 and 2000), Bell(1995). Namun  studi  lain  mendukung  teori  neoklasik bahwa  peningkatan  upah  minimum  berdampak pada penurunan lapangan pekerjaan, yaitu seperti Bazen/Martin  (1991),  Currie/Fallick  (1996), Chapple (1997), Orazem/Mattila (1998),
Neumark/Wascher (2000), Machin/Wilson (2004).

## III. Metode Penelitian
Metode penelitian  yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah  melalui  pendekatan kualitatif.  Peneliti  merupakan  instrumen  dalam pengumpulan  data.  Data  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  hasil  wawancara  dan    studi dokumentasi (Dokumen dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan Badan Pusat Statistik). Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1) Pekerja/buruh sector industry besar dan sedang di Kabupaten  Bandung  (2)  Pengusaha  sector industry besar dan sedang di Kabupaten Bandung (3)  Serikat  pekerja  di  Kabupaten  Bandung  (4) Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Ka- bupaten  Bandung  (5)  Pengawas  ketenaga- kerjaan,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Ban- dung.
Teknik  validasi  data  melalui  konfirmasi dari  pernyataan  para  informan  dan  dokumen- dokumen  yang  dikaji.  Pengujian  data  dalam teknik triangulasi merupakan crosscheck terhadap  data  yang  diperoleh.  Analisis  data meliputi mempersiapkan data, coding, membuat narasi, dan interpretasi.

## IV. Hasil dan Pembahasan

## Upah  Minimum  sebagai  Jaring  Pengaman Upah bagi Pekerja/Buruh
Penetapan  upah  minimum  di  Indonesia dimaksudkan    untuk    melindungi    upah    pe- kerja/buruh    agar  tidak  merosot    pada    tingkat yang  paling    rendah    sebagai  akibat    ketidak- seimbangan  pasar  kerja, atau dengan kata lain upah  minimum  merupakan  jaring  pengaman upah  bagi  pekerja/buruh.  Upah  Minimum merupakan  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri atas    upah  pokok    termasuk    tunjangan    tetap. Upah  minimum  juga  hanya    berlaku    bagi pekerja/buruh    yang    mempunyai  masa  kerja kurang dari satu tahun.  Penelitian ini difokuskan pada  pelaksanaan  upah  minimum  tahun  2015. Besaran  upah  minimum  Kabupaten  Bandung
tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat adalah  sebesar  Rp.2.041.000,  sedangkan  reko- mendasi dari Bupati sebesar Rp.2.001.195,00.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upah  pekerja/buruh  mengalami  kenaikan  setiap tahun,  namun  dalam  pelaksanaan  pembayaran upah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Dari hasil  wawancara  dengan  4  pekerja/buruh  dalam satu  perusahaan  industry  besar  yang  sama diketahui bahwa Pekerja/buruh yang baru bekerja selama 8 bulan di perusahaan industry besar ini mendapatkan upah sebesar Rp. 1.623.086. Nilai upah  tersebut  tentu  saja  berada  dibawah  upah minimum. Selain itu diketahui juga bahwa upah untuk  masa  kerja  lebih  dari  satu  tahun, disamaratakan tanpa memperhatikan masa kerja, status  pernikahan,  ataupun  status  pekerja. Besaran  upah  perbulan  yang  diterima  oleh pekerja/buruh  sebesar  Rp.  2.000.000,00  untuk masa  kerja  lebih  dari  1  tahun,  bahkan pekerja/buruh  dengan  masa  kerja  selama  5,5 tahun dan 12 tahun mendapatkan upah yang sama sebesar Rp.2.0000.000,00. Besaran tersebut juga diberlakukan  sama,  baik  untuk  pekerja  tetap maupun  pekerja  kontrak.  Jika  melihat  pada besaran  upah,  maka  besarannya  sama  dengan upah minimum. Namun jika melihat masa kerja, seharusnya pekerja dengan masa kerja lebih dari 1  tahun  mendapatkan  upah  lebih  besar  besar daripada  upah  minimum,  dimana  besaran  upah disesuaikan dengan skala upah di perusahaan.
Penulis  membandingkan  pola  pemba- yaran upah ini dengan perusahaan industry besar lainnya.  Terdapat  empat  perusahaan  industry besar lainnya yang menerapkan pola yang sama dalam  pembayaran  upah.  Berdasarkan  enam pekerja/buruh      dari  empat  perusahaan  indutri besar  ini  diketahui  bahwa  terdapat  pemerataan dalam  pembayaran  upah  tanpa  melihat  masa kerja,  status  pernikahan,  atau  status  pekerja. Besaran  upah  yang  diterima  pekerja/buruh  di  4 perusahaan industry besar ini adalah sebesar Rp. 2.041.000,00. Besaran upah tersebut disamaratakan,  baik  pekerja  dengan  masa  kerja hampir 1 tahun, 2 pekerja dengan masa kerja 10 tahun,  2  pekerja  dengan  masa  kerja  13  tahun, bahkan  20  tahun.  Besaran  tersebut  juga disamaratakan  untuk  jabatan  operator  maupun
group leader. Selain masa kerja, besaran tersebut juga  tanpa  melihat  status  pernikahan  pekerja, yaitu  lajang  dan  menikah  dengan  mempunyai anak. Besaran upah tersebut juga disamaratakan antara  pekerja  dengan  status  pekerja  kontrak maupun pekerja tetap.
Namun terdapat juga perusahaan industry besar  yang  menerapkan  pola  yang  berbeda. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  lima pekerja    dari  dua  perusahaan  industry  besar, diketahui  terdapat  perbedaan  upah  diantara pekerja/buruh dengan masa kerja  yang berbeda. Pekerja  dengan  jabatan  sebagai  satpam  dengan masa  kerja  2  tahun  mendapat  upah  sebesar  Rp. 2.100.000,00.  Sedangkan  pekerja  lain  dalam jabatan yang sama dengan masa kerja selama 10 tahun mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,00. Pekerja dengan jabatan yang sama sebagai operator dengan masa kerja 1 tahun dan 6  tahun  mendapatkan  upah  yang  sama  sebesar Rp.2.400.000,00. Meskipun tetap disamaratakan, namun  besaran  tersebut  lebih  tinggi  dibanding dengan  perusahaan  sebelumnya.  Sedangkan pekerja  lain  dengan  jabatan  sebagai  Supervisor dengan  masa  kerja  selama  8  tahun  mendapat upah sebesar Rp. 3.735.000,00.
Dua  perusahaan  industry  besar  tersebut memberikan upah yang lebih tinggi. Namun tidak demikian bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari  satu  tahun.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan 5 pekerja pada satu perusahaan diketahui bahwa  pekerja  dengan  masa  kerja  5  bulan mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000. Tentu saja nilai tersebut berada dibawah ketentuan upah minimum.  Namun  pada  perusahaan  ini,  pekerja dengan jabatan sebagai montir dengan masa kerja 9 tahun mendapat upah sebesar Rp.3.100.000.
Dalam  hal  komponen  upah  minimum yang merupakan  upah  bulanan  terendah  yang terdiri    atas    upah  pokok    termasuk    tunjangan tetap,  dari  32  informan  pekerja  sector  industry besar  diketahui  bahwa  upah  yang  diterima merupakan upah pokok saja. Tambahan komponen  lainnya  adalah  uang  makan  dengan besaran  Rp.4.000,00 – Rp.10.000,00  per  hari, atau  terdapat  perusahaan  yang  memberikan dalam  bentuk  fasilitas  makan.  Terdapat  juga perusahaan  yang  memberikan  tambahan  uang
transport. Komponen uang makan dan transport tersebut  tidak  termasuk  tunjangan  tetap  karena diberikan berdasarkan kehadiran.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  per- usahaan  industry  besar  terdapat  pola  yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan  lainnya.  Namun  demikian,  pekerja dengan  masa  kerja  kurang  dari  satu  tahun mendapat  upah  dibawah  upah  minimum,  atau tidak  sesuai  dengan  ketetapan  upah  minimum. Sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, yang seharusnya lebih besar dari upah minimum,  mendapatkan  upah  sebesar  upah minimum. Pemberian upah juga disama  ratakan baik pekerja baru maupun pekerja dengan masa kerja  lama,  atau  baik  sudah  menikah  maupun belum menikah. Namun terdapat juga perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan  ini  juga  membedakan  upah  antara masa  kerja  yang  baru  dengan  masa  kerja  yang lama.
Pola  yang  berbeda  terdapat  dalam perusahaan  industry  sedang.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan 2 pekerja pada 1 perusahaan industry  sedang  diketahui  bahwa  pembayaran upah  pada  perusahaan  industry  sedang  tidak sesuai  dengan  hasil  penetapan  upah  minimum. Besaran  upah  untuk  pekerja  dengan  masa  kerja kurang  dari  1  tahun  yaitu  sebesar  Rp. 300.000/minggu  atau  sebesar  Rp.  1.200.000,00 per bulan. Sedangkan pekerja dengan masa kerja 11  tahun  mendapatkan  upah  sebesar  Rp. 450.000/minggu  atau  sebesar  Rp.  1.800.000,00 per bulan. Besaran upah tersebut lebih kecil dari besaran upah minimum.
Bagi pengusaha industry sedang, mereka telah  membayar  upah  dengan  layak  karena berdasar pada kondisi  perkembangan usaha dan juga kondisi pendidikan dan keahlian pekerjanya. Pengusaha industry sedang menetapkan besaran dalam pengupahan pekerja, dimana besaran upah adalah Rp.250.000-300.000/minggu bagi pekerja baru.  Sedangkan  bagi  pekerja  yang  sudah  lama adalah  Rp.350.000-500.000/minggu.  Besaran uang lembur adalah Rp.7.000/jam. Perusahaanya tidak  mengikuti  ketentuan  upah  minimum, namun  mempunyai  skala  upah  tersendiri  dilihat
dari  efektivitas  dan  kemampuan  kerja  kar- yawannya.  Untuk  setiap  tahunnya  setiap karyawan pasti memiliki kenaikan upah masing- masing  tetapi  tidak  berdasarkan  pada  UMR, karena  perusahaan  juga  memberikan  hadiah kepada  karyawan  yang  memiliki  loyalitas terhadap perusahaan. Pengusaha industry sedang juga mengemukakan kesediannya untuk mengikuti  ketentuan  upah  minimum  yang  telah ditetapkan. Namun kesediaan tersebut jika nanti kondisi usahanya sama dengan kondisi perusahaan besar.
Pengusaha  industry  sedang  memper- soalkan  mengenai  besaran  upah  minimum  yang diberlakukan sama rata untuk semua perusahaan, padahal kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan  antara  perusahaan  industry  sedang dan  perusahaan  besar.  Sehingga  berdasar  pada hal  tersebut,  pengusaha  industry  sedang  tidak mengikuti  ketetapan  upah  minimum  dalam pembayaran  upah.  Pengusaha  industry  sedang tidak  memiliki  standar  dalam  penetapan  upah. Mereka  hanya  melihat  dari  besaran  yang biasanya  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Berbeda dengan perusahaan besar yang memang memperhatikan  ketentuan  upah  minimum.  Bagi pengusaha  industry  sedang,  mereka  tidak memperhatikan  standar  upah  minimum  karena sebagian  besar  pekerja  yang  direkrut  hanya lulusan  SMP,  bahkan  lulusan  SD.  Hanya sebagian  kecil  yang  berasal  dari  lulusan  SMA. Pekerja  tersebut  tidak  mempunyai  keahlian khusus  pada  saat  direkrut.  Berdasar  alasan tersebut  juga,  pengusaha  industry  sedang mengemukakan bahwa mereka tidak menerapkan ketentuan upah minimum.
Pendidikan pekerja merupakan salah satu alasan  tidak  dilaksanakannya  ketetapan  upah minimum.  Berdasarkan  data  informan  dari  22 pekerja, sebagian besar pekerja pada perusahaan industry besar adalah berlatar belakang pendidikan  SMA,  yaitu  18  informan  berlatar belakang SMA dan 2 informan berlatar belakang SMP.  Sedangkan  informan  pada  perusahaan industry industry sedang berlatar belakang SMP dan  SD.  Berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan pekerja di Kabupaten Bandung, berdasarkan data Statistik  Daerah  Kabupaten  Bandung  Tahun
2015  diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan  di Kabupaten  Bandung  masih  didominasi  oleh pendidikan  SD  dan  belum  tercapai  pendidikan dasar 9 tahun .
Berdasarkan  keterangan  dari  berbagai pihak, diketahui  bahwa terdapat  banyak pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketetapan upah minimum. Sudah menjadi anggapan bahwa upah pekerja adalah sama dengan nilai upah minimum, namun  disamakan  baik  untuk  pekerja  lajang maupun  sudah  menikah  dan  mempunyai  anak. Diperkirakan  hanya  40%  perusahaan  yang melaksanakan ketetapan upah minimum. Meskipun  banyak  terjadi  pelanggaran  dalam pembayaran upah, namun terdapat juga perusahaan  yang  melaksanakan  sesuai  dengan aturan pengupahan. Perbedaan pembayaran upah tersebut  tergantung dari perusahaannya sendiri. Jika  perusahaan  mampu  maka  akan    membayar sesuai  dengan  upah  minimum.  Tetapi  sebagian besar  perusahaan-perusahaan  yang  lain,  masih melakukan  negosiasi,  bahkan  masih  banyak dibawah nilai upah minimum.
Terdapat kondisi lain dalam pelaksanaan upah  minimum  yaitu  terdapatnya  perjanjian  di bawah  tangan.  Kondisi  ini  telah  diakui  oleh berbagai pihak. Karena ketidakmampuan perusahaan  untuk  membayar  upah  minimum sesuai  ketentuan,  maka  dilakukan  perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian antara pengusaha  dan  serikat  pekerja  mengenai  nilai upah yang nilainya dibawah upah minimum. Hal tersebut  dilakukan  agar  perusahaan  dapat  tetap beroperasi.
Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga  Kerja  merupakan  unit  yang  terkait langsung dalam pengawasan pelaksanaan ketetapan  upah  minimum.  Namun  memang terdapat  kesulitan  untuk  menentukan  jumlah pasti  berapa  banyak  pekerja  yang  dibayar  tidak sesuai  dengan  ketentuan.  Hal  tersebut  karena banyak  perusahaan  yang  tidak  melapor  kepada Disnaker. Diluar dari laporan tersebut, mungkin banyak  kasus  yang  tidak  terdata.  Dikemukakan bahwa  perusahaan  tidak  membayarkan  upah seuai  dengan  ketentuan,  karena  perusahaan tersebut mengajukan penangguhan yang memang diatur oleh peraturan. Namun kondisi diperparah
karena  terdapat  perjanjian  dibawah  tangan. Perjanjian tersebut melanggar karena tidak sesuai dengan peraturan. Pengawas sendiri mempertanyakan  mengapa  perusahaan  tidak mengajukan penangguhan, padahal sudah mendapat  persetujuan  dari  Serikat  Pekerja. Keengganan  perusahaan  tidak  mengajukan penangguhan karena tidak mau untuk dilakukan audit keuangan.
Berkaitan dengan ketidakmampuan pengusaha  dalam  membayar  upah  minimum, telah  diatur  dalam  pasal  90  UU  No.  13  Tahun 2003, bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih  rendah  dari  upah  minimum.    Bagi pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah minimum, dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam Kepmen No. 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan  Pelaksanaan  Upah  Minimum. Berdasarkan  Kepmen  tersebut  bahwa  per- mohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan  tertulis  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh yang tercatat. Adapun bentuk penangguhan yang telah  mendapat  izin  dari  Gubernur  adalah  :  a. Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang  lama,  atau;  b.  Membayar  upah  minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah  dari  upah  minimum  baru,  atau  ;  c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.
Jika  diamati  dari  data,  maka  terdapat sedikit  perusahaan  yang  mengajukan  penang- guhan. Dari jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan  tersebut,  perusahaan  yang  diberi izin penangguhan, lebih sedikit jumlahnya. Pada tahun  2012  terdapat  4  perusahaan  yang mengajukan  penangguhan,  dann  seluruhnya diberi  izin  penangguhan.  Pada  tahun  2013 terdapat  5  perusahaan  yang  mengajukan  pe- nangguhan dan 4 yang diberi izin penangguhan. Pada  tahun  2014  terdapat  7  perusahaan  yang mengajukan  penangguhan  dan  hanya  3  yang diberi izin penangguhan. Pada tahun 2015 hanya terdapat  3  perusahaan  yang  mengajukan  pe- nangguhan  dan  seluruhnya    diberi  izin  penang- guhan. (Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung).
Mengenai  sedikitnya  jumlah  perusahaan
yang mengajukan penangguhan, dapat dipahami karena proses penangguhan yang rumit. Terddapat  beberapa  persyaratan  yaitu  pertama harus  ada  kesepakatan,  kedua    harus  ada  audit dari akuntan publik, ketiga ada neraca rugi laba, keempat daftar upah dari jabatan terendah sampai tertinggi.  Kebanyakan  perusahaan  tidak  mau melakukan  prosedur  tersebut  karena  tidak  mau diaudit.  Karena  banyak  perusahaan  yang  tidak mau  mengikuti  penangguhan,  sehingga  dila- kukan perjanjian di bawah tangan.
Kondisi perjanjian dibawah tangan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam pembayaran upah ini  menyebabkan pelanggaran dalam upah sulit  untuk  ditindak.  Perjanjian  tersebut  tidak dibenarkan  oleh  aturan  karena    berisi  mengenai besaran upah dimana nominalnya berbeda dalam arti lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Dalam pasal  91 UU 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dinyatakan  bahwa pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan  atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh lebih  rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang ditetapkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Namun  demikian  pihak  pengawas kesulitan  dalam  memberikan  sanksi  tersebut karena terdapat perjanjian antara Serikat pekerja dan pengusaha. Sehingga pelanggaran upah sulit ditindak karena pekerja bersedia dibayar dengan upah dibawah upah minimum.
Pengawas  ketenagakerjaan  mengemu- kakan  bahwa  sanksi  terhadap  pelanggaran  upah minimum  sudah  diatur  dalam  aturan.  Namun terdapat  hal-hal  lain  untuk  dapat  menetapkan sanksi tersebut. Sulit bagi pengawas karena jika menetapkan  sanksi  maka  perusahaan  menjadi tutup  dan  terjadi  PHK  secara  massal.  Sehingga tindakan  yang  dilakukan  pengawas  selama  ini adalah  pembinaan.  Dikemukakan  juga  bahwa upah  minimum  adalah  untuk  pekerja  dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun mengikuti skala upah. Namun pelanggaran terhadap  skala  upah  memang  tidak  ada  sanksi dalam peraturan. Sehingga pengawas tidak dapat berbuat  banyak  karena  memang  tidak  terdapat sanksi terhadap pelanggaran skala upah.
Jika  merujuk  pada  Eyraud  dan  Saget
(2005:40),  tujuan  penetapan  upah  minimum adalah  untuk  melindungi  pekerja  pada  level terendah, untuk menjamin mereka sesuai standar hidup yang layak. Pekerja pada level terendah ini diartikan  pemerintah  Indonesia  dengan  pekerja dengan  masa  kerja  kurang  dari  1  tahun. Selanjutnya jika merujuk pada Eyraud dan Saget (2005:41),  penetapan  upah  minimum  pada metode awalnya ditetapkan menurut kemampuan pengusaha untuk membayar, dimana produktivitas  (PDRB)  tidak  dihitung  dalam perhitungan upah minimum. Upah minimum ini dihitung  dari  kebutuhan  dasar  pekerja  untuk membayar  biaya  hidup  mereka  sendiri  dan keluarga mereka.
Perhitungan  KHL  di  Indonesia  memang hanya berdasarkan atas kebutuhan pekerja lajang, tidak  ditambah  dengan  kebutuhan  keluarga pekerja. Berdasarkan informan dari pekerja/buruh,  upah  yang  diterima  bagi  pekerja lajang  sudah  dapat  mencukupi  kebutuhan  dasar sehari-hari. Namun berbeda dengan pekerja/buruh  yang  sudah  berkeluarga  dan memiliki  anak,  upah  yang  diterimanya  tidak dapat  mencukupi  kebutuhan  dasar  sehari-hari. Sehingga terdapat kecenderungan bagi pasangan pekerja/buruh  untuk  bekerja  atau  membuka usaha  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari. Namun  demikian  kebutuhan  untuk  menabung tidak  dapat  terpenuhi.  Demikian  juga  dengan kebutuhan  sekunder  dan  tersier  yang  kurang terpenuhi,  seperti  kendaraan  dan  rumah  yang layak.
Dengan  demikian,  permasalahan  dalam pelaksanaan  penetapan  upah  minimum  adalah pembayaran  upah  yang  relative  sama  rata diantara pekerja. Dimana besarnya upah tersebut adalah sama dengan upah minimum. Sedangkan perhitungan upah minimum sendiri dihitung dari kebutuhan  hidup  layak  untuk  pekerja  lajang. Kondisi  tersebut  mendorong  unjuk  rasa  secara besar-besaran  pada  penetapan  upah  tahun selanjutnya.  Sudah  menjadi  pandangan  bahwa upah  minimum  adalah  sama  dengan  upah  bagi pekerja.  Sehingga  dengan  demikian,  proses penetapan  upah  minimum  menjadi  sangat penting bagi pekerja dan juga serikat pekerja/buruh.
Menyikapi  permasalahan  tersebut  ter- dapat  beberapa  harapan  yang  ditujukan  kepada pemerintah.  Sebenarnya  pekerja/buruh  tidak menginginkan  upah  yang  terlalu  besar  atau terlalu  kecil.  Namun  harapan  pekerja/buruh adalah kenyaman dalam nilai upah yang diterima untuk  dapat  memenuhi kebutuhan hidup  sehari- hari.  Kenyamanan  apabila  terjadi  kestabilan harga.  Kenaikan  upah  yang  diikuti  dengan kenaikan harga tidak akan dirasakan manfaatnya. Sehingga  tidak  masalah  jika  tidak  terjadi kenaikan  upah  asalkan  tidak  terjadi  kenaikan harga.
Salah  satu  peran  pemerintah  dalam perekonomian  adalah  peran  stabilitas.  Dimana dalam  pandangan  pekerja,  terdapat  stabilitas harga  terutama  harga  bahan-bahan  pokok. Kenaikan  upah  minimum  tidak  dirasakan manfaatnya  karena  diiringi  dengan  kenaikan harga.  Jika  dilihat  dari  kondisi  perekonomian Kabupaten  Bandung Tahun 2012-2015,  PDRB perkapita  ADH  berlaku  Kabupaten  Bandung terus  menunjukkan  peningkatan,  atau  rata-rata tumbuh sebesar 11,67% per tahun. Namun tidak demikian  dengan  tingkat  pertumbuhan  PDRB perkapita  ADH  konstan  yang  menggambarkan pendapatan  riil  penduduk,  dimana  tingkat pertumbuhannya  termasuk  kecil  yaitu  4,1%  per tahun. Rendahnya PDRB perkapita ADH konstan tersebut  disebabkan  karena  inflasi.  Dengan demikian, tuntutan kenaikan upah minimum dari serikat  pekerja/serikat  buruh dapat  diredam  jika pemerintah  mampu  untuk  menjaga  stabilitas harga.

## Perkembangan Usaha
Sebagaimana dinyatakan dalam penjelas- an  UU  No.13  Tahun  2003,  pembangunan  ke- tenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga  terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang  bersamaan dapat  mewujudkan  kondisi  yang  kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.
Terkait  dengan  pengembangan  dunia usaha,  diketahui  bahwa  terdapat  berbagai hambatan  yang  dihadapi  oleh  pengusaha.
Dikemukakan  bahwa  Laju  Pertumbuhan  Ek- onomi Kabupaten Bandung memang mengalami penurunan,  tetapi  tidak  semua  dunia  usaha sedang  lesu.  Ada  beberapa  jenis  usaha  yang untuk  saat  ini  (2015  akhir  dan  2016)  sedang bagus,  yaitu  industry  yang  melakukan  eksport. Untuk perusahaan lokal, terdapat beberapa jenis perusahaan  yang  mengalami  kemunduran  yaitu printing  dan  tenun.  Perusahaan  tersebut  meng- gunakan  teknologi  sederhana  sehingga  kalah bersaing dengan produk dari Cina. Produk Cina lebih bagus dan lebih  murah karena pemerintah Cina  memberikan  subsidi  eksport.  Selain  itu, terdapat  pasar  bebas    dan  banyak  barang selundupan  dari  tekstil  yang  tidak  pernah diberantas sehingga produk local kalah bersaing.
Selain  terkait  dengan  daya  saing perusahaan,  biaya  juga  menjadi  factor  utama dalam  perkembangan  dunia  usaha.  Dari  nilai upah  minimum  yang  ditetapkan,  sebenarnya biaya  upah  lebih  dari  yang  ditetapkan  karena pengusaha  mendapat  tambahan  biaya  dengan membayar  BPJS  kesehatan  sebesar  4%,  BPJS ketenagakerjaan  3,7%.  Belum  lagi  ditambah dengan biaya pensiun, transport dan uang makan. Jika dilihat dari komposisi terbesar dalam biaya operasional,  biaya  terbesar  operasional  bagi perusahaan  adalah  biaya  bahan  baku  dan  bahan baku pendukung. Biaya upah memang lebih kecil daripada  biaya  bahan  baku  dan  bahan  baku pendukung.  Namun,  kenaikan  upah  minimum akan mendorong kenaikan harga bahan baku dan bahan  baku  pendukung.  Contohnya  adalah perusahaan  dengan  bahan  baku  benang,  ketika membeli  benang  harganya  akan  naik  karena penyedia  benang  harus  membayar  kenaikan upah.  Sehingga  dengan  kenaikan  upah  akan mendorong  kenaikan  harga  bahan  baku,  bahan baku pendukung dan operasional lainnya. Biaya operasional  lainnya  adalah  listrik,  karena perusahaan  beroperasi  menggunakan  listrik. Berikut adalah data biaya input perusahaan besar dan  sedang    di  Kabupaten  Bandung  pada  tahun 2012 dan 2013.
Tabel 1 Biaya Input Perusahaan Besar dan Sedang  di Kabupaten Bandung
(dalam ribuan rupiah) Komponen Tahun 2012 Tahun 2013 Bahan baku 19.681.994.109 17.719.419.449 Upah 3.131.805.892 3.262.574.460 Komponen upah lainnya 530.860.250 422.390.991 Listrik 1.796.375.789 1.832.474.999 Bahan bakar dan pelumas 1.052.795.798 902.116.778 Sewa gedung dan mesin 88.468.801 123.995.648 Pembelian/penambahan modal tetap 1.426.780.027 1.912.151.873 Nilai tambah perusahaan 15.831.449.112 19.049.440.472 Nilai tambah (keuntungan) per pekerja 91.140 115.519 Tingkat efisiensi (%) 39,09 45,87
Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2012 dan Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2013. BPS Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  table  tersebut,  diketahui pada  tahun  2012  dan  2013,  komponen  biaya terbesar  bagi  perusahaan  adalah  bahan  baku. Biaya selanjutnya adalah upah beserta komponen lainnya.  Biaya  selanjutnya  adalah  listrik,  yang mengalami  kenaikan  dari  tahun  2012  ke  2013. Bahan bakar dan pelumas serta sewa gedung dan mesin  merupakan  komponen  biaya  selanjutnya. Dari tahun 2012 ke 2013 terdapat pembelian dan penambahan  modal  tetap  perusahaan,  demikian juga  dari  sewa  gedung,  mesin  dan  listrik mengalami  kenaikan.  Sehingga  terdapat  inovasi dari  pengusaha  dengan  pengadaan  mesin  atau modal  lainnya.  Dilihat  dari  nilai  tambah (keuntungan) perusahaan, terdapat kenaikan dari tahun  2012  ke  tahun  2013,  demikian  juga  dari segi  efisiensi  terdapat  peningkatan  dari  tahun 2012  ke  tahun  2013.  Berdasarkan  hasil wawancara, kondisi untuk tahun 2015 dalam hal urutan  biaya  input  kurang  lebih  sama  dengan tahun sebelumnya.
Namun  nilai  tersebut  belum  mem- perhitungkan  hambatan  lain  yang  dihadapi pengusaha.  Biaya  lainnya  yang  memberatkan bagi  pengusaha  adalah  ‘biaya  siluman’.  Biaya tersebut  terdapat  dalam  kegiatan  eksport import dan  kegiatan  bea  cukai  lainnya.  Selain  itu, terdapat  ‘biaya  siluman’  dalam  setiap  tahap mulai dari perizinan sampai dengan pengawasan
dan  lain  sebagainya,  membuat  biaya  menjadi semakin  mahal.  Demikian  juga  ketika  banyak perusahaan  yang  tidak  melakukan  wajib  lapor perusahaan,  atau  tidak  melakukan  penangguhan pelaksanaan  upah  minimum  karena  pengusaha harus membayar biaya kepada oknum.
Pengusaha  juga  mengemukakan  bahwa birokrasi  di  Indonesia  sangat  sulit,  yaitu pengurusan izin dengan waktu yang sangat lama. Walaupun  telah  ada  pengurusan  ijin  terpadu, namun perubahan tidak dirasakan oleh pengusaha  karena  pengurusan  izin  tetap  me- merlukan  waktu  yang  lama.  Sehingga  upaya reformasi  perizinan  yang  dilakukan  pemerintah hanya  secara  konsep  saja  karena  dalam pelaksanaannya tidak tercapai.  Selain itu sector industry juga dihadapkan pada pajak yang tinggi yang dipungut oleh pemerintah. Sehingga pihak pengusaha  sangat  berharap  kepada  pemerintah karena  terdapat  factor-faktor  yang  memang memerlukan campur tangan pemerintah.
Terdapat  perusahaan  yang  memang mengalami  perkembangan  Hal  tersebut  dilihat dari  posisi  eksport  yang  terus  meningkat  dan penambahan  produk.  Produksi  mengalami peningkatan  disebabkan  karena  perusahaan melakukan  inovasi  baru  dengan  melakukan pembelian mesin baru, meskipun mesin tersebut import  dari  Cina.  Penambahan  mesin  baru
tersebut  menciptakan  inovasi  baru  dalam  dunia textile  dimana  sebelumnya  hanya  bergerak  di bidang polyester murni menghasilkan kain-kain, sekarang  tercipta  produk  baru  yaitu  pada  jenis kain semacam kaos atau jersey
Kondisi  perusahaan  besar  tersebut  ber- beda dengan kondisi perusahaan industry sedang. Bagi  perusahaan  industry  sedang,  usaha mengalami  penurunan  disebabkan  karena  per- saingan  usaha  dan  banyaknya  barang  import  di Indonesia  sehingga  menyebabkan  penurunan pesanan  dari  beberapa  distributor  lokal.  Selama ini,  kemudahan  yang  dikemukakan  pemerintah tidak  direalisasikan  karena  pada  kenyataannya dalam mengurus izin usaha atau distribusi barang harus  ada  uang  untuk  melancarkan  berjalannya kegiatan  perusahaan.  Sehingga  pembayaran tersebut  dirasakan  berat  oleh  pengusaha.  Pajak dianggap  pembayaran  yang  memberatkan,  na- mun  pengusaha  mengeluarkan  pembayaran tersebut karena dianggap keharusan.
Kenaikan upah minimum, berbagai beban biaya  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pe- ngusaha  berdampak  pada  pengurangan  jumlah pekerja.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Bandung,  pada  tahun  2015  di Kabupaten Bandung terdapat  PHK massal  yang jumlahnya  meningkat  dibanding  dengan  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2015  terdapat  6  kasus PHK  massal  yang  melibatkan  3.766  pekerja. Dibanding  tahun  2014  dimana  terdapat  6  kasus PHK  massal  namun  melibatkan  262  pekerja. Dikemukakan  pihak  pengusaha  bahwa  banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Hal tersebut  dilakukan  karena  perusahaan  tidak mendapatkan  pesanan  (order)  namun  stok menumpuk  di  gudang,  sehingga  perusahaan menghentikan produksi dan merumahkan sementara pekerjanya. PHK merupakan langkah
terakhir namun pekerja tetap harus mendapatkan hak-haknya  jika  di  PHK.  PHK  merupakan  cara perusahaan  untuk  menyikapi  situasi  per- ekonomian.  Perekonomian  sedang  lesu,  Dollar menguat,  daya  beli  masyarakat  berkurang,  dan harga bahan baku menjadi mahal.
Kenaikan upah minimum sangat berpengaruh  terhadap  perusahaan.  Sehingga banyak strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Salah  satu  strategi  tersebut  adalah  terdapat pembayaran  upah  dibawah  minimum  melalui perjanjian  bawah  tangan,  bukan  melalui penangguhan. Pihak perusahaan mengemukakan bahwa  mereka  bisa  saja  membayar  upah  sesuai dengan  ketetapan  upah  minimum  namun  akan melakukan  efisiensi  pekerja  sebanyak  40%. Sebetulnya perusahaan juga tidak menginginkan hal tersebut terutama kepada pekerja yang sudah lama bekerja di perusahaan, namun karena terkait dengan kemampuan membayar dari perusahaan, maka  dilakukan  beberapa  strategi.  Selain melakukan  efisiensi,  perusahaan  juga  dih- adapkan  pada  masalah  kurangnya  permintaan (order) terhadap produksi. Karena tidak ada order dan  terjadi  kenaikan  upah  minimum,  maka perusahaan  melakukan  PHK  terhadap  pekerja terutama  pekerja  kontrak.  Selain  membe- rhentikan  pekerja  kontrak,  terdapat  perusahaan besar  lainnya  yang  melakukan  relokasi  ke Majalengka.  Alasan  relokasi  tersebut  karena upah minimum, dimana di Majalengka memiliki nilai  upah minimum  yang rendah. Bukan hanya Kabupaten Bandung, daerah lainnya seperti Kota Bandung,  Kabupaten  Bandung,  Kota  Bekasi  , Kabupaten  Karawang  banyak  yang  melakukan relokasi.

## Kenaikan  Upah  Minimum  dan  Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bandung
Tabel 2.  Nilai Upah Minimum dan Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bandung Tahun 2012  - 2015
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Nilai Upah Minimum (Rp) 1.223.800 1.388.333 1.735.473 2.041.000 LPE (%) 6,28 5,89 5,88 5,47 Laju pertumbuhan PDRB (sector industry) 5,90 % 5,98 % 6,66 % 4,32% PDRB  ADHK  sektor  industry (juta rupiah) 27.583.084,9 29.232.561,2 31.179.167,9 32.526.108
Sumber : Diolah dari berbagai dokumen Badan Pusat Statistik dan SK Gubernur mengenai Upah Minimum
Dari  tahun  2012  sampai  dengan  tahun 2015, nilai upah minimum mengalami kenaikan. Namun  dilihat  dari  nilai  laju  pertumbuhan ekonomi,  Kabupaten  Bandung  mengalami perlambatan dalam setiap tahunnya. Perlambatan laju  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2015 salah  satunya  disebabkan  karena  perlambatan dalam  sector  industry.  Kinerja  sector  industry sebagai sector dengan konstribusi PDRB terbesar menunjukkan  kenaikan  pada  tahun  2012-2014. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan walaupun masih bernilai positif.
Berdasarkan  dokumen  Analisis  Pem- bangunan  Ekonomi  Tahun  2015,  perlambatan sector  industry  terutama  disebabkan  oleh perlambatan  per-tumbuhan  sub  sector  industry tekstil,  barang  dari  kulit  dan  alas  kaki  yang merupakan  kontributor  terbesar  pada  sektor industry  pengolahan.  Sehingga  sedikit  saja terjadi  perubahan  pada  sub  sektor  ini  akan memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap sektor  industry  pengolahan.  Kecenderungan penurunan  kontribusi  sector  ini  sejalan  dengan peningkatan  kontribusi  sector  ekonomi  lain terutama sector perdagangan, hotel dan restoran terhadap  pembentukan  PDRB  total  Kabupaten Bandung.
Kenaikan  upah  minimum  menyebabkan kenaikan biaya bagi pengusaha, ditambah dengan biaya-biaya  lainnya. Upaya  yang  dilakukan pengusaha agar tetap dapat melangsungkan usaha adalah  dengan  melakukan  efisiensi  dengan  cara mengurangi  pekerja.  Kondisi  di  Kabupaten Bandung  tersebut  dapat  dijelaskan  berdasarkan teori  neoklasik  mengenai  upah  minimum. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Herr  et.al (2009:17),  jika  upah  minimum  berada  di  atas tingkat  keseimbangan,  maka  perusahaan  akan mengurangi  pekerja  sehingga  akan  berbahaya karena  menciptakan  pengangguran.  Tingkat pengangguran ini menunjukkan kelebihan penawaran  tenaga  kerja.  Jika  dilihat  dalam statistik  ketenagakerjaan  Kabupaten  Bandung tahun  2013-2014,  Kabupaten  Bandung  meng- alami kenaikan pertambahan angkatan kerja yang sebanding dengan penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran  secara  umum  pada  tahun  2014
adalah  8,48%  yang  menurun  dari  tahun sebelumnya sebesar 10,19% di tahun 2013.
Di Kabupaten Bandung, kelebihan penawaran  tenaga  kerja  ini  tidak  selalu menunjukkan  pengangguran  yang  meningkat, tetapi  berpindahnya  pekerja  dari  sector  formal (yang terkover oleh kebijakan upah minimum) ke sektor  informal  (yang  tidak  terkover  oleh kebijakan  upah  minimum).  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  dengan  kecenderungan  penurunan kontribusi  dari  sector  industry  yang  sejalan dengan  peningkatan  kontribusi  sector  ekonomi lain  terutama  sector  perdagangan.  Berdasarkan statistic  daerah  Kabupaten  Bandung  terdapat penurunan dalam sector industry dalam menyerap  lapangan  kerja,  dimana  penurunan tersebut  sejalan  dengan  kenaikan  dalam  sector lain yaitu perdagangan, jasa, dan lainnya.
Jika dilihat dari segi produktivitas, maka produktivitas secara makro mengalami kenaikan. Produktivitas  yaitu PDRB dibagi  jumlah tenaga kerja.  Demikian  juga  dalam  table  1  dalam komponen  nilai  tambah  per  pekerja  yang mengalami  kenaikan.  Namun  menurut  peng- usaha, pekerja/buruh Kabupaten Bandung bahkan pekerja Indonesia masih kurang produktif.  Alasan  tersebut  karena  dibandingkan dengan  negara  lain  seperti  Vietnam,  sebagai contoh  pabrik  sepatu  di  Vietnam  dan  di Indonesia.  Pekerja  Vietnam  mampu  meng- hasilkan 2,5 sepatu dalam 7 jam kerja sedangkan pekerja  Indonesia  hanya  menghasilkan  0,8 sepatu. Sedangkan upah di Indonesia lebih tinggi daripada  di  Vietnam.  Berdasarkan  perhitungan- nya,  bahwa  produktivitas  pekerja/buruh  Ka- bupaten  Bandung  belum  mencapai  100%, sedangkan  pengusaha  tetap  harus  membayar upah 100%. Produktivitas pekerja berkisar antara 50%  sampai  dengan  90%  sehingga  jika  dirata- ratakan  hanya  sebesar  75%.    Perhitungan  pro- duktivitas  tersebut  dilihat  dari  kapasitas  mesin terpasang,  sehingga  diketahui  kapasitas  dari suatu  mesin  dalam  per  jamnya.  Kurang  pro- duktifnya  pekerja  Kabupaten  Bandung  dise- babkan karena skill pekerja yang masing kurang baik.

## V. Kesimpulan dan Saran
Kondisi  pembayaran  upah  minimum  di Kabupaten  Bandung  tidak  jauh  berbeda  dengan wilayah lain di negara berkembang lainnya. Upah minimum    belum  efektif  sebagai  alat  perlin- dungan  upah  bagi  pekerja/buruh.  Terdapat banyak pekerja/buruh Kabupaten Bandung yang dibayar  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  upah minimum. Kondisi tersebut disebabkan karena : 1)  Perbedaan  kemampuan  antara  perusahaan industry  besar,  sedang  dan  kecil.  2)  Rendahnya tingkat  pendidikan  pekerja.  3)  Prosedur  pe- nangguhan upah seringkali tidak dilakukan oleh pengusaha,  namun  pengusaha  lebih  memilih untuk melakukan perjanjian dibawah tangan jika tidak mampu untuk membayar upah minimum. 5) Penegakkan  sanksi  sulit  dilakukan  karena  kon- disi  perjanjian  dibawah  tangan  dan  data  akurat mengenai  pelanggaran  upah  minimum  sulit diperoleh,  Selain  itu,  penegakan  sanksi  dapat berdampak  pada  penutupan  perusahaan  dan pemutusan hubungan kerja.
Pembayaran  upah  minimum  sangat  ter- gantung  pada  kondisi  perusahaan.  Namun demikian, kondisi perkembangan dunia usaha di Kabupaten  Bandung  adalah  :  1)  Dunia  usaha cenderung mengalami perlambatan, kecuali bagi perusahaan  yang  berorientasi  eksport  dan melakukan inovasi dalam pembelian mesin baru 2) Lemahnya daya saing perusahaan disebabkan banyaknya  barangnya  barang  import  3)  Mes- kipun  bukan  komponen  biaya  yang  terbesar, namun kenaikan upah minimum akan mendorong kenaikan  harga  bahan  baku  dan  bahan  baku pendukung.  4)  Terdapat  beban  biaya  lainnya yang  dibebankan  kepada  pengusaha.  Tingginya pajak yang ditanggung pengusaha, dan banyaknya  biaya  tidak  resmi  dalam  kegiatan usaha 5) Perizinan yang berbelit belit dan waktu yang  lama.  6)  Pekerja  yang  dianggap  kurang produktif karena kurangnya keahlian.
Dari  segi  ekonomi  makro,  nilai  upah minimum  selalu  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya. Namun kenaikan tersebut tidak berarti karena disertai dengan inflasi. Demikian juga laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Bandung mengalami  perlambatan  yang  banyak  dipe-
ngaruhi  karena  perlambatan  laju  PDRB  sector industry. Banyaknya kasus pemutusan kerja tidak menyebabkan  tingginya  pengangguran  di  Ka- bupaten  Bandung.  Namun  beralihnya  pekerjaan dari sector formal kepada sector informal.
Permasalahan  upah  minimum  merupa- kan  permasalahan  kompleks  yang  memerlukan penanganan  dari  berbagai  instansi  pemerintah. Upah  minimum  dapat  menjadi  alat  yang  efektif bagi  peningkatan  kesejahteraan  apabila  terdapat upaya  untuk  mengatasi  berbagai  permasa- lahannya.  Perkembangan  dan  kemudahan  bagi dunia  usaha  sangat  diperlukan  untuk  dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan  meningkatkan  Laju  Pertubuhan  Ekonomi. Diperlukan langkah-langkah yang realistis untuk dapat  mengatasi  berbagai  hambatan  yang dihadapi  oleh  pengusaha,  terutama  dalam  me- ngatasi  hambatan  tingginya  biaya  non  op- erasional.  Pemerintah  juga    dihadapkan  pada peningkatan pendidikan dan kemampuan pekerja di  Kabupaten  Bandung  sehingga  dapat  lebih meningkatkan  produktivitas.  Selain  itu,  apabila fungsi  stabilisasi  harga  dilaksanakan  dengan baik,  tidak  menutup  kemungkinan  akan  me- nurunkan  tuntuan  kenaikan  upah  minimum  dari pekerja/buruh.  Dapat  dipertimbangkan  juga pengupahan  berdasarkan  produktivitas,  dimana terdapat  tambahan  upah  (bonus)  bagi  pekerja yang memiliki produktivitas tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akpansung, Aniekan Okon. 2014. An Empirical Assessment  of  the  Effects  of  Minimum Wage Increases on Unemployment during Democratic  Governance  in  Nigeria . International  Journal  of  Humanities  and Social Science Vol. 4, No. 13.
Bhorat,  Haroon  &  Stanwix,  Benjamin.  2013. Minimum  Wage  Enforcement  in  the Developing World .  Participants at the IZA World  Of Labor Minimum  Wage Workshop in Frankfurt, 4 th June 2013
Eyraud, Francois & Saget, Catherine. 2005. The
Fundamentals  of  Minimum  wage  Fixing . Geneva : International Labour Office.
Golan,  Amos.  Perloff,  Jeffrey  &  Wu,  Ximing. 2001. Welfare E ﬀ ects of Minimum Wage and Other Government Policies
Gunderson,  Morley.  2005. Minimum  Wages  in Canada  :  Theory,  Evidence  and  Policy (Prepared  for  the  Federal  Labour Standards Review Commission)
Herr, Hansjorg. Kazandziska, Milka & Mahnkopf,  Silke.  2009. The  Teoritical Debate  About  Minimum  Wage. Global Labour University Working Paper.
ISSN.1866-0541.
John,  C.P.  2004. Social  Security  and  Labour Welfare  with  Special  Reference  to Construction  Workers  in  Kerala .  Kerala Research  Programme  on  Local  Level
Development  Centre  for  Development
Studies
Jones,  Patricia.  1997. The  Impact  of  Minimum Wage Legislation in Developing Countries where Coverage is Incomplete . Centre for the  Study  of  African  Economies  Institute of Economics and Statistics. University of
Oxford
Musgrave,  Richard.  A  &  Musgarve,  Peggy.  B. 1989. Public  Finance  in  Theory  and
Practice . Singapore : Mc Graw-Hill
Paitoonpong,  Srawooth.  Akkarakul,  Nipanan  & Sukaruji,  Chothiga.  2005. The  Minimum Wage-fixing  System  in  Thailand .  Vol.  20
No.  2    Thailand  Development  Research Institute