Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.32362

## Penentuan variabel prioritas perkembangan hunian vertikal Kota Balikpapan berdasarkan preferensi pemerintah
Determining priority variable of Balikpapan vertical residence development based on Local Government preference
P B Assidiq 1 , F Nurrahman 1 , dan U Sholikah 2
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan
2 Program Studi Teknik Lingkungan, Jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan, Institut Teknologi Kalimantan
Corresponding author’s email: x1prayudi@gmail.com
Abstrak. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 833.761 jiwa pada tahun 2032. Pada tahun 2014 angka kebutuhan hunian di Provinsi Kalimantan  Timur  mencapai  239.964  unit  hunian.  Penghuni  rumah  susun  di  Kota Balikpapan  hanya  sebesar  75%  dari  total  595  unit  hunian.  Adanya  tumpang  tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak relevan lagi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor prioritas berdasarkan preferensi pemerintah menggunakan  teknik  analisis  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP).  Analisis  AHP menghasilkan faktor dan variabel prioritas berdasarkan preferensi pemerintah yaitu faktor  prasarana  dengan variabel  jaringan  air  bersih,  faktor  hukum  dengan variabel kesesuaian penggunaan lahan dan faktor kepemilikan dengan variabel sistem sewa.
Kata Kunci: AHP; Faktor Prioritas; Hunian Vertikal
Abstract. The  population  in  Balikpapan  City  by  2032  is  predicted  to  reach  833,761 people. In 2014 the number of residential needs in East Kalimantan reached 239,964 residential units. Residents of condominium in Balikpapan City is 75% of the total 595 residential units. The overlapping policy between Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning  condominium  is  no  longer  relevant  to  the  Balikpapan  City’s  Masterplan Document.  This  study  was  designed  to  determining  priority  factor  of  Balikpapan’s
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
vertical  residence  development  based  on  local  government  preference  using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. AHP analysis produces priority factors and variables based on government preferences, namely infrastructure factors with clean water network variable, legal factors with land-use suitability variable, and ownership factors with rental system variable.
Keywords: AHP; Priority Factor; Vertical Residential

## 1. Pendahuluan
Kota  Balikpapan  merupakan  salah  satu  kota  yang  terdapat  di  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan luasan sebesar 50.330 km² yang terbagi menjadi 6 kecamatan [1]. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebesar 572.184 jiwa meningkat pada tahun 2017 sebesar 636.012  jiwa.  Jumlah  penduduk  Kota  Balikpapan  terus  akan  meningkat  pada  tahun  2032 diproyeksikan mencapai angka 833.761 jiwa [1]. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada umumnya diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan penduduk alamiah yang dapat dihitung dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian, migrasi yang dilakukan  oleh  masyarakat  pedesaan  ke  perkotaan  dan  perubahan  wilayah  pedesaan  yang menjadi daerah perkotaan [2].
Fenomena pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong kegiatan alih fungsi lahan untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya pada sektor perumahan dan permukiman, yaitu pemenuhan  kebutuhan perumahan  atau backlog [3] . Pertumbuhan  jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan hunian. Target backlog nasional pada Tahun 2019 sebesar 5,4 juta tidak dapat dicapai, karena pada kenyataannya kekurangan jumlah hunian mencapai 7,6 juta [4,5]. Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan [6] mengemukakan bahwa terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan sebesar 1930,30 Ha yang digunakan untuk kawasan permukiman.  Untuk  menekan  laju  alih  fungsi  lahan  permukiman  sekaligus  alternatif mengatasi backlog hunian pada kawasan berkepadatan tinggi, Pemerintah Kota Balikpapan juga menjalankan strategi hunian vertikal.
Pertumbuhan hunian vertikal di Kota Balikpapan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 13 unit hunian vertikal di Kota Balikpapan. Hunian vertikal yang terdapat di  Kota  Balikpapan  antara  lain  Rusunawa  Damai  Beriman,  Rusunawa  KM  7,  Rusunawa Manggar,  Rusunawa  Perusda,  Rusunawa  Perusda  2,  Rusunawa  Sepinggan,  Rusunawa Sepinggan  2,  Rusunawa  Siaga  dan  Rusunawa  Somber,  sedangkan  4  hunian  vertikal  lainnya dikelola oleh pihak swasta antara lain Apartemen Malibu, Apartemen Pertamina, Ruby Tower Apartemen dan Pentapolis Apartemen [7].
Pembangunan hunian vertikal rusunawa di Kota Balikpapan dimulai pada tahun 1994 – 1995, yaitu  Rusunawa  Damai.  Selanjutnya,  pembangunan  rusunawa  di  Kota  Balikpapan  mulai dibangun  lagi  pada  tahun  2008  –  2017  dengan  total  8  rusunawa,  antara  lain  Rusunawa Manggar, Rusunawa Sepinggan I dan II, Rusunawa Kilometer 7, Rusunawa Siaga, Rusunawa Perusda I dan II, dan yang terakhir pada tahun 2016 – 2017 adalah Rusunawa Somber [7]. Pada
tahun 2018 total unit hunian rusunawa sebanyak 595 unit, namun dari total unit yang tersedia terdapat  25,38%  unit  hunian  rusunawa  yang  belum  dihuni  sehingga  pemanfaatan  hunian rusunawa belum optimal [7].
Terdapat  berbagai  macam  dampak  dari  pertumbuhan  jumlah  apartemen,  salah  satunya adalah  terciptanya  kesenjangan  sosial  di  sekitar  lokasi  apartemen  tersebut.  Masyarakat sekitar  lokasi  apartemen  juga  harus  menyesuaikan  fungsi  bangunan  sehingga  dapat mempengaruhi  aspek  fisik  dan  ekonomi  dari  kawasan  tersebut  [8].  Sedangkan  Agmelina  & Ariastita  [9]  mengidentifikasi  dampak  yang  terjadi  akibat  pertumbuhan  jumlah  apartemen khususnya di Kota Surabaya adalah penurunan kinerja jalan dikarenakan peningkatan volume lalu lintas.
Pemerintah Kota Balikpapan mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan jumlah  hunian  vertikal  apartemen  dengan  membuat  beberapa  peraturan  daerah  yang mengatur  seputar  hunian  vertikal  antara  lain  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun [10,11]. Namun, masih terdapat permasalahan pembangunan hunian vertikal  di  Kota  Balikpapan  seperti  yang  terjadi  pada  proses  pembangunan  Balikpapan  City Center yang terletak di Kelurahan Karang Jati. Pada tahun 2013, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  Balikpapan  City  Center  telah  terbit  dengan  Nomor  0430/DTKP/BTg/MKS  namun pembangunan Balikpapan City Center belum selesai hingga tahun 2018.
Permasalahan  terkait  tumpang  tindih  regulasi  yang  mengatur  terkait  rumah  susun  dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun (RTRW) 2012 – 2032 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun [10,11]. Pada dokumen RTRW disebutkan pada pasal 50 ayat 5 bahwa ketentuan pengembangan hunian vertikal terdapat pada kawasan perumahan kepadatan  tinggi  yang  terdapat  di  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  Kecamatan  Balikpapan Selatan,  Kecamatan  Balikpapan  Barat,  dan  Kecamatan  Balikpapan  Tengah.  Namun,  pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun pasal 5  [11] belum  dijelaskan  terkait  penetapan  zonasi  dan  lokasi  perencanaan  pembangunan  rumah susun sehingga penetapan lokasi rumah susun ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dengan persetujuan  DPRD  Kota  Balikpapan.  Berdasarkan  data,  fenomena,  dan  fakta  yang  telah dipaparkan,  maka  diperlukan  sebuah  studi  tentang  faktor  prioritas  yang  menjadi pertimbangan dalam pengembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan.

## 2. Metode

## 2.1. Pendekatan penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  rasionalistik,  yaitu  suatu pendekatan  penelitian  yang  memiliki  jenis  atau  karakteristik  penggunaan  rasio  dalam menyusun kerangka teoritik dan memberikan makna (interpretasi) hasil penelitian. Menurut ilmu rasionalisme, paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam
memperoleh pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir logis. Alat berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau logika [12].

## 2.2. Lokasi penelitian
Ruang  lingkup  wilayah  dalam  penelitian  ini  adalah  hunian  vertikal  yang  terdapat  di  Kota Balikpapan yang terdiri dari 6 kecamatan antara lain Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota. Berikut merupakan peta ruang lingkup wilayah penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta persebaran hunian vertikal Kota Balikpapan.

## 2.3. Teknik pengumpulan data
Pada penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.
2.3.1. Wawancara (in-depth interview). Menurut Esterberg dalam Sugiyono [13], wawancara merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  guna  mendapatkan  informasi  secara  langsung  dengan cara  mengajukan  beberapa  pertanyaan  kepada  narasumber.  Teknik  wawancara  seperti  ini lebih  bersifat  terbuka  dengan  melakukan  eksplorasi  terhadap  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi perkembangan hunian vertikal berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh narasumber.
2.3.2. Data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  adalah  instansi/lembaga  terkait  seperti  Dinas  Perumahan  dan Permukiman,  Unit  Pelaksana  Teknis  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (UPT  Rusunawa),  Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Data tersebut biasanya dapat berupa dokumen, data atau arsip terkait perkembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan.

## 2.4. Teknik analisis data
2.4.1. Analisis  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP). Faktor dan  variabel  yang  telah terkumpul kemudian  digunakan  sebagai  input  data  untuk  analisis  penentuan  prioritas  pengaruh perkembangan  hunian  vertikal  di  Kota  Balikpapan  dengan  metode  Analytical  Hierarchy Process (AHP) menggunakan software Super Decisions . Hasil dari analisis ini merupakan bobot setiap variabel dari faktor prioritas. Faktor dan variabel disusun secara sistematis membentuk pohon hirarki seperti pada bagan yang dapat dilihat pada Gambar 2.
ARAHAN PENGEMBANGAN HUNIAN VERTIKAL DI KOTA BALIKPAPAN A B C D E F G H I J K PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 1.A 1.B 1... 2.A 2.B 2... 3.A 3.B 3...
PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 PRIORITAS 1 FAKTOR VARIABEL
Gambar 2. Pohon hierarki arahan pengembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Penentuan faktor prioritas perkembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan
3.1.1. Penentuan bobot faktor berdasarkan analisis AHP. Berdasarkan hasil analisis AHP yang telah dilakukan menggunakan software Super Decisions , maka dapat diketahui ketiga faktor yang memiliki bobot tertinggi, antara lain faktor prasarana, hukum dan kepemilikan. Berikut adalah matriks perbandingan yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan  hasil  dari  rata-rata  nilai  matriks  perbandingan dari  keempat stakeholder maka dapat  dilihat  bahwa  faktor  prasarana  merupakan  faktor  yang  memiliki  tingkat  kepentingan tertinggi  dikarenakan  nilai  dari  matriks  perbandingan  >1  jika  dipasangkan  terhadap  semua faktor kecuali faktor hukum. Faktor prasarana, 6.44 kali lebih penting jika dipasangkan dengan faktor lingkungan dan ketika dipasangkan dengan faktor lokasi, faktor prasarana memiliki nilai 5.21 kali lebih penting. Namun, faktor prasarana memiliki nilai <1 saat dipasangkan dengan
faktor  hukum.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  faktor  prasarana  tidak  lebih  penting  ketika dipasangkan dengan faktor hukum karena memiliki nilai matriks perbandingan sebesar 0.93. Berdasarkan nilai matriks perbandingan di atas, maka faktor prasarana menjadi faktor dengan bobot  tertinggi  jika  dibandingkan  dengan  sepuluh  faktor  lainnya  dengan  nilai  sebesar  0.16 sesuai dengan grafik yang terdapat pada Gambar 3.
Tabel 1. Matriks perbandingan antar faktor.
A B C D E F G H I J K A 1 0.41 1.18 0.35 1.09 0.38 0.50 0.48 0.76 0.48 2.54 B 2.43 1 2.88 0.29 1.02 0.33 0.45 0.41 0.51 0.51 0.47 C 0.85 0.35 1 0.31 2.43 0.36 0.43 0.51 1.09 0.81 0.41 D 2.77 3.48 3.27 1 1 0.24 0.88 0.74 0.41 0.17 0.18 E 0.92 0.98 0.41 1 1 3.48 2.82 1.06 6.42 1.16 6.85 F 2.65 3.00 2.76 4.21 0.29 1 0.16 0.39 1.50 0.47 2.43 G 2.01 2.24 2.33 1.14 0.35 6.44 1 0.47 3.41 4.79 3.20 H 2.10 2.43 1.97 1.34 0.94 2.59 2.14 1 2.65 5.21 6.44 I 1.32 1.97 0.92 2.43 0.16 0.67 0.29 0.38 1 0.66 0.47 J 2.10 1.97 1.24 6.03 0.86 2.14 0.21 0.19 1.52 1 1.43 K 0.39 2.14 2.43 5.66 0.155 0.41 0.31 0.16 2.14 0.70 1 Keterangan: A : Fisik B : Jenis C : Unit D : Fasilitas E : Hukum F : Ekonomi G : Kepemilikan H : Prasarana I : Peruntukan
J : Lokasi K : Lingkungan
Kemudian  faktor  hukum  berdasarkan  rata-rata  nilai  matriks  perbandingan  dari  keempat stakeholder merupakan faktor dengan tingkat kepentingan urutan kedua. Sedangkan, faktor hukum memiliki tingkat kepentingan 6.85 kali lebih penting ketika dipasangkan dengan faktor lingkungan. Namun, faktor hukum tidak lebih penting jika dipasangkan terhadap faktor fisik, unit apartemen dan faktor jenis apartemen dikarenakan masing-masing nilai kepentingan <1. Ketika faktor hukum dipasangkan dengan faktor fasilitas, maka nilai kepentingan dari kedua faktor dinilai sama oleh keempat stakeholder dengan nilai rata-rata matriks perbandingan =1. Berdasarkan nilai matriks perbandingan  di atas, maka faktor hukum  menjadi faktor dengan bobot tertinggi kedua jika dibandingkan dengan sepuluh faktor lainnya dengan nilai sebesar 0.15 sesuai dengan grafik yang terdapat pada Gambar 3.
Faktor kepemilikan merupakan faktor dengan tingkat kepentingan urutan ketiga berdasarkan rata-rata  nilai  matriks  perbandingan.  Faktor  kepemilikan  memiliki  nilai  rata-rata  matriks perbandingan  >1  terhadap  8  faktor  lainnya.  Faktor  kepemilikan  memiliki  nilai  kepentingan tertinggi ketika dipasangkan terhadap faktor ekonomi dengan nilai rata-rata sebesar 6.44 kali lebih  penting.  Namun,  faktor  kepemilikan  tidak  lebih  penting  ketika  dipasangkan  terhadap faktor  hukum  dan  prasarana  dengan  masing-masing  nilai  rata-rata  matriks  perbandingan sebesar  0.35  dan  0.46.  Berdasarkan  nilai  matriks  perbandingan  di  atas,  maka  faktor kepemilikan  memiliki  bobot  tertinggi  ketiga  dari  total  sepuluh  faktor  lainnya  dengan  nilai bobot sebesar 0.144 sesuai dengan grafik yang terdapat pada Gambar 3.
Berikut adalah nilai bobot dari masing-masing faktor yang telah didapatkan berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarchy Process menggunakan software Super Decisions .
Gambar 3. Bobot faktor pengaruh perkembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan.
3.1.2. Penentuan  bobot  variabel  pada  faktor  prasarana  berdasarkan  analisis  AHP. Faktor prasarana didapatkan sebagai faktor dengan bobot nilai tertinggi setelah mendapatkan faktor prioritas.  Kemudian  dilakukan  penentuan  bobot  variabel tertinggi dari  setiap  variabel  pada faktor  prasarana,  variabel  yang  menjadi  input  adalah  variabel  jaringan  listrik,  jaringan  gas, jaringan  telepon,  jaringan  air  bersih,  dan  jaringan  drainase.  Berikut  adalah  tabel  hasil  dari matriks perbandingan setiap variabel yang terdapat pada faktor prasarana yang tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Matriks perbandingan antar variabel pada faktor prasarana.
Listrik Gas Telepon Air Bersih Drainase Listrik 1 6.30 8.45 0.27 1.07 Gas 0.16 1 3.01 0.36 0.35 Telepon 0.12 0.33 1 0.11 0.70 Air Bersih 3.71 2.76 8.45 1 6.85 Drainase 0.94 2.94 1.43 0.14 1
Berdasarkan  matriks  perbandingan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  jaringan  air  bersih memiliki  tingkat  kepentingan  lebih  penting  dari  setiap  variabel  yang  terdapat  di  faktor prasarana.  Variabel  jaringan  air  bersih  memiliki  tingkat  kepentingan  3.71  kali  lebih  penting ketika  dipasangkan  dengan  variabel  jaringan  listrik.  Sedangkan  ketika  dipasangkan  dengan
Fisik 5% Jenis
5% Unit 5% Fasilitas 7% Hukum 15% Ekonomi 9% Kepemilikan 15% Prasarana 16% Peruntukan 7% Lokasi 9% Lingkungan 7%

## BOBOT FAKTOR PENGARUH PERKEMBANGAN
HUNIAN VERTIKAL DI KOTA BALIKPAPAN
variabel  jaringan  gas,  variabel  jaringan  air  bersih  memiliki  tingkat  kepentingan  2.76  lebih penting  dari  variabel  jaringan  gas.  Nilai  kepentingan  tertinggi  variabel  jaringan  air  bersih didapatkan ketika dipasangkan dengan variabel jaringan telepon. Nilai kepentingan variabel jaringan air bersih yang didapatkan adalah sebesar 8.45 kali lebih penting dari variabel jaringan telepon. Jaringan air bersih juga memiliki tingkat kepentingan sebesar 6.85 kali lebih penting dari  variabel  jaringan  drainase.  Berdasarkan  dari  matriks  perbandingan  di  atas,  maka didapatkan  nilai  bobot  dari  setiap  variabel  pada  faktor  prasarana  sebagai  berikut  (lihat Gambar 4).
Gambar 4. Bobot variabel pada faktor prasarana.
Berdasarkan grafik di atas, variabel jaringan air bersih memiliki bobot tertinggi dengan nilai sebesar 0.51. Kemudian dilanjutkan dengan variabel jaringan listrik dengan nilai bobot sebesar 0.24,  variabel  jaringan  drainase  sebesar  0,12,  variabel  jaringan  drainase  sebesar  0.08  dan dengan bobot terkecil adalah variabel jaringan telepon sebesar 0.04. Maka dapat disimpulkan pada faktor prasarana bahwa variabel yang memiliki bobot tertinggi atau diprioritaskan adalah variabel jaringan air bersih.
3.1.3. Penentuan bobot variabel pada faktor hukum berdasarkan analisis AHP. Faktor hukum didapatkan  sebagai  faktor  dengan  bobot  nilai  tertinggi  kedua  setelah  faktor  prasarana berdasarkan faktor prioritas dari setiap faktor. Kemudian dilakukan penentuan bobot variabel tertinggi  dari  setiap  variabel,  antara  lain  kesesuaian  penggunaan  lahan,  kesesuaian  area parkir,  kesesuaian  ketinggian  bangunan,  dan  legalitas.  Berikut  adalah  hasil  dari  matriks perbandingan setiap variabel yang terdapat pada faktor hukum tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Matriks perbandingan antar variabel pada faktor hukum.
Penggunaan Lahan Area Parkir Ketinggian Bangunan Legalitas Penggunaan Lahan 1 7.45 2.65 6.30 Area Parkir 0.13 1 2.24 0.41 Ketinggian Bangunan 0.38 0.44 1 0.41 Legalitas 0.16 2.43 2.43 1
Listrik 25% Gas 8% Telepon 4% Air Bersih 51% Drainase 12% BOBOT VARIABEL PADA FAKTOR PRASARANA
Berdasarkan  matriks  perbandingan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  variabel  dengan  tingkat kepentingan tertinggi pada faktor hukum adalah kesesuaian penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepentingan variabel kesesuaian penggunaan lahan 7.45 kali lebih penting ketika dipasangkan dengan kesesuaian area parkir.  Apabila dipasangkan dengan kesesuaian ketinggian  bangunan,  maka  variabel  kesesuaian  penggunaan  lahan  memiliki  tingkat kepentingan sebesar 2.65 kali lebih penting dari kesesuaian ketinggian bangunan dan 6.30 kali lebih penting dari variabel legalitas. Berikut adalah grafik bobot nilai dari setiap variabel yang terdapat pada faktor hukum yang telah didapat dari hasil analisis AHP menggunakan software Super Decisions (lihat Gambar 5) .
Gambar 5 . Bobot variabel pada faktor hukum.
Berdasarkan  grafik  di  atas,  variabel  yang  memiliki  bobot  nilai  tertinggi  adalah  variabel kesesuaian  penggunaan  lahan  dengan  bobot  sebesar  0.61.  Kemudian  variabel  legalitas memiliki bobot sebesar 0.17 dan dilanjutkan dengan variabel kesesuaian area parkir sebesar 0.11 serta variabel kesesuaian tinggi bangunan sebesar 0.1 sebagai variabel dengan bobot nilai terendah  dari  setiap  variabel  yang  terdapat  pada  faktor  hukum.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa variabel kesesuaian penggunaan lahan merupakan variabel dengan bobot tertinggi pada faktor hukum.
3.1.4. Penentuan  bobot  variabel  pada  faktor  kepemilikan  berdasarkan  analisis  AHP. Faktor kepemilikan  didapatkan  sebagai  faktor  dengan  bobot  nilai  tertinggi  ketiga  setelah  faktor prasarana  dan  faktor  hukum  berdasarkan  faktor  prioritas  dari  semua  faktor.  Kemudian dilakukan penentuan bobot variabel tertinggi dari setiap variabel, antara lain sistem sewa dan sistem jual-beli. Berikut adalah hasil dari matriks perbandingan antar variabel yang terdapat pada faktor kepemilikan
Tabel 4. Matriks perbandingan antar variabel pada faktor kepemilikan.
Sistem Sewa Sistem Jual Beli Sistem Sewa 1 7.45 Sistem Jual Beli 0.13 1 Penggunaa n Lahan 62% Area Parkir 11% Tinggi Bangunan 10% Legalitas 17% BOBOT VARIABEL PADA FAKTOR HUKUM
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Berdasarkan matriks perbandingan di atas, maka dapat diketahui dari keempat stakeholder memilih sistem sewa karena merupakan variabel yang memiliki kepentingan 7.45 kali lebih penting ketika dipasangkan dengan variabel sistem jual beli. Oleh karena itu, didapatkan nilai bobot dari masing-masing variabel yang terdapat di faktor kepemilikan sebagai berikut (lihat Gambar 6).
Gambar 6 . Bobot variabel pada faktor kepemilikan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis AHP dapat disimpulkan bahwa faktor yang memiliki bobot tertinggi atau  prioritas,  antara  lain  adalah  faktor  prasarana,  faktor  hukum  dan  faktor  kepemilikan. Selanjutnya,  dilakukan  proses  yang  sama  terhadap  variabel  dari  setiap  faktor  prioritas sehingga  mendapatkan  variabel  prioritas  dari  setiap  faktor.  Variabel  prioritas  dari  faktor prasarana  adalah  variabel  jaringan  air  bersih,  variabel  prioritas  dari  faktor  hukum  adalah variabel kesesuaian penggunaan lahan, dan variabel prioritas dari faktor kepemilikan adalah variabel sistem sewa.

## Referensi
[1] Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan. Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2017 2017.
[2] Chotib. Urbanisasi dan Migrasi di Kota Depok Jawa Barat. Warta Demografi 2008;38:7– 16.
[3] Murbaintoro T, Ma’arif MS, Sutjahjo SH, Saleh I. Model Pengembangan Hunian Vertikal Menuju Keberlanjutan. J Permukim 2009;4:72–87.
[4] Hutapea E. Per 8 Maret 2019, “Backlog” Rumah 7,6 Juta Unit. KompasCom 2019.
[5] Kementerian PPN/Bappenas. Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 2014.
[6] Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2014. 2014.
[7] UPTD Rusunawa Kota Balikpapan. Data Rusunawa Kota Balikpapan 2018 2018.
[8] Fauzia  R.  Pengaruh  Pembangunan  Apartemen  Solo  Paragon  Terhadap  Kondisi Lingkungan Sekitarnya. Universitas Sebelas Maret, 2010.
[9] Agmelina EN, Ariastita PG. Faktor Pemilihan Lokasi Apartemen Metropolitan Area. J Tek ITS 2017;6:C491–5.
[10]  Pemda  Kota  Balikpapan.  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  12  Tahun  2012
Sistem Sewa 88% Sistem Jual - Beli 12%

## BOBOT VARIABEL PADA FAKTOR
KEPEMILIKAN
Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Balikpapan  Tahun  2012-2032  2012. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886.
[11]  Pemda  Kota  Balikpapan.  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  7  Tahun  2011 tentang Rumah Susun 2011.
[12]  Tafsir A. Filsafat umum : Akal dan hati sejak Thales sampai Capra. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2012.
[13]  Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  RD. Bandung: Alfabeta; 2007.