## PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Riska Ariska & Abdul Aziz Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Email: rara_ratnaziz@yahoo.com

## Abstrak
Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah  penimbunan  barang  jual,  yang  mana  si  penjual  melakukan  penimbunan  berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda,  si  penjual rela  menunggu  barang  jualannya  di  jual  ketika  harga  pasaran  naik.  Hal tersebut  merupakan  bagian  jual  beli  yang  dilarang  disebabkan  merugikan  orang  lain  dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan  sepihak  melainkan  berdasarkan  dengan  cara  yang  di  ridha  Allah  SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahuipengaruh penimbunan barang terhadap  stabilitas  ekonomi.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan terjadinya  penimbunan  barang  (Ihtikâr).  Serta  untuk  mengetahui  bagaimana  konsep  dasar penimbunan  barang  (Ihtikâr)  secara  umum. Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok  makanan. Secara  ekonomi  penjualan  bahan  pokok  makanan  yang  ditimbun  oleh  si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut  tak  lain  merupakan  kebutuhan  pangan  tiap  harinya.  Hal  tersebut  dapat mengakibatkan  terjadinya  kelaparan  yang  berawal  dari  tidak  mampunya  membeli  barang tersebut  atau  karena  kelangkaan  barang  yang  dibutuhkan.  Maka  dari  itu  berdagang  pun haruslah bersifat adil.
Kata Kunci: Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.

## Abstract
Hoarding is  one  form  of  inner  trade  hoarding  is  none  other  than  the  sale  of  goods, which  the  seller  did  hoarding  based  on  their  stated  objectives,  one  of  which  is  for  profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other  words  mentioned  as Ihtikâr or  monopoly.  Therefore,  in  running  a  business  or  trade affairs  should  be  looking  for  more  good  luck  does  not  run  fairly  one-sided  manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this  study  is  to  determine  To  know  the  effect  of  hoarding  goods  to  economic  stability.  To determine  what  factors are  causing  the  accumulation  of  goods. And  to  know  how  the  basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this studyused a qualitative approach  normative. From  the  research,  hoarding  of  goods  sold  in  the  perspective  of
Islamic  law  which  prohibited  economy  is  in  the  form of  hoarding  staple  foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair.
Keywords: Stockpiling Goods, Ihtikar, IslamicEconomic Law.

## A. Pendahuluan
Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut Ihtikâr 1 , yang dipadankan dalam bahasa  inggris  sebagai monopoly 2 atau monopolistik 3 .  Artinya  suatu  tindakan  menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya.  Diantara  caranya  ialah  dengan  menimbunnya  (menahannya)  sehingga barang  tersebut  langka  dipasar.  Akibatnya  barang  tersebut  akan  naik  sesuai  dengan kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, Ihtikârdapat berupa monopoli,oligopoli 4 ,atau duopoli 5 . 6 Monopoli terdapat tiga macam bentuk yang terjadi dipasar, yaitu diantaranya:
1. Natural  Monopoly,  yaitu  monopoli  yang  terjadi  secara  alamiah  atau  karena mekanisme pasar murni.
2. Monopoly  by  Struggle,  yaitu  monopoli  yang  terjadi  setelah  adanya  proses  kompetisi yang cukup panjang dan ketat melalui situasi dan hambatan.
3. Monopoly  by  Decree,  yaitu  proses  monopoli  yang  terjadi  karena  adanya  campur tangan  pemerintah  yang  melakukan  regulasi  dengan  memberikan  hak  istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu. 7
Rekayasa pasar dalam supply 8 terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan diatas  keuntungan  normal  dengan  cara  mengurangi  pasokan  barang  komoditas yang dijualnya  naik.  Hal  ini  dalam  istilah  fiqih  disebut Ihtikâr.  Ihtikârbiasanya  dilakukan dengan  membuat entry  barrier, yakni  menghambat  penjual  lain  masuk  kepasar,  agar  ia
1 Ihtikâr, tindakan  monopoli,  membeli  barang-barang  di  pasaran  sehigga  membuat  oranglain  susah mencarinya,  kemudian  ia  menjualnya  kembali  ketika  harga  tinggi,  pelakunya  disebut  mutakir.  Lihat,  El- Bantany, Kamus, 203.
2 Monopoly,  kondisi  suatu  pasar  dimana  suatu  pemasok  tunggal  mengendalikan  penawaran,  sehingga  ia bisa menentukan jumlah dan harga untuk memperoleh laba maksimal dengan mengabaikan kekuatan permintaan dan penawaran   yang berlaku dalam pasar persaingan.  Lihat Henricus W Ismanthono, Kamus Istilah Ekonomi Populer (Jakarta: Kompas, 2003), 146. Selanjutnya lihat Ismanthono, Kamus.
3 Monopolistik,  salah  satu  bentuk pasar di  mana  terdapat  banyak  produsen  yang  menghasilkan  barang serupa  tetapi  memiliki  perbedaan  dalam  beberapa  aspek.  Lihat,  Christoper  Pass  dan  Bryan  Lowes, diterjemahkan  oleh  Tumpul  RumaPea  danPosman  Haloho, Kamus  Lengkap  Ekonomi  Edisi  Kedua (Jakarta: Erlangga, 1994), 459. Selanjutnya ditulis Pass, Kamus.
4 Oligopoli, Pasar  di  mana  penawaran  satu  jenis  barang  dikuasai  oleh  beberapa  perusahaan.  Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Lihat Pass, Kamus, 459.
5 Duopoli, Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. Lihat Pass, Kamus. 170.
6 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 372. Selanjutnya ditulis Sula, Asuransi.
7 Iswardono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 1990), 104. Selanjutnya ditulis Iswardono, Ekonomi.
8 Supply, dalam  Bahasa  Indonesia  adalah  penawaran. Penawaran  adalah  jumlah  barang  atau  jasa  yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Lihat Pass, Kamus, 631.
menjadi  pemain  tunggal  dipasar.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran. 9
Ihtikâritu sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa: 10 ُﻦْﺑ ِﷲا ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ
َلﺎَﻗ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑا َﻮُﻫَو َﻲَْﳛ ْﻦَﻋ  ٍل َﻼِﺑ َﻦْﺑا  ِﲏْﻌَـﻳ ُنﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ  ٍﺐَﻨْﻌَـﻗ ِﻦْﺑ َﺔَﻤَﻠْﺴَﻣ َﺘْﺣا ْﻦَﻣ َﻢَﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر  َلﺎَﻗ  َلﺎَﻗ اًﺮَﻤْﻌَﻣ ﱠنَأ ُثﱢﺪَُﳛ  ِﺐﱠﻴَﺴُﳌْا ُﻦْﺑ ُﺪْﻴِﻌَﺳ َنﺎَﻛ َﻮُﻬَـﻓ َﺮَﻜ
َﻓ  ٌﺊِﻃﺎَﺧ َنﺎَﻛ  َﺚﻳِﺪَﳊْا  اَﺬَﻫ  ُثﱢﺪَُﳛ  َنﺎَﻛ  يِﺬﱠﻟا  اًﺮَﻤْﻌَﻣ  ﱠنِإ  ٌﺪﻴِﻌَﺳ  َلﺎَﻗ  ُﺮِﻜَﺘَْﲢ  َﻚﱠﻧِﺈَﻓ  ٍﺪﻴِﻌَﺴِﻟ  َﻞﻴِﻘ
ُﺮِﻜَﺘَْﳛ . ) ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور : 3012 (
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepada  kami  Abdullah  bin  Maslamah  bin  Qa’nab  telah menceritakan  kepada  kami  Sulaiman yaitu  Ibnu  Bilal  dari  yahya  yaitu  Ibnu  Sa’id  dia berkata,  “Sa’id  bin  Musayyab  menceritakan  bahwa  Ma’mar  berkata,  “Rasulullah shalallahu  ‘alaihi  wasallam  bersabda:  Barangsiapa  menimbun  barang,  maka  dia berdosa”.” (HR. Shahih Muslim).
Ibnu  Abdil  Barr  dkk,  Be rkata:  bahwa  sesungguhnya  Sa’id  dan  Ma’mar  hanya menimbun  minyak,  sedang  mereka  menafsirkan  hadits  dalam  bab  ini  kepada  arti penyimpanan  bahan  pokok  pada  waktu  dibutuhkan,  demikian  juga  Imam  Syafi’,  Abu Hanifah  dan  lain-lain.  Dan  hadits  itu  juga  menunjukkan,  bahwa  penimbunan  yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga. 11
Selain  harus  mengetahui  bagaimana  jual-beli  yang  memang  di  perbolehkan  dan sah menurut hukum  Islam juga dituntut untuk tahu apa saja jual-beli  yang dilarang oleh Islam, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itulah dalam penelitian  ini  perlu  dibahas  satu  dari  sekian  banyak  jual-beli  yang  tidak  diperbolehkan, yaitu  penimbunan  barang  (Ihtikâr).  Tentang  apa  dan  bagaimana  penimbunan  (Ihtikâr) itusecara detail dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

## B. Pembahasan
Penimbunan  barang  dalam  bahasa  Arab  sepadan  dengan Al-Ihtikâr,  yang  secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. 12 Penimbunan  barang  adalah  membeli  sesuatu  dengan  jumlah  besar,  agar barang  tersebut  berkurang  dipasar  sehingga  harganya  (barang  yang  ditimbun  tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang  berlipat  ganda. 13 Fiqih  Islam  mengartikan bahwaal-Ihtikâr bermakna menimbun atau menahan agar terjual. 14
9 Ikhwan  Abidin  Basri, Ekonomi  Islam (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2001),  82-83.  Selanjutnya  ditulis Basri, Ekonomi.
10 Shahih  Muslim,  Kitab  23.  Pengairan  Bab  776.  Haramnya  menimbun  Bahan  makanan  Derajat  3012. Lihat http://app.lidwa.com/, Minggu, 05/06/2015.
11 A Qadir Hasan dkk, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), Jilid 4, 1766. Selanjutnya ditulis Hasan, Terjemah.
12 WJS  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1976),  307. Selanjutnya ditulis Poerwadarminta, Kamus Umum.
13 Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47. Selanjutnya ditulis Pasaribu, Hukum.
14 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), 304. Selanjutnya ditulis Munawir, Kamus.
Al-Ihtikâr رﺎﻜﺘﺣﻻا berasal  dari  kata ﺮﻜﺤﻳ - اﺮﻜﺣ - ﺮﻜﺣ yang  berarti  aniaya, sedangkan ﺮﻜﺤﻟا berarti مﺎﻌﻄﻟارﺎﺧدا (menyimpan  makanan,  dan  kata ةﺮﻜﺤﻟا berarti كﺎﺴﻣﻹاو  ﻊﻤﺠﻟا
(mengumpulkan dan menahan). Ihtikâr juga berarti penimbunan. 15 Lebih jelas Fiqih Islam memaknai Ihtikârdengan  membeli  barang  pada  saat  lapang  lalu  menimbunnya  supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik. 16

## 1. Aspek Larangan Menimbun Barang (Ihtikâr)
Tujuan  Ihtikâr  yang  telah  banyak  disebutkan  diatasmerupakan  aspek  yang  tidak diperbolehkan  oleh  para  fuqoha,  berdasarkan  dari  aspek  jenis  barang  dan  waktu penimbunannya  yang  diharamkan.  Imam  Al- Ghazali  berkata,  “  ada  pun  yang  bukan makanan  pokok  dan  bukan  pengganti  makanan  pokok,  seperti  obat-obatan,  jamu  dan za’faran 17 ,  tiada  sampailah  larangan  itu  kepadanya,  meskipun  dia  itu  barang  yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.” 18

## 2. Dasar Hukum Menimbun Barang
Berdasarkan  prinsip  hukum  Islam  barang  apa  saja  yang  dibolehkan  (halal)  Allah SWT  untuk  memilikinya,  maka  halal  pula  bila  untuk  dijadikan  objek  perdagangan. Demikian  pula  dengan  segala  bentuk  yang  tidak  diperbolehkan  (haram)  untuk memilikinya  maka  haram  pula  untuk  memperdagangkannya.  Akan  tetapi  terdapat ketentuan  hukum  Islam  bahwa  pada  dasarnya  barang  itu  halal,  dikarenakan  sikap  serta perbuatan  para  pelakunya  yang  bertentangan  dengan syara’ 19 maka  barang  tersebut menjadi  haram  atau  tidak  diperbolehkan  untuk  dimilikinya.  Pada  umumnya  orang memerlukan benda/ barang  yang ada pada orang  lain untuk dimilikinya, barang tersebut dapat  dimilikinya  (membeli-pen)  dengan  mudah  tetapi  kadang-kadang  pemiliknya  tidak mau  memberikannya  (menjual-pen)  dengan  mudah  ia  memilih  untuk  menimbunnya (Ihtikâr).  Pemilik  barang  tersebut  akan  memberikannya  (menjual-pen)  ketika  harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 20
15 KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia (Malang: Pustaka Progresif, 1999), 226. Selanjutnya ditulis Bisri, Kamus.
16 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adhillatuhu, dengan  judul  asli  Al-Fiqh  Al-Islam î Wa Adillatuh u ﻪﺘﻟدأو ﻲﻤﻠﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), jilid 4, 238. Selanjutnya ditulis Zuhaili, Fiqih.
17 Za’faran, Zafaran adalah sejenis rempah bunga Zafaran (Crocus sativus Linn). Bunga zafaran ada tiga stigma  dan  ia  menggandungi  crocin  yang  padanya  terdapat  nilai  perubatan,  ia  membantu  meremajakan (rejuvenate)  kulit  dan  menjauhkan  kekedutan.  Za'faran  adalah  herba  yang  digunakan  semenjak  zaman Rasulullah  SAW  serta  para  sahabat-sahabat  dengan  berbagai  tujuan  terutamanya  untuk  mencerdaskan  akal.  Ia juga  dianggap  sebagai  herba  ajaib  bagi  sesetengah  pengamal  perubatan  Islam  kerana  kelebihan  dan keistimewaannya  yang  tinggi  dan  tersendiri.  Lihat  http://herbadantumbuhan.blogspot.com/2011/07/apakah-itu- zafaran.html, Kamis, 11/06/2015.
18 Imam  Ghazali,  Diterjemahkan  oleh Ismail  Yakub, Ihya’  Ulumiddin  Imam  Ghazali (Jakarta:  Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, 38-39. Selanjutnya ditulis Al-Ghazali, Ihya’.
19 Syara: ketentuan  Allah  tentang  tingkah  laku  manusia  yang  diakui  dan  diyakini  berlaku  yang  bersifat mengikat untuk semua umat yang berAgama Islam. Lihat El-Bantany, Kamus, 519.
20 Sohari  Sahrani  dan  Ru’fah  Abdullah, Fikih  Muamalah (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2011),  65. Selanjutnya ditulis Sahrani, Fikih.
3. Kriteria Penimbunan dalam Islam
Meskipun  Islam  menjamin  kebebasan  individual  dalam  melakukan  jual-beli  dan bersaing, namun  Islam  melarang  egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta  demi kepentingannya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Rasulullah  SAW  melarang menimbun  barang  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  masyarakat  luas. 21 Dengan  tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648 22 . َأ  ْﻦَﻋٍﺮْﺸِﺑ ﻮُﺑَأ ﺎَﻨَـﺛَﺪَﺣ ٍﺪْﻳَز ُﻦْﺑ ُﻎَﺒْﺻَأ ُﺪﻳِﺰَﻳ ﺎَﻨَـﺛَﺪَﺣ ِﻦْﺑا  ْﻦَﻋ  َﻲِﻣَﺮْﻀَﳊْا َةﱠﺮُﻣ ِﻦْﺑ ِﲑِﺜَﻛ  ْﻦَﻋ ِﺔﱠﻳِﺮِﻫ اﱠﺰﻟا  ِﰊ َـﺗ ِﷲا َﻦِﻣ َئِﺮَﺑ ْﺪَﻘَـﻓ ًﺔَﻠْـﻴَﻟ َﲔِﻌَﺑْرَأ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ َﺮَﻜَﺘْﺣا ْﻦَﻣ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰَﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ َئِﺮَﺑَو  َﱃﺎَﻌ
َﻋ ُﻞْﻫَأ ﺎَﱡﳝَأَو ُﻪْﻨِﻣ  َﱃﺎَﻌَـﺗ ُﷲا
:ﺪﲪا ﻩاور). َﱃﺎَﻌَـﺗ ِﷲا ُﺔﱠﻣِذ ْﻢُﻬْـﻨِﻣ  ْﺖَﺋِﺮَﺑ ْﺪَﻘَـﻓ ٌﻊِﺋﺎَﺟٌؤُﺮْﻣا ْﻢِﻬْﻴِﻓ َﺢَﺒْﺻَأِﺔَﺻْﺮ
4648 .( Artinya:  “telah  menceritakan  kepada  kami  Yazid  telah  mengabarkan  kepada  kami Ashbagh  bin  Zaid  dari  Katsir  bin  Murrah  Al  Hadlrami  dari  Ibnu  Umar  dari Nabi shalallahu  ‘alaihi  wasallam:  “Barang  siapa  yang  menimbun  makanan  selama  empat puluh  malam,  maka  hubungan  dia  dengan  Allah  putus  dan  Allah  pun  memutuskan hubungan  dengannya.  Dan  siapa  saja  memiliki  harta  selimpah  sedang  ditengah-tengah mereka  ada  seorang  yang  kelaparan,  maka  sungguh  perlindungan  Allah  SWT  telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).
Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh  keuntungan  individu  yang  besar  sementara  pihak  lain  dirugikan. 23 Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami  fluktuasi  jika  sampai  40  hari  barang  tidak  ada  dipasar  karena  ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja  sebagai  proses  pendistribusian  barang  dari  produsen  ke  konsumen,  maka  belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik  harga  sekalipun  hanya  satu  hari  maka  termasuk  penimbunan  yang  membahayakan dan tentu saja diharamkan. 24
Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Bahwa  barang  yang  ditimbun  adalah  kelebihan  dari  kebutuhannya,  berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena sesorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Bahwa  orang  tersebut  menunggu  saat-saat  memuncaknya  harga  barang  agar  dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang  yang ditimbun,  seperti  makanan,  pakaian  dan  lain-lain.  Jika  barang-barang  yang  ada
21 Habiburrahim  dkk, Mengenal  Pegadaian  Syariah (Jakarta:  Kuwais,  2012). 54.  Selanjutnya  ditulis Habiburrahim, Mengenal.
22 Musnad  Ahmad,  Kitab  5  Musnad  Sahabat  yang  Banyak  Meriwayatkan Hadits  bab  27  Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab RadiyAllahu ta’ala ‘anhu, Derajat 4648, http:// app.lidwa.com/.
23 Habiburrahim, Mengenal, 54-55.
24 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis  Ekonomi (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 67. Selanjutnya ditulis Ilfi, Hadis.
ditangan  pada  pedagang  tidak  dibutuhkan  manusia,  maka hal  itu  tidak  dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia. 25
Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Dilakukan  disuatu  tempat  yang  penduduknya  akan  menderita  sebab  adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan  dilakukan  untuk  menaikkan  harga  sehingga  orang  merasa  susah  dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda. 26
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan
Suatu  usaha  dapat  memperoleh  keadaan  seperti  karakteristik  penimbunan  diatas, karena  disebabkan  oleh  banyaknya  hal.  Hal-hal  yang  memungkinkan  timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:
1. Produsen  (penjual-pen)  mempunyai  hak  paten  untuk  output  yang  dihasilkan.  Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen  (penjual-pen)  memiliki  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat  penting  dan merahasiakannya  atau  produsen  (penjual-pen)  memiliki  pengetahuan  yang  lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian  ijin  khusus  oleh  pemerintah  pada  produsen (penjual-pen)  tertentu  untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran  pasar  begitu  kecil  untuk  dilayani  lebih  dari  satu  perusahaan  yang mengoperasikan  skala  perusahaan  optimum.  Dalam  kenyataannya  kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasika  skala  produksi  optimum,  misalkan  dalam  bidang  transportasi,  listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (natural monopoly).
5. Pemerintah  menetapkan  kebijaksanaan  pembatasan  harga  (limit  pricing  policy). Kebijaksanaan  pembatasan  harga  (penetapan  harga  pada  satu  tingkat  yang  serendah mungkin)  dimaksudkan  agar  supaya  perusahaan  baru  tidak  ikut  memasuki  pasar. Kebijaksanaan  harga  biasanya  dibarengi  juga  dengan  kebijaksanaan  promosi penjualan secara besar-besaran. 27
Terdapat  beberapa  faktor  mengapa  suatu  perusahaan/  produsen  dapat memonopoli/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  memiliki  suatu  sumberdaya  tertentu  yang  unik  dan  tidak  dimiliki  oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain dari yang lain) 28
Karena  perusahaan  memiliki  dan  menguasai  sumber  daya  yang  perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.
2. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan  yang  bakal  didapatnya  dari  operasionalnya,  sehingga  bila  kesempatan
25 Sayyid Syabiq, Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, 100. Selanjut ditulis Syabiq, Fiqih.
26 Yusuf al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358. Selanjut ditulis al-Qardhawi, Halal.
27 Tati Suhartati Joesron dan  M Fathorrazi, Teori Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Graha Imu, 2012), 174. Selanjutnya ditulis Fathorrazi, Teori.
28 Sadono  Sukirno, Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar  Edisi  Ketiga (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2010), 268. Selanjutnya ditulis Sukirno, Mikro.
terbuka  dan  peluang  untung  ada  maka  para  pengusaha  akan  membuka  usahanya dibidang  yang  dimaksud.  Akan  tetapi,  meskipun  kesempetan  terbuka  lebar  untuk berusaha,  selain  perusahaan  yang  sudah  ada,  kemungkinan  untuk  mendapatkan keuntungan  dalam  jangka  waktu  tertentu relatif  sangat  kecil  bahkan  mungkin  tidak ada  karena  peluang  pasar  yang  sempit,  biaya  investasi  yang  besar,  dan  biaya-biaya yang  tak  terduga  lainnya.  Umumnya  kegiatan  usaha  ini  berada  pada  sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.
3. Kebijakan pemerintah/ hak exclusive
Pemerintah  bisa  saja  memberikan  hak  monopoli  kepada  penguasa  untuk menghasilkan  produk  tertentu  yang  dianggap  penting  bagi  pemasukan  negara  dan mendukung  pasokan  bagi  masyarakat  atau  dalam  rangka  melindungi  industri  dalam negeri.  Untuk  ini  pemerintah  memberikan  jaminan  dalam  bentuk  peraturan  dengan tenggang  waktu  yang  relatif  sangat  lama.  Artinya,  selama  masa  pemberian  hak monopoli  itu,  hanya  perusahaan  yang  ditunjuk  saja  dapat  menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.
4. Amanat Undang-Undang Dasar
Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar  dapat  didistribusikan  keseluruh  lapisan  masyarakat. Negara  menguasai  dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan haga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah. 29
Seperti  yang  telah  disinggung  pada  bab  sebelumnya,  bahwa Ihtikâr hukumnya haram.  Sebab  praktek  penimbunan  (Ihtikâr)  ini  mengandung  kecurangan,  ketidak-adilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya Ihtikâr, itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan  pihak  mayoritas.  Dan  ini  adalah  masalah  ketidak-adilan  dalam  ekonomi, padahal  Islam  memberikan  porsi  yang  seimbang  antara  kepentingan  umum  (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas). 30
Disamping  mengandung  ketidakadilan, Ihtikâr juga  menyebabkan  krisis  yang sangat  fatal  dan  sangat  mengancam  stabilitas  ekonomi. Ihtikâr juga  menyebabkan kesulitan  bagi  orang  lain  serta  menyempitkan  ruang  gerak  mereka  untuk  memeperoleh kebutuhannya.Dalam  ekonomi  mikro Ihtikâr bisa  juga  berakibat  pada  kelangkaan  suatu barang,  ini  berarti  membuat  barang  yang  sudah  ada  menjadi  jarang,  berawal  dari  ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka  dipasaran  sehingga  harganya  naik  sampai  pada  akhirnya  ia  mendapatkan keuntungan  yang  berlipat. 31 Dalam  hal  ini,  Islam  jelas  sangat  tidak  membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara  curang.  Jika  tujuan  menimbun  ingin  mendapatkan  keuntungan  yang  berlebihan, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba. 32
Dalam  pandangan  ekonomi,  penetapan  harga  secara  monopoli  yaitu  jika  dalam istilah fiqih Islam ialah Ihtikâr, secara umum bisa dikatakan juga sebagai persaingan tidak
29 Iskandar  Putong, Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 130. Selanjutnya ditulis Iskandar, Ekonomi.
30 Didik Kusno Aji, “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, http://stainmetro.ac.id/e-journal/index. php/adzkiya/issue/view/27, 14/06/2015. Selanjutnya ditulis Aji, Konsep.
31 Sadono  Sukirno, Teori  Pengantar  Makro  Ekonomi (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  47. Selanjutnya ditulis Sukirno, Teori.
32 Aji, Konsep, 56-57.
sempurna  atau  tidak  fair.    Jika  hal  ini  berlanjut,  maka  ini  akan  berdampak  pada keterbatasan  kesempatan  berusaha  terhadap  orang lain.  Hal  ini  yang  tidak  dibenarkan dalam ekonomi Islam. Sebab setiap manusia berhak berusaha dan mendapat karunia dari Allah dengan seluas-luasnya. 33
Penimbunan  barang  merupakan  halangan  terbesar  dalam  pengaturan  persaingan dalam  pasar  Islam.  Dalam  tingkat  internasional,  menimbun  barang  menjadi  penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara  ekonomi  menimbun  produksi,  perdagangan,  bahan  baku  kebutuhan  pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang  maju  perekonomiannya  lalu  negara  tersebut  menimbun  penjualan  komoditas industri  yang  dibutuhkan  oleh  negara-negara  tadi.  Hal  itu  menimbulkan  bahaya  besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan  kehidupan  sosial,  maka  praktik Ihtikâratau  monopoli  dalam  dunia  bisnis  tentu akan  berdampak  pada  macetnya  sendi-sendi  ekonomi.  Sehingga  seolah-olah  orang  yang miskin  akan  sangat  susah  keluar  dari  komunitas  kemiskinannya.  Menyikapi  praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku Islamic Ekonomic theory and practice berpendapat, Negara  Islam  mempunyai  hak  untuk  mengontrol  dan  mengatur  harga  dan  keuntungan. Dengan  demikian,  maka  harga-harga  maksimum  dapat  diatur.  Penyebab  utama  tindakan Ihtikâratau  monopoli  seseorang  adalah  karena  egoisme  dan  kesesatan  hati  terhadap hamba  Allah.  Karena  orang  yang  mempraktikkan  hal  tersebut  ingin  meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain). 34
Dalam tingkat internasional, memonopoli (menimbun/ Ihtikâr) barang merupakan penyebab  terbesar  dari  krisis  ekonomi  yang  di  alami oleh  manusia  sekarang  dimana beberapa  Negara  kaya  dan  maju  secara  ekonomi  menimbun  produksi  dan  perdagangan beberapa  kebutuhan  makanan  dan  industri  dunia  dan  lain  sebagainya.  Bahkan  Negara- negara  tersebut  menimbun  pembelian  bahan-bahan  baku  dari  Negara  terbelakang ekonominya dan menimbun untuk penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Contohnya Negara Indonesia (contoh-pen), sekarang  ini  pemerintah  melakukan  impor  daging  sapi  yang  dikarenakan  harga  daging sapi tinggi hingga kisaran Rp 120.000. oleh karana itu, pemerintah mengadakan operasi pasar daging sapi hanya dengan harga kisaran Rp 90.000 padahal stok sapi di Indonesia banyak  dan  cukup  tanpa  melakukan  impor,  dikarenakan  harga  daging  sapi  tinggi  maka pemerintah  melakukan  operasi  pasar  agar  para  pedagang  dapat  menurunkan  harga tersebut 35 .  Ulah  para  peternak  atau  yang  melakukan  penimbunan tersebut  membuat bahaya  besar  pada  keadilan  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan  dalam  tingkat  dunia. Perilaku  ekonomi  dalam  harga  suatu  komoditas  akan  stabil,  apabila  stok  barang  akan tersedia  banyak  dipasar,  karena  antara  penyedia  barang  dan  permintaan  konsumen terdapat  keseimbangan,  akan  tetapi  apabila  barang  yang  tersedia  sedikit,  sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga 36 bahkan mengakibatkan adanya inflasi 37 . Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan dipasar.  Sebaliknya  apabila  stok  barang  cukup  banyak  di  pasar,  tetapi  harga  tetap
33 Aji, Konsep, 56.
34 Aji, Konsep, 57.
35 Bulog gelontarkan 2,4 ton daging perhari, Sinar Harapan pada hari kamis 5 agustus 2015. Bisa dilihat di www.sinarharapan.co/news/. Sabtu 15/08/2015.
36 Fluktuasi  harga, gejala  yang  menunjukkan  turun-naiknya  harga;  keadaan  turun-naik  harga  dsb; perubahan  (harga  tersebut)  karena  pengaruh  permintaan  dan  penawaran,  fluk·tu·a·si:  turun-naik;  tidak  ada kemantapan; labil. Lihat, Pembinanaa dan Pengembangan, Kamus, 278.
37 Inflasi, kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan  naiknya  harga  barang-barang.  Lihat  http://www.artikata.com/arti-330699-inflasi.html,  Rabu, 17/06/2015.
melonjak tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan,  apabila ini melakukan ulah  dari  para  pedagang,  misalnya  dengan  melakukan  penimbunan  dengan  tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak harga. 38
Penimbunan  barang  mengakibatkan  adanya inflasi. Dalam  ilmu  ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan  dengan  mekanisme  pasar  yang  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi  atau  bahkan  spekulasi,  sampai  termasuk  juga  akibat  adanya  ketidak  lancaran distribusi  barang  karna  adanya  penimbunan  barang  (Ihtikâr).  Dengan  kata  lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari  suatu  peristiwa,  bukan  tinggi-rendahnya  tingkat  harga.  Artinya,  tingkat  harga  yang dianggap  tinggi  belum  tentu  menunjukan inflasi. Inflasi merupakan  petunjuk  untuk melihat  tingkat  perubahan,  dan  dianggap  terjadi  jika  proses  kenaikan  harga  berlangsung secara  terus-menerus  dan  saling  pengaruh-memengaruhi.  Istilah inflasi juga  digunakan untuk  mengartikan  peningkatan  persediaan  uang  yang  kadangkala  dilihat  sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan  harga  berada  di  bawah  angka  10%  setahun; inflasi sedang  antara  10%-30% setahun;  berat  antara  30%-100%  setahun;  dan hiperinflasi atau inflasi tak  terkendali terjadi  apabila  kenaikan  harga  berada  di  atas  100%  setahun. Penyebab inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/ uang/ alat tukar) dan  yang  kedua  adalah  desakan  (tekanan)  produksi  dan/  atau  distribusi  (kurangnya produksi (product or service) dan/ atau juga termasuk kurangnya distribusi). 39
Ekonom  muslim  Taqiuddin  Ahmad  bin  Al-Maqrizi,  yaitu  salah  satu  muurid  Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalan dua golongan, yaitu:
1. Naturalinflasion,  inflasi jenis  ini  diakibatkan  oleh  sebab-sebab  alamiah  yang  tidak mampu  dikendalikan  orang.  Menurut  Ibn  Al-Maqrizi, inflasi ini  diakibatkan  oleh turunnya  penawaran agregatif (AS)  atau  naiknya  permintaan agregatif (AD). Berdasarkan  penyebabnya, Natural  inflasion dapat  dibedakan  menjadi  dua  golonan berikut:
a. Akibat  uang  yang  masuk  dari  luar  terlalu  banyak,  dengan  ekspor  meningkat  (X) sedangkan import menurun (M).
b. Akibat  turunnya  tingkat  produksi  (AS)  karena  paceklik,  perang,  ataupun embargo 40 dan boikot 41 .
2. Human error Inflasion, diluar penyebab yang tergolong natural inflasion, inflasi yang terjadi  tergolong humanerror  inflasion atau false  inflasion.  Dalam  hal  ini  yang diakibatkan kesalahan manusia. humanerror inflasion disebabkan tiga hal berikut: a. Korupsi dan administrasi yang buruk.
b. Pajak yang berlebihan.
c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. 42
38 Setiawan  Budi  Utomo, Fiqih  Aktual (Jakarta:  Gema  Islami,  2003),  92.  Selanjutnya  ditulis  Utomo, Fiqih.
39 Sukirno, Teori. 47.
40 Embargo penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing, misal pada alat perang, dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan; 2 larangan lalulintas barang (antar negara); larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Lihat, Pembinanaa dan Pengembangan, Kamus, 259.
41 Boikot,  boikot/boi·kot/v,  memboikot/mem·boi·kot/v bersekongkol  menolak  untuk  bekerja  sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dsb). Lihat, Pembinanaa dan Pengembangan, Kamus, 140.
42 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro (Jakarta: III Indonesia, 2002), 67-70. Selanjutnya ditulis Karim, Ekonomi.
5. Peran Pemerintah Terhadap Penimbunan (Ihtikâr)
Pada  prinsipnya  peran  pemerintah  dalam  perekonomian  yang  berbasis  Islami adalah memiliki dasar rasionalitas  yang fundamental dalam ajaran  Agama islam. Dalam perspektf islam bahwa peranan pemerintah berdasarkan beberapa argumentasi, yaitu:
1. Meningkatkan  konsep  kekhalifahan.  Yaitu  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai dari amanah Allah.
2. Konsekwensi  dari  adanya  fardlu  kifayah  (kewajiban  kolektif).  Yaitu kewajiban kolektif atau sosial yang apabila salah satu dari mereka yang melaksanakannya.
3. Adanya  gejala  kegagalan  pasar  dalam  mengimplementasikan  konsep  al-falah.  Yaitu mewujudkan  ekonomi  yang  berbasis  Islami  adalah  ada  ditangan  pemerintah  sebagai kewajiban secara kelembagaan. 43
Terdapat  tugas-tugas  penting  pemerintah  dalam  perekonomian,  diantaranya sebagai berikut:
1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Melarang Mu’amalah yang diharamkan
3. Menentukan harga jika dibutuhkan
4. Mewujudkan keadilan sosial
5. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin kamanan Secara  umum  ruang  lingkup  peranan  pemerintah  mencakup  aspek  yang  luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:
1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keselurhan.
2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang brbasis Islami.
Menurut  al-Mawardi  bahwa  fungsi  pemerintah  dalam  islam  adalah  meneruskan fungsi kenabian dalam menjaga Agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi menurut ibn  Khaldhun  bahwa  fungsi  pemerinah  untuk  memastikan  agar  setiap  orang  dapat memenuhi  tujuan  syari’ah  (maqashid  al  syari’ah)  baik  urusan  dunia  tauapun  urusan akhirat. 44
Krisis  ekonomi  yang  cukup  memprihatinkan  saat  ini  yang  berakibat  pada  krisis kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah,  pada  dasarnya  merupakan  akumulasi  dari berbagai  sebab  yang  terjadi  sebelumnya.  Secara  global  Al- Qur’an  menyebutkan  dengan I’radh an dzikri, “berpaling dari ketentuan - Ku”, 45
Maksud ayat diatas ialah jika seseorang tidak mau mengamalkan Al- Qur’an atau lebih parah dari itu, yaitu tidak beriman dan mendurtakannya. Kehidupan didunia sempit, tidak tenang dan tentram, dadanya tidak lapang.  Bahkan terasa sempit dan sesak karena kesesatannya  meskipun  keadaan  luarnya  memperoleh  kenikmatan,  memakai  pakaian mewah, memakan makanan yang ekan dan tinggal dimana saja yang ia kehendaki, namun hatinya  tidak  diatas  keyakinan  yang  benar  dan  petunjuk,  maka  tetap  dalam  kegelisahan, keraguan  dan  kebimbangan.  Hal  ini  termasuk  kedalam  kehidupan  yang  sempit.  Ibnu Abbas  ber kata  tentang  kehidupan  yang  sempit,  yaitu  kesengsaraan.  Menurut  Abu  Sa’id, kehidupan  yang  sempit  adalah  disempitkan  kuburnya  sehingga  tulang  rusuknya bertabrakan. 46
Dalam hal ini pemerintah harus merekomendasikan pelaku Ihtikâr untuk menjual barang  yang  ditimbun  yang  melibihi  kadar  kebutuhannya  dan  keluarganya.  Jika rekomendasi  ini  tidak  dipindahkan,  maka  pemerintah  harus  memberikan  teguran.  Jika
43 Qadir  Azizya  A, Membangun  Fondasi  Eknomi  Umat (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2004),  446. Selanjutnya ditulis Azizya, Membangun.
44 Azizya, Membangun, 218.
45 Didin  Hafidhuddhin, Islam  Aplikatif (Jakarta:  Gema  Insani,  2003),  107.  Selanjutnya  ditulis Hafiduddhin, Islam.
46 Amrullah, Tafsir Al-Azhar 4, 3511.
tindakan kedua ini juga tidak dipindahkan, maka pemerintah berhak untuk menahan dan memberi  sanksi  kepada muhtakir (penimbun)  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah. Tindakan  ini  diupayakan  untuk  membuat  jera  si muhtakir (penimbun). Di  samping  itu, pemerintah  juga  harus  memaksa muhtakir untuk  menjual  barang  timbunannya.  Jika perintah  ini  juga  tidak  dilaksanakan,  maka  hakim  (pemerintah)  boleh  menjual  barang timbunan  secara  paksa  dengan  harga  standar  pasar.  Bahkan,  jika  pemerintah  khawatir terhadap terjadinya kelaparan bagi masyarakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa barang  yang  ditimbun  untuk  kemudian  didistribusikan  kepada  masyarakat  sampai keadaan menjadi stabil. Dengan catatan, ketika kondisi masyarakat sudah kembali stabil, pihak  pemerintah  mengganti  barang  timbunan  milik muhtakir (penimbun)tadi.  Sebab, kondisi  darurat  hanya  memperbolehkan  untuk  mengambil  barang,  tetapi  tidak menggugurkan  kewajiban  untuk dhâman (jaminan).  Sehingga  dalam  hal  ini  pemerintah tetap  wajib  mengganti  barang  yang  diambilnya. 47 Seperti  halnya  terdapat  pada  Undang- Undang  No.5  Tahun  1999  yang  membahas  mengenai  hal-hal  atau  suatu  kegiatan  yang dilarang. 48

## C. Kesimpulan
Jenis  penimbunan  yang  dilarang  mengenai  segala  jenis  makanan.  Adapun  yang bukan  makanan  dan  bukan  yang  termasuk  makanan  pokok,  seperti  obat-obatan,  jamu- jamuan,  za’faran  dan  lain  sebagainya,  maka  tiada  sampailah  larangan  itu kepadanya, meskipun dia itu barang  yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat- syarat  tertentu  di  antaranya  barang  yang  ditimbun  tersebut  merupakan  barang  bahan pokok makanan  yang berupa sembako,  yang dimaksud adalah kebutuhan  manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan. Kecuali minyak, obat- obatan. Akan tetapi obat-obatan dapat pula dilarang ditimbun apabila ada seseorang yang sangat membutuhkannya untuk atau demi kesehatan tubuhnya yang sakit. Minyak dapat pula  ditimbun  melainkan  bukan  makanan  pokok  yang  tidak  dibutuhkan  setiap  saatnya dan dalam jangka waktu cukup panjang dapat pula disimpan untuk dipergunakan dikala dibutuhkan  nanti.  Sedangkan  dalam  makanan  pokok  setiap  manusia  sagat membutuhkannya dan setiap saat dibutuhkan untuk dikonsumsinya. Jadi dengan kata lain jenis barang yang dilarang ditimbun adalah berupa makanan pokok.
Ternyata  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penimbunan barang  (Ihtikâr).  Selain  dari  kebijakan  pemerintah  (UU) terdapat  pula  faktor  yang  lain berupa keistimewaan dari suatu barang  yang dihasilkan tersebut  atau bahkan dari suatu produsen  tersebut  memiliki  hak  paten  yang  dapat  digunakan  untuk  menimbun  suatu barang tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugikan (negatif) akan tetapi terdapat  pula  yang  menguntungkan  bagi  negara  (positif).  Misalnya  melakukan penimbunan  dikarenakan  ingin  mendapatkan  untungg  yang  sebesar-besarnya,  maka  itu termasuk  faktor  yang  negatif.  Berbeda  dengan  melakukan  penimbunan  dikarenakan hanya ada beberapa sektor-sektor usaha tertentu yang bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja.  Misalnya  sektor-sektor  usaha  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam diserahkannya hanya kepada BUMN tertentu saja. Maka faktor tersebut termasuk faktor yang positif demi kepentingan publik atau nasional.
Tindakan  menimbun  barang  (Ihtikâr)  menyebabkan  krisis  yang  sangat  fatal  dan sangat  mengancam  stabilitas  ekonomi. Ihtikâr juga  menyebabkan  kesulitan  bagi  orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memeperoleh kebutuhannya. Ihtikâr bisa  juga  berakibat  pada  kelangkaan  suatu  barang,  ini  berarti  membuat  barang  yang
47 Zuhaili,Fiqih, 239.
48 Dapat dilihat pada lampiran-lampiran.
sudah  ada  menjadi  jarang. Penimbunan  barang  merupakan  halangan  terbesar  dalam pengaturan  persaingan  dalam  pasar  Islam.  Dalam  tingkat  internasional,  menimbun barang  menjadi  penyebab  terbesar  dari  krisis  yang  dialami  oleh  manusia,  yang  mana beberapa  negara  kaya  dan  maju  secara  ekonomi  menimbun  produksi,  perdagangan, bahan  baku  kebutuhan  pokok.  Bahkan,  negara-negara  tersebut  menimbun  pembelian bahan-bahan  baku  dari  negara  yang  kurang  maju  perekonomiannya  dan  menimbun penjualan  komoditas  industri  yang  dibutuhkan  oleh  negara-negara  tadi.  Hal  itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat  dunia. Jika  dikaitkan  dengan  kehidupan  sosial,  maka  praktik Ihtikâratau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga  seolah-olah  orang  yang  miskin  akan  sangat  susah  keluar  dari  komunitas kemiskinannya. Maka dari itu penimbunan barang (Ihtikâr).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru’fah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002. , Sohari Sahrani dan Ru’fah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Ad- Duwaisy, Ahmad bin ‘Abdurrazzaq. Diterjemahkan oleh M Abdul Goffar. “ Fataawaa al- lajnah ad-daa-imah lil buhuuts al- ilmiyyah wal iftaa” Fatwa -Fatwa Jual-Beli. Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi’I. 2005.
Aji,  Didik  Kusno.  Konsep  Monopoli  Dalam  Tinjauan  Ekonomi  Islam  (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol  1  No  1,  2013  STAIN  Jurai  Siwo),  55.  Lihat, http  ://stainmetro.ac.id/e- journal/index. php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015.
Al-Hilali,  Syaikh  Salim bin  Ied. Ensiklopedi  Larangan  Menurut  Al  Qur’an  dan  As -Sunnah. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I. Jilid 2 . 2005.
Al-Kaaf, Abdullah Zaki. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
Al-Qardhawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2000.
, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2.1995. Al-Tamimi, Izzudin Khatib. Bisnis Islami. Jakarta: Fika Hati Aneska. 2004. Amrullah,  Abdul  Malik  Abdul  Karim. Tafsir  Al-Azhar. Jakarta:  Pustaka  Nasional.  Jilid  1. 2003.
. Tafsir  Al-Azhar. Singapura:  Pustaka  Nasional  PTE LTD Singapura. Jilid 4. 2003.
. Tafsir  Al-Azhar. Singapura:  Pustaka  Nasional PTE
LTD Singapura. Jilid 1. 2003.
. Singapura:  Pustaka  Nasional PTE  LTD  Singapura. Jilid 3. 2003.
. Tafsir  Al-Azhar. Singapura:  Pustaka  Nasional PTE
LTD Singapura. Jilid 6. 2003.
AZ,  Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari. Problematika Hukum Islam Kontemporer.
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 2004.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam  Wa Adhillatuhu. Dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ﮫﺘﻟدأو ﻲﻤﻠﺳﻹا ﮫﻘﻔﻟا . Jakarta: Gema Insani Press. jilid 4. 2011.
Azizya A, Qadir. Membangun Fondasi Eknomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004. Basri, Ikhwan Abidin. Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Bisri, KH Adib dan KH Munawwir A Fatah. Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia.
Malang: Pustaka Progresif. 1999.
Basyarahil, Aziz Salim. 22 Masalah Agama. Jakarta: Gema Insani. 1992. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru. 1996.
Departemen  Agama  RI  penyunting  tafsir  oleh  Arif  Fakhrudin  dan  Siti  Irhaman  revisi terjemah  oleh  Lajnah  pentashih  Mushaf  Al- Qur’an  Departeme n  Agama  Republik Indonesia. Al-Hidayah  Al- Qur’an  Tafsir  Per  Kata  Tajwid  Kode  Angka. Banten:  PT Kalim. 2011.
Diana, Ilfi Nur. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press 2012. Djazuli, H A. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana, 2006. El-Bantany,  Rian Hidayat. Kamus  Pengetahuan  islam  Lengkap (Depok:  Mutiara  Allamah Utama, 2014).
Fathorrazi,  Tati  Suhartati  Joesron  dan  M. Teori  Ekonomi  Mikro. Yogyakarta:  Graha  Imu. 2012.
Fitriana,  Ida.  ” Ihtikâr Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”  ( At-Tasyri'  Jurnal  Ilmiah Prodi Muamalah,  Volume  I,  No  3,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI)  Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010).
Ghazali,  Imam. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. Ihya’ Ulumiddin Imam Ghazali. Jakarta: Pustaka  Nasional. Jilid  2. 2003.  Lubis,  Chairuman  Pasaribu  dan  Sahrawardi  K. Hukum Perjanjian Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
Habiburrahim dkk. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais. 2012.
Hafidhuddin, Didin. Agar Harta Berkah & Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
. Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani. 2003.
Hasan, Qadir dkk. Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4. 2001.
. Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 7. 2001.
Hidayat,  Wahyu.  Keadilan  Distribusi  Menurut  Asghar  Ali  Engineer  Dalam  Perspektif Ekonomi Indonesia, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
Karim,  Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  PT  Raja  grafindo Persada. 2006.
. Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro. Jakarta:  III  Indonesia. 2002.
Ismanthono, Henricus W. Kamus Istilah Ekonomi Populer. Jakarta: Kompas. 2003. Iswardono. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1990. Malahayati. Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah. Yogyakarta: Great. 2010. Manan, Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1997. Mankiw, N. Gregory. Dengan alih bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Makroekonomi Edisi  Keenam. Dengan  judul  asli Macroeconomics  6 th Edition. Jakarta:  Erlangga. 2006.
Margono, Suyud. Hukum Anti Monopoli. jakarta: Sinar Grafika. 2009. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996. Muhammad, Ali. e-book Hukum Menimbun Barang Dagang. Gresik: Al-Furqon. 2008. Muhamad Taufiq. Quran Digital In Word Ver 1.3. Lihat http:// www. geocities. com/mtaufiq. rm/quran.html, Selasa, 09/06/2015.
Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
Mulyana,  Deddy. Metodologi  Penelitian  Kulitatif    (Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi  dan Ilmu Sosial Lainnya). Bandung: PT remaja Rosdakarya. 2006.
Munawir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir. 1994.
Nawawi, Ismail. “Globalisasi Ekonomi Bisnis (Studi Arus Nalar Pemikiran Bisnis)” ( Jurnal Maliyah, IAIN Sunan Ampel, Vol 03, No 02, Desember 2013).
Nurlita, Risa Rizky. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum  Pidana  Indonesia:  Studi  di  Pengadilan  Negeri  Mataram (Jurnal:  Universitas Mataram: Mataram, 2014).
Nuruddin,  Amiur.  “SDM  Berbasis  Syariah”  ( Tsaqafah  Jurnal  Ilmu  pengetahuan  dan Kebudayaan Islam, Institut   Agama   Islam   Negeri (IAIN)   Sumatera   Utara, Vol. 6, No. 1,  April 2010).
Pass,  Ccristopher  dan  Bryan  Lowes.  Diterjemahkan  oleh  Tumpul  Ruma  Pea  dan  Posman Haloho. Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Jakarta: Erlangga, 1994).
Pindyck,  Robert  S  dan  Daniel  L  Rubinfeld.  Yang  diterjemahkan  pada  Erlangga  yaitu  ahli bahasa  Devri  Barnadi  Putera. Mikroekonomi  Edisi  Kedelapan. dengan  judul  asli microeconomics Eighth Edition. Jakarta: Erlangga. 2012.
Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1976. Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
Putong, Iskandar. Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Qasim,  Yusuf. At- Ta’mil  at -Tijariyyi  fii  Mijan  asy- Syari’ah. Kairo:  Dar  an-Nahdhoh  al- ‘Arabiyyah. 1986 .
Qordhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. 1995. Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putyanya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. Fiqih Sunnah. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. 2011. Jilid 5.
Sholihin,  Ahmad  Ifham. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. 2010.
Sholihuddin,  Muh.  “Kebebasan  Pas ar  Dan  Intervensi  Negara  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam” ( Jurnal Maliyah Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara: IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol. 01, No. 01, Juni 2011).
Siregar,  Nur  Asiana.  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penimbunan  Pupuk Bersubsidi  “Studi  Pada  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Kalianda”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2013).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984. Subana, M dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia. 2001. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2009. Sukirno,  Sadono. Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar  Edisi  Ketiga. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2010.
Sukirno, Sadono. Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. Sula,  Muhammad  Syakir. Asuransi  Syariah  Life  And  General. Jakarta:  Gema  Insani  Press.
2004.
Syabiq,  Sayyid.  Diterjemahkan  oleh  putranya  yang  bernama  Muhammad  Sayyid  Syabiq. Fiqih Sunnah. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. Jilid 5. 2011.
Syafe’I,  Rachmat. Al-Hadits  Aqidah  Akhlaq  Sosial  dan  Hukum. Bandung:  Pustaka  Setya. 2000.
Tim Kajian Dakwah Al Hikmah, Tidak Boleh Menimbun Barang (STID  Al-Hikmah-Sekolah Tinggi  Ilmu  Dakwah  Dirosat  Islamiyah,  Jakarta,  2011).  Lihat  http://alhikmah.ac. id/2011/tidak-boleh-menimbun-barang/, Minggu, 14/06/2015.
Umar,  Husein. Riset  Pemasaran  dan  Perilakukonsumen. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. 2000.
Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Islami. 2003.
Wahyuni,  Afidah. Ihtikâr Dalam  Sorotan  Hukum  Islam  (Jurnal  Ahkam,  UIN  Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011). http://app.lidwa.com/.