## ANALISA PENERAPAN AKAD DALAM PARIWISATA SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016

## Teguh Suripto
Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata, Indonesia, Email: teguh_suripto@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada  tahun  2014  terdapat  108  juta  wisatawan  muslim  yang merepresentasikan  10  persen  dari  keseluruhan  industri  wisata. Oleh karena  itu  penting  sekali  Yogyakarta  mulai  mempersiapkan  paket wisata  syariah  atau  paket  wisata  halal. Wisata  syariah  dapat dipersiapkan dengan mengacu atau berpedoman pada fatwa MUI  yang telah  dikeluarkan  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  memahami pengertian dan pengelolaan wisata halal atau wisata syariah. Penelitian telah dilakukan menggunakan metodologi diskriptif, yang menggambarkan  obyek  melalui  pengamatan  dan  penelusuran  literatur yang  relevan  dengan  obyek penelitian tersebut.  Hasil  dari  penelitian menyimpulkan  bahwa  Islam  memberikan  pedoman  atau  tuntunan kepada  umatnya  dalam  beriwisata  sesuai  nilai-nilai  Islam,  Dalam  pariwisata  juga  telah ditentukan  akad-akad  yang  sesuai,  seperti  yang  tercantum  dalam  fatwa  MUI  mengenai pariwisata  syariah,  antara  lain  ijarah,  ju’alah ,  dan  wakalah  bil  ujrah.  Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk  ulama.
Kata Kunci : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## ANALYSIS OF APPLICATION OF AKAD IN SHARIA TOURISM
BASED ON FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL NUMBER 108/DSN-MUI/X/2016

## ABSTRACT
In 2014 there were 108 million Muslim tourists representing 10 percent of the entire tourism industry.  Therefore  it  is  very  important  that  Yogyakarta  starts  to  prepare  sharia  tourism packages  or  halal  tourism  packages.  Sharia  tourism  can  be  prepared  by  referring  to  or referring  to  the  MUI fatwa that  has  been  issued  as  a  guideline  for  the  community  to understand the understanding and management of halal tourism or sharia tourism. This study will  use  a  descriptive  methodology,  which  describes  the  object  through  observation  and literature search that is relevant to the object of the study. The results of the study concluded that  Islam  provides  guidance  or  guidance  to  its  followers  in  traveling  in  accordance  with Islamic  values.  In  accordance  with  tourism,  appropriate  agreements have  been  determined, as  stated  in  the  MUI fatwa on  sharia  tourism,  including ijarah, ju'alah,  and wakalah  bil ujrah.  The  development  of  DIY  tourism  needs  to  involve  all  tourism  stakeholders  including scholars.

## Keywords : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## Histori Artikel
Submitted: 1 Oktober 2019 Reviewed:
15 Oktober 2019
Accepted:
1 November 2019 Published: 15 November 2019
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019

## ANALISA PENERAPAN AKAD DALAM PARIWISATA SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016

## Teguh Suripto
Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata, Indonesia, Email: teguh_suripto@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada  tahun  2014  terdapat  108  juta  wisatawan  muslim  yang merepresentasikan  10  persen  dari  keseluruhan  industri  wisata. Oleh karena  itu  penting  sekali  Yogyakarta  mulai  mempersiapkan  paket wisata  syariah  atau  paket  wisata  halal. Wisata  syariah  dapat dipersiapkan dengan mengacu atau berpedoman pada fatwa MUI  yang telah  dikeluarkan  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  memahami pengertian dan pengelolaan wisata halal atau wisata syariah. Penelitian telah dilakukan menggunakan metodologi diskriptif, yang menggambarkan  obyek  melalui  pengamatan  dan  penelusuran  literatur yang  relevan  dengan  obyek penelitian tersebut.  Hasil  dari  penelitian menyimpulkan  bahwa  Islam  memberikan  pedoman  atau  tuntunan kepada  umatnya  dalam  beriwisata  sesuai  nilai-nilai  Islam,  Dalam  pariwisata  juga  telah ditentukan  akad-akad  yang  sesuai,  seperti  yang  tercantum  dalam  fatwa  MUI  mengenai pariwisata  syariah,  antara  lain  ijarah,  ju’alah ,  dan  wakalah  bil  ujrah.  Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk  ulama.
Kata Kunci : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## ANALYSIS OF APPLICATION OF AKAD IN SHARIA TOURISM
BASED ON FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL NUMBER 108/DSN-MUI/X/2016

## ABSTRACT
In 2014 there were 108 million Muslim tourists representing 10 percent of the entire tourism industry.  Therefore  it  is  very  important  that  Yogyakarta  starts  to  prepare  sharia  tourism packages  or  halal  tourism  packages.  Sharia  tourism  can  be  prepared  by  referring  to  or referring  to  the  MUI fatwa that  has  been  issued  as  a  guideline  for  the  community  to understand the understanding and management of halal tourism or sharia tourism. This study will  use  a  descriptive  methodology,  which  describes  the  object  through  observation  and literature search that is relevant to the object of the study. The results of the study concluded that  Islam  provides  guidance  or  guidance  to  its  followers  in  traveling  in  accordance  with Islamic  values.  In  accordance  with  tourism,  appropriate  agreements have  been  determined, as  stated  in  the  MUI fatwa on  sharia  tourism,  including ijarah, ju'alah,  and wakalah  bil ujrah.  The  development  of  DIY  tourism  needs  to  involve  all  tourism  stakeholders  including scholars.

## Keywords : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## Histori Artikel
Submitted: 1 Oktober 2019
Reviewed: 15 Oktober 2019
Accepted:
1 November 2019 Published: 15 November 2019
Media Wisata, Volume 17, Nomor 2, November 2019

## ANALISA PENERAPAN AKAD DALAM PARIWISATA SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016

## Teguh Suripto
Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata, Indonesia, Email: teguh_suripto@yahoo.com

## ABSTRAK
Pada  tahun  2014  terdapat  108  juta  wisatawan  muslim  yang merepresentasikan  10  persen  dari  keseluruhan  industri  wisata. Oleh karena  itu  penting  sekali  Yogyakarta  mulai  mempersiapkan  paket wisata  syariah  atau  paket  wisata  halal. Wisata  syariah  dapat dipersiapkan dengan mengacu atau berpedoman pada fatwa MUI  yang telah  dikeluarkan  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  memahami pengertian dan pengelolaan wisata halal atau wisata syariah. Penelitian telah dilakukan menggunakan metodologi diskriptif, yang menggambarkan  obyek  melalui  pengamatan  dan  penelusuran  literatur yang  relevan  dengan  obyek penelitian tersebut.  Hasil  dari  penelitian menyimpulkan  bahwa  Islam  memberikan  pedoman  atau  tuntunan kepada  umatnya  dalam  beriwisata  sesuai  nilai-nilai  Islam,  Dalam  pariwisata  juga  telah ditentukan  akad-akad  yang  sesuai,  seperti  yang  tercantum  dalam  fatwa  MUI  mengenai pariwisata  syariah,  antara  lain  ijarah,  ju’alah ,  dan  wakalah  bil  ujrah.  Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk  ulama.
Kata Kunci : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## ANALYSIS OF APPLICATION OF AKAD IN SHARIA TOURISM
BASED ON FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL NUMBER 108/DSN-MUI/X/2016

## ABSTRACT
In 2014 there were 108 million Muslim tourists representing 10 percent of the entire tourism industry.  Therefore  it  is  very  important  that  Yogyakarta  starts  to  prepare  sharia  tourism packages  or  halal  tourism  packages.  Sharia  tourism  can  be  prepared  by  referring  to  or referring  to  the  MUI fatwa that  has  been  issued  as  a  guideline  for  the  community  to understand the understanding and management of halal tourism or sharia tourism. This study will  use  a  descriptive  methodology,  which  describes  the  object  through  observation  and literature search that is relevant to the object of the study. The results of the study concluded that  Islam  provides  guidance  or  guidance  to  its  followers  in  traveling  in  accordance  with Islamic  values.  In  accordance  with  tourism,  appropriate  agreements have  been  determined, as  stated  in  the  MUI fatwa on  sharia  tourism,  including ijarah, ju'alah,  and wakalah  bil ujrah.  The  development  of  DIY  tourism  needs  to  involve  all  tourism  stakeholders  including scholars.

## Keywords : Pariwisata Syariah, Akad, Fatwa MUI

## Histori Artikel
Submitted: 1 Oktober 2019
Reviewed: 15 Oktober 2019
Accepted:
1 November 2019
Published:
15 November 2019

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  negara  dengan penduduk  beragama  Islam  terbesar,  hampir 80%  penduduk  Indonesia  adalah  muslim. Potensi ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara  yang  memudahkan  berkembangnya bisnis  atau  industri  syariah,  salah  satunya adalah  industri  di  sektor  pariwisata  syariah. Menurut sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh Master  Card dan Cresent  Rating,  dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim  yang  merepresentasikan  10  persen dari  keseluruhan  industri  wisata,  sedangkan segmen  ini  memiliki  nilai  pengeluaran sebesar US$ 145 miliar. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara  yang masuk dalam kategori 10 besar negara tujuan organisation  of  Islamic  Cooperation (OIC) dan  Non  OICdalam  GMTI  2015,  Indonesia berada pada rangking ke enam, setelah qatar diurutan  ke  lima,  dan  Malaysia  di  urutan pertama.Dengan  realitas  tersebut,  maka Indonesia  memiliki  peluang  besar  untuk dapat  mengembangkan  wisata  syariah  ini menjadi destinasi unggulan.
Industri  pariwisata  syariah sebenarnya bukanlah  suatu  ancaman  bagi industri pariwisata  yang  sudah  ada, melainkan sebagai  pelengkap  dan  tidak  menghambat kemajuan  usaha  wisata  yang  sudah  berjalan. Bahkan  di  beberapa  negara  di  dunia, telah mengembangkan pariwisata syariah, diantaranya  Malaysia,  Thailand,  Singapura, Korea, Jepang, Taiwan,  dan China. Thailand memiliki  sebuah  lembaga The  Halal  Center Chulalongkorn Univercity, sebuah pusat riset yang bekerjasama dengan pemerintah Thailand dan keagamaan membuat sertifikasi dan  standarisasi  industri  yang  dilakukan secara  transparan,  bahkan  pembiayaannya tertera dengan jelas dan transparan. Australia melalui Queensland Tourism telah mengeluarkan  program  pariwisata  syariah pada bulan Agustus 2012, melalui kerjasama dengan hotel-hotel ternama  mengadakan buka  puasa  bersama,  menyediakan  tempat sholat  yang  nyaman,  memberikan  petunjuk arah  kiblat,  menyediakan  al  qur’an  di  hotel - hotel.
Bagaimanakah  keberadaan  pariwisata syariah di Indonesia? Sampai dengan saat ini penggunaan istilah syariah bagi pariwisata di Indonesia  masih  debatebel, label  wisata syariah di Indonesia sendiri kurang mendapat persetujuan,  kemenpar  melalui  menteri parwisata, menyampaikan bahwa penggunaan istilah syariah berkesan eksklusif  dan  pelarangan  berbasis  agama tertentu. Nama  yang sempat ditawarkan oleh Menpar  adalah Universal  Tourism (Tim Asisten  Deput  litbang  Kemenpar,  2015). Dengan  sebutan  univesal  tourism  tersebut terkandung nilai-nilai  syariah  dalam  muatan paket  dan  kemasan  wisata  syariah,  sehingga bisa  digunakan oleh  wisatawan  non  muslim. Sedangkan menurut MUI melalui fatwa MUI Dewan  Syariah  Nasional  nomor  108/DSN- MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah disampaikan bahwa pariwisata  syariah  adalah  pariwisata  yang sesuai dengan prinsip syariah., bahkan dalam fatwa  MUI  tersebut,  telah  dijelaskan  pula tentang  akad-akad  yang  berlaku  dalam industri  pariwisata  syariah,  misalnya  akad ijarah,  akad wakalah  bil  ujrah,  dan  akad ju’alah . Akad-akad tersebut digunakan dalam melakukan transaksi dalam industri pariwisata.  Akad ijarah digunakan  antara wisatawan  dengan  BPWS  (Biro  Perjalanan Wisata  Syariah),  Akad ju’alah dilakukan antara BPWS dengan pemandu wisata, Akad wakalah  bil  ujrah digunakan  antara  hotel syariah  dengan  BPWS.  Selain  itu  dalam fatwa  MUI  tersebut  juga  telah  diberikan ketentuan terkait beberapa industri pariwisata syariah,  misalnya  untuk  hotel  syariah, wisatawan, Destinasi,  ketentuan  tentang  spa, sauna,  dan  massage,  ketentuan  tentang  Biro Perjalanan  Wisata  syariah,  dan  ketentuan pemandu  wisata  syariah.  Dengan  dasar landasan  tersebut,  seharusnya  pariwisata syariah  telah  dapat  berkembang  secara maksimal,  sehingga  mampu  meningkatkan pendapatan negara.
Sementara  itu  di  Yogyakarta  sebagai salah  satu  propinsi  yang  memiliki  julukan kota pariwisata, sampai dengan saat ini masih terus  berupaya  melakukan  pengembangan
wisata  halal. Dengan  dibangunnya  bandara internasional  yang baru yaitu NYIA, sebagai pintu  gerbang  wisatawan,  maka  diharapkan akan banyak wisatawan asing yang masuk ke yogyakarta. Menurut data statistik pariwisata Yogyakarta  2018, kunjungan  wisatawan mancanegara  ke  Indonesia,  dari  urutan pertama  adalah  Belanda  sebesar  50.996 orang,  disusul  kemudian Malaysia  sebesar 49.892  orang,  selanjutnya  Singapura  sebesar 37.934  orang,  Jepang  sebesar  25.816  orang, Perancis  sebesar  21.241  orang,  Amerika Serikat 17.815 orang, Jerman sebesar 17.429 orang, Australia sebesar 16.798 orang, Korea selatan  sebesar  14.846 orang,  dan  China sebesar  10.449  orang (Tim  Dinpar  DIY, 2018).  Dari  kunjungan  tersebut  terlihat bahwa  tiga  urutan  terbesar  wisatawan  yang datang ke Indonesia adalah Belanda, Malaysia,  dan  Singapura.  Dari  ketiga  negara tersebut,  Malaysia  dan  Singapura  memiliki jumlah penduduk Muslim  yang  cukup besar. Dengan  demikian DIY  termasuk  propinsi yang  memilki potensi kunjungan wisatawan muslim yang cukup besar. Namun permasalahannya adalah seberapa jauh kesiapan DIY menjadi kota wisata halal atau wisata syariah.
Disamping  kunjungan  wisatawan,  DIY juga memiliki obyek wisata sebagai destinasi yang  menarik,  dan  terdapat  juga  destinasi wisata yang memiliki kandungan nilai histori Islam. Sebagai contoh Masjid Gede Kauman, Masjid Shultoni Plosokuning, Masjid Pakualaman,  Masjid Wonokromo  Pleret Bantul,  Masjid  ad  dorojatun  Babadan Banguntapan, serta wisata alam, budaya, dan sejarah  lainnya  yang  menarik.  Semua destinasi  ini  jika  dikemas  menjadi  paket wisata  syariah  atau  wisata  halal  tentu  akan banyak  yang  berminat,  terutama  wisatawan mancanegara.  Sementara  ini  Yogyakarta hanya banyak mengandalkan destinasi wisatanya  pada  Kraton,  Prambanan,  dan Parangtritis.
Oleh karena itu penting sekali Yogyakarta  mulai  mempersiapkan  paket wisata  syariah  atau  paket  wisata  halal, sebagai  alternatif  bagi  wisatawan  untuk mengunjungi  Yogyakarta,  terutama  untuk
wisatawan  mancanegara  dari  timur  tengah, dan  negara  Islam  lainnya.  Wisata  halal  atau wisata  syariah  dapat  dipersiapkan  dengan mengacu  atau  berpedoman  pada  fatwa  MUI yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memahami pengertian dan pengelolaan wisata halal atau wisata syariah. Karena  pada  prinsipnya  wisata  syariah  tidak hanya  berupa  produk  halal  saja,  akan  tetapi juga berkaitan dengan akad-akad yang sesuai dengan ajaran dalam Islam. Bagaimana Hotel beroperasi  syariah,  bagaimana  Travel  Biro berjalan  sesuai  dengan  syariah  Islam, bagaimana  perlakuan  terhadap  wisatawan yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  serta bagaimana  wisatawan  bersikap  terhadap obyek  wisata.  Semua  hal  ini  telah  diatur dalam  Islam,  sehingga  pariwisata  syariah adalah  kegiatan  wisata  yang  mencerminkan nilai-nilai  Islam  dalam  setiap  aktivitasnya. Oleh  karena  itu  pariwisata  menjadi  sangat penting, karena pariwisata sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang  muslim,  seperti  berpengaruhnya terhadap  ekonomi  global  ataupun  ekonomi Islam (Rahmi Syahriza, 2014)
Dengan  latar  belakang  permasalahan tersebut,  maka  penting  untuk  dilakukan penelitian  yang  menganalisa  tentang  akad dalam  pariwisata,  seperti  yang  tertuang dalam fatwa MUI tentang pariwisata syariah.
Artikel ini  akan  memberikan  manfaat bagi  dunia  pariwisata  diantaranya  adalah : Dapat  menjadi  literatur  akademik  bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan  menganalisa  pariwisata  syariah. Dapat menjadi rekomendasi untuk mengembangkan strategi pengelolaan pariwisata yang berdasarkan  nilai-nilai  syariah,  sehingga dapat diwujudkan hotel menjadi  daya  tarik bagi  wisatawan  untuk  mengunjungi  obyek atau  destinasi  wisata  syariah. Dapat  menjadi sumber  informasi  bagi  para  stakeholder pariwisata,  untuk Menjalankan  bisnis  atau mengelola obyek wisata  sesuai dengan  nilai atau  ajaran  dalam  Islam. Dapat  menjadi sumber  bacaan  bagi  mahasiswa  untuk memahami  pariwisata  syariah  sesuai  dengan ajaran dalam Islam.

## LITERATUR REVIEW Pariwisata Syariah
Di era global saat ini Pariwisata menjadi lokomotif
bagi berkembangnya perekonomian  suatu  negara.  Oleh  karena  itu setiap negara berlomba-lomba menata, mengembangkan,  dan  menawarkan obyek wisat  yang  menjadi  unggulannya  kepada seluruh  masyarakat  di  belahan  dunia. Termasuk  salah  satu  unggulan  dalam pariwisata  adalah  adanya  pariwisata  syariah. Menurut  terminologi  bahasa  pariwisata berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan  yang  dilakukan untuk  rekreasi atau  liburan dan  juga  persiapan  yang dilakukan  untuk  aktivitas  ini.    Seorang wisatawan  atau  turis  adalah  seseorang  yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km,  dari  rumahnya  dengan  tujuan  rekreasi (wikipedia.org,  2019).  Sedangkan  dalam istilah  bahasa  arab  dengan  kata  “ al-Siyahah, al-Rihlah,  dan al-Safar (Rohi Baalbaki, 1995)
Sepanjang  sejarah  wisatawan  muslim yang menjadi wisatawan adalah Ibnu Batuta, beliau dikenal seorang musafir yang melakukan  perjalanan  pertama  dari  afrika utara,  syiria,  mekkah,  dan  negara  arab lainnya.  Didalam  Al  Qur’an  pariwisata diartik an  “sara -yasiru-siru-sairan- saiyaratan” berarti  berjalan,melakukan  perjalanan,  dari kata tersebut dijumpai kata “syaiar, munatasnya  saiyarah”,  dengan  makna  yang banyak  menempuh  perjalanan.(Johari  Arifin, 2014). Kata safara dalam Al- Qur’an memiliki beragam makna yaitu (Al- Ashfahaniy,  2002,  dalam  Rahmi,  2014) Membuka dan membersihkan debu. Menunjukkan  warna  seperti dalam  surat  al- Mudatsir :34. Melakukan perjalanan sebagaimana  dalam  surat  al-Nisa  :  43. Bermakna  kitab  seperti  diungkapkan  dalam surat al- Jumu’ah : 5
Sedangkan  menurut  Dr.  Abdul  Hakim Ash- Sha’idi  dalam  bukunya  berjudul  Ar - Rihlahfi  Islam.  Islam  membagi  bepergian atau perjalanan dalam lima kelompok yaitu : Bepergian untuk mencari keselamatan, seperti  hijrah  keluar  dari  negara  yang penuh haram. Bepergian  untuk  tujuan  keagamaan
seperti  menuntut  ilmu,  pergi  haji,  berziarah ke tempat leluhur. Bepergian untuk kemashlatan  dunia. Bepergian  untuk  urusan kemasyarakatan.
Bepergian
untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.
Dengan  demikian  menurut  pandangan Islam telah diterangkan dengan jelas diperbolehkannya  seseorang  untuk  berwisata ke berbagai penjuru dunia. Sedangkan dalam Fatwa  MUI  tetntang  pariwisata  syariah disebutkan  bahwa  pariwisata  syariah  adalah pariwisata  yang  sesuai  dengan prinsip syariah.
Disamping itu dalam dalam pemahaman Islan  pariwisata  juga  memiliki  pengertian wisata halal, halal Syeikh Yusuf Al Qardawi dalam  bukunya  yang  berjudul “The  Lawful and  Prohibited  in  Islam” halal  didefinisikan sebagai yang diijinkandengan yang tidak ada pembatasan, dan memberlakukan hukum dari Allah  dan  diperbolehkan”  oleh  karena  itu istilah  halal  berarti  diperbolehkan  menurut ajaran  Islam  (hukum  Syariah).  Halal  juga merupakan salah satu dari lima tindakan (al- ahkam  al-khamsah)  yang  mengkategorikan moralitas  tindakan  manusia  dalam  Islam (Mila  Falma  Masful,  2017). Dengan  konsep pariwisata syariah, maka setiap bagian dalam pariwisata tersebut, seharusnya memiliki atau mengandung  unsur  halal,  baik  itu  dalam produknya, pelayanannya, dan proses produksi jasanya.

## Akad Syariah
Akad  dalam  pengertian  Islam  adalah berasal  dari  kata  al-Aqd  bentuk  masdar  kata ‘Aqada  dan  jamaknya  adalah  al -Uqud  yang berarti  perjanjian  (yang  tercatat)  atau kontrak.  Sedangkan  dalam  Ensiklopedi Hukum  Islam,  bahwa  kata  al-Aqd  berarti perikatan,  perjanjian  dan  pemufakatan  (al- ittifaq).
Dalam Al- Qur’an telah difirmankan oleh Allah  SWT,  yang  atinya  “Hai  orang -orang yang beriman penuhilah akad- akad itu” (QS. Al  Maidah  :  1).  Rukun akad  terdiri  dari  tiga hal  utama  yaitu  Aqidan  adalah  pihak-pihak yang  akan  melakukan  akad,  Mahal  al-aqd adalah  obyek  akad  berupa  jasa  atau  benda berharga,  Sighah  adalah  pernyataan  resmi
adanya  transaksi. Beberapa  jenis  akad  yang terdapat  dalam  Islam,  diantaranya  adalah  : Mudharabah, adalah bentuk kerjasama antara dua  atau  lebih  pihak  dimana  pemilik  modal (shohibul  amal)  mempercayakan  sejumlah nodal  kepada  pengelola  (Mudharib)  dengan suatu perjanjian di awal.
Murabahah  adalah  perjanjian  jual  beli antara  bank  dengan  nasabah.  Bank  syariah membeli  barang  yang  akan  diiperlukan nasabah,  kemudian  menjualnya  kepada nasabah  sebesar  harga  perolehan  ditambah dengan  margin  keuntungan  antara  bank syariah  dengan  nasabah. Salam  adalah  akad jual  beli  barang  pesanan  antara pembeli  dan penjual  dengan  pembayaran  dimuka  dan pengiriman  barang  oleh  penjual  dibelakang. Istishna  adalah  akad  jual  beli  dalam  bentuk pemesanan pembuatan barang tertentudengan kriteria  dan  persyaratan  tertentu. Ijarah adalah  pemindahan  hak  guna  (manfaat) atas suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa  (ujrah)  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
Qardh  adalah  akad  pinjaman  kepada nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) pada  waktu  yang  telah  disepakati Ar-Rahn adalah  perjanjian  penyerahan  barang  untuk menjadi  agunan  dari  fasilitas  pembayaran yang  diberikan (Syiwa  Awaliyah,  2018). Sedangkan  akad  Ju’ alah  adalah  janji  atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil  (natijah)  yang  ditentukan  dari  suatu pekerjaan.  Ja’il  adalah  orang  yang  berjanji akan  memberikan  imbalan  tertentu  atas pencapaian  hasil  pekerjaan (natijah)  yang ditentukan.  Maj’ul  lah  adalah  pihak  yang melaksanakan  ju’alah (fatwa  MUI  Nomor 62/DSN-MUI/XII,2007)

## METODE
Penelitian telah dilakukan menggunakan beberapa  metode  pengumpulan  data,  yaitu metode  Studi  Pustaka  atau  literatur,  yaitu suatu  metode  pengumpulan  data  dengan menggunakan  sumber  dari  jurnal,  buku,
Majalah, dan  WEB  Site  yang  relevan  dan metode Observasi, yaitu metode pengunpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian  melalui  fenomena  yang terjadi.  Sedangkan  metode  penelitian  yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu  menggambarkan  atau  mendiskripsikan obyek penelitian dengan menganalisa literatur  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pariwisata Dalam Ajaran Islam
Pariwisata  merupakan  sektor  penting bagi  sebuah  negara  dalam  memperoleh sumber  pendapatan,  karena  dengan  semakin banyaknya destinasi wisata yang dimiliki dan dikunjungi  oleh  wisatawan,  maka  sumber pendapatan akan mengalir ke negara tersebut. Salah  satu  bentuk  pariwisata  yang  menarik wisatawan untuk mengunjungi adalah pariwisata  syariah.  Pariwsata  syariah  adalah suatu  kegiatan  yang  didukung  dengan berbagai  fasilitas  dan  layanan  yang  sesuai dengan prinsip syariah, adapun yang dimaksud  dengan  prinsip  syariah  adalah prinsip  hukum  Islam  terkait  berbagai kegiatan  pariwisata  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  berwenang  yaitu MUI (Abdurahman Misno, 2014). Selanjutnya  dalam  islam  juga  memberikan pedoman  atau  tuntunan dalam  beriwisata sesuai  nilai-nilai  Islam, diungkapkan  dalam al  Qur’an  dengan  menggu nakan  perintah (amr).  Allah  SWT  menyerukan  kepada seluruh  umat  manusia  agar  melakukan perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan  dan  mentadabur  apa  yang mereka  liat  tersebut,  dengan  demikian manusia  akan  memperoleh  rihlah  jika didiringi  dengan  taddabur,  karena  taddabur akan  mengingatkan  mereka  sebagai  hamba Allah  di  muka  bumi  ini,  yang  harus  selalu mensyukuri  nikmat  yang  diberikan  oleh Allah  SWT.  Didalam  Islam  kegiatan  wisata berkaitan  dengan  tujuan-tujuan  yang  mulia, diantaranya :
Mengaitkan  wisata  dengan  ibadah, sehingga  mengharuskan  adanya  safar  untuk
menunaikan  salah  satu  rukun  dalam  agama yaitu  haji pada  bulan- bulan  tertentu,  dan umrah. Ketika ada seseorang datang kepadanya,  minta  izin  untuk  berwisata dengan  pemahaman  yang  lama,  yaitu  safar dengan kerahibanatau sekedar menyiksa diri. Nabi Muhamad SAW, memberikan petunjuk kepada  maksud  yang  lebih  tinggi  atau  lebih mulia dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadan ya, “sesungguhnya wisatanya  umatku  adalah  berjihad  di  jalan Allah”  (HR  Abu  Daud  2486,  dinyatakan hasan  oleh  Al-Albany  dalam  Shahih  Abu Daud  dan  dikuatkan  sanadnya  oleh  Al-Iraqi dalam  kitab  Al  Takhrij  Ihya  Ulumudin,  no. 2641) (Rahmi Syahriza, 2014).
Mengaitkan  wisata  dengan  ilmu  dan Pengetahuan,  dalam  permulaan  Islam  telah ada  perjalanan  sangat  agung  dengan  tujuan mencari  ilmu  dan  menyebarkannya.  Sampai Al  Khatib  Al  Bagdady  menulis  kitab  yang terkenal  “  Ar - Rihlah  Fi  Thalabil  Hadist”  di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang  melakukan  perjalanan  hanya  untuk mendapatkan  dan  mencari  satu  hadist  saja diantaranya  adalah  apa  yang  diucapkan  oleh sebagian  tabiin (Rahmi  Syahriza,  2014). Mengaitkan wisata dengan kebaikan, didalam al  qur’an  sangat  jelas  d isampaikan  bahwa setiap  manusia  diharuskan  mengamalkan kebaikan  kepada  semua  makhluk  Allah,  dan dimanapun  berada.  Hal  ini  mengisyartkan kepada  kita  bahwa  makna  berwisata  adalah mencintai kebaikan, keindahan dan kebersihan manusia terhadap lingkungannya, seperti  di  firmankan  Allah  dalam  surat  Al baqarah  :  222,  Allah  berfirman  yang  artinya :“Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang - orang  yang  bertaubat  dan  menyukai  orang- orang  yang  mensucikan  diri” .  Dari  ayat tersebut  jelas  bahwa  Allah  ingin  semua umatnya menjaga kebersihan lingkungannya, kebersihan  badannya  dan  juga  kebersihan tempat  tinggalnya.  Selain  itu  Rosululloh SAW,  juga  bersabda  dalam  hadist  yang diriwayatkan  HR.  Baihaqi,  sebagai  berikut :“Agama  Islam  itu  adalah  (agama)  yang bersih  dan  suci,  maka  hendaklah  kamu menjaga  kebersihan.  Sesungguhnya  tidak
akan masuk surga kecuali orang- orang yang suci” (HR Baihaqi) .
Mengaitkan  wisata  dengan  menjaga lingkungan  dari  kerusakan,  dengan  menjaga lingkungan  tersebut  diharapkan kelestarian dan  keindahan  alam  dapat  terus  dinikmati oleh  semua  makhluk  Allah,  serta  dapat memberikan  kedamaian  dalam  kehidupan manusia di muka bumi. Dalam surat Ar-Rum :  56,  Allah  SWT  berfirman,  “dan  janganlah kamu  berbuat  kerusakan  di  muka  bumi setelah  (diciptakan)  dengan  baik.  Berdoalah kepadaNYA dengan  rasa  takut  dan  penuh harap.  Sesungguhnya  rahmat  Allah  sangat dekat  kepada  orang  yang  berbuat  kebaikan.” (Ar-Rum  :  56). Mengaitkan  wisata  dengan rasa syukur atas ciptaan Allah SWT. Hakekat perjalanan dalam berwisata adalah menikmati  keindahan  atau  keunikan  suatu tempat  wisata,  baik  itu  dalam  bentuk  wisata alam,  misalnya  gunung,  laut,  hutan,  dan bentuk  wisata  buatan,  misalnya  taman hiburan,  bioskop,  dan  lainnya,  hendaknya diniatkan  dengan  mensyukuri  nikmat  Allah yang  diberkan  kepada  kita.  Hal  ini  seperti firman  Allah  “ Tanah  yang  baik,  tanam tanamannya  tumbuh  subur  atas  izin  Allah. Dan tanah yang tidak subur tanam tanamannya hanya tumbuh merana, Demikianlah  kami  mengulangi  tanda-tanda kebesaran  (kami)  bagi  orang-orang  yang bersyukur ( Q.S Al A’Raf : 58)
Disamping  itu, dalam  ajaran  Islam  juga disampaikan  bahwa  dorongan  Islam  kepada umatnya  untuk  melakukan  perjalanan  wisata adalah  untuk  mendapatkan  kesempatan bersenang-senang  dengan  cara  yang  sehat (Johar  Arifin,  2015).  Dalam  riwayat  Islam disampaikan bahwa mendapatkan kesenangan  yang  sehat  dan  bermanfaat  bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan  ciptaan  Tuhan  yang  indah seperti  gunung,  sungai  yang  mengalir  deras, mata  air  yang  jernih  atau  hutan-hutan  yang hijau  dan  lautan  yang  luas,  ini  semua  akan memberikan  rasa  senang  dan  kesegaran  jiwa manusia  serta  menambah  kekuatan  iman kepada  sang  khaliq (Johar  Arifin,  2015). Selain  itu  menurut  Syekh  Jamaludin  Al-
Qasimi,  dalam  kitabnya  Al  Mahasin  al- Ta’wil mengatakan “perintah untuk melakukan perjalanan wisata dan menyaksikan  peninggalan  kaum  terdahulu adalah untuk mengambil pelajarandari peninggalan tersebut. Semua ini dimaksudkan  Allah  agar  dijadikan  pelajaran oleh  umat-umat  berikutnya (Jamaluddin  Al- Qasimi, dalam Johar Arifin, 2015), selanjunya firman Allah tercantum dalam Qs. Al-Ghasiyah  (88)  :  18-21  tentang  ajuran untuk mendalami ayat-ayat kauniyah. Islam  juga  memberikan  pandangan  tentang pariwisata  syariah  dari  aspek  muamalah sebagai  wujud  dari  aspek  kehidupan  sosial, baik  dari  sisi  budaya  maupun  ekonomi.  Di dalam muamalah pandangan agama terhadap aktifitas  sosial  dan  amaliahnya  didasari makna  kaidah  yang  disebut maqasid  Al Syariah. Menurut Ibnu Al-Qaiyim Al Jauziah syariat  itu  senantiasa  didasarkan  kepada maqasid syari’ dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik  di  dunia  maupun  di  akhirat (Ibnu Qaiyum  al-Jauzi,  1973,  dalam  Johar  Arifin, 2015)
Pariwisata juga memberhatikan kemslahatan  dan  mafsadat  (keburukan), sehingga  pengelolaan  pariwisata  sesuai dengan  norma  agama.  Dalam  kaedah  ushul fiqh  disampaikan  :”menghindari  (timbulnya) keburukan (harus) diutamakan dari mengambil  kebaikan ”.  Oleh  karena  itu pandangan Islam dalam dunia kepariwisataan,  adalah  Islam  akan  menilai pariwisata  sebagai hal  yang  positif,  jika pariwisata    tersebut  memiliki  tujuan  yang baik,  jika  dilakukan  dengan  cara-cara  yang baik,  dan  menilai  negatif,  jika  pariwisata tersebut  memiliki  tujuan  yang  baik,  tetapi dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tidak  baik. Islam selalu mendasarkan pandangannya atau penilaiannya berdasarkan tuntunan Al Quran dan  Hadist,    dan  prinsip-prinsip  dasar  ajaran Islam. Berdasarkan  prinsip-prinsip Islam tersebut, maka pengelolaan pariwisata hendaknya  memiliki  prinsip  yang  sesuai Islam,  yaitu  : Pengelolaan  pariwisata  harus memiliki  arah  yang  jelas  yaitu  memperkuat keimanan  dan  mewujudkan  pengembangan
akhlak  yang  baik  (Akhlakul  Kharimah). Obyek  wisata  yang  ditampilkan  tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, apalagi ada unsur eksploitasi secara berlebihan. Penyelenggaraan  even  yang mendukung  keberadaan  obyek  juga  harus memenuhi  unsur  halal  dan  mubah  untuk dilaksanakan. Sarana akomodasi diselenggarakan  sesuai  dengan  ajaran  Islam, yaitu mengutamakan syari, akhlak yang baik, dan  halal. Biro  perjalanan,  Hotel,  Restoran, Transportasi  menjalankan  fungsinya  dengan jujur,  amanah,  dan  ramah. Semua  unsur pelaku  pariwisata  yaitu  pemerintah,  Hotel, Restoran,  Biro perjalanan,  Tour  Guide, PHRI, ASITA, dapat menjadi media dakwah yang baik bagi wisatawan.
Beberapa  pedoman  penting  yang  dapat dijalankan untuk pariwisata syariah diantaranya, semua aktifitas bisnis pariwisata (Muamalah Madhiyah) tidak boleh mengandung unsur : Maisir (judi), Riba, dan Gharar.  Disamping  itu  pelayanan  kepada wisatawan  juga  mengutamakan  keramahan, kesabaran,  keikhlasan,  dan  dapat  menjadi media dakwah. Pola pengembangan pariwisata  syariah  dapat  dilakukan  dengan memadukan  antara  ajaran  Islam  dengan budaya  lokal,  sepanjang  budaya  lokal tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran Islam,  misalnya  saja  di  Yogyakarta  terdapat obyek  wisata  budaya  peninggalan  sejarah, baik  itu  sejarah  kerjaan  hindu  maupun kerajaan Islam Mataram. Dua obyek tersebut merupakan  akulturasi  budaya  Hindu  dan Islam,  dua  budaya  ini  menghasilkan  karya budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat,  misalnya  kenduri  selamatan mendirikan  rumah,  tradisi  tedak  siten  bagi bayi  yang  baru  lahir,  sampai  dengan peninggalan  bangunan  bersejarah  masjid pathok  nagoro,  petilasan  kerajaan  mataram Islam  di  bantul,  dan  lain  sebagainya.  Semua unsur budaya tersebut dapat dikemas menjadi paket  wisata  syariah  dengan  pelayanan syariah yang menarik untuk disajikan kepada wisatawan  yang  berkunjung  di  Yogyakarta. Oleh  karena  itu  pariwisata  syariah  bukan hanya  unsur produk halalnya  saja  yang dimunculkan,  akan  tetapi  lebih  luas  dari  itu
bagaimana Muamalah Madhiyah dapat diterapkan  di  pariwisata.  Seperti  misalnya pola  pengembangan  Pariwisata  Syariah  di Sumatera  barat,  di  daerah  tersebut  berhasil dikembangkan pariwisata syariah yang memadukan  antara  budaya  lokal  dengan budaya Islam, masyarakat disana berkeyakinan bahwa siapapun yang berkepentingan  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  resort,memikul  tanggung jawab  dan  kewajiban  yang  setara  untuk bersama-sama  menjunjung  tinggi  amanah Allah SWT dalam menjaga kesucian”kawasan terlarang” ini (Mila Falma Masful, 2017)
Jenis  akad  dan  penerapan  akad  tersebut dalam pariwisata syariah.
Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa  akad  yang  mengatur  kegiatan ekonomi, baik kegiatan bertransaksi, kegiatan  hubungan  antar  pelaku  ekonomi, akad  tersebut  akan  memperjelas  kegiatan ekonomi  yang  sesuai  dengan  syari  di  dalam Islam. Akad  dalam  bahasa  arab  berarti mengikat,  mengunci,  atau  dengan  kata  lain membuat perjanjian. Ulama kalangan syafiiyah  memperinci  akad  lima  yaitu,  mal (harta),  usaha  (amal),  laba  (ribhu),  shigat (lafadh/kalimat),  dan  ‘aqidain  (dua  orang yang ber akad).
Dalam  pariwisata  juga  telah  ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang tercantum  dalam  fatwa  MUI  mengenai pariwisata  syariah,  dalam  fatwa  tersebut dijelaskan  fatwa  yang  berlaku  di  pariwisata antara  lain  ijarah,  ju’alah, dan wakalah  bil ujrah. Akad tersebut dipakai untuk mengatur muamalah.  Menurut  Hadist  Nabi  Shallalahu alaihi  wassalam beberapa  prinsip  dalam bermuamalah,  antara  lain  “Barang  siapa melepaskan  dari  seorang  muslim  suatu kesulitan  di  dunia,  Allah  akan  melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa  menolong  hambanya  selama  ia suka menolong saudaranya”(HR Muslim dari Abu Hurairah). Selain Hadist dari Rosulluloh,  kaidah  fiqih  juga  mengatur dalam  brmuamalah,  “Pada  dasarnya  segala bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali
ada dalil yang mengharamkan nya” . Pendapat Ibnu  Qudamah  dalam  Al  Mughni  VIII/323 “Kebutuhan  masyarakat  memerlukan  adanya ju’alah;  sebab  pekerjaan(untuk  mencapai tujuan)terkadang  tidak  jelas  (bentuk  dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan  budak  yang  hilang,  hewan yang hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan)
padahal (orang/pemiliknya)  agar  kedua  barang  yang hilang  tersebut  kembali,  sementara  itu,  ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya  secara  suka rela  (tanpa imbalan) oleh karena itu, kebutuhan masyarakat  mendorong  agar  akad  ju’alah untuk  keperluan  itu  dibolehkan  sekalipun (bentuk  dan  masa  pelaksanaan)  pekerjaan tersebut tidak jelas”.
Dengan  dasar  hadist  dan  kaidah  fiqih tersebut, maka dikeluarkanlah ketentuan oleh MUI  untuk  muamalah  dibidang  pelayanan jasa  pariwisata  yaitu  melalui  akad  Ju’alah. Ketentuan  dalam  akad  Ju’alah  di  sampaikan sebagai  berikut  : Pihak  ja’il  harus  memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf)  untuk  melakukan akad. Obyek ju’alah(mahal al - aqd/maj’ul’alaih) harus berupa  pekerjaanyang  tidak  dilarang  oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Hasil pekerjaan (natijah)
sebagaimana  dimaksud  harus  jelas  dan diketahui  oleh  para  pihak  pada  saat penawaran. Imbalan ju’alah(reward/’iwadh/ju’l)  harus  ditentukan besarannya oleh ja’il dan diketahui oleh para pihak  pada  saat  penawaran. Tidak  boleh  ada syarat  imbalan  diberikan  di  muka  (sebelum pelaksanaan obyek ju’alah)
Dari  akad  ju’ alah  tersebut  jelas  sekali  Islam meberikan  tuntunan  dalam  bermuamalah, agar  sesuai  dengan  syariah  Islam.  Pariwisata sebagai  sektor  yang  bergerak  di  bidang pelayanan  jasa,  semestinya  menggunakan akad  ju’alah  dalam  bermuamalah.  Seperti misalnya  Hotel,  Restoran,  Biro  perjalanan, semua  pelaku  pariwisata  tersebut  harus memahami  akad  ju’alah  tersebut.  Mengenai ketentuan  akad  ju’alah  dalam  muamalah  di
bidang  akomodasi,  dapat  kami  sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

## Tabel. 1.
Penerapan akad Ju’alah di akomodasi (Hotel,Restoran,BP,Transport)
No Ketentuan Akad Ju’alah Muamalah Akomodasi Hotel Restoran Biro Perjalanan Transportasi Pihak  ja’il  harus  memiliki kecakapan hukum dan kewenangan  (muthlaq  al- tasharruf)  untuk  melakukan akad. √ √ √ √ Obyek  ju’ alah  (mahal  al- aqd/maj’ul’alaih) harus
berupa pekerjaan yang tidak  dilarang  oleh  syariah, serta  tidak  menimbulkan akibat yang dilarang. Masih  terdapat hotel yang tidak mempertanyak an identitas bagi tamu  yang menginap berpasangan Masih  terdapat hotel yang menyediakan minuman alkohol (khamar) yang dilarang  dalam agama Islam Masih  terdapat hotel yang menyediakan hiburan  malam (klab Malam) Masih terdapat restoran  yang kurang memperhatik an kebersihan, terutama di dapur, di tempat  cuci piring, dan di tempat sampah. √ √ Hasil  pekerjaan  (natijah) sebagaimana dimaksud harus  jelas  dan  diketahui oleh  para  pihak  pada  saat penawaran. √ √ √ √ Imbalan ju’alah(reward/’iwadh/ju’l) harus ditentukan besarannya  oleh  ja’ il  dan diketahui  oleh  para  pihak pada saat penawaran √ √ √ √ Tidak  boleh  ada  syarat imbalan  diberikan  di  muka (sebelum pelaksanaan obyek ju’alah) Masih  terdapat hotel yang mensyaratkan uang  DP (uang muka) untuk boking room Masih terdapat restoran  yang mengharuska n  DP  (uang muka)  untuk pemesanan restoran Masih terdapat Biro Perjalanan yang mensyaratk an DP (uang muka) untuk pemesanan paket wisata  oleh konsumen Masih terdapat perusahaan Bus Pariwisata yang mensyaratk an DP (uang muka) untuk pemesanan Bus pariwisata
Data Primer diolah, 2019. √ menunjukkan pelayanan jasa sudah sesuai syariah
Dari  tabel tersebut  nampak  bahwa  jasa akomodasi  di  pariwisata  masih  banyak muamalah  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan  syariah  Islam. Terutama  pada  dua ketentuan  dalam  akad  ju’alah,  yaitu  Obyek ju’alah  (mahal  al - aqd/maj’ul’alaih)  harus berupa  pekerjaan  yang  tidak  dilarang  oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang dan Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan  di  muka  (sebelum  pelaksanaan obyek  ju’alah) . Dengan  demikian  perlu dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan  yang continue  agar  penerapan akad  ju’alah ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  atau  sesuai  rukun  yang disyaratkan, sehingga akan terwujud pariwisata syariah sesuai dengan fatwa MUI, yang menyebutkan bahwa pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.  Prinsip  syariah  yang  terkandung dalam pariwisata, menurut fatwa MUI adalah : Terhindar  dari  kemusyrikan,  kemaksiatan, kemafsadatan,tabdzir.israf,  dan  kemunkaran. Menciptakan  kemaslahatan  dan  kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
Selain  aka d  ju’alah,  dalam  pariwisata syariah juga diterapkan akad ijarah dan akad wakalah bil ujrah. Akad ijarah muncul dalam tuntunan  Islam  karena  adanya  hikmah  dari ijarah,  diantara  hikmah  tersebut  adalah sesungguhnya  tidak  setiap  orang  memiliki kendaraan,  tempat tinggal,  pelayan  dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu  namun  tidak  mampu  membelinya,  maka ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena itu  (Habib  Hasan  bin Ahmad  Al-Kaaf, Taqirat  as  Sadidah,  Yaman,  Dar  al-mirats, an-Nabawi, 2013). Akad ijarah dilegalkan di dalam  syariat  berdasarkan  nash  Al- Qur’an, Hadist dan Ijma ulama sebagaimana disampaikan  oleh  Syekh  Zakaria  al-Anshari, Asna Al-Mathalib, 2003Allah SWT, berfirman : “kemudian jika mereka menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  maka berikanlah kepada me reka upahnya”(QS Ath - thalaq, 6). Ayat ini menunjukan tentang akad ijarah, sebab dalam ayat tersebut mengandung sebuah bentuk kalimat perintah, dan perintah di dalam ushul fiqh
menunjukkan  wajib.  Upah  hanya  bisa diwajibkan / ditetapkan oleh akad ). Sehingga ayat inisecara pasti diarahkan pada menyusui yang  disertai  dengan  akad  (ijarah) (Habib Hasan  bin  Ahmad  Al-Kaaf,  Taqrirat  as- Sadidah,  Yaman,  Dar  al-Mirats  an-Nabawi, 2013).
Selain  Firman  Allah  SWT,  di  dalam sebuah Hadist juga
disebutkan “ Sesungguhnya baginda Nabi SAWmelarang muzara’ah  dan  memerintahkan  muajjarah (akad sewa), beliau bersabda,”Tidak apa -apa melakukan muajjarah”(HR Muslim).
Ijarah  secara  bahasa  memiliki  arti  nama sebuah upah. Sedangkan secara istilah syariat adalah akad  (transaksi terhadap kemanfaatan yang  maqshudah,  maklum,  bisa  untuk diserahkan  dan  mubah  dengan  ‘iwadl(upah) yang  maklum  (Syekh  an-Nawawi  Banten, Nihayatuz  Zain,  Songgopuro- Indonesia,  al- Haramain,  hal.  :  257).  Dengan  pengertian tersebut  dapat  dipahami  bahwa  ijarah  adalah akad  yang  memiliki  prinsip  dasar  sewa menyewa.  Dalam  Pariwisata  Syariah,  maka akad  ijarah  ini  dapat  dilakukan  diantaran antara  pihak  Hotel  dengan  wisatawan,  atau juga  antara  pihak  Biro  perjalanan  Syariah dengan wisatawan. Dengan konsep ijarah ini, maka  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak wisatawan dan hotel, harus memahami rukun sahnya  akad  ijarah.  Adapun  ruku  ijarah  ada lima  hal,  yaitu : Shigat (kalimat  yang digunakan dalam transaksi), seperti, misalnya “saya  menyewakan  kamar  ini  selama  dua hari  dengan  upah/biaya  lima  ratus  ribu rupiah”.  Dan  pihak  penyewa/wisatawan menjawab,  “saya  terima”.  Kata -kata  tersebut perlu  diucapkan  sedemikian  rupa,  karena kalimat  ini  menjadi  syarat  sahnya  rukun tersebut agar sesuai syariat. Dengan demikian  jika  tidak  terdapat ucapan  kalimat tersebut,  maka  transaksi  tersebut  menjadi tidak  sah  atau  tidak  memenuhi  akad  ijarah. Ujrah/upah/ongkos/biaya,  Ujrah  dalam  akad ijarah  harus  diketahui  secara  jelas  baik dengan  langsung  dilihat  ataupun  disebutkan kriterianya secara lengkap, misalnya menyebutkan  “lima  ratus  ribu  rupiah” , Biasanya pihak hotel akan memberikan biaya
sewa atau room rate yang sudah tertera dalam bentuk  tulisan  ataupun  diucapkan  kembali oleh  front  office  ketika  bertemu  dengan penyewa  (wisatawan). Manfaat,  dalam  hal manfaat,  maka  transaksi  yang  dilakukan harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat),  maklum,  mampu dirasakan  oleh penyewa,  manfaat  yang  dirasakan  penyewa bukan berbentuk barang. Dalam muamalah di hotel,  manfaat  yang  diperoleh  penyewa (wisatawan)  adalah  kenyamanan,  karena kamar  dan  perlengkapannya  tersedia  dengan baik,  oleh  karena  itu  jika  erdapat  kerusakan dari  salah  satu  bagian  kamar  harus  segera diperbaiki  kembali  sebelum  disewakan. Sehingga wisatawan (penyewa) tidak kecewa dengan  pelayanan  kamar  yang  disewa.  Jika muncul  kekecewaan  atau  ketidak  puasan, sebenarnya  hal  ini  telah  menyalahi  syarat sahnya  akad  ijarah  di  hotel  tersebut. Mukri/mu’jir (pihak  yang  menyewakan), terdapat pihak yang menyewakan barang atau jasa  yang  dapat  bermanfaat  bagi  penyewa. Syarat sahnya rukun ini adlah pihak penyewa sudah  baligh,  berakal,  tidak  terpaksa. Muktari/Musta’jir (pihak  yang  menyewa) pihak  yang  menyewa  merupan  individu  atau perorangan  yang  memerlukan  manfaat  dari barang  atau  jasa  yang  akan  disewa.  Syarat sahnya  rukun  ini sama  dengan  penyewa, yaitu  harus  sudah  baligh,  berakal,  tidak terpaksa
Dengan  ketentuan  akad  ijarah  tersebut, semua  transaksi  atau  mumalah dalam pariwisata seharusnya menyesuaikan ketentuan  tersebut. Pihak  yang  seharusnya memperhatikan  ketentuan  atau  rukun dalam akad adalah pemerintah, Hotel, Biro Perjalanan, Tour Guide, Organisasi
pariwisata  :  PHRI,  ASITA,  dan  Masyarakat. Dengan  memperhatikan  ketentuan  akad tersebut, akan dapat disusun strategi pengembangan Pariwisata Syariah.
Di  DIY  sendiri  saat  ini  pemahaman pariwisata  syariah  baru  sebatas  wisata  halal, belum  sampai  dengan  pariwisata  dalam  arti Pariwisata Syariah yang menggunakan ketentuan atau prinsip-prinsip syariah.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Islam memberikan  pedoman  atau  tuntunan  kepada umatnya  dalam  beriwisata  sesuai  nilai-nilai Islam,  diungkapkan  dalam  al  Qur’an  dengan menggunakan  perintah  (amr).  Allah  SWT menyerukan  kepada  seluruh  umat  manusia agar  melakukan  perjalanan  yang  diiringi dengan  memperhatikan  dan  mentadabur  apa yang  mereka  liat  tersebut,  dengan  demikian manusia  akan  memperoleh  rihlah  jika didiringi  dengan  taddabur,  karena  taddabur akan  mengingatkan  mereka  sebagai  hamba Allah di  muka  bumi  ini,  yang  harus  selalu mensyukuri  nikmat  yang  diberikan  oleh Allah SWT.
Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pengelolaan  pariwisata  hendaknya  memiliki prinsip yang sesuai Islam, yaitu : Pengelolaan pariwisata  harus  memiliki  arah  yang  jelas yaitu memperkuat keimanan dan mewujudkan  pengembangan  akhlak  yang baik  (Akhlakul  Kharimah),  Obyek  wisata yang ditampilkan tidak mengakibatkan kerusakan  lingkungan,  apalagi  ada  unsur eksploitasi
secara berlebihan, Penyelenggaraan  even  yang  mendukung keberadaan  obyek  juga  harus  memenuhi unsur  halal  dan  mubah  untuk  dilaksanakan, Sarana  akomodasi  diselenggarakan  sesuai dengan  ajaran  Islam,  Biro  perjalanan,  Hotel, Restoran, Transportasi menjalankan fungsinya  dengan  jujur,  amanah,  dan  ramah, Semua  unsur  pelaku  pariwisata yaitu pemerintah, Hotel, Restoran, Biro perjalanan, Tour  Guide,  PHRI,  ASITA,  dapat  menjadi media dakwah yang baik bagi wisatawan.
Dalam  pariwisata  juga  telah  ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang tercantum  dalam  fatwa  MUI  mengenai pariwisata syariah,  dalam  fatwa  tersebut dijelaskan  fatwa  yang  berlaku  di  pariwisata antara  lain  ijarah,  ju’alah,  dan  wakalah  bil ujrah. Akad tersebut dipakai untuk mengatur muamalah. Prinsip  syariah  yang  terkandung dalam pariwisata, menurut fatwa MUI adalah :  Terhindar  dari  kemusyrikan,  kemaksiatan, kemafsadatan,tabdzir.israf,  dan  kemunkaran, kemudian
Mampu menciptakan
kemaslahatan  dan  kemanfaatan  baik  secara material  maupun  spiritual. Pengembangan pariwisata  DIY  yang  berdasarkan  pada pariwisata  syariah  perlu  dibuat strategi  yang baik,  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder pariwisata termasuk didalamnya para ulama.

## REFERENSI
Rahmi Syahriza. (2014). Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah  Makna  Kata  Sara  dan Derivasinya  Dalam  Al  Qur’an), Jurnal Human Falah, 1(2)
Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah  Perspektif  Hukum  Ekonomi Syariah. Ad  Deenar:  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(02), 135-155.
Awaliyah,  S. Analisis  pelaksanaan  akad pembiayaan  Murabahah  pada  BMT Bersama Kita Berkah  (BKB) dan BMT At-Taqwa  Pinang (Bachelor's  thesis, Jakarta:  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

## Johar Arifin. (2015). Wawasan Al-Quran dan
Sunnah  Tentang  Pariwisata. An-Nur, 4 (2)
Mila  Falma  Masful. (2017). Pariwisata Syariah  :  Suatu  Konsep  Kepercayaan Dan  Nilai  Budaya  Lokal  Di  Daerah Pedalaman  Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat, The Messenger, 9(1).
Ibnu  Qaiyum  al-Jauzi. (1973). I’lam  al - Muwaqqi’in  an  Rab bi  Al-Alamin. Beirut: Dar.jail
Habib  Hasan  bin  Ahmad  Al-Kaaf. (2013). Taqirat  as  Sadidah. Yaman: Dar  al- mirats an-Nabawi
Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
Fatwa MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007
Syekh  Zakaria  al-Anshari. (2003). Asna  Al- Mathalib. Dar al-Fikr
Habib  Hasan  bin  Ahmad  Al-Kaaf. (2013).
Taqrirat  as-Sadidah. Yaman: Dar  al- Mirats an-Nabawi.
Syekh an-Nawawi
Banten. (1995). Nihayatuz  Zain,  Songgopuro: Al-
Haramain

## Rohi Baalbaki. Al-Mawrid A Modern Arabic
English  Diktionary. Beirut: Dar  al-Ilm Al Amalayin
Peter  Salim. (1990). The  Contemporary English-Indonesia Dictionary. Jakarta,
Musanef.
(1990). Manajemen Usaha Pariwisata. Jakarta.

## Afzalur  Rahman. (1995). Doktrin  Ekonomi
Islam. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
https://islam.nu.or.id , diakses Rabu  30 Oktober 2019.

## PROFIL PENULIS
Teguh  Suripto, Pendidikan  S2,  Magister Manajemen,  UII,  Fakultas  Agama  Islam Universitas  Alma  Ata  Yogyakarta,  Bidang ilmu  Manajemen,  peminatan  penelitian, Manajemen  SDI  (Sumber  Daya  Insani), Ekonomi  Islam,  Keuangan,  perbankan, dan pariwisata  syariah.  Beberapa  karya  publikasi tercantum dalam Google Scholar.
Id scholar
https://scholar.google.co.id/citations?user=jXejz JYAAAAJ&hl=id&oi=ao