Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014
249

## ImplemeNtaSI Kharj maSa DINaSty Umayyah

## Sofa hasan
Forum Ekonomi Syariah Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: mas.phetax@gmail.com

## Abstrak
Studi  ini  ingin  mengetahui  implementasi  pengelolaan  sumber pendapatan negara pada masa dinasti Umayyah (Umar ibn Abd Azis). Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum  Muslimin  tidak  lepas  dari  pengaruh  politik  yang  terjadi pada saat itu yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran terjadi  dalam  pengelolaannya.  Kajian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  analisa  interpretative  dan historis. Hasil analisa menemukan keberhasilan pengelolaan kharj yang  pada  masa  ini  meliputi  penarikan  kharj  serta  penyaluran kharj.  Adapun  dampak  pengelolaan  tersebut  dapat  dilihat dalam  berbagai  bidang,  diantaranya  bidang  pertanian,  bidang perniagaan dan sosial politik.
Kata kunci : kharj, implementasi, pengelolaan.

## Abstract
ANALYSIS  OF  THE  IMPLEMENTATION  OF  KHARJ IN  UMAYYAH  ERA.  This  study  aims  at  understanding  the implementation  of  national  income  at  the  time  of  Umayyah Dinasty (Umar Ibn Abd Azis). Since the foundation of Umayyah Dynasty, the management of state’s income has never been free of
political influence which thus led to violation in its management. This  is  a  descriptive-qualitative  approach  using  interpretative- historical analysis. Result shows the success of kharj management at  that  time  including  kharj  collection  and  its  distribution.  The impact of the management can be seen in many aspects: agriculture, commerce, and socio-politics.
Keywords : Kharj, implementation, management
pendahuluan a.
Bani  Umayyah  merupakan  kekhalifahan  pertama  setelah masa khulafa ar rasyidin yang memerintah dari tahun 661 M sampai 750 M di jazirah arab dan sekitarnya serta dari 756 M sampai 1031 di Cordova, Spanyol. Dalam kurun waktu yang cukup lama masa kejayaan  dinasti  Umayyah  tentunya  mengalami  berbagai  gejolak yang  mempengaruhi  system  politik  dan  social  pada  beberapa periode kepemimpinan.
Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum  Muslimin  tidak  lepas  dari  pengaruh  politik  yang  terjadi pada  saat  itu  yang  menyebabkan  terjadinya  banyak  pelanggaran terjadi  dalam  pengelolaannya.  Politik  pada  saat  itu  masih  belum stabil dikarenakan banyak terjadi pemberontakan dari kelompok- kelompok yang tidak sepakat dengan sistem pengangkatan khalifah yang digunakan dalam dinasti Bani Umayyah serta pengangkatan pejabat dengan memilih orang-orang yang mendukung muawiyah ketika  terjadi  pada  saat  perang  siffin.  Sehingga  ketika  awal berdirinya Bani Umayyah terdapat dualisme kepemimpinan yang dipimpin  oleh  Muawiyah  dan  Husain  Bin  Ali.  Disamping  itu, terdapat  kelompok  khawarij  yang  masih  menyimpan  dendam dengan  pemerintah  yang  sah  pada  saat  itu  (faizi,  2012).  Karena dasar  pemilihan  yang  digunakan  dalam  memilih  pejabat  adalah dengan menunjuk orang dengan dasar balas budi bukan atas dasar kemampuan,  maka  dalam  menjalankan  tugasnya  banyak  terjadi penyelewengan, termasuk juga dalam pengelolaan baitul maal .
Pemilihan khalifah yang diwariskan oleh Muawiyah kepada Yazid, menambah geram para pemberontak untuk menggulingkan kepemimpinan  tersebut.  Selain  cara  pemilihan  pemimpin yang  masih  diperdebatkan  dikalangan  kerajaan,  yazid  dalam memerintah  bertindak  sewenang-wenang  dalam  menggunakan kebijakannya  serta  sering  berbuat  maksiat.  Sehingga  pada  masa ini  banyak  kelompok  yang  kurang  sepakat  dengan  khalifah  yang sah dan terjadi banyak pemberontakan (faizi, 2012).Pelanggaran juga  berlangsung  pada  khalifah  selanjutnya,  seperti  khalifah Abdul  Malik  yang  melanggar  penjanjian  damai  yang  dilakukan pada saat kekhalifahan Muawiyyah dengan memberikan jaminan keamanan  sebesar  7.000  dinar.  Akan  tetapi  pada  saat  menjabat sebagai  khalifah,  Abdul  Malik  menambah  pajak  tersebut  kepada penduduk qabrash. Hal ini berlangsung sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah (Shalabi, 2011). Pada masa ini  juga  terjadi  beban  pajak  yang  tinggi  yang  diberlakukan  oleh Hajjaj yang membuat masyarakat meninggalkan tanah garapannya sehingga tidak berproduksi lagi. Pada masa Walid bin Abdul Malik, dikalangan  kerajaan  banyak  tokoh  yang  kurang  berkenan  dalam pembaitannya menjadi khalifah. Kehidupan walid sebelum menjadi khalifah yang manja dan kurang mampu dalam berdialog membuat kurang maksimalnya dalam mengambil keputusan (Herfi, 2012).
Banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan  Bani  Umayyah  menjadi  perhatian  utama  khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terpillih. Beliau mulai menata kembali sistem administrasi dalam pemerintahan serta pengelolaan harta  Negara  dengan  sistem  baru.  Beliau  mereformasi  pejabat- pejabat Negara digantikan pejabat baru yang lebih kompeten serta kebijakan penyaluran keuangan Negara kepada seluruh masyarakat dengan  kebijakan-kebijakan  yang  berdasarkan  kemaslahatan. kebijakan  yang  diambil  ternyata  membawa  masyarakat  untuk hidup sejahtera.
Sejarah  peradaban  Islam  mencatat,  salah  satu  kemajuan terbesar  pada  masa  Bani  Umayyah  adalah  pada  masa  Umar  bin Abdul  Aziz.  Umar  berhasil  menerpakan  sistem  perpajakan  serta
penyaluran secara menyeluruh kepada masyarakat yang menjadikan masyarakat  dapat  merasakan  kesejahteraan.Dampak  yang  cukup menjawab kemaslahatan ini menarik penulis untuk mengkaji dalam bentuk penelitian.Oleh karena itu, penulis mengambil tema sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah.

## pembahasan B.
Terdapat  banyak  pemimpin  pada  masa  dinasti  Umayyah yang  menjadi  khalifah  dengan  kurun  waktu  yang  variatif, namun  dari  kesekian  pemimpin  tersebut  hanya  khalifah  Umar bin  Abdul  Azis  yang  terlihat  paling  berprestasi  meskipun  masa kepemimpinannya tidak lebih
dari  tiga  tahun,  namun  pencapaian  luar  biasa  gemilang tercipta dari kebijakan Umar,  hanya beberapa tahun saja menjadi khalifah, Umar mampu merumuskan kebijakan ekonomi sebagai pemasukan  negara  dengan  memberikan  peraturan  secara  detail pemasukan  negara  dan  implementasinya.  Tulisan  dengan  tema sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah akan dibatasi hanya pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Azis dengan focus tema terkait dengan analisis implementasi sumber pemasukan negara.
analisis Implementasi (Sumber pemasukan Negara) pada

## 1. masa Khalifah Umar Bin abdul aziz
Sejarah  peradaban  Islam  menunjukkan  bahwa  sistem aktualisasi  perpajakan  dan  pengangkatan  wazir  pada  masa pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  berjalan  baik  dan mendapatkan  simpati  masyarakat,  termasuk  Syi’ah,  Khawarij, Mu’tazilah  dan  Mawali.  Mereka  mendukung  sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil  serta  tidak  menimbulkan  diskriminasi  antar  suku,  golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non-Arab), (Fatah, 2003). Keberhasilan pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh Umar meliputi :
Penarikan kharj a.
Pembahasan  kali  ini  akan  membahas  kebijakan  Umar dalam menentukan penarikan kharj ini meliputi bagaimana system yang digunakan beliau dalam melakukan penarikan kharj kepada masyarakat  non  Muslim.  kebijakan  yang  beliau  terapkan  dalam penarikan kharj meliputi bagaimana cara penarikan serta berapa besar beban kharh yang harus dibayarkan kepada Negara.
Umar dalam menentukan tanah yang dikenakan kharj(ardh kharajiyah) kepada  masyarakat  tidak  mengikuti  sistem  yang diterapkan  oleh  khalifah  Bani  Umayyah  sebelum  Umar(Shalabi, 2011). Dalam menentukan besaran kharj , Umar memerintahkan petugas penarik kharj tidak asal menarik seperti sistem yang dipakai pada masa khalifah sebelumnya, akan tetapi petugas harus melihat kondisi tanah terlebih dahulu. Yang menjadi bahan pertimbangan Umar dalam menentukan kharj adalah, tingkat kesububuran tanah, saluran irigasi serta hasil panen (muqasamah) (Ibrahim, 1988).
Dalam  menentukan  besaran kharj ,  Umar  menggunakan ukuran  yang  fleksibel,  artinya  antara  kondisi  lahan  yang  satu dengan yang lainnya berbeda. Adapun ukuran yang penulis pahami yang  dijadikan  sebagai  acuan  adalah  ukuran  yang  diterapkan Umar adalah sebesar Wazan sab’ah (uang dirham baru yang baru diresmikan  pada  masa  Abdul  Malik,  dan  sepuluh  dirham  baru itu setara dengan 7 mitsqol/ 10,5 dirham lama) pada masyarakat Kufah(Shalabi,  2011).  Ketentuan  lain  yang  diterapkan  Umar adalah  sesuai  dengan  kemampuan  petani.  Hal  ini  sesuai  riwayat yang  menceritakan  perlakuan  Umar  terhadap  tanah  Shawafi. Beliau  menawarkan  tanah  untuk  digarap  oleh  masyarakat  dan dikenakan kharj atas  garapan  tersebut.  Besaran kharj yang  di terapkan  terhadap  tanah  tersebut,  sebesar  50  %,  jika  tidak  mau, diturunkan menjadi 1/3, jika mereka tidak mau lagi, diturunkan menjadi  1/10,  jika  tidak  mampu    lagi,  Umar  tidak  mengenakan kharj . Bahkan tidak sampai disitu, jika mareka masih tidak mau lagi Umar memerintahkan baitul maal untuk membiayai tanah tersebut agar para petani dapat mengelolanya(Shalabi, 2011).
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014

## Sofa Hasan
Dalam menerapkan aturan besaran kharj , dapat dipahami bahwa  Umar  selalu  mempertimbangkan  keputusannya  dengan seadil-adilnya.  Umar  berusaha  mencukupi  masyarakat  dengan memberikan  perhatian  terhadap  pertanian  karena  sebagian besar  masyarakat  pada  saat  itu  adalah  petani.  Perhatian  beliau dengan  memberikan  fasilitas  berupa  keringanan kharj kepada masayarakat dengan membayar sesuai dengan aturan yang berbeda dengan  khalifah  sebelumnya  yang  menerapkan  tambahan  beban kepada para petani. Selain itu Umar juga memberikan keringanan pembayaran  bagi  masyarakat  yang  lahannya  kurang  produktif dengan memberikan dispensasi pembayaran kharj sesuai dengan kemampuan serta memberikan fasilitas pemeliharaan tanah berupa bantuan dana agar masyarkat dapat mengelolanya kembali. Berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya yang menerapkan kharj dengan beban yang tinggi serta masih diberlakukan tambahan biaya yang memberatkan membuat masyarakat meninggalkan tanah tersebut dikarenakan besarnya beban kepada negara yang harus dibayarkan oleh  masyarkat.Hal  ini  yang  menjadikan  masyarakat  menajdi kurang  bersemangat  dalam  mengelola  lahan  pertanian  mereka. Sehingga hasilnya kurang maksimal yang menjadikan masyarakat enggan untuk menggarap lahannya kembali dikarenakan semakin berkurangnya  lahan  produktif  yang  digarap.  Faktor  ini  lah  yang menyebabkan pada pemasukan negara berkurang, sehingga untuk menutupi kekurangan pemasukan negara, pemerintah menaikkan beban kharj kepada masyarakat di luar kemampuan masyarakat. Pada  masa  Umar  bin  Khattab  beliau  menetapkan kharj dengan pertimbangan ukuran luas tanah di setiap 1 jarib dipungut sebesar 1 qafiz dan 1 dirham ( 1 jarib = 1366,0416 m2 1 qafiz = 33 liter = harga 3 dirham). Kemudian dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan luas tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnaya untuk ukuran yang dipakai pada masa khalifah Umar bin  khattab  menggunakan  ketentuan  per  jaribnya,  perkebunan Anggur dan pohon menjalar 10 dirham, lahan Kurma  8 dirham, lahan  pohon  tebu  6  driham,  lahan  pertanian  gandum  4  dirham. Pada masa 2 khalifah setelahnya (Ustman bin Affan dan Ali bin Abi
Thalib) menggunakan ukuran yang sama diberlakukan pada masa Umar bin Khattab.
Barulah  pada  masa  kekhalifahan  Bani  Umayyah,  karena faktor  sosial  dan  politik  yang  tidak  stabil  mengakibatkan pengelolaan  keuangan  publik  mengalami  degradasi  (Ibrahim, 1988). Hal ini disebabkan kurangnya kompetensi petugas pengelola keuangan publik yang dipilih khalifah dari jalur keturunan serta dari kalangan pendukung Muawiyah yang mendukung pada saat konflik dengan  Ali  bin  Abi  Thalib.  Selain  itu,  kondisi  sosial  masyarakat yang  terpecah  menjadi  beberapa  kelompok  berpengaruh  kepada pemberontakan-pemberontakan  kepada  negara(faizi,  2012). Kurang cakapnya petugas dan kondisi masyarakat yang terpecah belah ini menimbulkan kedhaliman yang terjadi dalam pengelolaan kharj pada masa ini.
Konsep  yang  pertama  kali  diberlakukan  oleh  Umar  bin abdul  aziz  ini  kemudian  menjadi  embrio  pada  masa  khalifah setelahnya.  Ini  terlihat  dari  konsep kharj- nya  Al-Mawardi  yang hidup pada masa pemerintahan bani abasiyah yang menyampaikan penarikan kharj dengan  memilih  antara  3  cara, pertama, berdasarkan luas lahan, kedua, jenis tanaman, dan yang ketiga, hasil panen (muqasamah) . Dalam hal ini penulis juga belum menemukan ukuran  pasati  berapa  yang  ditetapkan  dalam kharj .  Al-mawardi hanya menyampaikan bahwa keputusan besaran kharj diserahkan sepenuhnya  kepada  khalifah  berdasarkan  ijtihad  khalifah  itu sendiri  dengan  mempertimbangkan  baik  buruknya  tanah  atau subur tidaknya tanah, jenis tanaman yang ditanam, sistem irigasi yang digunakan. Pada masa Harun Ar-Rasyid yang mendapatkan saran  dari  Abu  Yusuf  menerapkan    system muqasamah secara menyeluruh  pada  lahan kharajiyah dengan  mempertimbangkan system irigasi dan perbedaan musim (faizi, 2012).
Umar  bin  Abdul  Aziz  sependapat  dengan  aturan  yang diberlakukan  Umar  bin  khattab  bahwa  tanah kharj adalah  tanah milik  kaum  muslimin.  Untuk  menjaga  hukum  tersebut,  Umar bin  abdul  aziz  menerapkan  aturan  larangan  memperjualbelikan
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014

## Sofa Hasan
tanah kharj yang pada masa khalifah Bani Umayyah sebelumnya terjadi jual beli tanah kharj serta perlakuan dzalim dengan tetap menerapkan kharj kepada Mawali yang  masuk  Islam(Shalabi, 2011). Sehingga dengan aturan yang diterapkan ini bisa menjaga aset negara dari sumber dana yang dzalim. Mengenai hal ini Al- Mawardi  juga  berpendapat  sama  dengan  khalifah,  bahwa  harta tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin.
Negara dalam mengelola harta kharj dibantu oleh petugas- petugas (diwan) yang  bekerja  pada baitul  maal .  untuk  menjadi diwan ada  kriteria  tersendiri  agar  dalam  pengelolaannya  dapat berjalan  maksimal.  Abu  Yusuf  menyampaikan  dalam  tulisannya yang isinya :
“Aku  berpandangan  agar  engkau  mengangkat  sekelompok orang yang engkau jadikan wali (pengelola) kharj dari golongan orang-orang  shaleh  baik  dari  sisi  agama  dan  amanat.  Maka pengelola itu harus ahli fikih (hukum silam), alim (pintar), suka bermusyawarah  kepada  para  ahli,  menjaga  haraga  diri,  aibnya tidak pernah terlihat di depan umum, tidak takut celaan orang- orang, menjaga hak dan menunaikan amanah dengan mengharap syurga, semua tugas dijalankan karena takut siksa Allah setelah kematian,  kesaksiannya  dapat  diterima,  tidak  berbuat  dzalim ketika  memvonis,  kelompok  orang  seperti  itulah  yang  engkau jadikan pengumpul harta pajak, dengan demikian mereka akan mengambil dari yang dihalalkan menjauhi yang haram. Apabila tidak lagi adil dan dapat dipercaya, maka tidak dapat dipercaya pula dalam mengelola harta.”
Dari pernyataan Abu Yusuf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para petugas harus memenuhi kriteria sebagai berikut : baik agamanya
1)
Amanah
2) Menguasai ilmu fikih
3) Pintar
4) Suka bermusyawarah
5) Menjaga harga diri (afif)
6) Berani membela kebenaran
7)
Orientasi akhirat dalam menjalankan pekerjaan 8) Jujur
9)
Tidak berbuat dzlim
10)
Umar  adalah  termasuk  orang  yang  amanah  dalam menjalankan  pemerintahan  serta  mempekerjakan  orang  yang amanah. Umar pernah berpesan kepada bawahannya :“Janganlah kalian  memberikan  tugas  kecuali  orang  yang  sudah  diketahui memberikan  kebaikan  bagi  kaum  muslimin  dan  menunaikan amanah”.  Umar  mengambil  kebijakan  untuk  menghentikan kedzaliman  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabatnya.  Seperti kebijakan Umar terhadap masyarakat basrah yang memerintahkan kepada    untuk  berlaku  kasih  sayang  terhadap  manusia,  Beliau melarang  memaksa  masyarakat  dalam  menarik  pajak(Shalabi, 2011).  Selain  itu  beliau  juga  memecat  pejabat-pejabat  yang berbuat  dzalim  terhadap  masyarakat.  Pemecatan  ini  dilakukan Umar terhadap Khallid bin Rayyan yang telah memancung kepala tahanan  pada  masa  Sulaiman  digantikan  dengan  Amr  bin  Malik yang  dipilih  berdasarkan  atas  kesholehannya.  Pemecatan  juga dialami oleh Usamah bin Zaid At-Tanukhi yang ditugaskan sebagai pengurus pajak bumi di Mesir. Pemecatan ini dikarenakan, usamah menerapkan  sanksi  secara  berlebihan  bahkan  menjatuhkan hukuman  potong  tangan  tanpa  memperhatikan  syarat-syarat potong tangan(Shalabi, 2011).
Selain  itu,  dalam  menjalankan  pemerintahannya  Umar dibantu para ulama yang tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasehat, akan tetapi para ulama bersedia diberi tanggung jawab memangku jabatan di struktur pemerintahan. Posisi paling penting dan paling banyak memberikan kontribusi kepada negara adalah sebagai gubernur dan kepala baitul maal (Shalabi, 2011). para ulama yang diangkat sebagai baitul maal antara lain (Shalabi, 2011). Adiy bin Adiy Al-Kindi, seorang ulama fikih dan juga ilmu 1) hadits  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  memimpin  tiga wilayah sekaligus (Jazirah Firat, Armenia dan Azerbeikan),

## Sofa Hasan
Ubadah  bin  Nasiy,  seorang  imam  sekaligus  hakim  yang
2) diangkat untuk memimpin wilayah yordania,
Urwah bin Athiyah As-Sa’di seorang pemimpi yang sholeh 3) dan  terpercaya  yang  diangkat  untuk  memimpin  wilayah yaman
Maimun bin Mahran, seorang ulama terkenal yang diangkat 4) untuk mengumpulkan kharj di wilayah Jazirah.
Shalih  bin  Jabir  Ash-Shadai,  seorang  ulama  sholeh  dan 5) terpercaya yang diberi tanggung jawab sebagai kepala pusat pengumpulan kharj dan  langsung    bertanggung  jawab kepada Umar.
Wahab  bin  munabbih  yang  dipercayai  untuk  mengurus
6) surat  menyurat  di  pemerintahan  dan  bertanggung  jawab langsung kepada Umar.
Umar  dalam  dalam  melakukan  pemilihan  pejabat  dan petugas  Negara  dengan  menyeleksi  terlebih  dahulu  disesuaikan dengan  kemampuan  dan  kesholehan,  membuat  pemaksimalan pengelolaan keuangan Negara berjalan maksimal dengan menarik dan menyalurkannya kepada masyarakat secara adil dan bijaksana.
Berbeda  Pada  masa  khalifah  sebelum  Umar  khususnya pada masa bani umaiyah,  pejabat yang menjalankan tugas dalam memungut  keuangan  publik  khususnya kharj ,  melakukannya dengan semena-mena dengan  memberlakukan aturan yang tidak seharusnya dilakukan. Pemberlakuan kharj terhadap mawali yang sudah memeluk agama islam serta penambahan nilai pajak 1000 dinar  atas  perjanjian  damai  antara  penduduk  qabrash  dengan Muawiyah.  Penambahan  beban  biaya  berupa  pajak  tambahan selain kharj yang diwajibkan terhadap petani berdampak kepada perniagaan yang menjadikan harga yang tidak stabil.
Selain  itu  perlakuan  yang  kurang  manusiawi  juga  sering dialami oleh ahli dzimmah yang diperlakukan oleh petugas dengan cara kekerasan. Pejabat yang sebagian besar berasal dari keluarga bani  umaiyah  menggunakan  jabatannya  sebagai  peluang  untuk mencari kekayaan dengan cara yang dhalim. Mereka mengambil
tanah masyarakat secara dhalim dengan kekuasaan yang menjadi tameng,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Qutaibah  yang  mengambil secara dhalim daerah yang dihuni oleh penduduk Samarkand.
Bentuk  kedhaliman  yang  yang  dilakukan  oleh  pejabat dari  bani  keluarga  bani  umaiyah  terhadap  masyarakat  menjadi perhatian  utama  Umar  ketika  menjabat  sebagai  khalifah.  Oleh karena itu pada awal kekhalifahan, banyak pejabat yang mengirim surat  kepada  beliau  tentang  kondisi  kota  yang  telah  hancur  dan memohon  untuk  diberi  dana  untuk  merenovasinya.  Kan  tetapi Umar menjawab surat tersebut dengan memberi pesan untuk selalu menegakkan  keadilan  serta  membersihkan  dari  kedhaliman.  Hal ini yang menurut Umar adalah sebagai modal untuk merenovasi kota yang telah hancur(Shalabi, 2011).
Umar memperlakukan dengan kasih dan sayang terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan menerapkan persamaan hak demi  tercipatanya  maslahah.  Perbedaan  dalam  memperlakukan masyarakat  dialami  oleh  masyarakat  yang  baru  memeluk  Islam terjadi pada masa sebelum Umar, mereka diberi batasan-batasan ruang untuk tidak beraktifitas dengan orang muslim sebagaimana mestinya.  Mereka  diberi  kebebasan  untuk  berinteraksi  dengan masyarakat  lain  tanpa  ada  batasan  ketika  Umar  menjabat sebagai khalifah.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Umar bin abdul aziz dalam memilih pejabat memperhitungkan kemampuan, amanah  serta  keshalehannya  yang  menjadikan  kinerja  dalam pemerintahan berjalan maksimal. Akan tetapi pada masa khalifah sebelum Umar khususnya Bani Umayyah petugas yang mengelola baitul  maal kurang  memenuhi  kriteria  seperti  yang  disampaikan Abu  Yusuf.  Hal  ini  yang  menjadikan  kurang  maksimalnya kesejahteraan masyarakat pada masa khalifah sebelum Umar,dan hal ini yang berakibat pada stabilitas politik menjadi kacau.
Menurut  Al-Maqrizi,  akibat  dominasi  para  pejabat  yang korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka
menerapkan  sistem  perpajakan  yang  menindas  rakyat  dengan memberlakukan  pajak  baru  serta  menaikkan  tingkat  pajak  yang telah  ada.  Masyarakat  yang  sebagian  besar  petani  ini  menjadi tumpuan akhir para cukong-cukong yang melimpahkan pajaknya kepada  para  petani.  Konsekuesninya,  biaya  produksi  yang meliputi pengerjaan lahan, harga benih serta pemanenan menjadi meningkat. Akibatnya para petani kehilangan motivasinya untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan pekerjaannya.  Dengan  demikian  terjadi  penurunan  jumlah tenaga  kerja  dan  meningkatnya  lahan  tidur  akan  mempengaruhi hasil  produksi.  Pada  akhirnya  kelangkaan  bahan  makanan  serta meningkatnya harga-harga (karim, 2006).
Penyaluran Kharj b. Harta kharj yang  dihasilkan  pada  masa  khalifah  Umar mengalami  peningkatan  yang  cukup  drastis  dibandingkan dengan  periode  pemerintahan  seblumnya.  Penulis  sampai  saat ini  belum  menemukan  jumlah  yang  pasti  pemasukannya,  akan tetapi  sebagai  gambaran  dalam  sebagai  perbandingan  dengan periode  sebelumnya,  penulis  mendapatkan  perbandingan  yang cukup  signifikakan.  Pemasukan kharj pada  masa  Umar  di  Irak mencapai  140  juta  dirham,  sedangkan  pada  masa  Abdul  Malik yang  gubernurnya  Al-Hajjaj  hanya  mendapatkan  40  juta  dirham saja. Perolehan Al-hajjaj ini sangat jauh dari pemasukan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah mencapai 100 juta  dirham(Shalabi,  2011).  Pencapaian  yang  begitu  besar  ini, disalurkan  sesuai  dengan  kekijakan  khalifah.  Umar  mengambil kebijakan menyamakan antara fai’ dengan ghanimah yang menjadi hak seluruh kaum muslimin.  Maka tidak ada salahnya jika harta fai’ digabung dengan harta ghanimah (Shalabi, 2011). Sedangkan menurut abu yusuf kharj adalah harta fai’(Huda, 2011).
Pada  masa  Umar,  harta kharj dialokasikan  untuk kesejahteraan masyarakat selain delapan ashnaf sebagai penerima zakat. Bentuk perhatian Umar dalam penyaluran harta kharj lebih kepada  memberikan  fasilitas  umum  kepada  masyarakat  dalam
bentuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran perekonmian.  Umar  sangat  memperhatikan  kodisi  pertaian masyarakat, sehingga fasilitas umum yang menunjang produktifitas pertanian  tidak  luput  dari  perhatian  beliau.Beliau  membangun saluran irigasi yang beliau mulai sejak menjabat sebagai gubernur di  Madinah,  agar  pasokan  air  tercukupi  sehingga  lahan  menjadi subur.  Beliau  juga  membangun  jalan  untuk  memperlancar distribusi  hasil  pertanian  serta  menunjang  perkembangan perniagaan  Negara  serta  tempat  istirahat  yang  dibangun  untuk musafir  (pedagang  dan  jamaah  haji)    yang  memerlukan  tempat untuk berteduh(Shalabi, 2011).
Umar  memberikan  fasilitas  keuangan  dalam  bidang pertanian  dalam  bentuk  pinjaman  tanpa  adanya  bunga,  serta pemberian uang dalam bentuk dana hibah (tanpa dikembalikan) untuk  perawatan  tanah  yang  mengalami  kejumudan  baik  rusak karena kondisi tanah yang memprihatinkan maupun pembukaan lahan  baru.Fasilitas  keuangan  juga  diberikan  kepada  masyarakat yang  mengalami  kekurangan  dalam  mencukupi  kebutuhan ekonomi mereka.
Dampak  implementasi  pengelolaan  al- 2. kharj pada  masa khalifah Umar bin abdula aziz
Dampak  pengelolaan kharj pada  masa  khalifah  Umar  bin abdul  aziz  dipengaruhi  oleh  beberpa  kebijakan-kebijakan  yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Asas persamaan hak  yang  diwujudkan  dalam  komitmennya  untuk  menghapus feodalisme,  tribalisme  dan  paternalisme manjadikan  berpengaruh besar terhadap implementasi pengelolaan harta Negara. Kebijakan ini  menjadi  celah  masyarakat  untuk  menghirup  kesegaran  udara kebebasan  yang  tidak  dirasakan  oleh  masyarakat  pada  masa khalifah sebelumnya (Fatah, 2003). adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya :
Bidang Pertanian a.
Beberapa  kebijakan  seperti  tersebut  di  pembahasan sebelumnya  menjadikan  produktifitas  pertanian  mengalami
peningkatan.Peningkatan  ini  berupa  semakin  luasnya  lahan pertanian  yang  menjadi  garapan  para  petani.Para  petani  mulai bersemangat  untuk  mengelola  lahannya  kembali  dengan  fasilitas pengairan  yang  telah  dibangun  oleh  Umar  yang  sebelumnya telah  mereka  tinggalkan  karena  lahan  yang  kurang  subur  dan masih  mendapat  tekanan  dari  petugas  berupa  biaya  tambahan lainnya selain kharj .Kebijakan Umar dalam mengembalikan tanah masyarakat yang diambil oleh pejabat Bani Umayyah berdampak pada  semakin  luasnya  lahan  pertanian  yang  secara  otomatis menjadi potensi pertambahan pemasukan Negara.Luasnya lahan pertanian  ini  semakin  produktif  dengan  pembangunan  fasilitas umum  berupa  sungai  untuk  irigasi  pertanian  dan  pembangunan jalan untuk memperlancar distribusi hasil panen para petani.
Bidang Perniagaan
b.
Kebijakan Umar dalam menghapus pajak-pajak tambahan bagi para petani berdampak langsung terhadap bidang perniagaan. Harga-harga barang dagangan yang berasal dari pertanian menurun drastis,  permintaan  menjadi  meningkat,  perputaran  uang  di masyarakatpun menjadi baik dan stabil(Shalabi, 2011).
Pembangunan fasilitas umum berupa pembangunan jalan dan tempat peristirahatan semakin memperlancar laju perniagaan di  dalam  Negeri.tampat  istirahat  yang  dibangun  oleh  Umar  ini menyediakan  layanan  berupa  pemenuhan  kebutuhan  pokok selama satu hari satu malam. Layanan ini diperuntukkan bagi para pedagang  dan  hewan  tunggangan  yang  menjadi  alat  transportasi mereka(Shalabi, 2011).
Selain factor tersebut, kamajuan perniagaan juga disebabkan beberapa  kebijakan  berupa  larangan  pejabat  Negara  untuk terjun  dalam  perniagaan,  mengahapus  penarikan usyr dengan cara  kekerasan,  tidak  mengangkat  para  pedagang  untuk  bekerja dalam  pemerintahan,  dan  penghapusan  pajak  tambahan  selain usyr (Shalabi, 2011).
Bidang Sosial dan Politik.
c.
Salah  satu  perhatian  Umar  dalam  menjalankan  roda pemerintahannya adalah pembenahan dalam administrasi Negara. Hal ini menurut penulis sangat erat kaitannya dengan pejabat yang mempunyai akses penuh dengan pengelolaan anggaran baitul maal. Umar mengamankan Negara dengan menindak para pejabat yang berlaku dhalim dengan pemecatan dan digantikan dengan pejabat yang layak.Pergantian pejabat ini berpengaruh kepada pengelolaan harta kharj yang mengalami peningkatan untuk disalurkan kepada masyarakat dan kepentingan umum.
Asas  persamaan  yang  dipakai  oleh  Umar  juga  diterapkan dalam memperlakukan kelompok-kelompok ( khawarij, Syiah,  Mu’tazilah  dan  mawali )  yang  menjadi  pemberontak pada  masa  khalifah  sebelum  Umar.Dengan  tidak  membeda- bedakan  perlakuan  terhadap  masyarakat  secara  menyeluruh  ini menjadikan pertentangan dari kelompok-kelompok pemberontak menjadi sirna.
Ulama  yang  sebelumnya  tidak  mau  terlibat  langsung jalannya  roda  pemerintahan,  menjadi  tergugah  untuk  turut serta  terlibat  dalam  pemerintahan  dan  menerima  untuk  diberi tanggung  jawab.  Mereka  melihat  keadilan  dalam  pemerintahan Umar,  sehingga mereka antusias untuk membantu Umar dalam menjalankan tugasnya. Umar memberikan jabatan strategis kepada ulama sebagai gubernur di beberapa wilayah serta jabatan kepala baitul maal baik pusat maupun daerah.
Pemerintahan yang didukung dengan pejabat yang sudah terseleksi sebelumnya menjadi tangan panjang Umar untuk berlaku adil  terhadap  masyarkat.Perlakuan  pejabat  dan  petugas  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  berpengaruh  kepada respon  masyarakat  terhadap  pemerintahan  untuk  melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara karena sudah terpenuhinya hak- hak mereka yang diberikan oleh Negara.
Secara umum penegakan keadilan oleh Umar dapat dapat dibagi menjadi dua. Bentuk yang pertama adalah bentuk negatif,

## Sofa Hasan
maksudnya,  Umar  mencegah  kedhaliman  dan  menghentikannya dari oang yang didhalimi. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan sebelumnya.  Adapun  bentuk  yang kedua adalah  bentuk  positif, hal ini lebih banyak berhubungan dengan negara dimana negara menjamin  kemerdekaan  setiap  individu  dan  kehidupan  mereka sehingga tidak ada lagi orang tua yang diabaikan, orang yang lemah yang  didiamkan,  orang  fakir  yang  disingkirkan  dan  orang  takut yang diancam(Shalabi, 2011).
Peran  pemerintah  tidak  terbatas  hanya  pada  pengelolaan kekayaan publik, namun merekapun harus aktif dalam mengelola dan  mengatur  kegitan  perekonomian  masyarakat  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku,  nilai  dan maqosid  syari’ah. Demi  menjaga etika dalam menjalankan aktifitas perekonomian, baik supply dan demand, dalam hal ini disarankan agar pengelola keuangan publik yang terlibat harus mengetahui masalah perekonomian, sehingga dia dapat berijtihad untuk mengatur kegiatan untuk perekonomian masyarakat yang lahir dari ide yang cemerlang dan perspektif masa depan yang tepat (Huda, 2011).
Selama  kurang  lebih  29  bulan  Umar  menjabat sebagai  khalifah  berbagai  perubahan  terhadap  kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal jabatannya, Umar mengakkan keadilan dalam  bentuk  yang  pertama  dengan  memberantas  kedhaliman- kedhaliman yang terjadi pada saat itu. Umar memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada beliau perihal  kedhaliman  yang  telah  menimpa  masyarakat,  terutama dalam  mengembalikan  harta  tanah  yang  diambil  oleh  pejabat secara dhalim langsung ditindaklanjuti oleh Umar. Dalam hal ini Umar  lebih  mementingkan  kepentingan  Umum  (masyarakat) dibanding penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal  ini  Umar  berusaha  untuk  menata  sistem  yang  berjalan  pada masyarakat  sebagai  bentuk  perlindungan  penguasa  terhadap masyarakatnya.  Penegakan  keadilan  bentuk  negatif  ini  berjalan selama kepemimpinan Umar sampai beliau meniggal.
265
Umar  pernah  menanyakan  kepada  salah  satu  pejabatnya tentang orang fakir dan miskin yang meminta-minta di beberapa tempat yang sudah tidak lagi meminta-minta ketika Umar melewati tempat-tempat  tersebut.  Kemudian  pejabatnya  menyampaikan bahwa  orang-orang  tersebut  telah  menikmati  kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan ini adalah akibat dari penyaluran- penyaluran keuangan negara yang langsung diberikan baitul maal kepada masyarakat.
Dalam  bidang  pertanian,  fasilitas  pertanian  berupa saluran  irigasi,  sungai  dan  jalan  yang  dibangun  oleh  Umar  bisa hasil  pertanian  masyarakat  semakin  menampakkan  peningkatan hasil  pertanian.  Peningkatan  hasil  ini  semakin  maksimal  dengan kebijakan penghapusan pajak tambahan yang berlaku sebelumnya. Rasa  aman  masyarakat  dalam  menjalankan  aktifitas  ekonomi menambah  semangat  masyarakat  dalam  berproduksi.  Selain  itu masyarakat yang kekurangan biaya untuk merawat lahan mereka yang rusak atau baru dibuka, Umar memberikan fasilitas keuangan dengan  pinjaman  tanpa  tambahan  ataupun  pemberian  dalam bentuk hibah kepada masyarakat.
Semakin meningkatnya hasil produksi pertanian berakibat pada meningkatnya barang-barang yang bisa ditransaksikan dalam masyarakat.  Hal  ini  berdampak  positif  dalam  bidang  perniagaan karena  barang  yang  diperdagangkan  semakin  melimpah. Pembangunan  fasilitas  umum  berupa  jalan  serta  tempat-tempat peristirahatan  untuk  para  pedagang  dan  musafir  menambah kelancaran dalam distribusi barang antarkota bahkan antar negara. selain itu perhatian yang diwujudkan dalam aturan penghapusan pajak-pajak  selain usyr menambah  semakin  semangat  pula pedangang untuk berkembang.
Pemerintahan yang berjalan dalam mengeluarkan kebijakan harus berlandaskan kepada maslahat (kebaikan).Unutk mencapai tujuan  maslahah  harus  pemerintah  dalam  kebijakan  yang diputuskan  harus  mampu  menyediakan  kebituhan  masyarakat untuk mencapai maslahah.Oubakrim menjelaskan, bahwa tahapan

## Sofa Hasan
kebijakan  perekonomian  yang  harus  ditempuh  oleh  pemerintah adalah sebagai berikut (Huda, 2011):
Menyediakan hal-hal yang bersifat penting
1) (dharuriyyat).
Terdapat 5 perkara yang menjadi bagian dari , yaitu : agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Pemerintah harus memperhatikan lima perkara tersebut untuk kelangsungan Negara yang sejahtera. Jika salah satu perkara tersebut tidak terpenuhi, maka akan kestabilan dalam sebuah Negara akan terganggu.
Perhatian  Umar  bin  Abdul  Aziz  selama  menjabat sebagai khalifah, memerintahkan pejabatnya untuk berlaku adil dengan penuh kasih dan sayang. Umar akan memecat pejabatnya yang berbuat dhalim kepada masyarakat. Upaya Umar  dengan  menerapkan    kebiijakan  ini    bias  dilihat dengan kaca mata maslahah menciptakan kondisi Negara yang  aman  sehingga  masyarakat  merasa  mendapatkan perlindungan  dari  Negara.  Perhatian  Umar  ini  menjadi bentuk  menjaga  jiwa  serta  agama  kepada  masyarakatnya dalam  hidup  bernegara.Dengan  kebijakan  yang  tersebut berefek  dalam  segala  bidang  yang  sehingga  masyarakat dapat  produktif  sebagai  makhluk  social  dan  ekonomi. Produktifitas  tersebut  berakibat  kepada  kemandirian masyarakat dalam ekonomi.
Menyediakan  sarana-sarana  yang  membantu  untuk
2) mempermudah  aktifitas  dalam  kehidupan,  seperti fasilitas  transportasi  dan  komunikasi  yang  memadahi (hajjiyyat). Fasilitas  umum  yang  dibangun  oleh  Umar menjadikan kelancaran distribusi dalam bidang perniagaan maupun  pertanian  semakin  meningkat.  Tidak  hanya pembangunan  dalam  infrastuktur  saja  yang  dilakukan oleh Umar, akan tetapi pembangunan mental dan spiritual masyarakat menjadi modal untuk terrcapainya kebutuhan hajjiyat masyarakat.
Menyediakan  sarana-sarana  yang  sifatnya  memperindah 3) (tahsiniyyat). Prioritas utama harus tetap diterapkan dalam penyaluran  keuangan  negara.  ketika  prioritas  umata  ini sudah  terpenuhi,  maka  nerlanjut  kepada  prioritas  yang kedua dan seterusnya. Petugas baitul maal pernah mengeluh ketika dana baitul maal di salah satu daerah terlalu banyak, sehingga  pejabat  daerah  tersebut  meminta  ijin  untuk mengirimkannya  ke baitul  maal pusat.  Akan  tetapi  Umar melarang  untuk  mengirimkannya  dan  memberikan perintah  untuk  menyalurkannya  pada  daerah  masing- masing.  Dengan  kebijakan  tersebut,  maka  peningkatan penasukan  keuangan  negara  terus  bertambah,  sedangkan penyalurannya  semakin  berkurang,  menurut  penulis, dengan  alasan  inilah  Umar  memerintahkan  para  pejabat untuk menyalurkannya kepada pemuda yang meu menikah sebagai maharnya(Shalabi, 2011).
Ketiga  hal  di  atas  dikenal  dalam  sejarah  ekonomi  islam dengan  maslahah.  Realisasi  dari  ketiga  teori  maslahah  tersebut dalam  perekonomian  menjadi  sebuah  sistem  undang-undang prioritas kebijakan ekonomi dalam islam. Kebijakan di atas  telah direalisasikan  Umar  kepada  masyarakat  dapat  dikelompokkan sebagai berikut (Huda, 2011):
Dengan  aturan  yang  diterapkan,  Umar  dapat    mengatur 1) barang  publik  dan  mengelolanya  pada  sesuatu  yang produktif  untuk  kemaslahatan  masyarakat,  bukan  untuk kepentingan pribadi.
Dengan  fasilitas  yang  disedikan  berupa  bangunan 2) infrastruktur  serta  pembangunan  mental,  Umar  dapat mewujudkan  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat    yang bersifat dharuri .
Jaminan    kehidupan  masyarakat,  demi  terpenuhinya
3) kebutuhan dasar mereka dan kesejahteraan mereka.
Demi  menghilangkan  praktek  curang  dalam  aktifitas 4) ekonomi,  Umar  selalu  berpesan    untuk  menegakkan

## Sofa Hasan
keadilan serta menghindari  kedhaliman dapat memelihara perilaku masyasrakat dalam aktifitas ekonomi dengan amar ma’ruf nahi munkar.

## Simpulan C.
Sejarah  peradaban  Islam  menunjukkan  bahwa  sistem aktualisasi  perpajakan  dan  pengangkatan  wazir  pada  masa pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  berjalan  baik  dan mendapatkan  simpati  masyarakat,  termasuk  Syi’ah,  Khawarij, Mu’tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta tidak  menimbulkan  diskriminasi  antar  suku,  golongan  maupun keturunan (baik Arab maupun non-Arab).
Selama  kurang  lebih  29  bulan  Umar  menjabat sebagai  khalifah  berbagai  perubahan  terhadap  kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal jabatannya, Umar mengakkan keadilan dalam  bentuk  yang  pertama  dengan  memberantas  kedhaliman- kedhaliman yang terjadi pada saat itu. Umar memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada beliau perihal  kedhaliman  yang  telah  menimpa  masyarakat,  terutama dalam  mengembalikan  harta  tanah  yang  diambil  oleh  pejabat secara dhalim langsung ditindaklanjuti oleh Umar. Dalam hal ini Umar  lebih  mementingkan  kepentingan  Umum  (masyarakat) dibanding penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal  ini  Umar  berusaha  untuk  menata  sistem  yang  berjalan  pada masyarakat  sebagai  bentuk  perlindungan  penguasa  terhadap masyarakatnya.  Penegakan  keadilan  bentuk  negatif  ini  berjalan selama kepemimpinan Umar sampai beliau meniggal.Keberhasilan pengelolaan  perpajakan  yang  pada  masa  ini  meliputi  penarikan kharj serta penyaluran kharj.adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, bidang perniagaan dan sosial politik.
269

## DaFtar pUStaKA
Al-Kattani,Abdul Hayyie. Kamaludin Nurdin.(2000). Hukum Dan Tata Negara Dan  Kepemimpinan  Dalam  Takaran  Islam , Terjemah Kitab Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah
Al-Diniyah. Jakarta : Gema Insai Press, Cetakan Pertama .
Al  Mawardi.(1989). Al  Ahkam  Al  Sulthoniyah  Wa  Al-Wilayah  Al- Diniyah , Beirut: Darul Ibnu Qutaibah.
Ash  Shalabi,  Ali  Muhammad.  (2011). Umar  bin  Abdul  Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah” ,Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, cet. 2.
Chapra, M. U. (2001). The Future of Economics; an Islamic Perspective. Jakarta: SEBI.
Faizi,Herfi  Ghulam.(2012). Umar  Bin  Abdul  Aziz  29  Bulan Mengubah Dunia, Jakarta : Gema Insai Press.
Huda,Nurul,    Ahmad  Muti.(2011). Keuangan  Publik  Islam Pendekatan  Al-Kharj(Imam  Abu  Yusuf ,  Bogor:Ghalia Indonesia, cet. 1 Ibrahim,  Muhammad.  (1988). Siyasah  Al-Maliyah  Li  Umar  Bin Abdul Aziz , Jakarta:Darul Kitab. Pusat  Bahasa  Depdiknas.  (2005). Kamus  BesarBahasa  Indonesia . edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. Rohadi, Abdul Fatah.(2003). Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik , Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu,  cet 1 Suharto,Ugi.(2004). keuangan publik Islam : reinterpretasi zakat dan pajak , yogyakarta : pusat studi zakat,cet1.
Iqtishadia, Vol. 7, No. 2, September 2014
halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan