39

## TOLERANSI MASYARAKAT MULTI ETNIS DAN MULTIAGAMA DALAM ORGANISASI SUBAK DI BALI

## TOLERANCE OF MULTIETHNICS AND MULTIRELIGIONS SOCIETY IN SUBAK ORGANITATION AT BALI
Oleh I Gusti Ayu Armini Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT Alamat: Jl. Raya Dalung-Abianbase No.107 Dalung Kuta Utara Badung Bali E-mail: armini55@yahoo.com
Naskah Diterima: 15 Januari 2013
Naskah Disetujui: 15 Februari 2013

## Abstrak
Subak  merupakan  organisasi  pertanian  di  Bali,  yang  identik  dengan  masyarakat Bali  yang  beragama  Hindu.  Hal  ini  tidak  sepenuhnya  benar,  sebab  organisasi  subak  di Bali  bersifat  multietnis  dan  multiagama.  Masyarakat  anggota  subak  bukan  hanya masyarakat etnis Bali yang beragama Hindu, tetapi masyarakat etnis lain yang beragama Islam,  Budha,  Protestan,  maupun  Katolik.  Perbedaan  etnis  dan  agama  yang  dianut anggota  subak  mengharuskan  adanya  sikap  toleransi  masing-masing  etnis  dan  agama anggota  pendukung  organisasi    subak.  Proses  toleransi  berjalan  dengan  baik  dalam aktivitas  subak,  sehingga  keberadaan  lembaga  subak  tetap  ajeg  sampai  saat  ini.  Secara khusus,  kajian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  kehidupan  multietnis  dan  multiagama dalam  kegiatan  subak  di  Bali.  Lebih  lanjut,  kajian  ini  diharapkan  bermanfaat  sebagai sumber  informasi  bentuk-bentuk  adaptasi  dan  toleransi  yang  diterapkan  pada  tataran organisasi  yang  berbeda  etnis  dan  agama.  Dengan  harapan,  proses  toleransi  demikian dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  rujukan  dalam  menata  kehidupan  masyarakat multikultur  di  Indonesia.  Kajian  tentang  toleransi  menerapkan  metode  kualitatif dipadukan dengan analisis interpretatif.
Kata kunci : etnis, agama, organisasi subak, toleransi .

## Abstract
Subak is an agricultural organization in Bali, which is identical to the Balinese with  its  Hindu  religion.  This  is  not  entirely  true,  because  subak  organization  is multiethnic  and  multi-religious.  Community  members  of  subak  are  not  only  Balinese ethnic  with  Hindus  religion  but  other  ethnic  people  such  as  Muslim,  Buddhist, Protestant,  and  Catholic.  Ethnic  and  religious  affiliations  of  members  of  the  subak organitation  require  tolerance  attitude  each  ethnic  and  religious  members  of  subak organitation. The  process  of  tolerance  goes  well  in  subak  activities,  so  the  extention  of subak  institutions  remain  until  now.  This  research  aims  to  describe  the  tolerance  of multiethnics  and  multireligions  society  in  subak  organitation.  And  then,  this  research expected use to information sources of  tolerance forms in multiethnic and multireligion organitation.  The  process  of  tolerance  had  used  for  reference  to  life  system  for multicultural  society  in  Indonesia.  This  research  conducted  by  qualitative  and interpretative analysis approach.
40
Keywords : ethnic, religion, subak organization, tolerance.

## A. PENDAHULUAN
Selama  ini  masyarakat  Bali  dikenal sebagai  masyarakat  homogen,  yakni  etnik Bali  yang  identik  dengan  budaya  Bali  dan agama  Hindu.  Kenyataannya  tidaklah demikian,  sejak  masa  lampau  Pulau  Bali telah  dihuni  beberapa  etnik  dan  agama berbeda.  Selain  masyarakat  Bali  yang beragama  Hindu,  juga  bermukim  etnik- etnik  lain  seperti  Etnik  Tionghoa  yang menganut Agama Budha dan Kong Fu Tse (Konghuchu), Etnik Bugis dan Sasak yang beragama  Islam,  serta  Etnik  Eropa  dan Bali  beragama  Kristen  (Katolik  dan Protestan). Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  sejak  masa  lampau sampai  kini  masyarakat  Bali  bukanlah masyarakat  homogen,  tetapi  merupakan masyarakat  heterogen  dengan  kondisi multietnis,  multikultur,  dan  multiagama, yang relatif kompleks.
Perjalanan kehidupan multietnik dan berbeda  agama  pada  masa  lampau  secara langsung  memunculkan  keragaman  etnis dan budaya di Bali. Kantong-kantong etnis dan agama tertentu ditemukan di  sejumlah wilayah  Bali,  baik  di  wilayah  pesisir maupun  di  pedalaman.  Biasanya,  masing- masing etnis dan agama tersebut membentuk  komunitas  tersendiri  dan mempertahankan  agama  serta  adat-istiadat dari  daerah  asal  masing-masing.  Kondisi demikian  ditemukan  hampir  di  seluruh kabupaten di Bali. Beberapa contoh  antara lain;  masyarakat  Desa  Loloan  Kabupaten Jembrana,  masyarakat  Desa  Pegayaman Kabupaten Buleleng,  masyarakat Bugis di
Desa  Serangan  Denpasar,  masyarakat Sasak di Desa Sindu Kabupaten Karangasem,  dan  lain-lain.  Mereka  hidup berkelompok dan mempertahankan kebiasaan  hidup  dan  tradisinya  secara turun-temurun.  Masyarakat  Desa  Loloan dan  Desa  Serangan    membuat  rumah panggung  serta  tetap  menjalankan  syariat Islam di antara denyut kehidupan masyarakat sekitarnya. Selain  masyarakat  muslim,  kondisi multietnik  dan  multiagama  di  Bali  juga didukung keberadaan masyarakat Tionghoa  yang  beragama  Budha  dan Kristen,  serta    masyarakat  Etnis  Bali  yang menganut  agama  Protestan  dan  Katolik. Misalnya, masyarakat Desa Lampu Kintamani Kabupaten Bangli masih mencerminkan ciri-ciri kehidupan masyarakat  Tionghoa.  Masyarakat  Bali yang  beragama  Katolik  maupun  Protestan di  beberapa  desa  di  Kabupaten  Badung seperti  Desa  Tuka,  Desa  Dalung,  Desa Abianbase. Di Kabupaten Tabanan, masyarakat Kristiani  ada di Desa Nyuling, Piling,  dan  Mangesta.  Di  Kabupaten Jembrana, masyarakat Katolik dan
Protestan  ada  di  Desa  Palasari  dan  Desa Warnasari.  Sebagai  Etnis  Bali  yang menganut  Agama Kristen, dalam beberapa hal  masih  menjalankan  tradisi  dan  pola- pola  budaya  Bali  yang  dipadukan  dengan praktik Agama Kristen.
Ciri  khas  identitas  masing-masing etnis  pada  kantong-kantong  masyarakat multi  etnis  ditentukan  berdasarkan  kondisi geografis wilayah
pemukimannya.
Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir umumnya  merupakan  masyarakat  etnis
Bugis atau Bajo yang bermata pencaharian sebagai  nelayan.  Adapun  masyarakat  yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan  terdiri  atas  masyarakat  Bugis,
Sasak,  Madura,  dan  Tionghoa  yang bermatapencaharian sebagai petani. Dalam keseharian mereka mempertahankan budaya  masing-masing,  sehingga  ciri  khas masyarakat  Bugis  tampak  jelas  dengan bangunan  rumah  panggung,  masyarakat Tionghoa  dengan  bangunan  rumah  khas Cina. Kecuali masyarakat multi etnis yang bermukim di daerah perkotaan, tidak dapat diketahui  dengan  jelas  ciri  khas  budaya yang  menunjukkan  identitasnya.  Mereka umumnya menggeluti sektor-sektor informal  sebagai  pedagang  atau  pun penjual jasa.
Toleransi Masyarakat Multi Etnis… (I Gusti Ayu Armini)
41 Dalam  masyarakat  multietnis  dan multiagama  kemampuan  adaptasi    dan toleransi  menjadi  pedoman  pokok  dalam berinteraksi  dengan  masyarakat  sekitar.
Masyarakat  etnis  Bali  yang  beragama Hindu  merupakan  masyarakat  mayoritas diharapkan  dapat  bertoleransi  terhadap kondisi  keberagaman,  sebaliknya  etnis minoritas  mampu  beradaptasi  terhadap kondisi  sosial  budaya  masyarakat  Etnis Bali.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep principle  of  reprocity (prinsip-prinsip reprositas,  timbal  balik,  saling  memberi dan  menerima)  yang  dikemukakan  B.
Mallinowski. Prinsip ini berfungsi memelihara  solidaritas  dan  integritas dalam  kehidupan  bersama  sebagai  suatu masyarakat  (Koentjaraningrat,  1980:  168). Kondisi demikian  didukung oleh pendapat para  ahli  bahwa  apabila  dua  masyarakat dan  kebudayaan  berada  dalam  lokasi  yang sama,  masyarakat  minoritas  di  daerah tertentu  akan  mengikuti  pola  umum kehidupan  masyarakat  mayoritas.  Dengan kata  lain,  kebudayaan  minoritas  akan mengikuti  pola  umum  yang  berlaku  pada masyarakat  mayoritas  (Shadily,1993:86- 87).  Dengan  demikian,  mereka  dapat hidup  berdampingan  dan  bekerjasama untuk kesejahteraan hidup mereka. Kerjasama  tersebut  meliputi  berbagai aspek  kehidupan  termasuk  memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehubungan dengan kondisi multietnis  dan  multikultur  di  Bali,  tulisan singkat  ini  akan  memaparkan  bentuk- bentuk  toleransi  dan  adaptasi  kelompok mayoritas  yakni  etnis  Bali  yang  beragama Hindu  dan  kelompok  minoritas  yakni etnis-etnis  lain  yang  beragama  non-Hindu, dalam  tatanan  organisasi  subak.  Masalah kajian  ini  mengkhusus  pada  tatanan organisasi  subak,  mengingat  organisasi subak  merupakan  ajang  pemanfaatan sumber alam bagi semua lapisan masyarakat  yang  bermata  pencaharian sebagai petani. Sementara kegiatan pertanian dan subak di Bali identik dengan masyarakat  Bali  dan  Agama  Hindu,
sedangkan  kenyataannya  ada  beberapa etnis  dan  agama  lain  yang  menetap    dan bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah kantong-kantong masyarakat  non-Hindu  yang  bermukim  di daerah-daerah  pedalaman  atau  daerah pedesaan yang telah menetap di Bali secara turun-temurun.  Di  sini  terjadi  proses toleransi dalam aktivitas pertanian khususnya  terkait  pengaturan,  pembagian lahan, dan pengairan sawah yang adil, baik kepada  masyarakat  etnis  Bali  yang beragama  Hindu  maupun  masyarakat  etnis lain yang beragama non-Hindu.
Aplikasi  di  lapangan  menunjukkan bahwa  pihak  minoritas  yang  menjadi bagian  dari  organisasi  subak  cenderung beradaptasi  menerima  keputusan  pihak mayoritas.  Kondisi  demikian  merupakan hal  wajar  dalam  kehidupan  demokrasi organisasi  subak.  Namun,  bila  kondisi demikian  dibiarkan  berkembang  dalam jangka  waktu  lama,  dan  tidak  ada  sikap toleransi  antara  pihak  mayoritas  dengan minoritas,  ke  depan  hal  ini  dapat  menjadi benih-benih  konflik  internal  lembaga subak, bahkan mengarah pada konflik etnis dan agama. Sehingga, perlu adanya  usaha- usaha  mengidentifikasi  potensi-potensi konflik  untuk  menghindari  konflik  skala besar  di  masa-masa  mendatang.  Dengan demikian  identifikasi  tentang  toleransi masyarakat  etnis  Bali  dan  etnis-etnis  lain di  kantong-kantong  masyarakat  multietnis sangat  penting  guna  mencegah  konflik terbuka di masa-masa mendatang.
Penelitian  ini  menerapkan  metode kepustakaan,  observasi  lapangan,  dan wawancara. Metode kepustakaan diterapkan  untuk  menggali  data  sekunder, mendalami konsep, wawasan, serta rujukan substansi  penelitian.  Metode  observasi digunakan  untuk  mengumpulkan  data dalam  pengamatan  secara  langsung  satu kesatuan  peristiwa  yang  berkaitan  dengan toleransi subak. Metode wawancara digunakan  untuk  menjaring  data  primer dan  informasi  dalam  proses  wawancara dengan  informan.  Sebelum  menjalankan proses wawancara terlebih dahulu
42 disiapkan  pedoman wawancara  yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang ada kaitannya  dengan  aktivitas  subak  pada masyarakat  multietnis  dan  multiagama. Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dipadukan dengan analisis
interpretatif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Identifikasi  Etnik  dan  Agama  pada Masyarakat Bali
Melalatoa(1995:642) mengelompok- kan  keberadaan  etnis  di  Bali  menjadi empat yakni etnis Bali Aga atau Bali Mula, Bali  Datara,    Loloan ,  dan Nyama  Selam. Namun, Melalatoa tidak menyebut keberadaan  orang-orang  Tionghoa  yang beragama  Budha  atau  Konghuchu,  orang- orang  Eropa  dan  Bali  yang  beragama Kristen. Tanpa mengabaikan pengelompokan etnis berdasarkan pendapat  Melalatoa  yang  menguraikan bahwa  masyarakat  Bali  terbagi  menjadi empat  kelompok  etnis,  dewasa  ini  ada beberapa  kelompok  etnis  yang  cukup dominan  mewarnai  kehidupan  masyarakat multikultur di Bali, antara lain:
- Masyarakat Bali Aga adalah masyarakat Bali  yang  berada  di  beberapa  wilayah (khususnya  di  wilayah  pegunungan) dengan  pola  masyarakat  dan  tata  cara kehidupannya  relatif  kurang  mendapat pengaruh  Hindu  Majapahit.  Mereka mempunyai struktur masyarakat tersendiri, tata upacara, tata bahasa, dan tidak mengenal sistem kasta.
-  Masyarakat Bali  Dataran adalah masyarakat Bali yang mendapat pengaruh dari Hindu Majapahit. Masyarakat  Bali  Dataran  khususnya para Arya dan Brahmana datang ke Bali sejalan dengan ekspansi kerajaan
Majapahit  atau  kedatangan  Maha  Patih Gajah  Mada  ke  Bali.  Masyarakat  Bali Dataran  adalah  penduduk  mayoritas  di Bali saat ini. - Masyarakat Loloan , merupakan perpaduan  masyarakat  Melayu  dan Bugis  tinggal di daerah pesisir sekitar
Kota  Negara  Kabupaten  Jembrana.
Masyarakat  ini  menganut  Agama Islam, mempunyai struktur masyarakat tersendiri, dan menggunakan  Bahasa  Loloan  yang merupakan percampuran antara Bahasa  Melayu  dengan  Bahasa  Osing (Melalatoa, 1995:643). Arus kedatangan  orang-orang  Muslim  ke Loloan semakin pesat setelah jatuhnya
Makasar  ke  tangan  Belanda  pada 1667.  Orang-orang  Bugis  datang  ke Bali karena terusik harga dirinya oleh pihak  penjajah.  Mereka  umumnya bermukim  di  daerah  pesisir  termasuk Desa  Loloan  atas  izin  raja.  Tidak jarang  dari  mereka  diangkat  sebagai penglima  kerajaan  dan  mempunyai hubungan  kekerabatan  dengan  pihak penguasa  karena  proses  perkawinan
(wawancara dengan Ahmad Damanhuri  di  Loloan  tanggal  28 Maret 2008). -  Masyarakat Nyama  Selam . Nyama selam adalah sebutan bagi masyarakat muslim  yang  tinggal  di  Bali  secara turun-temurun.  Umumnya  mereka berasal  dari  daerah  Sulawesi  Selatan, Sasak, maupun Madura (Melalatoa,1995:645). Keberadaan etnis Nyama  Selam berawal  sejak masuknya  para  ulama  dari  Kerajaan Islam  di  pesisir  utara  Pulau  Jawa untuk  menyebarkan  Agama  Islam  ke Bali.  Pada  masa  itu  wilayah  Bali berada  di  bawah  kendali  Kerajaan Gelgel  pada  masa  pemerintahan Dalem  Waturenggong  pada  1460- 1550.  Misi  para  ulama  tidak  berhasil dengan  baik  karena  raja  tidak  setuju dan  tetap  mempertahankan  agama yang  telah  dianut  secara  turun- temurun.  Meskipun  demikian,  Raja Gelgel  tetap  menghargai  kedatangan masyarakat muslim
kemudian diberikan  tempat  pemukiman  yang sekarang disebut Kampung Jawa yang

## Toleransi Masyarakat Multi Etnis… (I Gusti Ayu Armini)
43 terletak  di  Desa  Gelgel  Klungkung (Sirikan, 1956: 103). -    Masyarakat  Nasrani  (Kristen  Protestan dan  Katolik)  orang  Bali  menyebutnya Nyama Serani . Agama Nasrani khususnya Kristen Katolik mulai masuk ke Bali pada  1635,  diperkenalkan oleh dua  orang  pastor  dari  Malaka  (Hang,
1979: 23). Usaha kedua pastor ini tidak membuahkan  hasil  karena  belum  ada masyarakat Bali yang tertarik menganut Agama  Katolik.  Sementara  itu,  Agama Kristen  Protestan  mulai  berkembang  di kalangan  masyarakat  Bali  pada  1873 dan  berhasil  mendapatkan  pengikut  di wilayah  Kabupaten  Badung.  Kemudian dilanjutkan  dengan  penyebaran  Agama
Katolik  yang memperoleh simpati pada golongan  masyarakat  di  Desa  Tuka,
Buduk, Dalung, dan sekitarnya (Patriwirawan, 1974: 1399).
- Masyarakat Tionghoa. Keberadaan masyarakat  Tionghoa  di  Bali  sudah berlangsung sejak masa lampau. Diperkirakan  datang  sekitar  abad  ke-7 pada  masa  kerajaan  Bali  Kuna  untuk mengadakan kontak perdagangan. Legenda yang berkaitan dengan keberadaan  etnis  Tionghoa  di  Bali terungkap dalam cerita Raja Balingkang  yang  terletak  di  pesisir Danau Batur Kintamani Bangli. Penggalan legenda tersebut menceritakan  tentang  perkawinan  Raja Jayapangus atau Jayasakti yang memerintah Bali pada tahun 1178-1181 Masehi dengan seorang putri Cina yang menetap  di  Balingkang  (Sirikan,  1956:
69).  Sampai  saat  ini  etnis  keturunan Tionghoa  yang  tinggal  di  daerah Kintamani  Bangli  dianggap  sebagai etnis  Tionghoa  pertama  yang  menetap di Bali.
Etnis-etnis di atas mendiami beberapa  wilayah  di  Bali  baik  wilayah pesisir, perkotaan, dan pedesaan.
Keberadaan  masing-masing  etnis  tersebut memunculkan kantong-kantong etnis tertentu  ditemukan  di  sejumlah  wilayah
Bali. Kehidupan multietnis dan multikultur demikian  dijumpai  pada  beberapa  wilayah di  Bali  baik  di    wilayah  pesisir,  wilayah perkotaan, dan di daerah pedalaman atau di pedesaan.  Masyarakat  pesisir  umumnya merupakan  keturunan  masyarakat  Etnis Bugis  yang  bermata  pencaharian  sebagai nelayan.  Di  daerah  perkotaan  etnisitas yang  mendukung  masyarakat  minoritas bukan semata-mata dari  unsur etnis Bugis, tetapi  juga  ada  dari  masyarakat  Jawa, Madura,  Sasak,  Arab,  Cina  (Tionghoa), yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Sedangkan di daerah pegunungan umumnya merupakan keturunan  masyarakat  Bugis  dan  bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi demikian dapat ditemukan dalam kehidupan  masyarakat  Bugis  di  Desa Pegayaman  Kabupaten  Buleleng,  Dusun Angantiga Desa Petang Kabupaten Badung,  di  Desa  Medewi  Kabupaten Jembrana.  Selain  itu,  juga  di  Kabupaten Karangasem Bali juga dijumpai masyarakat  Suku  Sasak  yang  bermata pencaharian  sebagai petani  seperti di Desa Sinduwati  Kecamatan  Sidemen,  Desa
Saren  Jawa,  Desa  Kecicang,  dan  Desa Ujung.    Tiga  desa  terakhir  berada  di
Kecamatan Kota Karangasem, yang leluhurnya  merupakan tadtadan (prajurit bawaan)  ketika  terjadi  invasi  Kerajaan Karangasem Bali ke Pulau Lombok Pada  umumnya,  semua  komponen etnis  dan  agama  yang  bermukin  di  Bali dapat  hidup  berdampingan  dengan  etnis- etnis lain yang berbeda agama. Masyarakat etnis Bali selaku etnis mayoritas umumnya dapat  menerima  keberadaan  masyarakat enis  lain  di  sekitarnya  karena  adanya  latar belakang  sejarah  dan  peran  para  penguasa pada  zamannya.  Misalnya,  keberadaan masyarakat  Bugis  di  Desa  Pegayaman maupun  di  Desa  Petang  merupakan  balas jasa  pihak  penguasa  (raja)  atas  jasa-jasa mereka.  Atas  amanat  penguasa  (raja)  pada masa  itu,  mereka  diberi  tempat  bermukim dan  tanah  garapan  berdampingan  dengan masyarakat  lokal.  Mereka  ditata  untuk hidup  berdampingan  dan  bekerjasama
44
mengelola  sumber  daya  alam  untuk kesejahteraan  hidup  bersama.  Dengan demikian,  eksistensi  kehidupan  multietnis telah tertata dalam satu kesatuan organisasi subak  sejak  masa  lampau.  Kerjasama organisasi  subak  diatur  sedemikian  rupa agar  berjalan  sesuai  esensi  organisasi subak yang mayoritas didukung masyarakat  Bali  beragama  Hindu  dengan upacara-upacara tertentu sesuai adat kebiasaan  masyarakat  Hindu.  Seluruh kegiatan  subak  dilakukan  bersama-sama mulai  dari  kegiatan  pemeliharaan  saluran air,  pemilihan  perangkat  pemimpin  subak, dan  pengaturan  keuangan  subak.  Kecuali pelaksanaan upacara yang dilakukan sesuai aturan  adat  dan  budaya  masyarakat  Bali yang beragama Hindu.

## 2.  Identitas Subak
Hampir  semua  wilayah  pertanian  di
Bali  memiliki  lembaga  subak.  Pada  awal tahun  1990  jumlah  subak  di  Bali  tercatat 1.402 subak (Departemen Pekerjaan Umum,  1990:15).  Dalam  kurun  waktu  20 tahun terakhir ini jumlah subak diperkirakan  menyusut  drastis  karena perubahan  fungsi  lahan  pertanian  menjadi lahan  pemukiman.  Hal  ini  menyebabkan semakin  menyempitnya  wilayah  subak, bahkan tidak sedikit organisasi subak yang mati.  Kondisi  demikian  terjadi  di  wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang menjadi kawasan pembangunan dan pengembangan fasilitas pariwisata.
Keberadaan subak terikat erat dengan  tujuh  unsur  kehidupan  masyarakat Bali  yang  dikemukakan  Geertz  dalam Utomo  (1989:2)  yakni;  1)  Kewajiban melakukan  terhadap  pura  tertentu.  2)
Tempat  tinggal.  3)  Wilayah  pertanian.  4) Sistem  kasta  atau  wangsa.  5)  Ikatan kekerabatan.  6)  Keanggotaan  suatu sekeha (kelompok  sosial  tertentu).  7)  Kesatuan administrasi.  Dewasa  ini,  subak  memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut; 1) Merupakan organisasi petani yang mengelola irigasi untuk seluruh
anggotanya.  2)  Mempunyai  sumber  air bersama,  3)  Mempunyai  suatu  areal
persawahan.  4)  Mempunyai  otonomi internal  maupun  eksternal.  5)  Mempunyai tempat pemujaan yang berhubungan dengan  subak  disebut  Pura  Bedugul (Zuhdi, ed. 1998:104-105). Subak memiliki  hak  otonom  untuk  mengatur  diri secara  luas  dengan  tujuan  menjamin pembagian air yang merata untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (Utomo, 1989:2). Subak  mengatur  sistem  pertanian yang  tertuang  dalam awig-awig subak
(peraturan  subak)  meliputi  beberapa  unsur yakni ;
1) Jaringan irigasi Pembuatan jaringan irigasi diperhitungkan dengan cermat menerapkan aturan  tradisional.  Jaringan  irigasi  subak terdiri  atas;  (1) Empelan (bendungan), merupakan  sumber  air  utama  beberapa wilayah  subak. Empelan dibuat  dengan membendung  aliran  sungai  menggunakan batu-batu  sungai,  tumpukan  batang  pohon kelapa,  dan  dedaunan.  Saat  ini empelan dibuat permanen menggunakan batu, pasir, semen, dan beton. (2) Aungan, terowongan air yang dibuat di bawah permukaan tanah. Aungan merupakan saluran air utama yang mengalirkan air dari empelan menuju areal subak.  Biasanya  dibuat  untuk  mengalirkan air pada lahan sawah yang dihalangi bukit. Pembuatan aungan direncanakan  dengan matang  dan  dilengkapi  lubang  udara  ke atas  disebut bindu dan  lubang  udara  ke samping  disebut calung .  (3) Telabah , merupakan saluran air yang dibuat terbuka di  atas  permukaan  tanah. Telabah terbagi menjadi  dua  jenis  yakni; telabah  gede (saluran air utama atau saluran primer yang mengalirkan  air  dari empelan menuju beberapa  wilayah  subak)  dan telabah pemaron (saluran  air  sekunder  yang membagi  pasokan  air  menuju  areal  subak tertentu). Telabah  alit (saluran  air  tersier untuk  mengalirkan  air  menuju  petak-petak sawah). Tali  kunda (saluran  air  kuarter yang  digunakan  untuk  mengaliri  sawah- sawah  yang  jauh  dari  saluran  air  utama, biasanya  dibuat  berupa  saluran  kecil
45 melalui  sawah  milik  perorangan). Telabah pengutangan (saluran pembuangan kelebihan  air  yang  dialirkan  kembali  ke sungai).  (4) Tembuku, bangunan  pembagi air yang terdapat pada telabah atau saluran air. Ukuran pembagian air dibuat berdasarkan ukuran tertentu sesuai kesepakatan  dan  luas  areal  subak  yang dialiri  air.  Jenis tembuku atau  bangunan pembagi  air  ini  terbagi  menjadi tembuku aya (saluran  pembagi  air  utama  yang berfungsi  mengatur  pembagian  air  ke beberapa wilayah subak). Tembuku pemaron (saluran  pembagi  yang  terdapat pada  saluran  air  sekunder). Tembuku  alit atau daanan (pembagi  air  yang  terdapat pada  saluran  tersier  untuk  mengatur pembagian air menuju petak-petak sawah).
2) Pola tanam dan masa panen
Pola  tanam  dan  masa  panen  diatur sesuai  hasil  kesepakatan  dalam sangkep krama subak (rapat anggota subak) dengan memperhatikan keadaan musim, iklim, dan perhitungan sasih (perhitungan  waktu berdasarkan  peredaran  bulan).  Subak mengenal dua pola tanam  yakni;  (1) Kerta masa , adalah pola tanam yang menerapkan penanaman  padi  secara  serentak  dengan waktu  bersamaan.  Biasanya  diterapkan pada  wilayah  persawahan  yang  memiliki pasokan  air  berlimpah.  Pola  ini  dilakukan untuk  menghindari  serangan  hama  tikus dan  mempermudah  kerjasama  pengolahan sawah. (2) Kerta gadon adalah pola tanam yang  tidak  beraturan  karena  dipengaruhi keadaan musim, sebagian petani menaman palawija, ada pula petani yang membiarkan lahannya eneng (kosong  tanpa  ditanami). Kerta  gadon dilakukan  ketika  cuaca  tidak mendukung  dan  pasokan  air  terbatas.  (3) Tulak  sumur ,  pola  tanam  yang  tidak beraturan dan tidak memperhatikan musim. Biasanya terdapat pada areal subak di  wilayah  perkotaan  dan  mempunyai lahan pertanian sempit.
3)  Organisasi subak Organisasi subak menjalankan tugas secara profesional menyerupai organisasi  moderen.  Masing-masing  divisi menjalankan tugas sesuai bidang tugasnya. Subak  diorganisir  dalam  pengurus  subak terdiri  atas;  (1)  Pemimpin  subak  disebut p ekaseh atau kelian  subak .  (2)  Sekretaris subak  disebut penyarikan .  (3)  Bendahara disebut panengen atau juru  raksa .  (4) Pelaksana  tugas  koordinasi  ke  bawah disebut juru  arah atau saya .  (5)  Subak yang  wilayahnya  cukup  luas  dibagi-bagi menjadi  beberapa  kelompok  wilayah disebut tempek,  munduk,  lanyahan ,  atau banjaran dipimpin  seorang kelian  tempek , atau kelian munduk, kelian lanyahan, atau kelian banjaran. Para kelian ini bertanggung jawab langsung kepada pemimpin  subak.  (6)  Anggota  subak disebut krama  subak, terbagi  menjadi  tiga yakni; krama  pengarep (anggota  terlibat aktif melaksanakan kegiatan subak), krama  pengampel atau krama  penyuwinih (anggota pasif yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan subak), dan krama leluputan (anggota  kehormatan  yang dibebaskan dalam kegiatan subak).
4) Upacara Organisasi  subak memiliki beberapa tempat  pemujaan  yang  berada  di  beberapa sumber  air  antara  lain; Pura  Ulun  Danu (tempat  pemujaan  yang  berada  di  sekitar danau), Pura  Ulun  Empelan (tempat pemujaan yang terdapat di sekitar bendungan),  dan Pura  Bedugul (tempat pemujaan  yang  terdapat  di  saluran  air utama).  Pelaksanaan  upacara  di  tempat tersebut  dilaksanakan  secara  kolektif  oleh anggota  subak  yang  beragama  Hindu. Beberapa upacara kolektif berkaitan dengan aktivitas subak antara lain; magpag toya (upacara  pada  saat  mulai  menaikkan air  ke  sawah), neduh (upacara  memohon hujan  dan  keselamatan  menjelang  musim tanam), ngusaba (upacara  menjelang panen atau pasca panen).
Sesungguhnya  subak  merupakan organisasi  yang  memiliki  produktivitas, manajemen,  demokrasi,  dan  ekologis.
46 Keunggulan  subak  ada  pada  pengelolaan organisasi,  pembagian  air  yang  merata, pemilihan  pemimpin  yang  demokratis, memperhatikan aspirasi anggota, penerapan  toleransi,  kesamaan  hubungan antaranggota.  Namun,  sejalan  dengan perkembangan  zaman,  organisasi  subak yang  unggul  dalam  waktu  tertentu  belum tentu  unggul  apabila  tidak  dilakukan perbaikan sesuai tuntutan zaman (Sumarta, 1992: 84). Terutama organisasi subak yang anggotanya  mengarah  pada  keberagaman etnis  dan  agama.  Oleh  sebab  itu,  toleransi masing-masing  etnis  dan  agama  sangat mendukung keunggulan organisasi subak.

## 3.  Bentuk-Bentuk  Toleransi  dalam Organisasi Subak
Organisasi  subak  pada  beberapa tempat di Bali, bukan hanya beranggotakan masyarakat  Bali  yang  beragama  Hindu, tetapi juga masyarakat non-Hindu,
terutama anggota masyarakat yang memiliki  areal  pertanian  di  wilayah tersebut  dan  menggeluti  sektor  pertanian. Dalam  kondisi  demikian  aspek  toleransi menjadi agenda utama yang ditaati seluruh anggota. Toleransi adalah aspek kepribadian  manusia  yang  berhubungan dengan emosi. Toleransi yang dilaksanakan dengan benar dapat menghasilkan  tiga  dimensi  kedamaian yakni;  a)  Tidak  ada  perselisihan  aktif.  b) Tidak  ada  pertikaian  dan  permusuhan.  c. Ada  rasa  ketenangan  (Suacana,  2005:7).
Walaupun  ketiga  hasil  toleransi  tersebut sulit ditemukan dalam kehidupan masyarakat  dewasa  ini,  organisasi  subak memiliki tiga dimensi kedamaian tersebut. Toleransi dan kerjasama antar anggota  subak  pada  masyarakat  multietnis dan multiagama berlangsung secara alamiah tanpa  memandang golongan ataupun  agama.  Baik  masyarakat  Hindu maupun non-Hindu tercatat sebagai anggota  suatu  organisasi  subak,  apabila memiliki  lahan  dan  mengerjakan  sawah atau  pun  tegalan  pada  wilayah  subak tertentu.
Bahkan tidak tertutup
kemungkinan  mereka  tergabung  dalam organisasi  subak  maupun  subak abian sekaligus,  jika  memiliki uma atau carik (lahan  basah  atau  sawah)  dan abian atau tegal (lahan  kering)  di  lingkungan  subak tertentu.  Di  sini,  toleransi  dan  kerjasama tampak  menonjol  dalam  berbagai  aktivitas subak,  meliputi  kegiatan  fisik  subak, kelembagaan,  maupun  kegiatan  spiritual atau upacara keagamaan.
Masyarakat  Bali  yang  bergama Hindu  memang  berperan  besar  dalam aktivitas organisasi subak karena mayoritas masyarakat  Bali  yang  memiliki  tanah pertanian.  Meskipun  demikian,  organisasi subak  tidak  mengurangi  arti  persatuan antarpetani  yang  berbeda  agama  pada kantong-kantong  masyarakat  multi  etnis dan  multi  agama.  Pada  situasi  dan  kondisi masyarakat  demikian,  faktor  kerjasama dikedepankan, dan berusaha mengembangkan  nilai-nilai  positif  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  tanpa memandang unsur mayoritas dan minoritas.  Nilai-nilai  negatif  ditanggalkan sejauh mungkin agar tidak merugikan etnis dan  agama  lain.  Semua  itu  diatur  dalam awig-awig (peraturan) subak yang mengatur  hak, kewajiban, dan sanksi yang sama untuk setiap anggota.
Kenyataan  tersebut  menunjukkan bahwa  organisasi  subak  bersifat  terbuka, demokratis,  toleransi,  dan  dapat  menerima kebinekaan  latar  belakang  sosial  budaya anggotanya  dalam  satu  wadah  organisasi. Anggota subak memiliki kelenturan pemahaman  yang  tercermin  dalam  sikap toleransi yang dimiliki antaranggota berbeda  etnis  maupun  agama.  Melalui organisasi  subak  proses  integrasi  dapat ditingkatkan  menuju  arah  yang  lebih  baik. Jadi,  satu  hal  menarik  yang  dapat  dicatat adalah  konsep  subak  yang  dapat  berlaku universal.  Subak  merupakan  organisasi yang  sarat  dengan  pengaturan  ekonomi tradisional,  secara  struktural  dan  teknis organisasi  tersebut  melibatkan  seluruh komponen anggotanya.
Meskipun demikian, dominasi anggota mayoritas terhadap anggota

## Toleransi Masyarakat Multi Etnis… (I Gusti Ayu Armini)
47 minoritas  pasti  ada  dalam  beberapa  aspek kegiatan  organisasi  subak.  Hal  ini  tidak dapat  dihindari  karena  kenyataan  di masyarakat  membuktikan  bahwa  dalam tataran  masyarakat  yang  setara  dan demokratis suara terbanyak selalu mengalahkan  suara  minoritas,  kepentingan mayoritas selalu mengalahkan kepentingan minoritas.  Hassan  Shadily  (1993:86-90) berpendapat  bahwa  apabila  terjadi  proses sosial  dua  masyarakat  dan  kebudayaan pada  suatu  tempat,  maka  masyarakat minoritas di daerah tertentu akan mengikuti pola umum kehidupan masyarakat  mayoritas.  Dengan  kata  lain, kebudayaan minoritas akan mengikuti pola umum  yang  berlaku  pada  masyarakat mayoritas.  Kebudayaan  minoritas  lebih mudah menerima pengaruh dari masyarakat  mayoritas  meskipun  secara khusus  tidak  menghilangkan  ciri-ciri  khas kebudayaan  minoritas  tersebut.  Di  sinilah pentingnya  adaptasi  pihak  minoritas  dan toleransi
pihak mayoritas
untuk memperoleh  ketenteraman,  keseimbangan, dan kesejahteraan seluruh anggota subak.
Merunut  peristiwa  masa  lampau, kehidupan multietnis dan multiagama pada masyarakat  Bali  telah  terjadi  sejak  masa lampau,  khususnya  pada  masa  jayanya zaman  kerajaan  di  Bali.  Raja-raja  di  Bali mengangkat
masyarakat pendatang (umumnya  Etnis  Bugis)  sebagai  pasukan perang  kerajaan.  Etnis  Bugis  dikenal sebagai  pasukan  yang  tangguh  dan  loyal terhadap  raja.  Beberapa  di  antaranya mendapat  tugas  sebagai tameng  dada (pelindung  kedaulatan  wilayah  kerajaan) dan  ditugaskan  di  daerah  perbatasan.
Misalnya  masyarakat  etnis  Bugis  di
Petang, Medewi, dan Pegayaman, keberadaannya  terkait  dengan  tugasnya sebagai pasukan kerajaan. Sebagai pasukan kerajaan, mereka diberi hak untuk mengelola tanah pertanian untuk
memenuhi  kebutuhan  hidup.  Tanah-tanah pertanian  tersebut  tetap  dikelola  secara turun-temurun dan keturunan mereka yang bermata pencaharian sebagai petani sampai
kini ikut terhimpun dalam organisasi subak bersama masyarakat etnis Bali lainnya.
Dalam  pelaksanaan  aktivitas  subak, baik  masyarakat  Bali  maupun  etnis-etnis lain  bersama-sama  melaksanakan awig- awig subak.  Di  sini  unsur-unsur  toleransi dipandang  penting  mengingat  masing- masing etnis dan agama memiliki keyakinan  berbeda.  Mereka  berupaya mencari jalan terbaik agar dapat mengakomodir kepentingan semua anggota  dan  aktivitas  pertanian  berjalan lancar.  Masing-masing  bentuk  toleransi tersebut  dapat  dipaparkan  dalam  beberapa dimensi subak berikut;

## a)  Bentuk  Toleransi  dalam  Aktivitas Fisik Subak
Toleransi kegiatan teknis menyangkut  pemeliharaan  fisik  subak meliputi  pemeliharaan  bangunan  milik subak  seperti; bale  subak (bangunan  milik organisasi subak digunakan sebagai tempat rapat  subak), pura  bedugul (tempat pemujaan  yang  berkaitan  dengan  wilayah subak dan pelaksanaan pertanian), empelan (bendungan  air), aungan (terowongan  air), dan telabah (saluran  air).  Pemeliharaan bangunan  fisik  subak  melibatkan  semua komponen  anggota  yang  berbeda  agama, baik  masyarakat  beragama  Hindu,  Islam, Kristen,  maupun  Budha.  Toleransi  dan kerjasama terkait pemeliharaan  fisik subak tampak  jelas  dalam  kegiatan matelik
(perbaikan saluran air) maupun pemeliharaan empelan (bendungan  air). Sesungguhnya  masing-masing  anggota subak  mendapat  tugas-tugas  memelihara kondisi  fisik  subak  secara  adil  dan  merata tanpa  memandang  agama  yang  dianut, antara  lain  kelompok  yang  bertugas mengatur  air,  memelihara  saluran  air, maupun  memelihara  bendungan.  Masing- masing  kelompok  bertanggung  jawab  atas keadaan  bendungan,  kelancaran  pasokan air,  maupun  pengaturan  pembagian  air. Sementara  itu,  pemeliharaan  fisik  yang agak berat dan membutuhkan tenaga besar, pembagian  kelompok  tugas  tidak  berlaku. Seluruh  anggota  bekerjasama  mengatasi
48
pekerjaan  tersebut,  misalnya  perbaikan bendungan  jebol  atau  pun  memperbaiki bale  subak .  Khusus  untuk  perbaikan  pura subak,  masyarakat  muslim  tidak  ikut terlibat, perbaikan hanya dilaksanakan oleh pihak  anggota  yang  beragama  Hindu. Biaya perbaikan ditanggung bersama, baik masyarakat  Hindu  maupun  masyarakat non-Hindu.
Toleransi  dan  kerjasama  digunakan dalam menyikapi awig-awig (aturan) subak yang  mengharuskan  masyarakat  non- Hindu ikut serta membiaya perbaikan pura subak.  Padahal  secara  empiris  masyarakat non-Hindu  tidak  pernah  memanfaatkan pura  subak  untuk  melakukan  aktivitas relegi . Salah satu contoh, masyarakat Etnis Sasak di Desa Saren Kecamatan Bebandem  Kabupaten  Karangasem  tidak terlibat  langsung  dalam  pemeliharaan  fisik subak  atau  pun  hal-hal  yang  berkaitan dengan  perbaikan  fasilitas  bangunan  fisik subak  dan  pura  subak,  tetapi  mereka  tetap memperoleh  fasilitas  organisasi  subak. Sebagai  konpensasinya  mereka  wajib membayar suwinih (iuran)  lebih besar dari anggota yang beragama Hindu.
Dalam  kondisi  demikian  status anggota subak dibagi secara tegas menjadi krama  pengarep dan krama  penyuwinih . Anggota  subak  non-Hindu  yang  tidak terlibat  dalam  sebagian  kegiatan  subak disebut krama  penyuwinih sedangkan anggota  yang  terlibat  sepenuhnya  disebut krama  pengarep . Pola  serupa  berlaku  pula pada  anggota  subak  di  Desa  Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.  Anggota  beragama  Islam disebut krama penyuwinih dengan membayar suwinih (iuran) penuh, sedangkan anggota beragama Hindu disebut krama pengarep dengan membayar suwuinih separuh  dari krama  penyuinih . Pembebastugasan anggota subak beragama Islam  diperkenankan  jika  ada  perbaikan bangunan pura subak. Mereka tidak terlibat langsung mengerjakan perbaikan bangunan pura subak tetapi wajib membayar peturunan (iuran)  berupa  sejumlah  uang yang  telah  disepakati  bersama  melalui
sangkep atau rapat anggota subak (Armini, 2002: 32).

## b)    Bentuk  Toleransi    dalam Kelembagaan Subak
Secara  umum  kelembagaan  subak tertata  dalam  bentuk  struktur  organisasi sedemikian  rupa  dipimpin  seorang kelian subak atau pekaseh. Dalam  menjalankan roda  organisasi, kelian subak dibantu beberapa  orang  perangkat  subak  terdiri atas ,  penyarikan (wakil  ketua) ,  kasinoman (sekretaris) , kelian tempek (ketua kelompok),  dan  lain-lain.  Pada  organisasi subak  yang  anggotanya  berbeda  etnis  dan agama,  struktur  organisasi  dan  istilah- istilah  kelembagaan  subak  menerapkan pola-pola  yang  telah  disepakati  bersama sesuai  kondisi  masyarakat  dan  wilayah. Kesepakatan-kesepakatan  lembaga  subak dalam  beberapa  hal  menampakkan  unsur- unsur  toleransi  dan  adaptasi,    khususnya menyangkut pemilihan pengurus.
Pada  prinsipnya  seluruh  anggota subak  memperoleh  hak  dan  kewajiban sama.  Secara  kelembagaan,  kerjasama menyangkut  pemilihan  pejabat  struktural dan  teknis  organisasi  melibatkan  seluruh komponen anggota. Anggota subak beragama  Hindu  maupun non-Hindu bersama-sama  memilih  pengurus  untuk memajukan  organisasi  serta  meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kerjasama yang baik  di  lingkungan  organisasi  subak tampak  juga  dari  kekompakan  seluruh anggota dalam pemilihan kelian subak atau pekaseh dilandasi  asas  keadilan  dan kebersamaan.  Sedapat  mungkin  pemilihan pengurus  diatur  agar  dapat  mewadahi semua  kelompok,  yakni  menempatkan pengurus  dari  golongan  etnis  lain  yang non-Hindu maupun Hindu secara proporsional.  Jika kelian  subak atau pekaseh berasal  dari  masyarakat  Hindu maka  wakil  pekaseh  dari  masyarakat  non- Hindu, atau sebaliknya. Selanjutnya mereka  bersama-sama  menjalankan  roda organisasi  untuk  kepentingan  anggota. Namun  dalam  tahap  kelembagaan  ini, khususnya kepemimpinan organisasi subak
49 jarang  diduduki  masyarakat  non-Hindu. Budaya demokratis lembaga subak memberi  peluang  lebih  besar  kepada anggota  mayoritas  menduduki  struktur pimpinan lembaga subak. Meskipun demikian  unsur-unsur  toleransi  tetap  ada, yang  tampak  dari  pemberian  kesempatan menduduki jabatan tertentu kepada anggota non-Hindu. Di  Desa  Angantiga  Kecamatan
Petang  Kabupaten  Badung,  kerjasama antara  anggota  subak beragama Hindu dan Islam  berlangsung  dengan  baik.  Secara kelembagaan,  seluruh  anggota  berhak mendapat  fasilitas  pengairan  dan  berhak pula menikmati keuntungan yang diperoleh organisasi  subak.  Hasil-hasil  pembayaran air  disebut suwinih atau  pun pengampel dikumpulkan dalam  bentuk sejumlah dana tunai,  kemudian  dibuat  sebagai  kas bersama.  Bagi  anggota  yang  memerlukan bantuan  dana  diperkenankan  meminjam sejumlah  uang  dari  dana  tersebut.  Apabila ada sisa dana dalam waktu-waktu tertentu, sebagian  dana  tabungan  dicairkan  untuk dibagikan  kepada  masing-masing  anggota.
Selain untuk kepentingan anggota, sebagian dana bersama itu juga dimanfaatkan  untuk  memperbaiki  fasilitas fisik  subak  seperti  perbaikan  saluran  air, balai  subak,  bangunan  suci,  dan  upacara (Armini, 2004: 42).

## c)  Bentuk  Toleransi  dalam  Upacara Ritual Subak
Organisasi  subak  pada  kantong- kantong masyarakat multietnis dan multiagama  di  Bali  berfungsi  sebagai media toleransi. Meskipun ada kecenderungan  hegemoni  pihak  mayoritas untuk  menerapkan awig-awig (peraturan subak)  dalam  kerangka  masyarakat  Bali dan  Agama  Hindu. Awig-awig demikian seolah-olah  “memaksa”  anggota  minoritas beradaptasi  dalam  pelaksanaan  upacara secara Hindu. Menurut pandangan anggota subak  yang  beragama  Hindu,  pelaksanaan upacara  di  Pura  Subak  adalah  kewajiban semua  anggota  yang  beragama  Hindu.
Pandangan demikian mengharuskan semua anggota (khususnya yang beragama Hindu) terlibat  dalam  pelaksanaan  upacara  ritual. Padahal dalam beberapa kasus tidak semua anggota  subak  beragama  Hindu  dan  tidak semua  anggota  dapat  melakukan  upacara Hindu di pura subak.
Dalam  kondisi  demikian,  toleransi seluruh  anggota  mendukung  kelenturan aturan-aturan guna mengakomodir
kepentingan  semua  pihak.  Di  sini  tampak adanya unsur toleransi pihak mayoritas dan minoritas.  Anggota  subak  non-Hindu selaku  anggota  minoritas  secara  sukarela menyumbang  sejumlah  dana  tanpa  ikut terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut.  Di  Desa  Sinduwati  Sidemen Karangasem,  anggota  subak  terdiri  atas masyarakat  Hindu  dan  Islam.  Kewajiban antara  anggota  subak  yang  beragama Hindu  dan  Islam  terbagi  secara  tegas.  Jika ada  perbaikan  bangunan  dan  upacara  di pura  subak,  anggota  Islam  tidak  ikut mengerjakannya  tetapi  tetap  berkewajiban membayar peturunan (iuran)  berupa  uang. Mereka  menyerahkan  kewenangan  penuh kepada  anggota  yang  beragama  Hindu. Sistem ini disebut dengan sistem nyerahang  kaon, yakni  tidak  ikut  terlibat tetapi  tetap  membayar  iuran  dalam  jumlah tertentu mengingat upacara tersebut mempunyai tujuan spiritual untuk memohon  keselamatan  dan  kesuburan lahan pertanian (Armini, 2002: 35).
Toleransi  dan  kerjasama  pihak mayoritas maupun minoritas tampak dalam pelaksanaan  upacara-upacara  tertentu  bagi anggota  subak  di  semua  wilayah  yang memiliki  keragaman  etnis  dan  agama, seperti Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen  Karangasem,  Desa  Angantiga Kecamatan  Petang  Badung,  Desa  Ekasari Kecamatan Melaya Jembrana, Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Buleleng,  dan  Desa  Medewi  Kecamatan Pekutatan  Jembrana.  Di  Desa  Medewi, upacara magpag toya (upacara menyambut dan  menaikkan  air  dari  bendungan  untuk pertama  kali  sebelum  musim  tanam berlangsung),  semua  anggota  diharapkan
50
ikut  dalam  upacara  tersebut.  Pada  saat upacara magpag  toya ini,  baik  umat  Islam maupun  Hindu  bersama-sama  melakukan upacara  pada  tempat  yang  berbeda. Anggota Hindu menggelar upacara di Pura Bedugul,  di empelan (bendungan),  dan  di pecipakan  yeh (tempat  memasukkan  air  di areal  sawah).    Sementara  itu  masyarakat Muslim  melakukan  selamatan  dan  berdoa di  musholla  yang  letaknya  tidak  jauh  dari lokasi  Pura  Bedugul,  untuk  memohon keselamatan dan kesuburan tanaman (Sudarma, 2001: 122).
Toleransi  dan  kerjasama  antara anggota  subak  yang  beragama  Hindu  dan
Islam  juga  ditemukan  di  Desa  Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dalam  kegiatan  khusus  dilakukan  untuk menyambut  datangnya  upacara ngusaba . Upacara ngusaba merupakan suatu aktivitas  ritual  masyarakat  Hindu  yang pada  intinya  pengungkapan  syukur  atas keberhasilan  pertanian.  Sebelum  upacara berlangsung, baik masyarakat Islam maupun Hindu bersama-sama melaksanakan  tradisi nganyang (berburu kijang)  di  hutan  sekitarnya  untuk  dibuat sate gempol dan anyang (sejenis  lauk terbuat dari daging cincang yang dicampur kelapa  parut).  Selanjutnya  pelaksanaan upacara ngusaba dilaksanakan sepenuhnya oleh  masyarakat  Hindu  di  pura  subak, sedangkan  umat  Islam  melangsungkan selamatan  di  masjid  dengan  membaca beberapa  syair  dan  doa-doa  dalam  Kitab Maulid (Purna, 2001: 34).

## C. PENUTUP
Toleransi dan  kerjasama masyarakat mutietnis  dan  multiagama  pada  aktivitas subak di Bali saat ini berjalan dengan baik. Masyarakat  Bali  yang  beragama  Hindu selaku  mayoritas  mengedepankan  aspek toleransi,  sebaliknya  masyarakat  etnis  lain yang beragama non-Hindu mampu beradaptasi  dengan  keadaan  sekitarnya. Meskipun  demikian,  masyarakat  Bali sebagai  bagian  dari  keberagaman  Bangsa
Indonesia juga tidak terlepas dari persoalan multietnik dan multiagama. Profil
kehidupan  multietnik,  multiagama,  dan multibudaya  telah  ada  sejak  masa  lampau. Masyarakat  Bali  yang  selama  ini  dikenal sebagai  masyarakat  homogen  di  dalamnya menyimpan potensi multietnis,
multiagama,  dan  multibudaya  yang  relatif kompleks (Wijaya. 2005:36).
Sejak  masa  lampau  masyarakat  Bali merupakan  masyarakat  heterogen  yang sudah  menerapkan  pola  kerjasama  dan toleransi. Di  sela-sela  kerjasama  dan toleransi tersebut,  disertai “sedikit” dominasi pihak mayoritas terhadap minoritas. Gejala demikian selalu ada pada semua  kebudayaan  di  dunia,  termasuk dalam  kehidupan  masyarakat  Bali  sejak masuknya  masyarakat  minoritas  non- Hindu pada masa lampau. Dominasi pihak mayoritas  terhadap  minoritas  didukung oleh pendapat para ahli bahwa apabila dua masyarakat  dan  kebudayaan  berada  dalam lokasi  yang  sama,  maka  masyarakat minoritas di daerah tertentu akan mengikuti pola umum kehidupan masyarakat  mayoritas.  Dengan  kata  lain, kebudayaan minoritas akan mengikuti pola umum  yang  berlaku  pada  masyarakat mayoritas. Konsep-konsep demikian memungkinkan  munculnya  unsur-unsur dominasi  pihak  mayoritas  terhadap  pihak minoritas dalan tataran organisasi subak di Bali.
Pandangan  tentang  keuniversalan dan kedemokratisan lembaga subak di Bali memang  benar  dan  nyata  adanya.  Bahwa subak  merupakan  organisasi  tradisional yang  demokratis,  universal,  serta  mampu menyadari kepentingan seluruh anggotanya. Namun di balik kedemokratisan  tersebut,  tampak  adanya unsur-unsur  dominasi  dalam  beberapa  hal, terutama  lembaga  subak  pada  kantong- kantong masyarakat multietnis dan multiagama. Contoh nyata dominasi tersebut  tampak  dalam  tataran  fisik, kelembagaan, dan upacara subak. Terlebih- lebih  pada  tataran  upacara  ritual  yang dilakukan  di  pura  subak,  pembiayaan upacara  dibebankan  pada  seluruh  anggota, sedangkan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh

## Toleransi Masyarakat Multi Etnis… (I Gusti Ayu Armini)
51 masyarakat  Hindu  saja  dan  masyarakat non-Hindu tidak terlibat.
Kondisi  demikian  dalam  jangka waktu  lama  di  masa-masa  mendatang dapat  menimbulkan  konflik  internal  yang mengarah pada disintegrasi dan perpecahan  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu perlu  dilaksanakan  berbagai  kebijakan yang  mengakomodir  semua  kepentingan tanpa meninggalkan aspirasi dan kepentingan  pihak  minoritas.  Beberapa saran  yang  dapat  dikemukakan  untuk menghindari  terjadinya  konflik  akibat adanya dominasi pihak mayoritas terhadap pihak minoritas dalam tataran subak antara lain;
-    Memberi  pemahaman  multikultur  pada masyarakat heterogen karena pemahaman akan pendidikan multikultur  itu  sendiri  merupakan upaya  untuk  menunbuhkan  kesadaran akan  adanya  perbedaan  di  masyarakat.
Baik  melalui  pendekatan  personal (dimulai  dari  diri  sendiri)  maupun segenap komponen masyarakat.
- Penerapan  toleransi  dan  kerjasama sangat penting bagi masyarakat multietnis  dan  multiagama.  Hal  ini dapat dicapai dengan membuka peluang kesadaran  bahwa  perbedaan  etnis, budaya,  dan  agama  adalah  suatu  sifat universal. Usaha-usaha menggugah kesadaran bertoleransi perlu digali lebih jauh  untuk  menumbuhkan  hubungan positif suatu agama dengan agama lain. Setidaknya  kajian  tentang  multikultur memberi  pemahaman  bahwa  setiap agama  pada  hakikatnya  mempunyai tujuan  akhir  sama  yakni  mencapai kualitas  hidup  lebih  baik.  Beberapa filsuf mengatakan bahwa agama merupakan  usaha  kolektif  dan  kerja sama  manusia  untuk  dapat  menjadi manusia bijaksana, sehingga agama dan budaya  di  masyarakat  tidak  harus dipertentangkan.
-  Menanamkan  nilai-nilai  kebersamaan yang  telah  terbina  selama  ini  kepada
generasi  penerus  untuk  mencegah perpecahan  antara  masyarakat  berbeda etnik  dan  agama  di  Bali.  Sebab, perpecahan  bisa  saja  muncul  sejalan dengan dinamika budaya dan
persaingan  hidup    yang  semakin  ketat. Dengan  demikian  pikiran  jernih,  sikap arif,  dan  bijaksana  dalam  pergaulan sehari-hari  perlu  dikembangkan  dalam menghadapi  ketatnya persaingan hidup di kalangan masyarakat multikultur.
-  Mencegah  pandangan  superior  dan inferior  yang  memandang  bahwa  pihak dominan  sebagai  superior  dan  pihak minoritas  sebagai  inferior.  Pandangan demikian dapat ditangkal melalui pembinaan  kesadaran  bahwa  suatu budaya  satu  dengan  lainnya  ada  unsur- unsur  saling  mempengaruhi.  Dengan demikian  adalah  sangat  tidak  beralasan apabila  salah  satu  agama  merasa superior  dari  agama  lainnya,  bahkan dalam  konteks  tujuan  agama,  setiap agama mengarahkan tujuan mulia yakni memperbaiki kualitas kehidupan manusia.
-    Mengcegah  provokasi  pihak  luar  yang ingin  memecah  belah  kerukunan  yang telah  terbina  selama  ini,  dengan mewaspadai beberapa sikap masyarakat yang  mengadu  domba  masing-masing kelompok masyarakat.

## DAFTAR SUMBER
Armini, I Gusti Ayu. 2002. “Akulturasi  Budaya  (Islam-Hindu) di  Kampung  Sindu  Desa  Sinduwati Kecamatan  Sidemen  Karangasem” dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Edisi Kedua No.05/II/2002 Tahun 2002. Departemen  Pendidikan  Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai
Tradisional Denpasar.
_______. 2004.
52 “Profil  Kerukunan  Umat  beragama di  Dusun  Angantiga  Desa  Petang Kabupaten  Badung”  dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Edisi keempatbelas No.14/IV/2004 Tahun 2004. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  Balai  Kajian  Sejarah  dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT. _______. 2006. “Akulturasi  Budaya  Hindu-Katolik Pada Masyarakat Katolik di Kampung Sindu Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana” dalam Jurnal  Penelitian Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Edisi Kduapuluhlima No.25/VI/2006 Tahun 2006. Departemen Kebudayaan  dan  Pariwisata  Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Bali, NTB,NTT.
Departemen Pekerjaan Umum. 1990. Subak. Denpasar: Kanwil
Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
Koentjaraningrat.1980. Sejarah Teori Antropologi I . Jakarta:
UI Press.
Melalatoa, D. J. 1995. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Patriwirawan SVD, P. 1974.
“Sejarah  Gereja  Katolik  di  Wilayah Keuskupan Denpasar” dalam Sejarah  Gereja  Katolik  Indonesia . Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia. Purna, I Made. 2001. “Budaya  Masyarakat  Perbatasan
(Studi  Kasus  Desa  Pegayaman Buleleng)”  dalam Jurnal  Penelitian Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Edisi
Kedua  No.02/I/2001  Tahun  2001. Departemen  Pendidikan  Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai Tradisional Denpasar.
Shadily, Hassan. 1993.
Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Sirikan, Gora. 1956. Sejarah Balirajya . Naskah stensilan.
Suacana, I Wayan Gede. 2005.
“Diferensiasi  Sosial  dan  Penguatan
Toleransi dalam Masyarakat Multikultural”  dalam Jurnal  Kajian
Budaya  No.3  Volume  2  Januari 2005 .  Denpasar:  Program  Studi
Magister Kajian Budaya Universitas Udayana. Sudarma, I Wayan. 2001 “Kajian Antaretnik dalam Pelaksanaan  Upacara  Tradisional  di Pura  Subak  Medewi  Jembrana” dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai  Tradisional  Edisi  Pertama No.01/I/2001 Tahun 2001. Departemen  Pendidikan  Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai
Tradisional Denpasar.
Sumarta, Ketut. 1992.
Subak Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian . Denpasar:
Citra Budaya.
Tsang, To Hang. 1979.
Sejarah Perintis Penginjilan di Bali. Jakarta: Rev. John Zakariah.
Utomo, Sri Saadah. (ed.). 1989.
Sistem Subak di Bali . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
53 Wijaya, Nyoman. 2005. “Budaya dan Masyarakat Bali dalam Perspektif Multikulturalisme” dalam Jurnal  Kajian  Budaya  No.3 Volume  2  Januari  2005. Denpasar: Program  Studi  Magister  Kajian Budaya Universitas Udayana. Zuhdi, Susanto (ed.). 1998. Sejarah  Kebudayaan  Bali:  Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata .  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.