## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 13, Nomor 1, Mei 2024, Hal 58-67 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480

## Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
a* Yuni Yuli Anti, b Ali Anis
a,b Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang * Korespondensi: yuniyulianti209@gmail.com , alianis2911@yahoo.com

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  socio-political  and  economic aspects  on  income  inequality  in  Indonesia  in  2017-2021.  This  research  uses Fixed Effect Model (FEM) analysis using Stata 14. The results of research using panel data regression show that: 1). The social aspect proxied by education has an insignificant negative influence on income inequality in Indonesia. 2). Social aspects  proxied  by  health  have  an  insignificant  negative  influence  on  income inequality  in  Indonesia.  3).  The  political  aspect  proxied  by  the  Indonesian democracy index has an insignificant positive influence on income inequality in Indonesia. 4). The economic aspect proxied by GRDP has a significant negative influence  on  income  inequality  in  Indonesia.  5). Independent  variables  have  a simultaneous or joint effect and are significant on the dependent variable.
Keywords:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  aspek  sosial-politik  dan ekonomi  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  tahun  2017-2021. Penelitian  ini  menggunakan  analisis Fixed  Effect  Model (FEM)  menggunakan stata  14.    Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  regresi  data  panel  diperoleh bahwa:  1).  Aspek  sosial  yang  diproksikan  oleh  pendidikan  memiliki  pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 2). Aspek  sosial  yang  diproksikan  oleh  kesehatan  memiliki  pengaruh  negatif  tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 3). Aspek politik yang diproksikan  oleh  indeks  demokrasi  Indonesia  memiliki  pengaruh  positif  yang tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  4).  Aspek ekonomi yang diproksikan oleh PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  5).  Variabel  independen berpengaruh  secara  srimultan  atau  bersama-sama  dan  sigifikan  terhadap variabel dependen.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: P20; P50; I30
Education, Health, Indonesian Democracy Index, Economic Growth, Income Inequality
Info Artikel Diterima:
2 April 2024
Disetujui: 16 April 2024
Terbit daring:
5 Mei 2024

## DOI: -

## Sitasi:
Anti, Yuni Yuli & Anis, Ali. (2024).
Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan Pendapatan  di  Indonesia:  Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 13(1), 58-67.
Pendidikan,      Pendidikan,  Kesehatan,  Indeks  Demokrasi  Indonesia,  Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

## PENDAHULUAN
Indonesia  termasuk  dalam  kategori  negara  yang  sedang  berkembang  dengan keberagaman  karakteristik.  Karakteistik  wilayah  yang  beragam,  menyebabkan  berbagai perbedaan dalam persoalan menciptakan kesejahteraan penduduk. Perbedaan kesejahteraan penduduk  di  masing-masing  daerah  dapat  menimbulkan  gap.  Oleh  karena  itu,  Indonesia harus  menciptakan  pembangunan  pada  setiap  daerah  agar  terciptanya  kesejahteraan  yang merata.
Pembangunan  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi  persoalan  dalam  negara  agar terciptanya  peningkatan  taraf  hidup  bagi  semua  masyarakat.  Namun  kenyataannya, pembangunan  dapat  menciptakan  perbedaan  laju  pertumbuhan  antar  daerah  yang menyebabkan  munculnya  kesenjangan  kemakmuran  dan  pertumbuhan  antar  daerah. Kesenjangan  kemakmuran  dan  pertumbuhan  antar  daerah  berkaitan  dengan  ketidak merataan  distribusi  pendapatan  yang  diperoleh  masyarakat.  Ketidakmerataan  pendapatan tersebut dapat  memicu dan  menimbulkan  kecemburuan  dalam  masyarakat  yang kemudian memungkinkan  terjadinya  resiko  besar  seperti  kerusuhan  dan  gerakan  separatis  (Windhu Putra,  2018).  Ketimpangan  pendapatan  yang  tinggi  juga  dapat  berpengaruh  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  keberlanjutannya.  Oleh  karena  itu  ketimpangan  pendapatan yang  tinggi  tidak  dapat  dikesampingkan  karena  dapat  menjadi  sumber  terjadinya permasalahan baru.
Berdasarkan  data  pada  bps  terlihat    bahwa  terdapat  jarak  yang  cukup  lebar  antara provinsi dengan nilai rerata ketimpangan tertinggi dan terendah,  dimana nilai ketimpangan yang tertinggi sebesar 0.43 dan terendah yaitu sebesar 0.31. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  belum  maksimalnya  pemerataan  distribusi pendapatan  di  setiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Berdasarkan  gambar  2  di  atas  terlihat bahwa  terdapat  tujuh  provinsi  yang  memiliki  nilai  Rerata  ketimpangan  pendapatan  di  atas Rerata  ketimpangan  pendapatan  nasional.  Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  berarti ketimpangan  yang  terdapat  di  Indonesia  masih  perlu  diperhatikan  agar  nilai  ketimpangan tersebut dapat diturunkan ke nilai yang masih bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Dalam indeks pembangunan manusia, pendidikan dapat digambarkan melalui rata-rata lama  sekolah.  Menurut  Nisa  &  Samputra  (2020)  kedua  indikator  pendidikan  tersebut diharapkan  mampu  mencerminkan  tingkat  pengetahuan  atau  pendidikan  di  Indonesia. Menurut  (Kevin  et  al.,  2022)  rata-rata  lama  sekolah  diartikan  sebagai  jumlah  tahun  yang digunakan  penduduk  dalam  menempuh  pendidikan  formal.  Menggunakan  indikator  rerata lama  sekolah,  akan  diketahui  banyaknya  tahun  standar  seseorang  dalam  menamatkan pendidikan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  peningkatan  indeks pendidikan,  akan memberikan peluang pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi bagi banyak  kelompok  masyarakat  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan.
Anshari et al., (2019) menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  seluruh  provinsi  yang  ada  di Indonesia.  Artinya  ketika  pendidikan  yang  diukur  dengan  rerata  lama  sekolah  mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BPS,  dilihat  bahwa  nilai  rerata  lama  sekolah tertinggi dan terendah cukup lebar.  Nilai rerata lama sekolah Provinsi Maluku, Kepulauan Riau,  dan  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi  yang  memiliki  nilai  rerata  indek  pendidikan tertinggi  diantara  34  provinsi  yang  ada  di  Indonesia.  Kemudian  Provinsi  Papua,  Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki nilai rerata lama sekolah  terendah  diantara  34  provinsi  di  Indonesia.  Provinsi  dengan  nilai  rerata  lama sekolah yang tinggi mengindiksikan bahwa kualitas pendidikan pada daerah tersebut cukup baik.  Sedangkan  provinsi  yang    memiliki  nilai  rerata  lama  sekolah  yang  rendah mengindikasikan  bahwa  penduduk  pada  wilayah  tersebut  masih  banyak  yang  belum memperoleh  pendidikan  yang  seharusnya.  Rendahnya  tingkat  pendidikan,  dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan penduduk suatu wilayah yang pada akhirnya
belum  dapat  berpengaruh  pada  tingkat  pendapatan  yang  diperoleh  yang  kemudian berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.
Menurut (Sugiyanto  &  Pamungkas, 2023)  selain  pendidikan,  ketimpangan  pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kesehatan. Menurut Pamungkas (2023) kesehatan dapat diukur menggunakan  Umur  Harapan  Hidup  saat  lahir  (UHH).  Menurut  WHO,  Umur  Harapan Hidup  saat  lahir  (UHH)  merupakan  salah  satu  indikator  yang  biasanya  digunakan  untuk mengetahui kualitas tingkat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu wilayah dikarenakan dapat dijadikan  alat  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  serta  dalam  peningkatan  derajat  kesehatan.  Menurut  UNDP  dan  BPS,  nilai minimum UHH yaitu sebesar 20 dan nilai maksimumnya 85.
Hal  mendasar  yang  menunjukkan  keterkaitan  antara  kesehatan  dengan  tingkat pendapatan  yaitu  terletak  pada  perbedaan  produktivitas.  Masyarakat  yang  sehat  akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih  banyak.  Menurut  Todaro  &  Smith  (2006)  kesehatan  memiliki  pengaruh  terhadap kesempatan  kerja,  tingkat  produktivitas    dan  juga  tingkat  upah  yang  diterima  oleh masyarakat.
Menurut (Arie & Sugianto, 2022) tingkat kesehatan yang diukur menggunakan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan  pendapatan  di  34  provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti,  ketika  tingkat kesehatan  meningkat  maka  tingkat  ketimpangan  pendapatan  akan  menurun.  Begitupun sebaliknya.
Berdasarkan  data  dari  BPS  diketahui  bahwa  nilai  Umur  Harapan  Hidup  saat  lahir (UHH) 34 provinsi di Indonesia dengan nilai tertinggi 74.90 dan nilai terkecil yaitu sebesar 64.81. Selain itu, diketahui pula bahwa terdapat sembilan provinsi yang memiliki nilai rerata UHH diatas rerata nasional. Provinsi dengan nilai rerata UHH di atas rerata nasional yaitu Provinsi  Riau,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  Provinsi  Bali,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  Provinsi DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Provinsi  Jawa  Tengah  dan Provinsi DI Yogyakarta.
Faktor  selanjutnya  yang  diduga  mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  di  Indonesia menurut  Zulkarnaen  (2017)  adalah  indeks  demokrasi.  Dalam  penelitiannya  disebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh faktor politik dalam hal ini adalah indeks  demokrasi.  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  merupakan  pengkuran  tingkat demokrasi  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  perkembangan  dan  penerapan  demokrasi yang  ada  di  Indonesia.  Semakin  tinggi  tingkat  demokrasi,  mengindikasikan  bahwa  sistem kontrol  pemerintah,  penegakkan  hukum  dan  kinerja  pemerintah    termasuk  dalam  kategori baik.
Para  ahli  mengungkapkan  bahwa  demokrasi  akan  meningkatan  partisipasi  masyarakat yang  pada  akhirnya  akan  memungkinkan  lebih  banyak  orang  untuk  menuntut  redribusi pendapatan  yang  lebih  adil.  Ada  banyak  indikator  dari  segi  politik,  salah  satunya  indeks demokrasi  Indonesia.  Indeks  demokrasi  Indonesia  merupakan  alat  ukur  kuantitatif  yang digunakan  untuk  mengukur  dan  mengevaluasi  sejauh  mana  perkembangan  dan penerapan demokrasi  yang  ada  di  Indonesia.  Menurut  bps,  dalam  pengukuran  indeks  demokrasi  ada beberapa  hal  yang  diteliti  yaitu  kebebasan  sipil,  hak-hak  politik,  dan  lembaga  demokrasi. Menurut  bps,  dalam  pengukuran  indeks  demokrasi  ada  beberapa  hal  yang  diteliti  yaitu kebebasan  sipil,  hak-hak  politik,  dan  lembaga  demokrasi.  Selain  itu,  indeks  demokrasi Indonesia  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga.  Kelompok  pertama  yaitu  indeks  demokrasi dengan kategori baik, merupakan wilayah yang memiliki nilai indeks > 80. Kelompok ke dua yaitu  kelompok  dengan  kategori  sedang,  yaitu  wilayah  yang  memili  nilai  indeks  60-80. Kemudian  kelompok  yang  terakhir  yaitu  kelompok  dengan  kategori  buruk,  yaitu  wilayah yang memiliki nilai IDI < 60.
Dengan  demikian,  semakin  baik  indeks  demokrasi  Indonesia  maka  akan  berdampak terhadap peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan termasuk juga dalam memperoleh
pendapatan yang leih adil. Menurut (Todaro & Smith, 2006) Tuntutan redribusi yang lebih adil  tersebut  dapat  melalui  tuntutan  intervensi  beberapa  kebijakan  yang  berkaitan  dengan pemerataan  distribusi  pendapatan.  (Adib  et  al.,  2019)  mengungkapkan  bahwa  lembaga demokrasi  memiliki  peran  untuk  mengontrol  jalannya  kekuasaan,  agar  hak  dan kebutuhan masyarakat  tetap  terjaga.  Dengan  demikian  akan  menyebabkan  keuntungan  dalam  politik maupun ekonomi. Para ahli mengungkapkan bahwa demokrasi akan meningkatan partisipasi masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  memungkinkan  lebih  banyak  orang  untuk  menuntut redribusi pendapatan yang lebih adil.
Menurut  (Febriyani  &  Anis,  2021)  faktor  terakhir  yang  diduga  memiliki  pengaruh terhadap  ketimpangan  pendapatan  yaitu  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  keberhasilan pembangunan  di  dalam  suatu  daerah  dan  juga  sebagai  penentu  kebijakan  pembangunan kedepannya.  Berdasarkan  penelitiannya,  Febriyani  menemukan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  memiliki  hubungan  negatif.  Ketika  pertumbuhan ekonomi  meningkat,  maka  akan  menurunkan  ketimpangan  pendapatan.  Todaro  &  Smith (2011)  menyebutkan  bahwa  ketimpangan  pendapatan  bisa  saja  dipengaruhi  oleh pertumbuhan ekonomi.
Aspek  ekonomi  merupakan  gambaran  keadaan  perekonomian  suatu  negara.  Aspek ekonomi  dapat  dilihat  menggunakan  indikator  pertumbuhan  ekonomi.  (Sukirno,  2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan di dalam perekonomian yang menyebaban  bertambahnya  produksi  barang  dan  jasa  dalam  masyarakat.  Kuznets  dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  hubungan  atau  korelasi  antara  pertumbuhan  ekonomi dan  ketimpangan  pendapatan  adalah  kuat.  Pada  saat  dimulainya  pertumbuhan  ekonomi pada  tahap  awal,  tingkat  ketimpangan  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dikarenakan distribusi pendapatan yang belum merata. Kemudian pada tahapan yang lebih lanjut, tingkat ketimpangan  akan  mengalami  penurunan.  Pola  peningkatan  penurunan  tersebut digambarkan Kuznets setelah meneliti berbagai negara dengan metode U terbalik.
Pendapatan nasioal atau PDRB biasanya terbagi menjadi PDRB harga berlaku dan harga tetap. PDRB harga berlaku merupakan nilai barang dan jasa pada suatu negara dalam suatu tahun  yang  diukur  atau  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  di  tahun  tersebut. Sedangkan PDRB harga tetap merupakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya  untuk  mengukur  barang dan jasa  yang  dihasilkan  pada  tahun  lainnya (Sukirno, 2016).
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  dapat  dilihat dari  perolehan  nilai  PDRB  dan  nilai  gini  rasio.  Terlihat  bahwa  PDRB  tertinggi  berada  di Provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  dan  Sumatera  Utara.  Provinsi  Sumatera Utara  dengan  nilai  PDRB  yang  tergolong  tinggi  tersebut  memiliki  nilai  gini  rasio  yang termasuk dalam kategori rendah.
Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur da Jawa Barat meskipun memiliki nilai  PDRB  yang  termasuk  dalam  kategori  tinggi  di  antara  34  provinsi  di  Indonesia,  justru memiliki gini rasio yang termasuk dalam kategori tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma Dwi et al., 2019).

## TINJAUAN LITERATUR
Menurut Todaro & Smith (2011) ketimpangan pendapatan adalah perbedaan distribusi pendapatan yang diterima atau yang dihasilkan oleh suatu masyarakat yang cukup mencolok dibandingkan  dengan  masyarakat  lainnya.    Ketimpangan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat  dihilangkan,  tetapi  dapat  dikurangi  ke  tingkat  yang  bisa  diterima  oleh  sistem  sosial tertentu. Oleh karena itu, masalah ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang  dihadapi  oleh  semua  negara  baik  negara  yang  sedang    berkembang  maupun  negara
maju sekalipun. Namun biasanya, yang membedakannya adalah besaran angka ketimpangan yang terdapat pada tiap negara.
Perkembangan  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  selama  lima  tahun  terakhir diukur  menggunakan  indeks  gini.  Indeks  gini  tersebut  menggambarkan  ketimpangan pendapatan  di  suatu  wilayah  yang  berkisar  antara  0  hingga  1.  Dimana  indeks  gini  yang mendekati  angka  0  menunjukkan  bahwa  semakin  kecil  tingkat  ketimpangan  pendapatan, dan jika mendekati angka 1 maka menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi (Todaro & Smith, 2011).
Tingkat  ketimpangan  suatu  wilayah  dapat  dikelompokkan  menjadi  lima  kelompok. Kelompok  pertama  yaitu  merata  sempurna  apabila  bila  suatu  ilayah  memiliki  nilai  indeks gini X = 0. Kelompok kedua yaitu kelompok tingkat ketimpangan rendah adalah wilyah yang memiliki nilai indeks gini 0 < x < 0.4. Kemudian kelompok ke tiga yaitu tingkat ketimpangan sedang  yaitu  apabila  nilai  indeks  gini  suatu  wilayah  berkisar  antara  0.4  <  x  <  0.5.  Lalu kelompok yang ke empat adalah tingkat ketimpangan tinggi yaitu wilayah yang memiliki nilai indeks gini yang berkisar antara 0.5 hingga <1. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok ketimpangan  sempurna (dikuasai  satu  pihak)  yaitu wilayah  yang  memiliki  nilai  indeks  gini x=1.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  digolongkan  kedalam  data  Panel.  Data  Panel adalah  data  yang  bersifat  time  series dan  cross  section.  Tempat  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun  2017  sampai  2021.  Data  dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Model analisis yang dipakai adalah model analisis data Panel.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan yang  diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Ketimpangan  pendapatan  diukur  dengan menggunakan  indikator  Persentase  Menurut  Provinsi  dari  tahun  2017  sampai  2021.  Di Indonesia
Variabel  Independen  adalah  pendidikan,  kesehatan,  indeks  demokrasi,  pertumbuhan ekonomi. Adapun model regresi dalam penelitian ini diformulaskan sebagai berikut:
Y it = β0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it + β 3 lX 3it + β 4 X 4it + ε it
Dimana  Y  adalah Ketimpangan  Pendapatan,  α  adalah  konstanta,  β1 - β4 adalah  koefisien regresi,  x1  adalah  pendidikan,  x2  adalah  kesehatan,  x3  adalah  indeks  demokrasi,  x4 pertumbuhan ekonomi . ε adalah error .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mendapatkan  model  terbaik  dalam  regresi  panel  data  dilakukan  melalui  pengujian model. Uji Chow bertujuan untuk memilih model antara Common Effect atau Fixxed Effect . Uji Chow dalam  penelitin  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  taraf nyata  sehingga  model  yang  dipilih  adalah Fixed  Effect .  Karena  model  yang  terpilih Fixed effect maka dilakukan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara random effect atau fixed effect. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf  nyata  sehingga  model  yang  terpilih  model random  effect .  Terakhir  dilakukan  uji lagrange  multiplier untuk  menentukan  model  antara common  effect atau random  effect . Hasil  uji lagrange  multiplier menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  kecil  dari  taraf  nyaa
sehingga model yang terpilih adalah random effect . Berdasarkan hasil uji chow , uji hausman dan  uji lagrange  multiplier ,  model  terbaik  yang  digunakan  adalam Fixed  Effect  Model. Berikut Tabel 1 yang menunjukkan hasil regresi panel dengan Fixed Effect Model.
Tabel 1.

## Hasil Estimasi Random Effect Model
Sumber: output stata14 Data Diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia,  kesehatan  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadp ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia,  indeks  demokrasi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia,  dan  pertumbuhan  ekonomi    berpengaruh signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ) adalah  sebesar  32,34  artinya  Pendidikan,Kesehatan,  indeks  demokrasi,  dan  pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh 32 persen terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

## 1. Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  telah  dilakukan  diperoleh  bahwa  pendidikan  (X1) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai  koefisien  regresi    sebesar – 0.013  dan  nilai  signifikasi  sebesar  0.948.    Berdasarkan temuan  tersebut,  berarti  setiap  kenaikkan  ataupun  penurunan  pada  tingkat  pendidikan belum  mampu  mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  pendapatan.    Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa  temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.
Menurut Todaro & Smith, (2011) perbaikan pada tingkat pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan  produktivitas  dan  pada  akhirnya  akan  memudahkan  untuk  memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan diyakini mampu meningkatkan  keterampilan dan juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Semakin tinggi  pendidikan  yang  ditempuh,  maka  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  akan semakin  matang  dan  juga  akan  mampu  bersaing  di  pasar  tenaga  kerja.  Selain  itu,  mereka yang  menempuh  pendidikan  tinggi  dapat  memilih  bidang  pekerjaan  dan  juga  memilih  gaji yang  lebih  tinggi.  Teori Human  Capital (Jhingan,    2012:414)  menjelaskan  bahwa pembentukan  manusia  bisa  diartikan  sebagai  suatu  proses  peningkatan  jumlah  penduduk yang  memiliki  skill,  pendidikan  dan  pengalaman  yang  pada  akhirnya  akan  menentukan tingkat pembangunan dan politik suatu negara.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Anshari  et  al.,  2019) yang  menemukan  bahwa  pendidikan  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan
F test that all u_i=0: F(33, 132) = 82.21                    Prob > F = 0.0000 rho     .9938892   (fraction of variance due to u_i) sigma_e    .00892037 sigma_u    .11376349
_cons     3.232828   1.740136     1.86   0.065    -.2093333     6.67499 idi     .0000707    .000234     0.30   0.763    -.0003922    .0005336 logpdrb    -.1840341   .0463777    -3.97   0.000    -.2757738   -.0922944 loguhh    -.7412469   1.089511    -0.68   0.497    -2.896408    1.413914 logrls    -.0133177   .2022414    -0.07   0.948    -.4133712    .3867357 Ig        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] corr(u_i, Xb)  = -0.9460                        Prob > F          =     0.0000 F(4,132)          =      15.77 overall = 0.0441                                         max =          5 between = 0.0508                                         avg =        5.0 within  = 0.3234                                         min =          5 R-sq:                                           Obs per group: Group variable: prov                            Number of groups  =         34 Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        170 . xtreg Ig logrls loguhh logpdrb idi, fe
pendapatan di Indonesia.  Selain itu, juga ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto &  Pamungkas,  (2023)  yang  menemukan  pendidikan  yang  diproksikan  oleh  rata-rata  lama sekolah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukannya beberapa implikasi kebijakan oleh pemerintah agar pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa kebijakan  yang  dapat  diambil  yaitu  melakukan  perluasan  akses  pendidikan  pada  semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Kemudian perlunya pemerintah untuk meninjau  kembali  terkait  dengan  penerima  jaminan  pendidikan  seperti  kartu  Indonesia pintar  (KIP)  agar  tepat  sasaran.  Sehingga  masyarakat  bisa  memperoleh    kemudahan  dan keringanan dalam menempuh pendidikan terutama untuk masyarakat golongan bawah. Lalu pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran terkait dengan pendidikan. Pemerintah juga perlu  menggalakkan  program  non  formal  seperti  paket  A,B  dan  C  agar  masyarakat  yang putus sekolah memperoleh kemudahan dalam melanjutkan pendidikannya kembali. Dengan beberapa  kebijakan  tersebut,  maka    setiap  lapisan  masyarakat  akan  memperoleh keterampilan  yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  ketimpangan pendapatan.

## 2. Pengaruh Kesehatan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  telah  dilakukan  diperoleh  bahwa  kesehatan  (X2) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai  koefisien  regresi    sebesar – 0.741  dan  nilai  signifikasi  sebesar  0.497.    Hal  ini  berarti setiap  kenaikkan  maupun  penurunan  pada  tingkat  kesehatan  belum  mampu  menurunkan tingkat  petimpangan  pendapatan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa    temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.
Menurut  Todaro  &  Smith,  (2011)  selain  perbaikan  pada  tingkat  pendidikan,  perbaikan pada  tingkat  kesehatan  juga  akan    meningkatkan  produktivitas  dan  pada  akhirnya  akan memudahkan  untuk  memperoleh  pendapatan  yang  lebih  tinggi.  Hal  mendasar  yang menunjukkan  keterkaitan  antara  kesehatan  dengan  tingkat  pendapatan  yaitu  terletak  pada perbedaan  produktivitas.  Masyarakat  yang  sehat  akan  memiliki  tingkat  produktivitas  yang tinggi,  sehingga  mampu  menghasilkan  pendapatan  yang  lebih  banyak.  Menurut  Todaro  & Smith  (2006)  kesehatan  memiliki  pengaruh  terhadap  kesempatan  kerja,  tingkat produktivitas  dan juga tingkat upah yang diterima oleh masyarakat.
Temuan  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  dalam  penelitian  Arie  &  Sugianto, (2022)  yaitu  tingkat  kesehatan  yang  diukur  menggunakan  indikator  Umur  Harapan  Hidup saat  lahir  (UHH)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  34 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  diperlukannya beberapa  implikasi  kebijakan  oleh  pemerintah  agar  kesehatan  berpengaruh  terhadap ketimpangan pendapaan. Beberapa kebijakan yang dapat diambil yaitu melakukan perluasan akses  kesehatan  pada  semua  lapisan  masyarakat  terutama  bagi  masyarakat  miskin. Kemudian perlunya pemerintah untuk meninjau kembali terkait dengan penerima jaminan kesehatan seperti kartu Indonesia sehat (KIS) agar tepat sasaran. Sehingga masyarakat bisa memperoleh  kemudahan dan keringanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Lalu  pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  anggaran  terkait  dengan  kesehatan. Pemerintah  juga  perlu  menggalakkan  beberapa  program  terkait  dengan  peningkatan  dan pemerataan kesehatan bagi tiap lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin. Beberapa program  tersebut  yaitu  yang  pertama,  jaminan  persalinan  (Jampersal)  dalam  hal mengupayakan penurunn angka kemtian ibu dan anak baru lahir. Kedua, program keluarga harapan (PKH) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak-anak  0-6  tahun  sekaligus  sebagai  upaya  untuk  mencegah  stunting.  Ketiga,  program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) agar masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan beberapa keijakan tersebut, maka akan  terciptanya  pemerataan  kesehatan  bagi  semua  golongan  masyarakat.  Pelayanan kesehatan  tidak  hanya  dapat  diakses  oleh  masyarakat  golongan  atas  saja,  melainkan masyarakat golongan bawah juga akan memperoleh pelayanan yang sama. Dengan demikian,
perbaikan kualitas kesehatan pada semua lapisan masyarakat tersebut akan mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

## 3. Pengaruh  Indeks  Demokrasi  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di Indonesia
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  telah  dilakukan  diperoleh  bahwa  indeks  demokrasi Indonesia  (X3)  memiliki  pengaruh  positif  yang  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan,  dengan  nilai  koefisien  regresi    sebesar    0.  0001  dan  nilai  signifikasi  sebesar 0.763.  Hal  ini  berarti  setiap  kenaikkan  indeks  demokrasi  Indonesia  belum  mampu mempengaruhi  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Kenaikan  indeks  demokrasi  tidak  akan mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.
Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zulkarnaen,  (2017)  yang  menemukan  indeks  demokrasi  Indonesia  tidak  berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dia berpendapat bahwa retribusi pendapatan tidak langsung terpengaruhi setelah adanya demokrasi. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bariyah, (2022) yang menemukan bahwa  di  sebagian  penelitiannya  terdapat  hubungan  positif  signifikan  indeks  demokrasi Indonesia terhadap ketimpanan pendapatan.
Pada dasarnya demokrasi akan meningkatan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan  memungkinkan  lebih  banyak  orang  untuk  menuntut  retribusi  pendapatan  yang  lebih adil. Sehingga ketidak mampuan demokrasi dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan dapat  disebabkan  oleh  bberapa  hal  salah  satuya  tidak  mampunya  pemerintah  untuk mewujudkan  dan  menerapkan  kebijakan  retribusi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Oleh karena itu, pemerintah perlu meralisasikan kebijakan redribusi yang diinginkan masyarakat yang berkaitan dengan ketimpangan. Beberapa kebijakan tersebut yang pertama, kebijakan yang terkait dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang dimaksudkan yaitu terkait dengan  pemerataan  pendidikan  dan  kesehatan.  Pemerataan  pendidikan  dan  kesehatan tersebut dimaksudkan agar masyarakat miskin dan tertinggal dapat merasakan kesempatan yang sama dengan masyarakat kaya dan golongan menengah ke atas dalam hal pendidikan dan kesehatan. Yang ke dua, pemerintah juga perlu merealisasikan kebijakan terkait dengan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Pemerataan pembangunan akan memberikan kemudahan  dalam  melakukan  kegiatan  perekonomian.  Dan  yang  ke  tiga,  kebijakan  terkait dengan penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan. Penciptaan serta perluasan lapangan pekerjaan akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pendapatan.

## 4. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di Indonesia
Berdasarkan  hasil  estimasi  yang  telah  dilakukan  diperoleh  bahwa  aspek  ekonomi  yang diproksikan  oleh  PDRB  (X4)  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifiahkan  terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi  sebesar – 0.184 dan nilai signifikasi sebesar 0.000.  Hal ini berarti setiap kenaikan pada PDRB sebesar satu satuan, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.184.
Sukirno,  (2016)  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  perkembangan  di dalam  perekonomian  yang  menyebaban  bertambahnya  produksi  barang  dan  jasa  dalam masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  menjadi  salah  satu  alat  yang  mengukur perkembangan  perekonomian  suatu  negara.  Salah  atu  alat  ukur  yang  tepat  yang  dapat digunkan  yaitu  berupa  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB  merupakan  nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara dalam satu tahun  tertentu.  Data  pendapatan  nasional  suatu  negara  memiliki  kegunaan  penting  yaitu untuk  melihat  pencapaian  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara  dari  tahun  ke  tahun. Dengan  pengamatan  tersebut  akan  dapat  dinilai  keberhasilan  suatu  negara  dalam mengendalikan  kegiatan  perekonomian  dalam  jangka  pendek  dan  usaha  jangka  panjang
66 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, Mei 2024, Hal 58-67
dalam  mengembangkan  perekonomiannya.  Dengan  demikian,  maka  semakin  besar  nilai PDRB suatu negara maka mencerminkan keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi.
Dalam  perspektif  lain,  Kuznes  dalam  Todaro  (2011:  278)  mengaitkan  persoalan ketimpangan pendapatan dengan tahapan pembangunan yang dirumuskan dalam hipotesis “U - terbalik”. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan akan menunjukkan kenaikan  dan cenderung  memburuk  dan  kemudian  akan  membaik  dengan  menurunnya  ketimpangan. Betuk “U - terbalik” .
Walaupun  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  peningkatan  pada  PDRB  akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, pemerintah juga masih perlu meningkatkan beberapa  kebijakan  agar  pengaruhnya  terhadap  ketimpangan  pendapatan  lebih  besar. Kebijakan  tersebut  dapat  berupa  pemerataan  pembangunan  pada  daerah  tertinggal  dan daerah  timur.  Pemerataan  pembangunan  seperti  pembangunan  infrastruktur  akan meningkatkan  investasi  yang  pada  akhirnya  akan  membuka  peluang  lapangan  perkerjaan bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan yang lebih luas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan.
Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa aspek sosial, aspek politik dan aspek ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien regresi 0.3234 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. Hal ini berarti 32.34% variasi ketimpangan pendapatan dapat dielaskan oleh variabel  pendidikan,  kesehatan,  indeks  demokrasi  dan  PDRB.  Sedangkan  67,66% dipengaruhi oleh selain dari variabel dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  (Anshari  et  al.,  2019)  variabel  yang  dapat  mempengaruhi ketimpangan  pendapatan  yaitu  upah  minimum  provinsi.  Berdasarkan  penelitian  tersebut dapat diketahui bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti  peningkatan  pada  upah  minimum provinsi akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.
Kemudian  dalam  penelitian  (Kusuma  Dwi  et  al.,  2019)  variabel  yang  dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu inflasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui  bahwa  inflasi  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  D.I  Yogyakarta.  Hal  ini  berarti  peningkatan  pada  iflasi  maka  akan menurunkan  tingkat  ketimpangan  pendapatan.  Inflasi  berpengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan  di  D.I  Yogyakarta  dikarenakan,  kondisi  inflasi  di  D.I  Yogyakarta  baik  di kabupaten/kota masih berada di tahap normal dan dalam kondisi yang kondusif. Inflasi yang terkendali  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  inflasi  mampu  memberikan  semangat  kepada  pengusaha,  karena  dengan kenaikan  harga  yang  ringan  para  pengusaha  mendapatkan  lebih  banyak  keuntungan sehingga  para  pengusaha  lebih  meningkatkan  produksinya,  peningkatan  produksi  tersebut berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja.  Sehingga  peningkatan  inflasi  berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  Pendidikan (X1)  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di Indonesia. Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan  di  Indonesia.  Indeks  demokrasi  (X3)  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  di  Indonesia.  Pertumbuhan  ekonomi  (x4)  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2015). Democracy, redistribution, and  inequality.  In Handbook  of  Income  Distribution (1st  ed.,  Vol.  2).  Elsevier  B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59429-7.00022-4
Adib, A., Idris, I., & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum  Provinsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Ecosains:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan , 8 (1), 67.
https://doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00
Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ecogen , 1 (3), 494. https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990 Bariyah,  N.  (2022).  Demokrasi  dan  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mimbar Demokrasi , 21 (2), 53 – 64. https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071 Ekanada, M. (2016). analisis ekonometrika data panel (2nd ed.). mitra wacana media. Febriyani,  A.,  &  Anis,  A.  (2021).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi  Dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di  Indonesia.
Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 3 (4), 9.
https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12375 Islami,  novita nurul. (2022). Modul Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan .
Kevin,  A.  valiant,  Bhinadi,  A.,  &  Syari’udin,  A.  (2022).  Pengaruh  Pdrb,  Angka  Harapan Hidup,  Dan  Rata  Rata  Lama  Sekolah  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2013-2021. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  Dan  Pendidikan , 1 (12),  2959 – 2968. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482
Kusuma  Dwi,  S.  D.,  Sarfiah  Nur,  D.  S.,  &  Septiani,  Y.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Produk Domestik  Regional  Bruto  (Pdrb),Inflasi,  Dan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Ipm) TerhadapKetimpangan  Pendapatan  Di  Daerah  Istimewa  YogyakartaTahun  2011-2017. Ekonomi , 1 (3), 282 – 293.
Nisa, N. S., & Samputra, P. L. (2020). Analisis Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat  (Analysis  of  Education  Inequality  in  West  Papua  Province). Jurnal  Perspektif Ekonomi Darussalam , 6 (2), 115 – 135.
Nuraini,  E.  (2017).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Disparitas  Pendapatan  Di  Wilayah  Gerbangkertosusila. Jurnal  Ekonomi  Pendidikan Dan Kewirausahaan , 5 (1), 52. https://doi.org/10.26740/jepk.v5n1.p52-67 Sugiyanto, S., & Pamungkas, A. A. (2023). Analysis Of The Influence Of Education , Health And  Productivity  On  Income  Inequality  In  34  Provinces  In  Indonesia  (2015-2021) . 17 (2), 81 – 94. Sugiyono. (2019). metode penelitian kuantitatif kualitatif (Sutopo (ed.); 2nd ed.). 2019. Sukirno, S. (2016). makroekonomi (2nd ed.). Rajagrafindo Persada. Todaro, M., & Smith, S. (2006). pembangunan ekonomi (1st ed.). 2006. Todaro,  M.,  &  Smith,  S.  (2011). pembangunan  ekonomi (A.  Maulana  &    novietha  indra Sallama (eds.); 11th ed.). erlangga.
Windhu  Putra,  L.  R.  (2018).  Perekonomian  Indonesia  Penerapan  Beberapa  Teori  Ekonomi Pembangunan di Indonesia. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. (1st ed.). rajawali pers. Yang,  J.,  &  Qiu,  M.  (2016).  The  impact  of  education  on  income  inequality  and intergenerational mobility.
China
Economic Review , 37 , 110 – 125. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.009
Zulkarnaen,  I.  (2017).  Socio-Political  and  Economic  Determinants  of  Income  Inequality  in Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning , 1 (3), 224 – 239. https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.21