## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada

## 39
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar

## 153
Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1(2015),pp.91-98,DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843 .2015.3.1.91-98 -----------------------------------------------------------------------------------------------

## Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia 

## Abu Tamrin
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: abutamrin36@yahoo.com
Abstract: Constitutional  Reform  and  Indonesian  State  Reformation. Constitution, according to Constitutional Court Experts is a formal document as a result of political battle in the past. In New Order Era, Constitution of 1945 was sacred so the Assembly of People Deliberative could not amend the Constitution.
In  Reformation  Era,  there  has  been  four  times  amendment  in  which  the supremacy  belongs  to  People  and  conducted  according  to  the  Constitution.  In addition,   the new state institution has been created such as Constitutional Court and the other hand, the other state institution has been liquided named House of Supreme Consultative.. These amendments lead to the Indonesian Constitutional Reforms.
Keywords: Constitution, Reformation, Statehood
Abstrak: Perubahan  Konstitusi  dan  Reformasi  Ketatanegaraan  Indonesia. Konstitusi  menurut  Pakar  Hukum  Tata  Negara  berisi  Hukum  dasar  tertulis. Undang-undang  Dasar  1945,  sebagai  Konstitusi  adalah  dokumen  formal  yang merupakan  hasil  perjuangan politik  bangsa  di  waktu lampau.  Di  era  orde  baru Undang-Undang  Dasar  1945  “disakralkan”  sehingga  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat RI di era orde baru tidak dapat mengubahnya. Di era reformasi dilakukan empat  kali  perubahan  terhadap  UUD  1945.    Salah  satunya  Pasal  1  ayat  (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat  dan  dilakukan  menurut  Undang-undang  Dasar.  Selain  itu  ada  lembaga negara  baru  yang  dibentuk,  salah  satunya  Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  ada lembaga  tinggi  negara  yang  dihapus,  yaitu  Dewan  Pertimbangan  Agung  RI. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan  Indonesia.
Kata Kunci: Konstitusi, Reformasi, Ketatanegaraan.
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843
 Naskah diterima: 18 Maret 2015, direvisi: 21 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 08 Juni 2015.

## Pendahuluan
Makna  dan  pengertian  konstitusi  dapat  dikaji  dari  berbagai  disiplin  ilmu pengetahuan antara lain: dari disiplin hukum dan politik. Menurut K.C. Wheare yang merupakan  pakar  konstitusi  menjelaskan  kata  konstitusi  dalam  dua  arti: 1 Pertama dalam  arti  luas  “konstitusi”  digunakan  untuk  menggambarkan  keseluruhan  sistem pemerintahan  suatu  negara,  kumpulan  aturan  yang  membentuk  dan  mengatur pemerintahan.Aturan  tersebut  ada  yang  bersifat  hukum  yang  mana  pengadilan mengakui dan menerapkan aturan-aturan itu dan ada pula yang bersifat nonhukum berbentuk usages,  understanding, dan customs .Kedua  dalam  arti  sempit  “konstitusi” merupakan  kumpulan  aturan  penyelenggara  negara  yang  dimuat  dalam  dokumen. Istilah konstitusi berasal dari “ constituter ” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. 2
Pakar  Hukum  Tata  Negara  menyamakan  pengertian  konstitusi  dengan Undang-undang Dasar. Adapun alasannya ialah keduanya berisi hukum dasar yang tertulis.  Kalau kita  kaji secara mendalam ada perbedaan konstitusi dengan Undang- undang Dasar. Konstitusi berisi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, sedangkan  Undang-undang  Dasar  hanya  berisi  hukum  dasar  tertulis.  Tidak  ada negara  di  dunia  yang  tidak  mempunyai  konstitusi  termasuk  Indonesia.  Sebaliknya tidak setiap negara di dunia mempunyai Undang-undang Dasar, contoh Inggris tidak mempunyai  Undang-undang  Dasar  walaupun  Inggris  merupakan  pendukung demokrasi.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  tentang  materi konstitusi/Undang-undang  Dasar  1945  secara  umum  dan  perubahan  konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

## Pembahasan
Hene  van  Maarseven  dan  Gerk  van  der  Rang  dalam  sebuah  studi  terhadap konstitusi-konstitusi  di  dunia  dan  dituangkan  dalam  buku  dengan  judul Write Constitution antara  lain  mengatakan:  1) constitution  as  a  means  of  forming  the  states  on practical and legal system . 2) constitution a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence . 3 Dari pemaparan kedua pakar konstitusi Belanda dapat  dipahami  konstitusi  sebagai  alat  untuk  membentuk  sistem  politik  dan  sistem hukum negaranya sendiri dan sebagai dokumen nasional.
Selanjutnya  A.A.K.  Struycler,  Undang-undang  Dasar  ( Gronwert )  sebagai konstitusi  tertulis  merupakan  sebuah  dokumen  formal  yang  berisi: 4 1).  Hasil perjuangan  politik  bangsa  di  waktu  lampau.  2).  Tingkat-tingkat  tertinggi perkembangan  ketatanegaraan  bangsa.  3).  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4).
1 K.C. Wheare, Modern Constituion , London: Oxford University Press, 1966.
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1989, h. 10.
3 Sri  Soemantri  M, Fungsi  Konstitusi  Dalam Pembatasan  Kekuasaan ,  dikutip  di  Jurnal  Hukum No.  6 vol. 3, 1996, h.4.
4 Op.Cit , h.2.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 93
Suatu  keinginan  dengan  nuansa  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa sesuai kehendak yang dipimpin.
Konstitusi/Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  dokumen  formal  yang merupakan  hasil  perjuangan  politik  bangsa  di  waktu  lampau.  Idealnya  dokumen tersebut  ditetapkan  sebelum  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaan  pada  17 Agustus  1945,  namun  dokumen  tersebut  baru  ditetapkan  keesokan  harinya  setelah Indonesia  Merdeka  yaitu  pada  tanggal  18  Agustus  1945.Adapun  yang  menetapkan konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Materi  muatan  konstitusi/Undang-undang  Dasar  dalam  rangka  untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi: 5 1). Jaminan adanya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  2).  Susunan  kekuasaan  suatu  negara  yang mendasar.  3).  Pembagian  dan  pembatasan  tugas-tugas  ketatanegaraan  yang  juga mendasar.
Undang-undang  Dasar  1945  menurut  penulis  merupakan  Undang-undang Dasar yang singkat karena hanya memuat 37 Pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan.  Walaupun  demikian  bukan  berarti  Undang-undang  Dasar  1945  tidak dapat dirubah karena moment opname di bidang politik dan ekonomi berbeda antara waktu  Undang-undang  Dasar  1945 ditetapkan  dengan  waktu  setelah  lebih  50  tahun Indonesia merdeka. Sebenarnya di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum  untuk  merubah  Undang-undang  Dasar  1945.  Di  dalam  Pasal  37  ayat  (1) Undang-undang  Dasar  1945  sebelum  perubahan  dijelaskan:  Untuk  mengubah Undang-undang  Dasar  sekurang-kurangnya  2/3  dari  pada  jumlah  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Kemudian di dalam Pasal 37 ayat (2) Undang- undang  Dasar  sebelum  perubahan  dijelaskan:  Putusan  diambil  dengan  sekurang- kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir. Menurut penulis walaupun ada dasar  hukum  di  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  untuk  mengubah  Undang- undang  Dasar  1945,  namun  tidak  ada political  will dari  Lembaga  Tertinggi  Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
Di awal era reformasi pada tahun 1998 salah satu tuntutan dari berbagai pihak adalah dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Pada waktu era orde baru Undang-undang  Dasar  1945  “disakralkan”.  Salah  satu  “berkah  reformasi”  adalah dilakukan  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945.  Adapun  alasan-alasan  diadakan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:
Pertama;  Secara  Filosofis. Yaitu:  1).  Undang-undang  Dasar  1945  moment opname  dari  berbagai  kekuatan  politik  dan  ekonomi  yang  demikian  pada  saat dirumuskan  Undang-undang  Dasar  1945.  Setelah  lebih  dari  50  tahun  tentu  terdapat perubahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini belum tercantum di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  2).  Undang-undang  Dasar  1945  disusun  oleh manusia yang tidak sampai kepada kesempurnaan.
5 Sri  Soemantri  M, Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pemikiran  dan  Pandangan ,  Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya: 2014, h. 20.
Kedua;  Secara  Historis. Dari  semula  penyusun  Undang-undang  Dasar  1945 bersifat  sementara.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Ir.  Soekarno  (Ketua  PPKI)  dalam  rapat pertama  tanggal  18  Agustus  1945:  Undang-undang  Dasar  yang  kita  buat  adalah Undang-undang  Dasar  kilat.  Nanti  kalau  kita  telah  bernegara  dalam  suasana  lebih tentram  kita  tentu  akan  mengumpulkan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI  yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.
Ketiga;  Secara  Yuridis. Para  perumus  Undang-undang  Dasar  1945  telah menunjukan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-undang Dasar 1945 disusun akan berbeda kondisinya dengan masa yang akan datang dan suatu saat akan mengalami perubahan.
Keempat;  Secara  Substantif. Undang-undang  Dasar  1945  banyak  sekali mengandung  kelemahan  antara  lain:  1).  Kekuasaan  eksekutif  terlalu  besar  tanpa disertai checks  and  balances .  2).  Rumusan  Undang-undang  Dasar  1945  sebagian  besar bersifat sangat sederhana, umum atau tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir. 3). Unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam Undang- undang Dasar 1945. 4). Terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara. 5). Undang-undang  Dasar  1945  memberikan  atribusi  kewenangan  terlalu  besar  kepada presiden  untuk  mengatur  berbagai  hal  penting  kepada  undang-undang.  6).  Banyak materi muatan yang penting justru diatur di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945  dan  tidak  tercantum  di  dalam  Pasal  Undang-undang  Dasar  1945.  7).  Status materi  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945  terpisah  atau  menyatu  dengan  pasal Undang-undang Dasar 1945.
Kelima; Secara  Politik. Salah  satu  kesepakatan  MPR  RI  adalah  untuk pembenahan sistem dan struktur ketatanegaraan. Alasan perubahan Undang-undang Dasar 1945 menurut Maria Farida Indrati Soeprapto:
1). Tuntutan reformasi. Pada tahun 1998 di Negara Republik Indonesia terjadi demonstrasi  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  termasuk  mahasiswa  untuk “menurunkan”  Presiden  RI  yang  telah  berkuasa  selama  sekitar  30  Tahun.  Pada  era Orde  Baru  dalam  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  terhambat  oleh ketentuan bahwa MPR RI tidak akan mengubah Undang-undang Dasar 1945.
2). Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang multi tafsir. Dengan adanya pasal-pasal Undang-undang 1945 yang multi tafsir, dalam praktik ketetanegaraan RI menimbulkan  ketidakpastian.  Penafsiran  pasal  Undang-undang  Dasar  1945  yang dianggap  benar  adalah  tafsir  Pemerintah  (Presiden  RI).  Salah  satu  contoh  adalah ketentuan  Pasal  7  Undang-undang  Dasar  1945:  Presiden  dan  Wakil  Presiden memegang jabatannya selama 5  tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tafsir Pemerintah  (Presiden  RI)  adalah:  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dapat  dipilih  lebih  2 kali periode asal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 Tahun dalam 1 periode dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan RI dengan suara terbanyak.
3).  Tidak ada checks  and  balances terhadap  organ  negara.  Paradigma  sebelum perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  adalah  Majelis  Permusyawaratan  RI  sebagai pelaksana  dan  pemegang  kedaulatan  rakyat,  Lembaga  tersebut  sebagai  lembaga tertinggi  negara  yang  membawahi  lembaga  tinggi  negara  yang  diatur  di  dalam Undang-undang Dasar 1945.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 95
4). Tidak banyak memuat Hak Asasi Manusia. Ada 2 kelompok yang berbeda pendapat  di  persidangan  BPUPKI  yaitu:  Soekarno  dan  Soepomo  di  satu  pihak  dan Muhammad  Hatta  dan  Muhammad  Yamin  di  pihak  lain.  Soekarno  dan  Soepomo berpendapat:  Tidak  menyetujui  pasal  Hak  Asasi  Manusia  dimasukkan  di  dalam Undang-Undang  Dasar  1945.  Adapun  alasannya  adalah  Negara  Indonesia  yang didirikan  adalah  negara  gotong  royong  menolak  individualisme.  Selanjutnya Muhammad  Hatta  dan  Muhammad  Yamin  berpendapat:  Mengusulkan  agar  pasal- pasal  Hak  Asasi  Manusia  dimasukkan  di  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  agar Pemerintah  tidak  berlaku  sewenang-wenang.  Dengan  adanya  2  kelompok  yang berbeda pendapat, maka ditempuh jalan kompromi, pengaturan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas.
5).  Tidak  merupakan living  constitution. Dalam  kenyataannya  selama pemberlakuan  Undang-undang  Dasar  1945  tidak  merupakan living  constitution atau merupakan konstitusi yang hidup.
Dalam  rangka  untuk  mereformasi  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  maka tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 6 1). Menyempurnakan aturan dasar  tatanan  negara  dalam  mencapai  tujuan  nasional  yang  tertuang  dalam pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  dan  memperkokoh  Negara  Kesatuan  RI berdasarkan  Pancasila.  2).  Menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  jaminan  dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi  masyarakat agar sesuai dengan  perkembangan  paham  demokrasi.  3).  Menyempurnakan  aturan  dasar mengenai  jaminan  dan  perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  agar  sesuai  dengan perkembangan  paham  Hak  Asasi  Manusia  dan  peradaban  umat  manusia.  4). Menyelenggarakan  aturan  dasar  penyelenggaraan  negara  secara  demokratis  dan modern  antara  lain  melalui:  (a).  Pembagian  kekuasaan  yang  lebih  tegas,  (b).  Sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi ( checks and balances ) yang lebih ketat dan transparan.  (c).  Pembentukan  lembaga  negara  yang  baru  untuk  mengakomodasi perkembangan  kebutuhan  bangsa.  5).  Menyempurnakan  aturan  dasar  negara mengenai  jaminan  konstitusional  dan  kewajiban  negara  mengenai  jaminan  sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan solidaritas kehidupan bermasyarakat berbangsa  dan  bernegara  sesuai  dengan  hakikat  dan  martabat  kemanusiaan  dalam mewujudkan  negara  sejahtera.  6).  Melengkapi  aturan  dasar  yang  penting  dalam menyelenggarakan  negara  bagi  eksistensi  negara  dan  perjuangan  negara mewujudkan  demokrasi  seperti  pengaturan  wilayah  dan  pemilihan  umum.  7). Menyempurnakan aturan dasar bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.
Berikut ini penulis paparkan Pasal Undang-undang Dasar 1945 yang dirubah dan ditambah:
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan: Kedaulatan ada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan
6 Jimly Assidiqy dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung , Sekjen & Kepaniteraan NKRI, 2000, h. xvi.
Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Lembaga Negara Tertinggi yang anggotanya sebagai penjelmaan rakyat dan  sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat,  sehingga  Lembaga  Tertinggi  Negara tersebut membawahi Lembaga Tinggi Negara Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA.
Dengan  adanya  perubahan  ketiga  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar 1945:  Kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  menurut  Undang-undang  Dasar. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  setelah  ada  perubahan  ketiga  Pasal  1  ayat  (2) Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, melainkan hanya sebagai Lembaga Negara yang sederajat dengan Presiden, DPR, DPD dan lain- lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI bukan satu-satunya lembaga negara sebagai pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  namun  setiap  lembaga  negara  sebagai  pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan perubahan ketiga Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka menurut  penulis  mempertegas  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dikatakan mempertegas karena sebelum Perubahan Undang-undang Dasar 1945 yaitu di dalam penjelasan  umum  Undang-undang  Dasar  1945  dijelaskan  bahwa  Negara  Republik Indonesia adalah negara hukum.
Sebelum Undang-undang Dasar 1945 banyak hak prerogratif presiden artinya hak  yang  istimewa  yang  dimiliki  presiden  tanpa  campur  tangan  atau pertimbangan/masukan lembaga tinggi lain. Salah satu kekuasaan Presiden RI adalah kekuasan yudikatif, yaitu dalam hal Presiden RI memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.  Setelah  Undang-undang  Dasar  1945  dirubah,  maka  Presiden  RI memberikan  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi  bukan  menjadi  hak  prerogratif Presiden.  Hal  ini  dijelaskan  di  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  perubahan  pertama  Undang- undang Dasar 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Dalam  pasal  14  ayat  (2)  perubahan  pertama Undang-undang  Dasar  1945:  Presiden  memberi  amnesti  dan  rehabilitasi  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam  rangka  mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensial  di  era reformasi, maka ada penambahan Pasal 6 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur Pemilihan Presiden dan Wakil Presidensecara  langsung, yaitu diatur di dalam Pasal 6 A  ayat  (1)  perubahan  ketiga  Undang-undang  Dasar  1945:  Presiden  dan  Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.Untuk memperjelas pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  ada  penambahan  Pasal  28  Undang-undang  Dasar 1945,  salah  satunya  diatur  di  dalam  Pasal  28  A  perubahan  kedua  Undang-undang Dasar  1945:  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  untuk  mempertahankan kehidupannya.
Dengan  alasan  adanya  salah  satu  asas  peraturan  perundang-undangan: Bahwa  undang-undang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Walaupun  ada  pasal,  ayat, fraseatau  bagian  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar 1945,  namun  Mahkamah  Agung  RI  tidak  dapat  melakukan  pengujian  Undang- undang terhadap Undang-undang Dasar1945 karena menurut Undang-undang yang berlaku  Mahkamah  Agung  RI  hanya  dapat  melakukan  pengujian  peraturan perundang-undangan yang hirearkinya di bawah Undang-undang.Kemudian adanya
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 97
studi  banding  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI  ke  luar  negeri  maka dibentuk Mahkamah Konstitusi RI sebagai pelaksana   kekuasaan kehakiman.Hal ini dijelaskan di dalam  Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945: Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Adapun tugas dan kewajiban Mahkamah Konstitusi RI diatur di dalam Pasal 24  C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  1945  perubahan  ketiga.Pasal  24  C ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  menjelaskan:  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji  Undang-undang  terhadap  Undang-undang  Dasar,  memutus  sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil pemilihan  umum.  Selanjutnya  di  dalam  Pasal  24  C  ayat  (2)  dijelaskan:  Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut Undang-undang  Dasar  1945.  Dengan  alasan  tidak  optimal  pengawasan  internal hakim oleh Mahkamah Agung RI, maka dibentuk Komisi Yudisial RI yang diatur di dalam Pasal 24 B Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945.  Di dalam pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Salah  satu  Lembaga  Tinggi  Negara  yang  dihapus  di  era  reformasi,  yaitu Dewan  Pertimbangan  Agung  RI  yang  diatur  di  dalam  Pasal  16  Perubahan  Keempat Undang-undang  Dasar  1945.  Menurut  penulis  ada  2  alasan  Dewan  Pertimbangan Agung  RI  dihapus  di  era  reformasi,  yaitu:  Pertama  menurut  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  RI  dilihat  dari  struktur  ketatanegaran  RI  rancu  karena sebagai  Dewan  Penasehat  Presiden  RI  namun  kedudukannya  sederajat  dengan Presiden RI. Kedua dalam memberikan jawaban, nasehat, dan pertimbangan kepada Presiden  RI  dilihat  segi  kuantitas  adalah  banyak  namun  dilihat  dari  segi  kualitas menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat RI amat rendah.
Kesepakatan  PAH  I  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  RI  dalam  melakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945:
Pertama;  Tidak  mengubah  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, alasan tidak dirubah pembukaan Undang- undang Dasar 1945 terdapat: nilai agama, nilai adat dan nilai gotong royong.  Selain itu  di  dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  terdapatnorma  fundamental norm, cita hukum pancasila. Kalau pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dirubah berarti merubah Pancasila.
Kedua;  Tetap  mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Founding  fathers (pendiri  negara  RI)  sepakat:  Bentuk  negara  kita  adalah  negara kesatuan.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan penggantinya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengarah ke federasi.  Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah  dan  otonomi  daerah  menurut  peraturan perundang-undanganyang berlaku masih dalam kerangka kesatuan RI.
Ketiga; Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Menurut Maria Farida Indrati  Soeprapto  untuk  mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensil:  Adanya Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  langsung.  Ada  batasan  masa  jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode pada jabatan yang sama.
Keempat;  Meniadakan  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945.  Penjelasan Undang-undang  Dasar  1945  yang  memuat  hal-hal  yang  normatif  dimasukkan  ke dalam  batang  tubuh  Undang-undang  Dasar  1945.Menurut  Maria  Farida  Indrati Soeprapto  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  interpretasi  autentik menyatu dengan Pasal Undang-undang Dasar 1945.Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 boleh dicabut dari sejarah hukum.
Kelima;  Perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  dilakukan  dengan  cara “addendum”.  Dengan  adanya  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  secara addendum  maka  tidak  ada  istilah  Undang-undang  Dasar  asli  dan  Undang-undang Dasar  baru  karena  pembukuan  Undang-undang  Dasar  1945  sebelum  dan  sesudah perubahan Undang-undang Dasar 1945 menyatu.

## Penutup
Setelah diuraikan di dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama;  Sebetulnya  ada  dasar  hukum  yaitu  di  dalam  Pasal  37  Undang- undang Dasar 1945 sebelum perubahan untuk merubah Undang-undang Dasar 1945 namun  tidak  ada political  will oleh  Lembaga  Negara  Tertinggi  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  RI  untuk  mengubah  Undang-undang  Dasar  1945. Kedua; Untuk melaksanakan salah satu tuntutan lapisan masyarakat maka di awal era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945 maka terjadi reformasi ketatanegaraan RI.

## Pustaka Acuan
Jimly  Assidiqy  dkk, Gagasan  Amandemen  UUD  1945  dan  Pemilihan  Presiden  secara langsung , Sekjen & Kepaniteraan NKRI, 2000.
K.C. Wheare, Modern Constitution, Oxford University Press, London, 1966.
Sri  Soemantri  M, Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pemikiran  dan  Pandangan ,  Bandung:
Penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2014.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta:  Penerbit  Dian Rakyat, 1989. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.