Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.287-293 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4932.287-293

## PERANAN PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM  MENINDAKLANJUTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PETANG
Ni Komang Diana Trisnayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Suryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia diana trisna 30@gmail.com laksmi dewi29@gmail.com madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Penangan  tindak  pidana  pencurian  tentunya  upaya  penyidikan  merupakan  alternatif  dalam  sistem  peradilan pidana.  Dalam  upaya  penyidikan  tentu  saja  dapat  terjadi  kendala  yang  mempengaruhi  lambatnya  pemeriksaan terhadap  perkara  tersebut,  seperti  yang  terjadi  di  Polsek  Petang  yaitu  tidaknya  lengkap  bukti-bukti  yang diperlukan  karena  terdapat  kekurangan  pejabat  penyidik.  Maka  dari  itu  peran  penyidik  tambahan  sangatlah diperlukan bagi Polsek Petang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta dengan pendekatan sosiologis  hukum.  Peran  penyidikan  tambahan  dalam  penyelesaian  perkara  pencurian  sapi  di  wilayah  hukum polsek  petang  adalah  untuk  dapat  melengkapi  petunjuk  jaksa  melalui  P-19  merupakan  kode  bahwa  hasil penyidikan belum lengkap, namun, terkadang penyidik belum bisa  memenuhi petunjuk jaksa,  sehingga berkas perkara  bolak  balik  terus  sampai  4  kali.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagaimana  ketentuan  perundang-undangan atau standar operasional yang berlaku di institusi polri.
Kata Kunci : Penyidik, Penyidik Tambahan, Peranan

## Abstract
Handling the crime of theft is certainly an alternative in the criminal justice system. In the investigation effort, of  course  there  can  be  obstacles  that  affect  the  slowness  of  the  examination  of  the  case,  as  happened  at  the Evening  Police,  namely  the  lack  of  complete  evidence  needed  because  there  is  a  shortage  of  investigating officers. Therefore, the role of additional investigators is very much needed for the Evening Police. This study uses empirical research methods as well as a sociological approach to law. The role of additional investigations in the settlement of cases of cow theft in the jurisdiction of the Evening Police Sector is to be able to complete the prosecutor's instructions through P-19 which is a code that the results of the investigation are not complete, however, sometimes investigators cannot fulfill the prosecutor's instructions, so the case files go back and forth up to 4 times. . This is done in accordance with the provisions of the legislation or operational standards that apply to the Indonesian National Police.
Keywords : Investigator, Additional Investigator, Role.

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan  adalah  suatu  permasalahan  yang  banyak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat umum di kalangan masyarakat. Adapun faktor tersebut seperti  faktor  ekonomi  maupun  faktor  –  faktor  lainnya.  Secara  hukum  kejahatan  dipandang  sebagai perbuatan  yang  melanggar  dan  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  yang  berkembang  di masyarakat.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sering  terjadi  dilingkungan  masyarakat  adalah pencurian.  Pencurian  merupakan  kejahatan  terhadap  kepentingan  individu  yang  dilakukan  baik kepada benda ataupun kekayaan. (Waluyo, 2008).
Tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  yang  sangat  merugikan masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  tidak  sedikit  tindak  pidana  pencurian  yang  disertai  dengan  kekerasan. Kejahatan  apapun  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  tidak  boleh  dibiarkan  ada  dalam  kehidupan masyarakat.  Maka  untuk  mengatasi  kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  tentunya  diperlukan  suatu Tindakan dan antisipasi secara menyeluruh.
Dalam  BAB    XXII  tentang  pencurian  pasal  362  KUHP  dijelaskan  bahwa  :  “Barang  siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 Tahun) atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Dalam  penelitian  ini  tindak  pidana  pencurian  yang  dibahas  adalah  tindak  pidana  pencurian hewan ternak. Tindak pidana pencurian hewan ternak adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan  masyarakat  dalam  jumlah  besar.  Hal  tersebut  telah  terjadi  dan  dapat  dilihat  berdasarkan kasus pencurian hewan ternak yang telah terjadi, pencurian sering terjadi pada dini hari pukul 00.00 hingga pukul 06.00 WIB.  Tindak pidana hewan ternak terjadi karena faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun tidak hanya itu kelalaian pemilik hewan ternak dalam  menjaga  ternaknya  juga  merupakan  faktor  terjadinya  pencurian  hewan  ternak  sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik ternak tersebut. (Hasibuan, 1994).
Tindak  pidana  pencurian  hewan  ternak  tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar.  Bahkan  di daerah-daerah  terpencil  banyak  terjadi  tindak  pidana  pencurian  hewan  ternak.  Salah  satunya  di Wilayah Hukum Polsek Petang. Pencurian ternak sapi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di daerah  Polsek  Petang.  Pencurian  hewan  ternak  sapi  merupakan  suatu  kejahatan  yang  sangat memberatkan  dan  menyebabkan  kerugian  yang  tidak  sedikit,  mengingat  bahwa  hewan  sapi  adalah hewan  yang  memiliki  daging  dengan  harga  tinggi  serta  memerlukan  waktu  yang  tidak  singkat  agar sapi  tersebut  dapat  dijual.  Kejahatan  pencurian  hewan  ternak  ini  merupakan  salah  satu  perbuatan pidana yang sangat meresahkan masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Petang.
Berdasarkan  data  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Petang  dari  unit  Reserse  dan Kriminal  Polsek  Petang  mengenai  jumlah  kasus  kehilangan  hewan  ternak  sapi  dengan  pelaksanaan penyidikan  tambahan,  5  tahun  belakangan  ini  adalah  sebagai  berikut  : Tahun  2017  terdapat  3  (tiga) kasus, tahun 2018 terdapat 5 (lima) kasus, tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) kasus, tahun 2020 terdapat 9 (Sembilan) kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) kasus.
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa adanya tindak pidana pencurian yang ditangani penyidikan  tambahan  berdasarkan  petunjuk  reserse  dan  kriminal  terus  meningkat  sejak  tahun  2017 sampai dengan tahun 2021 (5 Tahun). Dilihat juga jumlah kasus yang dilakukan penyidik tambahan terendah  pada  tahun  2017  dan  kasus  yang  dilakukan  penyidik  tambahan  tertinggi  pada  tahun  2021 (sampai  dengan  penelitian ini dilakukan  di  bulan  oktober  2021).  Hal ini  menunjukan  bahwa  adanya peningkatan tiap tahunnya terhadap penyidikan tambahan dalam perkara pidana pencurian di Polsek Petang.  (wawancara  dengan  IPTU  I  Ketut  Simpen  Pada  Hari  Sabtu  Pukul  11.30  WITA  tanggal  2 Oktober 2021).
Peran penyidik dalam penyidikan tambahan sudah pastinya adalah untuk melengkapi berkas yang  dianggap  belum  lengkap.  Sehingga  mengapa  diperlukannya  peran  penyidik  tambahan  dalam kasus perkara ini dikarenakan di wilayah hukum Polsek Petang kurangnya pejabat penyidik, sehingga sesuai  dengan  petunjuk  jaksa  pelaksanaan  penyidikan  tambahan  dilakukan  apabila  diperlukannya, contohnya  seperti  barang  bukti  belum  lengkap  karena  jaksa  yang  menilai  hasil  penyidikan  dari penyidik  dalam  perkara  pencurian  sapi  maka  proses peran  penyidikan  tambahan  adalah  untuk  dapat melengkapi petunjuk jaksa tersebut.
Sistem  peradilan  pidana  terdapat  beberapa  sub  sistem  yang  meliputi  subsistem  Kepolisian (sebagai  Penyidik,  subsistem  Kejaksaan  sebagai  Penuntut  Umum,  sub  sistem  Kehakiman  sebagai Hakim dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem Rehabilitasi). Empat sub sistem di atas bisa berjalan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yaitu  mencari  kebenaran  dan  keadilan  materiil  yang  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Samosir, 2018). KUHAP merupakan dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum  Negara  Indonesia,  agar  terciptanya  suatu  kebenaran  dalam  setiap  proses  peradilan  pidana. Hukum  acara  pidana  harus  mampu  menjaga  batas  antara  dilaksanakannya  upaya  paksa,  yakni penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  penggeledahan,  baik  barang  maupun  badan pembentukan  surat  surat.  Sehingga  dapat  mencerminkan  bahwa  hukum  acara  pidana  adalah  masih dalam lingkup Negara Hukum. (Harahap, 2009).
Reserse  disebut  juga  dengan  pihak  kepolisian  yang  memiliki  wewenang  dalam  melakukan penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana.  Berdasarkan  KUHAP  dasar  pemberian  wewenang  kepada penyidik  didasarkan  dengan  suatu  pendekatan  kewajiban  dan tanggung  jawab, maka  kepada  pejabat tersebut  diberikan  wewenang  yang  sesuai  dengan  berat  ringannya  kewajiban  dan  tanggung  jawab serta pangkat dan pengetahuan. Wewenang Reserse sebagai penyidik diatur dalam KUHAP Pasal 7. (R. Soesilo, 1998).
Peranan  penyidik  polri  dalam  sistem  peradilan  pidana  berada  pada  bagian  terdepan  dan merupakan  tahap  awal  mekanisme  proses  peradilan  pidana  yaitu  pada  tahap  pemeriksaan pendahuluan. Tugas penyidikan yang ditujukan bagi Polri sangat kompleks, serta selain menjalankan wewenang  sebagai  penyidik  Polri  juga  ditugaskan  sebagai  koordinator  pengawas  terhadap  penyidik PPNS.  Dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  yang  melakukan  proses  penyidikan  sebelumnya  telah memutuskan  terkait  dengan  perbuatan  yang  ditindaklanjuti  apakah  perbuatan  tersebut  tergolong sebagai tindak pidana atau bukan.
Kompleksitas tugas penyidik Polri pada era ini semakin bertambah hal tersebut terjadi akibat kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat  semakin  meningkat.  Penyidik  dituntut  untuk berhasilkan  mengungkapkan  semua  perkara  yang  terindikasi  telah  melanggar  hukum,  yang ditanganinya.  Tidak  hanya  itu  penyidik  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  memperhatikan  Hak Asasi Manusia (HAM) agar dalam menjalankan proses penyidikan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana agar tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang ada pada masyarakat lainnya.
Berkaitan  dengan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  tidak  hanya  menuntut  dapat mengungkapkan  suatu  kebenaran  dalam  kasus  tindak  pidana,  namun  tidak  menutup  kemungkinan pihak  penyidik  dapat  dituntut  kembali  oleh  tersangka  serta  pihak  keluarganya  melaui  gugatan  pra- peradilan karena kesalahan yang dilakukan saat proses penyidikan.
Melihat uraian latar belakang serta judul yang diangkat, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peranan penyidikan tambahan dalam penyelesaian perkara tindak  pidana  pencurian  sapi  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Petang?  dan  Bagaimanakah  hambatan- hambatan  yang  dialami  oleh  penyidik  dalam  melaksanakan  penyidikan  tambahan  perkara  tindak pidana pencurian sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang?. Beberapa penelitian yang telah dilakukan ada yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Mahayana  et  al.,  2013) menyatakan  bahwa pencurian  ternak  mempunyai  dampak  yang  begitu  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  terutama masyarakat  pedesaan  Negara.  Ternak  khususnya  sapi  dan  kerbau  bagi  kehidupan  masyarakat pedesaaan  Negara  terutama  petani  sangat  penting,  selain  itu  sapi  dan  kerbau  juga  digunakan  untuk membajak  sawah  dan  digunakan  untuk  kesenian  mekepung.  Pelaku  pada  pencurian  ternak  ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. Kedua, dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Nurzani,  2018) berpendapat  bahwa  tindak pidana pencurian ternak sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan  pemecahan,  oleh  karena  itu  diperlukan  usaha  penanggulangan  atau  setidak-tidaknya pencegahan  yang  baik  dari  semuapihak,  baik  aparat  hukum  maupun  masyarakat,  yang  harus diidentifikasikan, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.
Ketiga, pendapat (Wibowo, 2015) menyatakan bahwa seharusnya kepolisian harus lebih tegas lagi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak sesuai dengan Pasal  363  ayat  (1)  butir  (1)  KUHP  yang  mengatur  tentang  pencurian  hewan  ternak,  memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku agar para pelaku merasa jera sehingga angka pencurian hewan ternak di Rokan Hulu ini dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif lagi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  diartikan  sebagai  penelitian  hukum  yang melihat permasalahan dari aspek empiris atau yang bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan  apa  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  sosiologis  hukum,  yaitu  pendekatan  yang  ditujukan  dalam  melihat  aspek-aspek  hukum dalam  masyarakat,  serta  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  membantu  dalam  identifikasi  serta mengklarifikasi  terhadap  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Dan  guna  melengkapi pembahasan permasalahan maka digunakan bahan hukum berupa data primer, dan data sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Penyidikan  Tambahan  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Di Wilayah Hukum Polsek Petang
Kata  penyidikan  sering  digunakan  didalam  Bahasa  hukum  sejak  pada  tahun  1961,  kata  tersebut dipakai  sejak  berada  pada  naungan  Pokok  Kepolisian.  Sebelum  dari  hal  tersebut  biasanya menggunakan sebutan pengasutan dimana kata tersebut didapat dari terjemahan Bahasa belanda yang
disebut dengan opsporing. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  Undang-Undang,  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tujuan  penyidikan  adalah  untuk  menunjuk  siapa  yang  telah  melakukan  kejahatan  dan memberikan  pembuktian-pembuktian  mengenai  masalah  yang  telah  dilakukannya.  Untuk  mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.  Selain  tujuan  penyidikan  yang  disebutkan  diatas  Adapun  kegiatan  penyidikan  yang  dimana kegiatan  tersebut  diantaranya  penyidikan  dilakukan  dengan  menggunakan  informasi  atau  laporan yang telah diketahui oleh penegak hukum, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara.
Secara  umum  tindak  pidana  terhadap  pencurian  pada  KUHP  diatur  dalam  BAB  XXII  pasal 362  sampai  367,  pencurian  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  sudah  merajalela  dikalangan masyarakat.  Menurut  R.Soesilo,  pencurian  adalah  mengambil  sesuatu  barang  yang  merupakan  milik orang  lain  dengan  cara  melawan  hak  orang  lain.  Lebih  jelasnya,  dalam  362  KUHP  dijelaskan mengenai  pengertian  pencurian  ialah  Barang  siapa  mengambil  sesuatu  benda  yang  sebagian  atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Tindak  pidana  pencurian  adalah  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  masyarakat, berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwajib  maupun  warga  masyarakat  sendiri  untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap  kejahatan  tidak  akan  dihapuskan  dengan  mudah  melainkan  hanya  dapat  dikurangi  tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. (Saputra, 2019).
Djisman  Samosir  menjelaskan  mengenai  penyidikan  yang  dimana  merupakan  suatu  hakikat pembatasan  terhadap  penegakan  atas  hak  warga  negara  yang  memiliki  tujuan  sebagai  pemulihan terhadap masalah keseimbangan terhadap individu dengan kepentingan umum. Penyidikan itu sendiri adalah  penegakan  hukum  yang  harus  dilakukan  dengan  jelas  dengan  mengacu  pada  ketentuan  serta peraturan yang mengaturnya.
Dalam  melakukan  penyidikan  Adapun  batas-batasannya  yang  dimana  telah  diatur  dalam KUHAP pada pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1). Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983) mengatur mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan.
Peraturan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil telah tertuang pada pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yang menjelaskan mengenai fungsi serta wewenang penyidik. Wewenang penyidik  pegawai  negeri  sipil  dimana  memiliki  batasan  yang  diatur  pada  pasal  7  ayat  (2)  KUHAP yang  menyebutkan  “Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi  landasan  hukumnya  masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri”.
Penyidik dengan penuntut umum mempunyai kaitan yang tidak bisa dipisahkan karena kedua tersebut merupakan penegak hukum dalam penuntutan yang dimana telah diterangkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP dan pasal 137 KUHAP. Di Dalam pasal 137 KUHAP  yang dimana penuntut umum itu  sendiri  telah  ditentukan  oleh  peraturan  undang-undang  yang  dimana  artinya  penuntut  umum merupakan alat negara yang berkonsentrasi pada bidang penuntutan.
Didalam melaksanakan penyidikan Adapun penyidik pembantu yang membatu di dalam proses penyidikan.  Pembantu  penyidikan  telah  dijelaskan  pada  pasal  10  ayat  (1)  KUHAP  bahwasannya “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian  negara  republik  indonesia  berdasarkan  syarat  kepangkatan  dalam  ayat  (2)  pasal  ini”. Pengaturan terhadap wewenang penyidik pembantu pada pasal 11 KUHAP.
Adapun  peran  penyidikan  tambahan  perkara  pidana  pencurian  berdasarkan  wawancara dengan  IPTU  I  Ketut  Simpen  selaku  Kanit  4  Reskrim  Polsek  Petang,  menyampaikan  “Bahwa pelaksanaan  penyidikan  tambahan  di  polsek  petang  kurangnya  anggota  penyidik,  sehingga  proses penyidikan  tambahan  ini  dilakukan  sesuai  dengan  petunjuk  jaksa,kedua  proses  penyidikan  memang sesuai  dengan  petunjuk  jaksa  hal  tersebut  dilakukan  apabila  diperlukan,  seperti  barang  bukti  belum lengkap, dikarenakan jaksa yang menilai hasil dari penyidikan dari penyidik dalam perkara pencurian maka  peran  proses  penyidikan  tambahan  adalah  untuk  dapat  melengkapi  petunjuk  jaksa,  namun
karena  memang  kurangnya  anggota  penyidik  dan  memang  belum  bisa  memenuhi  petunjuk  jaksa, maka berkasnya bolak-balik terus”.
Selanjutnya  disampaikan  oleh  I  Wayan  Supayasa  selaku  penyidik  Pembantu  Polsek  Petang, mengenai  penyidikan  tambahan  yakni  “Penyidikan  tambahan  dilakukan  dalam  rangka  melengkapi petunjuk jaksa  melalui  P-19.  P-19  merupakan  kode  bahwa  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  yang  di maksud  belum  lengkap  adalah  mengenai  belum  lengkapnya  petunjuk  formil  dan  materiil.  Petunjuk formil bersifat administrasi seperti penandatangan, dan lain sebagainya, sedangkan petunjuk materiil mengenai  substansi  terhadap  ketentuan  pasal  yang  diterapkan  dalam  penyidikan,  seperti  kesaksian yang dipertajam atau petunjuk seperti visum dilengkapi karena penerapan pasal. Peran penyidik dalam penyidikan  tambahan  sudah  pastinya  untuk  melengkapi  berkas  yang  dianggap  belum  lengkap  oleh penilaian jaksa.”

## 2. Hambatan-Hambatan  Yang  Dialami  Oleh  Penyidik  Dalam  Melaksanakan  Penyidikan Tambahan Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi Di Wilayah Hukum Polsek Petang
Berkaitan dengan hambatan-hambatan terhadap penyidik melaksanakan penyidikan tambahan, dalam penelitian  ini  Adapun  hambatan  diantaranya  hambatan  internal  dan  external.  Dalam  Hambatan internal  dalam  penyidikan  dialami  oleh  Polsek  Petang  sebagai  berikut  pada  saat  terdapat  indikasi pencurian  disitulah  proses  penyidikan  dimulai.  Saat  melakukan  penyidikan  Adapun  bergantung peraturan  yang  mengatur  mengenai  penyidikan  yang  dimana  menekankan  pada  “mencari  dan menemukan” suatu permasalahan yang dicurigai terdapat suatu Tindakan pidana. Selain mencari dan menemukan Adapun mencari dan mengumpulkan barang bukti.
Kegiatan  Penyidikan  itu  sendiri  meliputi  kegiatan  penggeledahan  dan  penyitaan,  dalam kegiatan menyita barang bukti hal ini sangat berkaitan dengan wewenang dari polri yang dimana juga dianggap  sebagai  penyidik  yang  memang  penyitaan  tersebut  diperlukan  walaupun  rentan  waktu penyitaan tersebut sementara (Pranomo, 1996).
Sesuai  dengan  Pasal  2  undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan Negara  di  bidang  :  a.  Pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  b.  Penegakkan  hukum  c. Perlindungan d. Pengayoman e. Pelayanan kepada masyarakat. (Situmorang, 2020).
Adapun  hambatan  internal  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  penyidikan  tambahan  perkara pidana pencurian sapi berdasarkan wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen selaku Banit 4 Reskrim Polsek  Petang,  menyampaikan  bahwa  hambatan  yang  paling  utama  dalam  melakukan  penyidikan merupakan  anggaran  dana  yang  masih  kurang,  hal  inilah  yang  menjadikan  kegiatan  penyidikan menjadi kurang maksimal. Yang mengharuskan anggota dalam proses penyidikan menggunakan dana dari  anggota  itu  sendiri.  Dan  juga  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  oleh  anggota  dalam melakukan penyidikan masih kurang yang dimana harus menggunakan sarana dan prasarana anggota itu sendiri. Yang kita ketahui bahwa anggaran dan sarana prasarana merupakan suatu alat yang sangat penting demi kelancaran proses pada kegiatan penyidikan itu sendiri.
Berkaitan pada hambatan eksternal yang terjadi di Polsek Petang, Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tambahan perkara pidana pencurian sapi berdasarkan wawancara  dengan  IPTU  I  Ketut  Simpen  selaku  Banit  4  Reskrim  di  sektor  petang,  pada  8  Januari 2022  pada  pukul  10.00  WITA,  menyampaikan  bahwa:  Mengenai  hambatan  eksternal,  dapat dimaknainya  adalah  tentang  alur  koordinasi  di  luar  institusi  Polri,  maka  dalam  hal  ini  adalah koordinasi  kepada  institusi  kejaksaan  atau  dalam  teknisnya  ada  pada  jaksa.  Selama  ini  hambatan eksternal  terjadi  antara  penyidik  dan  jaksa  adalah  mengenai  perbedaan  cara  pandang  pada  kasus pencurian, semisal mengenai barang bukti yang diperlukan jaksa dalam menyusun dakwaan dianggap kurang  lengkap  dan  berkas  dikembalikan  dengan  petunjuk  kepada  penyidik  memenuhi  hal  tersebut. Proses pengembalian dan penyidikan tambahan ini bisa terus berulang kali bahkan sampai 4 kali.
Selanjutnya  disampaikan  pula  oleh  I  Wayan  Supayasa  selaku  penyidik  pembantu  di  sektor petang,  pada  8  januari  2022  pukul  11.40  Wita,  bahwa  :  Hambatan  eksternal  disebabkan  oleh  tidak kooperatifnya  saksi-saksi  yang  diperiksa,  hal  tersebut  dikarenakan  rata-rata  takut  memberikan keterangan  dalam  perkara  pidana  pencurian.  Sehingga  hal  tersebut  menghambat  proses  penyidikan dalam perkara pencurian.
Dengan  adanya  hambatan  baik  secara  internal  maupun  eksternal  tentunya  terdapat  upaya penanggulangan terhadap hambatan dalam pelaksanaan  penyidikan tambahan perkara dalam perkara pencurian  seekor  sapi  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  polsek  petang.  Yang  dimana  upaya  yang
dimaksud  untuk  mencari  jalan  tengah  atau  jalan  keluar  terhadap  suatu  permasalahan  supaya  suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan penuh harapan yang dari pihak yang bersangkutan.
Adapun upaya penyelesain dalam penanganan perkara ini yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi  hambatan  internal  maupun  eksternal  terhadap  perkara  pidana  pencurian  sapi berdasarkan  wawancara  dengan  IPTU  I  Ketut  Simpen  selaku  Banit  4  Reskrim  sektor  petang, menyampaikan  bahwa  :  Upaya  Preventif,  yaitu  mengajukan  anggaran  pelaksanaan  penyidikan tambahan  kepada  pimpinan  agar  dapat  dipergunakan  apabila  memang  adanya  petunjuk  jaksa  untuk melakukan  penyidikan  tambahan  dalam  perkara  pidana  pencurian  sapi.  Berkoordinasi  dengan penyidik lain dan pimpinan mengenai petunjuk-petunjuk jaksa terutama dalam memenuhi hal tersebut dan  pelaksana  strategi  dan  teknik  di  lapangan,  sehingga  tidak  terbatas  pada  fasilitas  atau  sarana- prasarana  yang  ada  saja,  Terus  berkoordinasi  secara  intens  (rutin)  kepada  jaksa  yang  menangani perkara  pencurian  atau  perkara  terkait  apabila  memang  sebelum  P-21,  sehingga  meminimalisir pengembalian berkas perkara dan mempercepat proses penegakan hukum.
Upaya  Represif,  Pelaksanaan  upaya  represif  adalah  dengan  mengutamakan  penyidikan tambahan  dengan  menyesuaikan  pada  SOP.  Demi  meminimalisir  penyimpangan-penyimpangan dalam  proses  pemenuhan  petunjuk  jaksa  tersebut,namun  memang  sangat  memerlukan  waktu  yang lumayan lama bahkan terkadang melebihi batas waktu 14 hari tersebut. Terpenting sekali koordinasi antara penyidik dan jaksa agar satu visi dan sudut pandang.
Didalam  melaksanakan penuntutan penyidik dari polri sudah melaksanakan penuntutan  secara optimal  sesuai  dengan  yang  diatur  namun  penuntut  umum  tidak  bisa  melaksanakan  kegiatan penyidikan tambahan yang dimana dimaksud penuntut umum diberikan wewenang untuk memeriksa tambahan terhadap saksi dan tidak diperkenankan untuk memeriksa tersangka.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan bab diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Peran penyidikan  tambahan  dalam  penyelesaian  perkara  pencurian  sapi  di  wilayah  hukum  polsek  petang adalah untuk dapat melengkapi petunjuk jaksa melalui P-19 merupakan kode bahwa hasil penyidikan belum  lengkap,  namun,  terkadang  penyidik  belum  bisa  memenuhi  petunjuk  jaksa,  sehingga  berkas perkara  bolak  balik  terus  sampai  empat  kali.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagaimana  ketentuan perundang-undangan  atau  standar  operasional  yang  berlaku  di  institusi  polri.  Bolak  baliknya  berkas akibat dari kurangnya koordinasi dan perbedaan visi (pandangan). Pada proses pembuktian terhadap perkara  pidana  pencurian  sapi,  memiliki  implikasi  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang dilaksanakan terhambat dan dapat juga merugikan tersangka apalagi jika tersangka ditahan di dalam tahanan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tambahan perkara  pidana  tindak  pidana  pencurian  sapi  di  wilayah  hukum  polsek  petang  antara  lain  hambatan yang  berasal dari  internal dan  eksternal  institusi  polri.  Hambatan  internal  yakni  minimnya  anggaran operasional  penyidikan  tambahan,  dalam  proses  penyidikan  karena  jauh  ini  anggaran  operasional penyidikan masih dirasa kurang dan dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik  adalah  masalah  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki.  Hambatan  eksternal  proses pengembalian  dan  penyidikan  tambahan  ini  bisa  terus  berulang  kali.  Hal  ini  yang  menjadi  kendala dalam pelaksanaan penyidikan tambahan, sehingga memang sangat riskan mengenai koordinasi antara penyidik dan jaksa. Sehingga disebabkan tidak kooperatifnya saksi-saksi yang diperiksa, sehingga hal tersebut menghambat proses penyidikan.
2. Saran
Atas  dasar  kesimpulan  seperti  di  atas,  maka  di  bawah  ini  dapat  dikemukakan  saran  sebagai  berikut Kepada  Pemerintah  Khususnya  penyidik  pada  Sektor  Petang  yang  dalam  hal  ini  mengenai  perkara pidana  pencurian  sapi  agar  dapat  menyiapkan  berupa  rancangan  pelaksanaan  penyidikan  yang  di dalamnya  sudah  termasuk  jumlah  anggaran  penyidikan  tambahan  dan  sarana-prasarana  yang diperlukan.  Selain  itu  menjaga  koordinasi  dengan  pihak  kejaksaan  hal  ini  jaksa  agar  dapat menyamakan  persepsi  dan  sudut  pandang  dalam  penyelesaian  perkara  pencurian  sapi.  Kepada masyarakat, memang perlu memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tambahan. Hal ini berkaitan apabila tersangka ditahan dalam kurungan maka proses perkara tersebut tidak dapat berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  harus  dilakukan  pengawasan  dan  koordinasi  hal-hal  yang berkaitan dengan hak tersangka selama proses penyidikan di tingkat kepolisian. Kepada Pelaku, agar
mengurungkan  niat  jahatnya  untuk  melakukan  tindak  pidana  pencurian  sapi  agar  tidak  adanya  lagi pencurian sapi di kalangan masyarakat yang masih minoritas desanya peternak.

## DAFTAR BACAAN
Harahap,  M.  Y.  (2009). Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan  Penuntutan . Jakarta. Hasibuan, R. (1994). Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik . Usu Press, Medan. Mahayana,  I.  B.  K.  P.,  Tjatrayasa,  I.  M.,  &  A.A.  Ngurah  Wirasila.  (2013). Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus di Polsek Negara) . Nurzani,  D.  (2018). Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Kejahatan  Pencurian  (Studi  Kasus  Pencurian  Sapi  Di Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2015) [Universitas Hasanuddin, Makassar]. Pranomo, B. (1996). Asas-Asas Hukum Pidana . Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. R. Soesilo. (1998). Hukum Acara Pidana Sistem Tanya Jawab . Politeia, Bogor. Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan , Vol.2 (2). Samosir, D. (2018). Hukum Acara Pidana . Nuansa Aulia, Bandung. Situmorang, F. S. (2020). Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan ) [Universitas Medan Area]. Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika, Jakarta. Wibowo, G. (2015). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu. Fakultas Hukum , Vol.1 (1).