## KAJIAN KRITIS TERHADAP PELAPORAN DANA DESA
ALFONSUS JANTONG 1,2

## YAKOBUS K. BANGUN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This study aims to criticize village fund reporting by using qualitative approach. The  data  used  in  this  study  is  secondary  data  in  the  form  of  literature  related  to village fund as well as related research journals. Descriptive analysis method as an analyst tool. The results of the analysis showed that the reporting of village funds in accordance  with  the  regulation  of  the  minister  of  home  affairs  number  113  of  2014 concerning  the  reporting  of  village  funds  but  not  in  accordance  with  the  prevailing government  accounting  standards,  other  findings  indicate  a  late  reporting  process, the existence of interfensions in the use and reporting of village funds, obstacles to infrastructure  and  human  resources  are  lacking.  The  existence  of  village  funds  is very  beneficial  for  the  village  government  in  development.  Reporting  must  be consistent with higher regulations, the need for specific reporting for village funds, as well as increased community supervision and participation roles.
Keywords: Reporting, Village Funds, Qualitative Research

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkritisi  pelaporan  dana  desa  dengan mengunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  berupa  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  dana desa  serta  jurnal-jurnal  penelitian  yang  terkait.  Metode  analisis  deskriptif  sebagai alat analisa. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan dana desa sesuai dengan Permendagri  nomor  113  tahun  2014  tentang  pelaporan  dana  desa  tetapi  tidak sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku,  temuan  lain menunjukkan  proses  pelaporan terlambat,  adanya  interfensi  dalam  pengunaan  dan pelaporan  dana  desa,  hambatan  sarana  prasarana  dan  sumber  daya  manusia kurang.  Keberadaan  dana  desa  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah  desa  dalam pembangunan.  Pelaporan  harus  konsisten  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi, perlunya  pelaporan  khusus  untuk  dana  desa,  serta  peran  pengawasan  dan partisipasi masyarakat ditingkatkan.
Kata-kata Kunci: Pelaporan, Dana Desa, Penelitian Kualitatif
Article Info:
Received 01 May 2021 │ Revised 15 July 2021 │ Accepted 01 August 2021
1 Correspondence Author
2 Email : jantong.74@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara pusat  dan  daerah.  Pergeseran  pola  kebijakan  ini  memberikan  angin  segar  bagi pemerintah  desa  dalam  mengelola  desa.  Hal  yang  menjadi  perhatian  kita  adalah mampukah pemerintah desa mengelola dana yang begitu besar? Temuan Indonesia Corruption  Watch (ICW)  (2017)  menunjukkan  bahwa  terdapat  110  kasus  tentang penyelewengan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa.  Temuaan  ini  juga  menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, tahun 2016  jumlah  kerugian  negara  Rp  10,4  miliar  rupiah,  data  tahun  2017  meningkat menjadi  Rp  19,6  miliar  rupiah.  Temuan  Kementerian  Desa  dan  KPK  juga menunjukkan  bahwa  terdapat  penyelewengan  penggunaan  dana  desa  baik  secara administrasi maupun secara fisik. Laporan akhir tahun 2020 mengungkapkan bahwa 900 desa yang masih tersandung kasus korupsi.
Kholmi (2016) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  serta  transparansi  dan akuntabilitas.  Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  pemahaman  aparat  desa  masih kurang  tentang  pengalokasian  dana  desa,  sejalan  dengan  temuan  Nafidah  & Suryaningtyas (2015), menemukan bahwa secara administratif berjalan dengan baik tetapi  partisipasi  masyarakatnya  sangat  kurang.  Putra  (2016)  menemukan  bahwa pengalokasian  dana  desa  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014,  kurangnya  pengawasan  langsung  dari  masyarakat  serta  sumber  daya manusia  masih  kurang.  Temuan  ini  berbeda  dengan  Saputra  (2014)  yang mengungkapkan  pengalokasian  dana  desa  sudah  efektif,  namun  pemahaman kurang,  miskomunikasi  serta  pencairan  alokasi  terhambat.  Karimah  (2016) mengungkapkan  bahwa  secara  normatif  dan  administratif  relatif  baik  tetapi  secara substansi  belum  menyentuh  makna  pemberdayaan,  temuan  lain  menunjukkan kurangnya  transparansi  serta  dominasi  pemerintah  kecamatan  dalam  penyusunan surat  pertanggung  jawaban  yang  menyebabkan  kemandirian  pemerintah  desa berkurang.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Kemendesa,  PDTT) telah  menerbitkan  Permendes  Nomor  22  Tahun  2016  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2017.  Semangat  dasar  dari Permendes  tersebut  merupakan  pedoman  umum  tentang  arah  kebijakan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pada  Pasal  7  Permendes Nomor 22 Tahun 2016 menegaskan bahwa, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi  dan  sumberdayanya  sendiri  sehingga  desa  dapat  menghidupkan  dirinya secara  mandiri.  Dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  pengalokasian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pertanggujawaban dana desa harus sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  dan  standar  akuntansi  pemerintahan yang  berlaku.  Prinsip  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  ekonomi,  efisien,  dan efektif. Pertanyaannya adalah apakah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan
dengan transparan dan akuntabel dapat mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif? Peneliti berasumsi bahwa transparansi dan  akuntabel tidak  menjamin  pengelolaan  keuangan  negara  itu  ekonomis,  efisien, dan efektif.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  pelaporan  dana  desa.  Fokus  penelitian  ini  adalah  analisis  kritis  atas pelaporan  dana  desa  dengan  mengunakan  statistik  deskriptif.  Ketidakkonsistenan temuan  penelitian  terdahulu  menjadikan  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut dalam  penelitian  sebagaimana  teori  kontingensi  menjelaskan  bahwa  penerapan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi daerah. Teori stewardship dapat  menjelaskan  situasi  dan  kondisi  yang  ada.  Kajian  literatur  antara  lain peraturan-peraturan yang berlaku serta hasil penelitian yang ada merupakan bahan analisis dalam penelitian ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  dapat  disusun  rumusan  masalah  adalah apakah pelaporan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui pelaporan dana desa.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.  Penelitihan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan ilmu akuntansi pada sektor publik.
2.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  praktik  bagi pemerintah  desa  dalam  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan desa.

## 2. LANDASAN TEORI

## Dasar Hukum Pemerintah Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menegaskan  bahwa penyelenggaran  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  didasarkan  pada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  asas  Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  maka  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 sampai Nomor 5 Tahun  2015  tentang  Segala  Hal  yang  Berkaitan  dengan  Pengaturan  Desa. Permendes,  PDTT  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Pembangunan  Dana  Desa  Tahun  2017.  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Desa dan Pemerintah Desa
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## Dana Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  5  Tahun  2015  menjelaskan  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Pada Permendes,  PDTT  tersebut  juga  menegaskan  prioritas  penggunanaan  Dana  Desa serta mengatur prinsip-prinsip penggunaannya.

## Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  pelaporan  keuangan  negara  yang tertuang  dalam  undang-undang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  berikut:  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.  Konsekuensi  dikeluarkannya  undang-undang  tersebut,  maka  perlunya amandemen  terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah
Daerah  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Dalam  Pasal  184  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disusun  dan  disajikan sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah,  dan  diperkuat  dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  mengatur  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  disusun  dan  disajikan sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Dalam  pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah desa, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Komponen Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
Permandagri  Nomor  113  Tahun  2014  menjelaskan  tentang  komponen- komponen  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  desa  terdiri  dari: Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa,  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi APBDesa,  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa,  Laporan  Kekayaan  Milik Desa,  Laporan  Program  Sektoral  dan  Program  Daerah,  dan  Informasi  Kepada Masyarakat.

## Laporan Informasi Kepada Masyarakat
Pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  harus diinformasikan  termasuk  keuangannya  kepada  masyarakat.  Hal  itu  sebagai  wujud transparansi  yang  merupakan  asas  dari  pengelolaan  keuangan  desa.  Laporan pertanggungjawaban  realisai  pelaksanaan  APBDesa  sesuai  ketentuan  dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  antara  lain  papan  pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

## Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
Laporan  Program  Sektoral  dan  Program  Daerah  yang  masuk  ke  desa  adalah informasi  atas  program/kegiatan  yang  dilaksanakan  di  wilayah  desa  yang pelaksanaannya  tidak  diserahkan  ke  desa.  Atas  program  yang  masuk  ke  desa  ini diinformasikan  ke  pada  pemerintah  desa  oleh  pelaksana  kegiatan  dari  pemerintah supra desa yang bersangkutan.

## Laporan Kekayan Milik Desa
Salah satu lampiran dari laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa  adalah  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  (Laporan  KMD).  Laporan  KMD mengambarakan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan  secara  komparatif  dengan  tahun  sebelumnya  untuk  melihat  kenaikan/ penurunannya.

## Hasil Penelitian Terdahulu
Kholmi (2016) menemukan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  serta  transparansi  dan akuntabilitas.  Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  pemahaman  aparat  desa  masih kurang  tentang  pengalokasian  dana  desa,  sejalan  dengan  temuan  Nafidah  & Suryaningtyas  (2015), menemukan bahwa secara administratif berjalan dengan baik tetapi  partisipasi  masyarakatnya  sangat  kurang.  Putra  (2016)  menemukan  bahwa pengalokasian  dana  desa  tidak  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014,  kurangnya  pengawasan  langsung  dari  masyarakat  serta  sumber  daya manusia  masih  kurang.  Temuan  ini  berbeda  dengan  Saputra  (2014)  yang mengungkapkan  pengalokasian  dana  desa  sudah  efektif,  namun  pemahaman kurang,  miskomunikasi  serta  pencairan  alokasi  terhambat.  Karimah  (2016) mengungkapkan  bahwa  secara  normatif  dan  administratif  relatif  baik  tetapi  secara substansi  belum  menyentuh  makna  pemberdayaan,  temuan  lain  menunjukkan kurangnya  transparansi  serta  dominasi  pemerintah  kecamatan  dalam  penyusunan surat  pertanggung  jawaban  yang  menyebabkan  kemandirian  pemerintah  desa berkurang.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Tuntutan  penyelenggaran  pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan, merupakan  amanat  undang-undang  yang  wajib  dijalankan  oleh  segenap  elemen bangsa,  secara  khusus  sebagai  penyelenggara  negara.  Undang-undang  dan peraturan-peraturan  lain  yang  merupakan  panduan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah,  tak  terkecuali  pemerintahan  desa  wajib melaksanakan  dan  mematuhinya.  Konsep  transparansi  menunjukkan  pada  suatu keadaan  di  mana  segala  aspek  dari  proses  penyelenggaraan,  pelayanan  bersifat terbuka  dan  dapat  diketahui  dengan  mudah  oleh  para  pengguna  dan stakeholders yang membutukan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan, seperti persyaratan, biaya,  dan  waktu  yang  diperlukan,  cara  pelayanan  serta  hak  dan  kewajiban penyelenggara  dan  pengguna  layanan  dipublikasikan  secara  terbuka  sehingga mudah  diakses  dapat  dipahami  oleh  publik,  maka  praktik  penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.
Dalam  kerangka  konseptual  standar  akuntansi  pemerintahan  menjelaskan transparansi, “ Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya pada peraturan perundang-undangan ”.
Merujuk  pada  konsep  teori  dan  undang-undang  serta  peraturan  lainnya  dalam mengimplemtasikan  suatu  kebijakan,  maka  kerangka  konsep  penelitian  ini  sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian
Gambar  ini  menunjukkan  bahwa  proses  implementasi  suatu  kebijakan  dalam sektor  publik  sangat  ditentukan  oleh  kondisi  lokal  sebagaimana  teori  kontijensi menjelaskan  konsep  implementasi  suatu  kebijakan.  Kondisi  lokal  sangat  terkait dengan  karakter  suatu  wilaya  terhadap  kebijakan-kebijakan  lokal  yang  akan diterapkan  tanpa  melanggar  suatu  ketetapan  atau  peraturan  perudang-undangan yang berlaku
Tuntutan pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas yang merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan. Transparansi dan Akuntabilitas Landasan Teori dan Peraturan Perundang-undangan Analisis  Data Pembahasan

## 3. METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Dengan  merujuk  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  penelitian  ini,  maka penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  terapan.  Penelitian  yang  mempunyai alasan  praktis,  keinginan  untuk  mengetahui,  bertujuan  agar  dapat  melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Dipandang dari sudut metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian ex-post facto sebagaimana  peneliti  melakukan  penyelidikan  secara  empiris  yang sistematik yang tidak mempunnyai kendali langsung terhadap variabel bebas yang disebabkan oleh fenomena yang sukar dimanipulasi (Siregar, 2014).

## Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi  objek  penelitian  atau  populasi  merupakan  objek  atau  subjek  yang  berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian  (Riduwan,  2013).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  literatur-literatur berupa peraturan-peraturan yang berlaku serta hasil penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  suatu  proses  pengumpulan  data  baik  data primer maupun data sekunder yang dilakukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data  merupakan  langkah  yang  amat  penting,  karena  data  yang  dikumpulkan  akan digunakan  untuk  pemecahan  masalah  yang  sedang  diteliti  atau  menguji  hipotesis yang  telah  dirumuskan  (Siregar,  2014).  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini merupakan  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  dokumen  dan jurnal penelitian.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah  dipahami.  Analisis  Data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang ada, serta  melakukan  kajian  mendalam  dengan  peraturan-peraturan  yangn  berlaku  dan dikaitkan dengan realisasinya yang diungkapkan dalam jurnal kajian yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  (PP  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara). Konsekuensi dari penjelasan tersebut, maka pelaporan dana desa wajib  mengunakan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku  sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  yang  merupakan  amanat  dari  PP  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  Paragraf  kesembilan  Pasal  184  ayat  3 menegaskan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Hasil Temuan Literatur
Bebagai  temuan  literatur  mengungkapkan  Kholmi  (2016)  menemukan  bahwa pengelolaan  dana  desa  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  serta  transparansi  dan  akuntabilitas.  Temuan  lain  menunjukkan bahwa  pemahaman  aparat  desa  masih  kurang  tentang  pengalokasian  dana  desa, sejalan dengan temuan Nafidah & Suryaningtyas (2015), menemukan bahwa secara administratif  berjalan  dengan  baik  tetapi  partisipasi  masyarakatnya  sangat  kurang. Putra  (2016)  menemukan  bahwa  pengalokasian  dana  desa  tidak  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  kurangnya  pengawasan  langsung  dari masyarakat serta sumber daya manusia masih kurang. Temuan ini berbeda dengan Saputra  (2014)  yang  mengungkapkan  pengalokasian  dana  desa  sudah  efektif, namun  pemahaman  kurang,  miskomunikasi,  serta  pencairan  alokasi  terhambat. Karimah (2016) mengungkapkan bahwa secara normatif dan administratif relatif baik tetapi  secara  substansi  belum  menyentuh  makna  pemberdayaan,  temuan  lain menunjukkan  kurangnya  transparansi  serta  dominasi  pemerintah  kecamatan  dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kemandirian pemerintah desa berkurang.
Meutia  &  Liliana  (2017)  hasil  penelitian  mengungkapkan  aspek  pengeloan keuangan secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban  masih  menjadi  masalah  bagi  beberapa  desa,  belum  semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak  memenuhi  aturan  70:30.  Hal  ini  mengakibatkan  ketimpangan  dalam pelaksanaan  pembangunan  di  pedesaan.  Boedijono,  dkk  (2019)  mengungkapkan bahwa  pengelolaan  dana  desa  baik,  temuan  lain  mengungkapkan  secara administrasi  belum  tertib  sehingga  pelaporan  kadang  terlambat.  Berbedah  dengan temuan  Nurfaisal  M,  Dwi,  dkk  (2019)  yang  menemukan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  untuk  pembangunan  infrastruktur  kurang  baik.  Indikasinya adalah  tidak  ada  rician  waktu  pelaksanaan,  kurangnya  transparansi  dalam
menyampaikan  laporan  penggelolaan  anggaran,  partisipasi  masyarakat  sangat kurang, dan tidak maksimalnya Sistem Informasi Desa (SID).
Shuha  Khalida  (2017)  menemukan:  (1)  Perencanaan  telah  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa;  (2)  Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  dana  desa  di Kecamatan  Lubuk  Alung  yaitu,  sumber  daya  manusia,  keterlambatan  pelaporan, perubahan  APBDesa,  internet  dan  pemahaman  masyarakat;  (3)  Upaya  yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat  nagari,  meningkat  tingkat  pendidikan,  dan  pelatihan.  Hutami  (2017) mengungkapkan  bahwa  proses  pengelolaan  ADD  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah  mengikuti peraturan  yang  berlaku.  Temuan  lain  mengungkapkan  bahwa  dalam  proses pelaporan  belum  sesuai  dengan  jadwal  sehingga  berdampak  pada  pencairan  dana sering  terlambat,  faktor  penghambat  dalam  proses  penyususnan  laporan  adalah kurangnya  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  dan  petunjuk  teknis selalu  berubah  tiap  tahun.  Musliha,  dkk.,  (2019)  menemukan  bahwa  terdapat perbedaan  yang  signifikan  pada  pembangunan fisik  dan  kesejahteraan masyarakat antara  sebelum  adanya  dana  desa  dan  setelah  diberikannya  dana  desa.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberian  Dana  desa  oleh  pemerintah  memberikan dampak  terhadap  pembangunan  fisik  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pembahasan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang pertanggungjawaban  bagian  keempat  Pasal  81 ayat  3  menegaskan  bahwa  laporan keuangan  disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan.  Semangat dasar  dari  beberapa  paket  peraturan  perundang-undangan  terebut  menegaskan bahwa dana yang bersumber dari APBN wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku.  Dana  desa  yang merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  mestinya  dalam  pelaporan  dan pertanggunjawabannya  harus  konsisten  dengan  merujuk  pada  undang-undang tersebut.  Realita  menunjukkan  bahwa  pelaporan  dana  desa  mengacu  pada Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka komponen laporan keuangan desa antara lain:  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  APBDesa,  Laporan  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa,  Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa,  Laporan Kekayaan  Milik  Desa,  Laporan  Program  Sektoral  dan  Program  Daerah,  dan Informasi Kepada Masyarakat.
Reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  yang  merupakan  hal  yang  sangat mendasar adalah pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk memenuhi target tersebut maka perubahan pada sistem pelaporan keuangan negara  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Perubahan  standar  akuntansi pemerintahan  yang  merupakan  konskuensi  dari  reformasi  pengelolaan  keuangan
negara  dengan  berbagai  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Permendagri Nomor  113  Tahun  2014  merupakan  hal  yang  paling  praktis  dalam  pelaporan keuangan  desa  yang  didasari  pada  kemudahan  saja.  Analisis  peneliti  menujukkan bawha  Permendagri  tersebut  bertentangan  dengan  semangat  dasar  refomasi keuangan negara serta peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ketidakkonsistenan penerapan ini akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian pada pemerintah desa pada khususnya.
Dana  desa  merupakan  sumber  penerimaan  keuangan  pemerintah  desa  yang bersumber  dari  APBN.  Sumber  penerimaan  keuangan  pemerintah  desa  diperoleh dari  pendapatan  asli  desa,  pemerintah  kabupaten/kota,  sumbangan  pihak  ketiga, pemerintah provinsi, dan lain-lain. Dana desa hanya merupakan salah satu sumber penerimaan  keuangan  desa  yang  memang  rasionya  sangat  tinggi  dibandingkan dengan sumber penerimaan desa lainnya. Merujuk pada hasil temuan-temuan para peneliti menunjukkan bahwa pelaporan dana desa rata-rata mengungkapkan bahwa pelaporan dana desa sesuai dengan format yamg diatur dalam Permendagri Nomor 113  Tahun  2014.  Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  proses  pelaporan  dana  desa kadang  terlambat  yang  mengakibatkan  pencairan  tahap  berikutnya  berkurang  dari yang semestinya,  keberadaan dana desa pada pemerintah desa sangat membantu pembangunan  di  desa. Adanya  interfensi  pemerintah terkait  dengan  pelaporan  dan penggunaan  dana  desa,  tehambat  karena  fasilitas  sarana  dan  prasarana,  serta sumber daya manusia sangat berkurang, serta partisipasi masyarakat kurang.
Pelaporan  dana  desa  mengungkapkan  bahwa  sesuai  dengan  format Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Format ini memang sangat sederhana hanya melaporkan  Laporan  Anggaran  (LA),  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan Realisasi  Dana  Desa,  Laporan  Kekayaan  Desa.  Secara  akuntansi  laporan  ini mengacu kepada sistem pencatatan berbasis  kas. Namum undang-undang berkata lain,  hal  ini  menunjukkan  ketidakkonsistenan  pada  peraturan-peraturan  yang berlaku.  Prinsip  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  dalam  konteks  ini  diabaikan  demi kemudahan.  Dana  desa  merupakan  dana  dari  APBN,  karena  merupakan  dana APBN,  maka  pelaporan  dan  pertanggunjawabannya  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena dana desa merupakan salah satu bagian dari penerimaan  pemerintah  desa,  maka  pelaporannya  harus  secara  khusus  demi kemudahan  kecepatan  dalam  pelaporan  sehingga  tidak  terjadi  lagi  keterlambatan dan pemotongan dana.
Desa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  desa  sebagaimana  nafas  otonomi.  Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa  merupakan  bagian  dari  interfensi  pemerintah  pusat  dalam  hal  pengelolaan dana  desa,  tentunya  ini  merupakan  bagian  dari  ketidakkonsistenan  pemerintah pusat  terhadap  pemerintah  desa  dalam  hal  kewenangan  pengelolaan  keuangan desa.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada  pemerintahan  desa  sebagaimana  temuan
mengunggkapkan  bahwa  adanya  interfensi  dari  pemerintahan  pusat  dalam pelaporan  dan  penggunaan  dana  desa.  Temuan  lain  menunjukkan  bahwa  sarana dan prasarana, sumber daya manusia kurang mendukung, ini bisa saja disebabkan oleh  penggunaan  dana  desa  itu  dibatasi  dengan  diterbitkannya  peraturan Kementerian  Desa,  dalam  hal  penggunaan  dana  desa  yang  diterbitkan  tiap  tahun. Efek  lainnya  terjadi  kebingungan  dalam  tataran  pelaksanaannya  sebagaimana diungkapkan dalam temuan penelitian.
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksana  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat  (PP  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa).  Program  dana  desa yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat  sangat  berguna  bagi  pemerintah  desa dalam  mewujudkan  pembangunan  desa.  Temuan-temuan  penelitian  menunjukan bahwa  selama  program  dana  desa  dicanagkan  maka  perkembangan  desa  itu semakin  meningkat  terutama  pembangunan  fisik.  Terjadi  perbedaan  antara pembangunan sebelum dan sesudah adanya  dana desa. Temuan lain dari peneliti- peneliti  mengungkapkan  bahwa  pengelolan  dan  pelaporan  dana  desa  perlu pengawasan yang ketat, sangat penting pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  pelaporan  serta pertanggungjawaban.

## 5. KESIMPULAN

## Simpulan
Penelitian ini difokuskan pada analisis kritis atas pelaporan dana desa dikaji dari literatur-literatur  yang  ada  serta  penelitian-penelitian  yang  berkaitan  dengan  dana desa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pelaporan  dana  desa  sesuai  dengan  format  pelaporan  berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan dana desa bertentangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2.  Proses pelaporan dana desa mengalami keterlambatan sehingga dana yang dicairkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3.  Program  dana  desa  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah  desa  dalam mewujudkan pembangunan fisik.
4.  Faktor-faktor  sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  manusia  yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pelaporan.

## Saran
Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:
1.  Dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN,  maka  pelaporannya  sesuai  dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
2.  Demi  kemudahan  pelaporan  dana  desa,  maka  pelaporannya  diperlakukan khusus sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.
3.  Kewenangan  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa  diperluas  tanpa intimidasi dari pemerintah pusat.
4.  Peran  pengawasan  dalam  pengelolaan  dana  desa  diperketat  dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V., (2019). Efektifitas pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Di  Kabupaten  Bondowoso. Jurnal  Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No.1: 9 – 20 P- ISSN 2527 –7502 E-ISSN 2581-2165 .
Hutami, A. S. S., (2017). Analisis Pengalokasian  Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Indonesia Corruption Watch. (2017). Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa . Diakses dari: http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa, 28 Pebruari 2018.
Kharima, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I., 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  pada  Desa  Deket  Kulon  Kecamatan Deket  Kabupaten  Lamongan).  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  Vol.  2,  No.  4, Hal. 597-60, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
Kholmi,  M.,  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa.(Studi  di  Desa
Kedungbetik Kecamatan Kesemban Kabupaten Jombang).
http:/ejournal.umm.ac.id/index-php/jeb  Ekonomi- Bisnis  Vol.07  No.02  Bulan  Juli Tahun 2016 Hal. 143-152p.ISSN:2088-6845 e-ISSN:2442-8604.
Meutia,  I.,  Liliana,  L.,  (2017).  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma  volume  8  Nomor  2,  Malang, ISSN  2086-7603  e-ISSN  2089- 5879.
Musliha  S.,  Siregar,  H.  O.,  &  Sriniyati,  S.,  (2019).  Dampak  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Pembangunan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Di  Kabupaten Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  dan Manajemen Bisnis  Vol. 7 No. 1, July 2019, 85-93  E-ISSN: 2548-9836.
Nafidah, N. L., & Suryaningtyas, M., (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.1 Juni 2015.
Nurfaisal,  M.  D.,  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Tegalrejo  Kecamatan  Gedangsari Kabupaten  Gunung  Kidul  Tahun  2016. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Vol. 05,  No.
01, April 2019 ISSN 2442-5958 E.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Nomor  22  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Prioritas  Pembangunan  Dana  Desa Tahun 2017.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN.
Putra,  K.  C.,  (2016).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (Studi  pada  Desa  Wonorejo  kecamatan  Sangosari  Kab. Malang) Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. I, No.6 Tahun 2016.
Riduwan,  R.,  &  Kuncoro,  E.  A.,  (2012).  Cara  menggunakan  dan  memaknai  path analysis (analisis jalur). Bandung: Alfabeta.
Saputra,  I.  W.,  (2016).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pada  Desa Lembean  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli. Jurnal  Jurusan  Pendidikan Ekonomi (JJPE) volume 6 Nomor: 1 Tahun 2016.
Shuha,  K.,  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa. Skripsi  Fakultas  Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.
Siregar,  S.,  (2014).  Statitik  Parametrik  untuk  Penelitian  Kuantitatif.  Diterbitkan  oleh PT Bumi Aksara. Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 13220.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.