PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI PULAU LOMBOK

## Lutfatul Azizah
Universitas Islam Negeri Mataram Email: lutfatul azizah@uinmataram.ac.id

## Abstract
Religious conflict is a socio-religious dynamic that can strengthen the identity of a  group  or  it  can  damage  the  religious  social  order  of  a  community  group. Conflict management determines how conflict becomes a procession of building a community  or  will  damage  the  socio-religious  order  of  a  community.  Conflict must  be  resolved,  but  what  is  far  more  important  than  conflict  resolution  is conflict  management.  Good  conflict  management  is  seen  from  community resilience  to  conflict.  Lombok  has  a  long  history  of  socio-religious  conflicts including a long history of the Ahmadiyah conflict and a long history of conflict with the largest religious organization on the island of Lombok. If we look at the two  long  conflicts  that  have  occurred,  the  management  of  the  conflict  is  quite interesting. Where one of them is an example of failure in conflict management and the other is an indicator of success in conflict management. Therefore, not only  these  2  long  conflicts  but  several  conflicts  also  become  a  reference  in  this conflict management analysis.
Keywords: Socio-religious  conflict  in  Lombok,  managing  conflict,  socio- religious conflict.

## A. Pendahuluan
Indonesia negeri yang kaya akan keberagaman agama, suku, bangsa, ras, bahasa dan budaya. Keberagaman menjadi potensi yang akan memicu munculnya  konflik.  Konflik  adalah  proses  sosial  masyarakat.  Konflik memiliki  nilai  positif  dan  negatif 37 ,  konflik  yang  dikelola  dengan  baik akan  menjadi  konflik  yang  bernilai  positif,  sebaliknya  konflik  yang  di kelola  dengan  tidak  baik  akan  mengakibatkan  lebih  banyak  kerusakan dan  kerugian.  Beberapa  daerah  di  Indonesia  banyak  sekali  yang  rentan akan  konflik,  bukan  karena  faktor  daerah  panas  atau  tidak,  atau  daerah yang  dekat  laut  atau  daerah  penghasil  garam  atau  tidak.  Mitos  yang berkembang  di  masyarakat  mengatakan,  mereka  yang  konsumsi  garam
37 Novri susan, Pengantar  Sosiologi  Konflik dan Isu-Isu  Konflik  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.
cukup  tinggi  maka  masyarakat  tersebut  memiliki  tempramental  yang tinggi.  Daerah-daerah  tertentu  juga  dianggap  sebagai  wilayah  dengan tempramental  yang  tinggi,  namun  pada  dasarnya  potensi  konflik  bagi semua  komunitas  masyrakat  sama  saja  dimanapun  berada.  Secara  garis besar,  di  daerah  yang  rentan  terhadap  konflik  bukan  karena  keadaan geografis  melainkan  karena  faktor  latar  belakang  sosial,  politik  dan ekonomi.  Tingkat  pendidikan  yang  kurang,  mengakibatkan  masyarakat banyak  yang  tidak  bisa  mencerna  informasi  dan  mudah  terprovokasi. Kesejahteraan  ekonomi  yang  jauh  dari  harapan  menuntut  masyarakat untuk bersaing dengan keras untuk bertahan hidup.
Diantara daerah yang rentan terhadap konflik yaitu pulau Lombok, NTB. Pulau Lombok merupakan salah satu dari kepulauan Provinsi Nusa Tenggara  Barat.  Penduduk  Lombok  berjumlah  kurang  lebih  3,2  juta orang. 38 Jika  Manado  dikenal  dengan  sebutan  kota  “Seribu  Gereja” 39 , maka  sama  halnya  dengan  Lombok  lebih  dikenal  dengan  sebutan  pulau “Seribu  Masjid”.  Mayoritas  masyarakat  Lombok  memeluk  agama  Islam dengan presentase 86,7%. Pulau Lombok adalah kepulauan dengan suku yang  disebut  suku  “sasak”  dan  bahasa  lokal  yang  digunakan  disebut “bahasa  sasak”.  Namun  di  Lombok  tidak  hanya  terdapat  suku  sasak melainkan beberapa suku lain juga seperti, suku Bajo (Bima), Jawa, Cina, Arab.  Lombok  dikelilingi  dengan  bentangan  laut  yang  sangat  luas  dan indah. 40 Sedangkan komposisi penduduk di Indonesia berdasarkan pemeluk agama  terdiri  atas berbagai macam  agama.  Dalam  data Kementerian  Dalam  Negeri  tahun  2018,  penduduk  Indonesia berjumlah  266.534.836    jiwa    dengan    86,7%  beragama  Islam (Indonesia  merupakan  wilayah    dengan  penduduk  muslim terbanyak  di  dunia),  7,6%  Kristen  Protestan,  3,12%  Kristen Katolik, 1,74%  Hindu, 0,77%  Buddha, 0,03%  Konghucu,  dan 0,04% agama lainnya. Lombok  merupakan  pulau  yang  rentan  terhadap  potensi  konflik.
Konflik-konflik  sosial  keagamaan  yang  terjadi  di  wilayah Lombok  dapat dibedakan  dalam  tiga  kategori,  yaitu;  konflik  antar  kampung,  konflik keagamaan,  konflik  agraria,  konflik  ekonomi  politik.  Konflik  antar kampung yang terjadi antara lain; bentrok antar kampung seperti konflik- konflik yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Karang Genteng dan Patemon,  konflik  dalam  bentuk  bentrok  antar  Karang  Genteng  dan Pagutan  Presak,  Ketare  dan  Penujak,  Ketare  dan  Batujai,  Ketare  dan Sengkol,  Ketare  dan  Tenandon.  Konflik  keagamaan  antara  lain;
38 Jeremy Kingsley daam Kegalauan Identitas : Agama, Etnisitas dan Kewargaan pada Masa Pasca- Orde  Baru oleh  Martin  Ramstedt  dan  Fadjar  Ibnu  Tufail  (Jakarta:  Grasindo, 2011), h. 97.
39 Ilham Daeng Mangkello, Kota Seribu Gereja:  Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado (Manado: Ombak, 2010), h. 32.
40 John  Ryan  Bartholomew, Alif  Lam Mim  Kearaifan   Masyarakat   Sasak, terj.  Imron Rasyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 86.
Ahmadiyah vs warga masyarakat, Jemaat Salafiyah vs warga masyarakat, Tarekat  Siratal  Mustaqim  vs  warga  Kelurahan  Gerunung  Praya,  NW Pancor  vs  NW  Anjani,  perusakan  gereja  17  januari  2000.  Sedangkan konflik  politik  ekonomi  diantaranya;  konflik  pembangunan  Bandara Internasional Lombok (BIL), bentrokan antara PNS Lombok Timur dengan Pemda  Lombok  Timur. 41 Terlepas  dari  potensi  konflik  komunal  yang tinggi,  konflik  agama  sangat  cepat  terjadi  karena  fanatik  masyarakat terhadap agama dan golongan.
Dengan kelengkapan peta lokasi dan peta konflik seperti diatas maka konflik  dapat  dengan  cermat  dikelola  secara  tepat.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  konflik  ( Conflict  Management )  yang  erektif  dan  efisien  dapat diterapkan  sebaik  mungkin.  Akan  tetapi,  pada  saat  sekarang  ini  tidak banyak  orang  yang  mengetahui  secara  pasti  bagaimana  dan  seperti  apa pengelolaan  konflik  yang  efektif  dan  efisien.  Secara  sengaja  atau  tidak keberpihakan  menjadi kendala  utama  dalam  pengelolaan  konflik. Untuk itu, pendidikan tentang pengelolaan konflik yang efektif dan efisien harus dapat diberikan kepada setiap masyarakat layaknya pendidikan dasar. Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research. Penelitian  ini mengumpulkan  informasi  atau  data-data  yang  dimuat  dalam  artikel- artikel  baik  artikel  jurnal  maupun  artikel  koran  terkait  dengan  konflik sosial  keagamaan  yang  terjadi  di  Lombok. 42 Adapun  data-data  yang digunakan  adalah  data-data  kajian  konflik  sosial  keagamaan  yang  telah diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini,  melihat penyelesaian konflik yang pernah dilakukan merupakan fokus penelitian.
Pentingnya  melihat  penanganan  konflik  yang  pernah  dilakukan merupakan  bahan  analisis  dalam  penelitian  ini.  Disamping  itu, penannganan  konflik  yang  sudah  pernah  dilakukan  merupakan  proses yang  dapat  dipelajari  supaya  kedepannya  belajar  dari  kekurangan  atau mempertahankan metode yang efektif dan efisien.

## B. Pembahasan

## Pengelolaan Konflik ( Conflict Management )
Pengelolaan  konflik  merupakan  salah  satu  alternatif  pendekatan terhadap  konflik.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Simon  Fisher  bahwa pendekatan  terhadap  konflik  ada  4  yaitu: Pencegahan  konflik ,  bertujuan untuk  mencegah  timbulnya  konflik  yang  keras. Penyelesaian  konflik , bertujuan untuk mengakhiri prilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian  dan  menangani  sebab-sebab  konflik  dan  berusaha membangun  hubungan  baru  dan  yang  bisa  tahan  lama  diantara
41 Suprapto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, Walisongo, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013, h. 27-28. 42 M.  Kholis  Amrullah  and  M.  Irfan  Islamy, Perencanaan  Penelitian :  Perjalanan Sistematis Penemuan Teori , ed. Ani Cahyadi (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 12.
kelompok-kelompok  yang  bermusuhan. Pengelolaan  konflik ,  bertujuan untuk  membatasi  dan  menghindari  kekerasan  dengan  mendorong perubahan  perilaku  yang  positif  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat Transformasi  konflik ,  bertujuan  mengatasi  sumber-sumber  konflik  sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. 43
Dalam  kajian  konflik  dan  perdamaian  kontemporer conflict management bertujuan  mencegah  konflik  yang  menghasilkan  bentuk- bentuk  kekerasan,  baik  langsung  maupun  struktural.  Terutama  pada bentuk  kekerasan  langsung.  Rubenstein  menyatakan  bahwa  “ conflict management bertujuan  me- moderation atau  memberadabkan  efek-efek konflik  dan  sebab-sebabnya”.  Teori conflict  management yaitu  bukan bagaiamana  konflik  diselesaikan  tapi  bagaimana  cara  mengelola  konflik yang  dapat  mengurangi  eskalasi  kekerasan.  Tantangan  pada  manajemen konflik adalah bukan menghapus konflik melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin. Secara eksplisit bahwa istilah  conflict management adalah  upaya  pencegah  konflik  dari  kekerasan  tanpa  harus  mencapai penyelesaian  masalah  seperti  kesepakatan  damai  “hitam  diatas  putih” yang hanya terkadang sebagai formalitas saja. 44
Pengelolaan  konflik  atau  sering  disebut  juga  dengan  istilah manajement  conflict,  atau  disebut  juga  regulasi  konflik  seringkali digunakan  sebagai  istilah  generik  untuk  meliputi  seluruh  penanganan konflik  secara  positif.  Perlu  ada  pembedaan  antara  pengelolaan  konflik dan  penyelesaian  konflik.  Penyelesaian  konflik  bermakna  tercapainya kesepakatan  antara  pihak-pihak  bertikai  yang  memungkinkan  mereka untuk  mengakhiri  sebuah  konflik bersenjata.  Istilah  penyelesaian konflik dapat  mengakhiri  kekerasan  dan  menunjukkan  finalitas  dalam prakteknya,  akan  tetapi  kelemahannya  adalah  memungkinkan  untuk kembali terjadinya konflik dikemudian hari.
Kesulitan  tersebut  tidak  hanya  dirasakan  berdasarkan  pengalaman Indonesia, namun juga dialami oleh sejumlah negara di berbagai belahan dunia.  Oleh  karena  itu,  kendatipun  upaya  ini  tidak  akan  bisa membuahkan  hasil  dengan  cepat  dan  memerlukan  waktu  lama,  bahkan mungkin  melampaui  generasi  ini,  namun  usaha  ini  mutlak  diperlukan. 45 Pemerintah  saat  ini  secara  formal  berperan  dalam  konflik  akan  tetapi mereka  hanya  sampai  pada  tahapan  penyelesaian  konflik  belum  sampai
43 Simon  Fisher, Mengelola  Konflik  –  Keterampilan  dan  Strategi  Untuk  Bertindak (Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001), h. 18.
44 Novri susan, Pengantar  Sosiologi  Konflik dan Isu-Isu  Konflik  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2009), h. 136-137.
45 Jamuin  Ma’arif, Manual  Advokasi:  Resolusi  Konflik  Antar-Etnik  dan  Agama,
(Surakarta: CISCORE Indonesia, 2004), h. 207.
pada damai berkesinambungan. “Damai berkesinambungan” 46 merupakan  cita-cita  besar  yang  harus  segera  diwujudkan  dalam  setiap konflik yang terjadi.

## Tujuan Pengelolaan Konflik
Konflik dapat terjadi disegala bidang kehidupan. Tujuan pengelolaan konflik dapat dilihat secara positif maupun negatif. Secara positif, tujuan pengelolaan  konflik  adalah  untuk  memanfaatkan  konflik  itu  demi perbaikan  orang-orang  yang  terlibat,  hubungan  antar  mereka,  kualitas maupun  kuantitas  damai  diantara  masyarakat.  Secara  negatif  tujuan pengelolaan  konflik  adalah  agar  konflik  yang  terjadi  tidak  mengganggu orang-orang  yang  terlibat,  merusak  hubungan  antarmereka.  Tujuan pengelolaan  konflik  secara  negatif  merupakan  tujuan  maksimal.  Tujuan minimal pengelolaan konflik adalah memutuskan konflik itu, kembalinya tenang  hubungan  mereka,  memulihkan  stabilitas  sosial.  Sedang  tujuan maksimalnya adalah agar terwujudnya damai berkesinambungan. 47 Sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial,  sumber  daya teknologi  serta  local  wisdom  dapat  dipergunakan  sebagai  instrumen untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, manajemen konflik harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai perdamaian  yang  berkesinambungan.  Berikut  adalah  tujuan-tujuan  dari manajemen  konflik  diberbagai  bidang:  1)  Mencegah  gangguan  kepada anggota  kelompok  untuk  memfokuskan  diri  pada  visi,  misi  dan tujuannya,  2)  Memahami  orang lain  dan  menghormati  keberagamaan,  3) Meningkatkan  kreativitas,  4)  Meningkatkan  keputusan  melalui pertimbangan  berdasarkan  pemikiran  berbagai  informasi  dan  sudut pandang,  5)  Memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  melalui  peran  serta, pemahaman  bersama,  dan  kerja  sama,  6)  Menciptakan  prosedur  dan mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  efektif  dan kreatif,  7)  Mengurangi kemungkinan pada sabotase  bagi pihak yang kalah dalam konflik.

## Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Konflik
Berbagai jenis konflik yang terjadi seperti konflik antar pemeluk satu agama,  antar  umat  berbeda  agama,  konflik  antar  organisasi  keagamaan, konflik  separatis  bahkan  dalam  ruang  lingkup  atau  aspek  kehidupan manusia  juga  terdapat  berbagai  jenis  konflik  yaitu  konflik  dengan  diri sendiri,  konflik  dengan  sesama,  konflik  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat,  konflik  dalam  dunia  kerja  dengan  segala  aspeknya,  konflik antar  kelompok,  golongan,  ataupun  perkumpulan  sosial  lainnya,  juga
46 Martino  Sardi, Berjuang  Mengelola  Konflik  Demi  Resolusi  Damai  Yang Berkesinambungan ,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi  HAM  dan  Demokrasi  Universitas  Atma Jaya,2008), h. 4.
47 Agus M. Hardjana, Konflik Di Tempat Kerja, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 44 .
konflik  antar  suku,  bahkan  konflik  antar  negara. 48 Upaya  nyata  yang dapat dilakukan dengan mengelola konflik atau manajemen konflik agar tidak  berubah  bentuk  menjadi  tindak  kekerasan  yang  merugikan  atau menimbulkan dampak  yang lebih  besar.  Upaya  pencegahan  yang  efektif adalah  melakukan  berbagai  cara,  yakni  advokasi  atau gerakan  yang  bisa mereduksi  potensi-potensi  konflik  dalam  kehidupan  masyarakat  jika  itu adalah konflik sosial. Caranya dengan mendampingi kelompok-kelompok atau kantong-kantong masyarakat yang rentan terhadap konflik. Gerakan itu  harus  dilakukan  secara  terus  menerus.  Fokusnya  pada  mereduksi persoalan dalam kehidupan manusia, misalnya ekonomi dan pendidikan. Selain  itu,  gerakan  pemberdayaan  terhadap  kualitas  pemahaman  agama dan wawasan kebangsaan mutlak diperlukan.
Kusutnya  aturan  terkait  dengan  keberadaan  kelompok  etnik  dan organisasi-organisasi  sosial  keagamaan,  bercampurnya  kepentingan ekonomi  dan  politik  ke  dalam  wilayah  ini,  serta  luka  sejarah  yang terlanjur  mengkristal,  juga  perlu  diselesaikan.  Namun,  beragam  bentuk dan upaya penyelesaian itu tidak bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat (instan),  namun  memerlukan  waktu  lama.  Konflik  yang  terjadi  dapat meningkat dan mendatangkan banyak kerugian tetapi dapat juga mereda dan membawa banyak manfaat bagi orang, dan juga bagi hubungan antar orang yang terlibat. Hal ini amat ditentukan oleh cara pengelolaan konflik tersebut.  Sedangakan  pengelolaan  konflik  terutama  konflik  sosial keagamaan  sendiri  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain:  a) Hubungan  antara  orang-orang  yang  ada  dalam  konflik,  sebelum  konflik terjadi.  Hubungan  yang  sebelumnya  sudah  buruk  tentu  saja  membuat pengelolaan  konflik  menjadi  lebih  sulit  daripada  hubungan  yang sebelumnya  baik-baik  saja.  b)  Watak  orang  yang  terlibat,  dan keseimbangan  kekuasaan  antar  mereka.  Jika  orang-orang  yang  terlibat sama-sama  keras  kepala  dan  kekuasaan  mereka  seimbang,  pengelolaan konflik  mempunyai  kemungkinan  lebih  tersendat-sendat  daripada  jika orang-orang  yang  terlibat  seimbang  mentalnya  dan  yang  satu  lebih berkuasa  daripada  yang  lain.  c)  Risiko  yang  dihadapi  oleh  orang-orang yang  terlibat  bila  bertemu  untuk  mengelola  konflik  yang  mereka  alami. Pengelolaan  yang  dilakukan  dalam  suasana  aman  apa  pun  akibatnya tidak  amat  berat;  berbeda  dengan  pengelolaan  dalam  situasi  terancam, akibatnya  cukup  berat  bagi  salah  satu  untuk  kedua  belah  pihak  yang terlibat. d) Hakikat konflik. Konflik yang relatif besar, berlangsung keras, bersifat  menentukan,  rumit,  menyangkut  banyak  hal  dan  banyak  pihak, tentu lebih berat pengelolaannya daripada konflik yang kecil, lunak, tidak menentukan,  sederhana dan  menyangkut  hal  atau  pihak  terbatas  saja.  e) Masalah  yang  menjadi  inti  konflik  dan  pemahaman  bersama  tentang  isi dan pentingya masalah. Bila masalahnya tidak berat, menyangkut perkara kurang  penting dan kedua  pihak  yang berkonflik  sudah  sepakat  tentang
48 Martino Sardi, Berjuang Mengelola Konflik Demi Resolusi ..., h. 1.
isi  dan  pentingnya  masalah  dalam  konflik,  pengelolaannya  lebih  ringan daripada bila berkonflik tentang masalah berat yang masih diperdebatkan isi  dan  pentingnya.  f)  Modus  atau  cara  mengelola.  Modus  atau  cara mengelola  konflik  juga  sangat  penting  karena  cara  ini  akan  meredam konflik  sementara.  Konflik  perlu  diredam  untuk  sementara  sebelum menemukan  strategi  yang  tepat  untuk  mengelola  konflik.  g)  Perkiraan berhasil-tidaknya  pengelolaan  konflik.  Pengelolaan  konflik  yang diperkirakan  oleh  orang-orang  yang  terlibat  lebih  banyak  berhasil, pengelolaannya  akan  berjalan  lebih  optimis  dan  bersemangat  daripada pengelolaan  konflik  yang  diperkirakan  belum  tentu  berhasil,  apalagi diperkirakan pasti gagal. 49

## Penyelesaian Konflik di Lombok
Penjelasan mengenai penyelesaian konflik di Lombok kita mulai dari sejarah  panjang  konflik  Ahmadiyah  dan  konflik  organisasi  keagamaan Islam yang terbesar di Lombok yaitu NW dan NWDI (pasca penyelesaian konflik  di  kukuhkan  menjadi  dua  organisasi  yang  berbeda).    Konflik Ahmadiyah di  Lombok  yang  sudah dimulai sejak  1983-2018  menyisakan konflik  yang  tidak  berkesudahan.  Bahkan  korban  konflik  yang  saat  ini masih  disebut  sebagai  pengungsi  Ahmadiyah  yang  tinggal  di  Asrama Transito sudah sampai 15 tahun lamanya tinggal di pengungsian tersebut. Meskipun  hak-hak  kewarganegaraannya  diberikan  seperti  halnya  hak KTP,  berpartisipasi  pada  event  politik  nasional  namun  status  pengungsi mereka masih belum bisa dikatakan selesai. Upaya penyelesaian yang di lakukan selama ini tidaklah relevan dengan tuntutan konflik yang terjadi. Upaya penyelesaian konfliknya dapat dikatakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Dimana  upaya  penyelesaian  konfliknya tidak  tepat  sasaran.  Memaksakan  konsep  penyelesaian  yang  dibangun dan  memaksakan  kepada  salah  satu  pihak  dalam  hal  ini  kelompok Ahmadiyah.  Oleh  karena,  pemerintah  sudah  melabeli  mereka  sebagai kelompok  yang  sesat  atau  kelompok  yang  harus  dikembalikan  ke  jalan yang  dianggap  “benar”  oleh  pemerintah,  jadi  penyelesaian  satu-satunya adalah  Ahmadiyah  berpindah  kejalur  yang  dianggap  “benar”  tersebut. Metode penyelesaian konflik ini bukannya menyelesaikan konflik namun mentransformasi konflik kearah negatif. Transformasi konflik bisa terjadi secara  positif  bisa  terjadi  secara  negatif 50 .  Transformasi  konflik  yang positif dapat mendorong konflik menuju kepada penyelesaian. Sedangkan transformasi  konflik  yang  negatif  merubah  jenis  konflik  seperti  halnya konflik  Ahmadiyah  ini  dari  konflik  kekerasan/konflik  terbuka  antara Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Desa Gegerung berubah menjadi konflik laten antara pemerintah dengan Jemaat Ahamdiyah.
Maka dari itu penyelesaian konflik tidak serta merta dapat dilakukan
49 Agus M. Hardjana, Konflik Di Tempat Kerja..., h. 45-46.
50 Ibid., h. 55.
begitu  saja,  namun  pengelolaan  konflik  juga  penting  dilakukan. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah pengelolaan yang berarah kepada penyelesaian konflik yang positif. Contoh penyelesaian konflik lain yaitu konflik organisasi keagamaan terbesar di Lombok yaitu NW dan NWDI. Konflik ini dimulai sejak tahun 1998 sampai benar-benari dianggap selesai pada tanggal 23 Maret 2021. Proses penyelesaian ini dipimpin oleh Dirjen Administrasi  Hukum  Kemenkumham  RI  Cahyo  Rahardian  Mushar  dan didampingi oleh Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani dan Kapolda NTB Irjen  Pol  M.  Iqbal.  Penyelesaian  ini  berakhir  dengan  mengalahnya  TGB. Dr. Zainul Majdi yang dengan besar hati mengembangkan organisasi atas nama  NWDI  (Nahdlatul  Wathan  Diniyah  Islamiyah)  dan  memberikan KH.  H.  L.  Gd.  M.  Zainuddin  Atsani.,  Lc.,M.Pd.I  dengan  leluasa mengembangkan  organisasi  atas  nama  NW  (Nahdlatul  Wathan). 51 Hingga sampai saat ini kedua organisasi ini kemudian sudah tidak saling mengganggu atau menggugat eksistensi masing-masing.
Melihat  dari  proses  penyelesaian  konflik  ini  mediasi  panjang  yang dilakukan sehingga sampai pada keputusan damai tersebut yaitu dengan metode  pelibatan  pejabat  negara  dalam  hal  ini  Dirjen  Administrasi Hukum  Kemenkumham  RI.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu dengan metode peace building. Penyelesaian konflik dengan peace building saat ini dilakukan dengan teknik yang baru yakni  pelibatan  aparat  kepolisian  tapi  tidak  pada  tataran  penghentian kekerasan dengan peace keeping. Aparat keamanan menurut Simon Fisher biasanya  diturunkan  pada  tahapan peace  keeping atau  penghentian kekerasan  dalam  konflik.  Meskipun  metodenya  dengan  kekerasan  pula, namun  dalam  pelibatan  aparat  keamanan  pada  proses peace  building menjadikan proses penyelesaian konflik lebih akurat dan efisien.
Selain kedua sejarah konflik keagamaan yang panjang ini, beberapa contoh konflik keagamaan yang terjadi seperti konflik antara Hindu dan Muslim di wilayah Lombok Barat juga kerapkali terjadi. Dibawah ini data sejarah konflik Lombok yang terjadi dalam rentan waktu 33 tahun:
N o Konflik Sosial Keagamaan Ta hun Konflik 1 Konflik Warga Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati 19 80-2000 2 Konflik Ahmadiyah Lombok 19 83-2006 3 Konflik Antar Warga Tohpati dan warga sekitarnya 20 00 51 Koran Merah, RTGB dan TGB Teken Kesepakatan ‘Damai’ Ada Yang Pakai NW dan NWDI, Diakses pada 29 November 2021 jam 21.13 WITA.
4 Kerusuhan 171 20 00 5 Konflik Antar Warga Nyangget dengan Saksari 20 01 6 Konflik Antar warga Karang Tapen dan Karang Jasi Lelede 20 01-2005 7 Konflik Antar Warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng 20 03- 2005 8 Konflik Antar Warga Lk. Sindu dan Lk. Nyaget 20 08 9 Perusakan dan Penolakan Pura 20 08 1 0 Konflik Masjid Kembar Kediri 20 09 1 1 Konflik Antar Warga Karang Bagu dan Karang Taliwang 20 11 1 2 Konflik Antar Warga Tohpati dan Karang Mas- Mas 20 12 - 2013 1 3 Konflik Antar Warga Tohpati dan Pandan Salas 20 13 1 4 Konflik Antar Warga Pejarakan dan penganut aliran Salafi/ Wahabi 20 13
Berbagai konflik yang terjadi ini sebagian besar di selesaikan dengan metode mediasi yang dipimpin oleh aparat kepolisian. Ada konflik yang proses  mediasinya  terlihat  dipaksakan  dan  ada  yang  proses  mediasinya berjalan  baik  sehingga  benar-benar  merupakan  penyelesaian  konflik. Proses mediasi yang dipaksakan dapat mengakibatkan kembalinya terjadi konflik.  Proses  mediasi  ini  termasuk  dalam  proses  mediasi  yang  tidak sesuai  dengan  tahapan  mediasi  dan  menyalahi  tujuan  pengelolaan konflik.  Maka  dari  itu  penting  ada  tawaran  pengelolaan  konflik  yang efektif  dan  efisien  menuju  penyelesaian  konflik  dengan  damai  yang berkesinambungan.

## Tawaran Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan dengn
Peace Building
Peace  Building adalah  strategi  atau  upaya  yang  mencoba mengembalikan  keadaan  destruktif  akibat  kekerasan  yang  terjadi  dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat  konflik. Peace  Building lebih  menekankan  pada  kualitas  interaksi daripada kuantitas. Oleh karena itu menurut Muksin Jamil, ada lima hal yang  harus  diperhatikan  dalam  tahapan  ini  :  a)  Interaksi  yang  terjadi harus  antara  pihak-pihak  yang  memiliki  kesejajaran  status,  b)  Adanya
dukungan  dari  lingkungan  sosial,c)  Komunikasi  terjadi  secara  intim (bukan kasual), d) Proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak, e) Ada tujuan yang hendak dicapai bersama. 52
Pada  tahun  1975  Johan  Galtung  menciptakan  istilah  dalam  karya rintisannya  "Tiga  Pendekatan  untuk  Perdamaian:  Peace  keeping,  peace making,  dan  Peace  building".  Peace  building  adalah  upaya  untuk melakukan pencegahan terhadap konflik (tindakan preventif), manajemen konflik  dan  stabilisasi  pasca  konflik. 53 Peace  building  dapat  dilakukan dimana  saja  dan  tidak  terbatas  oleh  ruang  dan  waktu  tertentu.  Peace building  mempunyai  beberapa  dimensi  seperti;  budaya,  politik,  dan ekonomi. Bahkan menurut Handwarker, perdamaian dimulai dari dalam diri  manusia  yang  mempunyai  kebutuhan  dasar  dan  tingkah  laku  yang memotivasi untuk mempertahankan diri serta yang berhubungan dengan pemenuhan.  Berdasarkan  hal  itu,  interpersonal  peace  building (membangun  perdamaian  antar  manusia)  yang  dianalogikan  seperti membangun kembali jembatan-jembatan atau membuat hubungan antara individu  dengan  individu  atau  sekelompok  individu.  Sangat  kecil kemungkinan  untuk  membangun  perdamaian  pada  konflik  yang  terjadi tanpa memasuki tingkat tertentu dari kesepahaman yang baik. 54
Berbicara  tentang  Pencegahan  konflik  atau  tindakan  preventif  tidak hanya didefinisikan sebagai " Kegiatan yang bertujuan untuk meredakan situasi  saat  akan  meledaknya  konflik  (pencegahan  konflik  dalam  arti sempit),  tetapi  juga  untuk  mencegah  terjadinya  situasi  yang  sama  pasca terjadinya  konflik  (pencegahan  konflik  dalam  arti  yang  lebih  luas). Artinya  tindakan  preventif  tidak  hanya  diawal  atau  sebagai  pembekalan bagi masyarakat supaya tidak terjadi konflik kembali. Tindakan preventif juga  dilakukan  pasca-konflik  supaya konflik  tidak  kembali  terjadi.  Peace building adalah tindakan yang diambil pasca konflik maka peace building harus  mengandung  sifat  preventif.  Tindakan  preventif  sebelum  konflik dan  pasca  konflik  memiliki  prinsip  yang  berbeda.  Preventif  diawal sebelum  terjadinya  konflik  adalah  pemeliharaan  masa-masa  damai, sedangkan  preventif  pasca-konflik  adalah  konstruksi  kembali perdamaian.
Jika  situasinya  masih  rentan  atau  belum  terkonsolidasinya  situasi damai  ini,  maka  sewaktu-waktu  bisa  menyebabkan  terjadinya  konflik kembali pada masyarakat. Oleh karena itu, selain memastikan agar peace building  berjalan  efektif,  upaya  pencegahan  konflik  agar  konflik kekerasan  tidak  kembali  muncul  menjadi  agenda  penting  dalam  masa pasca-konflik.  Pencegahan  konflik  pada  masa  pasca-konflik,  esensinya
52 Muksin  Jamil, Mengelola  Konflik-Membangun  Damai (Semarang:  Walisongo Mediation Center (WMC), 2007), h. 72.
53 Simon  Duke  dan  Aurelie  Courtier ,  “ EU  Peacebuilding:  Concepts,  Players  And Instruments”, dalam www.globalgovernancestudies.eu diakses pada tanggal 4 Mei 2015.
54 Simon  Duke  dan  Aurelie  Courtier ,  “ EU  Peacebuilding:  Concepts,  Players  And Instruments”, dalam www.globalgovernancestudies.eu diakses pada tanggal 4 Mei 2015.
sama  dengan  memelihara  perdamaian  (peace  keeping).  Upaya  ini  sangat penting dilakukan di daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia.
Menejemen  konflik  dilakukan  untuk  rekonstruksi  dan  rehabilitasi yang  berarti  pembentukan  kembali  segala  aspek  kehidupan  yang diperlukan  untuk  memulihkan  stabilitas  sosial  dan  stabilitas  politik  di daerah  yang  pernah  mengalami  konflik  .  Peace  building  bisa  dilakukan dengan membentuk penjaga perdamaian (sedapat mungkin menekankan kepemilikan  lokal),  perencanaan  dan  pelatihan  operasi  dukungan perdamaian,  demobilisasi  dan  reintegrasi,  reformasi  pemerintahan (termasuk  keadilan,  organisasi  sipil  dan  militer),  hak  manusia  dan demokrasi, batas manajemen, polisi dan masalah lembaga pemasyarakatan,  serta  pengawasan.  Menumbuhkan  hubungan  antara keselarasan  keamanan  dan  pembangunan  menuju  perdamaian. Perdamaian  dan  keamanan  sering  dilihat  sebagai  dasar  bagi  kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Menuju  konsep  perdamaian  diperlukan  identifikasi  sebenarnya mengenai akar penyebab konflik hasil informasi dan analisis dari berbagai sumber  sehingga  menghasilkan  perpaduan  tentang  peta  konflik. Hal  ini, pada  gilirannya,  akan  menginformasikan  mereka  yang  harus  membuat perencanaan mengenai respon yang tepat untuk setiap situasi krisis yang akan  terjadi.  Pembangunan  kebijakan  dan  program  kerjasama menyediakan  instrumen  yang  paling  kuat  bagi  masyarakat  untuk mengatasi  akar  penyebab  konflik.  Seperti  yang  diungkapkan  Karl Raimund  Popper:    “Kita  tidak  menganggap  diskusi  sebagai  kayu penghalang dijalan aksi, tapi sebagai langkah awal yang diperlukan untuk bertindak secara bijak”. Ini bisa berlaku dalam konteks situasi krisis yang muncul untuk stabilisasi pasca-konflik. Sebagaimana ditunjukkan di atas, penekanan  sekarang  semakin  pada  stabilisasi  pasca-konflik  serta pencegahan  konflik  kembali.  Kebutuhan  informasi  yang  akurat  dalam setiap  kasus  karena  akan  membantu  untuk  menentukan  apa  yang dibutuhkan  di  lapangan.  Kebijakan  dan  instrumen  perdamaian masyarakat tidak dapat dianggap eksklusif; sebaliknya, kebijakan bersifat lebih  umum  dan  instrumen  yang  digunakan  memiliki  penerapan perdamaian yang lebih luas.
Konsep ini diambil dari konsep perdamaian Uni Eropa yang sedang dikembangkan.  Tujuan  utama  dari  Uni  Eropa  adalah  untuk  memastikan inklusifitas dari semua pihak untuk konflik yang lebih potensial, termasuk perwakilan dari masyarakat sipil. Inkulisifitas yang dimaksudkan adalah keikutsertaan  berbagai  pihak  terkait  untuk  bersama-sama  membina hubungan  damai  pasca  konflik.  Sifat  normatif  dari  hubungan  eksternal Uni  Eropa  yang  paling  mendasar  yaitu  hak  dan  kebutuhan  orang,  sama pentingnya  dengan  "keamanan  negara".  Oleh  karena  itu,  Uni  Eropa mendukung  tata  kelola  yang  baik  dalam  peace  building  serta  dalam pelaksanaan  strategi  pembangunan  perdamaian  melalui  penggunaan
campuran  instrumen  yang  tepat.  Selain  itu  peletakan  badan  koordinasi lapangan  juga  tidak  kalah  pentingnya  untuk  tetap  menjaga kesinambungan perdamaian. 55
Menurut  Johan  Galtung,  perdamaian  adalah  tidak  adanya  atau berkurangnya  segala  jenis  kekerasan. 56 Simon  Fisher,  mengartikan perdamaian  sebagai  suatu  proses;  suatu  pertarungan  multidimensional yang  tidak  pernah  berakhir  dalam  usaha  mengubah  kekerasan. Perdamaian  juga  didefinisakan  sebagai  usaha  menjalin  hubungan  antar individu,  kelompok  dan  lembaga  yang  menghargai  keberagaman  nilai dan  mendorong  pengembangan  potensi  manusia  secara  utuh. 57 Menciptakan  perdamaian  diperlukan  pihak-pihak  independen  yang sanggup  menjembatani  kedua  belah  pihak  yang  bertikai.  Perdamaian menjadi  kajian  spesifik  yang  mencoba  menanggulangi  permasalahan kekerasan.  Kekerasan  struktural  mendapat  respon  dari  konsep perdamaian  positif  sedangkan  kekerasan  langsung  mendapatkan  respon dari perdamaian negatif. Dua konsep perdamaian tersebut nantinya akan melahirkan apa yang dinamakan konsep perdamaian menyeluruh.
John  Paul  Lederach,  sarjana  lain  dalam  bidang  studi  perdamaian, menyerukan  memperluas  pemahaman  kita  tentang  perdamaian.  Peace building,  menurut  dia,  "lebih  dari  rekonstruksi  pasca-kesepakatan"  dan "dipahami  sebagai  konsep  yang  komprehensif  yang  mencakup, menghasilkan,  dan  menopang  penuh  arah  proses,  pendekatan,  dan tahapan  yang  diperlukan  untuk  mengubah  konflik  ke  arah  hubungan damai  yang  berkesinambungan.  Istilah  ini  melibatkan  berbagai  kegiatan yang  mendahului  dan  mengikuti  perjanjian  damai  secara  formal. Perubahan  menuju  perdamaian  dipandang  bukan  hanya  sebagai  tahap dalam  satu  waktu  atau  suatu  kondisi.  Ini  adalah  konstruksi  sosial  yang dinamis.  Lederach  berbicara  tentang  transformasi  konflik  untuk mengelola  kekerasan  di  semua  tahapan-tahapannya.  Istilah  ini menandakan  proses  yang  berkelanjutan  yaitu  perubahan  dari  negatif  ke positif  dari  segala  hubungan,  perilaku,  sikap  dan  struktur  sosial. Pendekatan terpadu untuk pembangunan perdamaian harus memperhitungkan  sifat  kompleks  dan  multi-dimensi  dari  pengalaman manusia  dan  bergantung  pada  partisipasi  sosial  yang  luas.  "Pendekatan transformatif  berkelanjutan  menunjukkan  bahwa  kuncinya  terletak  pada hubungan para pihak yang terlibat, meliputi tingkat psikologis, spiritual, sosial,  ekonomi,  politik  dan  militer.”  Memupuk  sebuah  “infrastruktur untuk  pembangunan  perdamaian”  berarti  kita  tidak  hanya  tertarik  pada ‘mengakhiri’  sesuatu  yang  tidak  diinginkan.  Orientasi  diletakkan  pada
55 Simon Duke dan Aurelie Courtier , “ EU Peacebuilding..., h. 20.
56 Johan  Galtung, Studi  Perdamaian  dan  Konflik,  Pembangunan  dan  Peradaban (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), h. 21.
57 Simon Fisher, Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak, terj. SN Karikasari, dkk (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), h. 27.
pembangunan  hubungan  dalam  totalitas  yang  membentuk    pola-pola, proses, dan struktur yang baru.” 58
Lederach mendefinisikan penyelesaian konflik sebagai sebuah upaya untuk  mengungkapkan  landasan  akar  konflik  yang  bersifat  struktural, relasional  dan  budaya:  “saya  menyarankan  agar  pembentukan perdamaian  dipahami  sebagai  sebuah  istilah  komprehensif  yang diperlukan  untuk  mentransformasikan  konflik  menuju  kehubungan  dan hasil  yang  berkelanjutan  dan  damai. 59 Pembangunan  perdamaian  pasca- konflik  merupakan  subjek  khusus  dan  perlu  mendapat  perhatian  yang khusus  pula.  Pembangunan  perdamaian  pasca-konflik  menghadapi masalah  dan  tantangan  perdamaian  khusus  berupa  kerentanan perdamaian  dan  hambatan  perdamaian  yang  dihadapi  daerah  pasca- konflik.  Selain  membutuhkan  pendekatan  pencegahan  konflik  secara khusus,  terutama  untuk  mencegah  agar  konflik  tidak  kembali  terjadi (recurring  conflict),  juga  diperlukan  pendekatan  penyelesaian  dan transformasi  konflik  melalui  pembangunan  perdamaian.  Pencegahan konflik  dalam  masa  pasca-konflik  memiliki  arti  khusus  sama  dengan pemeliharaan  perdamaian  sehingga  kedua  pendekatan  ini,  pencegahan konflik (conflict prevention) dan pemeliharaan perdamaian secara militer (peace keeping), harus dipadukan dan dijalankan secara continum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. 60
Sederhananya,  tulisan  ini  ingin  merekomendasikan  teknik pengelolaan  konflik  dengan  tindakan  preventif  dan  metode  peace building.  Merujuk  kepada  tujuan  dan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi pengelolaan  konflik  yang  dijelaskan  sebelumnya  maka  metode pengelolaan  konflik  yang  bisa  dikatakan  efektif  dan  efisien  dalam  artian atau  indikator  efektivitas  dan  efisiensi  adalah  pengelolaan  konflik  yang profesional.  Jika  kita  belajar  dari  konflik-konflik  yang  terjadi  di  Lombok dan  menelaah  penyelesaian  konfliknya  maka  cukup  terlihat  bahwa metode  penyelesaian  yang  digunakan  adalah  tindakan  taktis  saja. Tindakan taktis yang dimaksudkan adalah hanya meredam konflik tanpa mencabut  akar  konfliknya.  Sehingga  tindakan  preventif  dan pembangunan damai pasca konflik merupakan metode yang cukup efektif dan efisien untuk pengelolaan konflik menuju penyelesaiannya.
Tawaran Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan dengan Damai
58 Simon Duke dan Aurelie Courtier , “ EU Peacebuilding..., h. 4-5.
59 John  Paul  Lederach, Building  Peace:  Sustainable  Reconciliation  in Divided  Societies (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997), 20. Dalam Conflict Prevention And Peace Building oleh Gabriella S. Buescher, h. 9-10.
60 Lambang  Trijono,  “Pembangunan  Perdamaian  Pasca-Konflik  di  Indonesia: Kaitan  perdamaian,  pembangunan  dan  demokrasi  dalam  pengembangan  kelembagaan pasca-konflik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009, h. 53.

## berkesinambungan
Pengelolaan  konflik  menurut  Martino  Sardi 61 dibangun  atas  dasar penghargaan  terhadap  HAM.  Ungkapan beliau  menyerukan  bahwa  satu jiwa saja tidak mampu untuk diberikan nominal. Oleh karena itu konflik hendaknya  mendapatkan  perlakukan  yang  tepat  demi  mencapai kedamaian  abadi  untuk  setiap  orang.  Damai  atas  konflik  yang  terjadi merupakan  sebuah  perjuangan  yang  seharusnya  atas  pihak  yang berkonflik. Damai abadi atau damai yang berkesinambungan merupakan cita-cita  ideal  setiap  orang  dalam  hidup  sosialnya.  Kita  harus  berjuang agar  konflik  itu  memperoleh  penyelesaian  damai.  Damai  harus dipertahankan  dan  diperjuangkan  secara  terus-menerus  tiada  hentinya. Damai yang berkesinambungan adalah harga mati bagi bangunan prinsip- prinsip relasi sosial masyarakat.
Dalam  rangka  menangani  konflik  yang  besar,  khususnya  konflik antar kelompok, atau bahkan konflik antar negara, paling tidak haruslah ditempuh  empat  tahapan  untuk  sampai  pada  perdamaian  yang berkesinambungan.  Dalam  konflik  pada  umumnya  terdapat  pelaku kekerasan dan korban, karena itu penanganan akan hal ini haruslah hati- hati, berdasarkan fakta, kebenaran dan prinsip keadilan. Pihak-pihak yang berkonflik  harus  mampu  untuk  saling  menerima  prinsip  itu.  Adapun empat tahapan dalam rangka mengelola konflik meliputi:
Pertama,  Intervensi  penguasa  yang  berwewenang.  Truth  claim adalah  akar  konflik  paling  berbahaya  dimanapun  terjadinya  konflik. Entah  itu  konflik  kelompok  etnik,  agama,  suku  dan  ras  membutuhkan another  between  aktor  konflik  (pelaku  konflik).  Dalam  sebuah  negara demokratis  pasti  memiliki  perangkat  negara  yang  bertugas  untuk menyelesaikan  konflik,  seperti  di  Indonesia.  Organ  pemerintah diharapkan  tidak  berpihak,  tetapi  menjadi  organ  yang  terpercaya  dan dipercayai  oleh  kedua  belah  pihak,  sehingga  pihak-pihak  yang  sedang terlihat  dalam  konflik  tindak  kekerasan  itu  mampu  melihat  suatu  organ resmi  yang  diharapkan  mampu  untuk  menjadi  perantara  penyelesaian konflik.
Intervensi  pemerintah  sebagai  penguasa  akan  menunjukkan otoritasnya,  yang  memang  mempunyai  kewenangan  untuk  menciptakan ketenteraman dan damai kepada warganya. Kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik harus menyadari tanpa adanya intervensi ini, mereka  tidak  mampu  untuk  menyelesaikan  konfliknya.  Otoritas pemerintah  ini,  khususnya  intervensi  militer  yang  tidak  memihak  akan memudahkan  kedua  belah  pihak  meletakkan  senjatanya,  menghentikan perang atau tindak kekerasan dan mulai berunding.
Kedua,  Intervensi  pihak  lain  demi  kemanusiaan.  Dalam  situasi
61 (Alm)  Dosen  Hukum  dan  HAM  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta pengampu  matakuliah  Manajemen  Konflik  dan  Advokasi  Sosial  Pasca  Sarjana  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.
konflik,  intervensi  kemanusiaan  dinilai  menjadi  penting,  karena disamping  aksi  kemanusiaan  yang  memang  harus  dilaksanakan,  juga dapat  ditempuh  untuk  mengadakan  negosiasi  dengan  para  elit  yang terlibat  dalam  konflik,  agar konflik dihentikan  dan  solusi damai  dirintis. Ikut  serta  dalam  intervensi  kemanusiaan  tidak  mudah,  kata  tidak berpihak  kepada  siapapun,  menguasai  medan,  menguasai  tehnik intervensi  kemanusiaan  baik  dalam  hal  merawat  korban,  memberikan makanan  dan  minuman  serta  diplomasi  dan  negosiasi  untuk  mencari berbagai  kemungkinan  duduk  bersama,  dialog,  berunding  dan menghentikan  tindak  kekerasan,  sampai  dengan  damai.  Intervensi kemanusiaan sebenarnya juga merupakan salah satu cara, agar  negoisasi terhadap  tindak  kekerasan  itu  dihentikan.  Bagaimana  pun  juga  korban harus  mendapatkan  perawatan,  diperhatikan  dan  dicukupi  kebutuhan hidupnya. Intervensi kemanusiaan menjadi penting untuk menghantar ke arah  negoisasi  adanya  suatu  pertemuan,  dialog  dan  kesepakatan  pada pihak-pihak  yang  sedang  terlibat.  Dengan  demikian  jalan  damai  dapat dirintis.
Ketiga,  Menciptakan  dan  membangun  damai.  Pembangunan  itu menyangkut berbagai langkah yang harus ditempuh yakni masa transisi, rekonsiliasi,  konsolidasi  dan  strategi  masa  depan  demi  perdamaian  dan keadilan.  Masa  transisi  dari  situasi  konflik  ke  masa  damai,  memerlukan suatu  daya  tahan  tersendiri,  kekuatan  baru,  pemikiran  ke  masa  depan yang  jelas  dan  menata  hidup  yang  sejahtera.  Masa  transisi  merupakan masa  yang  penuh  pergolakan  diri,  dan  dijamin  dengan  adanya penyelesaian masalah. Masa lalu yang jahat dilaluinya, masa penyelesaian masalah  sebagai  titik  sejarah  peristiwa  penting,  dan  sampailah  masa peralihan untuk mencapai damai.
Masa  rekonsiliasi  ditempuh  dengan  membuka  jalan  pengampunan, perdamaian,  persahabatan  dan  sekaligus  pengharapan  akan  jalan  yang semakin  jelas  dari  perdamaian  itu,  yakni  suasana  damai  dan  keadilan. Dalam  masa konsilidasi,  manusia  akan  dihadapkan  dengan  membangun diri  yang  kokoh  kuat  bersama  dalam  masyarakatnya.  Seluruh  daya, kekuatan,  kemampuan,  keahlian,  keterampilan  dan  dirinya  sendiri  akan menjadi dasar membangun diri bersama kelompoknya dalam masyarakat yang  tidak  hanya  memikirkan  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  kepentingan pihak  lain.  Konsilidasi  menjadikan  dirinya  mampu  untuk  hidup  dalam kebersamaan  yang  semakin  berarti.  Hal  ini  akan  semakin  kuat,  bila didukung  dengan  penyusunan  strategi  yang  kokoh  kuat  untuk  masa depannya,  bahwa  dalam  hidup  ini  damai  sungguh-sungguh  merupakan dasar untuk bersikap dan bertindak. 62
Terdengar  sangat  menjanjikan  saat  berbicara  tentang  “damai berkesinambungan”,  akan  tetapi  cita-cita  inilah  yang  menjadi  harapan setiap orang. Sepanjang kehidupan manusia tidak akan dapat dihindarkan
dari  konflik.  Disinilah  inti  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  konflik yang  menjadi  dasar-dasar  penyusunan  strategi  pengelolaan  konflik. Niat baik  dan  ketulusan  hati  untuk  mengelola  konflik  demi  kemanusiaan adalah hasrat baik yang harus dimiliki untuk mewujudkan perdamaian.
Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  contoh  konflik  yang  telah disebutkan  contohnya  adalah  konflik  organisasi  keagamaan  terbesar  di Lombok  yaitu  NW  dan  NWDI.  Dengan  metode  yang  sama  seperti tawaran  damai  berkesinambungan  diatas.  Sebenarnya  penyelesaian konflik  dua  kubu  ini  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  damai berkesinambungan  tersebut.  Berdasarkan  tahapan-tahapan  diatas pelibatan  pihak  yang  berwewenang,  pelibatan  untuk  kemanusiaan  serta cita-cita  damai  bersama  tersebut  merupakan  proses  yang  telah  dilalui pada  pengelolaan  konflik  organisasi  keagamaan  terbesar  di  Lombok tersebut.  Sampai  pada  tahapan  kesepakatan  damai,  meskipun  pada dasarnya  puncaknya  bukanlah  kesepakatan  damai  tersebut  namun bagaimana  kedua  kubu  tersebut  mencabut  akar  perseteruannya  masing- masing.  Masing-masing  pemimpin  menginstruksikan  kepada  para simpatisannya  untuk  menghentikan  pertikaian  tersebut.  Meskipun sebenarnya  para  simpatisannya  merupakan  hanya  representasi  dari konflik kedua pimpinan lembaga tersebut.
Namun berbeda dengan konflik Ahmadiyah yang terjadi di Lombok yang sampai saat ini masih belum mencapai tahapan penyelesaian. Hal ini disebabkan tidak ada satupun yang dapat memetakan konflik ini dengan pasti.  Sebagian  orang  melihat  peta  aktor  konflik  ini  antara  masyarakat Desa  Ketapang  dan  Jemaat  Ahmadiyah  Lombok.  Namun  sebenarnya konflik  ini  adalah  diantara  pemerintah  dengan  Jemaat  Ahamdiyah Lombok  yang  dengan  keras  seolah-olah  sudah  sampai  pada  kesimpulan yang paten bahwa mereka (JAI) adalah kelompok agama Islam yang sesat sehingga  jalan  satu-satunya  adalah  Ahmadiyah  harus  kembali  ke  jalan yang dianggap  “benar”  oleh  pemerintah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  yang seharusnya berperan sebagai mediator justru menjadi aktor dalam konflik.
Sehingga sulit untuk dapat menemukan penyelesaian konflik yang efektif dan  efisien.  Namun  jika  berbicara  pengelolaan  konflik  yang  efektif  dan efisien,  tawaran  pengelolaan  konflik  masih  bisa  dilakukan  diantaranya dengan  tindakan  preventif  membangun  damai  berkesinambungan. Peace building cukup  efisien  sebenarnya  untuk  dapat  diberlakukan  pada pengelolaan  konflik  kasus  Ahmadiyah  ini.  Selain  sejarah  konflik  yang panjang  artinya  waktu  telah  meredakan  konflik,  namun  nasib  korban konflik  masih  menjadi  sumbu  pendek  yang  sewaktu-waktu  bisa  saja meledak.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  jenis-jenis  konflik,  maka  pengelolaan  atau  manajemen konflik  juga  bervariasi  sesuai  dengan  kebutuhan  situasi  dan  ciri  dari
masyarakat  tersebut.  Pengelolaan  yang  baik  adalah  menjadikan  setiap pihak  yang  berkonflik  sadar  bahwa  mereka  membutuhkan  perdamaian. Melalui kesadarannya itulah kemudian upaya-upaya penyelesaian konflik dapat  direalisasi  dengan  baik.  Mengelola  konflik  tidak  mudah  karena membutuhkan  banyak  energi  dan  sumberdaya  yang  perlu  di maksimalkan  dan  di  efektifkan.  Konflik  tidak  selalu  tentang  gencatan senjata, karena konflik yang bersifat tidak terlihat justru lebih berbahaya. Pengelolaan  konflik  membutuhkan  seorang  mediator  yang  benar-benar menyadari  akan  kebutuhan  solusi.  Manajemen  konflik  adalah  upaya untuk  menekan  konflik  supaya  tidak  menjadi  tindak  kekerasan. Sebagaimana teori konflik bahwa konflik bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat  negatif,  maka  manajemen  konflik  bertugas  untuk  menuntun konflik  menemukan  nilai  positifnya.  Efektivitas  dan  efisiensi  sangat dituntut  dalam  upaya  manajemen  konflik.  Dengan  prinsip-prinsip profesionalitas  maka  manajemen  konflik  dapat  mencapai  tujuan utamanya  yaitu  untuk  mengantarkan  konflik  mencapai  nilai  positifnya. Pengelolaan konflik bertujuan untuk menemukan ideal resolution terhadap setiap  konflik.  Artinya  resolusi  terbaiklah  yang  dikembangkan  oleh pengelolaan  konflik. Peace  building adalah  salah  satu  instrumen pengelolaan  konflik  yang  mengembangkan  tindakan  preventif  sebagai tindakan  yang  lebih  penting  dari  hanya  menyelesaikan  konflik. Peace building dengan  cita-cita  damai  berkesinambungan  dapat  menjadi tindakan  atau  langkah  yang  memungkinkan  untuk  mencapai  cita-cita perdamaian.  Pengelolaan  konflik  melalui peace  building dapat  membantu transformasi  konflik  dari  keadaan  konflik  menjadi  situasi  baru. Peace building bisa  saja  mengurangi  ketegangan  konflik,  namun  juga  menjadi daya  tahan  atau  protect  masyarakat  terhadap  konflik  kembali.  Catatan penting  untuk  dikembangkannya peace  building pasca  konflik  yaitu memperhatikan  azaz-azaz  tindakan  preventif  dan  rasa  kemanusiaan. Tindakan  preventif  dapat  di  lakukan  dengan  inklusifitas  semua  orang dalam  upaya peace  building. Inklusifitas  ini  nantinya  yang  akan membentuk  daya  tahan  atau  protect  masyarakat  terhadap  terjadinya konflik kembali.

## Referensi
Amrullah, M. Kholis, and M. Irfan Islamy. Perencanaan Penelitian: Perjalanan Sistematis Penemuan Teori . Edited by Ani Cahyadi. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
Bartholomew, John Ryan, Alif Lam Mim Kearaifan Masyarakat Sasak, terj. Imron Rasyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
Fisher, Simon, Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak, terj. SN Karikasari, dkk (Jakarta: PT. Gramedia, 2001). Galtung, Johan, Studi Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban
(Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).
Hardjana, Agus M, Konflik Di Tempat Kerja, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Ilham Daeng Mangkello, Kota Seribu Gereja:  Dinamika Keagamaan dan
Penggunaan Ruang di Kota Manado (Manado: Ombak, 2010) Ismail, Nawari, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
Jamil, Muksin, Mengelola Konflik-Membangun Damai (Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC), 2007).
Kingsley, Jeremy, dalam Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas dan
Kewargaan pada Masa Pasca- Orde Baru oleh Martin Ramstedt dan Fadjar Ibnu Tufail (Jakarta: Grasindo, 2011).
Lederach, John Paul, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1997), 20. Dalam Conflict Prevention and Peace Building oleh Gabriella S.
Buescher.
Ma’arif, Jamuin, Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama, (Surakarta: CISCORE Indonesia, 2004).
Susan, Novri, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2009).
Lambang Trijono, “Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di
Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.
Suprapto, “Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik”, Walisongo, IAIN Mataram, No. 1. Vol. 21, Mei 2013. Martino Sardi, 2008, Berjuang Mengelola Konflik Demi Resolusi Damai Yang Berkesinambungan, Yogyakarta: Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya
Nurjannah, “Teori Konflik dan Penanganannya (Kajian Psikologi Sosial)”.
Handout mata kuliah Psikologi Agama dan Resolusi Konflik
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kurnia, Ahmad , Manajemen konflik : Definisi, Ciri, Sumber, Dampak Dan Strategi Mengatasi Konflik dalam http://manajemenkomunikasi.blogspot.com diakses pada 07 Januari 2015.
Simon Duke dan Aurelie Courtier , “ EU Peacebuilding: Concepts, Players And Instruments”, dalam www.globalgovernancestudies.eu diakses pada tanggal 4 Mei 2015.
Koran Merah, RTGB dan TGB Teken Kesepakatan ‘Damai’ Ada Yang Pakai NW dan NWDI, dalam
https://www.koranmerah.com/2021/03/23/rtgb-dan-tgb-teken- kesepakatan-damai-ada-yang-pakai-nw-dan-nwdi/  diakses pada 29 November 2021 jam 21.13 WITA.