## KAJIAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU

## ( TUNNEL SECTION ), PROVINSI JAWA BARAT
Oleh: Hendra Adi Wijaya
Staf Pengajar Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Politeknik Pekerjaan Umum Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang
E-mail: hendra.adiw@pu.go.id

## Abstrak
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maka  kegiatan  pembangunan  dan/atau  peningkatan  jalan  harus dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan. Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  pada  kegiatan  pembangunan  jalan  bebas  hambatan  Cisumdawu (tunnel  section),  terdapat  beberapa  permasalahan  terkait  aspek  lingkungan  (dampak  lingkungan), diantaranya: tidak tersedianya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS  LB3),  tempat  sampah  domestik  di  basecamp  dan  direksi  kit  tidak  sesuai  dengan  jumlah  timbulan sampah  serta  sampah  tidak  terpilah,  dampak  kebisingan  akibat  pelaksanaan  kegiatan,  serta  terjadi sebaran  debu  di  sekitar  lokasi  kegiatan  yang  berdekatan  dengan  permukiman  warga.  Rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu (tunnel section)  diantaranya:  menyediakan  Tempat  Penyimpanan  Sementara  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  (TPS  LB3),  menyediakan  tempat  sampah  domestik  terpilah  dengan  memperhatikan  jumlah timbulan  sampah,  pelaksanaan  kegiatan  konstruksi  hanya  pada  siang  hari,  serta  melaksanakan penyiraman di lokasi kegiatan yang dekat dengan pemukiman warga.
Kata  kunci :  pembangunan  jalan , pembangunan  berkelanjutan,  dampak  lingkungan,  limbah  bahan berbahaya dan beracun, sampah

## Abstract
In  order  to  implement  the  mandate  of  Law  Number  32  of  2009  on  the  Environmental  Protection  and Management, road construction and/or road improvement must be implemented based on the principles of sustainable development and environmentally sound. Based on the results of field observations on the Cisumdawu  highway  (tunnel  section)  construction  activities,  there  are  several  issues  concerning  the aspect  of  environmental  (environmental  impacts),  including:  the  unavailability  of  Temporary  Storage Places for Hazardous and Toxic Waste (TPS LB3), waste bins at basecamp and the board of directors kit is not in accordance with the amount of waste generated and the waste is not segregated, the impact of noise  due  to  activity  implementation,  and  the  spread  of  dust  around  the  location  which  is  close  to residential areas. Recommendations for improving environmental management in the construction of the Cisumdawu highway (tunnel section) include: providing a Temporary Storage for Hazardous and Toxic Waste (TPS LB3), providing segregated domestik waste bins by taking into account the amount of waste generation,  implementing  construction  activities  only  during  the  day,  and  watering  at  the  location  of activities close to residential areas.
Keywords :  road  construction,  sustainable  development,  environmental  impact,  hazardous  and  toxic waste materials, garbage
1. Pendahuluan
Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  potensi yang besar dalam meningkatkan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur jalan  yang  bernilai  strategis.  Pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu merupakan  salah  satu  proyek  strategis
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan  konektivitas  antara  wilayah tengah  dan  utara  Jawa  Barat,  sehingga dapat  mengurangi  biaya  logistik.  Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu akan menghubungkan kawasan strategis  nasional  Cekungan  Bandung dengan      Bandara      Internasional
Jawa Barat di Kertajati. Pembangunan jalan bebas hambatan
Cisumdawu akan dilengkapi  dengan  terowongan  ( tunnel ) sepanjang 472 meter. Terowongan ( tunnel ) dibangun  di  Seksi  2  Phase  II,  pada  daerah dengan  topografi  terjal  dan  berbukit sebagai  alternatif  agar  tidak  membelah bukit dan merusak lingkungan. Terowongan ( tunnel ) Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu terletak di
perbatasan  Desa  Cigendel,  Kecamatan Sumedang  Selatan  dan  Desa  Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.  Secara  geografis,  terletak  pada koordinat 6 ⁰ 51’58.9”LS dan
107 ⁰ 50’01.2”BT  dan  dikelilingi  oleh perbukitan.
Secara  keseluruhan  jalan  bebas  hambatan Cisumdawu  memiliki  total  panjang  61,675 km dan terdiri dari 6 seksi. Seksi terpendek adalah  seksi  III  dengan  panjang  3,750  km, sedangkan  seksi  terpanjang  adalah  seksi  V dengan  panjang  16,420  km.  Pembangunan terowongan  ( tunnel )  pada  tol  Cisumdawu terletak pada seksi II phase 2 (STA 12+628 –  STA13+100)  dengan  panjang  472  meter dengan tipe Twin Tube Tunnel . Konstruksi terowongan ( tunnel ) menggunakan 2 metode konstruksi yaitu NATM dan Cut & Cover.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan, terdapat  beberapa  permasalahan  terkait aspek  lingkungan  (dampak  lingkungan) akibat  kegiatan  pembangunan  jalan  bebas hambatan  Cisumdawu  ( tunnel  section ), diantaranya:  tidak  tersedianya  Tempat Penyimpanan  Sementara  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3), tempat sampah  domestik  di  basecamp  dan  direksi kit  tidak  sesuai  dengan  jumlah  timbulan sampah  serta  sampah  tidak  terpilah, dampak  kebisingan  akibat  pelaksanaan kegiatan,  serta  terjadi  sebaran  debu  di sekitar  lokasi  kegiatan  yang  berdekatan dengan  permukiman  warga.  Hal  ini  tentu harus segera ditangani sebagaimana amanat Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kegiatan pembangunan harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
a. Mengidentifikasi permasalahan
pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan hidup pada tahap konstruksi; dan
b. Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul.
Manfaat  dari  penulisan  makalah  ini adalah :
a. Mencegah  atau  mengurangi  potensi terjadinya  permasalahan  lingkungan; dan
b. Mengendalikan  permasalahan  yang  ada dalam  rangka  penanggulangan  aspek lingkungan hidup.

## 1.1. Pembangunan Jalan
Jalan merupakan prasarana transportasi darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi lalu  lintas,  yang  berada  pada  permukaan tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di  bawah permukaan  tanah dan/atau air, serta di  atas permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api, jalan  lori,  dan  jalan  kabel.  Pembangunan jalan  adalah  kegiatan  pemrograman  dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta
pengoperasian  dan  pemeliharaan  jalan (Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 tentang Jalan).

## 1.2. Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan  aspek  lingkungan  hidup, sosial,  dan  ekonomi  ke  dalam  strategi pembangunan  untuk  menjamin  keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan  (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup). Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan, tidak terlepas dari tuntutan pelestarian lingkungan  hidup.  Berbagai  kebijakan pemerintah  dan  pedoman  di  bidang kebinamargaan dan lingkungan hidup serta
kebijakan  sektor  terkait  menjadi  acuan kerja  dan  rambu-rambu  serta  kekuatan hukum  dalam  mendukung  pelaksanaan pembangunan bidang jalan demi tercapainya azas pembangunan yang berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan hidup (Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, 2014).
1.3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, dan  penegakan  hukum  (Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup). Sejalan
dengan prinsip Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, 2020,  menyatakan  bahwa  Penyedia  Jasa harus  mengambil  semua  langkah  yang layak untuk melindungi lingkungan dengan melaksanakan  mitigasi  kerusakan  dan gangguan terhadap manusia dan harta milik sebagai  akibat  dari  polusi,  kebisingan  dan sebab-sebab lain dari kegiatannya.
1.4. Baku Mutu Lingkungan Hidup
Baku mutu lingkungan hidup merupakan  ukuran  batas  atau  kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang  ada  atau  harus  ada  dan/atau  unsur pencemar  yang  ditenggang  keberadaannya dalam  suatu  sumber  daya  tertentu  sebagai unsur  lingkungan  hidup (Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup).  Penyedia  Jasa  harus  memastikan bahwa semua pengaruh dari semua kegiatan Penyedia  Jasa  tidak  akan  melampaui  baku mutu  lingkungan  sesuai  peraturan  yang berlaku  (Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, 2020). Baku mutu air sungai dan baku mutu udara  ambien  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Lampiran VI  dan  Lampiran  VII).  Baku  mutu  air sungai  (kelas  4)  dan  baku  mutu  udara ambien  (untuk  parameter  Partikulat  debu) disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Baku Mutu Air Sungai dan
Sejenisnya untuk Kelas 4 No Parameter Unit Kelas 4 1 BOD mg/L 12 2 COD mg/L 80 3 Amoniak mg/L - 4 Nitrit mg/L - Tabel 2. Baku Mutu Udara Ambien untuk Parameter Partikulat Debu No Parameter Waktu Pengukuran Baku Mutu 1 Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 jam 230 µg/m 3 2 Partikulat debu < 10 µm (PM 10 ) 24 jam 75 µg/m 3 3 Partikulat debu < 2,5 µm (PM 2,5 ) 24 jam 55 µg/m 3
Lokasi  direksi  kit,  basecamp,  dan  disposal yang berdekatan dengan rumah warga perlu memperhatikan tingkat kebisingan di sekitar  perumahan  warga  agar  tidak melebihi  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa kenyamanan  dan  kesehatan  warga  tidak terganggu  akibat  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  jalan. Baku  mutu  tingkat kebisingan  untuk  kawasan  perumahan  dan pemukiman  mengacu  pada  Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor 48  Tahun  1999  tentang  Baku  Tingkat Kebisingan  sebagaimana  disajikan  pada Tabel 3.
Tabel 3. Baku Tingkat Kebisingan
No Peruntukan Tingkat Kebisingan DB (A) 1 Perumahan dan Pemukiman 55 2 Tempat ibadah 55
1.5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Damanhuri, E., 2010, Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia  serta  lingkungan  pada  umumnya. Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun (Limbah  B3)  merupakan  sisa  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  yang  mengandung  B3. Penyimpanan  Limbah  B3  adalah  kegiatan menyimpan  Limbah  B3  yang  dilakukan oleh  Penghasil  Limbah  B3  dengan  maksud menyimpan  sementara  Limbah  B3  yang dihasilkannya  (PermenLHK  Nomor  P.12 tahun  2020  tentang  Penyimpanan  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun).  Dalam melaksanakan
penyimpanan
dan pengemasan Limbah B3 harus
memperhatikan  simbol  limbah  B3  sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Simbol  Limbah  B3  adalah  gambar  yang menunjukkan  karakteristik  Limbah  B3 (PermenLHK  Nomor  14  Tahun  2013 tentang  Simbol  dan  Label  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun).

## 1.6. Pengelolaan Sampah
Sampah adalah sisa kegiatan sehari- hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang berbentuk  padat  (Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah).  Sampah  yang  timbul  sebagai bagian  kegiatan  konstruksi  khususnya  di direksi  kit  dan  base  camp  harus  dilakukan pengelolaan.  Pengelolaan  sampah  adalah kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan  dan  penanganan  sampah  (PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga).  Sesuai SNI Nomor 19-3983-1995, untuk menghitung jumlah timbulan sampah, dapat menggunakan  besaran  timbulan  sampah berdasarkan  klasifikasi  kota  sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Besaran Timbulan Sampah
Berdasarkan Klasifikasi Kota No Klasifikasi Kota Volume (L/orang/hari) 1 Kota sedang 2,75 -3,25 2 Kota kecil 2,5 - 2,75 Sampah  yang  dihasilkan  oleh  staf  maupun pekerja  baik  yang  berasal  dari    direksi  kit maupun basecamp harus dilakukan pemilahan.  Sampah  yang  terpilah  harus ditampung dalam sarana pewadahan berdasarkan  jenis  sampah  (PermenPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana Persampahan  dalam  Penanganan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga).

## 2. Metode Penelitian
Makalah ini disusun menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan  didapatkan  dari  wawancara serta pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung.

## 2.1. Wawancara
Wawancara  merupakan  pengumpulan data  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara langsung  pada  narasumber.  Wawancara dilakukan  guna  melengkapi  data  penelitian yang  tidak  terdapat  pada  dokumen  yang dikumpulkan. Orientasi mengenai responden  yang  akan  diwawancarai  bukan berapa  jumlah  orang  yang  dijadikan responden tetapi apakah data yang terkumpul  sudah  mencukupi  atau  belum. Wawancara  dilakukan  dengan  berpedoman pada  panduan  wawancara  yang  telah disusun  sebelumnya  sehingga  wawancara akan terarah dan tidak melenceng dari tema. Selain itu panduan wawancara juga berguna untuk memastikan apakah semua data yang diperlukan dalam wawancara telah terpenuhi.  Wawancara  merupakan  sarana untuk  menggali  informasi  secara  detail terkait pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup  pada  tahap  konstruksi.  Pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini  diantaranya:  Balai  Pelaksanaan  Jalan Nasional VI Jakarta, Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional, Pejabat Pembuat  Komitmen,  serta  penyedia  jasa konstruksi.
2.2. Pemantauan Langsung dan Pemantauan Tidak Langsung Pemantauan langsung adalah
pemantauan yang dilakukan secara langsung ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan  informasi  tentang  kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan  hidup yang terkena  dampak  dan  kegiatan  pengelolaan lingkungan hidup (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009). Dalam melakukan pemantauan  langsung,  selain  berpedoman pada  tujuan  penelitian,  peneliti  juga melengkapi  diri  dengan  alat  perekam (kamera)  serta  buku  catatan.  Sehingga semua  situasi,  kondisi,  fenomena  dan  hal- hal lain yang menjadi sasaran observasi dan pengukuran  dapat  dicatat  dan  terekam dengan cermat.
Pemantauan  tidak  langsung  dilakukan melalui  pengumpulan  data  sekunder  yaitu pengumpulan  data  berdasarkan  dokumen- dokumen  yang  ada  baik  berupa  data kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan dalam  bentuk  tabel,  grafik,  diagram, uraian/penjelasan data, peta, maupun gambar.  Data  sekunder  didapatkan  melalui peraturan  perundangan,  Spesifikasi  Umum Bina  Marga,  atau  bahan-bahan  tertulis lainnya  sebagai  informasi  yang  dapat digunakan  untuk  menunjang  penelitian. Pemantauan  tidak  langsung  juga  dapat dilakukan dengan memantau adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan  yang  mereka  rasakan/terima. Namun perlu kehati-hatian dalam menganalisis dan mengevaluasi
informasi/data  untuk  mencegah  hal  yang bersifat subyektif (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2009).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta pemantauan langsung dan pengamatan tidak langsung pada kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu ( tunnel section ),  terdapat  beberapa  permasalahan terkait  aspek  lingkungan  pada  tahap
konstruksi.
3.1. Permasalahan
a. Batching Plant
Batching  plant  tunnel tidak  memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk  mengolah  limbah  cair  yang dihasilkan.  Limbah  cair  dari Batching Plant dibuang  langsung  ke  sungai  yang berdekatan dengan lokasi Batching Plant dan  lokasi  tempat  pembuangan sludge juga  berdekatan  dengan  sungai  sehingga dapat mencemari air permukaan. Kondisi eksisting batching  plant sebagaimana disajikan pada Gambar 1.
Hasil pengambilan sampling air permukaan  dilakukan  setiap  6  bulan sekali. Titik lokasi pengambilan dilakukan  di  2  titik  yaitu up  stream dan down  stream sungai  yang  berada  dekat dengan  lokasi batching  plant .  Hasil pengambilan  sampling  masih  terdapat beberapa parameter melebihi baku mutu, yaitu:
Titik sampling up stream Amoniak  =  1,87  mg/L,  sedangkan  baku mutunya (-) Nitrit  (NO 2 )  =  0,156  mg/L,  sedangkan baku mutunya (-) Titik sampling down stream BOD  =  86,35  mg/L,  sedangkan  untuk baku mutunya 12 mg/L
COD  =  209,67  mg/L,  sedangkan  baku mutunya 80 mg/L
Amoniak  =  2,44  mg/L,  sedangkan  baku mutunya (-) Nitrit  (NO 2 )  =  0,192  mg/L,  sedangkan baku mutunya (-)
Gambar 1. Kondisi Eksisting Batching Plant
b. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada  lokasi Tunnel tidak  terdapat  TPS limbah  B3,  limbah  B3  yang  dihasilkan berasal  dari  kegiatan  konstruksi tunnel , direksi  kit  dan  basecamp.  Kondisi eksisting  saat  ini  limbah  B3  dibuang tidak  pada  tempat  yang  memenuhi persyaratan.  Jenis  limbah  B3  yang teridentifikasi  pada  saat  pemantauan yaitu  oli,  kain  majun  terkontaminasi, baterai  bekas,  lampu  bekas  dan catridge bekas.
c. Tempat Penyimpanan Bahan/Material Tempat  penyimpanan  bahan/material, seperti  semen  di  lokasi  pekerjaan  telah memenuhi standar, namun dalam keadaan  tidak  tertutup  dan  tidak  tertata dan berpotensi menyebabkan penyebaran debu karena lokasi pekerjaan berdekatan dengan
permukiman penduduk.
Sedangkan permasalahan tempat
penyimpanan  material  lainnya  seperti besi  tulangan,  baja,  dll  dilakukan  dalam keadaan  terbuka,  tidak  tertutup  dan langsung  ke  tanah  (Gambar  2).  Hal  ini berpotensi  terjadi  korosif  material  saat hujan dan terjadi pencemaran tanah.
Gambar 2. Kondisi Eksisting Penyimpanan Material
d. Pengelolaan Sampah
Tempat sampah domestik yang disediakan  di  direksi  kit,  basecamp, maupun lokasi pekerjaan kurang memadai dan tidak dilakukan pemilahan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundangan.
Kondisi
eksisting penyediaan tempat sampah di direksi kit
dan  basecampa  sebagaimana  disajikan pada  Gambar  3  dimana  hanya  terdapat beberapa tempat sampah dengan kapasitas  (volume)  kecil  dan  tidak terpilah.
Selain  itu  kondisi  eksisting  lain  dalam pengelolaan  sampah  di  pembangunan jalan bebas hambatan Cisumdawu ( tunnel  section ) adalah  tidak  terdapat Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS) sampah domestik yang disediakan khusus  untuk  menampung  sampah  dari direksi  kit,  basecamp,  maupun  lokasi pekerjaan. Kegiatan pengumpulan sampah  yang  dihasilkan  dari  direksi  kit, basecamp,  maupun  lokasi  pekerjaan dilakukan setiap hari. Sampah yang telah terkumpul  dimasukan  di  dalam  lubang galian  yang  dibuat  dekat  dengan  tempat penyimpanan  material.  Pengangkutan sampah  ke  TPA  Sumedang  dilakukan seminggu  sekali  dengan  menggunakan truk Dinas Kebersihan Kota Sumedang.
Gambar 3. Kondisi Eksisting Penyediaan Tempat Sampah di Direksi Kit dan Basecamp
e. Toilet atau kamar Mandi Secara  terpilah,  jumlah  tenaga  kerja (staff  dan  pekerja)  pembangunan  jalan bebas  hambatan  Cisumdawu  ( tunnel section )  terdiri  dari  122  orang  tenaga kerja  laki-laki  dan  4  orang  tenaga  kerja wanita  (umumnya  tenaga  kerja  wanita bekerja  sebagai  koki/  tukang  masak). Terdapat  total  4  toilet/  kamar  mandi  di lokasi  direksi  kit  dan  basecamp  tetapi tidak ada pemisahan toilet/ kamar mandi
wanita dan laki-laki (dengan penerangan yang kurang memadai). Dalam pelaksanaan  konstruksi,  apabila  terdapat tenaga  kerja  laki-laki  dan  wanita  maka seharusnya  dilakukan  pemisahan  antara toilet/  kamar  mandi  laki-laki  dan  wanita (hal  ini  sebagai  bagian  dari  Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta mendukung  Pengarusutamaan  Gender ( gender  mainstreaming )  dalam  dunia konstruksi).  Fasilitas  yang  disediakan dalam 1 toilet/ kamar mandi terdiri dari 1 kloset, 1 urinoir, 1 tempat penampungan air,  air  panas  dan  air  dingin  tetapi  tidak dilengkapi  fasilitas  untuk  pembuangan pembalut wanita.
f. Lokasi Disposal
Disposal  memiliki  luas  lahan  ±  30.000 m 2 . Sebagian lahan disposal adalah tanah milik  warga  yang  disewa  oleh  pihak penyedia  jasa  konstruksi  (kontraktor), sedangkan sebagian lainnya adalah tanah tanah milik kontraktor. Material disposal merupakan tanah vulkanik dengan kekompakan yang sangat lemah sehingga  mudah  tergerus  pada  kondisi curah hujan yang tinggi. Lokasi disposal yang  terlalu  dekat  dengan  sungai berpotensi  tinggi  menjadi  longsor  yang dapat menutup aliran sungai sehingga air tidak  dapat  mengalir.  Kondisi  eksisting disposal  yang  dekat  dengan  sungai tersebut disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4. Kondisi Eksisting Lokasi Disposal yang Dekat dengan Sungai
g. Potensi Longsor Batuan penyusun kawasan tunnel section berupa batuan breksi vulkanik yang telah mengalami  pelapukan,  sortasi  buruk,
kekompakan mudah diremas, dan ditemukan  beberapa  struktur  kekar.  Hal ini menandakan bahwa batuan penyusun tidak  resisten  atau  mudah  tergerus  pada curah  hujan  yang  tinggi  (Gambar  5). Berdasarkan  pengamatan  lapangan  dan Peta Zona Kerentanan Tanah Kabupaten Sumedang,  daerah tunnel cisumdawu dan  sekitarnya  berada  pada  zona kerentanan tanah rendah sampai menengah.
Gambar  5.  Kondisi  Eksisting  Bagian Atas  Lokasi  Pekerjaan  yang  Berpotensi
Longsor
h. Bising dan Pencemaran Debu
Lokasi  disposal  berdekatan  dengan permukiman warga ring 1 (Dusun Cilengsar,  Desa  Cigendel,  Kecamatan Pamulihan,  Kabupaten  Sumedang)  dari hasil  wawancara  didapat  informasi  bahwa masyarakat  mengeluhkan  dampak  bising dan  debu  yang  dirasakan  dan  mengganggu kesehatan,  khususnya  apabila  kegiatan  di lokasi  disposal  dilakukan  di  siang  hari. Kondisi  eksisting  lokasi  disposal  yang dekat  pemukiman  warga  disajikan  pada Gambar 6.
Gambar 6. Kondisi Eksisting Disposal yang Dekat dengan Pemukiman Warga
3.2. Rekomendasi Perbaikan
a. Batching Plant
Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Melakukan sampling  dan  analisa  kualitas effluent untuk mengetahui kandungan dan tingkat  parameter  pencemar  dengan memperhatikan  baku  mutu  lingkungan; (b)  Menyediakan  bak  sedimentasi  yang berfungsi  mengendapkan  partikel  kasar. Apabila  terdapat  parameter  pencemar organik  maka  perlu  pengolahan  lanjutan dengan proses aerobik (pemberian aerasi).  Apabila  terdapat  pencemar anorganik maka perlu dilakukan pengolahan  fisik  kimia misalnya  dengan penambahan koagulan; (c) Menyediakan tempat khusus untuk lokasi pembuangan sludge dari batching  plant di  lahan disposal (Gambar 7).
Gambar 7. Contoh Penerapan Lokasi Pembuangan Sludge di Lahan Disposal
b. Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan antara  lain: (a)  Limbah B3 yang  dihasilkan,  seperti  minyak  hidrolik atau  minyak  pelumas/oli,  yang  tumpah harus  segera  dibersihkan;  (b)  Beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan  berkaitan tempat  penyimpanan  limbah  B3  antara lain:  (i)  Lokasi  penyimpanan  limbah  B3 harus  bebas  dari  banjir  dan  tidak  rawan bencana.  Persyaratan  TPS  limbah  B3, yaitu:  Desain  dan  kontruksi  mampu melindungi  limbah  B3  dari  hujan  dan sinar matahari; Memiliki penerangan dan ventilasi;  Memiliki  saluran  drainase  dan bak  penampung;  Lantai  bangunan  harus kedap air; (ii) Peralatan penanggulangan keadaan  darurat,  paling  sedikit  meliputi:
alat pemadam api dan alat penanggulangan  keadaan  darurat  lain yang  sesuai;  (iii)  Pola  penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak minimum  antar  blok  minimal  60  cm, dengan  tumpukan  maksimum  adalah  3 lapis dan terdiri dari 4 drum (Gambar 8); (iv)  Persyaratan  kemasan  limbah  B3 (drum,  tong  atau  bak  container)  dalam kondisi  baik,  tidak  bocor,  berkarat  atau rusak;  (v)  Kemasan  drum  penyimpanan limbah  B3  cair,  kemasan  drum  untuk limbah  B3  sludge  atau  padat.  Label limbah B3 paling sedikit memuat, yaitu : Nama  limbah  B3;  Identitas  penghasil limbah B3; Tanggal dihasilkannya limbah B3; Tanggal pengemasan limbah B3;  (vi)  Pemilihan  simbol  limbah  B3 disesuaikan  dengan  karakteristik  limbah B3  (Gambar  9);  (vii)  Penyimpanan limbah B3 paling lama:
90  hari  sejak  limbah  B3  dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih; 180  hari  sejak  limbah  B3  dihasilkan,
untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari  50  kg  per  hari  untuk  limbah  B3 kategori 1;
365  hari  sejak  limbah  B3  dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari  50  kg  per  hari  untuk  limbah  B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 365  hari  sejak  limbah  B3  dihasilkan, untuk  limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
Gambar 8. Contoh Pola Penyimpanan Limbah B3 dalam Kemasan Drum
Gambar 9. Contoh Simbol Limbah B3
c. Tempat Penyimpanan Material
Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Material diletakkan  di  atas  permukaan  yang bersih,  keras  dan  bila  diperlukan  harus ditutupi;  (b)  Material  harus  disimpan sedemikian  rupa  agar  memudahkan pemeriksaan  dan  disusun,  serta  tempat penyimpanan  harus  dibersihkan;  (c) Tempat  penyimpanan  material,  seperti besi tulangan, baja, dll harus tertutup dan tidak  langsung  ke  tanah,  hal  ini  untuk menghindari terjadi korosif material saat hujan  dan  tidak  mencemari  tanah (Gambar 10).
Gambar 10. Contoh Penerapan Rekomendasi Tempat Penyimpanan Material
d. Pengelolaan Sampah Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan antara lain:
(a)
Menyediakan  tempat  sampah  terpilah dengan pengelompokan minimal 3 (tiga) jenis  sampah,  yaitu  sampah  organik (warna  hijau),  sampah  non  organik (warna  kuning),  dan  B3  (warna  merah). Kriteria  tempat  sampah  yang  disediakan harus  kedap  air  dan  udara,  mudah
dibersihkan,  mudah  diangkat,  memiliki penutup.  Tempat  sampah  diletakkan  di tempat yang mudah dijangkau, seperti di basecamp,  direksi  kit,  dan  lokasi pekerjaan tunnel ;  (b)  Kebutuhan  tempat sampah  domestik  dapat  dilihat  dari perhitungan  timbulan  sampah  yang dihasilkan  dari  jumlah  tenaga  kerja. Asumsi jumlah sampah yang dihasilkan, yaitu : Total tenaga kerja =  126 orang Volume timbulan sampah =  2,75 L/orang/hari Timbulan sampah =  total tenaga kerja x volume timbulan sampah = 126 orang x 2,75 L/orang/hari = 346,5 L/hari = 0,346 m 3 /hari
Jumlah  timbulan  sampah  yang  dihasilkan per  hari  adalah  346,5  L/hari  sehingga membutuhkan  tempat  sampah  sejumlah  6 buah  tempat  sampah  dengan  kapasitas  1 tempat  sampah  60  liter  (asumsi  persentase timbulan sampah organik, non organik, dan B3  adalah  sama).  Contoh  penerapan rekomendasi  tempat  sampah  sebagaimana disajikan pada Gambar 11.
Gambar 11. Contoh Penerapan Rekomendasi Tempat Sampah di Direksi Kit dan Basecamp
(c)  Menyediakan  Tempat  Penampungan Sementara  (TPS)  sampah  dengan  kriteria: (i) Jenis pembangunan penampungan sampah sementara bukan merupakan wadah permanen; (ii) Tersedia sarana/ sekat untuk mengelompokkan  jenis  sampah;  (iii)  TPS kedap  air,  dapat  dibersihkan  dan  memiliki
penutup;  (iv)  Luas  lokasi  dan  kapasitas sesuai  kebutuhan;  (v)  Lokasi  mudah diakses;  (vi)  Tidak  mencemari  lingkungan; (vii)  Penempatan  TPS  tidak  mengganggu estetika  dan  lalu  lintas;  (viii)  Memilki jadwal  pengumpulan  dan  pengangkutan; (ix)  TPS  harus  dalam  keadaan  bersih setelah  sampah  diangkut  ke  TPA.  Jumlah timbulan  sampah  yang  dihasilkan  per  hari adalah  346,5  L/hari  atau  0,346  m 3 /hari sehingga  tempat  penampungan  sampah sementara
(TPS) domestik
dapat menggunakan kontainer  dengan kapasitas 6 m 3 (container harus tertutup dan dilengkapi dengan  fasilitas  penampung  lindi).  Dengan sistem pengangkutan sampah berupa
Hauled Container System (Sistem Pengangkutan Kontainer Angkat)
pengangkutan  sampah  ke  TPA  dapat dilakukan satu - dua minggu sekali).
e. Lokasi Disposal
Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Pihak kontraktor  harus  melakukan  pengerukan material  disposal  pada  tepi aliran sungai sehingga lokasi disposal berada jauh dari aliran  sungai ; (b)  Untuk  mengurangi potensi longsor, maka dilakukan pemerataan material disposal menggunakan excavator dan  pemadatan material  disposal  menggunakan roller (Gambar 12).
Gambar 12. Contoh Penerapan
Pemadatan Tanah Menggunakan Roller
f. Toilet atau Kamar Mandi
Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Toilet/ kamar  mandi  pekerja  laki-laki  dan wanita  harus  dibuat  terpisah  dengan
menggunakan  dinding  tertutup  penuh. Toilet/  kamar  mandi  harus  mudah diakses  oleh  seluruh  pekerja,  untuk toilet/ kamar mandi yang berada di luar, harus disediakan jalur  jalan kaki  dengan penerangan yang memadai; (b)
Memperbaiki  kualitas  penerangan  pada toilet/ kamar mandi pekerja laki-laki dan wanita;  (c)  Toilet  pekerja  wanita  harus disertai  fasilitas  pembuangan  pembalut wanita.
g. Potensi Longsor Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Relokasi warga yang berada di atas lokasi tunnel ; (b)  Pemasangan  dinding  penahan  tanah pada  lereng  akibat  pembukaan  lahan. Dinding  penahan  tanah  tersebut  harus dilengkapi dengan sistem drainase sehingga  tidak  terjadi  penumpukan massa air pada tubuh lereng.
h. Bising dan Pencemaran Debu Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain:  (a)  Melakukan penyiraman  minimal  2  kali  sehari (Gambar  13).  Pada  musim  kemarau jumlah  penyiraman  dapat  ditambahkan;
(b) Pembagian masker kepada masyarakat di sekitar lokasi disposal; (c) Melakukan sampling kualitas lingkungan terutama  udara  dan  kebisingan  di  lokasi disposal  dengan  memperhatikan  baku mutu sebagaimana tercantum pada Tabel 2  dan  Tabel  3;  (c)  Kegiatan  mobilisasi dan  demobilisasi  peralatan  dan  material tidak  dilakukan  pada  jam  istirahat  atau malam hari.
Gambar 13. Contoh Penerapan Penyiraman
4. Kesimpulan dan Saran
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan, didapat kesimpulan sebagai berikut:
4.1. Kesimpulan
a. Terdapat permasalahan (dampak lingkungan)  yang  terjadi  pada  kegiatan pembangunan  jalan  bebas  hambatan Cisumdawu  ( tunnel  section )  dan  perlu untuk dilakukan pengelolaan agar dampak  tidak  meluas  yang  nantinya dapat menghambat pelaksanaan konstruksi maupun mencemari
lingkungan.
b. Beberapa permasalahan (dampak lingkungan)  dalam  pembangunan  jalan bebas  hambatan  Cisumdawu  ( tunnel section ) yang perlu dilakukan pengelolaan  lebih  lanjut  antara  lain:  (i) batching  plant tidak  dilengkapi  dengan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  dan membuang  limbah  cair  langsung  ke sungai;  (ii)  tidak  tersedia  Tempat Penyimpanan  Sementara  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3); (iii) penyimpanan  material  tidak  dilakukan pada  lokasi  tertutup;  (iv)  kurangnya tempat  sampah  domestik  serta  tidak dilakukan pemilahan sampah; (v) disposal  yang  dekat  dengan  sungai berpotensi  longsor;  (vi)  tidak  tersedia fasilitas toilet atau kamar mandi terpisah antara  laki-laki  dan  wanita;  (vii)  potensi longsor  pada  kawasan tunnel  section ; (viii)  lokasi  konstruksi  yang  dekat dengan pemukiman warga menimbulkan dampak  kebisingan  serta  sebaran  debu yang  berpotensi  mengganggu  kesehatan masyarakat
4.2. Saran
a. Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan  jalan  bebas  hambatan Cisumdawu  ( tunnel  section )  dalam rangka mendukung pembangunan
infrastruktur  jalan  yang  berkelanjutan dan
berwawasan
lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundangan.
b. Beberapa  saran  yang  perlu  dilaksanakan
dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pengelolaan  lingkungan  hidup  pada kegiatan  pembangunan  jalan  bebas hambatan  Cisumdawu  ( tunnel  section ) antara  lain:  (i)  melakukan  sampling  dan analisa  kualitas effluent dari batching plant dengan  memperhatikan  baku mutu lingkungan;  (ii)  menyediakan  Tempat Penyimpanan  Limbah  B3  sesuai  dengan persyaratan  yang  diatur  dalam  peraturan perundangan;  (iii)  menyediakan  tempat penyimpanan  material  yang  tertutup (tidak langsung ke tanah) untuk menghindari korosif material dan mencegah pencemaran tanah; (iv) menyediakan  tempat  sampah  terpilah dengan  memperhatikan  jumlah  timbulan sampah;  (v)  melakukan  pemadatan  di lokasi  disposal  dengan  menggunakan roller untuk  menghindari  terjadinya longsor;  (vi)  menyiapkan  fasilitas  toilet atau kamar mandi terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan; (vii) pemasangan dinding penahan tanah pada lereng  akibat  pembukaan  lahan  yang dilengkapi dengan drainase; (viii) melakukan penyiraman di lokasi disposal, membatasi pelaksanaan kegiatan pada siang hari, serta melakukan sampling kualitas  udara  dan kebisingan di lokasi kegiatan yang dekat dengan kawasan pemukiman warga.

## DAFTAR PUSTAKA
Damanhuri,  E.  2010. Pengelolaan  Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) . Bandung:  Program  Studi  Teknik Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil dan  Lingkungan,  Institut  Teknologi Bandung.
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga.  2009.
Pedoman Konstruksi Bangunan Nomor 011/BM/2009 tentang
Pedoman  Pemantauan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Bidang  Jalan . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bina
Marga, Departemen Pekerjaan
Umum.
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga.  2014.
Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Bidang  Jalan . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bina Marga, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga.  2020.
Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan  Konstruksi  Jalan  dan Jembatan (Revisi 2) . Jakarta: Direktorat  Jenderal  Bina  Marga, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. 2008. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah . Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.
Kementerian  Lingkungan  Hidup.  1996.
Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup  No.    48  Tahun  1996  tentang
Baku Tingkat Kebisingan . Jakarta.
Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor  14  Tahun  2013  tentang Simbol  dan  Label  Limbah  Bahan
Berbahaya  dan  Beracun .  Jakarta:
Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 39.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  2020. Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.
3/5/2020 tentang Penyimpanan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .  Jakarta:  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor 569.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2013. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  3  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga. Jakarta: Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor 470.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.  2004. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2004 tentang Jalan . Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132. Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga .
2012.  Jakarta:  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 188.
Standar  Nasional  Indonesia  Nomor  19-
3983-1995. 1995. Spesifikasi
Timbulan  Sampah  untuk  Kota  Kecil dan  Kota  Sedang  di  Indonesia . Jakarta: Badan Standardisasi
Nasional.