## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 293-306 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Sanksi Hukum Bagi Ayah
Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*
Bunga Nur Fauziyah 1 , Yono 2 ,Ahmad Mulyadi Kosim 3
Universitas Ibnu Khaldun Bogor
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1427

## Abstract
The breakup of the marriage bond between husband and wife due to divorce does not actually become a barrier for both parents to escape their responsibilities towards their children. A father  is  still  burdened  with  the  same  responsibility  for  his  child  in  terms  of  providing maintenance as well as being the legal guardian of his daughter. Deliberate neglect of children is not only in the form of neglecting the child's livelihood but also all forms of actions that decide the rights of the child that he should get from his parents. Therefore, the purpose of this study is to find out about the rights of a child after parental divorce, legal sanctions for fathers who abandon children, and the similarities and differences between Islamic law and positive  law  regarding  legal  sanctions  for  fathers  who  abandon  children  after  divorce.  In conducting the research the author uses a normative juridical approach with a comparative descriptive research method. The data in this study are sourced from primary and secondary data which include; the Quran hadith, laws, law books, and the Criminal Code. The results showed that child neglect is an act that is prohibited and classified as a criminal act listed in Law no. 23 of 2004. In Islamic law and positive law, child neglect can be subject to sanctions and  has  a  bad  impact  on  children.  The  two  laws  clearly  state  that  every  crime  will  be recompensed  in  kind.  Sanctions  for  child  neglect  in  positive  law  are  in  the  form  of imprisonment or fines. Islam categorizes this action into Jarimah ta`zir whose form and level are left to ulil amri or the party authorized to determine the punishment. Keywords: Legal Sanctions; Child Abandonment; Divorce

## Abstrak.
Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang ayah masih dibebani tanggung jawab yang sama atas anaknya dalam hal pemberian nafkah  serta  menjadi  wali  yang  sah  bagi  putrinya.  Tindakan  penelantaran  anak  yang dilakukan  dengan  penuh  kesengajaan  tidak  hanya  berupa  pengabaian  nafkah  bagi  anak, namun  juga  segala  bentuk  tindakan  yang  memutuskan  hak-hak  atas  diri  anak  yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah  untuk  mengetahui  tentang  hak-hak  seorang  anak  pasca  perceraian  orang  tua,  sanksi
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Bunga Nur Fauziyah adalah Mahasiswi  Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor
2 Yono adalah Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor
3 Ahmad  Mulyadi  Kosim adalah  Dosen  Prodi  Hukum  Keluarga  Islam,Universitas  Ibnu  Khaldun Bogor
hukum bagi ayah yang menelantarkan anak serta persamaan dan perbedaan hukum Islam dan  hukum  positif  mengenai  sanksi  hukum  bagi  ayah  yang  menelantarkan  anak  pasca perceraian.  Dalam  melakukan  penelitian  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis normative    dengan  metode  penelitian  deskriptif  komparatif.  Data  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder  yang  meliputi;  quran    hadits,  Undang-undang, buku hukum dan KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelantaran anak merupakan suatu  tindakan  yang  dilarang  dan  tergolong  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  tercantum dalam UU no 23 tahun 2004. Dalam hukum Islam maupun hukum positif penelantaran  anak dapat  di  kenakan  sanksi  dan  mempunyai  dampak  yang  buruk  pada  anak.  Kedua  hukum tersebut  dengan  tegas  menerangkan  bahwa  setiap  tindakan  kejahatan  akan  mendapatkan balasan yang setimpal. Sanksi pada tindakan penelantaran anak dalam hukum positif berupa penjara maupun denda. Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini  kedalam jarimah ta`zir yang  bentuk  dan  kadarnya diserahkan  pada ulil  amri  atau  pihak  yang  berwenang menetapkan hukuman.
Kata Kunci: Sanksi Hukum; Penelantaran Anak; Perceraian

## A. PENDAHULUAN
Ikatan antara dua manusia untuk mewujudkan fitrahnya sebagai makhluq yang diciptakan berpasang pasangan dengan berlandaskan visi dan misi yang sama untuk membangun keluarga yang bahagia serta mengharap dihadirkannya ketentraman dan keberkahan dalam rumah tangga tentunya hanya dapat di realisasikan melalui akad suci pernikahan.  Pernikahan  sejatinya  bukan  hanya  membicarakan  terkait  kebutuhan bioligis,  kesiapan  mental  dan  finansial  semata,  namun  juga  dibutuhkan  kesiapan spiritual  serta  ilmu  yang  cukup  sebelum  melangkah  kejenjang  tersebut.  Pernikahan merupakan suatu wasilah untuk mencari keberkahan, mengharap segala kebaikan dan kemashlahatan bagi dua insan yang memiliki komitmen serta tujuan yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga. Pernikahan juga sering  dikaitkan dengan ibadah, sehingga  mengartikan  bahwa  pernikahan  ialah  suatu  prosesi  yang  sakral  serta berasaskan  ketuhanan.  Untuk  itu  pernikahan  memerlukan  keyakinan,  tujuan  dan tangggung  jawab  yang  besar  untuk  menjalaninya. 4 Ketidaksiapan  serta  minimnya pengetahuan  terkait  cara  penanganan    konflik  dalam  rumah  tangga  sering  kali memunculkan keretakan dalam rumah tangga, tindak kekerasan bahkan berujung pada perceraian.
Kata perceraian dalam istilah fiqh adalah biasa disebut dengan talak atau furqoh. Talak artinyamembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh berarti bercerai.  Selanjutnya  digunakan  sebagai  istilah  oleh  ahli  fiqh  yang  berarti  perceraian antara  suami  istri. 5 Perceraian  atau  thalaq  ialah  suatu  perbuatan  yang  diperbolehkan namun  amat  dibenci  oleh  Allah  SWT.  Hal  ini  tentunya  selaras  dengan  hadits  yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunan Abu Daud Nomor hadits 2180, yang artinya: “ Dari Ibnu Umar RA mereka berkata, Rasululah SAW bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak” (H.R. Abu Daud). Hadist ini menjelaskan bahwa talak atau  perceraian  menurut  Allah  bukanlah  perkara    yang  haram  namun  amat  dibenci. Perbuatan  ini  bukanlah  jalan  utama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dalam
4 Direktur Bina Kua Dan  Keluarga Sakinah. (2019).  Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. hal 24
5 Gorys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nusa Indah,1982), 115
keluarga,  keputusan  ini sebaiknya  menjadi   jalan  paling  akhir  yang  dapat  digunakan bagi mereka yang tidak lagi dapat mempertahankan keluarganya, yang mana dengan putusnya hubungan antara keduanya lebih dapat mendatangkan maslahat bagi kedua belah  pihak.  Perceraian  dalam  Islam  bukan  sebuah  larangan,  namun  sebagai  pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.  Menurut Abdul Ghofur Ansori  menjelaskan  bahwa  putusnya  perkawinan  bermakna  berakhirnya  hubungan suami istri. 6
Adapun  putusnya  suatu  ikatan  dan  hilangnya  kewajiban  dalam  pemberian nafkah  baik  secara  lahir  maupun  batin  hanya  berlakukan  atas  ayah  dan  ibunya. Putusnya  ikatan  Pernikahan  antara  suami  dan  istri    akibat  perceraian  sejatinya  tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua terkhusus ayahnya selaku kepala keluarga untuk  berlepas  diri  dari  tanggung  jawab  terhadap  anaknya  baik  berupa  pemenuhan kebutuhan anak bahkan pencurahan perhatian pada darah dagingnya.
Dalam  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  Bab  XVII  tentang  Akibat  Putusnya  Perkawinan  pasal  156  bagian  (d)  dituliskan bahwa “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  bertambah  dewasa  serta dapat mengurus dirinya sendiri, minimal hingga usianya mencapai 21 tahun. 7 Dari sana dapat  dipahami  bahwa kewajiban  orang  tua  terkhusus  sang  ayah  atas  anaknya  tidak akan  terhalang  atau  bahkan  terhapus  sekalipun  pasca  terjadinya  perceraian  diantara kedua orang tuanya. Namun dalam banyak kasus perceraian, anak seringkali menjadi korban  atas  perceraian  orangtua  bahkan  tidak  jarang  orang  tua  yang  melakukan tindakan penelantaran pasca terjadinya perceraian antara keduanya.
Menurut    UU  Nomor  35  Tahun  2014 Pasal 1  ayat  (6)  dikatakan  bahwa:  “anak terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhannya  secara  wajar,  baik  fisik, mental,  spiritual,  maupun  sosial”. 8 Ketidakmampuan  orang  tua  dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam berupaya untuk  mencukupi segala hak dan kebutuhan anak dapat digolongkan kedalam suatu tindakan penelantaran terhadap anak.
Tindakan penelataran yang dilakukan oleh orang tua tehadap anak pasca terjadi perceraian antara keduanya seringkali dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat, padahal  dalam  kasus  ini  anggota  masyarakat  atau  setiap  orang  yang  mendengar, mengetahui maupun melihat suatu tindakan kekerasan termasuk halnya penelantaran terhadap anak berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagai mana dinyatakan dalam UU No. 23 tahun 2004, sebagai upaya untuk membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Adapun jika di lihat dari sudut pandang  hukum  di  Indonesia,  tindakan  ini  merupakan  perbuatan  yang  tidak dibenarkan dan amat bertentangan dengan Peraturan terkait Perlindungan anak yang
6 Abdul Ghofur Ansori,(2011), Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif), UII Press: Yogyakarta.
7 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2018). Cet 10. Bandung: Citra Umbara. hal 370
8 Undang-uandang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- uandang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara. Hlm 272
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 9
Tindakan  penelantaran    anak  yang  terjadi  pasca  perceraian  orang  tua,  bukan hanya  berupa  pelepasan  tanggung  jawab  seorang  ayah  dalam  pemberian  nafkah, namun  juga    berupa  pengabaian  atas  segala  hak  serta  tanggung  jawab  seorang  ayah kepada  anaknya,  sehingga  mengakibatkan  sang  anak  mengalami  suatu  tekanan  baik secara fisik, mental maupun finansialnya.
Selanjutnya  segala  bentuk  perilaku  yang  menyangkut  tindakan  penelantaran terhadap anak telah diatur pada ketentuan pidana, sebagaimana berikut:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  Bab  XII  pasal  77  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan tindakan:
a. Diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. Penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
c. Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Bab  VIII  pasal  49  yang  berbunyi:  Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau    denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 10
3. Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur secara  khusus  Ketentuan  Pidana  terhadap  bentuk-bentuk  pelanggaran  hak  anak yang diatur  pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. 11
Adapun  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  sudah  sangat  jelas  bahwa  Islam sangat melarang tindakan penelantaran anak. Sebab seorang anak akan mewarisi apa saja  yang  dimiliki  orang  tua,  menjaga  keturunan  keluarga  serta  harapan  agama  dan bangsa  di  masa  depan.  Tindak  pelanggaraan  semacam  penelantaran  anak  yang berakibat  pada  tindak  kekerasan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  yang
9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara.hlm 301
10 Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(2015). Bandung:Citra Umbara.hlm 17
11 Fitri, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), hlm 39
mengakibatkan  kerugian  bagi  anak  bisa  tergolong  sebagai  tindak  kejahatan  yang mempunyai sanksi tersendiri, sebagaimana yang tercantum dalam  hukum pidana Islam atau juga yang biasa disebut dengan Fiqih Jinayah. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hak-hak bagi seorang anak pasca perceraian orang tua,sanksi hukum bagi ayah yang melakukan tindakan penelantaran pasca perceraian serta serta perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan sanksi atas tindakan penelantaran anak yang terjadi pasca perceraian orang tua.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif. menurut Amiruddin dan zainal asikin penelitian yurudis normatif ialah Jenis penelitian hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  (law  in  books)  atau  hokum  yang  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma yang dijadikan  tolak ukur  bagi manusia dalam berperilaku. 12
Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  Metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. 13 Selanjutnya, dilihat dari  jenis  datanya  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  komparatif,  yaitu  metode  yang  dilakukan  untuk  mengamati  dan membandingkan dua atau lebih variabel guna menemukan persamaan dan perbedaan antara  variabel-variabel  yang  diteliti.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena  alamiah  maupun  fenomena  buatan  manusia.  Fenomena  itu  bisa  berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena  yang  satu  dengan  fenomena  lainnya. 14 Menurut  Sugiyono  penelitian komparatif  adalah  penelitian  yang  membandingkan  keadaan  satu  variabel  atau  lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. 15
Adapun menurut Syaodih metode penelitian deskriptif komparatif merupakan metode  penelitian    deskriptif  yang  membandingkan  dua  atau  lebih  situasi,  kejadian, kegiatan yang sejenis atau hampir sama, kemudian dari perbandingan itulah dapat di tentukan  berbagai  faktor  dan  unsur  penting  yang  mendasari  persamaan  dan perbedaan. 16
12 Amiruddin & Zainal asikin, (2012). pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118.
13 Soerjono Soekanto. Sri Mamudji (2015) Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Cet 17. Jakarta: Rajawali Press.hlm 17
14 Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kudus. Journal of Management , 2 (2).
15 Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif),  Cetakan  ke-18, Alfabeta, Bandung.
16 Syaodih, Nana, 2009, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya

## C. HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

## 1. Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Hukum Positif
Berikut ini ialah hak-hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif, antara lain ialah:

## Pertama: Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum  Islam  memberikan  pengaturan  sebagaimana  yang  terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:’
a. Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21  tahun, sepanjang  anak  tersebut  tidak  cacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan;
b. Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di dalam dan di luar pengadilan;
c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang  belum  muwayyiz  yaitu  belum  mencapai  usia  12  tahun  berhak  dipelihara  oleh ibunya.  Namun  apabila  ibunya  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  anak  baik  secara jasmani  maupun  rohani  anak,  seperti  terbukti  telah  berzina  serta  memiliki  perangai yang  kasar,  maka  hakim  dapat  mempertimbangkan  agar  hak  pengasuhan  anak diberikan pada ayahnya. Selain itu, sebab lain yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk  tidak  menyerahkan  pemeliharaan  anak  kepada  ibu  ialah    apabila    ibu  telah memeluk  agama  lain.  Hal  ini  sebagaimana  ynag  tertera  dalam  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang menyatakan bahwa agama merupakan syarat  untuk  menentukan  gugur  tidaknya  hak  seorang  ibu  atas  pemeliharaan  dan pengasuhan anaknya yang belum mumayyiz.
Dalam  pasal  156    kompilasi  hukum  Islam  tentang  Akibat  putusan  perceraian juga di katakan bahwa:
a. Anak  yang  belum  muwayyiz  berhak  mendapatkan  Pengasuhan    dari  ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis luruh ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ayah;  4.  Saudara  perempuan  dari  anak  yang bersangkutan;  5.  Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut  garis  samping  dari ibu; 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Bagi  anak  yang  sudah  muwayyiz  ia  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadhanah pula;
d. Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## Kedua: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Adapun dalam dalam hal ini Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana berikut:
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  berhak  memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang  diperlukan  anak  itu,  bilaman  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Pemegang  hadlanah  harus  mampu  menjamin  keselamatan  anak  baik  secara jasmani maupun rohani, bila tidak harus dicabut haknya. Hal ini diatur dalam pasal 156 c, dan senada dengan pasal 49 UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa:
(1)    Salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut  kekuasaannya  terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal- hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali
(2)   Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.
Biaya  pengasuhan/pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  menjadi  tanggungan ayah.  Pengadilan  bisa  menetapkan  jumlah  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak tersebut dengan membebankan kepada pihak ayah sesuai kemampuannya.

## Ketiga: KUHPER (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
Dalam Kitab undang-undang hukum perdata sejatinya permasalahan terkait hak anak pasca perceraian orang tua tidak memiliki penjelasan secara rinci. Namun dalam
beberapa pasalnya ada beberapa hal yang cukup berpengaruh atas pemenuhan hak bagi seorang anak. Dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai  dewasa  tetap  berada  dalam kekuasaan kedua  orangtuanya,  sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.“ Dari pasal tersebut  jelas  dikatakan  bahwa    selama  kedua  orangtuanya  masi  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah  ,    maka  setiap  anak  sampai  ia  dewasa  tetap  berada  dalam kekuasaan kedua orang tuanya, selama  orang tua tidak dilepaskan dari kekuasaan itu. 17

## Keempat: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014
Dijelaskan  dalam    UU.No.  23  Tahun  2002    jo  UU  RI  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak  yang disebutkan sebagaimana berikut:
Pasal  1  (2) “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hakhaknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.”    (12)  “  Hak  anak  adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.
Dalam Undang-uandang ini juga dijelaskan secara rinci terkait hak hak seorang anak bagi seorang, antara lain:
Pasal 6 “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianyadalam bimbingan orang tua atau wali.
Pasal 9  (1) “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat bakat. (1a) “ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan  seksual  dan  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”. (2) “ Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a). Anak Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pedidikan khusus”.
Pasal  14 (1).  “Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orangtunya,  kecuali    ada alasan  atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
Pasal 15 : “ Setiap anak berhak  memperoleh perlindungan.
17 Cek  Hukum,  Pasal 299  BW  (Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie)  –  KUHPerdata  (Kitab  Undang-undang Hukum Perdata), https://hukum.cekricek.id/pasal-299-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang- undang-hukumperdata/, Diakses pada tanggal  25 Juni 2022 pukul 13 :24
Wahbah Al Zuhaili ) bahwa  hak-hak  anak  mencakup  lima  hal,  yaitu:  (1) nasab (identitas  diri); (2) radhā`(penyusuan); (3) hadhānah(pengasuhan dan pemeliharaan); (4) wilāyah(perwalian);12dan (5) nafaqah(pemberian nafkah).
Berikut  ini  adalah  beberapa  hak  anak  menurut  pandangan  Islam  yang  perlu dipenuhi dalam kelurga, antara lain ialah 18 :
Pertama:  Hak  Hidup. Seorang  anak  layaknya  manusia  pada  umumnya  juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang wajar dan penuh akan kasih dan sayang dari segenap keluarganya. Dalam Islam nyawa atau hidup seseorang merupakan hal yang wajib dijaga, tak terkecuali bagi seorang anak. hal ini sebagai mana yang termaktub dalam Q.S Al Isra` ayat 31:
اَلَو﴿ ا ا آوُلُ ت ۡقَ ت ا اۡمُكَدََٰل ۡوَأ ا اَةَي ۡشَخ ا ا قََٰل ۡمِإ ا اُنۡحنَّ ا اۡمُهُ قُزۡرَ ن ا ا ۡمُكحيَِّإَو ا احنِإ ا اۡمُهَلۡ تَ ق اا اَناَك ا اۡطِخ ا اااا ايِبَك ااا ٣١ ﴾ ا
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  juga  kepadamu.  Sesungguhnya  membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
2.  Hak  Nafkah. Sebagai  seorang  ayah  usaha  mencari  nafkah  demi  memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya merupakan bagian dari ibadah.  Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Pemberian nafkah pada keluarga baik istri maupun anak nya merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh seorang ayah selaku kepala keluarga. Bagaimanapun  keadaan perekonomiannya nafkah tetap wajib untuk di berikan.
3. Hak Pengasuhan. Mengasuh  dan  merawat  anak  adalah wajib,  sebagaimana wajibnya    orang    tua  memberikan   nafkah    yang    baik    kepada    anak. dalam  Q.S.  al- Baqarah: 233 dikatakan, yang artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
4.  Hak  Penyusuan. Setelah  kelahiran  anaknya,  seorang  ibu  masi  di  berikan tanggung jawab mulia untuk menyapih bayinya selama 2 tahun. Selain sebagai asupan nutrisi  bagi  si  bayi,  menyapihnya  selama  dua  tahun  ternyata  merupakan  cara  yang disyariatkan dalam alquran surat Al Baqah ayat 233.
5. Hak Mendapat Pengakuan Nasab.
اَ تاۡحلَّانِإَفا ِحللّٱاَدنِعاُطَس ۡقَأاَوُهاۡمِهِئَٓبَِٓلِاۡمُهوُعۡدٱ﴿ اِفا ۡمُكُنََٰو ۡخِإَفاۡمُهَءَٓبَاَءا آوُمَلۡع ا اِ دلٱ ا ۡمُكۡيَلَعاَسۡيَلَوا ۡمُكيِلََٰوَمَواِني حاَنُج ا آاَميِف ا اُت ۡ أَط ۡخَأ ا ۦِهِب ا نِكََٰلَو ا احما اۡتَدحمَعَ ت ا ا ۡمُكُبوُلُ ق ا اَناَكَو ا اُحللّٱ ا اروُفَغ اا اًميِححر اا ٥ ﴾ ا
“Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama  bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak  mereka,  maka  (panggilah  mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,
18 Wahbah al-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam. (2005),Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fī al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka AlKautsar.
tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  Dan  adalah  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa  penisbatan  nasab  ayah  kepada  anak  nya merupakan sesuatu yang amat penting. Tidak dibolehkan seseorang untuk menisbatkan seorang anak kepada selain ayah nya, kecuali ada hal-hal yang menjagi penghalang bagi pemberian nasab tersebut.

## 2.  Sanksi  Hukum  Bagi  Suami  Yang  Menelantarkan  Anak  Pasca  Perceraian  Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif
Upaya  pemerintah  guna  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelanggar  aturan temasuk di dalamnya tindakan penelantaran anak ialah dengan memberikannya sebuah sanksi.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  arti  kata  sanksi adalah tanggungan  (tindakan,  hukuman,  dan  sebagainya)  untuk  memaksa  orang menepati  perjanjian  atau  menaati  ketentuan  undang-undang  (anggaran  dasar, perkumpulan,  dan  sebagainya). 19 Selain  itu,  sanksi  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat untuk  memaksa  seseorang  agar  menegakkan  serta  mengindahkan  norma-norma hukum. 20
Tindakan penelantaran merupan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana  tidak  berubahnya  kewajiban  akan  tanggung  jawab  seorang  ayah  atas anaknya  pasca  perceraian,  maka  sama  halnya  dengan  sanksi  yang  berlaku  bagi  para pelaku tindak penelantaran anak. Menurut KUHP Bab II pidana pasal 10  tentang jenis dan macam pidana dibedakan menjadi  lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:
Pertama: Pidana pokok yang terdiri dari; 1. Pidana mati;  2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan
Kedua: Pidana tambahan yang terdiri dari; 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan Hakim. 21
Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hukuman atas tindakan penelantaran anak di Indonesia diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan  bahwa  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung jawab memberi perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
19 PT.  Pustaka  Digital  Indonesia,  4  Arti  sanksi  dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia, https://kbbi.lektur.id/sanksi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20perku mpulan%2C%20dan%20sebagainya). Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 09:56
20 Raharja, I. F. (2014). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2).
21 Moeljatno, (2018) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-6
anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran. 22
Sanksi hukum bagi tindakan penelantaran keluarga, termasuk hal nya terhadap seorang  anak.  Diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2004 dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau      denda  paling  banyak  Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah.

## 3. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam  hakikat  perlindungan  anak  merupakan  bentuk  dari perwujudan  kasih  sayang,  yang  dicurahkan  kedalam  pemenuhan  hak  dasar  seperti perlindungan  dari  tindakan  kekerasan  serta  segala  bentuk  tindakan  diskriminasi. Sanksi-sanksi atau jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan jinayah. Adapun dari berbagai macam jarimah atau sanksi dalam Hukum Pidan Islam,  masing-masing  darinya  memiliki  ciri-ciri  yang  dapat  menjadi  acuan  atas pemberian sanksi bagi tiap-tiap pelaku pidana. Untuk jarimah yang belum secara jelas di terangkan dalam Alquran dan as sunnah, dapat dikategorikan kedalam jarimah ta`zir. Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  tindakan penelantaran anak dalam Hukum Islam dapat dikategorikan kedalam jarimah ta`zir.
Landasan  dan  penentuan  hukumannya  (ta’zir)  di  dasarkan  pada  ijma’ (consensus)  berkaitan  dengan  hak  negara  untuk  menghukum  semua  perbuatan  yang tidak  pantas,  yang  itu  menyebabkan  kerugian  atau  kerusakan  fisik,  sosial,  politik, finansial  atau  moral  bagi  individu  atau  masyarakat  secara  keseluruhan.  Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat  mengatur  masyarakat  danmemelihara  kepentingan-kepentingannya  serta  bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. 23

## 4. Persamaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian
Dari  kedua  hukum  ini,  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  barat keduanya  sama-sama  beranggapan  bahwa  tindakan  penelantaran  anak,  merupakan sesuatu yang dilarang serta dapat berdampak buruk pada anak. Selain itu, tindakan ini juga  tergolong sebagai tindak pidana. Dalam Alquran surat an Nisa ayat: 233 dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah ialah memberikan nafkah mapun  tanggungan bagi istri dan anaknya dengan cara yang patut. Dan dalam suatu hadits juga dijelaskan bahwa mengabaikan hak seseorang yang ada dibawah tanggungannya ialah bagian dari dosa.
22 Willa Wahyuni, Hukum Penelantaran Anak dan Saksi Pidananya.
https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya- lt623c341708a22. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 12:11
23 Muhammad, N. (2020). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda aceh: Yayasan Pena Aceh.
Hal  ini  serupa  dengan  UU  no  23  tahun  2004  Bab  VIII    pasal  49  (a)  dan  (b)  tentang ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan penelantaran, dengan penjara paling lama 3 tahun atau  denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

## 5. Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian
Berikut ini adalah perbedaan antara hukum positif dan hukum islam mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian, antara lain ialah:
a. Hukum  positif  memberlakukan  denda  dan  hukuman  penjara  bagi  seseorang yang  terbukti  melakukan  tindakan  penelantaran  serta  perlu  melalui  proses persidangan.  Adapun  dalam  hukum  Islam,  sanksi  yang  diberlakukan  bagi seseorang  yang  melakukan  tindakan  penalataran  ialah  dengan  diberikan hukuman ta`zir yang sanksinya lebih beragam dan secara utuh diberikan kuasa penuh kepada penguasa daerah untuk memutuskan sanksi bagi pelaku.
b. Sanksi hukum positif atas tindakan penelantaran anak dapat dilaksanakan secara nyata di negeri ini, dengan menyertakan keterangan, bukti dan saksi yang cakap. Adapun  untuk  pelaksanaan  sanksi  pidana  dengan  penerapan  pidana  Islam belum dapat dilakukan secara utuh, sebab Indonesia merupakan negara hukum yang kebanyakan hukumnya masi diserap dari hukum barat.
Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, menunjukan bahwa tindakan  penelantaran  anak  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Sebab  anak merupakan makhluk kecil yang mempunyai hak untuk diberikan perlindungan ,kasih sayang,  serta  didikan  dari  kedua  orang  tuanya.  Dalam  Islam  tindakan  penelantaran anak merupakan perbuatan dosa. Adapun dari segi hukum positif tindakan ini juga merupakan sesuatu yang dilarang dan berhak dikenakan sanksi tiga tahun penjara, apa bila  benar  dinyatakan  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindakan  penelantaran kepada anaknya.
Perceraian  yang  terjadi  antara  kedua  orangtuanya  sama  sekali  tidak berpengaruh  terhadap  kewajiban  seorang  ayah  atas  pemenuhan  hak-hak  anaknya. Begitupun  sanksi  yang  diberlakukan  bagi  seseorang  yang  melakukan  tindakan penelantaran anak pracerai, pun sama diberlakukannya bagi seseorang yang dengan sengaja  menelantarakan  anaknya  pasca  perceraian.  Anak  sejatinya  adalah  amanah yang  dititipakan  pada manusia  pilihan  untuk dididik  dirawat  dan  di  sayang,  bukan diterlantarkan dan di sia-siakan.

## D. KESIMPULAN
Adapun dari  pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini, antara lain:
1. Penelantaran  anak  merupakan    suatu  tindakan  yang  di  larang  serta  memiliki dampak  buruk  terhadap  anak.  Adapun  setiap  orang  tua  yang  telah  bercerai
selanjutnya  berkewajiban  untuk    memenuhi  tanggung  jawab  nya  serta memberikan segala hak yang dibutuhkan anaknya
2. Sanksi  untuk  tindakan  penelantaran  anak  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2004  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun atau   denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah. Adapun  Islam  mengkategorikan  tindakan  ini    kedalam  jarimah  ta`zir  yang bentuk  dan  kadarnya  diserahkan  pada  ulil  amri  atau  pihak  yang  berwenang menetapkan hukuman.
3. Persamaan  antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi hukum bagi ayah  yang  menelantarkan  anak  pasca  perceraian  ialah  keduanya  sama  sama mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai suatu tindakan pidana yang dilarang dan  amat  merugikan  bagi  anak.  Adapun      Perbedaan  antara  keduanya  ialah: sanksi hukum yang terdapat dalam hukum positif dapat berupa pidana penjara ataupun denda yang sudah tidak asing diberlakukan bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Sedangkan dalam Islam sanksinya berupa ta`zir yang bentuk dan kadarnya  sanksinya  di  serahkan  kepada  ulil  amri  sesuai  dengan  tindakan penelantarannya.
Tindakan penelantaran bukanlah hal yang lumrah untuk di lakukan, sekalipun ikatan perkawinan telah usai.  Orang tua sejatinya dapat menjadi garda terdepan bagi anak  anaknya  dari  kejamnya  kehidupan  dunia,  dan  bukan  malah  sebaliknya. Selanjutnya,masyarakat dan pemerintah setempat seharusnya mempunyai andil yang besar dalam memberantas tindakan penelantaran. Hal ini tentunya guna menjaga serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya dengan baik.

## REFERENSI:
Al-Zuhaili, Wahbah. Kebebasan dalam Islam. (2005), Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fī al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka AlKautsar
Amiruddin & Zainal asikin, (2012). pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.
Ansori,  Abdul  Ghofur.  (2011), Hukum  Perkawinan  Islam  (Perspektif  Fiqih  dan  Hukum Positif), UII Press: Yogyakarta.
Cek Hukum, Pasal 299 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) – KUHPerdata (Kitab Undang- undang Hukum Perdata) , https://hukum.cekricek.id/pasal-299-bw-burgerlijk-wetboek- voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukumperdata/, Diakses pada tanggal  25 Juni 2022 pukul 13 :24
Direktur  Bina  Kua  dan    Keluarga  Sakinah.  (2019). Fondasi  Keluarga  Sakinah. Jakarta:
Subdit Bina Keluarga Sakinah.
Fitri, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
Keraf, Gorys. 1982. Tata Bahasa Indonesia, Jakarta: Nusa Indah.
Linarwati,  M.,  Fathoni,  A.,  &  Minarsih,  M.  M.  (2016). Studi  deskriptif  pelatihan  dan pengembangan  sumberdaya  manusia  serta  penggunaan  metode  behavioral  event interview  dalam  merekrut  karyawan  baru  di  bank  mega  cabang  kudus. Journal  of Management , 2 (2).
Moeljatno, (2018) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Jakarta:Bumi Aksara, hlm 5-6
Muhammad, N. (2020). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda aceh: Yayasan Pena Aceh.
PT.  Pustaka  Digital  Indonesia,  4  Arti  sanksi  dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia, https://kbbi.lektur.id/sanksi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%2 0Indonesia,%2C%20perkumpulan%2C%20dan%20sebagainya).  Diakses  pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 09:56
Raharja,  I.  F.  (2014).  Penegakan  hukum  sanksi  administrasi  terhadap  pelanggaran perizinan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2).
Soekanto,  Soerjono.  Sri Mamudji (2015). Metodelogi  Penelitian Hukum Normatif. Cet  17. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif), Cetakan ke-18, Alfabeta, Bandung.
Syaodih, Nana, 2009, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
Undang-uandang  Republik  Indonesia  No  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-uandang  No  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  (2015). Bandung: Citra Umbara.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. (2018). Cet 10. Bandung: Citra Umbara.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  24  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(2015). Bandung:Citra Umbara.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara.
Wahyuni, Willa. Hukum Penelantaran Anak dan Saksi Pidananya. https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan sanksi-pidananya-lt623c341708a22. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 12:11