Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar
1 Sitti Mirsa Sirajuddin, 2 A. Atrianingsi
12 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur Makassar, Indonesia, 90222
E-mail : sitti.mirsa@uit.ac.id ; atrianingsi_090510606@uit.ac.id
Received: 24 Februari 2020; Revised: 16 Maret 2020; Accepted: 17 April 2020

## Abstract
The general objective of the study was to analyze the level of public trust (citizen trust) of e-government based  health  insurance  services,  namely  the  e-mobile  National  Health  Insurance  (JKN)  BPJS  in Makassar  City.The  design  of  this  research  is  a  quantitative  descriptive  type.  The  population  in  this study  were  people  who  used  the  National  Health  Insurance  (JKN)  e-mobile  application  with  167 respondents.  Data  collection  was  carried  out  using  a  questionnaire  instrument.  Data  analysis  uses multiple linear regression.The results showed that first there was a high level of public trust in JKN e- mobile  applications.  This  means  that  the  application  gives  satisfaction  to  the  community  and  is considered beneficial for them. Secondly, the level of public trust is high in the government, where the public considers the government to be serious in providing health insurance services.

## Keywords: Public Trust; Health Insurance; E-Mobile JKN

## Abstrak
Tujuan umum penelitian adalah untuk  menganalisis tingkat kepercayaan publik (citizen trust) terhadap pelayanan  jaminan  kesehatan  berbasis  e-government  yaitu  e-mobile  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Makassar.  Desain  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  tipe  deskriptif. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  menggunakan  aplikasi  e-mobile  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah responden sebanyak 383 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  pertama  terdapat  tingkat  kepercayaan  tinggi  masyarakat  terhadap aplikasi  e-mobile  JKN.  Hal  ini  berarti  aplikasi  memberi  kepuasan  kepada  masyarakat  dan  dianggap bermanfaat bagi  mereka. Kedua tingkat kepercayaan publik tinggi terhadap pemerintah tinggi, dimana masyarakat menilai pemerintah serius dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan.
Kata Kunci : Kepercayaan Publik; Jaminan Kesehatan; E-Mobile JKN
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020

## PENDAHULUAN
Pada era sekarang ini, teknologi telah berkembang  pesat  sehingga  telah  menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Perkembangan  teknologi  tersebut  tersebut tidak dapat dihindari disebabkan kebutuhan  manusia  akan  sebuah  teknologi guna  memudahkan  aktivitas  keseharian yang salah satunya disebabkan oleh karena kebutuhan dalam mengakses sebuah informasi atau layanan.
Salah satu teknologi yang berkembang  saat  ini  adalah  teknologi  web atau  internet  sebagai  salah  satu  medianya. Pemanfaatan teknologi ini telah digunakan berbagai kalangan seperti lembaga pemerintah dan perusahaan serta masyarakat  secara  luas.  Dalam  konteks penyelenggaraan  pemerintahan,  adanya penggunaan  teknologi  diharapkan  sebagai solusi  dalam  memberikan  kemudahan akses terhadap pelayanan publik. Kebutuhan akan teknologi tersebut sebagai bentuk
usaha pemerintah dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang rendah.  Hal  tersebut  terjadi  pada  semua jenis  pelayanan  publik  seperti  barang  dan jasa  (Sufianti, 2007). Begitupun dalam  hal institusi pemerintah memberikan pelayanan,    maka  yang  terpenting  adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan  kepada  masyarakat  dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya  (Harlinda,  2019).  Oleh karena  itu  merupakan  sebuah  kemajuan apabila  pemerintah  mulai  dan  mampu mengadopsi  teknologi  tersebut  sebagai infrastruktur  utama  dalam  memberikan pelayanan publik. Teknologi informasi (IT) dalam pemerintahan disebut dengan istilah e-Government .
Pelayanan  publik  merupakan  salah satu  kewajiban  pemerintah  dalam  tata kelola  pemerintahan,  dimana  masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan maupun  pelayanan  pemerintah.  Pelayanan yang  dimaksud  salah  satunya  adalah pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu dalam  rangka  memberikan  pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka pemerintah memanfaatkan ICT ( e- government )  guna  mempermudah  akses
publik untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
Dengan demikian dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis e- government yang  berorientasi  pada  publik ( public  oriented ),  pemerintah  selayaknya mampu memenuhi keinginan yang dibutuhkan  atau  dikehendaki  oleh  publik.
Selain  itu,  dalam  rangka  memperoleh kepercayaan publik ( public trust ),
pemerintah  harus  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan  karena  kepercayaan  publik merupakan salah  satu  dampak  dari pelayanan  yang  diberikan  pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan.
Pada perspektif e-government , aksesibilitas  dalam  menggunakan  sebuah aplikasi  yang  berbasis  IT  seringkali menjadi  penyebab  rendahnya  keinginan masyarakat  untuk  menggunakan  sebuah teknologi.  Adanya  hal  tersebut  dapat mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  publik terhadap  pelayanan  berbasis  IT  yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang berkualitas berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik ( public trust ).
Penelitian  sejenis  telah  dilakukan antara  lain  oleh    Viky  Ferdiansyah  (2014) dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa pengembangan e-government menghasilkan kedekatan dan interaksi atau keterlibatan  masyarakat  semakin  besar, luas dan cepat. Pola  interaksi  berubah dari one    stop    service menjadi non-stop service .  Namun,  Pola  pelayanan  dalam RW-Net tergantung dari bagaimana budaya  kerja  organisasi  dan  kesiapan teknologi serta sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan  secara  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan  (Ferdiansyah  &
Hidayat, 2014). Penelitian lainnya dilakukan  oleh  Rahadian  (2017)  yang menunjukkan bahwa E-Government
terbukti  mampu  meningkatkan  kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Namun masih  rendahnya  tingkat  penerimaan  dan pemanfaatan  layanan e-government pada negara berkembang(Rahadian, n.d.).
Disamping  itu  hasil  penelitian  Anita Wulansari    menunjukkan  ada  tiga  faktor yang  diukur  dalam  penentuan  kematangan e-government yang  berorientasi  kepada masyarakat,  yaitu  lembaga,  interaksi,  dan layanan online. Model ini diharapkan dapat digunakan  sebagai  alternatif  alat  penilaian implementasi e-government yang  lebih komprehensif  karena  mengukur  dari  tiga sisi,  yaitu  lembaga  pemerintah,  interaksi pegawai  pemerintah  dengan  masyarakat, dan layanan e-government yang disediakan.
Pehahaman  masyarakat  terhadap e- government belum  dapat  menjamin  bahwa masyarakat  bersedia  menggunakannya. Sehingga  petensi  kerugian  dalam  investasi e-government akan  muncul  (Wulansari  & Inayati,  2019).  Hasil  penelitian  Bambang Irawan    menunjukkan  bahwa  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pemerintah,  kemudian  memungkin  publik mengakses  informasi  dan  menjadikan pemerintah lebih akuntabel (Irawan, 2015).
Dalam perspektif e-government , aksesibilitas  dalam  menggunakan  sebuah aplikasi  yang  berbasis  IT  seringkali menjadi  penyebab  rendahnya  keinginan masyarakat  untuk  menggunakan  sebuah teknologi.  Adanya  hal  tersebut  dapat mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  publik terhadap  pelayanan  berbasis  IT  yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang berkualitas berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik ( public trust ).
Kepercayaan  di  definisikan  sebagai penilaian  kolektif  dari  satu  kelompok  atas kelompok lainnya bahwa kelompok tersebut  akan  bertindak  jujur,  dapat memenuhi  komitmennya  dan  tidak  akan merugikan  kelompok  lainnya.  Definisi  ini menegaskan  bahwa  seorang  mitra  tidak akan  merugikan  dan  bertentangan  dengan harapan  mitranya  (Park  &  Blenkinsopp, 2011).  Kepercayaan  merupakan  suatu keoptimisan  dalam  situasi  rentan  dimana truster mempercayai trustee yang  akan memperhatikan  kepentingan truster dalam artian  bahwa  ketika  individu  berada  di situasi  sulit  yang  umumnya  juga  dialami
semua  orang,  individu  tersebut  optimis bahwa individu lain  akan menaruh perhatian pada kebutuhan dan kepentingannya (Hall et al., 2001) Sebagaimana kepercayaan adalah kecenderungan untuk yakin kepada seseorang.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian ini  adalah  kepercayaan  publik  terhadap layanan e-governmen t.  Keyakinan  awal mengacu  pada  kepercayaan  pada trustee tidak  familiar.  Keyakinan  awal  diperlukan dalam  hubungan  di  mana  warga  negara belum  memiliki  informasi  yang  kredibel atau  bermakna  tentang  penyedia  layanan elektronik  (Mcknight  et  al.,  2002)  Dalam hubungan  awal,  seseorang  menggunakan informasi  apa  pun  yang  mereka  miliki, seperti  persepsi  situs  web  atau  lembaga pemerintah,  untuk  menilai  kepercayaan trustee.  Selain  itu,  kepercayaan  sebagian besar di dasarkan pada karakteristik trustor ( disposition  to  trust), asumsi  yang  dibuat mengenai  sifat  trustee  ( trust  of  the government) , dan faktor institusional ( trust of  the  interne t  (Grazioli  &  Jarvenpaa,
2000)
Kepercayaan  atau  trust  pada  layanan berbasis e-government terbagi  dalam  dua dimensi,  pertama  adalah  kepercayaan terhadap pemerintah ( trust of the government) ,  dimensi  ini  merujuk  pada kepercayaan terhadap institusi pelaksana e- government. Kemudian yang kedua  adalah kepercayaan  terhadap  teknologi  yang memungkinkan  untuk  digunakan  seperti layanan  berbasis  internet  ( trust  of  the internet (Carter  &  Bélanger,  2005).  Kedua dimensi  tersebut  menjadi  indikator  dalam mengukur  kepercayaan  ( trustworthiness) terhadap keinginan pengguna untuk menggunakan  sebuah  teknologi (intention to  use ).  Kepercayaan  publik,  sebagaimana dijelaskan  oleh  McKnight  dapat  diukur melalui  2  dimensi,  yaitu  :  a)  Kepercayaan terhadap  pemerintah  dan  b)  kepercayaan terhadap  layanan e-government .  Disposisi kepercayaan adalah sejauh mana seseorang menunjukkan kecenderungan untuk bersedia  bergantung  dan  percaya  pada orang lain (Mcknight et al., 2002)
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Salah satu bentuk pelayanan  jaminan
kesehatan  yang  berbasis e-government yang merupakan bentuk inovasi pemerintah  dalam  hal  ini  BPJS  Kesehatan adalah e-mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Layanan ini berbasis pada aplikasi  yang  dapat  didownload  pada smartphone  sehingga  dapat  digunakan dimanapun.  Tujuan  aplikasi  ini  adalah untuk  memudahkan  masyarakat  untuk mengakses  pelayanan  jaminan  kesehatan dimanapun berada.
Menurut  data  BPJS  Kesehatan  tahun 2017  pengguna  layanan  e-mobile  JKN seluruh  Indonesia  lebih  dari  1  juta pengguna  versi  android  dan  lebih  dari 2.000  pengguna  versi  ios  di  seluruh Indonesia.  Jika  dibandingkan  dengan jumlah  peserta  non  Penerima  Bantuan Iuran (PBI) 47,72 juta se-Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa keinginan serta ketertarikan masyarakat untuk
menggunakan  layanan  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  masih  tergolong  rendah. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  penting untuk  dilakukan  agar  dapat  mengetahui bagaimana  tingkat  penerimaan  masyarakat dan kepercayaan masyarakat selaku pengguna (user) aplikasi tersebut. Dan  hal ini  pula  yang  membedakan  penelitian  ini dengan penelitian terdahulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Makassar. Pendekatan dalam penelitian ini adalah  kuantitatif  dengan  tipe  deskriptif. Populasi  penelitian  ini  adalah  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  sebanyak 164.589  orang  dan  Bukan  Pekerja  (BP) sebanyak  76.506  orang  sehingga  total populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak 241.095  orang.  Jumlah  sampel  dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan  rumus  yang  dikembangkan oleh  Isaac  dan  Michael  (Sugiyono,  2008), yaitu sebagai berikut :
(     )
Keterangan : s = Jumlah Sampel = Taraf Kesalahan (1,96) N = Besar Populasi P = Q = 0,5 d = Derajat Ketepatan 5% (0,05)
Maka besar sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(     )
(    )
(    ) (           )   (    )
Jadi  jumlah  sampel  minimum  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  383  orang responden.  Sumber  data  penelitian  ini terdiri dari data  primer  dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung  oleh  peneliti  dari  sumbernya yang diperoleh melalui teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan telaah dokumen serta instansi yang terkait dengan penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  daftar pertanyaan atau kuesioner.
Pengolahan  data  dilakukan  melalui program SPSS untuk menghasilkan informasi  yang  benar  sesuai  tujuan penelitian.  Tahapan  pengolahan  data dalam  penelitian  ini  adalah  penyuntingan data ( editing ), pengkodean variabel ( coding ),  memasukkan  Data  ( entry  data ) dan pembersihan Data ( cleaning ). Analisis data  penelitian  menggunakan  aplikasi SPSS  21.  Hipotesis  penelitian  ini  terdiri dari dua hipotesis, yaitu pertama masyarakat  memiliki  kepercayaan  yang tinggi  terhadap  aplikasi  e-mobile  JKN
(H1). Kedua masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap
pemerintah (H2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  karakteristik  responden adalah penjelasan tentang identitas pengguna  (user)  e-mobile  JKN.  Jumlah responden  dalam  penelitian  disebanyak 383  orang.  Pengumpulan  data  mulai dilaksanakan  pada  bulan  Juli  –  September 2019.  Berikut  kami  sajikan  informasi mengenai  identitas  diri  responden  mulai dari jenis kelamin, umur, tingkat Pendidikan  pengguna  e-mobile  JKN. Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis kelamin  yang  diperoleh  melalui  hasil penelitian  kepercayaan  publik  pengguna (user)  e-mobile  JKN  sebagaimana  terlihat pada tabel 1:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi
Responden Menurut Jenis Kelamin Pengguna e-mobile JKN No Jenis Kelamin Pengguna e-mobile JKN N            % 1. Laki-laki               109          28,45 2. Perempuan           274         71,55
Total                         383          100 Sumber : Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan  tabel  1    menunjukkan bahwa  keterlibatan  responden selaku pengguna  (user)  e-mobile  JKN  dalam penelitian  ini  didominasi  oleh  responden yang  berjenis  kelamin  perempuan  yaitu sebanyak 71,55 %.

## Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Responden Menurut
Umur Pengguna e-mobile JKN No Klasifikasi Umur Pengguna e mobile JKN N % 1 < 20 tahun 4 1,05 2 21 – 30 tahun 239 62,40 3 31 – 40 tahun 102 26,63 4 41 – 50 tahun 38 9,92 5 > 50 tahun - - Total 383 100 Sumber : Olahan Data Primer, 2019 Karakteristik  responden  berdasarkan umur yang diperoleh melalui hasil penelitian  kepercayaan  publik  pengguna (user)  e-mobile  JKN  dapat  dilihat  pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2  menunjukkan bahwa  responden  terbesar  adalah  yang berada pada kelompok umur 21 – 30 tahun sebesar  62,40%  yaitu  239  orang  dan terendah pada kelompok umur dibawah 20 tahun sebesar 1,05% sebanyak 4 responden.     Hal ini membuktikan bahwa layanan e-government untuk mempermudah layanan publik   telah dapat diterima
masyarakat meskipun penggunaannya    belum  maksimal    dalam arti    sebagian  besar    pengguna  layanan diusia  yang  tergolong    masih    muda    , dimana berkaitan dengan cara
menggunakan  serta  fasilitas  yang  harus dimiliki  seperti  smartphone  yang  lebih banyak  digunakan  oleh  usia    sampai dengan  40 tahun.
Penilaian tingkat kepercayaan aplikasi e-mobile JKN dalam penelitian ini didasarkan pada empat dimensi kepercayaan  terhadap  teknologi  yang digunakan seperti layanan berbasis internet
(trust  of  the  internet) (Bélanger  &  Carter, 2008),  terdiri  dari  kepercayaan  terhadap tampilan  aplikasi,  kepercayaan  terhadap informasi  yang  ditampilkan,  kepercayaan terhadap kemudahan akses dan kepercayaan  terhadap  manfaat  aplikasi. Hasil  penelitian  dan  analisis  data  terhadap dimensi tersebut menunjukkan hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 tersebut
menunjukkan bahwa secara umum kepercayaan  terhadap  teknologi  berbasis internet  yaitu  e-mobile  JKN (trust  of  the internet) cukup tinggi dari empat indikator trust  of  the  internet .  Pertama  hasil kepercayaan  terhadap  tampilan  aplikasi menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
tampilan  aplikasi  sebanyak  219  responden dengan presentase 57,18%.

## Tabel 3
Tingkat Kepercayaan terhadap aplikasi e-
mobile JKN (trust of the internet)
No Dimensi Trust of the Internet Skala Kota Makassar N % 1 Kepercayaan terhadap tampilan aplikasi Tinggi 219 57,18 Rendah 164 42,82 Jumlah  responden  (n) dan presentase (%) 383 100,00 2 Kepercayaan terhadap informasi yang ditampilkan Tinggi 251 65,53 Rendah 132 34,47 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 3 Kepercayaan terhadap kemudahan akses Tinggi 197 51,44 Rendah 186 48,56 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 4 Kepercayaan terhadap manfaat aplikasi Tinggi 245 63,97 Rendah 138 36,03 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 Sumber : Olahan Data Primer, 2019 Kedua kepercayaan
terhadap informasi  yang  ditampilkan  menunjukkan hasil  dimana  mayoritas  responden  percaya terhadap  informasi  yang  ditampilkan  oleh aplikasi  e-mobile  JKN  dengan  jumlah  251 responden  dan  presentase  sebesar  65,53%. Ketiga,  kepercayaan  terhadap  kemudahan akses aplikasi e-mobile JKN menunjukkan bahwa  responden  yang  menilai  tinggi sebanyak  197  orang  dengan  presentase 51,44%.  Keempat  kepercayaan  terhadap manfaat  aplikasi  menunjukkan  mayoritas responden  memiliki  kepercayaan  yang tinggi  terhadap  manfaat  dari  aplikasi  e- mobile JKN dengan jumlah 245 orang dan presentase 63,97%.
Penilaian tingkat kepercayaan terhadap  pemerintah  dalam  penelitian  ini didasarkan pada empat dimensi trust to the government yaitu  kepercayaan  terhadap aplikasi, kepercayaan terhadap kerahasiaan data, kepercayaan terhadap jaminan kesehatan dan kepercayaan terhadap pelayanan jaminan kesehatan. Hasil pengolahan  data  dan  analisis  data  dimensi kepercayaan  terhadap  pemerintah ( trust  of the government) dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4 Tingkat Kepercayaan terhadap   pemerintah
(trust of the government)
No Dimensi Trust of the Internet Skala Kota Makassar N % 1 Kepercayaan terhadap aplikasi jaminan kesehatan Tinggi 206 53,79 Rendah 177 46,21 Jumlah  responden  (n) dan presentase (%) 383 100,00 2 Kepercayaan terhadap kerahasiaan data  pribadi pengguna (user) Tinggi 195 50,91 Rendah 188 49,09 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 3 Kepercayaan terhadap pembiayaan jaminan kesehatan Tinggi 251 65,54 Rendah 132 34,46 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 4 Kepercayaan terhadap Pelayanan jaminan kesehatan Tinggi 239 62,40 Rendah 144 37,60 Jumlah responden (n) dan presentase (%) 383 100,00 Sumber : Olahan Data Primer, 2019
Tabel  4    menunjukkan  bahwa  secara umum tingkat kepercayaan terhadap pemerintah  cukup  tinggi  dari  keempat indikator trust  of the government . Pertama tingkat  kepercayaan  terhadap  aplikasi jaminan  kesehatan  menunjukkan  bahwa
Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
mayoritas responden memiliki kepercayaan yang  tinggi  terhadap  aplikasi  e-mobile JKN yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sebanyak 206 responden dengan presentase 53,79%.  Kedua  kepercayaan  terhadap kerahasiaan  data  pribadi  pengguna  (user) menunjukkan  hasil  dimana  mayoritas responden  percaya  terhadap  kerahasiaan data pribadi dengan jumlah 195 responden dan  presentase  sebesar  50,91%.  Ketiga, kepercayaan terhadap kepercayaan terhadap  pembiayaan  jaminan  kesehatan BPJS  Kesehatan  menunjukkan  bahwa responden  yang  menilai  tinggi  sebanyak 251  orang  dengan  presentase  65,54%. Keempat  kepercayaan  terhadap  pelayanan jaminan kesehatan menunjukkan mayoritas responden  memiliki  kepercayaan  yang tinggi terhadap pelayanan jaminan kesehatan  dengan  jumlah  239  orang  dan presentase 62,40 %.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan analisis data penelitian terkait dua dimensi kepercayaan  yaitu  kepercayaan  terhadap aplikasi  internet (trust  of  the  internet) dan kepercayaan  terhadap  pemerintah (trust  of the government) , sebagaimana konsep dari Carter  &  Bélanger  yang  telah  dijelaskan terdahulu bahwa kedua dimensi tersebutlah yang  menjadi  indikator  dalam  mengukur kepercayaan  ( trustworthiness )  pengguna dalam  hal  ini  masyarakat/public    untuk menggunakan  sebuah  teknologi (intention to  use ).  Sejalan  dengan  hal  itu  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama, kepercayaan  terhadap  aplikasi  e-mobile JKN  pada  faktanya,  mayoritas  responden mengemukakan  kepercayaan  yang  cukup tinggi  kepada  aplikasi  tersebut. Kedua , dimensi  kepercayaan  terhadap  pemerintah selaku penyedia (provider) juga
menunjukkan  tingkat  kepercayaan  yang cukup  tinggi  menurut  responden.  Dalam perspektif public trust dalam menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis e-
government yang disediakan oleh pemerintah  seringkali  menjadi  penyebab rendahnya keinginan publik untuk menggunakannya  adalah  ketidakpercayaan dan rasa ragu yang dimiliki publik. apa lagi jika  berkaitan  dengan  pelayanan.  Hal  ini disebabkan karena pelayanan yang berkualitas  sejatinya  berbanding  lurus dengan tingkat kepercayaan publik (public trust) .

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  penlitian  menunjukkan  bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Badan
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)
Kesehatan selaku provider jaminan kesehatan  nasional  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  dan  aplikasi  e-mobile  JKN cukup  tinggi  pada  kedua  dimensi  yang dianalisis yaitu dimensi trust of the internet dan trust  of  the  government .  Dengan demikian  dapatlah  ditarik  kesimpulan bahwa  aplikasi memberi kepuasan kepada masyarakat  dan  dianggap  bermanfaat  bagi mereka.  Selanjtnya  tingkat  kepercayaan publik  tinggi  terhadap  pemerintah  cukup tinggi, dimana masyarakat menilai pemerintah  serius  dalam  memberikan pelayanan  jaminan  kesehatan.  Akan  tetapi pada  tingkat  kepercayaan  atas  kerahasiaan data  pribadi  yang  presentasenya  cukup rentan.

## Saran
Pemerintah  dalam  hal  ini  BPJS Kesehatan perlu memberikan jaminan yang memadai terhadap kerahasiaan data pribadi pengguna (user ).  Meskipun  demikian, secara  keseluruhan  tingkat  kepercayaan publik utamanya tingkat penerimaan masyarakat  dan  kepercayaan  masyarakat selaku  pengguna (user) aplikasi  tersebut cukup tinggi.
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Bélanger,  F.,  &  Carter,  L.  (2008).  Trust and  risk  in  e-government  adoption.
Journal  of  Strategic  Information Systems , 17 (2), 165–176. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12. 002
Carter,  L.,  &  Bélanger,  F.  (2005).  The utilization  of  e-government  services:
Citizen trust, innovation and acceptance factors.
Information Systems Journal , 15 (1), 5–25.
https://doi.org/10.1111/j.1365- 2575.2005.00183.x
Ferdiansyah, V., & Hidayat, D. (2014). E- Government :  Study  Fenomenologi Rw-Net  Sebagai  Pelayanan  Publik Yang  Transparan  Dan  Akuntabel Dengan  Optimalisasi  Fungsi  E  - Government. Ilmu Komunikasi , 1 , 4–
6.https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/ind ex.php/jika/article/view/221
Grazioli,  S.,  &  Jarvenpaa,  S.  L.  (2000). Perils of Internet fraud: An empirical investigation  of  deception  and  trust with experienced Internet consumers. IEEE Transactions on Systems, Man, and  Cybernetics  Part  A:Systems  and Humans. , 30 (4), 395–410.
https://doi.org/10.1109/3468.852434
Hall,  M.  A.,  Dugan,  E.,  Zheng,  B.,  & Mishra,  A.  K.  (2001).  Trust  in Physicians  and  Medical  Institutions:
What  Is  It,  Can  It  Be  Measured,  and Does  It  Matter? Milbank  Quarterly , 79 (4),
613–639. https://doi.org/10.1111/14680009.00 223 Harlinda, N. (2019). Optimalisasi Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif
New  Publick  Servicepada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Makassar.
Jurnal  Ilmiah  Pranata  Edu , 1 (1),  1–
13.
https://doi.org/https://doi.org/10.3609
0/jipe.v1i1.188
Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai
Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik:  Sebuah  Tinjauan  Teoritik. Jurnal Paradigma , 4 (3), 2252–4266.
Mcknight,  D.  H.,  Choudhury,  V.,  &
Kacmar,  C.  (2002). Developing  and Validating  Trust  Measures  for  e- ComMcknight, D. H., Choudhury, V., &  Kacmar,  C.  (2002).  Developing and Validating Trust Measures for e- Commerce : An Integrative Typology. April  2014.merce :  An  Integrative Typology . April 2014 .
Park,  H.,  &  Blenkinsopp,  J.  (2011).  The roles of transparency and trust in the relationship  between  corruption  and citizen satisfaction. International
Review  of  Administrative  Sciences , 77 (2), 254–274. https://doi.org/10.1177/00208523113 99230 Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-
Government  dalam  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik  pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi , 4 (4), 3.
Sugiyono.  (2008). Metode  penelitian pendidikan:  (pendekatan  kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
Wulansari,  A.,  &  Inayati,  I.  (2019). Faktor-faktor
kematangan implementasi e-government yang
berorientasi kepada masyarakat. Register:  Jurnal  Ilmiah  Teknologi Sistem Informasi , 5 (1), 24.
https://doi.org/10.26594/register.v5i1 .1288