Slamet Pribadi (2023) Forensik Alat Bukti Narkotika  untuk Pembuktian Secara Ilmiah Perspektif Hukum Acara Pidana, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## FORENSIK ALAT BUKTI NARKOTIKA UNTUK PEMBUKTIAN SECARA ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

## Slamet Pribadi
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: slamet.pribadi@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Keberadaan Alat bukti dalam sebuah kasus Pidana, termasuk alat bukti yang bersifat kebendaan  seperti  Narkotika  sangatlah  penting,  untuk  mengetahui  sifat,  kadar, bentuk,  serta  keaslian,  harus  dijelaskan  oleh  ahlinya,  yang  didahului  oleh pemeriksaan scara ilmiah berdasarkan keilmuan atau kompetensi dari penguji atau pemeriksaan alat bukti. Apakah itu darah manusia, darah hewan, sperma, paru-paru, ginjal dan lain-lain, senjata, pisau, termasuk alat bukti Narkotika, jejak kaki, jejak sepatu, jejak mobil, putung rokok dan lain-lain termasuk segala sesuatu yang diduga berhubungan  dengan  narkotika.  Karena  dalam  sistem  peradilan  pidana,  harus diketahui  jenis  narkotika,  kadar  narkotikanya,  berat  ringannya  narkotika  saat diketemukan,  berat  berdasarkan  timbangan  saat  mau  dimusnahkan,  serta  berat berdasarkan  timbangan  saat  penyisihan  antara  yang  dimusnahkan  dan  yang  di dijadikan alat bukti. Penegak Hukum tidak bisa mengatakan alat bukti tersebut adalah narkotika jenis tertentu, kalau belum ada pemeriksaan ahlinya yang direpresentasikan berupa  surat  atau  dokumen  hasil  pemeriksaan  alat  bukti.  Karena  formalitas  cara memperoleh  alat  bukti  atau  barang  bukti  dalam  perkara  pidana  mempengaruhi kwalitas alat bukti di persidangan, berikutnya akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Bbnarkotikap; pemeriksaanforensik; pembuktian.

## Abstract
mHealth (mobile health) is an application designed to run on the Operating System (SO)  on  a  mobile  phone  device.  Specifically,  mHealth  is  actually  an  application designed to run on mobile phone devices with Android OS, which is specialized in managing health information. Meanwhile, mHealth referred to here is an application developed to help prevent and control various Non-Communicable Diseases (NCDs) in particular, for those who in the era of Special Autonomy of West Papua Province are underserved.
The development of the mHealth application is intended to record various indicators that determine a person's NCD risk. This indicator is recorded every time someone conducts  an  examination  at  various  clinics/pharmacies/hospitals.  The  medical record data will be stored in a cloud-based repository (Firebase Realtime Database) that can be accessed from anywhere and anytime at any time only by that person or
trained  medical  personnel  (doctors,  other  medical  personnel)  as  decision  makers who have obtained permission by the owner of the medical record.
The  methodology  used  in  this  study  uses  Design  Science  Research  Methodology (DSRM). The final result of this study is in the form of a smartphone-based MMR (Mobile Medical Record) application, which can be used to help prevent as early as possible  the  symptoms  of  a  person's  NCD  so  as  not  to  cause  more  serious  NCD complications such as kidney failure, diabetes mellitus, heart failure, stroke to death.
Keywords: mHealth; Noncommunicable diseases (NCDs); West Papua Province.

## Pendahuluan
Perdagangan  narkotika  merupakan  kejahatan  serius  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  tidak  hanya  di  kancah  nasional,  tapi  bahkan  di  level  internasional,  atas kejahatan ini memberikan kontribusi kerugian yang luar biasa, baik moril anak bangsa ini,  maupun  materiil  yang  dimiliki  oleh  bangsa  dan  negara  ini  (Muttaqin,  2019). Sepertinya  pendapatan  terbesar  yang  diperoleh  sindikat  kejahatan  lintas  negara  datang dari perdagangan narkotika, yakni mungkin sekitar dua puluh persen dari total kejahatan dunia.  Analisa  dampak  sosial  ekonomi  bahkan  menghasilkan  simpulan  bahwa konsekuensi  terburuk  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  sindikasi  perdagangan narkotika  adalah  keberlanjutan  aktivitas  kejahatan.  Beban  sosial  ekonomi  terkait perdagangan narkotika adalah diduga dua kali lebih tinggi daripada perolehan keuntungan bisnis jahat yang terorganisasi ini.
Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional dan Universitas Indonesia pada tahun 2014  yang  sampai  sekarang  masih  dapat  digunakan  sebagai  referensi,  meskipun  ada penelitian  lain  terbaru,  namun  belum  menunjukkan  hitungan  kerugian  pribadi  dan kerugian sosial yang cukup besar yaitu sejumlah 63,1 triliun. Cukup besar memang waktu itu, moga yang terbaru memberikan gambaran seperti tertuang dalam penelitian th 2014 tersebut diatas.
Berbagai strategi dan dan sejumlah biaya besar sudah digelontorkan oleh berbagai negara, Indonesia demikian juga, Ketika saya masih berdinas di BNN, setiap Kepala BNN selalu menerbitkan strategi tertentu, dengan tujuan agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diminimalisir sedemikian rupa. Berbagai regulasi strategis, regulasi tehnis dibidang Pemberantasan, Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, sampai dengan Mekanisme  Rehabilitasi  terus  diterbitkan,  dan  terus  dilakukan  pembaharuan.  Seperti Instruksi  Presiden  Nomor  2  tahun  2022,  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) Pencegahan,  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan Prekusor Narkotika tahun 2020 – 2024, yang sering disebut dengan istlah P4GN.
Inpres  sebelumnya  yaitu  Inpres  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  Pemberantasan  dan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika  (P4GN)  dan  Prekursor  Narkotika.  Namun  tampaknya  Penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika masih terpapar dengan jelas di hadapan kita semua. Yang lain, soal  anggaran  yang  kebetulan  penulis  tidak  mempunyai  catatan  khusus  ini,  namun menurut  pandangan  Penulis,  anggaran itu  ada  di  Lembaga  Negara  semacam  BNN dan
Lembaga, Negara yang lain di Kementrian yang berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberdayaan di lingkungannya.
Dari  kerugian  dan  kebahayaan  yang  luar  biasa  itu,  negara  memang  sepatutnya mengambil  langkah  luar  biasa,  juga  menjadi  tuntutan  yang  tidak  dapat  dielakkan  oleh otoritas  penegakan  hukum  dari  sisi  lain  atas  peran  penegakan  hukum,  untuk  memiliki kelengkapan  perundang-undangan  dan  kompetensi  kerja  teknik  yang  mencukupi  agar negara  tidak  takluk  dalam  perang  menghadapi  perdagangan  narkotika  transnasional (Purwaganda, 2018).
Negara  harus  lebih  kuat  dari  Kejahatan Narkotika.  Dengan mengikuti  atau  patuh kepada  hukum  Materiil  dan  Hukum  Formil  soal  Narkotika.  Tidak  hanya  soal  hukum perbuatan  atas  kelakuan  buruk  dan  jahat  para  pelaku,  akan  tetapi  juga  bagaimana memproses perkara pidana narkotika itu dengan cara yang benar, yuridis benar dan sah, teknis juga benar juga benar dan sah. Penegak Hukum harus patuh, dan Masyarakat juga harus patuh dan memahami hukum Narkotika.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  penulis  dalam  melakukan  penelitian  yang berjudul “Forensik Alat Bukti Narkotika Untuk Pembuktian Secarailmiah. Persepektip Hukum Acara Pidana”, adalah jenis penelitian Normatif atau studi terhadap kepustakaan yaitu penelitian dibidang hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan  –  bahan  perpustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Atas bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara  sistematis,  kemudian  dilakukan  kajian  secara  mendalam,  setelah  itu  diberikan kesimpulan atas tema yang diteliti.
Terhadap  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  terhadap  Perundang  – undangan  dan  peraturan,  buku  referensi  lainya.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk mempelajari  hukum  positip  di  Indonesia,  baik  hukum  formil  dan  hukum  materiil, khususnya  soal  pembuktian  dalam  sistem  peeradilan  pidana,  lebih  khusus  lagi  soal pemeriksaan secara forensic barang bukti Narkotika.
Penelitian dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang merupakan data pokok yang didapat dari bahan–bahan hukum lainya yaitu, bahan–bahan atau materi yang berkaitan erat dengan permasalahan khususnya jika dihubungkan melalui sudut pandang hukum, yang terdiri dari:
Bahan  Hukum  Primer  yang  sifatnya  mengikat  meliputi  peraturan-peraturan  dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang menjadi untuk berpijak pada sistem  pembuktian  terhadap  narkotika,  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  tersebut menjadi permasalahan yang dapat diteliti.
Bahan  Hukum  sekunder  yaitu  suatu  bahan  yang  dapat  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  yang tersedia  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen–dokumen  resmi,  yang  berisi ketentuan soal hukum.
Bahan  Hukum  tersier  adalah  suatu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus hukum, dan lain yang sifatnya dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan (Sugiadnyana et al., 2020).
Metode pengumpulan terhadap bahan hukum yang di analisis dalam penelitian ini menggunakan  beberapa  studi  kepustakaan  yang  di  dalamnya  berisi  dokumen.  Hal  ini merupakan  teknik  pengumpulan  beberapa  data  dengan  mempelajari,  membaca,  dan mencatat  hal-hal  yang  diperlukan  dalam buku–buku  tersebut,  literatur,  catatan-catatan, peraturan perundang–undangan, serta artikel–artikel penting yang berhubungan dengan penulisan  dari  media  internet  yang  berhubungan  erat  dengan  tema  penulisan  yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Bahayanya Narkotika
Ketika  kita  bertanya  soal  dampak  panjang  penggunaan/mengkomsumsi Narkotika,  jawabnya  sangat  mengerikan,  apakah  itu  Gila,  setengah  mati  atau kematian.  Penulis  juga  terkadang  bertanya  tanya  soal  ini,  mengapa  para penyalahgguna  dan  pengguna  itu  masih  mau  membeli,  menyimpan,  menguasai, menggunakan, dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat dan oleh hukum  positip  Indonesia,  termasuk  oleh  agama  yang  kita  dianutnya,    bahkan kemudian  di  saat  lain  malah  mengajak  orang  lain  untuk  menyalahgunakan  dan menggunakan narkotika baik bersama sama maupun sendiri.
Banyak sekali refrensi yang menjelaskan dan menginformasikan dampak buruk sekali  penggunaan  Narkotika.  Diantaranya  buku  seri  Bahaya  Narkoba:  “Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak Negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.
Pengonsumsian  narkoba,  baik  berupa  psikotropika  maupun  narkotika,  tentu akan  membawa  dampak  terhadap  tubuh  manusia,  akibat  yang  paling  fatal  adalah kematian  (St  Fatmawati  &  Niasa,  2022).  Berikut  adalah  beberapa  mengenai  efek penggunaan narkoba yang akhir akhir ini banyak beredar di masyarakat, khususnya generasi muda diantaranya sebagai berikut (Yani, 2022): (a) Ekstasi, (b) Sabu-Sabu, (c) Putaw (heroin), (d) Codein, Demerol & Methadone, (e) Kokain, (f) Cannabis.
Sedangkan  dampak  penyalahgunaan  narkoba  bagi  pelakunya  diantaranya sebagai berikut Simamora, (2017): (a) Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani,  merusak  fungsi  organ  vital  tubuh:  otak,  jantung,  ginjal,  hati  dan  paru-paru sampai kepada kematian sia-sia yang tak patut ditangisi. (b) Menimbulkan biaya yang sangat besar baik untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal, maupun untuk biaya perawatannya yang juga sangat mahal, sehingga dapat membuat keluarga Orang tua  bangkrut  dan  menderita.  (c)  Menimbulkan  gangguan  terhadap  ketertiban, ketentraman keamanan masyarakat. (d) Merusak nama baik dan harga diri orang yang
bersangkutan  dihadapan  orang  lain.  (e)  Perbuatan  melanggar  hukum  yang  dapat menyeret  pelakunya  ke  penjara.  (f)  Memicu  tindakan  tidak  bermoral,  tindakan kekerasan dan tindak kejahatan. (g) Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah perbuatan menghancurkan masa depan. (h) Merusak keimanan dan ketakwaan, membatalkan ibadah agama karena hilangnya akal sehat.
Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran,  namun  hanya  diberikan  bagi  pasien-pasien  tertentu,  bukan  untuk dikonsumsi  secara  umum  dan  bebas  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  obat  dan narkotik  yang  disalahgunakan  dapat  menimbulkan  berbagai  akibat  yang  beraneka ragam” (Majid, 2020).
Memperhatikan  penjelasan  diatas,  betapa  mengerikan  penggunaan  dan penyalahgunaan  narkotika,  oleh  karena  itu  Indonesia  mengklasifikan  perundang undangan yang berkaitan dengan Narkotika adalah UU yang bersirfat khusus. Baik soal  Hukum  Formalnya  (Hukum  Acara  Pidana  Narkotika)  maupun  Hukum Materiilnya (Hukum Perbuatan Pidana Narkotika). Hukum Positif soal Tindak Pidana Narkotika  menentukan  ketentuan  yang  masuk  klasifikasi  khusus.  Hal  ini  dari  sisi Kebijakan Hukum dan implementasi hukum penanganan perkara ini harus luar biasa, tidak boleh biasa biasa saja, baik penerapan hukum pidananya maupun hukum acara pidananya (Sulistyanta, 2013).
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  menunjukkan  angka  intensitas yang meningkat dari hari ke hari, minggu ke minggu, seakan hampir tidak berujung pangkal dan menerpa hampir pada semua tataran kelas sosial masyarakat, baik pada status  sosial,  tingkat  pendidikan,  usia  maupun  strata  ekonomi.  Kalau  boleh  saya gambarkan  seperti  gunung  es,  sedikit  yang  tampak,  makin  membesar  yang  tidak terungkap.  Meskipun  berbagai  media  sering  merilis  hasil  penindakan  BNN, Kepolisian  maupun  aparat  Bea  &  Cukai.  Dalam  persoalan  ini  Pemerintah  banyak memberikan  perhatian  besar  terhadap  kejahatan  Narkotika  ini,  termasuk  mafia narkotika,  tidak  hanya  sampai  disitu,  tentunya  dukungan  dan  peran  serta  aktif  dan seluruh  unsur  masyarakat,  Lembaga,  intensive  harus  peduli  serta  berkomitmen komitmen tinggi bersama-sama melakukan upaya memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (Nurmalita & Megawati, 2022).
Diantara indikator yang lain dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (Human  Development  Index)  adalah  meningkatnya  derajat  kesehatan  masyarakat, yang  harus  menjadi  arah  dan  fokus  prioritas  utama  setiap  perencanaan,  kegiatan kelembagaan,  dalam  mencapai  sesuatu  yang  mengarah  pada  aktivitas  pencapaian suatu prestasi (Yektiningsih, 2018). Penyalahgunaan dan penggunaan narkotika dapat dipastikan mengakibatkan terjadinya sindrom ketergantungan yang  berkepanjangan, yang  pada  akhirnya  akan  merusak  dan  menurunkan  tingkat  derajat  kesehatan masyarakat di Indonesia (Zulkarnain, 2016).
Penulis sampaikan dua slide yang sering Penulis gunakan disaat Penulis masih dinas  di  BNN,  dan  Penulis  juga  sampaikan  hal  ini  di  beberapa  acara  sosialisasi, termasuk ketika diwawancarai di berbagai media di hadapan kamera TV di studio,
dimana saat itu dalam kondisi kedaruratan soal Narkotika, yang mengajak semua lini untuk  perhatian  soal  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelap narkotika. Data ini Penulis sampaikan karena Penulis pandang sangat penting, karena dengan  data  hasil  penelitian  antara  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Universitas Indonesia  tersebut  telah  berkontribusi  atas  Kebijakan  PSesiden  RI  soal  perlunya pastisipasi  semua  pihak  secara  massive  soal  pencegahan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Sekaligus  Penulis  ingin  mengingatkan  soal  tersebut, Negara tidak boleh lengah, masyarakat juga tidak boleh lengah, tetap waspada.
Data diatas menjelaskan soal jumlah kematian perhari dan total pertahun, serta kerugian  pribadi  dan  sosial  dalam  setahun,  yang  angkanya  cukup  fantastis,  baik kerugian dana dan kerugian korban manusia. Seandainya angka tersebut digunakan pembangunan, tentu masyarakat menerima manfaat yang sebesar-besarnya.

## B. UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Ketentuan yang bersifat Khusus.
Semua orang yang belajar hukum, langsung dapat menganalisa apakah sebuah ketentuan  itu  bersifat  khusus  atau  bersifat  umum,  sesuai  dengan  tujuan  dari dibentuknya  peraturan  yang  kemudian  menjadi  khusus  atau  umum.  Ini  merupakan kebijakan dari Politik Hukum yang ada di negara ini. yang secara umum ciri-cirinya mengapa  peraturan  tersebut  bersifat  khusus  adalah  dimana  Tindak  pidananya  atau kejahatanya memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang bersifat khusus serta mengarah  kepada  modus  yang  spesifik,  baik  dari  sisi  aturan  hukum  yang diimplementasikan, hukum acara pidana yang diterapkan, maupun aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkaranya.
Hal itu merupakan Politik Hukum yang ada di Negara itu, termasuk Indonesia. seperti yang di sampaikan Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Sudarto soal Politik Hukum Pidana adalah “Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat  dari  politik  hukum  maupun  dari  politik  kriminal.  Menurut  Prof.  Sudarto, “Politik Hukum” adalah: (a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  saat  itu;  (b)  Kebijakan  dari  negara melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”
Demikian juga seperti yang disebutkan oleh Rachmat Triono dan Indah Harlina (2022),  yang  mengutip  pendapat  Fartini:  “Menurut  Fartini,  (2022),  Politik  hukum
DR. SLAMET PRIBADI DR. SLAMET PRIBADI
sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan Sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu: (a) Tujuan apa yang akan dicapai dengan sistem yang ada. (b) Cara-cara apa dan yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. (c) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu itu perlu diubah. (d) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.” (Trijono & Harlina, 2022).
Kemudian  semakin  jelas  tentang  Posisi  UU  no  35  tahun  2009,  tentang Narkotika, yang masuk dalam klasifikasi Hukum yang bersifat khusus, dapat dilihat dalam  Penjelasannya  UU  tersebut  “Tindak  pidana  Narkotika  tidak  lagi  dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.
Berdasarkan  hal  tersebut  guna  peningkatan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  Narkotika  perlu  dilakukan  pembaruan  terhadap Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika.  Hal  ini  juga  untuk mencegah  adanya  kecenderungan  yang  semakin  meningkat  baik  secara  kuantitatif maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan  dalam  pembuatan Narkotika (Kela, 2015). Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika  dengan  melakukan  penggolongan  terhadap  jenis-jenis  Prekursor Narkotika.  Selain  itu,  diatur  pula  mengenai  sanksi  pidana  bagi  penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik  dalam  bentuk  pidana  minimum  khusus,  pidana  penjara  20  (dua  puluh)  tahun, pidana  penjara  seumur  hidup,  maupun  pidana  mati.  Pemberatan  pidana  tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.” (Nomor, 35 C.E.).
Dengan  demikian  Kebijakan  Hukum  dan  Kebijakan  Kriminal  atas  UU  no  35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah bersifat khusus, harus didahulukan penanganan perkaranya dari penanganan perkara umum lainnya. Demikian juga soal Penanganan perkaranya,  baik  di  Penyidik  Kepolisian,  Jaksa  Penuntut  Umum,  Hakim  di Pengadilan,  sampai  dengan  sistem  pemenjaraan  harus  serius,  dan  bersifat  khusus. Atau dengan kata lain kejahatan atas Narkotika ini adalah kejahatan yang luar biasa. Sejajar dengan Kejahatan lain seperti, Terorisme, Tindak Pidana Korupsi dll.

## C. Pemeriksaan Forensik Alat Bukti/Barang Bukti Narkotika
Narkotika  jenis  tertentu,  baik  alami,  sintetis,  semi  sintetis  maupun  dalam pandangan  penulis  ada  suatu  zat  kimia,  yang  mengandung  unsur  kimia  tertentu, dengan  kadar  tertentu.  Karena  Penulis  bukanlah  ahli  dibidang  kimiawi,  barangkali produksi Narkotika tertentu, oleh orang tertentu, atau daerah tertentu kemungkinan berbeda. Termasuk tanaman tertentu, dihasilkan daerah tertentu dengan daerah lain juga kemungkinan berbeda.
Kita lihat di dalam ketentuan pasal 1 butir 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”
Diatas tergambarkan ada kalimat “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis”, dalam pandangan penulis untuk menentukan apakah itu suatu zat tertentu? obat tertentu?, tanaman tertentu?, bukan tanaman tertentu?, yang sintetis? yang semisintetis? kalau untuk pembuktian di dalam Sistem Peradilan Pidana harus ada pemeriksaan secara forensik laboratorium, yang diperiksa  oleh  ahlinya  dengan  kwalifikasi  tertentu.  Penegak  hukum  tidak  boleh memainkan  perasaan  bahwa  ini  narkotika  jenis  tertentu,  kemudian  disimpulkan sendiri ini adalah narkotika jenis tertentu.
Alat  bukti  tersebut  harus  dapat  diuji  secara  saintifik  dan  ilmiah  untuk mendukung  pembuktian  menurut  sistem  pembuktian  yang  dianut  di  Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan umum, ketika diketemukan ada matinya orang tertentu  di  sebuah  sungai,  bisa  di  deteksi  apakah  mayat  manusia  tersebut  berada disungai sudah meninggal terlebih dahulu, barulah diceburkan ke sungai, atau masuk ke  sungai  pada  saat  hidup.  Secara  umum  yang  penulis  tahu  dengan  melihat pemeriksaan  paru-paru,  yang  kemudian  dituangkan  ahlinya  ke  dalam  Visum  et Repertum.
Demikian  juga  untuk  memformalkan  terhadap  zat  tertentu,  obat  tertentu, tanaman  tertentu,  bukan  tanaman  tertentu,  sintetis,  semisintetis,  harus  dengan pemeriksaan  Laboratorium.  kemudian  oleh  ahli  diformalkan  dalam  betuk pemeriksaan yang projustitia, karena diminta oleh penegak hukum untuk penegakan hukum.   Dan hasil pemeriksaan forensik narkotika tsb mejadi satudan melekat dengan berkas perkara.

## D. Sistem Pembuktian
Di  Indonesa  ada  beberapa  sistem  pembuktian,  dimana  tiap-tiap  negara mempunyai  sistem  sendiri,  sesuai  dengan  politik  hukum  dan  kebijakan  hukum  di masing-masing  negara.  Menurut  Adami  Chazawi  (2021)  ada  beberapa  sistem diantaranya adalah:

## 1. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction Intime)
Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  didasarkan  pada  keyakinannya saja. Tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) didapatkan, alasan alasan yang digunakan dan bagaimana caranya dalam membentuk  keyakinannya tersebut. Juga  tidak  perlu  mempertimbangkan  apakah  keyakinan  yang  dibentuknya  logis ataukah tidak bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim .
2. Sistem Keyakinan Dengan Alasan Logis (Laconviction in Raisonne).
Sistem ini lebih maju sedikit dari sistem yang pertama, meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena  dalam  hal  membentuk  dan  menggunakan  keyakinan  hakim  untuk  menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, masih menggunakan alasan logis. Meskipun alasan-alasan tersebut menggunakan alat bukti- alat bukti baik dalam maupun luar undang-undang
3. Sistem Pembuktian Melulu Undang-undang (Positief Wettelijk
Bewijstheorie)
Ada  kalanya  sistem  pembuktian  ini  disebut  dengan  sistem  menurut  undang- undang secara positif. Maksudnya ialah, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti-alat bukti serta cara- cara  menggunakannya  telah  ditentukan  lebih  dulu  dalam  undang-undang.  Apabila membuktikan  telah  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  undang-undang,  baik mengenai alat bukti-alat buktinya maupun cara-cara menggunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh  dipertimbangkan  dalam  hal  menarik  kesimpulan  tentang  kesalahan  terdakwa melakukan  tindak  pidana.  Jadi  sistem  ini  adalah  sistem  yang  berlawanan  dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan sema-mata.

## 4. Sistem  Pembuktian  Menurut  Undang-undang  Secara  Terbatas  (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)
Menurut  sistem  ini,  hal  membuktikan  kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak pidana  dakwaan,  hakim  tidak  sepenuhnya  mengandalkan  alat  bukti-alat  bukti  serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup. Melainkan harus  disertai  pula  keyakinan  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan faktaf-akta diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan pembuktian didasarkan  pada  2  (dua)  hal  yang  tak  terpisah.  Alat  bukti-alat  bukti  dan  keyakinan tidak berdiri sendiri-sendiri (Chazawi, 2021).
Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut umum, Hakim Pemeriksa di pengadilan, dalam Sistem Peradilan Pidana, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. jadi dengan teori diatas kita tidak bisa menyimpulkan bahwa teori diatas untuk Hakim. Tetapi berlaku juga bagi Penyidik di Kepolisian yang menangani perkara pidananya, karena  berkas  yang  digunakan  oleh  Hakim  berasal  dari  Berkas  yang  diolah  oleh Penyidik.    Untuk  Indonesia menganut  sistem  pembuktian  Negatief  Wettelijk,  yaitu sistem  pembuktian  yang  bersifat  negatip,  yang  menggabungkan  antara  keyakinan hakim atas alat bukti yang dihadirkan di peradilan, dengan alat bukti yang dihadapkan tersebut. Manakala Hakim tidak yakin atas keberadaan alat bukti atau barang bukti tersebut,  maka  hakim  bisa  menolaknya.  Demikian  juga  sebaliknya  hakim  dapat menerima  suatu  bukti  manakala  hakim  yakin  dengan  alat  bukti  yang  disajikan dihadapan peradilan.
UU  no  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  meskipun  peraturan  yang  bersifat khusus, berisi hukum formil dan materiil, namun soal hukum formilnya masih tunduk kepada UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Terlihat dalam pasal 86 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Penyidik dapat memperoleh alat  bukti  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  tentang  Hukum Acara  Pidana”.  Masih  terdapat  beberapa  pasal  lain  dalam  UU  no  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  yang  mengkaitkan  dengan  KUHAP.  Kemudian  dalam  pasal  184 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi. (b) keterangan ahli. (c) surat. (d) petunjuk. (e) keterangan terdakwa.
Jika ketentuan diatas disambung dengan pasal 1 butir 28, yang mendefinisikan tentang Keterangan Ahli bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
Adapun tujuan Pembuktian menurut Penulis adalah; (1) Membuktikan adanya persesuaian antara alat bukti dengan perbuatan. (2) Membuktikan adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. (3) Membuktikan apakah alat bukti itu benar dan sah, baik proses perolehannya maupun kwalitas alat buktinya. (4) Membuktikan  kemampuan  penegak  hukum,  dan  pihak  lain  untuk  membuktikan perbuatan pidana dari sisi masing-masing.
Dengan  demikian  narkotika  jenis  apapun,  menurut  hemat  Penulis  ketika  ada kegiatan penegakan hukum, tidak bisa dinyatakan sebagai narkotika di dalam sistem peradilan pidana, jika belum terdapat pemeriksaan resmi dari Ahli bidang yang terkait dengan  narkotika,  karena  Narkotika  adalah  suatu  zat,  baik  yang  sintetis  atau semisintetis.
Karena  sifatnya  yang  kimiawi,  baik  sintetis  atau  semi  sintetis,  kehati-hatian dalam  menangani  bukti  narkotika  ini  sangat  penting  bagi  keabsahan  bukti  tersebut sampai di pengadilan, baik saat ditemukan, disimpan, dimusnahkan, disisihkan untuk pembuktian dan penegakan hukum, haruslah linier dan identik, timbangannya tercatat dan terukur, zatnya tidak berubah sifat kimiawi dan sifat sosialnya.
Yang dimaksud sifat sosial disini adalah dimana narkotika yang sedang menjadi barang bukti tersebut rawan untuk di curi per milligramnya, di cicipi permiligramnya, atau ditukar dengan zat lain seperti tawas atau benda yang serupa seperti misalnya fetsin (yang biasa untuk bumbu masak) atau mungkin benda lain yang mirip dengan tujuan  timbangannya  tetap.  Oleh  karena  itu  menjaga  mutu  dalam  mata  rantai penyitaan  (ditemukan,  pembungkusan,  dibawa  setelah  diketemukan  untuk  di periksakan di laboratorium narkotika, ditimbang, disimpan, ditimbang dan diperiksa ulang  menjelang  pemusnahan,  penyisihan,  ditingkat  penyidikan)  barang  bukti narkotika  sangat  penting,  dalam  menjaga  kwalitas  dan  keabsahan  barang  bukti narkotika teersebut.
Mata  rantai  yang  lain  adalah  ketika  barang  bukti  berada  di  dalam  otoritas Penuntut  Umum,  bagaimana  membungkusnya,  menyimpannya,  sampai  dengan dibawa ke Pengadilan untuk penbuktian, juga harus terukur, timbangannya, zatnya. Demikian  juga  mata  rantai  saat  diperiksa  di  Pengadilan,  semua  harus  sesuai, bagaimana  barang  bukti  narkotika  tersebut  setelah  dibuka  dihadapan  persidangan, kemudian dibungkus kembali, disimpan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah zat nya masih sama saat pertama kali diketemukan oleh Penyidik. Semua mata rantai tersebut  diatas  harus  terjaga  dengan  ketat,  jangan  sampai  ada  perbuatan  curang  di dalam  mata  rantai  Penyidik,  jaksa  Penuntut  Umum,  sampaikan  ke  Tingkat Pengadilan.
Pelanggaran  atas  mata  rantai  tesebut,  adalah  kejahatan  besar,  atas  tidak selesainya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  karena  peredaran  gelap bisa terjadi ternyata akibat dari keteledoran dalam sistem peradilan pidana. Ternyata diduga sebagai akibat atas kecerobohan tersebut penegakan hukum memberikan andil dalam  peredaran  gelap  narkotka.  Sehingga  akan  ketahuan  ketika  ada  pencampuran dengan  zat  tertentu  yang  mirip  dengan  narkotika  yang  disita  kemudian  disimpan untuk  penegakan  hukum  tersebut,  supaya  beratnya  tetap  sama.  Atau  bahkan  yang lebih ekstrim lagi adalah ditukar dengan zat tertentu yang bentuk fisiknya sama.
Bukti secara Forensik memang melelahkan, lahir dan batik petugas, akan akan meberikan akurasi pembuktian jika dihubungan dengan sistem pembukti yang bersifat negatip atau Negatief Wettelijk. Jangan sampai Hakim dihadapan persidangan, karena kurangnya pengetahuan soal forensik bukti Narkotika, kemudian di depan meja hijau hanya  melihat  bentuk  saja,  tidak  melihat  kadar  atau  kandungan  kimiawinya.  Atau kalau  itu  narkotika  tanaman,  bisa  juga  ditukar  denga  ranting  tanaman  lain.  Wah putusan  Hakim  bisa  menjadi  keliru,  hanya  gara-gara  pembuktian  yang  sengaja dijerumuskan kearah yang salah.

## Kesimpulan
Negatief Wettelijk atau sistem pembuktian bersifat negatip adalah sebuah pilihan kebijakan  hukum  yang  sudah  di  anut  oleh  hukum  positip  Indonesia,  yaitu  harus  ada keyakinan  hakim  yang  nyambung  dengan  ketersediaan  alat  bukti  di  Pengadilan. Pemeriksaan secara Forensik terhadap alat bukti Narkotika, yang kemudian ada format
hitam diatas putih berupa Berita Acara Pemeriksaan, atau Hasil Pemeriksaan Lab, yang berisi, jumlah narkotika, kandungan narkotika, dan jenis narkotikanya.
Hasil Lab ini dikemudian hari sangat berguna untuk data penyimpanan dari hasil penyitaan,  data  menjelang  pemusnahan  dan  penyisihan  barang  bukti,  data  saat penyerahan perkara, dan data di pengadilan. Dikandung maksud jangan sampai berubah di tengah jalan antara temuan awal sampai pemeriksaan ole hakim. Misalnya karena ada pencampuran, pengambilan tanpa hak, dengan berbagai mazam zat yang mirip dengan Narkotika, sehingga dapat merubah atau tidak merubah zat, atau bahkan penambahan itu dapat  didahului  oleh  pengurangan,  sehingga  beratnya  menjadi  tetap  sama.  Maka pemeriksaan  secara  Forensik  alat  bukti  Narkotika  jenis  apapun  tetap  menjadi  penting untuk  kepentingan  pembuktian  dihadapan  persidangan  hakim  dengan  sistem  Negatief Wettelijk

## BIBLIOGRAFI
Chazawi,  A.  (2021). Kejahatan  terhadap  harta  benda .  Media  Nusa  Creative  (MNC Publishing).
Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan) , 1 (1), 1–11.
Kela,  D.  A.  (2015).  Penyalahgunaan  Narkotika  Ditinjau  dari  Undang-undang  No  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen , 4 (6).
Majid, A. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba . Alprin.
Muttaqin,  M.  F.  (2019). Hukuman  Mati  Bagi  Pengedar  Narkotika  Perspektif  Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . IAIN Metro.
Nomor, U.-U. (35 C.E.). tahun 2009 tentang Narkotika .
Nurmalita,  A.,  &  Megawati,  S.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4gn)  Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. Publika , 1111–1122.
Purwaganda, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Selama Tahun 2016 . Universitas Bhayangkara Jaya.
Simamora,  T.  Z.  (2017). Peran  Rumah  Rehabilitasi  Narkoba  Dalam  Meminimalisir Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kota  Medan  (Studi  Pada  Lembaga  Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia) .
St Fatmawati, L., & Niasa, L. (2022). Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Kendari. Sultra Law Review , 4 (1), 1– 22.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542–559.
Sulistyanta, S. (2013). Implikasi Tindak Pidanadi Luar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 179–196.
Trijono, T., & Harlina, I. (2022). Politik Hukum: Faktor yang mempengaruhi Kebijakan. Depok: Papas Sinar Sinanti .
Yani,  M.  P.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Putusan  Hakim  Yang  Memutus  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika  Diluar  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  (Study  Kasus  Nomor 415/PID. SUS/2020/PN PRP) . Universitas Islam Riau.
Yektiningsih, E. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (ipm) kabupaten pacitan tahun 2018. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 18 (2).
Zulkarnain,  Z.  (2016). Penyalahgunaan  narkoba  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan Hukum positif Indonesia . Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
Copyright holder: Slamet Pribadi (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: