## Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Aditama Candra Kusuma 1 , Ni Wayan Widya Pratiwi 2, Nadya Ariska Humairah 3 , Muhammad Raihan Yulistio 4
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aditamacandrak@upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: niwayanwpratiwi@upnvj.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: nadyaariskah@upnvj.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail:
raihanyulistio.ac@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk:  1 April 2022 Diterima:  25 April 2022 Terbit:  25 April 2022
Keywords: Land Subsidance;  Ground Water  Rights; Policy The formation of an integrated  monitoring team  for the provision of infiltration wells is a form of follow-up to the implementation  of the  Law  on  Water  Resources  Number  7  of  2004 which  aims  to monitor  and control  the use  of groundwater  in Jakarta  which can cause land subsidence.  The purpose of this study is to examine the legitimacy  of  the  government's  actions  to  limit  the  use  of groundwater  in  Governor  Decree  (Kepgub)  279/2018  and  to review how this decision impacts community  rights. This research uses the normative juridical method. Sources  of data are secondary data  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis technique was  qualitatively  presented  in  a  descriptive-analytical  manner. The results  of the  study indicate  that the  government's  action  to form a supervisory team  as an effort to deal with land subsidence in Jakarta is legal to be carried out and regulated by law. However, this decision violates the rights of the community,  considering that in the  formation  of this  policy, the  rights of the community  have been guaranteed  by the above legal sources.

## Abstrak
Kata  kunci: Penurunan  Tanah; Hak Air Tanah; Kebijakan
Corresponding  Author: Aditama Candra Kusuma,  E- mail: aditamacandrak@upnvj.ac.id

## DOI:
10.38043/jah.v5i1.3491
Terbentuknya  tim  pengawasan  terpadu  penyediaan  sumur resapan adalah bentuk  tindak lanjut terhadap penerapan Undang- Undang  Perihal Sumber  Daya  Air  Nomor  7 Tahun  2004 yang dilakukan  bertujuan  untuk  memantau  serta  mengendalikan pemakaian  air  tanah  di  Jakarta  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  penurunan  tanah.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengkaji bagaimana keabsahan tindakan pemerintah untuk membatasi  pemakaian  air  tanah  dalam  Keputusan  Gubernur (Kepgub)  279/2018 dan meninjau  bagaimana dampak keputusan tersebut  terhadap  hak  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan Metode  yuridis  normatif.  Sumber  data  bersumber  dari  data sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  analisis  data  secara
kualitatif  disajikan  secara  deskriptif-analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tindakan  pemerintah  membentuk  tim pengawas sebagai upaya penanganan penurunan  tanah di Jakarta sah untuk  dilakukan dan diatur  oleh undang-undang.  Meskipun demikian,  keputusan  ini  melanggar  hak  masyarakat,  mengingat dalam  pembentukan  kebijakan  ini  harus  memperhatikan  hak masyarakat yang telah dijamin oleh sumber  hukum diatasnya.
.

## 1. Pendahuluan
Ibukota  dari  Indonesia  yaitu  Jakarta, sejak  lama  hingga  sekarang  terus  mengalami penurunan permukaan tanah secara signifikan. Turunnya permukaan tanah merupakan penurunan permukaan tanah yang dikarenakan oleh berbagai macam cara. 1 Pada tahun 2017, Menteri  PUPR  Basuki  Hadimuljono menyatakan bahwa sebab  dari  turunnya permukaan tanah DKI Jakarta adalah karena eksploitasi air tanah secara berlebihan. 2 Dilihat dari data sejak tahun 1925 sampai dengan 2015 menyebutkan penurunan tanah Jakarta adalah 3 hingga 4 m  yang kemudian kembali  turun 5 cm dan bisa  lebih  per tahunnya. 3 Penurunan  secara  signifikan  tersebut  membuat  Jakarta  diprediksikan menjadi salah satu kota yang akan tenggelam di  tahun 2050. Penurunan muka tanah DKI  Jakarta telah  terjadi di  setiap  bagian provinsinya, bagian selatan, timur,  barat, maupun utara. Turunnya permukaan tanah diakibatkan karena pembangunan gedung tinggi  yang  masif  di  Jakarta, kurangnya daerah  resapan air  karena  pembangunan gedung-gedung tinggi tersebut. Turunnya muka tanah ini menyebabkan Jakarta sering terdampak bencana banjir yang dapat mengakibatkan penurunan perekonomian DKI Jakarta.
Melihat  turunnya tinggi  muka  tanah Jakarta secara signifikan  dari  tahun ke  tahun. Gubernur  DKI  Jakarta  saat  ini  yaitu  Anies  Baswedan  pada  tahun  2018  telah mengeluarkan Keputusan Gubernur atau KepGub No. 279 Tahun 2018 Tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di  Bangunan Gedung  dan Perumahan sebagai  sarana perwujudan  guna  mengendalikan  sistem  dari  sumber  daya  air  ataupun  dalam mengelola air limbah untuk mengawasi penyiapan adanya sumur resapan serta sumur dalam dan instalasi pengelolaan air limbah di gedung ataupun perusahaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pengarahan pemantauan mendadak bersama tim yang terbentuk berdasarkan KepGub No. 279/2018 yang mengatur mengenai Tim
1 Pulung Arya  Pra na ntya , “Ka ra kteristik Geologi  Ja ka rta Da n Keterka ita n Denga n Fenomena La nd Subsidence” (psg.bgl.esdm.go.id,  2017), LAND  SUBSIDENCE  Geoseminar ringkas (3).pdf (esdm.go.id).
2 Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan and  Kehutanan,  “INDEKS KUALITAS  LINGKUNGAN  HIDUP  INDONESIA  2017”  (KEMENTERIAN  LINGKUNGAN HIDUP  DAN KEHUTANAN,  2018).
3 “Balai Konservasi  Air  Tanah |  BALAI  KONSERVASI  AIR  TANAH,”  accessed  November  9, 2021, http://bkat.geologi.esdm.go.id/website/.
Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan, untuk sistematisasi pengendalian dari air bawah permukaan atau air tanah serta penginstalan pengelolaan air  limbah  terhadap  gedung-gedung  menjulang  di  beberapa  pusat  usaha.  Anies Baswedan  menyatakan  bahwa  tujuannya  melakukan  pemantauan  adalah  untuk mengubah  sikap  masyarakat  dan  pebisnis-pebisnis  Jakarta  agar  peka  dalam penanganan dan pengendalian air  tanah dalam lingkungan untuk  menangani risiko rusaknya lingkungan  akibat  pemakaian air  tanah. Setelah  adanya inspeksi  tiba-tiba tersebut ditemukan beberapa gedung yang melakukan pelanggaran salah satunya di Gedung Sari Pan Pacific, penggunaan air tanah dengan menyedot lewat sumur dalam mencapai  sekitar  500  meter  kubik  per  hari.  Namun,  gedung  dan  hotel  itu  tidak mempunyai sumur resapan. 4
Keputusan Gubernur 279/2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan  dan  Instalasi  Pengelolaan  Air  Limbah  Serta  Pemanfaatan  Air  Tanah  di Bangunan Gedung dan Perumahan ini juga dikeluarkan mengingat adanya collateral damage dari seringnya pemakaian air tanah yang mengakibatkan Jakarta selalu terkena bencana  banjir.  Dampak  dari  bencana  banjir  bermacam-macam  seperti  dampak ekonomi,  dampak  psikologis,  dampak  bagi  infrastruktur,  dampak  pendidikan, menyebabkan adanya korban jiwa, serta dampak kesehatan. Dampak Kesehatan dari banjir Jakarta sendiri menyebabkan adanya penyakit DBD, ISPA,  munculnya diare bagi dewasa dan anak-anak, eksim, kutu air, kemudian yang paling parah adalah penyakit kronis yang dapat bertambah buruk.
Hak guna air berguna agar masyarakat dapat memperoleh air dari mata air, sungai, serta saluran yang letaknya di luar wilayahnya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena  itu,  hak  guna  air  ini  tidak  bisa  dilarang  atau  dihalang-halangi  karena  air diperlukan  oleh  banyak orang. Berhubungan dengan hak  guna  air,  dijelaskan pula dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Garis besar penjelasan dari Pasal 5 sampai Pasal 8 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah bahwa negara menjamin hak rakyat dan mendahulukan hak rakyat terhadap air untuk kebutuhan pokok sehari- harinya serta kepentingan rakyat akan  air  akan didahulukan daripada kepentingan perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat atas penggunaan sumber daya air.
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas  terkait  tema  dan permasalahan yang penulis angkat, adapun uraiannya sebagai berikut: Sebagai bentuk orisinalitas penelitian ini, maka penulis melakukan riset  penelitian terdahulu dengan
4 “Air  Tanah  Diterbitkan”  (Perpustakaan  Emil  Salim  Sekretariat  Jenderal  Pusat  Data  dan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, n.d.), perpustakaan.menlhk.go.id.  Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup (menlhk.go.id).
tema  serupa  dan  mencari  perbedaan  pokok  bahasan  dalam  penelitian.  Penulis menemukan  beberapa  karya  ilmiah  dengan  tema  serupa  diantaranya; Pertama, penelitian Muhammad Agung  Sugiyanto, Henita Rahmayanti dan Rosmawita Saleh yang  bejudul Analisis  Pengelolaan  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  (Rptra)  Sesuai Keputusan Gubernur No. 196 Tahun 2015(Studi Kasus Rptra Marunda Jakarta Utara ). 5 Kedua, penelitian  Samodra  Wibawa  dan  Ahmad  Juwari  yang  berjudul Kebijakan  Populis Pemerintah Kabupaten Bantul. 6 Ketiga, penelitian Gustin yang berjudul Analisis Kebijakan Populis Dan Peta Mutu Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian terdahulu  yang  mengangkat tema  serupa.  Adapun perbedaan dengan  antara penelitian  pertama adalah  penelitian  pertama  membahas  mengenai pengelolaan  RPTRA  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  serta  sarana  dan  prasarana kegiatan  masyarakat. RPTRA  memberikan  manfaat bagi  seseorang  yang  umumnya menyetujui  SK  Gubernur  no.  196 tahun  2015, sedangkan penelitian  ini  membahas mengenai Keputusan Gubernur (Kepgub) 279/2018 mengenai pembatasan pemakaian air tanah. Perbedaan dengan antara penelitian kedua adalah membahas tentang kebijakan Pemkab Bantul tahun 2003-2010 yang menguntungkan rakyat kecil (pro poor), sedangkan penelitian  ini objek  dari  kebijakannya hanya untuk  provinsi  DKI  Jakarta. Adapun Perbedaan dengan  antara penelitian  kedua  adalah membahas  kebijakan  populis  di ranah mutu pendidikan provinsi, sedangkan penelitian ini mengkaji kebijakan populis mengenai tindakan pemerintah untuk membatasi pemakaian air tanah.
Berdasarkan uraian  penelitian  terdahulu  dengan  tema  serupa,  mengenai  kebijakan populis mengenai tindakan pemerintah untuk membatasi pemakaian air tanah belum ada yang membahas sebelumnya dan menjadi suatu kebaharuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas tema serupa dengan penelitian ini dan diharapkan temuan ini akan menunjang dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Sosial Budaya. Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai tindakan pemerintah untuk pemberhentian pemakaian air tanah dalam Keputusan Gubernur No. 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta untuk membahas mengenai pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan dan meninjau  pemberhentian  pemakaian  air  tanah  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta terhadap hak masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
5 Muhammad  Agung  Sugiyanto,  Henita  Rahmayanti,  and  Rosmawita  Saleh,  “ANALISIS PENGELOLAAN  RUANG  PUBLIK  TERPADU  RAMAH  ANAK  (RPTRA)  SESUAI KEPUTUSAN  GUBERNUR NO. 196 TAHUN 2015:,” Menara:  Jurnal Teknik Sipil 13, no. 1 (January 31, 2018): 18 – 25.
6 Samodra;  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara  Wibawa,  “Kebijakan  Populis  Pemerintah Kabupaten Bantul” (e -JLAN,  n.d.).
7 Gustin Gustin, “Analisis Kebijakan  Populis Dan Peta Mutu  Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” Sustainable Jurnal  Kajian Mutu  Pendidikan 2, no. 1 (June  3, 2019): 105 – 127.
ISSN: 1978-1520
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan teknik  studi  pustaka ( Library Resesarch ), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan tema kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  aturan  hukum lainnya yang terkait tema penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal terkait tema penelitian. Dilanjutkan dengan mempelajari berbagai literatur yang dipilih  secara  detail  dan  relevan  serta  diuraikan  berdasarkan  fakta-fakta  yang ditemukan selama penelitian kemudian menganalisis dengan hukum positif. Selain itu, penelitian  ini  juga  melihat  fenomena  yang  terjadi  melalui  pendekatan perundang- undangan ( statute approach ), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik Penyajian data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, serta teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Keabsahan Keputusan Gubernur Terhadap Tim Pengawasan Terpadu
Keabsahan dari Keputusan Gubernur dapat dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Perihal  Pemerintahan Daerah Pasal 65  Ayat  2  Huruf c  bahwa kepala  daerah berwenang untuk membuat keputusan kepala daerah pada saat menjalankan tugasnya. Adapun Keputusan Gubernur juga disebutkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 perihal  Administrasi  Pemerintahan Pasal  1  Angka  9  bahwa dalam  mengatasi permasalahan  konkret  yang  ditemui  pada  pelaksanaan  pemerintahan  berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang menyerahkan pilihan, tidak mengatur, tidak komplet atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan maka dibuatlah Keputusan oleh  Pejabat Pemerintah (Diskresi).  Keputusan dikeluarkan karena tidak mengaturnya  peraturan  perundang-undangan  pada  sebuah  permasalahan  yang dihadapi oleh pemerintahan. Maka dalam hal ini Keputusan Gubernur sudah tertera secara eksplisit dalam perundang-undangan.
Dengan demikian, kedudukan Keputusan bersifat sah karena diatur penggunaannya pada  Undang-Undang Perihal  Pemerintahan Daerah Nomor  23/2014 dan  Undang- Undang Perihal Administrasi Daerah Nomor 30/2014. Kemudian, keputusan ini bersifat einmalig atau penggunaannya sekali pakai. 8 Hal ini mengingat isi materi dari keputusan tidak bersifat umum abstrak seperti peraturan perundang-undangan melainkan bersifat individual pada masalah pembentukan tim pengawasan terpadu penggunaan air tanah pada bangunan gedung serta perumahan, tidak dapat digunakan pada permasalahan
8 Adi  Condro  Bawono  M.H  S.  H.,  “Perbedaan  Keputusan  dengan  Peraturan -  Klinik Hukumonline,” hukumonline.com , accessed January 4, 2022,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan- lt4f0281130c750.
lain, dan memberikan langkah yang konkret kepada setiap anggota yang terkait untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan air tanah pada kawasan gedung dan perumahan.
Keabsahan dari keputusan dapat dilihat dari teori-teori hukum, seperti pandangan Hans Kelsen dalam teori stufenbau menjelaskan suatu ketentuan yang lebih rendah didasarkan pada  norma  diatasnya.  Keputusan  Gubernur  Nomor  279  Tahun  2018  dibentuk berdasarkan ketentuan di  atasnya. Beberapa ketentuan tersebut  diantaranya adalah Undang-Undang Perihal Bangunan Gedung Nomor 28/2002, Undang-Undang Perihal Sumber  Daya  Air  Nomor  7/2004, dan  Peraturan  Pemerintah  Perihal  Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 42/2008. Sjachran Basah dalam teori diskresi  menyebutkan bahwa dalam  menjalankan kebebasan untuk  bertindak  berdasarkan inisiatif  sendiri yang disebut juga freies ermessen pemberlakuan tindakan administrasi negara yang tidak berlawanan  dengan  hukum,  sebagaimana  ditetapkan  dalam  negara  hukum berlandaskan Pancasila. Pembentukan Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018 merupakan langkah inisiatif gubernur dalam menangani permasalahan pengelolaan air tanah dan dibentuk sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.
Menurut Gustav Radbruch dalam teori  tujuan hukum  yang terdiri  dari  tiga elemen terdapat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kepada masyarakat. Bentham dalam  teori  utilitas  menyampaikan  bahwa  tujuan  hukum  mewujudkan  hal  yang bermanfaat bagi orang, tetapi kemanfaatan yang didapatkan seseorang juga berpotensi merugikan orang lain. Kemanfaatan yang diberikan oleh Keputusan Gubernur untuk mengatasi  penurunan tanah karena penggunaan air  tanah yang  berlebihan  melalui pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah. Penyusunan mekanisme disinsentif fiskal juga  dilakukan  yang  kemudian  diterapkan  terhadap  pemegang  bangunan  dan developer kawasan perumahan yang melanggar ketentuan untuk menyediakan instalasi pengolahan air limbah dan sumur resapan, serta penggunaan air tanah yang berlebih.

## Dampak Penurunan Air Tanah
Keputusan  Gubernur  sudah  disesuaikan  ke  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Hal ini terlihat pada misi  keempat pada rencana tersebut dengan dijadikannya Jakarta sebagai kota yang lestari melalui tata kehidupan dan pembangunan yang memperkuat daya dukung sosial dan lingkungan. Misi  keempat ini muncul karena permasalahan lingkungan hidup di DKI  Jakarta  berupa  masih  tingginya  penggunaan  air  tanah  yang  menyebabkan penurunan tanah yang  kemudian  dapat  meningkatkan potensi  terjadinya collateral damage berupa bencana banjir. Langkah  selanjutnya yang  diambil  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertera pada RPJMD adalah pelaksanaan program pengendali banjir dan abrasi yang kemudian dilakukan dengan strategi tindakan memperbaiki tata kelola air. Salah satu strategi dalam hal tersebut adalah dengan menangani penggunaan air tanah yang tidak berkelanjutan yang dilakukan dengan pembatasan air tanah.
Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR mengatakan bahwa turunnya permukaan tanah  di  DKI  Jakarta  dikarenakan  pengambilan  air  tanah  secara  berlebihan.  Ia menjelaskan bahwa pasokan air baku untuk wilayah Jakarta berasal dari pengambilan air tanah dan pasokan dari Bendungan Jatiluhur. Pada tahun 2016, Firdaus Ali selaku pakar  hidrologi  Universitas  Indonesia  menjelaskan  selain  dari  pemanfaatan ruang wilayah yang  meningkat dan tidak  terkendali, penggunaan air  tanah dalam jumlah besar  turut  andil  dalam  penurunan tanah. Dalam sebuah  diskusi  yang  bertemakan “Penurunan  Tanah  dan  Kenaikan  Air  Laut,  Ancaman  terhadap  Jakarta”,  Ali menuturkan terdapat sekitar 210 juta meter kubik air tanah yang diambil oleh penduduk Jakarta setiap tahunnya. 9 Menurut RPJMD, penurunan tanah di DKI Jakarta sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi setiap wilayah. Pengambilan air tanah yang berlebih, beban bangunan, terdapat konsolidasi alamiah dari lapisan tanah, dan adanya gaya tektonik menjadi  penyebab  penurunan  air  tanah.  Pada  akhirnya  keputusan  gubernur  ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Teori negara kesejahteraan atau welfare  state menjelaskan negara mendahulukan dan  mengedepankan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya. Negara melalui kepala daerah provinsi mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pencegahan penurunan tanah yang dapat mengakibatkan banjir. Jika banjir terjadi, maka menimbulkan berbagai masalah.
Masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir antara lain adalah rusaknya kendaraan yang terendam banjir, rusaknya barang elektronik, terendamnya dokumen berharga, rusaknya rumah, terganggunya jalur distribusi perdagangan, kerugian bagi pedagang ritel, dan terjadinya inflasi. Bhima Yudhistira Adhinegara selaku peneliti senior Institute for  Development of  Economics  and  Finance mengatakan bahwa  pada  1  Januari  2020, kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  banjir di  wilayah Jabodetabek  adalah Rp10 triliun lebih. 10 Bencana banjir juga menyebabkan dampak psikologis bagi korban diantaranya adalah depresi,  kecemasan, Post  Traumatic Stress Disorder , amnesia, fobia, insomnia, bahkan dapat menimbulkan  seseorang  bunuh diri. 11 Dampak selanjutnya ada pada sektor  pendidikan.  Kegiatan  pembelajaran terpaksa  harus  dihentikan.  Sarana dan prasarana  sekolah  juga  terendam  akibat  banjir. 12 Pada  saat  menilai  respon  dari Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  terkait  banjir  tanggal  3  Januari  2020,
9 “Laju Penurunan Muka  Tanah Di Jakarta Jadi 10 - 11 Cm per Tahun,” accessed January 4, 2022, http://lipi.go.id/berita/single/Laju-Penurunan-Muka-Tanah-di-Jakarta-Jadi-10-11-cm-per- Tahun/15316.
10 Ari  Mulianta Ginting, “DAMPAK  EKONOMI  DAN  KEBIJAKAN  MITIGASI  RISIKO  BANJIR DI  DKI  JAKARTA  DAN  SEKITARNYA  TAHUN 2020,” KAJIAN  SINGKAT  TERHADAP  ISU AKTUAL  DAN  STRATEGIS XII,  no. 1 (January 2021). 11 F aizatur  Rahmi,  “Societies’  Psychological  Preparedness  in  the  Area  of  Flood  Disaster  at  the Desa Sitiarjo Sumbermanjing Wetan,” Jurnal  Keperawatan 7, no. 2 (August  28, 2016): 88, accessed January 4, 2021, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/3932.
12 Rostati Rostati and Lutfin Haryanto, “DAMPAK  BENCANA BANJIR BANDANG TERHADAP AKTIVITAS  MASYARAKAT  DI  KECAMATAN  BOLO  KABUPATEN  BIMA,” Pendikdas: Jurnal Pendidikan Dasar 2, no. 1 (October  27, 2021): 3.
Koordinator  Nasional  Jaringan  Pemantau  Pendidikan  Indonesia,  Ubaid  Matraji, mengatakan bahwa banjir berdampak pada akses  ke  sekolah  dan rusaknya fasilitas sekolah. 13 Banjir juga menimbulkan penyakit berupa penyakit kulit, diare, leptospirosis, kolera, malaria, tipes, dan demam berdarah. 14 Pada bulan Februari tanggal 1 tahun 2020, Agus  Wibowo  sebagai  Kepala  Pusat  Data Informasi  dan  Komunikasi  Kebencanaan BNPB memberikan tanggapan terkait dampak kesehatan yang disebabkan oleh banjir di Jakarta bahwa perlu  untuk  diwaspadai penyakit  yang  datang  setelah  banjir,  yaitu penyakit kulit, gatal-gatal, diare, infeksi saluran pernapasan, leptospirosis , dll. 15

## Meninjau Pemberhentian Pemakaian Air Tanah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Hak Masyarakat
Meninjau  ketersediaan  air  yang  ada  di  dunia  sangatlah  terbatas  mengingat  air merupakan  salah  satu  dari  sumber  daya  alam  yang  tergolong  vital.  Dikarenakan penggunaannya yang  bermanfaat untuk  kehidupan  fauna dan  flora  serta  manusia dimuka bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa luas permukaan air di bumi sebesar 71 persen dari jumlah daratan yang hanya sebesar 29 persen. Pada dasarnya kandungan air yang ada di bumi sangatlah berlimpah memang hal tersebut  berbanding terbalik  dengan ketersediaannya, jumlah volumenya mencapai 1.400.000.000 km 3 untuk seluruhnya,  dengan  kurang  lebih  sekitar  97  persen  adalah  jenis  perairan  laut manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh  kehidupan manusia. Lalu 3 persen sisanya  terbagi atas 2 persen berupa gunung-gunung es pada kedua kutub bumi, sedangkan  0,75  persen  adalah  jenis  air  tawar  yang  menunjang  kehidupan  setiap makhluk hidup  yang ada di  daratan mulai dari  sumber  mata air, sungai  dan danai maupun air tanah serta sisanya adalah uap air. Mengingat makin bertambahnya jumlah penduduk  yang  hidup  di  bumi  maka  jumlah  air  yang  dibutuhkan  pastinya  akan semakin meningkat atau semakin banyak. Oleh karena itu penghematan penggunaan air  perlu  dilakukan  sehingga  mencegah  terjadinya  kekurangan  air  serta  collateral damage. 16
Akibat  terjadinya  pengambilan  dari  pada  air  tanah  di  muka  bumi  yang  semakin meningkat maka dampak yang timbul terus terjadi selama periode 1990 sampai dengan 2016  Jakarta  mengalami  penurunan  terhadap  muka    tanahnya  atau  ( subsidence )
13 “Nadiem Makarim Dinilai Lamban Merespons  Dampak Banjir Terhadap Sektor  Pend idikan - Pikiran- Rakyat.Com,” accessed January 5, 2021, https://www.pikiran -
rakyat.com/pendidikan/pr-01329721/nadiem-makarim-dinilai-lamban-merespons-dampak- banjir-terhadap-sektor-pendidikan.
14 Redaksi  Halodoc,  “8  Penyakit  yang  Umum  Muncul  Setelah  Bencana  Banjir,” halodoc , https://www.halodoc.com/artikel/8-penyakit-yang-umum-muncul-setelah-bencana-banjir. 15 Liputan6.com,  “Kemenkes  Terju nkan  Satgas,  Cek  Penyakit  Pasca Banjir  Jakarta  yang  Perlu Diwaspadai,” liputan6.com ,  3,  last  modified  January  2,  2020,  accessed  April  5,  2022, https://www.liputan6.com/health/read/4146803/kemenkes-terjunkan-satgas-cek-penyakit- pasca-banjir-jakarta-yang-perlu-diwaspadai.
16 Muhammad  Yanuar  and  J  Purwanto, Pengantar  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air (Jakarta: Universitas Terbuka,  n.d.), 3.
berdasarkan perolehan data dari GPS Geodetik yakni sebesar 0-12 cm/tahun disamping itu  0,66 sm/tahun Ekstensometer  diikuti  dengan 1,65 cm/tahun Observasi Visual. 17 Aktivitas pemompaan air berlebih menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan perubahan muka  air  tanah itu  sendiri  serta  penurunan daya  dukung  tanah yang berpotensi  untuk terjadinya kekeringan terhadap sumur-sumur  penduduk dan lain- lain.Selain itu menurut Elisabeth Tarigan terjadinya land subsidence di samping tingginya permukaan air laut dikarenakan kompaksi tanah yang terjadi secara alamiah karena masih tanah muda atau dapat disebut bekas tanah reklamasi.
Hak-hak masyarakat yang dilanggar dengan adanya reklamasi yaitu; Pertama, Hak Penggunaan Air dan Tanah yang pertama termaktub dalam  ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf  a  jo.  Pasal  4  ayat  (3)  memiliki  maksud  penerangan atas  hak  guna  air  serta kewenangannya dan Pasal  47 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) memiliki maksud pengairan air tanah yang bertujuan untuk pemeliharaan hak  serta  menjadi  hak-hak  masyarakat untuk  mendapatkan air  dari  mata  sumber maupun saluran yang ada baik untuk mengairi tanah maupun untuk keperluan rumah tangga dalam  ketentuan dalam  UUPA. 18 Berdasarkan pendapat seorang  guru  besar dalam ilmu  hukum agraria yakni bapak  Boedi  Harsono yang  berpandangan bahwa dalam hal pengambilan air haruslah yang berhubungan langsung dengan haki terhadap penggunaan tanah merupakan hal yang diperbolehkan. 19 Kedua, regulasi lain tentang hak Undang-Undang Perihal Pengairan Nomor 11 Tahun 1974 yang mana berisikan perihal baik air maupun sumbernya, bagian dari kekayaan alam merupakan kandungan didalamnya, sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dalam hal ini juga Pasal  4  serta juga  Pasal 5  dalam regulasi  tersebut  memiliki  fungsi  sosial  yang dipergunakan untuk  kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menganut Azas Accessie atau Asas Perlekatan menyatakan dalam suatu bangunan dan juga tumbuhan terlekat diatasnya adalah satu yang mana kesatuan dengan tanah atau dapat dikatakan “bagian” dari  pada tanah milik  yang  bersangkutan. Maka dalam hal  ini  jelas  hak  atas tanah dengan  sendirinya  melekat  menjadi  keberkahan  masyarakat  selaku  warga  negara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan juga Pasal 571. 20 Ketiga, terdapat pengertian  kebijakan  terhadap  pengelolaan  SDA (Integrated Water Resources Management-IWRM) dalam ketentuan Undang-Undang Perihal Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 pada Pasal 3 dimana mana pengelolaan SDA baik mulai dari menyeluruh dan terpadu serta yang berwawasan lingkungan hidup demi terciptanya pemanfaatan  SDA    berkelanjutan  untuk  kemakmuran  rakyat  sebesar-besarnya. 21 Adanya  regulasi  tersebut  disesuaikan  dengan  teori  Caulay  &  Hufdschmidt  (1991)
17 Lolom  Evalita  Hutabarat,  “Studi  Penurunan  Muka  Tanah  (Land  Subsidence)  Akibat Pengambilan  Air  Tanah Berlebihan  Di  DKI  Jakarta,” Kumpulan  Karya  Ilmiah  Dosen  Universitas Kristen Indonesia (2017): 360 – 374.
18 Lembaran  Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. , n.d.
19 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria Indonesia (Jakarta: Usakti, 2015), 20.
20 Ibid.
21 Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. , n.d.
“ activities to ensure that the social value of the services to be provided by the water resources system can satisfy today’s society without compromising capacity systems to meet the goals of future  generations .” Yang mana rangkaian kegiatan yang  dimaksudkan untuk tujuan pengelolaan  sumber  daya  air  tidaklah  dibenarkan  untuk  mengurangi  kapasitas penggunaannya hanya untuk generasi berikutnya hal tersebut dikarenakan teori Caulay &  Hufdschmidt kapasitas  sumber  daya  air  yang  sekarang  sudahlah menyesuaikan kehidupan masyarakat yang ada.
Lebih lanjut perihal hak guna air diperkuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 memperjelas fungsi hak guna air oleh masyarakat untuk kebutuhan pokok baik perorangan maupun pertanian termasuk juga didalamnya hak pengaliran air  dari  tanah melalui  tanah orang  lain  yang  berbatasan dengan  tanahnya  dijamin langsung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan ketersediaan air  serta  tetap menjaga pemeliharaan demi  terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Adapun lima pembatasan penggunaan pengelolaan air yakni; Pertama, Setiap  penggunaan  air  bagi  pengusaha  air  tidak  diperbolehkan  untuk meniadakan ataupun mengganggu hak rakyat. Kedua, Demi penjaminan atas hak asasi manusia  maka  negara diwajibkan untuk  terpenuhinya hak  rakyat  atas  air. Ketiga, Dalam  hal  pengelolaan  terhadap  air  harus  berdasarkan  pada  prinsip  kelestarian lingkungan hidup. Keempat, Penguasaan SDA yang sifatnya menguasai hajat hidup banyak  orang  dikuasai  langsung  oleh  pemerintah. Kelima, Terkait  pengelolaan  air merupakan hak mutlak negara maka secara prioritas haruslah diberikan kepada BUMN dan  BUMD  terlebih  dahulu  Dengan  demikian  jelas  keberkahan  masyarakat  yang menjadi prioritas utama bagi sumber daya air itu sendiri.

## 1. Aspek Sosiologis
Berkaca pada  tatanan pemerintah yang  bersifat  demokratis  diperlukan  keterlibatan partisipasi  masyarakat  dalam  menetapkan  keputusan (decision-making  process) . Mengingat  sering  terjadinya  penyimpangan  dan  kesalahan  persepsi  dalam  proses penetapan keputusan. Dimana pemerintah terkadang hanya fokus pada pengedepanan orientasi yang menekankan pada keuangan dengan menciptakan berbagai keputusan, sehingga keputusan yang terbentuk lebih terlihat aspek ekonomi daripada kepentingan pelayanan publik.  Maka  pertanyaan yang timbul  adalah sejauh  mana keterbukaan pemerintah dalam  memberikan  himbauan terhadap Keputusan Gubernur  (Kepgub) Tentang  Tim  Pengawasan  Terpadu  Penyediaan  Sumur  Resapan  dan  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  Serta  Pemanfaatan Air  Tanah  di  Bangunan Gedung  dan Perumahan Tahun 2018 Nomor 279?
Mengutip  pendapat Maria Fadria  Indrati S.  yang  berpandangan bahwa masyarakat yang terdampak langsung “rentan” ba gi peraturan tersebut memiliki hak untuk terlibat
ISSN: 1978-1520
baik  secara  individual,  lembaga  maupun melalui  himpunan swadya  masyarakat. 22 Selanjutnya, mengenai hak  asasi  manusia  yang  tercantum didalamnya keberkahan setiap  individu  yang  ada pada  masyarakat untuk  menimbulkan  kewajiban kepada pemerintah mengenai pemenuhan hak atas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan  yang  ada.  Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  demi  perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan serta memantau bagaimana hasil dari pada pembangunan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan merupakan  suatu  pergerakan  untuk  mendorong  masyarakat  ikut  berperan  aktif didalamnya sehingga  regulasi  yang ada menjadi efektif  serta efisien  bahkan sukses. Karena perlu diketahui bersama tidaklah cukup apabila kita hanya sekedar mengatakan keputusan yang dibuat demi kepentingan masyarakat saja melihat seringkali keputusan dibuat berlandaskan kepentingan masyarakat tapi bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Timbulnya suatu konsepsi partisipasi masyarakat pada awalnya digagas oleh Philipus M. Hadjon di tahun tepat 1960 yang Bernama “demokrasi partisipasi” pada konsepnya mengatakan bahwa rakyat memiliki andil untuk ikut serta berperan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Pada dasarnya pembentukan keputusan oleh  pemerintah daerah merupakan bagian penting  agar  pembentukan  hukum  itu  sendiri  menjadi  suatu  esensi  dari  “ legal formulation ” karena keputusan yang ada tidak hanya menuangkan kepenting an umum tetapi juga memiliki  kedudukan terhadap perangkat hukum  secara yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis  yang  termuat di  dalam peraturan perundang-undangaan ( legal aspect ). Jadi  dapat disimpulkan  bahwa sarana perangkat hukum, perencanaan pembangunan yang  matang dapat  menjamin kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan produk hukum itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam judul buku “ Beginselen van de democratische rechtsstaat ” oleh Burkens yakni ; adanya pengambilan keputusan dalam asas keterbukaan dan keputusan yang bersifat terbuka, bahwa fungsi dari Badan yang merupakan  perwakilan rakyat  akan  mempengaruhi  suatu  pengambilan  keputusan dengan sarana “(mede) beslissing -recht ” (hak ikut memutuskan keputusan dan ataupun perlu  melalui  wewenang  pengawasan,  terakhir  dengan  terhormatinya  hak  kaum minoritas. Hal tersebut menjadi penegas keberfungsian asas keterbukaan menjadi salah satu bagi syarat minimum dari demokrasi.
Maka dalam hal ini jelas bahwa hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau setidak- tidaknya mengetahui rencana keputusan tersebut baik di tahap penyusunan maupun di tahap  pembahasan. Walaupun  Keputusan  Gubernur  No.  279  Tahun  2018    sekian sifatnya diskresi  namun dalam tata hierarki termasuk kedalam peraturan keputusan daerah  yang  itu  berarti  hadirnya  partisipasi  masyarakat  atau  tanggapan  publik
22 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang  Undangan :  Jenis,  Fungsi Dan  Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 262 – 265.
sangatlah dibutuhkan dalam  proses  pembentukannya. 23 Sejauh ini  masyarakat DKI Jakarta telah mengetahui keputusan tersebut dilihat dari pernyataan Riza Patria selaku Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta untuk  meminta  warga menghemat  air  tanah sebagai sumber  air  baku.  Hal  tersebut  karena pihak  pemerintah provinsi  DKI  Jakarta baru menjangkau 64 persen air perpipaan dari masyarakat Jakarta sedangkan sisanya masih menggunakan air  tanah dikarenakan saat ini  Jakarta hanya menggunakan Jatiluhur Pertama sebagai sumber air baku. 24 Untuk selanjutnya pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerjasama membuat sumber air baku di wilayah Jatiluhur dan juga Serpong bersama -sama dengan kementerian Pekerjaan Umum dan juga turut serta Perumahan Rakyat (PUPR). 25 Dan perlu diketahui bersama bahwa pembatasan penggunaan air tanah telah masuk kedalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2018 perihal RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 berkomitmen  tingginya  terhadap pembatasan air  tanah hingga  70 persen dan hingga kini sudah melewati batas aman sebesar 30 persen.

## 2. Aspek Yuridis
Undang – Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Perairan mengataur mengenai tindakan yang  seharusnya  dilaksanakan oleh  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah,  yakni  : 26 Pertama, Mengacu pada isi Pasal 2 ayat (2) Pemerintah berwenang dan berkuasa untuk memberikan :
a. Atas pengelolaan dan pengembangan sumber – sumber air ataupun air;
b. Atas penyusunan, pengesahan maupun pemberian izin yang berdasarkan kepada perencanaan dan  juga  teknis  tata pengelolaan  dalam  hal  ini  air  ataupun yang termasuk pada tata dalam hal ini pengelolaan pengairan;
c. Atas  pengaturan,  pengesahan  dan/atau  perizinan  bagi  penggunaan,  serta penyediaan air, maupun sumber air;
d. Atas  pengaturan, pengesahan dan/atau perizinan bagi  pengusaha air  maupun sumber-sumber air;
e. Atas  penentuan  dan/atau pengaturan bagi  setiap  perbuatan hukum  dan  juga hubungan hukum  antara orang  dan/ataupun yang  mana dalam  hal  ini  badan hukum bagi persoalan air dan/ataupun sumber air.
Kedua, mengacu  pada isi  Pasal  10  Pemerintah memiliki  kewenangan untuk pembinaan air maupun sumber-sumber air. Keberhakan pemerintah untuk penetapan
23 “Jaringan  Dokumentasi  Dan  Informasi  Hukum,”  accessed  January 7,  2021, https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan. 24 “Pemprov  DKI :  Jakarta  Menuju  Pembatasan  Penggunaan  Air  Tanah,  Belum  Melarang  | Merdeka.Com, ” accessed  January  6,  2021,  https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki- jakarta-menuju-pembatasan-penggunaan-air-tanah-belum-melarang.html.
25 Kompas Cyber  Media, “Kala Warga Jakarta Diminta Hemat Air demi Cegah Penurunan Muka Tanah Halaman all,” KOMPAS.com ,  last modified  October  6,  2021, accessed  January  12, 2022, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/06/20125281/kala -warga-jakarta-diminta- hemat-air-demi-cegah-penurunan-muka-tanah.
26 Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 304. , n.d.
ISSN: 1978-1520
tata cara pembinaan pengairan bagi tiap bidang sesuai dengan  apa yang menjadi fungsi dari pada  perannya, dalam ini meliputi ;
a. Penetapan syarat-syarat dan pengaturan setiap jenis perencanaan;
b. Penetapan pengaturan  pengelolaan maupun pengembangan jaringan dan sumber air;
c. Melakukan  tindak  pencegahan  bagi  pengotoran  air  yang  dapat  merugikan lingkungan;
d. Melakukan  tindak  pengamanan  maupun  pengendalian  bagi  perusakan  air  di daerah-daerah wilayahnya;
e. Melakukan  penyelenggaraan  terhadap  suatu  penelitian  maupun  pengadaan penyelidikan sumber-sumber air;
f. Melakukan  pengaturan  maupun  penyelenggaraan  bagi  penyuluhan  serta Pendidikan khusus mengenai pengairan.
Ketiga, mengacu pada isi Pasal 14 pemerintah berhak untuk menetapkan suatu besaran pembiayaan bagi pengairan. Maka pemerintah berhak atas segala pembiayaan terhadap  kegiatan  tata  pengelolaan  air  maupun  pembangunan  pengairan,  bagi masyarakat yang  ikut  merasakan manfaat terhadap pendayagunaan pengairan baik untuk  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  diusahakan  wajib  menanggung  biaya pengairan sebagai  bentuk  pengganti  jasa atas  pengelolaan pengairan, terakhir bagi badan hukum maupun badan sosial  serta perorangan yang ikut merasakan manfaat terhadap  pendayagunaan  pengairan  wajib  menanggung  biaya  pengairan  sebagai bentuk pengganti jasa atas pengelolaan pengairan.
Ancaman  Pidana  Bagi  Masyarakat  Yang  Menolak  Untuk  Bekerjasama  Terhadap Pengelolaan Pengairan maupun Sumber-Sumber Air. Pada ketentuan Pasal 15 angka 1 huruf c Undang-Undang No.11 Tahun 1974 perihal pengairan menetapkan ketentuan pidana dengan ancaman; Pertama, Ancaman pidana penjara terlama 2 tahun dan/atau denda terbanyak Rp.5.000.000 bagi :
a. Siapapun yang telah melakukan untuk suatu pengusahaan air maupun sumber air itu sendiri dengan sengaja dan tidaklah berdasarkan atas tata pengelolaan air dalam hal ini Pasal 8 ayat (1);
b. Siapapun yang telah melakukan pengusahaan atas air maupun sumber air dengan sengaja tidak dengan izin pemerintah dalam hal ini Pasal 11 ayat (2);
c. Siapapun yang telah mendapatkan izin atas pengusahaan air maupun sumber air tetapi tidak melakukan usaha penyelamatan air dalam Pasal Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b, c, serta dan juga d.
Kedua, Perbuatan yang dimaksud ialah kejahatan tindak pidana. Siapapun yang dengan atas kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan dalam hal ini Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) serta yang mana termaksuk Pasal 13 ayat (1) huruf a dan/atau b dan/atau c dan/atau d Undang-undang Tahun 1974 No.11, mendapatkan ancaman kurungan terlama 3 bulan dan atau denda terbanyak Rp. 50.000,- .

## 4. Kesimpulan
Sejatinya Keabsahan dari pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018 sesuai  dengan koridor  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat diskresi  tersebut dikeluarkan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur sebuah  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintahan.  Maka  dengan  demikian terbukti keabsahannya yang jelas diatur dalam Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 mengenai Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 30 mengenai Administrasi  Daerah mengenai  kedudukannya. Disamping  itu  Keputusan  tersebut bersifat enimalig atau sekali pakai. Adapun alasan dikeluarkannya Keputusan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki situasi masyarakat DKI Jakarta demi terciptanya welfare state. Meskipun begitu terdapat keberhakan masyarakat yang tidak boleh dikurangi-kurangi oleh pemerintah melihat aspek sosiologi dan yuridis yang telah dijelaskan dalam pembahasan. Saran penulis dari  hasil  temuan dalam penelitian ini adalah Disituasi  pademi Covid-19 ini  seharusnya pemerintah  lebih  memperhatikan bagaimana agar masyarakat DKI Jakarta yang  termasuk kedalam zona merah cepat pulih  dan bangkit  dari  cengkraman maut oleh Covid-19 yang tentunya lebih  tinggi tingkatan urgensitasnya di karenakan hal tersebut dapat mengancam keselamatan hajat hidup banyak masyarakat terutama para generasi penerus bangsa. Serta mengingat DKI Jakarta  masih  kekurangan  sumber  mata  airnya  maka  tentu  hal  tersebut  menjadi pertimbangan besar untung mengurangi penggunaan air tanah yang ada saat ini.

## 5. Daftar Pustaka
Ginting, Ari Mulianta. “DAMPAK EKONOMI DAN KEBIJAKAN MITIGASI RISIKO BANJIR  DI  DKI  JAKARTA  DAN  SEKITARNYA  TAHUN  2020.” KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS XII, no. 1 (January 2021). Gustin, Gustin. “Analisis Kebijakan Populis  Dan Peta  Mutu Pendidikan Di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan 2, no. 1 (June 3, 2019): 105 – 127.
Halodoc, Redaksi. “8 Penyakit yang Umum Muncul Setelah Bencana Banjir.” halodoc . https://www.halodoc.com/artikel/8-penyakit-yang-umum-muncul-setelah- bencana-banjir.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Usakti, 2015.
Hutabarat, Lolom Evalita. “Studi Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence) Akibat Pengambilan  Air  Tanah Berlebihan  Di  DKI  Jakarta.” Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia (2017): 360 – 374.
Indrati,  Maria  Farida. Ilmu  Perundang  Undangan : Jenis,  Fungsi  Dan  Materi  Muatan . Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Liputan6.com. “Kemenkes Terjunkan Satgas, Cek Penyakit Pasca Banjir Jakarta yang Perlu Diwaspadai.” liputan6.com . Last modified January 2, 2020. Accessed April
5, 2022. https://www.liputan6.com/health/read/4146803/kemenkes- terjunkan-satgas-cek-penyakit-pasca-banjir-jakarta-yang-perlu-diwaspadai.
Media, Kompas Cyber. “Kala Warga Jakarta Diminta Hemat Air demi Cegah Penurunan
Muka  Tanah  Halaman  all.” KOMPAS.com .  Last  modified  October  6,  2021. Accessed January 12, 2022. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/06/20125281/kala-warga- jakarta-diminta-hemat-air-demi-cegah-penurunan-muka-tanah.
M.H, Adi  Condro Bawono, S.  H. “Perbedaan Keputusan dengan Peraturan -  Klinik
Hukumonline.” hukumonline.com . Accessed January 4, 2022.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keputusan-dengan- peraturan-lt4f0281130c750.
Pranantya,  Pulung  Arya.  “Karakteristik  Geologi  Jakarta  Dan  Keterkaitan  Dengan Fenomena Land Subsidence.” psg.bgl.esdm.go.id,  2017. LAND SUBS IDENCE Geoseminar ringkas (3).pdf (esdm.go.id).
Rahmi, Faizatur. “Societies’ Psychological Preparedness in the Area of Flood Disaster at the Desa Sitiarjo Sumbermanjing Wetan.” Jurnal Keperawatan 7, no. 2 (August 28, 2016). Accessed January 4, 2021. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/3932.
Rostati,  Rostati,  and  Lutfin  Haryanto. “DAMPAK BENCANA BANJIR  BANDANG TERHADAP  AKTIVITAS  MASYARAKAT  DI  KECAMATAN  BOLO KABUPATEN BIMA.” Pendikdas: Jurnal Pendidikan Dasar 2, no. 1 (October 27, 2021): 1 – 5.
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan and Kehutanan. “INDEKS KUALITAS  LINGKUNGAN  HIDUP  INDONESIA  2017.”  KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 2018.
Sugiyanto, Muhammad Agung, Henita Rahmayanti, and Rosmawita Saleh. “ANALISIS PENGELOLAAN  RUANG  PUBLIK  TERPADU  RAMAH  ANAK  (RPTRA) SESUAI KEPUTUSAN GUBERNUR NO. 196 TAHUN 2015:” Menara: Jurnal Teknik Sipil 13, no. 1 (January 31, 2018): 18 – 25.
Wibawa, Samodra; Jurusan Ilmu Administrasi Negara. “Kebijakan Populis Pemerintah Kabupaten Bantul.” e -JLAN, n.d. Yanuar, Muhammad, and J Purwanto. Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air . Jakarta:
Universitas Terbuka, n.d.
“Air Tanah Diterbitkan.” Perpustakaan Emil Salim Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,  n.d.  perpustakaan.menlhk.go.id.  Perpustakaan  Kementerian Lingkungan Hidup (menlhk.go.id).
“Balai  Konservasi  Air  Tanah  |  BALAI  KONSERVASI  AIR  TANAH.”  Accessed November 9, 2021. http://bkat.geologi.esdm.go.id/website/.
“Jaringan  Dokumentasi  Dan  Informasi  Hukum.”  Accessed  January  7,  2021. https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan.
“Laju Penurunan Muka Tanah Di Jakarta Jadi 10 - 11 Cm per Tahun.” Accessed January
4, 2022.  http://lipi.go.id/berita/single/Laju-Penurunan-Muka-Tanah-di- Jakarta-Jadi-10-11-cm-per-Tahun/15316.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. , n.d.
Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. , n.d. “Nadiem  Makarim  Dinilai  Lamban  Merespons  Dampak  Banjir Terhadap  Sektor
Pendidikan - Pikiran- Rakyat.Com.”  Accessed January 5, 2021.
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01329721/nadiem-makarim- dinilai-lamban-merespons-dampak-banjir-terhadap-sektor-pendidikan.
“Pemprov DKI : Jakarta Menuju Pembatasan Penggunaan Air Tanah, Belum Melarang | Merdeka.Com.” Accessed January 6, 2021. https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-jakarta-menuju- pembatasan-penggunaan-air-tanah-belum-melarang.html.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304. , n.d.