## GANTI RUGI AKIBAT MAL-PRAKTEK KELALAIAN MEDIK: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Oleh : Nurma Khusna Khanifa
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
Email: nurma_khusna@ymail.com

## ABSTRAK
Negligence istilah  dalam  kedokteran,  begitu  juga  istilah  dalam mal-praktek (medical malpractice). Permasalahan timbul akibat hubungan kurang baik antara pasien  dengan  petugas  kesehatan atas  dasar mutual  understanding, mutual  trust dan mutual  respect.  Dasar  inilah  yang  disebut  sebagai  perjanjian  yang menimbukkan ganti rugi atau wan-prestasi salah satu pihak. Hukum di Indonesia mengatur sendiri mengenai mal-praktek dalam medical law, akan tetapi mengikuti aturan hukum perdata. Sedang hukum  Islam pedoman way of life mengharuskan proteksi.
Kata kunci: Mal-praktek, ganti rugi, hukum perdata, hukum Islam
A. Pendahuluan
Hidup bersama tersebut pasti memunculkan interaksi-interaksi dan hubungan-hubungan  antar  individu,  serta berbagai perselisihan yang muncul sebagai dampak dari interaksi tersebut.
Sebagaimana  individu  dalam  masyarakat tidak  mungkin  menikmati  kebebasan absolut,  karena  hal  itu  bertentangan dengan  kebebasan  manusia  lain  yang dapat  menimbulkan  perselisihan  berlarut- larut yang hanya menghancurkan masyarakat itu sendiri (M. Misbah, 2008 : 2). Hal  itu  terjadi  pula  dalam  dunia kesehatan antara petugas kesehatan dengan pasien akibat kelalaian.
Beberapa  dekade istilah kelalaian (negligence)  hanya  dikenal  dalam  arti umum dalam percakapan sehari-hari. Kini istilah  kelalaian  mulai  populer  dalam kaitannya  dengan  bidang  kedokteran.
Demikian  pula  istilah mal-praktek yang pada umumnya diartikan berkaitan dengan profesi  kedokteran  (medical  malpractice), bahkan ada kecenderungan untuk mengasosiasikan  langsung  dengan  bidang kedokteran,  padahal  arti mal-praktek itu berlaku  juga  terhadap  profesi  lain (J. Gunandi, 1990 : 5).
Permasalahan  timbul  akibat  tidak terwujudnya  suasana  dan  hubungan  yang baik  antara  petugas  kesehatan  dan  pasien atas  dasar mutual  understanding,  mutual trust dan mutual  respect antara  kedua belah  pihak.  Akibat  semua  itu,  sering terdengar keluhan dan kritikan masyarakat terhadap  sikap  dan  pelayanan  petugas kesehatan, tenaga medis, paramedis kepada  pasien,  terutama  di  lingkungan rumah sakit pemerintah.
Beberapa kasus pelanggaran kode etik kedokteran  atau  pelanggaran  sumpah
dokter  atau  sumpah  jabatan  dan  ada  pula beberapa kasus penuntutan  ganti  kerugian oleh  pasien  atau  keluarganya  kepada dokter  dan  petugas  kesehatan  lainya, karena  dituduh  lalai  atau  lengah  dalam menjalankan  tugas,  salah  memberikan obat,  sehingga  mengakibatkan  kematian pasien, cacat seumur hidup, dan bertambah penderitaannya (Masjfuk Zuhdi, 1992 : 188).
Hukum  kedokteran  (medical  law), ada juga yang menyebut hukum
kesehatan
(health law, gezondheidsrecht)  di  Indonesia  masih muda  usianya.  Oleh  karena  itu  setiap perbuatan  (memberikan  sesuatu,  untuk berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat sesuatu) (Subekti  Tjitrosudibio,  2008 : 323), maupun tindakan
yang mengakibatkan kerugian maka penyelesaian  masalah  mengikuti  aturan KUH  Perdata  mengingat  kepustakaan dan  yurisprudensinya  masih  tergolong langka.  Sedangkan  pandangan  Islam tentang kesehatan melalui sumber hukum  Islam  dan  menjadi  pedoman hidup  (way  of  life)  bagi  seluruh  umat Islam (J. Guwandi, 2008 : 8).
Pengaruh globalisasi yang melanda ke seluruh  penjuru  dunia  membuat  orang semakin  berani  mengungkapkan  sebuah masalah yang ditimbulkan akibat kelalaian petugas  kesehatan,  akibat  dari wan- prestasi banyak  orang  gencar  menuntut
haknya, hak atas pelayanan kesehatan dan hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  atas kewajiban  tanggung  jawab  rumah  sakit, tanggung  jawab  profesi  dokter  dan tanggung  jawab  bidang  keperawatan (J. Guwandi, 2008 : 10).
Dari pemaparan diatas hemat penulis  mencoba  membahas  mengenai ganti  rugi mal-praktek akibat  kelalaian dalam  melaksanakan  tugas  kesehatan ditinjau  dari  aspek  hukum  Islam  dan hukum perdata yang  akhir-akhir  ini marak  terjadi  di  kalangan  masyarakat Indonesia.

## B. Metodologi Penelitian
Metode merupakan  alat  bantu  yang utama  dalam  setiap  penulisan  ilmiah, baik  untuk  memahami  permasalahan maupun  di  dalam  menyusun  tulisan karya  ilmiah  itu  sendiri.  Adapun  jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan,  ditentukan  oleh  sifat  dan jenis  penelitian.  Sehingga  penelitian dapat  mencapai  hasil  yang  optimal  dan pelaksanaannya  terarah  dan  rasional. Adapun penulisan jurnal ini menggunakan  beberapa  metode  agar diperoleh suatu hasil yang falid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,  metode  tersebut  ialah jenis  penelitian  penyusunan  jurnal  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif. Dalam analisis data, penulis
menggunakan metode deskriptif analitis. Merujuk  pada  permasalahan  di  atas,
peneliti mencoba menggunakan pendekatan sosiologis untuk
menguraikan  pokok  masalah  melalui kajian  teori  sedang  pengumpulan  data, penulis menggunakan penelitian lapangan  (field  research)  diantaranya wawancara  dan  observasi,  serta  tidak lupa kajian pustaka (library research).

## C. Hasil Temuan dan Pembahasan
1. Ketentuan Umum Perjanjian
1.1. Na ẓ ariyat al ‘ Uqûd (Teori Perikatan)
Dalam  hubungan  keperdataan, hal  yang  mendasar  adalah  perjanjian dan    setiap  perjanjian  pasti  akan
menimbulkan suatu perikatan.
Perikatan dalam Islam adalah merupakan  seperangkat  hukum  yang bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  hadist serta ar-ra`yu (ijtihad) yang mengatur tentang  hubungan  dua  orang  atau lebih  mengenai  suatu  benda  atau sesuatu  yang  dihalalkan  menjadi objek  suatu  transaksi (Gemala  Dewi, 2005 : 3).
Perjanjian dalam Islam dinamakan akad,  berasal dari bahasa arab ( ‘ aqada) dengan masdar ( ‘ aqdun)  yang  berarti  membangun atau mendirikan, memegang
perjanjian,  percampuran,  menyatakan juga
bisa diartikan kontrak
(persetujuan  yang  tercatat)  (Ahmad Warson, 198 : 92).
Akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus, secara  khusus  yaitu  segala  sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan  keinginannya  sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang  seperti  jual-beli,  perwakilan dan  gadai.  Sedangkan  pengertian khusus  akad adalah  perikatan  yang ditetapkan dengan `îjab-qabûl (
Rachmat Syafi’i, 2001 : 54) berdasarkan ketentuan s yara’ berdasarkan  obyeknya. Gambaran yang menerangkan maksud ijab qabul diantara dua belah pihak itu ialah
ﺎَﺠْﯾ  ِ ْﻹَا
َﻮُھ  ُب ﱠوَأ ُل ﺎَﯿَﺑ ٍن ُﺪْﺼَﯾ ُر ِﺪَﺣَا  ْﻦ ِﻣ ﺎَﻌَﺘُﻤْﻟا َﻌُﻣ  ِﻦْﯾَﺪِﻗ ﺒ ا ًﺮ ِم ْﺰَﺟ  ْﻦَﻋ إ ﻰِﻓ  ِﮫِﺗَدا َر ِ◌ ِءﺎَﺸْﻧِا ِﺪْﻘَﻌْﻟا يَأ َﻛا َﻮُھ  َنﺎ ِدﺎَﺒﻟْا ئ ﺎَﻤُﮭْﻨِﻣ  ُ◌ . و َﻮُھ  ْل ُﻮﺒَﻘﻟْا ُرُﺪْﺼَﯾﺎَﻣ ِﺮَﺧَ ْﻷا  ِف َﺮﻄﻟا  َﻦ ِﻣ َﺪْﻌَﺑ ا ْﻹ ﺎَﺠْﯾ ا ًﺮﺒَﻌُﻣ ِب ِﮫِﺘَﻘَﻓا َﻮُﻣ  ْﻦَﻋ ِﮫْﯿَﻠَﻋ .
Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar  dari  salah  seorang  yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan
akad,  siapa  saja  yang  memulainya. Qabul adalah  jawaban  pihak  lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuan (Muhammad Al Amin Ad Dirrir, Jilid I : 326).
Akad timbul  sesudah  adanya ikhrâzul  mubâhat,  sebelum  timbul ihrâzul  mubâhat,  maka  belumlah
timbul  akad  ini.  Sedangkan  menurut T.M. Hasbi Ash Shiddiqie (2002: 22) akad  adalah  salah  satu  bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Tasharruf diartikan sebagai sesuatu  berdasarkan  persetujuan  dua pihak  yang  mengikat  keduanya. Mustafa Al Zahra (1997: 35) mendefinisikan tasharruf sebagai segala  sesuatu  (perbuatan)  yang bersumber dari kehendak seorang dan syara’ menetapkan  atasnya  sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

## 1.2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan
Sistem hukum di  Indonesia  yang dipengaruhi  Belanda  adalah  sistem Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi  Jerman,  di  dalam  hukum
Indonesia
mengatur tentang
perjanjian.  Menurut  Pasal  1233  KUH Perdata  tiap-tiap  perikatan  lahir  dari perjanjian dan Undang-Undang. Selain  dari  perjanjian  dan  Undang- Undang  terdapat  pula  sumber  hukum perikatan ialah putusan pengadilan.
Kata  Undang-Undang  mempunyai arti  baik secara  formil  maupun materil  adalah  peraturan  tertulis,  dan kata  Undang-Undang  dalam  Pasal 1233  ini  adalah  terjemahan  dari bahasa  Belanda wet yang  juga  dapat diartikan sebagai hukum yang
mencakup  Undang-Undang  (hukum tertulis)  maupun  hukum  tidak  tertulis (hukum  adat).  Mengingat  bahwa perikatan  dapat  timbul  bukan  hanya dari  perjanjian  dan  Undang-Undang saja,  tetapi  juga  dari  hukum  adat (Hardijan Rusli, 1996 : 15).
Menurut Subekti (2001:  1), yang memberikan  definisi  bahwa  suatu perikatan  adalah  suatu  hubungan hukum  antara  dua  orang  atau  dua pihak  berdasarakan  pihak  yang  satu berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari pihak  yang  lain  dan  pihak  yang  lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan  itu. Perikatan adalah suatu hubungan  hukum  yang  terjadi  baik karena  perjanjian  maupun  karena hukum.  Hubungan  hukum yang terjadi  karena  perjanjian  ataupun hukum  dinamakan  perikatan,  karena hubungan  hukum  tersebut  mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan  secara  hukum.  Karena perjanjian adalah  suatu  janji  atau saling  janji  yang  mana  bila  janji  atau janji-janji itu tidak dilaksanakan maka secara  hukum  pihak  yang  dirugikan (kreditur) dapat menuntut pemenuhan janji  itu  secara  paksa  atau  menuntut ganti rugi.
Dari  hal tersebut dapat  diketahui
bahwa perjanjian (overeenkomst
bahasa  belanda, contract bahasa Inggris)  terbagi  menjadi  dua  yaitu perjanjian  yang  mengikat  (perikatan) dan  perjanjian  yang  tidak  mengikat (perikatan  ini  ada  yang  menyebutnya sebagai  perikatan  bebas).  Sedangkan hubungan  hukum  adalah  hubungan yang  menimbulkan  akibat  hukum yaitu  hak (right) dan kewajiban (duty atau obligation) (Volmar,  1999 : 180). Salah  satu  unsur  dari  suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan  perikatan,  yakni  suatu  prestasi yang  terdiri  atas  tiga  jenis  antara  lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan  tidak  berbuat  sesuatu. Di  dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1234 (Subekti Tjitrosubdibio, 2001 : 323).
1.3. Kuasi Kontrak (Quasi
Contract/Restitution)
Suatu perikatan
harus ada sumbernya  atau  atas  dasar  hukumnya, baik  itu  berupa  perjanjian  maupun hukum  dan  bila  tidak  ada  sumber  atau dasar hukumnya maka dapat dikatakan tidak  mungkin  terjadinya  perikatan. Dalam  sistem common  law ada  suatu perikatan,  yang  disebut  sebagai quasi contract dan  perikatan  ini  diakui  oleh hakim  atau  pengadilan  dan  perikatan ini  bukan  berdasarkan  perjanjian.  Jadi, perikatan  ini  pasti  bersumber  dari
hukum,  baik  hukum  yang  tertulis maupun  hukum  yang  tidak  tertulis (Petter Gillies, 1994: 243).
Di  dalam  sistem common  law sumber  perikatan  yang  berasal  dari quasi contract ini adalah suatu hukum yang  tidak  tertulis  yang  berupa  suatu asas  hukum  atau tenet  law yang terkenal dengan sebutan Unjust Enrichment
Doctrine (doktrin
memperkaya  secara  tidak  adil).  Di dalam  hukum  perjanjian  Indonesia dapat  disamakan  dengan  Pasal  1359 KUH  Perdata (Subekti,  Tjitrosudibio, 2001 : 345).
Tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam  kwasi  kontrak  ini  adalah quntum  meruit yang  menurut black’s law dictionary adalah kewajiban yang bersumber  dari  hukum  tanpa  adanya kesepakatan  dari  para  pihak  yang terikat,  dengan  alasan  keadilan  dan kepatutan. Quantum meruit ini hanyalah untuk memberikan penggantian  yang  sepatutnya  saja  (as much  as  deserved)  sesuai  manfaat yang telah  diterimanya (J. Guwandi, 1990 :  36). Quantum  meruit bukan berdasarkan  perjanjian  tetapi  adalah bedasarkan  hak  untuk  menuntut kembali atau yang berdasarkan doktrin unjust  enrichment,  yang timbul  karena  tergugat  mendapatkan manfaat  dari  perbuatan  penggugat
yang tidak berdasarkan atau merupakan  perjanjian  yang  berlaku (J. Guwandi, 1994 : 56).

## 2. Mal-praktek Kelalaian  Medik (Malpractice Negligence)
Mal-praktek suatu  istilah  yang mempunyai  konotasi  buruk,  bersifat stigmatis. Praktek buruk dari seseorang  yang  memegang  suatu profesi dalam arti umum. Mal-praktek yang  ditunjukkan  kepada  profesi kedokteran  disebut  sebagai mal- praktek medik. Mal-praktek tidak selalu  harus  terdapat  unsur  kelalaian, sedangkan kelalaian memang termasuk  dalam  arti mal-praktek.
Mal-practice mempunyai  pengertian
yang  lebih  luas  dari  pada negligence. Karena selain mencakup arti kelalaian,  istilah mal-praktek pun mencangkup  tindakan-tindakan  yang dilakukan  sengaja  (intentional,  dolus, opzettelijk)  dan  melanggar  Undang- Undang.  Di  dalam  arti  kesengajaan tersirat ada motifnya (mens rae, guilty mind).  Sedangkan  arti negligence lebih berintikan ketidaksengajaan (culpa),  kurang  teliti,  kurang  hati- hati,  acuh  tak  acuh,  sembrono,  tak perduli  terhadap  kepentingan  orang lain,  namun  akibat  yang  timbul memang bukanlah tujuannya (Herkutanto, 1989 : 23)
Mal-praktek adalah kelalaian dari seorang  dokter  atau  perawat  untuk menerapkan  tingkat  ketrampilandan pengetahuannya di
dalam memberikan  pelayanan  pengobatan dan  perawatan  terhadap  seorang pasien  yang  lazim  diterapkan  dalam mengobati  dan  merawat  orang  sakit atau  terluka  di  lingkungan  wilayah yang  sama. Mal-praktek merupakan sikap  tindak  profesional  yang  salah dari seseorang yang berprofesi, seperti  dokter,  dokter  gigi,  dokter hewan. Mal-praktek bisa  diakibatkan karena  sikap  tindak  yang  bersifat tidak peduli, kelalaian atau kurangnya ketrampilan  atau  kehati-hatian  di dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya,  tindakan  salah  yang sengaja  atau  praktek  yang  bersifat tidak etis (J. Guwandi, 1994 : 43).
Mal-praktek merupakan hubungan  antara  etik  profesi  dengan hukum,  dengan  segala  akibat  hukum yang  timbul  karenanya. Mal-praktek mempunyai  kaitan  dengan  hukum Pidana dan Perdata. Hukum Kesehatan di dalam hal ini teospitsen pada  hukum  Kedokteran  meliputi dalam  soal mal-praktek berkaitan dengan  hukum  Administratif  dan hukum Tata Negara apabila berbicara tentang  hak  subjektif  dari  mereka menjadi  peserta  pengobatan.  Maka
apabila  ada  kesalahan  atau  kelalaian yang  kemudian  dikualifisir  sebagai mal-praktek,  maka  sanksi  pidana, pembayaran  ganti  kerugian  perdata ataupun  sanksi  administratif  dapat dijatuhkan  terhadap  dokter  yang dipandang  melanggar  hukum (Oemar Seno Adji, 1991 : 60).
Mal-praktek menurut dr. Kartono Mohamad,  di  dalam  buku  karya Oemar Seno Adji, mengatakan bahwa mal-praktek merupakan istilah hukum sering  dinamakan  dengan  kelalaian tindakan  dokter  (medical  negligence) yang berakibat kerusakan fisik, mental,  atau  finansial  pada  pasien. Terdapat  tiga  unsur  yaitu  kelalaian, kesalahan medis, kerugian bagi pasien  karena  risiko  yang  dihadapi dalam  pengobatan  yaitu risk  of treatment dan error  of  judgement (Oemar Seno Adji, 1991 : 62).
Dapat ditarik  kesimpulan  bahwa yang dimaksudkan dengan mal-praktek adalah
1. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya  tidak  boleh  dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence). 3. Melanggar suatu ketentuan menurut
atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan kelalaian adalah
kurang perhatian yang wajar.
Kegagalan untuk melakukan apa yang seorang  yang  berhati-hati  secara wajar akan melakukan atau melakukan sesuatu  apa  yang  seorang wajar tidak akan melakukan di dalam kasus  tersebut.  Seorang  dokter  bisa dianggap  bertanggung  jawab  atas dasar  professional negligence apabila sikap  tindaknya  tidak  berdasarkan standard  profesi  yang  berlaku  umum, sehingga sampai mengakibatkan timbulnya  cedera  oleh  pasien.  Tolok ukur  dari  kelalaian  yang  dikenal sebagai 4 D dari negligence, yaitu: (J. Guwandi, 1989 : 43). 1. Duty (kewajiban)
Duty adalah  kewajiban  profesi dokter  untuk  mempergunakan  segala ilmu dan kepandaiannya untuk penyembuhan  atau  setidak  tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya  (to  cure  and  to  care) berdasarkan standard profesi medik. Hubungan dokter pasien termasuk perikatan
berusaha (inspainnings  verbintenis).  Ini  brati bahwa  dokter  itu  dapat  dipersalahkan apabila  hasil  pengobatannya  ternyata tidak  sebagaimana  yang  diharapkan, asalkan  tentunya  sudah  dipenuhi syarat syarat standard profesi. Seorang  dokter  dalam  melakukan
tindakan  medik  terhadap  pasien haruslah berdasarkan  adanya  indikasi medis,  bertindak  secara  hati-hati  dan teliti,  cara  berkerjanya  berdasarkan standard  profesi  medik,  sudah  ada persetujuan tindakan medik (informed consent).
2. Dereliction of that duty
(penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang dokter  menyimpang dari  apa  yang  seharusnya  dilakukan atau  tidak  melakukan  apa  yang seharusnya dilakukan menurut standard  profesinya,  maka  dokter  itu dapat dipersalahkan.
3. Direct causation (penyebab
langsung)
4. Damage (kerugian)
Butir (3) direct  causation dan butir (4) damage berkaitan sangat erat satu sama lain. Untuk dapat dipersalahkan,  harus  ada  hubungan kausal  (langsung)  antara  penyebab (causa)  dan  kerugian  (damage)  yang diderita oleh karenanya, dan tidak ada peristiwa  atau  tindakan  sela  di antaranya. Dan hal ini harus dibuktikan  dengan  jelas.  Tidak  bisa hanya  karena  hasil  (outcome)  yang negatif,  lantas  hal  ini  langsung  saja dokternya dianggap salah atau lalai.
Sesuatu adagium  di  dalam  ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya  harus  diberikan  oleh
si  penggugat,  dalam  hal  ini  pasien atau  keluarganya.  Sebagai  gambaran dapat  dilihat  pada  suatu  kasus  yang jelas  di  mana  tidak  adanya  hubungan langsung antara penyebab (causa) dan kerugian,  akibat  (demage) yang diderita.

## 3. Komparasi Mal-praktek Dokter Terhadap Pasien
Istilah kelalaian sebagai
terjemahan  dari negligence dalam  arti umum,  bukanlah  suatu  pelanggaran hukum  atau  kejahatan.  Namun  apabila kelalaian  itu  sudah  mencapai  suatu tingkat tertentu hingga tidak memperdulikan  benda  atau  jiwa  orang lain,  maka  sifat  kelalaian  itu  berubah menjadi  serius  dan  kriminal.  Dapat dikatakan  kelalaian  dalam  bidang kedokteran  antara  lain  adanya  sikap dokter  yang  bertentangan  dengan  etika moral,  bertentangan  dengan  hukum, bertentangan  dengan  standar  profesi medik, serta kekurangan ilmu pengetahuan  atau  ketinggalan  ilmu  di dalam  profesinya  yang  sudah  berlaku umum dan menelantarkan (negligence), kelalaian, kurang hati-hati, dan acuh (J. Leahy Taylor, 1983 : 45).
Ilmu  kedokteran  adalah  gabungan antara art dan science yang dimatangkan dalam pengalaman- pengalaman.  Namun  di  samping  itu dalam  hubungan terapeutik antara
dokter  dan  pasien  masih  ada  unsur penting yang memegang peranan, yaitu unsur  kepercayaan  (trust).  Pasien menaruh kepercayaan kepada dokternya,  karena pertama dokter mempunyai ilmu, kepandaian, ketrampilan untuk menyembuhkan penyakitnya, kedua, dokter akan bertindak  dengan  hati-hati  dan  teliti, serta ketiga, dokter bertindak berdasarkan  standar  profesi  medik. Dari  kepercayaan  timbul  tanggung jawab atas dasar professional negligence apabila  sikap  tindaknya tidak  berdasarkan    standard  profesi yang  berlaku  umum,  sehingga  sampai mengakibatkan  timbulnya  cidera  oleh pasiennya, maka dokter wajib bertanggung  jawab (E.  James  Geoege, 1997 : 671).
3.1. Analisis

## Mal-praktek Kelalaian  Medik  Menurut Hukum Islam
Di dalam pandangan Islam sangat menghargai  tugas  kesehatan,  karena tugas  ini  adalah  tugas  kemanusiaan yang  sangat  mulia,  sebab  menolong sesama manusia yang sedang menderita. Dan menurut Islam hubungan  antara  petugas  kesehatan dengan pasien adalah sebagai hubungan penjual jasa dengan pemakai  jasa,  sebab  si  pasien  dapat memanfaatkan ilmu, ketrampilan,
keahlian petugas kesehatan. Sedangkan petugas kesehatan memperoleh  imbalan  atas  profesinya berupa  gaji  atau  honor.  Karena  itu terjadi ‘ aqad  ijârah antara  kedua belah pihak, ialah suatu akad di mana satu  pihak  memanfaatkan  barang, tenaga,  pikiran,  ketrampilan,  dan keahlian pihak lain dengan memberikan imbalannya (Sayid Sabiq, 1981 : 198-205).
‘ Aqad ijârah jika dilihat dari segi obyeknya  salah  satunya  ialah: ijârah ‘al â al- a’m âl, dalam  hal  ini  terjadi perikatan  tentang  pekerjaan  atau buruh  manusia  di  mana  satu  pihak memberikan  upah  kepada  pihak  yang memberikan manfaat (Nasrun Haroen, 2007 : 236). Dilihat dari segi jenis  pekerjaan  yang  harus  dilakukan maka dokter dapat digolongkan sebagai: Ajîr  khâ ṣ (khusus), adalah orang  yang  dimanfaatkan  jasanya untuk  melakukan  suatu  pekerjaan tertentu  dengan  waktu  tertentu  pula (Sayid Sabiq, 1981 : 199).
Sebagai akibat  dari  hubungan antara  petugas  kesehatan  dengan pasien itu timbullah hak dan kewajiban  pada  kedua  belah  pihak. Sesuai  dengan  asas  keadilan  hukum yang sangat dijaga Islam, maka antara hak-hak  dan  kewajiban  kedua  belah pihak  harus  seimbang  sesuai  posisi
masing masing. Makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula hak  dan  kewajibannya.  Demikian pula  hak  dan  kewajiban  petugas kesehatan lebih banyak dari pada hak dan kewajiban pasien, karena tanggung  jawab  petugas  kesehatan sangat  besar,  ialah  keselamatan  jiwa dan raga pasiennya.
Dalam melaksanakan  hak  dan kewajiban  petugas  kesehatan  maupun hak  dan  kewajiban  pasien  sering terdapat  panyalahgunaan  kewenangan. Salah  satu  unsur  hak  dan  kewajiban tersebut ialah petugas kesehatan bertanggung  jawab  atas  kematian penderita  dan  kerugian  pasien  yang benar-benar disebabkan oleh kesalahan atau  kelalaian  petugas  kesehatan. Menurut  Abdul  Qadir  ‘Audah,  bahwa seseorang tidak bisa dituntut bertanggung jawab atas pasiennya, jika ia telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ( Abdul  Qadir  ‘Audah ,  1949 : 523):
1. Ia  benar-benar  seorang  dokter  yang punya wewenang
2. Tindakannya  dimaksudkan  untuk
mengobati dengan i’tikad yang baik
3. Ia  bertindak  sesuai  dengan  prinsip-
prinsip kedokteran
4. Atas persetujuan pasien atau walinya
Sedangkan pasien berhak
menuntut  tanggung  jawab  petugas
kesehatan atas musibah yang menimpa,  apabila  terjadinya  musibah itu  karena  kesalahan  dan  kelalaian petugas  kesehatan. (Masjfuk  Zuhdi, 2002 : 193)
Terjadinya suatu akad akan menimbulkan    akibat  hukum  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban terhadap  kedua  belah  pihak  yang berakad.  Di  dalam  hukum  kedokteran terjadi  transaksi teurapetik dimana hubungan  hukum  secara  langsung terjadi  tanpa  adanya  akad,  karena terjadi  suka  rela  di  antara  kedua  belah pihak. Salah  satu yang  menjadi kewajiban dokter dengan  adanya hubungan  hukum  itu ialah  mengganti kerugian  yang  diderita  pasien  akibat tindakan  dokter.  Dalam  hal  ini  apabila kerugian  tersebut  dilakukan  dengan kesengajaan atau kelengahannya (Chairuman Pasaribu, et al, 1996 :156).
Dokter dapat dikategorikan sebagai penjual jasa untuk orang bayak, jika  dokter  melakukan  kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita pasien, di kalangan ulama’ fiqh terdapat  perbedaan  pendapat  masalah ganti  rugi (Abdul  Aziz  Dahlan,  dkk, 2001 : 60):
1. Imam  Abu  Hanifah,  Mazhab
Hanbali, dan Syafi’i
Apabila  kerugian  bukan  karena kelalaian  atau  kesengajaan,  maka
dokter  tidak  wajib  menuntut  ganti rugi.
2. Imam  Abu  Yusuf  dan  Hasan  Asy Syabani Bahwa  dokter  bertanggung  jawab terhadap  kerugian  pasien  baik disengaja  maupun  tidak,  kecuali kerugian  tersebut  di  luar  batas kemampuannya. 3. Mazhab Maliki Jika  perkerjaan  tersebut  bersifat membekas,  memiliki  efek  jangka panjang  maupun  pendek  yang dikerjakan untuk mengobati pasien, maka kerugian baik disengaja  maupun  tidak,  dokter wajib bertanggung jawab.
Pesan yang terkandung dalam beberapa pendapat ulama’ fiqh di atas adalah  jika  terjadi  risiko  atas  akad ijârah, maka dokter masih bertanggung  jawab  terhadap  pasien karena  tindakan  yang  dilakukan dokter  merupakan  dianggap  bisa menyembuhkan pasien walaupun
terdapat  hubungan terurapetik dokter
hanya memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin bukan  hasil  yang  dijanjikan (M.
Yazid Afandi, 2009 : 191).
Kesalahan dan kelalaian diakibatkan oleh seorang dokter  yang melakukan  praktek  kedokteran  atau pengobatan (pengobatan yang
dimaksud ialah seorang dokter bertanggung jawab atas kelalaian dari perawat  yang  membantu  pengobatan di bawah perintahnya dan memberikan instruksi-instruksinya pada  saat  melakukan  pengobatan, karena  ia  juga  mempunyai direct control terhadap  perawat  tersebut) di luar  wewenang  dan i’tikad yang  baik walaupun  terdapat  persetujuan  pihak pasien  serta  tidak  sesuai  prinsip kedokteran, seperti tidak memberikan resep  obat  kepada  pasiennya  sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran yang di pelajari, tetapi menggunakan pendekatan kebatinan, menurut hukum Islam, maka ia harus bertanggung  jawab  atas  kerugian pasiennya, jiwa, dan materialnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

## ﱠﺒَﻄَﺗ  ْﻦَﻣ
ٌﻦِﻣﺎَﺿ َﻮُﮭَﻓ ٌﺐِط ُﮫْﻨِﻣ ْﻢَﻠْﻌَﯾ ْﻢَﻟ َو  َﺐ Barang  siapa  melakukan  praktek kedokteran  atau  pengobatan,  sedang ia  bukan  ahlinya,  maka  ia  harus bertanggung jawab menanggung kerugian. ( Hadis  riwayat  Abu  Daud, al  Nasai,  Ibnu  Majah,  dan  al  Hakim. (al Suyuti, 1954: 169).
Pelanggaran dalam  penggunanan hak  ( ta’ assuf  fi  isti ’ malil  haqq) sebagai  perbuatan  terlarang  dan tercela  (haram)  karena  didasarkan pertimbangan. Pertama prinsip kebebasan  dalam  Islam  tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang  bertanggung  jawab, kedua
prinsip  tauhid,  bahwa  sesungguhnya pemilik  hak  ialah  Allah,  sedangkan manusia  hanya  dititipi  amanat.  Maka apabila  melanggar  penggunaan  hak seperti seseorang
dalam
menggunakan  haknya  mengakibatkan pelanggaran  terhadap  orang  lain  atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta menggunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga  mengakibatkan mu ḍ arat terhadap pihak lain, alternatif tindakannya  adalah  membayar  ganti rugi atau kompensasi (denda) sepadan dengan  kerugian  atau  resiko  yang diakibatkan  oleh  perbuatannya  dan memberi  sanksi  hukuman  ( ta’z îr) (Gemala Dewi, 2007 : 74-75).
3.2. Analisis
Mal-praktek Kelalaian  Medik  Menurut Hukum Perdata Mal-praktek adalah  hubungan antara  etik  profesi  dengan  hukum, dengan  segala  akibat  hukum  yang timbul karenanya. Maka dokter dibebankan tanggung jawab berdasarkan atas hukum Perdata, oleh
karena  itu  apabila  terjadi  kesalahan secara langsung mengakibatkan adanya  pembayaran  ganti  kerugian. Dokter  diarahkan  kepada  perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi suatu overrenkomst ataupun wan- prestasi karena  tidak  memenuhi
verbintenis tersebut (Oemar  Seno Adji, 1991: 63).
Melihat posisi dan tanggung jawab seorang  dokter  dalam  hukum  ataupun menurut  etik  maka  khususnya  dalam delik-delik culpoos yang menggandung unsur  kealpaan  dalam  perkara  perdata (Pasal  1365  KUH  Perdata)  perlu ditegaskan dalam keadaan dan persyaratan  apakah  seorang  dokter  itu dapat  dipertanggung  jawabkan,  bahwa dokter alpa atau salah dalam melakukan  profesinya  antara  lain diagnosis,  terapi,  standar  profesi  yang mengisaratkan  dan  mengambil  ukuran dan culpa  lata (gross  negligence) dalam  hal  kurang  hati-hati  dan  kurang waspada (Oemar Seno Adji, 1991 : 64).
Pertanggung jawaban  perdata adalah relasi antara dokter dan pasien serta  melihat  pertanggung  jawaban dokter  bagi  kerugian  yang  diderita oleh  pasien  dapat  didasarkan  atas wan-prestasi ataupun perbuatan melawan hukum (wan-prestasi ataupun onrechmatige daad) (Oemar Seno  Adji,  1991 :  105). Hubungan dokter  dan  pasien  merupakan  suatu perikatan, verbintenis, satu bersumber pada  suatu  persetujuan  overrenkomst dan perbuatan melawan hukum (onrrechtmatige daad) yang
merupakan suatu perikatan dari Undang-Undang bukan dari
persetujuan.  Hubungan  medikus  dan pasien  dalam  alam  pikiran  perdata sudah  mengikatkan  diri,  maka  dokter tersebut  berusaha  untuk  mengadakan perawatan  terhadap  pasien  sebagai kewajiban  dan  dengan  hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien (Oemar Seno Adji, 1991 : 107).
Dalam hubungan medikus  dan pasien  menurut  kerangka  suatu  ikatan (verbintenis)  dalam  hukum  Perdata maka  dapat  dikatakan  bahwa  isi  dari persetujuan (overrenkomst) antara medikus dan pasien pada umumnya, apa yang dikatakan  suatu inspannings verbintenis (perikatan berusaha).
Kewajiban pokok dari seorang medikus terhadap  pasiennya  adalah inspaning usaha  keras  dari  medikus  tersebut  yang harus dijalaninya dan yang diperlakukan untuk behoud dan  menyembuhkan kesehatan  dari  pasiennya (Oemar  Seno Adji, 1991 : 108).
Di samping adanya suatu inspanning  verbintenis terdapat pula resultaats verbintenis (perikatan hasil)  dari  medikus,  perikatan  hasil ditimbulkan  suatu  hasil  yang  baik (gunstig resultaat) secara wajar
sehingga pihak-pihak sewaktu
mengadakan suatu
persetujuan mempunyai  harapan,  bahwa  akan terjadi  secara  nyata  hasil  demikian (Oemar Seno Adji, 1991 : 109).
Di dalam KUH  Perdata  secara yuridis  hubungan  hukum  antara dokter  dan  pasien  bisa  terjadi  karena dua hal (J. Guwandi, 1994 : 37): 1. Berdasarkan perjanjian (Ius

## Contractu)
Di  mana  seorang  pasien  datang secara  suka  rela  ke  rumah  sakit atau  ke  tempat  praktek  dokter.  Di dalam  hal  semacam  ini  dikatakan bahwa  terjadi  suatu  hubungan terapeutik secara  suka  rela  antara dokter  dan  pasien  atas  kehendak bebas. Tempat praktek dokter yang memasang papan nama  dokter dan rumah sakit sudah diketahui umum memang  menyediakan  diri  untuk memberikan pelayanan medik.
Timbulnya  tuntutan  terhadap seorang  dokter  atau  rumah  sakit adalah  karena  menurut  pasien adanya malpractice atau negligence di  dalam  pemberian pelayanan  medik.  Secara  umum berlaku  terhadap  rumah  sakit  dan dokter, wan-prestasi dapat dianggap ada dalam tiga hal:
a. Tidak  melakukan apa  yang telah diperjanjikan
b. Terlambat  melakukan  apa  yang
telah diperjanjikan
c. Salah melakukan apa yang telah
diperjanjikan
Suatu perjanjian memberikan hak  dan  kewajiban  kepada  kedua belah  pihak. Apabila  kewajiban dokter  atau  rumah  sakit  tidak dijalankan  maka  pasien  berhak menuntut. Maka apabila melanggar apa  yang  telah  diperjanjikan  di dalam  tiga  unsur  di  atas  pasien dapat  menuntut  berdasarkan wan- prestasi seorang dokter. 2. Berdasarkan Undang-Undang  (Ius

## Delicto)
Perbedaan  antara ius  contractu dan ius  delicto adalah  bahwa  pada ius delicto tidak ada yang dinamakan  perjanjian terapeutik. Kewajiban dan tanggung jawabnya dibebankan hukum. Latar belakang hukum  perdata  adalah adagium: barang  siapa  yang  menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Maka timbul KUH Perdata  Pasal  1365  yang  terkenal berbunyi:
Setiap tindakan melanggar hukum  yang  mengakibatkan kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena kesalahannya
menyebabkan kerugian  itu,  untuk  mengganti kerugian itu.
Indonesia yang  masih  mewarisi KUH Perdata (Burgerlijk wetboek) yang  sebagian  masih  berlaku. Berdasarkan  KUH  Perdata  Pasal 1367  jo  1366,  1365 (Subekti,
Tjitrosudibio, 1989 : 346 ) maka seseorang bertanggung jawab tidak saja  karena  kesalahan  diri  sendiri secara  pribadi,  tetapi  seorang  juga bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  diderita  orang  lain  sebagai akibat  dari  tindakan  atau  non tindakan  dari  orang-orang  yang dibawah perintahnya.
Salah satu bukti yang  dapat dipakai  sebagai  bahan  komparatif menurut  Volmaar (2003  : 187) sewaktu menguraikan tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) tealah menentukan  syarat-syarat  dari  ada tidaknya  suatu  perbuatan  melanggar hukum, pertama,  syarat  bahwa  sikap tindaknya  itu  adalah  bertentangan dengan  hukum, kedua harus  ada kerugian, dalam arti bahwa harus ada hubungan  kausal  antara  perbuatan atau  non  perbuatan  dengan  kerugian tersebut, ketiga,  kerugian  (schade) yang  disebabkan  oleh  sikap  tindak pelaku tersebut.
Oleh sebab itu apabila melanggar hukum  harus  bertanggung  jawab terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan. Unsur  tanggung  jawab  sipil  antara lain culpability (adanya  kelalaian yang  dapat  dipersalahkan), damages (adanya kerugian) serta causal
relationship (adanya
hubungan kausal) (Van Der Mijn, 1982 : 46).
Wan-prestasi karena  kelalaian (culpa)  dalam  hukum  perdata  sangat berbeda dengan hukum pidana.
Dalam  bidang  hukum  perdata  paling pokok adalah adanya kerugian (damage).  Setiap  kerugian  harus dapat diberi  penggantinya.  Dengan demikian  maka  secara  konsekwensi apabila ada kesalahan sampai menimbulkan  kerugian,  maka  dapat dilakukan  tuntutan  perdata (Oemar Seno Adjie, 1995 : 98).
Sesuai asas equality  before  law sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  27 UUD  1945  dan  asas preasumption  of innocent (asas  praduga  tak  bersalah) sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  8 UU  No.  14  Tahun  1970  tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Kehakiman, maka apabila dokter atau petugas kesehatan melakukan
kesalahan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 UU No. 6 Tahun 1963 tentang  Petugas  Kesehatan,  dapat dijatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat profesional  untuk  bertanggung  jawab atas  kesalahannya (Satjipto  Raharjo, 1979 : 45).
Equivalensi dalam hukum perdata  terdapat  Pasal  1244  sampai dengan  Pasal 1252  KUH  Perdata,  di mana persoalan overmacht, noodweer
(exces), pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan perintah jabatan dalam hukum Perdata.  Di  dalam  hukum  Perdata membicarakan tentang kewajiban untuk  membayar  ganti  kerugian  dan bunga  karena  tidak  terpenuhinya suatu  perikatan  (verbintenis),  karena ada wan-prestasi mulai  Pasal  1243 sampai  dengan  Pasal  1252  KUH Perdata  ataupun  ganti  kerugian  yang diderita  karena  tidak  memenuhi perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang (Oemar  Seno  Adjie,
1995 : 98)
Di dalam Undang-Undang No. 24
Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran  yang  dimaksud  dengan kelalaian  ialah  melakukan  sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya  dilakukan  oleh  orang lain yang  memiliki  kualifikasi  yang  sama pada  suatu  keadaan  dan  situasi  yang sama. Di  dalam  Undang  Undang Praktek  Kedokteran  tidak  adanya penjelasan pasti mengenai mal- praktek.  Ketidakpastian  hukum  bagi pasien  yang  diduga  mengalami mal- praktek maupun dokter yang merawatnya  tidak  dijelaskan  secara rinci  yang  ada  tentang  pelanngaran administratif.  Apabila  melihat  salah satu  penjelasan  isi  Undang-Undang
menyatakan memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukun kepada penerima pelayanan kesehatan dan  dokter,  serta praktek  dokter dalam rangka kegiatan yang dilakukan  untuk  melaksanakan  upaya kesehatan (Undang-Undang  No.  29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kesehatan). Maka  dasar  hukum
penuntutan ganti rugi apabila mengalami mal-praktek mengacu pada Hukum Perdata (Subekti,
Tjitrosudibio, 346) ialah:
1. Pasal  55  UU  No.  23  Tahun  1992 tentang  Kesehatan :  angka  1,  setiap orang  berhak  atas  ganti  rugi  akibat kesalahan  yang  dilakukan  tenaga kesehatan (Undang-Undang No.  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). 2. Pasal  1365  KUH  Perdata :  Tiap perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  seorang mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
3. Passal  1366  KUH  Perdata :  Setiap orang  bertanggung  jawab  tidak  saja untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya  tetapi  juga  untuk kerugian  yang  disebabkan  kelalaian atau kurang hati-hatinya. 4. Pasal  1367  KUH  Perdata :  Seorang tidak  saja  bertanggung  jawab  untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri,tetapi juga untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Pasal  1370  KUH  Perdata :  Dalam halnya  suatu  kematian  dengan sengaja  atau  karena  kurang  hati- hatinya  seorang,  maka  suami  atau istri  yang  ditinggalkan,  anak  atau orang  tua  si  korban  yang  lazimnya mendapat  nafkah  dari  pekerjaan  si korban  mempunyai  hak  menuntut suatu  ganti  rugi,  yang  harus  dinilai menurut  kedudukan  dan  kekayaan kedua  belah  pihak,  serta  menurut keadaan.
6. Pasal 1371 KUH Perdata : Penyebab luka  atau  cacatnya  sesuatu anggota badan  dengan  sengaja  atau  karena kurang  hati-hati  memberikan  hak kepada  si  korban  untuk  selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menurut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau catat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan  dan  kemampuan  kedua belah pihak dan menurut keadaan.
7. Pasal 1372 KUH Perdata : Tuntutan perdata  tentang  hal  penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta
pemulihan  kehormatan  dan  nama baik.
Pada  prinsipnya  suatu  kerugian adalah  sejumlah  uang  tertentu  yang harus  diterima  oleh  pasien  sebagai kompensasi  agar  pasien  dapat  kembali ke  keadaan  semula  seperti  sebelum terjadinya  sengketa  medik (Undang- Undang No.  24  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran) . Tetapi  sulit  untuk dicapai  pada  kerugian  yang  berbentuk kecederaan  atau  kematian  seseorang, oleh  karena  itu  kerugian  tersebut  harus dihitung  sedemikian  rupa  sehingga tercapai jumlah yang layak (Reasonable atau fair)  suatu  kecederaan  sukar
dihitung dalam bentuk finansial kerugian  dapat  di  klasifikasian  sebagai berikut:
1. Kerugian immaterial (general
damages, non pecuniary losses).
2. Kerugian material (special damages, pecuniary losses):
a. Kerugian akibat kehilangan
kesempatan.
b. Kerugian  nyata:  biaya  yang  telah dikeluarkan hingga
saat
penggugatan,  dan  biaya  yang akan  dikeluarkan  sesudah  saat penggugatan. Ditinjau dari segi
kompensasinya,  kerugian  dapat  di klasifikasikan sebagai berikut: 1. Kompensasi untuk kecederan yang terjadi bersifat immaterial a. Sakit dan penderitaan
b. Kehilangan  kesenangan  atau kenikmatan (amenities)
c. kecederaan fisik atau psikiatris
2. Kompensasi untuk  pengeluaran tambahan
a. Pengeluaran  untuk  perawatan rumah sakit
b. Pengeluaran  untuk  biaya  medis lain
c. Pengeluaran untuk perawatan
3. Kompensasi untuk  kerugian  lain yang foreseeable (kerugian akibat kehilangan kesempatan) a. Kehilangan penghasilan
b. Kehilangan  kapasitas  mencari
nafkah
Dengan demikian pasien mendapat  kepastian  atas  apa  yang diderita untuk meminta ganti kerugian.  Oleh  karena  itu  pasien memiliki hak disertai bukti yang kuat untuk membela dirinya apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam tindakan medikus.

## D. Simpulan
Mal-praktek akibat
kelalaian petugas kesehatan terhadap pasien menurut  hukum  Islam berdasar akad ijârah,  apabila  terdapat  panyalahgunaan kewenangan  dari  kesepakatan  maka petugas  kesehatan  bertanggung  jawab atas  kematian  penderita  dan  kerugian pasien yang benar-benar disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.  Sedangkan  pasien  berhak menuntut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpa.
Jika  terjadi  risiko  atas  akad ijarah, maka  dokter  masih  bertanggung  jawab terhadap  pasien  karena  tindakan  yang dilakukan  dokter  merupakan  dianggap bisa  menyembuhkan  pasien  walaupun terdapat  hubungan terurapetik dokter hanya  memberikan  pelayanan  kesehatan semaksimal  mungkin  bukan  hasil  yang dijanjikan.
Dalam  hubungan  medikus  dan pasien  menurut  kerangka  suatu  ikatan (verbintenis) dalam hukum Perdata maka dapat dikatakan bahwa isi dari
persetujuan
(overrenkomst) antara
medikus dan pasien pada umumnya, apa yang dikatakan suatu inspannings verbintenis (perikatan berusaha).
Kewajiban  pokok  dari  seorang  medikus terhadap  pasiennya  adalah inspaning usaha  keras  dari  medikus  tersebut  yang harus dijalaninya dan  yang diperlakukan untuk behoud dan menyembuhkan kesehatan dari pasiennya.
Equivalensi dalam  hukum  perdata apabila  melakukan mal-praktek dapat dikenakan sanksi perdata di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1372 serta di dalam Pasal  55  UU  No. 23  Tahun  1992 tentang Kesehatan. Ganti kerugian dapat diminta  dalam  hal  finansial  maupun kopensasi.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno. 1991. Etika
Profesionalisme Dan Hukum Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter Profesi Dokter. Jakarta : Erlangga. __________. 1995. Pertanggungjawaban
Tenaga Kesehatan dalam hal Malpraktis  menurut  Hukum  Pidana.
Kursus Dasar  Hukum  Kesehatan PERHUKI, Jakarta.
Ad  Dirrir,  Muhammad  Al  Amin. Al Ghurar  wa `Atsaruhu  fî  a l  ‘Uq ûd Syarah Ad Durar, Jilid I
Afandi,  M.  Yazid. 2009. Fiqh  Muamalah dan  Implementasinya. Yogyakarta : Logung Pustaka.
as Suyuti, 1954, Al Jamî ’ aṣ Ṣ ahîh, Vol II. Cairo : Mustafa  al Babi  al  Halabi  wa Auladuh.
Al Zahra, Mustafa. 1997. Fiqh Muamalah. Cet. Kedua. Surabaya.
‘Audah, Abdul Qadir . 1949. At Tasyrî i’ al Islâmî Muqarranan  bi al-Qânûn  al Qâ ḍ i,  Vol  I,  Al  Iskandariyah : Dâr
Nasyr al Tsaqafah.
ash  Shiddieqy,  T.M. Hasbi. 2002. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang. Edisi Revisi.
Dahlan,  Abdul  Aziz. Dkk. 2001.
Ensklopedia  Hukum  Islam,  Cet  V.
Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hove.
Departemen  Agama R.I. 1992. Al- Qur`an  dan  Terjemahnya. CV.  Asy Syifa.
Dewi,  Gemala. (et. al.). 2005. Hukum Perikatan  Islam  di  Indonesia. Jakarta : Kencana, cet ke-1.
___________. 2007, Hukum  Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana.
Geoege,  E.  James.  T.th. Legal  And Legislative  Aspects  Of  Emergency Care,  Sect  4,  Ch  32,  in Schwarz: Principles and Practice of emergency Medicine
Gillies,  Petter. 1991. Business  Law,  3 rd
Edition,  The  Federation  Press, terjm,
Loebby Loqman, 1994, Hukum Bisnis. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Guwandi,  J. 1990. Kelalaian  Medik (Medical  Negligence) Seri  Hukum Kesehatan,  Edisi  Pertama. Jakarta :
Balai Penerbit FKUI.
_____________. 1994, Kelalaian Medik,
Jakarta: FKUI, Edisi Kedua.
_____________. 1989. Segi-Segi Hukum Dokter  Spesialis. Jakarta :  Hotel Borobudur. 22 juli 1989.
Haroen,  Nasrun. 2007. Fiqh  Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.
Herkutanto. 1989. Mal-praktek Medis. Syimposium. Jogja, Mei.
Mijn,  Van  Der. 1982. Medical  Liability (Issues  Of  Healty  Law). Cambridge :
The MIT Press.
Misbah, M. 2008. Abdul  Karim  Zaidan al-Madkhal  li Dirasati asy-syarî ’at al-Islâmiyah. terj.  Pengantar Studi Sariat. Jakarta : Robbani Press.
Pasaribu,  Chairuman. et. al. 1996.
Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam. Jakarta : Sinar Grafika.
Raharjo,  Satjipto. 1979. Hukum  dan Perubahan  Sosial,  Suatu  Tinjauan
Teoritis
serta
Pengalaman-
Pengalaman  di  Indonesia. Bandung : Alumni.
___________. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan  Keenam,  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Rusli, Hardijan. 1996. Hukum Perjanjian Indonesia  dan  Common  Law. Jakarta
: Pustaka Sinar Harapan.
Sabiq, Sayid. 1981. Fiqh al Sunnah, Vol.
III. Libanon: Dâr al-Fikr.
Satrio,  J. 2004. Hukum  Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Soedewi,  Sri. 1993. Hukum  Perjanjian di  Indonesia. Jakarta :  Ghalia Indonesia.
Subekti. 1999. Hukum  Perjanjian,  Cet Ke-XI. PT. Intermasa Subekti,  Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Cet.  Tiga  Puluh  Sembilan. Jakarta  :
PT.Pradnya Paramita.
Syafi’ i, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah.
Bandung : Pustaka Setia.
Sayyid Sabiq. Fiqh as-Sunnah Undang-Undang No. 23  Tahun  1992 tentang Kesehatan
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktek Kedokteran
Taylor, J. Leahy. 1983. Medical Malpractice, Bristol. Terjm. Muhardi. 1980. Mal-praktek Medik. Jakarta : Balai Aksara.
Volmaar. 2003. Pengantar Studi Hukum
Perdata. jilid  II,  Cet.  Pertama,  C.V.
Rajawali.
Warson, Ahmad. 1984. Kamus  Arab
Indonesia  Al-Munawir. Yogyakarta :
Ponpes Al-Munawir.
Zuhdi, Masjfuk. 1992. Masail  Fiqhiyah. Jakarta: CV. Haji Masagung.