Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(2), 2023, 389-400 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Studi Kebijakan dalam Pengadaan Dassault Rafale sebagai Alutsista Indonesia
Novitasari Wahyu Hastami 1* , Ali Zainal Abidin 2 1*,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengadaan Dassault Rafale dari Prancis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode literature review. Pengumpulan data bersumber dari literatur seperti buku sejumlah 1 buah, 6 artikel jurnal lokal, 7 artikel jurnal internasional, kumpulan press  release  dan  berita  aktual  sejumlah  27  buah,  serta  4  situs  resmi  instansi  yang  terkait  penelitian  ini.  Penelitian  ini membahas pengadaan Dassault Rafale oleh Indonesia ketika terdapat aspek tidak merekomendasikannya. Hasil penelitian ini  menyatakan  adanya  pertimbangan  politik  dan  ekonomi  yang  mempengaruhi  pengadaan  Dassault  Rafale  walaupun terdapat jet tempur yang lebih canggih dan murah karena Indonesia perlu menimbang dampak buruknya pada aspek politik dan ekonomi. Dalam pengadaan Dassault Rafale, kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi  oleh politik internasional khususnya  karena  adanya  UU  CAATSA.  Politik  luar  negeri  Indonesia  yang  bebas  aktif  tetap  perlu  dilaksanakan, namun pemerintah juga perlu memperhatikan geostrategis di kawasan dan keadaan ekonomi dalam negeri dalam pengadaan Alutsista.
Kata kunci: CAATSA; Dassault Rafale; Politik Luar Negeri Bebas Aktif.
Abstract. This study aims to determine the factors that influence the procurement of Dassault Rafale from France. This research is a qualitative descriptive study using the literature review method. Data collection was sourced from literature such as books, local and international journal articles, a collection of press releases and actual news, as well as official websites of agencies  related  to  this  research.  This  study  discusses  the  implementation  of  the  Dassault  Rafale  procurement  policy  in Indonesia  when  some  aspects  do  not  recommend  it.  As  a  result,  there  were  political  and  economic  considerations  that culminated in the decision to bring in the Dassault Rafale even though there are more sophisticated and cheaper fighter jets because Indonesia needs to be careful in deciding a policy, especially in considering the negative impact of politics. and economic aspects.  In  the  procurement  of  the  Dassault  Rafale,  the  policies  adopted  were  heavily  influenced  by  international  politics, especially due to the existence of the CAATSA Law. Indonesia's free and active foreign policy still needs to be implemented, but the government also needs to pay attention to regional geostrategy and domestic economic conditions in the future in the procurement of defense equipment.
Keywords: CAATSA; Dassault Rafale; Free Active Foreign Policy.
* Author. Email: noviwh1@gmail.com 1* , aza200@ums.ac.id 2
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.953 Received: 14 February 2023, Revision: 21 March 2023, Accepted: 15 April 2023, Available Online : 30 April 2023.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Pembaharuan  Alutsista  (Alat  Utama  Sistem Senjata)  merupakan  keperluan  suatu  negara dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan kedaulatannya. Sebagai salah satu negara terluas di  Asia  Tenggara  serta  memiliki  letak  yang strategis,  Indonesia  perlu  memiliki  pertahanan yang  kuat  untuk  menghindari  adanya  berbagai bentuk ancaman, salah satunya adalah ancaman militer.  Indonesia  memiliki  geografis  yang berbentuk  kepulauan  sehingga  memerlukan armada  angkatan  udara  yang  mampu menjangkau  antar  pulau  dengan  cepat.  Salah satu  hal  yang  vital  dalam  armada  angkatan udara  adalah  pesawat  tempur,  sehingga pengadaan  pesawat  tempur  perlu  menjadi prioritas  dalam  agenda  pembaharuan  Alutsista di Indonesia terutama ketika melihat bagaimana geostrategis  Indonesia  dengan  negara  tetangga yang memiliki armada setara atau lebih canggih daripada Indonesia. Pembaharuan alutsista juga merupakan  bagian  dari  pemenuhan  MEF ( Minimum  Essential  Force )  yang  diamanatkan dalam  Perpres  (Peraturan  Presiden)  Nomor  5 Tahun  2010.  MEF  merupakan  upaya standarisasi  kebutuhan  militer  yang  perlu dicapai  dalam  rangka  pembangunan  negeri  di bidang  pertahanan  baik  dari  segi  kekuatan, kemampuan, dan persebarannya yang kemudian menjadi salah satu indikator stabilitas keamanan  (Humas  Kemenko  Polhukam  RI  , 2022).  Dibawah  otoritas  Menteri  Pertahanan Prabowo  Subianto,  pada  Februari  2022 Indonesia  mendatangkan  Dassault  Rafale  yang didasarkan pada kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dengan pihak Dassault  Aviation  selaku  produsen  Dassault Rafale dari Prancis. Anggaran dalam pengadaan Dassault  Rafale  mencapai  Rp  1,63  Triliun  per unit  atau  total  Rp68,46  Triliun  secara keseluruhan.
Prabowo Subianto dalam keterangan press berencana untuk mendatangkan 42 unit Dassault Rafale, padahal pada wacana sebelumnya hanya mendatangkan 36  unit  saja,  walaupun  saat  ini  dalam pelaksanaannya hingga Februari
2022
Indonesia  baru  mendatangkan  6  unit  dan  36 unit  lainnya  dikabarkan  akan  segera  menyusul. (Yahya, 2022).
Kesepakatan  antara  Indonesia  dan  Prancis dalam  MoU  ( Memorandum  of  Understanding )
kerjasama  pengadaan  pesawat  tempur  Dassault Rafale  memuat  program offset dan Training  of Trainer (ToT)  antara  Dassault  Aviation  dengan PT Dirgantara Indonesia dalam hal maintenance, repair dan overhaul (MRO)  pesawat-pesawat Prancis  di  Indonesia  seperti  Rafale  yang  akan datang serta Helikopter Caracal dan armada lain yang  telah  ada.  (Agustien,  2022) Offset merupakan  mekanisme  yang  sering  dilakukan dalam  transaksi  di  bidang  sektor  industri pertahanan dengan  negara lain. Offset merupakan  mekanisme  kontra  perdagangan yang  mewajibkan  negara  pengekspor  untuk melakukan  transaksi  pengadaan  atau  alih teknologi dengan negara pengimpor. (Lutfiyanah,  2017) Offset dalam  pengadaan Dassault  Rafale  juga  terdapat transfer  technology yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  dan kemandirian  bagi  Industri  Pertahanan  dalam negeri.  (Ahmad  Afandi,  2022) Selain  itu  juga terdapat kerjasama di bidang pertahanan seperti pengembangan  kapal  selam,  pengembangan telekomunikasi  untuk  militer,  dan  kerjasama pengembangan  produksi  amunisi.  (Hariyanto, 2022)  Pengadaan  Dassault  Rafale  sebagai pesawat  tempur  yang  akan  memperkuat pertahanan  Indonesia  bukan  hanya  diputuskan berdasarkan  besaran  kerjasama  dengan  Prancis sebagai offset dari  pengadaan,  namun  juga melihat  kemampuan  dari  produknya  yaitu Dassault  Rafale  sebagai  sebuah  pesawat  yang dirancang serbaguna atau biasa disebut omnirole . Dassault  Rafale  menggunakan  mesin  ganda dengan  kemampuan  melakukan  serangan, pengintaian  serta  dapat  menangkal  nuklir, dilengkapi dengan avionik, mampu menembakkan  canon  30  mm  serta  memiliki bom laser-guided dan  amunisi  untuk  menyerang di darat. (Dwiharpini, 2017) .
Pengadaan  Dassault  Rafale  juga  membawa tantangan  baru  bagi  Indonesia  karena sebelumnya TNI menggunakan pesawat buatan Rusia  seperti  Su-27  dan  pesawat  buatan  US seperti  F-15,  datangnya  Dassault  Rafale  dari produsen lain yaitu Prancis membuat Indonesia perlu  mempelajari  lagi  bagaimana  cara melakukan pelatihan baik dalam mengoperasikan pesawat maupun pemeliharaannya.  Perbedaan  produsen  jelas berdampak  pada  sistem  dan  suku  cadang  yang juga  berbeda  dari  pesawat  yang  dimiliki  TNI sebelumnya.  Pengadaan  pesawat  dengan
produsen  yang  berbeda  dari  sebelumnya membuat Indonesia perlu membangun fasilitas penunjang  dan  pelatihan  SDM.  Beban  dari pengadaan  pesawat  baru  tersebut  akan diefisiensikan  dengan  memasukan  kerjasama dengan  produsen  pesawat  untuk  pemeliharaan dan  pelatihan  ke  dalam offset yang  akan Pemerintah  Indonesia  sepakati  dengan  negara produsen  (Humas  PTDI  ,  2022).  Indonesia sebelumnya  memiliki  pesawat  dari  Rusia  dan US  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  ketika tidak  mendatangkan  dari  produsen  pesawat yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya pada 2017  Indonesia  telah  menjalin  kesepakatan dengan  Rusia  untuk  melakukan  pengadaan  11 Sukhoi Su-35 (Idris, 2020).  Pengadaan alutsista memerlukan banyak hal yang perlu diperhatikan  dan  tidak  hanya  melibatkan kementerian pertahanan, namun juga kementerian  lainnya  serta  memerlukan  proses yang panjang. Berdasarkan Permenhan No. 35 Tahun  2015,  salah  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  pengadaan  alutsista  adalah offset yang  merupakan  pengaturan  nilai  kontrak kepada negara pembeli sebagai persyaratan jual beli.  Mekanisme offset yang  biasanya  dilakukan oleh Indonesia adalah joint production dan counter trade sebagai upaya memajukan industri produk dalam negeri (Lutfiyanah, 2017). Dalam proses pengadaan  Sukhoi  Su-35,  Indonesia  telah menyiapkan offset berupa counter  trade yang mewajibkan  Rusia  membeli  komoditas  ekspor Indonesia  sebesar  50%  harga  pengadaan Sukhoi  Su-35  (Wardi,  2017).  Namun kesepakatan offset antara  Indonesia  dan  Rusia mengalami kendala terkait pemilihan komoditas yang  belum  disetujui,  hal  itu  tentu  membuat proses  pengadaan  Sukhoi  Su-35  terhambat (Andri, 2019).
Kemampuan yang terdapat pada Sukhoi Su-35 faktanya lebih unggul daripada Dassault Rafale. Berdasarkan  infografis  dari Aircraft  Compare yang dikutip oleh CNN Indonesia, Sukhoi Su- 35 memiliki kecepatan maksimal 760 knot yang lebih  unggul  10  knot  daripada  Dassault  Rafale yang  hanya  750  knot.  Selain  itu  kemampuan terbang  maksimal  Sukhoi  Su-35  juga  lebih unggul  daripada  Dassault  Rafale  yaitu  55.000 kaki, lebih unggul 5000 kaki daripada Dassault Rafale  yang  hanya  50.000  kaki.  Uniknya walaupun lebih unggul, Sukhoi Su-35 memiliki
harga  lebih  murah  bahkan  hampir  setengah harga  dari  Dassault  Rafale.  Sukhoi  Su-35 diperkirakan  memiliki  harga  US$  65  juta, sedangkan  Dassault  Rafale  diperkirakan harganya  menyentuh  angka  US$  115  juta (Ikhsan,  2020).  Selain  itu  sebuah  penelitian berjudul “ Selection Of A Fighter Aircraft To Improve The  Effectiveness  Of  Air  Combat  In  The  War  On Terror:  Pakistan  Air  Force  - A  Case  In  Point” membandingkan beberapa pesawat tempur yang bisa  menjadi  pilihan  bagi  Pakistan  menunjukan apabila berdasarkan kecepatan jelajah, kapabilitas presisi target, kemampuan manuver, ketinggian yang bisa dicapai, dan radius tembak lebih  unggul  Sukhoi  Su-35  daripada  Dassault Rafale dengan biaya akuisisi  yang lebih rendah. Dassault  Rafale  hanya  lebih  baik  dalam  biaya operasional  yang  lebih  murah  dan  perawatan yang  lebih  mudah,  itu  pun  dipengaruhi  oleh Pakistan  yang  sebelumnya  memiliki  banyak armada pesawat tempur Prancis seperti Dassault Mirage  5  dan  Dassault  Mirage  III  (Yousaf  Ali, 2017).
Perbandingan  antara  Dassault  Rafale  dan Sukhoi  Su-35  memunculkan  suatu  pertanyaan tentang  kebijakan  Pemerintah  Indonesia mendatangkan Dassault Rafale. Secara kemampuan  dan  nilai  ekonomis,  Sukhoi  Su-35 lebih  unggul  dibandingkan  dengan  Dassault Rafale.  Namun  dalam  pengadaan  Alutsista  ada banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi keputusan  pengambil  kebijakan.  Faktor  yang mempengaruhi  khususnya  dalam  pengadaan 42 unit Dassault Rafale akan menjadi fokus dalam penelitian  ini.  Faktor-faktor  tersebut  akan menjadi  hal  logis  yang  bisa  menjelaskan  dasar kebijakan  Pemerintah  Indonesia  melakukan pengadaan Dassault Rafale dari Prancis.
Pengadaan  Dassault  Rafale  menimbulkan pertanyaan  terkait  hirarki  prioritas  dalam pemilihan calon pesawat tempur Indonesia serta faktor  yang  membuat  Indonesia  tidak  membeli pesawat dari US atau Rusia apabila sebelumnya Indonesia  memiliki  pesawat  dari  keduanya. Apalagi  kemampuan  dan  nilai  ekonomis Dassault  Rafale  tidak  lebih  unggul  dengan Sukhoi  Su-35  yang  masuk  dalam  rencana pengadaan  Alutsista  sebelumnya.  Permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut memunculkan  pertanyaan  tentang  faktor  apa
yang  mempengaruhi  Pemerintah  Indonesia dalam  menentukan  kebijakan  mendatangkan Dassault Rafale sebagai pilihan pesawat tempur Indonesia?.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan penelitian  deskripsi  kualitatif  menggunakan metode literature review . Literature review dilakukan oleh  peneliti  dengan  memanfaatkan  berbagai sumber  data  sekunder  seperti  buku,  artikel jurnal, artikel press release berita, serta situs instansi . Data  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  1  buku,  6  artikel  jurnal  nasional,  7 artikel  jurnal  internasional,  27  artikel  dari  situs berita,  dan  4  artikel  dari  situs  instansi  terkait penelitian  seperti  pemerintahan  dan  lembaga swadaya.  Pengumpulan  data  tersebut  peneliti peroleh  kebanyakan  melalui  penelusuran online seperti  mencari  buku  dan  artikel  jurnal  tak berbayar  melalui  laman google  scholar dan library genesis. Selain  itu  peneliti  juga  melakukan penelusuran  artikel  berita  secara  deduktif dengan  memperhatikan  validitas  situs  berita serta  laman  situs  pemerintahan  dan  lembaga swadaya.  Penggunaan literature  review sebagai metode  penelitian  memungkinkan  peneliti melakukan  penjelasan  dan  evaluasi  kebijakan pengadaan  Dassault  Rafale  dengan  mengacu pada kajian lingkungan strategis dan menjabarkan  peristiwa-peristiwa  terkait  secara runtut  serta  tervalidasi  menggunakan  data  dan sumber data yang telah dikumpulkan.

## Hasil dan Pembahasan
Aspek  Politik  Pada  Pengadaan  Dassault Rafale
Suatu  negara  dalam  melakukan  pengadaan Alutsista  harus  mempertimbangkan  kajian lingkungan  strategis.  Kajian  lingkungan strategis  merupakan  kajian  terhadap  aspek- aspek  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam menentukan  suatu  kebijakan.  Ada  beberapa aspek  yang  menjadi  perhatian  dalam  kajian lingkungan  strategis  antara  lain  aspek  politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek  teknologi,  dan  aspek  legal (Avira Durrotul Rasyida, 2022).
Aspek  politik  berperan  banyak  dalam mempengaruhi  kebijakan  pengadaan  Dassault Rafale  dari  Prancis,  khususnya  politik internasional. Adanya konflik antara dua negara adidaya  selaku  produsen  pesawat  tempur  yang sebelumnya  telah  Indonesia  gunakan  yaitu  US dan  Rusia  berdampak  pada  Indonesia.  Konflik tersebut  muncul  dikarenakan  adanya  tudingan US  terhadap  Rusia  yang  dianggap  telah melakukan  aneksasi  Krimea  pada  2014. Referendum yang menghasilkan bahwa penduduk  Krimea  lebih  memilih  untuk bergabung dengan Rusia di tahun 2014 bahkan tidak  diakui  oleh  US.  (Reuters,  2014)  Dampak dari  perseteruan  tersebut  adalah  munculnya sanksi  UU  (Undang-Undang)  CAATSA ( Countering America's Adversaries Through Sanctions Act ) (REVIEW, 2022).
Konflik  yang  terjadi  di  Krimea  sebenarnya sudah  bisa  diprediksi  jauh-jauh  hari  mengingat memang  kawasan  Krimea  syarat  akan  krisis identitas  berdasar  pada  sejarah  dan  kondisi demografi  yang  banyak  dihuni  oleh  orang keturunan  Rusia  serta  mayoritas  dihuni pengguna bahasa Rusia (Saluschev, 2014). Krisis domestik  di  Krimea  berakhir  dengan diadakannya referendum oleh Parlemen Krimea pada  2014  dan  menghasilkan  keputusan  bahwa Krimea  melepaskan  diri  dari  Ukraina  dan bergabung  dengan  Rusia  (Reditya,  2021). Adanya  intervensi  Rusia  yang  mengirimkan pasukan  dalam  konflik  Krimea  mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk Uni Eropa,  PBB,  dan  US  (Eropa,  2014).    US  pada masa  pemerintahan  Barrack  Obama  merespon dengan  melakukan  pencekalan  VISA  bagi petinggi  Rusia  dan  Ukraina,  membatalkan konsultasi  pertahanan  dengan  Rusia,  membuat blacklist bank  dan  perusahaan  asal  Rusia,  serta membatalkan  segala  rencana  pembicaraan perdagangan  dengan  Rusia  (Calamur,  2014). Selanjutnya,  Presiden  US  berikutnya,  Donald Trump,  pada  2017  menerapkan  UU  CAATSA sebagai  sanksi  bagi  negara-negara  yang  dinilai melakukan  kebijakan  yang  bermasalah  secara hukum internasional, salah satunya adalah Rusia yang dinilai bermasalah karena telah melakukan aneksasi Krimea dari Ukraina (Riza, 2022).
Munculnya  kebijakan  CAATSA yang  dilakukan US  juga  menjadi  masalah  bagi  Indonesia
terkhusus dalam rencana pengadaan jet tempur sebagai  pembaharuan  Alutsista  karena  UU CAATSA  juga  memberlakukan  sanksi  bagi negara-negara  yang  melakukan  kerjasama pertahanan  dengan  negara  yang  dinilai  US bermasalah  secara  hukum  internasional. Masalah  itu  muncul  karena  Indonesia  pada 2017  dibawah  Menhan  Ryamizard  Ryacudu sebenarnya telah menjalin kesepakatan pertahanan  dengan  Rusia  untuk  melakukan pengadaan  Sukhoi  Su-35,  namun  kesepakatan tersebut  terancam  oleh  adanya  UU  CAATSA yang  memberlakukan  embargo  bagi  negara yang  melakukan  kerjasama  pertahanan  dengan Rusia.
Indonesia bukan tanpa usaha dalam menghadapi  UU  CAATSA.  Demi  menjamin keberhasilan pengadaan Sukhoi Su-35, Indonesia  melalui  jalur  diplomasi  telah mencoba  membujuk  US  untuk  melakukan pengecualian  pemberlakuan  CAATSA  kepada Indonesia.  Sekretaris  Pertahanan  US,  James Norman  Mattis  pada  Juli  2018,  mencoba meminta  keringanan  kepada  konggres  untuk memberikan  pengecualian  kepada  beberapa negara,  yaitu  Indonesia,  India,  dan  Vietnam. Atas  kabar  tersebut,  pemerintah  Indonesia masih menahan kelanjutan kesepakatan Sukhoi Su-35 dan menunggu pernyataan resmi dari US. Akhirnya  pada  akhir  Agustus  2018,  Menteri Pertahanan  Indonesia,  Ryamizard  Ryacudu, bertemu dengan Mattis di US yang menjanjikan adanya  garansi  pengecualian  untuk  Indonesia, India,  dan  Vietnam  untuk  meneruskan kesepakatan dengan Rusia tanpa mengkhawatirkan  sanksi  dari  US  (Antara, 2018).
Rusia  pada  2021  masih  bersikeras  bahwa pemenuhan kontrak pegadaan Sukhoi Su-35 ke Indonesia  masih  terus  berjalan.  Melalui  juru bicara  Biro  Federal  untuk  Kerjasama  Teknis- Militer,  Valeria  Reshetnikova,  menyatakan bahwa Rusia telah siap memasok 11 Sukhoi Su- 35  ke  Indonesia  walaupun  muncul  berbagai tekanan ke Indonesia dari negara lain. (Jatmiko, 2021)  Sebelumnya,  Duta  Besar  Rusia  untuk Indonesia,  Lyudmila  Vorobieva,  dalam  video wawancaranya  dengan  CNBC  Indonesia  pada 2020 menyatakan bahwa kesepakatan kerjasama pengadaan  Sukhoi  Su-35  dengan  Indonesia
akan  tetap  berjalan  disertai  berbagai  kerjasama pertahanan lain dibawah hubungan kementerian pertahanan kedua negara (Indonesia, 2020).
Tekad Rusia untuk tetap menjalankan kerjasama pertahanan bersama Indonesia dengan mengadakan  Sukhoi  Su-35  akhirnya  gagal.
Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan pengadaan Sukhoi-Su-35 dari Rusia. Akhir  tahun  pada  Desember  2021  Indonesia telah  sepakat  mengeluarkan  Sukhoi  Su-35  dari daftar  rencana  pengadaan  pesawat  tempur (Giozavanti,  2021).  Langkah  tersebut  tepat untuk menghindari dampak politik dari konflik Rusia  dan  barat  yang  semakin  pelik  karena semenjak  November  2021  Rusia  kembali terlibat  konfrontasi  dengan  Ukraina  setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelinsky mendekatkan Ukraina ke NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) (Oktarianisa, Kronologi dan Latar  Belakang  Konflik  Rusia  dan  Ukraina, 2022).  Benar  saja,  pada  2022  perang  antara Rusia dan Ukraina bergulir di kawasan Donetsk dan  Luhansk  yang  memiliki  demografi mayoritas  dari  etnis  Rusia  merasa  adanya diskriminasi  dari  Pemerintahan  Zelinsky  yang memberlakukan  kebijakan  terkait  larangan siaran Rusia dan penggunaan bahasa Rusia, hal itu  diperpanas  dengan  isu  akan  didirikannya pangkalan  NATO  di  Ukraina  yang  membuat Rusia  juga  mengerahkan  militernya  di  kawasan perbatasan  Donbass  (Purushothaman,  2022). Pembatalan  pengadaan  Sukhoi  Su-35  menjadi akhir  dari  dilema  Indonesia  dalam  pengadaan Sukhoi Su-35 dari Rusia.
Menurut  aspek  politik,  mendatangkan  Sukhoi Su-35  yang  sebelumnya  menjadi  incaran Indonesia  dinilai  perlu  dibatalkan  untuk menghindari konflik politik internasional. Maka dari itu Indonesia perlu untuk mencari alternatif dalam  pengadaan  pesawat  tempur.  Sebenarnya pilihan  selanjutnya  bisa  saja  bergulir  kepada  F- 35  asal  US  yang  dinilai  memiliki  kapabilitas setara dengan Sukhoi Su-35, namun hal tersebut secara  politik  juga  dinilai  kurang  bijak  karena Rusia-US  sedang  berada dalam  hubungan  yang renggang.  Demi  menjaga  politik  luar  negeri bebas  aktif  di  tengah  adanya  konflik  antara Rusia  dengan  US  maka  lebih  baik  Indonesia mendatangkan  pesawat  tempur  dari  produsen selain  keduanya.  Secara  geostrategis,  pemilihan
Sukhoi  Su-35  oleh  Indonesia  sebenarnya merupakan  pilihan  yang  bagus  karena  negara tetangga  seperti  Singapura  dan  Australia  telah memesan  F-35  buatan  Lockheed  Martin  dari US  (Indonesia  C.  ,  2020).  Sedangkan  apabila Indonesia melakukan pengadaan F-35 berdasarkan  prosedur  pengadaan  pesawat tempur  dari  Lockheed  Martin,  Indonesia  yang baru  memiliki  F-15  harus  memesan  F-16 generasi  terbaru  terlebih  dahulu  agar  bisa memesan F-35 dan paling cepat membutuhkan waktu  9  tahun  bagi  Indonesia  untuk  bisa memiliki F-35 (Arbar, 2020). Hal tersebut tentu akan  membuat  kekuatan  armada  udara Indonesia  tertinggal  secara  teknologi  dari negara  tetangga.  F-35  dan  Su-35  merupakan pesawat yang dinilai terbaik saat ini sebagai first tier combat aircraft . Maka ketika muncul tekanan untuk  membatalkan  pengadaan  Sukhoi  Su-35 dan  Indonesia  yang  tidak  mendatangkan  F-35 merupakan  kerugian  bagi  Indonesia  secara geostrategis.
Kemampuan  UU  CAATSA  mempengaruhi kebijakan  negara  lain  dalam  melakukan interaksi  ekonomi  internasional  merupakan ancaman bagi perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang membuat persaingan industri lintas negara  bebas  dari  pengaruh  campur  tangan negara,  pada  kasus  ini  menghadapi  hambatan berupa kebijakan US yang memiliki power untuk melakukan  ancaman  dan  tekanan  dalam interaksi  ekonomi  internasional  menggunakan UU CAATSA. UU CAATSA membuat negara- negara  yang  memiliki  hubungan  dengan  Rusia menjadi  terhalang  untuk  melakukan  kerjasama di  bidang  industri  militer  dan  pertahanan,  hal tersebut  tentu  merugikan  Rusia  dalam melakukan perdagangan militer dan pertahanan karena  konsumen  mereka  mendapatkan ancaman dari US.
Sebagai salah satu negara yang memiliki agenda mendatangkan  Sukhoi  Su-35,  Indonesia dirugikan  atas  adanya  UU  CAATSA  dari  US. Padahal  US  merupakan  salah  satu  mitra strategis  Indonesia  yang  telah  memiliki  70 tahun hubungan bilateral ( Kantor Juru Bicara, 2021).  Hubungan  US-Indonesia  di  bidang pertahanan  dan  keamanan  juga  telah  terjalin lama  dan  strategis  khususnya  pada  kerjasama militer  yang  sifatnya  teknis  seperti Military
Assistance  Program , International  Military  Education Training , Foreign Military Force , dan Foreign Military Financing (Sukadis,  2017).  Akan  menjadi kerugian  bagi  Indonesia  ketika  hubungan tersebut  menjadi  terkendala.  Selain  itu Indonesia  juga  dirugikan  apabila  melihat offset yang  disepakati  oleh  Indonesia-Rusia  dalam pengadaan  Su-35,  salah  satunya  adalah  imbal dagang kelapa sawit, kopi, dan teh (Indonesia B. ,  2022).  Batalnya  pembelian  Su-35  juga menandakan  batalnya  imbal  dagang  yang mengikutinya, padahal komoditas sawit Indonesia juga tengah menghadapi tekanan dari Uni  Eropa  karena  dianggap  tidak  memenuhi keberlanjutan  ekosistem  (Pratama,  2019). Kerjasama  dengan  Rusia  dianggap  mampu meningkatkan  permintaan  sawit  Indonesia  di Eropa.  Permasalahan  tersebut  menjadikan kesepakatan  pembelian  Sukhoi  Su-35  menjadi penting  bagi  industri  sawit  Indonesia.  Secara geostrategis, Indonesia dirugikan atas mampunya  negara  tetangga  Singapura  dan Australia yang telah bisa memesan F-35 dari US yang  dinilai  setara  dengan  Su-35,  sedangkan untuk mendapatkan
F-35 Indonesia memerlukan  prosedur  pengadaan  F-16  yang tentu akan memakan waktu lama dan membuat Indonesia  tertinggal  dengan  negara  tetangga. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia kehilangan  potensi  pasar  untuk  komoditas sawitnya di Eropa karena pengadaan Sukhoi Su- 35  memasukkan  imbal  dagang  sawit  sebagai salah satu offset -nya.
Pengadaan Dassault Rafale Dan Dampaknya Bagi Indonesia
Batalnya  pembelian  pesawat  Sukhoi  Su-35 dikarenakan adanya UU CAATSA dan ancaman embargo  dari  US,  tidak  bisanya  membeli  F-35 dalam  waktu  dekat  serta  kepentingan  menjaga politik  luar  negeri  bebas  aktif,  Indonesia  tetap harus  melakukan  pemenuhan  MEF.  Urgensi melakukan  pemenuhan  MEF  bisa  kita  lihat berdasarkan Global Fire Power Index khususnya di kawasan ASEAN, walaupun Indonesia menduduki peringkat ke-1 negara dengan GFP Index  terkuat  di  ASEAN  namun  jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia berada di  bawah  Singapura,  Vietnam,  dan  Thailand (GFP,  2023).  Indonesia  merupakan  negara terpadat  sekaligus  negara  terluas  di  ASEAN sehingga  perlu  dipertanyakan  ketika  Indonesia
memiliki salah satu sektor kekuatan militer yang berada di bawah negara ASEAN lainnya. Maka dalam  upaya  memenuhi  MEF,  Indonesia  pada akhirnya  tetap  perlu  melakukan  kontrak pengadaan  pesawat  tempur  dengan  produsen selain  Rusia  dan  US  demi  kepentingan  politik bebas aktif.
Indonesia akhirnya memutuskan untuk menjalin  kerjasama  dengan  Dassault  Aviation dari Prancis. Dassault Rafale termasuk jenis jet tempur  generasi  4,5  dan  merupakan  jet  yang memiliki  kemampuan  melakukan  serangan darat, laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi serta  yang  terpenting  pencegahan  serangan nuklir  (Aditya,  2022). Secara  kemampuan, apabila  dibandingkan  dengan  prioritas  utama pesawat tempur sebelumnya yaitu Sukhoi Su-35 dan  Lockheed  Martin  F-35  maka  Dassault Rafale  memiliki  kapasitas  dibawah  keduanya. Dassault  Rafale  sendiri  termasuk  dalam kategori Fighter  Aircraft  Low  Capability , sedangkan Sukhoi Su-35 dan Lockheed Martin F-35  termasuk  dalam  kategori Fighter  Aircraft High  Capability (Achmad  Wardana,  2022). Berdasarkan  situs  Aviatia,  Su-35  dinilai memiliki kemampuan manuver dan dogfight yang lebih  baik  daripada  Rafale  serta  memiliki kemampuan  jelajah  dan  kecepatan  yang  lebih unggul,  bahkan  Aviatia  menyebut  bahwa dibandingkan  dengan  Su-35  Rafale  merupakan pesawat yang terlalu mahal dengan harga 2 kali lipat  dari  Su-35  (Aviatia,  n.d.).  Sedangkan apabila  dibandingkan  dengan  F-35,  Aviatia merangkum  bahwa  daya  jelajah,  kemampuan menembak,  dan  teknologi  maka  F-35  lebih unggul dibandingkan dengan Rafale yang hanya lebih  unggul  pada  kemampuan  manuver  dan biaya  operasional  yang  jauh  lebih  murah daripada  pesawat  tempur  siluman  mewah  asal US tersebut (Aviatia, French Dassault Rafale vs US  F-35  Lightning  II  Comparison,  n.d.). Namun  kembali  lagi,  pengadaan  pesawat tempur  memerlukan  perhatian  pada  berbagai aspek yang mempengaruhinya khususnya dalam kasus ini adalah politik.
Negara  produsen  Dassault  Rafale,  Prancis, merupakan  negara  yang  memiliki  kemandirian untuk  memproduksi  Alutsista  sendiri,  bahkan pesawat  tempur.  Prancis  bersedia  bekerjasama dalam  kesepakatan  pengadaan  Dassault  Rafale
ke Indonesia dengan menggunakan skema offset . Walaupun  Prancis  merupakan  anggota  NATO yang  turut  sebagai  sekutu  US  dalam  konflik Rusia-US,  namun  Prancis  memiliki  politik  luar negeri  yang  mirip  dengan  Indonesia  dengan Politique  Independence (Hariyanto,  2022).  Poin tersebut  membuat  pembelian  Dasault  Rafale dari Prancis dinilai aman dari resiko penjatuhan sanksi
CAATSA. Namun meski US menerapkan  UU  CAATSA  yang  menjatuhkan sanksi kepada negara yang  bekerjasama dengan negara  yang  dikategorikan  telah  melakukan kejahatan  internasional,  Indonesia  bisa  saja mendapatkan nasib seperti India yang mendapat jaminan  bebas  dari  sanksi  walaupun  membeli peralatan  militer  dari  Rusia  (Prastiti,  2019). Namun hal tersebut dinilai tetap beresiko secara politik  maupun  ekonomi  tentang  hubungan dikemudian hari dengan US.
Pengadaan  Dassault  Rafale  dari  Prancis  terjadi tidak  hanya  semata  karena  upaya  menghindari sanksi  dari  UU  CAATSA.  Selain  adanya kesamaan dalam hal nilai politik luar negeri yang dibawa, Indonesia dan Prancis sebelumnya juga telah  memiliki  hubungan  yang  baik  terkhusus dalam  bidang  pertahanan.  Menteri  Pertahanan Indonesia,  Prabowo  Subianto,  pada  Juli  2022 dalam  memperingati  Hari  Bastille  mengatakan bahwa  hubungan  Indonesia  dengan  Prancis telah terjalin solid sejak 1950 dan kini semakin mengarah kepada kerjasama yang lebih strategis (Rahmat,  2022).  Tahun  2012  Indonesia  dan Prancis  telah  sepakat  untuk  menandatangani kerjasama  di  bidang  pertahanan  terkait  dialog strategis,  intelijen,  operasi  perdamaian,  dan pemeliharaan/perbaikan  serta  pengadaan  suku cadang Véhicule  de  l’Avant  Blindé untuk kebutuhan  Alutsista  (RI,  2015).  Selain  historis, Prancis  melalui  pihak  Dassault  juga  telah sepakat  dalam  pengadaan  Rafale  untuk melakukan transfer  technology sebagai  skema offset dari Indonesia seperti kerjasama perawatan dan pemeliharaan  alutsista  terkhusus  pesawat tempur  yang  melibatkan  PT  Dirgantara Indonesia, memberikan asistensi dalam pengadaan alat medis sebagai fasilitas research & development di Universitas Pertahanan Indonesia, serta  berbagai technical support yang  terkait dengan  suku  cadang  dan  pengembangan pesawat  tempur  (Waskito  Dwiwicaksoputro, 2023). Menurut Andi Widjajanto seorang pakar
dan analis militer mengatakan bahwa keputusan Pemerintah  Indonesia  mendatangkan  Dassault Rafale merupakan keputusan yang tepat, karena selain demi menghindari sanksi UU CAATSA, Dassault  merupakan  satu-satunya  produsen pesawat  tempur  yang  ingin  melakukan transfer technology dengan  Indonesia,  hal  itu  tidak  bisa didapatkan ketika Indonesia memilih mendatangkan F-16/F-35 dari US atau Sukhoi dari  Rusia  yang  hanya  menawarkan  imbal dagang  barter  dalam  skema offset -nya (Pebrianto, 2022).
Secara  geostrategis,  adanya  rencana  pengadaan F-35  oleh  Malaysia,  Singapura,  dan  Australia serta  jumlah  pesawat  tempur  yang  dimiliki Singapura,  Vietnam,  Thailand  dan  Australia lebih  banyak  daripada  yang  dimiliki  oleh Indonesia maka kekuatan alutsista yang dimiliki Indonesia  dengan  mendatangkan  42  Dassault Rafale yang tergolong fighter aircraft low capability masih  berada  di  bawah  negara  tetangga  dalam upaya menciptakan balance of power dalam wujud pengadaan first  tier  modern  combat  airstrike. Namun pengadaan Dassault Rafale merupakan pilihan  yang  tepat  apabila  berkaca  pada kepentingan  politik  luar  negeri  Indonesia  yang bebas aktif. Hal tersebut juga merupakan upaya agar  Indonesia  tetap  mampu  menjaga hubungan yang harmonis dengan Rusia dan US selaku  dua  negara  adidaya  yang  telah  banyak menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia.
Keputusan mendatangkan Dassault Rafale dari Prancis  memberikan  beberapa  dampak  positif dan  juga  beberapa  hal  yang  memberatkan Indonesia selaku konsumen seperti harga yang hampir  dua  kali  lipat  lebih  mahal  daripada Sukhoi Su-35 yang telah menjadi fighter airstrike high  capability. Harga  1  unit  Dassault  Rafale ditaksir  seharga  US$  115  juta,  sedangkan Indonesia  berencana  mendatangkan  42  unit Dassault  Rafale,  artinya  paling  tidak  kontrak pengadaan  jet  tempur  Rafale  ini  sebesar  US$ 4,83 milliar atau kurang lebih Rp 68,46 triliun, sebuah  anggaran  yang  sangat  besar.  Anggaran yang diberikan untuk Kementerian Pertahanan dibawah  Prabowo  Subianto  sebesar  Rp  217 triliun,  artinya  untuk  pengadaan  pesawat tempur saja sudah mengambil 32% atau hampir sepertiga dari anggaran Kementerian Pertahanan  (Idris,  2020).  Alokasi  anggaran
untuk  pengadaan  Alutsista  dari  Rp  217  triliun yang  telah  dirancang  pada  2021  tersebut  hanya sebesar  Rp  9,3  triliun,  artinya  anggaran  dan rencana  pengadaan  yang  baru  pesawat  tempur saja  memiliki  selisih  defisit  kurang  lebih  Rp 59,16  triliun.  Nilai  yang  begitu  besar  membuat Pemerintah Indonesia memerlukan lagi pasokan dana  lebih  untuk  mengamankan  anggaran,  atas hal  tersebut  Kementerian  Keuangan  RI  pada September  2022  memberikan  persetujuan pinjaman  luar  negeri  atas  proposal  pengadaan Alutsista  TNI  AU  sebesar  Rp  60,65  triliun (Putra, 2022).
Anggaran  untuk  mendatangkan  42  unit Dassault Rafale yang memerlukan pinjaman luar negeri  memberi  arti  bahwa  hutang  luar  negeri Indonesia  akan  semakin  bertambah  dan  juga memiliki  konsekuensi  pada  nilai  rupiah  murni. Pemerintah  memerlukan  kebijakan  ekonomi lainnya yang bisa menyeimbangkan penambahan  hutang  luar  negeri  dan  menjaga nilai  rupiah  murni  agar  tidak  turun.  Salah  satu upaya  adalah  dengan  menawarkan offset dalam pengadaan Dassault Rafale yang terkait dengan optimalisasi  ekonomi  dan  sejauh  ini offset yang terjadi baru pada tahap Transfer of Technology dan hal-hal  yang  terkait  dengan  pemeliharaan, perbaikan,  serta  pengembangan  Alutsista  dan kebutuhan  militer. Offset seperti  barter komoditas  bisa  juga  dilakukan  seperti  halnya pada  yang  hampir  terjadi  dengan  Rusia  dalam rencana  pengadaan  Sukhoi  Su-35,  hal  itu  bisa menambah pendapatan negara yang artinya juga meringankan beban pengadaan pesawat tempur yang memerlukan anggaran dalam jumlah besar.

## Kesimpulan
Pengadaan  Dassault  Rafale  dari  Prancis merupakan  kebijakan  dalam  upaya  pemenuhan MEF  yang  diputuskan  karena  adanya  beberapa pengaruh  politik  internasional.  Salah  satu  hal yang  mempengaruhi  kebijakan  pengadaan Rafale  adalah  adanya  ancaman  sanksi  embargo atas  dikeluarkannya  UU  CAATSA  oleh  US sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang membuat  Indonesia  perlu  memikirkan  kembali prioritas  pembelian  pesawat  tempur  baru  yang telah direncanakan. Indonesia yang sebelumnya telah sepakat akan mendatangkan Sukhoi Su-35
dari Rusia dipaksa untuk kembali mengurungkan  niatnya  dalam  melakukan kerjasama  karena  akan  beresiko  mendapatkan sanksi embargo dari US dan akan meregangkan hubungan bilateral dengan US. Pesawat tempur yang dinilai memiliki kemampuan setara dengan Sukhoi  Su-35  sebagai first  tier  modern  combat aircraft adalah  F-35  dari  US,  namun  untuk mendatangkannya Indonesia memerluka beberapa  persyaratan  yang  membebankan. Selain  itu  mendatangkan  F-35  juga  berpotensi merenggangkan  hubungan  Indonesia  dan Rusia,  maka  dalam  upaya  mewujudkan  politik luar  negeri  bebas  aktif  Indonesia  perlu  untuk menjatuhkan  pilihan  calon  pesawat  tempurnya pada produsen selain Rusia dan US.
Adanya  hubungan  bilateral  antara  Indonesia dan  Prancis  dalam  bidang  pertahanan  yang telah  terjalin  lama  dan  kesamaan  nilai  politik luar  negeri  yang  dibawa  pada  akhirnya berpengaruh  pada  jatuhnya  pilihan  Indonesia untuk  mendatangkan  Dassault  Rafale  buatan Prancis.  Selain  itu  Rafale  juga  merupakan pesawat  tempur  yang  dinilai  masih  bisa bersaing  dengan  Sukhoi  Su-35  dan  Lockheed Martin  F-35  walaupun  berada  pada  kategori fighter  aircraft  low  capability dan  Prancis  juga menawarkan offset pengadaan  yang  cukup menarik  bagi  kemajuan  kekuatan  pertahanan Indonesia dengan adanya transfer of technology dan kerjasama  pemeliharaan,  perbaikan  dan pengembangan  Alutsista.  Namun  pengadaan Dassault
Rafale juga menimbulkan kekhawatiran akan besarnya anggaran
pengadaan  karena  harga  jet  tempur  Rafale hampir  dua  kali  lipat  dari  Sukhoi  Su-35  dan tidak  ada  opsi  barter  maupun  kerjasama ekonomi potensial yang ada dalam skema offset Indonesia-Prancis.  Besarnya  anggaran  tersebut pada akhirnya membuat Indonesia memerlukan pinjaman  luar  negeri  dengan  nilai  yang  cukup besar  dan  beresiko  memberikan  konsekuensi pada nilai rupiah murn i .

## Daftar Pustaka
Kantor  Juru  Bicara.  (2021,  Desember  12). Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia . Retrieved  from  Hubungan  Amerika Serikat- Indonesia”,  Kedutaan  Besar  dan Konsulat AS di Indonesia: https://id.usembassy.gov/id/hubungan- amerika-serikat-indonesia/
Achmad  Wardana,  e.  (2022).  “Review  of
Indonesian government policy in procurement  plan  of  Dassault  Rafale Fighter  Aircraft  . Defense  and  Security Studies Original Research .
Aditya,  R.  (2022,  Februari  11). Jet  Tempur Dassault  Rafale:  Ini  Spesifikasi,  Keunggulan, dan  Harga  Alutsista  yang  Diborong  Menhan Prabowo .  Retrieved  from  Suara.com: https://www.suara.com/news/2022/02/ 11/164127/jet-tempur-dassault-rafale
Agustien,  U.  S.  (2022).  Kerjasama  Industri Pertahanan  Indonesia-Perancis  Dalam Memenuhi  Minimum  Esential  Force Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-
2019. Moestopo Journal International Relations , 77-90. Retrieved from Moestopo Journal International Relations .
Ahmad  Afandi,  D.  S.  (2022).  Pemanfaatan Analytical  Hirarchy  Process  untuk Penentuan Karakteristik Combat Aircraft dalam  Rangka  Mendukung  Industri Pertahanan Nasional. Journal of Science and Technology .
Andri,  Y.  (2019,  Februari  14). Pembelian  Sukhoi SU-35 Tak Berjalan Lancar, Ini Alasannya) . Retrieved  Januari  15,  2022,  from Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190 214/12/888871/pembelian-sukhoi-su-35- tak-berjalan-lancar-ini-alasannya
Antara.  (2018,  Agustus  18). US  Guarantees  to Not  Sanction  Indonesia  for  Buying  Sukhoi . Retrieved from Tempo: https://en.tempo.co/read/921205/us- guarantees-to-not-sanction-indonesia- for-buying-sukhoi
Arbar, T. F. (2020, November 3). Mohon Maaf! RI  Belum  Bisa  Dapat  Jet  Tempur  'Siluman' F- 35  AS”,  CNBC  Indonesia .  Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20201103170001-4-199027/mohon- maaf-ri-belum-bisa-dapat-jet-tempur- silum
Aviatia.  (n.d.). Dassault  Rafale  vs  Sukhoi  SU-35 Comparison .  Retrieved  from  Aviatia: https://aviatia.net/rafale-vs-su-35/
Aviatia. (n.d.). French Dassault Rafale vs US F-35 Lightning  II  Comparison .  Retrieved  from
Aviatia: https://aviatia.net/dassault- rafale-vs-f-35-lightning-ii/ Avira  Durrotul  Rasyida,  I.  N.  (2022).  The Impact  of  Strategic  Environtment  on Indonesia Arms Procurement. International  Journal  of  Business  Management and Technology .
Calamur,  K.  (2014,  Maret  7). U.S.  Steps  In Response To Russia's Intervention In Ukraine . Retrieved from NPR: https://www.npr.org/sections/parallels/ 2014/03/07/287278214/u-s-steps-in- response-to-russias-intervention-in- ukraine
Dwiharpini, D. C. (2017). Transformasi Dalam Performa  Pesawat  Terbang  di  Generasi Berbeda. Bina Teknika , 5.
Eropa.  (2014,  Maret  19). AS,  Eropa  Kecam Aneksasi  Rusia  atas  Krimea .  Retrieved Januari  17,  2022,  from  VOA  Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/as- eropa-kecam-aneksasi-rusia-atas- krimea/1874186.html
GFP.  (2023,  Januari  17). Asian  Military  Strength
(2023) . Retrieved from GFP: https://www.globalfirepower.com/count ries-listing-asia.php
Giozavanti,  A.  (2021,  Desember  23). Indonesia excludes  Su-35  from  fighter  aircraft  acquisition plans . Retrieved from Janes: https://www.janes.com/defence- news/news-detail/indonesia-excludes-su- 35-from-fighter-aircraft-acquisition-plans Hariyanto,  S.  (2022).  Kerjasama  Industri Pertahanan  melalui  Pengadaan  Jet  Rafale untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia. Journal  of  Industrian  Engineering & Management Research .
Humas  Kemenko  Polhukam  RI  .  (2022, Agustus  3). MEF  dan  Kontribusi  Industri Pertahanan  Diperlukan  Untuk  Wujudkan Kekuatan Pertahanan RI . Retrieved Desember  18,  2022,  from  Polkam.go.id: https://polkam.go.id/mef-kontribusi- industri-pertahanan-diperlukan-untuk- wujudkan-kekuatan/
Humas  PTDI  .  (2022,  Oktober  2). PTDI- Dassault  Rafale  Aviation  Kerjasama  Program Offset dan ToT Pesawat Tempur Rafale depan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Angkatan Bersenjata  Republik  Perancis .  Retrieved Januari  12,  2023,  from  PT  Dirgantara Indonesia (Persero): https://www.indonesian- aerospace.com/press/detail/203_ptdi- dassault+aviation+kerja+sama+program +offset+dan+tot+pesawat+tempur+rafa le+depan+menteri+pertahanan+ri+dan+ menteri+angkatan+bersenjata+republik+ perancis
Idris, M. (2020, Agustus 22). Ini Rincian Rencana Pembelian Senjata TNI oleh Prabowo di Tahun 2021
.  Retrieved  November  12,  2020, from Kompas: https://money.kompas.com/read/2020/ 08/22/110847926/ini-rincian-rencana- pembelian-senjata-tni-oleh-prabowo-di-t
Ikhsan,  M.  (2020,  Januari  27). INFOGRAFIS: Perbandingan  Dassault  Rafale  dengan  Sukhoi SU-35 .  Retrieved  Januari  17,  2023,  from
CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknolo gi/20200126092214-202- 468749/infografis-perbandingan- dassault-rafale-dengan
Indonesia,  B.  (2022,  Agustus  8). Barter  minyak sawit  dengan  Sukhoi  ‘strategi  bagus’  sekaligus ‘bermasalah . Retrieved from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indon esia-40853946
Indonesia, C. (2020, Maret 17). CNN Indonesia . Retrieved  from  Diancam  AS,  RI Terancam Batal Beli Sukhoi Su-35 Rusia: (https://www.cnnindonesia.com/interna sional/20200317132132-106- 484174/diancam-as-ri-terancam-batal- beli-sukhoi-su-35-rusia
Indonesia,  C.  (2020,  Februari  20). Live!  Dubes Rusia Buka-bukaan soal Pesanan Sukhoi RI . Retrieved  from  CNBC  Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20200220092234-4-139204/live-dubes- rusia-buka-bukaan-soal-pesanan-sukhoi- ri
Jatmiko,  B.  P.  (2021,  Juli  22). Meski  Indonesia Dapat  Tekanan,  Rusia  Siap  Pasok  11  Jet Tempur  Su-35 .  Retrieved  from  Kompas:
https://money.kompas.com/read/2021/
07/22/073000526/meski-indonesia- dapat-tekanan-rusia-siap-pasok-11-jet- tempur
Lutfiyanah, S. J. (2017). Implementasi Tahapan
Ofset  Pertahanan  Pada  Pengadaan Simulator  Sukhoi  Dan  Degaussing  Di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jurnal Prodi Ekonomi
Pertahanan .
Oktarianisa,  S.  (2022,  Maret  4). Kronologi  dan Latar  Belakang  Konflik  Rusia  dan  Ukraina . Retrieved  from  CNBC  Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/2 0220304134216-4-320044/kronologi-dan- latar-belakang-konflik-rusia-dan- ukraina/2
Pebrianto, F. (2022, Februari 16). Analis Militer Ungkap  Keuntungan  Kemenhan  Beli  Rafale
Ketimbang  Sukhoi  atau  F-16 .  Retrieved from Tempo : https://nasional.tempo.co/read/1561396 /analis-militer-ungkap-keuntungan- kemenhan-beli-rafale-ketim Prastiti,  D.  N.  (2019).  Countering  America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) Inconsistencies: The Case of  India  S-400  Weapon  Procurement.
Global Strategis .
Pratama,  A.  D.  (2019).  Post  Truth  Dalam
Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai  Isu  Kelapa  Sawit. Journal
Politika , 101.
Purushothaman,  U.  (2022).  Ukraine  and beyond:  The  US  Strategies  towards Russia. NIAS-Europe Studies Brief .
Putra,  E.  P.  (2022,  November  16). Kemenkeu Setujui  Pinjaman  Asing  Rp  60,65  Triliun untuk  Pembelian  Jet  Rafale .  Retrieved  from
Republika:
https://www.republika.co.id/berita/rlew mo484/kemenkeu-setujui-pinjaman- asing-rp-6065-triliun-unt
Rahmat, Y. (2022, Juli 15). Sejak 1950 Hubungan Kerja  Sama  Indonesia  -  Perancis  Solid  dan Kuat .  Retrieved  from  Info  Publik: https://infopublik.id/kategori/nasional- politik-hukum/649560/sejak-1950- hubungan-kerja-sama-indonesia-perancis- so
Reditya, T. H. (2021, Oktober 30). Krisis Crimea: Sejarah  dan  Keterlibatan  Rusia .  Retrieved Januari  17,  2022,  from  Kompas: https://www.kompas.com/global/read/ 2021/10/30/165119870/krisis-crimea- sejarah-dan-keterlibatan-rusia?page=all
Reuters.  (2014,  Maret  9). U.S.  won't  recognize Crimea annexation: security official . Retrieved Januari  17,  2022,  from  Reuters: https://www.reuters.com/article/us- ukraine-crisis-usa- idUSBREA280GK20140309
Review,  A.  (2022,  Oktober  22). Rusia  ditekan AS  dari  dua  sisi:  CAATSA  untuk  calon pembeli dan sanksi untuk Moskow . Retrieved
Januari  10,  2023,  from  AIRSPACE REVIEW: https://www.airspace- review.com/2022/10/22/rusia-ditekan- as-dari-dua-sisi-caatsa-untuk-c RI, K. P. (2015). BUKU PUTIH
PERTAHANAN  INDONESIA.  In  K. P.  RI, BUKU  PUTIH  PERTAHANAN INDONESIA 2015 (pp. 83-84). Indonesia: Kementerian Pertahanan RI.
Riza,  B.  (2022,  Januari  17). Ini  6  Negara  yang Terkena Sanksi Amerika Serikat . Retrieved from Tempo: https://dunia.tempo.co/read/1120836/i ni-6-negara-yang-terkena-sanksi-amerika- serikat/full&view=ok
Saluschev,  S.  (2014).  Annexation  of  Crimea:
Causes, Analysis
and
Global
Implications. Global Societies Journal .
Staff,  R.  (2014,  Maret  9). U.S.  won't  recognize Crimea annexation: security official”, . Retrieved Januari 17, 2022, from Reuters: https://www.reuters.com/article/us- ukraine-crisis-usa- idUSBREA280GK20140309
Sukadis,
B. (2017). Peran Diplomasi
Pertahanan  Indonesia  Dalam  Kerjasama Pertahanan  Indonesia  dan  Amerika Serikat. Mandala  Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional , 92-93.
Wardi, R. (2017, Agustus 22). Beli 11 Sukhoi, RI Bayar  Separuhnya  dengan  Komoditas  Senilai
Rp  7,6  T .  Retrieved  Januari  15,  2022, from Berita Satu : https://www.beritasatu.com/ekonomi/4 48596/beli-11-sukhoi-ri-bayar- separuhnya-dengan-komoditas-senilai-rp- Waskito  Dwiwicaksoputro,  e.  (2023).  Transfer of Technology Process between Indonesia and France. International Journal of  Social  Science  Reasearch  and  Review ,  312- 319.
Yahya, A. N. (2022, Februari 11). Langkah Maju Modernisasi  Alutsista  TNI,  Bakal  Borong  42 Jet  Rafale  hingga  2  Kapal  Selam  Prancis . Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022 /02/11/08325871/langkah-maju- modernisasi-alutsista-tni-bakal-borong- 42-jet-rafale-hingga-2
Yousaf  Ali,  d.  (2017).  Selection  Of  A  Fighter Aircraft  To  Improve  The  Effectiveness Of  Air  Combat  In  The  War  On  Terror: Pakistan  Air  Force  -  A  Case  In  Point. Journal of the Analytic Hierarchy Process , 20.