## PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM: PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN

## Nira Sulistiawati¹, Wawan Afriadi²
1 Universitas Negeri Mataram, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
* Correspondence: nirasulistia26@gmail.com

## Abstract
This research is to determine the similarities and differences in Family Law in Islamic Countries regarding divorce with a comparison between Indonesia and Pakistan. This is motivated by the fact that Indonesia and Pakitas have a majority Muslim population. On the other hand, Indonesia and Pakitas are former colonies of European countries. These historical factors and demographic factors are considered to be interesting in this research. This research generally aims to see the application of Islamic family law regarding divorce which is  different  in  each  Muslim  country.  The  research  methodology  in  writing  content  is  library  research  by searching for and collecting articles that support the problem the author is studying. The results of this research show that there are differences and similarities regarding divorce provisions in the legal provisions of each country, this cannot be separated from social culture and the history of the formation of Islamic family law in Indonesia and Pakistan. In terms of legislation, Indonesia and Pakistan both have rules in the form of positive  law  (codification  of  Islamic  law  into  state  law)  which  are  used  and  applied  in  resolving  family problems.
Keywords : divorce, legislation, Indonesia Pakistan.

## Abstrak
Penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Keluarga di Negara Islam tentang  perceraian  dengan  perbandingan  antara  Indonesia  dan  Pakistan.  Hal  ini dilatarbelakangi karena negara Indonesia dan Pakitas memiliki penduduk mayoritas muslim. Disisi lain, negara Indonesia dan Pakitas merupakan bekas jajahan dari negara eropa. Faktor historis dan faktor demografis tersebut dianggap merupakan hal menarik pada penelitian ini. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaplikasian hokum keluarga Islam tentang  perceraian  yang  berbeda  di  setiap  Negara  Muslim  tersebut.  Adapun  metodologi penelitian dalam penulisan isi adalah library research dengan mencari dan mengumpulkan artikel-artikel  yang  mendukung  dengan  masalah  yang  penulis  kaji.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan terhadapa ketentuan percerain di dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, ini tidak terlepas dari sosial kultur serta  sejarah  terbentuknya  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  dan  Pakistan.  Dalam  hal perundang-undangan,  Negara  indonesia  dan  pakistan  sama-sama  memiliki  aturan  yang berbentuk hukum positive (kodifikasi hukum Islam menjadi hukum negara) yang di gunakan dan aplikasikan dalam menyelesaikan masalah keluarga.
Kata kunci: percerain, perundang-undangan, Indonesia, Pakistan

## Pendahuluan
Perkembangan hukum pada ranah hukum  privat (hukum keluarga) di Negara Islam yang ada di dunia memiliki kodifikasi-kodifikasi di masing-masing negera, terlepas dari latar

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
belakang  mazhab  yang  dianut.  Secara  historis  Hukum  keluarga  Islam  di  berbagai  negara Muslim  mengalami  perubahan  pada  abad  ke-19  Masehi.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh kesadaran masyarakat Muslim akan adanya masalah-masalah baru yang membutuhkan solusi. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik dianggap tidak lagi relevan dengan masalah-masalah baru tersebut, sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi suatu hal yang mutlak. 1
Indonesia dan Pakistan adalah dua Negara Islam yang sama-sama berada di benua Asia yang memiliki wilayah teritorial masing-masing, yaitu Indonesia di Asia Tenggara dan Pakistan di Asia Selatan, sehingga kedua Negara tersebut memiliki perbedaan sejarah, sosio kultur dan letak geografis serta perkembangan Hukum Islam khusunya Hukum Keluarga Islam.
Dalam  ketentuan  perceraian,  kedua  Negara  tersebut  menganut  Mazhab  yang berbeda yaitu Indonesia dengan mayoritas mazhab Sya fi’i dan Pakistan dengan mayoritas Mazhab  Hanafi  sehingga  tidak  bisa  dihindarkan  perbedaan  yang  sangat  terlihat  baik  dari peraturan itu sendiri maupun dalam prosedur percerain di masing-masing Negara. Disisi lain, dalam Perkembangan hukum Islam di Pakistan, khususnya hukum keluarga, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan penerapan hukum keluarga di Pakistan terbilang yang paling tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Ketagasan ini terlihat dari adanya sanksi-sanksi yang diterapkan dalam perkara-perkara hukum keluarga. 2
Terkait masalah perceraian penulis ingin menyajikan dan melihat bagaimana negara- negara Islam mengatur tentang hukukum keluarga (hukum privat) kedalam hukum negara dan diundang-undangkan.  Indonesia dan Pakistan masing-masing memiliki peraturan yang di khususkan untuk umat Islam dalam hal hukum keluarga yaitu di indones3ia ada Kompilasi Hukum Islam (1991) dan di pakistan ada MFLO (1961) yang di mana salah satu isi atau peraturan yang ada di dalam kodifikasi hukum tersebut terkait dengan perceraian. Tulisan ini  bertujuan  untuk  memaparkan  bagaimana  persamaan  dan  perbedan  yang  terlihat  dari sistem hukum keluarga Islam yang berada dinegara tersebut dengan terfokus pada persoalan perceraian.

## Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library reserch atau kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang no 1 tahun 1974  tentang  perkawinan  di  indonesia,  intruksi  presiden  (INPRES)  no  1  tahun  1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Muslim Familiy Law Ordinance pada tahun 1961 tentang perkawinan  di  Pakistan.  Data  sekunder  dari  penelitian  ini  adalah  literatur-literatur  yang relevan  seperti  jurnal,  buku  dan    fikih.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa
1 Doni Azhari dan Arif Sugitanata, “Genealogi Dan Produk Dari Reformasi Undang -Undang Perceraian Di Pakistan,” Jurnal Asy-Syukriyyah 23, no. 1 (15 Juni 2022): hlm.23, https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.200.
2 Sabarudin Ahmad, “Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan,” al-Maslahah 15, no. 1 (Juni 2019): hlm.88, https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i1.1386.
deduktif    yaitu  dengan  mengumpulkan  data-data  kemudian  dipaparkan  dan  dianalisis menggunakan teori pembahuan hukum Islam tahir mahmood.

## Hasil dan Pembahasan

## Hukum Keluarga di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  yang  berada  dibenua  Asia  yang  memiliki  pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai marauke sehingga Indonesia di nobatkan sebagai negara kepulaun terbesar dunia. Secara geografis Indonesia berada di antara samudra Hindia dan Belanda, hal ini menjadikan Indonesia memiliki letak geografis yang strategis menjadi pusat penting dalam perdagangan skala internasional. 3
Secara  astronomis  negara  Indonesia  letak  wilayahnya  adalah  6 o LU-11 o LS  dan  95 o - 141 o BT. Indonesia memiliki 360 suku bangsa yang tinggal di pulau-pulau yang mempunyai adat  dan  kebudayaan  masing-masing.  Pada  tanggal  01  juli  2015  penduduk  indonesia sebanyak 225.462.700 jiwa. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam dengan 89%  penduduk  muslim sehingga  indonesia  merupakan  negara  Islam 4 Sedangkan  mazhab yang dianut mayoritas mazhab Syafi’i dengan paham ahlussunnah wal jama’ah.
Ideologi dasar bangsa Indonesia adalah pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kepala negaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden yang pemilihannya dilakukan secara demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Indonesia adalah negara hukum, ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sistem hukum di Indonesia ada tiga yaitu hukum positive ( civil law ), Hukum Agama ( religion law ) dan hukum adat.
Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945  dengan  presiden  pertama  sang proklamator Soekarno dan wakil presiden Muhammad hatta. Adapun perundang-undangan yang    tentang  perkawinan  di  Indonesia  adalah  perundang-undangan  no  1tahun  1974, Undang-Undang no 7 1989 wewenang pengadilan Agama selanjutnya INPRES no 1 tahun 1991  tentang  kompilasi  hukum  Islam.  Jelas  memperlihatkan  bahawa  kodifikasi  atau pembuatan  aturan  hukum  khususnya  hukum  keluarga  umat  Islam  membutuhkan  waktu kurang lebih 46 tahun untuk menjadi sebuah materi hukum dan di undang-undangkan.
Islam di Indonesia dapat dikategorikan dalam sebagai negara Islam  selain memiliki mayoritas masyarakat muslim hingga 89% hal lain yang dapat dilihat adalah dengan adanya hukum  keluarga  yang  diatur  secara  khusus  dalam  kodifikasi  hukum  indonesia  ( civil  law ). 5 Peraturan yang khusus yang mengatur hukum keluarga umat muslim di indonesia adalah terangkum dalam KHI yang di dalamnya memuat kodifikasi-kodifikasi hukum Islam dari kitab-kitab fikih klasik yang dijadikan aturan-aturan yang rinci dalam memnjelaskan hukum
3 Tayeb Muhammad, Pengetahuan Ilmu sosial terpadu (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.8.
4 Neng djubaidah, Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.125.
5 M.Atho Mudzhar, Hukum Islam di Dunia Modern (suatu perbandingan dalam mimbar hukum) (Jakarta: Dibinpera Islam Depag RI, 1994), hlm.125.

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
seperti hukum perkawainan (perceraian, pernikahan) hukum wakaf dan bagaimana hukum waris di indonesia. 6

## Ketentuan Perceraian di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tentunya  sudah  memiliki  aturan-aturan  yang mengatur  warga  negaranya.  Tidak  terkecuali  terhadap  peraturan  ruang  privat  yaitu perkawinan dan akibatnya. Salah satunya adalah mengenai perceraian, proses perceraian di Indonesia  diakui sah  oleh  negara  jika  telah  melalui  peradilan.  Ketentuan  tersebut  di  atur dalam  dalam  Pasal  38  dan  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam  Pasal  39  selanjutnya  menyatakan  sebagai  berikut  :  1)  Perceraian  hanya  dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang- undangan itu sendiri.
Kedua pasal tersebut merupakan ketentuan umum tentang perceraian. Dalam sistem peradilan  Indonesia,  ketentuan  perceraian  dibedakan  berdasarkan  agama  tertentu.  Bagi muslim  atau  yang  beragama  Islam  proses  perdalilan  di  laksanakan  di  Pengadilan  Agama sedangkan bagi yang non muslim di laksanakan di pengadilan umum. Di Indonesia, pasangan non-Muslim  yang  mengalami  perceraian  diwajibkan  untuk  mengikuti  prosedur  resmi perceraian dan mengurus dokumen perceraian mereka melalui Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  (Disdukcapil).  Disdukcapil  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  dokumen kependudukan, termasuk dokumen pencatatan sipil perceraian.
Sesuai  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  lembaga  yang bertugas mencatat perkawinan adalah Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang melakukan perkawinan  berdasarkan  agama  Islam,  sementara  Disdukcapil  bertanggung  jawab  bagi pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan agama non-Muslim.
Perceraian bagi pasangan non-Muslim hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan  yang menyatakan bahwa perceraian hanya boleh diajukan di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan. Dalam konteks hukum di Indonesia, prosedur perceraian diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan itu  dilakukan  dengan  kebijaksanaan  dan  keadilan.  Untuk  memulai  proses  perceraian, pasangan harus memiliki alasan yang memadai yang menunjukkan bahwa kehidupan sebagai suami dan istri tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan secara damai. Peraturan hukum
6 Atiqoh Fatatiyah, “Studi Komperatif kedududukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan” (Skripsi, Jakarta, universiatas Islam negeri syarif hidayatullah, 2016), hlm.38.
yang  mengatur  tata  cara  perceraian  dijelaskan  dalam  perundang-undangan  yang  bersifat khusus.
Salah  satu  dokumen  yang  penting  dalam  proses  perceraian  adalah  salinan  putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden (Perpres) No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persyaratan ini berlaku untuk semua pasangan yang berencana untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka.
Bagi pasangan non-Muslim, seperti yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha,  dan  Konghucu,  proses  perceraian  dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri.  Sebelum mengajukan  permohonan  perceraian  di  Pengadilan  Negeri,  pasangan  harus  memiliki dokumen  resmi  yang  memvalidasi  pernikahan  mereka,  yaitu  akta  perkawinan  yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 7
Dalam  situasi  di  mana  suami  istri  memeluk  agama  Islam  setelah  mereka  menikah berdasarkan  agama  non-Islam,  perkawinan  tersebut  tetap  dianggap  sah  menurut  hukum positif  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  hukum  Islam  sendiri  telah  diatur mengenai kasus semacam itu. Begitu pula, proses isbat nikah bagi pasangan yang memeluk agama Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa perpindahan agama dalam pernikahan tidak memengaruhi status sahnya  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. 8 Kemdian  dalam  konteks  perceraian, apabila pasagan tersebut mengajukan perceraian maka tergantung proses administasi yang ditempuh.  Apabila  di  isbatkan  maka  proses  perceraian  akan  dilaksanakan  di  Pengadilan Agama  dan  apabila  tidak,  maka  pasangan  tersebut  dapat  makasanakan  perceraian  di Pengadilan Negeri.
Selanjutnya adalah sebuah peraturan yang dikhusukan umat muslim indonesia yang merupakan intruksi presiden (INPRES) no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lahirnya  INPRES  ini  adalah  jawaban  atas  keinginan  umat  muslim  Indonesia  menjadika syariah sebagai pedoman bernegara dan sisi lainnya adalah ini di jadikan strategi politik oleh penguasa kala itu untuk menarik dukungan umat muslim Indonesia 9 kompilasi hukum Islam memiliki 3 sub besar yaitu buku 1 hukum perkawinan, buku 2 hukum pewarisan dan buku 3 hukum perwakafan. Dalam buku 1 bab XVI pasal 113-148 putusnya perkawinan dan bab XVII pasal 163-169 tentang akibat perceraian. 2 bab tersebut adalah peraturan-peraturan yang membahas secara rinci putusnya perkawinan serta akibat (prosedur perceraian) hal ini juga  diatur  dalam  bab  VII  Undang-Undang  no  1  tahun  1974.  Adapun  putusnya  suatu perkawinan bisa disebabkan oleh 3 hal (pasal 113 KHI dan pasal 38 Undang-Undang no 1 tahun 1974) yaitu: Kematian, Perceraian dan Atas Putusan Pengadilan. 10
7 https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-gugat-cerai-perceraian-non-muslim- lt64ef12b8c0167/ diakses 20 Maret 2024 8 M. Alfar Redha, Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia , Al’ Adl : Jurnal Hukum , Volume 15 Nomor 1, Januari 2023 9 Atun Wardatun, Negosiasi Ruang (Antara Ruang Publik dan Ruang Privat) Kritik Feminis Liberal Terhadap Persoalan Kontekstual (Mataram: pusat studi wanita IAIN Mataram, 2007), hlm.73. 10 “Himpunan -Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Bahasanya” (Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.56.

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
Putusnya suatu perkawinan karena perceraian terjadi dengan 2 cara yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan gugatan (gugat cerai) yang diajukan oleh istri (pasal 114 KHI). Suatu perceraian dianggap sah jika perceraian tersebut dilakukan didepan hakim dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. (pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-Undang no 14 1989). Adapun alasan untuk perceraian menurut KHI pasal 116 adalah yang pertama seorang suami yang melanggar taklik talak dan yang kedua adalah murtad sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak rukun lagi.
Adapun prosedur perceraian telah diatur secara rinci dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan bagian ke-2 tentang tata cara perceraian (pasal 129-132). Pada pasal 129 secara garis  besar  menjelaskan  tentang  ketentuan  talak  yang  dilakukan  oleh  suami  kepada  Istri dengan    mengajukanya  di  pengadilan  agama  dengan  melakukan  permohan  talak  berupa tulisan atau lisan disertai dengan alasanya kemudian dimintakan untuk disidangkan. Pada pasal 130 membahas tentang ketenuan pengadilan agama yang dapat menerima atau menolak atas permohonan talak tersebut serta membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan seperti banding dan kasasi.
Pada  pasal  131  menjelakan  tentang  prosedur  teperinci  tetang  permohonan  talak tersebut dengan beberapa poin, diantaranya sebagai berikut: a. Pegadilan akan mempelajari tentang permohonan talak dalam waktu paling lambat 30 hari kemudian memanggil pemhon beserta  isteri  untuk  diminta  penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan permohonan  talak  terseebut;  b.  Kemudin  pengadilan  agama  melakukan  mediasi  atau menasihati  kedua  belah  pihak,  apabila  mediasi  atau  nasihat  tersebut  tidak  berhasil  dan dianggap cukup alasan untuk melakukan talak serta kedua belah pihak tidak mungkin hidu bersa ma (berumah tangga), Pengadilan mengizinkan kepada suami untuk berikrat talak; c. Pengadilan  Agama  melakukan  sidang  penyaksian  ikrar  talak  yang  kemudian  dibuatkan penetapan terjadinya talak rangkap empat yang menjadi bukti perceraian anatara suami istri. Keempat rangkap penetapan dibagikan kepada beberapa pihak. Pertama, penetapan pereraian dan ikrar talak dibagikan kepada pegawai pencatatan nikah yang berada di wilayah suami untuk  dilakukan  pencatatan. Kedua dan ketiga, penetapan  perceraian  tersebut  diberikan kepada suami dan istri. Dan keempat, disimpan atau diarsipkan pihak pengadilan Agama.
Selanjutnya pada pasal 132 mengatur secara khusus tentang tempat perceraian dalam keadaan tertentu, seperti: a. Perceraian yang dijaukan oleh istri dengan cara gugatan atau melalui kuasa hukum kepada pengadiilan agama yang masih berada di wilayah penggugat terkecuali istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami; b. Apabila tergugat berada di luar  negeri,  pengadilan  agama  memeberitahukan  gugatan  tersebut  kepada  yang  tergugat melalui kedutaan atau Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Secara umum menurut pasal 138 KHI seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan sebuah  gugatan  (cerai  gugat)  ini  memperlihatkan  bagaimana  keberanjakan  dalam  hukum Islam yang memecah monopoli pernikahan dimana suami yang memiliki hak penuh terkait talak (doktrin fikih kelasik) . selain itu ada contentiosa yaitu suatu tingkatan perkara cerai talak yang memberikan istri hak untuk membela diri, jadi istri tidak lagi memnjadi penonton. Secara umum perkara cerai talak sangat dominan disandarkan pada kitab-kitab fiqih klasik di  mana  PA  melegalisir  kesewenangan  suami  terhadap  istri.  Hal  tersebut  memang  sudah
tidak relevan untuk diterapkan di indonesia jika umat muslim di Indonesia menghendaki terwujudnya ketertiban, keadilan serta kesetaraan (suami dan istri) dalam ranah keluarga  dan KHI menjawab hal tersebut dengan merumuskan pasal 138 dan Undang-Undang no 7 tahun 1989 untuk menertibkannya. 11
Pasal 129-130 KHI memperlihatkan bagaimana sebuah perkara perceraian tidak bisa diputuskan oleh suami istri secara sepihat atau dengan sewenag-wenang, akan tetapi harus melalui pengadilan (pasal 129) dan mengikuti prosedur yang ada. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa di tangan PA lah perkara perceraian dapat di putus. Tentu saja hal ini berbeda dengan pandangan ulama fikih klasik dalam perceraian sudah dianggap sah ketika pengucapan lafal talak diucapkan oleh suami, baik itu ucapan dengan jelas (sarih) ataupun sindiran  (kinayah)  karena  dalam  fikih  klasik  talak  mengedepankan  ucapan  lisan  dan  niat sehingga  pernikahan  atau  perkawinan  dapat  putus  di  tangan  suami  tanpa  adanya  proses peradilan. 12
Proses  perceraian  di  pengadilan  sangat  di  perlambat  untuk  memungkinkan  adanya perdamaian antara kedua belah pihak (pasal 131) dan juga untuk memberikan waktu kepada hakim untuk mempelajari perkara tersebut. Hal ini juga berbeda dengan pandangan fikih klasik  yang  mengedepankan  kesegeraan  dalam  prosesnya.  Meskipun  dalam  perundang- undangan  (KHI  dan  Undang-Undang  no  1  1974)  telah  diatur  ketentuan  perceraian, perceraian di luar pengadilan masih banyak dilakukan. Perceraian seperti ini sering di sebut dengan perceraian liar. Secara umum tidak ada sanksi yang di atur secara khusus untuk orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  tentunya  akan  mengalami  masalah  administrasi kewarganegaraan di kemudian hari.
Dari  paparan  penulis  diatas  bisa  dilihat  bahwa  banyak  poin-poin  yang mengaturperceraian dalam KHI bertolak belakang dengan pandangan fikih klasik. Tidak lain hal  ini  memperliahtkan  bagaimana  keberanjakan  hukum  yang  ada  di  indonesia  untuk menegakkan  keadilan  dan  untuk  mengangkat  derajat  perempuan  agar  tidak  terjadi kesewenangan dalam perceraian.

## Hukum Keluarga di Pakistan
Pakistan memiliki nama resmi yaitu Republik Islam Pakistan. Pakistan adalah Negara yang  berada  di  Asia  Selatan  dengan  populasi  229.682.000  per  November  2022  yang  di pimpin oleh Presiden dan perdana mentri. Pakistan adalah negara muslim yang mayoritasnya mencapai  97%  penduduknya  menganut  agama  Islam  sehingga  tidak  heran  jika  pakistan menjadi  negara  muslim  yang  menduduki  pringkat  kedua  terbesar  setelah  indonesia. Penduduk muslim pakistan menganut paham ahli sunnah wal jama’ah dengan bermazhab Hanafi dan sekitar 10-15% menganut paham Syiah. Selain agama Islam ada juga beragama Hindu, Parsian dan Kristen. Pakistan memiliki 5 kelompok etnist yaitu, Punjab, Pathan, Sindi Baluch dan Muhajir. Bahasa resmi yang digunakan adalah Urdu.
11 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional , 2 ed.
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.65-66.
12 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam , 17 ed. (Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976), hlm.381-382.

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
Pada  tanggal  14  Agustus  1947  india  merdeka  dari  penjajahan  Inggris,  hal  ini  juga kemerdekaan  Pakistan  karena  dalam  sejarahnya  adalah  Pakistan  merupakan  bagian  dari India. Setelah merdeka Pakistan memisahkan diri dan terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pakista Timur  dan  Pakistan  Barat.  Beberapa  tahun  kemudian  di  pakistan  terjadi  perang  saudara (1971)  antara  Pakistan  Timur  dan  Barat.  Pakistan  Barat  adalah  Pakistan  yang  sekarang sedangkan Pakistan Timur adalah negara Banglades sekarang. 13 Pakistan terletak antara 20 0 LU- 37 0 LU dan 66 0 BT-75 0 BT yang negaranya berbatasan langsung dengan negara India di sebelah  timur,  sebelah  barat  Iran  dan  Aghanistan  dan  sebelah  utara  Tajikista.  Ibu  kota Pakistan awalanya adalah Karachi, setelah itu di pindah ke Islambadh. Pakistan adalah negara federal yang menggunakan sistem parlementer. 14
Sebagai negara federal yang memiliki wilayah secara geografis sedikit terpisah nama negara pakistan merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa mahasiswa muslim india di camberge  dengan  mengambil  singkatan  dari  5  provinsi  yang  ada  dipakistan  yaitu P unjab, A fghan, K asm i r, S ind dan Baluchis tan . 15 Mahasiswa  muslim  tersebut  salah  satunya  adalah Chaudari Rahmat Ali. Berdirinya negara pakistan memiliki keunikan dan berbeda dari negara lain  di  dunia.  Pada  umumnya  suatu  negara  berdiri  karena  persamaan    kebangsaan,  satu semanagat  juang  (melawan  penjajah)  dan  kesamaan  letak  geografis.  Akan  tetapi  pakistan didirikanatas keinginan umat Islam pakistan yang sama-sama beraga Islam (atas dasar agama) sehingga negara ini di sebut Negara Republik Islam Pakistan.
Sebagai  negara  yang  dibentuk  berdasarkan  kesamaan  Agama  (Islam)  maka  hukum Islam atau hukum syariah Islam sudah sepantasnya  menjadi hukum civil (hukum negara) yang diberlakukan. Menurut sejarah sebelum merdeka pada persoalan hukum keluarga  di pakistan,  umumnya  di  India  telah  di  terapkan  hukum  keluarga  British-Indian  yaitu Child Marriage Resrain Act (1929) dan Dissolution of Muslim Marriage Act (1939) yang memiliki nuansa adat  bercorak  Hindu  yang  memiliki  pengaruh  hukum  perdata  Inggris.  Meskipun  telah merdeka  peraturan-peraturan  dibawah  jajahan  Inggris  tidak  begitu  saja  hilang  atau  tidak diberlakukan sampai adanya pembaharuan hukum yang menggantikannya.
Dalam upaya untuk merumuskan hukum Islam yang dapat diterapkan sebagai hukum negara, pemerintah Pakistan mendirikan Komisi Pembentukan Hukum Keluarga pada bulan Agustus 1955. Komisi tersebut bertugas untuk melakukan survei terkait aspek-aspek hukum keluarga  seperti  pernikahan,  perceraian,  nafkah,  serta  isu-isu  tambahan  dalam  domain hukum  keluarga.  Tujuan  utama  survei  yang  dilakukan  oleh  komisi  ini  adalah  untuk menemukan  sistem  hukum  yang  sesuai,  khususnya  dalam  hal  perlindungan  hak-hak perempuan dan pemenuhan peran mereka dalam masyarakat. 16 Kemudian, pada bulan Juli tahun  1956,  hasil  dari  survei  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  Komisi  Pembentukan
13 Rohmadi, “Syari’ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan,” Mizani: Wacana Hukum,
Ekonomi Dan Keagamaan 1, no. 1 (2014), http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53.
14 Fatatiyah, “Studi Komperatif kedududukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan,” hlm.46.
15 Raphael Israeli, The Crescent In The East, Islam In Asia Mayor (USA: Curzon Press, 1982), hlm.38; M. Nazrul Islam, Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration (New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989), hlm.105.
16 Tahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World (Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972), hlm.248.
Hukum  Keluarga  berhasil  merumuskan  sebuah  format  hukum  Islam.  Hal  ini  memang menjadi  fokus  utama  kebijakan  pemerintah  Pakistan  dikala  itu,  terutama  selama pemerintahan  Ayyub  Khan.  Di  era  pemerintahan  Ayyub  Khan,  perhatian  utama  adalah pembentukan  Undang-Undang  Keluarga  Muslim,  yang  kemudian  dikenal  sebagai Muslim Family  Law  Ordinance pada  tahun  1961.  Pembentukan  peraturan  ini  tidak  terlepas  dari perdebatan  dan  kontroversi  internal  di  Pakistan,  yang  melibatkan  dua  kelompok berpengaruh, yaitu kelompok tradisionalis dan kelompok modernis Islam Pakistan. Konflik antara kedua kelompok tersebut memiliki dua fokus utama.
Pertama , adalah pembentukan Komisi tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga pada tahun 1955 yang dipimpin oleh Hakim Abdul Rasyid atas perintah Ayyub Khan. Komisi ini bertugas  untuk  meneliti  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  dan  keluarga, dengan  tujuan  memberikan  rekomendasi  atau  rumusan  hukum  Islam  yang  baru  kepada pemerintah, sebagai langkah awal menuju pembentukan Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam  di  Pakistan.  Perdebatan  utama  berkisar  pada  pertanyaan  apakah  pintu  Ijtihad (penafsiran hukum Islam) masih terbuka atau sudah tertutup. Hal ini juga memunculkan pertanyaan  tentang  kompetensi,  otoritas,  dan  kualifikasi  anggota  komisi,  dengan  ulama tradisionalis  menganggap bahwa  mereka  tidak  memiliki  kualifikasi  sebagai  mujtahid  yang mampu membuat hukum. Namun, berkat dukungan dan otoritas dari pemerintah, komisi berhasil menyelesaikan tugasnya. 17
Kedua , perdebatan terfokus pada materi hukum yang dihasilkan oleh komisi tersebut. Materi hukum ini akhirnya disahkan oleh pemerintah pada tahun 1961 dan menjadi Undang- Undang  Keluarga  Muslim  Pakistan  setelah  melalui  beberapa  penyempurnaan.  Terdapat beberapa poin penting dalam peraturan tersebut, yang merupakan perubahan dari hukum- hukum sebelumnya dan menjadi perdebatan dengan kelompok ulama tradisionalis.
Setelah  melalui  berbagai  perdebatan  dengan  kelompok  ortodoks,  rancangan  yang dibuat  oleh  komisi  ini  akhirnya  dianggap  cukup  komprehensif  dan  direkomendasikan sebagai aturan perundang-undangan di Pakistan. Sebagai hasil dari rekomendasi tersebut, lahirnya  ordonansi  hukum  keluarga  Muslim  pertama  di  Pakistan,  dikenal  sebagai  MFLO 1961,  singkatan  dari Muslim  Family  Law  Ordinance 1961,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Mudawwanah  al-ahwal  al-Syakhsiyyah . 18 Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  MFLO tahun  1961  merupakan  hasil  dari  survei  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  keluarga Pakistan pada saat itu, dan sekaligus berfungsi untuk merevisi undang-undang yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa MFLO memiliki cakupan yang lebih luas daripada Undang-Undang Perceraian 1939 ( Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 ) dan berperan sebagai peneguh peraturan yang telah ada sejak tahun 1929. 19
Setelah  dikeluarkannya  MFLO,  pemerintah  selanjutnya  merumuskan  konstitusi tambahan yang dikenal sebagai West Pakistan Muslim Personal Law Act 1962 . Konstitusi ini
17 Nur Taufiq Sanusi, “Perceraian dalam Perundang -Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia),” Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017): hlm.327, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746.
18 Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World , hlm.248-249; Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.48.
19 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern .

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
disahkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam konstitusi yang  sudah  ada  sebelumnya.  Sebagai  bagian  dari  usaha  untuk  mengantisipasi  dan menyelesaikan  potensi  sengketa  dalam  masalah  keluarga,  pemerintah  kemudian mengeluarkan regulasi pada tahun 1964 yang membentuk Peradilan Keluarga ( West Pakistan Family Court Act, 1964 ). Regulasi ini mencakup berbagai perkara keluarga, termasuk putusnya perkawinan, mahar, nafkah, restitusi hak suami istri atas perkawinan, hak asuh anak, dan perwalian. 20 Sebenarnya, Undang-Undang Hukum Keluarga Pakistan, yang dikenal sebagai Muslim  Family  Law  Ordinance (MFLO)  of  1961,  baru  diberlakukan  setelah  tiga  kali penggantian  konstitusi.  Meskipun  undang-undang  tersebut  dapat  dianggap  moderat dibandingkan  dengan  undang-undang  di  Turki  dan  Tunisia,  namun  beberapa  pasal  di dalamnya mengancam hukuman kurungan atau denda bagi pelanggarnya. 21
Seiring berjalannya waktu, regulasi ini mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada tahun 1971, 1997, dan perubahan terbaru pada bulan Oktober 2002. Dalam perubahan terakhir ini, ada tambahan materi yang dimasukkan ke dalam cakupan peradilan keluarga, termasuk perceraian, khulu, mahar, nafkah, restitusi hak suami istri dalam perkawinan, hak asuh anak, hak kunjungan orangtua, perwalian, jactitation of marriage, hadiah perkawinan, serta harta kekayaan pribadi dan milik istri. 22
Dalam  koteks  perceraian  ada  yang  menarik  perhatian  penulis  pada  sejarahnya  di beberapa literatur bahwa dahulu banyak perempuan atau istri mengajukan perceraian dengan pasakh (rusaknya perkawinan) yaitu dengan keluar dari agama Islam dan setelah itu masuk kembali beragama Islam (setelah bercerai). Sehingga Undang-Undang Dissolution of Muslim Marriages Act tahun 1939 pasal 4 menjadi pengatur agar tidak terus terjadi.
Pada  saat  itu,  para  politisi  Hindu  sepakat  dengan  pasal  tersebut  jika  melibatkan perempuan yang telah memeluk agama Islam sebelum menikah. Namun, jika perempuan tersebut  sebelumnya  beragama  Hindu,  kemudian  memeluk  Islam  untuk  menikah  sesuai dengan  ajaran  Islam,  lalu  setelah  menikah  kembali  memeluk  agama  Hindu,  pernyataan perubahan agamanya tersebut akan mengakibatkan pembubaran pernikahan melalui fasakh. Aturan ini menarik perhatian karena di dalam hukum keluarga Islam, terdapat dinamika yang mencerminkan hubungan antara kelompok Islam dan kelompok Hindu di India saat itu. 23

## Ketentuan perceraian di Pakistan
Perceraian dalam masyarakat Pakistan selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai tindakan yang suci dan tidak diizinkan. Akar masalah ini dapat ditelusuri ke dalam ajaran Madzhab  Hanafi,  yang  sangat  melindungi  lembaga  pernikahan  dan  memberikan  hak-hak tertentu hanya kepada suami. Meskipun telah ada peraturan yang memberikan hak istri untuk
20 Ellahi, “Advocate Supreme Court of Pakistan,” Journal Family and Judicial Protection , t.t., hlm.8.
21 Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (30 Desember 2019): hlm.117, https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670.
22 Syaifuddin Zuhdi, “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan,” Law and Justice 1, no. 1 (31
Oktober 2016): hlm.41, https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704.
23 M Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat),” Al- ’Adalah 4, no. 1 (2014): hlm.12, http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165.
mengajukan  cerai,  respons  terhadap  peraturan  tersebut  tidak  selalu  positif,  terutama  di kalangan masyarakat di wilayah pedalaman yang menganggap perceraian sebagai tindakan yang merendahkan martabat. Sebagian besar masyarakat Pakistan menganggap perceraian sebagai  perilaku  yang  tidak  pantas,  dan  oleh  karena  itu,  pelaku  perceraian  sering  diberi sebutan khusus seperti "zhan thalaq" (laki-laki yang telah bercerai). Sebutan semacam ini mencerminkan  status  sosial  yang  rendah  di  masyarakat  dan  menjadikan  banyak  individu enggan untuk mengajukan perceraian, bahkan dalam situasi yang sangat sulit.
Selain itu, pada awal diberlakukannya Undang-Undang pada tahun 1970, mayoritas wanita  tidak  memiliki  sumber  penghasilan  mereka  sendiri,  sehingga  mereka  sangat bergantung  pada  penghasilan  suami  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Faktor terakhir yang menyebabkan tingkat perceraian yang rendah pada saat itu adalah biaya yang tinggi yang terkait dengan proses khulu', yang dianggap mahal oleh beberapa masyarakat yang berencana untuk mengajukan perceraian. 24
Dalam  peraturan  yang  ada  di  Pakistan  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  di rangkum dalam Muslim Family Law Ordinance terdiri dari 13 pasal yang di mana beberapa poin penting di dalamnya salah satu adalah tentang prosedur perceraian yang menjadi fokus kajian penulis dalam perbandingan hukum keluarga Islam antara Indonesia dan pakistan. MFLO dibangun  sesuai  dengan  survey  oleh  komite  pembentukan  hukum  Pakistan,  maka  hasil terbentukanya MFLO berevolusi menjadi hukum aplikatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat  Pakistan,  konsep  yang  membahas  terkait  perceraian  itu  dalam  pasal  7  dan  8 MFLO 1961. 25 Adapun prosedur perceraian yang ada di pakistan secara rinci di jelaskan pada pasal 7 dan 8 MLFO 1961. Pasal 7 Muslim Family Law Ordinance 1961 yang secara garis besar menjelaskan  hal  terikut:  1)  Setiap  pria  yang  ingin  menceraikan  istrinya  harus,  sesegera mungkin  setelah  pernyataan  talaq  dalam  bentuk  apapun  dikeluarkan,  memberikan pemberitahuan  tertulis  kepada  ketua,  dan  harus  menyediakan  salinan  pemberitahuan tersebut kepada istrinya; 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dihukum dengan penjara sederhana selama jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun, atau dengan denda yang dapat diperpanjang hingga lima ribu rupee, atau keduanya; 3) Selain yang  disediakan  dalam  ayat  (5),  talaq,  kecuali  dicabut  sebelumnya,  secara  eksplisit  atau sebaliknya, tidak akan efektif hingga 90 hari setelah hari di mana pemberitahuan berdasarkan ayat  (1)  disampaikan  kepada  ketua.  1)  Dalam  waktu  tiga  puluh  hari  setelah  menerima pemberitahuan berdasarkan ayat (1), ketua harus membentuk dewan arbitrase untuk maksud memediasi antara pihak-pihak, dan dewan arbitrase harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian tersebut. 2) Jika istrinya sedang hamil pada saat talaq diucapkan, talaq tidak akan efektif hingga berakhirnya periode yang disebutkan dalam ayat (3) atau kehamilan, mana yang lebih lambat berakhir. 26
24 Zuhdi, “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan,” hlm.49.
25 Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga” 20, no. 01 (2020): 56– 65, https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562.
26 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis. (New Delhi: Time Press, 1987), hlm.246.

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
Anderson menganalisa bahawa penyebab penderitaan wanita selain poligami adalah perceraian. 27 Sehingga, dengan di terapkannya aturan-aturan tersebut bisa menjadi rekayasa sosial  dalam  kehidupan  wanita  muslimah  di  Pakistanyang  menjadi  pembaharu  yang  bisa mengangkat  derajat  wanita  serta  menghapus  ketimpangan  gender  yang  diakibatkan perceraian.
Pasal 7 ayat 1 menerangakan bahwa Pemberitahuan penjatuhan talak yang dilakukan oleh suami harus melalui tulisan yang dikirim kepada ketua arbitrase dan istri adalah suatu ketentuan baru dalam Islam. Hal tersebut tentu membuat para ulama kalangan tradisionalis Pakistan  menolak  mengingat  masyarakat  Pakistan  adalah  mayoritas  Mazhab  Hanafi  yang talak atau perceraian hak dimiliki penuh oleh suami. Menurut ulam tradisioanl pakistan hal tersebut memicu konflik antara keinginan masyarakat dan hukum. Selanjtnya pasal 7 ayat 2 mengungkapkan perceraian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur (pasal 7 ayat 1) maka pelaku  perceraian  tersebut  akan  di  berikan  sanksi  berupa  kurungan  penjara  1  tahun  atau denda  uang  maksimal  5000  rupee  dan  atau  keduanya.    Pasal  7  ayat  3  MFLO  1961 memberikan waktu yang cukup lama yaitu 90 hari kemudian talak tersebut berlaku. 90 hari tersebut  setelah  pemberitahuan  tersebut  diterima  oleh  dewan  arbiterase  hal  ini memperlihatkan bahwa perceraian tersebut sangat di persulit.
Adapun  pemaparan  di  atas  diatas  memperlihatkan  bagaimana  pengambilan  hukum baru dengan menggunakan metode talfiq dan takhayyur 28 yang ternya mampu mewarnai dan diterima secara luas meskipun mendapat kritikan oleh kalangan tradisional Pakistan yang mengkelaim bahwa tauran tersebut bertentangan dengan mazhab yang di anut yaitu mazhab Hanafi. Bahwa dalam sudut pandang fikih kelasik sebuah penangguhan jatuhnya talak berarti membatalkan talak ba’in dimana talak talak itu harus disegerakan. 29
Pasal 7 ayat 4 adalah upaya damai yang dilakukan oleh komite arbitrase sejalan dengan prinsip dasar Islam (QS (4): 35), upaya damai adalah langkah yang harus dijalankan karena hal tersebut bisa memberikan peluang untuk suami dan istri menghindari perceraian dengan menyadari dan memahami akibat-akibat perceraian baik bagi suami, isteri dan anak-anaknya.
Selain pasal 7 di atas, ketentun percerain terdapat juga dalam pasal 8 yang isinya adalah:
"Ketika  hak  perceraian  telah  sah  didelegasikan  kepada  istri  dan  dia  ingin menggunakan  hak  tersebut,  atau  ketika  salah  satu  pihak  dalam  pernikahan  ingin mengakhiri  pernikahan  selain  dengan  talaq,  ketentuan  dari  bagian  5  akan  berlaku, dengan penyesuaian yang diperlukan dan sejauh yang berlaku."
27 J. N. D. Anderson, Islamic Law in Modern World (London: Oxford University Press, 1959), hlm.50. 28 Talfiq. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu metode pengambilan hukum dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa pendapat atau mazhab dalam membicarakan sebuah persoalan hukum guna menemukan bagi persoalan tersebut, sedangkan takhayyur adalah suatu metode yurisprudensi yang karena dalam situasi yang spesifik dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lain. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua metode ini lihat Muhammad Dasuqi, Al- Ijtihad Wa al-Taqlid fi al- Syari’ah al -Islamiyah (Qatar: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1987); Wahbah Az Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam (Damaskus: Dar al- Qur’an -Fikr, 1986); Anderson, Islamic Law in Modern World . 29 Disamping tentu saja bahwa karena kebijakan tersebut mendapat dukungan dan kekuatan dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sehingga bagaimanapun kritik yang dilontarkan khususnya oleh kalangan tradisionalis secara politis mereka akan kalah.
Pasal 8 di atas bahwa perceraian di pakistan tidak hanya dengan talak oleh suami akan tetapi ada talâq-i-tafwîd yang mendelegasikan hak kepada istri oleh suami untuk menceraikan adapun  perceraian  dengan  talâq-itafwîddi  bedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  secar a  khulu’ (tebusan) dan mura’ah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka reformasi dan  revisi  yang  dilakukan  dalam  Ordinasi  1961,  terutama  yang  terkait  dengan  prosedur perceraian, serta hukum keluarga yang berlaku di Pakistan secara keseluruhan, tujuan yang ingin  dicapai  oleh  pemerintahan  Ayyub  Khan  adalah  meningkatkan  status  dan  martabat perempuan sehingga setidaknya setara (atau sedikit terangkat) dengan laki-laki. 30

## Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Perceraian di Indonesia dan Pakistan
Dari pemaparan penulis diatas dapat dilihat bahwa setiap negara Islam  (indonesia dan  pakistan)  memiliki  peraturan  dan  prosedur  perceraian  yang  berbeda,  namun  tidak menutup  kemungkinan  adanya  persamaan.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  memaparkan perbedaan dan persamaan tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Tabel.1

## Perbandingan Peraturan Perceraian Indonesia dan Pakistan
Hal Indonesia Pakistan Ket Peraturan/ perundang- undangan 1.Undang-Undang no  1  tahun  1974 tentang perkawinan 2.Undang-Undang no  7  tahun  1989 tentang  wewenang pengadilan Agama 3.  INPRES  no  1 tahun 1991 tentang kompilasi  hukum Islam Muslim  Family  Law  Ordinance 1961 Bahwa kedua negara sama-sama  memiliki peraturan tentang hukum keluarga Islam  secara  khusus yang dijadikan sebagai hukum fositive  /  materi hukum dalam penyelesaian  hukum masyarakat muslim Sanksi tidak ada sanksi Dalam  pasal  7  ayat  2  di MFLO 1961 bahwa perceraian tidak dianggap sah jika  tidak  melalui  prosedur yang  sudah  di  tetapkan  dan jika  hal  tersebut  dilanggar maka akan di kenakan denda Terliahat jelas berbeda  bahwa  di indonesia  tidak  di atur  dalam  undang- undang sanksi untuk perceraian liar. Sedangkan di
30 Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World ; John L. Esposito dan John Donohue, Islam In Transition Muslim Perspective (New York: Oxford University Press, 1982); Anita M Weiss, Islamic Reassertion in Pakistan (New York: Syracuse University Press, 1986), hlm.99.

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
berupa  uang  5000  rupe  atau penjara  1  tahun  dan  atau keduanya. pakistan undang- undang tersebut telah memberikan keterangan sanksi atau denda Talaq talaq di anggap sah di depan hakim. Talaq di luar pengadilan tetap di  anggap  sah  dengan Pemberitahuan  penjatuhan talak  lewat  tulisan  kepada
Ketua  Arbitrasi  dan  kepada Isteri (pasal 7 ayat 1)
dan jika perceraian dilakukan tidak  sesuai  Undang-Undang maka  perceraian  tersebut tidak dianggap sah. Jelas terliahat berbeda  dari  kedua negara tersebut. waktu Pasal  131  poin  a menyatakan bahwa pemeriksaan perkara  akan  di lakukan  setela  30 hari pengajuan Pasal  7  ayat  4  menyatakan bahwa  setelah  30  hari pemberitahuan  tertulis  ketua dewan arbitrasi akan membentu dewan mediasi. Jelas memperlihatkan persamaan yaitu memperlambat proses perceraian untuk  mencari  jalan damai dari suami istri Cerai Gugat   pasal 132 mengatur  tentang cerai  gugat  oleh istri kepada suami. Selain perceraian dengan cara pengucapan talak oleh suami, terdapat  juga  pengaturan tentang  talâq-i-tafwîd  yaitu penyerahan  (pendelegasian) hak  menceraikan  oleh  suami kepada isterinya (pasal 8) Jelas memperlihatkan persamaan yaitu memberikan istri hak dalam hal perceraian. Mediasi pasal  131  poin  b menyatakan bahwah proses persidangan  ceraia akan  dilaksanakan ketika pihak pengadilan  tidak dapat  menasehati para pihak. pasal  7  ayat  poin  4 menerangkan  bahwa  ada dewan  perdamaian  yang dibentuk  setelah  30  hari pengajuan jelas memperlihatkan persamaan bahwa sebelum peroses perkara  perceraian akan diadakan mediasi.
Tabel.2 Percerain Indonesia dan Pakistan Nama negara 2020 2021 persentase Indonesia 291.677 kasus  447.743 kasus 53,50% 2014 2016 Pakistan 16. 942 18.901
Dari pemaparan diatas yaitu perbandingan peraturan perceraian natara pakistan dan indonesia  baik  dari  segi  persamaan  maupun  perbedaan  yang  terlihat  bahwa  peraturan- peraturan tersebut memilki keberanjakan dalam ketentuannya. Pendapat paling terkemuka terkait teori keberanjakan hukum Islam atau khususnya hukum keluarga Islam  di negara- negara muslim, yaitu oleh Tahir Mahmood. Dikutip oleh Muhammad Atho Mudzhar, bahwa Tahir Mahmood membagi reformasi hukum keluarga menjadi dua macam, yaitu: Pertama, intra-doctriner  reform, yaitu  reformasi  yang  dilakukan  dengan  menggabungkan  berbagai pendapat mazhab utama dan disaat yang sama juga mengambil pendapat selain dari mazhab utama. Kedua, extra-doctriner reform, yaitu reformasi dengan memberikan penafsiran baru terhadap nash.
Keberanjakan  tersebut  terlihat  pada  ketentuan-ketentuan  dimana  proses  suatu perceraian dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mempehatikan aspek perdamaian dan keadilan baik untuk suami atau pun istri. Di indonesia sebelum terjadinya suatu percerain di haruskan adanya mediasi yang bertahap. Dan juga tentunya di indonesia memiliki aturan yang  dimana  perempuan  bisa  melakukan  cerai  gugat  jika  memang  sudah  tidak  bisa melanjutkan pekawinan., ini memperlihatkan bagaiman keadilan gender dikedepankan. Di pakistan terdapat aturan bahwa ketika suami dalam mentalak istri tidak mengikuti aturan yang berlaku dikenakan sanksi berupa denda. Selain itu dalam undang-undang yang dimiliki pakistan juga mendahulukan aspek perdamaian.
Dengan semangat reformasi peradilan yang yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, maka  apabila  denda  diberlakukan  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  bertentangan  dengan semangat tersebut. Namun sebagai wujud langkah preventif dalam mengurangi perceraian maka  perlu  adanya sosialisasi  terkait  pencegahan  perceraian  sejak  pranikah. Karena salah satu  penyebab  kasus  perceraian  di  Indonesia  semangkin  meningkat  adalah  ketidaksiapan pasangan suami istri membangun rumah tangga. Selain itu dalam hal proses peradilan perlu diberlakukanya langkah strategis dalam melaksanakan mediasi. Karena tidak jarang dalam praktiknya mediasa hanyalah formalitas semata.

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas penulis dapat simpulkan yaitu Pertama: bahwa kedua negara Islam (indonesia dan pakistan) sama-sama memiliki aturan yang berbentuk hukum positive (kodifikasi  hukum  Islam menjadi  hukum  negara)  yang  di gunakan  dan  aplikasikan  dalam menyelesaikan  masalah  keluarga  seperti  dalam  penulisan  ini  adalah  masalah  perceraian. Kedua: dalam peraturan yang ada baik KHI dan MFLO memiliki persamaan dan perbedaan

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan
yang terlihat jelas dari segi aturan. Contoh persamaannya adalah dalam KHI dan MLFO di atur  tentang,  cerai  gugat,  cerai  talak,  mediasi,  dan  waktu  yang  diperlambat  dalam  proses perceraian. Ketiga: kesimpulan  terakhir  yang  penulis  paparkan  adalah,  baik  dari  negara indonesia dan pakistan terlihat jelas bahwa peraturan yang di buat adalah bentuk tindakan yang mengangkat derajat perempuan dalam hal dominasi laki-laki yang memiliki peran lebih banyak  dalam  memutuskan  perceraian.yang  memperlihatkat  keberanjakan  dari  tatanan hukum keluarga Islam baik di Pakistan ataupun di Indonesia.

## Daftar pustaka
Ahmad, Sabarudin. “Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan.” al- Maslahah 15, no. 1 (Juni 2019): 87-97. https://doi.org/10.24260/al- maslahah.v15i1.1386.
Anderson, J. N. D. Islamic Law in Modern World . London: Oxford University Press, 1959.
Astutik, Lilis Hidayati Yuli, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga” 20, no. 01
(2020). https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562.
Az Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islam . Damaskus: Dar al- Qur’an -Fikr, 1986. Azhari, Doni, dan Arif Sugitanata. “GENEALOGI DAN PRODUK DARI REFORMASI UNDANG- UNDANG PERCERAIAN DI PAKISTAN.” Jurnal Asy-Syukriyyah 23, no. 1 (15 Juni 2022): 36 – 53.
https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.200.
Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional . 2 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Dasuqi, Muhammad. Al-Ijtihad Wa al-Taqlid fi al- Syari’ah al -Islamiyah . Qatar: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1987.
djubaidah, Neng. Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ellahi. “Advocate Supreme Court of Pakistan.” Journal Family and Judicial Protection , t.t., 8. Esposito, John L., dan John Donohue. Islam In Transition Muslim Perspective . New York:
Oxford University Press, 1982.
Fatatiyah, Atiqoh. “Studi Komperatif kedududukan mahar pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan.” Skripsi, universiatas Islam negeri syarif hidayatullah, 2016.
Fatma, Yulia. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan
Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia).” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117.
https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670.
“Himpunan -Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Bahasanya,” 56. Mahkamah Agung RI, 2011.
Islam, M. Nazrul. Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration . New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989.
Israeli, Raphael. The Crescent In The East, Islam In Asia Mayor . USA: Curzon Press, 1982.
Mahmood, Tahir. Family Law Reform In The Muslim World . Bombay: Tripathi PVD LTD,
1972.
——— . Personal Law in Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis. New Delhi: Time Press, 1987.
Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Mudzhar, M Atho. “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).”
Al- ’Adalah 4, no. 1 (2014): 11 – 24. http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165.
Mudzhar, M.Atho. Hukum Islam di Dunia Modern (suatu perbandingan dalam mimbar hukum) . Jakarta: Dibinpera Islam Depag RI, 1994.
Muhammad, Tayeb. Pengetahuan Ilmu sosial terpadu . Jakarta: Erlangga, 2004. Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam . 17 ed. Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976.
Redha,M. Alfar. Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia , Al’ Adl : Jurnal Hukum , Volume 15 Nomor 1, Januari 2023
Rohmadi. “Syari’ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan.” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 1, no. 1 (2014).
http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53.
Sanusi, Nur Taufiq. “Perceraian dalam Perundang -Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia).” Al-Qadau 4, no. 2 (Desember 2017): 323 – 44. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746.
Wardatun, Atun. Negosiasi Ruang (Antara Ruang Publik dan Ruang Privat) Kritik Feminis Liberal Terhadap Persoalan Kontekstual . Mataram: pusat studi wanita IAIN Mataram, 2007.
Weiss, Anita M. Islamic Reassertion in Pakistan . New York: Syracuse University Press, 1986. Zuhdi, Syaifuddin. “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan.” Law and Justice 1, no. 1
(31 Oktober 2016): 41. https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704.
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Nira Sulistiawati dan Wawan Afriadi
Perceraian Pada Negara Muslim: Perbandingan Perundang-Undangan Indonesia Dan Pakistan