## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139

## INOVASI MODEL KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERBASIS BUDAYA LOKAL DI KONAWE UTARA
Wa Kuasa Baka 1 , Usman Rianse 2 , M. Tufaila 3 , Ilma Sarimustaqiyma Rianse 4 , Zulfikar 5 ¹ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, 2,3,4,5 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Correspondence author : asausman7888@gmail.com Kota Kendari 93111, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The aims of the study: (1) to identify partnership patterns between land-owning smallholders and  oil  palm  plantation  companies  in  North  Konawe,  and  (2)  to  design  a  fair  partnership model with the principle of equality in order to improve the welfare of oil palm smallholders in North  Konawe.  The  data  collection  method  was  carried  out  by  interviewing  farmers  and company managers and focus group discussions (FGD). Data were analyzed by qualitative descriptive and system approach. The research results can be explained as follows: There are 2  (two)  plantation  partnership  patterns  between  smallholders  and  oil  palm  companies  in North  Konawe,  namely  the  nucleus-plasma  partnership  pattern  between  oil  palm smallholders and state plantation companies (PTPN-14) and the one-roof partnership pattern with the profit sharing 40:60 between farmers and private companies (PT SPLi and PT DJL). This pattern shows many weaknesses, including not considering land productivity, farmer's land is not counted as capital, price and production information is not known to farmers quickly and openly, there is no increase in farmer capacity both in plantation management and in social and  institutional  strengthening.  In  PKS  partnerships,  farmers  are  given  access  to  share ownership (maximum 49%) to obtain additional benefits from increasing the added value of palm oil processing . The partnership model offered to increase the institutional effectiveness of  managing  the  oil  palm  plantation  business  in  North  Konawe  is  corporate  farming  by utilizing the culture and local wisdom of the community, especially the Tolaki ethnic group. Keywords: Farm Partnerships; Factory Partnership; The Principle of Equality of the Parties

## Abstrak
Penelitian  bertujuan:  (1)  untuk mengidentifikasi  pola  kemitraan  antara  petani  pemilik  lahan dan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara,  dan  (2)  mendesain  model kemitraan berkeadilan dengan prinsip kesetaraan dalam rangka meningkatkan kesejatraan petani  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  kepada  petani  dan  pengelola  perusahaan  dan  focus  grup  discution  (FGD). Data  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif  dan  pendekatan  sistem.  Hasil  penelitian  dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  Terdapat  2  (dua)  pola  kemitraan  kebun  antara  petani  dan perusahaan  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara  yaitu  pola  kemitraan  inti-plasma  antara  petani kelapa sawit dan perusahaan perkebunan negara (PTPN-14) dan pola kemitraan satu atap dengan sistem bagi hasil 40:60 anatra petani dan perusahaan sawasta (PT SPLi dan PT DJL). Pola ini menunjukan banyak kelemahan, antara lain tidak mempertimbangkan produktivitas lahan, lahan petani tidak diperhitungkan sebagai modal, informasi harga dan produksi tidak diketahui  oleh  petani  secara  cepat  dan  terbuka,  tidak  ada  peningkatan  kapasitas  petani baik  dalam  pengelolan  kebun  maupun  dalam  penguatan  sosial  dan  kelembagaan.  Pada kemitraan  PKS  petani  diberikan  akses  untuk  kepemilihan  saham  (maksimum  49%)  untuk memperoleh manfaat tambahan dari peningkatan nilai tambah pengolahan kelapa sawit. Inovasi  Model  kemitraan  yang  ditawarkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kelembangaan pengelolaan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara  adalah corporate  farming dengan memanfaatkan budaya dan kearifan lokal masyarakat khususnya etnik Tolaki. Kata Kunci: Kemitraan Kebun, Kemitraan Pabrik, Prinsip Kesetaraan para Pihak
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Konawe  Utara  merupakan  salah  satu  kabupaten  lokasi  pengembangan  usaha perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara. merupakan lokasi yang memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan kelapa sawit. Saat ini terdapat 3 (tiga) perusahaan Kelapa Sawit yang  beroperasi  yakni  PT.  Sultra  Prima  Lestari  (SPL)  wilayah  eksplorasi  Andowia,  Asera, Langgikima,  temasuk  Oheo  yang  memiliki  luas  tanam  sebesar  5.950  ha,  PT.  Damai  Jaya Lestari  (DJL)  wilayah  eksplorasi  Landawe,  Wiwirano,  dan  Langgikima  dengan  luas  tanam seluas 6.989 Ha dan PTPN-14 wilayah eksplorasi Wiwirano dan Landawe dengan luas tanam sebesar 4.455 ha (Suarni, 2019).
Dalam  usaha  pengembangan  kelapa  sawit  oleh  ketiga  perusahaan  tersebut, seluruhnya  membanjadikan  petani  pemilik  lahan  menjadi  mitra  usaha.  Sementara pengembangan  usaha  perkebunan  oleh  petani  secara  mandiri  masih  sangat  terbatas. Penelitian  mengenai  kemitraan  kelapa  sawit  telah  banyak  dilakukan  namun,  untuk mendapatkan  pola  kemitraan yang  tepat,  perlu  dilakukan  kajian  tersendiri karena  menurut Kurnianti  (2013),  bahwa  konsep  dan  pola  kemitraan  yang  ditawarkan  antara  satu perusahaan  dengan  perusahaan  lain  berbeda-beda.  Hal  yang  penting  dalam  penelitisn kemitraan adalah menelaah karakteristik pola kemtraan dengan berupaya mengkaji secara mendalam  kelebihan  dan  keklurangan  satu  pola  kemitraan  yang  dipilih.  Selain  itu  juga menjadi  sangat  penting  untuk  menyusun  model  inovasi  kemitraan  yang  menguntungkan para  pihak yang  bermitra dalam  hal  ini  petani  pemilik lahan  dan  perusahaan  perkebunan kelapa sawit.
Kerjasama  dalam  bentuk  kemitraan  antar  perusahaan  perkebunan  besar  dan perkebunan  rakyat  merupakan  suatu  langka  yang  dapat  ditempuh  untuk  meningkatkan daya saing hasil-hasil perkebunan kelapa sawit atau minyak sawit dalam persaingan global. Namun,  antara  perusahaan  perkebunan  dan  perkebunan  rakyat  masih  terdapat ketimpangan dalam penghasilannya. Menurut Fadjar (2006), bahwa meskipun pelaksanaan program  kemitraan  perkebunan  belum  dapat  mengatasi  ketimpangan  secara  maksimal, namun  dengan  memberdayakan  petani  mitra  dan  juga  perusahaan  mitra  menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif; kelemahan tersebut dapat diperbaiki.
Banyak  pihak  yang  meliki  kepentingan  seperti    dalam  pengelolaan  dan pengembangan perkebunan  kelapa sawit yakni  (1) petani,  (2) perusahaan, (3) perguruan tinggi,  (4)  LSM  dan  media,  (5)  pemerintah  (daerah  dan  pusat),  dan  (6)  perbankan  atau lembaga  pembiayaan  (Siregar.  2019).  dan  bahkan  telah  melakukan  upaya  kemitraan, namun  demikian  pengembangan  kemitraan  juga  tidak  mudah  dilakukan.  Hal  ini  terjadi sebagai  akibat  perbedaan  kepentingan  para  pihak  terutama  antar  pihak  petani  pemilik lahan dan perusahaan pengelolaa perkebunan kelapa sawit. Perusahaan dan juga pemilik lahan  lebih  berorientasi  kepada  memperoleh  keuntungan  yang  berdampak  pula  pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
terjadinya  marginalisasi  pada  petani  dan  pekerja,  sementara  pihak  petani  pemilik  lahan berorientasi  pada  kepastian  pemilik  lahan  dan  penambahan  sumber  pendapatan  bagi pemenuha kebutuhan pokok.
Berdasarkan argumentasi tersebut dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:  (1)  bagaimana  karakteristik  pola  kemitraan  yang  dikembangkan  petani/pemilik lahan dan perusahaan di Konawe Utara? Dan bagaimana pola kemitraan alternatif antara petani pemilik lahan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesejaheraan petani pemilik lahan  di Kabupaten Konawe Utara?
Penelitian  bertujuan  untuk:  (1)  mengidentifikasi  pola  kemitraan  pengelolaan  perkebunan kepala  sawit  antara  petani  pemilik  lahan  dan  perusahaan  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara, dan  (2)  mendesain  pola  kemitraan  alternatif  antara  petani  pemilik  lahan  dan  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  yang  dapat  meningkatkan  kapasitas  dan  kesejaheraan  petani pemilik lahan di Kabupaten Konawe Utara.

## METODOLOGI
Penelitian    dilakukan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  pada  tahun  2019  dan  2020.  Di Kabupaten  Konawe  Utara  terdapat  perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit  dengan    pola kemitraan  yang  unik  dengan  petani  kelapa  sawit  atau  pemilik  lahan,  Perusahaan- perusahaan tersebut adalah  PT.SPL,  PT.DJL  dan PTPN-14. PT SPL dan PT DJL  tidak memiliki lahan tetapi keduanya memiliki pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) sedangkan PTPN XIV memiliki lahan perkebunan, tetapi tidak memiliki pabrik PKS.
Metode penentuan informan, dengan mengambil pihak-pihak yang berkepentingan dan  keterwakilan  setiap  lembaga  yang  terlibat  dalam  kemitraan  tersebut.  Kemudian  juga, menentukan  informan  dari  pihak  petani  kelapa  sawit  secara purposive  sampling ,  yakni petani  dipilih  secara  sengaja  dengan  mempertimbangkan  ketokohan  dan  aspek-aspek keterwakilan.  Untuk  kepentingan  keterwakilan  tersebut.  Petani  sebagai  mitra  perusahaan dipilih 306 responden dan untuk perwakilan perusahaan masing-masing 5 informan
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  (1)  wawancara,  (2)  observasi,  dan (3) angket dan focus grup discution (FGD). Pengambilan data dilakukan dengan melakukan komunikasi  langsung  dengan  para  petani,  dan  pihak-pihak  terkait  dengan  perkebunan kelapa sawit termasuk perguruan tinggi dan pemerintah.

## Teknik Analisis data
Penelitian  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Dengan  pendekatan  kualitatif penulis dapat mengungkapkan fenomena pola kemitraan yang sedang terjadi, mendalami
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
keunggulan  dan  kekurangan  setiap  model  kemitraan  yang  ditemukan  dilokasi  peneitian. Dari  hasil  penelaahan  pola  kemitraan  tersebut,  dilakukan  pengembangan  disain  pola kemitraan alternatif yang dapat meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit dan juga sekaligus perbaikan kesejahteraan mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pola  Kemitraan    usaha  petani  dan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  saat  ini  di Konawe Utara
Kemitraan  yang  telah  diterapkan  perusahaan,  baik  PT.SPL  dan  PT.DJL  adalah  manajemen satu  atap  dan  PTPN  XIV menerapkan Perkebunan  Inti  Rakyat  KKPA  (Kredit  Koperasi  Primer). PT.  SPL  dan  PT.  DJL  tidak  memiliki  perbedaan  dalam  besaran  bagi  hasil.  Sementara  hal besaran bagi hasil yang diterapkan oleh PTPN berbeda, yakni besar pembagian hasil untuk perusahaan  sebesar  20  persen  dan  untuk  pemilik  lahan  tentu  bagi  hasilnya  sebesar  80 persen.  PTPN  tidak  memiliki  pabrik  jadi  TBS  yang  telah  dipanen  langsung  dijual  pada perusahaan yang memiliki pabrik.
Syarat dan kondisi perjanjian yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan petani/pemilik lahan pada perusahaan mitra adalah sebagai berikut :
1. PT SPL dan PT DJL, pemilik lahan menyerahkan lahan/tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya  tanpa  ganti  rugi  apapun  kepada  perusahaan.  Dari  seluruh  luas  lahan  yang diserahkan,  pengelolaannya  dilakukan  sepenuhnya  oleh  perusahan  selama  masa perjanjian ini. PTPN XIV memiliki kebun inti dan plasma pada lahan petani dengan sistem kredit.
2. PT  SPL,  pemilik  lahan  yang  meminjamkan  lahan  kepada  perusahaan,  60%  (enam  puluh persen) digunakan untuk kepentingan perusahaan dan yang 40% (empat puluh persen) dikembalikan kepada pemilik lahan dalam bentuk hasil kebun kelapa sawit  selama satu siklus  produksi  kelapa  sawit  (+/-  30  tahun).  PT  DJL,  pemilik  lahan  meminjamkan  lahan kepada perusahaan, pemilik lahan mendapatkan bagi hasil 80 persen untuk perusahaan dan  pemilik  lahan  20  persen.  Sementara  PTPN  XIV memberikan  bantuan  modal  kepada petani plasma yang dikembalikan dalam bentuk kredit usaha,
3. Lahan  yang  diserahkan  oleh  pemilik  lahan  kepada  perusahaan  tidak  dalam  sengketa ataupun tidak dijaminkan kepada pihak lain serta memiliki legalitas yang lengkap,
4. Pemilik  lahan  menyatakan  kesanggupan  tidak menarik  kembali  lahan/tanah  yang  telah diserahkan selama satu siklus produksi kelapa sawit (± 30 Tahun),
5. Apabila  terjadi  jual  beli  lahan  atau  perubahan  kepemilikan  atas  lahan  yang  telah diserahkan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak kepada  pihak lain,  maka  perjanjian  ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
6. Perusahaan  wajib  mengolah  buah  kelapa  sawit  (TBS)  atau  membangun  pabrik  kelapa sawit,
7. Perusahaan  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  di  areal  perkebunan melalui  ketentuan atau aturan dari pihak perusahaan dengan besar upah di atas UMR Provinsi.
Adapun pola perhitungan bagi hasil dari kemitraan ini yakni dari TBS yang dihasilkan setiap bulannya pemilik lahan mendapat bahagian sebesar 40 persen dan perusahaan mendapat bahagian  sebesar  60  persen  sementara  di  PT  DJL  pemilik  lahan  mendapatkan  bagian  20 persen dan perusahaan 80 persen, yang mengandung arti sebagai berikut :
1. TBS  yang  dihasilkan  yang  merupakan  milik pemilik  lahan  dan  milik  perusahaan   dijual  ke PKS  milik  perusahaan  dengan  harga  pasar  dan  hasil  penjualan  ini  disebut  dengan pendapatan kotor.
2. pendapatan  kotor sebagaimana  diterangkan  pada  poin  1  di  atas  selanjutnya  dikurangi biaya operasional sebesar 40 persen dari harga penjualan TBS dan hasil pengurangan ini disebut dengan hasil usaha.
3. PT  SPL,  pemilik  lahan  maupun  perusahaan  secara  bersama-sama  akan  mengembalikan biaya  investasi  dengan  cara  memotong  hasil  usaha  sebagaimana  diterangkan  pada poin 2 di atas sebesar 30 persen pada tahun pertama, 40 persen pada tahun kedua, 50 persen tahun ketiga dan seterusnya. Sisanya menjadi milik Pemilik Lahan (40 persen) dan milik  Perusahaan  (60  persen),  yang  disebut  sebagai  pendapatan  bersih  masing-masing pihak.  PT  DJL.  juga  membagi  biaya  investasi  dan  operasional  60  persen  untuk persusahaan  dan  40  persen  untuk  pemilik  lahan,  pendapatan  bersih  pemilik  lahan memperoleh 20 persen dan perusahaan 80 persen. PT SPL memberikan bagi hasil kepada petani/pemilik  lahan  sesuali  luas  lahan  tanpa  mempertimbangkan  produktivitas  lahan kebun  kelapa  sawit,  sedangkan  untuk  PT  DJL  bagi  hasilnya  mempertimbangkan produktivitas lahan kebun kelapa sawit.
4. Apabila  biaya  pembangunan  Kebun  (investasi)  sudah  lunas  maka  hasil  usaha sebagaimana  diterangkan  pada  poin  2  di  atas  tidak  lagi  dikurangi  50  persen sebagaimana diterangkan pada poin 3 sehingga hasil usaha tersebut seluruhnya menjadi HASIL BERSIH masing-masing pihak.
Aturan  mengenai  biaya  investasi  di  atur  dalam  perjanjian  sebagai  berikut  pada  pasal  3 yakni:
1. Pemilik  Lahan  dan  perusahaan  setuju  dan  sepakat  biaya  investasi  untuk  pembangunan kebun adalah sebesar Rp. 35.000.000,- per hektar dimana pemilik lahan  menanggung  biaya  tersebut  sebesar  40  persen  (Rp.  14.000.000,-)  per  hektar  dan perusahaan menanggung biaya sebesar 60 persen (Rp. 21.000.000,-)
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
2. Biaya  investasi  sebagaimana  diterangkan  pada  poin  1  diatas  menggunakan  fasilitas keuangan perusahaan dengan bunga 12 persen per tahun.
3. Masa  pelunasan  biaya  investasi  adalah  sesuai  dengan  hasil  produksi  kebun  dan  akan dimonitor serta dihitung sisa hutang masing-masing pihak setiap bulan.
Berdasarkan  syarat  dan  kondisi  perjanjian  di  atas  sebenarnya  telah  cukup  baik namun  belum  menjelaskan  bagaimana  tanggung  jawab  masing-masing  pihak  terhadap lingkungan,  kemudian  fasilitas  apa  yang akan  diberikan  perusahaan  kepada  pemilik  lahan selain  bagi  hasil,  misalnya  seperti  pembinaan  atau  penyuluhan  budidaya  kelapa  sawit. Pembinaan  dan  penyuluhan  mengenai  pengembangan  dan  budidaya  kelapa  sawit tentunya  penting  untuk  dilakukan  untuk  keberlanjutan  perkebunan,  karena  pemilik  lahan tentunya  diharapkan  dapat  ikut  membantu  dalam  pengembangan  sebagai  tenaga  kerja lokal.  Sesuai  dengan  hasil  bahwa  responden  tidak  pernah  mendapatkan  penyuluhan tentang pengembangan kelapa sawit.
Kemudian biaya investasi sebesar Rp 35.000.000,- tidak diberikan rincian dari biaya investasi hal-hal  apa  yang  menjadi  beban  dari  rincian  tersebut,  dan  dari  biaya  investasi  tersebut pemilik  lahan  dibebankan  bunga  12  persen  per  tahun.  Hal  ini  tentunya  akan  menjadikan beban  pemilik  lahan  semakin  banyak  apalagi  kelapa  sawit  belum  menghasilkan  setelah menanam  tahun  pertama  akan  tetapi  setelah  4  tahun,  hal  demikian  ini  tentunya  akan membuat hasil yg diterima oleh pemilik lahan semakin kecil karena jumlah akumulasi bunga biaya investasi yang semakin besar setiap tahunnya.
Pengembangan  model  kemitraan  antara  petani  dan  perusahaan  mempunyai  implikasi terkait  efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  sumberdaya.  Tim  peneliti  menemukan  pola sederhana  yang  dibagun  oleh  pihak-pihak  terkait,  yaitu  (1)  petani  yang  memiliki  lahan sepenuhnya  (mitra  SPL  dan  DJL)  atau  sebagai  plasma  (mitra  PTPN  XIV),  (2)  perusahaan pemilik  lahan  inti  (PTPN  XIV)    atau  tanpa  lahan  inti  (SPL  dan  DJL),  (3)  pemerintah  daerah sebagai  fasilitator,  mediator  dan  regulator,  dan  (5)  lembaga  penujang  perbankan  (khusus untuk  PTPN  XIV.  Variabel  yang  menjadi  kesepatan  juga  sangat  sederhana  yaitu  kontrak penyerahan pengelolaan lahan milik masyarakat sepenuhnya kepada perusahaan (SPL dan DJL)  dalam  jangka  waktu  30  tahun  dan  kesepakatan  bagi  modal  usaha  (60  persen  oleh perusahaan  dan  untung  atas  biaya  bagi  pemilik  lahan  40  persen)  yang  pelunasannya secara  angsuran  kepada  perusahaan,  serta  kesepakatan  bagi  hasil  60  persen  untuk peryusahan  dan  40  persen  setelah  dikurangi  biaya  investasi  dan  biaya  operasional.  Yang mengherankan  tidak  ada  perjanjian  tentang  pertimbangan  bagi  hasil  atas  produktivitas lahan, tetapi hanya berdasarkan luas lahan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
Gambar 1. Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pemilik Lahan/Petani derngan PT SPL dan PT. DJL di Kabupaten Konawe Utara Pada Saat Penelitian
Keterangan:              Kemitraan pemilik lahan dengan PT SPL dan DJL tanpa inti
Pemerintah  sebagai  fasilitator,  mefiator,  kebijakan  harga  TBS  dan pengawasan atas perjanjian kemitraan
Hal yang menjadi kelemahan sistem ini adalah semua bagi hasil tidak tergantung dari produktivitas lahan masing-masing pemilik lahan, namun produktivitas total lahan yang ada secara  keseluruhan,  kemudian  nilai  bagi  hasilnya  dibagi  merata  sesuai  luasan  per  hektar yang  dikontrakkan.  Sehingga  walaupun  misalnya  satu  hektar  luasan  lahan,  pemilik  tahu berapa  nilai  produksinya  (namun  kenyataan  juga  mereka  tidak  diberitau  oleh  pihak perusahaan), tapi tidak dapat mengetahui berapa besaran bagi hasil yang akan diterima, karena  akan  dijumlahkan  dengan  seluruh  hasil  produksi  lahan  lainnya  kemudian  dibagi dengan  luas  lahan  keseluruhan  yang  dikontrakkan,  dan  kemudian  diperolehlah  nilai  bagi hasil setelah dikurangi dengan biaya investasi yang 40 persen sebelumnya. Sistem seperti ini akan menyulitkan pemilik lahan untuk mengetahui berapa nilai bagi hasil yang akan mereka terima setiap bulannya. Dalam keadaan seperti ini posisi petani pemilik lahan sangat lemah. Apalagi  biaya  investasi  dibebankan  kepada  pemilik  lahan  tanpa  memperhitungkan  nilai lahan  yang  telah  dikontrakkan.  Seharusnya  nilai  lahan  yang  mereka  miliki  sudah  dapat
PT. SPL & PT DJL: 1. Modal Ekonomi
2.Teknologi
3. Manajemen
4. Pemasaran
Petani pemilik lahan mitra: 1. Modal Sosial  & Kearifan lokal 2. Lahan 3. Tenaga Kerja 1. Kontrak lahan 2. Bagi biaya 60:40 3. Bagi hasil 60:50
Pemerintah 1. Fasilitasi 2. Mediasi 3. Penetapan harga TBS 4. Pengawasan 2 1 2 1
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menjadi  bagian  dari  biaya  investasi,  tanpa  harus  dibebankan  lagi  dengan  biaya  investasi Rp14.000.000,.  Dalam  perjanjian  sebaiknya  dituliskan  berapa  nilai  lahan  yang  akan dibayarkan perusahaan kepada pemilik lahan, karena nilai bagi hasilnya tidak menutupi nilai dari sumberdaya lahan.
Kemitraan  di  PTPN  Nusantara  XIV  adalah  kelanjutan  dari  pirtrans  atau  pirbun  yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Kalau pirtrans, masyarakat disiapkan tanah dan lahan oleh pemerintah dan pembagian lahan dan rumah sudah ada. Lahannya itu yang ditanami kelapa  sawit.  Kalau  pola  yang  diterapkan  di  PTPN  Nusantara  XIV  itu  adalah  KKPA  (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Awalnya petani-petani membentuk suatu wadah di dalam sebuah  bentuk  Koperasi.  jadi  ada  koperasi  yang  mewadahi  calon-calon  petani  yang lahannya  itu  memang  sudah  ada,  didaftarkan  kemudian  koperasi  bekerja  sama  dengan PTPN-14  sebagai  apalis  dalam  artian  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kelangsungan projek itu.  Koperasi  kemudian  mengajukan  permintaan  kredit  kepada  bank untuk kegiatan pembukaan  areal  kelapa  sawit  tersebut.  Dalam  prosesnya  kegiatan  operasional  dilakukan oleh PTPN-14 dan melibatkan pemerintah setempat serta diaudit secara berkala oleh BPKP. Setelah  menghasilkan,  maka  petani  akan  menyerahkan  hasilnya  kepada  PTPN-14,  karena Memorandum of Uunderstanding (MoU) pertama di PTPN-14 akan dibangun sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Hanya karena kondisi perekonomian pada waktu itu, areal kelapa sawit perusahaan yang bisa ditanami; plasmanya 2.500 hektar, sementara inti sampai dengan  hari  ini  masih  1.500  hektar.  Areal  izin  yang  belum  sempat  ditanami  sekitar  4.500 hektar,  sehingga  secara  ekonomis  belum  bisa  membangun  pabrik.  Tetapi  pola pengembalian  kredit  yang  disepakati  bahwa  setelah  tanaman  sudah  menghasilkan,  maka petani mengembalikan kreditnya melaui hasil penjualan TPS ke pabrik.  Karena sampai saat ini  belum  ada  pabrik,  maka  untuk  penjualan  TBS  dari  petani  kami  bekerjasama  dengan perusahaan mitra SPL dan DJL untuk membeli TBS yang dihasilkan petani mitra dan inti PTPN- 14.  Permasalahan  yang  muncul  pada  saat  pemotongan  angsuran  dari  petani  tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 2.
Setelah  mengetahui  berbagai  kelemahan  kedua  model  kemitraan  tersebut  terutama kegagalan PTPN XIV untuk membangun pabrik PKS dan ketidakpastian jaminan kesejahteran petani  pada  kemitraan  pemilik  lahan  dengan  SPL  dan  DJL,    maka  dalam  forum  diskusi dirumuskan dua model pola kemitraan komprehensi gabungan antara model pada Gambar 1  dan  2,  untuk kemitraan  perkebunan  seperti  pada  Gambar 3  dan  kemitraan  pada  pabrik PKS  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  petani,  pelestarian  lingkungan,  perbaikan citra perusahaan melalui penguatan modal sosial, kelembagaan dan penerapan teknologi yang efisien dalam pengelolaan usaha perkebunan agar menghasilkan TBS yang tinggi dan berkualitas serta peran serta petani pemilik lahan dalam pengelolaan pabrik PKS.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
Gambar 2. Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Petani Plasma, PTPN XIV dan Bank Mitra di Kabupaten Konawe Utara Pada Saat Penelitian
Keterangan:                 Penjaminan modal dari perbankan oleh PTPN XIV
Kemitraan petani dengan PTPN XIV pola inti-plasma (pengolahan lahan, fasilitasi kredit dan agunan, peningkatan kasitas petani dan pemasaran TBS
Kesepakatan kredit usaha perkebunan antara koperasi petani sawit dengan Bank
Pemerintah sebagai fasilitator, mefiator, kebijakan harga TBS dan pengawasan atas perjanjian kontrak.

## 3.2 Persepsi petani terhadap pola kemitraan saat ini
Walaupun  telah  ikut  bermitra  cukup  lama,  responden  umumnya  belum  mengetahui bentuk atau  pola  kemitraan  yang  diterapkan  oleh  pemilik  lahan  dan  perusahaan  tersebut, atau  dengan  kata  lain  pemilik  lahan  tidak  banyak  yang  mengetahui  mengenai  pola
2 3 1 PTPN XIV: 1. Mitra Perbankan 2.Teknologi 3. Manajemen
4. Pemasaran (PSK)?
Koperasi Petani Kelapa Sawit Petani  Plasma 1. Modal Sosial  & Kearifan lokal 2. Lahan
3. Tenaga Kerja
1. Pengelolaan lahan 2 Fasilitasi kredit dari Bank 3 Peningkatan kapasitas petani 4 Pemasaran TBS Bank Mitra Modal Usaha
Pemerintah
1. Fasilitasi 2. Mediasi
3. Penetapan harga TBS
4. Pengawasan 4 4 4
2 1 2 3
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kemitraan  manajemen  satu  atap,  respoden  yang  mengetahui  tentang  kemitraan manajemen satu atap hanya sekitar 16 persen (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Keadaan Responden mengenai Pengetahuan tentang Kemitraan Satu Atap No. Pengetahuan tentang Kemitraan Satu Atap Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Tahu 49 16,01 2 Tidak tahu 257 83,99 Total 306 100,00
Sumber: Rianse, dkk,, 2019
Informasi  mengenai  kemitraan  manajemen  satu  atap  ini  mereka  peroleh  dari  berbagai sumber  yakni  dari  media  TV,  teman  atau  saudara,  pemerintah  desa,  serta  perusahaan lainnya,  dimana  mereka  baru  mengetahui  setelah  melakukan  wawancara  dengan  kami sekitar 83,99 persen .
Tabel 2. Sumber Informasi Responden tentang Kemitraan No. Sumber Informasi tentang mendengar kemitraan Satu Atap Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 TV/Radio/Koran 2 0,65 2 Teman/Saudara 6 1,96 3 Pemerintah desa 4 1,31 4 Pihak perusahaan 37 12,09 5 Lainnya (Enumerator) 257 83,99 Total 306 100,00
Sumber: Data Primer, 2018
Selanjutnya  menurut  responden  manfaat  yang  mereka  ketahui  dengan  adanya  kemitraan perkebunan  sawit,  semestinya  saling  menguntungkan  antara  perusahaan  perkebunan  dan pemilik  lahan,  tapi  yang  menjadi  permasalahan  saat  ini  pemilik  lahan  merasa  terbebani dengan keberadaan perkebunan sawit. Namun tidak sedikit responden yang juga mengakui setidaknya  dengan  adanya  perkebunan  kelapa  sawit  ini  membuka  lapangan  kerja  untuk masyarakat lokal, yang tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil  wawancara  adanya  perusahaan  PT  SPL  dan  PT  DJL  juga  sedikit  bermanfaat  karena membantu  masyarakat  dalam  lapangan  kerja,  masyarakat  sudah  tidak  susah  lagi  untuk mencari  pekerjaan.  Sebelum  adanya  perusahaan  masyarakat  harus  mencari  pekerjaan  di luar  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  MoU,  yakni  masyarakat  lokal  diberikan  lapangan pekerjaan  melalui  ketentuan  atau  aturan  dari  pihak  perusahaan.  Tetapi  sekarang masyarakat kini mengalami kesulitan dalam bekerja karena gaji yang diterima sudah minim, dan juga pihak perusahaan mengubah sistem kerja menjadi kerja borongan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
Tabel 3. Manfaat Kemitraan berdasarkan Persepsi Respoden No. Manfaat Kemitraan Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Program perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi sawit 29 9,48 2 Membantu  petani  dalam  berkebun  kelapa  sawit  dengan mudah. 26 8,50 3 Pola  kemitraan  yang  saling  menguntungkan  antara perusahaan perkebunan dan pemilik lahan. 64 20,92 4 Membuka lapangan kerja 56 18,30 5 Menambah Lahan Produktif 37 12,09 6 Peningkatan Pendapatan 54 17,65 7 Lainnya 40 13,07 Total 306 100,00 Sumber: Data Primer, 2018
Berdasarkan  pengetahuan  petani  tujuan  kemitraan  yang  dominan  adalah  membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan pendapatan masyarakat kecil.  Namun  sangat  sedikit  yang  menganggap  bahwa  kemitraan  ini  bertujuan  untuk membantu  meningkatkan  pengembangan  wilayah  desa  dan  membantu  meningkatkan produksi  komoditas  kelapa  sawit.  Berdasarkan  hasil  tersebut  sebagian  besar  responden menganggap  sawit  bertujuan  untuk  membantu  meningkatkan  pendapatan  dalam  ini money  oriented .  Hanya  sedikit  yang  melihat  bahwa  adanya  kemitraan  ini  bertujuan  agar produksi  komoditas  kelapa  sawit  meningkat.  Padahal  pendapatan  akan  dapat  meningkat jika produksi ditingkatkan.
Tabel 4. Tujuan Kemitraan menurut Persepsi Responden No. Tujuan Kemitraan Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Membantu meningkatkan pendapatan perusahaan 151 42,30 2 Membantu meningkatkan pendapatan masyarakat (petani kecil). 129 36,13 3 Membantu meningkatkan pengembangan wilayah desa 50 14,01 4 Membantu meningkatkan produksi komoditas kelapa sawit 27 7,56 Total 357 100,00 Sumber: Data Primer, 2018
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
3.3 Inovasi  pola  kemitraan  alternatif  usaha  petani  dan  perusahaan  perkebunan  kelapa sawit  yang  berorientasi  pada  penguatan  kapasitas  dan  kesejahteraan  petani  di Konawe Utara
Berdasarkan  pola kemitraan yang  ada saat ini, ditemukan berbagai kelemahan, antara lain ketertutupan  informasi  bagi  petani  pemilik lahan,  pendekatan  bagi hasil  tidak berdasarkan produktivitas lahan,  petani  tidak  mendapatkan pengetahuan  dalam hal pengembagan usaha  perkebunan  yang  baik  dari  perusahaan  karena  tidak  ada  penyuluhan,  tidak  ada lembaga  pengawas  jika  terjadi  kecurangan  dalam  operasional  kemitraan  (terutama pada pola  kemitraan  satu  atap),    kemitraan  tanpa  penguatan  kelembagaan  petani  atau kelompok tani yang memadai, petani merasa tidak berada pada posisi yang setara dengan perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit,  padahal  mereka  adalah  pemilik  lahan  dan  tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan.
Fenomena  ini,  mendorong  peneliti  untuk  mendesain  pola  kemitraan  melalui  focus  grup discution dengan para pihak yakni  (1) petani,  (2) perusahaan, (3) perguruan tinggi, (4) LSM dan  media,  (5)  pemerintah  (daerah  dan  pusat),  dan  (6)  perbankan  atau  lembaga pembiayaan untuk merumuskan disain pola kemitraan yang dimaksudkan melalui kemitraan tersebut  akan  terjadi  peningkatan  kapasitas  petani  dalam  pengelolaan  kebun  sawit, penguatan  kelembagaan  petani  dan  peningkatan  produktivitas,  perbaikan  kesejahteraan petani  pemilik  lahan,  dan  keberlanjutan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  serta  perbaikan citra  perusahaan.  Inovasi  kemitraan  yang  dihasilkan  adalah  pola  kemitraan  komprehensif yang  meliputi  hulu  dan  hilir,  yaitu  pola  kemitraan  kebun  kelapa  sawit  dan  pola  kemitraan pabrik PKS seperti disajikan pada Gambar 3 dan 4.
Gambar 3. Rancangan Model Kemitraan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit (Rianse dkk., 2019)
Perusahaan
BUMN/SWASTA :
• Modal Ekonomi
• Teknologi
• Manajemen
• Pemasaran POKJA SAWIT
Kesepakatan tentang:
• Investasi dan biaya operasional • Perjanjian kerja dan upah
• Retribusi lingkungan
• Bagi hasil
• Informasi harga Pemilik Lahan/ Petani mitra : • Modal Sosial
• Kearifan lokal • Lahan • Tenaga
• PEMERINTAH
• PERGURUAN TINGGI dan
LEMBAGA RISET • LEMBAGA
KEUANGAN • LSM Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Indonesian Sustainable Palm Oil Kesejahteraan petani Citra positif perusahaan Badan Usaha atau Koperasi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
Keterangan:
Gambar 4. Rancangan Model Kemitraan Industri Operasional Perkebunan Kelapa Sawit (Rianse dkk., 2019)
Keterangan:

## Pembahasan
Pembentukan  kemitraan  khusus  untuk  pengelolaan  pabrik  kepada  pemilik  lahan/petani memungkinkan petani memperoleh insentif yang memadai. Penyertaan modal pada pabrik juga  bisa  difasilitasi  oleh  pemerintah.  Paradigma  petani  sebagai  pihak  yang  harus  selalu dibantu dan oleh karena itu wajarlah untuk menerima apapun bentuk empati dan bantuan kepada  mereka  tidak  akan  mampu  mengangkat  martabat  petani  dengan  berbagai
Perusahaan BUMN/SWASTA :
Saham Mayoritas POKJA SAWIT Kesepakatan tentang: • Investasi dan biaya operasional PKS • Perjanjian kerja dan upah
• Retribusi lingkungan
• Bagi hasil
• Informasi harga Pemilik Lahan/ Petani mitra : Saham < 50%
• PEMERINTAH PUSAT
• PEMERINTAH DAERAH
• LEMBAGA
KEUANGAN Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Indonesian Sustainable Palm Oil Kesejahteraan petani
Citra positif perusahaan Badan Usaha atau Koperasi Input Proses Outcome Ekspektasi ke depan
Input Proses Outcome
Ekspektasi ke depan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
keunggulan seperti modal sosial, kepemilikan lahan dan tenaga kerja harusnya dipandang setara dengan kepemilikan modal ekonomi, teknologi, fasiltas pemasaran dan kemampuan manajerial perusahaan.
Kemitraan  ini  diharapkan  terjadi  perubahan  mindset  para  pihak  terhadap  posisi petani  juga  harus  diikuti  dengan  penguatan  kasitas  kewirausahaan  melaui  penguatan jejaring  bisnis  sawit  melalui  pendekatan  kawasan  tidak  lagi  mengunakan  konsep  petani secara  perorangan.  Demikian  pula  penguatan  jaringan  komunikasi  dan  informasi  dengan pemanfaatan  informasi  dan  teknologi  komunikasi  yang  moderen.  Tentu  diperlukan  regulasi dan  sistem  audit  kerjasama  yang  berkeadilan.  Peluang  penguatan  petani  dan  korporasi seperti  pada  Gambar  3  dan  Gambar  4  makin  terbuka  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Korporasi,  Petani  dan  Nelayan.  Merupakan  konsep kesetaraan  dalam  kemitraan  yang  harus  diadopsi  dalam  pembentukan  regulasi “pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan pada t ingkat Kabupaten Konawe Utara ” .
Secara fundamental seharusnya modal sosial menjadi pusat mekanisme perubahan mengembangkan  kemitraan  yang  berdaya  saing  dan  berkelanjutan.  Modal  sosial  itu dibangung  oleh  unsur-unsur  individu,  masyarakat  dan  juga  oleh  pemerintah  maupun korporasi.  Sesuai  kondisi  masyarakat  lokal  di  lokasi  penelitian  dapat  diilustrasikan  sebagai mana pada Gambar 3. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa modal sosial yang paling kuat bagi masyarakat di Konawe Utara dalam membangun kemitraan dengan perusahaan  adalah  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  solidaritas  sosial.  Kemitraan  tersebut diharapkan  memberikan  manfaat  yang  seimbang  antara  ekonomi,  ekologi,  sosial, kelembagaan  dan  teknologi  produksi,  selain  itu  diharapkan  pula  dibangun  atas  dasar kesetaraan para pihak (lingkaran warna hitam). Dibagian akhir tulisan ini, penulis mencoba menawarkan  solusi  alternatif  pada  upaya  membangun  pola  kemitraan  Usaha  Perkebunan Kelapa  Sawit  sebagai  bentuk  inovasi  model  kemitraan  antar  petani/pemilik  lahan, perusahaan  dan  butuh  intervensi  pemerintah  (fasilitator/mediasi).  Tujuannya  adalah  petani bisa berdaya dengan posisi lahan yang dimiliki dan korporasi tetap beroperasi.
Mengutip pendapat Kurnia dalam musthofa et.al (2018) apa yang disebut corporate farming sebagai “ke giatan  penggabungan  lahan  usaha  tani  untuk  dikelola  secara bersama-sama  oleh  para  petani  dan  terpadu  di  dalam  satu  manajemen ” .  Hal  ini  sejalan dengan  pengertian  bahwa corporate  farming adalah  suatu  bentuk  kerjasama  ekonomi dari  sekelompok  petani  dengan  orientasi  agribisnis  melalui  konsolidasi  pengelolaan  lahan sehamparan  dengan  tetap  menjamin  kepemilikan  lahan  pada  masing-  masing  petani, sehingga  efisiensi  usaha,  standarisasi  mutu,  dan  efektivitas  serta  efisiensi  manajemen pemanfaatan  sumber  daya  dapat  dicapai  (Dinas  Pertanian,  2000).  Tujuan  adalah pengembangan corporate  farming adalah  mewujudkan  suatu  usaha  pertanian  yang mandiri,  berdaya  saing  dan  berkesinambungan  melalui  pengelolaan  lahan  secara

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
korporasi.  Pendekatan  dalam  pengembangannya  adalah  pembangunan  pedesaan berbasis  agribisnis  dengan  memanfaatkan  peluang  sumberdaya  dan  kelembagaan masyarakat  secara  optimal  (Setiawan,  2008).  Namun,  upaya  pengembangan corporate farming  juga  memiliki  suatu  keberhasilan  dan  mungkin  juga  hambatan  dalam implementasinya.
Keberhasilan corporate farming akan lebih cepat dicapai apabila didukung oleh berbagai faktor, antara lain (Dinas Pertanian, 2000):
1) Pengembangan corporate  farming dilaksanakan  secara  terpadu  dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat.
2) Tersedianya    lapangan    pekerjaan    alternatif    lain    bagi    petani    yang mempercayakan pengelolaan lahannya kepada corporate farming.
3) Tersedianya  dana  khusus  untuk  memulai  usaha  ( start-up  business )  dan seed  capital bagi petani untuk memulai kegiatan baru.
4) Terdapat  lembaga  (pemerintah/non  pemerintah)  yang  mampu  berfungsi  sebagai fasilitator.
Berbagai  hambatan  yang  diduga  akan  dapat  timbul  dalam  pelaksanaan corporate farming , apabila antara lain (Dinas Pertanian, 2000):
1) Petani tidak berkeinginan mempercayakan lahannya untuk dikelola secara korporasi karena alasan ikatan emosional dan kultural.
2) Pada  tahap  awal corporate  farming cenderung  mengurangi  lapangan  pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan.
3) Adanya  perbedaan  persepsi  antar  petani  dalam  satu  hamparan  terhadap corporate farming .
4) Kesulitan  mencari  alternatif  usaha  bagi  para  petani  kecil  yang  masih  melibatkan kelembagaan tradisional seperti bawon, ceblokan, kedokan, tebasan dan lainnya.
5) Pembentukan corporate  farming dapat  menjadi  sumber  konflik  pranata  sosial  di pedesaan antara buruh dan manajer.
6) Adanya      kemungkinan      ketidak-terpaduan  alam  pembinaan  sistem  agribisnis termasuk pengembangan prasarana dan penyediaan sarana agribisnis.

## KESIMPULAN
1. Terdapat 2 (dua) pola kemitraan kebun antara petani dan perusahaan kelapa sawit di  Konawe  Utara  yaitu  pola  kemitraan  inti-plasma  antara  petani  kelapa  sawit  dan perusahaan  perkebunan  negara  (PTPN-14)  dan  pola  kemitraan  satu  atap  dengan sistem bagi hasil 40:60 anatra petani dan perusahaan sawasta (PT SPLi dan PT DJL).
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.399-415                                                        Wa Kuasa Baka. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
2. Inovasi  kelembagaan  yang  ditemukan  sebagai  solusi  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan  petani  pemilik  lahan.  Prinsip  utama  dari  pola  kemitraan  baru  adalah keeadilan  dan  kesetaraan  serta  penguatan  manfaat  yang  diperoleh  petani  mulai dari  hulu  sampai  hilir  yaitu  pola  kemitraan  kebun  dan  pola  kemitraan  pabrik pengolahan  kelapa  sawit.  Pada  pola  kemitaan  kebun  diusulkan  agar  tidak  hanya mempertimbangkan luas lahan tetapi juga produkltivitas lahan, penguatan kapasitas petani  dalam  pengelolaan  usaha  perkebunan,  keterbukaan  dalam  informasi  harga dan rendemen TBS serta adanya badan usaha mitra sebagai penguatan kemitraan berupa  BUMD  atau  Koperasi.  Pada  kemitraan  PKS  petani  diberikan  akses  untuk kepemilihan  saham  (maksimum  49%)  untuk  memperoleh  manfaat  tambahan  dari peningkatan nilai tambah pengolahan kelapa sawit.
3. Model  kemitraan  yang  ditawarkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kelembangaan pengelolaan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  di  Konawe  Utara  adalah corporate farming yaitu  kegiatan  penggabungan  lahan  usaha  tani  untuk  dikelola  secara bersama-sama  oleh  para  petani  dan  terpadu  di  dalam  satu  manajemen  dengan memanfaatkan budaya dan kearifan lokal masyarakat khususnya etnik Tolaki.

## REFERENSI
Dinas Pertanian 2000. Panduan Rice Estate and CorporateFarming. Bandung
Fadjar,  Undang.  2006.  Kemitraan  Usaha  Perkebunan:  Perubahan  Struktur  yang  Belum Lengkap. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 24 (1); 46-60
Kurnianti,  Novianti.  2013.  Sistem  Kemitraan  dalam  Usaha  Agribisnis  Pertanian. http://www.tanijogonegoro.com/2013/09/usaha-agribisnis-pertanian.html.
Diakses tanggal 20 Februari 2018 Musthofa, Kurnia, 2018. Prospek Penerapan Sistem Corporate Farming. Jurnal AGRISEP Vol. 16 No. 1 Maret 2018 Hal: 11 – 22| 414 DOI: https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.1.11-22
Pardamean, M., 2017. Best Management Kelapa Sawit. Lily Publisher. Yogyakarta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Korporasi, Petani dan Nelayan
Setneg  RI,  2020.  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  korporasi  petani  dan nelayan.
Siregar,  Hermanto  2019.  Strategi  Pengembangan  Sawit  yang  Berdaya  Saing.  Makalah disampaikan  pada FGD  “Rekayasa Model  Keberlanjutan  Lingkungan  Berdasarkan Kemitraan  dan  Modal  Sosial  antara  Perusahaan  dan  Petani  Kelapa  Sawit  untuk Peningkatan  Kerjasama  serta  Kesejahteraan  Petani  Konawe  Utara” .  Pusat  Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Mineral, Universitas Halu Oleo Kendari, 5-6 Agustus 2019
Siregar, Hermanto, 2019. Kemitraan dan Model Kelembagaan Sawit yang Mensejahterakan. Makalah  disampaikan  pada FGD  “Rekayasa  Model  Keberlanjutan  Lingkungan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.399-415 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.139
Berdasarkan Kemitraan dan Modal Sosial antara Perusahaan dan Petani Kelapa Sawit untuk  Pen ingkatan  Kerjasama  serta  Kesejahteraan  Petani  Konawe  Utara” .  Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Mineral, Universitas Halu Oleo Kendari, 5- 6 Agustus 2019
Setiawan,  Iwan.  2008. Collective  Farming sebagai Alternatif Strategi Pemberdayaan Petani . Bandung: Unpad
Suarni,  Yesna,  2019.  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengembangan  Kelapa  Sawit  yang Mensejahterakan.  Makalah  disampaikan  pada FGD  “Rekayasa  Model  Keberlanjutan Lingkungan  Berdasarkan  Kemitraan  dan  Modal  Sosial  antara  Perusahaan  dan  Petani Kelapa Sawit untuk Peningkatan Kerjasama serta Kesejahteraan Petani Konawe Utara” . Pusat  Penelitian  Lingkungan  Hidup  dan  Sumberdaya  Mineral,  Universitas  Halu  Oleo Kendari, 5-6 Agustus 2019