## MENGGAGAS LPTK MASA DEPAN: IKHTIAR MENGATASI PROBLEM PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI HULU

## Fauzi e-mail: fauzistainpwt@gmail.com Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

## Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto
Abstrak: Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah, terutama terkait dengan masih rendahnya mutu dan kinerja pendidikan. Masalah tersebut di antaranya terkait dengan  guru  sebagai  subjek  utama  kegiatan  pendidikan.  Kajian  ini  bertujuan  menawarkan  solusi mengatasi masalah pendidikan dari hulunya yakni mengatasi masalah pendidikan dengan mereformulasi lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan  sebagai  lembaga  pendidikan  penghasil  calon  guru  di Indonesia.. Temuan kajian ini memformulasikan bahwa LPTK masa depan harus memiliki kualitas dalam tujuh aspek secara terpadu yakni kelembagaan, penyelenggaraan, sumber daya manusia, fasilitas, peserta didik, proses pendidikan, dan jaringan dan kerjasama.
Kata-kata Kunci: mutu pendidikan, lembaga pendidikan tenaga kependidikan,  penyelenggaran pendidikan

## DESIGNING FUTURE TEACHER EDUACTION: THE EFFORTS TO SOLVE THE INDONESIAN EDUCATION
Abstract: The Indonesian education is still facing a number of problems, particularly related to the low quality and performance of education. The problems among others are caused by the teachers as the main actors of education. The purpose of this study to offer some alternative solutions derived from the roots of the problems. The study suggests to reform the teacher education institutions that produce teacher candidates. Attention should be given to the human resources, facility, students, educational process, and networking.
Keywords: education quality, teacher education, education provision

## PENDAHULUAN
Pada awal reformasi, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta H.A.R. Tilaar mengajukan beberapa agenda reformasi di bidang pendidikan yang harus dilakukan bangsa Indoensia. Di antara agenda  yang dipandang  sangat  penting  dan  menentukan  bagi upaya perbaikan sistem pendidikan nasional bahkan akan  menjadi  penentu  arah  kemajuan  bangsa  di masa depan yakni reformasi terkait dengan guru dan lembaga pendidikan pencetak calon guru (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) (Tilaar, 1998).
Dari  sisi  waktu,  pemikiran  tersebut  telah diajukan  delapan  belasan  tahun  yang  lalu,  namun dipastikan masih sangat relevan untuk dibincangkan mengingat upaya mereformasi pendidikan nasional belum  dapat  dikatakan  berhasil  setidaknya  jika dilihat  dari  realitas  problem  yang  masih  dihadapi oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini.  Di  samping  itu, tuntutan dan tantangan dunia  global meniscayakan
adanya perbaikan pendidikan secara terus menerus (continuous quality improvement) untuk menghasilkan generasi unggul masa depan.
Pemikiran di atas didasari oleh realitas peliknya problem  dunia  pendidikan  di  Indonesia  yang  jika dicermati  bersumber  dari  hulunya  pendidikan yakni lembaga pendidikan penghasil guru; dimana guru dipandang  sebagai subjek utama pendidikan. Perspektif  ini  menjadi  penting  untuk  dijadikan pijakan dalam mengatasi masalah pendidikan pada akar masalahnya agar tidak terus menerus terjebak pada hal-hal yang bersifat kulitnya, sehingga untuk masa  depan  mengatasi  masalah  pendidikan  harus “dari akarnya, dari sumbernya, dari hulunya”.
Guru seringkali menjadi pihak yang dituduh dan  didakwa  sebagai  sumber  masalah  rendahnya kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Hal  tersebut tentu saja tidaklah salah karena guru menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan (di sekolah); bahkan  dipastikan  sehebat  apapun  kurikulum
1.  Problem Kualifikasi guru
Dari  sisi  kualifikasi  pendidikan,    guru  yang telah menempuh  pendidikan sarjana (S1 atau D-IV) masih relatif kecil, yakni guru SD 24,64%, guru SMP 22,64%,  dan  guru  SMA    78,96%.  Meskipun  data ini  bersumber  pada  hasil  olahan  Litbang  Kompas pada  tahun  2012,  dapat  dijadikan  potret  bahwa masih    terdapat  sejumlah  besar  guru  yang  belum berkualifikasi  sarjana  atau  D-IV    sebagai  syarat mengikuti sertifikasi. Sebagai  gambaran, komposisi dan kualifikasi akademik guru disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Akademik Guru SD-SMA
Jenjang Ijazah Sekolah Total SD SLTA 271.769 40.102 311.871  (20,97%) PGSLP (D-1) 15.787 3.623 19.410   (1,30%) PGSLA (D-2) 716.584 33.583 750.167 (50,44%) D-3 31.152 8.106 39.258  (2,64%) Sarjana 300.624 63.177 363.801 (24,46%) Pascasarjana 2.084 535 2.619  (0,19%) Jumlah 1.487.126 SMP PGSLP (D-1) 26.442 20.944 47.386  (23,44%) PGSLA (D-2) 20.977 11.699 32.676  (16,17%) D-3 48.752 18.875 67.627 (33,46%) Sarjana 318.824 131.932 45.756 (22,64%) Pascasarjana 6.524 2.129 8.653   (4,29%) Jumlah 202.098 SMA PGSLP (D-1) 3.805 12.841 16.646  (2,77%) PGSLA (D-2) 3.168 7.075 10.243  (1,70%) D-3 27.822 58.175 85.997 (14,32%) Sarjana 240.876 233.183 474.059 (78,96%) Pascasarjana 7335 6.094 13.429 (2,25%) Jumlah 600.374 S umber: Litbang kompas, berbasis statistik SD, SMP, SMA dan badan  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  pendidikan  dan penjaminan  Mutu  pendidikan,  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan (6 Maret 2012).

## 2.  Problem  Distribusi,  Ketidaksesuaian,  dan Kekurangan Jam Mengajar
Berdasarkan  data  Ditjen  PMPTK  pada  2010 bahwa Indonesia masih kekurangan 200.000 tenaga guru. Kekurangan guru terbesar pada guru SD yang disusul  kemudian  berturut-turut  guru  SMP,  SMA dan  SMK,  TK,  dan  Pendidikan  Khusus.  Namun jika  dicermati  pada  berbagai  kasus,  sebenarnya fenomena  yang  terjadi  bukan  selalu  kekurangan guru, melainkan distribusi guru yang tidak efektif. Beberapa  guru  mempunyai  kelas  yang  sangat  kecil dan siswa sedikit, sedangkan guru lain mempunyai kelas dengan banyak siswa, dan kedua-duanya tidak

## Realitas Problem Guru
Dalam  dunia  pendidikan,  guru  selalu diposisikan  dalam  garda  terdepan,  sebagai  faktor terpenting dalam seluruh proses pendidikan. Posisi yang  strategis  ini  mengharuskan  para  guru  untuk menunjukkan  kinerja  terbaiknya  dalam  melayani pendidikan  anak  bangsa.  Namun  demikian  tidak dapat dipungkiri kritikan terhadap guru terus saja bermunculan.  Hal  ini  menandakan  dunia  guru masih  diliputi  berbagai  problem  yang  berdampak pada  masih  rendahnya  mutu  pendidikan    di Indonesia.  Dalam  buku  Menyiapkan  Guru  Masa Depan (Kemdikbud, 2013) disebutkan ada beberapa persoalan guru di Indonesia (khususnya point 1-3 di bawah ini) sebagai berikut.
dirancang  dan  selengkap  serta  secanggih  apapun fasilitas  yang  dimiliki,  kunci  keberhasilan  tetap ditentukan oleh guru. Tentu saja tidaklah sembarang guru atau asal guru, akan tetapi guru yang memiliki kompetensi  dan  kualitas  yang  memadai  baik hard skill maupun soft skill.
Penting  diingat  bahwa  dalam  logika  sistem, guru  yang  ada  sejatinya  produk  dari  suatu  proses pendidikan  yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga pendidikan yang dikenal lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), baik negeri maupun swasta sehingga  jika  terdapat  gugatan  atas  rendahnya kualitas  pendidikan  yang  bersumber  rendahnya kinerja guru, sejatinya gugatan tersebut dialamatkan paling  tepat  kepada  LPTK  sebagai  penghasil  para guru.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas  diperlukan upaya  rekonstruksi,  revitalisasi,  reformasi, reformulasi,  atau  bahkan  restrukturisasi  LPTK sebagai bagian “muhasabah, introspeksi diri” dunia pendidikan  tinggi  kependidikan  tak  terkecuali Fakultas  Ilmu  Pendidikan,  Fakultas  Keguruan dan  Ilmu  Pendidikan,  dan  Fakultas  Tarbiyah  dan Ilmu  Keguruan  (FTIK)  pada  IAIN/UIN    dalam meningkatkan  perannya  menghasilkan  guru  dan tenaga  kependidikan  yang  unggul.  Dalam  tulisan ini  pembahasan  akan  diawali  ulasan  tentang:  ada apa dengan guru kita (masalah empiriknya seperti apa), selanjutnya ada apa dengan LPTK kita (untuk menengok problematika LPTK), profil guru seperti apa yang diimpikan dan dididealkan masa kini dan masa depan, dan diakhiri bahasan tentang bagaimana seharusnya LPTK?

## PEMBAHASAN
efektif dan efisien. Jumlah guru di daerah perkotaan cenderung  cukup  memadai,  bahkan  berlebih  pada beberapa sekolah.
Terkonsentrasinya  guru  di  perkotaan menyebabkan  sekolah  di  perdesaan,  terutama terpencil mengalami kekurangan guru. Kenyataannya sekarang rasio guru dan siswa di Indonesia 1 : 14, berarti sudah ideal karena melampaui rasio guru dan murid di negara-negara maju seperti Korea Selatan 1 : 30, Jepang 1 : 20, dan Malaysia 1 : 25. Namun, karena pendistribusian  guru  yang  tidak  merata  terjadi penumpukan  guru  di  sekolah-sekolah  perkotaan, sedangkan  sekolah-sekolah  di  perdesaan,  daerah terpencil, pedalaman masih kekurangan guru. Sekitar 76% sekolah di perkotaan mengalami kelebihan guru, sementara  83%  sekolah  di  pelosok  dan  perdesaan kekurangan guru.
Persoalan distribusi guru merupakan persoalan nyata yang dialami oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di daerah atau sekolah yang kekurangan guru,  seorang  guru  harus  mengajarkan  beberapa mata pelajaran atau harus mengajar lebih dari satu kelas.  Sebaliknya,  di  daerah  yang  kelebihan  guru, pemberlakuan  h  jam  mengajar  24  jam  tatap  muka per  minggu  bagi  guru  bersertifikat  pendidik  tidak dapat  terpenuhi.  Jumlah  guru  yang  telah  lulus sertifikasi  sampai  dengan  tahun  2010  sebanyak 753.155  orang.  Ternyata  bagi  guru  yang  sudah disertifikasi pun muncul masalah, karena kesulitan memenuhi  jumlah  jam  mengajar  yang  merupakan kewajibannya sebanyak 24 jam mengajar per minggu. Akibat lain dari persoalan distribusi dan kesulitan pemenuhan 24 jam tatap muka per minggu tersebut adalah terjadinya mismatched. Menurut data yang dikeluarkan Ditjen PMPTK (2007) terdapat  16,22% guru  mismatched.  Dari  lima  bidang  studi  yang diteliti  saat  itu  terdapat  mismatched  pada  PKn 15,22%;  Pendidikan  Agama  20,80%;  Tata  Niaga 27,88%;  Fisika  15,53%;  dan  Seni  52,93%.    Secara nasional, persentase guru mismatched untuk semua jenjang  pendidikan  sebesar  36,43%.  Dampak  tidak terpenuhinya  kewajiban  mengajar  minimal  24  jam tatap muka per minggu adalah produktivitas guru menjadi rendah. Selain itu, mismatched berdampak pada  rendahnya  kualitas  pembelajaran  yang  pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara nasional.
3.  Problem Tata Kelola Guru Untuk  menjamin  mutu  pendidikan  yang merata  di  seluruh  tanah  air,  dibutuhkan  mutu distribusi  guru  yang  memadai.  Selama  ini,  masih
dijumpai      persoalan-persoalan  nyata  bagaimana guru harus diangkat, ditempatkan, dan diberdayakan secara  berkelanjutan.  Pengangkatan  guru  oleh pemerintah daerah  yang tidak  terkomunikasikan dengan  baik  dengan  Pemerintah  Pusat  sering menimbulkan kepincangan informasi. Pengangkatan guru juga sering disertai dengan tingginya proporsi guru  yang  tidak  berkualifikasi,  sehingga  tidak berfokus pada peningkatan prestasi anak didik. Perlu dipertimbangkan pemikiran untuk mengembalikan pola sentralisasi dalam tata kelola guru, mengingat setelah sekian tahun tata kelola guru didesentralisasi ternyata menimbulkan disparitas baik dalam aspek distribusi,  pengembangan  karir,  kesejahteraan, sampai  pada  isu  politisasi  untuk  kepentingan pemilukada.
4.  Problem Kompetensi
Di samping ketiga problem di atas, isu terbaru setidaknya setelah dilakukan UKG bagi seluruh guru adalah muncul informasi problem kompetensi guru. Untuk  saat  ini  instrumen  yang  dapat  digunakan untuk  melihat  tingkat  kompetensi  guru  adalah hasil  uji  kompetensi  guru  (UKG).  Berdasarkan data  yang  disampaikan  Direktur  Jenderal  Guru dan  Tenaga  Kependidikan  (GTK)  Kemendikbud, Sumarna Surapranata, rata-rata nasional hasil UKG 2015  untuk  kedua  bidang  kompetensi  (pedagogik dan  profesional)  adalah  53,02  di  bawah  standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Hanya ada tujuh provinsi yang  mendapatkan  nilai  rata-rata  mencapai  SKM yaitu  DI  Yogyakarta  (62,58),  Jawa  Tengah  (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka  Belitung  (55,13),  dan  Jawa  Barat  (55,06). Selain tujuh provinsi yang mendapatkan nilai sesuai standar  kompetensi  minimum  (SKM),  ada  tiga provinsi  yang  mendapatkan  nilai  di  atas  rata-rata nasional,  yaitu  Kepulauan  Riau  (54,72),  Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15). Lebih lanjut disebutkan jika dirinci lagi untuk hasil UKG 2015 untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata- rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang  nilainya  di  atas  rata-rata  nasional  sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91) (http:// www.kemdikbud.go.id diunduh 19 Mei 2016). 5.  Problem “Kesejahteraan”
Pasca diundangkannya UU Guru dan Dosen pada  tahun  2015,  angin  surga  berhembus  bagi para  guru  untuk  dapat  menikmati  pendapatan
yang lebih tinggi. Saat ini program sertifikasi telah berjalan sekitar sepuluh tahun yang berarti ribuan guru baik PNS maupun Non PNS yang memenuhi syarat  telah  mendapatkan  tunjangan  profesi  guru. Namun  demikian  di  lapangan  masih  dijumpai para guru nonPNS (berstatus honorer) yang masih mendapatkan  penghasilan  yang  jauh  dari  layak. Tentu saja ini akan berdampak pada kualitas hidup yang akan berakibat pada masalah kinerja para guru.

## C. Problematika  LPTK
Problem  yang  dihadapi  guru  sebagaimana paparan  di  atas  diantaranya  berhubungan  dengan problem  yang  dihadapi  LPTK  sebagai  penghasil guru. Muncul berbagai kritikan dan bahkan gugatan terhadap  LPTK  yang  dinilai  gagal  menghasilkan guru  yang  dapat  mendidik  dengan  baik  (Azhar, 2009). Kritikan bernada masukan seringkali datang dari  pihak  sekolah  tempat  mahasiswa  praktek pengalaman lapangan (PPL) terkait masih rendahnya kualitas  mengajar  mahasiswa,  kurang  kreatif, kurang  tanggap,  dan  kurang  percaya  diri.  Hal  ini mencerminkan ada hal yang harus dibenahi dalam sistem  pendidikan  di  LPTK.  Secara  garis  besar problem  LPTK  dapat  dipetakan  sebagai  berikut (Kemdikbud, 2013):
1. Permasalahan dalam perekrutan Sistem  perekrutan  yang  baik  akan  sangat menentukan  luaran  yang  berkualitas.  Idealnya calon mahasiswa LPTK harus diseleksi tidak hanya kemampuan akademisnya tetapi juga kemampuan non akademisnya. Sistem seleksi yang terjadi selama ini  kurang  mampu  mendeteksi  calon  mahasiswa yang benar-benar memiliki motivasi dan kepribadian sebagai calon pendidik.
2. Permasalahan dalam proses pendidikan Proses  pendidikan  (pembelajaran)  yang diselenggarakan  LPTK  merupakan  faktor    penting bagi pengembangan  kompetensi  calon guru. Proses pendidikan cenderung masih sangat didominasi teori, sehingga minim praktik, lapangan, apalagi magang. Di samping itu penguatan empat kompetensi guru belum dilakukan secara terpadu, cenderung dominan kompetensi  pedagogik  dan  “profesional”,  masih relatif  lemah  pada  kompetensi  kepribadian  dan sosial. Masalah lainnya adalah terkait pengembangan kurikulum, penciptaan suasana akademik, penetapan standar  kelulusan  dan  prosedur  evaluasi  yang objektif  dan  transparan,    juga  dukungan  sistem penjaminan mutu yang handal untuk menjamin mutu program pendidikan.
3. Permasalahan infrastruktur
Sekalipun  infrastruktur  di  LPTK  semakin lengkap,  tidak  semua  LPTK  telah  menunjukkan standar  fasilitas  yang  memadai.  Berbagai  sarana dan prasarana baik perangkat keras dan perangkat lunak  harus  cukup  tersedia.  Secara    umum  LPTK belum memiliki labschool dan asrama yang memadai sebagai tempat belajar dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
4. Permasalahan sumber daya manusia Perguruan    tinggi      tak  terkecuali  LPTK umumnya  masih  menekankan  kuantitas (jumlah) mahasiswa,  belum  menekankan  kualitas  dosen. Sekalipun  jumlah  dosen  yang  studi  lanjut  (S2,  S3) semakin besar, rasio dosen “bermutu” dengan jumlah mahasiswa masih belum memadai. Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional mengharuskan LPTK penyelenggara memiliki visi yang jelas yang dilandasi  prinsip good university governance dan memiliki kapasitas yang menjamin profesionalisme lulusannya.

## D. Profil  Guru Ideal
Keberadaan  guru  tidak  dapat  dilepaskan dari  perjalanan  suatu  bangsa  terutama  dalam pembangunan  sumber  daya  manusia.  Hal  ini terlihat  dari  pidato  Presiden  Joko  Widodo  pada puncak peringatan hari guru nasional tahun 2015 (24 November 2015) yang  menekankan peran penting guru  bagi  kemajuan  bangsa,  beliau  diantaranya mengatakan  bahwa  “karya  guru  akan  melukiskan wajah  masa  depan  RI,  dan  peran  penting  guru dalam pendidikan karakter bangsa” (http://www. republika.co.id diunduh tanggal 12 Desember 2015).
Globalisasi    dengan  segala  dinamikanya mengharuskan  penyiapan  SDM  yang  dapat berpartisipasi dalam ragam tantangan dan kompetisi. Ada tiga tuntutan terhadap sumber daya manusia dalam abad 21 yakni  (a) abad 21 membutuhkan SDM unggul, (b) SDM abad 21 adalah manusia yang terus menerus belajar, dan (c) SDM yang menghayati nilai- nilai “indigenous” (Tilaar, 1998).
Tiga  hal  tersebut  di  atas,  jika  ditarik  dalam ranah  pendidikan,  maka  guru  yang  dibutuhkan adalah: Pertama, guru  yang  mampu  menghasilkan SDM  unggul  terutama    SDM  yang  memiliki keunggulan partisipatoris. SDM yang dapat ikut serta secara aktif dalam kompetisi sehat untuk menemukan yang terbaik bagi diri dan kemanusiaan.
Kedua ,  guru  yang  mendidik  manusia  untuk terus  belajar  sepanjang  hayat.  Guru  yang  dapat menginspirasi  peserta  didiknya  menjadi  subjek belajar sepanjang hayat. Dengan terus belajar manusia
akan  dapat  memperbaiki  diri  dan  meningkatkan kualitas  diri  secara  kontinu.  SDM  yang  demikian akan memaknai kehidupannya sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya. Kita tentu ingat pernyataan pakar filsafat pendidikan kenamaan Rupert C. Lodge (1974) yang mengatakan: “life  is  education,  education  is  life”.  Pernyataan tersebut sejatinya mengajarkan  kita  bahwa hidup dan  belajar  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Ketiga, guru  yang  dapat  mengkreasi  dan mentransformasikan  nilai-nilai  unggul  budaya lokal  di tengah-tengah budaya global yang sering kali  bertentangan  dengan  nilai-nilai  luhur  yang ada.  Tentu  dengan  tanpa  kehilangan  spirit  untuk maju    dan  berubah  sesuai  semangat  zaman,  yang dalam bahasa al-Jabiri: perubahan harus dari dalam (Aljabiri, 2003).
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, guru  harus  “cerdas,  kreatif,  berhati,  dan  sosok enterpreneur”. Guru “cerdas” adalah sosok guru yang memiliki  kemampuan  untuk  belajar  dan  bernalar, kemampuan  mengatasi  berbagai  masalah  dalam berbagai  situasi,  kemampuan  mentransformasikan pengalamannya dari satu situasi ke situasi lainnya. Guru “kreatif” akan selalu menghadirkan sentuhan- sentuhan kreasi baru dalam aktivitasnya, kreativitas akan  selalu  mewarnai  tugas  profesinya,  berbagai terobosan  inovasi  dalam  pendidikan  akan  terus dilakukan.  Guru  yang  “berhati”  akan  mendidik dengan  sepenuh  jiwa  dan  raga,  akan  mendidik peserta didik dengan hati, kesungguhan, komitmen, dan ketulusan melayani anak.
Adapun guru yang berjiwa enterpreneur akan tampil sebagai guru yang mengembangkan nilai-nilai dedikasi, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Sifat seorang enterpreneur  menurut  Quintin  G.  Tan  berbeda dari  seorang  bussinesman  (Tilaar,  1998).  Seorang enterpreneur memiliki karakteritik berorientasi pada pelayanan,  interdependen,  fokus  pada  pelanggan, kolaboratif,  dan  koordinatif.  Sedangkan  seorang bussinesman  cenderung  berorientasi  profit (profit oriented) , independen, orientasi pasar, kompetitif, dan orientasi pada kontrol. Tentu saja keduanya memiliki kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing tergantung perspektif dan konteksnya (Kasali, 2013).
Perwujudan jati diri guru sebagaimana uraian di atas, dalam menjalankan profesinya guru harus memenuhi kriteria yakni pertama guru berkomitmen kepada  peserta  didik  dan  kegiatan  belajarnya; kedua, guru harus menguasai materi pelajaran yang
diajarkan dan bagaimana mengajarkan kepada siswa, ketiga, guru bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau  perkembangan  belajar  siswa,  keempat, guru  berpikir  secara  sistematis  dan  mau  belajar dari  pengalaman,  kelima,  guru  adalah  anggota masyarakat belajar (Fullan, 2007).

## E. LPTK Masa Depan
Untuk menghasilkan guru sebagaimana yang diimpikan dan diidealkan di masa depan sebagaimana paparan  di  atas,  serta  mengingat  besarnya  peran LPTK  bagi  masa  depan  pendidikan  di  Indonesia, diperlukan formulasi setidaknya gagasan bangunan ideal sistem pendidikan pada LPTK. Michael Fullan mengajukan  beberapa  tawaran  konseptual    untuk memperbaiki program penyiapan guru dan tentu saja ini  yang  semestinya  dilakukan  LPTK,  diantaranya adalah: program  yang dilakukan harus berdasarkan pada  konsep  yang  jelas  tentang  pendidikan  dan pengajaran,  program    yang  dilakukan  memiliki kualitas tematik yang jelas, materi kurikulum yang memadai  dan  harus  didukung  komponen  fasilitas laboratorium, kegiatan pembelajaran berbasis teori, praktek,  dan  lapangan;  keterhubungan    secara langsung antara penelitian dan basis pengembangan pengetahuan,  harus  dilakukan  evaluasi  program secara rutin (Fullan, 2007).
Tawaran  Fullan  di  atas  nampaknya  lebih berorientasi  pada  perbaikan  tataran  program dan  proses  pendidikan,  belum  mengarah  pada perubahan dan perbaikan pada aspek kelembagaan, penyelenggaraan,  dan  sumber  daya.  Oleh  karena itu  untuk  melengkapi,  menarik  dikaji  tawaran Djohar  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kualitas    pendidikan  pada  LPTK  yakni  kualitas kelembagaannya,  kualitas  penyelenggaraannya, kualitas  SDM  dan  fasilitasnya,  kualitas  peserta didiknya,  dan  kualitas  pemberdayaan  peserta didiknya (Djohar, 2003).
Dengan mendasarkan pada tawaran-tawaran tersebut di atas dapat dirumuskan LPTK masa depan sebagai berikut.
1.  Aspek Kelembagaan
Bentuk  kelembagaan  LPTK harus fungsional, artinya harus  sesuai dengan jenis tenaga guru yang disiapkan. Di samping harus ada lembaga pengelola (fakultas  dan  prodi)  dan  layanan  administrasi, idealnya  harus  ada  beberapa  unit  kelembagaan yang    menopang  sistem  pendidikan  yakni  unit bidang  studi/keilmuan  bidang  tertentu,  unit  ilmu pendidikan  dan  keguruan,  unit    psikologi  dan layanan  konseling,  unit  laboratorium  (untuk  FTIK
dengan  prodi  yang  ada  perlu  dipertimbangkan selain  laboratorium  micro  teaching  juga  perlu  ada laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium seni dan prakarya, laboratorium  pendidikan agama, laboratorium manajemen, dan sekolah laboratorium), dan  unit  pengembangan soft skill. Kelembagaan tersebut harus didukung sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai serta  interelasi multidisipliner yang saling terintegrasi.
2.  Aspek Penyelenggaraan Penyelenggaraan  LPTK  harus  didukung oleh  sistem  tata  kelola  dan  layanan  yang  prima, dengan didukung sumber daya manusia (baik dosen maupun tenaga kependidikan) yang dapat menjadi figur contoh atau model anutan baik keilmuan, skill , maupun sikap dan tata lakunya. Mahasiswa kelak jika  menjadi  guru  atau  tenaga  kependidikan  akan merefleksikan  dan  mempraktikkan  model  layanan dan figur “pelayan” yang dijumpainya saat mereka kuliah.  Ini  akan  menjadi  hidden  curriculum  yang berpengaruh pada kualitas lulusan LPTK. Di samping itu  penyelenggaraan  LPTK  harus  memungkinkan terjadinya  tradisi  saling    berjumpa  antardisiplin ilmu  (kependidikan  dan  non  kependidikan) setidaknya antar program studi, tidak dalam tradisi keterisolasian,  sehingga  memungkinkan  interaksi tanpa  sekat.  Dengan  penyelenggaraan  seperti  ini memungkinkan  mahasiswa  LPTK  akan  mendapat masukan  dari  berbagai  tradisi  keilmuan,  ada fleksibiltas pendidikan, mobilitas mahasiswa antar prodi dapat terjadi dengan efisien.
3.  Aspek Sumber Daya Manusia
Secara garis besar ada dua kategori SDM di LPTK yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga  pendidik/dosen  LPTK  dapat  dipetakan dalam lima kategori: (1) ahli bidang studi, (2) ahli pendidikan bidang studi, (3) ahli ilmu pendidikan, (4) ahli keguruan (pembelajaran), (5) ahli psikologi atau  bimbingan  konseling.  Tentu  saja  dimungkin seseorang dosen memiliki keahlian ganda.
Pada  sisi  layanan  administrasi,  diperlukan tenaga    admistrasi  yang  memiliki  etos  melayani, dapat memberikan layanan secara cepat, tepat, dan ramah sehingga harus memiliki ketrampilan teknis administratif  dan  kemampuan  komunikasi  dan interaksi sosial, kemampuan hard dan soft . Di samping itu harus tersedia tenaga teknis, dan laboran yang menjadi tenaga ahli pada setiap jenis laboratorium yang  dikembangkan.  Dengan  demikian  kapasitas SDM LPTK berupa dosen, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya harus memadai.
4.  Aspek Fasilitas Tersedianya fasilitas pendidikan mencerminkan kualitas  pengalaman  belajar  mahasiswa.  Dalam proses  pendidikan,  pengalaman  merupakan aspek  yang  pokok,  sehingga  tersedianya  fasilitas pendidikan  menjadi  cerminan  kualitas  lulusan. Fasilitas  pendidikan  yang  memadai  dibutuhkan untuk memberikan kemudahan layanan dan untuk melatih  mahasiswa  dalam  meningkatkan  skill. Sehingga  dibutuh  laboratorium    yang  memadai berbasis program studi.
Di  samping  harus  memiliki  laboratorium berbasis  prodi,  LPTK  perlu    didukung    sekolah laboratorium atau labschool dan asrama yang memadai sebagai  tempat  praktek  dan  magang  serta  tempat membangun kompetensi kepribadian dan sosial para mahasiswa. Apalagi jika program pendidikan profesi guru (PPG) dilaksanakan, keberadaan labschool dan asrama mutlak harus tersedia.
5.  Aspek Peserta Didik
Kualitas peserta didik LPTK sangat dipengaruhi oleh tingkat peminat dan sistem rekruitmen yang ada. Semakin  kompetitif  peminat,  maka  akan  semakin terbuka  untuk  mendapatkan  calon  peserta  didik yang  berkualitas.  LPTK  perlu  berupaya  sungguh- sungguh membangun citra dan reputasinya sehingga menarik lulusan SLTA untuk menekuni profesi guru, terutama  siswa  yang  memiliki  prestasi  unggul.  Di samping  itu  diperlukan  mekanisme  seleksi  yang dapat menemukan figur calon guru yang memenuhi syarat  baik  secara  akedemis,  jasmani,  rohani,  dan psikologisnya. Sehingga seleksi yang dilakukan tidak cukup hanya terkait dimensi akademis semata, tetapi hal yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan non akademis termasuk minat dan motivasinya. 6.  Aspek Proses Pendidikan
Proses    pendidikan  merupakan  interaksi edukatif antara peserta didik, pendidik dan sumber belajar  dalam setting lingkungan  tertentu.  Proses ini  sesungguhnya    aktifitas  pemberdayaan  peserta didik  dengan  berbagai  pengalaman  belajar  untuk mewujudkan  kompetensi.  Proses  pendidikan  di LPTK  harus  dilakukan  secara  proporsional  teori, praktek, lapangan/magang. Proses pendidikan harus mengarah  kepada  tercapainya  empat  kompetensi guru  secara  integratif  ,  tidak  hanya  memperkuat kompetensi pedagogik dan profesional. Kurikulum pendidikan baik ideal curriculum, actual curriculum , maupun hidden curriculum harus    dikembangkan sesuai  tuntutan  perkembangan  dan  dinamika keilmuan.  Mahasiswa  dalam  proses  pendidikan
harus diposisikan sebagai subjek yang mnghadapi persoalan pembelajarannya dalam suasana dialogis antara dosen dengan  mahasiwa dan objek-persoalan belajarnya.
7.  Aspek Jaringan dan Kerjasama Era global ditandai oleh jejaring (networking) dan  kerjasama (teamwork) .  Jaringan  semakin diperlukan karena setiap manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah tetapi berhubungan satu dengan yang lainnya, abad 21 manusia hidup dalam alam tanpa sekat,  dunia  laksana  kampung  yang  satu.  Tanpa jaringan  sulit  untuk  mendapatkan  dukungan  dari
Gambar 1. LPTK masa depan

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan  di atas dapat diambil hal penting bahwa membangun pendidikan  bagi  masa  depan  bangsa  dilakukan dengan menyiapkan tenaga pendidik yang bermutu unggul melalui LPTK yang berkualitas. Membangun LPTK berkualitas dan kuat dalam aspek kelembagaan, penyelenggaraan,  SDM,  fasilitas,  peserta  didik, proses pendidikannya, dan jaringan serta kerjasama merupakan  langkah  mendasar  dan  strategis  bagi ikhtiar  mewujudkan  masa  depan  pendidikan, sekaligus strategi hulu mengatasi problem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jabiri, & Abed, M. (2003). Kritik kontemporer atas filsafat Arab-Islam .  Alih  bahasa  Moch.  Nur
pihak  lain.  Demikian  halnya  dengan  kerjasama, sumber  daya  yang  dimiliki  dengan  keunggulan spesifiknya  berkolaborasi  membangun  suatu teamwork sehingga akan menghasilkan produk dan karya yang lebih unggul.  LPTK harus dikembangkan dengan  basis  jaringan  dan  kerjasama  yang  kuat (Tilaar, 1998).
Uraikan di atas dapat diformulasikan bahwa LPTK  masa  depan  harus  unggul  dan  bermutu dalam tujuh aspek secara terintegratif sebagaimana divisualisasikan dalam gambar 1.
Ichwan. Yogyakarta: Islamika. Azhar. (2009). “Kondisi LPTK Sebagai Pencetak Guru Yang Profesional”. Jurnal Tabularasa PPs Unimed , Vol.6. No.1, Juni 2009.
Delors,  J.,  dkk.  (2002). Pendidikan untuk abad XXI: Pokok persoalan dan harapan. Terjemahan W.P. Napitupulu.  Jakarta:  Depdiknas  dan  Unesco Publising.
Direktorat Ketenagaan Ditjend Dikti. (2010). Kerangka acuan program revitalisasi LPTK dan pelaksanaan program pendidikan profesi guru .  Jakarta: Depdiknas.
Djohar.  (2003). Pendidikan strategik: Alternatif untuk pendidikan masa depan . Yogyakarta: LESFI. Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Fourth Edition. New  York:  Teachers  College, Columbia University.
http://www.kemdikbud.go.id diunduh 19 Mei 2016. http://www.republika.co.id  diunduh  tanggal  12
Desember 2015. Kasali,  R.  (2013). Change:  Manajemen  perubahan  dan manajemen harapan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2013).
Menyiapkan guru masa depan. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Lodge, R.C. (1974). Philoshopy of education. New York: Harper & Brother. Tilaar, H.A.R. (1998). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21. Magelang: Tera Indonesia