JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya)
Susilo Mangun Budi Raharjo
Email: susilombr@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study focused on the implementation of the Regional Regulation of Palangka Raya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Palangka Raya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution and supporting factors as well as the inhibiting factors of Perda Policy Implementation Number 5 of 2011 concerning Study of Vehicle Motor Tests at the Office of Transportation of Palangka Raya. In a study that raised the title of implementation of the Regional Regulation of Palangka Raya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution, the researcher used the Merilee S. Grindle theory which had 9 variables viewed from the contents of the policy and policy environment. This research was conducted using a qualitative-descriptive approach. The data obtained in this study were collected through interviews, observation, library studies, and communication. Data that has been successfully collected in this study is processed and analyzed using qualitative analysis procedures with interactive data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results of this study are the implementation of the Regional Regulation of Palangka Raya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution has been going well, especially on the indicators of decision making and the power of interests and strategies of the actors involved. However, there are inhibiting factors, namely there are still people, especially public transport drivers, who do not know about City Regulation No. 5 of 2015 concerning Vehicle Testing Retribution. And testing units and testing facilities that are not good yet include testing unit standards and from the dissemination of the relevant Regional Regulations have not touched all elements of society especially motorists, namely Public Transportation, this is related to the absence of budget and low awareness of vehicle owners, especially fleets public transportation on the importance of testing motorized vehicles.
Keywords: Implemntation; Local Regulation; Retribution, Testing, Motorized Vehicle
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123

## PENDAHULUAN
Sampai saat ini telah banyak kebijakan yang di buat dan dilaksanakan di Kota Palangka Raya dalam rangka menanggulangi polusi. Salah satu di antaranya adalah kebijakan Retibusi Uji Kendaraan Bermotor untuk penanggulangan pencemaran udara dari sektor tranportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan perda No 05 tahun 2011 tentang Retribusi Uji Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan mengurai tingkat kecelakaan kendaraan bermotor.
Di samping sisi positif peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor yang berjalan begitu cepat, ternyata muncul sisi negatif yang tidak dapat dielakkan. Sisi negatif tersebut antara lain berupa kemacetan lalu lintas sampai masalah pencemaran udara sehingga dikhawatirkan akan membahayakan dan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.
Tahun 2011 pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Perda tersebut menyatakan bahwa pemilik kendaraan pribadi wajib melakukan uji emisi kendaraan setiap enam bulan yang pada umumnya disebut Pengujian Kendaraan Bermotor PKB. Pemilik kendaraan akan diberikan tanda bukti berupa sertifikat kelulusan uji emisi yang akan dipergunakan untuk mengurus perpanjangan surat STNK Kendaraan. Jika kendaraan telah lolos uji emisi, pemilik akan diberikan sertifikat dan sebuah stiker yang harus dipasang di bagian kiri kaca bagian depan kendaraan. Prasyaratan lolos uji emisi adalah kondisi emisi kendaraan tersebut harus berada dibawah baku mutu emisi yang berlaku sesuai dengan SK Keputusan Wali Kota tentang Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 05 Tahun 2011, namun sebaliknya jika kendaraan tersebut gagal dalam uji emisi, kendaraan tersebut harus diperbaiki.

## TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik
Kebijakan (Policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealu dan Prewitt dalam Ismail Nawawi (2007:6), kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Menurut Timtuss, kebijakan itu adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan ada tujuan-tujuan tertentu yang biasanya berorientasi kepada masalah dan tindakan. Sedangkan publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu diatur dan di intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial. Jadi, kebijakan publik menurut James Anderson dalam Leo Agustino (2012:7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang harus diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Kebijakan Publik juga dapat diartikan sebagai keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123

## Tahap-tahap Kebijakan Publik
Pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno, Budi (2012) adalah sebagai berikut:
a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah-masalah yang karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy actions) yang ada.
c. Tahap Adopsi Kebijakan Dari begitu banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementer), dan ada juga beberapa yang akan ditentang oleh para pelaksana.
e. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankanakan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah.

## Pengertian Pelaksanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang,
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negri dan kereta umum yang akan diopersikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
Pelaksanaan pengujian berkala dimaksudkan untuk:
1. Memberikan jaminan   keselamatan   secara   teknis   terhadap   penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Bodgan dan Taylor dalam Moleong 2012:4). Dipilihnya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara kualitatif tentang implementasi Peraturan Wali Kota tentang Retribusi Uji Kendaraan.Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan agar dapat menggali secara lebih mendalam data dan informasi kualitatif yang didapat dari lapangan.

## HASIL-HASIL PENELITIAN

## Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa Implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011 ini melibatkan beberapa kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang terlibat adalah kepentingan dari instansi terkait dalam Implementasi Perda ini. Masing-masing intansi memiliki kepentingan sendiri yang mana jika kepentingan tersebut tidak ada maka Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Polri dan Kejaksaan yang saat ini menjadi mitra dalam kegiatan razia gabungan di Kota Palangka Raya, Polri bertugas dalam penindakan kepada pengendaraan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan, selanjutnyaKejaksaan meneggakan hukum dengan memberi sanksi sesuai dengan Perda.

## Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan
Manfaaat yang ingin dihasilkan dari Implementasi Perda ini ialahkehidupan masyarakat Kota Palangka Raya baik yang menjadikan masyarakat Kota Palangka Raya menjadi tertib berlalulintas dan memastikan kendaraan yang digunakan laik pakai karena menyangkut masalah keselamatan sopir dan penumpang. serta kehidupan masyarakat Kota Palangka Raya baik yang menggunakan Kendaraan Bermotor ataupun tidak, dapat berjalan dengan baik dan teratur tidak menggangu satu sama lainya.

## Derajat Perubahan yang Diinginkan
Derajat perubahan yang diinginkan ialah agar adanya perubahan ke arah yang lebih baik dimana Pengguna Kendaraan Bermotor dalam aktivitas berlalulintas menjadi lebih aman dan memberikan rasa aman kepada sopir dan
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
penumpang itu sendiri dan tidak menggangu baik terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor lainya atau yang tidak menggunakan. Jika sebelumnya ada perda ini Pengguna Kendaraan Bermotor bebas tanpa melihat dari sisi  syarat-syarat kelayakan kendaraan bermotor, kini Pengguna Kendaraan Bermotor harus mengikuti Perda yang berlaku karena Perda ini dikeluarkan untuk kebaikan dan kelancaran aktivitas seluruh masyarakat Kota Palangka Raya . Di samping itu, dengan adanya keteraturan ini dapat meningkatkan daya tarik masyarakat (konsumen atau penumpang) terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor yakni hususnya Angkutan Umum dalam hal Tranportasi Kendaraan Bermotor.
Terbukti bahwa derajat perubahan yang diinginkan mengalami perubhan yang positif yaitu dilihat dari data yang datang untuk jumlah yang menguji kendaraan bermotor dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan.

## Kedudukan Pembuat Kebijakan
Variabel selanjutnya adalah kedudukan pembuat kebijakan yang mana kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Letak kebijakan sudah tepat berada di Dishub Kota Palangka Raya sebagai penegak Perda. Pembuat kebijakan ialah adalah Walikota Palangka Raya namun dalam menegakkan Perdanya Dishub Kota Palangka Raya lah yang akan berperan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah di atur.

## Siapa Pelaksana Program
Aktor-aktor yang berperan dalam melaksanakan Implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011 ini ada beberapa Instansi dalam melakukan penindakan pada saat razia gabuangan yakni Polri dan Kejaksaan Negri Kota Palangka Raya. Namun pada penelitian kali ini lebih focus pada penegakkan Perda yang dilakukan oleh Dinas Perhuungan Kota Palangka Raya.
Di Dishub Kota Palangkara Raya sendiri yang merupakan objek dari penelitian terdapat 3 bidang yang langsung mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yakni Bidang Angkutan dan Sarana untuk melakukan pengawasan dan tata usaha administrasi pendaftar Uji KIR, kemudian Bidang Pengujian Sarana untuk melakukan pengujian apakah Kendaraan Bermotor laik jalan atau tidak dan Bidang Prasarana untuk member sosialisasimengenai Perda Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun2011 ini.
Sosialisasi Perda yang dilakukan oleh Bidang Prasarana di awasi langsung di lapangan oleh Bidang Angkutan dan Sarana. Jika didapati terjadi pelanggaran akan diperingati dan disosialisasikan kembali mengenai Perda kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011 ini, Kemudian Para pengguna kendaraan Bermotor hususnya Angkutan umum di dalam terminal akan langsung di arahkan ke Bidang Pengujian Sarana untuk langsung di Uji KIR. Dan untuk Pengguna Kendaraan Bermotor khususnya Kendaraan Angkutan Umum yang berada di luar terminal diberi tenggang waktu 1-2 minggu kepada Pengguna Kendaraan Bermotor tersebut untuk dapa mengikuti Perda tersebut. Setelah tenggang waktu yang diberikan ternyata Pengguna Kendaraan bermotor tersebut maih saja melakukan pelanggaran tesebut maka akan diberikan peringatan tertulis 1-2
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
minggu. Jika setelah diberikan peringatan tertulispun ternyata Pengguna kendaraan Bermotor tersebut masih melanggar maka Dishub Perhubungan Kota Palangka Raya tidak serta memaksa melakukan Uji KIR mealinkan melakukan tindakkan persuasive yakni secara kekeluargaan jika hal diinginkan tidak tercapai maka terpaksa Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya menyerahkan kasus ini kepada pihak yang bewajib yakni pihak Kepolisian, karena Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tidak memiliki wewenang untuk melaukan tindakan secara Represif dan koersif maka pihak Kepolisian lah yang berhak menindak lanjuti kasus tersebut.

## Sumber Daya yang Dikerahkan
Variabel terakhir dalam isi kebijakan adalah sumber daya yang dikerahkan. Sumber daya merupakan hal vital yang jika tidak tersedia dengan baik maka Implementasi suatu kebijakan juga tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya personel, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana yang ada.
Personel Dishub Kota Palangka Raya hingga saat ini berjumlah 163 orang yang terdiri dari 53 PNS dan 110 Pegawai Kontrak. Kemudian untuk di Bidang PengujianSarana 15 orang terdiri dari 11 PNS Pegawai Kontrak. Hal ini dikarenakan Bidang Pengujian Sarana lah yang langsung melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap Implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2011.

## FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
Faktor pendukungnya yaitu adanya Kerjasama dengan intansi lain (Polri dan Kejaksaan Negri) yang juga bertindak sebagai aktor dalam Implementasi Perda ini. Dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya. Dan faktor penghambatnya yaitu Tidak adanya anggaran untuk kegitan sosialisasi dan Tindakan Pengawasan seperti razia yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011.

## KESIMPULAN
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terfokus pada kewajiban pengendara kendaraan bermotor mengenai uji kir namun masih banyak masyarakat kota Palangka Raya khusunya pengendara kendaraan bermotor belum mengetahui perda tersebut padahal Dishub Kota Palangka Raya sudah melakukan sosialisai seperti di kegiatan pameran yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yakni Wali Kota Palangka Raya.  Namun, disamping itu, penelitian tentang Implementasi Perda yang fokus terhadap penegakkannya oleh Dishub Kota Palangka Raya ini sudah berjalan dengan baik walau dirasa belum maksimal dikarenakan belum meratanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Kota Palangka Raya secara umum dan Pengguna Kendaraan Bermotor secara khusus tentang isi Perda ini sehingga masih banyak Pengguna Kendaraan Bermotor yang melakukan aktivitas Berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor yang belum laik jalan.
JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019) ISSN 2089 ‐ 6123
Hal seperti ini tentu saja menghambat terciptanya keteraturan dan ketentraman di Kota Palangka Raya. Dan anggaran yang terbatas sehingga pada imlpementasi pengawasan pada pengguna kendaraan bermotor belum berjalan efektif.

## SARAN
1. Meningkatkan sosialisasi Peraturan  Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada masyarakat Kota Palangka Raya khususnya bagi pemilik dan pengguna kendaraan bermotor.
2. Membangun kerjasama yang lebih baik lagi dalam bentuk koordinasi dan komunikasi antara beberapa SKPD terkait Implementasi Perda ini sehingga Implementasi Perda dapat berjalan dengan efektif.
3. Memperketat pengawasan terhadap Implenetasi Perda namun masih dengan cara kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/28TAHUN2009UU.htm https://palangkaraya.go.id/dishub-palangka-raya-aktifkan-trayek-angkutan-kota Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pasolong, Harbani. 2016. Teory Administrasi Pulik . Bandung: Alfabeta Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 tahun 2011 tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
Sugiyono. 2016 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D .  Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakn Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 tentang Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU RI No. 22 Tahun 2009) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 48 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 2009.
Wayne, Parsons. 2001. Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
Winarno, Budi. 2012. Kebijkan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.