Korespondensi Penulis:
Susianto Email; Susianto@unmer.ac.id

## UPAYA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (DITPOLAIRUD) POLDA NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

## Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; JawaTimur; Indonesia.

## Abstrak
Banyaknya kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam yang terus terjadi setiap tahunnya, baik yang telah diputuskan,maupun yang belum mendapat putusan pengadilan di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bahkan yang kembali mengulang tindak pidana yang sama, sangat mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa segala jenis sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai atau dikelolah oleh negara dengan tujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi adalah tindakan penangkapan dan perdagangan penyu sisik (Eretmochelys imbrata) yang terjadi di wilayah perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur cukup menyita banyak perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum. Pasalnya dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 11 penyusisik (Eretmochelys imbrata) yang ditangkap oleh para nelayan dimana 3 penyu sisik ditangkap di Perairan Tanjung Bunga, Flores Timur, dan 9 penyu sisik lainnya ditangkap di Perairan Kupang Barat. Dari data di atas penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris yaitu dengan memawancarai Kepala Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT, dengan tujuan untuk menganalisa Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindak pidana konservasi alam dan bagaimana upaya selanjutnya?

## Abstract
The number of cases of natural resource conservation crimes that continue to occur every year, both those that have been decided, and those that have not received a court ruling in the jurisdiction of East Nusa Tenggara Province, and even those that repeat the same crimes, is very inviting a lot of attention from the community. Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, which in essence confirms that all kinds of natural resources on the earth indonesia is controlled or managed by the state with the aim of providing the most prosperity for the community. But the fact that occurred is the arrest and trade of hawksbill turtles (Eretmochelys imbrata) that occurred in the waters of West Kupang, East Nusa Tenggara quite seized a lot of attention from both law enforcement and the general public. It is because from 2016 until the end of 2017 there were about 11 turtles (Eretmochelys imbrata) caught by fishermen where 3 hawksbill turtles were caught in the Waters of Tanjung Bunga, East Flores, and 9 other hawksbill turtles were caught in the Waters of West Kupang. From the data above the author conducted a study with empirical juridical method, namely by interviewing the Head of the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud) NTT Police, with the aim to analyze what are the obstacles faced in order to enforce the law against natural conservation crimes and how the next effort?
Kata Kunci;
konservasi alam, upaya hukum, tindak pidana
Keywords;
conservation, legal efforts, criminal acts

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 2, November 2020

## 1. Pendahuluan
Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi dengan segala isinya yang begitu sempurna, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan yang semata- mata untuk kelangsungan hidupnya. Negara In- donesia termasuk salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa yang menyebabkan Indo- nesia mempunyai iklim tropis dengan curah hujan, suhu, dan kelembapan yang tergolong tinggi. Dengan melihat letak Indonesia yang strategis tersebut maka tidak heran, jika Indonesia memiliki sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah dan beranekaragam, sehingga dimata dunia internasional, Indonesia dikenal dengan sebutan mega center of biodiversity atau pusat keaneka- ragaman hayati dunia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh profauna.net diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia termasuk nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia
Sumber daya alam (SDA) adalah segala se- suatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup- nya. Sumber daya alam sendiri terdiri atas sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat diper- baharui. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa segala jenis sumber daya alam yang ada di bumi Indone- sia dikuasai atau dikelolah oleh negara dengan tujuan memberikan kemakmuran yang sebesar- besarnya bagi masyarakat. Penerapan pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 bukan berarti, bahwa pemerintah boleh secara sewenang-wenang meng-
eksploitasi sumber daya alam Indonesia, baik yang dikelolah oleh BUMN maupun yang dikelolah oleh BUMS akan tetapi harus berdasarkan pada peraturan yang ada.
Mengingat semua kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dapat berpo- tensi bagi Indonesia untuk meningkatkan pen- dapatan di berbagai bidang seperti perekonomian, ilmu pengetahuan dan pengembangan riset, mau- pun dalam bidang pariwisata, maka cenderung para pihak yang mempunyai kepentingan memanfaat- kan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, bahkan de- ngan sengaja melanggar peraturan perundang- undangan. “Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industry telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaanya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad bela- kangan ini”. (Arga Laksana: 2017)
Berbagai jenis flora maupun fauna tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, yang hampir setiap wilayah di Indonesia mempunyai satwa endemik, yakni suatu organisme yang hanya ditemukan di suatu tempat tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain, atau dengan kata lain satwa endemic merupakan hewan khas dari suatu daerah yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Misalnya komodo yang hanya ditemui di wilayah Nusa Tenggara Timur, Burung Jarak Bali yang hanya terdapat di wilayah Bali, dan Burung Cendrawasi yang hanya terdapat di wilayah Irian Jaya.
Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam mengelolah sumber daya alam, Indonesia juga termasuk dalam negara yang telah banyak meng- alami kepunahan keanekaragaman hayati. Dalam meningkatkan pendapatan negara dibidang per- ekonomian, maupun kepentingan individu lainnya hendaknya harus tetap memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati yang dieksploitasi ter-
Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Nusa Tenggara Timur...
Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
sebut. Eksploitasi sumber daya alam baik dalam skala kecil maupun besar, biasanya ditujukan ter- hadap hewan maupun tumbuhan yang langka dan memiliki nilai jual tinggi. Terdapat banyak satwa di Indonesia yang keberadaannya terancam punah, baik itu di laut, di udara maupun di darat.
Hal semacam ini dapat kita lihat dari bebe- rapa jenis satwa seperti komodo (Varanus komo- doensis), burung cenderawasih (Paradisaea mi- nor), burung jalak bali (Leucopsar rothschildi), harimau sumatera, penyu sisik (Eretmochelys), penyu hijau (Chelonia mydas), paus biru (Balaenop- tera physalus) dan lain sebagainya, yang keber- adaannya sudah diambang kepunahan, dan bahkan sebagian besar satwa endemik yang dilindungi pun tidak lagi hidup di tempat asalnya, melainkan hidupdi  penangkaraan yang sengaja diciptakan manusia demi menjaga populasi satwa tersebut dari kepunahan.
Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan ka- tegori kritis (critically endangered) ada 69 spesies, kategori endangered 197 spesies dan kategori ren- tan (vulnerable) ada 539 jenis. (IUCN: 2013)
Dewasa ini dengan melihat berbagai kasus yang berkaitan dengan, pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran, yang kemudian berdampak pada kepunahan berbagai jenis flora maupun fauna di Indonesia, alasan yang paling sering digunakan adalah berkaitan dengan kebu- tuhan perekonomian yang semakin sulit terpenuhi. Salah satu contoh satwa yang telah berada diam- bang kepunahan akibat dari ulah manusia ialah penyu sisik (Eretmochelys imbricata) , yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini menjadi satwa yang cukup banyak diburu dan diperda- gangkan.
Berdasarkan ketentuan CITES ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora
and Fauna ), semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I yang artinya perdagangan inter- nasional penyu untuk tujuan komersil juga dila- rang. Badan Konservasi dunia IUCN memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. Di kutip dari profauna.net ada 7 jenis di dunia dan 6 diantanya terdapat di Indo- nesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah Penyu hijau (Chelonia mydas) , Penyu sisik (Eret- mochelys imbrata) , Penyu lekang (Lepidochelys olivacea) , Penyu belimbing (Dermochelys coriacea) , Penyu pipih (Natator depressus) , dan Penyu tem- payan (Caretta caretta).
“Dikutip dari Mongabay (Situs Berita Ling- kungan) menurut hasil investigasi ProFauna (2007), diperkirakan dalam setahun ada 1.115 ekor penyu yang diperdagangkan dengan cara tersembunyi”. Penangkapan dan perdagangan penyu tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah nusantara, seperti yang terjadi di Wanci, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Kei, Maluku Utara, Perairan Tanjung Bunga Flores Timur, dan Perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur.
Dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kepunahan satwa yang dilindungi, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam, baik yang dilakukan di wilayah darat- an, perairan maupun udara negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Ten- tang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Eko- sistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Peraturan-peraturan tersebut di atas telah mengatur dan bahkan menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, memiliki, menebang, memelihara, mengangkut, memusnah- kan, dan memperniagakan baik hewan maupun

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
tumbuhan baik dalam keadaan hidup ataupun mati, jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka hendaknya akan diberikan sanksi berupa pidana yang merupakan “ ultimum remedium (obat ter- akhir) untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat”(Masyud, 2016) .
Dalam cara apapun penyu mengambil peran penting dalam menjaga kesehatan laut antara lain; merumput (lamun), mengontrol distribusi spons, memangsa ubur-ubur, mendistribusikan nutrisi dan mendukung kehidupan mahluk air yang lain. Penyu memiliki peran penting untuk menjaga kese- hatan laut di seluruh dunia selama lebih dari 100 juta tahun. Peran itu antara lain menjaga fungsi terumbu karang supaya produktif hingga memin- dahkan nutrisi penting dari perairan ke daratan (di pantai).
Tindakan penangkapan dan perdagangan penyu sisik (Eretmochelys imbrata) yang terjadi di wilayah perairan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur cukup menyita banyak perhatian baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum. Pasalnya dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 11 penyu sisik (Eretmochelys imbrata) yang ditangkap oleh para nelayan dimana 3 penyu sisik ditangkap di Perairan Tanjung Bunga, Flores Timur, dan 9 penyu sisik lainnya ditangkap di Perairan Kupang Barat. Aksi para pelaku ini berhasil dibekuk oleh pihak Polair Polda Nusa Tenggara Timur, yang sedang mela- kukan patroli di wilayah laut Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari Mongabay (Situs Berita Lingkungan) bahwa pelaku penangkapan dan perdagangan penyu sisik di wilayah laut Kupang Barat. Nusa Tenggara Timur tersebut telah melakukan tindakan yang sama sebelumnya, yakni penangkapan dan perdagangan penyu sisik dan telah dijatuhi pidana, namun hal tersebut tidak membuat pelaku jerah dan pelaku kembali meng- ulangi tindak pidana yang sama pada tahun 2017. Faktor penyebab pelaku kembali melakukan aksi- nya tidak lain karena dipicu masalah ekonomi. Selain disebabkan oleh faktor ekonomi, ada faktor
lainnya yang menyebabkan pelaku tindak pidana penangkapan dan perdagangan penyu terus melakukan aksinya, faktor tersebut adalah lemah- nya penegakan hukum khususnya dalam putusan hakim yang kurang memberikan efek jerah bagi pelaku (Abdullah 2016). Putusan Hakim yang sem- pat menjadi perbincangan publik pada tahun 2016 yang lalu, adalah Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu bahwa hakim menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 100.000,00 (serratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara terhadap terdakwa kasus penyelun- dupan 4.878 kg sirip hiu bernama Soeparli Djoko. Dalam pemberitaan diberbagai media massa, dika- barkan Soeparti justru berjoget setelah mendengar amar putusan hakim, hal ini jelas tidak memberikan efek jerah bagi pelaku karena mengingat hukuman penjara dan denda yang begitu ringan. Tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali melakukan aksinya, mengingat keuntungan yang diperoleh sangat besar dan apabila tertangkap pun pelaku tidak takut lagi karena hanya akan mem- bayar denda yang terbilang murah dan hukuman penjara yang cukup singkat (Sianturi 2002).
Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam, pada dasarnya merupakan fungsi dan tugas dari Kepolisian sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang tempat kejadian perkaranya atau yang termasuk dalam yurisdiksi wilayah perairan dan udara negara Indonesia akan menjadi kewenangan dari beberapa pihak seperti TNI Angkatan Laut, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta beberapa pihak lainnya tergantung pada tin- dak pidana yang terjadi. Penegakan hukum ter- hadap pelaku pelanggaran di wilayah Zona Eko- nomi Eksklusif Indonesia, menjadi kewenangan dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan
Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Nusa Tenggara Timur...
Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
Bersenjata Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia. Sedangkan, untuk penegakan hukum di wilayah laut territo- rial Indonesia, merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direk- torat Kepolisian Perairan dan Udara (DitPolairud) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisi- an Daerah.
Ditpolairud sebagai aparat penegak hukum pada tingkat pertama yang menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, mem- punyai sub bagian khusus untuk melakukan penyi- dikan yang di kenal dengan Sub direktorat pene- gakan hukum (Subditgakkum). Upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penanggulangan mau- pun pencegahan tindak pidana, dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Sarana penal disini artinya bahwa penyelesaian lebih bersifat represif, melalui pengadilan dan berakhir dengan pemberian sanksi berupa pidana. Sedangkan, sarana non penal lebih menekankan pada upaya pre-emtif dan preventif atau upaya pencegahan.
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor- faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.
Upaya penegakan hukum dengan maksud untuk mencegah kepunahan sumber daya alam, hendaknya tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum melainkan kewajiban semua masyarakat, pemerintah baik pemerintah pusat
maupun daerah, instansi-instansi terkaitseperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang begerak dibidang lingkungan hidup, atau yang pro terhadap perlindungan flora maupun fauna yang terancam punah, serta aktivis dalam konteks konservasi sumber daya alam. “Adanya keseriusan dari semua pihak untuk ikut memikirkan kelangsungan hidup satwa liar yang dilindungi, harus dalam suatu komitmen bahwa tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah “kejahatan”, dengan adanya doktrin seperti ini akan membuka kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa liar”.
Dengan adanya berbagai kasus tindak pi- dana konservasi sumber daya alam yang terus ter- jadi setiap tahunnya, baik yang telah dipu- tuskan,maupun yang belum mendapat putusan pengadilan di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bahkan yang kembali meng- ulang tindak pidana yang sama untuk kedua kali- nya sangat mengundang banyak perhatian dari masyarakat timbul permasalahan yang akan di- bahas dalam jurnal ini yaitu; Bagaimanakah Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam? Dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam?

## 2. Metode Penelitian;
Jenis penelitian yang digunakan dalam pene- litian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mewawancarai Kepala Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda

## Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 2, November 2020
NTT dan studi kepustakaan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum (Ali 2009). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan per- undang-undangan dan lain sebagainya dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen Direk- torat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan hukum. Seperti jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Oleh ka- rena itu, analisis deskriptif kualitatif dengan men- jelaskan atau menggambarkan isi dari bahan hukum.

## 3. Pembahasan
3.1 Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara
Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam
Dalam upaya melestarikan satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka Ditpolairud Polda NTT melakukan kegiatan penyelamatan satwa yang dilindungi, mulai dari penertiban dan penegakan hukum atas penang- kapan, penguasaan dan perdagangan satwa yang dilindungi sampai dengan pelepasan ke habitat satwa tersebut berdasarkan peraturan perundang- undangan.Kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di perairan terhadap satwa yang dilindungi dilak- sanakan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
Menurut Bapak Brigpol Chres Surya Arnold Saba, selaku Banit 2 Sisidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, terdapat tiga (3) upaya yang dilakukan yaitu meliputi Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.
Upaya Pre-Emtif yang dimaksud adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT, untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan Polda NTT. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTT adalah dengan, menanam- kan nilai-nilai serta norma yang baik kepada masyarakat dengan harapan norma-norma ter- sebut dapat terinternalisasi dalam diri masyarakat.
Seperti yang diketahui bahwa suatu kejahat- an dapat terjadi jika adanya kesempatan, maka tujuan dari upaya pre-emtif ini adalah untuk men- cegah niat-niat buruk seseorang untuk melakukan kejahatan, karena jika kepribadian orang tersebut baik maka kejahatan tidak akan terjadi.
Upaya preventif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTT, secara khusus ditangani oleh Subdirektorat Patroli Perairan dan Udara (Subditpatroliairud), yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sibinmasair dan Portiga, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara, melalui program- program seperti; Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keaman- an Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BIMKAMSA) yang diuraikan sebagai berikut:
a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan.
Wujud Polmas Perairan yang dilaksanakan oleh Ditolairud Polda NTT, khususnya Sub- direktorat Patroli Perairan dan Udara (Sub- ditpatroliairud) mencakup kesadaran masya- rakat pantai (nelayan), kawasan kegiatan bisnis (pasar ikan/TPI), pelabuhan dan pantai. Tujuan dari Polmas Perairan itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mendapatkan informasi atau kondisi masyarakat pantai (nelayan), memberikan bimbingan kepada masyarakat pantai (nelayan), dan untuk menjalin kemitra-
Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Nusa Tenggara Timur...
Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
an antara Polisi dan masyarakat pantai di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. “…..polmas perairan cenderung dilakukan ketika petugas sedang melakukan patroli dan menemukan beberapa nelayan di kapalnya, lalu petugas menghampiri dan mulai bertanya terkait dengan kegiatan mereka seperti apa dan secara tidak langsung petugas patroli mensosialisasikan peraturan terkait beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di wilayah perairan Polda NTT.
b. Sambang Nusa. Sambang nusa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Subditpatro- liairud, dengan cara berpatroli secara khusus ke Pulau-pulau terluar di wilayah perairan NTT yang berpenduduk, yang sulit dijangkau dalam kegiatan patroli biasa sehari-hari. Sam- bang nusa terhadap pulau-pulau terluar bertujuan untuk meningkatkan informasi dua arah antara masyarakat dengan pihak Ditpo- lairud Polda NTT terkait bahaya ataupun ancaman dari luar. Dalam kegiatan sambang nusa Subditpatroliairud menyempatkan untuk mensosialisasikan peraturan perundang- undangan, yang berkaitan dengan larangan- larangan untuk melakukan tindak pidana konservasi terhadap satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam sangat punah.
c. Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Nusa Teng- gara Timur (BIMKAMSA). Secara keseluruhan Bimkamsa ini sama seperti Polmas Perairan dan Sambang Nusa, yang pada intinya Ditpolairud Polda NTT memberikan pembina- an terkait pentingnya menjaga ekosistem laut, dan tidak melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan Polda NTT. DitPolairud Polda NTT juga melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga laut kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pertimbangan bahwa siwa SMA telah memiliki pemahaman yang cukup
terkait lingkungan hidup dan peraturan per- undangan-undangan, serta pertimbangan lainnya adalah bahwa secara garis besar peker- jaan orangtua para siswa adalah nelayan. Sosialisasi ini diharapkan agar para siswa dapat memberitahukan kepada orangtuanya terkait apa yang telah dipelajari. DitPolairud Polda NTT pun bekerjasama dengan LSM yang terkait dengan peduli lingkungan dan juga BKSDA untuk sama-sama melakukan penyu- luhan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup khususnya eko- sistem laut.
Upaya Preventif merupakan bagian dari upaya non penal yang artinya jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau pe- nangkalan atau pengendalian sebelum suatu tin- dakan pelanggaran dan bahkan kejahatan itu terjadi. Mengingat bahwa upaya preventif meru- pakan upaya pencegahan suatu kejahatan, maka hal yang paling utama dilakukan adalah menangani faktor-faktor atau kondisi-kondisi sosial masya- rakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhsuburkan kejahatan (Zuleha 2017).
Seharusnya upaya pencegahan atau preventif ini lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Upaya preventif tidak jauh berbeda dengan upaya pre-emtif, pada dasarnya dimulai dengan menso- sialisasikan peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Djamin 1996). Selain dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undang- an, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT secara langsung mengadakan kegiatan- kegiatan pencegahan secara nyata sebagai berikut:
Pertama; adanya Tim Selam yang diberi nama Dive Timor, artinya polisi dalam hal ini me- naungi tim-tim selam untuk membersihkan laut

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
dan pesisir pantai dengan cara memilih sampah plastik, menanam pohon-pohon, hal ini dilakukan dengan tujuan agar tempat tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat untuk kita semua;
Kedua; mengajak para nelayan sebagai mitra kerja. Hal ini berarti bahwa, jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di wilayah perairan Polda NTT, dapat diberitahukan ke Ditpolairud agar dapat ditangani dengan segera. Sebagai contoh Ditpolairud mengingatkan para nelayan di Pulau Solor, Flores Timur, NTT khusus- nya dan masyarakat pada umumnya, apabila se- dang menebar jala dan ternyata ada penyu yang ikut tertangkap hendaknya jangan ditangkap dan dibawah ke darat untuk dikonsumsi atau diper- dagangkan melainkan dilepaskan kembali ke habitatnya.
Ketiga; melakukan pemetaan, misalnya pemetaan bahwa tempat ini rawan, karena ada penyu yang sedang bertelur di sini, maka dari itu masyarakat janganlah mengambil telur penyu tersebut. Keempat; menjadikan pelaku kejahatan yang telah mendapat sanksi dari Pengadilan, sebagai contoh agar masyarakat yang lainnya tidak melakukan hal yang sama apabila tidak ingin dihukum. Kelima; memberikan peringatan kepada masyarakat melalu spanduk ( banner) tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi di wilayah perairan NTT khususnya.
Upaya represif merupakan upaya penang- gulangan kejahatan. Salah satu usaha penang- gulangan kejahatan adalah melalui sarana penal yakni menggunakan hukum pidana dan sanksinya (Laksana 2017). Upaya represif atau upaya penegakan hukum biasanya dilakukan ketika Unit Siintelair telah menemukan kapal yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan. Contohnya Siintelair Polda NTT mene- mukan kapal nelayan berisi sejumlah penyu jenis penyu sisik yang menurut peraturan perundang- undangan merupakan hewan langkah yang harus
dilindungi, maka oleh Siintelair pelaku berserta barang bukti diserahkan ke Subditgakkum untuk kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian oleh Subditgakkum di proses, dalam hal ini jika terbukti bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka prosesnya akan dinaikan ke tingkat penyidikan, dan sebaliknya jika tidak terbukti biasanya dilakukan pembinaan (Hamzah 2004).
Beberapa kasus yang tangani oleh Ditpo- lairud Polda NTT khususnya Subditgakkum pada tahun 2017, pada umumnya mengenai penang- kapan dan perdagangan berbagai jenis penyu yakni penyu sisik dan penyu hijau. Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, penyidik menyimpulkan bahwa penangkapan penyu tersebut merupakan perbuatan pidana dimana terdapat unsur ke- sengajaan, karena jumlah penyu yang ditangkap cukup banyak dan dengan maksud untuk dijual (Runtukahu, 2016). Unsur kesengajaan yang dimaksud telah diatur dalam pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan pengaturan sanksinya terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
Penyidik pada Subditgakkum akan melak- sanakan penyidikan sampai dengan tahap yang dinamakan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P-21), dan apabila telah dinyata- kan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Subditgakkum melakukan penyerahan barang bukti dan juga tersangka (Windhu, 2019). Hal yang unik dari tindak pidana konservasi sum- ber daya alam yakni, penangkapan dan perdagang- an penyu ini adalah bahwa penyu sebagai barang bukti tidak dapat di bawah ke Pengadilan, karena penyu merupakan satwa yang dilindungi, jadi biasanya Subditgakkum melakukan pelepasliaran dengan mengundang Kapolda NTT, Kejati NTT, BKSDA, WCS (LSM yang berhubungan dengan lingkungan) dan juga wartawan, hal ini dilakukan guna memberitahukan kepada seluruh masyarakat
Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Nusa Tenggara Timur...
Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
bahwa satwa penyu ini penting dan perlu diles- tarikan atau dengan kata lain Pelepasliaran Satwa yang dilindungi dalam hal ini penyu apa saja termasuk penyu sisik. Kegiatan pelepasliaran satwa yang dilindungi ini dilakukan oleh penyidik yang dimuat dalam berita acara. Untuk proses selan- jutnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Tinggi untuk menyelesaikan kasus tersebut sampai pada putusan akhir.
Berdasarkan Laporan Data Penanganan Perkara BKSDA oleh Ditpolairud Polda NTT, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat tiga kasus yang berkaitan dengan BKSDA (terlampir). Dari tiga kasus tersebut, dua kasus di limpahkan ke BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan satu kasus lainnya ditangani oleh Ditpolairud Polda NTT sampai pada tahap P-21. Selain pada tahun 2017, kasus yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam pun terjadi di tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat tiga kasus yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, dan semua kasus tersebut di- tangani oleh DitPolairud Polda NTT sampai pada tahap P-21.
Dari keenam kasus tersebut, yang menjadi sasaran penangkapan adalah Satwa laut yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah dilindungi. Satwa tersebut merupakan satwa yang terancam sangat punah seperti penyu sisik. Selain penyu sisik, pelaku juga dengan sengaja menang- kap penyu lekang beserta telur-telurnya, dan keong lola sebanyak. Dari Laporan Data Penangan- an Perkara BKSDA oleh DitPolairud Polda NTT, jumlah penyu sisik yang ditangkap oleh pelaku dala kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 14 (empat belas) ekor. Berdasarkan wawancara dengan pihak penyidik pada Subditgakkum, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang sudah memiliki unsur kesengajaan untuk itu harus mendapat hukuman yang tegas.

## 3.2 Kendala Yang Dihadapi Direktorat
Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi

## Sumber Daya Alam
Berdasaran hasil wawancara bersama Bapak Brigpol Chres Surya. A. Saba, bahwa beliau mengatakan terdapat cukup banyak kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda NTT, dalam me- nangani setiap tindak pidana dan/atau pelang- garan yang terjadi di wilayah perairan Polda NTT. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut: a. Letak Geografis Nusa Tenggara Timur Yang Sangat Luas. Berkaitan dengan letak geografis NTT yang sangat luas ini merupakan kendala yang paling fatal. Dikarenakan wilayah NTT yang terbilang sangat luas mulai dari ujung barat Labuan Bajo, sampai dengan ujung timur di Pulau Alor, kemudian dari ujung selatan di Pulau Rote sampai dengan di Pulau Riung, hal ini menyebabkan Ditpolairud Polda NTT tidak dapat mengawasi secara keseluruhan melalui patroli sehari-hari.
b. Kurangnya Kuantitas Personil Ditpolairud Polda NTT. Jumlah personil Ditpolairud Polda NTT berkisar di bawah 200 (dua ratus) personil, kenyataan ini membuat Ditpolairud Polda NTT cukup sulit untuk melakukan patroli pengawasan setiap harinya.
c. Kurangnya Kuantitas Penyidik DitPolairud Polda NTT. Jumlah penyidik pada Subditgak- kum Ditpolairud Polda NTT terbilang masih sangat kurang yakni hanya terdapat satu penyidik utama, dan lima penyidik pembantu, serta untuk keseluruhan personel subditgak- kum yang rill hanya 17 orang. Jika dilihat dari sudut pandang Perpol Nomor 14 Tahun 2018, pada bagian Lampiran XXIII dirincikan dengan jelas dalam Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolair (DSP) bahwa jumlah per- sonel pada Subditgakkum sebanyak 38 orang.

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Sumber daya manusia masyarakat di wilayah NTT masih terbilang masih cukup rendah, hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang masih kurang paham terhadap peraturan per- undang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa-satwa tertentu di wilayah perairan dan larangan untuk menangkap baik untuk di konsumsi maupun untuk di perda- gangkan. Masyarakat yang kurang mengetahui Undang-Undang ini disebabkan karena letak geografis masyarakat yang sulit dijangkau oleh Kepolisian apabila hendak melakukan sosiali- sasi.
Selain karena tidak mendapatkan sosialisasi dari Ditpolairud, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak ingin tahu tentang hukum dalam hal ini berkaitan dengan peraturan per- undang-undangan, dan lebih memilih memper- tahankan adat dan kebudayaannya yang sangat kental (Mochtar 2014). Contohnya seperti yang pernah terjadi di masyarakat suku Bajo, yang terkenal sebagai suku yang hebat dalam menjelajahi lautan, tetapi mereka cenderung menolak jika pihak Ditpolairud Polda NTT mensosialisasikan peraturan perundang-undangan. Jaringan Komu- nikasi Yang Masih Sulit Dijangkau. Sebagai contoh pada saat Ditpolairud melakukan patroli di per- airan Lamakera, Solor, Flores Timur dan hendak menghubungi personil yang lainnya di Larantuka sangat sulit karena kendala sinyal ponsel yang tidak memadai. Hal ini sering sekali terjadi di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jaringan komunkasi ini menjadi sangat pen- ting karena jika terjadi tindak pidana atau pelang- garan hukum di wilayah perairan, masyarakat yang mengetahui hal tersebut dapat segera mela- porkan ke pihak kepolisian, akan tetapi jika jaring- an komunikasi tidak memadai maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan dapat dengan segera
melarikan diri. Ditpolairud Polda NTT mebawahi semua unit Satuan Polisi Perairan (SatPolair) yang ada di Polres di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditpolairud Polda NTT mengcover (menangani) semua SatPolair yang ada di Polres maupun Polres yang tidak mempunyai SatPolair tetap ditangani oleh Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur.
Satpolair yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di beberapa Ibukota Kabupaten seperti: Belu, Rote, Alor, Ende, Lembata, Sumba Barat Daya dan Labuan Bajo. Kecenderungan kedudukan SatPolair ini tidak defenitif melainkan mobile artinya tidak pasti/tetap, dan dalam per- jalanan dapat berpindah-pindah tempat, hal ini terjadi dikarenakan adanya selektif prioritas di- mana bahwa wilayah yang dalam keadaan tertentu membutuhkan kehadiran SatPolair maka personil SatPolair akan pergi ke tempat yang bersangkutan. Ketika SatPolair hendak melakukan tugasnya tidak semata-mata berdasarkan kemauannya, melainkan harus adanya surat tugas dari atasan.
Berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan NTT merupakan tanggungjawab semua baik Ditpolairud Polda NTT maupun SatPolair yang ada berada di bawah naungan Polres, namun Ditpolairud Polda tetap harus berkoordinasi bersama SatPolair Polres setempat, selaku pihak yang paling bertanggung- jawab atas wilayah perairan yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum tersebut. Berkaitan dengan jadwal patroli DitPolairud Polda NTT, dilakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu berdasarkan selektif prioritas artinya tidak semua kapal dapat ber- operasi pada hari yang sama karena jumlah BBM yang tidak memadai. Wilayah patroli adalah selu- ruh wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan patroli dan penanganan kasus yang terjadi di wilayah perairan NTT hanya dilakukan
Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Nusa Tenggara Timur...
Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto
oleh DitPolairud pada wilayahnya artinya hanya dalam wilayah laut teritorial. Jika ada tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di luar wilayah laut teritorial atau telah berada di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) maka, yang bertanggungjawab adalah aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia yakni Perwira Tentara Nasional Indonesia Ang- katan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Selain penangkapan dan perdagangan penyu sisik maupun jenis penyu lainnya yang secara ilegal, terdapat juga tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di wilayah laut yang merupakan tugas dan wewenang DitPolairud Polda NTT untuk menangani. Berikut tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan: tindak Pidana Per- ikanan, tindak Pidana Pelayaran, tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak, tindak Pidana Penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM), tindak Pidana Umum yang terjadi di wilayah perairan, tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tindak Pidana Penyeludupan Pupuk Residu.
Berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di perairan Nusa Tenggara Timur, Ditpolairud Polda NTT khususnya bagian Subdit- gakkum dalam menyelesaikan perkara selalu sampai pada tahap P21 dimana semua berkas perkara telah lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian di sidangkan di peng- adilan yang bersangkutan. Sejauh ini DitPolairud Polda NTT tetap melakukan yang terbaik dan tidak berkeinginan untuk menunda penyelesaian suatu perkara, karena selalu berpegang pada prinsip hukum dimana hukum itu harus memberikan ke- pastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 4. Simpulan
Dari pembahasan di atas mengenai upaya DitPolairud Polda NTT dalam menangani tindak pidana dan/pelanggaran hukum, yang terjadi di wilayah perairan NTT terbilang sudah cukup baik dimana DitPolairud Polda NTT yang selalu menge- depankan prinsip hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di perairan adalah tugas dan wewenang dari Subditgakkum yang telah diatur dalam Lampiran XIII Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam melak- sanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi di perairan, DitPolairud Polda NTT melakukannya dengan tiga upaya yakni Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh DitPolairud Polda NTT, adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan per- undang-undangan yang secara khusus ditangani oleh Subditpatroliairud. Program yang dilakukan oleh Subditpatroliairud terdiri dari Polmas Perair- an, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir (BIMKAMSA).
Selain upaya Pre-emtif, Ditpolairud Polda NTT juga melakukan upaya Perventif atau upaya pencegahan yang lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Pada intinya upaya preventif yang dilakukan oleh DitPolairud Polda NTT adalah, dengan mengajak masyarakat sebagai mitra dalam hal menjaga ekosistem pesisir pantai dan juga laut serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang dapat menghukum pelaku jika melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam. Sedangkan mengenai upaya represif atau penanggulangan tindak pidana, DitPolairud Polda NTT menangani setiap kasus yang terjadi sampai pada tahap P-21. Sebagai contoh penanganan kasus panangkapan dan perdagangan penyu sisik, yang pada dasarnya

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
pelaku dengan sengaja menangkap dan memper- dagangkan penyu tersebut yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
Dalam menangani semua perkara di perair- an, DitPolairud Polda NTT selalu sampai pada tahap P-21 atau tahap penyerahan berkas perkara ke kejaksaan untuk di sidang. Setiap kasus pasti mempunyai barang bukti, untuk kasus penang- kapan dan perdagangan penyu ini, terdapat ba- rang bukti penyu yang masih hidup. Barang bukti penyu ini kemudian tidak di bawah ke pengadilan, melainkan dilakukan kegiatan yang namanya pelepasliaran satwa yang dihadiri oleh Kapolda, BKSD, TNI, LSM yang terkait dengan lingkungan hidup, wartawan dan masyarakat. Penanganan ter- hadap tindak pidana konservasi sumber daya alam oleh DitPolairud Polda NTT sering tidak efektif dikarenakan hambatan-hambatan, seperti letak geografis dari perairan NTT yang sangat luas sehingga ketika melakukan patroli sangat sulit un- tuk mencapai semua dalam waktu singkat, ku- rangnya personil DitPolairud khususnya yang melakukan patroli di perairan, kuantitas penyidik yang belum memadai di Subditgakkum, sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat yang masih rendah, jaringan komunikasi (sinyal) yang sulit dijangkau, hal ini menyebabkan DitPolairud kesulitan dalam melakukan komunikasi ketika berada di perairan dalam hal melakukan penang- kapan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, H. Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Djamin, A. (1996). Administrasi Kepolisian Republik In- donesia. Jakarta: Sanyata Sumansa Wira.
Hamzah, A. (2004). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Laksana, A. (2017). Ensiklopedia Sumber Daya Alam.
Yogyakarta: Khazanah-Pedia.
Masy’ud, B., & Ginoga, L. N. (2016). Konservasi Eksitu Satwa Liar. Bogor: IPB Press.
Mochtar, D. A. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Surya Pena Gemilang.
Sianturi, S. (2002). Asas-asas Hukum Pidana Di Indone- sia. Jakarta: Storia Grafika.
Zuleha. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

## JURNAL
Abdullah, S. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No. 664/Pid.Sus/PN. Jmb). Legalitas
Runtukahu, J. (2016). Tanggung jawab Polisi Perairan Dalam Menegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia. Lex et Societatis, Vol.IV/No.1 , 51-52.
Windhu, P. K., Rodliyah, & Suryani, A. (2019). Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat). Jurnal Education and development , 202.