Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 218-222| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4687.218-222

## PERAN POLRI SEBAGAI TRACER UNTUK MEMUTUS PENULARAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
Ni Luh Gede Nita Ary Widiani, Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Subamia Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nitaarywidiani22@gmail.com,nyomansugiartha14@gmail.com, sbmnyoman@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  Indonesia  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  program terbaru  yaitu  dengan  mengadakan  penguatan  3T (Testing,  Tracing,  Treatment) ,  pemberlakuan  pembatasan kehidupan  masyarakat.  Program  ini  merupakan  salah  satu  upaya  penguatan  tersebut  adalah tracing yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polri sebagai pelaksana tracer dalam upaya memutus penularan Covid-19. Pada pelaksanaannya  banyak  menimbulkan  masalah  terutama  ketaatan  masyarakat  dalam  mematuhi  kebijakan  baru, sehingga  dibeberapa  tempat  terjadi  kericuhan  antara  petugas  dengan  rakyat  biasa.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji penerapan peraturan Polri sebagai tracer untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali  dan  mengungkapkan  faktor  yang  menghambat tracer dalam  melaksanakan tracing untuk  memutus penularan  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali.  Kajian  ini  mempergunakan  metode  kajian  empiris  dengan pendekatan  sosiologi  hukum.  Untuk  memperoleh  data  primer  dan  sekunder,  peneliti  menggunakan  teknik kepustakaan dan observasi  lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah secara kualitatif deskriptif.  Hasil kajian  memperlihatkan  bila  peran  Polri  sebagai tracer diatur  dalam  Surat  Telegram  Kapolda  Bali  Nomor: STR/691/VII/OPS.2.1/2021 Tanggal 13 Juli 2021. Hambatan Polri sebagai tracer khususnya di wilayah hukum Polda Bali terbagi menjadi faktor penghambat internal dan faktor eksternal.
Kata Kunci: Covid-19, Peran Polri, Tracer , Penegak Hukum

## Abstract
The  Indonesian  government  in  handling  the  Covid-19  pandemic  has  issued  a  variety  of  new  policies  and programs,  namely  by  strengthening  3T  (Testing,  Tracing,  Treatment),  imposing  restrictions  on  people's  lives. This program is one of the efforts to strengthen this, namely tracing which is carried out by the National Police as tracer implementers in an effort to break the transmission of Covid-19. In its implementation, it caused many problems, especially the obedience of the community in complying with the new policies, so that in some places there  were  riots  between  officers  and  ordinary  people.  This  study  aims  to  examine  the  application  of  Polri regulations as a tracer to cut off the transmission of Covid-19 in the Bali Police jurisdiction and to reveal the factors that hinder tracers from carrying  out  tracing  to  break the transmission  of Covid-19 in  the Bali Police jurisdiction.  This  study  uses  an  empirical  study  method  with  a  sociology  of  law  approach.  To  obtain  primary and  secondary  data,  researchers  used  library  techniques  and  field  observations.  Furthermore,  the  collected data is processed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the role of the National Police as a tracer is regulated in  the Bali Police Chief's Telegram Letter Number: STR/691/VII/OPS.2.1/2021 dated July 13, 2021. The obstacles for the Police as a tracer, especially in the jurisdiction of the Bali Police, are divided into internal inhibiting factors and external factors.
Keywords: Covid-19, Role of the Police, Tracer, Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  Covid-19  hingga  sejauh  ini  masih  menjadi  kasus  besar  di  semua  negara,  termasuk Indonesia. Awal mula kasus ini di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya  pada  02  Maret  2020  yang  menyatakan  bahwa  ada  dua  kasus  pasien  terkonfirmasi  positif. Dalam  menanganinya,  pemerintah  menerbitkan  bermacam  kebijakan  guna  menekan  perkembangan virus tersebut di Indonesia. Salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah global, yakni  mengadakan lock  down dan social  distancing .  Dengan  demikian,  tempat-tempat  yang berpotensi  terjadinya  kerumunan  yang  dapat  mempercepat  laju  penyebaran  dan  penularan  dibatasi hingga beberapa tempat harus ditutup.
Kebijakan  terbaru  pemerintah  adalah  melakukan  penguatan  3T  ( Testing,  Tracing,  Treatment) untuk  mempercepat  penanganan  Covid-19.  Salah  satu  penguatan  tersebut  yaitu  dengan  melakukan tracing yang  pelaksanaannya  dibantu  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai pelaksana tracer .  Bantuan  dari  Polri  ini  sangat  dibutuhkan  dalam  melanjutkan  upaya  pemerintah untuk  penanganan  Covid-19.  Pelaksanaan tracing merupakan  sebuah  kebijakan  pemerintah  terkait penanganan  pandemi  ini.  Kebijakan  sebagai  keputusan  atau  alternatif  tindakan  yang  menentukan pengelolaan  maupun  pembagian  sumber  daya  alam,  keuangan,  maupun  manusia  untuk  kepentingan masyarakat umum (Suharto, 2008) .
Kebijakan  hendaknya  mempertimbsngkan  beberapa  hal  seperti  peningkatan  taraf  hidup masyarakat,  adil: by the  law, social justice, dan potensi berprestasi maupun  kreasi secara individual, mendapat  kesempatan  terlibat  aktif  di  dalam  masyarakat  (mengulas  permasalahan,  merencanakan, keputusan, dan penerapan, maupun pengembangan kelanjutan terjamin) (Muhadjir, 2000) . Dalam hal ini,  kebijakan  juga  merupakan  suatu  layanan  publik.  Pelayanan  berperan  untuk  sistem  yang memfasilitasi apapun yang diperlukan masyarakat (Utomo, 2005) . Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  fungsi  dari  pelayanan publik, guna memberi jaminan bila semua masyarakat memiliki lingkungan hidup yang baik maupun sehat (Sugiartha  &  Widiati,  2020) .  Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  selama  penanganan  wabah global  merupakan  sebuah  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada seluruh masyarakat.
Keterlibatan  Polri  dalam  penanganan  pandemi,  sudah  dilakukan  sejak  awal  mewabah,  dan berlanjut di hampir semua kebijakan pemerintah terkait upaya menangani pandemi Covid-19 (Soleh, 2020) & (Padyanoor,  2020) .  Selama  wabah  global  mewabah,  khususnya  di  Indonesia,  jajaran  Polri telah  menjalani  berbagai  peran  di  tengah-tengah  masyarakat.  Peran  Polri  selama  masa  pandemi Covid-19 yaitu penegakan hukum serta penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), disamping  itu  pula  Polri  menjalani  peran  lain  yaitu  sebagai tracer .  Berdasarkan  fenomena  di  atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  penerapan  peraturan  Polri  sebagai tracer untuk  memutus penularan  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  dan  mengungkapkan  faktor  yang  menghambat tracer dalam melaksanakan tracing untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Sesuai  latar  belakang  dan  rumusan  permasalahan  yang  tersampaikan,  kajian  ini  mempergunakan prosedur  kajian  empiris,  yakni  metode  kajian  hukum  berdasar  realitas  di  masyarakat (Soekanto, 2009) . Kajian ini berjenis kajian hukum empiris agar bisa melihat hukum berartian nyata dan meneliti bagaimanakah  hukum  bekerja  dalam  kehidupan  masyarakat,  serta  untuk  memberikan  data  yang sedetail mungkin secara sistematis, komprehensif, dan menyeluruh tentang peran Polri sebagai tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  dengan  tetap  berpedoman  pada aturan undang-undang terkait permasalahan yang diangkat. Pendekatan masalah pada kajian ini, yaitu sosiologi hukum agar bisa memahami hukum dalam konteks sosial (Ahmad, 2008).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Penerapan Peraturan Polri Sebagai Tracer di Wilayah Hukum Polda Bali Polda  berperan  selaku  pelaksana  tugas  dan  kewenangannya  berada  di  provinsi  dan  ada  di  bawah Kapolri.  Wilayah  hukum  Polda  Bali  mencakup  9  Polres  seperti:  Polresta  Denpasar,  Polres  Badung, Polres  Tabanan,  Polres  Jembrana,  Polres  Buleleng,  Polres  Bangli,  Polres  Karangasem,  Polres Klungkung, dan Polres Gianyar. Pelaksanaan tracer di wilayah hukum Polda Bali dibagi menjadi dua yaitu tracer lapangan  dan tracer digital. Tracer lapangan  tersebar  dalam  lima  Polres  di  kabupaten yang  banyak  terpapar  virus  Covid-19  meliputi:  Polresta  Denpasar,  Polres  Buleleng,  Polres  Tabanan, Polres  Gianyar,  dan  Polres  Badung.  Sedangkan tracer digital  tersebar  pada  seluruh  Polres  di  setiap kabupaten  yang  berada  di  wilayah  hukum  Polda  Bali.  Target  langsung  sebagai tracer adalah  Polri, khususnya  Bhabinkamtibmas,  serta  petugas  puskesmas  sebagai  petugas  pengolah  data  masyarakat yang terkonfirmasi positif.
Peraturan  Polri  sebagai tracer merujuk  kepada  surat  telegram  Kapolda  Bali  Nomor: STR/461/VII/OPS.2.1./2021  tanggal  13  Juli  tentang  Pelatihan  Bagi  Seluruh  Bhabinkamtibmas Pelaksana Tracer Untuk Mengikuti Zoom Meeting. Berkaitan dengan surat telegram dari Kapolda Bali tersebut menyampaikan bahwa akan dilaksanakan refreshing atau pelatihan yang diikuti oleh seluruh
Bhabinkamtibmas  sebagai  pelaksana  tugas tracer dan  peserta  bintara  remaja  Polda  Bali  untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud melalui zoom meeting . Penerapan peraturan Polri sebagai tracer sudah berlangsung dari bulan Juli 2021 dan berlanjut hingga saat ini. Tracer dibagi menjadi dua jenis yaitu tracer lapangan dan tracer digital.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  dengan  Bripda  I  Kadek  Bayu  Baladika  selaku  Bintara remaja  Polda  Bali  yang  juga  sebagai  pelaksana tracer yaitu  terdapat  total  jumlah tracer lapangan sebanyak  165  orang,  dan  total  jumlah tracer digital  sebanyak  70  orang.  Anggota tracer terdiri  dari Bhabinkamtibmas dan Bintara remaja Polda Bali yang ditugaskan sebagai pelaksana tracer di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan surat telegram dari Kepala Kepolisian Daerah Bali. Rincian jumlah tracer pada masing-masing kabupaten di wilayah hukum Polda Bali meliputi: Tracer lapangan yaitu Kabupaten  Badung  (41  orang),  Kabupaten  Denpasar  (74  orang),  Kabupaten  Gianyar  (14  orang), Kabupaten  Tabanan  (14  orang),  dan  Kabupaten  Buleleng  (22  orang).  Sedangkan tracer digital  yaitu Kabupaten  Badung  (10  orang),  Kabupaten  Denpasar  (14  orang),  Kabupaten  Gianyar  (9  orang), Kabupaten  Tabanan  (10  orang),  Kabupaten  Buleleng  (10  orang),  Kabupaten  Klungkung  (4  orang), Kabupaten Jembrana (5 orang), Kabupaten Karangasem (4 orang), dan Kabupaten Bangli (4 orang).
Polri  sebagai  pelaksana tracer dilengkapi  dengan  berbagai  peralatan  sebagai  penunjang keamanan dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan wawancara dengan Bripda I Kadek Bayu Baladika menyebutkan bahwa peralatan pelaksana tracer lapangan meliputi: masker medis, face  shield , sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan. Sedangkan perlengkapan tracer digital meliputi:  masker  medis, face  shield, sarung  tangan  dan  laptop  sebagai  sarana  pendataan  kasus terkonfirmasi  positif  Covid-19.  Dengan  adanya  peralatan-peralatan  tersebut,  maka  dapat  menunjang keamanan  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pelaksana tracer .  Peraturan  mengenai  Polri sebagai  pelaksana tracer ini  harus  dilaksanakan  dengan  maksimal  agar  dapat  mencapai  tujuannya dalam hal penanganan Covid-19 khususnya di wilayah hukum Polda Bali. Tidak hanya Polri, namun keberhasilan  penerapan  peraturan  Polri  sebagai  pelaksana tracer ini  juga  membutuhkan  kesadaran dari masyarakat yang patuh akan peraturan yang telah berlaku.
Upaya  Polri  sebagai tracer dalam  menangani  pandemi  Covid-19  yaitu  dengan  melaksanakan tracing terhadap  kontak  erat  dari  masyarakat  yang  telah  terkonfirmasi  positif  Covid-19. Polri  dalam menjalankan  tugas  sebagai  pelaksana tracer telah  sesuai  dengan  UU  No.  2  Tahun  2002  mengenai Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Surat  Telegram  Kepala  Kepolisian  Daerah  Bali  No. STR/461/VII/OPS.2.1./2021. Hukum merupakan dasar utama Polri pada saat melaksanakan tugas dan seluruh  tindakan  Polri  wajib  dipertanggungjawabkan  pada  hukum  yang  berlaku  (Utomo,  2005). Disamping  itu,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  juga  memperhatikan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Pelayanan  Terpadu  Polri  yang  merupakan  dasar  yang  terlaksana  dari  tingkat  pusat hingga tingkat polsek di semua daerah di Indonesia.
Berdasar  hasil  kajian  terkait  upaya  Polri  sebagai tracer ,  khususnya  di  wilayah  hukum  Polda Bali, telah berjalan dengan baik dan dapat menekan jumlah penyebaran Covid-19. Terdapat beberapa data  terkait  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  terhitung  semenjak Polri melaksanakan tugas sebagai tracer . Data kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 per bulannya yaitu:  Juli  2021  sebanyak  24.836  jiwa,  Agustus  2021  sebanyak  30.738  jiwa,  September  2021 sebanyak  10.337  jiwa,  Oktober  2021  sebanyak  1.414  jiwa,  November  2021  sebanyak  612  jiwa,  dan Desember  2021  sebanyak  311  jiwa.  Dapat  dilihat  dari  data  tersebut  bahwa  terjadinya  penurunan  di setiap bulannya terhadap kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah hukum Polda Bali.  Dengan  demikian,  upaya  Polri  dalam  mendukung  kebijakan  pemerintah  yaitu  sebagai tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  dapat  dikatakan  berjalan  dengan baik dan memberikan perubahan yang signifikan.

## 2. Faktor  Penghambat  Peran  Polri  Sebagai  Tracer  untuk  Memutus  Penularan  Covid-19  di Wilayah Hukum Polda Bali
Pelaksanaan tracer yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  khususnya  di  wilayah  hukum  Polda  Bali terdapat  beberapa  kendala  atau  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  peran  Polri  sebagai tracer untuk memutus penularan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA I Komang Gede Bisma Candra Yoga selaku Bintara remaja Polda Bali, pada tanggal 24 November 2021 menyebutkan bila  faktor  itu  meliputi  dua  jenis,  yaitu  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal,  meliputi:  masih
kurangnya  kesiapan  kemampuan  sumber  daya  personel  Polri, tracer yang  kewalahan  akibat membludaknya  kasus  Covid-19  khususnya  di  wilayah  hukum  Polda Bali,  minimnya  jumlah  personil aparat  kepolisian  sebagai tracer di  lapangan  sehingga  pelacakan  kontak  erat  membutuhkan  waktu yang lama, dan keterbatasan waktu dalam upaya sosialisasi terhadap kontak erat dari masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Faktor  eksternal  yang  meliputi:  citra  Polri  di  mata  masyarakat  cenderung  negatif  sehingga segala  tindakan  kepolisian  khususnya  sebagai  pelaksana tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19 dianggap  salah,  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  kurang  dari  masyarakat  sehingga memunculkan stigma negatif terhadap pasien positif Covid-19, kurang kooperatifnya masyarakat yang terkonfirmasi  positif  Covid-19  sehingga  masyarakat  menolak  untuk  dilakukannya tracing oleh petugas tracer ,  maraknya  pemberitaan  negatif  atau hoax terkait  Covid-19  sehingga  membuat pelacakan kontak menjadi sulit, dan aplikasi Silacak yang mengalami down saat dipergunakan untuk mendata  kasus  terkonfirmasi  positif  Covid-19  sehingga  menghambat tracer digital  dalam melaksanakan  penginputan  data.  Kendala  pelaksanaan  peran  Polri  sebagai tracer untuk  memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali yaitu faktor internal dan faktor eksternal .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  BRIPDA  I  Komang  Gede  Bisma  Candra  Yoga  selaku Bintara  remaja  Polda  Bali,  pada  tanggal  24  November  2021,  yang  menyebutkan  bahwa  penanganan faktor-faktor  penghambat  peran  Polri  sebagai tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19  di  wilayah hukum Polda Bali  yaitu melakukan sosialisasi, pemberian  edukasi kepada masyarakat tentang upaya mengenai  pelaksanaan tracing oleh tracer agar  masyarakat  dapat  memahami  serta  mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mempergunakan waktu di lapangan dengan efektif dan efisien, kekurangan personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai tracer dapat diatasi dengan adanya bantuan dari personel TNI, tenaga kesehatan (nakes) yang juga berwenang dalam  melakukan upaya tracing .  Ketujuh,  Polri  selalu  menjaga  koordinasi  dengan  pihak  terkait  dalam  penanganan Covid-19  antara  lain  yaitu  dengan  tenaga  kesehatan  (nakes),  Satlinmas,  Babinsa,  Bhabinkamtibmas, Satpol  PP,  Kader,  Karang  Taruna,  PKK,  dan  relawan  lainnya,  mempersiapkan  fisik  dan  mental petugas  pelaksana tracer ,  dikarenakan  rutinitas  yang  padat  saat  melaksanakan tracing di  lapangan. Kesembilan,  melakukan  pelatihan-pelatihan  yang  intensif  tentang  penanganan  Covid-19  dengan  3T ( Testing,  Tracing,  Treatment ), khususnya tracing yang  dilakukan  oleh  pelaksana tracer ,  serta pembekalan  materi  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  Polri  sebagai  pelaksana tracer .  Dan  yang  terakhir  yaitu  memastikan  jaringan  internet  yang  kuat  dalam  proses  penginputan data oleh tracer digital agar menghindari aplikasi Silacak down saat digunakan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Peran  Kepolisian  Daerah  Bali  dalam  upaya  penanganan  Covid-19  sebagai tracer mengacu  pada ketentuan-ketentuan di UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penanganannya  berpedoman  terhadap  Surat  Telegram  Kepala  Kepolisian  Daerah  Bali  No. STR/691/VII/OPS.2.1/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Tentang Pelatihan Bagi Seluruh Bhabinkamtibmas Pelaksana Tugas Tracer untuk mengikuti zoom meeting . Berdasar pada UU No. 2 Tahun 2002, Polri sebagai  institusi  yang  berperanan  krusial  sebagai  garda  terdepan  terutama  menangani  Covid-19. Kontribusi  Polri  selama  menangani  pandemi  Covid-19  patut  diberikan  apresiasi  setinggi-tingginya dikarenakan hampir seluruhnya di dalam kebijakan pemerintah, Polri telah berperan aktif memberikan dukungannya.  Penerapan  peraturan  Polri  sebagai tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19  di wilayah hukum Polda bali telah berjalan dengan baik dan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Keberhasilan peran Polri sebagai pelaksana tracer dapat dilihat dari menurunnya jumlah  kasus  masyarakat  terkonfirmasi  positif  Covid-19  per  bulannya  selama  Polri  menjalankan tugasnya  sebagai tracer .  Adapun  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kepolisian  Daerah  Bali dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pelaksana tracer di  wilayah  hukum  Polda  Bali  terdapat  2 faktor, yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

## 2. Saran
Sesuai  hasil  kajian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  terdapat  beberapa  saran  sehubungan  dengan  peran Polri  sebagai tracer untuk  memutus  penularan  Covid-19  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  diantaranya:
yang  pertama  yaitu  kepada  masyarakat,  untuk  selalu  mematuhi  aturan  yang  sudah  diterbitkan pemerintah  dan  melakukan  segala  tindakan  berdasar  pada  aturan  undang-undang.  Kedua,  kepada aparat  penegak  hukum  khususnya  Polri  agar  upaya  penanganan  Covid-19  di  negara  Indonesia khususnya  dalam  wilayah  hukum  Polda  Bali  dapat  berjalan  tepat  sasaran  dan  tetap  berlandaskan standar  operasional  prosedur  dan  aturan  Undang-undang,  serta  menindak  tegas  setiap  tindakan masyarakat  yang  tidak  sesuai  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  dan  bagi  peneliti  berikutnya  supaya hasil kajian ini bisa menjadi pertimbangan, referensi, pedoman ataupun petunjuk dalam menulis karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan peran Polri sebagai tracer .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia. Jakarta. Muhadjir, N. (2000). Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial . Yogyakarta: Raka Sarasin .
Padyanoor,  A.  (2020).  Kebijakan  Pajak  Indonesia  Menanggapi  Krisis  COVID-19:  Manfaat  bagi Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2216–2230. Soekanto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum , 3 (1), 1–31 .
Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2020).  Tanggungjawab  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  untuk  Pembangunan  Daerah  Bali. Kertha Wicaksana , 14 (2), 18–24. Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Utomo, H. W. H. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka.