## LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
OLEH:
MEILANNY BUDIARTI SANTOSO 1
1 Staf Pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial – Universitas Padjadjaran
Email: meilannybudiarti13@gmail.com

## Abstrak
Resolusi  tentang  pengakuan  atas  hak-hak  LGBT  adalah  resolusi  PBB  yang  pertama  yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia, tentunya berbicara mengenai penegakkan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penegakkannya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Abstract
The  resolution  of  recognition  for  LGBT’s  rights  is  the  first  resolution  of  the  U.N.  that specifically  raise  the  issue  of  human  rights’  violations  which  based  on  a  sexual  orientation  and gender identity. This kind of resolution for LGBT’s recognition that used as the basic of their demands for the LGBTs in claiming their rights in the name of human rights. However, in Indonesia, definitely when we are talking about the enforcement of human rights, especially that had been fought by the community of LGBTs, the enforcement itself must be adjusted to the rule of law and also values of Pancasila as a fundamental of the state and philosophy as well, in our nation and state.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, LGBT, Mental Health , kritik konsep HAM
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )

## 1. Pendahuluan
Menurut survey CIA pada tahun 2015 yang  dilansir  di  topikmalaysia.com  jumlah populasi  LGBT  di  Indonesia  adalah  ke-5 terbesar  di  dunia  setelah  China,  India,  Eropa dan  Amerika.  Selain  itu,  beberapa  lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan  bahwa  Indonesia  memiliki  3% penduduk  LGBT,  ini  berarti  dari  250  juta penduduk 7,5 jutanya adalah LBGT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.
Permasalahan  LGBT  di  Indonesia banyak  menimbulkan  pertentangan  pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap  LGBT  menyatakan,  bahwa  negara dan  masyarakat  harus  mengkampanyekan prinsip  non  diskriminasi  antara  lelaki, perempuan,  trangender,  pecinta  lawan  jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Pendukung LGBT menggunakan  pemenuhan  hak  asasi  manusia sebagai  dasar  tuntutan  mereka  dengan menyatakan  bahwa  orientasi  seksual  adalah hak asasi manusia bagi mereka.
Sebaliknya,  pihak-pihak  yang  kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi  HAM.  Dalam  hal  ini,  negara  dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin  untuk  melakukan  upaya  preventif terhadap  gejala  muncul  dan  berkembangnya LGBT  yang  akan  membahayakan  generasi masa  depan  Indonesia.  Oleh  sebab  itulah,
posisi stategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan  untuk  menangani  polemik  LGBT secara  langsung  agar  tak  terjadi  disintegrasi bangsa.
Situasi yang terjadi di Indonesia terkait fenomena LGBT tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejolak fenomena LGBT yang terjadi  di  tingkatan  dunia  internasional.  Pada tahun  2011,  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan  atas  hak-hak  LGBT,  yang  diikuti dengan  laporan  dari  Komisi  Hak  Asasi Manusia  PBB  yang  mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk  kejahatan  kebencian,  kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi  Manusia  PBB  mendesak  semua  negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan  oleh  PBB  adalah  dalam  perspektif Universal  Declaration  of  Human  Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia),  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB mensyahkan  resolusi  persamaan  hak  yang menyatakan  bahwa  setiap  manusia  dilahirkan bebas  dan  sederajat  dan  setiap  orang  berhak untuk  memperoleh  hak  dan  kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.
Resolusi  tentang  pengakuan  atas  hak- hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran  HAM  berdasarkan  orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
pengakuan  atas  hak-hak  LGBT  inilah  yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT  dalam  menuntut  hak-hak  mereka dengan mengatasnamakan hak asasi  manusia. Namun demikian, tentunya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak akan terlepas  dari  hukum  dan  falsafah  yang  dianut suatu  Negara.  Bagi  negara  Indonesia,  yang berlandaskan atas hukum dan Pancasila, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara  dan  penegakkan  HAM  pun  akan disesuaikan  dengan  nilai-nilai  dan  falsafah yang dianut bangsa Indonesia.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Tinjauan Mengenai LGBT
Negara Amerika sangat fokus terhadap isu  hak  asasi  LGBT,  karena  menurut  mereka dengan  tidak  adanya  diskriminasi  dan kriminalisasi  terhadap  orang-orang  LGBT, maka  kehidupan  LGBT  akan  berjalan  sama ‘normalnya’ dengan orang-orang heteroseksual.  PBB  telah  bekerja  dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi  dan  kriminalisasi  berdasarkan homofobia  dan  transphobia  bagi  LGBT.  Hal ini  sebagai  bentuk  pengakuan  hak  asasi manusia bagi orang-orang LGBT dan hasilnya lebih  dari  30  negara  telah  melegalkan homoseksualitas  dalam  20  tahun  terakhir. Untuk  menghadapi  resistensi  dari  LSM  dan kelompok yang menentang atas ketentuan dari PBB  tersebut,  maka  PBB  melalui  perwakilan dari  negara-negara  anggota  memerintahkan
untuk  menjamin  hak  asasi  manusia  LGBT. Hari  ini,  di  bawah  pimpinan  Sekretaris Jenderal  Ban  Ki-moon,  tidak  ada  keraguan bagi  PBB  untuk  membuat  keputusan  menuju inklusi  global  mengenai  pengakuan  hak  asasi manusia LGBT.
Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak  lama,  berawal  dari  waktu  terawal fenomena  tersebut  ditemukan  yaitu  abad  ke- 19an. Pada abad ke-19, American Psychiatric Assosiation (APA) masih menganggap homoseksualitas  sebagai  mental  disorder. Seperti  pada  perkembangan  diagnosis  para pskiater  di  Amerika  beserta  risetnya,  pada tahun 1952 diagnosis asli dan Statistik Manual of  Mental  Health (DSM)  menetapkan  bahwa homoksesual  adalah  gangguan  kepribadian sosiopat.
Seiring  berjalannya  waktu,  komunitas orang-orang LGBT mendapatkan diskriminasi yang  berat  dari  masyarakat.  Mulai  dari dikeluarkan  dari  pekerjaan,  dianggap  sebagai orang  gila,  sebagai  kriminal,  dan  isu-isu diskriminasi lainnya. Pada tahun 1951, Donald Webster  Cory  menerbitkan The  Homoseksual di  Amerika  (Cory,  1951),  yang  menyatakan bahwa  laki-laki  gay  dan  lesbian  adalah kelompok  minoritas  yang  sah.  Hingga  tahun 1950-1970an  komunitas  pendukung  LGBT memunculkan gerakan meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap komunitas LGBT.
Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1968  DSM  menghapuskan  homoseksual  dari daftar sosiopat. Pada akhirnya karena terdapat
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
efek  politik  di  dalam  tuntutan  hak  komunitas LGBT,  tepatnya  tahun  1973, American
Psychiatric Association menghapus homoseksualitas  dari  DSM  dan  menjelaskan bahwa  homoseksualitas  tidak  lagi  dianggap sebagai penyakit mental. Homoseksual dianggap  sebagai  perilaku  biasa,  namun menjadi  masalah  ketika  orang  homoseks tersebut mengalami kerugian atau ketidaknyamanan hingga harus diterapi.
Sejarah perkembangan pandangan masyarakat  terhadap  LGBT  berawal  dari perspektif  Socarides  yang  menceritakan bagaimana  sejarahnya  LGBT  di  Amerika. Charles  W  Socarides  MD  adalah  seorang Psikiater  dan  Psikoanalisis  di  Amerika  yang meneliti  tentang  kaum  LGBT.  Socarides beranggapan bahwa gay itu bukan merupakan bawaan  sejak  lahir,  dengan  kata  lain  bukan merupakan  genetik  seperti  yang  kaum  gay klaim  pada  masa  itu.  Menurut  Socarides mereka berubah menjadi gay karena wawasan dan berpikir secara sadar.
Awalnya pada tahun 1952, Diagnostic and  Statistical  Manual (DSM)  menyatakan kaum  homoseksual  sebagai  “gangguan kepribadian  sosiopat”.  Kemudian  pada  tahun 1968  kaum  homoseksual  dinyatakan  sebagai “penyimpangan  seksual”.  Setelah  itu,  pada tahun  1973  homoseksual  dinyatakan  sebagai “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973 melalui American  Psychiatric  Association, kaum  homoseksual  dinyatakan  “bukan penyakit mental”.
Fakanya,  faktor  penyebab  mengapa American Psychiatric Association menghapus pernyataannya  pada  kaum homoseksual sebagai  “penyakit  mental”  adalah  banyaknya aktivis  gay  yang  memprotes  konvensi American  Psychiatric  Association di  San Francisco.  Kemudian American  Psychiatric Association semakin  tidak  nyaman  dengan sikap para kaum homoseksual. Lalu American Psychiatric Association memutuskan homoseksual  adalah  normal  (bukan  penyakit kejiwaan) dengan hasil voting anggotanya 13- 0 dengan 2 abstain. Sekitar 55% dari anggota American  Psychiatric  Association yang  suka dengan  keputusan  tersebut.  Jadi, American Psychiatric Association menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental tidak dipicu  oleh  beberapa  terobosan  ilmiah melainkan  karena  keributan  yang  terjadi  oleh kaum  homoseksual  pada  masa  itu  sehingga membuat  suara  mereka  didengar  masyarakat. American Psychiatric Association khawatir hal ini  menimbulkan  peningkatan  perhatian masyarakat  terhadap  sifat  palsu  dari  seluruh taksonomi  mereka.  Kemudian  pada  saat  itu terjadi pula ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan  tindak  kekerasan  sehingga American Psychiatric Association menghapus pernyataannya mengenai homoseksual.
Charles W. Socarides
MD
beranggapan  bahwa  gay  itu  bukan  bawaan sejak  lahir  atau  genetik.  Menurutnya  mereka berubah  karena  wawasan  dan  berpikir  secara sadar.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
dipaparkan  sebelumnya  mengenai  beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang dapat berubah menjadi LGBT. Faktor biologis tidak  begitu  dominan  dalam  hal  ini,  karena nampaknya lebih ke arah psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak ia lahir. Namun ini bukan berarti seorang anak  lahir  dengan  kelainan  genetik  dan membuatnya  menjadi  memiliki  orientasi seksual  sesama  jenis  seperti  yang  di  klaim kebanyakan  kaum  LGBT  saat  ini.  Terbukti dengan  adanya  faktor  lingkungan  yang  juga dapat  berpengaruh  terhadap  seseorang  untuk menjadi seorang LGBT. Seperti yang Socarides  katakan  bahwa  LGBT  telah berkembang menjadi gaya hidup alternatif bagi masyarakat.  Artinya  seseorang  dapat  menjadi LGBT dengan adanya informasi dan wawasan yang  membuat  pola  pikir  seseorang  berubah dan  secara  tidak  langsung  dapat  merubah orientasi  seksualnya  juga.  Dengan  demikian, LGBT  dapat  ditangani  dengan  terapi  untuk merubah pola pikir mereka.
Socarides  pun  dulu  sebagai  pencetus sebuah  lembaga  psikiater  yang  menangani masalah  LGBT pada masanya. Pada masa itu Socarides  menangani  kaum  LGBT  yang merasa  tidak  nyaman  dengan  kondisinya  dan ingin  berubah.  Socarides  melakukan  terapi penetralan  dengan  cara  meredefinisi  radikal mengenai  homoseksual  itu  sendiri.  Banyak dari klien Socarides yang sembuh dan menjadi heteroseksual.  Namun LGBT masa kini sudah tidak  lagi  menganggap  dirinya  bermasalah
karena  sudah  sejak  lama  adanya  pencetusan anggapan bahwa LGBT bukan lagi merupakan “penyakit mental” oleh American  Psychiatric Association .  Padahal  di  sisi  lain American Psychiatric  Association mengubah  ketentuan mengenai  fenomena  LGBT  tersebut  bukan karena  terbukti  sepenuhnya  secara  ilmiah melainkan karena adanya intimidasi dari kaum LGBT  pada  masa  itu  sehingga  membuat American  Psychiatric  Association merasa terganggu  dengan  berbagai  terror  yang dilakukan kaum LGBT pada lembaga tersebut.

## 2.2. Tinjauan Mengenai Hak Asasi

## Manusia (HAM)
Hak  asasi  manusia  dalam  Bahasa Prancis  disebut  “ Droit  L’Homme ”,  yang artinya  hak-hak  manusia  dan  dalam  Bahasa Inggris  disebut  “ Human  Rights ”.  Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, di  mana  manusia  atau  warga  negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib  dilindungi  oleh  Pemerintah,  maka muncul istilah “ Basic Rights ” atau “ Fundamental Rights ”. Bila diterjemahkan ke dalam  Bahasa  Indonesia  adalah  merupakan hak-hak  dasar  manusia  atau  lebih  dikenal dengan  istilah  “Hak  asasi  manusia”. Sedangkan Meriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-dasar  Ilmu  Politik  menyatakan  bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia  yang  telah  diperoleh  dan  dibawanya bersamaan  dengan  kelahirannya  di  dalam kehidupan  masyarakat.  Dianggap  bahwa
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas  dasar  bangsa,  ras,  agama,  kelamin  dan arena itu bersifat  universal.  Dasar dari semua hak  asasi  ialah  bahwa  manusia  memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.
Kemudian Leach Levin seorang aktivis hak  asasi  manusia  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  mengemukakan  bahwa  konsep  hak asasi manusia ada dua pengertian dasar, yaitu: Pertama, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa  dipisahkan  dan  dicabut  adalah  hak manusia  karena  ia  seorang  manusia.  Hak adalah  hak-hak  moral  yang  berasal  dari kemanusiaan  setiap  insan  dan  hak-hak  itu bertujuan  untuk  menjamin  martabat  setiap manusia  ( natural  rights ).  Kedua,  hak  asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat  melalui  proses  pembentukan  hukum dari  masyarakat  itu  sendiri,  baik  secara nasional  maupun  secara  internasional.  Dasar dari hak-hak ini adalah  persetujuan dari  yang diperintah,  yaitu  persetujuan  dari  yang diperintah,  yaitu  persetujuan  dari  para  warga negara,  yang  tunduk  kepada  hak-hak  itu  dan tidak  hanya  tata  tertib  alamiah  yang merupakan dasar dari arti yang pertama.
Terdapat  berbagai  batasan  mengenai HAM,  Hendarmin  Ranadirekasa  (dalam Muladi  2005)  memberikan  definisi  tentang HAM  pada  hakekatnya  adalah  seperangkat ketentuan  atau  aturan  untuk  melindungi wargna negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dana tau pembatasan ruang gerak
warga  negara  oleh  negara,  artinya  ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan  pada  negara  agar  hak  warga negara  yang  paling  hakiki  terlindungi  dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangkan Mahfu MD (dalam Muladi 2005) mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir di ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati),  bukan  merupakan  pemberian  dari manusia  atau  negara.  Sehingga  dari  dua pengertian  diatas  bisa  disimpulkan  bahwa HAM  adalah  hak  dasar  yang  melekat  pada setiap individu sejak dilahirkan kemuka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.
Berdasarkan  definisi  diatas  terliht bagaimana  posisi  HAM  dengan  hukum  yang dibuat  oleh  negara.  Keberadaan  HAM mendahului  hukum  dengan  kata  lain  bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak  dasar  yang melekat pada diri manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan, bersifat universal dan harus  dilindungi  secara  hukum  atau  HAM diformalkan  kedalam  seperangkat  aturan hukum yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi condition  sine  qua  non dalam penegakan  HAM,  lengkapnya  instrumen hukum  tentang  HAM  menjadi  salah  satu sumber human  right  law yang  menunggu langkah politik pemimpin dunia dan pemimpin negara untuk menegakkannya.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Isi  dari pada hak asasi  manusia hanya dapat  ditelusuri  lewat  penelusuran  aturan hukum  dan  moral  yang  berlaku  dalam masyarakat.  John  Locke  (1632-1704)  yang dikenal  sebagai  bapak  hak  asasi  manusia, dalam bukunya yang berjudul “ Two Treatises
On  Civil  Government ”,  menyatakan  tujuan negara  adalah  untuk  melindungi  hak  asasi mansuia  warga  negaranya.  Manusia  sebelum hidup  bernegara  atau  dalam  keadaan  alamiah (status  naturalis)  telah  hidup  dengan  damai dengan  haknya  masing-masing,  yaitu  hak untuk  hidup,  hak  atas  kemerdekaan  dan  hak atas  penghormatan  terhadap  harta  miliknya, yang semua itu merupakan propertinya.
Dalam  HAM  terdapat  dua  pinsip penting  yang  melatarbelakangi  konsep  HAM itu  sendiri  yakni  prinsip  kebebasan  dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John  Rawis,  berpendapat  bahwa  terdapat  tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:
1. Prinsip  kebebasan  yang  sebesar- besarnya bagi setiap orang ( principle of greatest  equel  liberty ).  Prinsip  ini mencakup  kebebasan  untuk  berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan  berbicara,  kebebasan  pers, kebebadan memeluk agama, kebebasan menjadi  diri  sendiri,  kebebasan  dari penangkapan  dan  penahanan  yang sewenang-wenang,  dan  hak  untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip  perbedaan  ( the  difference principle ).  Inti  dari  prinsip  ini  adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar  memberikan  kemanfaatan  yang besar  bagi  mereka  yang  kurang diuntungkan.
3. Prinsip  persamaan  yang  adil  atas kesempatan  ( the  principle  of  fair equality  of  opportunity ).  Inti  dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan  sosial  ekonomi  harus diatur  sedemikian  rupa  sehingga membuka  jabatan  dan  kedudukan sosial  bagis  semua  orang  dibawah kondisi persamaan kesempatan.
Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan hal- hal  pokok  yang  ada  dalam  HAM,  dimana HAM  tidak  melihat  kedudukan  ekonomi, sosial  dan  budaya  seseorang,  serta  tidak melihat  bagaimana  kedudukannya  sabagai orang  sipil  maupun  kedudukannya  dalam  hal politik,  semua  orang  memilki  kebebasan  dan juga mempunyai kedudukan yang sama.
Hak  asasi  manusia  di  Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya  hak  asasi  manusia  mendapat  jaminan kuat  dari  falsafah  bangsa,  yakni  Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelakasanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi  bangsa  Indonesia,  melaksanakan  hak asasi  manusia  bukan  berarti  melaksanakan
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
dengan  sebebas-bebasnya,  melainkan  harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung  dalam  pandangan  hidup  bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada  dasarnya  memang  tidak  ada  hak  yang dapat  dilaksanakan  secara  mutlak  tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang  dimiliki  oleh  seseorang  akan  dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanankan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka  yang  terjadi  adalah  benturan  hak  atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Negara  Republik  Indonesia  mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Prinsip-prinsip  tentang  HAM  tersebut dapat  dilihat  dalam  berbagai  instrumen, diantaranya:
1. Undang-Undang  Dasar  1945,  Yang tertuang  dalam  Pasal  28I,  Pasal  28J UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar. Dimana  dalam  dua  instrumen  diatas dapat  disimpulkan  bahwa:  HAM  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat
dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  YME,  dan  merupakan  anugrah  Tuhan yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  tidak  saja  oleh  negara  namun  juga oleh  setiap  orang,  dan  manusia  tidak  hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan  maka  tidak  akan  dimungkinkan adanya  pelaksanaan  dan  tegaknya  HAM,  hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM.
LGBT  adalah  sebuah  penyimpangan dari  kodrat  dan  fitrah  manusia.  Manusia sejatinya  diciptakan  dalam  dua  jenis  untuk berpasangan,  yaitu pria  dan wanita. Konsepsi itu  jelas  dianut  oleh  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Perkawinan  menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria  dan  wanita.  Dengan  begitu,  perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.
Di  Indonesia  secara  garis  besar disimpulkan, hak-hak asasi  manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:
1. Hak  pribadi  ( personal  rights )  yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak  ekonomi  ( property  rights )  yang meliputi  hak  untuk  memiliki  sesuatu, hak  untuk  membeli  dan  menjual  serta memanfaatkannya.
3. Hak politik ( political rights ) yaitu hak untuk  ikut  serta  dalam  pemerintahan, hak  pilih  (dipilih  dan  memilih  dalam
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
pemilu)  dan  hak  untuk  mendirikan partai politik.
4. Hak  untuk  mendapatkan  perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
5. Hak sosial dan kebudayaan ( social and culture  rights ).  Misalnya  hak  untuk memilh  pendidikan  dan  hak  untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan
perlakuan  tata  cara  peradilan  dan perlindungan ( procedural rights ).
Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Bagi bangsa Indonesia, dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan  dan  pemenuhan  HAM.  Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa  bersesuaian  dengan  akal  sehat  dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan.

## 3. Simpulan
Pergeseran pandangan masyarakat dunia  terhadap  komunitas  LGBT  sangat dipengaruhi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association sebagai lembaga  yang  dipandang  kompeten  untuk memberikan  penilaian  terhadap  keberadaan komunitas  LGBT.  Pergeseran  pandangan American  Psychiatric  Association tampak sebagai  berikut:  pada  tahun  1952  kaum homoseksual dinyatakan sebagai orang dengan
“gangguan  kepribadian  sosiopat”  sehingga dimasukkan  ke  dalam Diagnostic  and Statistical  Manual (DSM).  Kemudian  pada tahun  1968  kaum  homoseksual  dinyatakan sebagai “penyimpangan seksual”. Setelah itu, pada  tahun  1973  homoseksual  dinyatakan sebagai  “penyakit  mental”.  Namun  karena adanya  ancaman-ancaman  yang  berpotensi menyebabkan tindak kekerasan, setelah tahun 1973  kaum  homoseksual  dinyatakan  “bukan penyakit mental”.
Tuntutan  LGBT  terhadap  pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan  nilai-nilai  dan  aturan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Di  sisi  lain  sejalan dengan pandangan Charles W. Socarides MD bahwa gay bukan bawaan sejak lahir (genetik). Seseorang  menjadi  gay  karena  wawasan  dan pikiran secara sadar, dengan kata lain menjadi gay  karena  dipelajari  secara  sadar.  Pengaruh faktor  biologis  tidak  begitu  dominan,  karena nampaknya  faktor  psikososial  atau  masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak  ia  lahir  akan  berpengaruh  lebih  besar terhadap keberadaan gay.
Perkembangan
HAM secara kontemporer  telah  dibentuk  oleh  pemikiran Barat  dan dalam hal  ini, banyak konsep  yang sering  digunakan  dalam  perdebatan  politik, seperti:  demokrasi,  keadilan,  kebebasan, kesetaraan  dan  martabat  manusia.  Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghentikan penggunaan  kata-kata  tersebut  agar  tidak secara  otomatis  diasosiasikan  dengan  konsep
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
HAM,  maka  tugas  kita  sebagai  orang Indonesia  yang  memiliki  tata  nilai  dan  tata kelakuan  yang  berbeda  dengan  bangsa  Barat adalah  dengan  melonggarkan  konsep-konsep HAM  dari  belenggu  modernitas  Barat  dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan  pemikiran  dan  nilai-nilai  bangsa Indonesia.
Bila  kita  menilik  istilah  HAM  yang
menjunjung ide-ide dan nilai-nilai kemanusiaan  serta  berlaku  secara  universal, tampaknya  dalam  hal  ini  HAM  beresonansi lintas  budaya  dan  tradisi,  sehingga  HAM merupakan  seruan  penting  bagi  mereka  yang mencari  keadilan  dan  perdamaian  di  dunia secara  berkelanjutan.  Terhadap  konsep  HAM yang  demikian,  muncul  beberapa  kritik pemikiran.
Kritik pertama, mengenai bias budaya. Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  setiap manusia yang menempati tempat tertentu pada waktu  tertentu  memiliki  budayanya  masing- masing  dan  adakalanya  satu  budaya  dengan budaya yang lainnya tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan. Selain kritik terhadap bias budaya, dua kritik lainnya secara umum terkait dengan  perspektif  HAM  itu  sendiri.  Kritik kedua,  bahwa  klaim  HAM  dinilai  sembrono atau  egois:  orang  akan  mengklaim  sesuatu sebagai  “hak  asasi  manusia”-nya,  padahal
sebenarnya  mereka  hanya  mengekspresikan egois sederhana “ingin”. Kritik ketiga, bahwa klaim  hak  asasi  manusia  seseorang  dapat bertentangan  dengan  klaim  atas  hak  asasi manusia orang yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Cory,  D.  W.  1951. The  homosexual  in America: A subjective approach . New York: Greenberg.
Drescher,  Jack.  Hellman,  Ronald.  2004.
Handbook of LGBT Issues in Community Mental Health. New York:
The Haworth Medical Press
Friedman,  Howard  S.  2015. Encyclopedia  of Mental Health. Academic Press. Ife,  Jim.  2008. Human  Rights  And  Social
Work. New York: Cambridge
University Press.
Muladi.  2005. Hak  Asasi  Manusia:  Hakekat,
Konsep  dan  Implikasinya  Dalam Perspektif  Hukum  dan  Masyarakat ,
Bandung: Refika Aditama.
Efendi, Masyur. & Sukmana, Taufani E. 2007.
HAM:  Dalam  Dimensi  /  Dinamika Yuridis ,  Sosial,  Politik, Bogor:  Ghalia Indonesia.
Meriam  Budiardjo.  1980. Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Naming, Ramblon. 1982. Gatra Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty.
Subawa,  I  Made.  2008. Hak  Asasi  Manusia Bidang  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. Jurnal Kertha  Patrika  vol.  33  no.  1,  Januari 2008.