Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## TINDAKAN PENGEPUNGAN YANG MENYEBABKAN KELAPARAN DI MADAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## THE SIEGE CAUSING STARVATION IN MADAYA FROM AN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PERSPECTIVE
Aninda Aulia Zulfa 1 , Audrey Putri Patrecia 2 , Cena Lucia Uli 3 , Jun Justinar 4
1-3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
4 Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
*Penulis Koresponden: jun.j@trisakti.ac.id Sejarah Artikel Diterima Agustus 2022 Disetujui
Oktober 2022 Terbit Online November 2022

## Abstrak
Pemberontakan rakyat Suriah terhadap pemerintahannya sebagai bentuk kekecewaan kepada Rezim Al-Assad memicu konflik yang menyebabkan banyak korban dan kerugian. Konflik antara pemberontak dan pemerintah Suriah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Perang Suriah meluas sampai ke Damaskus, Ibukota Suriah. Akibatnya beberapa kota mengalami dampak pertempuran yang terjadi antara pemberontak dengan pemerintah Suriah. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Madaya yang berada di dekat Damaskus. Kota Madaya dikepung oleh Pemerintah Suriah sehingga sekitar 40 ribu penduduk sipil disana mengalami krisis kebutuhan dasar seperti air bersih, obat-obatan, hingga makanan yang memicu kelaparan dan menyebabkan banyak korban. Selain itu, penggunaan ranjau darat dalam perang Suriah merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum humaniter dan perlu tanggung jawab penuh pemerintahan Suriah atas kerugian materil maupun immateril yang diakibatkan metode pengepungan dan penggunaan alat berperang. Dengan demikian, diperlukan sebuah tinjauan terhadap hukum humaniter internasional dalam perang Suriah.
Kata kunci: Hukum humaniter; Madaya; pemberontakan; pengepungan; perang Suriah.

## Abstract
The Syrian people's rebellion against their government was a form of disappointment with the Al-Assad Regime, a conflict that triggered many victims and losses. The conflict between the rebels and the Syrian government resulted in violations of Geneva Law and Hague Law. The Syrian war spread to Damascus, the capital of Syria. As a result, the city experienced some of the effects of fighting between the rebellion and the Syrian government. One of the areas affected is Madaya, which is near Damascus. The city of Madaya is under siege by the Syrian government so around 40 thousand civilians there experience a crisis of basic needs such as clean water, medicine, and food, which triggers hunger and causes many victims. In addition, the use of landmines in the Syrian war is a crime that violates humanitarian law and requiresthe
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Syrian government to take full responsibility for the material and immaterial losses resulting from the threat of siege and the use of beatings. Therefore, a view of international humanitarian law is needed in the Syrian war.
Keywords: Humanitarian Law; Madaya; rebellion; siege; Syrian war.
Pendahuluan Dalam hubungan internasional, perang atau konflik bersenjata ( armed conflict ) menjadi bagian dalam perjalanan sejarah manusia. Perang adalah suatu kondisi tertinggi konflik antara manusia dengan manusia lainnya. Perang secara tradisional merupakan kekerasan yang sistematis dari unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang terjadi jika negara dengan negara berkonflik dan percaya bahwa maksud mereka tidak akan tercapai kecuali melalui kekerasan (Ambarwati et al., 2013). Perang menggambarkan krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, dan dapat berbentuk perang gerilya, penaklukan penduduk, bahkan terorisme. Pada pelaksanaannya, perang atau konflik bersenjata dilakukan sesuai dengan prosedur hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional ( international humanitarian law , IHL) atau dikenal juga dengan hukum perang ( the law of war ) atau hukum konflik bersenjata ( laws of armed conflict ) adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional (Bakry, 2019). Menurut ICRC ( International Committee of the Red Cross ), Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur konflik dalam hubungan antar negara. Hukum internasional terwujud dalam perjanjian antarnegara, baik dalam bentuk perjanjian, kebiasaan yang membentuk praktik negara-negara yang mereka anggap mengikat secara hukum, maupun prinsip-prinsip umum sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICRC, 2022).
Meskipun sikap untuk menghindari perang sudah banyak dilakukan oleh negara namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa negara yang terlibat perang, baik yang sifatnya internasional ataupun non-internasional. Korban tewas dalam peperangan karena penggunaan senjata konvensional seperti senjata api, rudal, granat dan senjata lainnya. Saat ini masih terjadi berbagai konflik bersenjata, salah satu contohnya adalah konflik bersenjata di Suriah yang terjadi antara pemerintah yang otoriter dan sebagian penduduk sipil yang merasa terpinggirkan. Pemberontakan yang meletus merupakan refleksi dari kekecewaan yang mendalam terhadap rezim yang telah lama berkuasa, saat aspirasi penduduk untuk kebebasan politik dan perubahan diabaikan Pemerintah. Konflik ini telah mengakibatkan dampak yang meluas, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Pasukan propemerintah melakukan pengepungan sehingga penduduk tidak mendapatkan pasokan makanan selama berhari-hari. Pengepungan dilakukan dengan memasang ranjau darat serta penembakan saat para penduduk sipil ingin melarikan diri dari wilayah Madaya. Selain itu diduga kuat terdapat serangan dengan senjata kimia kepada penduduk sipil di Madaya (Gunawan et al., 2023). Pengepungan yang dilakukan oleh pasukan propemerintah mengakibatkan sebagian orang yang bermukim di Madaya, Suriah, mengalami krisis pangan yang serius hingga kelaparan karena memang terdapat korelasi antara konflik dan kelaparan (Reliefweb, 2023). I stilah 'pengepungan' dan 'kelaparan' memunculkan gambaran kuno tentang peperangan pada abad pertengahan saat warga di balik tembok kota menghadapi para tentara yang sedang berperang (Mendis, 2021). Salah satu tragedi kemanusiaan yang terkini dan berkelanjutan terjadi di Yaman, Suriah dan Sudan Selatan.
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Konflik yang saat ini berlangsung di Suriah ialah konflik yang timbul antara pemerintah dan penduduk sipil. Konflik ini terjadi karena adanya Arab spring serta beberapa faktor lain seperti masalah kesejahteraan sosial (Kusmin et al., 2023). Pemerintah Suriah mengupayakan segala cara untuk menghentikan para pemberontak dan demonstran namun tidak berhasil sehingga konflik semakin besar. Akhirnya pemerintah Suriah meminta bantuan militer untuk menghentikan para pemberontak dengan cara kekerasan. Tindakan tersebut semakin memperburuk situasi hingga konflik berkepanjangan. Pemerintah melakukan pengepungan di daerah yang dikuasai pemberontak dan telah menghambat masuknya pasokan pangan selama berhari-hari sehingga menyebabkan penduduk sipil mengalami kelaparan. Tindakan membuat lapar penduduk sipil ini dikenal dengan istilah starvation of civilians. Saat berperang para pihak cenderung mengutamakan kepentingannya sehingga untuk mencapai tujuan ini mereka membuat metode untuk berperang (Jazirah et al., 2022). Selain itu, konflik bersenjata yang terjadi di Suriah juga menunjukkan bahwa para pihak yang berperang menggunakan metode blockade atau pengepungan dengan menggunakan ranjau darat sebagai senjatanya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permasalahan yang diangkat adalah:
1. Apakah Hukum humaniter internasional melarang penggunaan starvation of civilians sebagai metode berperang?
2. Bagaimana metode dan alat perang yang digunakan dalam konflik bersenjata Suriah?
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Suriah terhadap pengepungan yang menyebabkan kelaparan di Kota Madaya?

## Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian menggunakan bacaan sebagai cara melakukan penelitian hukum serta menggunakan metode analisis isi. Adapun metode pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, yaitu keterangan yang diperoleh dari Undang- Undang yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk sumber hukum sekunder digunakan pendapat ahli dan artikel jurnal terkait hukum yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Larangan metode starvation of civilians menurut Hukum humaniter internasional “Membuat orang kelaparan” secara umum dipahami sebagai tindakan dengan sengaja membuat orang kelaparan secara ekstrim, menderita dan mengalami kelangkaan makanan sehingga mengalami kematian akibat kekurangan makanan (Clarke et al., 2018). “Membuat lapar” mungkin sah jika tujuannya adalah untuk kepentingan dan keuntungan militer serta sasarannya tidak berhubungan langsung dengan warga sipil yang kelaparan. Taktik peperangan yang meliputi pengepungan, blokade dan embargo; adalah sah apabila keluarnya warga sipil dari wilayah yang dikepung dan perjalanan bahan makanan serta bantuan kemanusiaan terjamin dapat dipenuhi (Ruiz-Jiménez Vera, 2020). Menggunakan kelaparan untuk mencapai tujuan lain, seperti 'pembersihan etnis' di suatu wilayah atau hanya untuk memusnahkan atau melemahkan populasi adalah tindakan yang terlarang (Akande & Gillard, 2019). Membuat lapar penduduk sipil sebagai metode peperangan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Tindakan ini telah dilarang berdasarkan HHI sejak diadopsinya dua Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949 (Global Rights Compliance, 1995). Larangan ini
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
diterima secara luas sehingga memperoleh status HHI sebagaimana tercermin dalam Rule 53 dan 54 dari Database ICRC tentang Hukum Kebiasaan Perang. Hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun kelompok bersenjata terorganisir, wajib menghormatinya meskipun mereka belum menandatangani Konvensi Jenewa 1949 ataupun Protokol Tambahannya.
Larangan khusus terkait dengan starvation of civilians terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I berlaku atas apapun tujuan dan motif pihak penyerang (Gasser et al., 2015). Secara khusus Pasal 54 Protokol Tambahan I mengatur tentang larangan umum atas kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Selanjutnya Pasal 54 ayat (1) ketentuan yang sama berfokus pada tindakan yang dilakukan untuk membuat warga sipil kelaparan. Terdapat larangan yang lebih spesifik dan ketat untuk menyerang, menghancurkan, memindahkan, atau menjadikan barang yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, terutama yang bertujuan menghilangkan makanan bagi penduduk sipil. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) Protokol Tambahan I. Dengan kata lain, Pasal 54 Protokol Tambahan I menetapkan larangan umum untuk menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan, namun larangan tersebut menurut HHI dapat dikategorikan menjadi dua kategori terpisah. Pertama, pemusnahan benda-benda yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, diatur dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I. Cara kedua yang menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan adalah dengan melakukan blokade, pengepungan, atau menghalangi akses terhadap operasi bantuan kemanusiaan, yang diatur tersendiri dalam hukum humaniter, meskipun ketentuan umum Pasal 54 melarang kelaparan sebagai metode peperangan (Kauranen, 2023).
Berbeda dengan larangan-larangan yang tersebut di atas, yang keduanya mengharuskan pihak yang berperang bertindak dengan tujuan tertentu, Pasal 54 ayat (3) Protokol Tambahan I menyatakan bahwa serangan dan tindakan terkait lainnya, yang dilakukan terhadap objek-objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, digunakan untuk mendukung militer secara langsung. Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan apabila penduduk sipil kekurangan makanan atau air sehingga menyebabkan kelaparan. Selain itu kelaparan yang terjadi pada kombatan sebagai salah satu cara berperang tidak dilarang, namun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap kelaparan yang dialami penduduk sipil yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari serangan yang ditujukan terhadap kombatan atau sasaran militer harus diperhitungkan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan berlaku pada semua operasi militer. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I. Apabila penduduk sipil mengalami kelaparan, operasi bantuan harus disetujui, diizinkan, dan difasilitasi oleh para pihak yang bertikai. Konsekuensi dari itu adalah segala tindakan yang diperkirakan akan mengakibatkan kelaparan bagi warga sipil tidak boleh diterapkan.
Selain larangan atau pembatasan tertentu, semua metode peperangan harus bersifat diskriminatif dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, meskipun kelaparan terhadap kombatan sebagai metode peperangan tidak dilarang, namun tetap harus mematuhi prinsip pembedaan sehingga tidak boleh diterapkan secara sembarangan yang akhirnya membuat warga sipil kelaparan (Akande & Gillard, 2019). Oleh karena itu Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menitikberatkan kepada perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Konvensi tersebut memuat prinsip distinction people (Rokhyani, 2018). Prinsip tersebut membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yakni kombatan ( combatant) dan penduduk sipil ( civilian ). Prinsip pembedaan menyatakan bahwa
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
pihak-pihak yang bertikai hanya boleh menargetkan kombatan dan menghindari serangan yang menargetkan warga sipil. Namun demikian pada praktiknya pengepungan di sekitar wilayah yang berisi kombatan dan warga sipil karena hal tersebut berdampak pada kedua kelompok tersebut (Hutter, 2015). Hal inilah yang mengakibatkan kelaparan pada warga sipil sebagai taktik pengepungan terjadi. Pengepungan dan blokade secara umum sah menurut hukum humaniter internasional, namun memperburuk risiko kelaparan di kalangan warga sipil dilarang digunakan sebagai metode peperangan (ICRC, 1949).
Saat perang berlangsung, para pihak yang bertikai cenderung mengutamakan kepentingan negara dibandingkan hal lainnya (Jazirah et al., 2022). Untuk kepentingan tersebut para pihak yang bertikai menggunakan berbagai meotde demi pemenangannya. Dalam konflik bersenjata, perampasan benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduksipil, seperti karena makanan, air, dan sistem yang menyediakan sumbernya berimplikasi pada hukum konflik bersenjata dan rezim kejahatan perang yang merupakan turunannya (Dannenbaum, 2022). Metode perang cenderung digunakan dalam konflik bersenjata untuk tujuan melemahkan musuh, biasanya digunakan oleh pihak yang mengutamakan kepentingan mereka untuk mencapai tujuan. Metode perang terus berkembang, salah satu metode perang tertua yaitu blokade (Jazirah et al., 2022). Bahkan blokade menjadi salah satu tema yang direncanakan masuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap hukum humaniter saat awal pembentukan ICRC (Demeyee et al., 2022). Blokade merupakan metode perang dengan menutup dan mengepung akses masuk ke suatu wilayah. Metode ini menyebabkan sulitnya akses perdagangan yang menggunakan kapal dan juga terjebaknya penduduk sipil yang berada di wilayah tersebut. Penduduk sipil dalam pengepungan akan mengalami kesulitan dalam keberlangsungan hidup, bahkan sulit untuk menerima bantuan dari luar karena akses yang tertutup. Namun hal tersebut terjadi dalam perang di Suriah.
Suriah merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Barat dengan Damaskus sebagai Ibu Kota. Sejak tahun 2011, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk sipil Suriah terhadap Rezim Al-Assad akibat menurunnya ekonomi Suriah, buruknya kebijakan politik, dan terjadinya arus Arab Spring di beberapa negara Timur Tengah pada saat itu. Pemberontakan dan demonstrasi kian meluas hingga ke Ibu Kota Suriah, Damaskus, yang mengakibatkan kota-kota dekat Damaskus ikut terdampak, salah satunya kota Madaya. Sekitar 40 ribu penduduk sipil di Kota Madaya terkepung oleh pemerintahan Suriah. Selama masa pengepungan terjadinya krisis kebutuhan dasar seperti air bersih, obat-obatan, hingga makanan yang menyebabkan penduduk sipil Suriah, khususnya di Kota Madaya mengalami kelaparan bahkan terdapat korban akibat hal tersebut.
Starvation of civilians (kelaparan penduduksipil) merupakan taktik perang yang sudah digunakan sejak dahulu, bahkan termasuk taktik perang tertua ( ancient way ). Metode atau taktik perang tersebut digunakan dengan melakukan tindakan yang menimbulkan kekurangan pangan bahkan kelaparan terhadap penduduk sipil. Starvation of civilians sebagai taktik perang dianggap sah untuk membuat musuh menyerah, tetapi penggunaan taktik tersebut menimbulkan penderitaan berlebih terhadap penduduksipil sehingga hukum humaniter internasional melarang penggunaan metode tersebut (Yustitianingtyas, 2016). Starvation of civilians juga dapat dianggap sebagai kejahatan perang (Akande & Gillard, 2019) (’Alessandra & Gillett, 2019). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional Pasal 8 (2) (b) (xxv) menegaskan bahwa sengaja membuat lapar penduduk sipil dengan memisahkan kebutuhan dasar mereka termasuk menghambat pengiriman bantuan merupakan tindakan kejahatan perang (Fainveica, 2020). Menurut Statuta ICC, kejahatan perang merupakan daftar panjang
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
tindakan yang melanggar hukum hukum perang sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional, yaitu: pembedaan, proporsionalitas, kebutuhan, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu dan kerugian yang berlebihan (Colangelo & Hayes, 2019). Dalam konflik bersenjata sekarang ini, taktik starvation of civilians seringkali masih digunakan meskipun sudah ada larangan mengenai hal tersebut. Larangan s tarvation of civilians sebagai metode perang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil. Pasal 27-34 Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam segala keadaan dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi. Pengepungan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap penduduk sipil di kota Madaya bertentangan dengan Pasal tersebut. Tidak adanya perlindungan bagi penduduk sipil dari perlakuan pemerintah Suriah yang tidak manusiawi menimbulkan krisis hingga kelaparan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, pemerintah Suriah telah melanggar aturan yang terdapat dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagaimana penjabaran berikut ini.
Menurut Pasal 54 ayat (1) Konvensi Jenewa IV tahun 1949, starvation of civilians sebagai metode perang dilarang, sedangkan pemerintah Suriah tetap melakukan metode tersebut. Pelanggaran tersebut dilakukan secara nyata oleh Pemerintah Suriah dan perlu adanya tanggung jawab penuh atas dampak pengepungan yang menyebabkan kelaparan di Madaya. Selanjutnya Pasal Pasal 54 ayat (2) KJ 1948 melarang penyerangan, penghancuran, pemindahan segala keperluan terkait kelangsungan hidup penduduk sipil seperti makanan dan air bersih. Keadaan pengepungan di Madaya menyebabkan krisis keperluan dasar yang menyebabkan penderitaan berlebih dan kelaparan penduduk sipil. Pengepungan penduduk sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Selain itu, pemerintah Suriah menutup akses bantuan kepada korban pengepungan ke daerah konflik yang menyebabkan semakin bertambah penderitaan penduduk.

## Metode dan alat perang yang digunakan dalam konflik bersenjata Suriah
Henry Campbell Black mendefinisikan perang sebagai suatu permusuhan (pertikaian) dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa, negara, atau penguasa, atau yang berlangsung antar penduduk suatu negara (Dewi, 2013). Pelaksanaan perang atau konflik bersenjata ( armed conflict ) salah satunya diatur dalam hukum humaniter internasional (HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL) serta beberapa konvensi lainnya. Ketentuan tersebut meliputi hukum tentang perang ( jus ad bellum ) dan hukum yang berlaku dalam perang ( jus in bello ) (Happold, 2011). Walaupun terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan perang atau konflik bersenjata ( armed conflict ) terkadang dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan sehingga menimbulkan pelanggaran prinsip-prinsip dalam hukum internasional, bahkan dianggap sebagai kejahatan perang atau pun pelanggaran berat ( serious violation or grave breaches ) menurut hukum humaniter internasional (Khairani et al., 2021).
Blokade adalah pengepungan (penutupan) suatu daerah (Negara) sehingga orang, barang kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas (Gasser et al., 2015). Pengepungan atau blokade merupakan salah satu dari metode yang digunakan pada perang atau konflik bersenjata ( armed conflict ). Pada awalnya blokade diatur dalam Declaration of Paris 1856 mengenai blockade sebagai suatu kebiasaan (Lemnitzer, 2013). Kemudian blokade juga diatur dalam Declaration of London 1909 yang lebih menjamin hak-hak negara yang netral.
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Prinsip-prinsip blokade yang terdapat dalam kedua deklarasi tersebut telah menjadi hukum kebiasaan internasional ( customary international law ) (Jazirah et al., 2022).
Hukum Humaniter Internasional telah menentukan siapa saja yang dapat diserang dan tidak boleh diserang, serta terdapat prinsip dasar yang salah satunya yaitu prinsip pembedaan yang mengharuskan para pihak yang berada di dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Prinsip pembedaan ini diatur dalam konvensi Den Haag 1907 Dan Konvensi Jenewa 1949, serta Protocol Tambahan I 1997. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hak hak sipil yang perlu untuk dilindungi, namun saat konflik bersenjata berlangsung hak – hak sipil seringkali terancam seperti saat terjadinya blokade atau pengepungan di Madaya, hak hak sipil terancam karena tidak mendapatkan pasokan pangan serta pasokan bantuan medis dan hak untuk hidup dengan rasa aman dan hak hak lainnya saat berlangsungnya pengepungan. Program pangan dunia mengatakan bahwa kehidupan penduduk Madaya yang berjumlah kurang lebih sekitar 40 ribu orang itu kini sangat berisiko serta akan memengaruhi sejumlah desa di sekitarnya.
Pencegahan pasokan pangan serta bantuan internasional yang lain ke Madaya yang dilakukan oleh pasukan propemerintah telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV. Pasal 23 KJ 1949 menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan perlintasan bebas bagi pengiriman barang-barang medis, perlengkapan rumah sakit, dan barang-barang yang diperlukan untuk ibadah keagamaan para penduduk sipil yang berada dalam wilayah konflik tersebut. Menurut Protokol Tambahan I 1977 Pasal 70 (2), pengiriman bantuan tersebut harus diberikan hak lintas damai (International Committee of the Red Cross, 2005). Oleh karena itu tindakan yang mencegah atau menghalangi bantuan kemanusiaan seperti pasokan makanan, obat obatan atau yang lainnya untuk mencapai penduduksipil dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hak yang dijamin. Rangkaian tindakan tersebut dikenal dengan sebutan blockade.
Blokade dalam hukum internasional dilakukan berdasarkan pada syarat – syarat yang sah, syarat sah yang diatur dalam The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (Selanjutnya disebut sebagai San Remo Manual 1994), aturan ini di antaranya adalah adanya pengumuman mengenai pemberlakuan blokade kepada seluruh pihak; blokade diterapkan secara efektif; pemberlakuan blokade; berlaku secara imparsial; menghargai hak-hak negara netral (Jazirah, Tuhulele, & Welly Angela Riry, 2022). Ketentuan tersebut dibuat karena adanya desakan dari negara lain yang merupakan negara netral yang selalu merasa dirugikan saat diterapkannya tindakan blokade. Saat pengepungan atau blokade yang dilakukan oleh pasukan propemerintah biasanya menggunakan ranjau darat sebagai alat untuk melakukan pengepungan. Akibatnya banyak masyarakat sipil yang tewas terkena ranjau darat tersebut ketika berusaha melarikan diri dari Madaya. Namun demikian ranjau (secara umum) tidak termasuk pada kategori senjata yang dilarang berdasarkan Hukum Humaniter (Mahfud, 2013).
Dalam konflik Suriah, ranjau darat anti personil yang digunakan untuk pengepungan merupakan salah satu dari senjata yang dilarang dalam Hukum Humaniter yang menyebabkan penderitaan atau luka yang berlebihan. Ranjau darat merupakan salah satu masalah serius yang tengah di tanggapi oleh banyak negara di dunia, akibat yang ditimbulkan atas penggunaan ranjau darat dapat menimbulkan masalah didalam beberapa bidang termasuk pada masalah politik, hak asasi manusia, keamanan, dan ekonomi, serta banyak masalah lainnya (Muhammad & Kurniawan, 2022). Protokol Ranjau Darat telah diadopsi dalam Perserikatan Bangsa bangsa pada tahun 1980 hampir tidak membatasi penggunaan ranjau darat, sehingga
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
menimbulkan masalah peningkatan penggunaan ranjau darat dan jumlah korban tewas seiring berjalannya waktu. Mengenai ketentuan pelarangan ranjau darat diatur dalam konvensi ottawa 1997 tentang pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi dan juga pengalingan ranjau anti- personel dan pemusnahannya. serta juga dilarang untuk mengarahkan senjata kepada penduduksipil atau objek sipil atau menggunakannya tanpa pandang bulu. Pasal 1 (1) Konvensi Ottawa menjelaskan bahwa dalam keadaan bagaimanapun setiap negara tidak boleh menggunakan ranjau darat anti- personel; mengembangkan, memproduksi, ataupun mengimpornya, menyimpan, menahan atau mengirimkan ranjau darat anti personil pada setiap orang, baik langsung maupun tidak.
Penggunaan ranjau darat anti personil saat berlangsungnya konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar hukum humaniter internasional, karena penggunaan ranjau darat di wilayah konflik mengenai penduduksipil sehingga berujung kepada kejahatan genosida, maka dari itu melanggar prinsip prinsip yang terdapat dalam Hukum humaniter internasional. Menurut ICRC, kebiasaan dalam hukum humaniter internasional mensyaratkan bahwa setiap kali ranjau darat digunakan, langkah pencegahan khusus harus diambil untuk meminimalkan dampaknya tidak pandang bulu, termasuk mencatat lokasinya dan menyingkirkan atau menetralisir ranjau darat tersebut pada akhir permusuhan (Islam, 2018).

## Tanggung Jawab Pemerintah Suriah Terhadap Pengepungan yang Mengakibatkan Kelaparan di Madaya
Negara memiliki tanggung jawab utama saat terjadi perang. Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia (HAM) melibatkan pengakuan, kepastian, dan implementasi. Sesuai dengan Resolusi No. 421 (V) Negara harus menghormati dan memastikan HAM. Implementasi hak dalam hukum domestik memerlukan pengadopsian ketentuan yang diratifikasi. Negara wajib untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak yang tercantum. Hukum tentang tanggung jawab negara, atau disebut juga yurisdiksi negara, mengatur kekuasaan negara untuk bertindak. Ini mencakup kewajiban negara yang timbul dari tindakan atau ketidak-tindakan. tanggung jawab negara adalah prinsip hukum internasional yang berisi pengaturan mengenai pertanggungjawaban oleh suatu negara terhadap negara lain akibat kesalahan atau kelalaian yang berdampak. Pertanggungjawaban negara diatur dalam Statuta Roma 1999 yang melahirkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Tanggung jawab negara dibedakan menjadi teori risiko ( risk theory ) dan teori kesalahan ( fault theory ). Teori risiko menyatakan bahwasanya suatu negara bertanggung jawab mutlak berdasarkan dampak berbahaya kegiatan, bahkan jika legal. Ini menghasilkan prinsip tanggung jawab mutlak atau objektif. Sementara itu, teori kesalahan mengatakan bahwa tanggung jawab timbul saat terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan. Hal tersebut menghasilkan prinsip tanggung jawab subjektif atau pertanggungjawaban yang timbul akibat adanya kesalahan. Perbuatan dianggap mengandung kesalahan jika dilaksanakan dengan sengaja, beritikad buruk atau karena kelalaian yang tidak dapat dibenarkan sehingga negara bertanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Dua teori ini memberikan pandangan yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional.
Pada kasus kelaparan di Madaya terdapat unsur kejahatan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1999 Pasal 8 ayat (2 XXV). Secara sengaja memanfaatkan kelaparan penduduk sipil sebagai metode peperangan dengan cara memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sadar menghambat
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
pengiriman bantuan, merupakan hal yang terlarang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Suriah telah melanggar Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
Atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Madaya, Pemerintah Suriah berkewajiban dalam menuntut pelaku kejahatan perang yang terjadi atas nama negara kepada International Criminal Court (ICC). Menurut Hukum humaniter internasional, pelanggaran tersebut termasuk dalam pertanggungjawaban pidana. ICC dapat bertindak atas Pemerintahan Suriah terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan kejahatan perang, baik yang dilakukan oleh pihak yang pro-Pemerintah maupun dari pihak Pemberontak.

## Kesimpulan
Konflik yang timbul antara pemerintahan Suriah dengan penduduksipil menimbulkan terjadinya blokade atau pengepungan di Madaya yang dekat dengan Damaskus, Ibu Kota Suriah. Metode perang yang dilakukan merupakan metode starvation of civilians yang menurut ketentuan dalam Hukum humaniter internasional merupakan metode yang dilarang karena menimbulkan penderitaan berlebih terhadap penduduksipil. Selain itu, pasukan pro pemerintah Suriah menanam ranjau darat untuk menghalangi penduduksipil Madaya keluar dari wilayah pengepungan. Metode dan alat perang yang digunakan dalam konflik bersenjata Suriah dianggap melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Hukum Den Haag.
Starvation of civilians (kelaparan penduduk sipil) sebagai metode perang yang dilakukan pemerintah Suriah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum humaniter internasional dan termasuk kedalam pelanggaran atau kejahatan perang. Pengepungan dengan akibat kelaparan terhadap penduduksipil merupakan tindakan yang biasanya digunakan untuk melemahkan pihak musuh, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia karena merampas kebebasan dan kebutuhan dasar penduduksipil. Pengepungan di Madaya oleh pemerintah Suriah, mengakibatkan beberapa penduduk sipil meninggal dunia.
Dalam konteks tanggung jawab negara selama konflik, kewajiban terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi krusial. Negara diharapkan mengakui, menjamin kepastian, dan mengimplementasikan HAM sesuai dengan Resolusi No. 421 (V). Tanggung jawab negara, atau yurisdiksi negara, mencakup kewajiban yang timbul dari tindakan atau ketidak-tindakan, diatur oleh prinsip hukum internasional, seperti yang ditetapkan oleh Statuta Roma 1999 untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam kasus konkret kelaparan di Madaya, Suriah, terbukti melanggar prinsip hukum internasional, menyalahi Pasal 8 ayat (2 XXV) Statuta Roma dan Pasal 23 Konvensi Den Haag. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini, Pemerintah Suriah seharusnya bertanggung jawab dan mengajukan para pelaku kejahatan perang ke ICC. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara dalam hukum humaniter internasional untuk menangani pelanggaran HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional negara Suriah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akande, D., & Gillard, E. C. (2019). Conflict-induced Food Insecurity and the War Crime of Starvation of Civilians as a Method of Warfare. Journal of International Criminal Justice ,
17 (4), 753–779. https://doi.org/10.1093/jicj/mqz050 Ambarwati, Ramadhany, D., & Rusman, R. (2013). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional . Rajagrafindo Persada. Bakry, U. S. (2019). Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar . Prenadamedia Group.
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Clarke, R., Garraway, C., Schabas, W., Kirsch, P., Barriga, S., Alavi, S., Michel, V., Lanz, M., Dive, G., Bertram-Nothnagel, J., & Riordan, K. (2018). The War Crime of Starvation in Non- International Armed Conflict (Issue November, p. 19). Colangelo, A. J., & Hayes, P. (2019). An International Tribunal for the Use of Nuclear Weapons. Journal for Peace and Nuclear Disarmament , 2 (1), 219–252. https://doi.org/10.1080/25751654.2019.1624248
D’Alessandra, F., & Gillett, M. (2019). The War Crime of Starvation in Non-international Armed Conflict. In Blavatnik School of Government (p. 29). https://doi.org/10.1093/jicj/mqz042
Dannenbaum, T. (2022). Criminalizing Starvation in an Age of Mass Deprivation in War: Intent, Method, Form, and Consequence Intent, Method, Form, and Consequence. Vanderbilt Journal of Transnational Law , 55 (3), 681–755.
Demeyee, B., Rafferty, J., Assaf, N. Z., & Redae, L. M. (2022). How International Humanitarian
Law Develops. In ICRC (Vol. 104, Issues 920–921). https://doi.org/10.1017/S1816383122000893 Dewi, Y. T. N. (2013). Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional .
Rajawali Pers.
Fainveica, K. (2020). The War Crime of Starvation: Exploring the Legality of ‘Incidental Starvation’ in International Criminal Law. In Disertation University of Amsterdam and Columbia University in the City of New York LL.M. International Criminal Law . http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756
Gasser, H.-P., Junod, S.-S., Pilloud, C., Preux, J. de, Sandoz, Y., & Swinarski, C. (2015).
Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions. In Syria Studies (Vol. 7, Issue 1). https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/54817309 0cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think- asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625 Global Rights Compliance. (1995). The Prohibition of Blinding as a Method of Warfare. In African Security Review (p. 6). https://doi.org/10.1080/10246029.1995.9627790
Gunawan, Y., Ervizal, M., Pane, R., & Athallah, M. R. (2023). Chemical Weapons Violations in Syria’s Civil War: an International Law Perspective. Amnesti: Jurnal Hukum , 5 (1), 1–14. https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2288
Happold, M. (2011). International Humanitarian Law and Human Rights Law. In O. Ben-Naftali (Ed.), International Humanitarian Law and International Human Rights Law (pp. 444–466). Oxford University Press.
Hutter, S. (2015). Starvation as a Weapon: Domestic Policies of Deleans to an End under Internatioal Law . Brill Nijhoff.
ICRC. (1949). Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. In ICRC IHL Database (Issue August, p. 126).
ICRC. (2022). What is International Humanitarian Law? In Advisory Service on Ihl (p. 5). https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law International Committee of the Red Cross. (2005). Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949 . Islam, M. S. (2018). The Historical Evolution of International Humanitarian Law (IHL) from Earliest Societies to Modern Age. Beijing Law Review , 09 (02), 294–307. https://doi.org/10.4236/blr.2018.92019
Tindakan Pengepungan Yang Menyebabkan Kelaparan Di Madaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Zulfa, Patrecia,Uli, Justinar
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.69-79, November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Jazirah, H. P., Tuhulele, P., & Riry, W. A. (2022). Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade? Uti Possidetis: Journal of International Law , 3 (3), 278–292. https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19279 Kauranen, T. (2023). Theo Kauranen Starvation as a Method of Warfare: A Case Study of Russian Actions in the War in Ukraine. In Master’s Thesis, Faculty of Social Sciences, Business and Economics, and Law, ÅBO Akademi University (p. 91).
Khairani, M., Purboyo, F. W. P. P., Sidarta, D. B., & Sunarta. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 2 (12), 2126–2137. Kusmin, A. F., Danar Hafidz Adi Wardhana, Muhammad Sajidin, Dewi Nuraliah, Nurfadilah Nasiruddin, & Rezky Ramadhan Antuli. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance. Jurnal Arajang , 6 (1), 22–38. https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2769
Lemnitzer, J. M. (2013). That Moral League of Nations against the United States: The Origins of the 1856 Declaration of Paris. The International History Review , 35 (5), 1068–1088. http://www.jstor.org/stable/24701251 Mahfud. (2013). Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat dalam Suatu Konflik Bersenjata. Hukum Humaniter, Cara Berperang , 78–89.
Mendis, N. (2021). Siege Warfare and the Prohibition of Intentional Starvation of Civilians: the Convergence of Ihl and Buddhist Ethics. Contemporary Buddhism , 22 (1–2), 252–280. https://doi.org/10.1080/14639947.2022.2080362 Reliefweb. (2023). The Links between Conflict and Hunger in Syria: Conflict, Hunger and Aid Access - April 2023 . https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/links-between- conflict-and-hunger-syria-conflict-hunger-and-aid-access-april-2023
Rokhyani, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah.
Supremasi Hukum , 7 (2), 1–33. https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035
Ruiz-Jiménez Vera, R. (2020). Starvation as a Method of Warfare in South Sudan (p. 39).
Yustitianingtyas, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum , 2 (1), 70–83.