## Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya
Muhammad Sawir 1 , Harbani Paruki², Anirwan 3
1 Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura
2 Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Jl. Yos Sudarso Kabupaten Jayawijaya 3 Universitas Pancasakti, Jl. Andi Mangerangi No. 73 Makassar Corresponding Author: sawirmuhammad103@gmail.com
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 001-500  November 2022 ISSN 1684-9992 Keywords: Implementation ; Community Policing ; Policy.
Kata Kunci: Implementasi;
Pemolisian; Kebijakan.
Abstract This study aims to 1) analyze the  implementation of community police policies in the Kurulu Polytechnic Regional Village Jayawijaya Regional Police 2) analyze  the  model  of  the  implementation  of  community  policing  policies  in  the Kurulu Polytechnic Jayawijaya Regional Polytechnic Village. The design in this study was  a  descriptive  qualitative  research  design  with  sources  of  information  from several internal informants from members of the Kurulu police station and external community  leaders  in  the  Village  Assisted  Area  of  the  Kurulu  Polsek  Jayawijaya Regional Police using a purposive sampling technique. Data collection techniques through  in-depth  interviews,  observation  and  documentation.  The  theoretical approach used is the implementation model of Van Metter and Van Horn, namely;
1)  Standards  and  objectives  of  the  policy  2)  Resources  3)  Characteristics  of implementing  organizations,  4)  Attitudes  of  implementers,  5)  Communication between pelkasana organizations, 6) Social, economic and political environment in the Kurulu Police Sector, Jayawijaya Regional Police. The results of the study were obtained first: Standard and policy objectives in the Kurulu District Police Village were  running  as  expected,  both  personnel  resources  were  found  to  be  still  very limited, all three were very good organizational theater because good intimacy was created  between  leaders and subordinates,  fourth  communication  in  the  form  of socialization  was  seen  went  well  and  the  five  social,  economic,  and  political conditions were sufficient to support the implementation of Community Policing, namely harmony, mutual assistance, and mutual assistance to help the community members in the Kerulu Police Station go well. In addition, the participation of the community in the implementation of community policing was very good.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya 2) menganalisis model implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah  Polsek  Kurulu  Polres  Jayawijaya.  Desain  dalam  penelitian  ini  adalah desain  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  sumber  informasi  dari  beberapa informan  internal  personil  anggota  polsek  Kurulu  dan  eksternal  tokoh masyarakat  di  Kampung  Binaan  Wilayah  Polsek  Kurulu  Polres  Jayawijaya menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara  mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Pendekatam  teori  yang digunakan  adalah  model  implementasi  Van  Metter  dan  Van  Horn,  yaitu;    1) Standard  dan  tujuan  kebijakan  2)  Sumber  daya  3)  Karakteristik  organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana, 6) Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  di  Wilayah  Polsek  Kurulu  Polres Jayawijaya.  Hasil penelitian diperoleh pertama Standard dan tujuan kebijkan di Kampung Wilayah Polsek Kurulu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapakan, kedua sumber daya personil ditemukan masih sangat terbatas, ketiga karatreistik organisasi cukup baik karena tercipta keakraban antara pimpinan dan bawahan dengan  baik,  keempat  komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  terlihat  berjalan dengan baik dan ke lima kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap  implementasi  Polmas  yaitu  kerukunan,  gotong  royong,  dan  totong menolong antar warga masyarakat di wilayah Polsek Kerulu berjalan dengan baik. Selain  itu  tercipta  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemolisian masyarakat sangat baik.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 1, Mei 2023, pp. 111-121
Received 1 April 2023   Revised 10 April 2023   Accepted 1 May 2023

## PENDAHULUAN
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2015  tentang pemolisian   masyarakat  ( community Policing ) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan Mayarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)  di  lingkungan  serta  menemukan  pemecahan  masalahnya,  pengemban  Polmas adalah  setiap  anggota  Polri  yang  melaksanakan  Polmas  di  masyarakat  atau  komunitas.  Lebih lanjut bahwa peraturan tersebut merupakan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien dan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram. Bhayangkara pembina keamanan dan  ketertiban  masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Bhabinkamtibmas  adalah  pengemban Polmas di desa / kelurahan.
Pola  pemolisian  berorientasi  pada  penuntasan  masalah (problem  solving  policing) dan kegiatan  sepenuhnya  berorientasi  pada  pelayanan  publik (public  service  policing). Pemolisian mengandalkan sumber daya setempat (resource based policing), dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan kedekatan dengan masyarakat (community policing) . Selain itu  sebagai  dukungan  terhadap  pemolisian  moderen  implementasi  Pemolisian  Masyarakat (Polmas)  diwujudkan  oleh  gerakan  kegiatan  kepolisian  profesional,  demokratis,  berwibawa, kuat,  dan  dekat  dengan  masyarakat.  Hal  tersebut  sangat  relevan  dengan  kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa  yang  harmonis.  Perlunya  kepercayaan  masyarakat  terhadap kepolisian guna membangun kemitraan.
Pada  implementasi  tugas-tugas  kepolisian  dituntut  dapat  menyesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakatnya.  Diperlukan  kebijakan  pimpinan  institusi  kepolisian  dalam membangun  kemitraan  masyarakat  baik  terkait  dengan  aspek  teknis  kepolisian,  penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun penerapan Polmas. Sebagai model strategi dalam membangun  kemitraan (partnership  building )  maka  Polmas  dibutuhkan  efektifitas  perannya dalam implementasinya. Berkaitan dengan tugas pokok, kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai pelindung, pelayan  dan pengayom masyarakat,  ada hal yang mengemuka  berkaitan  dengan  kemampuan  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri) dalam memberikan pelayanan, yang belum mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat,  dimana  sikap  dan  perilaku  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri) dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat saat ini dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat.  Permasalahan-permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  implementasi  polmas  di polsek  Kurulu  antara  lain  adalah,  (1)  Keterbatasan  personil  di  polsek  Kurulu  Kabupaten Jayawijaya  hanya  11  orang  sebagai  pengembang  polmas,  anggota  bhabinkamtibmas  di  polsek Kurulu  hanya  2  orang.  Sementara  untuk  Distrik  Kurulu  terdiri  dari  12  Kampung,  sehingga pelaksanaan  polmas  belum  optimal,  mestinya  anggota  bhabinkamtibmas  12  personil.,  (2) Kemampuan dan profesionalisme personil Polri dalam melaksanakan tugas dilapangan termasuk kurangnya  kepekaan  terhadap  sistem  adat  dan  budaya  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Para personel masih ragu dalam menerapkan dan melibatkan adat dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat,  hal  ini  disebabkan oleh kurang  dipahaminya  tugas  pokok,  fungsi  dan  peran  Polri dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.
Keadaan ini Polri harus meningkatkan kemampuan personil Polri agar mampu memahami perkembagan  situasi  kondisi  yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini  melalui  pemahaman  yang mendalam  terhadap  pranata-pranata  serta  sistem  budaya  masyarakat,  sehingga  mampu mengatasi dengan baik tugas kewajiban dan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan. Faktor yang utama dalam setiap tindakan kriminal tidak lain adalah aspek moralitas, jika orang bermoral baik, maka tak mungkin dia akan berbuat jahat. Karena itulah, moral yang baik dengan keimanan yang kuat akan menjadi benteng bagi seseorang untuk tidak berperilaku jahat. Agar perbuatan tindakan kejahatan pencurian disertai kekerasan (begal) tak terjadi lagi, maka pihak kepolisian dari  yang  terbawah  yakni  Bhintara  Pembinaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
(Bhabinkamtibmas),  harus  lebih  dekat  dengan  masyarakat.  Jangan  ada  pembatas  lagi  antara aparat  dengan  masyarakat.  Aparat  juga  harus  bisa  memahami  karakter  warganya.  Jadi,  besar kemungkinan kalau polisi itu dekat dengan masyarakat, akan kecil kemungkinan terjadi begal atau kejahatan lainnya. Memang, faktor \ekonomi memengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang  secara  instan.  Tapi,  angkah  pencegahan  lebih  kuat  adalah  dengan  memupuk  kedekatan aparat (polisi) dengan masyarakat.
Fenomena tersebut jelas menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada masyarakat saat ini masih jauh dari harapan masyarakat yang menghendaki  pelayanan  prima  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri).  Ditinjau  dari perspektif  lain,  adanya  kondisi  tersebut  mencerminkan  bahwa  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  masih  jauh  dari  karakteristik  budaya melayani. Berdasarkan pengamatan penulis pada Petugas  Bhabinkamtibmas di Polsek Kurulu, cerminan  belum  maksimalnya  kemampuan  petugas  Bhabinkamtibmas  dalam  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  terlihat  dari  masih  adanya  berbagai  keluhan  yang disampaikan oleh masyarakat dari segi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hasil  penelitian  David  Pratama  Purba,  dkk  (2021)  Pemolisian  Masyarakat  dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan menunjukkan bahwa implementasi pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan jalanan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok masih belum optimal. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  implementasinya  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, kemitraan, metode, instansi terkait dan struktur birokrasi. Lebih lanjut Azis Saputra, dkk  (2023)  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tugas  Polmas  masih  dipahami  sebagai  petugas Bhabinkamtibmas  sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  Perpol  Nomor  1  tahun  2021  tentang Polmas; koordinasi fungsi  Binmas dengan fungsi teknis lainnya belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi; kegiatan koordinasi lintas fungsi  dan pemangku  kepentingan  perlu  dioptimalkan;  pembinaan  kemampuan  mendeteksi, mengidentifikasi  dan  memecahkan  masalah  keamanan  dan  ketertiban  bagi  masyarakat  harus dilakukan secara berkelanjutan; implementasi Polmas melalui kemitraan terlaksana namun perlu dioptimalkan;  pemahaman  kemitraan  Polri  dan  masyarakat  melalui  Polmas  masih  rendah; kemitraan Polri dan masyarakat dalam implementasi Polmas sudah dilaksanakan, namun melalui lembaga diluar FKPM.
Berdasarkan  masalah  yang  ada  serta  maraknya  gangguan  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  (Kamtibmas)  di  kampung  binaan  wilayah  Polsek  kurulu  Polres  Jayawijaya, dibutuhkan peran partisipasi/keikutsertaan masyarakat seperti adanya program yang bermitra dengan  masyarakat  oleh  Polri  yaitu,  polmas  yang  berkerjasama  dan  membantu  menjaga Kamtibmas  di kampung binaan wilayah Polsek kurulu Polres Jayawijaya. Kajian implementasi merupakan  suatu  proses  merubah  gagasan  atau  program  mengenai  tindakan  dan  bagaimana kemungkinan  cara  menjalankan  perubahan  tersebut.    Dalam  menganalisis  bagaimana  proses implementasi  kebijakan  itu  berlangsung  (secara  efektif)  dapat  dilihat  dari  berbagai  model impelemntasi  kebijakan.    Oleh  karena  itu,  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui implementasi kebijakan pemolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya diliha dari aspek standard dan  tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi  pelaksana,  sikap  para  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  pelakasana,  dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. informan dalam penelitian ini adalah,  Kapolres  Kabupaten  Jayawijaya,  Kapolsek  binaan  wilayah  Polsek  Kurulu  Polres Jayawijaya, Kanit Binmas wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Intelkam wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Reskrim wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Samapta wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, Kanit Provos wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya, 2  orang  anggota  sebagai  petugas  yang  melaksanakan  babhinkamtibma,  FKPM  (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Hasil penelitian yang diperoleh
kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  melalui  tahapan,  reduksi  data, penyajian data, verifikasi data, penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI
Implementasi  program  pemolisian  masyarakat  di  Polsek  Kurulu,  mengacu  pada  model yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn,  bahwa  suatu  implementasi  akan  efektif apabila  ada  kejelasan  standar  aturan  pelaksanaannya  sehingga  birokrasi  pelaksanaannya mematuhi  apa  yang  telah  digariskan  oleh  peraturan  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan maupun  petunjuk  teknisnya.  Disamping  itu  juga  berkaitan  dengan ketersediaan  sumber  daya, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik.

## Standard dan Tujuan Kebijakan
Pemolisian  Masyarakat  merupakan  sebuah  filosofi,  strategi  operasional,  dan organisasional  yang  mendukung  terciptanya  suatu  kemitraan  baru antara  masyarakat  dengan Polisi dalam mencegah masalah kamtibmas. Warga dan polisi bekerja sama sebagai mitra sejajar untuk  memecahkan  masalah  kejahatan,  ketidaktertiban,  dan  ketakutan  akan  kejahatan  untuk meningkatkan kualitas hidup  warga serta untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah  sosial dalam  masyarakat.    Beberapa  persoalan  kamtibmas  yang  dihadapi  petugas  pemolisian masyarakat dalam bentuk pelanggaran norma agama dan adat dan pelanggaran hukum pidana, contohnya:  ketidaktertiban,  penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obat  terlarang,  perjudian, premanisme, perkelahian perang antara suku hingga kejahatan terorganisir seperti  terorisme. Hal inilah yang biasa terjadi di polsek Kurulu kabupaten Jayawijaya.
Arah  dan  kebijakan  pelaksanaan  strategi  kebijakan  polmas  mempunyai  tujuan,  adapun tujuan  penerapan  Polmas  (Prolat  Polmas,  2009:15)  adalah:  Pertama,  terwujudnya  kerjasama Polisi  dan  masyarakat  lokal  (komunitas)  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Kedua, menanggulangi kejahatan dan ketidak tertiban sosial. Mengandung makna bukan hanya mencegah  timbulnya  tetapi  juga  mencari  jalan  keluar  pemecahan  permasalahan  yang  dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses  formal  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Ketiga,  menciptakan  ketentraman  umum. Mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama  dalam  komunitas  mereka.  Keempat,  kerjasama  Polisi  dan  masyarakat.  Mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses  manajemen,  mulai  dari  perencanaan  sampai  pengawasan/pengendalian  dan analisis/evaluasi  atas  pelaksanaanya.  Karena  itu,  sebagai  suatu  tujuan,  kerjasama  tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.
Kerjasama  Polisi  dan  masyarakat  mengandung  makna  bukan  sekedar  bekerja  bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaanya. Karena itu, sebagai suatu  tujuan,  kerjasama  tersebut  merupakan  proses  yang  terus  menerus  tanpa  akhir.    Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka program Polmas mempunyai dua buah Strategi yaitu Strategi Internal (Polri) dan Strategi Eksternal (masyarakat).
Strategi internal Polri yaitu Pengamanan Internal Polri yang di singkat (Paminal) adalah segala  usaha,  kegiatan  dan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  secara  terencana  dan  dapat  terarah untuk menemukan, mencegah dan menanggulangi gejala yang dapat mengganggu, menghambat unit kerja atau satuan kerja di dalam dan/atau diluar lingkungan Polri dalam pencapaian tujuan organisasi  Polri.  Sedangkan  stretegi  eksternal  polri  yang  dimaksudkan  adalah  mengadakan kerjasama kepada instansi terkait (stakeholder) untuk bekerjasama membina keamanan dalam
masyarakat.  Selain  itu  untuk  mendapatkan  infromasi  dan  masukan  yang  berkaitan  dengan keamanan kamtibmas.
Prinsip-prinsip yang dimiliki Polmas adalah komunikasi interaktif, kesetaraan, kemitraan, transparan, akuntabilitasi, partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, orientasi pada pemecahan masalah, dan orientasi pada pelayanan (Prolat Polri, 2009: 8). Sejalan bergulirnya era reformasi  yang  meliputi  seluruh  daerah  di  Indonesia  maupun  instansi,  fungsi-fungsi  yang  ada termasuk pula POLRI, maka POLRI berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadikan POLRI  sebagai  sosok  yang  memegang  tanggung  jawab  sebagai  penegak  hukum,  pelindung, pengayom  dan  pelayan  masyarakat.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Peranan  kepolisian  kelihatan  lebih  besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. (Pasal 5 UU NO 2 Tahun 2002) Pada awalnya polisi lahir bersama  masyarakat  untuk  menjaga  sistem  kepatuhan  anggota  masyarakat  terhadap kesepakatan  antar  warga  masyarakat  itu  sendiri  terhadap  kemungkinan  adanya  tabrakan kepentingan,  penyimpangan  perilaku  dan  perilaku kriminal  dari  masyarakat.  Kehadiran  polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (Bibit Samad Rianto, 2006:36).
Ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap  masyarakat  di  segala  bidang,  termasuk  pelayanan  kepolisian  terhadap  masyarakat Tugas,  peran  dan  fungsi  kepolisian  suatu  Negara  selalu  berkembang  dari  waktu  ke  waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi: 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegak hukum, 3.  Perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  4.  Terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  utama  dari  polisi  adalah menegakkan  hukum  dan  melayani  kepentingan  masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  tugas  polisi  adalah  melakukan  pencegahan  terhadap  kejahatan  dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai usaha perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, menurut Mahmud Mulyadi secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan  mengajukannya  ke  proses  penuntutan  di  pengadilan.  Interaksi  langsung  polisi  dengan masyarakat  bisa  membawa  pengaruh  yang  baik,  maupun  yang  buruk.  Oleh  karenanya  maka dibutuhkan  pendekatan  yang  koordinatif  antara  kepolisian  dengan  masyarakat  sehingga  bisa saling  memahami  dan  bisa  menjadi  salah  satu  strategi  kepolisian  dalam  penanggulangan kejahatan.
Analisis  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dalam  pelaksanaan  polmas  di  wilayah Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kurulu,  termasuk  di  Kampung  Obiya,  jika  dikaitkan  antara  lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya, sebagai berikut: 1). Di bidang Intelkam,  Polmas  bertugas  dengan  memperbanyak  jaringan  informasi.  2)  Di  bidang  Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring serse) untuk dekat dengan  masyarakat  dan  menguasai  wilayah.  3)  Di  bidang  Provos,  Polmas  dilakukan  untuk mewujudkan  kedisipilinan  dalam  melaksanakan  anggota.  4)  Di  bidang  Samapta,  Polmas dilaksanakan  dengan  menerapkan  dan  memperbanyak  frekuensi  patroli  di  pemukiman penduduk,  berkomunikasi  dengan  petugas  pamswakarsa  dan  petugas  ronda.  5)  Di  bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh- tokoh  masyarakat  dan  unsur  pemerintahan  terkait.  Dapat  disimpulkan  bahwa  standard  dan tujuan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  polmas  di  wilayah  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kurulu,
termasuk di Kampung Obiya, jika dikaitkan antara lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya pada : 1). Di bidang Intelkam, Polmas bertugas dengan memperbanyak jaringan informasi. 2) Di bidang Reskrim, Polmas dilakukan dengan menempatkan petugas Polri di setiap wilayah (kring  serse) untuk dekat dengan  masyarakat dan menguasai wilayah. 3) Di bidang Provos, Polmas dilakukan untuk mewujudkan kedisipilinan dalam melaksanakan anggota. 4) Di bidang Samapta, Polmas dilaksanakan dengan menerapkan dan memperbanyak frekuensi patroli  di  pemukiman  penduduk,  berkomunikasi  dengan  petugas  pamswakarsa  dan  petugas ronda. 5) Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk FKPM dengan melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  unsur  pemerintahan  terkait  menunjutkan  bahwa standard dan tujuan kebijakan berjalan dengan baik.

## Sumber daya
Sumber daya manusia adalah pelaksana untuk menentukan aspek ”manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Sumber daya manusia secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu  mencapai  keberhasilan  melalui  orang.  Dalam  kerangka  reformasi  birokrasi  dalam organisasi  Pemasyarakatan  aspek  sumber  daya  manusia  menjadi  titik  perhatian  utama  yang menjadi  pokok  uraian  yang  meliputi  rekrutmen,  pembinaan  karier,  pendidikan  dan  pelatihan serta perencanaan gaji dan tunjangan.
Reformasi birokrasi POLRI tidak boleh semata-mata ditujukan hanya untuk meningkatkan remunerasi bagi anggota POLRI. Peningkatan remunerasi ini dalam kenyataanya belum banyak membawa  dampak  positif  dan  manfaat  langsung  yang  dirasakan  masyarakat  dari  reformasi birokrasi POLRI tersebut. Masih ditemukannya mafia kasus pada fungsi Reskrim, dan banyak lagi kelemahan  lainnya  menandakan  bahwa  reformasi  birokrasi  POLRI  belum  berjalan  dengan maksimal.  Belum  adanya  indikator  yang  jelas  tentang  keberhasilan  reformasi  POLRI menyebabkan  anggota  POLRI  masih  setengah  hati  menjalankan  perubahan.  Tidak  adanya parameter  yang  jelas  tentang  indikator  penilaian  kinerja  menjadikan  efektifitas  dan profesionalisme anggota POLRI menjadi belum jelas. Ketidakefektifan juga disokong oleh sistem perencanaan  kepegawaian  POLRI  yang  belum  terencana  dengan  baik  serta  masih  perlu dibenahinya sistem seleksi dan perekrutan, sistem pendidikan dan pelatihan, dan  sistem karir. Seluruh sistem ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) POLRI yang secara integral harus dibenahi sebagai pintu pertama dan utama dalam mereformasi POLRI.
Reformasi  SDM  POLRI  menjadi  penting  untuk  dibenahi  karena  manusia  POLRI  adalah sumber  utama  kekuatan POLRI  yang  menentukan  arah  ke  mana  institusi  POLRI  akan  dibawa. Sumber  daya  manusia  POLRI  pula  yang  menentukan  baik-buruknya  organisasi  POLRI  serta mereka  pula  yang  selalu  bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat,  di  mana  kehadiran  dan peranannya dirasakan langsung oleh  masyarakat. Oleh karena itu,  reformasi SDM POLRI yang seharusnya  menjadi  perhatian  utama  pemerintah,  khususnya  pimpinan  POLRI,  jika  ingin memperbaiki institusi POLRI secara sistematis dan komprehensif. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah  dan  kebijakan  internal  POLRI  selama  ini  masih  dirasa  kurang  menyentuh  aspek perencanaan dan pengembangan SDM POLRI.
Dalam  reformasi  POLRI,  komponen  fundamental  dalam  pengembangan  SDM  POLRI meliputi  pengembangan  profesionalisme  individu  sebagai komponen  pertamanya . Pengembangan ini meliputi pengembangan pengetahuan baru, keterampilan baru dan perilaku yang  menghasilkan  pencapaian/peningkatan  kinerja  yang  berkaitan  dengan  posisi  saat  ini. Komponen ini dikembangkan melalui program formal ataupun informal dengan orientasi jangka pendek pada upaya peningkatan kinerja individu anggota POLRI. Reformasi dilakukan dengan membenahi pola perekrutan dan seleksi serta metode pendidikan dan pelatihan anggota POLRI. Komponen kedua dalam reformasi SDM POLRI adalah pengembangan karir. Pengembangan karir mencakup  analisis  yang  diperlukan  dalam  rangka  mengidentifikasi  minat  individu,  nilai kompetensi maupun aktivitas dan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk pengembangan. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas organisasi dan individu dengan orientasi jangka menengah yang lebih kompleks. Komponen ketiga ialah pengembangan organisasi. Pengembangan ini ditujukan pada pengembangan  solusi  yang  kreatif  bagi  pemecahan  masalah  kinerja  dengan  pencapaian  yang

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
sama antara struktur, budaya dan strategi organisasi dalam domain SDM. Hal itu ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peningkatan kapasitas organisasi dan  memiliki orientasi jangka panjang yang ditujukan bagi efisiensi organisasi.
Dalam  rangka  mencapai  kinerja  individual  dan  organisasional  tersebut,  POLRI  perlu memiliki  misi  sebagai  berikut  yang  menjadi  kerangka  perbaikan  SDMnya:  1)  Menyediakan pengembangan  individual  yang  difokuskan  pada  peningkatan  kinerja  berkaitan  dengan pekerjaan  saat  ini,  2)  Menyediakan  pengembangan  karir  yang  difokuskan  pada  peningkatan kinerja berkaitan dengan pekerjaan di masa yang akan datang, 3) Menyediakan pengembangan organisasi  yang  menghasilkan  penggunaan  optimal  dari  potensi  seseorang  dan  peningkatan kinerja seseorang yang secara bersama-sama meningkatkan efisiensi sebuah organisasi.
Bila  konsep  tersebut  kita  kaitkan  dengan  manajemen  SDM  POLRI  maka  pengembangan anggota  POLRI  merupakan  proses  aktif  yang  dimaksudkan  untuk  mengubah  anggota  POLRI Jayawijaya dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik, baik secara individual maupun organisasional dalam wilayah Kabuapten Jayawijaya. Hal itu sejalan dengan tujuan dari kegiatan pengembangan  SDM POLRI  yang  memiliki  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  individual  dan  dimensi organisasi. Tujuan individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang anggota POLRI sebagai  akibat  dilaksanakannya  kegiatan  pengembangan  tersebut.  Sedangkan  tujuan organisasional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh institusi/organisasi  sebagai hasil dari program-program pengembangan individual tersebut. `
Analisis  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Anggaran  operasional  Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 35.650,- (tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  (DIPA)  melalui  institusi  Kepolisian.  Dari  sisi sumber  daya  persoalan  yang  dirasakan  lebih  berkaitan  dengan  ketersediaan  dana  dan  sarana yang  ada.  Sementara  untuk  sumber  daya  manusia,  meskipun  jumlahnya  terbatas  namun  bisa direalisasikan dengan baik. Di Polsek Kurulu sumber daya personil masih sangat minim karena jumlah personil hanya 11 orang, khusus personil Bhabinkamtibmas hanya 2 orang, sementara di Distrik Kurulu terdapat 12 Kampung yang semestinya personil Bhabinkamtibmas juga harusnya 12  orang,  sehingga  setiap  Kampung  terdapat  1  orang  personil  Bhabinkamtibmas  disetiap Kampung.  Hal  ini  menunjutkan  bahwa  personil  yang  bertugas  di  polsek  Kurulu  masih  sangat minim, sehingga personil yang ada berkerja semaksimal mungkin untuk dapat menjangkau 12 Kampung yang ada di distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.

## Karakteristik Organisasi
Tingginya  harapan  dan  tuntutan  masyarakat  agar  POLRI  profesional,  proporsional,  dan mandiri  belum  diimbangi  dengan  perubahan  mendasar  di  tubuh  POLRI.  Akibatnya,  reformasi struktural,  instrumental,  dan  kultural  yang  selalu  digembar-gemborkan  POLRI  seakan  hanya menjadi  alat  kampanye  sepihak  POLRI.  Perubahan  struktur  organisasi  POLRI  yang  baru  saja dilakukan sebagai bagian dari reformasi struktural belum membawa perubahan mendasar bagi reformasi  POLRI  secara  keseluruhan.  Begitu  pula  dengan  reformasi  instrumental  dan  kultural yang  dilakukan  belum  memberikan  dampak  peningkatan  kualitas  pelayanan  yang  signifikan kepada  masyarakat.  Organisasi  adalah  perilaku  simbolik,  dan  eksistensinya  bergantung  pada makna  bersama  dan  pada  penafsiran  yang  diperoleh  melalui  interaksi  manusia.  Organisasi “bergantung”  pada  eksistensi  modus umum  penafsiran  dan  pemahaman  bersama  atas pengalaman  yang  memungkinkan  kegiatan  sehari-hari  menjadi  rutin  atau  sebagainya.  Bila kelompok-kelompok  menjumpai  situasi  baru,  harus  dibentuk  penafsiran  baru  untuk mempertahankan aktivitas yang teratur (Rohim, 2002:150).
Budaya merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi bentuk sistem kepolisian suatu negara  karena  pada  dasarnya  tugas  kepolisian  dimanapun  selalu  bersentuhan  dengan masyarakat. Masyarakat hidup dan berjalan sesuai dengan nilai dan norma budaya yang dianut. Seringkali nilai-nilai budaya yang dijunjung tersebut berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain.  Polsek  Kurulu  Kabupaten  Jayawijaya  secara  geografis  maupun  demografis  mempunyai karakteristik  yang  sangat  beragam  ditandai  dengan  multi  eknis,  suku,  budaya  dan  agama masyarakat yang tinggal di Polsek kurulu.  Keragaman ini tentunya membawa juga keragaman budaya yang hidup dan saling berinteraksi satu sama lainnya.
Setiap budaya mempunyai sistem sosial yang berbeda. Sudah sebuah hal yang pasti setiap sistem  sosial  menjaga  nilai  dan  norma  itu  sehingga  tetap  lestari.  Caranya  adalah  dengan membentuk  instrumen  kontrol  sosial  yang  bertugas  memastikan  anggota  suatu  masyarakat mematuhi nilai dan  norma tersebut. Polisi disini  memiliki tugas ganda  selain sebagai lembaga kontrol sosial yang menjaga sistem sosial di masyarakat, polisi juga merupakan kepanjangan dari negara  untuk  mengatur  masyarakat  sehingga  sejalan  dengan  arah  pembangunan  nasional. Berdiri  di  atas  peran  ganda  ini,  polisi  yang  mempunyai  fungsi  menjaga  kamtibmas  dan menegakkan hukum wajib menyesuaikan sikap dan perilakunya sehingga tidak terjadi konflik antara polisi dan masyarakat. Pada akhirnya untuk memperoleh sebuah sistem kepolisian yang ideal bagi polsek Kurulu Kabupaten Jayawijaya kita juga perlu mempertimbangkan keragaman budaya yang berkembang di Kabupaten Jayawijaya.
Analisis  hasil  penelitian  menunjutkan  bahwa  meski  secara  struktural  sudah  terbentuk, akan  tetapi  kurangnya  pemahaman  anggota  atas  program  yang  telah  dibuat  menyebabkan implementasinya menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang Bhabinkamtibmas. Tidak ada pola menajemen yang jelas yang menunjukkan adanya kemitraan antara masyarakat di bidang selain  Bhabinkamtibmas.  Meskipun  karakteristik  masyarakat  yang  berbeda-beda  di  polsek Kurulu  kabupaten  Jayawijaya,  tapi  personil  anggota  yang  bertugas  di  polsek  Kurulu  dapat menyesuaikan  dengan  masyarakat  setempat,  selain  itu  meskipun  budaya  berbeda-beda khusunya  di  polsek  Kurulu  dan  umumnya  di  kabupaten  Jayawijaya,  akan  tetapi  petugas  bisa menyesuaikan diri dengan baik.  Karakteristik organisasi dipolsek Kurulu saya lihat cukup baik karena  keakraban  antara  pimpinan  dan  bawahan  dalam  melaksanakan  tugas  tercipta  dengan baik dan saling pengertian antara satu bidang dengan bidang lainnya.  Meski secara struktural sudah  terbentuk,  akan  tetapi kurangnya  pemahaman  anggota  atas  program  yang  telah  dibuat menyebabkan  implementasinya  menjadi  kurang  maksimal,  khususnya  di  bidang Bhabinkamtibmas.

## Sikap Para Pelaksana
Community policing adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan  masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam  kenyataannya,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di kepolisian  masih  jauh  dari  memadai  untuk  mampu  mengidentifikasi  masalah  sosial  dalam masyarakat. Kurangnya alat komunikasi, kendaraan operasional kepolisian dalam menjangkau wilayah  di  polsek  Kurulu  menyebabkan  pihak  kepolisian  menjadi  kurang  tanggap  dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi lebih cepat, hal ini didukung pula oleh jumlah personil  kepolisian  yang  kurang  proporsional  dibandingkan  jumlah  penduduk,  sehingga pelayanan  pihak  kepolisian  terhadap  masyarakat  masih  kurang  baik.  Kepolisian  berupaya menjadikan  dirinyasebagai  bagian  dari  masyarakat,  sehingga  kesenjangan  antara  masyarakat dan kepolisian dapat dikurangi dan masyarakat tidak memandang kepolisian sebagai pihak yang ditakuti.
Dalam  implementasi  dijajaran  Polsek  Kurulu  dalam  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat ini berkat dukungan masyarakat melalui Polmas dan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat  (FKPM)  serta  dukungan  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  Polsek  Kurulu,  maka diharapkan kebutuhan Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Polsek Kurulu. Dukungan  tersebut  menyangkut  peran  masyarakat,  Peran  Pemerintah  Kampung  dan  Peran sekolah di Polsek Kurulu untuk merangsang dan mendorong tumbuhnya respon dan dukungan positif  serta  kesadaran  warga  masyarakat  untuk  bekerjasama  dalam  membangun  kemitraan melalui  layanan jaringan komunikasi  membuka  akses  sebagai  basis  dari kinerja  Polisi  dengan masyarakat.  Dalam  implementasi  Polmas  melalui  Forum  Komunikasi  Perpolisian  Masyarakat (FKPM) serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat  Polsek Kurulu maka dijajaran Polsek Kurulu  untuk  kebutuhan  operasional  diharapkan  kebutuhan  Polmas  secara  menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Polsek Kurulu dapat dimaksimalkan.
Analisis  hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  anggota  polisi  dalam  melaksanakan  lebih berkomitmen  pada  melaksanakan  perintah  pimpinan  jika  dibandingkan  dengan  komitmennya

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
pada ketercapaian tujuan program. komitmen anggota polisi yang cukup baik telah membawa dampak  pada  kemampuannya  melaksanaan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya,  sehingga berbagai  persoalan-persoalan  yang  ada  dalam  masyarakat  cukup  bisa  teratasi  dan  dicegah dengan maksimal. Personil anggota polisi dalam hal sikap para pelaksana dalam melaksanakan lebih  berkomitmen  pada  melaksanakan  perintah  pimpinan  jika  dibandingkan  dengan komitmennya pada ketercapaian tujuan program. Meskipun demikian dimata warga masyarakat hal itu sudah mendapat penilaian yang cukup baik.

## Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana
Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat ( Community  Policing )  atau  yang  dikenal  dengan  singkatan  Polmas  yang  pengertiannya  adalah suatu  kegiatan  untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  anggota  Polri  dan  masyarakat, sehingga  mampu  mendeteksi  dan  mengidentifikasi  permasalahan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat.  Bhabinkamtibmas  yang  merupakan  community officer  (petugas  polmas)  adalah  anggota  Polri  yang  bertugas  membina  kamtibmas  dan  juga merupakan  petugas  Polmas  di  desa/kelurahan.Polmas  sebagai  strategi  baru  yang  ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan  demikian  masyarakat  akan  menjadi  mampu  mengidentifikasi  berbagai  permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama- sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.
Secara  tradisional  komunikasi  yang  dilakukan  Polri  dengan  mengembangkan  program pembinaan  masyarakat  (Binmas)  dan  program-program  yang  berkaitan  dengan  system keamanan  swakarsa  (Siskamswakarsa).  Program  siskamswakarsa  dilakukan  melalui  sistem keamanan  lingkungan  (Siskamling)  yang  meliputi  lingkungan  pemukiman,  lingkungan pendidikan  dan  lingkungan  kerja  sebagai  bentuk-bentuk  keamanan  swakarsa  sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas  berperan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial.
Polri  yang  saat  ini  sedang  melaksakan  proses  reformasi  untuk  menjadi  kepolisian  sipil, harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  kahidupan  masyarakat  dalam  cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan)  menuju  pendekatan  yang  proaktif  dan  mendapat  dukungan  publik  dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.
Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  untuk  berhubungan  dengan  warga  masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.
Selain  itu  dukungan  media  massa  dalam  menginformasikan  segenap  kerja  Polri  seperi diatas, tampaknya juga menjadi alasan lain cukup besarnya persentase responden yang menilai positif citra Polri. Namun demikian, berbeda dengan citra kepolsian diatas. Dalam hal tuntutan profesionalitas  bertugas  dalam  interaksinya  langsung  dengan  masyarakat,  polisi  masih dipandang  “kedodoran”.  Survei  yang  sama  justru  menangka p  kesan  minor  sebagian  besar responden dalam hal berurusan dengan polisi.
Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara  rutin  dan  terus  menerus  dapat  menutup  berbagai  kekurangan  yang  dirasakan  dalam pelaksanaan  program.  Komunikasi  dengan  masyarakat  dilakukan  melalui  kegiatan  sosialisasi pelaksanaan Polmas kepada masyarakat. Keberhasilan komunikasi dalam bentuk sosialisasi ini terlihat  dari  pemahaman  beberapa  tokoh  masyarakat  tentang  Polmas  khususnya  dalam pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas.  Dapat  disimpulkan  bahwa  keberhasilan  komunikasi
dalam bentuk sosialisasi ini terlihat dari pemahaman beberapa tokoh masyarakat tentang Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Tokoh Masyarakat di Kampung Obiya cukup memahami tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Sosok  polisi  yang  ideal  diseluruh  dunia  adalah  polisi  yang  cocok  dengan  masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2000:10). Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakat) menjadi polisi yang  protagonist  (terbuka  terhadap  dinamika  perubahan  masyarakat  dan  bersedia mengakomodasikannya  kedalam  tugas-tugasnya).  Dengan  perkembangan  sosial  budaya  yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan  demokrasi. Dengan  landasan  utamanya  adalah  hubungan  yang  tulus  antara  polisi  dengan masyarakat  yang  ditindaklanjuti  dengan  menerapkan  strategi  atau  kebijaksanaan  untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana polisi sadar  akan  kemampuannya  yang  tidak  tahu  kapan  dan  dimana  kejahatan  terjadi  dan  siapa pelakunya.
Dinamika di polsek Kurulu kabupaten Jayawijaya sangat lekat dengan isu dan kepentingan politik. Konflik kepentingan selama ini telah menciptakan kecurigaan, bahkan rasa tidak percaya ( distrust )  yang  semakin  dalam  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Distrust  semakin menguatkan justifikasi sepihak yang diskriminatif dan hitam putih. Misalnya klaim aktivis pro- kemerdekaan  bahwa Jayawijaya adalah  “koloni  Indonesia”, dan  sebaliknya  stigmatisasi  Papua sebagai separatis oleh para nasionalis. Upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi dan kondisi di  kabupaten  Jayawijaya  kerap  dicap  sebagai  peminggiran  oleh  aktivis  HAM  dan  sebagian masyarakat  di  polsek  Kurulu  khususnya  dan  umumnya  di  kabupaten  Jayawijaya.  Sebaliknya, ketidakpuasan  masyarakat  masyarkat  atas  kebijakan  nasional  yang  belum  menyejahterakan orang  masyarkat  secara  optimal  kerap  dijadikan  indikasi  resistensi  terhadap  pemerintah, termasuk bagian dari keinginan untuk memisahkan diri secara politik oleh banyak orang Papua yang menggunakan jargon nasionalisme.
Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa  kondisi  sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung  terhadap  implementasi  Polmas  yaitu  kerukunan,  gotong  royong,  dan  totong menolong  antar  warga  masyarakat  di  wikayah  Kerulu.  Masyarakat  wilayah  Polsek  Kurulu sebagian besar kondisi ekonomi termasuk ekonomi menengah kebawah, artinya masih banyak masyarakat kondisi ekonomi pas-pasan. Dan sebagian kecil masyarakat wilayah Polsek Kurulu kondisi  ekonomi  termasuk  ekonomi  menengah ke  atas.  Artinya  sebagian  masyarakat  wilayah Kurulu  kondisi  ekonominya  lebih  dari  cukup  atau  kaya.  Masyarakat  wilayah  Kurulu  ada  yang pengusaha, PNS, TNI, Polri, Pensiunan, Swasta, Pengangguran dan pekerja musiman. Selain itu, Wilayah  Kurulu  masyarakatnya  simpatisan/pendukung  beberapa  partai  politik,  namun  dalam kehidupan  bermasyarakat/ kehidupan  sehari-hari  tidak  ada  masalah  yang  disebabkan  karena bendera partai atau beda partai.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Di Kampung  Binaan  Wilayah  Polsek  Kurulu  Polres  Jayawijaya  dari  aspek  standard  dan  tujuan kebijakan  dalam  pelaksanaan  polmas  di  wilayah  Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kurulu,  dalam kaitannya pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya pada bidang Intelkam, bidang Reskrim,  bidang  Provos,  bidang  Samapta,  bidang  Bhabinkamtibmas,  berjalan  dengan  baik; sumber daya personil di Polsek Kurulu masih sangat minim sehingga personil yang ada berkerja semaksimal  mungkin  untuk  dapat  menjangkau  12  Kampung  yang  ada  di  distrik  Kurulu Kabupaten  Jayawijaya; karakteristik  organisasi  dipolsek  Kurulu  cukup  baik karena  keakraban antara  pimpinan  dan  bawahan  dalam  melaksanakan  tugas  tercipta  dengan  baik  dan  saling pengertian antara satu bidang dengan bidang lainnya. Meski secara struktural sudah terbentuk, akan  tetapi  kurangnya  pemahaman  anggota  atas  program  yang  telah  dibuat  menyebabkan

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
implementasinya menjadi kurang maksimal, khususnya di bidang Bhabinkamtibmas; sikap para pelaksana dalam melaksanakan lebih berkomitmen pada melaksanakan perintah pimpinan jika dibandingkan  dengan  komitmennya  pada  ketercapaian  tujuan  program.  Meskipun  demikian dimata warga masyarakat hal itu sudah mendapat penilaian yang cukup baik; komunikasi antar organisasi  terlihat  dari  pemahaman  beberapa  tokoh  masyarakat  tentang  Polmas  khususnya dalam  pelaksanaan  fungsi  Bhabinkamtibmas;  Kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  cukup mendukung  terhadap  implementasi  Polmas  yaitu  kerukunan,  gotong  royong,  dan  tolong menolong antar warga masyarakat di wilayah Kerulu.

## REFERENSI
Budi, Winarno. (2007).  Kebijakan Publik: Teori dan Proses.Yogyakarta: Media Pressindo Edward  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .Washington  DC:  Congressional Quarterly Press
Eck, Jhon E & Spelman, William. (1987). Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in Newport News . United States, National Institute of Justice.
Hussein, Mustapha Danjuma, (2016). A Review on Achievements and Challenges of Community Policing in Nigeria. Wudil Journal of Humanities (WJH) Vol. 1, pp.271-281. Margaret, Monica & Christian Marito (2018). Implementasi Community Policing untuk Mencegah Kejahatan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Sawah  Besar. Journal  of  Proceeding-Open  Society Conference .
Purba,  David  Pratama.,  Wahyurudhanto,  A.,;  Erwin,  Yundini  Husni.  (2021).  Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan. Jurnal Ilmu Kepolisian, 15 (1), 45-56.
Saputra,  Azis,  dkk.  (2023).  Penguatan  Peran  Pemolisian  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022. Jurnal Litbang Polri , Edisi April 2023, 1-10.
Skolnick, Jerome H; Bayley, David H. (1988 ). Community Policing: Issues and Practices around the World. U.S. Department of Justice, National Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _________, 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Van  Meter,  Donald  and  Van  Horn,  Carl E.  1975. The  Policy  Implementation  Prosess  Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society
Wahyurudhanto,  Albertus  (2018).  Analisis  Kemampuan  Deteksi  Dini  oleh  Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Jurnal Ilmu Kepolisian, 12(2).
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wahab, Solichin A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMMPres Winarno. Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik.
Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indoobnesia.
Peraturan  Kapolri  Nomor  7  tahun  2008  tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  Dan  Implementasi Pemolisian Masyarakat
Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pwmolisian Masyarakat Keputusan KAPOLRI No. Pol: Kep/989/XII/2005, Kebijakan Kapolri tentang Polsek Sebagai Basis Deteksi.
Keputusan  KAPOLRI  Nomor:  Kep/507/X/2009,  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Standar Penerapan Pomolisian Masyarakat.