## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## CRIMINAL  LAW  ENFORCEMENT  POLICIES  IN  THE  FRAMEWORK  OF  THE FIGHT AGAINST GAMBLING
HUKUM  WARIS  DALAM  HUKUM  ANTAR  TATA  HUKUM  INTERN  DAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN
Silfy Maidianti 1 , Liza Nofianti 2 1,2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti. E-mail: 1 silfy_maidianti@unisti.ac.id, 2 lizanofianti2@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Silfy Maidianti Silfy_maidianti@unisti.ac.id Key words:
Heirs and Heirs,
Inheritance, Inter-Legal Law Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER Page: 155 – 173
Man will die one day, and will leave a legacy for his heirs. There are  various  ways  of  dividing  inherited  assets,  it  can  be determined  by  the  religion,  ethnicity,  population  group,  or nationality of the testator. Those who can become heirs are not only  members  of  the  testator's  family,  people  who  are  not members  of  the  testator's  family  can  also  become  heirs  if  the testator  makes  a  will  stating  so.  The  author  uses  normative juridical methods in this paper. The conclusion is that according to  the  Law  between  Internal  Legal  Procedures  and  the  Law between External Legal Procedures, inheritance is regulated by the inheritance law of the testator.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Silfy Maidianti Silfy_maidianti@unisti.ac.id
Kata kunci:
Pewaris, Ahli Waris,
Warisan, Hukum Antar Hukum Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
Hal: 155 – 173
Manusia  akan  mati  suatu  hari,  dan  akan  meninggalkan warisan  bagi  ahli  warisnya.  Cara  pembagian  harta warisan  ini  beraneka  ragam,  dapat  ditentukan  dari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan  si  pewaris.  Yang  dapat  menjadi  ahli waris  bukan  hanya  anggota  keluarga  si  pewaris,  orang yang bukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat  menjadi  ahli  waris  apabila  si  pewaris  membuat surat  wasiat  yang  menyatakan  demikian.  Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya  adalah  menurut  Hukum  Antar  Tata Hukum  Intern  dan  Hukum  Antar  Tata  Hukum  Ekstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Manusia  telah  ditakdirkan  untuk  hidup  bermasyarakat  bersama  dengan  manusia lainnya.  Sejarah  telah  membuktikan  kepada  manusia  bahwa  manusia  itu dikodratkan  oleh  Tuhan  untuk  selalu  hidup  didalam  pergaulan  hidup  sesama manusia. Dengan demikian hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya  dengan  manusia  lainnya,  sehingga  masing-masing  mempunyai  berbagai kepentingan. Tidak dapat kita bayangkan apabila pergaulan hidup manusia tanpa adanya hukum ataupun norma-norma. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu  kiranya  ada  hukum  yang  mengatur  supaya  terdapat  ketentraman  dalam pergaulan tersebut.
Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita mengenal suatu  hukum  yang  disebut  dengan  Hukum  Waris.  Hukum  Waris  merupakan bagian  dari  Hukum  Kekeluargaan,  yang  memegang  peranan  sangat  penting, bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistim  dan  bentuk  hukum  yang  berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia  bahwa  setiap  manusia  pasti  akan
mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim  disebut meninggal dunia.
Ketika  seseorang  meninggal  dunia,  hal  ini  menimbulkan  sebuah  akibat hukum  yaitu  tentang  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan kewajiban bagi  seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya  seseorang diatur  oleh  Hukum  Waris.  Jadi  Hukum  Waris  itu  dapat  dikatakan  sebagai himpunan  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban seseorang  yang  meninggal  oleh  ahli  waris.  Menurut  R.  Wirjono  Prodjodikoro, bahwa  Hukum  Waris  adalah  soal  apakah  dan  bagaimanakah  berbagai  hak  dan kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan beralih kepada orang lain yang masih hidup 1 . Jadi Hukum Waris pada hakekatnya adalah  untuk  mengatur  pembagian  harta  warisan  kepada  para  ahli  waris,  agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.
Sampai  saat  ini  Indonesia  belum  mempunyai  Hukum  Waris  Nasional,  karena  di Indonesia terdapat berbagai lapisan masyarakat Hukum Adat yang masing-masing mempunyai Hukum Waris Adat berlainan antara satu suku dengan suku lainnya. Saat  ini  di  Indonesia  masih  berlaku  Hukum  Waris  menurut  penggolongan penduduk  seperti  yang  diatur  sejak  masa  Hindia  Belanda  yaitu  :  Hukum  Waris Adat,  ini  berlaku  bagi  orang-orang  Indonesia  asli  atau  pribumi.  Terdiri  dari bermacam-macam  Hukum  Waris  Adat,  yakni  tergantung  pada  susunan masyarakat  Hukum  Adatnya.  Terdapat  tiga  golongan  utama  yang  terdapat  di Indonesia,  yaitu  matrilineal  yang  mengikuti  garis  keturunan  perempuan, patrilineal  yang  mengikuti  garis  keturunan  pria,  dan  bilateral  yang  menganut kedua garis keturunan secara adil dan seimbang.
Hukum  Waris  Islam,  ini  berlaku  bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari Hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk negara Indonesia ini beragama Islam.
Hukum  Waris  menurut Burgerlijk  Wetboek (BW),  ini  berlaku  bagi  orang- orang  golongan  Eropa,  Timur  Asing  dan  yang  diatur  dalam  Staatsblad  1917 No.
12, yaitu perihal kemungkinan mengenal empat macam penundukan, yaitu:
1. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
2. Penundukan  pada  sebagian  Hukum  Perdata  Eropa  yang  dimaksudkan hanya  pada  Hukum  Kekayaan  Harta  Benda  saja  ( vermogensrecht ),  seperti telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
3. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
4. Penundukan  “diam - diam”,  menurut  Pasal  29  BW  yang  berbunyi:  “jika seorang  bangsa  Indonesia  asli  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang tidak  dikenal  di  dalam  hukumnya  sendiri,  ia  dianggap  secara  diam-diam menundukkan dirinya pada Hukum Eropa”. 2
Mengenai penggolongan penduduk di Indonesia yang dahulu dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, telah dinyatakan tidak digunakan lagi dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Dalam instruksi Presidium Kabinet ini dikatakan dalam Butir 1 bahwa:
“ Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak  menggunakan  penggolongan-penggolongan  Penduduk  Indonesia  berdasarkan  Pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.”
Butir 2 ya ng berbunyi: “Untuk selanjutnya Kantor -kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  dan  hanya  dibedakan  antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.”
Dari  peraturan  diatas,  kita  dapat  melihat  bahwa  penggolongan  penduduk dalam  Pasal  131  IS  dan  Pasal  163  IS  tidak  lagi  digunakan,  yang  ada  hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun dalam butir 3  Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, dikatakan bahwa:
“Ketentuan -ketentuan  tersebut  angka  1  dan  2  diatas  tidak  mengurangi  berlakunya ketentuan  mengenai  perkawinan,  warisan  dan  ketentuan-ketentuan  Hukum  Perdata lainnya.”
Berdasarkan butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 diatas,  maka  masih  berlaku  bermacam-macam  ketentuan  Hukum  Waris  untuk orang-orang  keturunan  tertentu.  Bagi  Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Eropa dan Timur Asing (Tiong Hoa) berlaku Hukum Waris yang diatur dalam BW buku II Bab.  XXII s/d  Bab.  XVIII.  Sedangkan bagi Warga Negara  Indonesia Asli  masih tetap berlaku Hukum Waris  adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang  bersifat  patrilineal,  matrilineal,  dan  parental  atau  bilateral.  Disamping  itu, bagi  Warga  Negara  Indonesia  Asli  beragama  Islam  yang  taat  pada  hukum agamanya, dapat pula memilih untuk tunduk terhadap Hukum Waris Islam, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI). 3
Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  sulitnya  mengadakan  unfikasi Hukum  Waris  di  Indonesia,  sebagaimana  yang  dikemukakan  Mochtar Kusumaatmadja:  “…bidang  Hukum  Waris  dianggap  sebagai  salah  satu  bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu- lintas (darat, air, dan udara)”. Bidang Hukum  Waris  ini  menurut  kriteria  Mochtar  Kusumaatmadja,  termasuk  bidang hukum yang mengandung telalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi cultural , keagamaan, dan sosiologi.
Hukum  Waris  dapat  menjadi  rumit  apabila  salah  satu  pihak,  baik  yang mewaris  maupun  ahli warisnya,  memiliki  golongan  penduduk  yang  berbeda,  hal ini  dapat  menjadi  sebuah  masalah  Hukum  Antar  Tata  Hukum  intern.  Dalam  hal ini  yang menjadi pertanyaan adalah Hukum Waris  yang berlaku untuk golongan penduduk  yang  mana  yang  akan  digunakan.  Hukum  Waris  juga  dapat  menjadi rumit  apabila  salah  satu  pihak,  baik  yang  mewaris  maupun  ahli  warisnya
merupakan  Warga  Negara  Asing.  Warga  Negara  Asing  ini  selain  memeliliki kewarganegaraan  yang  berbeda  dengan  Warga  Negara  Indonesia,  mereka  juga mungkin  saja  memiliki  tempat  tinggal  yang  bukan  di  Indonesia.  Hal  ini  akan berpengaruh  terhadap  Hukum  Waris  mana  yang  akan  digunakan  untuk menyelesaikan  persoalan  waris  mereka.  Apakah  Hukum  Waris  Indonesia  yang akan  digunakan,  atau Hukum  Waris  dari  negara  kewarganegaraan sang  pewaris, atau  mungkin juga Hukum Waris  dari  negara  yang  menjadi  tempat tinggal  tetap sang  pewaris  yang  berbeda  dengan  kewarganegaraannya.  Hal  ini  merupakan persoalan Hukum Antar Tata Hukum ekstern.
Oleh karena itu, penulis ingin membahas tentang aspek-aspek yang perlu  diperhatikan  dalam  mewaris  menurut  Hukum  Antar  Tata  Hukum  Intern, khususnya  Hukum  Waris  menurut  BW  dan  bagaimana  penyelesaian  masalah waris  menurut  Hukum  Antar  Tata  Hukum  Ekstern  atau  Hukum  Perdata Internasional (HPI) Indonesia dengan judul “Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yang bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  sehingga  tidak  bermaksud  untuk  menguji hipotesa.

## Jenis Dan Sumber Data
Data  merupakan  informasi  yang  diperoleh  dari  penelitian  dapat  dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan melalui studi pustaka, terutama yang berhubungan dengan data-data sekunder.
1. Studi  Kepustakaan,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data skunder  dengan  studi  kepustakaan  melalui  bebebrapa  literatur  seperti buku-buku,  dokumen-dokumen,  peraturan  perundang-  undangan  dan bahan lainnya.
2. Studi  Lapangan,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara  ke berbagai narasumber yang terkait dengan topic yang dibahas.

## Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  mencoba  meneliti  mengenai  kebijakan  formulasi  hukum  waris  dalam hukum antar tata hukum intern dan hukum antar tata hukum ekstern.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  Teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin  apakah  data  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan kenyataan.Selanjutnya  dikontribusikan  ke  dalam  suatu  kesimpulan  dan  disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Data Penelitian
a.  Putusan  Mahkamah  Agung  No.2112K/Pdt/2004,  Putusan  Pengadilan  Tinggi
Palembang No. 84/PDT/2003/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.

## Tingkat Pengadilan Negeri
1. Para pihak
Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Sementara di lain pihak:
a. Ny.  Elly  binti  Eckringa,  pekerjaan  Partikelir,  bertempat  tinggal  di  Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
b. Max Herman  Schulz,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di Jl.  Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
c. Paula  Elizabeth  Henny  Schulz,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
d. Hendri  Gustav  Schulz,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat; Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I; II; III; IV; dan V;
f. Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ilir  Barat  II  Kota  Palembang, yang berkantor  di  Jl.  Makrayu  Kecamatan  Ilir  Barat  II,  Kota  Palembang, selanjutnya disebut Tergugat VI;
g. Ny.  Mauli  Regina  Schulz  Boru  Siahaan,  pekerjaan  Partikelir,  bertempat tinggal   di  Jl.  Sinabong  II  No.  21-22,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan,
selanjutnya disebut Turut Tergugat.
2. Duduk Perkara
Pada  tanggal  23  November  1956  Rudy  Max  Gustav  Schulz  dengan  Carita Smith  telah  melangsungkan  pernikahan  sebagaimana  diterangkan  dalam  Akta Perkawinan  untuk  penduduk  Eropa  No.  15/1956  tanggal  23  November  1956, almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  adalah  termasuk  golongan  penduduk  Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS 4 (vide petikan Keputusan Presiden RI No : 19/PWI Tahun 1966 tentang Kewarganegaraan). Dalam perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah lahir 4 (empat) orang anak yang masih hidup, sedangkan seorang lagi telah meninggal dunia ketika masih kecil dan mereka adalah :
a. Herman Charles Alexander Schulz,
b. Rudolf Armand Christian Schulz,
c. Ivan Robert Jon Schulz,
d. Lita Aurelia Dewi Schulz,
Perkawinan  antara  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  dengan  Carita Smith  telah  putus  karena  perceraian  sebagaimana  tertuang  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Palembang  No.  147/PN.PLG.  tanggal  5  Desember  1969. Kemudian  Rudy  Max  Gustav  Schulz  menikah  lagi  dengan  Mauli  Regina sebagaimana  tertuang  dalam  Akta  Perkawinan  No.  98/1969  tanggal  14 Desember 1969 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :
a. Bonar Paulus Salomo Schulz,
b. Carolina Nusantari Schulz,
c. Vidia Vicia Schulz ;
Rudy  Max  Gustav  Schulz  meninggal  dunia  pada  tanggal  19  Mei  1997  di Lampung  dan  dengan  demikian  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz meninggalkan ahli waris Mauli Regina, Bonar Paulus Salomo Schulz,  Carolina Nusantari  Schulz,  Vidia  Vicia  Schulz,  Herman  Charles  Alexander  Schulz, Rudolf  Armand  Christian  Schulz,  Ivan  Robert  Jon  Schulz  dan  Lita  Aurelia Dewi Schulz.
Setelah  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  meninggal  dunia  terjadi sengketa  pembagian  waris  peninggalan  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz tersebut. Persengketaan pembagian harta warisan antara sesama ahli waris tersebut terjadi dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 1999 dimana pihak – pihaknya adalah Mauli  Regina  sebagai  Penggugat  melawan  Bonar  Paulus  Salomo  Schulz,  Carolina Nusantari  Schulz,  Vidia  Vicia  Schulz,  Herman  Charles  Alexander  Schulz,  Rudolf Armand  Christian  Schulz,  Lita  Aurelia  Dewi  Schulz  dan  Ivan  Robert  Jon  Schulz sebagai  Tergugat  I  s/d  VII.  Ketika  proses  persidangan  perkara  tersebut  diatas sedang  berlangsung,  ternyata  ada  pihak  yang  mengajukan  intervensi,  yaitu  Max Herman  Schulz,  Paula  Elizabeth  Henny  Schulz,  Hendri  Gustav  Schulz,  dan Yosephine  Rully  Schulz  sebagai  para  Pemohon  Intervensi  dengan  permohonan gugatan intervensi No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 25 Februari 1999. Dalam gugatan intervensi tersebut dikatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 1962, telah berlangsung pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly sebagaimana tertuang  dalam  bukti  Akta  Nikah  No.  1571/IB/62  tanggal  9  Desember  1962  yang dicatatkan oleh Elly (vide duplikat).
Akta Nikah No. Dupl/KF-9/02/381/VIII/97  tanggal  12 September 1997) dan dalam  perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
a. Max Herman Schulz
b. Paula Elizabeth Henny Schulz
c. Hendri Guztav Schulz
d. Yosephine Rully Schulz
Perkawinan  antara  Elly  dengan  Rudy  Max  Gustav  Schulz  telah  putus dengan  talak  satu  pada  tanggal  21  April  1969.  Dengan  demikian  menurut gugatan  intervensi,  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  tidak  hanya meningalkan ahli waris anak-anak dari Carita Smith dan anak-anak dari Mauli Regina saja, tetapi juga anak-anak dari Elly juga.
Carita Smith dan Mauli Regina beserta anak-anak mereka berkeberatan bila anak-anak  Elly  juga  dinyatakan  sebagai  ahli  waris  dari  Rudy  Max  Gustav Schulz. Hal ini karena pernikahan antara Elly dengan Rudy Max Gustav Schulz adalah tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak  sah.  Menurut  Pasal  163  IS 5 terdapat  beberapa  golongan  penduduk  di Indonesia  antara  lain  golongan  penduduk  Eropa.  Rudy  Max  Gustav  Schulz selaku Warga Negara Indonesia keturunan Jerman adalah termasuk golongan penduduk  Eropa,  karenanya  bagi  Rudy  Max  Gustav  Schulz  berlaku  hukum BW  termasuk  hukum  perkawinannya,  yaitu  perkawinan  yang  sah  ialah perkawinan yang dilakukan di catatan sipil. kepadanya juga berlaku Pasal 27 BW 6 , yang berbunyi:
“Dalam  waktu  yang  sama  seorang  laki  hanya  diperbolehkan  mempunyai  satu  orang perempuan  sebagai  istrinya,  seorang  perempuan  hanya  satu  orang  laki  sebagai suaminya”
Asas  diatas  biasa  disebut  asas  perkawinan  monogami.  Seperti  diketahui perkawinan  antara  Rudy  Max  Gustav  Schulz  dengan  Elly  pada  tanggal  9 Desember  1962  terjadi  ketika  Rudy  Max  Gustav  Schulz  masih  terikat perkawinan dengan  Carita  Smith.  Dengan  demikian  perkawinan  poligami Rudy  Max  Gustav  Schulz  dengan  Elly  tersebut  adalah  tidak  sah  karena melanggar  asas  monogami  Pasal  27  BW.  oleh  karena  itu  maka  Penggugat sangat  keberatan  bila  Tergugat  II  s/d  V  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang tidak sah tersebut  dinyatakan  sebagai  ahli  waris  yang  sah  dari  almarhum Rudy  Max  Gustav  Schulz.  Karena  itu  Carita  Smith  menuntut  supaya perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal.
Dalam  eksepsi  Elly  yang  pertama,  Elly  mengatakan  bahwa  gugatan Penggugat dalam petitumnya memohon untuk membatalkan pernikahan Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly, menurut Elly gugatan ini  sudah tentu tidak berdasarkan hukum karena selain pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz sudah  putus,  juga  salah  satu  pihak  yaitu  Rudy  Max  Gustav  Schulz  sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Lampung yang tentunya tidak dapat  dihadirkan  sebagai  syarat  untuk  mengajukan  gugatan  Pembatalan Perkawinan.  Dalam  eksepsi  yang  kedua,  Elly  mengatakan  bahwa  gugatan penggugat ini adalah gugatan mengenai Pembatalan Perkawinan secara Islam,
maka  seharusnya  gugatan  ini  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  Palembang dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. 7

## 3. Pertimbangan Hakim
Hakim  menimbang  bahwa  terhadap  eksepsi  pertama  para  Tergugat,  yaitu gugatan  para  Penggugat  tidaklah  berdasarkan  hukum  karena  Rudy  Max Gustav Schulz sudah meninggal dunia, tidaklah menghilangkan hak bagi yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan akan pembatalan perkawinannya, karena  keabsahan  tidaknya  suatu  perkawinan  akan  berpengaruh  atau membawa akibat hukum, dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban, oleh karenanya eksepsi pertama dari para Tergugat tersebut ditolak;
Untuk  eksepsi  kedua  para  Tergugat,  dimana  perkara  ini  adalah merupakan  kewenangan  dari  Pengadilan  Agama  bukan  Peradilan  Umum, menurut  Majelis  Hakim,  kewenangan  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  tata cara pelaksanaan  dari  perkawinan  itu  sendiri,  karena  bagaimanapun  juga apabila  terjadinya  pelanggaran  hukum  materil,  maka  hukum  formil  yang dipergunakan  dalam  penyelesaiannya,  haruslah  hukum  formil  yang  sama sistem  hukumnya  dengan  hukum  materil  yang  dilanggar  tersebut.  Karena perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Ny. Elly binti Eckringa dilangsungkan  menurut  tata  cara  agama  Islam,  maka  penyelesaian sengketanya  termasuk  permohonan  atau  gugatan  peninjauan  tentang  sah atau  tidaknya  perkawinan  tersebut  haruslah  dilakukan  secara  agama  Islam pula, yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Agama untuk  memeriksa  dan  mengadilinya,  bukan  kewenangan  dari  Peradilan Umum. Jadi, eksepsi kedua para Tergugat diterima.
4. Putusan Hakim
Hakim  memutuskan  untuk  mengabulkan  eksepsi  para  Tergugat  untuk sebagian  dan  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  Palembang  tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Pada  tingkat  Pengadilan  Negeri,  hakim  memutuskan  bahwa  Pengadilan Negeri Palembang tidak berhak mengadili perkara ini karena perkara ini mengenai pembatalan  perkawinan.  Hakim  berpendapat  bahwa  yang  berhak  mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

## 2. Pembahasan

## a. Tingkat Pengadilan Tinggi
1. Para Pihak
Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat.
Sementara di lain pihak
a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
c. Paula  Elizabeth  Henny  Schulz,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
d. Hendri  Gustav  Schulz,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Terbanding I; II; III; IV; dan V, semula Tergugat I; II; III; IV; dan V;
f. Kepala  Kantor  Urusan Agama Kecamatan  Ilir Barat  II Kota Palembang,  yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding VI, semula Tergugat VI;
g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di  Jl.  Sinabong  II  No.  21-22,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan,  selanjutnya disebut Turut Terbanding, semula Turut Tergugat.
2. Pertimbangan Hakim
Hakim  menimbang  bahwa  alasan-alasan  memori  banding  dari  kuasa hukum Pembanding hanya merupakan ulangan-ulangan saja dari hal-hal yang sudah  diajukan  dalam  persidangan  dan  tidak  ada  hal-hal  baru  yang  dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas  maka  putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  tanggal  19  Agustus  2002 No. 68/Pdt. G/1999/PN.Plg dapat dikuatkan.
3. Putusan Hakim
Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  dan  menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  tanggal  19  Agustus  2002  No.  68/Pdt. G/1999/PN.Plg yang dimohon kan banding tersebut.
Pada  tingkat  Banding,  hakim  memperkuat  putusan  Pengadilan  Negeri Palembang.  Hakim  berpendapat  bahwa  Pengadilan  Negeri  Palembang  memang tidak  berhak  untuk  mengadili  perkara  ini,  yang  berhak  mengadili  perkara  ini adalah Pengadilan Agama.
2. Tingkat Mahkamah Agung
A. Para Pihak
Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, semula Pembanding dan Penggugat. Sementara di lain pihak:
a. Ny.  Elly  binti  Eckringa,  pekerjaan  Partikelir,  bertempat  tinggal  di  Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
b. Max Herman  Schulz,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl.  Rambutan
No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
c. Paula  Elizabeth  Henny  Schulz,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
d. Hendri  Gustav  Schulz,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat; Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I; II; III;  IV; dan V, semula Terbanding I; II; III; IV; dan V dan Tergugat I; II; III; IV; dan V;
f. Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ilir  Barat  II  Kota  Palembang, yang  berkantor  di  Jl.  Makrayu  Kecamatan  Ilir  Barat  II,  Kota  Palembang, selanjutnya  disebut  Termohon  Kasasi  VI,  semula  Terbanding  VI  dan Tergugat VI;
g. Ny.  Mauli  Regina  Schulz  Boru  Siahaan,  pekerjaan  Partikelir,  bertempat tinggal  di  Jl.  Sinabong  II  No.  21-22,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan, selanjutnya disebut Turur Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding dan Turut Tergugat.
2. Pertimbangan Hakim
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengajukan alasan-alasan bahwa dalam  tingkat  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Tinggi,  pertimbangan hakim kurang menguraikan fakta hukum. Alasan pertama, Rudy Max Gustav Schulz yang termasuk dalam golongan penduduk Eropa, menurut Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS seharusnya perkawinannya diatur oleh Pasal 71- 92 BW, yaitu antara lain perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan Catatan Sipil terlepas agamanya  Islam,  Kristen,  Budha  atau  Hindu.  Alasan  Kedua,  bahwa  ketika Rudy  Max  Gustav  Schulz  menikah  dengan  Ny.  Elly,  ia  masih  terikat perkawinan  dengan  Pemohon  Kasasi.  Sehingga  perkawinan  tersebut  telah melanggar ketentuan azas monogami sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 BW.  Alasan  ketiga,  bahwa  hakim  tidak  mempertimbangkan  bahwa  Pemohon Kasasi  memperoleh  bukti  Surat  Keterangan  dari  kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Ilir  Barat  II  Palembang  tertanggal  17  September  2002  No.  Kf. 9/02/PW.00/62/2002 yang menerangkan bahwa duplikat kutipan Akta Nikah No.  Dupl./Kf.9/02/381/VIII/97  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Hal ini sudah Pemohon Kasasi sampaikan dalam  memori  banding  yang  diajukan  dalam  persidangan  tingkat  banding, namun  hal  ini  tidak  dipertimbangkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Sumatera Selatan di Palembang.
Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 dan 2:
Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Sumatera  Selatan  di  Palembang  tidak  salah  menerapkan  hukum  dan  dapat mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Palembang yang sudah tepat dan
benar  yang  menyatakan,  bahwa  Pengadilan  Negeri  Palembang  tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; Mengenai alasan-alasan kasasi ke 3: Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena jika Judex Factie menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, maka tidak perlu lagi membahas pokok perkaranya, sementara alasan kasasi a quo sudah menyangkut pokok perkara.
3. Putusan Hakim
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Carita Smith, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak yang dibawah pengampuan bernama: Ivan Robert Jon Schulz.
Pada tingkat Kasasi, hakim memperkuat putusan pada tingkat Pengadilan Negeri  dan  tingkat  Pengadilan  Tinggi.  Hakim  pada  tingkat  Mahkamah  Agung berpendapat bahwa hakim tidak salah menerapkan hukum, dan Pengadilan Negeri Palembang  memang  tidak  berhak  mengadili  perkara  ini.  Pengadilan  yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

## Analisis Kasus
Kasus ini merupakan contoh kasus HATAH intern. Kita dapat melihat hal ini dari para pihaknya, yaitu almarhum Rudy Max Gustav Schulz yang merupakan Warga  Negara  Indonesia  golongan  Eropa,  pewaris  dalam  kasus  ini,  sedangkan para  ahli  waris  almarhum,  yaitu  para  istri-istri  almarhum,  baik  yang  pertama, Carita Smith, yang kedua, Nyonya Elly, dan istri yang ketiga, yaitu Mauli Regina Schulz, merupakan warga negara Indonesia golongan pribumi. Menurut teori titik pertalian primer untuk HATAH intern, perbedaan golongan rakyat dari para pihak dapat menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus HATAH intern.
Kasus  ini  merupakan  suatu  kasus  waris  antar  golongan,  maka  dalam  HATAH intern,  persoalan  warisan  diatur  oleh  hukum  dari  orang  yang  meninggalkan harta  (pewaris). 8 Hal  ini  bukanlah  suatu  teori  umum  yang  dapat  mengatasi kesulitan  hukum  antar  golongan,  melainkan  asalnya  dari  yurisprudensi- yurisprudensi  yang  bersangkutan  dengan  permasalahan  hukum  antar  golongan. Jadi  dalam  kasus  pewarisan  ini,  hukum  yang  akan  digunakan  adalah  Hukum Waris  menurut  BW.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  sang  pewaris,  almarhum  Rudy Max  Gustav  Schulz  merupakan  warga  negara  Indonesia  golongan  Eropa,  dan untuk  warga  negara  Indonesia  golongan  Eropa  berlaku  hukum  menurut  BW. Dalam kasus ini, yang menjadi masalah adalah bahwa istri pertama, Carita Smith, dan  istri  ketiga,  Mauli  Regina  Schulz,  dari  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz, tidak setuju apabila istri kedua almarhum Rudy Max Gustav Schulz, Nyonya Elly, beserta  anak-anaknya  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan  dari  almarhum Rudy  Max  Gustav  Schulz.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  pernikahan  antara  Nyonya Elly  dan  almarhum  pewaris  berlangsung  ketika  almarhum  masih  terikat perkawinan  dengan  istri  pertama  yaitu  Carita  Smith.  Pernikahan  ini  dianggap tidak  sah  karena  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  merupakan  warga  negara
Indonesia golongan Eropa, sehingga ia tunduk terhadap hukum BW. 9 Dalam  BW, terdapat suatu asas, yaitu asas perkawinan monogami, yaitu pada saat yang sama seorang  laki-laki  hanya  boleh  terikat  perkawinan  dengan  satu  orang  perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja.  Almarhum Rudy Max Gustav  Schulz  dan  Nyonya  Elly  dapat  melangsungkan  pernikahan  ini  karena disaat mereka menikah, mereka melangsungkan pernikahan secara Islam, sehingga almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  diperbolehkan  untuk  beristri lebih  dari  satu apabila dilihat dari sisi hukum Islam.
Pernikahan ini termasuk dalam penyelundupan hukum, karena pernikahan ini  dilakukan  agar  almarhum  Rudy  Max  Gultav  Schulz  dapat  beristri  lebih  dari satu atau poligami. Penyelundupan hukum merupakan suatu bentuk praktek yang dilakukan  banyak  orang  untuk  dapat  menghindari  suatu  larangan  dari  suatu sistim  hukum  dari  suatu  negara.  Jadi,  dalam  kasus  ini,  almarhum  Rudy  Max Gustav  Schulz  yang  beragama  Kristen,  menikah  secara  Islam  untuk  menghindari asas  perkawinan  monogami  yang  diatur  dalam  BW,  yaitu  pada  saat  yang  sama seorang  laki-laki  hanya  boleh  terikat  perkawinan  dengan  satu  orang  perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Dalam perkawinannya dengan Nyonya Elly, almarhum Rudy Max Gustav Schultz berpura-pura menjadi beragama  Islam  agar  ia  dapat  melakukan  pernikahan  secara  Islam.  Apabila  ia dianggap  beragama  Islam,  maka  ia  dianggap  tunduk  terhadap  hukum  Islam, dimana  tidak  ditemukan  asas  perkawinan  monogami  dalam  hukum  Islam. Sehingga  ia  dapat  melangsungkan  pernikahan  dengan  Nyonya  Elly  meskipun masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.
Kasus ini serupa dengan Kasus Tjoa Peng An. Dalam kasus ini, Tjoa Peng An  merupakan  pria  keturunan  Tionghoa  yang  memakai  nama  Kartopawiro  dan mengaku  memeluk  agama  Islam  agar  dapat  menikah  lagi  disaat  masih  memiliki istri. Tjoa Peng An menikah secara Islam di hadapan penghulu dengan Moertijah dalam tahun 1925 (yang telah diceraikan) dan kemudian dengan perempuan suku Jawa Bok Parijem dalam tahun 1926. Ia menikah dengan kedua perempuan tersebut ketika masih terikat perkawinan dengan istrinya yaitu Kho Misih Nio. Ia menikah dengan Kho Misih Nio pada tahun 1914 secara adat kebiasan Tionghoa dihadapan Wijkmeester .  Perkawinan  tersebut  kemudian  dilangsungkan  pula  dihadapan pegawai Burgerlijke  Stand. Perkara  ini  diajukan  ke Krijgsraad Magelang,  dengan tuntutan  bahwa  Tjoa  Peng  An  telah  melakukan  tindak  pidana  poligami.  Yang menjadi  pertanyaan  disini  adalah  apakah  Tjoa  Peng  An  telah  dianggap  sudah “terlebur”  menjadi  orang  Islam  sehingga  ia  berhak  untuk  melakukan  poligami. Atau  ia  tetap  dianggap sebagai  orang  keturunan  tionghoa  yang  tunduk  terhadap BW  yang  hanya  mengenal  monogami.  Tjoa  Peng  An  mengaku  sudah  menjadi orang Islam karena kepadanya telah diberikan semacam air dan kemudian ia telah memakai  nama  Kartopawiro.  Hakim  berpendapat  bahwa  pemakaian  nama  ini adalah palsu. Hakim juga berpendapat bahwa Tjoa Peng An belum dapat dianggap
sebagai orang Islam karena menurut kenyataannya dalam tahun  1925  ia  menikah lagi di hadapan Burgerlijke Stand dengan Kho Misih Nio.
Dengan  demikian  ia  dianggap  telah  melakukan  pernikahan  dengan  cara yang ditentukan bagi orang-orang Tionghoa. Tjoa Peng An melakukan pernikahan dengan  cara  ini  karena  ketaatannya  kepada  orang  tuanya.  Hal  ini  membuktikan bahwa  ia  masih  insaf  akan  hubungan-hubungan  kekeluargaannya.  Oleh  karena belum terwujud “peralihan sosial”, ia telah dianggap masih tetap terma suk orang golongan  Tionghoa.  Karenannya,  ia  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  Pasal  279  KUHP 10 karena  ia  menikah  dengan  Bok  Parijem  ketika  masih terikat  perkawinan  dengan  Kho  Misih  Nio.  Hukumannya  adalah  Tjoa  Peng  An dihukum penjara selama 2 bulan.
Dalam  kasus  Rudy  Max  Gustav  Schulz,  perkara  sah  atau  tidaknya  pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly tidak dibahas. Karena dalam kasus ini semua pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun  pada  tingkat  Mahkamah  Agung,  karena  menurut  hakim  dari  ketiga tingkat  pengadilan  tersebut,  permasalahan  tentang  sah  atau  tidaknya  pernikahan antara Rudy Max Gustav bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan termasuk  dalam  wewenang  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  berdasarkan  UU  No.  7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  dimana  Peradilan  Agama  berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf  dan shadaqah. Semestinya tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav
Schulz  dengan  Nyonya  Elly  harus  dibahas.  Karena  pernikahan  tersebut  akan berpengaruh  terhadap  pembagian  harta  warisan  almarhum  Rudy  Max  Gustav Schulz. Disini penulis akan mencoba mencari tahu apakah pernikahan antara  Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak.
Sebelum  harta  warisan  dapat  dibagi,  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu apakah para ahli waris berhak mendapatkan warisan tersebut. Para ahli waris dari almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  adalah  anak-anak  hasil  pernikahan  Carita Smith  dengan  almarhum,  anak-anak  dari  pernikahan  Nyonya  Elly  dengan almarhum,  dan  Mauli  Regina  Schulz  beserta  anak-anaknya  dari  pernikahannya dengan  almarhum.  Yang  menjadi  pertanyaan  di  sini  adalah  apakah  pernikahan antara almarhum Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak, karena  hal ini  akan  berpengaruh  terhadap  sah  atau  tidaknya  anak-anak  dari  perkawinan antara  almarhum  Rudy  Max  Gustav  dengan  Nyonya  Elly.  Hal  ini  dikarenakan jumlah  bagian  warisan  yang  akan  diterima  oleh  anak  sah  dan  anak  tidak  sah berbeda.
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Sedangkan Menurut KUH Perdata atau BW, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah. Dari pengertian anak sah yang telah disebutkan sebelumnya,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  sebuah  perkawinan  yang  sah.  Jadi,  sebelum  kita  dapat
mengetahui  apakah  anak-anak  dari  perkawinan  antara  almarhum  Rudy  Max Gustav  Schulz  dengan  Nyonya  Elly  merupakan  anak-anak  yang  sah,  kita  harus mencari tahu terlebih dahulu apakah perkawinan mereka sah atau tidak.
Rudy  Max  Gustav  Schulz  menikah  dengan  Nyonya  Elly  pada  tanggal  9 Desember  1962,  maka  UU  Perkawinan  No.  1  tahun  1974  belum  berlaku,  yang berlaku  masih  BW.  Dalam  BW,  perkawinan  yang  sah  ialah  perkawinan  yang dilakukan di Catatan Sipil 11 . BW juga menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27), yang berarti bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja.
Almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  merupakan  orang  beragama  Kristen  dan merupakan  warga  negara  Indonesia  golongan  Eropa,  maka  ia  tunduk  terhadap hukum BW. Dan dalam BW yang menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27 BW)  yang  berarti  pada  saat  yang  sama  seorang  laki-laki  hanya  boleh  terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Selain itu pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya  Elly  juga  tidak  dicatat  di  Catatan  Sipil,  melainkan  di  kantor  agama,  hal ini  juga  tidak  sesuai  dengan  peraturan  di  BW dimana  perkawinan  yang  sah  ialah perkawinan  yang  dilakukan  di  Catatan  Sipil.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa perkawinan  antara  almarhum  Rudy  Max  Gustav  Schulz  dengan  Nyonya  Elly adalah  tidak  sah,  karena  ketika  mereka  melangsungkan  pernikahan,  almarhum masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.
Larangan  berpoligami  dalam  Pasal  27  BW  termasuk  dalam  ketertiban umum, artinya bila dilanggar dapat diancam dengan pembatalan perkawinan dan bahkan  dapat  dipidana.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  279  KUHP  yang berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  yang  mengadakan  pernikahan  padahal  mengetahui  bah wa  pernikahan  atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam deangan hukuman penjara paling lama lima tahun.”
Oleh  karena  itu  Rudy  Max  Gustav  Schulz  dapat  terancam  sanksi pidana ini atas pernikahannya dengan Nyonya Elly. Akan tetapi karena Rudy Max Gusta Schulz sudah meninggal, maka sanksi ini tidak dapat dikenakan kepadanya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  diberikan  dalam  bab-bab  sebelumnya  maka kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  masalah  mewaris  berdasarkan HATAH  intern  Indonesia  adalah  bahwa  di  Indonesia  berlaku  lebih  dari  satu Hukum Waris. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW ( burgerlijk wetboek ). Hukum Waris Adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Hukum Waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia  asli yang beragama Islam.
Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW), ini berlaku bagi orang-orang golongan  Eropa  dan  Timur Asing  yang  diatur dalam  Staatsblad  1917 No.  12. Hukum  Waris  menurut Burgerlijk  Wetboek dapat  berlaku  kepada  orang-orang Indonesia asli atau pribumi apabila mereka memiliki agama selain Islam. Dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan  harta  (pewaris).  Dalam  kasus  HATAH  intern  yang  telah dibahas, si pewaris merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, maka si pewaris tunduk terhadap Hukum Waris menurut BW.
Dalam Hukum Waris menurut BW, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu  pewarisan  secara  Ab  Intestato,  yaitu  Pewarisan  menurut  Undang- Undang dan pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau Testamen.
Dalam Hukum Waris menurut BW, yang menjadi aspek penting adalah  status anak  sebagai  ahli  waris.  Seorang  anak  bisa  saja  dilahirkan  di  luar perkawinan, baru diakui oleh ayahnya. Status ini dapat membedakan besarnya bagian warisan yang akan didapat oleh anak tersebut. Seorang anak luar kawin yang diakui hanya me ndapat 1/3 dari apa yang seharusnya ia dapat apabila ia merupakan anak sah. Apabila ia mewaris bersama satu anak sah, maka bagian yang  seharusnya  ia  dapat  adalah  ½,  namun  karena  ia  merupakan  anak  luar kawin  yang  diakui,  maka  bagiannya  adalah  1/3  dari  ½  yaitu  1/6  dari  harta warisan.
2. Dalam  menyelesaikan  masalah  waris  internasional,  HPI  indonesia menggunakan  prinsip  nasionalitas.  Negara  Indonesia  berdasarkan  asas Konkordansi  terhadap  Ketentuan  yang  dibuat  di  negara  Belanda,  menganut prinsip  nasionalitas,  hal  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  16  AB  atau Algemeene Bepalingen  van  Wetgeving (Ketentuan-Ketentuan  Umum  tentang  Perundang- undangan untuk Indonesia) dalam Stb. 30 April 1847: 23 yang dirubah  dengan Stb.  1915:299  jo  652.  Hal  ini  berarti  bahwa  warga  Negara  Indonesia  yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya,  tetap  berada  di  bawah  lingkungan  kekuasaan  hukum  nasional Indonesia.  Sebaliknya,  menurut  yurisprudensi  yang  didukung  oleh  penulis- penulis,  maka  hal  ini  berlaku  juga  bagi  orang-orang  asing  yang  berada  di dalam  wilayah  Republik  Indonesia,  hukum  nasional  mereka  dipergunakan sepanjang persoalan-persoalan itu termasuk bidang status personal.
Prinsip  nasionalitas  juga  berlaku  terhadap  pewarisan.  Untuk  pewarisan dipakai  hukum  nasional  si  pewaris.  Contoh  yurisprudensi  Raad  van Justitie Jakarta  pada  tahun  1939  mengenai  pewarisan  dari  seorang  Austria  ternyata telah  ditentukan  menurut  hukum  Austria.  Walaupun  pada  tahun  1936  yang bersangkutan telah membuat testamen di hadapan Notaris Mr. Chavannes di Bandung,  ia  kemudian  dianggap  secara  sah  telah  membuat  testamen  lain secara  lisan  yang  diucapkan  sebelum  meninggalnya  di  Kotschen  (Austria) pada  tahun  1938.  Berlakunya  testamen  secara  lisan  ini  didasarkan  atas ketentuan  B.W.  Austria.  Karena  ketentuan  semacam  ini  tidak  dikenal  dalam Hukum Warisan yang dikenal dalam sistim B.W. untuk Indonesia. Penuntutan
pihak  isteri  yang  bertempat  tinggal  di  Bandung  dan  telah  diberikan  legaat 100.000  Schilling  Austria  dengan  testamen  di  hadapan  Notaris  di  Bandung tidak diterima. Yurisprudensi ini merupakan salah satu contoh yurisprudensi Indonesia  yang  memakai  hukum  nasional  si  pewaris  sesuai  dengan  prinsip nasionalitas yang tertera dalam Pasal 16 A.B.
3. Dalam  kasus  HATAH  intern  yang  telah  dibahas,  baik  pada  kasus  warisan Rudy Max Gustav maupun Takashi Murakami, keduanya digunakan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek . Dalam kedua kasus waris tersebut digunakan Hukum Waris Burgerlijk  Wetboek karena  kedua  pewaris  termasuk  Warga  Negara Indonesia  Golongan  Eropa,  dan  untuk  Warga  Negara  Indonesia  Golongan Eropa berlaku Hukum Waris Burgerlijk Wetboek 12
Dalam  kasus  HATAH  ekstern  yang  telah  dibahas,  para  pewaris  merupakan warga  negara  asing,  Alan  Kingsbury  merupakan  warga  negara  Australia  dan Eric W. Fischer merupakan warga negara Inggris. Sesuai dengan Pasal 16 A.B. maka  bagi  mereka  berlaku  Hukum  Waris  dari  negara  masing-masing,  yaitu Hukum  Waris  Australia  Barat  bagi  Alan  Kingsbury,  lebih  tepatnya Western Australia  Inheritance  (Family  and  Dependants  Provision)  Act  1972 ,  dan  Hukum Waris  Inggris  bagi  Eric  W.  Fischer,  lebih  tepatnya Inheritance  (Provision  for Family and Dependants) Act 1975.

## SARAN
Penulis  memiliki  saran  yang  mungkin  dapat  berguna  bagi  kelangsungan penegakan Hukum Waris di Indonesia, dimana saran tersebut adalah:
Indonesia  sebaiknya  segera  membuat  Hukum  Waris  nasional  dimana  berlaku untuk  semua  warga  negara  Indonesia  tanpa  memperdulikan  agama,  suku,  atau golongan penduduknya. Hukum Waris nasional ini haruslah dapat  dianggap adil oleh semua lapisan masyarakat. Keadilan sangat diperlukan karena penulis merasa kurang  setuju  dengan  beberapa  Hukum  Waris  adat,  seperti  Hukum  Waris  adat Batak  dan  Minang.  Dimana  dalam  Hukum  Waris  adat  batak,  hanya  anak-  anak laki-laki  yang  berhak  mewaris,  sebaliknya  dalam  Hukum  Waris  adat  Minang, justru hanya anak perempuan yang berhak mewaris. Memang betul bahwa Hukum Waris  adat  seperti  ini  sudah  merupakan  tradisi  turun  temurun,  namun  penulis kurang  setuju,  karena  menurut  pendapat  penulis,  orangtua  sudah  sepantasnya menyayangi  anak-anaknya  sama  besarnya  tanpa  memperdulikan  jenis  kelamin mereka. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memberikan warisannya kepada anak-anaknya.
Penulis  mengetahui  bahwa  membuat  Hukum  Waris  nasional  akan  sangat  sulit, karena  definisi  “adil” di  mata  setiap  orang  itu  berbeda-beda.  Namun  alangkah baiknya apabila hal ini dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlan Sjarif, Surini, dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang. Cet. 3. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum ,
2009.
Djoko  Basuki,  Zulfa. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Jakarta:  Badan  penerbit Fakultas Hukum , 2010.
Gautama,  Sudargo. Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia. Cet.  5.
Bandung: Binacipta, 1987.
Gautama,  Sudargo. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Jilid  II  Bagian  I ,  Jakarta: Eresco, 1972.
. Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia. Cet.  5.  Bandung: Binacipta, 1987.
. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Buku  Ketiga .  Bandung: PT.  Eresco, 1988.
. Bunga  Rampai  Hukum  Antar  Tata  Hukum. Cet.  2.  Bandung:  PT. Alumni, 1993.
. Hukum  Antar  Golongan  Suatu  pengantar, Jakarta:  PT.Ichtiar  Baru, 1993.
. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I. Buku ke- 7. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 1995.
. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Jilid  III  Bagian  2  Buku  ke-8 . Bandung: Alumni, 2007.
Hadikusuma,  H.  Hilman, Hukum  Waris  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Tahun 1966.
.Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
.Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. .Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. .Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992. .Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011.
Inggris. Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.
Kartohadiprodjo,  Sudiman, Pengantar  Tata  Hukum Di  Indoneisa. Cet.  6.  Jakarta: PT. Pembangunan, 1975.
Keraf, Gorys, Komposisi . Cet 6. Jakarta: Nusa Indah, 1979.
Mamudji,  Sri et  al ., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Cet,  1.  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum , 2005.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Yogyakarta:  Liberty, 1998.
Perangin, Effendi. Hukum Waris. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
R.  Prodjodikoro,  Wiryono. Hukum  Warisan  di  Indonesia. Bandung:  Sumur Bandung, 1983.
Satrio, J. Hukum Waris. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
Subekti,  R. Pokok – Pokok  Hukum  Perdata  . Cet.  32.  Jakarta:  Intermasa,  2005. Sudarsono. Hukum  Waris  dan  Sistem  Bilateral .  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta,  1991. Suparman,  Eman. Intisari  Hukum  Waris  Indonesia. Bandung:  Mandar  Maju,
1991.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  BW.
Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.