Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |83

## PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA DESA
TAHUN 2019
Nur Aliza Fitria & Sukardi UIN Mataram izhaa501aliza@gmail.com, sukardifaisal123@gmail.com

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor    12  Tahun  2019  tentang  Pergantian Antar  Waktu  Kepala  Desa  Di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten Lombok  Tengah  Tahun  2019.  Bahwa  terdapat  bakal  calon  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok  melebihi  maksimal.  Hal  tersebut membuat  PAW  yang  dilaksanakan  di  Desa  Bunut  Baok  tidak  menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 11. Akan tetapi,  Kepala  Desa  yang  terpilih  tetap  disahkan  hingga  pelantikan  tanpa  ada perkonflikan  lanjut.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian kualitatif.  Sumber  primernya  diperoleh  dari  data  yang  didapatkan  melalui  hasil observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan  orang-orang  yang  ditentukan sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa dalam  penyaringan  bakal  calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  Desa Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah  tidak  menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pasal. Karena apabila tetap  mengacu  pada  sistem  tersebut  maka  akan  menimbulkan  adanya  konflik. Sehingga  atas  persetujuan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa, dilaksanakan  Musyawarah  Desa  dengan  putusan  penyaringan  bakal  calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem perwakilan ..
Key word: Perbup, PAW, Pilkades

## A.  Pendahuluan
Politik  merupakan  suatu  fenomena  yang  sangat  berkaitan  dengan manusia,  yang  pada  kodrat  selalu  hidup  bermasyarakat.  Manusia  adalah makhluk sosial, yang tidak bisa menjalankan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain,  serta  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  sekitarnya.  Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat tersebut.
Termasuk  aturan  dalam  rangka  menentukan  orang-orang  yang  akan memimpin  mewakili  masyarakat  untuk  menjadi  perwakilan  politik  dalam
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |84
kerangka  kerja  suatu  sistem  demokrasi  yang  akan  membawa  beban  dan tanggung jawab serta konsekuensi politik. 1
Begitu  pula  pemilihan  dalam  cakupan  yang  lebih  kecil  yaitu  dalam menentukan  pemimpin  di  Desa.  Dinamika  perpolitikan  yang  terjadi  di  tingkat Desa  memiliki  ciri  khas  tersendiri,  yang  ditunjukkan  dalam  prosesi  pemilihan Kepala  Desa  yang  jauh  dari  keributan  atau  keganduhan  dunia  kepartaian. Sebenarnya  pelaksanaan  demokrasi  yang  baik  dimulai  dari  pemilihan  Kepala Desa. Sehatnya pemilihan Kepala Desa sebagai wahana demokratisasi sangat besar  dan  menjadi  tolak  ukur  dalam menentukan  pemilihan  pemimpin  lainnya, seperti DPRD, Bupati, Gubernur dan lainnya.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan  pemerintahan  modern  dan  demokratis. 2 Di  mana  Pemilihan Kepala  Desa  menjadi  bentuk  praktek  penyaluran  kehendak  rakyat  di  wilayah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Kepala Desa  merupakan  pemimpin  yang  tertinggi  di  Desa  setempat  yang  memiliki wewenang otonomi dalam membangun Desa tersebut. Sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  menyatakan  Kepala  Desa adalah  pemerintahan Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  yang  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. 3
Namun  pemilihan  Kepala  Desa  tampaknya  sudah  tidak  murni  lagi dilakukan,  karena  terlalu  banyak  intervensi  kelompok  kepentingan “ conflict  of interest ”  sehingga  membuat  demokrasi  di  tingkat  Desa  menjadi  tolak  ukur kekuatan  politik  bagi  orang  yang  memiliki  kepentingan  untuk  ke  depan. Sebagaimana  kejadian  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten Lombok  Tengah,  Kepala  Desa  yang  terpilih  meninggal  dunia  yang  hanya menjabat selama 6 (enam) bulan setelah terpilihnya menjadi Kepala Desa.
Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan  lebih  dari  satu  tahun,  Bupati  mengangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  sebagai  pejabat  Kepala  Desa  sampai
1 Sebastian  Salang, Menghindari  Jeratan  Hukum  Bagi  Anggota  Dewan ,  (Jakarta:  PT.  Penebar Swadaya, Tahun 2009), hlm, 269.
2 Daeng  Sudirwo,  “Pokok-Pokok  Pemerintahan  Didaerah  Dan  Pemerintah  Desa”,  (Angkasa Bandung, tahun 2011), hlm, 52.
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |85
dengan  ditetapkan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  hasil  Musyawarah Desa. 4 Tugas  pokoknya  adalah  menyelenggarakan  pemilihan  Kepala  Desa paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  Kepala  Desa  diberhentikan  dari jabatannya.
Secara  umum  belum  banyak  yang  memahami  tentang  Pemilihan Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu.  Selama  ini  jika  terjadi  kekosongan jabatan  Kepala  Desa,  pemerintah  Desa  harus  melakukan  Musyawarah  Desa untuk menentukan Kepala Desa yang definitif dengan berkaca kepada Undang- Undang.
Pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  dilakukan  melalui Musyawarah  Desa  sebagaimana  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) membentuk  panitia  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu,  dengan masa  waktu  15  (lima  belas)  hari  terhitung  sejak  Kepala  Desa  diberhentikan. Menentukan pemerintah pejabat Desa tertinggi di Desa dengan cara pemilihan Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  tidak  serta-merta  diterima  oleh masyarakat  setempat,  yang  seperti    biasa  dalam  pemilihan  Kepala  Desa dilakukan.
Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  merupakan  Desa  yang menyelenggarakan  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di Kabupaten  Lombok  Tengah  yang  sepanjang  sejarah  Desa  Bunut  Baok  baru pertama  kali  menyelenggarakan  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar Waktu.
Penyelenggraan pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu di Desa Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  menjadi  hal  baru  setelah  Kepala  Desa  Bunut Baok  meninggal  dunia  yang  hanya  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  selama  6 (enam)  bulan  setelah  terpilihnya  sebagai  Kepala  Desa.  Sehingga  pemilihan Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  merupakan  regulasi  Peraturan  Bupati dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.  Pedoman mekanisme tersebut  merupakan regulasi hukum  untuk  mendapatkan  Kepala  Desa  yang  bisa  diterima  oleh  masyarakat Desa, agar tidak terjadi keganduhan ketika pemilihan Kepala Desa.
4 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |86
Maka  kompetisi  yang  tersaji  dalam  pedoman  pelaksanaan  pemilihan Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya Kabupaten  Lombok  Tengah  membuat  banyak  tokoh  Desa  yang  ingin mencalonkan  dirinya  sebagai  bakal  calon  Kepala  Desa  dan  banyak  juga masyarakat  maupun  tokoh  di  Desa  ingin  merekomendasikan  dirinya  untuk sebagai pemilih Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
Pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok membuat ketertarikan kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok dan calon-calon Kepala Desa  yang  sebelumnya  yang  pernah  kalah  dalam  kompetisi  sebagai  Kepala Desa  juga  mencalonkan  diri  sebagai  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu Desa Bunut Baok.
Akibatnya  terdapat  bakal  calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu yang  mendaftarkan  diri  sebagai  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  Desa Bunut  Baok  melebihi  maksimal  yaitu  6  (enam)  bakal  calon.  Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pasal (10) Ayat (1) menyatakan “Bakal calon Kepala  Desa Pergantian Antar Waktu yaitu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
Hal tersebut membuat Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang  dilaksanakan  di  Desa  Bunut  Baok  terjadi  ketidaksesuain  antara Pergantian  Antar  Waktu  Kepala  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 dengan pengimplementasian pemilihan Kepala Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya Kabupaten  Lombok  Tengah.  Di  mana  implementasi  pemilihan  Kepala  Desa Pergantian Antar Waktu seolah-olah mengesampingkan Peraturan Bupati yaitu pada  pasa  11  tentang  penyaringan  bakal  calon  Kepala  Desa.  Akan  tetapi, dalam  keberlangsungan  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah  tersebut, Kepala Desa tetap terpilih  di sahkan hingga pelantikan tanpa ada perkonflikan lanjut
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |87

## B.  Pembahasan
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  bahwa  melalui  kebijakan  publik pemerintah  memiliki  kekuatan  dan  kewenangan  hukum  untuk  mengatur masyarakat  dan  sekaligus  memaksakan  segala  ketentuan  yang  telah ditetapkannya,  walaupun  memaksa  akan  tetapi  hal  tersebut  bersifat  sah  dan legitimatif  karena  didasari  regulasi  yang  jelas.  Sehingga  secara  otomatis  akan berdampak  langsung  dengan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  dalam  suatu negara.
Seperti  yang  diketahui  Bahwa  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut merupakan kebijakan perundangan yang dibuat oleh  Bupati  Lombok  tengah.  Peraturan  Bupati  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  peraturan  ditetapkan  oleh  Bupati  guna menjalankan  perintah  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  menjangkau atau  mendalam  melaksankan  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Di  mana Peraturan Bupati adalah peraturan secara tertulis dikeluarkan oleh Bupati atas wewenangnya  dalam  daera  otonom  terkait  suatu  hal  demi  kepentingan masyarakat. 5
Peraturan bupati ini diimplementasikan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam memilih kepala desa pergantian antar waktu,  dimana  dilakukannya  pergantian  antar  waktu  kepala  desa  dikarenakan kepala  desa  bunut  baok  meninggal  dunia  yang  hanya  menjabata  selama  6 bulan. Sehingga dikeluarkan kebijakan Bupati dalam bentuk regulasi Pergantian Antar Waktu Kepala Desa, yang kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok Tengah.
Menurut  Korten  membuat  model  kesesuain  implementasi  kebijakan dengan berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program,  yaitu  program  itu  sendiri,  pelaksanaan  program,  dan  kelompok sasaran program. 6
5 Afrianus,  “Beda  Perbup,  Perda  dan  Instruksi  Bupati  dalam  Perspektif  Hukum”,  dalam https://jurnalfaktual-id.cdn.amppoject.org/v/s/jurnalfaktual.id,  diakses  tanggal  8  November  2021,  pukul 19.42.
6 Haedar  Akib,  “implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa.  Bagaimana”,  administrasi  Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |88
Korten menyatakan  bahwa  suatu  program akan  berhasil  dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program sebagai berikut: 7
1.  Kesesuaian  antara  apa  yang  ditawarkan  oleh  program  dengan pemanfaat,  yaitu  kesesuaian  antara  apa  yang  ditawarkan  oleh program  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran (pemanfaat).
2.  Kesesuaian  antara  program  dengan  organisasi  pelaksana,  yaitu ksesuaian  antara  tugas  yang  disyaratkan  oleh  program  dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3.  Kesesuaian  antara  kelompok  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana,  yaitu  kesesuaian  antara  syarat  yang  diputuskan organisasi  untuk  dapat  memperoleh  output  program  dengan  apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.
Berdasarkan  pola  yang  dikembagkan  Korten  dapat  dipahami  bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program  tidak  akan  berhasil  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Jika  output program  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok  sasaran,  maka  jelas outputnya  tidak  dapat  dimanfaatkan.  Jika  organisasi  pelaksana  program  tidak memiliki  kemampuan  melaksanakan  tugas  yang  disyaratkan  oleh  program, maka  organisasinya  tidak  dapat  penyampaikan  output  program  dengan  tepat. Atau,  jika  syarat  yang  ditetapkan  organisasi  pelaksana  program  tidak  dapat dipenuhi  oleh  kelompok  sasaran  maka  kelompok  sasara  tidak  mendapatkan output  program.  Oleh  karena  itu,  kesesuaian  antara  tiga  unsur  imlementasi kebijakan  mutlak  diperlukan  supaya  program  berjalan  sesuai  dengan  rencana yang telah dibuat.
Model  kesesuaian  implementasi  kebijakan  yang  diperkenalkan  oleh Korten  memperkaya  model  implementasi  kebijakan  yang  lain.  Hal  ini,  dapat dipahami  dari  kata  kunci  kesesuaian  yang  digunakan.  Mesikipun  demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain (Program, pemanfaat, dan organisasi) juga  sudah  termasuk  baik  dalam  dimensi  isi  kebijakan  (Proram)  dan  dimensi
7 Haedar  Akib,  “implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa.  Bagaimana”,  administrasi  Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |89
konteks  implementasi  (organisasi),  maupun  dalam  pelaksana  sasaran (pemanfaat) pada model proses implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, implementasi Peraturan Bupati Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pemilihan  Kepala Desa  Antar Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan Praya  Kabupaten  Lombok Tengah  sesuai  dengan  model  implementasi  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh Korten,  yaitu  kesesuaian  antara  tiga  unsur  program,  implementor,  dan kelompok  sasaran.  Berikut  rincian  tiga  unsur  model  implementasi  kebijakan  di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah:
1.  Program (Isi Kebijakan)
Bahwasanya  kebijakan  yang  diimplementasikan  di  desa  bunut baok yakni, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala  Desa Antar Waktu.  Akan tetapi, program  atau  isi  kebijakan  yang  difokuskan  dalam  hal  ini  adalah program  kebijakan  terkait  penyaringan  bakal  calon  tepatnya  pada pasal  11.  Sehingga  yang  menjadi  program  dalam  hal  ini  adalah penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
2.  Implementor
Implementor  merupakan  oragnisasi  atau  kelompok  pelaksana. Di  mana  dalam  hal  ini  yang  menjadi  implementor  dari  kebijakan tersebut adalah panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
3.  Pemanfaat
Selanjutnya  unsur  yang  ketiga  adalah  pemanfaat  atau kelompok  sasaran,  yang  menjadi  kelompok  sasaran  dalam implementasi  kebijakan  Peraturan Bupati  Lombok  Tengah  ini  adalah para  calon  Kepala  Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
Melihat unsur-unsur implementasi kebijakan di Desa Bunut Baok sudah memenuhi  unsur-unsur  model  implementasi  kebijakan  korten.  Akan  tetapi, berbicara  kasus  implementasi  yang  terjadi  di  desa  bunut  baok  maka menunjukan  program  dari  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |90
2019  tidak  berhasil.  Hal  demikian  dikarenakan  terjadi  ketidaksesuaian  antara tiga unsur tersebut. Sehingga bisa dipahami sebagai berikut:
1.  Output penyaringan bakal calon tidak sesuai dengan kebutuhan para bakal  calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu,  maka  jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan.
2.  Syarat  yang  ditetapkan  oleh  panitia  pelaksana  penyaringan  bakal calon  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  para  bakal  calon  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu,  maka  para  bakal  calon  Kepala  Desa Pergantian Antar Waktu tidak mendapatkan output penyaringan bakal calon.
Oleh  sebab  itu,  penyaringan  bakal  calon  yang  berperan  sebagai program  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak diterapkan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan tersebut. Di mana  aturan  yang  terdapat  pada  pasal  11  tentang  penyaringan  bakal  calon menimbulkan  konflik  antara  bakal  calon  dan  tim  sukses  masing-masing  bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
Sehingga  dalam  hal  ini  implementasi  pergantian  antar  waktu  di  Desa Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah  tidak  menerapkan aturan  penyaringan  bakal  calon,  dan  melakukan  sistem  pemungutan  suara sebagai  pengganti  dari  penyaringan  bakal  calon  dalam  menentukan  calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
Penerapan pemungutan suara dalam penyaringan bakal calon Kepala Desa  Pergantian  Antar  Waktu  diselenggarakan  dengan  lancar,  sehingga mendapatkan  3  (tiga)  orang  calon  terpilih  sebagai  calon  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  dari  130  (seratus  tiga  puluh)  pemilih  tetap  dalam pemungutan suara.
Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu tersebut kembali diseleksi menggunakan pemungutan suara dalam pengesahan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu  Desa  Bunut  Baok  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Lombok Tengah.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |91
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian Antar  Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok Tengah  melakukan  dua  kali  pemungutan  suara.  Di  mana  pemungutan  suara pertama  dilakukan  untuk  menyaring  bakal  calon  menuju  calon  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu,  diketahu  bahwa  sistem  ini  tidak  tertera  dalam penyaringan  bakal  calon  ataupun  dalam  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian Antar  Waktu.  Kedua,  pemungutan  suara  yang  dilakukan  untuk  menentukan atau  memilih  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu,  pemungutan  suara  yang sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  tertera  dalam  regulasi  Peraturan  Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019.
Maka  tidak  ada  dalam  aturan  penyaringan  bakal  calon  penyaringan bakal  calon  dilakukan  dengan  sistem  pemungutan  suara,  akan  tetapi pemungutan  suara  dilaksanakan  atas  dasar  Musyawarah  Desa  dikarenakan program  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan  tidak  dibutuhkan  oleh  kelompok sasaran.

## C.  Penutup
Pergantian  Antar  Waktu  Kepala  Desa  berdasarkan  Peraturan  Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi fokus pembahasan pada bab  ini,  yaitu  terdapat  pada  pasal  11  tentang  penyaringan  bakal  calon  yang menyatakan: 8
1.  Paling  lama  1  (satu)  hari  setelah  penjaringan  selesai,  Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
2.  Proses  penyaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  meliputi kegiatan  penelitian  kelengkapan  persyaratan  administrasi,  serta penetapan  dan  pengumuman  nama  calon  yang  dilaksanakan dalam jangka 7 (tujuh) hari.
3.  Dalam  hal  terdapat  keraguan  dan/atau  masukan  dari  masyarakat terhadap  keabsahan  dokumen  persyaratan  administrasi,  panitia
8 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tenang Pedoman Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |92
pemilihan  dapat  melakukan  klarifikasi  pada  instansi  yang berwenang.
4.  Proses  penyaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2 dilaksankan untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
5.  Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
6.  Seleksi  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  5  adalah menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
7.  Kreteria  seleksi  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  6 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
8.  Dalam  hal  calon  yang  memenuhi  persyaratan  kurang  dari  2  (dua) orang  setelah  perpanjangan  waktu  pendaftaran  selama  7  (tujuh) hari.
9.  Dalam  hal  calon memenuhi  persyaratan  tetap  kurang  dari  2  (dua) orang  setelah  perpanjangan  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  4,  BPD  menunda  pelaksanaan  Musyawarah  Desa  pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan.
Berlandaskan  Peraturan  Bupati  di  atas  terkait  penyaringan  bakal calon,  yang  di  mana  berdasarkan  hasil  dari  data  temuan  peneliti  yaitu, regulasi  ini sebagai acuan atau pedoman bagi panitia  pemilihan Kepala Desa  Pergantian  Antar  Waktu,  karena  terdapat  6  (enam)  orang  bakal calon yang mendaftarkan dirinya sebagai calon Pergantian Antar Waktu Kepala  Desa.  Sehingga  tidak  ada  alasan  lain  untuk  tidak  melakukan penyaringan  bakal  calon  menuju  calon  hingga  mendapatkan  Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang resmi untuk melanjutkan kekuasaan Pemerintahan  Desa  terhadap  6  (enam)  orang  yang  mendaftar  sebagai calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok tersebut.
Seperti halnya teori pencalonan merupakan di mana suatu proses terjadi  penseleksian  calon-calon  masyarakat  yang  dipilih  untuk
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |93
menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. 9
Menjabat  sebagai  Kepala  Desa  juga  berarti  merupakan  sudah mempersiapkan  diri  dalam  kategori  jabatan  birokrasi,  yang  dimaksud jabatan  birokrasi  yaitu  keseluruhan  aparat  pemerintahan  sipil  maupun militer dalam suatu sistem pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara  dalam  berbagai  unit  organisasi. 10 Birokrasi  pemerintahan  pada hakikatnya secara pokok berfungsi mengatur dan melayani masyarakat.
Agar  mencapai  hal  tersebut maka  para  bakal  calon  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok  harus  melewati  beberapa kompetisi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu.  Di mana  tahap  pertama  yaitu,  melewati  kebijakan  Bupati  yaitu,  Peraturan Bupati terkait penyaringan bakal calon menuju calon, sehingga dalam hal ini    mengharuskan  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  Pergantian  Antar Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  senantiasa  mengikuti  regulasi  yang  tertera dalam  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019 tersebut.
Akan  tetapi  penyaringan  bakal  calon  ini  tidak  diterapkan  karena faktor  verifikasi  administrasi  skor  nilai  dari  seleksi  tambahan  yaitu, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia. Di mana  skor  nilai  dari  masing-masing  seleksi  tambahan  ini  sudah dipaparkan pada bab temua dan data sebelumnya.
Apabila  menerapkan  penyaringan  bakal  calon  sesuai  regulasi Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pemilihan  Kepala  Desa  tepatnya  pada  pasal  11  tentang penyaringan bakal calon, maka hasil verifikasi berkas persyaratan bakal calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok  yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 bahwa terdapat 2  (dua)  orang  bakal  calon  yang  lolos  sebagai  bakal  calon  Kepala
9 Hadori, “Dinamika dan Proses Calon Legislatif pada Pileg Serentak 2019”, Jisip-UNJA , Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2019.
10 Pujo Semedi,  “Pangkat  dan  Jabatan:  Studi  Birokrasi  Yogyakarta”,  dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27622 ,  diakses  tanggal  8  Oktober  2021,  pukul 20.58.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |94
Pergantian  Desa  Antar  Waktu  adalah  bakal  calon  yang  sudah  sarjana, karena  dalam  verifikasi  administrasi  skor  nilai  tertinggi  adalah pendidikan. Kemudian 4 (empat) bakal calon tidak sarjana maka kurang pada  skor  nilai  dari  persyaratan  jenjang  pendidikan  yang  membuat empat bakal calon tersebut tidak memenuhi skor nilai untuk lolos sebagai bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, akan tetapi beberapa dari  empat  bakal  calon  tersebut  memiliki  poin  pengalaman  bekerja  di lembaga pemerintahan yang membuat keunggulan dikalangan masyarakat.  Dengan  hal  tersebut  mengundang  keributan  dan demonstrasi dari 4 (empat) kalangan tim sukses yang mencegat jalannya untuk melakukan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
Maka dalam proses seleksi tambahan verifikasi administrasi bakal calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di  Desa  Bunut  Baok  tidak diterapakn,  guna  untuk  menghindari  perkonflikan  konflik.  Akan  tetapi penyaringan  bakal  calon  tetap  dlaksanakan  dengan  sistem  oemngutan suara  yang  menyimpang  dari  regulasi  peraturan  bupati  lombok  tengah nomor  12  tahun  2019  tentang  pedoman  pemilihan  kepala  desa  antar waktu.
Beberapa  hal  yang  menjadi  alasan  sebagai  penguat  tidak  ada permasalahan  atas  penyaringan  bakal  calon  Kepala  Desa  Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok yang tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:
1.  Konsultasi  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah
Kepala  dinas  memiliki  tugas  membantu  Bupati  dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  serta  tugas  pembantuan  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Dalam hal ini perkonfilkan yang terjadi dalam penyaringan bakal calon  Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  di  Desa  Bunut  Baok Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah,  di  mana  panitia melakukan konsultasi kepada Camat Praya terlebih dahulu kemudian
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |95
dilanjutkan dengan konsultasi ke Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa. Oleh sebab itu, karena adanya izin  dari  kepala  bidang  tersebut,  panitia  pemilihan  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok  atau  masyrakat  desa bunut  baok  berani  mengambil  tindakan  yang  di  mana  dalam penyaringan bakal calon tidak menerapkan sistem penyaringan bakal calon  yang  terdapat  pada  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor 12 Tahun 2019. Di mana tindakan ini dilakukan atas dasar keputusan bersama dalam Musyawarah Desa.
2.  Musyawarah Desa
Musyawarah  Desa  (disingkat  Musdes)  merupakan  proses musyawarah antara Badan Permusyawaratn Desa (BPD), pemerintah Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  guna  menyepakati  hal  yang  bersifat strategis. 11
Musyawarah  yakni  tempat  menentukan  keputusan  yang  telah dikenal  sejak  lama  dan  menjadi  bagian  dari  dasar  negara  yaitu  sila keempat  Pancasila  menyatakan  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
Pada  tahap  sebelumnya,  di  mana  dari  hasil  seleksi  tambahan pada nilai skor verifikasi berkas bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar  Waktu  menjadi  persoalan  yaitu,  jikalau  mengikuti  skor  nilai seleksi  tambahan  pada  aturan  Peraturan  Bupati  maka  yang  lolos administrasi hanya 2 (dua) orang bakal calon.
Hal  tersebut  menimbulkan  adanya  konflik  dalam  penentuan bakal  calon,  yang  membuat  dari  kalangan  bakal  calon  dan  para  tim suksesnya  menuntut  agar  semua  calon  diloloskan  sebagai  calon Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  Desa  Bunut  Baok.  Sehingga karena  hal  ini  maka  dilakukanlah  Musyawarah  Desa  terkait penyaringan bakal calon menuju calon Kepala Desa Pergantian Antar
11 Satra,  “Musyawarah  Desa  dan  APBDesa”,  dalam https://www.satra.desa.id/first/artikel/110 , diakses tanggal 9 November 2021, pukul 20.49.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |96
Waktu  Desa  Bunut  Baok  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok Tengah.
Hasil dari Musyawarah Desa ini adalah penyaringan bakal calon Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu  dilakukan  dengan  cara pemungutan  suara  dengan  sistem  perwakilan.  Sistem  perwakilan yang  dimaksud  yaitu  dari  unsur  tokoh  masyarakat,  aparatur  Desa, perangkat  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan.
3.  Kemaslahatan Masyarakat
Mengesampingkan  hukum  dalam  pemilihan  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu  pada  tahap  seleksi  tambahan  merupakan kemudharatan  yang  harus  segera  dihilangkan  oleh  setiap  subjek hukum  agar  terhindar  dari  sesuatu  yang  membahayakan  dan merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Setiap ajaran hukum islam, menolak kemudharatan merupakan salah  satu  tujuan  dasar  dari  cita  penetapan  sebuah  hukum,  yaitu menolak  kemudharatan  dan  mewujudkan  kemaslahatan. 12 Karena kalau berbicara hukum, kita hanya cenderung melihat pada peraturan perundang-undangan  yang  terkadang  aturan  itu  tidak  sempurna adanya dan tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat.
Begitu  halnya  dengan  Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah merupakan  sebagai  hukum  perundang-undangan  dalam  pemilihan Kepala  Desa  Pergantian  Antar  Waktu,  akan  tetapi  kalau  diterapkan akan  mendatangkan  kemudharatan  sehingga  hasil  Musyawarah Desa lebih menjunjung kemaslahatan masyarakat.
Dalam wawancara Penghulu Desa mengatakan:

## ِحِلَصَمْلا ِبْلَج ْنِم ىَل ْوَأ ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
Artinya:  “Dahulukanlah  untuk  menghilangkan  Kemudharatan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”. 13
Maknanya  yaitu  apabila  berbenturan  antara  menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan, maka
12 Sikti Sahrus, “Menolak Kemudaratan”, (Bandung: PT Citra Bakti 2020), hlm.87
13 Mustahab, Wawancara , 8 Oktober 2021.
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |97
didahulukan  menghilangkan  kemadharatan,  kecuali  madharat  itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.
Kemaslahatan  masyarakat  menjadi  tolak  ukur  kesuksesan penyelenggaraan  proses  demokrasi  dalam  pemilihan  Kepala  Desa Pergantian  Antar  Waktu.  Sebab  demokrasi  yaitu,  dimulai  dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government  of  the  people,  by  the  people,  and  for  the  people). Sehingga  makna  pemahaman  tersebut  mengandung  arti  bahwa kekuasaan tersebut berada di tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat.
Oleh sebab itu, maka pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu  dijadikan  cara  untuk  mengangkat  eksistensi  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  Pemerintah  Desa.  Di  mana kekuasaan  ditangan  rakyat,  maka  kemslahatan  rakyat  juga  harus diutamakan.
. ,

## . References
Sebastian Salang, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan , (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, Tahun 2009), hlm, 269.
Daeng Sudirwo, “Pokok-Pokok Pemerintahan Didaerah Dan Pemerintah Desa”,
(Angkasa Bandung, tahun 2011), hlm, 52.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Afrianus, “Beda Perbup,  Perda dan Instruksi Bupati dalam Perspektif Hukum”, dalam https://jurnalfaktual-id.cdn.amppoject.org/v/s/jurnalfaktual.id,
diakses tanggal 8 November 2021, pukul 19.42.
Haedar  Akib,  “implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa.  Bagaimana”,
administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8
Nur Aliza, Sukardi Penerapan ... |98
Haedar  Akib,  “implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa.  Bagaimana”, administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8
Peraturan  Bupati  Lombok  Tengah  Nomor  12  Tahun  2019  Tenang  Pedoman Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu.
Hadori,  “Dinamika  dan  Proses  Calon  Legislatif  pada  Pileg  Serentak  2019”,
Jisip-UNJA , Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2019.
Pujo  Semedi,  “Pangkat  dan  Jabatan:  Studi  Birokrasi  Yogyakarta”,  dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27622,
diakses tanggal 8 Oktober 2021, pukul 20.58. Satra, “Musyawarah Desa dan APBDesa”, dalam
https://www.satra.desa.id/first/artikel/110,  diakses  tanggal  9  November 2021, pukul 20.49.
Sikti Sahrus, “Menolak Kemudaratan”, (Bandung: PT Citra Bakti 2020), hlm.87 Mustahab, Wawancara , 8 Oktober 2021.