## Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

## Petrus Atong 1

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  wilayah  Kecamatan  Sintang,  menjelaskan  tentang faktor penyebab realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target selama empat tahun.  Data  penelitian  digali  melalui  metode  kualitatif.  Penelitian  ini  membandingkan  bagaimana  implementor  dari berbagai  latar  belakang  kewenangan  yang  berbeda  dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa: ketidak-keberhasilan pencapaian target  penerimaan, ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: aspek organisasi tidak  memadai atau tidak tercukupi, petugas rangkap pekerjaan, jumlah petugas terbatas, beban perkerjaan bertambah  dan  tidak  fokus,  aspek  interpretasi/penafsiran  terdapat  kesalahan  menerbitkan  surat  pemberitahuan  pajak terhutang  dan  data  base  tidak  akurat,  aspek  aplikasi/penerapan  tidak  tersedia  secara  memadai  pembiayaan  dan perlengkapan kebijakan. Hal lain ketidak keberhasilan, karena penetapan target tidak didukung koordinasi dan informasi data base yang akurat, lemah penerapan sanksi kelalaian pembayaran pajak serta tidak terlihat pendekatan struktural dan komunikasi top-down dan bottom-up dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
Kata kunci: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

## Pendahuluan
mplementasi kebijakan pemungutan pajak bumi  dan  bangunan  ini  bagi  Pemerintah Daerah  sebagai  penerimaan  melalui pendapatan  bagi  hasil  pajak,  dan  proposi pembagian  dari  penerimaan  pemungutan tersebut  lebih  besar  diperuntukan  bagi Pemerintah  Daerah  yang  memungut.  Upaya Pemerintah  Kabupaten  Sintang  dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  pemungutan  pajak bumi dan bangunan antara lain adalah melalui Keputusan  Bupati  Sintang  nomor:  18  tahun 2002  tentang  petunjuk  pelaksanaan  tatacara penyampaian  surat    pemberitahuan  pajak terhutang dan tata cara penagihan pembayaran, penyetoran  dan  pelaporan  pajak  bumi  dan bangunan di Kabupaten Sintang.
Hasil penelitian dan penjajakan di lapangan serta hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi  Kabupaten  Sintang,  Pejabat Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  dan  Camat Sintang,  di  peroleh  informasi  pencapaian realisasi  penerimaan  pemungutan  selama  4 (empat)  tahun  secara  rata-rata  realisasi
1 Dosen Fisip Universitas Kapuas Sintang, Jabatan Akademik  Lektor Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Alamat Kantor. Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang Nomor: 92 Kode pos 78611 Sintang  e-mail: marsel_rony@yahoo.co.id . Alamat Rumah: Jln MT. Haryono Gang Wiyata 2 Nomor: XI Rt.25/Rw.04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang. Hp: 081256311356.
penerimaan hanya sebesar 56,43% (lima puluh enam  koma  empat  puluh  tiga  persen)  dari target.
Fenomena  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  yang  terjadi  dapat  pula  diungkap secara lebih mendalam dengan cara mengajukan  serangkaian  pertanyaan  yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan.  Rumusan  pertanyaan  penelitian (research question) adalah:“Bagaimana implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan  di  Wilayah  Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan  Barat?.  Tujuan  penelitian  ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkeberhasilan  implementasi  kebijakan pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kecamatan Sintang.
Manfaat penelitian secara teoritis pengembangan  ilmu  administrasi  publik, khususnya  mengenai  teori  implementasi kebijakan.Manfaat penelitian praktis diharapkan  sebagai    acuan  praktis  dalam
I
memecahkan permasalahan penerimaan pajak, khususnya dalam terimplementasikan kebijakan  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  mencapai  target  serta  dalam menghitung  potensi  dan  menetapkan    target penetapan pajak bumi dan bangunan.
Organisasi  dalam  implementasi  kebijakan sangat  diperlukan untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan.  Menurut  Jones  (1984:177),  salah satu diantara situasi berikut bisa saja terjadi:
1. Badan lama terus menambahkan bagian per  bagian  dari  kebijakan  karena semakin  mendapatkan  legitimasinya seiring  perjalanan  waktu .  Tidak  terjadi perubahan  dalam  struktur  atau  status badan.
2. Badan  baru  dibentuk  dalam  tubuh departemen induk . Kebijakan yang akan dijalankan  merupakan  sebuah  perhatian baru, namun diputuskan untuk dimasukkan dalam
jurisdiksi departemen atau divisi yang sudah ada.
3. Badan  yang  ada  dinaikkan  statusnya. Pengembangan  kebijakan  dalam  suatu isu  atau  beberapa  isu  yang  saling berkaitan  dirasakan  memerlukan  status sebagai  sebuah  departemen  untuk menjadi unit-unit kerja.
4. Ketiadaan badan . Kebijakan yang akan dijalankan  merupakan  bidang  perhatian yang  baru,  dan  diputuskan  untuk membuat badan baru  (mungkin dengan alasan strategis).
5. Badan lama menetapkan, atau ditetapkan untuknya, bahwa pengembangan kebijakan
mengharuskan  adanya  reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan- perubahan administratif .
Organisasi  dalam  pemerintahan  identik dengan  birokrasi.  Weber  dalam  Jones (1984:171)  menyatakan  peran  birokrasi  yang paling  penting  adalah  dalam  membuat  segala sesuatu tertata secara rasional. Peran birokrasi adalah sebagai berikut:
Pada prinsipnya kawasan jurisdiksi adalah tetap  dan  resmi,  yang  secara  umum  diatur melalui peraturan-peraturan, yaitu oleh undang-undang  atau  regulasi  yang  bersifat administratif.  (1).Aktivitas-aktivitas  biasa
yang  diperlukan  untuk  kepentingan  struktur yang dijalankan secara birokratis didistribusikan dalam alur  yang tetap sebagai tugas-tugas resmi. (2).Otoritas dalam membuat  perintah  yang  diperlukan  untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
didistribusikan dengan seimbang dan sepenuhnya dibatasi oleh aturan-aturan menyangkut alat pemaksaan, fisik, kebijaksanaan,  dan  sebagainya,  yang  boleh diberikan kepada
pejabat yang melaksanakannya.  (3).Kelengkapan  medodis dibuat  untuk  pemenuhan  tugas-tugas  tadi secara  teratur  dan  terus  menerus  dan  untuk melaksanakan  hak-hak  yang  ada  padanya; hanya  pejabat  yang  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan yang dipakai. Dalam pemerintahan rakyat  dan  berasaskan  hukum,  ketiga  elemen tersebut membentuk “otoritas birokratik”.
Banyak  organisasi  berpandangan  bahwa lokasi  program  berpengaruh  besar  pada implementasinya. Menyadari hal ini, penyelenggara program mungkin akan membuat  badan  baru,  menempatkan  program pada  badan  atau  departemen  yang  dianggap simpatik, atau mungkin mengupayakan reorganisasi  badan  yang  ada  sekarang  dan menjadwalkan pelaksanaan program.
Agar  organisasi dalam implementasi kebijakan  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan berhasil,  oleh  Dunsire  tentang  organisasi implementasi  kebijakan.  Dunsire  (1990:26) mengemukakan  sebuah  "model  rasionalis" yang  sengaja  mengesampingkan  semua  soal, yaitu:"tujuan  implementasi  kebijakan  oleh organisasi  pelaksana  diasumsikan  dengan interaksi  manusia  dan  perilaku  dalam hubungan yang logis antara input, proses dan output". Pendapat yang berbeda, oleh Parsons (2011:469) mengemukakan bahwa:
Perbedaan  antara  kebijakan  sebagai  input dan implementasi sebagai output administratif adalah perbedaan yang kedengarannya bagus, tetapi  implementasi  bukan  sebuah  proses dimana  x  akan  menghasilkan  y  dalam  mata rantai sebab-akibat".
Pendapat  Parson  tersirat  menyatakan bahwa:  proses  implementasi  melibatkan pembuatan  kebijakan  dan  dari  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijakan
tersebut.  Oleh  Lipsky  sebagaimana  dikutif dalam Parsons (2011:472) menyatakan bahwa:"manusia  dan  organisasi  sebagai sumberdaya  dalam  implementasi  kebijakan, sehingga  mengimplementasikan  kebijakan adalah  sebagai  proses  menstrukturisasikan fungsi untuk menjalankan kebijakan".
Pendapat  yang  menyatakan  tentang  kultur sebagai model kegagalam implementasi suatu kebijakan,  Handy  (1975:xx)  berpendapat bahwa:  kultur  sebagai  model  kegagalan implementasi  dan  perbaikan  organisasional sebagai  berikut:"setiap  kultur  dapat  menjadi kultur  yang  efektif  dan  baik,  tetapi  bisa  juga tak  efektif  dan  mengakibatkan  kegagalam implementasi kebijakan, untuk kultur hendaknya menjadi perhatian yang tidak kalah penting  untuk  mendukung  organisasi  dalam implementasi kebijakan".
Pendapat  yang  menjelaskan  organisasi berprilaku  dalam  implementasi  kebijakan, oleh  Parsons  (2011:484)  mengemukakan bahwa:"interaksi  organisasi  adalah  produk hubungan  kekuasaan  di  mana  organisasi- organisasi  dapat  membuat  organisasi  lebih lemah atau lebih tergantung untuk berinteraksi".
Organisasi  dalam  implementasi  kebijakan harus  menyediakan  struktur  yang  tepat  dan cocok,  dalam  implementasi  kebijakan,  oleh Hjer  dan  Porter  (1981:217)  menyatakan bahwa:"struktur implementasi yang dialokasikan dengan mempertimbangkan berbagai aktor dalam organisasi yang mampu menjalankan  tugas  terimplementasikannya kebijakan yang telah ditetapkan".
Interpretasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, oleh Jones (1984:177)  menjelaskan  tentang  interpretasi atau penafsiran dalam implementasi kebijakan dengan mengajukan pertanyaan pokok bagi si pelaksana  adalah:"  apa  yang  harus  saya lakukan  sekarang?  Sebuah  kebijakan  telah disetujui dan organisasi sudah siap".
Implementasi  kebijakan  yang  efektif  kecil kemungkinannya terjadi  bila kejelasan belum cukup.  Telah  menjadi  hukum  tidak  tertulis bahwa  semakin  kompleks  sebuah  isu  sosial, maka  semakin  ambigu  kebijakan  sosial.
Sebaliknya, keleluasaan tersebut dipakai untuk menghindari isu-isu sulit.
Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Jones (1984:179)  memberikan  seperangkat  variabel yang paling terperinci.
1. Variabel yang berkaitan dengan kemampuan menelusuri permasalahan 2. Variabel yang berkaitan dengan sejauhmana  ketentuan  undang-undang menstrukturisasi implementasi:
3. Variabel diluar ketentuan undang-undang yang  dapat  memberi  dampak  pada implementasi
Mazman dan Sabatier menggunakan faktor- faktor  ini  untuk  mengkaji  beberapa  wilayah kebijakan, dan tentu saja mereka menemukan perbedaan  hasil  yang  sangat  mencolok.  Bisa jadi  ada  cara  yang  paling  baik  dalam pengimplementasian, namun tidak ada metode yang bisa diberlakukan sama dalam implementasi.
Proses  kebijakan  sangat  tergantung  pada cara berkomunikasi dan pemaknaan. Interpretasi:“Apa  maksud  sesungguhnya?”, adalah  penting  dalam  memahami  apa  yang terjadi  pada  setiap  tingkatan  pembuatan keputusan. Sering kali juga harus memperhatikan cara para pelaksana menginterpretasikan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Jones (1984:180) menyatakan
bahwa:“kajian  tentang  interpretasi  pada  saat pengimplementasian kebijakan
akan mendapatkan  mata  rantai-mata  rantai  yang lainnya”. Tanggungjawab dalam implementasi kebijakan sepenuhnya diletakan pada kewajiban  tugas  aparat  pemerintah  sebagai implementor, mereka dituntut memiliki interpretasi  yang  tepat  dalam  menjalankan tugas terimplementasinya kebijakan.
Agar  interpretasi  atau  penafsiran  dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik, oleh  Robbins  (1996:5)  menyatakan  bahwa:  " komunikasi  formal  dan  informal  bertindak sebagai  pengendali  perilaku  anggota  dengan melalui  hubungan  hirarkhi  wewenang  dan garis  panduan  formal  yang  harus  dipatuhi". Komunikasi membantu perkembangan motivasi  dengan  menjelaskan  kepada  para
bawahan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat  dikerjakan  untuk  memperbaiki  kinerja jika itu dibawah standar.
Aplikasi secara sederhana berarti mengerjakan suatu pekerjaan.
Jones (1984:180)
mengatakan:"penyesuaian- penyesuaian  baik  dalam  organisasi  maupun interpretasi selama penerapan dalam implementasi  kebijakan  adalah  lumrah". Interpretasi  mengenai  kekuasan  yang  secara politik  sepertinya  layak  bisa  jadi  tidak  bisa diterapkan  secara  praktis  ketika  di  lapangan. Seringnya aplikasi atau penerapan merupakan proses  yang  dinamis  dinama  pelaksana  atau orang  yang  menegakannya  diarah  oleh petunjuk  kebijakan  atau  standar-standar  dan terutama  oleh  situasi  yang  dialaminya sekarang.
Aplikasi atau penerapan dalam implementasi  kebijakan  melibatkan  berbagai pihak,  maka  peneliti  menggunakan  pendapat Robbins tentang kebutuhan struktur organisasi yang  baik.  Robbins  (1996:166)  menyatakan bahwa:"spesialisasi kerja menghendaki sampai tingkat manakah tugas dalam organisasi  dibagi-bagi  menjadi  pekerjaan- pekerjaan yang terpisah".

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan    desain penelitian  kualitatif    dengan  metode  analisis deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  Sumber  data  meliputi  sumber data  primer  dan  sekunder.  Subyek  penelitian yaitu  Tim  Intensifikasi  pajak  bumi  dan bangunan  Kabupaten  Sintang,  Kecamatan Sintang, Kelurahan dan  Desa.  Penelitian ini dilakukan  di  Wilayah  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang  Propinsi  Kalimantan Barat. Kecamatan Sintang.

## Hasil dan Pembahasan

## Aspek Organisasi
Organisasi  dalam  implementasi  kebijakan merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan  rencana kegiatan  yang disusun dan ditetapkan sebelumnya. Organisasi dalam implementasi  kebijakan  juga  sebagai  proses
yang  menentukan  pencapaian  tujuan  sesuai dengan  rencana  yang  ditetapkan  sebelumnya. Oleh karenanya organisasi dalam
mengimplementasikan kebijakan adalah
sebagai wadah dan proses yang menyelenggarakan  berbagai  kegiatan.  Peran penting aspek organisasi  dalam  implementasi kebijakan adalah meliputi aktivitas pembentukan dan penataan sumberdaya, unit- unit  kegiatan  dan  metode  untuk  kebijakan berjalan  guna  tercapainya  implementasi kebijakan yang ditetapkan. Realita di lapangan,  oleh  peneliti  diungkapkan  bahwa: aspek organisasi meliputi aktivitas pembentukan atau penataan sumberdaya, unit kegiatan dan metode kebijakan terimpelementasikan,  dipersepsikan  sebagai berikut:
Berdasarkan  penelusuran  studi  dokumen pada  Kantor  DPPKA  belum  maksimal  atau belum memuaskan dan terbatas, dan berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa pembentukan atau penataan sumberdaya  belum  tepat.  Berdasarkan  hasil observasi  diperoleh  gambaran  bahwa:  aspek organisasi  dalam  pembentukan  atau  penataan sumberdaya sebagai  tugas tambahan, petugas tidak  fokus  dan  beban  kerja  petugas bertambah, sehingga temuan menurut persepsi peneliti  bahwa  aspek  organisasi  dalam pembentukan  atau  penataan  sumberdaya belum  dirancang  dengan  baik  dan  tidak memadai atau tidak tercukupi.
Berdasarkan  penelusuran  studi  dokumen diketahui,  bahwa:  unit  kegiatan  terdiri  dari berbagai instansi. Berdasarkan hasil wawancara  terungkap  pula  bahwa:  unit kegiatan tidak memadai dan rangkap pekerjaan.  Berdasarkan  hasil  observasi  dapat dijelaskan  bahwa  unit  kegiatan  sebagai  tugas tambahan  dan  belum  tersedia  secara  rinci uraian  hubungan  tugas  antar  unit  kegiatan dalam  implementasi  kebijakan.  Temuan peneliti terhadap unit kegiatan dalam implementasi kebijakan kurang focus, petugas rangkap pekerjaan. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah peningkatan bentuk struktur kerja  organisasi  yang  mampu  menjalankan tugas  implementasi  kebijakan,  serta  tersedia dukungan  tata  kelola  dan  tersinkronisasikan
implementasi  kebijakan  pemungutan  pajak bumi dan bangunan dilapangan.
Metode  dalam  implementasi  kebijakan, berdasarkan  penelusuran  studi  dokumen dilakukan  melalui  surat  perintah  dan  surat edaran. Berdasarkan hasil wawancara terungkap  bahwa:  metode  dalam  bentuk koordinasi  dalam  implementasi  kebijakan masih rendah dan tidak menyeluruh. Berdasarkan  hasil  observasi  dapat  dijelaskan pula bahwa: metode dalam bentuk koordinasi tidak  intensif  dan  terbatas.  Temuan  peneliti tentang metode kebijakan terimplementasikan adalah  koordinasi  lemah  terutama  koordinasi yang bersifat vertikal dan informasi pelaksanaan tugas ke-petugas belum memuaskan.  Oleh  karena  itu  solusi  yang dilakukan  adalah  melakukan  peningkatan koordinasi viertikal, komunikasi top-down dan bottom-up yang intensif.
Berpijak  pada  paparan  sebelumnya  serta realita di lapangan oleh peneliti dipersepsikan bahwa:  aktivitas  unit-unit  kegiatan  dalam implementasi  kebijakan  belum  berjalan  baik, yaitu  kurang  koordinasi  dan  komunikasi tentang  informasi  dan  prosedur  kerja. Aktivitas  metode  untuk  kebijakan  dapat terimplementasikan,  seperti    dalam  bentuk koordinasi  masih  kurang.  Metode  untuk kebijakan  dapat  terimplementasikan  seperti kegiatan sosialisasi prosedur kerja, fungsi dan tugas  belum  dilakukan  secara  maksimal  dan prosedur kerja belum dituangkan secara rinci. Aktivitas aspek organisasi dalam implementasi kebijakan
belum menggambarkan  suatu  kerangka  hubungan yang  terstruktur  dalam  rangka  menjalankan fungsi  implementasi  kebijakan,  pembentukan sumberdaya  belum  maksimal,  unit  kegiatan tidak  memadai  dan  rangkap  serta  metode kebijakan  tidak  didukung  koordinasi  dan komunikasi yang intensif.

## Aspek Interpretasi/Penafsiran.
Peran  penting  aspek  interpretasi  atau penafsiran  dalam  implementasi  kebijakan meliputi aktivitas ketentuan program kegiatan dan aktivitas pengarahan yang dapat diterima atau  layak  dilaksanakan.  Kebijakan  yang diimplementasikan  dengan  baik  dan  tepat,
didukung  oleh  ketersediaan  arahan  serta petunjuk dalam mengimplementasikannya.
Realita di lapangan bahwa: aspek interpretasi  program  kegiatan,  hasil  studi dokumen  di  ketahui  bahwa;  kebijakan  terinci dengan  baik  dan  tanggungjawab  tersebar. Hasil wawancara terungkap bahwa pemahaman  petugas  belum  maksimal  dan bahkan  petugas  salah  menerbitkan  surat pemberitahuan pajak terhutang. Hasil observasi  dapat  dijelaskan  bahwa  program kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan  yang ditetapkan,  oleh  petugas  sebagai  tugas tambahan.  Temuan  peneliti  adalah  program kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan terdapat kelemahan validasi data wajib pajak. Oleh karena itu solusi  yang dilakukan adalah pimpinan  sebagai  penanggungjawab  wilayah kerja  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan harus memiliki akurasi data wajib pajak serta menyediakan  petunjuk  teknis  kegiatan  bagi petugas Kelurahan dan petugas Desa.
Aspek  interpretasi  terhadap  pengarahan, penelusuran studi dokumen diperoleh gambaran  bahwa:  pengarahan  tersebut  belum didukung dengan ketersediaan  petunjuk teknis untuk  petugas,  sehingga  pemahaman  petugas masih  rendah  bahkan  tidak  memahami mekanisme perhitungan dan penetapan beban objek  pajak.  Kemudian  hasil  observasi  dapat dijelaskan bahwa: dalam pengarahan program kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan  bagi petugas  tidak  dilakukan  sosialisasi  tentang informasi  mekanisme  terhadap  perhitungan dan  penetapan  pajak  bumi  dan  bangunan. Temuan  peneliti  dapat  dijelaskan  bahwa: pengarahan program kegiatan dalam implementasi  kebijakan  kurang  didukung komunikasi antar petugas pelaksana. Kemudian    petugas  memiliki  keterbatasan kewenangan  dalam  menyelesaikan  persoalan yang berkaitan ketidak cocokan datanama dan alamat  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu  solusi yang dilakukan adalah: petugas harus bersifat responsif serta rutin membuat dan melaporkan data wajib pajak.

## Aspek Aplikasi/Penerapan
Aplikasi  atau  penerapan  menurut  Jones sebagai bagian akhir kegiatan yang tidak kalah
penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Oleh karena  itu  aplikasi  dimaksudkan  agar  tujuan kebijakan  yang  diimplementasikan  dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  Peran penting  aspek  aplikasi  atau  penerapan meliputi  aktivitas  ketentuan  rutin  dari pelayanan, pembayaran atau pembiayaan atau hal lainnya yang harus disesuaikan.
Realita  di  lapangan  persepsikan  bahwa: aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi  kebijakan,  sebagai  berikut:  (a). Aplikasi  atau  penerapan  dalam  bentuk kegiatan  rutin  belum  didukung  prosedur  dan metode kerja dan penetapan target pajak bumi dan  bangunan  tidak  didukung  oleh  informasi data  base  wajib  pajak.  (b).Aplikasi  atau penerapan  dalam  bentuk  pembayaran  atau pembiayaan  terbatas  dan  tidak  mencukupi operasional  dalam  implemntasi  kebijakan. (c).Aplikasi  atau  penerapan  dalam  bentuk perlengkapan  tidak  tersedia  secara  memadai atau  tidak  mendukung  kegiatan  operasional dilapangan  serta  jumlah  petugas  pelaksana dalam implementasi kebijakan belum tersesuaikan  dengan  wilayah  sebaran  wajib pajak.  Berdasarkan  pada  kenyataan  di lapangan bahwa;implementasi kebijakan belum  berlandaskan  pada  aktivitas  aspek organisasi,  interpretasi  atau  penafsiran  dan aplikasi  atau  penerapan  menurut  Charles  O Jones.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis peneliti, kesimpulan penelitian  sebagai  berikut:  kenyataan  di lapangan implementasi kebijakan pemungutan pajak  bumi  dan  bangunan  di  Wilayah Kecamatan Sintang belum berlandaskan pada aktivitas aspek Organisasi, Interpretasi/ Penafsiran  dan    Aplikasi/  Penerapan,  yakni: (a).  Aspek  organisasi  tidak  memadai/tidak baik, (b). Aspek interpretasi/penafsiran  belum memuaskan,  (c).  Aspek  aplikasi/penerapan belum  maksimal.  Berdasarkan  kesimpulan penelitian, maka menurut persepsi peneliti;"keberhasilan implementasi kebijakan selain  berlandaskan  pada  aktivitas  aspek organisasi,  interpretasi,  dan  aplikasi,  dapat
berlandaskan  pada  pendekatan  strutural. Pendekatan  itu  sebagai  konsep  baru,  yakni:" pendekatan  struktural  dan  komunikasi top- down dan bottom-up sebagai salah satu faktor penting  dalam  mewujudkan  keberhasilan implementasi  kebijakan  pajak  bumi  dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang".
Realisasi penerimaan implementasi kebijakan  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  di  Wilayah    Kecamatan  Sintang dapat mencapai target dengan cara atau upaya melakukan:“pendekatan  struktural"  masih memerlukan  pengujian  lebih  lanjut  melalui penelitian,  sehingga  konsep  baru  yang ditemukan  semakin  teruji  dan  berkualitas dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik. Aktivitas aspek organisasi dalam implementasi  kebijakan  dapat  ditingkatkan melalui penambahan unit kerja pelayanan dan penambahan  petugas  pelaksana  di  Wilayah Kelurahan dan Desa. Kemudian harus tersedia metode  kerja  terprogram  yang  didukung dengan    komunikasi  dan  koordinasi  vertikal yang baik.
Aktivitas aspek interpretasi/penerapan dalam implementasi kebijakan dapat ditingkatkan  melalui  peranan  pimpinan  unit kerja  seperti  DPPKA,  KPP.Pratama,  Camat,
Lurah dan Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan hendaknya
memberikan  arahan  kerja  kepada  petugas pelaksana, didukung pedoman petunjuk teknis kegiatan.
Aktivitas  aspek  aplikasi/penerapan  dalam implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan maksimal  melalui  peninjauan  pembiayaan operasional dan penyediaan sarana pendukung serta penambahan jumlah petugas pelaksana.

## Referensi
Buku-Buku Dunsire,A.1990. Implementation  Theory  and Bureaucracy,in Younis (ed).
Handy,C.1975. Understanding Organizations, Penguin Books ,Harmondsworth
Hjern,B,K,Hant,and
D.Porter.1981. Local Networks  of  Manpower  Training  in  the Federal Republic of Germany and Sweden.
Jones, Charles O.1984. An Introduction to the study  of  Public  Policy. Third  Edition Monterey.California: Brooks Cole Publishing Company --------------------.1991. Pengantar  Kebijakan
Publik ( Public Policy ), Penterjemah Ricky
Istanto,  Editor  Nashir  Budiman.  Jakarta: Rajawali Press. Parsons,Wayne.2011. Public Policy Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri
Wibowo  BS.  Jakarta:PT.Kencana  Prenada
Media. Robbins  P.Stephen.1996. Jilid  2  Perilaku Organisasi Konsep-Kontroversi-Aplikasi Edisi  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  PT. Prenhallindo.
Dokumen-Dokumen dan Peraturan-Peraturan Keputusan  Bupati  Sintang  Nomor:18  Tahun 2002. Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang,  penagihan  /pembayaran serta pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang . Sintang: Sekda.
Keputusan  Bupati  Sintang  Nomor: 52 Tahun
2002. Tentang Penunjukan Tugas Pengelola Administrasi PBB dan Pemungut Penyetor PBB Daerah di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sintang. Sintang: Sekda.
Keputusan Bupati Sintang Nomor:834  Tahun
2008. Tentang Pembagian Penyusunan dan Pengendalian  Penggunaan  Insentif  Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian  Target  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Tahun  2007  di  Kabupaten Sintang. Sintang: Sekda. Keputusan  Bupati    Sintang    Nomor:  1106
Tahun  2009. Tentang  Pembentukan  Tim Intensifikasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan serta  Penetapan  Besarnya  Prosentase Biaya  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kabupaten  Sintang  Tahun Anggaran 2009. Sintang: Sekda. Keputusan Bupati Sintang Nomor:1108 Tahun
2009. Tentang  Penetapan  Pengelola  dan
Besarnya  Prosentase  Insentif  Pajak  Bumi dan  Bangunan  tahun  Pajak  2007  bagi Pengelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Kabupaten  Sintang  atas  Beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2009. Sintang: Sekda. Peraturan  Bupati  Sintang    Nomor:  2  Tahun 2007. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ,
Penagihan  /Pembayaran  serta  Pelaporan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Sintang. Sintang: Sekda.
Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor:59  Tahun 2008. Tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten  Sintang  atas    Pencapaian Target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Sintang . Sintang: Sekda.
Peraturan  Bupati    Sintang  Nomor:15  Tahun 2009 .Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ,
Penagihan  /Pembayaran  serta  Pelaporan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Sintang. Sintang: Sekda. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor:12  Tahun  1994. Tentang  Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Dirjen.Pajak.