Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Tinjauan Yuridis Putusan Pra Peradilan Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur Oleh Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
Sundari Prasetyani prasetyani.sun89@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Zainab Ompu Jainah zainab@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 18 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

## Abstract
Narcotics  are  substances  that  primarily  have  anesthetic  effects,  or  can  reduce consciousness,  and  can also cause  other  physical and  mental  symptoms  if  used continuously  and  wildly  with  the  result,  among  other  things,  of  becoming dependent  on  these  substances.  Narcotics  abuse  is  the  use  without  rights  and against  the  law  which  is  carried  out  not  for  the  purpose  of  treatment,  therapy because you want to enjoy its effects, in excessive amounts, irregularly, and lasts long enough to cause physical, mental and social health problems, this is in line with  increasing  activity.  distribution  of  illegal  narcotics  by  a  network  of international  groups  to  developing  countries.  Types  of  class  I  drugs  are heroin/putaw,  cocaine,  marijuana,  methamphetamine,  etc.,  a  narcotics  crime  is an act that violates the provisions of the narcotics law, in this case Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and other provisions including and/or does not conflict with the Law.
The  problem  in  this  research  is  how  the  pretrial  decision  of  the  BNN  East Kalimantan  Province  (Tenggarong)  regarding  narcotics  abuse  is  based  on decision number 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg, the legal basis in the pretrial decision of  the  BNN  East  Kalimantan  Province  based  on  decision  number  1/Pid .Pra/2023/PN.Trg.
The research method uses a normative juridical approach, the types of data used are primary data and secondary data. Data collection through decision research and  field  research  and  analyzed  qualitatively,  data  processing  through  editing, data classification, and data systemization.
Keywords: Narcotics, Narcotics Abuse, Pretrial

## Abstrak
Narkoba  merupakan  bahan-bahan  yang  terutama  efek  kerja  pembiusan,  atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental  lainnya  apabila  dipakai  secara  terus  menerus  dan  secara  liar  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
akibat  antara  lain  terjadinta  ketergantungan  pada  bahan  tersebut. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang  dilakukan  tidak  untuk  maksud  pengobatan,  terapi  karena  ingin menikmati  pengaruhnya,  dalam  jumlah  berlebih,  kurang  teratur,  dan berlangsung  cukup  lama  sehingga  menyebabkan  gangguan  kesehatan  fisik, mental  dan  kehidupan  sosial,  hal  ini  sejalan  dengan  meningkatnya  aktivitas peredaran  narkotika  ilegal  oleh  suatu  jaringan  kelompok  internasional  ke negara-negara  berkembang.  Jenis  narkoba  golongan  I  heroin/putaw,  kokain, ganja,  shabu  dll,  tindak  pidana  narkotika  adalah  suatu  perbuatan  yang melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum  narkotika,  dalam  hal  ini  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  dan  ketentuan-ketentuan lain  yang  termasuk  dan  atau  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang tersebut.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  putusan  praperadilan BNN  Provinsi  Kalimantan  Timur  (Tenggarong)  oleh  penyalahgunaan narkotika  berdasarkan  putusan  nomor  1/Pid.Pra/2023/PN.Trg,  Dasar-dasar hukum  dalam  putusan  praperadilan  BNN  Provinsi  Kalimantan  Timur berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg.
Metode  penelitian  menggunakan  pendekan  yuridis  normatif,  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  melalui penelitian  keputusan  dan  penelitian  lapangan  dan  dianalisis  secara  kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data.
Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Praperadilan

## I. PENDAHULUAN
Peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat  dan  bangsa  Indonesia,  Narkoba  dan  obat-obatan  psikotropika sudah  merambah  ke  seluruh  wilayah  tanah  air  dan  menyasar  ke  barbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran  dari  pengedar  narkoba.  Awalnya  mereka  diberi  beberapa  kali secara  cuma-cuma  (gratis)  dan  setelah  mereka  merasa  ketergantungan terhadap narkoba yang diberikan, maka pengedar mulai menjualnya kepada para pelajar SMA dan SMP tersebut. Setelah mereka mulai sering membeli narkoba,  mereka  akan  disuruh  menjadi  pengedar  dan  mengajak  teman- temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Adapun Upaya untuk menangani para penyalahgunaan narkoba yakni salah satunya adalah dengan rehabilitasi. Agar para penyalahguna narkoba dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkoba  yang  menyatakan  bahwa  pecandu  narkoba  dan korban  penyalahgunaan  narkoba  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi social.
Permasalahan  penyalahgunaan  dan  pengedaran  gelap  narkotika  adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama  antar  Negara,  antar  Bangsa  dan  antar  Umat.  Juga  merupakan permasalahan  yang  kompleks  dan  berat  yang  penanganannya  memerlukan pendekatan  komprehensif,  terpadu  dan  berkelanjutan,  serta  partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  merupakan  tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil. Penyalahgunaan  narkotika  saat  ini  merupakan  salah  satu  kasus  yang meresahkan  masyarakat  dan  peredarannya  juga  semakin  meluas  sampai kepada  kalangan  pemuda  dan  pelajar,  seakan-akan  tidak  lagi  mampu diberantas  walaupun  upaya  dari  para  penegak  hukum  sudah  cukup maksimal.
Sementara  para  pecandu  tidak  menyadari  bahwa  sebenarnya  ia  sudah diperas sang bandar narkoba yang merusak kesehatan pribadi dan ekonomi keluarganya, tanpa peduli bahwa ia telah masuk ke jurang kehancuran yang sangat  dalam  dan  sulit  diobati.  Kenikmatan  sesaat  yang  dinikmati  para pecandu  narkotika  telah  merusak  sendi  kehidupan  yang  normal  dan mengarah  kepada  kerusakan  mental  sehingga  untuk  mendapatkan  barang haram  ini  tidak  lagi  memperdulikan  cara-cara  yang  benar  atau  salah,  yang penting ia dapat memiliki dan mengkonsumsi barang haram tersebut.
Di  Indonesia  dalam  suatu  dasawarsa  ini  semakin  gencar  memerangi pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  walaupun  demikian  tetap  saja
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Indonesia  selalu  tergolong  sebagai  salah  satu  negara  tertinggi  dalam  kasus narkotika,  ditambah  lagi  penyelundupan  kelas  internasional  yang  semakin marak sehingga sulit menanggulanginya.
Tindak  pidana  narkoba  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  1997  dan  ketentuan-ketentuan  lain  yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Selalu  yang  menjadi  perhatian  dalam  upaya  penerapan  hukum  adalah tentang  penegakan  hukum  yang  sangat  mendapatkan  perhatian  terutama peran  Negara  dalam  ikut  serta  bertanggung  jawab  untuk  memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari  kebijakan  kriminal  yang  sedang  menggejala  saat  ini.  Pada  dasarnya, penyalah  guna  narkotika  adalah  pelaku  kejahatan  dan  melupakan  bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan.  Berdasarkan    latar    belakang    penelitian    dan    penjelasan peristiwa hukum di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  melalui skripsi    ini.    Masalah    yang    diangkat    dalam    penelitian    ini    adalah “Tinjauan Yuridis Putusan Pra Peradilan Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur (Tenggarong) Oleh Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

## II. METODE PENILITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Normatif  yaitu, pendekatan  melalui Library  Receach, Studi  komperatif  dan  studi  dokumen dengan  cara  membaca,  megutip,  dan  menelaah  kaidah-kaidah  atau  aturan- aturan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  di  bahas.  Pendektan tersebut  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346

## III. HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Putusan  Pra-Peradilan  BNN  Provinsi  Kalimantan  Timur  Oleh Penyalahgunaan Narkotika.
Tujuan  utama  penegakan  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan, Asas  Keadilan  merupaka  landasan  perlakuan  adil  terhadap  manusia yang  menjadi  warga  masyarakat,  serta  untuk  mewujudkan  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  dalam  masyarakat,  dalam  peroses  tersebut maka  harus  mencerminkan  aspek  kepastian  dan  ketertiban  umum. Dalam hal ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu Musliadi Alias ADI Bin  Hasan  (Alm)  sebagai  Pemohon  serta  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia c/q Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur  sebagai  Termohon,  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  c/q Kejaksaan  Tinggi  Daerah  Kalimantan  Timur  c/q  Kejaksaan  Negeri Tenggarong sebagai Termohon II.
Dalam  memberikan  putusan  hakim  wajib  berlandaskan  dan  melihat peraturan perundang-undagan dan peraturan lainnya dalam memutuskan perkara  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal  tertentu  dari  peraturan perundang-undang  yang  bersangkutan  dan sumber  hukum  yang  tak  tertulis  yang  dijadikan dasar  untuk  mengadili. Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  asas  hukum  kita  yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yaitu “Setiap manusia berhak atas  pertakuan  sama  di  hadapan  hukum  tanpa  merendahkan  martabat" namun  Sungguh  memprihatinkan  jika  hingga  hari  ini  masih  ada  orang yang  mengalami  penindasan  yang  menciderai  tidak  hanya  hati  dan pikiran,  tetapi  juga  membahayakan  tubuh  dan  jiwa,  dengan  memakai Topeng  penguasa,  para  penyidik  (Termohon.  I)  pada  perkara  aquo merangkai  kata  dusta  memaksa  Pemohon  agar  perkara  aquo  dapat  di teruskan proses hukumnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Selanjutnya  dari  rangkaian  kata  dusta  tersebut,  Jaksa  (Termohon.  II) memproses perkara aquo dan melimpahkannya ke pengadilan. Rupanya pengadilan  pun  termakan  umpan  sehingga  Pemohon  sebelumnya dinyatakan bersalah.
Pemohon,  adalah  seorang  Petani  Tambak  dituduh  melakukan  Jual-Beli Narkorika  tanpa  Ijin.  Pemohon  telah  menjalani  status  sebagai Tersangka,  Terdakwa,  dan  Terpidana  serta  menjani  proses  peradilan hingga  tahap  putusan  dinyatakan  in  kracht  (akhir  dan  mengikat)  dan sampai  Pemohon  mengajukan  upaya  Hukum  Luar  Biasa.  Bahwa  pada tingkat  pertama,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  telah menyatakan  Pemohon  tidak  melanggar  hukum  sehingga  bebas  dari Dakwaan Termohon. II (Vide Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 12 Februari 2018 ).
Beradasarkan  dari  Putusan  tersebut  Pemohon  tidak  bersalah  tetapi dalam  pemeriksaan  Pemohon  telah  ditangkap,  ditahan,  diperiksa,  dan diadili  dengan keliru.  Sementara,  Indonesia  sebagai  negara  yang  sudah meratifikasi  ICCPR,  CAT,  bahkan  sudah  membentuk  hukum  nasional tentang  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Namun  demikian,  sungguh miris apabila hukum tersebut tidak memiliki gigi dalam penegakannya. Untuk itu, dalam permohonan ini kami akan mengutarakan hak-hak dari Pemohon  dan  menuntut  ganti  kerugian  demi  pembelajaran  bagi  kita Bersama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengatur  "Tuntutan  ganti kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  95  KUHAP  hanya  dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan  atau  salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  diterima  sedangkan  datam  Dalil  permohonan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Pemohon dalam halaman 11 huruf b angka 2, menyebutkan penahanan Pemohon  sejak  tingkat  Penyidikan  hingga  tingkat  pemeriksaan  di Pengadilan mulai tanggal 19 Mei 2017 s/d 1 September 2022 yang jika ditotal  menjadi  65  (enam  puluh  lima)  bulan  atau  5,5  (lima  tahun  lima bulan).  Pemohon  telah  mengetahui  Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah  Agung  Nomor:  634  PK/Pid.Sus/2022  tanggal  1  September 2022,  dengan  demikian  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka  hanya  dapat  diajukan  Tuntutan  Ganti  Kerugian  hingga  tanggal  1 Desember 2022.
Berdasarkan  Subjek  Hukum  dari  Praperadilan  adalah  pihak  yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau  penuntutan  ( in  casu Penyelidik,  Penyidik,  Penuntut  Umum,
Tersangka,  Tedakwa,  dan  Terpidana)  sehingga  mendudukkan  Menteri Keuangan  sebagai  plhak  dalam  permohonan a  quo jelas  bertentangan dengan  ketentuan  tersebut,  Menteri  Keuangan  bukanlah  pihak  yang mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  penyidikan danlatau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon; Berdasarkan  dalam  eksepsinya  Turut  Termohon  mendalilkan  bahwa Turut  Termohon  bukanlah  subjek  hukum  Praperadilan  serta  tidak memiliki  hubungan  hukum  sama  sekali  dengan  perkara a  quo , dikarenakan  dari  Turut  Termohon  dalam  permohonan  a  quo  bukanlah sebagai  Penyelidik,  penyidik,  ataupun  Penuntut  Umum,  sehingga dengan demikian Turut Termohon bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan;
Mengacu  kepada  ketentuan  dalam  PP  Nomor  92  Tahun  2015  tersebut maka  jelas  bahwa  turut  termohon  sebagai  Menteri  keuangan  yang melaksanaksanakan  Keuangan  Negara  memang  bukanlah  merupakan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
pihak yang harus mengetahui mengenai proses penangkapan, penetapan tersangka,  dan  penahanan  terhadap  sdr  MUSLIADI  namun  kedudukan turut  termohon  disini  adalah  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban Negara  dalam  pelaksanaan  putusan  Permohonan  Praperadilan  ini apabila  dikabulkan  oleh  hakim  praperadilan,  dan  dari  eksepsi  turut termohon  tersebut  tentunya  telah  masuk  dalam  bagian  pokok  perkara yang akan diperiksa dan diadilinya. Oleh karena eksepsi turut Termohon tersebut telah masuk bagian materi pokok perkara tentunya bertentangan dengan  makna  dan  hakikat  suatu  eksepsi  yang  pada  pokoknya merupakan  suatu  tangkisan  diluar  materi  pokok  perkara.  Dengan demikian  eksepsi  turut  Termohon  dipandang  tidak  beralasan  menurut hukum dan harus ditolak;
Pemohon  dalam  permohonan  pra  peradilan  Pemohon  pada  pokoknya menuntut ganti rugi atas kerugian sebagai bentuk pemulihan harkat dan martabat  yang  telah  dialaminya,  yang  menurutnya  hal  tersebut diakibatkan  karena  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  yang  dilakukan Termohon  I  dan  Termohon  II,  yang  pada  akhirnya  Pemohon  diputus bebas  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung.  Bahwa  dalam  perkara a quo , perkara pidana terhadap Pemohon telah dijatuhkan putusan bahkan sampai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, bahwa oleh karena perkara pidana yang disangkakan/dakwakan kepada diri Pemohon telah diproses  di  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  sampai  Mahkamah  Agung dan  telah  dijatuhkan  putusan  Nomor:  505/Pid.Sus/2017/PN.Trg  jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, sehingga sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  di  atas  permohonan a  quo tidak termasuk dalam objek pra peradilan;
Berdasarkan  Pasal  1  angka  22  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menyebutkan Ganti kerugian adalah  hak  seorang  untuk  mendapat  pemenuhan  atas  tuntutannya  yang berupa  imbalan  sejumlah  uang  karena  ditangkap,  ditahan,  dituntut
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
ataupun  diadili  tanpaalasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
Berdasarkan  dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP  disebutkan  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya  sedangkan  yang  dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan  (vide  pasal  1 angka  4  UU  No.  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia); Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  Pra  Peradilan yang  dilakukan  oleh  Pemohon  permasalahan  perkara  permohonan Praperadilan  memang  tidak  diatur  secara  khusus  hukum  acaranya, artinya  bagaimanakah  format  dan  atauran  bentuk  suatu  permohonan praperadilan dan atas jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara  khusus  dan  rinci  dalam  KUHAP.  Yang  menjadi  pokok pemohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a quo adalah Tindakan penuntutan yang dilakukan para termohon kepada pemohon  tidak  sah,  dan  tidak  berdasarkan  undang-undang berdasarkan hal  tersebut  maka  hakim  praperadilan  dalam  perkara a  quo akan mempertimbangkan  apakah  Tindakan para  termohon dalam  melakukan penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  pemohon  telah  sesuai  hukum ataukah  para  termohon  telah keliru  atau  telah  salah  dalam menerapkan hukum  kepada  pemohon.  Tindakan  penyidikan  dan  penuntutan  yang dilakukan  tidak  disertai  dengan  dasar  atau  alasan,  sedangkan  yang dimasud dengan keliru adalah salah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Maka dari pada itu termohon I dan termohon II, yang telah melakukan dakwaan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika  terhadap  pemohon,  setelah hakim  praperadilan  mendengarkan  keterangan  saksi  dan  mencermati bukti  surat  yang  diajukan  oleh  pemohon  dan  termohon  I,  termohon  II menurut hakim praperadilan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan  hukum  terhadap  pemohon  karena  pasal  yang  telah diterapkan dalam perkara pemohon telah sesuai dengan perbuatan yang telah disangkakan dan didakwa kepada pemohon yaitu dengan undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

## B.  Dasar  Hukum  Dalam  Putusan  Pra-Peradilan  BNN  Provinsi Kalimantan Timur.
Praperadilan  merupakan  salah  satu  lembaga  dalam  hukum  pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.  Dalam  praktik  digunakan  oleh  pihak-pihak/institusi  yang mengajukan  upaya  atas  ketidakpuasan  penerapan  hukum  atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan  dan  kepentingan  mereka.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  78 Ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  praperadilan  merupakan  wewenang pengadilan  negeri  dan  praperadilan  tersebut  dipimpin  oleh  hakim tunggal  yang  ditunjuk  oleh  ketua  pengadilan  negeri  dan  dibantu  oleh seorang  panitera.  Adapun  kewenangan  pengadilan  negeri  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  praperadilan  dimaksud  adalah sebagai berikut:
1. Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihetikan pada tinkat penyidikan atau penuntutan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Selain  dari  pihak-pihak  dan  perihal  yang  menjadi  dasar  praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya  penangkapan  atau  penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  hal  dimaksud  dapat  diajukan  oleh tersangka  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  kepada  ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya. Ketentuan mengenai ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.
Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan  Pasal  81  KUHAP  tidak  dapat  dimintakan  banding,  terkecuali putusan  praperadilan  yang  menetapkan  tidak  sahnya  penghentian penyidikan  atau  tidak  sahnya  penghentian  penuntutan.  Putusan banding  terhadap  pemeriksaan  keberatan  atas  putusan  praperadilan pada  tingkat  pertama  yang  diajukan    penyidik  atau  penuntut  umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak  dimaksud  dalam  uraian  di  atas  yang  dapat  mengajukan banding  tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  ketentuan  KUHAP. Namun  demikian,  dapat  disimpulkan  melalui  suatu  analisa bahwasanya  kepentingan  siapa  yang  terganggu  atas  putusan praperadilan  tersebut  atau  dapat  pula  diserap  suatu  ketentuan  dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).
Dalam pasal 67 KUHAP Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP  memberikan  hak  kepada  mereka  untuk  mengajukan  upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan  bebas  murni/ vrijpraak (bebas  dari  segala  dakwaan),  bebas tidak  murni/ onslag  van  alle  rechtvervollging atau  lepas  dari  segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum  dan  putusan  pengadilan  dalam  acara  cepat  (putusan  tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
Dalam  pasal  244  KUHAP  Terhadap  putusan  pidana  yang  diberikan pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  lain  selain  daripada Mahkamah Agung  (Red:  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi),  terdakwa ataupun  penuntut  umum  dapat  mengajukan  permintaan  pemeriksaan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  kecuali  terhadap  putusan  bebas murni/ vrijpraak. Selanjutnya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal 253  KUHAP  pemeriksaan  dalam  tingkat  kasasi  dilakukan  oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna menentukan;
1. Apakah  benar  suatu  peraturan  hukum  tidak  diterapkan  atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah  benar  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut ketetuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Maka  oleh  karna  itu  dalam  tingkat  kasasi  kepada  pihak  yang mengajukan  upaya  hukum,  undang-undang  ini  mewajibkan  adanya memori  kasasi  dalam  permohonannya,  dan  dengan  alas  an  yang diuraikan  dalam  memori  tersebut  Mahkamah  Agung  menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa  memori  kasasi  permohonan  tesebut  menjadi  gugur.  Peninjauan kembali  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dalam  pasal  263  KUHAP  terhadap  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  atau  lepas dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  keapada  Mahkamah Agung.  Permintaan  peninjauan  kembali  diajukan  bersamaan  dengan memori  peninjauan  kembali  dan  berdasarkan  alasan  dari  pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut:
1. Apabila  terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung,  hasilnya  akan  berupa  putusan  bebas  atau  putusan lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  tuntutan  penuntut  umum tidak  dapat  diterima  atau  terhadap  perkara  itu  diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila  dalam  putasn  terdapat  pernyataan  bahwa  sesuatu  telah terbukti,  akan  tetapi  hal  atau  keadaan  sebagai  dasar  dan  alas  an putusan  yang  dinyatakan  telah  terbukti  itu,  ternyata  telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila  putusan  itu  dengan  jelas  memperlihatkan  suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeiliruan yang nyata;
Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  263  Ayat  (2)  KUHAP,  maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat  diterima  tersebut  tidak  terkait  dengan  substansi/materiil pemeriksaan  peninjauan  kembali  namun  lebih  kepada  alasan  formil yang  tidak  terpenuhi  sehingga  terhadapnya  dapat  diajukan  kembali. Dalam  hal  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  permintaan peninjauan  kembali  tersebut  memenuhi  persyaratan  dan  alasan peninjauan  kembali  telah  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP  maka Mahkamah  Agung  akan  memeriksa  permohonan  itu  dan  membuat putusan sebagai berikut:
1. Apabila  alasan  pemohon  tidak  benar  atau  tidak  terukti,
Mahkamah  Agung  menolak  permintaan  peninjauan  kembali dengan  menetapkan  bahwa  putusa  yang  dimintakan  peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya;
2. Apabila  alasan  pemohon  benar  atau  terbukti,  maka  Mahkamah
Agung  membatalkan  putusan  yang  dimintakan  peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346
berikut:
a. Putusan bebas;
b. Putusan lepas dari segala tuntutan;
c. Putsan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
d. Putusan  dengan  menerapkan  ketentuan  pidana  yang  lebih ringan.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Bagaimana  putusan  pra  peradilan  BNN  Provinsi  Kalimantan  Timur (Tenggarong)  oleh  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  putusan  nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg. Tindakan penyidikan dan penuntuta yang dilakukan termohon  I  dan  termohon  II  telah  sesuai  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana yang berlaku di Indonesia, karena pasal yang telah disankakan dan didakwa kepada  pemohon  dengan  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika. Menyatakan bahwa pemohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon  ditolak  makan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini haruslahdibebankan  kepada  pemohon  yang  sampai  saat  ini  berjumlah NIHIL  oleh  karena  itu  petitum  angka  6  haruslah  dinyatakan  ditolak  dan semua petitum dari pemohon telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 dari pemohon haruslah juga ditolak.
Dasar  hukum  dalam  putusan  pra  peradilan  BNN  Provinsi  Kalimantan Timur  berdasarkan  putusan  nomor  1/Pid.Pra/2023/PN.Trg.  Praperadilan merpakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur  dalam  Pasal  77  sampai  dengan  Pasal  83  KUHAP.  Dalam  praktik digunakan  oleh  pihak-pihak/institusi  yang  mengajukan  upaya  atas ketidakpuasan  penerapan  hukum  atau  tindakan/keputusan  aparat  hukum yang  dianggap  telah  mencidera  rasa  keadilan  dan  kepentingan  mereka. Berdasarkan  kententuan  Pasal  78  ayat  1  dan  2  KUHAP  praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2479 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 332 – 346

## DAFTAR PUSTAKA
Sudarsono.  2005. Kenakalan Remaja .  Rineka Cipta,  Jakarta. Setijo  Pitojo. 2006 .  Ganja,  Opium,  Dan  Coca  Komoditas Terlarang  (Narkoba Musuh
Kita Bersama) Angkasa , Bandung.
Akhmad Ali . 2008. Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam
Bidang Hukum . Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
AR  Sujono  dan  Bony  Daniel .  2012. Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sinar Grafika. Jakarta Hastina,  Syarifuddin  Yusuf,  Henni  Kumala  Dewi  Hengky .  2020. Analisis  Faktor Penyalahgunaan  Narkotika  Bagi  Narapidana  Di  Rutan  Kelas  II  B  Sidrap .
Manusia dan Kesehatan , Vol.3, No. 2.
Ratna WP . 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika . Legality, Yogyakarta. Zainab  Ompu  Jainah .  2017. Budaya  Hukum  Penegak  Hukum  Dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika . Raja Grafindo Persada, Depok.
Moh.  Taufik  Makarao,  Suhasril  dan  Moh.  Zakky .  2003. Tindak  Pidana  Narkotika .
Ghalia Indonesia , Jakarta.
Akhmad Rifai . 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif . Sinar Grafika, Jakarta.