ALASAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU )
Ribhan Abd. M. Aso 1 , Hilal Malarangan 2 , Sahran Raden 3
1 Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: ribhanabdmaso24@gmail.com
2 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: hilalmalarangan1965@gmail.com
3 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: sahrandn74@yahoo.com

## Abstract
The study, entitled "Reasons for Early Marriage Dispensation (Case Study in the Palu Religious Court class IA") aims to provide an overview and explanation of the submission of an early marriage dispensation request at the 1.A Palu Religious Court and the consideration of judges in giving or rejecting requests for dispensation early marriage at the Klas 1 Palu Religious Court. This research was designed using descriptive research type, using a qualitative approach in data collection techniques. The results of the study, pointed out that the reason for the request for marriage dispensation in the Palu Religious Court was due to the fear of slander, pregnancy outside marriage, economic aspects, social aspects, and moral aspects. As for the judges' consideration in providing the determination of marriage dispensations at the hearing, the Panel of Judges used "kaida namely al-mashlahah al-mursalah". because the provisions on age restrictions and marriage dispensation are not explained in detail in the Koran, but the benefits are in line with the shariah action 'which wants to bring benefit to humans (the two brides and their families).
Keywords: Dispensation, Marriage, Religious Court of Class I.A, Judge

## Abstrak
Penelitian yang berjudul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di  Pengadilan  Agama  Palu  klas  IA”  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  dan  penjelasan  terhadap  pengajuan  permohonan  dispensasi nikah  usia  dini  di  Pengadilan  Agama  Klas  1.A  Palu  dan  pertimbangan hakim  dalam  memberi  atau  menolak  permohonan  dispensasi  nikah  usia dini  di  Pengadilan  Agama  Klas  1  Palu.  Penelitian  ini  di  desain  dengan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif,  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dalam  teknik  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian, menujukan  bahwa  alasan  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Palu  dikarenakan  khawatir  timbulnya  fitnah,  hamil  diluar  nikah, aspek  ekonomi,  aspek  sosial,  dan  aspek  moral.  Sedang  mengenai
pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  penetapan  dispensasi  nikah  di persidangan,  Majelis  Hakim  menggunakan”kaida  yaitu al-mashlahah al- mursalah ”.  karena  ketentuan  pembatasan  umur  dan  dispensasi  nikah tidak  dijelaskan  secara  rinci  di  dalam  al-Quran,  tetapi  kandungan maslahatnya  sejalan  dengan  tindakan  syara’  yang  ingin  mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).
Kata Kunci  : Dispensasi, Nikah, Pengadilan Agama Klas I A, Hakim

## A.  Pendahuluan
Peran  utama  dalam  membentuk  sebuah  generasi  muda  yang berkualitas  dalam  struktur  kemasyarakatan  dapat  dimulai  dari  institusi terkecil  yaitu  keluarga.  Keluarga  merupakan  institusi  terkecil  yang dimaksudkan  adalah  satu  komunitas  yang  terdiri  dari  suami  dan  istri. 1
Seorang  suami  dan  istri  awal  mulanya  dipertemukan  dalam  satu  ikatan sakral yakni  proses  pernikahan. Kemudian, dari proses  pernikahan inilah yang  akan  memicu  adanya  kehidupan  yang  damai  dan  tentram  dalam keluarga. Serta dengan ikatan pernikahan, kebutuhan biologis secara sah dapat  terpenuhi  di  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan,  dengan  kata lain  hubungan  suami  dan  istri  telah  ada  dan  terikat  dengan  adanya pernikahan. 2 Dengan petunjuk  sebagai bentuk  perintah  Allah  swt.,  serta pandangan  Islam  melalui  proses  pernikahan  membuktikan  adanya kebesaran,  ke  maha  kuasaan  serta  kasih  sayang  yang  ditunjukkan  oleh Allah  swt.,  kepada  makhluknya  yakni  mempertemukan  dua  insan  yang berbeda.  Penciptaan  manusia  tidak  bisa  dihindari  dengan  keberadaan syahwat  yang  telah  ada  sejak  lahir  dan  dimiliki  oleh  manusia  yang merupakan  satu  bentuk  kecintaan  terhadap  lawan  jenis  yang membutuhkan  prosedur  untuk  menyalurkan  syahwat  secara  baik,
1 Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I.Gon, Hendrik W. Pongoh, K ajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ’, E-Journal “Acta Diurna” , Vol. 05. No. 01 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomu nikasi/article/view/11718>
2 Halim  Setiawan,  ‘ Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam ’, BORNEO: Journal of Islamic Studies , Vol. 3. No. 2 (2020), 60.
sehingga  kerawanan  yang  ditimbulkan  oleh  syahwat  dapat  dihindari. 3
Umumnya, istilah pernikahan dengan akar kata “nikah” dapat diistilahkan dengan satu proses yang sakral dan tersistematis untuk menyatukan batin seorang  laki-laki  dan  perempuan  dengan  diawali  sebuah  akad  yang mengikat dari keduanya, keberadaan ini juga merupakan sunatullah yang ada dan terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. 4
Pada dasarnya keluarga terbentuk dalam perspektif Islam, ditandai dengan  keberadaan  ikatan  perkawinan  yang  sah  serta  dianggap merupakan  proses  ritual  suci.  Sehingga  proses  ini  memberikan  isyarat kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban barsama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi:
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 5
Terwujudnya  perkawinan  sesuai  cita-cita  dalam  perundang- undangan  perkawinan  telah  menginstruksikan  dasar-dasar  dalam pelaksanaan  perkawinan. 6 Misalnya  penetapan  batas  dalam  usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dalam UUP No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan:
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  16 (enam belas) tahun. 7
Sedangkan  pada  ayat  selanjutnya  menjelaskan  ketika  terdapat penyimpangan  pasal  7  ayat  (1)  dapat  memohon  dispensasi  pada Pengadilan atau pejabat lain yang dipilih oleh kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
3 Muhammad  Sa’id,  Armyta  Dwi  Pratiwi, Menikah Saja ,  ed.  by  Tree,  Cet.  1  (Jakarta:  QultumMedia, 2017).
4 Direktoral  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama, Ilmu Fiqih Jilid I (Jakarta, 1985).
5 JDIH BPK RI, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan , 1974, p. 15 <https://peraturan.bpk.go.id/ >.
6 Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan    Agama  Islam, Bahan Penyeluhan Hukum ,  (Jakarta: Depertemen Agama RI , 2010), 117.
7 Depertemen Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 119.
Indonesia  merupakan  salah  satu  contoh  di  negara  Asia  Tenggara yang  memiliki  kesadaran  yang  relatif  rendah  untuk  melaksanakan pembatasan dalam usia perkawinan yang sering tidak dipatuhi, perspektif yang menjadikan kebiasaan untuk pelaksanaan dalam perkawinan dalam usia dini akan terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Padahal dalam UUP No.  1  tahun  1974  telah  mengatur  tentang  batas  usia  dalam melangsungkan perkawinan yang lebih tegas lagi disebutkan dalam pasal 6 ayat (2):
Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 8
Pasal di atas secara fakta normatif di Indonesia telah jelas di atur, sedangkan  di  aturan  Islam  mengenai  batasan  dalam  usia  perkawinan tidak  disebutkan  secara  spesifik.  Tepatnya,  Alquran  mengatur  ukuran batasan  dalam  usia  perkawinan  dalam  pandangan  isyarat  kedewasaan yang diukur dalam pengistilahan baliq yang telah melekat pada setiap laki- laki maupun perempuan ketika dewasa. Hal ini yang kemudian penentuan batas  usia  perkawinan  diharapkan  sesuai  dengan  penempatan  hukum yang akan diundangkan. 9
Ungkapan  yang  diutarakan  oleh  Muhamad  Fauzil  Adhin  dalam bukunya  “Indahnya  Perkawinan  Dini”  menyertakan  dalam  pandangannya terhadap  usia  yang  dialami  oleh  setiap  remaja  terjadi  antara  usia  13 sampai  18  tahun.  Dan  tidak  dipungkiri,  masa  remaja  lebih  cepat dimungkinkan terjadi pada remaja ketika dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal  seperti  adanya  dukungan  pendidikan  yang  lebih  baik,  faktor lingkungan  sosial  yang  mempengaruhi  pendewasaan  pada  masanya, serta faktor media masa audio-visual yang merupakan salah satu pemicu utama yang telah ada dalam kehidupan remaja sekitar usia 18 tahun yang mempengaruhi  pola  pikir  remaja  dalam  menjalani  kehidupan  di  masa
8 Ibid, 118.
9 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), 44.
remaja.  Normalnya  dan  seharusnya  terjadi  pada  pendewasaan  dalam masa  remaja  paling  lambat  terjadi  antara  usia  22  tahun,  sehingga perkawinan  yang  akan  terjadi  relatif  di  antara  usia  20  ataukah  usia  24 tahun. 10
Sejak  tahun  2013  hingga  2015,  jumlah  pasangan  suami  istri  di bawah  umur  di  Pengadilan  Agama  Palu  meningkat  tajam  dari  tahun  ke tahun  dan  42  permohonan  pelepasan  nikah  dibatalkan.  Artinya,  kasus pergaulan  bebas  tidak  hanya  terjadi  di  perkotaan,  akan  tetapi  kasus  ini juga  telah  menyusup  di  pedesaan.  Semakin  banyak  orang  yang mengajukan  permohonan  pembebasan  nikah,  terutama  karena  sebagian besar  adalah  karena  kehamilan  di  luar  nikah.  Jadi  suka  atau  tidak  suka kedua  pasangan  ini  harus  menikah,  keharusan  perkawinan  yang  harus dilaksanakan  sebab  apa  yang  dilakukan  merupakan  hal  yang  tidak dibenarkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Jika  pembebasan pernikahan  yang  diberikan  oleh  pengadilan  harus  kedua  pasangan penuhi,  maka  salah  satu  faktor  dari  pengajuan  pembebasan  perkawinan adalah adanya usia dalam perkawinan yang tidak memunuhi syarat dalam pengakuan  perundang-undangan,  khususnya  yang  disebutkan  dalam pasal  yang  mengatur  batas  usia  perkawinan  pada  undang-undang perkawinan.
Uraian  di  atas  menjadikan  dasar  atau  alasan  untuk  ditetapkannya dispensasi nikah di uisa dini yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Klas 1.A.  Dengan  demikian,  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  tulisan  ini berusaha  menjawab  pertanyaan  yakni  bagaimana  pelaksanaan dispensasi  nikah  usia  dini  di  Pengadilan  Agama  Klas  1.A  Palu  dan bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memberi  atau  menolak permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Klas 1 Palu.
Maka daripada itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menjawab  dari  dua  pertanyaan  yang  dirumuskan  dalam  rumusan
10 Hilma Hadikusuman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama , (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53.
penelitian yang di sebutkan di atas. Dan adapun penelitian ini merupakan kategori  penelitian  deskriptiv-kualitativ  yaitu  jenis  penelitian  yang melukiskan  obyek  atau  peristiwa  tanpa  suatu  maksud  untuk  mengambil kesimpulan-kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum.  Dalam  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  mengungkap  tentang  alasan dispensasi nikah di usia  dini. Beberapa teknik penelitian  yang digunakan dalam mengumpulkan data, yakni observasi, dan wawancara.

## B.  Pembahasan
1. Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palu
Pesan Nabi  Muhammad  saw.,  yang merupakan  salah  satu bentuk syariat  yang  dianjurkan  adalah  menikah.  Sebab  dengan  menikah, manusia dapat menyalurkan syahwat dengan pasangannya yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal itu berlaku bagi semua makhluk hidup bukan hanya  manusia  saja,  hewan  dan  tumbuhanpun  memerlukan  proses perkawinan  untuk  memenuhi  kehidupannya  dalam  mengembangkan generasi  selanjutnya.  Oleh  karena  itu,  manusia  lebih  diistimewakan daripada makhluk lain, mereka diatur sedemikian rupa untuk membimbing hasrat seksual agar tidak menimbulkan masalah.
Saat  wawancara  dengan  bapak  Ketua  PA  Palu  (Drs.  Khalis) menjelaskan  kasus  pernikahan  usia  dini  yang  memerlukan  dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Palu. Beliau menyebutkan bahwa:
Bagi  yang  melaksanakan  perkawinan  dini  bagi  laki-laki  yang berusia  17  tahun  dan  perempuan  berusia  14  tahun  dapat mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan  Agama Palu.  Jika  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Pasangan  yang  akan menikah  pada  2013  sampai  2014,  umumnya  dianggap  pasangan yang  ingin  menikah  saat  usia  muda.  Ketika  didaftarkan  ke  kantor Pengadilan  Agama  Palu,  saat  persyaratan  pernikahan  diverifikasi oleh pejabat Otoritas. Usianya baru 17 tahun bagi laki-laki, serta 14 tahun  bagi  usia  perempuan.  Kebanyakan  pengajuan  permohonan pembebasan  nikah  di  Pengadilan  Agama  Palu  karena  alasan ekonomi,  budaya,  adat  dan  paksaan  pihak  orang  tua.  Sampai parahnya disebabkan karena kehamilan di luar nikah.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  panitra  Pengadilan  Agama  Palu (Drs H. Sutarman, SH), bapak menyatakan dalam wawancaranya:
Dispensasi nikah di Pengdilan Agama Palu berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan dispensasi nikah ini termaksuk perkara  yang  di  periksa  dan  putus  secara  Voluntair.    Maka dispensasi  nikah  di  Pengdilan  Agama  Palu  ini  maksimal  2  (dua) bulan  sudah  putus,  sendangkan  perkara  dispensasi  nikah  yang diputus  di  Pengdilan  Agama  Palu  terhitung  2013  ada  8  (Delapan) perkara yang diputus, tahun 2014 ada 14 (Empatbals) perkara yang diputus  dan  pada  tahun  2015  mengalami  lonjakan  yang  sangat tinggi 20 (dua puluh ) perkara dispensasinikah yang diputus. 11
Di  atas  merupakan  dua  pernyataan  yang  dihimpun  dalam  hasil wawancara pada penelitian. Pada penelitian juga menyediakan beberapa tabel  yang  mengelompokkan  kasus  dispensasi  nikah  yang  terjadi  di Pengadilan Agama Palu sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Berikut di bawah ini adalah tabel yang dimaksud:
Tabel Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Palu Tahun 2013 No . No. Perkara Pemoho n Nama Pasangan Alasan Permohon an Suami Istri 1.  010/Pdt.P/2013/PA. Pa Purwan di Ahmad Jiron Bin Hardi (23 Tahun) Siti Zarwati Binti (15 tahun 4 bulan) Khawatir Timbulnya fitna 2.  013/Pdt.P/2013/PA. Pal Muslimi n Wasman Binti Susman (20 tahun) Rokhimat ul Amalia Binti Ngadiono (15 tahun 3 bulan) Hamil 4 bulan 3.  014/Pdt.P/2014/PA. Pal Karyant o (Kakak Dewi) Dadang Setiawan bin Susman( 21 tahun) Dewi Sulistia Fiana Binti Harley (15 tahun 4 bulan) Hamil 4 bulan 4.  017Pdt.P/2013PA.P al Sulistia Fiana Misdi Akhamad Wakhid Bin Sahri (19 tahun) Istiana binti Misdi (15 tahun 3 bulan) Khawatir Timbulnya fitna 5.  018/Pdt.P/2013/PA. Pal Miadi Nurcholi Jatno suprato Linda Noviana Khawatir Timbulnya
11 H.  Sutarman  Panitra  Pengadilan  Agama  Palu  wawan  cara  dengan  di  ruangan  panitera    pada tanggal 26 Mei 2016
s bin Ngaturi (19 tahun) Binti Miadi Nurcholis fitna 6.  019/Pdt.P/2013/PA. Pal Muslihin Arif saifu Aman Bin Muslihin (17 tahun2 bulan) Nani Yuliani Binti Sulyadi (16 tahun) Hamil 7.  020Pdt.P/2013PA.P al Sabern o Fatukur Rosidin Bin Sabero (17 tahun 9 bulan Supiatin Binti Sukari Aglis Setiaono (17 tahun) Hamil 8.  023/Pdt.P/2013/PA. Pal Prayogo Jefri Ganita Bin Prayogo (18 tahun 2 bulan) Delia Prasetya ni Binti Aglis Setiono (17 tahun) Hamil 5 bulan Sumber data: Register Pengadilan Agama Palu Tabel Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Palu Tahun 2014 No . No. Perkara Pemoho n Nama Pasangan Alasan Permohon an Suami Istri 1.  005/Pdt.P/2014/PA .Pa Supriono Akhmad Wakhid Bini Jamsari (24 Tahun) Ayu Sitti Lestari Binti Supriono (15 tahun 6 bulan) Khawatir Timbulnya fitna 2.  007/Pdt.P/2014/PA .Pal Heri Wiyono Fuji Nurkholiq BinNgadira n Eva Dilla Sagita Binti Heri Wiyono Hamil 4 bulan 3.  008/Pdt.P/2014/PA .Pal Kariyant o (kakak Fajar Rudianto Fajar Rudianto Bin Ratno (18 tahun 2 bulan Anik Anjar Wati Binti Ngamuri (16 tahun) Hamil 4.  005/Pdt.P/2014/PA .Pal Kasmani Ahmad Nur Kholidin Bin Kasmani Ika Setiana Binti Suparma Hamil
n (17 tahun) 5.  006/Pdt.P/2014/PA .Pal Kasipin Riko Kiscahyon o (17 tahun 8 bulan ) Fitriani Binti Kamali (17 tahun) Hamil 4 bulan 6.  010/Pdt.P/2014/PA .Pal Mat Djudi Sobirin  Bin Mat Djudi (18 tahun 5 bulan) Rokiyati Minti Nurmin (16 tahun) Hamil 5 bulan 7.  020/Pdt.P/2014/PA .Pal Ismun Anif Sultoni Bin Ismu (16 tahun 4 bulan) Eka Fawitri Ningsih Binti Slamet suri Hamil 8.  017/Pdt.P/2014/PA .Pal Samijin Suraji  Bin Samijin (17 tahun 3 bulan) Eka Sari RAhmaw ati (17 tahun) Hamil 9.  018/Pdt.P/2014/PA .Pal Muhyon o Zeni Andi Sulistiayaw an (23 tahun) Epli Marlina Binti Muhyono (15 tahun 6 bulan) Khawatir Timbulnya fitna 10 . 020/Pdt.P/2014/PA .Pal Hartanto (Kakek Imatu Najya) Mugiono Bin Sutikno (20 tahun) Imatu Najwa Binti Imbron (15 tahun 6 bulan) Hamil 1 bulan 11 . 022/Pdt.P/2014/PA .Pal Maryo Ridlo Purnomo Bin Sumijan (19 tahun) Nursaanti Hidaya Binti Maryo (15 tahun 6 bulan) Hamil 12 . 005/Pdt.P/2014/PA .Pal Nur Aidah (Kak Ahmad Nurholidi n) Ahmad Nurkholidin Bin Kasmani (16 tahun 10 bulan) Ika Setiana Binti Suparma n (16 tahun) Hamil 3 bulan 13 . 030/Pdt.P/2014/PA .Pal Zainudin Sugeng Prasetio Bin Zainudin Eka Setiawati Binti Sukeri (16 tahun) Hamil 5 bulan 14 057/Pdt.P/2014/PA Abdul Aditiya Ika Hamil
. .Pal Fatah Bagus Darmawan Bin Abdul Fatah (18 tahun 6 bulan) lestiana Binti
Hardi (17 tahun) Sumber data: Register Pengadilan Agama Palu Klas 1.A Tabel Dispensasi Nikah Usia Dini di Pengadilan Agama Palu Tahun 2015 N o. No. Perkara Pemoh on Nama Pasangan Alasan Permoho nan Suami Istri 1.  002/Pdt.P/2015/PA .Pa Darmin to Rais Bin Romdon (21 tahun) Listiani Binti Darminto (15 tahun 5 bulan) Khawatir Timbulny a fitna 2.  010/Pdt.P/2015/PA .Pal Ngadio no Afdholari s Bin Sukirno (21 tahun) Rokhimatul Amalia Binti Ngadiono (15 tahun 3 bulan) Hamil 3.  011/Pdt.P/2015/PA .Pal Suwan di Ahmad Muhlizin Bin Suwandi (18 tahun 3 bulan) Siti Asih Kumaero (14 tahun) Khawatir Timbulny a fitna 4.  0020/Pdt.P/2015/P A.Pal Achma d Sofyan Bin Achmad (18 tahun 2 bulan) Zipora Anita Ayucristiani Binti Trimos (17 tahun) Hamil 2 bulan 5.  0010/Pdt.P/2015/P A.Pal Supari Johan Untung Bin Supari (17 tahun 10 bulan) Apri Vitri AStuti Binti tugimin (17 tahun) Hamil 4 bulan 6.  0023/Pdt.P/2015/P A.Pal Wahyu Prabow o Anggit Indra Bin Wahyu prabowo (18 tahun 4 bulan) Khomatul Nikma (18 tahun) Hamil 7.  0002/Pdt.P/2015/P A.Pal Supari Johan Untung Bin Supari (17 tahun 7 bulan) Nur Arifah Binti Suramin (17 tahun) Hamil 8.  0030/Pdt.P/2015/P Ahmad Eka Sofyan Khawatir
A.Pal Mutafa Jaelani Binti Ahmad Mustafa (18 tahun 2 bulan) Hasan Bin Misran (18 tahun) Timbulny a fitna 9.  0034/Pdt.P/2015/P A.Pal Kodir Nur Azani Bin Kodir (17 tahun 7 bulan) Sri Widati Binti temon (16 tahun) Hamil 3 bulan 10 . 0040/Pdt.P/2015/P A.Pal Makriif ah (Ibu Awan Joko) Awan JokoBin yusuf (18 tahun 1bulan) Fajar Ayulestina Binti Ikhwan Khawatir Timbulny a fitna 11 . 0043/Pdt.P/2015/P A.Pal Mulyon o Riky Wicakson o Bin Mulyono (18 tahun 1 bulan) Ngadani (17 tahun) Hamil 12 . 0051/Pdt.P/2015/P A.Pal Rianto Eko Suprapto Bin Subiono (20 tahun) Rina Nikmatulm Mu’asaroh Binti Riyanto (15 tahun 3 bulan) Khawatir Timbulny a fitna 13 . 0034/Pdt.P/2015/P A.Pal Sutama n Saiful Arif Bin Sutaman (16 tahun 8 bulan) Catur Wulan Utami binti Sutoyo (16 tahun) Hamil 2 bulan 14 . 0040/Pdt.P/2015/P A.Pal Subion o Karyadi Bin Subiono (20 tahun Nurhidaya Binti Sulim (15 tahun 1 bulan) Khawatir Timbulny a fitna 15 . 0043/Pdt.P/2015/P A.Pal Tumija n Riskoni Bin Tuminjan (17 tahun 9 bulan) Restianigsi Binti Ngape (17 tahun) Hamil 3 bulan 16 . 0051/Pdt.P/2015/P A.Pal Teguh Subur Sangga Rizky Bin Tegur (18 Tahun 3 bulan) Fuji Septianning sisa ri Binti Rohadi (18 tahun Hamil 3 bulan 17 . 0053/Pdt.P/2015/P A.Pal Kumae di Dian kriyati admie Bin Kumaedi (18 Tahun 7 Zasziroh Kaeroni (17 tahun) Hamil 3 bulan
bulan) 18 . 0055/Pdt.P/2015/P A.Pal Sodik Solikhim Bin Sodik (16 tahun 7 bulan Nurjan Binti Mahsun (16 tahun) Hamil 19 . 0065/Pdt.P/2015/P A.Pal Supardi Edisulisti n Bin Supari (17 tahun 8 bulan Nurjanah Bini Mahsun (16 tahun) Hamil 20 . 0067/Pdt.P/2015/P A.Pal Turmud hi Khamdi Bin Turmudhi Kholodah Binti Lasari (17 tahun) Hamil Sumber data: Register Pengadilan Agama Palu Klas 1.A
Tabel  diatas  merupakan  kasus  dispensasi  nikah  beserta  adanya faktor  yang  melatar  belakangi  adanya  dispensasi  nikah.  Dalam pengamatan  bahwa  tabel  tersebut  menjelaskan  dua  faktor  utama  dalam dispensasi nikah, berikut penjelasannya:
a.  Khawatir timbulnya fitnah
Pengadilan  Agama  Palu  telah  memberlakukan  dispensasi  nikah dengan alasan karena takut timbulnya fitnah yang akan terjadi pada anak. Sehingga  orang  tua  juga  khawatir  kepada  anak-anaknya  sudah  lama berpacaran dan sering bertemu, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pedesaan, dan pedesaan  juga,  beberapa  anak  yang  memiliki  pola  pikir  yang  pemikiran layaknya  orang  dewasa  sering  berkumpul  bersama,  akibatnya  anak tersebut akan menjadi sasaran pembicaraan tetangga dengan kehidupan pergaulan  yang  dijalani.  Bahan  fitnah  yang  terdengar  sampai  ke  telinga orang tua, akan mengakibatkan orang tua mengambil sebuah upaya untuk menikahkan  anaknya  dengan  tujuan  bentuk  fitnah  tersebut  tidak  akan terdengar lagi di keluarga anak laki- laki maupun perempuan.
b.  Hamil diluar nikah
Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Palu  Drs.  Khalis mengatakan:
Pergaulan  bebas  dan  pengaruh-pengaruh  media  elektronik  yang semakin  canggi  sehingga  untuk  mengakses  pornografi  dan  porno aksi  semakin  mudah  hal  ini  yang  paling  mempengaruhi  terjadinya
hamil  diluar  nikah.  Hamil  diluar  nikah  merupakan  faktor  yang mendominasi terjadinya dispensasi nikah, karena dispensasi nikah dijadikan  jambatan  untuk  menutupi  aib  keluarga  dan  juga  untuk mencega  kerusakan  yang  lebih  parah  jika  tidak  dinikahkan, pasangan  yang  hamil  diluar  ini  berdasrkan  pada  tabel  diatas diajukan  oleh  pihak  laki-laki  sedang  selisih  umur  mereka  hannya berkisar pada hitungan bulan mulai dari 2 bulan-1 tahun. 12
2. Pertimbangan  dalam  Pemberian  Dispensasi  Nikah  di Pengadilan Agama Palu
Sebagai  pelaksana  keadilan,  hakim  bersifat  independen  dan berwibawa  dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  tidak  terpengaruh  oleh institusi  manapun  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  hakim  hanya tunduk  pada  hukum  dan  keadilan.  Ada  banyak  kasus  yang  diatur  oleh undang-undang,  dan  hakim  harus  menggali  dan  menemukan  hukum sebanyak mungkin, dan menggunakan bukti yang ada untuk menganalisis dan menerapkannya dalam kasus tersebut.
Keputusan  yang  diambil  oleh  hakim  harus  mempertimbangkan fakta  hukum  di  persidangan.  Hal  yang  mengatur  tentang  eksepsi perkawinan  merupakan  aturan  yang  mengatur  batas  usia  orang  yang diizinkan  untuk  menikah.  Pasal  7  undang-undang  No.1  Tahun  1974, menyatakan  bahwa  bila  seseorang  (yang  beragama  Islam)  belum mencapai  usia  minimum,  dapat  mengajukan  dispensasi  nikah  kepada Pengadilan  Agama.  Aturan  lain  yang  mengatur  dispensasi  nikah  adalah pasal 15 Kompilasi Hukum, Islam yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-undang  No.  1  tahun  1974.  Namun,  kedua  aturan  tersebut  tidak rinci menyebutkan alasannya. Sehingga Hakim di Pengadilan Agama Palu memiliki  beberapa  pertimbangan  dalam  memutuskan  pemberian dispensasi  perkawinan  kepada  pemohon.  Diantaranya,  pertimbangan hakim  berdasarkan  bukti-bukti  dan  mengadirkan  adanya  saksi-saksi. Berdasarkan  pada  analisis  penulis,  hakim  di  Pengadilan  Agama  Palu mengambil  beberapa  pertimbangan  dalam  mengambil  keputusan  untuk memberikan  dispensasi  nikah,  yaitu  pertimbangan  hakim  berdasarkan
12 Drs.  Khalis  hakim  Pengadilan  Agama  Palu  wawancara  di  ruangan    khusus  diskusi  Kantor Pengadilan Agama Pada tanggal 20 Juni tahun 2016
peraturan  yang  berlaku  daripada  pertimbangan  hakim  dalam  mengambil keputusan.  Keputusan  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  adanya    persyaratan  dalam  dispensasi  nikah  yang  perlu  ada seperti:
a.  Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa atau Kelurahan.
b.  Surat  Pemberitahuan  Penolakan  Melangsungkan  Pernikahan  (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
Penentuan  dispensasi  nikah  dalam  putusan hakim  dikaitkan harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kemudian keterangan saksi- saksi  tersebut  dibandingkan  dengan  keterangan  pemohon,  biasanya diberikan  oleh  saksi-saksi  yang  hadirkan  dalam  persidangan.  Biasanya hakim yang meminta keterangan dari dua saksi sebagai pendukung dalam pemberian  dispensasi  nikah  dua. Memperbolehkan  permohonana dispensasi  nikah  Hakim  juga  berdasarkan  pada  syarita  Islam.  Adapun yang  biasa  digunakan  hakim  dalam  perkara  dispensasi  nikah  Hakim mengunakan dasar kaidah:
Artinya:
Menolak  kerusakan  didahulukan  daripada  mendapatkan/menarik kemaslahatan.
Penggunaan kaidah ini terjadi apabila dalam suatu perkara terlihat adanya  manfaat,  namun  di  situ  juga  terdapat  adanya  kemafsadatan (kerusakan),  maka  haruslah  didahulukan  menghilangkan  kemafsadatan ini.  Karena  kemafsadatan  dapat  meluas  dan  menjalar  ke  mana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar lagi. 13
Islam  sangat  tegas  dan  tidak  mengenal  kelonggaran  dalam kemaksiatan  (penyakit  sosial),  karena  jika  kemaksiatan  dibiarkan menyebar, berarti sama halnya akan menjerumuskan ke dalam kehinaan. Sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera
13 Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
diobati    akan  mengorogoti  tubuh  manusia  sampai  mati  oleh  karena  itu pencegahan  bersikap  proaktif  .dan  prefentif  (pecegahan)  dalam memerangi  kemaksiatan  tersebut. 14 Untuk  menghilangkan  kerusakan yang seharusnya tidak menimbulkan kerusakan lain, maka harus memilih kerusakan  yang  relatif  lebih  kecil  dari  kerusakan  yang  sudah  terjadi. Menurut  hakim,  kerugiannya  adalah  jika  tidak  menikah,  maka  terjadinya kejahatan  dan  perkawinan  yang  tidak  wajar  akan  meningkat,  sehingga mengganggu  prosedur  hukum  selanjutnya  atau  mengubah  hak  hukum anak yang lahir sesuai dengan hukum.
Setelah  diketahui  alasannya,  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Palu  terutama  kehamilan  di  luar  nikah  merupakan  penyebab terbesar  dalam  pemberian  dispensasi  nikah,  jadi  upaya  ini  untuk meminimalisir  adanya  rasa  malu  yang  akan  tumbuh  dalam  kehidupan mereka yang hamil sebelum menikah. Selain itu, kurang mampu menikah menurut  undang-undang  perkawinan,  itulah  sebabnya  perkawinan  sering dijadikan  alternatif  untuk  menutupi  masalah  yang  dialami.  Solusi  dari masalah  sosial  berikutnya  adalah  menikahi  gadis  hamil  terlebih  dahulu untuk menutupi rasa malu.
Tabel Penyebab Dispensasi Nikah Tahun 2013-2015
No.  Penyebab Jumlah 1. Kehendak orang tua 11 Pasangan suami istri 2. Hamil diluar nikah 31 Pasangan suami istri
Menurut penelitian ini, hakim di Pengadilan Agama Palu menyetujui permohonan  dispensasi  nikah  dan  mempertimbangkan  kemanfaatannya. Sebab jika tidak menyetujui, hakim khawatir perkawinan yang dilanjutkan akan  menghasilkan  anak  dengan  garis  keturunan  yang  tidak  teratur.
14 Dudung  Abdul  Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Banggsa Menuju Pandangan Al-Qur’an , (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 136.
Selanjutnya,  ketika  hakim  memberikan  dispensasi  perkawinan  untuk dikabulkan,  karena  mengingat  perempuan  yang  hamil  tanpa  suami  akan dihina  dan  ditolak  oleh  masyarakat,  maka  setidaknya  hakim  selalu mengabulkan permintaan dispensasi nikah..
3. Efek  Dispensasi  Nikah  Usia  Dini  Terhadap  Keberadaan Pernikahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membangun  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  Islam, orang  yang  ingin  menikah  dibagi  menjadi  tiga  bagian  dalam  pembagian pensyariatan, yaitu jika dia sudah perlu menikah, dikatakan bahwa orang tersebut  wajib  menikah.  Jika  dia  tidak  bisa  atau  belum  mampu  untuk menikah,  maka  hukumnya  makruh.  Apabila  orang  yang  berniat  untuk menikah,  namun  menikah  hanya  menyakitinya  maka  hukum  pernikahan adalah  haram.  Akan  tetapi  hukum  pernikahan  secara  primitif diperbolehkan, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Nur [24]: 32
( # θ ß s Å 3Ρ r & u ρ 4 ‘ y ϑ≈ t ƒ F { $ # ó Ο ä 3Ζ Ï Β t ⎦⎫ Å s Î =≈ ¢ Á 9 $ # u ρ ô ⎯ Ï Β ö / ä . Ï Š$ t 6 Ï ã ö Ν à 6 Í ← ! $ t Β Î ) u ρ 4 β Î ) ( # θ ç Ρθ ä 3 t ƒ u ™ ! # t  s ) è ù ã Ν Î γ Ï Ψ ø ó ã ƒ ª ! $ # ⎯ Ï Β
⎯ Ï & Î # ô Ò s ù 3 ª ! $ # u ρ ì ì Å ™ ≡ u ρ Ò ΟŠ Î = t æ ∩⊂⊄∪
Terjemahnya:
Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika mereka  miskin  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia- Nya.  dan  Allah  Maha  Luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha mengetahui. 15
Kata Baa’ah artinya:  bekal,  yang  artinya  rumah  (tempat  tinggal), tetapi  tidak  bagi  orang  yang  tidak  memiliki  bekal,  maka  dianjurkan  untuk berpuasa. Sebab puasa dapat menjaga diri dan menghindari munkar mata dan alat kelamin. Secara teknis, Islam tidak menentukan batas usia untuk menikah,  tetapi  Islam  membatasi  kemampuan  orang-orang  yang direkomendasikan  untuk  menikah.  Menurut  Imam  Syafi`I  memandang
15 Al-Qur’an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah), (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 354.
nikah  itu  sendiri  berarti  hal  yang  disunahkan,  namun  menurut  Imam Ahmad,  nikah  itu  wajib  bagi  orang  yang  merasa  tidak  bisa  menghindari perbuatan  munkar  (zina).  Jadi,  Undang-undang  Perkawinan  menetapkan bahwa batas usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk  wanita.  Jika  usia  kurang  dari  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan,  dapat  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  di Pengadilan agama setempat..
Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  merupakan  badan  hukum  di Provinsi  Sulawesi  Tengah  yang  kewenangannya  harus  memberikan  hak dispensasi  bagi  pasangan  suami  istri  yang  usianya  lebih  muda  dari peraturan yang  berlaku saat ini untuk dibebaskan dari perkawinan.  Pada dasarnya, penulis menilai bahwa dispensasi tersebut tidak mempengaruhi adanya  perkawinan,  karena  usia  mereka  yang  relatif  mudah,  dan  usia pernikahan  yang  relatif  mudah,  yang  juga  bermuara  pada  perceraian dalam  undang-undang  itu  sendiri,  yang  memuat  asas  sukar  dalam perceraian. Sementara itu pada wilayah hukum di lingkungan Pengadilan Agama  Palu,  keluarga  yang  dibangun  oleh  pasangan  suami  istri  yang mendapatkan  persetujuan  dispensasi  nikah  telah  membawa  dampak negatif,  yaitu  karena  seringnya  terjadi  pertengkaran,  kecemburuan,  dan sikap  keras  suami  terhadap  pasanganya  yang  hingga  menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya cara istri dalam mendidik dan mengajar  anak  serta  pengetahuannya  dalam  mengasuh  anak  pada akhirnya  akan  mengakibatkan  kelemahan  psikis,  kemiskinan  mental  dan fisik  anak.  Ketika  stabil  secara  emosional,  si  istri  membiarkan  banyak pertengkaran dalam keluarga.
Pertengkaran  dalam  keluarga  salah  satu  akibatnya  adalah kedewasaan  seseorang  dalam  menata  rumah  tangga  belum  terpenuhi pada  pernikahan.  Jadi,  ukuran  yang  dikatakan  seseorang  telah  dewasa bukan  hanya  dilihat  pada  berapa  usianya,  namun  unsur  lain  yang  dapat diperkirakan  untuk  mendukung  tingkat  kedewasaan  seseorang  yang terlihat secara mental yakni keluarga, dengan siapa saat bergaul, tingkat
kecerdasan,  sampai  tingkat  pendidikan.  Semakin  matang  dalam kedewasaan  orang  semakin  bisa  menyeimbangkan  emosi  dan proporsinya,  orang  yang  suka  berkelahi  sering  kali  naif  dan  tidak  bisa menahan emosinya.
Dispensasi nikah yang dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga beberapa  pasangan  suami-istri  juga  berdampak  positif.  Karena  maksud dalam  sebuah  pernikahan  bagi  pasangan  suami-istri  adalah  untuk mencegah perzinahan dan  kemaksiatan  di antara  keduanya, dimulai dari niat  yang  suci,  sehingga  kehidupan  keluarga  tidak  mudah  terpengaruh oleh  masalah  yang  ada,  karena  rasa  tanggung  jawab  dan  kasih  sayang antar  anggota  keluarga,  maka  mudah  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah mawaddah warrahmah .  Kematangan  jiwa  raga  secara  jasmani dan  rohani,  serta  kematangan  ekonomi,  maka  harus  ada  sebelum menikah.  Jika  tidak  maka  rumah  tangga  yang  dibangun  akan  mudah terkena  berbagai  masalah  yang  muncul  dalam  kehidupan  berumah tangga, sehingga masa depan menjadi redup.
Hukum  yang  dimaksudkan  dalam  perundang-undangan  juga memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan pernikahan. Mengenai prinsip-prinsip yang menjadi asas tersebut adalah:
a  Arah  dalam  perkawinan  pada  hakikatnya  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  karena  suami  istri  perlu  saling tolong  menolong  dan  melengkapi,  agar  setiap  orang  dapat mengembangkan  kepribadiannya  masing-masing,  membentuk  dan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.
b  Undang-undang mengenai perkawinan telah menegaskan,
perkawinan  adalah  sah  jika  dilakukan  menurut  agama  dan kepercayaan  masing-masing,  selain  itu  setiap  perkawinan  harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c  Hukum  perkawinan  menuntut  monogami,  dan  suami  dapat  menikahi lebih  dari  satu  orang  hanya  jika  orang  yang  bersangkutan menghendakinya.
d  Undang-undang  perkawinan  menekankan  pada  prinsip  bahwa  calon pasangan harus matang jasmani dan rohani sebelum dapat menikah, agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  dengan  benar,  terlepas dari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat dan sehat.
e  Karena maksud dari perkawinan adalah untuk menata keluarga yang selalu  bahagia  dan  sejahtera,  maka  aturan  menekankan  pada  asas perceraian yang sulit.
f Dalam  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat,  hak  dan  status  istri seimbang dengan  hak  status  suami,  sehingga  segala  sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan bersama oleh suami istri..
Oleh  karena  itu,  mengamalkan  pernikahan  pada  dasarnya  bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara, juga bukan hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik,  tetapi  untuk  kebahagiaan  abadi,  serta harus bertanggung jawab atas bahtera rumah tangga di pengadilan Allah swt.  Jika  perceraian  telah  terjadi  dalam  perkawinan,  maka  perkawinan tidak  dapat  lagi  untuk  dipertahankan.  Pada  hakikatnya  perceraian  dalam pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Karena itu, kedewasaan  dalam  sebuah  perkawinan  sangat  mendukung  pada pasangan  yang  ingin  membentuk  keluarga  yang  dicita-citakan  oleh undang-undang, dan syariat Islam.

## C.  Penutup
Bagian penutup dapat diambil kesimpulan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan  anak  yang  belum  lahir.  Dispensasi  nikah  yang  disetujui  oleh Pengadilan Agama Palu klas I.A bermaksud untuk menghindari stres atau tekanan, dan kelahiran anakpun menjadi kekuatan hukum, sehingga anak tidak  malu  menjadi  bahan  pencemaran  nama  baik.  Sudah  sepatutnya hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  bagi  anak  usia  dini pada persoalan  hamil  di  luar nikah,  faktor  ekonomi. Sebab aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memperbolehkan seorang anak di usia
dini  dapat  melangsungkan  pernikahan,  dengan  mempertimbangkan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Dispensasi  nikah  sendiri  merupakan bentuk  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  yang  telah  mengalami “kecelakaan”.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah) ,  Jakarta:  PT.  Insan Media Pustaka, 2012
Abdulrahman, Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah t.tp:Dat Ihya al Turas al- Arabi , juz IV,1986.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ,  edisi  I,  Jakarta: Akademika Presindo 1992.
Adhim,  Mohammad  Fauzil, Indahnya Perkawinan Dini ,  Jakarta:  Gema
Insani, 2002.
Aliy, As’ad Fathul Mu’in , Jilid 2, terj. Moh. Tolcha Mansor, Kudus: Menara, 1998.
Al-Qura’an dan Terjemahannya, Jakarta: Percetakan Dana Karya,2002.
Bin  Muhamad  Taqiyyudin,  Abu  Bakr, Kifayatul akhyar ,  Juz  II  Jakarta:Dar
AlKutub
Depertemen  Agama  RI  Perwakilan  Jawah  Tengah, Undang-undang Perkawinan , Semarang: CV.Alawiyah, 1974.
Depertemen  RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ,  Jakarta:Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
Direktoral  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen Agama, Ilmu Fiqih Jilid I , Jakarta, 1985.
Direktorat  Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, Bahaya Penyuluhan Hukum , Jakarta: Depertemen Agama RI, 2001.
Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelebagaan    Agama  Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ,  Jakarta;  Depertemen  Agama  Republik Indonesia, 2000.
Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah Keluarga , Jakarta:Gema insani,1999.
Fathurrahman,  Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah , Jakarta: Logos, 1995.
Ghozali  Abdu  Rahman,  Fikih  Munakahat  Cet  II,  Jakarta;  Prenada  Media Grop, ;2003.
Ghozali, Abdu Rahman, Fiqh Munakahat , Cet IV, Jakarta: Prenada Media group, 2010.
H.  Aminuddin,  Abidin  Slamet  , Fiqih Munakahat ,  cet  1,  Bandung:  Putaka Setia, 1999.
Hadi,  Amirul,  dan  Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan ,  Cet.  I  t.t., CV. Pustaka Setia, 1998.
Hadikusuma,  Hilman,
Hukum Perkawinan Indonesia ,  Bandung:  Mandar Maju1990. Hadikusuman, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesi Menurut Perundangan, Hukum Adat  dan Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju, 1990.
Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam , cet 1, Bandung: Pustaka Setia Hasbi,  As-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam ,  cet,  IV;Jakarta:  PT  Bulan Bintang, 1990.
http://Www,Google.Co,Id/#HI=Id&Source=Hp&Biw=1360&Bih=607&O=Sy arat  +Dispensasi+Nikah&Aq=F&Aqi=&Oq=&Fp=972920f419ce278 di Akses tangal 21Desember 2015
Jawad, Mughniyah Muhamad, Fikih Lima Mazhab , Basrie Press, tkp
JDIH  BPK  RI,  Undang-Undang  (UU)  Tentang  Perkawinan,  1974, https://peraturan.bpk.go.id/
Mahkama  Agung  RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi ,
Buku II,
Manumpahi,  Edwin,  Shirley  Y.V.I.Gon,  Hendrik  W.  Pongoh,  ‘ Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ’, E-Journal “Acta Diurna”, Vol. 05. No. 01, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article /view/11718> Mohamad  Daud,  Ali  H., Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata
Hukum Islam di Indonesia Jakarta: P.T Raja Grafindo,19990.
Muchtar,  Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ,  Jakarta: Bulan Bintang,1974.
Mughniyah, Muhamad Jawad, Fikih Lima Mazhab , Basrie Press, tkp.,t.t.
Mujieb,  M,  Abdul,  dkk, Kamus Istilah Fikih ,  Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
1994.
Mukti,  Arto, Pratek Perkara Perdata Pengadilan Agama ,  Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2007.
Nasaruddin  Latif,  Sutan  Marajo, Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga , Bandung: Pustaka Hiddayah, 2001.
Rasyidi,  Lili , Hukum Perkawinan dan perceraian di Malasysia dan
Indonesia , Cet I, Bandung;  RemajA Rosdakarya;1991.
Rofiq,  Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Pesada, 1998.
Rohman  Dudung,  Abdul, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Banggsa Menuju Pandangan Al-Qur’an , Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
Rohman,  Abdul  Dudung. Mengembamgkan  Etika  Berumah  Tangga
Menjaga Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-qur’an , Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
Sa’id, Muhammad, Armyta Dwi Pratiwi, Menikah Saja , ed. by Tree, Cet. 1, Jakarta: QultumMedia, 2017.
Sabiqh, Syyid, Figh al-Sunnah , Bandung: PT. Al-Ma’uf, 1987.
Saleh, Fiqih Sehari-hari , Jakarta: Gema Insani,2006
Salim  Bin  Smeer,  Safinatun  Najah,  ter.  Abdul  Kadir  Aljufri.  Surabya: MutiaraIlmu. 1994.
Setiawan,  Halim,  ‘ Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum
Islam ’, BORNEO: Journal of Islamic Studies, Vol. 3. No. 2, 2020.
Shomad, Abd, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia , cet II, Madura: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Singarimbun,  Masri,  Effendi  Setva, Metode Penelitian Survei ,  Jakarta:
LP3S, 1989.
Sitompul, Anwar, Kewenangan Dan Tatat Cara Berperkara di Pengadilan
Agama , Bandung: Armico, 2001.
Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Suharsimi,  Arikanto, Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu pendekatan praktek , Ed.II; Cet.IX, Jakarta, Rineka Cipta,1993.
Suparmono,  Gatot, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah ,  Jakarta: Djambatan, 1998.
Surakhmad, Winarmo, Dasar da Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah , Ed. VI, Bandung : Tarsito, 1978.
Syarifuddin,  Amir , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ,  Jakarta:  Kencana, 2007.
Syarifudin,  Amir,
Hukum Perkwinana Indonesia ,  cet  II,  Jakarta:  Penada Mulia, 2007.
Tjokrowisastro,  Soedjito, Pedoman Penyelengaraan Catatan Sipil , Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Ukasyah,  Athibi , Wanita Mengapa Merosot Akhlakny a,  Jakarta:  Gema Insani,1998.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1997  Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  hukum  Islam,  Citra  umbara,  Bandung, cetakan III tahun 2009.
Warson  Munawir,  Al-Munawwir  Ahmad, Kamus Arab-Indonesia ,  Ed.II; Surabaya: Pustaka Progresif;1997.
Zahra,  Muhamad  Abu, al-ahwal al-syakhsiyyah Qohirah : Dar al-fikar al- ‘arabi , 1957.