CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik
Apandi
Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Indonesia Coresponding email: apandi.ad@gmail.com

## Abstract
E-literacy and education are important components in improving the quality of human resources needed in an organization. The purpose of this study is to reveal the importance of e-literacy and public policy education. The State Civil  Apparatus  (ASN)  requires  e-literacy  and  education  to  improve performance results so that public services can be maximized. This becomes an  interesting  research  in  the  development  of  science  based  on  the  real events that occur in Indonesia. Where so far, e-literacy and education is only intended  for  the  public,  especially  millennial  generation.  The  research method used is the study of literature where data is obtained through various secondary  sources  that  are  relevant  to  theoretically  strengthen  research results.  The  findings  explain  that  e-literacy  and  education  are  effective  and efficient strategies in overcoming budget constraints and low levels of ASN competence. With e-literacy and public policy education, it is hoped that the professionalism  of  the  ASN  bureaucracy  will  increase  and  the  quality  of public services will be better.
Keywords: State Civil Apparatus, E-Literacy, Education, Public Policy

## 1.  PENDAHULUAN
Pengembangan  kompetensi  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  merupakan  syarat mutlak  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal  penyempurnaan peraturan  bidang  kepegawaian  sebagaimana  Peraturan  Undang-Undang  No.  5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Untuk menciptakan profesionalisme birokrasi dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat  maka  melalui  Pusat Pelatihan  dan  Pengembangan  serta  Pemetaan  Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara (Puslatbang  PKASN)  dan  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  terus  mengupayakan tujuan tersebut dapat terwujud sebagaimanaseharusnya. Namun, hal ini akan mengalami berbagai hambatan yang disebabkan oleh politisasi kepemimpinan, kriminalitas jabatan, rendahnya kompetensi ASN, dan budaya senioritas  (Nurullah, 2019).” Oleh karena itu, sangat  penting  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan kompetensi  ASN  dan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  program  prioritas  ditengah keterbatasan anggaran.
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
“Kondisi  pertumbuhan  rata-rata  per  tahun  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sejak 2010-2015  adalah  sebesar  0,31%.  Persentase  PNS  terhadap  Angkatan  Kerja  sebesar 118,19  juta  atau  sekitar  3,89%.  Jumlah  PNS  cukup  besar  jelas  membawa  kontribusi yang  besar  bagi  pengembangan  modal  manusia,  namun  terbilang  sebagian  besar memiliki  kinerja  yang  buruk.  Data  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), hampir 30% atau sekitar 1,35 juta PNS memiliki kinerja  yang  tergolong  belum  maksimal,  belum  tahu  tugas  hingga  belum  memahami kewajibannya” (Hartono, 2019).
Urgensi  yang  dihadirkan    dalam  upaya  pengembangan  kompetensi  ASN merupakan  tantangan  yang  cukup  pelik,  namun  bukan  berarti  tanpa  ada  jalan  tengah untuk  menyelesaikannya.  Pemerintah  mendorong  para stakeholder untuk  melakukan upaya yang dapat membantu meminimalisir hambatan dengan berbagai bentuk pelatihan yang  terintegrasi.  Intinya  adalah  pengembangan  kompetensi  ASN  yang  dilakukan dengan  pelatihan  tersebut  harus  dimbangi  dengan  penilaian  yang  terstandarisasi  dan penguatan  manajemen  strategis.  ASN  juga  tidak  diperbolehkan  untuk  bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik, tetapi harus bersikap netral dan hal ini dilakukan untuk memastikan integritas, keterpaduan, dan persatuan negara (Sarnawa, 2018).  Hal  ini  berarti  dalam  pelaksanan  tugas  ASN  dituntut  untuk  fokus  baik  pikiran maupun energi pada tanggungjawab yang telah diberikan.
Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan antara kompetensi ASN dengan kinerja pada instansi pemerintah (Nasution, 2017; Suprapto, Pomalingo & Akib, 2018; Hadiana,  2019;  Gani,  Ghani  &  Nujum,  2019).  Rendahnya  kompetensi  ASN  dapat mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  khususnya  dalam  hal  edukasi  dan  pelatihan (Dewi  & Subiyanto, 2020). Selain itu, adanya kesenjangan  hukum dapat berpengaruh terhadap  proses  pengisian  posisi  ASN  (Sudrajat,  et  al,  2019).  Hal  ini  akan  berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memunculkan masalah  baru.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya  ditempuh  melalui  peningkatan  sistem informasi  sumber  daya  manusia,  komitmen  organisasi,  mengembangkan  karier  dan disiplin  kerja  serta  pelatihan  Diklat.  Penerapan  model  sistem  pengukuran  kinerja menggunakan  Malcolm  Baldrige  model  (B)  juga  digunakan  mengukur  kinerja  untuk mendukung  hukum  ASN  sebagaimana  UU  No.  5  Tahun  2014.  Hasil  temuan mengungkapkan  tentang  pentingnya  peran  kepemimpinan,  perencanaan  strategis,  dan pelayanan  publik  dalam  manajemen  proses  dan  hasil  kinerja  organisasi  (Dalimunte  & Muda, 2014).
Dari  penelitin  terdahulu  inilah,  terungkap  bahwa  peran  sumber  daya  manusia yang  ahli  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  dan  pentingnya  edukasi  kebijakan publik  masih  belum  banyak  diteliti.  Padahal  seharusnya  dengane-literasi  dan  edukasi kebijakan  publik  dapat  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik. “Faktanya  dua  komponen  ini  menjadi  sangat  penting  karena  sejauh  ini    implementasi kinerja,  talenta,  dan  penilaian  kinerja  belum  mampu  mewujudkan Good  Government Governance ,  ini  tercermin  dari  peran  ASN  dalam  mengiplementasikan  layanan  publik yang  masih  menempatkan  diri  sebagai  birokrat  bukan  sebagai  pelayan  publik.” (Nurwanda  &  Garis,  2019).  Tepatnya  bahwa  implementsi  e-literasi    saat  ini  hanya
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
berfokus  terhadap  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui information  communication technology  service  obligaton  universal (ICT  USO)  sebagai  intrumen  kebijakan pemerintah. Sayangnya, instrumen e-literasi tidak dapat menyediakan nilai yang paling menguntungkan  untuk  masyarakat  karena  kurangya  sinkronisasi  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (Fitriani, 2015; Wilopo & Fitriani, 2016).
Manajamen e-learning dan edukasi kebijakan nampaknya akan menjadi elemen paling  penting  dari  praktik  kompetensi  ASN.  Akibatnya,  investasi  dalam  rencana pendidikan  tinggi  yang  baik  adalah  penting  dalam  upaya  akselerasi  pelayanan  publik. Gagasan konseptual perencanaan strategis memainkan peran kunci keberhasilan dalam pengembangan  proses  e-learning  dan  edukasi  kebijakan  publik.  E-goverment  pada dasarnya  memfokuskan  diri  pada  pengelolaan  informasi  dalam  birokrasi  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tentunya  ini  membutuhkan  sebuah bentuk  pertimbangan  yang  tepat.  Untuk  menghindari  pemborosan  anggaran  dan ketepatan  program  keterampilan,  pelatihan,  dan  pendidikan  tambahan  dalam  rangka meningkatkan keunggulan kompetensi ASN.
Program  e-literasi  dan  edukasi  kebijakan  publik  terhadap  ASN  diharapkan berkorelasi  positif  dan  dapat  membantu  mengatasi  tantangan  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  baik  ditengah  perkembangan  teknologi  dan  globalisasi.Terutama untuk  mengatasi  kesenjangan  pengembangan  Teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK). Instrumen ini merupakan salah satu langkah pengembangan kelembagaan untuk mendukung  strategi  modernisasi  aparatur  negara  dan  reformasi  administrasi  serta pelayanan sipil sebagaimana  yang telah diterapkan di negara Rusia (Plaksin & Zhulin, 2009).

## 2.  TINJAUAN TEORI

## 2.1.  Kompetensi Diri
Pegawai  atau  individu  yang  berprestasi  tentu  akan  mendatangkan  keuntungan dan  kemajuan  bagi  organisasi  dimana  individu  tersebut  bekerja.  Sebaliknya,  individu yang memiliki tingkat prestasi rendah dapat menjadi hambatan bagi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan komptensi dibutuhkan (Cahyadi & Surati, 2019).
Salah  satu  manajemen  strategi  untuk  meningkatkan  kinerja  organisasi  adalah dengan  n  menciptakan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  profesional.  Meningkatkan kualitas  SDM  dapat  dilakukan  melalui  kompetensi.  Lima  komponen  utama  dalam pengembangan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  adalah:  “1)  Adanya  motif yang  konsisten  dan  diinginkan  seseorang  yang  menyebabkan  suatu  tindakan  yang positif; 2) Sifat atau karakteristik fisik dan respon positif terhadap berbagai situasi dan informasi yang diterima individu; 3) Konsep diri yang baik sebagai sikap atau citra yang melekat  pada  individu;  4)  Pengetahuan  yang  bermanfaat  yang  diperoleh  dari  peran individu  dalam  lingkungan  sosial  dan  dimiliki  dalam  spesifikasi  atau  bidang  yang dikuasai;  dan  5)  Keahlian  individu  dalam  mengerjakan  dan  melaksanakan  tugas  fisik” (Boyatzis, 2008).
Secara  garis  besar,  kompetensi  individu  tidak  lain  adalah  kompetensi  sumber daya manusia yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasannya sederhana, 1)
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
kompetensi  dapat  mendorong  individu  supaya  melakukan  kinerja  yang  maksimal,  2) Kompetensi memungkinkan individu untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Karena kemampuan bertahan  dan keberlangsungan suatu organisasi adalah tergantung  pada  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  menciptakan  inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat, dan 3) kualitas sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi.

## 2.2.  Model E-literasi
Pemahaman  literasi  sangat  dipengaruhi  oleh  penelitian  akademik,  institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya dan pengalaman (UNESCO, 2005). Dalam hal ini, empat  prinsip  utama  untuk  pengembangan  literasi  yaitu;  1)  menerapkan  prinsip berimbang  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  masing-masing  individu  yang  berbeda  satu dengan  yang  lain;  2)  memiliki  keahlian  berbahasa  yang  baik  dan  kemampuan  berpikir kritis; 3) mewajibkan program literasi diterapkan bagi seluruh individu; 4) menghargai adanya  keberagaman  budaya  bangsa  (Beers,  Beers  &  Smith,  2009).  Dengan  demikian dapat dipahami bahwa prinsip literasi adalah bukan hanya kemampuan secara fisik akan tetapi  juga  melibatkan  kemampuan  kognitif  serta  edukasi  mengenai  kultur  budaya organisasi.
“E-literasi adalah literasi komputer yang diintegrasikan bersama dengan literasi informasi,  litersi  moral,  literasi  media,  dan  keterampilan  diri  dalam  belajar  dan mengajar  (Secker,  2004).”  E-literasi  sebagai  keahlian  dalam  menggunakan  perangkat teknologi  sangat  dibutuhkan  bagi  individu/organisasi  dalam  rangka  meningkatkan kompetensi ditengah kemajuan teknologi. E-literasi terdiri dari; “1) Literasi media yaitu kemampuan  memahami  dan  menggunakan  komunikasi  massa  baik  dalam  mengakses, menganalisa,  dan  mengevaluasi  media  apapun  secara  efektif  dan  efisien  (McCannon, Gleckler  &  Louchery,  2003);  2)  literasi  informasi  yang  digunakan  untuk  melatih individu  dalam  menggunakan  infomrasi  agar  dapat  mengaplikasi  sumber  daya  untuk pekerjaanya  dengan  cara  yang  beretika  (Behrens,  1994);  3)  literasi  ICT  (Information and Communication Technologies) sebagai kemampuan dalam  menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan (Martin, 2008).
E-literasi  mempunyai  tujuh  element  yang  meliputi;  “1) Information  literacy , kemampuan  mencari  informasi  secara  efektif;  2) Digital  scholarship ,  melakukan partisipasi aktif; 3) Learning skills, belajar secara efektif, 4) ICT literacy, menyesuaikan kebutuhan dengan perangkat digital dan layannnya; 5) Career and Identy management , mengelola  identitas  online;  6) Communication  and  collaboration ,  partisipasi  secara aktif  melalui  jaringan;  dan  7) Media  literacy ,  kemampuan  kritis  membaca  dan  kreatif dalam berkomunikasi (JISC, 2018).

## 2.3.  Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik  terarah  yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat  pemerintah  untuk dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  sebagai  bentuk  pengalokasian  nilai-nilai  secara  paksa kepada  seluruh  anggota  masyarakat  (Easton,  1965;  Lasswell  &  Kaplan,  1950;  Dye,
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
1978; Anderson, 2014 ). Untuk itu, kebijakan publik membutuhkan analisis yang tepat untuk  mengatasi  masalah  dan    menjadi  solusi  yang  kemungkinan  besar  dapat menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  melalui  serangkaian  proses penetapan agenda dan konsep yang jelas.
“Kebijakan  publik  merupakan  pilar  pembanguan  nasional,  peningkatan kesejahteraan,  penguatan  ekonomi,  budaya,  sosial,  dan  politik.  Kebijakan  publik sejatinya mencerminkan partisipasi publik dan kosisntensi pada penegakan hukum yang bersumber dari keteraturan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik  membutuhkan  perencanaan  yang  baik,  benar  dan  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  pada  kebijakan  makro  yang  membentuk jaringan dalam sebuah kolaborasi yang efektif” (Hayat, 2018).
Edukasi  kebijakan  akan  mempengaruhi  kualitas  dari  manajemen  terhadap kinerja program. Hubungan ini berlaku bahkan di hadapan kontrol penentu keberhasilan program  lainnya  (Meier  &  O’Toole,  2002).  Sebuah  hubungan  positif  dibangun  antara kinerja  layanan  dan  edukasi  kebijakan.  Penting  untuk  memberikan  perhatian  pada penerapan  program  edukasi  kebijakan  bagi  individukarena  akan  berdampak  pada strategipenetapan  dan manajemen atau kinerja organisasi itu sendiri (Boyne, 2004).

## 3.  METODE
Penelitian  menggunakan  pendekatan Human  Capital  Proses dimana  ASN sebagai subjek sekaligus objek penelitian. Studi literatur digunakan untuk memperoleh data  sekunder  yang  mampu  menguatkan  hasil  temuan.  Lebih  jauh,  penulis  bermaksud menjelaskan  secara  teoritis  tentang  tahapan  yang  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  e- literasi dan peran penting implementasi dari edukasi kebijakan publik bagi ASN. Point- point  penting  yang  ditelaah  berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  penelitian  terdahulu dimasukkan  dalam  pembahasan  untuk  memberikan  kejelasan  tujuan  dari  penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  pelaksana  tugas  pemerintah  dan pembangunan dalam berbagai dimensi sosial ekonomi. Oleh sebab itu, ASN harus netral dan memiliki profesionalias yang tinggi. Netralis berarti harus bebas dari pengaruh dan intervensi  semua  kelompok  atau  organisasi  tertentu.  Ini  dapat  diperoleh  dari peningkatkan  e-literasi  dan  edukasi  kebijakan  publik  yang  tepat.  Komponen  tersebut sangat  cocok  untuk  diimplementasikan  dalam  upaya  peningkatan  kompetensi  ASN. Sebab,  perkembangan  teknologi  saat  ini  menuntut  kemampuan  individu  yang  bukan hanya  mengerti  namun  memahami  tentang  cara  menggunakan  teknologi  informasi dengan efektif dan efisien serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas  yang  diberikan  secara  maksimal.  Sedangkan  edukasi  akan  membantu  ASN memahami  bahwa  penting  untuk  tidak  bersikap  diskriminatif  dalam  memberikan layanan kepada masyarakat.
Pemerintah  mulai  bergerak  aktif  dalam  upaya  meningkatkan  kompetensi  ASN. Bahkan  saat  ini,  tuntutan  untuk  memiliki  kompetensi  unggul  pada  saat  menjalankan
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
tugas  dan  fungsi  di  instansi  pemerintah  menjadi  sesuatu  yang  wajib  dimiliki  setiap ASN. Tiga kompetensi utama  yang harus dimiliki adalah, “1) Kompetensi teknis  yang diukur  dari  tingkat  dan  spesialisasi  pendidikan,  pelatihan  teknis  fungsional,  dan pengalaman bekerja secara teknis; 2) kompetensi manajerial berupa penilaian terhadap tingkat  pendidikan,  pelatihan  struktural  atau  manajemen,  dan  pengalaman kepemimpinan; dan kompetensi sosial kultural berupa penilaian dari pengalaman kerja yang  berkaitan  dengan  masyarakat  seperti  agama,  suku,  dan  budaya  masyarakat  atau dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan” (KEMENPAN, 2018).
Pemerintah  melakukan  Penyelenggaraan  Diklat  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kompotensi  ASN.  Tujuannya  adalah  agar  ASN  menjadi profesional  dan  berdaya  saing  dalam  rangka  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih sebagaimana  tertera  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Namun  ini  membutuhkan dukungan  dari  literasi  dan  edukasi.  Pendidikan  dan  pelatihan,  seminar,  kursus,  dan penataran  adalah  contoh  bagian  dari  peningkatan  literasi  dan  edukasi  dalam pengembangan  kompetensi  yang  dilakukan  pemerintah  saat  ini.  Edukasi  kebijakan publik  akan  mempengaruhi  kualitas  dari  manajemen  publik.  Hubungan  ini  berlaku bahkan  di  hadapan  kontrol  penentu  keberhasilan  program  pemerintah  yang  lainnya. Sebuah  hubungan  positif  antara  kinerja  layanan  dan  edukasi  kebijakan  dapat  terwujud dengan  cara  memberikan  perhatian  pada  penerapan  program  edukasi  kebijakan  publik bagi ASN karena akan berdampak pada strategi manajemen publik dan hasil kinerja.
Masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan melalui peningkatkan e-literasi dan edukasi diantaranya; 1) pemerataan akses internet. Akses internet yang lamban akan mempengaruhi  kinerja  ASN.  Terlebih  lagi  pada  kondisi  di  wilayah  yang  sangat  sulit terjangkau  akses  internet.  Maka  e-literasi  menjadi  tidak  dapat  maksimal.  Edukasi kebijakan  publik  secara  terbuka  dan  bersosialisasi  dengan  pendekatan  yang  lebih proaktif  akan  ASN  memahami  tentang  pentingnya  implikasi  kebijakan  publik  yang menjadi  tanggung  jawab  bersama;  2)  Peran  lembaga  pendidikan  dan  sesama  anggota ASN.  Tidak  dapat  dipungkiri  peran  lembaga  pendidikan  tentunya  dibutuhkan  untuk pelatihan  e-learning  dan  edukasi.  Lembaga  profesional  akan  mempengaruhi  hasil  dari kompetensi  yang  diselenggarakan.  Lembaga  ini  akan  diawasi  oleh  Komosi  Aparatur Sipil  Negara  (KASN)  sebagaimana  berdasarkan  Pasal  30  UU  ASN.  Melalui  dialog interaktif akan mempermudah dalam proses penyerapan informasi. Tentunya tidak ada hasil yang instan yang akan bertahan lama, oleh karena itu peran sesama anggota yang saling  bahu  membahu  dalam  perbagi  pengetauan  akan  sangat  membantu  dalam  proses penyerapan  e-literasi  dan  edukasi  kebijakan  publik;  3)  proses  memahami  diri  sendiri. Membangun  sikap  kritis  sebagaimana  literasi  moral  dan  etika  berperan  dalam  proses penerimaan  informasi    dan  menciptakan  Smart  ASN  melalui  peran  e-literasi  dan edukasi.  Menumbuhkembangkan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  tugas  sebagai  ASN tentu tidaklah mudah. Ini akan membutuhkan perencanaan yang matang,dan pemerintah perlu mendukung program tersebut.
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  daya  saing  dan  kemajuan  teknologi dalam  sistem  pemerintahan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Hartono  (2019), “Ada dua hal yang harus di adopsi dari revolusi teknologi. Pertama adalah membangun
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
sebuah  kerangka  open  goverment,  yang  menitikberatkan  pada  triangulasi  kepentingan para  stakeholder  termasuk  pemerintah,  sektor  privat  untuk  program  edukasi  kebijakan publik,  dan  masyarakat.  Kedua,  yaitu  dengan  membangun e-goverment  system di seluruh  sektor  internal  institusi.  E-literasi  akan  membantumeningkatkan  pelayanan berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  terpadu.”Secara  teori,  seharusnya dengan  implementasi  E-literasidan  edukasi  dapat  menciptakan  kemampuan  inovatif, kreatif,  berdaya  saing,  dan  terlaksananya  tata  kelola  pemerintaha  modern.  Namun, kembali  lagi  pada  praktiknya  yang  harus  didukung  dari  segala  aspek  dan  komponen pemerintahan  karena  setiap  program  tentunya  akan  ada  kekurangan  dan  hambatan sehingga membutuhkan evalusi yang terus menerus.
Lebih  lanjut  diungkapkan    Hartono  (2019)  bahwa  dalam    pendekatan Human Capital  Process maka  e-literasidan  edukasi  kebijakan  publik  harus  melalui  empat tahapan yaitu, “1) Acquisition Process untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi e- literasi  dan  edukasi  kebijakan  publik  selalu  mewakili  kompetensi  yang  dibutuhkan secara  profesional;  2) Development  Process ,  untuk  memastikan  bahwa human  asset yaitu  ASN  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh  e-literasi  dan edukasi  kebijakan  publik;  3) Engagement  Process untuk  memastikan  bahwa  ASN memiliki  kesempatan  besar  dalam  memperoleh  e-literasi  dan  pemahaman  pentingnya implementasi  kebijakan  publik  terutama  mereka  yang  memiliki  kinerja  tinggi  harus memiliki kesempatan untuk meperoeh insentif dari instansi melalaui program Employee Enggagement ,  dan  4) Retentian  Process untuk  memastikan  bahwa  penghargaan  yang telah  diberikan  mampu  mempengaruhi  kinerja  ASN  terus  bertahan  atau  bahkan meningkat.”
Pelaksanaan  e-literasi  dan  edukasi  kebijakan  publik  bertujuan  agar  ASN  dapat menetukan  sikap  netral  dan  adil  terhadap  pelayanan  publik.  ASN  harus  memahami dengan  benar  manfaat  dan  risiko,  mengetaui  hak  dan  kewajiban  serta  memiliki keyakinan  diri  atas  tanggungjawab  yang  telah  dibebankan    guna  meningkatkan kesejahteran bersama.
Bukan  hanya  rakyat,  partisipasi  pemerintah  khususnya  ASN  sangat  dibutuhkan guna meningkatkan kontrol publik  yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, nilai dan  sikap  partisipasi  di  dalam  kelembagaan  ataupun  instansi  pemerintah.  Dengan perubahan  dalam  pola  governance,  maka  partisipasi  ASN  yang  kompeten  akan membantu dalam proses perencanaan program pembangunan nasional yang modern.

## 5.  SIMPULAN
Perkembangan  teknologi  membawa  banyak  perubahan  dalam  pelaksanaan  tata kelola  pemerintahan  termasuk  dalam  peningkatan  pelayanan  publik.  Aparatur  Sipil Negara  dituntut  untuk  meningkatkan  komptensi  sebagai  individu  yang  profesional.  E- literasidan  edukasi  kebijakan  publik  adalah  salah  satu  strategi  peningkatan  kopetensi yang  menawarkan  dampak  positif  sebagai  alternatif  meminimalisir  anggaran.  Dengan kemampauan  e-literasi,  memudahkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  sehingga  lebih efisien  dan  efektif.  Sedangkan  edukasi  kebijakan  publik  memberikan  peran  penting
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
dalam  menumbuhkan  rasa  tanggungjawab  terhadap  tugas  yaitu  dalam  memberikan pelayanan secara adil dan netral.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. E. (2014). Public policymaking. Cengage Learning. Beers,  C.  S.,  Beers,  J.  W.  &  Smith,  J.  O.  (2009).  A  Principal’s  Guide  to  Literacy Instruction. New York: Guilford Press
Boyatzis,  R.  E.  (2008).  Competencis  in  The  21st  Century. Journal  of  management Development , 27(1). pp. 5-12.
Boyne, G. A. (2004). Explaining public service performance: Does management matter ?. Public Policy and Administration, 19 (4), 100-117.
Cahyadi,  L.  D.  A.,  &  Surati,  D.  P.  B.  S.  (2019).  The  Effect  of  Competence. Compensation  and  Organizational  Support  on  Achievement  of  the  Civil  State Apparatus in the Regional Revenue Office of West Lombok. Global Journal of Management and Business Research.
Dalimunthe,  D.  M.,  &  Muda,  I.  (2014).  The  application  of  performance  measurement system models using the Malcolm Baldrige Model (MBM) to support Civil State Apparatus Law (ASN) number 5 of 2014 in Indonesia.
Easton, D. (1965). A framework for political analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
Fitriati,  R.  (2015).  The  Institutional  Governance  in  the  Strategic  Restructuring  of Information  and  Communication  Technology  Universal  Service  Obligation  to Strengthen National Competitiveness. Business & Bureaucracy, 22 (3), 199.
Hadiana,  R.  N.  (2019).  The  Influence  Of  Transformational  Leadership  And Commitment  Organization  Implications  For  Performance  Employee  State  Civil Apparatus (Asn Bandung Indonesian) (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF PASUNDAN).
Hartono,  Bambang  D.  (2019).  SDM  aparatur  sipil  negara  juga  harus  unggul.  [Media online; 19 agustus 2019, 09:52]. Antaranews.com .
https://www.antaranews.com/berita/1018958/sdm-aparatur-sipil-negara-juga- harus-unggul
Hayat.  (2018). Kebijakan  Publik  (Evaluasi,  Reformasi,  Formulasi. Malang:  Instrans Publishing.
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
JISC. 2018. Developing Digital Literacies. Jisc.ac.uk . https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies
Gani,  M.  U.,  Ghani,  A., &  Nujum,  S.  (2019).  Leadership  and  Local  Culture  Influence on  State  Civil  Apparatus  (ASN)  Job  Satisfaction  and  Performance  at  Soppeng Regional Organization. Social Science and Humanities Journal , 1326-1345.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN).
(2018). Tiga Kompetensi Kunci Wajib Dimiliki ASN. menpan.go.id. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tiga-kompetensi- kunci-wajib-dimiliki-asn
Lasswel, H., & Kaplan, A. (1950). Power and society. New Haven. McCannon,  R.,  Gleckler,  E.,  &  Louchery,  M.  (2003).  Counter-marketing  of  the  mind: media  literacy  and  youth  attitudes  towards  cigarette  and  alcohol  advertising. Programs  and  Abstracts  of  The  American  Public  Health  Association.  San Francisco (CA): APHA.
Martin,  Allan.  (2008).  Digital  Literacy  and  the  'Digital  Society'  in  Lankshear,  C  and Knobel,  M  (ed).  Digital  literacies:  concepts,  policies  and  practices.  Die DeutscheBibliothek.
Meier,  K.  J.,  &  O'Toole  Jr.,  L.  J.  (2002).  Public  management  and  organizational performance:  The  effect  of  managerial  quality. Journal  of  Policy  Analysis  and Management:  The  Journal  of  the  Association  for  Public  Policy  Analysis  and Management , 21 (4), 629-643.
Nasution,  M.  I.  (2017).  The  Influence  Of  Supervision  And  Work  Discipline  On Performance Of State Civil Apparatus. In Proceeding 3rd Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference 2017 (pp. 5-18).
Nurullah,  N.  (2019).  Pengembangan  Kompetesni  ASN  Penting  untuk  Pengembangan Profesinalisme  Birokrasi.  [Media  online;  18  juli  2019,  11:23  WIB]. pikiran- rakyat.com . https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr- 01315558/pengembangan-kompetensi-asn-penting-untuk-profesionalisme- birokrasi
Nurwanda,  A.,  &  Garis,  R.  R.  (2019).  Analysis  of  Performance  Appraisal,  Talent, Performance of State Civil Apparatus in REalizing Good Government (Analysis on BKDD of Ciamis Regency). Proceedings of ICOGISS 2019, 529-535.
Plaksin, S., & Zhulin, A. (2009). Modernizing the State Apparatus: Administrative and State Civil Service Reform. Problems of Economic Transition , 51 (11), 79-91.
CENDEKIA, Vol. 14  No. 1 April 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.
Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: 10.30957/cendekia.v14i1.608.
Sarnawa,  B.  (2018).  Legal  Friction  of  State  Civil  Apparatus  Neutrality  in  Indonesia. Indonesian Comparative Law Review, 1 (1), 43-50.
Secker, J. (2004). Electronic resources in the virtual learning environment: a guide for librarians.
Available online on http://eprints.lse.ac.uk/4884/1/ Elearning_and_information_  literacy_(LSERO).pdf
Sudrajat, T., Kunarti, S., & Hartini, S. (2019, April). Bridging The Legal Gap Between Open  Selection  and  Internal  Selection  of  State  Civil  Apparatus  Promotion  in Indonesia.  In  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science  (Vol. 255, No. 1, p. 012053). IOP Publishing.
Suprapto, S., Pomalingo, N., & Akib, H. (2018, October).  Implementation of a culture of  discipline  for  state  civil  servants  (ASN)  in  Gorontalo  District  (Study  of  the Application  of  the  Disciplinary  Ambassador  Vest).  In  the  1st  International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). Atlantis Press.
Thomas,  R.  (1987). Understanding  Public  Policy .  Engelewood  Chief,  New  Jersey Prentince-Hall Inc.
UNESCO.  (2005). Development  of  information  literacy:  through  school  libraries  in South East Asia Countries, Bangkok: UNESCO.
Wilopo,  W.,  &  Fitriati,  R.  (2016).  The  Institutional  Governance  in  the  Strategic Restructuring of Information and Communication Technology Universal Service Obligation  to  Strengthen  National  Competitiveness.  Business  &  Bureaucratic Journal, 22 (3), 199-220.