## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)

## INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Irma Rachmayani 1 , Arizka Warganegara 2
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia 1,2
E-mail: irmarachmayani5@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  proses  pelembagaan  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP).  penelitian  ini  didesain  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode ini menggambarkan obyek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  sedang  berlangsung dengan  jalan  mengumpulkan,  memahami  alur  peristiwa  secara  kronologis,  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh  untuk  kemudian  dianalisis  sesuai  teori  yang ada.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  :  1).  Belum  teraktualisasikannya institusional  partai  PDIP  dilihat  melalui  dominasi  pemimpin  partai  yaitu Megawati  Soekarnoputri.  Dan  masih  kentalnya  dominasi  elit  politik  dalam melahirkan  kader  instan.  2).    Tidak  jelasnya  ideologi  yang  hampir  berimbas terhadap  ketiadaan  ikatan  yang  kuat  antara  partai  politik,  Hampir  tidak  ada perbedaan  menonjol  dalam  hal  garis  ideologi  antara  satu  partai  politik  dengan partai  politik  lain.  Akibat  dari  hal  tersebut  pemilih  terlampau  mudah  untuk berpindah-pindah  pilihan  dalam  setiap  pemilu  sesuai  dengan  dinamika  sosial politik  saat  itu.  3).  Tingkat  partisipasi  pemilih  (voters  turn  out)  yang  terus mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dan 4). tantangan lain PDIP adalah persepsi publik, hingga saat ini PDIP dapat dinilai sebagai partai yang  masih  lemah,    Ini  menunjukan  betapa  masih  lemahnya  ideologi  yang dibangun partai. Citra PDIP sebagai partainya “wong cilik”.
Kata Kunci : Institusionalisasi Partai Politik, Partai Politik, PDIP

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  institutionalization  process  of  the  Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This study was designed using a descriptive qualitative research method. This method describes the research object based on existing and ongoing facts by collecting, understanding the chronological flow of events, and explaining the data obtained to then be analyzed according to existing theory.  The  research  results  show  that:  1).  The  institutionalization  of  the  PDIP party  has  not  yet  been  actualized,  seen  through  the  domination  of  the  party leader, namely Megawati Soekarnoputri. And the dominance of the political elite is  still  strong  in  giving  birth  to  instant  cadres.  2).  The  lack  of  clear  ideology almost  results  in  the  absence  of  strong  ties  between  political  parties.  There  is almost  no  notable  difference  in  terms  of  ideological  lines  between  one  political

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
party and another. As a result of this, it was too easy for voters to move between their  choices  in  each  election  according  to  the  socio-political  dynamics  of  the time. 3). The turnout rate of voters (voters turn out) continues to decline in every election.  And  4).  Another  challenge  for  PDIP  is  public  perception,  until  now PDIP  can  be  assessed  as  a  party  that  is  still  weak.  This  shows  how  weak  the ideology that the party has built is still weak. The image of PDIP as the party is “little people”.
Keywords : Institutionalization of Political Parties, Political Parties, PDIP

## PENDAHULUAN
Partai  politik  hadir  sebagai  salah satu  upaya  perwujudan  negara  ke  arah yang  lebih  demokratis,  karena  warga negaranya dapat berpartisipasi
langsung  dalam  mengelola  kehidupan berbangsa  maupun  bernegara.  Partai politik merupakan sekumpulan orang di dalam organisasi politik yang sama dan memiliki  asas,  tujuan,  dan  visi-misi yang sama untuk mencapai kepentingan  bersama.  Dalam  sistem politik Indonesia partai politik memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  proses  demokrasi  (Miriam, 2008) Keberadaan partai politik dihadapkan  pada  kondisi  paradoksal, dimana  tingkat  kepercayaan  publik terus  menurun  seakan  menjadi  tren dikalangan masyarakat. Jika dibandingkan  dengan  awal  reformasi tingkat  kepercayaan  publik  (terhadap parpol)  saat  itu  relatif  tinggi,  namun belakangan justru hasil survei menunjukan  adanya  penurunan  tingkat kepercayaan  publik  kepada  partai politik. Berdasarkan hasil survei nasional  Indikator  Politik  Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepercayaan  publik  terhadap  partai
politik  rendah,  dari  12  institusi  partai politik  berada  dibawah  dengan  tingkat kepercayaan sebesar 54% (Kompas.com 03/04/2022) Hal ini menjadi hal yang kontradiktif jika melihat sejarah lahirnya  partai  politik  sebagai  wadah perwujudan  demokrasi.  Secara  umum, tumbuhnya  rasa  tidak  percaya  dan sikap  skeptis  publik  pada  partai  politik sebagaimana tergambar dalam
beberapa  kasus  yang  terjadi  yang melibatkan  aktivis  partai,  konflik internal yang gaduh di banyak pemberitaan,  performa  partai  yang masih jauh dari harapan, dan pelembagaan  partai  yang  jalan  di tempat  adalah  beberapa  masalah  yang masih  menghinggapi  partai  politik  di Indonesia  hingga  saat  ini.  Padahal partai  politik  dan  demokrasi  memiliki kaitan  yang  sangat  erat,  tidak  ada demokrasi tanpa partai politik.
Kualitas  partai  politik  berelasi kuat  dengan  proses  pelembagaan, dalam konteks ini upaya untuk meninjau  proses  pelembagaan  partai politik  merupakan  bagian  dari  upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik  yang  berkualitas  (Randall  dan Lars,  2002).  Huntington  mengatakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
(Pamungkas,  2011)    pelembagaan merupakan  proses  dimana  organisasi dan  prosedur  memperoleh  kestabilan. Atau  dalam  pengertian  Randall  dan Lars  (2002),  pelembagaan  diartikan sebagai  proses  dimana  partai  menjadi stabil (mantap) dalam hal pola perilaku yang  terintegrasi  maupun  dalam  hal sikap (attitude) dan budaya. Tidak hanya persoalan pelembagaan  partai  politik  yang  perlu diatur  dengan  sedemikian  baik  tetapi partai  pula  harus  mampu  mengikuti perubahan-perubahan pada sistem politik  agar  tetap  mampu  berkompetisi partai politik harus mampu menyesuaikan  diri  dengan  perubahan yang  terjadi  di  masyarakat,  agar  dapat bertahan dan meraih dukungan ataupun simpati  yang  besar  dari  masyarakat (Romli, 2008).
Saat  ini  terus  bermunculannya aktivis-aktivis  partai  politik  koruptif.
Misalnya dalam beberapa tahun terakhir beberapa ketua parpol mendekam dipenjara . Selain itu, dalam isu  korupsi  pengadaan  kartu  tanda penduduk  berbasis  elektronik  (e-KTP) menjerat  sebagian  besar  elite  politik yang  didakwa  terlibat  kasus  tersebut, sistem  kaderisasi  internal  partai  yang masih menggunakan patronase ketokohan  semata.  Beberapa  parpol yang  saat  ini  memiliki  perwakilan  di parlemen  misalnya  ketua  umumnya sudah beberapa periode tidak
tergantikan,  paling  bergeser  ke  ketua Dewan  Pembina.  Artinya,  regenerasi kaderisasi  kepemimpinan  di  parpol tersebut  tidak  berjalan.  Dan,  bukan
hanya satu-dua parpol, beberapa parpol di  Indonesia  mengandalkan  figuritas ketokohan  semata,  sistem  internal parpol  yang  masih  feodal  yakni  pucuk pimpinan partai dikuasai oleh keluarga.
Berdasarkan  hasil  latar  belakang yang  telah  dipaparkan  penulis  tertarik untuk  menganalisa  secara  mendalam terkait, “Institusionalisasi Partai Politik (tudi  pada  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP)”.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep Pelembagaan Partai Politik Terkait dengan masalah pelembagaan  partai  politik,  Vicky Randall  dan  Lars  Svasand  (2002) mencoba memberikan penjelasan tentang pelembagaan partai. Pelembagaan  partai  politik  merupakan proses  penetapan  partai  politik  baik secara struktural dalam rangka. Mempolakan  perilaku  maupun  secara kultural  dalam  mempolakan  sikap maupun budaya. (the process by which the  party  become  established  in  terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture)” (Ridha,  2016).  Proses  pelembagaan  ini dibagi  menjadi  dua  aspek  yaitu  aspek internal-eksternal, dan aspek struktural- kultural.  Apabila  kedua  aspek  ini dipersilangkan maka akan menghasilkan  sebuah  tabel  empat  sel yaitu : 1. Derajat  kesisteman (systemnes) , sebagai  hasil  persilangan  aspek internal dengan struktural.
2. Derajat  identitas  nilai (value infusion), suatu  partai  sebagai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
hasil  persilangan  aspek  internal dengan kultural. 3. Derajat  otonomi  suatu  partai dalam pembuatan keputusan (decisional  autonomy), sebagai hasil  persilangan  aspek  eksternal dengan struktural.
4. Derajat  pengetahuan  atau  citra publik (reification), sebagai  hasil persilangan aspek eksternal
dengan kultural (Ridha, 2016). Pertama, Derajat  Kesisteman atau  systemness  merupakan  proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik,  termasuk  penyelesaian  konflik, dilakukan  menurut  aturan,  persyaratan,
prosedur dan mekanisme yang disepakati  dan  ditetapkan  oleh  partai politik  dalam  AD  dan  ART  partai politik. Kedua, Derajat  Identitas  Nilai, berkaitan dengan ideologi atau platform  partai,  berdasarkan  basis sosial  pendukungnya  dan  identifikasi anggota  terhadap  pola  dan  arah perjuangan  yang  diperjuangkan  partai tersebut.  Derajat  identitas  nilai  suatu partai  berkaitan  dengan  hubungan partai dengan kelompok populis (popular  group)  tertentu,  apakah  suatu partai  mengandung  dimensi  sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, baik berdasarkan  kelas  maupun  komunitas agama  atau  etnik  tertentu.  Selain  itu, derajat identitas nilai (Romli, 2008).
Ketiga, Derajat Otonomi. Derajat otonomi lebih menekankan aspek relasi antara  partai  dengan  aktor  di  luar partai,  baik  sumber  otoritas  seperti
penguasa  maupun  pemerintah,  atau sumber  dana  misalnya,  pengusaha, penguasa,  negara,  atau  lembaga  luar lainnya  serta  sumber  dukungan  massa seperti organisasi masyarakat.
Hal yang terpenting dalam dimensi  ini  adalah:  Pertama,  apakah partai  tergantung  pada  aktor  luar tersebut.  Kedua,  apakah  keputusan partai  turut  ditentukan  oleh  aktor  luar. Idealnya, partai politik tersebut melembaga  apabila  semua  keputusan partai  yang  dibuat  partai  terbebas  dari intervensi pihak luar (Wahid, 2018).
Keempat, Derajat  reifikasi  atau derajat  pengetahuan  publik  tentang partai  politik  yang  merujuk  pada pertanyaan  apakah  keberadaan  partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik  ?  (Susanto,  2018).  Keberadaan partai  politik  merupakan  aspek  yang penting  dalam  pendekatan  terhadap masyarakat  dan  apabila  pengetahuan publik  terhadap  partai  politik  sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan  aspirasi  dan  harapan maupun  sikap  dan  perilaku  mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Prattama, 2015).

## Partai Politik
Partai  politik  merupakan  salah satu  acuan  yang  terdapat  di  dalam masyarakat atau negara yang menganut sistem  demokrasi.  Seiring  dengan berkembangnya sistem demokrasi pada saat  ini,  partai  politik  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam sistem  demokrasi  karena  ikut  serta dalam  kegiatan  politik.  Partai  politik merupakan  salah  satu  manifestasi  dari

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
sebuah adanya kebebasan yang diberikan  oleh  negara  yaitu  kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
(Wiraraja, 2012). Menurut Carl J. Friedrich, mengemukakan bahwa : “Partai politik merupakan  sekelompok  manusia  yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan  kepada  anggota  partainya kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  serta materiil (A  political,  party  is  a  group
og human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining  for  its  leaders  the  control of  a  government,  with  the  further objective  of  giving  to  members  of  the party,  through  such  control  ideal  and material benefits and advantages)”.
Sementara menurut Sigmund Neumann, menyebutkan bahwa :
“Partai  politik  adalah  organisasi  dari aktivis-aktivis  politik  yang  berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan  serta  merebut  dukungan rakyat  melalui  persaingan  dengan  satu golongan  atau  golongan  golongan  lain yang  mempunyai  pandangan  yang berbeda (A  political  party  is  the articulate  organization  of  society’s active  political  agents;  those  who  are concerned with the control of governmental  polity  power,  and  who compete for popular support with other group  or  groups  holding  divergent view)’’ (Miriam, 2008)
Fungsi Partai Politik
Fungsi  partai  politik  itu  dibentuk secara  umum, pertama ,  sebagai  sarana komunikasi politik yaitu untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan  rencana  -  rencana dan  kebijakan  -  kebijakan  pemerintah. Partai politik berperan sebagai penghubung  antara  yang  memerintah dan  yang  diperintah.  Dimana  partai politik mengagregasikan kebijakan yang  bertumpu  pada  aspirasi  yang berasal  dari  masyarakat.  Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai  sebuah  kebijakan  (Natalia,
2015).
Kedua, partai  politik  sebagai sarana  sosialisasi  politik,  sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi  terhadap  fenomena  politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ketiga, rekrutmen politik merupakan  seleksi  dan  pemilihan  atau seleksi  dan  pengangkatan  seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan  sejumlah  peranan  dalam sistem  politik  pada  umumnya  dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan  tugasnya  dengan  baik sesuai  dengan  jabatan  yang  mereka pegang. (Prasetya, 2011).
Keempat sebagai sarana pengatur konflik (conflict  management). Partai politik  diharapkan  menjadi  sarana

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
pengatur  konflik  yang  ada  dalam kehidupan  masyarakat.  Dalam  suasana demokrasi,  persaingan  dan  perbedaan pendapat  dalam  masyarakat  selalu  ada dan  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang wajar.  Jika  sampai  terjadi  konflik,
partai politik berusaha untuk mengatasinya.  Dalam  praktek  politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi yang telah  disebutkan  tidak  dilaksanakan seperti  yang  diharapkan  (Ramlan, 2000. Dalam kutipan Jondar, 2018).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif dengan mengelompokan  data  yang  bersifat kualitatif,  Metode  ini  menggambarkan obyek  penelitian  berdasarkan  fakta- fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis,  dan  menjelaskan  data  yang diperoleh  untuk  kemudian  dianalisis sesuai  teori  yang  ada.  Kualitatif  yang bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa yang  terjadi  pada  penelitian  ini  dan tidak  menggunakan  kuantitas  angka- angka  statistik.  Menurut  Moleong (2017)  Metodologi  penelitian  kualitatif merupakan metode yang dalam mengumpulkan data melalui cara yaitu: survey,  pengamatan  (observasi),  dan penelaah  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan  teori  Scott  Mainwaring yang  membagi  4  ciri  pemikiran  terkait institusionalisasi  partai  politik.  Scott Mainwaring berpendapat bahwa institusionalisasi  partai  politik  dapat
dilihat  melalui  1)  dominasi  partai,  2) ideologi  yang  tidak  jelas,  3)  tingkat partisipasi  pemilih,  dan  4)  persepsi publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  salah  satu penganut  bentuk  pemerintahan  yang demokrasi,  ide  dasar  yang  mendorong demokrasi bahwa setiap warga memiliki  hak  yang  setara  dalam mengambil  keputusan  dengan  harapan dapat  mengubah  kehidupan  mereka. Demokrasi juga menghendaki dibentuknya  partai  politik  sebagai sarana  partisipasi  rakyat  dalam  proses pengelolaan negara. Indonesia pasca-Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem  politik,  dari  sistem  politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Penerapan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap  dinamika  kehidupan  politik, dalam  hal  kebebasan  berekspresi  dan berasosiasi  untuk  mendirikan  dan membentuk partai politik.
Pada  era  Orde  Baru  berlaku sistem multipartai, namun di hegemoni satu  partai.  Pada  masa  Reformasi, kemudian  kembali  pada  sistem  multi- partai tanpa hegemoni satu partai. Pada Era  Reformasi  menunjukan  adanya penurunan tingkat kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap partai  politik  secara  masif.  Hal  ini disinyalir terjadi karena ketidak mampuan partai politik itu sendiri yang tidak  mampu  memainkan  fungsinya secara optimal.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
Melihat  sejarah  lahirnya  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik yang ada di Indonesia.  Sejarah  PDIP  dapat  dituntut mulai  dari  Partai  Nasional  Indonesia (PNI)  yang  didirikan  oleh  Ir  Soekarno pada  4  Juli  1927.  PNI  bergabung dengan  Partai  Musyawarah  Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo)  dan  Partai  Katolik.  Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia
(PDI) pada 10 Januari 1973. Sejak awal terbentuk,  konflik  internal  PDI  terus terjadi  dan  diperparah  dengan  adanya intervensi dari pemerintah.
PDIP merupakan salah satu partai besar  ia  memiliki captive  market yang luas  yaitu  pengagum  Sukarno,  juga kelompok  minoritas  yang  jumlahnya sekitar  13%  dari  total  penduduk.
Beberapa pendapat mengatakan baseline  suara  PDIP  minimal  14%. PDIP  juga  merupakan  partai  penguasa,
tentunya  ia  dayagunakan  posisinya  di pemerintahan untuk membesarkan partai.  Dalam  proses  perjalanannya PDIP sudah membangun sistem politik yang baik, baik dari sisi struktur partai, proses  pengkaderan,  proses  kerja, hingga  pendanaan  partai.  PDIP  sangat menyadari bahwa partai politik memiliki  fungsi  penting  yang  sangat ideal.  Namun  disadari  pula  masih  ada gap  antara  fungsi  ideal  dan  praktik  di lapangan.
Tidak  dapat  dipungkiri  kualitas tata kelola partai politik masih
terbilang  sangat  rendah,  hal  itu  dapat dilihat  dari  belum  teraktualisasikannya empat  dimensi  institusionalisasi  partai politik. Sebagaimana diungkapkan Scott  Mainwaring,  ciri  pertama  dari belum  kuatnya  institusionalisasi  partai politik  adalah  dominasi  personal  dari seorang  elite  politik.  Dalam  konteks politik  Indonesia  hal  ini  dapat  dilihat dari  dominasi  personal  seorang  tokoh di internal partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki ketergantungan tinggi terhadap sosok Megawati
Soekarnoputri,  dominasi  ini  yang membuat  warna  kepemimpinan  PDIP tetap sama. Puan yang keturunan Mega dan  menjadi  ketua  DPR  dinilai  belum menjadi simbol pemersatu. Perihal lain pada  pemilihan  Walikota  Solo  dan Medan pada 2020 lalu ini menggambarkan bagaimana secara terbuka  PDIP  membangun  hubungan dinasti  politik  dengan  mencalonkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan  anak  dan  Bobby  Afif Nasution  yang  merupakan  menantu presiden  RI  sekaligus  kader  PDIP, kehadiran  2  tokoh  ini  tidak  hanya menggambarkan
politik yang dilahirkan  secara  instan  hal  ini  juga menunjukan  adanya  dominasi  elit politik. Ideologi partai politik di Indonesia  yang  cenderung  tidak  jelas juga menjadi ciri kedua dari ketiadaan ikatan  kuat  terhadap  partai politik  di  tingkat  akar rumput.  Hampir tidak  ada  perbedaan  menonjol  dalam hal  garis  ideologi  antara  satu  partai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
politik  dengan  partai  politik  lain. Akibat  dari  hal  tersebut  pemilih terlampau  mudah  untuk  berpindah- pindah  pilihan  dalam  setiap  pemilu sesuai  dengan  dinamika  sosial  politik saat  itu.  Dari  pemilu  legislatif  tahun 1999  hingga  pemilu  legislatif  tahun 2004,  PDIP  mengalami  penurunan perolehan suara 15,5%.
Ciri ketiga institusionalisasi partai politik berupa adanya pengakuan dari  elite  dan  warga  negara  bahwa partai  politik  merupakan  hal  penting dan mendasar bagi kehidupan demokrasi.  Dalam  konteks  politik Indonesia  mutakhir  hal  itu  mulai terlihat  rapuh.  Jika  di  masa-masa  awal reformasi publik sangat menaruh ekspektasi tinggi terhadap partai politik sebagai harapan bagi perubahan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara menuju  arah  lebih  baik,  tetapi  publik justru  merasa  sangat  kecewa  terhadap kinerja partai politik. Tingkat partisipasi  pemilih (voters  turn  out) yang  terus  mengalami  penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu.
Selain ketiga hal tersebut tantangan  lain  PDIP  adalah  persepsi publik,  hingga  saat  ini  PDIP  dapat dinilai  sebagai  partai  yang  masih lemah,    Ini  menunjukan  betapa  masih lemahnya  ideologi  yang  dibangun partai.  Citra  PDIP  sebagai  partainya
“wong cilik”, seketika sudah terbantahkan dengan melihat aksi Puan Maharani  mematikan  mic  di  saat  rapat pengesahan Undang-Undang cipta kerja  yang  saat  itu  disinyalir  adanya
ketidak berpihaknya pemerintah kepada masyarakat.
Faktor  utama  yang  menyebabkan hal itu terjadi adalah partai politik tidak mampu  memainkan  fungsinya  secara optimal  sebagai  organisasi  profesional. Institusi partai politik cenderung terjebak  hanya  mengejar  kepentingan sendiri  dan  golongannya,  kemudian melupakan keberadaan hakikatnya dalam  sistem  politik.  Untuk  itu, dibutuhkan  kerangka  institusionalisasi partai politik sebagai acuan menciptakan  sistem  politik  yang  lebih demokratis. Pertama ,  partai  politik  harus membangun  kekuatan  institusi  yang demokratis, bukan membangun kekuatan  ketokohan  personal  atau bintang politik. Apabila masih mengandalkan  figur  belaka,  bila  figur itu  rusak,  rusak  juga  seluruh  institusi partai tersebut sehingga peran kaderisasi dalam partai politik sungguh vital.  Menghidupkan  sistem  rekrutmen internal yang terstruktur dan menggunakan  sistem  merit.  Partai politik  memilih  kader  terbaik  dari tingkat ranting, kecamatan untuk menjadi  calon  pemimpin  yang  akan diusung  pada  pemilu  maupun  pilkada ke depan
Kedua, partai politik harus memiliki  integritas  internal  yang  kuat. Dengan  memiliki  kekuatan  internal yang  memiliki  integritas,  kebijakan yang  kemudian  diterapkan  keluar  akan memiliki  kualitas  yang  baik  karena lahir dari sistem integritas internal yang baik.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)
Ketiga, Undang-Undang Pemilihan  Umum  (Pemilu)  harus mendukung partai politik untuk membentuk jadi dirinya sehingga partai tidak  mengandalkan  kekuatan  uang (money politic) dan tawaran kekuasaan sebagai senjata utama meminta dukungan.  Membentuk  jadi  diri  parpol lambat  laun  dapat  mengikis  parpol yang hanya mengandalkan uang.
Keempat ,  negara  bisa  hadir membiayai  partai  politik.  Tujuannya agar  partai  bisa  bekerja  secara  efisien tanpa  terbebani  oleh  pendana  swasta. Namun,  pendanaan  parpol  oleh  APBN ini  harus  dipertanggungjawabkan  dan harus terbuka untuk umum pelaksanaannya. Kerangka  institusionalisasi  partai politik  di  atas  diharapkan  menjadikan partai  politik  di  Indonesia  menjadi lebih profesional dan kembali dipercaya  oleh  masyarakat.  Hidupnya mesin internal partai politik diharapkan kelak  dapat  melahirkan  banyak  politisi negarawan.  Dengan  begitu,  pada  suatu titik Indonesia akan menuju tahap akhir proses transisi demokratisasi dan sudah sepenuhnya  menjadi  negara  yang demokrasi Pancasila seutuhnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis peneliti  dan  pembahasaan  yang  telah dijelaskan  dan  dipaparkan,  maka  dapat diambil  kesimpulan  pada  institusional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), sebagai berikut :
1. Belum teraktualisasikannya
institusional  partai  PDIP  dilihat
melalui  dominasi  pemimpin  partai yaitu Megawati Soekarnoputri. Perihal lain pada pemilihan Walikota  Solo  dan  Medan  pada 2020 lalu ini menggambarkan bagaimana  secara  terbuka  PDIP membangun hubungan dinasti politik  dengan  mencalonkan  Gibran Rakabuming  Raka  yang  merupakan anak dan Bobby Afif Nasution yang merupakan  menantu  presiden  RI sekaligus  kader  PDIP,  kehadiran  2 tokoh ini tidak hanya menggambarkan politik yang dilahirkan  secara  instan  hal  ini  juga menunjukan  adanya  dominasi  elit politik.
2. Tidak jelasnya ideologi yang hampir berimbas  terhadap  ketiadaan  ikatan yang  kuat  antara  partai  politik,
Hampir tidak ada perbedaan menonjol  dalam  hal  garis  ideologi antara  satu  partai  politik  dengan partai  politik  lain.  Akibat  dari  hal tersebut  pemilih  terlampau  mudah untuk berpindah-pindah pilihan dalam  setiap  pemilu  sesuai  dengan dinamika sosial politik saat itu.
3. Tingkat  partisipasi  pemilih (voters turn  out) yang  terus  mengalami penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu.
4. Tantangan lain PDIP adalah
persepsi  publik,  hingga  saat  ini PDIP  dapat  dinilai  sebagai  partai yang masih lemah,  Ini menunjukan betapa  masih  lemahnya  ideologi yang  dibangun  partai.  Citra  PDIP sebagai partainya “wong cilik”.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Mei 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 25 Agustus 2022, Reviewed 20 Februari 2023, Publish 31 Mei 2023 (389-398)

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  M.  (2008).  Dasar-Dasar Ilmu  Politik  .  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama.
Randall,  Vicky  dan  Lars,  Svasand.
(2002).  Party  Institutionalisation in  New  Democracies.  Party
Politics Pamungkas, Sigit. (2011). Partai Politik :  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism Romli,  Lili,  dkk.  (2008).  Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia.  Jakarta  :  Puskapol Fisip UI. Ridha, M. (2016). Dilema Pelembagaan  Partai  Di  Tingkat Lokal  :  Fenomena  Politik  Klan. Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 2 No. 1. Wahid, M. (2018). Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui  Pilkada  Serentak  2018  : Sebagai  Upaya  Melahirkan  Elit Politik  Yang  Etis.  Jakarta  :
Konferensi  Perkumpulan  Dekan Ilmu Sosial Ptn Se Indonesia.
Prattama,  Y.  D.  (2015).  Pelembagaan Partai  Nasional  Demokrat  :  Studi Kasus  Penguatan  Elektoral  Di Kabupaten Nganjuk. Politik Muda.
Wiraraja,  A.  (2012).  Pelembagaan
Partai  Politik  (Studi  Kasus  : Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD  Partai  Demokrat  di  Kota Surabaya  Tahun  2009).  Politik Muda.
Natalia, A. (2015). Peran Partai Politik Dalam  Mensukseskan  Pilkada Serentak  Di  Indonesia  Tahun 2015 . Tapis
Pasaribu, P. (2017). Peran Partai Politik Dalam  Melaksanakan  Pendidikan Politik  .  Ilmu  Pemerintahan  Dan Sosial Politik .
https://nasional.kompas.com/read/2022 /04/03/19371471/survei- indikator-kepercayaan-publik- terhadap-partai-politik- rendah?page=all