Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 68-73| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## EKSISTENSI HAK GADAI TANAH SAWAH DI DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT
I Made Adi Karsa, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  pada tanggal 24 September 1960 (UUPA), maka menghapus hukum agrarian lama. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan  gadai  tanah  di  desa  ubung  kecamatan  jonggat  dan  mengetahui  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan gadai  tanah  pertanian  di  Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nusa  Tenggara  Barat berdasarkan  Undang-Undang Nomor  56  Prp  Tahun  1960.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  empiris dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  gadai  tanah  pertanian dilakukan dengan sistem gadai tanah pertanian berdasarkan hukum adat yang dilakukan dengan memberikan jaminan pada pihak pemberi gada dan proses ini tidak sejalan dengan UU. Gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Ubung Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  tidak  sejalan  dengan  gadai  tanah  pertanian  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  56 Prp Tahun 1960. Faktor yang menghambat pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Ubung Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  berdasarkan  pasal  7  ayat  (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif adalah sebagai berikut: a. belum ada sosialisais   Undang-Undang Nomor  56  prp  Tahun  1960  yang  mengatur  mengenai  masalah  gadai  tanah  pertanian  di  Desa  Ubung  Kecamatan Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  dari  pihak  berwenang,  b.  kultur  masyarakat  Desa  Ubung  Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB yang menganggap ketentuan   Undang-Undang   Nomor   56 prp Tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dilingkungannya.
Kata kunci : Gadai Tanah; Hukum Adat; Undang-Undang; Pokok Agraria

## Abstract
The issuance of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles on September 24, 1960, then abolished the old agrarian law. The purpose of this study is to analyze the implementation of land pawns in the Ubung  village,  Jonggat  sub-district  and  find  out  the  inhibiting  factors  of  the  implementation  of  agricultural  land pawns in Ubung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara based on Law No. 56 Prp of 1960. The method in this study is Empirical research methods and problem approaches using legal sociology. The results showed that the agricultural land pawn given by the pawnbroker and the pawn recipient was not in accordance with the law. Agricultural pawn in the community of Ubung Village, Jonggat Subdistrict, Central Lombok Regency is not  in  line  with  the  agricultural  land  pawning  regulated  in  Law  Number  56  Prp  of  1960.  Factors  that  inhibit  the implementation of agricultural pawn in Ubung Village, Jonggat Subdistrict, Central Lombok Regency NTB based on article  7  paragraph  (1)  and  paragraph  (2)  of  Law  Number  56  Prp  of  1960  ineffective  are  a)  there  has  been  no socialization of Law Number 56 prp of 1960 governing the problem of pawning agricultural land in Ubung Village, Jonggat  District,  Central  Lombok  Regency,  NTB  from  the  authorities.  b)  The  culture  of  Ubung  Village,  Jonggat Subdistrict,  Central  Lombok  Regency,  NTB,  which  considers  the  provisions  of  Law  Number  56  prp  of  1960  to  be incompatible with the customs contained in their environment.
Keywords: Land Pawn; Customary Law; Basic Agrarian Law

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia secara khusus yang berada di suatu daerah yang tidak bisa terpisahkan oleh tradisi tradisional yang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan sampai sekarang. Selain itu, hukum  adat  sebagai  hukum asli masyarakat Indonesia yang menjadi pondasi hukum utama. Hukum agrarian adalah salah satu aspek hukum diberbagai bidang ilmu hukum yang tentunya tiap bidang memiliki hak-hak penguasaan berdasarkan atas bidang tanah atau sumber daya yang dapat dimiliki oleh siapapun dan hal  tersebut  termuat  dalam  pengertian  dari  agraria.  Hukum  agrarian  merupakan  sebuah  hukum  yang mengatur  mengenai  bidang  tanah  dan  hanya  terkait  pada  masalah  pertanian,  atau  mengenai  permukaan tanah  dan  kulit  bumi  saja. Hukum  agrarian  yang memiliki  sumber  pada  hukum  adat  yang  bersifat  tidak tertulis, serta memiliki jiwa gotong - royong dapat memberi kejelasan pada hidup bermasyarakat (Thalib, 1985).
Masyarakat melakukan jual gadai sawah yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhannya. Pegadaian secara populer dianggap memiliki suku bunga riba, tetapi biayanya seringkali rendah dibandingkan dengan yang terkait  dengan alternatif  seperti  pinjaman gaji  (Carter  &  Skiba, 2013); (Kusairi, 2012); (Haryanto, 2010). Penggunaan pegadaian tersedia untuk siapa saja yang memiliki agunan (Carter, 2015); (Dalimunthe, 2018).  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  observasi  yang  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  orang  masyarakat yang sedang menggarap sawah. Namun, ternyata sawah tersebut bukan hak miliknya melainkan hak pakai akibat  dari melakukan jual  beli gadai dengan pemilik sawah  (Saptomo, 2010). Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu (Surahman & Adam, 2018); Solusi atau tindakan yang harus dilakukan adalah sosialisasi masif kepada masyarakat dengan menggunakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien (Edgina, Jazil, & Nursyamsiah, 2016).
Mekanisme dalam tanah yang dijamin yakni tanah sawah atau tanah pertanian membuat masyarakat beralih pada perjanjian jual beli gadai yang ada di Desa Ubung masih menggunakan tradisi secara turun temurun.  Gadai  tanah  kerap  membuat  penggadai  mengalami  kerugian  bahkan  tanah  pertanian  atau sawahnya  tidak  diperbolehkan  digarap  dan  dilakukan  aktivitas  apapun  lagi.  Dengan    adanya    undang- undang   tersebut   masih   belum   menjamin   apa   yang menjadi sumber permasalahan pada gadai tanah pertanian. Menurut (Miller, Hanke, & Di, 2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa  tingkat  keterbacaan  peraturan  sesuai  dengan  jumlah  pegadaian  di  negara  bagian  atau  dengan langkah-langkah  keramahan  bisnis  tingkat  negara  yang  lebih  luas.  Sejalan  dengan  pendapat  (Winarno, 2013)  bahwa  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  berupaya  memberikan  suatu  teknis  perlindungan  bagi kepentingan  kreditur,  sehingga  memberikan  posisi  lemah  bagi  kreditur  seperti  tidak  adanya  ketegasan dalam eksekusi.
Terkait  dengan  isu  penelitian  ini,  beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan,  seperti (Hermawan, 2015) dalam penelitiannya mengenai tinjauan hukum islam terhadap penggunaan barang gadai di ikhsan rent krapyak kulon panggungharjo, sewon, bantul bagus menunjukkan bahwa ada pihak ketiga yang  memberikan  uang  kepada  pihak  kedua  untuk  memanfaatkan  barang  jaminan  (sepeda motor) milik pihak  pertama.  Kedua,  (Abubakar,  2012)  dalam  penelitinanya  mengatakan  bahwa  Praktik  pergadaian, khususnya gadai emas syariah yang semula berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan murah berbasis kekuatan sendiri bergeser menjadi saran investasi yang spekulatif. Selanjutnya, (Manahaar, 2019) dalam  penelitianya  mengenai  implementasi  gadai  syariah  (rahn)  untuk  menunjang  perekonomian masyarakat  di  indonesia,  menunjukkan  bahwa  praktik  gadai  syariah  atau  yang  disebut  rahn  ini  sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Perjanjian gadai  sebagai  perjanjian  tambahan  keberadaannya  ditujukan  untuk  mendukung  perjanjian  pokok,  yakni perjanjian  utang  piutang,  sehingga  manakala  pemberi  gadai/debitor  wanprestasi  terhadap  penerima gadai/kreditornya, maka berdasarkan parate executie yang dimiliki oleh penerima gadai, penerima gadai berhak  melelang  objek  gadai  (Adjie  &  Saputro,  2015).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan gadai tanah di desa ubung kecamatan jonggat dan mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

## II. METODE PENELITIAN
Pelitian ini menggunakan pendekatan normative yang menggunakan undang-undang sebagai data utama. Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Ubung  kecamatan  Jonggat  kabupaten  Lombok  Tengah  NTB.  Dalam penelitian  ini,  sample  yang  digunakan  adalah  seluruh  masyarakat  desa  Ubung  yang  dipilih  secara  acak. Oleh  karena  itu,  sample  yang  dimaksud  adalah  pemegang  gadai,  pemberi  gadai  sebanyak,  Kepala  Desa Ubung  sebagai  informan.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan menggunakan  teknik  wawancara dengan  berpedoman  pada  daftar  pertanyaan  dalam  bentuk  kombinasi  (tertutup  dan  terbuka).  Kemudian, data yang diperoleh dianalisi secara kualitatif dengan menggunakan cara deskripsi melalui kata-kata.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pelaksanaannya gadai tanah yang terdapat pada penelitian ini masih menggunakan sistem gadai tanah pertanian  berdasarkan  hukum  adat  yang  sudah  turun  -  temurun.  Gadai  menurut pandangan  masyarakat didaerah tersebut gadai tanah bisa dilakukan dengan memberikan jaminan pada pihak pemberi gadai.
Gadai tanah sawah ini telah berlangsung sejak lama. Namun, tidak diketahui tanggal pastinya sejak kapan, karena tidak tercatat (Sudiyat, 2007). Sebelum  adanya  transaksi  gadai  tanah  sawah  masyarakat desa Ubung mengambil tindakan untuk meminjam uang ke bank bahkan ke rentenir, karena prosesnya lama dan bunganya sangat besar membuat warga desa setempat kesulitan dalam mengurus persyaratan bahkan peminjaman uang di bank semakin memberatkan masyarakat karena besarnya bunga yang harus dibayar, maka  untuk  mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  dana  demi  mencukupi  kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan gadai tanah sawah, selain prosesnya cepat juga bisa mendapatkan uang tunai secara langsung dan tidak susah mengurus persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan di bank. Transaksi  gadai  tanah  pertanian  yang  terjadi  di  Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok Tengah NTB dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp tahun 1960 dengan ketidakefektifan yang menyebabkan  terjadi  secara  sendiri  tapi  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  hal  tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka adapun beberapa faktornya yakni:
1. Peraturan  tersebut  mengatur  tentang  gadai  tanah  persawahan  di  desa Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah NTB dari pihak berwenang belum melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Pemberian sosialisasi berdasarkan pada undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 yang mengatur tentang permasalahan gadai tanah pertanian atau persawahan. Peraturan yang kurang jelas bahkan tidak memiliki efektifitas merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari pihak kepala desa,  instansi  pertanahan,  pihak  akademisi  seperti  dari  perguruan  tinggi,  serta  pejabat  lain  yang berwenang untuk mengkaji ulang mengenai  apa  yang  menjadi  permasalahan  dimasyarakat  serta memberikan  sosialisasi secara  berkala  kepada  masyarakat,  dengan  memberi  sosialisasi  masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi mereka secara khusus mengenai tanah, dan masyarakat terbantu untuk mendapatkan penjelasan atau informasi mengenai ketentuan gadai tanah.
Masyarakat desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah persawahan menurut Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 yang berlaku, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian dalam kebiasaan-kebiasaan mereka lakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga ditingkat turun temurun. Hal ini terlihat dalam hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwasannya semua masyarakat pada penelitian ini baik pemberi gadai ataupun  penerima  gadai  tanah  pertanian  tidak  mengetahui  sama  sekali  mengenai  undang-undang  yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian. Di desa Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah  NTB  sepanjang  ketetapan  undang-  undang  tersebut  belum  pernah  ada  sosialisasi  yang  terkait mengenai  Undang-undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  kepada  masyarakat.  Kepala  desa  Ubung kecamatan  Jonggat  kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  menyebutkan  bahwa  tidak  pernah  ada  sosialisasi kepada  masyarakat  desa  Ubung  kecamatan  Jonggat  kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  terkait  dengan ketentuan gadai tanah pertanian dari pihak manapun. Hal tersebut juga dibenarkan   oleh   seluruh   subjek penelitian   bahwa   di   desa   Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah NTB memang belum pernah ada sosialisasi terkait aturan gadai tanah pertanian khususnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Dari  hasil penelitian menjelaskan bahwa  selama  ini  di desa  Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah NTB belum pernah diadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun
1960  baik  itu  dari  pihak  Kepala  Desa  atau  dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang.  Tidak  adanya sosialisasi  mengenai  ketentuan  gadai  tanah  pertanian  menjadikan  masyarakat  desa  Ubung  kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah NTB tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang. Bahwa dengan dilakukannya penyuluhan dengan mengkaji pemahaman masyarakat akan terbantu untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian yang telah ditetapkan tersebut.
2. Budaya  masyarakat  Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  yang berpendapat  bahwa  ketetapan  Undang  -  Undang  Nomor  56  Prp  Tahun  1960  tidak  sesuai  dengan kebiasaan  - kebiasaan dalam lingkungannya.  Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat desa  Ubung  kecamatan  Jonggat      kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  cenderung  terpengaruh  oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud oleh  masyarakat  Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok  Tengah  NTB  adalah perbuatan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  yang  diikuti  dan  diterima  oleh  masyarakat  secara terbuka bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan akan kewajiban hukum dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat desa Ubung kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah NTB, masih belum memiliki pengaruh atau tidak efektif bagi masyarakat, berdasarkan Undang- Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Karena masih memakai hukum adat atau kebiasaan, didalam transaksi gadai  masih  terdapat  ketentuan  tradisional  atau  kekeluargaan  karena  masih  mempunyai  sistem musyawarah  terlebih  dahulu  dan  pembayaran  gadai  tanah  dapat  dilakukan  secara  bertahap  dan  apabila terdapat masalah maish bisa diselesaikan secara adat dan secara kekeluargaan, khususnya di desa tersebut karena memiliki keeratan atara masyarakat. Ketentuan pasal pada undang-undang tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan di tengah- tengah  masyarakat Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok Tengah  NTB  masih  memakai  hukum  adat. Transaksi gadai tanah  pertanian yang   dilakukan   masyarakat    Desa   Ubung   Kecamatan    Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB pada umumnya dilakukan kepada keluarga sendiri atau tetangga alasan masyarakat  menggadaikan  tanah  pertaniannya  kepada  keluarga  adalah  karena  dinilai  memberikan kemudahan dan mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
Gadai tanah dapat dijaminkan oleh keluarga yang memiliki tanah persawahan atau pertanian yang digarap  oleh  keluarga  dan  adanya  gadai  sawah  ini  memberi  manfaat  tersendiri  karena  ada  yang mendapatkan keuntungan karena mereka yang tidak memiliki modal dalam Bertani dengan menggadaikan maka  mereka  bisa  termodali  oleh  adanya  gadai  sawah  tersebut  dan  merekapun  tetap  bisa  bertani  atau berkebun.  Keadaan  mendesak  dapat  terjadi  karena  keadaan  ekonomi  maupun  keadaan  pasar  yang  tidak menentu  karena  faktor  harga  memiliki  pengaruh  terhadap  petani  dan  hasil  pertaniannya  karena  apabila harga  pasar  merosot  rendah  maka  petani  tidak  mampu  mencukupi  keluarga  bahkan  memutar  modalnya Kembali untuk melanjutkan pertaniannya. Pengaruh atau faktor gadai tanah pertanian menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB tidak efektif hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab sebagai berikut:  Belum  ada sosialisasi     Undang-Undang   Nomor   56   Prp     Tahun   1960   yang    mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB  dari  pihak  berwenang.    Budaya  masyarakat  Desa  Ubung  Kecamatan  Jonggat  Kabupaten  Lombok Tengah NTB yang menganggap ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dilingkungannya.

## 2. Saran
Pemerintah  perlu  mengadakan  penyuluhan  dengan  melakukan  sosialisasi  dari  pihak  berwenang  terkait hukum  dibidang  pertanahan  secara  khusus  mengenai  gadai  tanah.  Kurangnya  perhatian  pemerintah maupun pihak yang  berwenang  kepada  masyarakat  kecil  menyebabkan masyarakat  kerap mendapatkan
berbagai kesulitan bahkan ketidak pahaman mengenai gadai tanah, dengan demikian perlu dilakukannya pengoptimalan    sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang ada kepada masyarakat luas secara khusus masyarakat kecil yang berada jauh dari ibukota.
Masyarakat yang mengalami permasalahan gadai tanah pertanian diharapkan untuk mengulas atau memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud   dengan   gadai   tanah   dan   apabila   melaksanakan   gadai tanah pertanian sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang yang mana aturan yang dibuat agar masyarakat dapat lebih mandiri mencari informasi mengenai apa yang menjadi masalah dan pengaturannya, karena apabila masyarakat tidak memiliki upaya mengetahui atau mengulas peraturan maka masyarakat tidak akan mudah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai gadai tanah pertanian. Apabila peraturan itu tidak diterapkan maka pihak-pihak yang terkait akan merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, L. (2012). Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian). Mimbar Hukum , 24 (1), 1–14. https://doi.org/10.22146/jmh.16146 Adjie, H., & Saputro, E. H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek
Gadai. Hukum Bisnis , 1 (1), 52–65. Retrieved from https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/57#:~:text=Perlindungan hukum bagi  pemilik  objek  gadai  yang  sesungguhnya  atas  pelelangan,digadaikan  kepada  pemilik  yang sesungguhnya.
Carter, S. P. (2015). Payday Loan and Pawnshop Usage: The Impact of Allowing Payday Loan Rollovers.
Journal of Consumer Affairs , 49 (2), 436–456. https://doi.org/10.1111/joca.12072
Carter, S. P., & Skiba, P. M. (2013). Pawnshops, Behavioral Economics, and Self-Regulation. Pawnshops and Behavioral Economics , 32 , 193–220.
Dalimunthe,  D. (2018).  Objek  Gadai  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW):  Dalimunthe, Dermina. Yurisprudentia;  Jurnal  Hukum  Ekonomi , 4 (1),  50–66.  Retrieved  from  http://jurnal.iain- padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/1497
Edgina, L., Jazil, T., & Nursyamsiah, T. (2016). Strengthening the Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing  for  Micro  Small  and  Medium  Enterprises: ANP  Approach. Tazkia  Islamic  Finance  and Business Review , 10.1 , 34–49. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/271279/strengthening-the-role-of-islamic-pawnshop-in-islamic- financing-for-msmes-anp-ap
Haryanto, B. S. (2010). Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (1), 22–27. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133
Hermawan, B. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon  Panggungharjo,  Sewon,  Bantul  Bagus. Az  Zarqa , 7 (2),  181–200.  Retrieved  from http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1500
Kusairi,  A.  (2012).  Konsep  Gadai  Dalam  Hukum  Islam. Al-Ihkam , 7 (1),  116–141.  Retrieved  from http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/320
Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi , 10 (2),  97–104. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126
Miller, G., Hanke, S. A., & Di, H. (2018). Pawnshops Regulatory Environment: A Readability Analysis.
JABM (Journal of Accounting - Business & Management) , 1 (25), 50–61. https://doi.org/10.31966/jabminternational.v1i25.329 Saptomo, A. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara . Jakarta: Grasindo. Sudiyat, I. (2007). Asas-Asas Hukum adat: Bekal Pengantar . University of California: Liberty. Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. Jurnal Law and Justice , 2 (2), 135–146. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838 Thalib, S. (1985). Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau . Jakarta: Bina Aksara. Winarno,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia:  Winarno,
Jatmiko. Jurnal Independent Fakultas Hukum , 1 (1), 44–55. https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5