## Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan
Telemedicine
Dionisius Surya Ernawan dionisius.surya.ernawan-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The diagnosis made by the doctor online is different from the diagnosis made  by  the  doctor  in  person.  The  aims  of  this  research  are  to;  (1) Analyzing the legal relationship between doctors and patients in telemedicine  health  services;  and  (2) Analyzing  legal  protection  and legal  remedies  that  can  be  taken  for  patients  who  experience  losses due to misdiagnosis by doctors in telemedicine-based health services. The research method is legal research (legal research) with legislation (Statue  approach),  conceptual  approach  (conceptual  approach).  The author in this case concludes that (1) the legal relationship between patients  and  doctors  in  telemedicine  services  before  the  COVID-19 pandemic has not been clearly regulated in the legislation, but after COVID-19  the  regulations  regulate  the  legal  relationship  between doctors and patients in therapeutic agreements; and (2) the laws and regulations have not clearly regulated the legal protection for patients who have been misdiagnosed by doctors in telemedicine services. However,  patients  can  take  legal  action  in  the  form  of  litigation, amicably and report to MKDKI.
Keywords: Telemedicine; COVID-19; Misdiagnosis.

## Abstrak
Diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara daring (telemedicine) ini berbeda dengan diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara tatap muka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Menganalisa bentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan telemedicine; dan (2) Menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasien yang mengalami kerugian karena kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan berbasiskan telemedicine. Metode Penelitian adalah Penelitian Hukum (legal research) dengan peraturan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam layanan telemedicine sebelum pandemi COVID-19 belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun setelah adanya COVID-19 peraturan mengatur hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik; dan (2) peraturan perundang- undangan belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalamai kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan telemedicine. Namun pasien dapat melakukan upaya hukum berupa litigasi, secara damai dan pelaporan kepada MKDKI. Kata Kunci: Telemedicine; COVID-19; Kesalahan Diagnosa.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
Jurist-Diction. 2022; 1711-1724
How to cite: Dionisius Surya Ernawan, ‘Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine ’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 22 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38434
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1712 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...

## Pendahuluan
Dewasa ini perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi semakin pesat. Pembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membawa dampak baik yang bisa dirasakan oleh masyrakat. Beberapa perkembangan teknologi dapat mempermudah, meringankan dan menunjang pekerjaan manusia sehingga manusia tidak perlu membuang waktu tidak berguna. Misalnya dari segi  bisnis ( e-commerce ) terdapat platform seperti Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Platform-platform ini menyediakan jasa pengiriman barang, informasi dan pembayaran secara online . Selain dari segi bisnis masyarakat Indonesia juga dapat menikmati kemudahan layanan dari segi  pendidikan ( electornic education ), segi hiburan, media social dan kesehatan ( telemedicine ).
Dengan adanya kemudahan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi layanan kesehatan di Indonesia juga memanfaatkannya dengan baik. Indonesia mengembangkan teknologi kesehatan guna mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses layanan Kesehatan secara online. Layanan kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan ini setiap waktu dan dimanapun tanpa harus pergi ke Rumah Sakit atau bertemu dengan tenaga medis professional secara langsung. Teknologi ini dikenal dengan telemedicine . Menurut WHO, telehealth atau telemedicine merupakan peyampaian layanan pelayanan Kesehatan, dimana pasien dan penyedia layanan dipisahkan oleh jarak. Telehealth atau telemedicine mengunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi untuk diagnosa dan pengobatan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta untuk melanjutkan Pendidikan professional Kesehatan. 1 Di Indonesia sendiri sudah terdapat sekitar 11 Paltform telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes yaitu Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, dan KlinikGo. Kemudian Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok. 2
1 Nadia Karisma, ‘ Hal Yang Harus Dilakukan Dokter Saaat Praktik Telemedicine ’ (lifepack.id 2021)<https://lifepack.id/hal-yang-harus-dilakukan-dokter-saat-praktik-telemedicine/>, dikunjungi pada 11 Januari 2022.
2 Rokom, ‘ Alur  Mendapatkan  Layanan  Telemedicine  Bagi  Pasien  Isolasi  Mandiri ’,(ke- menkes,2020),<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210707/5338052/al- ur-mendapatkan-layanan-telemedicine-bagi-pasien-isolasi-mandiri/ > , dikunjungi pada 11 Januari 2022.
Namun layanan Kesehatan ini masih memiliki beberapa masalah yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien atau konsumen pengguna layanan Kesehatan telemedicine . Kekurangan dalam penggunaan layanan Kesehatan ini adalah sangat dimungkinkannya terjadi kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Terjadinya kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya dikarenakan dokter tidak mengetahui kondisi pasien secara nyata melalui prosedur yang seharusnya dilakukan. Selain itu belum adanya peraturan yang jelas mengatur mengenai layanan Kesehatan ini khususnya mengenai layanan konsultasi antara dokter dan pasien.
Terhadap permasalahan hukum tersebut penulis menuangkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:
1) Bentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam layanan Kesehatan berbasiskan telemedicine.
2) Perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian karena adanya kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan telemedicine .
Dua rumusan masalah tersebut dapat dikatakan penting guna memberikan manfaat akademis maupun non akademis, terutama masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat menghindari kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter dalam layanan telemedicine .

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau yang biasa disebut dengan doctrinal research . Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doctrinal research adalah:
“ Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governin a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”. 3
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2019).[35].

## 1714 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...
Penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan pendeketan Statute Approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) yang dimaksud dalam pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti , dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual) yang dmaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

## Bentuk Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Layanan Kesehatan Berbasiskan Telemedicine.
Sebelum memasuki hubungan hukum yang ada perlu diketahui bahwa telemedicinei pertama kali di temukan pada tahun 1920 dan mulai berkembang pada tahun 1970an. Awalnya penggunaan telemedicine hanya terbatas pada layanan antar rumah sakit namun dengan berkembanganya teknologi sistem telemedicine sudah dapat digunakan oleh semua orang.
Secara umum telemedicine adalah pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Secara garis besar Telemedicine sendiri adalah pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh. Yang tujuannya adalah mempermudah akses pelayanan kesehatan ke masyarakat luas, dan menekan biaya pengobatan. Telemedicine di Indonesia secara implisit pertama kali diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang selanjutnya diatu lagi pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Untuk mengetahui bagaiamana cara bertransaksi dalam telemedicine maka penulis melampirkan bagan sebagai berikut:
2.
Pasien diwajibkan untuk membaca dan meyetujui syarat dan penggunaan platform telemedicine .
3.
Pasien dapat memilih dokter yang dirasa cocok untuk menangani konsultasi pasien.
4.
Pasien membayarakan sejumlah uang ke platform sebagai imbalan atas  jasa yang akan didapatkan.
5.
Pasien dapat melakukan konsultasi kesehatan selama waktu yang ditentukan.

## 6.
Terjadi perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter.
Penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan pendeketan Statute Approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) yang dimaksud dalam pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti , dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual) yang dmaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

## Bentuk Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Layanan

## Kesehatan Berbasiskan Telemedicine.

## Sebelum memasuki hubungan hukum yang ada perlu diketahui bahwa
telemedicinei pertama kali di temukan pada tahun 1920 dan mulai berkembang pada tahun 1970an. Awalnya penggunaan telemedicine hanya terbatas pada layanan antar rumah sakit namun dengan berkembanganya teknologi sistem telemedicine sudah dapat digunakan oleh semua orang.
Secara umum telemedicine adalah pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Secara garis besar Telemedicine sendiri adalah pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh. Yang tujuannya adalah mempermudah akses pelayanan kesehatan ke masyarakat luas, dan menekan biaya pengobatan. Telemedicine di Indonesia secara implisit pertama kali diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang selanjutnya diatu lagi pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Untuk mengetahui bagaiamana cara bertransaksi dalam telemedicine maka penulis melampirkan bagan sebagai berikut:
2.
Pasien diwajibkan untuk membaca dan meyetujui syarat dan penggunaan platform telemedicine .
3.
Pasien dapat memilih dokter yang dirasa cocok untuk menangani konsultasi pasien.
4.
Pasien membayarakan sejumlah uang ke platform sebagai imbalan atas  jasa yang akan didapatkan.

## 5.
Pasien dapat melakukan konsultasi kesehatan selama waktu yang ditentukan.

## 6.
Terjadi perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter.
Bentuk hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan Telemedicine adalah bentuk hubungan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian terapeutik. Sebelunya perlu diketahui bahwa ada beberapa pihak yang ada dalam telemedicine . Beberapa pihak tersebut adalah dokter, pasien dan platform . Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktIk Kedokteran (Undang-Undang Praktik Kedokteran)menyatakan bahwa dokter adalah lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai

## 1716 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...
dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam telemedcine sendiri terdapat 3 hubungan hukum yang terjadi antara para pihak sebagai berikut:
1.  Hubungan hukum antara dokter dengan platform.
Hubungan hukum dokter dengan platform adalah hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dengan mitra. Hubungan kemitraan dalam telemedicine ini terjadi karena perusahaan aplikasi atau platform telemedicine hanyalah penghubung antara dokter dan pasien. Sebagai contoh pada salah satu platform kesehatan telemedicine di dalam syarat dan ketentuan menyebutkan bahwa dokter merupakan mitra kerja, bukan karyawan, agen, ataupun perwakilan platform.
Karena hubungan mereka adalah hubungan kemitraan maka kewajiban platform adalah untuk mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan sebagai penghubung dokter dengan pasien, sementara hak dari platform adalah mendapatkan pendapatan dari pembayaran yang dilakukan pasien kepada dokter yang besarannya diatur dalam perjanjian kemtiraan dengan dokter. Sedangkan kewajiban dokter adalah untuk melakukan praktik secara online melalui platform, hak dokter adalah menerima pendapatan dari bagi hasil yang dilakukan dengan platform. 4
2.  Hubungan hukum antara pasien dengan platform.
Hubungan hukum antara pasien dengan platform adalah hubungan terkait tata cara dan ketentuan-ketentuan penggunaan platform, seperti yang diatur pada syarat dan ketentuan platform telemedicine . Hubungan hukum ini terajadi ketika pasien mengunduh dan menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh platform. Ketika pasien menyetujui syarat dan ketentuan tersebut barulah muncul hubungan hukum anatara platform dengan pasien.
4 Devina Martha Listianingrum, et.al , ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan kesehatan Berbasis Aplikasi Online’ (2019) 8 Diponegoro Law Journal.[1893].
Kegiatan pasien yang menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh platform disebut dengan kontrak elektronik. Ada banyak macam kontrak elektronik, namun apa yang dilakukan oleh pasien tersebut merupakan kontrak elektronik click and wrap . Jadi bentuk perjanjian antara pasien dengan platform yang terjadi disini bukanlah perjanjian secara lisan namun perjanjian atau kontrak elektronik click and wrap. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
Pasal 20 UU ITE menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak,
Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.” Dalam kaitannya dengan platform telemedicine , Pasien bertindak sebagai pengirim persetujuan dan platform bertindak sebagai penerimanya melalui tindakan klik checkbox maupun bentuk-bentuk lain pernyataan persetujuan. Beberapa kasus lain juga dapat menempatkan Pasien sebagai pengirim mengirimkan  identitas,  kata  sandi  maupun  nomor  identifikasi  pribadi  kepada platform sebagai penerima untuk dapat diproses dan terjadilah perjanjian elektronik Kewajiban platform adalah sebagai penghubung antara pasien dan dokter dalam telemedicine , kewajiban platform hanyalah menyediakan tempat bertemunya pasien dan dokter. Hak yang dimiliki oleh platform adalah menerima pembayaran dari pasien yang mengakses layanan kesehatan dan mendapat konsultasi dari dokter melalu platform yang disediakan. Sedangkan kewajiban pasien adalah mematuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak yang diterima pasien adalah hak untuk dapat melakukan transaksi elektronik dengan dokter melalui platform telemedicine .
3.  Hubungan hukum antara dokter dengan pasien.
Hubungan hukum pasien dan dokter dalam telemedicine ini terjadi karena adanya perjanjian terapeutik. Menurutt Fred Ameln Perjanjian terapeutik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu inspanningverbintennis dan resultaatverbintennis . 5
inspanningverbintennis adalah perjanjian yang megusahakan proses ketimbang
5 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Grafika Tama Jaya 1991).[34].

## 1718 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...
hasil, sedangkan resultaatverbintennis adalah perjanjian yang menjanjikan hasil.
Perjanjian terapeutik sendiri merupakan perikatan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang menciptakan hubungan hukum beserta hak dan kewajibannya bagi para pihak. 6 Hubungan hukum a quo menghasilkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Praktik Kedokteran.
Oleh karena hak dan kewajibannya yang demikian, maka hubungan hukum pasien dan dokter dapat pula dikategorikan sebagai hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini dokter dikatakan sebagai pelaku usaha dan pasien adalah konsumen. Hal ini sesuai dengan pengertian konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang a quo menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pasien dapat dikatakan sebagai konsumen karena pasien merupakan pengguna jasa yang diberikan oleh  dokter.    Sementara  itu,  pelaku  usaha  didefinisikan  sebagai  setiap  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian berikut maka dokter dapat digolongkan sebagai pelaku usaha karena dokter merupakan seorang yang melakukan kegiatan usaha pemberi layanan kesehatan melalui platform telemedicine .
Kewajiban dokter sebagai pelaku usaha penyedia jasa pelayanan kesehatan haruslah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan hak dokter adalah mendapatkan pembayaran dari hasil jasa yang diberikannya. Besarnya pembayaran yang diterima oleh odkter diatur dalam perjanjian antara dokter dengan platform pemberi layanan kesehatan telemedicine .
6 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan (Nuha Medika Yogyakarta 2014).[64].
Selain hak untuk mendapat pembayaran, hak lain dari dokter diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 7
Hak pasien sebagai konsumen diatur pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4. Hak konsumen juga diperjelas pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan kewajiban pasien diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 8
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Mengalami Kerugian Karena Adanya Kesalahan Diagnosa Oleh Dokter Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine .
Hubungan hukum antara dokter dan pasien terikat pada perjanjian terapeutik. Hubungan ini menghasilkan bentuk hak dan tanggungjawab bagi masing-masing pihak. Seorang dokter memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika. Jika seorang dokter melakukan perbuatan melawan hukum maka dokter tersebut dapat di tuntut dalam bidang peradilan perdata, pidana dan administrasi. Namun apabila dokter tersebut melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut dapat dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 9
Kesalahan diagnosa merupakan salah satu bentuk dari resiko dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui telemedicine . Perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan telemedicine ini merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh, sehingga proses diagnosa yang dilakukan oleh dokter tidak sebaik jika dilakukan secara tatap muka antara dokter dan pasien.
Karena proses diagnosa yang dilakukan dokter tidak dilakukan secara bertatap muka dengan pasien maka akan berpotensi untuk timbulnya kesalahan diagnosa. Keterbatasan dokter untuk melihat secara jelas tentang apa yang terjadi kepada
7 ibid. [1897].
8 ibid. 9 Dian Mauli, ‘Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien’ (2018) 2 Cepalo Journal.[33-42].

## 1720 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...
pasien juga turut mempengaruhi ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa. Perlu diingat bahwa ketepatan dokter dalam melakukan diagnosa sangat terpengaruh jika dokter tersebut tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien yang bersangkutan. Kemampuan dan kompentensi dokter juga turut mempenggaruhi ketepatan diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Misal, kemampuan dokter mengorek keterangan dari pasien tentang apa yang di keluhkan. Sebagai contoh, anak kecil tidak tahu kalau dia pusing, maka dokter harus menjelaskan rasa pusing itu seperti apa, sehingga pasien paham kalau dia merasakan pusing. Atau menanyakan apakah susah menelan, atau selera makan menurun. Karena tidak jarang pasien mudah menceritakan keluhannya. Tidak melihat dan membaca rekam medis pasien yang melakukan konsultasi kepada dokter juga merupakan salah sartu penyebab adanya kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Maka selain dari pemeriksaan fisik, kompetensi dokter dalam menangani pasien, dan rekam medis merupakan salah satu detail penting untuk dokter melakukan diagnosa kepada pasiennya.
Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bahwa mereka telah diliindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kesalahan diagnosa yang dilakukan pada layanan kesehatan telemedicine . Perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan konsultasi di telemedicine merupakan suatu keharusan. Negara Indonesia merupakan negara hukum maka dari itu perlindungan dan penegakan hukum harus di tegakan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan. Terutama masyarakat yang mengalami penyimpangan hukum tertentu. Oleh sebab itu tujuan dari adanya perlindungan hukum adalan untuk memastikan bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah pasien yang mengalami kerugian akibat kesalah diagnosa dokter dalam layanan kesehatan telemedicine mendapatkan setiap haknya.
Berdasarkan penjelasan a quo timbulah tanggung gugat dokter atas kerugian pasien tersebut. Menurut Martono, tanggung jawab dibagi menjadi 3 bagian yaitu accountability, responsibility dan liability. Tanggung jawab accountability adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan. Tanggung jawab responsibility adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik,
misalnya pelaku dapat dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sendangkan tanggung jawab liability adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. 10
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa arti liability sebagai tanggung gugat yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seperti membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, karena itu istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. 11
Dalam dokter melakukan kesalahan diagnosa di layanan kesehatan telemedicine yang mengakibatkan kerugaian kepada pasien, maka perbuatannya itu dapat melahirkan pertanggunggugatan kategori liability  based  on  fault.
Pertanggunggugatan ini dimungkinkan untuk muncul apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang pasien derita adalah akibat kesalahan diagnosa dokter yang bersangkutan (ada hubungan kausalaitas antara perbuatan dengan kerugian), dan adanya unsur kesalahan (dan/atau kelalaian) dari dokter itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena kerugian tersebut diderita pasien bukan karena adanya perjanjian yang dilanggar (sebagaimana dipersyaratkan dalam strict liability ), melaikan adanya pelanggaran kewajiban dokter untuk melakukan diagnosa yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.
Selain itu, pasien yang menderita kerugian akibat kesalahan diagnosa dokter dalam layanan kesehatan telemedicine dapat melakukan beberapa upaya hukum.
Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien yang mengalami kerugian akibat adanya
10 K.  Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerban gan  (Rrajagrafindo  Persada  2007).
[306-308]. 11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media 2008).[258].

## 1722 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...
pelanggaran praktik kedokteran dalam telemedicine adalah melakukan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika dokter memberikan layanan diluar atau tidak sesuai kompetensinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020.  Selama terdapat fakta perbuatan melawan hukum, pasien sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh Peraturan Perundang- undangan dapat mengajukan gugatan yang didasari Pasal 1365 KUH Perdata 12 .
Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan Kesehatan, hak-haknya juga sudah dijamin sebagai konsumen, melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, apabila terjadi pelanggaran hak konsumen dalam penyelenggaraan praktik dokter melalui telemedicine sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang tersebut maka konsumen dapat menyelesaikan masalahnya ke pengadilan.

## Kesimpulan
Penulis menarik kesimpulan penelitian hukum dalam tulisan ini sebagai berikut:
1.  Menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas maka hubungan hukum yang muncul antara pasien dan dokter dalam layanan kesehatan telemedicine di Indonesia adalah hubungan antara Pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan hukum antara dokter dan pasien sendiri dalam telemedicine terjadi karena adanya perjanjian terapeutik. Adanya perjanjian terapeutik menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak. Oleh karena itu pasien dan dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Undang- Undang perlindungan konsumen.  Hal ini sesuai dengan pengertian konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.
Undang – Undang a quo menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
12 Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma,  ‘Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine’ (2020) vol. 9, no. 3 Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana.[54].
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pasien dapat dikatakan sebagai konsumen karena pasien merupakan pengguna jasa yang diberikan oleh dokter. Sementara itu, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian berikut maka dokter dapat digolongkan sebagai pelaku usaha karena dokter merupakan seorang yang melakukan kegiatan usaha pemberi layanan kesehatan melalui platform telemedicine .
2.  Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa subjek hukum dapat memperoleh haknya. Pasien sebagai subjek hukum yang haknya dirampas akibat adanya kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter dalam layanan kesehatan telemedicine maka hukum akan melindungi secara penuh pasien yang haknya telah dirampas tersebut. Pasien dapat melakukan upaya hukum jika merasa haknya telah dirampas oleh dokter yang melakukan kesalahan diagnosa. Kesalahan diagnosa termasuk kedalam tanggung gugat based on fault . Maka dari itu tanggung gugat yang dapat diajukan oleh pasien kepada dokter adalah tanggung gugat perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri.  Selain melakukan upaya hukum PMH ke Pengadilan Negeri, pasien yang mengalami kerugian dapat melaporkan tindakan dokter tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Pasien yang merupakan konsumen jasa dari dokter sebagai pelaku usaha dalam layanan telemedicine juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

## 1724 Dionisius Surya: Tanggung Gugat Dokter...

## Daftar Bacaan

## Buku
Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan (Nuha Medika 2014).
Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Grafika Tama Jaya 1991).
K. Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerban gan  (Rrajagrafindo  Persada 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media 2008)

## Jurnal
Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma,  ‘Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine’ (2020) vol. 9, no. 3 Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana.
Devina Martha Listianingrum, et.al, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan kesehatan Berbasis Aplikasi Online’ (2019) 8 Diponegoro Law Journal.
Dian Mauli, ‘Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien’ (2018) 2 Cepalo Journal.

## Laman
Nadia Karisma, ‘ Hal Yang Harus Dilakukan Dokter Saaat Praktik Telemedicine ’, (lifepack.id 2021) <https://lifepack.id/hal-yang-harus-dilakukan-dokter-saat- praktik-telemedicine/>, dikunjungi pada 11 Januari 2022.
Rokom, ‘ Alur  Mendapatkan  Layanan  Telemedicine  Bagi  Pasien  Isolasi Mandiri ’,(kemenkes,2020),<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita- utama/20210707/5338052/alur-mendapatkan-layanan-telemedicine-bagi- pasien-isolasi-mandiri/>, dikunjungi pada 11 Januari 2022.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktIk Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020.