Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 530-535| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3996.530-535

## KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DI MASA PANDEMI COVID-19
I Gusti Ayu Sukrisma Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayusukrisma05@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pada  saat  pandemic  Covid-19  ini  berbagai  macam  kegiatan  diberhentikan  dari  segi  Pendidikan,  pariwisata, perusahaan,  politik,  dan  penyelesaian  suatu  perkara  yang  menimbulkan  kerumunan  atau  keramaian.  Dimana untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dalam menyelesaikan suatu duduk perkara yang ringan bisa melalui Keadilan  Restoratif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  pengaturan  hukum  tentang  keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan di masa pademi covid-19 serta sanksi pidana terhadap tindak pidana ringan berdasarkan  keadilan  restoratif.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  memperoleh  bahan  hukum  yang dibutuhkan  melalui  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Kemudian,  bahan-bahan  hukum tersebut diolah  dengan menggunakan  analisa  interpretasi.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pengaturan  tentang  keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan di masa pandemi covid-19 sangat diperlukan untuk mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana ringan yang didasarkan pada keadilan restoratif.
Kata Kunci : Covid 19, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan

## Abstract
At  the  time  of  the  Covid-19  pandemic,  various  activities  were  suspended  in  terms  of  education,  tourism, companies, politics, and the resolution of a case that caused a crowd or crowd. Where to minimize the spread of COVID-19 in resolving a minor problem, it can be done through Restorative Justice. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements regarding restorative justice in minor crimes during the covid-19 pandemic and  criminal  sanctions  against  minor  crimes  based  on  restorative  justice.  This  research  is  a  normative  legal research using  primary and secondary legal sources. Data collection techniques are carried out  to obtain the required legal materials through recording and documentation studies. Then, the legal materials are processed using  interpretation  analysis. The results of the study reveal  that the regulation  of  restorative justice in  minor crimes  during  the  covid-19  pandemic  is  very  necessary  to  regulate  criminal  sanctions  against  minor  crimes based on restorative justice.
Keywords: Covid 19, Restorative Justice, Minor Crimes

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum, Ekatjahjana  (2015) negara  hukum  lahir  sebagai  gagasan pada  usaha  hak  asasi  manusia.  Penegasan  konstitusi  ini  dimaksudkan,  bahwa  segala  aspek  pada kemasyarakatan,  kenegaraan  dan pemerintahan wajib berdasar aturan. Perangkat aturan yang krusial dipakai  buat  mengatur  equilibrium  dan  keadilan  pada  segala  bidang  kehidupan  melalui  peraturan perundang-undangan  tanpa  mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memberitahukan  bahwa UU  memiliki  kiprah  yang  krusial  pada  negara  aturan  Indonesia.  Konsep  pembentukan  aturan merupakan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  bisa  dijalankan  dan  diterima  warga,  akan  namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa diimplementasikan. Hal tadi lantaran kadang kala peraturan yang telah terdapat, wajib diganti walaupun sebenarnya peraturan tadi masih relevan dengan keadaan ketika ini.
Indonesia  dianggap  pula  menggunakan  Republik  Indonesia  atau  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  bentuk  negara  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  dan  bentuk  pemerintahan  pada Indonesia merupakan republik menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden  yang  dipilih  secara  langsung.  Dari  Sabang  hingga  Merauke  Indonesia  mempunyai  aneka macam  suku  bangsa,  Bahasa,  budaya,  dan  kepercayaan.  Akan  namun  Indonesia  yang  mempunyai
aneka  macam  Bahasa,  budaya,  dan  kepercayaan  yang  bhineka  permanen  mempunyai  semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu.
Hukum  adalah  sistem  yang  terpenting  dalam  rangkaian  kekuasaan  kelembagaan berdasarkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan warga pada aneka macam cara bertindak  menjadi  mediator  primer  pada  interaksi  sosial  antara  warga  terhadap  kriminalitas  yang terjadi di lingkungan.  Dalam  penyelesaian  criminal  yang  terdapat  bisa  ditempuh  menggunakan  cara diadilinya  pada  pengadilan  negeri,  pengadilan  rapikan  bisnis  negara,  pengadilan militer, pengadilan kepercayaan , tergantung berdasarkan segi kejahatan yang terjadi. Yang sidangnya sanggup dikatakan terbuka buat generik juga tertutup.
Tetapi disaat pandemic COVID-19 ini aneka macam aktivitas diberhentikan  berdasarkan  segi Pendidikan,  pariwisata,  perusahaan,  politik,  dan  penyelesaian  suatu  masalah  yang  menyebabkan kerumunan  atau  keramaian.  Sehingga  buat  meminimalisir  penyebaran  COVID-19  buat merampungkan  suatu  duduk  masalah  yang  ringan  sanggup  melalui  Restorative  Justice.  Restorative Justice  merupakan  suatu  bentuk  model  pendekatan  baru  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  Model pendekatan  restorative  justice  ini  sebenarnya  telah  dilakukan  di  beberapa  negara  memakai  focus pendekatan  dalam  pelaku,  korban,  dan  rakyat  dalam  proses  penyelesaian  masalah  anggaran. Walaupun  model  pendekatan  ini  masih  banyak  diperdebatkan  dalam  tataran  teori  oleh  para  ahli, namun  dalam  kenyataannya  tetap  tumbuh,  eksis  serta  mempengaruhi  kebijakan  pada  praktek anggaran di banyak negara (Flora, 2018) .
Pengertian  Keadilan  Restoratif  atau  Restoratif Justice  berdasarkan  Pasal  1  nomor  6  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem  Peradilan Pidana Anak Dewasa ini biasanya warga jika terjadi suatu tindak pidana, warga cenderung menentukan memakai jalur pengadilan yang secara konsep  akan  membentuk  keadilan,  namun  pada  fenomena  yang  terjadi  hal  ini  adalah  hal  yang  tak gampang  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  output  yang  akan  ditempuh  berdasarkan  proses  penyelesaian masalah  menggunakan  jalur  peradilan  bersifat  win  lose  solution  yang  dimana  berarti  keliru  satu pihak menang menerima yang beliau inginkan, tetapi pihak lain kalah tidak menerima apa-apa.
Dalam  kenyataan  contohnya  ini  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  menggunakan  jalur pengadilan pada umumnya mengakibatkan suatu rasa tidak adil dalam para pihak yang kalah, sebagai akibatnya berupaya buat  mencari  keadilan ke  taraf  pengadilan  lebih  lanjut  yang  akan  memakan waktu.  Yang  pada  hal  ini  menciptakan  penyelesaian  satu  tindak  pidana  akan  sebagai  sangat lambat.  Yang  dikarenakan  penegak  aturan  melalui  jeda  tempuh  yang  Panjang,  melalui  beberapa tingkatan dimulai berdasarkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sanggup  hingga  Mahkamah  Agung,  dalam  akhirnya  akan  terjadi  penumpukan  masalah  yang jumlahnya nir sedikit. Apalagi sekarang disaat pandemic COVID-19 ini banyak sekali kegiatan yang harus  dihentikan  pelaksanaannya  secara  langsung  di  seluruh  dunia,  sehingga  khususnya  Indonesia melakukan sistem daring atau online untuk beberapa kegiatan.  Hal  ini  dilakukan  agar  memperkecil penyebaran virus corona.
Adanya  virus  corona  ini  menyebabkan  semakin  surutnya  ekonomi  di  beberapa  negara sehingga  banyak  menyebabkan  timbulnya  kejahatan-kejahatan  di  berbagai  belahan  dunia.  Dan  di Indonesia  khususnya  di  Bali  beberapa  lapas  tempat  para  pelaku  kejahatan  tindak  pidana,  seorang tersangka  yang  belum  habis  masa  hukumannya  dibebaskan  atau  dikembalikan  ke  tempat  asal masing-masing  guna  memperkecil  penyebaran  virus  corona.  Dari  dibebaskannya  narapidana  yang tertera  diatas,  dan  banyaknya  tindak  pidana baru yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan  atau  narapidana  yang  dibebaskannya.  Untuk  ditindak  lanjuti  tindak  pidana  tersebut  yang dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  haruslah  menempuh  jalur  hukum  atau  diadili  di  pengadilan,  tetapi karena  kondisi  seperti  ini  bumi  yang  belum  sembuh  dari  virus  corona  ini  banyak persidangan yang dilakukan secara daring atau online. Yang bisa terhambat karena masalah signal, suara tidak didengar oleh  tersangka  maupun  para  penegak  hukum  yang  pada  akhirnya  mengalami  keterlambatan  atau ditundanya suatu sidang tertentu. Semakin ditundanya sidang dalam satu perkara akan semakin lama keputusan  akhir  yang  diperoleh  pelaku  atau  korban  kejahatan,  ditambah  lagi  dengan  tertundanya sidang-sidang yang lainnya.
Pada  kesempatan  seperti  inilah  seharusnya  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  bisa menggunakan solusi keadilan restorative atau restorative justice, dimana dalam penyelesaian ini bisa dilakukan  secara  langsung  dengan  tetap  menggunakan  protocol  kesehatan  yang  sudah  ditentukan oleh  pemerintah.  Jadi  sebaiknya  dalam  situasi  COVID-19  ini  lebih  baik  menggunakan  keadilan
restoratif  atau  restorative  justice  untuk  menyelesaikan  sebuah  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan  seseorang  atau  individu.  restorative  justice  juga  menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi langsung  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dengan  memaknai  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif  juga merupakan  suatu  kerangka  berfikir  yang  baru  yang  dapat  digunakan  dalam  merespon  suatu  tindak pidana  bagi  penegak  dan  pekerja  hukum  di  Indonesia (Muhaimin,  2019) .  Adapun  sifat  dari restorative justice menurut Arief & Ambarsari (2018) yaitu suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi  antar  manusia.  Keadilan  restoratif,  dapat  dilaksanakan  melalui:  Mediasi  korban  dengan pelanggar; Musyawarah  kelompok keluarga;  pelayanan di masyarakat  yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.
Namun  memang  benar  tidak  semua  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  keadilan restorative  ini,  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  keadilan  restorative  ini  adalah  tindak pidana ringan saja. Seperti pencurian, penipuan, pencemaran nama baik. Mungkin saja untuk tindak pidana  berat  bisa  juga  digunakan  keadilan  ini  karena  dalam  situasi  yang  seperti  ini  banyak  juga prosedur  yang  harus  dipatuhi,  tetapi kembali  lagi  kepada keinginan keluarga korban  untuk memilih cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.
Menurut Urrutab  (2021) Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  sudah  cukup  memenuhi  aspek keadilan  serta  memenuhi  prinsip-prinsip  umum  keadilan  restoratif.  Namun  demikian,  perlu  adanya beberapa  perbaikan  seperti  penjelasan  terkait  konteks  kasuistik  dalam  Pasal  5  dan  impelementasi peraturan bagi aparat penegak hukum agar senantiasa mengedepankan hati nurani sehingga penegakan hukum  di  Indonesia  kedepan  semakin  baik  serta  mampu  mengembalikan  kepercayaan  publik  dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, di tengah masa pandemi, konsep ini sejalan dengan aturan  pemerintah  dalam  upaya  menanggulangi  pandemi  covid  19  sehingga  tidak  semua  kejahatan harus  diselesaikan  secara  pidana  sebagaimana  kondisi  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  yang sudah melebihi  kapasitas. Adapun penelitian  yang dilakukan oleh Maya & Wadjo (2021) restorative justice  bukanlah  mekanisme  yang  baru  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum  dalam masyarakat  yang  masih  kental  dengan  sistem  hukum  adat.  Kasus-kasus  yang  dapat  diselesaikan dengan  mekanisme  ini  adalah  kasus-kasus  dalam  keluarga  seperti  halnya  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT).  Dengan  demikian,  mekanisme  ini  sangat  cocok  untuk  menghindari  kehancuran dalam  keluarga  yang  dapat  berlanjut  dengan  perceraian.  Namun  dalam  realitasnya,  diterapkan  juga dalam  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di  luar  lingkup  keluarga.  Sedangkan penelitian  dari Sosiawan  (2016) menunjukkan  bahwa  Restorative  Justice  harus  dilakukan  sebagai wujud  perlindungan  atas  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  karena  pada  dasarnya  ia  tidak  dapat dilepaskan  dari  konteks  yang  melingkupinya,  sehingga  tidak  adil  apabila  ia  dikenai  sanksi  retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupinya.
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa  pengaturan hukum tentang keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan di masa pandemi covid-19 serta sanksi pidana terhadap tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif.

## II. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan tipe penelitian dan pendekatan hukum normatif yang meletakan aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam studi ini. Yakni mengenai asas-asas hukum, doktrin,  norma-norma,  kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Sumber  bahan hukum  sekunder  dan  primer  digunakan  sebagai  sumber  bahan  hukum  dalam  studi  ini,  selain  itu penggunaan  buku-buku  literatur,  jurnal-jurnal  terkait  juga  membantu  penelitian  ini.  Penulis memperoleh  bahan  hukum  yang  dibutuhkan  melalui  studi  pencatatan  dan  dokumentasi.  Bahan hukum  yang  telah  berhubungan  dengan  permasalahan  telah  terkumpul.  Kemudian,  bahan-bahan hukum  tersebut  diolah  dengan  menggunakan  analisa  interpretasi.  Hukum  agar  dapat  menjawab permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tentang  Keadilan  Restoratif  dalam  Tindak  Pidana  Ringan  di  Masa Pandemi Covid-19
Memutus  perkara  pidana  tidak  ada  pedoman  maupun  standar  tentang  bagaimana  menghitung  beban pemidanaan yang adil bagi pelaku. penjatuhan sanksi pidana penjara, sehingga membuat rasa keadilan
dan kepastian tidak terukur maupun tidak menentu. Yang ada hanyalah minimal dan maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Namun didalam hal ini masih sangat jauh dari harapan keadilan  dan  kepastian  hukum.  Dalam  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  apabila  seseorang melakukan tindak pidana ringan seperti, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan oleh penjual, perusakan  ringan,  dan  penadahan  ringan  maka  akan  diproses  sesuai  dengan  hukum  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  KUHP  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Namun  hingga  saat  ini  kondisi  Indonesia  yang  belum  pulih  dari  Pandemi  COVID-19  maka sebaiknya  menggunakan  alternatif  lain  untuk  melakukan  pemidanaan  terhadap  seseorang  yang melakukan  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  ringan.  Alternatif  lain  yang  dimaksud  yaitu penyelesaian  tindak  pidana  menggunakan  keadilan  restoratif  dan  restoratif  justice,  yang  tidak menyebabkan  perkumpulan  yang  dapat  menyebarluaskan  virus  corona.  Bahwa  restorative  justice merupakan  salah  satu  cara  penanganan  Tipiring  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  dengan mengikutsertakan  pelaku,  korban,  dan  tokoh  masyarakat  terkait  untuk  Bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  Kembali  pada  keadaan  semula.  Restorative justice  merupakan  bentuk  yang  terbilang  baru  dalam  perkara  Tipiring.  restorative  justice  ini sebenarnya sudah digunakan di beberapa negara dengan fokus kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam  proses  penyelesaian  kasus  hukum  yang  terjadi  diantara  mereka (Thomas,  2015) .  Melihat ratusan  narapidana  yang  dilepaskan  sebelum  masa  tahanannya  habis  akibat  dari  dampak  pandemi covid-19 ini.
Dari  dibebaskannya  narapidana  yang  tertera  diatas,  dan  banyaknya  tindak  pidana  baru  yang dilakukan  oleh  seseorang,  sekelompok  orang.  Untuk  ditindak  lanjuti  tindak  pidana  tersebut  yang dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  haruslah  menempuh  jalur  hukum  atau  diadili  di  pengadilan,  tetapi karena  kondisi  seperti  ini  bumi  yang  belum  sembuh  dari  virus  corona  ini  banyak  persidangan  yang dilakukan secara daring atau online. Yang bisa terhambat karena masalah signal, suara tidak didengar oleh  tersangka  maupun  para  penegak  hukum  yang  pada  akhirnya  mengalami  keterlambatan  atau ditundanya suatu sidang tertentu. Semakin ditundanya sidang dalam satu perkara akan semakin lama keputusan  akhir  yang  diperoleh  pelaku  atau  korban  kejahatan,  ditambah  lagi  dengan  tertundanya sidang-sidang yang lainnya.
Sehingga  dalam  hal  ini  lebih  baik  digunakannya  keadilan  restoratif  dan  restoratif  justice  ini agar  tidak  menumpuknya  kasus  karena  dalam  keadilan  ini  seseorang,  sekelompok  orang  yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sosial, sanksi adat maupun denda yang diminta oleh keluarga  korban.  Dan  penggunaan  keadilan  restoratif  ini  dapat  memperkecilnya  penyebaran  virus corona  dan  dapat  pula  memberikan  sanksi  pada  seseorang  yang  melakukan  tindak  tindak  pidana ringan. Namun perlu digaris bawahi bahwa seseorang residivis atau seseorang yang telah melakukan tindak  pidana  dan  Kembali  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  tidak  dapat  diselesaikan  dengan keadilan  restoratif  dan  restoratif  justice  ini  karena  jika  seorang  residivis  terus  diadili  dengan  cara restorative justice maka dia akan terus menerus melakukan kejahatan, maka dari itu seorang residivis harus diadili dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Sistem  pemidanaan  pada  Indonesia  tidak  bisa  terlepas  menurut  anggaran  tertulis  yang  bersumber menurut  aturan  pidana  peninggalan  Belanda  yang  ditetapkan  menjadi  aturan  pidana  materiil  pada Indonesia  dari  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  yang  dikenal  secara  resmi  menggunakan  kata Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Sistem  pemidanaan  yang  tercantum  pada  Pasal  10  kitab undang-undang  hukum  pidana  yang  masih  menganut  kerangka  berpikir  retributive,  yaitu  menaruh balasan  yang  setimpal  atas  kejahatan  yang  sudah  dilakukan  pelaku  tindak  pidana.  Tujuan  menurut kerangka  berpikir  retributive  menggunakan  tujuan  buat  menaruh  pengaruh  jera  supaya  pelaku  tidak mengulangi  lagi  kejahatannya,  mencegah  warga  buat  melakukan  tindak  pidana.  Tetapi  kerangka berpikir  ini  belum  mampu  memulihkan  kerugian  serta  penderitaan  yang  dialami  korban,  terdapat warga yang berani melakukan kejahatan.
Walaupun pelaku kejahatan telah diputus bersalah dan menerima sanksi, tetapi syarat korban tak bisa Kembali misalnya semula. Dari adanya kelemahan- kelemahan tadi, maka muncullah gagasan mengenai  sistem  pemidanaan  yang  berorientasi  dalam  pemulihan  kerugian  dan  penderitaan  korban, atau  yang  dikenal  menggunakan  pendekatan  restorative  justice,  lantaran  korban  merupakam  pihak
yang  paling  dirugikan  pada  suatu  kejahatan.  Di  pada  restorative  justice  mengakomodir  kepentingan para  pihak,  terutama  korban  lantaran  korban  dilibatkan  pada  menaruh  hukuman  pada  pelaku kejahatan.  Konsep  restorative  justice  dalam  dasarnya  bertujuan  buat  mengembalikan  permasalahan pada  pihak-pihak  yang  paling  terkena  imbas  korban,  pelaku,  famili  korban,  pelaku,  dan  menaruh keutamaan  dan  kepentingan-kepentingan  mereka.  Restorative  justice  mengupayakan  buat mementingkan  keamanan  korban,  penghormatan,  martabat,  yang  lebih  krusial  merupakan  sense  of control.  Dengan  menganut  kerangka  berpikir  restorative  justice  ini  diperlukan  kerugian  dan penderitaan  yang  dialami  korban,  keluarga  korban  bisa  dipulihkan  dari  beban  rasa  bersalah  pelaku kejahatan bisa berkurang lantaran sudah menerima maaf menurut korban dan famili korban. Tuntutan penegakan aturan yang berorientasi dalam keadilan restoratif, sangat ditentukan sang terdegradasinya praktek-praktek penegakan aturan yang sinkron menggunakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan penghormatan  terhadap  hak-  hak  asasi  manusia,  yang  sebagaimana  terlihat  pada  masalah  pencurian semangka,  3  buah  biji  kakao.  Kondisi  misalnya  ini  tentu  sangat  jauh  menurut  nilai-nilai  yang tergantung  pada  substansi  supremasi  aturan.  Sebab  tujuan  supremasi  aturan  itu  sendiri  merupakan buat  melindungi  hak-hak  rakyat  negara  baik  menurut  wewenang-wewenang  penguasa  juga wewenang-kewenangan  rakyat  negara lainnya. Untuk itulah maka pada penerapan kerangka berpikir restorative  justice  adalah  sesuatu  yang  sangat  signifikan.  Urgensi  penerapan  pendekatan  restorative justice  pada  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  juga  sejalan  menggunakan  pendapat  Marc  Levin  yang menyatakan bahwa pendekatan  yang dulunya dinyatakan using,  antic dan tradisional  sekarang justru dinyatakan  menjadi  pendekatan  yang  progresif (Levin,  2005) .  Apa  yang  dikemukakan  Marc  Levin tadi  sebenarnya  tidaklah  salah,  karena  pendekatan  restorative  justice  telah  terdapat  pada  sistem pemidanaan  dari  aturan  adat.  Penerapan  pendekatan  restorative  justice  pada  sistem  pemidanaan  di Indonesia  sangat  dibutuhkan  dan  diyakini  bisa  menaruh  manfaat  baik  bagi  pelaku,  korban,  famili korban,  pelaku  juga  bagi  negara.  Manfaat  yang  disebabkan  bagi  negara  yaitu  bisa  tercapainya keadilan, kepastian aturan, kemanfaatan bagi warga, pengurangan penumpukan kasus pada kejaksaan, pengadilan  dan  over  kapasitas  Rutan  atau  Lapas  di  masa  pandemic  covid-19  bisa  dikurangi  atau dihindari.  Selain  itu  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ketika  ini  berlaku  di  Indonesia sebenarnya  jua  sudah  memuat  nilai-nilai  restorative  justice.  Tetapi  demikian  anggaran  tadi  belum begitu efektif pada menaruh proteksi aturan bagi korban, lantaran prosedur penuntutan ganti rugi yang belum berjalan menggunakan efektif. Selain itu menggunakan adanya pembayaran ganti rugi hal tadi nir  membebaskan  pelaku  menurut  sanksi  sebagai  akibatnya  hal  ini  bisa  mengurangi  kerelaan  pelaku buat menaruh ganti kerugian. Penerapan kerangka berpikir restorative justice pada penyelesaian kasus tindak  pidana  pada  Indonesia  mempunyai  landasan  yang  relatif  kuat,  baik  menurut  sisi  historis, sosiologis, filosofis, juga menurut sis proteksi hak asasi manusia, nilai-nilai kepercayaan yang dianut warga Indonesia dan nilai-nilai budaya warga (Waluyo, 2015) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pengaturan aturan restorative justice diatur pada Pasal 1 ayat (2) Nokesber, bahwa restorative justice adalah penyelesaian masalah Tipiring yang dilakukan para penegak aturan menggunakan melibatkan pelaku,  korban,  dan  tokoh  rakyat  terkait  buat  bersama-sama  mencari  solusi  yang  adil menggunakan menekankan pemulihan Kembali dalam keadaan semula. Keadilan restoratif ini adalah contoh pendekatan baru pada penyelesaian masalah pidana. Konsep keadilan restoratif adalah sebuah konsep  keadilan  yang  bertujuan  buat  memberdayakan  korban,  pelaku,  keluarga,  dan  rakyat  buat memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  aturan,  menggunakan  pencerahan  dan  keinsyafan  menjadi landasan  buat  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat.  Sebenarnya  konsep  keadilan  restoratif  ini sudah usang dipraktekan rakyat tata cara Indonesia. Mekanisme penyelesaian tindak pidana menurut keadilan  restoratif  ini  didasarkan  dalam  musyawarah  konsensus  dimana  para  pihak  diminta berkompromi buat konvensi menuju perdamaian dan keharmonisan. Adapun sanksi  pidana  terhadap tindak  pidana  ringan  menurut  restorative  justice  merupakan hukuman yang nestapa yang diancam atau  dikenakan  terhadap  perbuatan  yang  melanggar  aturan  yang  bisa  mengganggu  atau membahayakan  ketertiban  umum.  Pada  biasanya  Indonesia  mengenal  3  jenis  hukuman  yaitu hukuman  pidana,  hukuman  perdata,  hukuman  administrasi.  Sanksi  aturan  pidana  diklaim menggunakan kata sanksi, aturan pidana atau sanksi diatur pada pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana,  pada  hukuman  perdata  dikenal  menggunakan  kata  putusan  yang  dijatuhkan  sang  hakim,
sedangkan  hukuman  administrasi  hukuman  yang  dikenakan  terhadap  pelanggaran  administrasi  atau ketentuan  Undang-undang  yang  bersifat  administratif.  Tetapi  masih  ada  pula  hukuman  sosial  dan hukuman tata  cara yang bisa dipakai buat mempertanggungjawabkan perbuatan pada  ruang lingkup restorative  justice.  Sistem  pemidanaan  di  Indonesia  tidak  bisa  terlepas  menurut  anggaran  tertulis yang  bersumber  menurut  kitab  undang-undang  hukum  pidana  yang  masih  menganut  kerangka berpikir  retributive  yang  ialah  menaruh  balasan  yang  atas  kejahatan  yang  sudah  dilakukan  sang pelaku  tindak  pidana.  Dari  adanya  kelemahan  menurut  kerangka  berpikir  retributive,  maka muncullah gagasan mengenai sistem pemidanaan yang dikenal menggunakan pendekatan restorative justice.  Manfaat  baik  bagi  pelaku,  korban,  keluarganya  bagi  negara.  Manfaat  yang  disebabkan  bagi negara yaitu bisa tercapainya keadilan, kepastian aturan, serta kemanfaatan bagi rakyat, pengurangan penumpukan  masalah  pada  kejaksaan,  pengadilan  dan  menghindari  terjadinya  over  kapasitas  pada Rutan atau Lapas.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  seharusnya  lebih  mendalami  tentang  penerapan  pendekatan  restorative  justice  ini untuk  digunakan  sebagai  salah  satu  upaya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  baik  dalam kondisi bumi yang sehat maupun dimasa pandemic ini, agar tidak terjadi penumpukan perkara, over kapasitas dan dapat menangani kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Serta paradigma penerapan  pendekatan  restoratif  ini  memiliki  landasan  yang  cukup  kuat  baik  dari  sisi  sosiologis, historis, filosofis maupun dari sisi perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan budaya yang dianut  masyarakat  Indonesia.  Bagi  masyarakat  agar  mengetahui  masih  ada  jalur  lain  untuk menyelesaikan  perkara  pidana,  selain  dengan  jalur  pengadilan,  mediasi  dan  pendekatan  restorative justice  yang  dimana  penyelesaiannya  diselesaikan  dengan  musyawarah  mufakat  dengan mengumpulkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban  dan  RT/RW.  Dengan  ini  pelaku dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  diberikan  sanksi  sosial  maupun  sanksi  adat, dan  penerapan  pendekatan  restoratif  bagus  dimasa  pandemic  ini  selain  bisa  mengurangi  over kapasitas  dan  tentunya  mengurangi  penyebaran  virus  corona  dan  tetap  menggunakan  protocol Kesehatan  yang  telah  ditentukan.  Bagi  pelaku  tindak  pidana  ringan  maupun  berat  agar  tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan karena sanksi yang diberikan bersifat nestapa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  H.,  &  Ambarsari,  N.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia. Al’Adl , 10 (2), 173–190. Ekatjahjana, W. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi . Jember University Press, Jember. Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal ,
3 (2), 142–158 .
Levin,  M.  (2005). Restorative  Justice  in  Texas  Past,  Present  and  Future .  Texas  Public  Policy Foundation.
Maya,  E.  R.,  &  Wadjo,  H.  Z.  (2021).  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Penanganan  Kasus Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  (COVID-19). Jurnal Belo , 6 (2), 256–275.
Muhaimin.  (2019).  Restoratif  Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (2), 185–206.
Sosiawan,  U.  M.  (2016).  Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (4), 425–438. Thomas.  (2015). Hukum,  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana dan  Pengaruhnya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia .  Fakultas  Hukum  Universitas Katolik St, Medan Sumatera Utara.
Urrutab,  M.  R.  (2021).  Konsep  Keadilan  Restoratif  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Masa Pandemi Covid 19. Syntax Idea , 3 (7), 1690–1707.
Waluyo,  B.  (2015).  Relevansi  Doktrin  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia.
Hasanuddin Law Review , 1 (2), 210–226.