Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

## PANDANGAN FIQIH TERHADAP INFAQ DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH MAN OKU TIMUR
Meriyati 1 , M. Nasyah Agus Saputra 2
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri 1 Institusi Agama Islam (IAI) Qomaruddin Gresik 2 meri@stebisigm.ac.id 1, m.nasyah.agus.saputra@gmail.com 2

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang anggota yang mampu membayar iuran pada peminjamannya di koperasi. Namun, masih banyak yang mengalami penunggakan, dikarenakan koperasi ini berbasis Syariah, maka sedapat mungkin tidak menerapkan denda pada para anggotanya, namun tetap memberikan efek jera agar para anggota tidak menganggap sepeleh akan kewajiban membayar peminjamannya dan pendisiplinan dari para pengurus koperasi. Maka diadakanlah kesepakatan untuk melakukan penerapan infaq pada pembiayaan bermasalah koperasi syariah di MAN OKU Timur. Adapun pembahasan yang akan di teliti mengenai permasalahan antara lain sebagai berikut: 1) Mekanisme koperasi syariah MAN OKU Timur dalam mengelola pembiayaan?, dan 2) Pemberlakuan infaq terhadap pembiayaan yang bermasalah koperasi berbasis syariah di MAN OKU Timur? Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif- kualitatif dengan pendekatan dengan studi lapangan dan teoritis. Adapun teori yang dapat digunakan yaitu: mengenai pembiayaan, dan koperasi syariah. Penelitian dilakukan melalui data yang dikumpulkan sebagai berikut: mengobservasi dan mewawancarai, serta dokumentasikan penelitian, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya peneraparan infaq pengganti denda di koperasi syariah MAN OKU Timur dalam menangani tunggakan pembiayaan bermasalah, dikarenakan belum adanya komitmen kuat bagi para anggota dalam menyikapi peraturan tersebut, dapat disimpulkan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, adapun penangan pada pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian, bisa dikatakan koperasi syariah MAN OKU Timur, belum mampu menerapkan infaq sebagai penangan pembiayaan bermasalah dengan tepat dan belum menjalankan manajemen pengelolaan berdasarkan komitmen bersama secara maksimal. Namun, secara hukum fiqih Islam, sistem penangan penerapan infaq sudah sesuai dengan hukum fiqih.
Kata Kunci: Pembiayaan yang Bermasalah, Koperasi Syariah, hukum fiqih.

## Abstract
This article examines members who can afford to pay dues on their loans in cooperatives. However, there are still many who have experienced a decline, because this cooperative is sharia-based, so as much as possible it does not apply fines to its members, but still provides a deterrent effect so that members do not underestimate the obligation to pay their loans and discipline from the cooperative administrators. So an
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.9 / No.1: 73-72, Januari 2023, Edited: 18-12-2022 ISSN : 2599-3348 (online) Reviewer: 02-01-2023 ISSN : 2460-0083 (cetak) Publish : 31-01-2023 Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019 DOI: 10.30739/istiqro.v9i1.1788
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
agreement was held to implement infaq on the problematic financing of sharia cooperatives in MAN OKU East. The discussions that will be examined on the issues include the following: 1) The mechanism of sharia cooperatives of MAN OKU Timur in managing financing?, and 2) The implementation of infaq on problematic financing of sharia-based cooperatives in MAN OKU Timur ?. The research uses qualitative methods that are descriptive-qualitative with an approach with field and theoretical studies. The theories that can be used are: regarding financing, and sharia cooperatives. The research is carried out through the data collected as follows: observing and interviewing, as well as documenting the research, The results of this study show that the implementation of infaq substitutes for fines in the MAN OKU Timur sharia cooperative in dealing with arrears of problematic financing has not been maximized, due to the absence of a strong commitment for members in responding to the regulation, it can be concluded that there are still many problems that have not been resolved, as for handlers on problematic financing. Thus, it can be said that the sharia cooperative MAN OKU East, has not been able to implement infaq as a handler of problematic financing appropriately and has not carried out management management based on joint commitments to the fullest. However, in Islamic fiqih law, the system of handling the application of infaq is in accordance with the law of fiqih.
Keywords: Problematic Financing, Sharia Cooperatives, fiqih law.
A. PENDAHULUAN Koperasi Syariah MAN OKU Timur, dapat memberikan sumbangsih yang berharga telah membantu memecahkan persoalan dalam bidang ekonomi masyarakat. Namun, menurut pandangan hukum Islam, bagaimanakah pemberlakuan infaq yang dimaksud, hal ini di terapkan sebagai biaya atas keterlambatan pada angsuran yang dilakukan anggota pada koperasi berbasis Syariah ini, dan apakah nominal infaq sudah menjadi kesepakatan yang tepat bagi penerapan peraturan bersama pada koperasi Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Koperasi Syariah pada MAN OKU Timur ini berdasarkan teknis, dapat dikatakan sebagai suatu koperasi yang memiliki antara lain: prinsip kegiatan, tujuan dan usahanya mengacu kepada syariah Islam yaitu berpegang teguh pada al-Qur’an dan assunnah.
Secara umum pengertian mengenai koperasi berbasis syari’ah yaitu badan usaha yang berbasis koperasi dan dijalankan dalam bentuk usaha berdasarkan prinsip berbasis syariah. Seluruh jenis produk dan oprasional merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, berbasis syariah dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi derivative , seperti lembaga keuangan berbasis syariah yang lain. (UU RI,n.d.). dapat disimpulkan bahwa koperasi berbasis Syariah, tidak dianjurkan memiliki usaha didalam bidang yang terdapat unsur riba, maysir serta gharar . Penelitian ini membahas mengenai penerapan infak, dalam perakteknya pada transaksi pembiayaan yang bermasalah terjadi di koperasi Syariah MAN OKU Timur. Pembahasan ini dikaitkan dengan Fatwa DSN nomor 17/2000, hasil keputusan fatwa tersebut membahas mengenai terjadinya penundaan pembayaran pada pembiayaannya diterapkannya sanksi pada anggota yang tergolong mampu untuk membayar, kepada
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
anggota pada pembiayaan yang mampu membayar dapat dikenakan sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu tertuangan dalam “Fatwa DSN nomor 74” memutuskan bahwasanya: “denda keterlambatan adalah denda yang dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari kewajiban anggota, yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial”.
Penelitian ini lebih meninjau pandangan fiqih terhadap penggunaan makna infak atas keterlambatan pembayaran anggota, sebagai ganti rugi yang diterapkan pada koperasi Syariah di MAN OKU Timur dengan kesesuaiannya pada hukum dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuain infaq dengan prinsip bermu’amalah, melalui infak pengelola koperasi berharap bisa menyelesaikan pemasalahan pembiayaan yang bermasalah.
Namun pada koperasi Syariah MAN OKU Timur tidak memberlakukan denda, mereka menyepakati adanya infaq Rp. 1.000 per hari bagi anggota yang tidak tepat waktu membayar pinjamannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti membahas fungsi pengaplikasian infak sebagai hukuman atau umumnya dimaknai denda atas keterlambatan angsuran di Koperasi Syariah MAN OKU Timur. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini lebih mengkaji mengenai “ Pandangan Fiqih Terhadap Infaq Dalam Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Syariah Man Oku Timur”.

## B. LANDASAN TEORI
Dasar Hukum Koperasi Syariah.
Pada umumnya koperasi Syariah memiliki peraturan yang dikumpulkan menjadi perundang-undangan dan beberapa peraturan, yang membahas di dalamnya antara lain seperti: UU No. 25/1992 , membahas dan adanya penegasan pembinaan terhadap koperasi, serta adanya pengesahan terhadap perubahan pada anggaran dasar, sedangkan pemberian status pada badan hukum koperasi, berupa wewenang dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah. Perundang-undangan di susun bermaksud menjelaskan dan menegaskan berupa: a). adanya jati diri, b). memiliki tujuan, c). peran, d). manajemen, d). berkedudukan serta e). permodalan dan f). membina koperasi, agar azas kekeluargaan dapat diwujudkan pada koperasi.
Peraturan No. 9 pada tahun 1995 tentang koperasi, yang dibutuhkan oleh para anggota salah satunya berguna agar dapat meningkatkan modal pada usaha mengenai pelaksanaan kegiatan simpan dan pinjam, didalam ketentuan peraturan pemerintahan yang tujuannya yaitu: agar supaya kegiatan simpan pinjam dilakukan dapat berkembang, berjalan dengan jelas, mandiri, teratur dan tangguh, didalamnya terdapat ketentuan untuk adanya antisipasi prospek untuk masa depan, dengan adanya modal pada usaha sangat ditentukan bagi kelangsungan hidup para anggota yang bersangkutan.
Peraturan No. 33/1998 mengenai koperasi , adanya peraturan pemerintahan mengenai penyertaan modal. Aturan yang berlaku mengenai prinsip permodalan dan membahas tentang sumber penyertaan modal, hak serta kewajiban, pengawasan, pengelolaan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan, serta mengenai ketentuan peralihan diperuntukkan bagi yang telah melakukan penyelenggaraan usaha, peraturan pemerintah mempertegas kedudukan modal penyertaan, dan memberikan kepastian hukum.
Modal penyertaan pada koperasi, berdasarkan pembinaan dari menteri dapat terlaksananya perjanjian antar pemodal dan koperasi. Koperasi Syariah memiliki
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
landasan, antara lain: a/. Koperasi Syariah, yaitu berlandaskan syariah Islam yang mengacu kepada: al-Qur’an dan as-sunnah, berlandaskan saling menguatkan ( takaful ), dan saling tolong menolong ( ta’awun ). b/. Koperasi berbasis syariah juga memiliki dasar rujukan pada: pancasila dan UUD 1945, dan c/. Berazaskan kekeluargaan.
C. METODE PENELITIAN Penelitian lapangan menjadi landasan pada artikel ini “ field research” , yaitu : peneliti dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat sumber data (Arikunto, 1995) yang ada di lapangan yaitu: Koperasi Syariah MAN OKU Timur. Metode yang dapat digunakan yaitu “penelitian kualitatif”. Menurut ilmuan Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan, merujuk pada subjek orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan semacam ini dapat diarahkan pada latar serta individu secara sempurna (Moleong, 1991).
Pendekatan berbasis kualitatif menurut ilmuan Nawawi, dapat diartikan sebagai berikut yaitu: “berupa rangkaian serta proses untuk mendapatkan informasi, dari kondisi yang wajar pada kehidupan pada obyek, yang dapat dihubungkan kepada pemecahan pada suatu permasalahan, dari sudut pandang yang praktis serta teoritis, dan dapat disimpulkan melalui perumusan sehingga diterima oleh akal sehat pada manusia” (Hadari, 1992). Begitu juga halnya koperasi Syariah ini memiliki kendala pada pengangsuran pembiayaan bulanannya.
Maka pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menangani kendala pembiayaan yang bermasalah pada koperasi syariah MAN OKU Timur, yang mana telah disepakati bersama yaitu pemberlakuan infaq perhari pada saat jatuh tempo atau perhari sebesar Rp.1.000, peneliti mendapatkan data, mengumpulkan dan mewawancarai beberapa yang terkait yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian dari temuan dilapangan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Infaq dan Denda Dalam Pandangan Islam Makna berasal dari kata dari bahasa Arab “Infaq”, yaitu: anfaqa-yunfiqu adapun artinya berarti membiayai / membelanjakan. Adapun makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , yaitu: infaq bermakna suatu upaya untuk dapat mengeluarkan harta didalamnya mencakup pada zakat dan non zakat. (Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, 2022). Sedangkan makna dari segi terminologi syariat yaitu: adanya harta yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh individu untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.
Kandungan ayat dalam al-Qur’an membahas infaq dalam surah alBaqarah, kata infaq dapat juga digunakan dalam penggunaan harta di jalan tidak terpuji. termaktub pada surah atTaubah nomor ayat: 34 (Terjemah. & Intermasa., 1984).
نْعَ عْ نْدُّصعي عْ لِلِاعَنْالَ لِانّْل عِل عْنْعل عْ نُُُُْنْعيعْ لْاعَنْدّْل عْ لّاعَنْع نال عْملْ لرّنيلِعُ نْلل ل ونُّْعْال عْنيلِنْل اعَديعاواي ۞ مٍۙنيلْعل ٍٍلعِعَلَ نُْۙ نّلمِعَعَ ل لل لِنيلَعَ نْلَ اعَعّ نُُْلِنُّي عا عْ عَنّلِنْل عْ عٍعْنِْل عْ نُُْلّنُعي عْنيلِنْل عْ ل لل لِنيلَعَ
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Terjemah Kemenag 2002 ayat ke 34: Wahai orang yang beriman!, Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.
Infaq terdiri dari empat macam dalam Islam diantaranya yaitu: Pertama Infaq wajib, jenis infaq ini hukumnya wajib untuk ditunaikan agar terhindar dari dosa serta mendapat pahala, adapun contohnya seperti: “membayar mas kawin syarat sah dalam pernikahan, contoh lainnya infaq wajib untuk menafkahkan keluarga hal ini bersifatwajib bagi suami memberikan nafkah baik pada istri maupun anak”. Adapun contoh infaq wajib lainnya seperti: kifarat dan nazar yang wajib dibayarkan, makna k ifarat yaitu denda yang harus ditunaikan dan dibayarkan oleh seseorang hamba Allah SWT, dikarenakan melanggar aturan Allah dengan besaran jumlah infaq bergantung pada adanya pelanggaran dari perbuat orang tersebut, hal ini di kaitkan dengan penerapan infaq pada koperasi MAN OKU Timur.
Kedua Infaq sunnah , infaq sunnah dilakukan semata-mata untuk mengharap ridhanya Allah SWT. Adapun pembagian Infaq sunnah menjadi dua bagian yaitu: 1. Infaq ditujukan untuk jihad, infaq jenis ini diberikan pada orang yang sedang berjuang untuk menuju jalan Allah, 2. Infaq ditujukan untuk membantu dan menolong orang lain seperti fakir miskin, anak yatim serta janda, tujuan infaq adalah bertujuan untuk membantu sesama dan membutuhkan. Adapun ketiga infaq mubah, artinya adalah: menunaikan sesuatu untuk hal-hal yang hukumnya dan bersifat mubah serta dapat disebut infaq diperuntukkan untuk kepentingan seseorang. Dalam penerapannya dengan cara memberikan infaq bagi kepentingan untuk seperti: saham, bisnis, perdagangan dan lainnya berpotensi dapat memberikan keuntungan untuk orang yang berinfaq dijalan Allah. Ke empat infaq haram yaitu, infaq jenis ini mempunyai sifat dosa jika dilakukan, namun dapat memberikan pahala jika ditinggalkan, contoh yang dapat kita ambil dari infak haram ini yaitu: riya ’ atau memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk berbuat baik kepada orang lain dengan cara tidak ikhlas atau kata lain, segala perbuatannya ingin dilihat, dipuji serta mengharapkan balasan dari orang lain, selain riya ’, inti dari pembahasan infaq yang tergolong haram lainnya yaitu infak yang dilakukan untuk bertujuan menghalang-halangi syiar agama Islam, sesuai dengan yang tercantum dalam Surah al-Anfal ayat nomor: 36
ەۗ عْ نَُْعُنُْي نُِۙ رًعّنَعْ نۙلَنيعُعَ ُْ نُُْعَ نُِۙ اعَعّ نُُْلِنُّيعَعَ ل لل لِنيلَعَ نْعَ ل نْدُّصعيلْ نَُۙعْل عْنْعل عْ نُُْلِنُّي ل نُّْعِعُ عْنيلِنْل نْلل معْ نُّْعِنُْي عۙنّعَعج ىاْلل ل ونُّْعِعُ عْنيلِنْلعْ
Terjemah Kemenag 2002, artinya: “Sesungguhnya orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan”.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Ayat ini untuk menjelaskan tentang, ilmu oran-orang kafir yang menginfakan hartanya untuk mempengaruhi atau mengahalangi seseorang yang sedang berusaha di jalan Allah” (Haq, 2021). Pada perinsipnya peraktek yang diterapkan dari infaq terhadap pembiayaan yang bermasalah, secara khusus pengkajian fiqih belum banyak penjelasan yang membahas tentang penerapan infaq. Pada umumnya kajian infaq sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran yang ada pada literatur fiqih terdapat pada kasus denda, adalagi pembahasan pada denda teruntuk bagi jama’ah haji ( dam ), dan pembunuhan ( diyat ), sedangkan dan tidak banyak pembahasan mengenai infaq digunakan untuk ganti rugi atas keterlambatan pada transaksi mu’amalah (Kurde, 2015).
Makna denda dalam bahasa Arab biasa disebut dengan gharamah. Makna denda pada umumnya merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar aturan dan berbuat maksiat. Namun, dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman dalam bentuk uang yang berupa keharusan untuk membayar (dikarenakan melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Sedangkan istilah untuk hukuman atas pelanggaran yang hukumannya tidak atau belum ditetapkan oleh syara’ disebut ta’zir. (Hukum Denda Dalam Islam Dan Dalilnya, n.d.).
Prinsip bermu’amalah dapat dijadikan acuan pendekatan pembahasan infaq, melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait. Semua ini dilakukan semata- mata untuk mendapatkan informasi falid dan sebanyak mungkin. penelitian dapat menghasilkan dan disimpulkan bahwa ada 4 faktor antara lain: Faktor tersebut adalah faktor historis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi. Dari keempat faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah infak tidak sesuai pada prinsip dalam mu’amalah. Faktor inilah yang menjadi dan melatar belakangi penggunaan istilah sebagai ganti rugi.
Denda pada umumnya diberlakukan terhadap para anggota yang terlambat atau sulit untuk membayar. Namun, dalam Islam infaq dapat diartikan sebagai ganti rugi keterlambatan pada pembayaran pembayaran. Hal ini juga menunjukkan kepada anggota agar lebih menilai dan menimbang menejemen dan peraturan kepengurusan koperasi Syariah di MAN OKU Timur yang sudah di sepakati bersama, peneliti menggunakan teori denda mengacu pada fatwa DSN:17/DSN-MUI/2000 tentang ganti rugi (Elly Ermawati, n.d.).
Koperasi Berbasis Syariah Pasal Ke- 4 UU No. 17/2012 membahas tentang koperasi, yang memiliki tujuan, yaitu: Tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari makna keadilan, meningkatkan taraf kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat umumnya, dalam Islam memiliki dua implikasi, yaitu antara lain sebagai berikut: Pertama Keadilan berbasis sosial, yaitu: dalam Islam umat manusia sebagai satu kekeluargaan, yang artinya penilaian semua anggota keluarga, memiliki derajat sama dihadapan Allah, tidak ada perbedaan ras, secara sosial nilai pembeda satu dengan yang lainnya yaitu: ketulusan dari dalam hati, ketakwaan, kemampuan serta pelayanan pada sesama manusia.
Kedua keadilan dari segi ekonomi , adanya perlakuan dipandang sama bagi setiap individu dan setiap masing-masing individu harus mampu bebas dari eksploitasi individu lainnya, baik dari segi hukum juga harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, tanpa adaanya pengimbangan tersebut, kedua keadilan tersebut akan kehilangan makna.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya setara kontribusi masing-masing individu kepada masyarakat.
Ketiga k eadilan distribusi pada pendapatan. Terjadinya kesenjangan dalam pendapatan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, yang bertentangan dengan semangat para individu. Sedangkan menurut “Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN- MUI/IX/2000”, membahas mengenai pemberian sanksi kepada para anggota namun mereka mampu untuk membayar. Terjadinya penundaan pada pembayaran sehingga mengalami pembiayaan yang bermasalah, pemberlakuan besaran denda telah ditentukan diawal akad dari kedua belah pihak. Anggota yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi karena tujuannya adalah pendisiplinan anggota. (A. Wangsawidjaja Z, 2012).
Pembiayaan musyarakah , yaitu: pembiyaan kerjasama yang memberlakukan bagi hasil antara Baitul Maal dan Tamwil dengan anggota dalam hal keperluan usaha, agar bisa mendapatkan pembiayaan musyarakah adapun syarat minimal usaha sudah berjalan kurang lebih selama dua tahun. Pembiayaan pada koperasi Syariah MAN OKU Timur, memberlakukan beberapa akad pada pembiayaannya, seperti akad musyarakah dan mudharabah , sistem yang diberlakukan pada koperasi Syariah MAN OKU Timur tidak diberlakukannya denda. Namun, karena anggota meremehkan keterlambatan tersebut dan sering terjadi keterlambatan pembayaran, akhirnya pihak koperasi Syariah MAN OKU Timur, membuat peraturan yang disepakati bersama, yaitu memberlakukan infaq kepada anggota yang terlambat membayar angsuran.
Koperasi Syariah MAN OKU Timur, memiliki cara yang digunakan pihaknya untuk mendisiplinkan anggota yaitu dengan cara wajib memberikan infaq sebesar kesepakatan Bersama, ketika ada keterlambatan anggota dalam membayar angsuran, ketentuan tentang infaq tersebut telah disepakati bersama, namun para anggota masih tetap banyak yang menunggak dan tidak disiplin dalam pembayaran pembiayaan tepat waktu, hal ini dikarenakan kecilnya nominal infaq yang di berlakukan oleh koperasi Syariah MAN OKU Timur yang telah disepakati, hingga akhirnya seolah ada penyepelehan ketertiban aturan yang diberlakukan oleh menejemen pengurus koperasi Syariah, yang mengakibatka pembiayaan yang bermasalah setiap bulannya.

## E. KESIMPULAN
Pada umumnya pemberlakuan denda di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan, dan hanya diperuntukkan bagi anggota mampu yang menunda pembayaran pembiayaan bermasalah, sesuai dengan “Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000”. Denda tersebut diberlakukan supaya anggota disiplin dalam membayar angsuran pembayaran cicilan pembiayaan. Namun, berbeda halnya dengan peraturan yang diberlakuan di koperasi syariah MAN OKU Timur, pemberlakuan infaq terhadap anggota yang tergolong mampu membayar namun terlambat melunasi tanggungan pembiayannya, dapat disebut pembiayan bermasalah, kesepakatan ini bertujuan agar suapaya para anggota pada koperasi ini tidak meremehkan pembayaran angsuran. Hasil dari infaq di gunakan untuk dana sosial. Infaq diberlakukan satu hari Rp. 1.000,- dari tanggal jatuh tempo hingga pelunasan, namun walau sudah ada kesepakatan pemberlakuan infak dengan nominal yang sudah disepakati, masih banyak juga tunggakan pembiayaan bermasalah di koperasi Syariah MAN OKU Timur, hal ini membuktikan adanya tindakan yang menyepelehkan peraturan yang sudah disepakati
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.1: 73-80, Januari 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
bersama, faktor terjadinya pembiayaan bermaslah disini salah satunya dikarenakan infaq yang disepakati terlalu kecil, padahal pemberlakuan infaq bertujuan agar terjalinnya kemaslahatan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (1995). Dasar – Dasar Research. Tarsoto: Bandung. Elly Ermawati. (n.d.). Implementasi Fatwa Dsn- Mui No. 17/DSN-MUI/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Anggota Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung. IAIN Ponorogo.
Hadari, N. (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Haq, F. U. (2021). Wajib Tahu! Macam-Macam Infak Dalam Islam. https://rumahamal.org/news/wajib_tahu_macam_macam_infak_dalam_islam Hukum Denda Dalam Islam dan Dalilnya. (n.d.). Redaksi Dalamislam. https://dalamislam.com/hukum-Islam/hukum-denda-dalam-islam.
Indonesia, dokumen P. R. (n.d.). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf Kurde, N. A. (2015). Memungut Zakat dan Infaq Profesi (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Moleong, L. J. (1991). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Terjemah., J. A.-Q. dan, & Intermasa. (1984). Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia.
Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, S. Z. (2022). Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak,
Sedekah, Wakaf). Airlangga University
Press . https://www.accessebookpages.com/full/ekonomi-dan-manajemen-ziswaf-zakat- infak-sedekah-wakaf/
Wangsawidjaja Z. A. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Gramedia Pustaka Utama.