## ASPEK HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI KHUSUSNYA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Oleh: Martini* & Efridani Lubis*

## ABSTRACT
Although  Indonesia  has  long  history  fighting  corruption  since  its  independence, however the fighting has not given positive resulted yet. The corruption cases is increasing from  one  rezim  to  another,  even  after  reformation  era  which  put  its  based  movement toward fighting corruption.  This  phenomena  drive many Indonesian  people, experts, and scholars to evaluate the essence of fighting such bad behaviour either from culture, legal, and  education  perspective.  Scholars  suggested  that  the  effective  way  of  fighting  the corruption  is  in  preventive  scheme  rather  in  represive  one.  In  this  sense,  it  is  education that  could  give  great  impact  to  build  anti  corruption  character.  The  challenge  in formulating  such  system  in  higher  education  not  only  due  to  the  material  or  the  subject given to the students, but also the method that need different approach to make sure that the needed character has been developed well.
Key Words: Anti-corruption, higher education, laws.

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  bergulirnya  reformasi di Indonesia pada tahun 1998, harapan akan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang lebih baik turut pula menguat dengan fokus pada  ditinggalkannya  praktek-praktek  yang merugikan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  pada  masa  lalu,  terutama  praktek korupsi. Namun ternyata, harapan itu masih jauh dari kenyataan; dari beberapa data yang diperoleh  mengenai  pergerakan  korupsi  di Indonesia menunjukkan trend yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun;  bahkan sampai  dengan  tahun  2010  yang  lalu. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) (Kompas.com  2014),  kasus  korupsi  di Indonesia  terus  meningkat,  baik  dari  segi
orang  dan  jumlah  uang  yang  terlibat  di dalamnya.  Selain  itu,  beragamnya  latar belakang  pihak  yang  terlibat  pun  semakin luas;  tidak  terbatas  hanya  kalangan pengguna  anggaran  dan  belanja  negara, namun  juga  semakin  banyak  pihak  swasta yang  terlibat  dalam  kasus-kasus  tersebut, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 1: Perkembangan Kasus Korupsi di
Indonesia Tahun Jlh Kasus Jlh Uang (trilliun) Pelaku 2009 86 1,7 217 2010 176 2,102 441 Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2010
 Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta *Dosen Fakultas Hukum Universitas Assyafiiyah Jakarta
Pengukuran tingkat
korupsi
Indonesia  juga  dapat  dilihat  dari  angka Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK).  Pada  tahun 2010, angka IPK Indonesia berada pada 2,8 atau  di  peringkat  ke  110  dari  178  negara yang  disurvei.  Nilai  ini  sama  persis  dengan tahun  sebelumnya.  Nilai  ini  jauh  berada  di bawah  Singapura  yang  skornya  9,3  dan merupakan  negara  dengan  IPK  tertinggi  di Asean;  masih  lebih  rendah  dari  Malaysia (4,4),  dan  sedikit  lebih  tinggi  dari  Vietnam (2,7)  dan  Timor  Leste  (2,5).  Berkaitan dengan  hal  ini,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  berkeinginan  untuk  mencapai skor IPK Indonesia 5,0 pada tahun 2015.
Namun  demikian,  jumlah  tindakan korupsi  tidak  dapat  diwakili  oleh  kasus- kasus di atas; lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi  yang  tidak  terungkap  ataupun  tidak sadar  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia secara  luas.  Terakhir  issu  mengenai dibiarkannya siswa menyontek dalam Ujian Nasional  tahun  2012  juga  merupakan tindakan tidak terpuji yang bisa dikategorikan  sebagai  cikal  bakal  korupsi yang  lebih  besar.  Oleh  karena  itu,  tindakan korupsi  lebih  merupakan  pilihan  individu daripada  sistem  yang  tidak  bisa  dihindari; hal  ini  berkaitan  dengan  karakter  dan kepribadian  orang  yang  terlibat;  yang  jika secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai orang-orang yang berkesempatan mendapatkan pendidikan yang baik.
Pendidikan  sebagai  sarana  untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan dan ketrampilan  hidup  kelihatannya  belum  bisa berjalan  dengan  baik;  karena  masih menghasilkan  peserta  didik  yang  mampu melakukan  tindakan-tindakan  tidak  terpuji di  atas.  Mata  pelajaran  atau  mata  kuliah yang  paling  dekat  dengan  pembentukan karakter  dan  kepribadian  baik  ini  dalam kurikulum  di  tingkat  sekolah  dasar  sampai dengan  perguruan  tinggi  adalah  pendidikan kewarganegaraan.
Menurut  Pasal  37  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan kewarganegaraan  merupakan  muatan  wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar  Nasional  Pendidikan,  disebutkan bahwa  dalam  kurikulum  pendidikan  tinggi wajib  memuat  mata  kuliah  pendidikan kewarganegaran  selain  pendidikan  agama, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Sebagai  mata  kuliah  wajib,  keempat mata  kuliah  di  atas  dikelompokkan  pada pengembangan  kepribadian.  Menurut  Pasal 1  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Tinggi  Departemen  Pendidikan  Nasional Nomor
43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu  Pelaksanaan  Kelompok Matakuliah  Pengembangan  Kepribadian  di Perguruan Tinggi ditegaskan bahwa pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  mata
kuliah pengembangan kepribadian merupakan  sumber  nilai  dan  pedoman dalam  upaya  memantapkan  kepribadiaan mahasiswa  sebagai  manusia  Indonesia seutuhnya.
Kepribadian manusia Indonesia seutuhnya  sebagaimana  dimaksud  di  atas, diterjemahkan  pada  pencapaian  kompetensi dasar  pendidikan  kewarganegaraan,  yang menurut Pasal 3 ayat (2) b menjadi ilmuwan dan  profesional  yang  memiliki  rasa kebangsaan  dan  cinta  tanah  air,  demokratis yang  berkeadaban,  menjadi  warga  negara yang  memiliki  daya  saing,  berdisiplin,  dan berpartisipasi  aktif  dalam  membangun kehidupan  yang  damai  berdasarkan  sistem nilai Pancasila.
Diktum  Kesebelas  angka  7  Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
menugaskan  Menteri  Pendidikan  Nasional menyelenggarakan
pendidikan yang berisikan  substansi  penanaman  semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
Melihat  fenomena  di  atas,  maka perlu melakukan kajian untuk mengintegrasikan  sikap  anti  korupsi  di kalangan mahasiswa terutama; yang merupakan  calon-calon  pemimpin  masa depan  yang  akan  menjadi  pengambil keputusan  penggunaan  anggaran  serta memiliki akses terhadap anggaran dimaksud,  melalui  kurikulum  yang  lebih
jelas target capaian karakter yang diinginkan.
B. Pembahasan B.1.  Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari kata “ corruption ” (Latin) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian (Webster  Student  Dictionary  1960:233). Menurut kamus besar Indonesia, pengertian  korupsi  adalah  kejahatan, kebusukan,  dapat  disuap,  tidak  bermoral, kebejatan  dan  ketidakjujuran.  Pengertian lainnya  adalah  ‘perbuatan  yang  buruk seperti  penggelapan  uang,  penerimaan uang sogok, dan sebagainya
(Poerwadarminta 1976: 312).
Merujuk pada istilah yang digunakan  oleh  Malaysia  ‘ resuah ’  yang diambil  dari  bahasa  Arab  ‘ risywah ’ juga berarti  korupsi.  Pengertian  istilah  ini berarti  pemberian  yang  diberikan  oleh seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan  perkaranya  dengan  cara yang  tidak  dibenarkan  atau  untuk memperoleh  kedudukan  (Andi  Hamzah 2002:45).  Berdasarkan  Surat  Al  Maidah ayat 42, semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang  terkait dengan pemutusan hukum; bahkan menurut  sebagian  besar  ulama,  perbuatan ini  merupakan  dosa  besar.  Jadi risywah
(suap  menyuap)  identik  dengan  memakan barang  yang  diharamkan  oleh  Allah  SWT, termasuk perbuatan mencari suap, menyuap  dan  menerima  suap;  begitu  juga orang  yang  menjadi  perantara  (mediator) antara  penyuap  dan  yang  disuap  (Dirjen Pendidikan Tinggi 2011:6).
Dalam  kerangka  hukum,  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara melawan  hukum  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara  dikategorikan  sebagai  tindak pidana, bukan perbuatan perdata.
Pengkategorian demikian  dikarenakan bahwa  korupsi  dinilai  sangat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara  yang  melibatkan  kontribusi  semua komponen  bangsa  berupa  pajak  sehingga dapat menghambat pembangunan nasional’ sehingga  harus  diberantas  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Upaya pencegahan
dan pemberantasan
korupsi seharusnya
dilakukan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan: politik,  hukum,  sosial,  dan  terutama pendidikan. Secara politik, upaya
pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi dilakukan  dengan  menegakkan  integritas serta  pemilihan  para  penyelenggara  negara yang  berpihak  pada  penyelenggaraan  tata pemerintahan  dan  tata  kelola  yang  bersih dan transparan.
Secara  hukum,  upaya  pencegahan dan  penanggulan  korupsi  adalah  dengan menerapkan  sanksi  yang  berat  untuk  setiap orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara  dimaksud.  Menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999, sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara, pidana  penjara  seumur  hidup  atau  bahkan pidana  mati  untuk  keadaan  tertentu.  Pidana penjara  ancamannya  mulai  dari  4  (empat) tahun  sampai  dengan 20 (dua puluh)  tahun. Di samping itu, pelaku juga dapat dikenakan denda  mulai  dari  200  juta  rupiah  sampai dengan 1 milyar rupiah.
Selanjutnya  secara  sosial,  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi dilakukan  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat  secara  luas:  mulai  dari  aktif dalam  menyebarkan  nilai-nilai  anti-korupsi melalui  gerakan  sosial  dan  lembaga swadaya masyarakat sampai dengan berperan  aktif  dalam  upaya  penegakan hukum  sebagai  pelapor  aktif  dan  sebagai saksi yang dilindungi secara hukum.
Namun  demikian,  upaya-upaya  di atas tidak bisa efektif jika sikap anti-korupsi tidak  ditumbuhkan  sedini  mungkin,  secara formal  maupun  non  formal.  Pendidikan merupakan  salah  satu  elemen  efektif  yang dapat  mengajarkan  dan  mengembangkan sikap  anti-korupsi  secara  terstruktur  dan efektif. Kesempatan untuk memperkaya diri sendiri  yang  merugikan  keuangan  negara sangat  dekat  dengan  para  penyelenggara negara  yang  menggunakan  uang  negara dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  sehari-hari.  Sebagian  besar  dari penyelenggara  negara  ini  adalah  lulusan perguruan  tinggi;  berkesempatan  untuk mengerti  akan  bahaya  dan  dampak  korupsi serta konsekuensinya jika diberi kesempatan untuk  itu.  Selama  ini  pendidikan  anti- korupsi  telah  dilakukan  secara  formal; namun  kelihatannya  upaya  tersebut  belum efektif,  karena  terbukti  angka  statistik tentang  korupsi  di  Indonesia  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun  sejak reformasi  bergulir.  Oleh  karena  itu,  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  korupsi melalui pendidikan perlu dirumuskan secara formal agar dampak dan perilaku sikap anti- korupsi  bisa lebih terukur secara ilmiah.
B.2. Pengaturan AntiKorupsi di
Indonesia Jika  diamati  pada  tataran  peraturan perundang-undangan,  Indonesia  memiliki peraturan
berkenaan dengan
pemberantasan korupsi yang cukup beragam,  namun  peraturan  tersebut  hanya berkenaan  dengan  tindakan  represif  yang efektivitasnya pun belum memadai.
1. Peraturan  Nomor  PRT/PM/06/1957 dikeluarkan  oleh  Penguasa  Militer Angkatan  Darat  dan  berlaku  untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat
2. Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor PRT/PM/08/1957
3. Peraturan  Penguasaan  Militer  Nomor PRT/PM/011/1957
4. Undang-Undang  Nomor  24/Prp/Tahun
1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan, dan  Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI  1971-19,  TNLRI  2958)  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun 1999  (LNRI  1999-40,  TNLRI  387), tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI  2001-134,  TNLRI  4150), tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun
2002  (LNRI  2002-137.  TNLRI  4250)
tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 tentang  Pengesahan  ‘United  Nations Convention Against Corruption, 2003
11. Kitab  Undang-  Undang  hukum  Pidana
(KUHP)  di  atas  adalah  Pasal  103
KUHP. Dari kesebelas peraturan perundang-undangan di atas, perkembangan  pengaturan  pemberantasan korupsi dapat digambarkan sebagai berikut: Perihal UU No. 3/1971 UU No. 31/ 1999 UU No. 30/2002 Pengertian  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain,  atau suatu Badan, yang  secara  langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka  olehnya  bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan  negara  atau perekonomian negara; secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara Tindak  Pidana  Korupsi adalah  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. memberi  hadiah  atau janji  kepada  pegawai negeri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan  negara  atau perekonomian negara menerima pemberian atau janji  tanpa  alasan  yang wajar dan tanpa melaporkan pemberian memberi  hadiah  atau janji  kepada  pegawai negeri dengan mengingat
atau janji tersebut kepada yang berwajib kekuasaan atau wewenang yang melekat  pada  jabatan atau kedudukannya Pengadilan  Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Penyidikan: KPK Sanksi hukuman  penjara  seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau  denda  setinggi- tingginya  30  (tiga  puluh) juta rupiah. pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling singkat  4  tahun  dan paling  lama  20  tahun dan  denda  paling sedikit  Rp.  200  juta paling  banyak  Rp.  1 Milyar
Dari  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa sistem pemberantasan korupsi berkembang signifikan setelah era reformasi pada tahun 1997.  Hal  pertama  yang  dikembangkan adalah  memperluas  definisi  korupsi  yang meliputi pula menyalahgunakan wewenang untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau
golongan. Hal lainnya
adalah meningkatkan ancaman hukumannya berupa  denda  yang  dipertinggi  nilai  denda pengganti  pidananya.  Pada  tahun  2002, perubahan  yang  lebih  besar  lagi  telah ditetapkan,  berupa  membentuk  lembaga penyelidik  dan  penyidik  khusus  untuk memberantas  korupsi,  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## B.3.  Penyebab Terjadinya Korupsi
Walaupun korupsi ditengarai sesuatu yang melekat pada perkembangan masyarakat baik di tingkat dunia maupun di tingkat  Indonesia,  namun  beberapa  pakar
berusaha mengidentifikasi penyebab terjadinya korupsi sehingga upaya pemberantasannya dapat dilaksanakan secara  efektif  pada  gilirannya.  Menurut  Ali Rokhmad (2013:23-35)  beberapa penyebab atau sumber terjadinya korupsi antara lain:
1. Kelemahan kepemimpinan
2. Kelemahan rasa etis dan agama
3. Rendahnya kualitas pendidikan
(moral)
4. Kemiskinan
5. Penegakan hukum yang lemah

## B.4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
Menyadari  bahaya  massif  perilaku korupsi,  para  pemimpin  negara  sejak  awal kemerdekaan  sudah  memiliki  pemikiran untuk  memberantas  korupsi.  Pertumbuhan dan  perkembangan  sikap  anti  korupsi  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  muncul  dan berkembangnya  sikap  korupsi  di  tanah  air.
Korupsi  pada  awalnya  muncul  sebagai budaya  dan  kebiasaan  di  kalangan masyarakat.  Literatur  menunjukkan  bahwa kebiasaan  untuk  menyelesaikan  konflik  di antara  para  pejabat  pada  zaman  kerajaan kuno  (Mataram,  Majapahit,  Singosari, Demak,  Banten,  dll)  dengan  motif memperkaya  diri  sendiri  telah  menjadi faktor  utama  kehancuran  kerajaan-kerajaan tersebut.  Menariknya,  kebiasaan  untuk menyenangkan  atasan  telah  pula  terstruktur dalam  birokrasi  dengan  dibentuknya  ‘abdi dalem’  yang  secara  alamiah  memang  akan bersikap  ‘asal  bapak/ibu  senang’  untuk mempertahankan posisinya dalam kerajaan.
Secara  eksternal,  budaya  korupsi terlihat dari budaya ‘upeti’ yang merupakan sesembahan  rakyat  kecil  kepada  Raja sebagai wujud ketertundukan rakyat terhadap  kekuasaan  raja  pun  membawa dampak  dalam  perkembangan  budaya korupsi  di  Indonesia.  Ketika  Belanda menjajah  Nusantara  (1800-1942)  minus penjajahan  Inggris  (1811-1816),  budaya upeti  tersebut  tetap  diteruskan    Belanda. Warga  yang  ditunjuk  oleh  Belanda  sebagai pegawai mereka untuk mengumpulkan upeti dari  rakyat  menggunakan  kesempatan  itu untuk memperkaya diri mereka sendiri; baik dari  kalangan  pejabat  Belandanya  sendiri maupun dari  pegawai pribumi  yang bekerja untuk  Belanda.  Di  samping  itu,  sudah menjadi  rahasia  umum  jika  ingin  menjadi
pegawai  Belanda,  apakah  sebagai  demang (lurah), tumenggung (setingkat bupati/gubernur) atau jabatan-jabatan lainnya,  harus  ada  uang  pelicin  agar  dapat menduduki  jabatan-jabatan  tersebut.  Tradisi korupsi dan kolusi ini terbawa terus sampai pada  zaman  kemerdekaan  dan  zaman modern sekarang ini.
Sebagian  kalangan  menyebutkan bahwa  budaya  korupsi  dan  kolusi  ini  bisa terus  berkembang  pada  zaman  Orde  Lama dan  Orde  Baru  karena  kepemimpinan  yang cenderung  otoriter  dan  anti  kritik,  namun pada Era Reformasi sekarang ini yang lebih demokratis dan terbuka, praktek korupsi dan kolusi  tersebut  terus  berkembang  adanya bahkan  meluas  dan  massif  sifatnya.  Jika pada  era  sebelumna  korupsi  terutama dilakukan  oleh  elit  politik  dan/atau pemerintahan  saja,  namun  pada  Era Reformasi  ini,  korupsi  tersebut  dilakukan oleh  hampir  seluruh  penyelenggara  negara yang juga dikenal dengan korupsi berjamaah. Oleh karenanya tidaklah mengherankan  jika  Indonesia  masuk  salah satu negara terkorup di dunia saat ini.
Pada  zaman  pemerintahan  Orde Lama,  usaha  Presiden  Soekarno  untuk memberantas  korupsi  di  Indonesia  cukup serius,  ditandai  dengan  didirikannya  dua lembaga  setara  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  saat  ini,  yaitu  Panitia Retooling  Aparatur  Negara  (Paran)  dan
Operasi  Budhi.  ini  maka  dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1961 Tentang  Ketentuan  Pokok  Kepegawaian dan  pembentukan  Badan  Administrasi
Kepegawaian Negara (BAKN) dan Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  1962 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Aparatur Pemerintah  Negara  Tingkat  Tertinggi. Namun  gerakan  ini  dinilai  tidak  berhasil karena  para  pejabat  kala  itu  mampu membubarkan lembaga ini.
Karena  gerakan  ini  dinilai  tidak berhasil, pada tahun 1963 Sekalipun masih banyak  hambatan  dalam  pemberantasan korupsi  tersebut,  namun  tercatat  dalam waktu  3  bulan  sejak  berjalannya  Operasi Budhi,  lembaga  ini  dapat  menyelamatkan keuangan  negara  sebesar  Rp  11  miliar. Namun  lagi-lagi  karena  alasan  politis, karena  dianggap  mengganggu  prestise Presiden,  gerakan  ini  pun  akhirnya dihentikan.  Sebagai  gantinya  dibentuklah Komando  Tertinggi  Retooling  Aparatur Revolusi  (KONTRAR)  dengan  Keppres Nomor  98  Tahun  1964  yang  merupakan kelanjutan tugas PARAN yang sebelumnya telah dibubarkan. Namun karena mengalami  stagnasi  akhirnya  lembaga  ini pun mati suri.
Pada  Orde  Baru,  kesadaran  bahwa korupsi  merupakan  penyakit  yang  harus ditangani dengan serius cukup kuat, hal ini terlihat  pidato  Soeharto  pada  tahun  1967
yang menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga  segala  kebijakan  ekonomi  dan politik berpusat di Istana. Untuk mewujudkan kerisauannya tersebut, Soeharto  kemudian  membentuk  Tim Pemberantasan  Korupsi  (TPK)  yang diketuai  Jaksa  Agung.  Lagi-lagi  lembaga ini  mengalami  kebuntuan,  yang  kemudian digantikan dengan Komite Empat beranggotakan  tokoh-tokoh  tua  yang dianggap  bersih  dan  berwibawa  seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A  Tjokroaminoto.  Tugas  mereka  yang utama  adalah  membersihkan  antara  lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT  Mantrust,  Telkom,  dan  Pertamina. Namun kornit e ini hanya “macan ompong” karena  hasil  temuannya  tentang  dugaan korupsi  di  Pertamina  tak  direspon pemerintah.
Setelah  era  reformasi  bergulir, usaha pemberantasan korupsi lebih digiatkan  karena  tuntutan  masyarakat.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih,  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, didirikanlah  Komisi  Pengawas  Kekayaan Pejabat  Negara  (KPKPN).  Bersamaan dengan itu, disahkan pula Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Kemudian  pada  tahun  yang  sama dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang
Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sebuah  lembaga  pemberantasan  korupsi yang paling berpengaruh hingga hari ini.
B.5. Pendidikan Karakter dan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Menurut  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan pengembangan karakter  atau  pengembangan  kepribadian di  perguruan  tinggi  antara  lain  adalah pendidikan  kewarganegaran.  Pendidikan kewarganegaraan  merupakan  mata  kuliah wajib  di  pendidikan  tinggi.  Pendidikan kewarganegaraan  sebagai  mata  kuliah pengembangan  kepribadian  menurut  Pasal 1  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Tinggi  Departemen  Pendidikan  Nasional Nomor
43/DIKTI/Kep/2006
Tentang Rambu-Rambu  Pelaksanaan  Kelompok Matakuliah  Pengembangan  Kepribadian  di Perguruan  Tinggi  merupakan  sumber  nilai dan  pedoman  dalam  upaya  memantapkan kepribadiaan  mahasiswa  sebagai  manusia Indonesia  seutuhnya.  Pencapaian  pribadi dan manusia Indonesia seutuhnya diterjemahkan  menjadi  ilmuwan  dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan
dan  cinta  tanah  air,  demokratis  yang berkeadaban,  menjadi  warga  negara  yang memiliki  daya  saing,  berdisiplin,  dan berpartisipasi  aktif  dalam  membangun kehidupan  yang  damai  berdasarkan  sistem nilai Pancasila.
Sementara  itu,  menurut  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi disebutkan  bahwa  karakter  korupsi  adalah segala upaya memperkaya diri sendiri atau golongan  atau  korporasi  secara  melawan hukum  yang  menimbulkan  kerugian keuangan  negara  dan  perekonomian negara.  Dengan  demikian  unsur  karakter yang  diinginkan  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  adalah pribadi  yang  tidak  memiliki  niat  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  golongan atau  korporasi  secara  melawan  hukum. Pengembangan  karakter  tidak  memiliki niat  untuk  memperkaya  diri  sendiri kelihatannya  lebih  kompleks  dari  sasaran kepribadian yang diinginkan dan ditargetkan  oleh  Keputusan  Direktur Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan Nasional Nomor
43/DIKTI/Kep/2006.
Karena  itu,  perlu  diidentifikasi unsur-unsur pembentuk karakter yang tidak memiliki  niat  untuk  memperkaya  diri sendiri atau golongan atau korporasi secara melawan  hukum.  Beberapa  karakter  yang
diharapkan dapat mendorong pembentukan sikap  anti-korupsi  melalui  perspektif hukum dimaksud antara lain:
1. Mampu  berpikir  secara  kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi  isu-isu  korupsi  secara objektif dan ilmiah.
2. Berpartisipasi  secara  aktif  dan bertanggung  jawab  dan  bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang  secara  positif  dan demokratis  untuk  membentuk  diri berdasarkan  karakter  masyarakat Indonesia  agar  dapat  hidup  bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Mampu  berinteraksi  dengan  bangsa lain  dalam  percaturan  dunia  secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan  teknologi  informasi dan komunikasi.
5. Mampu  memahami  batasan-batasan perbuatan  korupsi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Kedua karakter yang dikembangkan di atas perlu  diharmonisasikan  dan  diintegrasikan secara  baik  sehingga  dapat  diterapkan dalam
kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
Integrasi  sikap  anti  korupsi  dalam mata  kuliah  pendidikan  kewarganegaraan berarti dalam perspektif pendidikan sekaligus  hukum.  Pendidikan  anti  korupsi dalam  perspektif  pendidikan  diartikan sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan proses belajar – mengajar yang kritis  terhadap  nilai-nilai  anti  korupsi. Dalam  proses  tersebut,  pendidikan  anti korupsi  bukan  sekedar  media  bagi  transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan  pada  upaya  pembentukan karakter  (afektif),  dan  kesadaran  moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik),  terhadap  perilaku  korupsi. Namun demikian, pengembangan sikap anti korupsi  bernuansa  pendidikan  dimaksud tidak  akan  efektif  jika  tidak  memahami karakter  dan  aspek  hukum  anti  korupsi  di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  aspek  hukum mengenai  korupsi  serta  pencegahan  dan penanggulangannya  harus  pula  dipahami dengan  baik.  Dengan  demikian,  hasil identifikasi makna pencegahan dan penanggulangan  korupsi  secara  regulasi kemudian  diturunkan  menjadi  nilai  yang dapat diukur menurut metode pendidikan.
Salah  satu  karakter  yang  ingin dikembangkan melalui kurikulum pendidikan  anti  korupsi  berdasarkan pembelajaran  dari  perihal  di  atas  adalah kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi  akar  masalah  dalam
setiap  tindak  korupsi  sehingga  dapat diantisipasi pencegahannya sedini mungkin; tidak melulu melalui pendekatan represif  yang  bisa  berdampak  buruk  tidak hanya  pada  pelaku,  terlebih-lebih  kepada anggota keluarga pelaku.

## B.6. Karakter, Nilai, Sikap Membangun
Budaya Anti Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan
antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai  dasar  yang  diharapkan  mampu membentuk  sikap  antikorupsi  pada  diri peserta  didik.  Ada  beberapa  pemikiran mengenai  karakter  yang  perlu  dibangun dan  dikembangkan  agar  sikap  anti  korupsi terbentuk dengan baik.
Pada  tatanan  regulasi,  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, karakter yang ingin dicapai dari sistem pendidikan adalah peserta  didik  yang:  (1)  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5)  cakap,  (6)  kreatif,  (7)  mandiri,  (8) demokratis,  dan  (9)  bertanggungjawab. Sekalipun  karakter  ini  masih  bersifat umum,  namun  pada  prinsipnya  karakter baik  ini  juga  dapat  menjadi  karakter  yang dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi juga  mengembangkan  sembilan  nilai  dasar yang  perlu  ditanamkan  dan  diperkuat melalui pelaksanaan
pendidikan antikorupsi  di  sekolah,  yaitu  (1)  jujur,  (2) adil,  (3)  berani,  (4)  hidup  sederhana,  (5) tanggung  jawab,  (6)  disiplin,  (7)  kerja keras,  (8)  hemat,  dan  (9)  mandiri (Montessori, 295). Nilai-nilai ini sesungguhnya  merupakan  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  Indonesia  sejak zaman dahulu, yang kemudian  diakomodir dalam  sistem  nilai  berbangsa  dan bernegara, yaitu Pancasila.
Apabila  merujuk  kepada  nilai-nilai dalam  Pancasila,  KPK  juga  memberikan penjabaran bagaimana karakter  anti korupsi  dirumuskan  dari  Pancasila sebagai berikut:
- Sila  Pertama:  Ketuhanan  Yang  Maha Esa:  pemahaman  dan  implementasi nilai  Sila  Pertama  yang  benar  akan menumbuhkan  karakter  etis;  yaitu kesadaran  mengenai  yang  benar  dan yang  salah,  sehingga  pada  gilirannya dapat  menolak  godaan  untuk  berbuat korupsi.
- Sila  Kedua:  Kemanusiaan  Yang  Adil dan Beradab: pemahaman dan penerapan  nilai  Sila  Kedua  ini memunculkan  karakter  kematangan sosial;  yaitu  karakter  yang  berkaitan dengan  hubungan  dengan  masyarakat
luas.  Dalam  kategori  ini  termasuk karakter manusiawi, adil, dan beradab.
- Sila  Ketiga  dan  Keempat:  Persatuan Indonesia  dan  Kerakyatan  Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: pemahaman dan penerapan kedua Sila ini  akan  menumbuhkan  karakter respek  dan  interdependensi  berupa karakter kerjasama, saling menghormati, dan demokratis. - Sila  Kelima:  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia: pemahaman  dan  penerapan  Sila  ini akan  menumbuhkan  karakter  sinergis; yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Karakter yang berupa watak, tabiat, akhlak,  dan  kepribadian  yang  terbetuk melalui proses internalisasi nilai kebajikan yang  diyakini  dan  dijadikan  pandangan dalam  berpikir,  bersikap  dan  berperilaku dalam  kehidupan.  Pengembangan  karakter seseorang  tidak  dapat  dilepaskan  dari konteks  kehidupan  lingkungan  sosial  dan budaya  setempat.  Oleh  karena  itu,  proses internalisasi  nilai  kebajikan  ini  menjadi fokus
pengembangan kurikulum
pendidikan anti korupsi. Proses internalisasi menurut
Budiningsih
(2004:44), harus
memperhatikan  4  hal,  yaitu  (1)  pengertian
atau pemahaman terhadap karakter integritas,  (2)  perasaan  integritas,  (3) tindakan  integritas,  dan  (4)  internalisasi nilai-nilai  (keimanan,  etika,  dan  moral). Keempat komponen tersebut sekaligus juga mencakup  domain  kognitif,  afektif  dan psikomotorik  yang  dicapai  melalui  materi dan  metode    pembelajaran  yang  tepat. Dengan  demikian,  perilaku  anti  korupsi merupakan  karakter  ‘bentukan’  yang memang  direncanakan  dengan  seksama melalui  proses  internalisasi  dimaksud. Oleh karena itu metode pembelajaran yang paling tepat untuk perilaku ‘bentukan’ tadi adalah  metode planned  behavior dari Fishbein dan Ajzen (1975)..

## B.7. Kurikulum Pendidikan Anti
Korupsi di Universitas Negeri Jakarta yang Integratif
Merespon perkembangan yang terjadi  di  tingkat  internasional  dan nasional, serta pendapat berbagai kalangan terkait,  ditambah  pertimbangan  bahwa Universitas  Negeri  Jakarta  adalah  eks universitas  berbasis  pendidikan,  maka sangatlah  tepat  jika  UNJ  mengambil tempat  secara  aktif  dalam  merumuskan kurikulum anti korupsi yang responsif dan integratif  dengan  permasalahan  edukasi, sosial,  dan  politik  bangsa.  Merujuk  pada penjelasan pada bagian terdahulu, inti dari pendidikan korupsi meliputi
(1) pengetahuan tentang korupsi,
(2) pengembangan sikap anti korupsi,
(3) perubahan sikap menuju anti korupsi,
(4) perspektif  moral,  agama,  dan  sosial atas korupsi, dan
(5) perspektif internasional. Pendidikan anti korupsi di UNJ diusulkan bermuatan 2 SKS dengan penjabarannya sebagai berikut: Pertemuan Topik Bahasan Lingkup Bahasan I Definisi dan Prinsip Anti Korupsi Menjelaskan arti, makna, bentuk-bentuk dan perilaku korupsi sehingga mahasiswa mampu membedakan dan menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif II Sejarah Korupsi di Indonesia Menjelaskan sejarah korupsi di Indonesia sehingga mahasiswa terbuka pikirannya akan bahaya korupsi sejak bangsa ini berdiri III Masyarakat Indonesia dan Budaya Korupsi Menelaah secara kritis perilaku koruptif dari aspek budaya Indonesia sehingga mahasiswa dapat mengevaluasi kaitan budaya dengan perilaku koruptif yang pada gilirannya mampu mengembangkan budaya anti korupsi di zaman modern ini IV Faktor Penyebab Korupsi Menjelaskan dan mendiskusikan faktor pendorong terjadinya korupsi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal penyebab korupsi untuk menumbuhkan sikap anti korupsi V Dampak Masif Korupsi Menjelaskan dan mendiskusikan akibat sikap koruptif sehingga mahasiswa mampu membangun rasa empati bagi para korban tindakan korupsi VI Upaya Pemberantasan Korupsi Menjelaskan dan mendiskusikan berbagai upaya pemberantasan korupsi sehingga dapat memilih tindakan pencegahan korupsi yang paling tepat VII UTS VIII Berbagai Strategi Pemberantasan Korupsi (Perspektif Hukum Pidana) Menjelaskan dan mendiskusikan pendekatan hukum terhadap tindakan korupsi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku koruptif yang dapat dikenai sanksi menurut hukum IX Bedah Kasus I Menjelaskan dan mendiskusikan kasus korupsi yang telah diproses di persidangan sehingga mahasiswa memahami bagaimana seluk beluk terjadinya perilaku koruptif dalam masyarakat X Bedah Kasus II Menjelaskan dan mendiskusikan kasus korupsi yang telah diproses di persidangan sehingga mahasiswa memahami bagaimana seluk beluk terjadinya perilaku koruptif dalam masyarakat XI Gerakan dan Kerjasama Menjelaskan dan mendiskusikan gerakan di tingkat Internasional dalam mencegah korupsi sehingga
Internasional Pencegahan Korupsi mahasiswa mampu menjelaskan manfaat keikutsertaan Indonesia dalam gerakan dimaksud XII Belajar dari Negara Lain dalam Memberantas Korupsi Menjelaskan dan mendiskusikan kisah sukses negara lain dalam memberantas korupsi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor keberhasilan pemberantasan korupsi XIII Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi Menjelaskan dan mendiskusikan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di Indonesia sehingga mahasiswa dapat menjadi agent of change budaya anti korupsi XIV UAS

## Metode Pembelajaran
Karena mata kuliah Pendidikan Anti
Korupsi merupakan mata kuliah penanaman nilai,  maka  metode  yang  tepat  untuk  itu adalah  proses  internalisasi  nilai  secara
integratif.  Menggunakan  pendekatan  Teori planned  behavior dari  Fishbein  dan  Ajzen (1975),  maka  pendekatan  yang  diambil digambarkan sebagai berikut:
Menurut  Fishbein  dan  Ajzen,  ada tiga  komponen  pembentuk  perilaku  (1) attitude  toward  behavior,  (2)  subjective norms,  dan  (3)  control  belief.  Attitude toward  behavior  (ATB)  dipengaruhi  oleh behavioral  belief,  yaitu  evaluasi  positif ataupun  negatif  terhadap  suatu  perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah,  setuju-tidak  setuju,  baik-buruk, dll.  Evaluasi  negatif  terhadap  perilaku korupsi  dan  evaluasi  positif  terhadap
antikorupsi  akan  meningkatkan  intensi (potensi)  untuk  berperilaku  anti-korupsi. Sedangkan Subjective norms (SN) dipengaruhi  oleh  subjective  norms  di sekeliling  individu  yang  mengharapkan  si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak.  Misal  norma  agama  (bagi  individu beragama),  norma  sosial,  norma  keluarga, atau  ketika  orang-orang  yang  penting  bagi individu  atau  cenderung  dipatuhi  oleh individu  menganggap  perilaku  anti-korupsi
sebagai hal positif, maka akan meningkatkan  intensi  (potensi)  berperilaku anti-korupsi.  Control  belief  (CB)  yang dipengaruhi  oleh  perceived  behavior control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan  untuk  memunculkan  suatu perilaku.  Ini  berkaitan  dengan  sumber  dan kesempatan  untuk  mewujudkan  perilaku tersebut.  Misalnya  lingkungan  disekeliling individu  yang  korup  atau  kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan  intensi  individu  untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya.
Mata  kuliah  Anti-korupsi  berfungsi untuk  mempengaruhi  ketiga  komponen ( behavioral  beliefs,  normative  beliefs, control  beliefs )  tersebut  secara  kuat sehingga dapat menyumbang pada pembentukan attitude  toward  behavior, subjective  norm,  perceived  behavioral control mahasiswa – yang  selanjutnya dinamika  ketiganya  akan  menentukan tingkat kekuatan intensi perilaku antikorupsi mahasiswa .
Idealnya perilaku anti-korupsi mahasiswa  yang  disasar  adalah  konsistensi anti-korupsi  ditengah  realitas  lingkungan eksternal  yang  masih  sangat  korup. Konsistensi  ini  diharapkan  selanjutnya meningkat  menjadi  keberanian  mahasiswa menjadi  garda  depan  dalam  mengajak masyarakat untuk melakukan zero-tolerance terhadap tindak korupsi.
Selain  dengan  pendekatan planned behaviour di  atas,  pembelajaran  juga menggunakan metode Pembelajaran Berpusat Siswa/ Student-Centered Learning .

## C. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  pencegahan dan penanggulangan  korupsi  dalam  tataran peraturan perundang-undangan sudah cukup  lengkap;  mencakup  tidak  kurang dari  11  peraturan  setingkat  Undang- Undang  yang  berevolusi  dari  tahun  1957 sampai  dengan  2006.  Evolusi  di  tingkat peraturan  tersebut  berkembang  sesuai dengan dinamika sosial dan politik bangsa, sehingga  beberapa  keputusan  politiknya sangat  erat  melekat  pada  masa  yang bersangkutan  dan  karenanya  perlu  diubah pada era berikutnya.
Pemberantasan  korupsi  tidak  cukup hanya  dengan  tindakan  represif  seperti penyelesaian  hukum  melalui  pengadilan tindak  pidana  korupsi,  tetapi  memerlukan semua  komponen  bangsa  terkait  untuk melakukan
kontribusinya
dalam memberantas perilaku korupsi; dan menurut berbagai kalangan, upaya pencegahan dan penghapusan korupsi yang lebih efektif adalah yang bersifat preventif, termasuk dan terutama melalui pendidikan. Untuk  dapat  berfungsi  secara  efektif Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan Tinggi,  perlu  disusun  suatu  materi
pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan sehingga sasaran pembentukan  karakter  dapat  dicapai. Namun  demikian,  sebelum  menyusun kurikulum  dimaksud,  perlu  dielaborasi terlebih  dahulu  karakter  atau  sikap  yang dapat  mendukung  pembentukan  sikap  anti korupsi.
Berbagai  pendapat  diusulkan  sebagai karakter dasar yang harus dikuatkan untuk dapat  membangun  sikap  anti  korupsi. Namun  yang  paling  menarik  adalah mengembangkan  karakter  atau  sikap dimaksud  dari  falsafah  negara  Indonesia: Pancasila,  sebagaimana  yang  diusulkan oleh  KPK.  Dengan  memahami  dan menerapkan  sila-sila  dalam  Pancasila, maka  akan  terbentuk  karakter  yang  dapat membedakan  hal  yang  benar  dan  yang salah (etis), karakter mampu menempatkan diri di tengah masyarakat luas (kematangan sosial,  manusiawi,  adil,  beradab),  karakter respek  dan  interdependensi  (kerjasama, saling  menghormati,  demokratis),  karakter mampu menempatkan kepentingan bersama  di  atas  kepentingan  pribadi (sinergis).

## DAFTAR PUSTAKA
Anwary,  2012, Perang  Melawan  Korupsi di  Indonesia – Studi  Kasus Maraknya  Tindak  Pidana  Korupsi, Penindakan dan Strategi Pemberantasannya, Institut Pengkajian Masalah-Masalah
Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
Budiningsih,  C.A, Pembelajaran  Moral: Berpijak  pada  Karakteristik  Siswa dan  Budayanya ,  Bhineka  Cipta, Jakarta, 2004.
Dreher, Axel, Christos Kotsogiannis, Steve McCorriston,  2004, Corruption Around the World: Evidence from a Structural Model .
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan  RI,  2011, Pendidikan Anti-Korupsi  Untuk  Perguruan Tinggi .
Hamzah,  Andi,  2002, Pemberantasan Korupsi  Ditinjau  Dari  Hukum Pidana, Jakarta:  Penerbit  Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
Hartanti,  Evi,  2008, Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika.
Indriati, Etty, 2014, Pola dan Akar Korupsi – Menghancurkan  Lingkaran  Setan Dosa Publik , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kaligis,  OC,  2008, Praktik  Tebang  Pilih Perkara  Korupsi ,  PT  Alumni Bandung.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan RI,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi,  2011, Pendidikan  Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.
Kompas.com,  2014, Tren  Korupsi  Naik Lagi ,  http://nasional.kompas.com/ read/2014/08/18/10085091/Tren.Ko rupsi.Naik.Lagi.
Kurniawan, Luthfi J dan Hesti Purspitosari, 2012, Negara,  Civil  Society,  dan Demokratisasi ,  Intrans  Publishing, Malang.
Panduan  Penyelenggaraan  Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah , makalah dapat diunduh di http://www.kemenag.go.id/file/file/
ProdukHukum/ftec1380095521.pdf.
Poerwadarminta,  WJS,  1976, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Balai Pustaka.
Martono, Nanang, 2012, Sosiologi Perubahan  Sosial – Perspektif Klasik,  Modern,  Posmodern,  dan Poskolonial , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Montessori, Maria, Pendidikan Antikorupsi Sebagai  Pendidikan  Karakter  Di Sekolah.
Rokhmad,  Ali, Birokrasi  Tanpa  Korupsi , 2013, Sains Press, Sarana Komunikasi Utama Bogor. Tim Pengkajian SKPN Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2002, Upaya  Pencegahan  Dan Penanggulangan  Korupsi  Pada Pengelolaan APBN/APBD.

## Kejaksaan  Republik  Indonesia,  2010,
Tindakan  Preventif  Dan  Represif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi ,  dapat  diunduh  di http://www.kejaksaan.go.id/unit_ke jaksaan.php?idu=28&idsu=35&id= 1546.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006
Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001
Tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999
Tentang  Penyelenggara  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Instruksi  Presiden  No.  5/2004  tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Permendiknas  Nomor  22  Tahun  2006 tentang Standar Isi.