## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), Oktober 2019, pp.481-489 DOI 10.33087/jiubj.v19i3.705 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) Wahju Krisnanto, Nany Suryawati
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
Wahju Krisnanto 1 , Nany Suryawati 2 1,2 Faculty of Law, Universitas Katolik Darma Cendika Correspondence email: krisnanto.wahju@gmail.com
Abstrak. Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi  pembangunan di era otonomi daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Pemberian kewenangan tersebut, memerlukan dukungan kapasitas dari aparatur pemerintah  daerah  untuk  mampu  merencanakan  kegiatan  program  pembangunan  yang  inovatif  berdasar  pada  kebutuhan daerahnya.  Dalam  faktanya,  masih  banyak  aparatur  pemerintah  daerah  yang  belum  memiliki  kapasitas  untuk  merencanakan kegiatan  program  pembangunan  yang  inovatif.  Diperlukan  informasi  data  untuk  mengetahui  faktor  yang  menjadi  akar  penyebab rendahnya  kapasitas  aparatur  pemerintah  daerah untuk  melakukan  perencanaan  pembangunan.  Tujuan  diketahuinya  faktor  akar penyebab  rendahnya  kapasitas  aparatur  pemerintah  dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan  adalah  diperolehnya  solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahannya. Sebagai lokasi penelitian, dipilih wilayah kota Probolinggo. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui adanya beberapa faktor penyebab rendahnya  kapasitas aparatur pemerintah daerah adalah belum efektifnya mekanisme evaluasi, tidak ada pendokumentasian dan pengkomunikasian hasil kegiatan program pembangunan, tidak adanya rencana pengembangan SDM, lemahnya  data input perencanaan program pembangunan dan cepatnya intensitas mutasi aparat birokrasi.
Kata Kunci : Aparatur; Kapasitas; Perencanaan; Pembangunan.
Abstract.  Giving  greater  authority  to  local  governments to  carry  out  development  innovations  in  the  era  of  regional  autonomy  is both an opportunity and a challenge. The granting of such authority requires the support of the capacity of the regional government apparatus  to  be  able  to  plan  innovative  development  program  activities  based  on  the  needs  of  the  region.  In  fact,  there  are  still many  local  government  apparatus  that  do  not  yet  have  the  capacity  to  plan  innovative  development  program  activities.  Data information is needed to determine the factors that become the root cause of the low capacity of local government officials to carry out  development  planning.  The  purpose  of  knowing  the  root  factor  that  causes  the  low  capacity  of  government  apparatus  in carrying  out  development  planning  is  to  obtain  solutions that can  be  done  by  local  governments  to  increase the  capacity  of their government  apparatus.  As  a  research  location,  Probolinggo  City  was  chosen.  The  method  used  in  this  study  uses  a  qualitative descriptive  approach.  The  results  of  the  study  revealed  that  there  were  several  factors  causing  the  low  capacity  of  the  regional government apparatus, the evaluation mechanism was not effective, there was no documentation and communication of the results of  development  program  activities,  lack  of  Human  Resources  development  plans,  weak  development  program  of  input  data planning and the rapid mutation intensity of bureaucratic apparatus.
Keywords: Apparatus; Capacity; Planning; Development.

## PENDAHULUAN
Tumbangnya  pemerintahan  Presiden  Soeharto pada  tahun  1998  menyadarkan  masyarakat  Indonesia, bahwa sistem tata kelola pemerintahan ketika itu sangat rapuh  untuk  disalahgunakan  oleh  para  birokrat. Kerapuhan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  tersebut menimbulkan  penyakit  ( patologi )  di  kalangan  birokrat  di Indonesia yang ditandai terjadinya praktik korupsi, kolusi dan  nepotisme  (KKN).Terjadi  sentralisasi  kewenangan dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia  yang berakibat  absolutism  kewenangan  pada  segelintir  elit politik di Indonesia.
Sentralisasi  kewenangan  juga  terjadi  dalam sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  dimana  sistem kewenangan pemerintahan tersentralisasi pada Pemerintah Pusat. Tidak terjadi pemerataan pembangunan  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Wilayah pemerintahan yang jauh dari pusat  kekuasaan mendapatkan  alokasi  dana  pembangunan  lebih  sedikit dibanding  dengan  wilayah  pemerintahan  yang  dekat dengan  pusat  kekuasaan.  Tidak  mengherankan  apabila angka  indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  pada  tahun 1998 terendah di antara negara-negara ASEAN dengan penduduk  miskin  sebesar  47,97juta  orang  pada  tahun 1999 (Statistik, 2017).
Menyadari  sistem  tata  kelola  pemerintahan Indonesia yang rapuh terhadap praktik KKN, masyarakat menginginkan dilakukannya reformasi sistem tata kelola pemerintahan  yang  mendasarkan  pada  prinsip  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ). Implementasi  prinsip Good  Governance dimulai  dengan melakukan desentralisasi kewenangan kepada
Pemerintah Daerah yang selama ini porsi kewenangannya  banyak  dikuasai  oleh  Pemerintah Pusat.  Asas  desentralisasi  tersebut  diwujudkan  dengan pemberian  otonomi  daerah  kepada  Pemerintah  Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.  Rondinelli (1983) mendefinisikan otonomi daerah sebagai pemberian  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  terkait  politik  dan  hukum  untuk merencanakan,  membuat  keputusan  dan  mengelola fungsi  publik.  Fungsi  publik  disini  tidak  saja  sebatas pada fungsi pelayanan pemerintahan pada hal-hal yang bersifat  administratif,  namun  juga  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan  yang  dapat  dimanfaatkan oleh publik.
Otonomi  daerah  bukan  sekedar  pemberian kewenangan  dalam  mengatur  tata  pemerintahan  di daerah  saja,  namun  diperlukan  kemampuan  daerah untuk  memahami  secara  mendalam  potensi  dan
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
permasalahan  yang  dimiliki  daerah  serta  kebutuhan nyata  warganya.  Oleh  karena  itu,  aspek  perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi, peremasalahan dan kebutuhan nyata warganya, menjadi kunci awal yang diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Selain  daripada  itu  implementasi Good Governance dalam  otonomi  daerah  juga  dapat  dimulai dari  aspek  perencanaan  pembangunan.  Setidaknya terdapat  2  (dua)  alasan  diperlukannya  perencanaan pembangunan,  yaitu  tidak  adanya  kepastian  tentang kondisi  pada  masa  mendatang  serta  untuk memberikan arah  pembangunan.  Tanpa  arah  pembangunan  yang pasti,  maka  pemerintah  mengalami  kesulitan  untuk menetapkan  langkah  dan  prioritas  pembangunan  yang diambilnya. Sebagai akibatnya, anggaran pembangunan terbuang  sia-sia  tanpa  dapat  memberikan  manfaat sebesarnya bagi kesejahteraan warga.
Menyadari  pentingnya  aspek  perencanaan  dalam sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  Pemerintah pada  tahun  2004  telah  menerbitkan  UU  No.  25  Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  Melalui  undang-undang  ini  diatur  sistem perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan yang dilakukan oleh semua unsur  pemerintahan,  Telah  pula  diamanatkan  dalam undang-undang  ini,  bahwa  perencanaan  pembangunan harus  bersifat  terkoordinatif,  sinergis  dan  komprehensif. Koordinasi  dan  sinergitas  tidak  hanya  terjadi  di  antar organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  antar  wilayah pemerintah  daerah  dan  hirarki  pemerintahan  (pusat, provinsi  dan  kabupaten/kota),  namun  juga  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  di  wilayah  pemerintah daerah.
Selain  pada  aspek  perencanaan,  isu  sentral implementasi  otonomi  daerah  adalah  pada  kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh kebijakan  otonomi  daerah.  Hal  ini  seperti  yang disampaikan  oleh  Cheema  dan  Rondinelli  dalam bukunya yang berjudul “Decentralization and Development:  Policy  Implementation  in  Developing Countries” yang  menyatakan  bahwa  kapasitas  aparatur dalam  manajerial  dan  administratif  pembangunannya, khusus  pada  aspek  perencanaan,  pengendalian  dan pengintegrasian  pembangunan  sangat  berperan  dalam implementasi  otonomi  daerah  (Cheema  &  Rondinelli, 1983, 26-27).
Kapasitas  aparatur  pemerintah  daerah  dalam perencanaan  pembangunan  menjadi  isu  sentral  dalam implementasi otonomi daerah. Hal ini karena kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah  menjadi  pilar penyangga  dalam  penyelengaraan  pemerintah  daerah (Listyodono & Purwaningdyah MW, 2008).
Telah  banyak  program  reformasi  birokrasi, khususnya  terkait  dengan  peningkatan  kapasitas birokrasi  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  telah dilakukan  Pemerintah.  Namun  dalam  pelaksanaannya, belum  cukup  memberikan  hasil  yang  maksimal.  Hal  ini diindikasikan  dengan  adanya  beberapa  fenomena  yang terjadi  dalam  perencanaan  pembangunan,  antara  lain masih  banyaknya  perencanaan  pembangunan  yang hanya mengacu pada perencanaan pembangunan tahun lalu  tanpa  mendasarkan  pada  kebutuhan  nyata
masyarakat  yang  ada  di  daerah.  Sebagai  akibatnya, pembangunan menjadi tidak efektif, efisien dan stagnan.
Rendahnya  kapasitas  SDM  aparatur  dalam implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  juga  ditemukan dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Seymor  dan Turner  (2002)  yang  menyatakan  bahwa  kemampuan SDM  di  tingkat  eksekutif  dan  legislatif  di  daerah  di Indonesia dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah dirasa belum siap.
Artikel  ini  disusun  untuk  memberikan  kontribusi reformasi  birokrasi,  khususnya  untuk  peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan  pembangunan,  penelitian  ini  dilakukan. Agar mampu  memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas  aparatur  pemerintah  dalam  melakukan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya informasi  yang  dapat  menjawab  tentang  faktor-faktor apa  yang  menjadi  penyebab  lemahnya  kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan akar penyebab permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  bersifat deskripsi  kualitatif  yang  dilakukan  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  dimaksudkan  untuk mengetahui akar penyebab terjadinya lemahnya kapasitas  aparatur  Pemerintah  Kota  Probolinggo  dalam melakukan perencanaan pembangunan. Untuk mengetahui akar penyebab tersebut, penulis melakukan wawancara  secara  mendalam  ( in  depth )  terhadap aparatur  pemerintah  daerah  di  beberapa  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  menduduki  jabatan  di bidang  perencanaan.  Pemilihan  responden  dilakukan secara  purposive  sampling  dengan  besaran  jumlah responden sebanyak  30 orang responden.  Seluruh data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  secara  mendalam ( in depth ) selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan model
Spradley. Dengan mempergunakan  analisis  ini,  maka  seluruh  data  akan dilakukan  analisis  domain,  analisis  taksonomi,  analisis komponen dan analisis tema (Emzir, M.Pd, 2016, 209).
Untuk  mengetahui  akar  penyebab  rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan  pembangunan,  secara  umum  data  yang dikumpulkan  dan  dikategorikan  ke  dalam  4  (empat) aspek,  Pertama  adalah  ada  tidaknya  kebijakan  OPD yang  ditujukan untuk  menstimuli  inovasi  dalam perencanaan  pembangunan.  Kedua,  ada  tidaknya kebijakan  OPD  dalam  pengembangan  kapasitas  SDM aparatur pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan.  Ketiga,  pengetahuan  SDM  aparatur pemerintah daerah dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat, dan keempat, pengetahuan dan ketrampilan  SDM  aparatur  pemerintah  daerah  dalam menyusun perencanaan pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Probolinggo  Untuk Menstimuli Perencanaan Pembangunan
Inovasi  dalam  perencanaan  merupakan  aspek terpenting  untuk  mencapai  tujuan  (goals)  dan  sasaran
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
(objectives). Inovasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan individual  perencana.  Namun  ketergantungan  pada kemampuan  individu  dalam  menghasilkan  inovasi tentunya  akan berpengaruh pada masa depan keberlanjutan  inovasi  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu seharusnya  inovasi  bukan  dilahirkan  dari  kemampuan individu,  tetapi  oleh  keberadaan  sistem  yang  diciptakan dalam OPD untuk mendorong inovasi oleh sumber daya manusia yang ada.
Menurut  Metcalfe,  yang  dimaksudkan  dengan inovasi  adalah  sebuah  sistem  yang  menghimpun berbagai  institusi  untuk  berkontribusi,  baik  Bersama maupun  individu,  untuk  pengembangan  dan  difusi teknologi  baru  dan  menyediakan  kerangka  kerja  untuk mengimplementasikannya. Dalam konteks ini pemerintah daerah perlu membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi  merupakan  suatu  sistem  dari  lembaga  yang saling  berkaitan  untuk  menciptakan,  menyimpan,  dan mengalihkan  (mentransfer)  pengetahuan,  keterampilan yang menentukan teknologi baru  (Rivai, 2007).
Jika  dikaitkan  dengan  konteks  yang  lebih  luas, kebijakan  OPD  untuk  menstimulus  inovasi  tersebut merupakan  bagian  dari  manajemen  pengetahuan ( knowledge management ) dalam institusi pemerintahan. Penerapan manajemen pengetahuan ( knowledge management )  di  organisasi  pemerintahan  hampir  sama dengan  organisasi  swasta,  hanya  saja  pada  organisasi pemerintahan tujuan akhir dari inovasi adalah peningkatan layanan publik.
Dengan  demikian  tujuan  penerapan  manajemen pengetahuan ( knowledge management ) pada organisasi pemerintahan  adalah  untuk  mempermudah  proses penciptaan,  pengumpulan,  penyimpanan,  dan  berbagi- tukar  pengetahuan  ( knowledge  sharing ),  menutup kesenjangan  pengetahuan antara  satu  pegawai  dengan pegawai lainnya dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada.
Birokrasi  pemerintahan  daerah  sebenarnya  telah didorong untuk melaksanakan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dalam pemerintahan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2011).
Berdasarkan  Permen  PAN&RB  No.  14  Tahun 2011, berbagi pengetahuan adalah proses menyebarkan dan  membuat  pengetahuan  tersedia  untuk  berbagai kalangan  yang  membutuhkan  di  dalam  organisasi penggunanya.  Proses  berbagi  dapat  terbentuk  melalui proses  sosial  pada  kultur  organisasi  yang  menghargai aktivitas  berbagi  pengetahuan.  Proses  tersebut  dapat berlangsung  secara  tradisional  melalui  diskusi  dan kolokium,  maupun  melalui  medium  modern  dengan berbasiskan  teknologi.  Dengan  adanya  Manajemen Pengetahuan,  OPD  dapat  belajar  untuk  melaksanakan aktivitas  yang  semakin  baik  dari  waktu  ke  waktu. Kemampuan individu-individu dalam OPD akan memanfaatkan  pengetahuan  kolektif  yang  mereka  miliki sekaligus  dapat  menghindari  terjadinya  pengulangan
proses, termasuk di dalamnya kemampuan untuk belajar dan  mengevaluasi  tindakan  yang  telah  dilakukan,  yang pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  kinerja  organisasi itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelusuran dokumen  yang  dilakukan,  teridentifikasi  3  (tiga)  kondisi yang  terkait  dengan  belum  maksimalnya  stimulasi inovasi  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Kota Probolinggo. Pertama , tidak adanya kebijakan pendokumentasian secara sistematis seluruh pengalaman-pengalaman  dalam  menjalankan  program kerja,  sekaligus  kebijakan  yang  memastikan  aparatur menuliskan  inovasi  yang  dilakukan  di  tahun  lalu. Kemampuan  untuk  mengakumulasi  pengetahuan  dan keterampilan  ini  sungguh  penting  dalam  rangka menjadikan Pemerintah Kota Probolinggo menjadi pusat pembelajaran ( learning center) .
Kemampuan menuliskan pengalaman, mendokumentasikannya secara
sistematis, mendialogkannya  dengan  berbagai  pihak  yang  mampu memberi  masukan  berharga  menjadi  sangat  penting  di dalam proses membangun pengetahuan dan keterampilan  dari  pengalaman  empiris  ini.  Dokumentasi tertulis  sebagai  bahan  pembelajaran  dari  perencanaan sebelumnya  selama  ini  mengacu  kepada  LAKIP  dan Laporan Kegiatan. Namun LAKIP dan Laporan Kegiatan merupakan dokumen yang bersifat institusional, sehingga  tidak  merepresentasikan  pengetahuan  dan ketrampilan di level individu pegawai.
Kedua ,  tidak  adanya  strategi  agar  aparatur Pemerintah  Kota  Probolinggo  mampu  menghasilkan dokumen  khusus  tentang  inovasi  dari  pengalaman empiris melaksanakan program-program pembangunan. Pedoman dalam inovasi pelayanan publik, salah satunya dalam  aspek  dokumentasi,  sebenarnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan  Publik.  Namun dalam  faktanya,  hingga  saat  ini  belum  ada  upaya pendokumentasian  pengalaman  dalam  menjalankan program  kerja  maupun  inovasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Probolinggo.  Kondisi  ini  juga  belum terwujud  dalam  kebijakan  Pemerintah  Kota  Probolinggo yang  mendorong  aparaturnya  menghasilkan  dokumen khusus  tentang  inovasi.  Pembuktian  ada  tidaknya strategi  tersebut  dapat  dilihat  pada  ada  tidaknya publikasi  khusus  berbentuk  buku,  yang  menceritakan tentang inovasi penting OPD sebagai luarannya.
Dari  hasil  wawancara  dengan  responden  kunci, diketahui  saat  ini  usulan  inovasi  tidak  disampaikan tertulis  secara  komprehensif.  Pengalaman  pada  salah satu OPD menunjukkan bahwa inovasi dalam perencanaan  pembangunan  hanya  disampaikan  secara lisan  dalam  rapat  staf.  Usulan  tersebut  kemudian  akan dibahas  dalam  rapat  staf.  Metode  ini  tentunya  memiliki kelemahan  dalam  pendokumentasian  usulan  tersebut yang  pada  akhirnya  inovasi  tersebut  tidak  dapat  dikaji dan diimplementasikan.
Ketiga ,  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa responden  diketahui  saat  ini  di  Pemerintah  Kota Probolinggo  belum  memiliki  mekanisme  sistem  yang memungkinkan  pegawai  berbagi  dan  mentransfer pengetahuan dan keterampilannya kepada aparatur lain,
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
baik  di  lingkungan  OPD  yang  sama  atau  antar  OPD. Berbagi  pengetahuan  merupakan  salah  satu  metode dalam knowledge management yang dapat dipergunakan  untuk    memberikan  kesempatan  kepada aparatur  pemerintah  daerah  untuk  berbagi  pengalaman dan  ide  pembangunan.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya komunikasi  berupa  dialog  antar  aparatur  OPD  maupun antar  OPD  untuk  membagi  pengetahuan,  pengalaman dan ide.
Transfer  pengetahuan  dan  ketrampilan  pada sebagian  besar  OPD  tidak  dilakukan  berdasarkan sistem,  tetapi  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  pada waktu  tertentu.  Jika  terdapat  pelatihan  atau  bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh aparatur OPD, maka setiap aparatur  yang  terkait  dengan  bidang  dari  pelatihan tersebut ditugaskan untuk mengikuti pelatihan. Mekanisme penugasan tersebut hanya didasarkan pada kebijakan  internal  OPD  dan  lebih  banyak  disebabkan oleh  pengamatan  kebutuhan  oleh  pimpinan  dan  bukan karena  adanya  rencana  pengembangan  kapasitas  SDM aparatur di OPD. Rekomendasi aparatur yang ditugaskan  mengikuti  kegiatan  peningkatan  kapasitas sebagai bagian dari transfer pengetahuan inovasi hanya didasarkan  pada  bidang  yang  ditempati  oleh  aparatur tersebut.
Setelah mengikuti pelatihan/lokakarya peningkatan  kapasitas,  dari  hasil  wawancara  diketahui tidak  adanya  mekanisme  untuk  melakukan  transfer pengetahuan kepada aparatur lain. Transfer pengetahuan  dilakukan  secara  informal  antar  pribadi aparatur. Sebagai akibatnya tidak terjadi penyebarluasan  pengetahuan  pada  sesama  aparatur pemerintah daerah.
Dalam  pandangan  aparatur  Pemerintah  Kota Probolinggo,  sistem  untuk  berbagi  dan  transfer pengetahuan  bukan  menjadi  tanggungjawab  pribadi aparatur  atau  OPD  yang  memiliki  tugas  pokok  dan fungsi  melakukan  pengembangan  kapasitas  aparatur. Menurut responden, tanggungjawab transfer pengetahuan  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Seharusnya proses berbagi dan transfer pengetahuan  oleh  aparatur  dapat  dilakukan  melalui mekanisme  sosialisasi  yang  terdokumentasikan.  Upaya pendokumentasian  hasil  kegiatan  knowledge  sharing melalui  sosialisasi  yang  sudah  dilakukan  aparatur  itu, perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga nantinya menjadi modal organizational knowledge. Pendokumentasian  hasil  knowledge  sharing  yang  baik diharapkan  mampu  mendorong  proses  pembelajaran yang  berkelanjutan.  Mekanisme  transfer  pengetahuan dan  inovasi  tersebut  bukan  hanya  dapat  dilakukan dalam internal OPD saja, tetapi juga lintas OPD. Melalui pendekatan  tersebut  diharapkan  perkembangan  inovasi dapat terjadi secara merata di setiap OPD.

## Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan Pembangunan
Secara  umum  tujuan  pengembangan  kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai  tujuan  dari  individu  maupun  organisasi tersebut. Dalam konteks pembangunan, tidak ada tujuan
lain selain untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan good  governance . Suatu  kondisi  kepemerintahan  yang  yang  dicita-citakan semua  pihak  dan  mampu  menjawab  persoalan- persoalan dunia saat ini.
Jika  ditinjau  dari  perspektif  sistem,  penguatan kapasitas aparatur pada hakekatnya merupakan pendayagunaan  dan  pembinaan  keseluruhan  sistem administrasi  pemerintahan  daerah  yang  berfokus  pada pengembangan komponen-komponen dasar. Komponen-komponen  dasar  tersebut  meliputi  kapasitas kelembagaan,  kapasitas  kepegawaian  dan  mekanisme ketatalaksanaan yang kondusif dan sinergi. Pengembangan kapasitas komponen-komponen tersebut  akan  mewujudkan  sistem  organisasi  dan manajemen  aparatur  pemerintah  daerah  yang  mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan secara optimal.
Pengembangan  kapasitas  dapat  didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi,  komunitas atau  masyarakat  untuk  menganalisa  lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan- kebutuhan,  isu-isu  dan  peluang-peluang;  memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu- isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan  peluang  yang  relevan.  Merancang sebuah  rencana  kerja,  serta  mengumpulkan  dan menggunakan  secara  efektif,  dan  atas  dasar  sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan,  memonitor,  dan  mengevaluasi rencana  kerja  tersebut,  serta  memanfaatkan  umpan balik  sebagai  pelajaran  (Capacity  Need  Assessment:  A Conceptual Framework, 2001).
Berdasarkan wawancara dengan beberapa aparatur  Pemerintah  Kota  Probolinggo,  ditemukan  tidak adanya kebijakan pengembangan kapasitas perencanaan  pembangunanan  yang  sifatnya  jangka panjang  untuk  aparatur  yang  berada  di  setiap  OPD. Tidak adanya kebijakan tersebut berimplikasi pada tidak dapat terukurnya implementasi pengembangan kapasitas  aparatur  dalam  perencanaan  pembangunan. Selain  itu  juga  berimplikasi  pada  tidak  adanya monitoring,  evaluasi,  dan  peninjauan  kebijakan  di daerah.
Saat ini upaya pengembangan kapasitas merupakan  bagian  yang  penting  di  dalam  berbagai aspek  aparatur  pemerintahan.  Dalam  kehidupan  sehari- hari  pengembangan  kapasitas  misalnya  dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah  juga  penting  untuk  meningkatkan  performa aparatur  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  abdi negara,  dan  juga  regulasi  dan  deregulasi  kebijakan pemerintahan.  Dalam  konteks  pembangunan  secara keseluruhan,  upaya  pengembangan  kapasitas  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Dengan  kata  lain  tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan  dalam  hal  apapun  tanpa upaya  pengembangan  kapasitas  bagi  pelaku  maupun juga sistem yang mengaturnya.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden  di  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kota
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
Probolinggo,  sebagian  besar  responden  beranggapan bahwa kebijakan perencanaan pengembangan kapasitas merupakan tanggung jawab Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya melaksanakan kebijakan pengembangan kapasitas yang telah dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Pendapat  lain  menunjukkan  adanya  pandangan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan pembangunan seharusnya menjadi tanggung  jawab  Bappeda  &  Litbang  Kota  Probolinggo. Jika dikaitkan dengan konteks perencanaan pembangunan,  maka  seharusnya  Bappeda  &  Litbang Kota  Probolinggo  memfasilitasi  adanya  pendampingan perencanaan  program  dalam  rangka  peningkatan kapasitas  SDM  yang  menjabat  sebagai  Kasubag Program  dan  Perencanaan.  Tidak  adanya  upaya peningkatan kapasitas Kasubag Program dan Perencanaan  di  OPD  berimplikasi  pada  minimnya pengetahuan  dan  ketrampilan  Kasubag  Program  dalam melakukan  perencanaan  pembangunan.  Selama  ini pengetahuan  dan  ketrampilan  Kasubag  Program  lebih banyak  diperoleh  melalui  transfer  informasi  di  antara Kasubag  Program  dan  Perencanaan  dalam  melakukan perencanaan pembangunan.
Lebih  daripada  itu,  kegiatan  pengembangan kapasitas  saja  tidak  cukup  untuk  meningkatkan keterampilan/kemampuan dari aparatur. Kapasitas aparatur  dapat  berkembang  ketika  pengetahuan  dan keterampilan  baru  yang  dimilikinya  diaplikasikan  dalam kerja  sehari-hari  dan  secara  berkelanjutan  melakukan refleksi tentang inovasi dan kegiatan program pembangunan yang benar-benar terimplementasi dengan  baik  serta  aspek apa  saja  yang  perlu  dilakukan perbaikan.  Hasil  refleksi  atas  pengalaman  tersebut diharapkan  dapat  mengembanggkan  pengetahuan  dan keterampilan menjadi ”kemampuan/keahlian”.
Pengetahuan dan Ketrampilan SDM terhadap Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis kebutuhan masyarakat merupakan kegiatan utama yang melandasi pembangunan masyarakat,  alasan  pokoknya  adalah  menghindari terjadinya kesalahan definisi kebutuhan ( needs ) dengan keinginan  ( wants ).  Meski  perbedaan  antara  keduanya cukup  kontras,  analisis  penting  dilakukan,  karena kebutuhan  terkait  dengan  konsep  kenyataan  dan prioritas. Kebutuhan dirumuskan untuk dipenuhi berdasarkan  urutan  kepentingannya.  Selain  itu,  praktik pemenuhan  kebutuhan  mengikuti  kebutuhan  yang dirasakan,  sedangkan  kebutuhan  yang  dirasakan seringkali berbeda dengan kebutuhan nyata.
Dalam  konteks  pemerintahan,  pengetahuan  SDM dalam  analisis  kebutuhan  masyarakat  dibutuhkan  untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif  dan akurat. Mendasarkan pada hasil wawancara  dengan  responden,  sebagian  besar  OPD menunjukkan  bahwa  analisis  terhadap  kebutuhan masyarakat  sumbernya  terbatas  pada  apa  yang diperoleh  dalam  Musrenbang.  Di  sisi  lain,  kebutuhan yang disampaikan Musrenbang seringkali tidak menyentuh  akar  permasalahan.  Dampaknya  adalah
banyak kebutuhan masyarakat yang diselesaikan dalam bentuk  pemberian  hibah.  Realitas  ini  menunjukkan masih lemahnya kemampuan analisis beberapa aparatur di OPD dalam menganalisis kebutuhan masyarakat.
Pada  tingkatan  staf  juga  seringkali  ditemukan tidak  adanya  kemampuan  untuk  menganalisis  kaitan Renstra  OPD  dengan  RPJMD  dan Sustainable Development  Goals  (SDGs) .  Hal  ini  disebabkan  tidak adanya  pemerataan  pengetahuan  dalam  menganalisis RPJMD  dan  bagaimana  menerjemahkan  RPJMD  ke dalam  tingkatan  kegiatan  program  di  setiap  OPD. Mendasarkan pada hasil wawancara dengan responden diketahui seharusnya setiap staf juga memiliki pengetahuan  yang  komprehensif  terhadap  RJPMD sehingga  seluruh  aparatur  pemerintahan  memiliki kesamaan pandangan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Keterbatasan  waktu  dalam  melakukan  analisis kebutuhan  masyarakat  secara  mendalam  juga  turut berpengaruh.  Keterbatasan  atau  sempitnya  waktu tersebut  mengakibatkan  staf  lebih  banyak  bergantung pada  apa  yang  diperoleh  dari  Musrenbang.  Padahal analisis  kebutuhan  tidaklah  cukup  hanya  menggunakan satu  teknik  untuk  merumuskan  kebutuhan  masyarakat, dalam  hal  ini  melalui  Musrenbang.  Analisis  kebutuhan masyarakat  harus  dilakukan  trangulasi  dengan  cara menggunakan  beberapa  macam  teknik  dan  menggali data dari berbagai sumber dalam masyarakat.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  melalui wawancara,  sebenarnya  telah  disadari  bahwa  usulan yang  diperoleh  dalam  Musrenbang  seringkali  tidak menjawab  akar  permasalahan  yang  ada  dalam masyarakat.  Masyarakat  pada  umumnya  tidak  mampu menangkap  apa  yang  menjadi  kebutuhan  riil  sehingga apa  yang  disampaikan  seringkali  keinginan  jangka pendek atau kebutuhan yang bersifat artifisial
Jika  dianalisis  lebih  lanjut,  kelemahan  dalam kemampuan menganalisis kebutuhan masyarakat dalam perencanaan  pembangunan  bersumber  dari  lemahnya penguasaan  data.  Lemahnya  penguasaan  data  dapat disebabkan  oleh  keterbatasan  pengetahuan  sumber daya  terhadap  data,  atau  minimnya  data  yang  dimiliki dan  dibutuhkan  OPD  sebagai  sumber  informasi  dalam menganalisis kebutuhan masyarakat.
Minimnya  data  dalam  dalam  hal  ini  adalah ketersediaan  data  statistik  sesuai  dengan  kebutuhan perencanaan  pembangunan  daerah.  Misalnya,  data statistik  yang  menjadi  indikator  SDGs  yang  berkaitan dengan  bidang  kerja  OPD.  Kelemahan  kemampuan menganalisis  data,  misalnya  dalam  bentuk  kemampuan menganalisis  data/informasi  yang  berkaitan  dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memanfaatkannya  untuk  menyusun  orientasi  dan prioritas  pembangunan  yang  menjadi  tanggungjawab OPD.
Dengan kondisi itu, seharusnya aparatur di setiap OPD  didorong  untuk  terlibat  dalam  pengumpulan  data secara  langsung.  Terutama  data-data  empiric  yang penting  dalam  menganalisis  kebutuhan  masyarakat. Keterlibatan langsung dalam pengumpulan data nantinya  dapat  mendorong  perkembangan  penguasaan staf terhadap data-data yang penting di bidang kerjanya masing-masing.
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Dalam Perencanaan Pembangunan Aspek terpenting dalam
perencanaan pembangunan  adalah  pengetahuan  dan  ketrampilan sumber daya manusia yang bertindak sebagai perencana. Jika SDM tersebut tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam perencanaan maka besar kemungkinan rencana yang disusun tidak memiliki kualitas  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  idealnya  setiap aparatur  yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Probolinggo memiliki  pengetahuan  yang  baik  dalam  menganalisis perencanaan pembangunan.
Bukti dari lemahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Pemerintah Kota  Probolinggo  adalah  belum  adanya  kesatuan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya sinkronisasi  perencanaan  program.  Mendasarkan  pada hasil wawancara dengan beberapa responden, diketahui beberapa OPD tidak mengetahui sejauhmana sinkronisasi Renstra OPD yang disusun jika dibandingkan  dengan  RPJMD.  Beberapa  OPD  memiliki kekhawatiran  bahwa  Renstra  yang  disusun  justru  tidak sesuai  dengan  RPJMD.  Kekhawatiran  tersebut  juga disebabkan lemahnya pengetahuan dan ketrampilan staf dalam membuat perencanaan.
Jika  salah  satu  pendekatan  dalam  perencanaan pembangunan  adalah top-down ,  maka  seharusnya dilaksanakan  evaluasi  dan  sinkronisasi  Renstra  dengan RPJMD.  Hasil  evaluasi  dan  sinkronisasi  tersebut kemudian  disampaikan  kepada  SKPD  masing-masing untuk  dilaksanakan  peninjauan.  Namun  berdasarkan informasi  beberapa  responden  di  OPD,  tidak  diketahui adanya  hasil  evaluasi  dan  sinkronisasi  antara  Renstra dan  RPJMD.  Selain  itu  juga  dikeluhkan  minimnya asistensi maupun pelatihan dari OPD yang membidangi perencanaan  pembangunan  untuk  menyusun  Renstra OPD.
Permasalahan  lain  yang  turut  berpengaruh kepada  pengetahuan  dan  ketrampilan  aparatur  dalam perencanaan  adalah  intensitas  mutasi.  Tingginya intensitas  mutasi  dianggap  menyulitkan  OPD  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  staf.  Jika dikaitkan  dengan  kebijakan  pengembangan  kapasitas SDM,  intensitas  mutasi  juga  menyulitkan  implementasi pengembangan kapasitas karena pemerataan kapasitas sumber daya manusia akan sulit untuk dicapai.
Selain aspek pengetahuan, dalam aspek ketrampilan  seorang  aparatur  pemerintah harus  mampu menjadwalkan, merencanakan dan memfasilitasi dengan baik  dan  efektif  proses-proses  untuk  mendapat usulan/masukan/kritik/saran  dari  masyarakat  terhadap rencana dan anggaran pembangunan, proses pembangunan,  dan  hasil  pembangunan.  Adanya ketrampilan  manajerial  dalam  perencanaan  tersebut dapat  berperan  besar  sehingga  berbagai  masukan tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk penyempurnaan perencanaan.
Praktik  perencanaan  pembangunan  di  berbagai OPD  menunjukkan  bahwa  ketrampilan  tersebut  telah cukup  dimiliki  hingga  pada  tingkatan  staf.  Tugas penjadwalan,  perencanaan,  dan  berperan  sebagai fasilitator  tersebut  bukan  hanya  dimonopoli  oleh  tingkat pejabat  struktural  OPD.  Staf  telah  dilibatkan  dalam
proses  tersebut  sehingga  terlatih  dalam  mengambil peran sebagai fasilitator.
Staf  fungsional  seharusnya  juga  perlu  memiliki ketrampilan mengumpulkan dan menganalisis data/informasi  berkaitan  dengan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM), serta memanfaatkannya untuk menyusun  orientasi  dan  prioritas  pembangunan  yang menjadi  tanggung  jawab  OPD.  Ketrampilan staf  selama ini  terbatas  pada  kemampuan  mengumpulkan  data. Namun  kemampuan  menganalisis  data  tersebut  dinilai kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya penguasaan staf terhadap  bidang  kerja  dan  mengkaitkannya  dengan data-data yang dimiliki.
Bagi  beberapa  staf  fungsional,  bidang  kerjanya dalam  OPD  merupakan  hal  baru  yang  tidak  pernah dipelajari sebelumnya. Misalnya terkait bidang pemberdayaan  masyarakat,  tidak  semua  staf  memiliki pengetahuan  tentang  konsep  dan  pendekatan  dalam pemberdayaan  masyarakat.  Padahal  pengetahuan tersebut  tentunya  menjadi  wacana  dasar  sebelum mampu  menyusun  sebuah  perencanaan  pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.
Berbagai kondisi terkait pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di atas menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan pengembangan kapasitas berimplikasi pada pengetahuan dan ketrampilan sumber daya  manusia.  Tidak  adanya  kebijakan  pengembangan kapasitas  yang  sistematis  sesuai  bidang  kerja  masing- masing  OPD  berdampak  pada  pentingnya  inisiatif pembelajaran  mandiri  ( self  learning )  oleh  setiap  staf fungsional  di  OPD.  Jika  staf  fungsional  di  OPD  tidak memiliki  inisiatif  dalam  pembelajaran  mandiri  untuk meningkatkan kapasitasnya, maka akan sulit mewujudkan  pemerataan  kapasitas  antar  OPD  maupun di  internal  OPD.  Guna  mengatasi  permasalahan tersebut, diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam konteks tugas, pokok dan  fungsinya  di  dalam  OPD  melalui  diklat  dengan berorientasi  pada  standar  kompetensi  jabatan  dan globalisasi  manajemen  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan OPD  (Mulyono, 2015).
Di  sisi  lain,  setiap  OPD  tidak  dapat  bergantung pada  pengetahuan  dan  ketrampilan  staf  fungsional tertentu yang menonjol kapasitasnya. Jika terjadi mutasi pegawai  yang  menonjol  akan  berdampak  pada keberlanjutan  pengetahuan  dan  ketrampilan  tersebut  di internal  OPD.  Oleh  karena  itu  yang  perlu  diwujudkan adalah pemerataan pengetahuan dan ketrampilan dalam perencanaan  di  setiap  OPD.  Pemerataan  tersebut  tidak dapat  diwujudkan  secara  sporadis  melalui  kebijakan pimpinan  masing-masing  OPD,  tetapi  harus  melalui desain  besar  kebijakan  pengembangan  kapasitas  ( by design ).  Selain  daripada  itu,  pemerintah  daerah  juga perlu untuk mengembangkan metode baru untuk sistem mutasi  aparatur  yang  mampu  mengintegrasikan  sistem terbuka  dan  tertutup  dalam  pengisian  jabatan,  tanpa harus  menghilangkan  pengembangan  karir  aparatur  di lingkungan kerjanya (Sudrajat, 2014).
Pengembangan  kapasitas  yang  dilakukan  juga seharusnya  tidak  berorientasi  pada  kebutuhan  birokrasi saja.  Potensi  aparatur  juga  harus  dikembangkan sepenuhnya  secara  holistik.  Sikap  mental,  etos  kerja dan  kreativitas  yang  nantinya  mendorong  inovasi  juga
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
harus dikembangkan. Pengembangan tersebut diharapkan  dapat  mendorong  terciptanya  kondisi aparatur  yang  peka  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan kreatif serta mempunyai arah dalam menyusun program kerja.
Memperhatikan  pada  hasil  temuan  data  di lapangan  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka teridentifikasi  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab lemahnya kemampuan Perencanaan Program Pembangunan  oleh  apartur  di  lingkungan  Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa faktor tersebut adalah:

## 1.  Belum efektifnya mekanisme evaluasi
Tidak  ubahnya  manajemen  pada  organisasi privat, manajemen organisasi publik juga memerlukan  adanya  evaluasi  dalam  setiap  proses manajerialnya.  Evaluasi  pada  organisasi  publik diperlukan untuk peningkatan pelayanannya terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan mutu tata kelola pemerintahan yang harus melakukan  proses  evaluasi  telah  ditetapkan  dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah.  Dalam  PP  tersebut  telah  diatur bahwa  dalam  proses  manajerialnya,  organisasi pemerintah harus secara konsisten dan berkelanjutan  menerapkan  siklus  Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
Berefleksi pada hasil temuan data di lapangan, diketahui walaupun telah dituangkan dalam kebijakan Pemerintah  melalui  PP  No.  60  Tahun  2008,  namun mekanisme  PPEPP  tersebut  belum  dapat  berjalan secara  efektif  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Probolinggo.
Kegiatan program
yang telah
diimplementasikan  belum  cukup  maksimal  untuk didokumentasikan,  dievaluasi  dan  dikomunikasikan secara  internal  dengan  seluruh  pimpinan  dan  staf pelaksana.  Evaluasi  implementasi  kegiatan  program hanya  dilakukan  melalui  mekanisme  pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan bukan dilakukan melalui  mekanisme  evaluasi  internal  OPD.  Evaluasi yang  dilakukan lebih  memfokuskan  pada  konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan.  Bukan  pada  efektifitas  implementasi kegiatan program dan outcome yang dihasilkan.
Mendasarkan  pada  hasil  temuan  data  di lapangan  juga  diketahui  bahwa  hingga  saat  ini  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Probolinggo  belum secara  maksimal  adanya  forum  yang  secara  efektif melakukan  evaluasi  dan  sinkronisasi  perencanaan yang  ada  di  dalam  dokumen  RPJMD,  Renstra  OPD dan  Renja  OPD.  Dengan  tidak  adanya  evaluasi tersebut,  dimungkinkan  tidak  terjadi  sinkronisasi  dan konsistensi  Perencanaan  Pembangunan  dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota.
2.  Tidak ada pendokumentasian
dan pengkomunikasian hasil kegiatan program pembangunan Pendokumentasian hasil implementasi kegiatan  program  sangat  penting  sebagai  bahan pembelajaran dari perencanaan. Dengan
didokumentasikannya hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program, maka dapat dijadikan pembelajaran  bagi  aparatur  pemerintahan  yang  lain dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang bersifat inovatif.
Tidak  adanya  pengkomunikasian  juga  terjadi pada  hasil  pelatihan  dan  atau  pengembangan kapasitas SDM yang diikuti oleh aparatur pemerintah. Seharusnya  hasil  proses  pembelajaran  yang  telah diikuti  oleh  seorang  aparatur  pemerintah  dapat disebarluaskan  pada  aparatur  pemerintah  dalam internal  OPD.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya penyebarluasan informasi, pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur pemerintah yang lain.
3.  Tidak Adanya Rencana
Pengembangan

## Sumberdaya Manusia
Mendasarkan  pada  hasil  temuan  data  di lapangan diketahui saat ini tidak adanya kebijakan di tingkat OPD yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan upaya pengembangan sumberdaya manusia, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan program. Diperlukan  adanya  identifikasi  kompetensi  dan rencana  pengembangan  kompetensi  aparat  dalam merencanakan  dan  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi  (TUPOKSI)  dan  focus  utama  layanan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Saat  ini  pengembangan  kapasitas  SDM dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  dan Pengembangan  SDM  Kota  Probolinggo    yang  lebih merujuk  pada  pengembangan  kapasitas  SDM  dalam etika organisasi serta kemampuannya sebagai aparat birokrasi  secara  umum  dan  tidak  berfokus  pada kompetensi  aparat  dalam  melaksanakan  tugas, pokok dan fungsi serta layanan OPD.
Dengan tanpa adanya pengembangan kapasitas  SDM  yang  berfokus  pada  kompetensi terkait  dengan  focus  utama  layanan  OPD,  berakibat lemahnya  kemampuan  SDM  dalam  melakukan analisis  data  yang  dipergunakan  untuk  perencanaan program pembangunan.
Pengembangan kapasitas SDM dalam konteks pemerintah  memang  diperlukan  untuk  mendukung prinsip Good Governance seperti efisiensi, efektivitas dan  tanggap  (Ginting  &  Daeli,  2012).  Perlu  pula diperhatikan  dalam  pengembangan  kapasitas  SDM aparatur pemerintah daerah adalah teralokasikannya anggaran  pengembangan  kapasitas  SDM  untuk perencanaan  pembangunan  dalam  APBD    (Ashari, 2010).
Pentingnya  program  pelatihan  bagi  SDM aparatur  Pemerintah  Kota  Probolinggo  secara berkelanjutan  agar  memiliki  kompetensi  dalam perencanaan  pembangunan  juga  telah  dibuktikan dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pakpahan et.al  (2014)  yang  mengatakan  bahwa  kapasitas aparatur  dalam  bekerja  untuk  mencapai  tujuan organisasi dipengaruhi oleh pelatihan.

## 4.  Lemahnya Data Input Perencanaan Program
Perencanaan kegiatan program pembangunan hingga  saat  ini  masih  mengandalkan  pada  hasil
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
Musrenbang. Ironisnya kebutuhan yang disampaikan melalui  mekanisme  Musrenbang  terkadang  tidak menyentuh  pada  akar  permasalahan  dan  kebutuhan nyata  masyarakat.  Kelemahan  data  sebagai  input utama  dalam  perencanaan  program  pembangunan juga  ditemukan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Wilonoyudo  (2007),  dimana  sangat  sedikit  data yang  dapat  dihimpun  sebagai  pertimbangan  rasional perencanaan pembangunan.
Aparat juga belum secara optimal mempergunakan  data  yang  dapat  diperoleh  dari berbagai  pihak  yang  memiliki  relevansi  dengan perencanaan  program.  Sebagai  akibatnya,  kegiatan program  yang  direncanakan  selalu  bersifat  rutin tanpa adanya inovasi.
Dibutuhkan responsivitas dari aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengenali kebutuhan masyarakat,
menyusun agenda pembangunan dan
prioritasnya
serta
mengembangkan  program  pembangunan  sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Suderajat,  2014).  Pentingnya  dukungan  data  ini seperti  yang  dikatakan  oleh  Kuncoro (2018),  dimana salah  satu  faktor  alasan  gagalnya  perencanaan pembangunan adalah tidak adanya dan/atau dukungan data yang memadai serta dapat dipercaya.

## 5.  Cepatnya Intensitas Mutasi Aparat Birokrasi
Salah  satu  faktor  yang  cukup  berpengaruh terhadap  efektifitas  perencanaan  program  adalah terlalu  cepatnya  intensitas  mutasi  aparatur  untuk mengisi kekosongan posisi. Cepatnya mutasi seorang aparatur pemerintah dari OPD satu ke OPD lainnya  menjadikan  belum  tuntasnya  pemahaman aparatur  tersebut  akan  tugas  pokok  dan  fungsinya. Seharusnya  mutasI  aparatur  pemerintah  dilakukan secara transparan dan sebagai bentuk penghargaan, bukan  dengan  pertimbangan  sekedar  pengisian jabatan semata (Apriani, 2015)
Kondisi ini diperparah dengan tidak didokumentasikan  dan  dikomunikasikannya  hasil perencanaan  dan  pelaksanaan  program  yang  dapat dijadikan bahan belajar bagi aparatur penggantinya.

## SIMPULAN
Memperhatikan  isu  permasalahan  diatas,  maka solusi dan arah kebijakan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah
dalam
Perencanaan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  isu  belum  adanya  mekanisme  evaluasi efektifitas  perencanaan  program  pembangunan  dan pencapaian  outcome,  diperlukan  adanya  kebijakan yang dimaksudkan untuk :
a.  mendokumentasikan  hasil  pelaksanaan  kegiatan program,
b.  melakukan evaluasi pencapaian outcome kegiatan program pembangunan,
c.  mengkomunikasikan  hasil  evaluasi  pencapaian program  pembangunan  secara  rutin  kepada aparatur pemerintah,
d.  menjadikan pencapaian outcome kegiatan sebagai  salah  satu  tolok  ukur  evaluasi  kinerja OPD,
e.  melakukan evaluasi pencapaian renstra dan renja OPD  secara  periodic  pada  setiap  akhir  tahun anggaran,
f.  melakukan  sinkronisasi  perencanaan  program renja  OPD  dengan  mengacu  pada  renstra  OPD dan RPJMD Kota Probolinggo.
2.  Untuk isu belum optimalnya sistem
pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan program,  diperlukan  kebijakan  dari  Pemerintah  Kota Probolinggo untuk melakukan pengembangan sistem informasi  pelaporan  hasil  pelaksaaan  kegiatan program  berbasis  pada  teknologi  informasi  yang dapat diakses oleh semua pihak,
3.  Sedangkan  untuk  isu  belum  cukup  optimalnya kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kota Probolinggo  dalam  perencanaan  pembangunan, maka  diperlukan  adanya  dukungan  kebijakan  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Probolinggo  yang dimaksudkan untuk:
a.  menyusun  road  map  pengembangan  SDM  yang menjadi satu kesatuan dengan analisis jabatan di lingkungan OPD,
b.  menyelenggarakan  pelatihan  secara  periodic untuk  meningkatkan  kompetensi  SDM  dalam perencanaan kegiatan program pembangunan,
c.  memperkuat sinergitas data perencanaan pembangunan  dengan  berbagai stakeholders terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani,  T.  (2015).  Peningkatan  Kemampuan  Sumber Daya  Manusia  Aparatur  di  Kabupaten  Serang. Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 4 , 295.
Ashari,  E.  T.  (2010).  Reformasi  Pengelolaan  SDM Aparatur,  Prasyarat  Tata  Kelola  Birokrasi  Yang Baik. Jurnal  Borneo  Administrator,  Vol.  6  No.  2 , 10.
Capacity  Need  Assessment:  A  Conceptual  Framework. (2001). ACBF Newsletter Vo. 2 , 9 - 12.
Cheema,  S.  G.,  &  Rondinelli,  D.  A.  (1983).
Decentralization and Development: Policy Implementation  in  Developing  Countries. London: Sage Publication Inc.
Emzir,  M.Pd,  P.  D.  (2016). Metodologi  Penelitian Kualitatif, Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers. Ginting,  Y.,  &  Daeli,  S.  P.  (2012,  Juni).  Pengembangan Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah  di  Era Otonomi  (Studi  Kasus:  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Samosir). Jurnal  Bina  Praja  Vol.  2 , 107.
Kuncoro,  Ph.D,  P.  (2018). Perencanaan  Pembangunan Daerah,  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Listyodono,  E.,  &  Purwaningdyah  MW.  (2008,  Juni).
Meningkatkan  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  PNS,  Vol.  2. No. 1 , 34.
Wahju Krisnanto dan Nany Suryawati, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo)
Mulyono,  A.  (2015,  Maret).  Pengembangan  Aparatur Sipil  Negara  di  Daerah. Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen Publik (JKMP), Vol. 3 No. 1 , 28. Pakpahan,  E.  S.,  Siswidiyanto,  &  Sukanto.  (2014). Pengaruh  Pendidikan  dan  Pelatihan  Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah  Kota  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik, Vol. 2 No. 1 , 116 - 121. Rivai, V. (2007). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rondinelli.  (1983).  Government  Decentralization  in
Comparative.
International
Review
of
Administrative No. 1 , 93. Seymour,  R.,  &  Turner,  S.  (2002,  December).  Otonomi Daerah:
Indonesian's
Decentralisation
Experiment. New  Zealand  Journal  of  Asian Studies , 33-51.
Statistik,  B.  P.  (2017).  Jumlah  Penduduk  Miskin,
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan. 1970-2017 .
Suderajat, H. (2014).
Pengembangan Sistem
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 32 No. 23 , 2396.
Sudrajat,  T.  (2014).  Eksistensi  Kebijakan  Pengisian
Jabatan Struktural Dalam Kerangka
Pengembangan  SDM  Aparatur  Berbasis  Merit. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , 70. Wilonoyudho,  S.  (2007).  Perencanaan  Kota  Berbasis
Manajemen  Bencana. Jurnal  Teknik  Sipil  dan Perencanaan, Vol. 9 No. 2 , 169.