KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA
I Dewa Made Suartha 1 *, I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha 2
1.  Fakultas Hukum Univeritas Udayana Denpasar Bali
2.  Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali E-mail: fozzielboxer.gbloyality@gmail.com DOI: 10.22225/kw.12.1.422.1-10 Halaman: 01 - 10

## Abstrak
Diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  kebijakan  hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu  (1)  Bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  pada  saat  ini  dalam  pertanggungjawaban  tindak  pidana korporasi?  (2)  Bagaimanakah  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pertanggungjawaban  tindak  pidana  korporasi dalam  perspektif ius  constituendum ?  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  perbandingan  dan  analisis  konsep  hukum.  Hasil  penelitian adalah  :  (1)  KUHP  tidak  mengatur  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  yang  dapat  dipertanggungjawabkan dalam  hukum  pidana  dan  beberapa  perundang-undangan  di  luar  KUHP  telah  mengatur  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana,  namun  masih  bersifat  parsial  dan  tidak konsisten,  (2)  Rancangan  KUHP  2014-2015  telah  mengatur  secara  lengkap  dan  tegas  korporasi  sebagai  subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.
Kata kunci: Kebijakan korporasi, Tindak pidana, dan Pertanggungjawaban.

## Abstract
The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal  act  responsibility.  There  are  2  principle  problems  in  this  study  :  (1)  How  is  the  current  criminal  law policy in corporation criminal act responsibility? (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The method used in this research is normative law  method  with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulated corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, but it is still partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 2014-2015 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal  act  and  accountable  for  criminal  law  and  accept  unconditional  criminal  responsibility  as  well  as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes were made by corporation.
Keywords : Policy on corporation, Criminal act, and Responsibility .

## I.  PENDAHULUAN
Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh  para  ahli  hukum  pidana  dan  kriminologi  untuk menyebut  apa  yang  dalam  bidang  hukum  lain, khususnya  bidang  hukum  perdata  sebagai  badan hukum  atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut  ”rechts persoon”  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan istilah ”legal person”atau “legal body”.
Sebagai  suatu  kenyataan  sosiologis  peranan korporasi dalam aktivitas ekonomi sudah tidak perlu di pertanyakan  lagi.  Sejalan  dengan  dinamika  ekonomi, sepak  terjang  korporasi  yang  saat  ini  lazim  dikenal dengan  sebutan perusahaan-perusahaan  multi  nasional (multi  national  corporation),  pada  awal  tahun  1960 mulai  menjadi  perhatian  para  ahli    sosial  ekonomi. Fenomena  dan  sepak  terjang  korporasi  itu  telah berlangsung  sebelum  perang  dunia  ke-2,  namun  studi
KERTHA WICAKSANA Volume 1, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 01
yang sistematis dan mendalam baru dimulai pada awal tahun itu. Sementara itu dikalangan kriminologi, studi kritis  terhadap  peranan  korporasi  sudah  dimulai  sejak tahun  1939,  melalui  suatu  pidato  bersejarah  Edwin  H Suterland  di  depan  “The  American  Sociological Association”. Ia mengemukakan konsep “White Collar Crime”  (WCC)  yang  didefenisikan  sebagai  “  a  crime committed  by  a  person  of  respectability  and  high social status in the course of his accuption 1 ”.
Penelitian  Suterland  yang  menggunakan  catatan- catatan  jawatan-jawatan  pengaturan  (regulatory agencies),  pengadilan-pengadilan  dan  komisi-komisi, menemukan  bahwa  70  korporasi  industri  dan perdagangan  yang di telitinya  masing-masing setidak- tidaknya  melakukan  satu  pelanggaran  hukum  dan memuat  kebijakan-kebijakan  yang  melanggar  hukum. Seperti periklanan yang menyesatkan (false advertising)  penyalahgunaan  paten  (patent  abuse), pelanggaran  persaingan  dagang  (wartime  trade violation),  penetapan  harga  (pricefitsing),  penipuan (fraud)  dan  penjarahan  barang-barang  cacat  (sale  of faulti  goods).  Di  satu  sisi  peranan  korporasi menggerakkan  roda  perekonomian  disuatu  negara bahkan  melintasi  batas-batas  Negara,  sedangkan  pada sisi  lainnya  disadari  atau  tidak  menimbulkan  distorsi- distorsi  dan  ketidakadilan  bagi  masyarakat.  namun hampir  tidak  dirasakan.  Perhatian  masyarakat internasional terhadap kejahatan korporasi secara jelas nampak  pula  dari  usaha  dunia  internasional  untuk menangkal prilaku negatif dari perusahaan-perusahaan multi  nasional  (multi  national  enterprise).  Usaha tersebut  merupakan  hasil  kerjasama  internasional dalam  bentuk  code  conduct  of    transnasional corporation  (UN,  Ecosoe,  1997)  yang  antara  lain mengatur  :  (1)  Activities  of  transnasional  corporation (TNC), (2) Treatment of TNC dan (3) Intergovermental co-operation. 2 Di  Indonesia  kebijakan  hukum  pidana  dalam pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  harus dilihat  melalui  kitab  Undang-Undang  hukum  pidana (KUHP)  dan  peraturan  perundang-undangan  di  luar KUHP.  Kenyataannya  bahwa  pertanggungjawahan pidana  terhadap  tindak  pidana  korporasi  sebagai subjek hukum tidak diatur dalam  KUHP secara tegas, mengingat  hukum  pidana  Nasional  didesain  untuk menghadapi  prilaku  individu  manusia  ( natuurlijk persoon ).  KUHP  berdasarkan  pada  azasnya  bahwa hanya  manusia  yang  dapat  dituntut  sebagai  pembuat atau pelaku ( dader ) yang dipertanggungjawabkan dari suatu  delik,  baik  yang  berupa  kejahatan  maupun pelanggaran.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui rumusan pasal-pasal dalam KUHP antara lain:
1)  Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata  ”barang  siapa”  yang  secara  umum dimaksudkan  atau  mengacu  pada  orang  atau manusia;
2)  Sistem  pidana  yang  dianut,  khususnya  pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin kepada badan hukum;
3)  Menurut  azas-azas  hukum  pidana  indonesia, bahwa  badan  hukum  tidak  dapat  mewujudkan delik  karena  hukum  pidana  Indonesia  dbentuk berdasarkan kesalahan individual; dan
4)  Tidak  ada  prosedur  khusus  dalam  hukum  acara pidana untuk korporasi.
Tidak  ada  prosedur  khusus  dalam  hukum  acara pidana  untuk  korporasi.  Beberapa  perundang- undangan  di  luar  KUHP  telah  ada  mengatur pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana korporasi, akan tetapi masih bersifat parsial dan tidak  konsisten  sehingga  sangat  sulit  penerapannya dalam  praktik  peradilan  di  Indonesia,  misalnya Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.
Memperhatikan  kebijakan  pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam peraturan perundang- undangan  di  atas,  kenyataannya  banyak  terjadi perkembangan  kejahatan  yang  bukan  lagi  dilakukan oleh  manusia  alamiah  ( natuurlijk  persoon )  melainkan oleh badan hukum atau korporasi ( recht persoon ) yang dapat  menimbulkan  kerugian  yang  sangat  besar  di pihak masyarakat terhadap aktivitas/perbuatan korporasi  tersebut,  maka  sangat  beralasan  apabila perhatian  khusus  diarahkan  untuk  meningkatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan  hukum  pidana,  sebab  bentuk-bentuk pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam  aktivitas korporasi yang termasuk public welfare offences telah menjadi  kualitas.  Mengingat  kemajuan  yang  terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka subjek hukum  pidana  tidak  dapat  dibatasi  lagi  hanya  pada manusia  alamiah  ( natural  person )  tetapi  mencakup pula  manusia  hukum  ( juridicial  person )  yang  lazim disebut  korporasi,  karena  tindak  pidana  tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.
Dengan  dianutnya  paham  bahwa  korporasi  adalah subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha  harus  mempertanggungjawabkan  sendiri  semua perbuatannya.  Di  samping  itu,  masih  dimungkinkan pula  pertanggungjawaban  dipikul  bersama  oleh korporasi  dan  pengurus  atau  hanya  pengurusnya  saja. Tujuan  penelitian  ini  selain  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  secara  mendalam  mengenai kebijakan  hukum  pidana  pada  saat  ini  dalam pertanggungjawaban  tindak  pidana  korporasi,  juga kebijakan  hukum  pidana  dalam ius  constituendum serta
relevansi penerimaan terhadap pertanggungjawaban  tindak  pidana  korporasi  di
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 02
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
1.  Shofie, Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi, Chalia Indonesia, Jakarta, hlm.20 2.  Muladi, 1995, Korban Kejahatan Korporasi, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, 3-15 Desember, hlm.6
Indonesia.
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  termasuk  ke dalam  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yakni  mempelajari  dan  mengkaji  asas-asas hukum dan kaidah-kaidah  hukum positif  yang  berasal dari  kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan. Adapun pendekatan  masalah  yang dipergunakan yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), yaitu  mencari  rumusan  norma  hukum  pidana  yang relevan  dengan  pokok  bahasan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  sederajat  maupun  yang lebih  tinggi,  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach )  yaitu  mencari  dan  membandingkan rumusan  norma  hukum  pidana  (korporasi)  yang relevan dengan pokok bahasan dan pendekatan analisis konsep  hukum  ( analytical  and  conceptual  approach ) yaitu  mencari  rumusan  norma  hukum  pidana (korporasi)  yang  berkembang  pada  peraturan perundang-undangan  yang  sederajat  atau  yang  lebih tinggi  yang  dapat  dijadikan  konsep  hukum  sesuai dengan pokok bahasan.

## II.  HASIL DAN PEMBAHASAN A.  Pengaturan dalam KUHP
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sebagai  pelembagaan  reaksi  sosial  formal  negara terhadap  tindak  pidana  atau  kejahatan  tidak  dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum, mengingat hukum  pidana  kita  didesain  untuk  menghadapi perilaku  individu  manusia  ( natuurlijke  persoon ). KUHP  berlandaskan  pada  asas  bahwa  hanya  manusia yang  dapat  dituntut  sebagai  pembuat/pelaku  ( dader ) dari  suatu  delik,  baik  yang  berupa  kejahatan,  maupun pelanggaran.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  antara lain :
1)  Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata  “barang  siapa  ...“  yang  secara  umum dimaksudkan  atau  mengacu  kepada  orang  atau manusia.  Perumusan  yang  lain  di  antaranya adalah: Seorang Ibu (Pasal 341, 342), Perempuan (Pasal  346),  Guru  (Pasal  294),  Pemuka  Agama (Pasal  350),  Nakhoda  (Pasal  93,  325),  Tabib (Pasal 267), Pedagang (Pasal 392, 397), Pengurus atau Komisaris perusahaan (Pasal 398, 399, 403), Seorang  Pemborong  (Pasal  387),  Panglima Tentara (Pasal 413), Pegawai Negeri (Pasal 414- 419),  Hakim  (Pasal  420),  Mucikari  atau  Germo (Pasal  506).  Jadi  semua  perumusan  tersebut keseluruhannya bukan untuk badan hukum;
2)  Sistem  pidana  yang  dianut,  khususnya  pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada  manusia  dan  tidak  mungkin  dapat dijatuhkan kepada badam hukum;
3)  Menurut  asas-asas  hukum  pidana  Indonesia badan  hukum  tidak  dapat  mewujudkan  delik. Hoofgerechtshof van N.I. dahulu dalam arresnya
tanggal  5  Agustus  1925  menegaskannya  dengan alasan,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  dibentuk berdasarkan  ajaran  kesalahan  individual.  Sistem hukum  pidana  Indonesia  tidak  memungkinkan penjatuhan  pidana  denda  kepada  korporasi,  oleh karena  pihak  yang  dijatuhi  pidana  denda diberikan pilihan untuk menggantikannya dengan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) KUHP); dan
4)  Tidak  ada  prosedur  khusus  dalam  hukum  acara pidana  untuk  korporasi.  Sesungguhnya  dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang menyangkut korporasi  sebagai  subjek  hukum,  akan  tetapi ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  dan bukan  korporasi,  misalnya:  Pasal  169  KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang, dan Pasal 398-399 KUHP  tentang pengurus atau komisaris  perseroan  terbatas,  maskapai  andil Indonesia  atau  perkumpulan  koperasi  yang dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  merugikan perusahaannya.
Jadi  di  sini  sama  sekali  tidak  diisyaratkan  bahwa pengurus tersebut harus sebagai pemberi perintah atau pemimpin  di  dalam  perbuatan  tersebut.  Dengan demikian  “asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  yang merupakan  dasar  dari  adanya  atau  tidak  adanya pertanggungjawaban  pidana  telah  dikecualikan.  Jika dibandingkan dengan negara-negara  yang paling maju dalam  hal  pemidanaan  terhadap  korporasi  tersebut seperti  Australia,  Inggris,  dan  Amerika  Serikat, dibatasi  pada  agen,  wakil,  kuasa  atau  pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.

## B.  Pengaturan  dalam  Perundang-Undangan  di luar KUHP
Sebagai  upaya  untuk  mengetahui  pengaturan pertanggungjawaban  tindak  pidana  korporasi  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  ternyata korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana dalam perkembangannya  diatur  dalam  perundang-undangan di  luar  KUHP  sudah  dikenal  sejak  tahun  1951  dan mulai  dikenal  secara  luas  pada  tahun  1955,  yaitu dengan  dikeluarkannya  UU  No.  7  DRT  Tahun  1955 tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi.  Beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  menjadikan  korporasi seagai subjek hukum pidana, di antaranya:
1)  UU  No.  1  tahun  1951  tentang  pernyataan berlakunya  UU  Kerja  No.12  tahun  1948  dari  RI untuk seluruh Indonesia (Pasal 19);
2)  UU  No.  2  tahun  1951  tentang  pernyataan berlakunya  UU  No.  3  tahun  1947  dari  RI  untuk seluruh Indonesia (Pasal 30);
3)  UU  No.  3  tahun  1951  tentang  pernyataan berlakunya  UU  No.  23  tahun  1948  tentang pengawasan  perburuhan  dari  RI  untuk  seluruh Indonesia (Pasal 7);
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 03

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
4)  UU  No.  12  DRT tahun  1951  tentang  senjata  api dan bahan peledak (Pasal 4);
5)  UU  No.  7  DRT tahun  1955  tentang  pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak Pidana ekonomi (Pasal 15);
6)  UU No. 22 tahun 1957 jo UU No. 26 tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan (Pasal 27);
7)  UU No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing (Pasal 13);
8)  UU  No.  38  tahun  1960  tentang  penetapan  luas tanah tanaman tertentu (Pasal 4);
9)  UU  No.  32  tahun  1964  tentang  peraturan lalulintas devisa (Pasal 25);
10)  UU  No.  2  tahun  1981  tentang  metrologi  legal (Pasal 34);
11)  UU  No.  7  tahun  1981  tentang  wajib  lapor ketenagakerjaan di perusahaan (Pasal 11);
12)  UU  No.  3  tahun  1982  tentang  wajib  daftar perusahaan (Pasal 35);
13)  UU  No.  14 tahun  1984  tentang  wabah  penyekit menular (Pasal 15);
14)  UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 46);
15) UU  No.  23  tahun  1997  tentang  pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 45, 46);
16)  UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotrofika (Pasal 70);
17)  UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika (Pasal 80);
18)  UU  No.  5  tahun  1999  tentang  larangan  praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1);
19)  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen (Pasal 61);
20)  UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang  pembrantasan  tindak  pidana  koropsi (Pasal 20);
21)  UU  No.  36  tahun  1999  telekomunikasi  (Pasal 15);
22)  UU  No.  15  tahun  2002  tentang  tindak  pidana pencucian uang (Pasal 1, 4, 5);
23)  Perpu No. 1 tahun 2002 jo UU No. 2 tahun 2002 jo UU No. 15 dan 16 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme (Pasal 1, 18).
Dari  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  diatas,  tampaknya  ada  keinginan untuk  menempatkan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana, tetapi mengenai pertanggungjawabannya tidak jelas  arah  perkembangannya.  Jika  diklasifikasikan, maka akan tampak ada beberapa cara pembuat undang- undang  dalam  merumuskan  kedudukan  korporasi sebagai  pelaku  dan  pertangungjawabannya  sebagai berikut:
a)  Perpu  No.  1  2002  jo  UU  No.  2  Tahun  2002). Hanya pengurus sebagai pelaku dan penguruslah yang  bertanggungjawab  (Pasal  169,  398,  399 KUHP);
b)  Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya
dibebankan kepada pengurus (Pasal 19 UU No. 1 Tahun  1951,  Pasal  30  UU  No.  2  Tahun  1951, Pasal  7  UU  No.  3 Tahun  1951, Pasal  4  UU  No. 12 Drt Tahun 1951, Pasal 27 UU 22 Tahun 1957, Pasal 13 UU No. 3 Tahun 1958, Pasal 24 UU No. 5  Tahun  1954,  Pasal  34  UU  No.  7 Tahun  1981, Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982, dan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1984);
c)  Korporasi  secara  tegas  diakui  dapat  menjadi pelaku  tindak  pidana  dan  dapat  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana (Pasal  15  UU  No.  7  Drt  Tahun  1955,  Pasal  25 UU  No.  32  Tahun  1964,  Pasal  45  UU  No.  23 Tahun 1997, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2002,
Meskipun  peraturan  perundang-undangan  di  luar KUHP  telah  menerima  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana,  namun  hapir  tidak  ada  yurisprudensi tentang  hal  itu.  Permaslahannya  menurut  penulis terletak pada adanya ketidak jelasan perumusan dalam perundang-undangan mengenai beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
1)  Ketidakjelasan perumusan mengenai kapan suatu korporasi  dinyatakan  sebagai  pelaku  dan  kapan suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  atas  nama suatu  korporasi.  Hal  tersebut  harus  dirumuskan secara  eksplisit,  sebab  jika  subjek  hukum  yang disebut  hanya  berupa  badan  hukum  tanpa spesifikasi  atau  identitas  yang  jelas,  maka kesulitan  menentukan  siapa  pembuatnya  akan selalu timbul ketidakjelasan;
2)  Ketidakjelasan  perumusan  mengenai  perbuatan yang  akan  dipertanggungjawabkan  melalui perumusan  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana.  Misalnya:  rumusan  Pasal  15  ayat  (2) UUTE  yang  menyebutkan:  “suatu  tindak  pidana ekonomi  dilakukan  juga  oleh  atau  atas  nama suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan,  suatu perserikatan orang atas nama suatu yayasan,  jika tindak  pidana  itu  dilakukan  oleh  orang-orang yang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak  dalam lingkungan badan hukum perseroan, perserikatan atas nama yayasan itu, tidak perduli apakah orang -orang  itu  masing-masing  berdiri  sendiri melakukan  tindak  pidana  ekonomi  itu  atau  pada mereka  bersama  ada  anasir-anasir  tindak  pidana tersebut”.  Rumusan  pasal  tersebut  dapat dipertanyakan  bahwa  perbuatan  apa  yang  akan dikendalikan  dengan  pernyataan:”.....bertindak
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 04

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
dalam  lingkungan  badan  hukum,  perseroan, perserikatan  atas  nama  yayasan....”.  Apakah dimaksudkan  untuk  mengendalikan  prilaku menyimpang  yang  dilakukan  dalam  suatu korporasi  ataukah  ditujukan  untuk  ditujukan untuk  mengendalikan  prilaku  menyimpang  yang dilakukan  untuk  tujuan  atas  nama  kepentingan korporasi.  Secara teknis  yuridis  pernyataan  yang demikian  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda,  bergantung  pada  cara  dan  bagaimana orang menafsirkannya;
3)  Ketidak  jelasan  mengenai  kreteria  apa  yang digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi, sebab pertanggungjawaban  hukum  pidana  senantiasa dikaitkan  dengan  masalah  kesalahan  dan  unsur alasan pemaaf;
4)  Masalah  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap korporasi.  Jenis  pidana  denda  yang  dikenakan terhadap korporasi walaupun jumlahnya ditingkatkan  tetap  menjadi  tidak  efektif,  karena tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur bagaimana  jika  denda  tidak  dibayar  oleh korporasi.  Jika  diberlakukan  aturan  umum  Pasal 30  KUHP  berdasarkan  Pasal  100  UU  No.  22 Tahun  1997,  maka  akan  menimbulkan  masalah, yakni  aturan  umum  Pasal  30  KUHP  ditujukan pada  subjek  hukum  manusia  dan  bukan korporasi.  Khusus  mengenai  pidana  tambahan, yaitu  pencabutan  hak-hak  yang  diperoleh korporasi perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan  perbedaan  penafsiran.  Apakah yang  dimaksudkan  dengan  pencabutan  hak-hak yang  diperoleh  korporasi  adalah  pencabutan  ijin operasional  perusahaan.  Hal  tersebut  perlu dipertegas. 3

## C.  Pengaturan  Dalam  Rancangan  KUHP  2014- 2015
Dalam  ruang  lingkup  pembentukan  KUHP Nasional  Indonesia,  muncul  perhatian  khusus mengenai  perlindungan  sosial  terhadap  aktivitas korporasi  yang  bersifat  merugikan  masyarakat sehingga korporasi dipandang perlu untuk dirumuskan sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab.
Konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  dirumuskan oleh  tim  penyusun  naskah  rancangan  KUHP  2014- 2015 pasal 162 dan pasal 44 sampai dengan pasal 49. Bunyi  rumusan  pasal-pasal  tersebut  adalah  sebagai berikut:
Pasal  162:  korporasi  adalah  kumpulan  terorganisir dari  orang  dan  atau  kekayaan,  baik  merupakan
badan hukum ataupun bukan.
Pasal  44:  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana.
Pasal  45:  jika  tindak  pidana  dilakukan  oleh  atau untuk  korporasi,  penjatuhan  pidananya  dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal 46: korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas korporasi,  apabila  perbuatan  tersebut  tidak termasuk  dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau  ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
Pasal  47:  pertanggungjawaban  pidana  pengurus korporasi  dibatasi  sepanjang  pengurus  mempunyai kedudukan  fungsional  dalam  struktur  organisasi korporasi.
Pasal 48 ayat (1): dalam mempertimbangkan suatu tuntutan  pidana,  harus  dipertimbangkan  apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang  lebih  berguna  daripada  menjatuhkan  pidana terhadap suatu korporasi;
Ayat  (2):  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  harus  dinyatakan  dalam  putusan hakim; dan
Pasal 49: alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas  nama  korporasi,  dapat  diajukan  oleh  korporasi sepanjang  alasan  tersebut  langsung  berhuhungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.
Mengenai  kedudukan  sebagai  pelaku  dan  sifat pertanggungjawaban  korporasi  disebutkan  dalam penjelasan  Pasal  46  Rancangan  KUHP  2014-2015 sebagai berikut:
1)  pengurus  koperasi  sebagai  pelaku  dan  oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab;
2)  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  yang bertanggungjawab;
3)  korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.  Oleh  karena  itu,  jika  suatu tindak  pidana  dilakukan  oleh  dan  untuk  suatu korporasi,  maka  penuntutannya  dapat  dilakukan dan  pidananya  dapat  dijatuhkan  terhadap korporasi sendiri, atau koperasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja.
Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  pada  korporasi menurut rancangan KUHP 2014-2015 hanyalah pidana denda dengan ancaman maksimum pidana denda lebih berat  dibandingkan  dengan  ancaman  pidana  denda
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 05

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
3.  I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum Pidana Korporasi, Persfektif Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, hlm.74-76.
terhadap orang, yaitu kategori lebih tinggi berikutnya. Pidana  denda  paling  banyak  untuk  korporasi  adalah yang  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana penjara  paling  lama  7  tahun  sampai  dengan  15  tahun adalah  denda  kategori  V  dan  pidana  mati,  pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda kategori VI. Sedangkan pidana denda  paling  sedikit  untuk  korporasi  adalah  denda kategori  IV  (Pasal  75  ayat  (4),  (5),  (6)).  Pidana tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi berupa  pencabutan  hak  yang  diperoleh  korporasi (Pasal 84 ayat (2) 4 Sejalan  dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  dalam rancangan
KUHP Tahun 2014-2015 tentang pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana,  sebagai  bahan  perbandingan  dapat dilihat  rumusan  tentang  pertanggungjawaban  pidana korporasi  yang  diatur  dalam  Model  Penal  Code  1985 Section sebagai berikut:
1) A  corporation  may  be  convicted  of  the  commision of an offense if:
a)  the offense is a violation or the offense is defined by a statute other the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears  and  the  conduct  is  performed  by  an agent  of  the  corporation  acting  in  behalf  of  the corporation  within  the  scope  of  his  office  or emplolyment,  except  that  if  the  law  defining  the offense designates the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or
b)  the  offense  consists  of  an    commission  to discharge  a  specific  duty  of  affirmative performence imposed on corporations by law; or
c) the  commission  of  the  offense  was  authorizhed, requested,  commanded,  performed  or  recklessly tolerated  by  the  board  of  directors  or  by  a  high managerial  agent  acting  in  behalf  of  the corperation  within  the  scope  of  his  office  or employment.
2)  When  absolute  liability  is  imposed  for  the commssion  of  an  affense,  a  legislative  porpuse  to impose liability on a corporation shall be assumed, unless the contrary plainly appears.
3) An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if:
a)  the offense is defined by a statute other than  the Code  that  expressly  provides  for  the  liability  of such an association and the conduct is performed by  an  agent  of  the  scope  of  this  offisce  or employment,  except  that  if  the  law  defining  the offense  designates  the  agents  for  whose  conduct the  association  is  accountable  or  the circumstances  which  it  is  accountable,  such provisions shall apply; or
b) the offense consists of on ommission to discharge a  spesipic  duty  of    affirmative  performence imposed on associations by law.
4) As used in this section:
a)  “corporation”  does  not  include  an  entity organized as or by governmental agentcy for the execution of a governmental program;
b)  “agent”  means  any  director,  officer,  servant, employee  or  other  person  authorizhed  to  act  in behald  ofthe  corporation  or  association  and,  in the  case  of  an  unincorporated  association,  a member of such association.
c) “high  managerial  agent”  means  an  officer  of  a corporation  or  an  unincorporated  association, or, in the case of a partnership, a partner, or any other  agent  of  a  corporation  or  association having  duties  of  such  responsibility  that  his conduct  may  fairly  he  assumed  to  represent  the policy of the corporation or association.
5)  In  any  presecution  of  a  corporation  or  an unicorporated  for  the  commission  of  an  offense include  within  the  terms  of  Subsection  (1)a)  or Subsection  (3)a)  of  this  Section,  other  than  an offense  for  which  absolute  liability  has  been imposed,  it  shall  be  a  defense  if  the  defendant proves  by  apreponderance  of  evidence  that  the high  managerial  agent  having  supervisory responsibility  subject  matter  of  the  offence employed due diligence to preven its commission. This  pragraph  shall  not  apply  if  it  is  plainly inconsistem  with  the  legislative  porpuse  in defining the particular offense.
6)  (a)  A  person  is  legaly  accountable  for  any cunduct  he  performs  or  causes  to  be  performent in  the  name  of  the  corporation    or  an unicorporated association  or in its behalf to the same  extent  as  if  it  performent  in  his  own  name behalf.
(b)  Whenerver  a  duty  to  act  is  imposed  by  law upon  a  corporation  or  an  unincorporated association,  any  agent  of  the  corporation association having primary responsibility for the discharge of the  duty is legally accountable for a reckless ommission to perform the required act to the  same  extent  as  if  the  duty  were  imposed  by law directly upon himself.
(c)  When  a  person  is  convicted  of  an  offense  by reason of his legal accountability for the conduct of  a  corporation  or  an  unincorporated association,  he  is  subject  to  the  sentence authorizhed  by  law    when  a  natural  person  as convicted  of  an  offense    of  the  grade  and  the degree involved 5
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 06

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
4.  Ibid. hlm.77-79.
5.  Barda Nawawi Arief (penyunting), 1999, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana), Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm.32.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat tiga  keadaan  yang  membuat  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pidana, yaitu:
1)  Dasar  pertanggungjawaban  yang  muncul  sebagai akibat perbuatan agen koperasi yang bertindak atas nama koperasi dalam lingkup pekerjaannya;
2)  Pertanggungjawaban  korporasi    muncul  apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur kelalaian untuk melaksanakan kewajiban tertentu; dan
3)  Bentuk tindak pidana tersebut disahkan, dikehendaki,  diperintahkan,  dilaksanakan  atau ditolerir  oleh  dewan  direksi  yang  bertindak  atas nama  perusahaan  dalam  lingkup  pekerjaannya. Ketentuan-ketentuan  pertanggungjawaban  mutlak diasumsikan  dapat  diterapkan  terhadap  korporasi kecuali  ditentukan  lain,  terdapat  pula  ketentuan tentang pembelaan “due deligence” bagi korporasi berdasarkan  bukti  yang  lebih  kuat,  sehingga  agen manajerial  tingkat  tinggi  yang  memiliki  tanggung jawab pengawasan atas masalah pokok dari tindak pidana  yang  dilakukan  usaha  untuk  mencegah terjadinya tindak pidana. Disamping itu, diatur pula bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara individu  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  atas nama  korporasi  sampaipada  tingkat  tertentu  yang sepertinya  dilakukan  atas  namanya  sendiri. Demikian  pula  terhadap  agen  korporasi  yang memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan  kewajiban  korporasi  lalu  dalam melaksanakan  kewajiban  tersebut,  maka  ia  secara individu  bertanggungjawab.  Setelah  mencermati perkembangan  sistem  pertanggungjawaban  pidana dan  membandingkan  dengan  persfekti ius constituendum sebagaimana tertera dalam Rancangan  KUHP  Tahun  2014-2015  menurut hemat penulis tampak dengan jelas kecenderungan untuk  memperbaharui  sistem  pertanggungjawaban pidana  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  sekarang ini.  Perkembangan  tersebut  dilatar  belakangi  oleh perkembangan  masyarakat  yang  sangat  pesat  baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,maupun di bidang ekonomi dan perdagangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan kecenderungan  untuk  menerima  penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan.

## D.  Relevansi  Penerimaan  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana
Dalam  rangka  mengatasi  perkembangan  kejahatan yang  semakin  konpleks  tersebut,  nampaknya  hukum pidana  klasik  yang  menganut  asas  kesalahan  sudah tidak  mampu  lagi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pembaruan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa  asas  kesalahan  bukan  bukan  lagi  satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern
pertanggungjawaban  pidana  juga  dapat  dikenakan kepada  seseorang,  meskipun  orang  tersebut  tidak mempunyai kesalahan sama sekali.
Alasan utama untuk menerapakan
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi  perlindungan  masyarakat,  karena  untuk  delik- delik  tertentu  (seperti  tindak  pidana  korporasi)  sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini  ada  tiga  macam  bentuk  atau  model  sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan,  yaitu:  a) pertanggungjawaban pidana mutlak, b)
pertanggungjawaban  pidana  pengganti,  dan  c) pertanggungjawaban korporasi. 1)  Pertanggungjawaban pidana mutlak ( strict liability ) Pertanggungjawaban mutlak adalah
pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan,  dimana  pelaku sudah  dapat  dipidana  apabila  telah  melakukan perbuatan  pidana  sesuai  yang  dirumuskan  dalam undang-undang  tanpa  melihat  sikap  bathinnya.  Asas ini  diartikan  dengan  istilah liability  without  fault . Unsur  pokok  dalam  strict  liability  adalah  perbuatan ( actus  reus ),  sehingga  yang  harus  dibuktikan  hanya actus  reus ,  bukan mens  rea .  Curzon,  L.B., mengemukakan  tiga  alasan  dianutnya strict  liability , yakni:
a)  Sangat  esensial  untuk  menjamin  dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahtraan masyarakat;
b)  Pembuktian  adanya mens  rea akan  menjadi  sulit untuk  pelanggaran  yang  berhubungan  dengan kesejahtraan masyarakat; dan
c)  Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan. 6
2)  Pertanggungjawaban  pidana  pengganti  ( vicarious liability ) Pertanggungjawaban  pidana  pengganti  adalah pertanggungjawaban  seseorang  tanpa  kesalahan pribadi,  melainkan  bertanggungjawab  atas  tindakan orang  lain  ( a  vicarious  liability  is  one  where  in  one person,  though  without  personal  fault,  is  more  liable for the conduct of another ).
Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus  dipenuhi  untuk  dapat  menerapkan  perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, yaitu:
a)  There  must  relationship  between  X  and  Y  which is sufficient to  justify the imposition  of vicarious liabilty;
b) The  criminal  conduct  commited  by  Y  must  be referable  in  some  particular  way  to  relationship between X and Y . 7
Disamping dua syarat tersebut diatas, terdapat dua
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 07

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
6.  Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.141. 7.  Marcus Flatcher, 1990, A-Level Principle of English Law, Ist Editon, HLT Publiction, London, hlm.194.
prinsip  yang  harus  dipenuhi  dalam  menerapkan vicarious  liability ,  yaitu  prinsip  pendeligasian  ( the delegation  principle )  dan  prinsip  perbuatan  buruh merupakan perbuatan majikan ( the servant’s act is the master’s act in law ).
3)  Pertanggungjawaban pidana korporasi Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan  korporasi  dalam  perkara pidana.  Alasannya,  korporasi  tidak  mempunyai perasaan  seperti  manusia  sehingga  ia  tidak  mungkin kesalahan.  Disamping  itu  pidana  penjara  tidak mungkin  diterapkan  terhadap  korporasi.  Namun, mengingat  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh kegiatan  korporasi,  maka  timbul  pemikiran  untuk mempertanggungjawabkan  korporasi  dalam  perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib atau tindakan administratif. 8
Ada  dua  cara  untuk  dapat  memidana  korporasi, yaitu: (1) korporasi dapat dikenakan pidanaberdasarkan  asas  vicarious  liability  atas kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pegawainya,  dan  (2) korporasi  dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan  teori identifikasi.  Pengadilan  mengakui  tindakan  dari anggota  tertentu  dari  korporasi,  selama  tindakan  itu berkaitan  dengan  urusan  korporasi,  dianggap  sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. 9
Teori  identifikasi  tersebut  adalah  salah  satu  teori yang  menjastifikasi  pertanggungjawaban  korporasi dalam  hukum  pidana.  Teori  ini  menyebutkan  bahwa “the act and state of ind of the person are the act and state  of  mind  of  the  corpotion” . 10 (tindakan  dan kehendak  dari  deriktur  adalah  juga  merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi).
Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban
pidana,
sehingga pertanggungjawaban  korporasi  ( enterprise  liability )
tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban  pengganti ( vicarious liability ).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pernyataan yang  muncul  adalah  sampai  sejauh  mana  asas kesalahan dalam pertanggungjwaban pidana korporasi mempunyai  relevansi  untuk  diterapkan  di  Indonesia?. Dengan  kata  lain,  sampai  sejauh  mana  relevansinya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia?. Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  maka  ada beberapa tolok ukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembenar, yaitu: (1) dasar pembenar teoretis, (2) dasar  pembenar  sosiologis,  dan  dasar  pembenar filosofis.
1)  Dasar Pembenar Teoretis
Relevansi  teoretis  ini  perlu  dikemukakan  dengan pertimbangan  apakah  keberlakuan  suatu  kaidah hukum tidak bertentangan kecenderungan perkembangan  pemikiran  secara  global.  Relevansi teoretis  ini  juga  harus  dikaitkan  jalan  pikiran  ilmiah kalangan  akademisi  hukum,  artinya,  apakah  kaidah hukum  yang  baru  diintrodusir  itu  dapat  diterima  atau ditolak  oleh  kalangan  ilmuwan  hukum  dengan berbagai alasan dan argumentasi yang dikemukakan.
Alasan  dan  argumentasi  para  ahli  hukum  tersebut di samping didasarkan pada pemikiran abstrak mereka juga  didasarkan  pada  realitas  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  pembahasan    mengenai relevansi teoretis ini tidak dapat dilepaskan dan realitas yang  ada  dalam  masyarakat,  baik  realitas  mengenai peraturan  perundang-undangannya,  maupun  realitas dalam  penegakan  hukumnya  melalui  putusan pengadilan (Yurisprudensi).
Diinterodusirnya  sistem  pertanggungjawaban  yang menyimpang dari asas kesalahan merupakan pengaruh dari sistem hukum common law . Sistem pertanggungjawaban  tersebut  dianut  mengingat perkembangan  masyarakat  yang  sangat  cepat  baik  di bidang  industri,  ekonomi,  maupun  perdagangan. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakatnya. Pendapat  Henry  Meine  yang  dikutip  oleh  Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa:”tahap-tahap perkembangan  dari  ikatan  kekerabatan  yang  primitif menuju menuju negara modern yang bersifat teritorial. Di  sini  bisa  dilihat  betapa  hukum  yang  dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat  itu  sendiri  seyogyanya  harus  disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. 11 Dicantumkannya  penyimpangan  terhadap  asas kesalahan  ini  mendapat  tanggapan  pro  dan  kontra  di kalangan  ahli  hukum  Schaffmesiter  menganggap bahwa  penyimpangan  itu  merupakan  hal  yang bertentangan dengan mens rea . Namun, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perkecualian atau penyimpangan  dari  suatu  asas  jangan  dilihat  semata- mata  sebagai  pertentangan  ( contradiction ),  tetapi  juga harus  dilihat  sebagai  pelengkap  ( complement )  dalam mewujudkan  asas  keseimbangan,  yaitu  keseimbangan antara  kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan masyarakat,  keseimbangan  antara  kedua  kepentingan itulah  oleh beliau  dinamakan  sebagai  asas monodualistik. 12
Namun  terlepas  dari  semua  itu,  Barda  Nawawi Arief  tetap  memberikan  batas-batas  yang  harus
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 08
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
8.  Sue Titus Reid,  1978, Criminal Law, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, hlm.51. 9.  Peter Siago, 1989, Criminal Law, 3rd Edition, Sweet & Mazwell, London, hlm.143-144.
10.  Richard Card, 1984, Introduction to Criminal Law, 10th Edition, Butterworths, London, hlm.123.
11.  Satjipto Rahardjo, 2011, Hukum dan Masyarakat, Angkasa , Bandung, hlm. 102-103 12.  Barda Nawawi Arief, 2003, Kapeta Selekta  Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29-30.
diperhatikan  dalam  menerapkan  asas  ketiadaan kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  ini.  Batas- batas tersebut adalah:
a)  Sejauh  mana  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  oleh perkembangan  delik-delik  baru  itu  mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?.
b)  Sejauh  mana  nilai-nilai  keadilan  berdasarkan Pancasila  membenarkan  asas  ketiadaan  kesalahan sama sekali? Dengan demikian inti permasalahannya  menurut  Barda  Nawawi  Arief adalah berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau  pertanggungjawaban  pidana  itu  harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan kepentingan  masyarakat  luas.  Masalah  ini    jelas bukan masalah yang mudah. Lebih jauh beliau juga mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan  dengan  sangat  hati-hati,  terlebih melakukan  yang  derastis  dari  konsep  kesalahan yang  diperluas  sedemikian  rupa  sampai  pada konsepsi  ketiadaan  kesalahan  sama  sekali.  Hal yang  terakhir  ini  merupakan  akar  yang  paling dalam  nilai-nilai  keadilan  yang  berdasarkan Pancasila.  Pembenaran  penyimpangan  terhadap asas  kesalahan  dalam  pertanggungjawaban  pidana korporasi  dapat  dikaji  atas  dasar  tujuan  hukum pidana  dan  pemidanaan  yang  bersifat  integratif dalam  rangka  perlindungan  sosial,  yaitu:  (1) pencegahan  umum  dan  khusus,  (2)  perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, dan  (4)  pengimbalan  atau  pengimbangan.  Alasan perlunya  perumusan strict  liability dan vicorious liability dalam  pemidanaan  korporasi  merupakan refleksi dalam menjaga kepentingan sosial.
2)  Dasar Pembenar Sosiologis
Relevansi  sosiologis  ini  dibutuhkan  untuk  menilai sejauhmana  penyimpangan  asas  kesalahan  dalam pertanggungjawaban  pidana  dapat  diterima  oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua teori  yang  dikenal  ,  yaitu  teori  pengakuan  dan  teori kekuasaan.  Kedua  teori  tersebut  digunakan  oleh Soerjono Soekanto dalam  menilai keberlakuan hukum adat  di  Indonesia,  juga  akan  dipergunakan    dalam menilai  sejauhmana  penyimpangan  asas  kesalahan  itu dapat  diperlakukan    atau  tidak  dalam  masyarakat Indonesia. 13
Menurut  teori  pengakuan,  berlaku  tidaknya  suatu norma  hukum  itu  ditentukan  oleh  sejauh  mana masyarakat  menerima  dan  mengakui  sebagai  norma yang ditaati. Secara ekstrem  menurut pandangan  teori pengakuan,  suatu  ketentuan  hukum  baru  boleh
dianggap  sebagai  hukum  apabila  ia  diakui  secara  sah oleh  masyarakat  sendiri.  Sedangkan  menurut  teori kekuasaan,  berlaku  tidaknya  suatu  norma  itu  dilihat sejauh  mana  norma  itu  diperlakukan  oleh  suatu kekuasaan  tertentu.  Secara  ekstrem  dapat  dikatakan bahwa dalam pandangan teori kekuasaan , suatu norma hukum  itu  berlaku  karena  kekuatannya  sendiri  yang bersifat  perintah,  terpisah  dari  pertimbangan  ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  menyimpang dari  asas  kesalahan  apabila  dikaitkan  dengan  teori pengakuan  masyarakat,  pertama-tama  dapat  dilihat kehidupan  masyarakat  pada  waktu  dulu  hingga sekarang.  Kehidupan  pada  waktu  dulu  tidak  dapat dijelaskan  dari  adat  istiadat  yang  pernah  dipakai sebagai  pedoman  dalam  hidup  dan  kehidupan perkembangan  masyarakat  yang  lebih  dikenal  dengan hukum adat.
Dalam hukum adat disamping orang sebagai subjek hukum,  juga  diakui  persekutuan  hukum,  persekutuan keluarga, dan persekutuan daerah. Di beberapa daerah kepulauan  Indonesia  sering  terjadi  bahwa  kampung pelaku  kejahatan  atau  kampung  tempat  terjadinya suatu  pembunuhan  atau  pencurian  terhadap  orang asing,  diwajibkan  membayar  denda  atau  kerugian golongan  keluarga  orang  yang  dibunuh  atau  yang kecurian.  Begitu  pula  keluarga  si  penjahat  diharuskan menanggung hukuman  yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang wargaya.
Pengakuan  terhadap  subjek  hukum  selain  orang, seperti badan hukum, persekutuan, ataupun perkumpulan  masyarakat  dapat  dikatakan  merupakan pemikiran  yang  maju,  mengingat  yang  dapat  menjadi subjek hukum itu tidak hanya manusia sebagai pribadi (manusia  alamiah).  Dengan  adanya  pengakuan  ini dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  Indonesia  sudah sejak  dulu  menerima  adanya  subjek  hukum  selain manusia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  perkembangan  pemikiran  subjek  delik  dalam hukum  pidana  sekarang  ini  mempunyai  relevansi secara sosiologis dengan masyarakat Indonesia.
Menurut  hukum  pidana  adat,  dalam  masalah pertanggungjawaban  pidana,  tidak  semata-mata menganut  asas  kesalahan  sebagai  unsur  yang  mutlak yang harus ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat juga  menuntut  seseorang  untuk  bertanggungjawab walaupun  tidak  ada  kesalahan  sama  sekali  (seperti: strict  liability ).  Disamping  itu,  hukum  adat  juga memberikan kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan orang lain atau persekutuannya  atas  delik  yang  telah  dilakukan  oleh anggota  persekutuan  tersebut.  Tindakan  reaksi  atau koreksi  itu  tidak  hanya  dapat  dikenakan  pada  kerabat atau  keluarganya,  atau  mungkin  juga  dibebankan kepada  masyarakat  yang  bersangkutan  untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 09

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
13.  Soerjono Soekanto, 1979,  Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Akademika, Jakarta, hlm. 5-6.
(seperti: vicarious liability ). 14
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  kekuasaan,  maka berpengaruh tidaknya asas yang menyimpang dari asas kesalahan dalam situasi Indonesia dewasa ini sehingga dikatakan relevan untuk dijadikan bahan bagi kekuatan moral dan politik. Artinya, sejauh mana penyimpangan asas kesalahan  itu didukung oleh  moralitasnya  sendiri untuk  berlaku  dan  sejauh  mana  penyimpangan  asas kesalahan  itu  dibeikan  kekuatan  untuk  berlaku  dalam masyarakat  Indonesia.  Hal ini berarti  juga diberlakukan  tidaknya  penyimpangan  asas  kesalahan itu  di  Indonesia  menyangkut  persoalan  politik  hukum dan  politik  kriminal  yang  diterapkan  di  Indonesia. Penyimpangan asas kesalahan itu, dengan pembatasan- pembatasan  yang  ketat  dapat  saja  diperlakukan  atau tidak  diberlakukan  di  Indonesia,  bergantung  pada bagaimana  sikap  pembentuk  undang-undang  untuk menentukannya. 15
Melihat  hukum  pidana  dalam  persfektif ius constituendum ,  penyimpang  asas  kesalahan  itu  sudah diterima  oleh  pembentuk  Rancangan  KUHP  2014- 2015. Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang yang  sangat  cepat  yang  diikuti  perkembangan  bentuk dan modus operandi kejahatan dalam pertanggungjawaban  pidana  korporasi  merupakan refleksi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menjaga keseimbangan  kepentingan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, sejauh  mengenai pertimbangan- pertimbangan  yang  bersifat  sosiologis,  baik  menurut teori  pengakuan  masyarakat  maupun  teori  kekuasaan, dapat  dikatakan  bahwa  penyimpang  asas  kesalahan cukup  mempunyai  relevansi  dijadikan  sebagai  salah satu  bahan  utama  dalam  rangka  pembaharuan  hukum pidana nasional.
3)  Dasar Pembenar Filosofis
Keberlakuan  secara  teoretis  dan  sosiologis sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  perlu  ditelaah lebih  jauh  kesesuaiannya  dengan  alam  pikiran  hukum dan falsafah hukum nasional adalah Pancasila. Sebagai idiologi  negara  Pancasila,  bahwa  kelima  sila  yang menerapkan  prinsip  dasar  serta  pedoman  bagi  bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.
Diintrodusirnya  penyimpangan  terhadap  asas kesalahan  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang bertentangan  dengan  asas mens  rea ,  karena  menurut asas mens  rea ,  seseorang  yang  dituduh  dibuktikan terlebih dulu kesalahannya. Namun, dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula  dengan  perkembangan  kejahatan  yang  semakin kompleks,  yaitu  munculnya  perbuatan  yang  sifatnya ringan tetapi sangat membahayakan masyarakat, maka pembuktian unsur kesalahan dalam
pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sangat  sulit dalam  praktik  penegakan  hukumnya.  Adanya keharusan  untuk  membuktikan  kesalahan  (terutama unsur kesengajaan) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi,  cenderung  akan  memberi  peluang  kepada korporasi  untuk  memperoleh  profit  (menguntungkan) dengan  tidak  mematuhi  peraturan-peraturan  yang penting  tertentu  yang  bertujuan  untuk  memelihara kepentingan sosial. Akibatnya, kepentingan sosial  dan kepentingan umum menjadi terancam.
Dari  uraian  di  atas,  tampak  dengan  jelas  terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum. Seandainya asas kesalahan tetap  dipertahankan  berarti  kepentingan  pelaku  delik didahulukan,  tetapi  kepentingan  umum  dikorbankan. Sebaliknya,  jika  penyimpangan  asas  kesalahan ditetapkan  pada  semua  perbuatan  pidana,  berarti kepentingan  umum  didahulukan  dan  kepentingan pelaku  delik  dikorbankan.  Oleh  karena  itu,  diambil jalan  tengah,  yaitu  penyimpangan  asas  kesalahan diterima,  tetapi  dibatasi  hanya  terhadap  perbuatan pidana  tertentu  yang  mengatur  mengatur  kepentingan umum atau sifatnya ringan ( regulatory offences, public welfare  offences,  mala  prohibita ).  Apabila  kebijakan seperti  itu  dijalankan,  maka  berarti  salah  satu  prinsip dasar  dari  Pancasila,  yakni  adanya  keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi (asas  monodualistik)  telah  dijalankan.  Berdasarkan dari  argumen  di  atas,  hemat  penulis  penerimaan terhadap  asas  yang  menyimpang    dari  asas  kesalahan adalah  tidak  bertentangan  dengan  falsafah  Pancasila. Dengan  kata  lain,  penyimpangan  asas  kesalahan  itu mempunyai relevansi folosifis.

## III.SIMPULAN
KUHP  tidak  dapat  menjaring  korporasi  sebagai subjek  hukum  yang  dapat  dipidana,  karena  masih menganut  prinsip  subjek  hukum  hanyalah  manusia alamiah.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan diluar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut,  dengan  mencoba  menempatkan  korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  masalah pertanggungjawaban pidananya.
Dalam  perspektif ius  constituendum subjek  tindak pidana  korporasi  dan  pertanggungjawaban  pidananya telah  dirumuskan  secara  tegas  dan  terperinci  dalam naskah rancangan KUHP 2014-2015, Pasal 162, Pasal 44  sampai  dengan  Pasal  49.  Dengan  demikian  secara prinsip telah diterima korporasi sebagai subjek hukum dalam  hukum  pidana,  sehingga  korporasi  dapat dituntut dan dijatuhi pidana.
Penerimaan  terhadap  asas  yang  menyimpang    dari asas  kesalahan  adalah  tidak  bertentangan  dengan falsafah  Pancasila.  Dengan  kata  lain,  penyimpangan asas  kesalahan  itu  mempunyai  relevansi  yuridis,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 10

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia
14.  I Made Widnyana, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung, hlm.19-27. 15.  Jimly Asshiddiqi, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, hlm.216-217.
sosiologis, dan filosofis
DAFTAR PUSTAKA Barda Nawawi Arief (Penyunting), 1999, Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  (Bahan Bacaan  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana), Program S2 (Magister) Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
----------------------------,  2003,  Kapita  Selekta  Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
---------------------------, dan Muladi, 1992,  Teori-Teori & Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
Jimly  Asshiddiqi,  1995,  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.
Muladi,  1995,  Korban  Kejahatan  Korporasi,  Bahan Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan Kriminologi,  Fakultas  Hukum  UNDIP,  3-15 Desember.
Marcus  Flatcher,  1990,  A-level  Principle  of  English Law, Ist Edition, HLT Publiction, London.
Peter  Siago,  1989,  Criminal  Law,  3rd  Edition,  Sweet & Mazwell, London.
Richard  Card,  1984,  Introduction  Criminal  Law,  3rd Edition, 10th Edition, Butterworths, London.
Sue  Titus  Reid,  1978,  Criminal  Law,  3rd  Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Soerjono  Soekanto,  1979,  Masalah  Kedudukan  dan Pranan Hukum Adat, Akademika, Jakarta.
Satjipto  Rahardjo,  2011,  Hukum  dan  Masyarakat, Angkasa, Bandung.
Shofie, Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Pidana Korporasi, Chalia Indonesia, Jakarta.
Suartha,  I  Dewa  Made,  2015,  Hukum  Pidana
Korporasi, Persfektif Pertanggungjawaban
pidana  dalam  Kebijakan  Hukum  Pidana Indonesia, Setara Press, Malang.
Widnyana,  I  Made,  1993,  Kapita  Selekta  Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung.

## Perundang-undangan
Undang  Undang  RI  No.  1  Tahun  1946  tentang  Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Undang  Undang  RI  No.  12  Drt  Tahun  1951  tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
Undang  Undang  Nomor  RI  7  Tahun  1957  Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
\Undang  Undang  RI  No.1  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang  Undang  RI  No.31  Tahun  1999  jo.  Undang Undang  No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
Undang Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang Undang RI No. 2
Tahun  2002  jo.  Undang  Undang  RI  No.  15  dan  16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris
Halaman 10

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia