## KINERJA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
PERFORMANCE OF MAKING BIRTH CERTIFICATE
Eva Siti Nurkholifah 1* , R. Akhmad Munjin 2 , Ginung Pratidina 3
1,2,3 Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor, Jawa Barat 16720
*Korespondensi: Eva Siti Nurkholifah. Email: evasitinurkholifah@gmail.com
(Diterima: 22-08-2020; Ditelaah: 28-01-2021; Disetujui: 14-07-2021)

## ABSTRACT
The  implementation  of  population  administration  is  conducted  through  the  issuing  of  population document  as  an  effort  for  civil  registration.  One  of  population  documents  for  civil  registration  is  birth certificate.  This  research  aims  to  describe  the  performance  of  making  birth  certificate  in  Local  Office  of Population and Civil Registration of Bogor City. This research takes Agus Dwiyanto’s theory of performance including five dimensions, namely productivity, service quality, responsivity, responsibility and accountability. Method  of  this  research  is  descriptive  method  combined  with  quantitative  approach.  Data  collected  by questionaires are counted by the formula of weight mean score to get mean score. Meanwhile, data collected by  observation,  interview  and  literature  study  are  qualitatively  described  to  deepen  the  discussion  of performance of making birth certificate. Results of this research describe that the performance of making birth certificate  in  Local  Office  of  Population  and  Civil  Registration  of  Bogor  City,  measured  from  dimensions  of productivity,  service  quality,  responsivity,  responsibility  and  accountability,  indicate  mean  score  3.87 categorized  as  good.  Nevertheless,  this  research  finds  the  lack  on  the  indicator  of  facility  availability  from dimension of service quality. Therefore, this research recommends to fulfill the facility in order to improve the quality  of  public  service,  including  the  improvement  of  public  satisfaction  on  the  service  of  making  birth certificate.
Key words : Birth Certificate, Civil Registration, Performance, Population Administration.

## ABSTRAK
Penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  dilaksanakan  melalui  penerbitan  dokumen  kependu- dukan  sebagai  upaya  pendaftaran  dan  pencatatan  sipil.  Salah  satu  dokumen  kependudukan  dalam  rangka pendaftaran dan pencatatan sipil adalah akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pembuatan akta kelahiran  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota Bogor.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja dari Agus Dwiyanto yang mencakup lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dipadu dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner/ angket diolah dengan menggunakan rumus weight mean score untuk mendapatkan skor rerata ( mean score ). Sementara itu, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dideskripsikan secara kualitatif untuk memperdalam pembahasan tentang kinerja pembuatan akta kelahiran. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang diukur dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabi- litas, menunjukkan skor rerata 3,87 yang dikategorikan berada pada kriteria baik. Akan tetapi masih ditemu- kan kekurangan pada indikator ketersediaan sarana dan prasarana dalam dimensi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan  publik, termasuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan akta kelahiran.
Kata kunci : Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran, Kinerja, Pencatatan Sipil.
Nurkholifah, Eva Siti; Munjin, R. Akhmad & Pratidina, Ginung. (2021). Kinerja Pembuatan Akta Kelahiran. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 143-148.

## PENDAHULUAN
Pada era globalisasi dan keterbukaan informasi, organisasi sektor publik semakin dituntut  memberikan  pelayanan  semakin profesional  (Budiarto,  Krisna  &  Seran, 2005). Meningkatnya pertumbuhan pendu- duk  sangat  mempengaruhi  dinamika pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan oleh  pemerintah.  Dalam  prosesnya  tidak terlepas  dari  berbagai  permasalahan  yang timbul  seiring  dengan  perubahan  pola kehidupan  masyarakat,  seperti  permasa- lahan  ekonomi,  politik  dan  keadilan  serta permasalahan  lainnya,  sehingga  negara sebagai  penyelenggara  pemerintahan  ber- kewajiban  untuk  memecahkan  masalah- masalah  yang  muncul  melalui  kebijakan- kebijakan  yang  dibuatnya.  Kebijakan  ini dibuat  sebagai  pedoman  untuk  bertindak dan bertanggung jawab.
Dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini, telah  ditekankan  pemberian  kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masya- rakat,  memberdayakan  mereka,  menjamin proses  demokratisasi,  perlindungan  hak dan jaminan kehidupan lainnya. Pemberian kewenangan dalam era ini lebih didasarkan pada  tuntutan  akuntabilitas  publik,  yaitu tanggung  jawab  pemerintah  terhadap masyarakat  yang  seharusnya  dilayani. Perwujudan dan komitmen yang nyata dari akuntabilitas  publik  tersebut  hanya  ditun- jukkan  dalam  bentuk  kinerja,  termasuk  di dalamnya  kinerja  institusi  dan  aparat pemerintah (Keban, 2008: 207). Salah satu pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah  adalah  administrasi  kependu- dukan dan pencatatan sipil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam peru- bahan kedua atas Undang-Undang tersebut, Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewe- nangan  untuk  meningkatkan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan  dan keistimewaan suatu daerah. Dalam Undang- Undang  dimaksud  diatur  mengenai  urusan wajib  yang  telah  dijadikan  kewenangan
untuk  daerah  kabupaten/kota.  Perubahan dalam  Undang-Undang  tersebut  menekan- kan  tujuan  utama  untuk  meningkatkan akurasi  data  kependudukan  dan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK).  Dalam  hal  ini ditegaskan bahwa untuk setiap anak mem- punyai akta kelahiran. Pokok perubahan ini secara  konstitusional  sejalan  dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlin- dungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum.” Selain itu, UUD 1945 juga menyata- kan  jaminan  atas  status  kewarganegaraan setiap  orang  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  28  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas status kewarganegaraan.”
Realisasi  penyelenggaraan  administrasi kependudukan dilaksanakan melalui pener- bitan  dokumen  kependudukan  sebagai upaya  pendaftaran  dan  pencatatan  sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh  tiap  penduduk  adalah  Kartu  Keluarga (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik (KTP-el),  Kartu  Identitas  Anak  (KIA),  Akta (Akta  Kelahiran,  Akta  Kematian,  Akta Perkawinan,  Akta  Perceraian),  dan  lain sebagainya (Ridwanullah, et al ., 2019: 169). Salah  satu  dokumen  kependudukan  dalam rangka  pendaftaran  dan  pencatatan  sipil adalah akta kelahiran.
Akta  kelahiran  adalah  suatu  dokumen identitas tentang status dan bukti kewarga- negaraan  yang  dimiliki  seseorang.  Saat  ini masih  banyak  anak  di  Indonesia  belum tercatat identitasnya dalam akta kelahiran, sehingga  keberadaannya  tidak  diketahui oleh negara.  Adapun  faktor  atau  penyebab kegagalan  pencatatan  anak  salah  satunya adalah  kelalaian  pegawai  atau  pemerintah untuk  mencatat  kelahiran  anak  dari  kelu- arga  yang  tidak  mampu.  Selain  kelalaian pemerintah,  kelalaian  bisa  terjadi  dari orang  tua  anak  dalam  proses  pembuatan akta kelahiran.
Oleh  karena  itu,  kinerja  administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, secara khusus  berkaitan  dengan  pembuatan  akta
kelahiran, perlu dievaluasi. Evaluasi kinerja tersebut  dilakukan  tidak  hanya  pada  level individual  pegawai  tetapi  juga  pada  unit kerja  dan  organisasi  secara  keseluruhan. Berdasarkan  gambaran  latar  belakang tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kinerja  pembuatan  akta kelahiran  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

## MATERI DAN METODE
Konsep/Teori yang Relevan
Kinerja  menurut  Keban  (2008:  209) merupakan  terjemahan  dari performance yang  sering  diartikan  oleh  para  cendekia- wan  sebagai  “penampilan”  ,  “unjuk  kerja”, atau  “prestasi”.  Berman  (2006:  5)  meng- artikan  kinerja  sebagai  pemanfaatan sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif untuk mencapai hasil.
Bernardin  dan  Russell  (1993:  397) mengartikan  kinerja  sebagai  catatan tentang  hasil  akhir  ( outcome )  yang diperoleh  setelah  suatu  pekerjaan  atau aktivitas  dijalankan  selama  kurun  waktu tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kinerja  mengacu  pada  serangkaian  hasil yang  diperoleh  seorang  pegawai  selama periode tertentu.
Menurut  Keban  (2008:  210),  kinerja secara  umum  diartikan  sebagai  tingkat pencapaian  hasil  ( degree  of  accomplish- ment ). Lebih lanjut, Keban (2008: 210-211) mengemukakan  bahwa  kinerja  sebagai pencapaian  hasil  dapat  dinilai  menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja  pegawai),  oleh  kelompok  (kinerja kelompok),  oleh  institusi  (kinerja  orga- nisasi),  dan  oleh  suatu  program  atau kebijakan (kinerja program/kebijakan).
Dwiyanto, et al . (2008: 50-51) menge- mukakan  lima  indikator  yang  digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:
1)   Produktivitas,  yaitu  hasil  dari  pelaya- nan publik yang telah dilakukan.
2)   Kualitas  layanan,  yaitu  kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3)  Responsivitas, yaitu kemampuan pegawai  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan prioritas  pelayanan,  serta  mengem- bangkan  program-program  pelayanan sesuai  kebutuhan  dan  aspirasi  masya- rakat.
4)   Responsibilitas,  yaitu  tanggung  jawab pegawai  terhadap  tugas-tugas  yang berhubungan  dengan  peran  pegawai kepada pihak yang dilayani.
5)   Akuntabilitas,  yaitu  pertanggungja- waban  terhadap  kebijakan  yang  telah diambil.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  deskriptif,  yang  dipadu dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data  yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: (1) data  primer  yang  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara  dan  kuesioner/ angket,  (2)  data  sekunder  yang  dikumpul- kan melalui studi kepustakaan.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  kue- sioner/angket diolah dengan menggunakan rumus Weight  Mean  Score (WMS)  untuk mendapatkan  skor  rerata  ( mean  score ). Hasil skor rerata tersebut kemudian dikon- sultasikan  dengan  rentang  rerata  dan kriteria  penafsiran  sebagaimana  ditunjuk- kan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rentang Rerata dan Kriteria Penafsiran
Rentang Rerata Kriteria Penafsiran 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Baik 1,81 – 2,60 Tidak Baik 2,61 – 3,40 Cukup Baik 3,41 – 4,20 Baik 4,21 – 5,00 Sangat Baik Sumber: Sugiyono (2007, 2017)
Sedangkan  data  yang  dikumpulkan melalui  observasi,  wawancara  dan  studi kepustakaan  dideskripsikan  secara  kuali- tatif  untuk  memperdalam  pembahasan tentang kinerja pembuatan akta kelahiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti tentang kinerja pem- buatan  akta  kelahiran  di  Dinas  Kepen- dudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bogor, berikut adalah uraian hasil penelitian yang direkapitulasi  dari  jawaban  responden terhadap indikator-indikator yang tertuang di dalam kuesioner penelitian.
Pembahasan  kinerja  pembuatan  akta kelahiran mengacu pada teori yang dikemu- kakan  oleh  Dwiyanto, et  al (2008),  yang mencakup  lima  dimensi,  yaitu  produk- tivitas,  kualitas  layanan,  responsivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas  sebagai berikut:
Tabel 2. Dimensi Produktivitas No.  Indikator Rerata Kriteria 1. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia 4,34 Sangat Baik 2. Ketersediaan dana yang dimiliki 4,23 Sangat Baik Jumlah 4,28 Sangat Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  2, dimensi  produktivitas  menunjukkan  skor rerata 4,28 yang berada pada kriteria sangat baik.  Pegawai  di  bidang  akta  kelahiran selalu  berupaya  agar  yang  terlibat  dalam kegiatan pelayanan penerbitan akta kelahir- an  dapat  memberikan  produktivitas  kerja yang tinggi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Tabel 3. Dimensi Kualitas Layanan No.  Indikator Rerata Kriteria 1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kebijakan. 2,36 Tidak Baik 2. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. 4,26 Sangat Baik Jumlah 3,31 Cukup Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  3  di atas,  dimensi  kualitas  layanan  menggam- barkan  skor  rerata  3,31  yang  berada  pada
kriteria cukup baik. Dalam dimensi kualitas layanan terdapat dua indikator yang menya- takan  skor  rerata  jawaban  dari  pegawai dengan kriteria cukup baik. Hal ini menun- jukkan bahwa peningkatan kualitas pelaya- nan  harus  berubah  sikap  dan peran  dalam memberikan  pelayanan,  sehingga  dapat membuat masyarakat nyaman atas pelaya- nan  yang  diberikan,  termasuk  pelayanan pembuatan akta kelahiran.
Tabel 4. Dimensi Responsivitas No. Indikator Rerata Kriteria 1. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan 3,52 Baik 2. Pegawai selalu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam mengerjakan setiap tugas 3,84 Sangat Baik Jumlah 3,68 Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  4, dimensi  responsivitas  menghasilkan  skor rerata 3,68 yang diinterpretasi berada pada kriteria baik. Dalam hal ini sebagai aparatur negara,  pegawai  harus  selalu  memper- hatikan  dan  memenuhi  kebutuhan  masya- rakat  dan  harus  dilakukan  dengan  cepat agar pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat sehingga dinilai berkualitas.
Tabel 5. Dimensi Responsibilitas No. Indikator Rerata Kriteria 1. Menganalisis apakah telah sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada atau tidak. 4,23 Sangat Baik 2. Penyesuaian antara misi dan tujuan organisasi. 4,34 Sangat Baik Jumlah 4,28 Sangat Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  5, dimensi  responsibilitas  menggambarkan skor rerata 4,28 yang diinterpretasi berada pada  kriteria  sangat  baik.  Dengan  rasa tanggung  jawab  yang  dimiliki  pegawai, pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat selalu terjalin dan berkualitas.
Tabel 6. Dimensi Akuntabilitas No.  Indikator Rerata Kriteria 1. Menganalisis bagaimana pertanggung jawaban kinerja 3,76 Baik 2. Tanggung jawab para pelaksana dalam menyampaikan kebijakan 3,84 Baik Jumlah 3,80 Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  6, dalam  dimensi  akuntabilitas  terdapat  dua indikator dengan hasil kriteria baik. Dalam menentukan  keberhasilan  suatu  elemen sangat  penting,  perilaku  karyawan  dalam bagian persiapan dan pelaporan harus lebih diperhatikan  agar  kinerja  yang  dihasilkan akuntabel.
Tabel 7. Rekapitulasi Variabel Kinerja No. Dimensi Rerata Kriteria 1. Produktivitas 4,28 Sangat Baik 2. Kualitas Layanan 3,31 Cukup Baik 3. Responsivitas 3,68 Baik 4. Responsibilitas 4,28 Sangat Baik 5. Akuntabilitas 3,80 Baik Variabel Kinerja 3,87 Baik Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian tentang  kinerja  pembuatan  akta  kelahiran di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Bogor  mempunyai  skor  rerata 3,87  yang  diinterpretasi  berada  pada kriteria baik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, kinerja pembuatan akta kela- hiran  di  Dinas  Kependudukan  dan  Penca- tatan  Sipil  Kota  Bogor,  yang  diukur  dari dimensi  produktivitas,  kualitas  layanan, responsivitas,  responsibilitas,  dan  akunta- bilitas,  secara  umum  menunjukkan  skor rerata 3,87 yang dikategorikan berada pada kriteria baik.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, indikator ketersediaan sarana
dan prasarana untuk melakukan  kebijakan dalam  dimensi  kualitas  pelayanan  menda- patkan skor rerata 2,36 yang dikategorikan berada  pada  kriteria  tidak baik  jika  diban- dingkan  dengan  indikator-indikator  lain. Dalam hal ini, ketersediaan sarana dan pra- sarana  seperti  kursi  tunggu  masih  kurang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomen- dasikan  untuk  melengkapi  sarana  dan prasarana  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  termasuk  meningkatkan kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan yang  diperoleh  seperti  pelayanan  pem- buatan akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Berman,  E.  M.  (2006). Performance  and Productivity  in  Public  and  Non  Profit Organization . Second Edition. Arnonk, N.Y.: ME. Sharpe.
Bernardin,  H.  J.  &  Russell,  J.  E.  A.  (1993). Human Resources Management . Singa- pore: MacGraw Hill, Inc.
Budiarto, Diani; Krisna, Eri & Seran, G. Goris.
(2005). Perspektif Pemerintahan  Dae- rah: Otonomi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik .  Bogor:  Penerbit  FISIP  Univer- sitas Djuanda.
Dwiyanto,  Agus, et  al .  (2008). Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogya- karta:  Gadjah Mada University Press.
Keban,  Yeremias  T.  (2008). Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Pubik,  Konsep, Teori  dan  Isu .  Yogyakarta:  Penerbit Gavamedia.
Sugiyono.  (2007). Metode  Penelitian  Admi- nistrasi  Dilengkapi  Metode  R&D . Cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuanti- tatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## Jurnal
Ridwanullah,  Muhammad,  et  al.  (2019). “Implementation  of  e-Governance  to Improve  the  Civil  Administration
Service  Quality  in  Public  Sector”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 48(3): 168-178.  https://gssrr.org/index.php /JournalOfBasicAndApplied/article/v iew/10319.
Rukmana, Indra; Rahmawati, Rita & Salbiah, Euis.  (2020).  Efektivitas  Penilaian Kinerja  Berbasis  E-Kinerja  di  Pusat Pelatihan  Manajemen  dan  Kepemim- pinan  Pertanian. Jurnal  Governansi , 6(1): 51-56. https://doi.org/10.30997 /jgs.v6i1.2633.
Yang, Jun Sam; Hernawan, Denny & Seran, G. Goris. (2020). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi , 6(1): 57-62. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.25 08.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4674), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kepen- dudukan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2013  Nomor  232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).