ESTIMASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

## DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Baiq Kisnawati, Irianto Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram E-mail : baiqkisnawati@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  t o estimate  receipts  revenue  (PAD)  in  North  Lombok  regency.  By estimating local authorities have an idea of the extent of his ability to run the regional autonomy in  the  future.  This  type  of  research  is  classified  as  descriptive  research.  Variables  to  be researched  the  development  of  revenue  (PAD)  using  data  periodically  from  2009  to  2015. Analysis of the data regarding our reception area while using descriptive analysis to estimate the acceptance of PAD using analytical tools Trend Linear Least Squares Method (Method of Least Square).  The  results  showed  that  the  income  of  acceptance  Realization  (PAD)  in  2009  up  to 2015,  an  average  of  59.9%  comes  from  local  tax  revenue,  13.5%  of  the  levies,  1.9%  Income results Wealth Management Areas  separated and 24.7% of  the other  legal  PAD. Realization of local  revenues  derived  from  PAD  10.47%,  87.70%  came  from  revenue  transfer,  and  1.83% comes from other  legitimate income areas.  Thus it can be said that  the contribution of revenue from  PAD  to  total  local  revenues  in  North  Lombok  is  very  little  that  is  10.47%.  This  indicates that the level of Financial ketergatungan North Lombok regency government against the central government  is  very  high,  especially  from  Central  Government  Transfers  -  Balance  Fund.  The average growth in revenue during the year of observation in 2009 to 2015 is still low in terms of quantity as well as with the average estimate of PAD acceptance for the future that is 2016 and 2020  are  also  low  in  terms  of  quantity  despite  estimated  revenue  estimation  PAD  terms  the percentage will be increased by an average 20% per annum or at Rp 328,983,938,234.31 year. Keywords: Estimation, Local Revenue, revenue (PAD)

## I. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,    pemerintah  telah  mengeluarkan  satu  paket kebijakan  tentang  otonomi  daerah  yaitu  undang  –untang  tentang  pemerintahan  daerah  dan undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang  –undang  tentang  pemerintahan  daerah  berawal  dari  undang-undang  nomor  22  tahun 1999.  Dengan  berjalannya  waktu  Undang  undang  ini  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan keadaan ,ketatanegaraan  dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah  sehingga undang  –undang  tersebut  diganti  menjadi  nomor  32  tahun  2004.  Undang  undang  ini  terus menerus  mengalami  perubahan  menjadi  undang-undang  nomor  23  tahun  2014,  kemudian Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang  undang  no  23  tahun  2014  Tenrang  Pemerintah  Daerah,  Kemudian Undang undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  undang-undang  nomor  2  tahun  2014,  dan  terahir  undang-undang  republik  Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Sedangkan  undang-undang  tentang    perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah berawal  dari undang-undang nomor 25 tahun 1999. Undang  undang ini juga sudah  tidak  sesuai  lagi  dan  diganti  dengan  undang-undang  no  33  tahun  2004.  Diharapkan  dari pelaksanaan  kedua  undang-undang  tersebut  pemerintah  daerah    mampu  mempersiapkan  diri dalam menjalankan otonomi daerah, mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan  bertanggungjawab  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat,  lembaga  ekonomi,  lembaga politik,  lembaga  hukum,  lembaga  keagamaan,  lembaga  adat  dan  lembaga  swadaya  masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan pula  dengan  pelaksanaan  undang-undang  tersebut  akan  menguntungkan  bagi  daerah  apabila daerah  mampu  mengelola  sumber-sumber  daya  yang  ada.  Dengan  demikian  untuk  mendukung penyelenggaraan  otonomi  daerah  melalui  penyediaan  sumber-sumber  pendanaan  berdasarkan
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
kewenangan  pemerintah  pusat,  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  perlu  diatur perimbangan keuangan antara pemerintrah pusat dan pemerintah daerah berupa system keuangan yang  diatur  berdasarkan  pembagian  kewenangan,  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  antar susunan  pemerintahan.  Hal  ini  bertujuan  agar  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam system  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Didalam  Undang-Undang  Dasar    Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menyatakan  bahwa  pemerintah daerah  provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas  pembantuan  dan  ayat  (5)  menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  menjalakan otonomi  daerah  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang  undang ditentuakn  sebagai  urusan  pemerintahan  pusat.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas, dalam  lingkungan  strategis  globalisasi,  Daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta  potensi  dan  keanekaragaman  Daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya  ada  pada  pemerintahan  negara  atau pemerintahan  nasional  dan  tidak  ada  kedaulatan  pada  Daerah.  Oleh  karena  itu,  seluas  apa  pun otonomi  yang  diberikan  kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah akan tetap  ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
Berkaitan  dengan  hakekat  otonomi  daerah,  otonomi  daerah  yaitu  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Asas  otonomi adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  otonomi  daerah. Desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom berdasarkan asas otonom.
Sumber  penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan  Desentralisasi  mrenurut    undang-undang nomor  33  tahun  2004  terdiri  atas  Pendapatan  Daerah  dan  Pembiayaan.  Pendapatan  Daerah bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan  bersumber dari:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
b. penerimaan Pinjaman Daerah;
c. Dana Cadangan Daerah; dan
d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Kabupaten  Lombok  Utara  adalah  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,Ibukotanya  adalah  Tanjung.  Kabupaten  ini  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2008  yang  merupakan  pemekaran  dari  Kabupaten  Lombok  Barat.  Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan dengan peresmian dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara pada tanggal 30  Desember  2008,  menjadikan  Kabupaten  Lombok  Utara  sebagai  Daerah  Otonomi  baru  di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Hal yang perlu diperhatikan saat ini sehubungan dengan  keuangan di beberapa pemerintah daerah        adalah  tingkat  ketergantungannya  sangat  tinggi  kepada  pemerintah  pusat.  Demikian pula  halnya  dengan  Kabupten  Lombok  Utara  juga  memiliki  ketergantungan  keuangan  yang sangat  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat.  Dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah daerah tersebut maka tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi penerimaan daerah Kabupaten Lomok Utara pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan estimasi tersebut
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
diharapkan  pemerintah  daerah  memperoleh  gambaran  sejauh  mana  kemampuan  daerah  tersebut dalam menjalankan otonomi daerah dimasa mendatang.

## II. METODE PENELTIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  meneliti  status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu klas peristiwa pada  masa  sekarang  dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi  atau  gambaran  secara  sistematis antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2002:63). Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi menurut  undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.  Pendapatan  Daerah  bersumber  dari  :  a)    Pendapatan  Asli  Daerah;  b)  Dana Perimbangan; dan c) Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan  bersumber dari: a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; b) penerimaan Pinjaman Daerah; c)  Dana Cadangan Daerah; dan d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada penelitian ini khusus akan membahas mengenai  Estimasi  Penerimaan  PAD    yang  ada  di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Untuk mengestimasi penerimaan PAD di Kabupaten Lombok Utara peneliti menggunakan data historis selama  tujuh  tahun  terakhir  yang  berasal  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Tahun  2009  sampai dengan 2015.
Untuk  mengalisis  bagaimana  estimasi  penerimaan  daerah  Kabupaten  Lombok  Utara digunakan  alat  analisis  Trend  Linier    dengan  Metode  Kuadrat  Terkecil  (Metode  Least  Square) dengan formula sebagai berikut : Supangat (2007, 172)
Y = a + bx Y = data berkala (time series data) X = waktu (tahun) a dan b = bilangan konstan

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  berdasarkan  undang-undang  nomor  33 tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dijelaskan bahwa  penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara  nyata  dan  bertanggung  jawab  harus  diikuti  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional  secara  adil,  termasuk  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  pusat  dan  Pemerintahan  daerah.  Sebagai  daerah  otonom,  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi, partisipasi,  dan  akuntabilitas.  Pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  terlaksana  secara efisien  dan  efektif  serta  untuk  mencegah  tumpang  tindih  ataupun  tidak  tersedianya  pendanaan pada  suatu  bidang  pemerintahan,  maka  diatur  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan. Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  dibiayai  dari  APBD, sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah  dibiayai  dari  APBN,  baik  kewenangan  Pusat  yang  didekonsentrasikan  kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Pinjaman  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan  kekayaan Daerah yang  dipisahkan, dan Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  Daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas Desentralisasi.
Dana  Perimbangan  merupakan  pendanaan  Daerah  yang  bersumber  dari  APBN  yang terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).  Dana  Perimbangan  selain  dimaksudkan  untuk  membantu  Daerah  dalam  mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara  Pusat  dan  Daerah  serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan  pemerintahan  antar- Daerah.  Ketiga  komponen  Dana  Perimbangan  ini  merupakan  sistem  transfer  dana  dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
Seperti dikemukakan mengenai permasalahan diatas bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten  Lombok  Utara  sangat  tinggi  kepada  pemerintah  pusat.  Untuk  mengurangi ketergantungan tersebut maka perlu ada upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama penerimaan  dari  pendapatan  asli  daerah    agar  pendapatan  asli  daerah  tersebut  terus  menerus meningkat  dan  diharapkan  akhirnya  akan  dapat  memperkecil  ketergantungan  terhadap  sumber penerimaan  dari  pemerintah  pusat.  Sehingga  sangat  dianjurkan  bagi  pemerintah  daerah  untuk melakukan  estimasi  terhadap  penerimaannya  dimasa  mendatang  agar  pemerintah  dapat merencanakan kegiatannya lebih efektif sesuai dengan kemapuan keuangan yang dimiliki. Untuk mengalasisis  bagaimana  kondisi  keuangan  Kabupaten  Lombok  Utara  dimasa  mendatang digunakan  alat  analisis Trend  Linier    dengan  Metode  Kuadrat  Terkecil  (Metode  Least  Square), dengan  menggunakan  data  historis  selama  tujuh  tahun  terahir  yakni  tahun  2009  sampai  dengan tahun  2015.  Berikut  gambaran  penerimaan  pendapatan  asli  daerah    Kabupaten  Lombok  Utara seperti tertuang pada table berikut :
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015
Tahun Pendapatan Pajak Daerah (Rp) Pendapatan Retribusi Daerah (Rp) Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp) Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp) Total PAD (Rp) 2009 6.693.550.312,00           1.598.972.069,40 - 2.335.953.157,00      10.628.475.538,40 2010 10.518.240.076,00           3.891.712.775,00 -           7.965.801.909,00      22.375.754.760,00 2011 17.956.459.253,00           2.279.755.848,00                                                 -           6.175.296.238,00      26.411.511.339,00 2012 23.151.763.886,00           4.101.798.620,00                      644.770.458,00           7.341.597.357,96      35.239.930.321,96 2013 31.898.383.349,50           7.739.619.801,00                   1.406.334.527,00           8.575.597.085,46      49.619.934.762,96 2014 48.825.192.460,00        13.641.497.678,00                  1.807.734.585,00 16.816.077.636,92 81.090.502.359,92 2015 58.019.775.650,50 11.080.344.267,17 2.544.580.651,00 31.973.128.583,40   103.617.829.152,07 Jumlah 197.063.364.987,00 44.333.701.058,57 6.403.420.221,00 81.183.451.967,74  328.983.938.234,31 Rata-rata 28.151.909.283,86 6333385865,51 914774317,29 11597635995,39 46997705462,04 % 59,9 % 13,5% 1,9 % 24,7 % -
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015
Dari table 1 dapat digambarkan bahwa realisasai penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara bersumber dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah 2) Pendapatan Retribusi Daerah  3)  Pendapatan  hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  4)  Lain  -lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah.  Gambaran  mengenai  Realisasi  penerimaan  PAD  dari  tahun 2009  sampai  dengan  2015,  rata  rata  penerimaannya  59,9  %  bersumber  dari  Pendapatan  Pajak Daerah,  13,5  %  dari  Pendapatan  Retribusi  Daerah,  1,9  %  dari  Pendapatan  hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 24,7 %  dari Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa sumber terbesar PAD bersumber dari pajak daerah.
Sumber  lain  penerimaan  daerah  selain  dari  pendapatan  asli  daerah  adalah  bersumber  dari pendapatan transfer. Berikut gambaran penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang bersumber dari pendapatan transfer seperti tertuang pada table berikut :
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Pendapatan Transfer Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)
Tahun Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Total Pendapatan Transfer 2009 187.020.700.220,00 - 9.664.933.849,75            196.685.634.69,75 2010 296.413.309.729,00 29.814.883.500,00               12.111.313.982,93           338.339.507.211,93 2011 310.853.011.740,00 46.992.806.880,00               15.116.610.511,52           372.962.429.131,52 2012 344.787.757.899,00 20.818.150.000,00               11.577.831.380,00           377.183.739.279,00 2013 404.082.904.362,00 27.591.348.000,00 12.821.996.956,90 444.496.249.318,90 2014 416.735.617.603,00 45.779.088.000,00 28.329.524.319,58           490.844.229.922,58 2015 469.693.280.446,00 37.939.193.000,00 27.879.855.726,17 535.512.329.172,17 Jumlah 2.429.586.581.999,00 208.935.469.380,00 117.502.066.726,85 2.756.024.118.105,85 Rata-rata 347.083.797.428,43 29.847.924.197,14 16.786.009.532,41 393.717.731.157,98 % 88,2 % 7,6 % 4,2 % 100 %
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
D a r i  tabel  2  dapat  digambarkan  bahwa  realisasai  penerimaan  daerah  dari  Pendapatan  Transfer Kabupaten Lombok Utara bersumber dari: 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan 3) Transfer Pemerintah Provinsi. Gambaran mengenai Realisasi  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Transfer  tahun  2009  sampai dengan 2015, rata rata penerimaannya 88,2 %  bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan,  7,6    %    dariTransfer  Pemerintah  Pusat  -  Lainnya  dan  4,2  %  bersumber  dari Transfer  Pemerintah  Provinsi.  Dapat  disimpulkan  dari  table  diatas  bahwa  sumber  terbesar penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan  transfer  berasal  dari  Transfer  Pemerintah Pusat  -  Dana  Perimbangan.    Artinya  tingkat  ketergantungan  keuangan  Pemerintah  daerah kabupaten  Lombok  utara  sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Berikut  gambaran  Realisasi penerimaan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang syah ditunjukkan oleh table berikut :
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)
Tahun Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Lain-Lain Pendapatan Daerah 2009 11.000.000.000,00 - 5.119.878.538,00 16.119.878.538,00 2010 5.000.000.000,00 - - 5.000.000.000,00 2011 4.000.000.000,00 1.158.480.000,00 - 5.158.480.000,00 2012 - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2013 - - - - 2014 - - 15.574.000.000,00 15.574.000.000,00 2015 1.153.190.000,00 - 12.024.877.000,00 13.178.067.000,00
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015
Dari  table  3  menggambarkan  penerimaan  yang  berasal  dari  Realisasi  penerimaan  daerah  dari Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah  pada  Kabupaten  Lombok  Utara  Tahun  2009-2015. Penerimaan  ini    bersumber  dari:  1)  Pendapatan  Hibah    2)  Pendapatan  Dana  Darurat  dan  3) Pendapatan  Lainnya.  Penerimaan  daerah  dari  lain-lain  pendapatan  yang  syah  sangat  kecil  jika dibandingkan  dengan  penerimaan  dari  PAD  maupun  dari  pendapatan  transfer.  Penerimaan  dari lain-lain pendapatan yang sah, baik dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pandapatan lainnya tidak serta merta ada setiap tahun.
Berikut digambarkan hasil rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 ditunjukkan oleh table berikut :
Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2015 (dalam Rp)
Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Total Penerimaa 2009 10.628.475.538,40 196.685.634.069,75 16.119.878.538,00 223.433.988.146,15 2010 22.375.754.760,00 338.339.507.211,93 5.000.000.000,00 365.715.261.971,93 2011 26.411.511.339,00 372.962.429.131,52 5.158.480.000,00 404.532.420.470,52 2012 35.239.930.321,96 377.183.739.279,00 2.500.000.000,00 414.923.669.600,96 2013 49.619.934.762,96 444.496.249.318,90 - 494.116.184.081,86 2014 81.090.502.359,92 490.844.229.922,58 15.574.000.000,00 587.508.732.282,50 2015 103.617.829.152,07 535.512.329.172,17 13.178.067.000,00 652.308.225.324,24 Jumlah 328.983.938.234,31 2.756.024.118.105,85 57.530.425.538,00 3.142.538.481.878,16 Rata-rata 46.997.705.462,04 393.717.731.157,98 8.218.632.219,71 448.934.068.839,74 % 10,47 % 87,70 % 1,83 % 100%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009-2015
Tabel  4.  Menggambarkan  rekapitulasi  realisasi  penerimaan  daerah  pada  Kabupaten  Lombok Utara    yang  bersumber  dari  1)  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  2)  Realisasi  Pendapatan Transfer  dan  3)  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah.  Gambaran  mengenai  Realisasi penerimaan  daerah  secara  keseluruhan  dari  tahun  2009  sampai  dengan  2015,  rata  rata penerimaannya  10,47  %  bersumber  dari  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah,  87,70  %  bersumber dari  Realisasi  Pendapatan  Transfer  dan  1,83  %  bersumber  dari  Lain-Lain  Pendapatan  Daerah Yang  Sah.  Dapat  disimpulkan  dari  tabel  diatas  bahwa  sumber  terbesar  penerimaan  daerah
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
bersumber  dari  Realisasi  Pendapatan  Transfer  yaitu  88,70  %  Artinya  bahwa  dengan memperhatikan  kondisi  tersebut  dapat  disimpukan  bahwa  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.
Berdasarkan  tahun  pengamatan    yang  ditunjukkan  tabel  diatas  dari  tahun  2009  sampai  2015 mengenai sumber sumber penerimaan daerah, maka dapat dilakukan estimasi penerimaan daerah untuk  tahun  tahun  yang  akan  datang.  Dalam  penelitian  ini  yang  akan  dibahas  adalah  estimasi PAD  untuk  lima  tahun  kedepan  mulai  tahun  2016  sampai  ndengan  2020.  Dengan  mengetahui estimasi  PAD  dapat  diketahui  tingkat  ketergantungan    keuangannya  dengan  pemerintah  pusat, untuk  itu  perlu  ada  upaya    mencari  langkah-langkah  apa  yang  harus  dijalankan  untuk meningkatkan  PAD  sehingga  tingkat  ketergantungannya  semakin  lama  semakin  kecil  setiap tahun. Dari perhitungan estimasi dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) diperoleh hasil perhitungan Estimasi PAD dimasa yang akan datang dengan perhitungan sebagai berikut :
Tabel 5. Perhitungan Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun X Y XY X 2 2009 -3 10.628.475.538,40 -31.885.426.615,20 9 2010 -2 22.375.754.760,00 -44.751.509.520,00 4 2011 -1 26.411.511.339,00 -26.411.511.339,00 1 2012 0 35.239.930.321,96 0,00 0 2013 1 49.619.934.762,96 49.619.934.762,96 1 2014 2 81.090.502.359,92 162.181.004.719,84 4 2015 3 103.617.829.152,07 108.752.492.008,60 9 jumlah 0 328.983.938.234,31 217.504.984.017,20 28
Estimasi PAD Tahun 2016 (X=4) → Y =234.988.527.310,22 Estimasi PAD Tahun 2017 (X=5) → Y =281.986.232.772,27 Estimasi PAD Tahun 2018 (X=6) → Y = 328.983.938.234,31 Estimasi PAD Tahun 2019 (X=7) → Y = 375.981.643.696,35 Estimasi PAD Tahun 2020 (X=8) → Y = 422.979.349.158,40
Tabel 5. Estimasi Penerimaa Daerah Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Lombok Utara Tahun Estimasi 2016 234.988.527.310,22 2017 281.986.232.772,27 2018 328.983.938.234,31 2019 375.981.643.696,35 2020 422.979.349.158,40 Jumah 1.644.919.691.171,55 Rata-rata 328.983.938.234,31 % 20%
Sumber : Perhitungan Estimasi dengan metode kuadrat terkecil
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V ol. 13 N o. 3 , Jul i 2016 :  326 - 332
Den gan melakukan perhitungan menggunakan  Metode  Kuadrat Terkecil (Metode  Least Square) untuk  mengestimasi  penerimaan  PAD  tahun  2016  sampai  dengan  2020  diperoleh  rata-rata penrimaan  utuk  lima  tahun  kedepan  yakni  :  328.983.938.234,31  pertahun  atau  akan  terjadi peningkatan  rata  rata  20  %  pertahun.  Dengan  melihat  estimasi  penerimaan  PAD  tersebut  jika dibandingkan  dengan  total  penerimaan  daerah  untuk  tahun  2015  adalah  sebesar 652.308.225.324,24 ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangannya sangat tinggi terhadap pemerintah  pusat.  Utuk  itu  pemerintah  daerah  tersebut  harus  terus  menerus  menggali  sumber daya alam atau potensi daerah untuk meningkatkan PAD baik dengan cara intensifikasi  maupun ekstensifikasi.

## IV. PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : a. Realisasi  penerimaan  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD) pada  tahun  2009  sampai  dengan  2015, rata-rata  59,9  %  berasal  dari  pendapatan  pajak  daerah,  13,5  %  dari  retribusi  daerah,  1,9  % Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 24,7 % dari Lain-lain PAD yang sah.
b. Realisasi  penerimaan  daerah  10,47%  berasal  dari  PAD,  87,70%  berasal  dari  pendapatan transfer,  dan  1,83  %  berasal  dari  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan PAD terhadap total penerimaan   daerah pada Kabupaten  Lombok  Utara  sangat  kecil  yakni  10,47  %.  Ini  menunjukkan  bahwa    tingkat Ketergatungan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara  terhadap  pemerintah  pusat sangat tinggi terutama dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.
c. Rata-rata  pertumbuhan  PAD  selama  tahun  pengamatan  tahun  2009  sampai  dengan  2015 masih  rendah  dari  segi  kuantitasnya  demikian  pula  dengan  rata-rata  estimasi  penerimaan PAD  untuk  dimasa  yang  akan  datang  juga  rendah  dari  segi  kuantitasnya  walaupun diperkirakan  estimasi  penerimaan  PAD  dari  segi  persentase  akan  meningkat  rata-rata  20% pertahun.

## Saran-Saran
Dengan penerimaan PAD yang masih sangat rendah berdasarkan data historis  tahun 2009 sampai dengan  2015  diharapkan  pemerintah  daerah  dimasa  mendatang  harus  terus  menerus mengupayakan peningkatan PAD  dengan cara  menggali sumber daya alam atau potensi daerah yang  ada  untuk  mengurangi  ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  baik secara  intensifikasi  maupun  ekstensifikasi.  Secara  intensifikasi  pemerintah  daerah  harus memperbaiki  kinerja  pengelolaan  pemungutan  pajak  sepert  :  menggali  potensi  daerah  dengan cara pendataan kembali wajib pajak dan obyek pajak yang sudah ada, melakukan efisiensi dalam pemungutan  pajak,  menyusun  perencanaan    dan  melakukan  pengawasan  tehadap  pengggunaan anggaran  sehingga  kebocoran  anggaran  dapat  diatasi.  Secara  ekstensifikasi  pemerintah  daerah harus dapat melakukan identifikasi potensi daerah untuk menemukan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
_______ Laporan Realisasi Anggran Kabupaten LomBok Utara Tahun 2009 s/d 20015
Nazir,Moh. 2002. Metode Penelitian .Ghalia Indonesia. Jakarta
Supangat,  Andi.  2007. Statistika  Dalam  Kajian  Deskriptif,  Inferensi,  dan  Non  Parametrik, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
_______ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
_______Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah.
_______Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.