## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Wafiya Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Email : fiya_ismail@yahoo.com

## abstract
This research aims to outline the policy choice of law in forming the Law on prohibition of monopoly and business competition. Based on the normative approach and by using secondary data, it can be concluded that prior to Act Number  5  of  1999  established, practices  of  monopoly  and  business competition  are  not  regulated  within  the  law,  after  the  birth  of  that  Law, business  activity  is  prohibited  if  it  proves  detrimental  to  other  businesses, consumers,  society  and  the  State.  Businessperson  that  practicing  monopoly and  unfair  business  competition  among  another  businessperson  obviously threatened by administrative and criminal sanctions. Choice of law is made to anticipate the free market in the era of economic globalization in order to realize  the  prosperity  and  welfare  of  the  people  as  mandated  by  the  1945 Constitution.  Law  enforcement  of  business  competition  in  Indonesia submitted to the supervisor commission of business competition (KPPU), in addition  to  the  involvement  of  police  officers,  prosecutors,  and  courts. Enforcement of competition law violations must be made in advance by the Commission.
Keywords: Legal  Politic,  Prohibition of Monopoly and Unfair  Business Competition.

## abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  pilihan  kebijakan  hukum dalam pembentukan  undang-undang  larangan  monopoli  dan  persaingan usaha.  Berdasarkan  pendekatan  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder dapat disimpulkan bahwa sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999  dibentuk  praktek-praktek  monopoli  maupuan  persaingan  tidak  diatur dalam  koridor  hukum,  sesudah lahirnya undang-undang  tersebut kegiatan bisnis  dilarang  jika  terbukti  merugikan  pelaku  usaha  lain, konsumen, masyarakat, maupun  negara.  Pelaku  bisnis  yang  mempraktekan  monopoli dan  persaingan  usaha tidak  sehat  di  antara  para  pelaku  usaha  diancam sanksi administratif  dan  sanksi  pidana.  Pilihan  hukum  dilakukan  untuk mengantisipasi  pasar  bebas  pada  era globalisasi  ekonomi  guna  mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  diserahkan  kepada Komisi Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU),  selain  keterlibatan  aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan  Pengadilan.  Penegakan  pelanggaran  hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU.
Kata  kunci  : Politik  hukum,  larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat

## A. Pendahuluan
Suatu  pasar  di  mana  tidak  terdapat  persaingan  disebut sebagai “monopoli”.  Ada  beberapa  asumsi  yang  menjadi  dasar  untuk  menentukan adanya monopoli. 1 Pertama, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk  menentukan  harga.  Kedua,  pelaku  usaha tidak  merasa  perlu  untuk menyesuaikan  diri  terhadap  pesaing  dan terakhir, adanya “entry barrier” bagi  pelaku  usaha  yang  ingin  masuk dalam  pasar  yang  sudah  dimonopoli oleh pelaku usaha. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, persaingan yang tidak sehat  akan  mematikan  persaingan  itu  sendiri  dan  pada  gilirannya  akan memunculkan monopoli.
Di  beberapa  negara,  hukum  persaingan  dikenal  dengan  istilah, “ Antitrust  Law ”  atau Anti  Monopoli.  Di  Indonesia  istilah  yang  sering digunakan adalah hukum persaingan atau anti monopoli. Di Indonesia,hukum anti monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang- undang  ini  merupakan  pengaturan  secara  khusus  dan komprehensip yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha.
Sejarah  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  menunjukan  bahwa iklim  bersaing  di  Indonesia  belum  terjadi sebagaimana  yang  diharapkan,  di mana  Indonesia  telah  membangun  perekonomiannya  tanpa  memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan. Khususnya  pada  masa  Orde  Baru  di  mana  pada  waktu  itu  terjadi kemandekan  sistem  persaingan  dalam  dunia  usaha,  akibat  corak  kekuasaan Orde  Baru  yang  sangat  mementingkan  kelompok  dan  kroni-kroninya  agar mendapatkan keuntungan sistem pasar yang monopolistik. Para ahli ekonomi mengatakan  bahwa  monopoli terjadi  bilamana output seluruh  industri diproduksi  dan  dijual  oleh  satu perusahaan,  yang  dinamakan  monopolis atau perusahaan monopoli. 2
Kebijakan  ekonomi  pemerintah  Indonesia  sejak  rezim  Soeharto  yang dinyatakan dalam GBHN telah mengamanatkan adanya demokrasi ekonomi
1 Michael- Kantz dan Harveey S Rosen, “ Microeconomic”, (USA : Richard D Irwin Inc, 1994), hlm. 432-433.
2 Ibid, hlm. 33.
tanpa disertai perbuatan curang. Tetapi fakta dilapangan terjadi sebaliknya di mana  pemerintah  memberikan  hak  istimewa  kepada  segelintir  pengusaha. Hal  ini  menimbulkan  pemusatan  kekuatan  ekonomi,  terdistorsinya persaingan,  dan  hilangnya  efisiensi.  Pemberian  hak  istimewa  yaitu  hak monopoli  tersebut  terlihat  pada  beberapa  industri.  Sebagai  contoh  adalah monopoli  cengkeh  oleh  BPPC (Badan  Penyangga  Perdangangan  Cengkeh) selama  1991-1998. 3 Campur  tangan  pemerintah  ternyata  mengakibatkan terdistorsinya proses persaingan sehingga konsumen menderita karena harga cengkeh yang tinggi, dan petani pun turut mengalami kerugian karena harga cengkeh  turun  sehingga  mengurangi  pasokan  kepada  industri  rokok  kretek. Hal serupa juga terjadi pada industri kaca lembaran di mana sampai dengan pertengahan 1980 industri kaca lembaran Indonesia diberikan hak monopoli yaitu  kepada  Asahimas  Flat  Glass  yang  merupakan  perusahaan  patungan Asahi  Flat  Glass  dari  Jepang  dengan  perusahaan  lokal  yaitu  Rodamas Group. 4
Kasus  lain  adalah  industri pulp dan  kertas  di  mana  terjadi  tindakan antipersaingan  dan  campur  tangan  pemerintah  yang  telah  menimbulkan akumulasi  kekuatan  pasar  dan  pemanfaatan  kekuatan  pasar  oleh  beberapa pihak. Hal ini tentu saja menimbulkan konsentrasi pasar untuk kertas industri yang  semula  37%  menjadi  90%  antara  1985  dan  1995,  sedangkan  rasio konsentrasi untuk pulp, yaitu bahan baku utama kertas industri selalu berada di atas 90%. Adanya konsentrasi pasar mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi, 5 yang  berujung  pada  pemusatan  kekuasaan. 6 Pengusaha  juga diberikan  hak  eksklusif  atas  pemasaran  cengkeh,  produksi  terigu,  dan kedelai. Intervensi pemerintah yang seharusnya diperlukan agar tidak terjadi tindakan  anti persaingan,  sebaliknya  memberikan  ruang  serta  regulasi  yang mendukung perilaku para pemburu rente.
Tindakan-tindakan  semacam  itu  dilakukan  oleh  pemerintah  Orde Baru telah menjauhkan Indonesia dari suatu sistem pasar persaingan dan menjadikan Indonesia  menghalalkan  sistem  monopoli  pada  sektor- sektor usaha yang seharusnya lebih layak untuk di persaingkan.
Monopoli  dilarang  karena  mengandung  beberapa  efek  negatif  yang merugikan antara lain ;
3 Colleen  Loughlin, et  al .,  “Laporan  Kebijakan  Persaingan  Indonesia,”  ELIPS, Kerja  sama antara USAID dengan Pemerintah Indonesia, November 1999, hlm. 26.
4 Ibid, hlm, 27.
5 Konsentrasi  pasar  yang  tinggi  bukan  faktor  utama  yang  menyebabkan  timbulnya  tindakan antipersaingan.  Akan  tetapi  konsentrasi  yang  tinggi  akan  memudahkan  perusahaan- perusahaan  untuk  melakukan  kolusi  dan  memanfaatkan  kekuatan  pasar  demi  keuntungan mereka. Ibid.
6 Colleen Loughlin, et al., Op. Cit, hlm. 26.
1. terjadi  peningkatan  harga  suatu  produk  sebagai  akibat  tidak  adanya kompetisi dan persaingan yang bebas;
2. adanya keuntungan di atas kewajaran yang normal;
3. terjadi  eksploitasi  terhadap  konsumen  karena  tidak  adanya  hak  pilih konsumen atas produk;
4. terjadi  ketidakekonomisan  dan  ketidakefisienan  yang akan  dibebankan kepada konsumen;
5. adanya entry barrier di mana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli; dan
6. pendapatan  menjadi  tidak  merata  karena  sumber  dana  dan  modal  akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli.
Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem  ekonomi  pasar,  agar  persaingan  antar pelaku  usaha  dapat  tetap  hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis.
Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, di  mana  pemerintah  tidak  perlu  ikut  campur,  namun  untuk  dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu ikut campur  tangan untuk  melindungi  konsumen.  Karena  bila  hal  ini  tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persekongkolan (kolusi)  antar  pelaku bisnis  yang  akan  menjadikan  inefisiensi ekonomi,  yang  pada  akhirnya konsumenlah  yang  akan  menanggung beban  yaitu  membeli  barang  atau  jasa dengan  harga  dan  kualitas  yang kurang memadai.
Dalam dunia bisnis selalu terjadi tarik menarik antara pendapat yang cenderung menyukai sistem pasar bebas dengan pasar yang diatur oleh pemerintah. Akhirnya digunakan jalan tengah yaitu prinsip kebebasan pasar yang diatur oleh pemerintah, di mana persaingan yang terjadi antar pelaku bisnis menimbulkan  persaingan  yang  sehat  dengan  cara  meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta penemuan-penemuan yang baru atas barang maupun  jasa. Sebaliknya, persaingan  tidak  sehat  akan  dapat  merusak perekonomian negara dan akan merugikan masyarakat secara luas.
Ekonomi  abad  21  yang  ditandai  dengan  globalisasi  ekonomi merupakan  proses  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  di  mana  negara- negara  dari  seluruh  dunia  menjadi  satu  kekuatan  pasar  yang  semakin terintegrasi  dengan  tanpa  rintangan  batas  teritorial  negara.  Globalisasi menuntut  adanya  efisiensi  dan  daya  saing  dalam  dunia  usaha.  Globalisasi menuntut persaingan bebas yang menganut konsep dekonsentrasi. Mau tidak mau  perusahaan-perusahaan  lokal  harus  berdaya  saing  internasional.  Daya saing  ini  bukan  hanya  menyangkut  kemampuan  bersaing  memasok  produk
ke pasar internasional tetapi juga di dalam pasar domestik untuk menghadapi pesaing dari luar negeri. 7
Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat mengakses persaingan  yang  sehat  dan  mencegah  terjadinya  persaingan  tidak sehat. Perangkat  hukum  tersebut  dapat  menjadi  sarana  bagi  pencapaian demokrasi ekonomi  di  Indonesia. Dan  dapat  memberikan  peluang  usaha yang  sama  bagi  semua  pelaku  bisnis  untuk berpartisipasi  dalam  proses produksi barang  maupun  jasa  dalam  iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, serta  dapat  mendorong  adanya  pertumbuhan  ekonomi  pasar  yang kondusif.
Dalam  perkembangan  sistem  ekonomi  Indonesia,  persaingan  usaha menjadi  salah  satu  instrumen  ekonomi  sejak  saat reformasi  digulirkan.  Hal ini  ditunjukan  melalui  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Undang-undang  ini  merupakan  tonggak  bagi  diakuinya  persaingan  usaha yang  sehat  sebagai  pilar  ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  di  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kelahiran Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  juga  merupakan  koreksi  terhadap perkembangan  ekonomi  yang  memprihatinkan,  yang  terbukti  tidak  tahan terhadap  guncangan/krisis  pada  tahun  1997.  Krisis  menunjukan  bahwa fondasi  ekonomi  Indonesia  sangat  lemah.  Bahkan  banyak  pendapat  yang mengatakan  bahwa  ekonomi  Indonesia  dibangun  secara  menyimpang  dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara  umum  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  Politik Hukum  sangat  memungkinkan  dalam  implementasi  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999,  sehingga  telah  dapat  digunakan  untuk  menjerat berbagai perilaku pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Dalam rangka memberikan pemahaman Politik Hukum mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu kiranya pengkajian politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat membawa dimensi baru dalam  disiplin  ilmu  hukum  ekonomi  di  Indonesia. Permasalahannya kemudian  adalah  bagaimanakah  politik  hukum  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Politik Hukum dan Persaingan Usaha
Menurut  Sunaryati  Hartono,  politik hukum sebagai  alat  (tool)  atau sarana  dan  langkah  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan
7 Didin S. Damanhuri, SDM Indonesia dalam Persaingan Global, dalam
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html, terakhir akses Juni 2014.
sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 8
Teuku  Mohammad  Radhie ialah  sebagai  suatu  pernyataan  kehendak penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya  dan mengenai  arah  perkembangan  hukum  yang  dibangun. 9 Pernyataan tentang “hukum  yang  berlaku  di  wilayahnya”  mengandung  pengertian  hukum  yang berlaku  pada  saat  ini  (ius  constitutum)  dan  pernyataan tentang “a rah perkembangan  hukum  yang  dibangun”  mengandung  pengertian  bahwa politik  hukum  juga  berkenaan  dengan  hukum  yang  dicita-citakan  (ius constituendum). 10
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  politik  hukum  sebagai  aktivitas  memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 11
Selanjutnya  Padmo  Wahjono  dalam  bukunya  “Indonesia  Negara Berdasarkan  Atas  Hukum” 12 mendefinisikan  politik  hukum  sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan  dibentuk.  Kemudian  Padmo  menambahkan  lagi  bahwa  politik  hukum juga akan berkaitan dengan masalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa  yang  dijadikan  untuk  menghukumkan  sesuatu.  Dalam  hal ini  kebijakan tersebut  dapat  berkaitan  dengan  pembentukan hukum,  penerapan  hukum, dan masalah penegakan hukum itu sendiri. 13
Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa Politik  hukum  adalah  “ legal policy atau  garis  (kebijakan)  resmi tentang hukum  yang  akan  diberlakukan baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara ”. 14
Bagir  Manan,  menyatakan  bahwa  politik  hukum  dapat  bersifat  tetap (permanen)  dan  temporer.  Politik  hukum  yang  bersifat  permanen  berkaitan dengan  sikap  hukum  yang  akan  selalu  menjadi  dasar  kebijaksanaan pembentukan  dan  penegakan  hukum;  misalnya  terdapatnya  satu  sistem hukum nasional dengan adanya unifikasi hukum atau berlakunya satu sistem hukum  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Di  samping  itu,  masyarakat  juga
8 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.
9 Teuku  Mohammad  Radhie,  “Pembaruan  dan  Politik  Hukum  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional”, Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3, dikutip dalam Ibid.
10 Dikutip dalam Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Cetakan ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 27.
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.
12 Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum,  Cet  II,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.
13 Ibid.
14 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Rajagrafindo  persada,  2012), hlm. 1.
memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  hukum;  seperti hukum  adat  dan  hukum  yang  tidak  tertulis  lainnya  yang  diakui  sebagai subsistem  hukum  nasional  sepanjang  nyata-nyata  hidup  dan  dipertahankan dalam  pergaulan  masyarakat.  Sedangkan  politik  hukum  yang  bersifat temporer adalah  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  dari waktu  ke  waktu  sesuai dengan kebutuhan. 15
Pengertian  mengenai praktek monopoli  yaitu  suatu  pemusatan kekuatan  ekonomi  oleh  satu/lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan dikuasainya  produksi/pemasaran  atas  barang  jasa/jasa  tertentu  sehingga menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan kepentingan umum.
Pemusatan  kekuatan  ekonomi  adalah  penguasaan  yang  nyata  atas suatu  pasar  bersangkutan  oleh  satu/lebih  pelaku  usaha  sehingga  dapat menentukan harga barang/jasa.
Persaingan  usaha tidak  sehat  adalah  persaingan  antar  pelaku  usaha dalam  menjalankan  kegiatan  produksi/ pemasaran  barang/ jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur/ melawan  hukum /  menghambat persaingan usaha.
Dari  pengertian  yang  diberikan  di  atas  jelas  dapat  kita  lihat bahwa salah  satu  prasyarat  pokok  dapat  dikatakan  telah  terjadi  suatu  pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan  sehingga  harga  dari  barang/jasa  yang  diperdagangkan  tidak lagi  mengikuti  hukum  ekonomi  mengenai  permintaan  dan  penjualan, melainkan  semata-mata  ditentukan  oleh  satu/lebih  pelaku  ekonomi  yang menguasai pasar tersebut.
Sebagai suatu kenyataan kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari  praktek  monopoli  yang  sekarang  ada  di  sekitar  kita.  Monopoli  sudah merupakan  konsekuensi  logis  atas  pemilikan  sistem-sistem  ekonomi  yang ada. Kemunculannya dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara seperti ; 16 a. Monopoli by law.
Ia  tumbuh  karena  dikehendaki  oleh  hukum,  UUD  1945  Pasal  33  juga membenarkan  adanya  monopoli  jenis  ini,  yaitu  dengan  memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung di  dalamnya  serta  cabang-cabang  produksi  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Contoh: PLN,  Kereta  Api, Pertamina, dll.
b. Monopoli by nature.
15 Pendapat  Bagir  Manan  sebagaimana  dikutip  oleh  Kotan  Y.  Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, dapat diakses pada
https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/
16 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 5- 6.
Yaitu  monopoli  yang  lahir  dan  tumbuh  secara  alamiah  karena  didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Contoh, perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi bisnis raksasa yang menguasai seluruh pasar yang ada.
c. Monopoli by license.
Monopoli  yang  diperoleh  melalui  lisensi  dengan  menggunakan mekanisme  kekuasaan.  Contoh: waralaba  KFC,  Mc  Donald,  Coca  Cola,
Pepsi, dll.
2. Politik  Hukum  Sebelum  Pembentukan  Undang-Undang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tahun 1999.
Pada  masa  sebelum  reformasi  (sebelum  pembentukan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999), perekonomian didominasi oleh struktur yang terkonsentrasi. Pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat menguasai  dengan  skala  besar  perekonomian  Indonesia.  Struktur  monopoli dan  oligopoli  sangat  mendominasi  sektor-sektor  ekonomi  saat  itu.  Dalam perkembangannya,  pelaku-pelaku  usaha  yang  dominan bahkan  berkembang menjadi  konglomerasi  dan  menguasai  dari  hulu  ke  hilir  di  berbagai  sektor. Disamping  struktur  yang  terkonsentrasi,  situasi  perekonomian  Indonesia ketika  itu  banyak  diwarnai  pula  oleh  berbagai  bentuk  perilaku  anti persaingan,  seperti  perilaku  yang  berupaya  memonopoli  atau  menguasai sektor menguasai sektor tertentu, melalui kartel, penyalahan posisi dominan, merger/take over, diskriminasi, dan sebagainya.
Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasawarsa sebelum Tahun 1999 menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan  di  bidang perekonomian  kurang  mengacu  kepada  amanat  Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, bahkan cenderung menunjukan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara  lain  disebabkan  para  pelaku  usaha  yang  dekat  dengan elit kekuasaan, mendapat kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan  sosial.  Kesenjangan  sosial  yang  berkepanjangan berbarengan dengan timbulnya krisis moneter, mendorong Pemerintah untuk mencari  jalan  keluar  dari  kemelut  yang  ada. Oleh  karena  itu, agar perekonomian  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  sehat  sehingga  dapat tercipta  iklim  usaha  yang  kondusif  dan  tidak  terjadi  pemusatan  kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu dan dapat dicegah adanya praktek monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  maka  Pemerintah merasa  perlu  ada  Undang-Undang  yang mengatur  persaingan  usaha  yang sehat  dan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang sama bagi  setiap pelaku usaha.
Akibatnya,  kinerja ekonomi  nasional  cukup  memprihatinkan.  Hal tersebut  ditandai  dengan  pilihan  bagi  konsumen  yang  terbatas,  kelangkaan
pasokan,  harga  yang  tak  terjangkau,  lapangan  kerja  yang  terbatas, pertumbuhan  industri  yang  lambat,  daya  saing  produk  melemah, serta kesenjangan  ekonomi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  rakyat.  Kondisi  ini berujung pada runtuhnya bangunan ekonomi Indonesia, yang telah dibangun selama  puluhan  tahun  terhapus  hanya  dalam  waktu  singkat  pada  saat  krisis 1997.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  pada  masa  orde  baru  sulit  sekali  suatu Undang-Undang Anti Monopoli disetujui oleh Pemerintah, yaitu 17 : a. pemerintah  menganut  konsep  bahwa  perusahaan-perusahaan besar  perlu ditumbuhkan  untuk  menjadi  lokomotif pembangunan.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  hanya mungkin  menjadi  besar  untuk kemudian  menjalankan fungsinya  sebagai  lokomotif  pembangunan apabila  diberi perlakuan  khusus.  Perlakuan  khusus  ini,  dalam pemberian proteksi  yang  dapat  menghalangi  masuknya perusahaan  lain dalam  bidang  usaha  tersebut  atau  dengan  kata  lain  memberikan  posisi monopoli;
b. pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah  bersedia  menjadi  pioner  di  sektor  yang bersangkutan.  Tanpa fasilitas  monopoli  dan  proteksi,Pemerintah  sulit  memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut; dan
c. untuk  menjaga  berlangsungnya  praktek KKN  demi  kepentingan  kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.
Kebijakan pembangunan ekonomi  yang  kita  jalankan  selama  tiga dasawarsa,  selain  menghasilkan  banyak  kemajuan,  yang  ditunjukan  oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih banyak melahirkan tantangan atau persoalan pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Di samping itu,  ada  kecenderungan  globalisasi  perekonomian  serta  dinamika  dan perkembangan  usaha  swasta  sejak  awal  tahun  1990-an.  Peluang-peluang usaha  yang  telah  diciptakan  oleh  penguasa  pada  waktu  itu  dalam kenyataannya  belum  membuat  seluruh  masyarakat  mampu  dan  dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.
Perkembangan  usaha  swasta,  di  satu  sisi  diwarnai  oleh  berbagai bentuk  kebijakan  penguasa  yang  kurang  tepat,  sehingga  pasar  menjadi terdistorsi.  Di  sisi  lain,  sebagian  besar  perkembangan  usaha  swasta  pada kenyataannya  merupakan  perwujudan  dari  kondisi  persaingan  usaha  yang tidak  sehat  atau  curang.  Fenomena  yang  demikian  telah  berkembang  dan didukung  oleh  adanya  hubungan  antara  pengambil  keputusan  dan  para pelaku  usaha,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Keadaan  ini
17 Sutan  Remy  Sjahdeini,  “ Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat” Jurnal Hukum Bisnis Volume 10 , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm 5.
makin memperburuk  keadaan.  Penyelenggaraan ekonomi  nasional  kurang memperhatikan  amanat  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta cenderung  menunjukan  corak  yang  sangat monopolistik.  Para  pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.
Munculnya  konglomerasi  dan sekelompok  kecil  pengusaha  kuat  yang tidak  didukung  oleh  semangat kewirausahaan  sejati  merupakan  salah  satu faktor  yang  mengakibatkan ketahanan  ekonomi  menjadi  sangat  rapuh  dan tidak  mampu  bersaing. Padahal  dalam  era  pasar  bebas,  akan  dituntut untuk  mampu bersaing  dengan  mengandalkan  kekuatan  sendiri.  Lebih ironis lagi, perilaku dari pelaku-pelaku bisnis kita, yaitu para konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa tersebut, ternyata sangat  tidak  bertanggungjawab,  dan  tidak  mau  berbuat  positif  untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sangat parah.
Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana diketahui, secara garis besar terdapat tiga  hal  penting  yang  menjadi  inti  dari  perubahan  yang  disepakati  oleh bangsa  ini  saat  reformasi  digulirkan,  yang  memiliki  efek  luar  biasa  bagi perkembangan bangsa ini ke depan.

## 3. Politik  Hukum  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tahun 1999
Dalam pembahasan permasalahan tersebut di atas, penulis membatasi pembatasan  masalah  pada  Kebijakan  Hukum  Persaingan,  karena  penulis berpijak  pada  pendapat  Mahfud  M.D  yang  mengemukakan  bahwa politik hukum adalah “ legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara ”. 18
Dengan  demikian,  politik  hukum  merupakan  pilihan tentang hukum- hukum  yang  akan  diberlakukan  sekaligus  pilihan tentang hukum-hukum yang  akan  dicabut  atau  tidak  diberlakukan  yang  kesemuanya  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti  yang  tercantum  di  dalam  pembukaan UUD  1945. 19 Politik  hukum  dimaknai  sebagai  keseluruhan  proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.
18 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di  Indonesia, (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2012), hlm. 1.
19 Ibid.
Hukum  merupakan  produk  politik,  maka  karakter  produk  hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah. 20
Dalam  sepanjang  sejarah  republik  Indonesia  telah  terjadi  perubahan- perubahan politik  secara  bergantian (berdasar periode  sistem  politik)  antara konfigurasi  politik  yang  demokratis  dan  konfigurasi  politik  yang  otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka  produk-produk  hukum  yang  dilahirkannya  berkarakter  responsif, sebaliknya  ketika  konfigurasi  politik  tampil  secara  otoriter,  hukum-hukum yang  dilahirkannya  berkarakter  ortodoks.  Hubungan  kausalitas  tersebut berlaku untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan
gezagsverhouding dengan  tingkat  sensitifitas  yang  berbeda-beda.  Semakin kental  muatan  hukum  dengan  masalah  hubungan  kekuasaan,  semakin  kuat pula pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut. 21
Di  Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan atau  anti  monopoli.  Di  Indonesia  hukum  anti  monopoli  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Prakek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang-undang  ini  merupakan pengaturan  secara  khusus  dan  komprehensif yang  berkaitan  dengan persaingan antar pelaku usaha.
Secara  teoritik  globalisasi  ekonomi  dengan  makna  keterbukaan dengan persaingan bebas memang merupakan suatu the best solution dalam hubungan  ekonomi  antar  negara  dan  memakmurkan  umat  manusia. Persaingan  akan  memaksa  masing-masing  pihak  mencari  metode produksi yang paling efisien. Produk yang dihasilkan dengan efisien akan dapat dijual dengan harga murah.
Guna  mewujudkan  keinginan  adanya  Undang-Undang  yang mengatur persaingan  usaha  yang  sehat  tersebut,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  pada  Tahun  1999  telah  membentuk Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 5 Maret Tahun 1999 .
Selain  alasan  objektif  dan  rasional  sebagaimana  dipaparkan  di  atas, lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah  sejalan  dengan semangat  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  khususnya Pasal  27,  Pasal  31,  Pasal  33, dan  Pasal  34.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bunyi Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  mengenai  asas dan  tujuan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Pasal  2 menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  di  Indonesia  dalam  menjalankan  kegiatan
20 Op.cit, hlm. 373.
21 Ibid.
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Sedangkan  tujuan  pembentukan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999  adalah  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  3,  yang  sesungguhnya memiliki  tujuan  akhir  yang  sama,  yakni  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:
a. menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi nasional  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha  menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Secara  substansi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  pada dasarnya  berisi  larangan  terhadap  perjanjian,  kegiatan  dan  posisi  dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan ini dilakukan dengan sangat ketat untuk mencegah pelaku usaha melakukan persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dipandang  akan  merugikan  bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Untuk  mencegah  terjadinya  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak sehat, Undang-Undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua kategori.
Pertama,  tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  kerja  sama  dengan sesama pelaku usaha ekonomi, sebagaimana diatur dalam tabel berikut;
Pasal 4 Oligopoli; Pasal 5-8 penetapan harga secara bersama; Pasal 9 pembagian wilayah secara bersama; Pasal 10 kerja sama pemboikotan; Pasal 11 pembentukan kartel; Pasal 12 Trust; Pasal 13 Oligopsoni; Pasal 14 integrasi vertikal; Pasal 15 perjanjian tertutup; dan Pasal 16 perjanjian dengan pihak di luar negeri.
Kedua,  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha/kelompok pelaku  usaha  tersebut, tanpa  melibatkan  pelaku  usaha/kelompok  pelaku usaha lainnya, dalam UU dibagi ke dalam tabel berikut:
Pasal 17 monopoli Pasal 18 monopsoni Pasal 19-21 penguasaan pasar Pasal 22 persekongkolan
Dari  konsideran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999,  dapat diketahui  falsafah  yang  menjadi  arah kelahirannya  dan sekaligus  memuat dasar  pikiran  perlunya  disusun  undang-undang tersebut.  Setidaknya memuat tiga hal, yaitu:
a. bahwa  pembangunan  bidang  ekonomi  harus  diarahkan kepada terwujudnya  kesejahteraan  rakyat  berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa  demokrasi  dalam  bidang  ekonomi  menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha  yang  sehat,  efektif, dan  efisien,  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
c. Bahwa  setiap  orang  yang  berusaha  di  Indonesia  harus  berada  dalam situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar,  sehingga  tidak  menimbulkan adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada pelaku  usaha  tertentu, dengan  tidak  terlepas  dari  kesepakatan yang  telah  dilaksanakan  oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
Sementara  itu  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999  juga  menyatakan antara  lain  "Memperhatikan  situasi  dan  kondisi tersebut  di  atas,  menuntut  kita  untuk  mencermati  dan  menata kembali kegiatan  usaha  di  Indonesia,  agar  dunia  usaha  dapat  tumbuh serta berkembang  secara  sehat  dan  benar,  sehingga  tercipta  iklim persaingan usaha yang  sehat  serta  terhindarnya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada perorangan  atau  kelompok  tertentu,  antara  lain  dalam bentuk  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang merugikan masyarakat,  yang  bertentangan  dengan  cita-cita  keadilan sosial. Oleh karena  itu, perlu  disusun  undang-undang tentang larangan praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  umum,  serta  sebagai  implementasi  dari  semangat  dan  jiwa
Undang-Undang  Dasar  1945. Dengan  demikian  kelahiran  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum  dan  perlindungan  yang  sama  kepada  setiap  pelaku  usaha  dalam berusaha,  dengan  cara  mencegah  timbulnya  praktek-praktek  monopoli dan/atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  lainnya  dengan  harapan  dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara  wajar  dan  sehat.  Untuk  itu  diperlukan  aturan  hukum  yang pasti  dan  jelas  yang  mengatur  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat lainnya.
Kebijakan  persaingan  usaha  sebagai  alat  politik  menuju  negara  yang kuat. Koreksi negara untuk kembali  kepada amanat  UUD 1945  Pasal  33 terefleksikan dalam  Undang-Undang  No. 5 Tahun  1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang- undang ini dapat menjadi alat politik yang tepat untuk mengendalikan peran swasta dengan  cara yang  halus. Karena undang-undang  ini disusun dengan semangat dan jiwa UUD 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan  industri  dan menempatkan  posisi negara  sebagai  regulator yang kuat.
Peluang untuk memposisikan kembali pemerintah reformasi sebagai negara yang kuat (strong state), dalam kerangka hubungan negara dan pengusaha dapat tercapai seandainya lembaga-lembaga penyelenggara negara seperti KPPU, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjalankan  fungsinya  dengan  benar.  Yaitu  menciptakan kelembagaan  yang menjadi  landasan  dan  tumpuan  setiap  individu  dalam masyarakat  yang  otonom,  bebas,  sejahtera, dan  tertib. 22 Termasuk di dalamnya  memberikan  rasa  percaya bahwa  negara  mampu  melindungi masyarakat secara adil.
Dalam  pandangan  Fukuyama,  negara  harus  dilihat  dalam  dua dimensi yang  berbeda,  yaitu  kekuatannya  (strength)  dan  cakupan  (scope) peranannya. Suatu  negara  yang  kuat  akan  mampu  melahirkan  kebijakan dan  aturan-aturan yang  ditaati  oleh  masyarakat,  tanpa  menebarkan  rasa ketakutan kecemasan  dan  paksaan  yang  berlebihan.  Ciri negara  seperti  ini dapat dilakukan dengan intervensi yang minimal dalam mengatur tata kelola industri,  dan  sebaliknya  dapat juga  bersifat  ekspansif  dengan  dukungan kelembagaan yang mengakar dan bekerja efektif.
Oleh karena itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak  Sehat  merupakan  salah
22 Lihat  tulisan  Francis  Fukuyama  yang  berjudul State  Building-Governance  and  World Order  in  Twenty  Century dalam  Rizal  Mallarangeng  “Mendobrak  Sentralisme  Ekonomi: Indonesia  1986-1992,  Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Freedom  Institute  (Center  For  Democracy, Nationalisme, and Market Economy Studies)-KPG, 2004, hlm. xii.
satu upaya pemerintah untuk membentuk kembali negara yang kuat, negara yang aturan-aturannya  dipatuhi  oleh  masyarakat  untuk  mencapai kemakmuran masyarakat.  Untuk  membentuk  negara  yang  kuat  dalam bingkai  liberalisasi, memang  negara  tidak  harus  sebagai  operator,  tetapi cukup  memposisikan negara  sebagai  regulator  yang  mengontrol  perilaku masyarakatnya.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  pada  dasarnya merupakan  bentuk  koreksi  negara  untuk  menata  kembali  menjadi  negara yang  lebih  tertib  berwibawa,  dan  kuat  di  hadapan  pengusaha  kapitalis Indonesia. Namun demikian, pada saat yang bersamaan pascajatuhnya rezim
Orde Baru tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan pada
masyarakatnya, dari masyarakat yang lemah menuju masyarakat yang kritis dan kuat (strong society).
Kebutuhan akan pentingnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia merupakan salah satu prasyarat akan berjalannya sistem ekonomi demokrasi yang  berdasarkan  Pancasila.  Pembentukan  UU  No.  5  Tahun  1999  tidak lepas  dari  pertimbangan  akan  harapan  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Secara  filosofis,  undang-undang  ini  juga  merefleksikan  kondisi perekonomian  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  dari lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 ialah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha menengah,  dan  pelaku  usaha  kecil.  Selain  itu,  UU  No.  5  Tahun  1999  juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ketika  tujuan tersebut  terpenuhi,  stabilitas  perekonomian  dan  kepastian hukum menjadi lebih terjamin.
Masyarakat  pada  saat  ini, jauh  lebih  kritis dibandingkan  dengan pada masa  Orde  Baru. Temuan-temuan  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat sebagian besar merupakan hasil temuan masyarakat yang dilaporkan kepada  KPPU. Hal  ini  menunjukan  fungsi  pengawasan  sosial (social control) masyarakat terhadap swasta yang berindikasi melawan hukum persaingan  usaha telah  berjalan dengan  baik.  Fenomena  ini  menunjukan terjadinya penguatan fungsi kontrol masyarakat (strong society).
Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha  dapat  dilihat  juga  dalam  kondisi  yang  mengharuskan pemerintah  mencari bantuan  dari  donor-donor  lain,  baik  yang  bersifat kolektif maupun negara per negara. Ketergantungan pada bantuan asing, ini mengharuskan pemerintah mengikuti berbagai persyaratan  yang disepakati bersama, semuanya  meletakan  Indonesia  pada  posisi  yang lemah.  Walau demikian,  dalam  hal-hal  tertentu,  banyak  hal  yang berkaitan  dengan persyaratan  utang  luar  negeri  itu  yang mengandung hikmah,  yaitu
mengakselerasi  pembuatan  undang-undang  yang sebenarnya  sudah lama  didambakan,  yang  dalam  kondisi  normal  tidak  akan  dibentuk  pada umumnya ini telah terjadwal di antara Indonesia dengan IMF. 23
Di samping Politik hukum merupakan tuntutan nasional, Undang- Undang Persaingan  Usaha (Fair  Competition  Law) juga  merupakan tuntutan atau  kebutuhan  rambu-rambu  yuridis  dalam  hubungan  bisnis antar bangsa.  Dari  sisi  kehidupan  nasional  jelas  bahwa  basis  kultural  (asas kekeluargaan) dan konstitusional (demokrasi ekonomi) kita memang sama sekali  menolak  praktek-praktek  monopolistik  dalam  kehidupan ekonomi yang merugikan rakyat. Dari sisi hubungan antar bangsa pun, apalagi dengan munculnya  fenomena  globalisasi  ekonomi  yang mengandung  makna, semakin meningkatnya ketergantungan antar bangsa di  berbagai  bidang kehidupan  (ekonomi),  mengharuskan berbagai  bangsa  menaati  rambu- rambu  (peraturan)  baku dalam  bisnis  antar  bangsa,  sebagai  konsekuensi WTO, APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagainya. 24
Sebab, para ahli banyak yang mengatakan, adanya kondisi persaingan (the state of competition) dalam pasar domestik merupakan hal yang sangat penting  dari  suatu  kebijakan  publik  (public  policy),  khususnya  untuk mengukur  kemampuan  bangsa  dalam  bersaing  di  pasar  internasional,  serta untuk  meyakinkan  investor  dan  eksportir  asing  untuk  bersaing  dalam  pasar domestik.  Dengan  demikian, tujuan  dari  kebijakan  persaingan  nasional adalah untuk  menciptakan dan memastikan bahwa konsep persaingan dapat dijalankan dalam kerangka ekonomi pluralistik. Konsep dasar kompetitif ini pun  pada  dasarnya  mengandung  unsur  HAM  yang  kental,  karena  di dalamnya terkait pemajuan (promotion) dari kondisi persaingan (condition of rivalry), dan kebebasan memilih (freedom of choose) untuk mengurangi dan melarang konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi. 25
Untuk  itulah,  akhirnya  harus  ada  campur  tangan  negara (government regulation) untuk  mengembangkan  dan  memelihara  kondisi  persaingan. Bahkan  globalisasi  menciptakan  atmosfer  yang  kondusif  untuk  persaingan yang  menembus  batas-batas  negara,  yang  membutuhkan  harmonisasi kebijakan  yang  sering  dinamakan Super  National  Of  Regional  Standards. Bahkan Masyarakat Ekonomi Eropa (EC) juga masih terus mengembangkan apa yang dinamakan Minimum Competition Policy Requirements Within the Framework  of  the GATT.  Di  lingkungan  ASEAN  pun,  tanpa mengesampingkan  divergensi  struktur  institusional  ekonomi,  politik,  dan sosial,  para  ahli  sudah  mulai  berpikir tentang perlunya  pengembangan  di
23 Muladi, “Menyongsong  Keberadaan  UU Persaingan Sehat di Indonesia”, dalam UU Anti monopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?Newsletter Nomor 34 Tahun IX,
(Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), hlm. 35-36.
24 Ibid, hlm. 36.
25 Ibid.
samping  hukum  persaingan  nasional  dan  harmonisasi  peraturan-peraturan komersial, termasuk hukum persaingan di antara masyarakat ASEAN. 26

## 4. Politik Hukum Persaingan Usaha di Masa Yang Akan Datang
Doktrin  yang  berlaku  pada  masa  lalu,  yang  secara  absolut menyatakan bahwa hukum ekonomi itu bersifat value loaded, yang dekat dengan  kondisi  sosial  budaya  bangsa,  tidak  sepenuhnya  dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan proses globalisasi. Konsep harmonisasi  hukum  dan  keberadaan  fenomena  internasionalisasi  pasar menumbuhkan  perhatian  yang  semakin  intensif  terhadap  apa  yang dinamakan international  dimension  of  antitrust  and  the  fit  between competition  policy  and  the  world  trading  system. Dalam  kerangka  ini, muncul antitrust family (international) link ages of market economies. 27
Pendapat Richard A. Posner menengahi pendapat Cheryl W. Gray dan Leonard  J.  Theberge.  Posner  dalam  tulisannya “Creating  a  Legal Framework for Economic Development” 28 menyatakan bahwa negara-negara berkembang  mau tidak  mau  harus  mengadopsi  hukum  asing  dan  kemudian melakukan  modifikasi terhadap  hukum  asing  tersebut.  Menurut  Posner,  hukum itu efisien jika secara substansi, hukum dapat mempromosikan alokasi yang efektif atas semua sumber daya ekonomi (kepada pasar). Di sisi lain, hukum itu  efisien  apabila secara  prosedural  mampu  mengurangi cost (pengeluaran) dan  meningkatkan akurasi  dan  pemakaian  sistem  hukum.  Menurut  Posner, dan  juga  didukung oleh  para  ahli  ekonomi  lainnya,  apabila hukum  itu menghalangi investor untuk berinvestasi, maka aturan hukum tersebut tidaklah efisien.
Pendapat Posner memberikan peluang bagi negara berkembang untuk melakukan Legal  Borrowing. Legal  Borrowing adalah  meniru  seluruh  atau sebagian  dari  hukum  negara  lain,  untuk  kemudian  disesuaikan  dengan  corak hukum yang berlaku di dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
Semangat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan semangat yang harus diemban oleh UU Persaingan. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat  mutlak  merupakan  amanat  dari konstitusi yang perlu diwujudkan melalui UU Persaingan ini.
Demokrasi  ekonomi  menghendaki  adanya  jaminan  atas  kesempatan yang sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan ekonomi melalui  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga  tercipta efisiensi  dan inovasi  yang  menyebabkan  ekonomi  pasar  berjalan  dalam
26 Ibid.., hlm 37.
27 Ibid.., hlm,37-38.
28 Richard A. Posner, “Creating a Legal Framework for Economic Development” , The World
Bank Research Observer, vol. 13, No. 1 (February 1998).
kewajaran.  Iklim persaingan  usaha  yang  sehat  juga  dapat  mencegah pemusatan  kekuatan ekonomi  oleh  satu  atau  beberapa  pihak  saja  dalam sektor ekonomi tertentu.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  sebagai toolof social control and a tool of social engineering. Sebagai "alat kontrol sosial", Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 berusaha  menjaga  kepentingan umum  dan  mencegah  praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat. Selanjutnya sebagai "alat rekayasa sosial", Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  berusaha  untuk  meningkatkan efisiensi  ekonomi  nasional, mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui  pengaturan  persaingan usaha  yang  sehat,  dan  berusaha menciptakan  efektivitas  dan  efisiensi dalam kegiatan usaha. 29
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan 30 : Bahwa  hukum  merupakan  sarana
pembaharuan  masyarakat.  Hal  ini di  dasarkan  pada  satu  anggapan  bahwa adanya  ketentuan  atau  ketertiban  itu  merupakan  suatu  hal  yang  diinginkan, bahwa  dipandang  perlu.  Konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan  atau  pembaharuan.  Lebih  tegas  bahwa  dalam  proses pembangunan  hukum  harus  berada  di  depan  bukan  berada  mengikuti pembangunan atau pembaharuan, oleh karenanya dipandang hukum sebagai sarana  atau  alat  pembangunan  masyarakat.  Konsepsi  ini  sejalan  dengan Roscoe Pound dengan “ law as tool of social engineering ”.
W.  Friedman  menyatakan  “Hukum  sebagai  sarana  rekayasa  sosial, hukum  tidak  pasif  melainkan  harus  mampu  digunakan  untuk  mengubah suatu  keadaan  dan  kondisi  tertentu  ke  arah  yang  dituju  sesuai  dengan kemauan masyarakatnya ”. 31
Apabila  cita-cita  ideal  tersebut  dapat dioperasionalkan  dalam kehidupan  nyata,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  akan  membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selama ini dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal. Sekurang-kurangnya, Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  secara  tidak langsung  akan  memaksa pelaku  usaha  untuk  lebih  efisien  dalam mengelola  usahanya,  karena Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 juga  menjamin  dan  memberi peluang  yang  besar  kepada  pelaku  usaha yang  ingin  berusaha (sebagai
29 Ayudha  D.  Prayoga  et  al  (Ed), Persaingan  Usaha  dan  Hukum  yang  Mengaturnya  di indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, hlm. 52-53
30 Lili Rasjidi, Dasar - Dasar filsafat Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 83.
31 W. Friedman, Legal Theory, (London, Steven & sons limited, 1960), hlm. 293.
akibat  dilarangnya  praktek  monopoli  dalam  bentuk  penciptaan barrier  to entry). 32 Hal  ini  berarti  bahwa  hanya  pelaku  usaha  yang  efisienlah yang dapat bertahan di pasar. 33
Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku  usaha  untuk  lebih  inovatif  dalam  menciptakan  dan  memasarkan produk  (barang  dan  jasa)  mereka.  Jika  hal  ini  tidak dilakukan,  para konsumen  akan  beralih  kepada  produk  yang  lebih  baik  dan  kompetitif.  Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan  memberikan  keuntungan  bagi  konsumen  dalam  bentuk  produk  yang lebih  berkualitas,  harga  yang  bersaing,  dan  pelayanan  yang  lebih  baik. Namun, perlu  diingat  bahwa  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  bukan merupakan  ancaman  bagi  perusahaan-perusahaan  besar  yang telah  berdiri sebelum  undang-undang  ini  diundangkan,  selama  perusahaan-perusahaan tersebut  tidak  melakukan  praktek-praktek  yang  dilarang  oleh  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. 34
Dunia  usaha  yang  sehat  yang  dikembangkan  di  Indonesia  sebagai suatu sistem hukum ekonomi nasional, tampaknya harus mampu dibedakan dengan  sistem  ekonomi  yang  ada  di  dunia. Dalam  era  globalisasi  sulit dielakan  terjadinya  persaingan  yang  ketat,  untuk  itu  pengembangan  sistem ekonomi nasional dalam negeri harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di dunia internasional.
Politik  hukum  persaingan  usaha  di  masa yang  akan  datang  tetap sejalan dengan  isi  Pasal  33  UUD  1945  (amandemen  IV),  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yang dimuat pada Arah, Tahapan, dan Prioritas  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  bangsa  Indonesia  yang  berdaya  saing  dinyatakan bahwa: 35
IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 IV.1.2 Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk: a. mengedepankan pembangunan sumber daya manusia
32 Barrier  to  entry;  Legal  restrictions  e.g.  Patents,  licensing,  requirements  on  entering  the market.
33 Ayudha D. Prayoga et al. (Ed), loc.cit.
34 Ibid.
35 Lampiran  Undang-Undang  RI  Nomor  17  tahun 2007 tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  Bab  IV  Arah  Tahapan,  dan  Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
berkualitas dan berdaya saing;
b. memperkuat  perekonomian  domestik  berbasis  keunggulan  di setiap  wilayah  menuju  keunggulan  kompetitif  dengan membangun  keterkaitan  sistem  produksi,  distribusi,  dan pelayanan di dalam negeri;
c. meningkatkan  penguasaan,  pemanfaatan,  dan  penciptaan pengetahuan;
d. membangun infrastruktur yang maju; dan
e. melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
Reformasi di bidang hukum lebih dititikberatkan kepada: 36
Pembangunan  hukum  diarahkan  untuk  mendukung  terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri;  serta  menciptakan  kepastian  investasi,  terutama penegakan  dan  perlindungan  hukum.  Pembangunan  hukum  juga diarahkan  untuk  menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas  permasalahan yang  terkait  Kolusi,  Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pembangunan  hukum  dilaksanakan  melalui pembaruan materi  hukum  dengan  tetap memperhatikan  kemajemukan  tatanan hukum yang  berlaku  dan  pengaruh  globalisasi  sebagai upaya  untuk meningkatkan  kepastian  dan perlindungan  hukum,  penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran, ketertiban, dan  kesejahteraan  dalam  rangka  penyelenggaraan negara  yang  makin  tertib,  teratur,  lancar,  serta  berdaya  saing global.
Sasaran  dan  skala  prioritas  tersebut  di atas  dapat  dicapai  melalui Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM).  Sekarang  memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014).
Berdasarkan  pelaksanaan,  pencapaian,  dan  sebagai  keberlanjutan RPJM  ke-1,  RPJM  ke-2  ditujukan  untuk  lebih  memantapkan  penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  termasuk  pengembangan  kemampuan  ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

## 5. Beberapa Catatan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tahun 1999.
Undang-undang  Persaingan  Usaha  merupakan  undang-undang  yang sarat  akan  permasalahan  ekonomi  sehingga  untuk  memahami  undang-
36 Ibid.
undang tersebut membutuhkan tidak saja dalam bidang ilmu hukum namun juga bidang ilmu lain yaitu ilmu ekonomi. Selain masalah penguasaan ilmu, adanya  integritas  dan  moral  yang  kuat  dari  para  penegak  hukum  di  bidang persaingan  usaha  merupakan  dua  hal  yang  menunjang  hukum  persaingan usaha  memainkan  peranannya  dalam  pembangunan  ekonomi.  Penegak hukum yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi), Kepolisian, dan Hakim.
Komisi selaku pengawas atas pelaksanaan Undang-UndangPersaingan Usaha  memiliki  tugas  yang  maha  berat  mengingat  Undang-Undang ini tergolong  baru,  sehingga  Komisi  belum  memiliki  bekal  serta  pengalaman yang  memadai.  Akan  tetapi, itu  bukan  merupakan  hambatan  melainkan sebuah  tantangan  agar  terlaksananya  Hukum  Persaingan  Usaha  sesuai dengan tujuannya.
Pemahaman  terhadap  persepsi  kepentingan  dan kepastian  hukum yang sama  baik  bagi  penegak  keadilan  maupun  masyarakat  adalah penting  dalam menentukan  kebijaksanaan  ataupun  keputusan  yang menyangkut perdagangan,  perekonomian,  industri  sosial, dan  politik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menjadi  parameter  penegakan  hukum ekonomi  tersendiri  dalam  dunia  usaha  di  Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan  pembentukan  suatu  komisi  yang  berkompeten melakukan pengawasan-pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999, yaitu  Komisi Pengawasan  Persaingan Usaha  (KPPU)  yang  didirikan  Juni  2000  dengan keputusan  Presiden. Sebagaimana  komisi  independen  lain  yang  dihadapkan dengan  berbagai reaksi  dan  ekspektasi,  kinerja  KPPU  patut  dicermati  karena merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum.
Pasal  35  dan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1999, memberikan  KPPU  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan, penuntutan  dan  sekaligus  sebagai  pengadilan  yang  dapat memutuskan  dan menetapkan  ada  atau  tidaknya  kerugian  baik  itu  di  pihak  pelaku  usaha  lain atau masyarakat. Kekurangan yang sangat nyata, yakni dalam hal pengaturan hukum  acaranya  walaupun  dalam  teknis  substansial  sudah  cukup  mendapat penjelasan.  Sehingga  untuk  mengetahui  proses  pemeriksaan  oleh  KPPU, proses  pemeriksaan  upaya  hukum  keberatan  di  Pengadilan  dan  proses pemeriksaan  upaya  hukum  Kasasi  di  Mahkamah  Agung  tidak  dapat ditemukan  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Di  dalam  Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  hanya  disebutkan  bahwa  keberatan  diajukan  ke Pengadilan  Negeri,  sedangkan  bagaimana  cara  pemeriksaannya  tidak dijelaskan. Sehingga  dalam  prakteknya  cukup  menjadi  hambatan  bagi Pengadilan  Negeri  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  upaya  hukum keberatan  yang dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha  yang  tidak  menerima
putusan  KPPU.  Kemudian  dikeluarkan  Perma  Nomor 3  Tahun  2005  untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengingat  KPPU  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas  diperlukan ketentuan hukum acara yang sangat lengkap, sehingga dalam revisi tersebut perlu  melibatkan  praktisi  dan  penegak  hukum  untuk  memperoleh  suatu aturan  lengkap  dan  akurat  terkait  hukum  acara  agar  proses  peradilan  di KPPU juga  dapat  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  KPPU  memiliki kewenangan yang luas di mana kewenangan-kewenangan yang luas tersebut tetap  ada  batasnya,  yaitu  dari  segi  eksekusi  putusan,  walaupun  KPPU  bisa memeriksa,  menyidik,  memanggil  para  pihak, bahkan  membuat  suatu putusan  terhadap  perkara  yang  diperiksanya  tetap  saja  KPPU  tidak  bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk melaksanakan  eksekusi  diperlukan  fiat  eksekusi  pengadilan.  Dari  segi pidana, walaupun KPPU memiliki kewenangan  yang luas untuk  melakukan pemeriksaan,  tetapi  hasil  pemeriksaan  KPPU  tersebut  hanya  menjadi  bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

## C. Penutup
Monopoli  dan  persaingan  usaha  merupakan  hal  biasa  dalam kegiatan ekonomi. Sejauh kegiatan itu dilakukan dalam rambu-rambu hukum, implikasi  penerapan  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  bisa  dihindari dalam mekanisme ekonomi pasar. Hanya bedanya apa yang terjadi sebelum adanya  Undang-Undang No.5  Tahun  1999 praktek-praktek  monopoli maupun  persaingan  tidak  diatur  dalam  koridor  hukum  yang  seharusnya. Sesudah  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  Praktek  Monopoli  dalam kegiatan  bisnis  dilarang  jika  terbukti  merugikan  pelaku  usaha  lain, konsumen, masyarakat, maupun negara. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.  Implikasi  pemberlakuan  undang-undang  ini  adalah  dalam rangka  mengantisipasi  pasar  bebas  pada  era globalisasi  ekonomi  guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana
diamanatkan  UUD  1945.  Ketentuan  Undang-Udang No.  5  Tahun  1999 telah memenuhi prinsip Undang-Undang Anti Monopoli dalam mengatur Struktur Pasar dan perilaku bisnis, karena memuat gabungan dua pengaturan yang  dimasukan  dalam  satu  kitab  perundang-undangan  baik  itu  mengenai Undang-Undang  Anti  Monopoli  maupun  peraturan  perundangan  yang menyangkut  persaingan  usaha  atau Competition  Act.  Sehingga  monopoli maupun persaingan usaha dapat berjalan seiring dalam peraturan bisnis di Indonesia.
Politik  hukum  persaingan  usaha  di  masa yang  akan  datang  tetap sejalan dengan  isi  Pasal  33  UUD  1945  (amandemen  IV),  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025  yang  dituangkan  dalam Undang-UndangNo. 17 Tahun 2007.
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selain keterlibatan aparat  Kepolisian, Kejaksaan, dan  Pengadilan.  Penegakan  pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Areeda,  Philip,  1992. Antitrust  Law  As  Industrial  Policy,  Berlin:  Oxford University.
Friedman, W, 1960. Legal Theory, London, Steven & Sons Limited.
Hartono, C,F,G, Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, Bandung: Alumni.
Ibrahim,  Johnny,  2006. Hukum  Persaingan  Usaha:  Filsafat,  Teori,  Dan
Implikasi Penerapannya Di Indonesia, Malang: Bayumedia.
Institute  (Center  For  Democracy,  Nationalisme,  And Market  Economy
Studies)-KPG, 2004.
Kantz,  Michael  Dan  Rosen,  Harveey  S,  1994,  “ Microeconomic”, USA  : Richard D Irwin Inc. Loughlin, Colleen, 1999. Et Al, “ Laporan Kebijakan Persaingan Indonesia ,” ELIPS, Kerja sama Antara USAID Dengan Pemerintah Indonesia.
M,D,  Moh. Mahfud,  2009. Politik  Hukum  Di  Indonesia,  Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Mallarangeng,  Rizal,  1991. Mendobrak  Sentralisme  Ekonomi:  Indonesia 1986-1992, Cetakan Kedua, Jakarta: Freedom Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet III, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Maulana,  Agus,  2000. Pengantar  Mikro  Ekonomi,  Jilid  II,  Jakarta:  Bina Rupa Aksara.
Prayoga, Ayudha D., Et Al (Ed), 2000. Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia, Jakarta: Proyek ELIPS.
R,  Gregory  Paul  And  Stuart,  Robert  C.,  1992. Comparative  Economic System, Boston: Houghton Miffin Company.
Rasjidi,  Lili,  1996. Dasar - Dasar  Filsafat  Hukum,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ros, Ginting Elyta, 2001, Hukum Anti Monopoli, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  2000. “ Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak Sehat”  Jurnal  Hukum  Bisnis  Volume  10 , Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Suherman,  Ade  Maman,  2001. Aspek  Hukum  Dalam  Eknomi  Global,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wahjono, Padmo, 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet II,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Yani,  Ahmad  Dan  Gunawan,  Widjaja,  2006. Anti  Monopoli,  Jakarta: Rajawali Pers.

## B. Jurnal
Maarif,  Syamsul, Tantangan  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Di
Indonesia,: Jurnal  Hukum  Bisnis,  Yayasan  Pengembangan  Hukum Bisnis, Vol, 19, Mei-Juni 2002.
Posner,  Richard  A,  1998,Creating  A  Legal  Framework  For  Economic
Development” ,  The  World Bank  Research  Observer,  Vol,  13,  No,  1 February 1998.
Muladi, “Menyongsong  Keberadaan  UU  Persaingan  Sehat  Di  Indonesia”,
Dalam  UU Anti  monopoli Seperti  Apakah  Yang  Sesungguhnya  Kita Butuhkan?Newsletter Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
Radhie,  Teuku  Mohammad,  2009, Pembaruan  Dan  Politik  Hukum  Dalam Rangka  Pembangunan  Nasional,  Prisma  No,  6  Tahun  II,  Desember 1973,

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang  RI  Nomor  17 Tahun2007 tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  Bab  IV  Arah  Tahapan,
Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

## D. Internet
Didin  S.  Damanhuri,  SDM  Indonesia  Dalam  Persaingan  Global,  At Http://Www.Sinarharapan.Co.Id/Berita/0306/13/Opi01.Html. Https://Balianzahab.Wordpress.Com/Makalah-Hukum/Politik-Hukum/Apa- Politik-Hukum-Itu/