## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
SISTEM HUKUM COMMON LAW: PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIKNYA

## COMMON LAW LEGAL SYSTEM: THE DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS
Jaya Setiawan Sinaga 1 , Yosman Leonard Silubun 2, Rudini Hasyim Rado 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rado_fh@unmus.ac.id

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari  literatur-literatur  yang  memuat  fakta-fakta  terkait  bagaimana  common  law berkembang  hingga  menjadi  seperti  sekarang  ini.  Kemudian  menganalisis  ciri-ciri  yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai  pada  masa  feodalisme  di  Kerajaan  Inggris  hingga  meluas  ke  Amerika  Serikat  dan terus dipelajari  hingga  saat  ini.  Metode  berpikir  menggunakan  metode  induktif,  yaitu  cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common  law,  yaitu  yurisprudensi  dipandang  sebagai  sumber  hukum  utama,  dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.
Kata kunci: Common law, Perkembangan, Karakteristik

## Abstract
This article discusses the characteristics and development of common law as a legal system in the world. The method used to find the answer to this article is to search the literature which contains facts related to how the common law developed to become what it is today. Then analyze the characteristics that make it unique. The results obtained are that the development of the common law legal system began in the feudalistic era in the British Empire until it expanded to the United States and continues to be studied until now. The thinking method uses an inductive method, a way of thinking from the specific, and drawing general conclusions. Characteristics of common law law, namely jurisprudence is seen as the main source of law, the doctrine of stare decisis is adhered to, and the existence of an adversary system in the judicial process.
Keywords: Common law, Development, Characteristic

## Pendahuluan
“Ubi societas ibi ius” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius  Cicero  seorang  filsuf,ahli  hukum,  dan  ahli  politik  kelahiran  Roma. Perkataan Cicero tersebut kemudian melintasi jaman, kalimat yang diutarakan
Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat.  Kedamaian  dan  keadilan  dari masyarakat  hanya  bisa  dicapai  apabila  tatanan  hukum  telah  terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsidengan efektif.
Hubungan  antara  masyarakat  dengan  hukum  tidak  bisa  dipisahkan, karena  sejatinya  hukum  itu  sendiri  diciptakan  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan Cicero tersebut bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum.
Apabila ada seorang manusia yang hidup di suatu tempat yang tidak berpenduduk,  dan  dia  hidup  sendiri  di  tempat  itu,  maka  dapat  dipastikan tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan apapun yang ia kehendaki.
Berbeda lagi ceritanya apabila ada seseorang lagi yang datang ke tempat tersebut dan hidup bersama penghuni pertama. Masing-masing orang tersebut jelas  mempunyai  kepentingan  dan  kehendak  sendiri,  dan  tidak  menutup kemungkinan pula akan terjadi konflik antara kedua orang itu. Disinilah peran hukum  muncul,  hukum  akan  mengatur  bagaimana  tata  cara  kehidupan mereka  agar  terjadi  keadilan  dan  kedamaian  diantara  masing-masing individu.
Kesimpulannya adalah hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.
Sistem  hukum  atau  lazim  pula  disebut  tradisi  hukum,  memiliki kekayaan  khazanah  keilmuan  yang  bisa  ditelisik  secara  lebih  mendalam melalui  proses  perbandingan  yang  holistik  dan  komprehensif.  Pembedaan tersebut dilakukan dengan melihat atau menilai karakter tertentu dari masing- masing sistem hukum, misalnya terkait ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras, sumber hukumnya, intitusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Kekhasan itulah yang menjadi pembeda, yang oleh para ilmuwan dijadikan sebagai obyek penelitian.
Misalnya jika melihat sistem hukum civil law , maka yang terlintas dalam benak adalah mereka memiliki karakter anti formalisme, berkebalikan dengan sistem hukum common law . Common law lebih berkarakter secara formalisme,
seperti yang  kebanyakan terjadi dalam sistem hukum primitif atau hukum- hukum terdahulu.
Untuk  lebih  jelas  mendalami  tentang  perbedaan  yang  ada  dalam keluarga  sistem  hukum,  khususnya  dalam  sistem  hukum common  law akan dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pembahasan  berikut.  Topik  bahasan  yang menjadi fokus adalah seputar perkembangan dan karakteristik berpikir dari sistem hukum common law.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  hendak  dikaji  dalam  tulisan  ini  ialah  seperti  apa perkembangan sistem hukum common law hingga dewasa ini; dan seperti apa karakteristik sistem hukum common law itu sendiri.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan metode studi literatur.  Literatur  berupa  karya  terdahulu  yang  memuat  fakta-fakta  yang relevan.  Fakta-fakta  yang  dikumpulkan  dari  studi  literatur  kemudian dianalisis hingga mendapaktan kesimpulan/jawaban yang hendak dicapai.

## Pembahasan Perkembangan Sistem Hukum Common Law
Sistem  hukum  Anglo-Saxon  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan “Anglo  Amerika”,  mulai  berkembang  di  Inggris  pada  abad  XI,  yang  sering disebut “Sistem Common Law” dan “Un Written Law” . 1 Sistem ini diikuti oleh negara-negara bekas jajahan, persemakmuran, dan mendapat pengaruh dari Kerajaan  Inggris  dan  Amerika  Serikat,  seperti  negara-negara  Kanada, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan lain sebagainya, selain tentunya Inggris dan Amerika Serikat sendiri.
Sistem hukum common law merupakan sistem hukum asli rakyat Inggris yang mengalami perkembangan disana. Sistem ini disebut juga sistem Anglo- Saxon karena penganut sisten ini adalah suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami  sebagian  besar  tanah  Inggris.  Terdapat  juga  suku  Scott  yang mendiami  Skotlandia,  yang  mana  masih  termasuk  Inggris,  namun  tidak menganut sistem ini, melainkan sistem civil law karena pengaruh dari Perancis.
1 H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 163.
Sebelum terjadinya resepsi hukum Romawi pada abad XIII oleh Eropa Kontinental,  di  Inggris  telah  berkembang  suatu  peradilan  nasional  yang tersentralisasi  dan  efisien  yang  menerapkan  hukum  kebiasaan.  Pada  1006, invasi  orang-orang  Normandia  membawa  serta  sekelompok  asministrator yang  cakap  dalam  menjalankan  tugas  yang  diberikan  oleh  mereka  yang menyatakan memiliki kekuatan politis terpusat berdasarkan hak penaklukan. Dalam alam pikir feodal, Inggris merupakan suatu fief, yaitu negeri yang dapat diwarisi dari seorang tuan tanah sebagai imbalan atas pengabdian kepada tuan tanah tersebut. Oleh karena itu harus ada harus ada suatu kekuatan yang kuat, efektif, dan terpusat yang dapat diterima oleh seantero negeri. Keadaan seperti itu merupakan dasar berpijak raja-raja Inggris mula-mula untuk menciptakan institusi-institusi  yang  ditujukan  untuk  mengamankan  dan  meningkatkan kewenangan  pemerintah.  Salah  satu  institusi  paling  penting  untuk mempertahankan  dan  memperkuat  kewenangan  pusat  yang  dikembangkan oleh Raja William dan para penggantinya adalah pengadilan kerajaan. Pada abad XII, Raj Henry I mulai mengirimkan utusan-utusannya ke seantero negeri untuk  mengadili  perkara  si  pengadilan-pengadilan  lokal.  Sebelum berakhirnya  abad  itu,  pengadilan  kerajaan  bersama  dengan  pengadilan bawahannya  merupakan  intitusi  politis  paling  kuat  di  Inggris.  Pengadilan kerajaan  dikelola  oleh  pejabat-pejabat  yang  terlatih  yang  seccara  teratur mengunjungi  setiap  bagian  negeri.  Oleh  karena  pengadilan  kerajaan  sangat kuat  yang  membawahi  pengadilan  lokal  dan  hanya  sedikt  menangani masalah-masalah  kaum  ningrat  sedangkan  dilain  pihak  pengadilan  rakyat yang lama tidak lagi digunakan, hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat menjadi suatu hukum yang umum (common) bagi semua orang di seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem common law. 2
Pada masa pemerintahan Raja Henry II, di Inggris dilakukan reformasi dalam  organisasi  pengadilan  dan  hukum  acara.  Reformasi  tersebut  telah memodernisasi hukum Inggris. Perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Raja Henry II adalah diletakkannya fondasi kelompok hakim kerajaan  yang mempunyai  kompetensi  mengadili  pada  tingkat  pertama  bagi  seluruh kerajaan  untuk  menyelesaikan  jenis-jenis  sengketa  tanah  tertentu,  yaitu
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 232- 233.
sengketa-sengketa  feodal  dan  diinstruksikannya  juri  untuk  perkara-perkara pidana dan perdata sebagai modus pembuktian yang standar.
Raja Henry II mengembangkan sendiri praktik pengiriman hakim dari pengadilan pusat untuk mendengar berbagai perselisihan di seluruh negeri. Hakim  akan  menyelesaikan  sengketa  secara ad  hoc sesuai  dengan  apa  yang mereka  tafsirkan.  Hakim  raja  kemudian  akan  kembali  ke  London  dan membahas  kasus  mereka  dan  keputusan  yang  mereka  buat  dengan  hakim lainnya. Keputusan ini akan dicatat dan diajukan. Dalam waktu, aturan, yang dikenal  sebagai stare  decisis (juga  dikenal  sebagai  preseden)  dikembangkan, dimana hakim akan terikat untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya, dia diperlukan untuk mengadopsi interpretasi sebelumnya hakim hukum dan menerapkan prinsip-prinsip yang sama diumumkan oleh hakim sebelumnya jika  dua  kasus  harus  fakta  mirip  satu  sama  lain.  Setelah  hakim  mulai menganggap  keputusan  masing-masing  menjadi  preseden  yang  mengikat, sistem pra-Norman dari adat istiadat setempat dan hukum yang berbeda-beda di  setiap  wilayah  digantikan  oleh  sistem  yang  (setidaknya  dalam  teori, meskipun  tidak  selalu  dalam  prakteknya)  umum  di  seluruh  keseluruhan negara, maka namanya common law. 3
John  Selden  (meninggal  1654),  seorang  ahli  hukum,  ahli  sejarah  dan sekaligus politikus anggota parlemen yang dalam disertasi yang disusunnya mengungkapkan penolakan Inggris terhadap penggunaan Hukum Romawi. Ia mengemukakan dua alasan mengapa civil law tidak banyak digunakan ahli hukum Inggris. Yang pertama, penolakan secara terang-terangan oleh kakek moyang  bangsa  Inggris  yang  hanya  bersandar  pada  prinsip-prinsip pemerintahan  oleh  rakyat (regimen  publicium) ;  dan  kedua,  adanya penghargaan tinggi atas Hukum Inggris atau common law dan tetap setianya orang Inggris terhadap hukum itu merupakan bukti adanya suasana kebatinan bangsa  Inggris  yang  telah  lama  terpelihara (gentis  hujus  genio  ab  intima antiquitate adaptata). 4
Pada  abad  XVII,  hukum  Romawi  menjadi  sasaran  kritik  di  Eropa daratan sendiri. Sebaliknya, Inggris pada saat itu mengaami masa kejayaan.
3 Aulia,  Farihan  &  Al-Fatih,  Sholahuddin.  (2018).  PERBANDINGAN  SISTEM  HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY.
4 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit , hlm. 239.
Oleh karena itulah bangsa Inggris merasa superior atas bangsa-bangsa lain. Berdasarkan  superioritas  itulah  kemudian  mereka  berpandangan  bahwa Hukum  Inggris  atau common law lebih  unggul  dari  pada civil  law .  Dengan demikian, mereka tetap mengembangkan common law .
Amerika  Serikat  merupakan  bekas  jajahan  Inggris.  Namun  dalam perkembangannya  dalam  kehidupan  bernegara  mereka,  Amerika  Serikat mengembangkan  sendiri  sistem  hukum  maupun  substansi  hukumnya. Namun  demikian  mayoritas  negara  bagian  masih  dalam  bilangan civil law . Hanya  satu  negara  bagian  yang  menganut civil law ,  yaitu  negara  bagian Louisiana karena kuatnya pengaruh Perancis di wilayah tersebut.
Hukum yang pertama kali dibawa oleh orang-orang Inggris ke tanah amerika bukan hukum yang diterapkan di pengadilan Kerajaan Inggris, tetapi hukum  lokal,  yaitu  berua  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat.  Artinya  sudah tentu  bahwa  hukum  semacam  itu  berbeda  dengan  hukum  resmi  yang digunakan  oleh  bangsa  Inggris.  Unsur-unsur  pokok  dalam  hukum  itu sebenarnya hukum Inggris, tetapi hukum Inggris yang digunakan oleh rakyat jelata seperti Bahasa pasaran bukan hukum yang tersusun rapi. Hal inilah yang disebut Lawrence M. Friedman dengan “remembered folk - law”. 5
Ketika Amerika Serikat merdeka dari kerajaan Inggris, Amerika Serikat mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Kemudian  mulailah  mereka  mengembangkan  karakteristik  hukum  mereka yang  berbeda  dengan  hukum  Inggris.  Karakteristik  yang  pertama  adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat bersifat tertulis, yaitu konstitusi Amerika Serikat,  berbeda  dengan  Inggris  yang  tidak  mengenal  konstitusi  tertulis. Konstitusi Amerika Serikat sebagai rujukan atas undang-undang apabila ada undang-undang  bertentangan  dengan  konstitusi  maka  undang-undang tersebut  tersisihkan  dan  dianggap  tidak  berlaku.  Karakteristik  kedua  yaitu hakim-hakim  Amerika  Serikat  lebih  berani  untuk  mengenyampingkan putusan-putusan hakim terdahulu untuk kasus serupa daripada hakim-hakim Inggris atas dasar terjadinya perubahan filsufis atau reasoning yang melandasi putusan itu. Akhirnya, yang membedakan antara hukum Inggris dan Amerika Serikat adalah Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi baik untuk negara bagian maupun federal daripada Inggris. Hal itu disebabkan karena
5 Ibid, hlm. 240.
luas  dan  populasi  Amerika  Serikat  lebih  besar  dari  pada  Inggris  dan  lebih beragam.
Karakteristik Sistem Hukum Common Law
Para pakar comparative law (perbandingan hukum) termuktahir, tidak lagi  hanya  membedakan  adanya  dua  sistem  hukum  di  dunia,  yang  hanya dipandang  berdasarkan  ‘kacamata  Barat’,  caitu common  law  system  (Anglo- American  legal  system) yang  didominasi  hukum  tak  tertulis  dan precedent (putusan pengadilan terdahulu), dan kedua, civil law (Continental Europe legal system), yang  didominasi  oleh  hukum  perundang-undangan,  melainkan dewasa  ini  sudah  dikenal  pembedaan  sistem  hukum  yang  lebih  variatif. 6 Sebagaimana  suatu  sistem  hukum,  sistem  hukum common  law memiliki karakteristik  khusus  yang  membedakannya  dari  sistem-sistem  hukum lainnya.
H.  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani 7 melakukan  analisis  terhadap pandangan Caslav Pejovic, James G. Apple dan Robert P. Deyling, serta Peter de Cruz mengenai ciri-ciri common law , dan kemudian menyimpulkan sistem hukum common law dapat dibagi menjadi lima karakteristik sebagai berikut:
1) Sumber hukumnya pada putusan pengadilan dan undang-undang;
2) Metode  berpikirnya  menggunakan  metode  induktif,  cara  berpikir dari yang bersifak khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum;
3) Kelembagaan hukumnya berupa institusi hukum, yang meliputi a) trust pengelolaan  hak  milik),  b)  hukum  kesalahan,  c) estoppels (perlindungan terhadap inkonsistensi), d) agensi keagenan;
4) Tugas  hakimnya  berupa  a)  sebagai  pengelola  pengadilan,  b) hakimnya  mampu  memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan presden, c) hakim dipilih sebagai bagian dari proses politik;
5) Tidak adanya pembedaan antara hukum publik dan hukum privat.
6 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal ,  Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 203.
7 H.  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Perbandingan  Hukum  Perdata  Comparative  Civil  Law, Depok, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.41-44.
Sedangkan  Peter  Mahmud  Marzuki 8 menyebutkan  bahwa common  law  memiliki  tiga  karakteristik,  yaitu  yurisprudensi  dipandang sebagai  sumber  hukum  yang  terutama,  dianutnya  doktrin stare  decisis, dan adanya adversary system dalam proses peradilan.
Yurisprudensi jika dalam negara-negara yang menganut sistem common law mempunyai pengertian yang lebih luas, karena yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem civil law , termasuk juga  di  Indonesia,  yurisprudensi  hanya  berarti  sebatas  putusan  pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan sebagai putusan pengadilan di negara- negara common law disebut preseden. 9
Menurut  alam  pikir common  law ,  menempatkan  undang-undang sebagai  acuan  utama  merupakan  suatu  perbuatan  yang  berbahaya  krena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoritisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sesuai kebutuhan. Selain itu seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada sehingga memerlukan interpretasi pengadilan. Bagi para ahli hukum dari negara dengan sistem common law , tugas pengadilan di  negara-negara  penganut civil  law bersifat  deduktif,  yaitu  kasus  yang dihadapi ditelaah dari undang-undang yang ada. Namun demikian, pada saat sekarang, bukan tidak mungkin pengadilan akan melakukan adaptasi aturan undang-undang  itu  kedalam  situasi  yang  baru  dalam  hal  aturan-aturan  itu dipandang telah ketinggalan zaman atau memberikan interpretasi dalam hal undang-undang tidak jelas atau bahkan menemukan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum dalam hal undang-undang tidak mengatur. Hanya  saja  rujukan  pertama  para  hakim  di  negara-negara civil  law adalah undang-undang.
Doktrin stare  decisis atau  yang  di  Indonesia  dikenal  sebagai  doktrin “preseden”,  yaitu  hakim  terikat  untuk  menerapkan  putusan  pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh para pendahulunya untuk kasus serupa. Mekipun dalam sistem common law dengan menerapkan doktrin stare decisis hakim harus mengikuti preseden yang telah ada, tidak berarti bahwa jawaban  atas  semua  perkara  dapat  ditemukan  dalam  preseden.  Dalam  hal
8 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 250.
9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 142.
yang  demikian,  pengadilan  mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  dalam memutus  perkara  apakah  akan  mengikuti  preseden  yang  telah  ada  atau memilih untuk membuat putusan yang baru.
Karakteristik  yang  ketiga  yaitu adversary  system yang  berarti  kedua belah pihak yang besengketa menggunakan lawyer nya berhadapan didepan seorang  hakim.  Apabila  diperlukan jury ,  hakim  tidak  memberikan  putusan yang kalah dan yang menang, atu bersalah atau tidak bersalah. Hakim bemberi perintah kepada jury untuk mengambil putusan dan jury lah yang mengambil putusan. Putusan itu harus diterima oleh hakim terlepas ia setuju atau tidak setuju terhadap putusan itu. 10

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sejarah perkembangan  sistem  hukum  common  law  dimulai  di  era  feodalistik  di Kerajaan Inggris hingga berkembang ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga  sekarang.  Metode  berpikirnya  menggunakan  metode  induktif,  cara berpikir  dari  yang  bersifat  khusus,  dan  menarik  kesimpulan  yang  bersifat umum.  Karakteristik  hukum  common  law,  yaitu  yurisprudensi  dipandang sebagai  sumber  hukum  yang  terutama,  dianutnya  doktrin stare  decisis, dan adanya adversary system dalam proses peradilan.
Daftar Pustaka Buku :
Achmad Ali. (2015). Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Jakarta:
Kencana.
. (2015). Menguak Teori  Hukum (Legal Theory) Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)
Volume  I  Pemahaman  Awal .  Cetakan  Keenam.  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). Pengantar Ilmu Hukum  Edisi Revisi. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Kencana.
10 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 254.
Riduan  Syahrani,  H.  (2004). Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum  (Edisi  Revisi).
Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Salim HS, H., & Erlies Septiana Nurbani. (2015). Perbandingan Hukum Perdata
Comparative Civil Law. Cetakan Kedua. Depok: RajaGrafindo Persada.
Jurnal :
Aulia,  Farihan  &  Al-Fatih,  Sholahuddin.  (2018).  PERBANDINGAN  SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF  SEJARAH  DAN  KARAKTERISTIK  BERPIKIR.  Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY. 25. 98. 10.22219/jihl.v25i1.5993.