## PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Idham Fadli
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: idhamfadli637@gmail.com

## ABSTRACT
Article 75 letter (i) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates the authority of  investigators  for  narcotics  crimes  to  conduct  wiretapping.  This  research  is  a  legal research  with  a  descriptive  analytical  research  specification.  The  use  of  evidence  of wiretapping in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by the Narcotics Unit is carried  out  through  conversations  via  WhatsApp,  email  and  telephone,  determining  the location  of  the  alleged  perpetrator.  However,  digital/electronic  data  is  not  an  independent piece  of  evidence,  but  is  only  preliminary  evidence  that  must  be  supported  by  expert testimony. The expert guarantees that the electronic document remains in the condition as it was  when  it  was  made  without  any  changes  when  received  by  the  other  party,  that  the document comes from the person who made it and cannot be denied by the author. Obstacles encountered  by  investigators  of  the  Narcotics  Unit  at  the  Pariaman  Police  in  using wiretapping  evidence  in  the  investigation  of  narcotics  abuse  crimes  include:  internal  and external constraints. Internal obstacles encountered are: lack of understanding and mastery of  investigators  in  the  field  of  information  technology.  Meanwhile,  the  external  constraints encountered  are:  1)  wiretapping  is  very  vulnerable  to  be  changed,  faked  or  even  made  by real people but acts as if they are real parties. 2) the address registered on the identity of a fictitious suspect, to carry out the action the perpetrator does not stay in one place, by using sophisticated  equipment  or  gadgets  the  perpetrator  performs  his  action  anywhere,  3)  the perpetrator  eliminates  traces  by  discarding  the  perpetrator's  phone  number  so  that  his position  cannot  be  traced  and  the  level  of  control  is  high.  actors  in  operating  information technology.  4)  Uncontrolled  internet  access  is  accompanied  by  the  ability  of  criminals through the internet to become increasingly sophisticated in operating an application.
Keywords : Investigation, Wiretapping, Narcotics crime, Evidence

## ABSTRAK
Pasal  75  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur tentang  kewenangan  penyidik  tindak  pidana  Narkotika    untuk  melakukan  penyadapan. Penelitian    ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Penggunaan  alat  bukti  penyadapan  dalam  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  oleh  Satresnarkoba  adalah  dilakukan  melalui  percakapan  via whastapp, email dan telpon, penentuan lokasi keberadaan pelaku yang disangkakan tersebut. Namun data digital/elektronik bukan merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh keterangan ahli.  Ahli menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apa pun ketika diterima oleh pihak yang lain, bahwa dokumen tersebut berasal dari
orang  yang  membuatnya  dan  tidak  dapat  diingkari  oleh  pembuatnya.  Kendala  yang  ditemui penyidik  Satresnarkoba  Polres  Pariaman  dalam  penggunaan  alat  bukti  penyadapan  pada penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  adalah  mencakup:  kendalainternal  dan ekternal.  Kendala  internal  yang  ditemui  adalah:  kurangnya  pemahaman  dan  penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi. Sedangkan  Kendala eksternal yang ditemui adalah : 1)  penyadapan  sangat  rentan  untuk  diubah,  dipalsukan  atau  bahkan  dibuat  oleh  orang  yang sebenarnya  tetapi  bersikap  seolah-olah  sebagai  para  pihak  yang  sebenarnya.  2)  alamat  yang terdaftar  pada  identitas  tersangka  fiktif,  untuk  melakukan  aksinya  pelaku  tidak  berdiam  di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana  saja,  3)  pelaku  menghilangkan  jejak  dengan  membuang  nomor  telepon  pelaku sehingga  tidak  bisa  dilacak  posisinya  dan  tingginya  penguasaan  pelaku  dalam mengoperasionalkan  teknologi  informasi.  4)  Akses  internet  yang  yang  belum  terkontrol dibarengi  dengan  kemampuan  pelaku  tindak  pidana  melalui  internet  yang  semakin  canggih dalam mengoperasionalkan suatu aplikasi.
Kata Kunci : Penyidikan, Penyadapan, Tindak Pidana Narkotika, Alat Bukti

## PENDAHULUAN
Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi  dan  komunikasi  yang  sangat  pesat  dan  tidak  terbendung  dewasa  ini  yang  sudah akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendisendi kehidupan masyarakatnya. 1
Keberadaan  manusia  tentu  tidak  terlepas  dengan  hukum  yang  mengaturnya,  karena kehidupan  manusia  akan  seimbang  dan  selaras  dengan  diterapkannya  sebuah  hukum 2 . Menghadapi  efek  negatif  dari  globalisasi,  yaitu  adanya  globalisasi  kejahatan  serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untu mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3 .
Pentingnya peredaran narkotika diawasi   secara ketat kerena saat ini pemanfaatannya banyak  untuk  hal-hal  yang  negatif.  Di  samping  itu,  melalui  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  penyebaran  narkotika  sudah  menjangkau  hampir  ke  semua wilayah  di  Indonesia  hingga  ke  pelosok-pelosok.  Daerah  yang  sebelumnya  tidak  pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu  pula,  anak-anak  yang  pada  mulanya  awam  terhadap  barang  haram  ini  telah  berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. 4
Aturan  hukum  penyadapan  tersebar  pada  beberapa  undang  undang,  hal  ini dikarenakan  tidak  ada  aturan  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut akan jadi tidak  terlarang  apabila  Undang-undang  yang  memberi  justifikasi  bagi  aparat  untuk
1 Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Sekelumit  tentang  Penyadapan  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia , Nuasa Aulia, Bandung, 2013, hlm 1
2 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2
3 Kristian dan Yopi Gunawan, Op.,Cit , hlm 9
4 Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  (Antara Norma dan Realita) , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm  101.
melakukan  tindakan  tersebut.  Justifikasi  dapat  dikategorikan  bentuk  otorisasi  hukum  atas tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  Negara.  Apabila  tindakan  tersebut  tidak  mendapat otorisasi  oleh  hukum  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  illegal  dan  melanggar  hukum 5 , dengan kata lain bahwa setiap tindakan apapun yang pemerintah lakukan, hal tersebut harus melalui hukum.
Penyadapan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  yang  telah  diatur  oleh  Undang-undang  di atas  masih  kurang  pengawasan  yang  memiliki  potensi  terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia. Beragamnya definisi, otorisasi dan durasi tindakan penydapan dapat menimbulakn intepretasi.  Intepretasi  yang  beragam  melahirkan  berbagai  penafsiran  oleh  penegak  hukum maupun  masyarakat. 6 Pada  peyidikan  tindak  pidana  narkotika  yang  menjadi  dasar  hukum penyadapan  adalah  Pasal  75  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika (UU Narkotika).
Perluasan  pengertian  penyadapan  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  perkembangan teknologi  informasi  yang  digunakan  oleh  para  pelaku  tindak  pidana  Narkotika  dan  tindak pidana  Prekursor  Narkotika  dalam  mengembangkan  jaringannya  baik  nasional  maupun internasional  karena  perkembangan  teknologi  berpotensi  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kriminal yang  sangat  menguntungkan  mereka.  Untuk  melumpuhkan/memberantas  jaringan/sindikat Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  maka  sistem  komunikasi/telekomunikasi  mereka  harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.
Intersepsi  atau  penyadapan  yang  ada  kemungkinan  dilakukan  tanpa  diawali  adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa izin pengadilan dan tanpa batasan waktu intersepsi yang kemudian  hadir  dari  tindakan  intersepsi  tersebut  diajukan  ke  sidang  pengadilan,  membuat majelis hakim  yang menyidangkan perkara tersebut tidak ada keharusan untuk menolak alat bukti tersebut.
Untuk  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  yang  modus  operandinya  semakin  canggih,  dalam  undang-undang ini  juga  diatur  mengenai  perluasan  teknik  penyidikan  penyadapan  ( wiretapping) ,  teknik pembelian  terselubung (under  cover  buy), dan  teknik  penyerahan  yang  diawasi  ( controlled delevery), serta  teknik  penyidikan  lainnya  guna  melacak  dan  mengungkap  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 7
Satresnarkoba  Polres  Pariaman  dalam  penyidikan  tindak  pidana  narkotika    guna memperoleh  bukti  melakukan  penyadapan  terhadap  percakapan  pada  media  elektronik melalui  aplikasi  Whastapp.  Pada  perkara  tindak  pidana  peredaran  narkotika  yang  dilakukan tersangka  AS.  Dimana  transaksi  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  adanya  komunikasi melalui telepon genggam. Melalui penyadapan tersebut dapat ditelusuri keberadaan jaringan pengedar  narkotika.  Namun  dalam  penggunaan  alat  bukti  tersebut  terdapat  kendala  yaitu keberadaan hasil penyadapan sebagai suatu alat bukti yang hanya merupakan bukti petunjuk.
Permasalahan  dirumuskan penggunan alat bukti penyadapan dalam penyidikan tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  Satresnarkoba  Polres  Pariaman  dan  Kendala-
5 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 394-395
6 Reda Manthovani, Penyadapan vs Privasi ,  PT BIP, Bandung, 2013, hlm 103.
7 Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.  23
kendalanya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

## A. Penggunaan  Alat  Bukti  Penyadapan  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Alat bukti di dalam KUHAP tidak menyinggung mengenai alat bukti penyadapan, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi selanjutnya  disebut  Perubahan  UU  TPK,  Pasal  26  A  menyatakan  bahwa  Alat  Bukti Petunjuk  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  188  ayat  (2)  KUHAP  juga  dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau Penyadapan. Oleh sebab itu dalam kasus-kasus tertentu  seperti  kasus  korupsi  tindakan  penyadapan  ini  dapat  dijadikan  alat  bukti  pada persidangan.  Pasal  5  UU  ITE  juga  menjelaskan  bahwa  Informasi  Elektronik/Dokumen Elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan  juga  sekaligus  merupakan  perluasan  dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  memperjelas  bahwa  alat  bukti  elektronik  yang  salah satunya di dapat melalui tindakan penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan  hukum  acara  pidana.  Selama  ini  di  dalam  KUHAP  yang  berlaku  tidak menjelaskan  mengenai  bukti  elektronik  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  di  persidangan, hanya saja mengacu pada UU ITE yang  menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan salat satu alat bukti yang sah sebagai perluasan dari hukum acara pidana yang berlaku.
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh- sungguh alat bukti yang diajukan ke persidangan. Tidak sembarang alat bukti bisa diterima hakim kecuali alat bukti yang sah menurut hukum. 8
Perluasan alat bukti sebagaimana dalam KUHAP terhadap data elektronik/digital yang  diamanatkan  oleh  UU  ITE  juga  belum  bisa  menjawab  apakah  memang  data elektronik/digital  itu  bisa  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  persidangan  dan  yang bisa  disimpulkan adalah  bahwa  data  digital/elektronik  bukan  merupakan  sebua alat  bukti yang  berdiri  sendiri,  tetapi  baru  merupakan  bukti  permulaan  yang  harus  didukung  oleh keterangan ahli yang mengerti betul dan memang sudah dalam lingkup tugas dan ilmunya ia  memberikan  keterangan  tersebut.  Ahli  berdasarkan  analisisnya  menurut  ilmu  yang dimilikinya  dapat  menjamin  bahwa  sistem  elektronik  yang  digunakan  untuk  membuat, meneruskan,  mengirim,  menerima  atau  menyimpan  data/dokumen  elektronik/digital adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. 9
Ahli  juga  harus  menjamin  bahwa  dokumen  elektronik  tersebut  tetap  dalam
8 A.R.  Sujono dan Bony  Daniel, Komentar dan  Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 170-171
9 Ibid , hlm. 179
keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apa pun ketika diterima oleh pihak yang lain, bahwa dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya dan tidak dapat diingkari oleh pembuatnya. Artinya tidak begitu saja dapat diajukan data elektronik/digital sebagai  alat  bukti  karena  prinsip  keaslian  dan  keautentikan  dari  data  elektroni/digital tersebut  harus  ada  yang  menjamin.  Penegasan  bahwa  data  elektronik/digital  ini  sebagai bukti permulaan sengat tegas disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada  informasi  atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. 10
Pada  Satresnarkoba  Polres  Pariaman  dalam  penyidikan  tindak  pidana  narkotika juga digunakan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik diperoleh melalui penyadapan alat  komunikasi  yang  digunakan  oleh  orang  yang  disangkakan  sebagai  pelaku  tindak pidana  narkotika.  Penyadapan  dilakukan  terhadap  komunikasi  yang  dilakukan  berkaitan dengan  tindak  pidana  narkotika  misalnya  melalui  percakapan  via  whastapp,  email  dan telpon.  Penyadapan  juga  dapat  menentukan  lokasi  keberadaan  pelaku  yang  disangkakan tersebut.  Jumlah  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  di  Satresnarkoba  Polres  Pariaman Yang  Menggunakan  Alat  Bukti  Penyadapan  yaitu  sejumlah  21  kasus  dari  29  kasus  yang ada,  kemudian  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan  sebanyak  5  kasus  sehingga berjumlah  34  kasus  terdapat  tunggakan  kasus  dari  tahun  sebelumnya  dan  sebagian  besar penyidikan  dilakukan  dengan  penyadapan.    Pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan kasus  menjadi  35  kasus  dan  27  kasus  diantaranya  dibuktikan  dengan  penyadapan. Penyidik merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana.
Saat  ini  telah  lahir  suatu  rezim  hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum  siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah  hukum  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan  perwujudan  dari  konvergensi  hukum telekomunikasi,  hukum  media,  dan  hukum  informatika.  Istilah  lain  yang  juga  digunakan adalah  hukum  teknologi  informasi  ( law  of  information  technology ),  hukum  dunia  maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang  dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer  dan  sistem  komunikasi  baik  dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. 11
Hasil yang diperoleh dari teknik penyadapan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak  pidana  narkotika,  sebagai  alat  bukti  permulaan  patut  diduga  telah  terjadi  tindak pidana  narkotika  sangatlah  membantu  penegak  hukum  dalam  upaya  memberantas  tindak pidana narkotika yang secara terorganisasi melakukan kejahatannya, bahkan kegiatan para pelaku  melampaui  batas  negara  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  elektronik. Oleh  karena itu  penegak  hukum  perlu  meningkatkan  kerjasama  antar  pemerintah dengan pemerintah  negara  lain  baik  secara  bilateral,  regional,  maupun  internasional  untuk meningkatkan  kemampuan  sumberdaya  manusia  dan  kerjasama  di  bidang  teknologi
10 Ibid , hlm 180.
11 Ibid
informasi  elektronik  guna  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

## B. Kendala  Yang  Di  Temui  Penyidik  Dalam  Penggunaan  Alat  Bukti  Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Terdapat  beberapa  kendala  penegakan  hukum  dalam  proses  pembuktian  di pengadilan tidak  menggunakan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika, yaitu Pertama kendala internal (merupakan kendala yang berasal dalam diri  penegak  hukum  itu  sendiri)  yang  meliputi  satu  faktor  pengetahuan  dari  penegak hukum. Bahwa  yang menjadi kendala penyidik di Satresnarkoba Polres Pariaman dalam mencari  informasi  elektronik  untuk  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian tindak  pidana  narkotika  adalah  sebagai  berikut  kendala  teknis  internal  dan  eksternal. Dimana  kendala  teknis  internal  terdiri  atas  kurangnya  pemahaman  dan  penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar penyidik tindak pidana narkotika masih belum menguasai teknologi informasi dan belum adanya sosialisasi internet secara komprehensif.  Terlalu  banyak  beban  pekerjaan  penyidik  tindak  pidana  narkotika  di Satresnarkoba  Polres  Pariaman  sehingga  penyidik  tidak  fokus  untuk  menangani  tindak pidana cyber  crime khususnya  tindak  pidana  narkotika  terkait cyber  crime di Satresnarkoba  Polres  Pariaman  dan  kurangnya  fasilitas  yang  modern  dalam  pencarian barang  bukti.  Pemahaman  penyidik  yang  masih  belum  memahami  tindak  pidana narkotika dengan relefansi cyber crime bagaimana secara teknis memperlakukan baik ahli ITE  maupun  barang  bukti,  karena cyber  crime diolah  dan  diperlakukan  secara  khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain.
Sementara itu kendala  teknis eksternal yaitu alamat yang terdaftar pada identitas tersangka  fiktif,  karena  pelaku  dengan  mudahnya  membuat  KTP  dengan  nama  domain dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau gadget canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, sehingga kasus terhenti di tengah jalan, dan tingginya penguasaan pelaku dalam mengoperasionalkan teknologi informasi. Akses internet yang  yang belum terkontrol    dibarengi  dengan  kemampuan  pelaku  tindak  pidana  melalui  internet  yang semakin  canggih  dalam  mengoperasionalkan  suatu  aplikasi.  Guna  untuk  mengungkap tindak  pidana  tersebut  harus  meminta  bantuan  kepada  pihak  terkait  untuk  melakukan tracking keberadaan  pelaku,  karena  kurang  lengkapnya  peralatan  yang  menunjang  di Satresnarkoba Polres Pariaman adalah salah satu faktor lainnya.
Kedua yaitu kendala yang berasal dari moral dari penegak hukum. Moralitas dari penegak  hukum  pada  pokoknya  bahwa  keinginan-keinginan  hukum  sebagimana  telah dirumuskan dalam UU Narkotika menghendaki informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  sehingga  manfaatnya  yang  dapat dinikmati  oleh  setiap  warga  masyarakat,  dan  seyogyanya  melaksanakan  pandangan- pandangan  yang  benar  akan  nilai-nilai  kehidupan  yang  baik.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa penegakan hukum saat ini masing jauh dari  harapan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan sistem pengawasan yang masih sangat terbatas dan kesadaran hukum masyarakat  juga  masih  sangat  kurang  sehingga  efektifitas  penegakan  hukum  umumnya
dan khususnya terkait  pemalsuan dan manipulasi informasi elektronik ini masih acap kali terjadi.
Penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  maksimal  apabila  hanya  mengandalkan pengawasan  semata,  tetapi  haruslah  didasarkan  pemahaman  yang  benar  akan  dampak negatif dari nakotika yang dimiliki oleh setiap penegak hukum dan penanaman kesadaran hukum  serta  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  yang  mengetahui  akan  hal  tersebut  untuk melaporkan  hal  tersebut  kepada  pihak  berwajib  guna  tegaknya  hukum.  Perlakuan terhadap logikal  file (data  yang  masih  tercatat)  dan deleting  file (data  yang  sudah terhapus)  harus  benar  dan procedural dalam  investigasi,  pemeriksaan  dan  analisisnya merupakan  kendala  internal,  disamping  itu  juga  dapat  menimbulkan  ketidakpercayaan, kecurigaan  dan  keraguan  sejumlah  akademisi  yang  memahami  tentang  alat  bukti informasi  elektronik  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  terhadap  moralitas  dari penegak hukum sebagaimana alasan yang telah dipaparkan di atas.
Kendala  eksternal,  yang  meliputi  pertama,  substansi  hukum.  Legalitas  merekam pembicaraan    yang  dilakukan  melalui handphone ,  dan  kekuatan  pembuktian  rekaman pembicaraan  sebagai  alat  bukti,  dari  hasil  penelitian  diperoleh  fakta  bahwa  pada prinsipnya,  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  melalui  satu  media  komunikasi bersifat  privat.  Artinya,  pada  prinsipnya,  komunikasi  mereka  tidak  boleh  diganggu  dan akan  diperlakukan  sebagai  komunikasi  rahasia.  Setidaknya  ada  dua  dasar  komunikasi tersebut  menjadi  tidak  privat  atau  tidak  rahasia  lagi.  Pertama,  karena  keinginan  atau persetujuan  pihak  yang  berkomunikasi.  Kedua,  karena  perintah  yang  didasarkan  pada Undang-Undang. Tanpa adanya persetujuan pihak yang berkomunikasi atau tanpa adanya perintah  yang  didasarkan  Undang-Undang  maka  tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan tindakan penyadapan atau intersepsi.
Ketiadaanya  alat  bukti  informasi  elektronik  berdasarkan  sistem  pembuktian berdasarkan  Undang-Undang  secara negative diperkenankan  asal  saja  masih  ada  alat bukti  lainnya.  Jadi,  informasi  elektronik  bukanlah  alat  bukti  mutlak  yang  wajib  ada sepanjang  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  seseorang bersalah  atau  tidak  dalam  suatu  tindak  pidana  narkotika.  Sedangkan    kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh secara tidak prosedural tidak dapat dipertimbangkan sebagai  alat  bukti/tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian.  Oleh  karenanya  diperlukan peningkatan  perluasan  prinsip-prinsip cyber  crime  (teori  of  the  uploader  and  the downloader,  teori  of  law  of  the  server,  teori  of  international  space) dalam  pembutian tindak  pidana  narkotika  terkait  alat  bukti  informasi  elektronik.  Hal  tersebut  diperlukan guna  dapat  dilakukan  investigasi  yang  benar  untuk  memeriksa  dan  menganalisis  setiap barang bukti elektronik dan barang bukti digital dalam rangka melihat keterkaitan antara bukti  digital  yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  kejahatan  tersebut  dapat  menjadi terang dan/atau keberadaan pelaku dapat dilacak untuk kemudian ditangkap dan diproses secara hukum.
Sebaliknya  struktur  (penegak  hukum)  yang  dalam  menjalankan  kewenangannya tanpa  dibatasi  oleh  substansi  hukum  yang  memadai  yang  justeru  akan  menimbulkan erosi-erosi  baru  dalam  penegakan  hukum.  Demikian  pula  ketika  terjadi  ketimpangan antara  struktur  hukum  dengan  substansi  hukum  yang  ideal,  namun  tidak  disejajarkan dengan  suatu  budaya  hukum  masyarakat  yang  mapan,  maka  supremasi  hukum  secara
nyata nyata akan terhambat.

## PENUTUP
Alat  bukti  elektronik  yang  digunakan  dalam  penyidikan  haruslah  terjamin integritasnya.  Salah  satu  yang  dapat  menjamin  adalah  bukti  elektronik  itu  telah  diperiksa dengan prosedur  yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar,  maka  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  perubahan  atas  bukti  tersebut.    Peningkatan kapasitas  sumber  daya  manusia  penyidik  mengenai  pengolahan  informasi  elektronik  pada Satresnarkoba  khususnya  pada  Polres  Pariaman  sehingga  memudahkan  dan  mempercepat waktu penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Sekelumit  tentang  Penyadapan  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia , Nuasa Aulia, Bandung, 2013
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan (Antara Norma dan Realita) , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  Cetakan  Keenam,  Nusa  Media, Bandung, 2011
Reda Manthovani, Penyadapan vs Privasi ,  PT BIP, Bandung, 2013
Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.