## PENGARUH DEKRIT PRESIDEN TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Sapto Hermawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret email: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id
Muhammad Rizal
Fakultas Hukum Universitas Surakarta email: muhammad_rizal@unsa.ac.id
disampaikan 01/10/2021 – di -review 08/10/2021 – diterima 24/11/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5268

## Abstract
Presidential Decree (pronouncement) is made in respons to state emergency. The issue discussed here refers  to  the  question  who,  when  and  how  state  emergency  occurs  justifying  the  issuance  of  such pronouncement.  A different issue in Indonesia is the impact such pronouncement has on democracy, considering that the decree itself it made, arguably, to save democracy in the first place. This has been experienced  by  Indonesia  when  the  President  issued  such  decree  in  the  past.  In  addition,  using comparative  method,  the  author  looks  at  the  use  and  experience  of  other  countries  and  how  such approach impact democracy.
Keywords: Influence; Presidential Decree; Democracy.

## Abstrak
Dekrit Presiden dibuat ketika negara ada dalam keadaan darurat. Persoalan ditelaah di sini adalah siapa,  kapan  dan  bilamana  keadaan  darurat  ada  dan  membenarkan  penerbitan  Dekrit  Presiden. Persoalan lain yang muncul di Indonesia adalah dampak dari Dekrit pada demokrasi, sekalipun niat awal penerbitannya adalah justru untuk menyelamatkan.  Ini ternyata dari pengalaman Indonesia ketika  Presiden  menerbitkan  Dekrit  di  masa  lalu.    Selain  itu,  dengan  melakukan  perbandingan hukum ditelaah pula penggunaan dan pengalaman penerbitan Dekrit serupa di negara-negara lain dan dampaknya terhadap perjuangan membangun budaya demokrasi.
Kata kunci: Pengaruh; Dekrit Presiden; Perkembangan Demokrasi.

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya  hukum  darurat  ( emergency  law )  bukanlah  sesuatu  yang “haram” u ntuk diterbitkan, selama tetap berada pada koridor dan ketentuan hukum yang  baik  dan  benar.  Siwu  dalam  penelitian  tahun  2000  menjelaskan  bahwa  di Indonesia  dalam  keadaan  bahaya  negara  boleh  memberlakukan  hukum  darurat negara yang mengesampingkan hak-hak sipil dan hak-hak politik untuk sementara,
selama tidak mengesampingkan persoalan Hak Asasi Manusia. 1 Hakim U.S, Posner menyebutkan, “ A  constitution  that  will  not  bend  will  break ”.  Posner  menjelaskan bahwa  terdapat  kedinamisan  yang  dibutuhkan  untuk  diatur  dalam  menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal dalam konstitusi. Tidak selamanya negara dapat selalu berjalan dalam kondisi normal, di mana seluruh perangkat negara berfungsi baik  sesuai  desain  tata  negara  ideal.  Terdapat  situasi-situasi  tertentu  di  mana negara  dihadapkan  pada  kondisi  tidak  lazim  yang  memerlukan  pendekatan ketatanegaraan  yang  spesial  melalui  peraturan  keadaan  darurat  ( emergency regulation ). 2
Menurut Rousseau sebagaimana dikutip Carbonneau, pada dasarnya hukum bersifat dinamis. 3 Artinya, hukum dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan  perkembangan  zaman.  Hal  tersebut  relevan  dengan  keadaan  negara  yang kadang tidak menentu sehingga dihadapkan pada situasi yang bukan hanya tidak stabil,  melainkan  juga  bahaya  atau  darurat.  Dengan  demikian,  problematik substantif dan interpretasi menjadi hal yang rentan terjadi dalam produk darurat negara  termasuk  Dekrit.  Dekrit  Presiden  (selanjutnya  disingkat  DP)  sebagai instrumen  hukum  darurat  negara  berlandaskan  pada  teori  darurat  negara 4 . Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah staatsnoodrecht atau hukum tata negara darurat. 5 Ketentuan  yang  memberikan  kewenangan  subjektif  kepada  pemimpin negara untuk menentukan status keadaan bahaya dan kedaruratan, sehingga dapat menerbitkan  DP  sebagai  langkah  penyelamatan  negara.  Menurut  Sihombing 6 , keadaan darurat ( staatsnoodrecht) dalam artian subjektif kedaruratan tata negara menjadi  hak  bagi  Presiden  untuk  menyatakan  adanya  bahaya  meskipun  secara
1 Sonya  Claudia  Siwu,  Pengaturan  Keadaan  Bahaya,  Tesis,  IR  -  Perpustakaan  Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
2 Fitra  Arsil  and  Qurrata  Ayuni,  Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan  Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2, 423, 2020.
3 Thomas E Carbonneau, “The Implicit Teaching Of Utopian Speculations : Rousseau ’ s Contribution To The Natural Law Tradition Tradition” 123 (1979).
4 Neysa Changnata, Konstitusionalitas Dekrit 5 Juli 1959 Dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001, JOM Fakultas Hukum Volume II No 2, 6,  2015.
5 Danang Risdiarto, Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1 , 59 – 68, 2018.
6 Id.
normatif belum terdapat aturan yang tertulis terkait hal tersebut. Dalam sejarah ketatanegaraan  di  Indonesia,  Dekrit  pernah  diterbitkan  dalam  dua  sejarah kepemimpinan  nasional,  yaitu  pada  masa  Presiden  Soekarno  dalam  Dekrit  5  Juli 1959 dan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yaitu pada 21 Juli 2001. 7 Kedua Dekrit  tersebut  pada  dasarnya  berlandaskan  pada  ketentuan  tidak  tertulis,  atau yang disebut sebelumnya sebagai teori darurat negara. 8
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut  di  atas,  bahwa  DP  secara  faktual  di Indonesia  pernah  terbit  sebanyak  dua  kali  pada  dua  masa  kepemimpinan  yang berbeda.  Pada  Presiden  Soekarno  dekrit  dipergunakan  untuk  membubarkan lembaga  Konstituante  dan  mengubah  konstitusi  (dari  awalnya  Konstitusi  UUDS 1955  kembali  menjadi  UUD  NRI  1945), 9 sedangkan  maklumat  Presiden Abdurrahman Wahid secara substansial salah satunya berisi pembubaran lembaga Dewan  Perwakilan  Rakyat  (legislatif). 10 Kedua  dekrit  tersebut  pada  dasarnya memiliki  perbedaan  keberhasilan,  DP  Soekarno  berhasil  diterapkan  bahkan menjadi dasar yang kemudian memicu terbitnya ketentuan tentang memorandum Dewan Perwakilan Rakyat mengenai sumber tertib hukum di Indonesia berupa TAP MPRS  No.  XX/MPRS/1966  yang  secara  substansi  juga  memuat  tentang  hirarki urutan  peraturan  di  Republik  Indonesia,  yang  terang  menyebutkan  bahwa  DP tersebut  menjadi  satu  dari  sekian  sumber  tertib  hukum  di  Indonesia (terlegitimasi), 11 sedangkan DP Abdurrahman Wahid gagal diterapkan karena tidak memiliki  dukungan  dari  elemen  bangsa  termasuk  legislatif  yang  berujung  pada pemakjulan Presiden Abdurrahman Wahid. 12
Melanjutkan paragrap di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Dekrit diterbitkan  oleh  Presiden  dengan  tafsir  keadaan  darurat  negara,  dan pembuktiannya atau berhasil tidaknya sebuah Dekrit diuji dan dibuktikan dalam penerapan Dekrit yang berdasarkan pada dukungan serta kekuatan politik kepada
7 Neysa Changnata, supra, no. 4, hlm.,8.
8 Mustaín ramli, DP (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 Dengan Maklumat 23 Juli 2001), Jurnal Swarnadwipa Volume 1, Nomor 3, 3, 2017.
9 Id.
10 Id.
11 Risdiarto, supra no 5, hlm., 11.
12 Mustaín ramli, Supra no 4 hlm., 6.
Presiden yang sedang berkuasa.  Konsep Dekrit yang memberikan ruang luas bagi Presiden  untuk  menafsirkan  keadaan  bahaya  atau  keadaan  darurat  seringkali menjadi peluang politik dan kekuasaan untuk menentukan substansi DP yang luas dan  berbahaya  bagi  kelangsungan  demokrasi. 13 Senada  dengan  yang  dijelaskan sebelumnya  oleh  Sihombing  bahwa  DP  yang  berdasarkan  pada  darurat  negara memberi  keleluasaan  untuk  penguasa  negara  (dalam  hal  ini:  Presiden)  sebagai bagian  dari  subjek  hukum  tata  negara  dan  badan  kenegaraan  yang  memiliki kewenangan  dalam  situasi  krisis.  Jika  ada  risiko  yang  nyata,  penguasa dimungkinkan untuk menyatakan bahaya. 14
DP  sebagai  norma  hukum  kedaruratan  seyogyanya  tidak  boleh bertentangan  dan  mengesampingkan  prinsip  demokrasi.  proses  demokrasi (selanjutnya disebut demokratisasi) menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga sebagai  wujud  dan  keinginan  negara  memberikan  kebebasan  bagi  setiap  warga negara.  meskipun  pada  dasarnya,  demokratisasi  adalah  proses  yang  terus berkembang, sangat dinamis, dan tidak akan pernah mencapai pada puncaknya, 15 namun demokratisasi yang ideal dapat dilihat ketika telah sampai pada fase transisi dan konsolidasi dengan konsep kebebasan rakyat hingga pembatasan kekuasaan. 16
Penerapan  demokrasi  dapat  dilaksanakan  dengan  hukum  sebagai  instrumen penggeraknya, secara ringkasnya demokrasi tanpa hukum sebagai penggerak dan penentu batasan koridor dalam sebuah negara akan memunculkan problematika dan  kekacauan. 17 Selaras  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  sebagai  negara  hukum tentu sangat memerlukan pengendalian kekuasaan melalui hukum (sebagai bagian demokratisasi), Huda menyatakan bahwa demokrasi adalah cara yang paling ideal
13 Risdiarto, Supra no 5 hlm 12”
14 Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996. hlm. 24
15 Sapto Hermawan, Demokrasi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 53, no. 9 1689 – 99, 2018.
16 Juan  J.  Linz,  Alfred  Stepan,  Problems  of  Democratic  Transition  and  Consolidation:  Southern Europe,  South  America,  and  Post-Communist  Europe,  The  Johns  Hopkins  University  Press, Maryland, 1996.
17 Suhartini,  Democracy  and  Law  State  (in  the  Context  of  Democracy  and  the  Indonesian  Law State),  Jurnal de Jure 11, no. 4,  62 – 78, 2019.
sebagai  pertahanan  kendali  atas  negara  hukum, 18 sehingga  sangat  diperlukan adanya  langkah  dan  strategi  ideal  dalam  menjaga  stabilitas  demokratisasi  pada masa mendatang.
Berdasarkan  pada  penelusuran  akademis  dari  berbagai  penelitian  ilmiah sebelumnya terdapat sejumlah tulisan yang memotret tentang DP. Risdiarto yang meneliti  dan  berfokus  pada  legalitas  DP  5  Juli  1959  serta  pengaruhnya  pada perkembangan  demokrasi.  Tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa  DP  baru  dapat dikatakan  legal,  jika  telah  disetujui  secara  politik  oleh  sejumlah  alat-alat kelengkapan negara dan menegaskan bahwa Dekrit adalah Produk politik sehingga sangat  berpengaruh  bagi  demokrasi. 19 Ramli  yang  menulis  tentang konstitusionalitas  dan  perbandingan  DP  5  Juli  1959  dengan  DP  23  Juli  2001. Menjelaskan  bahwa  DP  Soekarno  (5  Juli  1959)  konstitusional  karena  didukung elemen  bangsa  hingga  terbitnya  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966  (Memorandum DPR-GR  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  serta  Tata  Urutan  Peraturan Perundangan  Republik  Indonesia).  Sedangkan  DP  Abdurrahman  Wahid  (23  Juli 2001) inkonstitusional, karena pada hakikatnya Dekrit tersebut hanya “alat” untuk menyelamatkan  kekuasaan  Abdurrahman  Wahid  dari  jabatan  Presiden,  terlebih Dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari sejumlah elemen bangsa sehingga gagal diterapkan. 20
Maciel  dalam  riset  bertajuk legislative  best  practices  during  times  of emergency menyimpulkan bahwa pada umumnya para pemimpin otokratis telah menyalahgunakan  undang-undang  darurat  untuk  sejumlah  hal  seperti: menekan/membatasi  kebebasan  dasar  warga  negara,  membatasi  lawan  politik, mengecilkan ruang sipil, serta menunda pemilihan secara tidak adil. Hal tersebut sangat  berdampak  negatif  pada  proses  legislatif  dan  demokrasi,  Maciel berpendapat bahwa hukum darurat setidaknya harus memenuhi sejumlah faktor yaitu: harus jelas secara hukum (legalistik), proporsional, tidak diskriminatif, serta
18 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review, UII Press, vol. 44, Yogyakarta, 2005.
19 Risdiarto, Supra no.5, hlm., 7.
20 Mustaín ramli, Supra no 4, hlm., 4.
cakupan/berlakunya  bersifat  sementara. 21 Lührmann  dan  Rooney  dalam  riset berjudul Autocratization  by  Decree:  States  of  Emergency  and  Democratic  Decline menjelaskan bahwa keadaan darurat mendorong kemunduran demokrasi. Keadaan darurat  juga  menghadirkan  struktur  peluang  bagi  para  pemimpin  untuk membongkar institusi demokrasi dan memicu otokratisasi. Lührmann dan Rooney memotret dan mengambil contoh keadaan di Moldova tahun 1992 dan keadaan di Venezuela  tahun  1999  yang  dengan  status  darurat  negara  berdampak  pada demokrasi. 22 Kemudian  Jinks  dalam  penelitian  tentang The  Anatomy  of  an Institutionalized  Emergency:  Preventive  Detention  and  Personal  Liberty  in  India mendeksripsikan implikasi keadaan darurat oleh pemerintah setidaknya dalam 3 hal  yaitu:  negara  berpotensi  menyalahgunakan  konsep  darurat  negara, melembagakan  penahanan  bagi  lawan  politik,  dan  melanggar  hak-hak  warga negara. 23 Dari sejumlah penelitian tersebut memiliki objek riset yang serupa yaitu DP dan emergency law , akan tetapi sejumlah contoh tersebut belum menjelaskan secara holistik pengaruh hukum DP dalam demokratisasi bagi sebuah negara dan spesifiknya di Indonesia.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  sangat  menarik  untuk  melihat  contoh  dan konsep  Dekrit/produk  normatif  keadaan  darurat  di  sejumlah  negara.    Sejumlah produk  normatif tersebut  menjadi  ruang kekuasaan  untuk  bersikap  otoriter dan bersikap melampaui batasan normatif yang berlaku. Di India Dekrit memberikan kewenangan luas kepada Perdana Menteri untuk memerintah dengan keputusan yang  luas,  yang  memungkinkan  pemilihan  umum  (pemilu)  ditangguhkan  dan kebebasan  sipil  dibatasi. 24 di  Mesir,  Dekrit  bahkan  secara  substansial  memuat pemberhentian  Jaksa  Agung  hingga  melakukan  referendum  penentu  konstitusi baru  Mesir  yang  mengamankan  jabatan  Presiden  agar  tidak  mudah  dimakjulkan
21 Gustavo Gouvêa Maciel, Legislative Best Practices during Times of Emergency, Jorum Duri and Matthew Jenkins, Transparency International , 2021.
22 Anna  Lührmann  and  Bryan  Rooney,  “Autocratiza tion  by  Decree:  States  of  Emergency  and Democratic Decline,” Comparative Politics 53, no. 4, 617 – 49, 2020.
23 Derek Jinks, The Anatomy of an Institutionalized Emergency: Preventive Detention and Personal Liberty in India, Michigan Journal of International Law 22, no. 2, 311 – 70, 2001.
24 Ajoy  Bose  John  Dayal,  For  Reasons  of  State  Delhi  under  Emergency,  Journal  of  Chemical Information and Modeling 53, no. 9 1689 – 99, 2013.
dalam situasi tertentu. 25 Hal tersebut menerangkan bahwa DP di sejumlah negara juga  diberlakukan  dengan  berpayung  pada  teori  darurat  negara  dengan  tafsir subjektif oleh penguasa negara. 26
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  DP  adalah  langkah  instan penyelamatan  negara  dalam  keadaan  darurat  di  satu  sisi,  namun  disisi  lain  juga sangat  berpotensi  berakibat  pada  demokrasi.    Substansi  dari  DP  dengan  dalih keadaan  darurat  negara  dapat  memuat  ketentuan  yang  bersifat extraordinary. 27
Ketentuan  tersebut  juga  mampu  melampaui  konstitusi,  sehingga  sangat berpengaruh  pada  demokrasi  yang  bertumpu  pada  kebebasan  serta  pergantian rutin  kekuasaan  sebagai  bagian  dari  transisi  demokrasi. 28 Ini  sesuai  dengan penjelasan  Dahl  yang  menyebutkan  bahwa  demokrasi  harus  memiliki  sejumlah kriteria,  yaitu:  pengendalian  kebijakan  pemerintah  secara  konstitusional,  hak berpendapat,  dan  transparansi. 29 Selaras  dengan  hal  tersebut  definisi  demokrasi juga  dijelaskan  Carter  secara  tepat  dan  ringkas  bahwasanya  demokrasi  adalah pembatasan kekuasaan. 30
Batasan  pengertian  dari  konsep  demokrasi  yang  penulis  jabarkan  dalam tulisan ini berfokus pada prinsip demokrasi seperti yang dikemukakan Dahl yang menyebutkan bahwa hakikat demokrasi yang  sesungguhnya berciri  diantaranya: adanya  kebebasan  (termasuk  kebebasan  pers),  adanya  pembagian  kekuasaan kepada  lembaga-lembaga  hasil  pemilihan  umum  (tidak  sentralisasi),  hingga terdapat pemilihan umum yang bebas dan transparan. 31 Dahl bahkan menjelaskan bahwa  demokrasi  menegaskan  sejumlah  kesempatan  untuk  rakyat  agar  dapat
25 Linda & Terry, Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013), SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 12, no. 2, 92 – 99, 2015.
26 H erman Sihombing, Supra no.6, hlm., 27.
27 Muhammad  Syarif  Nuh  Syarif  Nuh,  Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  ( State  of  Emergency ) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 2, 229 – 46, 2011.
28 Suyatno Ladiqi, Ismaill Suarde Wekke, Gambaran Demokrasi : Demografi Dan Perkembangan Gawe Buku, Yogjakarta, 2018. Hlm 22.
29 Robert  A.  Dahl,  Dilemma  Of  Pluralist  Democracy,    Yale  University  Prees,  New  Heaven  and London , 1982. hlm. 197
30 April. Carter, Otoritas Dan Demokrasi, Terjemahan Rajawali Press, Jakarta, 1985. hlm 25
31 S uyatno, Menjelahi Demokrasi, PT Humaniora, Bandung, 2008, hlm 41-42
partisipatif,  kesamaan  secara  politik,  hingga  pengendalian  terhadap  kebijakan. 32
Senada  dengan  hal  tersebut,  jelas  bahwa  Mayo  juga  menerangkan  diantara  nilai penting  dan  fundamental  dari  demokrasi  adalah  adanya  pergantian  rutin kekuasaan (pemilihan umun) hingga penghormatan terhadap kebebasan sipil. 33
Konsep demokrasi yang demikian menjadi sangat penting dan fundamental, karena memiliki titik taut dengan hak masyarakat atas kebebasan dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sehingga hukum darurat negara sekalipun pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan konsep demokrasi tersebut. Maciel berpendapat bahwa pada umumnya para pemimpin otokratis telah menyalahgunakan undang-undang darurat untuk sejumlah hal seperti: menekan/membatasi kebebasan dasar warga negara,  membatasi  lawan  politik,  mengecilkan  ruang  sipil,  serta  menunda pemilihan  secara  tidak  adil.  Hal  tersebut  sangat  berdampak  negatif  pada  proses legislatif  dan  demokrasi.  kemudian  Maciel  juga  berpandangan  bahwa  hukum darurat  setidaknya  harus  memenuhi  sejumlah  faktor  yaitu:  harus  jelas  secara hukum  (legalistik),  proporsional,  tidak  diskriminatif,  serta  cakupan/berlakunya bersifat sementara. 34
Penjelasan  tersebut  menegaskan  bahwa  terdapat  problematika  substantif dan implementatif antara DP sebagai norma darurat negara dengan demokratisasi di  berbagai  negara  termasuk  Indonesia.  Terlebih  jika  DP  diterbitkan  dengan substansi yang mampu mengubah konstitusi hal ini berpotensi merusak demokrasi. Berdalil pada sejumlah uraian singkat tersebut di atas. Isu hukum yang dibangun dalam  artikel  ini  berfokus  pada:  Apakah  lahirnya  DP  dapat  mempengaruhi perkembangan demokratisasi di Indonesia, atau justru sebaliknya?  Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu, Pertama: agar mengetahui relasi antara perkembangan demokrasi dan DP dengan memotret dan mengkaji perbandingan beberapa negara, Kedua: untuk mengetahui pengaruh antara Dekrit dan perkembangan demokrasi di Indonesia.  Serta Ketiga ,  artikel  ini  akan  menjabarkan  konsep  ideal  menjaga stabilitas demokrasi dimasa mendatang.
32 Ladiqi and Suarde Wekke, Supra no.28, hlm., 19.
33 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta 2008. hlm.,30
34 Maciel, Supra no 21, hlm., 11.
Dalam  menjawab  dan  menguraikan  isu  hukum  tersebut,  artikel  ini  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  pertama,  latar  belakang  yang  memuat  sebab-sebab permasalahan  dan  relasi  antara  DP  secara  konsep  dengan  demokratisasi.  bagian kedua,  pembahasan  yang  akan  menguraikan  sejumlah  paparan  seperti  contoh konsep Dekrit di sejumlah negara, sejarah DP  di Indonesia beserta  pengaruhnya terhadap  demokrasi,  hingga  konsep  ideal  untuk  menjaga  demokrasi  dimasa mendatang  beserta  formulasi  demokrasi  yang  relevan  bagi  Negara.  Dan  bagian ketiga atau terakhir adalah bagian kesimpulan.

## Pembahasan

## Dekrit Presiden dan Demokrasi di Indonesia
Mendalilkan  kepada  fakta  empiris,  Dekrit  5  Juli  1959  berhasil  diterapkan dengan dukungan sejumlah elemen bangsa hingga melahirkan ketentuan tentang Memorandum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  Sumber  Tertib  Hukum Republik Indonesia berupa TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, 35 di mana menegaskan bahwa DP 5 Juli 1959 termasuk dalam tertib hukum. Dalam kerangka menegaskan eksistensi DP tersebut, Pemerintah pada saat itu kemudian mengeluarkan Keppres 150/1959 Nomor 150 Tahun 1959 guna memperkuat legalitas Dekrit. Sementara pada  sisi  yang  sama,  DP  Abdurrahman  Wahid  justru  gagal  diberlakukan  karena kurangnya dukungan politik dalam penerapan Dekrit tersebut. 36 Secara harfiah, DP yang diterbitkan tanpa dasar yang jelas juga dapat dikasifikasikan sebagai konvensi ketatanegaraan  di  Indonesia.  Rumokoy  mendefinisikan  konvensi  ketatanegaraan sebagai segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar (dengan materi muatan konstitusi), yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, baik  yang  belum  diatur  maupun  yang  mungkin  menyimpang  dari  konstitusi  dan peraturan  ketatanegaraan  lain,  dengan  maksud  untuk  melengkapi  atau
35 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5779f4ef1baf4/memori-tentang- dekritpresiden-5-juli-1959 terakhir diakses tanggal 29 Mei 2020 pukul 09.00 WITA
36 Mustaín ramli, Supra no 4, hlm., 6.
memperbaiki  ketentuan-ketentuan  ketatanegaraan  yang  bersifat  mendasar  atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi. 37
Dicey  mengatakan  bahwa  konvensi  ketatanegaraan  yang  berlaku  dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun pelanggarannya tidak dapat diadili  oleh  badan  pengadilan.  Terkait  dengan  penjelasan  tersebut,  Bagir  Manan juga  menjelaskan  konvensi  atau  (hukum)  kebiasaan  ketatanegaraan  adalah (hukum)  yang  tumbuh  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara,  melengkapi, menyempurnakan,  menghidupkan  (mendinamisasi),  kaidah-kaidah  hukum perundang-undangan  atau hukum adat  ketatanegaraan. 38 Agiwinata  menjelaskan lebih rigid bahwa pada dasarnya konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai  berikut;  Konvensi  ketatanegaraan  itu  berkenaan  dengan  hal-hal  dalam bidang  ketatanegaraan;  Kemudian  konvensi  ketatanegaraan  tumbuh,  berlaku, diikuti  dan  dihormati  dalam  praktik  penyelenggaraan  negara;  serta  Konvensi sebagai  bagian  dari  konstitusi,  apabila  ada  pelanggaraan  terhadapnya  tak  dapat diadili oleh badan pengadilan.
Penjelasan tersebut jelas mengindikasikan bahwa pada dasarnya konvensi ketatanegaraan  adalah  kebijakan  tidak  tertulis  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan ketatanegaraan dan tidak dapat diadili oleh pengadilan jika terdapat pelanggaran atasnya. konvensi ketatanegaraan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, 39 tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu diketahui terlebih dahulu  pandangan  dan  kriteria  kebiasaan  yang  dapat  berubah  menjadi  hukum kebiasaan  itu  sendiri.  Manan  menyimpulkan  beberapa  kriteria  persyaratan kebiasaan yang dapat diterima menjadi hukum oleh pengadilan secara kumulatif adalah  (1)  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; (2) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip common law ; (3) telah ada untuk  jangka  waktu  yang  panjang;  Telah  dilaksanakan  secara  damai  dan
37 Nike K Rumokoy, Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia, UNSRAT Repository II, no. 2, 151 – 61, 2014.
38 Coby E M Mamahit, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Lex Administratum VIII, no. 3, 190 – 96, 2020.
39 Weldy Agiwinata, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, Yuridika 29, no. 2, 149 – 67, 2014.
berkelanjutan; (4) dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban; Mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu; (5) diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang  terkena;  dan  (6)  layak,  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  hak  dan  tidak merugikan  atau  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  (kepentingan)  mereka  yang berada diluar kebiasaan tersebut. 40
Sebagai  kebiasaan,  konvensi  ketatanegaraan  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  antara  lain,  (1)  harus  ada  preseden  yang  timbul  berkali-kali;  (2) preseden yang timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; dan (3) preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada. 41 Dari sejumlah  ketentuan,  kriteria,  dan  tafsir  konvensi  ketatanegaraan  yang  telah dijelaskan  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  DP  secara  harfiah  dapat dikualifikasikan sebagai konvensi ketatanegaraan (seperti pendapat Bagir Manan), namun  demikian  ketentuan  konvensi  ketatanegaraan  harus  memperhatikan kriteria  persyaratan  kebiasaan  yang  dapat  diterima  menjadi  hukum  oleh pengadilan 42 yang  salah  atunya  menekankan  bahwa  produk  konvensi ketatanegaraan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hak  dan  tidak  merugikan  atau menimbulkan  ketidakadilan  bagi  (kepentingan)  mereka  yang  berada  diluar kebiasaan  tersebut.  Hal  ini  jelas  bersebrangan  dengan  implementasi  DP  secara faktual yang mengesampingkan prinsip demokrasi.
DP 5 Juli (sering dikenal dengan Dekrit Soekarno) menjadi dasar Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin di Indonesia, di mana secara lugas  sistem  demokrasi  terpimpin  dideklarasikan  oleh  Presiden  Soekarno  pada sidang Konstituante 10 November 1956. 43 Demokrasi terpimpin adalah kerangka aturan dominasi kekuasaan yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966, yang dalam  konsep  ini  semua  kekuasaan  menjadi  ranah  kepala  negara  yang  kala  itu dikuasai  oleh  Presiden  Soekarno.  Dengan  ciri-ciri  pemerintahan  demokrasi
40 Id.
41 Ahmad Gelora M, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1, 55, 2019.
42 Agiwinata, Supra no 39, hlm., 6.
43 Gili  dan  Istiningdias  Argenti  and  Dini  Sri,  Pemikiran  Politik  Soekarno  Tentang  Demokrasi Terpimpin, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2 2, no. 2, hlm. 14-27 , 2017,
terpimpin  yaitu:  dominasi  kekuasaan  Presiden,  tidak  berfungsinya  lembaga- lembaga  tinggi  negara,  pemahaman  komunisme  yang  berkembang,  semakin memberi peranan dari Tentara Nasional Indonesia (saat itu: ABRI) sebagai bagian masyarakat  sosial  juga  sebagai  komponen  politik.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi munculnya sistem berbasis demokrasi terpimpin, antara lain secara khusus  (a)  Badan  konstituante  gagal  dalam  menyusun  konstitusi  yang  baru;  (b) Presiden Soekarno memberikan DP 5 Juli 1959. Dalam memberikan deklarasi resmi bertujuan menyelamatkan kondisi negara; (c) Munculnya kelompok pemberontak (separatism) yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik dalam negeri; (d) Acapkali terjadi pergantian kabinet yang membuat tingkat kepercayaan rakyat menjadi  hilang  karena  program  kerja  yang  banyak dan  tidak terealisasi;  dan  (e) Perkembangan rivalitas di masing-masing kelompok ideologis saat itu.
Dalam  sejarah  Indonesia,  jelas  bahwa  DP  sangat  mempengaruhi perkembangan  demokrasi.  Tahun  1959  saat  Dekrit  diterbitkan  dengan  dalih kedaruratan  negara,  justru  membuat  lahirnya  sebuah  konsep  demokrasi,  yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Namun demokrasi terpimpin pada dasarnya adalah  sistem  yang  justru  bertolak  belakang  dengan  konsep  fundamental demokrasi.  Gaffar 44 menyebutkan  bahwa  demokrasi  terpimpin  pada  tahun  1959 memiliki  ciri-ciri  yaitu:  sentralisasi  kekuasaan  kepada  Presiden,  melemahkan peran Dewan Perwakilan Rakyat, memberangus kebebasan pers, hingga kaburnya sistem kepartaian dan pemilihan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep dan  nilai  demokrasi  yang  sesungguhnya. 45 Secara  legalistik,  Yamin  menjelaskan bahwa  demokrasi  terpimpin  dipayungi  oleh  Ketetapan  MPRS  No. VIII/MPRS/1965 46 (pengaruh  DP  5  Juli)  yang  kemudian  menetapkan  demokrasi terpimpin.  Oleh  Presiden  Soekarno  dikatakan  sebagai  demokrasi  yang  dipimpin secara  permusyawaratan  perwakilan  dan  menjadi  landasan  implementasi
44 Affan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2006, hlm 30.
45 Sunarso Sunarso, Demokrasi Di Indonesia (Konsep, Prospek, Dan Implementasinya), Humanika 10, no. 1, 19 – 20, 2018.
46 M oh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1971, hlm. 212- 214.
demokrasi di Indonesia. 47 Konsep demokrasi terpimpin tahun 1959 (pasca Dekrit 5 Juli 1959) ditentang oleh sejumlah kalangan. 48 Djojowahjono menyebutkan bahwa penolakan  (demokrasi  terpimpin)  karena  definisi  terpimpin  secara  redaksional bertolak  belakang  dengan  prinsip  murni  demokrasi.  Demokrasi  memiliki  syarat mutlak  yaitu  kebebasan  dan  pembatasan  kekuasaan  sedangkan  kata  terpimpin justru  identik  dengan  sentralisasi  kekuasaan.  Demokrasi  terpimpin  (dengan potensi diktatorialnya) akan menuju kearah kemunduran demokrasi. 49
Dari  ringkasan  sejarah  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  DP  dalam  sejarah ketatanegaraan di Indonesia sangat besar pengaruhnya bagi demokrasi. Pada tahun 1959  perkembangan  dan  proses  transisi  demokrasi  Indonesia  terhenti  sejak diterbitkannya DP 5 Juli 1959 yang kemudian menjadi dasar terbitnya Ketetapan MPRS No. VIII / MPRS / 1965 50 tentang pembentukan demokrasi terpimpin yang justru bernafas otoritarianism . Dahl menyebutkan bahwa hakikat  demokrasi yang sesungguhnya berciri diantaranya: adanya kebebasan (termasuk kebebasan pers), adanya  pembagian  kekuasaan  kepada  lembaga-lembaga  hasil  pemilihan  umum (tidak sentralisasi), hingga terdapat pemilihan umum yang bebas dan transparan. 51
Syarat-syarat demokrasi sebagaimana disebut Dahl tersebut tidak terpenuhi pada periode demokrasi terpimpin yaitu pada rentang tahun 1959 hingga tahun 1966 52 hal ini kemudian menjadi bukti bahwa DP menjadi penghambat demokrasi.

## Dekrit Presiden di India, Venezuela, dan Indonesia
Secara definisi, terdapat sejumlah tafsir tentang arti dan makna demokrasi oleh  berbagai  kalangan.  menurut  Linclon  konsep  fundamental  demokrasi  dapat dimaknai  sebagai  suatu  kekuasaan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat.  Mendasarkan
47 Benny  Bambang  Irawan,  Perkembangan  Demokrasi  Di  Indonesia,  Perspektif  5,  no.  3,  54 – 64,
2006.
48 Id.
49 S oempono  Djojowadono,  Demokrasi  Dalam  Pembangunan  Di  Indonesia,  Prasaran  Seminar Demokrasi, FISIP UGM, Yogyakarta, 1958, hlm. 18.
50 M oh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1971, hlm. 212- 214.
51 S uyatno, Menjelahi Demokrasi, PT Humaniora. Bandung, 2008, hlm 41-42
52 Risdiarto, supra no 5, hlm., 2
penjelasan  Pabotinggi, 53 paradigma  yang  dimiliki  pemerintahan  adalah otosentrisitas yakni  rakyatlah  yang  harus  menjadi  kriteria  dasar  demokrasi  atau dalam istilah lain bahwa suara rakyat sama halnya dengan suara Tuhan. Definisi lain juga dijelaskan oleh Budiardjo 54 yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah sistem  pelimpahan  dan/atau  perwakilan  kekuasaan  untuk  membuat  keputusan yang  dilakukan  oleh  rakyat  dalam  pemilihan  umum  kepada  eksekutif  maupun legislatif. Demokrasi adalah konsep pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat serta dijalankan untuk kehendak dan kepentingan rakyat. 55 Dari definisi tersebut ringkasnya  demokrasi  adalah  konsep  yang  mengedepankan  kepentingan  rakyat dengan segala kebebasan dan hak memilih dan dipilih. Senada dengan hal tersebut Schmitter  menjelaskan  bahwa  demokrasi  adalah  sebuah  sistem  pemerintahan dengan penguasa wajib mempertanggung jawabkan apa saja tindakannya kepada setiap  warga  negara,  penguasa  dapat  bertindak  secara  langsung  setelah  melalui hasil  kompetisi  (hasil  pemilu)  dan  kerjasama  dengan  wakil-wakil  rakyat (legislative). 56
Selaras  dengan  penjelasan  di  atas, Oxford  English  Dictionary juga mendefinisikan  demokrasi  yaitu  kekuasaan  rakyat,  bentuk  pemerintahan  berada pada kedaulatan rakyat secara holistik dan dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh pejabat/perwakilan yang dipilih oleh rakyat. 57 Dari semua penjelasan tersebut dapat  diringkas  bahwa,  demokrasi  pada  pokoknya  berarti  sistem  yang menempatkan hak dan kehendak rakyat di atas segalanya atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Dan semua tujuan berdemokrasi tersebut dapat terwujud dengan memberi ruang luas bagi rakyat untuk memilih penguasa dan wakil-wakilnya untuk mengurus  negara. 58 Terkait  penjelasan  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  konsep demokrasi erat kaitannya dengan hak-hak dan kedaulatan berada di tangan rakyat melalui  kepemimpinan  yang  dipilih  oleh  rakyat  (pemilu),  hal  ini  juga
53 Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional, Deepublish, Yogjakarta, 2018. hlm.,10.
54 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008, hlm 116-117
55 Irawan, supra no.47, hlm 8.
56 Philippe C Schmitter And Terry Lynn Karl, “What Democracy Is... And Is Not,” N.D. Hlm 78
57 Ladiqi and Suarde Wekke, supra no. 28, hlm., 44.
58 Id.
mengindikasikan  bahwa  demokrasi  identik  dengan  kebebasan.  Mulai  dari kebebasan  memilih,  menentukan  pendapat,  hingga  kebebasan  berekspresi.  Dahl bahkan menjelaskan bahwa demokrasi menegaskan sejumlah kesempatan untuk rakyat  agar  dapat  partisipatif,  kesamaan  secara  politik,  hingga  pengendalian terhadap  kebijakan. 59 Senada  dengan  hal  tersebut,  jelas  bahwa  Mayo  juga menerangkan  diantara  nilai  penting  dan  fundamental  dari  demokrasi  adalah adanya  pergantian  rutin  kekuasaan  (pemilihan  umun)  hingga  penghormatan terhadap kebebasan sipil. 60
Dari  penjelasan  tersebut,  titik  hubung  dengan  DP  terletak  pada  point kebebasan  dan  pergantian  kekuasaan.  Definisi  demokrasi  yang  demikian (menjunjung  nilai  kebebasan  dan  pergantian kekuasaan) jelas  bertolak  belakang dengan  prinsip-prinsip  dasar  substansi  DP  yang  dalam  praktiknya  bermuatan sentralisasi kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif dengan alasan  kedaruratan. 61 Telusur  akademis  penulis,  menemukan  sejumlah  potret substansi  Dekrit  di  sejumlah  negara  di  dunia  yang  bermuatan  superioritas kekuasaan dan menjadi penghambat laju perkembangan demokrasi, yaitu:
Pertama: di  India,  sejarah  keadaan  darurat  India  tercatat  berlangsung selama  21  bulan  pada  tahun  1975-1977  ketika  Perdana  Menteri  Indira  Gandhi memiliki  otoritas  penuh  sebagai  kepala  pemerintahan  untuk  meminta  Presiden India menyatakan keadaan darurat yang dinyatakan di seluruh negeri Secara resmi dikeluarkan oleh Presiden Fakhruddin Ali Ahmed berdasarkan Pasal 352 Konstitusi karena  "gangguan  internal"  yang  berlaku,  darurat  berlaku  mulai  25  Juni  1975 hingga  penarikannya  pada  21  Maret  1977. 62 Perintah  tersebut  juga  memberikan kewenangan luas kepada Perdana Menteri untuk memerintah dengan keputusan yang  luas,  yang  memungkinkan  pemilihan  umum  (pemilu)  ditangguhkan  dan kebebasan sipil dibatasi. Selama masa darurat sebagian besar lawan politik Indira
59 Id.
60 Miriam Budiardjo, supra no 54, hlm., 40.
61 Neysa Changnata, supra no 4, hlm.,6.
62 Ashutosh Varshney, India ’ s Democracy at 70 The Rise of Referendums What Europe ’ s History Teaches Tanzan ia : Shrinking Space and Opposition Protest, Journal of Democracy 28, no. 3 2017.
Gandhi dipenjara dan pers dibatasi kebebasannya. Bahkan Beberapa pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan banyak terjadi, termasuk kampanye sterilisasi paksa massal yang dipelopori oleh Sanjay Gandhi, putra Perdana Menteri. Sehingga alibi keadaan  darurat  adalah  salah  satu  periode  paling  kontroversial  dalam  sejarah hukum India. 63
Substansi  dan  kekuatan  Dekrit  dari  kebijakan  Darurat  Negara  di  India terletak  pada  kekuatan  luar  biasa  yang  dimiliki  Negara  menguasai  masyarakat tanpa kemauan dan batasan moral di belakangnya 64 secara historical, Keputusan untuk  memberlakukan  keadaan  darurat  diusulkan  oleh  Indira  Gandhi,  disetujui oleh presiden India, dan kemudian diratifikasi oleh kabinet dan parlemen (dari Juli hingga  Agustus  1975),  berdasarkan  alasan  bahwa  ada  ancaman  internal  dan eksternal  yang  akan  segera  terjadi.  ke  negara  bagian  India. 65 Sejumlah  media bahkan menyebutkan bahwasanya keadaan darurat yang diberlakukan secara luas dianggap  sebagai  era  kegelapan  dalam  demokrasi  India. 66 DP  di  India  bahkan memberi  kewenangan  kepada  Perdana  Menteri  Ghandi  untuk  melakukan penundaan  Pemilihan  Parlemen  dan  pemerintah  negara  bagian.  Gandhi  dan mayoritas anggota parlementer koalisi dapat mengubah substansi undang-undang negara  karena  partai  kongresnya  memiliki  mandat  yang  diperlukan  untuk melakukannya  mayoritas  dua  pertiga  di  parlemen.  Bahkan,  manakala  Perdana Menteri  Ghandi  menganggap  undang-undang  yang  ada  'terlalu  lambat',  Perdana Menteri  meminta  Presiden  untuk  mengeluarkan  ' Ordinances '  sebuah  kekuasaan pembuat hukum pada saat-saat mendesak, digunakan dengan waktu yang singkat sepenuhnya  melewati  parlemen,  memungkinkan  Ghandi  untuk  memerintah dengan Dekrit. 67
63 J. Ferejohn and P. Pasquino, The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers, International Journal of Constitutional Law 2, no. 2, 210 – 39, 2004.
64 John Dayal, supra no. 24, hlm 113.
65 Indian Express, 29 Juni 2015, mengingat keadaan darurat,  diakses 06 Maret 2021
66 The Economic Times, Fase tergelap dalam masa jabatan Indira sebagai PM – Darurat,  diakses 06 Maret 2021
67 H R Khanna Pembuatan Konstitusi India. Eastern Book Co, Lucknow, ISBN 978-81-7012-108-4, 1981.
Kedua, di Venezuela, DP menjadi “alat” paling ampuh bagi Presiden untuk berkuasa  dengan  berlindung  di balik  status  “keadaan  darurat”  yang  ditafsirkan tunggal oleh Presiden. Sebagai contoh: Presiden Venezuela Hugo Chavez beberapa kali mendapatkan kekuasaan eksekutif untuk berkuasa melalui Dekrit, ini bertolak belakang  dengan  nilai  demokrasi  yang  menghendaki  adanya  rotasi  kekuasaan. 68
Chavez memerintah Venezuela melalui dekret 69 kekuasaan Presiden Chavez dengan berdasarkan pada DP tercatat oleh sejarah sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada periode:  Tahun  2000,  2001,  2004, 2005,  2006,   2007,   2008,   2010,   2011 dan 2012. Riset Artikel The Guardian bahkan menuliskan bahwa Antara 2004 dan 2006, tidak kurang dari 18 aturan darurat yang diumumkan oleh Chavez dalam bentuk Dekrit 70 yang  melanggengkan  kekuasaan  Presiden.  Bahkan  presiden  setelah Chavez,  yaitu   Nicolas  Maduro,  beberapa  kali  berkuasa  dan  memerintah berdasarkan  Dekrit  sejak  menjadi  Presiden  pada  April  2013.  Tercatat  bahwa Nicolas Maduro berkuasa di Venezuela berdasarkan Dekrit dari periode antara 19 November 2013 sampai 2016. 71
Ketiga , di Indonesia, DP Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 menjadi dasar dibubarkannya  lembaga  Konstituante  yang  bertugas  membentuk  konstitusi  baru negara Indonesia, Dekrit 5 Juli 1959 juga menjadi dasar pengubahan konstitusi dari UUDS RI 1955 kembali menjadi UUD NRI 1945. 72 Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, di Istana Merdeka mengumumkan DP tentang dibubarkannya lembaga Konstituante  hingga  pengubahan  konstitusi  (kembali  pada  UUD  1945),  yang kemudian disusul sekitar dua pekan setelahnya berdasar sidang 22 Juli 1959, serta didukungan  oleh  Ketua  MA  Profesor  Wirjono  Prodjodikoro  melalui  pendapat hukum  tertanggal  11  Juli  1959  yang  diikuti  dengan  keluarnya memorandum
68 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm 266 69 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6277379.stm  "Rule by decree passed for Chavez". BBC News. 19 January 2007. Diakses terakhir pada tanggal 6 Maret 2021 pada pukul 13.08 WIB
70 https://www.theguardian.com/world/2008/dec/06/chavez-family-venezuela diakses terakhir pada tanggal 06 Maret 2021 pada pukul 12.58 WIB
71 Iaz-Struck,  Emilia;  Forero,  Juan  (19  November  2013). "Venezuelan  president  Maduro  given power to rule by decree". The Washington Post., diakses terakhir pada 06 Maret 2021 pukul 13.16 WIB
72 Risdiarto, supra no 5, hlm., 8.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia (berupa:  TAP  MPRS  No.  XX/MPRS/1966)  yang  berisikan  Tata  Urutan  Peraturan Perundangan  Republik  Indonesia. 73 Yang  menegaskan  bahwa  DP  5  Juli  1959 termasuk dalam tertib hukum. Dan negara Indonesia resmi mengubah kontsitusi dari  konstitusi  UUDS  1955  menjadi  kembali  pada  UUD  NRI  1945  (berdasarkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  150  Tahun  1959)  yang  memperkuat legalitas Dekrit tersebut.
Dari  contoh  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  substansi  DP  bertolak  belakang dengan prinsip demokrasi, secara garis besar, Sukarna 74 mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dari demokrasi yang menjadi pembeda dengan prinsip otoritarian atau  kediktatoran.  Sejumlah  prinsip  dalam  sistem  demokrasi  politik  tersebut diantaranya  adalah:  pembagian  kekuasaan  yang  meliputi  kekuasaan  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif;  pemerintahan  yang  konstitusional;  pemerintahan  atas hukum  (kepastian  hukum);  dan  kebijakan  yang  dibuat  penguasa  dengan  badan perwakilan  yang  bebas  dari  intervensi  manapun  serta  jaminan  terhadap kebebasan. Sedangkan ciri atau prinsip non demokrasi atau otoritarianism terletak dan  dapat  diamati  dari  terdapatnya  sentralitas  kekuasaan  di  salah  satu  cabang kekuasaan, pemerintahan tidak berdasar pada konstitusi, Kebijakan hukum tidak berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, tidak terdapat kebebasan bagi warga negara,  pemberian  kekuasaan  kepada  pemerintahan  secara  luas  (superioritas kekuasaan), serta tidak adanya perlindungan terhadap Hak asasi manusia. 75
Visualisasi  sederhana,  silang  sengkarut  antara  Demokrasi  dengan  konsep  Dekrit dalam keadaan darurat Negara dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

## Tabel 1: Kontradiktif Konsep Demokrasi dengan Dekrit Presiden
Demokrasi Dekrit Presiden Kriteria -Kebebasan Publik -Partisipasi Politik -Pembatasan Kekuasaan -Subtansi Luas -Penafsiran Subjektif -Superioritas Kekuasaan
73 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5779f4ef1baf4/memori-tentang- dekritpresiden-5-juli-1959 terakhir diakses tanggal 29 Mei 2020 pukul 09.00 WITA
74 Sukarna, Demokrasi Versus Kediktatoran, Alumni, Bandung, 1981. Hlm 4-5
Konsep -Kebebasan Berpendapat -Terbatas secara Normatif -Kontrol Kekuasaan -Pergantian rutin kekuasaan -Berdasarkan teori darurat -Kekuasaan tanpa batas Tujuan/Hasil Kebebasan & Pembatasan kekuasaan Superioritas Kekuasaan & Pengendalian Negara tanpa batas Normatif Sumber: Bahan sekunder yang diolah, 2021 (Anna Lührmann and Bryan Rooney, “Autocratization by Decree: States of Emergency and Democratic Decline,” Comparative Politics 53, no. 4, 617 – 49, 2020. Dan Sørensen, Georg. Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World . Boulder: Co: Westview Press, 1993, hlm 8)
Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pertentangan antara nilai  demokrasi  dengan  konsep  Dekrit  terlebih  lagi  jika  Dekrit  belum  memiliki landasan dan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud keadaan darurat serta luasan  cakupan  substansi  DP  sebagai  norma  darurat  Negara  yang  diterbitkan Presiden.  Konsep  dan  muatan  DP  yang  belum  terang  tafsir  keadaan  daruratnya menjadi  penghalang  Demokratisasi  dalam sebuah  Negara.  konsep  Demokratisasi yang pada hakikatnya bertumpu pada nilai-nilai kebebasan, pergantian kekuasaan, hingga  pembagian  kekuasaan  (tidak  tersentral  pada  satu  cabang  kekuasaan) bertentangan  dengan  penerapan  Dekrit  secara  factual  sebagai  norma  darurat negara.  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Yusril  bahwa  secara  konstitusional, maupun secara sosiologis, Dekrit tidak memiliki landasan. 76

## Langkah-Langkah Menjaga Stabilitas Demokrasi pada Masa Mendatang
Demokratisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga sebagai wujud dan keinginan negara memberikan kebebasan bagi setiap warga negara. Meskipun pada  dasarnya  demokratisasi  adalah  proses  yang  terus  berkembang,  sangat dinamis, dan tidak akan pernah mencapai pada puncaknya. 77 Demokratisasi yang ideal dapat dilihat ketika telah sampai pada fase transisi dan konsolidasi dengan konsep  kebebasan  rakyat  hingga  pembatasan  kekuasaan. 78 Pengimplementasian
76 Y usril  Ihza  Mahendra:  Dekrit  Absah  Jika  Diterima  Rakyat  http://www.gatra.com/hukum- 1/24814-yusril-dekrit-absah-jika-diterimarakyat.html  terakhir  diakses  pada  tanggal  1  Juni 2020 pukul 16.24 WITA
77 Hermawan, supra no. 15, hlm., 74.
78 Juan  J.  Linz,  Alfred  Stepan,  Problems  of  Democratic  Transition  and  Consolidation:  Southern Europe,  South  America,  and  Post-Communist  Europe.  The  Johns  Hopkins  University  Press, Maryland, 1996, hlm., 112
demokratisasi  dapat  dilaksanakan  dengan  hukum  sebagai  instrument penggeraknya, secara ringkasnya demokrasi tanpa hukum sebagai penggerak dan penentu batasan koridor dalam sebuah negara akan memunculkan problematika dan  kekacauan. 79 Selaras  dengan  hal  tersebut,    Indonesia  sebagai  negara  hukum sehingga sangat perlu ada pengendalian kekuasaan melalui hukum (sebagai bagian demokratisasi). Huda menyatakan bahwa demokrasi adalah cara yang paling ideal sebagai  pertahanan  kendali  atas  negara  hukum, 80 sehingga  sangat  diperlukan langkah  dan  strategi  ideal  dalam  menjaga  stabilitas  demokratisasi  dimasa mendatang.
Terkait  dengan  menjaga  stabilitas  demokrasi,  sangat  penting  untuk mengetahui  terlebih  dahulu  proses  yang  menjadi  perjalanan/perkembangan Demokratisasi.  Juan  Linz  menjelaskan  bahwa  terdapat  sejumlah  tahapan  dalam proses  demokrasi  yaitu  mulai  dari  liberalisasi,  instalasi,  hingga  konsolidasi. 81
Melanjutkan  penjelasan  Linz  tersebut,  liberasi  adalah  salah  satu  tahapan demokratisasi,  namun  pada  praktiknya  liberalisasi  dapat  dilakukan  tanpa Demokrasi.  Hal  ini  berdalih  bahwa  rakyat  belum  dapat  menjalankan  kehidupan “sendiri” sehingga  harus  diatur  terlebih  dahulu  oleh  negara,  sebelum  hak-hak rakyat  boleh  dinikmati  sebagai  hak  setiap  warga  negara. 82 Liberalisasi  sebagai tahapan demokratisasi masih terbilang sangat lemah dalam implementasinya, oleh karena  Liberalisasi  tidak  mesti  diikuti  dengan  instalasi  demokrasi  yang  penuh. 83
Sorenson bahkan mendefinisikan bahwa liberalisasi pada dasarnya adalah konsep atau system semi demokrasi atau Demokrasi  yang terbatas. 84 Sedangkan transisi adalah salah satu tahapan demokratisasi 85 dan merupakan titik awal perpindahan antara rezim otoritarian menjadi rezim demokratis, secara praktik tahapan transisi
79 Suhartini,  Democracy  and  Law  State  (  in  the  Context  of  Democracy  and  the  Indonesian  Law State), Jurnal De Jure, Vol 11, 62, 2019.
80 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi Dan Judial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm 2
81 Juan J. Linz ,  Alfred Stepan, supra no. 78, hlm.,119
82 Ladiqi, Suarde Wekke, supra no. 28, hlm., 20.
83 Id.
84 Georg  Sørensen,  Democracy  and  Democratization:  Processes  and  Prospects  in  a  Changing World, Boulder: Co: Westview Press, 1993. Hlm 22
85 Juan J. Linz & Alfred Stepan, supra no. 78, hlm., 100.
diawali  dari  runtuhnya  kekuasaan  yang  berlangsung  lama  dan  diikuti  dengan lahirnya  sejumlah  lembaga-lembaga  yang  independen  dan  lembaga-lembaga pengawasan hukum yang lebih demokratik. 86 Konsep transisi demokrasi bercirikan konstelasi politik dan situasi tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Penyebab dari  hal  tersebut  ialah  karena  segala  kebijakan  transisi  tersebut  bekerja  dalam kondisi  perubahan  yang  tengah  terjadi. 87 Sehingga  transisi  demokrasi  sangat penting untuk dikawal  konsistensi perubahannya dari rezim otoritarian menjadi demokrasi yang sepenuhnya (full democracy).
Konsep atau tahapan selanjutnya, yaitu tahap konsolidasi. Konsolidasi dapat dimaknai sebagai tahapan paling tinggi dalam demokratisasi. sehingga wajar jika konsolidasi dianggap sebagai proses yang jauh lebih panjang dan paling kompleks. Karena  konsolidasi  merupakan  sebuah  proses  yang  meminimalisir  peluang kemunduran  demokrasi. 88 Cakupan  konsolidasi  yaitu:    rutinisasi;  stabilisasi; institusionalisasi; hingga legitimasi terhadap sikap yang relevan secara demokrasi. Struktur  dan  prosedur  politik  yang  berlangsung  selama  proses  transisi  akan diaktualisasikan,  dimaksimalkan  hingga  diinternalisasikan  serta  ditetapkan keabsahannya  dalam  tahap  konsolidasi.  Muara  dari  tahapan  konsolidasi  akan membuahkan penetapan sistem demokrasi yang lebih holistik dan kredibel. 89 Dari tahapan  demokratisasi  tersebut,  Linz  menjelaskan  bahwa  dalam  proses  dan tahapan  dari  demokratisasi,  mulai  dari  proses  transisi  menjadi  konsolidasi. Setidaknya ada lima sasaran utama untuk demokrasi ditahapan konsolidasi yang harus diperhatikan yaitu: Masyarakat politik; Supremasi hukum; Masyarakat sipil; Masyarakat  ekonomi;  dan  Aparatus  negara.  Kelima  point  tersebut  (konsolidasi demokrasi)  saling  terhubung  dan  tertaut. 90 Dari  penjelasan  tersebut,  kaitannya
86 Michael  Moran  and  Geraint  Parry,  Democracy  and  Democratization,  Democracy  and Democratization, 2015,.
87 Guillermo  O‘Donnell,  Philippe  Schmitter,  Transitions  from  Authoritarian  Rule:  Tentative Conclusions  About  Uncertain  Democracies,  Climatic  Change,  vol.  9,  Baltimore:  John  Hopkins University Press, 1986.
88 Ladiqi, Suarde Wekke, supra no.28, hlm., 23.
89 John Higley dan Richard Gunther (eds.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge University Press, vol. 19 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
90 Juan J. Linz ,  Alfred Stepan, Supra no 78, hlm., 102.
dengan  penelitian  ini  jelas  menggarisbawahi  bahwa  proses  dan  tahapan  yang diidamkan  oleh  negara  dalam  menjaga  stabilitas  demokratisasi  berada  pada tahapan transisi menuju konsolidasi. Secara sederhana implementasi dari tahapan konsolidasi  yang  sukses  dari  proses  transisi  seperti  yang  diterangkan  Juan  Linz bertitik tolak pada lima hal yang harus difokuskan, yaitu: kebebasan masyarakat sipil;  kebebasan  politik;  supremasi  hukum;  aparat  negara;  dan  ekonomi masyarakat.  Kelima  hal  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bernegara  dan  hal tersebut  sukar  terwujud  jika  terjadinya  sentralisasi  kekuasaan  pada  salah  satu cabang kekuasaan negara.
Dari  penjelasan  dan  pemikiran  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pada dasarnya  langkah  menjaga  stabilitas  demokrasi  dapat  diukur  dan  dimulai  pada tahap  transisi  kemudian  konsolidasi. 91 Langkah  konsolidasi  yang  efektif  dapat dilihat  dari  sejumlah  hal  penting  diantaranya  adalah  masyarakat  ekonomi  dan masyarakat  sipil 92 . Hal  ini  selaras  dengan  pemikiran  Bahmuller 93 yang mengidentifikasi  bahwa  setidaknya  ada  3  (tiga)  faktor  yang  mempengaruhi demokratisasi  dalam  suatu  negara,  yaitu:  tingkat  perkembangan  ekonomi;  rasa identitas nasional; dan pengalaman sejarah dan elemen budaya sipil. Lebih jelasnya, Bahmuller 94 menjelaskan bahwa pertama; "tingkat perekonomian negara", bahwa tingkat  kemajuan  keuangan  suatu  negara  sangat  mempengaruhi  demokratisasi negara tersebut. Meskipun demikian, sebuah negara yang tergolong sebagai negara miskin tidak berarti bahwa demokratisasi tidak bisa berlangsung, dan sebaliknya tidak berarti bahwa negara kaya merupakan paling demokratis. Namun faktanya, tingkat ekonomi negara sangat penting bagi kelangsungan demokrasi.
Selain  itu,  kedua, ” identitas  nasional/ karakter  masyarakat”,  merupakan komponen  penting  demokratisasi  yang  dengan  teguh  menjunjung  tinggi terlaksananya  pemerintahan  kerakyatan  suatu  negara.  terkait  pentingnya
91 Id.
92 Id.
93 Udin  S.  Winataputra,  Pendidikan  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Wahana Demokratisasi: Perspektif Metodologi, Universitas Terbuka, 2018.
94 C . E . Bahmuller, The Future of Democracy and Education for Democracy, Calabasas: Calabasas : Center for Civic Education (CCE), 1996. hlm 13
“karakter  masyarakat” ,  di  satu  sisi  memang  mendapat  banyak  kritik,  terutama ketika  dikaitkan  dengan  contoh-contoh  patriotisme  yang  keliru  atau  pikiran tertutup seperti yang terjadi pada pemerintahan Nazi Jerman dan fascisme Italia yang  ternyata  tidak  menghasilkan  demokrasi  namun fascisme . 95 Karena  pada dasarnya  demokrasi  itu bersifat “culturally  bounded” 96 Artinya  bahwa  demokrasi adalah konsep universal, namun dalam pelaksanaannya kualitas Demokrasi yang inklusif dipengaruhi juga karakter social warga bangsa. Sehingga penerapan konsep di Amerika, Kanada, dan negara-negara barat lainnya mungkin tidak benar-benar diterapkan  dalam  contoh  serupa  di  negara-negara  Asia  dan  Afrika.  Selanjutnya ketiga adalah sejarah dan elemen budaya. Pengalaman sejarah dan elemen budaya memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  pengembangan  sistem  demokrasi. Yuniarto 97 menjelaskan  bahwa  bagian  dari  komponen  pengalaman  sejarah  dan elemen  budaya  adalah  "etika  warga  negara".  Contoh-contoh  keunggulan kewarganegaraan yang dapat ditemukan di Indonesia adalah yang terpancar dari prinsip Pancasila yang meliputi partisipasi warga negara, toleransi, gotong royong, semangat kemasyarakatan dan solidaritas. Semua unsur etika kewarganegaraan itu diyakini  akan  memperlancar  demokratisasi  untuk  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila. 98
Penjelasan tersebut di atas dipertegas dengan hasil penelitian oleh Putnam 99 yang  menyebutkan  bahwa  di  daerah  yang  berciri  nilai kewarganegaraan (civic value) ternyata menumbuhkan sikap yang sangat demokratis secara signifikan dan efektif.  Selaras  dengan  faktor  nilai kewarganegaraan seperti  yang  dikemukakan Robert tersebut, Almond dan Verba sebagaimana dikutip Gaffar 100 juga berpendapat bahwa  budaya  kewarganegaraan  adalah  dasar  budaya  politik  yang  membangun demokrasi. Dalam  riset dari  Almond dan Verba yang  dipotret di Inggris, Jerman, Amerika,  Meksiko,  dan  Italia  berkesimpulan  bahwa  negara  dengan  nilai
95 Bambang Yuniarto, Supra no.53, hlm 15.
96 Gaffar, Supra no.44,. hlm., 344
97 Bambang Yuniarto,supra no.53, hlm., 17.
98 Id.
99 Bahmuller, supra no.94, hlm.,109.
100 Gaffar, Supra no.44,. Hlm., 102
kewarganegaraan  yang  tinggi  akan  menunjang  stabilitas  demokrasi.  Sebaliknya, negara  dengan  nilai  kewarganegaraan  rendah  akan  sulit  menunjang  demokrasi yang  stabil.  Denny 101 juga  menjelaskan  bahwa  hal  lain  yang  sangat  berpengaruh terhadap  perkembangan  demokrasi  atau  demokratisasi  dalam  sebuah  negara adalah  4  (empat)  hal  yaitu:  paparan  media  massa;  literasi;  urbanisasi;  dan pendidikan. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kebebasan politik rakyat.
Berdalil  dari  sejumlah  pendapat,  pandangan,  serta  penelitian  tersebut. Secara faktual, konsep dan strategi ideal untuk menjaga stabilitas demokrasi dapat diaktualisasikan  dengan: pertama ,  menanamkan  budaya  dan  pemahaman demokrasi  kepada  setiap  warga  negara.  Untuk  itu  diperlukan  pemahaman demokrasi  dengan  maksud  terwujudnya  kehidupan  yang  demokratis.  Menurut Karim, sangat diperlukan kepribadian yang paham akan demokrasi yang meliputi: toleransi;  kebebasan;  hak  politik;  dan  sebagainya. 102 Lebih  lanjut,  Zamroni 103 berpendapat bahwa “ demokrasi akan tumbuh secara kuat jika dalam masyarakat tumbuh  budaya  serta  nilai  demokrasi  seperti  nilai  toleransi,  kebebasan berpendapat, paham tentang keanekaragaman yang berkembang dalam lingkungan masyarakat,  hingga  menjunjung  martabat  kemanusiaan,  saling  menghargai,  dan kebersamaan ” . Selain daripada itu, Menurut Budiardjo dalam buku Demokrasi dan Amerika Serikat: 104 jika tingkat partisipasi politik masyarakat semakin tinggi maka semakin  baik  derajat  sistem  demokrasi.  Begitu  sebaliknya,  jika  rendahnya kerjasama  dan  partisipasi  politik  dipandang  sebagai  pertanda  buruk,  karena menyiratkan  bahwa  warga  tidak  peduli  dengan  masalah  negara.  Hal  ini  akan berpengaruh  pada  kekuasaan  yang  dianggap  tidak  tanggap  terhadap  kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. ”
Kedua, perlu terciptanya instrument hukum berkepastian dan berkeadilan yang menjadi payung dan penggerak demokrasi. Suseno 105 menyebutkan bahwa ada
101 Bambang Yuniarto, Supra no 53, hlm 78.
102 Id.
103 Id.
104 Muhammad Nasir Badu, Demokrasi Dan Amerika Serikat Democracy and the United States of America,  Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1, no. 1, 1, 2015.
105 Frans Magnis Suseno.  Mencari Sosok Demokrasi. Gramedia, Jakarta, 1995, hlm 58
beberapa ciri hakiki negara demokrasi, diantaranya adalah, prinsip negara hukum (berkepastian  dan  berkeadilan),  pemerintah  yang  di  bawah  kontrol  nyata masyarakat,  hingga  adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  demokrasi.  huda  bahkan memformulasikan  gagasan  bahwa  negara  yang  demokrasi  adalah  negara  yang pemerintahannya terbatas secara normatif dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 106 Pembatasan kekuasaan dalam hal ini adalah melalui instrument  hukum. 107 Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  memberikan  tafsir kedaruratan negara hingga substansi yang boleh diatur secara konseptual dalam norma  kedaruratan  berupa  Dekrit.  Kekuasaan  negara  dibagi  sebagaimana patutnya,  tujuan  dari  hal  tersebut  adalah  langkah  untuk  meminimalisir penyalahgunaan  kekuasaan  yaitu  dengan  cara  tidak  mensentralkan  kekuasaan terhadap satu cabang kekuasaan. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip tersebut sejalur dengan prinsip negara hukum 108 hal ini kemudian selaras dengan salah satu dari  lima  arena  utama  untuk  konsolidasi  demokrasi  yang  harus  diperhatikan berdasarkan pemikiran Juan linz, salah satu dari lima hal tersebut adalah supremasi hukum ( rule of law). 109

## Penutup
Dekrit  Presiden  (DP)  dalam  sejarah  Indonesia  pernah  terbit  pada  5  Juli tahun 1959, substansi DP 1959 sangat superioritas hingga mampu membubarkan lembaga konstituante dan pengubahan konstitusi negara (dari UUDS 1950 menjadi UUD  NRI  1945),  konsep  dekrit  yang  demikian  mempengaruhi  demokratisasi  di Indonesia  karena  bertentangan  dengan  prinsip  pembagian  kekuasaan  yang menjadi  salah  satu  parameter  demokrasi.  Mencermati  perbandingan  dan  potret substansi DP di negara lain, DP secara substansial, dominan difungsikan ke arah yang sama yaitu sentralistik kekuasaan dan pembatasan kebebasaan politik rakyat. Strategi  dalam  menjaga  demokrasi  dimasa  mendatang  dapat  diwujudkan  dalam dua  hal  yatu:  menanamkan  budaya  dan  pemahaman  demokrasi  kepada  setiap
106 N i’matul Huda,supra no. 68, hlm., 265
107 Suhartini, Supra no 17, hlm 19.
108 Miriam Budiardjo, Supra No 33. hlm 108
109 Juan J. Linz & Alfred Stepan, Supra no.78, hlm 112.
warga negara, dan kaitannya dengan emergency law perlu terciptanya instrument hukum yang pasti terkait tafsir dan keberlakuan keadaan darurat negara (seperti: undang-undang khusus keadaan darurat negara)
Daftar Pustaka
Buku: Affan  Gaffar, Politik  Indonesia :  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta,  2006.
Bahmuller, C . E . The Future of Democracy and Education for Democracy. Calabasas : Center for Civic Education (CCE), Calabasas,1996.
Carbonneau, Thomas E, The Implicit Teaching Of Utopian Speculations : Rousseau ’ s Contribution To The Natural Law Tradition Tradition, 1979. Carter, April, Otoritas Dan Demokrasi , Terjemahan. Rajawali Press, Jakarta, 1985.
Dahl Robert A, Dilemma Of Pluralist Democracy . Yale University Prees, New Heaven and London, 1982.
Higley John,  Richard  Gunther (eds.). Elites and  Democratic  Consolidation  in  Latin America  and  Southern  Europe . Cambridge  University  Press .  Vol.  19. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
Linz  Juan  J.,  Alfred  Stepan. Problems  of  Democratic  Transition  and  Consolidation: Southern  Europe,  South  America,  and  Post-Communist  Europe, The  Johns Hopkins University Press, Maryland, 1996.
Suyatno,  Ismaill  Suarde  Wekke  Ladiqi, Gambaran  Demokrasi :  Demografi  Dan Perkembangan, Gawe buku, Yogjakarta, 2018.
L ührmann Anna, Bryan Rooney, Autocratization by Decree: States of Emergency and Democratic  Decline  Comparative  Politics, Department  of  Political  Science University of Gothenburg Sprängkullsgatan, Gothenburg, 2020.
Maciel,  Gustavo  Gouvêa, Legislative  Best  Practices  during  Times  of  Emergency, Jorum Duri and Matthew Jenkins, Transparency International, 2021. Mamahit, Coby E M, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Lex Administratum VIII, 2020.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 2008. Moran,  Michael,  Geraint  Parry ,  Democracy  and  Democratization,  Democracy  and Democratization, 2015 .
Ni’matul  Huda, Negara  Hukum,  Demokrasi  Dan  Judicial  Review,  UII  Press, Yogyakarta, 2005.
Ni’matul Huda,  Negara  Hukum,  Demokrasi  Dan  Judial  Review,  UII  Press, Yogyakarta, UII Press, 2005.
Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Schmitter,  Gu illermo  O‘Donnell,  Philippe, Transitions  from  Authoritarian  Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Climatic Change, John Hopkins University Press, Baltimore, 1986.
Schmitter, Philippe C, and Terry Lynn Karl, WHAT DEMOCRACY IS...  AND IS NOT, Hopkins University Press, Maryland, 1991 .
Sihombing, Herman, Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996.
Sørensen,  Georg, Democracy  and  Democratization:  Processes  and  Prospects  in  a Changing World, Westview Press, Boulder, 1993.
Sukarna, Demokrasi Versus Kediktatoran , Alumni, Bandung, 1981. Yuniarto, Bambang, Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional, Yogjakarta, Deepublish, 2018.
Jurnal:
Agiwinata,  Konvensi  Ketatanegaraan  Sebagai  Batu  Uji  Dalam  Pengujian  Undang- Undang Di Mahkamah Konstitusi. Yuridika 29, no. 2, 2014. Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, Perspektif 5, no. 3 2006.
Danang  Risdiarto,  Legalitas  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  Dan  Pengaruhnya  Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,  Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 1,
2018.
Ferejohn, J., P. Pasquino, The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers, International Journal of Constitutional Law 2, no. 2, 2004.
Fitra  Arsil,  ,  and  Qurrata  Ayuni,  Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan Kedaruratan  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19,  Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2, 2020.
Gili Argenti, Istiningdias, Dini Sri, Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin, Jurnal Politikom Indonesiana , Vol. 2 No. 2 2, no. 2, 2017. Jinks, Derek, The Anatomy of an Institutionalized Emergency: Preventive Detention and Personal Liberty in India, Michigan Journal of International Law 22, no. 2, 2001
John  Dayal,  Ajoy  Bose ,  For  Reasons  of  State  Delhi  under  Emergency, Journal  of Chemical Information and Modeling 53, no. 9, 2013.
Muhammad Nasir Badu, Demokrasi Dan Amerika Serikat/ Democracy and the United States  of  America, Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Hasanuddin, 2015.
Muhammad  Syarif  Nuh,  Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  (State  of  Emergency) Sebagai  Dasar  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 2, 2011.
M,  Ahmad  Gelora,  Konvensi  Ketatanegaraan  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Di Indonesia  Pasca  Era  Reformasi.  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional, 2019.
Mustaín  ramli,  Dekrit  Presiden  (Studi  Perbandingan  Dekrit  5  Juli  1959  Dengan Maklumat  23  Juli  2001),  Jurnal  Swarnadwipa  Volume  1,  Nomor  3,  Tahun 2017 1 2017.
Neysa Changnata, Konstitusionalitas Dekrit 5 Juli 1959 Dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, 2015. Nike K. Rumokoy, Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia, UNSRAT Repository II, no. 2, 2014.
Suhartini, Democracy and Law State ( in the Context of Democracy and the Indonesian Law State ) , Jurnal de Jure 11, no. April, 2019.
Sunarso,  Demokrasi  Di  Indonesia  (Konsep,  Prospek,  Dan  Implementasinya), Humanika 10, no. 1, 2018.
Terry  Linda,  Kebijakan  Politik  Muhammad  Mursi  Sebagai  Presiden  Mesir  (2012- 2013),  SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2015.
Udin  S.  Winataputra,    Pendidikan  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Sebagai Wahana  Demokratisasi:  Perspektif  Metodologi.  Universitas  Terbuka,. http://simpen.lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/21winataputra.htm.
Varshney,  Ashutosh, Christophe  Jaffrelot,  Eswaran  Sridharan,  Swati  Ramanathan,
Ramesh Ramanathan, Louise Tillin, Kevin J O Brien, and Dan Paget. “India ’ s Democracy at 70 The Rise of Referendums What Europe ’ s History Teaches Tanzania : Shrinking Space and Opposition Protest.” Journal of Democracy 28, no. 3 2017
Tesis dan Disertasi: Sapto Hermawan, Demokrasi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, 2018.
Sonya Claudia Siwu, Pengaturan Keadaan Bahaya, Tesis Program Magister Hukum Universitas  Airlangga, IR  -  Perpustakaan  Universitas  Airlangga,  Surabaya, 2000.