1ubmission Review Process Revised Accepted Published 07-03-2022 09-03 s/d 29-03-2022 21-04-2022 29-04-2022 30-04-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.2, April 2022 (102-112)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestasi BPD Desa Tanjung Merbu Banyuasin Tahun 2019

## Wismala
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: wismala9@gmail.com

## Andi Candra
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : andicandra_uin@radenfatah.ac.id

## Yulion Zalpa
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email : zalpay@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  political  interests  of  women  in  the  contestation  of  the Village  Consultative  Body  (BPD)  in  Tanjung  Merbu  Village,  Rambutan  District, Banyuasin Regency in 2019. The researchers here aim to look at the political interests in the Village Consultative Body. On the other hand, women's political interests only serve as messengers for men, or only to fulfill the regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 which is legalized by the Government.
The  research  method  used  in  this  thesis  is  a  qualitative  methodology  through descriptive  analysis,  documentation,  and  interviews  with  practitioners,  observers  and researchers in fields related to this research. The theoretical basis used by the writing of Political  Interests  according  to  David  B. Trauman, Women  According  to  Kartono  and Shaqr's  Theory,  Rural  Politics  According  to  Bintarto  in  Phinandita,  the  Role  and Functions of the Village Consultative Body based on the laws that govern. The author uses this theory to find out the political interests of women in Tanjung Merbu Village.
Based  on  the  results  of  qualitative  research,  the  author  concludes  that  the political interest  in  the  Village  Consultative  Body  in  Tanjung  Merbu  is  only  based  on the Minister of Home Affairs Regulation Number 110  of 2016 which requires that the total population who is represented by women must be in 30% of the data.
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, local governments, and all parties  in need in the Islamic Political Study Program, Faculty of Adab and Humanities, UIN Radenfatah Palembang and the government of South Sumatra.
Keywords: Political Interests, Women, Election of BPD in Tanjung Merbu Village

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam Kontestasi Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan Kabupaten  Banyuasin  tahun  2019.  Peneliti  disini  bertujuan  untuk  melihat  kepentingan Politik  di  Badan  pemusyawaratan  Desa  Bagaimana  dengan  adanya  Keterwakilan Perempuan  di  Desa  Apakah  Ada  Perubahan  Atau  Tidak  apa  malah  sebaliknya, Kepentingan Politik Kaum Perempuan hanya menjadi Umpan pesuruh bagi kaum laki- laki,  atau  hanya  untuk  memenuhi  peraturan  menteri  dalam  negeri  Nomor  110  Tahun 2016 yang di sahkan oleh Pemerintah.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  metedologi Kualitatif  melalui  analisis  Deskritif,  Dokumentasi,  dan  Wawancara  dengan  Praktis, Pengamat dan Peneliti di bidang yang  berkaitan dengan penelitian ini. Landasan Teori yang digunakan oleh penulisan Kepentingan Politik menurut  David B.Trauman, Kaum Perempuan  Menurut  Teori  Kartono  dan  Shaqr,  Politik  perdesaan  Menurut  Bintarto dalam Phinandita, Peran dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa berdasarkan Undang- undang  yang  mengatur.  Penulis  Menggunakan  Teori  tersebut  guna  Untuk  mengetahui kepentingan Politik Kaum Perempuan di Desa Tanjung Merbu.
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Kualitatif  penulis  menyimpulkan  bahwa Kepentingan  Politik  di  Badan  Pemusyawaratan  Desa  di  Tanjung  Merbu  Itu  hanya Berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  yang mengharuskan  dari  Jumlah  Penduduk  yang  Menadi  Keterwakilan  Perempuan  harus dalam 30% dari data Tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akdemis,  pemerintah  daerah,  dan  semua  pihak  yang membutuhkan  di lingkungan  Prodi  politik  islam  Fakultas  Adab  dan  Humaniora  UIN  Radenfatah Palembang dan pihak pemerintah Sumatera Selatan
Keywords: Kepentingan  Politik,  Kaum  Perempuan,  Pemilihan  BPD  di  Desa  Tanjung Merbu

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  membahas  tentang  Kepentingan  Politik  Kaum  Perempuan  Dalam Kontestasi  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Tanjung  Merbu  Kecamatan Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  tahun  2019.  Peneliti  disini  bertujuan  untuk  melihat kepentingan  Politik  di  Badan  pemusyawaratan  Desa  Bagaimana  dengan  adanya Keterwakilan  Perempuan  di  Desa  Apakah  Ada  Perubahan  Atau  Tidak  apa  malah sebaliknya, Kepentingan Politik Kaum Perempuan hanya menjadi Umpan pesuruh bagi kaum laki-laki, atau hanya untuk memenuhi peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang di sahkan oleh Pemerintah.
Peneliti  disini  akan  mengkaji  tentang  politik  perempuan  dalam  Politik  tingkat Desa  yang  spesifiknya  adalah  Badan  Pemusyawaratan  Desa.  Apa  si  BPD?  Badan Pemusyawaratan  Desa  adalah  Lembaga  yang  melakukan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa  Berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di
Tingkat  Desa,  memperkuat  kebersamaan,  serta  meningkatkan  partisipasi  dan pemberdayaan  masyarakat,  pemerintah  Desa  atau  Badan  Pemusyawaratan  Desa Memfasilitasi  penyelengaraan  Musyawarah  Desa  (Undang-Undang  Desa  (UU  No.6 Tahun 2014), 2014)
Dalam  Pasal  58  ayat  (1)  UU  Desa  bahwa  keanggotaan  BPD  harus memperhatikan  wilayah,  perempuan,  penduduk,  dan  kemampuan  Keuangan  Desa. Diatur  juga  dalam  Peraturan  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  110  Tahun  2016 Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  yaitu  tentang  keanggotaan  perempuan  dalam Pasal 8 yaitu:
1. Pengisian  anggota  BPD  berdasarkan  keterwakilan  perempuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  huruf  b  dilakukan  untuk  memilih  1  (satu)  orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa  yang  memenuhi  syarat  calon  anggota  BPD  serta  memiliki  kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan  unsur  wakil  perempuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
Adanya  unsur  anggota  perempuan  dalam  BPD  ialah  untuk  memperjuangkan kepentingan perempuan. Diberlakukannya UndangUndang Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan Desa. Dalam beberapa tahun sebelumnya di Desa Tanjung Merbu di dominasi oleh laki-laki bahkan tidak satu pun perempuan mengikuti kontestasi BPD (badan pemusyawaratan desa), tetapi pada periode berikutnya atau pada tahun  2019  ini  terlihat  kaum  perempuan  sangat  menonjol  dalam  kontestasi  BPD.  Kita tidak  tahu  apa  tujuan  kaum  perempuan  dalam  pencalonan  diri  sebagai  keterwakilan perempuan  apakah  dia  hanya  ingin  memenuhi  Persyaratan  di  Peraturan  Perundang- undangan  yang  sudah  ditetapkan,  atau  hanya  dijadikan  umpan/pesuruh  dari  laki-laki, atau  dia  adalah  istri  dari  kepala  Desa.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang “Kepentingan Politik Kaum Perempuan Dalam kontestasi BPD di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

## TINJAUAN LITERATUR
Dalam  penelusuran  perpustakaan  yang  penulis  ketahui  sejauh  ini,  belum  ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan judul penelitian ini. Seklipun terdapat karya ilmiah  dalam  bentuk  buku,  artikel,  penelitian-penelitian  yang  berupa  skripsi,  tesis, disertai  dan  lain-lain,  yang  memiliki  kesamaan  keterkaitan  dengan  penelitian  ini. Penelitian  pertama  yang  relaven  dengan  Skripsi  yang  ditulis  KUKUH  NUR PRIAMBUDI dalam judul skripsinya tentang “urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa dan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa”.
Penelitian ini membahas tentang pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam  lembaga  perwakilan  di  desa  begitu  penting  untuk  menjamin  adanya  wakil perempuan  dalam  lembaga  perwakilan  untuk  menyuarakan  persoalan-persoalan perempuan,  hal  ini  juga  seiring  dengan  pentingnya  akan  pemberdayaan  perempuan  di desa  melalui  peran,  tugas  dan  fungsi  dari  BPD.  Pengaturan  mengenai  keterwakilan perempuan  dalam  lembaga  perwakilan  juga  harus  diperhatikan  di  semua  lembaga perwakilan  termasuk  pada  tingkat  pemerintahan  Desa  serta  apakah  pengaturan mengenai  keterwakilan  perempuan  dalam  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun
2016  Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa  telah  menjamin  persamaan  kedudukan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (Priambudi) Penelitian yang dilakukan oleh Alam Subuh Fernando (2018), dengan Judul “ Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam ”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan gambaran tentang Hak Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  baik  dalam  perpsektif  hukum  positif maupun dalam perspektif hukum Islam (Fernando, 2018).
Penelitian  lain  nya  yang  dilakukan  oleh  Firdaus  Anas  (2021),  dengan  Judul “ Gender  dan  Kapitalisme  Issu  Kontemporer  Bidang  Sosial-Politik ”.  Dalam  penelitian ini  membahas  isu  ekonomi  politik  internasional  yang  berimplikasi  pada  kondisi perempuan  dan  relasi  gender  juga  terjadi  ketika  perempuan  terlibat  dalam  industri turisme  seks  (sex  tourism  industry)  yang  mengglobal  (Anas,  2021).  penelitian  yang dilakukan  oleh  Zaenal  Mukarom  (2008),  judul  “ Perempuan  dan  Politik:  Studi Komunikasi  Politik  tentang  Keterwakilan  Perempuan  di  Legislatif ”.  Dari  penelitian tersebut  mengahasilkan  Demikianlah  partisipasi  perempuan  di  wilayah  politik  perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga  strategi  komunikasi  politik  yang  itu,  sehingga  perempuan  bisa  maksimal berpartisipasi,  termasuk  mendapatkan  perwakilan  di  legislatif  yang  sesuai  dengan jumlah mereka di masyarakat (Mukarom, 2008).
Penelitian  yang  di  teliti  oleh  Dini  Safitri  (2014)  dalam  judulnya  “ Woman  and Political  Communication:    Megawati  dan  Pemimpin  Simbolik ”.  Penelitian  ini membahas  Keterlibatan  Perempuan  dalam  politik  di  Indonesia  mengalami  persoalan mendasar,  yaitu  keterwakilan  perempuan  yang  sangat  minim  di  ruang  publik.  Hal  ini dikarenakan perempuan selalu terstigma dan diposisikan berada dalam ranah domestik, mengurusi masalah rumah tangga, tanpa bisa mengembangkan diri dalam ranah  publik (Safitri, 2014).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  dan  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal dari masalah-masalah  sosial  atau  kemanusian.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan  data  yang  spesifikasi  dari  para  partisipan,  menganalisis  data  secara indukatif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  umum,  dan  menafsirkan makna  data.  Laporan  akhir  untuk  penelitian  ini  memiliki  struktur  atau  kerangka  yang fleksibel (Burhan, 2009).
Tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara  fenomena  yang  akan  di  selidiki.  Terkait  dengan  metode  penelitian  ini,  maka metode  penelitian  ini  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  Kepentingan Politik  kaum  Perempuan  dalam  kontestasi  BPD  di  Desa  Tanjung  Marbu  Kecamatan Rambutan  Kabupaten  Banyuasin.  Lokasi  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian ini adalah di Desa Tanjung Marbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan penelitian ini telah peneliti laksanakan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin.  Dimulai  dari tanggal  24  Februari  2022  sampai  dengan  tanggal  15  Maret  2022,  untuk  mencari  data- data yang berhubungan dengan Kepentingan Politik Kaum Perempuan dalam Kontestasi Badan  Pemusyawaratan  Desa  di  Desa  Tanjung  Merbu    Kecamatan  Rambutan Kabupaten Banyuasin tahun 2019.
Dalam pengambilan data penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data  yaitu  teknik  dokumentasi  dan  teknik  wawancara.  Teknik  dokumentasi  digunakan untuk  memperoleh  data  mengenai  Daftar  Nama  perangkat  Desa,  daftar  nama  Kepala Desa dari masa ke masa, daftar nama Ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), jumlah penduduk, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan nama-nama responden di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
Teknik wawancara dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan jawaban masalah dari penelitian  yang  dilaksanakan  kepada  para  responden  Wawancara  peneliti  laksanakan dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  untuk  mengingatkan  peneliti  mengenai aspek-aspek  yang  akan  diketahui,  menghindari  pertanyaan  Pengulangan  dan memfokuskan pada tujuan awal penelitian. Sebagai pendukung proses wawancara yang di  gunakan  oleh  peneliti  yaitu  alat  bantu  berupa  alat  tulis  untuk  mencatan  hasil  dari wawancara.
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  melalui  tehnik  dokumentasi,  dapat  diketahui bahwa  Data  BPD  Desa  Tanjung  Merbu  berjumlah  Tujuh  orang,  dengan  struktur  satu orang  ketua,  satu  orang  wakil  Ketua  dan  satu  orang  sekretaris  serta  empat  orang anggota, dengan deskripsi data seluruh anggota BPD  :

## Tabel 1 Data anggota BPD berdasarkan Umur
No Umur Jumlah 1
2 3 4 5 6 7
25 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45
46 – 50
51 – 55 56 keatas 3
2 0 0 1 1 0
Total 7 Tabel 2 Data anggota BPD berdasarkan Pendidikan Formal No Lulusan Jumlah
1
2 3 4
5 6
7 8 9 SD Reguler SD Paket A SMP Reguler

## SMP Paket B
SMA Reguler SMA Paket C Strata Satu Strata Dua Strata Tiga 0
0 1 1 4 0 1 0
0 Total 7 Tabel 3 Data anggota BPD berdasarkan Daerah Pemilihan No Daerah Pemilihan Jumlah 1 2 3 4 Dapil 1
Dapil 2
Dapil 3 Perwakilan Perempuan 2 1 2 2 Total 7 Tabel 4 Data anggota BPD berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 2 Laki-Laki Perempuan 5 4 Total 9
Sehingga pada saat pemilihan BPD (badan pemusyawaratan desa) dilaksanakan pada  tahun  27  mei  2019  dalam  proses  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  panitia  yang telah  dibentuk  melalui  Kepala  Desa  Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten Banyuasin  yang  dimana  pada  saat  pendaftaran  tahun  2019  pemilihan  BPD  (badan pemusyawaratan  desa),  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  Badan  Pemusyawaratan
itu banyak sekali dari pada periode sebelumnya pada tahun 2014 yang sebelumnya. Dari beberapa  calon  yang  telah  saya  lakukan  wawancara  mengenai  dikarnakan  apa  para pencalon ingin menjadi anggota BPD (badan pemusyawaratan desa) “ saya mencalonkan diri  sebagai  Anggota  Badan  Pemusyawratan  Desa  (BPD)  ingin  mewakili  sebagai keterwakilan  perempuan  atas  kehendak  saya  sendiri  bukan  karna  di  calonkan  dari masyarakat  melainkan  keinginan  saya ”  (wawancara,  Juwita,  14  Maret  2022). Disimpulkan  dari  beberapa  saya telah  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat Desa Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  kebanyakan  mayoritas Pencalon  yang  ingin  menjadi  keterwakilan  perempuan  itu  dikarnakan  ingin  mengikuti peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  110  tahun  2016  yang  telah  di  buat  oleh pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi.
Dalam  Proses  Pendaftaran  Pencalonan  BPD  (badan  pemusyawartan  Desa) dibuka  dengan  melampirkan  beberapa  persyaratan  yang  dicantumkan  oleh  ketua Pemilihan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  Sesuai  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuasin Nomor  10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Banyuasin  Nomor  11  tahun  2004.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh pencalon  Minimal  memiliki  Ijazah  SMP  (Sekolah  Menengah  Pertama)  atau  bisa  juga dengan menggunakan ijazah Paket B.
Beberapa  Data  persayaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  pencalon  yaitu  sebagai berikut :
1. Ijazah  Minimal  SMP  (Sekolah  menengah  Pertama)  atau  Bisa  Juga  menggunakan Ijazah Sekolah Paket B
2. Surat  Keterangan  Tidak  mengunakan  Narkotika  yang  di  buat  oleh  BNN  (Badan Narkotika Nasional)
3. Surat  keterangan  Catatan  Kepolisan  (SKCK)  Bahwa  Tidak  Pernah  Terlibat  dalam kegiatan Kriminal.
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Kartu Keluarga
6. Surat Keterangan Sehat
7. Surat Permohonan Melamar menjadi BPD (Badan pemusyawaratan Desa)
8. Pas Foto
Dari  beberapa  Persyaratan  Diatas  Maka  beberapa  pencalon  banyak  ingin menjadi Anggota Badan pemusyawaratan Desa, dan ada juga beberapa pencalon gugur dikarnakan  tidak  memiliki  beberapa  persyaratan  yang  telah  di  buat  oleh  panitia Pemilihan Badan Pemusyawartan Desa (BPD). Adapun nama-nama pencalon yang bisa mengikuti  Pemilihan  Badan  Pemusyawaratan  Desa  yang  menjadi  Keterwakilan Perempuan.
No.
Nama Pencalon Badan Pemusyawaratan Desa Tanjung Merbu Kaum Perempuan 1 Ani 2 Jumi’ah 3 Maryati
4 Sutriya Oktalina 5 Muniarti 6 Juwita 7 Nelyana
Dari  data  Pencalon  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  pemilihan  yang dilakukan  oleh  Masyarakat  Desa  Tanjung  Merbu  Surat  Suara  Sah  dari  Seluruh  TPS sebanyak  1.702  sedangkan  Surat  Suara  yang  tidak  sah  sebanyak  124  Suara  yang  tidak bisa  di  hitung  atau  tidak  Sah.  Perolehan  Suara  Sah  yang  di  dapat  dari  Beberapa Pencalon  dengan  Perolehan  Suara  Sah  yang  di  dapat  dari  Pencalon  Ani  Sebanyak  67 Suara,  Jumi’ah  Sebanyak  97  Suara,  Maryati  Sebanyak  49  Suara,  Sutriya  Oktalina sebanyak 110 Suara, Muniarti Sebanyak 256 Suara, Juwita Sebnyak 78 Suara, Neliyana Sebanyak 124 Suara.
Sehingga  dari  Hasil  Perolehan  Suara  pada  Pencalon  maka  dari  Dapil  II  yang Menjadi  Anggota  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  dari  Pencalon  Jumi’ah, sedangkan  yang  Menjadi  Ketua  Keterwakilan  perempuan  atau  sebagai  Sekretaris  dari Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD).  Kenapa  dari  Dapil  2  yang  terpilih  menjadi Keterwakilan  Perempuan  Karna  Pada  saat  Pencalonan  pencalon  Jumi’ah  mengambil jalur  pemilihan  Khusus  Perempuan  maka  dari  itu  suara  yang  di  perolehnya  paleng tinggi.
Dari  wawancara  yang  saya  lakukan  dengan  Kepala  Seksi  Pembinaan Pemerintahan  Desa  Kantor  Camat  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  yang Melatarbelakangi  Kepentingan  Politik  kaum  Perempuan  dalam  Pencaonan  Anggota Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Tanjung  Merbu  dilatar  belakang  oleh “ Untuk latar belakang keterwakilan perempuan dalam keterlibatan anggota BPD yaitu berdasarkan  pada  aturan  pemerintah  yaitu  peraturan  dalam  negeri  nomor  110  tahun 2016  yaitu  dipasal  59”. (Wawancara,  Nurhadi,  9:3:2022).  jadi  dapat  saya  simpulkan bahwa  keterwakilan  perempuan  dalam  pencalonan  Badan  Pemusyawaratan  Desa Berdasarkan  Peraturan  peraturan  dalam  negeri  nomor  110  tahun  2016,  dan  tidak  ada pencalon yang di calonkan oleh masyarakat Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
Siapa  yang  menjadi  kepentingan  politik  kaum  perempuan  dalam  pencalonan Badan pemusyawaratan Desa (BPD) itu dikarnakan oleh “Perempuan pada konteksnya keanggotaan  BPD  itu  harus  melibatkan  seluruh  komponen  desa  yang  ada  baik komponen  tokoh  masyarakat  Desa  komponen  kewakilan  dari  perempuan  yaitu  dari kerterwakilan perempuan dari desa itu paling tidak minimal 30% dari keanggotaan bpd yang  ada  di  Desa” (Wawancara,  Nurhadi,  9:3:2022).  Lalu  sejak  kapan  kepentingan politik kaum perempuan di ikut sertakan dalam pemilhan Badan pemusyawaratan Desa Tanjung Merbu “ Mengingat aturan yang ada berdasarkan permendagri bahwa di tahun 2016  itu  mulai  di  berlakukan  permendagri  110  maka  secara  otomatis  pada  pemilihan BPD  tahun  2019  BPD  harus  berdasarkan  aturan  pemilihan  tersebut  yaitu mengikutsertakan  komponen  atau  keterwakilan  perempuan    di  desa  untuk  ikut  serta dalam kontestasi BPD di Desa Tanjung Merbu ” (Wawancara, Nurhadi, 9:3:2022).
Pada  tahun  sebelumnya  atau  periode  sebelumnya  kaum  perempuan  tidak mengikuti  pemilihan  BPD  namun  pada  tahun  2019  banyak  kaum  perempuan  ingin
mengikuti  pemilihan  BPD  di  Desa  Tanjung  Merbu  “ Diterbitkan  aturan    dengan pertimbangan  tentunya  sebelumnya  masih  banyak  aspirasi  aspirasi  kaum  perempuan yang  belum  teakomodir  di  dalam  pembangunan  yang  ada  di  Desa  sehingga diterbitkanlah  aturan  tersebut  yaitu  permendagri  110  tahun  2016  untuk mengedepankan  aspirasi  perempuan  itu  agar  dituangkan  di  dalam  perencanaan pembangunan yang ada di Desa ” (Wawancara, Nurhadi,9:3:2022). Lalu mengapa harus ada  keterwakilan  Perempuan  dalam  pemilihan  BPD  “ Keterwakilan  perempuan  perlu diadakan  karna  pada  konteksnya  usulan  usulan  dalam  hal  pembangunan  di  desa  itu juga harus melibatkan  aspek aspek dari hal hal yang berupa apa yang disebut dengan gender artinya perempuan disitu harus ikut serta dalam proses pembangunan di Desa Khususnya pembangunan di Desa Tanjung Merbu ”(wawancara, Nurhadi, 9:3:2022). Dalam  wawancara  peneliti  yang  peneliti  lakukan  dengan  sekretaris  BPD  atau bisa  disebut  juga  dengan  Keterwakilan  Perempuan  dimana  kepentingan  politik  kaum perempuan  dalam  kontestasi  BPD  menyuarakan  Hak  atau  aspirasi  masyarakat  Desa Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  “ Pada  saat  pengajuan usul  rancangan  peraturan  Desa,  Musyawarah  Desa,  bahkan  pada  saat  Merenbang Kecamatan dilakukan ”(Wawancara, Muniarti, 12:3:2022).
Untuk wawancara dengan tokoh masyarakat perempuan di Desa Tanjung Merbu Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  mengenai  Perebuhan  apa  yang  dilakukan oleh  kepentingan  politik  pada  saat  keterwakilan  perempuan  dalam  BPD  “ Kesetaraan perempuan  dan  laki-laki  itu  pada  saat  ini  bisa  kita  lihat  bahwa  derajat  laki-laki  itu sama  dengan  perempuan  tetapi  kewajiban  sebagai  perempuan  tidak  bisa  dilupakan untuk menjadi seorang isti di rumah tangga ” (Wawancara, Uli, 9:3:2022).  Namun pada periode  sebelumnya  untuk  pemilihan  BPD  tidak  banyak  Diikuti  oleh  pencalon dikarnakan pada saat itu peraturan Permendagri belum di bentuk mengenai keterwakilan perempuan  harus  ada  dari  jumlah  seluruh  penduduk  sebanyak  30%  (Wawancara, Sopianto, 9:3:2022).
Sedangkat  mengenai  hasil  wawancara  yang  saya  lakukan  Bersama  tokoh  adat Desa  Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  mengenai Keterwakilan  Perempuan  di  BPD  adanya  Keterwakilan  perempuan  dikarnakan  adanya perwakilan  perempuan  itu  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  jika  ada pemisyawarahan  di  pemerintahan  Desa  untuk  perwakilan  Perempuan  (Wawancara, Rahmat, 15:3:2022).
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan  wawancara  menunjukan  bahwa  kepentingan politik  kaum  perempuan  dalam  kontestasi  BPD  (Badan  pemusyawaratan  Desa)  itu memang  bener  mengalami  perubahan  data  pencalon  yang  sangat  pesat  dari  periode sebelumnya pada tahun 2014 dengan data pencalon yang mencalonkan diri pada tahun 2019,  berdasarkan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  tahun  2016  yang menjelaskan tentang keterwakilan perempuan wajib mengikutsertakan kaum perempuan sebanyak  30%  dari  Jumlah  Penduduk  Di  Daerah  masing-masing.  Hal  Ini  dapat  dilihat dari Hasil Wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Tanjung Merbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Kepentingan Politik Kaum  Perempuan  Dalam  Kontetsasi  Badan  Pemusyawratan  Desa  (BPD)  di  Desa
Tanjung  Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin,  maka  peneliti  dapat menarik kesimpulan bahwa :
1. Adanya  Keterwakilan  Perempuan  di  Badan  Pemusyawaratan  Desa  itu untuk  memenuhi  aturan  yang  sesuai  dengan  Peraturan  dalam  Negeri Nomor  110  Tahun  2016  bahwa  Keterwakilan  perempuan  harus  ada  dari seluruh  jumlah  anggota  Badan  pemusyawaratan  Desa  (BPD)  sebanyak 30%  Karna  pada  sebelumnya  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  110  tahun 2016  tidak  ada  maka  pada  saat  itu  Belom  ada  anggota  Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  menjadi  keterwakilan  Perempuan  di  Desa Tanjung Merbu
2. Kesadaran Kaum Perempuan pada tahun 2019 ingin menjadi keterwakilan Perempuan  Kaum  Perempuan  bisa  menjadi  perwakilan  Masyarakat  Desa Tanjung  Merbu  Khususnya  Kaum  Perempuan  Bahwa  bisa  Menyuarakan atau  menjadi  penyambung  lidah  untuk    perubahan  akan  desa  termasuk dalam  Pembangunan  Desa  Melalui  Musayawarah  Desa  maka  tidak  lupa juga  dengan  fungsi  dan  peran  Sebagai  Badan  Pemusyawaratan  Desa  di Tanjung Merbu
3. Semenjak  ada  Keterwakilan  Perempuan  di  Desa  Tanjung  Merbu Perubahan yang ada dalam Pembangunan Desa dan Adminstarasi di dalam Anggota Badan Pemsuawaratan Desa Bisa Menjadi lebih tertata dan rapi. Berbeda  dengan  periode  sebelumnya  bahwa  di  Badan  Pemsuawaratan Desa  dalam  Pembangunan  Desa  baik  dalam  administrasi  di  BPD  itu kurang Rapih.
Jadi  bisa  di tarik  kesimpulan  bahwa adanya  keterwakilan  perempuan  di  Desa  Tanjung Merbu  Kecamatan  Rambutan  Kabupaten  Banyuasin  hanya  ingin  untuk  memenuhi Persayaratan yang ada Peraturannya di Pemerintahan. Bukan dikarnakan ingin menjadi umpan  pesuruh  oleh  kaum  laki-laki,  atau  malah  sebaliknya  bukan  sebagai  istri  dari Kepala Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anas, F. (2021). Gender dan Kapitalisme Issu Kontemporer Bidang Sosial-Politik. Sipatokkong BPSDM . Burhan, B. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencewa.
Fernando, A. S. (2018). Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Pemikiran Politik Islam . Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif.
Priambudi, K. N. (n.d.). Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam badan perwakilan di Desa dan Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Badan Pemusyawratan Desa. Perpustakaan Airlangga .
Safitri, D. (2014). Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. Komunikasi .