## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Menakar  Pengakuan,  Perlindungan  dan  Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua

## Frans Reumi
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: fransreumi@yahoo.com

## Abstract:
This study aims to determine the legal review of customary courts' recognition, protection and regulation in a normative manner within the framework of the Special Autonomy Law for Papua. De facto, customary court is one of the alternative settlement subsystems for customary violations or customary disputes that still exists in certain  indigenous  peoples  in  Papua.  This  research  is  normative  legal  research  using  statutory  and  case approaches.  The  results  show  that  the  recognition  of  the  authority  of  the  customary  court  must  emphasize which cases of customary violations or customary disputes fall under the authority of the judiciary with the state court. Even though customary justice does not recognize the distinction between criminal and civil cases, which is a concept of Dutch colonial law, to identify the limits of authority between customary courts and state courts  to  adjudicate  a  case  (object),  it  should  be  distinguished  between  customary  cases  which  include customary violations or customary disputes (in state law included in the realm of civil law) and customary cases which include customary violations or customary offences.
Keywords: Customary Law; Customary Courts; Special Autonomy

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pengaturan Peradilan Adat secara normatif dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua. Secara de facto, peradilan adat sebagai salah satu subsistem penyelesaian alternatif pelanggaraan adat atau sengketa adat yang masih tetap eksis  pada  masyarakat  hukum  adat  tertentu  di  Papua.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengakuan  kewenangan  peradilan  adat  harus  menegaskan  kasus-kasus  pelanggaraann  adat  atau sengketa  adat  mana  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  tersebut  dengan  peradilan  negara.  Walaupun sesungguhnya peradilan adat tidak mengenal pembedaan perkara pidana dan perdata yang merupakan konsep hukum  jajahan  Belanda,  namun  untuk  mengidentifikasi  batas-batas  kewenangan  antara  peradilan  adat  dan peradilan  negara,  untuk  mengadili  suatu  perkara  (objek),  seharusnya  dipilah  antara  perkara  adat  yang termasuk  pelanggaran  adat  atau  sengketa  adat  (dalam  hukum  negara  masuk  ranah  hukum  perdata)  dan perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau delik adat.
Kata Kunci: Hukum Adat; Peradilan Adat; Otonomi Khusus

## 1. Pendahuluan
Hakikat  pengakuan  dan  pengaturan  peradilan  adat  dalam  sejarah  politik  hukum Indonesia  tercatat  bahwa  sebelum  kedatangan  kolonial  yang  kemudian  dalam perkembanagannya menjajah Indonesia, Peradilan Adat telah eksis dalam masyarakat hukum  adat  Indonesia  yang  multikultural. 1 Artinya,  keberadaan  peradilan  adat
1 Amalia,  Nanda,  Mukhlis  Mukhlis,  and  Yusrizal  Yusrizal.  "Model  Penyelesaian  Sengketa  dan Peradilan Adat di Aceh." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 1 (2018): 159-179.
merupakan salah satu lembaga yudikatif adat yang hidup bersama masyarakat hukum adat didalam rumah lembaga adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.
Menurut  V.E  Korn  menyebut  masyarakat  hukum  adat  (MHA)  dengan  karakteristik tersebut sebagai republik kampung ( the village republic ). 2 MHA di berbagai daerah di Indonesia  disebut  dengan  berbagai  istilah  seperti:  Desa  di  Jawa,  Dusun  di  Sumatera Selatan,  Gampong  atau  Meunasah  di  Aceh,  Kuria  dan  Huta  di  Tapanuli,  Ngarai  di Minangkabau, marga di Palembang; di Papua di sebut dengan “kampong” (Keret atau Faam). 3
Dalam  perkembangan  sejarah  politik  hukum  Indonesia,  diakui  peradilan  sistem hukum  eropa  kontinental  atau civil  law yang  diterapkan  atau  diperkenalkan  Belanda pada  masa  penjajahan,  yang  kemudian  menjadi  bagian  dari  tradisi  sistem  hukum Indonesia  adalah  sesuatu  yang  asing  bagi  masyarakat  hukum  adat  Indonesia  yang tersebar  diwilayah  nusantara.  Oleh  karena  itu,  sebelum  Belanda  memperkenalkan sistem hukum dan peradilan, MHA telah memiliki hukum adat sebagai hukum yang hidup ( the living law ) dan adat istiadat, budaya di MHA Indonesia termasuk tata cara penegakan dan tata cara penyelesaian pelanggaran dan/atau sengketa adat. Walaupun tidak tertulis dan terkodifikasi dengan baik, tetap dijadikan pedoman sebagai norma ideal dan norma prosedural  penyelesaian pelanggaran adat dan atau sengketa adat.
Sebagai  catatan  sejarah  politik  hukum,  tata  cara  peradilan  formal  Belanda  yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak saja melanggengkan  tata  cara  formal  Belanda,  tapi  oleh  sebagian  orang  atau  MHA Indonesia  dianggap  lebih  baik  dan  memiliki  kepastian  hukum  yang  lebih  jelas dibanding  tata  cara  adat  yang  informal  yang  bersandar  pada  hukum  adat  sebagai hukum hidup ( the living law) yang tidak tertulis (tidak kodifikasi). Namun demikian, tidak  sedikit  putusan  pengadilan  yang  dianggap  moderen  tersebut  dinilai  tidak  adil oleh  masyarakat  hukum  adat  luas  multikultural  karena  lebih  menekankan  pada kebenaran  prosedural  formal  dibanding  perasaan  keadilan  masyarakat  hukum  adat yang dijunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial oleh masyarakat hukum adat.
Akibatnya,  banyak  menyaksikan  putusan  pengadilan  tidak  dapat  dieksekusi  karena masyarakat  beranggapan  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  adat  itu  sendiri  dalam  hukum  adat  dikenal  dengan  istilan Cosmos ( kesembangan  antar  sesama,  lingkungan  alam,  dan  dengan  Tuhan ). Sisi  lain  yang dihadapi  oleh  sistem  peradilan  formal  (negara)  adalah  ketidakmampuan  masyarakat hukum adat yang hidup di daerah-daerah terpencil untuk mengakses sistem peradilan yang  sangat  formalitas  dan  mahal  tersebut.  Masyarakat  hukum  adat  di  daerah terpencil  akan  sangat  sulit  untuk  memahami  prosedur-prosedur  peradilan  moderen seperti  berdebat  soal  undang-undang,  membuat  gugatan,  membayar  biaya  perkara, mencari  bantuan  hukum  dan  lain-lain,  karena  mereka  sangat  tidak  terbiasa  dengan budaya  formastis  tersebut. 4 Hal  ini  tidak  saja  menjauhkan  sistem  peradilan  dari masyarakat  adat,  tapi  juga  bertentangan  dengan  ide  awal  hukum  itu  sendiri,  yang
2 V.E.Korn, The Village Republic Of Tegangan Pegeringsingan , Bali: Studies In Life, Thought, And Ritual, Stanpoort,  Netherlands,  1933,  hlm.  305-315;  Putra,  I  Nyoman  Darma,  and  Michael  Hitchcock. Tourism, Development and Terrorism in Bali . Ashgate Publishing, Ltd., 2012.
3 Surojo Wingnjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Edisi Ketiga, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 91-92.
4 Kusumaryati,  Veronika.  "Adat  institutionalisation,  the  state  and  the  quest  for  self-determination  in West Papua." The Asia Pacific Journal of Anthropology 21, no. 1 (2020): 1-16.
menurut  Gustav  Radbruch  harus  memenuhi  unsur  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum yang sifatnya normatif. 5
Setelah  era  reformasi  tahun  1998,  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan  desentralisasi dengan pemberian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi  Provinsi  Papua  (UU  Otsus  Papua  2001),  diharapkan  menjadi  jalan  tengah  dan dapat  berperan  sebagai  suatu  kebijakan  pemerintah  dan  pemerintah  Provinsi  Papua yang strategis afirmasi dalam rangka pelayanan publik yang memadai, meningkatkan pembagunan  di  segala  bidang,  serta  pemberdayaan  bagi  seluruh  masyarakat, masyarakat  hukum  adat  dan  aparatur  pemerintah  terintegrasi  dalam  pembagunan daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung di Provinsi Papua, sebagaimana  perjalan  pertama  Otsus  Papua  selama  25  tahun  2001  sampai  dengan akhir  tahun  2021.  Setelah  perubahan  adanya  UU  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Proviinsi Papua (Otsus Papua 2021).
Melalui  kebijakan  perubahan  kedua  UU  Otsus  Papua  2021  dapat  mengurangi kesenjangan  antara  Provinsi  Papua  dengan  daerah  Provinsi  lain  di  Indonesia  dalam hal  penataan  kelembagaan  adat  sebagai  lembaga  peradilan  adat  yang  hidup didalamnya  tujuh  wiilayah  adat  yaitu:  1)  La  Pago,  2)  Mee  Pago,  3)  Anim  Ha,  4) Tabi/Mamta  dan  5)  Saireri,  Provinsi  Papua,  6)  Domberai  dan  7)  Bomberai  Provinsi Papua Barat sebelum pemekarang). Dari tujuh wilayah adat hidupnya MHA dengan lembaga-lembaga adat sebagai lembaga peradilan dengan sistem kepemimpinan adat dengan menjalankan teori trias politika adat (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) oleh seorang  pimpinan  adat  sesuai  sistem  kepemimpinan  adat  yang  dianut.  Menurut  J.R. Mamsoben 6 MHA Papua mengenal sistem kepemimpinan tradisional yang masih eksis di  tujuh  wilayah  tersebut  di  atas,  disebut:  1)  sistem  kepemimpinan  Big  Man  (Pria Berwibawa),  2)  sistem  kepemimpinan  Klen/Suku  (Keondoafian),  3)  sistem kepemimpinan  Raja  (Fun/Bobot),  dan  4)  sistem  kepemimpinan  Campuran (Mananwir/Sera). Empat tipe kepemimpinan tradisional, didalamnya berlaku lembaga adat  sebagai  lembaga  peradilan  adat  atau  dengan  penyebutan  nama  lain.  Dalam menjalan  fungsi  kehakiman  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  adat  dan sengketa adat diluar peradilan negara.
Hakikat  pelaksanaan  peradilan  adat  dalam  masyarakat  hukum  adat  di  Papua merupakan  salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  oleh  lembaga  adat  (LA)  yang disebut  dengan  empat  tipe  atau  tipologi  kepemimpinan  tradisional  (Big  Man, Ondoafi, Raja, dan Campuran). Keberadaan peradilan adat dapat menjadi sebuah jalan  untuk  mewujudkan  otonomi  masyarakat  hukum  adat,  setidaknya  secara internal  peradilan  adat  akan  memperkuat  otonomi  pemerintahan  masyarakat hukum  adat  setempat  melalui  otoritasnya  untuk  menjaga  dan  menegakkan hukum  adat.  Perkembangan  keberadaan  peradilan  adat  idealnya  dapat  menjadi bentuk  penyelesaian  pelanggaraan  adat  dan  atau  sengketa  adat  dilingkungan MHA yang bebas intervensi sistem hukum dan peradilan negara.
Campur tangan negara boleh saja terjadi, sejauh ada permintaan dari pihak MHA melalui  sistem  kelembagaannya  yang  representatif.  Peradilan  adat  sebagai kelembagaan  dalam  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan community  justice
5 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence) . Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm 63-65
6 Koentjaraningrat; Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk , Penerbit Djambatan, 1994, hlm 384-391.
sistem yang  bersifat  informal  dan  otonom  yang  menjalankan  fungsi  kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara berupa sengketa adat dan atau pelanggaran adat dalam hukum adat yang dijalankan oleh kepala suku, klen  dan  atau  tokoh-tokoh  adat  dan  agama  tertentu.  Oleh  karena  itu,  hubunngan pengakuan hukum peradilan adat dalam UU Otsus Papua 2021 secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui perubahan kedua UUD NRI 1945. Keberadaan  UU  Otsus  Papua  2021  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pembalikan sejarah  politik  hukum  penyelenggaraan  negara  yang  semula  bersifat  sentralistis  dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman MHA. Pengakuan,  perlindungan  dan  pengaturan  dari  negara  pada  hakikatnya  adalah pedang dengan dua sisi yang sangat tajam. Pengakuan terhadap hukum adat dan peradilan  adat  oleh  kekuasaan  resmi  negara  selalu  terjadi  dengan  harga  mahal, yaitu  permintaan  untuk  tunduk  secara  menyeluruh  pada  otoritas  negara. 7 Penerimaan  otoritas  ini  pasti  akan  menyebabkan  gangguan  lebih  besar  bagi urusan  MHA  dibandingkan  dengan  janji  yang  ditawarkan  oleh  konsep “kedaulatan yang bergantung” ( nested sovereignty ).
Pengakuan, perlindungan dan pengaturan peradilan adat Papua sebagaimana uraian di atas secara konstitusional dari aspek de fakto dan de jure merupakan hak kekhususan dalam kerangka implementasi UU Otsus Papua 2001 dan perubahan kedua UU Otsus Papua  2021  tidak  merubah  atau  menggantikan  Pasal  50,  Pasal  51,  dan  Pasal  52. Sehingga sekaligus mengembalikan rasa kepercayaan MHA terhadap pemerintah dan negara,  serta  menumbuhkan  rasa  semangat  nasionalisme  sesama  anak  bangsa Indonesia  dalam  membangun  daerah  khusus  di  wilayah  Provinsi  Papua,  termasuk kelembagaan  adat  dibidang  peradilan  adat  (yudikatif  adat)  sebagai  salah  satu komponen  utama  karakteristik  masyarakat  hukum  adat  Papua  menjadi  hak kekhususan  (hak  harga  diri)  dalam  UU  Otsus  2021  di  bidang  peradilan  adat  yang masih  eksis  dalam  menjalankan  fungsi  kehakiman  menyelesaikan  kasus-kasus pelanggaran  adat  dan  atau  sengketa  adat  secara  turun  temurun  masing-masing masyarakat  hukum  adat  tertentu  di  Papua  yang  multikultural.  Jadi,  issu  hukumnya adalah  apa  yang  menjadi  prinsip  hukum  landasan  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis terhadap  pengakuan,  perlindungan  dan  pengaturan  peradilan  adat  sebagai  hak kekhususan MHA dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach). 8 Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 9
7 Legowo,  Tommi.  "Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung,  Good  Governance  dan  Masa  depan otonomi daerah." Jurnal Desentralisasi 6, no. 4 (2005): 1-13.
8 Bambang Sunggono. (2001). Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 195-196
9 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.

## 3. Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Peradilan  Adat  dalam Sistem Hukum Nasional
Memaknai  pasang  surut  sejarah  politik  hukum  Indonesia  dari  masa  penjajahan, kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai orde reformasi, keberadaan peradilan adat kedudukannya dalam sistem hukum nasional pengakuan dan perlindungannya belum secara  eksplisit  tegas  pengaturan  sebagai  lembaga-lembaga  alternative  penyelesaian sengketa  atau  pelanggaraan    di  luar  peradilan  negara.  Hal  ini  dapat  dilihat  adanya pengaruh  sistem  hukum civil  law menghendaki  semua  produk  hukum  wajib hukumnya  “dikodifikasi”  ketika  dihadapkan  dengan  sistem  hukum  ada  sebagai the living law hidup yang masih eksis didalam MHA. Hal ini sangat mempengaruhi pada kepastian  hukum  pengakuan  dan  perlindungan  Peradilan  Adat  sebagai  bagian  dari tatanan  sistem  hukum  nasional  diakui  implisitnya  saja,  secara  eksplisit  perlu  diuji dengan  tiga  landasan  yaitu:  hukum,  sosiologis,  filisofis  dan  teoretis.  Artinya,  secara implisit  peradilan  adat  tetap  eksis  dapat  menjalankan  fungsi  kehakiman  sebagai lembaga peradilan alternatif penyelesaian pelanggaran adat dan atau sengketa adat di luar peradilan negara. 10
Ada  hal  mendasar  ketika  kita  secara  normatif  maupun  empiris  tehadap  keberadaan peradilan adat dimaknai dengan Pasal 1 KUHP Indonesia tentang asas legalitas benar- benar berlaku  denan pandangan  positivisme, belum  lagi  dihadapkan  dengan  Pasal  2 KUHP  Baru  salah  satu  variable  tentang…hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( the living  law )…,  masih  mengisahkan  pekerjaan  rumah  bagi  ahli  hukum  untuk  mengkaji lebih  lanjut  dalam  kajian  penelitian  berbasis  hukum  dan  kebudayaan…  kedepan. Artinya  posisi  kelembagaan  bidang  hukum  adat  dalam  hal  ini  peradilan  adat  perlu mendapat  “pengaturan”  dalam  bentuk  peraturan-perundang-undangan  secara eksplisit,  bukan  sekedar  “pengakuan  dan  perlindungan  secara  implisit”  saja.  Oleh karena  dalam  sejarah  politik  hukum  Indonesia  kedudukan  peradilan  adat    masih sebatas pengakuan, perlindungan dan pengaturan masih bersifat implisit, sedangkan secara  eksplisit  belum  adat  pengaturan  dalam  bentuk  UU,  mengingat  kita  masih dipengaruhi  oleh  sistem  hukum  Belanda  (jajahan)  yang  sifatnya  administratif prosedural  akibat  jajahan,  sehingga  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  warisan  adalah sistem civil law bukan anglo saxon/common law ., yang secara de facto seharusnya cocok dengan MHA Indonesia yang multikultural .
Menurut Lilik Mulyadi, hakikat keberadaan pengakuan peradilan adat lihat dari tiga prinsip dasar, yaitu: 11
a. Prinsip  Dihormati,  bahwa  semua  ketentuan  dasar  mengenai  peradilan  adat pada  hakikatnya  sudah  diatur  dan  dihormati  keberadaannya  dalam  kesatuan masyarakat adat berserta dengan hak-hak tradisionalnya. Tetapi dalam tataran kebijakan  legislasi  yang  bersifat  lokal,  keberadaan  peradilan  adat  juga  tetap diakui.  Namun  Lebih  lanjut  Lilik  Mulyadi  menilai  bahwa  yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) mengakui keberadaan  peradilan adat. Konklusi dasar yurisprudensi  MA  itu  menentukan  bahwa  MA  sebagai  badan  peradilan tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan kepala adat bagi pelanggar hukum adat.
10 Simarmata,  Rikardo.  "Kedudukan  dan  Peran  Peradilan  Adat  Pasca-Unifikasi  Sistem  Peradilan Formal." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 281-308.
11 Mulyadi,  Lilik.  "Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  di  Indonesia:  Pengkajian  Asas,  Norma,  Teori, Praktik dan Prosedurnya." Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 225-246.
b. Prinsip  Peradilan  Adat  Bersifat  Mandiri,  ada  tiga  model  dalam  menggagas konsep  ideal  peradilan  adat  di  Indonesia. Pertama ,  peradilan  adat  bersifat mandiri, kedua peradilan adat masuk dalam kamar peradilan umum, dan ketiga , peradilan  umum  mengadili  perkara  adat  dengan  mengakomodir  nilai-nilai adat.  "Namun,  yang  paling  penting  itu  sekarang  adalah  kemauan  politik hukum  pemerintah.  Mau  tidak  melanjutkannya  dalam  bentuk  perundang- undangan?" kata Lilik optimis.
c. Prinsip  Nilai-nilai  Universal,  Rikardo  Simarmata  senada  Lilik  Mulyadi berpendapat  bahwa  sebagian  orang  Indonesia  terjebak  dalam  pemikiran hukum  jajahan  Belanda  yang  tidak  melihat  hukum  sebagai  representasi  nilai- nilai  universial  masyarakat  adat  Indonesia  yang Multikultural ,  melainkan sebagai  representasi  identitas  (kultural)  dan  beraspek  kekuasan  (penguasa). Oleh  karena  itu,  Rikardo  Simarmata  mengusulkan  dua  hal  dalam  dialog nasional  tersebut: pertama ,  mengakui  dan  memberikan  kedudukan  pada peradilan  adat  pada  hukum  adat  tidak  lantas  berbanding  lurus  dengan kurangnya  kekuasan  negara  atas  administrasi  keadilan  dan  terfasilitasnya identitas-identitas  kultural  yang  sempit. Kedua ,  pengakuan  dan  pemberian kedudukan  peradilan  adat  dalam  sistem  peradilan  nasional  seyogyannya dengan ikhtiar untuk menjadikan hukum (baik hukum negara maupun hukum adat)  sebagai  representasi  nilai-nilai  universial,  bukan  representasi  nilai-nilai kelompok-kelompok kepentingan yang sempit. 12
Secara  normatif,  sumber  hukum  keberadaan  peradilan  negara  yang  terdiri  dari peradilan umum,peradilan agama,peradilan tata usaha negara,peradilamn militer dan sebuah peradilan Mahkamah Konstitusi adalah dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dan  Pengubahannya  yang  diperkuat  dalam  Pasal  18  UU  Kekuasaan  Kehakiman. Keberadaan  salain  peradilan  negara  ini  telah  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan perundang-perundangan. 13 Sementara  itu,  peradilan  adat  diakui  secara  implisit melalui dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), jo. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pengubahannya serta Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014 (UUPemda) dan peraturan pelaksanaannya. Peradilan adat diakui dan dilindungi secara tersurat melalui Pasal 1 huruf g, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Otsus dan penjabarannya dalam Perdasus Peradilan Adat  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Peradilan  Adat  di  Papua  tanpa  pendelegasian pembentukannya Perdasus dari UU Otsus Papua 2001.
12 Lilik Mulyadi, Dialog Nasional Bersama Mahkamah Agung pada Kamis ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh HuMa sejak Senin (7/10) yang lalu. HuMa merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak pada isu pembaharuan hukum bidang sumberdaya alam.  HuMa melalui PHR telah  lebih  dari  satu  dekade  mendorong  hukum  rakyat  dapat  melengkapi  proses  penegakan  hukum  di Indonesia.  HuMa  memiliki  keyakinan  bahwa  bila  hukum  rakyat  ditempatkan  dengan  tegas  sebagai bagian integratif dari sistem hukum nasional, maka tatanan hukum Indonesia tidak akan stagnasi.
13 Kekuasaan  Kehakiman  denngan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  dan  Peradilan  Umum diatur  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.Peradilan Militer dengan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer.Peradilan  Agama  dengan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.Peradilan  Tata  Usaha  Negera  dengan  Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pertubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan perundang-undangan mengenai peradilan negara sebagaimana disinggung di  atas  berlaku  di  seluruh  Indonesia,  termasuk  Papua,  tetapi  Peradilan  adat  yang diatur dalam UU Otsus Papua 2001 dan perubahan kedua UU Otsus Papua 2021 telah dijabarkan dalam Perdasus Peradilan Adat tersebut, hanya berlaku bagi MHA lokal di Papua. Berlakunya peraturan perundang-perundangan mengenai peradilan negara di seluruh  Indonesia  dan  pengakuan  dan  perlindungan  serta  pengaturan  terhadap eksisnya peradilan adat di Papua. 14
Kajian  objektif  hukum  menunjukkan  bahwa  peradilan  adat  tetap  eksis  di  Papua, walaupun  telah  bersentuhan  dengan  dunia  luar  yang  menyebabkan  terjadinya perubahan  sosial,  budaya,  politik  dan  hukum  dalam  kehidupan  MHA  Papua. 15 Artinya peradilan adat berlaku sesuai empat struktur masyarakat adat di Papua yaitu masyarakat  yang  berstruktur  keondoafian,kerajaan,masyarakat egalitarian dan mamsyarakat  campuran.  Peradilan  adat  yang  cukup  menonjol  di  Papua  adalah peradilan  masyarakat  campuran  yaitu  Biak.  Orang  Biak  tersebar  di  hanpir  semua Papua  dan  dalam  kehidupannya  tetap  memperaktikkan  peradilan  adatnya,  bahkan bekerjasama  dengan  pihak  pemerintah  seperti  kepolisian;  dan  keputusan  peradilan adat dipertimbangkan dalam pengadilan negara (peradilan negara).
Masyarakat MHA yang berstruktur keondoafian juga mempunyai peradilan adat yang selalu  eksis  dan  mempunyai  hubungan  kerjasama  dengan  pemerintah  dalam menyelesaiakan  perkara-perkara  besar  seperti  pembunuhan.  Hampir  semua  warga MHA  Nusantara  dan  MHA  Papua  yang  ada  di  Indonesia  dalam  perantauan  di berbagai  daerah,  termasuk  Papua  membentuk  ikatan-ikatan  keluarga  (paguyuban- paguyuban)  untuk  tujuan-tujuan  ekonomi  dan  ikatan  emosional,  tetapi  juga  sebagai wadah  dalam  penyelesaian  masalah  hukum  antara  MHA.  Beberapa  masalah  dasar sebagaimana  diuraikan  di  atas  telah  dijadikan  acuan  untuk  menyusun  Perdasus Peradilan Adat Papua. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 ini mengatur tentang: asas dan tujuan;  kedudukan  dan  tempat  kedudukan;  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan pengadilan; susunan, mekanisme, dan putusan peradilan; hubungan pengadilan adat dengan  pemerintah  dan  lembaga  penegak  hukum;  serta  larangan  dan  sanksi,  sebgai mmateri muatan Perdasus yang belum maksimal.
Hubungan  pengakuan  hukum  peradilan  adat  dalam  UU  Otsus  Papua  2021  secara resmi  menjadi  bagian  dari  sistem  penyelenggaraan  negara.  Walaupun  masih  terasa bahwa peradilan negara mengabaikan peradilan adat, tetapi peradilan adat telah eksis sebelum  lahirnya  negara  ini  sehingga  dalam  praktik    peradilan  negara  terutama peradilan  umum  dalam  perkara-perkara  tertentu  harus  bekerjasama  dalam penegakkannya dengan peradilan adat. Sebaliknya, dalam peradilan adat tidak berdiri sendiri,  tetapi  dalam  perkara-perkara  tertentu,  peradilan  adat  memberi  konstribusi terhadap  peradilan  umum  atau  aparat  penegak  hukum  dari  peradilan  negara  jika diperlukan dalam peradilan adat. 16 Dengan demikian, meskipun peradilan adat tidak diakui  eksplisit  secara  hukum  oleh  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  tetapi dalam  praktik  biasanya  terjadi  kerjasama  atau  saling  memberi  kontribusi  dalam
14 Mohammad Abud Musa’ad, Quo Vadis Otsus Papua: Di Antara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum . Yogyakarta: Trafa Media, 2012, hlm. 56
15 Yunus, Ahsan. "Multilayered democracy in Papua: A comparison of “Noken” system and Electoral College system in the United States." Hasanuddin Law Review 6, no. 3 (2020): 232-239.
16 Rahman,  Fathor.  "Eksistensi  Peradilan  Adat  Dalam  Peraturan  Perundangan-Undangan  Di Indonesia." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 321-336.
penegakkan  dan  kesadaran  hukum  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi MHA Papua yang multikultural .

## 4. Pengakuan,  Perlindungan  dan  Pengaturan  Peradilan  Adat  sebagai Hak Kekhususan dalam Undang-Undang Otsus Papua
Pengakuan, perlindungan dan pengatuan Paradilan Adat Papua dilhat secara kualitatif didalam  UU  Otsus  Papua  sebagai  hak  dasar  orang  Papua,  antara  lain  tertulis  dalam Bab XI Pasal 43 UU Otsus Papua tentang “Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat” termasuk hak ulayat. Secara khusus Bab XIV dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 UU Otsus Papua 2001 tentang ”Kekuasaan Peradilan”.
Pasal 50:
(1) Kekuasaan  kehakiman  di  Provinsi  Papua  dilaksanakan  oleh  Badan  Peradilan  sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
(2) Disamping  Kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu.
Pasal 51:
(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang  mempunyai  kewenangan  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  perdata  adat  dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(2) Pengadilan  adat  disusun  menurut  ketentuan  hukum  adat  masyarakat  hukum  adat yang bersangkutan.
(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  hukum  adat  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan.
(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan  yang  telah  diambil  oleh  pengadilan  adat  yang  memeriksanya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  pihak  yang  berkeberatan  tersebut  berhak  meminta  kepada pengadilan  tingkat  pertama  di  lingkungan  badan  peradilan  yang  berwenang  untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
(5) Pengadilan  adat  tidak  berwenang  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara  atau kurungan.
(6) Putusan  pengadilan  adat  mengenai  delik  pidana  yang  perkaranya  tidak  dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana  yang  berlaku,  diperlukan  pernyataan  persetujuan  untuk  dilaksanakan  dari Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  mewilayahinya  yang  diperoleh  melalui  Kepala Kejaksaan  Negeri  yang  bersangkutan  dengan  tempat  terjadinya  peristiwa  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8) Dalam  hal  permintaan  pernyataan  persetujuan  untuk  dilaksanakan  bagi  putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka  putusan  pengadilan  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  menjadi  bahan pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  dalam  memutuskan  perkara  yang bersangkutan .
Prinsip  hukum  secara  eksplisit  ketentuan  dalam  Pasal  50  ayat  (2)  mengatur  tentang pengakuan negara terhadap keberadaan Peradilan Adat Papua. Dalam Pasal 51 pada intinya mengatur tentang pengertian peradilan adat, sasaran ( adressat ); wewenangnya; susunan  pengadilan  adat;  kerjasama  dengan  peradilan  umum.  Kedudukan  peradilan adat malah diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (2) yang menegaskan: “Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat”.  Mekanisme  penyelesaian  perkara  atau  hukum  acaranya  juga  diuraikan  pada penjelasan.  Semua  materi  ini  harus  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Daerah Khusus (Perdasus). Pasal 52 ayat (2) “Pengangkatan Kepala Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur”.
Prinsip  hukum  pelaksanaan  desentralisasi  dalam  bentuk  “kewenangan”  melalui  UU Otsus  Papua  2001  dibidang  eksekutif  juga  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi pemberlakuan  Peradilan  Adat,  sebatas  khususnya  pelaksanaan  peradilan  adat dikalangan  masyarakat  hukum  adat  Papua  tidak  termasuk  masyarakat  hukum  adat non Papua (masyarakat nusantara). Hal tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 51 ayat (1)  sampai  dengan  ayat  (8).  Akan  tetapi  praktek  penyelenggaraan  peradilan  adat  di kalangan  masyarakat  hukum  adat  Papua  sudah  berlangsung  lama  sebelum  adanya ketentuan dalam Pasal 51. Peradilan adat di Papua berfungsi menyelesaikan berbagai bentuk  pelanggaran  adat  (delik  adat)  maupun  sengketa  adat  ( non  litigasi) dengan sanksi atau denda adat (ganti rugi) yang terjadi di dalam lingkungan MHA Papua.
Konstruksi peradilan adat dalam UU Otsus Papua adalah bersifat kompetensi internal, maka  tiap  masyarakat  hukum  adat  berwenang  menyelenggarakan  peradilan  adat  di dalam  lingkungan  masyarakat  hukum  adatnya  sendiri.  Misalnya,  mengadili pelanggaran  ada  (perkara  pidana  adat)  atau  perkara  perdata  adat  yang  pelaku  dan korbannya atau tergugat dan penggugat adalah berasal dari warga atau bukan warga dalam teritorial masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Perubahan UU Otsus dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 dengan PP Nomor 106 tentang “Kewenangan  dan  Kelembagaan  Pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi  Khusus  Provinsi Papua”;  dan  PP  Nomor  107  tentang  “Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan Rencana  Induk  Percepatan  Pembangunan  Dalam  Ranggka  Pelaksanaan  Otonomi Khusus Provinsi Papua”, dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008  Provisi  Papua  tentang  “Peradilan  Adat  Di  Papua”    masih  sebatas  pengakuan perlindungan normatif saja tanpa implementasinya pada MHA Papua.
Pengakuan Peradilan Adat dalam prinsip hukum sebagai pranata hukum adat secara holistik merupakan salah satu komponen kedaulatan masyarakat hukum adat  Papua yang  mememiliki  kebhinnekaan  suku  bangsa  dengan  latar  belakang  etnografinya masing-masing,  dan  hukum  adat  sebagai  hukum  hidup  ( the  living  law) . 17 Secara normatif maupun empiris sebagai modal sosial dan politik hukum guna mendukung pembinaan  pembangunan  hukum  nasional.  Maka  dalam  rangka  pengembangan masyarakat hukum adat (MHA) di bidang peradilan adat (yudikatif adat) tumbuh dan hidup  berdampingan  dan  berinteraksi  dengan  sistem  hukum  negara,  politik  hukum dan  peradilan  negara  secara  berjenjang  dengan  asas  desentralisasi.  Secara  normatif, dikhususkannya  langkah-langkah  kebijakan  strategis  khusus  pemerintah  Papua merupakan  bentuk  pengakuan,  perlindungan,  penghormatan  dan  keberpihakan terhadap hak-hak dasar yang hidup ( the living law ) dalam MHA Papua.
17 Raharusun,  Anthon. Desentralisasi  Asimetrik:  Dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Format Pengaturan Asimetrik Yogyakarta, Aceh, dan Papua , Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 53
Dari  perspektif  prinsip  hukum  kecenderungan  issu  konflik  norma  hukum  dalam pengaturan  terjadi  diskriminasi  pengaturan  dan  perlakuan  pemerintah  dan pemerintah daerah terhadap kehidupan MHA implisit didalamnya ada peradilan adat sebagai  lembaga  peradilan  alternative  penyelesaian  pelanggaran  adat  dan/atau sengketa  adat  dilingkungan  MHA,  dan  cenderung  mengabaikan,  menggusur,  dan bahkan  mematisurikan  nilai-nilai,  norma-norma  hukum  rakyat  ( folk  law/customary law/adat  law ),  termasuk  religi  dan  tradisi-tradisi  budaya  serta  hukum  kearifan  lokal MHA, melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum Negara ( state law ) yang bercorak  sentralisme  hukum  ( legal  centralism ).  Artinya,  hakikat  pengakuan, perlindungan  dan  pengaturan  peradilan  adat  dalam  perspektif  UU  Otonomi  Khusus Papua,  dalam  upaya  mengisi  kekosongan  hukum,  memberi  rasa  keadilan,  jaminan hukum  yang  memperkokoh  integrasi  terhadap  MHA  (suku-suku  bangsa)  yang multikultural di  Papua  menujuh  hukum  responsif  ( responsive  law )  atau  hukum  yang merespons  dan  hukum  yang  otonom  dalam  mengakomodasi  nilai-nilai,  prinsip- prinsip  hukum,  norma-norma,  institusi  dan  tradisi-tradisi  hukum  yang  hidup  ( living law ) dalam MHA di Provinsi Papua.
Adanya  realitas  hukum  diwarnai  oleh  berbagai  sistem-sistem  hukum  yang  hidup berdampingan  dan  berinteraksi  dihadapkan  pada  pengakuan  dan  perlindungan keberadaan  peradilan  adat  dan  MHA  Papua.  Kerkaitan  dengan  kebijakan  politik hukum Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor  20  Tahun  2008  Provinsi  Papua  tentang  Peradilan  Adat  Di  Papua  dalam hubungan  dengan  kewenangan  pengaturan  Peradilan  Negara  dan  Peradilan  Adat yang  belum  berpihak  sesuai  filosofis  Otonomi  Khusus  Papua  yaitu  keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan.
Secara normatif maupun empiris, telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pemikiran  Satjipto  Rahardjo  tersebut,  maka  MHA  di  Papua  sebagaimana dimaksud dalam UU Otsus Papua 2001 sampai dengan prubahan kedua UU Otsus 2021 telah memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan, perlindungan dan pengaturan  sebagai  konsekuensi  diamika  politik  hukum  sekaligus  sebagai  suatu subyek hukum yang memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam beracara di depan pengadilan. Pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan MHA juga dengan  sendirinya  berarti  pengakuan  terhadap  struktur  dan  tata  pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tata negara adat setempat.
Mengikut  pemikiran  Moh.  Mahfud  MD.,  tersebut  sesungguhnya  keberadaan peradilan  adat  di  Papua  mungkin  saja  tidak  perlu  lagi  ada  pengakuan  dan perlindungan  secara  spesifik  dalam  UU  Otsus  Papua  2001,  walaupun  yang istimewa  dan  khusus  ternyata  peradilan  adat  di  Papua  secara  eksplisit  dan spesifik  (Pasal  50  dan  Pasal  51  UU  Otsus  Papua),  karena  hal  itu  sudah  tercakup dalam pengakuan MHA Papua yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Otsus Papua  yang  menyebutkan  (1)  Pemerintah  Provinsi  Papua  wajib  mengakui, menghormati,  melindungi,  memberdayakan  dan  mengembangkan  hak-hak masyarakat  adat  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  hukum  yang berlaku.  Dengan  demikian,  ada  sistem  hukum  mewujudkan  politik  hukum pengakuan  peradilan  adat  dalam  UU  Otsus  Papua  dapat  dikaji  melalui pemaknaan  di  balik  pasal  yang  mengandung  norma  pengakuan  tersebut. Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  salah  satu  kekhususan  dalam penerapan  otonomi  khusus  di  Papua  adalah  diakuinya  peradilan  adat  dalam kehidupan  MHA  Papua.  Keberadaan  pengakuan  peradilan  diatur  pada  Bab  XIV Kekuasaan  Peradilan,  dalam  Pasal  50  dan  Pasal  51,  dengan  UU  Nomor  2  Tahun
2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dengan PP 106 dan PP 107, secara kelembagaan dan administrasi belum optimal terlaksana kewenangan dan daya berlakunya putusan peradilan  adat  sebagai  putusan  perdamaian  yang  final  terhadap  kasus-kasus pelanggaran adat dan atau sengketa adat tertentu.

## 5. Penutup
Pengakuan,  perlindungan  dan  pengaturan  Peradilan  Adat  dalam  UU  Otonomi Khusus  Papua  merupakan  adalah  salah  satu  hak  kekhususan  bagi  MHA  dalam kerangka  implementasi  otonomi  khusus  Papua.  Belum  tegasnya  pengakuan, perlindungan,  dan  pengaturan  terhadap  kelembagaan  peradilan  adat  sebagai peradilan  di  luar  negara  yang  berfungsi  sebagai judicial  non  litigasi yang berasaskan  perdamaian  dan  tumbuh  di  lingkungan  MHA  Papua  menjadi tantangan  penerapan  kekhususan  Papua.  Artinya,  perlu  adanya  penegasan peradilan  adat  sebagai  peradilan  di  luar  negara  dan  atau  peradilan  non-negara ( non-state  justice )  perlu  diberikan  untuk  memberikan  makna  peradilan  adat sebagai  peradilan  pada  MHA  yang  terpisah  dari  sistem  peradilan  negara,  yang memiliki  kemandirian  dan  otonomi  sesuai  dengan  konsep  negara  hukum Indonesia yang berasaskan “konstitusi” sbagai norma dasar hukum tertinggi ( the highest law ).
Pengakuan  kewenangan  peradilan  adat  harus  menegaskan  kasus-kasus pelanggaraann  adat  atau  sengketa  adat  mana  yang  menjadi  kewenangan peradilan  tersebut  dengan  peradilan  negara.  Walaupun  sesungguhnya  peradilan adat  tidak  mengenal  pembedaan  perkara  pidana  dan  perdata  yang  merupakan konsep  hukum  jajahan  Belanda,  namun  untuk  mengidentifikasi  batas-batas kewenangan  antara  peradilan  adat  dan  peradilan  negara,  untuk  mengadili  suatu perkara  (objek),  seharusnya  dipilah  antara  perkara  adat  yang  termasuk pelanggaran adat atau sengketa adat (dalam hukum negara masuk ranah hukum perdata)  dan  perkara  adat  yang  termasuk  pelanggaran  adat  atau  delik  adat (dalam  hukum  negara  masuk  ranah  hukum  pidana).  Selanjutnya,  perkara pelanggaran  adat  masih  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pelanggaran  adat murni dan pelanggaran adat campuran, ada yang menyebut dengan istilab double criminality ,  atau  pelanggaran  adat  berantai  dari  kasus  generasi  tua  ke  generasi muda dalam pewarisan sengketa tanah adat secara kerabat, suku, marga, bahkan dengan pihak luar masyarakat hukum adat itu sendiri.

## Referensi
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (legisprudence) .  Jakarta,  Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Amalia,  Nanda,  Mukhlis  Mukhlis,  and  Yusrizal  Yusrizal.  "Model  Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 1 (2018): 159-179.
Koentjaraningrat. Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk , Penerbit Djambatan, 1994.
Kusumaryati,  Veronika.  "Adat  institutionalisation,  the  state  and  the  quest  for  self- determination in West Papua." The Asia Pacific Journal of Anthropology 21, no. 1 (2020): 1-16.
Legowo,  Tommi.  "Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung,  Good  Governance  dan Masa depan otonomi daerah." Jurnal Desentralisasi 6, no. 4 (2005): 1-13.
Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya." Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 225- 246.
Musa’ad,  Mohammad  Abud. Quo  Vadis  Otsus  Papua:  Di  Antara  Tuntutan  Rekonstruksi dan Referendum . Yogyakarta: Trafa Media, 2012.
Putra, I Nyoman Darma, and Michael Hitchcock. Tourism, Development and Terrorism in Bali . Ashgate Publishing, Ltd., 2012.
Raharusun, Anthon. Desentralisasi Asimetrik: Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia,  Format  Pengaturan  Asimetrik  Yogyakarta,  Aceh,  dan  Papua ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Rahman, Fathor. "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 321-336.
Simarmata,  Rikardo.  "Kedudukan  dan  Peran  Peradilan  Adat  Pasca-Unifikasi  Sistem Peradilan Formal." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021): 281-308.
Sunggono,  Bambang. Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2001.
Surojo  Wingnjodipuro, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Edisi  Ketiga,  Alumni, Bandung, 1979.
Theresia,  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness  and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.
V.E.  Korn, The  Village  Republic  Of  Tegangan  Pegeringsingan ,  Bali:  Studies  In  Life, Thought, and Ritual, Stanpoort, Netherlands, 1933.
Yunus, Ahsan. "Multilayered democracy in Papua: A comparison of “Noken” system and Electoral College system in the United States." Hasanuddin Law Review 6, no.
3 (2020): 232-239.