Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin
Analysis of Capability and Financial Performance of The Region in Banjarmasin City

## Anggi Putra Wiguna
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat anggiputraw@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the condition and financial performance in the city of Banjarmasin  as  well  as  some  efforts  what  has  been  made  by  the  Government  of Banjarmasin City to improve the ability and financial performance of the region.
Results  from  the  study  during  the  period  2011-2016.  The  annual  growth  rate  of 21.34%  has  been  successful  in  the  process  of  local  government,  and  it  looks  quite  an enormous  contribution  of  Local  Revenue  to  the  APBD  is  14.12%.  The  degree  of  Fiscal Decentralization  Banjarmasin  during  the  period  2011-2016  is  high,  with  an  average  of 14.12%,  said  the  pattern  of  a  relationship  with  infective.  Meanwhile,  the  financial performance of Kota Banjarmasin from the side of fiscal needs is seen to increase during the  period  2011-2016  average  Rp.  313.493.023.747  billion  means  Fiscal  Capacity greater  than  Fiscal  Requirement.  The  average  capacity  of  tax  capacity  is  Rp. 344.725.786.194 or more. The fiscal position of Banjarmasin City, from the dimension of UPAD shows strong.
Keywords: Financial Capability, Regional Finance, Financial Performance.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengupas  kondisi  kemampuan  dan  kinerja keuangan  di  Kota  Banjarmasin  serta  mengetahui  upaya-upaya  apa  saja  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan dan kinerja keuangan daerahnya.
Hasil  dari  penelitian  selama  periode  2011-2016  diketahui  pertumbuhan Pendapatan  Asli  Daerah  rata-rata  pertahun  21,34%,  sejauh  ini  telah  berhasil  dalam pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  terlihat  cukup  besarnya  kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD  yaitu  14,12%.  Derajat  Desentralisasi  Fiskal Kota  Banjarmasin  selama  periode  2011-2016  tergolong  tinggi  dengan  rata-rata  14,12%, artinya  pola  hubungan  bersifat  infektif.  Sementara  itu,  kinerja  keuangan  daerah  Kota Banjarmasin dari sisi kebutuhan fiskal terlihat meningkat selama periode 2011-2016 rata- rata  sebesar  Rp.  313.493.023.747  milyar  artinya  Kapasitas  Fiskal  lebih  besar  dari Kebutuhan  Fiskal.  Posisi  kapasitas  fiskal  rata-rata  sebesar  Rp.  344.725.786.194  milyar atau  dikatakan  cukup  tinggi.  Posisi  fiskal  Kota  Banjarmasin,  dari  dimensi  UPAD menunjukkan sudah kuat.
Kata Kunci : Kemampuan Keuangan, Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan.

## PENDAHULUAN
➢ Latar Belakang
Kemampuan  Daerah  dan  Kinerja  Keuangan  yaitu  yang  ukuran  dapat t digunakan untuk  melihat  kemampuan n daerah  menjalankan  suatu  otonomi i daerah.  Penilaian kinerja  tersebut  berbentuk  rasio  keuangan  yang  terdapat  dari i unsur r Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan n APBD.
Tabel 1 Rasio PAD terhadap APBD Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2016 Tahun Realisasi PAD (Rp) Realisasi APBD (Rp) Kontribusi PAD (%) 2011 118.554.981.542 883.218.552.334 13,42 2012 138.086.121.906 966.997.956.792 14,28 2013 167.313.762.016 1.253.358.346.700 13,35 2014 216.427.691.789 1.369.261.986.065 15,81 2015 226.660.182.755 1.469.417.928.111 15,43 2016 247.258.423.246 1.508.186.414.715 16,39 Rata – rata 14,96

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (data diolah)
Dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Kota Banjarmasin tergolong kurang dan  dapat  diketahui  tingkat  ketergantungan  kepada  Pemerintah  Pusat  relatif  tidak terlalu  tinggi  dalam  membiayai  kegiatan  pembangunan  di  era  desentralisasi  ini karena  proporsinya  antara  40,01%  –50%.  Rumusan  Masalah  :  1)  Bagaimana kemampuan  keuangan  daerah  dan  derajat  desentralisasi  fiskal  Kota  Banjarmasin jika  dilihat  dari  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  struktur penerimaan  APBD  Kota  Banjarmasin  ?  2)  Bagaimana  kinerja  keuangan  daerah Kota  Banjarmasin  jika  dilihat  dari  kebutuhan  fiskal,  kapasitas  fiskal  dan  upaya fiskal ? 3) upaya apa dilakukan pemerintah h Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kemampuan  dan  memperbaiki  kinerja  keuangan  daerah  ?  Tujuan n Penelitian  :  1) Untuk k mengetahui i kemampuan  keuangan  daerah  serta  derajat  desentralisasi  fiskal Kota Banjarmasin jika dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur  penerimaan  APBD  Kota  Banjarmasin.  2)  Untuk  mengetahui  kinerja keuangan  daerah  Kota  Banjarmasin  jika  dilihat  dari  kebutuhan  fiskal,  kapasitas fiskal  dan  upaya  fiskal.  3)  Untuk  mengetahui  upaya  apa  dilakukan pemerintah h Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kemampuan dan n memperbaiki kinerja keuangan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
➢ Landasan Teori
Kemampuan  keuangan  daerah  adalah  untuk  membiayai  kebutuhan  dalam rangka  pembangunan  daerah  yang  dicerminkan  dari  penerimaan  APBD  dikurangi belanja pegawai i (UU No.23 Tahun 2014).
Secara  singkat  dapat  diartikan  desentralisasi  fiscal  adalah  suatu  proses distribusi  anggaran  dari  tingkat  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah  yang  lebih rendah,  guna  mendukung  suatu  tugas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai dengan yang dilimpahkan kewenangan bidang pemerintahan (Saragih, 2003).
PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  suatu  daerah  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya  dan  pembuatan  keputusan,  serta  mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002)
Nilai  tambah  semua  dari    kegiatan  ekonomi  daerah  dalam m periode  yang ditentukan (BPS Banjarmasin dalam angka).

## Penelitian Terdahulu
1. Sijabat  2012  berjudul  Kinerja  Keuangan  serta  Kemampuan  Keuangan Pemerintah Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi i Daerah.
2. Endang  Sri  Mulatsih  2014  berjudul  Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan s sebelum  dan  Setelah  Pemekaran Daerah.
3. Mentari  Yosephen  Sijabat  2012  berjudul  Analisis  Kinerja  Keuangan  serta Kemampuan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah (studi  pada  dinas  pendapatan  daerah  dan  badan  pengelola  keuangan  dan  aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012).
4. Cherrya  Dhia Wenny  2012  berjudul  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Maria  Regina  Tobi  2016  berjudul  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Flores Timur

## METODE PENELITIAN
• Lingkup p Penelitian
Ruang g lingkup  penelitian  ini i dilakukan  di  Kota  Banjarmasin  Provinsi  Kalimantan Selatan, Tahun 2011 - 2016
➢ Jenis Penelitian
Penelitian  ini  berjenis    sekunder,  karena  penelitian  ini  bersumber  dari  literatur- literatur  (  kepustakaan  )  serta  data  -  data  resmi  yang  berkaitan  menggunakan  data (time series) tahunan.
➢ Definisi Operasional Variabel
➢ Kemampuan  Keuangan  Daerah  yaitu  kemampuan  Kota  Banjarmasin  untuk membiayai  Anggaran  Pendapatan  dan n Belanja  Daerah  yang  diukur  dari  rasio antara PAD dengan APBD dinyatakan dalam persentase.
➢ Kinerja keuangan untuk melakukan penilaian kinerja dimasa l lalu dengan di ukur melalui Kebutuhan Fiskal(KF), Kapasitas Fiskal(KF), dan upaya fiskal.
➢ PAD adalah jumlah PAD Kota Banjarmasin yang teralisasi pada tahun anggaran 2011–2016,  di  mana  hasil  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  BUMD dan l lain–lain n pendapatan yang sah.
➢ Fiskal l daerah  adalah  realisasi  jumlah  seluruh  sektor  Pendapatan  Daerah,  yakni dari  SiLPA,  PAD,  pendapatan  pajak  dan  non  pajak,  serta  sumbangan  maupun bantuan (DAU dan DAK) dari pemerintah pusat.
➢ Kebutuhan  Fiskal  adalah  rasio  Celah  Fiskal  dan  Kapasitas  Fiskal  yaitu  dengan kebutuhan fiskal daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016.
➢ Kapasitas  Fiskal  adalah  sumber  pendanaan  daerah  dari  berasal  PAD  dan  DBH data Tahun 2011-2016.
➢ Upaya Fiskal yaitu perubahan e elastisitas PAD dengan perubahan PDRB.
➢ Penduduk yaitu untuk orang berdomisili suatu daerah selama 6 bulan/lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan bertujuan untuk menetap.
➢ Produk  Domestik  Regional  Bruto  sebagai  jumlah  nilai  produk  jasa  dan  barang akhir  untuk  menghasilkan  berbagai  unit  produksi i suatu  daerah  dalam  jangka tertentu. PDRB atas dasar harga Kostan dari Tahun 2011-2016.
• Metode Analisis Data
➢ Kemampuan Keuangan Daerah
Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data Realisasi APBD :

## KKD = PAD + DBH + DAU
Keterangan : KKD  : Kemampuan Keuangan n Daerah
PAD  : Pendapatan Asli Daerah DBH  : Dana Bagi Hasil DAU  : Dana Alokasi Umum
Kemampuan Keuangan bagi daerah kabupaten/kota di kelompokkan sebagai i berikut:
a. Tinggi : di atas 550 milyar b. Sedang : 300 – 550 milyar c. Rendah : di bawah 300 milyar
➢ Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah pusat atau daerah digunakan formulasi yaitu :
DDF = PAD i TPD i x 100%
Keterangan : DDF    : Derajat Desentralisasi Fiskal PAD    : Pendapatan Asli Daerah TPD    : Total Pendapatan Daerah Ukuran DDF : 50%
➢ Kebutuhan Fiskal
Untuk mengetahui cara tingkat kebutuhan fiskal dengan menentukan rumus sebagai berikut :
Kebutuhan Fiskal = Celah Fiskal + Kapasitas Fiskal
➢ Kapasitas s Fiskal
Perhitungan Kapasitas Fiskal diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Adapun rumusnya yaitu :
Kapasitas s Fiskal = PAD + DBH

## ➢ Upaya a Fiskal
Mengetahui posisi fiskal atau upaya fiskal dengan menghitung rasio perubahan PAD dengan perubahan PDRB.
𝑒  = ∆𝑃𝐴𝐷 ∆ 𝑃𝐷𝑅𝐵 jika nilai elastisitas atau e semakin mendekati atau lebih dari 1 artinya semakin elatis suatu  daerah  PAD,  maka  struktur r Pendapatan  Asli  Daerah  akan  baik  atau  kuat. Sebaliknya  jika  nilai  e  lebih  kecil  dari  1  artinya  semakin  inelastis,  maka  struktur tersebut t semakin buruk atau lemah.

## HASIL DAN ANALISIS
➢ Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan  Desentralisasi  Fiskal  Kota Banjarmasin
Tabel 2 Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2016 Tahun Pendapatan Umum (Rp) Belanja Pegawai (Rp) KKD (Rp) 2011 771.432.983.889  525.752.821.136 245.680.162.753 2012 854.626.345.957  599.575.615.686 255.050.730.271 2013 940.844.192.623  634.541.617.245 306.302.575.378 2014 1.038.797.584.121  716.383.579.312 322.414.004.809 2015 1.072.362.106.605  730.832.503.897 341.529.602.708 2016 1.155.160.201.808  745.179.135.248 409.981.066.560 Rata – rata 972.203.902.501  658.710.135.248 313.493.023.747

## Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)
Kemampuan Keuangan Daerah dari perhitungan tahun ke tahun cukup bagus dan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, untuk  rata-rata  Kemampuan  Keuangan  Daerah sebesar  Rp.  313.493.023.747  ini termasuk  dalam  kelompok  sedang  yaitu  antara  300  s/d 550  milyar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kota Banjarmasin sangat cukup bagus.
Tabel l 3 Derajat Desentralisasi i Fiskal Kota Banjarmasin n Tahun 2011- 2016 Tahun (DDF) PAD/TPD (%) 2011 12,70 2012 11,52 2013 13,02 2014 15,11 2015 16,11 2016 16,27 Rata-rata 14,12
Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)
Menganalisa  struktur  realisasi  pendapatan  Kota  Banjarmasin  sebagaimana  terlihat pada  Tabel    3,  maka  diketahui  kurangnya  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin. Tabel 3 menunjukkan mengalami penurunan n dan peningkatan selama periode analisis, di mana pada tahun 2011 rasio sebesar 12,70% menurun menjadi 11,52%  di  tahun  2012,  kemudian  megalami  peningkatan  menjadi  16,11%  pada  tahun 2016 dan rata-rata rasionya sebesar 16,27%, artinya selama periode 2011 sampai dengan 2016  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Kota  Banjarmasin  sangat  kurang  dan  menunjukkan pola hubungan Infektif dengan keadaan keuangan yang sedang (masih tergantung dengan pemerintah pusat).
Mengacu  pada  kriteria  yang  diuraikan  pada  landasan  teori,  maka  Derajat Desentralisasi  Fiskal  Kota  Banjarmasin  tergolong  rendah  karena  rata-ratanya  sebesar 14,12%.  Rendahnya  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Kota  Banjarmasin,  antara  lain disebabkan  masih  rendahnya  kemampuan  dan  kewenangan  dalam  mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Visualisasi Gambar 1 dan perhitungan dalam Tabel 3 menunjukkan peranan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendukung untuk Penerimaan Daerah masih kurang.

## Gambar 1
Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Daerah)
Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin diharapkan mampu memperbaiki dan bahkan lebih  meningkatkan  lagi  kemandirian  dan  keleluasan  daerah  ( local  discretion) dari perspektif keuangan daerah.
➢ Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Tabel 4 Kebutuhan Fiskal Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016 Tahun Celah Fiskal (Rp.) Kapasitas Fiskal (Rp.) Kebutuhan Fiskal (Rp.) 2011 -4.481.004.296 250.161.167.049 245.680.162.753 2012 -52.550.837.686 307.601.567.957 255.050.730.271 2013 -3.417.157.245 309.719.732.623 306.302.575.378 2014 -38.207.490.312 360.621.495.121 322.414.004.809
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Derajat Desentralisasi Fiskal DDF
2015 -52.849.658.897 394.379.261.605 341.529.602.708 2016 -35.890.426.248 445.871.492.808 409.981.066.560 Rata-rata -31.232.762.447 344.725.786.194 313.493.023.747
Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)
Mengacu hasil perhitungan pada  Tabel 4 maka di ketahui bahwa kebutuhan fiskal dari  tahun  2011-2016  mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya  dan  untuk  rata-rata kebutuhan  fiskal  sebesar  Rp.  313.493.023.747  ini  menandakan  bahwa  kebutuhan  fiskal lumayan baik.
Selama  periode  analisis,  Kapasitas  Fiskal  lebih  besar  dari  Kebutuhan  Fiskal sehingga Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin diharapkan lebih meningkatkan lagi pada masalah  kebutuhan  fiskal.  Untuk  masalah  Celah  Fiskal  Pemerintah  Daerah  Kota Banjarmasin  perlu  melakukan  manajemen  pengeluaran  daerah  secara  komprehensif, intergrate  dengan  selalu  mengedepankan  efektivitas  dan  efisiensi  serta  efek  multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap rupiah.
Tabel 5 Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016 Tahun PAD (Rp.) DBH (Rp.) KF (Rp.) 2011 118.554.981.542 131.606.185.507 250.161.167.049 2012 138.086.121.906 169.515.446.051 307.601.567.957 2013 167.313.762.016 142.405.970.607 309.719.732.623 2014 216.427.691.789 144.193.803.332 360.621.495.121 2015 226.660.182.755 167.719.078.850 394.379.261.605 2016 247.258.423.246 198.613.069.562 445.871.492.808 Rata-rata 344.725.786.194
Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)
Jika  dilihat  dari  Kapasitas  Fiskal,  maka  posisi  Kapasitas  Fiskal  Kota Banjarmasin  periode  2011-2016  termasuk  cukup  tinggi,  yang  ditunjukkan  dengan besarnya  kapasitas  fiskal  rata-rata  sebesar  Rp.  344.725786.194.  Artinya  Kota Banjarmasin  dengan  kinerja  keuangan  daerahnya  dilihat  dari  tingkat  kapasitas  fiskalnya di kategorikan sangat mampu menjalankan Desentralisasi Fiskal.
Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, Kemampuan Fiskal Daerah yang merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan Desentralisasi harus benar-benar mendapat perhatian  yang  serius.  Untuk  Pemerintah  Daerah  dipacu  lebih  meningkatkan  lagi kemampuan fiskalnya seoptimal mungkin, terutama dalam membiayai atau membelanjai urusan  rumah  tangganya  sendiri  yaitu  dengan  cara  menggali  dan  menggunakan  secara baik dan benar untuk sumber dana yang potensial yang ada di daerah.
Berdasarkan  Tabel  6  di  bawah  ini,  maka  dapat  di  ketahui  bahwa  selama  tahun 2011  sampai  dengan  2016,  UPAD  Kota  Banjarmasin  rata-rata  sebesar  1,5  artinya  lebih dari  1.  Hal  ini  menunjukkan  sudah  kuatnya  upaya  pengumpulan  pajak  yang  di  lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
Tabel 6 Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPAD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2016 Tahun ∆ PAD ∆ PDRB UPAD (%) 2011 38.044.333.572 1.463.956.000.000 2,6 2012 19.531.140.364 1.646.178.000.000 1,2 2013 29.227.640.110 1.753.212.000.000 1,7 2014 49.113.929.773 2.489.671.000.000 2,0 2015 10.232.490.966 2.617.133.000.000 0,4 2016 20.598.240.491 2.289.233.000.000 0,9 Rata-rata 1,5 Sumber : Badan Pusat Statistik, Banjarmasin dalam angka (data diolah)
Posisi  Fiskal  Kota  Banjarmasin  selama  Tahun  2011  hingga  tahun  2016  dilihat nilai  dari  UPAD  masih  tergolong  tinggi,  hal  ini  antara  lain  disebabkan  sudah  mulai optimalnya pengelolaan sumber PAD seperti pajak dan terutama Retribusi Daerah, sistem pengendalian  yang  masih  tidak  mampu,  sedangkan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah lainnya seperti Laba BUMD juga belum optimal karena pada tahun 2011 sampai dengan 2016  menunjukkan  kontribusi  yang  kecil  bahkan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  naik turun n terhadap PAD.
Sejalan  dengan  uraian  di  atas  maka  perlu  yang  dilakukan  oleh Pemerintah h Daerah  Kota  Banjarmasin  tetap  meningkatkan  serta  memperbaiki i sistem pengumpulan pajak daerah terutama retribusi i daerah antara lain : a). Metode menghitung potensi  PAD  yang  efektif,  b).  Pelaporan  hasil  pengumpulan  PAD  selaku  teratur r perlu dimonitor serta dibandingkan dengan target t dan potensi.
➢ Upaya-upaya a Pemerintah  Kota  Banjarmasin n dalam  Menaikkan  Kemampuan serta Kinerja Keuangan Daerah
Dalam  rangka  menaikkan  kemampuan  keuangan    Pemerintah  Kota  Banjarmasin telah  melakukan  upaya-upaya  yang  cukup  maksimal  di  antaranya  dengan  membuat berbagai sasaran, kebijakan, dan program yang antara lain sebagai berikut : Sasaran :
1. Teridentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah
2. Tersedianya analisis kelayakan penggalian Pendapatan Asli Daerah
3. Tersedianya sarana dan prasaranan pelayanan
4. Tersedianya SDM yang berkualitas
5. Terwujudnya  sinergi  dan  koordinasi  yang  harmonis  antar  Dinas/Instansi pemungut
6. Terjadinya  sistem  prosedur  pendapatan  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan riil operasional
7. Tersusunnya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Kondisi riil
8. Terwujudnya aparat pendapatan daerah yang sejahtera
9. Terbentuknya motivasi kerja dari pengelolaan pendapatan Daerah.
Kebijakan :
1. Ekstensifikasi  berupa  mencari  sumber-sumber  atau  objek  baru  Pendapatan  Asli Daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan.
2. Intensifikasi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  menetapkan  peraturan- peraturan  daerah  yang  mengatur  pemungutan  terhadap  retribusi  daerah  berupa tarif pembuatan surat i izin n usaha industri maupun penjualan, daftar bukti i perusahaan,    tempat i izin  surat t usaha  serta  komponen  retribusi  daerah lainnya.
3. Melakukan kajian terhadap perda-perda penerimaan yang sudah kadaluarsa untuk diperbaharui.
4. Memperbesar  penyertaan  modal  terhadap  BUMD  yang  ada  dengan  harapan  bisa memperoleh bagian laba usaha yang bertambah sejak tahun ke tahun.
5. Melaksanakan  penganggaran  yang  berbasis  kapasitas  sesuai  peraturan n yang berlangsung serta pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan anggaran belanja.

## PENUTUP

## ➢ Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  dalam  deskripsi  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota  Banjarmasin, maka dapat dikemukakan sebagai i berikut :
1. Pada Derajat Desentralisasi Fiskal, celah rasio PAD t terhadap TPD d menunjukkan maka  rata-rata  tahun  2011-2016  kontribusi  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah t terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  sebesar  14,12%.  Keadaan  berergantungan Pemerintah h Daerah  Banjarmasin  terhadap p Pemerintah  Pusat  terlalu  tinggi sehingga tidak ada a kemandirian.
Kemandirian Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin jika dilihat dari  perhitungan  rumus  analisis s Pendapatan  Asli i Daerah  Kota  Banjarmasin  atas Total  Pendapatan n Daerah  tergolong  rendah  antara  40-50  persen,  rata-ratanya tersebut  yaitu  sebesar  14,12%.  Hal i ini  menunjukkan penerimaan n Pendapatan Asli i Daerah  Kota  Banjarmasin  masih  kurang  atau  belum  mampu  diandalkan dalam menunjang pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dilihat dari :
a. Kebutuhan  Fiskal  Kota  Banjarmasin  teridentifikasi  permasalahan  terhadap tingginya  kebutuhan  fiskal  daerah  yang  pada  gilirannya  akan  berdampak terhadap  kesenjangan  fiscal  ( fiscal  gap) ini  terlihat  pada  Kebutuhan  Fiskal yang  meningkat  selama  periode  pengamatan  rata-rata  Rp.  313.493.023.747, artinya bahwa Kapasitas Fiskal lebih besar di banding Kapasitas Fiskal.
b. Untuk Kapasitas Fiskal Kota Banjarmasin rata-rata sebesar
Rp.344.725.786.194  sehingga  di  katakan  bahwa  Kapasitas  Fiskal  Kota Banjarmasin  termasuk  sangat  tinggi.  Jadi  secara  umum  posisi  fiskal  Kota Banjarmasin  Pendapatan  Asli  Daerah  termasuk  dalam  kategori  kuat  di bandingkan dengan Dana Bagi Hasil.
c. Posisi  Fiskal  Kota  Banjarmasin  dari  dimensi  UPAD  menunjukkan  sudah kuatnya  upaya  pengumpulan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota Banjarmasin selama periode analisis yaitu nilai elastisitasnya lebih dari 1.
Sejalan dengan uraian di atas maka perlu di lakukan untuk Pemerintah h Daerah Kota  Banjarmasin  dapat  tetap  menaikkan  kinerja  serta  memperbaiki i sistem pengumpulan  pajak  daerah t terutama  retribusi i daerah  antara  lain  :  a).  Metode menghitung  potensi  PAD  yang  efektif,  b).  Pelaporan  hasil  pengumpulan  PAD perlu dibandingkan serta dimonitor dengan target t serta a potensi.
3. Pemerintah  Kota  Banjarmasin  telah  melakukan  upaya-upaya  yang  cukup  di antaranya dengan membuat berbagai sasaran, kebijakan, dan program guna terus meningkatkan kemampuan dan kinerja keuangan daerahnya.
➢ Saran
Sistem  Desentralisasi  yaitu  memungkinkan  suatu  keadaan  daerah  untuk s segala potensi i yang terbaik secara a optimal. Dengan peluang ini maka Pemerintah h Daerah Patut semakin  proaktif  demi i mengoptimalkan  potensi i daerah,  menjalin  kerja  sama  yang  baik dengan masyarakat di wilayah ataupun di luar daerah, memanfaatkan segala sumber daya yang  ada,  membenahi  diri  agar  benar-benar  mampu  dalam  meningkatkan  kemampuan keuangan daerah. Sejalan dengan uraian tujuan di kemukakan saran s sebagai i berikut :
a. Upaya pengoptimalan dalam sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan eksistensi kemandirian daerah Kota Banjarmasin, khususnya dalam bidang fiskal. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin  harus  berusaha  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  sehingga tidak  bergantung  lagi  dari  Dana  Perimbangan  (Bagi  Hasil  Pajak,  Dana  Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.
b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PDRB. Jika PDRB  meningkat,    maka  pendapatan  perkapita  masyarakat  meningkat  dan akhirnya akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.
c. Perusahaan    Daerah  (BUMD)  yang merupakan  salah  satu  sumber  pemasok  dana ke  kas  daerah  harus  lebih  baik  lagi  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga nantinya kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat
d. Bagi  pemerintah  selaku  pengambil  kebijakan  dalam  mengelola  anggaran  daerah untuk  dapat  merencanakan  secara  matang  tentang  peningkatan  Kemampuan Keuangan  Daerah.  Dimana  anggaran  tersebut  lebih  memprioritaskan  dalam meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin.
Untuk  meningkatkan  posisi  Fiskal  dari  aspek  upaya  pengumpulan  (UPAD),  maka Pemerintah  Daerah  Kota  Banjarmasin  perlu  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Adapun  kebijakan  dan  strategi  yang  perlu  dilakukan Pemerintah  Daerah  Kota  Banjarmasin  memperbaiki  sistem  pengumpulan  pajak  dan retribusi daerah, antara lain : 1) Metode menghitung potensi yang efektif, sistematis dan rasionil,  2)  Pelaporan  hasil  pengumpulan  PAD  secara  teratur  perlu  dimonitor  dan dibandingkan  target  dan  potensi,  3)  Memberikan  penghargaan  bagi  pengelola  keuangan daerah  yang  memiliki  intergritas  yang  tinggi,  4)  Memberikan  insentif  pajak,  misalnya local tax holiday untuk menarik investor serta melakukan kemitraan (joint venture).

## DAFTAR REFERENSI
Badan Pusat Statistik (BPS), Banjarmasin Dalam Angka , Banjarmasin.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Saragih,  J.  P.  (2003). Desentrralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi (Pertama ed.).
Indonesia,  R.  (2004) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
Indonesia,  R.  (2014). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.