Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN DERAJAT LUKA RINGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK
Candra Herianto Sinaga 1* , Ardiansah 2 , Bagio Kadaryanto 3
1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia candra@gmail.com, ardiansyah@gmail.com, bagio@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation,  accidents  are  also  divided  into  several  levels/categories  regulated  in Article 229 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, including: Minor Traffic  Accidents  (an  accident  that  results  in  damage  to  vehicles  and/or  goods).  The purpose of this research is to analyze the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of degrees of minor injuries to victims. Traffic Accidents in Siak Regency Based on Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Concerning Traffic. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic has not been implemented optimally because the application of degrees of minor injuries is only regulated in the law. Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, while the application of degrees of minor medical injuries is not regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health or the New Criminal Code.
Keywords: Degree of Injury, Minor Injuries, Traffic Accident Victims
* Alamat korespondensi:
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning E-mail: candra@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan  terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan  pidana  yang  ringan  dan  ancaman  hukumannya  berupa  denda  atau  kurungan,  sedangkan kejahatan  adalah  perbuatan  pidana  yang  berat.  Ancaman  hukumannya  berupa  hukuman  denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang- barang  tertentu,  pencabutan  hak  tertentu,  serta  pengumuman  keputusan  hakim.  Perbuatan  pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu
3. Perbuatan pidana (delik) dolus , adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Perbuatan pidana (delik) culpa , adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:
a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
c. kehilangan salah satu pancaindra;
d. menderita cacat berat atau lumpuh;
e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari Luka ringan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,  Jadi,  luka  patah  kaki  nonpermanen  bisa  digolongkan  luka  berat  jika  mengakibatkan  korban mengalami  kondisi  sebagaimana  diuraikan  penjelasan  Pasal  229  ayat  (4)Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  tersebut  di  atas.  Sebaliknya,  jika  luka  patah  kaki  non  permanen  itu  mengakibatkan korban  menderita  sakit  yang  tidak  memerlukan  perawatan  inap  di  rumah  sakit  atau  selain  yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka tergolong luka ringan.
Ketentuan pidana untuk pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tidak diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan Dalam hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sementara di Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tidak  mengatur  tentang  klasifikasi  luka  seperti  yang  diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Derajat Luka KorbanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap penentuan derajat luka
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  penentuan  derajat  luka dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak memberikan klasifikasi luka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 155 Luka Berat adalah:
a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat atau cacat permanen;
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
g. gugur atau matinya kandungan; atau h. rusaknya fungsi reproduksi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini juga tidak ada mengatur  lebih  spesifik  tentang  bagaimana  kedua  undang-undang  tersebut  secara  konkret mempengaruhi penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas. Pengaturan dalamUndang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  mengatur  mengenai  klasifikasi  luka  yang  dialami  oleh  korban kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori utama:
1. Luka Ringan: Luka yang tidak memerlukan perawatan medis intensif dan tidak menyebabkan cacat permanen.
2. Luka Berat: Luka yang memerlukan perawatan medis yang lebih intensif dan dapat menyebabkan cacat permanen.
3. Kematian: Korban yang meninggal akibat kecelakaan.
Dalam penelitian ini tentu penulis berfokus kepada Luka Ringan, sehingga Batasan luka ringan tersebut  merupakan  cedera  yang  tidak  mengakibatkan  korban  mengalami  cacat,  tetapi  memerlukan perawatan medis. Dalam konteks penerapan derajat luka ringan di Kabupaten Siak, berlaku prosedur berikut:
1. Penanganan Pertama: Setiap korban kecelakaan lalu lintas harus segera mendapatkan pertolongan pertama yang tepat. Hal ini dapat dilakukan oleh petugas kepolisian, petugas medis, atau masyarakat sekitar yang terlatih dalam pertolongan pertama.
2. Pengkategorian Korban: Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban perlu dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan luka. Korban dengan luka ringan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi medisnya.
3. Pengaturan Transportasi Medis: Jika diperlukan, korban dengan luka ringan dapat diangkut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
4. Laporan Kecelakaan: Pihak yang terlibat atau menyaksikan kecelakaan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Laporan ini penting untuk proses investigasi dan penanganan lebih lanjut.
5. Perlindungan Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  juga memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.
DalamUndang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, juga dibagi mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan dalam beberapa tingkatan/kategori yang diatur dalam Pasal 229Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan,  antara  lain:  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Ringan  (merupakan  kecelakaan  yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Sedang (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu  Lintas  Berat  (merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  atau  luka berat).
Arti luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban, jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tugas  jabatan  atau  pekerjaan;  kehilangan  salah  satu  pancaindra;  menderita  cacat  berat  atau  lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.
Namun pada kenyataanya, Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas bahwa tindakan hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar lalu lintas, termasuk pelanggaran yang menyebabkan korban luka ringan. Selain itu, pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. METODE PENELITIAN
Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  Tentang  Lalu  Lintas.  Pendekatan  penelitian  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
b. Pendekatan  Analisis  ( Analytical  Approach )  Pendekatan  analisis  adalah  pendekatan  dengan menganalisa  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah  istilah  yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Derajat  Luka  Ringan  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Kabupaten  Siak BerdasarkanUndang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas
Kecelakaan  tidak  terjadi  kebetulan,  melainkan  ada  sebabnya.  Oleh  karena  ada  penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan  tidak  direncanakan  dan  tidak  terkendali,  ketika  aksi  dan  reaksi  objek,  bahan,  atau  radiasi menyebabkan  cedera  atau  kemungkinan  cedera.  Menurut  D.A.  Colling  (1990)  yang  dikutip  oleh Bhaswata  (2009)  kecelakaan  dapat  diartikan  sebagai  tiap  kejadian  yang  tidak  direncanakan  dan terkontrol  yang  dapat  disebabkan  oleh  manusia,  situasi,  faktor  lingkungan,  ataupun  kombinasi- kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakaan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.
BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang  menyebabkan  cedera  atau  kerusakan  atau  kerugian  pada  pemiliknya  (korban).  Menurut  F.D. Hobbs  yang  dikutip  Kartika  mengungkapkan  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  kejadian  yang  sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi  juga  kematian.  Kasus  kecelakaan  sulit  diminimalisasi  dan  cenderung  meningkat  seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan  dengan  atau  tanpa  Pengguna  Jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia  dan/atau kerugian harta benda”.
Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, juga dibagi mengenai peristiwa- peristiwa kecelakaan dalam beberapa tingkatan/kategori yang diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: Kecelakaan Lalu Lintas Ringan (merupakan kecelakaan yang  mengakibatkan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang).  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Sedang (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kecelakaan Lalu Lintas Berat (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat).
Arti luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat (PenjelasanPasal 229 ayat  (3)  Undang-Undang Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban (Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan): jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.
Jenis luka kecelakaan lalu lintas pada setiap region dikategorikan menjadi 3 yaitu luka lecet, luka memar, dan luka terbuka. Total jenis luka terbanyak antara DOA dan rawat meninggal yaitu jenis luka lecet (342,8%, n=144) ; (280,9%, n=118) kemudian luka memar (164,4%, n=69) ; (152,3%, n=64), dan total  jenis  luka  yang  paling  sedikit  yaitu  luka  terbuka  (154,7%,  n=65)  ;  (71,3%,  n=30).  Jenis  luka terbuka pada regio kepala leher kecelakaan lalu lintas antara DOA (73,8%, n=31) dan rawat meninggal (30,9%, n=13) cenderung lebih banyak dibandingkan regio yang lainnya. Luka terbuka kepala leher pada DOA cenderung lebih tinggi dibandingkan rawat meninggal. Hal ini memiliki arti bahwa luka terbuka pada kepala leher dapat langsung menyebabkan Death on arrival (DOA) tanpa mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sama halnya yang ditunjukkan pada penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013) bahwa luka terbuka pada regio kepala leher lebih banyak dibandingkan dengan regio yang lainnya sebesar 43,45%.
Jumlah kejadian luka terbuka paling sedikit jumlahnya yaitu luka terbuka pada pinggang antara Death on arrival (DOA) (0%, n=0) dan rawat meninggal (0%, n=0) atau tidak didapatkan luka terbuka pada pinggang pada hasil penelitian ini. Pada jenis luka memar tungkai atas cenderung lebih banyak pada  Death  on  arrival  (DOA)  yakni  47,6%,  n=20  jika  dibandingkan  pada  regio  lain.  Hal  ini  berarti dalam penelitian ini luka memar pada tungkai atas dapat berkontribusi dalam terjadinya Death on arrival (DOA). Luka memar kepala leher cenderung lebih banyak pada rawat meninggal yakni 57,1%, n=24. Hal ini didukung dengan penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013) yang menyebutkan bahwa luka memar pada regio tungkai atas dan kepala leher lebih banyak dibandingkan pada regio yang lainnya yang masing-masing sebesar 21,37% dan 87,78%. Jenis luka memar paling sedikit terdapat pada regio pinggang dengan jumlah 0%, n=0 pada Death on arrival (DOA) dan rawat meninggal.
Jenis luka lecet pada Death on arrival (DOA) cenderung lebih banyak pada regio tungkai atas (83,3%, n=35), sedangkan luka lecet pada rawat meninggal cenderung lebih banyak pada regio tungkai bawah (78,6%, n=33). Sama halnya yang ditunjukkan pada penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013)  yakni  luka  lecet  pada  regio  tungkai  atas  dan  tungkai  bawah  lebih  banyak  jika  dibandingkan dengan regio yang lainnya dengan jumlah masing-masing sebesar 84% dan 82,96%. Luka lecet pada Death on arrival (DOA) paling sedikit jumlahnya pada regio pelvic (4,7%, n=2), sama halnya pada rawat meninggal terdapat pada regio pelvic (2,4%, n=1).
Saat  ini  terdapat  alat  bantu  yang  mulai  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  VeR,  yakni TRISS.  Trauma  Related  Injury  Severity  Score  (TRISS)  adalah  metode  penilaian  perlukaan  yang memiliki parameter penilaian yang logis dan telah digunakan secara luas didunia. Alat bantu lain adalah perhitungan luas luka total. Menurut penelitian Afandi menggunakan uji diagnostik, metode ini cukup praktis dan relatif mudah digunakan terutama dikalangan dokter umum serta memiliki nilai sensitivitas dan  spesifitas  yang  cukup baik  yaitu  sensitivitas  yang  tinggi  sebesar  85,5%  dan  spesifisitas  sebesar 87,3%.  Kekurangan  pada  perhitungan  luas  luka  total  yaitu  hanya  dapat  digunakan  untuk  penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas.
Seorang dokter melakukan pemeriksaan medis selain untuk kepentingan kesehatan pasien juga dapat melakukan pemeriksaan medis dalam rangka melakukan penilaian medikolegal kesehatan untuk kepentingan  hukum.  Pekerjaan  dokter  untuk  kepentingan  hukum  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk laporan berupa visum et repertum.
Berdasarkan batasan luka derajat ringan yang disebutkan di atas, maka semua keadaan yang lebih berat dari luka derajat ringan dimasukkan ke dalam batasan sakit atau luka. Kemudian dokter pemeriksa dapat membaginya menjadi kategori luka derajat sedang dan luka berat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:
a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
c. kehilangan salah satu pancaindra;
d. menderita cacat berat atau lumpuh;
e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari
Penentuan  Derajat  Luka  Korban  dilihat  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2023 tentang Kesehatan tidak ada diatur dalam penerapan derajat luka tersebut, sehingga dokter mengacu kepada klasifikasi derajat luka yang diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas penting untuk memastikan bahwa proses penentuan derajat luka dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang kesehatan dan peraturan yang terkait memiliki peran penting dalam menentukan prosedur medis dan hukum yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 155 Luka Berat adalah:
a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat atau cacat permanen;
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
g. gugur atau matinya kandungan; atau
h. rusaknya fungsi reproduksi.
Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini  juga  tidak  ada  mengatur  lebih  spesifik  tentang  bagaimana  kedua  undang-undang  tersebut  secara konkret mempengaruhi penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas. Misalnya, Undang- Undang Kesehatan dapat memberikan panduan tentang standar perawatan medis yang harus diberikan kepada korban kecelakaan, sedangkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan ketentuan tentang bagaimana kecelakaan lalu lintas harus ditangani secara hukum. Dalam konteks  penentuan  derajat  luka,  sinkronisasi  antara  kedua  undang-undang  tersebut  dapat  membantu memastikan bahwa prosedur yang digunakan oleh lembaga medis dan hukum adalah sejalan dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting untuk keadilan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas serta memberikan perlindungan yang layak bagi korban.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  penentuan  derajat  luka  korban  kecelakaan  lalu  lintas  diatur oleh beberapa undang-undang yang saling berkaitan, yaituUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Ketiga  undang-undang  ini  memberikan kerangka hukum yang lengkap untuk penanganan kecelakaan lalu lintas dan penentuan derajat luka korban.
Penentuan  Derajat  luka  merupakan  opini  dokter  mengenai  kondisi  yang  dialami  korban  yang dituliskan  pada  bagian  kesimpulan  visum  et  repertum.  Derajat  luka  dituliskan  setelah  menuliskan mengenai cedera yang dialami korban dan jenis kekerasannya. Derajat luka ringan didefinisikan sebagai luka  yang  tidak  menyebabkan  cacat  permanen  atau  kematian,  serta  tidak  memerlukan  perawatan intensif atau waktu pemulihan yang lama. Contoh luka ringan antara lain lecet, memar, atau luka yang memerlukan  penanganan  medis  sederhana.  Penentuan  derajat  luka  ringan  ini  penting  untuk  proses administrasi  dan  hukum,  termasuk  penentuan  ganti  rugi  dan  asuransi,  serta  pengambilan  tindakan selanjutnya oleh pihak berwenang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penerapan  derajat  luka  ringan  di  Kabupaten  Siak  melibatkan  beberapa  langkah  yang terkoordinasi antara berbagai pihak terkait. Pertama, saat terjadi kecelakaan, petugas kepolisian akan segera melakukan identifikasi dan pencatatan kondisi korban. Mereka akan bekerja sama dengan tenaga medis untuk memastikan diagnosis yang akurat mengenai tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban. Diagnosis ini didasarkan pada pemeriksaan fisik dan, jika diperlukan, pemeriksaan tambahan seperti rontgen atau tes laboratorium.
Setelah derajat luka ditentukan, langkah selanjutnya adalah penanganan medis yang sesuai. Bagi korban  dengan  luka  ringan,  perawatan  medis  dapat  dilakukan  di  pusat  layanan  kesehatan  terdekat seperti puskesmas atau klinik. Selain itu, korban juga diberikan informasi mengenai hak-hak mereka, termasuk klaim asuransi jika mereka terdaftar dalam program asuransi kecelakaan lalu lintas.
Dalam konteks hukum, penentuan derajat luka ringan juga mempengaruhi proses penyelesaian hukum terkait kecelakaan lalu lintas. Pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka ringan pada korban dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sanksi ini biasanya lebih ringan dibandingkan  dengan  kasus  yang  melibatkan  luka  berat  atau  kematian.  Penerapan  sanksi  ini  diatur dalam pasal-pasal tertentu dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.
Di Kabupaten Siak, upaya peningkatan keselamatan lalu lintas terus dilakukan melalui berbagai program  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat.  Peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya keselamatan di jalan raya diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan respon yang tepat dalam penanganan korban kecelakaan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak  kepolisian  dan  lembaga  terkait  lainnya  untuk  memastikan  bahwa  setiap  kecelakaan  ditangani dengan cepat dan tepat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.
Secara keseluruhan, penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Siak berdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Melalui penanganan yang terkoordinasi dan sesuai prosedur, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kecelakaan serta meningkatkan kualitas layanan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Siak.

## Hambatan  Dalam  Penerapan  Derajat  Luka  Ringan  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Kabupaten  Siak  BerdasarkanUndang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas
Norma-norma  peraturan  tanpa  adanya  sarana  pendukung  seperti  struktur  keorganisasian  yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya  dalam  melakukan  dan  melaksanakan  norma-norma  peraturan  juga  harus  dinilai,  apakah memang  sudah  tepat  masyarakat  dapat  melaksanakan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  bagaimana nantinyaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan    diimplementasikan.  Melihat  hal  ini  maka  kita  dapat  menggunakan  pendekatan  substansi, sutruktural, dan kultural
Secara substansi,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana  dan  teknis;  nilai  keefektifan  dari  penegakan  hukum  berupa  sanksi  administrasi,  perdata hingga  pada  pidana;  pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  dari  penyelenggara  negara  dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang hars dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektik dan efisien jika dilaksanakan.
Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalakan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum posistif dalam hal iniUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  ,  namun  perlu  diterjemahkan  lagi  bagaimana  situasi  dan  kondisi  dilapangan  dapat  menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh  seberapa  besar  dan  seberapa  banyak  petunjuk-petunjuk  dilapangan.  Terkait  denganUndang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilitas-fasilitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan Undang-undang tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum  di  jalan  belum  terpenuhi  kebutuhannya  maka  pelaksanaan  Undang-undang  juga  akan  tidak efektif dan efisien
Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan luka ringan, memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas adalah  salah  satu  masalah  serius  yang  dihadapi  oleh  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Ketika kecelakaan terjadi, dampaknya bisa berkisar dari kerusakan materiil hingga cedera fisik yang bervariasi dalam tingkat keparahan. Luka ringan pada korban kecelakaan lalu lintas adalah salah satu kategori cedera  yang  sering  ditemui.  Penerapan  derajat  luka  ringan  ini  memiliki  konsekuensi  hukum  yang berbeda dibandingkan dengan luka sedang atau berat.
Menurut Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), luka ringan diartikan sebagai luka yang tidak menimbulkan sakit lebih dari 10 hari atau tidak menghambat pekerjaan atau aktivitas korban secara signifikan. Luka ringan biasanya mencakup cedera-cedera seperti lecet, memar, atau luka kecil yang tidak memerlukan perawatan medis intensif. Penerapan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU LLAJ). Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.

## Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas
Di dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi multi stakeholder yang terdiri  dari  5  (lima)  institusi  yaitu:  Kementerian  Pekerjaan  umum,  Kementerian  Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  instansi  masing-masing,  dimana  di  dalam  Undang  Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan  di  bidang  Jalan  meliputi  kegiatan  pengaturan,  pembinaan,  pembangunan,  dan pengawasan  prasarana  Jalan,  termasuk  di  dalamnya  perencanaan,  pembangunan,  dan  optimalisasi pemanfaatan  ruas  jalan  serta  perbaikan  geometrik  ruas  jalan  dan/atau  persimpangan  jalan.Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan     juga menjelaskan  ketentuan  mengenai  Laik  Fungsi  Jalan  (LFJ),  dana  Preservasi  jalan,  serta  Audit keselamatan jalan.
Undang-undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara.
Dalam penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, beberapa faktor dipertimbangkan oleh penegak hukum, antara lain:
1. Kesalahan Pengemudi: Apakah kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran aturan lalu lintas oleh pengemudi.
2. Kondisi Jalan dan Lingkungan: Faktor-faktor eksternal seperti kondisi jalan, cuaca, dan lalu lintas saat kecelakaan terjadi.
3. Tindakan Pengemudi Pasca-Kecelakaan: Apakah pengemudi memberikan pertolongan pertama dan melaporkan kecelakaan kepada pihak berwenang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, korban atau ahli warisnya  berhak  atas  santunan  dari  PT  Jasa  Raharja.  Besarnya  santunan  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan.  Penerapan  derajat  luka  ringan  pada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di Indonesia telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka ringan bertujuan untuk memberikan  efek  jera  serta  melindungi  hak-hak  korban.  Namun,  implementasi  yang  efektif memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk penegak hukum, pengemudi, dan masyarakat umum.  Edukasi  tentang  keselamatan  berlalu  lintas  juga  menjadi  kunci  dalam  mengurangi  jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengguna jalan.

## IV. KESIMPULAN
Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan    Tentang  Lalu  Lintas  adalah  belum  berjalan  dengan  maksimal  karena penerapan derajat luka ringan hanya diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan penerapan derajat luka ringan di medis tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  maupun  KUHP  Baru.Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  memberikan  pedoman  komprehensif  mengenai  penanganan  kecelakaan lalu lintas, termasuk klasifikasi derajat luka korban. Penerapan klasifikasi derajat luka ringan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Siak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.
Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten  Siak  BerdasarkanUndang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan    Tentang  Lalu  Lintas  adalah    terjadinya  kurang koordinasi  antar  instansi,  terutama  antara  kepolisian  dan  tenaga  medis  karena  dalam menentukan penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas, kurangnya regulasi yang mengatur terkait derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas, keterbatasan fasilitas medis di Kabupaten Siak.
Upaya  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penerapan  Derajat  Luka  Ringan  Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak BerdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Tentang Lalu Lintas adalah Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi, perlunya diatur dalam regulasi terkait derajat luka ringan serta membuat panduan teknis dan prosedur operasional standar (SOP), dan peningkatan fasilitas medis.

## REFERENSI
Edy Halomoan Gurning ImplementasiUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
F. D. Hobbs, Perencanaan dan Teknik lalulintas (Edisi Kedua) , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
H.W.Heinrich,  D.  Petersen,  &  N.Roos, Industrial  Accident  Prevention ,  5th.ed.  (New  York: McGraw Hill, 1979)
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pagi, siang, sore, malam, dan dini hari , 2010, Diakses pada 26 Juni 2024, tersedia di : http://kbbi.web.id/.
M.Karjadi, Perundang-Undangan  Lalu  Lintas  Jalan  Dan  Angkutan  Jalan  Raya  (Dengan Komentar Secara Tanya Jawab) , (Bogor: Politeia, 1988)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  CV Rajawali, 1983)
Pothireddy S. & Karukutla N. Pattern of injuries to motorcyclists in fatal road traffic accidents. J Biosci Tech. 2013;4(2):513-518
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004)