## PERANAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN SEBAGAI INDUSTRI STRATEGIS DIDALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Rahmanisa Purnamasari Faujura Universitas Wiralodra
Email : rahmanisaa@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia's geographical located between two continents and oceans, those are the Asian nd the Australian Continent, and the Indian and the Pacific Ocean, has made Indonesia to become  a  country  with  strategic  position,  both  for  the  world  trade  route  and  inter-State relations.  But  on  the  other  hand  Indonesia  has  the  sovereignty  of  the  State  that must  be guarded and maintained from all kinds of threats both from within and outside. For this reason, Indonesia is required to have the capacity in the form of TNI defense equipment, which is adequate as the main instrument to protect territorial sovereignty and to safeguard national  interests  from  the  threats,  challenges,  obstacles  and  disturbances  both  from domestic and foreign. Therefore, the development of the defense industry is also needed. The main problem in this study is how does the law regulate the development of defense industry  as  Indonesia's  strategic  industry?The  descriptive  method  of  analysis  with normative juridical was used in analyzing the problems of the development of the defense industry  in  facing  the challenges,  threats,  and  disruptions  to  the  Republic  of  Indonesia's sovereignty as a consequence of the strategic location of Indonesia's geographical position.
The results of the study show that the defense industry has a position as a strategic industry, because the primary weaponry defense system has important role in order to maintain the sovereignty of the State. Even though the regulation has been assigned in a law, namely Law Number 16 of 2012 concerning on the Defense Industry, but it has not been regulated by clear regulations and is tend to ad hoc, which is certainly not beneficial for the growth and development of the National defense industry. Law as a medium of renewing society must be able  to  make  changes,  so  that  it  can  direct  where  the  national  defense  industry  will  be developed,  so  it  is  able  to  create  companies  that  are  reliable  in  producing  defense equipment to preserve national sovereignty.
Keywords: defense, industry, regulation.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berada  pada  posisi  sangat  strategis  dalam lingkup  kawasan  Asia  Tenggara.  Nilai  strategis  Indonesia  tersebut  dapat  dilihat  dari  segi selain  karena  Indonesia  dianggap  sebagai  negara  yang  berdaulat  saja,  melainkan disebabkan pula oleh letak geografisnya yang berada diantara dua benua Benua Asia serta Benua  Australia  dan  diantara  dua  samudra  Samudra  Hindia  beserta  Samudra  Pasifik sehingga  dalam  hal  ini  menjadikan  Indonesia  juga    sebagai  salah  satu  jalur  strategis
perdagangan dunia 94 .
Seiring dengan berkembanganya hubungan antar negara yang yang dilakukan oleh Indonesia  dan  timbulnya  dinamika  hubungan  antar  negara  dalam  mengamankan kepentingan  nasional  yang  tidak  jarang  berbenturan  dengan  kepentingan  nasional  negara lain, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa atau ketegangan antar negara yang terkadang dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik maupun  dengan jalur  militer.  Sebagai  negara  yang  berdaulat  tentunya  negara  Indonesia  dituntut  untuk memiliki kekuatan berupa alutsista TNI yang memadai sebagai instrumen utama menjaga menjaga  kedaulatan  teritorial  serta  mengamankan  kepentingan  nasional  dari  ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Kegiatan  pengembangan  dan  pemanfaatan  alutsista  TNI  di  Indonesia  pun  dapat dijadikan  salah  satu  faktor  penunjang  yang  dapat  memberikan detterence  effect 95 (efek penggentar)  kepada  negara-negara  lain,  yang  selalu  memandang  negara  Indonesia  secara sebelah  mata  karena  ketergantungannya  terhadap  senjata  dari  negara  lain.  Maka  dari  itu tanpa  adanya  usaha  mengurangi  ketergantungan  pasokan  alutsista  TNI  dari  negara  lain kebesaran  dan  harga  diri  bangsa  Indonesia  dihadapan  bangsa-bangsa  lain  khususnya  di kawasan  akan  mudah  diremehkan  dan  dipandang  sebelah  mata  dalam  berunding  melaui jalur diplomatik maupun konfrontasi terbuka melalui operasi militer.
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  hal  ini  merupakan  dampak  dari terabaikannya pembangunan industri pertahanan indonesia yang merupakan salah satu dari industri  strategis  di  Indonesia,  industri  pertahanan  indonesia  yang  seharusnya  dapat menjadi  salah  satu  kegiatan  yang  membantu  pembangunan  nasional  dalam  mewujudkan tujuan negara yang tertulis dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada kenyataannya berada dalam kondisi tidak baik dan bermasalah baik dari segi  finansial  maupun  pengaturan  dalam  pengelolaan  sehingga  akhirnya  tidak  cukup kompetitif  dibanding  industri  pertahanan  dari  negara  lain.  Kurangnya  keberadaan peraturan perundang - undangan yang seharusnya berperan sebagai hukum yang mengatur dan  mengarahkan  jalan  perkembangan  industri  pertahanan  Indonesia  sebagai  industri strategis  Indonesia  ini  menjadikan  perkembangan  industri  pertahanan  Indonesia  yang
94 Wiranto Arismunandar, Strategi Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka Mewujudkan Kemandirian Pertahanan Nasional , Jakarta; PT. Erlangga, 2000, hlm. 12.
95 Martin, The Economic of Offset: Defence Procurement and Countertrade (Terjemahan); Amsterdam; Routledge, 2007, hlm. 87.
dapat membantu pembangunan nasional tidak dapat dilakukan oleh Indonesia.
Maka dari itu jika dilihat dari permasalahan tersebut tentunya tujuan hukum yang memberikan  suatu  ketertiban  dan  keadilan  tidaklah  tercapai  dalam  mewujudkan  suatu pembangunan  nasional  yang  dicita  -  citakan  oleh  Indonesia,yang  seharusnya  dapat dilakukan melalui perngembangan industri pertahanan Indonesia sebagai Industri Strategis Indonesia  yang  dapat  menghasilkan  sedikitnya  suatu  perkembangan  baik  dalam  segi ekonomi  maupun  dalam  mempertahankan  kedaulatan  negara.  Dengan  demikian bagaimanakah peranan hukum dalam pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan sebagai industri strategis di Indonesia?

## II. METODE DAN PENEDAKATAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan  Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan  penelitian  yang menitikberatkan    pembahasan pada data-data sekunder berupa    bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan      yakni untuk memperoleh bahan-bahan    hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. 96 Bahan hukum primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain UUD 1945, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Undang - Undang  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Perindustrian  Undang  -  Undang  Nomor  3  Tahun 2016 tentang Perindustrian. Bahan-bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan-bahan hukum yang menjelaskan peraturan perundang-undangan, yakni RUU Industri Pertahanan, Doktrin,  dan lain-lain.  Sedangkan  bahan hukum  tersier  berupa  tulisan-tulisan  dari jurnal, majalah, media social, dan lain-lain.
Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  secara kualitatif terhadap perlindungan industri pertahanan.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Industri Pertahanan Sebagai Bagian Dari Industri Strategis Indonesia
96 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134
Industri  pertahanan  merupakan  salah  satu  sektor  industri  strategis  di  Indonesia yang  memiliki  ciri  utama  yaitu  keberadaan  teknologi  tinggi  serta  inovasi  yang  melekat pada setiap tahapan proses produknya. Keberadaan Industri pertahanan dalam hal ini tidak hanya bermanfaat dalam rangka menjaga kedaulatan negara dalam segi militer, melainkan keberadaan  industri  pertahanan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  industri  strategis menjadikan salah satu kegiatan yang mendukung pembangunan nasional di Indonesia 97 .
Industri  Pertahanan  yang  lahir  pada  masa  Orde  Baru  yaitu  mulai  muncul  dengan keberadaan  PT.  Pindad  pada  tahun  1998  yang  bergerak  dalam  bidang  persenjataan  yang dijadikan  Alat  Utama  Sistem  Pertahanan  (alustsista).  Keberadaan  industri  pertahanan tersebut  tidak  juga  membuat  Indonesia  untuk  mengesahkan  suatu  peraturan  perundang  - undangan  yang  mengatur  mengenai  berjalannnya  industri  pertahanan.  Keberadaan  PT. Pindad  sendiri  berada  dibawah  pembinaan  Badan  Pengelola  Industri  Strategis  (BPIS), namun,tahun  1998  BPIS  dibubarkan  sehingga  seluruh  perseroan  yang  berada  di  bawah pembinaannya menjadi anak perusahaan PT. Pakarya Industri (Persero). Tahun 1999 PT. Pakarya  Industri  (Persero)  berubah  nama  menjadi  PT.  Bahana  Pakarya  Industri  Strategis (Persero),  yang  kemudian  dibubarkan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  52  tahun  2002  Tentang  Penyertaan  Modal  Negara  Republik  Indonesia  ke  Dalam PT  DIRGANTARA  INDONESIA,  PT  PAL  INDONESIA,  PT  PINDAD,  PT  DAHANA, PT  KRAKATAU  STEEL,  PT  BARATA  INDONESIA,  PT  BOMA  BISMA  INDRA,  PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS.
Industri  Pertahanan  di  Indonesia  kemudian  lahir  kembali  dengan  keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor    41  tahun  2003  Tentang  Pelimpahan  Kedudukan,  Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum  (PERUM),  dan  Perusahaan  Jawatan  (PERJAN)  Kepada  Menteri  Negara  Badan Usaha Milik Negara, yang mengartikan juga bahwa PT. Pindad (Persero) berada di bawah kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Dari  sejarah  lahirnya  industri  pertahahan  di  Indonesia  sendiri  Indonesia  baru mengesahkan  peraturan  perundang  -  undangan  mengenai  industri  pertahanan  pada  tahun 2012  yaitu  dengan  lahirnya  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri
97 Habibi  Yusuf  Sarjono  , Peran  Strategis  Pembangunan  Industri  Pertahanan,  Bandung,  PT.  Mandar Maju, 2011, hlm. 5
Pertahanan,  hal  ini  mengartikan  bahwa  selama  Industri  Pertahanan  Indonesia  berdiri memang sama sekali tidak diatur bagaimana industri tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya  yaitu  sebagai  suatu  Senjata  Utama  Sistem  Pertahanan  yang  dapat  membantu Indonesia  dalam  rangka  pembangunan  nasional  yaitu  mewujudkan cita  -  cita  bangs  yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Dengan baru disahkan peraturan  perundang  -  undangan  yang  merupakan  aturan  dalam  berjalannnya  Industri pertahanan,  mengartikan  bahwa  peranan  hukum  selama  ini  memang  sangat  kurang terhadap  berjalannya  industri  pertahanan  di  Indonesia  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  dampak  yang  terjadi  adalah  munculnya  beberapa  kendala  spesifik terkait dengan pengelolaan industri strategis bidang pertahanan seperti 98 a. In-efesiensi pengelolaan.
b. Mis-manajemen dalam pengelolaan.
c. Minimnya  daya  beli  TNI  sebagai  end  user  untuk  menyerap  berbagai  produksi industri strategis.
d. Kurangnya perhatian, pemanfaatan dan sinkronisasi lembaga penelitian pemerintah, perguruan  tinggi  maupun  swasta  dalam  inovasi  teknologi  pertahanan  dan keamanan yang memiliki daya saing.
e. Bahan  baku  baja  yang  masih  bergantung  pada  produk  impor  yang  mahal  dan kurang terdukung produksi baja nasional.

## 3.2. Peranan  Hukum  Dalam    Industri  Pertahanan  Sebagai  Salah  Satu  Industri Starategis Di Indonesia
Pertahanan  negara  adalah  upaya  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  militer  serta  ancaman  bersenjata  terhadap keutuhan  bangsa  dan  negara 99 .  Dalam  hal  ini  keberadaan  industri  pertahanan  seperti produk  senjata  menjadikan  suatu  hal  yang  penting  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  dalam  mempertahankan  serta  memberikan  keamanan,  sehingga  dalam  hal  ini industri  pertahanan  dapat  dikatakan  menjadi  suatu  industri  strategis  yang  mempengaruhi pula pembangunan nasional di Indonesia.
Pengertian  dari  industri  strategis  sendiri  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  4
98 Kementerian  Pertahanan  RI, Minimum  Essensial  Force ,  Jakarta;  Komponen  Utama  Kemenpan  RI, 2010, hlm. 16.
99 Juanda, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis , Bandung; Bima Cipta, 1997, hlm. 117.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian yang menjelaskan bahwa :
“Industri  strategis  adalah  Industri  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai    hajat  hidup  orang  banyak,  meningkatkan  atau  menghasilkan  nilai tambah sumber    daya  alam  strategis,  atau  mempunyai  kaitan  dengan kepentingan  pertahanan  serta  keamanan  negara  dalam  rangka  pemenuhan  tugas negara.”
Diliat  dari  pengertiannya  tentunya  hal  ini  sejalan  dengan  landasan  konstitusional dari  adanya  industri  pertahanan  yang  berada  pada  pembukaan  Undang  -  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
“ bahwa  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  pertahanan  dan  keamanan  negara dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara  yang membutuhkan  ketersediaan  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional;”
Industri  Pertahanan  sendiri  memiliki  kharakteristik  khusus  dalam  bidang perindustrian,  dimana  bidang  usaha  pertahanan  merupakan  salah  satu  bidang  usaha industri  tertutup  dari  penanaman  modal  asing  yang  hal  ini  telah  dijelaskan  juga  dalam Pasal  12  angka  2  Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal bahwa :
“ Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang  usaha  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  tertutup  berdasarkan undang-undang”
Keberadaan  industri  pertahanan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  industri  strategis Indonesia  seharusnya  dapat  membuat  Indonesia  mudah  dalam  melakukan  suatu  kegiatan yang  dapat  berdampak  pada  pembangunan  nasional  di  Indonesia,  namun  pada kenyataannya  komponen  pendukung,  seperti  industri  pertahanan  nasional,  juga  belum sepenuhnya  dapat  bersinergi  dengan  komponen  inti  sehingga  kemampuan  pertahanan negara  belum  dapat  dibangun  secara  optimal.  Di  sisi  lain 100 ,  secara  geopolitik  dan geostrategi,  Indonesia  terletak  pada  posisi  yang  strategis  dan  menentukan  dalam  tata pergaulan  dunia  dan  kawasan,  namun  disisi  lain  peran  hukum  sebagai  pengarah  dalam berjalannya industri pertahanan masih belum mencapai tujuannya yaitu memberikan suatu
100 Margono, Kebijakan Modernisasi Alutsista Tni Dihadapkan Pada Tuntutan Tugas, Bandung; Yudhagama, 2012, hlm. 14.
ketertiban dan keadilan.
Peraturan  perundangan  -  undangan  sebagai  pengaturan  pelaksanaan  dari berjalannya industri pertahanan Indonesia tersebut sama sekali belum ada yang mengatur secara  jelas  dimulai  sejak  berdirinya  industri  pertahanan  pertama  di  Indonesia  yang  lahir pada masa Orde Baru hingga pada tahun 2012 baru disahkannya Undang - Undang Nomor 16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan.  Keberadaan  payung  hukum  nasional  untuk memfasilitasi  revitalisasi  industri  strategis  nasional  bidang  pertahanan  secara  lebih terkonsentrasi,  selama  ini  masih  bersifat  ad  hoc  dan  parsial.  Artinya,  belum  ada  satu undang-undang  yang  mengatur  secara  tegas  mengenai  posisi  industri  pertahanan  sebagai industri  strategis  nasional  dalam  pertahanan  dan  perekonomian  nasional,  adanya rancangan undang  - undang untuk revitasilasi industri pertahanan sampai sekarang masih juga  belum  disahkan.  Padahal  didalam  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  Tahun  2015-2019    telah  ditetapkan  sasaran  dan  arah  kebijakan  dan  startegi pengembangan industri pertahanan nasional.
Dalam  hal  ini  peran  hukum  jelas  dapat  dikatakan    kurang  membantu  dalam berjalannya  perkembangan  indusri  pertahanan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  industri strategis  Indonesia  yang  dapat  mebantu  pembangunan  nasional  di  Indonesia.Sejalan dengan  permasalahan  tersebut,  hukum  yang  seharusnya  sebagai  sarana  pembaharuan sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja, 101 dalam  hal pengembangan  industri  pertahanan  ini  justru  sama  sekali  tidak  menjalankan  hal  tersebut sesuai  dengan  tujuannya  yaitu  menciptakan  suatu  ketertiban  dan  keadilan  dalam melakukan suatu perkembangan atau pembangunan.
Mochtar  Kusumaatmadja 102 menjelaskan  juga  bahwa  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  memiliki  arti  sebagai  penyalur  arah  kegiatan  manusia  yang  dikehendaki, yang dalam hal ini di dasari pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam  usaha  pembangunan  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  jika  ingin  mencapai  pada pembangunan tersebut. Adapun maksud dari penjelasan Mochtar Kusumaatmadja tersebut mengartikan betapa pentingnya keberadaan hukum dalam melakukan suatu pembangunan khususnya  yang  menyangkut  dengan  pembangunan  nasional  di  Indonesia,  hukum  akan membrikan  suatu  kepastian  hukum  yang  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  dalam
101 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (Kumpulan  Karya  Tulis), Bandung; Penerbit Alumni, 2002, hlm. 14
102 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung; Penerbit: CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 5
pembangunan tersebut.
Tidak  adanya  pengaturan  dalam  pengelolaan  industri  pertahanan  ini  menjadikan juga  industri  swasta  nasional  yang  mampu  menghasilkan  peralatan  militer  belum mendapat  peran  yang  optimal  dalam  membantu  berjalannya  perusahaan  industri pertahanan  BUMN  untuk  menciptakan  alutsista  sendiri,  begitu  juga  dengan  konsep  tiga pilar  pelaku  industri  pertahanan  sebagai  lembaga  dan  proses  yang  tidak  berjalan  karena tidak ada pengaturannya yang jelas. Konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan mengacu pada hubungan lembaga yang terpadu antara 103
1. Perguruan Tinggi dan komunitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pertahanan
2. sektor  industri/swasta  sebagai  pendaya  guna  hasil  Iptek  pertahanan,  produksi maupun distribusinya, serta
3. TNI sebagai pengguna.
Perlu diingat juga bahwa dalam pembangunan dibutuhkan juga peran lembaga dan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Maka  dari  itu  dari  penjelesan  tersebut  mengartikan  bahwa  dalam  perkembangan industri  pertahanan  sebagai  industri  strategis  Indonesia  masih  belum  mendapatkan  suatu kepastian hukum dalam rangka menuju pembangunan nasional, hukum dalam masalah ini tidak  memberikan  suatu  kepastian  hukum  yang  jelas  dalam  pembangunan  industri pertahanan  ini,  sejalan  dengan  hal  tersebut  mengartikan  bahwa  hukum  tidak  akan mencapai suatu ketertiban dan juga keadilan.

## 3.3. Arah  Pengaturan  Industri  Pertahanan  Sebagai  Industri    Strategis  Di Indonesia
Industri pertahanan adalah industri nasional, baik milik pemerintah maupun swasta yang  produknya  baik  secara  mandiri  maupun  kelompok,  termasuk  jasa  perawatannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan kedaulatan negara. Industri pertahanan ini  merupakan  jawaban  dari  tantangan  keperluan  pencapaian Minimum  Essential  Force (MEF) 104 di lingkungan TNI yang telah direncanakan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPMN)  yang  dimiliki  oleh  Indonesia.  Industri  pertahanan diatur  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2012 tentang  Industri  Pertahanan  yang
103 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia , Jakarta; Departemen Pertahanan, 2008, hlm.3.
104 Sily Karim, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, Jakarta; KPG, 2014, hlm. 21
menjalaskan dalam Pasal 1angka 1 bahwa :
“Industri  Pertahanan  adalah  industri  nasional  yang  terdiri  atas  badan  usaha milik  negara  dan  badan  usaha  milik  swasta  baik  secara  sendiri  maupun berkelompok  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  sebagian  atau  seluruhnya menghasilkan  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan,  jasa  pemeliharaan untuk  memenuhi  kepentingan  strategis  di  bidang  pertahanan  dan  keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suatu negara yang memiliki industri pertahanan dianggap mempunyai keuntungan strategis dalam tatanan global dikarenakan dianggap mampu melakukan penangkalan dan menjawab tantangan atau ancaman yang senantiasa berubah 105 .
Industri pertahanan yang pengertiannya menyangkut hajat hidup orang banyak, hal tersebut  menjadikan  industri  pertahanan  merupakan  bagian  dari  industri  strategis  di Indonesia  yang dapat membantu berjalannya pembangunan nasional di Indonesia,  hal ini dipertegas  dengan  pengertian  industri  strategis  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  4 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian, dijelaskan bahwa :
“Industri  strategis  adalah  Industri  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai    hajat  hidup  orang  banyak,  meningkatkan  atau  menghasilkan  nilai tambah sumber   daya  alam  strategis,  atau  mempunyai  kaitan  dengan kepentingan pertahanan serta keamanan  negara  dalam  rangka  pemenuhan tugas negara.”
Upaya  perwujudan  industri  pertahanan  tidak  terlepas  juga  dari  konsep  tiga  pilar pelaku  industri  pertahanan  dan  konsep  kluster  industri  pertahanan.  Konsep  tiga  pilar pelaku industri pertahanan mengacu pada hubungan yang terpadu antara 106
1. Perguruan  Tinggi  dan  komunitas  Penelitian  dan  Pengembangan  (Litbang)  sebagai pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pertahanan
2. sektor industri/swasta sebagai pendaya guna hasil Iptek pertahanan, produksi maupun distribusinya, serta
3. TNI sebagai pengguna.
Sedangkan  konsep  kluster  Industri  pertahanan  artinya  adalah  adanya  saling keterkaitan  dan  saling  mendukung  antara  industri  hulu, industri  hilir,  industri  pendukung dan industri terkait untuk menciptakan daya saing dan meningkatkan industri nasional 107 . Adapun  dalam  hal  ini,  berikut  beberapa  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang
105 Idem , hlm. 23
106 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia , Jakarta; Departemen Pertahanan, 2008, hlm.3.
107 Ibid .
merupakan   bagian dari Industri Pertahanan :
1. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Dahana  yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  tahun  1991  berkedudukan  di  Tasikmalaya  dengan  produk yang  dihasilkan  adalah  bahan-bahan  Peledak  khusus  digunakan  oleh  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  baik  Angkatan  Darat,  Laut,  Udara,  maupun  Polisi  di bawah Menteri Pertahanan Nasional.
2. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Pindad  yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983 berkedudukan di Bandung dengan produk  yang dihasilkan  adalah  Produk  Militer  yaitu  Senjata  Api  dan  Amunisi  Non  Militer  di bawah Menteri Pertahanan Nasional.
3. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  PAL  Indonesia  yang  didirikan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1980  berkedudukan  di  Surabaya  dengan produk  yang  dihasilkan  adalah  Produksi  Kapal  Laut  khusus  untuk  TNI  Angkatan Laut dan untuk Umum.
4. Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Industri  Pesawat  Terbang  Nusantara  yang sekarang  sudah  berganti  menjadi  PT.  Dirgantara  Indonesia,  didirikan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  1976  berkedudukan  di  Bandung  dengan produk yang dihasilkan adalah Perakitan Pesawat Terbang di bawah  Menteri Riset dan Teknologi.
Terhadap Industri Pertahanan sendiri dari sisi regulasi telah diatur dalam beberapa pengaturan  sebagai  landasan  dalam  perwujudan  industri  pertahanan  tersebut  adapun landasan tersebut antara lain dibagi menjadi empat, yaitu :

## a. Landasan Filosofis
Landasan filosofis dalam industri pertahanan di Indonesia terdapat dalam pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Sila - sila dalam pancasila yang saling berkaitan satu  sama  lainnya  untuk  menjalankan  industri  pertahanan  di  Indonesia  dapat  dilihat sebagai berikut :

## 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Makna  dari  sila  pertama ini  yaitu  mencakup  tanggung  jawab  bersama  dari  semua golongan  beragama  untuk  secara  terus-menerus  dan  bersamasama  meletakkan  landasan spiritual,  moral,  dan  etik  yang  kukuh  bagi  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan Pancasila, dikaitkan dengan industri pertahanan sebagai industri strategis di Indonesia hal ini  akan    berpengaruh  dalam  penerapan  asa  profesional  dalam  menjalankan
perkembangan  industri  pertahanan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  2  huruf  (h) Undang  -  Undang  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  yang  menjelaskan bahwa  dalam  penyelenggaraan  industri  pertahanan  dan  seluruh  lembaga  yang  berkaitan dengan  Industri  Pertahanan  serta  sumber  daya  yang  ada  di  dalamnya  harus  dapat menjalankan  fungsinya  masing  -  masing  sesuai  dengan  kapasitas  dan  kapabilitas  yang mengacu pada ketentuan di dalam Undang - Undang dan tidak melanggar moral.

## 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila  kedua  dari  Pancasila  ini  mengandung  nilai-nilai  kemanusiaan  antara  lain perlakuan  yang  adil  antar  sesama  manusia,  saling  menghormati  serta  tidak  berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dalam rangka kerjasama BUMN dengan  Swasta  dalam  menjalankan  perkembangan  industri  pertahanan  di  Indonesia  , dimana para pihak dalam hal ini  harus menghormati hak dan kewajiban masing  - masing supaya berjalannya industri pertahanan ini dapat dijalankan dengan baik.

## 3. Persatuan Indonesia
Sila ke - 3 dalam pancasila ini mengandung makna bersama   membangun  atau  membina rasa  persatuan  dan  nasionalisme  dalam  keberagaman/keanekaragaman  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dalam  hal  ini  landasan  filosofis  sila  ke  -  3,  terwujud  ketika  dalam industri    pertahanan terdapat konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan dimana hal ini mencerminkan  semua    rakyat  dalam  segala  bidang  dapat  digunakan  sebagai  para  pihak yang terlibat untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan industri pertahanan ,
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Sila ke - 4 ini dapat dilihat dalam birokrasi industri pertahanan, pembuatan    kebijakan dasar dalam mengatur jalannya industri pertahanan haruslah berdasarkan suatu kebijaksanaan dan terhadinya musyaarah yang mufakat   sehingga menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh bagian yang terkait.

## 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ke - 5 dari pancasila ini merupakan landasan filosofis dari tujuan atau fungsi adanya industri pertahanan di Indonesia yang menyangkut hajat hidup    orang  banyak.  Terhadap penerapan dari sila ke -5 ini dapat dilihat pula    dalam  pasal  4  Undang  -  Undang  Nomor 16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  yang  menjelaskan  bahwa  fungsi  dari  adanya industri pertahanan ini    sendiri  akan  sangat  bermanfaat  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia tentunya akan    adil  sesuai  dengan  keahliannya.,  dan  sila  ini  juga  yang  melandaskan
harusnya  adanya  keadilan  dalam  pembagian  tugas  perusahaan  BUMN  dan  swasta  dalam menjalankan  industri  pertahanan  ini  supaya  masyarakat  yang  bekerja  di  dalamnya  dapat mendapat kesejahteraan yang sama secara adil

## b. Landasan Konstitusional
Landasan  Konstitusional  mengenai  Industri  Pertahanan  di  Indonesia  diatur  dalam Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tepatnya  pada Pembukaan Undang - Undang Dasar yang berbunyi bahwa
“ a.  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,  yang senantiasa  diwujudkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara;
b. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  pertahanan  dan  keamanan  negara dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara  yang membutuhkan  ketersediaan  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional;”
Landasan konstitusional dalam industri pertahanan terdapat pula dalam    Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa :
“ Susunan  dan  kedudukan  Tentara  Nasional  Indonesia,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  hubungan  kewenangan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  dalam  menjalankan  tugasnya, syarat-syarat  keikutsertaan  warga  negara  dalam  usaha  pertahanan  dan keamanan  negara,  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  pertahanan  dan keamanan diatur dengan undang-undang .”
Serta  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Landasan konstitusional ini mengartikan bahwa adanya industri pertahananIndonesia  memang  dapat  dilakukan  untuk  membantu  Indonesia  dalam menjalankan pembangunan nasional, yaitu kegiatan yang memang ditujukan dalam rangka mewujudkan tujuan  negara  yang  dicita  - citakan  dan  tercantum  dalam  Undang  -  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## c. Landasan Operasional
Landasan Operasional dalam Industri Pertahanan di Indonesia sudah diatur dalam Pembangunan  Industri  Pertahanan  Nasional  yang  berdasarkan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019,  adapun  berikut  landasan  operasional industri pertahanan dalam RPJMN sebagai berikut :

## SASARAN
Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemandirian    pertahanan    dengan semakin terpenuhinya alutsista TNI yang didukung   industri pertahanan    dalam Negeri.

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran tersebut    adalah:
1. Meningkatkan  kontribusi  Industri  Pertahanan  bagi  penyediaan  dan  pemeliharaan Alutsita TNI;
2. Meningkatkan  kontribusi  Litbang  Pertahanan  dalam  menciptakan  prototipe alpalhan TNI;
Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:
1. Peningkatan    peran industri  pertahanan  dalam  negeri,  baik  produksi      Alutsista maupun pemeliharaan;
2. Peningkatan produk prototipe alpalhan.

## d. Landasan Hukum
Landasan  hukum  pada  industri  pertahanan  telah  diatur  dalam  Undang  -  Undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Industri  Pertahanan  didalamnya terdapat  kewajiban  menggunakan  Alat  Utama  Sistem  Senjata  (Alutsista)  produksi  dalam negeri,dalam  UU  tersebut  juga  didorong  upaya    alih  teknologi  dalam  perkembangan senjata, serta terhadap penanaman  modal    untuk  swasta  yang  digunakan  untuk pertambahan  modal  dalam  rangka  perkembangan  industri  pertahanan  juga  digunakan landasan  hukum  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, dimana dalam    undang-undang tersebut dilakukanpembatasan   untuk  penanaman  modal hanya    dapat dilakukan oleh investor dalam negeri.

## IV. PENUTUP
Keberadaan industri pertahanan seperti produk senjata menjadikan suatu hal yang
penting  dan  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  dalam  mempertahankan  serta memberikan  keamanan,  sehingga  dalam  hal  ini  industri  pertahanan    dapat  dikatakan menjadi  suatu  industri  strategis  yang  mempengaruhi  pula  pembangunan  nasional  di Indonesia. Hal ini sejalan dengan landasan konstitusional dari adanya industri pertahanan yang berada pada pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun  pada  kenyataannya  pembangunan  industri  pertahanan  Indonesia  sebagai industri  strategis  Indonesia  masih  belum  bisa  berjalan  dengan  baik  karena  kurangnya peran  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  yang  memiliki  arti  sebagai  penyalur  arah kegiatan manusia yang dikehendaki. Hukum yang beranggapan keteraturan dan ketertiban merupakan hal yang mutlak, dalam kasus ini hukum masih bersifat ad hoc atau mengatur secara  tegas  berjalannya  pembangunan  industr  pertahanan  Indonesia.  Sehingga  peran hukum dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dan tentunya berdampak tidak munculnya suatu ketertiban dan keadilan dalam  berjalannya  pembangunan  industri  pertahanan  Indonesia  sebagai  industri  strategis Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku - Buku
Departemen  Pertahanan  Republik  Indonesia,  2008, Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia , Departemen Pertahanan, Jakarta.
Habibi  Yusuf  Sarjono,  2011, Peran  Strategis  Pembangunan  Industri  Pertahanan, Bandung, PT. Mandar Maju, 2011.
Juanda, 1997, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis , Bima Cipta, Bandung.
Kementerian  Pertahanan  RI,  2010, Minimum  Essensial  Force ,  Komponen  Utama Kemenpan RI, Jakarta.
Wiranto Arismunandar, 2000, Strategi Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam  rangka  Mewujudkan  Kemandirian  Pertahanan  Nasional ,  PT.  Erlangga, Jakarta.
Martin,  2007, The  Economic  of  Offset:  Defence  Procurement  and  Countertrade (Terjemahan); Routledge,    Amsterdam.
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung.
Margono, 2012, Kebijakan Modernisasi Alutsista Tni Dihadapkan Pada Tuntutan Tugas,
Yudhagama, Bandung.
Sily  Karim,  2014, Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia, KPG, Jakarta.
Lili  Rasjidi  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung.

## Perundang - Undangan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindustrian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019