## KEBIJAKAN HUKUM PENUTUPAN LOKALISASI SUNAN KUNING DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA SEMARANG
¹Ook Mufrohim, ²Joko Setiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.
Email : ookmufrohimlpg@gmail.com
Info Artikel: | Submission : 20 Mei 2020                     | Revissions : 11 Oktober 2020                 | Accepted : 11 Desember 2020 : 21 November 2020 : 30 November 2020

## Abstrack
Prostitution  is  a  social  crime  that  occurs  within  the  community.  Argorejo  localization  or famous as Sunan Kuning is a prostitution localization located in Semarang City. The Mayor of Semarang, through his policy, closed the Sunan Kuning localization. This research shows that there are new problems due to the issuance of Criminal Law Policy related to the closure of the Sunan Kuning Prostitution Localization in Semarang City, but the policy has an impact on the proliferation of  Online Prostitution  in  the City of Semarang which actually creates  a very  big  danger  because  it  can  be  accessed  by  everyone  and  including  minors,  only  on  the condition  of  having  a  smartphone.  This  research  is  useful  for  the  government  so  that  in  an effort to deal with crime is going to be carried out in an integrated manner, so that the crime in eradication can really really be resolved at the root of the problem the crime arises. This research focuses more on criminal law policy in dealing with crime in an integrated manner. This  research  method  is  a  Normative  Juridical  research  method  or  a  doctrinal  research method, using a statutory and conceptual approach.
Keywords : Policy; Crime; Cyber; Prostitution.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Prostitusi  merupakan  penyakit  masyarakat  yang  sulit  untuk  dihapuskan  atau dimusnahkan  dari  kehidupan  masyarakat,  karena  hal  tersebut  belakangan  ini  sudah menjadi kebutuhan baik seksualitas maupun kebutuhan materil bagi masyarakat. Praktek prostitusi  sendiri  banyak  faktor yang  mendukung  terjadinya prostitusi,  mulai dari  faktor keluarga  yang  dikatakan  gagal,  dalam  hal  ini  timbul  akibat broken  home, kebutuhan ekonomi  yang  mengharuskan  prostitusi  sebagai  cara  mencari  nafkah,  faktor  lingkungan yang mempengaruhi, hingga sebagai luapan emosi ketika menghadapi masalah yang tidak dapat  diselesaikan.  Padahal  kecaman  terhadap  pelaku  prostitusi  sendiri  sudah  sangat keras,  namun  hal  tersebut  tidak  menjadi  respon  bagi  pelaku  prostitusi  untuk  tidak melakukan  prostitusi.  Bahkan  saat  ini  prostitusi  kiat  marak  terjadi  di  sekitar  kita  tidak hanya di kota-kota besar melainkan sudah terjadi di desa.
Sunan  Kuning  salah  satu tempat  lokalisasi  prostitusi  terbesar  di  Kota Semarang, dimana Sunan Kuning berdiri sejak 15 Agustus 1966. Pada saat itu di resmikan oleh Wali Kota Semarang Hadi Subeno dengan menetapkannya sebagai Lokalisasi Argorejo yang di pusatkan  di  Kawasan  Sunan  Kuning.  Masyarakat  lebih  mengenal  tempat  prostitusi tersebut  dengan  sebutan  Lokalisasi  Sunan  Kuning.  Pada  tahun  2003,  Lokalisasi  Sunan Kuning berganti nama menjadi Resosialisasi  Argorejo. Hingga September 2019 terdapat 4448  lebih  Wanita  Pekerja  Seks  (WPS)  yang  bekerja  di  Lokalisasi.  Dampak  kebijkan hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Semarang,  maka  pada  tanggal  18 September  2019,  Lokalisasi  terbesar  di  Kota  Semarang  tersebut  resmi  ditutup.  Namun kebijakan  Pemerintah  dalam  penutupan  Lokalisasi  tersebut  tidak  di  Imbangi  dengan penyelesaiaan  akar  penyebab  PSK  (Pekerja  Seks  Komersial)  melakukan  mata pencahariannya  lewat  prostitusi,  sehingga  dengan  ditutupnya  lokalisasi  tersebut  justru mengakibatkan prostitusi online di Kota Semarang Semakin menjamur.
Prostitusi Online di pengaruhi oleh Perkembangan teknologi secara global sudah sangat  pesat,  terkhususnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Teknologi  saat  ini  sudah  menjadi  pedang  bermata  dua,  selain  karena  memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 1 Berbagai kejahatan dapat dihadirkan bersamaan  dengan  hadirnya  kecanggihan  teknologi.  Seperti  halnya  tindak  pidana Prostitusi  Online,  Tindak  Pidana  Penipuan  saat  ini  sangat  mudah  untuk  dilakukan, terlebih pada era revolusi industri 4.0 kebebasan telekomunikasi, dan kebebasan transaksi online  sangat  rentan  terhadap  tindak  kejahatan.  Kompleksitas  tindak  kejahatan  yang dilakukan  dengan  telekomunikasi  sangat  beragam,  mulai  dari  kejahatan  yang  ringan
1 I  Made  Marthana, Sinergi  Sains  Teknologi  Dan  Seni.  Dalam  Proses  Berkaya  Kreatif  Di  Dunia  Teknologi Informasi (Denpasar: STIMIK STIKOM INDONESIA, 2016), hlm. 51.
hingga kejahatan yang rumit. Seperti halnya tindak pidana prostitusi online yang semakin berbahaya  dan  justru  sangat  mudah  di  akses  oleh  masyarakat  dari  mulai  yang  dewasa hingga diakses oleh anak di bawah umur. .
Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  cara  dalam  melakukan  penanggulangan kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penjelasan  Satochid  Kartanegara  mengenai  kata tindak      pidana  sebagai strafbaar  feit yang  berarti    “berbuat  atau  melakukan“.  Dengan demikian  tindakan  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh setiap  orang  yang  mana  dapat  menimbulkan  sanksi  jika  dilanggar. 2 Kebijakan  hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum. Dimana  perlindungan  hukum  dalam  penelitian  Fuqoha,  dkk 3 menyebutkan  adanya perlindungan  preventif  (membentuk  kebijakan  hukum)  dan  represif  (menegakkan kebijakan hukum).
Kebijakan  hukum  terbaru  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang terkait  penutupan  lokalisasi  Sunan  Kuning  yang  dulunya  merupakan  tempat  prostitusi terbesar di Kota Semarang saat ini ditutup dengan diterbitkannya larangan beroperasinya kawasan  Sunan  Kuning  sebagai  tempat  prostitusi  di  Semarang.  Namun  kebijakan  yang dikeluarkan  tersebut  bukanlah  kebijakan  yang  secara  Integral  dalam  menanggulangi kejahatan, sehingga hal tersebut belum menyelesaikan permasalahan di masyarakat justru menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena prostitusi online di Kota Semarang semakin marak dan semakin mudah di akses oleh siapapun. Dalam penjeleasan penelitian Hasuri 4 ,  setidaknya  terdapat  4  (empat)  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  penegakan hukum. Pertama ,  hukum  itu  sendiri,  baik  secara  substansil  maupun  formal  untuk menegakkan  hukum. Kedua , profesionalisme  aparat penegak hukum. Ketiga , sarana  dan prasarana  yang cukup  memadai. Keempat , adalah  persepsi  masyarakat terhadap  hukum itu sendiri.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian Doctrinal atau  penelitian  Yuridis  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  atau  peraturan  perundang-undangan dengan  pendekatan  konseptual. 5 Pendekatan  normatif  merupakan  pendekatan  yang mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  serta  Kitab  Undang-Undang
2 Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada  Anak  Di  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3, no. 1 (2019): 41–52, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
3 Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
4 Hasuri  Hasuri,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Berkeadilan  Melalui  Pendekatan  Kontrol  Dalam  Proses  Penegakan Hukum,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 167–84, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879.
5 Galang Taufani & Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 148.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hukum  Pidana,  sedangkan  Pendekatan  konseptual  merupakan  yang  digunakan  untuk memahami teori, konsep  yang akan dijadikan  landasan dalam  penelitian. Data sekunder diperoleh  melalui  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  agar  dapat membantu penulis dalam memilah dan mengelompokkan data-data kedalam jenis bahan- bahan  hukum  yang  sudah  ada. 6 Pengelompokan  data  sekunder  bertujuan  untuk memudahkan  penulis  dalam  menganalsis  data.  Analisis  data  yang  digunakan  penulis adalah  analisis  Kualitatif,  yaitu  prosedur  analisis  komprehensif  dengan  tujuan  untuk menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  atau  kalimat  tertulis  dan  nantinya  dapat membantu  penulis  menjawab  permasalahan  memberikan  kebaruan  dan  menarik kesimpulan dengan benar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Hukum  dalam  Penegakan  Tindak  Pidana  Prostitusi  di  Kawasan Argorejo (Sunan Kuning) Kota Semarang
Sunan kuning sendiri berasal dari tokoh muslim etnis cina penyebar agama islam di tanah  jawa  yang bernama Soen  Koen Ing,  hingga pada akhir hayatnya tinggal dan menetap  di  Argorejo  (suatu  tempat  di  wilayah  Kelurahan  kalibanteng  Kulon Kecamatan  Semarang  Barat  Kota  Semarang).  Sunan  Kuning  sendiri  namanya  mulai negatif  sejak  dipindahkannya  resosialisasi  PSK  dari  Karang  Kembang  ke  Argorejo, atau saat ini terkenal sebagai Sunan Kuning.
Menurut  Wali  Kota  Semarang  Hendrar  Prihadi  Penutupan  Sunan  Kuning  ini akan  menjadi  kampung  tematik  karena  terdapat  makam  tokoh  penyebar  Agama Islam,Prostitusi  Sunan  Kuning  sendiri  saat  ini  terdapat  448  lebih  wanita  pekerja seksual  (WPS)  yang  bekerja.  Dengan  adanya  kebijakan  Walikota  Semarang  terkait penutupan  Lokalisasi  Sunan  Kuning,  nantinya  Para  Wanita  Pekerja  Seksual  ini  akan mendapatkan  tali  asih  sebesar  Rp.  5.000.000,-  (  Lima  Juta  Rupiah),  yang  dapat digunakan  sebagai  tambahan  untuk  modal  usaha  nantinya  dapat  sebagai  pengganti pekerjaan sebelumnya yang sebagai sumber mata pencaharian.
Kebijakan Walikota Semarang dalam proses penutupan lokalisasi Sunan Kuning ini  sendiri  menuai  pro  dan  kontra,  banyak  aspek  yang  seharusnya  di  pertimbangkan, sebelum  melakukan  penutupan  para  Wanita  Pekerja  Seksual  terlebih  dahulu  sudah mendapatkan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Kota  Semarang  agar nantinya  setelah  sudah  tidak  bekerja  sebagai  Wanita  Pekerja  Seksual,  mereka mempunyai  keahlian  dan  keterampilan,  sehingga  dapat  sebagai  mata  pencaharian menafkahi keluarga.
6 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2.
Beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  timbulnya  seorang  perempuan  menjadi pelacur/Wanita  Pekerja  Seksual  (WPS)  di  dalam    dalam    buku  Reno    Bachtiar    dan Edy  Purnomo di jelaskan bahwa faktor tersebut diantaranya  yaitu: 7
1) Faktor  ekonomi,  bahwa  Permasalahan    ekonomi    yang  timbul  akibat  tidak memiliki  mata  pencaharian  yang  baik  untuk  menghidupi  keluarga.  Sehingga memilih  jalan  mencari  nafkah  dengan  cara  menjual  dirinya  sebagai  wanita penghibur. Hal  ini  merupakan tuntutan hidup praktis  mencari  uang   sebanyak- banyaknya    bermodal    tubuh  untuk  dapat  dinikmati  oleh  pria  hanya  sesaat.
Mereka  melakukannya  bukan  hanya  demi  dirinya  sendiri,  tapi  orang  tua, keluarga    dan    anak.    Kemiskinan    memang    tidak    mengenakkan,    sehingga untuk  keluar  dari  belitan  ekonomi,  mereka  rela “berjualan    diri” agar  hidup lebih layak.
2) Faktor  kemalasan,  mereka  malas  untuk  berusaha  lebih  keras  dalam  mencari nafkah    dan  berfikir  lebih    inovatif  dan  kreatif  untuk  dapat  keluar  dari kemiskinan  yang  selama  ini  menyelimutinya.  Kehidupan  yang  sangat  keras dalam  hal  ekonomi sehingga  hidup  membutuhkan  banyak   modal   baik   uang, kepandaian,  pendidikan,  ketekunan  dan  keistiqomahan.  Kemalasan  ini diakibatkan    oleh    faktor    psikis    dan  mental    rendah,    tidak    memiliki    norma agama,  dan  susila menghadapi  persaingan  hidup.  Tanpa  memikirkan  semua itu,    hanya  modal  fisik,  kecantikan,  kemolekan  tubuh,  untuk  dapat  di  perjual belikan dan dinikmati  sesaat oleh  laki-laki  hidung belang dan  sehingga dengan mudah untuk dapat mengumpulkan uang.
3) Faktor pendidikan, bahwa banyak mereka yang putus sekolah dan tidak memiliki ijazah  yang  cukup  untuk  dapat  mencari  pekerjaan  yang  layak  maka  dengan mudah  untuk dapat terjerumus  ke  lembah pelacuran dan dunia gelap lainnya. Daya  pemikiran  dan  kritis  yang  lemah  sehingga  mengakibatkan  mereka melacurkan  diri  tanpa  rasa  malu.  Mungkin  keadaan  dan  tidak  berpikir  panjang untuk  dapat  menentukan  arah  hidup  kedepan  telah  menuntun  mereka  untuk menekuni profesi sebagai pelacur atau wanita penghibur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur  belia  berusia  belasan tahun di  lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur, bahkan juga kerap ditemui yang  masih  menempuh  pendidikan  dapat  terjerumus  sebagai  Pekerja  Seks Komersial  hanya untuk dapat  memenuhi kebutuhan  hidup dan  membayar  biaya pendidikan yang sedang dijalani.
4) Niat lahir batin, Hal ini dilakukan karena terdapat niat lahir batin  telah muncul di  pikirannya  untuk  memilih  profesi  sebagai  pelacur  yang    merupakan  jalan
7 Edy Purnomo Reno Bachtiar, Bisnis Prostitusi (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 80–83.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
keluar  yang  dipilih  dan  dirasa  terbaik  untuk  dijalani  saat  itu  juga.  Hanya bermodal  menekuninya,  mungkin  hanya  perlu  perhiasan  palsu,  parfum  wangi, penampilan  menarik,  keberanian  merayu,  keberanian  diajak  tidur  oleh  orang yang  baru  dikenal,  hanya  beberapa  menit,  tidur  lalu  mereka  langsung  dapat uang.  Niat  lahir  batin  diakibatkan  oleh  lingkungan  keluarga  yang  berantakan, tidak  ada  didikan  dari  orang  tua  yang  baik,  tuntutan  untuk  menikmati kemewahan  tanpa  perlu  usaha  keras,  atau  pengaruh  dari  diri  sendiri  terhadap kenikmatan  duniawi.  Niat  ini  muncul  di  semua  kalangan,  dari  kelas  bawah sampai  kelas  atas.  Profesi  ini  tidak  didominasi  oleh  kelas  bawahan  saja,  tetapi juga  merata  di  semua  kalangan.  Buktinya  ada  mahasiswa  yang  berprofesi pelacur.
5) Faktor persaingan, bahwa persaingan hidup yang sangat keras di kota, membuat kebingungan dalam memilih jalan pekerjaan  yang benar dan halal. Kemiskinan, kebodohan,  dan  kurangnya  mendapatkan  pekerjaan  di  sektor  formal,  sehingga memicu terjadinya  bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, serta menjadi  gelandangan.  Bagi  wanita  muda  yang  tidak  kuat  menahan  hasrat terhadap  godaan  kehidupan,  mereka  akan  memilih  jalan  menjadi  pelacur,  atau wanita penghibur demi mendapatkan uang, karena hal tersebut dirasa cara yang cepat untuk mendapatkan uang dengan banyak dan tidak terlalu susah, sehingga diharapkan  nantinya  dapat  memiliki  uang  yang  cukup  dan  dapat  menikmati kemewahan  dunia  dan  bersenang  senang  yang  hanya  sesaat.  Oleh  karena  itu, jalan  yang  di  ambil  adalah  menjadi  seorang  pelacur  atau  wanita  penghibur adalah solusi yang dianggap tepat.
6) Faktor  sakit  hati,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  faktor  sakit  hati  adalah  mereka yang  menjadi  korban  gagalnya  perkawinan,  perceraian,  akibat  pemerkosaan, melahirkan  seorang  bayi  tanpa  laki-laki  yang  bertanggungjawab,  atau  gagal pacaran  karena  sang  pacar    selingkuh.  Kemudian  mereka  marah  terhadap  laki- laki,  sehingga  memicu  menjadi  seorang  pelacur  atau  wanita  penghibur merupakan  obat  untuk    mengobati  luka  yang  paling  dalam.  Akibat  sakit  hati tersebut  mereka  melampiaskan  dengan  bermain  seks  dengan  laki-laki  dianggap sebagai jalan keluar.
7) Tuntutan keluarga,  bahwa  mereka  yang  menjadi  pelacur  atau wanita penghibur memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya di  desa,  atau  anak-anak  yang masih  membutuhkan  uang  pendidikan dan kebutuhan sehari hari. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang  kiriman  harus  ditambah  untuk  merawatnya,  membeli  susu,  atau  pakaian. Mereka yang rela melakukan pekerjaan ini dengan tanpa ada paksaan dari orang
tuanya.  Kadang-kadang  ada  orang  tua  yang  mengantarkan  mereka  ke  germo untuk  bekerja  sebagai  pelacur.  Akan  tetapi  mereka  mempunyai  prinsip  bahwa mereka  yang  bekerja  sebagai  seorang  pelacur  atau  wanita  penghibur  kelak nantinya  mereka  tidak  menginginkan  anak-anaknya  mengikuti  jalan  seperti dirinya.
Dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang  merupakan  bentuk  kebijakan  hukum  pidana.  Kebijakan  hukum  pidana sendiri  sering  disebut  atau  upaya  dalam  menanggulangi  kejahatan  yang  merupakan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). 8
Menurut  Jimly  Asshidiqe  membagi  dua  pengertian  penegakan  hukum  yaitu dalam  arti  sempit  penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  melakukan  penindakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan  dengan  menggunakan  sistem  peradilan  pidana  dimana  hal tersebut akan  melibatkan peran dari aparat kepolisian, kepolisian, kejaksaan, advokat atau  pengacara  dan  badan-badan  peradilan . 9 Sementara  dalam  arti  luas  penegakan hukum  merupakan  proses  untuk  melaksanakan  hukum  dan  melakukan  tindakan hukum  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  dengan menggunakan  sistem  peradilan  ataupun  melalui  prosedur  arbitrase  dan  mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( alternative disputes or conflict resolution )”.
Menurut  Muladi  mengatakan  bahwa dalam  melakukan penegakan hukum  maka diperlukan adanya unsur moral. Karena di antaranya terdapat hubungan moral dengan penegakan  hukum  dapat  menentukan  keberhasilan  dalam  melakukan  penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum itu sendiri . Menurut Sudarto berpendapat  bahwa  “Hukum  mengatur  masyarakat  secara  patut  dan  bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa yang dibolehkan dan/atau sebaliknya”.
Kebijakan penegakan hukum dalam menanggulangi prostitusi perlu memperhatikan  aspek-aspek  lain  yang  menjadi  akar  permasalahan  prostitusi  tersebut terjadi mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Penegakan hukum pidana  merupakan suatu reaksi terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) . Upaya  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  mengatasi  prostitusi  di  Kota  Semarang khususnya  di  Sunan  Kuning  yang  ditutup  hingga  menimbulkan  maraknya  prostitusi online  di  Kota  Semarang    inilah  yang  menjadi  inti  pembahasan  dari  penegakan hukum.
8 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  Baru RKUHP (Jakarta: Prenemedia, 2008), hlm. 4.
9 Jimly  Asshidiqie, Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran  Hukum,  Media  Dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006), hlm. 368.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Upaya pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut dirasa  belum terlaksana secara  integral  dengan  memperhatikan  multi  aspek,  sehingga,  penutupan  lokalisasi Sunan  Kuning  (Argorejo)  tersebut  justru  menimbulkan  prostitusi  online  di  Kota Semarang  semakin  menjamur.  Dengan  kemudahan  akses  teknologi  pada  saat  ini, prostitusi  online  memanfaatkan  teknologi  dan  media  sosial  sebagai  media  untuk mencari  pelanggan,  media  sosial  yang  digunakan  juga  beragam,  mulai  dari  aplikasi facebook , twitter , tinder , michat dan sebagainya. Hal ini berdampak pada prostitusi di Kota Semarang akan sangat mudah untuk di akses, bahwa anak di bawah umur apabila mereka  memiliki  telekomunikasi  mereka  dapat  mengakses  prostitusi  online,  terlebih jika  mereka  dalam  menggunakan  media  sosial  dan  telekomunikasi  kurang mendapatkan  pengawasan  dari    orang  tua.  Disisi  lain  prostitusi  online  ini  juga berdampak  pada  sulitnya  pemerintah  dalam  mengawasi  penyebaran  penyakit  HIV yang  disebabkan  oleh  seks  bebas,  para  Wanita  Pekerja  Seksual  yang  karena  tidak terkoordinir dengan baik dan tanpa pengawasan atas kesehatannya, mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit HIV, akan  sangat  mudah dalam  menyebarkan/menularkan penyakit tersebut kepada orang lain.
Penegakan  hukum  pidana  telah  menjadi  kebutuhan  yang  harus  segera  dipenuhi dalam ruang lingkup keilmuan hukum, guna adanya perubahan untuk mencapai tujuan dari  hukum pidana  yang  lebih  baik serta  lebih  manusiawi.  Kebutuhan  hukum  pidana harus  sejalan  dengan  keinginan  dalam  melakukan  penegakan  hukum  ( law enforcement ) yang lebih adil dalam adanya tindak pidana maupun pelanggaran hukum pidana.  Dalam  era  reformasi  maka  diperlukan  keterbukaan,  demokrasi,  perlindungan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang adil terhadap aspek kehidupan berbangsa dan  bernegara  diikuti  dengan  interaksi  dan  perkembangan  kehidupan  di  masyarakat yang  sangat  cepat,  dan  perkembangan  teknologi  yang  cepat,  maka  hukum  positif diharapkan harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Dapat  dipahami  bahwa  tingkat  perkembangan masyarakat  dimana  hukum  tersebut  diberlakukan  dapat  mempengaruhi  pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional.
Pakar hukum pidana Muladi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana akan selalu  bersentuhan  dengan  etika  dan  moral,  maa  kemudian  menurut  prof  muladi penegakan  hukum  pidana  didasarkan  pada  4  (empat)  alasan”  yaitu: 10 (a)  Penegakan Sistem  Peradilan  Pidana  memiliki  suatu  ciri  khas  yaitu  akan  selalu  menggunakan paksaan  atau  kekerasan (coercion) sehingga  dapat  memungkinkan  terjadi penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ); (b) Pegawai pemerintah (public Servant) yang melakukan penegakan hukum pidana memiliki kewajiban secara khusus kepada
10 Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: Refi Aditama, 2009), hlm. 12.
publik;  (c)  etika  bagi  beberapa  orang  dapat  dipergunakan  sebagai  media  dalam membantu  memecahkan  dilematis  yang  dihadapi  dalam  kehidupannya  ( enlightened moral  judgement );  (d)  Kehidupan  sebagai  profesi  terkadang  disebut  sebagai a  set ethical requirements are as part of its meaning.

## 2. Aturan Kebijakan Formulasi menurut Penal Policy
Dalam  menanggulangi  tindak  pidana  prostitusi  lokalisasi  Sunan  Kuning  di Kota  Semarang,  seharusnya  kebijakan/formulasi  yang  dibuat  harus  secara  integral, sebagaimana kebijakan formulasi menurut Penal Policy , sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalah di  masyarakat dan tidak  menimbulkan tindak pidana  baru berupa  prostitusi  online  di  Kota  Semarang.  Kebijakan  kriminal  menurut  Sudarto terdapat 3 (tiga) arti, yaitu: 11 (a) Arti sempit adalah yang menjadi dasar terhadap reaksi pelanggaran hukum adalah asas dan metode: (b) Arti luas adalah cara kerja pengadilan dan  polisi  merupakan  bagian  dari  seluruh  fungsi  aparat  penegak  hukum;  (c)  Arti paling  luas  yang  diambil  dari  jorden  jesep  adalah  seluruh  kebijakan  yang  melewati undang-undang  dan  badan-badan  resmi  dengan  tujuan  menegakkan  norma  di masyarakat.
Kesempatan  yang  sama  Sudarto  juga  mengemukakan  pengertian  politik kriminal 12 yakni  suatu  usaha  yang  secara  akal  rasional  dari  masyarakat  untuk menanggulangi  kejahatan  terdapat  definisi  lain  yang  dikemukakan  oleh  G.  Peter Hoefnagels  ialah; 13 (a) Criminal  Policy  is  the  science  of  responses ;  (b) Criminal Policy  is  the  science  of  the  crime  prevention ;  (c) Criminal  Policy  is  the  science  of designation  human  behaviour  as  cime ;  (d) Criminal  Policy  is  the  science  is  rational total of the responses to crime .
Penyelenggaraan  pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah  tidak  terlepas  dari regulasi  sebagai  suatu  instrument  dalam  mewujudkan  kepentingan  pemerintah. Formulasi  regulasi  disusun  guna  mewujudkan  langkah-langkah  kebijakan  strategis pemerintah  terhadap  suatu  dinamika  yang  sedang  maupuan  akan  dihadapi.  Regulasi oleh  Sururi  dikatakan  sebagai  instrument  merealisasikan  kebijakan-kebijakan  Negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Negara. 14
Kebijakan kriminalisasi tidak hanya berupa kebijakan dalam merumuskan atau memformulasikan  apa  saja  perbuatan  yang  dapat  di  pidana  serta  sanksi  pidana  yang dijatuhkam, melainkan mencangkup bagaimana formulasi tersebut tersusun dalam satu
11 Sudarto, Kapital Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113–114.
12 Sudarto, Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 39.
13 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology (Deventer: Kluwer, 1969), hlm. 57.
14 Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2018): 15–26, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
sitem hukum yang terkait sehingga menimbulkan keserasian. Maka dari itu sebaiknya dilakukan kajian terhadap permasalahan: 15
a. Harmonisasi Substansi Tindak Pidana
Harmonisasi ini dilakukan dengan kaitannya permasalahan kajian internal atau nasional, dan dengan kajian harmonisasi internasional atau global. Harmonisasi global  di  perlukan  untuk  sifat  hakiki  dari cybercrime sebagai global  crime , yaitu kejahatan yang melampaui batas-batas Negara atau kejahatan tanpa batas wilayah,  sedangkan  harmonisasi  internal  merupakan  kajian  dengan menggunakan  substansi  tindak  pidana  yang  sudah  di  atur  di  dalam  hukum positif. 16 Dalam  penanggulangan  tindak  pidana cyber  crime yang  semakin kompleks  dalam  pembentukan  peraturan  yang  memperhatikan  harmonisasi internal  dan  harmonisasi  eksternal.  Karena  tindak  pidana cyber  crime sangat memungkinkan locus  delicti yang  di  luar  teritorial  wilayah  hukum  Negara Indonesia dan juga membutuhkan pembuktian yang khusus guna melacak jejak digital pelaku tindak pidana .
b. Harmonisasi  kebijakan  formulasi  tindak  pidana 17 yaitu:  (1)  Harmonisasi kebijakan  formulasi  hukum  pidana  materiil/substantif  sangat  bergantung  dan berkaitan  erat  dengan  sistem  hukum  pidana  materiil  yang  sedang  berlaku  di suatu  Negara  atau  system  yang  ingin  dibangun/dicita-citakan.  Tidaklah  dapat dikatakan  ada  harmonisasi  jika  kebijakan  formulasinya  berada  diluar  sistem hukum.  Maka  dari  itu  dengan  permasalahn  ini,  kebiajakan  formulasi  hukum dalam  menanggulangi  tindak  pidana  prostitusi  online  harus  berada  dalam sistem  hukum  positif.  (2)  sistem  hukum  pidana  materiil  yang  berlaku,  terdiri dari  seluruh  peraturan  perundang-undangan (statutory  rules) yang  terdapat  di Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  undang-undang  di  luar  Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seluruh aturan perundang-undangan (statutory rules) tersebut  secara  substantif  terdiri  dari  aturan  umum  ( general  rules) dan aturan khusus (special rules) .

## D. KESIMPULAN
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  upaya  menanggulangi  kejahatan prostitusi  di  lokalisasi  Sunan  Kuning  Kota  Semarang,  dirasa  belum  secara  utuh menyelesaikan  permasalahan  prostitusi  di  Kota  Semarang,  terbukti  dengan  terbitnya kebijakan  Walikota  Semarang  perihal  penutupan  lokalisasi  Sunan  Kuning  Justru
15 Barda Nawawi Arief, Kapital Selekta Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 273.
16 Barda Nawawi Arief, Kapital Selekta Hukum Pidana , hlm. 274.
17 Barda Nawawi Arief, Kapital Selekta Hukum Pidana , hlm. 274.
menimbulkan  permasalahan  baru  berupa  Prostitusi  Online  yang  semakin  marak. Prostitusi  Online  justru  lebih  bahaya  karena  dengan  kemudahan  akses  teknologi  semua dapat mengaksesnya.
Maka  dengan  itu  penegakan  hukum  mengenai  tindak  prostitusi  online  ini seyogyanya pemerintah Kota Semarang dapat menerbitkan peraturan mengenai Prostitusi Online  di  Kota  Semarang,  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  prostitusi sebagaimana  telah  dikeluarkannya  peraturan  walikota  Semarang  mengenai  penutupan lokalisasi  Sunan  kuning,  sehingga  diharapkan  peraturan  peraturan  tersebut  dapat  secara komprehensif dan  bersamaan dalam  menanggulangi tindak pidana prostitusi  baik secara lokalisasi  maupun secara prostitusi online. Untuk  melindungi  masyarakat dari kejahatan maka diperlukan sebuah aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, semakin maju zaman  yang  dihadapi  semakin  kompleks  kejahatan  yang  dapat  dilakukan,  maka diperlukan  sebuah  formulasi  dengan  harmonisasi  materi/substansi  tindak  pidana  dan harmonisasi  kebijakan  formulasi  tindak  pidana  di  bidang  Prostitusi  online  / cyber prostitution.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep Baru RKUHP (Jakarta: Prenemedia, 2008) ———, Kapital Selekta Hukum Pidana (Citra Aditya Bakti, Bandung) G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology (Deventer: Kluwer, 1969)
I  Made  Marthana, Sinergi  Sains  Teknologi  Dan  Seni.  Dalam  Proses  Berkaya  Kreatif  Di Dunia Teknologi Informasi (Denpasar: STIMIK STIKOM INDONESIA, 2016) Jimly  Asshidiqie, Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran Hukum, Media Dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006) Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: Refi Aditama, 2009)
Reno Bachtiar, dan Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi (Yogyakarta: Pinus, 2007)
Sudarto, Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981) ———, Kapital Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986)
Suteki,  &  Galang  Taufani&  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori Dan Praktik) (Depok: PT Raja Grafindo, 2018)
Andhini,  Alycia  Sandra  Dina,  and  Ridwan  Arifin.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Tindak  Kekerasan  Pada  Anak  Di  Indonesia.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1 (2019): 41–52. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992.
Fuqoha,  Fuqoha,  Indrianti  Azhar  Firdausi,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Intervensi  Pemberitaan  Dalam  Kerangka  Kemerdekaan  Pers  Nasional.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75.
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.

## AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 113-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Hasuri,  Hasuri.  “Sistem  Peradilan  Pidana  Berkeadilan  Melalui  Pendekatan  Kontrol  Dalam Proses  Penegakan  Hukum.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (2019):  167–84. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879.
Sururi, Ahmad. “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2018): 15– 26. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.