1 Correspondence email: ichlasulayyub@lecturer.undip.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2023, 12 (3): 528- 552

## DISORGANISASI SOSIAL TENAGA KERJA VIETNAM DI JEPANG

## Ichlasul Ayyub 1

## Abstract
Japan is one of the most powerful economies in the world. A high economy makes the lives of Japanese residents happier, the proof that crime cases in Japan is low. Crime’s  can  be  caused  by  various  factors  and  can  be  committed  by  anyone, indigenous people, or immigrants. Japan, which incidentally has a good economy condition, will certainly attract people from all over the world to come to Japan, as  workers,  students, or  as  tourists.  From  that  many  immigrants,  not  all  of  them obey  the  rules  in  Japan,  few  of  them  commit  crimes.  Immigrants  who  commit crimes come from various countries, but the most significant are immigrants from Vietnam.  The  number  of  Vietnamese  immigrants  who  commit  crimes  in  Japan  is relatively  increasing  every  year.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the phenomenon  of  increasing  crime  committed  by  Vietnamese  immigrants  using  the perspective  of  social  disorganization  and  the  concept  of  poverty,  a  concept  from Anthony  Giddens.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  research  using literature  study  method.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  unstable economy  in  the  country  of  origin  and  the  large  number  of  Japanese  companies investing  in  Vietnam  have  made  many  parents  send  their  children  to  work  in Japan.  Sometimes  because  of  the  strong  desire  of  parents  who  are  not  balanced with  the  mental  maturity  of  the  child.  Mental  instability  triggers  people  to  do things  that  are  forbidden.  Differences  in  norms,  economics,  and  high  socio- cultural differences between Vietnam and Japan also led to social disorganization.
Keywords:  Vietnamese  Crime;  Japan;  Social  Disorganization;  The  Concept  of Poverty

## Abstrak
Jepang  adalah  salah  satu  negara  dengan  perekonomian  yang  kuat  di  dunia. Perekonomian  yang  tinggi  membuat  kehidupan  penduduk  Jepang  lebih  bahagia, ini  terbukti  dengan  jumlah  kasus  kejahatan  di  Jepang  yang  rendah.  Kasus kejahatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan bisa dilakukan oleh siapa saja, warga pribumi, maupun warga pendatang. Jepang yang notabene memiliki kondisi perekonomian yang bagus tentu akan menarik minat warga dari berbagai penjuru dunia  untuk  datang  ke  Jepang,  sebagai  pekerja,  pelajar,  maupun  sebagai wisatawan.  Dari  sekian  banyak  pendatang  tersebut  tidak  semuanya  mematuhi peraturan  yang  ada  di  Jepang,  beberapa  dari  mereka  ada  yang  melakukan kejahatan.  Pendatang  yang  melakukan  kejahatan  berasal  dari  berbagai  negara, namun yang  paling  signifikan  adalah  pendatang dari Vietnam. Jumlah pendatang Vietnam  yang  melakukan  kejahatan  di  Jepang  semakin  meningkat  setiap  tahun. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  fenemona  meningkatnya kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam  menggunakan  perspektif disorganisasi  sosial  dan  konsep poverty atau  kemiskinan,  suatu  konsep  dari Anthony Giddens. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa perekonomian yang tidak stabil  di  negara  asal  dan  banyaknya  perusahaan  Jepang  yang  berinvestasi  di
Vietnam  membuat  banyak  orang  tua  menyuruh  anaknya  bekerja  di  Jepang. Kadang  karena  keinginan  keras  dari  orang  tua  yang  tidak  diimbangi  dengan kematangan  mental  anak.  Mental  yang  tidak  stabil  memicu  orang  untuk melakukan hal yang dilarang. Perbedaan norma, ekonomi, dan sosial budaya yang tinggi  antara  Vietnam  dan  Jepang  juga  menyebabkan  terjadinya  disorganisasi sosial.
Kata  Kunci:  Kejahatan  Orang  Vietnam;  Jepang;  Disorganisasi  Sosial, Konsep Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Jepang  dilansir  sebagai  negara  yang  memiliki  tingkat  keamanan tinggi  dan kasus  kejahatan yang relatif rendah, dengan total  915.042 kasus pada tahun 2017, paling rendah selama 70 tahun terakhir, didapat dari data National  Police Agency (Bloomberg, 2018). Walaupun begitu, kriminalitas tetap  terjadi,  bahkan  tidak  jarang  warga  asing  yang  menjadi  korban.  Di daerah-daerah  seperti  Roppongi,  Shinjuku  (Kabuki-cho),  Shibuya,  dan Ikebukuro.  Kejahatan  di  area  ini  biasanya  berhubungan  dengan  tempat- tempat  hiburan  malam  dan  panti  pijat.  Tempat-tempat  tersebut  menjadi panggung utama bagi sindikat kejahatan di Jepang (Yakuza) dan organisasi kejahatan lainnya (grup kriminal Afrika).
Jepang  merupakan  negara  yang  menjadi  tujuan  para  pendatang  dari berbagai  negara  dengan  tujuan  berbeda-beda.  Pada  tahun  2017  Jumlah pendatang terbanyak sebagai pekerja di Jepang 1,27 juta jiwa (TribunNews, 2018).  Jumlah  tersebut  didominasi  oleh  tenaga  kerja  dari  China  sebanyak 372.000  orang.  Disusul  dengan  tenaga  kerja  dari  Asia  Tenggara,  termasuk salah satunya Vietnam. Dihitung berdasarkan status tinggal, Jumlah pelajar asing  yang  datang  ke  Jepang  pada  tahun  2017,  sekitar  259.000  orang, 45.000 orang dengan visa Istri atau suami warga Jepang.  Misalnya di kota Matsudo  yang  berada  di  Perfektur  Chiba,  sekitar  21  menit  dari  Stasiun Ueno,  dihuni  oleh  15.058  warga  asing,  termasuk  komunitas  Vietnam  yang tengah  berkembang.  Menurut  petugas  pemerintahan,  jumlah  dari  warga asing  yang  tinggal  di  Jepang  pada  tahun  2016  mencapai  2,47  juta,  atau 1,95% dari total populasi Jepang. Kota dengan populasi warga negara asing tertinggi di Jepang adalah Yokohama, degan 92.117 orang; Nagoya dengan 77.668  orang;  Kobe  dengan  46.831  orang;  distrik  Shinjuku  Tokyo  (43.354 orang); dan Kawasaki (38.651 orang).
Populasi  ekspatriat  Vietnam  meningkat  empat  kali  lipat  dari  tahun 2012  hingga  2016.  Dan  mencapai  232.562  pada  Juni  2017.  Data  dari  Pew Research  Center  di  Amerika  Serikat  menunjukkan  bahwa  Jepang  ada  di antara  sepuluh  besar  negara  tujuan  imigran  Vietnam  pada  tahun  2017. Vietnam  telah  mengalahkan  Brazil  dan  menjadi  grup  minoritas  keempat  di Jepang.  The  Japan  Times  memprediksi  Vietnam  akan  segera  mengalahkan Filipina  dan  menduduki  peringkat  ketiga.  Jumlah  total  penduduk  non- permanen  dari  Vietnam  meningkat  lebih  dari  enam  kali  lipat  dari  2008 sampai 2017 (VnExpress, 2017).
Jumlah  pelajar  Vietnam  di  Jepang  meningkat  12  kali  lipat  yaitu sekitar  54.000  orang,  seperti  yang  dikutip  Bloomberg  (2018)  dari  Japan Student  Services  Organization  (JASSO)  pada  laporan  tahun  lalu. Meningkatnya  jumlah  perusahaan  Jepang  di  Vietnam  menjadi  faktor pendukung  bagi  pelajar  dan  orang  tuanya  untuk  berfikir  bahwa  dengan sekolah  di  Jepang,  mereka  berharap  akan  mendapat  pekerjaan  dengan  gaji yang  tinggi  di  perusahaan  Jepang,  Itsuro  Tsutsumi,  Direktur  dari  bagian pertukaran pelajar di JASSO menyatakan untuk Bloomberg (2018).
Fakta  lain  dari  fenomena  ini,  sebagai  minoritas,  kejahatan  yang dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam  menduduki  peringkat  pertama. Bertanggung  jawab  atas  2.556  kasus  kejahatan  pada  tahun  2015,  melebihi kejahatan  yang  dilakukan  oleh  imigran  China,  yaitu  sekitar  2.390. Perwakilan  dari  kepolisian  di  daerah  Chubu  menyatakan  kepada  Japan Times  bahwa  sekitar  setengah  dari  peserta  pelatihan  dan  pelajar  dengan kewarganegaraan Vietnam  tidak mampu untuk  melunasi biaya sekolah dan terpaksa drop out dari sekolah dan berbalik ke dunia kejahatan.
Fenomena  meningkatnya  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh pendatang dari Vietnam, dapat dianalisis dengan fenomena migrasi. Migrasi adalah  perubahan  tempat  tinggal  yang  dilakukan  permanen  (Lee  dalam Mantra, 1985). Migrasi sering memunculkan berbagai konflik salah satunya budaya.  Para  imigran  cenderung  menemui  konflik  yang  muncul  dari pertentangan antara budaya asli mereka dengan budaya yang sedang berlaku di rumah baru mereka. Pada umumnya para imigran harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, apabila tidak maka akan timbul berbagai  masalah dan  para  pendatang  akan  dilihat  sebagai  sumber  masalah  sosial  di  daerah
baru  tempat  mereka  tinggal.  Seiring  dengan  banyaknya  masalah-masalah sosial  seperti  ini,  para  ahli  sosiologi  kemudian  membentuk  perspektif disorganisasi  sosial.  Perspektif  ini  memandang  masyarakat  sebagai  sebuah sistem  sosial,  sebuah  komplek  dan  dinamis  dimana  semua  bagiannya dikoordinasikan.  Jika  ada  sebuah  kejadian  yang  merubah  satu  bagian  pada sistem,  maka  akan  ada  penyesuaian  di  bagian  lain.  “Disorganisasi  sosial” merujuk pada tidak adanya penyesuaian, atau kurangnya penyesuaian antar bagian.
Disorganisasi  sosial  adalah  suatu  gejala  terlepasnya  keterikatan tatanan  sosial  yang  sebelumnya  pernah  melembaga  dari  seorang  individu (Ruswanto,  2014).  Disorganisasi  sosial  diartikan  sebagai  suatu  kerusakan pada  norma.  Ada  tiga  tipe  disorganisasi,  yaitu normlessness (ketidak- bernormaan), culture conflict (konflik budaya), dan breakdown (kerusakan). Normlessness ,  tidak  ada  norma  sebagai  acuan  bagaimana  cara  bertindak, karena  norma  lama  dianggap  tidak  relevan,  sementara  norma  baru  belum ada. Culture conflict, ada setidaknya dua pasang norma yang berseberangan atau berlawanan mengenai bagaimana cara bertindak. Pada beberapa situasi, orang yang bertindak berdasarkan sebuah norma saja bisa menciderai norma lainnya. Breakdown adalah terdapat norma, tapi kesesuaian dengan mereka gagal  menghasilkan  keuntungan  yang  dijanjikan  atau  menghasilkan hukuman.  Suatu  kondisi  dimana  pelanggaran  aturan  dianggap  sebagai  hal yang biasa, bahkan mengikuti aturan dianggap justru menghambat.
Akar penyebab disorganisasi sosial adalah, perubahan sosial. Seiring perubahan, bagian-bagian sistem sosial  tidak selaras satu  sama lain, hal  ini bisa  memunculkan  konflik  sosial.  Bagian  dari  sistem  sosial  tidak  pernah selaras  sempurna.  Namun  demikian,  biasanya  ada  kesetimbangan  dinamis. Setiap  kondisi  yang  mengganggu  kesetimbangan  dapat  memicu disorganisasi sosial. Kondisi tersebut meliputi perubahan teknis, demografi, atau  budaya  yang  menghasilkan  perubahan  sosial  (yaitu,  perubahan  dalam hubungan sosial).
Perspektif  disorganisasi  sosial  mempunyai  konsekuensi  untuk sebuah sistem dan orang-orang di dalamnya. Bagi masyarakat, disorganisasi sosial  bisa  mengakibatkan  stres,  yang  pada  gilirannya  bisa  menghasilkan "disorganisasi personal" misalnya, penyakit jiwa dan alkoholisme (Robert E.
L.  Faris  dan  H.  Warren  Dunham,  dalam  Giddens,  2009).  Untuk  sistem, disorganisasi  mempunyai  tiga  jenis  konsekuensi.  Pertama,  dapat  terjadi perubahan  dalam  sistem  (beberapa  respons  atau  adaptasi  dapat  membawa berbagai  bagian  sistem  kembali  menjadi  seimbang).  Kedua,  sistem  dapat berkontraksi untuk beroperasi dalam keadaan stabil (misalnya disorganisasi ada  namun  sistem  tetap  berfungsi).  Ketiga,  sistem  kemungkinan  rusak (yaitu,  disorganisasi  mungkin  sangat  mengganggu  sehingga  dapat menghancurkan sistem). Upaya untuk mengurangi disorganisasi sosial dapat diberlakukan  setelah  melakukan  diagnosis  yang  tepat.  Dengan  demikian, bagian dari sistem yang berada di luar fase dapat dibawa kembali ke dalam stabilitas misalnya, perubahan teknis dapat diperlambat.
Perspektif disorganisasi sosial muncul setelah perang dunia 1 akibat dari  beberapa  keadaan  tertentu  di  masyarakat  luas  dan  bidang  sosiologi. Setelah perang dunia 1, migrasi, urbanisasi dan industrialisasi mulai terjadi di  AS  dan  berkembang  pesat.  Saat  itu  terjadi,  muncul  banyak  masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan dalam dua  pendekatan,  yaitu  absolute poverty dan  relative poverty .  Konsep absolute poverty didasarkan  pada  gagasan  subsistensi  atau  kondisi  dasar yang  harus  dipenuhi  untuk  mempertahankan  keberadaan  sehat  secara  fisik. Berbeda  dengan  relative poverty yang  memiliki  tingkat  kompleksitas  yang berbeda.  Seiring  berkembangnya  masyarakat,  pengertian poverty juga berubah.  Jika  di  dalam  suatu  masyarakat  lebih  banyak  orang  kaya,  standar kemiskinan juga relatif naik ke atas.
Poverty atau  kemiskinan  dapat  dikelompokkan  di  bawah  dua  judul utama:  teori  yang  melihat  individu  miskin  bertanggung  jawab  atas kemiskinan  mereka  sendiri,  dan  teori-teori  yang  memandang  kemiskinan sebagai sesuatu diproduksi dan direproduksi oleh kekuatan struktural dalam masyarakat.  Sosiolog  Amerika  bernama  Charles  Murray  (dalam  Giddens, 2009),  bahwa  ada  individu  kelas  bawah  harus  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas  kemiskinan  mereka.  Dengan  hal  ini,  Murray  mengacu  kepada orang miskin yang bergantung kepada penyediaan kesejahteraan pemerintah dibanding memasuki dan bersaing ke dalam pasar tenaga kerja. Pendekatan yang kedua lebih menjelaskan kepada proses sosial yang menciptakan suatu kondisi mengenai kemiskinan yang sulit diatasi oleh individu.
Menurut  pandangan  seperti  itu,  kekuatan  struktural  dalam masyarakat,  faktor-faktor  seperti  kelas,  jenis  kelamin,  etnis,  posisi pekerjaan,  pencapaian  pendidikan  dan  sebagainya,  membentuk  cara tersendiri  di  mana  sumber  daya  disebarkan.  Menjadi  miskin  tidak  selalu berarti  terperosok  dalam  kemiskinan.  Sebagian  besar  orang  yang  hidup dalam  kemiskinan  pada  waktu  kapan  pun  telah  menikmati  kondisi kehidupan  yang  superior  sebelumnya  atau  dapat  diharapkan  untuk  keluar dari kemiskinan pada suatu saat di masa depan. Sosiolog Amerika bernama Charles Murray (dalam Giddens, 2009) berpendapat bahwa ada kelas bawah individu  yang  harus  mengambil  tanggung  jawab  pribadi  atas  kemiskinan mereka.  Kelompok  ini  membentuk  bagian  dari  budaya  ketergantungan. Dengan kalimat tersebut, Murray mengacu bahwa orang-orang miskin lebih bergantung pada tunjangan kesejahteraan daripada bersaing di pasar tenaga kerja.  Murray  berpendapat  bahwa  pertumbuhan  kesejahteraan  suatu  negara telah  membentuk  subkultur  yang  merongrong  ambisi  pribadi  dan kemampuan untuk menolong diri sendiri. Daripada mencari ke masa depan dan  berjuang  untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik,  tergantung  pada kesejahteraan dengan puas menerima bantuan.
Pandangan  kemiskinan  yang  dipegang  secara  luas  adalah  bahwa kemiskinan  adalah  kondisi  permanen.  Namun  menjadi  miskin  tidak  selalu berarti  terperosok  dalam  kemiskinan.  Penelitian  baru-baru  ini  telah mengungkapkan  sejumlah  besar  mobilitas  masuk  dan  keluar  dari kemiskinan: sejumlah orang secara mengejutkan telah berhasil menghindari kemiskinan,  dan  pada  saat  yang  sama  jumlah  yang  lebih  besar  dari  yang sebelumnya disadari hidup dalam kemiskinan di beberapa titik selama hidup mereka.  Bagaimanapun  banyak  keluarga  yang  keluar  dari  kemiskinan  juga memiliki  resiko  yang  tinggi  untuk  masuk  kembali  ke  dalam  kemiskinan  di kemudian  hari  selama  proses  perubahan  periode  ekonomi.  Temuan-temuan ini  telah  mengarah  pada  pemahaman  baru  tentang  pola  kemiskinan  yang cukup  cair,  yang  juga  telah  ditemukan  di  masyarakat  maju  lainnya (Leisering  and  Leibfried,  dalam  Giddens,  2009).  John  Hills  (1998)  dalam Centre  for  Analysis  of  Social  Exclusion  telah  menekankan  menolak menerima  ‘lottery  model’  sebagai  pandangan  penentuan  pendapatan. Dengan  ini,  dia  menyatakan  berarti  bahwa  kita  harus  skeptis  terhadap
argumen yang menyajikan kemiskinan sebagai hasil 'satu kali' yang dialami oleh  orang-orang  secara  lebih  atau  kurang  secara  acak  ketika  mereka bergerak  melalui  hierarki  pendapatan.  Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa ketidaksetaraan  antara  orang  kaya  dan  miskin  dalam  masyarakat  tidak terlalu  penting;  setiap  orang  memiliki  peluang  untuk  menjadi  pemenang atau  pecundang  di  beberapa  titik,  sehingga  gagasan  kemiskinan  tidak  lagi menjadi penyebab keprihatinan serius.
Hal  ini  juga  terjadi  di  Jepang,  dimana  banyak  warga  asing  yang melakukan  kejahatan  karena  menemui  berbagai  masalah  yang  disebabkan adanya  perbedaan  kehidupan  di  negara  asal  mereka  dengan  Jepang. Pendatang Vietnam yang merupakan pelajar dan peserta pelatihan, dibiayai oleh orang tua mereka untuk menimba ilmu dan mencari nafkah di Jepang. Harapan orang tua mereka adalah agar sang anak kelak mendapat pekerjaan yang  baik  di  Vietnam  seiring  dengan  berkembangnya  perusahaan  Jepang yang  berinvestasi  di  Vietnam.  Namun  dalam  proses  mencapai  apa  yang diharapkan sebagai bentuk kemapanan, mereka dihadapkan dengan berbagai tantangan  termasuk  masalah  ekonomi.  Ketika  dihadapkan  dengan  masalah ekonomi,  mereka  akan  mencoba  untuk  mencari  jalan  pintas  untuk  keluar dari masalah mereka. Beberapa dari mereka, menggunakan berbagai tindak kriminal  sebagai  jalan  pintas.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis akan menganalisa fenemona meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh pendatang  Vietnam  menggunakan  perspektif  disorganisasi  sosial  dari  Earl Rubington  dan  Martin  S.  Weinberg.  Meningkatnya  populasi  pendatang  di suatu  Negara  tentu  memiliki  faktor  pendorong  dan  penarik.  Apa  yang menyebabkan  para  pendatang  ke  negara  lain  untuk  bekerja  dan  belajar menurut  penulis  disebabkan  juga  oleh  faktor  ekonomi  di  negara  asal  dan keinginan  untuk  merubah  nasib  menjadi  lebih  baik.  Penulis  juga  akan menganalisa  bagaimana  kasus  kriminal  yang  dilakukan  oleh  pendatang Vietnam  di  Jepang  bisa  terjadi.  Untuk  mendukung  analisa  tersebut  penulis menggunakan  perspektif  disorganisasi  sosial,  penulis  juga  akan menggunakan konsep poverty atau kemiskinan, suatu  konsep dari Anthony Giddens.
Penelitian  ini  fokus  pada  fenomena  meningkatnya  jumlah  kasus kejahatan di Jepang yang dilakukan oleh pendatang dari Vietnam. Penelitian
ini  mengumpulkan  data-data  dan  informasi  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya  dengan  tema  yang  berdekatan,  diantaranya  yaitu penelitian  dari  Jung  (2023),  penelitian  Jung  ini  mengkaji  hubungan  antara imigrasi  dan  kejahatan  di  Korea  Selatan.  Jung  mengungkapkan  bahwa  ada keterkaitan  antara  peningkatan  kasus  kejahatan  seiring  dengan  semakin banyaknya  jumlah  pendatang  dari  luar  negeri  (Jung,  2023:  10).  Studi  ini memberikan  wawasan  tambahan  tentang  bagaimana  penduduk  asing memengaruhi  kejahatan  di  Korea  Selatan.  Jumlah  penangkapan  juga meningkat  seiring  dengan  insiden  kejahatan,  dan  ada  sedikit  perubahan signifikan  dalam  rasio  penangkapan  terhadap  kejahatan.  Selain  itu, peningkatan  kejahatan  sebagian  besar  termasuk  dalam  kategori  kejahatan kekerasan  daripada  tindak  pidana  berat,  kejahatan  properti,  dan  kejahatan intelektual. Jung menyarankan agar pemerintah Korea perlu mempromosikan budaya multikultural dan akomodatif serta memungkinkan imigran  untuk  menetap  secara  stabil  di  masyarakat  Korea.  Rahman  dkk (2012)  melakukan  penelitian  terkait  efek  negatif  dari  pekerja  asing  di Malaysia. Dampak negatif utama yang ditimbulkan oleh tenaga kerja asing di  Malaysia  adalah  “Ketergantungan  yang  berlebihan  pada  tenaga  kerja asing”,  “Meningkatnya  kegiatan  kriminal  atau  masalah  sosial”,  dan “Keberadaan  tenaga  kerja  ilegal”  (Rahman  dkk,  2012:  1).  Penelitian Rahman  mengusulkan  solusi  untuk  dampa  negatif  tersebut  yaitu  menarik pekerja lokal ke dalam industri konstruksi, sistem bangunan terindustrialisasi, menghilangkan migrasi ilegal, dan meningkatkan struktur tata  kelola.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Leiva  Dkk  (2020)  yang menganalisis hubungan antara imigrasi dan kejahatan melalui Model Durbin Spasial  (SDM)  yang  dinamis.  Penelitian  Leiva  ini  dilakukan  di  negara dengan  pendapatan  rendah  yaitu  Chile.  Hasil  penelitian  Leiva  dkk menunjukkan  bahwa  tidak  ada  bukti  statistik  yang  menghubungkan peningkatan jumlah imigran dengan peningkatan tingkat kejahatan jenis apa pun. Jika ada, hanya ditemukan hubungan negatif antara jumlah imigran dan kejahatan  hanya  untuk  satu  dari  delapan  jenis  kejahatan  yang  dianalisis (2020:1).  Hasil  dari  Leiva  dkk  (2020)  dan  Jung  (2023)  menunjukkan  hasil yang  cukup  berbeda.  Naoko  (2020)  melakukan  penelitian  berjudul “ Runaway  and  Resistance  against  and  within  Migration  Infrastructures:
The  cases  of  Vietnamese  migrant  workers  in  Japan  and  Taiwan ”.  Naoko menganalisis latar belakang pelarian, jaringan, dan lintasan pelarian dengan mengambil  kasus  pekerja  migran  Vietnam  yang  masuk  ke  Taiwan  dan Jepang  dari  daerah  pedesaan  Vietnam  dengan  status  kependudukan  biasa. Naoko  berfokus  pada  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pekerja  migran Vietnam  di  Taiwan  dan  Jepang,  dan  bagaimana  cara  mereka  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  di  negara  tujuan  (Naoko,  2020:35).  Belanger dkk  pada  tahun  2011  membuat  penelitian  yang  membahas  bagaimana program migrasi tenaga kerja sementara dapat memicu pekerjaan yang tidak teratur  dan overstay .  Kurangnya  perlindungan  bagi  para  migran,  yang muncul  dari  praktik  rekrutmen  dan  pekerjaan  yang  seringkali  tidak  etis, sangat  membahayakan  manfaat  program  bagi  pekerja,  pemberi  kerja,  dan negara  tuan  rumah.  Untuk  kasus  migrasi  tenaga  kerja  dari  Vietnam  ke Jepang,  terlihat  bagaimana  migrasi  tanpa  izin  secara  struktural  tertanam dalam  dinamika  transnasional  dari  proses  perekrutan  dan  pekerjaan. Beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut  memiliki  kesamaan  dengan  tema yang  saat  ini  penulis  bahas.  Penulis  pada  artikel  ini  berusaha  untuk menjelaskan  bagaimana  kemiskinan  menjadi  motivasi  pendorong  warga Vietnam  untuk  bekerja  di  Jepang,  dan  menjelaskan  bagaimana  fenemona meningkatnya  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam  di Jepang memiliki keterkaitan dengan perbedaan norma, ekonomi, dan sosial budaya yang tinggi antara Vietnam dan Jepang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  menurut Sugiyono  (2017:  205) penelitian kualitatif diawali dari permasalahan yang remang-remang,  tentatif  bersifat  sementara,  dan  dapat  berkembang  ketika peneliti  telah  terjun  ke  lapangan.  Yang  dimaksud  dengan  masalah  yang berkembang  adalah  masalah  tersebut  bisa  meluas  maupun  menjadi  lebih fokus  atau  dalam,  bahkan  juga  masalah  dalam  penelitian  kualitatif  dapat berubah  total  atau  berganti.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur    (Andlini  Dkk,  2021).  Peneliti    mengumpulkan  data  atau  bahan
yang berkaitan dengan kasus  kejahatan pendatang Vietnam di Jepang, dan apa  saja  faktor  penyebabnya.  Sumber-sumber  yang  digunakan  berupa kumpulan  artikel,  buku,  maupun  laporan  yang  terkait  kejahatan  di  Jepang yang  dilakukan  oleh  pendatang  dari  Vietnam.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mencari  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  pendatang  Vietnam  di Jepang  melakukan  kejahatan  atau  tindakan  kriminal.  Untuk  mengetahui faktor  tersebut,  penulis  menggunakan  pendekatan  perspektif  disorganisasi sosial,  penulis  juga  akan  menggunakan  konsep poverty atau  kemiskinan, suatu konsep dari Anthony Giddens. Penulis melakukan identifikasi sumber masalah terlebih dahulu dengan cara melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Vietnam, kemudian bagaimana daya Tarik Jepang untuk warga Vietnam, terakhir  bagaimana  perbedaan  sosial  budaya  antara  kedua  negara  tersebut bisa memicu pendatang Vietnam di Jepang untuk melakukan kejahatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Vietnam di Jepang mengalami peningkatan pada tahun 2017. Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Vietnam menduduki peringkat pertama dibanding warga negara  asing  lainnya untuk  pertama kali pada tahun 2017. Secara nasional, polisi  mencatat  5.140  kasus  kejahatan  dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam, meningkat  dari  total  3.177  kasus  kejahatan  dari  tahun  2016,  dan  total persentase  30.2%.  berdasarkan  National  Police  Agency  Data,  peringkat pertama  dahulu  diduduki  oleh  China,  yang  pada  tahun  2017  jumlahnya sekitar 4.071 kasus kriminal (Vnexpress, 2018).
Kasus  kejahatan  mencapai  260.000  seiring  dengan  meningkatnya kejahatan  yang  dilakukan  oleh  ekspatriat  dari  Asia  Tenggara.  Penguntilan sekitar 2.037 kasus, pencurian melonjak hingga 325 kasus pada tahun 2017 dari hanya sekitar 12 kasus pada tahun sebelumnya (Mainichi, 2018).

## Gambar 1: Kasus Kejahatan Oleh Pendatang Vietnam Pada Tahun 2008-2016
Sumber: https://mainichi.jp/articles/20180412/dde/041/040/019000c
Dari  grafik  tersebut  terlihat  bahwa  kasus  kejahatan  yang  dilakukan oleh  pendatang  Vietnam  pada  tahun  2008-2016  terjadi  peningkatan  yang relatif rendah. Kemudian di antara 10.700 kasus yang dilakukan oleh orang asing  pada  tahun  2017,  30%  atau  sekitar  5140  kasus  dilakukan  oleh pendatang  dari  Vietnam.  Lebih  banyak  439  kasus  dibandingkan  total kejahatan yang dilakukan oleh pendatang China pada tahun lalu yaitu tahun 2016.
Jumlah kejahatan yang dilakukan oleh penduduk asing nonpermanent, kecuali  petugas  militer  U.S,  mencapai  17.006  lebih  dari  20,3%  dari  tahun sebelumnya.  Brazil  ada  di  peringkat  ketiga  dengan  1.058  kasus,  disusul Korea  Selatan  dengan  1.038  kasus.  Untuk  jumlah  warga  asing  di  jepang, pendatang  dari  China  masih  menduduki  peringkat  paling  atas  secara nasional,  yaitu  sekitar  3.159  orang.  Disusul  Vietnam  dengan  total  2.549 orang.  Jumlah  total  pelaku  kejahatan  warga  asing  mencapai  10.828  orang, meningkat 7,1% dari tahun sebelumnya.
Fenomena  melonjaknya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  penduduk Vietnam  pada  tahun  2017  seiiring  dengan  meningkatnya  pendatang  dari Vietnam  di  Jepang.  Perbedaan  standar  ekonomi  dan  gaya  hidup  antara Vietnam  dan  Jepang  yang  berbeda,  menyebabkan  terjadinya  berbagai
masalah.  Salah  satunya  masalah  ekonomi  yang  dapat  menyebabkan munculnya  kriminalitas.  Kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  pendatang Vietnam di Jepang meningkat tajam pada tahun 2017 hingga mencapai 30% atau  5.140  kasus.  Penyebab  dari  meningkatnya  kriminal  yang  dilakukan oleh  pendatang  Vietnam  di  Jepang  dapat  disebabkan  dari  faktor  ekonomi dan  perbedaan  gaya  hidup  serta  norma  antara  kehidupan  di  Vietnam  dan Jepang.  Populasi  pendatang  Vietnam  di  Jepang  kebanyakan  dibanjiri  oleh para  pelajar  dan  peserta  pelatihan  kerja  atau  pemagangan,  namun  karena perbedaan  ekonomi  dan  gaya  hidup  menyebabkan  terjadinya  disorganisasi sosial.  Disorganisasi  sosial  akan  membawa  pendatang  Vietnam  tersebut melakukan  tindak  kriminalitas.  Pada  tahun  2018  ada  sebanyak  5.140 kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam,  sebagian  besar kejahatan  didasari  oleh  faktor  ekonomi.  Para  imigran  dituntut  untuk  bisa beradaptasi dengan aturan dan gaya hidup masyarakat Jepang. Dalam kasus ini  para  imigran  Vietnam  tidak  bisa  beradaptasi  dengan  gaya  hidup  di Jepang  yang  berbeda  jauh  dengan  di  Vietnam.  Kesulitan  adaptasi  ini memunculkan disorganisasi sosial.

## Pembahasan

## Pertumbuhan Ekonomi Vietnam
Perekenomian  Vietnam  sedang  dalam  masa  transisi  dari  ekonomi terpusat  yang  direncanakan  murni  berdasarkan  pertanian  ke  pasar  ekonomi sosialis.  Pada  tahun  1986,  Vietnam  memulai  reformasi  ekonomi  yang disebut “ Doi Moi ” yang membuka jalan bagi Vietnam. Reformasi ekonomi ini adalah rencana yang diarahkan pada pengembangan pasar multi-sektoral, mereformasi  perbankan, hukum,  fiskal  dan moneter sistem, mengendalikan inflasi  dan  anggaran  nasional;  dan  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif untuk menarik investasi, khususnya investasi langsung dengan negara asing.
Vietnam  telah  mengalami  perubahan  demografis  dan  sosial  yang cepat.  Setelah  bertahun-tahun  pertumbuhan,  penduduk  Vietnam  mencapai sekitar  95  juta  jiwa  pada  tahun  2017  (naik  sekitar  60  juta  jiwa  dari  tahun 1986)  dan  diperkirakan  akan  terus  meluas  menjadi  120  juta  jiwa  hingga tahun  2050.  Saat  ini,  70%  penduduk  berusia  di  bawah  35  tahun,  dengan
harapan hidup hampir 73 tahun. Ada kelas menengah yang muncul, saat ini mencakup  13%  populasi,  tetapi  diperkirakan  akan  mencapai  26%  pada tahun 2026.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  ekonomi  di Vietnam  adalah  meningkatnya  hubungan  dagang  Vietnam  dengan  mitra asing. Mitra utama Vietnam adalah Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea  dan  Uni  Eropa,  dan  perdagangan  dengan  negara  Asia    merupakan 80%  dari  total  keseluruhan  perdagangan.  Perusahaan  Jepang  menjadi investor  terbesar  bagi  Vietnam  di  tahun  2017.  Proyek  terbesar  adalah Marubeni,  yang  merupakan  proyek  pembangkit  listrik  batu  bara  yang bernilai  $  2,79  miliar  di  Nghi  Son,  Provinsi  Thanh  Hoa.  Pabrik  batubara Sumitomo  Corp  senilai  $  2,58  miliar  di  Khanh  Hoa  juga  Mitsui  Oil Exploration  berpartisipasi  dalam  proyek  pipa  gas  senilai  $  1,27  miliar  di Kien  Giang.  Keduanya  berada  di  provinsi  Vietnam  Selatan  (Tomiyama, 2017).
Setelah lebih dari 3 dekade, kemiskinan di Vietnam turun hingga 75%. Walaupun  hal  ini  merupakan  kesuksesan  yang  besar  bagi  Vietnam,  masih ada  beberapa  masalah  kemiskinan.  Berdasarkan  data  dari  United  Nations International  Children’s  Emergency  Fund  (UNICEF).  Perbedaan  ras, terutama  di  kalangan  minoritas  Vietnam  terus  ada.  Jenis  kemiskinan  baru mulai terbentuk. Sama halnya seperti di negara-negara berkembang lainnya, Vietnam mengalami kemajuan ekonomi, namun jarak antara yang kaya dan miskin juga kian nampak.

## Kemiskinan di Vietnam
Vietnam  telah  mengalami  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  selama  tiga  dekade  terakhir.  Pertumbuhan  terjadi  dari pendapatan  per  kapita  sekitar  $100  pada  tahun  1980-an,  Vietnam  telah berhasil meliberalisasi  dan mencapai  pendapatan per kapita sebesar $2.300 pada than 2019 (Quyen, 2019:1). Terlepas dari itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi masalah di Vietnam. Vietnam menjadi negara terpadat ke-13 dengan  lebih  dari  95  juta  orang,  9,8  persen  penduduk  hidup  dalam kemiskinan,  berarti  ada  sekitar  9  juta  orang  yang  termasuk  dalam  kategori
miskin.  Jumlah  ini  melebihi  jumlah  penduduk  beberapa  negara  seperti Libya, Israel, dan Laos.
Ada  beberapa  langkah  yang  telah  dilakukan  untuk  mengentaskan kemiskinan  di  Vietnam  diantaranya  adalah  dengan  meningkatkan  pangsa sektor  industri  pertanian,  membuka  lowongan  pekerjaan  secara  lebih  luas, restrukturisasi  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri,  meningkatkan  mutu pendidikan masyarakat (Pham dkk, 2019:7). Pembangunan sektor pertanian merupakan  usaha  yang  baik  untuk  pengentasan  kemiskinan  dibandingkan sektor  lain  seperti  sektor  jasa.  Lapangan  kerja  juga  merupakan  solusi langsung  yang  paling  efektif  untuk  pengentasan  kemiskinan  di  Vietnam. Restrukturisasi  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  bisa  mempercepat urbanisasi,  peningkatan  urbanisasi  secara  efektif  akan  mengurangi kemiskinan  industrialisasi  yang  pesat  dilakukan  di  sektor  pertanian. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan baik, salah satunya bisa dilakukan  dengan  menetapkan  tujuan  pendidikan  sebagai  prioritas  utama bagi  masyarakat  miskin.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran pengentasan kemiskinan  individu.  Dapat  dikatakan bahwa ini adalah solusi paling  efektif  dalam  jangka  panjang  untuk  tujuan  pengentasan  kemiskinan di Vietnam.
Kemiskinan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong  warga Vietnam untuk bekerja di Jepang. Meski bukan satu-satunya solusi, namun bekerja di luar negeri merupakan hal yang terbilang mudah dan cepat untuk meningkatkan  kesejahteraan.  Menurut  data  pada  tahun  2005  Vietnam mengirimkan 70.000 hingga 80.000 tenaga kerja (Belanger, 2013: 37). Dari data  tersebut,  90  persen  dari  pekerja  ini  ditempatkan  di  Asia  Timur  dan Tenggara  dengan  negara  tujuan  utama  Malaysia,  Taiwan  ,  Korea  Selatan dan Jepang.
Dalam  kasus  meningkatnya  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh pendatang  Vietnam,  hal  itu  tidak  bisa  terlepas  dari  banyaknya  pendatang Vietnam  yang  menetap  di  Jepang.  Hal  itu  karena  semakin  banyaknya perusahaan  Jepang  di  Vietnam,  pandangan  para  orang  tua  mengenai kesejahteraan  pun  mulai  naik.  Orang  tua  di  Vietnam  memandang
perusahaan  multinasional  sebagai  perusahaan  yang  dapat  membawa perubahan  sosial  ekonomi  bagi  mereka  dan  juga  anak-anak  mereka nantinya.  Sehingga  banyak  orang  tua  yang  menyekolahkan  anaknya  untuk belajar atau menjadi peserta pelatihan di Jepang (Vnexpress, 2017). Hal ini dilihat  dari  perspektif  disorgansasi  sosial,  salah  satunya  tentang disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga ada di bawah pengaruh nilai- nilai  baru,  baru  untuk  suatu  subjek,  seperti  sumber-sumber  baru  dari kepuasan  hedonistik.  Nilai-nilai  batil  baru,  jenis  organisasi  ekonomi  baru yang  individualistis,  dan  bentuk  baru  dari  daya  tarik  seksual.  Dalam  kasus ini,  Karena  adanya  harapan  yang  tinggi  atas  kehidupan  yang  layak  jika dilihat  dari  sumber-sumber  baru  dari  kepuasan  hedonistik,  menyebabkan orang  tua  banyak  yang  memaksakan  anaknya  untuk  sekolah  atau  menjadi peserta  pelatihan  di  Jepang.  Biaya  untuk  sekolah  ataupun  pelatihan  untuk bisa ke Jepang tidak murah, untuk itu tidak sedikit para orang tua berhutang untuk  biaya  pendaftaran  sekolah  atau  pelatihan  anaknya.  Keinginan  para orang  tua  di  Vietnam  untuk  melakukan  mobilitas  antar-generasi,  yaitu mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya  (Sunarto,  2004)  dapat  menyebabkan  disorganisasi  dalam  keluarga. Ketika orang tua menaruh harapan dengan menyekolahkan atau menjadikan anak mereka sebagai peserta pelatihan di Jepang sehingga kemudian mereka bisa  bekerja  di  perusahaan  Jepang  dengan  gaji  dan  prestise  yang  tinggi sehingga terjadi mobilitas antar-generasi. Dalam disorganisasi keluarga kita kenal  pula  istilah  “ i  attitude  dan  we  attitude ”  yang  diungkapkan  oleh Thomas  dan  Znaniecki  (Rubington,1989). We  attitude adalah  situasi  pada masyarakat tradisional mengisyaratkan orang-orang untuk fokus dengan apa yang terbaik untuk grupnya. Sedangkan i attitude adalah sikap di mana lebih mementingkan  kepentingan  sendiri  di  atas  kelompok.  Dalam  kasus  ini beberapa orang tua lebih mementingkan we attitude , di mana harapan orang tua  untuk  keluar  dari  kemiskinan  atau  kondisi  mereka  saat  ini  dan melakukan  mobilitas  antar-generasi.  Adanya  perbedaan  gaya  hidup  dan budaya  antara  Jepang  dan  Vietnam  tentu  bisa  memunculkan  berbagai masalah.  Hal  ini  bisa  memungkinkan  terjadinya  kekosongan  norma  dan konflik budaya.
Peserta  pelatihan  dan  mahasiswa  yang  mendapat  beasiswa  atau  yang berasal dari keluarga mampu, tentu tidak akan dihadapkan dengan masalah keuangan.  Namun,  tidak  sedikit  peserta  yang  pergi  ke  Jepang  dengan berhutang  untuk  memenuhi  harapan  akan  kehidupan  yang  mapan  tersebut. Mereka  berharap  untuk  keluar  dari  keadaan  mereka  yang  sekarang,  dan menuju  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  mapan.  Seperti  yang  dikemukakan Leisering  dan  Leibfried  (Giddens,  2009),  “ many  families  that  move  out  of poverty  also  have  a  higher  risk  of  re-entering  the  category  later,  during periods  of  economic  change ”.  Keluar  dari  kemiskinan  dapat  ditempuh dengan segala macam usaha termasuk sekolah dan menjadi peserta pelatihan di  luar  negeri  termasuk  Jepang.  Namun  seperti  pada  konsep  yang disampaikan Giddens,  keluar dari kemiskinan memiliki  resiko  tinggi  untuk masuk  kembali  dalam  kemiskinan  selama  periode  perubahan  ekonomi. Keluar  dari  kemiskinan  membutuhkan  usaha  dan  cara  yang  benar,  serta kesabaran  dalam  mengusahakannya.  Dalam  keadaan  memiliki  ambisi  yang kuat,  orang-orang  cenderung  menggunakan  segala  macam  cara  dalam mencapai  tujuan,  termasuk  keluar  dari  kemiskinan.  Ketika  cara  yang ditempuh  salah,  maka  akan  dapat  membawa  individu  tersebut  ke  dalam dunia kriminal. Seperti halnya pendatang di Vietnam, ketika ambisi mereka untuk hidup dengan taraf yang lebih baik membawa mereka menemba ilmu ke Jepang, dalam prosesnya di Jepang pun mereka bertemu dengan berbagai masalah  salah  satunya  ekonomi.  Untuk  keluar  dari  masalah  ekonomi  di Jepang,  beberapa  pendatang  Vietnam  yang  menjadi  pelaku  tindak  kriminal lebih memilih untuk melakukan kriminalitas karena ambisi untuk keluar dari kemiskinan tersebut.

## Daya Tarik Jepang Terhadap Warga Vietnam
Jepang saat  ini tengah bersaing  dengan China dalam berbagai  sektor, salah satunya sektor pendidikan. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing pendidikan  tinggi,  Jepang  berusaha  menyediakan  lingkungan  internasional di  kampus  bagi  para  mahasiswanya,  Kementerian  Pendidikan  Tinggi, Kebudayaan,  Olahraga  dan  Sains  dan  Teknologi  Jepang  (MEXT)  telah meluncurkan  Program  Global  30  pada  tahun  2009  untuk  mendorong pendaftaran  siswa  internasional  ke  beberapa  universitas  terpilih  di  Jepang
(Shazlinda  dan  Noriyuki,  2012).  Program  ini  diharapkan  dapat  menarik 300.000 mahasiswa internasional dalam waktu 5 tahun, atau meningkat 300 persen  dari  jumlah  sebelum  peluncuran.  Jepang  sedang  giat  menarik  para pelajar  asing  untuk  belajar  di  Jepang.  Hal  itu  dilakukan  Jepang  dengan harapan  mereka  bisa  membantu  meningkatkan  hubungan  ekonomi  dengan negara  asal  mereka  di  masa  depan.  Salah  satu  negara  yang  mahasiswanya banyak  belajar  di  Jepang  adalah  Vietnam,  jumlah  warga  Vietnam  yang belajar di Jepang termasuk sekolah bahasa naik sebanyak 12 kali lipat antara tahun  2010  sampai  2016,  yaitu  hampir  mencapai  54.000  orang,  jumlah  ini berdasarkan  dari  data  Japan  Student  Service  Organization  (Bloomberg, 2017).
Selain  pendidikan  Vietnam  juga  banyak  mengirim  para  warganya  ke Jepang  dengan  program  pemagangan.  Salah  satunya  adalah  program pelatihan praktek kerja ( The Technical Intern Training Program ), sistem ini diperkenalkan  pada  tahun  1993  dengan  tujuan  mentransfer  keterampilan  di sektor  industri,  pertanian  dan  perikanan  ke  negara  berkembang.  Sekarang, sejak  1  November,  perusahaan  yang  menyediakan  layanan  perawatan  juga dapat  menerima  peserta  pelatihan  dan  periode  pelatihan  maksimum  telah diperluas  dari  tiga  tahun  menjadi  lima  tahun  (Japan  Times,  2017). Berdasarkan data dari Kementrian Imigrasi Jepang, pada tahun 2017 jumpah pemagang dari Vietnam sebesar 26.437 orang, Pemagang Vietnam menjadi pemagang dengan jumlah terbanyak di Jepang (Nippon, 2017).
Para  peserta  pelatihan  menghadapi  berbagai  masalah.  Menurut kementerian  tenaga  kerja,  tercatat  4.004  pengusaha  dalam  program  ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan pada tahun 2016, yang terbesar sejak  2003.  Pelanggaran  peraturan  jam  kerja  menyumbang  24%  dari  total, diikuti  oleh  kegagalan  untuk  mengambil  langkah-langkah  keamanan  yang diperlukan  sebesar  19%  dan  tidak  membayar  lembur  sebesar  14%.  Empat puluh  kasus  pelanggaran  hukum  tenaga  kerja  berbahaya  dirujuk  ke  jaksa. Banyak  peserta  pelatihan  dilaporkan  mengalami  pelecehan  di  tempat  kerja dan  penindasan,  dan  kesulitan  mendapatkan  kompensasi  untuk  cedera  dan penyakit terkait pekerjaan. Ada kritik bahwa beberapa orang dikenai kondisi kerja  yang  dekat  dengan  kerja  paksa.  Para  peserta  pelatihan  tidak
diperbolehkan  untuk  mengubah  pekerjaan  secara  bebas  bahkan  ketika mereka tidak puas dengan majikan mereka.
Perspektif  disorganisasi  sosial  adalah  sebuah  pandangan  yang menganggap  masyarakat  menjadi  terorganisasi  selain  dikarenakan  adanya keserasian  hubungan  antar  bagian,  juga  didukung  oleh  seperangkat pengharapan  atau  tujuan  dan  seperangkat  aturan.  Oleh  karena  itu,  bisa dikatakan  bahwa  konsep  sentral  dari social  disorganization adalah social rules .  Dalam  kehidupan  masyarakat, social  rules di  satu  pihak  berguna untuk  mewujudkan  koordinasi  diantara  bagian-bagian  yang  berbeda  dan  di sisi  lain  juga  berfungsi  mengatur  perilaku  masyarakat.  Kondisi  dimana social  rules kurang  atau  tidak  berfungsinya  mengakibatkan  berkurangnya kekuatan  ikatan,  baik  bagi  koordinasi  antar  bagian  maupun  dalam melakukan  kontrol  terhadap  perilaku  individu.  Kenyataan  inilah  yang terdorong  terjadinya  diorganisasi  sosial.  Seperti  dalam  kasus  banyaknya masalah yang dihadapi para pekerja Vietnam di Jepang, hal itu dikarenakan karena  kurang  berfungsinya  kontrol  dari  pemerintah  Jepang  maupun kedutaan  Vietnam  di  Jepang  yang  kurang  mengawasi  sistem  dalam perusahaan  Jepang  yang  sering  merugikan  para  pekerja  asing  seperti Vietnam.  Dalam  kasus  ini  juga  ada  ketidak  serasian  antar  kelompok  yang mengawasi  pekerjaan  para  pekerja  asing.  Selain  itu  juga  ada  ketidak sesuaian  antara  harapan  para  pekerja  yang  ingin  mendapatkan  gaji  tinggi yang  bisa  menunjang  kehidupannya,  namun  pada  kenyataannya  mereka mendapat ketidak adilan seperti gaji yang sedikit dan lembur tanpa gaji.
Masalah-masalah  yang  ada  bisa  memunculkan  tekanan  terhadap  para pendatang  Vietnam  di  Jepang.  Selain  menjadi  korban  para  pendatang Vietnam  tidak  jarang  yang  menjadi  pelaku  kejahatan.  Kejahatan  yang dilakukan  biasanya  hanya  kejahatan  kecil  seperti  mengambil  barang  jualan di  toko  atau  menyelinap  di  rumah  orang.  Kejahatan-kejahatan  tersebut biasanya  biasanya  dilakukan  karena  adanya  berbagai  tekanan  yang  dialami karena  adanya  perbedaan  budaya  maupun  sosial  antara  di  Jepang  dan Vietnam.

## Perbedaan Sosial Budaya
Tiap  negara  tentu  memiliki  perbedaan-perbedaan,  adanya  perbedaan ini  mengharuskan  adaptasi  bagi  individu  yang  ingin  berpindah  atau bepergian  ke  suatu  daerah.  Tidak  semua  anggota  masyarakat  akan  mudah beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sebagian masyarakat sulit menerima adanya  perbedaan  atau  perubahan.  Oleh  karena  itu,  situasi  dalam masyarakat  bisa  mengarah  kepada  suasana  yang  tidak  menentu  atau  tidak ada  kemungkinan  untuk  hidup  bersama.  Kondisi  semacam  ini  mengarah pada gejala disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah gejala lepasnya keterikatan  tatanan  sosial  yang  pernah  melembaga  dari  seorang  individu. Fenomena  ini  terjadi  sebagai  dampak  perubahan  sosial  yang  terjadi  pada suatu  masyarakat  atau  sistem  sosial.  Misalnya,  pergeseran  tata  kehidupan dari  sistem  rural  (pedesaan)  ke  sistem  urban  (perkotaan).  Salah  satunya adanya perubahan pola perilaku masyarakat  pedesaan yang gotong-royong, kuatnya keterikatan norma-norma dan sejumlah nilai-nilai yang melembaga (ciri kehidupan pedesaan) menjadi pola masyarakat yang individualistis dan pengaturan hubungan berdasarkan kompetisi  individual yang lebih rasional (ciri kehidupan perkotaan).
Jepang  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  kuat,  dan  teknologi  maju menjadi daya tarik warga asing untuk mencoba peruntungan dalam mencari uang  atau  bekerja  maupun  dalam  mencari  ilmu.  Namun  karena  perbedaan budaya  tentu  akan  membawa  berbagai  masalah  untuk  warga  asing  atau pendatang, salah satunya masalah ekonomi. Banyak warga asing yang tidak bisa  mengelola  ekonomi  mereka  saat  tinggal  di  Jepang.  Banyak  para pendatang  yang  kekurangan  ekonomi  akan  melakukan  beberapa pelanggaran  yang  bisa  dikategorikan  menjadi  kriminal,  kejahatan  tersebut dilakukan oleh warga dari berbagai negara, salah satunya Vietnam.
Vietnam  sebagai  negara  berkembang  jika  dibandingkan  dengan Jepang  sebagai  negara  maju,  tentu  akan  memiliki  banyak  perbedaan, perbedaan  itu  bisa  memunculkan  masalah-masalah  apabila  seorang  warga Vietnam  tinggal  di  Jepang.  Seperti  dalam  hal  ekonomi,  seperti  yang diketahui,  sebagai  negara  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  kuat,  tentunya
tingkat persaingan juga keras. Persaingan kerja yang keras tersebut menjadi hambatan  untuk  para  pekerja  asing,  terutama  dari  negara  berkembang seperti  Vietnam  yang  persaingan  kerjanya  relatif  ringan  dibanding  Jepang, yaitu  48  jam  per  minggu.  Sebagai  contoh  jumlah  jam  kerja  di  Jepang dikenal sangat tinggi, yaitu ada yang mencapai 100 jam dalam sebulan, yang akhirnya  dapat  menyebabkan karoshi atau  meninggal  karena  kelelahan bekerja.
Dalam  sudut  pandang  disorganisasi  sosial,  kita  sedang  hidup  dalam periode  individualisasi.  Segalanya  sedang  dalam  pergolakan  dan  semua terasa  berubah.  Terutama  dalam  masyarakat,  di  Vietnam  sendiri  ekonomi mulai  lebih  maju  dengan  banyaknya  perusahaan  multinasional,  di  Jepang sendiri  masyarakatnya  terkenal  dengan aging  society ,  di  mana  orang  tua lebih  banyak  dari  anak  muda.  Di  mana  semua  juga  sudah  lebih  praktis dengan  kecanggihan  teknologi.  Kebiasaan  dapat  dibentuk  hanya  dalam lingkungan yang relatif stabil. Jika kestabilan itu berubah, bentuk kebiasaan pun  dapat  senantiasa  berubah.  Segala  perubahan  yang  terjadi  secara  rutin, dapat  merubah  suatu  kebiasaan.  Segala  alat  yang  baru  dapat  memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan keteraturan sosial yang selanjutnya dapat memberikan pengaruh terhadap disorganisasi  sosial.  Jepang sebagai  negara yang  jauh  berbeda  dengan  Vietnam  dapat  memberikan  pengaruh disorganisasi  sosial  pada  pendatang  Vietnam.  Pendatang  Vietnam  harus beradaptasi  kembali  dengan  rutinitas,  alat,  dan  cara  sosialisasi  baru  di Jepang.  Ketika  kebiasaan  yang  dianggap  baik  di  Vietnam  secara  norma harus  beradaptasi  dengan  norma-norma  baru  di  Jepang,  dan  pendatang tersebut  mengalami  kegagalan  dalam  adaptasinya  dengan  norma  dan kebiasaan  baru,  maka  dapat  muncul  suatu  disorganisasi  yang  dapat mengarahkan mereka ke dalam dunia kriminal.
Untuk  kasus  pelajar  Vietnam,  banyak  dari  mereka  yang  belajar  di Jepang karena ingin bekerja di perusahaan jepang yang ada di Vietnam. Para orang  tua  yang  menyekolahkan  anaknya  di  Jepang  berharap  saat  anak mereka  kembali,  mereka  bisa  bekerja  di  perusahaan  Jepang  dengan  gaji besar. Namun karena gaya hidup yang berbeda antara Vietnam dan Jepang, pada  saat  pelajar  Vietnam  studi  di  Jepang  mereka  akan  menemui  banyak
permasalahan,  seperti  masalah  ekonomi  dan  gaya  hidup.  Bagi  mahasiswa atau pekerja asing untuk menetap sementara atau selamanya di suatu negara tertentu  tentu  akan  menimbulkan  sifat  konsumtif  walau  hanya  sedikit. Tinggal di suatu negara baru dengan berbagai hal yang baru bisa membuat seseorang  menjadi  impulsif  dalam  berbelanja,  yang  akan  membuat  para pendatang  sulit  tuntuk  mengatur  keuangan  walau  dikatakan  mereka  hidup dalam posisi di mana harus berhemat. Dalam perpektif disorganisasi sosial, Ogburn  menyatakan  bahwa  perubahan  kebiasaan  dan  norma  cenderung lebih  lama  dari  teknologi,  (Rubington  dan  Weinber,  1988).  Dalam  kasus pendatang  dari  Vietnam  ini  terjadi  ketertinggalan  kebudayaan  di  sini.  Di mana Jepang dan Vietnam memiliki perbedaan dalam penggunaan teknologi yang cukup tinggi, sehingga hal-hal yang biasanya tidak ingin dilakukan di Vietnam, menjadi terpaksa harus dilakukan di Jepang. Seperti mengutil dan mencuri yang dilakukan pendatang dari Vietnam
Terlilit  hutang  tentu  saja  bisa  menjadi  faktor  bagi  individu  untuk melakukan tindak kriminal.  Seorang individu  yang tinggal  di  negara asing biasanya  akan  sangat  rentan  terhadap  masalah  ekonomi.  Jepang  yang terkenal  dengan arubaito (bekerja  paruh  waktu)  yang  seharusnya  dapat memenuhi  keuangan  seorang  pendatang  terutama  pelajar  dan  peserta pelatihan  di  Jepang.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  konsep  kemiskinan  dari ketika  seseorang  ingin  keluar  dari  kemiskinan  dengan  cara  yang  tidak matang, Ia akan kembali dihadapkan dengan masalah kemiskinan tersebut. Meningkatnya  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  pendatang  Vietnam  di Jepang  menjadi  tantangan  yang  harus  diselesaikan  oleh  berbagai  pihak. Seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  kasus  ini  muncul  karena  adanya disorganisasi sosial maupun keluarga, dan juga perbedaan kehidupan sosial. Perlu  dilakukan  upaya  penyelesaian  yang  menyeluruh  oleh  internal keluarga, hingga pemerintahan kedua negara Vietnam dan Jepang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  penulis  yang  sudah  dijabarkan  dalam  bab sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  fenomena  meningkatnya kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pendatang  Vietnam  adalah  sejajar  dengan
bertambahnya  populasi  pendatang  Vietnam  di  Jepang.  Bertambahnya populasi pendatang Vietnam di Jepang diakibatkan oleh kemiskinan, selain itu  juga  karena  meningkatnya  jumlah  perusahaan  Jepang  yang  berinvestasi di Vietnam. Ekonomi di Vietnam mulai maju karena banyaknya perusahaan multinasional di Vietnam terutama Jepang. Orang tua-orang tua di Vietnam menaruh harapan tinggi pada perusahaan tersebut. Dikarenakan harapan itu, banyak  dari  para  orang  tua  yang  menyekolahkan  anaknya  atau  menjadikan anaknya sebagai peserta pelatihan di Jepang. Biaya yang dikeluarkan untuk hal  itu  tidaklah  sedikit.  Keinginan  yang  kuat  untuk  melakukan  mobilitas antar-generasi  membuat  seseorang  rela  mengorbankan  hal  penting  lainnya. Seperti berhutang, jual tanah, dan lain sebagainya. Kadang karena keinginan keras dari orang tua yang tidak diimbangi dengan kematangan mental anak. Hidup  di  negara  lain  yang  lebih  maju  dapat  menimbulkan  perilaku hedonisme.
Keluar  dari  kemiskinan  dapat  ditempuh  dengan  segala  macam  usaha termasuk  sekolah  dan  menjadi  peserta  pelatihan  di  luar  negeri  termasuk Jepang. Namun seperti pada konsep yang disampaikan Giddens, keluar dari kemiskinan memiliki resiko tinggi untuk masuk kembali dalam kemiskinan selama  periode  perubahan  ekonomi.  Seperti  halnya  pendatang  di  Vietnam, ketika  ambisi  mereka  untuk  hidup  dengan  taraf  yang  lebih  baik  membawa mereka  menemba  ilmu  ke  Jepang,  dalam  prosesnya  di  Jepang  pun  mereka bertemu dengan berbagai masalah salah satunya ekonomi. Untuk keluar dari masalah  ekonomi  di  Jepang,  beberapa  pendatang  Vietnam  yang  menjadi pelaku tindak kriminal  lebih memilih  untuk  melakukan kriminalitas karena ambisi untuk keluar dari kemiskinan tersebut.
Perbedaan  norma,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  yang  tinggi  antara Vietnam  dan  Jepang  juga  menyebabkan  terjadinya  disorganisasi  sosial. Segala alat yang baru dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan keteraturan  sosial  yang  selanjutnya  dapat  menyebabkan cultural  lag dan memberikan pengaruh terhadap disorganisasi sosial. Jepang sebagai negara yang  jauh  berbeda  dengan  Vietnam  dapat  memberikan  pengaruh disorganisasi  sosial  pada  pendatang  Vietnam.  Pendatang  Vietnam  harus beradaptasi  kembali  dengan  rutinitas,  alat,  dan  cara  sosialisasi  baru  di
Jepang.  Ketika  kebiasaan  yang  dianggap  baik  di  Vietnam  secara  norma harus  beradaptasi  dengan  norma-norma  baru  di  Jepang,  dan  pendatang tersebut  mengalami  kegagalan  dalam  adaptasinya  dengan  norma  dan kebiasaan  baru,  maka  dapat  muncul  suatu  disorganisasi  yang  dapat mengarahkan mereka ke dalam dunia kriminal.  Norma dan kebiasaan baik yang biasa diterapkan di Vietnam perlahan-lahan mulai ditinggalkan karena adanya alat-alat baru yang diterima di Jepang. Ketika alat-alat baru tersebut dikontruksikan dengan buruk dan ditambah dengan masalah ekonomi, maka dapat menjadi pemicu dilakukannya tindakan kriminal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus,  Mantra  Ida.  1985. Pengantar  Studi  Demografi .  Yogyakarta:  Nur Cahya.
Belanger, Daniele. Ueno, Kayoko. Hong, Khuat Thu. Ochiai, Emiko. 2011. From  Foreign  Trainees  to  Unauthorized  Workers:  Vietnamese Migrant Workers in Japan. Asian and Pacific Migration Journal, Vol.
20, No.1, 2011
Belanger,  Daniele.  Wang,  Hong  Zen.  2013.  Becoming  a  Migrant: Vietnamese Emigration to East Asia. Pacific Affairs: Volume 85, No. 4 – December 2012
Fujioka, Toru. 2018. Crime in Japan Falls to Lowest Level in More Than 70 Years. Diakses pada 2 Mei 2018, dari
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-21/crime-hits- postwar-low-in-japan-as-joblessness-declines
Giddens, Anthony. 2009. Sociology 6th edition . UK: Polity Press
Jung,  Hoyong.  2023.  Effects  of  foreign  residents  on  crime:  Evidence  from
South  Korea.  International  Journal  of  Law,  Crime  and  Justice  73 (2023) 100594
Kyodo  News.  2018.  Vietnam  Ranks  Top  For  1st  Time  in  No.  of  Expat
Crime in Japan. Diakses pada 2 Mei 2018, dari
https://english.kyodonews.net/news/2018/04/b6c936cf3dbb-vietnam- ranks-top-for-1st-time-in-no-of-expat-crimes-in-japan.html
Leiva, Mauricio. Lavin, Felipe Vasques. Oliva, Roberto D. Ponce. 2020. Do Immigrants  Increase  Crime?  Spatial  Analysis  in  a  Middle-Income Country. World Development 126 (2020) 104728
Montbleau,  Ryan.  2017. Poverty in  Vietnam.  (2018,  10  Mei) https://borgenproject.org/state-of- poverty -in-vietnam/
Naoko, Sunai. 2020. Runaway and Resistance against and within Migration Infrastructures:  The  cases  of  Vietnamese  migrant  workers  in  Japan and  Taiwan.  Kyoto  University:  Proceedings  of  the  13th  Next Generation Global Workshop (2020), 2020: 1-35.
Nga,  Minh.  2018.  Vietnamese  Population  in  Japan  Quadruples  Over  five
Years: report. Diakses pada 2 Mei 2018, dari https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-population-in-japan- quadruples-over-five-years-report-3719837.html
Nohara, Yoshiaki, dan Uyen, Nguyen Dieu Tu. 2017. Vietnamese Students
Are Pouring Into Japan. (2018, 10 Mei)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/japan-opens- new-front-in-race-for-booming-southeast-asia-markets
Osac. 2017. Japan 2017 Crime & Safety Report. Diakses pada 2 Mei 2018, dari https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21160 Pham, Thu Hang. Riedel, James. 2019. Impacts of the Sectoral Composition of  Growth  on  Poverty  Reduction  In  Vietnam.  Journal  of  Economics and Development Vol. 21 No. 2, 2019.
Quyen, Ngo Ha. 2019. Reducing rural poverty in Vietnam: issues, policies,
challenges.  United  Nations  Department  of  Economic  and  Social Affairs,  Division  for  Inclusive  Social  Development:  Expert  Group Meeting on Eradicating Rural Poverty to Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Rahman,  Hamzah  Abdul.  2012.  Negative  Impact  Induced  by  Foreign
Workers:  Evidence  in  Malaysian  Construction  Sector.  Habitat International 36 (2012) 433e443
Rubington,  Earl,  dan  Weinberg,  Martin  S.  1989. The  Study  of  Social Problems Fourth Edition . Oxford: Oxford University Press
Ruswanto,  Wawan  (2014)  Pengertian  Perubahan  dan  Disorganisasi  Sosial. In:  Pengertian  Perubahan  dan  Disorganisasi  Sosial.  Universitas Terbuka, Jakarta
Schreiber,  Mark.  2018.  The  Face  of  Immigration  is  Rapidly  Changing  in Japan. Diakses pada 2 Mei 2018, dari
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/17/national/media- national/face-immigration-rapidly-changing-japan/#.Wul8NYjFLIU
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Sunarto,  Kamanto.  2004. Pengantar  Sosiologi .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Susilo, Ricard. 2018. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Jepang Mencapai 1.27 Juta  Jiwa  Paling  Banyak  Orang  China.  (2018,  19  Februari). http://www.tribunnews.com/internasional/2018/01/27/jumlah-tenaga- kerja-asing-di-jepang-mencapai-127-juta-jiwa-paling-banyak-orang- china
The Japan Times. 2017. Revamped Foreign Trainee System. (2018, 10 Mei) https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/11/11/editorials/revamped -foreign-trainee-system/#.WvPebYjRDIU
Tomiyama, Atsushi. 2017. Japan returns as top investor in Vietnam. (2018,
10 Mei) https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-returns-as-top- investor-in-Vietnam VnExpress.  2017.  Vietnamese  Student  Turn  to  Japan  in  Hope  of  Getting Jobs. Diakses pada 2 Mei 2018, dari
https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnamese-students- turn-to-japan-in-hope-of-getting-good-jobs-3590112.html
VnExpress.  2018.  Vietnamese  Crime  Rate  In  Japan  Stands  At  All-Time
High: Report. Diakses pada 25 Juli 2023, dari
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-crime-rate-in-japan- stands-at-all-time-high-report-3736186.html
Yusof,  Shazlinda  Md  dan  Shutto,  Noriyuki.  2012.  The  Development  of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study.