## PERMBERDAYAAN PETANI DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Oleh :

## Tri Ratna Saridewi
Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Bogor

## ABSTRAK
Pencegahan konversi lahan pertanian merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang dilalui DAS Ciliwung dengan penutupan lahan dan menganalisis pemberdayaan petani dalam upaya perlindungan lahan pertanian dengan pendekatan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah analisis spasial menggunakan teknik perhitungan berbasis sistem informasi geografis. Data yang digunakan adalah citra satelit landsat 7+ETM Tahun 2014, RTRW Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan DKI Jakarta. Analisis komponen kelembagaan meliputi komponen property right, batas yuridiksi dan aturan representasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat inkonsistensi RTRW dengan pola penutupan lahan, meliputi hutan, lahan pertanian, lahan terbangun dan badan air. Lahan pertanian seluas 3098,48 ha dalam RTRW direncanakan sebagai lahan terbangun, sehingga harus dilakukan revisi terhadap RTRW. Berdasarkan aspek kelembagaan, pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Keterlibatan petani sangat diperlukan dalam upaya pencegahan konversi lahan. Pemberdayaan petani untuk mencegah konversi lahan dapat dilakukan melalui pemberian insentif, sosialisasi program dan kegiatan pendampingan.
Kata Kunci : konversi lahan pertanian, pemberdayaan petani, rencana tata ruang wilyah

## ABSTRACT
Prevent farmland conversion must be done in order to realize agricultural sustainability. This study aims to analyze the inconsistencies Spatial Planning (RTRW) and land cover of municipallies or cities that passed by Ciliwung watershed and analyze efforts to protect agricultural land using institutional approach and communities empowerment. The method used the spatial analysis based on calculation techniques using geographic information systems. The data used satellite image of Landsat 7 ETM + year 2014, RTRW Bogor and Depok District and Jakarta Province. Institutional analyze include components of property right, the rules of jurisdiction and the rules of representation. The result of this research showed the inconsistency RTRW in all of the pattern of land cover, including forest, agricultural land, built-up land and water bodies. 3098.48 ha of agricultural land area in the RTRW planned as built-up land, so the RTRW should be revision. Based on the institutional aspects, local governments should be able to implement the plan that had been developed. Farmer involvement is needed to prevent land conversion. Empowering farmers to prevent land conversion can be done through the provision of incentives, socialization and mentoring farmers activities.
Keyword : Spatial Planning, farmland conversion, farmers empowerment

## PENDAHULUAN
Lahan merupakan faktor produksi utama yang unik bagi usahatani karena tidak dapat digantikan dengan faktor produksi lain. Ketersediaan lahan yang cukup untuk usahatani merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun
2015-2019 untuk melakukan pencegahan konversi lahan pertanian.
Upaya pemerintah dalam pencegahan konversi lahan pertanian diantaranya adalah penerbitan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan RTRW diharapkan dapat mempertahankan serta mencegah terjadinya konversi lahan pertanian. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar penyusunan RTRW menyebutkan bahwa alokasi pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lahan bersifat terbatas, sehingga untuk mensejahterakan kehidupannya maka manusia dituntut untuk membuat daya dukung lingkungan tersebut berkelanjutan (Rustiadi, et. al., 2009).
Dalam kaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, Haridjaja (2008) menjelaskan bahwa penyusunan rencana tata ruang seharusnya dilakukan secara terpadu dengan pendekatan yang menyeluruh sebagai suatu ekosistem, menggunakan konsep pewilayahan Daerah
Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Asdak 2010). Perbedaan kondisi biofisik antara dataran rendah (hilir) dan daerah dataran tinggi (hulu) menghasilkan formasi lanskap pertanian dengan struktur yang bervariasi (Yokohari dan Kato, 1995). Bagian hulu dan hilir memiliki hubungan dan saling mempengaruhi, sehingga pengelolaan lahan pertanian sebaiknya tidak hanya didasarkan pada luasan administratif, tetapi juga mempertimbangkan luasan daerah secara ekologis dalam suatu unit DAS (Irawan, et. al., 1993; pakpahan dan Syafaat, 1999).
Salah satu DAS yang mempunyai nilai sangat strategis adalah DAS Ciliwung. Bagian hulu dan tengah DAS ini berada di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok), sedangkan seluruh bagian hilir berada di Jakarta. Kegiatan pembangunan di DAS Ciliwung sangat cepat sebagai pengaruh ibu kota, berdampak terhadap peningkatan permintaan terhadap lahan. Irianto (2000) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1981-1999, hulu DAS seluas 14.860 ha telah beralih fungsi, meliputi pengurangan 2 ha hutan, 35 ha kebun campuran, 43 ha sawah teknis, 18 ha sawah tadah hujan dan 152 ha tegalan dan semuanya berubah menjadi kawasan pemukiman. Djakapermana (2004)
menyebutkan bahwa pada Tahun 1992 hingga 2001 telah terjadi peningkatan penggunaan lahan untuk pemukiman sebesar 10%. Disebutkan pula bahwa terjadi penyimpangan sebesar 20% terhadap arahan
penggunaan lahan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek. RTRW yang belum dapat diimplementasikan dengan baik diakibatkan oleh rendahnya kinerja lembaga pemerintah (Karyana, 2007) karena institusi lokal dan kebijakan pemerintah belum efektif mengatur perilaku dan pilihan strategis masyarakat dalam pengelolaan DAS
(Suwarno, 2011). Selain itu, penyimpangan pemanfaatan ruang dalam RTRW umumnya terjadi karena tekanan tingginya pertumbuhan penduduk, terutama akibat arus urbanisasi (Dardak, 2006). Perkembangan spasial yang tidak terkendali bukan berarti bahwa kota tidak mempunyai konsep tata ruang, tetapi karena implikasi RTRW kalah cepat dengan perubahan spasial yang ada di lapangan (Yunus, 2005).
Lokasi DAS Ciliwung yang melintasi dua provinsi pada wilayah tertentu menyebabkan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota di wilayah yang dilalui DAS Ciliwung
tidak bersesuaian dengan pewilayahan DAS Ciliwung. Hal ini merupakan salah satu penyebab pengelolaan DAS Ciliwung yang kurang tepat karena akhir-akhir ini DAS Ciliwung dianggap
sebagai penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang inkonsistensi penyusunan RTRW kabupaten/kota dan kondisi nyata di lapangan di DAS Ciliwung. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang disusun, terutama berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan dengan baik, dan diperoleh upaya-upaya perbaikan dengan pendekatan kelembagaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis inkonsistensi RTRW kabupaten/kota yang dilalui DAS Ciliwung dengan penutupan lahan dan 2) menganalisis pemberdayaan petani dalam upaya perlindungan lahan pertanian dengan pendekatan .

## METODE
Penelitian dilaksanakan di wilayah yang dilalui DAS Ciliwung, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan DKI Jakarta. Waktu penelitian adalah Bulan Agustus-Desember 2014. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.