http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x

## KORUPSI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN APARAT PENEGAK HUKUM
1 Engkus 1) , 2 Azzahra Shabira 2) , 3 Cielo Laurentsia Marsha 3) & 4 Desvira Shabila Meghantara 4) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1),2),3),4)
Email: engkus@uinsgd.ac.id 1) , azzahrashabira26@gmail.com 2) , cielo.marsha@gmail.com 3) , desvirashbl26@gmail.com 4)

## Abstrak
Keberadaan  wasdal  ini  perlu  diketahui  alasan  keberadaannya  seperti  peran  dan  fungsinya ketika  diimplementasikan  ke  dalam  suatu  lembaga.  Penulis  merumuskan  beberapa  rumusan masalah dalam artikel ini, antara lain terkait peran dan fungsi wasdal secara internal dan eksternal, kemudian  penerapan  sistem  tersebut  menggunakan  contoh  lembaga  negara  yaitu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bagaimana fungsi lembaga tersebut. keberadaan dan kinerja wasdal dalam pemberantasan korupsi. Dari beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi wasdal beserta contohnya di lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  untuk  mengetahui  perannya  dalam  pencegahan korupsi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fungsi  pengendalian  intern  dapat  dilihat  dari pengawasan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Pengawas Keuangan Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal terlihat dari pengawasan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sedangkan aparat penegak hukum adalah lembaga negara. Contoh  bentuk  pengawasan  di  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  pengawasan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan,  Dewan  Pengawas,  DPR,  dan  masyarakat.  Pengawasan  dapat  mencegah praktik korupsi tergantung pada kekuatan atau kelemahan sistem. Kesimpulan yang dapat diambil adalah  bahwa  Indonesia  memiliki  badan  pengatur  dan  penegak  hukum  internal  dan  eksternal. Kewenangan  pengendalian  intern  meliputi  beberapa  contoh,  seperti  Inspektorat  Jenderal, Inspektorat  Kabupaten, dan BPKP.  Berikutnya, tentang badan pengatur eksternal seperti Badan Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  dan  Ombudsman  Republik  Indonesia. Lembaga penegak hukum Indonesia, di sisi lain, termasuk polisi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer . Kata kunci: Korupsi; Pengawasan dan Pengendalian; Aparat Penegak Hukum

## Abstract
The existence of this wasdal needs to know the reasons for its existence such as its role and function  when  it  is  implemented  into  an  institution.  The  author  formulates  several  problem formulations in this article, including those related to the role and function of wasdal internally and  externally,  then  the  implementation  of  the  system  using  an  example  of  a  state  institution, namely  the  Corruption  Eradication  Commission,  and  how  the  function  of  the  existence  and performance of wasdal in eradicating corruption. From some of these formulations, it can be
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
concluded that the purpose of this research is to determine the role and function of wasdal along with  examples  in  the  Corruption  Eradication  Commission  institution  and  to  know  its  role  in preventing  corruption.  The  research  method  used  is  descriptive  research  with  a  qualitative approach. The results showed that the internal control function can be seen from the supervision of the Inspectorate General, Regency Inspectorate, and Regional Financial Supervisory  Agency. Meanwhile, external supervision is seen from the supervision by the Financial Audit Board, the Corruption  Eradication  Commission,  and  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia. Meanwhile, law enforcement officers are state institutions. An example of a form of supervision at the  Corruption  Eradication  Commission  is  supervision  by  the  Financial  Audit  Agency,  the Supervisory Board, the House of Representatives, and the public. Supervision can prevent corrupt practices depending on the strength or weakness of the system. The conclusion that can be drawn is that Indonesia has internal and external regulatory agencies and law enforcement agencies. The internal control authority includes several examples, such as the Inspectorate General, Regency Inspectorate,  and  BPKP.  Next,  about  external  regulatory  bodies  such  as  the  Financial  Audit Agency,  the  Corruption  Eradication  Commission,  and  the  Ombudsman  of  the  Republic  of Indonesia. Indonesian law enforcement agencies, on the other hand, include the Indonesian police, the Constitutional Court, the Supreme Court, and the Military Court.
Keywords: Corruption; Supervision and Control; Law Enforcement Officials;

## A. PENDAHULUAN
Pengawasan  dan  pengendalian  atau  dikenal  dengan  istilah  Wasdal  yakni  suatu  fungsi manajemen yang berperan dalam perolehan capaian tujuan organisasi sebab orientasinya gerhadap proses dan hasil dengan sifat korektif, dimana proses dan output yang sudah didapat selaras dengan perencanaan  yang  telah  ditentukan  atau  belum.  Fungsi  manajemen  dengan  kontrol  yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian. Berbagai kasus kerap terjadi pada organisasi sebagai dampak dari lemahnya kontrol atau pengendalian yang menyebabkan berabagai penyelewengan antara rencana dengan apa yang dilakukan.
Eksistensi wasdal ini perlu diketahui alas an keberadaan seperti peran dan fungsinya ketika diimplementasikan  ke dalam  suatu  lembaga.  Peranan  pengawasan  membuat  yakim  bahwasanya segalanya mampu terlaksana sesuai komitmen yang ditentukan. Pengawasan memberi umpan balik terkait  perencanaan  bagi  periode  selanjutnya  apakah  mampu  dilaksanakan  sesuai  output pengawasan dari kegiatan sebelumnya atau tidak. Snyder (1990) menyatakan: you must first be on the path, before you can turn and walk into the wild. Pengawasan dan pengendalian dalam segi peran  dan  fungsinya  dibagi  dua  yaitu  eksternal  dan  internal,  dimana  keduaa  jenis  itu  sangat diperlukan  dalam  cara  kerjanya.  Selain  itu,  eksistensi  APH  (aparat  penegak  hukum)  sebagai controller pun berperan penting.
Peran  dan  fungsi  wasdal  tidak  hanya  sebatas  pada  keberadaan  dan  kebermanfaatan kinerjanya dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah, namun atas dasar menciptakan suatu pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dari  korupsi,  melalui  wasdal  ini  maka  mampu  dibangun
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
transparansi untuk mencegah praktik korupsi melalui fungsi-fungsi yang dijalankan baik oleh eksternal maupun internal.
Tindak lanjut korupsi tidak sebatas membentuk lembaga pengawasan luar atau eksternal, namun  implementasi  pengawasan/supervisi  internal  pun  sama  urgensinya,  karena  pengawasan internal  ibaratnya  ujung  tombak  untuk  pelaksanaan  pengawasan  yang  bersifat  preventif  juga represif kepada praktik korupsi. Maka dari itu, usaha dalam mendapatkan tujuan dibutuhkan sistem kelembagaan  pengawasan  pengendalian  atau  supervisi  ternal  dan  eksternal  yang  melembaga, dalam artikel ini menggunakan contoh implementasi dari system wasdal di lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Otoritas besar  yang dimiliki lembaga negara independen, susah lazim berketerlibatan  terhadap  eksistensi  mekanisme  kelembagaan  yang  menjalankan  pengawasan kepada  otoritas  atau  kekuasaan  besar.  Namun,  di  lembaga  independen  kerap  sulit  memformasi pengawasan atas pengawasan. Maka dari itu, lembaga negara yang sifatnya independen, seperti halnya KPK membutuhkan pengawasan supaya mampu menangkal praktik penyelewengan.
Melalui eksistensi  system  pengawasan  pengendalian  dan  hasilnya  dalam  bentuk  aporan, diharapkan terdapat pemerintahan baik yang secara konsisten mengusahakan berbagai cara hingga diterbitkannya UU No. 28 Tahun 1998 terkait Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini juga menjadi daya yang perlu diselenggarakan supaya apa  yang  dilaksanakan  pemerintahan  memperoleh  dukungan  dan  pengakuan  masyarakat  lewat pengawasan dan pengendalian atau wasdal sebagai realisasi pencegahan atas bentuk kecurangan pada penyelenggaraan pemerintahan. (Maharani & Rosilawati, 2018)
Berdasarkan paparan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan dalam artikel ini diantaranya terkait bagaimana peran dan fungsi wasdal secara internal eksternal, lalu wujud implementasi sistemnya menggunakan suatu contoh lembaga negara yakni KPK, dan bagaimana fungsi dari eksistensi dan kinerja wasdal dalam pemberantasan korupsi. Dari beberapa rumusan tersebut, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi wasdal beserta contohnya di lembaga KPK serta mengetahui peranannya dalam mencegah korupsi.

## B. KAJIAN  TEORI
Dalam  mendukung  permasalahan  terkait  bahasan,  penulis  berusaha  mencari  literatur mendukung  permasalahan  serta  penelitian  terdahulu  atau  prior  research  yang  relevan  terhadap bahasan.  Penelitian  tersebut  yakni  berasal  dari  jurnal  dengan  judul  "Pengawasan  untuk Pemberantasan Korupsi" oleh Haryono Umar tahun 2018. Penelitian ini menelaah tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dan fungsi pengawasan didalamnya. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa  peranan  pengawas  akan  tidak  optimal  jika  tidak  disertai  peranan  profesi  lain  seperti sosiolog,  pendidik,  politisi,  masyarakat.  Pengawasan  dengan  profesionalisme  berupa  integritas juga penting. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kami  yakni sama sama mengkaji tentang  eksistensi  pengawasan  dalam  menghadapi  tindak  pidana  korupsi  serta  metode  studi literatur yang digunakan. Sementara itu, perbedaannya yakni penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus pada eksistensi pengawasan dalam korupsi, sementara penelitian ini juga mengkaji secara lebih  dalam  peranan  dan  fungsi  pengawasan  pengendalian  dan  aparat  penegak  hukum.  Dalam
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
mendukung  permasalahan  terkait   bahasan,  penulis berhsaha mencari literatur mendukung permasalahan serta penelitian terdahulu atau prior research yang relevan terhadap bahasan.

## 1. Definisi Peran dan Fungsi
Pengertian  peran  menurut  Soerjono  Soekanto  (2002:  243),  yaitu  peran  adalah  aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai, maka ia berperan.  masing-masing  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  menjalankan  tugas, kewajiban  atau  tanggung  jawab  yang  telah  dipercayakan  oleh  masing-masing  organisasi  atau lembaga.  Sedangkan  menurut  Gibson  Invancevich  dan  Donelly  (2002),  peran  adalah  seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, umumnya organisasi. (Badan et al., 2017)
Dengan demikian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsepsi  peran  yang  dimainkan  oleh  suatu  partai  dalam  oposisi  sosial,  yang  diberikan  secara struktural  (norma,  harapan,  tabu,  tanggung  jawab)  serangkaian  tekanan  dan  kenyamanan  yang mengikat  penyelia  bersama-sama  dan  mendukung  fungsinya  dalam  organisasi  Peran  adalah seperangkat perilaku dengan kelompok, besar dan kecil, semua memainkan peran yang berbeda.
Pada  hakikatnya  peran  juga  dapat  dirumuskan  sebagai  rangkaian  perilaku  tertentu  yang disebabkan oleh kedudukan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dimainkan. Peran yang dimainkan oleh pemimpin tingkat tinggi, menengah dan rendah akan memainkan peran yang sama.
Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu mengatakan bahwa fungsi adalah  rincian  tugas-tugas  yang  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  tertentu  yang  masing-masing didasarkan  pada  sekelompok  kegiatan  yang  serupa  tergantung  pada  sifat  atau  pelaksanaannya. Sementara  itu,  pengertian  singkat  tentang  pengertian  fungsi  menurut  Moekijat  dalam  Nining Haslinda Zainal (2008 : 22), fungsi ini merupakan aspek tertentu dari tugas tertentu. 1 (Janice, 2015)
2. Definisi WASDAL
Pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah suatu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, karena fungsi wasdal yang berorientasi pada proses dan hasil (goal achievement) bersifat korektif apabila proses dan hasil yang diperoleh sesuai dengan pra-rencana yang telah ditetapkan.
Menurut George R. Tery (2006:395) pengawasan sebagai penetapan atas apa yang telah dilaksanakan,  yaitu  penilaian  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  dan  bila  perlu  pelaksanaan pelaksanaan tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
Salah  satu  pengertian  pengawasan  adalah  menentukan  apa  yang  telah  dilakukan,  yaitu menilai pelaksanaan pekerjaan dan bila perlu mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.
Pengendalian  atau  pengawasan  dapat  dianggap  sebagai  kegiatan  untuk  menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang diperoleh dalam kegiatan yang direncanakan. (Priyambodo, 2017)

## 3. Definisi APH
Penegakan  hukum  merupakan  sistem  di  mana  anggota  pemerintah  bertindak  secara terorganisir  untuk  menegakkan  hukum  dengan  menemukan,  mencegah,  mengambil  atau menghukum  mereka  yang  melanggar  hukum  dan  peraturan  hukum  yang  mengatur  masyarakat tempat tinggal anggota penegak hukum.
Meskipun istilah ini secara umum mencakup polisi, pengadilan dan penjara masyarakat, istilah ini juga secara umum digunakan untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan bagian dari kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan, untuk mencegah atau melumpuhkan dan mendeteksi aktivitas kriminal dan bagi mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap penjahat. (Wikipedia, n.d.-b)

## 4. Korupsi
Korupsi atau fraud atau mencuri (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) yakni tindakan yang dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, dan pihak lain yang ikut serta dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diotoritaskan terhadap mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. (Wikipedia, 2021)

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  dan ivestigasi  sistematis  terhadap  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  tingkat korupsi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan/literatur,  penelitian documenter,  dan  diskusi  terfokus,  serta  metode  analisis  data  yang  dipilih  adalah  reduksi  data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan/validasi. Data sekunder akan digunakan sebagai sumber data  untuk  penelitian  ini.  Artinya,  format  data  yang  berupa  arsip  dan  dokumen,  serta  hasil penelitian sebelumnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran dan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL)
(Engkus,  Hoerudin,  &  Maolani,  2019)  Silalahi  (2013:  175)  menyatakan:  "Pengawasan dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  atau pekerjaan”. Hal ini pun mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari apa yang telah terjadi direncanakan. Maka dari itu, pengawasan harus memastikan bahwa penyelenggaraan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
rencana berjalan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, dalam mendapat tujuan selaras  dengan  penetapan  rencana  maka  aktivitas  pengawasan.  Dalam  rangka  melakukan pengawasan dan pengendalian, dibutuhkan peranan dan fungsi aparat dan lembaga baik internal dan eksternal, karena pengawasan akan maksimal jika dilaksanakan dari dalam lembaga dan dari luar lembaga.

##  Internal
Technically operational, supervision and control (internal) based on 3 (three) dimensions: monitoring,  evaluation  and  reporting. Pengendalian  internal  dilakukan  berdasarkan  dimensi pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  dalam  organisasi  itu  sendiri (Engkus,2018).  Dalam  menjaga  supaya  pelaksanaan  pemerintahan  terlaksana  selaras  dengan sasaran  dan  tujuan  yang  diinginkan,  butuh  adanya  pengawasan  dari  berbagai  pihak  berwenang terhadap lembaga itu sendiri. (Siwy, Saerang, & Karamoy, 2016) Menurut Mulyadi (2001: 163), menyatakan bahwa pengawasan internal termasuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan memotivasi dipatuhinya kebijakan manajemen. (Engkus et al., 2019) Dalam lingkup daerah secara umum pengawasan internal pemerintah daerah meliputi: (a) pelaksanaan pemerintah lokal; dan (b) kinerja aparatur pemerintah daerah. Adanya pengawasan internal  oleh  aparat  dalam  organisasi  pemerintahan  itu  sendiri  sangat  berperan  penting  dalam rangka mengembangkan operasional organsasi atau lembaga tersebut lembaga, atau perusahaan. Lembaga  pengawasan  internal  BPKP,  Itjen,  dan  Bawasda  mengidentifikasikan  kebutuhan pimpinan lembaga dalam menjalankan pengawasan pengendalian dan penyusunan kebijakan atas masukan  dari  output  pelaksanaan  pengawasan  tersebut.  Ketiga  institusi  tersebut  hakikatnya memiliki  fungsi  sama  yakni  melakukan  audit  internal  kinerja  keuangan  pemerintahan,  maka diintegrasikan  dalam  rangka  pencegahan  praktik  korupsi  dan  pengawasan  serta  investigasi  dini supaya  lebih  terorganisir  dan  fokus.  Dalam  rangka  mencapai  predikat  good  governance, transparansi, dan akuntabel dalam internal pemerintahan tidak hanya pada penggabungan auditor internal  saja  tetapi  juga  lembaga  tersebut  perlu  merangkul  societ  melalui  adding  public  value terhadap masyarakat.
Pada struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, fungsi pengawasan internal secara luas dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Jendral  (Itjen),  Inspektorat  Kabupaten,  dan  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## Inspektorat Jenderal (Itjen)
Inspektorat Jendral merupakan satuan unit yang berperan sebagai supporting element dalam menyelenggarakan fungsi controlling dalam sistem manajemen guna memastikan roda organisasi berjalan dengan efektif dan efisien hingga berbagai pedoman dan ketentuan oerundang-undangan yang  berlaku  pada  seluruh  satuab  kerja  dalam  melaksanakan  tugasnya  mampu  ditaati.  Secara fungsional,  inspektorat jenderal melakukan  pengawasan  internal  kepada  seluruh  kegiatan  untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementrian negara atau lembaga yang dana nya berasal dari APBN.  Inspektorat  Jenderal  dalam  melaksanakan  fungsinya  dibagi  kedalam  5  klasifikasi inspektorat,  dimana  empat  inspektorat  regular  yang  bertugas  meng-audit  kinerja  dan  satu inspektorat  khusus  yang  bertugas  menjalankan  investigasi.  Perbedaan  dari  kedua audit  tersebut yakni inspektorat regular mendapat kegiatan rutin dan regular setiap hati, sementara inspektorat
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
investigasi menjalankan tugas-tugas khusus misalnya laporan masyarakat dan tujuan tertentu serta mengawasi langsung dari perintah inspektur jenderal atau menteri. (Alfaruqi & Purwatiningsih, 2013)
(Wikipedia,  n.d.-a)  Tugas  Inspektorat  Jenderal  dalam  melaksanakan  fungsi,  diantaranya menyusun  kebijakan  teknis  pengawasan  internal,  melaksanakan  pengawasan  internal  terkait kinerja dan keuangan lewat audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegaitan  lain, melaksanakan pengawasan terkait tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal/ Menteri, menyelenggarakan laporan  hasil  pengawasan  atau  laporan  Wasdal,  dan  melaksanakan  administrasi  Inspektorat Jenderal.

## Inspektorat Kabupaten/Kota
Inspektorat  Kabupaten/Daerah  merupakan  satuan  kerja  yang  berperan  sebagai  pengawas  intern pemerintah  daerah  dengan  tanggung  jawab  langsung  terhadap  kepala  daerah.  Inspektorat Kabupaten  adalah  lembaga  pengawasan  fungsional  yang  mempunyai  makna  penting  secara signifikan  dalam  pengawasan  di  pemerintahan  daerah.  Peranan  Inspektorat  Kabupaten  sebagai satuan kerja yang menjamin agar pemerintahan daerah mampu terlaksana sesuai rencana berdasar ketentuan  perundangan  yang  berlaku.  Sementara  itu,  fungsi  atau  tugas  Inspektorat  Kabupaten yakni  melaksanakan  pengawasan  terkait  program  pemerintahan  daerah,  memformulasikan kebijakan  pengawasan  pemerintah  daerah,  memeriksa  pengaduan  terkait  penyimpangan pelaksanaan program pemerintah di daerah. (Rachmawan, Alamsyah, Laksana, & Probohudono, 2020)

## Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD)
Badan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  adalah  lembaga  pemerintah  yang  bukan  kategori kementerian  serta  berada  langsung  dibawah  naungan  presiden  dan  berperan  sebagai  penyusun rencana nasional makro, perumus kebijakan dalam mendukung pembangunan, menetapkan sistem informasi  pendukung,  memasuki  semua  kantor,  bengkel,  gudang,  gedung  dan  lain  sebagainya. Selain  itu,  BPKP  juga  berperan  mengawasi  kasus,  surat  berharga,  gudang,  meneliti  catatan elektronik,  dokumen,  buku  keuangan,  surat  bukti,  meminta  informasi  tindak  lanjut  terkait pengawasan baik hasil dari BPKP maupun BPK dan lembaga pengawas lain. Sementara itu, BPKP berfungsi  untuk  mengatur  dan  mengkaji  kebijakan  dalam  bidang  pengawasan  keuangan  dan pembangunan  negara,  memformulasikan  kebijakan  di  bidang  pengawasan  keuangan  dan pembangunan  nasional,  memadukan  kegiatan  fungsional  untuk  penyelenggaraan  tugas  BPKP, serta  melaksanakan  jasa  dan  edukasi  bidang  perencanaan  umum,  administrasi,  kepegawaian, organisasi, penyimpanan, keuangan, persandian, hukum, dan lain sebagainya. (Rachmawan et al., 2020)

##  Eksternal
Pengawasan  eksternal  yakni  bentuk  pengawasan  atau  supervisi  yang  dijalankan  oleh petugas  dari  luar  organisasi  itu  sendiri  dengan  contoh  pengawasan  di  bidang  keuangan  yang menjadi  wewenang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (Engkus  et  al.,  2019).  Pengawasan  dan pengendalian eksternal berperan sebagai subjek pengawas pihak luar dari organisasi objek yang berfungsi Secara umum ada empat bentuk pengawasan eksternal, salah satunya masyarakat dan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
tiga  diantaranya  lembaga  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), dan Obligasi Negara Ritel (ORI).
(Kaldera, Aulia, & Faza, 2020) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga yang  memiliki  peran  dalam  mendorong  kesadarahan  para  penyelenggara  negara  supaya mempunyai integritas untuk mengelola keuangan negara. Sebagai lembaga pengawas eksternal, pemeriksaan  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  berkedudukan  di  luar  lembaga/badan  sebagai sasaran  yang  diperiksa.  Selain  itu,  BPK  pengawasannya  bersifat  represif  yakni  pengawasan dijalankan setelah pekerjaan atau tugas dilakukan. Mekanisme pengawasan yang dijalankan BPK sebagaimana pada penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Negara bahwa: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara  independen,  obyektif,  dan  profesional  berdasarkan  standar  pemeriksaan,  untuk  menilai kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi  mengenai  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara.”
Lembaga  selanjutnya  adalah  KPK  atau  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yakni  lembaga negara  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  sifatnya  independen  serta  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  manapun.  KPK  mengambil  dua  peranan  sekaligus  yakni  tugas  Kepolisian  dan Kejaksaan  yang  dinilai  kurang  berupaya  dalam  melawan  korupsi.  Di  sisi  lain,  KPK  berfungsi melaksanakan supervisi kepada instansi dimana berwenang melakukan tindak pidana korupsi juga dalam  melakukan  penelitian  pengawasan,  dan  penelaahan  kepada  instansi  yang  menjalani wewenang dan tugas berkenaan pemberantasan korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik.
ORI atau Ombudsman Republik Indonesia yakni lembaga kemandirian yang tidak mempunyai tautan organic dengan negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta ketika melaksanakan tugas bebas dari intervensi lembaga lain. Di negara Indonesia sesuai yang tercantum  pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ORI memiliki peran dan fungsi melakukan control kepada kekuasaan/kewenangan lembaga penyelenggara pelayanan public melalui Langkah-langkah dalam menindaklanjuti informasi atau laporan terkait penyelewengan yang terjadi akibat penyelenggara negara dalam hal menjalanlkan tugasnya maupun melakukan pelayanan umum.
Sementara itu, control dari masyarakat sebagai pihak eksternal sesuai Permendagri No. 25 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penangana  Pengaduan  Masyarakat  di  Lingkungan  Departemen Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah  terkenal  dengan  istilah  wasmas  atau  pengawasan masyarakat yang dibutuhkan dalam merealisasikan peran sertra masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintaha efektif, efisien, bersih, serta bebas praktik KKN yang dilaksanakan melakui  pengadaan  atas  dugaan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  pemerintahan  atau penyimpangan. (“JENIS-JENIS PENGAWASAN,” 2016)

## Aparat Penegak Hukum (APH)
Istilah  penegakan  hukum  biasanya  mencakup  polisi,  pengadilan,  dan  lembaga  penegak hukum setempat, tetapi biasanya mengacu pada individu yang terlibat langsung dalam patrol dan pengawasan untuk mencegah (termasuk mereka yang bukan polisi resmi). Kegiatan dan individu yang menyelidiki kejahatan dan menangkap penjahat secara pribadi atau dalam bentuk polisi atau lembaga penegak hukum lainnya untuk mendeteksi penjahat. Di bawah ini adalah contoh aparat penegak hukum Indonesia:
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x

## Kepolisian Negara RI
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  kepolisian  negara  Indonesia,  yang melapor  langsung  kepada  Presiden.  Polri  memiliki  semboyan  Rastra  Sewakotama  yang artinya  Abdi  Utama  bagi  Nusa  Bangsa.  Polri  menyelenggarakan  fungsi  kepolisian  di seluruh  Indonesia  yaitu  memelihara  ketertiban  dan  keamanan  masuarakat;  penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Mabes  Polri)  terletak  di Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan.  Polri  memiliki  call  center  yang  dapat  dihubungi  oleh masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian, yaitu:
Peran polisi ditentukan oleh pemerintah. Artinya, keberadaannya telah dijamin oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia:  “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Sebagai  aturan  umum,  Polri  juga  mendukung  keberlanjutan lembaga  pemerintah lainnya.  Misalnya  mendampingi  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  direktorat  jendral lainnya  yang  membutuhkan  bantuan  hukum.  Kehadiran  polisi  merata  dari  tingkat  pusat hingga daerah.
Di daerah ada satuan polisi yang disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Unit  ini  pada  umumnya  menegaskan  aturan  dan  ketertiban  warga  supaya  kehidupan masyarakat setempat tetap aman dan damai. Yang biasa disinggung media adalah tindakan Satpol  PP  yang  kerap  menertibkan  pedagang  kaki  lima  illegal  merusak  tata  kota  dan kenyamanan warga.
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menangani  masalah-masalah  aturan  di  meja pengadilan.  Lembaga  ini  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum. Alasannya  sederhana,  pengadilan  pada  akhirnya  akan  memutuskan  apakah  akan melanjutkan  suatu  kasus,  terutama  dalam  sengketa  yang  tidak  ada  yurisprudensinya. Keberadaan MK baru dikukuhkan pada tahun 2003 dengan disahkannya butir-butir MK. UU No. 2 Tahun 2003, yang disahkan pada Agustus tahun yang sama, mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.
a) Hakim Konstitusi
Hakim adalah orang yang berwenang mengadili suatu perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tetap menjabat selama dua periode, yang masing-masing berlangsung selama lima tahun. Ada 9 hakim konstitusi, masing-masing terdiri dari:
 3 orang pilihan dari MA
 3 orang pilhan dari DPR
 3 orang pilihan dari Presiden
b) Ketua Mahkamah Konstitusi
Ketua MK adalah orang yang menjadi pimpinan lembaga MK. Ketua MK dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun.
Mahkamah Agung
MA memiliki peringkat tinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA menentukan masalah  di  tingkat  Pengadilan  Kasasi.  Tugas  dan  fungsi  MA  juga  beragam.  Saat  ini terdapat beberapa kasus peradilan, yaitu:
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
 Kasus pertama: Pengadilan Negeri
 Kasus kedua: Pengadilan Tinggi
 Tingkat kasasi: Mahkamah Agung
Yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup berbagai bidang peradilan.  Dari lingkup peradilan umum hingga militer. Karena kekuasaan Mahkamah Kasasi, maka Mahkamah Agung  juga  mempunyai  kekuasaan  untuk  mempertimbangkan  Presiden  dalam menjatuhkan anugrah dan rehabilitasi. Mahkamah Agung terdiri dari:
 Calon  Hakim  Agung:  Calon  Hakim  Agung  diajukan  ke  FREP  oleh  Komisi Yudisial (KY). Namun, pengesahan dilakukan oleh Presiden.
 Hakim  Mahkamah  Agung:  Mencakup  hingga  60  anggota  yang  dapat  dipilih berdasarkan latar belakang hukum atau keahlian akademis mereka.
 Ketua  Mahkamah  Agung:  Ketua  Mahkamah  Agung  hanya  seorang  anggota Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  jabatan  ketua  dapat  diusulkan  oleh  presiden langsung dari seorang ahli.
Pengadilan Militer
Terdapat  berbagai  tingkatan  pengadilan  militer.  Faktanya,  pengadilan  militer adalah perwakilan dari peradilan di dalam angkatan bersenjata. Pendidikan dianggap atas dasar keamanan nasional. Wilayah di sekitar PN juga dikategorikan berdasarkan tingkatan sebagai berikut (Nurlaili, 2016):
 Pengadilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM berada
 Pengadilan Militer tingkat B adalah tempat KOREM memiliki pengadilan militer. Sebenarnya, ada banyak jenis pengadilan lainnya, tergantung pada kisaran tertentu. Tolak  ukurnya  adalah  posisi  yudisial  yang  disebutkan  diatas.  Misalnya,  inkuisisi  dunia kegamaan ada di kota atau distrik dan inkuisisi ada di provinsi.

## Contoh Bentuk Supervisi: Studi Kasus Lembaga Kpk
KPK  adalah  lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dan  besar  dalam  memberantas  praktik korupsi,  lalu  bagaimana  bentuk  pengawasan  pengendalian  terhadap  KPK  itu  sendiri?  Penulis menggunakan contoh realisasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap KPK.  Bentuk  supervisi  terhadap  KPK  dilaksanakan  melalui  pengawasan  yang  dilaksanakan masyarakat atau civil society lalu oleh Indonesia Corrupion Watch (ICW) serta lembaga lain yang berwenang rutin dan konsisten mengawal serta mengawasi kinerja KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Secara eksternal, DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Dari ketiga fungsi tersebut ada fungsi pengawasan terhadap KPK, bentuk pengawasan tersebut terhadap suatu  kebijakan  dan  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan.  DPR  tidak hanya  memanggil  pimpinan  KPK  namun  juga  staff  serta  penyidik  KPK  juga.  Jika  ada  dugaan pelanggaran etik atau tindak pidana maka DPR bisa melanjutkannya ke lembaga peradilan. Dalam contoh  kasus,  misalnya  Komite  Etik  KPK  dinilai  tak  memiliki  standar  baku  seperti  dalam rekrutmen anggota komite DPR bisa melaksanakan revisi UU melalui masukkan klausul tegas atas komite etik KPK.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
Selanjutnya  pengawasan  oleh  BPK,  dimana  ranah  kekuasannya  berdekatan  dengan  fungsi pengawasan DPR. Maka dari itu, laporan hasil pemeriksaan BPK perlu dilaporkan kepada DPR agar  diurus  sebagaimana  mestinya.  BPK  melakukan  supervisi  melalui  cara  melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan keuangan negara terdiri dari pengaudit kepada penggunaan uang negara serta pengauditan kepada kinerja KPK itu sendiri di bidang pencegahan dan penindakan.
Sementara itu, di KPK juga terdapat Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan berada dalam kendali presiden selalu pemimpin negara. Dewan pengawas bertugas dalam memberi  izin atau tidak terkait penggeledahan, penyadapan, melaksanakan sidang dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan kode etik oleh pegawai maupun pimpinan KPK, menerima serta menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan kode etik pegawai dan pimpinan KPK, serta  mengevaluasi  kinerja  pegawai  dan  pimpinan  KPK  secara  rutin  selama  satu  kali  setahun. (Setyawan, 2019)

## Eksistensi Pengawasan Terhadap Korupsi
Adanya  wasdal  dalam  lembaga  pemerintahan,  termasuk  di  bidang  kepegawaian  yang dilaksanakan  aparat  wasdal  seperti  inspektur  merupakan  unsur  penting  dalam  rangka merealisasikan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta  efisien.  Wasdal  secara  internal  dan eksternal  ditujukan  dalam  rangka  menciptakan good  governance yang  berfokus  juga  pada pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  aspek  internal,  auditor  internal  negara  betugas menanggulangi  dan  memberantas  korupsi  di  pemerintahan  dengan  capaian  utama  mampu membantu manajemen melaksanakan pengendalian intern secara optimal untuk mencegah korupsi. Tidak hanya itu, auditor internal wajib paham dengan tepat cara mendeteksi berbagai kecurangan yang muncul sejak dini. Setelah memahami jenis bentuk kecurangan, auditor internal perlu paham struktur  pengendalian  internal  yang  baik  supaya  mampu  melaksanakan  usaha  pendeteksian kecurangan.  COSO  atau Committe  of  Sponsoring  Organizations mengungkapkan  struktur pengendalian  internal  berupa  informasi  dan  komunikasi,  penaksiran  risiko,  lingkungan pengendalian,  standar  pengendalian,  dan  pemantauan.  Sementara  itu,  pendekatan  untuk mengurangi  korupsi  dilakukan  dengan  melaksanakan  audit  atas  manajemen  pengendalian  fraud pada instansi, mengaudit atas proses dengan risiko fraud tinggi, mempertimbangkan aspek fraud dalam  kegiatan  audit,  serta  membantu  manajemen  mengevaluasi  risiko  fraud  kemudian memastikan  apakah  kontrol  fraud  sudah  memadai  (Rachmawan  et  al.,  2020).  Dalam  lingkup eksternal,  kita  bisa  melihat  salah  satu  contohnya  BPK  dimana  bentuk  fungsi  pengawasannya sebagai  lembaga  mandiri  dan  independen,  BPK  bergerak  sebagai  salah  satu  daya  untuk meminimalisir praktik KKN dan mengupas bagaimana bentuk kejahatan terkait keuangan negara. Selain itu, eksistensi berupa ketegasan dan konsistensi apparat penegak hukum juga penting dalam mecegah sekaligus memberantas korupsi.
Namun, apabila kontrol/wasdal lemah, maka potensi korupsi akan tinggi. (Trisakti, Afiyah, &  Suparman,  2020)  Lemahnya  pengendalian  manajemen,  dimana  pengendalian  manajemen  ini sebagai salah satu syarat mengatasi korupsi pada organisasi. Ketika kontrol manajemen organisasi menjadi  kemah,  maka  akan  berpotensi  tindak  korupsi  dari  aparat  pengawas.  Secara  umum, pengawasan  terbagi  menjadi  pengawasan  internal  (operasional)  dan  eksternal  (oleh  masyarakat umum dan legislator).
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
Maka  dari  itu,  wasdal  memiliki  peran  dan  fungsi  untuk  meminimalisir  potensi  korupsi, namun pada dasarnya tergantung pada seberapa kuat atau lemahnya kontrol tersebut. Kontribusi pihak lain seperti politisi, pendidik, sosiolog, masyarakat juga mampu memaksimalkan peranan pengawasan disertai juga integritas dan profesionalisme disamping kompetensi auditor.

## E. SIMPULAN
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, yang merupakan seperangkat hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya  dalam  menjalankan  suatu  fungsi.  Fungsi merupakan  sekelompok  aktivitas  yang  tergolong  pada  jenis  yang  sama  berdasarkan  sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi  fungsi  menurut  Sutarto  dalam  Nining  Haslinda  Zainal  (2008:22),  yaitu  Fungsi  adalah rincian  tugas  yang  sejenis  atau  erat  hubungannya  satu  sama  lain  untuk  dilakukan  oleh  seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Indonesia memiliki badan pengatur internal dan eksternal dan lembaga penegak hukum.  Kewenangan  pengendalian  internal  mencakup  beberapa  contoh,  seperti  Inspektorat Jendral, Inspektorat Kabupaten, dan BPKP. Berikutnya, tentang badan pengatur eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman RI. Lembaga penegak hukum Indonesia, di sisi lain, termasuk polisi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer.

## REFERENSI
Alfaruqi,  M.  U.,  &  Purwatiningsih.  (2013). ANALISIS  FUNGSI  PENGAWASAN  DAN  PERAN INSPEKTORAT  JENDERAL  DALAM  PENERAPAN  GOOD  PUBLIC  GOVERNANCE (STUDI KASUS: KEMENTERIAN PERTANIAN) . Retrieved  from http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/02/SAP2_Kajian-Akuntansi-Hewan- Ternak.pdf
Badan, P., Pembangunan, P., Dalam, D., Tomohon, R. K., Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru,  J.  M.  (2017).  Peran  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik , 4 (48).
Engkus, Hoerudin, C. W., & Maolani, D. Y. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. International Journal of Science and Society , 1 (1), 56–69.
Engkus et al (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation qaaof State Civil Aparatures in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 5290– 5303. https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201627.
Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten  Malinau. Journal  Ilmu  Pemerintahan , 3 (3),  1460–1471.  Retrieved  from https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL  ELLA  (10- 13-15-11-03-27).pdf
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736 e-issn: 2828 – 545x
JENIS-JENIS PENGAWASAN. (2016). Retrieved from Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng  website:  https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis- jenis-pengawasan-76
Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. Jurnal Fundamental Justice , 1 (2), 13–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898
Maharani, D., & Rosilawati. (2018). Maka Penyelenggaraan Pemerintahan Di Masing- Masing Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah . 1 (44), 51–58.
Priyambodo, B. H. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian di Operasional
Polsek Bengkalis. Retrieved
from RiauGreen.com
website:
https://riaugreen.com/view/Ruang-Opini/26427/Pelaksanaan-Fungsi-Pengawasan-dan- Pengendalian-di-Operasional-Polsek-Bengkalis.html#.YX_SwW1BzIV
Rachmawan,  F.,  Alamsyah,  Z.,  Laksana,  R.  H.  C.,  &  Probohudono,  A.  N.  (2020). Usulan Penggabungan  BPKP,  Itjen,  dan  Bawasda  untuk  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan Dalam  Rangka  Mengurangi  Praktik  Korupsi  di  Indonesia .  1–21.  Retrieved  from http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XVIII/makalah/110.pdf
Setyawan, F. A. (2019). Rincian Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas KPK. Retrieved from CNN  INdonesia  website:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220173845-20- 458773/rincian-tugas-dan-wewenang-dewan-pengawas-kpk
Siwy,  M.  I.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Karamoy,  H.  (2016).  PELAKSANAAN  FUNGSI  APARAT PENGAWAS  INTERN  PEMERINTAH  (APIP)  UNTUK  MENUNJANG  TINGKAT KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 5–24.
Umar, H. (2012). Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan  Kebudayaan. Akutansi Dan Auditing , 8 (2), 109–122.
Wikipedia. (n.d.-a).
Inspektorat Jenderal. Retrieved from Wikipedia website: https://id.wikipedia.org/wiki/Inspektorat_Jenderal#:~:text=Inspektorat  Jenderal  (disingkat Itjen) adalah,dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal.
Wikipedia. (n.d.-b). Penegakan Hukum. Retrieved from Wikipedia website: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum
Wikipedia. (2021). Korupsi. Retrieved
from
Wikipedia website:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Korupsi