Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
Penulis: Dila Erlianti 1 , Irma Novita Fajrin 2
Afiliasi: Prodi Administrasi Negara Kampus STIA Lancang Kuning Dumai 1 2
Email: dilaerliantierlianti@gmail.com 1 ,irmanovita746@gmail.com 2
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i1.1869
* Penulis Korespondensi Dila Erlianti STIA Lancang Kuning Dumai Email: dilaerliantierlianti@gmail.com Diterima: 20 Februari 2021 Direvisi: 04 Maret 2021 Publikasi Online : 30 Juni 2021

## Abstract
In  achieving  work  performance,  there  are still symptoms of problems, namely,  several programs and  activities that  are  not achieved according to the work targets set at the Education and Culture Office of Dumai City and facilities and infrastructure at the Education and Culture Office of Dumai City are not in good condition and cannot function well. The formulation of the research problem is: How the Dimension of Public Organization Performance in the Education and Culture Office of Dumai City is. The study aims to determine the dimensions of performance of public organizations at the Education and Culture Office of Dumai City and to determine the supporting factors and inhibiting factors that affect the performance dimensions of the Education and Culture Office of Dumai City. The result of the research on the Analysis of the Performance Dimensions of Public Organizations at the Education and Culture Office of Dumai City  is categorized as fairly good. The supporting factors for the Dimension of Public Organizational Performance in the Education and Culture Office of Dumai City, namely: Responsibility and Accountability. While the inhibiting factors are the lack of productivity and lack of responsiveness of the employees at the Education and Culture Office of Dumai City.
Keywords: dimensions of organizational performance; productivity; maintenance of work facilities and infrastructure

## Abstrak
Dalam  pencapaian  kinerja,  masih  ditemukan  gejala  masalah  yaitu,masih  terdapat  beberapa  program  dan kegiatan  yang  tidak  tercapai  sesuai  dengan  target  kerja  yang  ditetapkan  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kota Dumai dan Masih terdapat sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang dalam kondisi tidak baik dan tidak dapat difungsikan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Dimensi Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Dumai  dan  untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  yang mempengaruhi  dimensi  kinerja  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai.  Hasil  penelitian tentang Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dikategorikan  Cukup  Baik.  Adapun  faktor  pendukung  Dimensi  Kinerja  Organisasi.  Publik  Pada  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai  yaitu:  Responbilitas  dan  Akuntabilitas.  Sedangkan  faktor
penghambat adalah masih kurangnya Produktivitas dan masih kurangnya Responsivitas pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
Kata kunci: dimensi kinerja organisasi; produktivitas; pemeliharaan sarana dan prasarana kerja

## PENDAHULUAN
Organisasi  adalah  sebuah  wadah  untuk sekumpulan  orang  yang  bekerja  sama  secara rasional  serta  sistematis  yang  terpimpin  atau terkendali  untuk  mencapai  tujuan  tertentu memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di dalamnya.
Kinerja  merupakan  suatu  prestasi  atau tingkat  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  individu atau  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan pekerjaan  pada  suatu  periode  tertentu.  Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai  dalam  melaksanakan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  suatu  periode.  Peningkatan kinerja  tidak  dapat  terwujud  apabila  tidak  ada pengelolaan  atau  manajemen  yang  baik,  yang dapat  mendorong  upaya-upaya  institusi  untuk meningkatkan  kinerja.  Setiap  usaha-usaha manajemen  kinerja  ditujukan  dapat  digunakan untuk  mendorong  kinerja  dalam  mencapai tingkat tertinggi pada setiap organisasi.
Kinerja  organisasi  juga  ditunjukkan bagaimana  proses  berlangsungnya  kegiatan untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Di  dalam proses  pelaksanaan  aktivitas  harus  selalu dilakukan  monitoring,  penilaian,  review  atau peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia.  Melalui  monitoring,  dilakukan pengukuran  dan  pengukuran  kinerja  secara periodik untuk mengetahui pencapaian kemajuan kinerja dilakukan secara prediksi.
Pencapaian  kinerja  organisasi  menjadi sangat  penting  dengan  kata  lain  memiliki  nilai yang  sangat  strategis.  Informasi  mengenai kinerja  organisasi  dan  faktor-faktor  yang mempegaruhi  kinerja  organisasi  sangat  penting untuk diketahui, dan hendaknya dapat dijadikan sebagai  suatu  kegiatan  evaluasi  untuk  menilai atau  melihat  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang  dibebankan kepada  aparatur  pemerintah.  Oleh  karena  itu implementasi  kinerja  merupakan  analisis intreprestasi  keberhasilan  dan  kegagalan pencapain kinerja.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai  memiliki  tujuan  dan  sasaran.  Untuk mengukur  keberhasilan  program  dan  kegiatan Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai, ditetapkan sebuah tujuan yang berkaitan dengan  tujuan  visi  dan  misi  Pemerintah  Kota Dumai  yaitu  “Terwujudnya  dunia  pendidikan dan  kebudayaan  yang  bermutu”.  Pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  merupakan  kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai telah melaksanakan priotitas utama pada program dan kegiatan  yang  menunjang  pendidikan  serta pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  organisasi pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai  memiliki  rangka  kebijakan  pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  akan  dicapai  sebagai acuan dalam menilai capaian sasaran kinerja dari organisasi.
Berdasarkan  prasurvei  diketahui  bahwa masih  ada  kegiatan  kerja  yang  dilihat  dari masing-masing  bidang  pada  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai belum terealisasi secara  optimal.  Salah  satunya  diambil  dari  3 kegiatan  yang  belum  memenuhi  target  yaitu Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki  target  140  kegiatan  tapi  terealisasi  35 kegiatan  dan  memiliki  persentase  25%, selanjutnya  Perencanaan  dan  Penyusunan Program  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  yang memiliki  target  85  program  tapi  terealisasi  0 Program  dan  memiliki  persentase  0%,  dan terakhir  Tersedianya  Guru  Mengikuti  Pelatihan yang  memiliki  target  120  orang    tapi  hanya mampu  terealisasi  30  orang  dan  memiliki persentase 25%.
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semangat atau dorongan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Sarana kerja merupakan  bagian  penting  yang  berfungsi sebagai  proses  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan  prasarana  kerja  merupakan  fasilitas secara  tidak  langsung  yang  berfungsi  untuk penunjang  dalam  proses  kerja  aparatur  dalam meningkatkan  kinerja  sesuai  dengan  tanggung jawab dan fungsinya.
Dengan  didukung  hal  tersebut,  maka secara  tidak  langsung  pekerjaan  dapat diselesaikan  dengan  baik  sehingga  pencapaian kerja sesuai dengan perencanaan kerja yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Namun berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan peneliti  masih  menemukan  beberapa  sarana dalam  kondisi  tidak  baik  sehingga  dapat menghambat  kinerja  organisasi  pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai .
Keadaan sarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mempengaruhi aktifitas kerja organisasi tersebut pada  komputer  yang  berjumlah  86  dengan keadaan  tidak  baik  berjumlah  9  unit,  laptop berjumlah  24  dengan  keadaan  tidak  baik berjumlah  4  unit,  printer  berjumlah  77  dengan keadaan  tidak  baik  berjumlah  7  unit,  AC berjumlah  57  dengan  keadaan  tidak  baik berjumlah  7  unit,  lemari  berjumlah  30  dengan keadaan tidak baik berjumlah 4 unit serta lemari arsip  berjumlah  21  dengan  keadaan  tidak  baik berjumlah 3.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dimensi  kinerja  organisasi  publik pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai serta  mengetahui faktor pendukung dan faktor  penghambat  dimensi  kinerja  organisasi publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
Dimensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang meliputi panjang, luas, tinggi, lebar, dan sebagainya.
Kinerja  menurut  Darmanto  (2015:  77) adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia yaitu dari  kata  dasar  “kerja”  yang  mengadopsi dari Bahasa  asing  yaitu  prestasi,  dapat  pula  berarti hasil  kerja.  Kinerja  bisa  juga  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  hasil  (output)  dari  suatu  proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen
organisasi  terhadap  sumber-sumber  tertentu yang menggunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga  merupakan  hasil  dari  serangkaian  proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi.
Kinerja menurut Fahmi (2013:2) adalah hasil  yang  diperoleh  oleh  suatu  organisasi  baik organisasi tersebut ptofit oriented dan non profit oriented  yang  dihasilkan  selama  satu  periode waktu.
Kinerja  menurut  Mahsun  (2016:25) adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk  menyebut  prestasi  atau  tingkat keberhasilan  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target yang  hendak  dicapai.  Tanpa  ada  tujuan  atau target,  kinerja  seseorang  atau  organisasi  tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.
Kinerja menurut Sinambela (2017: 137) adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh pegawai  atau  sekelompok  pegawai  dalam  suatu organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggungjawab  masing-masing,  dalam  upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dijelaskan bahwa kinerja adalah tingkat  keberhasilan  seseorang  atau  lembaga dalam melaksanakan pekerjaanya.
Terkait  dari  konsep  kinerja  tersebut, Rummler  dan  Brache  dalam  Sudarmanto (2014:7) mengemukakann ada tiga level kinerja, yaitu:
Kinerja  Organisasi; merupakan  pencapaian hasil  (outcome)  pada  level  unit  analisis organisasi.  Kinerja  pada  level  organisasi  ini terkait  dengan  tujuan  organisasi,  rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
Kinerja Proses; merupakan kinerja pada proses tahapan  dalam  menghasilkan  produk  atau pelayanan.  Kinerja  pada  level  proses  ini dipengaruhi  oleh  tujuan  proses,  rancamgam proses, dan manajemen proses.
Kinerja  Individu/  pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau  pekerjaan.  Kinerja  pada  level  ini dipengaruhi  oleh  tujuan  pekerjaan,  rancangan pekerjaan,  dan  manajemen  pekerjaan  serta karakteristik individu Organisasi  merupakan  sebagai  tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama  secara  rasional  dan  sistematis,  terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber  daya  baik  uang,  metode,  material, lingkungan,  data,  sarana  dan  prasarana  dan sebagainya  yang  digunakan  secara  efesien  dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Organisasi  menurut  Achmad  Sobirin (2009:5) adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk  jangka  waktu  yang  relatif  lalma, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama  dan  terkoordinasi,  mempunyai pola  kerja  tertentu  yang  terstruktur,  dan didirikan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  atau satu  set  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Organisasi  menurut  Darmanto  Dkk (2015:77)  adalah  sekelompom  orang  (dua  atau lebih)  yang  secara  formal  dipersatukan  dalam suatu  kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.
Sedangkan Kumorotomo dalam Pasolong  (2014:180),  menggunakan  beberapa indikator  kinerja  untuk  dijadikan  pedoman dalam  menilai  kinerja  birokrasi  publik,  antara lain:
Efesiensi ,  yaitu  menyangkut  pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memnafaatkan faktor-faktor produksi  serta  pertimbangan  yang  berasal  dari rasionalitas ekonomis.
Efektivitas ,  yaitu  apakah  tujuan  yang didirikannya  organisasi  pelayanan  publik tersebut  tercapai?  Hal  tersebut  erat  kaitannya dengan  rasionalitas  teknis,  nilai,  misi,  tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
Keadilan , yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi  layanan  yang  diselenggarakan  oleh organisasi  pelayanan  publik.  Kriteria  ini  erat kaitannya  dengan  konsep  ketercukupan  atau kepantasan.  Kedua  mempersoalkan  apakah
tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai- nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan dan pembangunan,  layanan  kepada  kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
Daya  tanggap ,  yaitu  berlainan  dengan  bisnis yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  swasta, organisasi  pelayanan  publik  merupakan  bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Kinerja  organisasi  menurut  Nawawi (2017:  211)  dewasa  ini  telah  menjadi  sorotan publik,  hal  ini  karena  telah  timbulnya  iklim demokratis  dan  keterbukaan.  Disamping  itu, selama  ini  pengukuran  keberhasilan  maupun kegagalan  dari  suatu  organisasi  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sulit dilakukan  secara  objektif.  Kesulitan  ini  karena belum  pernah  disusun  sistem  pengukuran kinerja  yang  dapat  menginformasikan  tingkat suatu keberhasilan suatu organisasi. Dari uraian tersebut bahwa kinerja organisasi adalah fungsi hasil-hasil  pekerjaan/kegiatan  yang  ada  dalam perusahaan  yang  dipengaruhi  faktor  intern  dan ekstern  organisasi  dalam  mencapai  tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu.
Kinerja  organisasi  menurut  Sembiring (2012:  31)  adalah  keseluruhan  hasil  kerja organisasi  yang  diperoleh  melalui  pelaksanaan program  dan  kegiatan  dengan  menggunakan sumber-sumber  daya  dalam  waktu  tertentu. Kinerja  organisasi  menurut  Rummler  dan Brache dalam Sudarmanto (2014: 7) merupakan pencapain  hasil  (outcome)  pada  level  atau  unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini  terkait  dengan  tujuan  organisasi,  rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
Menurut  Dwiyanto  dalam  Pasolong (2014:178-179)  menjelaskan  beberapa  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja birokrasi publik, yaitu:

## Produktivitas
Konsep  produktivitas  tidak  hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya dipahami  sebagai  rasio  anatar  input  dengan output.  Konsep  produktivitas  dirasa  terlalu
sempit  dan  kemudian  General  Accounting Office  (GAO)  mencoba  mengembangkan  satu ukuran  produktivitas  yang  lebih  luas  dengan memasukkan  sebarapa  besar  pelayanan  publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Kualitas layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi  semakin  penting  dalam  menjelaskan kinerja  organisasi  pelayanan  publik.  Banyak pandangan  negatif  yang  terbentuk  mengenai organisasi  publik  munul  karena  ketidakpuasan masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  yang diterima dari organisasi publik.
Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas pelayanan,  dan  mengembangkan  program- program  pelayanan  publik  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.
Responsivitas  secara  langsung  menggambarkan kemampuan
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untun memenuhi kebutuhan masyarakat Responsibilitas Responsibilitas  menjelaskan  apakah pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi  yang  benar  atau  sesuai  dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
Akuntabilitas
Akuntabilitas  publik  menunjuk  pada seberaoa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang dipilih  oleh  rakyat.  Asumsinya  adalah  bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,  dengan  sendirinya  akan  selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.
Menurut  Sinambela  (2012:  203)  yang mengemukakan seberapa tinggi kinerja organisasi  publik  dapat  dilihat  dari  4  dimensi, yaitu:
Produktivitas
Hubungan  antara  input  dengan  output. Dalam  masyarkat  terjadi  tuntutan-tuntutan unntuk  mendorong  pemerintah  untuk  mampu
berbuat  banyak  dengan  sumber-sumber  yang terbatas. Input diukur seperti tenaga kerja, materi dan modal, sedangkan output berupa hasil kerja unit  dan  produk-produk  pekerjaan  dan pemberian pelayanan.
Responsivitas
Responsivitas merupakan petanggungjawaban  dari  sisi  yang  menerima pelayanan.  Organisasi  publik  dilihat  dari  sikap tanggapnya  terhadap  sesuatu  yang  menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa responsivitas  dapat  melihat  sejauh  mana kebutuhan,  masalah,  tuntutan,  dan  aspirasi masyarakat  dapat  dipuaskan  dalam  bingkai kebijakan,  komprehensivitas  dan  aksessibilitas administrasi,  terbukanya  administrasi  terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, tersedianya diskursus dan penggantian  yang  mengarah  pada  efesiensi ekonomi.

## Responsibilitas
Responsibiltas  merupakan  konsep  yang berkenaan  dengan  standar  dan  kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan  tugasnya.  Organisasi  publik dikatakan  responsibilatas  apabila  pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi yang tinggi. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kebijakan, organisasi  publik  harus  memiliki  standar tersendiri  secara  administratif  atau  teknis sehingga disebut juga sebagai pertanggungjawaban  yang  bersifat  subyektif. Responsibilitas  subyektif  lebih  mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam  equity  atau  keadilan,  equality  atau kesetaraan,  dan  fairness  ataukewajaran  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan tugas administrasi lainnya.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  secara  tidak  langsung meyatakan  bahwa  pegawai  pemerintah  harus bertanggung jawab terhadap publik. Akuntabilitas  melengkapi  responsibilitas  dalam penekaan  yang  berbeda  antara  birokrasi  pada undang-undang  yang  diluluskan  oleh  DPR  dan disahkan oleh Presiden. Akuntabilitas
menyatakan  bahwa  publik  melakukan  kontrol yang kuat kepada pegawai.

## METODE
Lokasi  penelitian  penulis  pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang beralamat di Jl. Tanjung Jati No 2, Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau.
Populasi  menurut  Sugiyono  (2017:90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.  Yang  menjadi  populasi  dalam sampel  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai.  Sampel  menurut  Sugiyono  (2017:91) Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dalam  penelitian  ini  seluruh  populasi dapat  langsung  dijadikan  sampel  penelitian dengan  menggunakan  teknik  pengambilan sampel  metode  sensus  atau  jenuh.  Sampling jenuh  menurut  Sugiyono  (2017:103)  adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi  digunakan  sebagai  sampel,  istilah sampel  jenuh  adalah  sensus,  dimana  semua anggota populasi dijadikan sampel.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.    Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dan wawancara.   Analisa data dalam penelitian ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif dengan  pengukuran  menggunakan  teori Riduwan  (2017:28).  Pengukuran  Rating  Scale adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Produktivitas
Capaian kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kota  Dumai  belum  seluruhnya dapat terlaksana sesuai dengan targetnya. Hal ini dikarenakan dikarenakan kurangnya pemahaman serta  kemampuan  pegawai  secara  terorganisir dan  mengimplementasikan  kegiatan-kegiatan yang  telah  direncakan  pada  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Serta juga adanya
kendala  dari  segi  anggaran  kegiatan  yang mengalami  kekurangan,  dimana  anggaran  yang telah  ditetapkan  tidak  cukup  memenuhi kebutuhan  target  kerja  sebelum  masa  kerja selesai.

## Responsivitas
Masih  kurang  Responsivitas  pegawai pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai yang dapat dilihat dari kemampuan Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai memiliki  wadah  untuk  menampung  aspirasi, saran  dan  keluhan  masyarakat  dengan Kemampuan  pegawai  dalam  menanggapi keluhan  dari  masyarakat  sehingga  Pegawai memiliki  Kemampuan  dalam  memberikan kejelasan. Masih kurang dukungan motivasi yang diterima  dalam  menjalankan  tugas  dan menghargai keberadaan pekerjaan untuk segera diselesaikan  secara  tepat  waktu.  Dalam  sebuah organisasi  (Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Dumai)  perlu hubungan  kerja  sama  team yang  baik.  Dikarenakan,  masing – masing pegawai  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab yang  berbeda.  Namun,  satu  tujuan  yang  sama. Oleh sebab itu, masing – masing pegawai sudah seharusnya  membina  komunikasi  yang  baik dalam melaksanakan pekerjaan.
Responsibilitas Responsibilitas dalam Pelaksanaan Dimensi Kinerja Organisasi Publik yang dilihat dari  standar  yang  menjadi  pedoman  dalam menjalankan program kerja, organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai target atas program kerja  serta  pegawai  mempunyai  pemahaman terhadap  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan tugasnya.  Adanya  hubungan  kerja  sama  antar masing – masing    pegawai  dalam  pelaksanaan perkerjaan dan adanya perilaku kerja yang sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  serta didukungan dengan adanya pemberian pelatihan atau  training  pada  masing – masing  karyawan sesuai  kebutuhan.  Program  pelatihan  training sangat  diperlukan  oleh  pegawai  dengan memperoleh  pengalaman  dan  persiapan tantangan  kerja  dalam  menghadapi  kondisi penyesuaian inovasi baru dalam membenahi tata kelola  manajemen  dibidang  kerja  masing – masing. Hal ini, dimaksudkan untuk menambah
pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai  dalam menyikapi permasalahan kegiatan yang direalisasikan dilapangan.
Akuntabilitas Akuntabilitas
dalam
Pelaksanaan Dimensi Kinerja Organisasi Publik yang dilihat dari  organisasi  memiliki  kemampuan  untuk mempertanggung  jawabkan  implementasi  dan perencanaan  yang  telah  dibuat,  organisasi memiliki  kemampuan  untuk  memberikan pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat  serta organisasi  bisa  bekerja  sesuai  dengan  rencana yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Adanya pegawai  yang  memahami  akan  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pekerjaan dapat memahami secara baik dengan tata kelola manajemen yang baik pula akan memungkinkan tidak terlalu diupayakan pemberian pengarahan bagi  pegawai  dari  atasan  atau  pimpinan  agar informasi  yang  diberikan  diterima  dengan  baik oleh seluruh pegawai. Pada hakikatnya, masing – masing  pegawai  sudah  diberikan  tugas  dan tanggung  jawab  sesuai  bidangnya.  Oleh  sebab itu, maka diharapkan pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan pekerjaan yang di bebankan kepadanya  dengan  target  waktu  yang  telah ditetapkan. Dan tidaklah berlebihan jika pegawai mampu  memanage  bagaimana  nilai  yang ditanamkan pada dirinya dengan mendahulukan tanggung jawab yang diberikan.

## KESIMPULAN
Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dapat  dilihat  dari  4  (empat)  indikator  yaitu: produktivitas,  responsivitas,  responbilitas  dan akuntabilitas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang dapat dilihat dari 4 indikator dikategorikan Cukup Baik.
Faktor  pendukung  dimensi  kinerja organisasi  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  kota  Dumai  adalah  terdapatnya responbilitas  yang  baik  dan  terpenuhinya akuntabilitas  kerja  pegawai  sedangkan  faktor penghambat  dimensi  kinerja  organisasi  publik pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  kota Dumai  adalah  masing  kurang  produktivitas
dalam pencapaian target dan sasaran  dan masih kurangnya  responsivitas  pegawai  pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Dumai dalam mengelola  saran  dan  prasarana  untuk melaksanakan pelayanan.
REFERENSI Azwar,  S.  (2016). Metode  Penelitian .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmanto, Dkk. (2015). Bauran Orientasi Strategi dan  Kinerja  Organisasi  Penerapan  Variabel Anteseden,  Moderasi  dan  Mediasi  dalam Penelitian Ilmiah . Yogyakarta: Deepublish. Fahmi,  I.  (2013). Manajemen  Kinerja  Teori  dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor Publik .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan.
Mahsun,  M.  (2016). Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Nawawi, U., & Ismail. (2017). Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja . Jakarta: Kencana. Pasolong,  H.  (2014). Teori  Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta.
Riduwan.  (2017). Skala  Pengukuran  Variabel Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sembiring,  M.  (2012). Budaya  &  Kinerja Organisasi . Bandung: Fokusmedia. Sinambela,  L.  P.  (2012). Kinerja  Pegawai  Teori Pengukuran  dan  Implikasi .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sinambela,  L.  P.  (2017). Reformasi  Pelayanan Publik  Teori,  Kebijakan  dan  Kinerja  Sektor Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara. Sobirin, A. (2009). Budaya Organisasi . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
Sudarmanto.  (2014). Kinerja  dan  Pengembangan Kompetensi  SDM .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Administras i. Bandung: Alfabeta.
Suwanto, Priansa, & Juni, D. (2016). Manajemen SDM  dalam  Organisasi  Publik  dan  Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Torang,  S.  (2014). Organisasi  dan  Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Widodo,  J.  (2007). Membangun  Birokrasi  Berbasis Kinerja . Malang: Bayumedia.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Daerah  Kota  Dumai  Nomor  12 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Peraturan  Walikota  Dumai  Nomor  48  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.