## K ETERCAPAIAN P ERWUJUDAN L INGKUNGAN P ERMUKIMAN L AYAK H UNI

## D ALAM R ANGKA P ROGRAM P ENATAAN L INGKUNGAN P ERMUKIMAN B ERBASIS
K OMUNITAS (PLPBK) D I K ABUPATEN K ARANGANYAR

## Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo
Prgram Studi Perencanaan Wlayah Dan Kota
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik
Universtas Sebelas Maret Surakarta
email: putriwijayantidiana@yahoo.co.id
Abstract: poverty and slums are two things that can not be separated and a problem that often occurs in a region. Just as Karanganyar which has a fairly high level of poverty, it also illustrates the low quality  of  life.  therefore  implemented  PLPBK  program  as  a  form  of  government  intervention  in housing issues. However, in practice there are problems that the program is considered less able to resolve the housing problem. This study was conducted to determine how the program realizes a good settlement in the framework of the program PLPBK in Karanganyar. This study not only look at the extent to which an increase in physical conditions that occur after the implementation of the program, but  also  how  the  level  of  the  physical  condition  of  the  environmental  suitability  criteria  habitable settlements  are  seen  on  the  circumstances  of  each  physical  element  neighborhoods  include commercial  facilities,  educational  facilities,  health  facilities,  public  service  facilities,  open  space facilities,  roads,  drainage,  sewage,  garbage  and  water.  The  conclusion  by  looking  at  the  physical condition of the environment in the study area is known that the physical condition of the environment has increased high at 74.3%, while for the level of suitability of the physical condition of settlements with  settlement  criteria  livable  rated  high  at  87.2%.  So  that  the  known  increase  in  the  level  of suitability and physical condition of neighborhoods, achievement embodiment livable neighborhoods in order PLPBK program in Karanganyar assessed achieved
Keyword : livable, settlements, PLPBK

## 1. PENDUHULUAN
Kondisi  permukiman  berbanding  lurus dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Semakin  rendah  kesejahteraan  penduduk maka  semakin  rendah  pula  kondisi permukiman yang mereka diami (Maslow dalam Hariyono. 2007). Rendahnya kualitas permukiman dikarenakan masyarakat miskin tidak mampu
memenuhi hak-hak dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kurangnya kemampuan masyarakat miskin dalam  memelihara  serta  memperbaiki kualitas  lingkungan  hidup  yang  mereka diami.  Hal  ini  mengakibatkan  munculnya permasalahan perumahan dan
permukiman.
Perkembangan perumahan
dan permukiman  di  Indonesia  tidak  terlepas dari adanya permasalahan kemiskinan dan permukiman  tidak  layak  huni,  seperti halnya  di  Kabupaten  Karanganyar  pada tahun 2009 terdapat 87.290 rumah tangga (RT)  yang  terbagi  dalam  empat  kategori miskin. Jumlah tersebut terdiri atas 8,17% RT  sangat  miskin,  12,33%  RT  miskin, 29,8% RT hampir miskin, dan  49,6% RT rentan miskin (Karanganyar Dalam Angka,  2010).  Angka  kemiskinan  di Kabupaten  Karanganyar  terbilang  cukup tinggi, hal ini menggambarkan rendahnya kualitas  hidup  masyarakat  yang  juga mempengaruhi kualitas lingkungan
permukiman masyarakat miskin di
Kabupaten  Karanganyar.  Oleh  karena  itu pada  tahun  2009,  pemerintah  Kabupaten Karanganyar melaksanakan strategi penataan  lingkungan  permukiman  kumuh melalui  program  PLPBK  yang  juga merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan melalui
penataan  lingkungan  permukiman  tidak layak huni.
Namun  dalam  pelaksanaan  program PLPBK  di  Kabupaten  Karanganyar  tidak terlepas  dari  berbagai  permasalahan, antara  lain  program  yang  dilaksanakan dirasa  kurang  mampu  menyelesaikan masalah  permukiman  secara  menyeluruh, hal  ini  dikarenakan  penjaringan  aspirasi masyarakat  melalui  rembug  warga  dan pemetaan  swadaya  tidak  mendapatkan hasil yang optimal. Ditambah lagi, karena kemitraan  ( channeling) yang  di  lakukan oleh  BKM  tidak  berjalan  dengan  baik mengakibatkan  dana  yang  dibutuhkan tidak  sesuai  dengan  target,  sehingga banyaknya  rencana  pembangunan  yang tidak  terlaksana  (Wawancara  Instansi, 2014).
Menurut PERMENPERA (2008),
pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup  di  luar  kawasan  lindung,  yang berfungsi  sebagai  lingkungan  tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan
penghidupan  yang  sehat  dan  aman  yang didukung  dengan  prasarana,  sarana  dan utilitas  umum  (PSU)  dengan  penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat.  Hal  ini  didukung  oleh pendapat  Kurniasih  (2007),  pemukiman dapat  terhindar  dari  kondisi  kumuh  dan tidak  layak  huni  jika  pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar  yang  berlaku,sehingga  dapat
disimpulkan bahwa permukiman dikatakan  layak  apabila  kondisi  elemen fisik  permukimannya  memenuhi  standar yang  berlaku.  Secara  khusus  tujuan penelitian  ini  ingin  menjawab  tetang ketercapaian  perwujudan  permukiman layak huni dalam rangka program PLPBK ini, dinilai tidak hanya berdasarkan tingkat kesesuian kondisi fisik lingkungan permukiman  dengan  kriteria  permukiman layak  huni  namun  juga  bagaimana peningkatan  kondisi  fisik  lingkungan permukiman sebelum dan sesudah pelaksanaan  program  PLPBK  di  lokasi penelitian.

## 2. METODE
Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan  gambaran  mengenai  kondisi fisik  lingkungan  permukiman    dari  hasil pembangunan program penataan
lingkungan permukiman berbasis komunitas  (PLPBK),  untuk  mengetahui sejauh  mana  ketercapaian  perwujudan lingkungan  permukiman  layak  huni  di Kabupaten Karanganyar dari sudut pandang normatif yaitu dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM) sebagai dasar pengukuran ketercapaian.
Pendekatan pemikiran dalam penelitian ini bersifat deduktif karena penelitian diuji dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang diangkat.Penelitian ini juga merupakan penelitian terapan, yaitu penelitian  terhadap  suatu  masalah  dengan tujuan  untuk  digunakan  bagi  keperluan tertentu  (Nazir,  1988).Penelitian  yang dilakukan  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif rasionalistik yang didasari penggunaan logika sebagai dasar penelitian dalam menanggapi fenomena yang muncul. Pendekatan deskriptif rasionalistik
Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo, Ketercapaian Perwujudan Lingkungan …
berorientasi pada upaya memahami
fenomena secara menyeluruh yang mengarah  pada  pencarian  kesimpulan dengan mengungkap makna dan intepretasi masalah  terhadap  pemahaman  obyek  yang diteliti (Danim dalam Kusumaningsih,2005)
Penelitian  ini  dilakukan  pada  desa lokasi lama yaitu lokasi tahun pelaksanaan 2010  antara  lain  Desa  Lalung,  Desa Karangmojo, Desa Gedong, Desa Suruh dan Desa Kalijirak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Sarana Niaga
Sarana niaga di lokasi penelitian terjadi peningkatan yang tinggi yaitu penambahan ruko dan kios setelah pelaksanaan program di  lokasi  penelitian.    Sedangkan  tingkat ksesuaian  kondisi  sarana  niaga  di  lokasi penelitian  terhadap  kriteria  permukiman layak  huni  dinilai  kurang  sesuai  karena sarana  niaga  berupa  pasar  tradisonal  di lokasi penelitian tidak menjangkau wilayah di  lokasi  penelitian,  namun  kawasan permukiman di lokasi penelitian terjangkau oleh  pasar  tradisional  dari  luar  wilayah lokasi penelitian

## 3.2 Kondisi Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan berupa TK, SD dan
SMP setelah pelaksanaan program mengalami  penambahan  4  unit  sarana TK. Sebelum  pelaksanaan  program  terdapat  10 unit TK, 7 unit SD dan 6 unit SMP, setelah pelaksanaan program  menjadi 14 unit TK, 7 unit SD dan 6 unit SMP. Dapat diketahui bahwa  peningkatan  sarana  pendidikan berupa  TK  dinilai  tinnggi  yaitu  terjadi penambahan  4  unit  sarana  TK,  sedangkan untuk  sarana  SD  dan  SMP  dinilai  rendah karena tidak terjadi peningkatan/ perubahan. Sedangkan untuk kesesuaiannya berdasar radius jangkauan pelayanan sarana
pendidikan  diketahui  bahwa  untuk  sarana TK,  SD  dan  SMP  dunilai  sesuai  karena mampu menjangkau sebagian besar kawasan di lokasi penelitian.

## 3.3 Kondisi Sarana Kesehatan
Sarana  kesehatan  berupa  PKD  dan Puskesmas    setelah  pelaksanaan  program hanya  mengalami  peningkatan  kualitas PKD  pada  beberapa  desa.  Sebelum  dan setelah pelaksanaan program terdapat 5 unit PKD  namun  tidak  terdapat  puskesmas, sehingga  dapat  diketahui  bahwa  hanya terjadi  peningkatan  kualitas  sarana  PKD dan peningkatannya dinilai sedang, sedangkan  untuk  sarana  Puskesmas  dinilai rendah  karena  tidak  terjadi  peningkatan/ perubahan.
Sedangkan untuk kesesuaiannya berdasar radius jangkauan pelayanan sarana kesehatan  diketahui  bahwa  untuk  sarana PKD  dan  Puskesmas  dinilai  kurang  sesuai karena hanya beberapa wilayah permukiman  yang  terlayani  dengan  sarana Kesehatan  PKD  namun  wilayah  dilokasi penelitian  juga  terjangkau  dengan  sarana kesehatan  puskesmas  dari  luar  lokasi penelitian
3.4 Kondisi Sarana Pelayanan Umum
Sarana  pelayanan  umum    berupa gedung  pertemuan    setelah    pelaksanaan program    mengalami  peningkatan  yaitu penambahan  jumlah  sarana  pelayanan umum sebanyak 2 unit gedung serbaguna , sehingga dapat diketahui bahwa peningkatan sarana pelayanan umum dinilai tinggi  karena  terjadi  penambhan    2  unit gedung serba guna di lokasi penelitian.
Sedangkan untuk kesesuaiannya berdasar  jangkauan  pelayanan  penduduk sarana  pelayanan  umum  diketahui  bahwa untuk  sarana  pelayanan  umum    dinilai kurang sesuai karena hanya tersedia 9 unit gedung  pertemuan  dimana  seharusnya
terdapat  12  unit  gedung  pertemian  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi penelitian.
3.5 Kondisi Sarana Ruang Terbuka Sarana ruang terbuka setelah pelaksanaan program mengalami peningkatan  yaitu  penambahan  jumlah sarana  ruang  terbuka  sebanyak    2  lokasi taman lingkungan dan hampir setiap bagian desa di lokasi penelitian terjangkau dengan area hijau. Dapat diketahui bahwa peningkatan  sarana  ruang  terbuka  dinilai tinggi karena terjadi penambahan  2 lokasi taman lingkungan dan hampir setiap bagian desa di lokasi penelitian terjangkau dengan area hijau.
Sedangkan untuk kesesuaiannya berdasar  jangkauan  pelayanan  penduduk sarana  sarana  ruang  terbuka,  diketahui bahwa  untuk  sarana  ruang  terbuka  dinilai sesuai  karena  mampu  melayani  sebagian besar wilayah permukiman dilokasi penelitian  dengan  sarana  RTH  berupa lapangan, taman dan lahan hijau.
3.6 Kondisi Jaringan Jalan
Peningkatan  kondisi  jaringan  jalan dilokasi  penelitian  di  nilai  tinggi  karena terjadi  peningkatan  kondisi  jaringan  jalan dimana  sebagian  besar  kondisi  jalan  di dominasi oleh jaringan jalan yang  sedang – baik.
Sedangkan  untuk  kesesuan  jaringan jalan  di  lokasipenelitian  di  nilai  sesuai karena  Permukiman  di  lokasi  penelitian terjangkau
dengan jaringan jalan
lingkungan  dengan  kondisi  yang  baik  dan lebar jalan 3-5m
3.7 Kondisi Jaringan Drainase
Peningkatan  kondisi  jaringan  drainase di  lokasi  penelitian  dinilai  tinggi  karena terjadi peningkatan kondisi jaringan drainase dimana sebagian besar titik lokasi genangan mampu teratasi.Sedangkan untuk
kesesuan  jaringan  drainase  di  lokasi penelitian  dinilai  sesuai  karena  Kondisi jaringan drainase di lokasi penelitian jarang sekali terjadi genangnan banjir bahkan saat musim hujan
3.8 Kondisi Jaringan Air Limbah
Peningkatan kondisi jaringan air limbah dilokasi  penelitian  di  nilai  sedang    karena terjadi  peningkatan  kepemilikan  jaringan air limbah dimana peningkatan kepemilikan jaringan  air  limbah  di  lokasi  penelitian mengalami peningkatan sebesar 27,4%.
Sedangkan  kesesuaian  jaringan  air limbah  di  lokasi  penelitian  di  nilai  sesuai karena  Jumlah  penduduk  yang  terjangkau dengan  jaringan  air  limbah  >  80  %  yaitu sebesar  98.7%.
3.9 Kondisi Jaringan Persampahan
Peningkatan kondisi jaringan
persampahan  di  lokasi  penelitian  dinilai sedang    karena  terjadi  peningkatan  dalam pemanfaatan  Sistem  DK/PDK  &  Saniter individual composting sebesar 28,07%.Sedangkan  kesesuaian  jaringan persampahan  di  lokasi  penelitian  dinilai kurang  sesuai  karena  jumlah  penduduk yang terjangkau dengan pengelolaan sampah  dengan  sistem  DK/PDK  &  saniter individual composting antara 33,4-66,6 %.
3.10 Kondisi Jaringan Air Bersih
Peningkatan kondisi jaringan air bersih di lokasi penelitian dinilai sedang karenaKeterjangkauan  masyarakat  akan jaringan  air  bersih  terjadi  peningkatan sebanyak 19%.
Sedangkan kesesuaian jaringan persampahan  di  lokasi  penelitian  di  nilai sesuai  karena  jumlah  penduduk  yang terjangkau dengan jaringan air bersih > 75 % yaitu 98%.
3.11 Analisis  Peningkatan  Kondisi  Fisik Lingkungan Permukiman
Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo, Ketercapaian Perwujudan Lingkungan …
Peningkatan  kondisi  elemen  fisik lingkungan permukiman bervariasi beberapa mengalami peningkatan yang rendah seperti sarana  pendidikan  berupa  SD  dan  SMP, sarana kesehatan berupa puskesmas, jaringan air  limbah,  jaringan  persampahan  dan jaringan  air  bersih.  Untuk  peningkatan sedang  antara  lain  kesehatan  berupa  PKD, sedangkan  yang  mengalami  peningkatan tinggi  antara  lain  sarana  niaga,  sarana pendidikan  berupa  TK,  sarana  pelayanan umum,  sarana  ruang  terbuka,  jaringan jalan dan  jaringan  drainase.  Berdasarkan  hasil skoring peningkatan kondisi fisik lingkungan permukiman  di  kabupaten  Karanganyar secara  menyeluruh  didapatkan  nilai  sebesar 74.3% yang berarti peningkatan kondisi fisik lingkungan  permukiman  di  Kabupaten Karanganyar adalah tinggi (Lampiran 1)
3.12 Analisis Tingkat Kesesuaianan Kondisi
Fisik Lingkungan Permukiman dengan Kriteria Permukiman Layak Huni
Kesesuaian kondisi elemen fisik
lingkungan
permukiman bervariasi, beberapa  elemen  dinilai  kurang  sesuai seperti  sarana  niaga,  sarana  kesehatan berupa  PKD  dan  puskesmas  serta  sarana pelayanan  umum.  Sedangkan  elemen  yang dinilai  sesuai  antara  lain  sarana  ruang terbuka,  jaringan  jalan,  jaringan  drainase, jaringan  air  limbah,  jaringan  persampahan dan jaringan  air bersih  .  Berdasarkan  hasil skoring  tingkat  kesesuaian  kondisi  elemen fisik  lingkungan  permukiman  dengan kriteria permukiman layak huni di kabupaten  karanganyar  secara  menyeluruh didapatkan nilai sebesar 87.2% yang berarti kesesuaian kondisi elemen fisik lingkungan permukiman  dengan  kriteria  permukiman layak huni di kabupaten karanganyar adalah tinggi (Lampiran 2)
3.13 Analisis Ketercapaian Perwujudan
Lingkungan Permukiman Layak Huni
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hasil pendataan  bahwa  variabel  peningkatan kondisi  fisik  lingkungan  permukiman  di Kabupaten Karanganyar secara menyeluruh didapatkan nilai sebesar 66.7% yang berarti peningkatan  kondisi  fisik  lingkungan permukiman  di  Kabupaten  Karanganyar adalah tinggi, sedangkan tingkat kesesuaian kondisi elemen fisik lingkungan permukiman  dengan  kriteria  permukiman layak huni di kabupaten karanganyar secara menyeluruh didapatkan nilai sebesar 87.2% yang berarti kesesuaian kondisi elemen fisik lingkungan  permukiman  dengan  kriteria permukiman  layak  huni  di  kabupaten karanganyar adalah tinggi. Dengan diketahuinya  peningkatan  dan  tingkat kesesuaian kondisi elemen fisik lingkungan permukiman maka dapat diketahui ketercapaian perwujudan lingkungan permukiman  layak  huni  di  Kabupaten Karanganyar  dengan  melakukan  skoring dengan  hasil  analisis  peningkatan  dan tingkat  kesesuaian  kondisi  elemen  fisik lingkungan  permukiman  yang  didapatkan hasil  nilai  sebesar  76.9%  yang  berarti ketercapaian perwujudan lingkungan permukiman  layak  huni  dalam  rangka program PLPBK
di Kabupaten
Karanganyar adalah tercapai (Lampiran 3)

## 4. KESIMPULAN
Dilihat  dari  setiap  sasaran  yang  akan dicapai  pada  awal  penelitian,  di  mana sasaran  pertama  diketahui  peningkatan kondisi  fisik  lingkungan  permukiman dengan melihat perubahan kondisi masing – masing elemen fisik lingkungan permukiman sebelum dan sesudah pelaksanaan program PLPBK di Kabupaten Karanganyar dinilai tinggi.
Kemudian  dari  sasaran  kedua  yaitu diketahuitingkat  kesesuaian  kondisi  fisik lingkungan permukiman dengan membandingkan  kondisi  masing  –  masing elemen  fisik  lingkungan  permukiman sesudah  pelaksanaan  program  PLPBK  di Kabupaten  Karanganyar  dengan  kriteria permukiman  layak  huni  dinilai  tinggi. sehingga dapat diketahui dengan peningkatan  kondisi  fisik  lingkungan permukiman mendapatkan persentase sebesar  66,7  %  dan  termasuk  dalam kategori  peningkatan  tinggi  sedangkan tingkat kesesuaian kondisi fisik lingkungan permukiman    dengan  kriteria  permukiman layak huni mendapatakan persentase sebesar  87,2  %  dan  termasuk  dalam kategori  tinggi.  Sehingga  berdasarkan analisis  skoring  antar  hasil  analisis peningkatan dan tingkat kesesuaian koondisi  fisik  lingkungan  permukiman terhadap  permukiman  layak  huni  maka pencapaian lingkuangan permukiman layak huni  mendapatkan  persentase  sebesar 76.9%  yang  berarti  bahwa  ketercapaian perwujudan lingkungan permukiman layak huni  dalam  rangka  program  PLPBK  di Kabupaten Karanagnyar dinilai tercapai.
Ketercapaian  perwujudan  lingkungan permukiman  layak  huni  dalam  rangka program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) di Kabupaten Karanganyar  dinilai  tercapai  selain  dinilai dari hasil peningkatan dan tingkat kesesuaian kondisi fisik lingkungan permukiman,  berdasarkan  hasil  penemuan dilapangan ketepatan sasaran pembangunan juga  memberikan  pengaruh  terhadap  hasil pembangunan dimana dalam hal ini adalah ketercapaian perwujudan
lingkungan permukiman  layak  huni  di  Kabupaten Karanganyar

## REFERENSI BUKU
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu    Pendekatan  Praktik ,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Budihardjo,  Eko,  1984. Sejumlah  Masalah Permukiman Kota , Bandung : Penerbit Alumni Bappenas.  2003. Buku  Pelatihan  Substantif Perencanaan  Spasial  tentang  Dasar-dasar Perencanaan  Perumahan  dan  permukiman.
Pusbindiklatren Bappenas Harinaldi.  M.Eng,  (2005). Pronsip  -  Prinsip Statistik  Untuk  Teknik  Dan  Sains ,  Penerbit  : Erlangga, Jakarta.
Hariyono, Paulus, (2007), Sosiologi Kota untuk Arsitek , Jakarta : PT. Bumi Aksara Kartasasmita,  Ginandjar.  1996. Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah  Tinjauan  Administrasi . Malang: Universitas Brawijaya Khomarudin,  1992. Menelusuri  Pembangunan Perumahan Dan Permukiman . Yayasan
Realestate Indonesia
Kurniasih,  Sri.  2007. Usaha  Perbaikan
Permukian  Kumuh  Di  Petukangan  Utara Jakarta Selatan .Tesis.Teknik Arsitektur
Universitas Budi Luhur
Masyhuri,  M.  Zainuddin.  2008. Metodologi Penelitian  Pendekatan  Praktis  dan  Aplikatif . Bandung: PT. Refika Aditama Muta’ali, Lutfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif –
Teknis). Yogyakarta  :  Badan  Penerbit  Fakultas Geografi.
Nazir  M.  2005. Metode  Penelitian .Ghalia Indonesia: Bogor.
Nasution,  Lutfi  I.  (ed).  1996. Memahami  dan Menanggulangi  Kemiskinan  di  Indonesia-  70
Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo, Ketercapaian Perwujudan Lingkungan …
Tahun  Prof.  Sajogyo .  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana
Riduwan,  2009,  Metode  &  Teknik  Menyusun Tesis, Bandung: Penerbit Alfabeta Sastra  M.,  Suparno,  dan  Endy  Marlina.  2006 . Perencanaan  dan  Pengembangan  Perumahan. Yogyakarta :Penerbit Andi Silas, Johan. 1996. Kampung surabaya menuju mtropolitan, permukiman marjinal amat liar . Siregar,  Syofian.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif .  Jakarta  :Kencana  Prenada  Media Group Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, Bandung: PenerbitAlfabeta UNESCAP dan UN-HABITAT. 2009. Panduan ringkasuntuk pembuat kebijakan . UNESCA

## PERATURAN
Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi.1992. Pembangunan
Perkotaanberwawasanlingkungan. Jakarta. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya dalam pedoman perencanaan permukiman tentang permukiman layak
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar
Konstruksi Bangunan Indonesia Permenpera No.22 Th 2008 Standar Pelayanan Minimal  Bidang  Perumahan  Rakyat  Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Undang -undang No.1 tahun 2011 Pedoman  Teknis  Prasarana  Jalan  Perumahan, 1998
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 SNI  03-1733-2004  tata  cara  perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan SK-SNI-T-12-1991-03  Tentang  Tata  Cara Pengelolaan Sampah Permukiman
.

## LAMPIRAN Lampiran 1

## Tabel Peningkatan kondisi fisik lingkungan permukiaman di Kabupaten Karanganyar
Elemen Fisik Lingkunagn Permukiman Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Sarana Niaga Pasar Tradisional Tinggi 3 Sarana Pendidikan TK Tinggi 3 SD Rendah 1 SMP Rendah 1 Sarana Kesehatan PKD Sedang 2 Puskesmas Rendah 1 Sarana Pelayanan Umum Gedung Serbaguna Tinggi 3 Sarana Ruang Terbuka RTH Tinggi 3 Jaringan Jalan Lingkungan Tinggi 3 Jaringan Drainase Tinggi 3 Jaringan Air Limbah Sedang 2 Jaringan Persampahan Sedang 2 Jaringan Air Bersih Sedang 2 Jumlah 29 Persentase peningkatan (%) 74.3 Kategori Tinggi
Sumber : Analisis Penulis, 2015
Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo, Ketercapaian Perwujudan Lingkungan …

## Lampiran 2
Tabel Kesesuaian Kondisi Fisik Lingkungan Permukiaman Dengan Kriteria Permukiman Layak Huni Di Kabupaten Karanganyar
Elemen Fisik Lingkunagn Permukiman Kesesuaian Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Sarana Niaga Pasar Tradisional Kurang sesuai 2 Sarana Pendidikan TK Sesuai 3 SD Sesuai 3 SMP Sesuai 3 Sarana Kesehatan PKD Kurang sesuai 2 Puskesmas Kurang sesuai 2 Sarana Pelayanan Umum Gedung Serbaguna Kurang sesuai 2 Sarana Ruang Terbuka RTH Sesuai 3 Jaringan Jalan Lingkungan Sesuai 3 Jaringan Drainase Sesuai 3 Jaringan Air Limbah Sesuai 2 Jaringan Persampahan Kurang sesuai 3 Jaringan Air Bersih Sesuai 3 Jumlah 34 Persentase peningkatan (%) 87.2 Kategori Tinggi

## Lampiran 3
Tabel Ketercapaian Perwujudan Lingkungan Permukiman Layak Huni
Elemen Fisik Lingkunagn Permukiman Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Tingkat Kesesuaian Kondisi Fisik Lingkungan Permukiman Sarana Niaga Pasar Tradisional Tinggi 3 Kurang sesuai 2 Sarana Pendidikan TK Tinggi 3 Sesuai 3 SD Rendah 1 Sesuai 3 SMP Rendah 1 Sesuai 3 Sarana Kesehatan PKD Sedang 2 Kurang sesuai 2 Puskesmas Rendah 1 Kurang sesuai 2 Sarana Pelayanan Umum Gedung Serbaguna Tinggi 3 Kurang sesuai 2 Sarana Ruang Terbuka RTH Tinggi 3 Sesuai 3 Jaringan Jalan Lingkungan Tinggi 3 Sesuai 3 Jaringan Drainase Tinggi 3 Sesuai 3 Jaringan Air Limbah Sedang 2 Sesuai 3 Jaringan Persampahan Sedang 2 Kurang sesuai 2 Jaringan Air Bersih Sedang 2 Sesuai 3 Jumlah 29 34 60 Persentase peningkatan (%) 80.76 Kategori Tercapai
Sumber : Analisis Penulis, 2015
Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo, Ketercapaian Perwujudan Lingkungan …