## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## INCUMBENT: KEKUATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI PULAU BAWEAN INDONESIA

## Hasanul Bulqiyah, Sri Musrifah
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
hasanulbulqiyah@unirow.ac.id
Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  see  how  the  strength  of  the  incumbent's  social capital  in  participating  in  the  Pilkades  on  Bawean  Island.  The  incumbent's  victory  in  the village head election on Bawean Island is an interesting study to look at, various perspectives of the pros and cons of the community as a general topic discussed regarding the incumbent especially  in  his  performance  as  a  leader  in  the  first  period  in  developing  the  village. Qualitative methods were used in this study to explore the power of social capital possessed by the incumbent in participating in the Pilkades. This study found that the social capital owned by  the  incumbent  was  obtained  when  he  led  in  the  first  period  through  an  approach  to community leaders. In addition, it was found that the victory obtained by the incumbent in the Pilkades on Bawean Island was not only limited to the strength of social capital, but there is economic capital or better known as the practice of money politics. Uniquely, the practice of money politics is not carried out directly by the incumbent in the pilkades, but done by the supporters,  however  there  is  no  prohibition  from  the  incumbent  on  the  behavior  of  his supporters.  Finally,  the  incumbent  participates  in  the  pilkades  as  the  basis  for  sustainable village progress, but back to the speculations of society and the facts, there is no significant in developing the village.

## Keywords: Bawean Island, Incumbent, Social Capital, Village Head

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Pendahuluan
Penerapan  sistem  praktik  politik demokrasi  paling  bawa  berada  pada tingkat  desa.  Sejauh  ini  politik  desa semakin  dinamis  sesuai  dengan  peluang dan tantangan baik secara sosial maupun geografis.  Kontestasi  pemilihan  kepala desa atau biasa disingkat dengan sebutan pilkades menjadi pemilihan yang disenangi  oleh  masyarakat,  sebab pemilihan  tersebut  merupakan  bentuk penghubung  antara  masyarakat  sipil dengan  pemerintah  (Bulqiyah  et  al., 2019).  Selain  itu,  adanya  pilkades  untuk mencari  pemimpin  yang  memanfaatkan desentralisasi  secara  baik,  dengan keunggulan  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut  dan  mengembangkan  inovasi maupun kebijakan yang menjadi kebutuhan  penduduk  desa  (Sobari, 2019).
Saat  ini,  gambaran  dari  pilkades cukup  dikatakan  tidak  mudah  dan  juga tidak  sulit  jika  dibandingkan  pada pemilihan  umum  yang  lain.  Dikatakan demikian, karena secara wilayah pilkades  cukup  sempit  sehingga  untuk mengkoordinir pemenangan pada pilkades  lebih  mudah.  Namun  dikatakan juga  tidak  mudah  karena  perilaku memilih masyarakat desa cukup kompleks,  maka  perlu  upaya  yang
maksimal dalam mendapatkan dukungan suara di pilkades. Pelaksanaan konstestasi  pesta  demokrasi,  setidaknya seorang  kandidat  dalam  pemilihan memiliki modal untuk bisa bersaing guna mendapatkan  dukungan  suara  pemilih sebanyak-banyaknya. Modal yang dimaksud  pada  kontestasi  pemilihan yaitu  modal  ekonomi,  modal  sosial,  dan juga  modal  politik.  Semakin  besar akumulasi  modal  yang  dikeluarkan  oleh para kandidat, maka semakin besar pula peluang  dukungan  yang  diperoleh (Pantouw, 2012).
Namun,  pada  tulisan  ini  lebih difokuskan  pada  modal  sosial  calon kepala desa di pulau Bawean, Indonesia. Pada  perkembangan  demokrasi  saat  ini, riset  studi  sosiologi  politik  sering diminati oleh para peneliti, terlebih yang berkenaan  dengan  modal  sosial  sebagai kekuatan  pada  pemilihan  kepala  desa. Adanya  modal  sosial  menjadi  salah  satu instrument  untuk  maju  pada  kontestasi pilkades,  guna  mendapatkan  dukungan suara secara penuh untuk memenangkan pemilihan.  Hal  ini  karena  perilaku  yang orientasinya mengarah pada kepentingan publik, baik ditingkat publik atau dikalangan politik (Zúñiga, 2012).
Secara  umum,  dalam  mengukur keberhasilan  dari  modal  sosial  dinilai dari  kuatnya  modal  sosial  yang  dimiliki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
oleh  setiap  individu  ataupun  kelompok. Sesuai  dengan  yang  dimaksudkan  oleh Putnam  bahwa  modal  sosial  sebagai suatu  fitur  dari  organisasi  sosial,  seperti norma,  kepercayaan,  relasi,  yang  dapat memfasilitasi  tindakan  dan  kerjasama untuk  saling  menguntungkan  secara kolektif  (Tzanakis,  2013).  Adanya  modal sosial juga ditunjukkan dengan partisipasi  asosiasi  sipil  (Lin,  2016). Terkait  dengan  aspek  kolektif  pada modal sosial diasumsikan ada kepadatan ataupun  penutupan  dalam  hubungan sosial dan jaringan sosial. Selaras dengan ini, modal sosial dipulau Bawean banyak diadaptasi  oleh  incumbent  sebagai proses dari pilkades.
Konsep  incumbent  di  Indonesia terkenal  pada  saat  pemilihan  umum presiden tahun 2009, pada saat itu Susilo Bambang  Yudhoyono  sebagai  presiden mencalonkan diri kembali untuk mengikuti  pemilihan  presiden  periode selanjutnya.  Penyematan  incumbent  di Indonesia  pada  saat  itu  karena sebelumnya  pemilihan  demokrasi  di Indonesia  tidak  ada  penantang.  Hal  ini merujuk pada kandidat pemilihan umum yang  sebelumnya  pernah  menduduki jabatan  tersebut  dan  mencalonkan kembali  dan  berkontestasi  dengan kandidat  lain.  Di  negara  demokrasi modern  konsep  incumbent  digunakan
sebagai bentuk dari oportunisme (Schleiter  &  Tavits,  2018).    Pelaku incumbent  mengusung  oportunisme  ini untuk  membantu  prospek  pemenangan mereka  pada  saat  pemilihan.  Selain  itu adanya  incumbent  bisa  memiliki  banyak relasi yang kuat terutama pada kalangan elit  politik,  karena  pengalaman  yang dimiliki  sebelumnya  sehingga  bisa memobilisasi tokoh masyarakat dan juga pegawai  pemerintah  lokal  (Wahman, 2017).
Pemilihan  kepala  desa  di  pulau Bawean,  baru-baru  ini  sering  ditemui kandidat incumbent pada saat pemilihan. Tak  sedikit  incumbent  dalam  pilkades terpilih  kembali  untuk  menduduki jabatan terpenting pada desa selama satu periode  kedepan.  Namun,  terpilihnya kembali incumbent tidak terlihat perubahan  yang  signifikan  pada  desa yang dipimpinnya. Hakikat dari desentarlisasi  terutama  pada  otonomi desa  kurang  dimanfaatkan  seluas- luasnya  oleh  pemimpin  incumbent terpilih. Dalam Undang Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  secara  umum  disebutkan  bahwa desa  memiliki  kewenangan  lokal  yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat  desa.  Adanya  regulasi kebijakan  tersebut  seharusnya  mampu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
menciptakan perubahan dan inovasi bagi desa yang ada di pulau Bawean.
Studi mengenai kemenangan incumbent  dalam  pemilihan  kepala  desa di  pulau  Bawean  tengah  menjadi  kajian yang menarik untuk diketahui.
Permasalahan  dalam  kajin  ini  melihat bagaimana  kekuatan  modal  sosial incumbent  dalam  pilkades  di  pulau Bawean.  Isu  yang  seringkali  didengar pada  saat  pilkades  di  pulau  Bawean,  tak sedikit  kandidat  incumbent  melakukan praktik  politik  uang.  Telah  menjadi rahasia  umum  adanya  politik  uang  pada saat  waktu  pemilihan  di  negara-negara demokrasi,  tak  terkecuali  pulau  Bawean yang  hanya  terdapat  dua  adminstrasi wilayah kecamatan. Jika ditelaah dengan logika, seorang incumbent telah menciptakan  rekam  jejak  selama  masa kerjanya. Namun  ketakutan tidak terpilihnya  pada  pemlihan  kepala  desa membuatnya  terus  berupaya  melakukan berbagai  cara  dalam  memenangkan kontestasi  pemilihan  tersebut.  Jika incumbent  memiliki  rekam  jejak  yang baik  dan  tidak  merugikan  masyarakat lokal dalam masa kepemimpinan sebelumnya,  maka  kemungkinan  besar untuk menang akan diperoleh.
Tidak sedikit yang telah melakukan  penelitian  terkait  modal sosial,  prespektif  modal  sosial  yang
dimiliki  setiap  individu  bahkan  wilayah memiliki  perbedaan  sesuai  dengan konteks  permasalahan  yang  dialaminya. Namun, pada tulisan ini tetap memaparkan  hasil  penelitian  terdahulu guna bisa melihat kembali apa yang telah dilakukan  peneliti  sebelumnya,  terkait perilaku  politik  yang  dilakukan  oleh incumbent.  Penelitian  yang  dilakukan pada  tahun  2013  oleh  Nannicini  dengan judul  “Soc ial  Capital  and  Political Accountability”.  Penelitian  ini  berawal dari  keingintahuan  bagaimana  modal sosial dapat membantu aktor politik yang mengikuti  pemilihan  untuk  menang dalam  kontestasi  tersebut.  Asumsi  yang diharapkan,  output  dari  modal  sosial dapat meningkatkan kesejateraan ekonomi  dan  juga  akuntabilitas  politik. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa modal  sosial  yang  dimiliki  oleh  aktor politik  memiliki  potensi  besar  dalam keberhasilan untuk memenangkan konstestasi pemilihan. Terlebih, masyarakat  akan  memilih  dan  menjaga pemimpin dalam hal ini yaitu incumbent yang  bertanggung  jawab  atas  semua perilakunya (Nannicini et al., 2013).
Lebih  lanjut  penelitian  yang dilakukan  oleh  Abdul  Hamid  dengan judul  “Populism  in  The  2017  Jakarta Gubernatorial Election” pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan melihat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
ramainya  dinamika  pemilukada  Jakarta pada  tahun  2017  dengan  munculnya kandidat  non  muslim  pada  saat  itu  yang melibatkan  pemilih  dari  dua  kubuh dengan  melihat  secara  agama  dan  juga pandangan  rasional.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  modal  sosial sempat  digaungkan  oleh  kandidat  non muslim,  terlebih  dengan  pendekatan humanis.  Namun  modal  sosial  yang dimiliki  oleh  kandidat  non  muslim  pada saat  itu  kurang  kuat  untuk  bisa memenangkan  pemilukada  Jakarta  2017 yang  disebabkan  kerasnya  politik  pada saat  itu    (Hamid,  2019).  Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut,  menujukkan  akan  pembeda pada penelitian ini. Penelitian ini melihat bagaimana  kekuatan  modal  sosial incumbent dalam memenangkan pilkades Agungutama dengan fakta tidak begitu  signifikan  pembangunan  pada Desa Agungutama.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh incumbent sesuai dengan persoalan yang  dialaminya  untuk  mendapatkan dukungan suara pemilih di pilkades. Jika benar kemenangan incumbent diperuntukkan  untuk  keberhasilan  desa, maka seperti yang dikatakan sebelumnya tidak  nampak  perubahan  signifikan  bagi desa. Berbagai spekulasi muncul terhadap  incumbent  dalam  mengikuti
pilkades  di  pulau  Bawean.  Penelitian  ini mengungkapkan  kriteria  hipotesis  awal yang  melatar  belakangi  incumbent mengikuti  pilkades.  Pertama  tentang kekuasaan,  kedua  tentang  status  sosial, atau  yang  ketiga  memang  benar  untuk pembangunan desa berkelanjutan. Tujuan  studi  ini  untuk  mengetahui  apa yang  melatarbelakangi  incumbent  untuk maju pada pemilihan kepala desa. Selain itu,  studi  ini  juga  untuk  menganalisis modal  sosial  yang  dimiliki  incumbent untuk  maju  pada  pemilihan  kepala  desa di pulau Bawean.

## Metode Penelitian
Kajian ini berfokus pada kekuatan modal sosial incumbent dalam pemilihan kepala desa, di sebuah desa yang berada di Pulau Bawean. Penelitian ini dilakukan di  Desa  Agungutama  (nama  samaran), Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik,  Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia pada  April  hingga  Mei  2022.  Sebuah pendekatan  kualitatif  digunakan  sebagai cara  dalam  berpikir,  menyelidiki  dan juga  menafsirkan  kekuatan  modal  sosial incumbent  dalam  pilkades  di  Desa Agungutama, pendekatan ini dinilai lebih alami untuk mengetahui dan mengkesplore objek penelitian (Creswell, 2009).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Studi kasus berusaha mengekplorasi dan menyelidiki
fenomena kekuatan modal sosial incumbent  dalam  pilkades  di  pulau Bawean  secara  mendalam  (Hollweck, 2016). Setelah memperoleh data dengan studi  kasus  maka  dilakukan  analisis menggunakan  teknik  analisis  model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman  yaitu  terdapat  beberapa tahapan  mulai  dari  pengumpulan  data, kondensasi data, display data, kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, &  Saldana,  2014).  Hasil  pengumpulan data  mengenai  kekuatan  modal  sosial incumbent  dalam  pilkades  dilakukan kondensasi  data  guna  memfokuskan data-data yang akan digunakan, selanjutnya  data  akan  di  display  sesuai dengan pengelompokan tema-tema.

## Hasil dan Pembahasan
Menciptakan Hubungan Dalam Kekuasaan Sesuai dengan pengertian
incumbent yang merujuk pada elit politik yang  sedang  menjabat  jabatan  pada politik  pemerintahan.  Incumbent  pada pilkades  Agungutama  di  Kecamatan Sangkapura  Kabupaten  Gresik  tahun 2022  merupakan  kepala  desa  terpilih pada  pemilihan  2017.  Kemenangan incumbent  Desa  Agungutama  pada
pilkades  2022  juga  tidak  sedikit  lawan dalam  pemilihan.  Terdapat  empat  orang calon  kepala  desa  pada  pilkades Agungutama  tahun  2022  yang  terdiri dari satu incumbent, satu anggota Badan Pemusyawaratan  Desa,  satu  anggota perangkat pemerintah desa, dan satu lagi merupakan  mantan  dari  kepala  desa sebelum incumbent memimpin.
Pemilihan Kepala Desa
Agungutama,  Kecamatan  Sangkapura, Kabupaten  Gresik  di  Pulau  Bawean dilaksanakan  pada  tanggal  26  Maret 2022.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa  Agungutama  tersebut  merupakan jadwal mundur yang semula dijadwalkan pada  bulan  September  tahun  2021. Kemunduran  jadwal  pilkades  tersebut dilatar  belakangi  tingginya  penyebaran pandemi  covid-19  di  Kabupaten  Gresik, sehingga  tidak  memungkinkan  untuk dilaksanakan pilkades yang akan menimbulkan keramaian pada masyarakat  dan  akan  dikhawatirkan terjadi lonjakan covid-19.
Kembali  pada  topik  utama  yang akan  menjadi  kajian  dalam  artikel  ini yakni  modal  sosial  yang  dimiliki  oleh incumbent  dalam  mengikuti  pilkades sebagai pesta demokrasi paling bawah di Indonesia. Incumbent pada saat mengikuti  pilkades,  memiliki  kekuatan modal  sosial  yang  telah  ditanam  sejak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
menjabat  sebagai  kepala  desa  pada periode  pertama.  Dengan  meningkatkan keakraban  serta  menjalin  silaturahmi pada  masyarakat  melalui  tokoh-tokoh masyarakat  desa.  Secara  tidak  langsung ini  terbentuk  suatu  konsolidasi  dalam ruang  lingkup  antara  pemerintah  desa dengan masyarakat. Namun jika ditelaah kembali,  ini  bisa  menjadi  bagian  dari strategi politik incumbent dalam mengikuti pilkades selanjutnya.
Kelemahan  pada  kepala  desa sebelum calon incumbent menjadi kepala desa  pada  periode  pertama,  menjadi peluang bagi incumbent untuk menutupi kekurangan tersebut sebagai bekal untuk maju  kembali  pada  pilkades  2022. Berbagai  spekulasi  positif  diberikan masyarakat  desa  pada  incumbent  saat ini,  hanya  karena  terjadi  perbandingan sosial  antara  incumbent  saat  menjadi kepala desa dengan kepala desa sebelum incumbent  menjabat.  Seperti  contoh adanya  kabar  kepala  desa  sebelumnya, jarang  menghadiri  undangan  kegiatan- kegiatan  yang  sifatnya  sosial    dari masyarakat  desa.  Kekurangan  serta kelemahan  pada  kepala  desa  sebelum incumbent menjabat, benar-benar diolah dan  dikemas  sedemikian  rupa  guna mendapatkan respon baik dari masyarakat  desa.  Selain  itu  adanya bantuan dari pemerintah pusat mengenai
kesejahteraan masyarakat seperti bantuan  beras  pada  masyarakat  miskin, bantuan  pada  nelayan,  hingga  vaksinasi covid-19 yang terdistribusi pada kepemimpinan  incumbent  di  desa Agungutama  menjadi  nilai  lebih  untuk mendapatkan  dukungan  pada  pilkades 2022. Sesuai dengan apa yang diungkapkan  incumbent  pada  saat proses  wawancara  sebagai  teknik pengambilan data pada penelitian ini, dia mengumpamakan penjelasannya :
Kalau  masyarakat  sudah pernah  mengikuti  vaksin, secara  otomastis  jelas  akan mengharapkan vaksin tersebut (komunikasi
personal, 8 Mei 2022).
Perumpamaan  yang  diungkapkan incumbent tersebut, dianalogikan bahwa ketika  masyarakat  sudah  diberikan  hak nya  atau  keinginan  masyarakat  yang bersifat publik. Secara sadar, masyarakat akan  menginginkan  kembali  apa  yang telah  menjadi  haknya  sebagai  Warga Negara  Indonesia  yang  mengharapkan penerapan  dari  program  pemerintah (contoh  :  Program  Keluarga  Harapan, pembagian  sembako  untuk  keluarga yang  kurang  mampu  dalam  memenuhi kebutuhan hidup, dan lain-lain). Kemudian  dalam  pelayanan  secara administrasi  kependudukan  ataupun  hal

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
lain  yang  berkenaan  dengan  pemerintah desa  ditingkatkan  dengan  standar operasional  dalam  melayani  yang memberikan  kemudahan,  kenyamanan dan  rasa  kepuasan  yang  meiliki  sifat pelayan  sesungguhnya  bagi  warga  desa. Sehingga,  hal  yang  telah  dilakukan  oleh incumbent  dalam  memimpin  desa Agungutama  pada  periode  pertama  bisa dikatakan  untuk  menciptakan  image incumbent di masyarakat.

## Demokrasi Patologi
Secara umum, patologi demokrasi sendiri  dapat  diartikan  sebagai  penyakit yang  mengrogoti  sendi-sendi  kehidupan dalam  demokrasi.  Artinya  sebuah tindakan  secara  sengaja  yang  tidak seharusnya  terjadi  pada  proses  dari pelaksanaan  demokrasi.  Contoh  kecil dari  patologi  demokrasi  yang  ada  di Indonesia seperti money politic. Mungkin kata money politic sudah tidak asing bagi masyarakat  terlebih  yang  negaranya menganut  sistem  demokrasi,  hal  ini terjadi  bukan  hanya  pada  pemilu  saja, melainkan  pada  kehidupan  lain  dengan kata lain siapa yang memiliki uang dialah yang akan mendapatkan keinginannya.
Selaras dengan hal money politics, sudah  menjadi  hal  yang  semestinya kandidat  dalam  pemilihan  memiliki massa  untuk  mendukung  keberhasilan
yang  diinginkan.  Secara  psikologi, pengaruh  politik  yang  ada  didalam masyarakat  terjadi  karena  adanya kesamaan pemikiran visi dan misi antara incumbent dengan masyarakat, kemudian  ada  juga  pengaruh  politik karena  didasari  dari  satu  kesamaan keluarga,  etnis,  wilayah,  dan  lain sebagainya.  Massa  incumbent  dalam pilkades  di  pulau  Bawean  cukup memiliki  euforia  yang  sangat  tinggi dibandingkan pada pemilu secara umum. Kabar  pilkades  cukup  menjadi  topik hangat  dikalangan  masyarakat,  mulai dari  siapa  yang  menjadi  kandidat  dalam pilkades, visi-misi kandidat, latar belakang  kandidat  hingga  permainan praktik  politik  uang.  Tingginya  antusias masyarakat  dalam  pilkades  tersebut karena  faktor  ruang  lingkup  demokrasi yang  kecil  sehingga  kedekatan  antara kandidat  dengan  masyarakat  pada pilkades  lebih mendapatkan kemistri.
Pada  pilkades  di  Pulau  Bawean, praktik  politik  uang  terus  digaungkan sebagai  tambahan  modal  sosial  dalam pemenangan  incumbent.  Kekhawatiran tidak  terpilihnya  kembali  incumbent pada  pilkades  menjadi  sebuah  dilema bagi  masyarakat  yang  mendukungnya. Adanya  praktik  politik  uang  sebenarnya tidak  dilakukan  oleh  incumbent  secara pribadi,  melainkan  dilakukan  oleh

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pendukung  yang  ingin  kemenangan incumbent  untuk  menjadi  kepala  desa. Pernyataan  ini  diucapkan  langsung  oleh incumbent  pada  saat  melakukan  proses penelitian berupa wawancara mendalam.
Untuk money politic
sebenarnya  ada,  tapi  itu dari  teman  saya.  Karena merasa sangat eman dengan  suara  masyarakat desa yang masih menginginkan  saya  untuk menjadi kepala desa selanjutnya. Sehingga  perlu ambisi untuk menang,
terlebih    di  dusun  Tendang dan Sumberair. Itupun dana yang  dikeluarkan  sangat sedikit,  karena  dana  yang
dimiliki teman saya merupakan hasil peminjaman. Hal ini dilakukan  karena  tidak ingin saya gagal di pilkades (komunikasi  personal,  8 Mei 2022).
Praktik politik uang tersebut yang dilakukan  oleh  pendukung  incumbent, hanya  semata  ingin  incumbent  kembali menjabat  sebagai  kepala  desa  kembali. Walaupun  sedikit  banyaknya  ada  yang mendukung  incumbent  secara  hati nurani  karena  faktor  kepemimpinan
dalam  periode  pertama,  namun  hal  ini akan  membuat  stigma  buruk  pada masyarakat  terlebih  bagi  masyarakat yang  tidak  menyukai  incumbent  atau pendukung  dari  kandidat  lain.  Nyatanya incumbent  mengetahui  akan  adanya praktik  politik  uang  yang  akan  terjadi untuk  dirinya  walaupun  praktik  politik uang  berasal  dari  orang  lain  yang mendukungnya dalam kemenangan pilkades.  Kesempatan  ini  juga  ternyata dimanfaatkan  oleh  incumbent  untuk keberhasilannya  dalam  kemenangan pilkades,  karena  tidak  ada  penolakan yang  signifikan  oleh  incumbent  pada praktik politik uang.
Tak  sedikit  pendistribusian  uang yang diberikan pada masyarakat sebagai pemilih oleh para pendukung incumbent yang mempraktikkan politik uang, sesuai fakta dilapangan setiap pemilih diberikan  kisaran  Rp.  100.000,00.  Uang yang  diberikan  oleh  pihak  incumbent pada pemilih jelas lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain yang juga mempraktikkan politik uang. Hal ini juga yang mendasari pendukung incumbent  melakukan  praktik  politik uang,  karena  lawan  dari  incumbent  juga menerapkan  hal  tersebut.  Sehingga praktik  politik  uang  yang  dilakukan pendukung  incumbent  sebagai  bentuk dukungan  lebih  pada  incumbent  untuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
kemenangan yang mungkin telah memiliki  modal  sosial  ataupun  modal kepemimpinan pada periode pertama.
Seorang  pendukung  incumbent (50  tahun)  yang  lahir  di  desa Agungutama  ini  menyampaikan  alasan mempraktikkan  politik  uang  untuk incumbent  dalam  pilkades  2022.  Dia secara rasional menjelaskan :
Melakukan  money  politik
untuk incumbent sebenarnya  sebagai  salah satu  untuk  meyakinkan pilihan  masyarakat  pada incumbent, saya yakin incumbent  ini  tak  sedikit yang memilih dan mendukungnya. Hanya saja, alih-alih  ambil  aman  untuk mengunci pilihan masyarakat (komunikasi personal, 10 Mei 2022). Penjelasan dari pendukung incumbent mengenai praktik politik uang yang  dilakukannya  pada  pilkades, sebagai  bentuk  kepedulian  nyata  untuk mempertahankan  incumbent  sebagai pemimpin  di  desa  Agungutama.  Jika dilihat  secara  umum,  setiap  kandidat pada pemilihan akan memiliki
pendukung, dan setiap pendukung sudah pasti memilih kandidat
yang didukungnya. Artinya, dimanapun
pemilihan  dilaksanakan  tidak  terlepas dari  rantai  strukturasi  antara  kandidat dan  pendukungnya.  Menurut  analisa peneliti dari prespektif positif, kecenderungan pendukung hingga berani mengambil langkah money politic pada pilkades untuk mendukung incumbent, terdapat karakter incumbent yang  sepaham  dengan  masyarakat terlebih  bagi  pendukungnya.  Sesuai dengan  penjelasan  sebelumnya,  yang mana diketahui bahwa lawan mempraktikkan  politik  uang.  Sehingga, dirasa  takut  akan  kekalahan  memihak pada  incumbent  dengan  cara  seperti  ini, maka  pendukung  incumbent  juga mengambil  langkah  yang  sama  untuk memperkuat  dukungan  suara  pada pilkades.
Adanya  praktik  politik  uang  pada setiap  pemilu  sangat  bertentangan dengan  aturan  kebijakan  negara,  hal  ini sangat  jelas  tertuang  pada  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum.  Namun  dengan demikian,  secara  umum  masyarakat sebagai  pemilih  dari  penerima  praktik politik  uang  tetap  mengesahkan  hal  ini, terlepas  dari  bagaimana  pemilih  dalam memberikan hak suaranya pada kandidat pilihannya  dipilkades  nanti.  Sebenarnya jika  ditelaah  kembali  adanya  praktik politik  uang  yang  diterima  oleh

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
masyarakat,  banyak  masyarakat  yang beranggapan  bahwa  uang  yang  diterima masyarakat sedikit membantu tambahan biaya  kebutuhan  masyarakat  sendiri. Persoalan  di  tempat  pemungutan  suara dalam memilih kandidat siapa yang akan dipilihnya  itu  adalah  hak  masyarakat. Secara  pengetahuan,  masyarakat  sadar dilarangnya  praktik  politik  uang  dalam pemilihan,  namun  masyarakat  ingin mengambil kesempatan dengan keuntungan  yang  diterimanya,  sehingga bisa  saja  masyarakat  memberikan  hak suaranya  pada  incumbent  ataupun pilihannya yang lain.
Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Agungutama 2022
Dusun T P S Calon 1 Calon2 Calon 3 Calon 4 Total (saing an) (Incumb ent) (saing an) (saing an) Rejosari 1 102 198 9 5 314 Banyuates 2 130 191 2 21 344 Sumberair 3 89 58 32 219 398 Tendang 4 80 99 7 44 230 Tendang 5 131 128 2 5 266 Total 532 674 52 294 1.552

## Sumber: Panitia Kepala Desa Agungutama 2022
Rekapitulasi  dari  hasil  perolehan suara  ini  nampak  kejelasan  bahwa incumbent dalam pilkades 2022 mendapatkan  jumlah  suara  lebih  tinggi
dibandingkan  dengan  kandidat  lain. Menurut  analisa  peneliti,  kemenangan incumbent  pada  pilkades  selain  modal sosial  yang  telah  dibangun  sejak  masa kepemimpinannya pada periode pertama,  juga  dihasilkan  dari  praktik politik uang yang dijalankan. Pernyataan analisis peneliti didukung dari perolehan suara  sesuai  pada  Tabel  1  yang menunjukkan  hasil  suara  yang  memiliki selisih  lebih  kecil  antara  incumbent dengan  satu  kandidat  penantang  yang juga  mempraktikkan  politik  uang  di pilkades.
Fundamental
Incumbent Dalam

## Pilkades
Pada  dasarnya  setiap  kandidat dalam  mengikuti  pilkades  memiliki tujuan  atau  cita-cita  yang  diwujudkan dari  proses  kepemimpinan  terpilih nantinya.  Incumbent  sebagai  kandidat yang pernah menduduki sebagai pemimpin diwilayah otonomi desa, pasti memiliki rasa ketidak puasan yang harus didapatkan.  Konotasi  ketidak  puasan yang  dimaksudkan  disini  tidak  selalu yang  berhubungan  pada  hal  negatif. Sesuai  dengan  yang  dimaksudkan  pada pendahuluan  tentang  apa  sebenarnya yang  ingin  diwujudkan  oleh  incumbent sehingga  mengikuti  kembali  kontestasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pilkades di Agungutama. Setelah melakukan  wawancara  mendalam  pada incumbent sebagai Kepala Desa Agungutama  terpilih  2022  bahwa  masih banyak program yang perlu direalisasikan  pada  kepemimpinan  di periode ke dua. Terlebih yang berkenaan dengan  permasalahan  pengangguran yang dialami oleh warga desa Agungutama  serta  membuka  peluang potensi  yang  ada  di  Desa  Agungutama. Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh incumbent.
Pertama, mengatasi pengangguran  dengan  cara menciptakan lapangan kerja  melihat  potensi  yang ada  di  Desa  Agungutama seperti adanya dua
Pelabuhan  penumpang  dan
barang,  melalui  kerjasama pada  Dinas  Perhubungan
untuk  lahan  parkir.  Kedua,
adanya tempat pengelolahan  sampah  yang telah  dibangun.  Ketiga, mempersiapkan  sumur  bor dengan tujuan menyalurkan  air  bersih yang akan dikelola langsung  oleh  BUMDes
(komunikasi  personal,  8 Mei 2022).
Dari  hasil  temuan  tersebut mencalonkannya  kembali  incumbent pada pilkades untuk mengatasi persoalan publik  yang  ada  di  Desa  Agungutama. Namun  jika  kembali  melihat  sejenak pada  kepemimpinan  incumbent  di periode  pertama,  pembangunan  desa secara  fisik,  ataupun  pemberdayaan sebagai  salah  satu  langkah  strategis untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan kurang  nampak  dan  dirasakan  oleh masyarakat. Akan tetapi, hal ini tertutupi oleh sebagian masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa  di  kepemimpinan  incumbent. Pelayanan yang dimaksud yaitu tersalurkannya  bantuan-bantuan  dari program  pemerintah  pusat  yang  telah dijelaskan  oleh  peneliti  sebelumnya. Kemudian,  menjaga  hubungan  dengan masyarakat  desa  melalui  permintaan untuk  hadir  di  acara-acara  tertentu, menjadikan  salah  satu  incumbent mendapat  dukungan  lebih  yang  disebut sebagai bagian dari modal sosial.
Sebagai  salah  satu  desa  yang wilayahnya  masuk  dalam  central  Pulau Bawean. Seharusnya Agungutama mampu  menciptakan  tatanan  otonomi desa  yang  lebih  baik  dari  berbagai bidang.  Keseimbangan  pembangunan diberbagai  bidang,  atau  antar  daerah dirasa  mampu  dalam  meningkatkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.
Namun, fakta yang ada bahwa pembangunan di Desa Agungutama tidak begitu  nampak  secara  menyeluruh. Kebanyakan pembangunan Desa Agungutama  diimplementasikan  pada jalan  poros  desa  setiap  tahunnya.  Jika dilihat  dari  sudut  pandang  lain,  seolah- olah pembangunan yang diterapkan pada jalan  desa  setiap  tahunnya  sedikit  boros pada  anggaran  yang  ada.  Dikatakan demikian,  karena  jalan  yang  sudah dibangun kadang diperbaiki atau dibangun  lagi  secara  berkala  dengan jarak waktu yang cukup dekat.
Seharusnya sebagai langkah atau sasaran anggaran yang tepat bisa dialihkan pada pembangunan  yang  lain.  Sehingga kurangnya  langkah  pembangunan  yang spektakuler  membuat  Desa  Agungutama tidak begitu menarik.

## Kesimpulan
Kekuatan modal sosial incumbent dalam
pemilihan kepala desa Agungutama  ternyata  tidak  jauh  beda sebagaimana  dari  definisi  modal  sosial secara umum yaitu jika diinterpretasikan pada  incumbent  dalam  pilkades  sebagai kunci di keberhasilan untuk memenangkan  pesta  demokrasi  di otonomi  desa.  Namun  yang  menarik modal  sosial  yang  diciptakan  oleh
incumbent  Desa  Agungutama  yaitu memperbaharui  dari  kekurangan  yang dimiliki  oleh  kepala  desa  sebelum incumbent memimpin di periode pertama.  Menjalin  komunikasi  secara mendalam pada tokoh-tokoh masyarakat saat  incumbent  memimpin  di  periode pertama,  membuat  tokoh  untuk  bisa menaruh  harapan  lebih  pada  incumbent untuk menjadi Kepala Desa Agungutama. Cara  yang  dilakukan  oleh  incumbent  itu setidaknya membawa keterbaruan pemimpin di Desa Agungutama, sekaligus  sebagai  strategi  modal  sosial yang  digunakan  pada  pilkades  tahun 2022.  Secara  fakta,  pembangunan  yang berada di Desa Agungutama tidak begitu banyak  variasi,  pembangunan  yang hanya  terfokus  pada  satu  bidang menciptakan  berbagai  spekulasi  di masyaraat  menjadi  topik  yang  begitu ramai  didengar  pada  saat  sebelum  dan terlaksananya  pilkades  Agungutama 2022. Kemajuan incumbent pada pilkades  Agungutama  2022  nyatanya berawal dari keinginan untuk membangun  desa  yang  belum  maksimal diperiode  pertama.  Program-program yang  belum  terlaksana  menjadi  salah satu alasan untuk memimpin Agungutama  kembali.  Sebagai  kepala desa terpilih kedua kali, sudah sepatutnya  incumbent  membuat  inovasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
baru  untuk  meningkatkan  mutu  desa.
Terlebih pembangunan-pembangunan yang  mengarah  pada  kesejahteraan masyarakat desa. Terlepas dari dukungan  sisi  politik  uang,  terpilihnya kembali  incumbent  sebagai  kepala  desa di  Agungutama  ada  harapan  yang dititipkan  oleh  masyarakat,  untuk masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat  untuk  menjadi  pemimpin, seyogyanya  menjadikan  rasa  nyaman dan  aman  bagi  masyarakat  nantiya.  Jika sebelumnya masyarakat desa Agungutama  nyaman  dengan  sikap  yang ditampilkan  di  dalam  sosial  masyarakat, maka  selanjutnya  pembangunan  yang berkelanjutan untuk ditampilkan di Desa Agungutama dengan segala potensi yang ada pada desa tersebut.

## Daftar Pustaka
Bulqiyah,  H.,  Muadi,  S.,  Tawakkal,  GTI.
(2019).  The  village  head  election and  participation  of  marginal community:  a  case  study  in  bawean island,  indonesia. Jurnal  Wacana
Politik , 4 (1), 68 – 80.
Creswell,  J.  W.  (2009). Research  design:
Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods approaches . Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Hamid,  A.  (2019).  Populism  in  the  2017
Jakarta Gubernatorial Election.
Journal of Governance , 4 (1). https://doi.org/10.31506/jog.v4i1.4 874
Hollweck,  T.  (2016).  Robert  K.  Yin. (2014). Case Study Research Design and  Methods  (5th  ed.).  Thousand Oaks,  CA:  Sage.  282  pages. The Canadian  Journal  of  Program Evaluation , 30 (1). 1-5. doi: 10.3138/cjpe.30.1.108
Lin,  N.  (2017).  Social  Capital  Theory  an Research, Building a Network Theory of  Social  Capital (pp.  3-28).  New York: Routledge.
Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis  a Methods  Sourcebook ,  Singapore: SAGE  Publications  Asia-Pacific  Pte.
Ltd.
Nannicini,  T.,  Stella,  A.,  Tabellini,  G.,  &
Troiano, U. (2013). Social capital and political  accountability. American Economic  Journal:  Economic  Policy ,
5 (2), 222 – 250. doi:
10.1257/pol.5.2.222
Pantouw,  S.,  M.,  I.  (2012). Modalities  in political  contestation .  Semarang: Thesis Diponegoro University.
Schleiter,  P.,  &  Tavits,  M.  (2018).  Voter reactions to incumbent opportunism. Journal  of  Politics , 80 (4),
1183 – 1193. doi: 10.1086/698758
Sobari,  W.  (2019).  The  Practice  of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese  Village. Jurnal  Ilmu  Sosial
Dan  Ilmu  Politik , 23 (1),  30 – 44.  doi:
10.22146/JSP.38420
Tzanakis,  M.  (2013).  Social  capital  in
Bourdieu’s, Coleman’s and Putnam’s theory:  empirical  evidence  and emergent measurement issues.
Educate , 13 (2), 2 – 23. Retrieved from http://educatejournal.org/index.ph p/educate/article/view/366
Wahman,  M.  (2017).  Nationalized
incumbents and regional challengers: Opposition- and
incumbent-party  nationalization  in Africa. Party  Politics , 23 (3),  309 –
322.
doi:
10.1177/1354068815596515
Zúñiga,  G.D.Z.  (2012).  Social  Media  Use for  News  and  Individuals’  Social Capital,  Civic  Engagement  and Political  Participation. Journal  of
Computer-Mediated
Communication , 17 (3),  319 – 336.
doi: 10.1111/j.1083-
6101.2012.01574.x