## Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Lombok Timur

## Subhan Purwadinata
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram E-mail: subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id
Article History: Received: 15 Mei 2024 Revised: 24 Mei 2024 Accepted: 26 Mei 2024 Abstract:
This research aims to determine multidimensional poverty in East Lombok Regency. The data analysis used in this research is multidimensional poverty calculation analysis. The results of the research show that East Lombok Regency, based on the calculation of the Multidimensional Poverty Index in East Lombok Regency, shows the results of calculating the value of IKM with the nutritional proportion of IKM RT with children under five being 18.6%. The prevalence of diseases that interfere with main work in East Lombok Regency in 2023 is 28.8 %. School enrollment rate in 2023 is 58.6 %. The expected length of schooling (AHS) in East Lombok Regency in 2023 is 11.8 years. The percentage of households with a floor area under 7.2 square meters per person in East Lombok Regency in 2023 is 9.2 %. The percentage of individuals in households who drink from unsuitable drinking water sources in East Lombok Regency in 2023 is 2.44 %. The percentage of individuals in households who use inadequate cooking fuel sources in East Lombok Regency in 2023 is 83.3 %. The percentage of individuals who do not have a birth certificate in East Lombok Regency in 2023 is 5.2 %, and finaly the percentage of households in East Lombok who did not use the internet during the last 3 months was 21.82%. This figure is higher than the national average of 10.29 %. The conclusion of this research is that based on the results of multidimensional poverty measurements to determine priorities for poverty management policies/programs.
Keywords: Indicators, Multidimensional Poverty, Multidimensional Poverty Index (IKM)
PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Namun, definisi tradisional kemiskinan sering kali terlalu terbatas, hanya menitikberatkan pada parameter pendapatan atau ekonomi. Pengukuran yang hanya bergantung pada parameter ekonomi sering kali tidak mampu mencakup aspek-aspek penting lain dari kehidupan manusia yang bisa menjadi indikator penting kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.
Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat dunia. Namun, metode konvensional dalam mengukur kemiskinan seringkali hanya fokus pada satu dimensi, seperti pendapatan atau konsumsi. Pendekatan ini berisiko mengabaikan berbagai aspek

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
kehidupan lain yang juga berdampak pada kesejahteraan individu dan komunitas (Alkire, S., & Foster, J. (2011)).
Kemiskinan multidimensi mampu menangkap aspek kemiskinan secara komprehensif, karena tidak hanya mengukur jumlah orang miskin, tetapi juga merinci berbagai permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Sebagai contoh, indikator moneter global yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar USD 2,15 per orang per hari hanya menggambarkan sisi kemiskinan moneter. Padahal, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan daya beli, pendapatan, atau konsumsi, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan itu sendiri (Sen, 1980 & 2000). Studi oleh Narayan et al. (1997) juga menekankan bahwa kemiskinan pada dasarnya bersifat multidimensi dan saling berhubungan.
Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak kemiskinan dan merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasinya, kita perlu memperluas pandangan kita mengenai kemiskinan. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diperhatikan adalah konsep kemiskinan multidimensi. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan bukanlah masalah tunggal, melainkan terdiri dari berbagai dimensi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Mengingat kemiskinan memiliki makna yang sangat luas dan bersifat subyektif bagi setiap individu, penelitian mengenai pengukuran dan kebijakan kemiskinan harus dibuat lebih fleksibel dan terukur sesuai dengan kondisi masyarakat yang relevan. Atkinson (1975) menyatakan bahwa tidak mungkin menetapkan standar kemiskinan yang mutlak untuk semua negara sepanjang waktu. Hal ini masuk akal karena standar hidup masyarakat sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel.
Pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, akses air bersih dan sanitasi, perumahan layak, pekerjaan yang layak, keamanan pangan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan dasar, tetapi tetap dianggap miskin secara multidimensi jika tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik atau pendidikan berkualitas. Demikian pula, seseorang dengan pekerjaan tetap dan pendapatan stabil bisa saja masih hidup dalam kemiskinan multidimensi jika tinggal di lingkungan yang tidak sehat atau tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi.
Pendekatan ini dianggap menawarkan konsep alternatif tentang perilaku individu, termasuk dalam mengevaluasi kelayakan kualitas hidup dan tujuan kebijakan yang obyektif. Indeks Pembangunan Manusia/ Human Development Index (HDI), yang mencakup indikator kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup, juga mengadopsi pendekatan ini dan telah diterapkan dalam Laporan Pembangunan Manusia (1997). Alkire-Foster (2011) menggunakan konsep HDI sebagai dasar untuk mengembangkan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.
Dalam menganalisis dan mengukur kemiskinan multidimensi, penting untuk menggunakan indikator yang relevan dengan setiap dimensi yang terlibat. Ini memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kemiskinan serta merancang strategi intervensi yang lebih efektif. Dengan memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensi, kita dapat lebih baik menangkap kompleksitas kondisi kehidupan yang dihadapi oleh individu dan komunitas yang terpinggirkan. Hal ini juga memungkinkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penekanan pada kemiskinan multidimensi tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan
kemiskinan dalam arti sempit, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis kemiskinan multidimensi di Kabupaten Lombok Timur.
METODE PENELITIAN Metodologi penelitian untuk mengkaji kemiskinan multidimensi memerlukan pendekatan yang holistik dan terstruktur guna memahami kompleksitas serta keterkaitan berbagai dimensi kemiskinan. Berikut beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :
1) Identifikasi Dimensi Kemiskinan : Mengidentifikasi dan memahami dimensi-dimensi kemiskinan yang relevan dan signifikan, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, akses terhadap layanan dasar, dan aspek sosial lainnya.
2) Pengembangan Indikator :
Setelah dimensi-dimensi kemiskinan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan indikator yang sesuai untuk setiap dimensi. Misalnya, untuk dimensi kesehatan, indikator dapat meliputi harapan hidup, angka kematian bayi, atau akses terhadap layanan kesehatan.
3) Pengumpulan Data :
Data harus dikumpulkan untuk masing-masing indikator yang telah dikembangkan. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, observasi lapangan, atau penggunaan data sekunder dari lembaga statistik atau organisasi terkait.
4) Analisis Data : Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis statistik dan kualitatif untuk memahami tingkat kemiskinan multidimensi serta pola keterkaitannya, dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis konten.
5) Integrasi Dimensi :
Langkah ini menekankan pentingnya mengintegrasikan hasil dari berbagai dimensi untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang kemiskinan multidimensi. Hal ini dilakukan melalui pembuatan dan perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) atau pemetaan spasial yang menunjukkan pola distribusi kemiskinan dalam ruang dan waktu.
6) Interpretasi Hasil :
Hasil analisis harus diinterpretasikan dengan cermat untuk menarik kesimpulan yang relevan dan bermanfaat. Ini mencakup mengeksplorasi implikasi kebijakan dari temuan penelitian dan menyoroti area di mana intervensi mungkin diperlukan.
7) Komunikasi dan Pelaporan :
Temuan penelitian akan disampaikan secara jelas dan efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan penelitian, presentasi, atau publikasi ilmiah. Dengan menggunakan metodologi penelitian yang terstruktur dan holistik seperti ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan multidimensi dapat dicapai, yang pada gilirannya dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menyoroti temuan utama yaitu mengacu pada hasil perhitungan tingkat kemiskinan multidimensi di wilayah yang diteliti yaitu di Kabupaten Lombok Timur dengan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1622
harapan bahwa pola keterkaitan antar dimensi kemiskinan, dan faktor-faktor berkontribusi pada kemiskinan multidimensi, sebagaimana diuraikan dalam bahasan berikut :
1. Indikator Nutrisi Balita Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur bahwa prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 berada dalam kisaran persentase tertentu. Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Proporsi gizi IKM RT dengan Balita tersebut di atas menunjukkan bahwa proporsi gizi kemiskinan multidimensi dengan balita sejalan dengan hasil survei prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan IKM yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan sebagai berikut:
Proporsi gizi IKM RT dengan Balita = Ʃ RT dengan balita tidak cukup gizi
Ʃ RT sampel dengan balita
= 223,2 1200
= 0,186 = 18,6 %
Berdasarkan hasil perhitungan IKM yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan hasil perhitungan nilai IKM dengan proporsi gizi IKM RT dengan Balita Kabupaten Lombok Timur sebesar 18,6 %. Angka ini masih di atas target pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%.
2.Indikator Morbiditas Kabupaten Lombok Timur
Untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka morbiditas (angka kesakitan) yang menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan, semakin tinggi angka morbiditasnya.
Hal ini menunjukkan semakin rendahnya derajat kesehatan di wilayah tersebut. Sebagaimana kondisi Morbiditas di Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah dengan tingkat morbiditas tertinggi ditunjukkan dalam menunjukkan trend yang terus meningkat artinya telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya persoalan morbiditas di Kabupaten Lombok Timur demikian tingginya yang walaupun di tahun 2019 angka kesakitan ada sedikit penurunan disebabkan sosialisasi dan treatment peningkatan kewaspadaan terhadap kesehatan khususnya tingkat kesakitan bagi masyarakat aktif bekerja telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
Proporsi Morbiditas = Ʃ RT (anggota RT keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari−hari)
Ʃ RT sampel = 345,6
1200
= 0,288 = 28,8 %
3.Indikator Partisipasi Sekolah Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB tahun 2023, bahwa jumlah individu dalam rumah tangga berumur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah di Kabupaten Lombok Timur adalah sebanyak 698 orang. Data jumlah penduduk miskin ekstrim yaitu sebesar orang yang dijadikan sebagai sampel terhadap penduduk miskin ekstrim yang tidak tamat sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah. dalam penelitian ini sehingga setelah dilakukan
perhitungan IKM Partisipasi sekolah sebagai berikut Jumlah ini merupakan dari total penduduk berumur 7-18 tahun di Kabupaten Lombok Timur tahun 2023, yang berjumlah 2.020 orang. Berdasarkan data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB tahun 2023, bahwa jumlah individu dalam rumah tangga berumur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah di Lombok Timur adalah sebanyak 5.860 orang. Data jumlah penduduk miskin ekstrim yaitu sebesar orang yang dijadikan sebagai sampel terhadap penduduk miskin ekstrim yang tidak tamat sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah. dalam penelitian ini sehingga setelah dilakukan perhitungan IKM Partisipasi sekolah sebagai berikut Jumlah ini merupakan dari total penduduk berumur 7-18 tahun di Lombok Timur tahun 2023, yang berjumlah 20.331 orang.
IKM Partisipasi Sekolah = Ʃ RT dengan anggota RT Usia Sekolah yang tidak bersekolah Ʃ RT sampel dengan Anggota RT Usia Sekolah
= 5.860 10.000 = 58,6 % Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh enumerator peneliti di lapangan bahwa ditemukan informasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah di Lombok Timur, antara lain kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, dan pernikahan dini.
4.Indikator Lama Sekolah Kabupaten Lombok Timur Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, jumlah individu dalam rumah tangga berumur 19-30 tahun yang pendidikannya dibawah rekomendasi SMP di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 14.160 jiwa. Angka ini diperoleh dari hasil survei pendidikan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 1.200 rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga berumur 19-30 tahun.
Proporsi IKM Angka Lama Sekolah = Ʃ RT usia 16−30 tahun tidak punyai ijazah min. setara SMP Ʃ RT sampel dengan Anggota RT Usia 16−30 tahun
= 14.160

## 1200
= 11,8 tahun
Berdasarkan hasil survei, angka harapan lama sekolah (AHS) di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 11,8 tahun. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 12,8 tahun. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
5.Indikator Rumah Layak Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data P3KE menunjukkan bahwa jumlah individu dalam rumah tangga miskin ekstrim yang salah satu dari atap, dinding atau lantai yang menggunakan bahan tidak layak dalam bentuk atap jerami, ijuk dan daun-daunan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 595 jiwa. Sampel yang diambil adalah standar sampel survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur sebesar 10.000 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh :

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Proporsi IKM Rumah Layak
= Ʃ RT Terdevrivasi
Ʃ RT sampel = 595 10.000
= 5,95 % Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah tinggal yang layak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
6.Indikator Rumah tangga yang mempunyai luas lantai dibawah <7,2 meter persegi per orang Kabupaten Lombok Timur
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, jumlah rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 12.003 rumah tangga. Jumlah ini terdiri dari 6.002 rumah tangga berpenghasilan kepala keluarga laki-laki dan 6.001 rumah tangga berpenghasilan kepala keluarga perempuan. Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga.
Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 9,2%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 7,8%.
Proporsi IKM Kepadatan RT dalam hunian = Ʃ RT Terdevrivasi Ʃ RT sampel
= 920 10.000
= 9, 2 %
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat, antara lain Meningkatkan akses masyarakat terhadap program bantuan perumahan bagi rumah tidak layak huni. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki rumah layak huni. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah layak huni. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
7.Indikator Air Minum Layak Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB menunjukkan bahwa jumlah individu dalam rumah tangga miskin ekstrim yang menggunakan air minumnya dari air hujan pada tahun 2023 adalah sebanyak 244 jiwa. Sampel yang diambil adalah standar sampel survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur sebesar 10.000 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh :
Proporsi IKM Air Minum Layak = Ʃ Rumah Tangga Terdevrivasi Ʃ RT sampel
= 244 10.000 = 2,44 %
Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 2,44 %. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.
8.Indikator Bahan Bakar Memasak Kabupaten Lombok Timur Menurut data P3KE BAPPEDA Provinsi NTB, jumlah individu dalam rumah tangga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim yang memasak menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak seperti menggunakan arang/kayu bakar di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 20.330 orang. Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB di Lombok Timur pada tahun 2023. Menggunakan acuan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur yaitu standarisasi melibatkan 10.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Lombok Timur.
Proporsi IKM Bahan Bakar Memasak = Ʃ Rumah Tangga Terdevrivasi Ʃ RT sampel
= 8.330
10.000
= 83,3 %
Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 83,3 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
9.Indikator Sanitasi Kabupaten Lombok Timur Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) BAPPEDA Provinsi NTB, jumlah individu dalam rumah tangga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim yang tidak memiliki jamban atau memiliki jamban yang penggunaannya bersama dan kurang layak pada tahun 2023 adalah 2.349 orang. Angka ini diperoleh dari hasil survei sanitasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023. Menggunakan acuan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur yaitu standarisasi melibatkan 10.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan hasil survei, persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 23,49 %. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
Proporsi IKM Sanitasi = Ʃ Rumah Tangga Terdevrivasi Ʃ RT sampel
= 2.349
10.000
= 23,49 %
10.Indikator Akta Kelahiran Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur, jumlah individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 65.996 orang. Jumlah ini terdiri dari 32.998 orang laki-laki dan 32.998 orang perempuan. Angka ini diperoleh dari hasil survei perumahan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga. Berdasarkan hasil survei, persentase individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 5,2%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4,6%.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Proporsi IKM Akta Kelahiran = Ʃ Individu tidak memiliki akta kelahiran Ʃ Individu sampel
= 520
10.000
= 5,2 % 11.Indikator Internet Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah rumah tangga di Lombok Timur yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 10.290 rumah tangga. Jumlah ini terdiri dari 5.145 rumah tangga di perkotaan dan 5.145 rumah tangga di perdesaan. Angka ini diperoleh dari hasil survei terhadap 10.000 rumah tangga di Lombok Timur. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Lombok Timur. Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga di Lombok Timur yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 10,29%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%.
Proporsi IKM Akses Internet = Ʃ RT dengan anggota RT tidak mengakses internet
Ʃ RT sampel
= 10.290
10.000

## = 10,29%

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan menghitung berbagai indikator kemiskinan multidimensi bahwa dengan menggaris bawahi pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami dan mengatasi kemiskinan secara lebih holistik di Kabupaten Lombok Timur dapat ditarik kesimpulan Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) terhadap kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Timur yaitu bahwa proporsi gizi RT dengan Balita Kabupaten Lombok Timur sebesar 18,6 %. Angka ini masih di atas target pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebesar 15%, morbiditas = 28,8 %, Partisipasi sekolah 58,6 %, AHS = 11,8, IKM rumah layak 5,95 lebih rendah daripada rata-rata nasional.
Berdasarkan hasil survei, persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per orang di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 9,2%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 7,8%. persentase individu dalam rumah tangga yang minum dari sumber air minum tidak layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 2,44 %. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 14,3%.
Persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 83,3 %. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%. persentase individu dalam rumah tangga yang menggunakan sumber bahan bakar memasak yang kurang layak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 23,49 %. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar 27,8%.
Persentase individu yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 adalah 5,2%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4,6%. persentase rumah tangga di Lombok Timur yang tidak menggunakan internet selama 3 bulan terakhir adalah 10,29%, angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 9,69%.

## DAFTAR REFERENSI
Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487.
Chen, S., & Ravallion, M. (2012). More relatively- poor people in a less absolutely-poor world. Review of Income and Wealth, 58(1), 1-28.
Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A.,& Koch-Schulte, S. (2000). Voices of the poor: Can anyone hear us? Oxford University Press. Sen, A. (1999).Development as freedom. Oxford University Press.
UNDP. (2019). Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme. Kementerian Dalam Negeri RI. 2016.
Peraturan menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2002. Keputusan Menteri PUPR No 403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Tangga Sehat. Lembaran Kementerian PUPR Tahun 2002 No. 403. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Lembaran Kementerian PUPR Tahun 2018 No. 29.Jakarta.
Kementerian Sosial. 2013. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 tahun tahun 2013
tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Lembaran Kemensos RI Tahun 2013. No. 146. Jakarta.
Narayan-Parker, D. (1997). Voices of the poor: poverty and social capital in Tanzania (Vol.20). World BankPublications. Pemerintah Indonesia. 1945.
Undang-Undang Dasar No. 31 Tahun 1945. Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran RI Tahun 2003, No. 20. Jakarta. Pemerintah Indonesia. 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2009, No. 36. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Jakarta.