## ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

## LA GURUSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Pidana

## ABSTRAK
Prinsip  negara  hukum  memasyarakat  adanya  penegakan  sepremasi  hukum  serta  menjamin  perlindungan  hak-hak  dasar  warga negaranya  sebagai  wujud  konkrit  dari  prinsip  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Alpanya  penasehat  hukum  dalam perkara  yang  menimpa  terdakwa  La  Itisi  Bin  La  Nggobe,S.Ag  selama  proses  penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan dipengadilan  merupakan  suatu  bentuk  ketidak  efektifnya  penerapan  hukum  yang  ada  di  negeri  ini  khususnya  dalam  penerapan Pasal  56  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana  yang  mengatur  tentang  pemberian  bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tidak  mampu.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah penyediaan  sarana,  prasarana  dan transportasi  yang  memadai  sebaiknya  harus  juga  diperhatikan  oleh  pemerintah  agar  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar.
Kata Kunci : Peran Advokat, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

## ABSTRACT
The rule of law popularize their sepremasi enforcement of law and ensure the protection of the basic rights of its citizens as a concrete manifestation of this principle. The results showed that Alpanya legal counsel in cases that befall the accused La  Itisi  Bin  La  Nggobe,  S.Ag  during  the  investigation,  prosecution  and  court  examination  is  a  reflection  of  the  effective application  of  existing  laws  in  this  country,  especially  in  the  application  of  article  56  of  the  statute  books  criminal procedural  law  provides  for the  granting  of legal  aid  for  free  of charge  to  the  suspect  or defendant  who  can  not  afford. Suggestions in this research is the provision of facilities, infrastructure and adequate transportation preferably should also be considered by the government for the implementation of the provision of legal aid to run smoothly.
Keyword : Role of Advocates, Legal Aid for Free of Charge.

## A. PENDAHULUAN
Prinsip  negara  hukum  adalah memasyarakat adanya penegakan sepremasi  hukum  serta  menjamin perlindungan  hak-hak  dasar  warga negaranya  sebagai  wujud  konkrit  dari prinsip  tersebut,  maka  penyediaan sarana-prasarana,  termasuk  regulasi yang  efektif  serta  efisien,  mutlak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara. (Soerjono Soekanto, 1983).
Dalam sejarah perjalanan hukum positif  Indonesia  telah  sering  coba diciptakan  berbagai  rumusan  yang bertujuan untuk menjamin hak-hak para pencari keadilan untuk menikmati akses terbaik serta persamaan derajat didepan  hukum  (equality  before  of  the law)  undang-undang  dasar  1945 sebagai  landasan  bsernegara  NKRI  pun telah  mengamanatkan  hal  tersebut dalam  pasal  27  ayat  1  bahwa  “segala warga negara bersamaan kedudukannya  didepan  hukum  dan
perintah itu dengan tidak ada kecualinya.
Dalam  rangka  pemenuhan  akses setiap  warga  negara  yang  sederajat terhadap  hukum,  maka  disahkan undang-undang  nomor  18  tahun  2003 tentang  advokat.  Lahirnya  undang- undang  ini  boleh  dikatakan  merupakan
suatu upaya untuk menghadirkan suatu pilihan profesi independen dan mandiri, diluar  lembaga  peradilan  dan  instusi penegak hukum yang telah ada.
Fungsi untuk menyediakan layanan  hukum  kepada  masyarakat pencari  keadilan  (tersangka,  terdakwa, saksi, bahkan korban). Tujuannya, selain untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat  yang  memahami  akan  hak- hak  fundamentalnya  didepan  hukum, sehingga  budaya  cerdas  hukum  bisa negara diciptakan.
Permasalahan  mulai  muncul ketika profesi advokat yang mandiri dan independen  dipandang  kurang  efektif dalam  memberikan  jaminan  hukum serta  akses  public  yang  seluas-luasnya bagi  khalayak.  Pasal  demi  pasal  dalam undang-undang  advokat  senantiasa menciptakan diskursus pfofesional semata tanpa adanaya pengaturan lebih lanjut  tentang  bagaimana  para  advokat harus  melayani  klien  yang  terganjal problem ekonomi.
Walaupun  klausal  dalam  UU  no 18  tahun  2003  pasal  22  telah  dengan gambling  mewajibkan  advokat  untuk memberikan  pelayanan  hukum  Cuma- Cuma  kepada  kliennya  yang  kurang mampu, hal ini masih saja belum cukup menjawab  permasalahan  sulitnya  akses
hukum  dan  keadilan  yang  merata  dan sederajat.
Negara sebagai organisasi publik wajib menjamin ketersediaan pelayanan publik di bidang hukum. Walaupun UUD 1945  tidak  dengan  tegas  menyatakan bahwa  bantuan  hukum  ( legal  aid ) merupakan  kewajiban  negara,  namun dengan  adanya  prinsip  persamaan  di depan hukum jelas memberikan isyarat bahwa  negara  wajib  memperhatikan permasalahan  bantuan  hukum  yang merupakan salah satu gerbang pemenuhan akses keadilan masyarakat.
Ketidak  seriusan  pemerintah Indonesia berkaitan dengan
permasalahan  bantuan  hukum  dapat dilihat dari tak tersedianya infrastruktur  bantuan  hukum  secara memadai.  Dalam  tata  perundang- undangan
Indonesia misalnya,
Indonesia  hanya  memiliki  UU  No  18 tahun  2003  tentang  advokat  yang dijadikan  satu-satunya  acuan  teknis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.
Hal  ini  sangat  berbeda  bila  kita bandingkan  dengan  negara-negara  lain seperti  Australia,  Afrika  selatan  dan Taiwan yang sudah memiliki instrument legal khusus yang mengatur permasalahan  “bantuan  hukum  secara
Cuma-Cuma”  berupa  undang-undang disamping  insrumen  legal  lainnya terkait  advokat.  Dimana  pasal  22 undang-undang tersebut disebutkan :
1. Adokat  wajib  memberikan bantuan  hukum  secara  Cuma- Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan  mengenai  cara pemberian  bantuan  hukum sescara Cuma-Cuma sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dapat  dilihat  secara  jelas  bahwa advokat memiliki kewajiban memberikan  bantuan  hukum  (mulai dari konsultasi hukum hingga pendampingan  dipengadilan)  secara Cuma-Cuma kepada kliennya yang tidak mampu.  Secara  normative,  harusnya jalan  menuju  bantuan  hukum  terbuka bagi  setiap  orang  tanpa  membeda- bedakan  bisa  semakin  mulus.  Akan tetapi,  kenyataan  terekam  dilapangan ternyata  berbeda  dengan  apa  yang seharusnya.  Selain  itu,  indikasi  tetang ketidak seriusan negara dalam menciptakan  akses  penuh  dibidang hukum  bagi  masyarakat  semakin terlihat  dari  jangka  waktu  realisasi penerbitan peraturan pemerintah
tentang bantuan hukum hampir memakan waktu sekitar enam tahun.
Disatu sisi masyarakat khususnya  masyarakat  kurang  mampu, tidak mampu menikmati hak yang telah diberikan  undang-undang.  Disisi  lain, belum ada mekanisme yang memastikan agar aparatur penegak hukum melaksanakan  tugasnya  sesuai  aturan
(Komisi  Hukum  Nasional,  Kebijakan
Reformasi Hukum, 2003).
Pasal 54 KUHP
telah menggariskan  bahwa  tersangka  atau terdakwa  berhak  mendapat  bantuan untuk  setiap  tingkat  pemeriksaan  guna kepentingan  pembelaan  dirinya.  Kalau penyidik, seseorang dapat menghubungi penasehat  hukum.  Kalau  tak  mampu, negara bisa menyediakan.
Prinsip  pasal  ini  sejalan  dengan diamanatkan  UUD  1945.  Akan  tetapi, masih  ada  kasus-kasus  yang  diputus hakim tanpa memperlihatkan tersangka dalam menjalani prosedur penangkapan pemeriksaan hingga persidangan seolalah  mementakan  asumsi  logis  dari pasal ini.
Tidak  adanya  pihak  penasehat hukum  atau  pembelaan  dari  pihak terdakwa  (kecuali  mungkin  pengakuan bersalah)  serta  minimnya  alat  bukti serta  fakta-fakta  hukum  yang  diajukan
JPU  dalam  surat  dakwaannya  tentunya hakim  mengalami  kesulitan  didalam mengadili atau memutuskan perkara. Di satu  sisi  ia  harus  memutuskan  perkara tersebut, disisi lain ia harus memutuskan perkara didasarkan kebenaran materil yang mana kesalahan kecil dalam menjatuhkan vonis tentunya akan  berakibat  kerugian  yang  sangat besar  bagi  terdakwa.  Akhirnya,  oleh karena  hakim  juga  tetap  harus menjatuhkan  vonis  maka  tak  jarang penjatuhan  vonis  tersebut  didasarkan lebih  kepada  pertimbangan  keyakinan semata berdasarkan pengalaman- pengalaman sehari-harinya dalam menghadapi  kasus-kasus  serupa  dan dengan bukti-bukti yang minim, sehingga  dasar  pertimbangan  yang tertuang dalam surat keputusannya pun menjadi kurang berbobot.
Pentingnya  penasehat  hukum didalam  proses  peradilan  pidana  guna tercipta  peradilan  khususnya  peradilan pidana yang fair serta ‘berbobot’ karena dengan  adanya  penasehat  hukum sebagai counter-part dari pihak penyidik maupun penuntut umum maka tentunya  dapat  mendorong  keduanya untuk  melakukan  tugasnya  semaksimal mungkin,  terlepas  dari  kenyataan bahwa  akhir-akhir  ini  penyimpangan-
penyimpangan  hukum  juga  dilakukan oleh  banyak  pengacara  yang  juga  kini menjadi  permasalahan  tsendiri  akan tetapi  tentu  hal  tersebut  kini  masih menjadi suatu yang ideal belakang.
Untuk  mengantsipasi  hal  ini sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum  acara  pidana  telah  diatur mengenai  bantuan  hukum.  Khususnya bagi  terdakwa/tersangka  yang  diancam pidana  dengan  pidana  penjara  diatas  5 tahun. Dalam pasasl 56 KUHP disebutkan bahwa.
a) Dalam  tersangka  atau  terdakwa yang  disangka  atau  didakwa melakukan  tindak  pidana  yang diancam pidana mati atau pidana penjara  lima  belas  tahun  atau lebih  atau  bagi  tersangka  yang diancam pidana lima tahun lebih yang tidak
mempunyai
penasehat hukum sendiri,
pejabat  yang  bersangkutan  pada semua tingkat pemeriksaan dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
b) Setiap  penasehat  hukum  yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana  dalam  ayat  (1)  ,
memberikan bantuannya dengan
Cuma-Cuma.
Pasal  tersebut  terlihat  bahwa pada dasarnya pejabat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan penasehat hukum walaupun dengan pertimbangan tambahan yang terlihat dalam penjelasannya bahwa penunjukan penasehat hukum tersebut di sesuaikan dengan  perkembangan  dan  keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu,  yang menjadi permasalahan sekarang  adalah  sejauh  mana  para pejabat  terkait  tersebut  seperti  pihak penyidik, JPU maupun hakim melaksanakan ketentuan tersebut,
bagaimana  mekanismenya,  konpensasi apa  yang  akan  diterima  oleh  penasehat hukum  yang  memberikan  bantuan hukum  secara  Cuma-Cuma  tersebut, konsekuensi  hukum  apa  yang  akan diterima oleh pejabat terkait yang tidak melaksanakan  ketentuan  ini,  sejauh mana  batasan  dari  pertimbangan tambahan  seperti  yang  tertulis  dalam bagian penjelasan pasal tersebut, hingga kini belum jelas.
Sudah  menjadi  kewajiban  dari negaralah untuk mendorong pelaksanaan  pasal  56  KUHP  tersebut oleh  karena  negara  memiliki  tanggung jawab  untuk  melindungihak-hak  sipil dan  politik  warga  negaranya  sesuai
dengan international Convenant on Civil and Political Rights yang dalam pasal 14 ayat  3  d  dikatan  bahwa  “kepada tersangka/terdakwa  diberikan  jaminan diadili  dengan  kehadiran  terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan  bantuan  penasehat  hukum  dan ditunjukan  penasehat  hukum  untuk  dia jika  untuk  kepentingan  peradilan  perlu untuk  itu,  dan  juka  tidak  mampu membayar penasehat hukum ia dibebaskan dari pembayaran”
Dalam berbagai kasus, seringkali kita  temukan  tersangka  yang  diperiksa, ditahan,  diinterogasi  tanpa  damping penasehat hukum. Akibatnya tak jarang tersangka  yang  ketika  diipengadilan justru  mengingkari  BAP  yang  telah ditandatangani  dengan  alasan  tertekan saat pemeriksaan. Salah satu kasus yang terjadi  adalah  kasus  yang  menimpa terdakwa  La  Itisi  Bin  La  Nggobe,S.Ag, terdakwa  didakwa  oleh  jaksa  penuntut umum  dengan  pasal  34  KUHP  pasal 338KUHP lebih subsidair pasal 353 ayat (3)  lebih  subsidair  pasal  351  ayat  (3) KUHP  dengan  ancaman  hukuman  lebih dari  Sembilan  tahun.  Proses  hukum yang  menimpa  terdakwa  mulai  dari proses  penyidikan,  penuntutan  hingga pemeriksaan  di  pengadilan  terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum
karena  alasan  yang  tidak  mendasar padahal  dalam  ketentuannya  bahwa seharusnya  terdakwa  wajib  didampingi oleh  penasehat  hukum  secara  Cuma- Cuma  sesbagaimana  yang  diatur  dalam pasal 54 KUHP yang telah menggariskan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan  hukum untuk setiap tingkat  pemeriksaan  guna  kepentingan pembelaan didrinya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksakan  di Pengadilan  Negeri  Baubau  dengan pertimbangan  bahwa  di  Pengadilan Negeri  banyak  menangani  kasus-kasus criminal  sehingga  memudahkan  dalam pencarian  data  .  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  data  primer berupa  data  yang  diperoleh  langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner) dan data sekunder berupa penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat  di  instansi-instansi  terkait seperti kantor walikota baubau. Tekhnik yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah wawancara dan questioner. Hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan  analisis  kualitatif  dan kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan  dijadikan  bahan  acuan
untuk menyusun tabulasi data.
Jawaban-jawaban responden yang melebihi  data  jawaban  dari  berbagai jawaban  yang  tersedia  diputuhkan untuk  mengambil  suatu  jawaban  yang mendekati maksud kuesioner.

## C. KERANGKA TEORI
1. Pengertian Dan Hak-Hak
Tersangka/Terdakwa Secara

## Umum Dalam KUHP
Tersangka menurut KUHP adalah seorang  yang  karena  perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan  diperiksa  oleh  penyidik.  Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya  paksa  berupa  penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan  sesuai  dengan  undang- undang. (Abdurrahman, 1983).
Terdakwa adalah seorang tersangka  yang  dituntut,  diperiksa  dan diadili  disidang  pengadilan.  Kedudukan tersangka  dalam  KUHP  adalah  sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus  diperlakukan dalam kedudukan  manusia  yang  mempunyai harkat,  martabat  dan  harga  diri tersangka  tidak  terlihat  sebagai  obyek yang  ditanggali  hak  asasi  dan  harkat
martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. (Bambang Poernomo, 1984).
Seorang  tersangka  tidak  dapat diperlakukan  dengan  sekehendak  hati pemeriksa  dengan  alasan  bahwa  dia telah  bersalah  melakukan  suatu  tindak pidana,  karena  sebagaimana  asas praduga  tidak  bersalah (presumption  of innocence) yang  dianut  dalam  proses peradilan  pidana  di  Indonesia  yang tercantum  dalam  pasal  UU  no  4  tahun 2004  tentang  kekuasaan  kehakiman yaitu  “setiap  orang  yang  ditahan, disiksa,  ditangkap,  dituntut,  dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
KUHP telah menempatkan tersangka  sebagai  manusia  yang  utuh, yang  memiliki  harkat,  martabat  dan harga  diri  serta  hak  asasi  yang  tidak dapat dirampas darinya. (Erni widhayanti, 1988)
Tersangka telah diberikan seperangkat  hak-hak  oleh  KUHP  yang meliputi :
a) Hak  untuk  segera  mendapat pemeriksaan.  Tersangka  berhak segera
mendapatkan
pemeriksaan  oleh  penyidik  yang selanjutnya dapat diajukan
kepada  penuntut  umum,  dan tersangka  berhak  perkaranya segera demajukan oleh pengadilan  ke  penuntut  umum
(pasal 50) ayat 1 dan ayat 2).
b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam  bahasa  yang  dimengerti olehnya  tentang  apa  yang disangkakan  kepadanya  pada waktu pemeriksaan dimulai
(pasal 51).
c) Hak untuk memberikan keterangan  scara  bebas  kepada penyidik.  Dalam  pemeriksaan pada  tingkat  penyidikan  dan pengadilan, tersangka atau terdakwa  berhak  memberikan keterangan  secara  bebas  kepada penyidik  atau  hakim  (pasal  52
KUHP).
d) Hak  untuk  mendapatkan  juru
bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka  atau  terdakwa  berhak untuk  setiap  waktu  mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1, lih. Juga pasal 177).
1. Hak  untuk  mendapat  bantuan hukum  pada  setiap  tingkat
pemeriksaan.guna kepentingan pembelaan,
tersangka atau terdakwa berhak  mendapat  bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam  waktu  dan  pada  setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata  cara  yang  diatur  dalam undang-undang/  KUHP  (pasal 54).
2. Berhak  secara  bebas  memilih penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka atau terdakwa  berhak  memilih sendiri penasehat hukumnyan (pasal 55).
3. Hak  untuk  berubah  menjadi wajib untuk mendapat bantuan  hukum.  Wajib  bagi tersangka  mendapat  bantuan hukum  bagi  tersangka  dalam semua  tingkat  pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan  diancam  dengan pidana  mati  atau  ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (pasal 56).
4. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan  penahanan  berhak menghubungi penasehaat
hukumnya sesuai dengan ketentuan  dalam  KHUP  (pasal
57).
2. Pengertian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma Secara umum, untuk merumuskan definisi program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung  sejak  tahun  1980  hingga sekarang  dalam  kurng  waktu  tersebut, banyak  hal  yang  menunjukan  bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat  tidak  mampu  sangat  di perlukan,  dan  diharapkan  adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ketahun.  (Adnan  Buyung  Nasution, 1981).
Arah kebijaksanaan dari program bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak mampu,  disamping  memberdayakan keberadaan  dan  kesamaan  hukum  bagi seluruh  lapisan  masyarakat,  juga bertujuan  untuk  menggugah  kesadaran dan  kepatuhan  hukum  masyarakat, yaitu  melalui  penggunaan  hak  yang
disediakan  oleh  negara  dalam  hal membela  kepentingan  hukumnya  di depan pengadilan.
Dalam  lieteratur  bahasa  inggris, istilah  bantuan  hukum  dikenal  dengan istilah  legal  aid  atau  legal  asistence. Istilah  legal  aid  biasanya  digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum  dalam  arti  sempit  berupa pemaberian  jasa  di  bidang  hukum kepada  seseorang  yang  terlibat  dalam suatu  perkara  secara  Cuma-Cuma  atau prodeo,  khususnya  bagi  mereka  yang tidak  mampu  atau  muskin.  Sedangkan asistence dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada  mereka  yang  mampu  ataupun pemberian  bantuan  hukum  oleh  para advokat atau pengacara yang mempergunakan  honorium.  (Martiman Prodjohamindjojo, 1982).
Dalam pengertian yang lebih luas maka  definisi bantuan hukum  diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam  bidang  hukum.  Menurut  Adnan Buyung NasutionDijelaskan bahwa adapun  upaya  yang  dimaksud  dalam definisi  tersebut  memiliki  tiga  aspek yang  saling  berkaitan  yaitu  sebagai berikut :
a) Aspsek perumusan aturan hukum
b) Aspek  pengawasan  terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan  tersebut  untuk ditaati dan dipatuhi.
c) Aspek  pendidikan  masyarakat agar  aturan-aturan  tersebut  di pahami.
Dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pembelaan
b. Perwakilan  baik  diluar  maupun didalam pengadilan
c. Pendidikan
d. Penelitian
e. Penyebaran gagasan atau ide Berbeda  halnya  dengan H.M.A
Kuffal S.H. memberikan definisi bantuan hukum  sebagai  kegiatan  pelayanan hukum  (legal  service)  yang  diberikan oleh  penasehat  hukum  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum  dan pembela  terhadap  hak  asasi  tersangka atau terdakwa sejak
proses
penangkapan/penahanan sampai dengan  diperoleh  putusan  pengadilan yang  memperoleh  kekuatan  hukum tetap. Sedangkan Prof. Dr.Arief Sidraharta,  SH. Memberikan  definisi bantuan  hukum  adalah  pemberian pelayanan  jasa-jasa  tertentu  secara
berkeahlian  dan  terorganisasikan  oleh para ahli alam situasi-situasi problematic  dan  atau  situasi-situasi konflik  yang  dapat  ditangani  dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan  atau  tanpa  memanfaatkan prosedur-prosedur  yuridis.  Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian  tersebut  meliputi  bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan (proses peradilan) dan  bantuan  hukum  diluar  prosesi pengadilan.
3. Mekanisme  Pemberian  Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Tidak

## Mampu
Mekanisme  Pemberian  Bantuan Hukum  Secara  Cuma-Cuma  Terhadap Terdakwa sebagai berikut :
a. Pencari  keadilan  mengajukan permohonan  tertulis  kepada advokat  atau  melalui  lembaga bantuan hukum.
b. Pemohon  tersebut  sekurang kurangnya memuat ;
1. Nama, alamat dan pekerjaan pemohon
2. Uraian singkat mengenai pokok  persoalan  yang dimohonkan bantuan
c. Melampirkan surat keterangan  tidak  mampu  dari lurah/desa  dan  kecamatan tempat pemohon tinggal. Pencari  keadilan  yang  tidak menulis  atau  tidak  pandai menyusun redaksi permohonan, dapat mengajukan  secara  lisan  yang dibantu  oleh  advokat  atau petugas untuk itu dan dituangkan  dalam  bentuk tertulis  yang  ditandatangani oleh  pemohon  dan  advokat atau  petugas  pada  organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum.
d. Permohonan  yang  ditujukan langsung kepada advokat harus  ada  tebusan  kepada organisasi advokat yang
bersangkutan. Pengertian  lembaga  bantuan hukum  dalam  pasal  1  dan  6 dijelaskan
bahwa yang dimaksud  dengan  lembaga bantuan  hukum  itu  adalah lembaga  yang  memberikan bantuan kepada pencari
keadilan  tanpa  menerima bayaran atau honorium.

## 4. Dasar-Dasar  Pemberian  Bantuan Hukum
Program  pemberian  bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan sebagai berikut :
a) UU  no  4  tahun  2004  tentang kekuasaan kehakiman.
b) UU  no.  8  tahun  1981  tentang kitab  undang-undang  hukum acara pidana
c) Kitab  undang-undang  hukum acara  perdata  pasal  237
Hir/273  Rbg  tentang  :  barang siapa  yang  hendak  berpekara baik sebagai penggugat
maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung  biayanya  dapat memperoleh izin untuk berpekara dengan Cuma-Cuma.
d) Instruksi  menteri  kehakiman RI  no  M01-UM.0810  tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan  program  bantuan hukum  bagi  masyarakat  yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum.
e) Instruksi  menteri  kehakiman RI  no.  M03-UM.06.02  tahun 1999, tentang petunjuk pelaksanaan  program  bantuan
hukum  bagi  masyarakat  yang kurang mampu melalui pengadilan negeri dan
pengadilan tata usaha negara.
f) Surat  edaran  direktur  jenderal badan  peradilan  umum  dan peradilan tata usaha negera no.
DUM.08.10.  tanggal  12  mei 1998 tentang JUKLAK
pelaksanaan  bantuan  hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui LBH.
g) UU  no.  18  tahun  2003  tentang advokat
h) Peraturan  pemerintah  no.  83 tahun  2008  tentang  tata  cara pelaksanaan bantuan hukum.

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Proses  Pelaksanaan  Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Setelah  melakukan  penelitian dilapangan yang menjadi focus penelitian  adalah  ingin  mengetahui  apa yang  menyebabkan  terdakwa  La  Itisi Bin  La  Nggobe,S.Ag  tidak  didampingi oleh  penasehat  hukum  dalam  proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
Namun penelitian ini ingin fokus terhadap  pemeriksaan  terdakwa  dalam tahap  pemeriksaan  di  pengadilan,
setelah  melihat  data  serta  dokumen yang  ada  selama  menjalani  proses hukum  terdakwa  terdakwa  La  Itisi  Bin La  Nggobe,S.Ag  sama  sekali  tidak didampingi  oleh  pensehat  hukum padahal  pengadilan  negeri  baubau sudah mengeluarkan penetapan tentang penunjukan  penasehat  hukum  untuk mendampingi  terdakwa  terdakwa  La Itisi  Bin  La  Nggobe,S.Ag  yakni  terlihat dalam  berita  acara  persidangan  mulai dari  agenda  pembacaan  surat  dakwaan jaksa penuntut umum, agenda pemeriksaan  saksi-saksi  dan  agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut  umum  hingga  berakhir  pada pengambilan putusan oleh hakim.
a) Proses pemeriksaan di pengadilan Setelah menerima Surat
Pelimpahan  Perkara  Dari  Penuntut Umum  Kejaksaan  Negeri  Baubau melalui  surat  pengantar  nomor  :
2278/R.3.11/EP/07/2009, tanggal 9 juli 2009  kemudian  Pengadilan  Negeri Baubau Sesuai Hukum Acara Pidana No. 8  Tahun  1981,  itu  berarti  status Terdakwa  Sebagai  Tahanan  Jaksa Penuntut  Umum  beralih  menjadi Tahanan  Hakim  Sehingga  Tanggung Jawab Sepenuhnya Terhadap Terdakwa

## Berada Sepenuhnya Dibawah Tanggung
Jawab Hakim.
Berdasarkan  Surat  Pelimpahan Perkara  Dari  Jaksa  Penuntut  Umum kemudian  pengadilan  negeri  baubau mengeluarkan surat penetapan nomor : 325/Pen.Pid/2009/PN.BB, tanggal 9 juli 2009  dimana  surat  penetapan  itu memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa La Itisi Bin La Nggobe,S.Ag    dalam  rumah  tahanan negara.
Setelah
mengeluarkan penetapan penahanan tersebut kemudian  pengadilan  negeri  baubau mengeluarkan  penetapan  hari  sidang dan  menunjuk  majelis  hakim  untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara  atas nama  terdakwa  La  Itisi  Bin  La Nggobe,S.Ag, dimana penetapan tersebut menyatakan hari kamis tanggal 16 juli 2009 serta memerintahkan jaksa penuntut  umum  untuk  menghadapkan terdakwa  tersebut  beserta  saksi-saksi sebagaimana  tercantum  dalam  berkas perkara.
a) Berita  acara  pembacaan surat dakwaan
b) Berita  acara  pemeriksaan saksi
c) Berita  acara  pembacaan
tuntutan  jaksa  penuntut
umum
d) Berita  acara  pembacaan putusan B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Pemberian

## Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma.
Secara  konstitusional  pemberian bantuan  hukum  secara  Cuma-Cuma telah  diatur  dalam  undang-undang  dan diperuntukan bagi para pencari keadilan  yang  tidak  mampu  untuk memperoleh  akses  bantuan  hukum. Secara  Cuma-Cuma  ketika  mereka tersangkut persoalan hukum. Kewajiban negara  dalam  pemenuhan  hak-hak hukum  setiap  warga  negara  adalah sebuah  keharusan.  Akan  tetapi  dalam pemberian  bantuan  hukum,  negara bukan  merupakan  okbyek  tunggal  yang bertanggung jawab dalam hal ini.
Dibawah  ini  adalah  beberapa kutipan  hasil  wawancara  dengan beberapa orang responden yang berkompoten untuk memberikan keterangan  terkait  dengan  factor-faktor yang  menghambat  proses  pemberian bantuan hukum dari tingkat penyidikan sampai  pada  proses  persidangan  di pengadilan.  Adapun  hasil  wawncara tersebut adalah sebagai berikut :
a) Berdasarkan keterangan
Brigadir Munsir Mansur, Banit
sat  Reskrim  Polres  Baubau yang ditemui, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa  factor  yang  menjadi penghambat pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum yaitu pertama, minimnya alokasi  dana  yang  disediakan oleh negara; yang kedua, tidak adanya sarana dan transportasi guna mempermudah proses pemberian  bantuan  hukum oleh  advokat;  kemudian  yang ketiga adalah persoalan ekonomi  yang  dihadapi  oleh advokat  itu  sendiri.  Meskipun pemberian  bantuan  hukum adalah tanggung jawab profesi advokat  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  undang- undang  no.  22  tahun  2003 tentang  advokat,  tentunya
seorang
advokat akan kesulitan  dalam  menjalankan tanggung  jawab  profesinya jika  ia  harus  menanggung biaya sendiri dalam berpekara dipengadilan sementara dalam berpekara  dipengadilan  ada biaya-biaya  administrasi  yang
harus
dipenuhi, dengan
kondisi ekonomi yang memadai (wawncara 11
november 2012).
b) Keterangan  serupa  juga  dari salah  satu  panitra  pidana pengadilan  negeri  baubau yaitu  bapak  LA  ALI,SH  selaku panitera  muda  pidana  pada pengadilan  negeri  baubau, dimana  beliau  menjelaskan bahwa  secara  umum  yang menghambat proses pemberian  bantuan  hukum secara Cuma-Cuma bagi tersangka  yang  tidak  mampu adalah  persoalan  anggaran. Beliau  melanjutkan  minimnya alokasi  dana  yang  disediakan oleh negara tentunya menghambat proses pemberian  bantuan  hukum oleh  advokat.  Dalam  satu perkara prodeo untuk pengadilan  baubau  advokat yang ditunjuk hanya
mendapatkan  500  ribu  untuk biaya  operasionalnya.  Dengan biaya ini tentunya pelaksanaan pemberian bantuan  hukum  oleh  advokat tidak akan maksimal
(wawancara  12  november 2012).
c) Kurangnya  pemahaman  dari tersangka  yang  tidak  mampu akan  haknya  untuk  akses mendapatkan  bantuan  hukum
secara Cuma-Cuma dan betapa
pentingnya kehadiran seorang
penasehat hukum guna kepentingan pembelaannya
disemua  tingkat  pemeriksaan. Mereka  menunjukan  sikap pasrah  dan  menyerahkan proses hukum kepada penyidik  tanpa  ada  penasehat hukum yang mendampinginya. Hal  ini  diperparah  dengan sikap penyidik yang sepertinya lebih suka tersangka disidik tanpa seorang pengacara untuk mendampinginya. Hal ini terbukti  dari  hasil  wawancara
dengan  beberapa  narapidana yang  berinisal  (KL,MD,IY) yang ditemui, mereka mengatakan tidak mengetahui sama sekali akan adanya akses bantuan  hukum  Cuma-Cuma
tersebut, sehingga hanya bersikap pasrah menyerahkan kepada  proses  hukum  yang
berbeda.  Mereka  melanjutkan bahwa adanya bantuan hukum dari  penasehat  hukum  negara itu  baru  mereka  ketahui setelah penyidik memberitahukan kepada
mereka.  Selain  itu  tidak adanya  pemahaman  mereka tentang  betapa  pentingnya kehadiran  penasehat  hukum ditingkat penyidikan, menurut mereka  hal  ini  deperparah dengan  sikap  penyidik  yang sepertinya  merasa  senang kalau  tersangka  disidik  tanpa kehadiran  seorang  penasehat hukum yang mendampinginya. Hal  ini  terbukti,  mereka  tidak perna  ditemui  oleh  penasehat hukum negara tersebut ditingkat  penyidik  meskipun mereka  telah  mengatakan akan  menggunakan  penasehat hukum negara (wawancara 12 november 2012).
d) Dengan demikian selain
kurangnya pemahaman tersangka  terhadap  persoalan hukum. Fakta diatas menunujukan
kurangnya kepedulian para penegak hukum khususnya para
penyidik  dalam  pemenuhan hak-hak para pencari keadilan yang  tidak  mampu  juga  turut menghambat proses pemberian bantuan hukum. Demikianlah  beberapa  hal  yang menjadi  penghambat  dalam  proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara  Cuma-Cuma  bagi  tersangka sesuai  dengan  pasal  56  KUHP  di  polres dan pengadilan negeri baubau.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Alpanya penasehat hukum dalam perkara yang menimpa terdakwa La Itisi Bin  La  Nggobe,S.Ag  selama  proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan  dipengadilan  merupakan suatu bentuk ketidak efektifnya penerapan hukum yang ada di negeri ini khususnya  dalam  penerapan  pasal  56 kitab  undang-undang  hukum  acara pidana yang mengatur tentang pemberian  bantuan  hukum  secara Cuma-Cuma  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  tidak  mampu.  Tidak adanya  akses  bagi  terdakwa  untuk mendapatkan  bantuan  hukum  tersebut tentunya sangat-sangat merugikan pihak  terdakwa  oleh  karena  selain  ia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang
dimiliki  oleh  baik  penyidik,  penuntut umum maupun kehakiman, kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan  hak-haknya  dalam  tahapan semua  peradilan  juga  menjadi  sangat kecil. Tentu sangat-sangat tidak mungkin  bagi  terdakwa  terutama  yang dikenakan tahanan untuk bisa membuat pembelaan  secara  tertulis,  untuk membuat  ekspesi,  mencari  saksi-saksi yang meringankan serta hal-hal lainnya yang  berguna  bagi  dirinya  dalam melakukan pembelaan hukum.

## 2. Saran
Meskipun  pemberian  bantuan hukum  adalah  tanggung  jawab  profesi advokat  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  undang-undang  no  22  tahun 2003 tentang advokat, tentunya seorang advokat akan kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya jika  ia  harus  menanggung  biaya  sendiri dalam berpekara dipengadilan
sementara dalam berpekara dipengadilan  karena  ada  biaya-biaya administrasi  yang  harus  dipenuhi, sarannya  adalah  sebaiknya  pemerintah menyediakan  alokasi  anggaran  yang cukup  bagi  profesi  advokat/penasehat hukum  agat  tidak  mengalami  kesulitan dan bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung
jawabnya  dalam  memberikan  bantuan hukum terhadap terdakwa.
Penyediaan  sarana,  prasarana dan transportasi yang memadai sebaiknya  harus  juga  diperhatikan  oleh
pemerintah
agar pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.    1983.  Aspek-Aspek Bantuan  hukum  di  Indonesia .
Cendana Press. Jakarta.
Adnan  Buyung  Nasution.  1981.Bantuan Hukum  di  Indonesia . LP3ES.
Jakarta.
Bambang  Poernomo.  1984.  Pola  Dasar
Teori  Dan  Asas  Hukum  Acara Pidana . Liberty. Yogyakarta.
Erni widhayanti. 1988.Hak-Hak
Tersangka/Terdakwa  Di  dalam
KUHP . Liberty. Yogyakarta.
Martiman  Prodjohamindjojo.  1982.
Kedudukan  Tersangka  Dan Terdakwa  Dalam  Pemeriksaan .
Ghalia. Indonesia, Jakarta .
Soerjono  Soekanto.1983.  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers.