## KERENTANAN LINGKUNGAN PANTAI KOTA PESISIR DI INDONESIA

## COASTAL ENVIRONMENTAL VULNERABILITY ON COASTAL CITIES IN INDONESIA
Adi Wibowo 1 dan Supriatna 1
1 Staf Pengajar Departemen Geografi, FMIPA Universitas Indonesia; adi.w@ui.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia is known as a country with a strong in shipping, both nationally and internationally, which is shown by the number of coastal cities in Indonesia. Population growth in coastal cities in line with history of civilization who lived along the coast of Indonesia. Population growth led to expansion of the coastal cities in Indonesia, this increase affect land use change. Changes in land use, especially use of forest, will increase the use of setlement and agricultural caused an impact on increasing the contaminant throw into the river body or water body. Eventually cause contamination into the sea also increase, mainly going to affect the coastal environment around the coastal city. The objective is to find out coastal environmental vulnerability on coastal cities in Indonesia using spatial analysis method.  First, count the number of population growth per year as index of population. Second, the number of land use change will be used as in index of change of land use. Third, count the number of river through the city and towards the sea coast, the results will show the index number of rivers.  Index of population growth, land use change index and index number of rivers are combined and used to calculate the level of vulnerability of coastal environment around the coastal city spatially. The conclusion was that the higher the number  of  population  growth,  the  higher  of  the  landuse  change  and  the  most  of  rivers  in  the coastal city, that’s the higher the level of vulnerability of coastal environments.
Keywords: coastal city, land use, river, environmental vulnerability

## ABSTRAK
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  tangguh  dalam  pelayaran,  baik  nasional  maupun internasional, yang diperlihatkan dengan banyaknya kota-kota pesisir di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk di kota pesisir sejalan dengan sejarah peradaban manusia yang bermukim di sepanjang pesisir di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambah luasnya kota  pesisir  di  Indonesia,  maka  pertambahan  ini  akan  berdampak  pada  perubahan  pengunaan tanah.  Perubahan  penggunaan  tanah,  terutama  penggunaan  tanah  hutan,  akan  meningkatkan penggunaan  tanah  permukiman  dan  pertanian,  yang  berdampak  pada  peningkatkan  cemaran yang masuk ke dalam badan air atau sungai. Pada akhirnya menyebabkan cemaran yang masuk ke  dalam  laut  juga  meningkat,  terutama  berdampak  pada  kondisi  lingkungan  pantai  di  sekitar kota pesisir. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerentanan lingkugan pantai kota pesisir di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial untuk mengetahui kondisi  kerentanan  lingkungan  pantai  di  sekitar  kota  pesisir.  Pertama,  dengan  menghitung jumlah pertambahan penduduk pertahun sebagai indeks pertambahan penduduk. Kedua, jumlah perubahan  luas  penggunaan  tanah  digunakan  sebagai  indeks  perubahan  penggunan  tanah. Ketiga,  menghitung  jumlah  sungai  yang  melalui  kota  pesisir  dan  menuju  ke  laut,  hasilnya memperlihatkan indeks jumlah sungai. Indeks jumlah pertambahan penduduk, indeks perubahan penggunaan  tanah  dan  indeks  jumlah  sungai  digabungkan  dan  digunakan  untuk  menghitung tingkat  kerentanan  lingkungan  pantai  di  sekitar  kota  pesisir  secara  spasial.  Kesimpulannya adalah makin tinggi jumlah pertambahan penduduk, makin tinggi perubahan penggunaan tanah dan  semakin  banyak  sungai  di  kota  pesisir,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kerentanan lingkungan pantainya.
Kata Kunci: Kota pesisir, penggunaan tanah, sungai, kerentanan lingkungan

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara yang  tangguh  dalam  pelayaran,  baik nasional  maupun  internasional,  yang diperlihatkan  dengan  banyaknya  kota- kota  pesisir  di  Indonesia.  Pertambahan jumlah  penduduk  di  kota  pesisir  sejalan dengan  sejarah  peradaban  suku  bangsa yang  bermukim  di  sepanjang  pesisir  di Indonesia. Jumlah kota pesisir di Indonesia  (ibukota  provinsi)  berjumlah 24  kota  (Gambar  1).  Kota  Banda  Aceh, Medan,  Padang,  Bengkulu,  Lampung, Pangkal Pinang dan Kota Tanjung Pinang terdapat  di  Pulau  Sumatera  (7  kota).  Di Pulau  Jawa  terdapat  Kota  Serang, Jakarta, Semarang, dan Kota Surabaya (4 kota). Kota Denpasar, Mataram dan Kota Kupang untuk Kepulauan Sunda Kecil (3 kota).  Di  Maluku  dan  Papua  terdapat Kota  Ambon,  Ternate,  Manokwari  dan Jayapura  (4  kota).  Di  Sulawesi  terdapat Kota  Manado,  Gorontalo,  Palu,  Kendari, Mamuju  dan Kota  Makassar (6 kota). Di Kalimantan  tidak  ada  ibukota  provinsi yang berada di pesisir.
Kota  pesisir  di  Indonesia  terbagi  2 secara  umum  yakni  masuk  dikategori berada/berhadapan  dengan  laut  dalam dan  laut  luar/depan.  Laut  luar/depan
adalah  laut  yang  langsung  berhubungan dengan  laut  lepas atau  samudera. Faktanya pembangunan atau perkembangan  kota  pesisir  di  laut  dalam Indonesia  lebih  maju  dibandingkan  kota pesisir  yang  berhadapan  dengan  laut luar/depan Indonesia. Kota pesisir di laut dalam  terdapat  di  Kota  Medan,  Tanjung Pinang,  Pangkal  Pinang  dan  Kota Lampung  (di  Pulau  Sumatera  5  kota), Kota Serang, Jakarta, Semarang dan Kota Surabaya  (di  Pulau  Jawa  4  kota),  Kota
Mataram dan Kota Kupang (di
Kepulauan  Sunda  Kecil  2  kota),  Kota Ambon  dan  Ternate  (di  Maluku  2  kota),
Kota  Kendari,  Mamuju,  Palu  dan  Kota Makasar (di Pulau Sulawesi 4 kota). Kota Padang,  Bengkulu,  Denpasar,  Jayapura, Manokwari,  Manado  dan  Gorontalo dikategorikan langsung berhadapan dengan samudera/laut lepas (Gambar 1). Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan  bertambah  luasnya  kota pesisir  yang  ada  di  Indonesia.  Jumlah penduduk  Indonesia  dari  tahun  1971 berjumlah  119.208.229  jiwa,  tahun  1990 meningkat menjadi 179.378.946 jiwa dan tahun  2000  penduduk  Indonesia  telah menjadi  205.754.808    jiwa.  Tahun  2005 menurut  Supas  penduduk  Indonesia
Gambar 1. Kota Pesisir di Indonesia
menjadi 218.868.791 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia
menurut  Supas  2005  (sepuluh  besar) adalah  Provinsi  Jawa  Barat  38  juta  jiwa (1), Provinsi Jawa Timur 36 juta jiwa (2), Provinsi  Jawa  Tengah  31  juta  jiwa  (3), Provinsi Sumatera Utara 12 juta jiwa (4), Provinsi  Banten  9  juta  jiwa  (5),  Provinsi DKI  Jakarta  8  juta  jiwa  (6),  Provinsi Sulawesi  Selatan  7,5  juta  jiwa  (7), Provinsi  Lampung  7  juta  jiwa  (8), Provinsi Sumatera Selatan 6 juta jiwa (9) dan  sisanya  masih  dibawah  angka  5  juta jiwa.  (Lihat  Tabel  1).  Tahun  2010  hasil sensus  penduduk  tercatat  yakni  jumlah penduduk  Indonesia  sudah  mencapai 237.000.000 jiwa (BPS, 2010).
Penggunaan tanah adalah cerminan dari kehidupan masyarakat, maka
penggunaan  tanah  di  perkotaan  akan sangat berbeda dengan penggunaan tanah di  perdesaan.  Penggunaan  tanah  di  kota pesisir berbeda dengan penggunaan tanah di kota pedalaman, demikian pula dengan perdesaan  di  pesisir  dan  perdesaan  di pedalaman,  penggunaan  tanah  perdesaan juga  berbeda.  Perubahan  penggunaan tanah, terutama meningkatnya penggunaan  tanah  permukiman  dan pertanian akan mengurangi jumlah penggunaan  tanah  hutan.  Kondisi  ini akan berdampak pada peningkatan cemaran  yang masuk ke dalam badan air atau  sungai,  dimana  cemaran  tersebut pada  akhirnya  masuk  kedalam  laut, terutama  akan  berdampak  lebih  dahulu pada kondisi lingkungan pantai di sekitar kota pesisir.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1971-2005
No Provinsi 1970 1980 1990 1995 2000 2005 00 Indonesia 119.208.229 147.490.298 179.378.946 194.754.808 205.132.458 218.868.791 11 Nanggroe Aceh Darussalam 2.008.595 2.611.271 3.416.156 3.847.583 3.929.234 4.031.589 12 Sumatera Utara 6.621.831 8.360.894 10.256.027 11.114.667 11.642.488 12.450.911 13 Sumatera Barat 2.793.196 3.406.816 4.000.207 4.323.170 4.248.515 4.566.126 14 Riau 1.641.545 2.168.535 3.303.976 3.900.534 3.907.763 4.579.219 15 Jambi 1.006.084 1.445.994 2.020.568 2.369.959 2.407.166 2.635.968 16 Sumatera Selatan 3.440.573 4.629.801 6.313.074 7.207.545 6.210.800 6.782.339 17 Bengkulu 519.316 768.064 1.179.122 1.409.117 1.455.500 1.549.273 18 Lampung 2.777.008 4.624.785 6.017.573 6.657.759 6.730.751 7.116.177 19 Kep. Babel na na Na na 899.968 1.043.456 20 Kep. Riau na na na na 31 DKI Jakarta 4.579.303 6.503.449 8.259.266 9.112.652 8.361.079 8.860.381 32 Jawa Barat 21.623.529 27.453.525 35.384.352 39.206.787 35.724.093 38.965.440 33 Jawa Tengah 21.877.136 25.372.889 28.520.643 29.653.266 31.223.258 31.977.968 34 DI Yogyakarta 2.489.360 2.750.813 2.913.054 2.916.779 3.121.045 3.343.651 35 Jawa Timur 25.516.999 29.188.852 32.503.991 33.844.002 34.765.993 36.294.280 36 Banten na na na na 8.098.277 9.028.816 51 Bali 2.120.322 2.469.930 2.77.811 2.895.649 3.150.057 3.383.572 52 Nusa Tenggara Barat 2.203.465 2.724.664 3.369.649 3.645.713 3.823.154 4.260.294 53 Nusa Tenggara Timur 2.295.287 2.737.166 3.268.644 3.577.472 3.823.154 4.260.294 61 Kalimantan Barat 2.019.936 2.486.068 3.229.153 3.635.730 4.016.353 4.052.345 62 Kalimantan Tengah 701.936 954.353 1.396.486 1.627.453 1.855.473 1.914.900 63 Kalimantan Selatan 1.699.105 2.064.649 2.597.572 2.893.477 2.984.026 3.281.993 64 Kalimantan Timur 733.797 1.218.016 1.876.663 2.314.183 2.451.895 2.848.798 71 Sulawesi Utara 1.718.543 2.115.384 2.478.119 2.649.093 2.000.872 2.128.780 72 Sulawesi Tengah 913.662 1.289.635 1.711.327 2.175.983 2.294.841 73 Sulawesi Selatan 5.180.576 6.062.212 6.981.646 7.558.368 7.159.170 7.509.704 74 Sulawesi Tenggara 714.120 942.302 1.349.619 1.586.917 1.820.379 1.963.025 75 Gorontalo na na na na 833.496 922.176 76 Sulawesi Barat na na na na 891.618 969.429 81 Maluku 1.089.565 1.411.006 1.857.790 2.086.516 1.166.300 1.251.539 82 Maluku Utara na Na na na 815.101 884.142 91 Irian Jaya Barat na Na na na 529.689 643.012 92 Papua 923.440 1.173.875 1.648.708 1.942.627 1.684.144 1.875.388
Sumber : BPS, Sensus Penduduk (1971, 1980, 1990, 2000, dan Supas (1995, 2005)
Dampak  dari  pertambahan  jumlah penduduk,  mengakibatkan  perubahan penggunaan  tanah  yang  berdampak meningkatkan pencemaran ke sungai dan kemudian dengan melalui sungai akhirnya  menuju  laut  melalui  pantai. Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui tingkat  kerentanan  lingkungan  pantai  di sekitar kota pesisir di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Perubahan penggunaan tanah
adalah cerminan dari pertambahan jumlah  penduduk  di  suatu  tempat. Perubahan  ini  adalah  meningkatnya permukiman/daerah  terbangun  dan  juga pertanian/perkebunan dan mengakibatkan berkurangnya  hutan  di  suatu  daerah. Bertambahnya permukiman dan
pertanian  (penggunaan  tanah  untuk budidaya)  maka  akan  meningkatkan cemaran  ke  dalam  badan  air  terutama sungai  yang  akan  mengalirkan  cemaran hasil  dari  permukiman  dan  pertanian tersebut ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya  masuk  ke  dalam  laut  melalui pantai.  Makin  banyak  penduduk,  makin banyak permukiman dan pertanian/perkebunan dengan menurunnya  luas  hutan  serta  makin banyak  sungai  yang  melewatinya,  maka cemaran yang masuk kedalam
lingkungan  pantai  akan  semakin  tinggi.
Keadaan  lingkungan  pantai  di  sekitar ibukota  provinsi  pesisir  akan  semakin rentan  dibandingkan  ibukota  provinsi yang berada di pedalaman (bukan pesisir) (Gambar 2).
Gambar 2. Diagram Alur Pikir
Pertambahan Jumlah Penduduk Kota Pesisir Perubahan Penggunaan Tanah Peningkatan
Permukiman, Penurunan Luas Hutan Pencemaran Sungai Meningkat Banyak Sungai Hujan Cemaran di Lingkungan Pantai Meningkat Kerentaan Lingkungan Pantai

## 2.1. Pengumpulan Data
1. Indentifikasi  ibukota  provinsi  yang berada  dipesisir  dan  berada  di  laut dalam  (bukan  langsung  berhadapan dengan  samudra)  (Peta  Dasar  sekala 1 : 250.000)
2. Inventaris  data  perubahan  jumlah penduduk  dari  ibukota  provinsi  di pesisir  (Sumber  data  BPS  masing- masing provinsi tahun 2010)
3. Inventaris data perubahan penggunaan tanah di ibukota provinsi  yang  berada  di  pesisir khususnya  penggunaan  tanah  hutan
(Data  Penggunaan  Tanah  Indonesia,
BPN 2009)
4. Inventaris jumlah sungai yang
melalui ibukota provinsi dan langsung  ke laut (Peta   Dasar sekala 1 : 250.000) 2.2.  Pengolahan Data
1. Menghitung Indeks Pertambahan Penduduk - LPP  =   Laju pertumbuhan penduduk provinsi pertahun
- JP =   Jumlah  penduduk  ibukota
provinsi
- PP =   Pertambahan penduduk pertahun PP = JP x LPP
Hasil dari pertambahan penduduk pertahun dibuatkan klasifikasi: tinggi (3), sedang (2) dan rendah (1), sehingga: PP > 16.000.00  = I-PP = 3 = tinggi. PP =7.000-16.000.00= I-PP = 2 = sedang. PP < 7.000.00  = I-PP = 1 = rendah.
2. Menghitung Indeks perubahan penggunaan tanah hutan - LH-n =  Luas Penggunaan Tanah
Hutan per provinsi - LPT-n=  Luas Penggunaan Tanah
Total per provinsi - PLT-n=  Persentase  Luas  Penggunaan Tanah Hutan per provinsi PLT-n= LH-n/LPT-n*100% Hasil  dari  persentase  ada  2  yakni persentase  tahun  2004  dan  tahun  2007, dibuatkan indeks persentase luas penggunaan tanah hutan, yakni tinggi (3), sedang (2) dan rendah (1). - IPLT-2004  =  Indeks persentase pengunaan tanah hutan tahun 2004 - IPLT-2007  =  Indeks persentase pengunaan tanah hutan tahun 2007 - I-PPT =  Penjumlahan Indeks Persentase  Luas  Penggunaan  Tanah Hutan per provinsi I-PPT   = IPLT-2007 + IPLT-2004
Hasilnya adalah total indeks, yakni tinggi (6), sedang (5-3), dan rendah (2).
3. Menghitung  Indeks  jumlah  sungai melalui ibukota provinsi di pesisir
- JS  =  Menghitung  Jumlah  Segmen
Sungai yang melalui ibukota
- JSL =  Menghitung  Jumlah  Sungai yang menuju laut
- JST =  Menghitung  Jumlah  Segmen
Sungai yang tidak ke laut
JSL = JS – JSK Hasilnya dibuatkan indeks jumlah sungai ke  laut  yakni  tinggi  (3),  sedang  (2)  dan rendah (1).

## 2.3.  Analisis
Untuk mendapatkan kondisi tingkat kerentanan  lingkungan  pantai  di  sekitar ibukota  provinsi  di  pesisir  Indonesia secara  spasial,  maka  Indeks  Kerentanan
Lingkungan Pantai dihasilkan dari penggabungan dari Indeks penentu keretanan  yakni  Indeks  Pertambahan Penduduk, Indeks Perubahan
Penggunaan  Tanah  Hutan  tiap  provinsi, Indeks  Jumlah  Sungai.  Teknik  analisis yang  digunakan  menggunakan  konsep overlay  dalam  analsis  spasial  dengan dibantu  dalam  perangkat  lunak  SIG dengan  teknik  Spatial  Join  seperti  pada bagan  modeling  GIS  pada  Gambar  3. Untuk  memudahkan  analisa  tersebut
dibuatkan  Matrik  (Tabel  2)  dan  teknik Query untuk  menghasilkan  luaran  kota- kota pesisir.
I-KLP = I-PPT + I-JSL + I-PP
I-KLP  = Indeks Kerentanan Lingkungan Pantai di Ibukota Provinsi I-PPT   =  Indeks  Perubahan  Penggunaan Tanah Hutan per provinsi Hasilnya  adalah  tingkat  kerentanan lingkungan  pantai  di  sekitar  ibukota provinsi  di  pesisir  dengan  indeks  tinggi (7-9),  sedang  (4-6)  dan  rendah  (1-3).
I-JSL    =  Indeks Jumlah Sungai ke Laut
I-PP =  Indeks Pertambahan Penduduk
Gambar 3. Modeling GIS untuk Kerentanan Lingkugan Pantai
di Ibukota Provinsi di Pesisir
Tabel 2. MATRIK I-KLP I-KLP I-PP I-PPT I-JSL Total TINGGI 2 or 3 2 or 3 2 or 3 7- 9 SEDANG 1 or 2 or 3 1 or 2 or 3 1 or 2 or 3 4-6 RENDAH 1 1 1 3 Query : 1. I-KLP Rendah jika  I-PP = 1 and I-PPT = 1 and I-JSL =1
2. I-KLP sedang jika  I-PP = 1 or 2 And I-PPT =  1 or 2 and I-JSl = 1 or 2
3. I-KLP tinggi jika I-PP = 2 or 3 and I-PPT = 2 or 3 and IJSl = 2 or 3
I-PP I-PPT I-JSL Indeks Kerentanan Lingkungan Pantai Di Ibukota Provinsi Spatial Join Query Builder Tingkat Kerentanan Lingkungan Pantai Di Ibukota Provinsi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Indeks Pertambahan Penduduk
Pertambahan  jumlah  penduduk  di Indonesia berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk  provinsi  (LPP)  hasil  sensus tahun  2010  (BPS,  2010)  menyatakan bahwa  kisaran  angka  LPP  adalah  0,37  – 4,99 dengan angka LPP terendah terdapat di  Provinsi  Jawa  Timur  (0,37)  dan  LPP tertinggi  berada  di  Provinsi  Kepulauan Riau (4,99). Angka LPP digunakan untuk menghitung indeks pertambahan penduduk  di  masing-masing  ibukota provinsi  yakni  dengan  cara  jumlah penduduk masing-masing ibukota provinsi  dikalikan  dengan  LPP  provinsi yang menghasilkan data jumlah pertambahan  penduduk,  yang  kemudian
dibuatkan Indeks Pertambahan Penduduk (I-PP). Kota  Medan,  Kota  Serang,  Kota
Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar  termasuk  dalam  kategori  I-PP tinggi, yakni jumlah pertambahan penduduknya lebih dari 14.000 penduduk pertahun. Kota yang masuk kategori I-PP sedang  adalah  Kota  Bandar  Lampung, Kota  Tanjung  Pinang,  Kota  Semarang, Kota  Ambon  dan  Kota  Mamuju  dengan angka  pertambahan  penduduk  7.000  – 14.000 pertahun. Sedangkan Kota Pangkal  Pinang,  Kota  Mataram,  Kota
Kupang,  Kota  Ternate,  Kota  Palu  dan Kota  Kendari  memiliki  I-PP  rendah dengan angka pertambahan jumlah penduduk < 7.000 pertahun (Tabel 3).
Tabel 3. Indeks Pertambahan Penduduk di Ibukota Provinsi Pesisir di Indonesia
No Nama Kota LPP 1) per Provinsi Jumlah Penduduk Pertambahan Penduduk (PP) Peringkat Indeks-PP 1 Medan 1,11 2.109.339         23.414 Tinggi 2 Bandar Lampung 1,23 879.651         10.820 Sedang 3 Pangkal Pinang 3,14 174.838           5.490 Rendah 4 Tanjung Pinang 4,99 187.167           9.340 Sedang 5 Serang 2,79 576.691         16.090 Tinggi 6 Jakarta 1,39 9.588.198       133.276 Tinggi 7 Semarang 0,37 1.553.778           5.749 Rendah 8 Surabaya 0,76 2.765.908         21.021 Tinggi 9 Mataram 1,17 402.296           4.707 Rendah 10 Kupang 2,06 335.585           6.913 Rendah 11 Ambon 2,78 330.355           9.184 Sedang 12 Ternate 2,44 18.566              453 Rendah 13 Makassar 1,85 1.339.374         24.778 Tinggi 14 Mamuju 2,67 336.879           8.995 Sedang 15 Palu 1,94 335.297           6.505 Rendah 16 Kendari 2,07 289.468           5.992 Rendah
Sumber:  Pengolahan  data  dari  data  BPS  tiap  kota  tahun  2010  (Laju  Pertumbuhan  Penduduk  =  LPP 1) )
Untuk  melihat  kondisi secara
spasial  keseluruhan  di  Indonesia  sebaran tingkat I-PP dapat dilihat pada Gambar 4. Hasil  ini  memperlihatkan  bahwa  kondisi pertambahan  penduduk  rendah  (I-PP rendah)  terdapat  di  Pulau  Sumatera, Kepulauan  Sunda  Kecil  dan  Pulau Sulawesi  ,  I-PP  sedang  tersebar  merata, sedangkang I-PP tinggi terdapat di Pulau
Sumatera,  Pulau  Sulawesi  dan  Pulau
Jawa.
Di  Pulau  Sumatera,  Kota  Medan adalah  kota  dengan  I-PP  tertinggi,  di bandingkan  dengan  Kota  Lampung  dan Kota Tanjung Pinang yang memiliki I-PP sedang. Kota Pangkal Pinang memiliki I- PP rendah (Gambar 5).
Di  Pulau  Jawa  dominasi  adalah  I- PP  tinggi  yakni  di  Kota  Jakarta,  Kota Serang dan Kota Surabaya. Kota Semarang  yang  memiliki  I-PP  sedang (Gambar 6).
Gambar 4. Sebaran I-PP ibukota provinsi pesisir di Indonesia (Tinggi =      ; Sedang =     ;Rendah =     )
(a) Kota Lampung
(b) Kota Medan
(c) Kota Tanjung
Pinang (d) Kota Pangkal Pinang
Gambar 5. Nilai I-PP ibukota provinsi pesisir di Sumatera
Di  Pulau  Sulawesi,  Kota  Makassar adalah  kota  dengan  I-PP  teringgi  dan Kota  Mamuju  memiliki  I-PP  sedang. Kota  Palu  dan  Kota  Kendari  memiliki  I- PP rendah (Gambar 7).
Di  Kepulauan  Sunda  Kecil  dan Kep.  Maluku  tidak  terdapat  kota  dengan I-PP  tinggi.  Kota  Ambon  memiliki  I-PP sedang,  sedangkan  Kota  Mataram,  Kota Kupang  dan  Kota  Ternate  memiliki  I-PP rendah (Gambar 8).

## 3.2. Indeks Penggunaan Tanah
Berdasarkan data penggunaan
tanah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2004
dan  tahun  2007,  dilakukan  analisis perubahan  penggunaan  tanah  hutan  di masing-masing  provinsi,  hasilnya  akan diketahui  Indeks  perubahan  penggunaan tanah  hutan.  Untuk  menghitung  Indeks perubahan,  pertama  hitung  persentase luas penggunaan tanah hutan dibandingkan  luas  penggunaan  tanah total dalam satu tahun tiap propinsi. Hasil persentase  tersebut  dijumlahkan  untuk melihat  Indeks  Perubahan  Total  (I-PT) dari tahun 2004 dan 2007.
Tahun  2007,    provinsi  dengan  (I-
PT)  rendah  terdapat  di  Provinsi  Kep.
Riau, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara,
(e) Kota Serang;   (f) Kota Jakarta;     (g) Kota Semarang;  (h) Kota Surabaya
Gambar 6. Nilai I-PP ibukota provinsi pesisir di Pulau Jawa
(i) Kota Makassar; (j) Kota Kendari;      (k) Kota Mamuju;     (l) Kota Palu Gambar 7. Nilai I-PP ibukota provinsi pesisir di Pulau Sulawesi
(m) Kota Mataram; (n) Kota Kupang; (o) Kota Ternate; (p) Kota Ambon
Gambar 8. Nilai I-PP ibukota provinsi pesisir di Pulau Sunda Kecil dan Maluku
Prov.  Sulawesi  Barat,  Prov.  Sulawesi Tengah dan Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Hal  ini  dapat  di  asumsikan  bahwa  Kota Tanjung  Pinang,  Kota  Ambon,  Kota Ternate,  Kota  Mamuju,  Kota  Palu  dan Kota Kendari juga memiliki I-PT rendah. Artinya  bahwa  komposisi  luasan  hutan masih  sangat  banyak  di  sekitar  ibukota provinsi  tersebut.  Provinsi  Sumatera Utara,  Prov.  Lampung,  Prov.  Bangka Belitung,  Prov.  Banten  dan  Prov.  Jawa Barat,  Prov.  DKI,  Prov.  Jawa  Tengah, Prov.  Jawa  Timur,  Prov.  Nusa  Tenggara Barat  dan  Prov.  Nusa  Tenggara  Timur memiliki  I-PT  tinggi.  Ibukota  provinsi tersebut  diasumsikan  juga  memilki  I-PT tinggi.  Artinya  Kota  Medan,  Lampung, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta,
Semarang, Surabaya, Mataram dan Kupang, bahwa hutan disekitar kota-kota tersebut sudah sangat jarang dan tergantikan oleh penggunaan tanah permukiman dan pertanian (Tabel 5).
Tahun 2004,  provinsi dengan I-PT rendah terdapat  di  Prov.Kep. Riau, Prov. Nusa Tengara Barat, Prov. Maluku, Prov. Sulawesi  Tengah  dan  Prov.  Sulawesi Tenggara.  Hal  ini  dapat  di  asumsikan bahwa  Kota  Tanjung  Pinang,  Kota Ambon,  Kota  Palu  dan  Kota  Kendari juga  memiliki  I-PT  rendah.  Artinya bahwa  komposisi  luasan  hutan  masing sangat banyak di sekitar ibukota provinsi tersebut.  Prov.  Lampung,  Prov.  Banten, Prov.  Jawa  Barat,  Prov.  DKI  dan  Prov. Jawa Tengah memiliki I-PT Tinggi.
Tabel 5. Luas Penggunaan Tanah Hutan Tahun 2007
No Nama Kota Nama Provinsi Luas Hutan per Provinsi (Ha) Luas Penggunaan Tanah Total (Ha) Persentasi Luas Hutan (%) Indeks PT Peringkat 1 Medan Sumatera Utara 2.095.230,83 7.168.070,21 29 3 Tinggi 2 Lampung Lampung 914.308,36 3.301.540.,6 28 3 Tinggi 3 Pangkal Pinang Bangka Belitung 907.943,90 1.667.060,18 54 2 Sedang 4 Tanjung Pinang Kep. Riau 349.630,07 480.375.,0 73 1 Rendah 5 Serang Jawa Barat 239.114,47 3.70.600,00 7 3 Tinggi 6 Jakarta Jakarta 185,62 68.100,02 0 3 Tinggi 7 Semarang Jawa Tengah 633.052,04 3.257.510,02 19 3 Tinggi 8 Surabaya Jawa Timur 419.692,56 4.694.220,00 9 3 Tinggi 9 Mataram NTB 730.82,.66 2.015.319,63 36 2 Sedang 10 Kupang NTT 1.447.033,64 4.734.999,90 31 2 Sedang 11 Ambon Maluku 2.880.468,10 5.401.300,00 53 1 Rendah 12 Ternate Maluku Utara 2.324.941,90 3.171.500,00 73 1 Rendah 13 Makassar Sulawesi Selatan 2.088.126,16 4.566.000,11 46 2 Sedang 14 Mamuju Sulawesi Barat 1.190.590,92 1.682.250,06 71 1 Rendah 15 Palu Sulawesi Tengah 5.411.736,51 6.803.299,78 80 1 Rendah 16 Kendari Sulawesi Tenggara 2.853.989,85 3.814.000,16 75 1 Rendah
Sumber : Pengolahan Data dari BPN Tahun 2007
Ibukota provinsi tersebut
diasumsikan  juga  memiliki  IPT  tinggi. Artinya  Kota  Kota  Lampung,  Kota Serang, Kota Jakarta dan Kota Semarang, bahwa  hutan  disekitar  kota-kota  tersebut sudah sangat  jarang dan  tergantikan oleh penggunan tanah permukiman dan pertanian.  Sedangkan  Kota  Tanjung Pinang,    Kota  Pangkal  Pinang,  Kota Mamuju, dan Kota Ternate belum terdata atau  datanya  belum  diinformasikan (Tabel 6).
Pada  Tabel  6  memperlihatkan bahwa  untuk  masing-masing  kota  pesisir
di  Indonesia  perubahan  penggunaan tanahnya  yang  termasuk  tinggi  adalah Kota  Medan,  Kota  Lampung,  Kota Serang, Kota Jakarta, Kota Semarang dan Kota  Surabaya.  Perubahan  penggunaan tanah yang masuk kategori sedang adalah Kota  Mataram,  Kota  Kupang  dan  Kota Makassar.  Sedangkan  Kota  Pangkal Pinang,  Kota  Tanjung  Pinang,  Kota Ambon,  Kota  Ternate,  Kota  Mamuju,
Kota  Palu  dan  Kota  Kendari  tergolong perubahan  penggunaan  tanah  konversi hutannya rendah.
Tabel 6. Luas Penggunaan Tanah Hutan Tahun 2004
No Nama Kota Nama Provinsi Luas Hutan per Provinsi (Ha) Luas Penggunaan Tanah Total (Ha) % Luas Hutan Indeks PT Peringkat 1 Medan Sumatera Utara 2.248.700,67 7.168.070,21 31 2 Sedang 2 Lampung Lampung 813.070,32 3.078.514,02 26 3 Tinggi 3 Pangkal Pinang Bangka Belitung No Data No Data No Data 4 Tanjung Pinang Kep. Riau No Data No Data No Data 5 Serang Jawa Barat 767.758,02 4.136.059,13 7 3 Tinggi 6 Jakarta Jakarta 106,30 63.499,70 0 3 Tinggi 7 Semarang Jawa Tengah 501.050,88 3.037.458,34 16 3 Tinggi 8 Surabaya Jawa Timur 1.127.441,40 4.377.115,56 26 3 Sedang 9 Mataram NTB 1.167.435,95 1.879.180,89 62 1 Rendah 10 Kupang NTT 1.718.592,85 4.415.140,78 39 2 Sedang 11 Ambon Maluku 6.637.378,58 7.993.689,32 83 1 Rendah 12 Ternate Maluku Utara No Data No Data No Data 13 Makassar Sulawesi Selatan 3.216.378,31 5.826.167,56 55 2 Sedang 14 Mamuju Sulawesi Barat No Data No Data No Data 15 Palu Sulawesi Tengah 3.856.263,22 6.343.722,77 61 1 Rendah 16 Kendari Sulawesi Tenggara 2.646.237,71 3.556.356,27 74 1 Rendah
Sumber : Pengolahan Data dari BPN Tahun 2004
Gambaran  Indonesia  untuk  I-PT
secara  keseluruhan  ditampilkan  pada
Gambar  9.  Hasil  ini  memperlihatkan bahwa  kondisi  perubahan  penggunaan tanah hutan di Indonesia cenderung cepat
karena Indonesia di dominasi oleh Indeks perubahan  tinggi  dan  sedang  yang tersebar  merata,  sedangkat  I-PT  tingkat rendah hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
Tabel 7. Indeks Perubahan PT  Tahun 2004-2007
No Nama Kota Nama Provinsi Indeks PT 2004 Indeks PT 2007 Indeks Perubahan Peringkat 1 Medan Sumatera Utara 2 3 5 Tinggi 2 Lampung Lampung 3 3 6 Tinggi 3 Pangkal Pinang Bangka Belitung No Data 2
2* Rendah 4 Tanjung Pinang Kep. Riau No Data
1 1* Rendah 5 Serang Jawa Barat 3 3 6 Tinggi 6 Jakarta Jakarta 3 3 6 Tinggi 7 Semarang Jawa Tengah 3 3 6 Tinggi 8 Surabaya Jawa Timur 3 3 6 Tinggi 9 Mataram NTB 1 2 3 Sedang 10 Kupang NTT 2 2 4 Sedang 11 Ambon Maluku 1 1 2 Rendah 12 Ternate Maluku Utara No Data 1 1* Rendah 13 Makassar Sulawesi Selatan 2 2 4 Sedang 14 Mamuju Sulawesi Barat No Data 1 1* Rendah 15 Palu Sulawesi Tengah 1 1 2 Rendah 16 Kendari Sulawesi Tenggara 1 1 2 Rendah
Sumber : Pengolahan Data 2004-2007 (* asumsi digunakan  data tahun 2007 saja)
Gambar 9. Sebaran I-PT di ibukota provinsi pesisir di Indonesia (Tinggi =     ; Sedang =     ; Rendah =    )
Untuk  Pulau  Sumatera  perubahan penggunaan tanah (I-PT) terbagi menjadi 2  yakni  tinggi  untuk  Kota  Medan  dan Kota Lampung. Sedangkan Kota Tanjung Pinang  dan  Kota  Pangkal  Pinang  masuk kategori I-PT sedang (Gambar 10).
Di  Pulau  Jawa,  Semua  kotanya memiliki I-PT Tinggi (Gambar 11). Kota Jakarta, Kota Serang, Kota Semarang dan Kota  Surabaya  perubahan  penggunaan hutan menjadi non hutan sangat tinggi.
Di  Pulau  Sulawesi,  tidak  terdapat kota  dengan  I-PT  tinggi,  Kota  Makassar memiliki  I-PT  sedang,  Kota  Mamuju, Kota  Kendari  dan  Kota  Palu  masuk kategori IPT rendah (Gambar 12).
Di  Kepulauan  Sunda  Kecil  dan Kep.  Maluku  juga  tidak  terdapat  kota dengan  I-PT  tinggi,  Kota  Kupang  dan Kota  Mataram  memiliki  I-PT  sedang, sedangkan Kota Ambon dan KotaTernate memiliki I-PT rendah (Gambar 13).
(a) Kota Lampung;      (b) Kota Medan;    (c) Kota Tanjung (d) Kota Pangkal Pinang;                Pinang
Gambar 10. I-PT ibukota provinsi pesisir di Sumatera
(e) Kota Serang;   (f) Kota Jakarta;    (g) Kota Semarang;   (h) Kota Surabaya
Gambar 11. I-PT ibukota provinsi pesisir di Pulau Jawa
(i) Kota Makassar; (j) Kota Kendari;      (k) Kota Mamuju;     (l) Kota Palu
Gambar 12. Sebaran I-PT ibukota provinsi pesisir di Pulau Sulawesi
3.2. Indeks Sungai Sungai  menjadi  alat  tranportasi masuknya bahan pencemar kedalam laut. Indeks sungai
dihitung dengan menggunakan  sekala  peta  yang  sama, jumlah  sungai  dan  anak  sungai  yang muaranya masuk kelaut dan melalui kota pesisir, disebut sebagai Indeks Sungai (I-
S). Indeks Sungai berkisar antara 0 dan 9
(Tabel 8).
Gambaran  keseluruhan  Indonesia untuk  Indeks  Sungai  ditampilkan  pada Gambar  14.  Hasil  ini  memperlihatkan bahwa  kondisi  perubahan  penggunaan tanah hutan di Indonesia cenderung cepat karena  Indonesia  di  dominasi  tingkat tinggi  dan  sedang  yang  tersebar  merata, sedangkat  I-S  tingkat  rendah  hanya  ada di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
(m) Kota Mataram;  (n) Kota Kupang; (o) Kota Ternate;    (p) Kota Ambon
Gambar 13. I-PT ibukota provinsi Pulau Sunda Kecil dan Maluku
Tabel 8. Indeks Sungai Kota Pesisir di Indonesia
Sumber : Pengolahan Data dari Peta Skala 1 : 250.000
No Nama Kota Indeks Sungai (I-S)
Peringkat 1 Medan 9 Tinggi 2 Lampung 4 Rendah 3 Pangkal Pinang 0 Rendah 4 Tanjung Pinang 5 Sedang 5 Serang 4 Rendah 6 Jakarta 7 Sedang 7 Semarang 6 Sedang 8 Surabaya 5 Sedang 9 Mataram 2 Rendah 10 Kupang 0 Rendah 11 Ambon 0 Rendah 12 Ternate 0 Rendah 13 Makassar 1 Rendah 14 Mamuju 14 Tinggi 15 Palu 4 Rendah 16 Kendari 3 Rendah
Jumlah  sungai  di  Kota  Bandar Lampung  adalah  4  buah,  sedangkan jumlah  sungai  melalui  Kota  Medan berjumlah  9  buah  (Gambar  15).  Kota Bandar  Lampung  di  Provinsi  Lampung memiliki  I-S=4,  sedangkan  Kota  Medan di  Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki  I- S=9.  Kota  Tanjung  Pinang  di  Provinsi Kepulauan  Riau  mempunyai  I-S=5, sedangkan  Kota  Pangkal  Pinang  di
Provinsi  Bangka  Belitung  mempunyai  I- S=0.
Kota  Serang  di  Provinsi  Banten memiliki  I-S=4, Kota Jakarta di Provinsi DKI  Jakarta  memiliki  I-S=7,  Kota Semarang  di  Provinsi  Jawa  Tengah mempunyai  I-S=6, dan Kota Surabaya di Provinsi  Jawa  Timur  mempunyai  I-S=5 (Gambar 16).
Gambar 14. Sebaran Indeks Sungai ibukota provinsi pesisir di Indonesia (Tinggi =     ; Sedang =     ; Rendah =     )
(a)                           (b)                           (c)                            (d)
Gambar  15.  (a)  Kota  Lampung;  (b)  Kota  Medan;  (a)  Kota  Tanjung  Pinang;  (b)  Kota Pangkal Pinang
Kota  Mataram  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  memiliki  I-S=2,  Kota Kupang  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  memiliki  I-S=0,  Kota  Ternate  di Provinsi  Maluku  Utara  mempunyai  I- S=0,  dan  Kota  Ambon  di  Provinsi Maluku mempunyai I-S=0 (Gambar 17).
Kota Makassar di Provinsi
Sulawesi  Selatan  memiliki  I-S=1,  Kota Kendari  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara memiliki  I-S=3,  Kota  Mamuju  di Provinsi  Sulawesi  Barat  mempunyai  I- S=14, dan Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai I-S=4 (Gambar 18).

## 3.3.Kerentanan Lingkungan Pantai
Kondisi  kerentantan  lingkungan pantai banyak faktor penyebabnya, dalam tulisan  ini  hanya    dimasukkan  data pertambahan
jumlah penduduk,
perubahan  penggunaan  tanah  hutan  dan
jumlah  sungai  yang  masuk  ke  laut melalui  ibukota  provinsi  yang  berada  di pesisir. Berdasarkan nilai tingkat
peringkat  dari  indeks  variabel  tersebut, maka  dihasilkan  nilai  total  indeks variabel  untuk  menghasilkan  peringkat kerentanan  lingkungan  pantai  di  kota pesisir.  Hasil  penelitian  ini  menemukan ada  8  (delapan)  kota  pesisir  di  Indonesia yang  termasuk  dalam  kriteria  sangat rentan  (Nilai  Total  Tinggi)  yakni  Kota Medan,  Kota  Lampung,  Kota  Serang, Kota  Jakarta,  Kota  Semarang,  Kota Surabaya,  Kota  Mamuju  dan  Kota Makassar.  Kota  pesisir  yang  masuk kategori  kerentanan  sedang  hanya  Kota Pangkal  Pinang.  Kota  Tanjung  Pinang, Kota  Mataram,  Kota  Ambon,  Kota Kupang,  Kota  Kendari,  Kota  Palu  dan Kota  Ternate  masuk  kategori  kerentanan rendah (Tabel 9).
(a)                          (b)                           (c)                              (d)
Gambar 16. (a) Kota Serang;(b) Kota Jakarta; (c) Kota Semarang; (d) Kota Surabaya
(a)                     (b)                             (c)                                 (d)
Gambar 17. (a) Kota Mataram; (b) Kota Kupang; (c) Kota Ternate; (d) Kota Ambon
(a) (b)                                 (c)                          (d)
Gambar 18. (a) Kota Makassar;(b) Kota Kendari; (c) Kota Mamuju; (d) Kota Palu
Tabel 9. Tingkat Kerentanan Kondisi Lingkungan Laut Kota Pesisir di Indonesia
No Nama Kota Indeks Penduduk Tingkat Nilai IP Indeks PT Tingkat Nilai
IPT Indeks Sungai Tingkat Nilai
IS Total Nilai Tingkat
1 Medan 23.414 Tinggi 3
5 Tinggi
3 9
Tinggi 3 9 Tinggi 2 Lampung 10.820 Sedang 2
6 Tinggi
3 4
Rendah 1 6 Tinggi 3 Pangkal Pinang 5.490 Rendah 1
2 Rendah 1 0 Rendah 1 3 Rendah 4 Tanjung Pinang 9.340 Sedang 2
1 Rendah 1 5 Sedang 2 5 Sedang 5 Serang 16.090 Tinggi 3
6 Tinggi 3 4 Rendah 1 7 Tinggi 6 Jakarta 133.276 Tinggi 3
6 Tinggi 3 7 Sedang 2 8 Tinggi 7 Semarang 5.749 Sedang 3
6 Tinggi 3 6 Sedang 2 7 Tinggi 8 Surabaya 21.021 Tinggi 3
6 Tinggi 3 5 Sedang 2 8 Tinggi 9 Mataram 4.707 Rendah 1
3 Sedang 2 2 Rendah 1 4 Rendah 10 Kupang 6.913 Rendah 1
4 Sedang 2 0 Rendah 1 4 Rendah 11 Ambon 9.184 Sedang 2
2 Rendah 1 0 Rendah 1 4 Rendah 12 Ternate 453 Rendah 1
1 Rendah 1 0 Rendah 1 3 Rendah 13 Makassar 24.778 Tinggi 3
4 Sedang 2 1 Rendah 1 6 Tinggi 14 Mamuju 8.995 Sedang 2
1 Rendah 1 14 Tinggi 3 6 Tinggi 15 Palu 6.505 Rendah 1
2 Rendah 1 4 Rendah 1 3 Rendah 16 Kendari 5.992 Rendah 1
2 Rendah 1 3 Rendah 1 3 Rendah
Sumber : Hasil Analisis
Kota  di  pesisir  yang  memiliki tingkat  kerentanan  tinggi  adalah  Kota Medan,  dengan  variabel,  pertambahan penduduk  tinggi,  perubahan  penggunaan tanah  tinggi  dan  jumlah  sungai  tinggi. Sedangkan  kota  Jakarta  dan  surabaya dengan  pertambahan  jumlah  penduduk dan perubahan penggunaan tanah tinggi, jumlah  sungai  masuk  kategori  sedang (Gambar 19).
Selain  Kota  Medan,  Jakarta  dan Surabaya  yang  memiliki  lingkungan
panati  dengan  tingkat  kerentanan  Tinggi adalah  Kota  Lampung,  Kota  Semarang dan  Kota  Serang  dengan  variabel Perubahan  Penggunaan  Tanah  Tinggi,
Sedangkan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah sungai dengan nilai Sedang dan Rendah (Gambar 20).
Kota  di  pesisir  yang  juga  memiliki tingkat  kerentanan  tinggi  adalah  Kota Makassar  dan  Kota  Mamuju.  Variabel pertambahan  jumlah  penduduk  tinggi untuk Makassar dengan perubahan
penggunaan  tanah  sedang  dan  jumlah sungai  sedikit  (Rendah).  Kota  Mamuju dengan  jumlah  sungai  banyak  (Tinggi), tetapi  pertambahan  jumlah  penduduk sedang dan perubahan penggunaan tanah rendah (Gambar 21).
Berdasarkan  pada  Gambar  22, terlihat  hampir  sebagian  besar  kota  di pesisir Indonesia memiliki kondisi lingkungan  pantainya  sangat  rentan terhadap  pencemaran  yang  diakibatkan
oleh pertambahan jumlah penduduk yang tinggi,  perubahan  penggunaan  tanah hutan menjadi permukiman dan pertanian tinggi serta jumlah sungai yang masuk ke lautnya  banyak.  Makin  tinggi  jumlah pertambahan  penduduk,  makin  tinggi perubahan  penggunaan  tanah  hutan,  dan makin  banyak  (tinggi)  jumlah  sungai, maka semakin rentan kondisi lingkungan pantai yang berada di kota pesisir.
(a) (b)               (c)
Gambar 19. (a) Kota Medan; (b) Kota Jakarta; (c) Kota Surabaya
(a) (b)                            (c)
Gambar 20. (a) Kota Lampung; (b) Kota Semarang; (c) Kota Serang
(a) (b)
Gambar 21. (a) Kota Makassar; (b) Kota Mumuju
Gambar 22. Sebaran Tingkat Kerentanan Lingkungan Pantai Kota Pesisir di Indonesia (Tinggi =     ; Sedang =      ; Rendah =     )

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah terdapat tujuh kota dengan tingkat kerentanan  lingkungan  pantai  tinggi. Kota  Medan  adalah  kota  yang  paling rentan  kondisi  lingkungan  pantainya, diikuti oleh Kota Lampung, Kota Jakarta, Kota  Surabaya,  Kota  Serang,  Kota Semarang,  Kota  Makassar  dan  Kota Mamuju.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa 50 % kota pesisir di Indonesia (8 dari 16 kota  yang  diteliti)  kondisi  lingkungan pantainya  rentan  terhadap  pencemaran akibat  aktifitas  manusia  yang  berada  di kota pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin  tinggi  jumlah  pertambahan penduduk,  perubahan  penggunaan  tanah hutan  yang  terjadi  dan  jumlah  sungai  di kota  pesisir  lebih  banyak,  maka  semakin tinggi pula tingkat kerentanan lingkungan pantainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Penggunaan Tanah Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional. Anonim. 2006. Prosiding Seminar Nasional  Pendekatan Spasial  dalam Pembangunan  Negara  Kepualaun Tropika. Ikatan Geograf Indonesia. Anonim.  1984.  Atlas  Penggunaan  Tanah Republik Indonesia. Direktorat
Jenderal  Agraria,  Dep.  Dalam
Negeri. Publikasi No. 333.
Anonim. 1996. Informasi dan Klasifikasi Data  Kelautan  Di  Lokasi  Proyek MREP,  Buku  ke  3.  Direktorat TISDA, BPP Teknologi.
Anonim.    1999.  Perubahan  Tutupan
Lahan  dan  Penggunaan  Tanah  Di Indonesia  dalam  kaitannya  dengan Studi LUCC-IGBP. Direktorat TISDA, BPP Teknologi. BPS.  2010.  Agregat  Hasil  Sensus Penduduk,  Badan  Pusat  Statistik. http://www.bps.go.id/65tahun/SP2
010_agregat_data_perProvinsi.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Sumatera Utara. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ sumut/1200.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi  Lampung.  http://www. go.id/hasilSP2010/lampung/1800.p df. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Bangka Belitung
http://www.bps.go.id/hasilSP2010/
babel/1900.pdf.
BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk., BPS Provinsi Kepulauan Riau http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ kepri/2100.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS
Provinsi Banten.
BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi DKI Jakarta. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ dki/3100.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Jawa Tengah. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ jateng/3300.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Jawa Timur. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ jatim/3500.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Maluku Utara. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ malut/8200.pdf.
BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS
Prov.  Maluku.  http://www.bps.go. id/hasilSP2010/maluku/8100.pdf.
BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Sulawesi Tengah. http://sulteng.bps.go.id/index.php? option=com_content&task=blogse ction&id=4&Itemid=29. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ sultra/7400.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Sulawesi Barat. http://sulbar.bps.go.id/file/booklet. MP.sulbar.pdf. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi Sulawesi Selatan. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ sulsel/7300.pdf.
BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. http://ntt.bps.go.id/index.php?optio n=com_content&view=article&id=
120:hasil-sensuspenduduk-2010  & catid=1:berita. BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk. BPS Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. http://www.bps.go.id/hasilSP2010/ ntb/5200.pdf. Hafsaridewi, R. 2004. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Pada Pemanfaatan Lahan dan Ketersediaan Air Bersih (Pendekatan System Dynamic studi kasus  Pulau  Panggang),  Tesis  Ilmu Lingkungan, Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Indonesia.
Kartono,  H.,  S.  Rahardjo,  dan  I.M. Sandy.  1989.  Esensi  Pembangunan Wilayah  dan  Penggunaan  Tanah Berencana.  Jur.  Geografi  FMIPA UI. Kaiser,  E.J.,  D.R.  Godscalk,  and    F.D. Chapin.  1995.  Urban  Land  Use Planning,  4 th Edition,  University  of Illionois Press. Rahadjo, S. 2005. Pengaruh  Penggunaan
Tanah  Terhadap  Kualitas  Hidup. Disertasi  Program  Doktor  Ilmu Lingkungan, Fakultas Pasca Universitas Indonesi. Supriatna.  2001  Dasar-dasar  Sistem Informasi Geografis. Dept. Geografi  MIPA  UI.  Kampus  UI Depok. Wibowo A., Kamarudin, dan Yadi. 2009. Pemetaan Ekologis Sepadan Sungai. Jurnal  Geografi ,  2(1),
Dept.  Geografi FMIPA UI.