Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (1) (2018): 23-30

## ANTHROPOS:
Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di Kabupaten Karo
Herty Delima Purba*, M. Arif Nasution, & Warjio

## Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Indonesia

## Abstrak
Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  sukarela  dari  seseorang  atau  kelompok  untuk  berpartisipasi  secara aktif  dalam  kehidupan politik  dengan  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  otoritas  atau  mempengaruhi  pemilihan  pejabat  negara  dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo tepatnya di kantor DPRD Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara kuantitas, keterlibatan perempuan di kantor politik di Kabupaten Karo masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada dan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat di kantor politik dan yang tidak terlibat. Dibandingkan dengan daerah  lain,  perempuan  di  Kabupaten  Karo  dalam  hal  keterlibatan  dalam  politik  karena  kepala  daerah  kurang.  Dalam  dua periode pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 dan 2015 hanya ada satu kader yang mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.  Pada  dasarnya  kebutuhan  perempuan  dan  laki-laki  tentu  berbeda,  untuk  mengakomodasi  dan  memahami  masalah perempuan  dan  untuk  merumuskan  kebijakan  ideologi  yang  lebih  ideal  jika  perempuan  berpartisipasi  aktif  dalam pembuatannya.
Kata Kunci : Partisipasi. Kader Perempuan, Pilkada

## Abstract
Political  participation  is  the  voluntary  activity  of  a  person  or  group  to  participate  actively  in  political  life  by  taking  part  in  the electoral  process  of  the  authorities  or  influencing  the  selection  of  state  officials  and/or  actions  taken by  them,  and  directly  or indirectly influence government policy (public policy). The type of research used by researchers in this study is a qualitative approach with descriptive study. This research was conducted in Karo Regency precisely in Karo Regency parliament office. The results of this study explain that in quantity, the involvement of women in political office in Karo Regency is still lacking. This can be seen from the existing data and the results of interviews with various informants involved in political office and who are not involved. Compared to other regions, women in Karo District in terms of involvement in politics as regional heads are lacking. In two periods of regional head elections, in 2010 and 2015 there was only one cadre nominating himself as regional head. Basically the needs of women and men  are  certainly  different,  to  accommodate  and  understand  the  problems  of  women  and  to  formulate  a  more  ideal  ideological policy if women participate actively in the making.
Keywords : Participation. Female Cadres, Pilkada
How to Cite: Purba, H.D. Nasution, M.A. & Warjio (2018), Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di Kabupaten Karo. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (1): 23-30 *Corresponding author:
E-mail: hertydelimapurba@gmail.com ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Partisipasi  politik  merupakan  salah  satu syarat  utama  demi  tegak  dan  berjalannya demokrasi.  Demokrasi  juga  berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah  dan  kebijakan  negara.  Sedangkan  sebagai defenisi  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau  kelompok secara  sukarela  untuk  ikut  serta  aktif  dalam kehidupan politik,  yaitu  dengan  jalan  mengambil bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa  atau mempengaruhi  seleksi  pejabat negara  atau tindakan  secara  langsung  atau Tidak  langsung dalam mempengaruhi  kebijakan  pemerintah ( public policy ).
Kegiatan  ini  mencakup  tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum,  menjadi  anggota  suatu  partai  atau kelompok  kepentingan  mengadakan  hubungan dengan pejabat pemerintah atau mencalonkan  diri menjadi  kepala  daerah. Berbicara  mengenai partisipasi  politik  perempuan  di  Indonesia, khususnya  keterlibatan  mereka  dalam  lembaga- lembaga  politik  formal,  maka  yang  terjadi  adalah representasi perempuan yang rendah didalamnya.
Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak  banyak  dilibatkan  dalam  proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan  mengena  kepada  mereka.  Idealnya  semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan  bahkan  melanggar  hak  asasi  manusia,  jika perempuan  masih  juga  dimarginalisasikan. Partisipasi  perempuan  dibidang  politik  pada  masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota  parlemen.  Partisipasi  perempuan  dalam pemilu  legislatif  menunjukan  adanya  kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya.
Kemajuan  jaman  telah  banyak  mengubah pandangan  tentang  perempuan,  mulai  dari pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  perempuan hanya  berhak mengurus  rumah  dan  selalu  berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus  berada  di  luar  rumah,  kemudian  dengan adanya  perkembangan  jaman  dan  emansipasi untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.
Perempuan sudah aktif berperan di berbagai bidang  kehidupan,  baik  sosial,  ekonomi,  maupun politik. Yang  seharusnya pekerjaan-pekerjaan tertentu,  yang  sepuluh  atau  dua  puluh  tahun  lalu hanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut  sudah  bisa  dan  biasa  dilakukan perempuan, termasuk pekerjaan kasar sekalipun.
Diantara  sektor-sektor  publik  yang  telah dimasuki perempuan, sektor politik merupakan hal yang  sangat  menarik  sekaligus  sangat  penting. Menarik  karena  secara  historis  memang  sangat kecil keterlibatan perempuan dalam politik praktis.
Peran perempuan dalam politik di Indonesia saat  ini  memang  semakin  kuat,  hal  itu  terlihat makin  banyaknya  kepala  daerah,  anggota  DPR, bahkan  para  mentri  yang  dijabat  seorang  wanita. Bukan  hanya  menjabat  namun  kekuatan  mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan  menjadi  sebuah  warna  tersendiri  bahkan dengan  segala  sifat  kewanitaannya  hal  itu  akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia.
Partisipasi  dan  keterwakilan  mereka  dalam perumusan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan merupakan  salah  satu  langkah  nyata  untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan  di  DPRD  serta  pengambilan  keputusan, namun  peranan  perempuan  pada  jabatan-jabatan tersebut  di  Kabupaten Karo nampaknya  masih kurang.
Dunia politik  dalam pemilu maupun  pilkada tidak  hanya  menjadi  dominan  kaum  laki-laki  saja, kaum  perempuan  juga  harus  ikut  ambil  bagian dalam  kancah  politik,  untuk  mendorong  kader- kader  perempuan  potensial  menduduki  posisi penting  pengambilan  keputusan  seperti  halnya pada pemilihan kepala daerah.
Pemilihan  Kepala  Daerah  dilakukan  secara langsung  oleh  penduduk  daerah  administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan  otonami  daerah  salah  satunya  juga ditentukan  oleh  pemimpin  lokal.  Semakin  baik pemimpin  lokal  yang  dihasilkan  dalam  pilkada langsung,  maka  komitmen pemimpin  lokal  dalam mewujudkan kesejahteraan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  wakil  Kepala Daerah,  baik  Gubernur  dan  wakil  Gubernur maupun Bupati/Walikota dan wakil
Bupati/Walikota,  secara  langsung  merupakan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin  daerah. Tetapi yang  terjadi  pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara  langsung  di  Kabupaten  Karo sejak  Periode tahun  2010  dan  Periode  2015,  tampak tiga kader perempuan  yang  ikut  terlibat  dalam  aktivitas  riil politik  pada  proses  pelaksanaan  pilkada  langsung tersebut,  terutama  pada  kegiatan  politik  pada partai  masing-masing.  Hal  ini  dikarenakan  para kader  perempuan  yang  tidak  berminat  untuk terlibat  kedalam  aktifitas  riil  politik  pada pelaksanaan Pilkada.  Kondisi  itu  juga  semakin dipersulit oleh aturan dan  pola yang diberlakukan partai  yang  tentu  tidak  mudah  bagi  perempuan untuk dapat menembusnya.
Gambaran pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karo  tersebut,  tentu  saja  menimbulkan  sejumlah pertanyaan  yaitu  mengapa  partisipasi  politik perempuan  masih  rendah  walaupun  telah  ada gerakan feminisme yang bisa menjadi loncatan bagi terwujudnya  peningkatan  partisipasi  politik perempuan.  Kondisi  demikian  berarti  disebabkan adanya  sejumlah  kendala  yang  menghambat perempuan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  politik didalam partai khususnya.
Oleh  karena  itu  sangat  perlu  kiranya  digali lebih  dalam  lagi  kendala  apa  yang  dihadapi  oleh para kader  perempuan sehingga  menyebabkan para kader perempuan partai politik tersebut tidak dapat  terlibat  secara  penuh  dalam  proses pelaksanaan  Pilkada  langsung  di  Kabupaten  Karo sejak  pertama  kali dilakukan  Pilkada  langsung berjalan dengan sukses.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Karo  tepatnya  di  kantor  DPRD Kabupaten  Karo,  yang  dimana  di  kantor  tersebut terdapat  kader  perempuan  parpol  sebagai informan dari penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini yang  menjadi  sumber informasi  untuk  memperoleh  data  dari  penelitian ini  adalah dengen  menetapkan  beberapa  kriteria antara  lain: Kader  Perempuan  Partai  Politik  yang
sudah  bergabung  dalam  parpol  diatas  5  tahun, sebanyak 6 orang, Perempuan Asli Kabupaten Karo sebanyak 3 orang  serta  Wakil  Bupati  Kabupaten Karo saat ini.
Data  primer dikumpulkan  melalui melalui observasi  atau  pengamatan  secara  langsung  serta wawancara  dengan  para  informan  yang  telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi perempuan dalam jabatan-jabatan politik  seperti  salah  satunya  adalah  bupati  atau wakil bupati dalam sebuah daerah tentunya dapat dilihat  dari  jumlah  atau  kuantitas  mereka  di dalamnya. Tingkat
partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan- perempuan  untuk  mulai  memberdayakan  dirinya termasuk  dalam  ikut    merumuskan  kebijakan  dan pengambilan  keputusan  yang  nantinya  akan berdampak  dan  memberi  konstribusi  yang  besar bagi daerahnya.
Keterlibatan  perempuan  dalam  kontes pilkada  di  setiap  daerah  dapat  dilihat  melalui beberapa  indikator-indikator  untuk  mengetahui sejauh mana perempuan mengepakkan sayapnya di dunia politik. Berikut beberapa indikatornya:
1. Jumlah  Perempuan  dalam  Kontestasi Pilkada di Kabupaten Karo.
Dari  data-data  yang  peneliti  dapatkan, Kabupaten  Karo  hingga  saat  ini    masih menampakkan  kesenjangan  jumlah  perempuan- perempuan  yang    menduduki  kursi-kursi  politik. Dapat kita lihat misalnya saja dari desa-desa yang sampai saat ini masih banyak dipimpim oleh kepala desa seoarang laki-laki.
Perempuan  juga  memiliki  kesempatan  dan peluang  untuk  berpartisipasi  merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data pengamatan dan  wawancara  langsung  yang  peneliti  dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Karo hanya ada 7 orang dari 35 anggota DPRD.
Dengan  jumlah  yang  sedikit  ini  pula berakibat  pada  kebijakan-kebijakan  yang  pro kepada  perempuan  akan  sulit  untuk  dilaksanakan. Sebagai  perumus  kebijakan  memang  dibutuhkan jumlah  perempuan  yang  lebih  banyak  lagi, setidaknya  meningkat  dari  angka  7.  Hal  ini  tentu berpengaruh kepada pemilihan kepala daerah yang jarang  terlihat  ada  calon  dari  perempuan.  Karena
untuk  mencalonkan  diri  menjadi  calon  dalam pilkada  harus  mendapatkan  dukungan  dari  partai politik.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  dua  kali  periode pilkada di Kabupaten Karo hanya sedikit ada kader perempuan  partai  yang  dicalonkan  oleh  partai untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati.

## 2. Pandangan  Perempuan  terhadap  Politik dan Pilkada
Untuk  melihat  tingkat  partisipasi  dan  minat perempuan dalam jabatan politik khusunya jabatan kepala  daerah,  peneliti  ingin  mengkaji  pandangan dan  pemahaman  dasar  perempuan- perempuan  di Kabupaten  Karo  tentang  dunia  politik.  Pandangan perempuan-perempuan  mengenai  dunia  politik tentunya akan berkaitan erat dengan minat mereka melangkahkan  kakinya  untuk  ikut  berpartisipasi dalam politik.
Jabatan  politik  memiliki  kekuatan  dan kekuasaan  yang  lebih  tinggi    karena  dipilih langsung  oleh  rakyat.  Tidak  memiliki  pola  pikir yang  tertutup  cenderung  tidak  menirima perbedaan.  Karena  setiap  orang  dalam  politik memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Lebih  khusus  politik  tidak  mengenal  perbedaan jenis  kelamin  tapi  lebih  kepada  kemampuan seseorang  dalam  memberi  pengaruh  dan perubahan yang baik pada sebuah daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  kita analisis  bahwa  masyarakat  saat  ini  sangat mengharapkan  politik  yang  lebih  sehat.  Politik tidak  hanya  berhubungan  dengan  materi  dan kedudukan  semata,  tetapi  merupakan  jalan  yang harus  digunakan  untuk  memperbaiki kehidupan bersama  bukan  hanya  kehidupan  pribadi  ataupun partai yang  mengusungnya.
Menurut  ibu  Wakil  Bupati  Kabupaten  Karo Corry  Sibayang,  baik  itu  negara  atau  pemerintah sudah  memberi  peluang  yang  besar  kepada  kaum perempuan  untuk  berperan  dalam  arus perpolitikan  negara  kita  tanpa  ada  deskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di  rumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan dibutuhkan  sumbangsih  pemikiran  dan  tenaganya dalam  dunia politik.
Meski peluang terus dibuka untuk eksistensi perempuan  di  bidang  politik  namun  jika  pikiran- pikiran  yang  seperti  itu  terus  menggerogoti  para perempuan  maka  minat  akan  susah  untuk diberdayakan.  Negara  pada  umumnya  dan  daerah
pada  khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa  untuk  sama-sama    berjuang  mencapai kesejahteraan bersama.
Jadi  dapat  kita  lihat  dari  pernyataan- pernyataan  di  atas  bahwa  politik    bukan  hal  yang instan,  tapi  sebuah  kekuatan  dan  kapabilitas  yang diasah    terus  menerus  untuk  memperoleh kekuasaan  dengan  membekalkan  diri  dengan pengalaman dan pemahaman yang matang dan niat yang  tulus untuk kesejahteraan bersama.

## 3. Faktor-Faktor  Penghambat  Partisipasi Kader Perempuan Dalam Kontestasi Politik
Dengan  melihat  kurangnya  partisipasi perempuan  dalam  politik  seperti  dalam  pilkada  di Kabupaten  Karo  tentunya  disebabkan  oleh beberapa  faktor.  Faktor- faktor  yang  peneliti  kaji melalui  pengamatan,  literatur  serta  hasil wawancara    dengan  berbagai  informan  adalah sebagai berikut:

## a) Faktor Internal

## 1) Kapabilitas  Kader  Perempuan  untuk Terlibat dalam Kontestasi Pilkada
Berbicara  tentang  kapabilitas  untuk  terjun dalam  dunia  politik  dan  untuk  menjadi  seorang pemimpin,  tentunya  hal  yang  menjadi  landasan utama  adalah  dengan  ukuran  tingkat  pendidikan serta  pengalaman  organisasi.  Kedua  hal  ini  adalah bekal  wajib  agar  perempuan  yang  berada  dalam jabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas.
Menurut penjelasan beberapa informan yang masing-masing  berprofesi  sebagai  anggota  DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Karo salah satu yang hal  yang  menyebabkan  rendahnya  kuantitas  atau jumlah  perempuan  khususnya  kader  perempuan dalam  kontestasi  pilkada  di  Kabupaten  Karo  bisa disebabkan  dari  akarnya,  yakni  masih  rendahnya tingkat pendidikan  kaum perempuan utamanya di pelosok-pelosok desa dibandingkan laki-laki.
Untuk  menjadi  seorang  pemimpin  dan pengambil  keputusan  misalnya  untuk  menjadi anggota  DPRD  bahkan  menjadi  Kepala  Daerah, tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang  perempuan  khususnya  kader  parpol  itu sebaiknya  pula  ditopang  oleh  tingkat  pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang.
2) Minat  Kader  Perempuan  Untuk  terlibat  dalam Kontestasi Pilkada
Pada  faktor  terakhir  ini,  peneliti  mengkaji lebih  dalam  lagi  terkait  dengan  minat  kader perempuan  di  Kabupaten  Karo  dalam  arus
perpolitikan  sebagai  perumus  kebijakan  dan pengambil  keputusan.  Melalui  faktor-faktor  yang telah  dikaji  sebelumnya,  berbagai  informasi  dari informan-informan telah menjelaskan hal-hal yang menghambat  keterlibatan  perempuan  dalam jabatan  politik  seperti  dari  sisi  pendidikan, pengalaman  organisasi,  keuangan,  budaya  serta kebijakan.
Pada  dasarnya  setiap  manusia  memiliki alasan  untuk  menjatuhkan  sebuah  pilihan  dalam hidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatan politik seperti kepala daerah adalah sebuah pilihan. Ibu  Lesna  br  Sembiring  sebagai  ibu  rumah  tangga di  wilayah  pedesaan  pada  dasarnya  menjelaskan hal  yang  serupa,  mereka  menampakkan  harapan yang  besar  supaya  perempuan-perempuan  di Kabupaten  Karo  khusunya  yang  sudah  terlibat dalam  partai  politik  harus  meningkatkan partisipasinya  dalam  politiknya  dengan  ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Perempuan  akan  bersaing  ketat  pada pemilihan  anggota  DPRD  tahun  ini.  Peneliti berharap  dengan  peningkatan  jumlah  caleg tersebut  berdampak  baik  bagi  keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada. Meningkatnya jumlah perempuan sebagai perumus kebijakan  dalam  tataran  DPRD  nantinya  akan merambah  juga  pada  peningkatan  keterlibatan perempuan  dalam  kontes-kontes  politik  setingkat pemilihan kepala daerah.
b) Faktor Eksternal
1) Kebijakan  Partai Kebijakan
yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi  dalam arus politik pemerintahan  mulai  terbuka  lebar.  Seperti  UUD 1945 pasal  27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan.
INPRES  RI  No.9  tahun  2000  tentang peningkatan  partisipasi    perempuan  dalam pembangunan  nasional,  serta  yang  marak dibicarakan    saat  ini  mengenai  UU  No.10  tahun 2008  tentang  pemilu  legislatif  pada  pasal    53,  54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang 30% keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.
Dalam  hal  kebijakan  tersebut,  perempuan telah  diberi  kesempatan    untuk  berpolitik  demi pembangunan  bangsa  dan  negara.  Namun  pada
kenyataannya  peluang  tersebut  belum  digunakan secara  maksimal  oleh    perempuan.  Menurut  ibu Corry  Sibayang  selaku  kader  perempuan  partai yang  juga  wakil  bupati  Kabupaten  Karo  pertama perempuan yang dipilih langsung oleh masyarakat Karo,  menjelaskan  bahwa  berbagai  upaya  telah dilakukan negara untuk mendongkrak keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi untuk kebijakan  perempuan  mencalonkan  diri  kedalam pilkada  sangat  sedikit  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan kebijakan  dari  setiap  partai  yang  masih  sangat kurang  percaya  kepada  perempuan  untuk  bisa memenangkan suara.
Kebijakan yang  lahir  dari  pemerintah tentang  aturan  keterlibatan  perempuan  sebesar 30%  merupakan  sebuah  jalan  yang  baik  bagi perempuan-perempuan  yang  memiliki  minat politik  dan  kepemimpinan  untuk  membekalkan dirinya  jauh-jauh  hari  sebelumnya  karena  pada zaman sekarang ini tidak ada lagi deskriminasi atau marginalisasi bagi kaum perempuan.
Masih  banyak  partai  politik  yang  memiliki kebijakan  kurang  berpihak  kepada  perempuan dalam hal pencalonan kadernya untuk maju  dalam kontestasi  politik.  Dengan  adanya  kebijakan tersebut, maka negara pada umumnya dan daerah pada  khususnya  membutuhkan  perempuan  yang berkualitas untuk menyumbangkan segenap fikiran dan  tenaganya  bersama kaum  laki-laki  untuk bekerja  sama  membangun  bangsa  yang  lebih  baik lagi. Tetapi tidak jarang juga para pengruus partai yang  memang  mengeluh  bahwa  sulitnya mendapatkan  sosok    kader  perempuan  yang  tepat untuk dijadikan calon bupati atau gubernur.
2) Akseptabilitas  dan  Nilai  Budaya  Lokal  di

## Kabupaten Karo
Akseptabilitas masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan politik khususnya dalam jabatan  kepala  daerah  merupakan  gambaran  akan tingkat penerimaan masyarakat di Kabupaten Karo terhadap  sosok  perempuan  dalam  perpolitikan. Sedangkan  nilai  lokal  merupakan  sebuah  budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa disebut dengan kearifan lokal.
Peneliti  mengkaji  dua  indikator  tersebut untuk melihat lebih jauh mengenai pandangan dan penerimaan  masyarakat  terhadap  perempuan dalam  jabatan  politik  khsusunya  kepala  daerah serta  nilai  lokal  yang  ada  di  Kabupaten  Karo  ini
sehingga  berpengaruh  terhadap  kurangnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Karo.
Menurut salah satu narasumber yakni ibu LS 48  Tahun  sebagai  Anggota  DPRD  menjelaskan bahwa masyarakat Tanah Karo saat ini sebenarnya sudah siap menerima kehadiran perempuan dalam perpolitikan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  apresiasi dari  warga  desa  yang  mendukung  dirinya  selama pencalonan  sampai  akhirnya  terpilih  menjadi anggota  DPRD.  Akan  tetapi  untuk  menduduki sebagai  kepala  daerah  atau  dikatakan  pemimpin, masayarakat  masih  memegang  teguh  budyaa  atau adat  leluhur  yang  memang  masih  mengutakan kepemimpinan laki-laki.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa kehadiran perempuan saat ini dalam politik sudah mulai mendapat dukungan dari masyarakat,
tetapi  untuk  keterlibatan  dalam  jabatn  politik seperti kepala daerah masih sedikit memiliki yakni dengan  adanya  nilai  lokal  Patriarki.  Dimana  nilai yang  menganut  atau  mengambil  garis  keturunan dari laki-laki sehingga terlihat sangat mengistimewakan laki-laki  dari  pada  perempuan, maka masyarakat Suku Karo lebih menilai Laki-laki lebih pas untuk menjadi pemimpin.
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  mendapat sebuah  gambaran  bahwa  di  Karo  ada  nilai  lokal yangmembatasi  perempuan  untuk  menjadi pemimpin, namun salah satu nilai atau makna dari nilai  patriarki  ini  bisa  menjadi  motivasi  bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga  bisa  memimpin  sebuah  daerah.  Untuk  lebih jelas secara  terperinci  berikut  penjelasan  melalui tabel matrik.

## Tabel Matrik
Faktor Penghambat Kader Perempuan Partai Politik dalam Kontes Politik Informan Faktor Internal Faktor Eksternal Kapabilitas/Kemampuan Minat Kebijakan Partai Nilai Budaya Lokal CS Kemampuan kader perempuan  partai  masih banyak yang kurang baik,
masih  perlu  adanya pendidikan  lebih,  untuk perempuan  yang  belum bergabung  di  parpol harus meningkatkan keterlibatan  perempuan di organisasi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat Minat  perempuan dalam  politik  sudah cukup  kuat,  melihat begitu  banyaknya perempuan  sebagai anggota  DPRD  yang bermunculan  saat ini  tetapi  tidak
berani  untuk  maju sebagai kepala daerah. Masih banyak partai yang memiliki kebijakan  kurang berpihak pada perempuan  dalam pencalonan  untuk maju dalam pilkada baik tingkat  kabupaten maupun tingkat provinsi. nilai  lokal  yang mengikat sebenarnya  sudah mulai sedikit melonggar  untuk perempuan, namun pikiran- pikiran perempuan itu sendiri yang belum terbuka. EA Kemampuan sudah mulai meningkat, khusunya perempuan  Karo  yang berada  di  Kota,  seperti Brastagi.  Tetapi  untuk Perempuan  di  Desa masih belum. Minat  sudah  sangat tinggi,  terlihat  dari setiap  priode  yang calon untuk anggota dewan,  tetapi  kalau untuk Pilkada masih banyak pertimbangan perempuan Karo. Banyak  kebijakan partai  yang  tidak bisa  diterima  oleh kodrat sebagai perempuan, misalnya harus kampanye ke daerah-daerah dari  pagi  sampai pagi  lagi  hingga urusan  keuangan yang terlalu besar. Budaya  Patriarki masih melekat keras pada paradigma perempuan perempuan di pedesaan Kabupaten  Karo. Menurut  mereka semua  urusan  di luar rumah diserahkan  pada laki-laki saja.
Berdasarkan  tabel  matrik  tersebut  dapat disimpulkan secara umum bahwa faktor penyebab tingkat  pertisipasi  kader  perempuan kab.  Karo rendah  diakrenakan  dua  faktor  yakni  internal  dan eksternal.  Internal  yang  paling  dominan  adalah minat  dari  kader  perempuan  itu  sendiri  sama halnya  dengan  faktor  eksternal  yakni  kebijakan partai  yang  paling  mendominasi  menghambat perempuan untuk maju dalam kontes politik.
Keterkaitan Nilai Patriarki
Terhadap Rendahnya Partisipasi Kader Perempuan dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Karo
Keterlibatankader  perempuan  partai  politik dalam proses pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi  politik.Namun  perempuan  tersebut tidak  dapat  berpartisipasi  secara  penuh  karena dipengaruhi oleh beberapa kendala. Yang dimaksud kendala  adalah  hal-hal  yang  menahan  atau merintangi  terjadinya  suatu  proses.  Dalam penelitian ini, kendala yang dimasud adalah hal-hal yang  menahan  atau  merintangi  kader  perempuan untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  proses pelaksanaan  pilkada  pada  partainya  masing- masing.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  kader perempuan  di  Kabupaten  Karo  ini  umumnya berasal  dari  Budaya  Patriarki  Suku  Karo  sendiri, karena  pada  dasarnya  partai  politik  telah memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  kader perempuan  untuk  dapat  terlibat  penuh  dalam kegiatan partai terutama pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karo.
Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bahwa  laki-laki memegang  kekuasaan  atas  semua peran penting dalam masyarakat,dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industry, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, pada dasarnya perempuan  tercabut  dari  akses    terhadap kekuasaan  atau  sama  sekali  tidak  punya  hak, pengaruh dan sumber daya, agaknya keseimbangan kekuasaan  justru  lebih  menguntungkan  bagi  laki- laki,  patriarki  merembes  ke  semua  aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial.
Setiap  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh laki-laki. Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada  wilayah-wilayah  umum  dalam  masyarakat. Mereka  secara  ekonomi,  sosial,  politik,  dan
psikologi  tergantung  pada  laki-laki,  khususnya dalam  institusi  pernikahan.Sehingga  dalam keluarga maupun masyarakat perempuan diletakkan  pada  posisi  subordinat  atau  inferior. Budaya  patriarki  memosisikan  perempuan  pada peran-peran  domestik  seperti  peran  pengasuhan, pendidik,  dan  penjaga  moral.Sementara  itu,  peran lakilaki  sebagai  kepala  rumah  tangga,  pengambil keputusan, dan pencari nafkah.
Hal  lain  yang  sangat  berpengaruh  terhadap rendahnya  partisipasi  kader  perempuan  dalam kontestasi  pilkada  Kabupaten  Karo  ialah  adanya persepsi  masyarakat  Suku  Karo  yang  menganggap perempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tangga dan  tidak  cocok  untuk  berperan  aktif  dalam memimpin  suatu  daerah.    Setingginya  jabatan perempuan  dirasa  cukup  hanya  sampai  anggota DPRD saja.

## SIMPULAN
Secara kuantitas, keterlibatan  perempuan dalam  jabatan  politik  di    Kabupaten  Karo  masih kurang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data-data  yang ada    serta  hasil  wawancara  dengan  berbagai informan yang terlibat dalam jabatan  politik serta yang  tidak  terlibat.    Dibandingkan  dengan  daerah lain    maka  perempuan  di  Kabupaten    Karo  dalam hal  keterlibatan  di  dunia  politik  sebagai  kepala daerah  masih  kurang.  Pada  dasarnya  kebutuhan perempuan  dan  laki-laki  tentunya  berbeda,  untuk menampung  dan  memahami  permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tantunya lebih  idealnya  jika  perempuan  ikut  aktif    dalam pembuatannya.    Kesulitan  perempuan  untuk membagi  waktu  antara  kegiatan  di  partai  dan dalam  keluarga  karena  keputusan-keputusan penting  dalam  partai  umumnya  dihasilkan  pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal  ini  membuat  kader  perempuan  tersebut kesulitan  untuk  dapat  mengikuti  dan  akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam partai. Pemahaman dan wawasan politik  yang  dimiliki  kader  perempuan  masih kurang terhdap dunia  politik yang mereka masuki tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  di  dalam  diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan  yang  mengangap  bahwa perempuan  tidak  pantas  untuk  menjadi  seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki  seperti  menjadi  pemimpin.  Persepsi
seperti  ini  masih  menjangkiti  diri  perempuan karena  kurang  memahami  pentingnya  peranan mereka  dalam  pengambilan  keputusan  politik partai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas. (2006).  Idealisme Perempuan  Indonesia dan amerika. Makassar: Eramedia
Astuti, M.D. (2006). Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan  di  Masa  Orde  Baru:  Kelahiran  dan Dinamika Gerakan Yasanti. Surabaya: Disertasi Fakih,  M. (2004).  Analisis  Gender  dan  Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hadiz, L. (2004). Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES.
Ihromi, T. O. (1995). Kajian Wanita dalam Pembangunan,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Karam,  A.  (2003).  Partisipasi  Politik  Perempuan:
Tinjauan Strategi dan Kecendrungan” dalam Partisipasi Politik
Perempuan  dan  Tata  Pemerintahan  yang  Baik: Tantangan Abad 21, UNDP.
Naqiyah,  N, (2005).  Otonomi  Perempuan,  Malang: Bayumedia Publishing.
Putra, D.K.S. (2012). Media dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kusmanto,  H., (2013). Peran  Badan Permusyawaratan Daerah dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Politik Masyarakat, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1): 41-47.
Suharyanto, A., (2014). Partisipasi  Politik  Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 166- 175
Susi  S dan  Adelita  L., (2015).  Partisipasi  Politik Perempuan  pada  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kota Medan,  Jurnal Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial Politik, 3 (1): 1-3.