## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 : 22 – 37
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i1.3373 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621
Optimalisasi Pelayanan Terdepan Berbasis Online (Petaba On)

## Dalam Penerbitan KTP Elektronik (E-Ktp) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie
Optimization of the Online-Based Front-Line Services (Petaba On) in the Issuance of Electronic ID (E-Ktp) at the Population and Civil Registration Office of Pidie Regency
Arief Maulana 1 , Rifanda Ansari 2
1 Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen Dewan Perwakilan Daerah RI
2 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Email: maulana_arief@ymail.com
(Diterima: 06-Maret-2024; Ditelaah: 06-Juni-2024; Disetujui: 11-Juni-2024)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menelaah  bagaimana  optimalisasi  pelayanan  terdepan berbasis online (Petaba  On)  dalam  penerbitan  KTP  Elektronik  (e-KTP)  di  Dinas  Dukcapil Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga menganalisis hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Petaba On agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif,  sementara  data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan utama dilakukan  menggunakan purposive  sampling ,  sedangkan  untuk  masyarakat  menggunakan accidental sampling . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petaba On dalam penerbitan e- KTP belum  berjalan  optimal  jika  dilihat  dari  dimensi  efisiensi  dan  efektifitas.  Jika  ditinjau  dari dimensi  ekonomis,  Petaba  On  telah  optimal  dikarenakan  dapat  menghemat  waktu, mempersingkat  jarak  tempuh,  dan  mengurangi  biaya  yang  harus  dikeluarkan  publik. Hambatan  yang  dialami  selama    pelaksanaan Petaba  On  ini  antara  lain  adalah  kurangnya anggaran  untuk  operasional  Petaba  On,  minimnya    SDM    baik    dari    segi  kualitas    dan kuantitas, dan sarana  dan  prasarana yang  belum  memadai.  Adapun upaya  yang  dilakukan untuk optimalisasi Petaba On adalah  dengan  menyusun  kembali rencana kerja anggaran yang  lebih  mengakomodasi  suksesnya  program  tersebut,  pembentukan  Petugas  Registrasi Gampong (PRG) yang lebih baik, dan meningkatkan koordinasi di level kecamatan.
Kata Kunci : e-KTP, Pelayanan Administrasi, Pencatatan Sipil, Petaba On.

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai  penduduk  terbanyak  di dunia.  Data  BPS  menunjukkan  bawa  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  2020-2021 adalah  1,25-1,22  persen  (Badan  Pusat  Statistik,  2023).  Hasil  sensus  penduduk  2020 menunjukkan  jumlah  penduduk  Indonesia  adalah  sebesar  270.203.917  jiwa,  dan
diproyeksikan  mencapai  279.476.346  jiwa  pada  tahun  2023  (CIA,  2023).  Fakta  ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Di satu sisi, penduduk adalah modal dasar pembangunan, namun di sisi lain, mereka juga  menjadi  target  pembangunan.  Dengan  kata  lain,  penduduk  berperan  sebagai  pelaku utama sekaligus sasaran pembangunan, memungkinkan semua instansi pemerintahan untuk mengatur  segala  kebutuhan  bagi  sejumlah  orang  dalam  masyarakat  tertentu.  Indonesia memIliki  jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak,  jadi  diperlukan  adanya  pencatatan  dan penertiban  administrasi  kependudukan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  Indonesia. Penertiban  dan  pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi setiap warga negara Indonesia perlu dilakukan dan dikelola  dengan baik  (Asri B & Fatahillah, 2019; Fadhil & Ilham, 2019; Rudiansyah et al., 2022).
Peran  pemerintah  sangat  vital  dalam  mengelola  dan  menertibkan  administrasi kependudukan.  Pelayanan  yang  unggul  sangat  diperlukan  untuk  menghindari  kekacauan dalam  tata  tertib  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  karena  inti  dari penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  memberikan  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat (Ali, 2023). Untuk dapat melaksanakan tugas  umum tersebut negara Indonesia menerapkan suatu sistem yang disebut dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan  kekuasaan  secara  hukum  untuk  dapat  menangani  bidang-bidang  atau  fungsi- fungsi tertentu kepada daerah otonom (Ismail, 2021; Rauf, 2018).
Dalam  rangka  mewujudkan  daerah  yang  berdaya  saing  tinggi,  banyak  pemerintah daerah  melakukan  berbagai  pelayanan  yang  inovatif  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanannya. Apabila pelaksanaan pelayanan yang diterapkan baik, maka akan berdampak baik juga terhadap kemajuan daerahnya (Hendiyani, 2019; Prabowo et al., 2022). Didasari hal itu,  pemerintah  daerah melakukan  berbagai  macam  cara  pelayanan  untuk  menjadikan daerahnya  semakin  terdepan,  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  meningkatkan kualitas pelayanan yang clean dan good governance.
Menurut  asas  demokrasi,  pemerintahan  adalah  untuk  melayani  masyarakat.  Bentuk pelayanan terhadap masyarakat sangatlah banyak jenisnya. Salah satunya adalah pelayanan dalam  pencatatan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Bentuk  pelayanan administrasi  kependudukan  pun  sangatlah  beragam  dan  banyak  jenisnya  (Utami,  2021; Wiratmaja & Sudana, 2019). Salah satu jenis pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan  yang  memanfaatkan  teknologi.  Dalam  pasal  1  (21)  UU  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan menjelaskan  bahwa  sistem  informasi  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  komunikasi adalah untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Kabupaten Pidie dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai sebuah  program online unggulan  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  demokrasi,  yaitu mempermudah  akses  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Program  ini  dinamakan  dengan program pelayanan terdepan administrasi kependudukan berbasis online (Petaba On). Petaba On  merupakan  program  pelayanan  publik  berbasis  jaringan  internet.  Dengan  adanya program Petaba On, masyarakat cukup mengisi data-data melalui aplikasi program Petaba On  tersebut  sebagai  prasyarat  pembuatan  dokumen  administrasi  kependudukan.  Hal  ini mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen administrasi kependudukannya. Program Petaba On ini berlandaskan  pada  Qanun  (Perda)  Kabupaten
Pidie  Nomor  4  Tahun  2014 yang menyebutkan bahwa program tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan publik, birokrasi dan pemerintahan.
Program  Petaba  On  dirancang  untuk  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana proses pelayanan administrasi kependudukan dan  pencatatan  sipil  dilakukan  secara  manual  di  ibukota  kabupaten.  Akibatnya,  banyak masyarakat  dari  pelosok  kecamatan  di  seluruh  Kabupaten  Pidie  yang  datang  untuk mengurus dokumen kependudukan, menyebabkan kepadatan dan seringkali keterlambatan dalam penyelesaiannya.
Tabel 1. Keadaan Eksisting dan Keadaan yang Diharapkan dari Program Petaba On No.
Keadaan Eksisting ( Das Sein ) Keadaan yang Diharapkan ( Das Sollen ) 1. Terjadinya  antrian  panjang  setiap  hari yang mengurus dokumen kependudukan pencatatan  sipil  karena pelayanan  terpusat  hanya  di  dinas kependudukan dan pencatatan sipil di ibukota kabupaten. Pelayanan  kepada  masyarakat  dibuat  di kecamatan  (kanor camat) sehingga tidak ada lagi  antrian  panjang  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil ibukota kabupaten.
2. Adanya  peran  perantara  dalam pengurusan dalam pengurusan dokumen  kependudukan  sehingga merugikan  masyarakat. Tidak  ada  lagi  peran  perantara  dalam pengurusan dokumen kependudukan, masyarakat dapat langsung mengurus sendiri di  kantor  camat,  sehingga  masyarakat  tidak perlu  lagi mengeluarkan  biaya  tidak  terduga kepada perantara.
3. Jarak  tempuh  masyarakat  ke  ibukota kabupaten yang rata-rata sangat jauh.
Jarak  tempuh  masyarakat  semakin  dekat dalam  mengurus  dokumen  kependudukan, karena  proses  penyelesaian  administrasi kependudukan  sudah  dipusatkan di ibukota kecamatan.

## Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie (2022)
Petaba On ini telah berjalan sejak awal tahun 2019, namun masih mengalami kendala dan  muncul  beberapa  masalah  yang  menyebabkan  program  ini  terhambat.  Seperti  yang diketahui  pada  akhir  tahun  2020,  dunia  digemparkan  dengan  ditemukannya  suatu  virus yang mematikan. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia tidak terkecuali dengan Kabupaten Pidie. Dengan  banyaknya  warga  Kabupaten  Pidie  yang  positif  Covid-19,  Pemerintah  Kabupaten mengalihkan  dana  yang  awalnya  dialokasikan  untuk program  Petaba  On  ini  dialihkan  ke penanggulangan  Covid-19.  Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  ini adalah kekurangan sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menggerakkan program ini.  Seperti  diketahui  program  ini  berbasis online ,  namun  dalam  proses  pelaksanaannya banyak pegawai yang belum memahami prosedur pelaksanaan program ini.
Selain itu masalah yang muncul selama pelaksanaan program ini adalah  sarana  dan prasarana  yang  mendukung  program  Petaba  On  ini  belum  memadai.  Jaringan  internet merupakan  sarana  utama  yang  diperlukan  untuk  optimalnya  program  ini.  Tapi  fakta  di lapangan  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  warga  di  pelosok  Kabupaten  Pidie  belum menerima  akses  jaringan  internet  yang  lancar.  Dengan  diberlakukannya social  distancing , mestinya program Petaba On ini menjadi solusi kepada perangkat Disdukcapil Kabupaten
Pidie  untuk  mencegah  dan  menghindari  keramaian  disaat  masa  pandemi  dan  bagi masyarakat yang ingin  mengurus  dokumen kependudukan. Jadi, dari data-data awal yang diperoleh, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan terkait program Petaba On tersebut,  yaitu:  1)  Kurangnya dana operasional  dalam pelaksanaan program Petaba  On;  2) Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk  program  Petaba  On;  dan  3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk Petaba On.
Berbicara tentang pelayanan dalam penerbitan KTP Elektronik, membandingkan studi terdahulu  yang  terkait  merupakan  hal  penting  untuk  dilakukan.  Misalnya,  studi  yang dilakukan oleh Tarliyah et al. (2022) menyimpulkan bahwa keseluruhan faktor semua faktor mempengaruhi  kualitas  pelayanan,  dengan  faktor  yang  paling  dominan  adalah  Pengaruh Warga,  Keadilan,  dan  Perhatian  Pribadi.  Ini  berarti  bahwa  kualitas  Disdukcapil  akan meningkat  jika  mereka  dapat  merespon  masyarakat  dengan  baik,  memperhatikan  faktor- faktor tersebut.
Penelitian Hasanah et al., (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik, sesuai dengan teori Edward III yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Hasba et al. (2022) dan Maskikit (2015), efisiensi pelayanan publik di Disdukcapil sudah baik, namun masih memerlukan perbaikan, penambahan infrastruktur, dan perubahan sistem  pelayanan  untuk  lebih  memudahkan  masyarakat.  Berbeda  dengan  temuan-temuan tersebut, studi Pakaya (2021) mengungkap bahwa kinerja Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan publik selama pandemi Covid-19 belum optimal, disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu: 1) proses verifikasi dan persetujuan NIK yang lebih lambat, 2) pembatasan akses masyarakat terhadap layanan online, 3) gangguan pada website dan sistem aplikasi, serta 4) keterbatasan anggaran..
Berdasarkan  masalah  tersebut,  penulis  memfokuskan  studi  ini  pada  peningkatan kinerja Petaba On di Disdukcapil Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan teori value for money . Value for money adalah suatu metode pengukuran kinerja dalam sektor publik yang mencakup tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Penerapan konsep ini dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik diharapkan  memberikan  manfaat  baik  bagi  organisasi  maupun  masyarakat.  Manfaat  yang diharapkan dari penerapan value for money pada organisasi sektor publik termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, pengadaan yang ekonomis, dan pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif (Mardiasmo, 2009).
Dengan mempertimbangkan permasalahan yang diuraikan serta hasil studi yang telah dilakukan, penelitian ini menjadi semakin penting dan menarik karena kurangnya penelitian yang  khusus  mengenai  peningkatan  pelayanan  data  kependudukan  di  Kabupaten  Pidie, terutama dengan memanfaatkan tiga indikator dari konsep value for money . Oleh karena itu, tujuan utama studi ini adalah untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Dengan mengkaji secara  kritis  3  indikator  pengukuran  kinerja  sektor  publik  tersebut,  studi  ini  difokuskan penyajiannya  pada  bagaimana  program  Petaba  On  menimbulkan  perubahan-perubahan penting di Kabupaten Pidie.

## B. METODE ( METHOD )
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif.  Melalui
pendekatan  ini,  peneliti  menciptakan  gambaran  yang  kompleks,  menelaah  kata-kata, melaporkan  detail  dari  pandangan  informan,  dan  melakukan  studi  dalam  situasi  alami (Creswell, 2014:46). Dengan menggunakan metode ini, peneliti juga memerlukan kedekatan yang intensif antara subjek penelitian dengan peneliti (Sugiyono, 2017).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  terstruktur,  observasi  dan dokumentasi.  Sedangkan  validasi  data  menggunakan  teknik  triangulasi.  Data  primer diperoleh  dengan  cara  memilih  informan  yang  dianggap  memahami  masalah  penelitian ( purposive  sampling ),  sedangkan  khusus  untuk  masyarakat  yang  membuat  dokumen kependudukan dilakukan secara accidental sampling .  Informan yang dipilih  secara purposive adalah  informan  yang  dianggap  mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu:
Tabel  2. Data Informan No. Informan Jumlah 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 orang 2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 orang 3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 1 orang 4. Kepala Bagian Penyusunan Program 1 orang 5. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 1 orang 6. Masyarakat yang membuat dokumen kependudukan 10 orang
Penganalisisan data dilakukan menggunakan pendekatan interaktif Miles, Huberman and Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap utama: (1) reduksi data dengan menyaringnya untuk  mendapatkan  informasi  yang  relevan;  (2)  menyajikan  data  dan  informasi  yang terkumpul; dan (3) menarik kesimpulan dari hasil analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN ( RESULT AND DISCUSSION )
Pelaksanaan Program Petaba On dan Realisasi Kepemilikan e-KTP Masyarakat Pidie Guna  meningkatkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang  sejalan  dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, dan tidak  diskriminatif,  maka  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie  meluncurkan  program  pelayanan administrasi  kependudukan  berbasis online .  Adapun  program  tersebut  dinamai  dengan program pelayanan terdepan administrasi kependudukan berbasis online (Petaba On). Petaba On  adalah  singkatan  dari  pelayanan  terdepan  administrasi kependudukan  berbasis online . Adapun istilah per katanya adalah berasal dari kata “ Petaba ” yang dalam khazanah bahasa Aceh  bermakna menawarkan  atau  menyerahkan.  Sedangkan  “ On ” bermakna lembaran/helaian.
Menurut  istilahnya, Petaba  On adalah  menyerahkan,  mengantar  dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Surat  Keterangan  Pindah  Warga  Negara  Indonesia  (SKPWNI),  Akta  Perkawinan,  Akta Perceraian,  Kartu  Identitas  Anak  (KIA),  dan  Akta  Kematian.  Dalam  prosedur  pelaksanaan program  Petaba  On  ini  menggunakan  TTE  (tanda  tangan  elektronik),  yaitu  tanda  tangan kepala  dinas  yang  tertera  pada  semua  dokumen  kependudukan  dengan  lambang QR code , bukan tanda tangan basah dengan tinta seperti halnya digunakan selama ini (ajnn.net, 2019).
Dokumen kependudukan yang ada di Kabupaten Pidie sangatlah banyak jenisnya, lebih tepatnya berjumlah 23 jenis dokumen. Salah satu dokumen kependudukan tersebut adalah
kartu tanda kependudukan elektronik atau yang sering disebut e-KTP. Berikut ini adalah data hasil realisasi kepemilikan e-KTP di Kabupaten Pidie tahun 2021:

## Tabel 3. Jumlah Realisasi e-KTP Masyarakat Kabupaten Pidie Tahun 2021
No. Bulan Jumlah Usia yang Telah Wajib e-KTP Jumlah e-KTP yang Selesai Didistribusikan Belum e-KTP 1. Januari 129 44 85 2. Februari 128 44 84 3. Maret 115 46 69 4. April 141 52 89 5. Mei 120 51 69 6. Juni 109 43 66 7. Juli 135 57 78 8. Agustus 200 98 102 9. September 158 60 98 10. Oktober 153 70 83 11. November 146 61 85 12. Desember 156 66 90 TOTAL 1.690 692 998
Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie (2022), data diolah.
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  jumlah  yang  berhasil  didistribusikan  dalam kepemilikan e-KTP sangat lah rendah. Terlihat bahwa jumlah  usia yang sudah diwajibkan membuat  e-KTP  yang  tercatat  adalah  1.690  dan  yang didistribusikan  e-KTP  hanya  692 sedangkan 998 lainnya belum dicetak  oleh  Disdukcapil Kabupaten  Pidie. Rendahnya angka yang  memiliki  e-KTP  menunjukkan  bahwa  kurangnya  optimalisasi  pelayanan  terdepan berbasis online pada tahun 2019 dalam penerbitan e-KTP.
Selanjutnya, data jumlah pengajuan e-KTP berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Pengajuan e-KTP Masyarakat Kabupaten Pidie Pada Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Kelamin No. Bulan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. Januari 49 32 81 2. Februari 30 17 47 3. Maret 61 26 87 4. April 69 33 102 5. Mei 74 48 122 6. Juni 45 31 76 7. Juli 93 67 160 8. Agustus 69 49 118 9. September 74 59 133 10. Oktober 123 56 179 11. November 61 35 96 12. Desember 49 47 96 Total 797 500 1.297
Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie (2022), data diolah.
Jumlah  pengajuan  e-KTP  Tahun  2022  jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  tahun  2019. Persentase  peningkatan  pengajuan  e-KTP  tahun  2020  sebesar  67%.  Hal  ini  merupakan
persentase  terkecil  dari  Penerbitan  e-KTP  dibandingkan  tahun  tahun  sebelumnya. Pelaksanaan  penerbitan  e-KTP  melalui  Petaba  On  diproses  apabila  masyarakat  yang mengajukan  telah  memenuhi  persyaratan  administrasi.  Jika  persyaratan  telah  terpenuhi maka Disdukcapil Kabupaten Pidie akan memproses dokumen tersebut dan mengirimkannya pada petugas registrasi desa. Dalam kurun waktu 1 minggu kartu tanda penduduk elektonik telah dapat diambil oleh masyarakat yang mengajukan di Kantor desa masing-masing.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Pidie, disimpulkan bahwa  Petaba  On  bermanfaat  bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  pergi  ke  ibukota kabupaten.  Mereka  dapat  melakukan  registrasi  di  desa  masing-masing.  Observasi menunjukkan  bahwa  dokumen  kependudukan  hanya  akan  dikeluarkan  jika  masyarakat mengajukannya melalui petugas registrasi desa. Dinas hanya memproses data yang diajukan oleh  petugas  desa,  sehingga  mengurangi  kemungkinan  pungutan  liar  antara  dinas  dan masyarakat. Program ini juga mempermudah dan mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan, serta lebih ekonomis dari segi jarak dan biaya.
Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Jaminan  Sosial Keluarga Disdukcapil Pidie mengatakan bahwa dokumen permohonan yang diajukan oleh petugas registrasi desa memerlukan proses pemverifikasian dalam kurun waktu 2-3 hari. Petugas akan memverifikasi dokumen  permohonan  di  bidang  pelayanan,   lalu  ditandatangani  Kepala  dinas.  Setelah ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas,  dokumen  akan  dikirimkan  kembali  kepada  petugas registrasi  desa.  Apabila  sudah  sampai  pada  petugas  di  desa,  masyarakat  dapat  segera mengambilnya.
Hasil analisis data wawancara ini didukung oleh hasil observasi yang penulis dapatkan selama berada di lapangan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Program Petaba On di Kabupaten Pidie Sumber: Hasil Penelitian (2022), diolah peneliti
Pelaksanaan  pelayanan  pembuatan  dokumen  kependudukan  khususnya  e-KTP  telah mempunyai hasil yang nyata, ditandai dengan berhasilnya pendistribusian dokumen e-KTP yang  dibuat  menjadi  lebih  cepat.  Berikut  hasil  rekapitulasi  pendistribusian  e-KTP  melalui pelayanan terdepan  berbasis online mulai bulan Januari sampai Desember 2022:
Tabel 5. Jumlah Pendistribusian e-KTP melalui Petaba On tahun 2022
No.  Bulan
Jumlah
Masyarakat mendatangi kantor desa dengan untuk mendaftar pada petugas registrasi desa petugas kecamatan yang menerima dokumen dari warga petugas tersebut akan melakukan entri data pemohon melalui aplikasi SIAK Data diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen kependudukan telah selesai Softcopy dokumen kependudukan dikirim kembali ke Desa untuk dicetak hardcopy nya
1. Januari 24 2. Februari 53 3. Maret 73 4. April 44 5. Mei 55 6. Juni 64 7. Juli 49 8. Agustus 60 9. September 73 10. Oktober 47 11. November 62 12. Desember 58 Total 662
Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie (2022), data diolah.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  jumlah  pengajuan  e-KTP  yang  diajukan  oleh  masyarakat kepada  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie  2022  adalah  1.279  (lihat  tabel  3),  sedangkan  tabel  4 menunjukkan jumlah pendistribusian yang berhasil diserahkan kepada petugas desa adalah 662.  Artinya,  terdapat  635  Permohonan  pembuatan  e-KTP  yang  belum  berhasil didistribusikan. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa hambatan  dan  masalah  baik dari  petugas  registrasi  desa,  Disdukcapil  maupun  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan jumlah  662  jika  dibandingkan  dengan  dengan  jumlah pengajuan  secara  keseluruhan  maka setengah dari total keseluruhan yang berhasil didistribusikan. Artinya 65 persen e-KTP telah berhasil diterbitkan melalui pelayanan Petaba On.

## Optimalisasi Petaba On Dalam Penerbitan e-KTP
Pada  awal  2019,  Pemerintahan  Kabupaten  Pidie  merealisasikan  program  pelayanan kependudukan  yang  dilandaskan  dan  dijadikan  dasar  dalam  proses  pelaksanaannya  pada Perda Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas  dalam  pelayanan  publik,  birokrasi,dan  pemerintahan.  Guna  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuat dan mengurus dokumen kependudukan khususnya e-KTP,  pihak  Disdukcapil  membuat  program  Petaba  On  ini.  Selain  meningkatkan  jumlah persantase  masyarakat  dalam  membuat  e-KTP,  juga  bertujuan  untuk  mempermudah masyarakat dalam proses pelaksanaannya.
Sistem  terbaru  yang  saat  ini  mulai  diterapkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  bidang Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yaitu  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan (SIAK). Dalam pembaruan sistem, penerimaan sarana dan prasarana atau alat terbaru tentulah menuntut keterampilan SDM yang bertugas melayani masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat. Operator sebagai penyambung berbagai sistem dituntut untuk cepat mengerti dan terus mensosialisasikan kepada pegawai lain.
Untuk  melihat Petaba On  apakah telah  berjalan  dengan  baik,  berdasarkan  teori yang digunakan terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Ketiga indikator ini diperlukan  adanya kesesuaian, kecepatan dan penekanan pengeluaran sumber  daya  yang  berlebihan  agar  mencapai  hasil  yang lebih optimal.
1. Efisiensi
Efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan
dilaksanakan  dengan  benar  dan  dengan  penuh  kemampuan  yang  dimiliki  (Syaifuddin, 2016;  Syam,  2020).  Efisiensi  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie,  dalam mengoptimalkan Petaba On bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP yaitu membuat prosedur  yang  harus  dilalui  masyarakat  dan  merancang  teknis  yang  akan  dijalankan dalam  mengoperasikan  Petaba  On  ini  dengan  semudah  mungkin.  Artinya  pihak Disdukcapil  ingin  dengan  adanya  Petaba  On  ini  masyarakat  dapat  dengan  mudah membuat  e-KTP,  bentuk  dari  efisiensi  yang  dilakukan  salah  satunya  adalah  membuat standar operasional prosedur yang mudah kepada masyarakat.
Peran  Disdukcapil  dalam  menerbitkan  e-KTP  melalui  Petaba  On  adalah  dengan merancang prosedur dan teknis  yang harus dilalui oleh masyarakat dalam membuat e- KTP.  Hal  Ini  sesuai  dengan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  No.  20  Tahun  2019  yang menyatakan  bahwa  untuk  mengurus  dokumen  kependudukan  bagi  masyarakat  harus ditempuh melalui Petaba On.
Tindakan  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Disdukcapil  ialah  dengan  adanya pembagian tugas dalam setiap bidang. Hal ini dilakukan agar penyelesaian pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam kerja dapat berjalan dengan lancar, di samping untuk mempermudah proses pencatatan sipil lainnya. Dengan adanya Petaba On tersebut, pencapaian Disdukcapil dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan e-KTP  mengalami  kemajuan  dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat  dengan  mudah  menempuh  jarak  yang  dekat  dan  tidak  perlu  ke  Kantor Disdukcapil secara langsung.
2. Efektivitas
Efektivitas mengacu pada seberapa baik suatu target tercapai dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika target tersebut terpenuhi sesuai  dengan  parameter  yang  ditentukan,  itulah  yang  disebut  efektivitas  (Nullah  & Hidayat, 2023). Menurut Campbell J.P. (1970), pengukuran efektivitas yang paling umum dan  menonjol  meliputi  keberhasilan  program,  pencapaian  sasaran,  kepuasan  terhadap program, dan pencapaian tujuan keseluruhan (Lestanata & Pribadi, 2016; Sari et al., 2018). Dalam  melihat  program  Petaba  On,  efektivitas  diukur  dari  jumlah  e-KTP  yang diterbitkan  sebagai output dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  jumlah  partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memasuki usia pembuatan e- KTP yang melaporkan adalah dampak dari Peraturan Bupati No. 20 Tahun  2019  dimana  di  dalamnya  mengatur  bahwa  setiap  dokumen  kependudukan dilakukan  melalui  Petaba  On.  Hasilnya,  dalam  proses  administrasinya,  Disdukcapil mendapatkan hasil yang positif dan signifikan dalam peningkatan dokumen e-KTP yang dilaporkan.
Petaba On memberikan motivasi kepada masyarakat secara sadar untuk mengurus pembuatan e-KTP. Petaba On tersebut telah mempermudah masyarakat yang berada jauh dari  ibukota  kabupaten.  Pada  tahun-tahun  sebelumnya,  pegawai  Disdukcapil  terus melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada  perangkat  desa   yang  dilakukan  secara  berkala dengan mendatangi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie. Adanya pelayanan ini memberikan  kemudahan  bagi  Dinas  dalam  menginput  dan  memperbarui  data kependudukan Kabupaten Pidie.
3. Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan pasar dan input, di mana barang dan jasa dibeli dengan kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang mungkin. Dalam konteks ini, ekonomis merupakan tindakan memperoleh input (barang dan jasa) dengan kualitas terbaik dengan harga serendah mungkin. Dengan adanya pembuatan e-KTP melalui Petaba On tentunya Disdukcapil tidak lagi melakukan kegiatan jemput bola terkait dengan rekapitulasi data kependudukan. Hal ini berdampak positif pada penghematan pengeluaran.
Tidak hanya pihak kedinasan yang merasakan kemudahan ini, masyarakat juga ikut merasakan kemudahan dengan hadirnya pelayanan berbasis online ini terutama dari segi biaya  transportasi.  Dulu,  masyarakat  yang  tinggal  di  kecamatan  yang  jauh  dari Disdukcapil  mengeluarkan  biaya  untuk  transportasi  yang  tinggi  untuk  mengurus dokumen  kependudukan.  Dengan  hadirnya  Petaba  On  ini,  pengeluaran  tersebut  tentu tidak dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat pada tahun 2021- 2022 menjadi lebih banyak yang membuat e-KTP  daripada tahun-tahun sebelumnya.

## Hambatan yang Dialami Selama Pelaksanaan Program Petaba On
Hambatan  adalah  suatu  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  pelaksanaan program  Petaba  On  yang  dapat  menghasilkan  suatu  permasalahan  dan  gagal  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentu ini bukan sesuatu yang diharapkan Petaba On yang sudah memasuki usia 3 tahun. Dengan usia yang masih cukup muda, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa  pelayanan  terdepan  berbasis online ini  mempunyai  beberapa  hambatan  dan permasalahan  yang  dihadapi  selama pelaksanaannya.  Terlebih  pada  awal  tahun  2020 kabupaten Pidie juga mengalami permasalahan yang sama dialami  oleh daerah lain yaitu adanya virus mematikan yang disebut Covid-19. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:
1. Refocusing Anggaran untuk Covid-19
Tahun 2020 menjadi tahun yang dilanda banyak musibah, salah satunya yang paling parah  adalah  dengan  adanya  Covid-19.  Virus  tersebut  mengakibatkan  dunia  harus melakukan pencegahan dan penyembuhan bagi yang sudah tertular. Kabupaten Pidie pun menjadi  salah  satu  daerah  yang  parah  tertular  Covid-19  ini.  Oleh  karena  itu,  untuk mencegah  dan  menjaga  warga  Pidie  agar  tetap  aman  dan  terhindar  dari  Covid-19, Pemerintah  Kabupaten  Pidie melontarkan dana besar untuk keperluan darurat Covid-19. Dana yang awalnya disiapkan dan sudah dianggarkan untuk operasional Petaba On tahun 2020  menjadi  berkurang  drastis.  Akibat  dari  kejadian  tersebut,  pelayanan  terdepan berbasis online pada tahun 2020 menjadi tidak optimal.
Merespon hal tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pidie mencari alternatif lain untuk  menutupi kurangnya anggaran operasional ini. Di sisi lain dengan sudah banyak masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  pembuatan  e-KTP  melalui  pelayanan  terdepan berbasis online menjadi permasalahan yang komplek apabila tidak dicarikan alternatifnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ramli, SH, MH selaku Kepala
Disdukcapil, beliau  mengatakan: “selama tahun 2020 ini banyak masyarakat yang telah membuat e-KTP dibandingkan tahun sebelumnya, namun kita juga mengalami kendala dengan dialihkan dana operasional Petaba On ini untuk dana darurat Covid-19, tapi kita juga harus mencari alternatif yang lain agar  Petaba On ini tidak menjadi sebuah hal yang gagal.  Kita  akan  melakukan  upaya  pencegahan  kegagalan  seoptimal  mungkin ”.
Wawancara  tersebut  menjelaskan  bahwa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  pelayanan  terdepan  berbasis online ini  adalah  dialihfungsikan  dana operasional pelayanan terdepan berbasis online kepada dana darurat Covid-19.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sumber  daya  manusia  (SDM)  adalah  elemen  kunci  dalam  menjalankan  sebuah rencana. Kualitas SDM yang tinggi akan menghasilkan output yang baik bagi penerima layanan. Program pelayanan online untuk dokumen kependudukan ini dirancang untuk memudahkan  masyarakat  dengan  proses  yang  praktis  dan  bebas  pungli.  Keberhasilan program ini bergantung pada operator yang kompeten dalam menggunakan perangkat lunak dan memahami teknologi informasi.
Namun, observasi penulis menunjukkan bahwa kualitas SDM yang terlibat dalam operasionalisasi  program  ini  masih  rendah.  Dalam  wawancara  dengan  kepala  bagian penyusunan  program,  terungkap  bahwa  banyak  pegawai  yang  belum  memiliki keterampilan  yang  diperlukan,  terutama  dalam  IT,  sehingga  sering  terjadi  kesalahan dalam penginputan data. Selain itu, beberapa petugas registrasi gampong (PRG) belum sepenuhnya  memahami  tugas  dan  fungsi  mereka,  meskipun  mereka  memegang  peran penting dalam proses awal pembuatan dokumen kependudukan seperti e-KTP. Masalah kurangnya  pengalaman,  keterampilan,  dan  pemahaman  tugas  ini  menjadi  hambatan utama dalam pelaksanaan pelayanan online di Pidie.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Memadai
Sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  terdepan berbasis online ini harus memadai agar program tersebut mampu berjalan dengan baik dan dapat  tercapainya  tujuan.  Sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  dapat  dikatakan memadai  apabila  telah  tercukupi  dari  segi  kuantitas  dan  kualitasnya.  Agar  sarana  dan prasarana  dapat  terpenuhi,  tentu  harus  memiliki  anggaran  yang  cukup  untuk  dapat mewujudkannya.  Namun  dengan  hambatan  dialihfungsikan  dana  untuk  Covid-19 berakibat  pada  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  untuk  Petaba On ini mengalami kendala  untuk  memenuhi  standar.  Akibatnya  pelayanan  terdepan  berbasis online ini mengalami kendala juga dari segi sarana dan prasarananya.
Sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  seperti  alat  tulis  kantor  yang  harus  selalu diperbarui. Kemudian alat-alat seperti komputer untuk operator yang harus diperbarui, barang-barang  sekali  pakai  seperti  kertas  cetak,  tinta  printer  banyak  yang lainnya  yang harus selalu disediakan. Dengan kurangnya dana tersebut maka barang-barang yang telah penulis  sebutkan  di  atas  tidak  dapat  dipenuhi  sehingga  mengalami  hambatan  dalam operasionalnya.

## Strategi Optimalisasi Program Petaba On yang Telah Dilakukan
Untuk mengakselerasi optimalisasi program Petaba On di Kabupaten Pidie, Disdukcapil Pidie menggunakan beberapa langkah penting sebagai berikut:
1. Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pembuatan RKA melibatkan pembuatan dokumen yang merencanakan pendapatan, belanja  program,  dan kegiatan  SKPD,  serta rencana  pembiayaan.  Dokumen  ini  menjadi dasar penyusunan APBD.. Berikut adalah rencana kerja anggaran untuk Petaba On yang dicantumkan pada RKA Nomor 6 Tahun 2020:
Tabel 6. RKA Petaba On Disdukcapil Kabupaten Pidie Tahun 2021 No. Uraian Belanja Pagu (Rp) 1. Honorarium PNS 440.250.000 2. Honorarium acara sosialisasi 10.650.000 3. Belanja bahan dan pakai habis 529.342.769 4. Belanja cetak dan penggandaan 184.820.000 5. Belanja makan dan minum 99.507.000 6. Belanja modal 475.000.000 Jumlah 1.343.344.769
Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie (2022), data diolah.
Menurut data di atas, jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Pidie berjumlah  Rp.  1.343.344.769  dengan  rincian  belanja  dibagi  kedalam  6  item  yaitu Honorarium  PNS  yang  berupa  honor  bagi  setiap  sumber  daya  manusia  yang mengoperasikan  Petaba  On  ini.  Kemudiann  dana  untuk  sosialisasi  yang  berupa  honor untuk  panitia  penyelenggara  tersebut.  Selain  itu  dana  untuk   belanja  barang  dan  jasa berupa alat tulis kantor dan jasa antar jemput dokumen. Selain belanja bahan dasar juga ada belanja cetak dan penggandaan berupa cetak dokumen lainnya. serta yang termasuk dalam dana penggandaan berupa keperluan fotocopy untuk keperluan administrasi. Dana yang terakhir adalah belanja modal berupa modal pengadaan dan peralatan mesin baru, modal pengadaan alat kantor, dan modal pengadaan baju seragam.
Observasi yang penulis lakukan saat mengunjungi kantor Disdukcapil Kabupaten Pidie, penulis tidak menemukan adanya RKA lebih lanjut terkait dengan penyaluran Dana untuk Petaba On yang terdapat pada Ruangan Pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Pidie, Kepala  bidang  pelayanan  pencatatan  sipil  mengatakan  bahwa “kami hanya  melihat Rencana  Anggaran  Kerja  Nomor  6  tahun  2019  sebagai  pedoman  untuk  pengoperasian Petaba  On.  Sehingga  mau  tidak  mau  kami  harus  mengatur  sebaik-baiknya  agar  dana tercukupi dan Petaba On berjalan sesuai dengan rencana”.
2. Pembentukan Petugas Registrasi Gampong (PRG)
Salah  satu  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie  adalah dengan  membentuk  petugas  registrasi  dokumen  kependudukan  di  setiap  desa  di Kabupaten  Pidie.  Petugas-petugas  tersebut  merupakan  putra  daerah  desa  tersebut. petugas ini dinamakan  dengan PRG (Petugas Registrasi Gampong). Adapun tugas pokok dan fungsi PRG ini adalah untuk mendata masyarakat dan menerima dokumen-dokumen awal  dalam pembuatan  dokumen  kependudukan  seperti  surat  pengantar  kepala  desa. Kemudiann   PRG tersebut menginput dan mengirimkan melalui aplikasi whatsapp berkas- berkas  warga  tersebut  diserahkan  kepada  pihak  Dinas  yang  ada  di  kabupaten  untuk dicetak   dokumen  kependudukannya.  Setelah  dokumen  kependudukan  tercetak,  PRG tersebut membawa dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak kembali ke  desa untuk  untuk  diserahkan  kepada  warga  yang  telah  mengajukan  pembuatan  dokumen kependudukan.
Setiap  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Pidie  memiliki  petugas  registrasi  desa  yang berjumlah  5-7  orang  per  desanya.  Jumlah  ini  disesuaikan  dengan  kepadatan  penduduk yang  terdapat  di  setiap  desanya.  Peran  PRG  sangat  penting  dalam  tahap  proses
pelaksanaan Petaba On ini, karena mereka adalah orang yang pertama menjalankan dan menginput  surat-surat  pengantar  masyarakat  yang  diperlukan  sebagai  syarat  dalam pembuatan  e-KTP.  Mereka  juga  melakukan  perekaman  sidik  jari  dan  retina  yang kemudian diserahkan kepada pihak dinas untuk diproses lebih lanjut.
3. Koordinasi Level Kecamatan Disdukcapil Kabupaten Pidie dalam mengatasi masalah pengoperasian Petaba On khususnya  pembuatan  pembuatan  e-KTP,  maka  Disdukcapil  sudah  membuat  beberapa perencanaan  yaitu  dengan  melakukan  pemverifikasian  lapangan  yang  dikerjakan  oleh petugas  yang  berada  di  Kecamatan  yaitu  dengan  melakukan  koordinasi  kepada  setiap desa.    Koordinasi  yang  dilakukan  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie  dengan  setiap  23 kecamatan  yang ada  di Kabupaten Pidie untuk turun ke Desa. Koordinasi tersebut salah satunya  dengan  mendistribusikan  alat-alat  yang  diperlukan  dalam  proses  operasional Petaba On seperti dalam tahap pembuatan e-KTP yaitu alat perekaman retina dan sidik jari.  Namun,  menurut  observasi  yang  telah  penulis  lakukan  pendistribusian  alat perekaman retina dan sidik jari belum sepenuhnya terdistribusikan secara menyeluruh. Hingga  akhir  2022  terdapat  384  desa  dari  731  desa  secara  keseluruhan  yang  telah terdistribusi.  Artinya  pendistribusian  alat-alat  untuk  operasional  Petaba  On  ini  sudah berjalan  65  persen.  Desa-desa  yang  diutamakan  untuk  menerima  alat-alat  operasional petaba on ini adalah desa-desa yang terletak jauh secara geografis dari kantor  Disdukcapil. Berdasarkan  wawancara  bersama  Sekretaris  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie, menjelaskan bahwa: ”setiap pekerjaan yang dilakukan harus selalu berkoordinasi dengan atasan.  Hal  ini  dilakukan  agar  pekerjaan  yang  dilakukan  dan  hasilnya  dapat  dengan optimal. Setiap dokumen yang dilaporkan kepada kami akan diproses 1x24 jam dengan persyaratan administrasi yang sudah lengkap. Tidak ada keistimewaan  yang  dilakukan Disdukcapil dalam membantu masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan. Semua prosedur dan cara kerjanya kita lakukan secara transparan agar masyarakat merasa lebih adil, kita harus meninggalkan yang tidak dan kita harus terus berubah”.
Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa perencanaan yang sudah dibuat pada  Disdukcapil  Kabupaten  Pidie  sudah  baik,  dalam  memaksimalkan  pengelolaan penerbitan  dokumen  kependudukan  dalam  hal  ini  e-KTP  yang  sebelumnya  sering menjadi  masalah  dalam  administrasi  kependudukan.  Pencapaian  tersebut  juga dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Disdukcapil kepada karyawannya. Dengan  adanya  pengawasan  para  karyawan  akan  merasa  terpantau  oleh  Kepala  Dinas sehingga tingkat kesalahan akan berkurang dan produktivitas kerja menjadi lebih baik.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Berdasarkan hasil eksegesis terhadap data temuan,  maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  program  Petaba  On  belum  optimal  dari  aspek  efisiensi  dan  efektifitas, dikarenakan output yang dihasilkan belum memenuhi target. Hal ini dapat dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh masyarakat pada tahun 2021 berjumlah 1.297 namun yang mampu dikeluarkan hanya berjumlah 662 e-KTP. Namun dari sisi ekonomis, adanya  pelayanan  terdepan  berbasis online ini  sudah  baik  dikarenakan  dapat  menghemat
pengeluaran  masyarakat  dan  mempersingkat  jarak  tempuh  ke  ibukota  kabupaten  dalam pembuatan e-KTP.
Ketidakoptimalan program tersebut diakibat beberapa hambatan yang muncul dalam tiga  tahun  terakhir. Pertama , refocusing anggaran  operasional  Petaba  On  yang  dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie. Anggaran yang awalnya disiapkan untuk operasional Petaba On  dialihkan  untuk  penangulangan  Covid-19 pada  tahun 2020. Kedua ,  Kurangnya sumber daya  manusia  dari  segi  kuantitas  dan  kualitasnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyaknya operator  pelayanan  yang  belum  memahami  tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik  dan benar, sehingga pelayanan belum berjalan optimal. Ketiga , kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hal yang menghambat optimalnya pelayanan Petaba On. Faktor yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang layak karena kurangnya anggaran yang  tersedia  untuk  memperbaharui  sarana  dan  prasarana  tersebut.  Untuk  mengatasi beberapa  hambatan  tersebut,  Pemkab  Piidie  mulai  melakukan  berbagai  langkah-langkah strategis,  antara  lain  dengan menyusun kembali  rencana  kerja  anggaran  yang  lebih mengakomodasi  suksesnya  program  tersebut, pembentukan  Petugas  Registrasi  Gampong (PRG)  yang  lebih  baik  dan  lebih  berkualitas,  dan  meningkatkan  koordinasi  di  level kecamatan.
DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES ) ajnn.net. (2019). Pemkab  Pidie Terapkan Layanan  Kependudukan Berbasis Online . 30 April 2019. https://www.ajnn.net/news/pemkab-pidie-terapkan-layanan-kependudukan- berbasis-online/index.html
Ali,  K.  (2023).  Optimalisasi  Layanan  Operasional  Bus  Trans  Binjai  Dalam  Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Binjai. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 13 (1), 17 – 24. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3586
Asri B, & Fatahillah, A. (2019). Koordinasi Pemerintah Dalam Tertib Administrasi Penduduk Rentan  Di  Kota  Palu  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Registratie , 1 (1),  61 – 78. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/835
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Laju  Pertumbuhan  Penduduk  (Persen),  2020-2022 .  2023. https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html CIA.  (2023). The  World  Fact  Book:  Explore  All  Countries  -  Indonesia .  2023. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/#people-and-society Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition) (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi  Pelayanan  Gerakan  Indonesia  Sadar  Administrasi  Kependudukan (Gisa)  Di  Kota  Bandung  Provinsi  Jawa  Barat. Februari , 1 (1),  1 – 20. https://www.census.gov/popclock/world
Hasanah, S. N., Damanhuri, & Juwandi, R. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam
Konteks  Pembuatan  KTP  Elektronik  Di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Serang Pada Tahun 2021. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (1), 91 – 103.
https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2095
Hasba, S., Bake, J., & Tawai, A. (2022). Efektivitas Pelayanan E-KTP di Masa Pandemi Covid- 19 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 13 (2), 249 – 257.
https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/206
Hendiyani,  M.  F.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Kreatif  Dalam  Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan , 11 (1), 9 – 15.
https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.635
Ismail, G. (2021). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia , 8 (3), 426 – 441.
Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015. Journal of Governance and Public Policy , 3 (3), 368 – 389. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0063 Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi Press.
Maskikit,  C.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Merauke. Jurnal  Administrasi  Karya  Dharma  (JAKD) , 1 (2),  31 – 54. https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook [Edition 3] (Terjemahan) . Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Nullah, I., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 13 (2), 94 – 105. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3714
Pakaya, M. L. (2021). Performance of the Population and Civil Registration Service in Public Services During the Covid-19 Pandemic in DKI Jakarta Province. International Journal of Governmental Studies and Humanities , 4 (2), 1 – 12. https://doi.org/10.33701/ijgh.v4i2.1806 Prabowo,  H.,  Suwanda,  D.,  &  Syafri,  W.  (2022). Inovasi  Pelayanan  Pada  Organisasi  Publik . Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/846/1/Inovasi Pelayanan Organisas Publik COPY.pdf
Rauf, R. (2018). Perkembangan Asas Tugas Pembantuan. Jurnal Wedana: Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , IV (1), 460 – 469. https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2152 Rudiansyah,  Y.  A.,  Argenti,  G.,  &  Febriantin,  K.  (2022).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja , 18 (4), 513 – 520. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837
Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. JIANA: Urnal Ilmu Administrasi Negara , 15 (1), 135 – 141. https://doi.org/10.46730/jiana.v16i2.6790 Sugiyono. (2017). Methods of Quantitative, Qualitative and Combination Writing (mixed methods) . Bandung: Alfabeta Press.
Syaifuddin, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Kerja Karyawan Pada PT Petro Fajar Berlian, Medan. SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan , 5 (2), 50 – 58. https://doi.org/10.37403/sultanist.v4i2.73
Syam,  S.  (2020).  Pengaruh  Efektifitas  Dan  Efisiensi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Kantor  Kecamatan  Banggae  Timur. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Profitability , 4 (2),  128 – 152. https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781
Tarliyah, A., Sukarno, D., & Kudus, I. (2022). Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kuningan. JANE  (Jurnal Administrasi Negara) , 14 (2), 520 – 533. https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45066 Utami,  P.  (2021).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Dukcapil  dan
Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 11 (1),  1 – 10. https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1416
Wiratmaja,  I.  N.,  &  Sudana,  I.  W.  (2019).  Demokrasi  Sebagai  Dasar  Untuk  Meningkatkan Kepercayaan  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. SINTESA:  Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 10 (2), 104 – 110. https://doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1539.104-110