## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA TASIKMALAYA (STUDI KASUS: SDN GUNUNG LIPUNG 4 KOTA TASIKMALAYA)

## Puji Imam Muttaqien 1
1 Program Studi Magister Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya e-mail: pujiimammuttaqien@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  how  the  success  or  failure  of implementation of the education policy inclusive in Tasikmalaya city based on the  regulation  of  Tasikmalaya  Mayor  Number  46  year  2014  about  the implementation of inclusive education in Tasikmalaya City. The problems that arise  include  facilities  and  infrastructures  that  still  lack  support  of  the inclusive  education  process,  funding  sources  for  the  course  of  inclusive education programs and human Resources Special escort teachers (GPK) that are  still  lacking  and  need  additions.  In  research  is  an  analytical  descriptive study by using data collection techniques such as observation of the research object  in  a  manner  of  frankly  and  later  subsequent  interview  techniques  on informant  relevant  to  this  study  and  documentation  studies.  For  the  data analysis techniques in this research is conducted through three activities that occur  simultaneously  namely  data  reduction,  data  presentation,  and withdrawal  of  conclusions  or  verification.  As  for  the  analysis of  data  on  this research use triangulation techniques. Based on the results of research in SD Negeri  4  Mount  Lipung  consistently  and  sustainably  enough  to  run  an inclusive education program. But there are still some issues that arise such as communication  that  lacks  details  between  the  education  office  as  a  policy maker and the  school as an impelentor or policy executor.  Still need  special attention  from  the  Government  related  to  human  resources  special Companion  teachers  (GPK),  facilities  and  infrastructure  resources  that support  inclusive  education  programs  and  also  special  funding  sources  for inclusive  education  programs.  But  SD  Negeri  4  mount  Lipung  can  be categorized  successfully  in  the  implementation  of  the  inclusive  education program policy.
Keywords: policy implementation, inclusive education
Received: 04 Mei 2020 Accepted: 30 Mei 2020 Published: 18 Juni 2020

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah modal yang sangat penting dan perlu di miliki oleh semua manusia  khususnya  anak-anak  dalam  menjalani  kehidupan  berkelompok  atau bermasyarakat. Pendidikan pula faktor yang sangat penting bagi masyarakat, maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat atau masyarakat tersebut.
Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak- anak,  adapun  maksud  dari  pendidikan  yaitu  menuntun  segala  kodrat  yang  ada
pada  anak-anak  tersebut  agar  mereka  dapat  mencapai  keselamatan  dan kebahagiaan (Khoeriyah, 2019).
Pendidikan  adalah  hak  semua  warga  negara  bangsa  seperti  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  (UU)  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun  2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan.  Dengan  adanya  UU tersebut  diharapkan  terbentuknya  pendidikan  yang  adil  tanpa  membedakan kondisi siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus.
Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 di Kota Tasikmalaya menurut data  dari  Dinas  Sosial  Kota  Tasikmalaya  sekitar  ada  2000  orang  yang  tercatat penyandang  disabilitas  di  Kota  Tasikmalaya,  mereke  tersebar  di  berbagai  10 Kecamatan di Kota Tasikmalaya. Meski demikian data yang lebih tepat belum bisa dipastikan,  karena  tidak  jarang  keluarga  penyandang  disabilitas  sering menyembunyikan identitas anggota keluarganya yang difabel untuk  menghindari rasa  malu  dan  masih  mengganggap  aib  bagi  citra  keluarganya.  Berikut  data lengkap penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya.
Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 No Kecamatan Total Disabilitas 1 BUNGURSARI 213 2 CIBEUREUM 228 3 CIHIDEUNG 207 4 CIPEDES 198 5 INDIHIANG 167 6 KAWALU 403 7 MANGKUBUMI 420 8 PURBARATU 149 9 TAMANSARI 292 10 TAWANG 105 JUMLAH 2382 Sumber: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
Menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah (2007) pendidikan Inklusi adalah sekolah  harus  mengakomodasi  semua  anak  tanpa  memandang  kondisi  fisik, intelektual,  sosial  emosial,  linguistik  atau  kondisi  lainnya.  Dan  juga  sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam  arti  kelainan,  lamban  belajar  maupun  berkesulitan  belajar  lainnya (Mustarjudin, 2017).
Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Tasikmalaya  yang  di  maksudkan peserta didik berkebutuhan khusus antara lain:
1) Peserta  didik  berkebutuhan  khusus  terdiri  dari:  peserta  didik  yang  memiliki kelainan/hambatan  fisik,  emosional,  intelektual,  mental  dan/atau  sosial; dan/atau    peserta  didik  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa.
2) Peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri  atas:  tunanetra  atau  kelainan  penglihatan,  tunarungu  atau  kelainan pendengaran,  tunawicara  atau  kelainan  bicara,  tunagrahita  atau  kelainan kecerdasan/intelektual,tunadaksa  atau  kelainan  fisik  dan/atau  fungsi gerak,tunalaras  atau  kelainan  emosi  dan/atau  perilaku,  berkesulitan  belajar, lamban  belajar,  autistik,  gangguan  motorik,  korban  penyalahgunaan  narkoba dan/atau psikotropika;dan  memiliki kelainan lainnya.
3) Peserta  didik  yang  memiliki  potensi  kecerdasan  sebagimana  dimaksud  pada ayat  (1)  adalah peserta  didik  yang  secara  signifikan  memiliki:  IQ di  atas  130 dengan  skala Wechsler  Intelligence  Scale  For  Children (WISC)  atau  asesmen formal lainnya yang sederajat, kreativitas tinggi, kemampuan komitmen pada pekerjaan  tinggi  dan  kemampuan  umum  dan  akademik  khusus  di  atas  rata- rata dalam bidang kepemimpinan.
4) Peserta  didik  yang  memiliki  potensi  bakat  istimewa  sebagimana  dimaksud pada  ayat  (1)  adalah  peserta  didik  yang  secara  signifikan  memiliki  potensi sangat  menonjol  atau  di  atas  rata-rata  anak  seusianya  dalam  bidang  seni dan/atau olahraga.
5) Untuk  menetapkan  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  dilakukan  penilaian  oleh  tenaga  ahli relevan  yang  ditentukan/direkomendasikan  oleh  Lembaga  Pendukung Pendidikan  Inklusif  atau  Pusat  Sumber  ( Resource  Center )  dan/atau  Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa. Tujuan  dari  pendidikan  inklusif  adalah  usaha  sadar  atau  terencana  untuk mewujudkan hak semua anak untuk menerima dan mendapatkan pendidikan yang layak  yang  tidak  mendiskriminasi  dengan  kecacatan,  etnis,  agama,  bahasa,  jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain.
Penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif  terbagi  menjadi  dua  cara penyelengaraannya,  yaitu  ditunjuk  secara  resmi  oleh  Dinas  Pendidikan  dengan diberikannya Surat Keputusan (SK) atau pihak sekolah secara resmi mengajukan kepada  Dinas  Pendidikan  untuk  menyelenggrakan  pendidikan  inklusif  di  sekolah tersebut dengan syarat administrasi yang sudah sesuai.
Kriteria  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif  juga  dijabarkan  dalam Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007) sebagai berikut: kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua).  Terdapat  anak  berkebutuhan  khusus  di  lingkungan  sekolah.  Tersedia  Guru Pendamping  Khusus  (GPK)  dari  PLB  (guru  tetap  sekolah  atau  guru  yang diperbantukan dari lembaga lain). Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar. Memiliki  jaringan  kerjasama  dengan  lembaga  lain  yang  relevan.  Tersedia  sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi  tentang  pendidikan  inklusif.  Sekolah  tersebut  telah  terakreditasi. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan.
Sekolah  Dasar  (SD)  Negeri  Gunung  Lipung  4  merupakan  salah  satu  sekolah yang  ditunjuk  sebagai  pelaksana  pendidikan    inklusif    sejak  di  keluarkannya kebijakan  pendidikan  inklusif  dalam  Peraturan  Walikota  Tasikmalaya  Nomor  46 Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Tasikmalaya.
Sekolah    Dasar  Negeri  Gunung  Lipung  4  Kota  Tasikmalaya  memiliki  15  siswa inklusif yang terbagi ke dalam beberapa rombongan belajar.
Meskipun  Kota  Tasikmalaya  sudah  sudah  mendeklarasikan  sebagai  Kota Pendidikan  Inklusif  pada  tahun  2013  lalu  (Sumber:  Bandung  Bisnis.com  )  tapi dalam  pengimplementasinya  masih  terdapat  kendala  yang  dihadapi,  seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya pendidikan inklusi di  daerahnya dan lebih mengenal sekolah  (SLB)  sebagai  sekolah  khusus  untuk  anak  berkebutuhan  khusus. Kemudian  kurangnya  sumberdaya  manusia  dalam  mengoptimalkan  program pendidikan  inklusif  juga  kurangnya  jumlah  tenaga  pendamping  khusus  yang mendampingi  anak  berkebutuhan  khusus  tersebut  dan  untuk  saat  ini  guru pendamping  masih  merangkap  menjadi  guru  kelas  juga  jadi  beban  kerja  guru menjadi lebih banyak
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1991  tentang Pendidikan Luar Biasa Bab 5 pasal 7 ayat 1 tentang syarat dan tata cara pendirian pendidikan inkusif tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru  kelas,  dan  seorang  tenaga  ahli.  Sementara  realitasnya  SD  Gunung  Lipung  4 hanya memiliki satu tenaga ahli atau GPK yang merangkap sebagai guru kelas.
Berdasarkan  problematika  masalah  yang  dihadapi  saat  ini,  penulis  akan membahas  tentang  Implementasi  Program  Pendidikan  Inklusif  di  SD  Negeri  4 Gunung  Lipung  Kota  Tasikmalaya.  Indikator  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu implementasi  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh  empat  faktor,  antara  lain:  (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya , (3) Disposisi, dan (4) Struktur Organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  penyelenggaraan  dari  kebijakan  Pendidikan  inklusif  di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Tasikmalaya  dengan mengambil sample salah  satu  sekolah  inklusif  sebagai  objek  penelitian  yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri Gunung Lipung 4 Kota Tasikmalaya. Tempat penelitian di SD Negeri Gunung Lipung 4 Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ampera No. 181  Panglayungan,  Kecamatan  Cipedes,  Kota  Tasikmalaya.  Adapun  narasumber yang  relevan  dalam  penelitian  ini  adalah  salah  satu  Guru  Pendamping  Khusus (GPK)  yang  sekaligus  menjadi  koordinator  khusus  untuk  program  pendidikan inklusif di SD Negeri 4 Gunung Lipung.
Adapun fokus dari Penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pembuat kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan.  Sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  SD  Negeri Gunung Lipung 4  yang  meliputi staf, sarana dan prasarana dan dana pendidikan. Disposisi  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  terhadap  penerimaan  murid  inklusif  dan struktur birokrasi.
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  menurut  (Sugiyono,  2015)  metode deskriptif  analitis  merupakan  metode  yang  bertujuan  mendeskripsikan  atau memberi  gambaran  terhadap  suatu  objek  penelitian  yang  diteliti  melalui  sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.
Untuk  kemudahan  dalam  penelitian,  maka  dibuat  design  penelitian  seperti berikut:
Observasi Wawancara Studi Dokumentasi
Gambar 1.
Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  teknis  pengumpulan  data  sebagai  berikut; Observasi,  peneliti  akan  melakukan  teknik  observasi  terus  terang  dan  tersamar sebagai  pendukung  teknik  wawancara,karena  observasi  yang  dilakukan  peneliti telah  melalui  perijinan  terlebih  dahulu  serta  terencana  sehingga  sumber  data mengetahui  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  namun  peneliti  juga  akan memastikan  atau  mengecek  apakah  hasil  wawancara  itu  benar  adanya. Wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik wawancara semi berstruktur  sebagai  salah  satu  teknik  pengumpulan  data.  Ini  didasarkan  pada instrumen  dan  metode  penelitian  yang  dipakai  oleh  peneliti  dimana  data  sangat tergantung pada kondisi dan keadaan tempat atau objek yang akan di teliti.
Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  studi  dokumentasi  akan  mendukung  hasil dari  wawancara  dan  observasi.  Ketiga  teknik  pengumpulan  data  ini  akan  saling melengkapi dan mendukung, oleh karena itu peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumen dalam pengumpulan data.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara  bersamaan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono,  2015).  Adapun  untuk  teknik  validasi  data  peneliti menggunakan teknik validasi data Trigulasi, merupakan teknik pengumpulan data yang  menggabungkan  dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data yang  telah  ada.  Triangulasi  dilakukan  dengan  cara  mengecek  pada  sumber  yang sama dengan teknik yang berbeda (Moleong, 2010).
Teknik triangulasi dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.
Letak Tringulasi
TRIANGULASI

## DATA LAPORAN HASIL PENELITIAN/KESIMPULAN
ANALISIS DATA PENGOLAHAN DATA PENGUMPULAN DATA OBSERVASI WAWANCARA STUDI DOKUMENTASI

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan George  C  Edward  III  (1980),  ada  empat  faktor  atau  variabel  yang  sangat  penting dalam  mengetahui  keberhsailan  atau  kegagalan  implementasi  suatu  kebijakan publik. Faktor tersebut antara lain:
1. Komunikasi
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010),  komunikasi  diartikan  sebagai proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan.  Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  persiapkan  dan lakukan  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan  sasaran kebijakan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Komunikasi  kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi ( trasmission ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( consistency ).
2. Sumber Daya (Resources)
Edward  III  dalam  Widodo  (2010)  mengemukakan  bahwa  factor  sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward  III dalam Widodo (2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

## 3. Disposisi ( Disposition )
Pengertian  disposisi  menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010)  dikatakan sebagai  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi
Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokasi  ini  menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010)  mencakup  aspek-aspek seperti  struktur  birokrasi,  pembagian  kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III  dalam Winarno (2005) terdapat dua  karakteristik  utama  dari  birokrasi  yakni: Standard  Operational  Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya  pada  tiap  harinya  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah  upaya  penyebaran  tanggung  jawab  kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja (Wardhani, 2015).
Pembahasan  dari    penelitian  ini  menggunakan  teori  George  C  Edward  III (1980).  terdapat  4  variabel  untuk  mengetahui  keberhasilan  suatu  penerapan kebijakan antara lain :
1. Komunikasi
Terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam komunikasi antara lain:
a. Transmisi
Penyampaian  informasi  atau  transmisi  yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan Kota  Tasikmalaya  kepada  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  adalah  melalui penunjukan  sekolah  Surat  Keputusan  (SK)  dan  dilandasi  dengan  Peraturan
Walikota nomor 46 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2014 dan  kemudian  dilanjutkan  dengan workshop atau  pelatihan  selama  kurang lebih  1  minggu  secara  berkala.  Dalam  hal  penyampaian  informasi  tentang Program  Pendidikan  Inklusif  kepada  sasaran  program  tersebut,  SD  Negeri  4 Gunung  Lipung  melakukan  sosialisasi  secara  berkala  kepada  wali  murid ataupun  masyarakat  pada  saat  rapat  wali  murid  tahun  pelajaran  baru  atau rapat orangtua murid secara berkala dan juga pada Penerimaan Peserta Didik Baru  mengenai program pendidikan inklusif yang di jalankan oleh SD Negeri 4 Gunung Lipung.
b. Kejelasan
Penyampaian  informasi  yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan  Kota Tasikmalaya  kepada  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  masih  dirasa  belum maksimal, jelas dan tidak terperinci karena setelah penunjukan sekolah untuk untuk  melaksanakan  program  pendidikan  inklusif  kemudian  dilanjut  dengan pemberian    SK  dan  setelah  itu  pihak  Dinas  Pendidikan  tidak  memberikan arahan apapun terkait teknis pelaksanaan program pendidikan inklusif. Tidak ada  pelaporan  rutin  atau monitoring dan  evaluasi  tentang progress atau perkembangan  program  pendidikan  inklusif  di  sekolah  tersebut.    Sekolah hanya  memberikan  laporan  data  penambahan  dan  pengurangan  anak berkebutuhan khusus per tahun atau per tahun ajaran.
c. Konsistensi
Penerapan  program  pendidikan  inklusif  konsisten  dilakukan  dan  tidak berubah  semenjak  ditunjuknya  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  sebagai  sekolah inklusif.  Program  pendidikan  lainnya  juga  konsisten  dilakukan  seperti program  pendidikan  karakter  contohnya  Pramuka  yang  wajib  diikuti  semua siswa tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK).

## 2. Sumber daya (Resources)
SD Negeri 4 Gunung Lipung  memiliki 1 guru pendamping khusus (GPK) yang khusus  menangani  siswa  berkebutuhan  khusus  tetapi  juga  merangkap  sebagai guru  kelas.  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  mempunyai  15  siswa  inklusif  dengan karakteristik 14 siswa dengan mental rendah atau slow learner dan 1 penyandang autisme atau gangguan sosialisasi.
Melihat dari banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus atau siswa inklusif dan dengan guru pendamping yang tidak seimbang, sekolah dan guru merasa tidak mencukupi  dengan  hal  tersebut  dan  kurang  maksimal  dalam  melakukan  proses pendampingan  belajar  karena  guru  pendamping  juga  merangkap  sebagai  guru kelas. Setidaknya minimal 6 GPK untuk mendampingi 15 Siswa inklusif.
Selanjutnya dalam hal sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan pendidikan  inklusif  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  memiliki  fasilitas  memadai  dan memenuhi standar seperti adanya alat peraga pembelajaran, kursi roda, alat bantu diri  (ABD)  dan  sarana  penunjang  lainnya.  Tetapi  perlu  adanya  penambahan pelengkapan  fasilitas  yang  lebih  variatif  guna  untuk  menunjang  proses  belajar mengajar.
Dalam  urusan  mengenai  dana  dan  hal-hal  yang  mendorong  kemajuan pendidikan  inklusif,  pendanaan  untuk  program  pendidikan  inklusif  masuk  dalam
anggaran sekolah yang berupa dana BOS, tetapi belum ada pendanaan khusus yang diberikan untuk Pendidikan Inklusif atau sejenisnya.

## 3. Disposisi
Disposisi  terhadap  siswa  berkebutuhan  khusus  (inklusif)  patut  diapresiasi, tidak  ada  lagi bullying atau  membedakan  antara  siswa  berkebutuhan  khusus dengan  siswa  (reguler).  Semua  siswa  regular  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  juga menerima dengan baik dengan adanya siswa inklusif di lingkungan mereka, tetapi pada  tahun-tahun  awal  sempat  mengalami  penolakan  khususnya  diantara orangtua  murid  dikarenakan  anak  berkebutuhan  khusus  perlu  pendampingan khusus sehingga mungkin orang yang kurang paham terhadap hal seperti ini akan beranggapan  lain  maka  diperlukan  sosialisasi  yang  baik  dan  tepat  terhadap penanganan hal tersebut.

## 4. Struktur Organisasi
Tidak ada perubahan dalam struktur organisasi di SD Negeri 4 Gunung Lipung terkait  adanya  program  pendidikan  inklusif  ini,  hanya  penambahan  dalam  hal penanggung jawab terhadap siswa inklusif atau koordinator program pendidikan inklusif.
SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  cukup  mendapatkan  perhatian  dari  Pemerintah khususnya  Dinas  Pendidikan  Kota  Tasikmalaya  dengan  rutin  diadakannya  Diklat atau Training dari Pokja Dinas Pendidikan untuk semua guru pendamping di Kota Tasikmalaya.  Juga  pelatihan-pelatihan  dari  eksternal  contohnya  dari  lembaga Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat  (RBM).  RBM  menurut  Slamet  (1998)  adalah aktivitas  rehabilitasi  bagi  penyandang  disabilitas  dengan  menggunakan  sumber daya  manusia.  Dengan  kata  lain,  bahwa  aktivitas  rehabilitasi  didasarkan  pada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. RBM menggunakan peran masyarakat dan keluarga dengan cara mengikutsertakan, menggerakan, atau memobilisasikan potensi sumber daya masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan.
Tujuan utama rehabilitasi dalam penelitian ini adalah membantu penyandang disabilitas  mencapai  kemandirian  optimal  secara  fisik,  mental,  sosial,  vokasional, dan  ekonomi  sesuai  dengan  kemampuannya.  Fokus  rehabilitasi  dalam  penelitian ini  adalah  individu  secara  holistik  dalam  konteks  ekologinya,  bukan  hanya  pada keterbatasan-keterbatasan fungsional akibat disabilitasnya. Perspektif holistik dan ekologis  mencakup  aspek-aspek  fisik,  mental,  dan  spiritual  individu  yang bersangkutan  maupun  hubungannya  dengan  keluarganya,  pekerjaannya  dan keseluruhan  lingkungannya  sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh  (Ranti  Novianti, 2017).
RBM  juga  rutin  mengadakan workshop dan  sosialisasi  kepada  masyarakat umum  maupun  pihak  sekolah  dengan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  melalui dinas  sosial  dan  beberapa  rumah  sakit  daerah  atau  klinik  terkait  pemahaman tentang disabilitas juga mengadakan kegiatan layanan terapi anak disabilitas yang meliputi beberapa layanan terapi seperti fisioterapis, terapi wicara, okupasi terapi serta  pemberian  alat  bantu  untuk  penyandang  disabilitas  (sumber: dinsos.tasikmalayakota.go.id).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  hasil  analisis  serat  pembahasan  tentang  bagaiamana Implementasi  Pendidikan  Inklusif  di  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung,  maka  didapat beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  sudah menjalankan program pendidikan inklusif dengan maksimal dalam hal penerapan dan  implementasi  kebijakan  tersebut.  (2)  Proses  Komunikasi  atau  penyampaian kebijakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Tasikmalaya  untuk  menyampaikan  atau mentransmisikan  program  pendidikan  inklusif  yaitu  dengan  menunjuk  serta memberi  kuasa  berupa  Surat  Keputusan  (SK)  penunjukan,  pembekalan,  dan training kepada  sekolah  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung,  kemudian  menyampaikan program  tersebut  kepada  sasaran  kebijakan  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  melalui sosialisasi  dalam  pertemuan  orangtua  murid  dan  di  PPBD.  Komunikasi  antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan masih belum sepenuhnya terjalin masih ada beberapa faktor yang belum jelas dan belum sepenuhnya maksimal. (3) Untuk sumber daya sarana berupa fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan program pendidikan  inklusif  masih  dirasa  belum  sepenuhnya  terpenuhi  dan  masih  perlu penambahan  guna  mendukung  dalam  program  pendidikan  inklusif.  Dan  perlu perhatian  lebih  dari  Dinas  Pendidikan  terkait  pemisahan  penugasan  guru pendamping khusus dan guru kelas karena dirasa kurang maksimal jika dikerjakan rangkap  jabatan  kerja  atau  tanggungjawab  kerja.  (4)  Guru-guru  dan  siswa-siswa SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  sudah  memiliki  Disposisi  atau  watak  dan  karakter yang maksimal dalam hal menerima murid atau siswa inklusif. (5) Untuk struktur birokrasi  di  SD  Negeri  4  Gunung  Lipung  tidak  mengalami  perubahan  terlalu banyak tetapi ada penambahan koordinator untuk siswa inklusif.
Berdasarkan kesimpulan tersebut tentang kebijakan implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 4 Gunung Lipung, maka terbentuk beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan  atau evaluasi seperti: penambahan fasilitas sarana prasarana  dan  pelatihan-pelatihan  guru  atau  tenaga  pendamping  perlu  diadakan secara  rutin  mengenai  program-program  mengenai  pendidikan  inklusif  supaya mengenal  lebih  banyak  informasi  tentang  pendidikan  inklusif.  Program  evaluasi serta  monitoring  perlu  dilakukan  minimal  1  tahun  2  kali    untuk  mengetahui progres perkembangan manfaat dari pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Perlu adanya penambahan Guru Pendamping Khusus (GPK) supaya pelayanan pendidikan inklusif lebih maksimal  dan perlu dikaji terkait penugasan guru pendamping khusus karena guru pendamping khusus (GPK) masih rangkap jabatan menjadi guru kelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aan Komariah dan Djam’an Satori. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
AG  Subarsono.  2009. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta .
Eko  Puji  Lestari,  S.  P.  2018. Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  Di Indonesia . 45.
Eneng Dewi Wulansari. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar  Administrasi  Kependudukan  (GISA)  terhadap  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Bandung . 3 (September), 1–47.
Ertien Rining Nawangsari. 2017. Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo . 9 (2), 174–183.
Firdaus,  E.  2010.  Pendidikan  Inklusif  Dan  Implementasinya  di  Indonesia. Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Pendidikan  di  Universitas  Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto , 24 Januari 2010.
https://bandung.bisnis.com/read/20131217/549/1029811/tasikmalaya- deklarasikan-kota-pendidikan-insklusif di akses tanggal 2 Mei 2020.
https://dinsos.tasikmalayakota.go.id/rehabilitasi-sosial-berbasis-masyarakat- rbm-karang-anyar-kec-kawalu-kota-tasikmalaya-melakukan-kegiatan- pelayanan-terapi-anak-disabilitas/ diakses tanggal 27 Mei 2020.
https://muhammadpranaadithya.gurusiana.id/article/2020/2/penyelenggaraan- pendidikan-inklusif-2010708 diakses tanggal 27 Mei 2020.
Khoeriyah, N. 2019. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Duke Law Journal , 1 (1), 1– 13. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Moleong,  L.  J.  2010. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mustarjudin.  2017.  Efektivitas  Juru  Bahasa  Isyarat  khutbah  di  Masjid  UIN  Sunan Kalijaga. Inklusi , 4 (2), 271–296.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun  2009  Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasaan dan/atau Bakat Istimewa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya.
Ranti  Novianti,  H.  A.  A.  2017. Rehabilitasi  Berbasis  Masyarakat  sebagai  Upaya Memenuhi Kebutuhan Anak dengan Disabilitas . III (01), 109–115.
Sita, A. A. A., Wijayanti, D., Noak, P. A., & Purnamaningsih, P. E. 2003. Implementasi Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK)  dalam  Lingkup  Sekolah  Inklusi  (Studi  Kasus:  SD  No.  11  Jimbaran). Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (11).
Sudarto,  Z.  2017.  Implementasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif.
Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik) , 1 (1), 97. https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106.
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wardhani,  P.  A.  2015.  Efikasi  Diri  dan  Pemahaman  Konsep  IPA  dengan  Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Sekolah Dasar Negeri Kota Bengkulu. Jurnal Pendidikan Dasar , 6 (1), 10–36.
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.