Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 135-145
Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah
Eka Rahayuningsih 1*) ,  M. Lathoif Ghozali 2) 1,2 Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: rahayuningsiheka96@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the certification of halal products through the LPPOM MUI.  In an effort to maintain the  sustainability  and  effectiveness  of  halal  certification  and  smooth  administration,  LPPOM  MUI  makes provisions for the halal guarantee system through its letter No: SK 13 / Dir / LPPOM MUI / III / 13 dated March 31, 2013. This halal product certification system is an integrated system that  neatly arranged and maintained properly  to  regulate  the  ingredients  in  the  product,  human  resources  involved  in  the  production,  production process, and product distribution procedures.  In responding to the needs of the community and the responsibility of the MUI (Indonesian Ulama Council) to protect the community, efforts are made to establish an institute for the study of drugs, food, cosmetics.  In this case the researcher is interested in revealing that with the existence of this halal product certification, whether it has made it easy for all people to maintain their religion and assets or make it difficult for people to choose products that must be consumed for daily life.  Humans will get happiness when all needs both dhohir and heart, and all desires are fulfilled.  This study uses qualitative research with a phenomenological and normative approach.  Data retrieval used is secondary data sourced from publications which include scientific journals, books, websites and newspapers that make this problem discussed in research.
Keywords : Certification, Product, Halal, Mashlahah Mursalah.
Saran sitasi : Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 135-145. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929

## 1. PENDAHULUAN
Ajaran Islam mengatur aspek kehidupan manusia secara  keseluruhan.  Syariat  Islam  dibangun  dengan tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai fondasi hukum syariat  yang  sempurna.  Islam  adalah Rahmatan  lil ‘alamiin (rahmat  untuk  seluruh  alam). Tujuan  Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik  serta  menegakkan  kemashlahatan  dan  keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan- permasalahan  dapat  direalisasikan  dalam  kehidupan yang kompleks, baik dalam cakupan masyarakat yang minimum maupun yang luas.
Dapat diketahui, tujuan Islam yang sesungguhnya itu  untuk  mewujudkan  kemashlahatan  ummat (Suratmaputra,  2017).  Al-Qur’an  dan  Sunnah memberikan  keleluasaan  dan  penekanan  terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan  penerapan  sehari-hari.  Untuk  itu,  semua yang  terdapat  dalam  syariat  Islam  berdasarkan  dasar dari  mashlahah,  kemudian  tujuan  umat  bisa  dicapai
dengan  sempurna.  Sumber  hukum  sekunder  dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah  merupakan  hukum  yang  ditetapkan    untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Kemashlahatan  dalam  Islam  digunakan  sebagai petunjuk  ketika  ada  musuh,  dan  harta  sedikit  yang dimiliki  oleh  sebuah  negara,  karena  membelanjakan yang kurang urgent dan kurang manfaat. Kemashlatahan  seperti  itu  tidak  ada  penguatnya  dan tidak  ada  dalil  yang  membatalkannya,  namun termasuk ketentuan syariat dalam menjaga agama.
Semua  kegiatan  ekonomi  adalah  bagian  dari kehidupan  semua  orang.  Kebahagiaan  merupakan tujuan kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan  ketika  semua  kebutuhan  baik  dhohir maupun bathin, dan segala keinginan terpenuhi. Setiap waktu  manusia  membuat  keputusan  mengenai  cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, penggunaan waktu untuk datang tepat waktu saat bekerja, atau dapat disimpulkan kata
lainnya adalah disiplin waktu. Kemudian penggunaan uang dengan tepat sasaran sesuai dengan belanja dan memuaskan diri sendiri atau kata lainnya adalah tidak boros.  Penentuan  pilihan  tersebut  harus  seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada.  Perubahan  zaman  mengakibatkan  peningkatan terhadap produk minuman atau makanan, obat-obatan, kosmetik semakin banyak beredar di masyarakat.
Dalam  rangka  memberikan  kenyamanan  dan ketentraman  umat  Islam,  maka  produk  yang dikonsumsi  tersebut  harus  bersetifikasi  halal  sesuai syariat  Islam,  agar  bisa  dikonsumsi  dengan  baik. Mayoritas negara Indonesia adalah penduduk muslim. Itu  sebabnya  warga  Indonesia  harus  memperhatikan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu produk. Salah satu  dalam  memperhatikan  suatu  produk  yang dikonsumsi adalah melalui jaminan halal yang sesuai dengan syariah agama. Adanya sertifikasi produk halal dapat  memberikan  keadilan,  kepastian  hukum, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam mengeluarkan  produk  baru.  Mengingat  adanya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  canggih, baik di bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik.
Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan hal baru dalam dunia bisnis. Produk yang diolah  dengan pemanfaatan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  bisa menjadikan  produk  tersebut  bisa  halal  atau  haram. Oleh sebab itu, agar bisa mengetahui produk tersebut halal  atau  haram  maka  harus  dibutuhkan  sertifikasi yang  berstandard  MUI.  Dalam  penulisan  ini  maka permasalahan  yang  akan  diangkat  yaitu Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis Penelitian
Pada penulisan ini metode yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  melibatkan proses yang konseptualisasi. Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagamaina mendapatkan fakta-fakta dengan  teliti  dan  jelas  (Silalahi,  2010).  Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang  bersumber  dari  publikasi  yang  meliputi  jurnal ilmiah,  buku,  website  dan  surat  kabar  yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana sertifikasi produk halal dalam persepektif mashlahah mursalah.
2.2. Pendekatan Penelitian
Deskriptif
kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu peristiwa atau
kejadian  yang  menjadi  fenomena  saat  ini.  Penelitian ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  yang menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologis.  Pendekatan  normatif  mengarah  ke suatu  masalah  dari  segi  ajaran  dari  Tuhan  yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut  digunakan  untuk  menemukan  suatu  fakta yang  berdasarkan  logika  manusia,  dari  sisi  keilmuan Hukum. Sedangkan pendekatan fenomenologis mencirikan  dari descriptive  phenomenology yaitu membuktikan  dengan  suatu  permasalahan  dan  objek yang dibahas sebagai suatu masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
a. Definisi Sertifikasi
Kata  “sertifikasi”  dalam  KBBI  merupakan “penyertifikatan”.  Sertifikasi  dapat  dikatakan sebagai  proses  pemberian  sertifikasi  atau  bukti formal  sebagai  pengakuan  yang  diberikan lembaga  kepada  suatu  produk.  Sertifikasi diartikan  suatu  penetapan  atau  ketentuan  yang diberikan  kepada  suatu  lembaga.  Lembaga tersebut  berwenang  untu  memberikan  petunjuk terhadap  seseorang,  bahwa  seseorang  dapat menjalankan  usaha  yang  spesifik  mungkin dengan  baik.    Produk  yang  telah  bersetifikasi dapat  dilakukan  secara  peridoe  atau  berkala. Adanya  sertifikasi  bertujuan  untuk  menegaskan dan  memberikan  petunjuk  keaslian  produk, sehingga  bisa  diterima  oleh  semua  kalangan masyarakat.
Sertifikasi  halal  suatu  produk  harus berstandard  kaidah  syariah.  Dalam  penetapan kehalalan  suatu  produk,  baik  pangan,  maupun kosmetik  harus  bersetifikasi.  Karena,  berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus  melalui  penelitian  terlebih  dahulu,  agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi.  Maka  dari  itu,  harus  ada  lembaga yang menajmin hal tersebut.
Sertifikasi  halal  adalah  fatwa  MUI  yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumi.  Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan,  makanan,  dan  kosmetik  adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim  terhadap  produk  yang illegal. Sertifkasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada  kemasan  produk  dari  instansi  pemerintah yang terkemuka.
Semua  konsumen  muslim  berhak  untuk mendaftarkan  produk  yang  dibuat  usahanya untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal,  agar terjamin  perlindungan  dari  Negara.  Dalam Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang “perlindungan  konsumen”  menyatakan  bahwa “konsumen  berhak  mendapatkan  informasi dengan benar, jelas,  dan jujur mengenai  kondisi barang atau jasa”.
Seorang  pengusaha  dalam  mengeluarkan produk  terbarunya  yang  diperdagangkan  harus memberikan informasi yang akurat dan berstandar  logo  sertfikiat  MUI  ,  maka  dari  itu sertifikasi  halal  digunakan  untuk  melindungi konsumen  terhadap  produk  yang  masih illegal dan  memberikan  kepastian  status  kehalalan. Semua  konsumen  pasti  merasakan  tentram batinnya, karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin  halal  dan  layak  untuk  dikonsumsi. Seseorang  ketika  ingin  membeli  suatu  produk, baik  itu  produk  baru  atau  lama  harus memperhatikan  kehalalan  produk  tersebut,  agar keadaan  jiwa  dan  agama  bisa  tentram  untuk menjalani kehidupan di dunia.
b. Definisi Produk
Produksi  adalah  kegiatan  yang  menjadi pusat  perhatian  dalam  pemasaran.  Produk  yang ditawarkan ke pasar bertujuan untuk dikonsumsi dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhannya. Perusahaan  yang  sudah  mengeluarkan  produk, kemudian  ditawarkan  ke  berbagai  outelt-outlet terdekat  yang  kemudian  dikonsumsi  semua orang.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai tujuan  perusahaan  dalam  mengeoperasikan usahanya,  sehingga  mendapatkan  keuntungan yang maksimal.
Keunggulan  produk  yang  bisa  dilihat  dari segi  desain,  kualitas,  bentuk  ukuran,  pelayanan, kemasan,  rasa,  dan  garansi  agar  dapat  menarik konsumen  untuk  membeli  produk  yang  telah dikeluarkan. Produk mrupakan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau ditawarkan di pasar. Produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginannya. Produk dihasilkan dari beberapa proses mulai dari pembuatan  dan  hasil  finishingnya. Hal  tersebut harus diimbangi dengan pemilihan barang-barang yang  bagus  dan  berkualitas  baik.  Proses  produk baik berupa jasa maupun barang harus di koreksi dengan baik oleh pihak yang telah bertugas.

## c. Definisi Halal
Pengertian  dari  Halal  dalam  bahasa  Arab yaitu  dibolehkan  (legal)  sesuai  dengan  syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata halalan toyyib (halal  dan  baik)  secera  efektif  dan  operasional dapat  diinformasikan  kepada  semua  orang mengenai  tercukupnya  semua  sarana  dan prasarana  yang  sudah  ada.  Adanya  hukum  yang mengatur,  yang  terpusat  dan  tidak  deskriminatif yaitu  dengan  adanya  hukum  jaminan  halal. Dalam  ajaran  Islam,  mendapatkan  barang  yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan  hidup  harus  mengkonsumsi  barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.
Sebagai seorang pebisnis dalam mengeluarkan  produknya  harus  memperoleh sertifikasi  halal  dari  BPJH.  Hal  tersebut  wajib untuk  mencantumkan  dalam  kemasan  produk. Jika  seorang  pebisnis  dalam  mengeluarkan produknya  tidak  memberikan  informasi  tentang kehalalan  produk,  maka  pebisnis  tersebut  bisa mendapatkan  sanksi  dari  badan  hukum.  Oleh sebab  itu,  halal  dalam  hal  ini  harus  memenuhi standard  hukum  syariah.  Dibawah  ini  aturan tentang  halal  dan  haram  suatu  produk  (Hervina, 2017) :
1) Semua  yang  ada  diperbolehkan,  namun beberapa  pengecualian  tertentu  terhadap barang yang dilarang secara khusus.
2) Kehalalan  dan  keharaman  semua  produk adalah hak Allah SWT untuk menentukannya.
3) Yang  menghalalkan  yang  haram  dan mengharamkan yang halal termasuk mensekutukan Allah SWT.
4) Hal  yang  mendasari  keharaman  suatu produk  merupakan  bahaya  atau  tidak bermanfaat.
5) Sesuatu yang halal ada yang bisa
menghindarkan dari yang haram. Allah SWT melarang yang diperlukan untuk menggantikan dengan yang baik.
6) Tidak  diperbolehkan  membawa  produk haram.
7) Tidak dibenarkan untuk bersiasat ke produk yang haram.
8) Adanya  niat  baik  tidak  bisa  dibenarkan dengan yang haram.
9) Anjuran untuk menjauhkan diri dari produk yang  meragukan,  karena  takut  mendekati haram.
10) Tidak  ada  untuk  niatan  memilah  dan memilih produk haram.
d. Definisi Mashlahah Mursalah
Dari  anggapan  baik  oleh  akal  dengan merujuk  pada  tujuan  syara’  untuk  menetapkan suatu  hukum,  bila  ditinjau  dari  usaha  untuk mencari  dan  menetapkan  hukum,  mashlahah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Mashlahah Mu’tabaroh (  م م م مصملا  ةممتممممممملصملا) merupakan  ketentuan  yang  diperhatikan dalam  syara’.  Petunjuk  syar’i  terdapat  dua macam,  yaitu  langsung  dan  tidak  langsung. Petunjuk tersebut memberikan kepada mashlahah  yang  untuk  menetapkan  suatu hukum.  Petunjuk  “langsung”  dan  “tidak langsung” terdapat dua kategori yaitu:
a) Munasib Mu’aststir (   صلا لمممسانصلا)  adalah ada  petunjuk  secara  langsung  dari pembuatan  hukum  syara’.  Artinya,  ada petunjuk  berupa  nash  Al-Quran,  Hadits, atau  ijma’.  Petunjuk  tersebut  dijadikan dalam penentuan suatu  hukum.  Misalkan, tidak  baik  mendekati wanita  yang  sedang haidl  dengan  alasan  haidl  itu  merupakan penyakit,  karena  manjauhkan  diri  dari kerusakan atau penyakit tersebut.
Alasannya  adalah  “penyakit”  yang hubungkan dengan kerusakan atau larangan mendekati wanita disebut munasib. Firman  Allah  dalam  Qs.  Al- Baqarah ayat 222, yang artinya (Departemen RI, 2010):
“Mereka  bertanya  ke  padamu  tentang haid,  katakanlah:  "Haid  itu  adalah  suatu penyakit"; oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid”.
b) Munasib Mu’allim ( م صلا لمممممسامنصلا)  adalah tidak adanya petunjuk secara langsung dari hukum  Islam,  baik  nash  atau  ijma’  yang berkaitan dnegan syara’ kepada mashlahat, akan tetapi tetap ada secara tidak langsung.
2) Mashlahah Mulghoh (ة مصلا ةتممملصلا) atau bisa dikatakan mashlahah yang tidak bisa diterima, adalah  mashlahah  yang  tepat  oleh  akal seseorang,  namun  tidak  diperhatikan  secara
betul oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang tidak menerimanya.
Mashlahah  Mursalah (ةمس صلا  ةتملصلا)  atau bisa disebut dengan istishlah , adalah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, sejalan dan sefrekuensi dengan  tujuan  syara’  dalam  menentukan  suatu hukum,  akan  tetapi  tidak  ada  petunjuk  syara’ yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.
Al-Mashlahah atau mashlahah dapat diartikan  seperti  lafadz  “ al-manfaat”, yaitu kalimat  mashdar  yang  sama  artinya  dengan kalimat ash-Shalah ,  seperti  halnya lafadz  al- manfaat yang  sama  dengan al-naf’u .  Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  hartanya  untuk  mencapai ketertiban  nyata  antara  Pencipta  dan  makhluk- Nya.  Manfaat  merupakan  kenikmatan  yang mengantarkan  kepada  suatu  kepuasan  dan keberhasilan seseorang (Syafe’I, 2015).
Prinsip  kemashlahatan  yang  digunakan untuk  menetapkan  suatu  kepentingan  hukum dalam Islam. Mashlahah juga diartikan perbuatan yang  memberikan  nilai  yang  bermanfaat.  Imam Ar-Razi  berpendapat  al-mashlahah  al-mursalah merupakan  kegiatan  yang  bermanfaat    tentang memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan harta  bendanya.  Imam  Al-Ghazali  berpendapat mashlahah mursalah adalah mendapatkan kemanfaatan dan tidak menerima kemudhorotan. Imam Muhammad Hasbi As-Siddiq berpendapat menolak  segala  sesuatu  yang  dapat  merusak makhluk seluruh alam dengan memelihara tujuan dengan  baik.  Menurut  bahasa,  kata  mashlahah berasal dari bahasa Arab yang artinya mendapatkan manfaat dan menolak kemafsadatan.  Syeikh  ‘Abdullah  al-Darras mendefinisikan  mashlahah  mursalah  sesuatu yang  belum  ada  dalil  syar’i  baik  secara  tertulis atau tidak (Asy-Syatibi, 1991).
Secara terminologi al-mashlahah al- mursalah  merupakan  suatu  kemashlahatan  yang tidak  disinggung  oleh  syara’  dan  tidak  pula terdapat  dalil-dalil  yang  menyuruh  untuk mengerjakan  atau  meninggalkan.  Mashlahah mursalah  dapat  juga  diartikan  sebuah  masalah yang  tidak  tercantum  dalam  nash  tertentu,  akan tetapi  setara  dengan  jalannya  kehendak  nash (Usman, 1994). Kejelasan hukum suatu kejadian, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan
hukum  syara’  dan  sesuai  dengan  kemadharatan atau  manfaat,  maka  itu  dinamakan  mashlahah mursalah.
Secara  etimologis,  kata Al-Mashlahah adalah  semakna  dengan  kata Al-Manfaat.  Al- Mashlahah bentuk tunggal dari kata Al-Mashalih. Semua  kata  tersebut  diidentifikasikan  sebuah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,  keselarasan,  dan  kepatuhan. Al- Mursalah مس صلا ة adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar  yang  tiga  huruf),  yaitu  لسر,  dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi  لسرا.  Secara  etimologis,  bermakna “terlepas”,  atau  dalam  arti  ةقمطم  (bebas).  Kata “terlepas”  dan  “bebas”  disini  bila  dikaitkan dengan  kata  mashlahah  artinya  “terlepas”  atau “bebas”  dari  penjelasan  yang  ditujukan  oleh sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
Dari pengertian ta’rif  diatas,  dapat disimpulkan  arti  sebenarnya  dari mashlahah mursalah ialah:
1) Sesuatu  yang  baik  menurut  akal  manusia dengan beberapa pertimbangan yang diwujudkan  dalam  sebuah  kebaikan  atau menghindarkan dari keburukan manusia.
2) Sesuatu yang  baik  menurut akal,  sejalan dan sefrekuensi  dengan  tujuan  syara’  untuk menetapkan hukum.
3) Sesuatu  yang  baik  menurut  akal  dan  sejalan dengan  tujuan  syara’  tidak  ada  syara’  yang mengakuinya.
e. Objek Mashlahah Mursalah
Lapangan al-Mashlahah al-Mursalah
berlandaskan  pada  hukum  syara’  secara  umum sekaligus  memperlihatkan  adat  dan  hubungan antara  satu  manusia  dengan  yang  lain.  Dalam mencapai  kemashlahatan,  lapangan  tersebut harus  dipilih  untuk  menjembatani  beribadah dalam  kehidupan  sehari-hari.  Semua  yang  tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diterima oleh akal dengan baik, maka untuk mencari kemashlahatan itu dari juz dari setiap hukum yang berlaku.
Mashlahah  mursalah,  Fokus  pada  tempat yang  tidak  terdapat  dalam  nash  Al-Quran  atau Hadist  yang  menjelaskan  suatu  hukum  sebagai penguat  melalui  I’tibar.    I’tibar  merupakan penyertaan  sanad-sanad  yang  lain  untuk  suatu hadits tertentu, agar dapat diketahui periwayatnya. Tujuan dilakukannya i’tibar yaitu
agar  terlihat  dengan  jelas  seluruh  jalur  sanad. Kehujjahan Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Pandangan Para Ulama’
Para  ulama’  sepakat  untuk  setiap  kegiatan yang  berhubungan  dengan  kemashlahatan  umat selalu  merujuk  pada  dalil  hukum  yang  sudah disepakati bersama. Mashlahah mursalah  adalah ketentuna  sumber  hukum  Islam  yang  terdapat perbedaan kalangan ulama’ mengenai kebenarannya  (Hadi,  2014).  Untuk  itu  semua ulama’  harus  berhati-hati  dalam  memberikan ketentuan-ketentuan dalam menggunakan mashlahah  mursalah  untuk  kebutuhan.  Hal tersebut  untuk  pemberian  hukum  dalam  hawa nafsu  dan  keinginan  manusia  yang  tidak  ada batasannya.
Mashlahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil  menurut  sebagian  ulama  maliki  dan sebagian  ulama  syafi’i  tetapi  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  ulama ushul.  Golongan  Maliki  sebagai  pembawa bendera  mashlahah  mursalah memberikan  tiga alasan, diantaranya (Cholili, 2013):
1) Praktik  yang  dilakukan  oleh  semua  sahabat yang  menggunakan  mashlahah  mursalah, yaitu:
a) Para sahabat menyusun
dan mengumpulkan  al-quran  ke  beberapa mushaf . Akan tetapi, pada masa Rasulullah tidak  pernah  melakukannya.  Hal  tersebut dilakukan  oleh  para  sahabat  dalam pengumpulan  Al-Quran  adalah  untuk mashlahat. Tujuannya yaitu untuk memelihara Al-Quran dan bisa terjaga dari hilangnya kemutawatiran Al-Quran, karena meninggalnya beberapa hafidz dari generasi para sahabat. Sebab lainnya yaitu bukti  sebenarnya  dari  firman  Allah  SWT dalam  QS.  Al  Hijr  ayat  9,  yang  artinya (Departemen RI, 2010):
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”.
b) Umar  bin  Khatab  RA  menjunjuk  para penguasa  untuk  memisahkan  antara  harta kekayaan  pribadi  dengan  harta  yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya  dengan  baik,  tercegah  dari
melakukan  manipulasi  dan    mengambil harta ghanimah (rampasan)  dengan  cara yang  tidak  halal.  Jadi  kemashlahatan umumlah yang mendorong khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
c) Adanya Mashlahat yang  sesuai  maqasid syari’ah  adalah  mengambil  maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syari’ . Sebaliknya jika mengesampingkan  maslahat  berarti  juga mengesampingkan maqasid as-syari’.
Sedang  mengsampingkan maqasid as - syari’ adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib  menggunakan  dalil  mashlahat  atas dasar  bahwa  ia  adalah  sumber  hukum pokok  ( ash )  yang  berdiri  sendiri.  Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber- sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara mashlahat dan maqasid as-syari’ .
d) Andaikan  mashlahat  tidak  dicantumkan dalam  sebuah  kasus  yang  mengandung syariat-syariat,  maka  konteks  mashlahat yang diterima oleh orang awam sangat sulit untuk dimengerti.
Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW:
ْثِا  ْنُكَي ْ َلاَم اَصُه َ َسْيَا  َراَ ْخا َّلاِا ِنْي َ ْمَا َنْيَب  َ ِِّيُخ اَم ُهَّنِا
“Bahwasanya  tidak  sekali-sekali  Nabi dihadapkan  pada  dua  pilihan,  kecuali beliau  memilih  yang  lebih  mudah/ringan selama  bukan  merupakan  perbuatan dosa”.
2) Adapun kelompok yang menggunakan mashlahah
mursalah ini tidaklah menggunakannya  tanpa  syarat  dengan  arti harus  terpenuhi  beberapa  syarat.  Syarat khusus yang dapat digunakan untuk berijtihad melalui  mashlahah  mursalah,  adalah  (Rusfi, 2014):
1) Mashlahah  bersifat  umum,  dimana  bisa diterima  oleh  akal  nurani  manusia  dan membawa kemanfaatan sekaligus menghindarkan dari kemudhorotan.
2) Mashlahah  yang  dapat  dinilai  oleh  akal sehat itu benar-benar sejalan dengan tujuan syara’ yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat.
3) Mashlahah  yang  dapat  dinilai  oleh  akal sefrekuensi dengan ketentuan syara’ dalam
menentukan  hukum  yang  berlaku  dan sesuai  dengan  nash  Al-Quran,  hadits, ataupun ijma’ para ulama’.
4) Mashlahah  mursalah  digunakan  dalam kehidupan sehari-hari, seperti suatu masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan dengan jalan ini, maka proses tersebut bisa dihindari untuk menghilangkan kesukaran.
Dari  ketentuan  syarat  di  atas  terlihat, bahwa  para  ulama  yang  menggunakan mashlahah  mursalah  untuk  berijitihad  harus hati-hati di penggunaannya, karena keberanian dalam menentukan hukum tersebut  pada  waktu  yang  belum  diketahui petunjuk nash.
3) Mashlahah  mursalah  tidak  dapat  menjadi hujjah/dalil menurut ulama syafi’iyah, ulama- ulama  hanafiyah  dan  sebagian  ulama  maliki seperti Ibnu  Hajib  dan  ahli  dhahir. Beberapa alasan dari golongan yang tidak menggunakan dalil  mashlahat  ada  empat  hal,  antara  lain (Salma, 2016):
1) Mashlahah tidak di  terima oleh akal akan mengarah pada hawa nafsu untuk kenyamanan  sedniri.  Namun,  berbeda dengan  tujuan  Islam.  Alasannya,  jika dikaitkan  dengan  istihsan  Imam  Ghazali mengatakan,  bahwa  “sesungguhnya  kita tahu  dan  yakin  pada  hawa  nafsu  dan syahwat  tanpa  memandang  indikasi  dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil  syara’  merupakan hukum  yang  didasarkan  pada  hawa  nafsu semata”. Sedangkan  khos  yang  mengenai mashlahah mursalah ia mengatakan, bahwa bila  mashlahah  mursalah  tidak  ditopang dengan  nash,  maka  sama  halnya  dengan istihsan.
2) Mashlahah  bisa  diterima  oleh  akal ( mu’tabarah ),  ini  termasuk  dalam  qiyas secara universal. Maksudnya, ada masalah yang terdapat mu’tabarah, namun masalah tersebut    buka  tergolong  dalam  nash alquran atau qiyas. Hal tersebut,
disebabkan beberapa pandangan
menyimpulkan batasan nash alquran dan as sunnah di penjelasan syari’at sesuai dengan sabda Rasulullah:
اَه ِراَهَنَك اَهُمْيَل َءاَضْيَ ْلا ِةَّجَتَصْلا ىَمَع ْ ُكُ ْك َ َت
“Aku  tinggalkan  kamu  pada  jalan  yang terang. Malamnya bagaikan siang”.
3) Mengambil dalil mashlahat tanpa berpegang  pada  nash  terkadang  akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum  syari’at  dan  tindakan  kelaliman terhadap  rakyat  dengan  dalil  mashlahat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja  yang  lalim.  Dalam  hubungan  ini Ibnu  Taimiyah  berkata:  “hal  tersebut ditinjau  dari  segi  kemashlahatan  akan menimbulkan  kegoncangan  besar  dalam urusan  agama”.    Semua  masyarakat melihat  adanya  mashlahat  yang  telah berjalan  diberbagai  tempat,  namun  sesuai dengan  prinsip  yang  baik  yaitu  adanya mashlahat  tanpa  berpegang  pada  nash). Diantara mashlahat-mashlahat itu
kadangkala sebenarnya merupakan
larangan  syara’  yang  tidak  diterima  atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam  mashlahat  mursalah  ungkapan ungkapan ( kalam ) yang berlawanan dengan nash. Malahan diantara mashlahat mursalah yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan  mashlahat-mashlahat yang  wajib  diterima  menurut  syara’,  atas dasar  anggapan  bahwa  syara’  tidak menerangkan  hal  itu,  sehingga  suatu kewajiban dan perbuatan yang sunnah  itu ditinggalkan, atau bahkan tergolong dalam perbuatan yang terlarang bahkan makruh.
4) Jika  memakai  mashlahah  sebagai  sumber hukum  yang  pokok  itu  berdiri  sendiri, maka  hal  tersebut  akan  terjadi  perbedaan hukum,  bahkan  bisa  jadi    ikhtilaf perorangan dalam perkara. Misalkan, pada suatu  negara  masalah  tersebut  kategori suatu yang mendekati “haram” karena ada kemudhorotan,  akan  tetapi  di  negara  lain kategori  “halal”  karena  ada  manfaatnya. Namun,  syari’at  Islam  yang  berlaku  itu umum.
Imam Al-Qarafy
berkata tentang
mashlahah mursalah yaitu :
ِع ِلِهاَذَصْلا ِعْيِصَج ىِف ُةَمَس ْ ُصْلا َةَتَمْلَصْلا َّنِإ ْ ُهَّنَ ِلا ِقْيِقْتَّ لا َدْن
ا دِهاَش َن ْوُ ُمْطَي  َلا َو ِتاَ َساَنُصْلااِب َن ْوُق ِِّ َفُي َو َن ْوُسْيِقُي ِراَ ِ ْعِ ْلااِب
“Sesungguhnya berhujjah dengan mashalih mursalah  dilakukan oleh  semua mazhab,  karena  mereka  melakukan  qiyas dan  mereka  membedakan  antara  satu dengan lainnya karena adanya ketentuan- ketentuan hukum yang mengikat”.

## f. Mashlahah Mursalah Menurut Pendapat Para Ulama’
1) Menurut  As-Syathibi  salah  seorang  ulama’ madzhab Maliki berpendapat, bahwa mashlahah  mursalah  adalah  prinsip  syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sudah  sesuai  dengan  tindakan  syara’  yang terdapat  dalam  dalil  syara’.  Prinsip  tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah  dan  digunakan  sebagai  syara’  yang qath’i.  Mashlahah  mursalah dapat  dijadikan sebagai landasan hukum :
a) Kemashlahatan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip dalam ketentuan syar’i secara ushul dan  furu’  dan  tidak  bertentangan  dengan nash.
b) Kemashlahatan  hanya  dapat  diaplikasikan dalam bidang sosial kehidupan sehari-hari.
c) Hasil mashlahah merupakan pemeliharaan dalam  berbagai  aspek  kebutuhan  dan keinginan, baik kontemporer maupun yang lainnya.  Seperti  Daruriyah,  Hajjiyah  dan Tahsiniyyah.  Metode  mashlahah  sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masalah  muamalah.  Dalam  firman  Allah Qs.  Al  Hajj  ayat  78,  yang  artinya (Departemen RI, 2010):
“ Dan  dia  sekali-kali  tidak  menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.
2) Pendapat  Abdul  Wahab  Khallaf,  bahwa mashlahah  mursalah  dapat  digunakan  untuk dasar  ketentuan  hukum  Islam  jika  memenui beberapa ketentuan, yaitu:
a) Mashlahah  haqiqi  bukan  mashlahah  yang sifatnya hanya dugaan, tetapi harus benar- benar  penelitian  yang  serius  dan  tidak menerima kerusakan.
b) Mashlahah yang sifatnya umum, tidak sifat seorang  yang  hanya  dikemukakan  oleh satu orang saja, bukan termasuk
kepentingan perorangan saja, tetapi semua kalangan masyarat seluruhnya.
c) Tidak bertentang dengan hukum yang telah ditentukan  dalam  nash  Al-Qur’an,  hadits, dan ijma’.
3) Menurut  Al-Ghazali  menyatakan  setiap mashlahah yang kembali
kepada pemeliharaan  yang  diketahui  dalam  nash  al- qur’an, hadits, dan ijma tetapi tidak dipandang sebelah mata dari  ketiga hukum tersebut  dan tidak  juga  melalui  metode  qiyas,  maka mashlahah  mursalah dapat  dipakai.  Jika memakai qiyas, maka harus ada dalil asalnya. Cara  mengetahui  mashlahah  yang  sesuai dengan  tujuan  itu  adalah  dari  beberapa  dalil yang  tidak  terbatas,  baik  dari  al-qur’an, sunnah,  maupun  isyarat-isyarat  lainnya. Isyarat-isyarat  tersebut  memberikan  arti, bahwa merujuk pada sesuatu harus berdasarkan  nash.  Oleh  karena  itu,  cara penggalian  mashlahah  bebas  dari  dalil  yang khusus,  akan  tetapi  merujuk  ke  petunjuk umum  dari  dalil  syara’  yang  ada.  Apabila menafsirkan mashlahah dengan pemeliharaan, maka tidak ada jalan bagi semua orang untuk berselisih  dalam  mengikutinya.  Mashlahah mursalah suatu tindakan yang dzaruriyah atau kebutuhan sangat penting
bagi keberlangsungan  hidup  manusia  (Mukhsin, 2008).  Bahkan,  wajib  meyakini  mashlahah sebagai  hujjah  agama, mashlahah  mursalah dapat  dijadikan sebagai  landasan  hukum  jika memenuhi beberapa syarat:
a) Mashlahah  mursalah  diterapkan  sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
b) Mashlahah  mursalah  tidak  bertentangan hukum  dalam  nash  Al-Quran  atau  As- sunnah.
3.2. Pembahasan
a. Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah
Dalam penetapan hukum, mashlahah menentukan  tiga  macam  yang  disebabkan  dari kekuatan sebagai hujjah dalil syara’, diantaranya yaitu mashlahah dhoruriyyah, mashlahah hajiyyah , dan mashlahah tahsiniyyah.
1. Mashlahah Dhoruriyyah ( ةيرو مممضلا ةتمممملصلا)
merupakan  kemashlahatan  yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena
itu,  Allah  memerintahkan  setiap  manusia untuk  mempunyai usaha  dan  bisa  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jika manusia itu meninggalkan atau menjauhi segala larangan dan  mematuhi  semua  perintah  Allah,  maka prinsip lima dasar akan terjamin dengan baik diantaranya yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. Mashlahah  Hajiyyah (ةمميممج  اممتمملا  ةممتمممممممملصمملا) merupakan  kemashlahatan  yang  kebutuhan hidup manusia tidak langsung terpenuhi. Akan tetapi,  bentuk  kemashlahatan hajiyyah ini mengarah  pada  memberi  kemudahan  dalam setiap  kebutuhan  manusia  yang  harus dipenuhi.  Misalkan,  mencari  ilmu  agama untuk  kebutuhan  menegakkan  agama  yang rahmatan  lil  ‘alamiin, memenuhi  kebutuhan makan  untuk  keberlangsungan  hidup  dan beribadah,  menggunakan  akal  sehat  untuk kesempurnaan akalnya, melakukan muamalah untuk  mendapatkan  harta.  Hal  tersebut tergolong dalam mashlahah tingkat hajiyyah . 3. Mashlahah  Tahsiniyyah ( ةمتممممملصلا ةمينيممممست لا ) merupakan mashlahah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak setara dengan dhoruriyyah, tidak  setara  dengan  tingkat hajiyyah, akan  tetapi  kebutuhan tahsiniyyah ini  mengarah  pada  kesempurnaan  dan keindahan  pelengkap  hidup  manusia  (Asiah, 2016)
Dari  tiga  bentuk  mashlahah  tersebut  diatas menggambarkan,  bahwa  tingkat  kekuatan  yang paling  tinggi  adalah dhoruriyyah kemudian hajiyyah dan berikutnya tahsiniyyah. Dari prinsip lima  dasar dhoruriyyah itupun  berbeda  tingkat kekuatannya, diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan  dan  harta.  Hal  tersebut  merujuk  pada kepentingan  antara  sesamanya  mana  yang didahulukan  yang  sangat  penting  dan  bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia.
Jika terjadi perbenturan antara sesama yang dhoruriyyah, maka  tingkat  yang  paling  tinggi harus  didahulukan.  Kemudian,  jihad  di  jalan Allah  yang  disyari’atkan  untuk  menegakkan Agama,  meskipun  jiwa  dan  harta  terkorbankan. Dalam  firman  Allah  QS.  Al-  Maidah  ayat  41, yang artinya adalah (Departemen RI, 2010):
“ Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah”.
Penjelasan  arti  ayat  di  atas  menunjukkan, bahwa  keharusan  untuk  mendahulukan  Agama atas  jiwa  dan  harta  benda.  Namun,  syariat  yang membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik  untuk  meringangkan,  karena  itu  dalam keadaan  dhorurot.  Hal  tersebut  menunjukkan, bahwa  memelihara  jiwa  didahulukan    atas memelihara akal.

## b. Proses Pemberian Sertifikasi Produk Halal
Produk  halal  menurut  UU  JPH  adalah produk  tersebut  ada  kepastian  hukum  sebagai jamian halal suatu produk dengan dibuktikannya sertifikat halal produk. Namun, dalam Al Qur’an dinyatakan, bahwa minuman dan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging hewan yang disembelih  tanpa  menyebut  nama  Allah  SWT, babi, minuman yang memabukkan, khamr (Sari, 2019). Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal, kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur’an dan hadits. Pada tahun 2001 terjadi kasus Ajinomoto  yang  mengeluarkan  (KMA)  Nomor 518 tahun 2001 tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan  pangan  halal  dan  MUI  sebagai Lembaga  Pelaksana  Pemeriksaan  suatu  produk halal.  Hal  tersebut  memberikan  penegasan, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk  harus  melalui  beberapa  proses.  Proses tersebut  harus  dijalankan  semua,  agar  bisa diaplikasikan  dengan  baik  di  kehidupan  sehari- hari.
Sebagai usaha untuk menjaga kesinambungan  dan  mengefektifkan  sertifikasi halal  dan  memperlancar  administrasi,  LPPOM MUI  membuat  ketentuan  sistem  jaminan  halal melalui  suratnya  Nomor:  SK  13/Dir/LPPOM MUI/III/13  tanggal  31  Maret  2013.  Sistem sertifikasi halal merupakan sistem yang terintergritas  yang  tersusun  rapi  dan  dipelihara sebagai mana untuk mengatur semua bahan yang ada dalam produk, sumber daya manusia, proses produksi,  prosedur  penyaluran  produk.  Hal tersebut  untuk  menjaga  kesinambungan  proses produksi halal sesuai syarat yang terdapat dalam LPPOM  MUI.  LPPOM  MUI  melaksanakan proses  sertifikasi  halal  dan  kerja  sama  bersama kementerian  dan  perguruan  tinggi  di  Indonesia, serta lembaga. LPPOM MUI bekerja sama dalam memberikan  sertifikat  halal  MUI  di  kemasan khusus  pada  BPOM.  Sehingga  produk  yang beredar di masyarakat Indonesia bisa
memberikan manfaat yang baik. Proses sertifikasi produk halal oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diimplementasikan (Ariny, 2020).
Berdasarkan gambar alur sertifikasi produk, seorang  pebisnis  mendaftarkan  produk  kepada LPPOM  MUI  untuk  mendapatkan  sertifikasi halal. Ada dua syarat yang menjadi alasan untuk dilakukan audit, yaitu pelunasan pembiayaan dan dokumen  yang  lengkap.  Untuk  biaya  sertifikasi halal tergantung dari produk yang dijalankan oleh pebisnis,  ada yang usaha menengah atas dengan pembiayan sekitar 1 sampai 5 juta per sertifikat. Menengah bawah 500 sampai 3 juta per sertifikat. Biaya  tersebut  belum  termasuk  dalam  biaya akomodasi  lapangan  (audit)  dan  transportasi. Biaya akomodasi dan transportasi dilakukan oleh perusahaan  yang  mengajukan  sertifikasi  halal sesuai dengan akad yang disepakati (Koeswinarno, 2020).
Terbitnya  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI), seperti tentang keharusan sertifikat halal bagi  semua  produk  makanan,  minuman,  dan kosmetik.  Melalu  lembaga  pengkajian  obat- obatan  dan  kosmetik  (LP-POM  MUI)  berupaya melakukan  penelitian  terhadap  produk  tersebut. Penggunaan kosmetik dan mengkonsumsi makanan,  harus  sesuai  dengan  sertifikasi  dan labelisasi  MUI,  sehingga  produk  tersebut  bisa dikonsumsi  dengan  baik  dan  mendatangkan kemanfaatan  bagi  yang  mengkonsumsinya.  Hal tersebut  tidak  ada  teks  nash  yang  menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa  DSN  MUI  menerbitkan  ketentuan  hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah  mursalah.  Jika  dikaitkan  pada  fatwa haramnya  bunga  bank,  maka  hal  tersebut  tidak ditunjukkan hukum secara gamblang dalam nash. Namun,  sejauh  ini  masalah  bunga  bank  masih diperdebatkan. Melalui fatwa MUI juga menetapkan  bunga  bank  itu  haram,  karena menurut  MUI  ada  komponen  tambahan  yang menjadi penyakit, sehingga riba dihukumi haram (Faridah, 2019).

## Gambar 3.1
Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sebelum Implementasi UU Jaminan Produk
Halal
Sumber:
( https://www.Google.Com/Url-
Implementasi-Kewajiban-Pendaftaran- Sertifikasi-Halal-Dalam-Pasal-4-Undang- Undang-Nomor-33-Tahun-2014-Tentang- Jaminan-Produk-Halal. , 18 Februari 2021.)
c. Kebutuhan Sertifikasi Produk Halal Bagi

## Konsumen
Dalam  menanggapi  kebutuhan  masyarakat dan  adanya  tanggung  jawab    dari  MUI  (Majelis Ulama Indonesia) untuk melindungi masyarakat, maka diupayakan mendirikan lembaga pengkajian  obat-obatan,  makanan,  kosmetika. Pada  tanggal  6  januari  1989,  LPPOM  MUI bertugas  untuk  memberikan  kepastian  terhadap kehalalan suatu produk obat-obatan, pangan, dan kosmetika.    Pada  tahun  1994,  kegiatan  dalam sertifikasi  halal  yang  dilakukan  oleh  LPPOM MUI  pada  produk  pangan.  Sertifikasi  halal ditangani  oleh  3  lembaga  yang  berwenang diantaranya  MUI,  Kementerian  Agama,  dan Kementerian Kesehatan.
Melalui  fatwa  MUI  juga  menetapkan makanan,  kosmetik,  dan  obat-obatan  harus berstandard  sesuai  dengan  syariat  Islam. Mengingat  kesehatan  sangat  dibutuhkan  oleh setiap orang, baik dalam menjada dirinya sendiri maupun  keluarganya.  Makanan  merupakan kebutuhan  yang  dhoruriyyah,  maka  dalam
memperolehnya  harus  dengan  jalan  yang  baik. Dalam  setiap  kegiatan  untuk  memproduksi makanan  ataupun  mengkonsumsinya  harus berdasarkan syariat Islam, karena untuk menjaga agama. Merujuk pada kaidah fiqhiyah ( ا َ ضل َ  َ ر َ ر َ ي َ ز ا ل َ )  yang  artinya  bahaya  itu harus dihilangkan. Setiap manusia yang membuat kerusakan  itu  tidak  boleh  dalam  agama  Islam.
Semua  yang  diperbolehkan  oleh  Allah  SWT, maka  semua  itu  adalah  kemanfaatan  bagi manusia.
Setiap manusia membutuhkan
kemashlahatan.
Semua  yang  sudah  diatur  dalam  nash  Al Qur’an  dan  As  Sunnah  harus  dijalankan  oleh umat  Islam.  Jika  manusia  meninggalkan  segala larangan  dan  mematuhi  perintah  Allah,  maka prinsip dasar memelihara agama itu akan terjamin dengan  baik.  Kecuali,  jika  manusia  dalam mengkonsumsi  suatu  makanan,  kemudian  dia tidak punya uang ataupun dengan cara lain tidka bisa  memperolehnya,  maka  dalam  keadaan dhorurot ia boleh mengkonsumsinya untuk tetap eksistensi  agar  tidak  mengancam  nyawanya. Harta yang diperolehnya harus dengan cara  yang baik.  Misalkan,  suatu  produk  itu  diproses menggunakan  campuran  barang  yang  tidak diperbolehkan  oleh  Islam,  kemudian  ada konsumen  yang  ingin  membelinya,  akan  tetapi konsumen tersebut ragu dengan apa yang dibeli, karena  belum  ada  sertifikasi  halal  di  produk tersebut.  Tugas  seorang  yang  memproduksi produk harus segera mendaftarkan produknya ke LPPOM  MUI,  agar  tidak  mengkhawatirkan konsumen  dalam  membeli  produknya.  Adanya hukum  tersebut  yang  mengatur  sertifikasi  halal produk, yang terpusat dan tidak mendeskriminasi. Oleh  karena  itu,  dalam  mengkonsumsi  suatu produk baik itu makanan maupun kosmetik harus sudah  berstandard  hukum  syariat  agar  layak untuk  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari serta  memberikan  manfaat  secara  luas  untuk kehidupan  selanjutnya,  agar  bisa  menjalankan ibadah dengan baik.

## 4. KESIMPULAN
Tujuan  Islam  adalah  membentuk  karakter kepribadian  manusia  yang  baik  serta  menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas  permasalahan-permasalahan  dapat  direalisasikan dalam  kehidupan  yang  kompleks.  Al-Qur’an  dan
Sunnah  memberikan  keleluasaan  dan  penekanan terhadap  kejadian-kejadian  kemudian  dalam  syariat Islam,  serta  memastikan  penerapan  sehari-hari. Sumber  hukum  sekunder  dalam  Islam  adalah mashlahah  mursalah,  dimana  mashlahah  mursalah merupakan hukum yang ditetapkan  untuk menerapkan kaidah-kaidah  dan  perintah-Nya  terhadap  peristiwa baru  yang  tidak  ada  nashnya.    Sebagaimana  dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manafaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan  sertifikasi  produk  halal  tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa  dengan  mudah  meyakinkan  ke  masyarakat seluruhnya.  Setiap  orang  yang  menggunakan  produk yang  dikonsumsi  harus  memperhatikan  standard kesehatan  yang  telah  ditentukan  oleh  LPPOM  MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi  yang  mengkonsumsinya  dan  masyarakat  bisa tenang  secara  lahir  dan  bathinnya.  Dalam  penentuan hukum, tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Dr.  H.  M. Lathoif  Ghozali,  Lc.,  MA  yang  telah  berkontribusi dalam pembuatan dalam penyelesaian artikel jurnal ini dan  juga  memberikan  pengetahuan  kepada  kami tentang  pentingnya  mashlahah  mursalah  untuk penentuan  sertifikasi  produk  halal  demi  memberikan kemashlahatan  umat  dalam  setiap  mengkonsumsi suatu  produk  yang  baik  bagi  kesehatan  dan  agama serta  harta. Syukron  katsiron,  jazakumulloh  ahsanal jaza’.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  Dalam  Menciptakan  Sistem  Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Syar'ie . 3(2), 21.
Asiah,  N.  (2016).  Istishlah  Dan  Aplikasinya  Dalam
Penetapan Hukum Islam. Volume 14, Nomor 2,
13.
Asy-Syatibi, A.-S. (1991). Al-I’tishom . Beirut: Daral- Fikr.
Cholili,  A.  (2013).  Urgensi  Dan  Relevansi  Al- Maslahah  Al-Mursalah  Sebagai  Metode  Ijtihad Kontemporer. At-Tahdzib . Vol.1 Nomor 2 17. Departemen  RI,  D.  R.  (2010). Al-Quran  dan Terjemah . Bandung: Jabal.
Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history,  development,  and  implementation. Journal of Halal Product and Research , 2(2), 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78 Hadi,  H.  (2014).  Ushul  fiqh  konsep  baru  tentang kaidah  hikmah  dalam  teori  fiqh  (Semarang).
IAIN Wali Songo.
Hervina, H. (2017). Trend Halal Food Di Kalimantan Timur. Volume 9, No. 1.
https://www.google.com/url-Implementasi- kewajiban-pendaftaran-sertifikasi-halal-dalam- pasal-4-undang-undang-nomor-33-tahun-2014- tentang-jaminan-produk-halal. (18 Februari 2021).
Koeswinarno.  (2020). Sertifikasi  Halal;  Yes  or  No .
Jakarta: Litbangdiklat Press.
Mukhsin, J. (2008). Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam . Semarang: Walisongo press.
Rusfi,  M.  (2014).  Validitas  Maslahat  Al-Mursalah
Sebagai  Sumber  Hukum. Al-‘Adalah. Vol.  XII,
No. 1, 12.
Salma, S. (2016). Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 10(2).
https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261
Sari,  D.  I.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Atas  Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. Repertorium :
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7(1), 1. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264 Silalahi,  U.  (2010). Metode  Penelitian  Sosial .
Bandung: Refika Aditama.
Suratmaputra,  A.  M.  (2017).  Kemaslahatan  Sebagai Tujuan  Pensyari’atan  Hukum  Islam:  Telaah Terhadap  Kehalalan  Poligami,  Keharaman Kawin  Beda  agama,  Larangan  Nikah  Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan.  MISYKAT: Jurnal  Ilmu-ilmu  Al- Quran,  Hadist,  Syari’ah  dan  Tarbiyah ,  2(2),  1. https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20 Syafe’I,  R. (2015). Ilmu  Ushul  Fiqih .  Bandung;  cet. Ke-05 CV Pustaka Setia.
Usman, I. (1994). Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta; Cet ke-1 Raja Grafindo Persada.