## Economics Professional in Action (E-Profit)

## Dampak Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak
N. Heriyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email : amoy1904@unibi.ac.id

## Abstrak
Beberapa  kebijakan  dikeluarkan  pemerintah  dilakukan  untuk  meminimalisir  tingkat perkembangan  wabah  Covid-19  semakin  cepat.  Salah  satu  yang  dilakukan    kebijakan  dalam  hal pembatasan terhadap ruang gerak publik oleh pemerintahan di seluruh dunia yang ditujukan untuk menghambat  penyebaran  virus  Covid-19  termasuk  Indonesia.  kebijakan  dilakukan  pemerintah khususnya dalam kebijakan fiscal telah diberikan untuk merespon dalam menanggapi rendahnya daya  beli  masyarakat  sebagai  akibat  dari  dampak  pandemic  Covid-19,  salah  satunya  dengan memberikan insentif pajak dalam hal penurunan tarif pajak.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan  atau meramalkan antara insentif pajak sebagai variabel independent terhadap variabel dependen yaitu penerimaan  pajak.  Objek  penelitian  ini  merupakan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21terhadap  variable dependen  yaitu  penerimaan  pajak.  Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  statistik  atau  teknik kuantitatif.  Penelitian menggunakan data sekunder berupa data wajib pajak orang pribadi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  insentif  PPh  21  (Pajak  Penghasilan  Ps  21)  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
Kata Kunci : Pajak, Insentif Pajak, Pajak Penghasilan Ps 21

## Abstract
Several policies issued by the government were carried out to minimize the rate of development of the Covid-19 outbreak faster. One of the policies carried out in terms of restrictions on public space for movement by governments around the world is aimed at inhibiting the spread of the Covid- 19 virus, including Indonesia. The policies carried out by the government, especially in fiscal policy, have been given to respond in response to the low purchasing power of the people as a result of the impact of the Covid-19 pandemic, one of which is by providing tax incentives in terms of reducing tax rates.
This research is an associative research that serves to explain or predict between tax incentives as  an  independent  variable  to  the  dependent  variable,  namely  tax  revenue.  The  object  of  this research is Income Tax Article 21 on the dependent variable, namely tax revenue. The technique used is statistical technique or quantitative technique. This study uses secondary data in the form of individual taxpayer data.
The results showed that the PPh 21 incentive (Income Tax Ps 21) had no significant effect on tax revenue.
Keywords: Taxes, Tax Incentives, Income Tax Ps 21

## Economics Professional in Action (E-Profit)

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  untuk  menghambat  penyebaran virus  Covid-19  dilakukan  pemerintah dengan mengeluarkan  kebijakan dalam hal pembatasan  ruang  gerak  publik  yang berdampak  buruk  terhadap  perkembangan ekonomi  global  dan  telah  menghambat kegiatan perekonomian terhadap kesejahteraan  sosial  masyarakat  semakin terasa. Pemerintah Indonesia
mengeluarkan  sejumlah  paket  stimulus fiskal skala  besar  melalui  Program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN). Pemilihan kebijakan telah dilakukan
pemerintah  khususnya  dalam  kebijakan fiskal      diberikan  untuk  merespon  dalam menanggapi rendahnya daya beli masyarakat  sebagai  akibat  dari  dampak pandemic  Covid-19,  dengan  memberikan insentif  pajak  dalam  hal  penurunan  tarif pajak.  Kebijakan  pemberian  insentif  pajak merupakan  salah  satu  cara  yang  diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Penelitian  ini  mengacu  pada  salah  satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019  Nomor  23/PMK.03/2020  kemudian berubah menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020,    diubah  menjadi  PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan terakhir pada bulan Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.  Beberapa  kebijakan dalam  insentif  pajak  yang  diberlakukan pemerintah diharapkan memberikan dampak  terhadap  pemulihan  ekonomi  dan terhadap  penerimaan  pajak  tahun  2020 maupun  2021.  Hal  ini  disebabkan  karena pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan  daya  beli  masyarakat  atau konsumsi  yang  tentu  saja  akan  berdampak
pada objek pengenaan pajak.
Rendahnya daya beli masyarakat direspon  oleh  pemerintah  salah  satunya dengan pemberian insentif pajak khususnya Pajak  Penghasilan  pasal  21  Di  Tanggung Pemerintah  sehingga  diharapkan  dengan pemberian  insentif  pajak  khususnya  Pajak Penghasilan  Pasal  21  akan  menambah penghasilan  untuk  wajib  pajak  orang pribadi sehingga dapat meningkatkan daya beli  masyarakat  yang  akan  berdampak positif pada perkembangan perekononian di masa  pandemic  Covid-19  dan  berdampak juga  secara  langsung  pada  penerimaan pajak.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui seberapa besar insentif perpajakan yang diberikan khususnya Pajak Penghasilan  Pasal 21 dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi penerima insentif pajak  penghasilan  pasal  21  ditanggung pemerintah  dapat  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian diharapkan  memberikan  kontribusi  positif terhadap  informasi  dibidang  perpajakan khususnya  berkaitan  dengan  insentif  pajak di masa pandemic Covid-19 sehingga dapat memberikan    pemulihan  ekonomi  pada masyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah dipaparkan diatas berkaitan dengan kebijakan  insentif  pajak  khususnya  pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah  berdampak  pada  penerimaan pajak,  maka  peneliti    tertarik  untuk mengambil penelitian dengan judul “Dampak  Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan  Pasal  21  Di  Tanggung Pemerintah  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1. Peraturan  Menteri  Keuangan,  PMK- 23/ PMK.03/2020,
Dikeluarkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan  ekonomi,  daya  beli

## Economics Professional in Action (E-Profit)
masyarakat,  dan  produktivitas  sektor tertentu  sehubungan  dengan  wabah Covid-19  perlu  diberikan  insentif pajak  dalam  rangka  mendukung penanggulangan dampak Virus
Covid-19,  untuk  selanjutnya  dirasa kurang  sesuai  dan  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK- 44/PMK.03/2020.[11]
2.2.  Peraturan  Menteri  Keuangan,  PMK- 44/PMK.03/2020,
Merupakan peraturan yang menyempurnakan  PMK  sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi masyarakat yang semakin  meluas  ke  sektor  lainnya termasuk  UKM  (Usaha  Kecil  dan
Menengah). Untuk selanjutnya diubah dan dikeluarkan PMK terbaru untuk lebih menyempurnakan.[12]
2.3.  Peraturan  Menteri  Keuangan,  PMK-
86/PMK.03/2020,
Ketentuan  baru  perlu  dikeluarkan sebagai  upaya  untuk  melakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan    penanganan  dampak pandemi  Covid-19  selama  masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).[13]
Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan  salah  satu  stimulus  yang  diberikan pemerintah kepada warga negaranya atau wajib pajak  untuk  dapat  meningkatkan  daya  beli masyarakat  atau  konsumsi  (C).  [17].  Dengan demikian, pemberian insentif pajak secara tidak langsung  akan  memberikan  dampak  pada perkembangan ekonomi dan terhadap penerimaan  pajak.  Di  Indonesia,  aktivitas perekonomian  tidak  terlepas  dari  fungsi  pajak sebagai sumber pembiayaan negara.
Penerimaan  perpajakan  menyumbang  83,5% dari  total  pendapatan  negara  berdasarkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) 2020. Kondisi ini  menunjukkan  pajak sebagai  tulang  punggung  keuangan  negara Indonesia.  Kontribusinya  yang  begitu  besar membuat  pajak  menjadi  sumber  pembiayaan untuk  pengeluaran  negara,  termasuk  dalam pelaksanaan pembangunan.
Secara  umum,  Waluyo  (2013)  dan Mardiasmo  (2016)  mengklasifikasikan  pajak menjadi dua fungsi yaitu:
1) Fungsi Penerimaan atau Anggaran
( Budgeter / Budgetair ) Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan  pajak  sebagai  sumber pembiayaan  atau  sumber  dana  untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2) Fungsi Mengatur ( Regular / Regulerend )
Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan  pajak  sebagai  alat  untuk melaksanakan
dan/atau mengatur berbagai  kebijakan  baik  di  bidang sosial maupun ekonomi.
Di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  kondisi iklim  ekonomi  yang  semakin  tidak  kondusif menuntut pemerintah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  di  bidang  perpajakan.  Brzezinski (dalam  Darussalam,  2020)  mengungkapkan bahwa  hukum  pajak  didesain  untuk  tunduk terhadap sasaran ekonomi. Artinya, pajak harus menyesuaikan  diri  dan  memberi  dukungan penuh terhadap kebijakan dan tujuan ekonomi. Mengutip  dari  Danny  Darussalam  Tax Center (DDTC)  News,  tujuan  berbagai  kebijakan perpajakan di masa pandemi adalah mencegah tingginya  angka  pengangguran,  melindungi kestabilan  investasi,  menjaga cashflow sektor usaha, mendorong  peningkatan  konsumsi,  dan sebagainya.  Pemerintah  Indonesia  merespon kondisi lesunya perekonomian melalui penerbitan tujuh belas produk  hukum perpajakan.
Insentif pajak kerap digunakan sebagai  instrumen  kebijakan  yang  digunakan

## Economics Professional in Action (E-Profit)
oleh pemerintah  suatu  negara  demi  menarik minat  para  investor  dalam  berinvestasi.
Perserikatan Bangsa- Bangsa (dalam
Trepelkov  et  al,  2017)  menjelaskan  bahwa insentif pajak ialah tentang kompetisi pajak di mana suatu negara bersaing untuk memperoleh investasi sehingga investor tidak pindah ke lain negara. Pada lingkup yang lebih luas,  insentif  pajak  dapat  digunakan  untuk memengaruhi  kegiatan  perekonomian  yang mungkin  sedang  lesu.  Hal  ini  selaras dengan yang disampaikan oleh Gunadi (2013)  bahwa insentif  pajak  mampu  menurunkan  biaya pajak  dibandingkan  negara  lain  sehingga memungkinkan investor tertarik untuk menanamkan  modal.  Dengan demikian, produktivitas  nasional  akan  meningkat  dan memberikan  tambahan  penghasilan  pada masyarakat  sehingga  produk  domestik  bruto dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Di  masa  pandemi  Covid-19,  kebijakan pemberian  insentif  pajak  digunakan  untuk menanggapi  krisis  yang  muncul  sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  oleh  Padyanoor (2020)  dengan  menitikberatkan  pada  manfaat bagi  para  wajib  pajak.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak berupa  penurunan  tarif  hingga  pembebasan atas  pajak  bermanfaat  untuk  memberikan tambahan  penghasilan  dan  tambahan  modal yang  dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak
khususnya orang pribadi sehingga mempercepat penanganan dampak dari Covid- 19.
Selanjutnya,  Kumar  dan  Aribowo  (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian insentif fiskal memberikan tambahan penghasilan yang mampu mempertahankan  daya  beli  dan  tingkat konsumsi masyarakat.
Konsumsi ini memberikan efek multiplier yang menimbulkan objek  PPN  pada  setiap  rantai  konsumsi  yang dilakukan  sehingga  penerimaan  pajak  tetap terjaga.  Hal  serupa  ditunjukkan  pada  hasil penelitian  Utami  (2010)  yang  menguji pengaruh  insentif  PPh  Pasal  21  sebagai  salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.  Penelitian  menunjukkan  bahwa insentif  PPh  Pasal  21  berdampak  positif  bagi pekerja  berupa  peningkatan  daya  beli, peningkatan  pendapatan  pekerja, peningkatan kesadaran  terhadap  mekanisme  perpajakan, dan  menurunkan  angka  pengangguran  akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dibangun  berdasarkan  kerangka pemikiran  dengan  menggunakan  dua  variabel. Variabel pertama merupakan variabel independent  berupa  insentif  pajak  penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan variabel ke dua adalah penerimaan pajak.
Sumber : Hasil olah penulis

## Gambar 3.1.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Adapun model penelitian ditampilkan sebagai berikut.
𝐏𝐏𝐍𝐢𝐭 = 𝛽𝟎𝐢𝐭 + 𝛽𝟏 𝐈𝐏𝟐𝟏𝐢𝐭 + 𝜀𝐢𝐭
Keterangan: PP : Penerimaan Pajak
Insentif PPh Pasal 21
Penerimaan Pajak

## Economics Professional in Action (E-Profit)
IP21 : Insentif PPh Pasal 21 𝜀𝐢𝐭 : error standard i : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) t : Masa Pajak
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian  assosiatif  dimana  adanya  variabel- variabel  yang akan ditelaah hubungannya  atau pengaruhnya  pada  variabel  lain  serta  tujuan untuk menyajikan  gambaran secara terstruktur, factual  mengenai  fakta-fakta  hubungan  antara variabel  yang  diteliti.  [15]  Penelitian  ini  akan mencoba  untuk  menjelaskan  hubungan  antara insentif  pajak  sebagai  variabel  independent yang  terdiri  dari  Insentif  Pajak  PPh  Pasal  21 terhadap  variabel  dependen  yaitu  penerimaan pajak.  Variabel  dependen  yang  digunakan merupakan  realisasi  penerimaan  PPN  selama enam  bulan  yaitu  masa  pajak  April  hingga Desember 2020.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan  (DP3)  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa Barat  I.  Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  meliputi  seluruh  data  Wajib  Pajak yang terdaftar di 7 KPP yang terdiri dari 6 KPP Pratama Bandung dan 1 KPP Madya.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan  penelitian  yang  telah
dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa tahapan  yaitu  analisis  deskriptif,  analisis regresi  yang  meliputi  Winzorizing,  pemilihan model  regresi,  melakukan  uji  asumsi  klasik yang  terdiri  dari  uji  Multikolinieritas,  uji Autokorelasi,  Uji  Normalitas,  uji  regresi,  dan melakukan Uji Signifikansi Parsial.
Sebelum mengidentifikasi model regresi yang paling sesuai, penulis melakukan tahapan winsorizing terhadap  data  penelitian. Winsorizing merupakan  salah  satu  cara  yang dapat  digunakan untuk  mengatasi  data  yang nilainya ekstrim, di samping transforming dan treammean (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, winsorize memiliki  dua  fungsi  utama. Pertama, winsorize digunakan untuk meminimalisir  adanya  data outlier yang memungkinkan analisis terhadap data menjadi bias.  Kedua, winsorize berfungsi  untuk menangani  variasi  data  yang  terlalu  tinggi. Winsorize yang digunakan dalam penelitian ini merupakan winsorize 95%, artinya  2,5%  dari nilai terendah dan nilai tertinggi dari seluruh data akan  dikodekan  ulang  ke  dalam  suatu  data baru.
Setelah  melakukan winsorizing 95% terhadap seluruh variabel penelitian, selanjutnya data diolah untuk mengidentifikasi model estimasi yang paling sesuai. Pengidentifikasian  model yang dipilih dengan hasil sebagai berikut.

## Tabel 4.2
Hasil Uji Pmeilihan Model Regresi

## Economics Professional in Action (E-Profit)

## Sumber : Hasil olah penulis
Random Effect Model sebagai model terpilih maka  uji  asumsi  klasik  dilakukan  dengan pendekatan Generalized  Least  Squared .  Uji asumsi  klasik  yang  dilakukan  meliputi  uji multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji normalitas. Uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan  karena Generalized  Least  Squared dapat digunakan untuk  menanggulangi masalah  heteroskedastisitas (Greene, 1997). Dalam  penelitian  ini,  penulis  mendeteksi ada  atau  tidaknya  multikolonearitas  dengan cara  menghitung  koefisien  korelasi  antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa antar variabel independen memiliki koefisien korelasi dengan nilai kurang dari  0,90.  Artinya,  antar  variabel  independen
tidak  memiliki  korelasi  satu  dengan  yang lain sehingga  model  regresi  bebas  dari  masalah multikolinearitas.
Penulis  melakukan  uji  normalitas  dengan dua cara yaitu analisis statistik dan non statistik. Metode  statistik  dilakukan  dengan Skewness and  Kurtosis  Test  for  Normality yang dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas chi  square yang  dihasilkan STATA dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  nilai probabilitas chi square (Prob>chi2)
menunjukkan angka 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, hipotesis nul (H0)  ditolak  sehingga  data  tidak  terdistribusi normal.
Sumber: Output olah data Stata 14.2
Gambar 4.3

## Hasil Uji Normalitas
Setelah melakukan analisis regresi Random Effect Model (REM) dengan menggunakan

## Economics Professional in Action (E-Profit)
STATA 14.2, maka diperoleh persamaan regresi penerimaan PPN sebagai berikut.
𝐏𝐏𝐢𝐭 = 𝟒 , 𝟔𝟗𝟏𝟎 + 𝟐𝟓 , 𝟒𝟔𝟕𝟑𝟔 𝐈𝐏𝟐𝟏𝐢𝐭 + 𝜀

## 4.2 Pembahasan
Pengaruh  Insentif  Pajak  penghasilan  Pasal  21 Terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan  bahwa  insentif  PPh  Pasal  21 tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menampilkan hasil  yang  sejalan  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Hartini  (2009)  di  mana persentase  insentif  PPh  Pasal  21  meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Penghasilan  Kena  Pajak.  Penelitian  Hartini tersebut menjelaskan bahwa kelompok karyawan  dengan  kisaran  gaji  tinggi  yang populasinya kecil ternyata menikmati persentase  manfaat  insentif  yang  lebih  tinggi dibandingkan  kelompok  karyawan  dengan gaji  rendah  yang  populasinya  lebih  besar. Artinya,  insentif PPh  Pasal  21  Ditanggung Pemerintah lebih berdampak terhadap karyawan dengan penghasilan yang tinggi.
Berdasarkan  hasil  pengujian  data yang  telah  dilakukan,  insentif  PPh  Pasal  21 dapat  diartikan  kurang  tepat  sasaran.  Hal  ini dikarenakan tujuan awal kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 adalah sebagai stimulus fiskal  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan daya beli masyarakat dan menimbulkan objek yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan penerimaan  pajak  menjadi  tidak  terwujud. Dengan    adanya  ketimpangan  distribusi, realisasi insentif PPh Pasal 21 belum mampu mencerminkan penyerapan yang
sesungguhnya.  Penerima  insentif  yang  lebih didominasi  pekerja  berpenghasilan  tinggi mungkin memiliki  pola  konsumsi  yang  tetap dan  tidak  berubah sehingga  tidak  berdampak secara langsung terhadap objek PPN. Terlebih lagi  dengan  adanya  pembatasan  ruang  gerak publik di masa pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan konsumsi yang sifatnya tidak terlalu
mendesak. Belanja online pun  kerap  menjadi pilihan  demi  menghindari  penyebaran  virus. Namun,  cara  belanja  ini  belum  memiliki pengaruh signifikan terhadap laju perekonomian  dikarenakan  pungutan  pajak online masih terus dilakukan identifikasi dan ekstensifikasi oleh pemerintah.
Alternatif  lain  dilakukan    oleh sebagian  pekerja yang menerima insentif PPh Pasal  21.  Dibandingkan  mengambil  langkah konsumtif di tengah perekonomian yang tidak menentu, masyarakat mungkin lebih memilih untuk  mengalihkan  manfaat  insentif  pajak menjadi tabungan ( saving ).
Variabel  insentif  PPh  Pasal  21 memiliki  nilai  P>│z│sebesar  0,297.  Nilai probabilitas  ini  lebih  besar  dibandingkan tingkat  signifikansi  0,05  sehingga  hipotesis (H0)  gagal  ditolak.  Dengan  demikian, kebijakan  pemberian  insentif PPh  Pasal 21  di masa  pandemi  Covid-19  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak pada tingkat keyakinan 95.
Insentif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak. Realisasi penyerapan insentif PPh Pasal 21  lebih  didominasi  oleh  pekerja  dengan kisaran  gaji  yang  tinggi  di  mana  kelompok pekerja  ini  cenderung  memanfaatkan  insentif untuk  menabung  sehingga  memiliki  pola konsumsi  yang  tetap  dan  tidak  menimbulkan efek multiplier terhadap  objek  pengenaan pajak.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian, insentif pajak yang  telah  diberikan  belum  sepenuhnya berdampak terhadap penerimaan pajak  hal  ini dapat dilihat bahwa geliat perekonomian tidak signifikan terjadi, khususnya dalam mendongkrak  daya  beli  masyarakat  untuk melakukan  konsumsi.  Direktorat  Jenderal

## Economics Professional in Action (E-Profit)
Pajak  perlu    melakukan evaluasi atas pelaksanaan  kebijakan  pemberian  insentif pajak  khususnya  di  masa  pandemi Covid-19, misalnya dengan menganalisis melalui perbandingan cashflow wajib  pajak  sebelum dan  setelah  diberikan  insentif.  Selain  itu, pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan perlu  lebih  fokus  terhadap  insentif  pajak  apa saja  yang  harus  dioptimalkan  penyerapannya. Terkait  implikasi  dalam  penelitian,  penulis berharap penelitian selanjutnya dapat meliputi seluruh jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi. Selain itu, jangka waktu  dan  lingkup  objek  penelitian  perlu diperluas  untuk  memperoleh  hasil  penelitian yang lebih mendalam.

## 6. REFERENSI

## BBC News Indonesia, 2020, “Virus Corona-19
Dampaknya  Lebih  Buruk  Daripada Krisis Financial 2008 dan Pertumbuhan  Ekonomi  Dunia  Bisa
Tinggal  Separuh  (3  Maret  2020)”, [ Accessed , Maret 2021][1]
Badan  Pusat  Statistik,  Pertumbuhan  Ekonomi
Indonesia Triwulan IV-2020, 5 Februari 2020, [ Accessed , 5 Nopember
2021][4]
Darussalam,  Peran  Pajak  sebagai  Penyelamat
Dampak Covid-19, https://news.ddtc.co.id/peran-pajak- sebagai-penyelamat-dampak-covid-
19-  24258 ,  [Accessed,  5  Januari 2021][5]
Dewi,  I.A.S.,  Pengaruh  Insentif  Pajak  PPh
Badan  Terhadap  Kenaikan  Dunia Usaha dan  Investasi,  2019 ( Accessed ,
30 Maret 2021)[8]
Fitriani,  F.F.,  2020,  Corona  Bikin  daya  Beli
Loyo,  Konsumsi  Rumah  Tangga Tumbuh 2,8 Persen, https://ekonomi.bisnis.com/read/20200 50 5/9/1236597/corona-bikin-daya-
beli-loyo- konsumsi-rumah-tangga-
cuma-tumbuh-28-  persen  [ Accessed , April 2021][17]
Ghozali,  Imam,  2016,  Desain  Penelitan
Kuantitatif dan Kualitatif, Yoga
Pratama, Semarang. [18] I.  P.  Widya  L.P.,  I.N.P.  Budiartha,  I.  A.  P. Widiati,  Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak
Penghasilan  Pasal  21  Kepada  Wajib Pajak  Terdampak  Pandemi  Covid-19, Vol.2, N0. 2 Mei 2021 [6]
Mardiasmo,    2019,  Perpajakan  Edisi  Revisi
2019, Penerbit Andi. [9]
Mardani,  R.,  2020,  Uji  Asumsi  Klasik  untuk
Regresi Data Panel. https://mjurnal.com/skripsi/uji- asumsi-klasik-untuk-regresi-data- panel/ [Accessed, Desember 2021][16]
Marlina  L.  ,  Memanfaatkan  Insentif  Pajak UMKM  Dalam  Upaya  Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Ekonomika Vol 4 No. 2, 2021 [7] Natasya,  V.,  Hardiningsih,  P.,  Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi, Journal of Economic and Bussiness, http://journal.stieputrabangsa.ac.id/ind ex.php/fokbis/index [19]
Pujoalwanto,  Basuki,  2014,  Perekonomian
Indonesia  Tinjauan  Historis,  Teoritis, dan Empiris, Graha Ilmu. [2] Prihartono, S, 2018, Kebijakan Fiskal:Pengertian,  Tujuan,  Jenis  dan Komponennya,    14  Nopember  2018. [ Accessed 28 Nopember 2021][3] Peraturan Menteri Keuangan, PMK-23/ PMK.03/2020,  Insentif  pajak  dalam rangka  mendukung  penanggulangan dampak Virus Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2020. [11] Peraturan Menteri Keuangan, PMK- 44/PMK.03/2020,  Menyempurnakan PMK sebelumnya Memperluas
Pemberian Insentif Pajak UKM, Berita

## Economics Professional in Action (E-Profit)
Negara  Republik  Indonesia,  Jakarta, 2020. [12] Peraturan Menteri Keuangan, PMK- 86/PMK.03/2020,  Perluasan  Sektor Pemberian  Insentif Pajak  penanganan dampak  pandemi  Covid-19  selama masa  Pemulihan  Ekonomi  Nasional
(PEN), Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2020. [13] Peraturan Menteri Keuangan, PMK- 110/PMK.03/2020,  Perubahan  atas PMK  sebelumnya  yang  ditujukan untuk meningkatkan produksi dan/atau peredaran  usaha  bagi  Wajib  Pajak berkaitan dengan pengaturan pengurangan  besarnya  angsuran  PPh Pasal  25  bagi  Wajib  Pajak  Sektor tertentu  dan  pengenaan  PPh  Final ditanggung  pemerintah  untuk  jasa konstruksi  tertentu  yang  sebelumnya belum diatur dalam PMK sebelumnya, Berita Negara RI, Jakarta, 2020 [14] Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabetha,
Bandung.[15]
Waluyo,  Perpajakan  Indonesia  Edisi  Revisi,
Salemba 4, 2016 [10] .