## TINJAUAN ATAS KESIAPAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TERKAIT KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT (GPA)
Aryo Hestuleksono email: aryo.leksono@gmail.com

## Abstarct
Basically  ratification  of  the  GPA  for  Indonesia  is  the  opening  of  the  Indonesian  market  (market access)  to  the  entrepreneur/companies  from  other  countries,  which  means  allowing entrepreneur/foreign companies to participate in the process of procurement of goods and services (PBJ)  government  in  Indonesia.  Similarly,  the  reverse  with  Indonesian  companies.  The  existence  of market acess makes the relation between national with international law. This is a reason of  authors are  interested  to  know  further  the  relationship  conformity  with  international  law  related  to  the readiness  of  the  national  Ministry  of  Public  Works  and  Public  Housing  (PUPR)  when  Indonesia ratified  the  GPA  views  of  the  setting  methods  for  selecting/  auction  in  the  construction  sector  in national legislation. The method used is a normative juridical research and the purpose of research to give recommendation to the Ministry PUPR particularly regarding setting methods for selecting the procurement  of  construction  services  when  Indonesia  ratified  the  GPA.  If  viewed  from  the  side  PBJ arrangements  in  the  Government  in  the  field  of  construction,  especially  regarding  the  purpose, principles and method of election of, the results showed that Ministry PUPR not ready when Indonesia ratified the GPA, because there is a difference between setting purpose PBJ contained in Perpres No. 54/2010  and  its  amendments  as  well  as  Permen  PU  No  07/2010  and  amendments  that  more  give protection to national companies, while GPA has the open principle. In addition there are differences about the method of selecting good views of the types/forms (nomenclature) and its meaning. So that when Indonesia will ratify the GPA, the Government and the Ministry PUPR in particular need to make adjustments  to  the  "purpose"  of  regulation  PBJ  as  contained  in  the  Perpres/Permen  PU  with "purpose" contained in the GPA. Similarly, adjustments to the forms (nomenclature) and the meaning of the audition method.
Keywords:
Government Procurement Agreement. Ministry PUPR. Procurement of Government Goods/Services. Market Access.
Abstrak Pada dasarnya ratifikasi terhadap GPA bagi Indonesia adalah pembukaan pasar Indonesia (market access) kepada  pengusaha/perusahaan  dari  negara  lain,  yang  berarti  mengizinkan pengusaha/perusahaan  asing  dapat  ikut  pada  pengadaan  barang  jasa  (PBJ)  pemerintah  di Indonesia.  Begitu  pula  hal  sebaliknya  dengan  perusahaan  Indonesia.  Adanya  keterbukaan  pasar menjadikan  adanya  keterkaitan  antara  hukum  nasional  dengan  internasional.  Hal  inilah  yang menyebabkan  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh  kesesuaian  hubungan  hukum  nasional dengan  internasional  terkait  kesiapan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR)  bila  Indonesia  melakukan  ratifikasi  GPA  dilihat  dari  pengaturan  metode pemilihan/pelelangan  dalam  bidang  konstruksi  pada  peraturan  hukum  nasional.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  tujuan  penelitian  memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR khususnya mengenai pengaturan metode pemilihan pada
pengadaan  jasa  konstruksi  bila  Indonesia  meratifikasi  GPA.  Hasil  penelitian  menunjukan  bila dilihat  dari  sisi  pengaturan  PBJ  di  lingkungan  Pemerintah  pada  bidang  konstruksi  khususnya mengenai  tujuan,  prinsip  dan  metode  pemilihan  maka  Kementerian  PUPR  belum  siap  apabila Indonesia  melakukan  ratifikasi  GPA.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  perbedaan  tujuan  pengaturan PBJ antara yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  07  Tahun  2010  dan  perubahannya  yang  sifatnya  lebih memproteksi  usaha  nasional  dengan  GPA  yang  sifatnya  lebih  terbuka.  Selain  itu  terdapat perbedaan  bentuk  metode  pemilihan  diantara  keduanya  baik  dilihat  dari  jenis/bentuk (nomenklatur)  dan  maknanya.  Sehingga  apabila  Indonesia  akan  melakukan  ratifikasi  GPA  maka Pemerintah  dan  Kementerian  PUPR  pada  khususnya  perlu  melakukan  penyesuaian  terhadap “tujuan”  dari  pengaturan  PBJ  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Perpres/Permen  PU  dengan “tujuan”  yang  terdapat  dalam  GPA.  Begitu  pula  halnya  penyesuaian  terhadap  bentuk-bentuk (nomenklatur) dan makna metode pemilihan.
Kata kunci:
G overnment Procurement Agreement . Kementerian PUPR. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasar Terbuka.

## Pengantar
Penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan ini lah sebagian besar kegiatan yang diperuntukkan bagi pelayanan publik dapat dijalankan, dari yang  sifatnya  pengadaan  cukup  sederhana  seperti  pengadaan  alat  tulis  kantor sampai  dengan  pengadaan  yang  sifatnya  besar  seperti  pengadaan  dalam  bidang infrastruktur  (pembangunan  bendungan,  jalan,  jembatan,  perumahan  dan  lain sebagainya).
Sektor  usaha  jasa  kontruksi  di  Indonesia  memiliki  peranan  yang  cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat terlihat dari Pendapatan Domestic  Bruto (PDB)  yang  berjumlah  Rp  2.5  triliyun  di  tahun  1980  melonjak menjadi  Rp  34.4  triliun  di  tahun  1995  (Pertumbuhan  senilai  15  kali  lipat). 1 .Sampai dengan saat ini usaha jasa konstruksi pun masih menjadi daya tarik bagi usaha  bisnis  di  Indonesia,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  program  pemerintah  yang memprioritaskan  bidang  infrastruktur  menjadi  program  utama.  Hal  ini  terlihat dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR) pada
1 Nazarkhan  Yasin,  Mengenal  Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia,  PT  Gramedia  Pustaka  Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 9.
Tahun  Anggaran  2016  senilai  Rp  104,1  triliun  yang  merupakan  kementerian dengan anggaran tertinggi dibandingkan kementerian lainnya. 2
Besarnya  dana  yang  diprioritaskan  pada  bidang  infratrukstur  tentunya perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip pengadaan  barang  dan  jasa  yang  transparan  dan  akuntabel,  karena  sebagaian besar  dana  tersebut  terserap  melalui  pengadaan  barang  dan  jasa.  KPK menyatakan  bahwa  perkara  pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  kasus  yang paling  dominan 3 ,  dari  468  kasus  yang  ditangani  pada  tahun  2015,  142  kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 4
Kondisi ini menunjukan adanya kemungkinan bahwa usaha nasional belum mampu  menyediakan  barang/jasa  dengan  kualitas  yang  memadai/memenuhi syarat  yang  diinginkan  dan  juga  belum  mampu  memberikan  harga  yang kompetitif.  Apabila  kegiatan  pengadaan  itu  sendiri  masih  bermasalah  maka akibatnya  masyarakat  lah  yang  dirugikan.  Sehingga  hal  ini  memberikan  peluang bagi  usaha  asing  untuk  turut  serta  masuk  ke  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah bila pemerintah tidak memprioritaskan usaha nasional.
Indonesia  perlu  menyadari  bahwa  penerapan  prinsip  transparan  dan akuntabel  dapat  dijadikan  salah  satu  modal  bagi  Indonesia  untuk  turut  serta dalam  perdagangan  internasional  khususnya  dalam  pengadaan  barang  jasa pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan  prinsip-prinsip  tersebut  merupakan  beberapa prinsip umum yang diterapkan dalam Government Procurement Agreement (GPA).
2 Indra Antono, Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi Pada APBN Tahun 2016, http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kementerian.dengan. Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016, (terakhir diakses 2 Oktober 2016)
3 Yunita Amalia, KPK Sebut Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Paling Dominan, https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-korupsi-barang-dan-jasa-paling- dominan.html. (terakhir diakses 2 Oktober 2016)
4 Fauziah Mursid, KPK: 142 Kasus di KPK Berasal dari Pengadaan Barang, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/27/o9fkjg335-kpk-142-kasus-di- kpk-berasal-dari-pengadaan-barang-dan-jasa. (terakhir diakses 2 Oktober 2016)
Adapun  prinsip-prinsip  dalam  GPA  diantaranya  adalah  prinsip  terbuka,  adil  dan transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. 5
Dalam  setiap  pertemuan  pada  forum  WTO, Asia  Pacific  Economic Cooperation (APEC),  dan Asian  European  Economic  Meeting (ASEM),  Indonesia selalu  dihadapkan  kepada  permintaan  atau  desakan  untuk  melakukan  ratifikasi terhadap Government  Procurement  Agreement (GPA). 6 Dalam  hal  ini  dinyatakan pula  bahwa  Indonesia  akan  meratifikasi  GPA  sekitar  5  (lima)  sampai  7  (tujuh) tahun ke depan, 7 artinya apabila hal ini dikemukakan pada tahun 2003 maka saat ini seharusnya Indonesia telah melakukan ratifikasi GPA.
Indonesia sendiri hingga saat ini hanya menjadi observer pada GPA dari 19 negara yang telah menjadi anggota. 8 Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), di mana disebutkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  ini  bahwa  Indonesia  belum  ikut serta  dalam  Persetujuan  Dagang  Plurilateral  yang  menjadi  Lampiran  4 Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia  tersebut.  GPA  itu sendiri merupakan persetujuan plurilateral dalam perdagangan.
Keanggotaan  GPA  itu  sediri  dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat  yang kemungkinan  besar  dikarenakan  pengadaan  pemerintah  rata-rata  memberikan 15% atau lebih GDP dari suatu negara, serta perjanjian WTO tentang pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  mencakup  pembelian  barang,  jasa  serta  pekerjaan konstruksi  yang  nilainya  mencapai  U$  1.7  triliyun  dalam  setahun. 9 Hal  ini tentunya  merupakan  potensi/keuntungan  yang  besar  apabila  suatu  negara
5 Agreement on Government Procurement, https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/ gp_gpa_e.htm . (terakhir diakses 2 Oktober 2016)
6 Kwik Kian Gie, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah , 3,
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20438-[_Konten_]-Konten C3229.pdf . (terakhir diakses 2 Oktober 2016)
7 Id. 8 Supra no 6.
9 Governtment Procurement Agreement, https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/ gpa_brochure2015_e.pdf .(terakhir diakses 2 Oktober 2016)
melakukan ratifikasi GPA dengan catatan sumber daya suatu negara tersebut telah memadai
Pada  dasarnya  ratifikasi  terhadap  GPA  bagi  Indonesia  adalah  pembukaan pasar  Indonesia  ( market  access )  kepada  pengusaha-pengusaha  dari  negara  lain, yang  berarti  mengizinkan  pengusaha  asing  ikut  serta  pada  proses  pengadaan barang jasa pemerintah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. 10 Begitu pula halnya perusahaan Indonesia, dapat turut serta pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di luar Indonesia.
Masuknya  perusahaan  asing  untuk  ikut  serta  dalam  usaha  nasional  dan begitu pula sebaliknya bagi perusahaan Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk globalisasi  dan  liberasasi  perdagangan.  Liberalisasi  perdagangan  jasa  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  langkah  untuk  memperluas  akses  pasar  bagi penyedia  jasa  asing  dengan  mengurangi  perlakuan  diskriminatif  dan menghilangkan  hambatan-hambatan  terhadap  perusahaan  asing  tersebut. Indonesia  sendiri  sejak  tahun  1980-an  telah  mulai  meliberalisasikan  dan menderegulasikan  kebijakan  dan  investasi,  di  mana  dalam  periode  1986-1990 tidak kurang dari 20 paket kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi telah dikeluarkan. 11
Pada dasarnya setiap negara memiliki peraturan yang mengatur mengenai pengadaan  barang  dan  jasa  (PBJ)  pemerintah,  begitu  juga  halnya  dengan Indonesia.  Pengaturan  mengenai  PBJ  pemerintah  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  Jo  Peraturan  Presiden  70  Tahun  2012  Jo  Peraturan  Presiden  Nomor  04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 dan peraturan perubahannya adalah mengenai metode pemilihan penyedia barang  dan  jasa.  Dalam  peraturan  ini  metode  pemilihan  dibagi  menjadi  metode
10 Kwik Kian Gie, supra catatan no 7 pada 3.
11 Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles PR Joseph, Kerjasama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 9.
pemilihan  penyedia  barang/jasa  lainnya,  metode  pemilihan  penyedia  jasa konstruksi,  metode  pemilihan  untuk  penyedia  barang/jasa  lainnya  yang merupakan  hasil  industri  kreatif,  inovatif  dan  budaya  dalam  negeri  dan  metode pemilihan penyedia jasa konsultansi.
Metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  lainnya  dibagi  lagi  menjadi metode  yang  terdiri  atas  Pelelangan  Umum  dan  Pelelangan  Sederhana, Penunjukan  Langsung,  Pengadaan  Langsung  atau  kontes  dan  sayembara, sedangkan  metode  pemilihan  jasa  konstruksi  dibagi  menjadi  pelelangan  umum, pelelangan  terbatas,  pemilihan  langsung,  penunjukan  langsung  dan  pengadaan langsung.  Adapun  metode  pemilihan  penyedia  jasa  konsultasi  dibagi  menjadi seleksi  umum,  seleksi  sederhana,  penunjukan  dan  pengadaan  langsung  dan sayembara.
Bila  melihat  peraturan  yang  lebih  khusus  dalam  bidang  konstruksi  maka terdapat  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07  Tahun  2011  Jo  Peraturan  Menteri  PU Nomor 07 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar  dan  Pedoman  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  dan  Jasa  Konsultansi. Dalam  peraturan  tersebut  diatur  pula  mengenai  metode  pemilihan,  yang membedakan  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  peraturan perubahannya  bahwa  peraturan  ini  sifatnya  lebih  khusus  yaitu  diperuntukan untuk  pengadaan  jasa  dalam  bidang  konstruksi  di  lingkungan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Banyaknya  metode  pemilihan  dalam  pengaturan  di  Indonesia  tentunya perlu dicermati oleh Indonesia dan khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  sebagai  Kementerian  dengan  anggaran  terbesar  yang melakukan kegiatan pengadaan jasa konstruksi, ketika Indonesia akan melakukan ratifikasi  GPA,  karena  bila  dilihat  secara  sekilas  maka  terdapat  perbedaan mengenai  metode  pemilihan  penyedia  barang  atau  jasa  yang  diatur  dalam  GPA dengan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2011  dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011. Dalam GPA metode pemilihan penyedia
barang atau jasa yang disebut dengan prosedur pelelangan hanya dibagi menjadi tiga yaitu pelelangan terbuka, selektif dan terbatas.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  akan melakukan  kajian  terhadap  metode  pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa  dalam bidang  jasa  konstruksi  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun  2010 dan  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  7  Tahun  2011  dikaitkan  dengan  prosedur pelelangan pada GPA. Dalam hal ini apakah prosedur pelelangan dalam GPA telah mengakomodir metode pemilihan pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07  Tahum  2011,  yaitu  bagaimana  kesiapan Kementerian  PUPR  bila  Indonesia  melakukan  ratifikasi  GPA  dilihat  dari pengaturan  metode  pelelangan/pemilihan  dalam  bidang  konstruksi  pada peraturan  hukum  nasional?  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  memberikan rekomendasi  kepada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat khususnya  mengenai  pengaturan  metode  pemilihan  pada  pengadaan  jasa konstruksi  bila  Indonesia  meratifikasi  GPA.    Pengkajian  dalam  makalah  ini  akan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  ditujukan  untuk  memahami penerapan  norma-norma  hukum  terhadap  fakta  yang  menitikberatkan  fokus kajian  pada  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  di  berbagai ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  teori-teori  hukum  dalam berbagai literatur. 12

## Tujuan  Pengaturan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010,  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 dan GPA
Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas maka peneliti akan  melakukan  pembahasan  atau  kajian  terlebih  dahulu  terhadap  prinsip  dan tujuan  antara  GPA  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan peraturan perubahannya serta Peraturan Menteri PU Nomor 07 Tahun 2011 dan
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 11.
peraturan perubahannya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari ketiga pengaturan tersebut.
Pada  dasarnya  GPA  merupakan  persetujuan  plurilateral  dalam perdagangan  internasional  di  mana  persetujuan  ini  mengatur  mengenai pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bagi  negara  yang melakukan  ratifikasi,  artinya  GPA  ini  ditujukan  untuk  negara  yang  melakukan ratifikasi.
Tujuan  GPA  itu  sendiri  sebagaimana  yang  terdapat  dalam website WTO adalah 13 untuk  memajukan  transparansi,  integritas  dan  persaingan  dalam  pasar pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Selain  itu  liberalisasi  pasar  pengadaan pemerintah memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat baik dari segi efisiensi pengadaan dan kepentingan komersial. Sedangkan  prinsip dari GPA sebagaimana yang  terdapat  dalam website WTO  adalah  terbuka,  transparan  dan  non- diskriminatif/adil.
Kondisi ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya serta Peraturan Menteri PU Nomor  07  Tahun  2011  dan  peraturan  perubahannya.  Kedua  peraturan  tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah yang diperuntukkan bagi peserta dan panitia lelang.
Tujuan  pengaturan  PBJ  di  lingkungan  pemerintah  sebagaimana  yang terdapat dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:
a. meningkatkan  iklim  investasi  yang  kondusif,  efisiensi  belanja  negara,  dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.
b. meningkatkan  keberpihakan  terhadap  industri  nasional  dan  usaha  kecil,  serta menumbuhkan  industri  kreatif,  inovasi,  dan  kemandirian  bangsa  dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.
13 Supra no 6.
c. meningkatkan ownership Pemerintah  Daerah  terhadap  proyek/kegiatan  yang pelaksanaannya  dilakukan  melalui  skema  pembiayaan  bersama  ( cofinancing ) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sedangkan tujuan pengaturan PBJ di lingkungan Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri PU Nomor 07 tahun 2011 terdapat dalam pasal 2 ayat 2, yaitu agar penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.
Melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tujuan antara yang terdapat dalam  Peraturan Presiden Nomor  54 dan Peraturan Perubahannya  dengan  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07  Tahun  2011  dengan Peraturan  Perubahannya  begitu  pula  halnya  dengan  yang  terdapat  pada  GPA. Perbedaan tujuan yang paling mencolok adalah antara Peraturan Presiden Nomor 54  dan  Peraturan  Perubahannya  dengan  GPA  di  mana  Peraturan  Presiden  lebih mengedepankan peningkatan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil serta mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri sedangkan tujuan  dari  GPA  adalah  memajukan  persaingan  dalam  pasar  pengadaan  barang dan jasa pemerintah di pasar global.
Sedangkan  bila  berbicara  mengenai  tujuan  yang  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07  Tahun  2011,  maka  tujuan  yang  ada  terlihat cukup sederhana dan berbeda jauh dengan tujuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  GPA  namun  dalam  konsideran  Permen tersebut  disebutkan  salah  satunya  adalah dengan  mengingat  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010, artinya tujuan dalam Permen tersebut secara garis besar mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  atau  sifatnya mutatis mutandis .
Persamaan    tujuan  dari  kedua  peraturan  tersebut  dengan  GPA  adalah mengedepankan  efesiensi  dan  meningkatkan  iklim  investasi.  Dalam  GPA  tujuan peningkatan  iklim  invetasi  tidaklah  tersurat  namun  tersirat  dalam  kalimat memajukan  persaingan  dalam  pasar  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah khususnya dalam pasar global.
Prinsip-prinsip  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010,  Peraturan  Menteri  Nomor  07 Tahun 2011 dan GPA.
Adapun prinsip-prinsip PBJ di lingkungan Pemerintah sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  peraturan  perubahannya, memiliki  prinsip  yaitu  efektif,  efesien,  transparan,  terbuka,  bersaing,  adil,  tidak diskiriminatif  dan  akuntabel. Sedangkan  dalam Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya memiliki prinsip yaitu para pihak yang terkait  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  harus  mematuhi  ketentuan sebagai berikut, yaitu:
a. tidak  saling  mempengaruhi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
b. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang  terkait,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses Pengadaan Barang/Jasa
c. menghindari  dan  mencegah penyalahgunaan  wewenang dan/atau  kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
d. tidak  menerima,  tidak  menawarkan  atau  tidak  menjanjikan  untuk  memberi atau  menerima  hadiah,  imbalan,  komisi,  rabat  dan  berupa  apa  saja  dari  atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
Melihat  uraian  di  atas  maka  prinsip-prinsip  pengadaan  barang  dan  jasa yang terdapat pada dua peraturan di atas dengan GPA secara garis besar memiliki kesamaan  dengan  prinsip  GPA  yaitu 14 dengan  mengedepankan    prinsip transparansi,  terbuka  dan  tidak  diskriminatif  meskipun  memang  prinsip  yang terdapat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  peraturan perubahannya mengedepankan pula prinsip efektif, efesien dan akuntabel.
14 Id.
Metode  Pemilihan/Pelelangan  pada Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010, Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2011 dan GPA.
Hal  lainnya  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  kesiapan  Pemerintah khususnya  Kementerian  PUPR  bila  Indonesia  meratifikasi  GPA  adalah  terkait dengan pengaturan metode pelelangan/pemilihan yang terdapat dalam Peraturan Presiden  Nomor  54  dan  peraturan  perubahannya,  Peraturan  Menteri  PUPR  dan Peraturan Perubahannya dengan GPA.
Secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai jenis metode  pemilihan/pelelangan  antara  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya dengan Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya. Hal yang membedakan adalah dalam Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya tidak mengatur secara jelas mengenai metode pemilihan/pelelangan dengan cara penunjukan  langung,  pengadaan  langsung  dan  sayembara,  namun  dalam prakteknya  metode-metode  tersebut  adakalanya  digunakan  dalam  bidang  jasa konstruksi  pada  instansi  pemerintah  (Kementerian  PUPR).  Meskipun  demikian hal ini bukan berarti tidak ada aturan yang mendasari dalam pelaksanaannya yang dilakukan Kementerian PUPR, hal ini dikarenakan konsideran Peraturan Menteri PU  Nomor  7  Tahun  2011  dan  peraturan  perubahannya  “mengingat  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010” sehingga yang menjadi dasar adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena sifatnya mutatis mutandis .
Bila  dibandingkan  dengan  pengaturan  pada  GPA,  GPA  hanya  membagi metode  pemilihan/pelelangan  menjadi  3  (tiga)  jenis  yaitu  pelelangan  umum, selektif  dan  terbatas.  Persamaan  yang  ada  dengan  hukum  nasional  (Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  7  Tahun  2011) adalah  hanya  terkait  dengan  pelelangan  umum  sedangkan  mengenai  pelelangan selektif dan terbatas memiliki pengertian yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional tidak diatur mengenai pelelangan selektif sebagaimana yang dimaksud dalam GPA, yang ada adalah metode seleksi
umum  dan sederhana  yang ditujukan untuk pengadaan jasa konsultansi. Metode pelelangan terbatas dalam hukum nasional dengan GPA memiliki pengertian yang berbeda,  namun  jenis  metode  penunjukan  langsung  dapat  dikategorikan  kepada pelelangan  terbatas  di  dalam  pengaturan  GPA.  Sehingga  yang  tidak  ada pengaturannya dalam GPA adalah mengenai pengadaan langsung dan sayembara.
Perbandingan Tujuan, Prinsip, Metode Pemilihan/Pelelangan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2011 dan GPA.
Bila diuraikan melalui matriks maka uraian di atas dapat disajikan sebagai berikut:
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya
Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA
1 Addresif Peserta dan Panitia lelang Peserta dan Panitia lelang Negara 2 Tujuan Tujuan pengaturan PBJ sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:
a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/ APBD. b. Meningkatkan keberpihakan terhadap
industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsadengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.
Tujuan Pengaturan PBJ terdapat dalam  pasal 2 ayat 2, yaitu agar : penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif Tujuan GPA sebagaimana yang terdapat dalam web site WTO adalah untuk memajukan transparansi, intergritas dan persaingan dalam pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu liberalisasi pasar pengadaan pemerintah memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat baik dari segi efisiensi pengadaan dan kepentingan komersial.
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA
c. meningkatkan ownership Pemerintah
Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama ( cofinancing ) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3 Prinsip
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip efektif, efesien, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut yaitu a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. b. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. d. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip GPA sebagaimana yang terdapat dalam web site WTO adalah terbuka, transparan dan non- diskriminatif/adil
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA
4 Metode pemilihan/pelelangan
A Pelelangan Umum, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya untuk  semua  pekerjaan yang  dapat  diikuti  oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya yang memenuhi syarat Pelelangan Umum Open tendering procedures are  those procedures under which all interested suppliers may submit a tender. B Pemilihan langsung, Pemilihan Langsung adalah  metode  pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan  yang  bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah) Pemilihan Langsung Selective tendering procedures are those procedures under which, consistent with paragraph 3 of Article X and other relevant provisions of this
Agreement, those suppliers invited to do so by the entity may submit a tender.
Article 10:
1. Suppliers requesting to participate in a particular intended procurement shall be permitted to submit a tender and be considered, provided, in the case of those not yet qualified, there is sufficient time to complete the qualification procedure under Articles VIII and IX. The number of additional suppliers permitted to participate shall be limited only by the efficient operation of the procurement system.
c. Pelelangan Terbatas,
metode pemilihan
Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan Pelelangan Terbatas Limited  tendering  procedures  are those  procedures  where  the  entity contacts  suppliers  individually,  only under  the  conditions  specified  in Article XV.
Article 15: The provisions of Articles VII through XIV  governing  open  and  selective tendering  procedures  need  not  apply in  the  following  conditions,  provided that  limited  tendering  is  not  used with  a  view  to  avoiding  maximum possible  competition  or  in  a  manner which  would  constitute  a  means  of discrimination  among  suppliers  of
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) other  Parties  or  protection  to domestic producers or suppliers: (a)  in  the  absence  of  tenders  in response  to  an  open  or  selective tender,  or  when  the  tenders submitted have been collusive, or not in  conformity  with  the  essential requirements  in  the  tender,  or  from suppliers who do not comply with the conditions  for  participation  provided for in accordance with this Agreement,  on  condition,  however, that  the  requirements  of  the  initial tender are not substantially modified in the contract as awarded; (b)  when,  for  works  of  art  or  for reasons  connected  with  protection  of exclusive  rights,  such  as  patents  or copyrights,  or  in  the  absence  of competition for technical reasons, the products  or  services  can  be  supplied only  by  a  particular  supplier  and  no reasonable  alternative  or  substitute exists; ©  in  so  far  as  is  strictly  necessary when, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable  by  the  entity,  the products  or  services  could  not  be obtained in time by means of open or selective tendering procedures; (d)  for  additional  deliveries  by  the original  supplier  which  are  intended either  as  parts  replacement  for existing  supplies,  or  installations,  or as  the  extension  of  existing  supplies, services,  or  installations  where  a change  of  supplier  would  compel  the entity  to  procure  equipment  or services  not  meeting  requirements  of interchangeability with already existing equipment or services5; (e)  when  an  entity  procures prototypes  or  a  first  product  or service  which  are  developed  at  its request  in  the  course  of,  and  for,  a particular  contract  for  research, experiment, study or original development.  When  such  contracts have  been  fulfilled,  subsequent
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA
procurements  of  products  or  services shall  be  subject  to  Articles  VII through XIV6; (f)  when  additional  construction services  which  were  not  included  in the  initial  contract  but  which  were within  the  objectives  of  the  original tender  documentation  have,  through unforeseeable  circumstances,  become necessary to complete the construction services described therein, and the entity needs to award contracts for the additional construction services to the contractor carrying out the construction services concerned since the  separation  of  the  additional construction  services  from  the  initial contract  would  be  difficult  for technical  or  economic  reasons  and cause significant inconvenience to the entity.  However,  the  total  value  of contracts  awarded  for  the  additional construction  services  may  not  exceed 50 per cent of the amount of the main contract; (g)  for  new  construction  services consisting of the repetition of similar construction  services  which  conform to a basic project for which an initial contract was  awarded in  accordance with Articles VII through XIV and for which  the  entity  has  indicated  in  the notice  of  intended  procurement concerning  the  initial  construction service,  that  limited  tendering procedures  might  be  used  in awarding  contracts  for  such  new construction services; (h)for products purchased commodity  market;  untuk  produk yang dibeli di pasar komoditas; (i) for purchases made under exceptionally advantageous conditions  which  only  arise  in  the very  short  term.  This  provision  is intended  to  cover  unusual  disposals by  firms  which  are  not  normally suppliers,  or  disposal  of  assets  of businesses in liquidation or receivership.  It  is  not  intended  to
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA
cover routine purchases from regular suppliers; (j) in the case of contracts awarded to the  winner  of  a  design  contest provided  that  the  contest  has  been organized  in  a  manner  which  is consistent  with  the  principles  of  this Agreement,  notably  as  regards  the publication, in the sense of Article IX, of  an  invitation  to  suitably  qualified suppliers,  to  participate  in  such  a contest  which  shall  be  judged  by  an independent  jury  with  a  view  to design  contracts  being  awarded  to the winners. 2.  Entities  shall  prepare  a  report  in writing  on  each  contract  awarded under  the  provisions  of  paragraph  1. Each report shall contain the name of the  procuring  entity,  value  and  kind of goods or services procured, country of  origin,  and  a  statement  of  the conditions  in  this  Article  which prevailed.  This  report  shall  remain with  the  entities  concerned  at  the disposal of the government authorities  responsible  for  the  entity in  order  that  it  may  be  used  if required  under  the  procedures  of Articles XVIII, XIX, XX and XXII.

## d Penunjukan Langsung,
Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Seleksi Umum e Pengadaan Langsung, Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan
Langsung Seleksi Sederhana
f Seleksi Umum, Seleksi Umum adalah metode pemilihan
No Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya GPA Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat

## G Seleksi Sederhana
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Sayembara,
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Setelah  dilakukan  pembahasan  mengenai  tujuan,  prinsip  dan  metode pemilihan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  54  dan  peraturan  perubahannya, Peraturan Menteri PU Nomor 07 Tahun 2011 dan peraturan perubahannya serta GPA maka dapat diketahui bahwa bila melihat tujuan yang ada diantara Peraturan Presiden/Peraturan Menteri PU tersebut dengan GPA, terlihat bahwa Kementerin PUPR belum siap apabila Indonesia melakukan ratifikasi GPA. Hal ini dikarenakan tujuan  dari  pengaturan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  Pemerintah pada  Peraturan  Presiden/Peraturan  Menteri  PU  tersebut  lebih  mengedepankan sifat proteksionisme terhadap industri/usaha nasional sedangkan GPA itu sendiri bersifat terbuka.
Sifat  prokteksionime  tersebut  tercermin  pula  pada  beberapa  pasal  dalam Peraturan  Presiden/Peraturan  Menteri  54  Tahun  2010  dan  peraturan
perubahannya  seperti  salah  satunya  pada  pasal  pasal  101  ayat  1  yang menyebutkan bahwa:
“  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dilaksanakan  melalui  Pelelangan/ Seleksi  internasional  harus  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.”
Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa:
“Untuk  Pengadaan  Barang/Jasa  internasional  yang  dilakukan  di  luar negeri melalui
Pelelangan/Seleksi
Internasional, dilakukan semaksimal  mungkin  mengikutsertakan  Penyedia  Barang/Jasa nasional.”
Ketentuan dalam ayat 6 huruf a menyebutkan bahwa:
“Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut:
a.  adanya  kerja  sama  antara  Penyedia  Barang/Jasa  asing  dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan”
Adapun  pasal-pasal  lainnya  yang  menunjukan  sikap  proteksionime terhadap usaha nasional diantaranya adalah:
a. Pasal  96  ayat  5  di  mana  dalam  pasal  ini  secara  garis  besar  menyatakan bahwa  dalam  pengadaan  barang/jasa  diupayakan  agar  penyedia  barang dan  jasa  dalam  negeri  bertindak  sebagai  penyedia  barang/jasa  utama sedangkan  penyedia  barang/jasa  asing  dapat  berperan  sebagai  sub penyedia barang/jasa sesuai dengan kebutuhan.
b. Pasal  104  ayat  1  yang  mengatur  batasan-batasan  minimal  nilai  untuk keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.
c. Pasal  104  ayat  2  yang  secara  garis  besar  menyatakan  bahwa  perusahaan asing yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia harus  melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  nasional  dalam  bentuk kemitraan,  sub  kontrak  dan  lain-lain,  dalam  hal  terdapat  perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
Ketentuan  di  atas  merupakan  beberapa  sikap  dari  proteksionisme terhadap  industri/usaha  nasional  sehingga  menunjukan  masih  adanya barrier /penghalang  terhadap  pengusaha  asing  yang  akan  ikut  serta  dalam pelelangan  dalam  bidang  pengadaan  dan  jasa  pemerintah  di  Indonesia.  Hal  ini tentunya  berbeda  dengan  prinsip pada  GPA yang  mengedepankan  sikap  terbuka dan  non  diskriminasi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Terbuka disini  maksudnya  dimungkinkan  siapa  saja  dapat  turut  serta  dalam  pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Prinsip-prinsip  dari  GPA  ini  secara  prinsip  dasar  tidak  berbeda  jauh dengan  prinsip  yang  ada  pada  WTO  yaitu  salah  satunya  non  diskriminasi,  yang artinya  negara-negara  WTO  tidak  boleh  memberikan  perlakuan  yang  berbeda dengan  mitra  dagangnya  serta  tidak  boleh  adanya  perbedaan  perlakuan  antara produk/jasa  lokal  dengan  impor  atau  dari  luar.  Hal  ini  dikarenakan  GPA  sendiri merupakan  perjanjian  di  bawah  WTO.  WTO  merupakan  organisasi  yang berdasarkan  peraturan  yang  merupakan  hasil  perundingan,  aturan  tersebut disebut  dengan  perjanjian  ( agreements ).  GPA  itu  sendiri  merupakan  salah  satu perjanjian  plurilateral  di  mana    perjanjian  ini  dilakukan  antara  lebih  dari  dua negara, tetapi tidak terlalu banyak seperti perjanjan multilateral serta  perjanjian ini  tidak  seperti  perjanjian  lain  seperti  GATT  dan  GATS  yang  mengikat  seluruh anggota WTO.
Tujuan  dari  WTO  pada  dasarnya  adalah  agar  perputaran  global  dan kegiatan  ekonomi,  perdagangan,  investasi  dan  bisnis  dapat  berlangsung  tanpa banyak hambatan atau bebas hambatan. 15 Tujuan ini tentunya tidak jauh berbeda dengan  prinsip  GPA  yaitu  mengedepankan  sifat  keterbukaan.  Mengenai  sikap protektif Indonesia terhadap usaha nasional memang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019 di mana dijabarkan dalam Lampiran  2  Peraturan  Presiden  No  2  Tahun  2015  Tentang  RPJMN  2015-1019 dalam  Buku  I  Tentang  Agenda  Pembangunan  Nasional  pada  bagian
15 Budi Winarno, Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia, 23 Erlangga, Jakarta, 2008.
“Meminimalisasi  Dampak  Globalisasi”  yang  menyebutkan  bahwa  strategi  yang akan ditempuh dalam meminimalisasi dampak globalisasi dalam hal perdagangan internasional salah satunya adalah mengutamakan perlindungan terhadap pasar, produk,  dan  konsumen  domestik  dalam  setiap  proses  perundingan  kerjasama ekonomi internasional.
Dalam RPJMN pun disebutkan bahwa agenda pembangunan nasional yang disusun  sebagai  penjabaran  operasional  dari  nawacita  salah  satunya  adalah meningkatkan  produktifitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  internasional.  Bila melihat  keduanya  antara  bagian  “Meminimalisasi  Dampak  Globalisasi”  dengan salah satu penjabaran operasional nawacita sebagaimana diuraikan di atas maka sekilas  tercermin  kekurangsiapan  Indonesia  dalam  menghadap  era  globalisasi khususnya  dalam  perdagangan  internasional  di  mana  di  satu  sisi  agenda pembangunan  nasional  adalah  meningkatkan  daya  saing  di  pasar  intenasional namun di sisi lain disebutkan bahwa salah satu strategi terkait dampak globalisasi adalah  mengutamakan  perlindungan  pasar    produk,  dan  konsumen  domestik dalam setiap proses perundingan kerjasama ekonomi internasional. Melihat kedua kondisi  tersebut  artinya  bila  Indonesia  ingin  meningkatkat  daya  saing  di  pasar Internasional  maka  seharusnya  sudah  tidak  lagi  melindungi  pasar,  produk  dan konsumen domestik karena Indonesia telah dianggap siap untuk berkancah dalam perdagangan Internasional.
Hal-hal  inilah  yang  harus  diperhatikan  oleh  Pemerintah  pada  umumnya dan  Kementerian  PUPR  pada  khususnya  ketika  Indonesia  melakukan  ratifikasi terhadap GPA, karena tidak hanya peraturan-peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa  pemerintah  serta  peraturan  dalam  perdagangan  internasional  yang harus  diperhatikan  tetapi  RPJMN  2015-2019  yang  kita  miliki  pun  harus diperhatikan  agar  tidak  berseberangan  dengan  aturan-aturan  main  dalam perdagangan internasional.
Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa RPJMN 2015-2019 merupakan  penjabaran dari
visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,  serta  kerangka  ekonomi  makro  yang  mencakup  gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja  yang  berupa  kerangka  regulasi  dan  kerangka  pendanaan  yang  bersifat indikatif.  RPJMN  ini  berfungsi  diantaranya  sebagai  pedoman  bagi Kementerian/Lembaga  dalam  menyusun  Rencana  Strategis  Kementerian/ Lembaga,  pedoman  Pemerintah  dalam  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah. Selain  itu  RPJMN  dapat  dijadikan  acuan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Sehingga  RPJMN  memiliki  fungsi penting  dalam  arah  pembangunan.  Bila  dikaitkan  dengan  sikap  proteksionisme yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, meskipun Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  merupakan  produk  pada  RPJMN  periode sebelumnya namun hal-hal mendasar seperti salah satunya tujuan dari Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tidak  dirubah  pada  peraturan  perubahannya yaitu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  04  Tahun  2015,  artinya  tujuan  dari pengaturan  Peraturan  Presiden  Nomor  04  Tahun  2015  masih  ditujukan  untuk mengutamakan industri/usaha nasional yang masih sejalan dengan RPJMN 2015- 2019
Hal  lainnya  yang  perlu  dicermati  oleh  pemerintah  pada  umumnya  dan
Kementerian PUPR pada khususnya adalah mengenai metode pemilihan/pelelangan,  di  mana  terdapat  perbedaan  metode  pemilihan  diantara keduanya seperti halnya perbedaan jenis (nomenklatur) metode dan makna yang ada  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Pengaturan  metode  pelelangan yang diatur dalam GPA memang bersifat umum (GPA hanya memberikan batasan- batasan minimal) yang ditujukan bagi negara yang meratifikasi bila dibandingkan dengan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan peraturan perubahannya serta Peraturan Menteri PU Nomor 07 Tahun 2011 dan
peraturan  perubahannya  meskipun  secara  prinsip  memiliki  kesamaan  diantara ketiganya.  Hal  ini  ditujukan  agar  pengaturan  dalam  GPA  lebih  bersifat  fleksibel dalam pelaksanaannya.
Hal-hal inilah yang menjadikan dasar bahwa Kementerian PUPR belum siap apabila  Indonesia  melakukan  ratifikasi  GPA  meskipun  GPA  memiliki  beberapa keuntungan  dan  Indonesia  telah  didesak  untuk  melakukan  ratifikasi  seperti diantaranya:
a. Keanggotaan  GPA  itu  sediri  dari  tahun  ke  tahun  terus  meningkat  yang kemungkinan  besar  dikarenakan  pengadaan  pemerintah  rata-rata memberikan 15 % atau lebih GDP dari suatu negara. Selain itu kegiatan GPA yang  mencakup  pembelian  barang,  jasa  dan  pekerjaan  konstruksi  nilainya mencapai U$ 1.7 triliyun dalam setahun.
b. Dalam setiap pertemuan pada forum WTO, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC),  dan Asian  European  Economic  Meeting (ASEM),  Indonesia  selalu dihadapkan  kepada  permintaan  atau  desakan  untuk  melakukan  ratifikasi terhadap Government Procurement Agreement (GPA).
c. Indonesia sejak 2003 telah menyatakan akan meratifikasi GPA sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun ke depan.
d. Indonesia hingga saat ini telah menjadi observer pada GPA
Pemerintah pada umumnya dan Kementerian PUPR pada khususnya perlu mempersiapkan  diri  dalam  hal  era  globalisasi  khususnya  kearah  ratifikasi  GPA, karena  begitu  besarnya  keuntungan  yang  akan  diperoleh  bila  dilihat  dari  sisi ekonomi. Hal ini pun dapat menunjukan kepada dunia luar bila proses pengadaan barang  dan  jasa  di  Indonesia  telah  akuntabel,  transparan  dan  mengedapankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bila Indonesia nantinya meratifikasi GPA.

## Penutup
Melihat  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dilihat  dari  sisi pengaturan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkungan  Pemerintah  pada  bidang konstruksi khususnya mengenai tujuan, prinsip dan metode pemilihan/pelelangan
maka Kementerian PUPR belum siap apabila Indonesia melakukan ratifikasi GPA. Hal  ini  dikarenakan  terdapat  perbedaan  tujuan  pengaturan  PBJ  antara  yang terdapat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  dan  peraturan perubahannya  serta  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  7  Tahun  2011  dan  peraturan perubahannya  dengan  GPA.  Selain  itu  terdapat  pula  perbedaan  terkait  dengan bentuk  (nomenklatur)  serta  makna  di  dalamnya  terkait  metode  pemilihan diantara  keduanya.  Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  apabila  Indonesia  akan melakukan  ratifikasi  GPA  maka  Pemerintah  dan  Kementerian  PUPR  pada khususnya perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan dari pengaturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya yang memiliki sifat mutatis mutandis dengan  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  07  Tahun  2011  dan  peraturan perubahannya.  Begitu  pula  halnya  dengan  penyesuaian  terhadap  bentuk-bentuk (nomenklatur) metode pemilihan dan makna atau arti di dalamnya. Penyesuaian yang  ada  ditujukan  agar  Indonesia  dalam  hal  ini  Kementerian  PUPR  memiliki kerangka  berpikir  atau  persepsi  yang  sama  dalam  hal  pengaturan  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  khususnya  dalam  bidang  konstruksi  dengan  yang diatur dalam GPA.

## Daftar Pustaka

## Buku
Budi  Winarno,  Globalisasi:  Peluang  atau  Ancaman  Bagi  Indonesia,  Erlangga, Jakarta, 2008.
Nazarkhan  Yasin,  Mengenal  Kontrak  Konstruksi  di  Indonesia,  PT  Gramedia Pustaka Pertama, Jakarta, 2006
Sjamsul  Arifin,  Dian  Ediana  Rae,  Charles  PR  Joseph,  Kerjasama  Perdagangan Internasional  Peluang  dan  Tantangan  Bagi  Indonesia,  PT  Elex  Media Komputindo, Jakarta, 2007.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Jo Perpres 70 Tahun 2012 Jo Perpres No 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  No  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019
Peraturan  Menteri  PU  No  07  Tahun  2011  Jo  Pemen  PU  No  07  Tahun  2014  Jo Permen PUPR No 31 Tahun 2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

## Internet
Agreement on Government Procurement, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm pada 2 Oktober 2016 pukul 08.20 WIB. Governtment Procurement Agreement diakses dari :
https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/gpa_brochure2015_e.pdf pada 2 Oktober 2016 pukul 08.21WIB.
Indra Akuntono, Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi Pada APBN Tahun 2016 , diakses
dari http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/20094921/Ini.10.Kem enterian.dengan.Anggaran.Tertinggi.dalam.APBN.2016 pada pukul 19.15 WIB tanggal 2 Oktober 2016.
Kwik Kian Gie, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah , diakses dari : http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20438- [_Konten_]-Konten C3229.pdf pada 2 Oktober 2016 pukul 09.15 WIB.
Yunita  Amalia, KPK  Sebut  Korupsi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Paling  Dominan , diakses  dari https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-korupsi- barang-dan-jasa-paling-dominan.html  pada  pukul  20.20 WIB  tanggal  2 Oktober 2016.
Fauziah  Mursid, KPK:  142  Kasus  di  KPK  Berasal  dari  Pengadaan  Barang ,  diakses dari
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/27/o9fkjg3 35-kpk-142-kasus-di-kpk-berasal-dari-pengadaan-barang-dan-jasa pada pukul 20.20 WIB tanggal 2 Oktober 2016.