## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

## Gianyar
Tjokorda Gde Anggadhika Widya Pramana Putra
Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence E-mail: anggadhika1@gmail.com

## Abstract
From 2014 to 2018 the number of taxpayers registered at the Gianyar KPP Pratama continued to grow. The largest growth occurred in 2016, which was 9.26% and the smallest growth in 2018 was 7.59%. In terms of tax revenue, the highest increase in the realization of tax revenue growth at KPP Pratama Gianyar occurred in 2017, which was 39.06 %. In 2016, tax revenue growth decreased by 3.02 percent. This increase in revenue continued to occur in 2018, although the growth rate was not as high as 2017. This research motivation is to examine the role of mandatory ownership of NPWP, tax audit, collection of tax, and taxpayer awareness of tax revenue at  KPP Pratama Gianyar. This is quantitative research, conducted by data  analysis using SMART- PLS  based  on  sample  of  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Gianyar.  Results  of  the  study  at  the  KPP Pratama  Giayar,  concluded  that  direct  tax  collection  actions  have  a  positive  and  significant  effect  on increasing tax revenue. The obligation to have a NPWP directly has a positive and significant impact on the awareness of taxpayers. Direct tax revenues will be positively and significantly influenced by the awareness of taxpayers.  With  the  mediated  awareness  of  taxpayers,  the  effect  of  tax  collection  on  tax  revenues  proved positive  and  significant,  and  obtain  1  (one)  form  of  partial  mediation.  With  the  mediated  awareness  of taxpayers, the effect of NPWP ownership obligations on tax revenues is proven to be positive and significant, and obtain 1 (one) form of full mediation.
Keywords: Tax Collection; NPWP; Taxpayers Awareness; Tax Revenue

## Abstrak
Dari  Tahun  2014  sampai  tahun  2018  jumlah  WP  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Gianyar  terus  bertumbuh. Pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2016, tercatat sebesar 9,26% dan sedang kenaikan terkecil di tahun 2018 yaitu  7,59%.  Dari  sisi  penerimaan  pajak,  Realisasi  peningkatan  tertinggi  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Gianyar  terjadi  pada  tahun  2017,  yaitu  bertumbuh  sebesar  39,06  %.  Pertumbuhan  pada  periode  2016, penerimaan  pajak  menurun  sebesar  3,02  persen.  Peningkatan  penerimaan  pajak  tetap  terjadi  di  tahun  2018, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar periode 2017. Motivasi dari penelitian ini yaitu menguji peran kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan analisa data menggunakan SMART-PLS. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Gianyar, dapat disimpulkan bahwa penagihan  pajak  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak. Kewajiban  kepemilikan  NPWP  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  kesadaran  wajib pajak. Penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak.  Dengan  dimediasi  Kesadaran  wajib  pajak,  pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak terbukti  positif  dan  signifikan,  dan  mendapatkan  1  (satu)  bentuk  partial  mediation.  Dengan  dimediasi kesadaran  wajib  pajak,  pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP  terhadap  penerimaan  pajak  terbukti  positif
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Putra, T. G. A. W. P. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6(2): 116-141. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.116-141

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 117
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk full mediation.
Kata kunci: Penagihan Pajak; NPWP; Kesadaran Wajib Pajak; Penerimaan Pajak

## 1.  Pendahuluan
Peranan  pajak  dalam  membiayai  pembangunan  terlihat  dari  sumber  penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014-2018. Tahun 2014 sebesar 73%,  dari  realisasi  penerimaan  negara,  tahun  2015  terjadi  peningkatan  yang  sangat  tinggi menjadi sebesar 82% kemudian meningkat menjadi 83% di tahun 2016. Tahun 2017, total penerimaan  negara  bersumber  dari  penerimaan  pajak  menurun  menjadi  sebesar  81%  dari, dan menurun lagi menjadi sebesar 78% pada tahun 2018.
Dirjen  pajak  berusaha  agar  wajib  pajak  (selanjutnya  disebut  WP)  secara  sukarela membayar  pajaknya.  Dengan  makin  banyaknya  Wajib  Pajak  memperoleh  penghasilan, penerimaan negara melalui pajak akan meningkat. Kehilangan potensial penerimaan negara karena pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal dapat teratasi.  Dalam  upaya  menaikan penerimaan pajak negara, berbagai upaya dilakukan, dengan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi  penerimaan  pajak.  Ekstensifikasi  adalah  upaya  menaikan  penerimaan  pajak dengan menaikan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara menaikan  kesadaran  Wajib  Pajak,  menaikan  kualitas  pelayanan  untuk  Wajib  Pajak, pengawasan  akan  administratif  perpajakan,  pemeriksaan,  penyidikan,  penagihan,  serta berbagai penegakan hukum. Penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (selanjutnya  disebut  NPWP)  berasal  dari  pembayaran  pajak dapat  dimonitor  dan  didapatkan  dari  setiap  penyampaian  SPT  oleh  WP  yang  memiliki NPWP.
KPP Pratama Gianyar merupakan KPP yang terdapat di Bali. Diakhir tahun 2018 KPP Pratama Gianyar tercatat memiliki 161.754 wajib pajak. Periode tahun 2014 - 2018, jumlah wajib  pajak  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Gianyar  mengalami  pertumbuhan.  Pertumbuhan terbesar  didapatkan  tahun  2016,  yaitu  sebesar  9,26%  dan  pertumbuhan  terkecil  di  tahun 2018 yaitu 7,59%.
Kenaikan tertinggi realisasi peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Gianyar terdapat  di  tahun  2017,  yaitu  sebesar  39,06  persen.  Pada  tahun  2016,  peningkatan penerimaan  pajak  menurun  sebesar  3,02  persen.  Di  tahun  berikutnya  terjadi  peningkatan yang  signifikan.  Peningkatan  dari  penerimaan  tetap  terjadi  pada  tahun  2018,  meskipun peningkatan  tidak  sebesar  tahun  2017.  Terjadi  penerimaan  dan  pertumbuhan  pajak  yang fluktuatif periode 2014-2018.
Pemungutan pajak menganut sistem self assessment. Dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak,  Direktorat  Jenderal Pajak dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini termasuk komponen official assessment. Surat Ketetapan Pajak merupakan produk hukum  yang muncul karena adanya pemeriksaan pajak yang berisikan penjelasan tentang dasar-dasar timbulnya koreksi pajak. besarnya sanksi dan pajak yang terutang ( Sutrisno, 2016 ).
Kebijakan  yang  dilaksanakan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dilakukan dengan penagihan pajak yang lebih aktif kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ( Ginting, 2006 ). Penagihan pajak dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak terdaftar  yang  belum  melunasi  hutang  pajaknya,  hingga  diperlukan  tindakan-tindakan penagihan  dengan  kekuatan  hukum  yang  bersifat  mengikat  dan  memaksa.  Dengan persetujuan DPR RI, pemerintah mengeluarkan UU nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan-tindakan dalam upaya membuat wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya  penagihan  pajak  dengan  cara  menegur  atau  memperingatkan.  Kemudian  melakukan penagihan  seketika  dan  sekaligus  memberitahukan  surat  paksa.  Juga  mengusulkan pencegahan,  melaksanakan  penyitaan,  penyanderaan  dan  juga  menjual  barang  yang  telah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 118
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
disita.
Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan kebijakan -kebijakan  untuk  memancing  kesadaran  masyarakat  mau  membayar  pajak.  Tedapat beberapa  faktor  hal  yang  harus  dikaji  pemerintah  sebelum  membuat  kebijakan  sebagai pembuat  kebijakan.  Diantaranya  faktor  – faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi penerimaan  pajak,  diantaranya  pemerintah,  petugas  pajak  (fiskus)  dan  masyarakat  yang sangat berperan penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak
Untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak  melalui  sistem  self-assessment,  selain dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Pemerintah agar berusaha agar wajib pajak  semakin  sadar  pentingnya  membayar  pajak  bagi  pembangunan  nasional.  Guna meningkatkan  kesadaran  membayar  pajak,  pemerintah  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi perpajakan  yang  bertujuan  memberikan  masyararakat  tentang  pemahaman  mengenai perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga menginformasikan bukti-bukti bahwa pembayaran pajak  oleh  masyarakat  memang  disalurkan  bagi  kepentingan  masyarakat,  dengan  cara transparansi administrasi perpajakan. ( Herryanto, 2013 ).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganilisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP,  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap penerimaan pajak.
Rumusan masalah sebagai berikut.
Bagaimanakah  pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  kesadaran  WP  di  KPP  Pratama Gianyar?
Bagaimanakah pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kesadaran WP di KPP Pratama Gianyar?
Bagaimanakah kesadaran WP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar?
Adakah pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kesadaran WP di KPP Pratama Gianyar?
Adakah  pengaruh  kepemilikan  NPWP  terhadap  penerimaan  pajak  melalui  kesadaran WP di KPP Pratama Gianyar?

## 2.  Konsep dan Teori

## Penagihan Pajak
Dalam pasal 1 butir 9 UU Nomor 19 Tahun 2000, disebutkan penagihan pajak adalah serangkaian  tindakan  agar  wajib  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak. Dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan. Melakukan penagihan seketika dan sekaligus  memberitahukan  surat  paksa.  Mengusulkan  pencegahan,  melakukan  penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang telah disita ( Rahayu, 2010 ).
Penagihan  pajak  dikelompokkan  kedalam  2  (dua)  kategori  ( Suandy,  2008 ),  yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

## 1) Penagihan Pajak Pasif
Penagihan  pajak  yang  dilaksanakan menggunakan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Surat keputusan pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar,  surat  keputusan  keberatan  yang  mengakibatkan  pajak  terutang  menjadi  lebih  besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo  akan  dilakukan  penagihan  pajak  aktif  yang  dilaksanakan  dengan  menerbitkan  surat teguran.

## 2) Penagihan Pajak Aktif
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 119
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Adalah tindakan lanjutan penagihan pajak pasif. Dalam tindakan penagihan ini maka fiskus berperan aktif dengan tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, tetapi juga akan bisa diikuti dengan tindakan sita, dan diselesaikan dengan tindakan pelaksanaan lelang.
Penagihan  Pajak  melalui  Surat  Paksa  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  sebagai berikut :
1) Penagihan pajak dilaksanakan dengan menerbitkan surat teguran terlebih dahulu.
2)  Wajib  pajak  dapat  mengajukan  keberatan  atas  SKPKB,  SKPKBT.  Jangka  waktu untuk  pelunasan  pajak  pada  jumlah  pajak  yang  belum  dibayar  pada  saat  pengajuan keberatan  yaitu  sebesar  pajak  yang  tidak  disetujui  dalam  pembahasan  akhir  hasil pemeriksaan  tertangguh  selama  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal  penerbitan  surat  keputusan keberatan.
3) Wajib pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang terkait dengan SKPKB atau SKPKBT. Jangka waktu pelunasan pajak akan tertangguh 1 (satu) satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
4)  Tidak  diterbitkan  surat  teguran  terhadap  persetujuan  untuk  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
5) Diterbitkan surat teguran.
6) Penyampaian surat teguran dapat dilaksanakan dengan cara:
a. langsung.
b. pos.
c. jasa kurir dengan bukti penagihan surat.
7)  Jika  wajib  pajak  tidak  melunasi  jumlah  utang  setelah  lewat  21  hari  sejak  tanggal penyampaian  surat  teguran,  maka  surat  paksa  diterbitkan.  Hal  ini  diberitahukan  secara langsung oleh juru sita pajak kepada wajib pajak.
8) Surat paksa dapat diterbitkan ketika:
a. Telah dilaksanakan penagihan secara seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak, atau
b.  Wajib  pajak  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
9) Juru sita pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus mengindahkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:
a.  Wajib  pajak  akan  meninggalkan  Indonesia  untuk  selama-lamanya  atau  ada  niat untuk itu.
b. Wajib pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam upaya  menghentikan  atau  mengecilkan  kegiatan  perusahaan  atau  pekerjaan  yang dilaksanakannya di Indonesia.
c.  Muncul  tanda-tanda  bahwa  wajib  pajak  akan  membubarkan  badan  usaha, memekarkan  usaha,  dan  memindahtangankan  perusahaan  yang  dimiliki  atau  yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan negara atau terjadi tindakan penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga atau muncul tanda-tanda kepailitan.
10)  Surat  paksa  disampaikan  juru  sita  pajak  kepada  wajib  pajak  dengan  pernyataan dan penyerahan salinan surat.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 120
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
11) Surat paksa akan disampaikan kepada orang pribadi atau badan.
12) Jika wajib pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa  wajib  pajak  pajak  tidak  mau menerima  surat  paksa  dan  surat  paksa  dianggap  telah diberitahukan.
13)  Manakala  pemberitahuan  surat  paksa  tidak  dapat  dilakukan,  surat  paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
14) Manakala tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau wajib  pajak  tidak  diketahui,  penyampaian  surat  paksa  dilaksnakan  dengan  menempelkan salinan  surat  paksa  pada  papan  pengumuman  kantor  pejabat  yang  menerbitkannya, pengumuman melalui media massa, ataupun dengan cara lain.
15)  Manakala  pelaksanaan  surat  paksa  dilaksanakan  di  luar  wilayah  kerja  pejabat. Atas  diterbitkannya  surat  paksa  tersebut  diminta  bantuan  kepada  pejabat  yang  wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
16)  Setelah  lewat  2  x  24  jam  sejak  surat  paksa  disampaikan  kepada  wajib  pajak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  dan  utang  pajak  tidak  dilunasi  oleh  wajib  pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
17)  Berdasarkan  surat  perintah  melakukan  penyitaan,  juru  sita  pajak  melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak.
18)  Manakala  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak setelah lewat tengat waktu 14 hari sejak tanggal jatuh tempo penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
19) Pengumuman lelang dilaksanakan 1 kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilaksanakan 2 kali.
20)  Jika  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan wajib pajak melalui kantor lelang negara.

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP)  merupakan  nomor  identitas  yang  diterbitkan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda  pengenal  atau  identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  dan  atuapun kewajiban perpajakannya ( Mardiasmo, 2011 ).
Masyarakat  yang  sudah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan metode sistem self assessment , wajib  mendaftarkan  diri  melalui  kantor  DJP  untuk  dicatatkan  sebagai  wajib  pajak  dan diterbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan atas subjek  pajak  yang  mendapatkan  penghasilan  atau  yang  diwajibkan  untuk  pemotongan/ pemungutan menurut ketentuan UU Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya ( Anastasya, 2009 ).
Sehubungan  dengan  tata  cara  pendaftaran  NPWP,  orang  pribadi  atau  badan  usaha mengisi  Formulir  Permohonan  Pendaftaran  Wajib  Pajak  dan/atau  Formulir  Permohonan Pengukuhan PKP. Diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya  kemudian  diserahkan  kepada  petugas  pendaftaran  wajib  pajak.  Manakala permohonan  ditandatangani  oleh  orang  lain,  wajib  menyertakan  memiliki  surat  kuasa khusus.
Dalam  pengisian  Formulir  Pendaftaran,  wajib  pajak  wajib  menyertakan  data pendukung yang diperlukan, sebagai berikut ( Tansuria, 2010 ):
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 121
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
1) Bagi WPOP yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melampirkan KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
2) Bagi WP Badan
a.  Akte  pendirian  beserta  perubahannya  atau  surat  keterangan  penunjukkan  dari kantor pusat bagi BUT.
b. NPWP penanggung jawab WP Badan.
c.  KTP  bagi  penduduk  Indonesia  atau  paspor  bagi  orang  asing  untuk  penanggung jawab.
3) Bagi Bendahara wajib memungut atau memotong:
a. Surat penetapan sebagai Bendahara.
b. KTP.
4) Bagi Joint Operation sebagai WP wajib memungut atau memotong:
a. Surat Perjanjian Kerjasama atau Akta Pendirian Joint Operation .
b.  KTP  bagi  penduduk  Indonesia  atau  paspor  bagi  orang  asing  untuk  penanggung jawab.
5) NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Joint Operation .
6) Bagi pemohon dengan status cabang, WPOP pengusaha tertentu atau wanita kawin tetapi tidak pisah harta, diwajibkan NPWP Kantor Pusat atau domisili suami.
Menurut Mardiasmo (2011), manfaat NPWP, sebagai berikut:
1) Sebagai sarana administrasi perpajakan.
2)  Tanda  pengenal  atau  Identitas  Wajib  Pajak  bagi  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban perpajakannya.
3) Untuk pencantuman bagi setiap dokumen perpajakan.
4) Melaksanakan ketertiban dalam pembayaran pajak, pengawasan , dan administrasi perpajakan.
Untuk  penghapusan  NPWP  wajib  pajak  dilaksanakan  oleh  DJP  Pajak  dengan  syarat ( Tansuria, 2010 ):
WP  tidak  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan/atau  objektif, contohnya  WPOP  yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
WP  Badan  melaksanakan  likuidasi  atau  pembubaran  disebabkan  penghentian  atau penggabungan usaha.
Wanita yang memiliki NPWP dan menikah tapi tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan atau penghasilan.
WP BUT yang menghentikan usahanya di Indonesia.
Warisan belum terbagi yang dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah terbagi.
DJP  menganggap  perlu  untuk  menghapus  NPWP  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi persyaratan  subjektif  dan/atau  objektif  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Adapun sanksi bagi yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memporolehnya, maka menurut Pasal 39 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2007, yaitu:
1) Setiap orang dengan sengaja :
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
a.  Tidak  melakukan  pendaftaran  diri  untuk  diberikan  NPWP  atau  tidak  melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak atas NPWP atau pengukuhan PKP c. Tidak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan
d. Memberikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan diamana isinya tidak benar dan atau tidak lengkap
e. Menolak untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29
f. Memberikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
g.  Tidak  melakukan  pembukuan  atau  pencatatan,  tidak  memperhatikan  atau  tidak meminjamkan catatan atau dokumen lain
h.  Tidak  melakukan  penyimpanan  catatan  atau  dokumen  yang  menjadi  dasar  bagi pembukuan atau pencatatan maupun dokumen lainnya. Termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan  yang  dikelola  secara  elektronik  atau  program  aplikasi on-line sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 11
i.  Tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong  atau  dipungut  yang  berpotensi menimbulkan kerugian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan  paling  lama  6tahun  dan  denda  paling  sedikit  2  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar.
2)  Pidana  tercantum  pada  ayat  1  dapat  ditambahkan  1  kali  menjadi  2  kali  sanksi pidana apabila melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara.
3)  Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan  tindak  pidana  menyalahgunakan  atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf  b,  atau  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dan  atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar  atau  tidak  lengkap,  sebagaimana  tercantum  pada  ayat  1  huruf  d,  dalam  rangka mengajukan  restitusi  atau  kompensasi  pajak  atau  pengkreditan  pajak.  Hal  tersebut  dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali  jumlah  restitusi  dan  atau  kompensasi  yang  dimohonkan  atau  pengkreditan  yang dilaksanakan  dan  paling  banyak  4  kali  jumlah  restitusi  dan  atau  kompensasi  yang dimohonkan yang dilaksanakan.
UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 21 ayat 5a, Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 23 ayat 1a menyebutkan:

## 1) Pasal 21 ayat (5a)
Pasal ini menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih  tinggi  20%  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  dibanding  tarif  yang  ditetapkan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  dapat  menunjukkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.  dan  sedikit  tambahan  Khusus  untuk  Pasal  21  (imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan),  pihak  pemberi  kerja  (swasta,  besndaharawan)  dan  pekerja (karyawan,  PNS)  akan  sama-  sama  dirugikan  kalau  ada  karyawan  yang  tidak  memiliki NPWP.  Oleh  karena  mekanisme  pembayaran  pajak  Pasal  21  bagi  swasta  biasanya ditanggung  oleh  pemberi  kerja,  sedangkanbagi  PNS,  khusus  denda  Pasal  21  akibat  tidak punya NPWP, pajaknya akan ditanggung oleh PNS itu sendiri.

## 2) Pasal 22 ayat (3)
Dalam  pasal  ini  disebutkan  bahwa  pemungut  PPh  pasal  22  harus  menerapkan  tarif yang  lebih  tinggi  100%  terhadap  Wajib Pajak  yang  tidak  memiliki  NPWP  dibanding  tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
3) Pasal 23 ayat (1a)
Pasal  ini  menyebutkan  bahwa  pemotong  PPh  Pasal  23  harus  menerapkan  tarif  yang lebih  tinggi  100%  terhadap  Wajib  Pajak yang  tidak  memiliki  NPWP  dibanding  tarif  yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

## Kesadaran Wajib Pajak
kesadaran merupakan keinsafan; keadaan mengerti dan kesadaran seseorang akan nilai -nilai  di  dalam  diri  manusia  mengenai  hukum  yang  ada;  kesadaran  akan  pengetahuan mengenai suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Dapat diartikan kesadaran wajib pajak merupakan  suatu  kondisi  yang  mana  wajib  pajak  mengetahui,  mengerti  serta  melakukan ketentuan perpajakan dengan cara yang benar dan sukarela (KBBI, 2017).
Ketepatan  dalan  menyampaikan  pelaporan  SPT  bagi  WP  dipengaruhi  olrh  beberapa faktor yang salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi  WP  mengetahui,  mengerti  dan  melakukan  ketentuan  perpajakan  secara  benar  dan sukarela.  Semakin  tinggi  kesadaran  WP  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan semakin baik bagi peningkatan penerimaan pajak ( Muliari, 2011 ).
WP  harus  mengikuti  aturan  secara  benar  dan  sukarela.  Kesadaran  WP  merupakan kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang  berlaku  dan  memiliki  keinginan  serta  bersungguh-sungguh  untuk  melaksanakan kewajibannya.
WP dapat dimakanai memiliki kesadaran dengan ketentuan ( Manik, 2009 ) :
Memahami tentang adanya UU dan ketentuan perpajakan
Memahami fungsi pajak bagi penerimaan negara
Mengerti kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku Menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara sukarela Menghitung, melaporkan, dan membayar, pajak secara benar
Anggraeni  (2013)  menyebutkan  kriteria  WP  yang  sadar  akan  kewajiban  terkait perpajakannya secara self-assessment , yaitu:
1. Untuk memperoleh NPWP, WP wajib aktif mendaftarkan diri dan mandiri ke KPP setempat.
2. WP mendapatkan sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat.
3.  WP  tanpa  bantuan  fiskus,  menghitung  dan  menetapkan  sendiri  jumlah  pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT..
4. WP tanpa harus ditagih fiskus, menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif, mandiri dan tepat waktu.

## Penerimaan Pajak
Pajak  adalah  iuran  masyarakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  UU  yang  dapat dipaksakan  tanpa  mendapat  jasa  timbal  atau  kontra  prestasi  yang  langsung  dapat ditunjukkan,  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  (Mardiasmo,  2011). Unsur-unsur dari pengertian tersebut, sebagai berikut :
1) Pajak dipungut berdasarkan UU.
2) Tanpa timbal jasa atau kontra prestasi secara langsung.
3) Dapat dipaksakan.
4) Penerimaannya bagi pembiayaan pembangunan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Menurut  Mardiasmo  (2011),  bahwa  pajak  adalah  sumber  penerimaan  Negara  yang mempunyai 2 fungsi yaitu :
1)  Sebagai  fungsi  anggaran  (budgetair)  yaitu  sumber  dana  bagi  pemerintah,  untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2)  Sebagai  fungsi  mengatur  (regulerend)  yaitu  alat  pengatur  bagi  pemerintah  dalam bidang sosial ekonomi.
Sedangkan pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem yaitu:

## 1) Official Assessment System
Sistem pemungutan yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

## 2) Self Assessment System
Sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  sepenuhnya  WP  untuk  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3) Witholding System
Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

## Hubungan Penagihan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak
Salah satu bentuk penagihan terhadap WP yaitu penerbitan produk hukum berupa STP oleh DJP di wilayah kerja KPP tertentu, di mana menurut pasal 14 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 j.o. PMK No. 145/PMK.03/2012, dimana STP ini dapat diterbitkan dengan kondisi:
a. Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
c. WP dikenai sanksi administrasi denda dan atau bunga;
d.  pengusaha  sebagai  PKP,  tetapi  tidak  membuat  faktur  pajak  atau  membuat  faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
e.  pengusaha  sebagai  PKP  tidak  mengisi  faktur  pajak  secara  lengkap  sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 dan perubahannya.
f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak;
g.  PKP  gagal  berproduksi  dan  telah  diberikan  pengembalian  Pajak  Masukan sebagaimana tercantum Pasal 9 ayat 6a UU PPN 1984 dan perubahannya.
Pemerintah  memberlakukan  hukum  secara  adil  bagi  WP  maupun  fiskus  menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pemerintah juga memastikan hasil  pembayaran  pajak  digunakan  untuk  menyediakan  fasilitas-fasilitas  umum,  pelayanan baik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Pemerintah  juga  terus mengembangkan  sistem  pemungutan  pajak  yang  lebih  baik,  sederhana,  dan  efisien  untuk mengurangi  kemungkinan  adanya  pelanggaran  terhadap  peraturan  hukum  pajak ( Kompasiana, 2010 ).

## Hubungan Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dengan  sistem self assessment ,  WP  pajak  yang  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif,  wajib mendaftarkan diri melalui kantor DJP untuk mencatatkan diri sebagai WP dan mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan subjek pajak yang memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai UU Nomor 28 tahun
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 125
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 ayat 1. Pengesahan NPWP dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar yang tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada WP.
Kewajiban perpajakan WP tersebut diisi dan dilaksanakan oleh setiap WP. Pemenuhan kewajiban  perpajakan  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku  untuk  dapat  dapat  mengamankan  penerimaan  pajak  bagi  negara. Dengan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  oleh  WP  secara  benar  dan  tepat  akan meningkatkan penerimaan dari pajak.

## Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak
Salah satu penerimaan negara dari sektor pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). PPh  di  Indonesia  dipungut  dengan  sistem self-assessment yang  mensyaratkan  WP  Pajak untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  pajak.  Penerapan  sistem self- assessment bertujuan  supaya  administrasi  perpajakan  lebih  mudah,  murah,  dan  efisien. Melalui  sistem  ini,  pemerintah  tidak  lagi  berperan  terlalu  aktif. Self-assessment membutuhkan kesadaran WP untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi  kesadaran  WP  untuk  tepat  waktu  menyetor  pajak,  diharapkan  semakin  besar  pula penerimaan pajak negara ( Pormando, 2009 )
Menurut  Atarwaman,  2020,  bahwa  pengaruh  Kesadaran  WP  adalah  suatu  kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami kemudian melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kesadaran WP akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam  diri  WP  berupa  kewajibannya  membayar  pajak  dengan  ikhlas tanpa  unsur  paksaan. Melalui  kesadaran  pajak  yang  tinggi  makakepatuhan  WP  terhadap  kewajiban  pajaknya dapat meningkat.
Berdasarkan  suatu  penelitian  didapatkan  kesimpulan  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak mempunyai pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram. Kesadaran WP dalam penelitian tersebut diukur dengan metode kuesioner yang dibagikan langsung kepada WP OP aktif, dengan menggunakan data penerimaan PPh pasal 25 di KPP Mataram dari tahun 2005-2007 ( Sutanto, 2009 )

## Teori Utama Dalam Penelitian
Suatu penelitian adalah usaha mencari kebenaran bersifat ilmiah. Untuk itu diperlukan teori pada posisi yang tepat. Penggunaan teori sangat bergantung pada jenis penelitian yang dilaksanakan.  Dalam  penelitian  kuantitatif,  teori  dipakai  sebagai  landasan  awal  dalam merumuskan  masalah,  menentukan  kerangka  berpikir  dan  merumuskan  hipotesis.  Dalam penelitian  kualitatif  teori  menduduki  posisi  akhir  sebagai  hasil  dari  proses  penelitian. Peranan teori dalam suatu penelitian sangat bergantung pada jenis penelitian dan pada obyek yang dikaji oleh peneliti.

## Theory of Planned Behavior
Menurut Hidayat (2010), bahwa pendekatan aspek psikologi dilaksanakan mengingat dalam  suatu  negara  demokrasi,  hubungan  pembayar  pajak  dengan  otoritas  pajak  dilihat sebagai suatu kontrak psikologi. Hal tersebut menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak tergantung dan dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai, mematuhi dan memenuhi komitmen dalam kontrak tersebut
Teori dalam bidang psikologi perihal faktor  yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak  diantaranya  adalah Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  oleh  Ajzen  ( Hidayat,  2010 ). Menurut Ajzen (1991), bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan niat, yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu:

## Behavioral Beliefs
Berasal dari keyakinan individu akan akibat dari suatu perilaku dan analisa terhadap
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
akibat akan keyakinan tersebut. Analisa dan keyakinan terhadap akibat tersebut membentuk variabel sikap

## 2) Normative Beliefs
Berasal dari keyakinan individu akan harapan normatif orang sebagai rujukan seperti keluarga,  rekan  dan  konsultan  pajak  beserta  motivasi  untuk  mencapai  harapan  tersebut. Harapan normatif yang muncul akan membentuk variabel norma subjektif
3) Control Beliefs
Berasal  dari  keyakinan  individu  akan  keberadaan  variabel  yang  mendukung  atau menghambat  perilaku  dan  keyakinannya  seberapa  kuat  variabel  tersebut  mempengaruhi perilakunya. control beliefs akan membentuk variabel kontrol perilaku yang diyakini.
Menurut Mustikasari (2007), bahwa behavioral beliefs , normative beliefs , dan control beliefs merupakan  tiga  faktor  yang  mengarahkan  perilaku  individu.  Setelahnya  individu akan  memasuki  tahap intention ,  dan  terakhir  adalah behavior .  Tahap intention adalah tahapan suatu individu memiliki niat untuk berperilaku, sedangkan behaviour adalah tahap individu berperilaku.

## Teori Atribusi
Dikemukakan  Harold  Kelley  pada  tahun  1972,  merupakan  pengembangan  teori atribusi yang dicetuskan Fritz Heider di tahun 1958. Teori ini menyampaikan suatu individu ketika  perilaku  individu  lainnya.  individu  tersebut  menganalisa  untuk  menentukan  apakah penyebab perilaku tersebut adalah secara internal atau eksternal ( Robbins, 2008 ).
Perilaku karena penyebab secara internal merupakan perilaku individu yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu.  Perilaku  karena  penyebab  secara eksternal diyakini sebagai akibat dari sebab-sebab luar, dimana individu tersebut berperilaku demikian karena dipaksa oleh situasi diluar individu. Penentuan apakah penyebab pengaruh perilaku secara internal atau eksternal adalah 3 faktor, yaitu ( Robbins dan Judge, 2008 ) : 1. Kekhususan
Hal  tersebut  merujuk  pada  perilaku  individu  yang  memperlihatkan  perilaku-perilaku yang  berbeda  pada  situasi-situasi  yang  berbeda.  Ketika  perilaku  tersebut  dianggap  biasa maka penyebab perilaku tersebut adalah secara internal. Ketika perilaku tersebut dianggap tidak biasa maka penyebab perilaku tersebut adalah secara eksternal.

## 2. Konsensus
Hal  tersebut  merujuk  pada  apakah  setiap  iindividu  ketika  menghadapi  situasi  yang serupa  akan  bereaksi  dengan  cara  yang  sama.  Ketika  dicapai  konsensus  rendah  maka penyebab  perilaku  tersebut  adalah  secara  internal.  Ketika  dicapai  konsensus  tinggi  maka penyebab perilaku adalah secara eksternal.

## 3. Konsistensi
Hal  tersebut  merujuk  pada  apakah  setiap  individu  akan  bereaksi  dengan  cara  yang sama.  Ketika  semakin  konsisten  perilaku  maka  penyebab  perilaku  tersebut  adalah  secara internal.  Ketika  semakin  tidak  konsisten perilaku  maka  penyebab  perilaku  tersebut  adalah secara eksternal.
Menurut Jatmiko  (2006 ),  bahwa  teori  atribusi  dapat  menjelaskan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  variabel  kesadaran  WP  pajak  dalam  model  penelitian  ini.  Kesadaran  WP terkait  dengan  sikap  WP  dalam  membuat  penilaian  terkait  pajak  itu  sendiri.  Karenanya persepsi individu untuk menilai individu lain sangat dipengaruhi oleh faktor secara internal atau eksternal individu lainnya.

## Kerangka Pemikiran
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

## Hipotesis
Dari  kerangka  hubungan  antar  konstruk  dalam  kerangka  pemikiran  dapat dihipotesiskan sebagai berikut
1) Penagihan Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X3).
2)  Kepemilikan  NPWP  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kesadaran Wajib Pajak (X3).
3)  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak (Y).
4)  Penagihan  Pajak  (X1)  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  (Y)  Melalui Kesadaran Wajib Pajak (X3).
5)  Kepemilikan  NPWP  (X2)  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  (Y)  Melalui Kesadaran Wajib Pajak (X3).

## 3.  Metode

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kabupaten Gianyar,  sedangkan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  WP  Badan  yang  berada  di  KPP Pratama  Kabupaten  Gianyar.  Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  memperoleh  data  terkait dengan  masalah  yang  diteliti,  dimana  Variabel  Independen  dalam  penelitian  ini  yaitu penagihan pajak, kewajiban kepemilikan NPWP, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi variable  dependen  yaitu  penerimaan  pajak.  Alamat  dari  KPP  Pratama  wilayah  Gianyar adalah di Jl. By Pass Dharma Giri, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

## Desain Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian campuran ( mixed method ),  yaitu  penelitian  yang  menggabungkan  antara  desain  penelitian  kuantitatif  dan kualitatif ( Sugiyono, 2011 ). Data diperoleh dengan melaksanakan survei lapangan pada WP badan yang terdaftar di di KPP Pratama wilayah Gianyar sebagai anggota sampel. Penelitian dirancang  dengan  metode survey  sample .  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menggali  informasi- informasi  dari  sebagian  populasi  untuk  mewakili  seluruh  populasi.  Penelitian  survei merupakan  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  populasi  besar  atau  kecil,  tetapi  data  yang dianalisa  adalah  data  dari  sampel.  Berdasarkan  analisa,  akan  ditemukan  kejadian-kejadian
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Kesadaran Wajib
Pajak (X3)
Penerimaan Pajak (Y) H3 Kepemilikan NPWP (X2) Penagihan Pajak (X1) H1 H2
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
relatif,  distribusi  dan  hubungan-hubungan  antar  variabelnya  baik  secara  sosiologi  maupun psikologis ( Sugiyono, 2011 ). Pengumpulan data secara cross section dengan memakai daftar pertanyaan yang kemudian dianalisis secara metode kuantitatif dan kualitatif.
Analisis  kuantitatif  menggunakan  alat  statistik,  baik  statistik  deskripstif  maupun statistik inferensial. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran karakteristik dari  responden  dan  deskripsi  pada  variabel  penelitian.  Statistik  inferensial  dengan menggunakan Structural  Equation  Modeling ( SEM )  dimaksudkan  untuk  malukan  uji hipotesis  penelitian.  Selanjutnya  hasil  analisis  kuantitatif  dibahas  secara  kualitatif  dengan menguraikan  setiap  variabel  penelitian  dan  membahas  hubungan  antar  variabel  untuk kemudian dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
Penggunaan  metode  kuantitatif  karena  metode  kuantitatif  kuat  dengan  prinsip normalitas  distribusinya  pada  penggunaan  metode  statistik,  sehingga  dapat  diandalkan dalam generalisasi. Namun metode kuantitatif lemah dalam hal kedalaman analisis. Metode kuantitatif tidak mampu mengungkap permasalahan secara mendalam terutama fenomenas spesifik yang tidak sejalan dengan teori. Sedangkan metode kualitatif memiliki keunggulan terutama  pada  kedalaman  analisis.  Metode  kualitatif  mampu  menggali  berbagai  informasi secara dalam terhadap informan. Akan tetapi metode kualitatif memiliki kelemahan perihal generalisasi. Penggunaan metode campuran dalam penelitian ini bertujuan untuk menutupi kelemahan dari kedua metode tersebut ( Sugiyono, 2011 ).

## Jenis dan Sumber Data
Menurut Mantra  (2001), bahwa  menurut  sifatnya,  data  dapat  dibedakan  menjadi  2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
a) Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa penjelasan atau  keterangan  yang  memberikan  gambaran  terhadap  pembahasan  permasalahan  dalam penelitian ini.
b)  Data  kuantitatif  merupakan  data  yang  berbentuk  angka-angka  yang  digunakan dalam penelitian ini untuk diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Sedangkan menurut sumbernya, data terdiri dari:
a)  data  primer  merupakan  hasil  wawancara  terstruktur  terhadap  responden  dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya;
b)  data  sekunder  merupakan  data  yang  dikumpulkan  oleh  instansi,  terutama  instansi terkait  dengan  penelitian  ini.  Jenis  data  tersebut  antara  lain:  gambaran  umum  daerah penelitian, gender, umur; status pekerjaan, status perkawinan, status keluarga.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. sebagai berikut:
a. Kuisioner
Data  diperoleh  dengan  menyiapkan  daftar  pertanyaan  (kuesioner),  kemudian melakukan  wawancara  terstruktur.  Dilaksanakan  uji  coba  ( try  out )  terlebih  dahulu  pada daftar pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas  dari  berbagai  pertanyaan  yang  disusun  dalam  daftar  pertanyaan  dan  jawaban responden. Bentuk dari pertanyaan ada  yang berbentuk tertutup. Pada pertanyaan  tertutup, responden  akan  memilih  salah  satu  jawaban  beberapa  jawaban  yang  diberikan  pertanyaan tanpa memberikan alternatif jawaban lainnya. Pada pertanyaan terbuka, responden diberikan untuk menjawab bebas dari pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan dengan mengisi kolom  yang  telah  disediakan  terkait  dengan  pilihan  pilihan  pada  pertanyaan  tertutup. Pertanyaan  ini  dilaksanakan  untuk  kedalaman  mengindentifikasi  permasalahan  dalam penelitian ini.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
b. Dokumentasi
Data diperoleh melalui cara membaca, mempelajari maupun mengutip pendapat dari bermacam  sumber  seperti  buku,  jurnal,  laporan,  atau  dokumen  dan  sumber  lainnya  yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## Populasi dan Sampel
Sampel  dari  penelitian  ini  dipilih  dengan  teknik Nonprobability  Sampling  Design . Dengan teknik tersebut, pengambilan sampel akan tidak memberi peluang atau kesempatan sama  bagi  setiap  unsur-unsur  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel  (Sugiyono, 2009). Metode terpilih dipilih adalah convinience  sampling.  convinience  sampling . Dalam teknik  ini,  unit  sampel  yang  ditarik  mudah  dihubungi,  tidak  menyusahkan,  mudah  untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid,2010). Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus slovin.
Setelah  melakukan  perhitungan,  maka  jumlah  sampel  sebanyak  100  orang  dari populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  di  KPP  Pratama  wilayah Gianyar.  Jumlah  responden  mengacu  pada  pendekatan Partial  Least  Square (PLS)  pada penelitian ini berorientasi pada prediksi ( predictive research ). PLS berasumsi data penelitian bebas distribusi ( distribution free ), bermakna data penelitian tidak merujuk pada salah satu distribusi tertentu. PLS adalah metode alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang mampu untuk digunakan dalam hal mengatasi permasalahan suatu hubungan diantara variabel  yang kompleks akan tetapi ukuran sampel datanya kecil.  Analisis SEM  PLS juga dipergunakan  bila  ditemukan  adanya  dimensi  formatif  terkait  dengan  variabel  penelitian (Hair, et.al ., 2012).

## Instrumen Penelitian dan Pengujian
Suatu  instrumen  dalam  suatu  penelitian  harus  valid  dan  reliabel  (Ferdinand,  2014), bahwa. Suatu instrumen dapat dikatakan valid dan reliabel melalui melalui uji validitas dan realibilitas. Adapun kriteria suatu instrumen dikatakan valid maupun reliabel adalah sebagai berikut.
a. Validitas
Uji validitas akan memberi petunjuk kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang ingin  diukur  ( Danim,  1997 ).  Validitas  data  ditentukan  pada  keadaan  responden  saat diwawancarai  ( Umar,  2002 ).  Uji  validitas  untuk  memastikan  bahwa  pengukuran  telah memasukkan  kumpulan  item  yang  memadai  dan  mewakili  untuk  mengungkapkan  sebuah konsep ( Sekaran, 2006 ).
Untuk mengetehui kevalidan indikator-indikator sebagai pengukur variabel laten maka dilaksanakan uji pearson product momen .
b. Reliabilitas
Uji reliabilitas mengacu sejauh mana suatu hasil pengukuran memberikan hasil relatif konsisten  apabila  suatu  pengukuran  diulang  berkali-kali  ( Umar,  2002 ).  Apabila  alat  ukur (kuesioner)  dipakai  2  kali  untuk  mengukur  gejala  yang  sama  dan  ternyata  hasil pengukurannya relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut dapat dikatakan reliabel.

## Teknik Analisa Data
Pertimbangan  mempergunakan  analisis  SEM  PLS  disebabkan  karena  alasan  oleh adanya  dimensi  formatif  yang  membentuk  variabel  penelitian  ini.  Berdasarkan  pilihan penggunaan  SEM  PLS  tersebut,  maka  secara  metodologi  fokus  studi  SEM  PLS  adalah upaya  untuk  menganalisis  dengan  cermat  karakter  dimensi  yang  membentuknya  atau merefleksikannya,  melalui  sejumlah  uji  instrument  yaitu  uji reability dan  uji validity .  Uji dilakukan terhadap variabel dan indikator penelitian secara menyeluruh. Prosedur pengujian instrument  dinyatakan  sebagai  uji outer-model yang  memanfaatkan  analisis  faktor  untuk CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 130
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
mendapatkan  kelayakan  atas  variabel  yang  dipergunakan  sebelum  direlasikan  menjadi hubungan  kausal  diantara  variabel  laten  dependen  dengan  variabel  laten  independen  pada suatu hubungan model struktural.
Langkah-langkah  pengukuran  dengan  pendekatan  SEM-PLS  dilaksanakan  dengan langkah-langkah sebagai berikut.

## Analisa model penelitian
a. Pengembangan model struktural
Bilamana model struktural yang akan dianalisa termasuk model rekursif dan variabel latennya  memiliki  indikator  yang  bersifat  formatif,  refleksif,  atau  campuran.  Pendekatan yang  sesuai  digunakan  adalah PLS .  Dalam  pendekatan PLS, model  struktural  hubungan antar variabel laten disebut inner model. Model pengukuran (bersifat refleksif atau formatif) disebut outer model ( Hair, et.al., 2012 ).
b. Pengembangan diagram alur ( path diagram )
PLS  merupakan  model Structural  Equation  Modelling (SEM)  dengan  berbasis komponen  atau  varian.  PLS  menyerupai  regresi  akan  tetapi  lebih  dari  itu,  PLS  secara simultan menggabungkan model structural path (hubungan teoritis antar variabel laten) dan pada  saat  yang  sama  mengukur path tersebut.  Dalam  PLS,  tidak  semua  bobot  masing- masing  indikator  diasumsikan  sama  terhadap  variabel  laten.  Indikator-indikator  tersebut memiliki bobot yang beragam. Indikator dengan bobot yang lebih rendah akan berkontribusi rendah pula terhadap skor variabel laten ( Chin, et.al. , 1996 ).
c. Konversi diagram jalur ke sistem persamaan
1) Structural (Inner) Model
Inner  model atau  disebut  juga structural  model merupakan  penjelasan  hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif.
2) Measurement (Outer) Mode
Outer  model atau  disebut  juga  dengan measurement  model merupakan  spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya, atau dengan kata lain mengukur seberapa jauh indikator tersebut dapat menjelaskan variabel latennya.
d. Estimasi
Henseler, et.al .  (2009), menyatakan  bahwa  estimasi  parameter  yang  berbasis  kepada konsep  SEM  PLS  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga,  yaitu:  1) weight  estimate ;  2) path estimate ; dan 3) means dan lokasi parameter .
Weight  estimate berguna  untuk  menciptakan  skor  dari  variabel  laten. Path  estimate (estimasi  jalur)  berguna  untuk  menghubungkan  antar  variabel  laten  dan  menghubungkan variabel laten dengan blok indikatornya ( loading ). Means dan lokasi parameter dugunakan sebagai nilai konstanta regresi dari indikator dan variabel lain.
PLS  menggunakan  proses  iterasi  melalui  tiga  tahap  dimana  setiap  tahapannya  akan menghasilkan  estimasi.  Pada  tahap  pertama  menghasilkan weight  estimate. Pada  tahap kedua  menghasilkan inner  model dan outer  model. Sedangkan  pada  tahap  ketiga menghasilkan means dan lokasi (konstanta).
Dalam tahapan pertama dan kedua, komponen skor estimasi bagi setiap variabel laten dapat  digunakan  2  cara,  dengan  cara  melalui outside  approximation dan  menggunakan inside  approximation . Outside approximation menggambarkan weighted  agregat dari indikator  variabel,  sedangkan inside aproksimasi  menggunakan weighted  agregat component  score lain  yang  berhubungan  dengan  variabel  dalam  model  teoritis.  Tahap ketiga,  dilaksanakan  perhitungan mean setiap  indikator  dengan  digunakannya  data  asli
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 131
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
untuk  mendapatkan  parameter mean .  Setelahnya  dilakukan  perhitungan means dari  nilai weight pada variabel laten yang didapatkan pada tahap satu. Berdasarkan nilai mean untuk setiap  variabel  laten  dan  berdasarkan path  estimate pada  tahap  dua,  lokasi  parameter  bagi setiap  variabel laten  dependen  dianaisis  sebagai  perbedaan  antara mean  yang  baru  dengan cara menghitung dengan systematic part accounted oleh pengaruh variabel laten.

## Evaluasi Goodness of Fit model SEM-PLS
Terdiri dari Goodness of Fit outer model dan Goodness of Fit inner model.
a) Goodness of Fit outer model / uji model pengukuran
Covergent  validity pada  model  pengukuran  dengan  refleksif  indika­tor  dinilai didasarkan  atas  korelasi  antara item  score atau component score  dengan construct  score dengan  menggunakan  PLS.  Ukuran  fefleksif  individual  disimpulkan  tinggi  jika  terdapat rkorelasi  lebih  dari  0.70  dengan  variabel  yang  ingin  diukur.  Tetapi  untuk  penelitian  tahap awal  berdasarkan  pada  pengembangan  skala  pengukuran,  maka  nilai  loading  0,5  sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998).
Metode lain bagi penilainan discriminant validity melalui cara membandingkan nilai square  root  of  average  variance  extracted (AVE)  setiap  variabel  dengan  korelasi  antara variabel dengan variabel lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap variabel lebih  besar  daripada  nilai  korelasi  antara  variabel  dengan  variabel  lainnya  dalam  model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981).
b) Structural (Inner) Model / Uji Model Struktural
Evaluasi  pada  inner  model  dilaksanakan  dengan  melihat  besarnya  koefisien  jalur strukturalnya.  Nilai  uji t  statistiknya  didapatkan  dengan  metode  bootstrapping.  Diperlukan juga  memperhatikan  R 2 untuk  variabel  laten  dependen.  Nilai  R 2 sekitar  0,67  disimpulkan baik, 0,33 disimpulkan moderat, sedangkan 0,19 disimpulkan lemah. Sedangkan perubahan R 2 dapat  dipakai  sebagai  penilai  pengaruh  variabel  laten  tertentu  terhadap  variabel  laten independen. Dapat dilaksanakan dengan menghitung f2. Apabila nilai f2 sama dengan 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat disimpulkan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh, kecil, menengah, atau besar terhadap model struktural.
Model  Struktural  dapat  dianalisis  dengan  memakai R-squared (R 2 )  untuk  variabel dependen, Stone-Geisser  Q-squared  tes t  untuk predictive  relevance .  Juga  uji  t  serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam penilainan model menggunakan PLS. dimulai dengan melihat R-squared untuk se­tiap variabel laten dependen. Cara untuk menginterpretasinya  sama  dengan  interpretasi  pada  regresi.  Perubahan  nilai R-squared dapat  dipakai  untuk  menentukan  pengaruh  variabel  laten  independen  tertentu  terhadap variabel laten dependen terkait pengaruh yang substantivenya.

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## Evaluasi Outer Model (Measurement Model)
Pertimbangan  mempergunakan  analisis  SEM  PLS  disebabkan  karena  alasan  oleh adanya  dimensi  formatif  yang  membentuk  variabel  penelitian  ini.  Berdasarkan  pilihan penggunaan  SEM  PLS  tersebut,  maka  secara  metodologi  fokus  studi  SEM  PLS  adalah upaya  untuk  menganalisis  dengan  cermat  karakter  dimensi  yang  membentuknya  atau merefleksikannya,  melalui  sejumlah  uji  instrument  yaitu  uji reliability dan  uji validity terhadap  variabel  dan  indikator  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian.  Prosedur  pengujian instrument  dinyatakan  sebagai  uji outer-model yang  memanfaatkan  analisis  faktor  untuk mendapatkan  kelayakan  atas  variabel  yang  dipergunakan  sebelum  direlasikan  menjadi hubungan  kausal  antara  variabel  laten  dependen  dengan  variabel  laten  independen  dalam suatu hubungan model structural.
Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  analisis  yang  lebih  lengkap  dari  sebelumnya,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 132
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
yaitu  untuk  mendapatkan internal  consistency  reliability,  convergent  reliability dan discriminant  reliability ( Ringle, et.al., 2012 ),  dengan  dukungan  perangkat  lunak  SmartPls 3.2.3.

## Uji Reliabilitas Dimensi Reflektif
Wong  (2013)  merekomendasikan  penggunaan  pengujian  reliabilitas  dengan mempergunakan loading  indicator, dengan  batas  terendah  sebesar  0,70,  atau  dapat  lebih rendah  setingkat  dengan  0,60  untuk  kegiatan  penelitian  bersifat  ekploratif.  Pengukuran reliability indicator dapat dilaksanakan berdasarkan metode composit reliability , di mana sebuah  variabel  dinyatakan  reliabel  apabila  didapatkan composit  reliability paling  rendah sebesar 0,70. Pendekatan metode lainnya untuk mengukur reliabilitas sebuah variabel dapat dilaksanakan  dengan  metode cronbach's  alpha ( Cronbach,  1951 ),  dengan  menyatakan sebuah  intrumen  adalah  reliabel  dengan  batas  terendah cronbach's  alpha adalah  0,70. Meskipun  demikian,  untuk  penelitian  eksploratif  pada  ilmu-ilmu  sosial, cronbach's  alpha dapat  ditolerir  dengan  batas  terendah  0,60  (Nunally  dan  Berstein,  1994),  atau  setingkat dengan  nilai average  variance  extract (AVE)  paling  rendah  sebesar  0,40  ( Fornell  dan Larcker, 1981 ).
Pengujian  reliabilitas  mempergunakan  tiga  metode  alat  ukur  untuk  mendapatkan informasi  kelayakan  instrumen  penelitian  berdasarkan  hasil  analisis  perangkat  lunak SmartPLS, seperti terlihat dalam Tabel 1.

## Tabel 1
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
Nama Variabel CronbachAlpha rho_A C R AVE X1 Penagihan Pajak 1,000 X2 Kewajiban Kepemilikan NPWP 0,650 0,650 0,774  0,408 X3 Kesadaran Wajib 0,697 0,876 0,769  0,463 Y Penerimaan Pajak 0,613 0,669 0,748  0,341
Berdasarkan  Tabel  1,  didapatkan  untuk  semua  variabel  sebaran  nilai cronbach  alpha diatas  0,60  dan  terendah  adalah  0,613  pada  variabel  penerimaan  pajak  (Y),  kecuali penagihan  pajak  (X1)  yang  tidak  memiliki  nilai cronbach's  alpha disebabkan  memiliki dimensi  formatif.  Berdasarkan  evaluasi  sebaran  nilai cronbach's  alpha ,  maka  dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bersumber dari instrument penelitian yang reliabel.
Konsep  pengukuran  berikutnya,  adalah  bersumber  dari  prosedur  Dillon-Goldstein yang  dikenal  sebagai  rho_A  diperoleh  dari  perhitungan composite  realibility berdasarkan prosedur  Dillon-Goldstein  rho_A  (Wertz, et.al .,  1974),  yang  menyatakan  bahwa  variabel dinyatakan reliabel apabila indeks rho_A diatas 0,60 dan dinyatakan sebuah variabel tidak reliabel apabila indeks rho_A berada dibawah 0,60. Berdasarkan Tabel 1 didapatkan sebaran nilai rho_A untuk seluruh variabel berada diatas 0,60.
Berdasarkan  uji composite  reliability ,  didapatkan  nilai  AVE  untuk  kewajiban kepemilikan  NPWP  (X2)  di  atas  nilai  terendah  0,40  untuk  nilai  AVE  yaitu  sebesar  0,408. Begitu pula dengan nilai AVE dari variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai sebaran diatas  0,40  sehingga  dapat  disimpulkan  seluruh  variabel  reflektif  dinyatakan  memiliki instrument yang reliable .

## Uji Validitas Dimensi Reflektif
Pengukuran  berikutnya  adalah  melakukan  pengujian  terhadap  validitas  instrumen sebagai  alat  ukur  untuk  menetapkan  kualitas  instrument  penelitian  dalam  rangka menghasilkan  estimasi  yang  dapat  dipercaya.  Prosedur  pengujian  validitas  instrument

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 133
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
penelitian berdasarkan tiga metode pengukuran yaitu: a) penggunaaan metode AVE- cross- correlation dari  Fornell-Larscker  (1981);  b)  penggunaan  metode  pengujian  validitas berdasarkan cross-loading  evaluation yang  direkomendasikan  oleh  Henseler, et.al. (2009); dan  c)  pengujian  validitas  berdasarkan  metode heterotrait-monotrait  ratio (HMTR)  dari Henseler, et.al, (2015).

## Metode AVE-Cross-Correlation
Uji  validitas  berdasarkan  prosedur  Fornell-Larscker,  dilaksanakan  dengan membandingkan  nilai  AVE  dari  variabel  bersangkutan  dengan cross-correlation dari variabel bersangkutan terhadap variabel lainnya, yang dapat dibandingkan secara diagonal, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

## Tabel 2
Uji Validitas Discriminant Fornell-Larcker
X1 X2 X3 Y X1 X2 0,483 0,638 X3 0,442 0,374 0,680 Y 0,428 0,535 0,552 0,583
Variabel  penagihan  pajak  (X1)  tidak  mempunyai  nilai  akar  AVE  karema  variabel formatif. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X2) dengan nilai akar AVE sebesar 0,638 yang  dibandingkan  secara  diagonal  dengan  X1  adalah  0,483  serta  dengan  sebaran  nilai korelasi  dibawahnya  yaitu  0,374  dan  0,535  yang  ternyata  seluruh  korelasinya  masih  lebih rendah  dibandingkan  dengan  nilai  akar  AVE  dari  X2,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa variabel X2 adalah valid discriminant .
Variabel berikutnya adalah variabel kesadaran WP (X2) dengan nilai akar AVE adalah 0,680  yang  ternyata  masih  lebih  besar  dari  sebaran  nilai  korelasi  yang  tersebar  disebelah kirinya serta sebaran korelasi X2 dengan variabel lainnya menyebar dibawah nilai akar AVE variabel  X2  bersangkutan,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel  X2  adalah valid discriminant . Evaluasi terhadap perbandingan akar AVE dengan sebaran cross-correlation secara  diagonal  dari  variabel  penerimaan  pajak  (Y)  juga  menunjukkan  pola  yang  searah dengan  variabel  sebelumnya,  sehingga  dapat  disimpulkan  berdasarkan  metode  Fornell- Lakcker bahwa instrumen penelitian seluruhnya adalah valid discriminant .

## Metode Cross-Loading Evaluation
Penggunaan  metode  pengujian  validitas  berdasarkan cross-loading  evaluation yang direkomendasikan  oleh  Henseler, et.al. (2009).  Rekomendasi  Chin, et.al. (  2010)  untuk mengukur discriminant  validity dilaksanakan  dengan  metode  cross-loading  yaitu  dengan membandingkan  antara inner-correlatio n  dari  variabel  yang  bersangkutan  dengan outer- correlation dari  variabel  yang  bersangkutan  terhadap cross-correlation dari  variabel- variabel  lainnya.  Apabila  sebaran  nilai inner-correlation dari  variabel  bersangkutan  lebih besar  dari outer-correlation dari  variabel  bersangkutan  terhadap  variabel  lainnya,  maka variabel bersangkutan dinyatakan valid (Chin, 2010).
Berdasarkan  Tabel  3  didapatkan  hasil  pengujian  validitas  instrument  penelitian berdasarkan kerangka hubungan antara korelasi internal dari variabel bersangkutan dengan korelasi  variabel  tersebut  dengan  variabel  lainnya.  Korelasi  internal  variabel  X1  adalah dengan  X1.1,  X1.2  sampai  dengan  X1.6  dinyatakan  sebagai  korelasi  diri  sendiri  ( inner- loading ),  sedangkan  sebaran  korelasi  variabel  yang  bersangkutan  dengan  pihak  lain dinyatakan  disebelah  kanannya  dari  mulai  dengan  variabel  X2  sampai  dengan  Y, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 134
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Uji Validitas Discriminant Cross-loading
X1 X2 X3 Y X1.1 0,905 0,520 0,400 0,407 X1.2 0,409 0,370 0,181 0,377 X1.3 0,305 0,494 0,135 0,301 X1.4 0,624 0,406 0,276 0,371 X1.5 0,541 0,361 0,239 0,225 X1.6 0,486 0,279 0,215 0,337 X2.1 0,405 0,699 0,309 0,365 X2.2 0,195 0,638 0,255 0,478 X2.3 0,225 0,618 0,155 0,333 X2.4 0,257 0,581 0,165 0,193 X2.5 0,409 0,651 0,252 0,299 X3.1 0,097 0,040 0,674 0,286 X3.2 0,077 0,063 0,486 0,268 X3.3 0,109 0,104 0,682 0,245 X3.4 0,546 0,474 0,833 0,535 Y1.1 0,150 0,279 0,278 0,485 Y1.2 0,185 0,208 0,191 0,441 Y1.3 0,263 0,362 0,283 0,666 Y1.4 0,426 0,345 0,519 0,784 Y1.5 0,142 0,332 0,300 0,498 Y1.6 0,230 0,381 0,209 0,556
Berdasarkan  uji  validitas  didapatkan  inner-loading  variabel  penagihan  pajak  (X1) adalah valid, karena masih lebih besar dibandingkan dengan sebaran cross-correlation dari inner-loading X1 terhadap korelasinya dengan variabel X2, X3, dan Y, sehingga dinyatakan bahwa  X1  adalah  variabel  yang  valid  discriminant.  Evaluasi  terhadap  sejumlah  inner- loading  dari  masing-masing  variabel  terhadap  cross-correlation  dari  variabel  bersangkutan mendapatkan  pola  yang  searah  dengan  variabel  X1,  sehingga  dapat  disimpukan  bahwa berdasarkan  pendekatan  cross-loading,  maka  instrumen  penelitian  ini  dinyatakan  valid discriminant

## Metode Heterotrait-Monotrait Ratio
Pengujian  validitas  berdasarkan  metode heterotrait-monotrait  ratio (HMTR)  dari Henseler, et.al, (2015). Metode HMTR dilaksanakan dengan membandingkan antara inner- loading dengan outer-loading dari variabel  bersangkutan. The  heterotrait-monotriat  ratio of  correlations (HMTR)  dikembangkan  oleh  Henseler, et.al. (2015),  yang  menyatakan bahwa  nilai  HMTR  sebarannya  adalah  lebih  kecil  dari  0,85  dan  nilai confidence  interval adalah  lebih  kecil  dari  1,0,  sehingga  dapat  dinyatakan  variabel  memiliki discriminant validity (Abugabah  dan  Sanzogni,  2010).  Hasil  dari  metode  HMTR,  yang  terlihat  dalam Tabel 4.
Tabel 4 Uji Validitas DiscriminantHeterotrait-monotrait Ratio X1.1 X1.2 X1.3 Y1 X1.1 X1.2 0,431 X1.3 0,418 0,812 Y1 0,204 0,388 0,547

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 135
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Prosedur  pengujian  HMT  ratio  merupakan  pola  pendekatan  konep  korelasi  internal dan  eksternal  dari  variabel  bersagkutan,  diperbandingkan  keduanya,  sehingga  kriteria maksimum  dinyatakan  valid  adalah  sebesar  0,85,  sedangkan  sebaran  diatas  nilai  0,85 dinyatakan tidak valid. Berdasarkan pengujian, didapatkan seluruh hasil pengujian (6 hasil pengujian)  didapatkan  nilai  yang  lebih  kecil  dari  0,85.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa instrumen penelitian adalah valid. Dengan demikian, penelitian dapat ditingkatkan ke proses inner -model

## Pengujian Model Struktral (Inner Model)
Pengujian hipotesis adalah tahap kedua setelah outer-model dapat memastikan bahwa instrumen  penelitian  adalah valid  discriminant .  Tahap  kedua,  adalah  upaya  evaluasi  awal terhadap  uji  kelayakan  model  dengan  menaganalisis  kemampan  model  penelitian  untuk menjelaskan variasi sebaran nilai pada variabel laten dependen yang dijelaskan oleh faktor- faktor  yang mempengaruhinya. Untuk tujuan tersebut, pertama penelitian ini akan melihat sebaran nilai R2, kedua, akan dianalisis dengan mempergunakan metode predict relevance Stone-Geisser (Stone, 1974).
Hasil analisis R2 dan R2 adjusted terlihat pada Tabel 5, dimana terdapat 2 dependen variabel laten yang memiliki nilai R2.

## Tabel 5
Sebaran Nilai R2 dan R2 adjusted
R Square R Square Adjusted Kesadaran Wajib Pajak ( X3 ) 0,229 0,213 Penerimaan Pajak ( Y ) 0,306 0,298
Berdasarkan  Tabel  5  didapatkan  nilai  R2  untuk  penerimaan  pajak  (Y)  sebesar  0,306 dan kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,229. Hasil analisis ini membuktikan pembentukan variasi  nilai  yang  diperoleh  dari  pengaruh  variabel  independen.  Variasi  nilai  terbesar diperoleh dari prediksi penerimaan pajak (Y) sebesar 0,306 yang bersumber dari pengaruh variabel  kesadaran  WP  (X3).  Variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  sebesar  R2  =  0,229 bersumber dari variasi pengaruh penagihan pajak (X1) dan variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X2).
Berdasarkan  evaluasi  kelayakan  model  dari  masing-,masing  variabel  laten  dependen dengan faktor yang mempengaruhinya, didapatkan pola karakteristik yang sangat wajar dan searah  dengan  teori  statistik  yang  tersedia,  bahwa  pada  tingkat  pengaruh  dengan  variabel yang lebih banyak didapatkan nilai R2 yang lebih besar (Hair, et.al. , 2010). Hasil analisis R2 dan  R2 adjusted membuktikan  bahwa  sebaran  nilai  dari  R2 adjusted masih  lebih  rendah dibandingkan  dengan  sebaran  nilai  R2  pada  setiap  variabel  sehingga  disimpulkan  bahwa perluasan  model  penelitian  ini  dimasa  depan  dengan  menambahkan  variabel  baru  sangat dimungkinkan.
Evaluasi  kelayakan  model  penelitian  diperlukan  untuk  mendapatkan  gambaran kelayakan  model  secara  menyeluruh.  dilaksanakan  berdasarkan  prosedur  Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 1974), yang dinyatakan sebagai predict relevance dinyatakan dalam bentuk formula Q 2 .
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan Q 2 = 0,71, sehingga dapat dinyatakan bahwa hanya  sebesar  29  persen  dari  variasi  nilai  variabel  laten  dependen  merupakan  pengaruh faktor-faktor  lain  yang  tidak  diikutkan  pada  penelitian  ini.  Disimpulkan  model  penelitian sangat memadai untuk dilanjutkan ke tingkat pengujian hipotesis penelitian.
Penelitian ini juga membangun hipotesis penelitian dengan menelusuri peran mediasi yang  dapat  memberikan  dampak  peningkatan  kualitas  terhadap  kinerja  suksesi,  sehingga menjadi  relevan  untuk  diketahui  pola  karakteristik  variabel  penelitian  yang  memiliki peluang  bagi  terjadinya  peran  variabel  tertentu  sebagai  mediator.  Evaluasi  terhadap kemungkinan  terdapatnya  peran  mediasi  dilaksanakan  dengan  mempergunakan  metode evaluasi  berdasarkan  prosedur  Cohen  (1988)  melalui  prosedur effect  size ,  yang  dapat dipergunakan  untuk  melihat  peluang  terbentuknya  sejumlah  variabel  berperan  sebagai mediator (Kock, 2011).
Tabel  6  menyajikan  hasil  perhitungan effect  size (Cohen,  1988),  yang  memberikan arah  bagi  terbentuknya  variabel  tertentu  sebagai  mediator.  Berdasarkan  Tabel  4.6 didapatkan  nilai  f2  untuk  kesadaran  WP  lebih  besar  dari  0,35  sehingga  tergolong strong effect untuk  kesimpulan  terdapatnya  model full  mediation .  Hasil  estimasi  f2  untuk  rerata menunjukkan  nilai  f2  lebih  besar  dari  kriteria  0,10-0,35  menunjukkan  bahwa  pada  model penelitian terdapat peran full mediation (Kock, 2011), sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.
Tabel 6
Hasil Perhitungan Effect Size Cohen
R Square f_excludes f_includes f2 X3 0,229 0,306 0,05 0,44

## Uji Hipotesis Penelitian
Penelitian ini memiliki 5 (lima) tujuan penelitian, 2 (dua) diantaranya adalah hipotesis mediasi,  yang  perlu  mendapat  jawaban  berdasarkan  uji  statistik  SEM  PLS  yang  akan dipergunakan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  tersebut.  Tujuan  penelitian  telah  disusun dalam kerangka relasi antar variabel yang telah dipetakan berdasarkan rujukan teoritik yang tersedia,  sehingga  jawaban  atas  tujuan  penelitian  dapat  diposisikan  sebagai  konfirmasi fenomena terhadap kerangka teoritik yang mendukung penelitian ini.
Tiga tujuan penelitian inti telah berhasil dilaksanakan pengujian disajikan pada Tabel 7, sedangkan dua tujuan penelitian yang memuat peran mediasi disajikan pada Tabel 8. Tiga tujuan penelitian yang merupakan uji pengaruh langsung antar variabel meliputi antara lain, a)  pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  kesadaran  wajib  pajak;  b)  pengaruh  kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kesadaran wajib pajak; dan c) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan hasil analisis inner-model didapatkan seluruh tujuan penelitian berhasil dijawab. Penelitian ini mempergunakan nilai t = 1,96 sebagai kriteria pengujian signifikansi, dengan pertimbangan bahwa nilai t maksimal pada tabel t adalah n = 120, sebesar t = 1.96, dengan  bootstrapping  penelitian  ini  adalah  sebesar  n=  500  untuk  mendapatkan  syarat didapatkan  mediasi  yang  lebih robust (Nietze, et.al. ,  2012).  Berdasarkan  evaluasi penggunaan  standar  nilai  t  tersebut,  didapatkan  seluruh  tujuan  penelitian  memiliki  nilai  t diatas 1,96, dengan p-values lebih kecil dari 5 persen, seperti terlihat dalam Tabel 7.
Tabel 7
Hasil Analisis Path dan Signifikansi Antar Relasi Variabel (O) (M) (STDEV) O/STDEV P Val. Ket. X1 -> X3 0,341 0,369 0,131 2,605 0,000 Support X2 -> X3 0,209 0,227 0,101 2,072 0,039 Support X2 -> Y1 0,553 0,577 0,053 10,385 0,000 Support

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 137
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Berdasarkan  hasil  estimasi  ketiga  variabel  independen  yang  memberikan  pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y) baik langsung maupun melalui mediator, ternyata kesadaran wajib pajak (X3) memberikan pengaruh terkuat dalam mempengaruhi penerimaan pajak (Y) yaitu  sebesar  0,553,  disusul  oleh  variabel  independen  penagihan  pajak  (X1)  yang memberikan  pengaruh  sebesar  0,341  serta  variabel  independen  kewajiban  kepemilikan NPWP  (X2)  yang  memberikan  pengaruh  sebesar  0,209  terhadap  variabel  kesadaran  wajib pajak (X2), seperti terlihat dalam Gambar 2.

## Gambar 2

## Path Analysis dan Estimasi Relasi Antar Variabel
Berdasarkan hasil analisis effect size yang telah didapatkan sebelumnya, hasil analisis menunjukkan adanya Cohen effect size dengan f2 diatas 0,10 sehingga dimungkinkan dapat ditelusuri  untuk  meyakini  adanya  efek  mediasi  yang  signifikan  pada  mediasi  yang  telah dirumuskan pada penelitian ini. Gambar 2 menyajikan informasi signifikansi path dan jalur mediasi penelitian yang mungkin didapatkan berdasarkan model mediasi Baron dan Kenny (1986),  serta  syarat  terbentuknya  mediasi  berdasarkan  alur  signifikansi  yang  membentuk model full mediation atau partial mediation (Little, et.al ., 2012).
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  didapatkan  2  (dua),  yang  telah dirumuskan  menjadi  hipotesis  yaitu  relasi  antara  penagihan  pajak  (X1)  dan  kewajiban kepemilikan  NPWP  (X2)  dengan  penerimaan  pajak  (Y)  yang  di  mediasi  oleh  kesadaran wajib pajak (X3), sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 5.1.
Berdasarkan  hasil  analisis product  indicator SmartPls  3,  didapatkan  mediasi  yang terbukti signifikan, yaitu pengaruh secara tidak langsung dari variabel penagihan pajak (X1) terhadap  variabel  penerimaan  pajak  (Y)  melalui  peran  mediasi  variabel  kesadaran  wajib pajak  (X3)  dengan  nilai t  sebesar  2,514 yang  ternyata  masih  lebih  besar  dari  nilai  standar nilai t sebesar 1,96. Didapatkan juga mediasi yang terbukti signifikan, yaitu pengaruh secara tidak  langsung  dari  variabel  kewajiban  kepemilikan  NPWP  (X2)  terhadap  variabel penerimaan  pajak  (Y)  melalui  peran  mediasi  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  dengan nilai t sebesar 1, 965 yang ternyata masih lebih besar dari nilai standar nilai t sebesar 1,96, sebagaimana terlihat dalam Tabel 8.

## Tabel 8
Hasil Analisis Indirect Effect Mediasi Variabel Penelitian Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/ STDEV|) P Values X1 -> Y 0,189 0,212 0,075 2,514 0,012 X2 -> Y 0,116 0,132 0,060 1,965 0,056

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 138
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Berdasarkan  Tabel  8,  terdapat  komponen  pembentuk  mediasi  yang  signifikan,  yaitu relasi antara variabel penagihan pajak (X1) dan kewajiban kepemilikan NPWP (X2) dengan penerimaan  pajak  (Y)  yang  di  mediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak  (X3),  sehingga berdasarkan Hair et al (2010), pada jalur dimana direct effect itu signifikan, akan didapatkan bentuk partiall  mediation .  Pendekatan  konsep  mendiasi  yang  dilaksanakan  penelitian  ini tidak  berbasis  kepada  prosedur  perhitungan  Sobel  (1982),  tetapi  dengan  model pengembangan  analisis  mediasi  berdasarkan  Zhao, et.al .  (2010),  serta  aplikasi  model mediasi  berdasarkan  SmartPls,  maka  proses  mendapatkan  uji  signifikansi  dilaksanakan melalui product  indicator  approach (Ringle, et.al. ,  2014),  sehingga  evaluasi  posisi  bentuk mediasi  masih  harus  ditelusuri  dengan  memanfaatkan  metode Variance  Accounting  For (VAF).

## Metode Variance Accounting For (VAF)
Konsep  Sobel  (1982)  sebagai  prosedur  perhitungan  mediasi  sudah  dianggap ketinggalan  konsep,  apabila  dikaitkan  dengan  pendekatan  model  SEM  PLS  yang  berbasis kepada  peranan  indikator  dalam  membentuk  hubungan  antar  relasi  yang  saling  berkaitan satu sama lainnya Pendekatan model mediasi yang dipandang lebih relevan dengan model SEM PLS adalah model mediasi dengan pendekatan metode product indicator adalah model pendekatan  yang  lebih robust ,  disebabkan  pada  model  Sobel  tidak  banyak  diperhatikan pentingnya  peranan  indikator  pada  proses  perhitungan  mediasi,  hal  yang  selalu  menjadi fokus studi pada model SEM PLS (Hair, et.al ., 2016).
Berdasarkan  Gambar  2,  didapatkan  2  (dua)  bentuk partial  mediation yaitu  yaitu pengaruh  secara  tidak  langsung  dari  variabel  penagihan  pajak  (X1)  terhadap  variabel penerimaan  pajak  (Y)  melalui  peran  mediasi  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  dengan nilai  t  sebesar  2,514  dan  pengaruh  secara  tidak  langsung  dari  variabel  kewajiban kepemilikan  NPWP  (X2)  terhadap  variabel  penerimaan  pajak  (Y)  melalui  peran  mediasi variabel kesadaran wajib pajak (X3) dengan nilai t sebesar 1, 965. Pendekatan metodologi terkini yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian terhadap posisi mediasi dapat dilihat  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap  besaran  effek  yang  diperankan  dari indirect effect yang  bersangkutan.  Pengukuran  atas  peran  mediasi  dapat  dilaksanakan  melalui pendekatan variance  accounting  for (VAF)  yang  mengukur  ratio  nilai indirect  effect terhadap  total  effect.  Hair, et.al .  (2013)  menyatakan  bahwa  relasi  mediasi  dinyatakan sebagai partial mediation apabila VAF lebih kecil dari 50 persen dan dinyatakan sebagai full mediation apabila  nilai VAF  sama  dengan  atau  lebih  besar  dari  50  persen,  sebagaimana terlihat dalam Tabel 9.

## Tabel 9
Hasil Analisis Mediasi Berdasarkan VAF
Direct Indirect
Total P VAF Effect Effect Values X1 -> Y 0,341 0,189 0,530 0,012 0,470 X2 -> Y 0,209 0,116 0,325 0,056 0,675
Berdasarkan hasil perhitungan VAF pada Tabel 9 didapatkan 2 (dua) mediasi, 1 (satu) diantaranya  memiliki  bentuk partial  mediation yaitu  model  mediasi  yang  merelasikan variabel penagihan pajak (X1) dengan penerimaan pajak (Y) yang dimediasi oleh kesadaran wajib  pajak  (X3),  dengan  nilai  VAF  sebesar  0,470  yang  lebih  kecil  dari  50  persen. Sedangkan  1  (satu)  lainnya  memiliki  bentuk full  mediation yaitu  model  mediasi  yang merelasikan  variabel  kewajiban  kepemilikan  NPWP  (X2)  dengan  penerimaan  pajak  (Y) yang  dimediasi  oleh  kesadaran  wajib  pajak  (X3),  dengan  nilai  VAF  sebesar  0,675  yang lebih  besar  dari  50  persen.  Berdasarkan  pendekatan  VAF  didapatkan  kesimpulan  yang searah. Dengan demikian, berdasarkan Ringle, et.al ., 2014, didapatkan bukti empiris bahwa mediasi  yang  dihipotesiskan  penelitian  ini  dapat  dibuktikan  (signifikan)  berdasarkan  uji
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
statistik dengan tingkat kepercayaan 5 persen, bahwa berdasarkan metode VAF, didapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation dan 1 (satu) bentuk full mediation.

## Hasil Penelitian

## Pengaruh Langsung Penagihan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Analisis  pengaruh  penagihan  pajak  (X1)  terhadap  kesejahteraan  (Y1)  menunjukkan hubungan  yang  positif  dan  signifikan.  Hipotesis  nol  diterima  karena  didapatkan  nilai  t sebesar  2,605  yang  lebih  besar  dari  nilai  normal  standard  t  =  1,96  dengan p-value 0,009, menunjukkan  bahwa  peran  penagihan  pajak  (X1)  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  (X3).  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara empiris bahwa tindakan-tindakan penagihan pajak (X1) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam menaikan kesadaran wajib pajak (X3) di KPP Pratama Gianyar.

## Pengaruh Langsung Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Analisis  pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP  (X2)  terhadap  kesadaran  wajib pajak  (X3)  menunjukkan  hubungan  yang  positif  dan  signifikan.  Hipotesis  nol  diterima karena didapatkan nilai t sebesar 2,072 yang lebih besar dari nilai normal standard t = 1,96 dengan taraf signifikansi 0,039, menunjukkan bahwa peran kewajiban kepemilikan NPWP (X2)  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak (X3).  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  kewajiban  kepemilikan NPWP  (X2)  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  kesadaran  wajib pajak (X3).
Hasil penelitian akan pengaruh langsung kewajiban kepemilikan NPWP (X2) dengan nilai  t  sebesar  2,072  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  didapatkan  lebih  kecil  dari pengaruh langsung penagihan pajak (X1) terhadap kesadaran wajib pajak (X3) dengan nilai t  sebesar  2,605.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penagihan  pajak  (X1)  mempunyai mempunyai  pengaruh  langsung  yang  lebih  besar  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  (X3) dibandingkan kewajiban kepemilikan NPWP (X2).

## Pengaruh Langsung Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Analisis  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  terhadap  penerimaan  pajak  (Y) menunjukkan  hubungan  yang  positif  dan  signifikan.  Hipotesis  nol  diterima  karena didapatkan nilai t sebesar 10,385 yang lebih besar dari nilai normal standard t = 1,96 dengan taraf  signifikansi  0,000,  menunjukkan  bahwa  peran  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Hasil penelitian ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  penerimaan  pajak  (Y)  secara  langsung  akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak (X3) di KPP Pratama Gianyar

## Pengaruh  Tidak  Langsung  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Mediasi Kesadaran Wajib Pajak
Tujuan  penelitian  ke  empat  adalah  merumuskan  pengaruh  penagihan  pajak  (X1) terhadap  penerimaan  pajak  (Y)  melalui mediasi  kesadaran  wajib  pajak  (X3)  yang  berhasil dibuktikan  penelitian  ini.  Relasi  antara  variabel  penagihan  pajak  (X1)  dengan  variabel penerimaan  pajak  (Y)  yang  di  mediasi  oleh  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X3) menghasilkan nilai uji statistik t sebesar 2,514 yang dinyatakan lebih besar dari nilai standar t = 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi mediasi kesadaran wajib pajak (X3) adalah signifikan  berdasarkan  taraf  signifikansi  0,012.  Kesadaran  wajib  pajak  (X3)  sebagai pemediasi  dinyatakan  sebagai partial  mediation ,  karena  pengaruh  penagihan  pajak  (X1) terhadap penerimaan pajak (Y) terbukti positif dan signifikan, serta diperkuat oleh analisis VAF dengan nilai VAF sebesar 0,470 atau lebih kecil dari 50 persen mendapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation (Ringle, et.al ., 2014).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

## Pengaruh  Tidak  Langsung  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP  Terhadap  Penerimaan  Pajak Mediasi Kesadaran Wajib Pajak
Tujuan  penelitian  ke  lima  adalah  merumuskan  pengaruh  kewajiban  kepemilikan NPWP  (X2)  terhadap  penerimaan  pajak  (Y)  melalui  mediasi  kesadaran  wajib  pajak  (X3) yang  berhasil  dibuktikan  penelitian  ini.  Relasi  antara  variabel  kewajiban  kepemilikan NPWP (X2) dengan variabel penerimaan pajak (Y) yang di mediasi oleh variabel kesadaran wajib pajak (X3) menghasilkan nilai uji statistik t sebesar 1,965 yang dinyatakan lebih besar dari nilai standar t = 1,96. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi mediasi kesadaran wajib pajak (X3) adalah signifikan berdasarkan taraf signifikansi 0,056.
Kesadaran  wajib  pajak  (X3)  sebagai  pemediasi  dinyatakan  sebagai full  mediation , karena  pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP  (X2)  terhadap  penerimaan  pajak  (Y) terbukti positif dan signifikan, serta diperkuat oleh analisis VAF dengan nilai VAF sebesar 0,675 atau lebih besar dari 50 persen mendapatkan 1 (satu) bentuk full mediation (Ringle, et.al ., 2014).

## 5.  Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1) Penagihan  pajak  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesadaran wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  tindakan-tindakan penagihan  pajak  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  menaikan penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Gianyar.  2  )  Kewajiban  kepemilikan  NPWP  secara langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak.  Hasil  ini membuktikan  secara  empiris  bahwa  kewajiban  kepemilikan  NPWP  secara  langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. 3) Kesadaran  WP  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  oleh  kesadaran  WP  di  KPP  Pratama  Gianyar.  4) Dengan  dimediasi  Kesadaran  WP,  pengaruh  penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak terbukti  positif  dan  signifikan.  Hasil  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  berdasarkan analisis VAF didapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation . 5) Dengan dimediasi kesadaran WP,  pengaruh  kewajiban  kepemilikan  NPWP  terhadap  penerimaan  pajak  terbukti  positif dan  signifikan.  Hasil  ini  membuktikan  secara  empiris  bahwa  berdasarkan  analisis  VAF didapatkan 1 (satu) bentuk full mediation .

## Daftar Pustaka
Anastasya, D. dan Lilis S. (2009). Perpajakan Indonesia . Yogyakarta:Andi
Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh  Kepemilikan  NPW P,  Pemeriksaan  Pajak,  Peneriman  Pajak, Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak .  Journal  Akuntansi,  Vol.6  No.2, Universitas Pattimura Jayapura, Oktober 2020.
Chin, W. W., dan T. Frye, (1996). PLS Graph , Soft Modelling Inc., Calgary.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach To Structural Equation Modeling , dalam G.  A.  Marcoulides  (Ed.), Modern  Methods  For  Business  Research .  NewYork:  Mahwah, Lawrence Erlbaum.
Fornell,  C.,  dan  D.F.  Larcker,  (1981). Evaluating  Structural  Equation  Models  with  Unobservable Variables and Measurement Error , Journal of Marketing Research Vol.18(1).
Ginting,  R.  (2006). Pengaruh  Pemberian  Surat  Penagihan  terhadap  Pembayaran  Tunggakan  Pajak Penghasilan . Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006.
Hair,  J.F.,  W.C.  Black,  B.J.  Babin,  dan  R.E.Anderson,  (2010). Multivariate  Data  A nalysis, 7th edition , PearsonPrenticeHall, New York.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (2) (2021), 141
Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Hair, J.F., M. Sarstedt, C.M. Ringle, dan J.A. Mena, (2012). An Assessment Of The Use Of Partial Least Squares Structural Equation Modeling In Marketing Research , Journal of the Academy of Marketing Science Vol.40(3).
Henseler,  Jörg,  Christian  M.  Ringle,  dan  Sinkovics,  Rudolf  R.,  (2009). The  Use  Of  Partial  Least Squares  Path  Modeling  In  International  Marketing , Journal Advances  in  International Marketing Vol.20.
Henseler,  J.,  C.M.  Ringle,  dan  M.  Sarstedt,  (2015), A  New  Criterion  For  Assessing  Discriminant Validity  in  Variance-Based  Structural  Equation  Modeling , Journal of  the  Academy  of Marketing Science, Vol. 43 No. 1.
Hidayat, W. dan A. A. Nugroho. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban  Moral  pada  Perilaku  Ketidakpatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi .  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , Vol. 12, No. 2, Universitas Airlangga, November 2010.
Jatmiko,  A.  N.  (2006). Pengaruh  Sikap  W ajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Paja k. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
Kock,  Ned,  (2011). Using  W arpPLS  in  e-collaboration  studies:  Mediating  effects,  control  and second order variables, and algorithm choices , International Journal e-Collaboration Vol. 7.
Mantra, I. B . (2001). Langkah-Langkah Penelitian Survei , Edisi III. Yogyakarta: BPFG-UGM.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
Mustikasari,  E.  (2007). Kepatuhan  W ajib  Pajak  Badan  di  Perusahaan  Industri  Pengolahan  di Surabaya . Makalah Simposium Nasional Akuntansi X. Surabaya.
Rahayu,  S.  K.  (2010). Perpajakan  Indonesia  (Konsep  dan  Aspek  Sosial) ,  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ringle,  Christian  M.,  Sarstedt,  Marko,  Schlittgen,  Rainer,  (2014). Genetic  Algorithm  Segmentation in Partial Least Squares Structural Equation Modeling , Journal OR Spectrum Vol. 36(1).
Robbins, S.P, dan Judge. (2008). Perilaku Organisasi , Buku 2, Jakarta : Salemba Empat.
Stone, M., (1974). Cross V alidatory Choice and Assessment of Statistical Predictions , Journal of the Royal Statistical Society Vol. 36(2).
Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono . ( 2011 ). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D , Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Bisnis , Cetakan ke-13, Bandung: Alfabeta.
Tansuria,  B.  I.  (2010). Pokok-Pokok  Ketentuan  Umum  Perpajakan ,  Edisi  Pertama.  Yoyakarta: Graha Ilmu.
Werts,  C.E.,  R.L.  Linn,  dan  K.G.  Jöreskog,  (1974). Interclass  Reliability  Estimates:  Testing Structural Assumptions , Journal Educational and Psychological Measurement Vol.34.
Wong,  K.  K.,  (2013). Partial  Least  Squares  Structural  Equation  Modeling  (PLS-SEM)  Techniques Using SmartPLS , Marketing Bulletin Vol. 24, Technical Note 1