Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN MENGGUNAKAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

## Nurmalita Ayuningtyas Harahap

## Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Harahap, N. A., 2021. Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Juni.4(1).

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Persoalan-persoalan tentang hukum, tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang masih banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legilitas formal, tentang penafsiran serta  penerapan  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan erat. Oleh karena itu dibutuhkan  pemanfaatan  ilmu  sosial  atau  sosiologi  hukum  untuk menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan hukum, salah satunya pada teori  funsionalisme  struktural  untuk  mengkaji  penegakan  hukum  di Indonesia.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menegtahui  analisis kasus  korupsi  yang  dilakukan  ASN  di  Indonesia  menggunakan  teori fungsionalisme struktural. Dalam penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan konseptual.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ).    Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  ASN  dapat  dikaji  menggunakan    teori  fungsionalisme struktural  sebagai  ilmu  sosiologi  hukum.  Menurut  teori  fungsionalisme struktural  jika  salah  satu  elemen  dalam  struktur  tersebut  tidak  berfungsi maka hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil. ASN merupakan elemen atau  struktur    pelaksana  (pemerintah).  Dikaji  dari  teori  fungsionalisme struktural  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  ASN  menjadikan  hukum  tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga terdapat sistem dan penekanan dalam mempelajari fungsionalisme struktural, terdapat paradigma AGIL dalam teori struktural  fungsionalisme  ini.  Dapat  terlihat  bahwa  tindakan  korupsi  yang dilakukan  ASN  tersebut  menjadikan  ASN  tidak  dapat  melakukan  fungsinya dengan baik dalam melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsional, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.
Kata Kunci: Korupsi; ASN; Struktural Fungsinalisme
Cite this paper: Harahap, N. A., 2021. Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN Menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Juni.4(1).

## PENDAHULUAN
Persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang  legilitas  formal,  tentang  penafsiran  serta  penerapan  pasal-pasal  peraturan
perundang-undangan  secara  semestinya,  melainkan  bergerak  ke  arah  penggunaan hukum  sebagai  sarana  untuk  turut  membentuk  tata  kehidupan  yang  baru  atau  sesuai dengan kondisi saat itu. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan erat. 1 Oleh karena itu dibutuhkan  pemanfaatan ilmu sosial atau sosiologi hukum untuk menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan hukum. Peran atau pemanfaatan ilmu sosial dalam studi hukum dapat dilihat salah satunya pada teori funsionalisme struktural untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia. Bisa terjadi suatu hukum tidak berjalan karena dalam struktur  hukum  ada  elemen  yang  “sakit”  atau  tidak  berfungsi  dengan  baik.  Struktur hukum  diartikan  sebagai  hubungan  antara  pengada  hukum,  pelaksana  hukum,  dan penegak hukum. Menurut teori fungsionalisme struktural jika salah satu elemen dalam struktur  tersebut  tidak  berfungsi  maka  hukum  tidak  akan  berjalan  atau  tidak  stabil. Sehingga perlu diperiksa pengada hukumnya (legislatif), pelaksananya (pemerintah), dan penegak  hukumnya  (yudikatif),  apakah  memang  ada  elemen  yang  “sakit”  atau  tidak. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi problem dalam penegakkan hukum, dimana para pihak-pihak atau elemen-elemen yang sangat berperan dalam penegakkan hukum melakukan  tindakan  yang  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap integritas  para  pihak-pihak  tersebut  yang  sangat  berperan  penegakan  hukum.  Dari berbagai  pihak  atau  elemen  dalam  struktur  hukum  di  Indonesia,  baik  legislatif, pemerintah  dan  yudikatif  telah  melakukan  tindakan  sangat  mencederai  penegakan hukum, yaitu korupsi. 2 Fakta terkikisnya moral bangsa akibat perilaku koruptif dari para penyelenggara negara semakin terlihat saat ini, dengan banyaknya kabar dari berbagai media. Tidak terkecuali dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari elemen pelaksana.  Aparatur  Sipil  Negara  yang  secara  teoritik  disebut  dengan  Pegawai  negeri memegang peranan penting dalam hal pelayanan publik.
Terdapat beberapa korupsi yang sampai saat ini masih menjerat para ASN.  Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), setidaknya hingga akhir tahun 2020 masih tercatat 118 orang terpidana kasus tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 3 Kasus lain misalnya, di Manado, Sulawesi Utara, masih terdapat 83 PNS yang aktif menjalankan tugasnya, padahal sebanyak 83 PNS tersebut terlibat tindak pidana  korupsi  dan  hingga  saat  ini  belum  diberhentikan. 4 Selain  itu,  ASN  di  Pemkot Tanjungpinang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang justru akan mendapatkan jabatan baru dan belum di non-aktifkan dari  jabatannya. 5 Padahal  telah  disebutkan  dalam  Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2014  salah  satu  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  yang diberlakukan  kepada  PNS  dikarenakan,  dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
1 Otje Salman. 1989. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Bandung: Alumni. hlm 3-4.
2 Rianto Andi. 2012. Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm.103.
3 Abdu  Faisal.  2020. BKN:  118  terpidana  korupsi  masih  bertatus  PNS .  Diambil  3  Januari  2021.  Dari https://www.antaranews.com .
4 Humas BKN. 2021. BKN: Terbukti Korupsi, 83 PNS Aktif di Sulut harus Diberhentikan, DIambil  28 Januari 2021. https://www.bkn.go.id ,
5 Antonio Juao Silvester Bano. 2021. ASN Tersangka Korupsi Rp3,3 M Dapat Jabatan Baru. Diambil tangal 28 Januari 2021. Dari https://bekaci.suara.com .
jabatan dan/atau pidana umum. Dimana pidana kejahatan yang dimaksud termasuk pada tindak pidana korupsi. Di samping itu, terdapat pula Surat  Edaran dengan  nomor  SE 180/6867/SJ    tentang    Penegakan    Hukum    terhadap  Aparat    Sipil    Negara    yang melakukan    tindak    pidana    korupsi  dan  Surat    Keputusan  Bersama  antara  Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses  penghentian  PNS korupsi.    SKB    yang    bernomor    182/6597/SJ,    Nomor    15    Tahun  2018,  dan  Nomor 153/KEP/2018  memuat  tentang    penegakan  hukum  terhadap  PNS  yang  telah  dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap  (inkracht) karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan yang ada  hubungannya  dengan  jabatan,  dimana  pemberhetian  dengan  tidak  hormat  harus diberikan kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang inkracht karena telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut 6 .
Dari  contoh  kasus  diatas,  elemen  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum banyak melakukan hal yang dapat membuat terhambatnya penegakan hukum, banyaknya korupsi  telah  mengakar  pada  setiap  elemen,  dimana    perlu  adanya  pengkajian  dari disiplin  ilmu  sosiologi  hukum,  dimana  teori  fungsionalisme  struktural  dalam menganalisisnya  dan  pengkajian  tindak  pidana  korupsi  tersebut.  Berangkat  dari permasalahan diatas, maka dalam artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis  kasus  korupsi  yang  dilakukan  ASN  di  Indonesia  menggunakan  teori fungsionalisme struktural? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menegtahui analisis kasus  korupsi  yang  dilakukan  ASN  di  Indonesia  menggunakan  teori  fungsionalisme struktural.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitan  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada  norma-norma yang terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan. 7 Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Yuridis normative  menggunakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 8
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  konseptual. Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  merupakan  pendekatan  yang  beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna  menemukan  ide-ide  yang.  melahirkan  pengertian,  konsep,  dan  asas  hukum  yang relevan,  sebagai  sandaran  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapi. 9 Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan  ( Library  Research ),  yakni  suatu  kajian  yang  menggunakaan  literatur
6 Nurmalita Ayuningtyas Harahap. 2018. Revitaliasai Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak  dengan Hormat  bagi Pegawai Negeri  Sipil yang  terlibat Tindak  Pidana  Korupsi . Jurnal Panorama Hukum. Vo.3, No.2, Desember 2018. hlm.156-157.
7 Soeryono Soekarto.1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. hlm.20.
8 Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 24.
9 Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.135-136.
kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun infomasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN Teori Fungsionalisme Struktural
Pentingnya  peran  ilmu  sosiologi  untuk  memecahkan  berbagai  persoalan  hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas kelihatan. Banyak perosalan hukum dewasa ini sudah tidak  lagi memuaskan jika hanya dilihat dari sektor hukum secara normatif. Dengan pendekatan secara normative saja, buktinya keadilan semakin jauh dari harapan, Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komperhensif, utamanya meminta bantuan ilmu  sosiologi  untuk  memecahkan  berbagai  persoalan  hukum  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  Karena  ilmu  sosiologi  merupakan  induk  dari  segala  ilmu  yang  berkenaan dengan  kemasyarakatan,  sementara  ilmu  hukum  juga  berbicara  tentang  nilai  luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus dimiliki oleh masyarakat. 11 Sosiologi adalah ilmu sosial  yang materinya luas sekali,  yakni gejala-gejala sosial yang berupa perbuatan atau perilaku manusia dalam pergaulan kelompok. Di sini juga akan terungkap hukum sebagai salah satu gejala sosial merupakan salah satu faset penting dari totalitas  masyarakat  yang  menjadi  lingkup  sosiologi.  Sebagai  perumpamaan  sebuah rumah  yang  besar,  indah  dan  tertib,  di  dalamnya  terdapat  organisasi  ruang  yang harmonis,  taman,  tempat  istirahat  dan  sebagainya  tidak  lupa  jalan-jalan  dalam  rumah yang menghubungkan ruang yang satu dan ruang lainnya setiap bagian rumah yang paling kecil.  Rumah  secara  keseluruhan  adalah  sosiologi,  sedangkan  jalan-jalan  penghubung yang membawa ketertibam dan menjamin keharmonisan adalah hukum. Maka akan lebih mudah  memahami  fungsi  dan  peranan  jalan  penghubung  itu,  apabila  seseorang mempelajari keseluruhan bangunan atau rumah itu. Gambaran perumpamaan ini akan memudahkan  kita  paham  bahwa  untuk  mempelajari  hukum  dengan  baik  salah  satu syaratnya  adalah  mempelajari  sosiologi,  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  untuk dipelajari  ilmu  pengetahuan  sosial  lain  yang  berhubungan  seperti  ilmu  politik,  ilmu ekonomi,  anthropologi,  psikologi  dan  sebagainya. 12 Salah  satu  teori  yang  merupakan teori  dari  ilmu  sosiologi,  dimana  teori  ini  cukup  penting  digunakan  untuk  mengkaji beberapa  permasalahan  hukum  saat  ini  adalah  teori  fungisonalisme  struktural.  Istilah teori fungsionalisme struktural dikenal juga dengan teori fungsionalisme dan struktural fungsional.
Pemikiran fungsionalis dibangun pada awal abad ke-20 oleh Emile Durkheim yang kemudian  berkembang.  Kita  dapat  membayangkan  suatu  masyarakat  berfungsi  baik seperti  suatu  organisme  biologi  yang  sehat.  Masyarakat  memiliki  struktur  yang  sama seperti  organisme  tersebut.  Lembaga-lembaga  sosial  seperti  keluarga,  agama  atau pemerintahan,  adalah  contoh  dari  struktur  atau  sistem  sosial  yang  demikian.  Masing- masing  merupakan  bagian  yang  saling  bergantungan  (norma-norma)  mengatur  status dan  peranan menurut beberapa pola tertentu. Coser dan Rosenberg membatasi fungsi
10 Bambang Sungono.2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 189
11 Munir Fuady.2011. Teori-teori dalam Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana. 2011. hlm.1.
12 Soedjono Dirdjosisworo. 1982. Sosiologi untuk Ilmu Hukum . Bandung: Tarsito.hlm.74-75.
sebagai “konsekuensi-konsekuensi dari setiap kegiatan sosial yang tertuju pada adaptasi atau penyesuaian suatu struktur tertentu dari bagian-bagian komponennya. 13
Sebagai  sebuah  teori  besar,  maka  paham  fungsionalisme  struktural  ini  dalam perkembangannya juga memiliki beberapa variasi. Salah satu variasi terkenal dari paham fungsionalisme  struktural  tersebut  adalah  apa  yang  disebut  dengan  teori  “  ( societal functionalism ), dengan fokus prinsipiilnya berupa struktur sosial, institusi  masyarakat, dan  pengaruhnya  kepada  aktor.  Kemudian,  teori  fungsional  kemasyarakatan  ini melahirkan suatu konsep terkenal pula berupa teori stratifikasi fungsional. Seperti telah dijelaskan  bahwa  paham  fungsionalisme  ini  termasuk  dalam  teori  makro  karena menganalisis  struktur  kehidupan  masyarakat,  tanpa  terlalu  melihat  manusia-manusia invidu  sebagai  bagian  dari  masyarakat  tersebut.  Akan  tetapi  dalam  perkembangan kemudian, terdapat juga versi-versi paham fungsionalisme yang menelaah masyarakat yang  tidak  terlalu  makro.  Misalnya  yang  dikemukakan  oleh  Robert  K.  Merton  yang menganut teori “tingkat menengah”. 14
Berbagai  pandangan  sosiologis  yang  dikembangkan  oleh  aliran  fungsionalisme dangat  dipengaruhi  oleh  paham  dari  Emile  Durkheim    yang  telah  disebut  di  atas. Disamping  itu,  Talcott  Parsons  menyebutkan  ada  beberapa  sistem  yang  sangat mempengaruhi kehidupan manusia yaitu sistem-sistem sebagai berikut 15 :
1. Sistem  perilaku,  yang  merupakan  mata  rantai  respons  terhadap  stimulus- stimulus, dengan pengontrolan oleh medium intelegensia, dengan standar nilai berupa rasionalitas kognitif;
2. sistem  personalitas,  yaitu  sistem  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  aktor  manusia secara individual;
3. sistem  kultural,  yang  merupakan  nilai  yang  mengkontribusi  terhadap  suatu norma, status, dan peranan dalam masyarakat;
4. sitem  lingkungan  fisik  ( physical  environment ),  terhadapnya  manusia  dan masyarakat  harus  menyesuaikan  diri,  atau  menyesuaikan  lingkungan  fisik  terhadap tujuan hidup masyarakat;
5. sistem sosial yang dibentuk oleh perbuatan-perbuatan sosial kemasyarakatan, dan dikontrol oleh kemelekatan yang efektif, dengan fungsi integratifnya.
Penekanan  paham  Fungsionalisme  Struktural  versi  Robert  K.  Merton  berbeda dengan  penekanan  yang  dilakukan  oleh  Talcott  Parsons.  Menurut  Robert  K.  Merton, penekanan dan sasaran dari suatu studi tentang paham fungsionalisme struktural antara lain 16 : (George Ritzer, et al ., 2008: 138)
1. Peran sosial;
2. Pola institusional;
3. Proses sosial;
4. Pola Kultur;
5. Emosi yang terpola secara cultural;
6. Norma sosial;
13 Lailan Rafiqah. 2018. Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum islam di Indonesia . Jurnal Al-Himayah. Vol. 2 No.2. 2 Oktober 2018. hlm. 206.
14 Munir Fuady. op.cit hlm 225.
15 Ibid . hlm 221-222.
16 Ibid . hlm 240.
7. Pelengkapan untuk pengendalian sosial.
Teori sosiologi secara umum dapat dipilahkan ke dalam dua kategori: tataran makro ( macroscopic )  dan  tataran  mikro  ( microscopic ).  Dalam  konteks  ini  makro  berarti  luas, karena  karena  itu  lebih  banyak  menekankan  analisisnya  pada  tatanan  sosial  ( social order ). Pada tataran makro terdapat dua tradisi luas, karena itu lebih banyak menekankan analisisnya pada tatanan sosial ( social order ). Pada tataran makro terdapat dua tradisi pikir yaitu tradisi consensus dan tradisi konflik. Sedangkan tataran makro (struktural) dalam  tradisi  consensus  lazim  dikenal  pula  dengan  teori  Fungsionalisme  Struktural ( structural functionlsm ). 17
Konsep  sistem  adalah  integral  atau  membentuk  satu  kesatuan  yang  saling bergantung dan berkaitan. Sistem sosial ditandai oleh empat ciri yaitu batas ( bound aries ), bagian-bagian  ( parts )  yang  saling  tergantung,  kebutuhan  ( needs  or  requirements )  dan keseimbangan  ( equilibrium ).  Dengan  adanya  batas  ( boundaries ),  kita  dapat mengidentifikasi bagian-bagian mana yang tidak termasuk di dalamnya. Masing-masing bagian  dalam  sistem  tersebut  saling  bergantung  satu  sama  lain.  Apabila  suatu  bagian terganggu, maka bagian lain juga ikut terganggu. Disamping itu semua bagian dari sistem tersebut  harus  tercukupi  kebutuhan-kebutuhan  dasarnya.  Tidak  bisa  hanya  salah  satu bagian  saja  tercukupi  sementara  bagian  yang  lain  terbengkalai.  Selanjutnya  supaya bagian-bagian yang ada itu dapat berjalan perlu ada keseimbangan. Sistem itu akan rusak apabila  keseimbangan  tidak  dijaga.  Bersamaan  dengan  tuntutan  keadaan  kebutuhan masing-masing  bagian-bagian  itu  terus  berkembang  dan  berubah.  Keadaan  demikian membuat  keseimbangan  bersifat  dinamis  ( dynamic  equilibrium ).  Konsep  sistem  sosial telah  membuat  suatu  pandangan  struktural,  sedangkan  penafsiran  terhadap  fungsi bagian-bagian  dari  sistem  tersebut  membuat  pandangan  fungsional.  Kesatuan  konsep dan  penafsiran  tersebut  melahirkan  sebutan  fungsionalisme  struktural  ( structural fungsionalism ). 18 Dalam  perjalanannya,  bagian-bagian  dari  suatu  sistem  sosial  bisa berkembang  pada  tiga  kemungkinan:  tiga  kemungkinan  fungsional,  disfungsional  dan non-fungsional.  Biasanya  analisis  fungsional  terhadap  struktur  menekankan  diri  pada fungsi  dari  aspek-aspek  bagian  ( parts )  dari  seluruh  sistem.  Suatu  bagian  disebut fungsional  apabila  membantu  mempertemukan  kebutuhan  dari  suatu  sistem  ( secara keseluruhan ).  Suatu  bagian  disebut  disfungsional  apabila  tidak  mempunyai  kontribusi apa-apa terhadap usaha memenuhi kebutuhan sistem. Apabila kasus semacam ini terjadi, maka  sistem  dapat  terganggu. 19 Teori  Fungsionalisme  Struktural  dipengaruhi  dengan adanya  asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat, adanya analogi biologi dalam teori ini. 20
Maka  dapat  disimpulkan  masing-masing  bagian  dalam  sistem  sosial  atau masyarakat tersebut saling bergantung satu sama lain. Apabila suatu bagian terganggu, maka  bagian  lain  juga  ikut  terganggu,  dan  dalam  perkembangannya  ada  tiga kemungkinan fungsional, disfungsional dan non-fungsional dalam sistem sosial tersebut.
17 Sunyoto Usman. Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012. hlm 52.
18 Ibid.
19 Ibid. hlm. 51-52
20 Ibid .
Fungsional  apabila  membantu  mempertemukan  kebutuhan  dari  suatu  sistem  ( secara keseluruhan )  dan  disfungsional  apabila  tidak  mempunyai  kontribusi  apa-apa  terhadap usaha memenuhi kebutuhan yang membuat sistem akan terganggu. Tetapi memandang fungsional atau disfungsional dalam suatu sistem sosial akan berbeda-beda, tergantung dari  keadaan  suatu  sistem  sosial  tersebut  fungsional  atau  disfungsional. 21 Terdapat indikator  fungsional  atau  disfungsionalnya  suatu  sistem  sosial,  atau  dapat  dikatakan struktur  sosial  sebagai  suatu  sistem  hanya  bisa  fungsional  apabila  semua  pesyaratan terpenuhi.  Fungsionalnya  apabila  terjadi  keseimbangan,  yang  kemudian  dapat  diukur dari  apabila  ia  menjaga Safety  Valve atau  katub  pengaman  yang  terkandung  dalam paradigma AGIL. 22
Adaptation To The Environment (AGIL) atau tahap penyesuaian, yaitu kemampuan masyarakat  untuk  berinteraksi  dengan  lingkungan  dan  alam.  Hal  ini  mencakup  segala sumber yang dapat berupa sosial maupun  non sosial. Melalui adaptasi ini juga, sistem mampu  menjamin  apa  yang  dibutuhkan  dari  lingkungannya  serta  mendistribusikan sumber-sumber  tersebut  ke  dalam  seluruh  sistem. Goal  Attainment atau  pencapaian tujuan, yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan skala prioritas dari tujuan- tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun,  perhatian  utama  bukan  terfokus  pada  tujuan  pribadi  individual,  melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. Integration atau penyatuan, yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai  tersebut  sebagai  pengintegrasi  sebuah  sistem  sosial. Latency atau latent  pattern- maintenance atau pola pemeliharaan laten, yaitu prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. 23

## Aparatur Sipil Negara
Dalam  kenyatannya  yang  bekerja  sebagai  pegawai  itu  memang  bukan  hanya pegawai negeri, tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun dalam Hukum Kepegawaian yang biasanya dikenal  dalam studi Hukum Administrasi  Negara  adalah  bukan  hukum  mengenai  subyek  hukum  (person)  dalam lapangan  administrasi  negara  yang  dalam  status  kepegawaian  itu  mereka  mempunyai hubungan dinas publik, sedangkan pegawai-pegawai pada perusahaan swasta yang tidak mempunyai hubungan dinas publik menjadi lapangan studi tersendiri, seperti pegawai Hukum  Ketenagakerjaan. 24 Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  W.J.S.  Poerwa dinata,  kata  pegawai  berarti:  “orang  yang  berkerja  pada  Pemerintah(Perusahaan  dan sebagainya).”  Sedangkan  “negeri”  berarti:  “negara”  atau  “pemerintah.”  Jadi  pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau negara. 25
21 Ibid . hlm 53.
22 Lailan Rafiqah. op.cit. hlm.208-209.
23 Ibid.
24 S.F.Marbun. 2012. Hukum Administrasi Negara I . Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 257.
25 Rozali Abdullah.1986. Hukum Kepegawaian . Jakarta: Rajawali Press. hlm.13.
Sarana kepegawaian memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah. Arti penting dari sarana kepegawaian tersebut oleh Utrecht dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintahan, yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil.  Jabatan  merupakan  personifikasi  hak  dan  kewajiban  dalam  struktur  organisasi pemerintahan. Agar dapat berjalan (menjadi konkrit  ( concrete ) atau menjadi bermanfaat bagi negara), maka jabatan (sebagai personifikasi hak dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan ( vertegenwoordiging ). Yang menjalankan perwakilan itu, ialah suatu pejabat, yaitu  manusia  atau  badan  hukum.  Oleh  karena  diwakili  penjabat,  maka  jabatan  itu berjalan . Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan, ialah jabatan, ialah penjabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan dengan perantaraan penjabatnya (Utrecht,  1986:  202). 26 Adapun  pengertian  dari  Pegawai  menurut  Kranenburg  adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebaginya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai  Negeri  dengan  memberikan  pengertian  Pegawai  Negeri  sebagai  tiap  pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. 27
Pegawai  negeri  mempunyai  peranan  amat  penting  sebab  pegawai  negeri merupakan  unsur  aparatur  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan dalam rangka mencapai “tujuan negara”. Tujuan negara tertuang dalam Pembukaan  UUD  1945  adalah  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan    kehidupan  bangsa  dan melaksanakan  ketertiban  dunia.  Keempat  tujuan  negara  ini  “hanya  dicapai”  dengan adanya  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  dengan  perencanaan  matang,  realistic, terarah  dan  terpadu,  bertahap,  bersungguh-sunguh,  berdaya  guna,  dan  berhasil  guna. Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  untuk  membentuk  satu  masyarakat  adil  dan makmur,  seimbang  materiil  dan  spiritualnya  berdasarkan  Pancasila  di  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kelancaran  pelaksanaan  pemerintahan  dan pembangunan  nasional  itu  terutama  sekali  tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagai bagian aparatur negara). 28 Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang  bertugas  untuk  membentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  professional, jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas  negara,  pemerintahan,  dan pembangunan. Oleh karena itu dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pegawai Negeri harus “netral” dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelyanan kepada masyarakat. 29
Secara normatif atau dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  No.5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Pegawai Negeri dikenal dengan istilah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 1  angka  1  disebutkan  bahwa,  “Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
26 Riawan Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm. 149.
27 Sri Hartini,dkk. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. hlm.31.
28 S.F.Marbun. Hukum Adminstrasi I. op.cit. hlm.258.
29 Ibid . hlm.268.
yang bekerja pada instansi pemerintah.” ASN dikategorikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Pasal  1  angka  2 disebutkan bahwa, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, dalam Pasal  1 angka 3 disebutkan  definisi tentang PNS, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.”  Kemudian,  di  dalam Pasal  1  angak  4  terdapat  definisi  tentang  PPPK,  yaitu  “Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk  jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.”
Jadi  yang  disebut  dengan  Pegawai  Negeri  yang  menjalan  tugas  sebagai  aparatur negara, secara normatif disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014,  yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

## Analisis  Kasus  Korupsi  Yang  Dilakukan  ASN  Di  Indonesia  Menggunakan  Teori Fungsionalisme Struktural
Terkait  dengan  permasalahan  hukum  di  Indonesia,  yaitu  korupsi  yang  saat  ini sangat menimbulkan pertanyaan tentang integritas moral para pihak atau elemen dalam penegakan hukum dan telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali dengan  ASN  yang  merupakan  “ujung  tonggak”  dari  pelayanan  publik,  sehingga memperburuk pembangunan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan serta berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Maka berdasarkan kasus korupsi yang masih banyak dilakukan  oleh  ASN  saat  ini,    dapat  dilakukan  analisis  dan  kajian  menggunakan  teori sosiologi hukum, yaitu fungsionalisme struktural.
Selain itu, seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa struktural fungsionalisme, konsep sistem sosial yang saling ketergantungan antara empat ciri, yaitu batas, bagian-bagian, kebutuhan, keseimbangan yang saling bergantung satu sama lain, dan  konsep  struktural,  dimana  konsep  sistem  sosial  telah  membuat  suatu  pandangan struktural. Disamping itu sistem sosial tersebut harus dapat berfungsi dengan baik, saling bergantung  dan  seimbang,  jika  tidak  akan  merusak  sistem,  maka  penfasiran  terhadap fungsi  bagian-bagian  dari  sistem  tersebut  membuat  pandangan  fungsional.  Menurut fungsionalisme  struktural,  setiap  elemen  atau  institusi  dalam  struktur  masyarakat memberikan  dukungan  terhadap  stabilitas.  Anggota  masyarakat  terikat  oleh  norma- norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Apabila ada satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi, maka struktur tersebut menjadi tidak stabil. Dalam struktur hukum, jika ada elemen “sakit” maka tentunya hukum tidak dapat berjalan. 30
Korupsi yang dilakukan oleh ASN, yang merupakan salah satu elemen institusi akan mempengaruhi masyarakat akan menyebabkan elemen lain menjadi terganggu. Selain itu,
30 Rianto Andi. op.cit . hlm 93.
terdapat  kaitan  korupsi  yang  dilakukan  ASN  dengan  penegakan  hukum,  dan  perlu diketahui bahwa dalam mengkaji korupsi menggunakan teori fungsionalisme struktural yang erat kaitannya dengan keterkaitan antara elemen, struktur, atau sistem sosial yang ada,  maka  sama  halnya  dengan  penegakan  hukum,  yang  mana  juga  terdapat  elemen- elemen yang mempengaruhinya. Adapun penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan  hukum.  Proses  penegakan  menjangkau  pula  sampai  kepada pembuatan  hukum.  Perumusan  pikiran  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan hukum itu dilaksanakan. Dalam kenyataan, proses  penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat  dalam  masyarakat.  Kaidah-kaidah  tersebut  semacam  rambu-rambu  yang mengikat  dan  membatasi  tingkah  laku  orang-orang  dalam  masyarakat,  termasuk  di dalamnya  para  pejabat  penegak  hukum.  Keberhasilan  atau  kegagalan  para  penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. 31
Maka  penegakan  hukum  tersebut  meliputi  elemen-elemen,  yaitu  pengada hukumnya (legislatif), pelaksananya (pemerintah), dan penegak hukumnya (yudikatif). Di  sebutkan  bahwa  penegakan  hukum  telah  dimulai  dari  pembuatan  hukumnya  dan dalam  penegakan  hukum  ada  kaidah  atau  aturan  yang  membatasi  tingkah  laku  orang termasuk para pejabat penegak hukum, yang berarti dalam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sering ada pelanggaran terhadap norma atau aturan dari elemen atau pihak- pihak  dalam  penegakan  hukum  seperti  pejabat  penegak  hukum,  yang  mana  akan membuat penegakan hukum itu sendiri sulit untuk terlaksana, karena mulai dari pengada hukumnya  (legislatif),  pelaksananya  (pemerintah),  dan  penegak  hukumnya  (yudikatif) tidak  melaksanakan  tugas  sesuai  aturan  dan  menyalahi  wewenang  seperti  melakukan korupsi.  Maka,  jika  salah  satu  elemen  baik  pengada,  pelaksana,  maupun  penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik, akan sangat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, antara lain kasus korupsi yang berdampak pada penegakan hukum.
Menurut  Talcott  Parson  adanya  beberapa  sistem  atau  sistem  sosial  yang mempengaruhi  kehidupan  manusia,  yaitu  sistem  perilaku,  sistem  personalitas,  sistem kultural, sistem lingkungan fisik ( physical environment ), sistem sosial. 32 Pola telaahan sosiologi yang membagi kepada beberapa sistem dalam masyarakat tersebut, yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, membawa makna dan pesan yang amat jelas kepada pengkonsepsian  hukum,  berikut  penciptaanya,  penegakan,  dan  perubahan  di  sektor hukum.  Dalam  hal  ini,  ketika  dilakukan  pengkonsepsian,  penciptaan,  penegakan,  dan perubahan  di  sektor  hukum,  maka  kesemua  sistem  terebut  harus  dapat  disentuh  dan diinfiltrasi. 33 Selain  Talcott  Parson  terdapat  pula  pandangan    yang  dikemukakan  oleh Robert  K.  Merton,    dimana  studi  tentang  fungsionalisme  structural  ini  menekankan kepada  peran  sosial,  pola  institusional,  proses  sosial,  pola  kultur,  emosi  yang  terpola
31 Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 24- 25.
32 Soedjono Dirdjosisworo. loc.cit.
33 Munir Fuady. loc.cit.
secara  kultural,  norma  sosial,  dan  pelengkapan  untuk  pengendalian  sosial. 34 Dalam mengkaji  korupsi  yang  dilakukan  oleh  ASN,  pandangan  yang  dikemukakan  keduanya terkait  dengan  sistem-sistem  tersebut  sebenarnya  memang  sangat  berpengaruh  atas kedudukan, peran,  tugas dan fungsi  ASN itu sendiri. Kedudukan ASN sebagai  aparatur negara, yang mempunyai peran, fungsi, dan tugas seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang No.5 Tahun 2014.
Korupsi yang dilakukan oleh ASN sebagai sebagai elemen pelaksana akan sangat menganggu fungsi, peran, dan tugas ASN tersebut kepada masyarakat, sehingga terjadi hambatan antara lain dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam Pasal 10 huruf a dan  huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN  memiliki  fungsi  antara  lain  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik  dan  pelayanan publik.”  Kemudian  dalam  Pasal  11  huruf  a  dan  huruf  b  dinyatakan  antara  lain  bahwa, “Pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.”  Kemudian diatur  pada Pasal 12 terdapat peran ASN, yaitu “ Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Pelaksanaan fungsi, peran, dan tugas ASN terkait pula dengan manajemen ASN. Menurut Pasal 1 angka 1,  manajemen  ASN  adalah  “Pengelolaan  ASN  untuk  menghasilkan  Pegawai  ASN  yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Sedangkan nilai dasar yang harus dilaksanakan oleh  ASN,  antara  lain  terdapat  dalam  Pasal  2  huruf  a  dan  huruf  b,  “Penyelenggaraan kebijakan  dan  Manajemen  ASN  berdasarkan  pada  asas  kepastian  hukum  dan profesionalitas.” Sedangkan dalam dalam penjelasannya, yang dimaksud asas kepastian hukum  adalah,  “Dalam  setiap  penyelenggaraan  kebijakan  dan  Manajemen  ASN, mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan.” Kemudian, yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah, “mengutamakan keahlian yang  berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Dalam Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa, “ASN sebagai profesi  berlandaskan  pada  prinsip  nilai  dasar  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku.” Kemudian pada Pasal 4 huruf h, i, dan j dinyatakan lebih lanjut terkait nilai dasar yang dimaksudkan pada pasal 3 antara lain meliputi, “Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya  kepada  publik,  memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan program pemerintah, memberikan  layanan  kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun”.  Sedangkan di Pasal 5 ayat (2) huruf  K  dan  huruf  I,  dinyatakan  bahwa,  “  Kode  etik  dan  kode  perilaku  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN memegang teguh nilai  dasar  ASN  dan  selalu  menjaga  reputasi  dan  integritas  ASN;  dan  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.”
Oleh  karena  itu,  menurut  apa  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  pada  undang- undang tersebut, fungsi, peran, tugas ASN antara lain sebagai pelayan publik tidak boleh bertentangan  dengan  berbagai  nilai  dasar  ataupun  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang
34 Ibid. hlm.240.
mana  harus  dapat  mempertanggunjawabankan  kinerjanya  serta  berbuat  jujur  dalam memberikan  pelayanan.  Selain  itu  juga  perlu  menjaga  reputasi  dan  intergritas  dan melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  disiplin  Pegawai  ASN.  Hal tersebut tentunya bertentangan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN,  terlebih  lagi  jika  ditinjau  dari  teori  fungsionalisme  struktural.  Menurut  Talcott Parsons  dan  Robert  K.  Merton,  baik  dari  sistem  dan  sasaran  dalam  studi  struktural fungsionalisme,    maka  peran,  tugas,    dan  fungsi  ASN  ini  berkaitan  erat  dengan  sistem perilaku,  personalitas,  dan  peran  sosial.  Dimana  ASN  tersebut  harus  benar-benar memahami  keberadaannya  tersebut  sebagai  pelayan  publik  yang    bertugas  untuk membentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata dalam  penyelenggaraan  tugas  negara,  pemerintahan,  dan  pembangunan. 35 Selain  itu terkait  pula  dengan  sistem  kultural  atau  pola  kultur  yang  terkait  dengan  norma dimasyarakat  atau  norma  sosial.  Norma  masyarakat  adalah  perwujudan  nilai,  ukuran baik/buruk yang dipakai sebagai pengarah, pedoman, pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama. 36
Korupsi  merupakan  tindakan  tercela,  yang  dalam  hal  ini  mengandung  nilai  atau ukuran  buruk  didalam  kehidupan  bersama.  Selain  itu,  tindakan  tersebut  merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kejujuran, sosial, agama. 37 Sistem lingkungan fisik  yang    terkait  dengan  penyesuaian  dengan  tujuan  hidup  masyarakat,  yang  terkait dengan perbuatan  sosial kemasyarakatan, dan  pelengkapan untuk pengendalian sosial. Maka  jika  dilihat  dari  berbagai  sistem  tersebut,  korupsi    merupakan  tindakan  yang bertentangan dengan tujuan hidup bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah disebutkan di pembukaan Alinea ke empat, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah  tujuan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Kemudian,  terdapat  pula sasaran  dari  studi  struktural  fungsionalisme,  yaitu  pelengkapan  untuk  pengendalian sosial. Menurut Soerjono Soekanto,  pengendalian sosial adalah suatu proses  baik yang direncanakan  atau  tidak  direncanakan,  yang  bertujuan  untuk  mengajak,  membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. 38 Kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN adalah, dalam  hal  ini  jika  dilihat  dari  struktural  fungsional  maka  pelengkapan  untuk pengendalian sosial terkait dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum, memaksa agar  ASN  dapat  mematuhi  kaidah  hukum  yang  ada.  Seperti  yang  disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat berbagai macam ketentuan dalam peraturan kepegawaian yang  mengatur  tentang  ASN.    Ketentuan  tersebut  dapat  dilihat  antara  lain  di  Undang- Undang No.5 Tahun 2014, yang mana telah disebutkan sebelumnya tentang peran ASN yang harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 39 Kemudian pada Pasal 87 Undang- Undang No. 5 Tahun 2014, dimana terdapat macam-macam pemberhentian PNS, antara lain PNS yang diberhentikan dengan hormat, PNS dapat diberhentikan  dengan hormat atau  tidak  diberhentikan,  PNS  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan
35 S.F.Marbun. loc.cit.
36 Parmono. 1995. Nilai dan Norma Masyarakat , Jurnal Filsafat. No.23 November 1995. hlm.23
37 M.Syamsudin. 2007. Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum . Jurnal Unisia. Vol. XXX No. 64 Juni 2007. hlm.189.
38 Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta:Rajawali Press. hlm.45.
39 Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
sendiri,  PNS  diberhentikan  tidak  dengan  hormat.  Adapun  PNS  diberhentikan  tidak dengan hormat karena:
a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Dalam  ketentuan  tersebut,  terdapat  sanksi  yang  memaksa  untuk  ASN  melanggar nilai-nilai dan kaidah yang merusak sistem sosial yang ada, yaitu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Konsekuensi pemberhentian  tidak  dengan hormat tersebut ada pada huruf Pasal  87 huruf b di undang-undang tersebut, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan. Ketentuan mengenai  kejahatan  jabatan  ( ambtsmisderijven )  ditemukan  pengaturannya  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Di  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana  (Werboek  van  Strafrecht/  W.v.S)  yang  berlaku  sejak  1  Januari  1918.  Beberapa ketentuan mengenai kejahatan dalam jabatan antara lain terdapat pada Bab XXVIII Buku II,  Pasal  209,  210,  415,416,417,418,419,420,423  dan  424  serta  425  KUHP.  Namun sebagian dari pasal-pasal tersebut kemudian diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam UU No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU.  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian kejahatan jabatan dalam KUHP secara khusus dikaitkan dengan sifat pelaku atau kualitas yang berkedudukan sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”. 40
Dari  keterkaitan  sistem-sistem  tersebut,  seperti  yang  dikemukakan  diatas,  maka sebenarnya dapayt pula ditambahkan sistem lain, seperti sistem agama atau kepercayan yang merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum dimana semua sistem harus dapat disentuh dan diinfiltrasi. Di dalam berbagai sistem, seperti sistem perilaku, sistem personalitas, sistem kultural, sistem lingkungan fisik ( physical environment ) tersebut juga berkaitan erat dengan agama atau kepercayaan, dimana dalam menjalankan penegakan hukum atau norma hukum tersebut maka para elemen penegak hukum atau ASN yang melakukan  korupsi  ini  maka  akan  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama  dan moral serta fitrah sebagai manusia. Maka semestinya adanya penanaman nilai-nilai religi yang kuat dalam diri penegak hukum ini sangat penting, sedangkan sistem sosial sangat penting  dalam  hal  beruhubungan  antara  satu  elemen  dengan  elemen  lain  dalam menegakan hukum. Sistem personalitas selain sangat berhubungan erat dengan agama, juga  menyangkut  profesionalitas  penegak  hukum  itu  sendiri  dalam  mejalankan kewenangannya,  hendaklah  dalam  menjalankan  penegakan  hukum  yang  saling berhubungan  antara  elemen  satu  dengan  yang  lain,  maka  elemen-elemen  penegakan hukum tersebut mempunyai integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Di  Indonesia,  mulai  dari  elemen  pengada,  pelaksana  dan  penegak  hukumnya  kini
40 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II .hlm.83.
tersangkut masalah  korupsi, yang apabila dikaitkan dengan penjelasan di atas, sistem- sistem tersebut tidak diterapkan dengan baik dan tidak terkait antara satu elemen dan elemen  lainnya,  penyalahgunaan  wewenang,  rendahnya  integritas  dan  profesionalitas serta nilai-nilai agama masih terlihat pada setiap elemen penegak hukum tidak terkecuali dengan ASN.  Jika sistem hukum  tidak  berperan  dengan baik dalam sistem masyarakat yang  terus  menerus  berubah  tersebut,  maka  sistem-sistem  yang  lainpun  juga  ikut bergoyang  dan  melenggang  kearah  yang  tidak  produktif  dan  tidak  efisien,  karena kehilangan  norma  yang  baik  dan  tidak  ada  proses  mediasi/  integrasi. 41 Maka  dapat ditegaskan menurut teori fungsionalisme struktural, dimana apabila salah satu elemen dalam struktur elemen tidak berfungsi, maka struktur tersebut tidak stabil. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian lain juga ikut terganggu. 42 Elemen, struktur, atau sistem sosial  seperti  pemerintahan,  keluarga,  agama,  masyarakat  yang  saling  ketergantungan akan terganggu.
Adapun  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  ASN  yang  kemudian  tidak  sesuai dengan  sistem  dan  sasaran  dalam  studi  struktural  fungsionalisme  tersebut  dapat menyebabkan disfungsionalnya suatu sistem. Dalam mengkaji tindak pidana korupsi ASN, selain terdapat sistem dan sasaran dalam studi struktural fungsionalisme seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, terdapat pula paradigma AGIL dalam studi struktural fungsionalisme. Dalam struktur sosial sebagai suatu sistem hanya bisa  fungsional  apabila  semua  pesyaratan  terpenuhi. 43 Adapun  AGIL  terdiri  dari Adaptation to the environment atau tahap penyesuaian, Goal Attainment atau pencapaian tujuan, Integration atau  penyatuan,  dan Latency atau latent  pattern-maintenance atau pola  pemeliharaan  laten. Adaptation  to  the  environment atau  tahap  penyesuaian,  yang berupa  kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam, untuk menjamin  apa  yang  dibutuhkan  dari  lingkungannya  serta  mendistribusikan  sumber- sumber  tersebut  ke  dalam  seluruh  sistem, 44 yang  mana  terkait  dengan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan ASN dalam hal ini berarti terkait dengan peran dan fungsi ASN sebagai  pelayan  publik  di  masyarakat  sendiri. 45 Sebagai  pelayanan  publik  ASN  harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan memperhatikan nilai dasar  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku. 46 Dimana  nilai  dasar  tersebut  mengarahkan antara lain agar ASN memberikan pelayanan kepada publik dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, serta  kode etik dan kode perilaku tersebut mengarahkan ASN untuk selalu memegang  teguh  nilai  dasar,  reputasi,  integritas,  dan  patuh  terhadap  peraturan perundang-undangan  mengenai  disiplin  ASN  dalam  melakukan  fungsi  dan  perannya untuk  melakukan  pelayanan  publik.  Degan  memperhatikan  ketentuan  tersebut,  serta melaksanakannya,  maka  diharapkan  ASN  menjadi  pelayan  publik  yang  baik  untuk masyarakat,  salah  satunya  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Karena,  Dalam hubungan  masyarakat  dengan  pemerintah,  masyarakat  setiap  waktu  akan  menuntut
41 Munir Fuady. op.cit hlm 228.
42 Sunyoto Usman. loc.cit .
43 Lailan Rafiqah. loc.cit.
44 Ibid.
45 Fungsi ASN terdapat pada Pasal 10 huruf a dan huruf b serta Peran ASN terdapat pada Pasal 12 Undang- Undang No.5 Tahun 2014.
46 Nilai dasar terdapat pada Pasal 4 serta Kode Etik dan Kode Perilaku terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  aparat  pemerintah  (birokrat)  atau  oleh  ASN, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara factual (empiris)  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  selama  ini  masih menampilkan ciri-ciri yang berbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan. 47
Tidak terkecuali sifat koruptif dari pelayan publik itu sendiri oleh ASN. Untuk itu, diperlukan  suatu  perubahan  paradigma      dalam  bidang  pelayanan  publik  dengan mengembalikan  dan  mendudukan  pelayanan  dan  yang  dilayani  pada  posisi  yang sesungguhnya. 48 Kemudian  disamping  itu,  terdapat Goal  Attainment atau  pencapaian tujuan,    yang  terkait  dengan  setiap  orang  bertindak  selalu  diarahkan  oleh  suatu pencapaian  tujuan.  Namun,  perhatian  utama  bukan  terfokus  pada  tujuan  pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota. 49 Tindakan ASN ini tidak  akan  lepas  dengan  adanya  tujuan  negara  yang  terdapat  pada  Alinea  ke  empat Undang-Undang  Dasar  Negara  Reublik  Indonesia  1945.    Tujuan  tersebut  terdiri  dari Tujuan Perlindungan ( Protectional Goal ), Tujuan Kesejahteraan ( Welfare Goal ), Tujuan Pencerdasan  ( Educational  Goal ),  Tujuan  Kedamaian  ( Peacefullness  Goal ).  Salah  satu tujuan negara adalah tujuan kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini berarti  ASN  harus  memperhatikan  tujuan  bersama,  yaitu  tujuan  bangsa  Indonesia. Sehingga jika melakukan tindak pidana korupsi pencapaian tujuan tidak akan tercapai.
Integration ,  yaitu  harmonisasi  keseluruhan  anggota  sistem  sosial  setelah  sebuah general  agreement mengenai  nilai-nilai  atau  norma  pada  masyarakat  ditetapkan.  Di sininlah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial. Sebuah sistem harus  mengatur  antar  hubungan  bagian-bagian  yang  menjadi  komponennya  dan mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L) agar dapat berfungsi maksimal (Ritzer & Dauglas, 2005). 50 Korupsi merupakan nilai yang bertentangan dengan moralitas dan nilai-nilai sosial di masyarakat, yang mana karena korupsi hubungan ketiga fungsi  yang  lain  menjadi  terganggu.  Misalnya  saja,  korupsi  yang  dilakukan  ASN  yang bertentangan  dengan  nilai  sosial  dapat  dikarenakan  beberapa  faktor,  misalnya berhubungan dengan ASN yang tidak mengindahkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan  publik  yang  didasari  dengan  nilai  dasar,  kode  etik,  dan  kode  perilaku. Disamping  itu  juga  ASN  tidak  memahami  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  dapat menimbulkan ketidaktercapaiannya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang meurpakan  tujuan  negara.  Serta  kultur  hukum  yang  menyebabkan  ASN  cenderung memiliki sifat koruptif, misalnya pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan atau pejabat  yang  berwenang  sangat  kurang,  malah  terkadang  tindakan  korupsi  tersebut dipandang  wajar  seperti  memberi  hadiah  kepada  pejabat/  pegawai  negeri  atau keluarganya  sebagai  imbal  jasa  sebuah  pelayanan, 51 sehingga  ASN  seringkali mengabaikan  norma-norma  hukum  yang  ada.  Terakhir  adalah Latency atau latent pattern-maintenance atau  pola  pemeliharaan  laten,  yaitu  prasyarat  fungsional  yang
47 Muh Jufri Dewa. 2011. Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik. Kendari: Unhalu Press. hlm. 97.
48 Lailan Rafiqah. loc.cit.
49 Lailan Rafiqah. loc.cit.
50 Sudjana. Penegakan  Hukum  terhadap  Pembajakan  Karya  Cipta  Perspektif  Teori  Fungsionalisme  Struktural . Kanun Jurnal Ilmu Hukum Sudjana Vol. 22. No. 1. (April, 2020). hlm.106.
51 M. Syamsudin. op.cit. 190.
dibutuhkan  sistem  untuk  menjamin  kesinambungan  tindakan  dalam  sistem  sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Hal ini terkait dengan budaya atau kultur hukum  sebagai  laten.  Dalam  melakukan  pelayanan  publik  misalnya,  tanpada  disadari korupsi  dianggap  wajar,  seperti  pemberian  hadiah  atau  memberikan  sesuatu  agar mempercepat  pelayanan  tersebut.  Kebiasaan  itu  dipandang  lumrah  dilakukan  sebagai bagian dari budaya timur. 52 Selain itu korupsi terkadang di sebabkan faktor lingkungan, misalnya  status  sosial,  ekonomi,  dan  politik. 53 Sehingga  norma  hukumpun  menjadi terbaikan.  Keadaan  yang  menjadi  laten  tersebut  justru  harus  diperbaiki  agar  korupsi dipahami  memang  bertentangan  dengan  kultur  hukum  yang  ada,  agar  sistem  dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  paradigma  AGIL  dalam  teori  struktural fungsionalisme  ini,  dapat  terlihat  bahwa  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  ASN menjadikan  ASN  tidak  dapat  melakukan  fungsinya  dengan  baik  dalam  melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsional, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.

## PENUTUP
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dapat dikaji menggunakan  teori fungsionalisme struktural sebagai ilmu sosiologi hukum. Menurut teori fungsionalisme struktural jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil. ASN merupakan elemen atau struktur  pelaksana (pemerintah).  Oleh  karena  itu,  dikaji  dari  teori  fungsionalisme  struktural  tindakan korupsi yang dilakukan ASN menjadikan hukum tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga  terdapat  sistem  dan  penekanan  dalam  mempelajari  fungsionalisme  struktural, terdapat paradigma AGIL dalam teori struktural fungsionalisme ini, dapat terlihat bahwa tindakan korupsi yang dilakukan ASN tersebut menjadikan ASN tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam melakukan pelayanan publik atau terdapat disfungsional, serta hukum menjadi berjalan tidak stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali.1986. Hukum Kepegawaian . Jakarta: Rajawali Press. Andi, Rianto. 2012. Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis . Jakarta: Yayasan.
Dewa, Muh Jufri. 2011. Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Pelayanan Publik. Kendari: Unhalu Press.
Fuady, Munir. 2011. Teori-teori dalam Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana.
Hartini, Sri, dkk. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Marbun, S.F. 2012. Hukum Administrasi Negara I . Yogyakarta: FH UII Press. Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing.
Salman, Otje. 1989. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , Bandung: Alumni. Soedjono Dirdjosisworo. 1982. Sosiologi untuk Ilmu Hukum . Bandung: Tarsito.
52 M. Syamsudin. loc.cit.
53 Ibid.
Soekanto, Soerjono .1990. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta:Rajawali Press. Soekarto, Soeryono.1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sungono, Bambang.2009. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tjandra. Riawan. 2008. Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
Usman,  Sunyoto. Sosiologi,  Sejarah,  Teori  dan  Metodologi .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU.  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## Jurnal
Harahap,  Nurmalita  Ayuningtyas.  2018. Revitaliasai  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara Melalui  Pemberhentian  Tidak  dengan  Hormat  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang terlibat Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Panorama Hukum. Vo.3, No.2, Desember 2018.
Parmono. 1995. Nilai dan Norma Masyarakat , Jurnal Filsafat. No.23 November 1995.
Rafiqah,  Lailan.  2018. Pendekatan  Struktural  Fungsional  terhadap  Hukum  islam  di Indonesia . Jurnal Al-Himayah. Vol. 2 No.2. 2 Oktober 2018.
Sudjana. Penegakan  Hukum  terhadap  Pembajakan  Karya  Cipta  Perspektif  Teori Fungsionalisme  Struktural .  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  Sudjana  Vol.  22.  No.  1. (April, 2020).
Syamsudin, M. 2007. Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum . Jurnal Unisia. Vol. XXX No. 64 Juni 2007.

## Internet
Bano , Antonio Juao Silvester. 2021.ASN Tersangka Korupsi Rp3,3 M Dapat Jabatan Baru.
Diambil tangal 28 Januari 2021.Dari https://bekaci.suara.com .
BKN, Humas. 2021. BKN: Terbukti Korupsi, 83 PNS Aktif di Sulut harus Diberhentikan, Diambil  28 Januari 2021. https://www.bkn.go.id ,
Faisal,  Abdu.  2020. BKN:  118  terpidana  korupsi  masih  bertatus  PNS .  Diambil  3  Januari 2021. Dari https://www.antaranews.com .