## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh :
Muhammad Ridwan Lubis 1

## Abstract
Capital  punishment  is  the  toughest  criminal punishment of all types of crimes; therefore, the threat  of  capital  punishment  is  only  directed  at certain  criminals.  The  offense  threatened  with capital punishment, is relatively smaller than the others.  Such  death  penalty  is  a  type  of punishment  that  always  causes  pros  and  cons because  it  is  considered  contrary  to  human rights.  Based  on  the  above  background,  this journal  discussion  presents  the  relationship between the death penalty and human rights. The implementation of capital punishment is the most violent reaction to a crime because it does not provide an opportunity for the perpetrators to correct  their  behavior.  On  the  other  hand,  the capital  punishment  is  also  a  tool  for  fulfilling legal  objectives,  and  it  can  also  be  a  kind  of shock therapy for other criminals or people who intend to commit crimes.
The  regulation  of  the  death  penalty  in Indonesian criminal law as well as in other laws and  regulations  is  still  maintained  because  it  is in  accordance  with  the  spirit  of  Pancasila  and the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  so  that  the  death  penalty  is  not contrary or violates human rights.
Keywords:  Capital  Punishment,  Types  of Criminal Law, Human Rights

## Abstrak
Hukuman  atau  pidana mati  adalah  pidana  yang terberat  dari  segala  jenis  pidana,  sebab  itu ancaman  pidana  mati  itu  hanya  ditujukan kepada  para  pelaku  kejahatan  tertentu  saja. Delik  yang  diancam  dengan  pidana  mati  pada hakekatnya relatif sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan yang lain. Hukuman mati
1 Dosen Tetap FH-UMN Medan
merupakan jenis hukuman yang selalu menimbulkan  pro  dan  kontra,  karena  dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.
Dengan  latar  belakang  di  atas,  maka  dalam pembahasan  jurnal  ini  akan  dikemukakan tentang hubungan antara hukuman mati dengan hak asasi manusia..
Pelaksanaan  pidana  mati  merupakan  reaksi yang  paling  keras  atas  suatu  tindak  kejahatan, karena  tidak  memberi  kesempatan  kepada pelaku untuk memperbaiki perilakuknya. Namun disisi lain hukuman mati juga merupakan piranti bagi terpenuhinya tujuan hukum, dan juga dapat menjadi  semacam  shock  teraphy  bagi  penjahat lainnya ataupun orang-orang yang berniat untuk berbuat kejahatan.
Pengaturan  hukuman  mati    dalam  hukum pidana  Indonesia  serta  di  dalam  peraturan perundang-undangan  lainnya  sampai  saat  ini masih  tetap  dipertahankan  karena  sesuai dengan  jiwa  dan  semangat  dari  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiam  1945,  sehingga  hukuman  mati tidaklah  bertentangan  ataupun  melanggar  hak asasi manusia.
Kata  Kunci  :  Hukuman  Mati,  Jenis-Jenis Hukum Pidana, HAM
I. Pendahuluan
A.  Latar Belakang
Pidana mati atau hukuman mati merupakan  hukuman  yang  paling  berat  dari segala  jenis  hukuman  yang  ada  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUH.  Pidana). Delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati pada hakekatnya relative sedikit jumlahnya
Jika  ditelusuri  pasal-pasal  yang  ada dalam  KUH.  Pidana,  akan  dijumpai  beberapa pasal  yang  mencantumkan  ancaman  hukuman mati  terhadap  pelanggarnya,  seperti  kejahatan terhadap  keamanan  negara  (Pasal  104,  Pasal 110,  Pasal  111  ayat  (2),  Pasal  124  ayat  (3)), kejahatan  terhadap  negara,  kepala  negara  dan wakil  kepala  negara  sahabat  (Pasal  140  ayat (3)),  kejahatan  pembunuhan  berencana  (Pasal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
340),  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan (Pasal  365  ayat  (4)),    kejahatan  pembajakan  di laut,  di  pantai,  di  pesisir  atau  di  sungai  (Pasal 444),  dan  kejahatan  terhadap  penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)).
Ancaman  hukuman  mati  dapat    pula ditemui    di    dalam    peraturan    perundang- undangan   lain   yang  masih  berlaku  di   luar KUH.  Pidana,      seperti      di    dalam    Undang- Undang    Nomor      22      Tahun    1997    tentang Narkotika,    Undang-Undang    Nomor    5    Tahun 1997    tentang    Psikotropika,    Undang-Undang Nomor    26  Tahun    2000    tentang    Pengadilan Hak   Asasi   Manusia,   Undang-Undang    Nomor 31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  juncto    Undang-Undang  Nomor 20    Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Dengan  kata  lain,  ancaman  hukuman  mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia  masih  eksis  dan  dipertahankan keberadaannya.
Dalam  hukum  Islam  juga  diatur  tentang hukuman  mati.  Hukuman  mati  ini    dikenakan kepada  pelaku  jarimah  (kejahatan)  tertentu, antara lain, pengganggu keamanan, pemberontakan,  pembunuhan  dengan  sengaja, pembunuhan serta merampas harta, mata-mata, penyebar  fitnah,  residivis  yang  berbahaya,  dan orang  yang  murtad.  Adapun  yang  menjadi landasan  dihalalkannya  hukuman  mati  dalam Islam  adalah  Firman  Allah  Swt.  yang  tertulis dalam QS-Al Maidah 33, QS-Al Hujarat 9, QS-Al Baqarah 178-179, dan seterusnya. 1
1 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 278-280
Tentang  bagaimana  tata  cara  hukuman mati  itu  dilaksanakan  diatur  dalam  Pasal  11 KUH.  Pidana,  yang  menyebutkan  bahwa, pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan  tempat  orang  itu  berdiri.  Namun,  sejak tahun 1964 yaitu sejak diberlakukannya Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun  1964 Tanggal  27  April  1964  tata  cara  pelaksanaan hukuman  mati  adalah  dengan  cara  menembak sampai mati si terpidana oleh satu regu tembak yang  ditentukan  untuk itu,  dan menurut Pasal  2 ayat  (1)  Penpres  Nomor  2  Tahun  1964  ini, bahwa  pidana  mati  dilaksanakan  di  daerah hukum  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana mati itu pada tingkat pertama, kecuali ditentukan lain  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
Pengadilan  Negeri  Kelas  I-A  Medan hingga  tahun  2008  telah  menjatuhkan  vonis hukuman  mati  sebanyak  tiga  kali,  masing- masing  untuk  terpidana    Yamsong  S.,  Sealow P.,  dan  Ayodia  PC.,  yang  kesemuanya  dalam hal kasus heroin (narkotika). Ketiga terpidana ini telah  dieksekusi.  Karena  itulah  Penulis  merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
Tentang  pelaksanaan  hukuman  mati, ada  pendapat  yang  pro  dan  ada  juga  pendapat yang kontra.
1.  Aliran yang pro :
a.  Pendirian  yang  berdasar  kepercayaan dan  sentimen  tradisional  menyebutkan bahwa nurani keadilan pada diri
manusia menghendaki agar si pembunuh harus menghilangkan sendiri nyawanya atau manusia tidaklah berhak mengambil  nyawa  yang  hanya  pencipta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
saja  berhak  mencabutnya.  Tapi  nurani keadilan pada diri manusia itu bervariasi karena  dunia  kini  terbagi  tegas  antara yang  telah  menghapuskan  dan  masih mempertahankan hukuman mati itu. b.  Pendirian  yang  utilitarian  atau  empirikal berpendapat  bahwa  hukuman  mati memberikan  efek-efek  tertentu  yang menonjol.
Aliran
ini terutama
berkeyakinan  bahwa  hukuman  mati  itu mempunyai kekuatan unik untuk mencegah orang berbuat kejahatan.
2.  Aliran yang kontra.
Menurut  aliran  ini  tidak  ada  bukti  bahwa hukuman  mati  itu  lebih  mampu  mencegah atau  melindungi  masyarakat  dari  pada hukuman  penjara  seumur  hidup.  Keputusan hakim  yang  keliru  akan  mengeksekusi terdakwa yang tidak bersalah atau berdosa. 2
Dalam  pandangan  aliran  yang  kontra terhadap  hukuman  mati  ini,  bahwa  peradilan pidana  tidaklah  sempurna.  Ketidak  sempurnaan system  pidana  ini  dianggap  sebagai  kegagalan sistem  pidana.  Jika  terjadi  kegagalan  system pidana, maka hak-hak terpidana mati yang telah dieksekusi tidak
dapat lagi
direhabilitasi/dipulihkan kembali karena ia sudah mati. 3
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  disebutkan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung
2 Sarbaini  Ghazali, Masalah  Pro  dan  Kontra Hukuman Mati , Komunikasi Almamater FH. UISU, 1990, hal.
18.
3 M.  Sholehuddin., Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2003, hal. 28- 29.
tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dengan demikian jelaslah bahwa manusia  dianugerahi  oleh  Tuhan  Yang  Maha Esa  akal  budi  dan  nurani  yang  memberikan kepadanya  kemampuan  untuk  membedakan yang  baik  dan  yang  buruk  yang  akan membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan perilaku  dalam  menjalani  kehidupanya.  Dengan akal  budi  dan  nuraninya  itu,  maka  manusia memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  sendiri perilaku  atas  perbuatannya.  Di  samping  itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung  jawab  atas  semua  tindakan  yang dilakukannya.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas,  maka penulis  memilih  judul  tentang  : Hukuman  Mati dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia .

## B.  Perumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1.  Bagaimana hubungan antara hukuman mati dalam  KUH  Pidana  dengan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia ?
2.  Bagaimana ancaman hukuman mati, penerapan  hukuman  mati,  proses  eksekusi hukuman mati ?

## C.  Metode Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif sebab hanya
menggambarkan  objek  yang  menjadi  pokok permasalahan.  Dalam  hal  ini  penulis  akan menggambarkan tentang hukuman mati

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menurut  hukum  penitensier  Indonesia  bila dihubungkan dengan hak asasi manusia.
Metode  pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mempelajari  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman mati. Sedangkan  metode    yuridis  empiris  adalah dengan  melakukan  penelitian  di  Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan.
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini bersumber dari   :
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum berupa peraturan tentang hukuman mati.
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum  primer  berupa  buku-buku  yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
Data sekunder yang diperoleh disusun secara sistimatis dan kemudian subtansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Hubungan  Antara  Hukuman  Mati  Dalam KUH. Pidana Dengan Hak Asasi Manusia
Keberadaan manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan  demikian  penyelenggaraan  kehidupan manusia  atau  proses  merealisasikan  diri  dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara  wajar,  manusia  memerlukan  adanya ketertiban dan keteraturan di dalam kebersamaannya  itu.  Ketertiban  diwujudkan dalam  perilaku  manusia.  Untuk  mewujudkan ketertiban tiu, manusia memunculkan keharusan-keharusan  berperilaku  dengan  cara tertentu  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  kaidah hukum.
Kaidah  hukum  menetapkan  bahwa  jika
terjadi  situasi  tertentu,  maka  subjek  tertentu dalam  hubungannya  dengan  subjek  lain  harus bertindak  dengan  cara  tertentu.  Jadi  pada hakikatnya kaidah hukum menetapkan hubungan antara syarat dan apa yang seharusnya  terjadi  jika  syarat  itu  dipenuhi.  Jika apa  yang  diharuskan  itu  di  dalam  kenyataan ditaati atau dilaksanakan maka akan terwujudlah  ketertiban  di  dalam  masyarakat. Tetapi  kaidah  hukum  yang  diperlukan  oleh manusia  adalah  ketertiban  dan  kaidah  hukum yang  secara  otentik  mampu  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  manusia  secra wajar  dapat  merealisasikan  dirinya  secara  utuh dan  penuh.  Ketertiban  dan  kaidah  hukum  yang demikian  hanya  mungkin  terwujud,  jika  yang menjadi  titik  tolak  dan  tujuan  penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan penghormatan  atas  martabat  manusia  dalam kebersamaannya.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan  pernyataan  eksplisit  mengenai eksistensi  ataupun  keberadaan  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu,  dan berdaulat. Sementara itu, Pancasila sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  merupakan  kepribadian,  tujuan, dan  pandangan  hidup  bangsa,  yang  lebih terkenal sebagai landasan ideologi dan konstitusional  dalam  pengembangan  bangsa dan negara Indonesia. Memperjuangkan kelestarian  bangsa  dan  negara  perlu  adanya perspektif  masa  depan  dan  merupan  suatu keharusan  yang  amat  penting,  sehungga terlaksana  suatu  kemajuan  dan  pertumbuhan bangsa  dan  negara  dalam  suasana  kestabilan masyarakat  yang  didukung  oleh  ketertiban,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keamanan,  dan  keadilan  sosial. 44 Untuk  itulah peranan hukum sangat diperlukan guna menjamin  kejelasan,  kepastian,  dan  kontinuitas dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, dan operasional  untuk  pengembangan  bangsa  dan negara.
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus dilakukan manusia dalam situasi konkrit tertentu.  Jadi  hukum  yang  ditimbulkan  oleh manusia dalam aktualisasinya menguasai hidup dan  kehidupan  manusia.  Sebaliknya,  secara nyata  manusia  tidak  hanya  sekadar  hadir  di dunia,  melainkan  menghadirkan  diri  ke  dalam dan  di  dalam  situasinya.  Manusia  menentukan situasinya  sendiri  dengan memberikan  nilai  dan makna  terhadap  situasi  yang  di  dalamnya  ia hadir bagi dirinya. Ini berarti, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap terhadap situasinya, manusia mempunyai kemauan bebas. Dalam kaitan ini, manusia juga menghayati  kehadiran  hukum  sebagai  bagian dari  situasinya.  Karena  itu,  manusia  juga  akan menentukan sikap terhadap hukum, yakni untuk mentaati  atau  tidak  tidak  mentaati  apa  yang diharuskan oleh hukum. Namun, demi terwujudnya  tujuan  hukum  itu  sendiri,  maka penaatan terhadap hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan
bebas masing-masing manusia.
Untuk mempengaruhi  kemauan  bebas  itu,  maka hukum menetapkan kaidah hukum yang merumuskan  apa  yang  seharusnya  terjadi  jika kemauan  bebas  manusia  individual  tertentu memutuskan  dan  mewujudkan  tindakan  yang menyimpang  dari  apa  yang  diharuskan.  Apa yang  seharusnya  terjadi  ini  disebut  sanksi hukum.  Jadi  sasnksi  hukum  itu  sendiri  adalah kaidah hukum, artinya dihadirkan atau
44 BP7  Pusat, Undang-Undang  Dasar,  Pedoman Penghayatan  Dan  Pengamalan  Pancasila,  Garis-Garis Besar Haluan Negara , Jakarta, 1990, hal. 29-30
ditampilkan dalam wujud kaidah hukum.
Pengertian hukum berdasarkan Pancasila      meliputi    keseluruhan      proses- proses  pengaturan  dan  penyusunan  struktur tata  kehidupan  dan  pergaulan  hidup  manusiawi yang  fungsional  bagi  upaya  manusia  untuk dalam rangka kebersamaan dengan sesamanya secara  wajar  merealisasikan  diri  secara  utuh dan penuh. Ketertiban yang dikehendaki seperti yang  dikemukakan  di  atas  haruslah  juga merupakan  ketertiban  dan  keteraturan  yang bersuasana  ketentraman  batin,  kesenangan bergaul antar sesama, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan
terselenggaranya  interaksi  antar  manusia  yang otentik. Karena titik tolak dan tujuan penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan  atas  martabat  manusia,  maka tujuan  hukum  berdasarkan  Pancasila  adalah pengayoman  terhadap  manusia  (di  dalam kebersamaan  dengan  sesamanya)  dalam  arti baik pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya  mencegah  tindakan  sewenang-wenang dan  pelanggaran  hak.  Dalam  arti  aktif  meliputi upaya  menumbuhkan  kondisi  social  yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan dirinya sepenuh mungkin. Tujuan  hukum  itu  meliputi  juga  pemeliharaan dan  pengembangan  budi  pekerti  kemanusiaan dan  cita-cita  moral  yang  luhur  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 45
Penegakan  hukum  merupakan  usaha untuk  menegakkan  norma-norma  hukum  dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami  benar-benar  jiwa  dan  semangat hukum  yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan.
45 Yayasan  Proklamasi, Centre  For  Strategic  and International Studies , Pandangan  Presiden  Soeharta Tentang Pancasila , Jakarta, 1976, hal. 14

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sanksi pidana adalah salah satu bentuk dari  sanksi  hukum,  yakni  akibat  tertentu  yang dapat  atau  yang  seharusnya  dikenakan  kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu  itu  pada dasarnya  adalah  perbuatan  yang  langsung menindas martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia.  Karena  itu,  sanksi  pidana  atau  yang biasa  disebut  dengan  hukuman  adalah  berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai  sesuatu  yang  tidak  enak  bagi  yang dikenai.  Sanksi  pidana  yang  mempunyai  sifat istimewa,  tidaklah  mustahil  menempuh  sikap keras,  baik  yang  berupa  pidana  penjara  yang berat maupun pidana mati. Pidana penjara yang berat  tidak  jarang  mengakibatkan  kematian identitas  pribadi  manusia  dan  penderitaan manusia  seumur  hidup,  bahkan  seringkali mencari  jalan  keluar  untuk  lebih  baik  mati seperti  yang  dilakukan  oleh  pelarian-pelarian. Sedangkan  hukuman  mati  memang  bukanlah hukuman  yang  ringan,  akan  tetapi  apabila diperlukan  akan  sangat  bermanfaat  bagi kemanfaatan individu maupun bagi kemanfaatan masyarakat.
Dalam  lapangan  hukum  pidana  ,  maka hukum  telah  menyediakan  berbagai  aturan  dan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengancam tujuan kehidupan masyarakat, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban. Sanksi  yang  telah  disepakati  salah  satunya adalah sanksi pidana mati.
Hukuman  mati  memang  mengerikan. Dalam  hukuman  mati  ini,  manusia  seolah-olah mengambil  peran  sebagai  Tuhan  dengan menjadi  penentu  hidup  atau  mati  seseorang. Padahal  hak  hidup  seseorang  hanya  dapat
dicabut oleh Tuhan.
Berbicara  masalah  pidana  mati  di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai  falsafah  Pancasila  sampai  saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema,  karena  masih  banyak  diantara  para ahli yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan  antara  lain  karena  perbedaan pandangan dan tinjauan. Karena itu membicarakan  pidana  atau  hukuman mati  tidak dapat  terlepas  dari  pandangan-pandangan kelompok  yang  pro  dan  kelompok  yang  kontra terhadap eksistensi hukuman mati.
Masalah  pro  dan  kontra  mengenai dipertahankannya  hukuman  mati  bukanlah merupakan  masalah  yang  baru  muncul,  tetapi masalah  ini  sudah  lama  diperdebatkan  orang. Dapat  dimengerti,  bila  hukuman  mati  banyak mengundang kontroversi, atau perbedaan pendapat  dan  pandangan,  karena  menyangkut hak  hidup  (hak  dasar)  atau  nyawa  seseorang yang  tidak  akan  dapat  direhabilitasi  bila eksekusi mati telah dilaksanakan.
Secara  ringkas  dapat  disimpulkan, bahwa para pihak yang kontra atau tidak setuju dengan hukuman mati berpendapat, bahwa hak hidup  adalah  hak  dasar  yang  melekat  pada  diri setiap  individu  manusia  yang  sifatnya  kodrati dan  universal  sebagai  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  tidak  boleh  dirampas, diabaikan  atau  diganggu-gugat  oleh  siapapun. Kelompok yang tidak setuju ini mengemukakan, bahwa tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan  bahwa  hukuman  mati  lebih mampu  mencegah  kejahatan  dan  melindungi masyarakat.  Artinya  menurut  pihak  yang  tidak setuju  adanya  hukuman  mati,  bahwa  tidak terdapat  korelasi  antara  hukuman  mati  dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Disisi lain, para

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pihak  yang  pro  atau  setuju  menyikapi  tentang hukuman  mati  dengan  mengaitkannya  dengan tiga  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan,  kepastian hukum, dan manfaat/kegunaan.
Dari  aspek  keadilan,  maka  penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan  lain  sebagainya).  Dari  aspek  kepastian hukum,  yaitu  ditegakkannya  hukum  yang  ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan  sebuah  angan-angan,  khayalan,  tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang  bulu.  Kepastian  hukum  juga  hal  yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu  berada  dalam  penantian,  yaitu  sejak dijatuhi  vonis  mati  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  pada  tingkat  pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya permohonan grasi oleh Presiden. Dari
aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan  akan  melakukan  kejahatan,  serta  juga dapat memelihara wibawa penegakan hukum.
Lebih  lanjut,  dengan  mengacu  kepada hukum  Islam  yang  merupakan  salah  satu sumber  hukum  di  dunia  disamping  System Eropah  Kontinental,  Common  Law  System, Sosialis,  maupun  Asia  Timur,  kelompok  ini mengemukakan dalil, bahwa Islam mengajarkan agar  umat  Islam  memelihara  akal,  keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang  wajib  dijaga  dan  jangan  sampai  dirusak oleh siapapun. 46
Dari argumen-argumen
yang
dikemukakan  oleh  para  pihak  yang  pro  dan kontra  tentang  hukuman  mati  di  atas,  penulis
46 Harun  Nasution, Islam  Ditinjau  Dari  Berbagai Aspeknya ,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI  Press), Jakarta, 1979, hal. 25
mengemukakan sebuah adagium yang menyebutkan,  bahwa  disamping  hak  asasi  juga ada kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban,  yaitu  hak  untuk  melaksanakan kewajiban  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan hak.
Selanjutnya, jika hukuman mati dihubungkan  dengan  hak  asasi  manusia, menurut  Penulis,  paling  tidak  ada  tiga  hal  yang harus diperhatikan, yaitu :
1.  Ancaman hukuman mati
2.  Penerapan hukuman mati
3.  Eksekusi hukuman mati
B.  Ancaman  hukuman  mati,  penerapan
hukuman mati, proses eksekusi hukuman mati
1.   Ancaman hukuman mati
Pengertian  ancaman  hukuman  mati dalam  konteks  ini  adalah  perumusan  dan pengaturan  hukuman  mati  dalam  undang- undang.  Indonesia  masih  mempertahankan eksistensi    ancaman    hukuman    mati    dalam peraturan   perundang-undangannya.
Di dalam KUH Pidana terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman  mati, yaitu  kejahatan  terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111  ayat  (2),  Pasal  124  ayat  (3)),  kejahatan terhadap    negara,    kepala    negara    dan    wakil kepala    negara    sahabat    (Pasal  140  ayat  (3)), kejahatan  pembunuhan  berencana  (Pasal  340), kejahatan pencurian dengan kekerasan   (Pasal 365    ayat     (4)),  kejahatan  pembajakan  di   laut, di    pantai,    di    pesisir    atau    di    sungai    (Pasal 444),    dan    kejahatan    terhadap    penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)).
Di  dalam  perkembangan  kemudian, terdapat beberapa undang-undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Undang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1997  tentang  Psikotropika,  Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun    1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  jo    Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pencantuman  ancaman  hukuman  mati dalam  perundang-undangan  tersebut  di  atas sejalan dengan jiwa Pancasila yang merupakan sumber  dari  segala  sumber  tertib  hukum  di negara  Indonesia,  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi.
Pancasila  yang  menjadi  pandangan hidup  dan  jiwa  dari  negara  dan  bangsa  yang dibentuk melalui proklamasi yang dikumandangkan  ke  seluruh  dunia  tersebut, mengikat  seluruh  warga  negara,  penyelenggara negara dan setiap orang yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung  dalam  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  dan  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  1945  merupakan  asas  kerohanian yang  menjadi  jiwa,  semangat  dasar,  pedoman dan  cita-cita  dari  semua  aturan  hukum  yang dibentuk sebagai kaidah yang operasional yang diturunkan  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  yang  memandang manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang sangat  berharga  dan  memiliki  martabat  tinggi karena dikaruniai akal budi.
Di dalam Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  1945  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  diatur  pada   Bab   X A   Pasal 28.    Memang      dalam      pasal    28  I  ayat  (1) disebutkan, bahwa “Hak untuk hudup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun”.  Jika  dilihat  secara sepintas, pasal ini tidak menghalalkan hukuman mati,  yang  terlihat  dari  redaksi  “tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun”.  Akan  tetapi meskipun pada dasarnya merupakan pengakuan  eksistensi  HAM  secara  umum, namun  HAM  yang  dirumuskan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidaklah  bersifat  universal,  dalam  artian tidaklah bersifat sebebas-bebasnya, melainkan
ditentukan
bagaimana tata cara
pelaksanaannya  dan  diberikan  pembatasan- pembatasan    oleh    konstitusi    itu    sendiri. Dalam      pelaksanaannya,  Pasal  28  I  ayat  (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis,  maka pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur, dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan”. Lebih jelas pembatasan- pembatasan HAM dapat dilihat pada pasal 28 J ayat  (1),  yang  berbunyi  “Setiap  orang  wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara”,  serta  Pasal  28  J ayat  (2),  yang  menyebutkan,  bahwa  “Dalam melaksanakan  hak  dan  kebebasannya,  setiap orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengakuan  serta  p[enghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenughi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis”.
Dengan  demikian,  HAM  yang  dianut oleh  bangsa  Indonesia  memang  mengenal pembatasan-pembatasan,  kalau  kita  punya  hak asasi  pelaksanaannya  tidak  boleh  melanggar hak  asasi  orang  lain.  Sedangkan  seorang terpidana  mati,  ketika  melakukan  kejahatan bukankah  ia  telah  bukan  saja  melanggar  tetapi telah menginjak-injak atau bahkan mengabaikan  hak  asasi  manusia  orang  lain, seperti  misalnya  seorang  pembunuh  yang  keji. Pengedar  narkoba,  pelaku  terorisme,  sampai kepada  pelaku  korupsi,  pada  hakekatnya  telah melakukan  kejahatan  yang  keji  terhadap masyarakat.  Narkoba  dapat  merusak  mental dan  pikiran manusia,  tindakan  terorisme  seperti pengeboman dapat melenyapkan nyawa manusia, dan tindakan korupsi dapat mengakibatkan
terganggunya kestabilan ekonomi negara yang berakibat kepada kesengsaraan  dan  kemelaratan  rakyat  yang pada hakikatnya lebih kejam daripada kejahatan pembunuhan.
Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa pengaturan  hukuman  mati  dan  pencantuman ancaman  hukuman  mati  dalam  sistem  tata perundang-undangan
Negara
Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  konstitusional  dan tidak melanggar HAM.

## 2.  Penerapan hukuman mati
Yang  dimaksudkan  dengan  penerapan hukuman  mati  disini  adalah  putusan  hakim, yaitu  penjatuhan  vonis  hukuman  mati,  namun terkait  pula  disini  rentang  waktu  antara
penjatuhan  hukuman  mati  pada  pengadilan tingkat  pertama  hingga  pelaksanaan  atau eksekusi hukuman mati itu.
Salah satu keberatan terhadap hukuman  mati  yang  paling  sering  diajukan adalah  apabila  sudah  dilaksanakan  eksekusi hukuman mati itu, kemudian terdapat kekeliruan dalam  putusan  hakim,  maka  tidak  akan  dapat diberikan  pemulihan  hak  yang  sesungguhnya, karena  subjek  (terpidana)  sudah  mati,  paling hanya  namanya  saja  yang  diperbaiki.  Akan tetapi,  meskipun  cara  yang  demikian  itu  dalam tiap  kejadian  sangat  disesalkan,  tetapi  tidaklah dapat  disimpulkan  bahwa  pidana  mati  tidak dapat diterima.
Memang  di  Indonesia  pernah  terjadi tentang  kekeliruan  dalam  penjatuhan  hukuman. Namun kekeliruan tersebut bukanlah merupakan  kekeliruan  dari  system  hukum pidana,  tetapi  merupakan  kekeliruan  dari  pada aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  Kekeliruan penegak  hukum  untuk  tidak  menghukum  orang yang  tidak  bersalah  pernah terjadi  di  Indonesia, salah  satu  contohnya  adalah  kisah  legendaris Sengkon  dan  Karta  di  tahun  1974.  Pada  kasus ini  Sengkon  dan  Karta  masing-masing  telah divonis bersalah atas tindak pidana perampokan disertai  dengan  pembunuhan.  Ketika  sedang menjalani hukumannya, pembunuh yang sebenarnya  mengakui  perbuatannya.  Akan tetapi  hal  tersebut  diatas  tidaklah  boleh dijadikan ukuran untuk begitu saja menghapuskan  manfaat  dan  kebenaran  suatu hukuman  yang  diancamkan  dan  dijatuhkan. Karena  putusan  hakim  biasanya  berdasarkan alasan-alasan yang benar, sedangkan kesesatan dalam putusan Hakim tidaklah setiap hari  terjadi.  Lagipula meskipun  Hakim  diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara berdasarkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keyakinannya,  namun  sebenarnya    ia    tetap dibatasi    oleh    aturan-aturan,  atau  setidak- tidaknya  oleh  norma-norma  dan  nilai-nilai agama yang dianut dan diyakininya 3.  Eksekusi hukuman mati
Tata  cara  pelaksanaan  hukuman  mati
diatur dalam Undang-Undang Nomor
2/PnPs/1964  yang  masih  dipedomani  sampai saat ini. Tentang bagaimana caranya melaksanakan  pidana  mati  dalam  lingkungan peradilan    umum,    hal    mana    telah    diatur    di dalam    pasal-pasal  2  sampai  dengan  16 Undang-Undang  Nomor  2  PnPs  Tahun  1964 sebagaimana yang dimaksud di atas, yang telah menentukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a.    dalam  jangka  waktu  tiga  kali  dua  puluh empat  jam  sebelum  saat  pidana  mati  itu dilaksanakan, jaksa  tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya  pidana  mati  tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan  sesuatu,  maka  keterangan atau  pesannya  itu  diterima  oleh jaksa  tinggi atau oleh jaksa tersebut;
b.  apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga  anak  yang  dikandungnya  itu  telah lahir;
c.  tempat  pelaksanaan  pidana mati  ditentukan oleh Menteri  Kehakiman ,  yakni  di  daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah  memutuskan  pidana  mati  yang bersangkutan;
d.  Kepala Polisi dari daerah yang
bersangkutan  bertanggungjawab  mengenai pelaksanaan  dari  pidana  mati  tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi
atau  dari  jaksa  yang  telah  melakukan penuntutan  pidana  mati  pada  peradilan tingkat pertama;
e.  pelaksanaan  pidana  mati  itu  dilakukan  oleh suatu regu  penembak  polisi di  bawah pimpinan dari seorang perwira polisi ;
f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan  (atau  perwira  yang  ditunjuk) harus  menghadiri  pelaksanaan  dari  pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
g.  pelaksanaan  pidana  mati  itu tidak  boleh dilakukan di muka umum ;
h.  penguburan  jenazah  terpidana  diserahkan kepada  keluarga  atau  kepada  sahabat- sahabat  terpidana,  dan  harus  dicegah pelaksanaan  penguburan  dari  penguburan yang  sifat demonstratif, kecuali  demi kepentingan  umum  maka  jaksa  tinggi  atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
i. setelah  pelaksanaan  dari  pidana  mati  itu selesai  dikerjakan,  maka  jaksa  tinggi  atau jaksa  yang  bersangkutan  harus  membuat berita  acara  mengenai  pelaksanaan  dari pidana mati  tersebut,  di mana isi  dari  berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di  dalam  Surat  Keputusan  dari  Pengadilan yang bersangkutan. 52
Eksekusi  hukuman  mati  dengan  cara ditembak sampai mati seperti yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  2  PnPs  Tahun  1964 yang  masih  dipedomani  sampai  saat  ini, dianggap  sebagai  cara  eksekusi  hukuman  mati yang  lebih  baik,  lebih  manusiawi  dan  lebih bermartabat  daripada  cara-cara  yang  lain,
52 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier
Indonesia ,  Penerbit  Armico  Bandung,  Bandung,  1984,  hal. 51-52

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seperti  dipancung,  digantung,  diberi  minum racun  atau  dengan  mendudukkan  terpidana  di kursi  yang  dialiri  dengan  listrik  bertegangan tinggi.
Khususnya dalam eksekusi pidana mati ini, cara menembak terpidana sangat diperhatikan  sekali,  atau  dibuat  sesederhana mungkin.  Hal  ini  terbukti  dari  peluru  yang dipergunakan,  yaitu  hanya  satu  peluru,  karena diantara  senjatasenjata  yang  dipergunakan dalam eksekusi itu hanya satu senjata yang diisi dengan  satu  peluru  dan  siap  tembak.  Hal  ini adalah  untuk  mengantisipasi  efek  psikologis yang  berat  terhadap  anggota-anggota  regu penembak.  Jadi mereka  tidak  akan mengetahui siapa  diantara  mereka  yang  telah  menembak mati  terpidana.  Disamping  itu  juga,  dapat dibayangkan,  apabila  semua  senjata  dari  regu penembak  yang  dipergunakan  dalam  eksekusi hukuman  mati  diisi  peluru  dan  dimuntahkan  ke tubuh  terpidana,  tentunya  tubuh  tersebut  akan hancur atau paling tidak akan koyak-koyak.
Uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan di  atas,  dapatlah  dikemukakan,  bahwa,  bila dipandang  dari  sudut  HAM  maka  tata  cara pelaksanaan  hukuman  mati  yang  diterapkan  di Indonesia adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan HAM.

## III.  Kesimpulan
1.  Indonesia sampai saat ini masih
mempertahankan  hukuman  mati  dalam peraturan    perundang-undangannya    pada umumnya,    khususnya      dalam    KUH. Pidana, karena hukuman mati tidak
bertentangan dengan Pancasila yang merupakan  falsafah  hidup  bangsa  dan sumber  dari  segala  sumber  tertib  hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  hukuman  mati juga  tidak  bertentangan  Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 yang  merupakan  sumber  tertib  hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.  Bila dihubungkan  dengan  HAM,  maka  hukuman mati  mengandung  tiga  parameter,  yaitu  : ancaman hukuman mati, penerapan hukuman mati, dan eksekusi hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu piranti untuk  menjamin,  melindungi,  memelihara, dan  menegakkan  HAM  dalam  masyarakat pada  umunya,  dan  khususnya  HAM  dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan yang  diancam  dengan  hukuman  mati, sesuai  dengan  amanah  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  dan  sila  Kemanusiaan Yang  Adil  Dan  Beradab  dari Pancasila,  dan pasal-pasal  yang  termuat  di  dalam  Bab X A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Tentang    Hak  Asasi Manusia.
2.  Jika  dihubungkan  dengan  Hak  Asasi Manusia, maka terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus dipandang yaitu:
a.  Ancaman hukuman mati;
b.  Penerapan hukuman mati; dan
c.  Eksekusi hukuman mati.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Affandi,  Wahyu., Hakim  dan  Penegakan
Hukum , Alumni, Bandung, 1991.
Chazawi,  Adami., Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  Kedua ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2002.
Departemen Agama RI., Al- Qur’an  Dan Terjemahannya , Jakarta, 1991 Ghazali,  Sarbaini ., Masalah  Pro  dan  Kontra Hukuman Mati , Komunikasi  Almamater FH. UISU, Medan, 1990. Hamzah, Andi, KUH. Pidana dan KUHAP ,Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Harahap, Harief., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,
1993.
Hanafi,  Ahmad., Asas-Asas  Hukum  Pidana
Islam , PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990
Kartanegara, Satochid., Hukum Pidana Kumpulan  Kuliah  dan  Pendapat- Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Dua , Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun. Lamintang, P.A.F., Hukum Penitensier
Indonesia ,  Penerbit  Armico  Bandung, Bandung, 1984.
Muladi., Lembaga  Pidana  Bersyarat ,  Alumni,
Bandung, 1992.
Nasution, Harun., Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya , Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1979 Nawawi Arief, Barda., Bunga Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
R.Wirjono  Prodjodikoro., Asas-Asas  Hukum Pidana  Di  Indonesia ,  PT.  Eresco,
Bandung, 1991
Poernomo,  Bambang, Ancaman  Pidana  Mati Adalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1982 Saleh,  Roeslan., Azas-Azas  Hukum  Pidana ,
Gajah Mada, Yogyakarta, 1994. Saleh,  K.  Wantjik., Pelengkap  KUH.  Pidana ,
Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Waluyo,  Bambang., Pidana  dan  Pemidanaan ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
Yayasan  Proklamasi,  Centre  for  Strategic  and International Studies, Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila , Jakarta, 1976.