WOMEN EMPOWERMENT DALAM PENGGUNAAN KB
WOMEN EMPOWERMENT IN USING FAMILY PLANNING
Dewi Andariya Ningsih Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo Email :dewi14021@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penentuan pilihan  untuk  mengunakan  KB  mencakup  keterlibatan  pasangan  dalam  mengambil sebuah  keputusan  yang  mayoritas  masih  di  kontrol  oleh  keputusan  suami.  Menurut  ICPD  1994, keberlangsungan  rancangan  KB  di  Indonesia  yakni  perempuan  memiliki  posisi  yang  sebanding  dan sejajar dalam penentuan opsi untuk mendayagunakan KB. Selain itu, pilihan dalam memanfaatkan media kontrasepsi  sangat  penting  dipertimbangkan  dari  berbagai  faktor  yaitu  faktor  pasangan,  kesehatan serta faktor alat kontrasepsi. Studi ini yakni merupakan tinjauan literatur untuk menganalisis tentang Women Empowerment dalam  Penggunaan  KB.  Sumber  untuk  melakukan  tinjauan  literatur  ini  meliputi  buku literatur,  tesis  dan  studi  pencarian  sistematis  database  terkomputerisasi.  Berdasarkan  beberapa  jurnal terdapat  2  bagian  dari  kajian  artikel  ini  yaitu Women  Empowerment dan  penentuan  pilihan  dalam menggunakan KB. Women Empowerment  yaitu  memberdayakan perempuan dalam  menentukan pilihan dalam pendayagunaan  metode kontrasepsi. Sedangkan penentuan pilihan dalam  menggunakan KB  yaitu pertimbangan  yang  di  pilih  salah  satunya  (hanya  suami  atau  hanya  istri)  atau  keputusan  tersebut didiskusikan  bersama. Suami  dan  istri  seharusnya  mencari  penjelasan  yang  akurat  tentang  kontrasepsi terlebih  lagi  terkait  kesehatan  reproduksinya  sehingga  bersama-sama  berpartisipasi  serta  memperoleh utilitas  yang  sepadan  dari  petunjuk  dan  fasilitas  KB  Selain  itu,  pilihan  menggunaan  alat  kontrasepsi sangatlah penting dipertimbangkan dari berbagai faktor yaitu faktor pasangan, kesehatan dan bagian alat kontrasepsi.  Diharapkan  kepada  semua  pasangan  agar  meningkatkan  perhatian  dan  komitmen  bersama dan  tidak  memandang  gender  dalam  penentuan  metode  untuk  menggunakan  KB  serta  mendiskusikan permasalahkan  kontrasepsi  serta  kesehatan  reproduksi  tanpa  ada komponen  yang  menjadi  preferensi dalam diskusi maupun penentuan kesimpulan dalam ber- KB.

## Kata Kunci : Women Empowerment, keputusan KB

## ABSTRACT
The determination of choice to use KB involves the involvement of a spouse in taking a decision that the majority is still in control by the husband's decision. According to ICPD 1994, the sustainability of  KB  planning  in  Indonesia  is  that  women  have  equal  and  equal  position  in  determining  the  option  to utilize  family  planning.  In  addition,  the  choice  in  utilizing  contraceptive  media  is  very  important  to  be considered from various factors, namely the couple's factors, health and contraceptive factors.This study is a literature review that tries to analyze the Women Empowerment in use family planning. Sources for conducting  this  literature  review  include  literature  books,  theses  and  systematic  search  studies  of computerized  databases.  Based  on  several  journals  there were two  parts  of  the  study  of  this  article  that was  Women  Empowerment  and  the  determination  of  choice  in  using  KB.  Women  Empowerment was empowering women in making choices in the use of contraceptive methods. While the determination of choice in using KB is the consideration in the choice of one (only husband or only wife) or the decision was  discussed together. Husbands  and  wives  should  seek  an  accurate  explanation  of  contraception especially related to reproductive health so that together participate and obtain equitable utilities from the instructions  and  family  planning  facilities  In  addition,  the  choice  of  use  of  contraceptives  is  very important  to  be  considered  from  a  variety  of  factors  namely  partner  factors,  health  and  parts contraception. It is desirable for all couples to promote mutual attention and commitment and regard not gender in determining methods for using family planning and discussing contraceptive and reproductive health issues without any component of preference in discussions or conclusions in KB.
Keywords: Women Empowerment, KB decision

## PENDAHULUAN
Masih tingginya jumlah penduduk di Indonesia sehingga berdampak  pada  kepadatan  penduduk, sehingga pemerintah  membentuk  suatu stategi untuk mengurangi angka kelahiran  yaitu  dengan  mengadakan program  KB  yang  tujuannya  untuk menurunkan  angka  kelahiran.  Target utama dilaksanakannya rencana keluarga berencana yaitu keluarga. Kepala keluarga  selaku  pengambil  keputusan yaitu  suami,  termasuk  pengambilan keputusan  bagi  dirinya  sendiri  untuk menggunakan  KB  atau  tidak,  demi kesehatan  reproduksinya  secara  otonom serta pasangannya.(Isti, 2010).
Salah  satu  hal  yang  mendukung terhadap pelaksanaan program pemerintah  dalam  memecahkan  masalah kependudukan  di  Indonesia  adalah dengan penetuan pilihan untuk pemakaian  alat  kontrasepsi  dikeluarga. Keberhasilan strategi keluarga berencana didukung  dari  karakter  pribadi  baik  istri maupun  suami.  Partisipasi  utama  dalam agenda KB salah satunya yaitu pemakaian  alat  kontrasepsi.  Hal  yang menjadi  ketertarikan  lebih  yaitu  dari dukungan terhadap pengintensifan potensi  masyarakat  dalam  tata  olah keluarga berencana (KB). Melalui
perencanaan keluarga yang tepat persoalan  kemasyarakatan  yang  akan timbul  dapat  ditangani  dengan  baik. Pemilihan  penerapan  kaidah  kontrasepsi dalam keluarga tentu saja membutuhkan berbagai pertimbangan-pertimbangan, karena  idealnya  individu  dapat  memilih cara/alat  mana  yang  cocok  digunakan. Karakteristik  pribadi  dalam  keluarga maupun  karakteristik  keluarga  dapat memengaruhi pemilihan keputusan dalam pemanfaatan metode kontrasepsi.(Setiadi & Iswanto, 2015). Dalam penerapan program
keluarga berencana itu sendiri perempuan  cenderung  dianggap  sebagai objek.  Hal  ini  berkorelasi  dengan pencapaian  sasaran  program  KB.  Secara nyata, pihak yang paling merasa dirugikan  oleh  adanya  pelaksanaan program  KB  yaitu  perempuan.  Hal  ini berlandaskan  fakta  bahwa  mayoritas macam - macam kontrasepsi di konstruksi  untuk  perempuan  sehingga perempuan  dijadikan  landasan  program KB  (Marpaung,  2015).  Semua  pasangan tanpa  memperhitungkan  agama,  umur, suku,  sosial  dan  sebagainya  memiliki kebebasan yang selaras untuk menetapkan secara bebas dan beresponsibilitas  jika  diilihat  dari  aspek hak reproduksinya. Sama hal nya dengan
perempuan memiliki keleluasaan
memastikan  keputusan  untuk  ber-KB dan  menentukan  alat  kontrasepsi  yang akseptabel untuk dirinya.(Makarao, 2009).
Program KB  Nasional  tidak hanya berkiblat kepada persoalan penanggulangan  pertumbuhan  penduduk tapi  untuk  menaikkan  nilai  kehidupan dan  kesejahteraan  penduduk  Indonesia. Tetapi  sayangnya  program  KB  belum seutuhnya  dapat  berfaedah  dengan  baik. Masih  banyak  kejadian yang  tampak  di lapangan misalnya, adanya ketidakcocokan tekhnik kontrasepsi yang digunakan, terlebih menimbulkan kekhawatiran terhadap bahaya kesehatan di  akibatkan  oleh  pemilihan  ketetapan pemakaian  metode  kontrasepsi  yang bukan atas harapan sendiri serta informasi yang terbatas. Keputusan yang berbeda  dapat  ditimbulkan  dari  kognisi yang  berbeda  dari  masing - masing pasangan  terkait  keluarga  berencana. Tampaknya pemaksaan kehendak terhadap  penentuan  keputusan  terjadi antar individu. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang karakteristik dari masing-masing individu tersebut. Sehingga
keberlangsungan program keluarga berencana  ditentukan  oleh  pengambilan
keputusan  yang  munasabah  (Setiadi  & Iswanto,  2015).  Untuk  itu  hal  pokok yang mesti dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan mengenai tanggung jawab reproduksi untuk mengubah  pola  pikir  yang  salah  dari kaum laki-laki tentang kebebasan reproduksi perempuan.
Hasil pemantauan yang dilakukan  oleh  penyusun  pada  bulan Januari - Maret  2017  pada  sepuluh pasangan  akseptor  KB  aktif  di  wilayah kerja  Kecamatan  xxx  Kabupaten  ABCD menunjukkan  bahwa  kebanyakan  yang memakai alat kontrasepsi ialah perempuan.  Hanya  10%  pengguna  KB laki-laki  yaitu  menggunakan  kondom. Ada  beberapa  istri  yang  menuturkan bahwa  suami mereka  tidak  tau  menahu terkait alat kontrasepsi apa yang dipakai. Yang mereka tau hanya bagaimana tidak terjadi kehamilan. Sehingga pihak perempuan yang mencari solusi kontrasepsi  apa  yang  akurat  untuk dirinya.  Alasan  lainnya  pihak  laki-laki enggan  ber  KB karena  budaya  yang  ada di  sekelilingnya  hanya  perempuan  yang menggunakan  KB.  Dan  ada  rasa  kurang percaya diri apabila membahas kontrasepsi  KB  pada  laki-laki.  Kondisi ini  sering  kali  menjadi  penyebab pengambilan  keputusan  secara  sepihak.
Selain  itu,  kurang  terjalinnya  hubungan yang  berkualitas  antara  pasangan  suami dan istri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  dalam  suatu  pernikahan, setiap  pasangan  selalu  berperan  serta dalam  permasalahan  yang  melibatkan rumah tangga mereka seperti pengambilan  keputusan.  Pengambilan keputusan  itu  bisa  berupa  pendidikan, aturan  yang  berlaku  di  rumah  tangga pendayagunaan  penghasilan,  penyaluran aspirasi  termasuk  keputusan  dalam berkeluarga berencana (Osamor & Grady, 2016). Dalam menetukan pilihan untuk  memutuskan  sesuatu  seyogyanya dirundingkan  oleh  pasangan  secara selaras  untuk  perkara  krusial  dan proporsi  besar  untuk  kapasitas  sebuah keluarga.  Pengambilan keputusan  secara umum  tetap  di  kontrol  oleh  laki-laki karena  mereka  merasa  memiliki  peran sebagai  pemimpin  rumah  tangga  dan berkewajiban memberi penghidupan pada keluarga sehingga sesuatu hal yang berhubungan dengan penggunaan penghasilan  tetap  ditetapkankan  oleh laki-laki misalnya kepemilikan rumah.(Hia, 2010).
Hal  itu  didukung  oleh  (Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  1974) menetapkan  bahwa  peran  suami  adalah sebagai  pemimpin  dalam  rumah  tangga dan  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga. Suami  wajib  mengayomi  istrinya,  dan memberi segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kapabilitasnya  (pasal  34(1)).Sedangkan tugas istri adalah mengerjakan pekerjaan rumah  tangga  sebaik - baiknya  (pasal 34(2)).  Berdasarkan  pengklasifikasian kapasitas  tersebut,  tugas  perempuan yang sahih adalah peran kerumahtanggaannya  sehingga  memicu rendahnya  pengambilan  keputusan  yang bersifat internal dan reproduktif, sedangkan suami berfungsi pada pengambilan  keputusan  dalam  rumah tangga  yang  bersifat  publik.  Meskipun demikian, istri tidak sepenuhnya memiliki campur tangan pada pengambilan  keputusan  terkait  hal-hal reproduksi  sebagaimana  kasus,  sering terjadinya  istri  melakukan  pengguguran kandungan  karena  permintaan  suami. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hak- hak reproduksi perempuan masih dibawah  kendali  suami  (Notoatmodjo, 2012)  Hal  ini sesuai  dengan  yang diungkapkan  Saptiawan (2009)  suami memiliki  tanggung  jawab  yang  sangat subtansial,  terutama  pada  pengambilan
keputusan berhubungan
dengan
reproduksi pasangannya termasuk dalam
keputusan menggunakan KB dan menurut (Sulastri, 2013). Responsibilitas penentuan serta pemanfaatan alat kontrasepsi diserahkan semata-mata pada perempuan.
Peran perempuan masih diskriminatif untuk
mengambil keputusan di dalam keluarga atau urusan regional  keluarga,  sedangkan  suami masih  sebagai  orang  yang  menentukan kebijakan  yang  menonjol serta  memiliki pandangan  bahwa  suami  yang  harus dihargai  dalam  pengambilan  keputusan karena sudah konvensional dalam masyarakat  serta  diikuti  secara  turun menurun sebagai kepala keluarga (León, Lundgren,  Sinai,  Sinha,  &  Jennings, 2014).  Sedangkan  pendidikan  formal maupun  tidak  formal  sangat  berdampak pada  penentuan  pilihan  dalam  keluarga dimana perempuan yang bekerja mendongkrak pendapatan dan pengeluaran  keluarga  yang  diharapkan tidak memprioritaskan pendidikan hanya untuk anak laki-laki saja tetapi memberi kesempatan kepada semua anak laki-laki dan  perempuan  (Larsson  &  Stanfors, 2014).  Pendidikan  dapat  meningkatkan penggunakan,  dan  mempromosikan  alat kontrasepsi dan praktek-praktek
kesehatan  reproduksi  (Samarakoon  & Parinduri, 2015).
Pengetahuan  dan  pemakaian  alat kontrasepsi berkembang dengan meningkatkan  pendidikan  perempuan. Selanjutnya pemberdayaan tersebut cenderung untuk mempromosikan
kesejararan antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan pemberdayaan  perempuan  di  domain publik (Nanda, Schuler, & Lenzi, 2013). Hal ini menginstruksikan bahwa kapitalisasi
dalam pendidikan perempuan  merupakan  strategi  penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan  untuk  menjadi  diri  mereka sendiri,  yang  merupakan  harapan  yang diinginkan  dalam  dan  dari  dirinya sendiri, serta berperan dalam meningkatkan  standar  hidup  generasi sekarang  serta  masa  depan  di  negara berkembang  (Andalon,  Williams,  & Grossman, 2014).
Kaum laki-laki
masih menempatkan perempuan sebagai subordinat.  Akibatnya  mereka  bahkan tidak  bisa  menetapkan  pilihan  penting terkait  fungsi  reproduksinya,  seperti kapan  mereka  menikah,  mengggunakan alat  reproduksi  yang  cocok,  serta memiliki  anak  dengan  kuantitas  dan jarak  yang  tepat  dengan  keadaan
kesehatan  reproduksi  mereka.  Desain sosial  serta  budaya  yang ada  di
masyarakat juga
menempatkan
perempuan sebagai satu-satunya pemegang  beban  reproduksi  karena  hal itu  dianggap  sebagai  kodrat  kaum perempuan  (Juliastuti,  2009).  Saat  ini pembangunan perempuan sedang ditingkatkan. Kita dapat melihat kedudukan  perempuan Indonesia  dan berbagai  kedudukannya  serta  situasi taksis.  Keberagaman  kapasitas  tersebut memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia  merupakan  potensi  yang terpendam apabila ditingkatkan kualitasnya  dan  diberikan  peluang  yang sama untuk berperan. Meskipun berbagai peradaban perempuan telah dapat terkonfigurasikan, pelaporan jumlah penduduk  yang  perempuan  saat  ini berdaya guna menduduki kapasitas yang strategis  tetapi  dalam  sikap  untuk menentukan pilihan masih sangat terbatas  termasuk  yang  berhubungan dengan kesehatan dengan dirinya sendiri (Marpaung, 2015).
Dalam kehidupan sehari-hari keluarga berkali-kali bersinggungan dengan  masalah  pengambilan  keputusan mengenai  hal-hal  yang  berhubungan dengan  kebutuhan  anggota  keluarganya. Pada  umumnya,  apabila  hal  tersebut
menyangkut  keperluan  seluruh  anggota keluarga,  keputusan  sebaiknya  diambil dari  hasil  kesepakatan  bersama,  baik tentang  isi  keputusan  maupun  tentang siapa  yang  dianggap  paling  akseptebel untuk menentukan pilihan terakhir (Ihromi,  2009).  Secara  umum  jika didasarkan  pada  tendensi  masyarakat, citra seorang perempuan selalu diibaratkan  lebih  rendah  daripada  pria.
Banyak fenomena  yang mengungkapkan bahwa kebanyakan perempuan terkecualikan dari kewajibannya, posisinya  di  bawah  dari  laki-laki. Seharusnya perempuan dan pria mempunyai  oportunitas  dan  keleluasaan yang  sepadan  dalam  hak  bersuara  dan berpendapat dan mengaktualisasikan dirinya sehingga terwujud sebuah koherensi  yang  berfaedah  (Mudzhar, 2009).
Persoalan penentuan pilihan sering  terjadi  pada  keluarga  yang  terdiri dari  suami  dan  istri  yang  sama-sama memiliki  andil  yang  penting  dalam rumah  tangga.  Potret  keluarga  yang berkuasa suami ditanamkan pada keluarga  dengan  nilai-nilai  dan  tindakan konservatif terhadap kedudukan perkawinan.  Pemasukan  suami  yang lebih tinggi menjadikan suami mempunyai  kapasitas  finansial  dalam
keluarga,  sebaliknya  jika  pendapatan suami sedikit, maka istri ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan  keluarga  (Sutisna,  2010). Konstruksi  sosial  di  masyarakat  yang membagi-bagi  tugas  antara  pria  dan perempuan seringkali merugikan perempuan.  Perempuan  yang  bekerja mengurusi rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi.  Nilai  perempuan  sebagai  ibu adalah  suatu  nilai  yang  sakral  yang penuh  dengan  pengabdian.  Terminologi tugas rangkap  tiga yang  dimiliki perempuan  yaitu  :  peran  profitabel (mencari  nafkah),  peran  reproduktif (mempersiapkan semua kebutuhan keluarga baik suami maupun anak anak), serta  kapasitas  kemasyarakatan  (arisan dan pengajian) (Daulay, 2010).
Ditinjau  dari  sisi  hak  reproduksi tersurat bahwa setiap individu baik laki- laki  maupun  perempuan  tanpa  melihat kelas,  sosial,  suku,  umur,  agama,  dan lain-lain  memiliki  hak  yang  sama  untuk menentukan  secara  independen  dan berkomitmen.  Dengan  kata  lain  dapat diterangkan  bahwa  setiap  perempuan mempunyai  kewenangan  memutusan untuk menggunakan KB dan menetapkan  metode  kontrasepsi  yang cocok untuk dirinya (Everet, 2012). Hak
untuk  menggunakan  kontrasepsi  adalah komponen dari hak kesehatan reproduksi dan  tidak  dapat  di  abaikan.  Walaupun penentuan mufakat dalam pendayagunaan  kontrasepsi  dilakukan bersama  sama  antara  pasangan  tetapi masih di pengaruhi oleh suami sehingga menunjukkan kurangnya woment
Empeworment (Kibira, Ndugga,
Nansubuga,  Sewannonda,  &  Kwagala, 2014).
Menurut  hasil penelitian  bahwa dukungan  suami  mempunyai  hubungan dalam  menetukan  pilihan  penggunaan metode  kontrasepsi,  tetapi  suami  belum berkontribusi dalam pemilahan cara atau jenis alat kontrasepsi. Hal ini dipengaruhi  beberapa  faktor  misalnya kurang pengetahuan suami terkait metode  kontrasepsi  dan  pentingnya pemberian dukungan dalam memilih alat kontrasepsi, kegiatan suami dalam mengaktualkan perannya sebagai pemimpin dalam keluarga dalam mencari nafkah untuk memenuhi keperluan  keluarga.  Hal  ini  sesuai dengan  konsep (Friedman,  Bowden,  & Jones, 2010). Faktor yang mempengaruhi  adanya  dukungan  suami yaitu  tahap  perkembangan,  tingkat pengetahuan, faktor emosi, faktor spiritual,  implementasi  di  keluarga,
tingkat  sosial  ekonomi  dan  faktor  latar belakang  budaya.  Penelitian (Isti,  2010) menunjukkan faktor yang mempengaruhi dukungan  suami  salah  satunya  yaitu tingkat  pengetahuan,  dimana  semakin baik  tingkat  pengetahuan  suami  tentang alat  kontrasepsi  maka  semakin  efektif pula  dukungan  yang  diberikan  suami dalam  menetukan  alat  kontrasepsi. (Nuryati & Fitria, 2014) juga mengungkapkan ada kaitan yang berpengaruh  antara  dukungan  suami dengan  pemilahan  alat  kontrasepsi. Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  tinggi  pengayoman  dari  suami. maka  semakin  tinggi  pula  prosentase penerapan metode kontrasepsi yang tepat dengan individualitas dan kebutuhan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penentuan pilihan dalam penggunaan KB sangat dipengaruhi oleh Women Empowerment yang ditunjukkan dengan dominasi suami dalam pemilihan kontrasepsi  dan  penentuan  keputusan yang kurang berpihak kepada perempuan. Sehingga
perlunya kontribusi suami dalam  menentukan KB apa yang tepat digunakan.
Saran penelitian ini  yaitu seluruh pasangan  agar  menerima  pendapat, merespon,  menghargai  dan  mempunyai
kewajiban  bersama  terhadap  hak-hak reproduksi dalam penggunaan KB khususnya  menentukan  pilihan  untuk menggunakan  KB  agar  tercapai  fungsi reproduksi  secara  sehat  dan  aman  dan tidak memandang gender dalam menentukan pilihan untuk mengggunakan KB. Bagi tenaga kesehatan diharapkan  agar  tetap  memberikan pengarahan  dan  diseminasi  pada  setiap pasangan  yang  ingin  menggunakan  KB khususnya dalam pengambilan keputusan. Masyarakat hendaknya senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuannya  tentang  kontrasepsi, mengikuti  konseling  dan  pertemuan- pertemuan  yang  dibuat  oleh  Puskesmas maupun  tenaga  kesehatan,  sehingga masyarakat  mengetahui  jenis,  manfaat, kelebihan,  kelemahan  dan  efek  samping kontrasepsi dan masyarakat dapat memilih  jenis  kontrasepsi  yang  cocok sesuai dengan kespesifikan dan keperluan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andalon, M., Williams, J., & Grossman,
M. 2014. Working Paper :
Empowering  Women :  The  Effect of  Schooling  on  Young  Women’s
Knowledge and Use of
Contraception. IZA.
Daulay. 2010. Perempuan  dan  Kemelut
Gender. Medan: USU Press.
Everet,  S. 2012. Buku  Saku  Kontrasepsi
dan Kesehatan Seksual Reproduktif. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran EGC.
Friedman,  M.  .,  Bowden,  V.  .,  &  Jones, E. G. 2010. Buku Ajar
Keperawatan Keluarga :  Riset, Teori dan Praktek. Jakarta: EGC. Hia. 2010. Hak  Kesehatan  Reproduksi Perempuan di Kecamatan Mandrehe  Kabupaten  Nias  Barat Tahun  2010.  Tesis  Program  Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat  Program  Pasca  Sarjana Universitas Sumatera Utara. Ihromi,  T.  O. 2009. Para  Ibu  Yang Berperan Tunggal Dan Yang Berperan Ganda. Jakarta: FEUI. Isti,  H. 2010. Studi  Deskriptif  Faktor Faktor yang Mempengaruhi Dukungan  Suami  dalam  Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)  di  Kelurahan Sekarang  Kecamatan  Gunung  Pati Kota Semarang. Universitas Diponogoro. Juliastuti, D. 2009. Pengambilan Keputusan  Pemakaian  Kontrasepsi Pada  Ibu  Grande  Multipara  Di Kabupaten Tangerang : Studi Grounded Theory.
Kibira, S. P. S., Ndugga, P., Nansubuga, E., Sewannonda, A., & Kwagala, B. 2014. Contraceptive Uptake Among Married  Women  in  Uganda :  Does
Empowerment Matter ? African Popuation Studies, 28(2), 968 – 977. Larsson,  C.,  &  Stanfors,  M. 2014.
Women ’ s Education ,
Empowerment  ,  and  Contraceptive Use  in  s  ub- Saharan  Africa
:
Findings from Recent Demographic and Health Surveys. African
Population  Studies, 28(2),  1022 – 1034.
León,  F.  R.,  Lundgren,  R.,  Sinai, I., Sinha,  R.,  &  Jennings,  V. 2014. Increasing  Literate  and  Illiterate Women  ’  s  Met  Need  for
Contraception  Via  Empowerment : A Quasi-Experiment in Rural India. Reproductive  Health, 11(74),  1 – 10. Retrieved from http://www.reproductive-health- journal.com/content/11/1/74RESEA RCH
Makarao,  N.  R. 2009. Gender  dalam
Bidang Kesehatan. Bandung: Penerbit Alfabeta. Marpaung, L. F. B. 2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan keputusan Untuk Ber- KB  Pada  Pasangan  Usia  Subur (PUS)  Di  Kelurahan  Harjo  Sari  1
Kecamatan  Medan  Amplas  Tahun 2014.
Mudzhar. 2009. Kepemimpinan  Wanita
dalam Perspektif Agama dan Sejarah Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nanda,  G.,  Schuler,  S.  R.,  &  Lenzi,  R. 2013.  The  Influence  Of  Gender Attitudes  On  Contraceptive  Use  In Tanzania :  New  Evidence  Using Husband’s  And  Wives'  Survey Data. J. Biosoc, 45(May), 331 – 344.
http://doi.org/10.1017/S002193201 2000855 Notoatmodjo, S. 2012. Promosi
Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Nuryati, S., & Fitria, D. 2014. Hubungan
antara  Pengetahuan  Suami  tentang KB  dengan  Partisipasi  Suami dalam ber-KB di Kelurahan Kemang Kabupaten Bogor. Stikesnh.ac.id. Osamor,  P.  E.,  &  Grady,  C.  2016. Women  ’  s  Autonomy  in  Health Care Decision- Making in
Developing Countries : A Synthesis of  the  Literature. International Journal  of  Women’s  Health , 8,
191 – 202.
Samarakoon,  S.,  &  Parinduri,  R.  A.
(2015).  Does  Education  Empower
Women ? Evidence from Indonesia.
Elsevier, 66, 428 – 442. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2 014.09.002 Saptiawan. 2009. Gender dan Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Setiadi, & Iswanto, L. 2015. Pengambilan Keputusan Penggunaan  Alat  Kontrasepsi  Istri Dalam  Keluarga. Populasi, 23,  20 –
34. Sulastri,  S. 2013.  Hubungan  Dukungan Suami  dengan  Minat Ibu  dalam
Pemakaian  Kontrasepsi  IUD  Di Bergas. E-Jurnal Gizi Dan
Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran, 2, 64 – 72.
Sutisna.  2010. Perilaku  Konsumen  dan
Komunikasi  Pemasaran.  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. 1974.