## EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR P2KP
(STUDI KASUS PADA KELURAHAN PANCORAN MAS-DEPOK,

## JAWA BARAT)
Tety Elida 1
Beny Susanti 2
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424
12 {tety,bsanti}@staff.gunadarma.ac.id

## Abstract
Potential small business needs to be developed to improve the poor living conditions and promote  economic  growth.  Urban  Poverty  Alleviation  Program  (P2KP)  is  one  of government  programs  intended  to  empower  the  community.  This  study  aims  to  find  out the effectiveness of the distribution procedures and the effectiveness of the management of revolving funds received by the small and medium enterprises (SMEs) in rural areas. The object research were 85 SMEs, taken by simple random sampling at Pancoran Mas, Depok.    The  effectiveness  of  the  procedure  analyzed  with  satisfaction  scores,  and  the effectiveness  of  the  financial  performance    analyzed  on  the  basis  of  loan  funds  at  risk, portfolio at risk, coverage cost, return on investment. The result shows, in general, SMEs were  satisfied  with  the  distribution  procedures.  According  to  World  Bank  standar,  the effectiveness  of  the  financial  performances  are  minimum,  and  this  condition  affected  by the refund rate.
Keywords : effectiveness of a revolving fund, P2KP, empowerment of small and medium enterprises

## Abstrak
Potensi  usaha  kecil  perlu  dikembangkan  guna  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi.  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan  (P2KP) adalah  salah  satu    program  pemerintah  yang  dimaksudkan  sebagai pemberdayaan  masyarakat.    Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  efektivitas  prosedur penyaluran  dan  efektivitas pengelolaan  dana bergulir yang  diterima  masyarakat miskin di daerah pinggiran.  Pengambilan contoh dilakukan secara acak sebanyak 85  kelompok swadaya  masyarakat,  pada  kelurahan  Pancoran  Mas  Depok.    Efektivitas  prosedur penyaluran  dana  dianalisis  berdasarkan  skor  kepuasan  sampel  sedangkan  efektivitas pengelolaan dana dianalisis berdasarkan loans at risk, portofolio at risk, cost covarage, return  on  investment.    Pada  umumnya  kelompok  swadaya  masyarakat  merasa  puas dengan  prosedur  penyaluran  dana  yang  baik.      Efektivitas  pengelolaan  dana  termasuk pada kategori minimum , hal ini  dipengaruhi oleh tidak lancarnya tingkat pengembalian dana.
Kata Kunci : efektivitas dana bergulir, P2KP, pemberdayaan usaha kecil

## PENDAHULUAN
Permasalahan  kemiskinan  di  Indo- nesia  sudah  sangat  mendesak  untuk  di-
tangani.  khususnya  di  wilayah  perkotaan pinggiran.    Dalam  rangka  mendorong kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  dan terciptanya  pemerataan  pembangunan
melalui  perluasan  lapangan  kerja  dan kesempatan  berusaha,  perlu  dikembang- kan  potensi  usaha  kecil  dan  koperasi. Usaha-usaha  tersebut  didorong  untuk menjadi  tangguh  dan  mandiri  sehingga dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masya- rakat.
Usaha  kecil  dan  menengah  (UKM) dan  usaha  mikro  merupakan  kegiatan perekonomian  sebagian  besar  rakyat Indonesia  baik  di  wilayah  pedesaan maupun  perkotaan  yang  mencakup  ber- bagai jenis lapangan usaha, baik pertanian, perdagangan, industri dan jasa- jasa.    Kementrian  Koperasi  dan  UKM dalam  rangka  mendukung  UKM  dan pengembangan  ekonomi  lokal  telah melaksanakan  berbagai  jenis  program.
Program-program  tersebut  merupakan stimulasi  pembelanjaan  bagi  daerah,  dan di  sisi  lain  sebagai  upaya  penguatan  bagi pengembangan economic  and  social capital di  daerah  melalui  pengembangan ekonomi  kerakyatan  (Triyono  &  Aedah, 2006).
Usaha  Mikro  mempunyai  peran penting  dalam  pembangunan  ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih  tinggi  dan  investasi  yang  lebih kecil,  sehingga  usaha  mikro  lebih  flek- sibel  dalam  menghadapi  dan  beradaptasi dengan perubahan pasar.  Hal ini menye- babkan  usaha  mikro  tidak  terlalu  ter- pengaruh  oleh  tekanan  eksternal,  karena dapat  mengurangi  impor  dan  memiliki kandungan  lokal  yang  tinggi.    Oleh karena  itu  pengembangan  usaha  mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi  ekonomi  dan  perubahan struktur  sebagai  prakondisi  pertumbuhan ekonomi  jangka  panjang  yang  stabil  dan berkesinambungan.    Di  samping  itu  ting- kat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro daripada yang terjadi di perusahaan  besar  (Sutrisno  &  Lestari, 2006).    Penelitian  lain  yang  dilakukan Khandker  (2005)  di  Bangladesh  menye- butkan bahwa program pembiayaan usaha bagi  masyarakat  kecil  dapat  mengurangi
kemiskinan  dan  memberikan  dampak ekonomi  yang  positif  bagi  kegiatan ekonomi di lingkungan setempat.
Kelompok  Keswadayaan  Masya- rakat  (KSM)  adalah  kelembagaan  yang dirancang  untuk  membangun  kembali kehidupan  masyarakat  mandiri  yang mampu mengatasi kemiskinannya sendiri. Kelompok  ini  merupakan  badan  usaha kecil yang memilki kelompok usaha yang sejenis.    Kendala  yang  paling  banyak  di- temui  pada  kelompok  usaha  ini  adalah pendanaan.    Sutrisno  dan  Lestari  (2006) menyatakan  bahwa  hanya  sebagian  kecil (37%)  industri  kecil  yang  memanfaatkan dana  perbankan  untuk  menutupi  ke- kurangan  modal  usahanya.    Rendahnya persentase  pemanfaatan  dana  perbankan disebabkan  kesulitan  dalam  memenuhi persyaratan  perbankan,  birokrasi  dan prosedur yang cukup rumit.
Program  penanggulangan  kemis- kinan  di  perkotaan  (P2KP) merupakan program  pemerintah  yang  secara  sub- stansi  berupaya  dalam  penanggulangan kemiskinan  melalui  konsep  memberda- yakan  masyarakat  dan  pelaku  pem- bangunan  lokal  lainnya,  termasuk  Pe- merintah  Daerah  dan  kelompok  peduli setempat.    Pemerintah  menyalurkan  dana P2KP melalui kelurahan.  Tiap kelurahan penerima  bantuan  harus  memiliki  Badan Keswadayaan    Masyarakat  yang  akan mengkoordinasi  bantuan  dana  kepada KSM  yang  berada  di  wilayahnya  (P2KP, 2008).
Seiring  dengan  perkembangan  eko- nomi  daerah,  jumlah  program  bantuan dana  terhadap  usaha  kecil  di  kota  Depok semakin  bertambah.    Pertambahan  kuan- titas  ini  seharusnya  diikuti  dengan evaluasi  terhadap  pengelolaan  dana  yang diterima.    Pengelolaan  dana  yang  baik secara  intuitif,  akan  membuka  peluang usaha  dan  memberikan  dampak  positif bagi masyarakat sekitarnya.  Oleh karena itu,  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui efektivitas  prosedur  penyaluran  dan pengelolaan  dana  bergulir  yang  diterima
kelompok  swadaya  masyarakat  melalui program  P2KP  pada  kelurahan  Pancoran Mas Depok.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  85 Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM) yang  ada  di  kelurahan  Pancoran  Mas, Depok.    KSM    diambil  secara  acak, masing-masing  yang  bergerak  pada bidang  manufaktur,  jasa  dan  dagang. Data  yang  diperlukan  adalah  laporan keuangan    berupa  neraca  dan  laba  rugi selama  3  tahun,  yaitu  tahun  2004-2006, yang digunakan untuk menilai efektivitas
pengelolaan  dana.  Selain  itu  efektivitas prosedur  penyaluran  dana  diperoleh  dari kuesioner  yang  menggunakan  skala Likert  dengan  4  tingkat  respon,  yaitu  4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju.
Pada  bulan  Pebruari  2008  pihak Bank  Dunia  menetapkan  4  indikator kinerja  keuangan  PNPM-P2KP  dalam kegiatan  pengelolaan  dana  pinjaman bergulir seperti yang tertera pada Tabel 1. Indikator-indikator  inilah  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  pengukuran dalam  monitoring  dan  evaluasi  kinerja keuangan  lembaga  penerima  bantuan dana.

## Tabel 1. Indikator Kinerja Keuangan  Lembaga Penerima Dana Pinjaman Bergulir
Indikator Kinerja Memuaskan Minimum Penundaan LAR <10% <20% >40% PAR <10% <20% <25% Ccr >125% >100% >75% ROI >15% >0% <0%
Rumus  yang  digunakan  untuk  meng- hitung  keempat  indikator  tersebut  adalah sebagai berikut :
1. LAR (Loans  at  Risk) merupakan indikator  yang  menunjukkan  risiko yang  ditanggung  oleh  pemberi  pin- jaman (UPK) yang disebabkan adanya KSM  yang  menunggak  angsuran pinjaman 3 bulan atau lebih.
2. PAR  ( Portofolio  at  Risk) merupakan indikator  yang  menunjukkan  risiko yang  ditanggung  oleh  pemberi  pin- jaman (UPK) yang disebabkan adanya saldo  pinjaman  yang  menunggak angsuran pinjaman 3 bulan atau lebih.
3. CCr  ( Cost  Coverage) merupakan indikator  yang  menunjukkan  kemam- puan  pendapatan  UPK  dalam  me- nutup seluruh biaya operasional UPK.
4. RoI (Return  on  Investement) meru- pakan  indikator  yang  menunjukkan kemampuan  modal  awal  dana  pin-
jaman  bergulir  UPK  dalam  men- ghasilkan keuntungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelompok  Swadaya  Masyarakat yang  ada  dikelurahan  Pancoran  Mas Depok,  terkoordinir  dalam  suatu  badan yang disebut Badan Keswadayaan
Masyarakat  (BKM)  Bina  Budi  Mulya. Sejak  mulai  digulirkannya  dana  pada tahun  2004  jumlah  penerima  dana sebanyak 163 kelompok swadaya  masya- rakat  (KSM).    Pada  tahun  berikutnya jumlah  penerima  dana  KSM  tidak bertambah,  tetapi  ada  penerima  dana perorangan  sebanyak  98  orang.    Setahun kemudian  jumlah  KSM  penerima  dana bertambah  menjadi  172  kelompok  dan 243 penerima perorangan (Tabel 2).
Penerima  dana  perorangan  agak bertentangan  dengan  konsep  P2KP  yang menginginkan  KSM  sebagai  lembaga
masyarakat  terkecil  yang  mampu  mela- kukan  pembinaan    mandiri  pada  penge- lolaan usaha ekonomi yang sejenis. BKM Bina  Budi  Mulya  memutuskan  mela- kukan  penyaluran  dana  kepada  usaha perseorangan  setelah  terjadi  penolakan
sebagian anggota kelompok dalam memikul  beban  usaha  yang  macet  ang- gota  kelompoknya  (tanggung  renteng). Anggota  kelompok  tersebut  kemudian mulai  memisahkan  diri  sebagai  usaha perseorangan.
Tabel 2.  Jumlah Dana dan Jumlah Penerima Dana
Tahun Jumlah Dana Jumlah Penerima Dana Kelompok Perorangan 2004 Rp 388.000.000 163 - 2005 Rp 320.900.000 163 98 2006 Rp 219.305.500 172 243
Jumlah  dana  awal  yang  disalurkan pada  tahun  2003  adalah  300  juta  rupiah. Setahun  kemudian  jumlah  dana  yang disalurkan  meningkat  hampir  30%.    Hal ini  menunjukkan  cukup  berhasilnya perguliran dana pada tahun pertama.  Dua tahun  berikutnya  jumlah  dana  yang digulirkan  semakin  menurun,  bahkan  di tahun  2006  terjadi  penurunan  jumlah dana  sebesar  43%  dibandingkan  dengan tahun 2004.

## Efektivitas Prosedur Penyaluran  Dana Bergulir
Efektivitas  prosedur  penyaluran dana  dinilai  dengan  efektivitas  proses seleksi dan proses penyaluran dana.  Pada penelitian  ini,  kami  mengeksplorasi  apa- kah  proses  seleksi  dilakukan  secara  ter- buka,  pemberitahuan  jelas  dan  prosedur- nya  sederhana.    Gambar  1  memperlihat- kan  bahwa  secara  umum,    para  KSM memberikan penilaian yang baik terhadap proses  seleksi  yang  dilakukan  yang ditunjukkan  dengan  skor  puas  sebesar 791,  nilai  ini  lebih  besar  dari  765  yaitu skor puas berdasarkan skala Likert.
Proses  seleksi  dinilai  sederhana, mudah  dipahami,  dan  dilakukan  secara terbuka  yang  ditandai  dengan  skor  yang
lebih  besar  dari  255.    Dengan  demikian proses  seleksi  pengajuan  dana  bergulir pada  kecamatan  Pancoran  Mas  Depok, dinilai  sudah  sesuai  dengan  prinsip universal  kemasyarakatan  P2KP  yaitu transparansi  dan  prinsip  universal  kema- nusiaan yaitu jujur dan adil (P2KP, 2008).
Proses  penyaluran  dana  secara umum  dinilai  kurang  memuaskan  yang ditandai dengan skor yang lebih kecil dari 765  (Gambar  2).  Tiga  indikator  yang digunakan  pada  penilaian  ini  yaitu ketepatan  sasaran,  ketepatan  waktu  serta kecepatan  proses,  mempunyai  skor  yang lebih  kecil  dari  skor  puas  skala  Likert. Skor kepuasan KSM mendekati nilai puas skala  Likert,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  proses  ini  tidak  terlalu  buruk dimata KSM.
Secara  umum  prosedur  penyaluran dana  bergulir  cukup  baik.  Penyaluran dana  dinilai  transparan,  akuntabel,  tepat sasaran  serta  tidak  bertele-tele.    Hasil  ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasan  (2006)  pada  KSM  di  kota  Bogor. Oleh  karena  itu  pembinaan  pemerintah daerah  perlu  dilakukan  tidak  hanya  pada KSM sebagai kelompok usaha tetapi juga kepada  BKM  sebagai  pengelola  per- guliran dana.
Gambar 1.  Persepsi KSM terhadap Proses Seleksi P2KP
Gambar 2.  Persepsi KSM terhadap Proses Penyaluran Dana

## Kinerja Keuangan
Berdasarkan  standar  bank  dunia, indikator  kinerja  keuangan  dari  suatu BKM  ditentukan  oleh  nilai  LAR,  PAR,
CCr  dan  RoI.      Nilai  indikator  kinerja keuangan  BKM  Budi  Mulya  selama  3 tahun tertera pada Tabel 3.
Tabel 3.Kinerja Keuangan BKM Bina Budi Mulya
Indikator Kinerja Tahun 2004 2005 2006 LAR 20% 73% 53% PAR 16% 64% 61% Ccr 121% 296% 140% RoI 1%
7% 3% 268 264 259 0 85 170 255 340 Terbuka Mudah dipahami Sederhana 0 255 510 765 1020 Total Skor Skor 791 243 246 252 0 85 170 255 340 Cepat Tepat waktu Tepat sasaran 0 255 510 765 1020 Total Skor 741
Nilai  Loan  at  Risk  (LAR)  pada tahun  2004,  menunjukkan  bahwa  ada 20%  dari  KSM  mengalami  kesulitan untuk  membayar  angsuran  pinjaman. Pada  tahun  berikutnya  nilai      LAR  ini naik  sebesar  73%,  yang  menunjukkan bahwa  jumlah  KSM  yang  menunggak semakin  besar.    Hal  ini  sejalan  dengan data  angsuran  pinjaman  BKM  Bina  Budi Mulya,  yang  menunjukkan  jumlah  KSM yang  menunggak  pada  tahun  2004 sebanyak  34  dan  setahun  kemudian jumlah ini  naik cukup signifikan sebesar 194  KSM.    Pada  umumnya  KSM menunggak  lebih  dari  3  bulan.    Pada tahun  2006  nilai  LAR  cenderung  turun dibandingkan  tahun  2005  dengan  nilai 53%.    Pada  tahun  ini  proses  seleksi pemberian  pinjaman  dilakukan  lebih selektif,  mengingat  jumlah  KSM  yang menunggak pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar
Indikator yang kedua adalah Portofolio  at  Risk (PAR)  yang  menun- jukkan  tingkat  risiko  atas  pinjaman  yang menunggak.  Pada tahun 2004 enambelas persen    dana  yang  digulirkan  macet  dan pada  tahun  berikunya  jumlah  dana  macet bertambah  menjadi  64%.      Kondisi  ini sejalan  dengan  nilai  LAR  yang  menun- jukkan  kemacetan  yang  tinggi  pada perguliran  dana  tahun  kedua.    Tahun berikutnya  tingkat  kemacetan  dana  tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan nilai PAR 61%.
Jika  mengikuti  standar  kinerja  yang ditetapkan  oleh  P2KP,  maka  seharusnya BKM  melakukan penundaan pengucuran dana  atau  tidak  melakukan  transaksi pinjaman baru, sampai tingkat kemacetan dana dapat diperbaiki.
Nilai Cost  Coverage (CCr)  sebesar 121%  artinya  setiap  satu  rupiah  biaya yang  dikeluarkan  dapat  menghasilkan pendapatan  sebesar  satu  koma  dua  satu rupiah.    Nilai  CCr  sebesar  121%  menun- jukkan  kinerja  keuangan  yang  memuas- kan  pada  BKM  Bina  Budi  Mulya  dan nilai  kinerja  pada  indikator  ini  semakin
tinggi  pada  tahun  berikutnya.      Kondisi ini  menunjukan  bahwa  pendapatan  yang diperoleh  dapat  menutupi  semua  biaya- biaya  yang  harus  dikeluarkan  BKM. Indikator  kinerja  keuangan  ini  terlihat bertolak belakang dengan indikator kinerja  yang  lain,  yaitu  LAR  dan  PAR yang menyatakan kinerja keuangan BKM buruk.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa pada  tahun  2005  pendapatan  BKM  yang berasal  dari  bunga  pinjaman  jauh  lebih besar dibandingkan tahun 2004, dan biaya yang  dikeluarkan  pada  tahun  2005  lebih kecil  dibandingkan  biaya  yang  dikeluar- kan  pada  tahun  2004.    Pada  tahun  2006, rasio  pendapatan  dan  biaya  yang  harus dikeluarkan  turun,  meskipun  nilainya lebih besar pendapatan dari pada biaya.
Nilai ROI tahun 2004 menunjukkan angka  1,1%  artinya  kemampuan  dana bergulir menghasilkan laba sebesar 1,1%. Jika  mengacu  pada  standar  bank  dunia, maka  kinerja  BKM  Bina  Budi  Mulya selama  3  tahun  pengamatan  tergolong minimum,  meskipun  pada  tahun  2005 terjadi  peningkatan  kemampuan  meng- hasilkan laba.  Penurunan nilai ROI pada tahun 2006 disebabkan   terjadinya penu- runan  nilai  pendapatan  yang  bersumber dari pendapatan bunga dan denda.
Secara  umum,  jika  mengacu  pada standar  kinerja  yang    ditetapkan  Bank Dunia  (2008),    BKM  Bina  Budi  Mulya memiliki  kinerja  keuangan  yang  mini- mum.    Jumlah  tunggakan  yang  cukup besar menjadi faktor penyebab minimum- nya  kinerja  BKM  tersebut.  Kinerja  yang minimum  ini  diperlihatkan  setelah  2 tahun  proses  perguliran  dana.  Selain tanggung  jawab  yang  masih  rendah  di kalangan  KSM,  hal  ini  juga  dipengaruhi oleh  kondisi  sebelumnya,  yaitu  adanya berbagai  program  bantuan  pemerintah diantaranya  Jaringan  Pengamanan  Sosial (JPS).    Program  JPS  yang  sebelumnya digulirkan  kepada  masyarakat  setempat, diterjemahkan  sebagai  program  bantuan cuma-cuma  dari  pemerintah,  sehingga masyarakat  merasa  tidak  mempunyai
kewajiban mengembalikan sejumlah ban- tuan yang mereka terima.  Hal yang sama kemudian  diterjemahkan  oleh  sebagian masyarakat  terhadap  perguliran  dana yang dilakukan melalui program P2KP.

## KESIMPULAN
P2KP  pada  kota  Depok  secara umum berhasil menjadi wadah bagi KSM dalam  meningkatkan  kemampuan  ekono- minya,  meskipun  secara  umum  kinerja KSM  tergolong  minimum.    Hal  ini  ter- lihat  bahwa  kegiatan  perguliran  dana terus  berlangsung  dan  upaya  yang dilakukan  BKM  sebagai  pengelola  untuk mengatasi kemacetan pengembalian dana.
Paradigma  yang  harus  ditanamkan ke  anggota  KSM  adalah  dana  yang dipinjamkan  adalah  dana  yang  harus dikembalikan  bukan  sumbangan  cuma- cuma  pemerintah  kepada  masyarakat. Selain  itu  proses  seleksi  harus  dilakukan lebih  selektif  lagi,  sehingga  KSM  yang tergolong kurang sehat mempunyai pertimbangan  sendiri  untuk  menerima bantuan dana.
Salah  satu  upaya    yang  dapat dilakukan  oleh  BKM  sebagai  pengelola pinjaman  dana  bergulir  adalah  mem- berikan  sanksi  moral.    Jika  ada  KSM yang  menunggak  pada  satu  wilayah  RT, maka  calon  peminjam  lain  yang  berada dalam  satu  wilayah  RT  tidak  akan  dapat menerima  pinjam  sebelum  kemacetan dilunasi.  Secara  moral  ini  merupakan beban  bagi  peminjam  yang  tidak  meme- nuhi  kewajibannya.  Hal  ini  dapat  dija- dikan sebagai salah satu alternatif  dalam membangkitkan  kesadaran  anggota  KSM yang  menunggak  agar  dapat  memenuhi kewajibannya.
Selain  itu  BKM  perlu  mengidenti- fikasi  penyebab  tunggakan.  Pengetahuan tentang  hal-hal  tersebut  akan  membantu penyelesaian  masalah,  sehingga  BKM bersama  dengan  KSM  yang  menunggak menyepakati rencana tindak lanjut, misalnya    BKM  melakukan  penjadualan
kembali pinjaman ( reschedulling ). Reschedulling dapat  dilakukan  apabila pinjaman  telah  jatuh  tempo,  namun peminjam tidak dapat mengangsur secara penuh  angsuran  pinjaman  bulanannya, tetapi peminjam tersebut masih mempunyai  kemauan  untuk  melunasi pinjamannya.
Secara  umum  konsep  pemberian dana  bagi  usaha  kecil  perlu  mendapat kajian yang lebih dalam.  Pemberian dana kemungkinan bagi pemberdayaan masya- rakat  miskin  kemungkinan  bukan  meru- pakan  upaya  yang  terbaik  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Navajas  et  al. (2000)  di  Bolivia.    Manajemen  pengelo- laan  terhadap  usaha  kemungkinan  meru- pakan prioritas daripada kebutuhan terhadap modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan,  SB.  2006. Persepsi  Anggota Terhadap  Kepemimpinan  Kelompok dalam  Meningkatkan  Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat Miskin  Kota  di  Kecamatan  Bogor Timur,  Kota  Bogor .  Thesis  Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Khandker, SR.  2005. “Microfinance and Poverty:  Evidence  Using  Panel  Data from  Bangladesh”. The  World  Bank Economic  Review ,  vol.  19,  no.  2, pp.263-286.
Navajas,  S,  Schreiner,  M,  Meyer,  RL, Vega,  CG  &  Meza,  JR.    2000. “Microcredit  and  the  Poorest  of  the Poor:  Theory  and  Evidence  From Bolivia”. World  Development ,  vol.
28, Issue 2, pp.333-346. Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan (P2KP). 2008. Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin ,
www.p2kp.org,  tanggal  akses  8  Juni 2008.
Sutrisno,  J  &  Lestari,  S.    2006.  “Kajian Usaha  Mikro  Indonesia”. Jurnal Pengkajian  Koperasi  dan  UKM, nomor 2, tahun I.

## Triyono  & Aedah, S. 2006. “Pengkajian
Pemusatan  Pengembangan  Koperasi Bidang  Pembiayaan  pada  Tingkat
Kabupaten/Kota”. Jurnal  Pengkajian Koperasi  dan  UKM ,  nomor  2,  tahun I.