Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, dan Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag (Sebelum dan Sesudah Penerapan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik)
The Effect of Audit Tenure, Audit Fee, and Auditor's Reputation on The Audit Report Lag (Before and After The Implementation of UU No. 5 Tahun 2011)
Rizki Yuli Sari 1
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: rizkiyulisari@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ettredge at al (2006). Dalam penelitian tersebut  menguji  audit  delay  yang  terjadi  karena  persyaratanpengungkapanICOFR  di  bawah SOXSection404. Penelitian tersebut menghasilkan bukti bahwa adanya peningkatan audit delay terkait dengan  pelaksanan  persyaratan  pelaporan  pada  SOX  section  404.Indonesia  menerapkan  undang- undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang merupakan bentuk adopsi dari SOX Section 404. Peneliti  menguji  audit  report  lag  yang  terjadi  dikarenakan  syarat  kepatuhan  pada  undang-undang tersebut  dengan  menggunakan  variabel  Audit  tenure,  fee  audit  dan  reputasi  auditor.  Penelitian  ini menggunakan  data  skunder,  dari  perusahaan  yang  terdaftar  pada  bursa  efek  indonesia  pada  tahun 2009-2014.
Hasil penelitian ini menunjukkan audit tenure dan fee audit tidak berpengaruh pada audit report lag. Namun, Reputasi auditor yang diukur dengan KAP big four berpengaruh pada pengurangan Audit Report  Lag.  Hal  ini  menunjukkan  KAP  dengan  reputasi  big  four  bekerja  lebih  cepat  demi mempertahankan reputasi mereka.
Kata Kunci : Audit tenure, fee audit, reputasi auditor,  audit report lag.

## ABSTRACT
The  research  was  conducted  by  replicating  the  study  of  ettredfe  et.  al  (2006)  who  examined  the occurrence of audit delay because of the obedience requirements of ICOFR under Sarbanes Oxley Act Section 404. The results of this study indicated that there was increasing of audit delay because of the implementation of reporting requirements in SOX 404. Indonesia applied Undang-undang 5/2007 about public  accountants  which  adopted  from  SOX  404.  This  study  aimed  to  test  the  occurrence  of  audit delay  because  of  the  obedience  requirements  in  accordance  with  Undang-undang  5/2007  by  using audit tenure, audit fee, and auditor reputation. The population of this study was all companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2009 untill 2014.
The result of this study indicated that audit tenure and audit fee had no significant effect to audit report lag. Nonetheless, auditor reputation which measured with auditor big four had influence in decreasing of auditor report lag. It showed that auditor big four could maintain their reputation by finishing the audit report quickly.
Kata Kunci : Audit tenure, fee audit, reputasi auditor,  audit report lag.

## PENDAHULUAN
Di  bawahSOXSection404,  perusahaan  publik  perlu  merancang,  dokumen,  dan menganalisa  ICOFR  mereka.  Akibatnya,  mereka  harus  membuat  rangkaian  prosedur  manual pengendalian  internal  dan  memperbaruinya  setiap  kali  ada  proses  perubahan  (Calabro  2004). Pada  saat  adanya  tambahan  persyaratan  baru  untuk  pelaporan,  auditor  eksternal  memerlukan waktu  yang  lebih  banyak  untuk  menyelesaikan  audit,  terutama  pada  tahun  pertama  karena auditor  eksternal  yang  diperlukan  untuk  menguji  setiap  kontrol  yang  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan,  mereka  harus  waspada  untuk  kelemahan yang  mungkin  muncul  dalam  berbagai  proses,  mulai  dari  bagaimana  jurnal  dikonsolidasi  dan disesuaikan,  untuk  apa  informasi  kontrol  teknologi  diimplementasikan  untuk  melindungi  sistem informasi perusahaan (Calabro 2004). Knechel danPayne (2001) mengungkapkan dampak dari pekerjaan audit yang diperpanjang mengakibatkan audit delay.
Hosaain dan Taylor (1998) berpendapat audit delay adalah interval waktu setelah tanggal neraca dan dengan tanggal laporan auditor ketika auditor secara resmi menyampaikan laporan mereka  kepada  perusahaan.  Hajiha  dan  Rafiee  (2011)  berpendapat audit  delay adalah  jumlah hari  antara  akhir  tahun  fiskal  sebuah  perusahaan  dengan  tanggal  laporan  audit.  Makin  lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula audit delay . Ketertundaan laporan keuangan  ini  dapat  berdampak  negatif  pada  reaksi  pasar.  Makin  lama  masa  tunda,  maka relevansi  laporan  keuangan  makin  diragukan.  Chambers  dan  Penman  (1984)  menunjukkan bahwa  pengumuman  laba  yang  terlambat  menyebabkan abnormal  returns negatif  sedangkan pengumuman  laba  yang  lebih  cepat  menunjukkan  hasil  sebaliknya.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk  bagi  kondisi  kesehatan  perusahaan.  Namun  bisa  jadi  auditor  memperpanjang  masa auditnya dengan menunda penyelesaian audit laporan keuangan karena alasan tertentu, semisal pemenuhan  standar  untuk  meningkatkan  kualitas  audit  oleh  auditor  yang  akhirnya  menuntut waktu lebih lama.
Di Indonesia Sarbanes-Oxley Act of 2002 section 404 diadopsi dengan mengesahkan UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada bulan mei  2011. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk  mengatur  dan  melindungi  profesi  akuntan  publik,  sebagai  antisipasi  terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme akuntan publik, serta adanya    perkembangan  lingkungan  sosial  seperti  teknologi  dan  liberalisasi  perdagangan  jasa yang  akan  mempengaruhi  profesi  akuntan  publik.  Hal  ini  dikarenakan  selama  ini  belum  ada aturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  profesi  akuntan  publik  Indonesia,  yang selama  ini  ada  hanyalah  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.17/PMK.01/2008 tentang  jasa  akuntan  publik  dan  Undang-Undang  No.  34  tahun  1954  tentang  pemakaian  gelar akuntan. Seiring dengan kegiatan profesi akuntan publik dan kondisi lingkungan tempat akuntan publik  bekerja  saat  ini,  sangat  jauh  berbeda  dengan  saat  UU  No.34  tahun  1954  diundangkan, sehingga  muncullah  kebutuhan  akan  adanya  undang-undang  yang  dapat  mengakomodasi berbagai  dinamika  kegiatan  akuntan  publik  saat  ini.  Pesatnya  laju  globalisasi  dan  era perdagangan  bebas,  semakin  tingginya  kesadaran  berdemokrasi  kehidupan  bernegara,  serta tingginya  dinamika  profesi  akuntan  publik  mendorong  munculnya  desakan  kebutuhan  akan adanya undang-undang yang mengatur tentang akuntan publik ini.
Dilain hal, Regulator memandang perlu menentukan suatu regulasi yang mengatur batas waktu  penerbitan  laporan  keuangan  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  emiten  (Made  Gede  W, 2004). Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) yang sudah
terlebih dahulu di terapkan pada saat lembaga tertinggi pengawasan pasar modal berada pada Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM  LK)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  perusahaan yang go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Peraturan ini diatur dalam Keputusan Ketua  Bapepam  LK  No.  KEP-346/BL/2011.  Dalam  peraturan  ini  disebutkan  bahwa  emiten  dan perusahaan  publik  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  disertai  dengan  laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, selambat lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.
Berangkat dari  paparan  di atas,  penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan  oleh Ettredge  at  al  (2006).  Penelitian  tersebut  menguji  audit  delay  yang  terjadi  karena persyaratanpengungkapanICOFR  di  bawah  SOXSection404.  Penelitian  ini  menghasilkan  bukti bahwa adanya peningkatan audit delay terkait dengan pelaksanan persyaratan pelaporan pada SOX  section  404.  Hal  ini  dikarenakan  syarat  kepatuhan  pada  SOX  404  lebih  sulit  dan membutuhkan proses pekerjaan audit yang lebih panjang.
Penelitian  ini  bermaksud  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  mengenai  kinerja  dari  auditor dalam  penerapan  undang-undang  akuntan  publik  No.5  tahun  2011  yang  mempengaruhi  audit delay.  Dengan  menguji  berbagai  kewajiban  regulasi  yang  tercantum  dalam  undang-undang tersebut  yang  harus  dipatuhi  oleh  auditor  dalam  melakukan  perikatan  audit  dan  dapat berpengaruh terhadap audit delay.
Adapun  faktor-faktor  yang  akan  di  uji  berdasarkan  kewajiban  yang  tercantum  dalam undang undang akuntan publik no 5 tahun 2011 sehingga dapat mempengaruhi audit report lag adalah pada pasal 4 mengenai pembatasan pemberian jasa diuji dengan variabel audit tenure; pasal 24 mengenai hak akuntan publik dalam memperoleh imbalan jasa di uji dengan variabel fee audit; pasal 26 tanggung jawab atas jasa yang diberikan di uji dengan variabel reputasi auditor.
Penelitian ini akan menguji pengaruh undang-undang tersebut terhadap audit delay atau audit report lag pada perusahaan-perusahaan yang listing di BEI. Dengan perbandingan sebelum diberlakunkannya  undang-undang  no.5  tahun  2011  tentang  akuntan  publik  yaitu  tahun 2009,2010,2011  dan  setelah  pengesahan  aturan  tersebut  yaitu  tahun    2012,  2013  dan  2014. Atas dasar tersebut, maka penelitian yang diajukan berjudul  “Pengaruh audit tenure, fee  audit, reputasi auditor terhadap Audit report lag dengan adanya undang-undang Akuntan Publik  no. 5 tahun 2011; pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014”

## LANDASAN TEORI

## Agency Theory
Teori  agensi  mendasarkan  hubungan  kontrak  antar  anggota  dalam  perusahaan,  dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen  sebagai  manajer,  dimana  manajer  berperan  dalam  mengurus  dan  pengendalian  sumber daya  ekonomis  tersebut.  Prinsipal  merupakan  pihak  yang  memberikan  mandat  kepada  agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka  sering  terjadi  benturan  kepentingan  antara  prinsipal  dengan  agen  sebagai  pihak  yang diserahi wewenang untuk mengelola perusahaan, kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard.

## Teori Kepatuhan ( Compliance Theory )
Kepatuhan  berasal  dari  kata  patuh,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, teori kepatuhan memiliki beragam  perspektif. Neoclassical  Perspective memandang  bahwa  aturan-aturan  dalam  dunia bisnis adalah hambatan dalam mendapatkan keuntungan bisnis sebesar-besarnya (Sutinen dan Kuperan, 1999). Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Friedman (1970) yang menyatakan pelaku  bisnis harus mematuhi aturan-aturan  bisnis demi tercapainya  efisiensi pasar dan  bisnis tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat umum (Grey et al, 1995) (Deegan, 2007).
Berdasarkan  perspektif  normatif  maka  seharusnya  teori  ini  dapat  diterapkan  di  bidang akuntansi.  Dalam  UU  No.  8  Tahun  1995,  secara  eksplisit  telah  menyebutkan  bahwa  setiap perusahaan publik wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut khususnya dalam penyampaian  laporan  keuangan  berkala  secara  tepat  waktu  kepada  otoritas  jasa  keuangan (OJK)  sebagai  lembaga  pengawas  industri  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Sehubungan  dengan ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  perusahaan-perusahaan  yang listed di  BEI,  maka kepatuhan  emiten  dalam  melaporkan  pelaporan  keuangan  merupakan  hal  yang  mutlak  dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu.

## Standar Auditing
Standar  auditing  merupakan  ukuran  pelaksanaan  tindakan  yang  menjadi  pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi, 2002). Dalam prakteknya, pelaksanaan audit yang makin sesuai dengan standar akan membutuhkan waktu makin lama. Demikian pula sebaliknya,  waktu  yang  diperlukan  akan  makin  pendek  ketika  pelaksanaan  audit  makin  tidak sesuai dengan standar. Pertimbangan bahwa laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu mengakibatkan  auditor  cenderung  mengambil  pilihan  mengabaikan  standar,  sementara  di  sisi lain adanya tuntutan relevansi informasi mengharuskan auditor untuk melaksanakan audit sesuai standar.

## Sarbanes-Oxley Act of 2002
Sarbanes-Oxley Act of 2002 mulai berlaku pada 30 Juli 2002 seiring dengan meningkatnya perhatian para investor terhadap integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu aspek  penting  dalam  SOX  2002  adalah  adanya  dua  bagian  yang  secara  spesifik  mengatur tentang  isu-isu  pengendalian  internal  dalam  pelaporan  keuangan.  Pertama  adalah section 302 yang  mewajibkan  manajemen,  dalam  hal  ini  adalah chief  excecutive  officer  (CEO) dan chief financial  officer  (CFO) ,  untuk  mengungkapkan  semua  kelemahan  pengendalian  internal  yang bersifat  material  pada  saat  mengesahkan  laporan  keuangan  periodik,  tahunan,  dan  kuartalan. Section kedua  adalah  404  yang  mewajibkan  perusahaan  untuk  menilai  efektivitas  struktur  dan prosedur  pengendalian  internal  dalam  pelaporan  keuangan  perusahaan.  Selanjutnya,  auditor perusahaan tersebut diwajibkan untuk memberikan opini terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan

## Undang-Undang Akuntan Publik No 5 Tahun 2011
UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini menimbang bahwa jasa Akuntan Publik merupakan  jasa  yang  digunakan    dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  dan  berpengaruh secara  luas  dalam  era  globalisasi,  Akuntan  Publik  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung
perekonomian  nasional  yang  sehat  dan  efisien  serta  meningkatkan  transparansi  dan  mutu informasi dalam bidang keuangan.
Undang-undang akuntan publik ini terdiri atas 16 bab dan 62 pasal. Adapun pasal-pasal yang akan di uji berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang dimungkinkan dapat mempengaruhi Audit report lag yaitu;
a. Pasal 4 pada UU No.5 tahun 2011 berisikan ketentuan mengenai Pembatasan Pemberian Jasa, yaitu:
1) Pemberian jasa  audit  oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas  informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
2) Ketentuan  mengenai  pembatasan  pemberian  jasa  audit  atas  informasi  keuangan historis  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
b. Pasal 24 UU No.5 tahun 2011 dijelaskan bahwa Akuntan Publik berhak untuk:
1) memperoleh imbalan jasa;
2) memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan
3) memperoleh  informasi,  data,  dan  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pasal 25 UU No.5 tahun 2011, berisi mengenai kewajiban Akuntan Publik, yaitu : Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:
1) Melalui KAP
2) Mematuhi  dan    melaksanakan  SPAP  dan  kode  etik  profesi,  serta  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan
Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut

## Hipotesis Penelitian
Pengaruh audit tenure terhadap Audit report lag
Lamanya  masa  perikatan  kerja  auditor  dengan  kliennya  dalam  pemeriksaan  laporan keuangan disebut dengan tenure audit . Menurut Lee et al. (2009) menyatakan bahwa semakin meningkat tenure  audit maka  pemahaman  auditor  atas  operasi,  risiko  bisnis,  serta  sistem akuntansi  perusahaan  akan  turut  meningkat  sehingga  menghasilkan  proses  audit  yang  lebih efisien. Regulasi yang berkaitan dengan pembatasan permberian jasa diharapkan supaya tidak terjadi  eskalasi  komitmen  auditor  terhadap  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  klien. Pembatasan  tenure  dilakukan  unutk  mencegah  sikap  auditor  dari  suatu  KAP  terlalu  dekat berinteraksi dengan klien sehingga mampu mengganggu independensi dari auditor yang dimiliki (Giri, 2010). Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H1 :  Terdapat  perbedaan  pengaruh  negatif  Audit  Tenure  terhadap audit  report  lag antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.
Pengaruh Fee Audit terhadap Audit report lag
Penetapan  audit fee tidak  kalah  penting  didalam  penerimaan  penugasan,  auditor  tentu bekerja  untuk  memperoleh  penghasilan  yang  memadai.  Oleh  sebab  itu,  penentuan  fee  audit
perlu  disepakati  antara  klien  dengan  auditor,  supaya  tidak  terjadi  perang  tarif  yang  dapat merusak kredibilitas akuntan publik (Ginting, 2014).
Pasal  24  undang-undang  no.5  tahun  2011  tentang  akuntan  publik  menjelaskan  bahwa akuntan publik berhak memperoleh imbalan jasa atas jasa auditnya sepanjang telah memberikan jasa  sesuai  dengan  SPAP.Dalam  Kode  Etik  Profesi  Akuntan  Publik  tahun  2008  Seksi  240 disebutkan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan  jumlah  imbalan  jasa  profesional  yang  dipandang  sesuai.  Fakta  terjadinya  jumlah imbalan jasa  profesional yang  diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain  bukan  merupakan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi.  Namun  demikian,  ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Umum  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  Nomor  : KEP.024/IAPI/VII/2008  tentang  kebijakan  penentuan fee audit  yaitu  dalam  menetapkan  imbal jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties) ; independensi; tingkat keahlian (levels of expertise) dan  tanggung  jawab  yang  melekat  pada  pekerjaan  yang  dilakukan,  serta  tingkat kompleksitas  pekerjaan;  banyak  waktu  yang  diperlukan  dan  secara  efektif  digunakan  oleh Akuntan  Publik  dan  stafnya  untuk  menyelesaikan  pekerjaan;  dan  basis  penetapan fee yang disepakati. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H2 : Terdapat perbedaan pengaruh negatif Fee Audit terhadap audit report lag antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

## Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit report lag
Atas  dasar  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  auditor  dalam  melakukan  perikatan jasanya  maka  pada  variabel  ini  diukur  melalui  Reputasi  Auditor.  Reputasi  kantor  KAP  yang disewa  oleh  perusahaan  untuk  mengaudit  laporan  keuangan  akan  berpengaruh  terhadap kepercayaan  masyarakat  mengenai  kredibilitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh perusahaan  tersebut.  Selain  itu  Kantor  Akuntan  Publik  yang  besar  pastinya  memiliki  akuntan- akuntan yang lebih berkualitas dan berpengalaman dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik yang kecil sehingga dapat bekerja lebih cepat dan tepat waktu.
Penelitian yang dilakukan DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik kecil. Berdasarkan atas penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena memiliki kualitas dan mutu audit yang baik. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H3 : Terdapat perbedaan pengaruh negatif Reputasi Auditor terhadap audit report lag antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.
Dampak nyata dari penerapan Undang-Undang ini adalah akuntan publik mulai berhati- hati  dalam  melaksanakan  penugasan  dan  memberikan  opininya.  Hal  ini  disebabkan  adanya aturan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  akuntan
publik. Dengan demikian akuntan publik akan terpacu untuk bertindak secara lebih profesional dan  independen  dalam  menjalankan  profesinya.  Di  sisi  yang  lain  penerapan  sanksi  pidana dalam  Undang-Undang  akuntan  publik  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  profesi  akuntan publik,  yaitu  dengan    adanya  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  adanya  rumusan-rumusan yang jelas tentang bentukbentuk yang termasuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik.
H4 :  Terdapat  perbedaan  Audit  Tenure,  Fee  Audit  dan  Reputasi  Auditor  terhadap Audit  Report  Lag  pada  sebelum  dan  sesudah  penerapan  Undang-Undang  No  5 Tahun 2011 tentang akuntan publik

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis dari penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis  ( hypotheses  testing ).  Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  antara variabel-variabel  yang  akan  diteliti  yaitu  antara  variabel  independen  yang  terdiri  dari pembatasan  peberian  jasa,  imbalan  jasa,  kewajiban  akuntan  publik  dan  sanksi  akuntan publikterhadap  variabel  dependen  berupa  audit  report  lag . Penelitian  ini  menggunakan  data skunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media.  Data  sekunder  ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014.

## Metode Analisis dan Hipotesisi Penelitian
Metode Analisis dengan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik juga  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  di  dalam  model  regresi  yang  digunakan  tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009).
Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  analisis  regresi.  Regresi  adalah  alat  analisis  yang digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:
ARL = α + β1Audit_tenure + β2 LnFee + β3Rep_auditor + β4ROA + β5SIZE + e .....

## Operasional Variabel Penelitian

## Variabel Dependen
Dalam  penelitian  ini audit  report  lag menjadi  variabel  dependen  serta  menjadi  variabel utama  penelitian. Audit  report  lag adalah  lamanya  penyelesaian  audit  atas  laporan  keuangan berdasarkan  tanggal  tahun  buku  terakhir  sampai  dengan  tanggal  laporan  audit.  Definisi  lain mengenai audit  report  lag adalah  selisih  jumlah  tanggal  pelaporan  keuangan  dengan  tanggal pelaporan  audit.  Lembaga  khusus  yang  mengatur  ketepatan  waktu  diterbitkannya  laporan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut mengumumkan  kepada  publik  bahwa  perusahaan go  public diwajibkan  menyerahkan  laporan tahunannya beserta opini kepada OJK dan  mengumumkan kepada publik selambat–lambatnya pada  akhir  bulan  ketiga  setelah  tanggal  laporan  keuangan  atau  dalam  jangka  waktu  90  hari.
Pengukuran audit  report  lag dalam  penelitian  ini  menggunakan  tanggal  penutupan  buku perusahaan (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditan.

## Variabel Independen
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Audit Tenure, fee audit, dan reputasi auditor.

## Audit Tenure
Dalam  penelitian  ini  audit  tenure  didefinisikan  lamanya  suatu  KAP  melakukan  suatu perikatan dengan kliennya. Identifikasi penilaian tenure KAP membutuhkan kecermatan terhadap aturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  perubahan  terhadap  praktek  KAP  akan membentuk suatu anggapan bahwa terjadi perubahan pergantian KAP, akan tetapi dipihak lain KAP tersebut praktek secara terus – menerus pada klien yang sama.
Pengukuran variabel audit tenure dalam penelitian ini menggunakan dasar jumlah tahun sebuah KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berurutan (Al – Thuneibat et  al. ,  2011).  Perhitungan  jumlah  tahun  tenure  dilakukan  kebelakang  yang  dimulai  dari  tahun 2010 dan terus ditelusuri sampai tahun dimana klien berpindah keauditor lain (Boone et al., 2008 dalam Al – Thuneibat et al., 2011)  Menurut Aston et al. (1987) dan Lee et al. (2009) variabel tenure  memiliki  kemungkinan  pengaruh  negatif  terhadap audit  report  lag (ARL).  Penelitian  ini menggunakan pengukuran audit tenure sebagai variabel independen dengan menggunakan cut off sebanyak 6 tahun.

## Fee Audit
Fee audit merupakan fee yang diterima oleh auditor yang berasal dari pembayaran fee oleh manajemen (Hartadi, 2012). Variabel fee audit ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari data atas akun audit fees . Namun belum banyak tersedianya data tentang fee audit dikarenakan  pengungkapan  data  tentang fee audit  di  Indonesia  masih  berupa voluntary disclosure ,  sehingga  belum  banyak  perusahaan  yang  mencantumkan  data  tersebut  di  dalam annual report.

## Reputasi Auditor
Pada penelitian ini Reputasi KAP diukur menggunakanKantor Akuntan Publik yang akan digunakan  atau  disewa  oleh  sebuah  perusahaan  untuk  mengaudit  laporan keuangannya.Reputasi  KAP  yang  digunakan  perusahaan  ini  dapat  mempengaruhi audit  report lag penyampaian  laporan  auditan.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  variabel dummy . Kategori  perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP The Big  Four diberi  nilai dummy 1  dan  kategori  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  selain  KAP  yang berafiliasi dengan KAP selain The Big Four diberi nilai dummy 0.

## Variabel Kontrol
Penelitian  ini  menggunakan  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  perusahaan.  variabel kontrol  disesuaikan  dengan  yang  serta  relevan  terhadap  kondisi  perusahaan–perusahaan  di Indonesia.  Argumen  atas  pemilihan  variabel  kontrol  menggunakan  variabel  profitabilitas perusahaan  dan  ukuran  perusahaan  karena  variabel  tersebut  masih  jarang  digunakan  sebagai variabel kontrol khususnya untuk penelitian mengenai audit report lag .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Terdapat  Perbedaan  pengaruh  Audit  Tenure  terhadap  Audit  report  lag  sebelum  dan sesudah Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan nilai t  sebesar  -1,612  dengan  nilai  signifikansi  0,111.  Nilai  probabilitas  signifikansi  tersebut  lebih besar  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  audit  tenure  yang  panjang  tidak berpengaruh  terhadap  audit  report  lag  sebelum  penerapan  undang-undang  no  5  tahun  2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.
Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Report Lag sesudah  penerapan  undang-undang  no  5  tahun  2011  tentang  akuntan  publik  menunjukkan  t bernilai  positif  sebesar  2,006  dengan  nilai  signifikansi  0,048.  Nilai  probabilitas  signifikansi tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  audit  tenure  berpengaruh terhadap audit report lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Namun dikarenakan arah hubungan yang dinyatakan dalam hipotesis ini adalah negatif, sedangkan untuk nilai koefisien bernilai positif yaitu bernilai 3,541. Oleh karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.
Pengaruh positif audit tenure terhadap audit report lag pada perusahaan sampel diduga disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Pertama,  terkait  dengan  faktor  independensi  auditor  dalam mengaudit laporan keuangan. Terdapat kemungkinan bahwa audit tenure yang semakin panjang dapat  menimbulkan  kedekatan  pribadi  antara  auditor  dengan  klien,  sehingga  mengurangi independensi  auditor  terhadap  klien.  Dugaan  tersebut  membuka  kesempatan  bagi  KAP  untuk dapat  mengulur  waktu  penyelesaian  audit  laporan  keuangan  klien.  Hal  ini  mengingat  KAP mungkin dapat mempengaruhi klien yang sudah lama ditanganinya.
Kedua,  terkait  dengan  ekspektasi  pengaruh  audit  tenure  terhadap  pemahaman  atas karakteristik bisnis klien. Auditor dengan tenure yang panjang diharapkan memiliki pemahaman dan  pengetahuan  atas  karakteristik  bisnis  serta  industri  perusahaan  klien,  sehingga  dapat mengurangi  potensi  kegagalan  audit  dan  meningkatkan  efisiensi  audit,  yang  kemudian menghasilkan  audit  report  lag  yang  semakin  pendek.  Ketiga,  penelitian  ini  terbatas  pada pengaruh  tenure  KAP  tanpa  memperhatikan  tenure  auditor  secara  individu.  Pelaksanaan  audit atas laporan keuangan secara langsung ditangani oleh seorang auditor atau partner dari suatu KAP.  Perikatan  audit  yang  panjang  antara  perusahaan  sampel  dengan  KAP  tidak  serta  merta mengindikasikan  tenure  auditor  yang  juga  meningkat.  Hal  ini  didukung  oleh  regulasi  yang berlaku, dimana batas maksimum auditor secara individu dalam melakukan audit hanya 3 tahun buku  berturut-turut.  Sehingga  dapat  dimungkinkan  tenure  KAP  yang  panjangnya  lebih  dari  3 tahun  memiliki  partner  atau  auditor  yang  lebih  dari  satu.  Yang  dimungkinkan  terjadi  adalah, apabila auditor yang mengaudit  perusahaan  sampel berganti meskipun  berasal dari KAP yang sama,  proses  pemahaman  atas  karakteristik  bisnis  klien  harus  dimulai  lagi  dari  awal  yang mengakibatkan  meningkatnya  jangka  waktu  penyelesaian  audit.  Walaupun  secara  garis  besar, KAP tersebut telah memiliki track record dan pengalaman dalam mengaudit perusahaan sampel yang  ditandai  dengan  panjangnya  tenure  KAP.  Pengaruh  tenure  auditor  yang  pendek  diduga
terjadi pada sampel dalam penelitian ini, yang kemudian menyebabkan audit tenure memberikan pengaruh positif  terhadap audit report lag. Sehingga hipotesis 1b pada penelitian ini ditolak.
Terdapat Perbedaan pengaruh Fee Audit terhadap Audit Report Lag sebelum dan sesudah Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
Hasil  pengujian  hipotesis  2  mengenai  pengaruh  Fee  Audit  terhadap  Audit  Report  Lag sebelum  penerapan  undang-undang  no  5  tahun  2011  tentang  akuntan  publik  menunjukkan  t bernilai  positif  sebesar  1,989  dengan  nilai  signifikansi  0,050.  Nilai  probabilitas  signifikansi tersebut lebih kecil atau sama 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Fee Audit berpengaruh terhadap audit report lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Oleh karena itu, hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan Fee Audit berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lee dan Jahng (2008) yang menunjukkan  bahwa  koefisien  untuk  biaya  audit  yang  abnormal  (ABAUF)  tidak  signifikan, menunjukkan  bahwa  biaya  audit  yang  lebih  tinggi  dari  yang  diperkirakan  tidak  selalu memperpendek Audit Report Lag. Ini mungkin karena biaya audit yang abnormal ditentukan oleh kekuatan  negosiasi  relatif  klien  dan  auditor,  bukan  oleh  upaya  tambahan  oleh  auditor  untuk menyelesaikan audit sebelumnya.
Dengan  demikian,  pada  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  adanya  pengaruh  antara  fee audit dengan audit report lag. Seperti diketahui, pada saat ini belum ada standar yang mengatur besaran fee audit. Berdasarkan surat kepututusan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan fee audit yaitu dalam menetapkan imbalan jasa audit, akuntan  publik  harus mempertimbangkan hal-hal  berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties); independensi; tingkat keahlian (level of expertise) dan tanggung  jawab  yang  melekat  pada  pekerjaan  yang  dilakukan  serta  tingkat  kompleksitas pekerjaan. Jadi penentuan fee audit merupakan kesepakatan antara KAP dengan klien sehingga besarnya fee audit tidak dapat menjadi jaminan memperpendek audit report lag.

## Terdapat  Perbedaan  Pengaruh  Reputasi  Auditor  Terhadap  Audit  Report  Lag  Sebelum Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan nilai t sebesar -1,029 dengan nilai signifikansi 0,307. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih besar  dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Reputasi  Auditor  tidak  berpengaruh terhadap audit report lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  3  dalam  penelitian  ini  yang  menyatakan  Reputasi  Auditor berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ditolak.
Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menunjukkan t bernilai  negatif  sebesar  -2,347  dengan  nilai  signifikansi  0,021.  Nilai  probabilitas  signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Reputasi Auditor berpengaruh terhadap audit report lag sebelum penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  3  dalam  penelitian  ini  yang  menyatakan  Reputasi  Auditor berpengaruh negatif terhadap Audit Report Lag sesudah penerapan undang-undang no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik diterima.
Berdasarkan hasil pengamatan bahwa jangka waktu pelaporan yang dilakukan KAP the big  four dan  KAP non  the  big  four memperlihatkan  perbedaan  yang  signifikan.  Hal  ini memperjelas  hasil  pelitian  ini  bahwa audit  report  lag memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan reputasi auditor yang melakukan audit. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik yang masuk big four dengan yang non big four memiliki karakteristik yang berbeda. Kantor Akuntan Publik yang masuk the big four akan bekerja lebih profesional dari pada yang non the big four .
Hasil penelitian ini sejalan dengan hosaain dan taylor (1998), menyatakan bahwa KAP big  four  memiliki  inisiatif  yang  lebih  kuat  untuk  menyelesaikan  kerja  audit  lebih  cepat  untuk mempertahankan reputasi mereka. Jika tidak, KAP tersebut tidak akan memperoleh penugasan sebagai auditor independen lagi oleh kliendi tahun selanjutnya. Selain itu, KAP big four memiliki sumber  daya  manusia  yang  lebih  banyak  daripada  KAP  non  big  four  sehingga  KAP  big  four cenderung dapat menyelesaikan kerja audit lebih cepat dari KAP non big four.
Pada  penelitian  Lee  dan  Jahng  (2008)  membuktikan  bahwa  KAP  big  four  lebih  efisien dalam  melakukan  pekerjaan  audit,  hal  ini  dimungkinkan  karena  ketersediaan  teknologi  yang lebih  canggih  dan  staf  yang  memiliki  keahlian  secara  spesialisasi  dalam  pekerjaan  audit. Sehingga dapat mengurangi audit report lag.

## Terdapat  Perbedaan  Audit  Tenure,  Fee  Audit,  Reputasi  Auditorterhadap  Audit  Report LagSebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Undang-Undang  No  5  Tahun  2011  Tentang Akuntan Publik
Dari hasil pengujian dengan nilai F diperoleh nilai F = 3,179  dengan probabilitas sebesar 0,009 < 0,01. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa secara bersama-sama  Audit  report  lag  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  Audit  tenure,  fee  audit,  reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan.
Audit  tenure,  fee  audit  dan  reputasi  auditor  memiliki  pengaruh  secara  simultan  dalam mengurangi  keterlambatan  waktu    melaporkan  laporan  audit  atau  audit  report  lag.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  periode  setelah  penerapan  undang-undang  no  5  tahun  2011  tentang Akuntan  publik  memberikan  pengaruh  atas  pengurangan  keterlambatan  waktu  melaporkan laporan audit atau audit report lag.
Hal  ini  menunjukkan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  perikatan  jasa  antara  KAP dengan perusahaan sampel telah dipatuhi dengan baik dan berdampak pada pengurangan audit report  lag.  Dampak  nyata  dari  penerapan  Undang-Undang  ini  adalah  akuntan  publik  mulai berhati-hati  dalam  melaksanakan  penugasan  dan  memberikan  opininya.  Hal  ini  disebabkan adanya aturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang akuntan publik. Dengan  demikian akuntan  publik  akan terpacu  untuk  bertindak secara lebih  profesional dan independen dalam menjalankan profesinya. Di sisi yang lain penerapan sanksi pidana dalam Undang- Undang akuntan publik juga dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan publik, yaitu dengan    adanya  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  adanya  rumusan-rumusan  yang  jelas tentang  bentukbentuk  yang  termasuk  dalam  kategori  tindakan  pidana  yang  dilakukan  oleh akuntan  publik.  Setidaknya  dengan  adanya  Undang-Undang  ini  dapat  meminimalisir  akuntan publik gadungan atau palsu untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia dengan leluasa.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN

## Keterbatasan
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  dihadapi,  seperti  masih  banyaknya perusahaan sampel yang belum mengungkapkan besaran fee audit pada annual report. Hal ini dikarenakan pengungkapan fee audit masih bersifat voluntary. Dengan demikian, perusahaan sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menjadi  lebih  sedikit  dan  dimungkinkan  belum mewakili segala sektor industri.

## Rekomendasi
Berikut beberapa saran bagi penelitian selanjutnya :
1. Dapat  menambahkan  indikator  lain  yang  dapat  mengurangi  audit  report  lag  pada perusahaan go public di Indonesia.
2. Dapat  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  data  primer  untuk  mendapatkan informasi audit report lag yang lebih rinci. Agar mengetahui selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan audit ( Sceduling lag ), selisih waktu antara dimulainya  pekerjaan  audit  dan  saat  penyelesaiannya  ( Fieldwork  lag ),  dan  selisih  waktu antara saat penyelesaian pekerjaan audit dengan tanggal laporan audit ( Reporting Lag ).

## Daftar Pustaka
Abidin, S. (2008, October). Audit delay of Listed Companies : A Case of Malaysia. International Business Research , 1(4).
Arens,  A.  A.,  Elder,  R. J.,  Beasley,  M.  S.  (2006). Auditing  and  Assurance  Services  (11th  ed.). United States: Pesrson International Edition.
Arens,  A.  A.,  Elder,  R.  J.,  Beasley,  M.  S.  (2006). Auditing  dan  pelayanan  verifikasi  edisi kesembilan  Pendekatan  Terpadu  Vol.  2 (Ford  Lumban  Gaol).  Jakarta:  PT  Indeks Kelompok Gramedia.
Ariyanto,  D.,  Mutiajati,  A. Pengaruh  Independensi,  Kompetensi,  dan  Sensitivitas  Etika  Profesi Terhadap Produktivitas Kerja Auditor Eksternal (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali) . Universitas Udayana, Bali.
Ashton,  R. H.,  Graul,  P.  R., Newton, J. D.  (1989).  Audit  delay  and  the  timeliness  of  corporate reporting. Contemporary Accounting Research , 657-673.
Ashton, R. H., Wilingham, J. J., Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research , 275-292.
Bangun, P., Subagyo, Tarigan, M. U. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Listed di Beursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , p. 8.
Bandi,  H.,  Tri,  S.  (2000).  Ketepatan  Waktu  atas  Laporan  Keuangan  Perusahaan  Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi II Ikatan Akuntan Indonesia , pp. 66-75.
Carslaw, C. A., Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and Business Research , 21-32.
Darwin. (2012). Analisis Perbedaan Kualitas Audit KAP Big 4 dan KAP Second Tier Dinilai dari Independensi  Auditor,  Manajemen  Laba,  dan  Nilai  Relevansi  Laba .  Unpublished undergraduate thesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
Dao,  Mai  &  Phang,  Trung.  (2014)  Audit  tenure,  auditor  specialization  and  udit  report  lag. Managerial Auditing Journal. 490-512.
Ettredge,M., Li,Chan., Sun, Lili., (2006) The Impact of SOX Section 404 Internal Control Quality Assessment  on  Audit  Delay  in  the  SOX  era.  Auditing:  A  Journal  of  practice  and theory. Pp 1-23.
Guy, D. M., Alderman, C. W., Winters, A. J. (2003). Auditing Vol. 2 ( 5th ed.) . Jakarta : Erlangga. Habib, Ahsan & Md. Borhan Uddin Bhuiyan. 2011. Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of international Accounting. Auditing and Taxation. Vol. 20, pp 32- 44.
Holmes, A.W., Burns, D. C. (1988). Auditing Norma dan Prosedur Vol. 1 (9th ed.). (Moh. Badjuri, Marianus Sinaga). Jakarta: Erlangga.
Institut  Akuntan  Publik  Indonesia.  (2011). Standar  Profesional  Akuntan  Publik  :  Per  31  Maret 2011 . Jakarta: Salemba Empat.
Institut  Akuntan  Indonesia.  (2009). Standar  Akuntansi  Keuangan  :  Per  1  Juli  2009. Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia.  Departmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (1994). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Iskandar, M. J., Trisnawati, E. (2010, December). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan Akuntansi , 12(3), 175-186.
Jogiyanto.  2007. Metodologi  Penelitian  Bisnis,  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman .  Edisi  2007. Yogyakarta: BPFE.
Kartika,  A.  (2009,  March).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  A udit  Delay di  Indonesia  (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 16(1), 1-17.
Kieso,  D.  E.,  Weygandt,  J.  J.,  Warfield  T.  D.  (2010). Intermediate  Accounting  (13th  ed.) .  New York : John Wiley & Sons.
Kementerian  keuangan  republik  indonesia.  2002.  Keputusan  menteri  keuangan:  nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik.
________________________________________.  2003.  Keputusan  menteri  keuangan:  nomor 359/KMK.06/2003 tentang jasa akuntan publik.
________________________________________.  2008.  Keputusan  menteri  keuangan:  nomor 17/KMK/01/2003 tentang jasa akuntan publik.
Lee,  H-Y  &  G-J  Jahng.  2008.  Determinants  of  audit  report  lag:  evidence  from  korea  –  an examination of auditor-related factor. Journal of applied business research. Vol. 24. No. 2, pp 27-44
Lee, H-Y, V. Mande & M. Son. 2009. Do lengthy auditor tenure and the provision of non-audit service  by  the  external  auditor  reduce  audit  report  lags?  International  journal  of auditing. Vol 13, pp 87-104.
Lestari, Dewi. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Studi Empiris Pada Perusahaan  Consumer  Goods  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia .  Universitas Diponegoro. Semarang.
Lianto,  N.,  Kusuma,  B.  H.  (2010,  August).  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Audit Report Lag. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 12(2), 97-106.
Martono dan D. Agus Harjito, 2005. Manajemen Keuangan , Ekonisia, Yogyakarta.
Mulyadi. 2002. Auditing . Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
McGee,  R.  W.  (2011,  September).  Corporate  Governance  and  The  Timeliness  Of  Financial Reporting: An Empirical Legal Study of Russian Banks. Selected Works.
Supriyati, R. E. I. (2012, July). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. The Indonesian Accounting Review , 2(2), 185- 202.
Syamsuddin, L. (2007). Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT Grafindo Persada
Utami,  W.  (2006). Analisis  Determinan  Audit  Delay  Kajian  Empiris  di  Bursa  Efek  Jakarta . Unpublished thesis, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Wild, J.J., Shaw, K. W., Chiappetta, B. (2009). Principles of Accounting (19th ed.) . New York : Mc Graw Hill.