## HUTAN : SATU TEMPAT, BERAGAM SUDUT PANDANG
(Suatu Analisis Komponen Ekologi, Sosial, Ekonomi dan Budaya  Hutan Hatunuru Dalam Framework Pembangunan Negeri Hatunuru Pasca- Resistensi)

## Joberth Tupan
Program Pascasarjana Magister Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga joberthtupan@gmail.com

## Abstract
Industrial approach by  parties outside the  community is often a problem  for people  in  the  community  who  still  up  hold  the  values  of  regionalism. Decentralization  deemed  incapable  to  answer  needs  of  the  community,  and even  alienating  society.  Local  governments  often  decentralized  approach  to promote  industrial  development  vision  and  mission  of  each  region.  It  then presents  the  resistance  of  society  as  happened  in  the  village  Hatunuru. Hatunuru  public  notice  that  the  palm  oil  industries  which  are  negotiatedby the  Regents  of  Western  Seramand  investors  will  have  an  impacton  the degradation  values  of  ecological,  social,  culturaland  economic,  and  a  landing people  in  poverty.  With  the  help  of  formal  and  informal  organizations, communities  and  then  find  the  true  meaning  of  development,  and  wants development  without  losing  sight  of  the  forest  as  the  utility  sentrum community  life.  Therefore,  the  idea  of  bottom-up  development  should  be considered  in  order  to  develop  rural  Hatunuruas  rural  in  the  stage  of development of post-resistance.
Kata Kunci :  Hutan, Perlawanan, Pasca-Resistensi, Nilai-Nilai Lokal, Konsep Pembangunan Ideal

## Pendahuluan
Sebagaimana  diketahui,  Maluku  pada  tahun  2014  silam  mengalami pergolakan seputar isu pembangunan lewat kolaborasi kapitalis dan elit-elit lokal.  Indikasi  degradasi  lingkungan,  perampasan  hak-hak  ulayat, keteralienasian  perekonomian  hingga  diskriminasi  budaya  menjadi  alasan utama  masyarakat  lokal  dan  lembaga-lembaga  sosial-keagamaan  melakukan protes  yang  bermuara  pada  resistensi  dalam  wajah  gerakan  sosial.  Seperti
yang  terjadi  pada  salah  satu  domain  di  Maluku  yakni  negeri  Hatunuru, dimana  elit  pemerintahan  dalam  hal  ini  Bupati  Seram  Bagian  Barat  (SBB) membolehkan  atau  secara  leluasa  memberikan  jaminan  kepada  investor kelapa sawit untuk mengeksplorasi kemudian berniat mengeksploitasi hutan milik masyarakat Hatunuru tanpa ada proses negosiasi maupun pengambilan keputusan oleh masyarakat  lokal.  Coase  (dalam Rogers,  et  al,  2008) menilai bahwa internalisasi adalah bagiamana masyarakat yang akan terkena dampak (negatif  atau  positif)  oleh  perusahaan  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Dalam  tulisan  yang  sama,  Coase  melihat  bahwa  insentif  oleh perusahaan kepada masyarakat lokal adalah sangat penting.
Hutan  Pulau  Seram  tengah  terintimidasi  oleh  praktek-praktek oppurtunistis para elit maupun investor. Masyarakat Hatunuru adalah corak masyarakat  pesisir  yang  memberlakukan  sistem  pertanian  dengan mengandalkan  hutan.  Hutan  bagi  masyarakat  Hatunuru  adalah  sebagai “dapur”  Hatunuru,  karena  menurut  mereka,  segala  sesuatu  telah  tersedia di hutan untuk disajikan kepada mereka. Hal ini jelas sangat kontradiksi dengan kebijakan Bupati lewat pendekatan kelapa sawit yang notabene sebagai salah satu  industri  dengan  potensi  mencederai  kearifan  lokal,  lebih  daripada  itu mampu mendegradasi lingkungan, mengkontaminasi atau bahkan menyerap kadar  air  sehingga  kekeringan  akan  berdampak  pada  kemiskinan  endemik negeri Hatunuru.
Secara substansial, pendekatan industrial memang mampu mewujudkan  perubahan,  namun  perubahan  tidak  dapat  mensejahterakan masyarakat yang masih terkungkung dalam kearifan lokal. Hal ini dikatakan Noerberg-Hoedge  dan  Goering  (dalam  Litaay,  2014)  bahwa  pendekatan industrial  bukan  merupakan  solusi  melainkan  wajah  baru  dari  masalah. Pendekatan  industrial  kerap  menyulut  perlawanan  akar  rumput.Hal  ini berlaku  pada  masyarakat  Hatunuru  yang  dengan  bantuan  pihak-pihak terampil  lewat  organisasi  intra  Gereja  Protestan  Maluku  (GPM)  yakni, Angkatan  Muda  Gereja  Protestan  Maluku  (AM-GPM)  dan  Mahasiswa Makina-Uli (MAULI) yang saat itu melakukan gerakan perlawanan kolektif atas  dasar;  (1)  hutan  merupakan  komponen  penting  masyarakat,  selain sebagai sentra mata pencaharian lokal, juga sebagai wadah dalam ritual adat, dan  juga  merupakan  wilayah  yang  dalam  kosmologi  masyarakat  Hatunuru bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat transcendental; (2) kultur bertani  masyarakat  adalah  corak  bertani  layaknya  petani  hutan  lainnya  di Maluku;  (3)  kekecewaan  masyarakat  karena  tidak  dilibatkan  dalam  proses
pengambilan  keputusan.  Ketiga  alasan  ini  adalah  pernyataan  mendasar mengapa masyarakat Hatunuru lalu kemudian melakukan perlawanan.
Semestinya  lewat  era  desentralisasi,  Bupati  SBB  harus  mampu memahami  kebutuhan  lalu  kemudian  memproyeksikan  pembangunan  yang relevan  bagi  daerahnya  tanpa  mengabaikan  keberagaman  keakayaan  alam pada sektor kehutanan, bukan malah bertindak sebagai rent seeker maupun broker. Terlebih lagi, ketika hutan sebagai aset kehidupan masyarakat guna menjaga kestabilan manusia sebagai bagian dari alam ini tengah terintimidasi akibat  kepentingan  diri  sendiri.  Hal  ini  dikatakan  oleh  Kameo  sebagai ketamakan  manusia  ( human  greed) 1 .  Situasi  ini  digambarakan  oleh  penulis dengan kalimat ; “lebih baik menjadi miskin untuk memperkaya orang lain, daripada menjadi kaya tetapi memiskinkan orang lain”.
Artikel  ini  hendak  memaparkan  hasil  penelitian  di  negeri  Hatunuru Kecamatan  Taniwel  Timur  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Maluku.Fokus penelitian ini adalah bagaimana melihat hutan sebagai komponen terpenting masyarakat Hatunuru sehingga melakukan gerakan perlawanan kolektif.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengambil  tempat  di  negeri Hatunuru.  Waktu  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  kurang  lebih  tiga bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data  secara voluntary.  Alasan  mengapa  penulis  menggunakan  teknik  ini dalam  rangka  pengumpulan  data;  (1)  masyarakat  Hatunuru  pada  saat  itu terbagai  menjadi  dua  kubuh  (pro-hegemoni  dan  kontra  hegemoni);  (2) ketakutan  penulis  akan  konflik  lanjutan  antar  dua  kubuh  akibat  proses penelitian  ini;  (3)  mencegah  terjadinya  kesenjangan  elit  dan  GPM.  Dengan demikian,  ketika  proses  wawancara  mendalam  dilakukan,  penulis mengajukan pertanyaan apakah bersedia untuk diwawancarai ataukah tidak, jika  tidak  maka  wawancara  tidak  dilakukan.  Selebihnya,  hasil  observasi dilakukan  demi  memperkuat  kaebsahan  data.  Tantangan  penelitian  ini datang dari pihak elit yang menghubungi penulis lewat telepon selular untuk membatalakan  proses  penelitian,  karena  peneliti  tidak  menempuh  jalur
1 Kalimat  ini  pertama  kali  didengar  oleh  penulis  pada  saat  itu  tengah  berpartisipasi  sebagai mahasiswa Prof. D. Kameo, ketika berada dalam proses perkuliahan, mata kuliah Sustainable Development.
pemerintahan  tetapi  memilih  melalui  jalur  gereja  atas  bantuan  beberapa senior  penulis  yang  saat  itu  tengah  menggumuli  tugas  sebagai Vicaris  dan Ketua  Majelis  Jemaat.  Namun,  ketakutan  penulis  dalam  rangka memberhentikan  proses  penelitian  tergagalkan  lewat  anjuran  Ketua  Klassis Taniwel yang memberi kepercayaan penuh pada penulis untuk melanjutkan penelitian,  dan  selebihnya  Ketua  Klassis  Taniwel  yang  akan  bertanggung jawab terhadap Pemerintah SBB.
Analisis  data  dilakukan  dengan  menempuh  teknik  analisis komponensial,  dimana  komponen-komponen  penting  diangkat  untuk dibahas  satu  persatu  demi  melihat  mengapa  perlawanan  terjadi  dan kemudian  melihat  konsep  pembangunan  seperti  apa  yang  sangat  ideal  bagi negeri Hatunuru dalam tahap perkembangan pasca konflik.

## Hutan Sebagai Konstruksi Identitas Masyarakat Hatunuru
Masyarakat  Hatunuru  merupakan  masyarakat  yang  memiliki keunikan tersendiri, dan berbeda dari masyarakat pulau Seram secara lazim. Keunikan  tersebut  bertolak  dari  pengamatan  penulis  sebagai  berikut;  (1) masyarakat  Hatunuru  merupakan  masyarakat  bertipologi  petani  hutan, namun  secara  domain,  mereka  adalah  masyarakat  pesisir;  (2)  masyarakat Hatunuru bukan berasal dari satu suku seperti hal masyarakat lainnya pada wilayah Taniwel Timur, mereka berasal dari dua suku ( Wemale dan Alune 2 ); (3)  kendati  berada  pada  wilayah  pesisir,  masyarakat  Hatunuru  tidak sekalipun  bersentuhan  dengan  sektor  kelautan  sebagai  penunjang perekonomian  dalam  hal  produksi,  konsumsi  dan  distribusi;  (4)  sentrum masyarakat  Hatunuru  adalah  hutan,  sebagai livelihood,  wadah  nilai-nilai religio-kosmis  dan  nilai-nilai  sosial  dalam  proses  sosial  semisal masohi 3 . Dengan  demikian,  hutan  bagi  masyarakat  Hatunuru  merupakan  salah  satu komponen  ideal  dalam  pembangunan  aras  lokal.  Pembangunan  aras  lokal bukan sebuah visi dalam mewujudkan pembangunan fisik dengan sentuhan otoritas  pemerintah  lewat  desentralisasi,  melainkan  pembangunan  yang berkapabilitas demi dan untuk masyarakat Hatunuru secara tradisional. Hal ini  menjadikan  hutan  sebagai  sumber  finansial  ( financial  resource), ketahanan  pangan  ( food  safety),  menyimpan  keanekaragaman  hayati ( biodiversity), dan sebagai lahan pertanian (agricultural land).
2 Wemale  dan  Alune  adalah  salah  satu  suku  besar  yang  dalam  mitologi  pulau  Seram  berasal dari Kerajaan Nunusaku
3 Masohi adalah nama lain dari kerja bersama atau gotong-royong dalam dialek Maluku.
Kecenderungan  masyarakat  Hatunuru  sebagai  masyarakat  hutan sejatinya  berakar  pada  eksistensi  dua  suku  yakni  Wemale  dan  Alune  yang hidup sebagai masyarakat. Orang atau suku Wemale dan Alune kendati telah mengalami perubahan dan mampu beradaptasi dalam perubahan baik lewat interaksi  sosial  dan  sudah  hidup  lama  pada  wilayah  pesisir,  namun dependensi  terhadap  hutan  masih  sangat  kuat  dan  melekat    dalam  jati  diri mereka (suku Wemale dan Alune) (Pelupessy, 2012; 80-85). Hal ini memang merupakan  sebuah  realitas  empiris  yang  oleh  penulis  dielaborasikan kemudian  dikonotasikan  (sesuai  interpretasi  masyarakat  Hatunuru)  bahwa hutan  merupakan  wadah  signifikan  sebagai  konstruksi  identitas  masyarakat Hatunuru.
Konstruksi  identitas  mengakibatkan  masyarakat  terkungkung  pada sebuah  corak  identitas defensive.  Sebagaimana  dikemukakan  Filimon,  et  al (2014),  mengenai  identitas defensive  berakar  pada  ketergantungan ( dependency),  kemudian  menurunkan  (decline)  efektifitas  yang  berakibat kebuntuan  ( impasse).  Fillimon,  et  al  (2014)juga    melihat  warisan  sebagai identitas territorial.  Selebih  jauh  daripada  itu,  Chevallier  (2002) menggunakan  kata  warisan  sebagai  aset  yang  membantu  masyarakat  untuk hidup.  Kecenderungan  masyarakat  Seram  terkategorikan  masyarakat terisolasi  bukan  karena  masyarakat  tidak  mampu  membuka  diri  ke  jalur perubahan,  tetapi  sebaliknya  masyarakat  memiliki  batasan-batasan  wilayah yang  kemudian  dipandang  sebagai territorial.  Keterisolasian  pada  konteks masyarakat  Seram  bukan  secara  struktural  maupun  kultural  tetapi  lebih kepada territorial.
Penulis  melihat  ketakutan  masyarakat  akan  pamali  sebagai  sebuah pelajaran  yang  berlatar  belakang  historis  dalam  kaitannya  dengan  tradisi lisan  yang  tertuturkan  secara  bergenerasi  terkait  asal-muasal  Danau  Tapala. Danau  Tapala  merupakan  salah  satu  danau  yang  memiliki  luas  10ha, terbentang luas diantara hamparan pohon-pohon sagu dan gunung. Menurut salah seorang responden (Mikhel Latualia, tokoh adat negeri Hatunuru), pada zaman  dahulu  Danau  Tapala  merupakan  negeri  Hatunuru  yang  kemudian tenggelam  karena  orang  luar  yang  datang  sebagai  pengintai.  Hal  ini  tidak terlepas dari eksistensi masyarakat Hatunuru pada masa lalu yang sangat lihai dalam  berperang  antar  kerajaan  ortodoks  di  pulau  Seram.  Oleh  karena  itu, salah  satu  negeri  pada  zaman  itu  mengirimkan  dua  orang  pengintai  untuk mengeksplorasi  negeri  Hatunuru,  namun  kedua  pengintai  tersebut  malah mencuri  benda  pusaka  negeri  dan  menggunakan  panah  untuk  memanah ayam berwarna putih yang oleh masyarakat dianggap pamali. Hal ini lantas
mengakibatkan  negeri  Hatunuru  tenggelam  dan  kemudian  menjadi  Danau Tapala hingga saat ini.
Dengan  demikian,  penulis  melihat  bahwa  identitas  pertahan masyarakat  bukan  hanya  sekedar  pada territorial  semata  melainkan ketakutan  akan  pamali.  Sebagaimana  diketahui  oleh  penulis  bahwa masyarakat  Hatunuru  menolak  proyek  kelapa  sawit  merupakan  sebuah tindakan  yang  lahir  akibat  pengaruh  ideologi  lokal.  Ideologi  lokal  hadir sebagai  legitimasi  masyarakat  yang  relevan  dengan  sejarah  Danau  Tapala, bahwa  orang  dagang  (orang  luar)  tidak  harus  menguasai  hutan  masyarakat ataupun  mempengaruhi  masyarakat  akan  pembangunan  lewat  pendekatan industrial karena mereka takut akan kutukan sebagaimana terjadi pada masa lalu.  Hal  ini  dikatakan  Chambers  (1983)  terkait  pandangan  kontradiktif pihak luar komunitas menisbatkan masyarakat berada pada jalur kemiskinan.

## Potret Petani Hutan Wilayah Pesisir
Ketergantungan  masyarakat  akan  SDA  alam  hutan  mengarahkan masyarakat  Hatunuru  kontemporer  sebagai  petani  hutan.  Secara  totalitas masyarakat  Hatunuru  adalah  masyarakat  petani  hutan,  kendati  mereka (masyarakat  Hatunuru)  memiliki  pekerjaan  tetap  sebagai  Pegawai  Negeri Swasta (PNS), namun hal ini tidak kemudian mengganggu peran masyarakat untuk  tetap  menekuni  aktifitas  bertani  pada  wilayah  hutan.  Petani  hutan dalam  corak  masyarakat  Hatunuru  kemudian  terbagi  menjadi  dua berdasarkan  hak  kepemilikan  lahan;  (1)  petani  hutan  murni;  (2)  petani kebun.  Petani  hutan  murni  merupakan  representasi  masyarakat  Hatunuru pemilik lahan atau tuan tanah. Dalam struktur adat, tipe petani hutan murni merupakan masyarakat yang tergolong bangsawan suku Wemale dan Alune atau  dalam  dialek  Maluku  merupakan  keturunan  raja.  Sedangkan  petani kebun  merupakan  masyarakat  yang  dalam  struktur  adat  tergolong masyarakat  kelas  bawah  atau  masyarakat  atau  menengah.  Hal  ini  juga berlaku  terhadap  para  pendatang  atau  disebut  “orang  dagang”  yang  telah lama  berinteraksi  dan  hidup  di  dalam  negeri  Hatunuru.  Kecenderungan masyarakat  sebagai  tuan  tanah  memberikan  tanah  untuk  mengusahakan keberlanjutan  hidup  bagi  masyarakat  kelas  menengah,  bawah  maupun pendatang  menggambarkan  masyarakat  Hatunuru  hidup  dalam  soloidaritas. Sebagaimana  dikemukakan  Durkheim  (dalam  Lattu,  2014;  235)  bahwa “solidaritas  sangat  penting  untuk  menciptakan  rasa  memiliki  ( sense  of belonging)”.
Petani  hutan  murni  kemudian  terbagi  menjadi  dua  tipe  petani berdasarkan  jenisnya.  Pertama  petani  hutan  murni  sebagai  tuan  tanah  atau merupakan  petani  kapitalis.  Kedua,  petani  hutan  sewaan  atau  petani  yang diberikan  kepercayaan  untuk  mengelolah  pertanian  milik  petani  kapitalis. Realitas  ini  disebutkan  Durkheim  (dalam  Lattu,  2014)  sebagai  solidaritas organik  dan  mekanik.  Etos  pembagian  kerja  (solidaritas  organik)  bukan menggantikan  solidaritas  mekanik  yang  secara  hakiki  merupakan  panduan masyarakat akan kesadaraan lewat kesamaan (Durkheim), tetapi oleh penulis lebih  kepada  pembagian  kerja  merupakan  hal  yang  timbul  atas  kesadaran akan  kesamaan  sebagai  petani  hutan.  Hal  ini  memainkan  sebuah  gagasan baru  bahwa,  masyarakat  Hatunuru  tersistematis  lewat  solidaritas  organik dalam  pembagian  kerja  yang  secara  esensial  lahir  atas  dasar  kesamaan  atau solidaritas mekanik. Dalam kehidupan ini praktek kolonialisasi dalam hidup corak  petani  hutan  sebagai  kapitalis  terminimalisir  atas  kesadaran  hutan merupakan  milik  bersama  atau  hutan  merupakan  barang  publik  ( public good).
Hutan  sebagai  barang  publik  adalah  pandangan yang muncul  secara tradisional  atas  kesadaran  warisan  leluhur  yang  mesti  dibagikan  untuk dinikmati  bersama.  Hal  ini  dikemukakan  Hadikusuma  (1992)  sebagai pembagian warisan secara kolektif. Sistem ini mengharuskan para alih waris untuk  tidak  menggunakan  warisan  secara  pribadi,  melainkan  warisan dipandang  sebagai  milik  bersama.  Dengan  demikian,  ketika  masyarakat sebagai  petani  sewaan  dipekerjakan,  solidaritas  menjadi  titik  tolak  petani kapitalis  untuk  tidak  kemudian  menawarkan  pengupahan  lewat  harga nominal  rupiah  sebagai  insentif  atau  gaji,  tetapi  lebih  kepada  pemberian hasil-hasil  pertanian  yang  dibagikan  sesuai  pola  60-40,  60%  untuk  petani kapitalis dan 40% untuk petani sewaan.
Meskipun  secara  internal  kehidupan  sosial  masyarakat  Hatunuru sebagai  petani  hutan  bersumber  pada  solidaritas,  namu  kehidupan perekonomian masyarakat jauh dari kata keberlanjutan. Hasil-hasil produksi pertanian lokal selebihnya hanya menjadi hidangan di atas meja makan.Hal ini  terjadi  akibat;  (1)  pasar  dibangun  secara  swadaya;  (2)  barang  publik;  (3) infrastrukur. Pertama,  pasar  yang  dibangun  secara  swadaya  adalah  sebagai wadah  distribusi  barang  guna  meminimalisir  ketersediaan  barang  yang melimpah, selain daripada itu, hal ini juga sebagai sumber pendapatan untuk kebutuhan  rumah  tangga  seperti;  pendidikan  anak,  biaya  kesehatan  dan sumbagan  tetap  bagi  gereja  dan  negeri.  Ironisnya,  ketidakefisien  pasar  ini adalah  hanya  berlaku  atau  hanya  terfungsikan  selama  kurang  lebih  satu
sampai dua jam, hal ini dikarenakan, pasar yang dibangun secara swadaya ini menggunakan  fasilitas  transportasi  atau  proses  transaksional  ini  dilakukan pada jalur utama transportasi (jalan raya), ketidakseimbangan proses pasar ini mengakibatkan  masyarakat  selebihnya  beralih  ke  arah  subsisten. Kedua, barang  publik  menjadi  salah  satu  indikator  kegagalan  pasar,  seperti  halnya disebutkan  Rogers,  et  al  (2008,  278)  terkait  kecenderungan  barang  publik seperti  berikut; they  involve  non-excludable,  non-rival  consumption,  they are common property resources. Ketersediaan barang publik sebagai sumber daya bersama berimbas pada kegagalan distribusi hasil pertanian masyarakat Hatunuru,  karena  secara  fundamental,  hasil-hasil  pertanian  merupakan barang  bersama  dan  tidak  ada  spesialisasi  untuk  memiliki  barang  tersebut karena  ketiadaan  persaingan  masyarakat  untuk  memiliki  barang  tersebut. Ketiga,  infrastuktur  menjadi  kendala  masyarakat  Hatunuru  dalam  proses distribusi hasil pertanian. Kendala ini senantiasa menjadi permasalah sentral terkhususnya  pada  wilayah  pulau  Seram.  Kerusakan  jalan  berdampak  pada pembentukan  harga  setiap  armada  transportasi.  Lima  puluh  ribu  untuk perorangan dirasakan berat untuk dilalui oleh masyarakat Hatunuru. Ketiga hal  demikian  adalah  sebuah  fenomena  masyarakat  Hatunuru  sebagai  petani yang kerap gagal dalam memobilisasi SDA sehingga potret petani Hatunuru dikatakan oleh penulis sebagai petani semi-subsisten.

## Hutan Sebagai Sumber Daya Ekonomi
Kendati  kerap  tertumbuk  pada  kegagalan  pasar  ( market  failure), namun  ideologi  perekonomian  masyarakat  Hatunuru  tetap  berpatokan terhadap  hutan  sebagai  sumber  daya  ekonomi  ( economy  resource). Hilderbrand  (dalam  Arsyad,  2010;  61)  berpendapat  bahwa  perkembangan ekonomi  secara  fundamental  bukan  pada  cara  produksi  ataupun  pada  cara konsumsi,  tetapi  pada  cara  distribusi.  Cara  distribusi  mencakup perekonomian barter. Arsyad (2010) melihat bahwa pemikiran Hilderbrand dinilai cukup baik dalam perspektif sosiologi, namun oleh Arsyad pemikiran ini  kurang  bermakna  apabila  ditinjau  ke  dalam  perspektif  ekonomi. Berdasarkan temuan empiris, proses barter sebagai sistem ekonomi ortodoks masih  mencitrai  kehidupan  masyarakat  Hatunuru.  Menurut  penulis,  barter merupakan  salah  satu  sistem  perekonomian  pasrah  yang  memang  oleh masyarakat  tradisional  masih  berlaku  demi  menginovasi  kebutuhan konsumtif agar tidak selamanya mengkonsumsi produksi yang homogen. Hal ini  bukan  berlaku  antar  komunitas  internal,  tetapi  lebih  kepada  komunitas
satu  dengan  komunitas  lain,  seperti  hal  masyarakat  Hatunuru  dan masyarakat negeri lainnya.
Bucher  (dalam  Arsyad, 2010)  menilik  perkembangan  perekonomian akan melalui tiga tahap yakni; perekonomian subsisten, perekonomian kota dan  perekonomian  nasional.  Bucher  menjelaskan  tentang  bagaimana perekonomian  subsisten  berkembang  secara  meluas  dan  kemudian membentuk  perekonomian  kota,  kemudian  berkembang  secara  signifikan menjadi  perekonomian  nasional,  dimana  eksistensi  pedagang  menjadi semakin  penting.  Oleh  Filimon,  et  al  (2014),  hal  ini  terjadi  apabila masyarakat  secara  kolektif  sadar  akan  inovasi,  bagi  Filimon,  et  al  (2014) disebut  identitas offensive.  Identitias  offensive mengarahkan masyarakat  ke jalur  pembangunan  karena  mampu  mandiri  ( autonomy)  dan  mampu berinovasi  ( innovation).  Gagasan  ini  memang  menjadi  gagasan  setiap masyarakat Hatunuru yang menginginkan kemandirian dan berinovasi lewat produk  lokal.  Namun  prospek  cerah  ini  terasa  sulit  untuk  terealisasi, pasalnya, masyarakat tidak berkapabilitas sebagai masyarakat yang mengerti tata  cara  perdagangan,  mereka  hanya  terdiri  dari  sekelompok  petani  semi- subsisten, dan secara sadar hanya memberlakukan perekonomian barter dan belum  mampu  berinovasi  karena  minim  keterampilan.  Keterampilan  lokal ( local  skill)  yang  dimiliki  oleh  setiap  masyarakat  adalah  manifestasi pengetahuan  lokal  ( local  knowledge)  dalam  hal  mengelola  sagu  saja  seperti halnya masyarakat Maluku secara lazim.
Fluktuasi  perekonomian  selain  karena  kegagalan  pasar,  hal  ini  juga terjadi  akibat  tidak  ada  lembaga  formal  seperti  hal  Koperasi  Unit  Desa (KUD). Kehadiran KUD sebagai penunjang ekonomi aras desa adalah sangat penting agar SDA lewat hutan dapat tersalurkan. Ketidaksiapan pemerintah desa  (raja)  dalam  mengaspirasi  kebutuhan  masyarakat  ke  Pemerintah Kabupaten  SBB  adalah  salah  satu  aspek  kemiskinan  politik  yang  oleh Fernandez  (2001)  dikatakan  bahwa,  ketiadaan  akses  dalam  proses pengambilan  keputusan  termakbul  sebagai  kemiskinan  dari  segi  politik. Selain  daripada  itu,  dualisme  finansial  menjadi  pola  perekonomian  dalam corak  masyarakat  Hatunuru.  Mynt  (1976)  menjelaskan  tentang  dualisme finansial  merujuk  pada  pasar  uang  NSB  yang  terbagi  atas  dua  kelompok yakni,  pasar  uang  yang  terkelolah  dengan  baik  ( organized  money  market) dan  pasar  uang  yang  tidak  terkelolah  ( unorganized  money  market). Sebagaimana  diketahui  oleh  penulis,  selain  menggunakan  pasar  uang  yang terkelolah  dengan  baik  lewat  institusi  formal  sejatinya  seperti  Bank  dan Koperasi Simpan Pinjam, masyarakat juga memberlakukan sistem pasar uang
yang  tidak  terkelola.  Dalam  kaitannya  dengan  pemberlakuan  tersebut, masyarakat  Hatunuru  menggunakan  konsep  romantisme  masa  lalu  sebagai jalan masuk demi mendapatkan pinjaman tunai. Hal ini biasanya dilakukan kepada kerabat, para anggota dewan SBB, dan petani kaya lainnya.
Sistem perekonomian petani hutan Hatunuru masih memberlakukan barter  apabila  produksi  kemudian  melimpah  dan  tidak  dapat  terdistribusi. Selebihnya,  secara  finansial  masyarakat  Hatunuru  meminta  pinjaman  uang dengan cara memberikan hasil pertanaian hutan kepada komunitas lain agar dapat  membiayai  kebutuhan  rumah  tangga.  Corak  perekonomian  ini  perlu diantisipasi  agar  tidak  menjadi  kebiasaan  yang  mendiskriminasi  masyarakat akan harga diri mereka.

## Hutan Dalam Wajah Budaya Lokal
Budaya  lokal  adalah  sangat  penting  dalam  menanamkan  rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada masyarakat (Ife  dan  Tesoriero,  2014;  449).  Berbicara  tentang  budaya  maka  secara  sadar pengetahuan lokal akan menuntun keterampilan lokal didalam proses lokal. Masyarakat  Hatunuru  sebagai  masyarakat  petani  hutan,  memiliki  budaya lokal  dalam  keterkaitannya  dengan  mengolah  sagu  lewat  pengetahuan  dan keterampilan  lokal.  Selain  daripada  itu,  kesetiaan  masyarakat  akan lingkungan (hutan) mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki konsensus maupun  konvensi  yang  terkreasikan  oleh  nilai  dan  norma  juga  keterikatan masyarakat  dalam  ideologi  hutan  dalam  wajah  hukum  adat  dan  ketakutan akan pamali.
Budaya masyarakat Hatunuru adalah pengaruh budaya sukuisme atau merupakan  warisan  suku  yang  masih  terus  berlaku  dan  belum terkontaminasi  oleh  pengaruh  budaya  luar  atau  masih  sangat  masif.Hal  ini terbukti  lewat  kesetiaan  masyarakat  sebagai  petani  yang  masih memberlakukan  corak  hidup  tradisional.  Memang  dibenarkan  bahwa globalisasi  telah  berlaku  dalam  masyarakat  lewat  kemutakhiran  teknologi seperti hal telepon selular, media elektronik dan lainnya, namun hal ini tidak lalu  meminimalisir  kepatuhan  masyarakat  akan  budaya  melainkan  hal tersebut  berperan  sebagai  kebutuhan  sekunder  dalam  kaitannya  dengan membentuk modal intelektual secara informal sebagaimana disebutkan oleh Ortiz  dan  Garcia  (2013)  bahwa,  lembaga  pendidikan  formal  bukan  sebagai pembentuk  modal  intelektual  saja,  tetapi  modal  intelektual  adalah  modal
yang  sadar  akan  kemampuan  melalui  bakat  dan  hal  ini  lahir  lewat  wajah aktivitas sekunder seperti hal ekstrakurikuler. Oleh penulis, ekstrakurikuler dipahami  sebagai  penunjang  kapasitas  berpikir  masyarakat  akan  dunia  luar mereka.
Kembali kepada pokok utama, budaya masyarakat lewat ritual-ritual adat  seperti sasi 4 dan halawane 5 adalah  sebuah  upaya  dalam  membangun kesadaran  kolektif  masyarakat  guna  memahami  hutan  sebagai  identitas mereka.  Bourdieu  (1993)  memahami  struktur  kognitif  cenderung mencerminkan  posisi  struktural  seseorang  dalam  ruang  sosial  (arena),  oleh Bourdieu  ini  adalah  habitus,  Bloemraad  (2001)  menjelaskan  bahwa  ruang sosial yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada tindakan kolektif.
Masyarakat  Hatunuru  belum  mampu  membuka  diri  bagi pembangunan  lewat  pendekatan  industrial  dari  luar,  sebab  menurut masyarakat,  terkikisnya  budaya  tidak  dapat  terhindarkan  karena  industri yang  tidak  bertanggung  jawab.  Dengan  demikian,  kebudayaan  harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan apabila industri hendak dinobatkan oleh Bupati SBB.

## Hutan Adalah Alasan Kami Melakukan Perlawanan
Perlawanan masyarakat Hatunuru didasari atas kebijakan Bupati SBB dan  investor  dalam  rangka  menjadikan  wilayah  Taniwel  Timur  sebagai wilayah  industri  kelapa  sawit.  Kesepakatan  sepihak  tanpa  keterlibatan masyarakat  Hatunuru  sebagai  pemilik  tanah  menghantarkan  masyarakat kearah  perlawanan.  Puncak  amarah  masyarakat  adalah  ketika  Camat Taniwel  Timur  melayangkan  perkataan  bahwa  proyek  yang  akan direalisasikan  menggunakan  lahan  bekas  perusahaan  milik  keluarga
4 Sasi  merupakan  larangan  yang  berlaku  untuk  mengontrol  kebiasaan  konsumtif masyarakat.Misalnya  sasi  sopi,  sasi  kabong,  sasi  hutan.Hal  ini  agar  perilaku  menyimpang masyarakat  terminimalisir.Sasi  berlaku  sesuai  durasi  yang  disertakan.  Sasi  dilakukan  dengan dua cara yakni; sasi secara adat dan sasi gereja.
5 Halawane  oleh  masyarakat  Hatunuru  adalah  upacara  kedewasaan.  Pada  zaman  dahulu (kerajaan ortodoks), halawane dipraktekan dengan cara membunuh musuh kemudian kepala musuh  dikorbankan  sebagai  salah  satu  atribut baileo  (rumah  adat).  Dewasa  ini,  halawane melalui  transformasi  dan  mencitrakan  masyarakat  Hatunuru  yang  sudah  beradab.Upacara halawane adalah upacara dengan melibatkan anak-anak yang tengah mengalami kedewasaan untuk hidup selama tiga hari di hutan atau terisolasi oleh masyarakat Hatunuru, agar mampu memahami  hutan  sebagai  tempat  dalam  mengusahakan  hidup.  (hasil  observasi,  pada  tanggal 20 Mei 2015).
Apituley 6 .  Namun  dalam  kenyataannya,  lahan  tersebut  adalah  milik masyarakat Hatunuru dan bukan milik perusahaan dimaksud. Apalagi proyek kelapa  sawit  yang  hendak  dimasukan  tanpa  sepengetahuan  masyarakat, masyarakat  baru  mengetahui  pada  saat  Camat  mengatakan  bahwa  alat-alat berat  sedang  dalam  perjalanan  menuju  lokasi  untuk  mengeksekusi  lahan, karena sudah ada persetujuan dengan raja Hatunuru. Masyarakat lewat salah seorang  tokoh  adat  kemudian  melakukan  pertemuan  tertutup  di  kediaman tokoh tersebut.
Perlawanan  yang  dilakukan  masyarakat  Hatunuru  adalah  dengan saling  mempengaruhi  masyarakat  Hatunuru  lainnya  dalam  upaya  menolak proyek  tersebut.  Scott  (1987)  menjelaskan  tentang  kekuatan  bukan sepenuhnya  milik  para  elit  tetapi  komunitas  lemah  sekalipun  memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melawan dominasi secara diam-diam ( hidden resistance).  Kerkvliet  (2009)  menggunakan  kata  everyday  politic  sebagai representasi perlawanan petani. Everyday politic atau politik sehari-hari oleh Kerkvliet,  cenderung  memprivatisasi  opini  sehingga  pendapat  ini  tidak dikomunikasikan  kepada  elit  maupun  pemodal  melainkan  antar  sesama komunitas. Foucault (1998) menjelaskan bahwa, kekuasaan tidak selamanya berasal dari pemerintah (top-down), masyarakat akar rumput juga memiliki kekuasaan ( bottom-up). Walker (2008) menjelaskan bahwa pola perlawanan sehari-hari menjebak masyarakat sebagai masyarakat yang bertahan, hal ini dinilai  oleh  Walker  bahwa  perlawanan  sehari-hari  membuat  masyarakat tidak berkapabilitas untuk mengubah kondisi.
Perlawanan  masyarakat  Hatunuru  adalah  perlawanan  sehari-hari karena  perlawanan  ini  tidak  terorganisir,  dan  selebihnya  tidak terkomunikasikan  secara  sistemik  kepada  Bupati  SBB,  karena  masyarakat tidak  memiliki  keterampilan  dalam  berkomunikasi.  Dilematis  kemudian hadir dalam benak masyarakat ketika Bupati mengiming-iming ketersediaan lapangan pekerjaan, masyarakat Hatunuru terjebak dalam dua pilihan, antara mengikuti ataukah melawan demi masa depan generasi penerus. Tetapi demi melindungi  warisan  yang  tidak  lain  adalah  hutan,  masyarakat  tetap melakukan penolakan.
6 Sebagaimana  diketahui  oleh  penulis  bahwa,  pada  tahun  1996 (menurut  masyarakat)  pernah ada perusahaan milik keluarga Apituley yang tengah beroperasi.Namun kemudian mengalami kebangkrutan  akibat  kredit  macet.Perusahaan  ini  mengolah  hasil-hasil  pertanian  kelapa, kakao  dan  umbi-umbian.Hal  ini  menurut  masyarakat  adalah  karena  masyarakat  terjebak dalam kemandekan finansial, untuk itu perusahaan dibiarkan masuk melalui negosiasi dengan masyarakat Hatunuru.
Masyarakat  menolak  karena  memahami  betul  sistem  kelapa  sawit berdasarkan  pengalaman  yang  tengah  menimpa  negeri  Latea  di  Kabupaten Maluku  Tengah.  Masyarakat  takut  akan  pamali  dan  tidak  ingin  hutan  yang merupakan  warisan  leluhur  terdegradasi  akibat  kepentingan  elit. Ketermarginalisasi  masyarakat  Hatunuru  kemudian  tersampaikan  melalui dialog  kepada  GPM  yang  saat  itu  lewat  AM-GPM  memberikan  jaminan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat Hatunuru.
Ketakutan  pengambil  alihan  hutan  oleh  pemodal  disikapi  oleh masyarakat Hatunuru lewat sasi adat. Sasi adat bertujuan demi menggagalkan proses pembangunan perusahaan kelapa sawit, hal ini merupakan kamuflase masyarakat yang menolak agar tidak didakwa sebagai resistor. Berikut adalah gambar yang didapat oleh penulis yang menggambarkan wujud sasi adat;
Gambar 1. Sasi Adat Sapalewa Batai. Bentuk perlawanan sehari-hari masyarakat Hatunuru

## ( Sumber : Elifas Tomix Maspaitella, Facebook)
Gambar  di  atas  menjelaskan  bahwa  sasi  adat  dilakukan  agar  hutan terselamatkan  dari  tangan  kapitalis.Sasi  adat  sebagai  bentuk  perlawanan terselubung, juga merupakan jembatan dalam rangka meminta bantuan roh- roh leluhur guna merestui perlawanan mereka. Sasi adat bukan sesuatu yang kemudian  bersifat  magis  tetapi  lebih  kepada  keyakinan  masyarakat  bahwa ada  kuasa-kuasa  adikodrati  dari  Tuhan  maupun  leluhur  untuk  membantu masyarakat  dalam  melakukan  perlawanan.  Salah  seorang  responden
mengatakan; Biar  katong  mati  yang  penting  utang  tu  akang  seng  takore 7 ; artinya, biar kami mati asalkan hutan tidak tersentuh.
Namun  perlawanan  secara  tradisional  ini  tidak  mampu  mengubah kondisi  masyarakat,  dan  selamanya  masyarakat  akan  terjebak  dalam dinamika  perlawanan  secara  terselubung  juga  tidak  terorganisir.  Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan hal itu lalu kemudian dengan penuh kerendahan dan harapan meminta pihak gereja dan mahasiswa yang adalah anak  negeri  adat  Hatunuru  untuk  sedapat  mungkin  membantu ketermarginalisasi  masayarakat  Hatunuru  akibat  himpitan  logika  dominasi yang melabelkan masyarakat Hatunuru sebagai masyarakat yang tidak sekuat masyarakat  Hatunuru  pada  zaman  dahulu  kala.  Hutan  adalah  alasan masyarakat  Hatunuru  melakukan  perlawanan,  hutan  adalah  “dapur”,  hutan adalah  tempat  mereka  melepaskan  penat  dengan  cara  minum  sopi  dan bertukelisasi 8 ,  hutan  adalah  rumah  para  leluhur  atau  tempat  bersemayam roh-roh leluhur. Ketiadaan hutan adalah penghilangan jati diri mereka. Oleh karena  itu,  semangat hekaleka 9 tetap  dikumandangkan  demi  dan  untuk kehidupan berkelanjutan masyarakat Hatunuru.
Gerakan  SaveNusaIna:  Perlindungan  Hutan  Tanpa  Solusi  Pengembangan Hutan
Gerakan  SaveNusaIna  merupakan  salah  satu  gerakan  sosial  yang dibentuk  oleh  AM-GPM  dan  MAULI  dalam  rangka  memberi  perlindungan demi menyelamatakan masyarakat Hatunuru dan masyarakat lainnya dalam domain  Taniwel  Timur.Gerakan  ini  berdiri  sebagai  perpanjangan  tangan Gerakan  Save  Maluku  yang  menitik-beratkan  masalah  ekologi  sebagai maslah  yang  perlu  disikapi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku.  Pendekatan industrial  yang  marak  terjadi  di  Maluku  tanpa  melibatkan  masyarakat  dan tanpa  AMDAL  merupakan  keseriusan  upaya  gerakan  sosial  dalam menginspirasi dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat.
Blumer dalam “ Four Stage of Social Movement” (2009) menjelasakan keterlibatan  tenaga  terampil  tahapan  formalisasi.  Tahapan  ini  dalam  artikel
7 Mengutip perkataan salah satu responden dari elemen pemuda, pada tanggal 20 Mei 2015.
8 Bertukelisasi adalah kata yang tengah santer dalam dialek Maluku.Kata ini mengartikulasikan makna cerita khayalan atau semacam utopia.
9 Hekaleka  merupakan  bahasa  suku.Makna  sebenarnya  hekaleka  adalah  membunuh  untuk hidup  baru.Oleh  penulis,  makna  itu  dipandang  sebagai  membunuh  praktek  opportunitis Bupati SBB untuk hidup baru sesuai dengan nilai-nilai dalam kearifan lokal.
yang  sama  dijelaskan  sebagai  tahap  birokratisasi.  Sejalan  dengan  ini,  tenaga terampil  lewat  AM-GPM  dan  MAULI  memainkan  peran  sebagai  tokoh inspirasional  bagi  masyarakat  Hatunuru.  Sebagaimana  dijelaskan  Singh (2010) tentang gerakan sosial baru ( new social movement) pada petani India yang  mampu  mengangkat  martabat  mereka  dari peasants  menjadi  farmers. Hal ini dikatakan oleh Singh bahwa para petani kontemporer India tidak lagi mempersoalkan  masalah-masalah  yang  berwujud  konflik,  pertikaian, ketegangan  antar  kasta  dan  kelompok,  namun  mereka  (petani  India) melakukan  klaim  secara  terbuka  tentang  masalah  matarialistik  seperti gender,  ekologi,  hak  asasi  manusia,  kebebasan,  otonomi,  kesetaraan  dan keadilan  sosial.  Hal  ini  oleh  Kerkvliet  (2009)  dikatakan  sebagai official politic,  official  politic  atau  politik  resmi  sejatinya  mendialogkan  secara frontal terkait dampak-dampak yang nantinya timbul akibat proyek tersebut. Kerkvliet  (2009)  juga  mengatakan  bahwa  tahap  akhir  apabila  perlawanan tidak direspon oleh pihak yang dilawan, maka resistor secara langsung harus mengecam  tindakan  pihak  lawan,  oleh  Kerkvliet  hal  ini  dikatakan  sebagai advocacy  politic.  Paradigma  konflik  dipersempit  dalam  gerakan  sosial sebagaimana  dijelaskan  oleh  Touraine  (dalam  Singh,  2010)  bahwa  setiap konflik  harusnya;  (1)  memiliki  sekumpulan  aktor  yang  terorganisir;  (2) mempunyai  taruhan  yang  bernilai;  (3)  adanya  pergumulan  dan  kompetisi antarpihak yang bertentangan demi mencapai apa yang dipertaruhkan.  Salah satu  pokok  pikiran  Touraine  terkait  dengan  konflik  adalah  konflik  neo- komunitarinisme.  Konflik  ini  merupakan  konflik  yang  berupaya  menolak transformasi  sejarah  yang  datang  dari  luar  untuk  merusak  nilai-nilai tradisional.
Eksistensi  gerakan  ini  sebagai  gerakan  terorganisir  yang  memiliki kumpulan aktor perlawanan berkompetensi. Hutan merupakan alasan utama mengapa gerakan kolektif ini hadir. Dialog secara frontal dilayangkan tetapi tidak  direspon  oleh  Bupati  SBB  sebagai  otoritas  tertinggi  Kabupaten  SBB. Dengan  demikian,  gerakan  ini  melakukan  pengecaman  bahwa  akan membawa masalah ini pada aras yang lebih tinggi apabila aspirasi masyarakat Hatunuru tidak disikapi dengan pembatalan proyek.
Kehadiran  AM-GPM  dan  MAULI  guna  berkontribusi  dalam penegakan  aspirasi  masyarakat  Hatunuru  adalah  sebagai  modal  sosial.  Cox (1995)  menjelaskan  tentang  bagaimana  modal  sosial  adalah  seperangkat jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan. Fukuyama (dalam Valadbigi dan  Harutyunyan,  2012)  mengatakan  bahwa  kepercayaan  berkembang melalui  norma-norma  timbal  balik  dalam  keterlibatan  jaringan  sipil.  Modal
sosial  diyakini  sebagai  pembentuk  modal  intelektual  dan  penciptaan pengetahuan (Nahapiet dan Ghoshal, 1998; Krause, et al, 2007). Timberlake (2005)  melihat  peran  modal  sosial  adalah  sebagai  pencapaian  kedamaian, keamanan dan kesejahteraan sosial.
Gerakan  SaveNusaIna  merupakan New  Social  Movements  atau gerakan  sosial  baru  yang  berorientasi  guna  menyelamatkan  hutan  dari tangan  kapitalis.  Salah  satu  fungsionaris  yang  adalah  pimpinan  AM-GPM mengatakan bahwa, gerakan ini didorong oleh upaya mencegah pengrusakan hutan  tropis  yang  dalam  kenyataanya  telah  rusak  juga  oleh  logging  sejak tahun 1972 oleh PT. Djayanti Group 10 . Menurut mereka kelapa sawit bukan komoditi  yang  tepat  untuk  pertanian  di  Maluku.  Dengan  demikian, fungsionaris  gerakan mengambil  simpati masyarakat  Maluku dengan  slogan bertajuk #Save Nusa Ina.
Perlawanan kolektif yang terorganisir ini adalah upaya memberantas mafia kayu dan juga menyelamatkan hutan masyarakat Hatunuru agar dapat bermanfaat  bagi  kehidupan  masyarakat  sesehari  sebagai  petani  hutan. Dengan  mengedarkan  selebaran-selebaran  keprihatinan,  dan  juga memainkan perang urat saraf pada media sosial, masyarakat Hatunuru dapat terselamatkan  dari  imperialisme  struktural  Bupati  SBB.  Penarikan  investasi oleh  investor  adalah  keberhasilan  gerakan  ini.  Namun  sayangnya,  gerakan ini  hanya  sebagai  wadah  penyelamatan  hutan  dan  tanpa  member  solusi pembangunan  yang  tepat  sebagai  salah  satu  modal  sosial  yang  dimilki masyarakat Hatunuru.
Konsep Pembangunan Ideal (Sebuah Refleksi Empiris dan Teoritis)
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian-bagian  di  atas,  bahwa masyarakat  Hatunuru  lewat  kesetiaan  pada  hutan  mereka  menobatkan mereka  pada  masyarakat  bertipologi  petani  hutan.  Kontstruksi  tata  kelola hutan secara konservatif adalah demi melindungi aset kehidupan masyarakat agar  berkelanjutan.  Melestarikan  hutan  merupakan  gagasan  masyarakat lewat  nilai,  norma  dan  konvensi  masyarakat  terimplisit  dalam  budaya  dan terungkap  lewat  kebiasan-kebiasan  kolektif  tanpa  mengabaikan  semangat solidaritas mekanik yang bertransformasi menjadi solidaritas organik karena masyarakat  hidup  dalam  dualisme  sebagai  masyarakat  yang  patuh  akan budaya lokal, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan lewat ketersediaan
10 Elifas Maspaitella, pada tanggal 29 Juli 2015 via Facebook
modial sosial sebagai arus perkembangan globalisasi yang memang dewasa ini tidak dapat dibendung. Dengan demikian, masyarakat Hatunuru merupakan masyarakat  yang  memang  mampu  hidup  secara  semi-subsisten  dan  barter dalam  wajah  perekonomian  tetapi  juga  mampu  mempertahankan  budaya lewat  solidaritas  dan  responsibilitas  terhadap  hutan  sebagai  manifestasi berteologi (eko-teologi) dan warisan leluhur.
Kendati  melakukan  perlawanan  terhadap  dominasi,  tetapi masyarakat  tidak  lalu  mengabaikan  pembangunan  sebagai  sebuah  proses perubahan  multidimensi.  Hal  ini  terbukti  lewat  gagasan-gagasan  cerdas masyarakat  Hatunuru  yang  menginginkan  pembangunan  tetapi  tidak  lalu mengabaikan  kearifan  lokal,  sebagaimana  kultur  bertani,  solidaritas  dan hutan sebagai warisan leluhur. Dengan demikian, masyarakat mulai menata konsep  pembangunan  yang  kemudian  diyakini  harus  mampu  direalisasikan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Hatunuru.
Ife  dan  Tesoriero  (2014)  mengatakan  bahwa,  pembangunan  dalam aras  desa  semestinya  menghargai  pengetahuan  lokal,  keterampilan  lokal, sumber  daya  lokal,  proses  lokal  dan  kebudayaan  lokal.  Ketika  beberapa  hal ini  disadari  maka  pembangunan  dari  bawah  akan  mewujudkan  stabilitas komponen pembangunan berkelanjutan.
Sebuah  gagasan  pembangunan  berbasis  masyarakat  lewat  pemikiran  Ife dan Tesoriero (2014), mengintroduksikan konsep perekonomian konservatif dan  radikal.  Oleh  Ife  dan  Tesoriero,  konservatif  merupakan  pembangunan yang  tidak  mengkesampingkan  aspek  kearifan  lokal.  Sedangkan,  konsep radikal  yakni  upaya  menemukan  alternatif,  yakni  ekonomi  berbasis  lokal (Albert  dan  Ahnel,  1991).  Konsep  perekonomian  konservatif  dan  radikal apabila  dielaborasikan  sebagai  kesadaran  pembangunan  daerah-daerah yang sedang  berkembang  maka  niscaya  pembangunan  dapat  menemui  titik berkelanjutan.  Penulis  melihat  dua  konsep  ini  apabila  diakuisisikan  dengan konteks negeri Hatunuru maka akantergambarkan pada skema berikut.

## Gambar 2. Konsep Pembangunan Negeri Hatunuru
Skema  yang  tergambar  diatas  merupakan  sebuah  refleksi  yang  oleh penulis  dilihat  sebagai  prospek  pembangunan  negeri  Hatunuru.SDA  yang mumpuni merupakan sebuah modal ekonomi dalam merealisasikan kerangka pembangunan  di  atas.  Hal  ini  dilakukan  oleh  penulis  bukan  atas  dasar kebutuhan  penulis,  melainkan  hal  ini  merupakan  gagasan  masyarakat Hatunuru  yang  memiliki  semangat  akan  pembangunan  namun  belum mampu mengkonsepkan pembangunan yang tidak mendegradasi nilai dalam masyarakat.  Tahap  internalisasi  merupakan  tahap  dimana  budaya,  ekologi dan  etika  didialogkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Kemudian dalam  proses  internalisasi,  Bupati  SBB,  lembaga-lembaga  lokal dalam  wajah Tiga  Batu  Tungku 11 (TBT)  dan  masyarakat  lokal  harus  berkolaborasi.
11 Tiga  Batu  Tungku    merupakan  wadah  yang  didalamnya  terdapat  tiga  lembaga  yang  ada dalam  struktur  negeri.  Tiga  lembaga  tersebut  terwakili  oleh  Pemerintah  Negeri  dan  Staf,
Industri Lokal dan Potensi Pariwisata Koperasi Unit Desa Internalisasi Semangat Sosial Jaringan Sosial Lewat AM-GPM dan MAULI
Bupati SBB Masyarakat dan Lembaga Lokal Konservatif Negeri Hatunuru Radikal Semangat Sosial Internalisasi
Kemudian  AM-GPM  dan  MAULI  pun  harus  turut  berpartisipasi  sebagai pihak  yang  memiliki  pengetahuan  akanpembangunan  sebagai  komponen akademisi  dan  gereja  dalam  membangun  komitmen  secara  bersama  terkait pembangunan yang sejalan dengan konteks masyarakat Hatunuru.
Internalisasi  mendesak  pemerintah  SBB  agar  mampu  mewujudkan  visi pembangunan  yang  sesungguhnya  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat dengan  cara  konservatif  dan  radikal.  Konsep  konservatif  mengikutsertakan industri  lokal  lewat  hasil-hasil  alam  yang  mumpuni  sebagaimana  pala, damar, sagu, kelapa, kakao dan umbi-umbian. Kemudian, potensi pariwisata budaya  mengikutsertakan  Danau  Tapala  sebagai  aset  pariwisata,  dan  juga hutan  wisata  yang  konservatif  sebagaimana  upaya  perlindungan  populasi burung  nuri.  Sedangkan,  perekonomian  radikal  disadari  sungguh  sebagai salah  satu  penguatan  perekonomian  berbasis  lokal  dalam  wajah  KUD. Berangkat  dari  pengalaman  daerah  Ksar-Hellal  (Tunisia)  bahwa  perilaku opurtunistik  dalam  wajah  industri  adalah  akibat  kegagalan  lembaga. Sebagaimana  diketahui  pada  kasus  yang  sama  bahwa  lembaga-lembaga beralih  fungsi  dan memonopoli  lembaga  lain.  Dengan  demikian,  penguatan spesifikasi  lembaga  ekonomi  dalam  KUD  adalah  bentuk  radikal  yang  harus dimasukan  dalam  pengembangan  negeri  Hatunuru  agar  tidak  terjadi dualisme kepengaturan.
Hal ini membimbing penulis untuk mewujudkan salah satu konsep Tiga Batu  Tungku  (TBT)  menjadi  empat  batu  tungku,  yang  dimana  gereja, pemerintah  negeri  dan  pendidikan  tidak  lalu  mengambil  peran perekonomian karena sudah ada lembaga yang menaungi ekonomi aras desa namun belum mampu terkonsepkan secara baik dan benar oleh Pemerintah Maluku. Lembaga ekonomi aras desa dimaksudkan penulis agar tidak terjadi tumpang-tindih  program  pemberdayaan  negeri  Hatunuru,  dan  sedapat mungkin menjadi mobilisator pada pembangunan negeri yang memiliki SDA berkualitas  namun  tidak  mampu  terkelolah  akibat  ketidak-sediaan  aturan perekonomian berbasis negeri Hatunuru.

## Kesimpulan
Era desentralisasi semestinya menjadikan masyarakat lebih berkompenten dan kemudian berkompetisi dalam mewujudkan
Majelis Jemaat dan Dewan Guru, hal ini pada lazimnya dijumpai pada negeri yang didominasi atau secara totalitas memeluk agama Kristen.
pembangunan  negeri  masing-masing.  Kemandirian  ( autonomy)  secara esensial akan senantiasa membimbing masyarakat pada jalan inovasi. Inovasi mengarahkan masyarakat pada arus pembangunan era globalisasi tanpa harus ada  pendekatan  industrial  secara  eksternal,  karena  hal  ini  kerap  berpotensi pada  perlawanan  akar  rumput.  Geertz  (dalam  Arsyad,  2010)  menggunakan ideology  “Indonesia  Luar  dan  Indonesia  Dalam”  untuk  menggambarkan situasional  Indonesia  sebagai  negara  sedang  berkembang.“Indonesia  Dalam” merepresentasikan SDA yang mampu mengintegrasikan pendekatan industri lokal  dan  budaya  dalam  satu  gagasan  pembangunan,  sedangkan  “Indonesia Luar” dipahami sebagai pengaruh perekonomian luar akibat kegiatan seperti tambang, kelapa sawit dan lainnya.
Kehidupan  masyarakat  Hatunuru  merupakan  satu  dari  sedikit masyarakat  yang  masih  hidup  dalam  budaya  lokal  meski  telah  terpengaruh oleh  paham  luar  komunitas  lewat  arus  globalisasi.  Sebagaimana  dikatakan Filimon, et al terkait identitas pertahanan dan identitas keterbukaan adalah dualisme  identitas  yang  bernaung  dalam  masyarakat  Hatunuru.  Masyarakat memahami  ritus  (adat),  hutan  (ekologi),  solidaritas  (sosial)  dan  subsisten (ekonomi)  sebagai  sebuah  tradisi  yang  terkandung  dalam  warisan  budaya, dan  hal  ini  kemudian  mengindikasikan  masyarakat  pada  jati  diri defensive. Tetapi  masyarakat  juga  menginginkan  pembangunan  yang  mengandalakan sumber  daya  lokal,  hal  ini  mengindikasikan  masayarakat  pada  jati  diri offensive.
Pembangunan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  kesejahteraan masyarakat  ketika  mereka  sadar  bahwa  keadaan  bertahan  tidak  mampu mengubah kondisi. Semangat sosial adalah landasan utama masyarakat dalam menginginkan  perubahan  secara bottom-up,  dan  perubahan  bottom-up membimbing  masyarakat  pada  pembangunan  yang  sejati  berakar  pada kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, refleksi penulis tentang dua konsep pada pembahasan sebelumnya adalah dirasakan sangat penting demi menobatkan negeri Hatunuru sebagai negeri yang tengah berkembang dalam arus globalisasi.

## Daftar Pustaka
Alfitri., 2011. Community Development, Teori dan Aplikasi.
Arsyad, Licoln., 2010. Ekonomi Pembangunan . UPP STIM YKPN
Astuti,  Rini.,  2013.  “REED+  Sebagai  Strategi-Strategi  Kepengaturan  dalam  Tata Kelola  Hutan  di  Indonesia:  Sebuah  Perspektif  Foucauldian”, Jurnal Transformasi Sosial . No. 30
Chambers,  Robert.,  2013. Rural  Development  :  Putting  The  Last  First.  Rouletdge . New York,
Filimon,  Luminita,  et  al,.  2014.Local  Development  Model  Based  On  Territorial Identity  And  Heritage  :  The  Case  Of  Romanian  “Tara”/Lands .Revista Romana de Geografie Politica .
Gaaliche,  Makram.,  2013.Local  Regulation  Between  Formal  and  Informal Institutions,  Case  of  the  Town  Ksar-Hellal  (Tunisia), Eastern  Journal European Studies Vol 4.
Hadikusuma,  H,  Hilman.,  2011. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia .  C.V.  Mandar Maju. Bandar Lampung, 2011
Ife  Jim,  Tesoriero  Frank.,  2014. Community  Development  :  Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation
Lattu,  Izak.,  2014.  “Orang  Tua  Dari  Ouw  :Durkheim,  Titaley  dan  Ritual Performance”, Nyantri  Bersama  John  Titaley  :  Menakar  Teks,  Menilai Sejarah  dan  Membangun  Kemanusiaan  Bersama .  Satya  Wacana  University Press. Salatiga
Litaay,  Theofransus.,  2014.  “Pembangunan  yang  Memanusiakan  Manusia”, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin “Kritis” .Vol. XXIII (2)
Mahmood, K., 2015. “Social Capital :  From Concept to Theory”, Pakistan Journal of Science . Vol 67 (1)
Mari-Hussu,  Hanna.,  2013.“Bourdieu  and  Social  Movements  :  Considering  Identity Movements in Term of Field, Capital and Habitus”.
Ortiz  Alcaron  Domingo,  Garcia  Diaz  Francisco  Antonio.,  2013.“Education  Vs Intelectual  Capital,  Case  Mexico” .Scientific  e-Journal  of  Management Sciences .
Pelupessy,  Pieter  Jacob.,  2012. Esuriun  Orang  Bati :  Universitas  Kristen  Satya Wacana
Rogers, P, Peter, et al., 2008. An Introduction to Sustainable Development .
Schneider, Elizabeth, Alison., 2011. “What Shall We Do Without Our Lands? ; Lands Grabs and Resistance in Rural Cambodia”, Land Deals Politics Initiative
Singh, Rajendra., 2001. Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique
Valadbigi,  Akbar,  Harutyunyan,  Bagrta.,  2012.  “Trust.The  Social  Virtues  and  the Social Creation of Prosperity By, Francis Fukuyama”. SCS Journal
Lampiran:  Hutan  masyarakat  Hatunuru  yang  akan  dijadikan  lahan perkebunan kelapa sawit.
( Dokumentasi oleh Penulis)