## IMPLEMENTASI MANAJEME (PERADI) DALAM

## Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
The  PERADI  organization  is  an  association  of  the  legal  profession  that  has  an important  role in  enforcing the law and assisting the public in handling cases in court. Through this  association,  the  existence  of  an court cases. An advokate who carries a noble mandate in defending (th must be full of responsibility, confidence, has a good personality and is not one to the client and indiscriminately, who is his opponent whether it is from the group strong men, government officials, authoritie juridical  research  to  find  the  truth  of  coherence,  namely  how accordance with the rule of law in conducting a  conceptual  approach,  which  is  an  approach  by  examining  all  laws  and  regulations  relating  to management. The research material uses primary which is authoritative while secondary material is publication about  advokates  which includes management in achieving the goals or targets that have been set include planning, implementing, controlling and evaluating in carrying out their duties. achieved  if  all  organizational  management organizational  structure  and  mechanism.  Besides  leadership  factors  (leadership),  the  ability  to interact,  attractive  personality,  the  ability  to  adapt,  and  the  ability  to  master  information technology  and  foreign  language  skills  are  also  very  important in  measuring  the  competence  of lawyers by combining managerial skills in determining SWOT analysis (strengthen, weaknesses, opportunities, threat ) management, ability in problem solving and decision making and human relations and public relations.
Keywords: Management, Advokat
Organisasi  PERADI  merupakan  perkumpulan penting  dalam  menegakkan  hukum  dan  membantu  masyarakat  dalam  mengurus  perkara  di pengadilan.  Melalui  perhimpunan  ini, membela  kliennya  dalam  kasus  perkara  di  pengadilan.  Seorang  advokat  yang  mengemban amanah  mulia  dalam  membela  (klien)  sebagai  panasehat  hukum,  harus  penuh  dengan  rasa tanggungjawab,  percaya  diri,  memiliki  kepribadian  yang  baik  dan  tidak  berat  sebelah,  tidak terikat  terhadap  klien  dan  tidak  pandang  bulu,  siapa  yang  menjadi  lawannya  entah  itu  dari golongan orang  kuat, pejabat pemerintah, penguasa (Bupati,  Gubernur  dan Presiden).  Penelitian ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normative bagaimana  manajemen  advokat  yang advokat.  Lebih  lanjut  penelitian  ini,  menggunakana  pendekatan  konsptual,  yaitu  pendekatan dengan  menelaah  semua  peraturan  undang manajemen.  Bahan  penelitian  menggunakan  primer  yang  berifat  autoritatif skunder  yaitu  bersifat  publikasi  tenta jurnal  advokat.  Manajemen  advokat
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT ALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
Ansari
Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi ansaridosen1@gmail.com

## Abstract
The  PERADI  organization  is  an  association  of  the  legal  profession  that  has  an t  role in  enforcing the law and assisting the public in handling cases in court. Through this  association,  the  existence  of  an  advokate  will  be  very  important  in  defending  his  clients  in
e who carries a noble mandate in defending (the client) as legal counsel, must be full of responsibility, confidence, has a good personality and is not one to the client and indiscriminately, who is his opponent whether it is from the group strong men, government officials, authorities (Regents, Governors and Presidents). This study uses normative juridical  research  to  find  the  truth  of  coherence,  namely  how  advokate  management  is  in accordance with the rule of law in conducting advokate education. Furthermore, this research uses ceptual  approach,  which  is  an  approach  by  examining  all  laws  and  regulations  relating  to The research material uses primary which is authoritative while secondary material es  which includes advokate books and advokate journals. management in achieving the goals or targets that have been set include planning, implementing, controlling and evaluating in carrying out their duties. However management effectiveness can be achieved  if  all  organizational  management  functions  can  be  utilized  in  accordance  with  the organizational  structure  and  mechanism.  Besides  leadership  factors  (leadership),  the  ability  to interact,  attractive  personality,  the  ability  to  adapt,  and  the  ability  to  master  information reign  language  skills  are  also  very  important in  measuring  the  competence  of lawyers by combining managerial skills in determining SWOT analysis (strengthen, weaknesses, opportunities, threat ) management, ability in problem solving and decision making and human relations and public relations.
Advokate Education

## Abstrak
PERADI  merupakan  perkumpulan  profesi  hukum  yang  memiliki  peran menegakkan  hukum  dan  membantu  masyarakat  dalam  mengurus  perkara  di Melalui  perhimpunan  ini,  eksistensi  advokat  akan  menjadi  sangat  penting membela  kliennya  dalam  kasus  perkara  di  pengadilan.  Seorang  advokat  yang  mengemban am  membela  (klien)  sebagai  panasehat  hukum,  harus  penuh  dengan  rasa tanggungjawab,  percaya  diri,  memiliki  kepribadian  yang  baik  dan  tidak  berat  sebelah,  tidak terikat  terhadap  klien  dan  tidak  pandang  bulu,  siapa  yang  menjadi  lawannya  entah  itu  dari n orang  kuat, pejabat pemerintah, penguasa (Bupati,  Gubernur  dan Presiden).  Penelitian penelitian  yuridis  normative  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu advokat  yang  sesuai aturan  hukum  dalam  menyelenggarakan  pendi advokat.  Lebih  lanjut  penelitian  ini,  menggunakana  pendekatan  konsptual,  yaitu  pendekatan semua  peraturan  undang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan n.  Bahan  penelitian  menggunakan  primer  yang  berifat  autoritatif
skunder  yaitu  bersifat  publikasi  tentang  advokat  yang  meliputi  buku-buku  advo advokat  dalam  mencapai  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi

## T INDONESIA
PENDIDIKAN

## Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi
The  PERADI  organization  is  an  association  of  the  legal  profession  that  has  an t  role in  enforcing the law and assisting the public in handling cases in court. Through e  will  be  very  important  in  defending  his  clients  in e client) as legal counsel, must be full of responsibility, confidence, has a good personality and is not one-sided, not bound to the client and indiscriminately, who is his opponent whether it is from the group strong men,
This study uses normative e  management  is  in e education. Furthermore, this research uses ceptual  approach,  which  is  an  approach  by  examining  all  laws  and  regulations  relating  to The research material uses primary which is authoritative while secondary material e journals. Advokate management in achieving the goals or targets that have been set include planning, implementing,
However management effectiveness can be functions  can  be  utilized  in  accordance  with  the organizational  structure  and  mechanism.  Besides  leadership  factors  (leadership),  the  ability  to interact,  attractive  personality,  the  ability  to  adapt,  and  the  ability  to  master  information reign  language  skills  are  also  very  important in  measuring  the  competence  of lawyers by combining managerial skills in determining SWOT analysis (strengthen, weaknesses, opportunities, threat ) management, ability in problem solving and decision making and ability in
profesi  hukum  yang  memiliki  peran menegakkan  hukum  dan  membantu  masyarakat  dalam  mengurus  perkara  di menjadi  sangat  penting  dalam membela  kliennya  dalam  kasus  perkara  di  pengadilan.  Seorang  advokat  yang  mengemban am  membela  (klien)  sebagai  panasehat  hukum,  harus  penuh  dengan  rasa tanggungjawab,  percaya  diri,  memiliki  kepribadian  yang  baik  dan  tidak  berat  sebelah,  tidak terikat  terhadap  klien  dan  tidak  pandang  bulu,  siapa  yang  menjadi  lawannya  entah  itu  dari n orang  kuat, pejabat pemerintah, penguasa (Bupati,  Gubernur  dan Presiden).  Penelitian menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu dalam  menyelenggarakan  pendidikan advokat.  Lebih  lanjut  penelitian  ini,  menggunakana  pendekatan  konsptual,  yaitu  pendekatan undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan n.  Bahan  penelitian  menggunakan  primer  yang  berifat  autoritatif  sedangkan  bahan buku  advokat  dan  jurnal- dalam  mencapai  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan
meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontrol  dan  evaluasi  da Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan  mekanisme  organisasi. leadership (kepemimpinan),  kemampuan  interaksi,  ke beradaptasi,  dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing juga  sangat  penting  di  dalam  mengukur  kompetensi  lawyer  dengan  memadukan  kemampuan manajerial  dalam  menentukan  analisa  SWOT manajemen,  kemampuan  dalam human relation dan public relation Keywords : Manajemen, Pendidikan

## PENDAHULUAN
Organisasi  advokat Advokat, merupakan gabun satu  wadah  yaitu  Peradi. wadah  organisasi  yang  diberikan  kewenangan  menyelenggarakan  pendidikan Advokat  dan  melakukan  pengujian  calon  Advokat  yang  mana  ujian  tersebut  merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon Advokat. selesai melaksanakan pendidikan khusus profesi
Secara  ideal,  pendidikan  profesi  advokat seharusnya  dalam  pelaksanaannya  harus  tetap  mengacu  pada SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun yang  memiliki  akreditasi  minimalnya  B.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  selama  ini pendidikan advokat yang berkerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selam 3 bulan.
Legalitas profesi advokat
a ntara lain seorang advokat perdata  dalam  menjalankan  profesinya  untuk  membela  kliennya.  Hubungan dengan kliennya tidak dapat disamakan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam  membela  di  persidangan.  Pro profesinya karena melaksanakan tugasnya.
Profesi  advokat  diperlukan  sebuah  pengawasan  yang  aktif  dalam  melaksanakan profesinya yaitu menangani perkara di pengadilan. Sikap seorang sopan  santun  dan  tingkah  laku  merupakan  ciri dibutuhkan  pengembangan  dan  pendidikan  lanjutan  bagi  para  profesi kualitas dan profesionalitas hukum  dalam  beracara  di  pengadilan.  S mendapatkan  honor  advokat masyarakat dalam menangani perkara.
Berdasarkan standar kompetensi lulusan program profesi keilmuan  dalam  bidang  hukum  dan  bidang  non  hukum dengan model pendidikan yang singkat sama  dan  seragam.  Pendidikan  Profesi  Advokat  sejatinya untuk  menghasilkan  tenaga  profesional kinerja  standar.  Sehingga  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  Advokat  tentunya  harus sesuai  dengan  Kerangka  Kulaifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  sebagaimana  diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontrol  dan  evaluasi  dalam  menjalankan  tugasnya. Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan  mekanisme  organisasi.
(kepemimpinan),  kemampuan  interaksi,  kepribadian  menarik,  kemampuan beradaptasi,  dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing juga  sangat  penting  di  dalam  mengukur  kompetensi  lawyer  dengan  memadukan  kemampuan manajerial  dalam  menentukan  analisa  SWOT (strengthen,  weaknesses,  opportunities,  threat) manajemen,  kemampuan  dalam problem  solving dan decision  making serta  kemampuan  dalam public relation.
, Pendidikan Advokat
advokat  didirikan  pada  tahun  2004  yang  diamanatkan  dalam  UU Advokat, merupakan gabungan organisasi advokat  yang ada, kemudian masuk ke yaitu  Peradi.  Peradi  dibentuk  berdasarkan  amanat  UU  Advokat yang  diberikan  kewenangan  menyelenggarakan  pendidikan melakukan  pengujian  calon  Advokat  yang  mana  ujian  tersebut  merupakan ujian mengetahui sejauh mana kompetensi calon Advokat. Menguji calon selesai melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat.
ideal,  pendidikan  profesi  advokat  sebagai  bagian  dari  Pendidikan  Tinggi seharusnya  dalam  pelaksanaannya  harus  tetap  mengacu  pada  Permenristekdikti  tentang SNPT, yaitu dilaksanakan paling lama 3 tahun yang bekerjasama dengan pergurun tinggi reditasi  minimalnya  B.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  selama  ini yang berkerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selam 3 bulan.
advokat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak bisa dituntut dengan alasan pelanggaran pidana maupun perdata  dalam  menjalankan  profesinya  untuk  membela  kliennya.  Hubungan tidak dapat disamakan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam  membela  di  persidangan.  Profesi  advokat  tidak  dapat  diancam  melakukan profesinya karena melaksanakan tugasnya.
diperlukan  sebuah  pengawasan  yang  aktif  dalam  melaksanakan profesinya yaitu menangani perkara di pengadilan. Sikap seorang advokat tun  dan  tingkah  laku  merupakan  ciri  khas  yang  diutamakan  oleh  sebab  itu dibutuhkan  pengembangan  dan  pendidikan  lanjutan  bagi  para  profesi alitas dan profesionalitas advokat terjamin dalam memberikan solusi dan menegakkan a  di  pengadilan.  Seorang  advokat  harus  berpraktek, advokat  apabila  sudah  selesai  melaksanakan  tugasnya  membantu masyarakat dalam menangani perkara.
Berdasarkan standar kompetensi lulusan program profesi harus memiliki keluasan keilmuan  dalam  bidang  hukum  dan  bidang  non  hukum,  tentunya  tidak  dapat  dicapai model pendidikan yang singkat bahwa standarisasi dari pada Ujian profesi
Pendidikan  Profesi  Advokat  sejatinya  kompetensi  untuk  berpraktek menghasilkan  tenaga  profesional  dengan  memiliki  kemampuan  kecakapan  dan kinerja  standar.  Sehingga  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  Advokat  tentunya  harus sesuai  dengan  Kerangka  Kulaifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  sebagaimana  diatur ng yang berlaku.

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
lam  menjalankan  tugasnya. Bagaimanapun efektifitas manajemen dapat dicapai apabila seluruh fungsi manajemen organisasi dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan  mekanisme  organisasi.  Selain  itu  faktor pribadian  menarik,  kemampuan beradaptasi,  dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing juga  sangat  penting  di  dalam  mengukur  kompetensi  lawyer  dengan  memadukan  kemampuan eaknesses,  opportunities,  threat) serta  kemampuan  dalam
diamanatkan  dalam  UU kemudian masuk ke dalam
Peradi  dibentuk  berdasarkan  amanat  UU  Advokat  sebagai yang  diberikan  kewenangan  menyelenggarakan  pendidikan  profesi melakukan  pengujian  calon  Advokat  yang  mana  ujian  tersebut  merupakan calon advokat setalah
sebagai  bagian  dari  Pendidikan  Tinggi Permenristekdikti  tentang yang bekerjasama dengan pergurun tinggi reditasi  minimalnya  B.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  selama  ini yang berkerjasama dengan perguruan tinggi yaitu selam 3 bulan.
2003 tentang Advokat, tidak bisa dituntut dengan alasan pelanggaran pidana maupun perdata  dalam  menjalankan  profesinya  untuk  membela  kliennya.  Hubungan  advokat tidak dapat disamakan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya tidak  dapat  diancam  melakukan
diperlukan  sebuah  pengawasan  yang  aktif  dalam  melaksanakan advokat terutama dalam utamakan  oleh  sebab  itu,
dibutuhkan  pengembangan  dan  pendidikan  lanjutan  bagi  para  profesi  advokat  agar terjamin dalam memberikan solusi dan menegakkan eorang  advokat  harus  berpraktek,  dan  berhak apabila  sudah  selesai  melaksanakan  tugasnya  membantu
harus memiliki keluasan ,  tentunya  tidak  dapat  dicapai pada Ujian profesi harus kompetensi  untuk  berpraktek memiliki  kemampuan  kecakapan  dan kinerja  standar.  Sehingga  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  Advokat  tentunya  harus sesuai  dengan  Kerangka  Kulaifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  sebagaimana  diatur

## PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Singkat Organisasi Advokat
Organisasi  adalah  suatu  sistem  yang  terstruktur  yan tujuan  bersama  dan  saling  kerjasama.  Organisasi  merupakan  presentasi  kehendak  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  para  anggota  organisasi  tersebut,  dimana  para  anggota organisasi  telah  menyerahkan  (memandatkan)  kehendak  dan  pencapaian  tuj kepada  organisasi.  Dalam  konteks  demokrasi,  kedaulatan  organisasi  berada  di  tangan para  anggotanya.  Artinya,  organisasi  didirikan  atas  dasar  “kesepakatan”  bersama  dan dalam  menentukan  arah  kebijakan  termasuk  dalam  memilih  pimpinan  organisasi sepenuhnya  menjadi  hak  para  anggota  organisasi  tersebut  melalui  suatu  sistem  yang berlaku dan disepakati dalam organisasi tersebut
Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  mulai  di  publikasin  dan diperkenalkan ke masyarakat  umum,  khususnya kalangan penegak hukum,  pada 7 April 2005  di  Jakarta  Selatan.  Dalam  UU  advokat  organisasi  Advokat  harus  sudah  resmi terbentuk  sebagai  organisasi  dalam  waktu  kurung  waktu  2  tahun  sejak  UU  tersebut diundangkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  waktu  20  bulan  setelah  UU  advokat  diundangkan organisasi advokad di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi peradi.
Sebelum pada akhirnya se verifikasi  nama-nama  advokat  yang  masih  aktif  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai profesi  yaitu  sebanyak  17.349  advokat  dari  18.257  pemohon  dinyatakan  memenuhi persyaratan  verifikasi. Para organsasi  PERADI. Kedua, organisasi  dalam  menghadapi  situasi  dan  kondisi  di  Indonesia  dalam  menyusun rancangan  organisasi  advokat  agar  diterima  oleh  seluruh  masyara membentuk  komisi  sertifikasi  yaitu  berkaitan  dengan  pengangkatan  advokat  baru  yang sudah  selesai  melaksanakan  pendidikan  khusus  profesi  advokat  selain  itu  menjadi seorang  advokat  salah  satunya  harus  sudah  selesai  menenpuh  pendidikan  pe tinggi  dengan  gelar  serjana  hukum.  Hal  ini,  sesuai  dengan  UU  advokat  bahwa  seluruh calon  advokat  harus  berpendidikan  serjana  hukum  dan  lulus  ujian  profesi  advokat  yang dilaksanakan oleh arganisasi advokat yaitu peradi.
Walaupun  usia  PERADI  masih  d dari  semua  pihak,  PERADI  berharap  dapat  menjadi  organisasi  advokat  yang  bebas  dan independen,  melayani  masyarakat  dengan  prinsip  kejujuran  dalam  menjalankan  tugas sebagai  advokat  dalam  membantu  masyarakat  dalam  ur maupun  di  luar  pengadilan.
berjalan  kurang  lebih  3  tahun  sejak  berdirinya  sudah  ada  proses  mekanisme  o yang  tidak  sejalan  dengan  tujuan  organisasi  advokat  dari  sebagian selaras  atau  tidak  setuju  dengan  kebijakan  PERADI Indonesia,  pada  tanggal  30  Mai  2008.  Meskipun  secara Indonesia  (PERADI)  merupakan  satu  satunya  wadah  organisasi  advokat  yang  telah  di amanatkan  oleh  undang-undang,  Akan  tetapi  secara organisasi  advokat  sebagai  organisasi  tandingan  yaitu  mereka  yang  tidak  setuju  dengan pelaksanaan kongres advokat
1 Dharma Sutomo, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, Varia Advokat , (Volume 05, Agustus 2008

## Vol. 13. No.2, September
Institut Agama Islam Ngawi

## Organisasi Advokat
Organisasi  adalah  suatu  sistem  yang  terstruktur  yang  bekerja  dalam  mencapai tujuan  bersama  dan  saling  kerjasama.  Organisasi  merupakan  presentasi  kehendak  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  para  anggota  organisasi  tersebut,  dimana  para  anggota organisasi  telah  menyerahkan  (memandatkan)  kehendak  dan  pencapaian  tuj kepada  organisasi.  Dalam  konteks  demokrasi,  kedaulatan  organisasi  berada  di  tangan para  anggotanya.  Artinya,  organisasi  didirikan  atas  dasar  “kesepakatan”  bersama  dan dalam  menentukan  arah  kebijakan  termasuk  dalam  memilih  pimpinan  organisasi epenuhnya  menjadi  hak  para  anggota  organisasi  tersebut  melalui  suatu  sistem  yang berlaku dan disepakati dalam organisasi tersebut. 1
Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  mulai  di  publikasin  dan diperkenalkan ke masyarakat  umum,  khususnya kalangan penegak hukum,  pada 7 April 2005  di  Jakarta  Selatan.  Dalam  UU  advokat  organisasi  Advokat  harus  sudah  resmi ai  organisasi  dalam  waktu  kurung  waktu  2  tahun  sejak  UU  tersebut diundangkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  waktu  20  bulan  setelah  UU  advokat  diundangkan organisasi advokad di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi peradi.
Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, Pertama, nama  advokat  yang  masih  aktif  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai profesi  yaitu  sebanyak  17.349  advokat  dari  18.257  pemohon  dinyatakan  memenuhi
Para advokat  yang  sudah  diverifikasi  berhak  menjadi  anggota Kedua, membentuk  komisi  organisasi  untuk  menyiapkan  konsep organisasi  dalam  menghadapi  situasi  dan  kondisi  di  Indonesia  dalam  menyusun rancangan  organisasi  advokat  agar  diterima  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia. membentuk  komisi  sertifikasi  yaitu  berkaitan  dengan  pengangkatan  advokat  baru  yang sudah  selesai  melaksanakan  pendidikan  khusus  profesi  advokat  selain  itu  menjadi seorang  advokat  salah  satunya  harus  sudah  selesai  menenpuh  pendidikan  pe tinggi  dengan  gelar  serjana  hukum.  Hal  ini,  sesuai  dengan  UU  advokat  bahwa  seluruh calon  advokat  harus  berpendidikan  serjana  hukum  dan  lulus  ujian  profesi  advokat  yang dilaksanakan oleh arganisasi advokat yaitu peradi.
sia  PERADI  masih  dipandang  muda,  namun  dengan  restu  dan  do’a dari  semua  pihak,  PERADI  berharap  dapat  menjadi  organisasi  advokat  yang  bebas  dan independen,  melayani  masyarakat  dengan  prinsip  kejujuran  dalam  menjalankan  tugas sebagai  advokat  dalam  membantu  masyarakat  dalam  urusan  perkara  di  pengadilan maupun  di  luar  pengadilan.  Namun  dalam  perjalanannya  organisasi  PERADI  baru berjalan  kurang  lebih  3  tahun  sejak  berdirinya  sudah  ada  proses  mekanisme  o sejalan  dengan  tujuan  organisasi  advokat  dari  sebagian  ad selaras  atau  tidak  setuju  dengan  kebijakan  PERADI  melaksankan  Kongres  Advokat pada  tanggal  30  Mai  2008.  Meskipun  secara De  Jure Perhimpunan  Advokat Indonesia  (PERADI)  merupakan  satu  satunya  wadah  organisasi  advokat  yang  telah  di undang,  Akan  tetapi  secara de  facto ada  yang  me organisasi  advokat  sebagai  organisasi  tandingan  yaitu  mereka  yang  tidak  setuju  dengan pelaksanaan kongres advokat.
Dharma Sutomo, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, ustus 2008), 24.

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
bekerja  dalam  mencapai tujuan  bersama  dan  saling  kerjasama.  Organisasi  merupakan  presentasi  kehendak  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  para  anggota  organisasi  tersebut,  dimana  para  anggota organisasi  telah  menyerahkan  (memandatkan)  kehendak  dan  pencapaian  tujuan  tersebut kepada  organisasi.  Dalam  konteks  demokrasi,  kedaulatan  organisasi  berada  di  tangan para  anggotanya.  Artinya,  organisasi  didirikan  atas  dasar  “kesepakatan”  bersama  dan dalam  menentukan  arah  kebijakan  termasuk  dalam  memilih  pimpinan  organisasi epenuhnya  menjadi  hak  para  anggota  organisasi  tersebut  melalui  suatu  sistem  yang
Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  mulai  di  publikasin  dan diperkenalkan ke masyarakat  umum,  khususnya kalangan penegak hukum,  pada 7 April 2005  di  Jakarta  Selatan.  Dalam  UU  advokat  organisasi  Advokat  harus  sudah  resmi ai  organisasi  dalam  waktu  kurung  waktu  2  tahun  sejak  UU  tersebut diundangkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  waktu  20  bulan  setelah  UU  advokat  diundangkan organisasi advokad di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi peradi.
Pertama, harus melakukan nama  advokat  yang  masih  aktif  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai profesi  yaitu  sebanyak  17.349  advokat  dari  18.257  pemohon  dinyatakan  memenuhi diverifikasi  berhak  menjadi  anggota membentuk  komisi  organisasi  untuk  menyiapkan  konsep organisasi  dalam  menghadapi  situasi  dan  kondisi  di  Indonesia  dalam  menyusun t  Indonesia. Ketiga, membentuk  komisi  sertifikasi  yaitu  berkaitan  dengan  pengangkatan  advokat  baru  yang sudah  selesai  melaksanakan  pendidikan  khusus  profesi  advokat  selain  itu  menjadi seorang  advokat  salah  satunya  harus  sudah  selesai  menenpuh  pendidikan  perguruan tinggi  dengan  gelar  serjana  hukum.  Hal  ini,  sesuai  dengan  UU  advokat  bahwa  seluruh calon  advokat  harus  berpendidikan  serjana  hukum  dan  lulus  ujian  profesi  advokat  yang
,  namun  dengan  restu  dan  do’a dari  semua  pihak,  PERADI  berharap  dapat  menjadi  organisasi  advokat  yang  bebas  dan independen,  melayani  masyarakat  dengan  prinsip  kejujuran  dalam  menjalankan  tugas usan  perkara  di  pengadilan rganisasi  PERADI  baru berjalan  kurang  lebih  3  tahun  sejak  berdirinya  sudah  ada  proses  mekanisme  organisasi advokat  yang  tidak Kongres  Advokat Perhimpunan  Advokat Indonesia  (PERADI)  merupakan  satu  satunya  wadah  organisasi  advokat  yang  telah  di ada  yang  mendirikan organisasi  advokat  sebagai  organisasi  tandingan  yaitu  mereka  yang  tidak  setuju  dengan
Dharma Sutomo, “Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI”,
Munas  II  Peradi  yang  dilaksanakan  di Ballroom  Phinisi  Hotel  Grand  Clarion, pertentangan yang dahsyat bahkan sempat terjadi yang  menginginkan  pemilihan  secara yang  menginginkan  melalui  sistem  perwakilan,  sehingga  membuat  ketua  umum  peradi memutuskan Munas ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, mengetok  palu  Otto  Hasibuan  langsung  meninggalkan  panggung  pimpinan  sidang  dan pada  saat  itu  juga  dikepung  oleh  para  peserta  Munas  untungnya  pihak  Kepolisian  bisa mencegah terjadinya penghadangan.
Pada  akhirnya,  sangat  disayangkan  organsasi  peradi kepengurusan  organisasi  advokat.  Pada  akhirnya  k tersebut mengaku sebagai pengurus yang sah periode 2015 sampai dengan 2020, setelah dua  tahun  berlalu  untuk  menentukan maka dari kubu Peradi Slipi DR. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar dengan register:  667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst  kepada Pangaribuan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.
Dalam  keputusan  Mahkamah dan Nomor 089/KMA/VI/201 memberikan  dalam  prosesi  pengambilan syarat sesuai dengan surat keputusan Mahkama Agung, masih  dalam  keadaan  terpecah dalam  mengusulkan  penyumpan  terhadap  para  advokat  yang  sudah  selesai  tidak  bisa dipungkiri berbagai pengurus
Atas dasar surat keputusan PERADI  harus  bisa  mengambil  h satu-satunya  wadah  organisasi Indonesia dan dapat berwenang serta  pengambilan  sumpah oraganisasi  advokat  yaitu  perad pelanggaran  kode  etik  profesi  advokat. pendidikan  advokat  yaitu  yang  diakui  dan  disebutkan  dalam  UU  advokat  baru  bisa berwenang  dalam  melaksankan  pendidikan  advokat  dan  berker Perguruan Tinggi (Putusan MK

## 2. Konsep Organisasi Advokat
Organisasi  Advokat  secara  gramatikal  dapat  diartikan  usaha  kerjasama mencapai  tujuan  bersama  yang  mana untuk  dijalankan  dalam  melaksankan  tugas  sebagai  profesi. dalam  pembentukan  sebuah  organisasi  di  Indonesia  UUD  1945  telah  memberi perlindungan  yang mendasar “Setiap  orang  berhak mendapatkan
2 Surat  Permohonan  Gugatan  kepada  Mahkama  Agung  dengan  Nomor: tentang perbuatan Melawan Hukum
3 Surat  Keputusan  Mahkama  Agung tanggal 25 Juni 2010 tentang pengusulan dan pengambilan sumpah di pengadilan.

## ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502
Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
yang  dilaksanakan  di  Makassar  pada  tanggal Ballroom  Phinisi  Hotel  Grand  Clarion,  dalam  pembukaan  Munas  II  sudah tentangan yang dahsyat bahkan sempat terjadi adu pendapat banyak dari yang  menginginkan  pemilihan  secara  demokrasi  yaitu  “satu  orang  satu  suara yang  menginginkan  melalui  sistem  perwakilan,  sehingga  membuat  ketua  umum  peradi memutuskan Munas ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, mengetok  palu  Otto  Hasibuan  langsung  meninggalkan  panggung  pimpinan  sidang  dan pada  saat  itu  juga  dikepung  oleh  para  peserta  Munas  untungnya  pihak  Kepolisian  bisa mencegah terjadinya penghadangan.
Pada  akhirnya,  sangat  disayangkan  organsasi  peradi  pecah  menjadi  3 kepengurusan  organisasi  advokat.  Pada  akhirnya  ketiga  organisasi  advokat  Peradi tersebut mengaku sebagai pengurus yang sah periode 2015 sampai dengan 2020, setelah dua  tahun  berlalu  untuk  menentukan  sahnya  kepengurusan  sesuai  dangan  UU  advo kubu Peradi Slipi DR. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH. MH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar dengan register:  667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst  kepada  pihak  tergugat  yaitu  Peradi  Luhut  MP ar Perbuatan Melawan Hukum. 2
Mahkamah  Agung  dengan  Nomor  :  73/KMA/HK.01/IX/MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 pada intinya Pengadilan memberikan  dalam  prosesi  pengambilan  sumpah  para  advokat  yang  telah  memenuhi sesuai dengan surat keputusan Mahkama Agung, apabila wadah organisasi peradi masih  dalam  keadaan  terpecah.  Di  samping  itu,  apabila  salah  satu  organisasi  diterima dalam  mengusulkan  penyumpan  terhadap  para  advokat  yang  sudah  selesai  tidak  bisa berbagai pengurus peradi juga akan mengajukan permohonan penyumpahan.
keputusan Mahkamah Agung tersebut, organisasi Advokat mengambil  hikmahnya,  karena  selama  5  tahun rganisasi  advokat  yang  menaungi  seluruh  profesi  advokat  di berwenang melaksanakan pendidikan Advokat, melaksanakan sumpah  advokat  dan  mengangkat  advokat  sebagai  anggota  dari raganisasi  advokat  yaitu  perad,  Menyusun  Kode  Etik  serta  memeriksa  dan  mengadili pelanggaran  kode  etik  profesi  advokat.  Organisasi  advokat  yang  berhak  melaksanakan pendidikan  advokat  yaitu  yang  diakui  dan  disebutkan  dalam  UU  advokat  baru  bisa am  melaksankan  pendidikan  advokat  dan  berkerkerja Perguruan Tinggi (Putusan MK) dan penyumpahan Advokat.

## Konsep Organisasi Advokat
Organisasi  Advokat  secara  gramatikal  dapat  diartikan  usaha  kerjasama tujuan  bersama  yang  mana  setiap  Advokat  mempunyai  peranan  yang  diakui dalam  melaksankan  tugas  sebagai  profesi.  Seperti  kita  ketahui  bahwa dalam  pembentukan  sebuah  organisasi  di  Indonesia  UUD  1945  telah  memberi perlindungan  yang mendasar  dan tertuang dalam  Pasal 28 E ayat (3)  UUD 1945 mendapatkan kebebasan  dalam berserikat,  berkumpul,
Surat  Permohonan  Gugatan  kepada  Mahkama  Agung  dengan  Nomor:  667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst perbuatan Melawan Hukum.
Surat  Keputusan  Mahkama  Agung  Nomor  :  73/KMA/HK.01/IX/MA  dan  Nomor  089/KMA/VI/2010 tentang pengusulan dan pengambilan sumpah di pengadilan.

## ISSN: 2502-213X September 2019

## Institut Agama Islam Ngawi
pada  tanggal  27  Maret  2015  di dalam  pembukaan  Munas  II  sudah  terjadi pendapat banyak dari para peserta satu  orang  satu  suara”  dan  ada yang  menginginkan  melalui  sistem  perwakilan,  sehingga  membuat  ketua  umum  peradi memutuskan Munas ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, selesai mengetok  palu  Otto  Hasibuan  langsung  meninggalkan  panggung  pimpinan  sidang  dan pada  saat  itu  juga  dikepung  oleh  para  peserta  Munas  untungnya  pihak  Kepolisian  bisa
pecah  menjadi  3 etiga  organisasi  advokat  Peradi tersebut mengaku sebagai pengurus yang sah periode 2015 sampai dengan 2020, setelah sahnya  kepengurusan  sesuai  dangan  UU  advokat
MH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar dengan Peradi  Luhut  MP
Nomor  :  73/KMA/HK.01/IX/MA Pengadilan tidak dapat sumpah  para  advokat  yang  telah  memenuhi apabila wadah organisasi peradi apabila  salah  satu  organisasi  diterima dalam  mengusulkan  penyumpan  terhadap  para  advokat  yang  sudah  selesai  tidak  bisa mengajukan permohonan penyumpahan. 3 rganisasi Advokat  yaitu PERADI  sebagai menaungi  seluruh  profesi  advokat  di melaksanakan ujian, dan  mengangkat  advokat  sebagai  anggota  dari memeriksa  dan  mengadili Organisasi  advokat  yang  berhak  melaksanakan pendidikan  advokat  yaitu  yang  diakui  dan  disebutkan  dalam  UU  advokat  baru  bisa kerja  sama  dengan
Organisasi  Advokat  secara  gramatikal  dapat  diartikan  usaha  kerjasama  dalam setiap  Advokat  mempunyai  peranan  yang  diakui
Seperti  kita  ketahui  bahwa dalam  pembentukan  sebuah  organisasi  di  Indonesia  UUD  1945  telah  memberikan E ayat (3)  UUD 1945 bahwa berserikat,  berkumpul, dan dapat
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
/HK.01/IX/MA  dan  Nomor  089/KMA/VI/2010
mengeluarkan  pendapat  di Advokat  berhak  untuk  mendirikan  Organisasi  Advokat,  tidak  hanya  satu  organisasi  saja asalkan  di  dalam  pendiriannya  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  ketentuan pembentukan  sebuah  Organisasi  dan  para  pendirinya  adalah  para  Advokat,  maka  s selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.
Pasal 28 ayat 1 UU Advokat mengatakan bahwa peradi merupakan wadah  profesi  Advokat  yang  bebas  dan  mandiri suatu  klausula  kalimat  yang  telah  tepat, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, Pengertian organisasi advok melihat  pengertiannya  secara  berorganisasi  dan  juga  dalam  tataran  satu  jenis  profesi, Organisasi  Advokat  dapat  dibentuk  dengan  berbagai  macam  nama  akan  organisasi tersebut,  semisal  Organisasi  Adv tidak  kemudian  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  banyak  wadah  terhadap  para  profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi hanya nama-namanya yang berbeda.
Adapun salah satu  syarat  untuk tinggi  hukum  dan  telah  mengikuti  pendidikan  khusus  profesi  Advokat  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  advokat  yaitu  perhimpunan  advokat  Indonesia  dan  bekerjasama  dengan  p tinggi  universitas/institut  yang  berlatar  belakang  hukum  yang  terakreditasi  minimal  B sebagaimana tercantum dalam a)  warga  negara  Indonesia  b)  t berijazah sarjana hukum  e) l advokat g) tidak pernah dipidana bertanggungjawab. 7 Untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya  tanpa mengurangi  kebebasannya  untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya,  maka apa  yang  dimaksud  dengan  “sat ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, organisasi yaitu Organisasi Advokat.
Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk memiliki  ciri-ciri  sebagaimana No. 8 Tahun 1985 yaitu;
1. Masyarakat  mendirikan  organisasi  profesi  secara  sukarela  tamapa  ada  paksaan  dari siapa-siap.  Maka  sudah  jelas  bahwa  dalam  pendirian  Organisasi  Advokat  adalah dibentuk  oleh  orang-orang  atau  kelompok  yang  mempunyai  profes sebagai Advokat.
2. Wadah  pembinaan  dan  pengembangan  anggotanya  dalam  usa organisasi.  Profesi  Advokat  dapat  dikatakan  suatu  profesi  yang  terhormat  namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari p Oleh karena itu,  sebagaimana diamanahkan dalam  Undang pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan supaya  tujuan  dari  Undang
4 Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
5 Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat
6 Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
7 Pasal 3 UU No. 8 tahun 2003 tentnag advokat
8 Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
dimuka  umum”, 4 maka  secara  konstitusional  bahwa  para Advokat  berhak  untuk  mendirikan  Organisasi  Advokat,  tidak  hanya  satu  organisasi  saja asalkan  di  dalam  pendiriannya  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  ketentuan pembentukan  sebuah  Organisasi  dan  para  pendirinya  adalah  para  Advokat,  maka  s selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.
UU Advokat mengatakan bahwa peradi merupakan dvokat  yang  bebas  dan  mandiri  dalam  melaksankan  tugasnya limat  yang  telah  tepat, 5 karena  tidak  akan  mungkin  seorang  Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat  pengertiannya  secara  berorganisasi  dan  juga  dalam  tataran  satu  jenis  profesi, Organisasi  Advokat  dapat  dibentuk  dengan  berbagai  macam  nama  akan  organisasi tersebut,  semisal  Organisasi  Advokat  Peradi,  Peradin,  KAI,  atau  lainnya  namun  hal  ini tidak  kemudian  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  banyak  wadah  terhadap  para  profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi namanya yang berbeda.
syarat  untuk dapat menjadi Advokat harus lulusan serjana perguruan mengikuti  pendidikan  khusus  profesi  Advokat  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  advokat  yaitu  perhimpunan  advokat  Indonesia  dan  bekerjasama  dengan  p tinggi  universitas/institut  yang  berlatar  belakang  hukum  yang  terakreditasi  minimal  B tercantum dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2003 tentnag advokat, yang diantaranya; )  warga  negara  Indonesia  b)  tidak  sebagai  pegawai  Negeri  c)  berusia  minimal  25  tahun  d) hukum  e) lulus dalam ujian advokat f) harus magang selama 2 idak pernah dipidana atau dipenjara 5 tahun atau lebih h) berkelakuan baik, jujur dan
Untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya  tanpa mengurangi  kebebasannya  untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya,  maka yang  dimaksud  dengan  “satu  wadah  pembinaan  dan  pengembangan  yang  sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, 8 sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.
Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan yang sebagaimana  yang  maksud  dari  organisasi  kemasyarakatan
Masyarakat  mendirikan  organisasi  profesi  secara  sukarela  tamapa  ada  paksaan  dari aka  sudah  jelas  bahwa  dalam  pendirian  Organisasi  Advokat  adalah orang  atau  kelompok  yang  mempunyai  profesi  yang  sama  yaitu
Wadah  pembinaan  dan  pengembangan  anggotanya  dalam  usaha  mewujudkan  tujuan Profesi  Advokat  dapat  dikatakan  suatu  profesi  yang  terhormat  namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu,  sebagaimana diamanahkan dalam  Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan pembinaan pengembangan supaya  tujuan  dari  Undang-Undang  Advokat  yaitu  dengan  menjaga
.
Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat.
Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
UU No. 8 tahun 2003 tentnag advokat.
Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
tusional  bahwa  para Advokat  berhak  untuk  mendirikan  Organisasi  Advokat,  tidak  hanya  satu  organisasi  saja asalkan  di  dalam  pendiriannya  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  ketentuan pembentukan  sebuah  Organisasi  dan  para  pendirinya  adalah  para  Advokat,  maka  sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.
UU Advokat mengatakan bahwa peradi merupakan “satu-satunya dalam  melaksankan  tugasnya” adalah karena  tidak  akan  mungkin  seorang  Notaris,
Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, at sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat  pengertiannya  secara  berorganisasi  dan  juga  dalam  tataran  satu  jenis  profesi, Organisasi  Advokat  dapat  dibentuk  dengan  berbagai  macam  nama  akan  organisasi okat  Peradi,  Peradin,  KAI,  atau  lainnya  namun  hal  ini tidak  kemudian  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  banyak  wadah  terhadap  para  profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat, akan tetapi
harus lulusan serjana perguruan mengikuti  pendidikan  khusus  profesi  Advokat  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  advokat  yaitu  perhimpunan  advokat  Indonesia  dan  bekerjasama  dengan  perguruan tinggi  universitas/institut  yang  berlatar  belakang  hukum  yang  terakreditasi  minimal  B, 6 UU No. 8 tahun 2003 tentnag advokat, yang diantaranya; minimal  25  tahun  d) magang selama 2 tahun di kantor kelakuan baik, jujur dan
Untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya  tanpa mengurangi  kebebasannya  untuk  lebih  berperan  dalam  melaksanakan  fungsinya,  maka u  wadah  pembinaan  dan  pengembangan  yang  sejenis” sehingga para Advokat membentuk suatu
dari organisasi kemasyarakatan yang maksud  dari  organisasi  kemasyarakatan  dalam  UU
Masyarakat  mendirikan  organisasi  profesi  secara  sukarela  tamapa  ada  paksaan  dari aka  sudah  jelas  bahwa  dalam  pendirian  Organisasi  Advokat  adalah i  yang  sama  yaitu
ha  mewujudkan  tujuan Profesi  Advokat  dapat  dikatakan  suatu  profesi  yang  terhormat  namun rofesinya itu sendiri.
Undang tentang Advokat, pembinaan pengembangan Undang  Advokat  yaitu  dengan  menjaga marwah  dan
Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c
kehormatan sebagai profesi  Advokat profesi Advokat .
3. Wadah  organisasi  advokat  salah  satunya  untuk  menjaga  martabat  pembangunan Nasional. Sedangkan organisasi kemasyarakatan sarana untuk menyalurkan pemikiran dan pendapat untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kasatuan dan persatuan serta menjamin dalam pembangunan Nasional sesuai yang di amanatkan UUD 1945. 9
Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  setiap  orang  di jamin  dihadapn  hukum  ( equality  before  the  law mewujudkan  prinsip-prinsip dibutuhkan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  berperkara  di  pengadilan  seorang Advokat  menjalankan  profesinya  sebagai  advokat  harus  sesuai  dengan  prinsip  keadilan hukum.  Demi  tercapainya  keadilan  di  masyarakat berkesinambungan tentunya sangat  berkaitan dengan pembangunan nasional. Organisasi Advokat  sebagai  wadah  dari  para  Advokat  diupayakan  mampu  menjaga  para  Advokat yang  ikut  di  dalamya  untuk  tetap  pada  koridor  profesi  yang  bebas, bertanggung jawab.
3. Profesi Advokat
Advokat  merupakan  seorang  yang  berprofesi  sebagai  penasehat  hukum  yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan Agama atau  di  pengadilan  Negeri.  Dalam  hal  ini,  seorang  advokat  harus  memenuhi  beberapa unsur syarat sebagai penasehat hukum yang berdasarkan seorang profesi advokat yang mempunyai kapasitas atau keilmuan dalam  bidang hukum mampun dalam  bidang non hukum.  Setidak memadai  yaitu: pertama ,  memiliki kedua, memiliki  kematangan  emosi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  profesi advokat; ketiga, memiliki  komitmen  moral  yang  kuat  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai profesi advokat serta mempunyai stamina yang
Pengacara  atau  praktek  pada  dasarnya  memiliki  persamaan  dengan  pengacara yakni  melakukan  pendampingan  terhadap  klien  guna  menyelesaikan  perkara  yang dihadapinya.  Namun  hal  yang  membedakan  a pengacara  praktek  berasal  dari  Surat  Kep disahkannya  UU  Advokat bantuan  hukum  dikenal  dengan  satu  nama  yakni istilah-istilah  lain  yang  selama  ini  dikenal  di  masyarakat  dengan  sebutan  pengacara, pengacara  praktik,  penasehat  hukum  maupun  konsultan dan Suhasril menyatakan bahwa, sebelumnya dikenal istilah Lawyer , Procereur ,  Pokrol,  dan  lain  sebagainya. juga  dikenal  dengan  istilah  penasihat  hukum,  pengacara  praktik,  konsultan  hukum  dan lain-lain. Namun sejak berlakunya UU
Profesi  Advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  berpegang  teguh  terhadap  prinsi prinsip kode etik apabila kemungkinan terjadi seorang
9 Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c
10 Sinaga, Profesi Advokat, (Penerbit Erlangga
11 Taufik  Muhammad  Makarao  dan  Suhasril,
21.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
profesi  Advokat dengan  berpegah  teguh  terhadap  prinsip
organisasi  advokat  salah  satunya  untuk  menjaga  martabat  pembangunan Sedangkan organisasi kemasyarakatan sarana untuk menyalurkan pemikiran dan pendapat untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kasatuan dan persatuan serta menjamin dalam pembangunan Nasional sesuai yang di amanatkan
Undang  Dasar  1945  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  setiap  orang  di equality  before  the  law )  serta  mendapat  bantuan  hukum,  untuk prinsip  negara  hukum,  disinilah  peran  dan  fungsi  Advokat dibutuhkan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  berperkara  di  pengadilan  seorang Advokat  menjalankan  profesinya  sebagai  advokat  harus  sesuai  dengan  prinsip  keadilan hukum.  Demi  tercapainya  keadilan  di  masyarakat  akan  serta  merta  juga  secara berkesinambungan tentunya sangat  berkaitan dengan pembangunan nasional. Organisasi Advokat  sebagai  wadah  dari  para  Advokat  diupayakan  mampu  menjaga  para  Advokat yang  ikut  di  dalamya  untuk  tetap  pada  koridor  profesi  yang  bebas,
Advokat  merupakan  seorang  yang  berprofesi  sebagai  penasehat  hukum  yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan Agama atau  di  pengadilan  Negeri.  Dalam  hal  ini,  seorang  advokat  harus  memenuhi  beberapa nasehat hukum yang berdasarkan UU No. 18 Tahu 2003 seorang profesi advokat yang mempunyai kapasitas atau keilmuan dalam  bidang hukum mampun dalam  bidang non hukum.  Setidak-tidaknya memiliki tiga unsur  keahlian  yang
,  memiliki  pengetahuan  yang  memadai (skill  and  lonwledge); memiliki  kematangan  emosi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  profesi memiliki  komitmen  moral  yang  kuat  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai profesi advokat serta mempunyai stamina yang baik.
praktek  pada  dasarnya  memiliki  persamaan  dengan  pengacara yakni  melakukan  pendampingan  terhadap  klien  guna  menyelesaikan  perkara  yang dihadapinya.  Namun  hal  yang  membedakan  adalah  izin  prakteknya.  Pengangkatan pengacara  praktek  berasal  dari  Surat  Keputusan  Ketua  Pengadilan  Tinggi
Advokat  maka  pengertian  serta  istilah  mengenai  profesi  pemberian bantuan  hukum  dikenal  dengan  satu  nama  yakni  Advokat.  Secara  otomatis  menghapus istilah  lain  yang  selama  ini  dikenal  di  masyarakat  dengan  sebutan  pengacara, pengacara  praktik,  penasehat  hukum  maupun  konsultan. 10 Muhammad  Taufik  Makarao ril menyatakan bahwa, sebelumnya dikenal istilah-istilah, Pembela, Pengacara,
,  Pokrol,  dan  lain  sebagainya. 11 Istilah  ini  dalam  perkembangannya juga  dikenal  dengan  istilah  penasihat  hukum,  pengacara  praktik,  konsultan  hukum  dan lain. Namun sejak berlakunya UU Advokat istilah yang dipakai hanya
dalam  menjalankan  tugasnya  berpegang  teguh  terhadap  prinsi apabila kemungkinan terjadi seorang advokat berhak unt
nimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011), 2.
Taufik  Muhammad  Makarao  dan  Suhasril, Hukum  Acara  Pidana ,  (Ghalia  Indonesia,

## ISSN: 2502-213X September 2019

## Institut Agama Islam Ngawi
dengan  berpegah  teguh  terhadap  prinsip-prinsip
organisasi  advokat  salah  satunya  untuk  menjaga  martabat  pembangunan Sedangkan organisasi kemasyarakatan sarana untuk menyalurkan pemikiran dan pendapat untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kasatuan dan persatuan serta menjamin dalam pembangunan Nasional sesuai yang di amanatkan
Undang  Dasar  1945  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  setiap  orang  di )  serta  mendapat  bantuan  hukum,  untuk negara  hukum,  disinilah  peran  dan  fungsi  Advokat dibutuhkan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  berperkara  di  pengadilan  seorang Advokat  menjalankan  profesinya  sebagai  advokat  harus  sesuai  dengan  prinsip  keadilan akan  serta  merta  juga  secara berkesinambungan tentunya sangat  berkaitan dengan pembangunan nasional. Organisasi Advokat  sebagai  wadah  dari  para  Advokat  diupayakan  mampu  menjaga  para  Advokat yang  ikut  di  dalamya  untuk  tetap  pada  koridor  profesi  yang  bebas,  mandiri  dan
Advokat  merupakan  seorang  yang  berprofesi  sebagai  penasehat  hukum  yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan Agama atau  di  pengadilan  Negeri.  Dalam  hal  ini,  seorang  advokat  harus  memenuhi  beberapa
No. 18 Tahu 2003 menjadi seorang profesi advokat yang mempunyai kapasitas atau keilmuan dalam  bidang hukum tidaknya memiliki tiga unsur  keahlian  yang (skill  and  lonwledge); memiliki  kematangan  emosi  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  profesi memiliki  komitmen  moral  yang  kuat  dalam  menjalankan  tugasnya
praktek  pada  dasarnya  memiliki  persamaan  dengan  pengacara yakni  melakukan  pendampingan  terhadap  klien  guna  menyelesaikan  perkara  yang dalah  izin  prakteknya.  Pengangkatan utusan  Ketua  Pengadilan  Tinggi.  Sejak maka  pengertian  serta  istilah  mengenai  profesi  pemberian tomatis  menghapus istilah  lain  yang  selama  ini  dikenal  di  masyarakat  dengan  sebutan  pengacara,
Muhammad  Taufik  Makarao istilah, Pembela, Pengacara, Istilah  ini  dalam  perkembangannya juga  dikenal  dengan  istilah  penasihat  hukum,  pengacara  praktik,  konsultan  hukum  dan istilah yang dipakai hanya Advokat.
dalam  menjalankan  tugasnya  berpegang  teguh  terhadap  prinsi- berhak untuk memberikan
nimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c
Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2004),
jaminan keselamatan terhadap klien mengajukan atau membela ke tugas  pokok  Advokat  adalah  mengajukan  fakta pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara
1. Advokat  sebagai  profesi  yang  menjalankan  fungsi  utama  dalam  membantu dalam  mengurus  perkara  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan profesinya tersebut, ber
2. Penasehat  hukum  dapat  memberikan  sanggahan  dalam  membela  perkara  klienya dalam beracara di pengadilan sesuai dengan
3. Penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perkara yang menjadi tanggung  jawabnya  dengan  tetap  bepegang  tegung  terhadap  nilai perundang-undangan
4. Penasehat  hukum  saat  menjalankan  tugasnya  untuk  me berhak  mendapatkan  informasi  data  maupun  dokumen  lainya  yang  berhubungan dengan perkara yang di belanya.
Penasehat hukum harus mejalankan kewajibannya dalam beracara di pengadilan;
1. Kode  etik  profesi  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  profesi advokat  dalam  menjalankan  profesianya  dan  tidak  boleh  membeda sklienya. 14
2. Kode  etik  peradilan, pengadilan.
3. Advokat harus saling hormat
4. Advokat  harus  memegang  teguh membela klienya dengan bersunguh
5. Untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
6. Advokat  harus  menguasai  berbagai  bidang  keilmuan  untuk  memberikan  solusi terhadap  perkara  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  untuk  meyakinkan  klien ddalam  membela  perkaranya  harus  sesuai  dengan nurani  dan  keyakinan  hukum  yang  sering  berbeda  dengan  kliennya.  Oleh  karena itu,  tidak  etis  untuk  menyatakan  atau  memberikan  jaminan  kepada  kliennya.
Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus memp mulia.
4. Jenis Etika Advokat
a. Kepribadian Advokat
1. Advokat atau penasehat hukum harus berpegang teguh terhadap kejujuran dalam menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya
2. Penasehat  hukum  harus  selalu  berpegang  teguh  terhadap  prinsip advokat dalam beracara di pengadilan.
3. Penasehat hukum dapa dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai
12 Kansil C.S.T., Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum
13 Abdul  kadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum 2006), 47.
14 Martiman, Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesi
15 Martiman, Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesi
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
terhadap klien dalam  menjalankan perkara di  pengadilan mengajukan atau membela kepentingan kliennya. 12 Dalam beracara di depan pengadilan adalah  mengajukan  fakta  dan  pertimbangan  yang  ada  sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara.
sebagai  profesi  yang  menjalankan  fungsi  utama  dalam  membantu dalam  mengurus  perkara  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan berikut diantaranya:
Penasehat  hukum  dapat  memberikan  sanggahan  dalam  membela  perkara  klienya dalam beracara di pengadilan sesuai dengan etika profesi advokat.
Penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perkara yang menjadi tanggung  jawabnya  dengan  tetap  bepegang  tegung  terhadap  nilai
yang berlaku.
Penasehat  hukum  saat  menjalankan  tugasnya  untuk  membela  perkara  kliennya berhak  mendapatkan  informasi  data  maupun  dokumen  lainya  yang  berhubungan dengan perkara yang di belanya.
Penasehat hukum harus mejalankan kewajibannya dalam beracara di pengadilan;
merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  profesi dalam  menjalankan  profesianya  dan  tidak  boleh  membeda
advokat  berhak  mematuhi  aturan  yang  sudah  di  terapkan  di aling hormat-menghormati sesama penegak hokum harus  memegang  teguh  sumpah  janji  untuk  menegakkan  keadilan  dan membela klienya dengan bersunguh-sungguh.
ntuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
harus  menguasai  berbagai  bidang  keilmuan  untuk  memberikan  solusi terhadap  perkara  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  untuk  meyakinkan  klien ddalam  membela  perkaranya  harus  sesuai  dengan  hukum,  undang nurani  dan  keyakinan  hukum  yang  sering  berbeda  dengan  kliennya.  Oleh  karena itu,  tidak  etis  untuk  menyatakan  atau  memberikan  jaminan  kepada  kliennya.
maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan
atau penasehat hukum harus berpegang teguh terhadap kejujuran dalam menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Penasehat  hukum  harus  selalu  berpegang  teguh  terhadap  prinsip dalam beracara di pengadilan.
Penasehat hukum dapat memberikan nasehat dan bantuan solusi terhadap kliennya dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  advokat  dan  tidak  membeda
Pokok Etika Profesi Hukum , (Pradnya Paramita, Jakarta, 2003), 58.
Etika  Profesi  Hukum ,  (Cetakan  Ke-3,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), 38.
Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia , 19.

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
di  pengadilan. Advokat Dalam beracara di depan pengadilan dan  pertimbangan  yang  ada  sangkut
sebagai  profesi  yang  menjalankan  fungsi  utama  dalam  membantu  klien dalam  mengurus  perkara  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan
Penasehat  hukum  dapat  memberikan  sanggahan  dalam  membela  perkara  klienya . 13
Penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perkara yang menjadi tanggung  jawabnya  dengan  tetap  bepegang  tegung  terhadap  nilai-nilai  hukum
mbela  perkara  kliennya berhak  mendapatkan  informasi  data  maupun  dokumen  lainya  yang  berhubungan
Penasehat hukum harus mejalankan kewajibannya dalam beracara di pengadilan;
merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  profesi dalam  menjalankan  profesianya  dan  tidak  boleh  membeda-bedakan
berhak  mematuhi  aturan  yang  sudah  di  terapkan  di
hokum.
sumpah  janji  untuk  menegakkan  keadilan  dan
harus  menguasai  berbagai  bidang  keilmuan  untuk  memberikan  solusi terhadap  perkara  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  untuk  meyakinkan  klien hukum,  undang-undang,  hati nurani  dan  keyakinan  hukum  yang  sering  berbeda  dengan  kliennya.  Oleh  karena itu,  tidak  etis  untuk  menyatakan  atau  memberikan  jaminan  kepada  kliennya. 15 maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk unyai budi yang luhur dan
atau penasehat hukum harus berpegang teguh terhadap kejujuran dalam
Penasehat  hukum  harus  selalu  berpegang  teguh  terhadap  prinsip-prinsip  profesi
t memberikan nasehat dan bantuan solusi terhadap kliennya dan  tidak  membeda-bedakan
, 2003), 58.
3,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
, 1983), 38.
sesama  kliennya.  Sebagaimana  sudah  tercantum  dalam  pasal  18  ayat  (1)  UU Advokat.
4. Advokat  melaksanakan  profesinya  sebagai  pemb mata mencari imbalan keadialan sesuai dengan undang
5. Advokat harus memiliki sikap setia kawan dalam ada perbedaan.
6. Advokat tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang merugikan klenya harus selalu berpegang teguh terhadap kode etik
7. Advokat  dalam  menjalankan mempertahankan hak dan martabat sebgai seorang
b. Hubungan Advokat dengan Kliennya
1. Advokat  dalam  mengurus  perkara  mendahulukan  kepentingan  klien  dari  ada kepentingan pribadinya.
2. Advokat  dalam  perkara dengan jalan damai.
3. Advokat  wajib  menentukan  uang  jasa  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk membela  kliennya  dalam  beracara  dengan  melihak dalam beracara di pengadilan.
4. Advokat  harus  saling  membatu  dan  sling  menghargai  dalam  menjalankan tugasnya.
5. Advokat  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  selalu  melihat mana yang harus didahulukan.
6. Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  tidak  dibenarkan menimbulakan pertengtangan atau keresahan kliennya dikemudian.
c. Hubungan dengan Teman Sejawat
1. Antara Advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. 20
2. Advokat  dalam  menjalankan  profesinya  apabila  di  kemudian  hari pengadilan  berhadap menggunakan perkataan yang baik sesuai dengan keilmuan dalam bidang hukum mapun  dalam  bidang  non  hukum,  agar  tidak  menimbulkan  prasangka yang kurang baik.
3. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.
4. Jika  klien  hendak  berganti menerima perkara itu setelah mendapat keterangan dari Advokat  diatur  berdasarkan  Undang
berdasarkan  UU  Pendidikan  Tinggi,  terdapat  3  (tiga)  jenis  pendidikan  tinggi  yaitu pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan  profesi.  Pendidikan  profesi sebagaimana  dinyatakan  pada atas  kerjasama  atau  bermitra  dengan  perguruan  tinggi  yang  memiliki  minimal
16 Sumaryono, Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum,
17 Sumaryono, Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum,
18 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum
19 Supriyadi, Etika dan Tanggumg Jawab Profesi Hukum di Indonesia
20 Sumaryono, Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum,
21 Adji Oemar Seno, Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
sesama  kliennya.  Sebagaimana  sudah  tercantum  dalam  pasal  18  ayat  (1)  UU
melaksanakan  profesinya  sebagai  pembela  klien  jangan  hanya  semata imbalan akan tetapi yang harus diutamakan membela untuk mencari keadialan sesuai dengan undang-undang.
memiliki sikap setia kawan dalam menjalankan profesinya tampa diperbolehkan melakukan pekerjaan yang merugikan klenya harus selalu berpegang teguh terhadap kode etik advokat. 16 menjalankan  tugasnya  bersikap  sopan  santun,  rendah  diri  dan mempertahankan hak dan martabat sebgai seorang advokat.
dengan Kliennya dalam  mengurus  perkara  mendahulukan  kepentingan  klien  dari  ada kepentingan pribadinya. 17 dalam  perkara-perkara  perdata  harus  mengutamakan  penyelesaian dengan jalan damai. 18
wajib  menentukan  uang  jasa  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk membela  kliennya  dalam  beracara  dengan  melihak  letak  geografis  wilayahnya dalam beracara di pengadilan.
harus  saling  membatu  dan  sling  menghargai  dalam  menjalankan
melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  selalu  melihat mana yang harus didahulukan. 19
dalam  menjalankan  profesinya  tidak  dibenarkan menimbulakan pertengtangan atau keresahan kliennya dikemudian.
Hubungan dengan Teman Sejawat
harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai 20
dalam  menjalankan  profesinya  apabila  di  kemudian  hari pengadilan  berhadap-hadapan  dengan  sesama  advokat menggunakan perkataan yang baik sesuai dengan keilmuan dalam bidang hukum mapun  dalam  bidang  non  hukum,  agar  tidak  menimbulkan  prasangka
tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. Jika  klien  hendak  berganti  Advokat,  maka  Advokat  yang  baru  dipilih  tadi  dapat menerima perkara itu setelah mendapat keterangan dari Advokat
diatur  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  sedangkan erdasarkan  UU  Pendidikan  Tinggi,  terdapat  3  (tiga)  jenis  pendidikan  tinggi  yaitu pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan  profesi.  Pendidikan  profesi sebagaimana  dinyatakan  pada  UU  Advokat  dapat  diselenggarakan  atau  dilaksanakan atas  kerjasama  atau  bermitra  dengan  perguruan  tinggi  yang  memiliki  minimal
Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), 237. Hukum Norma Bagi Penegak Hukum, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), 238.
Etika Profesi Hukum , (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), 97.
Etika dan Tanggumg Jawab Profesi Hukum di Indonesia , (Sinar Grafika, Jakarta Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum, 239.
Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat , (Erlangga, Jakarta

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
sesama  kliennya.  Sebagaimana  sudah  tercantum  dalam  pasal  18  ayat  (1)  UU
ela  klien  jangan  hanya  semata- akan tetapi yang harus diutamakan membela untuk mencari
menjalankan profesinya tampa diperbolehkan melakukan pekerjaan yang merugikan klenya harus
tugasnya  bersikap  sopan  santun,  rendah  diri  dan
dalam  mengurus  perkara  mendahulukan  kepentingan  klien  dari  ada
perkara  perdata  harus  mengutamakan  penyelesaian
wajib  menentukan  uang  jasa  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk letak  geografis  wilayahnya
harus  saling  membatu  dan  sling  menghargai  dalam  menjalankan melaksanakan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum  selalu  melihat dalam  menjalankan  profesinya  tidak  dibenarkan  membuat  dan menimbulakan pertengtangan atau keresahan kliennya dikemudian.
harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dalam  menjalankan  profesinya  apabila  di  kemudian  hari  beraca  di maka  sebaiknya menggunakan perkataan yang baik sesuai dengan keilmuan dalam bidang hukum mapun  dalam  bidang  non  hukum,  agar  tidak  menimbulkan  prasangka-prasangka
tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. 21 yang  baru  dipilih  tadi  dapat Advokat yang lama.
yang  berlaku  sedangkan erdasarkan  UU  Pendidikan  Tinggi,  terdapat  3  (tiga)  jenis  pendidikan  tinggi  yaitu pendidikan  akademik,  pendidikan  vokasi,  dan  pendidikan  profesi.  Pendidikan  profesi dapat  diselenggarakan  atau  dilaksanakan atas  kerjasama  atau  bermitra  dengan  perguruan  tinggi  yang  memiliki  minimal
, 1995), 237. , 1995), 238.
Sinar Grafika, Jakarta, 2006), 92.
Erlangga, Jakarta, 2003), 82.
terakreditasi  B  untuk  menyapai  standart  kopetensi  dalam  bidang  keilmuan  hukum maupun bidang non hukum.
Implikasi  dari  diakuinya  UU  Advokat  maka  Peradi  menjadi organisasi yang menangani perkara di bidang hukum.
1. Menguji calon advokat
2. Mengangkat atau disumpah menjadi
3. Merncanakan atau penyusunan
4. Menentukan dan mengangkat
5. Merencanakan dan menyusun
6. Melakukan pengawasan Pasal 12 ayat (1)
7. Diberhentikan sebagai
Terkait  dengan  kewenangan  Or kewenangan  absolut  untuk  melaksanakan  pendidikan dengan  perguruan  tinggi  untuk  malaksanakan  pendidikan  profesi. kewenangan  terhadap  peradi  untuk  melakukan  pembinaan advokat  agar  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  standar  kompetensi  dan sebagai seorang advokat.
Advokat  sebagai  salah  satu  aktor  penegak  hukum  dan  pelindung  hak  asasi manusia  di  Indonesia.  Salah  satu  peran keadilan.  Advokat  untuk  membantu  terdakwa  agar  proses  peradilan  seimbang. Advokat atau penasehat huku tidak mampu dalam membayar perkara, pemberian bantuan hukum secara cuma bagi  mereka  yang  memenuhi  syarat  atau  dinyatakan  tidak  mampu  oleh  pejabat pemerintah setempat dengan menunjukkan surat ke
5. Peran Advokat
Peran  Advokat  dapat  diketahui  dari  definisi pemberi  bantuan  hukum  kepada  mayarakat  yang  mampu  maupun  yang  tidak  mampu dalam  membayar  perkara  dalam  beracara maka peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu:
1. Merenkomendasikan  untuk  menerapkan kasus atau perkara
2. Membeikan solusi dalam menerapkan hukum  yang sosial dalam menjalankan profesinya sebagai
3. Memberikan  solusi  dan harus mengacu terhadap prundang
Dalam  melaksanakan  ivestigasi  perkara dalam  memutus  perkara  yang  meliputi  mediasi  dan masyarakat.  Pekerjaan  non mereka  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  di  bidang  hukum  tetapi  tidak  tampil  di pengadilan.  Seorang  advokat pengadilan; Advokat sebagai penasihat
22 PMK No. 66/PUU-VII/20110
23 Peraturan Peradi, Nomor 3 Tahun 2006:
24 Mannan Bagir , Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa Jakarta, 2005), 240.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
terakreditasi  B  untuk  menyapai  standart  kopetensi  dalam  bidang  keilmuan  hukum maupun bidang non hukum. (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU
Implikasi  dari  diakuinya  UU  Advokat  maka  Peradi  menjadi organisasi yang menangani perkara di bidang hukum.
dvokat / penasehat hukum Mengangkat atau disumpah menjadi advokat Merncanakan atau penyusunan kode etik advokat
Menentukan dan mengangkat dewan kehormatan Pasal 27 ayat (1) Merencanakan dan menyusun komisi pengawas Pasal 13 ayat (1);
n pengawasan Pasal 12 ayat (1), dan;
sebagai Advokat Pasal 9 ayat (1);
Terkait  dengan  kewenangan  Organisasi  Advokat  tersebut,  Peradi  mempunyai kewenangan  absolut  untuk  melaksanakan  pendidikan  profesi  Advokat dengan  perguruan  tinggi  untuk  malaksanakan  pendidikan  profesi. kewenangan  terhadap  peradi  untuk  melakukan  pembinaan  untuk  mendidik  para  calon agar  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  standar  kompetensi  dan
sebagai  salah  satu  aktor  penegak  hukum  dan  pelindung  hak  asasi manusia  di  Indonesia.  Salah  satu  peran  Advokat  yaitu  sebagai  pengawas  dan untuk  membantu  terdakwa  agar  proses  peradilan  seimbang. atau penasehat hukum berkewajiaban memberikan layanan bagi masyarak yang tidak mampu dalam membayar perkara, pemberian bantuan hukum secara cuma bagi  mereka  yang  memenuhi  syarat  atau  dinyatakan  tidak  mampu  oleh  pejabat pemerintah setempat dengan menunjukkan surat keterangan dari desa.
dapat  diketahui  dari  definisi  Advokat  di  atas,  yaitu  sebagai kepada  mayarakat  yang  mampu  maupun  yang  tidak  mampu dalam  membayar  perkara  dalam  beracara  di  pengadilan.  Berdasar  fenomena  tersebut,
dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu: 24 erenkomendasikan  untuk  menerapkan  hukum  yang  tepat  sasaran  dalam
Membeikan solusi dalam menerapkan hukum  yang bertentangan sosial dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.
dan  masukan  terhadap  hakim  dalam  memutus  sebua harus mengacu terhadap prundang-undangan.
Dalam  melaksanakan  ivestigasi  perkara  harus  didasarkan  pada  penilaian  hakim dalam  memutus  perkara  yang  meliputi  mediasi  dan  negosiasi  dalam
Pekerjaan  non-litigasi  memiliki  kesamaan  dengan  tugas mereka  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  di  bidang  hukum  tetapi  tidak  tampil  di advokat  ada  berapa  jenis  Advokat  yang  mewakili  pekerjaan  di sebagai penasihat, Advokat sebagai juru runding.
uran Peradi, Nomor 3 Tahun 2006: Pasal 3 ayat 1.
Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
terakreditasi  B  untuk  menyapai  standart  kopetensi  dalam  bidang  keilmuan  hukum or 066/PUU-II/2004)”. 22
Implikasi  dari  diakuinya  UU  Advokat  maka  Peradi  menjadi  salah  satunya
Pasal 27 ayat (1);
,  Peradi  mempunyai profesi  Advokat  yang  kerjasama dengan  perguruan  tinggi  untuk  malaksanakan  pendidikan  profesi. 23 Pemberian untuk  mendidik  para  calon agar  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  standar  kompetensi  dan  kualitas
sebagai  salah  satu  aktor  penegak  hukum  dan  pelindung  hak  asasi yaitu  sebagai  pengawas  dan  pengawal untuk  membantu  terdakwa  agar  proses  peradilan  seimbang.  Seorang m berkewajiaban memberikan layanan bagi masyarak yang tidak mampu dalam membayar perkara, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bagi  mereka  yang  memenuhi  syarat  atau  dinyatakan  tidak  mampu  oleh  pejabat
di  atas,  yaitu  sebagai kepada  mayarakat  yang  mampu  maupun  yang  tidak  mampu Berdasar  fenomena  tersebut,
24 sasaran  dalam  setiap bertentangan rasa keadilan dan dalam  memutus  sebuah  perkara
harus  didasarkan  pada  penilaian  hakim dalam  pemberdayaan n  dengan  tugas socilitor ,  yaitu mereka  yang  dapat  melakukan  pekerjaan  di  bidang  hukum  tetapi  tidak  tampil  di yang  mewakili  pekerjaan  di
Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa, (Majalah Hukum,

## 6. Tugas Advokat
Beracara di pengadilan membela kepentingan kliennya. dan  pertimbangan  yang  bersakutan  dengan  kliennya  dalam  membela  perkara  yang disidangkan  dalam  peradilan  untuk  meyakinkan  hakim  dalam  kasus  yang  dihadapi kliennya.
Profesi  Advokat  merupakan dalam beracara dan Advokat maupun agamanya. Selain itu, profesi  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  profesi bahwa  setiap  Advokat  memiliki  kualitas  dan  kualifikasi  yang  ditentukan. hukum  hormatan  dan  patuh  terhadap Kemandirian,  Kejujuran,  kerahasiaan,  dan  Keterbukaan. profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  masyara terkhusus pencari keadilan,

## 7. Hak dan Kewajiban Advokat
1. Hak seorang Advokat Dalam  kehidupan  bersosial,  kita  tidak  dapat  melepaskan  hubungan  antara  hak  dan kewajiban.  Begitu  pula  halnya  dengan  profesi penting dalam penegak hukum,
2. Hak kebebasan dan independen)
3. Hak imunitas Hak imunitas yaitu hak kekebalan seorang menjadi  tanggung  jawabnya,  bahwa  ia  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata  maupun pidana ketika menjalankan profesinya
4. Hak meminta informasi
Hak  untuk  memperoleh  informasi  terhadap  perkara  yang  dihadapinya  merupakan kemutlakan atas diri Advokat
5. Hak ingkar Seorang  Advokat  ber persidangan.
6. Hak untuk menjalankan praktek peradilan di
7. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain
8. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi Dalam menjalankan jasa hikum, seorang hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya
9. Hak untuk melindungi dokumen dan
10. Hak memberikan somasi
11. Hak legal coment atau legal opinion.
8. Kewajiban Seorang Advokat
25 Kansil C.S.T., Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum
26 Sinaga, Profesi Advokat, 20.
27 Puji  Kuat  Prayitno, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum 2010), 96.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
eracara di pengadilan advokat sebagai penasihat hukum berhak membela kepentingan kliennya. 25 Advokat atau penasihat hukum bisa yang  bersakutan  dengan  kliennya  dalam  membela  perkara  yang disidangkan  dalam  peradilan  untuk  meyakinkan  hakim  dalam  kasus  yang  dihadapi
merupakan  profesi  yang  mulia  untuk  membantu  masyarakat Advokat tidak bisa membeda-bedakan latar belakang Selain itu, Advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi  yang  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  profesi  Advokat memiliki  kualitas  dan  kualifikasi  yang  ditentukan. patuh  terhadap  kepribadian  Advokat  yang  berpegang  teguh  pada Kemandirian,  Kejujuran,  kerahasiaan,  dan  Keterbukaan. 27 Advokat  menjalankan  tugas profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  masyara terkhusus pencari keadilan,

## Advokat
sosial,  kita  tidak  dapat  melepaskan  hubungan  antara  hak  dan la  halnya  dengan  profesi  advokat,  sebagai  salah  satu  elemen penting dalam penegak hukum, advokat juga memiliki hak dan kewajiban.
kebebasan dan independen)
hak kekebalan seorang Advokat dalam membela perkaranya yang menjadi  tanggung  jawabnya,  bahwa  ia  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata  maupun pidana ketika menjalankan profesinya.
formasi
Hak  untuk  memperoleh  informasi  terhadap  perkara  yang  dihadapinya  merupakan Advokat.
berhak  untuk  mengajukan  keberatan-keberatannya  dalam
Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi Dalam menjalankan jasa hikum, seorang Advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya.
Hak untuk melindungi dokumen dan menjaga kerahasia klien Hak memberikan somasi
Hak legal coment atau legal opinion.

## Advokat
Pokok Etika Profesi Hukum , 58.
dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum, (Yogyakarta  :  Kanwa

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
berhak mengajukan atau bisa mengajukan fakta yang  bersakutan  dengan  kliennya  dalam  membela  perkara  yang disidangkan  dalam  peradilan  untuk  meyakinkan  hakim  dalam  kasus  yang  dihadapi
untuk  membantu  masyarakat bedakan latar belakang ras, warna kulit juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi serta  memastikan memiliki  kualitas  dan  kualifikasi  yang  ditentukan. 26 Penasehat yang  berpegang  teguh  pada menjalankan  tugas profesinya  demi  tegaknya  keadilan  berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan  masyarakat
sosial,  kita  tidak  dapat  melepaskan  hubungan  antara  hak  dan
,  sebagai  salah  satu  elemen juga memiliki hak dan kewajiban.
dalam membela perkaranya yang menjadi  tanggung  jawabnya,  bahwa  ia  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata  maupun
Hak  untuk  memperoleh  informasi  terhadap  perkara  yang  dihadapinya  merupakan
keberatannya  dalam
seluruh wilayah Indonesia
berhak menerima honor atas kerja bersama kliennya.
(Yogyakarta  :  Kanwa  Publisher,
1. Mematuhi etika profesi
2. Sungguh-sungguh  dalam menggunakan jasa advokat
3. Menjaga  kerahasiaan  klienya beracara di pengadilan.
4. Berprilaku  sopan  santun,  menghormati  dan  ber tugasnya sebagai advokat
5. Bertutur  kata  yang  baik  dalam  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  daam beracara.
6. Memberikan  dan  melaksanakan  pelayanan  profesinya  sebagai memberi  jasa  hukum  kepada  kliennya  serta  adil,  jujur  dalam pada hukum dan keadilan yang berlaku.
7. Member  bantuan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  menggunakan  jasa advokat untuk beracara.
8. Menggunakan  pakaian perdata sesuai dengan peraturan perundang

## 9. Sistem Kearsipan Pada Manajemen
Kumpulan  kertas  dan  dokumen tugas  dalam  kantor  advokat  menuntut  penanganan  dan  pemecahan  yang  tepat,  oleh karena  itu  melaksanaannya  harus  dengan  pertimbangan  yang  matang yang  akurat,  agar  pertimbangan  dan  perhitungan  itu  akurat  maka keterangan  atau  kebijakan  yang  dapat yang disebut dengan arsip.
Sebelum  manusia  mengenal  komputer,  perngelolaan  arsip  pada dilakukan  secara  konvensional  ( hukum  sehingga  lingkup  arsip  menjadi  lebih tertulis  baik  dalam  bentuk  gambar  ataup sesuatu  subjek  (pokok  persoalan) audio  visual . 29 Oleh  karena  itu  arsip  pada komputerisasi untuk membangun manajemen profesional demi kemajuan prosedur  kearsipan  yang  telah  ada. kearsipan  merupakan  proses  penyusunan  dan  penyimpanan  warkat  asli  atau (salinannya)  sehingga  dengan  cara  itu,  warkat  tersebut jika  diperlukan. 31 Pada  era  modern  kita  harus  selalu  aktif  mengetahui  info teknologi  apalagi  dalam  sistem  kearsipan  kantor  untuk  menjamin  keamanan  dokumen penting maka ada beberap faktor  yang harus diperhatikan  yaitu, dokumin  dari  konvensional  ke  elektronik dokumen  biasa  maupun  dokumen  penting memudahkan  karyawan  dalam  bekerja
28 Sarmadi, Advokat litigasi Non-
29 Choiriyah  Neneng, Manajemen  Kearsipan sukabumi/adm.perkantoran-makalahkearsipan
30 Sedarmayanti, Tata  Kearsipan
55.
31 Komaruddin, Manajemen Kantor: Teori dan Praktek
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
Mematuhi etika profesi advokat
dalam  melindungi  dan  membela  kliennya  dalam advokat.
Menjaga  kerahasiaan  klienya  yang  diketahui  maupun  yang  dimiliki beracara di pengadilan.
Berprilaku  sopan  santun,  menghormati  dan  bertanggung  jawab  dalam  mel
advokat.
yang  baik  dalam  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  daam
Memberikan  dan  melaksanakan  pelayanan  profesinya  sebagai memberi  jasa  hukum  kepada  kliennya  serta  adil,  jujur  dalam  bertindak  didasarkan pada hukum dan keadilan yang berlaku.
bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  menggunakan  jasa untuk beracara.
Menggunakan  pakaian  advokat  dalam  sidang  pengadilan  perkara  pidana  ataupun n peraturan perundang-undangan. 28

## Sistem Kearsipan Pada Manajemen Advokat
umpulan  kertas  dan  dokumen  sebuah  arsip  bukan  hanya  kertas tugas  dalam  kantor  advokat  menuntut  penanganan  dan  pemecahan  yang  tepat,  oleh melaksanaannya  harus  dengan  pertimbangan  yang  matang yang  akurat,  agar  pertimbangan  dan  perhitungan  itu  akurat  maka  harus  ada atau  kebijakan  yang  dapat  ditemukan  atau  diperoleh  dari  berbagai  dokumen
Sebelum  manusia  mengenal  komputer,  perngelolaan  arsip  pada dilakukan  secara  konvensional  ( classical  archiving ),  saat  ini  banyak hukum  sehingga  lingkup  arsip  menjadi  lebih  luas  tidak  hanya  berupa  warkat/ tertulis  baik  dalam  bentuk  gambar  ataupun  bagan  yang  memuat  keterangan esuatu  subjek  (pokok  persoalan),  tetapi  juga  sekarang  mencakup audio,  visual Oleh  karena  itu  arsip  pada  advokat,  perlu  ditata  dengan  baik  secara komputerisasi untuk membangun manajemen lembaga advokat  yang efektif, efisien, dan profesional demi kemajuan Advokat tersebut, tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan yang  telah  ada. 30 Lebih  lanjut  Komarudin  menyatakan  bahwa kearsipan  merupakan  proses  penyusunan  dan  penyimpanan  warkat  asli  atau (salinannya)  sehingga  dengan  cara  itu,  warkat  tersebut  dapat  ditemukan  dengan  mudah
Pada  era  modern  kita  harus  selalu  aktif  mengetahui  info teknologi  apalagi  dalam  sistem  kearsipan  kantor  untuk  menjamin  keamanan  dokumen penting maka ada beberap faktor  yang harus diperhatikan  yaitu, pertama, dokumin  dari  konvensional  ke  elektronik kedua, menyimpan  dalam  komputerisasi  baik dokumen  biasa  maupun  dokumen  penting ketiga, kecepatan  dalam  mengakses  file memudahkan  karyawan  dalam  bekerja keempat ,  mengontron  seluruh  dokumen  melalui
-litigasi pengadilan , (Bandung. Mandar Maju, 2009), 59 Manajemen  Kearsipan .  Hal  5  Online  tersedia  di  http://www.smk2pasundan makalahkearsipan-2007. html (diakses 15 Juni 2019).
Tata  Kearsipan  kememanfaatkan  Teknologi  Modern .  (Bandung,  Mandar  Maju
Manajemen Kantor: Teori dan Praktek . (Bandung, Sinar Baru, 1993), 191.

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
melindungi  dan  membela  kliennya  dalam  beracara  yang
maupun  yang  dimiliki  advokat  dalam dalam  melaksnakan
yang  baik  dalam  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  daam
Memberikan  dan  melaksanakan  pelayanan  profesinya  sebagai  advokat  dalam bertindak  didasarkan
bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  dalam  menggunakan  jasa
dalam  sidang  pengadilan  perkara  pidana  ataupun
ebuah  arsip  bukan  hanya  kertas.  Setiap  tugas- tugas  dalam  kantor  advokat  menuntut  penanganan  dan  pemecahan  yang  tepat,  oleh melaksanaannya  harus  dengan  pertimbangan  yang  matang  dan  perhitungan harus  ada  keterangan- diperoleh  dari  berbagai  dokumen
Sebelum  manusia  mengenal  komputer,  perngelolaan  arsip  pada  lenbaga  advokat ),  saat  ini  banyak  lembaga-lembaga luas  tidak  hanya  berupa  warkat/catatan un  bagan  yang  memuat  keterangan  mengenai audio,  visual ,  dan perlu  ditata  dengan  baik  secara advokat  yang efektif, efisien, dan tersebut, tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan Lebih  lanjut  Komarudin  menyatakan  bahwa kearsipan  merupakan  proses  penyusunan  dan  penyimpanan  warkat  asli  atau copy nya dapat  ditemukan  dengan  mudah Pada  era  modern  kita  harus  selalu  aktif  mengetahui  informasi  dan teknologi  apalagi  dalam  sistem  kearsipan  kantor  untuk  menjamin  keamanan  dokumen pertama, memindahkan menyimpan  dalam  komputerisasi  baik kecepatan  dalam  mengakses  file
,  mengontron  seluruh  dokumen  melalui
, 2009), 59-76.
.  Hal  5  Online  tersedia  di  http://www.smk2pasundan-
Mandar  Maju,  2003),
, 1993), 191.
komputerisasi  yang  sudah  di  pindahkan  dari  dokumen  konvensiaonal. penggunaan  media  elektronik  dalam  pengolahan  kearsipan  pada  manajemen memberikan banyak manfaat berupa kecepatan, kemudahan, dan kehematan.
Bagan Sistem kearsipan terintentegrasi dengan komputerisasi ( manajemen. Harus disesuaikan dengan keadaan dan harus selalu diperbaharui

## 10. Pengaruh Teknologi Informasi Pada Manajemen
Pekerjaan  tulis-menulis  adalah  penanganan/ keluar  atapun  surat  masuk  yang  akan  menjadi  sebuah  arsip  sedangkan teknologi informasi untuk menjangkau sumber pekerjaan  di  lingkungan  manajemen  kantor  advokat  bisa mudah. Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen kantor advokat, ada beberapa perspektif (harapan) yang perlu dipertimbangkan, antara lain :
1. Implikasi umum (Aspek sosial, ekonomi dan sebagainya)
a. Berulang-ulang yang digunakan, ser
b. Kantor akan marasakan perubahan apabila menggunakan sistem kearsipan dengan menyimpan file di media elektronik
Sistem kearsipan terintegrasi dengan
komputeris
asi (e-law office )
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502
Vol. 13. No.2, September
Institut Agama Islam Ngawi
komputerisasi  yang  sudah  di  pindahkan  dari  dokumen  konvensiaonal. ktronik  dalam  pengolahan  kearsipan  pada  manajemen memberikan banyak manfaat berupa kecepatan, kemudahan, dan kehematan.
Bagan Sistem kearsipan terintentegrasi dengan komputerisasi ( e- Harus disesuaikan dengan keadaan dan harus selalu diperbaharui
Pengaruh Teknologi Informasi Pada Manajemen Advokat
menulis  adalah  penanganan/pengurusan  surat- keluar  atapun  surat  masuk  yang  akan  menjadi  sebuah  arsip  sedangkan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan  di  lingkungan  manajemen  kantor  advokat  bisa  dilaksanakan  dengan  lebih
. Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen kantor advokat, ada beberapa perspektif (harapan) yang perlu dipertimbangkan, antara lain :
Implikasi umum (Aspek sosial, ekonomi dan sebagainya)
ulang yang digunakan, serta kehilangan kepuasan kerja akan marasakan perubahan apabila menggunakan sistem kearsipan dengan menyimpan file di media elektronik.
Kasus Status kasus Sistem identifikasi Jenis kasus Calon k Kasus Kasus Kasus Bg. keuangan Kasus litigasi Kasus non litigasi
Surat menyurat biasa
Surat menyurat (correspondence)
Surat menyurat terkai dengan kasus Relasi Klien Pihak lawan Relasi biasa  Rekan advokad  Penegak hukum lain
 Rekan profesi lain  Pegosaha
 Penggolongan
relasi lain
Contoh Pedoman Berkas

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
komputerisasi  yang  sudah  di  pindahkan  dari  dokumen  konvensiaonal.  Oleh  karena  itu ktronik  dalam  pengolahan  kearsipan  pada  manajemen  advokat memberikan banyak manfaat berupa kecepatan, kemudahan, dan kehematan.
-law office ) dalam Harus disesuaikan dengan keadaan dan harus selalu diperbaharui.
-surat,  baik  surat keluar  atapun  surat  masuk  yang  akan  menjadi  sebuah  arsip  sedangkan  kemampuan sumber informasi yang begitu luas, maka dilaksanakan  dengan  lebih . Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen kantor advokat, ada beberapa perspektif (harapan) yang perlu dipertimbangkan, antara lain :
kepuasan kerja pada kliennya akan marasakan perubahan apabila menggunakan sistem kearsipan dengan
Calon kasus Kasus aktif Kasus tunda Kasus selesai Bg. keuangan Kasus litigasi Kasus non litigasi Surat menyurat biasa Surat menyurat terkai dengan
Rekan advokad Penegak hukum lain Rekan profesi lain Pegosaha Penggolongan relasi lain
c. Media  elektronik  atau  disebut  dengan  sistem karywan lebih cepat dal
d. Pelayanan  dan  kecakapan  kantor apabila melakukan jasa
e. Komunikasi  bisnis itu kantor-kantor kecil
2. Implikasi terhadap karyawan kantor Advokat (staff administarasi dan staff legalyang meliputi  para  advokat  dan  atau  kelompok satu wadah kantor advokat)
a. Memberikan pengarahan dan keterampilan
b. Memberikan pelayanan yang super kepada
c. Mempermudah klien
d. Mempermudah pencarian data dan dokumen menggunakan sistem komputerisasi
e. Mendorong  karyawan  melakukan  inovasi pelayanan advokat.
f. Lebih sedikit melakukan Kerugiannya, antara lain :
a. Karyawan  cenderung menggampangkan pekerjaan
b. Peralatan  sering  dalam  keadaan  eror  seperti  layar  komputer mengalami gagal ngeprint kertas.
c. Membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi. Keuntungannya, antara lain :
a. Menghemat biaya dalam melakukan penganda
b. Kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik
c. Untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan dandicari secara cepat;
d. Produktivitas meningkat secara cepat;
e. Keluwesan dalam bekerja karena adanya berba keperluan;
Oleh  karena  itu  manajemen  yang  kuat  dan  matang  sangat  dibutuhkan  untuk mendirikan  kantor  advokat  karena  manajemen  pada  umumnya  adalah  suatu  kiat  untuk mendayagunakan  seluruh  potensi  organisasi  melalui  pengarah fungsi-fungsi  manajemen  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  ata ditetapkan  meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontron  dan  evaluasi  dalam  menjalankan tugasnya.  Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  selur fungsi  manajemen  organisasi  dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan mekanisme organisasi. Ada faktor lain sebagai kunci utama yang dianggap sebagai salah satu  faktor  penentu  keberhasilan  manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  adalah kepemimpinan (leadership). pemimpin  memiliki  kiat  dan  kemampuan  manajemen  untuk  menentukan  dalam  analisa SWOT (strengthen,  weaknesses,  opportunities,  threat) dalam problem solving dan public  relation .  Karena  efektifitas  manajemen  banyak  ditentukan  oleh  pendayagunaan fungsi-fungsi  manajemen  organisasi,  maka  penetapan  dan  penjabaran  fungsi manajemen  organisasi  harus  jelas.  A ditetapkan  dan  dijabarkan  secara  jelas,  maka  syarat
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
Media  elektronik  atau  disebut  dengan  sistem  komputerisasi  akan karywan lebih cepat dalam menerima berkas atau dokumin perkara.
Pelayanan  dan  kecakapan  kantor  advokat  agar  klien  dapat  merasakan  kepuasan apabila melakukan jasa advokat dalam beracara.
lokal,  nasional  dan  internasional  akan  lebih  mudah  walaupun kantor kecil sekalipun
Implikasi terhadap karyawan kantor Advokat (staff administarasi dan staff legalyang meliputi  para  advokat  dan  atau  kelompok-kelompok  advokat  yang  bernaungdalam satu wadah kantor advokat)
Memberikan pengarahan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaannya.
Memberikan pelayanan yang super kepada klien.
klien untuk melakukan administrasi perkara.
Mempermudah pencarian data dan dokumen menggunakan sistem komputerisasi Mendorong  karyawan  melakukan  inovasi-inovasi  dalam  memperbaiki  sistem
melakukan pekerjaan menggunakan sistem elektronik dan informasi.
Kerugiannya, antara lain :
cenderung menggampangkan pekerjaan Peralatan  sering  dalam  keadaan  eror  seperti  layar  komputer mengalami gagal ngeprint kertas.
Membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi. Keuntungannya, antara lain :
Menghemat biaya dalam melakukan pengandaan data Kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik Untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan dandicari
Produktivitas meningkat secara cepat;
Keluwesan dalam bekerja karena adanya berbagai variasi peralatan untukberbagai
Oleh  karena  itu  manajemen  yang  kuat  dan  matang  sangat  dibutuhkan  untuk mendirikan  kantor  advokat  karena  manajemen  pada  umumnya  adalah  suatu  kiat  untuk mendayagunakan  seluruh  potensi  organisasi  melalui  pengarahan  dan  pengendalian fungsi  manajemen  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  atau  target  yang  telah meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontron  dan  evaluasi  dalam  menjalankan Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  selur fungsi  manajemen  organisasi  dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan mekanisme organisasi. Ada faktor lain sebagai kunci utama yang dianggap sebagai salah satu  faktor  penentu  keberhasilan  manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  adalah (leadership). Dalam  hal  ini  kepemimpinan  dapat  berhasil  apabila pemimpin  memiliki  kiat  dan  kemampuan  manajemen  untuk  menentukan  dalam  analisa (strengthen,  weaknesses,  opportunities,  threat) manajemen  peradi dan decision making serta kemampuan dalam human relation .  Karena  efektifitas  manajemen  banyak  ditentukan  oleh  pendayagunaan fungsi  manajemen  organisasi,  maka  penetapan  dan  penjabaran  fungsi manajemen  organisasi  harus  jelas.  Apabila  fungsi-fungsi  manajemen  organisasi  telah ditetapkan  dan  dijabarkan  secara  jelas,  maka  syarat-syarat  bagi  (manajer)  pemegang

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
komputerisasi  akan  membuat am menerima berkas atau dokumin perkara.
dapat  merasakan  kepuasan
lebih  mudah  walaupun
Implikasi terhadap karyawan kantor Advokat (staff administarasi dan staff legalyang kelompok  advokat  yang  bernaungdalam
dalam melakukan pekerjaannya.
Mempermudah pencarian data dan dokumen menggunakan sistem komputerisasi
inovasi  dalam  memperbaiki  sistem menggunakan sistem elektronik dan informasi.
Peralatan  sering  dalam  keadaan  eror  seperti  layar  komputer,  printer  sering
Membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi.
Kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik Untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan dandicari
gai variasi peralatan untukberbagai
Oleh  karena  itu  manajemen  yang  kuat  dan  matang  sangat  dibutuhkan  untuk mendirikan  kantor  advokat  karena  manajemen  pada  umumnya  adalah  suatu  kiat  untuk an  dan  pengendalian u  target  yang  telah meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontron  dan  evaluasi  dalam  menjalankan Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  seluruh  fungsi- fungsi  manajemen  organisasi  dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan mekanisme organisasi. Ada faktor lain sebagai kunci utama yang dianggap sebagai salah satu  faktor  penentu  keberhasilan  manajemen  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  adalah
Dalam  hal  ini  kepemimpinan  dapat  berhasil  apabila pemimpin  memiliki  kiat  dan  kemampuan  manajemen  untuk  menentukan  dalam  analisa peradi,  kemampuan human relation dan .  Karena  efektifitas  manajemen  banyak  ditentukan  oleh  pendayagunaan fungsi  manajemen  organisasi,  maka  penetapan  dan  penjabaran  fungsi-fungsi fungsi  manajemen  organisasi  telah syarat  bagi  (manajer)  pemegang
kendali manajemen atas  fungsi dengan syarat-syarat kepentingan dan Proses  pelaksanaan  manajemen berbeda  dengan  manajemen dalam  pelaksanaannya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen advokat Indonesia adalah sesuatu jenis manajemen yang memiliki pengarahan  dan  pengendalian perhimpunan  advokat  Indonesia  ada  pada  pengarahan  dan  pengendalian  produk  dalam bidang layanan jasa hukum pada klien. Layanan jasa hukum itu sendiri harus berorientasi pada  kepuasan  klien  dalam  memahami  alternatif  pemecahan  masalah  hukum  yang diusulkan dan langkah-langkah atau upaya
11. Faktor Yang Mempengaruhi
1. Kondisi resesi perdagangan / ekonomi internasional
2. Peraturan dalam bentuk pengembangan dan implementasi tentang standar
3. Dasar  pemahaman  saling  pengertian  atas  kefungsian dapat dilakukan oleh partners law  office tersebut  karena  manajemen  tidak  mudah  dilakukan “professional partnership”
4. Mengembangkan “client  centered  management” manajemen  pada  hubungan  antara  kantor  hukum  dengan  klien,  termasuk  juga hubungan antara individu
5. Kompetensi  individu  para memberikan bantuan hukum pada klienya dan akan menentukan kepuasan
Sehingga  secara  garis  besar,  dapat  dikatakan  bahwa perhimpunan advokat Indonesia
1. Manajemen  yang  berpusat  atau  berorientasi  pada inti konsep manajemen
2. Manajemen peradi mendorong adanya suatu pengelolaan kantor  yang and effective.
3. Setiap  tindakan,  setiap  keputusan,  setiap  pertimbangan  manajemen,  ukuran  yang pertama kali digunakan adalah ukuran ekonomi
4. Tugas  kunci  manajemen hidup  masa  depan)  dari inovasi.
5. Manajemen peradi adalah meliputi paling efektif untuk mengelola bisnis dari sudut pandang perubahan keadaan, dengan kata lain termasuk di dalamnya elemen kunci daripada strategi
6. Disisi lain administrasi sebaiknya lebih posisi yang ada pada saat itu.
12. Secara  Garis  Besar,  Manajemen Bidang :
1. Manajemen sumber daya manusia Hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :
a. Menyusun atau merekomendasikan SDM

## Vol. 13. No.2, September
Institut Agama Islam Ngawi
kendali manajemen atas  fungsi-fungsi tersebut juga harus ditetapkan secara jelas, sesuai syarat kepentingan dan kebutuhan profesional.
Proses  pelaksanaan  manajemen  perhimpunan  advokat  Indonesia  pun  tidak  jauh berbeda  dengan  manajemen  lembaga  pada  umumnya,  hanya  saja  ada  kekhususan  di dalam  pelaksanaannya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen dvokat Indonesia adalah sesuatu jenis manajemen yang memiliki khas pengarahan  dan  pengendalian  secara  profesional.  Letak  kekhasan  manajemen dvokat  Indonesia  ada  pada  pengarahan  dan  pengendalian  produk  dalam hukum pada klien. Layanan jasa hukum itu sendiri harus berorientasi pada  kepuasan  klien  dalam  memahami  alternatif  pemecahan  masalah  hukum  yang langkah atau upaya-upaya hukum yang dilakukan

## empengaruhi Perlunya Manajemen Advokat
Kondisi resesi perdagangan / ekonomi internasional Peraturan dalam bentuk pengembangan dan implementasi tentang standar Dasar  pemahaman  saling  pengertian  atas  kefungsian law  office dan  kontribusi partners / profesionals dan para praktisi professional tersebut  karena  manajemen  tidak  mudah  dilakukan “professional partnership” pada law office.
“client  centered  management” melihat  dampak  keputusan manajemen  pada  hubungan  antara  kantor  hukum  dengan  klien,  termasuk  juga hubungan antara individu-individu dalam kantor hukum dengan klien masing para lawyers akan  menentukan  efisiensi  dan memberikan bantuan hukum pada klienya dan akan menentukan kepuasan Sehingga  secara  garis  besar,  dapat  dikatakan  bahwa  inti  konsep  manajemen dvokat Indonesia (Peradi), antara lain :
Manajemen  yang  berpusat  atau  berorientasi  pada  klien,  dan  kompetensi  merupakan inti konsep manajemen peradi.
mendorong adanya suatu pengelolaan kantor  yang
Setiap  tindakan,  setiap  keputusan,  setiap  pertimbangan  manajemen,  ukuran  yang digunakan adalah ukuran ekonomi.
Tugas  kunci  manajemen  peradi  adalah  menjamin the  future  survival hidup  masa  depan)  dari  pada  organisasi  dalam  arti  yang  tepat  guna  dan  melakukan
adalah meliputi proactive and innovative dalam mencari cara yang paling efektif untuk mengelola bisnis dari sudut pandang perubahan keadaan, dengan kata lain termasuk di dalamnya elemen kunci daripada strategi.
Disisi lain administrasi sebaiknya lebih concern dengan pengelolaan pa posisi yang ada pada saat itu.
esar,  Manajemen  Advokat  dalam  Praktik  M
umber daya manusia hal yang harus dilakukan, antara lain : Menyusun atau merekomendasikan SDM

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
fungsi tersebut juga harus ditetapkan secara jelas, sesuai
dvokat  Indonesia  pun  tidak  jauh pada  umumnya,  hanya  saja  ada  kekhususan  di dalam  pelaksanaannya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  perhimpunan dalam melakukan profesional.  Letak  kekhasan  manajemen dvokat  Indonesia  ada  pada  pengarahan  dan  pengendalian  produk  dalam hukum pada klien. Layanan jasa hukum itu sendiri harus berorientasi pada  kepuasan  klien  dalam  memahami  alternatif  pemecahan  masalah  hukum  yang
upaya hukum yang dilakukan lawyer.
Peraturan dalam bentuk pengembangan dan implementasi tentang standar manajemen dan  kontribusi  yang dan para praktisi professional baru pada khususnya  dalam
melihat  dampak  keputusan manajemen  pada  hubungan  antara  kantor  hukum  dengan  klien,  termasuk  juga individu dalam kantor hukum dengan klien masing-masing akan  menentukan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam memberikan bantuan hukum pada klienya dan akan menentukan kepuasan klien.
inti  konsep  manajemen
klien,  dan  kompetensi  merupakan
mendorong adanya suatu pengelolaan kantor  yang clear, efficient
Setiap  tindakan,  setiap  keputusan,  setiap  pertimbangan  manajemen,  ukuran  yang
the  future  survival (kelangsungan pada  organisasi  dalam  arti  yang  tepat  guna  dan  melakukan
dalam mencari cara yang paling efektif untuk mengelola bisnis dari sudut pandang perubahan keadaan, dengan
dengan pengelolaan pada efektifitas
Meliputi  Bidang-
b. Melaksanakan penerimaan SDM
c. Menyusun dan melakukan pengembangan kopetensi SDM
d. Melakukan evaluasi dan promosi sumber daya manusia
e. Mendorong terciptanya dan terbinanya suatu
2. Manajemen administrasi umum dan keuangan
Manajemen  administrasi  umum  dan  keuangan  ditugaskan  kepada  staff administrasi / administrator dan atau bendahara. Staff administrasi / administrator atau bendahara mengelola harta kekayaan  (materiil  dan immateriil), masuk  dan  uang  keluar,  dan staff  administrasi  dan  staff  legal  (para  advokat  dan  atau kantor advokat tempat bernaung Tugas bendara / staff administrasi yang mengelola keuangan, antara lain :
a. Menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menata jawabkan uang pendapatan
b. Melakukan pencatatan / pembukuan uang penerimaan ke rekening kas
c. Membuat  laporan  pertanggungjawaban  bulanan,  triwulanan,  semesteran,  dan tahunan
d. Bertanggung  jawab  atas  penerimaan  uang atasan langsung.
e. Membantu  pelaksanaan  pembayaran  belanja bendara mendapat uang muka kerja yang dikenal dengan istilah uang persediaan.
3. Manajemen (administrasi) perkara Pengelolaan (administrasi) perkara, meliputi :
a. Registrasi perkara
b. Klasifikasi dan koding perkara
c. Pengelolaan berkas (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran)
d. Pendistribusian berkas perkara
e. Penelusuran kembali berkas perkara
4. Manajemen penanganan perkara Manajemen penanganan perkara dalam praktik, pada dasarnya melalui tahapan :
a. Penerimaan  klien  dengan  melakukan  kesepakatan  penggunaan  jasa  hukum ,tahapan prosesnya meliputi :
1) Registrasi klien / perkara
2) Penandatanganan  kontrak  penanganan  perkara  (layanan  jasa  hukum),  pada pokoknya  berisi  tentang  :  ruang  lingkup  jasa  penanganan  perkara,  jangka waktu penanganan perkara, biaya jasa hukum, dan
3) Penandatanganan s
4) Pembayaran  sebagian  biaya  jasa  hukum  dan  penerimaan  tanda  pembayaran dari manajemen administrasi keuangan
5) Penerimaan tanda terima berkas dari manajemen administrasi perkara, dan
6) Pemberian  informasi  awal  tentang  mekanisme  penanganan  p mengatur konsultasi selama penanganan perkara
b. Klasifikasi  perkara,  tahapan  penanganan  perkaranya  meliputi  : posisi  kasus,  dasar  hukum  dan  peluang  ; hukum)  dapat  berupa  peraturan  peru konvensi / perjanjian

## Vol. 13. No.2, September
Institut Agama Islam Ngawi
Melaksanakan penerimaan SDM advokat Menyusun dan melakukan pengembangan kopetensi SDM advokat Melakukan evaluasi dan promosi sumber daya manusia Mendorong terciptanya dan terbinanya suatu teamwork Manajemen administrasi umum dan keuangan
emen  administrasi  umum  dan  keuangan  ditugaskan  kepada  staff / administrator dan atau bendahara. Staff administrasi / administrator atau bendahara mengelola harta kekayaan  (materiil  dan immateriil), masuk  dan  uang  keluar,  dan  personil  (pengelola  gaji  dan  atau  honorarium  dari  para staff  administrasi  dan  staff  legal  (para  advokat  dan  atau  kelompok  advokat)  dari kantor advokat tempat bernaung.
/ staff administrasi yang mengelola keuangan, antara lain :
Menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menata  usahakan  dan  mempertanggung jawabkan uang pendapatan peradi.
Melakukan pencatatan / pembukuan uang penerimaan ke rekening kas Membuat  laporan  pertanggungjawaban  bulanan,  triwulanan,  semesteran,  dan
Bertanggung  jawab  atas  penerimaan  uang  peradi  dan  melaporkannya  kepada
Membantu  pelaksanaan  pembayaran  belanja  peradi,  untuk  pelaksanaan  ini bendara mendapat uang muka kerja yang dikenal dengan istilah uang persediaan. jemen (administrasi) perkara
Pengelolaan (administrasi) perkara, meliputi :
Klasifikasi dan koding perkara
Pengelolaan berkas (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran)
Pendistribusian berkas perkara
Penelusuran kembali berkas perkara Manajemen penanganan perkara Manajemen penanganan perkara dalam praktik, pada dasarnya melalui tahapan :
Penerimaan  klien  dengan  melakukan  kesepakatan  penggunaan  jasa  hukum ,tahapan prosesnya meliputi :
si klien / perkara
Penandatanganan  kontrak  penanganan  perkara  (layanan  jasa  hukum),  pada pokoknya  berisi  tentang  :  ruang  lingkup  jasa  penanganan  perkara,  jangka waktu penanganan perkara, biaya jasa hukum, dan lawyers yang menangani Penandatanganan surat kuasa
Pembayaran  sebagian  biaya  jasa  hukum  dan  penerimaan  tanda  pembayaran dari manajemen administrasi keuangan
Penerimaan tanda terima berkas dari manajemen administrasi perkara, dan Pemberian  informasi  awal  tentang  mekanisme  penanganan  p mengatur konsultasi selama penanganan perkara Klasifikasi  perkara,  tahapan  penanganan  perkaranya  meliputi  : posisi  kasus,  dasar  hukum  dan  peluang  ;  2)  penyiapan  sumber hukum)  dapat  berupa  peraturan  perundang-undangan,yuris  prudensi,  konvensi perjanjian-perjanjian, kepustakaan (doktrin hukum), ringkasan sumber
ISSN: 2502-213X

## September 2019
Institut Agama Islam Ngawi advokat
emen  administrasi  umum  dan  keuangan  ditugaskan  kepada  staff / administrator dan atau bendahara. Staff administrasi / administrator dan atau bendahara mengelola harta kekayaan  (materiil  dan immateriil), keuangan (uang
honorarium  dari  para kelompok  advokat)  dari
/ staff administrasi yang mengelola keuangan, antara lain :
usahakan  dan  mempertanggung
Melakukan pencatatan / pembukuan uang penerimaan ke rekening kas peradi Membuat  laporan  pertanggungjawaban  bulanan,  triwulanan,  semesteran,  dan
dan  melaporkannya  kepada
,  untuk  pelaksanaan  ini bendara mendapat uang muka kerja yang dikenal dengan istilah uang persediaan.
Pengelolaan berkas (penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran)
Manajemen penanganan perkara dalam praktik, pada dasarnya melalui tahapan :
Penerimaan  klien  dengan  melakukan  kesepakatan  penggunaan  jasa  hukum
Penandatanganan  kontrak  penanganan  perkara  (layanan  jasa  hukum),  pada pokoknya  berisi  tentang  :  ruang  lingkup  jasa  penanganan  perkara,  jangka
yang menangani
Pembayaran  sebagian  biaya  jasa  hukum  dan  penerimaan  tanda  pembayaran
Penerimaan tanda terima berkas dari manajemen administrasi perkara, dan Pemberian  informasi  awal  tentang  mekanisme  penanganan  perkara  dan  cara
Klasifikasi  perkara,  tahapan  penanganan  perkaranya  meliputi  :  1)  analisis  (awal) )  penyiapan  sumber  rujukan  (bahan prudensi,  konvensi- hukum), ringkasan sumber
Advokat dalam menjalankan profesinya
Dasar untuk memilih 1. Mengenali dengan baik pribadi dirisendiri 2. Mengetahui kemampuan yang dimiliki
Pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang advokat
Faktor pendukung utama untuk menjadi Advokat
bahan hukum; 3) analisis (lanjutan) oleh penyiapan draft dokumen oleh lawyers  /second  opinion alternatifstrategi  penanganan; oleh managing  partner/senior  lawyer/partner jadwalpenanganan perkara
c. Penentuan lawyers
Dalam  melakukan  perkara  harus  sesuai  dengan  SOP melakukan perkara dilihat dari jenjang
32 Wahyuni dan Andos. Manajemen
Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi Advokat dalam menjalankan Advokat – Praktek sendiri Memiliki kemampuan yang baik dan merata disegala bidang Advokat – Praktek Bersama  Mampu untuk bekerja sama  Saling mengisi kekurangan yang ada  Unsur saling mempercayai dan mengenal kemampuan masing Mengenali dengan baik pribadi dirisendiri Mengetahui kemampuan yang dimiliki Pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang advokat Faktor pendukung utama untuk menjadi 1. Mengenal Hukum 2. Mengenal Ekonomi 3. Mengenal Psikologi
4. Mengenal Sosiologi 5. Mengenal Antropologi 1. Mempunyai kewibawaan/jiwa pemimpin ( leadership ) 2. Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik 3. Pribadi yang menarik
4. Kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi 5. Kemampuan menguasai teknologi informasi
6. Kemampuan berbahasa asing
) analisis (lanjutan) oleh lawyers; 4) komunikasi dengan klien; dokumen  (berdasarkan  hasil  analisis)  oleh lawyer /second  opinion ;  7)  analisis  kasus  (ulang)  oleh alternatifstrategi  penanganan;  8)  komunikasi  (ulang)  dengan  klien; managing  partner/senior  lawyer/partner ;  dan  10)  penyiapan  rencana jadwalpenanganan perkara
melakukan  perkara  harus  sesuai  dengan  SOP  advokat  yang  dipilih  untuk melakukan perkara dilihat dari jenjang karir dan pola pengangkatan
Bagan penentuan advokat / lawyer
ISSN: 2502-213X

## September 2019
Institut Agama Islam Ngawi Praktek sendiri Memiliki kemampuan yang baik dan Praktek Bersama Mampu untuk bekerja sama Saling mengisi kekurangan yang ada
Unsur saling mempercayai dan mengenal kemampuan masing-masing Mengenal Hukum Mengenal Ekonomi Mengenal Psikologi Mengenal Sosiologi Mengenal Antropologi Mempunyai kewibawaan/jiwa pemimpin Kemampuan untuk berinteraksi dengan baik Kemampuan untuk menyesuaikan dengan
emampuan menguasai teknologi informasi emampuan berbahasa asing
) komunikasi dengan klien; 5) lawyers ;  6)  analisis )  analisis  kasus  (ulang)  oleh lawyers sebagai )  komunikasi  (ulang)  dengan  klien;  9) reader )  penyiapan  rencana
yang  dipilih  untuk karir dan pola pengangkatan. 32
d. Pengaturan konsultasi
Pengaturan  konsultasi  harus  dikomunikasikan  dengan  klien  dan  menyiapkan jadwal konsultasi antara klien dan
e. Penanganan / penyelesaian perkara Penanganan  /  penyelesaian  perkara  dengan  menyiapkan penyampaian dokumen hukum, negosiasi, dan pembelaan
1) Komponen penting penanganan perkara, antara lain :
a) Klien Seseorang dan / atau beberapa orang / kelompok yang membutuhkan jasa bantuan  atau  layanan  hukum  sebagai  pencari  keadilan  yang  berperkara bisa secara litigasi (di pengadilan ) maupun secara non litigasi / korporasi (diluar pengadilan)
b) Advokat / lawyer
Seseorang  yang  diangkat  sebagai  penasehat  hukum  berdasarkan mahkamah  agung  atau  yang  berwenang  memberikan  putusan  untuk memberikan bantuan c) Tim asistensi / paralegal
Berfungsi  sebagai bahan rujukan analisis
d) Readers / second opinion Berfungsi memberikan lawyers dari segi keahlian professional
e) Managing partner / senior lawyer / partner Berfungsi  melakukan  fungsi  pengelolaan  dalam  mengatur  mekanisme hubungan antar fungsi produk.  Senior fungsi managing  partner kualitas produk akhir melakukan kontrol terhadap kualitas produk, antara lain  berupa  :  somasi,  gugatan  dan  jawaban;  eksepsi tuntas dan atau pendapa
f. Manajemen sistem informasi
Manajemen sistem informasi dilakukan dengan otomatisasi kantor advokat sebagai  sebuah  konsep  penggabungan  teknologi  tinggi  melalui  perbaikan  proses pelaksanaan pekerjaan dan produktivitas kerja. Jadi otomatisasi kantor advokat berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia yang kurang tepat guna kepada fungsi khususnya  komputer  dan  internet. dan tepat waktu sangat dibutuhkasn klien.

## KESIMPULAN
Peran  advokat  untuk  menegakkan  hukum  harus  memiliki  empat  kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur. Oleh  karena  itu  advokat kepentingan oran banyak.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
Pengaturan konsultasi Pengaturan  konsultasi  harus  dikomunikasikan  dengan  klien  dan  menyiapkan jadwal konsultasi antara klien dan lawyers yang menangani perkaranya penyelesaian perkara penyelesaian  perkara  dengan  menyiapkan legal  action paian dokumen hukum, negosiasi, dan pembelaan.
Komponen penting penanganan perkara, antara lain :
Seseorang dan / atau beberapa orang / kelompok yang membutuhkan jasa bantuan  atau  layanan  hukum  sebagai  pencari  keadilan  yang  berperkara a secara litigasi (di pengadilan ) maupun secara non litigasi / korporasi (diluar pengadilan)
lawyers
Seseorang  yang  diangkat  sebagai  penasehat  hukum  berdasarkan mahkamah  agung  atau  yang  berwenang  memberikan  putusan  untuk memberikan bantuan pada masyarakat.
Tim asistensi / paralegal Berfungsi  sebagai supporting  team bagi lawyers dari  segi  penyediaan bahan rujukan analisis.
/ second opinion
Berfungsi memberikan second opinion sebagai suatu supporting team dari segi keahlian professional.

## Managing partner / senior lawyer / partner
Berfungsi  melakukan  fungsi  pengelolaan  dalam  mengatur  mekanisme hubungan antar fungsi-fungsi manajemen tersebut dan mengontrol kualitas produk.  Senior lawyer  /  partner seringkali  ditunjuk  sebagai  pelaksana managing  partner . Managing  partner sebagai  penentu  kebijakan kualitas produk akhir melakukan kontrol terhadap kualitas produk, antara berupa  :  somasi,  gugatan  dan  jawaban;  eksepsi  atau  pembelaan;  uji atau pendapat hukum ; kontrak / perjanjian.

## Manajemen sistem informasi
Manajemen sistem informasi dilakukan dengan otomatisasi kantor advokat sebagai  sebuah  konsep  penggabungan  teknologi  tinggi  melalui  perbaikan  proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan produktivitas kerja. Jadi otomatisasi kantor advokat berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia yang kurang tepat guna kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya  komputer  dan  internet.  Manajemen  sistem  informasi  yang  tepat  guna waktu sangat dibutuhkasn klien.
untuk  menegakkan  hukum  harus  memiliki  empat  kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur.
harus  memilki  profesionalitas  hukum  yang  mementingkan

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi
Pengaturan  konsultasi  harus  dikomunikasikan  dengan  klien  dan  menyiapkan yang menangani perkaranya
legal  action berupa
Seseorang dan / atau beberapa orang / kelompok yang membutuhkan jasa bantuan  atau  layanan  hukum  sebagai  pencari  keadilan  yang  berperkara a secara litigasi (di pengadilan ) maupun secara non litigasi / korporasi
Seseorang  yang  diangkat  sebagai  penasehat  hukum  berdasarkan  putusan mahkamah  agung  atau  yang  berwenang  memberikan  putusan  untuk
dari  segi  penyediaan
supporting team bagi
Berfungsi  melakukan  fungsi  pengelolaan  dalam  mengatur  mekanisme fungsi manajemen tersebut dan mengontrol kualitas seringkali  ditunjuk  sebagai  pelaksana sebagai  penentu  kebijakan kualitas produk akhir melakukan kontrol terhadap kualitas produk, antara
tau  pembelaan;  uji
Manajemen sistem informasi dilakukan dengan otomatisasi kantor advokat sebagai  sebuah  konsep  penggabungan  teknologi  tinggi  melalui  perbaikan  proses demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan produktivitas kerja. Jadi otomatisasi kantor advokat berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia yang kurang s dengan menggunakan peralatan mekanis Manajemen  sistem  informasi  yang  tepat  guna
untuk  menegakkan  hukum  harus  memiliki  empat  kriteria; kejujuran, sikap otentik, bertanggung jawab dan memiliki kemandirian moral yang luhur. yang  mementingkan
Manajemen  advokat meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontro Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  seluruh  fungsi  manajemen organisasi  dapat  didayagunaka Advokat  akan  dapat  dilihat  sebagai  institusi  atau  organisasi  profesi  yang  bertanggung jawab dalam mengelola profesi kualitas dan kualifikasi yang dite klien terhadap standar kompetensi individual mempengaruhi kinerja team, atau bagian di perhimpunan  advokat  Indonesia  para tersebut,  termasuk  penggunaan  alat komunikasi  formal  maupun  informal  dengan  klien  yang  membutuhkan  layanan  jasa hukum  dari  semua  kalan (kepemimpinan),  kemampuan  interaksi,  kepribadian  menarik,  kemampuan  beradaptasi, dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing  juga sangat  penting  di  dalam  mengukur  kompete manajerial  dalam  menentukan  analisa  SWOT threat) manajemen,  kemampuan  dalam kemampuan dalam human relation

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  kadir  Muhammad,  2006, Bakti, Bandung). Adji  Oemar  Seno,  2003. Jakarta). Choiriyah  Neneng,  2007. http://www.smk2pasundan (diakses 15 Juni 2019
Dharma  Sutomo,  2008,    “Organisasi  Advokat  Indonesia  Menurut  UU  RI  No  18  Tahun 2003 Peradi Atau KAI”,
Kansil C.S.T., 2003, Pokok Komaruddin. 1993. Manajemen Kantor: Teori dan Praktek Mannan  Bagir , 2005 .    Peran Berwibawa (Majalah Martiman, 2009, Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesi Puji  Kuat  Prayitno,  2010. Kanwa Publisher). PMK No. 66/PUU-VII/201 Peraturan Peradi, Nomor 3 Tahun 2006: Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 Suhrawardi K. Lubis, 1994, Supriyadi,  2006, Etika  dan  Tanggumg  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia Grafika, Jakarta).
Sinaga, 2011. Profesi Advokat Sarmadi. 2009. Advokat litigasi
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502 Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi
vokat  dalam  mencapai  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan meliputi  prencanaan,  pelaksanaan,  kontrol  dan  evaluasi  dalam  menjalankan  tugasnya. Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  seluruh  fungsi  manajemen organisasi  dapat  didayagunakan  sesuai  dengan  struktur  dan  mekanisme  organisasi.
dapat  dilihat  sebagai  institusi  atau  organisasi  profesi  yang  bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap kualitas dan kualifikasi yang ditentukan. Otomatisasi dapat mempengaruhi penilaian para
ompetensi individual lawyer dalam menangani team, atau bagian di peradi itu sendiri, mengingat dari otomatisasi dvokat  Indonesia  para  klien  akan  melihat  kerja  profesional  para tersebut,  termasuk  penggunaan  alat-alat  elektronik  berbasis  teknologi  informasi  dalam komunikasi  formal  maupun  informal  dengan  klien  yang  membutuhkan  layanan  jasa hukum  dari  semua  kalangan  masyarakat  yang  ada.  Selain  itu  faktor (kepemimpinan),  kemampuan  interaksi,  kepribadian  menarik,  kemampuan  beradaptasi, dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing  juga sangat  penting  di  dalam  mengukur  kompetensi  lawyer  dengan  memadukan  kemampuan manajerial  dalam  menentukan  analisa  SWOT (strengthen,  weaknesses,  opportunities, manajemen,  kemampuan  dalam problem  solving dan decision  making human relation dan public relation .
Abdul  kadir  Muhammad,  2006, Etika  Profesi  Hukum ,  (Cetakan  Ke-3,  PT.  Citra  Aditya
Adji  Oemar  Seno,  2003. Etika  Profesional  dan  Hukum  Profesi  Advokat
2007. Manajemen  Kearsipan .  Hal  5  Online  tersedia  di http://www.smk2pasundan-sukabumi/adm.perkantoran-makalahkearsipan.html
Juni 2019).
“Organisasi  Advokat  Indonesia  Menurut  UU  RI  No  18  Tahun 2003 Peradi Atau KAI”, Varia Advokat , (Volume 05, Agustus).
Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum , (Pradnya Paramita, Jakarta Manajemen Kantor: Teori dan Praktek . (Bandung: Sinar Baru Peran  Advokat  Mewujudkan  Peradilan  Yang  bersih  dan (Majalah Hukum, Jakarta).
Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta. Puji  Kuat  Prayitno,  2010. Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum
VII/20110 Peraturan Peradi, Nomor 3 Tahun 2006: Pasal 3 ayat 1 VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011. Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum , (Sinar Grafika, Jakarta Etika  dan  Tanggumg  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia
Profesi Advokat, (Penerbit Erlangga Jakarta).
Advokat litigasi Non-litigasi pengadilan, (Bandung, Mandar

## ISSN: 2502-213X September 2019

## Institut Agama Islam Ngawi
dalam  mencapai  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan dan  evaluasi  dalam  menjalankan  tugasnya. Bagaimanapun  efektifitas  manajemen  dapat  dicapai  apabila  seluruh  fungsi  manajemen n  sesuai  dengan  struktur  dan  mekanisme  organisasi. dapat  dilihat  sebagai  institusi  atau  organisasi  profesi  yang  bertanggung serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki Otomatisasi dapat mempengaruhi penilaian para perkara dan akan itu sendiri, mengingat dari otomatisasi akan  melihat  kerja  profesional  para lawyer alat  elektronik  berbasis  teknologi  informasi  dalam komunikasi  formal  maupun  informal  dengan  klien  yang  membutuhkan  layanan  jasa elain  itu  faktor leadership (kepemimpinan),  kemampuan  interaksi,  kepribadian  menarik,  kemampuan  beradaptasi, dan  kemampuan  menguasai  teknologi  informasi  serta  kemampuan  berbahasa  asing  juga nsi  lawyer  dengan  memadukan  kemampuan (strengthen,  weaknesses,  opportunities, decision  making serta
3,  PT.  Citra  Aditya
Advokat ,  (Erlangga,
.  Hal  5  Online  tersedia  di makalahkearsipan.html
“Organisasi  Advokat  Indonesia  Menurut  UU  RI  No  18  Tahun
ya Paramita, Jakarta). Bandung: Sinar Baru).
Mewujudkan  Peradilan  Yang  bersih  dan
Ghalia Indonesia, Jakarta. Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum (Yogyakarta  :
Sinar Grafika, Jakarta).
Etika  dan  Tanggumg  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  (Sinar
Mandar Maju).
Sedarmayanti.  2003. Tata  Kearsipan Mandar Maju). Surat Permohonan Gugatan kepada
Mahkama Agung dengan Nomor:
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Surat  Keputusan  Mahkama  Agung
089/KMA/VI/2010  tanggal  25  Juni  2010 sumpah di pengadilan.
Sumaryono, 1995, Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum, Taufik  Muhammad  Makarao  dan  Suhasril, Indonesia, Jakarta). Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Wahyuni dan Andos. 2007.
Vol. 13. No.2, September Institut Agama Islam Ngawi

## Tata  Kearsipan  kememanfaatkan  Teknologi  Modern
Surat Permohonan
Gugatan kepada
Mahkama Agung dengan Nomor: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tentang perbuatan Melawan Hukum.
Surat  Keputusan  Mahkama  Agung  Nomor  :  73/KMA/HK.01/IX/MA  dan  Nomor
089/KMA/VI/2010  tanggal  25  Juni  2010  tentang  pengusulan  dan  pengam sumpah di pengadilan.
Etika Hukum Norma Bagi Penegak Hukum, (Kanisius ammad  Makarao  dan  Suhasril,  1983, Hukum  Acara  Pidana
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2007. Manajemen ke arsipan kantor, (Jakarta, Center for finance

## ISSN: 2502-213X September 2019
Institut Agama Islam Ngawi emanfaatkan  Teknologi  Modern .  (Bandung, Surat Permohonan
Gugatan kepada Mahkama Agung dengan Nomor: . tentang perbuatan Melawan Hukum.
Nomor  :  73/KMA/HK.01/IX/MA  dan  Nomor
tentang  pengusulan  dan  pengambilan
Kanisius, Yogyakarta). Hukum  Acara  Pidana ,  (Ghalia
Center for finance).