Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## KAPABILITAS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK BUDIDAYA IKANDI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1 Windri Wardani, 2 Rahyunir Rauf
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
The  Department  of  Fisheries  and  Food  Security  has  a  function  in  empowering  fish breeders  in Kuantan Singingi Regency. To carry out these functions, 20 types of activities have been determined as stated in the work plan in 2019. The research objective is to determine and analyze the Capability of the Fisheries Service  and  Food  Security  in  Empowering  Fish  Cultivation  Groups  in  Kuantan  Singingi  Regency  and  to provide problem solving. Capability of the Fisheries Service and Internal Food Security. Empowerment of Fish Cultivation  Groups  in  Kuantan  Singingi  Regency.  This  type  of  research  is  a  descriptive  survey  using qualitative  methods.  Data  were  obtained  from  research  informants  who  were  determined  by  means  of  the informant  determination  technique  using  snowball  sampling.  Data  collection  was  carried  out  by  means  of interviews, observation, and documentation, then all data collected was carried out by data validation steps and  then  analyzed  one  by  one  so  that  the  research  results  could  be  drawn  in  the  form  of  conclusions.  The results of the study found that the capability of the Fisheries and Food Security Office of Kuantan Singingi Regency  in  empowering  fish  farming  groups  has  been  carried  out  with  human  resources,  existing  policies, predetermined  budget  allocations,  and  the  existence  of  empowerment  techniques  that  have  been  established every year. In the Capability of the Department of Fisheries and Food Security of Kuantan Singingi Regency in empowering fish farming groups, there are several obstacles in the form of a lack of human resources and limited budget funds allocated for implementing programs in the aquaculture sector.
Keywords: Capability, Empowerment, Aquaculture Group

## INTRODUCTION
Pemerintahan  memiliki  beberapa  fungsi  yang  harus  dijalani  untuk menciptakan  dan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  melaksanakan  fungsi  tersebut,  maka  ditetapkan beberapa kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan. Kebijakan ditetapkan  mulai  dari  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  sampai  dengan  Peraturan  yang lebih rendah di tingkat daerah.
Kesemua kebijakan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satu bidang yang menjadi perhatian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  mengenai  pembagian  tugas  pusat  dan daerah adalah bidang perikanan.
Perikanan  budi  daya  dan  budi  daya  perikanan  adalah  satu  kesatuan  yang  sama  dengan cakupan  berbeda.  Perikanan  budi  daya  merupakan  pengelolaan  bidang  perikanan  yang  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  daerah  untuk  dikembangkan  di  daerahnya.  Sementara  budi  daya
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
perikanan  adalah  masyarakat  yang  melakukan  budi  daya  bidang  perikanan  pada  kawasan  yang terkontrol.
Perbandingan produksi perikanan di Provinsi Riau yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dari sejumlah  219.406,2  ton  total  produksi ikan,  sebanyak  102.100,9  ton  atau  46,54  persen  merupakan  hasil  perikanan  laut.  Sedangkan 117.305,3  ton  hasil  dari  perairan  umum,  tambak,  kolam  keramba,  keramba,  tambak  dan  jaring apung.
Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  terus  mengupayakan  pengembangan  sektor perikanan  khususnya  melalui  budi  daya.  Kabupaten  Kuantan  Singingi  merupakan  salah  satu kabupaten yang memiliki perkembangan budi daya ikan yang pesat dan memasok kebutuhan ikan yang  cukup  besar.  Pengelolaan  sektor  perikanan  ikan  yang  dimiliki  daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi tidak terlepas dari fungsi kelompok pembudi daya ikan sebagai media pembangunan yang sangat strategis untuk memproduksi, mengelola, dan menggali potensi ikan.
Kelompok  pembudi  daya  ikan  dihadapkan  pada  permasalahan  akses  permodalan  usaha perikanan  yakni  sebagian  besar  pembudi  daya  belum  memiliki  kemampuan  untuk  mengakses sumber  permodalan/lembaga  keuangan  formal.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  tidak  mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudi daya ikan berskala kecil. Lahan budi daya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Saat ini masyarakat pembudi daya ikan hanya bergantung dari bantuan modal dari pemerintah daerah selain modal yang dimiliki sendiri.
Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  terus  gencar  untuk  membangun  masyarakat melalui  usaha  perikanan.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kuansing  adalah  membangun kelompok pertanian di bidang perikanan khususnya pada budi daya ikan. Kuantan Singingi sampai saat  ini  masih  memiliki  potensi  yang  sangat  luar  biasa  untuk  lahan  perikanan.  Untuk  potensi lahan  perikanan  di  Kabupaten  Kuansing  secara  keseluruhan  yang  akan  di  garap  sampai  saat ini  ada  22.000.
Pemaparan  mengenai  budi  daya  perikanan  tersebut  tidak  terlepas  dari  kewenangan  dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan hasil produksi ikan dan juga dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah. Untuk itu pada masalah budi daya perikanan tentunya dalam pemerintah dinakhodai oleh sebuah instansi sebagai pelaksana kewenangan di bidang perikanan.
Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perikanan dan kelautan tersebut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Salah  satu perangkat  daerah  yang  dibentuk  tersebut  yakni  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Kuantan  Singingi  memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang perikanan budi daya. Hal ini perlu dilakukan karena kontribusi pendapatan dari perikanan masih rendah  dengan  potensi  perikanan  Indonesia  yang  melimpah.  Saat  ini  pemerintah  sedang mengembangkan  perikanan budi  daya.  Perikanan  budi  daya  merupakan  alternatif  dalam  rangka memenuhi kebutuhan akan ikan. Perikanan budi daya mempunyai potensi untuk dikembangkan dan program perikanan budi daya mulai dijalankan di seluruh provinsi di Indonesia.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ditemukan beberapa fenomena- fenomena sebagai berikut:
Lahan  dan  jumlah  masyarakat  atau  kelompok  pembudi  daya  ikan  di  Kabupaten Kuantan Singingi  sangat  berpotensi  menghasilkan  produksi  ikan  yang  besar.  Namun  kecukupan  bibit unggul  dan  pakan  yang  mahal  menyebabkan  potensi  yang  ada  belum  mampu  tergarap  dengan maksimal.  Permasalahan  ini  tidak  terlepas  dari  masih  minimnya  program  pemberdayaan  yang dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  pembudi  daya perikanan. Di mana pelatihan pembibitan bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan bibit unggul  dari  daerah  lain,  sehingga  dibutuhkan  program  kerja  yang  mendasar  dari  setiap pemberdayaan masyarakat. Selain itu kemampuan dan sumber daya yang ada tidak diragukan lagi untuk menciptakan atau memproduksi pakan ikan sendiri, tetapi masih minimnya program yang tepat direncanakan dinas menjadi masalah yang belum mampu teruraikan sampai saat ini.
1. Hampir  seluruh  masyarakat  atau  kelompok  pembudi  daya  ikan  mendapat  perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, akan tetapi belum seluruh mendapat bantuan pelatihan maupun bantuan modal dari pemerintah daerah.
2. Pihak  yang  berwenang  menyelenggarakan  pemberdayaan  bidang  perikanan adalah  pemerintah daerah  dengan  melimpahkan  kewenangannya  pada  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan. Kurang mampunya pemerintah  daerah dalam memberdayakan masyarakat, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan belum memberi hasil yang baik bagi perkembangan budi daya perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai tenaga penyuluh di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berjumlah 8 orang PNS dan 18 orang PPL.
4. Kecilnya  anggaran  yang  bisa  dimanfaatkan  pada  tahun  2020  yakni  Rp.  517.575.000,- sehingga  program  pembinaan  masyarakat  pembudidaya  perikanan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sementara dari program kerja yang ditetapkan diperkirakan memakan anggaran lebih kurang Rp. 2.000.000.000,-
Dari  penjabaran  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai permasalahan yang ada tersebut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul: “Kapabilitas Dinas  Perikanan  Dan  Ketahanan  Pangan  Dalam  Pemberdayaan  Kelompok  Budidaya  Ikan  Di Kabupaten Kuantan Singingi”.
Kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam  hubungan dengan  tugas  dan  pekerjaan  berarti  dapat  melakukan  tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang  atau  jasa  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan  atas  dasar  ketentuan  yang  ada.  Kemajuan  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh kemampuan sumber daya manusia.
Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 37 Pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan ( skill ) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih  paham  secara  mendetail  sehingga  benar-benar  menguasai  kemampuannya  dari  titik kelemahan hingga cara mengatasinya.
Menurut  Hagell  III  dan  Brown,  kapabilitas  merupakan  kemampuan  untuk  memobilisasi sumber  daya  untuk  menghasilkan  nilai  yang  melebihi  ongkos.  Sumber  daya  yang  dimaksud
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
mencakup  sumber  daya  yang  memiliki  wujud  fisik  ( tangible  resources )  dan  yang  memiliki  sifat nirwujud  ( intangible  resources ).  Sumber  daya  yang  memiliki  sifat  wujud  yang  konkret  antara  lain adalah  sumber  daya financial ,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  fisik.  Sedangkan  yang biasanya  dianggap  merupakan  sumber  daya  yang  nirwujud  antara  lain  adalah  talenta,  hak  milik intelektual,  jejaring  kerja  sama,  dan  merek  ( brands ),  ada  juga  seperti  potensi  atau  kekuatan karakternya,  kompetensi  yang  dimilikinya,  dan kapabilitasnya  untuk  mengambil  keputusan  dan tindakan yang diperlukan untuk menciptakan nilai.
Berdasarkan  pengertian  kapabilitas  yang  telah  diungkapkan,  maka  dapat  didefinisikan sebagai  sebuah  kemampuan  yang  memiliki  lebih  dari  hanya  keterampilan  pada  suatu  hal  yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan.
Kapabilitas  organisasi  yaitu  kapasitas  organisasi  dalam  menempatkan  dan  memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi  memerlukan  berbagai  keahlian  individual  yang  diintegrasikan  dengan  teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya.
Merujuk  pada  pendapat  beberapa  pakar  tersebut,  maka  kapabilitas organisasi  adalah kemampuan  organisasi  dalam  mengintegrasi  dan  mengeksplorasi  sumber  daya  dalam  organisasi untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh  organisasi  tersebut,  baik  sumber  daya  manusia, keuangan,  kelembagaan  dan  lain-lain.  Kapabilitas  organisasi  tidak  dapat  tercipta  hanya  dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya.
Dalam  menentukan  keberhasilan  kapabilitas  organisasi,  perlu  di  perhatikan adalah  fungsi keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sumber  dana,  cara  pengelolaannya,  sehingga  menciptakan  keuangan  yang  sehat  dalam penjalanan aktivitas dari organisasi tersebut.
a) Operasi, memiliki sistem operasi yang baik apakah mau continus (di mana produk diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau bisa juga yang berkaitan dengan operating leverage , terkait dengan bagaimana dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan.
b) Sumber Daya Manusia, memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Sumber  daya  dan  faktor  penting  yang  harus  dimiliki  pemerintah  untuk  menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah: 41
a) Kelembagaan,  pengaturan  kelembagaan  yang  efektif  seperti  memiliki  struktur  organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintah
b) Sumber  Daya  Manusia,  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  disertai  dengan  pembagian pekerjaan  dan  delegasi  yang  jelas,  serta  memiliki  personel  dengan  pengetahuan  yang  baik tentang manajemen bencana. Implementasi Kebijakan
Tersedianya  undang-undang,  kebijakan,  dan  peraturan  sebagai  landasan  pengambilan Keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.
a) Keuangan, memiliki  dukungan  keuangan  yang  memadai  untuk  mendukung  semua aktivitas dalam manajemen bencana.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
b) Teknis, memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin Networks  dengan berbagai stakeholder .
c) Kepemimpinan, memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat Keputusan yang cepat dan tepat.
Dari  berbagai  pendapat  para  ahli  di  atas,  peneliti  akan  menggunakan  teori  kapabilitas organisasi  yang  di  kemukakan  oleh  Kusumasari  dengan  menggunakan  empat  indikator,  yaitu: sumber  daya  manusia,  implementasi  kebijakan,  keuangan  dan  teknis.  Di  mana  dari  6  indikator yang  telah  ditetapkan  Kusumasari,  terdapat  2  indikator  sudah  jelas  keberadaannya  yakni kelembagaan  dan  kepemimpinan.  Kelembagaan  dan  kepemimpinan  dalam  penelitian  ini  telah terwakili  dari  lembaga  yang  diteliti  yakni  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  sementara kepemimpinan  sudah  terwakili  dari  berbagai  berbagai  bidang  yang  ada  di  instansi,  sehingga peneliti hanya menetapkankan 4 indikator sebagai tolak ukur dari kapabilitas.

## METHODS
Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di  lapangan  secara  apa  adanya.  Survey  adalah  penyelidikan  yang  diadakan  untuk  memperoleh fakta-fakta  dari  gejala-gejala  yang ada  dan  mencari  keterangan-keterangan  secara  faktual,  baik tentang  institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.
Kemudian  deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi  dan  orang  secara individual  maupun  kelompok.  Dalam penelitian  kualitatif  metode  yang  biasanya  di  manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Penggunaan  tipe  ini  bertujuan  mengukur  secara  cermat  dengan  menggunakan  metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini  mengenai  Kapabilitas  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Dalam  Pemberdayaan Kelompok  Budidaya  Ikan di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Survey  dibatasi  pada  penelitian  yang datanya dikumpulkan dari informan yang telah ditetapkan

## RESULT AND DISCUSSION

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  menjadi  tonggak  utama  dari  setiap  instansi  dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya. Di mana pada penelitian sumber  daya manusia menjadi tolak ukur pertama untuk  melihat  kapabilitas  dari  Bidang  Perikanan  Budidaya  dalam  memberdayakan  masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Kuantan Singingi.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perikanan  Budidaya  diperoleh  informasi  sebagai berikut: a) p egawai Dinas 8 orang dan PPL 18 orang; b) Memadai; c) Kepala  Dinas,  Bidang  Budidaya
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Perikanan,  Bidang  P2HP,  dan  PPL Perikanan.  d)  Secara garis besar membina kelompok pembudidaya;  e) PPL Perikanan; f) Sudah jelas.
Tanggapan  yang  disampaikan  kepala  Bidang  Perikanan  Budidaya  menjelaskan  bahwa  di bidang  tersebut  terdapat  hanya  terdapat  8  orang  pegawai  negeri  sipil  dan  18  orang  tenaga  PPL yang bertugas membantu  dalam menjalankan semua pekerjaan yang diemban Bidang Perikanan baik  itu  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  dalam  melakukan  penyuluhan  lapangan kepada para pelaku budi daya perikanan. Selain itu dengan sumberdaya yang dimiliki bisa saling bersinergitas  dalam  rangka  membina  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas budi daya perikanan, sehingga dengan sinergitas yang ada bisa menghasilkan ikan budi daya yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugas  kemampuan  pegawai  sudah  memadai  untuk  melakukan pemberdayaan kelompok budi daya ikan. Di mana semua pegawai yang ada baik itu ASN maupun PPL sudah mengetahui dengan jelas tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga semua  pekerjaan  dapat  dikerjakan  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing.  Di  mana  dalam melakukan pemberdayaan ada pegawai yang bertugas melakukan perencanaan secara administrasi dan  ada  pegawai  yang  bertugas  turun  langsung  ke  lapangan  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat petani ikan.
Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  khusus bertanggungjawab  dalam  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  ikan  dimulai dari  Kepala  Dinas, Bidang  Budidaya  Perikanan,  Bidang  P2HP  atau  Pengolahan  Pemasaran  Hasil  Perikanan,  dan tenaga  PPL  perikanan.  Dengan  adanya  2  bidang  yang  menangani  masalah  pemberdayaan masyarakat pembudidaya perikanan ini tentunya memberikan perhatian yang besar dalam bidang perikanan.
Tugas  dan  fungsi  bidang/seksi  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  menangani  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  ikan  sebagian  besar melakukan  pembinaan  pada  kelompok  masyarakat  pembudidaya  perikanan  dalam  usaha  untuk meningkatkan  produksi  perikanan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Di  mana  dengan  adanya perhatian  besar  terhadap  bidang  perikanan  ini  tentunya  ada  target  yang  hendak  dicapai  yakni menjadikan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  sebagai  sentra  perikanan  di  Provinsi  Riau,  sehingga kebutuhan ikan di masyarakat bisa terpenuhi dari lokal.
Sementara  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pembenihan  Bidang Perikanan Budidaya diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:
a. Pegawai pada Dinas Perikanan terdiri dari PNS 8 orang, Penyuluh PNS 5 orang, dan Pegawai Non PNS 58 orang .
b. Pemberdayaan  kelompok  budi  daya  ikan  dimulai  dari  Kepala  Dinas,  Bidang  Perikanan Budidaya didukung seksi-seksi dibawahnya .
c. Penyuluh perikanan lapangan dan pegawai pada Bidang Perikanan Budidaya.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  Dinas  Perikanan dan  Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki tenaga penyuluh di lapangan yang berjumlah 9 orang dengan komposisi 7 orang PNS dan 2 orang honorer. Jumlah ini tidak mencukupi untuk ditetapkan pada masing- masing kecamatan, sehingga ada beberapa tenaga penyuluh bertugas pada 2 wilayah kecamatan, sehingga kurang efektif dalam memberikan penyuluhan ke lapangan. Dalam menjalankan  tugasnya  terdapat  pembagian  tugas  antara  tenaga  penyuluh  yang  memberikan
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
penyuluhan  di  lapangan  dan  memonitoring  petani  perikanan,  sementara  pegawai  di  Kantor menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan serta menyusun program kerja yang diperlukan tenaga  penyuluh.  Adanya  konsistensi  pelaksanaan  program  kerja  pengembangan  sistem penyuluhan perikanan, sehingga setiap tahunnya terdapat berbagai program yang hampir sama dan saling mendukung program kerja tahun sebelumnya. Kemudian terdapat pembangunan fisik dan non fisik yang dilaksanakan dalam mengembangkan sistem penyuluhan perikanan di lapangan.
Begitu juga dengan hasil tanggapan yang disampaikan Kepala  Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di bawah ini:
a) Sebanyak  8  orang  Pegawai  pada  Dinas  Perikanan  yang  menangani  masalah  pemberdayaan kelompok budi daya perikanan yakni Bidang P2HP, (Pengolahan  Pemasaran Hasil  Perikanan)  dan bidang  Perikanan Budidaya;  b)  Sesuai  dengan  SOP  dan  berkemampuan  untuk  melaksanakan tugasnya;  c) Bagian  yang  menangani  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  yaitu  Bidang P2HP dan Bidang Perikanan Budidaya;  d)  Pemberdayaan  kelompok,  penyuluhan  teknis  perikanan  ke  KLP,  bantuan pembiayaan kelompok atau kelembagaan; e) Seksi  Penyuluhan  yang  terlibat  langsung  dalam  pemberdayaan  kelompok ikan di lapangan; f) Sudah yaitu di Seksi Penyuluhan Bidang P2HP .
Tanggapan  mengenai  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Dinas  Perikanan  terutama  pada bidang  budi  daya  perikanan  terdapat  sebanyak  8  orang  Pegawai  pada  Dinas  Perikanan  yang menangani  masalah  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  perikanan  yakni  Bidang  P2HP (Pengolahan  Pemasaran  Hasil  Perikanan)  dan  Bidang  Perikanan  Budidaya.  Seluruhnya  bekerja sesuai  dengan  SOP  dan  berkemampuan  untuk  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  dengan melaksanakan SOP dan kemampuan yang dimiliki mampu memberikan kontribusi yang besar bagi instansi terutama dalam melakukan pemberdayaan kelompok budi daya perikanan.
Dalam  melakukan  pemberdayaan  terhadap  kelompok  masyarakat khususnya  budi  daya perikanan terdapat bagian tertentu yang ditugasikan untuk menangani  pemberdayaan  kelompok budi  daya  yaitu  Bidang  P2HP  dan  Bidang  Perikanan  Budidaya.  Dengan  demikian  dalam melakukan  pemberdayaan  budi daya  perikanan  terdapat  2  bidang  yang  saling  bahu  membahu dalam menjalankan berbagai program budi daya perikanan.
Pemberdayaan kelompok budi daya perikanan dilakukan dengan memberikan penyuluhan teknis  perikanan  ke  KLP,  bantuan  pembiayaan  kelompok  atau  kelembagaan.  Di  mana  pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat atau kelompok budi daya perikanan adalah Seksi Penyuluhan yang terlibat langsung dalam pemberdayaan kelompok ikan di lapangan.
Berdasarkan  hasil  tanggapan  yang  disampaikan  pada  penelitian  indikator  sumber  daya manusia  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  sudah memiliki  sumber  daya  manusia  dalam  berbagai  kategori  atau  status  yakni  PNS,  Non  PNS,  dan PPL.  Di  mana  semua  pegawai  yang  ada  berkerja  pada  bidang  masing-masing  dan  sesuai  dengan kemampuannya.
Di  mana  dalam  melakukan  pemberdayaan  kepada  kelompok  budi  daya  perikanan ditangani  atau  berada  pada  kewenangan  Bidang  Perikanan  Budidaya dan  Bidang  Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan. Untuk melaksanakan pemberdayaan banyak kegiatan yang dilakukan baik  itu  dalam  meningkatkan kemampuan  pegawai  maupun  memberdayakan  masyarakat  petani perikanan.
Dengan demikian dari tanggapan pada sumber daya manusia ini, secara garis besar Dinas Perikanan sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Tetapi dengan besarnya potensi perikanan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi rasanya jumlah pegawai yang belum memadai.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Di mana kekurangan pegawai  ini  terletak  dari  jumlah  pegawai  PPL  yang  masih  sedikit,  di  mana dalam  memberikan  penyuluhan  di  lapangan  terdapat  beberapa  pegawai  yang  menangani 2 kecamatan  yang  seharusnya  dengan  potensi  perikanan  ini  setiap  kecamatan minimal  memiliki  1 tenaga penyuluh perikanan.
Sementara dari tanggapan yang disampaikan masyarakat petani budi daya perikanan yang merupakan  Ketua  Kelompok  Budidaya  Perikanan  Benai  yang  telah  mendapat  pembinaan mengatakan sebagai berikut: a) 10 kelompok; b) Setiap kelompok menerima asuransi, bibit,dan pellet; c) Pembinaan dalam bentuk pelatihan dan perawatan ikan .
Dari tanggapan yang diberikan masyarakat ini secara umum memberikan gambaran bahwa masyarakat  sudah  menerima  pemberdayaan  dari  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kuantan  Singingi melalui  beberapa  program  yakni  adanya  bantuan  asuransi  perikanan,  bantuan  bibit,  dan  pelet, serat peralatan atau mesin pengolahan pakan ikan. Sementara untuk meningkatkan kemampuan dalam  bidang  keahlian  diberikan  pelatihan-pelatihan  bidang  perikanan,  sehingga  semua  petani perikanan yang diberikan pelatihan bisa meningkatkan mutu budi daya perikanan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  telah  memberikan  diklat  dengan  cara  budidaya ikan  yang  baik  (CBIB)  dan  diklat  cara  pembenihan  ikan  yang  baik  (BPIB).  Hasil  ini menggambarkan  bahwa  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  telah  melakukan  dan memberikan  bantuan  kepada  petani  ikan  dengan  cara  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan berupa cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).
Kemudian  Dinas  Perikanan  membuka  jaringan  pemasaran  hasil  produksi  dengan memotivasi berdirinya koperasi perikanan yang bergerak di bidang pemasaran hasil perikanan dan memberikan bantuan pengolahan pakan dan rekomendasi modal usaha berupa izin usaha bidang perikanan.  Hal  ini  tentunya  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  lebih  mudah  lagi dalam memasarkan produk budi daya perikanan berupa hasil panen ikan, kemudian memudahkan dalam  mendapatkan  pakan  yang  bisa  diolah  sendiri,  serta  adanya  perizinan  yang  membuka peluang bagi masyarakat budi daya perikanan untuk mendapatkan pinjaman modal dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
Hasil  pengamatan  lapangan  yang  penulis  lakukan  terlihat  bahwa  Dinas  Perikanan  dan Ketahanan  Pangan  telah  melakukan  berbagai  cara  untuk  pemerataan  hasil  produksi  budidaya perikanan  dengan  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  petani  serta  memberikan kesempatan kepada petani untuk  membuat kelompok tani. Selain itu ada juga bantuan-bantuan yang  bersifat  materi  seperti  adanya  bantuan  bibit  ikan  dan  pakan  ikan,  serta  alat  atau  mesin pengolahan pakan  ikan.  Kemudian  agar  masyarakat  pembudidaya  perikanan  tidak  mengalami kerugian  atas  usaha  yang  dijalani,  maka  pemerintah  melalui  Dinas  Perikanan  telah memberikan asuransi  perikanan  pada  masing-masing  kelompok  budi  daya  perikanan  yang  sudah  terdaftar  di Dinas Perikanan.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  pada  segi  sumber  daya  manusia  kapabilitas  Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi sudah memadai, sehingga diharapkan dengan kapabilitas bidang  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  mampu  memberikan  dan  menghasilkan  budi  daya perikanan yang berkualitas.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari kebijakan  yang sudah ditetapkan. Di mana  pada  penelitian  kebijakan  yang  diteliti  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembudidaya  perikanan.  Dengan  adanya  kebijakan  ini  diharapkan  memberi  dampak  bagi masyarakat  terutama  masyarakat  pembudidaya  perikanan  baik  itu  dalam  usaha  meningkatkan jumlah petani, jumlah produksi, dan kualitas dari perikanan.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Perikanan  Budidaya  diperoleh  informasi  sebagai berikut: a) Perbup No. 33 Tahun 2016; b) Selalu  melakukan  pendampingan  kelompok  melalui PPL,  memberikan bantuan  kepada  kelompok;  c)  Melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Riau  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan;  d)  Melaksanakan pelatihan terhadap SDM sesuai degan profesinya .
Dinas  Perikanan  melaksanakan  kebijakan  dilandasi  dari  peraturan  dan  ketentuan  yang sudah  dilimpahkan  kewenangannya  melalui  tugas  dan  fungsi  yang ditetapkan  oleh  Bupati.  Di mana  salah  satu  tugas  yang  ditetapkan  untuk  dilaksanakan  dan  merupakan  kebijakan  adalah memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat  pembudidaya  perikanan  serta  melakukan koordinasi dengan instansi bidang perikanan di tingkat Provinsi dan Kementerian.
Dinas  Perikanan  dalam  menjalankan  kewenangannya  di  bidang  budi  daya  perikanan mengacu pada Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Di mana salah satu bentuk tugas yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan selalu melakukan  pendampingan kelompok  melalui  PPL  atau  tenaga  penyuluh  perikanan,  memberikan berbagai jenis bantuan kepada kelompok baik berupa materi maupun dalam bentuk peningkatan kemampuan.
Untuk  melaksanakan  kewenangan  di  bidang  perikanan  Dinas  Perikanan  Kabupaten Kuantan  Singingi  selalu  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Provinsi Riau  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  kebijakan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  pembudidaya  perikanan.  Untuk  itu  setiap pegawai diberikan berbagai macam pelatihan berupa peningkatan kompetensi SDM sesuai degan profesinya.
Sementara  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pembenihan  Bidang Perikanan Budidaya  diperoleh  beberapa  informasi  sebagai  berikut:  a)  Perbup  No.  33Tahun  2016  tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi; b) Membuat  dan  melaksanakan  program  pengembangan sistem  penyuluhan perikanan,  pengembangan  budi  daya  perikanan;  c)  Melaksanakan  koordinasi dengan instansi lain seperti kementerian kelautan dan perikanan RI; d) Mengoptimalkan potensi sumber daya pegawai (SDM penyuluh dan pegawai di Dinas).
Pemberdayaan  masyarakat  dilaksanakan  Dinas  Perikanan  berlandaskan  pada  ketentuan- ketentuan yang sudah ditetapkan terutama berasal dari peraturan bupati tentang tugas dan fungsi dinas.  Di  mana  dengan  adanya  tugas  tersebut  Dinas  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  dan melaksanakan program pengembangan sistem penyuluh perikanan dan pengembangan budi daya perikanan  dalam  usaha  untuk  memberdayakan  masyarakat  budi  daya  perikanan  di  Kabupaten Kuantan Singingi.
Kemudian dengan tugas dan fungsi tersebut dalam usaha untuk memberdayakan budi daya perikanan  dibutuhkan  koordinasi  dengan  instansi-  instansi  vertikal  yakni  dari  tingkat  provinsi sampai kepada kementerian kelautan  dan perikanan. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
antar instansi akan memberi dampak baik bagi pemberdayaan pembudidaya perikanan, sehingga masyarakat  pembudidaya  dapat  melakukan  budi  daya  dengan  maksimal  dan  memberikan  hasil yang baik.
Begitu juga dengan hasil tanggapan yang disampaikan Kepala  Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di bawah ini: a) Perbup No. 33Tahun 2016; b) Melaksanakan  program pengembangan  budi  daya  perikanan  dan  program sistem  penyuluhan  perikanan;  c)  Koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi dan KKP RI; d) Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.
Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah menetapkan jenis-jenis  ikan  yang  akan  dibudidayakan  oleh  petani  dan  memiliki  nila  jual  tinggi  serta  sesuai dengan kondisi alam di Kuantan Singingi. Jenis tempat budidaya perikanan yang ideal yakni berada di  Desa  Seberang  Taluk  (Kawasan  Minapolitan).  Sarananya  pembentukan  kelompok-kelompok pembudidaya, bantuan mesin pakan, dan perbaikan saluran irigasi dan jembatan produksi.
Selain  menetapkan  lokasi  budidaya  yang  ideal,  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan juga  memberikan  bantuan  sarana  prasarana  pendukung  bagi  para  petani  ikan  seperti membentukkan  kelompok  tani  agar  mudah  melakukan  penataan  dan  memberikan  bantuan, memberikan bantuan mesin pembuatan pakan, jembatan produksi, dan sebagainya.
Pernyataan yang diberikan di atas terlihat bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan perencanaan program kerja pada Bidang Perikanan Budidaya,  sehingga  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  arah  dari  kegiatan  atau  program bisa  lebih  jelas  dan  terukur.  Di  mana  rencana  yang  paling  strategi  ditetapkan  adalah  dengan melakukan pengembangan terhadap sentra-sentra budi daya perikanan yang kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama mencari solusi pemasaran atas hasil usaha budi daya perikanan yang telah dijalankan.  Dengan  demikian  perencanaan pemberdayaan  kelompok  budi  daya  perikanan  tidak hanya sebatas hulunya saja tetapi direncanakan sampai ke hilir yakni pasar dari produksi budi daya perikanan yang dihasilkan.
Pelaksanaan pengembangan melakukan sosialisasi kepada pembudidaya tentang cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Membuka lahan-lahan budidaya bahkan lahan bekas tambang emas untuk memperluas lahan budidaya perikanan .
Jelaslah bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melaksanakan program kerja sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan.  Namun  demikian  tidak  semua  rencana  yang  telah dibuat  bisa  dilaksanakan  karena terbatasnya waktu dan anggaran yang tersedia.
Jenis  ikan  yang  dibudidayakan  petani  ikan  di  Kabupaten  Kuantan Singingi yakni ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan mas dan ikan bawal . Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  Dinas  Perikanan  dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan jenis-jenis ikan yang akan dibudidayakan oleh petani dan memiliki nila jual tinggi serta sesuai dengan kondisi alam di Kuantan Singingi. Di mana  jenis-jenis  ikan  yang  berpotensi  untuk  dibudidayakan  di  Kabupaten  Singingi  adalah  ikan lele, ikan patin, ikan nilai, ikan mas, dan ikan bawal. Keseluruhan jenis ikan ini sangat berpotensi untuk  dikembangkan  dan  dibudidayakan,  sehingga  saat  ini  sebagian  besar  kelompok  perikanan sudah  banyak  membudidayakan  ikan  lele  dan  ikan  patin  serta  ikan  nila  sebagai  jenis  ikan  yang dibudidayakannya.
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Jenis  tempat  budidaya  perikanan  yang  ideal  yakn  berada  di  Desa  Seberang  Taluk  (Kawasan Minapolitan).  Sarananya  pembentukan  kelompok-kelompok  pembudidaya,  bantuan  mesin  pakan,  dan perbaikan saluran irigasi dan jembatan produksi .
Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah menetapkan jenis  tempat  atau  lokasi  yang  ideal  dalam  membudidayakan  ikan.  Selain  menetapkan  lokasi budidaya yang ideal, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  juga  memberikan  bantuan  sarana prasarana  pendukung  bagi  para  petani ikan  seperti  membentukan  kelompok  tani  agar  mudah melakukan  penataan  dan  memberikan  bantuan,  memberikan  bantuan  mesin  pembuatan  pakan, jembatan produksi, dan sebagainya.
Seringkali kelompok tani tidak berjalan sesuai dengan harapan, sehingga sebagian dari anggota tidak aktif lagi.
Pengamatan  yang  penulis  lakukan  terlihat  banyak  kelompok  tani  yang  ada  di  Kabupaten Kuantan Singingi  yang sudah memiliki akta pendirian kelompok dan tidak sedikit pula kelompok tani yang telah dibentuk tidak lagi aktif dalam melaksanakan budidaya perikanan karena berbagai persoalan seperti kekurangan modal, lahan yang sudah dijual, atau anggota kelompok yang sudah tidak lagi kompak.
Wawancara langsung memberikan, serta hasil observasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  sudah  melaksanakan program  kerja  yang  sesuai  dengan  rencana  ditetapkan  Walaupun  demikian,  masih  terdapat beberapa  kekurangan  dalam  pelaksanaannya  terutama  pada  melakukan  penataan  kelompok  tani dan memberdayakan kelompok tani ikan agar aktif dalam aktivitas  budidaya perikanan.
“ Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  telah  memberikan  diklat  dengan  cara  budidaya  ikan yang baik (CBIB) dan diklat cara pembenihan ikan yang baik (BPIB) .
Hasil ini menggambarkan bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan telah melakukan dan memberikan bantuan kepada petani ikan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan berupa cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).
Membuka jaringan pemasaran hasil produksi dengan memotivasi berdirinya koperasi perikanan yang bergerak di bidang pemasaran hasil  perikanan dan membeirkan bantuan berupa kendaraan roda dua dan roda 3 bagi pedagang ikan .
Hasil  pengamatan  lapangan  yang  penulis  lakukan  terlihat  bahwa  Dinas  Perikanan  dan Ketahanan  Pangan  telah  melakukan  berbagai  cara  untuk  pemerataan  hasil  produksi  budidaya perikanan  dengan  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  petani  serta  memberikan kesempatan kepada petani untuk membuat kelompok tani.
Berdasarkan  data  dan  uraian  tersebut,  diketahui  bahwa  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam  melaksanakan program kerja kurang terlaksana. Hasil ini  dikarenakan  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  masih  kesulitan  menjalin  kerjasama untuk  memasarkan  hasil  produksi  ikan  dikarenakan  belum  terdata  dengan  jelas  hasil  produksi ikan yang dihasilkan petani setiap bulannya.
“ Saran  yang  sering  disampaikan  petani  ikan  yakni  petani  berharap  pegawai  Dinas  supaya  sering memonitoring usaha budidaya  terutama para penyuluh perikanan/PPL sebagai ujung tombak dinas ”.
Saran yang diberikan petani ikan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam memberdayakan petani pembudidaya perikanan perlu ditindak lanjuti untuk mendapatkan hasil
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
produksi  ikan  yang  baik  secara  kualitas  maupun  kuatitas,  sehingga  kebutuhan  akan  ikan  dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani.
“ Penyuluh  perikanan  diharuskan  membuat  dan  memberikan  laporan  bulanan/tahunan  tentang perkembangan produksi perikanan di wilayah kerja mereka masing-masing”
Hasil  yang  diperoleh  dari  wawancara  serta  observasi  lapangan,  terlihat  jelas  bahwa pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam  Bidang  Perikanan  Budidaya  sudah  terlaksana. Dimana  Dinas  telah  menerima  saran  atau masukan  dari  para  petani  mengenai  kelebihan  dan  kekurangan  atas  pelaksanaan  program  kerja yang  telah  dilaksanakan  dan  melakukan  analisa  atas  masukan  yang  diberikan  untuk  dicari solusinya demi perbaikan program kerja.
Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Kuantan  Singingi  dalam  rangka  pemanfaatan  dan pengembangan  potensi  daerah  sesuai  dengan  sumberdaya  alam  yang  dimiliki  adalah  dengan mengusulkan  Kuantan  Singigni  sebagai  salah  satu  kawasan  pengembangan  Minapolitan. Komitmen  tersebut  juga  sejalan  dengan  pada  visi  pemerintah  daerah,  antara  lain  dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi di sektor perikanan air tawar yang berwawasan lingkungan, diversifikasi usaha budidaya, dan peningkatan kualitas hasil produksi sehingga dapat memberikan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi di pasar.
Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi sejak lama memang telah dirintis dan  diarahkan  pada  sektor  perikanan,  yaitu  melalui  penetapan  Kabupaten  Kuantan  Singingi sebagai kawasan sentra produksi perikanan air tawar di Provinsi Riau yang mana tercatat bahwa sampai dengan tahun 2019, perkembangan sektor perikanan terutama budidaya perikanan cukup meningkat baik kuantitas maupun kualitas serta jumlah petani yang menggeluti bidang perikanan di Kuantan Singingi.
Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menjadi  sentra  dalam  pengembangan komoditas  perikanan  terutama  patin  di  Indonesia.  Sektor  ini  merupakan  salah  satu  sektor unggulan  di  mana  berdasarkan  indikator  makro  pembangunan  tahun  2014-2019,  sektor  ini diharapkan  dapat  tumbuh  dan memberikan  kontribusi  yang  besar  terutama  dalam  mendukung kebijakan  yang  terkait  dengan  penyediaan  kesempatan  kerja,  pengentasan  kemiskinan  maupun kontribusinya terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.
Pengamatan  yang  penulis  lakukan  terlihat  banyak  kelompok  tani  yang  ada  di  Kabupaten Kuantan Singingi  yang sudah memiliki akta pendirian kelompok dan tidak sedikit pula kelompok tani yang telah dibentuk tidak lagi aktif dalam melaksanakan budidaya perikanan karena berbagai persoalan seperti kekurangan modal, lahan yang sudah dijual, atau anggota kelompok yang sudah tidak lagi kompak.
Sementara dari tanggapan yang disampaikan masyarakat petani budi daya perikanan yang merupakan Kelompok Budidaya Perikanan yang telah mendapat pembinaan mengatakan sebagai berikut:
Semua  kelompok  yang  ada  sudah  memiliki  badan  hukum  minimal  disetujui oleh  Camat  dan  ada yang sudah memiliki akta notaris kelompok .
Berdasarkan  tanggapan  yang  telah  disampaikan  para  informan  dan  pengamatan  yang ada  di  lapangan  jelas  bahwa  secara  implementasi  kebijakan  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan SOP yang ada, sehingga pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan. Sementara dari segi petani budi daya perikanan sudah ada yang memiliki
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
badan  hukum  atas  kelompok-kelompok  budi  daya  yang  didirikan  masyarakat.  Dengan  demikian jelas  bahwa  secara  implementasi  kebijakan  tidak  lagi  menjadi  permasalahan,  sehingga  menjadi kekuatan bagi Dinas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

## CONCLUSION
1. Kapabilitas  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam pemberdayaan kelompok budi daya ikan sudah dijalankan dengan sumberdaya manusia yang dimiliki,  kebijakan  yang  ada,  alokasi  anggaran  yang  sudah  ditetapkan,  dan  adanya  teknis pemberdayaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Dampak  dari  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  perikanan  yang  telah  dilakukan  Dinas Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  mampu  meningkatkan  hasil produksi  ikan dan pendapatan petani budi daya perikanan.
3. Dalam  Kapabilitas  Dinas  Perikanan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Kuantan  Singingi dalam  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  ikan  terdapat  beberapa  kendala  berupa  masih kurangnya jumlah SDM yang dimiliki dan terbatasnya anggaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program bidang perikanan budi daya.
4. Problem  solving  dalam  pemberdayaan  kelompok  budi  daya  ikan  dapat  dilakukan  melalui membentuk  kemitraan  usaha  budi  daya  perikanan.  Memberikan  kemudahan  akses  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  informasi  bagi  kelompok  budi  daya  perikanan.  Kemudian membentuk  kelembagaan  perikanan  yang  bisa  dilakukan  melalui  Badan  Usaha  Milik Daerah  sebagai

## REFERENCES

## A. Book
Amir,  M  Taufik.  2011. Manajemen  Strategi. Jakarta:  Rajagrafindo  Persada.  Arikunto,  Suharsimi 2016. Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta.
Fahrudin,  Adi.  2012. Pemberdayaan,  Partisipasi  dan  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat .  Bandung: Humaniora.
Hasan,  Engking  Soewarman.  2002. Strategi  Menciptakan  Manusia  Yang  Bersumber  Daya  Unggul . Bandung: Pustaka Rosda Karya.
Hurairah , Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan . Bandung: Humaniora.
Irzal Effendi dan Mulyadi. 2012. Budidaya Perikanan . Jakarta: UT.
Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal . Yogyakarta: Gava Media.
Misdyanti dan Kartasapoetra. 1993. Fungsi Pemerintah  Daerah  dalam Pembuatan Peraturan Daerah . Jakarta: Bumi Aksara.
Moenir, H.A.S. 1996. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexi J 2014. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Mubyarto . 1994. Pengantar Ekonomi Pertanian . Jakarta: LP3ES. .
Munaf,  Yusri.  2016. Hukum  Administrasi  Negara .  Pekanbaru:  Marpoyan  Tujuh.  Ndraha, Taliziduhu.  2011. Kybernology  Jilid  1  dan  2  (Ilmu  Pemerintahan  Baru) .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Sule,  Ernie  Tisnawati  dan  Kurniawan  Saefullah.  2008. Pengantar  Manajemen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Supriyanto,  Budi.  2009. Manajemen  Pemerintah:  Plus  Dua  Belas  Langkah  Strategis. Jakarta:  Media Brilian.
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Organisasi Publik . Bandug: Refika Aditama.
Syafiie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Bumi Aksara.
Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung : Rineka Cipta.
Tahir,  Arifin.  2011. Kebijakan  Publik  dan  Transparasi  Penyelengaraan  Pemerintah  Daerah .  Jakarta  : Pustaka Indonesia Press.
Teguh,  Ambar.  2011. Memahami  Good  Governance  Dalam  Perspektif  Sumber  Daya  Manusia . Yogyakarta : Gava Media
Widodo,  Joko.  2008. Good  Governance : Telaah  Dan  Dimensi  Akuntabilitas Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah . Surabaya  : Instan Cendikia.

## B. Journal
Desy  Ulandari,  Iman  Surya,  Budiman.  2019.  Peran  Dinas  Perikanan,  Ketahanan  Pangan,  Dan Pertanian  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  Di  Kota  Bontang. eJournal  Ilmu Pemerintahan, 2019,  7  (1):  323-336  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Mulawarman.
Hertria  Maharani  Putri,  Asnawi  dan  Yayan  Hikmayani.  2010.  Pemanfaatan  Lahan  Pekarangan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat  Melalui  Usaha  Budidaya  Lele (Studi Kasus di Desa  Salamredjo Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, DIY). J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.2, 2010
Mohammed Aladalah, Yen Cheung and Vincent Lee Faculty of Information Technology, Clayton, Monash University, Melbourne, Australia. 2015. Enabling Citizen Participation in Gov 2.0: An Empowerment Perspective. Electronic Journal of e ‐ Government Volume 13 Issue 2 2015 .
Neal D. Buckwalter Grand Valley State University. 2014. The Potential for Public empowerment through Government-Organized Participation. Public Administration Review , Vol. 74, Iss. 5, pp. 573–584. © 2014. The Authors. Public Administration Review published by Wiley Periodicals, Inc. On behalf of The American Society for Public Administration
Sholihin  Ali,  Muhammad  Idris,  Anwar  Parawangi.  2017.  Peranan  Dinas  Pertanian  Dalam Pemberdayaan  Kelompok  Tani  Di  Kecamatan  Manuju  Kabupaten  Gowa. Jurnal  Otoritas Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Muhammadiyah Makassar.
Yutaro  Sakai,  Nobuyuki  Yagi,  Ussif  Rashid  Sumaila.  2019.  Fishery  subsidies:  the  interaction between science and policy. Fisheries Science (2019) 85:439– 447
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Zulfiani,  A.  Gau  Kadir,  dan  Nurlinah.  2012.  Analisis  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  di  Kecamatan  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar. Government:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Volume  5,  Nomor  2,  Juli  2012  (65-74).  Universitas Hasanuddin.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  &  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.  (2021,  January).  Management  of  Market Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original  Revenue  of  Rokan  Hilir Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  &  Nurman,  N.  (2020).  Analisis  Framing"  Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A  Framing  Analysis  of"  Islam  Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F.,  Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).  Konstruksi  Realitas  Pada Pesan  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  di  Riau  Pos. ETTISAL:  Journal  of Communication , 5 (1).
Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers  in  Riau  (Study  in  Regional  Head  Election  2017). Budapest  International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau. Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 6 (02), 207-222.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and  Social
Volume 6 Nomor 2 Oktober 2020
Science,  InCEESS  2020,  17-18  July,  Bekasi,  Indonesia (p.  282).  European  Alliance  for Innovation.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).