## Studi Fenomenologi untuk Menemukan Makna Retribusi Daerah Bagi Pedagang Kaki Lima
Penulis: Fitri Eviani 1 Wahyu Junaedi 2

## Afiliasi:
STIE MADANI 1.2
Korespondensi: wahyujunaedi@stiema dani.ac.id
Histori Naskah: Submit: 17-09-2023 Accepted: 11-10-2023 Published: 01-11-2023
Abstrak : Balikpapan memiliki preferensi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar  dan berlangsung cukup  lama  di  beberapa lokasi  salah  satunya  di Pasar  Klandasan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Wilayah  III  Pasar  Klandasan  Balikpapan  saat  ini  ada sebanyak  600  pedagang  serta  40-50  pedagang  kaki  lima  binaan  di  Pasar Klandasan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum setiap harinya. Retribusi daerah yang dibayarkan setiap harinya kepada pemerintah daerah selain  mendatangkan  keuntungan  bagi  pemerintah  daerah  juga  akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima sendiri. Namun, hal ini mendapatkan kendala karena adanya berbagai penafsiran dari PKL dalam hal pembayaran retribusi.Pada  pemaknaan  sebagai  pemasukan  daerah,  PKL  memahami bahwa retribusi yang mereka bayarkan ini akan menjadi pemasukan daerah yang nantinya digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL.
Kata  kunci :  Fenomenologi  Trasendental;  Intensifikasi  Pajak;  Makna Retribusi Daerah; Pedagang Kaki Lima; Penafsiran Retribusi Daerah.

## Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan  Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum struktur dan besarnya tarif retribusi dibagi berdasarkan kelas pasar dan jenis tempatnya. Untuk Pedagang sendiri terbagi menjadi kelas A,B,C dengan jenis tempat kios, petak/los, pelataran/dasaran yang tarifnya akan disesuaikan berdasarkan ukuran  tiap  tempatnya.  Lalu  untuk  Pedagang  kaki  lima  (PKL)  sendiri  yang  termasuk  dalam  kelas  D diwajibkan membayar retribusi dengan tarif sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per hari. Retribusi ini akan dipungut setiap hari senin sampai minggu oleh petugas di masing-masing UPT wilayah pasar.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Wilayah  III  Pasar  Klandasan Balikpapan saat ini ada sebanyak 600 pedagang serta 40-50 PKL binaan di Pasar Klandasan yang jumlahnya fluktuatif setiap harinya. Retribusi daerah yang dibayarkan setiap harinya kepada pemerintah daerah selain mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah juga akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima sendiri. Namun, hal ini mendapatkan kendala karena adanya berbagai penafsiran dari PKL dalam hal pembayaran retribusi.  Bagaimana  sebenarnya  pemahaman  retribusi  daerah  bagi  PKL  tersebut  mengingat  UMKM khususnya  PKL  merupakan  suatu  usaha  yang  identik  dengan  kesederhanaan  dan  keterbatasan  baik mengenai  pengetahuannya  tentang  retribusi  daerah,  tingkat  pendidikan,  kebijakan  pemerintah  ataupun dalam  membuat  laporan  keuangan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  interpretasi  yang  salah  tentang  retribusi daerah  serta  implikasinya  bagi  pembangunan  daerah.  Pasar  Klandasan  dipilih  menjadi  objek  penelitian karena pasalnya pasar tersebut merupakan salah satu tempat yang nilai historisnya cukup banyak selama keberadaannya di Kota Balikpapan. Lebih tepatnya awal mula pasar ini digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan titik berkumpul para penjajah dan pribumi sejak zaman penjajahan.
Peneliti  terdahulu  telah  membahas  tentang  bagaimana  persepsi  PKL  terhadap  retribusi  daerah,  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sugiono  et  al.  (2015)  yang  menggunakan  informan  PKL  Kawasan  Sae Salera  Pamekasan  dimana  menghasilkan  makna  retribusi  pajak  dan  retribusi  sebagai  alat  menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu, serta sarana berbagi dengan sesama. Penelitian lain yang dilakukan oleh  Salim (2018) dapat memberikan informasi bahwa selama pelayanan yang dilakukan oleh petugas retribusi baik dan ramah, maka menurut persepsi PKL retribusi tidak menjadi persoalan.  Handja  (2020)  juga  melakukan  penelitian  makna  retribusi  kepada  pedagang  pasar  dan menghasilkan  temuan  makna  bahwa  retribusi  sebagai  “Budaya  Pedagang  Pasar”.  Di  antara  penelitian terdahulu  tersebut  belum  ada  yang  menggunakan  informan  PKL  yang  menempati  lokasi  pejalan  kaki sebagai  tempat  berjualannya.  Penelitian  ini  dilakukan  kepada  informan  PKL  yang  berjualan  di  Pasar Klandasan  Balikpapan  dimana  mereka  menggunakan  tempat  pejalan  kaki  sebagai  tempat  berjualan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan makna lain yang dipersepsikan oleh PKL tentang retribusi daerah bagi mereka yang mengalih fungsikan tempat pejalan kaki sebagai tempat berjualan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebenarnya para pedagang kaki lima ini memaknai retribusi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang  berhubungan  dengan  PKL  serta  menambah  wawasan  keilmuan  bagi  pedagang  kaki  lima  tentang retribusi daerah.

## Studi Literatur

## Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi  adalah  pembayaran  wajib  dari  penduduk  kepada  Negara  karena  adanya  jasa  tertentu  yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan secara langsung, yaitu  hanya  yang membayar  retribusi  yang  menikmati  balas  jasa  dari  Negara  (Siahaan,  2016).  Undang- undang  Nomor  28  tahun  2009  menjelaskan  bahwa  objek  retribusi  adalah  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan perizinan tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah yang  selanjutnya  disebut  dengan  retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi seperti pajak yang memiliki peran penting bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama (Amin, 2023).
Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis- jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu  tersebut  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  golongan,  yaitu  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan  perizinan tertentu. Namun dalam penelitian ini peneliti berfokus pada retribusi daerah jasa umum yang dikenakan kepada pedagang kaki lima yang besaran tarif/hari sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

## Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pedagang  kaki  lima  adalah  bagian  dari  sektor  informal  kota  yang  melaukan  kegiatan  perniagaan  diluar kendali  pemerintah,  karena  tidak  terdaftar.  Pedagang  kaki  lima  merupakan  pedagang  atau  orang  yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan (Zuwardi, 2020).
Pedagang  kaki  lima  merupakan  pedagang  atau  orang  yang  melakukan  kegiatan  atau  usaha  kecil  tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Pedagang Kaki Lima, yang  selanjutnya  disingkat  PKL,  adalah  pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas  umum,  lahan  dan  bangunan  milik  pemerintah  dan/atau  swasta  yang  bersifat  sementara/tidak menetap (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).
Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  Pedagang  kaki  lima  adalah  mereka  yang  melakukan  kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang  mudah  dipindahkan,  dibongkar  pasang  dan  mempergunakan  lahan  fasilitas  umum  sebagai  tempat usaha.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi trasendental Husserl  (1859-1938)  karena  langkah  analisisnya  yang  lebih  sistematis,  dan  fokus  pada  data  empiris (kesadaran  informan).  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling (sampling purposeful), yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kelompok yang dapat memberikan informasi terbaik tentang permasaah riset yang sedang dipelajari (Creswell, 2015).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 informan utama dan 4 informan pendukung. Berikut daftar informan utama dalam penelitian ini :
No Inisial Informan Usia Lama Berjualan Pendidikan Terakhir Keterangan 1 Bapak S 60 Tahun 5 Tahun SLTA Pedagang  sembako  dan  makanan ringan  ini  sudah  berjualan  lebih dari  5  tahun  di  kawasan  Pasar Klandasan. 2 Ibu A 25 Tahun 5 Tahun SMK Menjadi  PKL  di  kawasan  Pasar Klandasan  selama  5  tahun.  Ibu  A saat ini melanjutkan usaha orangtuanya yang sudah berjualan selama lebih dari 20 tahun. 3 Ibu T 50 Tahun 35 Tahun Tidak Bersekolah Ibu T membuka usaha lalapan dan es  campur  di  pasar  Klandasan selama lebih dari 35 tahun. Usaha Ibu T berlokasi di deretan pinggir pantai Pasar Klandasan.
4 Ibu D 39 Tahun 5 Tahun SMA PKL  yang  telah  berjualan  nasi campur  selama  lebih  dari  5  tahun ini meneruskan usaha milik orangtuanya  yang  telah  berjualan sebelumnya  selama  lebih  dari  10 tahun. 5 Bapak A 42 Tahun 5 Tahun SMA Pak  A  telah  berjualan  di  Pasar Klandasan selama 5 tahun, dibantu oleh  istrinya  Pak  A  berjualan dengan menggunakan gerobak dan mulai berjualan pada pagi hari. 6 Bapak J 34 Tahun 10 Tahun SMA PKL  yang  berjualan  lalapan  ini memulai jualannya pada pagi hari. Dibantu 3 orang pekerjanya Pak J telah berjualan di Pasar Klandasan sudah lebih dari 10 tahun. 7 Ibu S 43 Tahun 20 Tahun Tidak Bersekolah Pedagang lalapan dan bakso  yang berlokasi di belakang Pasar Klandasan  ini  sudah  berjualan lebih dari 20 tahun. 8 Ibu U 27 Tahun 5 Tahun SMA PKL  yang  berjualan  lalapan  di Pasar  Klandasan  selama  5  tahun ini meneruskan usaha orangtuanya yang lebih dahulu berjualan selama lebih dari 30 tahun. 9 Ibu R 50 Tahun 30 Tahun Tidak Bersekolah Pedagang  lalapan  dan  berbagai minuman  ini  telah  berjualan  di Pasar Klandasan selama lebih dari 30 tahun.
10  Bapak SGB 43 Tahun 20 Tahun SMA  Aliyah Negeri PKL coto makasar dan lalapan ini telah berjualan di Pasar Klandasan selama lebih dari 20 tahun. Sumber : diolah oleh peneliti Berikut daftar informan pendukung dalam penelitian ini : No. Nama Pekerjaan 1 Ibu Normanian UPT Wilayah I Pasar Inpres 2 Pak Sahrudin UPT Wilayah II Pasar Pandansari 3 Ibu Dewi UPT Wilayah III Pasar Klandasan 4 Pak Mannawahyudin UPT Wilayah IV Pasar Sepinggan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  fenomenologi  yang  dikembangkan  oleh Moustakas  (1994)  dan  disempurnakan  oleh  Junaedi  et  al.,  (2018)  dan  Junaedi  &  Prihanisetyo, (2022). Berikut tahap-tahap metode analisis dalam penelitian ini: Pertama, Melakukan transkrip hasil  wawancara  ke  dalam  bentuk  teks.  Kedua,  Tahap  Horizonalisasi  data.  Peneliti menginventarisasi  pertanyaan-pertanyaan  penting  yang  relevan  dengan  topik  dan  permasalahan penelitian.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggolongkan  pernyataan  pernyataan  penting tersebut  kedalam  dua  kelompok,  yaitu  kelompok noema dan noesis. Ketiga,  Mengambil pernyataan-pernyataan  penting  yang  ada  untuk  dikelompokkan  menjadi  unit  makna noema dan noesis. Setiap  unit  makna  yang  ada  akan  dikumpulkan  berdasarkan  tema-tema  inti  tertentu. Keempat, Membuat sintetis dari tema dan unit makna yang ada menjadi sebuah deskripsi tekstual dan  deskripsi  struktural  menggunakan  intuisi  peneliti.  Kelima,  Mengkonstruksikan  esensi  dan makna yang ditemukan dalam bentuk narasi.

## Hasil

## Terciptanya Rasa Aman yang dirasakan oleh Pedagang
Ketika seseorang merasa aman, maka ia akan merasa tenang, nyaman dan terlindungi. Hal ini dirasakan  oleh    Ibu  D  mengenai  pemahaman  beliau  memaknai  retribusi  daerah.  Secara keseluruhuan  Ibu  D  menitikberatkan  penjelasannya  pada  hal  yang  dirasakan  setelah  membayar retribusi  daerah.  Beliau  menyatakan  bahwa  misalnya  jika  ada  pembongkaran  tempat  beliau berjualan mungkin pemerintah masih mempertimbangkan untuk dilakukan pembongkaran tersebut karena  beliau  membayar  retribusi  daerah.  Berikut  pernyataan  Ibu  D  yang  disampaikan  kepada peneliti dalam suatu wawancara.
“Cuman berapa kali kayak misalnya mau pembongkaran kan mungkin kalau ada retribusi gini mungkin  orang-orang  yang  dinas  pasar  masih  mempertimbangkan,  dibantu-bantu  karena masih mau cari uang ya kan, jualan-jualan gitu jadi biasanya yang ketua-ketuanya gitu demo- demo ke kantor walikota gitukan, kadang kan buat pembersihan itu bukan buat jualan, trotoar sebenarnya,  cuman  kadang  mau  difungsikan  kembali  ke  fungsinya,  tapi  belum  ada  tempat pemindahannya.”
Pernyataan  Ibu  D  tersebut  merefleksikan  kesadaran  Ibu  D  bahwa  dengan  membayar  retribusi daerah  maka  beliau  merasa  dipertimbangkan  oleh  pemerintah  ketika  ada  pembongkaran.  Hal inipun selaras dengan pendapat beliau bahwa beliau tidak keberatan membayar retribusi daerah karena menurutnya daripada beliau dilarang berjualan dan tarif yang dipungut masih dalam batas wajar. Ibu D adalah seorang PKL yang berjualan nasi campur selama 5 tahun, usaha yang beliau lakukan ini adalah warisan dari orang tuanya yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun.
Informan Ibu S tidak jauh berbeda dengan informan Ibu D dalam memahami retribusi daerah, walaupun definisi yang diungkapkan berbeda, namun secara substantif mempunyai makna yang sama, seperti dalam pernyataan Ibu S dalam wawancara berikut ini :
“Supaya tidak diganggu gugat disini, semasih kita masih diijinkan untuk usaha, karena tempat yang digunakan ini hak pakai saja, jadi kapan waktu mau diambil sama pemerintah ya kita bisa apa”
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Ibu  S  membayar  retribusi  daerah  agar  beliau  masih diijinkan  untuk  menjalankan  usahanya,  dan  tidak  mengalami  penggusuran  walaupun  pada akhirnya jika sewaktu-waktu pemerintah akan mengambil beliau merasa tidak bisa berbuat apa- apa.   Ibu S  adalah seorang PKL yang berjualan lalapan dan bakso selama lebih dari 20 tahun. Berbeda  halnya  dengan  informan  Ibu  S,  Ibu  A  dengan  jujur  ia  menjawab  bahwa  dirinya  tidak mengetahui tentang arti  retribusi daerah. Namun  berdasarkan pengalamannya dalam membayar retribusi daerah Ibu A memahami bahwa yang ia bayarkan adalah untuk keamanan karena masih dalam wilayah pasar dan ini sejalan dengan yang ia rasakan setelah membayar retribusi daerah Hal inipun sejalan dengan informan  Ibu T dan Bapak A  yang memahami retribusi yang mereka bayarkan ialah untuk keamanan.

## Retribusi Daerah sebagai Pemasukan yang akan digunakan jika ada Kegiatan terkait PKL
Substansi retribusi sebagai sumber pendapatan ( income ) bagi pemerintah daerah yang dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  pemerintah  daerah.  Substansi  retribusi  ini dirasakan oleh Bapak S  yang memahami pemaknaan  retribusi daerah sebagai  pemasukan pasar dimana  pemasukan  tersebut  akan  digunakan  kembali  jika  ada  kegiatan  terkait  kegiatan  PKL. Berikut pernyataan Bapak S yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.
“Retribusi kan istilahnya sebenarya ini sebenarnya itu ndak begitu anu cumakan dari ini dia retribusi  ini  kan  untuk  apasih  namanya  orang  pajak  pasar  itu  pemasukan  pasar-pasar  itu, misalnya ada keperluan dia kegiatan apa segala pakai uang itu kalau gak salah.”
Bapak S adalah seorang PKL yang berjualan sembako dan makanan ringan selama 5 tahun. Bapak S yang berusia 60 tahun ini berjualan  dengan dibantu oleh istrinya mengaku bahwa beliau tidak keberatan dengan membayar retribusi, menurutnya jika tarif masih wajar  dan dagangan yang ia jual  sudah  terjual  banyak  maka  ia  tidak  keberatan,  namun  diujung  wawancara  beliau  berharap dagangannya  dapat  terus  berjalan  lancar  karena  mengingat  dampak  dari  covid-19  ini  sedikit banyak  mempengaruhi  dagangannya.  Informan  Bapak  J  tidak  jauh  berbeda  dengan  informan Bapak S dalam memahami retribusi daerah, walaupun definisi yang diungkapkan berbeda, namun
secara  substantif  mempunyai  makna  yang  sama,  seperti  dalam  pernyataan  Bapak  J  dalam wawancara berikut ini :
“itu pendapatan daerah mba, pajak, bukan pajak sih mba, kalau pajak kan itu wajib, tapi ini retribusi wajib juga sih, pemkot punya ini.”
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak J memahami retribusi sebagai pendapatan daerah, dan beliau juga memahami bahwa pajak dan retribusi ini berbeda walaupun keduanya sama-sama wajib  untuk  ditaati.  Bapak  J    adalah  seorang  PKL  yang  berjualan  lalapan  selama  lebih  dari  10 tahun.

## Retribusi Daerah Sebagai Pembayaran atas Penggunaan Jasa Umum
Ibu U adalah seorang PKL yang berjualan lalapan selama 5 tahun, usaha yang beliau lakukan ini adalah warisan dari orang tuanya yang sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Berikut pernyataan Ibu U yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.
“itu bayar untuk  yang penggunaan jasa umum kan, retribusi itu kayak karena kita pakai  ini (trotoar), jadi itu memang sudah ketentuan dari pemerintah.”
Pernyataan Ibu U diatas merefleksikan kesadaran Ibu U dalam memahami retribusi daerah sebagai pembayaran  atas  penggunaan  jasa  umum,  beliau  menjelaskan  bahwa  lahan  yang  ia  gunakan sekarang ialah trotoar yang dialih fungsikan sebagai tempat berdagang. Berikut pernyataan Ibu U,
“ Iya kalau PKL nya sudah PKL binaan, jadi inikan dulu yang jualan di depan-depan mba, yang di  pinggir-pinggir  jalan,  jadi  semuanya  biar  tertib  dipindah  kesini,  karena  kalau  malam  kan gelap,  dulu-dulu  juga  dibikin  tempat-tempat  gak  senonoh  lah  sama  orang-orang  kan  jadi akhirnya dibina disini, dikasih koordinasi dinas pasar sana kelurahan baru dibikin kayak gini.”
Ibu  U  mengaku  tidak  keberatan  dengan  membayar  retribusi  karena  tempat  yang  sekarang  ia tempati  harusnya  untuk  pejalan  kaki,  dan  memang  sudah  ketentuan  dan  wajib  untuk  dibayar. Beliau juga merasakan manfaat yang ia rasakan setelah membayar retribusi ialah koordinasi dari pemerintah apabila ada sesuatu hal terkait PKL. Berikut pernyataan Ibu U,
“ Ya koordinasi aja sih mba, kalau ada apa-apa gitu dari atas ada koordinasi , karena memang sejauh  inikan  karena  ini  tempat  umum  ya  artinya  memang  sudah  kita  nyelenehlah  sebagai pedagang ya kan nempatin ini gitu meskipun ada retribusi.”
Dalam wawancara kepada peneliti Ibu U sempat menyinggung masalah penggusuran yang sempat beredar kabar bahwa kawasan yang ia pakai saat ini akan dibangun oleh pemerintah yang apabila hal itu terjadi maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa, namun beliau merasa bahwa retribusi yang ia bayarkan bisa menjadi pertimbangan jika ada penggusuran. Berikut pernyaatan Ibu U,
“ biar kayak di melawai itukan sebelahnya dermaga itu, itu juga sama kayak di taman bekapai, jadi kalau mereka gak tertib kapanpun pemerintah mau hentikan ya dihentikan kegiatan mereka, makanya ada retribusi disinituh sebenarnya bisa jadi alasan yang kuat kan artinya kita bayar jasa disini gitu bukan sembarang pakai kan gitu.”
Diakhir  wawancara  Ibu  U  berharap  pedagang  kaki  lima  bisa  lebih  diperhatikan  lagi,  jika  ada permasalahan kecil atau permasalah besar.

## Retribusi Daerah sudah menjadi Ketentuan dari Pemerintah
Pada dasarnya retribusi yang dipungut di Indonesia saat ini hanya dapat dipungut penarikannya oleh pemerintah daerah, oleh karena itu retribusi disebut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dirasakan oleh  Ibu R, walaupun pada awalnya beliau mengaku tidak mengerti apa itu retribusi, namun berdasarkan pengalaman beliau dalam membayar retribusi  daerah,  Ibu  R    memahami  pemaknaan  retribusi  daerah  sudah  menjadi  ketentuan  dari pemerintah. Berikut pernyataan Ibu R yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.
“ Ya enggak ngerti juga, tapi itu kan aturan dari pemerintah, seperti di pasar-pasar itu kan ada semua disitu, jadi disinikan kita ngikutin aja, yang penting disini kita bisa cari nafkah, bisa cari makan, bisa usaha.”
Dari pernyataan Ibu R diatas merefleksikan kesadaran Ibu R dalam memahami retribusi daerah sudah menjadi ketentuan dam aturan dari pemerintah, beliau menyatakan bahwa retribusi yang ia bayarkan ini agar dapat  memperlancar usaha beliau, Ibu R juga tidak merasa keberatan dengan penarikan retribusi setiap harinya, hal  ini selaras dengan beliau yang rutin membayar pungutan retribusi daerah setiap harinya.  Ibu R adalah seorang PKL yang berjualan lalapan dan berbagai macam minuman selama lebih 30 tahun.

## Kewajiban PKL untuk Membayar Retribusi sebagai Timbal Balik atas Lahan atau Tempat yang digunakan untuk Berjualan
Retribusi  mempunyai  relevansi  dengan  jasa  timbal  balik  secara  langsung.  Hal  ini  dirasakan oleh  Bapak SGB yang memahami pemaknaan retribusi daerah sebagai kewajiban dari pedagang. Berikut pernyataan Bapak SGB yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.
“Kewajiban  sih  mba,  kewajiban  pedagangnya,  di  zamannya  dulu  itu,  zamannya  pak  heru bambang wakil walikota, untuk seluruh PKL se Balikpapan yaitu ditarik retribusi dulu Rp1000 sekarang jadi Rp5000.”
Dari  pernyataan  Bapak  SGB  diatas  merefleksikan  kesadaran  Bapak  SGB  dalam  memahami retribusi  daerah  sebagai  kewajiban  dari  pedagang,    beliau  menyatakan  tidak  keberatan  dengan pungutan  retribusi  tersebut  karena  bagi  beliau  tempat  yang  beliau  gunakan  saat  ini  ialah  milik pemerintah dan selama beliau masih bisa berjualan rutin dan tidak saling merugikan maka beliau tidak keberatan. Berikut pernyataan Bapak SGB,
“Gak sih namanya punya pemerintah ya kita turut  ya, kalau soal keberatan ya gak sih, kalau tidak ada retribusi ya pemerintah tidak memikirkan organisasi pinggir pantai klandasan, yang penting bisa berjualan rutin tidak saling merugikan.”
Di  akhir  wawancara  Bapak  SGB  berharap  kepada  pemerintah  agar  pasar  klandasan  bisa dibangunkan fasilitas  seperti  di  pantai manggar los sari. Bapak SGB adalah seorang PKL yang berjualan coto makasar selama lebih 20 tahun. Beliau berjualan dibantu oleh istrinya.
Volume : 3 | Nomor 3 | November 2023 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v3n3.2849

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  pedagang  kaki  lima  di  Pasar  Klandasan  memaknai  retribusi daerah  sebagai  pemasukan  daerah,  bentuk  kesadaran  akan  penggunaan  jasa  dan  bentuk  biaya mendapatkan  rasa  aman.  Pada  pemaknaan  sebagai  pemasukan  daerah,  PKL  memahami  bahwa retribusi  yang  mereka  bayarkan  ini  akan  menjadi  pemasukan  daerah  yang  nantinya  digunakan kembali  jika  ada  kegiatan  terkait  kegiatan  PKL.  Bentuk  kesadaran  akan  penggunaan  jasa  yang dimaksud  yaitu  jasa  umum  lahan  atau  tempat  yang  digunakan  PKL  untuk  melakukan  kegiatan usahanya sedangkan biaya mendapatkan rasa aman merupakan wujud perasaan PKL yang timbul setelah  membayar  retribusi,  rasa  aman  yang  dimaksud  ialah  aman  dari  penggusuran  dan pembongkaran dari pemerintah.
Pemahaman  yang  demikian  ini  sesuai  dengan  pengertian  retribusi  menurut  Siahaan  (2016) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena jasa tertentu yang diberikan oleh Negara  bagi  penduduknya  secara  perorangan.  Jasa  tersebut  dapat  dikatakan  bersifat  langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.  Menurut Sugiono et al. (2015) adanya timbal balik secara langsung juga merupakan manfaat dari retribusi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 150 huruf a salah satu kriteria dari retribusi jasa umum adalah jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Apabila kita pahami lebih lanjut maka manfaat tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh PKL lainnya  yaitu  terciptanya  rasa  aman  yang  dirasakan  setelah  membayar  retribusi  daerah  dan mendapatkan timbal balik berupa lahan atau tempat serta ijin melakukan kegiatan usaha.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kondisi  di  lingkungan  sekitar PKL binaan Pasar Klandasan sangat kondusif dan aman dari preman pasar. Lokasi PKL binaan cukup  strategis  karena  berada  di  lingkup  PKL  kuliner  yang  sama,  lokasi  tepatnya  berada  di belakang Pasar Klandasan yang notabene dapat diakses dengan mudah. Beberapa fasilitas yang didapatkan PKL ialah lahan untuk berjualan, penerangan lampu jalan di malam hari, dan listrik serta air PDAM yang didapat, tentunya kedua hal ini ditanggung oleh masing-masing PKL untuk pembayaran tagihannya. Khusus PKL Binaan kuliner, bangunan yang ditempati ialah bangunan semipermanen dengan alas cor semen. Ukuran bangunan bervariasi diantaranya 5m x 6m, 3m x 2m.  Walaupun  ukuran  bangunan  berbeda-beda,  tarif  retribusi  yang  dipungut  sama  dengan  tarif Rp5000,00. Hubungan antar PKL dengan petugas pungut serta pihak UPT terjalin cukup baik, para PKL pun telah rutin membayar retribusi.
Pada hasil penelitian ini juga didukung oleh teori kepatuhan pajak, dimana menurut Meifari, (2020) kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang  diberikan.  Dari  definisi  teori  kepatuhan  pajak  di  atas  ini  sejalan  dengan  pemahaman pedagang kaki lima walaupun pajak dan retribusi daerah berbeda, pada prinsipnya pedagang kaki lima  yang  menjadi  informan  pada  penelitian  ini  memiliki  kesadaran  dan  kesungguhan  dalam membayar retribusi yang sama. Informan juga berpendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan adanya  tarikan  retribusi  karena  tarif  yang  dipungut  juga  masih  dalam  tarif  wajar.  Meskipun demikian aparat tetap perlu untuk melakukan intensifikasi pajak melalui penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai manfaat pembayaran retribusi (Siswanto, 2019).   Wajib pajak perlu
untuk  diberikan pengetahuan tentang peningnya  membayar pajak dan tentang sanksi tegas  bagi yang tidak menaati (Putra, 2015).
Berbicara  teori  kepatuhan  pajak  ini  juga  berhubungan  dengan Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  dalam  bidang  akutansi  keperilakuan,  dimana  beberapa  peneliti  menggunakan  kerangka model  TPB  untuk  menjelaskan  perilaku  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan Theory  of  Planned Behavior menurut Ajzen dalam Sidanti & Hatmawan (2017), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu ( behavioral intention ) terhadap perilaku tertentu  tersebut,  sedangkan  niat  untuk  berperilaku  dipengaruhi  oleh  variabel  sikap  ( attitude ), norma subyektif ( subjective norm ), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan ( perceived behavioral control ). Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu namun menurut Bobek  &  Hatfield  (2003)  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  karakteristik  untuk  perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral ( moral obligation ).  Dengan  kata  lain,  kewajiban  moral  adalah  norma  individu  yang  dimiliki  oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika dikaitkan dalam penelitian ini maka karakteristik tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh informan pedagang kaki lima dalam penelitian ini dimana mereka memahami bahwa tempat yang PKL gunakan saat ini ialah tempat  pejalan  kaki  (trotoar)  yang  dialih  fungsikan,  dan  dengan  pemahaman  ini  mereka  sadar bahwa  sudah  semestinya  mereka  turut  ikut  andil  dengan  rutin  membayar  retribusi  daerah  yang dikenakan.
Penelitian ini dilakukan hanya pada Pasar Klandasan-Balikpapan, oleh karena itu penelitian ini memiliki subyektivitas, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya. Namun demikian hasil penelitian dapat ditransfer kepada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Hasil  penelitian  juga  dapat  dijadikan  masukan  bagi  aparat  daerah  dalam  upaya  intensifikasi retribusi daerah.

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang kaki lima di Pasar Klandasan Balikpapan memahami tentang substansi retribusi daerah. PKL memaknai retribusi daerah sebagai pemasukan daerah, bentuk kesadaran akan penggunaan jasa dan bentuk biaya mendapatkan rasa aman. Pada pemaknaan sebagai pemasukan daerah, PKL memahami bahwa retribusi yang mereka bayarkan ini akan menjadi pemasukan daerah yang nantinya digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL. Bentuk kesadaran akan penggunaan jasa yang dimaksud yaitu jasa umum lahan  atau  tempat  yang  digunakan  PKL  untuk  melakukan  kegiatan  usahanya  sedangkan  biaya mendapatkan rasa aman merupakan wujud perasaan PKL yang timbul setelah membayar retribusi, rasa aman yang dimaksud ialah aman dari penggusuran dan pembongkaran dari pemerintah. Pada dasarnya  PKL  kawasan  Pasar  Klandasan  tidak  keberatan  membayar  retribusi  selama  tarif  yang dikenakan masih dalam batas wajar. PKL menyadari bahwa tempat yang mereka gunakan adalah tempat  pejalan  kaki  yang  dialih  fungsikan  sebagai  tempat  berjualan,  maka  jika  sewaktu-waktu pemerintah akan mengambil tempat tersebut maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa namun PKL berharap dengan retribusi yang mereka bayarkan ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah agar mereka masih bisa berjualan dengan lancar.

## Ucapan Terima Kasih (opsional)
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

## Referensi
Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Manajemen  Dan  Akuntansi  (JEBMA) , 2 (3),  153–162. https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996
Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of  Moral  Obligation  in  Tax  Compliance. Behavioral  Research  in  Accounting , 15 (1),  13–38. https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset  (Memilih  di  Antara  lima  Pendekatan) . Pustaka Pelajar.
Handja,  V.  L.  (2020). Makna  Retribusi  Pasar  bagi  Pedagang  Pasar  dari  Perspektif  Hermeneutik . Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
Junaedi, W., & Prihanisetyo, A. (2022). Subjective Meaning of Strategic Pricing Decision Making based on Islamic Values in the Muslim Business community. Iqtishadia , 15 (1), 125. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.11553
Junaedi, W., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2018). Memaknai Pengambilan Keputusan Strategic Costing Berdasarkan  Kesadaran  Nilai  Islam  (  Studi  Fenomenologi  Pada  Pebisnis  Muslim  Anggota  IIBF  ). Human Falah , 5 (2), 184–210.
Meifari,  V.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash) , 1 (01), 39–51. https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585 Moustakas. (1994). Phenomenological Research Method (pp. 68–84).
Putra,  D.  M.  (2015).  The  Tax  Compliance  Factors  in  Individual  Taxpayer  Perspective. Jurnal  Aset (Akuntansi Riset) , 9 (1), 101–132.
Salim, A. (2018). PERSEPSI PEDAGANG TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (STUDI  KASUS  PADA  UPTD  PASAR  SIMPANG  BARU). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian- use-case-a7e576e1b6bf
Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Revisi). Raja Grafindo Persada.
Sidanti, H., & Hatmawan, A. A. (2017). Faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak dengan pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPMB). Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun , 165–176.
Siswanto,  J.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Aparat  Atas  Strategi  Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Jawa  Barat (Wilayah 1 Bogor). Jurnal AKTIVA : Riset Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2), 1–14.
Sugiono, A., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Pedagang Kaki Lima. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6006
Zuwardi, Z. (2020). Peran Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perempuan Pedagang Kaki Lima di Simpang Tugu Tigo Baleh, Kelurahan Pakan Labuah, Kota Bukittinggi). HUMANISMA :  Journal  of  Gender  Studies , 4 (1), 61. https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3173