Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Des-2022, Vol.7, No.2, hal.36-55 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## Persepsi Hukum Islam Terhadap Hak Cuti Melahirkan Bagi Dosen Dan Staf Di Universitas
Muhammadiyah
1 Sari Ratna Dewi
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Palopo
E-mail: sariratnadewi@umpalopo.ac.id

## Abstract
This  paper  aims  to  discover  and  comprehend  more  about  the  provisions  on  the  right  to maternity leave for female workers at the Muhammadiyah University of Palopo and to find out the structure of legal protection for the right to maternity leave for female workers. To answer these  problems,  this  paper  employs  the  empirical  legal  research  method,  this  method  used direct  observation  of  the  field  to  obtain  the  truth  that  occurs  in  the  field.  The  form  of  legal protection  for  the  safety,  health,  and  reproductive  rights  of  women  workers  as  well  as  the knowledge of women workers within the Palopo Muhammadiyah University has been carried out properly according to  the provisions of the labor law, namely 1.5 months before and 1.5 months  after  which  can  be  claimed  accordingly.  The  application  of  granting  leave  to  female workers at Muhammadiyah University in Palopo has been carried out optimally, which is based on  applicable  regulations  stated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning  Employment  as  a juridical  basis  and  using  Law  Number  39  of  1999  concerning  Human  Rights.  The  rights  of women workers in the implementation of leave gave birth to an Islamic legal perspective for workers  at  the  Muhammadiyah  University  of  Palopo  that  women  have  a  postpartum  period that lasts for three months. This phase can be said to be a recovery period, meaning that for three months the woman is given time to rest after giving birth.
Keywords,: Perceptions of Islamic Law, Maternity Leave Rights

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami lebih  lanjut  tentang  ketentuan hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan di Universitas Muhammadiyah Palopo dan untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  hak  cuti  melahirkan    terhadap  tenaga  kerja perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana metode ini merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan  langsung  kelapangan  untuk  memperoleh  kebenaran  yang  terjadi  di  lapangan. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  keselamatan,  kesehatan  dan  hak-hak  reproduksi pekerja wanita serta pengetahuan Pekerja Perempuan dilingkup Universitas Muhammadiyah palopo  sudah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  ketentuan  UU  ketenagakerjaan,  yaitu  l,5  bulan sebelum  dan  1,5  bulan  sesudah  maupun  secara  fleksibel.  Penerapan  pemberian  cuti  kepada pekerja  perempuan  di  Universitas  Muhammadiyah  di  Palopo    sudah  terlaksana  dengan optimal,  yang  didasari  oleh  peraturan  yang  berlaku  yakni  dengan  menggunakan  Undang- Undang    Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  KetenagaKerjaan  sebagai  dasar  yuridis  serta menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak tenaga kerja perempuan pada pelaksanaan cuti melahirkan perspektif hukum Islam pada pekerja di Universitas  Muhammadiyah  Palopo  bahwa  perempuan  memiliki  masa  nifas  yang  lamanya

## 2 | Sari Ratna Dewi
selama tiga bulan. Fase ini dapat dikatakan sebagai masa pemulihan artinya selama tiga bulan perempuan diberikan waktu beristirahat pasca melahirkan.
Kata Kunci ,: Persepsi Hukum Islam, Hak  Cuti Melahirkan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Di  dalam menjalankan  aktivitas  perusahaan,  perusahaan  mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  hak  dari  setiap  pekerja.  Hak  pekerja  tersebut diantaranya  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi  atas  dasar  apapun,  hak  untuk  mengembangkan  kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan  upah  atau  penghasilan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia,   hak  untuk  mendapatkan  perlindungan,  kesejahteraan, kesehatan,  dan  keselamatan  kerja.  Cuti  melahirkan  bagi  tenaga  kerja perempuan termasuk salah satu bentuk perlindungan fungsi reproduksi dan merupakan  hak  khusus  yang  diberikan  bagi  tenaga  kerja  perempuan  yang diatur  dalam  undang-undang  No  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Cuti  sebelum  dan  sesudah  melahirkan  menjadi  hak  mutlak  yang  wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja perempuan.  Tujuan pemberian hak cuti kepada  pekerja  dikarenakan  pekerja  juga  merupakan  manusia  yang membutuhkan  waktu  untuk  beristirahat  terutama  pekerja  perempuan  yang sedang mengandung demi menjaga kesehatan ibu dan calon anak yang akan dilahirkan. 1 Tenaga kerja perempuan setelah melahirkan harus memberikan waktu,  usaha  dan  tenaganya  untuk  merawat  sekaligus  menyusui  bayi  yang dilahirkannya  sehingga  banyak  tenaga  kerja  perempuan  yang mengesampingkan    hak  cutinya  di  masa-masa  hamil  dengan  alasan  agar dapat mendapatkan cuti lebih lama setelah melahirkan.
Pada saat tenaga kerja perempuan mengandung kadang sering merasa terancam  akan  kehilangan  pekerjaannya,  sementara  dalam  undang-undang ketenagakerjaan  sudah  jelas  mengatur  bahwa  perusahaan  dilarang melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  alasan  pekerja  perempuan hamil  dan  dianggap  hanya  akan  merugikan  perusahaan  karena  hasil  kerja dari  pekerja  perempuan  menjadi  menurun  tentunya  hal  tersebut  sangat bertentangan  dengan aturan yang ada dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf e yang menentukan  bahwa  apabila  terdapat  pekerja  perempuan  yang  hamil, melahirkan,  menyusui,  maka  perusahaan  dilarang  untuk  melaksanakan pemutusan  hubungan  kerja,  Namun  pada  lapangan  kerja  secara  langsung
1 Lalu Husni, (2014), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi,Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.
masih  banyak  ditemukan  hal  seperti  itu  dengan  berbagai  alasan  pembenar menurut pengusaha, seperti pemikiran pengusaha yang beranggapan bahwa dengan  mempertahankan  serta  memberi  pekerja  cuti  melahirkan  dan  tetap dengan  memberi gaji secara utuh sesuai dengan peraturan yang ada, justru akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dikarenakan dalam masa cuti  tersebut  pekerja/buruh  dianggap  tidak  memberikan  keuntungan  bagi pengusaha atau memperlambat kemajuan usaha dan justru hanya menambah beban pengeluaran perusahaan karena harus memberikan upah secara utuh. 2 Bekerja  dalam  konsep  Islam  adalah  kewajiban  bagi  setiap  manusia, meskipun Allah Swt telah menjamin rezeki setiap manusia tetapi rezeki tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh  karena  itu  jika  seseorang  ingin  berkecukupan  dan  sejahtera  dalam memenuhi kebutuhan hidup maka harus bekerja
Meski  ajaran  Islam  sangat  menganjurkan  perempuan  untuk  menjaga keluarga  dan  rumah  tangganya,  namun  hal  tersebut  tidak  menghalanginya untuk  berperan  aktif  dalam  membangun  dan  memberdayakan  masyarakat bersama - sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan  menjaga  rumah  tangga. 3 Seorang  wanita  boleh  bekerja  jika  ada  salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga  dikatakan  bahwa  wanita  karier  itu  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu.  Dengan  demikian  keluarnya  wanita  dari  rumah  untuk  bekerja  itu tidak  berakibat  buruk  bagi  dirinya,  suaminya,  anak-anaknya  dan masyarakatnya.  Diantaranya  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  para  ulama fiqih  bagi  wanita 4 adalah:  1)  Persetujuan  suami  Adalah  hak  suami  untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat  dikatakan  bahwa  persetujuan  suami  bagi  wanita  karier  merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin  bagi  wanita.  2)  Menyeimbangkan  tuntutan  rumah  tangga  dan tuntutan  kerja  Sebagian  besar  wanita  muslimah  yang  dibolehkan  bekerja diluar  rumah  karena  tuntutan  kebutuhan  primer  rumah  tangganya,  tidak mampu  menyamakan  dan  menyeimbangkan  antara  tuntutan  rumah  tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi  kesanggupan,  menyebabkan  seorang  istri  mengurangi  kualitas pemenuhan  kewajiban  rumah  tangganya  atau  bahkan  mempengaruhi
2 Ni Made Devi Aselina Putri,  I Made Sarjana, ‘’Impelementasi  Perlindungan Hukum Hak Cuti Melahirkan terhadap Pekerja Perempuan di Villa Surya Mas’’ Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, hlm. 895-903.
3 Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam, 4, no. 1 (2017):
3.
4 Harahap, “Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah  (Studi di Kelurahan Palopatmaria),” 25.

## 4 | Sari Ratna Dewi
kesehatannya.  3) Pekerjaan  itu  tidak  menimbulkan  khalwat  Yang  dimaksud dengan khalwat adalah berduanya lak-ilaki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan  yang  didalamnya  besar  kemungkinan  terjadi  khalwat  akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan. Seperti dalam firman Allah QS. Al Ahzab ayat 53 yang berbunyi
اَهُّيَآٰ ي َنْيِذَّلا ا ْوُنَم ا َل ا ْوُلُخْدَت َت ْوُيُب ِ يِبَّنلا َّٰٓلِا َا ْن ْؤُّي َنَذ ْمُكَل ِا ى ل ماَعَط َرْيَغ َنْي ِر ِظ ن ِا ُهى ن ْنِك ل َو اَذِا ْمُتْيِعُد ا ْوُلُخْداَف اَذِاَف ْمُتْمِعَط ا ْو ُرِشَتْناَف َل َو ْسُم ِسِنْأَت َنْي ثْيِدَحِل َّنِا ْمُكِل ذ َناَك ِذ ْؤُي ى َّيِبَّنلا يْحَتْسَيَف ْمُكْنِم ۖ ُٰاللّ َو َل يْحَتْسَي َنِم ِ قَحْلا َذِا َو ا َس ْوُمُتْلَا َّنُه َم اًعاَت ُلَٔـْسَف َّنُه ْو ْن ِم ِءۤا َر َّو اَج ِح ب ْمُكِل ذ ُرَهْطَا ْمُكِب ْوُلُقِل َّنِهِب ْوُلُق َو اَم َو َناَك ْمُكَل ْنَا ْوُذ ْؤُت ا َل ْوُس َر ِٰاللّ َٰٓل َو ْنَا ْنَت ا ْٰٓوُحِك هَجا َو ْزَا ْن ِم ْعَب ٰٓ هِد اًدَبَا َّنِا ْمُكِل ذ َناَك َدْنِع ِٰاللّ اًمْيِظَع ٥٣ ( بازحلا / 33 : 53 )
Terjemah Kemenag 2019 53.    Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memasuki rumah-rumah  Nabi,  kecuali  jika  kamu  di  izinkan  untuk  makan  tanpa menunggu  waktu  masak  (makanannya),619)  tetapi  jika  kamu  diundang, masuklah  dan  apabila  kamu  selesai  makan,  keluarlah  kamu  tanpa memperpanjang  percakapan.  Sesungguhnya  yang  demikian  itu  adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan)  kepada  mereka  (istri-istri  Nabi),  mintalah  dari  belakang  tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh  menyakiti  (hati)  Rasulullah  dan  tidak  boleh  (pula)  menikahi  istri- istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. 5
Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah. (Al-Ahzab/33:53) 6
4) Menghindari pekerjaan  yang  berbahaya  bagi  diri  wanita  dan masyarakat 5)  Menjauhi  segala  sumber  fitnah  6)  Memperpanjang  pakaiannya  hingga menutupi  kedua  kakinya  dan  menutup  kerudung  ke  kepalanya  sehingga tertutup  bagian  leher,  bagian  atas  dada,  dada  dan  wajahnya 7 7)  Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan perkerjaan tersebut tidak bisa  dilakukan  oleh  laki  –  laki  Bahwa  di  zaman  Rosulullah  ada  para  wanita yang  bertugas  membantu  kelahiran,  semacam  dukun  bayi  atau  bidan  pada saat  ini. Juga  saat  itu  ada  wanita  yang  mengkhitan  anak  -  anak  wanita.  Dan yang  dhohir  bahwa  perkerjaan  ini  mereka  lakukan  diluar  rumah.  Diantara pekerjaan  wanita  yang  ada  pada  zaman  Rosulullah  adalah  apa  yang
5 Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟an, 2019), 425.
6 Taufiq, Quran In Word Ver 1.3.
7 Harahap, “Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria),” 25–27.
diriwayatkan  oleh  Anas  bin  Malik  RA  berkata  :  “Rasulullah  saw  berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.” Disamping itu sejarah mencatat, beberapa  wanita  yang  menjadi  istri  Rasulullah  saw  juga  menjadi  wanita karier, diantaranya : Siti Khadijah dan Siti Aisyah. 8
Menurut  penafsiran  dalam  Tafsir  al-Misbah  ayat  105  QS.  at-Taubah merupakan  perintah  untuk  bekerja.  Pekerjaan  yang  dilakukan  semata-mata karena  Allah  Swt  dengan  beramal  yang  saleh  dan  bermanfaat  untuk  diri sendiri  maupun masyarakat.  Ayat  ini  menurut  M.  Quraish  Shihab  bertujuan untuk  mendorong  umat  manusia  agar  lebih  menginstropeksi  diri  dan mengawasi amal atau pekerjaan bagi tenaga kerja dengan cara mengingatkan tenaga  kerja,  bahwa  setiap  amal  atau  perbuatan  yang  baik  dan  buruk memiliki  hakikat  yang  tidak  dapat  disembunyikan  dan  mempunyai  saksi- saksi  yang  mengetahui  dan  melihat  hakikatnya  yaitu  Allah  Swt,  Nabi Muhammad Saw dan saksi-saksi dari umat Islam .
Faktor  pemenuhan  hak-hak  tenaga  kerja  tentu  saja  sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja bagi khususnya bagi tenaga kerja perempuan,  maka  dari  itu  diharapkan  pemerintah  dapat  memfasilitasi peraturan  yang  memadai  bagi  tenaga  kerja  sekaligus  melakukan pengawasan yang maksimal dalam penerapannya. Pekerja wanita tidak dapat disamakan  dengan  pekerja  pria  karena  pekerja  Wanita  memiliki  kondisi biologis  atau  organ  reproduksi  yang  berbeda  dengan  pekerja  pria. 9 Secara biologis,  pekerja  wanita  dan  pekerja  pria  memiliki  organ  reproduksi  yang berbeda  jauh  sehingga  terdapat  perbedaan  hak  yang  diberikan  diantaranya masa  haid,  hamil,  melahirkan  dan  masa  menyusui.  Dalam  UUD  1945 perlindungan  atas  organ  reproduksi  pekerja  wanita  sudah  diatur,  dimana telah dijelaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, melaksanaan perlindungan kesehatan reproduksi pekerja wanita merupakan hak  asasi  manusia  tersebut.  Hak  reproduksi  khususnya  terhadap  wanita hamil  dan  menyusui  juga  dirumuskan  pada  Pasal  71  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  hak  reproduksi  pekerja  wanita  seperti  haid,  hamil, melahirkan  dan  kesempatan  menyusui  diatur pada  Pasal  81,  Pasal  82  serta Pasal  83.  Dalam  hal  cuti  hamil  dan  melahirkan,  setiap  pekerja  wanita  yang hamil memiliki hari perkiraan lahir (HPL) untuk mengetahui kapan bayi akan lahir.  Umumnya  waktu  melahirkan  terjadipada  saat  usia  kehamilan  38
8 Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam,” 9.
9 Wibawa, Agung Made Ayu Suastini, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Pelaksanaan Pemberian Cuti Melahirkan Bagi Tenaga Kerja Wanita Pada Pt. Pln (Persero), Tbk. Distribusi Bali." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2018), 3

## 6 | Sari Ratna Dewi
minggu  sampai  dengan 41  minggu.  Namun pada  kenyataannya  tidak  semua hari  perkiraan  lahir  (HPL)  tepat  karena  ada  beberapa  wanita  hamil  yang melahirkan  lebih  awal  atau  melahiran  prematur. 10 Walaupun  perlindungan mengenai  organ  reproduksi  pekerja  wanita  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Ketenagakerjaan  namun  masih  terdapat  isu  hukum  yang  tidak mendapatkan  perhatian  seperti  cuti  melahirkan  prematur  atau  melahirkan lebih awal dari tanggal yang ditentukan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas  perempuan memang  selalu  menarik  untuk  dikaji  terutama  di  dalam  dunia  pekerjaan untuk  bagaimana  bisa  tenaga  kerja  perempuan  ini  dalam  pelaksanaan  cuti melahirkan  mendapatkan  haknya  secara  memadai.  Hal  ini  yang  membuat peneliti  tertarik  mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  Hak  Cuti Melahirkan  bagi  Tenaga  Kerja  Perempuan  berdasarkan  Undang-undang Ketenagakerjaan.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  merupakan  hal  yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak – hak pekerja, hal ini sesuai dengan esensi dari UU Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan terhadap tenaga kerja  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  belum  sepenuhnya  terlaksana, khususnya  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  perempuan  yang  hingga  saat  ini masih  terdapat  beberapa  pihak  pemberi  kerja  yang  tidak  mau  memberikan hak  –  hak  istimewa  yang  dimiliki  pekerja  perempuan  secara  utuh,  seperti pemberian  hak  cuti  melahirkan  bagi  pekerja  perempuan  dan  pandangan islam  tentang  hak  seorang  prempuan.  Berdasarkan  permasalahan  terkait perlindungan  terhadap  tenaga  kerja,  khususnya  hak  cuti  melahirkan terhadap pekerja perempuan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tulisan  ilmiah  “Persepsi  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Cuti  Melahirkan  Bagi Dosen dan Staff Di Universitas Muhammadiyah Palopo".

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  mengenai  permasalahan  yang  ada  maka  dapat ditarik  rumusan  maasalah  yaitu  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  keselamatan,  kesehatan  dan  hak-hak  reproduksi  pekerja  wanita serta  pengetahuan  Pekerja  Perempuan  mengenai  penerapan  hak  cuti melahirkan  di  Universitas  Muhammadiyah  Palopo,  bagaimana  bentuk Penerapan Pemberian Hak Cuti Melahirkan Terhadap Pekerja Perempuan di Universitas Muhammadiyah palopo serta bagaimana perspektif hukum Islam
10 Rizki Widya Ari Susanti, , Anak Agung Ketut Sukranatha ‘’Pengaturan Pemberian Cuti Melahirkan terhadap Pekerja yang Melahirkan Bayi Prematur’’ Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm.208-218.
terhadap Pelaksanaan hak cuti melahirkan pekerja perempuan di Universitas Muhammadiyah palopo.

## Tujuan dan manfaat penelitian
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  lebih  lanjut  tentang  ketentuan  hak cuti  melahirkan  terhadap  pekerja  perempuan  di  Universitas Muhammadiyah Palopo.
2. Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  hak  cuti  melahirkan terhadap tenaga kerja perempuan.
3. Untuk  mengetahui  Perspektif  hukum  Islam  terhadap  Pelaksanaan  hak cuti melahirkan.

## METODE
Penulisan  jurnal  ilmiah  ini  dilakukan  di  Universitas  Muhammadiyah Palopo  dengan  menggunakan  jenis  metode  penelitian  hukum  empiris,  yang mana  metode  ini  merupakan  metode  yang  digunakan  adalah  pengamatan langsung kelapangan untuk memperoleh kebenaran yang terjadi di lapangan. Metode ini beranggapan bahwa hukum sebagai objek dari penelitiannya serta sebagai  disiplin  dan  kenyataan  hukum.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  jurnal  ilmiah  ini  yaitu  yuridis  sosiologis,  pendekatan  jenis ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagai  pedoman  serta  mengetahui bagaimana pelaksanaannya di masyarakat.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA
Perlindungan  Hukum  terhadap  Keselamatan,  Kesehatan  dan  Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita
Perlindungan  pekerja  merupakan  faktor  utama  dalam  keselamatan, kesehatan  kerja  dan  hak-hak  reproduksi  pekerja  wanita.    Hak  reproduksi tersebut adalah Hak-Hak Pekerja Perempuan di bidang Reproduksi meliputi Hak  atas  cuti  haid,  Hak  atas  cuti  hamil  dan  keguguran  dan  Hak  atas pemberian kesempatan menyusui. Hak reproduksi ini telah diakomodir dan dijelaskan dalam dalam Undang-undang  Ketenagakerjaan,  yaitu  pada  Pasal 81,    Pasal    82    dan    Pasal    83    yang    memberikan    pelindungan  hukum terhadap  pekerja  perempuan. 11 Dasar  pemikiran  yang  melatar  belakangi pengaturan  tersendiri  bagi  pekerja  wanita  adalah  karena  wanita  memiliki kekhususan-kekhususan  tertentu,  utamanya  fisik  biologis,  psikis  moral  dan sosial  kesusilaan.  Prinsip  dibidang  kesehatan  kerja  bagi  pekerja  wanita adalah  perlindungan  khusus  atas  kekhususan  mereka  utamanya  fungsi melanjutkan keturunan (biologis)
11 Nadhira Wahyu Adityarani ’’ Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia’’ Vol. 1 No.1 April 2020.

## 8 | Sari Ratna Dewi
Prinsip  berikutnya  adalah  larangan  diskriminasi  atas  dasar  jenis kelamin/gender  di  tempat  kerja. 12 Bentuk-bentuk  diskriminasi  di  tempat kerja  meliputi  perbedaan  pengupahan  untuk  pekerjaan  yang  bernilai  sama, perbedaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pelatihan ketrampilan dan  jabatan  tertentu,  serta  perbedaan  ketentuan  dan  syarat  kerja. Pertimbangan  pembatasan-pembatasan  tersebut  adalah  karena  wanita memiliki  kekhususan-kekhususan  utamanya  biologis  tertentu  dengan  aspek kerentanan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pria,  selain  kekhususan kesusilaannya. 13 Pembatasan  berikutnya  berupa  pemberian  waktu  istirahat bagi  pekerja  di  sela  waktu  kerja  yang  harus  dipenuhinya. 14 Waktu  istirahat bertujuan  agar  pekerja  dapat  memulihkan  tenaganya  setelah  bekerja  terus menerus  selama  beberapa  hari  dalam  seminggu.  Selain  waktu  istirahat terdapat  pula  bentuk  lain  dari  waktu  istirahat  berupa  cuti. 15 Meliputi  cuti untuk  menjalankan  ibadah  yang  diwajibkan  oleh  agama  pekerja,  cuti  haid selama  dua  hari  per  bulan,  cuti  hamil  dan  melahirkan  selama  1,5  (satu setengah bulan) sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah bulan) sesudah melahirkan  sesudah  melahirkan  anak  menurut  perhitungan  dokter kandungan atau bidan, serta cuti gugur kandung selama 1,5 (satu setengah) bulan  atau  sesuai  dengan  keterangan  dokter  kandungan  atau  bidan. Selanjutnya pembatasan lain atas waktu kerja adalah hari libur  Pekerja tidak diwajibkan  bekerja  pada  hari-hari  libur  resmi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Hari  libur  bertujuan  agar  pekerja  berkesempatan  untuk merayakan  hari  raya  tertentu,  hal  mana  merupakan  salah  satu  faktor kesejahteraan pekerja.
Tujuan  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan pengusaha dan untuk menciptakan suasana yang harmonis di perusahaan yang dapat dilaksanakan sesuai  dengan  prinsip  yang  ada  dalam  hubungan  industrial.  Peranan pemerintah  dalam  masalah  ketenagakerjaan  ini  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  pihak  yang  lemah  dalam  hal  ini  pihak  tenaga  kerja. Pelindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang
12 Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Upah yang sama bagi Pekerjaan  Bernilai Sama bagi Pria dan Wanita yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang diratifikasi melalui UU No. 21 Tahun 1999.
13 Mulyani Djakaria, “Perlindungan  Hukum bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan  dengan Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018
14 Ibid, Pasal 79 UUK. 15 Ibid, Pasal 80-84 UU
berkaitan  dengan  norma  kerja  yang  meliputi  waktu  kerja,  istirahat  (cuti). Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar  tenaga  kerja  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan,  serta  perlakuan tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan tenaga  kerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan  perkembangan dunia usaha. 16
Bentuk perlindungan tenaga kerja akan terlihat dalam perjanjian kerja atau  isi  perjanjian  kerja  harus  mencerminkan  isi  dari  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB).  Perjanjian  inilah  yang  mendasari  lahirnya  hubungan  kerja dengan  kata  lain  hak  dan  kewajiban  pekerja  dan  pengusaha  sebagaimana diuraikan  pada  bagian  hubungan  kerja  harus  dituangkan  dalam  PKB  dan perjanjian  kerja.  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  tenaga  kerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian  dimana  pekerja  menyatakan  kesanggupan  untuk  bekerja  pada pihak  perusahaan/majikan  dengan  menerima  upah  dan  pengusaha menyatakan  kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  pekerja  dengan membayar upah 17
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, mengatur  mengenai  hak-hak  perempuan  di  dalam  Pasal  49  yang merumuskan:
1. Wanita  berhak  untuk  memilih,  dipilih,  diangkat  dalam  pekerjaan, jabatan,  dan  profesi  sesuai  dengan  persyaratan  dan  peraturan perundang-undangan.
2. Wanita  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat mengancam  keselamatan  dan  atau  kesehatannya  berkenaan  dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak  khusus  yang  melekat  pada  diri  wanita  dikarenakan  fungsi. reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”. 18
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  wanita  di  Indonesia  harus berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  tidak boleh  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  dan  juga  harus disesuaikan  dengan  konvensi  internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh
16 Riris Ardhanariswari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Abad 21”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum jilid XXXIII No.1 April 2009, hlm. 97
17 Ibid, hlm. 97
18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49.

## 10 | Sari Ratna Dewi
bangsa  Indonesia  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  bangsa  dan negara.
Pengetahuan  Pekerja  Perempuan  mengenai  penerapan  Hak  Cuti

## Melahirkan Di Universitas Muhammadiyah Palopo
Dalam  Penerapan  hak  cuti  melahirkan  umumnya  tenaga  pekerja mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  baik.  Hanya  10%  tenaga  kerja  di Universitas  Muhammadiyah  Palopo  yang  mempunyai  pengetahuan  kurang baik mengenai penerapan hak cuti melahirkan. Sedangkan tenaga kerja yang mempunyai  pengetahuan  baik  di  kampus  ada  sejumlah  90%    Penilaian mengenai pemahaman pengetahuan tenaga kerja tentang ketentuan pasal 13 UU No. 1 Tahun 2003, 37% yang tidak tahu, Dan 63% yang mengetahuinya, Adapun pengetahuan tentang tenaga kerja tentang lama cuti melahirkan yang mengetahui  3  bulan,  83%,  yang  mengetahui  2  bulan  7%,  dan  yang mengetahui  1,5bulan  10%.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Yuliani tahun  2008  yang  menunjukkan  bahwa    pada  umumnya  para  pekerja perempuan  sudah  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  baik  dalam penerapan  hak  Kesehatan  reproduksinya.  Di  semua  wilayah  penelitian tenaga  kerja  perempuan  pada  umumnya  mengetahui  bahwa  meskipun mereka cuti selama 3 bulan, namun gaji pokok tetap harus diberikan karena sudah  menjadi  haknya  dan  telah  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB). 19
Menurut    Rosalina,  hak-hak    pekerja  perempuan  dapat  digolongkan menjadi  empat bagian, yaitu: (1)  hak-hak  pekerja  perempuan  di  bidang reproduksi;  (2)  hak-hak  pekerja    perempuan  di  bidang  kesehatan  dan keselamatan  kerja;  (3) hak-hak pekerja perempuan di bidang  kehormatan perempuan; (4) hak-hak pekerja perempuan dibidang sistem pengupahan. 20
Menurut  undang-undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan pasal  76  menentukan  norma  kerja  perempuan  sebagai  berikut:  (1)  Pekerja perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  tahun  dilarang  dipekerjakaan antara  pukul  23.00  sampai  denga  07.00.  (2)  Pengusaha  dilarang memperkerjakaan  perempuan  hamil  yang  menurut  keterangan  dokter berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan  kandungannya  maupun  dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. (3) Pengusaha yang
19 Mulyani Djakaria, “Perlindungan  Hukum bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan  dengan Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018
20 Meliani  Rosalina,  Tingkat  Pemenuhan  Hak  Pekerja  Perempuan  di  Bidang  Pertanian  dan Nonpertanian,  Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, hlm. 22
memperkerjakaan  perempuan  antara  pukul  23.00  sampai  dengan  07.00 wajib: (a) Memberikan makanan yang bergizi. (b) Menjaga kesusilaan selama ditempat  kerja  (4)  Pengusaha  wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput bagi  pekerja  perempuan  yang  bekerja  antara  pukul  23.00  sampai  dengan 05.00
Mengenai  peran  pengawasan  ketenagakerjaan  terhadap  pelaksanaan dan penegakan hak cuti melahirkan, diutarakan bahwa, hak cuti melahirkan selama 3 bulan yang sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (l) UU Ketenagakeqaan diberikan selama 1,5 bulan sebelum HPL (hari perkiraan lahir) dan 1,5 bulan setelah melahirkan, di dalam prakteknya terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan praktek yang sama dengan ketentuan undang-undang, namun banyak  juga  yang  memberlakukan  secara  fleksibel.  Dalam  hal  ternyata pekerjanya    tidak  mengambil  cuti  tersebut,  maka  hak  cuti  melahirkan tersebut  dianggap  hangus.  Dalam  kondisi  seperti  ini  pengawasan  dan penegakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Disnakersostrans  hanya  meminta pihak perusahaan untuk wajib mengingatkan  pekerja tersebut apabila telah berdekatan  dengan  waktu  hak  cuti  melahirkan.  Apabila  temyata  pihak pekerja tersebut memang masih mau bekerja sampai waktu melahirkan dan hanya  mengambil  hak  setelah  melahirkan  saja,  sedangkan  waktu  1,5  bulan sebelum  melahirkan  dianggap  hangus  oleh  perusahaan,  maka  pihak Disnakersostrans mensyaratkan yang bersangkutan untuk menunjukan surat pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  pekerja  bahwa,  yang  bersangkutan memang  menyadari  apa  yang  telah  dia  putuskan  dan  resiko  yang  akan dihadapi  nantinya.  Selanjutnya  dalam  hal  cuti  hamil  diberlakukan  secara fleksibel  maka  harus  diberikan  ketetapan  waktu  atau  tanggal  pekerja  yang mengambil cuti. lntinya baik hendak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang- undang  ketenagakerjaan,  yaitu  l,5  bulan  sebelum  dan  1,5  bulan  sesudah maupun  secara  fleksibel,  pihak  perusahaan  harus  diwajibkan  untuk mengingatkan akan hak cuti melahirkan yang telah muncul, dengan kejelasan syarat  dan  hak-hak  apa  saja  yang  nantinya  akan  diberikan  perusahaan kepada para pekerja yang mengambil cuti tersebut, Hak-hak tersebut terkait dengan  hak  biaya  persalinan  yang  ditanggung  berapa  persen  oleh perusahaan dan sampai anak ke berapa, berikut besaran upah yang nantinya akan pekerja terima selama masa cuti tersebut.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA
Penerapan  Pemberian  Hak  Cuti  Melahirkan  Terhadap  Pekerja Perempuan
Seluruh  tenaga  kerja  di  kampus  universitas  Muhammadiyah  palopo, pada  umumnya  menyetujui  terhadap  ketentuan  hak  cuti  melahirkan  alasan

## 12 | Sari Ratna Dewi
yang diberikan karena sudah merupakan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian  kerja  akan  mempunyai  cukup  waktu  untuk  memulihkan Kesehatan, dan merawat bayi. Adanya kesadaran yang cukup tinggi tersebut sebetulnya harus di ikuti dengan ketentuan sebagai haknya.
Universitas  muhammadiyah  palopo  sebagai  lembaga  yang  bergerak dibidang pendidikan memiliki sistem yang cukup mudah dalam memberikan hak cuti melahirkan terhadap pekerja perempuan yang bekerja dikampus ini, dengan tujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman terhadap pekerja  ditempat  kerja  dan  saling  menghargai  hak-hak  pekerja  maupun pemberi  kerja.  Pekerja  sebagai  aset  yang  berharga  bagi  perempuan,  hal  ini dikarenakan  pekerja  merupakan  pelaku  aktif  dalam  usaha  yang  ada,  maka dengan dilakukannya pemenuhan hak bagi para pekerjanya diharapkan akan mampu  menimbulkan  hubungan  kerja  yang  harmonis  antara  kedua  belah pihak dalam masa kerja.
Universitas muhammadiyah palopo sangat menghargai hak-hak yang dimiliki  oleh  pekerja,  khususnya  hak  bagi  pekerja  perempuan  yang  sedang mengandung  guna  menjamin  kesehatan  ibu  maupun  sang  buah  hati  yang akan dilahirkan. Perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 UU  ketenagakerjaaan  Jo  Pasal  52  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  definisi  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Dalam  Pasal  52  ayat  1 (satu)  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  dibuat  atas  dasar:  a.  Kesepakatan kedua  belah  pihak;  b.  Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan hukum;  c.  Adanya  pekerjaan  yang  diperjanjikan;  dan  d.  Pekerjaan  yang diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21
Guna  melaksanakan  kewajiban  sebagai  pemberi  kerja  untuk memenuhi  hak  pekerja  maka  universitas  muhammadiyah  palopo memberikan  kemudahan  terhadap  pekerjanya  untuk  proses  pengajuan  cuti melahirkan, proses pengajuan cuti melahirkan di universitas muhammadiyah palopo  ini  cukup  tergolong  mudah  yakni  apabila  seorang  tenaga  kerja perempuan ingin mendapatkan haknya (hak cuti melahirkan)  maka pekerja perempuan tersebut wajib untuk melaporkan langsung ke Pimpinan dan Biro SDM  universitas  muhammadiyah  palopo,  dan  dengan  membawa  surat permohonan cuti, maka pemberian hak cuti melahirkan akan dengan mudah didapatkan,  walaupun  hak  cuti  ini  bisa  di  dapatkan  dengan  mudah  akan
21 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 1.
tetapi waktu pemberian cuti harus tetap sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati.
Apabila  dilihat  dari  pemenuhan  hak  cuti  melahirkan  yang  diberikan oleh  Universitas  Muhammadiyah  Palopo  kepada  pekerja  perempuan  yang sedang mengandung, bertujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu dan calon buah hatinya juga bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan  dengan  pekerja  perusahaan  dengan  tidak  hanya  mementingkan kepentingan perusahan saja akan tetapi adil juga terhadap hak yang dimiliki oleh  pekerja,  yakni  dengan  memberikan  hak  cuti  melahirkan  selama  tiga bulan  dengan  pembagian  waktu  yang  telah  diatur  serta  melalui  tahapan pengajuan cuti yang cukup mudah untuk didapatkan. Maka dapat dikatakan bahwa  kondisi  dilapangan  berupa  pemenuhan  hak  istimewa  pekerja perempuan  (hak  cuti  melahirkan)  sudah  sejalan  dengan  norma  yang  ada yaitu ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Ketenagakerjaan.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KETIGA

## Perspektif hukum Islam terhadap Pelaksanaan hak cuti melahirkan
Islam  memandang  bahwa  Wanita  adalah  karunia  Allah  Selain menjamin  hak-hak  wanita,  Islam  pun  menjaga  kaum  wanita  dari  segala  hal yang  dapat  menodai  kehormatannya,  menjatuhkan  wibawa  dan merendahkan  martabatnya. Di  dalam  ajaran  Islam,  wanita  adalah  mahluk yang dimuliakan. Maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak wanita, apakah itu  hak  untuk  memperoleh  pendidikan  maupun  hak  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  sberkarier. 22 Jauh  sebelum  gerakan  emansipasi  dan  gender memperjuangkan  hak-hak  wanita  dalam  pendidikan  dan  pekerjaan,  ajaran Agama  Islam  telah  memulainya  terlebih  dahulu Dan  agar  berikutnya,  kaum wanita  dapat  menjalankan  perannya  sebagai  ibu.  Sebagaiamana  telah dijelaskan  didalam Pesan-pesan  yang  terkandung  di  dalam  Al-Quran  juga sejalan  dengan  semua  tingkatan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan peradaban. Termasuk  seputar  kehamilan  dan  ibu  hamil  yang  sudah  tertulis jelas  di  dalam  Al-Quran,  hingga mukjizat  yang  diberikan  Allah  SWT  bagi orang  beriman  yang  mengharapkan  kehamilan,  semua  telah  terkandung  di dalam (Al-Quran Surah al-Mukminun ayat 12-14)
ْدَقَل َو اَنْقَلَخ َناَسْنِ ْلا ْنِم ةَل لُس ْنِ م نْيِط ١٢ َّمُث ُه نْلَعَج ًةَفْطُن ْيِف را َرَق ْيِكَّم ن ۖ ١٣ َّمُث اَنْقَلَخ َةَفْطُّنلا ًةَقَلَع اَنْقَلَخَف َةَقَلَعْلا ًةَغْضُم َنْقَلَخَف ا ْضُمْلا َةَغ ِع اًم  ظ َن ْوَسَكَف ا َم ظِعْلا اًمْحَل َّمُث ْنَا نْأَش ُه اًقْلَخ َرَخ ا َك َراَبَتَف ُٰاللّ ُنَسْحَا َنْيِقِل  خْلا ١٤ ( نونمؤملا / 23 : 12 - 14 ) Terjemah Kemenag 2019
22 Ismiyati Muhammad, “Wanita Karier dalam Pandangan Islam,” Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 13, no. 1 (Juni 2019): 101.

## 14 | Sari Ratna Dewi
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim).
Kemudian,  air  mani  itu  Kami  jadikan  sesuatu  yang  menggantung  (darah). Lalu,  sesuatu  yang  menggantung  itu  Kami  jadikan  segumpal  daging.  Lalu, segumpal  daging itu  Kami  jadikan  tulang  belulang.  Lalu,  tulang  belulang  itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.
(Al-Mu'minun/23:12-14) 23
Al-Qur‟an  hanya  memuat  dasar-dasar  atau  prinsip  umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata  pemerintahan  juga  tidak  banyak.  Ayat-ayat  yang  masih  global  ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam Sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan  maupun  takrir  atau  ketetapannya.  Namun  demikian penerapannya pun bukan “harga mati” Al-Qur‟an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya  kepada  umat  Islam  untuk  membentuk  dan  mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam  lainnya,  seperti  ijma‟,  qiyas,  istihsan,  maslahah  mursalah,  dan  urf memegang  peranan  penting  dalam  perumusan  konstitusi.  Hanya  saja, penerapan  dasar-dasar  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. 24
Secara  doktrin  keadilan  merupakan  ciri  khas  Islam  sebagai  agama yang membedakan dari agama-agama yang lainnya. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaannya  pada  masa  awal  Islam,  bahwa  Islam  membenarkan mereka  aktif  dalam  berbagai  aktivitas.  Perempuan  boleh  bekerja  dalam berbagai  bidang  di  dalam  ataupun  di  luar  rumahnya,  baik  secara  mandiri atau bersama orang lain dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan  yang  dilakukannya  dengan  cara  terhormat,  sopan  dan  dapat memelihara  agamanya  serta  dapat  pula  menghindari  dampak-dampak negatif dari pekerjaan terhadap diri dan lingkungannya. 25
Sebagaimana  laki-laki,  hak-hak  wanita  juga  terjamin  dalam  Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak wanita. Agamanya,  hartanya,  kehormatannya,  akalnya  dan  jiwanya  terjamin  dan
23 Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟an, 2019), 342.
24 Ibid. h. 181 .
25 Endri Yenti, “Wanita Bekerja Menurut Islam Analisis Gender,” Jurnal Ilmiah Kajian Gender Volume 1, No. 1 (2011), 109.
dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Inilah bukti bahwa islam  memuliakan  Wanita. Ajaran  Islam  telah  menempatkan  perempuan sebagai  partner  yang  sederajat  dengan  laki-laki  dalam  mengemban  amanah Allah sebagai Khalifah-Nya di muka bumi ini. Dalam mengemban tugas hidup Allah  telah  menegaskan  dalam  berbagai  ayat  dalam  al-Quran,  diantaranya adalah Qs. at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:
َن ْوُنِم ْؤُمْلا َو
ُت  ن ِم ْؤُمْلا َو ْمُهُضْعَب ُءۤاَيِل ْوَا ضْعَب َي ْو ُرُمْأ َن ْلاِب ِف ْو ُرْعَم َي َو َن ْوَهْن ِنَع ِرَكْنُمْلا َن ْوُمْيِقُي َو َةو  لَّصلا َن ْوُتْؤُي َو َةو  ك َّزلا َن ْوُعْيِطُي َو َٰاللّ َو َل ْوُس َر ه ُا َكِٕى ۤ لو ْرَيَس ُمُهُمَح ُٰاللّ َّنِا َٰاللّ زْي ِزَع مْيِكَح ٧١ ( ةبوتلا / 9 : 71 )
Terjemah Kemenag 2019 Orang-orang  mukmin,  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian  mereka  menjadi penolong  bagi  sebagian  yang  lain.328) Mereka  menyuruh  (berbuat)  makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mereka  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
Dari  ayat  tersebut  jelas  bahwa  misi  manusia  sebagai  anak  cucu  adam ditanggung bersama oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat tersebut Allah  sengaja  menyebutkan  mukminin  dan  mukminat  sama-sama bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  meneggakkan  yang  (ma’ruf) dan mencegah yang bathil (mungkar). Dalam ayat tersebut juga menyatakan bahwa  kewajiban  membayar  zakat  juga  wajib  ditunaikan  oleh  perempuan. Hal  itu  membuktikan  bahwa  perempuan  boleh  untuk  bekerja  dalam  bidang tertentu.  Pada  dasarnya  semua  umat  manusia  baik  laki-laki  maupun perempuan  adalah  sama  kedudukannya  sebagai  pekerja  dan  sebagai manusia.  Dimana  masing-masing  mempunyai  kehormatan  yang  sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaannya  serta daerah  lingkungan  kerjanya  dan  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  kerja  yang dilakukannya.
Hubungan antara pekerja dan pengusaha diharapkan agar  selalu ada rasa  atau  sikap  saling  mengerti  dan  menghormati.  Pengusaha  dilarang bersikap  dan  berkehendak  sewenang-wenang  terhadap  pekerjanya,  akan tetapi  pengusaha  hendaklah  bersikap  pemurah  dan  berlaku  adil  dalam membayar  upah  sesuai  dengan  kemampuan  dan  perjanjian  yang  telah disepakati.  Pengusaha  juga  dianjurkan  untuk  menyediakan  fasilitas-fasilitas lain  dan  kenyamanan  dalam  bekerja,  sehingga  para  pekerja  akan  bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur.
Pekerja  perempuan  berhak  mendapat  perlindungan,  perlindungan yang  dimaksud  untuk  memberikan  kepastian  hak  pekerja  perempuan  yang

## 16 | Sari Ratna Dewi
berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat, dan  cuti. 26 Menurut  Imam  Sjahputra  mengatakan  bahwa  hak  pekerja perempuan  meliputi  hak  menerima  ganti  rugi  kecelakaan  kerja,  hak berunding  negoisasi, hak  memperoleh  pekerjaan  pekerja,  dan  memiliki  hak untuk  memaksakan  kepada  pengusaha  untuk  meminta  izin  pemutusan hubungan  kerja terhadap  pekerja  perempuan. 27 Ditinjau  adalah  suatu kegiatan  melihat,  memandangi,  menyelidiki,  mempelajari  dan  sebagainya terkandung didalamnya hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Sebagai wujud kepedulian negara terhadap kondisi kodrat perempuan pemerintah  memberikan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  termuat  dalam aturan  hukum  positif  dibidang  ketenagakerjaan.  Wujud  perlindungan tersebut terealisasi dalam pencantuman hak-hak yang bersifat khusus dalam UU  No.13  tahun  2003  meliputi  hak  cuti  haid,  cuti  melahirkan,  cuti  gugur kandungan,  dan  hak  menyusui  Pasal  81-83).  Dengan  tertuangnya  hak-hak yang  memang  hanya  khusus  hanya  diperuntukkan  bagi  pekerja  perempuan menunjukkan  adanya kepedulian dan pemahaman dari pemerintah.
Perempuan  di  dalam  ajaran  Islam  adalah  makhluk  yang  dimuliakan dan  Islam  sangat  menjaga  hak-hak  perempuan  baik  itu  hak  untuk memperoleh  pendidikan  maupun  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  atau berkarir.  Jauh  sebelum  gerakan  emansipasi  dan  gender  memperjuangkan hak-hak  perempuan  dalam  pendidikan  dan  pekerjaan  ajaran  agama  Islam telah  memulainya  terlebih  dahulu.  Keterlibatan  perempuan  dalam pekerjaannya  pada  masa  awal  Islam,  bahwa  Islam  membenarkan  mereka aktif  dalam  berbagai  aktivitas.  Perempuan  boleh  bekerja  dalam  berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang  lain  dengan  lembaga  pemerintah  maupun  swasta,  selama  pekerjaan yang  dilakukannya  dengan  cara  terhormat,  sopan  dan  dapat  memelihara agamanya  serta  dapat  pula  menghindari dampak-dampak  negatif  dari pekerjaan terhadap diri dan lingkungannya.
Hak  cuti  melahirkan  menurut  hukum  Islam  ditinjau  berdasarkan konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi. Allah Swt menurunkan syariat (aturan  hukum)  untuk  mengambil  kemaslahatan  dan  menghindari kemudaratan  (jalbul  mashalih  wa  dar’u  al-mafasid).  Aturan-aturan  hukum yang Allah Swt tentukan hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk
26 Prof. Dr, Aloysius Uwiyono, S.H, M.H DKk, Asas - asas Hukum Perburuhan ( Jakarta: RAJAGRAFINDO : cet-1, 2014) Hal.101
27 Syahri Arma Yanthi “Implementasi Pengupahan  cuti  Melahirkan  Menurut Undang- Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan Ditinjau Dari  Fikih Siyasah” Medan. tahun 2021
menegakkan  tujuan  hukum  Islam  al-Syatibi  mengemukakan  konsepnya tentang  Maqashid  Syari’ah  dengan  penjelasan,  bahwa  tujuan  hukum  oleh Allah Swt dan Sunnah Rasul-Nya dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis terhadap rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
Hak  tenaga  kerja  perempuan  pada  pelaksanaan  cuti  melahirkan perspektif hukum Islam pada pekerja di Universitas Muhammadiyah Palopo bahwa perempuan memiliki masa nifas yang lamanya selama tiga bulan. Fase ini  dapat  dikatakan  sebagai  masa  pemulihan  artinya  selama  tiga  bulan perempuan diberikan waktu beristirahat pasca melahirkan.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Perlindungan  dan  Penerapan  pemberian  cuti  kepada  pekerja  perempuan  di Universitas  Muhammadiyah  di  Palopo    sudah  terlaksana  dengan  optimal, yang  didasari  oleh  peraturan  yang  berlaku  yakni  dengan  menggunakan Undang-Undang    Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  KetenagaKerjaan  sebagai dasar  yuridis  serta  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pelaksanaan  pemberian  hak  cuti  melahirkan terhadap  pekerja  perempuan  di  Universitas  Muhammadiyah  Palopo,  sudah berjalan  dengan  baik  dengan  diberikannya  waktu  cuti  3  bulan  yang  mana sesuai  dengan    ketentuan  Undang_Undang  No.  13  tahun    2003. Islam memandang  bahwa  Wanita  adalah  karunia  Allah  Selain  menjamin  hak-hak wanita, Islam   pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya,  menjatuhkan  wibawa  dan  merendahkan  martabatnya. Pekerja  perempuan  berhak  mendapat  perlindungan,  perlindungan  yang dimaksud  untuk  memberikan  kepastian  hak  pekerja  perempuan  yang berkaitan  dengan  norma  kerja  yang  meliputi  waktu  kerja,  mengasoh, istirahat, dan cuti.

## DAFTAR PUSTAKA
Endri  Yenti, “Wanita  Bekerja  Menurut  Islam  Analisis  Gender,”  Jurnal  Ilmiah Kajian Gender Volume 1, No. 1 (2011), 109
Harahap, “Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria),” 25–27
Ismiyati Muhammad, “Wanita Karier dalam Pandangan Islam,” Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 13, no. 1 (Juni 2019): 101 .
Kementerian  Agama  RI.  al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  PT.  Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‟an, 2019.
Konvensi  ILO  No.  100  Tahun  1951  tentang  Upah  yang  sama  bagi Pekerjaan Bernilai Sama bagi Pria dan Wanita yang diratifikasi.

## 18 | Sari Ratna Dewi
Lalu Husni, (2014), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi,Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.
Meliani  Rosalina,  Tingkat  Pemenuhan  Hak  Pekerja  Perempuan  di  Bidang Pertanian  dan  Nonpertanian,  Departemen  Sains  Komunikasi  dan Pengembangan  Masyarakat,  Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut Pertanian Bogor, 2015, hlm. 22
Mulyani  Djakaria,  “Perlindungan    Hukum  bagi  Pekerja  Wanita  Untuk Memperoleh  Hak-Hak    Pekerja  Dikaitkan    dengan  Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018
Nadhira  Wahyu  Adityarani  ’’  Hak  Cuti  Melahirkan  Bagi  Pekerja  Perempuan Sebagai  Penerapan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia’’ Vol. 1 No.1 April 2020.
Ni  Made  Devi  Aselina  Putri’’ Implementasi  Perlindungan  Hukum  Hak  Cuti Melahirkan terhadapPekerja Perempuan di Villa Surabaya Mas (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, hlm. 895-903)
Peraturan Perundang-undangan : Ibid, Pasal 79 UUK. Ibid, Pasal 80-84 UUK. Ibid, hlm. 97. Ibid. hlm. 181. Prof. Dr, Aloysius Uwiyono, S.H, M.H DKk, Asas - asas Hukum Perburuhan ( Jakarta: RAJAGRAFINDO : cet-1, 2014) Hal.101
Riris  Ardhanariswari,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Tenaga Kerja  Perempuan  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perkembangan Sistem  Hukum  Indonesia  Abad  21”,  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum jilid XXXIII No.1 April 2009, hlm. 97
Rizki  Widya  Ari  Susanti,  ,  Anak  Agung  Ketut  Sukranatha  ‘’Pengaturan Pemberian  Cuti  Melahirkan  terhadap  Pekerja  yang  Melahirkan  Bayi Prematur’’ Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm.208-218 . Syahri  Arma  Yanthi  “Implementasi  Pengupahan    cuti    Melahirkan    Menurut Undang-Undang    Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaaan Ditinjau Dari  Fikih Siyasah”  Medan. tahun 2021
Taufiq, Quran In Word Ver 1.3.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49.
Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam, 4, no. 1
Wibawa, Agung Made Ayu Suastini, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni  Darmadi.  "Pelaksanaan  Pemberian  Cuti  Melahirkan  Bagi Tenaga  Kerja  Wanita  Pada  Pt.  Pln  (Persero),  Tbk.  Distribusi  Bali." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2018), 3 (2017): 3.