Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1214-1219
Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Muhaimin 1) , Akhmad Syarwani 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia *Email Korespondensi : muhamin@uin-antasari.ac.id

## Abstract
This research is motivated by the role of the State Sharia Securities Issuing Company (SBSN) currently in issuing Sharia bonds and acting as an investment guarantee institution and maintaining the company's sharia principles. The purpose of this study is to look at the application of sharia principles by the State Sharia Securities Issuing Company. The research uses a normative approach by collecting primary data sources from laws, government regulations, fatwas and collecting secondary data obtained from books, magazines, articles, journals and other research repositories. These findings show that the relationship between the issuing company and the government is  still  limited  to  the  company's  authority  and  responsibility  in  issuing  sharia  securities.  As  investment underwriting institutions, these companies act on behalf of investor interests both in front of the court and outside the court. Although the establishment of issuers is only an adoption of the international capital market rather than the concept of Islamic economics, it has applied sharia principles in practices such as avoiding the elements of riba, maysir, gharar, ikhtikar and bai'najasy, risywah, legal certainty, responsibility, and benefits. Meanwhile, the application of principles that may not be in accordance with sharia principles, namely first: there is a default by the government / issuer to investors because the government / issuer is bankrupt so that the return on investment funds at maturity is not met, as promised at the beginning of the Second: there are losses and failures of SBSN issuing companies in carrying out their duties and obligations.
Keywords : Application of Sharia Principles.
Saran sitasi : Muhaimin., & Syarwani, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perusahaan Penerbit    Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  1214-1219.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5219
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5219

## 1. PENDAHULUAN
Peningkatan  dukungan  terhadap  APBN  secara berkelanjutan  merupakan  penggerak  pertumbuhan pembangunan  bidang  ekonomi  sehingga  memiliki fungsi  strategis  dalam  memengaruhi  perekonomian dan sasaran pembangunan (Hasanah, U & Sunyoto,D, 2014).  Instrumen-instrumen  pembiayaan  anggaran yang dilakukan pemerintah melalui pengeluaran yang akan  meningkatkan  PDB  negara,  terlebih  pada instrumen-instrumen  pembiayaan  bidang  anggaran yang  akan  ditetapkan  diharuskan  berlandaskan prinsip-prinsip  syariah  diantaranya  sebagai  payung hukum,  transparan  dan  tanggung  jawab.    Menurut beberapa  ahli  ekonomi ,  increased  government expenditure  will  raise  GDP  enough  to  keep  the country’s debt-to-GDP ratio steady and restore fiscal sustainability (Tao Wang,.et.al, 2022).
Pelaksanaan  pembangunan  suatu  negara  pada ekonomi nasional memerlukan dukungan pembiayaan keuangan  dari  berbagai  pihak  yaitu  pemerintah  dan dari  masyarakat  dikarenakan  semakin  besarnya keperluan  pembiayaan  keuangan  pembangunan  di masa  depan.  Kebutuhan  negara  yang  semakin  serta meningkatnya pembiayaan keuangan negara menyebabkan  ketidakmampuan  pemerintah  melalui pendapatan pajak saja dan pendapatan lainnya untuk pembiayaan  pembangunan  nasional  sehingga  perlu adanya  kesadaran  dan  peran  aktif  dari  seluruh komponen  lapisan  masyarakat  dalam  program pembangunan nasional (Jose Ato Mau, 2015).
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan  suatu  kebijakan  berlandaskan  prinsip syariah  dengan  mengesahkan  UU  Nomor  19  Tahun 2008. Instrumen tersebut disebut dengan nama sukuk
negara,  yang  merupakan  jenis  surat  berharga (obligasi)  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan sumber  anggaran  pembiayaan  keuangan  negara (Sudarsono, 2008).
Tujuan  diterbitkannya  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)  yaitu  salah  satunya  alternative pembiayaan  defisit  APBN  (Alif  Rodliya  Wahid, 2019).  Maksud  membiayai  proyek  pemerintah  yaitu mendanai proyek-proyek pembangunan yang menjadi target sasaran dalam APBN sehingga secara eksplisit dapat  digunakan  dalam  mendorong  perekonomian negara  dengan  memperhatikan  keadaan  ekonomi (Purnawati,A & Yuniarta, A, 2021).
Percepatan perkembangan ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia merupakan salah satu dari hukum surat  berharga.  Penerbitan  dokumen  surat  berharga oleh penerbitnya adalah sebagai pemenuhan atas hasil kerja dalam bentuk pembayaran sejumlah uang pada para  pemegang  surat  berharga  tersebut,  baik  pada pihak  yang  diberi  surat  berharga  dari  yang menerbitkan  surat  berharga  itu  maupun  pihak  lain kepada  siapa  surat  berharga  tersebut  dipindahkan (Asikin, Z, 2013).
Berkenaan dengan pasal 1 point 1 UU Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan dokumen surat berharga negara yang diciptakan berlandaskan prinsip kesyariahan,  yang  menjadi  pembuktian  terhadap keikutsertaan kepemilikan aset surat berharga syariah negara,  yang  ada pada mata  uang  Indonesia  ataupun mata uang asing (Khoirun Nisak, 2022).
Telah dijelaskan pada ketentuan umum angka 1 fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 yang menyatakan surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan  surat  berharga  negara  yang  diterbitkan berprinsip  syariah  untuk  membuktikan  terhadap pemegang  asset  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN), pada mata uang indonesia ataupun mata uang asing.
Peran dan fungsi serta posisi Perusahaan penerbit Surat  Berharga  Syariah  Negara  ditemukan  berbagai keganjilan,  sebagai  berikut:  kesatu,  mengenai  peran dan  fungsi  serta  kedudukan  Perusahaan  penerbit SBSN dengan pemerintah ( obligor ). Kedua, persoalan tersebut  berkaitan  erat  pada  persoalan  kesatu  yaitu terkait peran dan fungsi serta kedudukan perusahaan penerbit  Surat  Berharga  Syariah  Negara yang secara otomatis  menjadi  wali  amanat  terhadap  pemegang sukuk. Fungsi kedua terkait pada Perusahaan penerbit Surat  Berharga  Syariah  Negara  ini,  nantinya  akan
memunculkan bentrokan antara dua kepentingan yang satu  sama lain  berbeda.  Penyebabnya  adalah  satu pihak  perusahaan  penerbit  SBSN  tampak  terlihat  di pihak pemerintah, karena perusahaan penerbit SBSN mempunyai  tanggungjawab  kepada  pemerintah berupa  laporan  tahunan  tentang  pelaksanaan  SBSN. Sedangkan  di  sisi  lain  perusahaan  penerbit  SBSN adalah  sebagai  pihak  yang  bertugas  menjadi perwakilan  pemengang  obligasi  (Amin,  R,  2016). Persoalan  ketiga  Perusahaan  Penerbit  atau  disebut juga Special Purpose Vehicle (SPV) tidak  berasal dari konsep  dan  produk  syariah,  tetapi  merupakan penerapan  biasa  dalam  aktivitas  bisnis  keuangan  di pasar modal.
Banyak  beberapa  literatur-literatur  membahas tentang  prinsip-prinsip  syariah  dan  perusahaan- perusahan  penerbit  SBSN  diantaranya  (Khotibul Umam,2016; Lukman
Hakim, 2012;Andry Soemitra,2014;Burhanuddin.S, 2017). Namun, terbatasnya  beberapa  literatur  membahas  prinsip- prinsip  syariah  dalam  pengelolaan  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN).  Pentingnya  SBSN  bagi Indonesia mempunyai peranan penting salah satunya menggerakkan  pasar  keuangan  syariah  di  Indonesia (Burhanuddin,  2011).  Temuan  lainnya  terkait  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  menunjukkan Sharia-compliant  financing  represents  a  potential opportunity  as  a financial resource  for  public utility projects.  Sharia  compliance  requires  consistency  of all  transactions  with  Islamic  financial  principle s (Paolo Pietro Biancone & Maha Radwan, 2018).
Pada praktiknya perusahaan penerbit tersebut ada celah untuk dapat menyamarkan identitasnya terhadap pemiliknya  dengan menggunakan  konsep  pemisahan kepemilikan  dengan  badan  hukum  korporasi. Biasanya perusahaan penerbit menyamarkan identitas diri mereka dengan menempuh jalan mendirikan lebih banyak  lagi  perusahaan  penerbit  dan  membentuk struktur  kepemilikan  baru  terhadap  perusahaan penerbit tersebut yang berlapis-lapis di wilayah lain di luar wilayah pembentukan perusahaan sekarang.
Pendirian perusahaan yang berlapis-lapis tersebut guna menyamarkan identitas meraka ini ditambah lagi dengan  terbatasnya  kewajiban  dan  tanggung  jawab, karena  perusahaan  penerbit  tersebut  didirikan  untuk tujuan  tertentu  saja.  Sehingga  bisa  berpengaruh negatif terhadap pihak-pihak tertentu dalam melakukan  tindakan  melanggar  hukum  termasuk transaksi orang dalam melakukan korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang dan sebagainya .
Kenyataan  di  lapangan  terdapat  proyek-proyek pembangunan  yang  didanai  dari  hasil  SBSN  banyak bermasalah/mangkra sehingga menyebabkan kerugian yang  cukup  besar  terhadap  penggunaan  dana  dari SBSN.  Sehingga  mengenai  peran  fungsi  sebagai Perusahaan  Penerbit  Surat  Berharga  Syariah  Negara dan  sekaligus  menjadi  wali  amanat,  apakah  sudah menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dan  statusnya sangat  dibutuhkan  di  dalam  mekanisme  penerbitan Sukuk  Syariah  atau  hanya  sebagai  syarat  pelengkap saja.  Berdasarkan  gambaran  yang  telah  dipaparkan maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengkaji fungsi  Perusahaan  Penerbit  Surat  Berharga  Syariah Negara sekaligus menjadi Wali Amanat serta analisis penerapan  prinsip-prinsip  syariah  terhadap  status perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  metode deskriptif.  Jadi,  dalam  penelitian  ini  mencari  dan menyusun  hasil  penelitian  menggunakan  teknis analisis data yang merupakan teknik pengklasifikasian data ke dalam kategori, menyajikan data, melakukan sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilah-milah mana  yang  dianggap  penting  untuk  dipelajari  dan akhirnya  dibuat  kesimpulan  untuk  mempermudah pemahaman peneliti maupun pihak yang lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Fungsi  Perusahaan  Penerbit  SBSN  sekaligus menjadi Wali Amanat
Didalam  sistem  keuangan  syariah  internasional perusahaan  penerbit  SBSN  dikenal  dengan  nama Special Purpose Vehicle (SPV) atau Special Purpose Company (SPC)  khusus  dibentuk  untuk  melakukan kegiatan  tertentu.  Salah  satu  aspek  yang  wajib dipenuhi Perusahaan penerbit SBSN sebagai instrument  keuangan  syariah  harus  ada  transaksi pendukung  ( underlying  transaction ),  contohnya  jual beli dan sewa menyewa.
Penerbitan  SBSN  menggunakan  struktur  akad khusus  misalnya  Ijarah  sale  lease  back  maka dibutuhkan perusahaan penerbit SBSN sebagai pihak yang berfungsi menjadi pembeli aset Negara dan juga dapat  menerbitkan  SBSN  serta  hasil  penerbitannya harus  disetor  ke  rekening  Kas  Umum  Negara.  Hasil penerbitan  SBSN  oleh  Perusahaan  penerbit  SBSN
tidak boleh dicatat sebagai kekayaannya (Burhanuddin, 2011).
Mengenai  fungsi  dan  hubungan  Perusahaan Penerbit SBSN dengan Pemerintah dalam kewenangannya  hanya  sebatas  untuk  menerbitkan SBSN, sedangkan segala pengaturan tentang kebijakan  penerbitan  SBSN  telah  ditentukan  oleh Menteri. Dimana nantinya Perusahaan Penerbit SBSN membuat  laporan  tertanggungjawaban  terhadap pelaksanaan  penerbitan  SBSN  tersebut.  sehingga diharapkan  Perusahaan  Penerbit  SBSN  dapat melakukan tugas umum pemerintah dalam menerbitkan  SBSN  dapat  bekerja  semaksimal mungkin  demi  tujuan  utama  untuk  apa  Perusahaan Penerbit SBSN itu didirikan.
Fungsi  Perusahaan  Penerbit  SBSN  adalah sebagai  Penerbit  SBSN  dan  sebagai  Wali  Amanat. Didalam menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, penerbitan  SBSN  oleh  perusahaan  penerbit  SBSN dengan  berpedoman  pada  penetapan  Menteri disebutkan dalam pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. Fungsi perusahaan  penerbit  SBSN  yang  sekaligus  menjadi wali  amanat  merupakan  pihak  yang  mewakili kepentingan  pemilik  SBSN  sesuai  dengan  yang disepakati dalam perjanjian, maka bahwa wali amanat dilarang  mempunyai  hubungan  Afiliasi  dengan Emiten (Pemerintah).
Pada  prinsipnya  wali  amanat  tidak  memiliki hubungan dengan emiten sehingga wali amanat tidak mempunyai kewajiban kepada emiten. Sebagai wakil investor  pemegang  efek  bersifat  utang  atau  obligasi maka  wali  amanat  mempunyai  kapasitas  untuk membuat perjanjian perwaliamanatan dan menandatangani  dokumen  antara  emiten  dan  wali amanat.
Sepanjang wali amanat telah melaksanakan tugas dan  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perwaliamanatan dan tidak pula melakukan tindakan pengambilan keuntungan  pribadi  dalam  suatu  transaksi  yang mempunyai benturan kepentingan, melakukan kelalaian berat, atau kecurangan, merugikan kepentingan  satu  atau  lebih  investor  pemegang obligasi  maka  wali  amanat  tidaklah  dapat  diminta pertanggung jawabannya.
Kehadiran wali amanat adalah sebagai pelindung bagi kepentingan investor atau pemegang obligasi dan sebagai  filter  yang  mengawasi  pemerintah  terutama dalam hal pembayaran kupon oleh pemerintah kepada
investor. Namun terjadinya beberapa kasus wanprestasi yang terjadi membuat peran wali amanat menjadi  disanksikan.  Anggapannya  adalah  bahwa wali amanat seolah-olah berpihak kepada pemerintah, tampaknya  tidak  melakukan  uji  tuntas  kepada pemerintah dengan benar dan netral dan sebagainya. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  investor  sebagai pihak  utama  dalam  pendanaan,  terutama  sebagai pembeli  dan  pemegang  obligasi,  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan apabila terjadi peristiwa wanprestasi dalam penerbitan obligasi yang merugikan investor.

## 3.2. Analisis  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Syariah Pada Perusahaan Penerbit SBSN

## 3.2.1. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)
Pemerintah dalam hal memajukan perekonomian mempunyai  kepentingan  menerbitkan  SBSN  dengan harapan  untuk  memobilisasi  dana  publik  guna kepentingan  pembangunan,  sedangkan  investor berkepentingan  pada  SBSN  untuk  menginvestasikan kelebihan  dananya  pada  investasi  yang  halal,  yaitu tidak  mengandung  riba,  maysir,  gharar,  ikhtikar  dan bai’najasy,  dan  risywah.  Oleh  karena  itu  penerbitan SBSN harus dapat memberikan kepastian hukum bagi investor,  sehingga  investor  mau  menginvestasikan dananya  ke  dalam  SBSN  dan  pemerintah  dapat memanfaatkan  dana  hasil  penerbitan  SBSN  sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembangunan.
Pemerintah  menerbitkan  peraturan  pemerintah nomor  56  tahun  2008  yang  merupakan  landasan filosofis  sebagai  prinsip  kepastian  hukum  dan  badan hukum yang nantinya akan menjalankan dan menjadi perantara  antara  pemerintah  dan  investor  pada pelaksanaan  SBSN.  Tujuan  pendirian  perusahaan mempunyai  tujuan  tertentu  yaitu  khusus  untuk menerbitkan  SBSN  digunakan  akad-akad  yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

## 3.2.2. Prinsip Keadilan
Perusahaan penerbit SBSN didirikan pemerintah dengan  wewenang  dan  tugas  diantaranya  dalam rangka  melakukan  penerbitan  SBSN,  menjadi  wali amanat  dalam  pelaksanaan  transaksi  SBSN  seperti pembayaran hak baik imbalan maupun nilai nominal SBSN  kepada  investor  dan  menjadi  counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap pembayaran  imbalan  dan  nilai  nominal  sukuk  yang
diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo (Kurniasari, W, 2014).
Indonesia  sudah  10  tahun  lebih  menggunakan pembiayaan  pembangunan  proyek  infrastruktur melalui sukuk, yaitu sejak tahun 2009 sampai saat ini sukuk memiliki peran penting terhadap pembangunan proyek  negara.  Tahun  2009  pertama  kali  sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah sale and lease back dan tenor 3 tahun yang diberi nama SR-001 dengan  tingkatan  imbalan  12,00%  dengan  perolehan dana sebesar Rp. 5.56 triliun. Berikutnya pemerintah menerbitkan SR-002 pada tahun 2010 dengan tingkat imbalan 8,70% dan memperlolah dana sebesar Rp. 8 triliun dengan tenor 3 tahun. Tahun selanjutnya 2011 pemerintah  telah  mengeluarkan  SR003  dengan mengumpulkan dana sebesar Rp. 7.34 triliun dimana tingkat imbalan 8,15%.
Berikutnya di tahun 2012 diterbitkannya SR-004 dengan tingkat imbalan 6,25% dan mendapatkan dana sebesar  Rp.  13.60  triliun.  Tahun  2013  pemerintah menerbitkan SR-005 dengan perolehan dana sebanyak Rp.  14.97  triliun  dimana  tingkat  imbalan  sebesar 6,00%. Tahun 2014 pemerintah menerbitkan SR-006 dengan  tingkat  imbalan  8,75%  sehingga  mendapat dana sebesar Rp. 19.23 triliun. Berikutnya tahun 2015 pemerintah  menerbitkan  SR-007  dengan  tingkat imbalan  8,29%  dan  mendapatkan  dana  Rp.  21.96 triliun.  Pemerintah  tahun  2016  menerbitkan  sukuk SR-008  dengan  perolehan  dana  sebesar  Rp.  31.5 triliun  dengan  tingkat  imbalan  8,30%.  Tahun berikutnya  2017  diterbitkannya  SR-009  dengan tingkat imbalan 6,90% dan mendapat dana sebesar Rp. 14 triliun. Tahun berikutnya 2018 dikeluarkan sukuk SR-010 dengan tingkat imbalan sebesar 5,90% dengan peroleh  dana  sebesar  8.43  triliun.  Tahun  berikutnya yaitu  2019  meluncurkan  SR-011  dan  memperoleh dana sebesar Rp. 21.11 triliun dengan tingkat imbalan sebesar  8,50%.  Selanjutnya  tahun  yang  kesepuluh yaitu  di  tahun  2020  dikeluarkan  sukuk  SR-012  dan mendapatkan  dana  sebesar  Rp.  12.14  triliun  dengan tingkat imbalan sebesar 6,30% (Haq, M. R, 2020) .
Penerapan  prinsip  keadilan  pada  perusahaan penerbit  SBSN  dalam  aspek  ekonomi  pembangunan merupakan prinsip yang terhindar dari unsur seperti: riba,  maysir,  gharar,  ikhtikar  dan  bai’  najasy  dan risywah.  Pemerintah  melalui  perusahaan  penerbit SBSN menerbitkan sukuk SBSN yang ditawarkan di pasar modal kepada para investor untuk berinvestasi, sehingga  dengan  terkumpulnya  dana  investasi  dari masyarakat  atau  investor  akan  digunakan  untuk
membangun  proyek  infrastruktur  dan  pada  nantinya hasil  dari  pembangunan  proyek  tersebut  juga  akan dinikmati  atau  berdampak  kepada  kemajuan  dan kesejahteraan sosial masyarakat.

## 3.2.3. Prinsip Kemaslahatan
Apabila  suatu  permasalahan  terkait  dengan ekonomi  dan  keuangan  tidak  ada  kejelasan  dalam sumber  utama  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadits,  maka peran  para  ulama-ulama  yang  terkoordinasi  melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk menfatwakan  hukum-hukum  Islam  di  Indonesia Dewan  Syarian  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI).  Lembaga  ini  terdiri  dari  Badan Pelaksana  Harian  (BPH)  dimana  para  anggotanya berasal dari para 133 pakar yang ahli di bidangnya dan mempunyai  kometmen  dan  pemahaman  tentang hukum syariah. Badan pelaksana harian merekomendasikan berbagai persoalan kepada pimpinan DSN-MUI melalui penelitian dan pengkajian  mengenai  mendapat  terhadap  suatu permasalahan  untuk  memberikan  fatwa  tertentu kepada  lembaga  pemerintah  agar  menindaklanjuti dalam bentuk kebijakan (Burhanuddin, 2011).
Adapun  salah  satu  fatwa  yang  diajukan  kepada pemerintah terkait penerbitan SBSN yaitu: Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008.  Beberapa  ketentuan  fatwa tersebut diantaranya menyebutkan bahwa SBSN dapat diterbitkan  secara  langsung  oleh  pemerintah  atau melalui  perusahaan  penerbit  SBSN,  perusahaan penerbit  SBSN  adalah  badan  hukum  yang  didirikan untuk  melaksanakan  kegiatan  penerbitan  SBSN, penggunaan  aset  dan  dana  hasil  penerbitan  SBSN tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip syariah  (Burhanuddin,  2011)  .  Seperti  riba,  maisir, gharar, ikhtikar dan bai’ najasy serta risywah.
Dari  fatwa  tersebut  terlihat  bahwa  pelaksanaan penerbitan  SBSN  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan penerbit  SBSN  sehingga  ini  merupakan  salah  satu dasar  hukum  syariat  Islam  terbitnya  peraturan pemerintah  mengenai  surat  berharga  syariah  negara. Realisasi dari fatwa tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008, di mana peraturan tersebut  mengatur  profil  mengenai  perusahaan penerbit SBSN.
Salah  satu  unsur  pokok  penerapan  prinsip transparansi  atau  keterbukaan  tata  kelola  perusahaan yang  baik  merupakan  kebutuhan  mutlak  suatu perusahaan.  Penerapan  prinsip  transparansi  dalam perusahaan  penerbit  SBSN  tersebut  tersirat  pada  PP
Nomor  56  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang Perusahaan  Penerbit  SBSN,  yaitu  mulai  dari pernyataan  pendirian  perusahaan,  anggaran  dasar termasuk  jumlah  kekayaan  negara  yang  dipisahkan sebagai modal perusahaan. Perusahaan penerbit SBSN setiap  tahunnya  wajib  mempertanggung  jawabkan dengan  membuat  laporan  tentang  pelaksanaan penerbitan  SBSN  kepada Menteri  Keuangan melalui laporan tahunan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dalam  penelitian  ini  dapat simpulkan  bahwa  Perusahaan  Penerbit  SBSN dibentuk  oleh  pemerintah  tetapi  hubungan  antara perusahaan  penerbit  SBSN  dengan  pemerintah tersebut kewenangan dan tanggung jawabnya  sebatas untuk menerbitkan SBSN. Sedangkan fungsi sebagai wali amanat adalah bertindak melakukan kepentingan para  investor  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan. Sedangkan,prakteknya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur riba, maisir,  gharar,  ikhtikar  dan  bai’najasy, dan risywah . Penerapan prinsip-prinsip yang memungkinkan tidak sesuai  prinsip  syariah,  yaitu  pertama:  apabila  terjadi gagal  bayar  oleh  pemerintah/emiten  kepada  investor dikarenakan  pemerintah/emiten  bangkrut  sehingga tidak terpenuhinya pengembalian dana investasi pada saat jatuh tempo sesuai yang telah disepakati di awal. Kedua:  apabila  terjadi  kerugian  dan  kegagalan perusahaan penerbit SBSN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  kepada pemerintah  untuk  menerbitkan  fatwa  DSN-MUI tentang pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  di  Indonesia,  yang  gunanya untuk menghindari penyalahgunaan kewajiban terhadap  pelaksanaan  penerbitan  SBSN  yang  juga sebagai  wali  amanat,  sehingga  investor  tidak  ada keraguan  untuk  menginvestasikan  dananya  kepada Perusahaan Penerbit SBSN tersebut bahwa investasinya  benar-benar  berjalan  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.
Pemerintah  memilih  dan  menunjuk  Perusahaan Penerbit SBSN yang tepat dan layak untuk mengelola dana  hasil  investasi.  Sehingga  dana  hasil  investasi terkelola dengan baik sesuai dengan tujuan untuk apa pembentukan  perusahaan  penerbit  tersebut  dan kedepan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,  seperti  macetnya  proyek  pembangunan infrastruktur.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami selaku penulis mengucapkan kepada semua pihak  yang  telah  terlibat  serta  membantu  penulis dalam  melakukan  penelitian  ini,  khususnya  dari segenap  civitas  akademik  dan  para  ahli  yang  telah memberikan  masukan  serta  sarannya  berkaitan pengelolaan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## 6. REFERENSI
Alif Rodliya Wahid. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  Pada Indstri    Keuangan  Syariah. Jurnal  Al  Qardh , 4 , 88.
Amin,  R.  (2016).  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN)  dan  Pengaturannya  di  Indonesia. Masharif Al-Syariah , 1 No.2 , 78. Asikin, Z. (2013). Hukum Dagang . Rajawali Pers. Burhanuddin. (2011). Hukum Surat Berharga Negara dan Pengaturannya . Raja Grafindo Persada.
Haq,  M.  R.  (2020).  Peran  Sukuk  Terhadap Pembangunan  Infrastruktur. Al-Mutharahah , 17 No. 1 , 94–95.
Hasanah,  U  &  Sunyoto,D.  (2014). Pengantar  Ilmu Ekonomi Makro (2nd ed., p. 93). CAPS.
Jose Ato Mau. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan  Terhadap  Peningkatan  Partisipasi Masyarakat  DalamPembangunan  Bersumber Anggaran  Pembiayaan    Negara. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4, No. 2 , 340.
Khoirun  Nisak.  (2022).  Sukuk  Negara  Sebagai Alternatif  Pembiayaan  APBN  di  Indonesia. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance , Vol. 2, No. 1 , 58.
Kurniasari,  W.  (2014).  Perkembangan  dan  Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. Muqtasid , 5, No.1 , 103– 104.
Paolo  Pietro  Biancone  &  Maha  Radwan.  (2018).
Sharia-Compliant  financing  for  public  utility infrastructure . Utilities  Policy , 52 ,  88–94. https://doi.org/10.1016/j.jup.2018.03.006
Purnawati,A & Yuniarta, A. (2021). Ekonomi Makro “ Teori dan Kebijakan” (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
Tao  Wang,.et.al.  (2022). Assessing  The  Nexus Between  Fiscal  Policy,  COVID‑19,  and Economic    Growth . Environmental  Science  and
Pollution Research , 13. https:// doi.org/10.1007/s11356-022-20358-z