## ANALISIS PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP KEBERADAAN ORANG ASING

## ANALYSIS OF THE ROLE OF THE AUDIT OFFICE OF THE CITY OF LHOKSEUMAWE TOWARDS SUPERVISION OF FOREIGNERS
Mohd. Feri Andrian 1 , Muhammad Nasir 2 , Yusrizal 3
(Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dosen Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh)
Email: muhnasir@unimal.ac.id

## Abstract
The research is based on empirical facts that there are foreigners who abuse their residence permits in Lhokseumawe City. In 2018 there were 5 cases, 1 case in 2019 and  3  cases  in  2020.  The  study  aims  to  analyze  the  monitoring  mechanisms, obstacles  and  efforts  of  the  Lhokseumawe  TPI  to  supervise  foreigners.  This research  uses  empirical  juridical  method.  The  legal  materials  used  are  primary legal  materials,  secondary  legal  and  tertiary  legal  materials.  Data  analysis  was carried  out  qualitatively.  The  results  showed  that  TPI  supervision  had  not  been effective due to various obstacles, namely limited human resources, wide area, lack of public understanding of the importance of supervision of foreigners. Efforts are being  made, namely cross-sectoral coordination, the establishment  of TIMPORA and the socialization of APOA.

## Abstrak
Penelitian didasari fakta empiris adanya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 berjumlah 5 kasus, 1 kasus tahun 2019 dan 3 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan, hambatan  dan  upaya  TPI  Lhokseumawe  mengawasi  orang  asing.  Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  pengawasan  TPI  belum  berjalan  efektif dikarenakan berbagai hambatan, yaitu SDM terbatas, luasnya wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan orang asing. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi lintas sektor, pembentukan TIMPORA dan sosialisasi APOA.
Kata Kunci : Orang Asing, Pengawasan, TIMPORA
1. Latar Belakang Masalah
Orang asing yang ingin memasuki ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat imigrasi. Sesuai dengan  ketentuan yang telah diatur dalam pasal 48 UU Imigrasi yang mengatur bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi  sesuai  dengan  kepentingan  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama berada di  Indonesia dan  juga sesuai  dengan visa  yang diberikan kepadanya. Ada beberapa  izin  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  pihak  imigrasi  untuk  memenuhi kebutuhan dari orang asing adalah sebagai berikut:
a. Izin Tinggal diplomatik;
b. Izin Tinggal dinas;
c. Izin Tinggal kunjungan;
d. Izin Tinggal terbatas; dan
e. Izin Tinggal Tetap.
Izin  tersebut  baru  dikeluarkan  oleh  pejabat  imigrasi  setelah  diperiksa seluruh dokumen perjalanan yang harus diperlihatkan kepada petugas.  Mayoritas izin yang diurus oleh orang asing yang berada di Lhokseumawe adalah izin tinggal terbatas sesuai dengan keperluannya. Ada yang berstatus sebagai pekerja, santri dan lain  sebagainya.  Setiap  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  imigrasi  memiliki batasan waktu berakhirnya. Pasca berakhirnya izin tersebut maka orang asing tidak dapat berada di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe kecuali memperpanjang Kembali.
Fakta empiris menunjukkan bahwa masih adanya orang asing yang tinggal di Lhokseumawe yang telah berakhir masa tinggalnya di Lhokseumawe, akan tetapi tidak  mengajukan  perpanjangan  kepada  pihak  imigrasi.  Begitu  juga  dengan  izin yang  dikeluarkan  oleh  TPI  Kota  Lhokseumawe  yang  sebenarnya  dipergunakan untuk suatu pekerjaan, akan tetapi disalahgunakan oleh orang asing.
Praktik  tersebut  merupakan  sebuah  pelanggaran  terhadap  aturan keimigrasian  dan  pihak  yang  melakukan  dapat  dikenakan  sanksi  administratif berupa pendeportasian ke negara asalnya dan dapat pula dikenakan dengan sanksi pidana sesuai  dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku di  Indonesia. Jumlah
orang  asing  yang  melakukan  pelenggaran  terhadap  UU  Keimigrasian  adalah sebagai berikut: 1
Tahun Jumlah 2018 5 orang 2019 1 orang 2020 3 orang
Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe
Berdasarkan tabel sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  tinggal  di Lhokseumawe  belum  efektif  dilaksanakan  oleh  Keimigrasin  TPI  Kelas  II  Kota Lhokseumawe.  Padahal  di  unit  kerja  TPI  tersebut  telah  adalah  Lembaga  yang disebut dengan Tim Pengawasan Orang Asing sebagai unit yang dapat membantu mengawasi  keberadaan  orang  asing  serta  kegiatan  atau  aktivitasnya  di Lhokseumawe. Belum maksimalnya peran pengawasan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelusuri, dikaji dan dianalisis secara komprehensif melalui kajian ini. Mengingat selama ini sudah ada TPI dan juga telah dibentuk unit Tim Pengawas Orang  Asing,  namun  dalam  kenyataan  empiris  masih  ditemukan  adanya  praktik- praktik  pelanggaran  terhadap  ketentuan  keimigrasian.  Penelitian  bertujuan  untuk menganalisis  mekanisme  pengawasan  keimigrasian  terhadap  keberadaan  orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi pejabat  Imigrasi  pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Lhokseumawe  dalam menangani keberadaan orang asing dan upaya yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe berkaitan dengan orang asing.

## 2. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  untuk menganalisis  permasalahan  penelitian  dalam  kajian  ini.  Data  primer  diperoleh melalui  wawancara  secara  mendalam  ( dept  interview )  dengan  kepala  Kantor
1 Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe
Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe, 3 Orang Kepala Seksi Inteligent dan 1 orang staf kantor imigrasi. Bahan hukum primer terdiri dari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dengan  cara  melakukan  studi  dokumentasi  terhadapa bahan hukum literatur perpustakaan yang membahas terkait topik pengawasan imigrasi.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Mekanisme Pengawasan Keimigrasian Terhadap Keberadaan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
Pengawasan  di  imigrasi  merupakan  salah  satu  Tindakan  yang  wajib  dan terus  menerus  dilakukan  oleh  petugas.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan kesesuaian  visa  yang  telah  diberikan  dengan  pelaksanaannya  di  lapangan.  Bila adanya  kemungkinan  tidak  dilaksanakan  pengawasan  secara  terus  menerus  dan berkelanjutan  maka  dikhawatirkan  akan  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan yang  menimbulkan  dampak  tidak  baik  bagi  bangsa  dan  negara  ini  serta disalahgunakan  kepentingannya.  Menurut  Fauzi.,S.H  yang  merupakan  Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe, pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dan memang perlu untuk dilakukan oleh petugas imigrasi. Perlunya pengawasan ini tidak terlepas dari beberapa alasan sebagai berikut 2 :
Pertama ,  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  terkait  kebenaran  dan kecocokan  orang  asing  dengan  visa  yang  telah  diberikan  kepadanya. Kadangkalanya visa yang diberikan untuk berlibur akan tetapi dalam kenyataannya justru  sebaliknya  yaitu  visa  tersebut  dipergunakan  untuk  keperluan  bekerja. Bilamana  ditemukan  adanya  ketidaksesuaian  antara  visa  dengan  kenyataan  yang sesungguhnya,  pihak  imigrasi  akan  mengambil  sikap  dan  mendeportasikan  ke negara  asalnya. Kedua ,  untuk  memberikan  rasa  kenyamanan  kepada  negara  dari praktik-praktik yang dapat membahayakan dan merusak tatatan kehidupan negara Indonesia  dari  perilaku  orang  asing. 3 Hal  ini  menyangkut  dengan  keselamatan
2 Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 21 Mei 2021.
3 Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 21 Mei 2021.
bangsa  juga  yang  harus  dijaga  dan  diawasi  secara  menerus  dan  berkelanjutan. Menurut  Okky  Chahyo  Nugroho  keamanan  dalam  suatu  negara  dapat  dikatakan aman bila kehidupan masyarakat tertib dan aman serta adanya penegakan hukum yang  berorientasi  pada  terselenggaranya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat. 4 Menurut  Reza  Syahputra,  pengawasan  terhadap  warga  negara  asing  perlu ditingkatkan  hal  ini  dikarenakan  seiring  meningkatnya  kejahatan  internasional, seperti  kejahatan  di  bidang  narkotika,  penyelundupan  manusia  dan  perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 5
Menurut Ramli Lahay, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, tidak dapat dipungkiri adanya visi dan misi yang dibawakan oleh orang asing yang dapat mengancam  keselamatan  bangsa.  Pihak  inteligen  akan  mengawasi  serta memberikan  informasi  kepada  pihak  yang  berwajib  untuk  diberikan  penindakan dan  penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan  sanksi  bagi  pelakunya.  Baik  berupa sanksi administratif dengan cara melakukan deportasi dan dikembalikan ke negara asalnya. 6 Ketiga ,  memberikan  kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  dikarenakan dengan adanya pengawasan bisa dipastikan kinerja orang asing di lapangan, apakah melaksanakan sesuai dengan izin yang telah diberikan atau tidak. Sehingga jikalau tidak  sesuai  maka  posisi  kerjanya  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi masyarakat untuk bekerja sehingga berdampak pada masukan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia dan Lhokseumawe pada khususnya. 7
Sebagai konsekuensi dari pentingnya pengawasan sebagaimana yang telah penulis  sebutkan  di  atas,  maka  pihak  Imigrasi  Lhokseumawe  melakukan pengawasan  bagi  warga  negara  asing.  Pengawasan  ini  sebagai  konkretisasi kewenangannya  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang  pengawasan.  Ada  tiga tahapan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  Lhokseumawe,  yaitu sebagai berikut:
4 Okky Chahyo Nugroho, “Penegakan Hukum Terhadap  Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan  Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah RAI”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17,  Nomor  2,  Juni 2017 : 231 - 247
5 Reza Syahputra, “Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing”, Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara , vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 2019
6 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021.
7 Rahmat Hendriko, Petugas Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
b. Pengawasan Administratif di Kantor Imigrasi
Sebelum  orang  asing  beraktifitas  di  Lhokseumawe,  Langkah  utama  yang harus dilakukan adalah harus mendapatkan izin dari imigrasi Lhokseumawe baik izin tinggal terbatas maupun izin menetap. Pemeriksaan kelengkapan administrasi ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memastikan kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh orang asing untuk tinggal di Lhokseumawe. 8
Biasanya  dokumen  yang  pertama  kali  diminta  adalah  mengecek  dan memverifikasi kelengkapan seluruh dokumen atau berkas pemohon yang memohon izin  tinggal  dalam  wilayah  hukum  Lhokseumawe.  Bila  orang  asing  tersebut berstatus  sebagai  pekerja,  dokumen  yang  akan  diverifikasi  oleh  imigrasi  adalah IMTA  (Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Asing)  dan  RPTKA  (Rencana  Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Kedua izin ini dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai  bukti  kejelasan  tempat  yang  akan  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing. Kegiatan  pengawasan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Lhokseumawe  biasa  disebut dengan  Pulbaket  (pengumpulan  bahan  keterangan)  agar  mendapatkan  kejelasan dari  orang  asing  tersebut.  Setelah  berkas  sudah  selesai  diperiksa  barulah  seksi pengawasan dapat turun ke lapangan dengan seizin Kepala Kantor.  Pengawasan dilakukan secara rutin dengan tujuan melihat keberadaan orang asing berada.
Pengawasan  administrasi  lebih  maksimal  dilakukan  dibandingkan  dengan pengawasan  pengawasan  di  lapangan.  Hal  ini  dikarenakan  pengawasan  di  TPI hanya  memeriksa  seluruh  dokumen  perjalanan  yang  dimiliki  oleh  orang  asing. Ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan dapat menyebabkan orang asing tersebut  tidak  dibenarkan  memasuki  ke  wilayah  negara  Indonesia.  Sebaliknya, bilamana seluruh perlengkapan syarat dipenuhi maka orang asing tersebut barulah dibenarkan memasuki ke wilayah Indonesia. Berbeda halnya dengan pemeriksaan di lapangan di mana orang asing setelah diberikan izin tinggal dengan serta merta dapat  berkunjung  ke  daerah-daerah  yang  disukainya.  Wilayah  yang  dapat dikunjungi  juga  sangat  luas  sehingga  luput  dari  pengawasan  orang  asing  yang mengawasinya. Pengawasan di TPI hanya mengawasi pada satu titik saja yakni di
8 Hanna Pradipta Staf imigrasi, Wawancara, 19 Mei 2021.
lokasi  pemeriksaan,  berbeda  dengan  pemeriksaan  di  lapangan  yang  cenderung puluhan titik untuk diawasinya.
c. Pengawasan Lapangan
Pengawasan  lapangan  merupakan  pengawasan  secara  langsung  yang dilakukan oleh petugas ke lokasi di mana orang asing berada. Pengawasan lapangan ini  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  bagi  pihak  imigrasi  dalam  upaya mendeteksi keberadaan orang asing serta mengidentifikasi kesesuaian antara visa dengan  orang  asing  tersebut.  Pengawasan  lapangan  dilakukan  dengan  membawa surat  tugas  sebagai  dasar  bagi  petugas  untuk  melaksanakan  tugasnya  agar  yang dilakukan  sesuai  dengan  perintah  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Ada beberapa hal yang dicek oleh pihak imigrasi terkait keberadaan orang asing di Lhokseumawe, yaitu:
Pertama ,  keberadaan  Orang  Asing;  dalam  hal  ini  pihak  imigrasi  ingin mendeteksi keberadaan orang asing tersebut berada di mana, apakah telah sesuai dengan  izin  yang  diberikan  atau  tidak. Kedua ,  kegiatan  Orang  Asing;  hal  ini menjadi penting untuk dilakukan oleh petugas mengingat kadangkalanya kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut tidak bersesuaian dengan izin yang telah diberikan oleh pihak imigrasi. Untuk memastikan kebenaran sesuai atau tidaknya kegiatan tersebut maka pengawasan lapangan yang dilakukan oleh pihak imigrasi sangat  penting  agar  dapat  memaksimalkan  pengawasan  yang  diberikan. 9 Ketiga , aspek ketiga yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak imigrasi terhadap orang asing adalah ada atau tidaknya kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya. 10 Hal ini juga untuk memastikan keabsahan tinggalnya seorang warga  negara  asing  di  Indonesia  khususnya  di  Lhokseumawe.  Bila  ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian dokumen dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, maka akan dilakukan tindakan hukum.
9 Kharisma Subhan Inteligen Imigras Kota Lhokseumawe,  Wawancara, 15 Mei 2021.
10 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
Menurut  Fauzi,  Kepala  Imigrasi,  mekanisme  yang  dilakukan  selama  ini dalam hal adanya pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh orang asing didasarkan oleh karena adanya informasi atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait  keberadaan  orang  asing. 11 Atas  dasar  laporan  tersebut  petugas  imigrasi melakukan pengecekan langsung kebenaran informasi tersebut ke lapangan, baik di tempat orang asing itu kerja maupun di tempat lainnya sesuai dengan laporan yang diterima dari masyarakat. Pengecekan langsung ini dengan melibatkan instansi dari pemerintah daerah yaitu Kesbangpol dan Kepolisian.
Pengawasan yang dilakukan oeh Timpora dengan cara menukar informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dengan  melakukan  operasi  gabungan  bersama  dengan  badan  atau  instansi pemerintahan  terkait  seperti  Kepolisian  Daerah,  Pemerintah  Daerah,  Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
Untuk  memaksimalkan  pengawasan  terhadap  keberadaan  orang  asing  di Lhokseumawe, maka ada sebuah wadah yang terdiri dari lintas sektor yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BAIS dan Kesbangpol atau yang dikenal dengan Tim  Pengawas  Orang  Asing  (TIMPORA)  untuk  melakukan  pengawasan  secara rutin.  Pengawasan  rutin  ini  berkontribusi  positif  serta  memberikan  dampak  yang baik  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  praktik  penyalahgunaan  visa  oleh  orang asing di Lhokseumawe. 12 Menurut Rahmat Hendriko , kehadiran TIMPORA sebagai wadah resmi yang dibentuk oleh pemerintah bisa mengurangi praktik pelanggaran di  bidang  imigrasi.  Operasi  rutin  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  dapat memberikan  dampak  bagi  orang  asing  untuk  menggunakan  visa  dan  izin  tinggal sebaik mungkin serta menghindari dari penyelewengan. 13 TIMPORA sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 PP Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  bertugas  untuk memberikan  saran  dan  masukan  terkait  informasi  yang  berkaitan  dengan pengawasan dan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan kepada instansi atau
11 Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 21 Mei 2021.
12 Lasma Fakhrurrazi Inteligen Kota Lhokseumawe. Wawancara, 15 Mei 2021.
13 Rahmat Hendriko Seksi inteligen Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 15 Mei 2021
Lembaga terkait guna dilakukan Tindakan secara hati-hati dan bertanggungjawab dalam penanganan orang asing yang berada di Indonesia.
Berdasarkan data konkrit yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ada  dua  pelanggaran  yang  seringkali  dilakukan  oleh  orang  asing  di  wilayah yurisdiksi  imigrasi  lhokseumawe,  yaitu  waktu  izin  berakhir  dan  penyalahgunaan izin tinggal:
1) Waktu Izin Tinggal Berakhir
Sebagaimana yang dipahami bersama bahwa sesuai  dengan Pasal  48 ayat (1)  Undang-Undang  Imigrasi  mengharuskan  orang  asing  untuk  memiliki  izin tinggal di Indonesia. Izin tersebut wajib diperoleh agar memiliki legal standing bagi dirinya  Ketika  dipermasalahkan  oleh  pihak  lain.  Waktu  izin  berakhir  merupakan berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh pihak imigrasi  kepada orang asing. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia melalui Pejabat Imigrasi. 14 Berakhirnya batas waktu tersebut mengharuskan orang asing untuk melaporkan kembali ke pihak imigrasi agar dapat diperpanjang kembali. Menurut Fauzi, Untuk orang asing yang datang atau tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Lhokseumawe diberikan waktu tinggal sesuai izin tinggal  yang  mereka  punya.  Untuk  izin  tinggal  kunjungan  mereka  bisa  tinggal selama a 30 dan 60 hari i serta bisa diperpanjang selama 30 hari sebanyak 4 kali. Izin tinggal terbatas Sesuai dengan izin tinggal orang asing tersebut ada yang 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun. Izin tinggal tetap berlaku selama 5 tahun. 15
Idealnya  orang  asing  memiliki  kesadaran  dari  dalam  diri  sendiri  untuk memperpanjang  izin  tinggalnya  kepada  Kantor  Imigrasi.  Hal  ini  bertujuan memberikan keabsahan bagi dirinya untuk tinggal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai yang ada dalam  diri  manusia  terkait  dengan  aturan  yang  mengatur  tentang  persoalan  serta mengkehendaki ketertiban dalam masyarakat. 16
14 Timbul Aman Simongkir, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Olekantor Imigrasi Kelas Ii Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang Keimigrasian”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III Nomor 1, Februari 2016, hlm. 9.
15 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
16 Soerjono  Soekanto  &  Mustofa  Abdullah,  1980, Sosiologi  Hukum  dan  Masyarakat , Rajawali, Jakarta, hlm. 96.
Adanya  fenomena warga asing  yang tidak memperpanjang izin ke kantor imigrasi  menunjukkan  bahwa  pengawasan  orang  asing  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tidak  berlaku  secara efektif  khususnya  bagi  warga  negara  asing.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  suatu aturan hukum dapat dikatakan berlaku secara efektif dikarenakan 5 faktor yaitu 17 : pertama , faktor hukum itu sendiri, pada hakikatnya hukum itu mengandung aspek keadilan, kemanfaatan dan aspek kepastian hukum di dalamnya. Ketiga aspek ini seyognya  menjadi  acuan  dalam  penerapannya  di  dalam  peradilan.  Pertentangan terkadang justeru terjadi dan saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Seyogyanya  prioritas  dalam  penegakan  hukum  mengedepankan  aspek  keadilan sehingga kehadiran hukum itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kedua ,  penegak  hukum,  penegak  hukum  memiliki  relevansinya  dengan penegakan hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya penegak hukum, begitu pula sebaliknya tanpa adanya penegak hukum tidak akan berfungsi bilamana hukum tidak tersedia. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam hal  penegakan  Undang-Undang  Keimigrasian  supaya  ketentuan  tersebut  bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dalam hal penegakan Undang-Undang Keimigrasian, penegak hukum di dalamnya adalah penyelidik dan penyidik PPNS yang  ditugaskan  untuk  menyelidikan  ada  atau  tidaknya  suatu  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Bilamana  ditemukan  adanya  bukti-bukti  yang  cukup mengenai adanya kesalahan dari pelaku yang telah melanggar batasan-batasan yang diatur  dalam  UU  Keimigrasian  maka  dapat  dikenakan  sanksi  sebagai  bentuk hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Baik pelanggaran terhadap kelewatan batas waktu tinggal maupun penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing harus ditegakkan serta dijatuhkan sanksi kepadanya.
Menurut Fauzi, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang  Imigrasi  tidak  pernah  dijatuhkan  dengan  hukuman  fisik  berupa penjara,  akan  tetapi  hukuman  yang  dilakukan  oleh  pihak  imigrasi  bagi pelanggarnya  adalah  sanksi  administratif  dalam  bentuk  deportasi  dari  wilayah
17 Soerjono  Soekanto,  2007, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm. 110.
republik  Indonesia. 18 Penjatuhan  hukuman  administratif  ini  tidak  menimbulkan efek  jera  dan  tidak  menjadi  pelajaran  bagi  orang  lain  untuk  tidak  melakukan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang. Akibatnya adalah sanksi tersebut tidak berlaku secara efektif untuk menghilangkan praktik pelanggaran izin tinggal dan  kelewatan  batas  waktu  tinggal  yang  digunakan  oleh  orang  asing  di Lhokseumawe.
Padahal  secara de  jure ,  ketentuan  dalam  UU  Keimigrasian  memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan hukuman fisik dan denda bagi  pihak  orang  yang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  izin  tinggal  dan batasan waktu tinggal. Berkaitan dengan sanksi pidana fisik ini ditegaskan dalam Pasal  122  huruf  a  dan  b  UU  Keimigrasian  yang  mengatur  bahwa  orang  asing menyalahgunakan  izin  atau  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin imigrasi dan menyuruh melakukan orang asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama  5 tahun dan denda Rp 500.000.000;
Ketentuan di atas memberikan petunjukan bahwa ada dua bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran izin tinggal dan batas waktu yaitu hukum  penjara  paling  lama  5  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000;. Akan tetapi selama ini tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku dengan pisik padahal secara dampak psikologis baik kepada pelaku maupun orang lainnya lebih efektif hukuman fisik dibandingkan dengan hukuman administratif dengan cara deportasi dan dikembalikan ke negara asalnya.
Pihak kantor imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe sudah dapat melakukan evaluasi terhadap pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Orientasi sanksi dengan mengedepankan efek jera sudah dipikirkan dengan cara melakukan evaluasi  secara  komprehensif  penegakan  hukuman  bagi  pelaku  pelanggaran  izin tinggal. Bila hal ini kurang mendapatkan perhatian bisa dipastikan akan semakin meningkatkan lagi jumlah pelanggaran di bidang Keimigrasian. Fungsi yang sangat penting  dari  hukum  pidan  aini  adalah  dapat  memberikan  dampak  atau  efek  jera
18 Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 21 Mei 2021.
dengan cara menjatuhkan hukuman bagi yang melakukannya. Menurut Putu Sekar Wangi,  hukum  pidana  sebagai ultimum  remedium bisa  digunakan  untuk menanggulangi  kejahatan. 19 Menurut  Sudarto  sebagaimana  dikutip  oleh  Muladi, bahwa  penderitaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  adalah  sebagai  sesuatu kesengajaan  karena  telah  melakukan  sebuah  kelahan  di  mana  kesalahan  tersebut telah  digarisbawahi  oleh  ketentuan  supaya  tidak  dilakukan. Hingga  saat  ini, Imigrasi  tidak  pernah  menjatuhkan  dengan  sanksi  pidana  yang  berdampak  pada efek jera agar tidak mengulangi kembali dan menjadi efek yang menakutkan bagi orang  lain. 20 Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Andi  Istiqlal  Assaad  yang menyatakan bahwa salah satu ditaati suatu produk yang dibentuk oleh pemerintah adalah  dengan  penjatuhan  sanksi  bagi  pelakunya. 21 Pemberian  sanki  terhadap pelaku ini menjadi salah satu tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan penjeraan ( deterrent ), hal ini ditujukan untuk pelaku sendiri dan tentunya bisa berdampak bagi calon yang memiliki potensi sebagai pelaku. 22
Banyak  alasan  konkrit  yang  menunjukkan  sehingga  pihak  keimigrasian lebih memilih hukuman sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi penjara. Menurut Fauzi, selama ini sering dijatuhkan hukuman administrif demi mencapai efisiensi  atau  kecepatan  proses  penyelesaian. 23 Orang  asing  setelah  menjalani hukuman  pendeportasian  telah  selesai  proses  penyelesaian  dan  tidak  menunggu lama dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di  tingkat  peradilan.  Untuk  melalui  proses  dan  tahapan  tersebut  membutuhkan waktu  yang  lama  sampai  dengan  penjatuhan  hukuman.  Langkah  praktis  yang ditempuh  adalah  dengan  melakukan  pendeportasian  dalam  hal  orang  asing memenuhi unsur-unsur kesalahan yang telah dilakukannya.
19 Putu Sekarwangi Saraswati, “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan ”, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. .2 September 2015, hlm. 140.
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, Bandung, hlm. 2.
21 Andi  Istiqlal  Assad, Hakikat  Sanksi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati), Vol. 19 No. 2 November 2017, hlm. 50.
22 A. Hamzah. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana . Ed. Revisi,  Rineke Cipta, Bandung, hlm.
28
23 Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, wawancara, 21 Mei 2021.
Alasan kedua yang menjadi dasar pemilihan sanksi administratif ini adalah dikarenakan  penjatuhan  hukuman  penjara  kepada  pelaku  dapat  membebankan biaya  negara  untuk  memberikan  biaya  makan  selama  menjalani  hukuman  dalam penjara.  Selama  orang  asing  ditahan  dalam  penjara  menjadi  kewajiban  dan tanggungjawab negara untuk memberikan makanan kepada dirinya sampai selesai menjalani  hukuman  penjara.  Hal  inilah  yang  menjadi  pertimbangan  dari  pihak imigrasi sehingga memberikan hukuman administrasi menjadi pilihan utama dalam menangani kasus penyalahgunaan izin oleh orang asing.
Pemilihan  sanksi  administrasi  memang  sudah  yang  tidak  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang perlu menjadi focus perhatiannya adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah hukuman itu  dijatuhkan.  Jikalau  selama  ini  hukuman  administratif  belum  mampu memberikan efektifitas dalam mengurangi praktik penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing, maka pihak imigrasi sudah semestinya memikirkan solusi lain untuk mengurangi  praktik penyahgunaan izin yang dilakukan oleh orang asing. Hal  ini tentu untuk memberikan keamanan serta menghindari hal-hal yang tak diinginkan oleh orang asing terhadap warga negara Indonesia. Secara prinsipil memang waktu yang  dihabiskan  untuk  mengikuti  system  peradilan  pidana  membutuhkan  waktu, akan  tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  dari  proses  pelaksanaan  system  peradilan pidana tersebut menjadi lebih efektif dibandingkan penggunaan sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh orang asing.
UU tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran izin tinggal dan  melebihi  waktu  tinggal  ( over  stay ),  akan  tetapi  UU  juga  memberikan  sanksi kepada  orang  yang  menyuruh  atau  memberikan  kesempatan  kepada  orang  asing untuk melakukan pelanggaran tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum pernah dijatuhkan sanksi bagi pihak yang menyuruh. Idealnya pihak imigrasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan di mana tempat orang asing bekerja serta  meminta  untuk  selalu  memantau  batasan  waktu  izin  tinggal  serta  meminta untuk dilaporkan menjelang berakhir guna mendapatkan perpanjangan dari pihak imigrasi.
Ketiga ,  faktor  Sarana  atau  Fasilitas  pendukung  yang  dapat  menjadi pendukungnya penegakan hukum. Lingkup dari fasilitas ini berupa bangunan fisik dan  SDM  yang  dapat  berfungsi  dan  memiliki  relevansi  dengan  aspek  penagakan hukum  di  bidang  keimigrasian.  Fasilitas  pendukung  ini  juga  mencakup  tenaga manusia  yang  memiliki  skill  dan  kemampuan  yang  terampil  serta  professional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di bidang penegakan hukum.
Keempat ,  Faktor  Masyarakat,  keberadaan  masyarat  turut  mempengaruhi efektifitas  suatu  aturan  dalam  kenyataan  empiris.  Masih  ada  orang  asing  yang melewati masa izin tinggal menunjukkan tidak sadar akan adanya ketentuan yang mengharuskan  untuk  memperpanjang  izin  kembali  ketika  izin  yang  sebelumnya habis  waktu  agar  tidak  terjadinya  over  stay  (melewati  waktu).  Begitu  pula kesadaran  masyarakat  sekekitar  yang  tinggal  berdekatan  dengan  pihak  asing tersebut  harus memiliki kesadaran yang tinggi  mengenai  keberadaan orang asing tersebut  dengan tujuan untuk  memantau keberadaannya di  wilayah tersebut  telah sesuai  atau  tidak  dengan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  yang  mengatur perizinan bagi pihak asing. Selama ini, hal yang seperti masih kurang kepedulian dari  warga  sekita.  Akibatnya  adalah  bukanlah  suatu  fenomena  masih  tetap  akan selalu ditemukan orang asing di Lhokseumawe.
Kelima , Faktor kebudayaan, artinya bahwa kebudayaan yang berlaku pada suatu komunitas juga akan turut mempengaruhi suatu aturan hukum berlaku secara optimal. Bila suatu komunitas masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi serta menaatinya sebagaimana yang diharapkan akan memberikan pengaruh yang  signifikan  bagi  penegakan  hukum  secara  efektif  bagi  semua  lapisan masyarakat.
2) Penyalahgunaan Izin Tinggal
Pelanggaran  kedua  orang  asing  yang  menjadi  pelanggaran  secara  terus menerus  dilakukan  di  wilayah  yurisdiksi  Lhokseumawe  adalah  adanya penyahgunaan izin tempat  tinggal.  Secara konseptual, izin tinggal  diberikan oleh Pejabat  Imigrasi  atau pejabat  dinas luar negeri yang substansi  pentingnya  adalah memberikan persetujuan untuk tinggal bagi orang asing dalam wilayah Indonesia. Kepemilikan  izin  tinggal  ini  sangat  penting  dimiliki  oleh  orang  asing  agar
keberadaannya di Indonesia dapat dianggap sah. Sah atau tidaknya seorang tinggal di  Indonesia  bagi  orang  asing  adalah  memiliki  izin  tingal  yang  dikeluarkan  oleh Pejabat  Imigrasi.  Tanpa  adanya  izin  tinggal  ini  menyebabkan  keberadaannya  di Indonesia menjadi tidak sah, oleh karenanya pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan deportasi bagi orang asing tersebut dari negara Indonesia.
Banyak faktor yang sering disampaikan oleh orang asing tidak melaporkan keberadaannya  di  Lhokseumawe,  yaitu: pertama ,  kealpaan,  artinya  orang  asing lupa bahwa izin tinggal yang dimilikinya telah berakhir. Dokumen tersebut jarang disentuh  kembali  setelah  mendapatkan  persetujuan  untuk  tinggal  di  wilayah Lhokseumawe. 24 Kedua ,  rutinitas  yang  terlalu  padat,  alasan  kedua  yang disampaikan  oleh  orang  asing  adalah  karena  padatnya  aktivitas  yang  sering dilakukan  di  perusahaan.  Akibatnya  adalah  tidak  memiliki  waktu  untuk memperpanjang izin tinggal ke kantor imigrasi sehingga menyebabkan keabsahan izin tinggal menjadi tidak sah di Lhokseumawe.

## b. Hambatan Yang Dihadapi Pejabat Imigrasi Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe Dalam Menangani Keberadaan Orang Asing
Faktor  penghambat  dalam  pengawasan  diantaranya  adalah  faktor  SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi  tentang keberadaan orang asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah  faktor  internal  yaitu  dukungan  kepala  kantor  dalam  bentuk  fasilitas  dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).
Kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi dalam mengawasi orang asing adalah:
1) Luas wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggungjawab Imigrasi Lhokseumawe Wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggungjawab Kantor Imigrasi Kelas II
TPI  Lhokseumawe  terdiri  dari  tiga  lokasi  yaitu  Kota  Lhokseumawe,  Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Luasnya wilayah ini menjadi suatu hambatan tersendiri  bagi  pihak  imigrasi  dalam  menjangkau  keberadaan  orang  asing  yang
24 Michael  Antony  Basaman WN  Amerika,  Overstay, Tape  Bernard  Kigben WN  Pantai Gading Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang asing.
berada  tiga  lokasi  sehingga  menjadi  suatu  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam upaya  penegakan  hukum  administrasi  bagi  orang  asing  yang  menetap  di  tiga wilayah Kabupaten/Kota. 25 Luasnya lokasi tanpa dibarengi dengan jumlah personel yang  seimbang  akan  berakibat  pada  optimalnya  pengawasan.  Semakin  luasnya wilayah dan jumlah personel kurang, maka dapat dipastikan layanan yang diberikan tidak maksimal. 26 Akan tetapi bila dibarengi dengan jumlah personel yang cukup serta  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  tentu  akan  berdampak positif  dalam  upaya  pengawasan  yang  akan  diberikan  oleh  pihak  imigrasi  dalam rangka  mengawasi  keberadaan  orang  asing  di  Lhokseumawe,  Aceh  Utara  dan Bireuen.
2) Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pihak yang paling penting dalam menegakkan  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  di  Imigrasi  Kelas  II  TPI Lhokseumawe. SDM inilah yang akan memberikan layanan-layanan yang bersifat adiministratif  dan  layanan  yang  bersifat  penegakan  hukum.  Menurut  Hanna Pradipta  staf  Imigrasi,  keterbatasan  SDM  yang  tersedia  di  Kantor  Imigrasi Lhokseumawe  menjadi  faktor  yang  sangat  menentukan  efektif  atau  tidaknya layanan  yang  diberikan  kepada  orang  asing  maupun  kepada  warga  negara Indonesia. 27 Hal ini dikarenakan tugas yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap orang asing bukan saja memberikan layanan administratif pada saat pertama kali masuk  di  wilayah  yurisdiksi  Lhokseumawe.  Pengawasan  akan  terus  berlanjut sampai  dengan  pengawasan  lapangan  dan  penindakan  bilamana  terjadinya pelanggaran  terhadap  Hukum  Keimigrasian  yang  ada  di  Indonesia. 28 Kendala kurangnya SDM belum tertangani sampai hari ini di Kantor Imigrasi Lhokseumawe sehingga  memerlukan  dukungan  dan  penguatan  kapasitas  dari  pusat  untuk
25 Hanna Pradipta Staf Imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
26 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021
27 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
28 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021
memperhatikan  eksistensi  keimigrasian  dalam  melaksanakan  tugas  di  bidang pemberian layanan public bagi masyarakat yang membutuhkan. 29
Hingga saat ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe hanya memiliki 8  personel  pada  Seksi  Inteligen  dan  Penindakan.  Sehingga  tumpang  tindih  tugas pokok  dan  fungsinya  seringkali  terjadi  serta  job  desk  juga  dilakukan  oleh  orang yang sama. Begitu pula tugas staf terkadang diambil alih oleh intelligent begitu pula sebaliknya  tugas  intelligent  diambil  alih  oleh  staf  guna  menutupi  kekosongan. 30 Menurut  Soerjon  Soekanto,  penegak  hukum  menjadi  salah  satu  factor  yang menyebabkan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif. Ketidakcukupan SDM di Kantor Imigrasi ini menjadi alasan sehingga pengawasan secara maksimal belum dapat  diberikan  oleh  petugas,  baik  itu  pelayanan  di  bidang  administrasi  maupun pengawasan  orang  asing  yang  ada  di  lapangan. 31 Ada  beberapa  alasan  yang menyebabkan sehingga penambahan SDM di Kantor Imigrasi Lhokseumawe perlu ditambahkan,  yaitu: 32 pertama,  bahwa  SDM  menjadi  kunci  utama  dalam  upaya pemberian  layanan  public  bagi  orang  asing  dan  masyarakat  yang  membutuhkan. Bila ketersediaan SDM masih terbatas dapat dimungkinkan layanan yang diberikan menjadi  tidak  maksimal  sehingga  yang  dirugikan  adalah  masyarakat  itu  sendiri yang tidak optimal menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Kedua ,  Kota  Lhokseumawe  dikenal  dengan  Petro  Dolar  yang  dalam wilayah ini terdapat perusahaan minya dan gas yang sering memperkerjakan orang asing yang bertujuan menunjang pendapatan bagi Aceh sehingga sangat diperlukan dokumen  administratif  yang  jelas  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang dalam  hal  ini  adalah  Kantor  Keimigrasian  Lhokseumawe  yang  telah  diberikan kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  membantu  masyarakat dalam hal mendapatkan layanan administrasi baginya. 33
29 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
30 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021.
31 Soerjono  Soekanto  &  Mustofa  Abdullah,  1980, Sosiologi  Hukum  dan  Masyarakat , Rajawali, Jakarta, hlm. 96.
32 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
33 Hanna Pradipta Staf imigrasi Kota Lhokseumawe, Wawancara, 19 Mei 2021.
Ketiga ,  Kantor  Imigrasi  Lhokseumawe  membawahi  wilayah  yurisdiksi Bireuen  yang  sebagaimana  diketahui  bahwa  di  Bireuen  ada  Dayah  yang  sangat terkenal  sehingga  banyak  warga  negara  asing  yang  menuntut  ilmu  di  Dayah kebanggan  masyarakat  Aceh  tersebut. 34 Banyaknya  santri  asing  yang  menuntut ilmu di Dayah tentunnya menimbulkan konsekuensi terhadap dokumen yang harus dipersiapkan sesuai dengan yang telah diatur secara tegas dan jelas oleh pemerintah Republik  Indonesia  melalui  UU  Keimigrasian  dan  dilaksanakan  oleh  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe.
3) Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Keimigrasian
Masyarakat  juga  turut  berkontribusi  dalam  upaya  mengawasi  keberadaan orang asing di Lhokseumawe. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi keberadaan  orang  asing  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  terhadap  konsep perizinan dan visa yang dikeluarkan oleh imigrasi bagi orang asing. 35 Keterbatasan ini akan berdampak tidak baik sehingga masyarakat tidak dapat berkontribusi untuk mengawasi orang asing. Padahal keterlibatan masyarakat dalam upaya mengawasi keberadaan orang asing sangat penting. Sinergisitas keikutsertaan masyarakat harus dilibatkan agar permasalahan izin tinggal dan penyalahgunaan izin bagi orang asing dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
Pemberian pemahaman terkait isu-isu imigrasi yang berkaitan dengan izin tinggal,  visa  dan  izin  terbatas  yang  digunakan  oleh  orang  yang  berdomisili  di Lhokseumawe kepada masyarakat sangat mendesak dilakukan. Hal ini didasari oleh beberapa alasan sehingga masyarakat harus dibekali dengan pemahaman terkait isu imigrasi  atau  pengarusutamaan  informasi  tentang  perizinan  dan  layanan  yang diberikan imigrasi kepada warga negara Indonesia dan orang asing yang menetap di wilayah Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
Pertama , kedudukan masyarakat yang berada di  Gampong dengan sangat mudah  mendeteksi  keberadaan  orang  asing  yang  melakukan  aktivitas  di lingkungannya. Dengan mengetahui dan memahami konsep perizinan bagi orang
34 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021
35 Ramli Lahay, Kasi Inteligen  Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 14 Mei 2021
asing  maka  dapat  menyampaikan  secara  leluasa  informasi  kepada  pihak  yang berwajib manakala adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing  sehingga  pihak  yang  berwajib  dapat  mendatangi  langsung  ke  lokasi  untuk memberikan peringatan kepada orang asing tersebut.
Kedua ,  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  aturan  tersebut sehingga menganggap keberadaan orang asing di Lhokseumawe menjadi hal biasa tanpa  adanya  interogasi  lebih  lanjut.  Ketidaktahuan  tersebut  berakibat  tidak  baik dan  akan  memberikan  kesempatan  orang  asing  tinggal  secara  illegal  di  wilayah Lhokseumawe. Pemahaman hukum bagi masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak disampaikan oleh pemerintah setempat supaya mengetahui batasan yang harus  dilakukan  dan  ditinggalkan  demi  menyelamatkan  bangsa  dari  pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Menurut  penulis,  pemahaman  terkait  pengaturan  dan  kebijakan  berkaitan dengan  imigrasi  tidak  hanya  diberikan  kepada  instansi  pemerintah  semata,  akan tetapi  beberapa  kelompok  berikut  ini  perlu  diberikan  pemahaman  secara komprehensif  terkait  dengan  pengaturan  keimigrasian.  Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut: pertama , kepada perguruan tinggi, perguruan tinggi besar  yang  ada  di  lhokseumawe  harus  mengetahui  persoalan  perizinan  dan  izin tinggal  bagi  warga  negara  asing.  Hal  ini  dikarenakan  orang  asing  yang  di Lhokseumawe  itu  berasal  dari  beberapa  negara  seperti  Yaman,  Bangladesh, Republik  Rakyat  Tiongkok,  Amerika  Serikat,  Thailand,  Singapore,  Swiis,  Guine Bissau, Pantai Gading dan Malaysia untuk menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.
Sebagian  dari  warga  negara  asing  tersebut  menempuh  pendidikan  di Perguruan  Tinggi  yang  ada  di  Lhokseumawe  sehingga  bila  pimpinan  telah mengetahui  konsep  pengaturan  dan  batas  waktu  yang  seyogyanya  orang  asing melaporkan, maka pihak kampus dapat memberikan peringatan kepada orang asing tersebut  untuk  segera  melaporkan  kepada  imigrasi.  Langkah  ini  menjadi  lebih efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  pihak  imigrasi dalam  menerima  laporan  dari  orang  asing  tersebut  untuk  didata  kembali  dan
memperpanjang izin tinggal bagi orang asing yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
Kedua , kepada Pimpinan Dayah, pimpinan dayah juga menjadi salah satu pilar penting dalam upaya memberikan pengawasan secara cepat dan efisien bagi Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Lhokseumawe. 36 Hal  ini  dikarenakan  di  wilayah Bireuen  yang  masuk  ke  dalam  wilayah  tanggungjawab  imigrasi  Lhokseumawe memiliki  sejumlah  dayah  besar  untuk  menimba  ilmu  agama  bagi  warga  negara asing.  Karenanya,  pemahaman  izin  bagi  pimpinan  pesantren  ini  sangat  penting sekali  diberikan  agar  dapat  memahami  dan  mendata  Kembali  warga  asing  yang mengenyam Pendidikan agama di dayah tersebut.
Keberadaan  dayah  yang  menampung  orang  asing  juga  sebenarnya  kalau dimanfaatkan  akan  berdampak  positif  bagi  pihak  imigrasi  dalam  rangka mempercepat  pengawasan.  Cara  yang  dapat  dilakukan  bisa  dengan  sosialisasi langsung  ke  dayah,  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara  menyebarluaskan  spanduk dan media campaign lainnya ke daya supaya menjadi informasi tambahan kepada pimpinan dan seluruh santri yang ada di Dayah.
Ketiga ,  kepada  perusahaan,  sebagai  wilayah  yang  terkenal  dengan  petro dolar, di mana banyaknya perusahaan minyak dan gas yang memperkerjakan orang asing di perusahaannya tentu harus mengetahui tentang izin tinggal terbatas dan izin tinggal  tetap  serta  visa  bagi  warga  negara  asing.  Hal  ini  dikarenakan  agar  dapat memudahkan bagi petugas imigrasi dalam melacak keberadaan orang asing tersebut serta melakukan pengawasan baginya.
Kontribusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengawasi orang asing adalah dengan cara menetapkan SOP khusus bagi pekerja asing yang bekerja harus mengikuti dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi. Bila tidak dipenuhi maka tidak diboleh untuk bekerja. Hal ini sangat tepat dilakukan dan bisa mempercepat penanggulangan orang asing yang kelebihan izin tinggal dan penyalahgunaan  izin  tinggal  di  Lhokseuwawe.  Tapi,  hal  ini  masih  minim  sekali
36 Rahmat Hendriko Seksi inteligen Imigrasi Lhokseumawe, Wawancara, 15 Mei 2021
dimanfaatkan,  pada  secara  efektif  tentu  sangat  efektif  dan  efisien  untuk meminimalisir pelanggaran di bidang keimigrasian.

## c. Upaya  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Lhokseumawe  dalam  Memaksimalkan Pengawasan Orang Asing
Dalam  rangka  memaksimalkan  peran  pengawasan  terhadap  orang  asing  dari kantor Lhokseumawe sangat mendesak dilakukan agar keberadaan orang asing di Lhokseumawe benar-benar sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beragam upaya telah dilakukan oleh untuk memaksimalkan peran pengawasan orang asing adalah sebagai berikut:
1) Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait
Koordinasi dengan lintas sector terkait menjadi salah satu yang tepat untuk memaksimalkan  peran  pengawan  di  Kantor  Imigrasi  Lhokseumawe.  Hal  ini dikarenakan berbicara tentang orang asing tidak terlepas dari berbagai sector yang terlibat, baik itu Lembaga pemerintahan maupun swasta yang harus memiliki andil terhadap  pengawsan  ini.  Lembaga  pemerintah  yang  terkait  dengan  keamanan seperti  Polri  dan  instansi  berkaitan  dengan  kedaulatan  negara  TNI  dan  Lembaga Kesbangpol  serta  perusaan  yang  memperkerjakan  orang  asing  perlu  adanya sinergisitas  agar  memudahkan  pihak  imigrasi  dalam  mendata  dan  mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di Lhokseumawe.
Menurut Fauzi.,S.H salah satu langkah konkrit yang telah dibangun selama ini dalam upaya memudahkan pendataan warga negara asing adalah mensinergikan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. 37 Hal ini tentu tidak boleh dilepaskan peran  dari  masing-masing  sektor,  baik  di  sektor  keamanan  maupun  pada  sektor usaha. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat akan menghasilkan dampak yang positif demi menjaga keutuhan.
2) Membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)
TIMPORA  terdiri  dari  beberapa  instansi  di  tingkat  pemerintahan  daerah yang diberikan mandate dan kewenangan untuk mengawasi orang asing yang terdiri
dari  lintas  sector.  TIMPORA  ini  menjadi  senjata  paling  ampuh  saat  ini  di Lhokseumawe dalam hal pendeteksian keberadaan warga negara asing.  Sehingga bisa menjadi instrument untuk menjangkau keberadaan orang asing sampai ke akar- akarnya.
3) Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat
Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing  (APOA)  merupakan  aplikasi  yang dilaunching oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 dengan tujuan memudahkan bagi pihak imigrasi untuk mendeteksi orang asing di Indonesia. Pihak perusahaan  dan  penginapan  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  setiap  orang asing  yang  bekerja  di  perusahaan  dan  menginap  di  hotel.  Pihak  Imigrasi Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak perusahaan dan penginapan untuk melaporkan orang asing. Model pelaporan ini sangat efesien dan  memberikan  kemudahan  bagi  pihak  hotel  atau  penginapan,  perusahaan  dan pihak imigrasi dalam mengawasi keberadaan orang asing.
Pihak  perusahaan  dan  perhotelan  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan informasi  keberadaan  orang  asing  di  Lhokseumawe.  Berdasarn  Pasal  72  UU Keimigrasian  dalam  hal  pihak  imigrasi  meminta  data  orang  asing  kepada  usaha perhotelan, maka wajib diberikan. 38 Karenanya, Kerjasama dengan pihak hotel dan penginapan  sangat  dibutuhkan  agar  pengawasan  orang  asing  bisa  dilaksanakan secara  maksimal.  Selama  ini  pihak  penginapan  sangat  koperatif  memberikan informasi  bila  pihak  imigrasi  memintanya.  Keseriusan  dan  komitmen  berbagai pihak  memang  sangat  dibutuhkan  demi  menjaga  keselamatan  bangsa  dan  negara dari visi dan misi yang tersebunyi orang asing.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  orang asing  di  wilayah  yurisdiksi  Lhokseumawe  sangat  penting  dilakukan  secara  terus menerus  dan  berkelanjutan.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe melalui dua tahapan yaitu pada tahap yaitu pengawasan
38 Budy Mulyawan,   “Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)”, JIKH Vol. 11, No. 3 November 2017, hlm. 288.
administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe belum maksimal yang ditandai dengan belum sepenuhnya  orang  asing  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  khususnya berkaitan  dengan  kelebihan  masa  tinggal  ( over  stay )  dan  penyalahgunaan  izin tinggal.  Pelanggaran  yang  ditangani  pada  tahun  2019  berjumlah  2  orang,  tahun 2020 meningkat menjadi 3 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 1 orang.
Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor  Imigrasi Kelas II Lhokseumawe masih  banyak  kendala,  yaitu: pertama ,  luas  wilayah  yurisdiksi  yang  menjadi tanggungjawab  Imigrasi  Lhokseumawe  yakni  tiga  Kabupaten/Kota  yaitu  Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Kedua , terbatasnya SDM yang disediakan sehingga berbanding terbalik dengan jumlah wilayah yang harus diawasi sehingga  menjadi  tantangan  tersendiri  yang  dihadapi  oleh  petugas  di  lapangan. Ketiga , rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan waktu izin tinggal dan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Keempat , lemahnya pemahaman Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) terhadap konsep-konsep pengawasan  orang  asing. Kelima ,  kurangnya  kepedulian  masyarakat  terhadap keberadaan  orang  asing  di  sekitarnya    sehingga  bisa  mempengaruhi  melebihnya waktu  tinggal  bagi  orang  asing  dan  ketidaksesuaian  izin  yang  diberikan  dengan pelaksanaan di lapangan yang digunakan oleh orang asing.
Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait  terkait  pengawasan  yang  harus  diperketat,  membentuk  TIMPORA  (Tim Pengawasan  Orang  Asing)  sebagai  ujung  tombak  yang  akan  melakukan pengawasan  secara  komprehensif  terkait  izin  tinggal  dan  penyalahgunaan  izin tinggal bagi orang asing dan melakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
A. Hamzah. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana . Ed. Revisi,  Rineke Cipta, Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dan Masyarakat ,
Rajawali, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2007, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.

## b. Jurnal
Andi Istiqlal Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan  Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Tentang  Pidana  Mati)”, Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 19 No. 2 November 2017.
Budy  Mulyawan,  “Kendala  Implementasi  Aplikasi  Pelaporan  Orang  Asing (APOA)” , JIKH Vol. 11, No. 3 November 2017.
Okky  Chahyo  Nugroho,  “Penegakan  Hukum  Terhadap    Orang  Asing  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Denpasar  Dan    Kelas  I  Khusus  Bandara  I  Gusti  Ngurah RAI”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17,  Nomor  2,  Juni 2017.
Putu  Sekarwangi  Saraswati,  “Fungsi  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan, Jurnal Advokasi ,  Vol. 5 No. 2 September 2015.
Reza Syahputra, “Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing”, Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara , vol. 5, No. 1, 2019.
Timbul  Aman  Simongkir,  “Pengawasan  Keimigrasian  Terhadap  Orang  Asing Olekantor  Imigrasi  Kelas  Ii  Dumai  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III Nomor 1, Februari 2016.

## c. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  31  Tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

## BIODATA PENULIS
Penulis Pertama:
Nama : Mohd. Feri Andrian Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 1 Februari 1987 Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat Lengkap : Jln. Air Bersih, Komplek Imigrasi Kuta Blang Lhokseumawe. No HP : 082185277888 Email : mohdferrya@ymail.com Pekerjaan : PNS Institusi : Kantor Imigrasi Lhokseumawe
Pendidikan Forma:
a. SD N 3 Sungai Pinang 1998;
b. Madrasah Tsanawiyah 2001;
c. SMA 1 Tanjung Raja 2004;
d. Universitas Sjakhyakirti 2012.