## POLITIK PROTES DAN ETNISITAS: KASUS BURUH CINA  di TAMBANG TIMAH di BANGKA-BELITUNG (1920-1950) 1

## Erwiza Erman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
The  history  of  Chinese  society  during  the  New  Order  government  was  so politically  sensitive  and  economically  played  an  important  role.  However, during  the  development  of  the  national  history  of  Indonesia,  the  fate  of ethnic minorities turned out rather as ‘people without history ‘, devoid of any important role in the history of the nation. By conducting a case study in the islands of Bangka-Belitung, this article tries to reveal the history of the lower classes of society who become tin miners. The article analyses the relationship between ethnicity and the political protest of the tin miners by placing it in the context of the regime change of 1920 - 1950. This article shows that at a certain time, the relation between political protest and ethnic consciousness overlapped with class consciousness. At other times, political protest is no longer  solely  caused  by  ethnic  consciousness,  but  rather  colored  by  class consciousness.
Keywords: political protest, etnicity, Chinese tin miners, Bangka-Belitung

## PENDAHULUAN
Politik buruh baik dalam bentuk resisten maupun akomodasi, diorganisir atau tidak, tidak lagi semata-mata dipertimbangkan sebagai produk dari hubungan-hubungan sosial di dalam dunia produksi, tetapi juga harus dilihat  dalam  kaitan  dengan  aspek-aspek  sosial-ekonomi  dan  politik di luar dunia produksi. Dengan kata lain, politik buruh adalah produk dari berbagai hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. (Eric R. Wolf 1982) Makalah ini mengambil kasus buruh Cina di pulau timah,
1 Artikel ini berasal dari makalah yang  dipresentasilan dalam lokakarya internasional berjudul: Kedudukan Etnis  Tionghoa  dalam  Proses  Dekolonisasi  di  Indonesia  1930an-1960an ,  Padang,  19-21  Juli  2006. Penulis berhutang budi pada peserta seminar atas semua kritik dan saran-saran mereka.
Bangka-Belitung, masyarakat Cina kelas bawah yang berperan penting dalam memproduksi timah yang dibutuhkan oleh pasar internasional, akan  tetapi  sejarah  mereka  dalam  studi  sejarah  sosial-ekonomi Indonesia  selama  ini  terabaikan.  Walaupun  demikian,  nasib  mereka menurut Wolf, tak ubahnya sebagai ”people without history” . Implikasi lebih  jauh  dari  keterabaian  sejarah  masyarakat  Cina  nampak  dalam buku sejarah nasional Indonesia yang sangat kecil memberikan tempat kepada perjalanan sejarah etnik ini dalam porsi yang kecil. 2
Tulisan  ini  akan  menjawab  sejumlah  pertanyaan.  Seberapa  jauh hubungan-hubungan sosial di dalam dan di luar dunia produksi memberi sumbangan yang siqnifikan terhadap politik buruh? Kapankah etnisitas dipakai  sebagai  alat  solidaritas  dalam  membentuk  aksi-aksi  politik mereka? Jika etnisitas dipakai sebagai alat solidaritas ketika struktur sosial-politik formal dan kemudian elemen ini berpadu dengan unsur- unsur ideologi dan kelas, sebagaimana ditunjukkan dalam studi penulis mengenai  politik  protes  buruh  tambang  batubara  Ombilin  (Erman 1999),  lalu  bagaimana  halnya  dengan  buruh  Cina  di  tambang  timah Bangka-Belitung?  Seberapa jauh perkembangan kondisi sosial-politik di negeri asalnya, Cina, dan pengaruhnya di Indonesia terhadap bentuk- bentuk aksi politik buruh Cina di kedua pulau itu?
Tulisan  ini  membatasi  periode  1920-1950  sebagai  objek  studinya. Pemilihan periode dimaksudkan untuk menguji pergantian rezim dan perubahan  kondisi  sosial-ekonomi  yang  menyertainya.  Tahun  1920- an adalah periode dimana gerakan nasionalisme Indonesia mengalami puncaknya dengan munculnya berbagai aktivitas politik yang semakin radikal karena kehadiran organisasi politik berhaluan kiri, Sarekat Islam Merah  yang  kemudian  berubah  menjadi  Partai  Komunis  Indonesia. Pergantian rezim dari pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia yang diselingi dengan periode Revolusi, telah membawa perubahan politik dan ekonomi yang berbeda dari masa sebelumnya. Periode Orde Lama ditandai dengan pembentukan banyak partai, perlawanan dari berbagai
2 Beberapa  sejarawan  Indonesia,  antara  lain Asvi  Warman Adam  mulai  memberikan  kritik  terhadap ‘tiadanya tempat’ bagi penampilan sejarah masyarakat Cina di Indonesia dan sikap pemerintah Orde Baru yang ‘alergi terhadap persoalan ini. Misalnya mengenai sikap Kejaksaan Agung yang melarang buku Slamet Mulyana, karena isinya  yang menyebutkan bahwa penyebar agama Islam Jawa, yaitu Wali Songo, berasal langsung dari Cina. Lihat Asvi Warman Adam, “Pembaruan Pendidikan Sejarah di Indonesia” Suara Pembaharuan 20 September 2002; Idem, Ethnic Chinese and the Teaching of History, makalah disampaikan dalam konferensi ke 7 ( International Society of Chinese Overseas (ISSCO), di
NTU, Singapura, 6-9 April 2010
3 Korelasi antara wilayah deposit timah Asia Tenggara, eksploitasi timah dan kaitannya dengan peranan masyarakat Cina telah penulis jelaskan secara rinci. Untuk ini lihat Erwiza Erman, Pengusaha Koelie dan Penguasa: Industri Timah di Belitung ,1852-1940, (1995): Bab II; Erwiza Erman, ‘Konflik timah dalam  Perspektif  Sejarah’,  dalam  Iskandar  (ed.,), Studi  Konflik  di  Kawasan  Pertambangan  Timah Bangka-Belitung ,  Jakarta:  LIPI,  2006,  Bab  II;  Sutedjo  Sujitno, Sejarah  Timah  Indonesia ,  Jakarta: Gramedia, 1996: 10.
daerah  dan  menurunnya  perkembangan  ekonomi,  terutama  setelah adanya kebijakan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Apakah perkembangan sosial-ekonomi negara yang berubah dan rezim yang  berganti  membawa  dampak  pada  bentuk-bentuk  politik  para penambang Cina di kedua pulau itu?
Bagian pertama tulisan ini membahas  kaitan antara wilayah dan bentuk eksploitasi timah, kemunculan masyarakat Cina, dan perkembangannya di Pulau Bangka dan Belitung. Bagian kedua memfokuskan perhatian pada  bentuk-bentuk  politik  protes  buruh  yang  ditempatkan  dalam konteks perubahan sosial-ekonomi yang lebih luas. Bagian ini dibagi ke dalam tiga periode. Periode pertama adalah periode sebelum tahun 1920-an,  periode  kedua  antara  1920-1940,  dan  periode  ketiga  antara 1940-1950.

## EKSPLOITASI TIMAH DAN KEMUNCULAN MASYARAKAT CINA
Dari segi geografis, persebaran deposit timah di Asia Tenggara mulai dari kawasan Thailand bagian selatan, daerah Phuket, terus ke selatan ke wilayah Perak dan Malaka di Malaysia, kemudian masuk ke wilayah pulau-pulau  Sumatra  dan  sekitarnya.  Kawasan  penghasil  timah  ini dikenal dengan istilah The South East Asia Tin Belt atau Sabuk Timah Asia  Tenggara. 3 Di  Indonesia,  kecuali  daratan  Sumatra,  yakni  di Bangkinang, Provinsi Riau, persebaran deposit timah dilihat dari segi urutan produksinya lebih banyak berada di wilayah kepulauan Bangka, Belitung,  Singkep,  Karimun,  dan  Kundur.  Dari  wilayah-wilayah  ini, Bangka-Belitung adalah dua pulau yang telah lama menghasilkan timah dan terbanyak dilihat dari sudut produksi.
Dari sudut pemasaran komoditas timah, sampai awal abad ke-19, lebih banyak dipasarkan di wilayah intra-Asia. Perdagangan timah kemudian bergeser dari kawasan intra-Asia ke Eropa dan Amerika seiring dengan munculnya kebutuhan tinplate untuk industri makanan dalam kaleng pada abad ke-19. Pada masa ini penggunaan timah semakin meluas dan
pergeseran pasar timah juga terjadi. Kebutuhan pasar tradisional Cina bergeser ke Inggris dan negara-negara lain di Eropa Barat, lalu menjalar ke Amerika  Utara.  Permintaan  timah  semakin  meningkat  bersamaan dengan berkembangnya industri makanan kaleng dan penemuan minyak bumi di negara-negara yang disebut di atas. Akibatnya, para produsen timah  Asia  Tenggara  terpacu  untuk  memproduksi  timah  sebanyak- banyaknya.
Permintaan  timah  yang  meningkat,  baik  di  pasar-pasar  Asia  seperti di  Cina  dan  India  maupun  di  pasar-pasar  Eropa  dan Amerika,  telah mendorong  usaha  ke  arah  perluasan  eksploitasi  timah.  Di  Malaysia dan  Thailand,  wilayah  penambangan  timah  yang  sudah  dimonopoli oleh VOC, dikelola oleh tauke-tauke Cina dengan mengadakan kontrak perjanjian dengan Sultan atau raja-raja setempat. Patut dicatat bahwa sampai  tahun  1914,  timah  yang  dieksploitasi  dan  ditambang  oleh para penambang Cina nampaknya tak tersaingi oleh perusahaan besar Inggris (Wong Lin Ken 1965). Perusahaan timah besar Inggris kalah bersaing dengan para tauke Cina dalam soal perekrutan tenaga kerja Cina dari negeri asalnya dan dalam soal produksi. Hal yang sama juga berlaku di Bangka. Timah yang dimonopoli perdagangannya oleh VOC itu ditambang sebagian besar dengan mendatangkan para penambang Cina, pada mulanya dari Batavia dan Semenanjung Malaya dan Siam, kemudian  langsung  dari  Cina  ataupun  lewat  Singapura  dan  Penang. Singapura sebagai pusat tenaga kerja Cina, tidak hanya untuk kawasan Sumatera  dan  bagian  lain  Indonesia,  untuk  kawasan  pertambangan timah dan perkebunan di Malaya, tetapi juga berperan sebagai tempat penyaluran  tenaga  kerja  yang  akan  dikirim  ke  berbagai  tempat  yang membutuhkan,  seperti  ke Australia  dan Amerika.  Rekrutmen  tenaga kerja pada mulanya dilakukan oleh Sultan Palembang dan kemudian oleh Inggris pada masa pemerintahannya yang singkat di Bangka dan selanjutnya  oleh  agen-agen  perekrut  yang  dibayar  oleh  perusahaan timah negara yang disebut Banka Tin Winning pada masa pemerintahan kolonial Belanda.(Erman 1995:Bab III; Somers 1992).
Di  pulau  Belitung, Billiton  Maatschappij ,  sebuah  perusahaan  timah swasta  milik  ariktorat  Belanda,  memulai  eksploitasinya  pada  tahun 1852 dan kemudian  berubah menjadi perusahaan patungan atau disebut Gemeenschappelijk  Billiton  Maatschappij ,  yang  telah  mengandalkan tenaga kerjanya dari Cina. Meskipun sistem dan cara-cara perekrutan
buruh Cina untuk tambang timah Belitung mengikuti pola yang sama dengan di Bangka, tetapi ada perbedaaannya, yaitu sistem rekrutmen yang  lebih  menggunakan  ikatan  kekerabatan.(Erman  1995:Bab  III). Sistem yang disebut terakhir telah memperlancar arus migrasi orang- orang Cina ke Belitung. Kondisi ini berbeda dengan di Bangka. Pulau ini  selalu  mengalami  kesulitan  tenaga  kerja  karena  reputasi  Bangka yang  tidak  baik  dalam  pandangan  masyarakat  Cina  di  negeri  asal. Berbagai penyelewengan dalam sistem perekrutan dan penyalahgunaan kekuasaan  oleh  para  mandor  tambang  serta  kondisi  kerja  yang  tidak memuaskan menjadi faktor-faktor penyebabnya.
Eskploitasi  penambangan  timah  telah  menciptakan  dua  kategori masyarakat  Cina  di  Bangka-Belitung.  Kategori  pertama  adalah masyarakat penambang Cina yang tergabung dalam sistem organisasi kongsi atau yang berada langsung di bawah kontrol Belanda. Kelompok pertama ini sebetulnya lebih menumpukan mata pencaharian mereka pada penambangan timah. Pada masa-masa krisis timah, mereka beralih pekerjaan  sebagai  petani  lada.(Erman  2004)  Kategori  kedua  adalah masyarakat  Cina  yang  berada  di  luar  tambang  atau  dalam  laporan- laporan  pejabat  Belanda  disebut  masyarakat  Cina  partikelir.  Pada umumnya kelompok ini tinggal di kampung-kampung Cina, terdiri dari para pedagang, tukang, atau petani, guru yang sama sekali terpisah dari masyarakat penambang Cina. Walaupun demikian, kehadiran mereka sebetulnya  secara  tak  langsung  berkaitan  dengan  eksploitasi  timah. Para pedagang, misalnya, adalah mereka yang memasok barang-barang kebutuhan  pokok  masyarakat  tambang  atau  menjadi  pemasok  untuk berbagai kebutuhan pokok orang-orang Eropa yang bekerja di tambang. Kelompok kedua ini boleh jadi berasal dari para penambang timah yang telah  menyelesaikan  kontraknya  dengan  perusahaan  tambang  timah.
Onderafdeling Eropa Pribumi Cina Timur Asing Total Pangkal Pinang 283 30.404 21.179 84 51.950 Sungailiat 111 17.279 16.761 76 34.227 Muntok 312 21.713 9.138 173 31.336 Bangka Utara 217 11.131 24.072 76 35.496 Bangka Selatan 77 27.055 7.990 128 35.250 Total 1000 107.582 79.140 637 228.259 Tabel 1 Jumlah Penduduk di Karesidenan Bangka (1930).
Sumber: Volkstelling 1930.
Masyarakat  Cina  partikelir  ini  berada  di  bawah  kepala  sendiri,  baik untuk tingkat kampung, distrik maupun karesidenan. Kedua kategori ini  selalu  dipisahkan  dalam  laporan-laporan  statistik  kependudukan yang dibuat oleh para pejabat Belanda di Bangka dan Belitung.
Eksploitasi  timah  dan  kedatangan  buruh  Cina  dan  masyarakat  Cina partikelir nampak telah memengaruhi komposisi penduduk di Bangka dan Belitung. Misalnya di Bangka, jumlah orang-orang Cina
Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan jumlah penduduk Karesidenan Bangka  pada  tahun  1930.  Mayoritas  orang  Cina  tinggal  di  daerah sekitar tambang, pusat pemerintahan, dan perdagangan, seperti Pangkal Pinang,  di  daerah  Jebus,  Bangka  Utara,  dan    Sungailiat.  Di  Bangka Utara jumlah orang Cina jumlah mereka bahkan dua  kali lipat (24.072 orang)  dari  jumlah  pribumi  atau  orang-orang  Bangka  sendiri(11.131 orang,  table  1).  Jumlah  ini  belum  termasuk  orang-orang  Cina  yang bekerja di dalam tambang (lihat Tabel 2).
Jumlah  tenaga  kerja  Cina  yang  bekerja  di  dalam  tambang-tambang yang bertebaran di seluruh pulau Bangka pada tahun 1920 mencapai 19.718 orang. Pada tahun 1930, jumlahnya naik sedikit menjadi 19.952 orang,  akan  tetapi  turun  drastis,  sampai  angka  11.560  pada  tahun 1932. Meskipun berfluktuasi, angka-angkanya terus menurun sampai tahun 1936. Depresi ekonomi 1930-an, di mana pembatasan produksi diberlakukan, maka perusahaan timah negara di Bangka banyak yang diberhentikan.  Beberapa  wilayah  penambangan  ditutup  dan  para penambang Cina dipulangkan ke negerinya atau menetap di Bangka,
Tahun Eropa Buruh Cina 1920 141 19.718 1930 217 19.952 1932 199 11.560 1933 178 7.118 1934 131 5.273 1935 120 6.086 1936 121 9.871 1937 151 15.479 1938 172 16.404 Tabel 2 Jumlah Tenaga Kerja di Bangka Tin Winning, Bangka, 1920,1930-1938
Sumber: Indisch Verslag, 1934: 253; Indisch Verslag, 1941: 313.
menjadi orang Cina partikelir yang tinggal umumnya di dekat lokasi penambangan.  Ketika  pembatasan    produksi  dicabut  karena  harga timah  mulai  meningkat,  rekrutmen  buruh-buruh  Cina  mulai  kembali dilakukan baik dari Bangka sendiri maupun langsung dari Cina.
Pada kasus Belitung, jumlah penduduk Cina partikelir adalah 28.990 orang  pada  tahun  1920  dan  sedikit  mengalami  penurunan,  menjadi 28,716 orang pada tahun 1930.( Volkstelling , 1930, Vol.VII). Jumlah penambang  Cina  adalah  sebesar  21.336  orang  pada  tahun  1920,  dan kemudian turun menjadi 17.881 orang pada tahun 1930 karena Depresi ekonomi. Angka ini turun lebih drastis lagi menjadi 10.797 orang pada tahun 1931, dan jumlahnya semakin menciut menjadi 3.835 pada tahun 1932. 4 Penurunan  drastis  jumlah  penambang  dan  non-penambang Cina pada masa Depresi ekonomi yang sekaligus pada masa turunnya harga  timah  di  pasar  internasional,  telah  berdampak  pada  perubahan demografis Cina di Belitung. Belitung menjadi sepi. Banyak toko-toko tutup. Sebagian besar para penambang Cina yang diberhentikan dikirim kembali  ke  negeri  asal,  dan  yang  bukan  penambang  justru  mencari tempat lain yang  lebih menguntungkan. Ini  adalah ciri  khas  wilayah pertambangan  yang  merupakan  sebuah  daerah  yang  perkembangan demografi  dan  sosial-ekonominya  bergantung  pada  fluktuasi  harga komoditas tambang.
Berbeda  halnya  dengan  Bangka.  Depresi  ekonomi  dunia  yang menjatuhkan  harga  timah  membawa  implikasi  yang  berbeda  dalam perkembangan  demografis  Cina  di  Bangka  dan  Belitung.  Depresi ekonomi yang melanda Belitung telah berakibat pada sepinya pulau itu, karena kembalinya orang-orang Cina ke negerinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, tidak adanya mata pencaharian alternatif yang  dibolehkan  perusahaan  selain  menambang.  Kebijaksanaan perusahaan  Billiton  untuk  tidak  menyediakan  lapangan  kerja  non- tambang disebabkan oleh tidak adanya rasa khawatir akan pengerahan tenaga  kerja  yang  hampir  tidak  mengalami  stagnasi  seperti  yang terjadi di Bangka.(Erman 1995:55-57; Somers 1991:1-20). Sebaliknya di  Bangka,  perusahaan  timah  negara,  Banka  Tin Winning memang membiarkan  para  kepala  tambang  Cina  dan  penambang  membuka
4 Angka-angka  ini  dapat  dilihat  dari  laporan  tahun  perusahaan  yang  dibuat  dalam Jaarboek  van  het Mijnwezen in Nederlandsch-Indié , (49), 1920:192; Billiton Maatschappij Verslag , seri laporan, 1926- 1932.
dan  mengerjakan  kebun-kebun  lada,  khususnya  ketika  harga  timah turun. Inilah salah satu usaha untuk mengatasi krisis timah dan krisis kekurangan  tenaga  kerja  yang  berkali-kali  dialami  oleh  perusahaan timah negara Bangka (Erman 2004).
Pada  umumnya  orang  Cina  yang  datang  ke  Bangka  dan  Belitung berasal dari suku Hakka. Walaupun demikian, masih ada sejumlah kecil orang-orang  Cina  yang  berasal  dari  suku  lain,  seperti  Hokkien,  Tio Chu, Kwong Fu, dan sebagainya. Misalnya, di Belitung, dari 31.604 pada tahun 1930, 23.367 adalah dari suku Hakka, 2.230 dari Teo Chu, 1.786 dari Hokkien, 1.232 dari Kwong Fu dan sisanya, yaitu 2.989 dari berbagai suku. Volkstelling , 1930, Vol VII: 291 Meskipun suku Hakka adalah  suku  dominan,  pertanyaan  masih  muncul:  seberapa  jauhkah perbedaan suku ini mempengaruhi hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat penambang dan yang bukan penambang Cina?

## POLITIK PROTES, ETNISITAS, DAN KONTEKS
Politik  dalam  tulisan  ini  diartikan  secara  luas.  Politik  adalah  siapa mendapatkan  apa  dan  bagaimana  cara  memperolehnya.  Dalam hubungan  ini  pertanyaannya  adalah  apa  yang  telah  diperoleh  buruh dan bagaimana mereka memperolehnya? Boleh jadi buruh memperoleh sesuatu dari kolega sesama kerja atau sesama suku atau dari atasannya, baik  dari  kelompok,  kepala  tambang  maupun  kepala  kongsi.  Karena itu,  politik  buruh  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  hasil  hubungan- hubungan sosial  di dalam dan antara buruh dan atasan. Politik buruh itu juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial-ekonomi dan politik  negara  dalam  konteks  yang  luas.  Dengan  membagi  ke  dalam tiga  periode,  yakni  periode  sebelum  1920-an;1920-an-1930an;  dan 1940-1950-an, uraian di bawah ini akan melihat bentuk-bentuk politik protes buruh dan kaitannya dengan etnisitas (buruh Cina dan non-Cina) dalam konteks perubahan rezim dan proses dekolonisasi.

## Periode sebelum 1920-an
Pada periode ini, politik buruh sebetulnya belum terorganisasi ke dalam organisasi formal seperti serikat sekerja. Politik protes buruh diarahkan kepada para mandor, kepala tambang, dan pada dominasi pemerintah kolonial  yang  mulai  mengontrol  eksploitasi  timah  secara  langsung
sejak tahun 1850-an. Seterusnya, politik protes buruh juga diarahkan ke buruh yang lain dan merupakan refleksi dari konflik yang berlapis, mulai  dari  konflik  antar-etnik,  antar-masyarakat  atau  perkumpulan rahasia Cina, sampai ke konflik kepentingan antara letnan dan pedagang Cina, antara satu tambang dengan tambang yang lain. Di sini etnisitas dan perkumpulan rahasia adalah dua aspek yang digunakan sebagai alat solidaritas.
Pada  masyarakat  tambang  di  Bangka,  perkumpulan  rahasia  dipakai sebagai alat solidaritas para penambang dalam melakukan protes atas penyalahgunaan  kekuasaan    oleh  mandor,  kepala  tambang  dan  juga dominasi  kekuasaan  kolonial  yang  semakin  kuat  sejak  pertengahan abad  ke-19.  Patut  dicatat juga  bahwa  solidaritas antar  etnik  semakin kuat  antara  penambang  Cina  dengan  orang-orang  Melayu  Bangka yang tergabung dalam gerakan perlawanan Depati Bahrin dan Depati Amir, ketika kedua etnik ini dirugikan dengan sistem monopoli dalam eksploitasi dan pemasaran timah oleh pemerintah Belanda.(Erman 2004: 2009: Bab III) Politik protes yang digerakkan oleh perkumpulan rahasia itu bermuara pada pembakaran rumah-rumah kongsi, pembunuhan para kepala tambang dan pejabat Eropa yang telah berkolaborasi mengambil keuntungan dari bisnis eksploitasi timah, baik langsung ataupun tidak langsung.
Insiden  pertama  di  Koba,  terjadi  pada  tahun  1899  berakhir  dengan pembunuhan  kepala  tambang  dan  pembakaran  rumah-rumah  kongsi. Pemimpinnya adalah seorang penambang yang baru datang dari Cina yang  dapat  membaca  dan  menulis  dan  anggota  perkumpulan  rahasia di  Bangka  dan  juga  di  Cina.(Somers  1991:140-141)    Kedua  adalah pemberontakan Liu Ngie (1899),  yang diekspressikan dalam bentuk insiden-insiden  yang  relatif  kecil,  dipimpin  oleh  Liu  Ngie,  seorang penambang Cina yang melarikan diri dari tambang Mentok dan muncul dengan 30 perampok di Sungailiat. Anggotanya ini bertambah menjadi 100  orang,  Pada  bulan  November  1899  mereka  menyerang  rumah- rumah kongsi, membunuh enam orang, dan melukai seorang mandor Eropa. Sejak itu, berbagai bentuk kekerasaan meluas ke enam distrik tambang di Bangka. Liu kemudian ditangkap dan dihukum gantung di Mentok pada tahun 1900. Liu ini nampaknya telah berperan sebagai penyalur  keresahaan  para  penambang  Cina  atas  penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh atasan terhadap
para penambang baik dalam pemenuhan kebutuhan materi, makanan, candu, wanita, dan tekanan-tekanan non-ekonomi lainnya.
Kasus  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  Cina  tambang  timah  di Belitung juga memiliki beberapa kemiripan dengan di Bangka. Politik protes  buruh  penambang  yang  berdimensi  horizontal,  menggunakan perkumpulan rahasia dan etnisitas sebagai alat proteksi dan alat untuk membentuk  solidaritas.  Kondisi  ini  nampaknya  terjadi  ketika  para penambang belum memiliki organisasi-organisasi formal seperti serikat sekerja yang dapat menyalurkan berbagai aksi protes mereka. Konflik terjadi  antara  dua  kelompok  etnis  dan  perkumpulan  rahasia  yang berbeda, yakni antara suku Hopho dan Kheh, antara  Ngie Foek Foei dan Tjhiong  Pak  Kon  dan  juga  sekaligus  konflik  kepentingan  antara elit Cina Letnan dan pedagang Cina di Belitung dengan para pedagang Cina dari Singapura, antara pemilik satu tambang dengan tambang lain, dalam soal perebutan tenaga kerja kuli serta persaingan dalam monopoli candu dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya untuk penambang.
Konflik  itu  berawal  dari  peristiwa  barongan,  yaitu  yang  terjadi ketika  masyarakat  penambang  Cina  di  tambang  Bengkuang,  Merak, Tongkeng,  Garumedang,  dan  Batu  Besi  yang  semuanya  terletak  di distrik  tambang  Manggar.(Erman  1995:121-130).  Konflik  horizontal yang  terjadi  pada  tahun  1911  bertepatan  dengan  perayaan  hari  raya Cina.  Pada  perayaan  itu    masing-masing  suku  membawa  barongan untuk dipersembahkan di hadapan toapekong. Barongan yang dibawa oleh orang Hopho dianggap salah oleh orang-orang Kheh. Penghinaan ini membawa kemarahan bagi kelompok Hopho dan mereka pergi ke tambang  Bengkuang  mencari  pendukung  untuk  menyerang  orang- orang Kheh. Salah seorang dari suku Kheh di tambang itu dibunuh oleh orang Hopho. Kasus pembunuhan ini meluas dan kemudian berujung pada konflik antarsuku, lalu menyebar ke distrik-distrik tambang yang lain.  Perkelahian  massal  ini  membawa  korban  yang  lebih  banyak  di kedua pihak. Sebanyak 12 orang dari suku Kheh meninggal dan 8 orang suku Hopho meninggal, belum termasuk mereka yang terluka. Rumah- rumah kongsi Cina di tambang dibakar. Konflik ini kemudian berakhir dengan  damai  setelah  wakil-wakil  yang  terdiri  dari  kepala  tambang, letnan,  kepala  kampung  Cina,  dan  pedagang  dari  kedua  belah  pihak sepakat untuk menyelesaikannya. Dari kasus ini juga dapat diketahui bahwa politik buruh penambang Cina juga tidak bisa dilepaskan dari komunitasnya sendiri.
Apa yang diperlihatkan dalam politik protes penambang Cina di atas adalah masyarakat rahasia Cina sebagai sebuah organisasi sosial yang pada  umumnya  berada  di  luar  dunia  produksi  telah  memasuki  dunia produksi,  memunculkan  solidaritas  di  kalangan  buruh  Cina.  Aksi- aksi  protes  tidak  semata-mata  diarahkan  dalam  konteks  hubungan kerja  dalam  dunia  produksi,  tetapi  juga  merefleksikan  konflik  sosial horizontal antar sub-etnik yang berlapis dengan konflik ekonomi.

## Periode 1920-1930
Dalam  sejarah  perburuhan  Indonesia,  periode  tahun  1920-an adalah  suatu  periode  saat  politik  protes  buruh  di  Hindia-Belanda memperlihatkan  intensitasnya  yang  tinggi.  Kondisi  ini  terjadi  ketika negara memberikan kelonggaran kepada berbagai organisasi politik dan sosial untuk beraktivitas. Kontrol negara yang agak lemah ini terjadi sampai meletusnya pemberontakan komunis 1926/1927. Pada saat ini pula, peranan organisasi formal seperti serikat pekerja dan partai politik, terutama PKI menjadi penting dalam memobilisasi massa buruh. Buruh- buruh  yang  terhimpun  ke  dalam  berbagai  serikat  buruh  berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, melakukan protes dan pemogokan di tempat kerja. Sifatnya lebih terorganisasi, seperti digambarkan oleh beberapa  studi  antara  lain  oleh  Razif  dan  Rasyid  mengenai  buruh pelabuhan  Tanjung  Periuk  dan  Makassar.  (Razif  2005;  Asba  2005). Politik protes buruh ini pada umumnya bersamaan waktunya dengan mencuatnya  semangat  nasionalisme  Indonesia,  menaiknya  kegiatan partai politik seperti Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia, serta memburuknya situasi perekonomian yang ditandai dengan resesi. Pada pihak lain, politik protes buruh di berbagai kota Indonesia juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial yang agak longgar, yang memberikan  ruang  kepada  orang-orang  Indonesia  untuk  mendirikan berbagai serikat sekerja, yang pada umumnya berafiliasi dengan Serikat Islam Merah.
Dalam beberapa kasus, misalnya, politik pemogokan buruh itu adalah ekspresi dari konflik kelas dan munculnya nasionalisme pada saat yang bersamaan.  Slogan  nasionalisme  dan  kelas  yang  dipropagandakan oleh  para  pemimpin  PKI  nampak  menjadi  alat  pengikat. Pertama , propaganda  itu  menyatukan  berbagai  kelompok  etnik  yang  berbeda dan melampaui berbagai herarkhi sosial dalam komunitas buruh seperti halnya  ditemukan  di  tambang  batubara  Ombilin.(Erman  1999:  224) Kedua ,  politik  protes  dan  pemogokan  buruh  adalah  manifestasi  dari
keinginan berbagai pihak untuk mencapai kepentingan sendiri-sendiri, baik dari pihak buruh, pemimpin partai politik, maupun serikat sekerja dan bahkan kadang-kadang dari berbagai kelas sosial dari komunitas di luar tempat kerja. Ketiga , politik buruh juga ekspresi dari berbagai kelompok yang berbeda dengan  kepentingan yang berbeda-beda pula yang kadang-kadang berkontradiktif satu sama lain.
Kemudian, bagaimana halnya dengan politik penambang Cina dalam periode ini? Nampaknya perkembangan politik Indonesia dan Bangka- Belitung pada periode ini tidak terlalu memberi pengaruh yang siqnifikan terhadap politik radikalisasi politik di kalangan para penambang Cina di  Bangka  Belitung.  Tak  ada  serikat  sekerja  seperti  ditemukan  di tambang-tambang lain, seperti batubara di Ombilin-Sawahlunto, Bukit Asam, dan tambang-tambang emas di Bengkulu. Politik protes buruh tambang Cina terhadap berbagai bentuk eksploitasi mandor dan kepala tambang  atau  terhadap  kondisi  yang  tidak  aman  di  dalam  tambang bermuara  pada  politik  penolakan  kerja  yang  meningkat  di  Belitung, misalnya, dari 4,2 % pada tahun 1919 menjadi 5,7% pada tahun 1922, dan kemudian mengalami penurunan menjadi 2,9% pada tahun 1927. 5
Jika dilihat dari konteks politik lokal, Bangka-Belitung  memperlihatkan perkembangan  partai-partai  politik  dan  pembentukan  serikat  sekerja yang agak lamban dibanding  daerah-daerah lain. Politik protes buruh Cina  tidak  bisa  jika  tidak  dikaitkan  dengan  perkembangan  politik  di Cina  dan  pengaruhnya  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Indonesia. Perkembangan  partai  politik  di  Bangka,  seperti  Partai  Serikat  Islam Indonesia  dan  Gerindo  misalnya  memiliki  anggotanya  di  dalam masyarakat tambang non-Cina yang jumlahnya sangat kecil dan tidak memperlihatkan aktivitasnya yang menjolok. 6 Karena itu, para pejabat Belanda menyatakan tidak perlu ada ketakutan akan aksi-aksi politik radikal di Bangka sebagaimana dengan tempat-tempat lain di Indonesia pada tahun-tahun menjelang  pemberontakan komunis tahun 1926/1927.
Setelah  pemberontakan  komunis,  geliat  politik  penambang  Cina justru  menjadi  semakin  nampak.  Hal  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari perkembangan politik di negeri asal, yang memperlihatkan kepada kita betapa batas spasial yang jauh tidak membawa keterbatasan ideologi memperjuangkan  nasib  mereka  di  negeri  perantauan.  Ini  nampak
5 ARA, MvK, Mairapport, 1928, no.1165x.
6 ARA, MvK, P olitieke Verslag fische no. 392, Mr, 226 geh/40).
7 Dari beberapa artikel yang ditulis redakturnya, antara lain misalnya mengenai keadaan ekonomi Bangka, membeberkan betapa Bangka tertinggal jauh dibanding Jawa dan beberapa tempat di Sumatra, baik dalam soal ekonomi, pendidikan, dan posisi perempuan. Pengarang tidak hanya membuat perbandingan Bangka  dengan  daerah-daerah  lain  yang  dipandang  lebih  maju,  akan  tetapi  juga  membandingkan dengan orang Cina yang tinggal di Bangka sendiri. Karena itu, pengarang mengajak pembacanya untuk melihat betapa orang Melayu Bangka jauh ketinggalan dalam soal pendidikan dibanding dengan orang- orang Cina Bangka yang begitu tinggi animonya untuk sekolah. Walaupun demikian, kritik terhadap perlakuan Kepala kongsi Cina terhadap buruh-buruh Cina sendiri juga mendapat perhatian di kalangan wartawan Soeara Bangka yang terbit di kota Blinyu. Penulois telah menjelaskan ini di dalam makalah lain, ‘Between Pepper and Tin: Experience of Crisis in Bangka (1929-2003)’, makalah dipresentasikan dalam workshop berjudul: Comparative and Social History of Crisis in Indonesia , diselenggarakan oleh KNAW-KITLV, Leiden, Desember 2003 (in press).
dari  aktivitas  Guomindang  di  Cina  dan  pengaruhnya  di  berbagai daerah  tambang,  khususnya  di  bagian  utara  Bangka,  seperti  Blinyu, Pangkalpinang,  Baturusa,  Sungailiat,  dan  Mentok.  Nasionalisme Cina ini berkembang di daerah Sungailiat dan mengambil bentuk aksi memboikot  barang-barang  Jepang.  Setelah  dipengaruhi  oleh  Partai Komunis  Cina,  Guomindang  yang  memiliki  berbagai  cabangnya  di sejumlah kota di pulau itu, di sekolah-sekolah Cina dan juga di pers lokal Bangka.
Penyebaran  ideologi  perjuangan  dan  peranan  pers  lokal  dalam menyebarkan ideologi itu membawa kontribusi yang sangat siknifikan dalam  mempengaruhi  iklim  politik  di  Bangka-Belitung  yang  semua dikatakan ’aman’ dan tidak akan membahayakan hegemoni kekuasaan menurut  versi  para  pejabat  Belanda.  Pelita  Bangka  yang  terbit  pada tahun 1928 dan berumur hanya satu tahun (1929) di kota Sungailiat, Soeara  Bangka,  surat  kabar  bulanan  yang  terbit  pertama  kali  di kota  Blinyu  awalnya  pada  tahun  1927  dan  terhenti  karena  masalah keuangan,  dan  muncul  kembali  pada  tahun  1929.  Penyoeloeh  terbit di kota Pangkal Pinang pada tahun 1930. Pada umumnya, surat-surat kabar lokal ini dipimpin oleh kelas menengah Bangka, yang tinggal di kota-kota. Pengelolanya  dan penyandang dananya adalah orang-orang Cina kaya dan orang-orang Melayu Bangka. Dilihat dari motto dan isi beritanya,  dapat  dikatakan  bahwa  surat-surat  kabar  lokal  ini  sebagai awal munculnya nasionalisme lokal di Bangka yang digerakkan dari kota, baik oleh orang Cina maupun oleh orang-orang Melayu Bangka. Surat kabar Penjoeloeh memiliki motto: ”berani karena benar membela rakyat dari sebagai bangsa, penghinaan dan penindasan”. Suara Bangka memiliki  motto  ”menoentoet  keadilan  kebenaran,  persamaan  untuk kemajuan dan keselamatan umumnya”. Moto dari beberapa surat kabar ini dapat dilihat sebagai contoh cermin rasa nasionalisme lokal Bangka ketika itu. 7
Tampaknya tak ada persinggungan antara perkembangan partai-partai politik di kota Pangkal Pinang dengan pembentukan serikat buruh di tambang timah. Pembentukan dan perkembangan partai-partai politik yang dijelaskan di atas adalah representasi dari etnik Melayu Bangka dan Indonesia lainnya. Tidak ada serikat buruh dan juga tidak ada Partai Komunis Indonesia di dalam komunitas buruh tambang timah. Tentu saja  hal  ini  bisa  dimengerti  melihat  status  dan  latar  belakang  etnik komunitas  buruh  tambang  timah  yang  umumnya  Cina  dan  berstatus sebagai  orang  asing  yang  memperoleh  izin  tinggal  selama  kontrak mereka dengan perusahaan timah negara kolonial di Bangka.
Komunitas penambang Cina dan bentuk-bentuk politiknya mempunyai hubungan  erat  dengan  perkembangan  politik  komunitas  Cina  di  luar tambang dan berorientasi ke pergerakan politik di negeri leluhurnya. Gerakan  nasionalisme  di  bawah  partai  Guomindang  yang  sedang berkembang di Cina juga ditemukan di kalangan masyarakat Cina di Hindia-Belanda, dan memiliki jaringan-jaringan luas di berbagai kota, termasuk di Bangka. Di kota-kota tambang di Bangka, seperti juga di kota Tanjung Pandan, Belitung 8 , peranan intelektual Cina, khususnya guru- guru Cina yang didatangkan ke Bangka untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Cina  di Bangka, memainkan peranan penting dalam memobilisasi  massa  di  kalangan  buruh-buruh  Cina  di  Bangka  dan Belitung. 9 Kaum intelektual Cina ini memiliki jaringan antara satu kota dengan kota lain di Bangka-Belitung dan dengan berbagai kota lainnya di luar Bangka, di mana mayoritas Cina, antara lain seperti di Batavia, Bagan Siapi-api, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Pontianak, bahkan dengan masyarakat Cina di Malaysia. Di sini terlihat bahwa lokalitas, tampak tak memiliki arti apa-apa jika dilihat kaitannya dengan jaringan intelektual Cina dan gerakan politiknya di Bangka. Politik buruh Cina dalam bentuk protes sehari-hari  telah muncul susul-menyusul dari satu kota dengan kota lain di Bangka-Belitung dan begitu juga di tempat lain dalam waktu yang hampir  bersamaan, suatu kondisi yang tak pernah dibayangkan oleh para pejabat kolonial Belanda sebelumnya.
8 Penulis  telah  menjelaskan  hubungan  politik  pemogokan  timah  dengan  gerakan  nasiolisme  Cina  di tambang timah di Belitung secara detil, lihat Erwiza Erman, Kesenjangan Buruh dan Majikan…,, 1995: Bab IV
9 ARA-MvK, Politieke Verslag, Mr 1203/1929).
Sulit diketahui pengaruh Guomindang dan peranan intelektual Cina di kalangan  orang-orang  Cina  yang  bekerja  di  tambang-tambang  timah di  kota  Pangkal  Pinang.  Apakah  buruh-buruh  timah  yang  dikenal dengan  pekerja  parit  itu  juga  menyusun  kekuatan  untuk  melepaskan diri dari rezim kolonial dan dari para atasannya yang menyalahgunakan kekuasaan, juga tak ada informasi yang tersedia untuk ini. Walaupun demikian, organisasi buruh multietnik yang muncul setelah Perang Dunia Kedua dan setelah Indonesia merdeka,  menemukan dasar gerakannya pada pengaruh Guomindang tahun 1920an sebagaimana dijelaskan oleh Mary Somers (Somers 1991:160-161). Sejumlah insiden yang terjadi antara  tahun  1920-an  dan  1930-an  nampak  memberi  petunjuk  akan eksistensi  perjuangan  buruh  dan  solidaritasnya  di  Bangka-Belitung meskipun insiden-insiden itu cenderung berskala kecil dan oleh Belanda selalu dikaitkan dengan peranan masyarakat rahasia Cina.
Pengaruh langsung Guomindang, peranan  intelektual Cina, dan cara- cara mereka menyusup ke tambang atau ke rumah-rumah kongsi Cina, sulit ditelusuri, baik untuk tambang-tambang yang bertebaran di Bangka maupun  di  Belitung.  Insiden-insiden  kecil  yang  merupakan  ekspresi politik buruh tambang timah Cina ini telah dianggap membahayakan hegemoni negara yang lagi goyah setelah diuji dengan pemberontakan komunis sebelumnya. Karena itu, tidaklah mengherankan, bila rekaman mengenai politik resistensi masyarakat Cina di seluruh Hindia-Belanda dan  masyarakat  tambang  Cina  di  kedua  pulau  itu  tidak  luput  dari pengamatan agen-agen polisi rahasia. Politik resistensi ini terjadi pada periode menaiknya nasionalisme Cina dan pengaruhnya di Indonesia dan Bangka-Belitung khususnya dan bersamaan pula waktunya ketika pasar  timah  internasional  mulai  dilanda  gelombang  besar,  Depresi ekonomi  dunia  1929.  Gelombang  besar  Depresi  ini  telah  membawa akibat pada pembatasan produksi dan penghentian sejumlah tenaga kerja Cina. Akibatnya  sejumlah  tambang  tutup.  Pengangguran  bertambah. Di Belitung, Depresi ini –sebagaimana dijelaskan dalam bagian awal uraian—telah membawa pengaruh pada pengurangan penduduk secara dramatis.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  insiden-insiden  kecil  itu  di  Bangka  dan Belitung.  Dari  contoh-contoh  berikut  ini  nampak  adanya  hubungan yang  begitu  kabur  antara  dunia  produksi  dan  dunia  luar  yang  lebih luas  yang  melampaui  batas-batas  spasial  dan  bahkan  negara.  Ada
titik  yang  mempertemukan  keresahan-keresahan  yang  terdapat  di dalam masyarakat penambang Cina terhadap atasan mereka, mandor atau  kepala  tambang  yang  sedang  mencari  kesempatan  dengan  para pemimpin  partai  yang  mencoba  mencari  pengikut.  Karena  itu  ada semacam interrelasi antara dunia tambang timah dengan dunia di luar tambang, antara penambang Cina dengan dunia sosial-politik yang lebih luas.  Ketika  ini,  etnisitas  nampaknya  tidak  lagi  dipakai  sebagai  alat solidaritas, tidak ada lagi konflik antar etnik Cina yang tergabung dalam masyarakat rahasia mereka sebagaimana terjadi sebelumnya. Walaupun demikian,  masihkah  perkumpulan  rahasia  Cina  yang  memainkan peranan  dalam  meradikalkan  politik  buruh  Cina  juga  cerminan  dari persaingan antar etnik? Pertanyaan semacam ini belum bisa dijawab. Walaupun  demikian,  solidaritas  antar  etnik  muncul,  antara  orang- orang Cina dan orang-orang Melayu Bangka di luar tambang, tampak dalam menggunakan pers-pers lokal untuk memperjuangkan kehidupan mereka.
Kelompok  intelektual  Cina  pada  skala  lokal  adalah  agen  perubahan. Dalam  kasus  di  Bangka,  para  guru  menyusup  melalui  masyarakat rahasia  Cina,  Sam  Tiam  Foei,  sebuah  organisasi  sosial  yang  dalam realitasnya memiliki tujuan ganda dan mampu menggerakkan massa di kalangan buruh-buruh tambang. Antara 1929 dan 1930, bermunculan insiden-insiden  kekerasan  yang  tampaknya  tidak  terorganisasi,  dan sporadis  di  kalangan  buruh-buruh  Cina  di  beberapa  kota  di  Bangka. Insiden-insiden yang berbentuk protes buruh dalam penolakan kerja, pemogokan, dan bahkan penyerangan kepada majikan atau para kepala tambang Cina, susul-menyusul dari satu kota ke kota lain di Bangka. Tidak diketahui berapa banyak buruh Cina yang menjadi anggotanya. Di kota Blinju, misalnya, tepatnya di kampung Lumut, perkumpulan itu  disebut  Fa  Siong  Lauw  Ngian  Foei  dengan  pimpinannya  Tjhin Djit Lie, mandor tambang no. 29 dan bendaharanya Tjong Ngi Hon, pemilik kebun lada. Di Sungailiat, pemimpinnya adalah pemilik pabrik genteng.  Narasi  tentang  politik  protes  buruh  dan  kaitannya  dengan intelektual Cina, masyarakat rahasia, dan gerakan rahasia Guomindang akan dijelaskan dalam uraian berikut.
10 ARA- MvK, Mr 724x/1929 dalam Verbaal 11-9-1929 lt no. 18.
12 ARA, MvK, Mr 813x/1929, in Verbaal 10-3-1930 Lt.L.5.
11 Dengan keputusan pemerintah 24 Agustus 1929, no.2x, kartu izin tinggal untuk kedua pemimpin yang tinggal di Pangkal Pinang ditarik. Koh Tjhiong dihukum pada bulan Juli 1929 selama tiga bulan karena mendirikan dan memperluas perkumpulan rahasia Cina. Meskipun tak ada informasi mengenai peranan Sam Tiam Foei di kalangan perkumpulan tukang jahit Cina di kota ini, akan tetapi ada indikasi kuat ke arah itu. Sebab setelah pemogokan buruh timah, Agustus 1929, dibentuk pula Perkumpulan Tukang Jahit Baju Cina, Loe Piang Khioe bulan Oktober 1929 di Pangkal Pinang. Tujuannya adalah menuntut peningkatan upah kepada majikan.
13 ARA, MvK, Mr 257x/1930 dalam Verbaal 26-5-1931 lt.v.9.
Pada 25 Juni 1929 kuli kontrak Cina di kota Pangkal Pinang melakukan mogok  kerja.  Mereka  menolak  bekerja  di  bawah  perintah  kepala tambang,  Lim  Tjhin  Kong.  Ketika  kepala  tambang  mencoba  untuk berunding,  seorang  kuli  Tjia  Sin  Pat  memukulnya  dengan  cangkul, dan  kemudian  diikuti  oleh  kuli-kuli  Cina  lain  yang  semakin  banyak jumlahnya dan mengancam Kepala tambang dengan cangkul. Kepala tambang melakukan tembakan peringatan, tetapi tak mereka indahkan. Akhirnya kepala tambang Lim Tjhin Kong menembak Tjia Sin Pat. 10
Dari  hasil  penelitian  Belanda  ternyata  peranan  Sam  Tian  Foei  yang diketuai oleh Tjhin Tet Sin dan Koh Tjhiong Po 11 tidak dapat diabaikan dalam  pemogokan  itu.  Bahkan,  dokumen-dokumen  yang  mereka edarkan, ditemukan di kalangan kuli-kuli tambang Cina di kota itu. 12
Berdasar sebuah laporan yang diterima dari Pangkal Pinang, ternyata Sam Tiam Foei semakin lama semakin banyak daerah propagandanya, mulai dari Blinyu pindah ke Pangkal Pinang dan Sungailiat. Pada Januari dan Februari 1930, terjadi enam kali pemogokan di Pangkal Pinang. Pada tanggal 4 Februari 1930, delapan orang kuli kontrak yang bekerja di salah sebuah tambang di Pangkal Pinang menolak bekerja, dan ini diperintahkan oleh pengurus tambang. Pada tanggal 5 dan 10 Januari 1930 sejumlah kuli kontrak Cina di dua tambang di kota yang sama mogok kerja. Pemogokan itu sebagai protes kerja terhadap tugas harian yang  dianggap  terlalu  berat  diberikan  oleh  kepala  kelompok  kerja. 13 Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pemogokan itu dimotori oleh lima orang yang masuk dalam perkumpulan rahasia. Dua di antaranya yang paling gigih adalah Tjong Fong dan Mgoei Khian. Mereka juga ditahan.
Walaupun para penggerak pemogokan ditahan, aksi-aksi protes yang lebih  radikal  muncul  kemudian.  Pada  21  Januari  1930,  di  sebuah tambang yang terletak kurang lebih 15 km dari kota Pangkal Pinang,
120 orang kuli Cina, bersenjata tongkat, pacul, dan kampak menyerang rumah  kongsi.  Jendela,  pintu,  dan  barang-barang  perabotan  rumah kongsi  dihancurkan.  Mereka  ingin  membalas  dendam  kepada  kepala tambang.  Ketika  polisi  datang,  mereka  justru  menyerang  dan  ketika polisi  memberikan  tembakan  peringatan,  mereka  melarikan  diri. Sebanyak 22 orang kuli Cina ditahan, termasuk penggeraknya. Setelah diadakan penelitian, ternyata seorang guru sekolah Cina swasta yang tinggal  dekat  tambang  ikut  ambil  bagian,    mendorong  munculnya kerusuhan ini. Di rumah guru ini ditemukan pamflet-pamflet.
Meskipun para pemimpin pemogokan dan penyerangan kepada kepala tambang  dan  rumah  kongsi  sudah  ditahan  dan  bahkan  dicabut  izin tinggalnya, hal itu tidaklah menyurutkan/melemahkan gerakan protes tersebut.  Pada  tanggal  16  Februari  1930,  di  dalam  tambang  no.3  di Pangkal  Pinang,  sekelompok  buruh  kontrak  memprotes  kerja  yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Tiga hari kemudian, 19 Februari 1930, Ng Lian Tjoeng, pemimpin utama Sam Tiam Foei sudah dapat ditahan  Belanda.  Belanda  mengharapkan  bahwa  dengan  menangkap mereka, keamanan akan pulih. Ternyata harapan Belanda ini pun sia- sia karena pada 23 Februari 1930, di tambang yang pekerjanya pernah mogok  pada  tanggal  4  Februari  1930,  mereka  kembali  melakukan pemogokan.  Beberapa  orang  kuli  kontrak  menolak  pekerjaan  yang diperintahkan kepala kelompok mereka. Hal ini kemudian membawa aksi-aksi pemogokan dan penyerangan yang meluas terhadap polisi. 14
Pada  bulan  Agustus  dan  September  1930,  terjadi  lagi  kerusuhan  di Pangkal  Pinang  dengan  maksud  mengintimidasi  pemerintah  Belanda dan  kepala  tambang.  Pada  dasarnya  semua  protes  buruh  itu  dapat dipadamkan oleh pemerintah.
Gejala  serupa  juga  terjadi  di  Belitung.  Radikalisasi  politik  buruh  di pulau  ini  tidak  bisa  dilepaskan  juga  dari  peranan  intelektual  Cina, para guru sekolah-sekolah Cina yang berhasil menyusup ke tambang dengan berbagai cara. Misalnya, pada bulan September 1928, di bawah pimpinan guru Tjhin Piang Joen, 1000 orang buruh mengancam kepala tambang dan staf perusahaan Eropa, di daerah tambang Klappa Kampit. Mereka membawa senjata tajam dan mengancam, serta menempelkan beberapa plakat di beberapa tambang di daerah Klappa Kampit. Plakat
14 ARA, MvK, Mr 577x/1930.
15 ARNAS-RI,  Arsip Binnenlandsch-Bestuur ,  Laporan  Direktur  BB  kepada  Gubernur  Jenderal,
Weltevreden, 7 Maret 1929 no.BG x 12/2/3/1929.
itu berisi beberapa pernyataan antara lain seperti ”bersatulah buruh di seluruh dunia untuk menegakkan haknya”, ”Belanda telah menghisap daerah kuli Cina”. Ada 17 tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka yang dipampangkan di tambang Lacet, di Klappa Kampit.  Berikut  petikan  beberapa  tuntutan  buruh  Cina  kepada perusahaan mengenai masalah kesehatan, sakit, dan kematian.
...”Orang yang sudah mati untuk satu orang minta ganti rugi f 4000, akan kirim kembali sama ahli warisnya dan di luar mesti bikin satu peringatan di mana kuburnya, sebagaimana yang patut. Orang yang luka mesti tanggungjawab sampai baik, kalau ada sakit apa-apa minta dikasih dalam 1 bulan ½ pikul beras dan wang sayur f.25. Piara dia sampai mati, seperti ia mau pulang ke negeri Cina, semua onkost dan gaji mesti kasi sama dia. Orang luka, kalau sudah baik tidak boleh kirim ke Singapura, mesti kirim kembali ke numpangnya. Orang kerja di dalam parit, ada sakit, biar ada utang atau wang panjar, mesti kasih pinjam f 2.50. Onkost auto anak kuli tidak tanggung. Orang kuli kerja di dalam parit, makanan mesti bersih, yang mana busuk tidak boleh kasih keluar...’(ARA-MvK, Mailrapport, 1928, no.1010x).
Dilihat dari tuntutan-tuntutan di atas, diketahui ”penerjemahan” ideologi nasionalisme  Cina  ke  dalam  tuntutan-tuntutan  buruh  yang  berkaitan dengan kebutuhan mereka sehari-hari dan berkaitan pula dengan cara perusahaan memperlakukan mereka sebelumnya. Apakah tuntutan itu dikabulkan?  Sayangnya  tak  ada  informasi  lebih  lanjut  untuk  melihat seberapa  jauh  tuntutan  itu  dikabulkan.  Walaupun  demikian,  ada  hal penting yang patut dicatat di sini,n yaitu komentar pejabat kolonial yang mengatakan  bahwa  pemogokan  kuli-kuli  Cina  itu  berkaitan  dengan mentalitas mereka yang sedang berubah yang dipengaruhi oleh gerakan politik di negeri asalnya. 15
Para  pemimpin  dan  guru-guru  yang  menjadi  penggerak  pemogokan ditangkap  dan  dicabut  izin  tinggal  mereka  dan  kemudian  dikirim kembali  ke  Cina.  Walaupun  demikian,  pada  periode  berikutnya, perjuangan  buruh-buruh  tambang  Cina  periode  setelah  kemerdekaan juga didasarkan pada periode ini.

## PERIODE 1940-1950: SERIKAT BURUH MULTIETNIK DAN POLITIK PROTES
Dengan tidak mengabaikan masa pendudukan Jepang yang singkat dan informasi  yang  langka  tentang  periode  ini,  uraian  politik  buruh  dan kaitannya  dengan  etnisitas  akan  lebih  banyak  memberikan  perhatian pada era Revolusi Indonesia.
Jika sebelum perang, organisasi sosial politik yang didirikan di kota- kota di Bangka  terbagi ke dalam dua kelompok etnik, Cina dan bukan Cina, maka setelah kemerdekaan dan hari-hari yang mengikuti Revolusi Indonesia kemudian, organisasi sosial politik yang memiliki elemen- elemen perkotaan dan multietnik muncul, baik antara orang Cina dengan orang-orang Melayu Bangka maupun campuran antar etnik Indonesia sendiri. Di dalam tambang, elemen-elemen serikat buruh multietnik ini muncul seiring dengan perubahan dalam komposisi tenaga kerja seperti terlihat dalam tabel berikut.
Kategori Tenaga Kerja Indonesia Cina Buruh tambang 1,387 4,004 Staf administrasi 30 569 Buruh reguler lainnya 1,278 3,384 Buruh harian (langkung) 3,952 9,435

## Tabel 3 Komposisi Tenaga Kerja di Tambang Timah Bangka Masa Revolusi
Sumber: ARA, MvK, Rapportage Indonesia, no.546.
Dilihat dari segi kota, perbedaannya adalah bahwa aksi-aksi buruh yang lebih militan ditemukan di Sungailiat, Blinyu, dan Mentok dibanding kota Pangkal Pinang sendiri. Perbedaan dalam sifat gerakan ini boleh jadi  disebabkan  oleh  tempat  kedudukan  Residen  Belanda  di  Bangka dan  tentera  KNIL  Belanda  lebih  terpusat  di  ibukota  Karesidenan  di Pangkal  Pinang.  Pangkal  Pinang  kemudian  juga  berfungsi  sebagai tempat  penyelenggaraan  konferensi  negara-negara  federal  bentukan Van Mook. Kontrol pemerintah yang kuat itu barangkali berpengaruh terhadap bentuk-bentuk aksi buruh di Pangkal Pinang.
Bagian ini akan melihat perkembangan organisasi sosial politik di Bangka dan  Pangkal  Pinang  serta  organisasi  buruh  multietnik.  Keterlibatan buruh Indonesia dalam pekerjaan timah sudah dimulai setelah Perang Dunia Kedua, ketika perusahaan dihadapkan pada kekurangan tenaga kerja  yang  direkrut  dari  Cina.  Sayangnya,  data  mengenai  komposisi
tenaga kerja Indonesia dan Cina tidak diperoleh. Walaupun demikian, sebagai  gambaran  umum  komposisi  tenaga  kerja  di  tambang  timah untuk seluruh Bangka dapat diambil sebagai perbandingan (Tabel 3).
Ada  beberapa  perubahan  yang  menyolok  mengenai  perkembangan organisasi  sosial  politik  di  Bangka  sejak  kemerdekaan.  Perubahan itu juga berkaitan dengan komposisi tenaga kerja yang juga berubah di tambang timah Bangka, yaitu orang-orang Indonesia mulai banyak mengambil  posisi  sebagai  buruh  tambang,  staf  administrasi,  buruh regular, dan buruh harian. Terjadi penambahan jumlah buruh Indonesia, baik  orang  Melayu  Bangka  maupun  dari  berbagai  kelompok  etnik lain  di  Bangka,  Hal  itu  bersamaan  dengan  banyaknya  buruh-buruh Cina  yang  dikembalikan  ke  Cina  dan  bergesernya  pekerjaan  mereka dari tambang ke yang bukan tambang pada masa pendudukan Jepang. Merasa  terancam  untuk    menjadi  romusha  masa  pendudukan  Jepang dan kondisi kerja yang menyedihkan, banyak buruh Cina meninggalkan tambang dan menjadi petani lada di daerah pedalaman atau memburuh pada  petani-petani  Melayu  Bangka.  Setelah  kemerdekaan  dan  masa revolusi,  tidak  banyak  orang-orang  Cina  yang  kembali  ke  tambang. Mereka beralih pekerjaan sebagai tukang, petani, dan para pedagang di kota-kota. Karena itu, orang-orang Bangka dan orang Indonesia lainnya mulai masuk atau bekerja sebagai buruh di tambang-tambang.
Dengan bergesernya  komposisi buruh, kehidupan partai-partai politik dan  serikat  sekerja  bermula  pula.  Sebagian  partai  politik  yang  ada setelah kemerdekaan adalah lanjutan dari masa sebelum perang seperti PSII  dan  sebagian  lagi  dibentuk  sesudah  kemerdekaan,  antara  lain seperti Masyumi, PSI, NU dan PNI dan PKI. Sayangnya, belum ada informasi yang cukup detil untuk melihat perkembangan partai-partai politik  ini  dalam  masyarakat  tambang  pada  masa  kemerdekaan  ini. Apakah partai-partai itu memiliki serikat-serikat buruh di setiap kota dan di dalam masyarakat tambang dan bagaimana komposisinya dan latar  belakang  para  anggotanya,  juga  belum  dapat  diketahui.  Selain partai-partai politik yang disebutkan di atas, ada dua organisasi sosial yang dibentuk di Pangkal Pinang, yaitu Serikat Rakyat Indonesia (SRI) yang dibentuk pada November 1946 dan Kebaktian Rakyat Indonesia Bangka (KRIB) yang dibentuk dalam Februari 1948. Para anggota SRI adalah orang-orang Indonesia, non-Bangka, yang mula-mula bertujuan sosial-ekonomi,  tetapi  mengarah  ke  politik.  Mereka  memperlihatkan
sikapnya  yang  prorepublik  dan  berhubungan  erat  dengan  SRI  itu. (Somers  1991:195)  Lima  anggota  SRI  ditahan  karena  cendrung melakukan aksi-aksi kekerasan. Kebaktian Rakyat Indonesia Bangka resminya bermaksud menjadi lebih “sosial”, menyatukan semua orang Indonesia, mengembangkan kesadaran sosial dan nasional, dan ingin mendirikan  sebuah  negara  demokratis,  dengan  partisipasi  yang  kuat dari  para  pimpinan  yang  pro-Republik  dan  SRI  akan  menyarankan bahwa organisasi republiken seperti itu. Pada Desember 1948, KRIB mendirikan sebuah partai, Serikat Nasional Indonesia (Seni, Indonesian National Union ). ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no.540.
(ARA,  MvK, Rapportage  Indonesia ,  no.540).  The  KRIB  and  SRI menghendaki  anggota-anggotanya  bergabung  dengan  Seni  yang  juga menyerap  unsur-unsur  Partindo  yang  ada  sebelum  perang.  (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no.540). Sulit diketahui perkembangan organisasi sosial ini di kalangan masyarakat tambang sulit diketahui.
Yang jelas adalah bahwa pembentukan partai-partai politik juga diiringi pembentukan  serikat-serikat  buruh.  Tidak  berbeda  halnya  dengan di  kota-kota  lain  di  Indonesia,  pendirian  partai-partai  politik  diikuti pembentukan  berbagai  serikat  buruh  yang  berafiliasi  dengannya.  Di Pangkal  Pinang  mulanya  dibentuk  Serikat  Kaum  Buruh  (SKB)  pada tahun 1946. Awal 1947, sekitar 75% anggotanya adalah buruh Indonesia dan Cina. (ARA-MvK, Rapportage Indonesia , no. 546)
SKB  ini  memiliki  cabang-cabangnya  di  kota-kota  di  Bangka  seperti Pangkal Pinang, Blinyu, and Sungai Liat. Di Pangkal Pinang, Serikat Kaum  Buruh  dipimpin  oleh  orang-orang  yang  berlatar  belakang multietnik, seperti Hie Jat Sen, Loe Djat Men, dan Daniali Abdullah. 16
Walaupun  demikian,  jika  dilihat  dari  susunan  pengurusnya,  maka nampaknya etnik Cina lebih dominan dibanding dengan orang Indonesia.
Serikat Buruh tambang bergabung dengan serikat-serikat buruh yang lain yang segera dibentuk di Pangkal Pinang. Ada sekitar 112 orang wakil dari berbagai serikat buruh di kota yang mendirikan Serikat Kaum
16 Dalam bulan Januari 1948, anggota SKB mengadakan pertemuan untuk memilih pengurus baru. Hee Jat Sun tetap memegang posisi sebagai ketua dan Daniati Abdullah, sebagai wakil, sementara Loe Djat Men  digantikan  oleh Tjhang  Sin  Pong. Anggota-anggotanya  terdiri  dari  Loe  Djat  Men, A.A.  Rani, Djong A. Djoeng, Kon Ten Khoy, Djoeng Nam Fong, Ismail Zan, Iswarin, Lo Khin Fo, Jong Hon Tjin, Boet Te Kie, Tjao Sak Lioeng, Abang Balia, Thoe Tet Foeng, Madalia, Pauw Tek Kian, Mok A San, Tjauw Foe Tjhin, Bong Khin New, Boen Kap Sin, Martoredjo, Tay Nam Tjoen, Tjhin Tjin Fo, Oesman Sjahab, Jauw Ten Njoen, Soen Sak Joeng, Lie Boei Kong. Lihat Pembangunan Bangka, 1-1-1948.
Buruh Pangkal Pinang.( Pembangunan Bangka , 18 November 1946). Mereka menerbitkan sebuah majalah, Suara Buruh yang menggunakan bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Tionghoa.( Pembangunan  Bangka ,  2 December 1946). Munculnya SKB ini semata-mata disebabkan adanya kontak-kontak  yang  erat  antara  orang  Cina  di  Bangka  dengan  para pemimpin organisasi Cina modern di Cina, Malaysia, dan Singapura. Dalam kaitan ini, lagi-lagi kita menemukan bukti bahwa jaringan antara Pangkal Pinang atau kota-kota kecil di Bangka dengan kota-kota lain di luar Indonesia justru semakin tak terelakkan. Pada bulan Oktober 1946, dua calon SKB dipilih sebagai wakil organisasi ini di Bangka Raad. (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no. 539)
SKB  adalah  serikat  buruh  yang  jauh  lebih  aktif  daripada  organisasi sosial  lain.  Kontak-kontaknya  dengan  organisasi-organisasi  buruh  di Jakarta, Yogyakarta, dan Tanjung  Enim dapat dikatakan begitu intensif. Pada April 1947, lima anggota SKB menghadiri sebuah kongres buruh di kota tambang batubara, Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Beberapa delegasi buruh dikirim juga ke Yogyakarta atau ke Bukittinggi. Seorang delegasi  dari  Sungailiat  menyatakan  diri  bergabung  dengan  SOBSI (Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dalam konferensi buruh di Tanjung Enim. (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no. 539).
Meskipun kota Pangkal Pinang adalah tempat mengambil inisiatif untuk menggabungkan berbagai serikat buruh ke dalam sebuah satu wadah, politik protes buruh tidak terlalu menggema di sini. Aktivitas politik buruh tambang di Pangkal Pinang tidak memperlihatkan sikapnya yang radikal seperti ditemukan di kota-kota Sungailiat, Blinyu, dan Mentok. Tidak  seperti  pada  tahun  1930-an,  saat  politik  protes  buruh  dalam bentuk terbuka, baik diorganisir atau tidak, di kalangan buruh-buruh timah  di  kota  Pangkal  Pinang  hampir  tidak  ada,  sedangkan  politik protes buruh tambang di Mentok, Sungailiat dalam bentuk pemogokan. Ancaman-ancaman pemogokan mewarnai bulan-bulan pertama setelah kemerdekaan  dan  kemudian  berlanjut  sampai  Februari  1947.  (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no. 539).
Penjelasan  untuk  hal  ini  sebenarnya  mungkin  bisa  dicari  berkaitan dengan posisi Pangkal Pinang sebagai tempat kedudukan pemerintah Belanda  yang  kembali  ke  Bangka  dan  kontrol  militernya  yang  lebih kuat di kota itu dibanding kota-kota kecil lainnya. Usaha-usaha Belanda mengontrol perkembangan partai-partai politik yang prorepublik, susul-
menyusul  dengan  adanya  konferensi  Pangkal  Pinang,  pembentukan Bangka Raad dan  program-program  Belanda  ke  arah  terbentuknya negara  Bangka-Belitung  dan  Riau,  semuanya  menjadikan  kota  ini berada di bawah kendalinya yang kuat. Tambang dan pengelolaannya oleh  Belanda  sejak  masa  Jepang,  juga  sudah  berpindah  dari  Mentok ke  Pangkal  Pinang;  para  manajer  Belanda  yang  kembali  ke  Bangka tinggal di Pangkal Pinang. Di kota ini, pergerakan kelompok-kelompok yang  pro  republiken  hampir  menghilang.  Bahkan,  Residen  Bangka pertama, Mas Syarif, mendukung ke arah pembentukan negara Bangka- Belitung  dan  Riau.  Sementara  itu,  kota-kota  Sungailiat  dan  Mentok adalah kota-kota tempat para pemimpin yang pro republiken dengan wilayah tambang yang luas dan jumlah buruh tambang yang lebih besar dibanding  di  Pangkal  Pinang  memperlihatkan  politik  protes  dengan intensitas yang tinggi dan keras. Patut disebut bahwa para pemimpin republik yang diasingkan ke Bangka ditempatkan di kota Mentok. Di sini  pula  aktivitas-aktivitas  para  pemimpin  politik  yang  pro  republik lebih banyak dan lebih berani.
Politik protes buruh timah di kota-kota Sungailiat dan Mentok pertama ditandai  dengan  pemogokan  besar  pada  bulan  Februari  1947  yang melibatkan sekitar 1,300 buruh. (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no. 539, 540). Dalam pemogokan tersebut masalah ekonomi menjadi tuntutan para buruh, yang tidak hanya terdiri dari buruh kasar, juga staf  dari  kalangan  menengah.  Makanan  yang  didistribusikan  oleh perusahaan timah yang telah dikelola Belanda tidak cukup dan itu pun berlangsung singkat. Sementara itu, pihak perusahaan terus-menerus berusaha  untuk  meningkatkan  produksi  timah  dengan  menekan buruh.  Pasokan  makanan  yang  terbatas  untuk  buruh  ini  disebabkan terputusnya hubungan dengan Jawa. Hanya Palembang dan Kalimantan Barat, dua daerah yang berada di bawah kontrol pemerintah Belanda, dan daerah yang berdekatan dengan Bangka, yang mampu memasok bahan-bahan  makanan,  terutama  beras  yang  dibutuhkan  untuk penduduk  kota.  Jumlah  pasokan  pun  terbatas.  Harga  bahan-bahan makanan terus-menerus meningkat, karena sulit diperoleh, terutama di kota-kota yang dikuasai Belanda seperti Pangkal Pinang. Karena itu, para manajer Belanda yang mengelola tambang timah, terutama di Pangkal Pinang tidak bisa berbuat banyak untuk mensuplai bahan- bahan  makanan,  karena  mereka  sendiri  juga  mengalami  kesulitan memperoleh  bahan-bahan  makanan  itu. Walaupun  demikian,  protes tidak muncul di Pangkal Pinang, tetapi di kota Mentok dan Sungailiat, pada bulan April 1949, sejumlah besar buruh melakukan pemogokan.
(Somers  1991:191)  Pemogokan  menuntut  upah  yang  lebih  tinggi muncul di kalangan buruh timah di kedua kota itu dan dimobilisasi oleh Serikat Kaum Buruh.  Misalnya, Serikat Kaum Buruh di Sungailiat telah menghimpun 200 buruh untuk melakukan pemogokan terhadap perusahaan. Pemogokan berlangsung selama tiga minggu. Pemogokan ini berhasil karena pemerintah Belanda menyetujui tuntutan mereka dalam  hal  peningkatan  upah  buruh  dan  tunjangan  sosial  lainnya. (ARA, MvK, Rapportage Indonesia , no. 540)
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  di  era  Revolusi Indonesia, di mana organisasi formal partai politik dan serikat sekerja sudah  dibentuk,  maka  solidaritas  berdasarkan  etnisitas  menjadi menurun. Baik partai politik maupun Serikat Sekerja yang berafiliasi dengannya  telah  menjadi  wadah  menampung  berbagai  keluhan  yang melampaui  batas  etnik.  Walaupun  demikian,  pembentukan  Serikat sekerja  multi  etnik  ini  berjalan  sejajar  dengan  perubahan  komposisi tenaga kerja, di mana selain tenaga kerja Cina yang semakin menurun jumlahnya,  tenaga  kerja  Indonesia  dari  berbagai  etnik  mulai  banyak masuk, menggantikan tenaga kerja Cina yang pulang ke negerinya atau pergi  ke  tempat  lain.  Pembentukan  serikat  sekerja  multi  etnik  telah memperkuat solidaritas yang pada gilirannya membawa kepada politik protes buruh tambang melalui tindakan pemogokan. Solidaritas antar etnik ini muncul barangkali ada kaitannya dengan hubungan-hubungan sosial  antara  penambang  Cina  dengan  masyarakat  setempat  di  luar tambang yang mulai intensif khususnya pada masa pendudukan Jepang. Para penambang Cina keluar dari kantong-kantong produksi, menjalin kontak  dengan  penduduk  setempat  dalam  rangka  untuk  memenuhi kebutuhan hidup dalam masa-masa sulit.

## CATATAN AKHIR
Trajektori politik protes buruh Cina di kedua tambang timah Bangka- Belitung periode 1920-1950 sudah dijelaskan. Sebagai suatu tindakan kolektif,  hubungan  antara  politik  protes  dan  kesadaran  etnik  pada masyarakat  Cina  tampaknya  mengalami  fluktuasi  dan  muncul  dalam ruang  yang  tidak  hampa. Artinya  politik  protes  terjadi  dalam  situasi proses  dekolonisasi  sudah  bermula.  Politik  protes  melalui  berbagai bentuk  dan  gaya,  baik  lewat  pemogokan,  penolakan  kerja,  maupun lewat sejumlah insiden-insiden kecil dalam skala mikro telah dirangsang
pada awalnya lewat kesadaran etnik/sub etnik yang tergabung dalam masyarakat rahasia.
Pada  tahap  kemudian,  ketika  politik  formal  dalam  bentuk  organisasi sosial-politik  dan  ketika  gerakan  nasionalisme  Hindia-Belanda  dan negeri  Cina  muncul  dan  memberi  ransangan  yang  lebih  kuat  pada usaha  untuk  melakukan  politik  protes  yang  lebih  luas,  maka  di  sini, peranan  kelas menengah, yakni intelektual Cina yang berada di luar dunia  produksi  menjadi  penting.  Pada  saat  ini  pula,  kesadaran  etnik mulai menyurut, tenggelam ke bawah permukaan, dan kesadaran kelas menyeruak ke permukaan.
Ketika Indonesia telah mencapai kemerdekaanya dan ketika berbagai organisasi sosial politik diberi peluang oleh negara Orde Lama untuk berkembang,  maka  politik  protes  multi  etnik,  menyatukan  para penambang Cina dan kelompok etnik lainnya muncul ke permukaan. Politik  protes  multi-etnik  ini  terjadi  bersamaan  dengan  komposisi penambang yang berubah dari sudut etnik di era Indonesia merdeka. Aksi-aksi  kolektif  dalam  bentuk  pemogokan-pemogokan  betul-betul diperkuat oleh kesadaran kelas yang kuat terhadap Belanda yang datang kembali ke Bangka-Belitung pada masa Revolusi. Dari seluruh trajektori politik protes dan etnisitas yang dijelaskan di atas tampak perkembangan sosial-budaya dan politik di luar dunia produksi memainkan peranan penting dalam menentukan berbagai bentuk protes. Kondisi ini tidaklah tipikal untuk buruh Cina yang bekerja di kedua pulau timah itu, tetapi juga ditemukan dalam sejarah perburuhan yang lain baik pada periode kolonial maupun periode post kolonial sebagaimana ditunjukkan oleh Ann  Laura  Stoler(1995)  Ratna  Saptari  (2007)  dalam  studi  mereka masing-masing.

## KEPUSTAKAAN

## Laporan
ARA, MvK, Mailrapport, 1928, no.1165x.
ARA- MvK, Mailrapport 724x/1929 dalam Verbaal 11-9-1929 lt no. 18. ARA, MvK, Mailrapport 813x/1929, in Verbaal 10-3-1930 Lt.L.5. ARA, MvK, Mailrapport 257x/1930 dalam Verbaal 26-5-1931 lt.v.9. ARA, MvK, Mailrapport 577x/1930.
ARA, MvK, Politieke Verslag fische no. 392, Mailrapport, 226 geheim/40.
ARA-MvK, Politieke Verslag, Mailrapport, 1203/1929).
ARNAS-RI, Arsip Binnenlandsch-Bestuur, Laporan Direktur BB kepada Gubernur Jenderal, Weltevreden, 7 Maret 1929 no.BG x 12/2/3/1929.
ARA, MvK, Rapportage Indonesia, no. 539.
ARA, MvK, Rapportage Indonesia, no. 540. ARA-MvK, Rapportage Indonesia, no. 546.

## Buku
Billiton Maatschappij Verslag , seri laporan, 1926-1932.
Erman,  Erwiza  1995. Pengusaha  Koelie  dan  Penguasa:  Industri  Timah  di Belitung,1852-1940 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
_____.1999. Miners,  Managers  and  the  State;  A  Sosio-political  History  of  the Ombilin Coalmines, West Sumatra, 1892-1996 . PhD dissertation  Amsterdam:
University of Amsterdam.
_____.2004. ‘Between Pepper and Tin: Experience of Crisis in Bangka, 1930-2003’, makalah  dipresentasikan  di  lokakarya  berjudul  ‘ Comparative  and  Social History of Crisis in Indonesia ’, diadakan oleh KITLV, Leiden, Desember 2004.
______.2009. Dari  Pembentukan  Kampung  ke  Perkara  Gelap:  Menguak  Sejarah Timah di Bangka Belitung . Jogyakarta: Ombak.
Heidhuis, Mary Somer F. 1991. “Company Island: A Note on the History of Belitung, dalam Indonesia 51(April 1991). Hal .2-20.
______.1992. Bangka Tin and Mentok Pepper; Chinese Settlement on an Indonesian Island .  Singapore: ISEAS.
Iskandar M. (ed.,), 2006. Studi Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka- Belitung , Jakarta: LIPI.
Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indié , (49), 1920:192; Pembangunan Bangka, 18 November 1946. Pembangunan Bangka, 2 December 1946. Pembangunan Bangka, 1 Januari 1948.
Saptari, Ratna. 2007.“Menulis tentang sebuah pemogokan buruh di Tangerang:Kaitan antara dimensi ‘publik’ dan ‘privat’, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto,  dan  Ratna Saptari (ed.),  hal.277-312,    Perspektif  Baru  Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta.
Stoler,  Ann  Laura.  1995. Capitalism  and  Confrontation  in  Sumatra’s  plantation belt,1870-1979 (Edisi kedua). Ann Arbor: Univ. of Michigan Press. Sujitno, Sutedjo, 1996. Sejarah Timah Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1996. Razif, 2005. ‘Buruh Pelabuhan dan Kampung Buruh di Tanjung Priok, 1930-1965’ makalah  ini  disampaikan  dalam  Workshop  Buruh  Perkotaan:  Kontinuitas dan Perubahan di Indonesia, 1930-1965, diselenggarakan  oleh NIOD yang bekerjasama  LIPI, Jakarta, Hotel Bidarakara, 22- 23 Juli  2005.
Volkstelling , 1930, Vol.VII.
Wolf, Eric R. 1982. Europe and the People Without History. Berkeley/Los Angeles/
London: University of California Press. Wong Lin Ken. 1965. The Malayan Tin Industry to 1914 , Tucson: The University of Arizona Press.

## Makalah
Asba, Rasyid A. 2005. ‘Buruh Pelabuhan Makassar: Peran Mandor dan Munculnya
Organisasi Buruh’.Makalah ini disampaikan dalam Lokakarya Buruh Perkotaan: Kontinuitas  dan  Perubahan  di  Indonesia,  1930-1965,  diselenggarakan    oleh NIOD yang bekerjasama  LIPI, Jakarta, Hotel Bidarakara, 22- 23 Juli  2005. ____. 2010. Ethnic Chinese and the Teaching of History, makalah disampaikan dalam konferensi ke 7 (International Society of Chinese Overseas(ISSCO), di NTU, Singapura, 6-9 April 2010. ______.  2004.  “Menyigi  Sejarah  Perjuangan  Bangka:  Depati  Bahrin  dan  Depati Amir”,  makalah  dipresentasikan  dalam  seminar  Depati  Amir  Pahlawan Nasional, Pangkal Pinang, hotel Bumi Asih, 22 Agustus 2004;

## Surat Kabar
Asvi  Warman  Adam.  2002.  “Pembaruan  Pendidikan  Sejarah  di  Indonesia”  Suara Pembaharuan 20 September 2002; Idem,