## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PRAKTIK UPAH PANJAR MOLANG SAPI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BONGSOPOTRO KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

## PANJAR MOLANG BEEF WAGE PRACTICES FROM ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE IN BONGSOPOTRO VILLAGE SARADAN DISTRICT MADIUN DISTRICT

## Thorikul Janah
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: thorikuljanah42@gmail.com

## Mohammad Hipni
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id Keywords: ABSTRACT panjar,  molang,  cow,  Islamic law The aim of this research is to find out how the cow molang down payment is used in Bongsopotro Village, Saradan District, Madiun Regency from the perspective  of  Islamic  law.  The  research  approach  used  is  qualitative descriptive field research (field study). normative method, which includes the application of Islamic law to solve problems. The results of the research show  that  the  implementation  of  buying  and  selling  cattle  with molang/intermediaries from other people who are experts in their field is a customary tradition for some people in Bongsopotro village. The payment transaction process for purchasing cattle is payment by down payment or by way of down payment from the total price, up to a number of market days for legi and wages and then paying off the entire money from Bongsopotro village. In Islamic law, down payment is an order contract (istisna') so it is valid according to Islamic law. Kata kunci : ABSTRAK panjar, molang, sapi, hukum Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembayaran uang panjar molang sapi yang digunakan di Desa Bongsopotro Kecamatan
Saradan,  Kabupaten  Madiun  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif ( field study ). metode normatif, yang meliputi penerapan hukum Islam untuk menyelesaikan  permasalahan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  jual  beli  sapi  dengan molang /perantara  orang  lain  yang  ahli dalam bidangnya merupakan tradisi kebiasaan bagi sebagaian orang di Desa Bongsopotro.  Proses  transaksi  pembayaran  dari  pembelian  hewan  sapi adalah  pembayaran dengan  cara  panjar  atau dengan  cara  uang  muka  dari hasil  keseluruhan  harga,  hingga  berapa  hari  pasaran  legi  dan  wage kemudian  pelunasan  keseluruhan  uang  tersebut  dari  Desa  Bongsopotro. Dalam  hukum  Islam,  pembayaran  panjar  merupakan  akad  pemesanan ( istisna' ) sehingga sah menurut hukum Islam.
Diterima :  21  September  2023; Direvisi :  10  Desember  2023; Disetujui :  12  Desember  2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Thorikul Janah, Mohammad Hipni “Praktik Upah Panjar Molang Sapi Prespektif Hukum Islam di  Desa  Bongsopotro  Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 558-570. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1133.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Pengertian jual beli sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli,  untuk  terjadinya  usaha  tersebut  diperlukan  adanya  hubungan  timbal  balik  antara penjual dan pembeli. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar- menukar  maal  (barang  atau  harta)  dengan  maal  yang  dilakukan  dengan  cara  tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan carayangsah dan khusus, yakni ijab-qabul atatr mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, iual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi. 1
Beberapa  pandangan  ulama  mengenai  jual  beli  diantaranya:  menurut  Imam Nawawi dalam kitab Majmu'mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. 2
Dari  pengertian-pengertian  yang  diberikan  di  atas  jelas  bahwa  jual  beli  adalah suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  untuk  menukarkan  barang  atau  benda  yang  nilainya dapat diterima bersama 3 , dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan disetujui oleh syariat. Landasan dan syarat jual beli rukun jual beli agar suatu jual beli dianggap sah menurut syarat syarak, maka rukun dan syarat tertentu harus dipenuhi.
Dalam  transaksi  jual  beli  harus  terpenuhi  empat  syarat;  yaitu  syarat  terjadinya transaksi,  syarat  sah jual  beli, syarat  berlaku jual beli, dan syarat  keharusan komitmen jual  beli. 4 Tujuan  dari  syarat-syarat  ini  secara  umum  untuk  menghindari  terjadinya sengketa  di  antara  manusia,  melindungi  kepentingan  kedua  belah  pihak,  menghindari terjadinya  (kemungkinan)  manipulasi,  dan  menghilangkan  kerugian  karena  faktor ketidaktahuan.  Dengan  begitu,  jika  sebuah  transaksi  tidak  memenuhi  syarat  terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi dianggap rusak jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai  mendapat  izin  dan  tidak  boleh  memindahkan  hak  kepemilikan  barang  kecuali setelah adanya izin. jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih,  artinya  pelaku  transaksi  masih  memiliki  pilihan  antara  meneruskan  atau membatalkan transaksi. 5
Ibnu  Qudāmah  dalam  kitab al-Mugnī 6 mendefinisikan  jual  beli  dengan  tukar- menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bai' adalah pecahan dari kata bai'un (barang), karena masing-masingpembeli
1 Hanafi and Abi Bakar bin Mas’ud al Kasani al, Kitab Bada’i’ al Shana’i’ Fi Tartib al Syarai’ Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas’ud al Kasani al Hanafi , Cet 1 (Beirut: Dar al Fikr, 1996).
2 Syarbani  and  Syamsudin  Muhammad  bin  Muhammad  Khatibi  Muhammad  Tamir, Mughni  Al- Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al-Minhaj Jilid 2 / Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Khatibi Syarbani (Kairo: Dar El Hadith, n.d.).
3 Ahmad  Musadad,  Hukum  Perikatan  Pendekatan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,  Cet.  Ke  2 (Malang: Literasi Nusantara, 2021).
4 Kitab A-Haqkarya as-Sunhuri, Jilid 2, n.d.
5 bin  Mas’ud  al  Kasani  al, Kitab Bada’i’ al Shana’i’ Fi Tartib al Syarai’ Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas’ud al Kasani al Hanafi .
6 Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 3 , n.d.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  penjual  menyediakan  barangnya  dengan  maksud  memberi  dan  menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual  beli  ( bai’ )  dinamakan ṣafaqah yang  artinya  transaksi  yang  ditandai  dengan  jabat tangan. 7
Menggunakan uang jaminan atau uang muka sebagai bukti pembelian merupakan salah  satu  kebiasaan  jual  beli  yang  kini  banyak  terjadi  di  masyarakat. Al- urb ū n adalah kata  Arab  panjar.  Istilah al-urba>n dan al-urb ū n ,  yang  berarti  meminjamkan  dan memajukan. Uang muka jumlah uang yang dibayarkan molang kepada penjual di muka disebut sebagai uang muka meskipun bukan merupakan keseluruhan bagian dari jumlah total pembayaran. 8
Pembayaran sistem panjar untuk jual beli suatu barang merupakan hal yang biasa dan  sudah  mendarah  daging  dalam  masyarakat  Indonesia.  Jual  beli  barang  merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan cara mendistribusikan permintaan yang masing-masing mengambil konsep dan aktualitas dari penuturannya masing-masing. Dalam prakteknya, uang muka jual beli barang serta uang muka sebagai  tanda pembayarannya tergantung pada  dilakukan  atau  tidaknya  perjanjian  tersebut,  karena  konsep  umum  dalam  suatu perjanjian sama dengan melakukan uang muka. dikembalikan, apalagi jika di dalamnya terkandung sebagian harga jual. 9 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli sapi dengan sistem panjar molang sapi di Desa Bongsopotro;
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli sapi dengan sistem panjar molang sapi di Desa Bongsopotro.
Penelitian  ini  berfokus  pada  beberapa  aspek.  Pertama,  mengidentifikasi  sejauh mana  sistem  panjar  dapat  mempercepat  proses  pembelian  sapi,  mengurangi  biaya administrasi,  serta  menghindari  keterlambatan  dalam  proses  tersebut.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menganalisis  risiko  dan  manfaat  dari  penggunaan sistem panjar dalam pembelian sapi dari perspektif hukum Islam. Hal ini mencakup aspek keadilan,  ketidakadilan,  dan  dampak  ekonomi  pada  semua  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan kepada para  pelaku  transaksi  dalam  pembelian  sapi  menggunakan  sistem  panjar,  sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan inforrmasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan transaksi ekonomi, seperti  pembelian  sapi.  Tujuan  ini  diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  deskriptif  dengan  fokus penelitian  normatif  kualitatif.  Penelitian  ini,  menggunakan  pendekatan  metodologi kualitatif  yaitu  dengan  mengembangkan  pengertian  tentang molang dengan  sistem pembelian  sapi  menggunakan  uang  panjar.  Tujuannya  adalah  memahami  fenomena kebiasaan sosial masyarakat melalui pemahaman dan kejadian yang ada disekitar.
7 Ibid.
8 Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
9 holijah,  “Asas  Kebiasaan  Pemberian  Uang  Panjar dalam Transaksi  Jual  Beli  Era  Pasar  Bebas,” Mimbar Hukum Vol.31,No 1 (January 2, 2019): 31–44, doi:https://doi.org/10.22146/jmh.33410.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode pengumpulan  data  dengan  cara  observasi  metode  observasi  pengamatan  lapangan  atau observasi  terhadap  keadaan  yang  nyata  diliahat  dari  wawancara  yang  dilakukan  pada objek penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melakukan wawancara, agar  memperoleh  jawaban  dari  realitas  yang  diukur.    Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh data, keadaan masyarakat, serta proses jual beli sapi yang biasa di lakukan oleh masyarakat. 10
Menurut Nur Santi Mardiyati dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam  Terhadap  Pemanfaatan  Panjar  Oleh  Penjual  Akibat  Pembatalan  Jual  Beli  yang dapat disimpulkan maka dapat disimpulkan permasalahan dalam jual beli dengan sistem panjar adalah bahwa pengaturan seperti itu memerlukan tingkat keadilan tertentu di antara para pihak, sehingga kerugian harus dibagi rata. Selain itu, jual beli tersebut akan diridhoi oleh Allah Swt. apabila memenuhi seluruh syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh hukum Islam. Jual beli dengan sistem punggawa perlu mengikuti kaidah suka dan rela, keadilan, timbal balik, dan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dilarang mencuri barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau berlaku tidak jujur terhadap orang lain. 11
Dalam naskah skripsi yang berjudul “Praktek Jual  Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan,” Meilita menyatakan sebagai berikut Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa dalam praktiknya, penjualan Barang dibuat dengan sistem panjar titip di mana pembeli membagi jumlah sebesar 50% dari jumlah seluruhnya. Kemudian pembeli diberitahu di toko yang bersangkutan, dan jika harganya sudah turun, pembeli  mengambil  barang  tersebut  dan  menjualnya  kepada  orang  lain  dengan  harga lebih murah.  Namun,  pemilik toko  yang bersangkutan belum mengetahui apakah  akan dijual atau tidak. Setelah pembelian ini dilakukan, pembeli menggunakan barang tersebut dengan harga yang relatif murah atau hampir sama dengan harga pembelian. Pandangan ini  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  tidak  dapat  ditawar  lagi  karena  adanya kesalahpahaman mendasar yang muncul sehingga menimbulkan ketidakpastian dan sakit hati. 12
Menurut Riskatul Hasanah, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember,  sistem  jual  beli  beras  menggunakan  panjar  dalam  perspektif  hukum  ekonomi Islam  di  Desa  Sukamakmur,  Kecamatan  Ajung,  Kabupaten  Jember,  transaksi  jual  beli beras  uang  muka  diawali  dengan  pembeli  (bakul)  mendatangi  rumah  penjual  untuk menawar beras petani. Namun ada juga saat penjual (petani) datang ke rumah pembeli untuk menawarkan berasnya, mengikuti proses negosiasi. Ketika hal ini terjadi dan harga telah  diputuskan  oleh  kedua  belah  pihak,  pembeli  memberikan  uang  jaminan  kepada
10 Danandjaja, Metodologi  Penelitian  Sosial:  Disertai  Aplikasi  SPSS  for  Windows (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
11 Nur Santi Mardiyati, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Curug Kecamatan Tegowanu Grobogan (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).
12 Meilita, Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Toko Rizky Jaya Di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
petani (bertindak sebagai agen pengikat), dan sisa dana harus dibayarkan pada saat beras siap untuk diambil.
Uang  muka  merupakan  bagian  dari  harga  pembayaran  apabila  jual  beli  telah selesai; Namun jika pembeli membatalkan transaksi, uang muka menjadi milik penjual. Hukum  Ekonomi  Islam  menyebutkan  tinggi  rendahnya  penjualan  merupakan  landasan sistem jual beli buta ( al-urbu>n ), seperti yang terlihat dari maraknya praktek jual beli buta di  Desa  Sukamakmur,  Kecamatan  Ajung,  Kabupaten  Jember,  yang  mempekerjakan punggawa.  Kelemahan  pandangan  ekonomi  Islam  adalah  telah  mensubordinasikan syariat dan prinsip jual beli;
Pada dasarnya jual beli sistem panjar ( al-urbu>n ) menurut hukum ekonomi islam ini  termasuk  dalam  jual  beli  yang  terlarang  dan  dilihat  dari  prakteknya  jual  beli  padi menggunakan  panjar  di  Desa  Sukamakmur  Kecamatan  Ajung  Kabupaten  Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli,  akan  tetapi  syariat  telah  melarang  jual  beli  panjar  ( al-urbu>n )  karena  ada  unsur ketidakpastian  di  dalamnya  dan  akan  mendapatkan  dosa  apabila  transaksi  tersebut menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Di samping itu praktek dari jual beli padi sistem  panjar  yang  terjadi  banyak  menimbulkan  mudarat antara  kedua  belah  pihak ketimbang manfaatnya dilihat dari kenyataannya jual beli menggunakan panjar di Desa Sukamakmur ini tidak ada unsur paksaan di dalamnya dan dilakukan atas dasar suka sama suka,  jadi  jual  beli  padi  menggunakan  panjar  di  Desa  Sukamakmur  Kecamatan  Ajung Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Islam ini dilarang . 13
Sesuai dengan penelitian Dhea Oktavia Anjani yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat: Suatu Implementasi Akad Jual Beli Ternak dengan Sistem Molang”, Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung  Selatan,  praktik  jual  beli  penjualan  sapi  di  Desa  Branti  Raya  dengan  cara blantik tercakup dalam akad jika ada hubungannya dengan itu pengertian atau penjelasan samsarah yaitu perantara dagang atau sebagai orang yang menjual produk atau mencari pelanggan, atau sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk membantu jual beli, dikaitkan dengan makelar, karena transaksi ini ada kaitannya dengan perantara.
Sementara  itu,  karena  telah  adanya  keselarasan  dan  terpenuhinya  syarat-syarat jual beli dan samsarah , maka pelaksanaan akad jual beli ternak dengan metode Molang dalam  tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariat  di  Desa  Branti  Raya  Kecamatan  Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Akad dilaksanakan oleh orang dewasa yang berakal sehat, tujuan  transaksi  juga  ditentukan  dengan  jelas,  dan  para  pihak  sama-sama  menyepakati ijab  dan  qabul  dalam  transaksi  muamalah  tanpa  adanya  tekanan  dari  luar,  sehingga menghasilkan akad dengan syarat-syarat yang sama dan serupa.
Selain itu, Molang juga memikul tanggung jawab jika sapi pembelinya sakit atau tidak sehat; hal ini dikarenakan Molang lah yang dipercaya mengurus sapi tersebut dan
13 Riskatul Hasanah and Muniron, Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Di  Desa  Sukamakmur  Kecamatan  Ajung  Kabupaten  Jember). (Universitas Islam Negeri Jember, 2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dimintai  bantuan  oleh  pembelinya;  karenanya, Molang mempunyai  kewajiban  dalam situasi ini untuk mengambil akuntabilitas. 14
Ada  beberapa  alasan  mengapa  penggunaan  sistem  punggawa  dalam  jual  beli sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini mencakup fakta bahwa transaksi ini lebih cepat, menawarkan waktu pelunasan yang lebih singkat, lebih pasti menghasilkan uang berlipat ganda,  dan  dapat  menjadi  transaksi  yang  mengikat  secara  hukum  antara  penjual  dan pembeli.  Jual  beli  barang  dengan  metode  uang  muka  diperbolehkan  apabila  penjual mengeluarkan uang baik untuk jual belinya. Hal ini karena Nabi tidak memberikan alasan khusus  untuk  menentangnya.  Namun,  sebaiknya  penjual  mengembalikan  uang  muka kepada pembeli, dan pembeli menawarkan kompensasi, agar tidak menimbulkan masalah antara penjual dan pembeli.

## PEMBAHASAN

## Upah
Upah  adalah  hak  finansial  yang  diperoleh  pekerja  sebagai  pembayaran  dari pemilik usaha atau pemberi kerja atas pekerjaan mereka. Hak-hak tersebut ditetapkan dan disebarluaskan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan. Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) mengartikan upah sebagai  pembayaran atas kerja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan atas upaya  mereka  dalam  menciptakan  kekayaan  Mulyadi  menyatakan  bahwa  upah  adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pekerja pelaksana (buruh), yang biasanya dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, kerja, atau jumlah unit produk yang dihasilkan oleh pekerja gaji dan upah, di sisi lain, biasanya merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki level, posisi manajerial, dan dibayar setiap bulan . 15
Menurut  Mulyadi,  gaji  dan  upah  pada  umumnya  merupakan  pembayaran  jasa yang  dilakukan  oleh  karyawan  yang  mempunyai  jenjang, 16 jabatan  manajer,  dan dibayarkan  secara  perceraian  bulan,  sedangkan  upah  merupakan  pembayaran  atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan  hari  kerja,  jam  kerja,  atau  jumlah  satuan  produk  yang  dihasilkan  oleh karyawan. 17 Gaji  pekerja/buruh  untuk  menerima  dan  menyatakan  dalam  bentuk  uang sebagai  imbalan  kerja  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian, atau perjanjian lainnya disebut sebagai upah dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan.
14 Dhea Oktavia Anjani, Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum  Ekonomi  Syariah    Studi  Di  Desa  Branti  Raya  Kecamatan  Natar    Kabupaten  Lampung  Selatan (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
15 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000).
16 Mulyadi, Sitem Informasi Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
17 Mulyadi, Akuntansi  Manajemen :  Konsep,  Manfaat  Dan  Rekayasa (Jakarta:  Salemba  Empat, 2001).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Upah  Menurut  Undang-undang    No.13  tahun  2003  tentang    Ketenagakerjaan, Menurut perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan hak pekerja dan buruh yang dinyatakan dan diterima dalam bentuk imbalan uang dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja dan buruh, termasuk tunjangan bagi pekerja dan buruh serta hak-haknya keluarga atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 18
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 1ayat (1), upah diartikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  majikan  kepada pekerja/buruh  yang  ditentukan  dan  dibayar  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  perjanjian, atau  peraturan  perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan adalah nama suatu profesi yang biasa diberikan kepada perantara peternakan tersebut seperti kambing dan sapi. 19

## Panjar
Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia 20 untuk menitipkan uang jaminan pada transaksi jual beli suatu barang. Prinsip dan praktik jual beli produk didasarkan pada beberapa ideologi dan merupakan upaya untuk memuaskan keinginan dan membubarkan permintaan. Gagasan mengenai uang muka sebagai bagian dari suatu perjanjian sejalan dengan prinsip-prinsip adat dalam perjanjian; Oleh karena itu, dalam prakteknya, fungsi uang muka sebagai titipan dan uang muka dalam jual beli suatu barang juga tergantung pada kesepakatan mengenai pengembaliannya. 21
Dapat  dipahami  bahwa  panjar  ( urbu>n )  mengacu  pada  istilah  yang  digunakan masyarakat  kita  untuk  menggambarkan  uang  muka.  Disebut  juga  dengan  istilah pembayaran awal, uang titipan, uang muka, dan masih banyak lagi istilah lainnya 22 . Al- urbu>n yang  berarti  "pembeli  memberikan  uang  muka",  adalah  istilah  Arab  untuk  uang muka. Namanya diambil dari uang muka yang disertakan dalam perjanjian jual beli. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon pembeli lain tidak membeli barang tersebut karena pembeli awal sudah melakukan deposit.
Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. 23
Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang
18 Presiden Indonesia, “Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (2003), https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.
19 Indonesia Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang  Pengupahan,”  Pub.  L.  No.  Lembaran  Neagara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  No.  237 (23/102015), https://peraturan.bpk.go.id/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015.
20 Moh. Hipni, “‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (3 Mei 2018), doi:10.21107/ete.v3i2.3913.
21 “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas.”
22 Sutowo, Wawancara dengan Molang Sapi, 4 November 2023
23 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
muka  itu  dimasukkan  ke  dalam  harga  pembayaran.  Kalau  tidak  jadi,  maka  uang  yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. 24
Uang muka ( down payment ) bersal dari bahasa Inggris, down payment is a prtial payment  made  at  the  time  of  purchase;  the  balanced  to  be  paid  later yaitu  sebagian pembayaran  yang  dilakukan  pada  awal  pembelian,  sementara  sisanya  akan  dibayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.
Salah  seorang  ulama  hanābilah  dalam  al-mughni  mendefinisakn Bai'  al-'urbūn (jual beli dengan sistem panjar) 25 sebagai berikut: seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan  dirham  (uang)  kepada  penjual  sebagai  uang  panjar.  Jika  ia  jadi  membeli barang  itu,  maka  uang  itu  dihitung  dari  harga  barang  .akan  tetapi  jika  tidak membelinya,maka uang panjar itu menjadi milik penjual
Pasal  7  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah, sebaliknya,  jika  uang  muka  dilakukan  dengan  akad urbu>n (uang  muka)  sebagai penggantinya,  maka  konsumen  hanya  perlu  untuk  membayar  jumlah  sisanya  jika  dia memilih untuk membeli barang tersebut. Selain itu, uang muka menjadi milik bank jika nasabah  membatalkan  pembelian,  sampai  dengan  jumlah  kerugian  maksimal  yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut; jika uang muka tidak mencukupi, pelanggan bertanggung jawab untuk menutupi selisihnya 26
Penting untuk memahami penerapan dan konsekuensi penerimaan simpanan dari pembeli  dan  penjual  sekaligus  menyadari  norma-norma  sosial  yang  dianut.  adanya kemungkinan salah satu pihak, baik berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, dirugikan  apabila  perjanjian  jual  beli  menggunakan  mekanisme  pembayaran  titipan. Penggunaan mekanisme uang muka dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui jual beli online, seiring dengan perbaikan bentuk transaksi jual beli yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan era pasar bebas . 27
Pembayaran uang muka dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; menurut Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  ini  merupakan  jenis  perjanjian  yang termasuk  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Dalam  ranah  hukum  harta  benda,  perikatan merupakan suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak mempunyai hak untuk melakukan dan pihak lainnya wajib melaksanakan kinerja tersebut.
Tidak  setiap  perjanjian  perlu  dinyatakan  dengan  jelas;  perjanjian  adat  selalu dianggap  sebagai  perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1347  KUHPerdata. Meskipun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  para  pihak  pada  dasarnya  mengakui ketentuan yang mengatur hak dan tanggung jawab 28
Dua syarat yang tidak sah (tidak dapat dipertanggungjawabkan) yang menjadikan haramnya illat:
a. Jika pembelian tidak dilakukan maka uang muka hangus.
24 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
25 Gufron. A Mas’adi, Fiqih Muamalah Konteksual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
26 Peraturan  Perundang  -  undangan,  “Fatwa  DSN  MUI  Nomor    04/DSN-MUI/IV/2000”  (2000), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html.
27 Arifinsyah, Alquran Dan Harmonitas Antarima (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010).
28 Mariam  Darus  Badrulzaman,  et  al, Kompilasi  Hukum  Perikatan (Jakarta:  Citra  Aditya  Bakti, 2016).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
b. Dalam hal penjualan dibatalkan, mengembalikan barang kepada penjual. Kadang- kadang, setelah mencapai kesepakatan, dua pihak dalam transaksi jual beli tiba- tiba menyadari suatu keuntungan yang mengharuskan mereka untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Dengan demikian, iqalah dibolehkan dan ditetapkan oleh para ulama  Asy-Syariat  sebagai  kemaslahatan  bagi  mereka  berdua.  Seorang  penjual dapat menunjukkan akhlaknya dengan berbuat baik, misalnya menawarkan iqalah kepada pembeli. 29
Kesimpulan dari pengertian di atas bisa diketaui bahwa standar uang muka adalah patokan harga terendah (minimal) yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. 30

## Molang atau Perantara
Molang adalah nama sebuah profesi yang biasanya disandang bagi makelar hewan ternak seperti kambing dan sapi. Molang perantara anatara peternak sapi dengan pembeli sapi.
Samsarah ( simsar ) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. 31
A kad ju ’ ālah ( boleh) diterapkan da l am s amsarah apabila imbalan s am s arah han y a boleh diterima ol e h perantara ( S im s â r ), keti ka Sim s âr berhasil melakukan tugasn y a . " Akad W a saṭa h a d alah a kad  keperantaraan (brok er age) y ang  menim b ulkan  hak bagi Wa ṣī ṭ (perantara) u ntuk  memperoleh  pendapatan / imbalan  baik  berupa  keuntu n gan ( a l- ribh ) atau up a h ( ujrah ) yang diketahui (ma ’ lūm) a t as pekerjaan yang dilakuka n nya ; A kad Bai ’ a l - S}a m sa rah ( brok er ag e ) ad a l a h jasa perantara untuk menjual barang , d i man a Perantara ( Si m s a r / Brok e r ) berhak memperoleh p e ndapatan atas ke l e bi han harga j ual dari harga yang disepaka ti sebelumnya. 32
Profesi  penjual  sebagian  besar  bergantung  pada  kemampuan  bernegosiasi  yang kuat dengan pembeli. Molang seringkali mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga jual  yang  ditawarkan  pemilik  hewan  kepada  pembeli.  Tak  bisa  dipungkiri,  Molang memang sangat membantu penjualan hewan ternak bagi para produsen ternak. Panggilan Molang juga memerlukan pembacaan perubahan harga sapi yang cepat dan tepat. Blantik adalah salah satu ciri sejarah suku Molang yang membuatnya mudah dikenali. 33 .

## Praktik Panjar Molang Sapi dalam Prespektif Hukum Islam
29 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
30 Mas’adi, Fiqh Muamalah , n.d.
31 Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara  (Samsarah)  Dan  Jual  Beli  Lelang  (Bay  Al-Muzayaddah),” Syarikat:  Jurnal  Rumpun  Ekonomi Syariah 5, no. 1 (June 30, 2022): 98–109, doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.
32 Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014” (n.d.), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae313630353432.html.
33 Yandri Raghi Anadi, “Blantik Bermanfaat,” times indonesia , 2021, https://timesindonesia.co.id/kopi-times/332248/blantik-bermartabat.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hubungan antara penjual sapi dengan molang/perantara sapi yang muncul ketika penjual  sapi  penjual  sapi  yang  dibeli  dari  penjual  dijual  kepada  pihak  pembeli.  Pada pelaksanaannya,  akan  yang  digunakan  yakni  akad  murabah  di  mana  akad  ini  di implementasikan  dalam  hal  pemilik  sapi    menjual  produk  kepada  molang/perantara, kemudian  molang  tersebut  menjual  kembali  kepada  orang  yang  membutuhkan  sapi, mengambil  keuntungan  yakni  harga  barang  yang  bayar  dari  pemilik  sapi  merupakan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, dari molang menjual kepada pembeli sapi  pembayarannya  molang  di  bayarkan  secara  panjar  atau  dengan  cara  uang  muka kepada pemilik sapi. 34
Akad Wakalah mempunyai  peran penting dalam jual beli 35 . Setelah pemaparan mengenai praktek seorang molang, maka untuk selanjutnya adalah bentuk akad, bentuk akad  dari  transaksi  anatara  molang  dan  pembeli  sapi  tersebut  adalah  berbentuk  akad wakâlah (perwakilan) yaitu mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain, dan gambaran transaksi tersebut adalah penjual sapi menjual sapinya ke molang dan molang menjualkan ke pada orang lain. 36
Beberapa masyarakat yang ada di Desa Bongsopotro masih ada yang melakukan jual  beli  hewan  ternak  sapi  melalui  perantara  atau  molang  dengan  sistem  pembayaran sstem panjar. Dalam jual beli tersebut sering kali para pembeli ketika hendak membeli seekor sapi selalu menggunakan jasa molang.  Seorang   tersebut mendapatkan sapi yang di  perjual  beli  kannya  adalah  dari  para  peternak  sapi  yang  memelihara  sapi.  Dalam transaksi jual beli tersebut, seorang pembeli tidak bertemu langsung dengan pemilik asli dari  sapi  tersebut  melainkan  hanya  bertemu  dengan  seorang  tersebut  dan  bernegosiasi dengannya  menggunakan  sistem  panjer  di  mana  pada  pembayaran  hanya  di  bayarkan brapa peren dari harga aslinya.
Pembayaran uang panjar diberikan dalam transaksi jual beli sapi pada masyarakat Desa  Bongsopotro.  Prinsip  dan  praktik  jual  beli  produk  didasarkan  pada  beberapa ideologi  dan  merupakan  upaya  untuk  memuaskan  keinginan  dan  membubarkan permintaan. Konsep pemberian uang muka sesuai dengan kaidah adat dalam perjanjian mempunyai arti bahwa dalam prakteknya uang muka sebagai tanda pembayaran dan uang muka dalam transaksi jual beli suatu barang juga tergantung pada kesepakatan mengenai akan atau tidaknya dikembalikan, termasuk apakah termasuk sebagian dari harga jualnya atau  tidak.  Sedangkan  untuk  uang  muka  diberikan  sebagai  uang  muka  apabila  terjadi pembatalan, yaitu uang muka.
Panjer  adalah  uang  muka  yang  diberikan  oleh  pembeli  kepada  penjual  sebagai tanda jadi atau tanda keseriusan untuk membeli suatu barang. Panjer biasanya diberikan sebelum  akad  jual  beli  dilakukan.  Diperbolehkan  bila  ia  tidak  ingin,  untuk mengembalikan  barangnya  dan  mengembalikan  bersamanya  sejumlah  harta.  Selama
34 Dyah Ochtorina Susanti, “Keagenan (Simsar) Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja  Yang  Mengalami  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (Phk)  Di  Tengah  Wabah  Corona  Virus  Disease (Covid-19) (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (September 29, 2020), doi:10.36636/dialektika.v5i2.450.
35 Ahmed Rizal, “Akad Wakalah Dalam Jual Beli,” Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Vol.1no.1- juni2022 (n.d.): 01–17, doi:https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906.
36 Sopyan  Sopyan  and  Yaman  Yaman,  “Analisis  praktek  Samsa>rah  (makelar)  dalam  Jual  Beli Sepeda  Motor  di  Kabupaten  Bone,” Jurnal  Ilmiah  Al-Tsarwah 2,  no.  1  (July  12,  2019):  14–35, doi:10.30863/al-tsarwah.v2i1.275.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak  bertentangan  dengan  nash  atau  dalil  yang  sahih.  Dalam  hal  ini,  praktek  panjer memiliki  maslahat,  yaitu:  Memudahkan  proses  jual  beli  memberikan  kepastian  bagi pembeli  dan  penjual,  mencegah  terjadinya  penipuan  Kesesuaian  dengan  praktik  di masyarakat.  Praktek  panjer  sudah  menjadi  praktik  yang  umum  di  masyarakat Bongsopotro  dan  sudah  menjadi  tradisi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  panjer diterima  oleh  masyarakat  Bongsopotro 37 .  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa hukum praktek panjer dalam perspektif hukum Islam adalah boleh, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: uang panjer harus diketahui jumlahnya, uang panjer harus diserahkan kepada penjual harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Jika  syarat-syarat  tersebut  terpenuhi,  maka  praktek  panjer  adalah  sah  dan  tidak ada  unsur  penipuan.  Namun,  jika  syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  praktek panjer adalah haram dan dapat dikategorikan sebagai penipuan. 38
Penjelasan  di  atas  menunjukan  pada  transasksi  menggunakan  perantara diperbolehkan  asalkan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  sudah  di  tentukan,  kemudian yang melatarbelakangi transaksi jual beli molang sapi dengan sistem panjar adalah dari kebiasaan  masyarakat  sekitar  agar  uang  yang  dibayarkan  bisa  bertahap  tidak  langsung semua  dibayarkan.  Sistem  dari  proses  pembelian  dan  pembayaran  uang  panjar  dengan perantara molang adalah  jika molang menemukan  sapi  yang  kiranya  cocok  dengan kebutuhan membeli maka molang melakukan tawar menawar harga dengan pemilik sapi jika dengan harga yang sudah ditentukan cocok maka molang memberikan sebagian atau separuh uang harga jual sapi tersebut ke pemilik sapi dan akan di berikan keseluruhan sisa  uang  tersebut  di  hari  berikutnya,  kemudian molang menjual  sapi  tersebut  kepada seorang yang sedang pembeli yang butuh sapi, molang menjualakan sapi kepada pembeli sapi dengan harga yang lebih tinggi sehingga molang mendapat keuntungan dari proses penjualan sapi. Dalam keuntungan molang tersebut bisa di sebut dengan akad ijārah atau imbalan atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh molang tersebut.

## KESIMPULAN
Faktor ekonomi sistem panjar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu molang sapi dan pemilik sapi. Molang sapi dapat mengamankan harga sapi yang diinginkan, sedangkan pemilik sapi dapat mendapatkan uang muka dari molang sapi. Dan sistem  panjar  merupakan  tradisi  yang  telah  lama ada  di  Desa  Bongsopotro.  Tradisi  ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Bongsopotro. Jika sistem panjar tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Dalam  hukum  Islam,  pembayaran  panjar merupakan akad pemesanan ( istisna' ) maka sah menurut hukum Islam. Pembayaran  panjar  merupakan  akad  pemesanan  ( istisna' ).  Akad  pemesanan adalah  akad  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  peranara  dan  pembeli  sapi. Molang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pemilik sapi jika sudah jatuh tempo hari kesepakatan  atau  hari  pasaran.  Pembayaran  panjar  merupakan  pembayaran  awal (taqdimul) dari harga. Pembayaran panjar merupakan bagian dari harga sapi yang sudah disepakai dan akan dibayarkan lagi di hari kemudian. Pembayaran panjar dapat dilunasi ketika hari pasaran hewan yaitu legi dan wage tiba, maka penjual sapi berhak meminta
37 Sutowo, Wawancara dengan Molang Sapi, 4 November 2023.
38 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13 (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pelunasan pembayaran panjar. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka praktek jual beli sapi  dengan  sistem  panjar  di  Desa  Bongsopotro  merupakan  praktek  yang  sah  menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Afzalurrahman. Muhammad Sebagai Pedagang . Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000. Ahmed Rizal. “Akad Wakalah Dalam Jual Beli.” Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Vol.1no.1-juni2022 (n.d.): 01–17. doi:https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906. Arifinsyah. Alquran Dan Harmonitas Antarima . Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
Danandjaja. Metodologi  Penelitian  Sosial:  Disertai  Aplikasi  SPSS  for  Windows . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Dhea Oktavia Anjani. Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat  Studi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten  Lampung  Selatan .  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung, 2022.
Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Enang Hidayat,. Fiqh Jual Beli . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
Gufron. A Mas’adi. Fiqih  Muamalah  Konteksual .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Hanafi, and Abi Bakar bin Mas’ud al Kasani al. Kitab Bada’i’ al Shana’i’ Fi Tartib al Syarai’ Juz 5 / Abi Bakar Bin Mas’ud al Kasani al Hanafi . Cet 1. Beirut: Dar al Fikr, 1996.
Hasanah, Riskatul, and Muniron. Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Universitas Islam Negeri Jember, 2018. Ismail  Nawawi,. Fikih  Muamalah  Klasik  Dan  Kontemporer .  Cet  Ke  2.  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2017.
Kitab A-Haqkarya as-Sunhuri, . Jilid 2, n.d. Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 3 , n.d.
M.  Umer  Chapra. Reformasi  Ekonomi:  Sebuah  Solusi  Perspektif  Islam, .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2008.
Mariam Darus Badrulzaman, et al,. Kompilasi Hukum Perikatan . Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016.
Mas’adi. Fiqh Muamalah , n.d.
Meilita. Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam  Studi  Pada  Toko  Rizky  Jaya  Di  Simpang  Asam,  Banjit,  Way  Kanan . Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
Mulyadi. Akuntansi  Manajemen :  Konsep,  Manfaat  Dan  Rekayasa .  Jakarta:  Salemba Empat, 2001.
———. Sitem Informasi Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat, 2016.
Nur Santi Mardiyati. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar Oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli Studi Kasus Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Curug

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 558-570 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kecamatan Tegowanu Grobogan . Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
Pemerintah Pusat, Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015  Tentang  Pengupahan,  Pub.  L.  No.  Lembaran  Neagara  Republik  Indonesia Tahun 2015 No. 237 (23/102015). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5656/pp-no- 78-tahun-2015.
Pengantar Fiqh Muamalah, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah 13 . Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987.
Syarbani,  and  Syamsudin  Muhammad  bin  Muhammad  Khatibi  Muhammad  Tamir. Mughni  Al-Muhtaj  Ila  Ma’rifati  Ma’ani  Alfadz  al-Minhaj  Jilid  2  /  Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Khatibi Syarbani . Kairo: Dar El Hadith, n.d. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Koleksi Hadis-Hadis Hukum . Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 2001. Yandri Raghi Anadi. “Blantik Bermanfaat.” times indonesia . 2021.
https://timesindonesia.co.id/kopi-times/332248/blantik-bermartabat Jurnal:
Ficha Melina and Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan  Perantara  (Samsarah)  Dan  Jual  Beli  Lelang  (Bay  Al-Muzayaddah).” Syarikat:  Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariat 5,  no.  1  (June  30,  2022):  98–109. doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.
holijah. “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas.” Mimbar Hukum Vol.31,No 1 (January 2, 2019): 31–44. doi:https://doi.org/10.22146/jmh.33410.
Sopyan, Sopyan, and Yaman Yaman. “Analisis praktek Samsa>rah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone.” Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah 2, no. 1 (July 12, 2019): 14–35. doi:10.30863/al-tsarwah.v2i1.275.
Susanti,  Dyah  Ochtorina.  “KEAGENAN  (SIMSAR)  SEBAGAI  UPAYA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI TENGAH WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) (PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI
SYARIAT).” DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (September 29, 2020). doi:10.36636/dialektika.v5i2.450.
Undang-Undang:
Indonesia, Presiden. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (2003). https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.
Majelis  Ulama  Indonesia,  Dewan  Syariat  Nasional  -.  Fatwa  DSN  Nomor  93/DSN-
MUI/IV/2014
(n.d.).
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3546b89b560684ae3 13630353432.html.
Perundang  -  undangan,  Peraturan.  Fatwa  DSN  MUI  Nomor    04/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b3 13435363133.html.