## Evaluasi  Perencanaan  dan  Distribusi  Obat  Program  TB  di  Dinas  Kesehatan Provinsi Maluku Utara
Evaluation Of Drug Program TB Planning and Distribution in The Health Office of North Maluku Provincial
Marzika Carolin 1* , Satibi 2 , Diah Ayu Puspandari 3 1 Program Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Farmasi, Fakultas Faramasi, Universitas Gadjah Mada 2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Corresponding author: Marizka Carolin: Email: carolin.marizka89@gmail.com
Submitted: 14-12-2023 Revised: 23-02-2024 Accepted: 24-01-2024 ABSTRAK
Tuberkulosis  adalah  penyakit  menular  langsung  yang  disebabkan  oleh Mycobacterium tuberculosis .  Indonesia  memiliki  target  eliminasi  TB  tahun  2030  dan  bebas  TB  tahun  2050. Keberhasilan  Program  membutuhkan  ketersediaan  dan  keterjangkauan  Obat  TB,  sehingga diperlukan manajemen pengelolaan Obat TB yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alur dan  evaluasi  pada  proses  perencanaan  dan  distribusi  obat  program  TB tahun 2022  di  Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara serta aspek pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengamatan yang bersifat observasi dan wawancara. Data kuantitatif diperoleh secara retrospektif melalui penelusuran data dokumen perencanaan dan distribusi Obat Program TB tahun 2022. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara secara mendalam kepada 4 informan yang menguasai  perencanaan  dan  distribusi  obat  program  TB  yang  dipilih  secara purposive  sampling . Analisis data kuantitatif yang diperoleh diukur menggunakan indikator perencanaan dan distribusi serta dibandingkan dengan hasil penelitian, data kualitatif dianalisis isi wawancara dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil evaluasi menunjukan ada 5 indikator yang tidak memenuhi standar yaitu ketepatan  perencanaan  (113%),  penyimpangan  perencanaan  (44%),  penyimpangan  jumlah  obat terdistribusi  (0,3%),  ITOR  (1,33  kali)  dan  rata-rata  waktu  kekosongan  obat  (30  hari),  sementara terdapat 5 indikator yang memenuhi standar yaitu ketersediaan obat (12,8 bulan), penataan obat (FEFO), obat terdistribusi seluruhnya ke Kabupaten/Kota (100%), nilai obat kadaluarsa dan stok obat mati (0%). Faktor penghambat keterlambatan pencairan dana distribusi dan dropping obat dari pusat.  Faktor  pendukung  terdapat  sistem  informasi  TB  dan  data  pelaporan  yang  valid.  Masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki.
Kata kunci: evaluasi; perencanaan; distribusi; tuberkulosis; Maluku Utara

## ABSTRACT
Tuberculosis  is  a  contagious  disease  caused  by  the  direct  transmission  of  Mycobacterium tuberculosis. Indonesia has set a target to eliminate Tuberculosis (TB) by 2030 and achieve a TB free status by 2050. The success of the program relies on the availability and accessibility of TB drugs, necessitating  effective  management  of  TB  drug  distribution.  The  objective  of  this  research  is  to understand the flow and evaluation of the planning and distribution process of TB drugs in the TB Program for the year 2022 at the North Maluku Province Health Office, along with its supporting and inhibiting  aspects.  This  study  is  descriptive  in  nature,  utilizing  observational  methods  through observations and interviews. Quantitative data were obtained retrospectively by tracing planning and distribution document data for the TB Program in 2022. Qualitative data was acquired through indepth interviews with four informants well versed in TB Program planning and drug distribution, selected through purposive sampling. The analysis of quantitative data, measured using planning and distribution  indicators,  was  compared  with  research  findings.  Qualitative  data  was  analyzed  for interview content and presented in narrative form. Evaluation results indicated that five indicators did not meet standards, including planning accuracy (113%), planning deviations (44%), deviation in  the  quantity  of  distributed  drugs  (0,3%),  Inventory  Turn  Over  Rate  (ITOR)  (1,33  times)  and average drug stockout duration (30 days). Meanwhile, five indicators met standards, covering drug
availability (12,8 months), drug arrangement (First Expired First Out), the medicine is distributed entirely  to  Regencies/Cities  (100%),  expired  drug  value  and  dead  stock  (0%).  Inhibiting  factors included  delays  in  fund  disbursement  for  distribution  and  drug  dropping  from  the  central  level. Supporting factors included the TB information system and valid reporting data. Some indicators still need improvement for enhanced program effectiveveness.
Keywords: evaluation; planning; dustribution; tuberculosis; Nort Maluku

## PENDAHULUAN
Sasaran program nasional pemerintah Indonesia untuk mengatasi Tuberkulosis (TB) dengan tujuan eliminasi secara global yaitu mencapai eliminasi TB pada tahun 2030 dan target Indonesia bebas TB tahun 2050. Indonesia menempati peringkat kedua dengan tingkat kejadian Tuberkulosis tertinggi  di  dunia,  diperkirakan  terdapat  845.000  kasus  TB  baru  setiap  tahunnya  dengan  jumlah kematian  mencapai  98.000  kasus  (WHO,  2021).  Untuk  itu,  Presiden  Republik  Indonesia  telah mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  67  tahun  2021  mengenai  Penanggulang  Tuberkulosis. Peraturan tersebut berfungsi sebagaia panduan  bagi Kementerian,  Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pihak lainnya yang terlibat dalam Program Penanggulangan TB (Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia, 2021).
Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara  bahwa  terdapat  peningkatan penemuan kasus TB pada tahun 2022 sebanyak 2.679 kasus. Dimana pada tahun 2021 kasus TB yang ditemukan sebanyak 1.780 kasus, terjadi peningkatan kasus dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 899 kasus  (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara,  2023).  Tingginya  kasus  Tuberkulosis  yang  ada, diperlukan  komitmen  pemerintah  dalam  hal  ini  berupa  kebijakan-kebijakan  sebagai  upaya penanggulangan serta meminimalisir penyakit Tuberkulosis (Kementerian Kesehatan RI, 2016).
Pengendalian faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui  pengawasan  yang  efektif  secara  rutin  dan  terkoordinasi.  Keberhasilan  Program Penanggulangan TB membutuhkan ketersediaan dan keterjangkauan obat TB yang digunakan dalam proses  pengobatan  pasien  TB  (Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan Lingkungan, 2021).
Permasalahan yang sering terjadi dalam tahap perencanaan dan distribusi obat Program TB adalah belum adanya Tim Perencana Obat Terpadu yang merata di Kabupaten/Kota sehingga kurang maksimal  dalam  proses  perencanaan  dan  sistem  distribusi  yang  tidak  sesuai  dengan  permintaan serta tidak tepat waktu.  Hal ini mengakibatkan terjadi  penumpukan obat di Fasyankes dan tidak digunakan, maka obat tersebut  mengalami kadaluarsa sebelum obat itu digunakan  (Lubis, 2015). Keterlambatan  pendistribusian  karena lead  time dan  keterbatasan  transportasi  menyebabkan terjadinya  obat  kosong  di  Fasyankes  (Carolien,  2017).  Permasalahan  ini  bisa  menyebabkan penurunan mutu obat dan ketidaksesuaian antara kebutuhan serta ketersediaan obat Program TB sehingga  dapat  memiliki  dampak  terhentinya  proses  pengobatan  pasien  TB  dan  meningkatkan resistensi terhadap obat TB (Kaunang dkk., 2015).
Berdasarkan  masalah  yang  terjadi  dan  upaya  untuk  meningkatkan  ketersediaan  Obat  Anti Tuberkulosis  yang  bermutu  di  Provinsi  Maluku  Utara,  serta  dalam  rangka  upaya  pengendalian penyakit  TBC,  maka  perlu  di  lakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  evaluasi  perencanaan  dan distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pada proses perencanaan dan distribusi obat Pogram TB dan menganalisis aspek pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan dan distribusi obat Program TB di Provinsi Maluku Utara.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara pada bulan September- Oktober 2023. Penelitian ini telah disetujui pada tanggal 02 Agustus 2023 oleh Komite Etik Penelitian Medis dan Kesehatan (MHREC) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta dengan nomor sertifikat KE/FK/1271/EC/2023. Evaluasi obat Program TB dilakukan pada tahap perencanaan dan distribusi dengan kriteria inklusi yaitu data obat program TB yang digunakan merupakan Obat Anti  Tuberkulosis (OAT) Fast Moving dan untuk  informan yang dilibatkan  adalah  pegawai  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara  yang  memiliki  jabatan  dan
penugasan terkait proses perencanaan dan distribusi Obat Program TB dengan masa kerja lebih dari tiga tahun.
Metode dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data Obat Program TB yang Fast Moving tahun 2022 secara retrospektif. Wawancara dan Observasi dilakukan  untuk  mengetahui  secara  mendalam  aspek  pendukung  dan  aspek  penghambat  dalam proses  perencanaan  dan  distribusi  obat  Program  TB  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara. Dalam  pelakasanaan  observasi  menggunakan  daftar  tilik.  Dalam  proses  wawancara  digunakan pedoman wawancara untuk memudahkan jalannya penelitian dan informasi yang disampaikan oleh informan direkam menggunakan alat perekam.
Informan  yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  4  orang.  Pemilihan  Informan dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki jabatan dan pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  dan  distribusi  obat  Program  TB  di  Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Infroman yang terlibat yaitu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Penanggung Jawab Program TB (Wasor TB) dan  Penanggung  Jawab  Obat  Program  TB.  Informan  dalam  penelitian  ini  semuanya  melakukan pengisian dan tanda tangan pada lembar informed-consent .
Data  kuantitatif  diperoleh  dengan  menghitung  menggunakan  rumus  indikator  dan dibandingkan dengan standar indikator efektifitas dan efisiensi pengelolaan obat, sedangkan data kualitatif  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  mendalam  dan  observasi  daftar  tilik.  Untuk  data kuantitatif  dianalisis  dengan  menggunakan  rumus  indikator  dan  dibandingkan  dengan  standar indikator, hasil akan disajikan dalam bentuk tabel untuk melihat kesesuaian dengan standar yang ditetapkan secara visual dapat dilihat  pada tabel II.  Analisis data kulaitatif menggunakan content analysis (metode pendekatan analisis isi), hasilnya disajikan dalam bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alur Perencanaan Obat Program TB
Alur  perencanaan  obat  Program  TB  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara  dilakukan secara  berjenjang  ( bottom  up )  yang  dimulai  dengan  pengumpulan  data  dari  10  Kabupaten/kota, dilakukan secara bersama dalam suatu  peretemuan  di  provinsi yang  dihadiri oleh  Wasor TB dan Penanggung  Jawab  Obat  Program  TB,  kemudian  dilakukan  pengisian  tabel  perencanaan  obat  TB, dilakukan  rekapitulasi  data  perencanaan,  hasil  rekapitulasi  dikirim  kepada  Direktorat  Jenderal Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Menular  (Ditjen  P2PL),  dilakukan desk melalui  kegiatan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Pusat yang dihadiri Wakil Supervisior TB dan Penanggung jawab Obat Program TB Provinsi dan Kabupaten/Kota dan diperoleh hasil perencanaan obat Program TB Tingkat Pusat. Diagram Alur Perencanaan Obat Program TB di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 1.

## Alur Distribusi Obat Program TB
Alur distribusi obat Program TB TB di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menggunakan sistem top down dimana obat Program TB yang di dropping dari pusat akan didistribusikan ke 10 Kabupaten/Kota, dilakukan perencanaan waktu distribusi Obat Program TB, membuat alokasi obat TB sesuai dengan jumlah kasus dan sasaran di setiap Kabupaten/Kota, obat program TB direpacking , dicatat  jumlah  obat  TB  yang  sudah  dikeluarkan  pada  kartu  stok,  pembuatan  Berita  Acara  Serah Terima  (BAST)  tingkat  provinsi  dan  pendistribusian  obat  Program  TB.  Dana  Operasional  dalam Distribusi  Obat  berasal  dari  dana  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  yang  dikeluarkan  melalui  APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  dan  memperoleh  bantuan  dari  GF  ( Global Fund ). Diagram Alur Distribusi Obat Program TB di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 2. Distribusi obat program TB di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara memiliki 2 tipe moda transportasi dalam proses pendistrubusian disesuaikan dengan kondisi geografis di Provinsi Maluku Utara  yang  merupakan  daerah  kepulauan  sehingga  pendistribusiannya  didasarkan  pada  area wilayah  yang  dapat  dijangkau  dengan  tranportasi  darat  dan  wilayah  jauh  yang  menggunakan transportasi  laut.  Pendistribusian  untuk  Kabupaten/Kota  dengan  wilayah  yang  dapat  dijangkau dengan  transporatsi  darat  dilakukan  oleh  petugas  Instalasi  Farmasi  Seksi  Kefarmasian  dan  Alat

## Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Dinas Kesehatan
Kesehatan,  yang  termasuk  dalam  wilayah  ini  adalah  Kota  Ternate,  Kota  Tidore,  Kabupaten Halmahera  Barat,  Kabupaten  Halmahera  Tengah,  Kabupaten  Halmahera  Utara  dan  Kabupaten Halmahera  Timur.  Pendistribusian  obat  program  TB  dengan  wilayah  jauh  dan  dijangkau menggunakan  transportasi  laut  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  (Ekspedisi),  Kabupaten/Kota  yang termasuk  dalam  wilayah  jauh  adalah  Kabupaten  Halmahera  Selatan,  Kabupaten  Pulau  Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Pembagian wilayah Kabupaten/Kota dan Moda Transportasi dalam distribusi Obat Program TB dapat dilihat pada tabel I.

## Evaluasi Perencanaan Obat Program TB Ketepatan Perencanaan
Ketepatan perencanaan digunakan sebagai alat untuk mengukur ketepatan jumlah dan jenis obat yang di rencanakan untuk kebutuhan obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan pada tahun  berikutnya.  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2012).  Perencanaan  obat  merupakan  proses  awal yang sangat menentukan dalam pengadaan obat karena ketepatan perencanaan merupakan tahap yang  kritis  untuk  melihat  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  obat  tahap  berikutnya
Gambar 1. Diagram Alur Perencanaan Obat Program TB di Provinsi Maluku Utara
Tabel I. Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota dan Moda Transportasi dalam Distribusi Obat Program TB
No Kabupaten/Kota Jangkauan Moda Transportasi Jarak dari Ibu Kota Sofifi Pendistribusian Darat Laut 1  Kota Ternate ✓ ✓ 20,56 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 2  Kota Tidore Kepulauan ✓ ✓ 14,06 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 3  Kab. Halmahera Barat ✓ - 18,51 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 4  Kab. Halmahera Tengah ✓ - 57,67 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 5  Kab. Halmahera Utara ✓ - 120,29 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 6  Kab. Halmahera Timur ✓ - 80,61 km Diantar oleh petugas IF. Provinsi 7  Kab. Halmahera Selatan ✓ ✓ 154,38 km Diantar oleh Pihak Ekspedisi 8  Kab. Kepulauan Sula ✓ ✓ 358,17 km Diantar oleh Pihak Ekspedisi 9  Kab. Pulau Morotai ✓ ✓ 167,16 km Diantar oleh Pihak Ekspedisi 10  Kab. Pulau Taliabu ✓ ✓ 462,17 km Diantar oleh Pihak Ekspedisi
(Satibi dkk., 2021). Hasil yang diperoleh untuk rata-rata ketepatan perencanaan obat Program TB adalah 113% yang dapat dilihat pada tabel II. Standar nilai yang digunakan sebesar 100% (Satibi dkk.,  2021).  Jika  hasil  dibandingkan  dengan  indikator  maka  menunjukkan  hasil  penelitian  belum sesuai dengan standar.  Hal ini dapat  terjadi karena adanya perbedaan antara  obat  yang diterima dengan  jumlah  yang  direncanakan,  keterlambatan dropping obat  TB  dari  pusat  dan  data  yang digunakan dalam perencanaan kurang valid dan pengobatan penyakit yang berubah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat perubahan tingkat kejadian penyakit yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan dalam perencanaan (Aisah dkk., 2020).
Gambar 2. Diagram Alur Distribusi Obat Program TB di Provinsi Maluku Utara Tabel II. Hasil Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Indikator Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Provinsi Maluku Utara
No Indikator Hasil Nilai Standar Perencanaan 1.  Ketepatan Perencanaan 113 % 100% (Satibi dkk., 2021) 2.  Penyimpangan Perencanaan 44 % 20-30% (Pudjaningsih, 1996) Penyimpanan dan Distribusi 3.  Ketersediaan Obat 12,8 bulan  12-18 bulan (Pudjaningsih, 1996) 4.  Nilai Obat Rusak atau Kadaluarsa 0% ≤ 2% (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014) 5.  Ketepatan Distribusi 100% 100% (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2010) 6.  Penyimpangan Jumlah Obat Terdistribusi 0,3 % 0% (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2010) 7.  Stok Obat Mati 0 % 0% (Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, 2010) 8.  ITOR 1,33 Kali 8-12 kali/tahun (Pudjaningsih, 1996) 9.  Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat 30 hari 10 Hari (Arlington, 2012) 10.  Penataan Obat FEFO FEFO (Satibi dkk., 2021)

## Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Dinas Kesehatan

## Penyimpangan Perencanaan
Penyimpangan  perencanaan  obat  dikatakan  tepat  jika  memiliki  nilai  standar  20-30% (Pudjaningsih,  1996).  Hasil  penelitian  pada  tabel  II  diketahui  presentase  penyimpangan perencanaan obat Program TB adalah 44%. Jika hasil dibandingkan dengan indikator maka terlihat presentase penyimpangan obat yang berlebih dan tidak sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakaian obat dalam satu tahun lebih  kecil bila dibandingkan penjumlahan obat stok awal dan rencana pengadaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat tingginya nilai presentase penyimpangan obat disebabkan rencana kebutuhan lebih besar dari kasus yang ditargetkan (Ashari, 2018).

## Evaluasi Penyimpanan dan Distrubusi Obat Program TB Tingkat Ketersediaan Obat
Indikator tingkat ketersediaan obat digunakan untuk menilai tingkat kecukupan obat dalam pelayanan kesehatan, mengurangi terjadinya resisten obat dan penggunaan obat yang tidak rasional. Tingkat ketersediaan obat TB di Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 adalah 12,8 bulan yang dapat dilihat pada tabel II. Tingkat ketersediaan obat dikatakan aman jika dalam  perhitungan  memiliki  nilai  standart  12-18  bulan  (Pudjaningsih,  1996).  Hal  ini  dapat menunjukkan bahwa hasil sesuai dengan standar dapat diartikan bahwa perencanaan kebutuhan Obat Program TB yang dilakukan oleh TPOT (Tim Perencana Obat Terpadu) sudah dilakukan dengan baik.  Walaupun  demikian  obat  dengan  ketersediaan  aman,  masih  dapat  terjadi  kekurangan  obat karena terdapat waktu tunggu ( lead time) dari pusat hal ini terjadi karena keterlambatan oleh pabrik dalam memproduksi obat yang mengalami kekurang stok bahan baku  (Ashari, 2018).

## Nilai Obat Rusak atau Kadaluarsa
Tabel  II  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  obat  Program  TB  yang  mengalami  kerusakan  dan kadaluarsa pada tahun 2022 (0%), hal ini menunjukan bahwa sistem pengelolaan obat Program TB yang terdapat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi sudah dilakukan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu jika pada laporan stok obat akhir tahun tidak terdapat obat rusak atau kadaluarsa maka disimpulkan sistem pengelolaan obat telah dilakukan dengan baik dan sudah menerapkan sistem penyimpanan dan distribusi sesuai dengan standar (Ashari, 2018).

## Ketepatan Distribusi
Ketepatan distribusi pada Tabel II menunjukan bahwa distribusi obat Program TB di Provinsi Maluku Utara sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan (100%) karena rencana jumlah Instalasi Farmasi  Kabupaten/Kota  yang  akan  dilakukan  pendistribusian  adalah  10  Kabupaten/Kota  dan dalam penerapannya semua distribusi obat program TB di lakukan pada 10 Kabupaten/Kota. hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan ketepatan distribusi obat dapat digunakan untuk  mengetahui  penyimpangan  jumlah  unit  pelayanan  kesehatan  yang  harus  dilayani  (sesuai rencana distribusi) dengan kenyataan yang terjadi serta selisih waktu antara jadwal pendistribusian dengan kenyataan (Boku dkk., 2019). Namun pada kenyataannya masih terdapat ketidak sesuaian antara ketepatan waktu jadwal pendistribusian dengan kenyataan yang dapat dilihat pada tabel III.
Tabel III menunjukan bahwa terdapat waktu distribusi obat Program TB yang tidak sesuai dengan jadwal yaitu pada distribusi obat TB tahap I pada perencanaan akan dilakukan distribusi pada bulan maret namun pada kenyataannya distribusi obat tahap I dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk  Distribusi  Obat  TB  tahap  II  dan  tahap  III  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  yang direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Obat Program TB bahwa Jika dana distribusi  yang  terlambat  maka  akan  mempengaruhi  jadwal  distribusi  dan  menyebabkan keterlambatan distirbusi obat TB ke Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa  ketepatan  waktu  distribusi  obat  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mejaga ketersediaan obat di unit pelayanan kesehatan (Ashari, 2018).

## Penyimpangan Jumlah Obat yang Terdistribusi
Nilai standar untuk presentase penyimpangaan jumlah obat yang didistribusikan dikatakan sesuai  standar  jika  memiliki  nilai  presentase  0%  (Direktorat  Bina  Obat  Publik  dan  Perbekalan Kesehatan,  2010).  Tabel  II  menunjukkan  bahwa  presentase  penyimpangan  jumlah  obat  TB  yang
terdistribusi  yaitu  0,3%,  dapat  diartikan  terdapat  penyimpangan  dimana  jumlah  obat  yang didistribusikan kurang dari permintaan. Hal ini disebabkan karena dalam penentuan jumlah obat yang  diberikan  dari  provinsi  akan  disesuiakan  dengan  jumlah  kasus  dan  sasaran  dari  tiap Kabupaten/Kota  dengan  memperhatikan  stok  obat  Program  TB  di  setiap  Kabupaten/Kota  dan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi Maluku Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa permintaan obat program dari  Kabupaten/Kota  akan  diverifikasi  oleh  Wasor  penanggung  jawab  Program  yang  akan disesuaikan dengan ketersediaan obat program yang terdapat di UPTD Balai Pengelola Farmasi dan Perbekkes (Boku dkk., 2019).

## Stok obat Mati
Presentase stok obat mati merupakan alat ukur untuk mengetahui jumlah item obat Program TB yang tidak terpakai selama tiga bulan atau lebih. Berdasarkan tabel II bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat obat program TB yang memiliki obat dengan stok mati. Standar untuk indikator Stok obat  mati  adalah  0  (Direktorat  Bina  Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan,  2010).  Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sudah efisien. Hasil penelitian  ini  masih  lebih  baik  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi Kalimantan Timur bahwa adanya stok obat mati pada tahun 2015 (20%) dan 2016 (0%) disebabkan oleh penggunaan obat yang kurang maksimal (Ashari, 2018).

## ITOR ( Inventory Turn Over Ratio )
ITOR  merupakan  perputaran  barang  yang  terjadi  dalam  satu  tahun  yang  digunakan  untuk mengetahui gambaran dari perputaran obat yang didistribusikan. Pada tabel II menunjukan bahwa ITOR yang di peroleh yaitu 1,33 kali/tahun. Dapat digambarkan bahwa ITOR obat Program TB di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dari nilai standar ITOR yang digunakan yaitu 8-12 kali/tahun, untuk itu dapat terlihat bahwa perputaran obat Program TB yang  didistribusikan  belum  dapat  dikatakan  efisien.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa nilai ITOR yang lebih kecil dari nilai standar dapat menggambarkan perputaran obat yang didistribusikan belum optimal karena terdapat jumlah obat dropping dari pusat yang berlebih dan realisasi pengadaan obat menjelang akhir tahun (Boku dkk., 2019).
Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat Presentase rata-rata waktu kekosongan obat merupakan indikator untuk mengetahui jumlah hari  kekosongan  obat  dalam  waktu  satu  tahun.  Standar  yang  digunakan  untuk  rata-rata  waktu kekosongan obat adalah 10 hari (Quick dkk., 2012). Pada tabel II dapat diketahui bahwa rata-rata waktu kekosongan obat TB adalah 30 hari, hal ini terjadi khusunya untuk obat program TB dengan jenis OAT Categori Combipak Dewasa yang dapat dilihat pada tabel IV.

## Tabel III. Ketepatan Waktu Distribusi Obat ProgramTB Tahun 2022
No Kabupaten/Kota Waktu Distribusi Obat TB Sesuai Rencana (Bulan) Waktu Distribusi Obat TB Sesuai Kenyataan (Bulan) I II III I II III 1.  Kota Ternate Maret Juli Oktober April Juli Oktober 2.  Kota Tidore Kepulauan Maret Juli Oktober April Juli Oktober 3.  Kab. Halmahera Barat Maret Juli Oktober April Juli Oktober 4.  Kab. Halmahera Tengah Maret Juli Oktober April Juli Oktober 5.  Kab. Halmahera Utara Maret Juli Oktober April Juli Oktober 6.  Kab. Halmahera Timur Maret Juli Oktober April Juli Oktober 7.  Kab. Halmahera Selatan Maret Juli Oktober April Juli Oktober 8.  Kab. Kepulauan Sula Maret Juli Oktober April Juli Oktober 9.  Kab. Pulau Morotai Maret Juli Oktober April Juli Oktober 10.  Kab. Pulau Taliabu Maret Juli Oktober April Juli Oktober

## Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Dinas Kesehatan
Tabel IV dapat menggambarkan bahwa waktu kekosongan OAT Categori Combipak Dewasa belum memenuhi standar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab obat Program TB, terjadinya kekosongan OAT Categori Combipak Dewasa selama 30 hari terjadi pada akhir tahun yaitu  bulan  desember  tahun  2022,  hal  ini  juga  disebabkan  karena  pada  tahun  2022  tidak  ada dropping OAT Categori Combipak Dewasa oleh Pusat ke Provinsi, sehingga dalam proses pelayanan kebutuhan obat OAT Categori Combipak Dewasa di Kabupaten/Kota digunakan sisa stok obat tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Muna bahwa terjadinya kekosongan obat karena adanya keterlambatan pendistribusian dari distributor dan pengadaan obat hanya dilakukan sekali dalam setahun sehingga jika terdapat kekosongan obat tidak dapat melakukan pengadaan (Ihsan dkk., 2014).

## Sistem Penataan Obat
Sistem penataan obat merupakan bagian terpenting dalam penyimpanan obat sebelum obat didistribusikan. Dalam penyimpanan obat digunakan standar First Expaired First Out (FEFO) (Satibi dkk., 2021). Pada tabel II menunjukkan bahwa sistem penyimpanan obat Program TB di Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara  adalah  menggunakan  sistem  FEFO.  Hal  ini menunjukkan bahwa sistem Penataan Obat Program TB sudah sesuai dengan standar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di UPTD Pengelola Farmasi dan Perbekkes bahwa sistem penataan obat sudah menggunakan standar ideal FEFO dengan pengamatan penataan obat FEFO dimulai dengan mengamati nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat yang terdapat di rak atau pallet, nomor batch dan tanggal kadaluarsa di SBBK serta pemeriksaan di kartu stok (Boku dkk., 2019).

## Aspek Pendukung dalam Proses Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB Organisasi
Ketersediaan organisasi TPOT (Tim Perencana Obat Terpadu) di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam proses perencanaan obat TB. Dengan adanya tim TPOT dapat membangun koordinasi dan kerjasama antara Wasor TB  yang terdapat di Seksi P2PL dengan Penanggung Jawab Obat Program TB di Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga proses  perencanaan dapat dilakukan dengan  baik. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa tercapainya perencanaan kebutuhan obat yang baik dan tepat diwujudkan melalui koordinasi dan monitoring yang efektif (Rumbay dkk., 2015) dan penelitian yang dilakukan di  Puskesmas Gaya Baru Kabupaten Lampung Tengah  bahwa harus  memiliki tim yang secara khusus melakukan proses perencanaan obat (Indriawan dkk., 2014).

## Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas Kesehtaan Provinsi Maluku Utara khususnya pada Seksi  Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan jumlah  16 orang, memenuhi  dengan standar standar dari Dirjen oblik dan Perbekkes bahwa SDM harus ≥ 4 orang (Dirjen Oblik dan Perbekkes, 2015). Dengan terpenuhinya SDM maka dapat dilakukan kegiatan perencanaan dan distribusi obat Program TB dengan baik. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan harus sesuai dengan tingkat beban kerja sehingga dapat mencapai pengelolaan obat yang optimal (Kementerian Kesehatan, 2017).

## Tabel IV. Presentase Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat Program TB
No Nama Obat Jumlah hari Kekosongan Obat Presentase Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat Program TB Minimal (< 0 hari) Maksimal (10 hari) Berlebih (≥ 10 hari) 1. OAT Kategori I FDC 0 hari 0 hari - - 2. OAT Kategori Anak 0 hari 0 hari - - 3. OAT Kategori Combipak Dewasa 30 hari* - - 30 hari*

## Sistem Informasi
Sistem Informasi yang digunakan terdiri dari Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), E-monev dan E-Logistik. Ketiga sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah dalam pemantauan stok obat TB, ketersediaan obat Program TB, jumlah kasus, jumlah target dan sasaran. Sistem Informasi ini di kelola oleh Wasor TB dan Petugas Pengelolan Obat Program TB di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku  Utara.  Sistem  informasi  ini  sangat  bermanfaat  untuk  menunjang  kinerja  dalam  proses perencanaan dan distribusi obat TB. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Sistem informasi memudahkan dalam pengelolaan pelaporan target, ketersediaan obat dan sasaran pada setiap program (Boku dkk., 2019).

## Aspek Penghambat dalam Proses Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB Sumber Daya Manusia
Kurangnya  ketersediaan  SDM  di  Kabupaten/Kota  dimana  tidak  semua  Kabupaten/Kota memiliki SDM tenaga kefarmasian yang cukup dalam melaksanakan pengelolaan logistik program TB,  sehingga  dalam  proses  perencanaan  obat  TB  tidak  dapat  dilakukan  dengan  optimal.  Sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa  kurangnya  SDM  dapat  menyebabkan  petugas  di  Gudang Farmasi merasakan beban kerja yang sangat berat karena adanya tumpeng tindih atau kelebihan tugas (Triana dkk., 2014).

## Ketersediaan Dana
Salah satu dana Operasional Distribusi Obat TB berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikeluarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Adapun kendala dalam ketersediaan  dana  ini  yaitu  terdapat  keterlambatan  pada  pencairan  dana  operasional  sehingga menjadi penghambat dalam proses distribusi obat. Hal ini mengakibatkan distribusi obat program TB yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi sesuai dengan waktu distribusi yang dijadwalkan, sehingga  dapat  mempengaruhi  ketersediaan  obat  Program  TB  di  Kabupaten/Kota.  Penelitian sebelumnya  juga  menyebutkan  Tingkat  Ketersediaan  dan  distribusi  obat  Program  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan terganggu jika terjadi kekurangan pada dana pengelolaan obat (Rahayu, 2017).

## Data
Data merupakan hal yang paling terpenting dalam proses perencanaan obat. Jika data yang dilaporkan tidak akurat maka akan terjadi kelebihan obat yang akan berujung pada obat exapired dan  kekurangan  obat  yang  berakibat  pada  kekosongan  ketersediaan  obat  dipelayanan  kesehatan sehingga tidak dapat melakukan pengobatan pada pasien TB. Hal ini dapat menghambat program pemerintah  untuk  mencapai  eliminasi  TB  pada  tahun  2030.  Data  yang  tidak Valid maka  akan menyebabkan kerugian. Sesuai dengan penelitian di Dinas Kesehatan Kalimantan Timur bahwa data yang tidak Update yang dikirim dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dapat mempengaruhi ketersediaan obat disarana pelayanan kesehatan (Ashari, 2018).

## Sarana Penunjang
Sarana yang disediakan seperti laptop kurang memenuhi kriteria yang dibutuhkan misalnya dibutuhkan laptop dengan speck yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi yang berkembang. Mobil box yang disediakan sebagai sarana transportasi untuk proses distribusi obat  ke  Kabupaten/Kota  terlalu  kecil  sehingga  dibutuhkan  mobil  box  dengan  ukuran  yang  lebih besar dalam proses distribusi obat sehingga proses distribusi dapat terlaksana dengan baik. Jaringan internet  yang  baik  tidak  tersedia  di  seluruh  Kabupaten/Kota  sehingga  dalam  penggunaan  sistem informasi  SITB,  E-Monev  dan  E-Logistik  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal  di  Kabupaten tertentu.  Hal  ini  merupakan  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  perencanaan  dan distribusi  obat  Program  TB  di  Provinsi  Maluku  Utara.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu bahwa untuk mewujudkan  tersedianya sistem pelayanan kesehatan yang  baik maka hal-hal yang menyangkut  sarana  seperti  biaya  transportasi,  biaya  distribusi  dan  penyimpanan  harus dipersiapkan dengan baik (Quick dkk., 2012). Transportasi yang kurang dan dana yang tidak cukup dalam distribusi memberikan dampak yang tidak baik dalam ketersediaan obat (Bruno dkk., 2015).

## Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Dinas Kesehatan
Dropping Obat Pusat Dropping Obat  dari  Pusat  merupakan  suatu  kegiatan  distribusi  yang  dilakukan  dari  Pusat Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan pihak ke tiga ( Ekspedisi ). Pada tahun 2022 Terdapat obat Program TB OAT Kategori Combipak Dewasa yang tidak  dilakukan  pengiriman  dari  pusat  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  diajukan.  Terjadi keterlambatan  distribusi  dan  tidak  dikirimnya  obat  Program  TB  dari  pusat  ke  Provinsi  sehingga dapat  mempengaruhi dropping obat  Program  TB  dan  ketersediaanya  di  Kabupaten/Kota. Keterlambatan  distribusi  obat  Program  TB  dapat  menyebabkan  kekosongan  ketersediaan  obat Program TB dalam pelayanan kesehatan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa terjadinya lead time obat menyebabkan durasi kekosongan obat menjadi lebih lama sehingga kebutuhan obat dalam pelayanan  kesehatan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  baik  karena  obat  tidak  tersedia  (Quick  dkk., 2012).

## Keterbatasan Penelitian
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  ini  dilakukan  di  area  Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dengan pengambilan data terpusat pada Obat Program TB tahun 2022, penelitian berpusat pada proses perencanaan dan distribusi obat Program TB sehingga tidak melihat pada proses pengelolaan obat program lainnya ddan tidak semua alat ukur pada pengelolaan obat publik digunakan dalam evaluasi efektifitas dan efisiensi  proses  perencanaan dan distribusi obat Program TB.
Tabel  V.  Hamabatan  dan  Rekomendasi  dalam  Proses  Perencanaan  dan  Distribusi  Obat Program TB
Hambatan Rekomendasi Ketersediaan SDM  Farmasi belum merata pada 10 Kabupaten/Kota Dibutuhkan  rekomendasi  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi Maluku utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi mengenai kekurangan SDM tenaga Pengelola Farmasi di Kabupaten/Kota sehingga dibutuhkan penambahan jumlah SDM  tenaga  pengelola  farmasi  yang  terdapat  di Kabupaten/Kota. Keterlambatan  pada  pencairan dana operasional Diperlukan  perbaikan  dan  koordinasi  yang  baik  dalam proses pencairan dana operasional distribusi obat program agar  pendistribusian  obat  program  ke  Kabupaten/Kota dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sumber  Dana  Distribusi  berasal dari DAK dan bantuan GF Dibutuhkan  rekomendasi  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi Maluku utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi agar Dana Distribusi  obat  ke  kbaupaten/Kota  dijadikan  perhatian penting dan diberikan dana dari APBD. Sarana Penunjang Mobil Box yang digunakan untuk proses distrubusi terlalu kecil Dibutuhkan pengadaan mobil distribusi dengan ukuran yang lebih besar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Jaringan  Internet  yang  baik  tidak tersedia secara merata di Kabupaten/Kota Diperlukan  rekomendasi  dari  Dinas  Kesehatan  Provinsi Maluku  utara  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  agar dapat memberikan pemerataan jaringan internet yang baik di  seluruh  Kabupaten/Kota  untuk  kebutuhan  Sistem Informasi dalam pengolahan data.
Terdapat satu jenis Obat Program TB yang tidak dilakukan dropping oleh pusat Diperlukan evaluasi dan koordinasi terhadap ketersediaan obat dengan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan RI). Keterlambatan dropping obat Program TB dari Pusat Diperlukan evaluasi dan koordinasi terhadap keterlambatan dropping obat  dari  pemerintah  pusat  (Kementerian Kesehatan RI).

## Rekomendasi
Dari hasil penelitian ini dapat diberikan rekomendasi terhadap hambatan yang dapat dilihat pada tabel V.

## KESIMPULAN
Alur perencanaan menggunakan sistem bottom up dan alur pendistribusian dilakukan secara top  down .  Hasil  evaluasi  indikator  perencanaan  dan  distribusi  yaitu  terdapat  5  indikator  yang memenuhi standar dalam evaluasi yaitu indikator ketersediaan obat dalam kategori aman dengan rata-rata ketersediaan obat Program TB 12,8 bulan, tidak terdapat obat Program TB yang rusak atau kadaluarsa,  obat  terdistribusi  seluruhnya  ke  10  Kabupaten/Kota  dengan  nilai  presentase  100%, tidak  ditemukan  stok  obat  mati  dan  sistem  penataan  obat  menggunakan First  Expaired  First  Out (FEFO). Adapun 5 indikator yang harus dilakukan perbaikan karena belum memenuhi standar dalam evaluasi perencanaan dan distribusi obat Program TB yaitu indikator ketepatan perencanaan dengan rata-rata 113%, indikator peyimpangan perencanaan 44,3%, indikator penyimpangan jumlah obat yang terdistribusi 0,3%, ITOR 1,33 kali/tahun dan waktu kekosongan obat selama 30 hari. Aspek pendukung yaitu tersedia TPOT tingkat Provinsi, Provinsi memiliki SDM Farmasi yang tercukupi dan tersedianya sistem informasi. Aspek penghambat terdiri dari kurangnya ketersediaan SDM Farmasi di  Kabupaten/Kota,  pencairan  dana  operasional  mengalami  keterlambatan,  mobil  box  untuk distribusi obat terlalu kecil, jaringan internet yang tidak merata dan adanya keterlambatan dropping obat dari pusat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku  Utara karena penelitian ini sebagian di danai dari alokasi beasiswa APBD  tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisah,  N.,  Satibi,  &  Suryawati.  (2020).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  pada  Tahap  Perencanaan  dan Pengadaan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati. Majalah  Farmaseutik , 16 (1),  34 – 42. https://doi.org/10.22146 Arlington,  V.  (2012). Management  Sciences  for  Health  MDS-3:  Managing  Access  to  Medicines  and Health Technologies . Kumarian Press. Ashari. (2018). Evaluasi Perencanaan dan Distribusi obat Anti Tuberkulosis (OAT) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Boku, Y., Satibi, & Yasin, N. M. (2019). Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi (Journal Of Management And Pharmacy Practice) , 9 (2). https://doi.org/10.22146/jmpf.42951 Bruno, O., N.Albert, O., Ondiek, & Nyabayo. (2015). Availability of Essential Medicines and Supplies during the Dual Pull-Push System of Drugs Acquisition in Kaliro District, Uganda. Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems , s2 . https://doi.org/10.4172/2376-0419.S2-006 Carolien,  I.  (2017). Evaluasi  Ketersediaan  Obat  Sebelum  dan  Sesudah  Implementasi  JKN  Pada Puskesmas di Kabupaten Keerom Provinsi Papua . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara.  (2023). Profile  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Maluku  Utara Tahun 2022 . Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Direktorat  Bina  Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan.  (2010). Materi  Pelatihan  Manajemen Kefarmasian di Instansi farmasi Kabupaten / Kota . Kementerian Kesehatan RI. Direktorat  Jenderal  Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan  Lingkungan.  (2014). Panduaan Pengelolaan logistik Program Pengendalian Tuberkulosis . Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. (2021). Laporan-Kinerja- Ditjen-P2P-Tahun-2020 . Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Dirjen Oblik dan Perbekkes. (2015). Rencana Aksi Kegiatan Dit. Bina Oblik Dan Perbekkes 2015-2019 . Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
Ihsan, S., Amir, S. A., & Sahid, M. (2014). Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 .

## Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program TB di Dinas Kesehatan
Indriawan, I., Wahyudi, W. T., & Rahayuningsih, A. (2014). Analisis Pengelolaan Obat Di Puskesmas Gaya Baru V Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah .
Kaunang, T. D., Wullur, A. C., & Citraningtyas, G. (2015). Evaluasi Penyimpanan dan Distribusi Obat Anti  Tuberkulosis  Di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Utara. Pharmacon , 4 (3),  Article  3. https://doi.org/10.35799/pha.4.2015.8857 Kementerian  Kesehatan.  (2017). Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Logistik  Tuberkulosis .  Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis . Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 . Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia. Lubis, D. M. (2015). Evaluasi Pengelolaan Obat antiTuberkulosis di Dinas Kesehatan Kota Surakarta . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Pudjaningsih, D. (1996). Pengembangan Indikator Efisiensi Pengelolaan Obat di Farmasi RS . Quick,  J.  D.,  Ranking,  &  Laing.  (2012). Managing  Acces  to  Medicines  and  Healt  Technologies . Management Sciencesfor Health, USA. Rahayu, S. T. (2017). Evaluasi Perencanaan Dan Ketersediaan Obat Di Instalasi Farmasi Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015 . Universitas Gadjah Mada. Rumbay, I. N., Kandou, G. D., & Soleman, T. (2015). Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara . 5 (2).
Satibi, Dwi Prasetyo, S., Rokhman, M. R., & aditama, H. (2021). Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Triana,  M.,  Suryawati,  C.,  &  Sriyatmi,  A.  (2014). Evaluasi  Perencanaan  Obat  Pelayanan  Kesehatan Dasar (PKD) di Gudang Farmasi Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah . 02 , 44 – 51. WHO. (2021). Global Tuberculosis Report WHO TB 2021 . World Health Organization.