Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM HUBUNGAN KEKERABATAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)
Debby Mutiara Silalahi 1 , Egi Benaronta Purba 2 , Rizki 3 1,2,3 Universitas Prima Indonesia debbymtr01@gmail.com, purbaegi66@gmail.com, rizkimkn15@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  understand  the  position  of  an  unwritten  agreement  in  civil  law  and  to understand the legal consequences of default in an unwritten agreement. This research uses normative juridical legal  research  and  sourced  from  primary  and  secondary  legal  materials.  The  data  technique  used  in  this research  is  library  research  and  access  internet  sites.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  (1) How the position of the unwritten agreement in civil law? (2) How to regulate default in civil law? (3) How do judge’s consideration in decision number: 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg?. The result of this decision is that the judge decided to partially grant the plaintiff’s petitum, determine that the defendants have broken promises, demanded that the defendants pay the debt to the plaintiff, to pay court fees, and others. Based on the  Judges’s decision, we can conclude that in making agreements we must fulfill all agreed achievements, so as not to harm others.
Keywords: Default; Unwritten Agreement; Debts
 Alamat korespondensi: Universitas Prima Indonesia E-mail: debbymtr01@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Manusia  perlu  melakukan  suatu  interaksi  dengan  orang  lain  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  atau  disebut  makhluk  sosial.  Hubungan  dengan  orang  lain  yang  dimaksud  ialah  seperti melakukan  sebuah  perjanjian.  Tidak  akan  disebut  dengan  perjanjian  jika  hanya  dilakukan  oleh  satu orang,  karena  perjanjian  itu  ialah  suatu  hal  yang  disepakati  bersama  antara  dua  pihak  atau  lebih. Dalam    membuat  perjanjian,  pihak-pihak  yang  ingin  berjanji  harus  memenuhi  syarat  sahnya  suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Suatu  persetujuan  ialah  keadaan  dimana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap pihak lain, tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1313.
Menurut  Subekti,  “perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 1
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  perjanjian  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  terjadi  di  kalangan masyarakat  bahkan  dalam  hubungan  kekerabatan.  Perjanjian  dalam  hubungan  kekerabatan  sudah menjadi  sebuah  kebiasaan  karena  kerabat  kita  tersebut  ialah  orang  yang  paling  dekat  dengan  kita. Perjanjian  yang  sering  terjadi  di  dalam  hubungan  kekerabatan  ialah  perjanjian  tidak  tertulis.  Yang dimaksud  dengan  perjanjian  tidak  tertulis  ialah  perjanjian  lisan  yang  cukup  kesepakatan  para  pihak yang tidak ditulis di media apapun.
Umumnya  suatu  perjanjian  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  perjanjian  tersebut  dilandasi dengan itikad baik dan sesama pihak  yang terikat perjanjian  melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang  sudah  menjadi  kesepakatan  di  awal  perjanjian.  Namun,  akan  disebut  wanprestasi  apabila  satu pihak yang sepakat tidak menyanggupi prestasinya.
Perjanjian  tidak  tertulis  sering  terjadi  dalam  hubungan  kekerabatan  biasanya  terjadi  karena adanya  rasa  percaya  yang  lebih  kepada  pihak  lain.  Seperti  pada  kasus  di  Kota  Malang,  perjanjian utang piutang dalam suatu hubungan kekerabatan yaitu pasangan suami istri yang mempunyai usaha pabrik karet dan pabrik saos tomat “Sumber Rasa” meminjam uang dari besannya sendiri sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
Pasangan suami istri (Para Tergugat) tersebut kesulitan dalam mencari tambahan modal dari orang lain, hingga pada akhirnya meminjam uang dari besannya (Penggugat). Dengan  pertimbangan bahwa  antara  Tergugat  dan  Penggugat  dalam  ikatan  hubungan  kekeluargaan  (besan),  karena  anak Penggugat  dan  anak  Tergugat  terikat  dalam  suatu  ikatan  perkawinan.  Beralaskan  latar  belakang diatas,  peneliti  menemukan  beberapa  permasalahan,  yaitu  bagaimana  kedudukan  perjanjian  tidak dicatatkan  dalam  hukum  perdata,  akibat  hukum  wanprestasi  dalam  perjanjian  tidak  dicatatkan  dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.

## METODE PENELITIAN
Metode  yuridis  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan penelitian  ini.  Dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  yang  meliputi  asas-asas  hukum,  kaedah  hukum, putusan  pengadilan,  norma  hukum,  serta  buku-buku  hukum.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  ialah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang  bersumber  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  1945  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Dan bahan  hukum  sekunder  yang  mengandung  arti  sebagai  bahan  untuk  mendukung  data  primer  yang sifatnya  tidak  mengikat  namun  bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  data  bisa  dari  buku-buku, jurnal  nasional  maupun  internasional,  maupun  artikel.  Menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  pemelitian  pustaka  ( library  research )  dan  mengakses  situs  internet  ( website ).  Agar  mampu melakukan  penelitian  dengan  baik,  maka  analisis  data  penting  digunakan  guna  mencari  tahu  makna yang terkandung dan mengetahui tujuan dari data yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Perjanjian Tidak Dicatatkan dalam Hukum Perdata
Suatu perjanjian dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Perjanjian lisan atau perjanjian tidak dicatatkan  ini  seringkali  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sehingga  hal  ini  sering  tidak  disadari padahal kesepakatan atau perjanjian telah terjadi.
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Internasa, Jakarta, 1979, hal. 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  tidak  menuturkan  dengan  rinci  bentuk- bentuk  dari  perjanjian.  Dua  pihak  yang  telah  sepakat  memiliki  kebebasan  dalam  membuat  suatu perjanjian,  baik  itu  dalam  perjanjian  yang  dicatatkan  maupun  yang  tidak  dicatatkan.  Fungsi  dari perjanjian sangatlah penting untuk menjamin bahwa semua prestasi para pihak dapat terpenuhi.
Inti dari pasal 1313 KUH Perdata dapat dijelaskan dengan sederhana bahwa pengertian dari perjanjian ialah ketika dua pihak saling mengikatkan diri dalam melakukan suatu perbuatan.
Kata  sepakat  dalam  salah  satu  unsur  Pasal  1320  KUH  Perdata  ialah  syarat  penting  dalam membuat  suatu  perjanjian.  Sehingga  perjanjian  tidak  dicatatkan  akan  dikatakan  perjanjian  yang  sah apabila sudah memenuhi unsur sepakat dalam pasal tersebut.
Kesepakatan  atau  persetujuan  kehendak  dari  kedua  pihak  harus  dinyatakan  dengan  tegas, tidak  sembunyi-sembunyi.  Kesepakatan  atau  persetujuan  juga  harus  dengan  bebas  dari  tekanan  atau tidak terpaksa.
Pembuktian  perjanjian  tidak  dicatatkan  tidak  menggunakan  alat  bukti  tulisan  karena perjanjian  yang  dibuat  dalam  bentuk  tidak  dicatatkan  atau  lisan,  alat  bukti  berupa  kesaksian  dapat digunakan  apabila  ada  saksi  pada  saat  para  pihak  membuat  perjanjian  tersebut,  alat  bukti  berupa pengakuan  yaitu  seseorang  atau  lebih  dapat  memilih  untuk  mengakui  kesalahan,  alat  bukti  berupa sumpah  yaitu  seseorang  bersumpah untuk  mengakui bahwa  yang  dikatakan  maupun  yang  dilakukan benar-benar  adanya  dengan  membawa  nama  Tuhan.  Dalam  menyelesaikan  sengketa  di  pengadilan paling tidak si pihak yang merasa dirugikan mempunyai dua alat bukti untuk membuktikan bahwa si tergugat benar-benar melakukan kesalahan.
Cara  menyelesaikan  sengketa  secara  lisan  tanpa  adanya  alat  bukti  yang  kuat  yaitu  melalui perundingan,  Perunding  adalah  tindakan  atau  proses  menawar  lewat  perkataan  untuk  memperoleh tujuan  atau  kesepakatan  yang  sama  dan  bisa  diterima. 2 Supaya  mendapat  kesepakatan  maka  para pihak dapat melakukan langkah berikut:
1. Para pihak menguasai dan memikirkan kembali maksud dan tujuan awal ketika menyepakati perjanjian tersebut.
2. Para  pihak  berunding  dan  membuat  perjanjian  yang  baru  dimana  kedua  pihak  sudah bersepakat.
3. Jika kedua pihak sepakat membuat perjanjian yang baru, maka perjanjian yang baru itu harus dibuat dengan tertulis dan melibatkan pihak ketiga.
4. Para  pihak  melaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian  yang  tertulis  dengan  mendasari  adanya itikad baik

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Tidak Dicatatkan
Pada dasarnya membuat suatu perjanjian tidak terikat dalam bentuk tertentu, karena tidak ada diatur dengan sistematis bentuk-bentuk dari perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian setiap pihak memiliki kebebasan terhadap perjanjian yang akan dibuat, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dalam pelaksanaannya, perjanjian tidak dicatatkan akan tetap sah selama telah menyanggupi persyaratan  sahnya  perjanjian  yang  tercantum  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1320.  Sehingga  perjanjian tidak  dicatatkan  memiliki  kekuatan  hukum  dalam  mengikat  para  pihak  yang  membuat  perjanjian. Apabila terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian  tidak  dicatatkan,  perjanjian  yang  dibuat  dengan  dicatat itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan ingkar janji.
Akibat  dari  wanprestasi  berupa  pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  dapat  menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai hak untuk menerima prestasi dari perjanjian tersebut.
Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:
1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban  resiko  beralih  untuk  kerugian  debitur,  jika  halangan  itu  timbul  setelah  debitur wanprestasi,  kecuali  bila  ada  kesenjangan  atau  kesalahan  besar  dari  pihak  kreditur.  Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika  perikatan  lahir  dari  perjanjian  timbal  balik,  kreditur  dapat  membebaskan  diri  dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. 3
2 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 124
3 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 99
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Akibat  hukum  bagi  pihak  yang  tidak  memenuhi  segala  kewajiban  dalam  perjanjian  ialah sebagai berikut:
1. Pihak yang terbukti tidak memenuhi prestasi harus membayar biaya ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan.
Ganti  kerugian  disini  meliputi  biaya  yang  telah  dikeluarkan  ( cost ),  kerugian  yang  dialami, serta bunga.
2. Adanya pemecahan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi. Pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  harus  menerima  jika  perjanjian  dibatalkan  dan diputuskan  kontraknya.  Misalnya,  bentuk  perjanjiannya  ialah  untuk  menyerahkan  sesuatu barang, akan tetapi karena telah terjadi wanprestasi maka perjanjian itu akan dianggap tidak berlaku lagi atau batal dengan sendirinya.
3. Pihak yang tidak memenuhi prestasinya harus menerima adanya peralihan risiko. Peralihan risiko ini ada sejak terjadinya wanprestasi atau ingkar janji.
4. Pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  harus  membayar  biaya  perkara  jika  diperkarakan  di pengadilan.

## 3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.
Kasus  posisi  dalam  putusan  ini  berawal  dari  Sri  Redjeki  sebagai  Penggugat,  mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Malang terhadap para Tergugat yaitu, Eka Praga Winata dan Susiana Indrawati. Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai usaha pabrik karet dan pabrik saos tomat “Sumber Rasa” yang sedang membutuhkan dana guna menambah modal. Penggugat dan Para Tergugat memiliki ikatan hubungan kekeluargaan (besan), karena anak dari Penggugat dan anak Para Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan.
Para Tergugat kesulitan mencari tambahan modal kepada orang lain, sehingga Para Tergugat akhirnya  meminjam  uang  kepada  Penggugat,  dan  pihak  Penggugat  meminjamkan  uang  sebagai tambahan  modal  usaha,  dengan  pertimbangan,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Para  Tergugat  dalam ikatan  hubungan  keluarga  (besan),  Para  Tergugat  tidak  ada  dibebani  jaminan  yang  terlalu  berat semisal  jaminan  sertifikat  rumah,  serta  Para  Tergugat  mengetahui  bahwa  Penggugat  baru  saja menerima uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan miliknya.
Pertimbangan  hakim  merupakan  aspek  penting  dalam  mewujudkan  suatu  nilai  dari  putusan hakim. Pada umumnya putusan hakim harus mengandung keadilan dan suatu kepastian hukum.
Putusan  Nomor  35/Pdt.G/2016/PN.Mlg.  ini  adalah  suatu  putusan  yang  permohonannya sebagian  diterima  sebagian  lagi  ditolak,  dikarenakan  kedua  pihak  tidak  memiliki  bukti-bukti  untuk membuktikan semua gugatannya. Sesuai dengan putusan tersebut, berikut adalah pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat:
Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang memperlihatkan adanya pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.673.500.000,- di transferkan oleh anak Penggugat yang bernama Ervina Sri Rejeki kepada  rekening  Tergugat  II  pada  Bank  BCA  yang  bernomor  :  0110239912  atas  nama  Susiana Indrawati,  tertanggal  28  Februari  2014,  yang  telah  dipotong  dengan  bunga  sebesar  Rp  26.500.000,- dan  juga  adanya  pembayaran  bunga  pinjaman  utang  kepada  Penggugat  setiap  bulan  rentang  waktu bulan  Maret  2014  sampai  dengan  Januari  2015  dengan  menggunakan  Bilyet  Giro  (BG)  Bank  BCA atas nama Eka Praga Winata, sebesar Rp 25.500.000,- membuktian dengan jelas bahwa hubungan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan Aquo.
Fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperkuat oleh bukti P-2 s/d P-14 yang dihubungkan bukti P-15, P-17, P-18 dan P-19, dan dihubungkan juga dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh  Penggugat,  telah  terbukti  bahwa  terjadi  hubungan  hukum  antar  pihak  Penggugat  dengan  para Tergugat,  terkait  hutang  piutang,  dimana  Tergugat  I  telah  menerima  uang  pinjaman  dari  Penggugat sejumlah  Rp.  1.700.000.000,-  yang  dibayarkan  Rp.  1.673.500.000,-  di  transferkan  oleh  anak Penggugat  yang  bernama  Ervina  Sri  Rejeki  kepada  rekening  bank  BCA  pada  tanggal  28  Februari 2014, yang telah dipotong dengan bunga sebesar Rp. 26.500.000,-;
Dan Tergugat I telah membayar bunga pinjaman utang kepada Penggugat setiap bulan selama rentang waktu dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BCA atas nama Eka Praga Winata, masing-masing sebesar Rp. 25.500.000,- (bukti P-5 s/d P-14).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, berdasarkan asas pacta sund servanda, yang mengatakan  bahwa  ikatan  perjanjian  adalah  menjadi  undang-undang  bagi  kedua  pihak  yang melaksanakan perjanjian, maka dikarenakan pula bahwa Perjanjian lisan tersebut telah menyanggupi syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sesuai  Pasal  1320  BW,  Majelis  hakim  berpendapat  jelas  adanya hubungan  hukum  utang  piutang  berupa  adanya  pinjaman  dari  Penggugat  dan  pembayaran  bunga pinjaman hutang dari Tergugat I dan oleh karenanya perjanjian lisan hutang piutang tersebut adalah sah menurut hukum.
Majelis hakim menolak gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  dimiliki  para  Tergugat,  dikarenakan  Penggugat belum memenuhi persyaratan di dalam mengajukan permohonan Sita Jaminan, dan juga dikarenakan objek sita jaminan tersebut ternyata sudah dibebankan hak tanggungan (bukti T-5). Dasar hukum sita jaminan ( conservatoir beslag) tercantum dalam HIR pasal 227 ayat (1) jo RBG pasal 261 ayat (1). Terkait  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan  Para  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan wanprestasi  atau  ingkar  janji,  berdasarkan  pertimbangan  hukum  dan  pertimbangan  tentang pembuktian,  dan  kemudian  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  mengatakan  bahwa  sejak pembayaran  bunga  pinjaman  hutang  oleh  Tergugat  I pada bulan Januari  2015, kemudian  Tergugat  I tidak pernah membayar bunga utangnya lagi, dan sebagai jaminan atas dapat dikembalikannya uang dari  Penggugat  tersebut,  para  Tergugat  mengeluarkan  Bilyet  Giro  (BG)  Bank  BCA  KCP  Gatot Subroto  Malang,  yang  ternyata  Bilyet  Giro  (BG)  tersebut  tidak  dapat  dicairkan,  sehingga  perbuatan Tergugat I tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

## KESIMPULAN
Perjanjian tidak dicatatkan adalah perjanjian yang didasari oleh rasa percaya antar pihak yang sepakat  untuk  membuat  perjanjian.  Selama  perjanjian  itu  menyanggupi  syarat  sah  perjanjian  sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tidak dicatatkan merupakan perjanjian yang sah. Perjanjian jenis ini wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sepakat, karena jika salah satu pihak telah wanprestasi proses  pembuktiannya  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sangat  terbatas,  yaitu  dengan  keterangan saksi dan melalui perundingan.
Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati di awal ketika membuat perjanjian.  Dikatakan  wanprestasi  apabila  ada  pihak  yang  tidak  melaksanakan  prestasi  sama  sekali, ada  pihak  yang  melaksanakan  prestasi  tapi  mengalami  keterlambatan,  dan  apabila  ada  pihak  yang melaksanakan  prestasi  tetapi  tidak  sesuai  atau  keliru.  Akibat  hukum  untuk  pihak  yang  wanprestasi ialah  membayar  ganti-kerugian,  pembatalan  perjanjian  dengan  pembayaran  ganti  rugi,  peralihan resiko serta pembayaran biaya perkara jika diperkarakan dimuka hakim.
Dalam  menyelidiki  suatu  kasus  hakim  memerlukan  pembuktian,  yang  kemudian  hasil  dari pembuktian tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam putusan  hakim  nomor  35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.,  hakim mengabulkan  petitum  penggugat sebagian  dan menolak  gugatan  rekonvensi  seluruhnya,  dikarenakan  pihak  penggugat  dan  pihak  tergugat  tidak mempunyai bukti-bukti untuk membuktikan semua gugatannya.

## SARAN
Sebaiknya  kepada  masyarakat  yang  telah  sepakat  atau  terikat  dalam  sebuah  perjanjian, hendak  memenuhi  atau  menepati  perjanjian  yang  telah  dibuat  tersebut,  guna  menghindari  adanya ingkar janji atau wanprestasi.
Sebaiknya  dalam  melakukan  perjanjian,  terutama  perjanjian  utang  piutang  yang  berjumlah besar  agar  menggunakan  perjanjian  yang  dicatatkan  yang  dibuat  dihadapan  notaris.  Karena  untuk menyelesaikan  sengketa  pejanjian  yang  tidak  dicatatkan  ini  adalah  tidak  mudah.  Maka  dari  itu, apabila  ada  kesepakatan  hendaknya  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  menaati  dan  menjauhi segala itikad buruk guna menghindari adanya pihak yang dirugikan.
Berdasarkan  kasus  nomor:  35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.,  diharapkan  agar  masyarakat  yang  ingin membuat  perjanjian  tidak  hanya  bermodalkan  rasa  percaya  saja  baik  dalam  hubungan  kekerabatan sekalipun. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan dan memahami lagi isi dari perjanjian yang akan dilakukan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Endang Sutrisno, The Study of River Pollution Related to Domestic  Waste  in the Perspective of      Community      Legal      Culture, South      East      Asia      Journal      of  Contemporary Business, Economics and Law, Volume 12, Issue 4 (April) 2017, page 134.
Gunawan Widjaja. (2002). Alternatif Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Harsono,  Y.,  &  Fajarianto,  O.  (2020).  THE  INFLUENCE  OF  HUMAN  RESOURCES QUALITY  ON  IMPROVING  THE  PERFORMANCE  OF  SMALL  AND  MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS ,. 03(04), 415–425.
Harsono,  Y.-.  (2017).  THE  EFFECT  OF  COMPENSATION,  LEADERSHIP  STYLE  AND ORGANIZATIONAL CLIMATE ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES LP3I KARANG  TENGAH,  CILEDUG.  JENIUS  (Scientific  Journal  of  Human  Resource Management). https://doi.org/10.32493/jjsdm.v1i1.658
Rostini,  D.,  Wijanarko,  DS,  Fajarianto,  O.,  Ratnawati,  E.,  Siswoyo,  M.,  &  Harsono,  Y. (2019).  Innovation  education  character  based  on  management  learning  at  junior  high school. International Journal of Recent Technology and Engineering.
Subekti. (1991). Hukum Perjanjian. Jakarta: Internasa.
Yahya M. Harahap. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.