ISSN (P) 2088-3536 ISSN (E) 2528-3375
http://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif

## Studi Benchmarking Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Puskesmas Sukorejo dan Puskesmas Sananwetan
Sinta Nabilah Mulyawati* 1 , Thinni Nurul Rochmah 1
1 Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
Author's Email Correspondence (*): sinta.nabilah.mulyawati-2016@fkm.unair.ac.id (+6285646687744)

## ABSTRAK
Program Imunisasi Dasar Lengkap merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah  dengan  imunisasi  (PD3I).  Salah  satu  indikator  keberhasilan  dari  program  tersebut  adalah Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2016-2018, Puskesmas Sukorejo Kota Blitar mengalami penurunan  capaian  kelurahan  UCI  sebesar  28,56%. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi perbedaan faktor input dan faktor proses Program Imunisasi Dasar Lengkap antara Puskesmas Sukorejo dengan  Puskesmas  Sananwetan  guna  menyusun  upaya  peningkatan  cakupan  kelurahan  UCI  di  wilayah kerja  Puskesmas  Sukorejo. Penelitian  ini  termasuk  penelitian  observasional  deskriptif  dengan  metode benchmarking.  Data  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  Penanggung  jawab  Program Imunisasi Dasar Lengkap dari Puskesmas Sukorejo dan Puskesmas Sananwetan. Variabel yang menjadi bahan studi benchmarking antara lain faktor input meliputi petugas imunisasi; dana; sarana dan prasarana; dan  kebijakan  atau  SOP  serta faktor proses  yang  terdiri  dari  perencanaan; pelaksanaan  pelayanan;  serta pemantauan  dan  evaluasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa variabel  kebijakan  atau  SOP,  tahap perencanaan, serta tahap pemantauan dan evaluasi yang ada di Puskesmas Sananwetan memiliki kondisi dan  pelaksanaan  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  Puskesmas  Sukorejo. Masalah  yang  ditemukan antara  lain  tingginya surviving  infant,  masih  adanya  penolakan  imunisasi  dari  beberapa  orangtua  bayi, mobilitas  masyarakat  yang  tinggi,  serta  adanya  kawasan  elite  yang  sulit  dijangkau  oleh  petugas. Kesimpulan dari penelitian adalah perlunya Puskesmas Sukorejo untuk melakukan benchmark khususnya pada variabel kebijakan atau SOP, tahap perencanaan, serta tahap pemantauan dan evaluasi.
Kata Kunci : Benchmarking; Program Imunisasi Dasar Lengkap; UCI
Published by: Tadulako University

## Address:
Jl.Soekarno Hatta KM 9. Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Phone: +628114120202 Email: Preventif.fkmuntad@gmail.com Article history : Received : 12 03 2021
Received in revised form : 13 03 2021 Accepted : 03 12 2021 Available online : 31 12 2021
licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## ABSTRACT
The  Complete  Basic  Immunization  Program  is  an  effort  made  by  the  Ministry  of  Health  of  the Republic of Indonesia in the context of preventing and breaking the chain of disease transmission that can  be  prevented  by  immunization. One  indicator  of  the  success  of  the  program  is  Universal  Child Immunization (UCI). In 2016-2018, the Sukorejo Community Health Center in Blitar City experienced a 28.56% decrease in the achievements of the UCI Village. This study aims to identify differences in input  factors  and  process  factors of the  Basic  Immunization  Program  between the Sukorejo Community Health Center and the Sananwetan Community Health Center in order to develop efforts to increase the coverage of UCI villages in the Sukorejo Health Center work area. This research is a descriptive  observational  study  with  the  benchmarking  method.  The  data  were  obtained  through observation and interviews with the person in charge of the Complete Basic Immunization Program from the Sukorejo Community  Health  Center and the Sananwetan Community  Health  Center.  The variables  used  for  the  benchmarking  study  included  input  factors  including  immunization  officers; fund;  facilities  and  infrastructure;  and  policies  or  SOP as  well  as  process  factors  which  consist  of planning; service implementation; as well as monitoring and evaluation. The results showed that the policy  or  SOP  variable,  the  planning  stage variable,  and  the monitoring  and  evaluation  stage variable at  the  Sananwetan Community Health  Center  had  better  conditions  and  implementation compared  to  the  Sukorejo  Community  Health  Center.  The  problems  found  include  high  surviving infant, some  parents  who  refuse  their  children  for  getting  immunization, high  community  mobility, and the existence of an elite area that is difficult to reach by officers. The conclusion of the study is the need for Sukorejo Health Center to conduct benchmarks, especially on policy or SOP variable, the planning stage variable, as well as the monitoring and evaluation stage variable.

## Keywords : Benchmarking; Basic Immunization Program; UCI

## PENDAHULUAN
Imunisasi  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan  memutus  mata  rantai penularan  pada  Penyakit  yang  Dapat  Dicegah  Dengan  Imunisasi  (PD3I).  Imunisasi  juga menjadi salah satu investasi yang dinilai cost-effective di lingkup upaya preventif penularan penyakit  pada  seseorang  yang  diberikan  secara  rutin  kepada  masyarakat  sejak  bayi.(1) Menurut WHO sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat  dicegah  dengan  imunisasi. Pada  tahun  2015 diperkirakan  terdapat  19,4  juta  bayi  di seluruh  dunia  yang  tidak  mendapatkan  layanan  imunisasi  rutin  dan  sekitar  60%  anak-anak tersebut tinggal di 10 negara, termasuk Indonesia. (2)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya meningkatkan cakupan imunisasi melalui  konsep  Imunisasi  Rutin  Lengkap.  Imunisasi  Rutin  Lengkap  tersebut  terdiri  dari Imunisasi Dasar  dan  Lanjutan.  Imunisasi  Dasar  Lengkap  terdiri  atas  pemberian  vaksin Hepatitis  B  (HB-0)  satu  kali,  BCG  satu  kali,  DPT-HB-Hib  tiga  kali,  Polio  empat  kali,  dan
campak  1  kali.(3) Seorang  bayi  yang  telah  mendapatkan  semua  vaksin  tersebut  akan dinyatakan  telah  memenuhi  Imunisasi  Dasar  Lengkap  (IDL).  Semakin  banyak  bayi  yang berstatus IDL maka diharapkan akan membentuk kekebalan yang optimal pada bayi.
Ketidaklengkapan status imunisasi pada bayi dapat memicu risiko timbulnya berbagai penyakit. Menurut penelitian dari Wahyudi tahun 2017 bahwa balita yang tidak mendapatkan imunisasi  secara  lengkap  berisiko  terkena  pneumonia.(4) Penelitian  yang  dilakukan  oleh Pracoyo  juga  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  risiko  kasus  difteri  pada  anak-anak  di Indonesia adalah karena tidak diberi imunisasi secara lengkap saat bayi.(5)
Untuk  meningkatkan  cakupan  IDL  maka  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia mencantumkan indikator Program Imunisasi Dasar Lengkap di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut RPJMN Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019, salah satu indikator  yang berkaitan dengan Program Imunisasi Dasar Lengkap adalah persentase  kabupaten/kota  yang  mencapai  80% IDL pada  bayi.  Indikator  tersebut dioperasionalkan  di  tingkat  kabupaten/kota  dalam  bentuk  cakupan  desa/kelurahan  yang mencapai Universal Child Immunization (UCI).
Menurut hasil Laporan Analisis UCI Kumulatif Dinas  Kesehatan Kota  Blitar, Puskesmas Sukorejo merupakan salah satu Puskesmas yang memiliki cakupan kelurahan UCI yang  cukup  rendah  sementara  Puskesmas  Sananwetan  adalah  Puskesmas  yang  berhasil meraih cakupan kelurahan UCI yang tinggi secara konsisten.
Tabel 1
Data Cakupan Kelurahan UCI Puskesmas Kota Blitar Tahun 2016-2018 Puskesmas Capaian Kelurahan UCI (%) 2016 2017 2018 Puskesmas Sukorejo 85,71 71,43 57,14 Puskesmas Sananwetan 71,43 100 100
Sumber: Laporan Analisis UCI Kumulatif Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016-

## 2018,2019
Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase kelurahan UCI di Puskesmas Sukorejo belum pernah  mencapai  100%  selama  tahun  2016-2018, bahkan  mengalami  penurunan  setiap tahunnya.  Sebaliknya,  Puskesmas  Sananwetan  berhasil  meningkatkan  cakupan  kelurahan UCI  hingga  100%  pada  tahun  2017  dan  mampu  mempertahankan  pencapaian  tersebut  pada tahun berikutnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan studi benchmarking untuk mengidentifikasi perbedaan faktor input dan proses Program  Imunisasi  Dasar  Lengkap yang  ada  di  Puskesmas  Sukorejo  dan  Puskesmas Sananwetan. Benchmarking sendiri  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  organisasi untuk membandingkan tingkat kinerja mereka dengan organisasi lain dan mengadopsi hal-hal yang  diyakini  bisa  meningkatkan  kinerja.  Manfaat  dari benchmarking antara  lain menyediakan pendekatan sistematis untuk peningkatan kualitas, membawa fokus eksternal ke kegiatan internal, dan memperoleh perspektif baru untuk melakukan perbaikan.(6) Hasil dari studi benchmarking diharapkan  dapat  menjadi  bahan  untuk  menyusun  upaya  peningkatan cakupan kelurahan UCI di Puskesmas Sukorejo.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  observasional  deskriptif  dengan  metode benchmarking proses  yaitu  mengidentifikasi  proses  kinerja  yang  ada  di  organisasi  pelaku  lalu membandingkan  proses  tersebut  dengan  organisasi  yang  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik untuk  mengetahui  kekurangan  yang  dimiliki.  Puskesmas  Sukorejo  dipilih  sebagai  pelaku benchmarking karena mengalami penurunan cakupan kelurahan UCI pada tahun 2016-2018, sedangkan  Puskesmas  Sananwetan  dipilih  sebagai  Puskesmas  pembanding  karena  berhasil mencapai  cakupan  kelurahan  UCI  hingga  100%  pada  tahun  2017-2018. Selain  itu,  kedua Puskesmas  juga  merupakan  jenis  Puskesmas  kawasan  perkotaan  dan  memiliki  jumlah kelurahan wilayah kerja yang sama yaitu sebanyak tujuh kelurahan.
Teknik  pengambilan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  observasi  dan wawancara  dengan  penanggungjawab  Program  Imunisasi  Dasar  Lengkap  masing-masing Puskesmas.  Adapun  data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan analisis UCI Komulatif Puskesmas Kota Blitar tahun 2016-2018 dan SOP Program Imunisasi Dasar  Lengkap  yang  dimiliki  oleh  Puskesmas  Sukorejo  dan  Puskesmas  Sananwetan. Data primer  maupun  data  sekunder  yang  telah diperoleh  selanjutnya  akan  diolah  dan  dianalisis secara deskriptif. Baik hasil penelitian yang ada di Puskesmas Sukorejo maupun Puskesmas Sananwetan akan dibandingkan pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program yang sudah dijalankan oleh kedua pihak Puskesmas.

## HASIL

## Faktor Input Program Imunisasi Dasar Lengkap

## Petugas Imunisasi
Jumlah  keseluruhan  bidan  Puskesmas  yang  bertugas  dalam  Program  Imunisasi  Dasar Lengkap  di  Puskesmas  Sukorejo  adalah  9  orang,  sedangkan  jumlah  bidan  di  Puskesmas Sananwetan sebanyak 12 orang. Berdasarkan wawancara dengan Penanggungjawab Program Imunisasi  di  Puskesmas  Sukorejo,  petugas  imunisasi  di  Puskesmas  tersebut  terdiri  dari Penanggungjawab  Program  Imunisasi,  Pengelola  Logistik  Imunisasi,  dan  Pelaksana Imunisasi. Semua petugas tersebut adalah bidan. Sedangkan petugas imunisasi di Puskesmas Sananwetan terdiri dari Penganggungjawab Program Imunisasi yang juga merangkap sebagai Pengelola Logistik Imunisasi dan bidan-bidan lainnya sebagai Pelaksana Imunisasi. Masing- masing Puskesmas sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup dan dapat menjalankan Program Imunisasi Dasar Lengkap pada sasaran di wilayah setempat.

## Dana
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  pernyataan  narasumber  dari  kedua Puskesmas mengenai dana untuk Program  Imunisasi Dasar  Lengkap tidak terdapat kendala. Semua pembiayaan utuk program tersebut sudah dipenuhi oleh Pemerintah.

## Sarana dan Prasarana
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sarana  yang  dimiliki  oleh  Puskesmas  Sukorejo maupun Puskesmas Sananwetan sudah cukup lengkap. Sarana tersebut antara lain mulai dari bahan habis pakai hingga peralatan yang digunakan untuk menyimpan, menditsribusikan, dan memantau  suhu  vaksin.  Peralatan  tersebut  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  apabila  terdapat kerusakan  maka  petugas  akan  melapor  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Blitar.  Kedua  Puskesmas juga sudah dilengkapi ruangan khusus untuk menyimpan vaksin beserta logistik lainnya.

## Kebijakan atau SOP
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedua  Puskesmas  sudah  memiliki  SOP  untuk Program Imunisasi Dasar Lengkap. Puskesmas Sananwetan memiliki 13 dokumen SOP yang mencakup  pengambilan  vaksin  dan  pelarut,  penanganan  vaksin  saat  listrik  padam  maupun saat  keadaan  bencana,  penyimpanan  dan  pemeliharaan  logistik,  dan  lain-lain.  Puskesmas Sukorejo  memiliki  dokumen  SOP  yang  lebih  sedikit  yaitu  hanya  sebanyak  3  SOP  yang didokumentasikan  dalam  bentuk  cetak.  Saat  studi  dokumen  dilakukan,  banyak  SOP  yang tidak  lengkap karena file berisi  SOP  tersebut  hilang  dan  belum  sempat  didokumentasikan.
Dari  segi  kemudahan  dan  kejelasan,  masing-masing  SOP  di  kedua  Puskesmas  sudah
menggunakan  kalimat  yang  jelas  dan  rata-rata  dilengkapi  dengan  diagram  alir  untuk memudahkan pemahaman petugas.

## Faktor Proses Program Imunisasi Dasar di Tingkat Puskesmas

## Perbandingan Tahap Perencanaan
Perencanaan merupakan  bagian pertama dari serangkaian proses  yang  ada di Program Imunisasi  Dasar  Lengkap.  Proses  perencanaan  Program  Imunisasi  Dasar  Lengkap memiliki sejumlah  tahapan,  yaitu  penentuan  sasaran,  perencanaan  kebutuhan  vaksin,  perencanaan auto-disable  syringe (ADS),  dan  perencanaan safety  box.  Berdasarkan  hasil  wawancara, diketahui  bahwa  pada  tahap  penentuan  sasaran,  masing-masing  Puskesmas  menggunakan daftar  target  sasaran  yang  sudah  ditentukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Blitar.  Perhitungan target  sasaran  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Blitar  berdasarkan  perhitungan surviving  infant, namun  angka surviving  infant tersebut  selalu  lebih  tinggi  daripada  jumlah  bayi  lahir  hidup. Puskesmas  Sananwetan lalu menyesuaikan  dengan  jumlah  bayi  riil  yang  ada  di  kelurahan, sehingga  apabila  jumlah  bayi  riil  di  suatu  kelurahan  lebih  sedikit  daripada  target  sasaran, maka  Penanggungjawab  Program  Imunisasi  akan  mengambil  jatah  dari  kelurahan  lain  yang bayi lahirnya lebih banyak daripada target sasarannya. Dengan cara tersebut, setiap kelurahan memiliki kemungkinan untuk mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata.
Untuk  tahap  perencanaan  kebutuhan  vaksin,  Puskesmas  Sananwetan  menggunakan aplikasi  dari  provinsi  untuk  menentukan  jumlah  stok  vaksin  minimal  yang  harus  ada  di Puskesmas, sedangkan untuk pengambilan vaksin bulanan mengacu pada rata-rata pemakaian bulanan.  Tahap  perencanaan  ADS  baik  di  Puskesmas  Sukorejo  maupun Puskesmas Sananwetan sudah mengikuti jumlah vaksin dan indeks pemakaian vaksin, begitu pula pada tahap perencanaan safety box sudah berdasarkan jumlah ADS.

## Perbandingan Tahapan Pelaksanaan Pelayanan
Pelaksanaan  pelayanan  Program  Imunisasi  Dasar  Lengkap  berhubungan  dengan pemberian  imunisasi  dan  kerjasama  lintas  program  serta  lintas  sektor  yang  dilakukan  oleh Puskesmas  Sukorejo  dan  Puskesmas  Sananwetan.  Menurut  hasil  wawancara,  pemberian imunisasi yang dilakukan di kedua Puskesmas sudah memperhatikan beberapa faktor antara lain kualitas vaksin, pemakaian ADS, dosis, tempat pemberian imunisasi, interval pemberian, dan tindakan antiseptic
Kegiatan lintas sektor yang dilakukan oleh kedua Puskesmas antara lain adalah adanya mini lokakarya  yang  turut  mengundang kader  dan  perangkat  kelurahan  maupun  kecamatan
setempat serta pertemuan rutin kader Program Imunisasi Dasar Lengkap.

## Perbandingan Tahapan Pemantauan dan Evaluasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  menurut  wawancara,  kedua  Puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat (PWS) secara rutin dengan memanfaatkan laporan cakupan  imunisasi.  Puskesmas  Sukorejo  menggunakan  format Microsoft  excel yang  telah disediakan oleh Dinas  Kesehatan Kota  Blitar, namun Puskesmas Sananwetan menggunakan software internal  karena bisa  menampilkan  grafik  cakupan  dalam  satu  dokumen.  Upaya pemantauan  lainnya  yang  dilakukan  baik  oleh  Puskesmas  Sukorejo  maupun  Puskesmas Sananwetan adalah pencatatan, yang mencakup pelayanan imunisasi yang dilakukan, vaksin, dan  suhu  lemari  es.  Hasil  PWS maupun  pencatatan  akan  menjadi  bahan  laporan  yang disetorkan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar.
Kedua Puskesmas mendapat supervisi secara berkala rata-rata 2-3 kali dalam setahun. Setiap  bulannya,  terdapat  evaluasi  bersama  bidan  wilayah  di  Puskesmas  Sukorejo  apabila target sasaran tidak tercapai. Sementara Puskesmas Sananwetan mengadakan evaluasi kinerja setiap bulan dan jika terdapat kendala maka akan dicari solusi untuk mengatasi hal tersebut dan  dilakukan  uji  coba.  Apabila  solusi  yang  telah  dilaksanakan berhasil  mengatasi permasalahan  saat  evaluasi  berikutnya  dilakukan  maka  akan  dilanjutkan,  namun  jika  tidak maka pihak Puskesmas Sananwetan akan mencari alternatif solusi lainnya.

## PEMBAHASAN

## Faktor Input Program Imunisasi Dasar Lengkap

## Petugas Imunisasi
Pelaksanaan  program  imunisasi  tidak  lepas  dari  keterlibatan  petugas  kesehatan. Puskesmas  Sananwetan  melibatkan  petugas  lebih  banyak  dengan  jumlah  12  orang  bidan dikarenakan jumlah sasaran di Puskesmas tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah sasaran di  Puskesmas  Sukorejo.  Jumlah  bidan  tersebut  sudah  mencakup  jumlah  bidan  yang  ada  di Pustu.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  jumlah  petugas  baik  di  Puskesmas  Sukorejo maupun  Puskesmas  Sananwetan  sudah  memenuhi  kriteria  standar  jumlah  bidan  yang  telah ditetapkan di dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat untuk  jumlah  bidan  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh  Puskesmas  kawasan  perkotaan  yaitu sebanyak empat bidan dan belum termasuk yang ada di Pustu.(7)

## Dana
Dana  adalah  besaran  uang  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pelaksanaan  program agar  tujuan  tercapai.  Pendanaan  berperan  penting  dalam  menunjang  kelangsungan  dan kelancaran dalam implementasi suatu program.(1,8) Tidak terdapat permasalahan bagi kedua Puskesmas  mengenai  pembiayaan  dalam  pelaksanaan  program  imunisasi.  Hal  tersebut dikarenakan penyelenggaraan pelayanan imunisasi di seluruh Puskesmas sudah didanai oleh Pemerintah.  Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  12  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.(3)

## Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang menunjang terselenggaranya program imunisasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kedua  Puskesmas  sudah  memiliki sarana cold  chain yang  lengkap  dan  memadai.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa kelengkapan  sarana  prasarana  di  kedua  Puskesmas  belum  tentu  memengaruhi  status kelengkapan imunisasi maupun tinggi atau rendahnya capaian kelurahan UCI.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aliansy  dan  Hafizurrachman bahwa  ketersediaan  sarana  prasarana  tidak  sepenuhnya  menjamin  tujuan  pelaksanaan program  imunisasi  berjalan  dengan  baik.(9) Kelengkapan  sarana  dan  prasarana  baru  akan berpengaruh  jika  menghambat  pelaksanaan  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  rendahnya  capaian kelurahan UCI di Puskesmas Sukorejo bukan disebabkan oleh keadaan sarana dan prasarana karena  kondisi  di  Puskesmas  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  Puskesmas  Sananwetan yang memiliki capaian kelurahan UCI yang tinggi.

## Kebijakan atau SOP
Standar  operasional  prosedur  (SOP)  adalah  dokumen  yang  memuat  pedoman  berisi berbagai  prosedur  dan  instruksi  untuk  menyelesaikan  rutin  dan  berulang  dalam  suatu organisasi serta untuk memastikan tindakan dan keputusan yang diambil oleh orang-orang di dalam organisasi dalam  menggunakan  fasilitas proses berjalan  efektif, konsisten, terstandar, dan  sistematis.(10,11) Prinsip  pelaksanaan  SOP  harus  konsisten,  disertai  dengan  komitmen penuh  dari  seluruh  jajaran  organisasi,  bersifat  mengikat,  dan  harus  terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan SOP juga harus terbuka terhadap perbaikan agar prosedur  yang diperoleh benar-benar efektif dan efisien.(12)
Pada  penelitian  ini,  Puskesmas  Sananwetan  memiliki  dokumen  SOP  yang  jauh  lebih lengkap  dan  terdokumentasi  dengan  baik  dibandingkan  dengan  Puskesmas  Sukorejo
meskipun  tidak  setiap  tahapan  proses  yang  ada  dalam  pelaksanaan  program  memiliki  SOP. Kelengkapan  SOP  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  setiap  tindakan  yang  dilakukan oleh petugas telah terstandar dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan dokumentasi SOP  yang  baik  memudahkan  petugas  untuk  mengakses  SOP  sewaktu-waktu.  Hal  ini sebagaimana  yang  terdapat  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khomariah et  al.  bahwa Puskesmas yang menyediakan SOP program imunisasi serta mendokumentasikannya dengan baik memiliki tingkat pemanfaatan SOP dan cakupan imunisasi dasar lengkap lebih tinggi.(1)

## Faktor Proses Program Imunisasi Dasar di Tingkat Puskesmas Tahap Perencanaan
Perencanaan merupakan kegiatan yang penting sehingga harus dilakukan secara benar. Ketidaktepatan dalam perencanaan dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program, tidak  tercapainya  target  kegiatan,  dan  dampak  negatif  lainnya.  Perencanaan  dalam  program imunisasi  khususnya  kebutuhan  vaksin,  jumlah  ADS,  dan safety  box harus  direncanakan secara bersamaan dalam jumlah yang berimbang (system bundling).(3)
Penentuan  sasaran  imunisasi  di  Kota  Blitar  sudah  ditentukan  jumlahnya  oleh  Dinkes Kota  Blitar  sehingga  Puskesmas  harus  menggunakan  daftar  jumlah  tersebut  untuk menentukan persentase kelengkapan imunisasi dasar. Permasalahan yang ada dalam tahap ini adalah angka surviving infant pada daftar target sasaran imunisasi yang diberikan oleh Dinkes lebih  tinggi  dibandingkan  jumlah  bayi  lahir  hidup.  Hal  itu  tidak  sesuai  dengan  rumus  yang ada dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang mana angka surviving infant harusnya lebih kecil daripada jumlah bayi lahir hidup.
Menghadapi situasi tersebut maka langkah yang dilakukan oleh Puskesmas Sananwetan sejauh  ini  adalah  menyesuaikan  sasaran  yang  diberikan  oleh  Dinkes  Kota  Blitar  dengan pendataan  yang dimiliki Puskesmas. Apabila terdapat kelurahan  yang memiliki jumlah bayi yang  lebih  banyak  daripada  data  proyeksi  maka  akan  dialihkan  ke  kelurahan  yang  jumlah bayinya  kurang  untuk  memenuhi  target  UCI.  Hal  tersebut  diperbolehkan  oleh  Dinkes  Kota Blitar  selama  tidak  mengubah  total  sasaran  per  kecamatan. Sementara  itu,  Puskesmas Sukorejo  belum  melakukan  penyesuaian  target  sasaran  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Puskesmas Sananwetan.
Penentuan sasaran imunisasi dirasa sulit karena jumlah sasaran sering tidak pasti. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viani, di mana ketidakpastian jumlah sasaran disebabkan karena jumlah bayi yang tidak sama antara daerah satu dengan yang lain, mobilitas  masyarakat  yang  tinggi,  dan  data  yang  bersifat  proyeksi.(13) Pada  beberapa kasus di wilayah kerja Puskesmas Kota Blitar, banyak bayi baru lahir  yang terdata di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar namun tidak menetap di wilayah Kota Blitar. Hal tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada angka proyeksi dan surviving infant.
Menurut  Permenkes  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Imunisasi, penentuan  jumlah  bayi  lahir  hidup  di  tingkat  desa/kelurahan  bisa  berdasarkan  pendataan sasaran  per  desa.  Sehingga  penyesuaian  yang  dilakukan  Puskesmas  Sananwetan  tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan tetapi tetapi tidak menyelesaikan permasalahan tingginya angka surviving infant.
Selain  proses  penentuan  sasaran,  perencanaan  logistik  di  kedua  Puskesmas  tidak  jauh berbeda.  Kedua  Puskesmas  menggunakan  aplikasi  perencanaan  dari  Dinas  Kesehatan Provinsi  Jawa  Timur  dan  sudah  berdasarkan  rumus.  Hanya  saja,  terkadang  angka  hasil perhitungan  dari  aplikasi  perencanaan  tersebut  terlalu  besar  sehingga  baik  Puskesmas Sukorejo  maupun Puskesmas  Sananwetan  memadukan  aplikasi  tersebut  dengan  rata-rata pemakaian  bulanan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  penumpukan  vaksin  di  lemari  es vaksin.

## Tahap Pelaksanaan Pelayanan
Pelaksanaan pelayanan berfokus pada pelayanan imunisasi dan kerja sama lintas sektor lintas  program.  Pelayanan  imunisasi  di  ketiga  Puskesmas  sudah  berjalan  dengan  baik  dan memperhatikan prosedur pemberian vaksin. Kerja sama lintas program di ketiga Puskesmas dilakukan melalui mini lokakarya yang diadakan setiap tiga bulan sekali.
Terdapat  beberapa  hambatan  yang  ditemui  petugas  terutama  berkaitan  persepsi  yang dimiliki  oleh  orangtua  bayi.  Beberapa  orangtua  khawatir  anaknya  akan  panas  setelah diimunisasi.  Sebagian  yang  lain  menolak  bayinya  diimunisasi  karena  alasan  kepercayaan agama.  Adanya  persepsi  yang  negatif  mengenai  imunisasi  dapat  memengaruhi  capaian imunisasi  di  Puskesmas  sebab  bayi-bayi  tersebut  harusnya  termasuk  dalam  sasaran  yang mendapatkan  imunisasi,  namun  karena  adanya  penolakan  akhirnya  sasaran  tidak  tercapai. Hasil  tersebut  selaras  dengan  penelitian  Dillyana  bahwa  orangtua  yang  memiliki  persepsi positif  akan  berdampak  pada  status  kelengkapan  imunisasi  dasar,  sebaliknya  orangtua  yang berpersepsi negatif maka berdampak pada ketidaklengkapan status imunisasi dasar.(14)
Upaya yang dapat dilakukan Puskesmas antara lain menjalin kerja sama dengan tokoh agama  di  lingkungan  sekitar  untuk  ikut  mensosialisasikan  kegiatan  imunisasi.  Hal  tersebut dikarenakan  tokoh  agama  dapat  menjadi  sumber  informasi  terpercaya  dan  menjadi panutan  dalam  menentang  atau  membenarkan  suatu  hal  yang  berkembang  di  masyarakat.
Koordinasi yang lebih baik dengan tokoh agama mengenai sosialisasi dan penyuluhan terkait imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan persepsi positif pada ibu bayi.(15,16)

## Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Kedua Puskesmas sudah melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) secara rutin, akan tetapi pencatatan yang dilakukan masih belum maksimal dan hasil pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan selain Puskesmas tidak dipantau kembali apakah sudah direkap kembali atau belum. Pelaporan  yang dilakukan tidak mencakup semua aspek  yang diharuskan dalam Permenkes sehingga evaluasi yang dilakukan berdasarkan data sekunder tidak bisa maksimal. Selain  itu,  terdapat  kawasan  elite  yang  sulit  dijangkau  oleh  petugas.  Warga  kawasan  elite tersebut  melakukan  imunisasi  di  luar  Puskesmas  bahkan  hingga  fasilitas  kesehatan  di  luar kota sehingga petugas kesulitan untuk memantau kelengkapan status imunisasi bayi yang ada di daerah tersebut. Apabila petugas melakukan kunjungan, pemilik rumah sering tidak ada di rumah dan hanya terdapat ART yang tidak dapat memberikan informasi terkait kelengkapan imunisasi sang bayi.
Kualitas  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  yang  belum  maksimal  dapat  memengaruhi pencapaian  UCI  kelurahan  dan  menyebabkan  kualitas  pelayanan  imunisasi  tidak  optimal. Mobilitas  masyarakat  yang  tinggi  tidak  jarang  menimbulkan  keterlambatan  hingga under reporting. Padahal  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sucsesa  dan  Hargono  (2018) menunjukkan  bahwa  sistem  pencatatan  mampu  menjadi  kekuatan  yang  dapat  digunakan umtuk meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi dasar lengkap.(17) Salah satu upaya yang dilakukan  oleh  Puskesmas  Sananwetan  dalam  menghadapi  kendala  tingginya  mobilitas warganya adalah dengan memiliki daftar kontak ibu bayi sehingga jika ternyata mereka sudah tidak  bertempat  tinggal  di  wilayah  kerja  Puskesmas  sedangkan  pencatatan  status  imunisasi hanya  kurang  1-2  jenis  imunisasi  maka  petugas  akan  menghubungi  ibu  bayi  tersebut  untuk memantau status imunisasi sehingga status IDL bisa didapat.
Peran  kader  Posyandu  dalam  tahapan  ini juga  tak  kalah penting  di  mana  terkadang terdapat  beberapa  bayi  yang  tercatatat  di  Puskesmas  namun  pada  jadwal  imunisasi  tidak datang.  Biasanya  kader  akan  membantu  petugas  untuk  mencari  rumah  dari  bayi  yang seharusnya diimunisasi tersebut. Apabila seorang bayi di suatu wilayah melakukan imunisasi di  luar  maka  kader  di  Posyandu  akan  melaporkan  status  imunisasi  bayi  tersebut  kepada petugas  Puskesmas  agar  pencatatan  dapat  dilengkapi.  Sebagaimana  penelitian  yang dilakukan  oleh Septianingtyas et  al.  bahwa  dukungan  kader  mendorong  ibu  bayi  untuk memenuhi  imunisasi  dasar  lengkap  anaknya.(18) Oleh  karena  itu,  kedua  Puskesmas
diharapkan  untuk  meningkatkan  peran  serta  kader  Posyandu  khususnya  bagi  Puskesmas Sukorejo.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pada  aspek  input,  Puskesmas Sananwetan  yang  memiliki  capaian  UCI  tinggi  mempunyai  SOP  yang  lebih  lengkap  dan terdokumentasi  dengan  baik  dibandingkan  dengan  Puskesmas  Sukorejo,  namun  sarana  dan prasarana di kedua Puskesmas sudah sama-sama lengkap dan memadai.  Tahap perencanaan khususnya  penentuan  sasaran  di  Puskesmas  Sananwetan  sudah  disesuaikan  sehingga  selisih jumlah  target  sasaran  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan  angka surviving  infant yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Blitar. Sistem  pelaksanaan  pelayanan  imunisasi  di kedua  Puskesmas  juga  hampir  sama. Tahap  pemantauan  dan  evaluasi  di  Puskesmas Sananwetan sedikit lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Sukorejo karena Puskesmas Sananwetan  memiliki  daftar  kontak  ibu  bayi  yang bisa dihubungi  sewaktu-waktu  untuk memantau status imunisasi bayi. Dengan demikian, hal-hal yang dapat dijadikan benchmark dari  Puskesmas  Sananwetan  antara  lain  adalah  SOP,  pelaksanaan  tahap  perencanaan,  serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Saran yang dapat diberikan pada Puskesmas Sukorejo adalah  dengan  mengadakan  pendampingan  dan  pengawasan  terhadap  penyusunan, pelaksanaan,  maupun  dokumentasi  SOP.  Selain  itu,  Puskesmas  Sukorejo  dapat  melengkapi database nomor telepon darii ibu hamil, ibu yang melahirkan, dan ibu bayi yang melakukan imunisasi  di  Puskesmas  sebagai  bahan  perencanaan  sasaran  dan  untuk  membantu  proses pemantauan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  imunisasi  ataupun  status  imunisasi bayi. Pihak Puskesmas Sukorejo juga diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan tokoh agama  serta  tokoh  masyarakat  untuk  mendorong  masyarakat  agar  bersedia  untuk memberi imunisasi secara lengkap pada anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Khomariah  IN, Suryoputro A, Arso SP. Analisis Pelaksanaan Program  Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Bayi Di Puskesmas Kota Semarang (Studi Kasus Pada Puskesmas Kedungmundu Dan Puskesmas  Candilama). Jurnal  Kesehatan  Masyarakat (Undip).  1 Oktober 2018;6(5):86 – 94.
2. Dumilah R. Pengaruh Pendidikan Ibu Terhadap Status Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 1- 2 Tahun. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. 2018;9(4):227 – 30.
3. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
4. Wahyudi  WT.  Hubungan  Kelengkapan  Imunisasi  Dengan  Kejadian  Pneumonia  Pada Balita Di Puskesmas Rawat Inap Gedung Air Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Jurnal Kesehatan Holistik (The Journal Of Holistic Healthcare). Januari 2017;11(1):53 – 9.
5. Pracoyo NE. Faktor Penyebab Terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri Pada Anak Di Indonesia. Jurnal Ekologi Kesehatan. 2020;19(3):184 – 95.
6. Kurniawan  A. Penerapan  Benchmarking Dalam Meningkatkan  Kinerja  Institut  Agama Islam Di Indonesia. MANAGERIA J Manaj Pend Islam. 16 Juni 2020;5(1):173 – 99.
7. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 43
Tahun 2019  Tentang Pusat  Kesehatan  Masyarakat [Internet]. Tersedia Pada: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/138635/Permenkes-No-43-Tahun-2019
8. Sistyanika  A, Taufiq  A, Abdulrahman  W.  Perbandingan  Keberhasilan  Implementasi Program  Desa  Dan  Kelurahan  Siaga  Aktif Desa  Nyalembeng  Dan  Desa  Gambuhan Kabupaten  Pemalang  Tahun 2015. Journal Of Politic And Government  Studies.  9 Juni 2017;6(03):41 – 50.
9. Aliansy  D, Hafizurrachman.  Pengaruh  Penatalaksanaan  Program  Imunisasi  Oleh  Bidan Desa,  Kepatuhan Standar  Operasional  Prosedur,  Dan  Ketersediaan  Sarana  Prasarana Terhadap  Efikasi  Imunisasi  Dasar  Di  Kabupaten  Cianjur  Tahun  2014. Jurnal  Bidan “ Midwife Journal .” 2016;2(1):1– 10.
10. Tambunan  RM. Pedoman  Penyusunan  Standard  Operating  Procedures (SOP). Jakarta: Maiestas Publishing; 2013.
11. Tanjung  A. Panduan  Praktis  Menyusun  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah. Yogyakarta: Total Media; 2012.
12. Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia. Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi Pemerintahan. 2012.
13. Viani KO. Pentingnya Perencanaan Dalam Program Imunisasi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. JAKI. 2 Januari 2018;5(2):105.
14. Dillyana  TA. Hubungan  Pengetahuan, Sikap  dan  Persepsi  Ibu  Dengan  Status  Imunisasi Dasar di Wonokusumo. JPK. 20 Agustus 2019;7(1):67.
15. Daman  N  jelita  A,  Hargono  A.  Pengaruh  Sikap  Dan  Persepsi  Ibu  Terhadap  Dukungan Tokoh  Agama  Serta  Dukungan  keluarga  Terhadap  Status  Kelengkapan  Imunisasi  dasar Bayi. JIKMH. 6 Desember 2018;6(2):265 – 76.
16. Swandari  NLPI,  Kardiwinata  MP. Penerimaan  Ibu – Ibu  Muslim  Terhadap  Imunisasi Measles  Rubella  Pada  Balita  di  Kampung  Jawa  Wanasari,  Kota  Denpasar.  ACH.  2 Desember 2019;6(2):72.
17. Sucsesa M, Hargono A. Quality and Accuracy of Recording in Necessary Immunization Report Through Data Quality Assessment in Blitar. JBE. 30 Agustus 2018;6(1):77 – 85.
18. Septianingtyas  WR,  Soesetijo  FXA,  Widi  E.  Y  R.  Pengaruh  Dukungan  Kader  dalam Imunisasi  Dasar  Lengkap  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Jelbuk  dan  Klatakan,  Kabupaten Jember. multijournal. 19 September 2018;1(1):21 – 4.