## KAJIAN PAJAK TERHADAP DUA BENTUK BADAN USAHA

## Anisyah

## Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

## ABSTRACT
This  research  intends  to  reveal  the  differences  between  two  different  kinds  of corporation  (PT  and  CV)  from  the  tax  imposition  aspects.  Those  are  the  Income  Tax, Land and Building, and Value added tax. The financial report data of the company used to support this research and it comes from one financial report data so that we can see a clear differences in the amount of financial report between PT and CV.
From this research, it can be concluded that there will be different imposition of taxation  if  the  type  of  the  corporation  is  different  too.  The  difference  is  only  at  the moment  when  the  company  expending  money  to  the  owner,  that  used  for  salary  or dividend.  Although  the  taxation  differences  only  come  from  the  income  tax,  but  those differences  can  be  used  as  consideration  when  we  want  to  determine  the  type  of  the corporation.
Key words : the differences between PT and CV from taxation aspects

## I. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  semakin  banyak badan  usaha  yang  berdiri,  baik  yang bergerak  di  bidang  industri,  bidang perdagangan,  maupun  di  bidang  jasa. Badan  usaha  bertujuan  mencari  laba yang sebesarnya-besarnya tetapi kendala  yang  terjadi  adalah  semakin besar  penghasilan  yang  diterima,  maka semakin  besar  pula  pajak  yang  harus dibayarkan  kepada  negara.  Banyak badan usaha yang mengalami kegagalan dalam  mempertahankan  kelangsungan hidup  usahanya,  sehingga  diperlukan banyak pertimbangan di dalam mendirikan  suatu  bentuk  badan  usaha. Oleh  karena,  itu  perlu  dilakukan penelitian  mengenai  perbedaan  badan usaha.
Badan  usaha  yang  akan  menjadi objek penelitian adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan
Komanditer  (CV).  Bentuk  Perseroan Terbatas  merupakan  bentuk  yang  lazim dan  banyak  dipakai  dalam  dunia  usaha di  Indonesia  karena  PT  merupakan asosiasi  modal  dan  badan  hukum
mandiri.  Pengertian  tentang  Perseroan Terbatas  diatur  dalam  UU  RI  No. 01/1995,  sedangkan  pengertian  tentang Perseroan  Komanditer  diatur  dalam KUHD pasal 19.
Pengertian Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Tahun Pajak Beberapa pendapat tentang pengertian  pajak,  diantaranya  adalah Soemitro  (1999:23)  menyatakan  bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontribusi  yang  diberikan  oleh  wajib pajak  untuk  pembangunan  melalui pemerintah. Handoko (1998:42) menyatakan  bahwa  pajak  merupakan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh wajib pajak berkaitan dengan pemanfaatan  berbagai  fasilitas  dalam teritorial suatu negara oleh wajib pajak. Wijaya  (1999:12)  menyatakan  bahwa pajak  merupakan  suatu  pungutan  yang bersipat  wajib  yang  dikenakan  oleh negara  kepada  warga  negara  atas penghasilan  dan  atau  harta  benda  dan atau  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh warga  negara  dalam  batas-batas  yang ditetapkan  menurut  peraturan  yang berlaku. Berbagai pendapat yang
dikemukakan oleh masing-masing sumber,  dapat  dikatakan  bahwa  pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang sipatnya  wajib  yang  dikenakan  oleh negara  kepada  warga  negara  atas  harta benda  dan  atau  penghasilan  yang dimiliki  selama  dalam  batas-batas  yang telah  ditentukan  oleh  peraturan  yang berlaku.
Berdasarkan UU RI No 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  pasal  1  ayat  1  menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau  badan  yang  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.  Ayat  2  menjelaskan  tentang Badan  adalah  sekumpulan  orang,  dan atau  modal  yang  merupakan  kesatuan baik  yang  melakukan  usaha  maupun yang  tidak  melakukan  usaha  yang meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan komanditer,  perseroan  lainnya.  Badan usaha  milik  negara  atau  daerah  dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, organisasi  massa,  organisasi  sosial politik,  atau  organisasi  yang  sejenis, lembaga,  bentuk  usaha  tetap,  dan bentuk badan lainnya. Ayat 3 menjelaskan  bahwa  pengusaha  adalah orang  pribadi  atau  badan  dalam  bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan  barang  tidak  berwujud dari  luar  Daerah  Pabean  melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar  Daerah  Pabean.  Sedangkan  dalam ayat 7 menjelaskan bahwa Tahun Pajak adalah  jangka  waktu  1  (satu)  tahun takwin,  kecuali  bila  wajib  pajak
menggunakan  tahun  buku  yang  tidak sama dengan tahun takwin.

## Klarifikasi Subjek Pajak Dalam Negeri
Mendasarkan pada pasal 2 ayat 3 UU RI No. 17/2000, subjek pajak dalam negeri  dapat  diklasifikasikan  menjadi beberapa  kelompok,  yaitu:  (1)  Orang pribadi  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia  atau  orang  pribadi  yang berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari dalam  jangka  waktu  12  bulan,  atau orang  pribadi  yang  dalam  suatu  tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal  di  Indonesia;  (2)  Badan  yang didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di Indonesia; dan (3)  Warisan  yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
a. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  subjek pajak  orang  pribadi  akan  beralih menjadi  wajib  pajak  orang  pribadi jika  penghasilan  dari  subjek  pajak tersebut melebih jumlah Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Adapun jumlah  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  (PTKP)  wajib  pajak  orang pribadi  diatur  pasal  7  UU  RI  No. 17/2000,  yaitu:  (1)  Sebesar  Rp.
2.880.000,-  untuk  diri  wajib  pajak; (2) Sebesar Rp. 1.440.000,- tambahan  untuk  wajib  pajak  yang kawin;  (3)  Sebesar  Rp.  1.440.000,- tambahan  untuk  setiap  anggota keluarga  sedarah  dan  keluarga semenda  dalam  garis  keturunan lurus  serta  anak  angkat  yang menjadi  tanggungan  sepenuhnya, paling  banyak  3  (tiga)  orang  untuk setiap  keluarga.  Sedang  tarif  yang dikenakan  atas  Penghasilan  Kena Pajak  (PKP)  wajib  pajak  orang pribadi  adalah  sebagaimana  diatur dalam pasal 17 UU RI No. 17/2000, yaitu
:
Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 25.000.000,- Di atas Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,- Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- Di atas Rp. 200.000.000,- 5% 10% 15%
25%
35%
Sumber : Pasal 17 ayat 1, UU RI No. 17 tahun 2000
b. Wajib  Pajak  Badan,  wajib  pajak badan sehubungan dengan penetapan  pajak  yang  terhutang adalah  sebagai  berikut:  (1)  Subjek pajak  badan,  UU  RI  No.  16/2000 pasal  1  ayat  2  menjelaskan  bahwa Badan  adalah  sekumpulan  orang, dan  atau  modal  yang  merupakan kesatuan  baik  yang  melakukan usaha maupun yang tidak melakukan  usaha  yang  meliputi  PT, CV,  perseroan lainnya,  BUMN  atau
BUMD  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi  yang  sejenis,  lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya. (2)
Biaya pengurang penghasilan,
Terdapat beberapa biaya yang menurut ketentuan akuntansi diperkenankan  untuk  dikurangkan dari  penghasilan,  namun  dari  sisi perpajakan tidak diperbolehkan.
Biaya-biaya  yang  diperbolehkan untuk  dikurangkan  dari  penghasilan sebagaimana  diatur  pasal  6  UU  RI No.  17/2000,  sebagai  berikut:  (a) Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara
penghasilan termasuk  biaya  pembelian  bahan, biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan atau  jasa  termasuk  upah,  gaji, honorarium,  bonus,  gratifikasi,  dan tunjangan  yang  diberikan  dalam bentuk  uang,  bunga,  sewa,  royalti, biaya  perjalanan,  biaya  pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya administrasi,  dan  pajak  kecuali Pajak  Penghasilan;  (b)  Penyusutan atas  pengeluaran  untuk  memperoleh harta  berwujud  dan  amortisasi  atas pengeluaran  untuk  memperoleh  hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa  manfaat  lebih  dari  1  (satu) tahun  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  11  dan  pasal  11A;  (c)  Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya  telah  disahkan  oleh Menteri  Keuangan;  (d)  Kerugian karena  penjualan  atau  pengalihan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan; (e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;  (f)  Biaya  penelitian  dan pengembangan  perusahaan  yang dilakukan  di  Indonesia;  (g)  Biaya bea  siswa,  magang  dan  pelatihan; dan  (h)  Piutang  yang  nyata-nyata tidak  dapat  ditagih,  dengan  syarat  : Telah  dibebankan  sebagai  biaya dalam  laporan  laba  rugi  komersil,
Telah diserahkan perkara
penagihannya  kepada  Pengadilan Negeri  atau  Badan  Urusan  Piutang dan  Lelang  Negara  (BUPLN)  atau adanya  perjanjian  tertulis  mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang  antara  kreditur  dan  debitur yang bersangkutan, Telah dipublikasikan  dalam  penerbitan umum  atau  khusus;  dan,  Wajib
pajak  harus  menyerahkan  daftar piutang  yang  tidak  dapat  ditagih kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak, yang  pelaksanaannya  diatur  lebih lanjut  dengan  Keputusan  Direktur Jenderal Pajak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 didapat  kerugian,  maka  kerugian tersebut dikompensasi dengan penghasilan  mulai  tahun  pajak berikutnya  berturut-turut  sampai dengan  5  (lima)  tahun.  Kepada orang  pribadi  sebagai  wajib  pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa  Penghasilan  Tidak  Kena Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  7;  (i)  Biaya-biaya  yang  tidak diperbolehkan  untuk  dikurangkali dari penghasilan; (j) Pembagian laba dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  seperti  dividen,  termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (k) Biaya yang dibebaskan  atau  dikeluarkan  untuk kepentingan pribadi pemegang saham,  sekutu  atau  anggota;  (l) Pembentukan atau, pemupukan dana,  cadangan  kecuali  cadangan piutang  tak  tertagih  untuk  usaha bank  dan  sewa  guna  usaha  dengan hak  opsi,  cadangan  untuk  usaha asuransi, dan cadangan biaya, reklamasi untuk usaha, pertambangan,  yang  ketentuan  dan syarat-syaratnya  ditetapkan  dengan Kepeutusan  Menteri  Keuangan;  (m) Premi  asuransi  kesehatan,  asuransi kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi dwiguna,  dan  asuransi  beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi,  kecuali  jika  dibayar  oleh pemberi  kerja  dan  premi  tersebut dihitung  sebagai  penghasilan  bagi wajib  pajak  yang  bersangkutan;  (n)
Penggantian atau imbalan
sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jasa  yang  diberikan  dalam  bentuk natura  dan  kenikmatan,  kecuali penyediaan  makanan  dan  minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian  atau  imbalan  dalam bentuk  natura  dan  kenikmatan  di daerah  tertentu  dan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (o) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atas kepada  pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  yang dilakukan; (p) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat  atas  penghasilan  yang  nyata- nyata  dibayarkan  oleh  wajib  pajak orang  pribadi  pemeluk  agama  islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama islam  kepada  badan  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  pemerintah;  (q)
Pajak Penghasilan; (r) Biaya yangdibebankan  atau  dikeluarkan untuk  kepentingan  pribadi  wajib pajak  atau  orang  yang  menjadi tanggungannya. (s) Gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan,  firma  atas  perseroan komanditer  yang  modalnya  tidak terbagi  atas  saham;  (t)  Sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda dan  kenaikan  serta  sanksi  pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan  di  bidang  perpajakan.
Pengeluarkan  untuk  mendapatkan,
menagih, dan
memelihara penghasilan  yang  mempunyai  masa manfaat  lebih  dari  1  (satu)  tahun tidak  dibolehkan  untuk  dibebankan
sekaligus,  melainkan  dibebankan melalui  penyusutan  atau  amortisasi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 11 atau pasal 11A.

## Tarif Pajak Wajib Pajak Badan
Tarif  pajak  yang  dikenakan untuk  wajib  pajak  badan  berbeda
dengan  tarif  pajak  yang  dikenakan untuk  wajib  pajak  orang  pribadi.
Adapun  tarif  yang  dikenakan  untuk wajib  pajak  badan  sebagaimana  diatur dalam pasal 17 UU No. 17/2000 sebagai berikut:
Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,- Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- Di atas Rp. 100.000.000,- 10% 15% 30%
Sumber : Pasal 17 ayat 1, UU RI No. 17/2000
Selengkapnya mengenai ketentuan  tarif  pajak  yang  dimaksud, dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  17 ayat  2  s.d.  ayat  7,  sebagaimana dideskripsikan  berikut  :  (1)  Dengan Peraturan  Pemerintah,  tarif  tertinggi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1 huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah  25%;  (2)  Besarnya  lapisan Penghasilan  Kena  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  1  dapat  diubah dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan; (3)  Untuk  keperluan  penerapan  tarif pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  1,  jumlah  Penghasilan  Kena  Pajak dibulatkan  ke  bawah  dalam  ribuan rupiah  penuh.  (4)  Besarnya  pajak  yang terutang  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  16  ayat  4 dihitung  sebanyak  jumlah  hari  dalam bagian  tahun  pajak  tersebut  dibagi  360 dikalikan  dengan  pajak  yang  terutang untuk  1  (satu)  tahun  pajak;  (5)  Untuk keperluan penghitungan pajaksebagimana dimaksud dalamayat 5 tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari; dan  (6)  Dengan  Peraturan  Pemerintah dapat  ditetapkan  tarif  pajak  tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam  pasal  4  ayat  2,  sepanjang  tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

## Perseroan Komanditer
Widjaya  (2000:51)  menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu perseroan  yang  dibentuk  antara  satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung
menanggung bertanggung  jawab  untuk  seluruhnya (tanggung  jawab  solider)  pada  satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas  uang  pada  pihak  yang  lain. Dasar  pikiran  pembentukan  perseroan ini adalah bahwa seorang atau lebih dari anggota-anggotanya tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka hanyalah sekedar menyediakan atau mempercayakan modal untuk digunakan di dalam menjalankan Perseroan  Komanditer  tersebut,  dan yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak
ketiga,  dan  tidak  semua  anggotanya yang bertindak keluar. Selanjutnya  Widjaya  (2000:52)
menyatakan  bahwa  pendirian  CV  tidak memerlukan
formalitas dalam
mendirikan  suatu  CV.  Pendirian  suatu CV  bisa  dilakukan  secara  tertulis  atau secara  lisan,  baik  dengan  akta  otentik ataupun di bawah tangan. Juga tidak ada suatu  keharusan  utnuk  melakukan pendaftaran  dan  pengumuman  dalam Berita  Negara  Republik  Indonesia. Dilihat  dari  status  hukumnya,  CV dianggap sebagai badan hukum
terpisah,  yang  boleh  mempunyai  aset sendiri,  terpisah  dari  aset  pribadi paramitra. Dirdjosisworo (1997:45),
apabila  modal  CV  besar,  maka  ada kemungkinan  dibagi  menjadi  saham. Kekhususan  dari  CV  yang  modalnya terbagi  atas  saham  ini  adalah  bahwa pada saat mendirikan perseroan, kedudukan  para  komanditer  pemegang saham  ditetapkan  dapat  dialihkan  dan dapat  diwariskan.  Dengan  demikian perusahaan ini dapat diibaratkan sebagai bentuk  peralihan  kearah  Perseroan Terbatas.  Saham-saham  tersebut  dapat dikeluarkan  saham  atas  nama  atau saham  atas  tunjuk.  Saham  atas  tunjuk adalah  saham  yang  segera  dapat dibayarkan  penuh  dan  dapat  diserahkan kepada orang lain dengan cara menjualnya. Oleh karena itu, kepemilikan  pemegang  saham  atas tunjuk  dapat  diganti,  sehingga  dengan demikian  telah  menyimpang  dari  apa yang berlaku bagi CV yang keanggotaannya
bersipat pribadi. Sedangkan  bagi  saham  atas  nama,
pemindahan  hak  atas  piutang  yang diberikan  kepada  debitur  tidak  boleh dengan  lisan  atau  dengan  penyerahan surat piutangnya saja, melainkan dilakukan  dengan  suatu  akta  otentik atau  di  bawah  tangan,  yang  dilakukan dengan  suatu  akta  tertulis  dengan perantaraan  pimpinan  CV.  Hak  piutang
dianggap  telah  berpindah  pada  waktu akta  itu  dibuat  dan  bukan  pada  waktu akta  itu  diberitahukan  kepada  debitur. Sebenarnya perseroan atas saham sudah tak  jauh  lagi  bedanya  dengan  sebuah perseroan terbatas.
Perseroan Terbatas (Naamioze Venootschap) Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan  yang  paling  banyak  dalam bisnis dewasa ini dan dimasa yang akan datang  adalah  perseroan  terbatas.  Hal ini mengingat badan usaha ini memiliki karakteristik  yang  paling  lengkap  dan memadai karena di Indonesia mengenai Perseroan  Terbatas  telah  diundangkan Undang-undang  Bani  hasil  pemerintah Republik  Indonesia  yaitu  UU  No. 01/1995,  yang  tidak  saja  dibuat  oleh pemerintah sebagai undang-undang nasional, tetapi juga telah menyesuaikan diri  dengan  keadaan  bisnis  dewasa  ini ( up  to  date ).  Berbagai  ketentuan  dalam perseroan  terbatas  telah  mewadahi kebutuhan-kebutuhan untuk bisnis dalam  skala  besar  dan  luas,  serat “dipagari” oleh
kaidah-kaidah pengawasan  dan  pertanggungjawaban yang  kokoh  yang  dibebankan  kepada para  pengelola  seperti  direksi  dan komisaris.  Kegiatan  PT  harus  sesuai dengan  maksud  dan  tujuannya  serta tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,  ketertiban  umum atau kesusilaan.

## Persamaan  dan  Perbedaan  Sisi  Pajak antara CV dan PT
Persamaan dan perbedaan antara badan  usaha  dengan  bentuk  Perseroan
Komanditer (CV) dan Perseroan
Terbatas  (PT)  ditinjau  dari  sisi  pajak sebagaimana  disajikan  tabel  berikut  :
Tabel 3.

## Persamaan dan perbedaan sisi pajak antara CV dan PT
No. Keterangan Bentuk badan usaha CV PT 1. Syarat wajib pajak, dilihat dari sisi PBB Semua CV wajib membayar PBB Semua PT wajib membayar PBB 2. Syarat wajib pajak, dilihat dari sisi PPN Semua CV wajib memungut PPN Semua PT wajib memungut PPN 3. Tarif pajak UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b 4. Pajak yang harus ditanggung oleh pemilik Pajak yang terhutang berdasarkan UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b Pajak yang terhutang berdasarkan UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b 5. PTKP Tidak ada Tidak ada 6. Subjek pajak Badan Badan 7. Dividen Tidak terkena pajak atas dividen, apabila bagian laba yang diterima oleh CV modalnya tidak terbagi atas saham-saham UU RI No. 17/ 2000 pasal 4 ayat 3 point i. Tidak terkena pajak atas dividen, jika penyertaan PT lebih dari 25% modal disetor dan memiliki usaha aktif lainnya UU RI No. 17/2000 pasal 4 ayat 3 point f. 8. Biaya gaji Biaya gaji pemilik CV yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh dibebankan dalam perhitungan WP badan UU RI No. 17/2000 pasal 9 ayat 1 point  j Biaya gaji pemilik perusahaan boleh dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan WP badan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi literatur  sehingga  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kuantitatif  yang berupa  angka  fiktif  yang  digunakan untuk  melakukan  analisa  pembahasan atas  perbedaan  perlakuan  pajak  yang dikenakan  pajak  perseroan  terbatas  dan perseroan  komanditer  yang  ada  di Indonesia. Sedangkan data kualitatifnya berupa dokumen, penjelasan, dan keterangan-keterangan  secara  tertulis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan perlakuan  pajak  yang  dikenakan  atas perseroan terbatas dan perseroan
komanditer. Sumber data yang digunakan  adalah  data  primer  yang berupa  isi  dan  penjelasan  isi  yang  telah tersusun dalam
undang-undang perpajakan Indonesia. Data sekundernya adalah  buku  perpajakan  Indonesia, pelaporan  pajak  penghasilan,  buku tentang  bentuk-bentuk  badan  usaha  di Indonesia, hukum perusahaan di Indonesia dimana penelusurannya dilakukan secara manual. Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  mencari  bahan-bahan penelitian  di  perpustakaan,  membaca buku atau literatur lain yang mendukung  penelitian,  melakukan  alih
catat  (menyalin),  mengumpulkan  data berupa  dokumen,  misalnya  laporan laba-rugi perusahaan,
wawancara
dikantor pelayanan pajak yang
diperkirakan  akan  didapat  informasi untuk  penelitian.  Teknik  analisa  data yang  digunakan  dalam  penelitian  studi literatur ini adalah analisis kualitatif dan analisis matematik.

## III. PEMBAHASAN
Perhitungan  Badan  Usaha  Berbentuk
PT
Perusahaan Q merupakan perusahaan  yang  bergerak  di  industri ban kendaraan bermotor yang mempunyai  data-data  sebagai  berikut  : Tabel 4 Laporan Laba-Rugi Komersial Q tahun XXXX No Uraian L/R Komersial (Rp) I Penjualan Bersih 216.950.000.000 ) II Harga Pokok Penjualan Persediaan awal 60.100.000.000 ) Pembelian 140.900.000.000 ) By Produksi Langsung 93.500.000.000 ) Persediaan akhir (91.550.000.000) Harga Pokok Penjualan (202.950.000.000) Laba Kotor 14.000.000.000 ) III Biaya-biaya: 1  By Gaji dan tunjangan karyawan 1.118.568.720 ) 2  By Administrasi dan alat-alat kantor 4.670.000.00 ) 3  By fiskal luar negeri 10.000.000 ) 4  By perjalanan dinas ke luar negeri 36.000.000 ) 5  By bunga bank 141.000.000 ) 6  By training karyawan 48.000.000 ) 7  By sewa gudang ke PT. Z 150.000.000 ) 8  By bensin mobil kantor 30.000.000 ) 9  By reparasi kendaraan perusahaan 25.000.000 ) 10  By air, telepon, dan listrik kantor 78.000.000 ) 11  By premi asuransi kebakaran pabrik 48.000.000 ) 12  By iklan dan promosi 120.000.000 ) 13  By jamu tamu 17.000.000 ) 14  By sumbangan HUT RI 10.500.000 ) 15  By penyusutan gedung pabrik 130.000.000 ) 16  By penyusutan gedung kantor 15.000.000 ) 17  By PBB, PKB kantor dan pabrik 16.000.000 ) 18  By iuran asosiasi 6.000.000 ) 19  By cadangan kerugian piutang 28.000.000 ) 20  By iuran keamanan 12.000.000 ) 21  By makan karyawan 15.000.000 ) 22  By pakaian kerja (satpam) 18.000.000 ) 23  By sponsor rally mobil 25.000.000 ) 24  By berobat karyawan 10.000.000 ) Jumlah biaya (6.777.068.720) Laba bersih usaha tahun XX 7.222.931.280 )
IV Pendapatan lain-lain: 1  Penghasilan sewa mesin PT. Y 23.500.000 ) 2  Keuntungan pengalihan tanah 6.000.000.000 ) 3  Pengh. sewa gedung dari PT. A 70.000.000 ) 4  Pendapatan bunga deposito Bank 28.000.000 ) 5  Pendapatan dividen dari PT. B 120.000.000 ) Total Pendapatan lain-lain 6.241.500.000 ) Laba bersih komersial 13.464.431.280 ) Data tambahan: Biaya gaji dan tunjangan karyawan termasuk biaya gaji pemilik perseroan sebesar Rp. 25.000.000,-;  Biaya training karyawan terdapat  biaya  ulang  tahun  perusahaan sebesar  Rp.  12.000.000,-;  Biaya  sewa gudang antara perusahaan Q dengan PT. Z  (pemilik)  gudang  terdapat  hubungan kepemilikan  wajar  sebesar  70%;  Biaya reparasi  kendaraan  perusahaan,  di dalamnya  terselip  biaya  perbaikan kendaraan pribadi direktur Rp. 3.000.000,-;  Biaya  air,  telepon  dan listrik, tetapi terdapat biaya pemasangan telpon untuk direktur keuangan
dibebankan  ke  perusahaan  sebesar  Rp.
3.000.000,-; Biaya jamuan tamu, dimana  bukti-bukti  yang  dapat  diterima secara  fiskal  sebesar  60%nya  saja; Sponsor  rally  mobil,  dianggap  sebagai sumbangan  dari  perusahaan;  Biaya berobat  pegawai  dilakukan  datang langsung  ke  rumah  sakit  dengan  cuma- cuma (kenikmatan); Pendapatan dividen dari  PT.  B  sebesar  Rp.  120.000.000,- atas  kepemilikan  20%  saham  beredar PT.  B;  Pembagian  dividen  kepada pemegang  saham  perorangan  sebesar Rp. 7.500.000,- dan kepada PT. C yang memiliki  10%  saham  perusahaan  Q, dividen  yang  diberikan  sebesar  Rp. 45.000.000,-; Metode penyusutan sudah sesuai dengan ketentuan fiskal; Pembukuannya secara akrual dan metode penilaian persediaannya memakai metode rata-rata.
Data  pajak  perusahaan  yang  telah dibayar, diantaranya: PPh pasal 22, nilai impor ditambah bea pabean sebesar Rp.
2.000.0000.000,-;  PPh  pasal  23,  atas penghasilan  sewa  mesin  dari  PT.  Y sebesar  Rp.  1.410.000,-;  PPh  pasal  23, atas  dividen  yang  diterima,  dikenakan pajak karena saham yang dimiliki hanya sebesar  20%  dari  jumlah  saham  yang beredar,  jadi  merupakan  objek  pajak sebesar Rp. 18.000.000,-; PPh pasal 24, nihil  karena  tidak  ada  penghasilan  di luar  negeri;  PPh  pengalihan  hak  atas tanah  yang  disetor  Rp.  300.000.000,-; dan  PPh  pasal  25  yang  telah  diangsur selama tahun XX sebesar Rp. 1.600.000.000,- STP PPh pasal 25 yang boleh dikreditkan hanya pokok pajaknya saja sebesar Rp. 3.200.000,- Berdasarkan  data-data  di  atas, maka diidentifikasi terlebih dahulu pos- pos  perkiraan  yang  boleh  dibiayakan dan  pos-pos  perkiraan  yang  tidak  boleh dibiayakan  (koreksi  fiskal)  di  Laporan Laba-Rugi  Perusahaan  Q  sebelum menghitung  pajak  terutangnya.  Berikut ini  adalah  analisa  jika  perusahaan  Q menjadi badan usaha PT. Q :
(1) Penjualan bersih perusahaan memakai  konsep accrual  basis ,
prinsip pengakuan penghasilan perusahaan  tersebut  telah  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  maka tidak ada koreksi fiskal.
(2) Harga  Pokok  Produksi  perusahaan penilaian  persediaan  menggunakan metode harga perolehan dan metode pencatatan persediaan menggunakan metode rata-rata. Prinsip dalam menentukan perpajakan maka tidak perlu dikoreksi fiskal.
(3) Biaya  gaji dan tunjangan karyawan merupakan biaya yang ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau  biaya  untuk  mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, walaupun terdapat  biaya  gaji  bagi  pemilik perusahaan, biaya gaji bagi pemilik perusahaan tetap sebagai pengurang yang  diperkenankan  mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  ada koreksi fiskal.
(4) Pos  perkiraan  biaya  administrasi dan  alat-alat  kantor  adalah  biaya yang ada hubungan langsung dengan  usaha  atau  biaya  untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan  bruto  sehingga  pos perkiraan  ini  tidak  perlu  ada koreksi fiskal.
(5) Pos  perkiraan  fiskal  luar  negari merupakan biaya di laporan keuangan  komersial,  tetapi  di laporan  keuangan  pajak  merupakan kredit  pajak  mengurangi  pajak terutang  setelah  dihitung  diakhir tahun dan bukan pengurang penghasilan  bruto,  maka  perlu dikoreksi  sebesar  Rp.  10.000.000,-.
Sehingga  fiskal  luar  negeri  dalam laporan  keuangan  fiskal  menjadi nihil.
(6) Pos  perkiraan  biaya  perjalanan dinas  keluar  negeri  adalah  biaya yang ada hubungan langsung dengan  usaha  atau  biaya  untuk mendapatkan, menagih, dan memilihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang
diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
(7) Pos  perkiraan  bunga  pinjaman  ke
Bank  adalah  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau  biaya  untuk  mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
(8) Pos perkiraan biaya training karyawan  adalah  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau  biaya  untuk  mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi penghasilan  bruto,  tetapi  di  dalam biaya training karyawan  terdapat biaya  ulang  tahun  perusahaan sebesar Rp. 12.000.000,- yang tidak ada  hubungan  langsung  dengan usaha  maka  pos  perkiraan  ini  perlu dikoreksi  sebesar  Rp.  12.000.000,- sehingga di laporan keuangan fiskal biaya training karyawan  besarnya menjadi Rp. 36.000.000,-.
(9) Pos  perkiraan  biaya  sewa  gudang ke  PT.  Z  adalah  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau  biaya  untuk  mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi
penghasilan  bruto,  tetapi  di  dalam nilai kontrak sewa gedung ke PT. Z ternyata nilai wajarnya hanya 70%, maka  pos  perkiraan  ini  perlu dikoreksi  sebesar  Rp.  45.000.000,- (30%  dari  nilai  kontrak)  sehingga di  laporan  keuangan  fiskal  biaya sewa  gudang  ke  PT.  Z  besarnya menjadi Rp. 105.000.000,-.
(10) Pos  perkiraan  biaya  pembelian bensin  mobil  kantor  adalah  biaya yang ada hubungan langsung dengan  usaha  atau  biaya  untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  ada koreksi fiskal. (11) Biaya reparasi kendaraan perusahaan  adalah  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau  biaya  untuk  mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi penghasilan  bruto,  tetapi  di  dalam biaya reparasi kendaraan perusahaan terselip biaya perbaikan kendaraan  pribadi  direktur  sebesar
Rp.  3.000.000,-  yang  tidak  ada hubungan  langsung  dengan  usaha, maka  pos  perkiraan  ini  perlu dikoreksi  sebesar  Rp.  3.000.000,- sehingga di laporan keuangan fiskal biaya reparasi kendaraan perusahaan  besarnya  menjadi  Rp. 22.000.000,-
(12) Biaya air, telepon, dan listrik kantor adalah  biaya  yang  ada  hubungan langsung  dengan  usaha  atau  biaya untuk  mendapatkan,  menagih  serta memelihara penghasilan
dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan  dalam  penghasilan bruto,  tetapi  di  dalam  biaya-biaya ini  terdapat  biaya  telepon  pribadi direktur  keuangan  sebesar  Rp. 3.000.000,- yang tidak ada hubungan  langsung  dengan  usaha, maka  pos  ini  perlu  dikoreksi sebesar  Rp.  3.000.000,-  sehingga dalam  laporan  keuangan  fiskal
biaya-biaya tersebut besarnya menjadi Rp. 75.000.000,. (13) Biaya  premi  asuransi  kebakaran pabrik  tidak  perlu  dikoreksi  lagi karena  merupakan  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  biaya untuk  mendapatkan,  menagih  serta memelihara penghasilan.
(14) Biaya  iklan  dan  promosi  adalah biaya  yang  ada  hubungan  langsung dengan  usaha  atau  biaya  untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
(15) Pos  perkiraan  biaya  jamu  tamu. Dalam  laporan  keuangan  komersial biaya  jamu  tamu  boleh  menjadi biaya. Dan dalam laporan keuangan fiskal  boleh  menjadi  biaya  dengan syarat  harus  ada  daftar  nominatif dengan  didukung  bukti-bukti  yang sah.  Pada  data  tambahan  wajib pajak,  biaya  jamuan  tamu,  bukti- bukti  yang  dapat  diterima  secara fiskal  sebesar  60%,  maka  perlu dikoreksi fiskal sebesar Rp.
6.800.000,-  sehingga  biaya  jamuan tamu  di  laporan  keuangan  fiskal menjadi Rp. 10.200.000,-.
(16) Biaya  sumbangan  HUT  RI.  Pada laporan  keuangan  fiskal  boleh menjadi  biaya,  tetapi  pada  laporan keuangan  fiskal  harus  dikoreksi sebesar  Rp.  10.500.000,-  sehingga biaya  sumbangan  HUT  RI  menjadi tidak ada.
(17) Pos  perkiraan  biaya  penyusutan gedung  pabrik  adalah  biaya  yang ada  hubungan  langsung  dengan usaha  atau  biaya  untuk  mendapat, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi
penghasilan bruto, maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  dikoreksi lagi.  Pada  data  tambahan,  biaya penyusutan  gedung  pabrik  telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. (18) Pos  perkiraan  biaya  penyusutan kantor  adalah  biaya  yang  ada hubungan  langsung  dengan  usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan  dan  menurut  ketentuan pajak  merupakan  pengurang  yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  dikoreksi lagi.  Pada  data  tambahan,  biaya penyusutan  kantor  telah  sesuai dengan ketentuan perpajakan. (19) Pos  perkiraan  pajak  bumi  dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  adalah biaya  yang  ada  hubungan  langsung dengan  usaha  atau  biaya  untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  dikoreksi lagi.
(20) Pos  perkiraan  biaya  iuran  asosiasi adalah  biaya  yang  ada  hubungan langsung  dengan  usaha  atau  biaya untuk  mendapat,  menagih  serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan  ini  tidak  perlu  dikoreksi lagi.
(21) Pos  perkiraan  biaya  pembentukan dana  cadangan  piutang  di  dalam laporan  keuangan  fiskal  boleh sebagai  biaya,  tetapi  pada  laporan keuangan  fiskal  bukan  pengurang
penghasilan  bruto,  maka  perlu dikoreksi  sebesar  Rp.  28.000.000,- kecuali untuk jenis usaha perbankan,  asuransi,  sewa  guna usaha, dan biaya reklamasi pertambangan  biaya  pembentukan dana cadangan boleh sebagai biaya. (22) Pos perkiraan biaya iuran keamanan  yang  diberikan  kepada orang  yang  berkuasa  di  daerah kawasan  pabrik  bukan  merupakan penghasilan  bagi  orang  tersebut sehingga  perlu  dilakukan  koreksi fiskal lagi sebesar Rp. 12.000.000,-
(23) Pos perkiraan biaya makan karyawan.  Pemberian  natura  yang menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
(24) Biaya  pakaian  kerja  satpam  boleh menjadi  biaya  di  laporan  keuangan komersial  dan  di  laporan  keuangan fiskal  pemberian  natura  pakaian kerja  satpam  boleh  menjadi  biaya karena pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan, keamanan dan  keselamatan  kerja  atau  yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja. (25) Biaya  sponsor rally merupakan sumbangan  dari  perusahaan,  maka perlu ada koreksi fiskal sebesar Rp.
25.000.000,-.
(26) Pos perkiraan biaya berobat karyawan  di  laporan  keuangan fiskal boleh menjadi biaya, tetapi di dalam  laporan  keuangan  fiskal harus dikoreksi sebesar Rp.
10.000.000,-  karena  biaya  berobat karyawan  merupakan  kenikmatan yaitu  biaya  berobat  karyawan dilakukan  dengan  datang  langsung ke  rumah  sakit  dengan  cuma-cuma (kenikmatan).
(27) Penghasilan  sewa  mesin  PT.  Y sebesar Rp. 23.500.000,- merupakan  pendapatan  lain-lain  di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi. (28) Keuntungan  pengalihan  atas  tanah merupakan  penghasilan  lain  di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
(29) Penghasilan  sewa  gudang  dari  PT.
A sebesar Rp. 70.000.000,- merupakan  pendapatan  lain-lain  di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
(30) Penghasilan  berupa  bunga  deposito adalah  penghasilan  yang  telah dikenakan  pajak  penghasilan  final,
sehingga  perlu  dilakukan  koreksi
dengan  mengeluarkan  penghasilan bunga deposito sebesar Rp. 28.000.000,-. (31) Penghasilan  berupa  dividen  yang diterima  oleh  perseroan  terbatas atas penyertaan modal paling rendah  25%  dari  total  modal beredar  badan  usaha  lainnya,  dan dividen yang dibagikan berasal dari laba ditahan, merupakan penghasilan yang dikecualikan dalam  menghitung  laba  usaha  kena pajak. Sedangkan perusahaan hanya memiliki 20% saham yang beredar, maka tidak perlu dikoreksi fiskal.
Setelah  setiap  pos  perkiraan  di dalam  laporan  keuangan  komersial diindentifikasi  dan  dianalisa,  maka laporan keuangan fiskalnya akan menjadi sebagai berikut : Tabel 5 Laporan Laba-Rugi Fiskal PT. Q tahun XX No Uraian L/R Fiskal (Rp) I Penjualan Bersih 216.950.000.000 ) II Harga Pokok Penjualan Persediaan awal 60.100.000.000 ) Pembelian 140.900.000.000 ) Biaya Produksi Langsung 93.500.000.000 ) Persediaan akhir (91.550.000.000) Harga Pokok Penjualan (202.950.000.000) Laba Kotor 14.000.000.000 ) III Biaya-biaya: 1  By Gaji dan tunjangan karyawan 1.118.568.720 ) 2  By Administrasi dan alat-alat kantor 4.670.000.00 ) 3  By perjalanan dinas ke luar negeri 36.000.000 ) 4  By bunga bank 141.000.000 ) 5  By training karyawan 36.000.000 ) 6  By sewa gudang ke PT. Z 105.000.000 ) 7  By bensin mobil kantor 30.000.000 ) 8  By reparasi kendaraan perusahaan 22.000.000 ) 9  By air, telepon, dan listrik kantor 75.000.000 ) 10  By premi asuransi kebakaran pabrik 48.000.000 ) 11  By iklan dan promosi 120.000.000 ) 12  By jamu tamu 10.200.000 ) 13  By penyusutan gedung pabrik 130.000.000 ) 14  By penyusutan gedung kantor 15.000.000 )
15  By PBB, PKB kantor dan pabrik 16.000.000 ) 16  By iuran asosiasi 6.000.000 ) 17  By makan karyawan 15.000.000 ) 18  By pakaian kerja (satpam) 18.000.000 ) Jumlah biaya (6.611.768.720) Laba bersih usaha tahun XX 7.388.231.280 ) IV Pendapatan lain-lain: 1  Penghasilan sewa mesin PT. Y 23.500.000 ) 2  Keuntungan pengalihan tanah 6.000.000.000 ) 3  Pendapatan dividen dari PT. B 120.000.000 ) Total Pendapatan lain-lain 6.143.500.000 ) Laba bersih Fiskal 13.531.731.280 ) Setelah laba usaha kena pajaknya  diketahui,  maka  perhitungan pajak  terutang  PT.  Q  adalah  sebagai berikut :
Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.531.731.280,- Pajak Penghasilan terutang: 10% x Rp. 50.000.000,-
Rp. 13.53 5.000.000,-
15% x Rp. 50.000.000,- Rp. 13.53 7.500.000,- 30% x Rp. 13.431.731.280,-
Rp. 1 4.029.519.384,- (+) Rp. 1 4.042.019.384,- PPh pasal 22 impor*)
Rp. 13.5 50.000.000,- PPh  pasal  23  atas  sewa  mesin  PT.  Y*) Rp. 13.53 1.410.000,-
PPh  pasal  23  atas  dividen  dari  PT.  B*)
Rp. 13.5 18.000.000,-
PPh pasal 25
Rp. 1 1.600.000.000,-
STP PPh pasal 25
Rp. 13.53 3.200.000,-
Fiskal luar negari
Rp. 13.5 10.000.000,- PPh  pengalihan  hak  atas  tanah  yang disetor*) Rp. 13. 300.000.000,- (+) Rp. 1 1.982.610.000,- (–) Pajak  yang  kurang  dibayar  (PPh  pasal 29) Rp. 1 2.059.409.384,- Keterangan :
*) PPh pasal 22 impor, memakai API:
2,5%  x  Rp.  2.000.000.000,-  =
Rp.50.000.000,-
*) PPh pasal 23 atas sewa mesin:
15%  x  (40%  x  Rp.  23.500.000)  = Rp. 1.410.000,-
*) PPh pasal 23 atas dividen:
15%  x  Rp.  120.000.000,-  =  Rp.
18.000.000,-
*)  PPh  pengalihan  hak  atas  tanah  yang disetor: 5%  x  Rp.  6.000.000.000,-  =  Rp. 300.000.000,- Apabila perusahaan PT. Q membagikan  dividen,  maka  :  Bagi penerima dividen perorangan dikenakan pajak  15%  dari  bagian  dividen  yang diterimanya,  maka  pajak  atas  dividen yang  diterima  sebesar  :  15%  x  Rp. 7.500.000,- = Rp. 1.125.000,-. Sedangkan  Bagi  penerima  dividen badan,  tidak  dikenakan  pajak  apabila perusahaan  PT.  X  memiliki  minimal 25%  dari  jumlah  saham  yang  beredar, yang  berasal  dari  cadangan  laba  yang ditahan  dan  harus  mempunyai  usaha aktif  di  luar  kepemilikan  saham tersebut.  Apabila  syarat  tersebut  tidak terpenuhi, maka dikenakan pajak sebesar 15% dari dividen yang diterima. Jadi,  pajak  atas  dividen  yang  diterima sebesar  15%  x  Rp.  45.000.000,-  =  Rp. 6.750.000,-.
Perhitungan  Badan  Usaha  Berbentuk
CV
Dari kasus perusahaan Q sebelumnya,  maka  dianalisa  perlakuan pajak  penghasilan  apabila  badan  usaha tersebut  berbentuk  CV.  Dari  hasil analisa, maka terdapat beberapa kesamaan  dan  perbedaan  perlakuan pajak  penghasilan  pada  badan  usaha yang  berbentuk  PT  dan  CV.  Transaksi pada  badan  usaha  berbentuk  CV,  biaya gaji  pemilik  tidak  boleh  dikurangkan seperti  yang  ada  pada  UU  RI  No. 17/2000  pasal  9  ayat  1  huruf  i,  yang menyatakan bahwa gaji yang
dibayarkan kepada anggota persekutuan firma  atau  perseroan  komanditer  yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh  dikurangkan  dalam  menentukan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam  negeri,  maka  perlu  dikoreksi
fiskal sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga di  laporan  keuangan  fiskal  menjadi  Rp.
1.093.568.720,-. Sedangkan Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh perseroan komanditer atas penyertaan  modal  sebesar  20%  tidak dikenakan pajak seperti yang dinyatakan di UU RI No. 17/2000 pasal 4 ayat 3 huruf i, yaitu : bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas  saham-saham  tidak  merupakan objek  pajak.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan koreksi.
Sementara  transaksi  yang  lain diperlakukan  sama  dengan  transaksi pada  PT.  sehingga  laporan  keuangan fiskalnya akan menjadi sebagai berikut :
Tabel 6 Laporan Laba-Rugi Fiskal CV. Q Tahun XXXX No Uraian L/R Fiskal (Rp) I Penjualan Bersih 216.950.000.000 ) II Harga Pokok Penjualan Persediaan awal 60.100.000.000 ) Pembelian 140.900.000.000 ) Biaya Produksi Langsung 93.500.000.000 ) Persediaan akhir (91.550.000.000) Harga Pokok Penjualan (202.950.000.000) Laba Kotor 14.000.000.000 ) III Biaya-biaya: 1  By Gaji dan tunjangan karyawan 1.093.568.720 ) 2  By Administrasi dan alat-alat kantor 4.670.000.00 ) 3  By perjalanan dinas ke luar negeri 36.000.000 ) 4  By bunga bank 141.000.000 ) 5  By training karyawan 36.000.000 ) 6  By sewa gudang ke PT. Z 105.000.000 ) 7  By bensin mobil kantor 30.000.000 ) 8  By reparasi kendaraan perusahaan 22.000.000 ) 9  By air, telepon, dan listrik kantor 75.000.000 ) 10  By premi asuransi kebakaran pabrik 48.000.000 ) 11  By iklan dan promosi 120.000.000 ) 12  By jamu tamu 10.200.000 ) 13  By penyusutan gedung pabrik 130.000.000 ) 14  By penyusutan gedung kantor 15.000.000 ) 15  By PBB, PKB kantor dan pabrik 16.000.000 ) 16  By iuran asosiasi 6.000.000 )
17  By makan karyawan 15.000.000 ) 18  By pakaian kerja (satpam) 18.000.000 ) Jumlah biaya (6.586.768.720) Laba bersih usaha tahun XX 7.413.231.280 ) IV Pendapatan lain-lain: 1  Penghasilan sewa mesin PT. Y 23.500.000 ) 2  Keuntungan pengalihan tanah 6.000.000.000 ) Total Pendapatan lain-lain 6.023.500.000 ) Laba bersih Fiskal 13.436.731.280 ) Setelah laba usaha kena
pajaknya  diketahui,  maka  perhitungan pajak  terutang  CV.  Q  adalah  sebagai berikut :
Penghasilan Kena Pajak Rp. 13.436.731.280,- Pajak Penghasilan terutang: 10% x Rp. 50.000.000,-
Rp. 13.53 5.000.000,-
15% x Rp. 50.000.000,- Rp. 13.53 7.500.000,- 30% x Rp. 13.431.731.280,- Rp. 1 4.029.519.384,- (+) Rp. 1 4.013.519.384,- PPh pasal 22 impor*)
Rp. 13.5 50.000.000,-
PPh  pasal  23  atas  sewa  mesin  PT.  Y*) Rp. 13.53 1.410.000,-
PPh pasal 25
Rp. 1 1.600.000.000,-
STP PPh pasal 25
Rp. 13.53 3.200.000,-
Fiskal luar negari
Rp. 13.5 10.000.000,- PPh  pengalihan  hak  atas  tanah  yang disetor*) Rp. 13. 300.000.000,- (+) Rp. 1 1.964.610.000,- (–) Pajak  yang  kurang  dibayar  (PPh  pasal 29) Rp. 1 2.048.909.384,- Keterangan :
*) PPh pasal 22 impor, memakai API: 2,5%  x  Rp.  2.000.000.000,-  = Rp.50.000.000,- *) PPh pasal 23 atas sewa mesin: 15%  x  (40%  x  Rp.  23.500.000)  =
Rp. 1.410.000,- Apabila perusahaan membagikan dividen, maka bagi
penerima  laba  dari  hasil  keuntungan CV, apabila penerima perorangan maka tidak  dikenakan  pajak  pribadi,  sesuai dengan  UU  RI  No.  17  pasal  4  ayat  3 huruf i.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari hasil pembahasan yang telah dilakukan,
bahwa  perbedaan  bentuk  badan  usaha antara  Perseroan  Terbatas  (PT)  dan Perseroan Komanditer (CV) mempunyai  pengaruh  terhadap  aspek perpajakan, terutama berkaitan dengan : a. Biaya Gaji Pemilik Perusahaan Hal ini mengingat biaya gaji pemilik perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer  (CV)  adalah  berbeda. Bagi  badan  usaha  yang  berbentuk PT, biaya tersebut dapat dikurangkan  dari  pendapatan  yang dilaporkan  dalam  laporan  keuangan perusahaan, sehingga mempengaruhi  jumlah  pajak  yang terhutang  tahun  yang  bersangkutan. Sedangkan bagi badan usaha berbentuk  CV,  biaya  tersebut  tidak dapat  dikurangkan  dari  pendapatan yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan  perusahaan,  karena  gaji pemilik  CV  merupakan  pendapatan perusahaan.
b. Dividen yang diterima atas kepemilikan  saham  di  perusahaan lain. - Bagi badan usaha yang berbentuk PT, pembagian
dividen  atas  kepemilikan  saham di perusahaan lain tidak dikenakan  pajak  dengan  syarat dividen  berasal  dari  cadangan laba  ditahan.  Bagi  perseroan terbatas,  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah  yang  menerima  dividen, kepemilikan  saham  pada  badan yang memberikan dividen paling rendah  25%  dari  jumlah  modal yang disetor dan harus
mempunyai  usaha  aktif  di  luar kepemilikan saham tersebut.
- Sedangkan  badan  usaha  yang berbentuk  CV,  apabila  bagian laba  yang  diterima  CV  yang modalnya  tidak  terbagi  atas saham-saham, maka dividen yang  diterima  bukan  termasuk objek  pajak,  tetapi  pembagian dividen  akan  dikenakan  pajak apabila bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya  terbagi  atas  saham- saham.
Setelah  melihat  perbedaan  pajak kurang  bayar  antara  badan  usaha berbentuk  PT  dan  CV,  maka perusahaan  berbentuk  CV  lebih diuntungkan, jika kepemilikan saham  di  perusahaan  lain  sebesar 20%. Apabila kepemilikan saham di perusahaan  lain  paling  sedikit  25% dari  jumlah  saham  yang  beredar, maka  akan  lebih  menguntungkan jika badan usaha berbentuk PT.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirdjosisworo,  Soedjono,  1997, Hukum Perusahaan  Mengenai  Bentuk- bentuk Badan Usaha di Indonesia ,  PT.  Mandar  Maju, Bandung. Djuanda, Gustian dan  Irwansyah  Lubis, 2001, Pelaporan Pajak Penghasilan , PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2000,  2001, Ketentuan  Umum  dari  Tata Cara Perpajakan , Salemba
Empat, Jakarta. Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  17  tahun  2000,  2001, Pajak  Penghasilan ,  Salemba
Empat, Jakarta. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  1  tahun  1995,  1997, Dasar Hukum Perseroan Terbatas , Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta. Mardiasmo,  2001, Perpajakan ,  Edisi
Revisi, Andi,Yogyakarta. Widjaya,  I.g.  Rai,  2000, Berbagi Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan ,
Megapoin  divisi  dari  Kesaint
Blanc, Jakarta.
Waluyo,  Wirawan  B.  Ilyas,  2002,
Perpajakan  Indonesia ,  Buku Satu,  Salemba  Empat,  Jakarta.