## ANALISIS PENGARUH PENCEGAHAN KECURANGAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
ANALYSIS OF THE EFFECT OF ACCOUNTING FRAUD PREVENTION ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH GOOD GOVERNANCE OF REGIONAL

## AS A MODERING VARIABLE
Tumpal Manik Universitas Maritim Raja Ali Haji – Tanjungpinang
Email : tmanyk@gmail.com dan tmanik@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kecurangan  akuntansi  melalui  kualitas  SDM, sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  Sistem  pengendalian  intern  dan  pemanfatan  teknologi informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  dimoderasi  tata  kelola  pemerintahan  di Provinsi Kepulauan Riau. Data penelitian sebanyak 250 respenden. Pengolahan hasil melalui uji asumsi  klasik,  uji  t,  uji  t  dan  uji  determinasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pencegahan kecurangan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 68%. kemudian pengaruh lainnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 28%. sistem pengendalian intern sebesar 7,8%, pemanfatan teknologi informasi sebesar 19,8%. Sedangkan interaksi variabel moderasi tata kelola pemerintahan memperkuat pengaruh kualitas sdm, sistem akuntansi  keuangan  daerah  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan sebesar 68%.
Kata kunci  :  Kecurangan akuntansi, kualitas laporan keuangan dan tata kelola

## ABSTRACT
This  research  is  aims  to  examine  the  effect  of  accounting  fraud  through  the  quality  of  human resources,  regional  financial  accounting  systems,  internal  control  systems  and  utilization  of information  technology  on  the  quality  of  financial  reports  that  are  moderated  by  good  regional governance in the Riau Islands Province. The research data were 250 respondents. Processing the results through the classic assumption test, t test, t test and determination test. The results showed  that  the  prevention  of  accounting  fraud  significantly  affected  the  quality  of  financial statements by 68%. then the other influence is the application of the regional financial accounting system  by  28%.  internal  control  system  at  7.8%,  information  technology  at  19.8%.  while  the interaction with good governance  of  regional  as a modering variable is strengthens to effect of quality human resources, the regional financial accounting system internal control system to the quality of financial statements by 68%.
Keywords: Accounting fraud, quality of financial statements and good governance.

## PENDAHULUAN
Kecurangan  akuntansi  selalu menjadi isu fenomenal  dan menarik untuk dibahas dengan berbagai  kasus  korupsi,  kini  tengah  berkembang  dalam  masyarakat,  yakni  kecurangan  dalam laporan  keuangan,  penyalahgunaan  asset  dan  korupsi  sering  terjadi  pada  pemerintahan  yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Krupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, meskipun pelaku fraud adalah orang yang baik dan dapat dipercaya.
Indonesia  merupakan  korupsi  dengan  total  kerugian  negara  sebesar  Rp  1,47  Triliun ( Indonesian  Corruption  Watch ,  2017).  Transparansi  internasional  dalam  surveynya  tahun  2016 juga  menunjukkan  salah  satu  negara  Indonesia  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi.  Data yang dihimpun oleh Indonesian Corruption  Watch menunjukkan bahwa selama tahun 2016, terdapat 482  kasus  bahwa  Indonesia  menempati  peringkat  90  dari  176  negara  yang  diukur  tingkat korupsinya skor 37. Kasus  kecurngan  akuntansi  yang  diaporkan  oleh Indonesia  Corruption  Watch (2018), bahawa trend penindakan kasus korupsi sejak tahun 2015-2018 terdiri dari 2.062 kasus korupsi, 12.144  orang  tersangka  korupsi  dan  kerugian  negara  sebesar  Rp  9,168  triliun.  Data  Komisi Pemberantasn  Korupsi  (KPK)  ada  104  orang  kepala  daerah  terjerat  korupsi  yang  telah  di ditangani oleh KPK. Kasus korupsi tersebut 62 orang bupati dan 15 orang gubernur. Tahun 2018 sebanyak  456  kasus  korupsi,  kerugian  negara  5,6  triliun,  jumlah  tersangka  1.087  orang,  telah dilakukan  KPK  untuk  penyelidikan  sebanyak  164  perkara  korupsi,  Penyidikan  199  perkara korupsi, Penuntutan 151 perkara korupsi.
Berdasarkan isu kecurangan akuntasi dan kasus korupsi, beberapa hasil penelitian dalam publikasi  jurnal  akuntansi,  mengungkapkan  bahwa  Keefektifan  pengendalian  internal,  moralitas individu  tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi  Purwaningrum (2018), hal ini mendukung penelitian Naeli (2018), Hary (2017), Rahmaida (2017), Ayu (2016), Fitri  (2016)  dan  Ahriati  (2015),  bahwa  keefektifan  pengendalian  internal,  ketaatan  aturan akuntansi  dan  asimetri  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan akuntansi.
Hasil  penelitian  lainnya  yang  bertentangan  dangan  penelitian  atas,  yakni  Rahmaida (2017),  Agung  (2017),  Ayu  (2016),  Farizqa  (2015),  Vani  (2013),  dan  Fauzi  (2011), mengungkapkan  bahwa  Keefektifan  pengendalian  internal,  ketaatan  aturan  akuntansi,  asimetri informasi  dan  periaku  tiak  etis  berpengaruh  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan akuntansi.
Berdasarkan  analisis  kejadian  kasus  kecurangan,  teori  kecenderungan  kecurangan akuntansi  dan  hasil  penelitian  terdahulu  belum  menunjukkan  hasil  yang  konsisten,  sehingga peneliti  tertarik  dan  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Analisis  Pengaruh  Pencegahan Kecurangan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi ” di Provinsi Kepulauan Riau,
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kecurangan  akuntansi  terhadap  kualitas laporan  keuangan  dengan  tata  kelola  pemerintahan  daerah  sebagai  variabel  pemoderasi. Kecurangan akuntansi dianalisis berdasarkan kualitas SDM, sistem akuntansi keuangan daerah, Sistem pengendalian intern dan pemanfatan teknologi informasi, maka tujan penelitian adalah 1) pengaruh  kualitas  SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  2)  pengaruh  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, 3) pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  4)  pengaruh  pemanfatan  teknologi  informasi  terhadap kualitas laporan keuangan, 5) secara parsial pengaruh kecurangan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan tata kelola pemerintahan daerah sebagai variabel pemoderasi.

## LANDASAN TEORI

## Pencegahan Kecurangan Akuntansi
Praktik  kecurangan  ( fraud )  selalu  menjadi  isu  fenomenal  dan  menarik  untuk  dibahas dengan  kasus-kasus  yang  kini  tengah  berkembang  dalam  masyarakat. Association  of  Certified Fraud  Examiners menggolongkan fraud dalam  tiga  jenis,  yaitu  kecurangan  dalam  laporan keuangan,  penyalahgunaan  asset  dan  korupsi  (Surjandari,  2015).  Salah  satu  jenis fraud yang paling  sering  terjadi  di  sektor  pemerintahan  yaitu  berkaitan  dengan  praktik  korupsi.  Korupsi berasal  dari  bahasa  latin, corruptio  corrumpere yang  artinya  busuk,  rusak,  menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok (Permana et al. 2017). Fraud bisa dilakukan oleh siapa saja, meskipun pelaku fraud adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Apabila pelaku fraud tidak segera ditindak, maka kerugian perusahaan semakin besar  dan  memberi  cerminan  yang  buruk  bagi  karyawan  lain.  Kemungkinan  besar  suatu kecurangan terjadi ketika lingkungan pekerjaan integritasnya lemah, pengendaliannya tidak kuat, kehilangan  akuntabilitas,  atau  mendapat  tekanan  yang  besar,  maka  tidak  dapat  dipungkiri seseorang akan melakukan ketidakjujuran.
Pencegahan  kecurangan  ( fraud )  merupakanupaya  terintegrasi  yang  dapat  menekan, terjadinya  faktor  penyebab  fraud.  (Pusdiklatwas  BPKP,  2008:37)  dan  Widjaja  (2012:59). Pencegarahan  fraud  dapat  dianalisis  berdasarkan  :  (1)  Budaya  jujur  dan  etika  yang  tinggi:  a) Menetapkan tone at the top , b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif, c) Mempekerjakan dan mempromosikan  pegawai  yang  tepat,  d)  Pelatihan,  e)  Konfirmasi.  (2)  Tanggung  jawab manajemen  untuk  mengevaluasi  pencegahan  fraud:  a)  Identifikasi  risiko  kecurangan,  b) Mengukur  risiko  kecurangan,  c)  Mengurangi  risiko  kecurangan,  d)  Memantau  program pengendalian, (3) Pengawasan oleh komite audit : a) Pelaporan, b) Laporan periodic, c) Laporan lain.
Pencegahan  kecurangan  akuntansi  dalam  pemerintahan  daerah  maupun  pusat  dapat dianalilis berdasarkan kelengkapan elemen-elemen pengandalian dan kompetensi yang tersedia, yaitu:  1)  Memiliki  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  2)  Penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  3)  Penegasan  dari  pelaksana  sistem  pengendalian  intern,  3)  penggunaan teknologi informasi dan 4) tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bagian  dari  fakor  yang  mempegaruhi pencegahan kecurangan akuntansi dan peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya pada pemerintah daerah, sebab dalam kompetensi  mengandung potensi yang terkandung dalam diri manusia  untuk  mewujudkan  peranannya  sebagai  manusia  yang  adaptif  dan  transformatif  yang mampu  mengelola  dirinya  sendiri  serta  seluruh  potensi  yang  terkandung  di  alam  menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal  ini  kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.
Kompetensi  merupakan  pengetahuan  dan  keahlian  yang  dimiliki  diperlukan  untuk menyelesaikan  tugas.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  diukur  dan  ditingkatkan  : kompetensi pemahaman tentang akuntansi, SDM yang  produktif, Sumber daya yang memadai, memiliki  peran  dan  tanggung  jawab,  mengikuti  pelatihan  keahlian  dalam  tugas,  sosialisasi peraturan baru dan pemahaman tentang struktur organisasi, (Guy et al, 2003). Berdasarkn teori diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :
H1 :   Diduga  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H5 :    Diduga  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi dengan tata kelola pemerintahan.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem akuntansi  keuangan  secara  sederhana  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  menggabungkan proses  pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  pelaporan  data  yang  berkaitan  dengan keuangan  dari  suatu  entitas  sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan  yang  dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yakni kesesuaian sistem  dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap  transaksi,  pencatatan  kronologis,  pengklasifikasian  transaksi,  laporan  keuangan  setiap periode dan pelaporan yang konsisten dan periodik.
Sistem akuntansi pemerintahan dijelaskan dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan,  sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  adalah  serangkaian  prosedur manual  maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Permendagri Nomor 21 Tahun  2011,  bahwa  sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  sekurang-kurangnya  meliputi: prosedur  akuntansi  penerimaan  kas,  prosedur  pengeluaran  kas,  prosedur  akuntansi  aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.
Permendagri  Nomor  64  Tahun  2013,  menegaskan  bahwa  sitem  akuntansi  pemerintahan daerah  memuat  pilihan  prosedur  dan  teknik  akuntansi  dalam  melakukan  identifikasi  transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:  a) laporan realisasi  anggaran,  b)  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih,  c)  neraca,  d)  laporan operasional,  e)  laporan  arus  kas,  f)  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  g)  catatan  atas  laporan keuangan. Berdasarkn teori diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:
H2 :   Diduga  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H6 :    Diduga  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi dengan tata kelola pemerintahan.

## Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian  internal  yang  terdapat  dalam  sebuah  instansi  atau  organisasi  tidak  hanya mencakup  kegiatan  akuntansi  dan  keuangan  saja  tetapi  meliputi  segala  aspek  kegiatan organisasi  tersebut.  Tuanakotta  (2014),  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  merupakan langkah awal dalam pencegahan fraud. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan  dalam  halpenetapan  kebijakan,  sistem  dan  prosedur  yang  membantu  bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi  untuk  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  dalam  mencapai  tujuan organisasiyaitu:  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  keandalan  laporan  keuangan,  dan  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi  PP  No  60 , menegaskan  dalam  SPI  wajib  didukung  dengan  dokumen  dan catatan  yang  memadai , pemisahan  wewenang , tindakan  disiplin  atas  pelanggaran.  Sistem pengendalian  intern  merupakan  suatu  cara  untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan  mengukur sumber  daya  suatu  organisasi,  serta  berperan  penting  dalam  pencegahan  dan  pendeteksian
penggelapan  ( fraud ).  Pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang  digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.
Fadilah  (2011),  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh langsung  terhadap Good  Governance sehingga  berimplikasi  terhadap  pencegahan fraud . Namun,  sistem  pengendalian  internal  tidak  luput  dari  kelemahannya,  kelemahan  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  oknum  pelaku  kecurangan  (Martani  dan  Zaelani,  2011).  Jika  kelemahan sistem  ini  didukung  oleh  moralitas  aparatur  yang  baik,  maka  segala  jenis  kecurangan  dapat dicegah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini bertujuan memberikan keyakinan memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi.  Pemberian  keyakinan  tersebut  dicapai  melalui  tahapan kegiatan yang lebih efektif dan lebih efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Berdasarkn teori diatas, maka hipotesis yang dikembangkan adalah :
H3 :   Diduga  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
H7 :    Diduga  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi dengan tata kelola pemerintahan.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan  teknologi  informasi  merupakan  penggunaan  secara  optimal  dari  perangkat keras  komputer,  perangkat  lunak  ( software ), database ,  jaringan  ( internet,  intranet )  dan  jenis lainnya  yang  berhubungan  dengan  teknologi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  mencakup adanya  pengolahan  data,  pengolahan  informasi,  sistem  manajemen  informasi,  proses  kerja secara elektronik dan pemanfaatan teknologi  informasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Keputusan dari hasil pemrosesan teknologi komputer ke dalam sistem informasi akuntansi keuangan, telah mengubah cara kerja para pegawai pada posisi keuangan dan akuntansi, yaitu dalam penyimpanan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian hanya melalui komputer. Data yang tersimpan dalam komputer akan memudahkan proses audit teknologi informasi ( audit electronic  data  processing ),  dimana  proses audit  electronic  data  processing terdapat  tiga  cara melaksanakan  audit  dengan  komputer  antara  lain:  pengujian  pemroses  data  sistem  komputer klien  sebagai  bagian  pengendalian,  menguji  pembukuan  yang  direcord  dalam  komputer  untuk melakukan  verifikasi  laporan  keuangan,  pengujian  komputer  beradasarkan  tugas  dari  catatan transaksi  yang  terpisah  (Manik,  2018).  Berdasarkn  teori  diatas,  maka  hipotesis  yang dikembangkan adalah :
H4 :   Diduga  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
H8 :    Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi dengan tata kelola pemerintahan.

## Kualitas Laporan Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan
Reformasi  dibidang  keuangan  negara  telah  dilaksanakan  melalui  paket  UndangUndang yang  terdiri  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara. Ketiganya  merupakan  landasan  dan  pedoman  agar  keuangan  negara  dapat  dikelola  secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bebas  dan  bersih  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  PP  Tahun  2010  menyatakan  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan  normatif  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami.  Selain adanya  SAP  sebagai  pedoman  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  daerah,  proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data  yang  dihasilkan  dari  laporan  keuangan  tersebut  harus  akurat,  sesuai  dengan  prinsip akuntansi pemerintah.
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  dari  rakyat  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien,  salah  satunya  adalah  mengelola  keuangan negara dengan baik dan accountable . Namun, pada pelaksanaannya banyak praktik kecurangan yang  berdampak  negatif  pada  sektor  ekonomi  maupun  sosial  (Lediastuti,  2014).  Salah  satu indikator terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan. Kualitas  laporan  keuangan  pemerintahan  sanagat  berkaitan  dengan  tata  kelolah pemerintah,  sebab  suatu  negara  telah  mencapai  tata  kelola  yang  baik  apabila  telah  berhasil menyelenggarakan  sistem  pengaturan  pembangunan  negara  yang  kuat,  serta  bertanggung jawab,  dengan  tetap  beriringan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  prinsip  pasar  yang  efisien.  Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana  pembangunan.  Termasuk  penanggulangan  dini  tindak  pidana  korupsi.  Tata  kelola pemerintah  juga  akan  menjalankan  anggaran  secara  disiplin  sehingga  aktivitas  usaha  rakyat dapat tumbuh dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari  kewenangan  ekonomi,  kewenangan  administrasi,  dan  kewenangan  politik  untuk  mengatur masalah-masalah sosial  dalam suatu negara/pemerintahan dalam meningkatkan kesajahteraan masyarakat  melalui  pengukuran:  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan,  partisipatif,  responsive, transparansi, akuntabilitas, koordinasi dan mempunyai visi strategis untuk pemerintahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif,  yakni  pengumpulan  data  dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa kuesioner. Data yang terkumpul kemudian  dikonversikan  menggunakan  kategori/kriteria  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya sebagai responden penelitian untuk membuktikan sumber data faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Lokasi Tempat Penelitian
Lokasi  penelitian  diakukan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  salah  satu  wilayah pemerintah  daerah  yang  menggunakan  anggaran  pemerintah,  serta  sebagai  pusat  alokasi anggaran  pemerintahan  kota  maupun  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  sesuai  dengan objek pengamatan penelitian.

## Populasi, Sampel dan Data
Populasi dalam penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang disebut  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yaitu  pengelola  unit  kerja  bagian  keuangan,
bendahara  dan  bagian  akuntansi  juga  pejabat  struktural  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah Provinsi Kepulauan Riau. Populasi penelitian ini memiliki kriteria untuk pengambilan sampel yakni hanya pada Kantor Dinas/Badan (SKPD/OPD) yang memiliki anggaran > 20 miliar, maka jumlah sampel sebanyak 250 orang respenden dan menjadi data penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data,  antara  lain;  1)  Observasi;  mengukur  sikap  dari  responden (wawancara  dan  angket)  untuk  merekam  berbagai  fenomena  yang  terjadi  (situasi,  kondisi). Dalam  observasi  ini,  peneliti  secara  langsung  terlibat  dalam  kegiatan  sehari-hari  orang  atau situasi  yang  diamati  sebagai  sumber  data,  2)  Angket/kuisioner;  dilakukan  dengan  cara memberikan  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  kepada  orang  lain  yang  dijadikan responden untuk dijawab, tujuan pertanyaan  yang diberikan kepada responden untuk menggali data  sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  3)  Wawancara;  dilakukan  melalui tatap  muka  dan  tanyajawab  langsung  antara  pengumpul  data  maupun  peneliti  terhadap narasumber atau sumber data.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  bentuk  variabel  penelitian,  antara  lain:  1)  Variabel Independen  Pencegahan  Kecurangan  Akuntansi  dianalisis  berdasarkan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (X2), Pengendalian Internal (X3) dan Pemanfatan Teknologi Informasi (X4). Variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan  Variabel  Pemoderasi  yakni  Tata  Pemerintahan  (Z).  Variabel  diukur  dengan  model  skala Likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju skor 1, Tidak Setuju skor 2, Ragu-Ragu skor 3, Setuju skor 3, dan Sangat Setuju skor  5. Responden diminta  untuk menyatakan  terhadap  pertanyaan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

## Variabel Terikat ( Dependent Variable )
Variabel  terikat  (Y)  dalam  penelitin  ini  adalah  Kualitas  laporan  keuangan,  Penelitian  ini ingin  mengetahui  kualitas  laporan  keuangan  sesauai  dengan  penggunaan  pagu  anggaran. Indikator variabel terikat (kualitas laporan keuangan) terdiri dari; 1) Mengunakan acuan standar akuntansi pemerintah daerah, 2) Laporan keuangan disajikan dengan andal dan dapat dipercaya, 3)  Informasi  laporan  keuangan  yang  disajikan  dapat  dipahami  dan  jelas,  4)  Informasi  dalam laporan  keuangan  dapat  dibandingkan,  5)  pedoman  penyusunan  LKPD,  6)  Laporan  keungan yang  transparan  dan  bertanggungjawab,  7)  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  8) tepat waktu untuk penetapan perda APBD.

## Variabel Pemoderasi ( Moderating Variable )
Variabel pemoderasi (Z) mengunakan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan  kewenangan  politik  untuk  mengatur  masalah-masalah  sosial  dalam  suatu negara/pemerintahan dalam meningkatkan kesajahteraan masyarakat. Indikator pengukuran: 1) rule of law (kepastian hukum dan rasa keadilan), 2) partisipatif, 3) responsive, 4) transparansi, 5) akuntabilitas, 6) koordinasi, 7) mempunyai visi strategis
Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel  independent  menggunakan  Pencegahan  Kecurangan  Akuntansi  dianalisis berdasarkan; 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia, 2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 3) Sistem Pengendalian Internal, 4) Pemanfatan Teknologi Informasi.
1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia  untuk  mewujudkan  peranannya  sebagai  manusia  yang  adaptif  dan  transformatif yang  mampu  mengelola  dirinya  sendiri  serta  seluruh  potensi  yang  terkandung  menuju tercapainya  kesejahteraan  kehidupan  dalam  tatanan  yang  seimbang  dan  berkelanjutan. Indikator kompetensi SDM; 1) latar belakang pendidikan bagian keuangan dan akuntansi, 2) memahami  standar  akuntansi  pemerintahan,  3)  menyelesaikan  tugas  tepat  waktu,  4) kesalahan laporan yang dilakukan seorang pegawai, 5) pelatihan, 6) sosialisasi tentang UU, 7) Menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
2) Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah;  sistem  informasi  yang  menggabungkan  proses pencatatan,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran,  pelaporan  data  yang  berkaitan  dengan keuangan.  Indikator  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terdiri  dari;  1)  laporan  keuangan disusun/disajikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  2)  pengguna  laporan  keuangan untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu  entitas,  3)  informasi  keuangan  yang terbuka dan jujur, 4) kecukupan penerimaan pada periode pelaporan, 5) laporan keuangan dapat menilai derajat pencapaian.
3) Sistem Pengendalian Intern (SPI); untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya  suatu  organisasi,  serta  berperan  penting  dalam  pencegahan  dan  pendeteksian penggelapan  ( fraud ).  Indikator  SPI  terdiri  dari;  1)  Integritas  data  dan  dokumen  tersimpan dengan  baik,  2)  mencatat  transaksi  keuangan  dengan  memposting  secara  tepat,  3) transaksi  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya  otorisasi  dari  pihak  yang  berwenang,  4) kualitas personal bagian pengendalian internal, 5) struktur organisasi dan  uraian tugas, 6) pembagian  tanggungjawab  yang  jelas,  7)  otorisasi  transaksi,  8)  peraturan  untuk pemantauan, evaluasi aktivitas operasional.
4) Pemanfaatan  Teknologi  Informasi; merupakan  penggunaan  secara  optimal  dari  komputer, perangkat  keras  dan  lunak  ( software ), database ,  jaringan  ( internet,  intranet ), electronic commerce .  Indikator  pemanfaatan  teknologi  informasi  terdiri  dari;  1)  informasi  yang terintegrasi  lebih  cepat  dan  akurat,  2)  jaringan  internet  penghubung  dalam  pengiriman informasi, 3) pelaporan dilakukan secara komputerisasi, 4)  memiliki komputer yang cukup, 5) jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat.

## Pengolahan Data dan Pengujian Penelitian
Salah  satu  syarat  untuk  bisa  menggunakan  persamaan  regresi  berganda  adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Kemudian pengujian hipotesis dan uji varibel pemoderasi melalui uji-t, uji-f dan uji determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Secara Simultan dan Parsial
Pengujian  secara  simultan  (uji-t),  uji  parsial  (uji-f)  dan  uji  determinasi  (D 2 )  variable kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern dan pemanfatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  ditunjukkan  dalam  tabel  1 dibawah ini.
Tabel 1. Hasil Pengujian Secara Parsial dan Simultan \ Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T-Test Probabilitas (Sig. α 0,05) (Constant) -2.539 -1.613 0,108 Kompetensi SDM 0,074 0,058 1.597 0,111 SA. Keuangan Daerah 0,280 0,424 11.566 0,000 Sistem Pengend. Intern 0,078 0,079 2.090 0,038 Pengembangan TI 0,191 0,211 4.313 0,000 T.Kelola Pemerintahan 0,490 0,473 9.863 0,000 R Square 0,686 Adjusted R Square 0,680 F -Test 106.596 Probability 0,000

## a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber data kuesioner, diolah dengan aplikasi SPSS V.24, (2019)
Tabel.1 Hasil pengujian hipotesis secara parsial dan simultan diatas menunjukkan bahwa beberapa  variabel  independen  berpengaruah  signifikan  terhadap  variabel  kualitas  laporan keuangan,  dan  hasil  pengujian  diformulasikan  dalam  regresi  berganda  secara  parsial  sebagai berikut  :
Y = β0 +  β1 K SDM + β2 SAKD + β3 SPI + β4 PTI + β 5 TKP + ɛ Y = -2.539 + 0,074 KSDM + 0,280 SAKD + 0,078 SPI + 0,490 PTI + 0,490 TKP + ɛ
Keterangan ; Y
=  Kualitas Laporan Keuangan
KSDM  =   Kompetensi Sumber Daya Manusia;
SAKD   =   Sistem Akuntansi Keuangan Daerah SPI =   Sistem Pengend. Intern PTI =   Pemanfatan Teknologi Informasi TKP =   Tata Kelola Pemerintahan ɛ =  Error  (5%), dengan tingkat kepercayaan 95%
Interpretasi hasil penelitian berdasarkan output pengolahan data statistik dalam tabel 1 dengan aplikasi SPSS V.24 adalah sebagai berikut:
KSDM  Kualitas sumber daya manusia memberikan koefisien parameter 0,005 dengan tingkat signifikansi (α .0,05)  yakni  0,111  >  0,05,  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Hal ini tidak berpengaruh karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki  kompetensi  dan  kualifikasi  bidang  akuntansi  pemerintahan,  belum  memadai dan sehingga belum menunjukkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
SAKD  Penerapan  standar  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan, pada tingkat 0,05 (0,000 < 0,05, tingkat kepercayaan 95%), artinya setiap peningkatan penggunaan/penerapan standar akuntansi keuangan daerah
dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,280 atau 28%.
SPI Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan, pada tingkat 0,05 (0,038 < 0,05, tingkat kepercayaan  95%), artinya setiap penerapan  sistem  pengendalian  internal  semakin  baik  dalam  penggunaan  anggaran pemerintahan  daerah  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  sebesar    0,078 atau 7,8%.
PTI Pemanfatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan, pada tingkat 0,05 (0,000 < 0,05, tingkat kepercayaan  95%), artinya setiap peningkatan  penggunaan  dan  pemanfatan  teknologi  informasi  semakin  baik  dalam menyusun  informasi  dan  melaporkan  laporan  keuangan  atas  pencatatan  akuntansi pemerintahan  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,191  atau 19,8%.
TKP Tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pada tingkat 0,05 (0,000 < 0,05, tingkat kepercayaan 95%), artinya setiap peningkatan dan  transparansi  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan sebesar 0,490 atau 49%.
Pengujian hipotesis secara simultan (uji-f) variabel pencegahan kecurangan akuntansi terdiri dari: kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern dan pemanfatan  teknologi  informasi)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pada  tingkat  0,05  (0,000  <  0,05,  tingkat  kepercayaan  95%),  dengan  nilai  adjust  R  Square sebesar  0,680.  Artinya  secara  simultan  memiliki  pengaruh  sebesar  68%  terhadap  kualitas laporan keuangan, sedangan pengaruh lainnya 32% diluar variabel penelitian ini.

## Hasil Pengujian Variabel Pemoderasi
Variabel  moderasi  (Z)  menggunakan  tata  kelola  pemerintahan  (TKLP),  Hasil  pengujian variabel moderasi yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah,  pengendalian  intern  dan  pemanfatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan yang di moderasi tata kelola pemerintahan di uraikan dalam tabel 2 dibawah ini
Tabel 2. Hasil Pengujian Variabel Pemoderasi (Z) Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T-Test Probabilitas (Sig. α 0,05) (Constant) 9.958 12.800 0,000 Z1 (KSDM x TKP) 0,003 0,099 2.098 0,037 Z2 (PSAP x TKP) 0,011 0,518 12.134 0,000 Z3 (SPI x TKP) 0,004 0,136 2.812 0,005 Z4 (PTI x TKP) 0,006 0,251 4.721 0,000 R Square 0,693 Adjusted R Square 0,688 F -Test 238,205 Probability 0,000 a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Moderating Variable: Tata Kelola Pemerintahan
Sumber data kuesoiner, diolah dengan aplikasi SPSS V.24, (2019)
Tabel.2  diatas  menunjukkan  hasil  pengujian  pemoderasi  tata  kelola  pemerintahan  (Z) terhadap kualitas laporan keuangan dapat disusun formulasinya dalam regresi berganda sebagai berikut  :
Moderasi = β0 +  β1 Z1 + β2 Z2 + β3 Z3 + β4 Z4 + ɛ Moderasi = 9.958 +  0,003 Z1 + 00,011 Z2 + 0,004 Z13 + 0,006 Z4 + ɛ
Keterangan Z1 = Interaksi varibel moderasi ke-1 (KSDM x TKP) Z2 = Interaksi varibel moderasi ke-2 (PSAP x TKP) Z3 = Interaksi varibel moderasi ke-3 (SPI x TKP) Z4 = Interaksi varibel moderasi ke-4 (PTI x TKP)
Interpretasi hasil pengujian variable pemoderasi tata kelola pemerintahan (Z) : Z1 Variabel  Moderasi  ke-1  (KSDM  x  TKP)  memiliki  koefisien  parameter  0,003  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,037  >  0,05,  tingkat kepercayaan  95%),  artinya  interaksi  variabel  moderasi  (Z1)  memiliki  pengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan, interaksi variabel moderasi disebut sebagai Quasi Moderator , sehingga  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat  pengaruh kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,003 atau 3%.
Z2 Variabel  Moderasi  ke-2  (PSAP  x  TKP)  memiliki  koefisien  parameter  0,011  dan berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  > 0,05, tingkat kepercayaan 95%), artinya interaksi variabel moderasi (Z2) memiliki pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  interaksi  variabel  moderasi  disebut  sebagai Quasi Moderator ,  sehingga  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan sebesar 0,011 atau 1%.
Z3 Variabel Moderasi ke-3 (SPI x TKP) memiliki koefisien parameter 0,004 dan berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,001  >  0,05,  tingkat kepercayaan  95%),  artinya  interaksi  variabel  moderasi  (Z3)  memiliki  pengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan, interaksi variabel moderasi disebut sebagai Quasi Moderator , sehingga  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat  pengaruh sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,004  atau 0,4%.
Z4 Variabel Moderasi ke-4  (PTI x TKP) memiliki koefisien parameter 0,006 dan berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  pada  tingkat  0,05  (0,000  >  0,05,  tingkat kepercayaan  95%),  artinya  interaksi  variabel  moderasi  (Z4)  memiliki  pengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan, interaksi variabel moderasi disebut sebagai Quasi Moderator , sehingga  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat  pengaruh pemanfatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  0,006  atau 0,6%.

## REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan interpretasi, maka peneliti memberikan rekomendasi, dari  hasil  penelitian  menunjukkan;  bahwa  pengendalian  kecurangan  akuntansi  berpengaruh sinifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dibuktikan  dari  a)  Penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 28%. b) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 7,8%,  c)  Pemanfatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan, sebesar 19,8%, 4) Tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan,  sebesar  49%.  Pengujian  secara  simultan  bahwa  pencegahan  kecurangan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 68%. Pengujian variable pemoderasi menunjukkan bahawa interaksi variabel moderasi disebut sebagai Quasi  Moderator a)  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat  pengaruh  kualitas SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  sebesar  3%,  b)  tata  kelola  pemerintahan  daerah memperkuat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar  1%,  c)  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memperkuat  pengaruh  sistem  pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,4%, d) tata kelola pemerintahan daerah memperkuat  pengaruh  pemanfatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan sebesar 0,6%.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Anak K, Finty Udayani dan Maria. Ratna Sari. (2017), Pengaruh Pengendalian Internal Dan  Moralitas  Individu  Pada  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Hal. 1774-1799.
Ahriati  Deni,  Prayitno  Basuki.,  dan  Erna  Widiastuty.  (2015),  Analisis  Pengaruh  Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lombok Timur. Jurnal InFestasi Vol. 11, No.1, Juni 2015.
Widjaja, Amin Tunggal. (2012), Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo Association  of  Certified Fraud Examiners.  (2006),  Report  to  Nation  on  Occupational  Fraud  & Abuse. The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
Ayu, Gusti Ketut dan Rencana Sari Dewi. (2016), Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali) J urnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 1, Hal: 77 -92. Universitas Pendidikan Ganesha Badan  Akuntansi  Keuangan  Negara  (BAKUN)  Departemen  Keuangan  RI.  (2001:1),  Tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Jakarta.
Fadilah,  Sri.  (2011),  Pengaruh  Implementasi  Pengendalian  Internal  dan  Komitmen  Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Universitas Widyatama Bandung.
Fitri,  Yulita.  (2016),  Pengaruh  Keefektifan  Sistem  Pengendalian  Internal,  Ketaatan     Akuntansi, Asimteri   Informasi dan Moralitas Individu Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau).
Guy,  D.  M.  et  al.  Penerjemah:  Paul  A  Rajoe.,  dkk  (2003),  Edisi  kelima.  Auditing  Jilid  kedua. Jakarta: Erlangga.
Indonesian  Corruption  Watch.  (2017),  Laporan Pengendalian  Intern  dan Total  Quality Management Terhadap  Penerapan Good  Governance (Studi  pada  Lembaga  Amil  Zakat Seluruh Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Indonesian  Corruption  Watch.  (2018),  Pengendalian  Intern  dan Total  Quality  Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Hermiyetti.    (2008),  Pengaruh  PenerapanPengendalian  Internal  terhadap  Pencegahan  Fraud Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta.
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pusdiklatwas BPKP, (2008). Etika dalam Fraud Audit
Lediastuti,  D.,  dan  U.  Subandijo.  (2014),  Audit  Forensik  Terhadap  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). e-Journal Magister Akuntasi Trisakti Volume 1 No.1: 89-108
Manik,  Tumpal.  (2018),  Analisis  Peranan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam E-Commerces Terhadap  Pengendalian  Bisnis  Online,  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Finansial  Indonesia Volume  1,  No.2,  April  Hal.  51-  64,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji, Tanjungpinang
Martani,  Dwi.,  &  Fazri  Zaelani.  (2011),  Pengaruh  Ukuran,  Pertumbuhan,  dan  Kompleksitas terhadapPengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.64  Tahun  2013,  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Permana,  BA.,  HD.  Perdana.,  dan  L.  Kurniasih.  (2017 ),  Determinant  of  Fraud  in  Government Agency : Empirical Study at The Finance And Development Supervisory Agency (BPKP) Of Jakarta  Representative  Office. Asia  Pasific  Fraud  Journal Volume  2  No.1:  93-108. doi:10.21532/apfj.001.17.02.01.08.
Purwaningrum,  Diah.  (2018),  Pengaruh  Keefektifan  Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi,  Kesesuaian  Kompensasi,  Asimetri  Informasi,  Moralitas  Individu  Dan  Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Kudus), Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi.
Surjandari,  DA.,  dan  I.  Martaningtyas.  (2015), An  Empirical  Study:  The  Effect  of  Performance Incentives,  Internal  Control  System,  Organizational  Culture,  on  Fraud  of  Indonesia Government Officer . Mediterranian Journal of Social Sciences , Volume 6 No.5: 71-76.doi: 10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71
Tuanakotta, Theodorus M. (2014), Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan, Penerbit: Salemba Empat: Jakarta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.