## ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA WEB: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae
ISSN: xxxx-xxxx (online)
PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN

## Yohanes Parihala
Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake, Ambon yohparihala@ukim.ac.id

## Rolland A. Samson
Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake, Ambon rollandsamson@ukim.ac.id

## Abstract
The reality of poverty is a serious problem for the people in Maluku. Based on the data from the Central Statistics Agency, it shows that Maluku still occupies the fourth position as the poorest province in Indonesia until the first semester of the Periode in March 2018. The phenomenon of poverty here will be researched in the context of poverty experienced by the community in village of Waemite, Kabupaten Buru, Province of Maluku. The community experiences isolation from the development process which results in poverty shackled communities. In addition, one of the practices of local culture ia tutu mo , deadly critical awareness of society. The cultural practice explicitly forbids the people in Waemite for going to school or studying and have higher educational. Education for liberation is a concept of learning to the community both formally (in school education) and informally (religious or community education) aimed at constructing knowledge and critical awareness from and for the community so that it can move a struggle to break the chain of poverty. This research uses a qualitative research method, which explores the ethical and ethical nature of the experience of the poor and various studies related to poverty.
Key words: education, liberation, poverty, structur,culture

## Abstrak
Realitas kemiskinan merupakan masalah serius bagi masyarakat Maluku. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Maluku masih menempati posisi keempat sebagai provinsi termiskin di Indonesia hingga di semester 1 periode Maret 2018. Fenomena kemiskinan di sini diteliti di dalam konteks kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di Desa Waemite, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Masyarakat mengalami keterisolasian

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
dari proses pembangunan yang mengakibatkan masyarakat terbelenggu kemiskinan. Di samping itu, salah satu praktek budaya lokal ia tutu mo, mematikan kesadaran kritis masyarakat. Praktek budaya ia tutu mo secara eksplisit melarang masyarakat Waemite untuk bersekolah atau belajar dan menimbah ilmu pengetahuan lebih tinggi. Pendidikan Pembebasan merupakan suatu konsep pembelajaran kepada masyarakat baik secara formal (dalam pendidikan sekolah) maupun secara informal (pendidikan keagamaan atau masyarakat) yang bertujuan mengkonstruksikan pengetahun dan kesadaran kritis dari dan untuk masyarakat sehingga dapat menggerakan suatu perjuangan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggali dati etik dan emik dari pengalaman masyarakat miskin dan berbagai kajian terkait masalah kemiskinan.
Kata Kunci: Pendidikan, Pembebasan, Kemiskinan, Kultural

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan suatu fakta sosial yang dihadapi oleh masyarakat Maluku. Data Badan Pusat Statistik Indonesia masih menempatkan Provinsi Maluku di urutan keempat provinsi termiskin  di  Indonesia  pada  semester  1  (Maret,  2018)  setelah  Provinsi  Papua,  Papua  Barat,  dan Maluku Utara 1 . Dalam konteks kemiskinan masyarakat, Paulo Freire mengajukan suatu gagasan pedagogy of the oppressed , yang membahas mengenai pendidikan kaum tertindas. Pendidikan kaum tertindas merupakan pendidikan bagi manusia yang terlibat memperjuangkan kebebasan mereka dari belenggu kemskinan struktural kaum yang diciptakan kaum penindas. Penindasan yang dimaksudkan oleh Freire adalah segala bentuk tindakan, pemikiran, struktur, sistem atau kultur, yang mendominasi, memeras, merampas, tidak manusiawi, dan menghalangi orang lain mengafirmasi diri sebagai manusia yang bermartabat. 2
Gagasan pendidikan yang membebaskan dari Paul Freire dapat digunakan untuk menganalisis persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di  Desa Waemite.  Desa ini berada di wilayah pegunungan Pulau Buru, Kecamatan Fenalisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Jarak tempuh dari kota Kecamatan menuju Desa Waemite sekitar 80 KM dengan berjalan kaki melintasi pegunungan, hutan, dan aliran sungai, yang bisanya oleh masyarakat setempat ditempuh selama tiga hari.
Ketiadaan pembangunan akses jalan selama ini membuat masyarakat Waemite mengalami keterisolasian dari proses pembangunan. Masyarakat menggantungkan hidup dari mata pencarian sebagai petani coklat, dan palawija (hasil kebun kedua), seperti jagung, singkong, keladi, talas, dan pisang. Hasil pertanian coklat yang dipanen setahun sekali baru dapat dijual ketika masyarakat sanggup membawanya ke daerah Pasar di Kota Kecamatan. Sementara hasil pertanian palawija tidak bisa dijual, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Masyarakat Waemite juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mayoritas dari mereka adalah lulusan SD, dan sebagian besar ada yang tidak bersekolah sama sekali. 3
Ada dua faktor dominan yang menyebabkan persoalan ini terjadi. Pertama, faktor ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan, yang menyebabkan keterisolasian masyarakat termasuk dalam
1 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119, diunduh pada 02 Agustus 2018.
2 Freire Paul, Pendidikan Kaum Tertindas, Terj. Tim Redaksi, (Jakarta: LP3ES, 2008), 4, 12,13, 28.
3 Elvis Hukunala, wawancara pada 02 Agustus 2018, di Kampus UKIM

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
dunia pendidikan. Kedua, faktor budaya atau warisan tradisi yang dihidupkan oleh orang-orang tua di Waenibe, yang dikenal dengan adat ia tutu mo. Dalam bahasa lokal masyarakat Buru, ia berarti ya, tutu berarti tutup, mo berarti tidak . Atau, ia tutu mo berarti “ya menutupi tidak”. Dalam nasihat adat masyarakat Waemite, ia tutu mo dimaknai sebagai suatu larangan dari orang tua untuk anak-anak agar tidak boleh bersekolah terutama sampai di jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena mereka akan merubah tatanan adat istiadat di daerah tersebut . Dengan demikian, yang menjadi fokus dalam studi ini adalah bagaiamana realitas kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat baik secara struktural dan kultural dapat dipahami. Selanjutnya, berangkat dari pemahan itu, perlu dikonstruksikan konsep pendidikan yang membebaskan masyarakat Waemite dari realitas kemiskinan.
Untuk mengkaji persoalan ini dugunakan beberapa konsep teoritis, yaitu konsep pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire, dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. 4 Menurutnya, pendidikan yang membebaskan harus menolak konsep pendidikan gaya bank, menggantikannya dengan sebuah konsep pendidikan “hadap masalah” ( problem - posing ) yang menjawab hakekat kesadaran, - intensionalitas, dan mewujudkan suatu raung komunikasi.  Pendidikan hadap masalah menolak pola hubungan vertikal dalam pendidikan bank.  Melalui dialog, gurunya dan muridnya, atau sebaliknya, saling belajar menghadapi suatu permasalahan secara bersama.. Dalam proses ini, pendapat-pendapat yang didasarkan pada kekuasaan tidak berlaku lagi, agar dapat berfungsi, kekuasaan harus berpihak pada kebebasan, bukan menentang kebebasan. Pendidikan hadap masalah menyangkut suatu proses penyingkapan realitas secara terus menerus, dan berjuang bagi kebangkitan kesadaran dan keterlibatan kritis di dalam realitas. 5
Selain konsep pendidikan, studi ini juga menggunakan kerangka teoritis mengenai konsep kemiskinan baik struktural maupun kemiskinan kultural. Nunung Nurwati mendefenisikan kemiskinan sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan ( non-income factors ) seperti akses kebutuhan minimun; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. 6 Dedy Wirnawan menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat adalah konstruksi sosial yang merupakan fenomena multidimensi. 7 Kemiskinan juga disebabkan oleh ketimpangan pembangunan yang mengakar pada langgengnya ketidakadilan struktural. 8
Di Maluku, Teddy Christianto Leasiwal menganalisis ada beberapa variabel yang secara dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Leasiwal, variabel tersebut adalah, daya beli
4 Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, hlm. 28.
5 Ibid, hlm. 63-72 .
6 Nurwati Nunung,”Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan”, dalam, Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol.10. No. 1. Januari 2008,hlm.3.
7 Wrinawan Dedy, “Kebijakan Pengolahan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat”, dalam Kawistara, Vol.1. No.3. 11 Desember 2011, hlm. 221.
8 Abdulah Irwan, “Kemiskinan: Tantangan Struktural dan Peluang Kultural” dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. XIII. No.2. Agustus 2008, hlm. 2-3.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
masyarakat,  inflasi,  pendidikan  dan  kesehatan.  Karakteristik  kemiskinan,  mayoritas  masyarakat miskin di Maluku memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan lapangan kerja di sektor informal. Demikian, Leasiwal menyarankan agar pembangunan di Maluku perlu berfokus pada pengembangan modal manusia seperti kesehatan dan pendidikan. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Desa Waemite
Desa Waemite berada di wilayah pegunungan kecamatan Fena Leisela, di Kabupaten Buru (Utara). Desa Waemite memiliki luas wilayah yang terbesar kedua di Kecamatan Fena Leisela, yaitu seluas 15,17 Km 2 . Di urutan Pertama, yaitu Desa Wamlana, yaitu 19.89 Km 2 . Luas Kecamatan 149, 01 Km2. Ibu kota kecamatan terletak di Desa Waeraman. Ketinggian Desa Waemite dari permukaan laut adalah 1.200 m, sehingga desa Waemite juga termasuk desa kedua tertinggi dari permukaan laut di kecamatan Fena Leisela. Jarak tempuh dari Kota Kecamatan ke Desa Wamite adalah 80 Km. Ini merupakan jarak tempuh yang terjauh dari 13 Desa yang berada di kecamatan Fena Leisela. Desa ini hanya memiliki dua Rukun Tetangga dan 1 Rukun Warga. 10 (Hlm.4).

## Gambar.2. Jalan dari Desa Waemite Ke Kota Kecamatan Fena Leisela (Foto: Elvis Hukunala, 2019)
Secara etimologis, Waemite berasal dari dua suku kata dalam bahasa daerah Buru yakni: Wae yang berarti Air dan Mite berarti ( Hitam/Mede) . Jadi Waimite dapat berarti air hitam. Pengartian Waemite sebagai air hitam menunjuk pada tiga mata air yang ada di Desa Waemite yakni, Waenenung ,
9 Christianto Leasiwal Teddy, Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Maluku, Cita Ekonomi, Vol. 7. No. 2. Desember 2013, hlm. 24.
10 https://burukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MTI3NWJmM2I2YWE1NGRlYWU2YjFkN WRj&xzmn=aHR0cHM6Ly9idXJ1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE5LzA5LzI2LzEyNzViZjNiNm FhNTRkZWFlNmIxZDVkYy9rZWNhbWF0YW4tZmVuYS1sZWlzZWxhLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMTkuaHRtbA% 3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0xMC0wNyAxNTo1MTo1Mg%3D%3D .

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
waegugul , dan Waeglagu , dimana pada saat itu terjadi pertemuan atau bertemunya orang- orang tua atau leluhur Desa Waemite dengan para pendatang (orang dagang), secara bersamaan di ketiga air tersebut sambil membawa barang-barang dengan kain yang berwarna hitam untuk dijual kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, arti nama Desa Waemite ini menujuk pada perjumpaan para leluhur di air (Wae) dengan para pendatang yang berdagang  kain hitam. Namun, banyak orang yang tidak memahami arti ini selalu memandang masyarakat Waimite sebagai orang-orang yang jahat, menakutkan dan menyeramkan karena menunjuk pada arti harfiah Desa Waimite sebagai desa air hitam.
Secara geografis Desa Waemite memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Bulkonkorohi
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Fluit
• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Wamamboli.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Air Waeelen dan Waefefa

## Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk adalah semua orang berdomisili selama 6 bulan, atau krangdari 6 bulan dengan tujuan menetap (BPS Kabupaten Buru, 2018: 25). Jumlah Penduduk Desa Waemite dapat dilihat pada table berikut ini:

## Tabel 1: Data Penduduk Desa Waemite.
No RT/RW KATEGORI USIA 0-6 7-12 13-15 16-45 46-60 61-69 70-79 80 L P L P L P L P L P L P L P L P 1 01/01 10 10 14 14 7 19 46 50 7 7 4 4 5 3 1 3 2 02/01 11 11 13 10 9 5 43 41 8 8 5 3 3 2 - 3 3 Total 21 21 27 24 16 14 89 91 15 15 9 7
8 5 1 6
4 Jumlah Penduduk 365 Jiwa Jumlah KK 71 KK
Sumber: Data Statistik Desa, Tahun 2018.
Data statistik ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Waemite adalah 365 Jiwa. Berdasarkan kategori usia, jumlah terbanyak adalah penduduk pada usia 16-45 tahun yang berjumlah 180 jiwa. Kemudian, jumlah anak pada usia anak wajib sekolah 7-12 Tahun adalah 51 jiwa. Usia anak 0-6 tahun sebanyak 42 jiwa. Selanjutnya usia anak 13-15 tahun berjumlah 30 jiwa. Kategoria usia lanjut 61-80 Tahun berjumlah 35 jiwa. Sementara itu, jumlah kepala keluarga adalah 74 Kepala Keluarga. Presentasi Penduduk dengan tingkat kepadatan adalah 2.27 dengan Kepadatan Per Km2 adalah 16.68. Ini berarti dibandingkan luas wilayah Desa Waemite dengan jumlah penduduk yang ada maka tingkat kepadatan penduduk desa Waemite masih sangat rendah.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
Di Desa Waemite terdapat juga Fasilitas Kesehatan, yaitu Pusekesmas Pembantu berjumlah 1 gedung, Puskesmas Desa berjumlah 3 gedung,  Pusyandu berjumlah 3 gedung. Namun sayangnya, di Desa Wemite saat ini tidak ada tenaga kesehatan, baik tenaga perawat, manteri, atau dokter (BPS. Kab. Buru, 2018: 63). Fasilitas umum lainnya adalah terdapat satu gedung gereja sebagai rumah Ibadah masyarakat Wemite yang semuanya beragama Kristen. Sementara itu, akses jalan raya dari kota kecamatan masih melewati jalan tanah, yang dirintis oleh masyarakat dengan melewati sungai dan hutan rimba dengan jarak tempuh sejauh 80 Km. Untuk sampai di Desa Waemite, masyarakat biasa berjalan kaki selama 2-3 hari. Jika masyarakat hendak memasarkan hasil perkebunan seperti coklat, mereka dapat menyewa kendaraan mobil jenis Mitsubisih Strada Triton HDX dari para pengusaha di Kota Kabupaten Buru. Harga sewa tersebut disesuaikan dengan jumlah penumpang, yaitu setiap penumpang membayar sebesar Rp.300.000 -500.000 (Jika membawa barang lebih dari dua karung coklat). Masyarakat seringkali tidak mempunyai pilihan untuk mengembangkan perekonimian mereka dengan mahalnya biaya transportasi, sehingga mereka terkadang tidak lagi memasarkan hasil perkebunan mereka.

## B. Deskripsi Masalah Kemiskinan Di Desa Waemite
Sebelum mendeskripsikan masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Desa Wemite, perlu dideskripsikan gambaran umum persoalan kemiskinan di Kabupaten Buru berdasarkan dukumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) yang diberikan oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Buru. Dalam dokumen itu telah dilakukan pemetaan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Buru. Salah satu masalah yang berkiatan erat dengan persoalan kemiskinan adalah  Pertumbuhan perekonomian makro daerah yang belum sesuai harapan, dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah lain, yaitu: tingginya laju inflasi daerah (24,7%), rendahnya pendapatan perkapita penduduk, masih rendahnya pendapatan daerah, tingginya presentasi angka kemiskinan dan pengangguran, masih rendahnya laju investasi, masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, dan masih belum meratanya sebaran pembangunan terutama ke kawasan-kawasan terpencil, terisolir dan tertinggal (RPJMD, 2017-2022: Bab IV, hlm. 2).
Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Buru masih berada di angka 17.15 % dari jumlah penduduk Buru 127.728 jiwa, dengan jumlah keluarga Fakir Miskin sebanyak 16.979 KK.  Peresentasi Penduduk miskin ini berdasarkan pada presentasi penduduk yang pengelarannya di  bawah  garis  kemiskinan.  Di  mana  menurut  data  RPJMD  2017-2022,  garis  kemiskinan  untuk Kabupaten  Buru  sebesar  347.690  Rupiah  (RPJMD,  201702022:  BAB  II,  hlm.82).  Berikut  data presentasi kemiskinan yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh BPS.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN

## Tabel.2. Data Kemiskinan Kabupaten Buru
Penduduk Miskin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kab. Buru 19,78 18.51 17,55 18,47 18,02 17,40 17,15 Prov. Maluku 21,78 19.49 19,13 19,51 19,18 18,45 Nasional 12.0 11.4 11,2 11,2 11,2 10,64
Sumber: Data BPS Kabupaten Buru, 2018.
Masalah kemiskinan yang terkait dengan ketidakadilan pembangunan atau kemiskinan struktural, dan dominasi budaya merupakan masalah utama yang diteliti di Desa Waimite, Kabupaten Buru. Masalah ini dideskripsikan berkaitan dengan persoalan keterbelakangan pendidikan masyarakat di dalam seluruh jenjang pendidikan, yang semestinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat demi pengembangan sumber daya manusia di Desa Waimite. Melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan masyarakat di lokasi penelitian, pengertian kemiskinan, berbagai faktor penyebab kemiskinan dan karakteristik kemiskinan masyarakat Waimite dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Kemiskinan dalam pemahaman masyarakat Waimete diartikan sangat sederhana berkaitan erat dengan kenyataan hidup yang dialami. Kemiskinan adalah kehidupaan yang serba terbatas dan serba sulit. Masyarakat miskin adalah masyarakat tidak mampu untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik karena keterbatasan berbagai akses pembangunan dan kesulitan ekonomi yang tidak dapat diatasi hanya oleh usaha masyarakat. Masyarakat Waemite melangsungkan kehidupan di wilayah pegunungan, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan (makanan), masyarakat mengupayakan berbagai perkebunan. Bagi masyarakat Waemite, untuk memenuhi kebutuhan makanan demi mempertahankan hidup bukanlah suatu persoalan, sebab masyarakat dapat bekerja membuka kebun atau berburu, dan bergantung sepenuhnya dari hasil alam yang masih menjamin keberlangsungan hidup mereka. Namun, kebutuhan akan uang sebagai alat transaksi ekonomi, kebutuhan pendidikan dan biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan kesehatan, pakaian, dan berbagai perlengkapan lain, yang semuanya membutuhkan uang, sangat sulit dijangkau oleh masyarakat di Desa Waimite.  Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini.
Bapak A. Tomhisa, yang sehari-hari bekerja sebagai petani, merasakan dan menyebut diri serta keluarganya sebagai orang miskin. Demikin Ia mengatakan:
“ yako tu nang keluarga na do kami geba susah kepeng mo lama siuk anat tona iko skolah bu newen nan ba ma tomah mo.”
“Saya dan keluarga ini orang miskin. Saya punya kebun, tapi hanya bisa untuk makan hari-hari. Mau jual hasil kebun untuk dapat uang tetapi dengan perjalanan yang sangat jauh, uang itu akan habis di jalan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa untuk hidup. Saya pingin kasih sekolah anak-anak, tapi tidak ada uang.”

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
E. Tomhisa, seorang pemuda yang hanya bisa menikmati pendidikan hingga jenjang SMA, turut bekerja membantu orang tuanya berkebun juga mengisahkan kemiskinan itu sebagai kenyataan hidup yang dialaminya. Tomhisa sesungguhnya ingin melanjutkan pendidikannya, namun karena kesulitan ekonomi, ia tidak dapat meneruskan pendidikannya. Ia mengatakan:
“ Kaka, saya sebenarnya mau sekolah lanjut sampe bisa berhasil. Tetapi orang tua tidak punya uang. Jangankan untuk sekolah, uang untuk hidup hari-hari saja sudah susah. Akhirnya, saya hanya bisa kembali bekerja sebagai petani. Saya selalu berusaha menjual hasil pertanian agar uangnya dapat disimpan, tapi sangat susah. Pendapatan waktu berjual dapat Rp. 200. 000, uang itu habis untuk biaya transport juga. Jadi tidak bisa disimpan.”
Pengalaman E. Tohimsa juga dialami oleh R. Hukunala, yang baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang SMA di tahun ini. Ia ingin berkuliah, namun orang tuanya yang hanya sebagai petani di pegunungan Pulau Buru, dengan pendapatan yang tidak pernah menentu, melarangnya untuk berkuliah. Hukunala menceritakan:
“Saya ini anak  satu-satunya. Setelah lulus SMA, saya mau melanjutkan kuliah. Tetapi orang tua saya mengatakan buat apa sekolah lagi, itu memerlukan uang yang banyak. Kita tidak punya uang. Lebih baik, tinggal di kampung, dan jaga dusun .”
Masalah kemiskinan juga berkaitan dengan pengabaian pemerintah dalam memperhatikan masyarakatnya. Sejak Kabupaten Buru dibentuk, Desa Waimite merupakan salah satu desa di wilayah pegunungan yang terisolasi dari proses pembangunan. Untuk menjangkau Pusat Kecamatan di Fena Leisela,  masyarakat  perlu  berjalan  kaki  selama  2-3  hari,  dan  kalau  ke  Pusat  Kota  Kabupaten  di Namlea memerluka waktu selama 4 hari. Jika masyarakat hendak menjual hasil kebunya di Pasar yang berlokasi di Wamlana, maka mereka perlu berjalan selama 3 hari pula sambil memikul atau membawa seluruh barang jualan. Sejak Desember tahun 2016, Akses Jalan menuju Waemite baru dibuka, namun masyarakay yang hendak berpergian menggunakan mobil angkutan umum perlu membayar biaya transportasi sebesar Rp. 300.000-500.000- per orang dari Desa Waemite ke Pasar. Ketika penelitian ini dilakukan, akses jalan tersebut sedang mengalami kerusakan parah, terputus di wilayah Waenipaolo sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan selama satu hari barulah dapat menggunakan jasa transportasi mobil angkutan umum. Abas Pellu, Asisten II Bupati Kabupaten Buru, mengakui bahwa pembangunan wilayah Kabupaten terus dilakukan, namun karena keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan sehingga belum semua wilayah merasakan dampak pembangunan. Hal yang sama diungkapkan pula oleh Najib Hentihu, kepala Bapeda Kabupaten Buru, bahwa masyarakat Buru masih terbelenggu masalah kemiskinan, salah satu faktor utamanya, adalah akselerasi pembangunan yang belum merata, seperti pembangunan jalan, sarana publik, pengembangan perekonmian rakyat, dan seterusnya. Hal ini selain karena keterbatasan anggaran daerah, tetapi juga berdasarkan skala prioritas pembangunan yang telah dirancang.
H. Leslessy, seorang tokoh adat yang biasa disebut “bapak kawasan”, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten Buru sangat tidak peduli dan memperhatikan masyarakatnya di wilayah

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
pegunungan. Banyak sekali terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembangunan. Tanggung jawab pemerintah untuk membangun sarana-prasaran yang dapat membantu masyarakat sama sekali tidak pernah diwujudkan. Masyarakat Waemite, tidak hanya mengalami kesulitan akses jalan, di sini pun tidak ada akses listrik oleh PLN, kesehatan, dan pendidikan yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Leslessy menyebutkan:
“Kalo ngei pemerinta bana do ngei du defut ele gosat do dusuba pa du tota bakami .eta basepu nun elalet di petu duoli petu bara harat tu dusaki mohe eta  fido  nun  lalit  di  saki  petu  du  bale  saki  dido  du  egu  akal  barupa  na  sepuh. ”
“ Bagi pemerintah di sini kalau saat kepentingan politik untuk pilkada, mereka suka menyampaikan semua janji manis untuk masarakat, tetapi jika sudah selesai kepentingsn semua janji-janji manis tidak pernah diwujudkan. Janji membangun jalan, janji membuat Puskesmas, Janji membuka pasar, memperhatikan sekolah, semuanya hanya untuk membodohi masyarakat. Mereka tahu kalau kita tidak sekolah makanya orang bilang orang Waimite itu mudah  dibodohi karna mereka tidak sekolah jadi seng apa oh.”
Beangkat dari hasil deskripsi data di atas, masyarakat Waemite memahami kemiskinan sebagai suatu kenyataan atau pengalaman hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Di tengah kenyataan kemiskinan itu, masyarakat hanya dapat melangsungkan hidup dari hasil kebun dan kebergantungan dengan alam. Sementara untuk memenuhi bebagai kebutuhan hidup lain di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pakaian, rumah yang layak huni, listrik, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, sangatlah sulit dijangkau oleh masyarakat. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang diungkapkan oleh masyarakat adalah keterisolasian masyarakat, ketidakedulian pemerintah dalam proses pembangunan, atau proses ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah, keterbelakangan pendidikan dan sumber daya manusia, yang juga disebabkan karena kesulitas ekonomi, akses kesehatan, dan pendidikan yang tidak terjangkau. Semua faktor ini dapat membentuk suatu lingkaran kemiskinan, yang terus membelenggu masyarakat di Waemite sehingga sulit keluar dari keberadaan dan kenyataan hidup dalam kemiskinan. Lingkaran kemiskinan dari masyarakat di Desa Waimite, dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar.3. Lingkaran Kemiskinan di Desa Waemite
Kemiskinan di Waimite

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
Marcus J. Pattinama, seorang dosen di Universitas Pattimura, melakukan penelitian mengenai masalah kemiskinan di Pulau Buru pada tahun 2007, menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Pattinama, dari sejumlah indikator, ada 98 % persepsi masyarakat menyatakan bahwa keterisolasian wilayah yang menjebak masyarakat Buru di pegunungan sebagai orang miskin, karena produksi pertanian, hasil meramu hutan, dan berburu sangat sulit dipasarkan. Akibatnya, ciri pertanian yang dilakukan adalah subsistem, bertani hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  semata.  Menurut  Pattinama,  pada  tahun  1980-an,  pemerintah menyelenggarakan program resetlemen masyarakat terasing, orang Bupolo di pegunungan direlokasi di pesisir. Namun program ini tidak berhasil. Masyarakat memilih kembali tinggal di hutan dan peggunungan. Dalam pandangan masyarakat Buru, hutan dan pegunungan adalah wilayah keramat atau sakral yang harus tetap dijaga sebagai tempat tinggal bersama nenek moyang atau para leluhur yang memelihara kelangsungan hidup anak-cucu, manusia dengan alam. Hidup di hutan dan gunung juga untuk menjaga kelestarian hutan, sumber air, danau, gunung, tanaman tahunan (sagu, minyak kayu putih,) , tanamanan pangan, dan hewan-hewan. Masyarakat tetap membangun kehidupan berdasarkan norma saling bergantung dengan alam. Namun, dalam perkembangan pembangunan saat ini, proses penebangan hutan yang dilakukan secara tidak sah atau pun secara sah berdasarkan ijin negara (PHP), dan eksploitasi hutan, turut merusak keseimbangan hidup masyarakat di pegunungan dengan alam. Hal ini berdamak pula secara sosial ekonomis, di mana alam dirusakan maka kebergantungan sosial-ekonomis di mana masyarakat hidup dari alama juga kut terancam. Oleh karena itu, Pattinama mengajukan pemikiran rekomendasinya agar proses pembangunan membuka keterisolasian masyarakat perlu dilakukan, namun pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang hidup melestarikan alam. 11
Gambar 4. Kondisi Rumah Masyarakat Desa Waemite Sumber. Foto, Elvis Hukunala, 2019.
Wardis Girsang dalam kajiannya mengenai Kemiskinan multdimensional di Maluku, menyebutkan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu faktor patologi dan struktural. Faktor patologi berkaitan dengan diri orang yang miskin, yang memiliki pola hidup malas, dan tidak mau berjuang. Namun, faktor utama yang dominan adalah karena ketidakadilan struktur dan sistem yang memiskinkan. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam ketimpangan pembangunan yang
11 Marcus J. Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal, dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol.13, No.1. Juli 2009, hlm. 6-7.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
tidak merata, ketiadaan akses, keterisolasian, dan berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Faktor- faktor kemiskinan menyebabkan masyarakat terkurung dalam lingkaran kemiskinan atau deprevisasi kemiskinan. 12
C. Budaya Dominan Ia Tutu Mo , dan Keterbelakangan Pendidikan.
Masalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan persepsi dan praktek budaya yang dominan di dalam masyarakat. Dalam deskripsi sebelumnya, masalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan memiliki hubungan sebab akibat, misalnya karena masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga produktifitas rendah, hanya dapat menjadi petani tradisional, sehingga masyarakat tetap miskin, dank arena kemiskinan masyarakat tidak dapat bersekolah dengan baik. Pada bagian ini, pengaruh budaya dominan turut berkontribusi dalam melanggengkan keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan masyarakat.
Salah satu budaya dominan, yang masih tetap hidup dan dijadikan pegangan oleh mayoritas orang tua di Waimite adalah budaya ia tutu mo. Budaya ini ditetapkan oleh leluhur masyarakat Waemite, dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam bahasa lokal masyarakat Buru, ia berarti ya, tutu berarti tutup, mo berarti tidak . Atau, ia tutu mo berarti ya menutupi tidak.
Masyarakat Waemite memahami budaya ia tutu mo sebagai suatu larangan dari orang tua untuk anak-anak agar tidak boleh bersekolah terutama sampai di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi masyarakat setempat bahwa ketika anak-anak keluar untuk melanjutkan pendidikan maka suatu saat nanti mereka akan merubah tatanan adat istiadat di daerah tersebut. Melalui proses belajar yang lebih dari pengetahuan adat, masyarakat akan dapat mengatakan ia kepada sesuatu yang dilarang atau mo. Pendidikan cukup hanya sekolah dasar saja (SD) yang terpenting tahu baca, tahu tulis, dan tahu hitung.  Mereka tidak boleh melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena akan merubah budaya atau menutupi ( tutu ) adat-istiadat di daerah itu.
Wejangan adat ini didasarkan pada suatu kisah rakyat mengenai seorang yang bernama Raja Pattirena di Danau Rana, yang memberikan dirinya dikorbankan dengan jalan dipotong lehernya, dan darah yang keluar menjadi perjanjian bagi ia tutu mo. Hal ini menjadi ikatan yang disakralkan sehingga mereka meyakini bahwa anak-anak negeri yang bersekolah tidak akan berhasil, dan tidak akan dapat kembali ke negeri untuk merubah tatanan adat-istiadat di negeri. Selain itu, beban biaya pendidikan yang mahal dan sulit dijangkau dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Waemite juga menjadi alasan kuat pembenaran apa yang diajarkan dalam ia tutu mo. Masyarakat Waemite memandang bahwa membiarkan anak-anak pergi sekolah dan membayar uang sekolah hanya akan membuat mereka menjadi semakin susah dan miskin 13 .
Y. Tomhisa, selaku seorang tokoh adat di Waemite, menjelaskan secara lebih spesifik bahwa budaya ia tutu mo dilatarbelakangi oleh peranan Raja Pattirena, yang pada masa
12 Wardis Girsan, Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil , (Ambon: BPFP UNPATTY, 2011), hlm. 11.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
lampau bertugas menjaga dan memelihara wilayah gunung Danau Rana dari pengaruh budaya luar, terutama dari pengaruh agama Islam dan Kristen.  Penyebaran agama, termasuk melalui proses pendidikan, dipandang dapat merusak tatanan budaya masyarakat asli yang bermukim di gunung Danau Rana. Saat itu, wilayah Danau Rana dianggap sebagai daerah pusaka, yang keramat dan tidak boleh disusupi dengan pengaruh apa pun. Raja Pattirena bersama rekannya Lamate Emrimu Barani, dipercayakan oleh masyarakat untuk menjaga kesakralan daerah Danau Rana. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah dilarang sekolah masuk di wilayah Danau Rana, dan dilarang masyarakat Danau Rana untuk bersekolah. Alasannya adalah dengan bersekolah masyarakat dapat melupakan ada istiadat, dan merubah tatanan hidup masyarakat. Untuk meneguhkan larangan tersebut, Raja Pattirena kemudian mengorbankan dirinya dengan jalan dipotong lehernya, sehingga darah yang tertumpah di tanah Danau Rana, menjadi perjanjian bahwa generasi Danau Rana tidaklah boleh bersekolah untuk mengubah tatanan budaya masyarakat Danau Rana 14 .
Budaya ini menurut pesepsi masyarakat, masih sangat berpengaruh di kalangan orang tua di Waemite. Seringkali cerita budaya ini digunakan oleh orang tua untuk menghambat keinginan anak-anak mereka yang ingin melanjutkan studi. Namun, ada pula masyarakat yang berani keluar dari budaya dominan ini. Memang tidak secara disebutkan sanksi bagi mereka yang melawan atau bersikap berbeda dengan budaya ini. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, orang tua masyarakat Waemite, masih tetap memandang anak-anak negeri yang telah melanjutkan sekolah sebagai “mereka yang tidak menghargai adat”. Selain itu, anak- anak Waemite yang kembali ke negeri dan tidak mengunakan bahasa daerah Waemite, akan sangat dimarahi, dan dapat diusir, karena mereka menganggap hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap adat. Sementara itu, perkembangan masyarakat saat ini tidak dapat memungkiri kebutuhan pendidikan masyarakat Waemite. Itu sebabnya, secara perlahan budaya ini tidak begitu ketat dipertahankan, sehingga telah berdiri dua sekolah SD dan SMP di Waemite. Bagi masyarakat, bersekolah di SD dan SMP, bukanlah suatu masalah, tetapi untuk melanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan di luar daerah Danau Rana, dapat menjadi suatu ancaman. 15
Dengan demikian, persepsi dan budaya ia tutu mo, dapat menjadi salah satu faktor pendukung keterbelakangan pendidikan masyarakat. Jika dikaitkan dengan hubungan sebab akibat dari kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan budaya ia tutumo, maka ketiga faktor ini dapat menjadi suatu matarantai yang menindas dan menyengsarakan masyarakat di Waemite.

## E. Konsep Pendidikan Yang Membebaskan
Masalah utama yang telah dibahas dalam kajian ini adalah adanya kenyataan masyarakat Waemite yang hidup di dalam realitas kemiskinan karena keterisolasian dan ketidakadilan atau penyimpangan
14 Y Tomhisa, wawancara, pada 20 Juli 2019 di Waemite
15 A. Hukunala, wawancara, pada 20 Juli 2019 di Waemite

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
proses pembangunan dan karena budaya dominan. Dengan menggunakan perspektif pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire, maka bagian ini berupaya membangun suatu upaya membangun konsep pendidikan yang dapat membebaskan masyarakat dari persoalan tersebut. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Waemite telah membentuk suatu lingkaran kemiskinan yang memenjarakan mereka. Salah satu pendekatan memutus lingkaran atau rantai kemiskinan itu adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan, yang telah dialami sebagai suatu kebiasaan hidup. Masyarakat sadar dan memahami bahwa mereka adalah orang miskin, namun mereka tidak menyadari dan memahami bagaimana untuk keluar dari kemiskinan. Bahkan, jalur pendidikan yang dapat mengembangkan sumber daya manusia pun tidak mampu mereka capai, dan oleh perlakuan budaya dominan, hal tersebut dilarang. Itulah sebabnya, refleksi ini diawali dengan suatu konsep pentingnya pendidikan dan dampaknya untuk mengubah kesadaran serta mengembangkan sumber daya manusia.

## 1. Mengajarkan Masyarakat Pentingnya Pendidikan
Dalam skema lingkaran kemiskinan di Waemite, keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi langsung pada proses pemiskinan masyarakat. Masyarakat sendiri belum memandang pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu, perlu suatu tindakan aktif untuk mengajarkan masyarakat pentingnya pendidikan. Tirtarahardja menyebutkan beberapa batasan pengertian pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu: 1) pendidikan sebagai proses transformasi budaya di mana pendidikan dimaksudkan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi  yang  lain.  2)  Pendidikan  sebagai  proses  pembentukan  pribadi  di  mana  melalui  kegiatan pendidikan yang sistematis dan sitemik kepribadian peserta didik baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dapat dibentuk. 3) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara di mana melalui pendidikan sumber daya manusia dipersiapkan untuk menjawab tujuan pembangunan nasional. 4) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. 16
Martinis Yamin dalam bukunya, Paradigma Baru Pembelajaran menegaskan bahwa kemajuan zaman disertai kemajuan masyarakat, serta ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan paradigma pendidikan. Berbagai kemajuan itu pun telah menstimuli pendidikan untuk dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman dan menumbuhkembangkan kesempatan belajar bagi peserta didik ( grown learning ). Model pendidkan sekaligus model pembelajaran dipahami sebagai suatu metodologi atau piranti untuk melaksanakan perubahan. Paradigma baru yang digagas adalah paradigma konstruktif di mana peserta didik  belajar membangun interpertasi terhadap realitas melalui pengalaman baru dan interaksi sosial. Pengetahuan merupakan suatu proses kontruksi bersama dari realitas, bukan lagi seperti suatu proses mengisi air ke dalam botol. 17 (Yamin, 2011:1).
Istilah pendidikan diambil dari kata latin educates, yang dijabarkan menjadi educare dan educere yang berarti melawat, memperlengkapi dengan gizi agar sehat dan kuat atau juga membimbing keluar. Jadi, pendidikan adalah upaya sadar dan sengaja untuk memperlengkapi siswa atau sekelompok orang guna membimbingnya keluar dari satu tahapan (keadaan)
16 Umar Tirtarahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 200), hlm.33-35.
17 Yamin Martinis, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: GP Press, 2011),hlm.1.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
hidup ke tahapan berikutnya yang lebih luas, lebih berkualitas, lebih perpengetahuan, dan lebih berpengertian. 18 Pendidikan ( education ) dibedakan dari pengajaran ( teaching ). Kata Inggris, educate berasal dari kata latin educere. Prefiks e berarti “keluar” dan ducere berarti memimpin, menarik, dan membawa. Lalu, educere berarti menarik atau membawa keluar.
Mendidik adalah menarik atau membawa keluar potensi kebaikan dalam diri peserta didik, untuk dikembangkan menjadi moralitas dan perilaku insan yang berpegang pada nilai-nilai luhur. 19
Pemahaman akan pentingnya pendidikan mendorong semua masyarakat Waemite untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu solusi mengentaskan atau memutuskan mata rantai kemiskinan. Melalui proses pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat dapat terus berlangsung. Proses mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dapat dilakukan bukan hanya oleh pihak sekolah, dalam hal ini adalah dewan guru. Pendidikan dapat digalangkan juga oleh masyarakat dan lembaga keagamaan, seperti yang diwadahi dalam Pendidikan Formal Gereja di SMPTI dan Katekisasi. Persepsi masyarakat Waemite, yang memandang negative proses pendidikan perlu ditransformasi. Pendidikan tidaklah berarti dapat merusak tatanan budaya masyarakat. Justru, melalui proses pendidikan yang mencerdaskan dan mengembangkan sumber daya manusia, maka tatanan budaya atau adat sitiadat masyarakat, dapat terus dilestarikan mengikuti perkembangan zaman.

## 2. Memperjuangkan Keadilan, Mentransformasi Budaya Ia tutu mo
Masalah lain yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan adalah ketidakadilan dan penyimpangan pembangunan. Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Waemite, dengan terbatasnya sarana-prasarana pendidikan, tenaga pengajar, serta berbagai akses pendidikan yang layak bagi masyarakat Waemite, telah berkontribusi menindas dan membodohi masyarakat. Dalam konsep pendidikan yang membebaskan, Freire menyarankan agar dimulai dengan membuka tabir penindasan yang dilakukan terhadap masyarakat. Hal ini telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kabupaten Buru yang telah ditetapkan sejak tahun 1999 secara otonom, namun proses pembangunan sama sekali belum dinikmati oleh masyarakat di Waemite. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan merupakan suatu masalah ketimpangan kekuasaan dan oleh karena terjadi ketidakadilan structural. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiadaan perhatian dan kepedulian pemerintah mengatasi berbagai kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat di Waemite. Para pemimpin hanyalah pera pengobar janji manis yang marak berkampanye di masa pilkada. Mereka sangat mengetahui kesulitan hidup masyarakat, akrena itu mereka berkampanye dengan segudang janji manis. Namun, ketika kekuasaan diraih, masyarakat pun dilupakan.
Menurut Freire, tindakan penindasan selalu dimulai oleh mereka atau suatu sistem uang menindas, memeras, dan yang tidak mengakui atau mengabaikan orang lain sebagai manusia – dan tidak dimulai oleh mereka yang tertindas, diperas, dan diabaikan dalam pembangunan yang
18 Tarumaseley E. Pendidikan Agama Kristen: Teori, Aplikasi, dan Metode (Ambon: Tahuri Press, 2012), hlm.5. 19 Karman Yongki, “Iman dan Pendidikan di Perguruan Tinggi Kristen, dalam Jurnal Proklamasi. No. 10. Vol. 8 (2009), hlm. 35.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
berkeadilan.  Kekuasaan selalu dimanfaatkan bukan oleh mereka yang lemah di bawah tekanan berat dari pihak yang lebih kuat, tetapi oleh si kuat yang telah mengebiri si lemah. Analisis eksistensial situasi penindasan menyingkapkan bahwa awal mulanya memang dari tindakan kekejaman – yang diprakarsai oleh mereka yang berkuasa. Kekejaman itu sebagai suatu proses, dikekalkan oleh kaum penindas dari satu generasi ke generasi  berikutnya yang menjadi pewaris mereka dan dibentuk dalam iklim penindasan. Iklim penindasan ini menciptakan dalam diri kaum penindas kesadaran pemilikan yang sangat kuat – pemilikan terhadap dunia dan manusia. Kesadaran kaum penindas cenderung untuk mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi objek kekuasaan mereka. Bumi, harta kekayaan, produksi, karya cipta, waktu, semuanya direduksi menjadi obyek yang berada di bawah kemauannya. Di sinilah akar dari ketiadilan yang dipraktekkan oleh para penindas dengan sistem, struktur atau kekuasaan yang dimiliki. Hasilnya, yang tertindas tetap terbelenggu di dalam iklim penindasan, dan terus mengalami kemiskinan yang menyengsarakan. Bagi kaum penindas, apa yang dianggap bermanfaat adalah memiliki lebih banyak – selalu lebih banyak – sekalipun dengan mengorbankan kaum tertindas yang semakin miskin dan memiliki apa-apa 20 (Freire, 2008: 34).
Kenyataan ini tidak dapat dibiarkan. Dalam skema pendidikan yang membebaskan, Freire menawarkan pilihan kedua setelah membuka tabir penderitaan masyarakat, yaitu menggalang proses pendidikan yang membebaskan. Pada tahap kedua di mana realitas penindasan telah dibuka, maka pendidikan yang membebaskan tidak lagi menjadi milik kaum tertindas, tetapi menjadi pendidikan untuk seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langeng. Dalam kedua tahap ini dibutuhkan gerakan  yang mendasar agar kultur dominasi dilawan secara kultural pula. Pada tahap pertama, maka perlawanan itu terjadi dalam hal kaum tertindas menyadari akan adanya kultur dan dunia penindasan; dan pada tahap kedua, dengan memberantas habis mitos-mitos yang diciptakan dan dikembangkan di masa lampau, bagaikan hantu-hantu yang menghantui suatu visi pembangunan kemanusiaan secara holistik.
Pendidikan yang membebaskan harus menolak konsep pendidikan gaya bank secara menyeluruh, menggantikannya dengan sebuah konsep tentang manusia sebagai makhluk yang sadar dan keasadarannya diarahkan kepada dunia. Mereka harus meninggalkan tujuan pendidikan sebagai usaha tabungan dan menggantikannya dengan penghadapan pada masalah manusia dalam hubungannya dengan dunia. Pendidikan “hadap masalah” ( problem - posing ) yang menjawab hakekat kesadaran, - intensionalitas, akan menolak pernyataan – pernyataan serta mewujudkan suatu raung komunikasi.
Pendidikan yang membebaskan berisi laku-laku pemahaman ( acts of cognition ), bukannya pengalihan-pengalihan informasi. Pendidikan hadap masalah menolak pola hubungan vertika dalam pendidikan bank.  Melalui dialog, gurunya dan muridnya, atau sebaliknya, saling belajar menghadapi suatu permasalahan secara bersama. Guru tidak lagi menjadi orang yang sebatas mengajar dari dirinya, tetapi sekaligus orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para murid, yang pada gilirannya di samping diajar, mereka juga mengajar. Mereka secara bersama bertanggungjawab terhadap suatu proses tempat mereka bertumbuh dan berkembang. Dalam proses ini, pendapat-pendapat yang didasarkan pada kekuasaan tidak berlaku lagi, agar dapat berfungsi, kekuasaan harus berpihak pada
20 Friere, Pendidikan yang membebaskan , hlm. 28

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
kebebasan, bukan menentang kebebasan. Pendidikan gaya bank mematikan daya kreatif, pendidikan hada masalah menyangkut suatu proses penyingkapan realitas secara terus menerus, dan berjuang bagi kebangkitan kesadaran dan keterlibatan kritis di dalam realitas.
Pendidikan hadap masalah sebagai suatu praksis pembebasan yang manusiawi, menganggap sebagai sesuatu yang dasaria bahwa korban penindasan harus berjuang bagi pembebasan dirinya. Untuk tujuan itu, pendidikan ini mendorong para guru dan murid untuk menjadi subjek dari proses pendidikan dengan membuang otoritarianisme serta intelektualisme yang menasingkan; dia juga memungkinkan manusia membenahi pandangan mereka yang keliru terhadap realitas. Pendidikan yang membebaskan tidak dapat melayani kepentingan kaum penindas, sekaligus memutus suatu mata rantai penindasan – yang memungkinkan terjadi era baru, di mana yang tertindas dapat menjadi penindas.
Dalam konteks penindasan yang dialami oleh Jemaat Waemite, maka perlu pendekatan ekstra yaitu memerangi penindasan melalui transformasi budaya. Budaya ia tutu mo yang dipersepsikan dan dipraktekkan dengan alasan kelestarian adat-istiadat masyarakat, sehingga menutup ruang bagi pengembangan sumber daya manusia Waemite melalui proses pendidikan, sudah tidak lagi relevan. Justru budaya ini tidak hanya berkontribus bagi keterbelakangan pendidikan masyarakat, tetapi juga proses pemiskinan masyarakat Waemite. Budaya ini perlu ditransformasikan. Dalam pengertian bahwa prinsip melestarikan adat-istiadat, dan budaya atau kearifan lokal masyarakat tetap dapat dipertahankan, kendati masyarakat Waemite didorong untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Di samping itu, proses pendidikan yang membebaskan juga sekaligus dapat menjamin bahwa kelestarian budaya atau kearifan lokal masyarakat, yang menghargai alam semesta, ikatan kekerabatan dengan leluhur masih dapat dipertahankan demi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam semesta.

## 3. Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pendidikan menjadi sesuatu yang asing dan tidak penting bagi masyarakat Waemite saat ini, selain karena kemiskinan yang menjauhkan dunia pendidikan dari masyarakat, tetapi juga paham budaya ia tutu mo yang melarang masyarakat mengalami proses pendidikan itu. Dalam konsep pendidikan yang membebaskan Freire menawarkan konsep pendidikan hadap masalah, di mana masyarakat diajarkan untuk memahami dan menghadapi masalah kemiskinan dengan menghidupkan kembali kesadaran baru masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu pendidikan yang membeaskan menghendaki masyarakat menjadi subjek, bukan objek pendidikan. Dalam kaitan itu, Nurhatati Fuad  menawarkan suatu konsep pendidikan yang berbasis masyarakat, sebagai suatu alternative, meemenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, sekaligus menjadikan pendidikan itu penting bagi kehidupan masyarakat. Menurut Fuad, pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan dengan prinsip bahwa:

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
1. Pendidikan merupakan upaya pembunuhan kebutuhan nyata masyarakat.karena itu pendidikan merupakan proses sepanjang masa (life-long education ) yang kontinyu, menyangkut kebutuhan nyata (felt-needs)
2. Masyarakat,karena itu memeliki hak untuk memilih dan menentukan arah, tujuan, tujuan,isi,proses, cara,dan ukuran berhasil (efektifitas) penyelenggaran pendidikan.
3. Masyarakat memeliki hak untuk di batalkan dalam penyelengaraan pendidikan.keterlibatan masyarakat ( community engement, community involfement ) menjadi hak dasar yang miscaya.
4. Pemerataan,kesehatan,anti-diskriminasi merupakan hal yang harus diwujutkan dalam pendidikan berbasis masyarakat.
5. Partisipasi (participation) dan pemberdayaan (empowerment ) masyarakat merupakan suatu keharusan dalam penyelengaraan pendidikan
6. Kemitraan (patnership) antarah pemerintah,masyarakat luas dan lembaga lainnya menjadi suatu keharusan.
Asumsi-Asumsi dasar tersebut itulah yang menjadi argumen rasional betapa pentingnya pendidikan berbasis masyarakat diselengarakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam kebutuhan hidup kesehariannya serta argumen ikhwal keniscayaan (keharusan) masyarakat sebagai penguna untuk dilibatkan dalam berbagai aspek penyelengaraan pendidikan. 21

## SIMPULAN
Berangkat dari seluruh hasil kajian mengenai pendidikan yang bebaskan di tengah konteks kemiskinan masyarakat Waemite, maka dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Kemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Waemite disebabkan oleh faktor ketidakadilan sosial dan struktural, serta oleh persepsi dan budaya ia tutu mo, yang membatasi masyarakat Waemite untuk menikmati proses pendidikan yang membebaskan. Ketidakadilan sosial dan structural yang memiskinkan masyarakat Waemite terlihat secara jelas di sikap Pemerintah Kabupaten Buru yang mengabaikan proses pembangunan yang berkeadilan, berkesejahteraan dan merata di seluruh wilayah kabupaten buru. Proses pembangun itu tidak dialami langsung oleh masyarakat di Waemite. Masyarakat Waemite hidup dalam keterisolasian dari berbagai arus pembangunan yang sedang terjadi di masa kini. Kemiskinan telah terbingkai dalam suatu lingkaran kemiskinan, yang mengikat dan mengurung masyarakat, sehingga jika tidak diputus mata rantai kemiskinan ini maka masyarakat akan terus hidup di dalam kemiskinan absolut.  Selain masalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan sosial dan struktural, persepsi dan praktek budaya ia tutu mo, yang melarang masyarakat Waemite untuk memperoleh atau mengejar pendidikan yang layak, juga menjadi salah satu faktor utama keterbelakangan masyarakat.
21 Fuad Nurhattati, Manajemen Pendidikan berbasis masyarakat: Konsep dan Strategi Iplementasi (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm.126.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
Pendidikan yang membebaskan merupakan proses pendidikan penyadaran masyarakat terhadap realitas yang memiskinkan dan menindas mereka. Pendidikan yang membebaskan dilakukan berbasis pada masyarakat, berorientasi hadap masalah di tengah kehidupan masyarakat, dan mentransformasi berbagai masalah yang menyengsarakan masyarakat. Pendidikan yang membebaskan digerakan bersama oleh rakyat yang tertindas dan miskin dengan gereja yang memiliki amanat agung memberitakan dan mewujudnyatakan pembebasan serta damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Pendidikan yang membebaskan ini pada satu sisi berupaya membuka tabir penderitaan masyarakat Waemite, dan pada sisi yang lain berjuang mentransformasi struktur yang menindas, praksis pembangunan yang tidak adil, dan praktek budaya yang menciptakan keterbelakangan masyarakat. Pendidikan yang membebaskan dapat dilakukan melalui peran institusi pendidikan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, dan didukung oleh lembaga keagamaan misalnya melalui wadah pendidikan formal gereja, pelayananan diakonial transformatif, mimbar-mimbar pemberitaan, dan melalui perjuangan bersama rakyat miskin menuntut keadilan dari pemerintah, yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Anselm Strauss & Juliet Corbin, Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Tekni Teoritisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
BPS Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Dalam Angka 2016 , hlm, 22.
Chang William Berteologi Pembebasan . Jakarta: Penerbit Obor, 2005..
Conrad Boerma, Dapatkah Orang Kaya Masuk Sorga? Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
Dedy Wrinawan, “Kebijakan Pengolahan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat”, dalam Kawistara, Vol.1. No.3. 11 Desember 2011, hlm. 221.
Fuad Nurhattati, Manajemen Pendidikan berbasis masyarakat konsep dan strategi iplementasi . Jakarta: Rajawali pers, 2014.
Girsan Wardis, Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil. Ambon: BPFP UNPATTY, 2011. Irwan Abdulah, “Kemiskinan: Tantangan Struktural dan Peluang Kultural” dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. XIII. No.2. Agustus 2008, hlm. 2-3.
Ismail Andar. Selamat Melayani Tuhan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran. Jakarta: GP Press, 2011.
Nunung Nurwati,”Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan”, dalam,
Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol.10. No. 1. Januari 2008,hlm.3.
Pattinama Marcus J. “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal, dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol.13, No.1. Juli 2009, hlm. 6-7.
Paul Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, Terj. Tim Redaksi. Jakarta: LP3ES, 2008.

## PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN MASYARAKAT WAIMITE DARI KEMISKINAN
Salim A, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm, 22-23.
Tarumaseley E. Pendidikan Agama Kristen: Teori, Aplikasi, dan Metode. Ambon: Tahuri Press, 2012. Teddy Christianto Leasiwal, Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Maluku, Cita Ekonomi, Vol. 7. No. 2. Desember 2013, hlm. 24.
Umar Tirtarahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Yongki Karman, “Iman dan Pendidikan di Perguruan Tinggi Kristen, dalam Jurnal Proklamasi. No. 10. Vol. 8 (2009), hlm. 35.