licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Sistem Cash on Delivery Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam
Marchelia Fitria Dewi 1 , Yuyut Prayuti 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, marcheliafd02@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

## ABSTRACT
Economic activities are closely related to transactions such as to support the needs of oneself, family, and the wider community. In connection with that, buying and selling through electronic media such as using the Cash On Delivery payment system which is a form of trade or business interaction is one of the economic phenomena of mu'amalah that is currently rife. Therefore, Islam has taught that the terms and conditions of buying and selling transactions must be in accordance with the Shari'a, such as avoiding defects such as not fulfilling the conditions of the goods being traded, both the type, quality, and quantity, price, and there is no element of coercion, fraud, harm, or other conditions that make up the pillars of buying and selling. So the purpose of this research is to examine the legal protection of cash on delivery transactions in online buying and selling from the  perspective  of  consumer  protection  and  Sharia  economic  law.  This  research  is  a  descriptive  analytical normative  legal  research,  using  legislative  and  conceptual  approaches.  As  a  result,  buying  and  selling  is  a fundamental  component  of  Islamic  Shariah,  and  adhering  to  these  pillars  is  essential  for  a  successful  and legitimate transaction.Accordingly, Islamic jurisprudence deals with the order of purchase and sale, where the permissibility of transactions with al-salam aims to increase the convenience of business by allowing goods to be delivered later.Thus the use of the COD method, which allows payment on the spot, reduces fakes and hazards such as goods that do not match the size, shape, color, or packaging ordered.
Keywords cash on delivery; economy; law; Islam; buying and selling; consumer protection
Cite This Paper Dewi,  M.  F.,  &  Prayuti,  Y.  (2023).  Sistem  Cash  on  Delivery  Dalam  Prespektif  Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Ekonomi Islam adalah subbidang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku  dalam  kaitannya  dengan  produksi,  distribusi,  konsumsi,  dan  alokasi  sumber daya yang terbatas. Ekonomi Islam didasarkan pada keimanan kepada Allah dan menyoroti pentingnya aspek komersial untuk kemaslahatan manusia dan pembangunan sistem dalam perilaku kehidupan ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah Islam. 1 Aturan-aturan Al- Qur'an dan hadits, yang hanya menetapkan nilai-nilai (prinsip-prinsip), dimaksudkan untuk diikuti  dalam  konteks  syariah,  yang  mengatur  kegiatan  ekonomi.  Hadits  Nabi  hanya menjelaskan beberapa unsur operasionalisasinya, sementara kontak ekonomi dalam segala bentuknya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan budaya manusia. Semakin berkembangnya masyarakat manusia, maka semakin banyak pula ragam  muamalah  yang  muncul,  namun  bukan  berarti  cita-cita  atau  norma-norma  Islam
1 Roudotul Jannah, “KETERKAITAN ANTARA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DENGAN PERUBAHAN  FATWA  HUKUM,” Jurnal  Ekonomi  Rabbani 2  (June  2,  2022):  205–11, https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.89.
luput dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkembang di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, berkembanglah pemikiran-pemikiran dalam masalah ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Islam sehingga muncullah hukum ekonomi syariah. 2
Ekonomi  syariah  adalah  ajaran  damai  yang  menekankan  norma-norma  agama  dan etika, memberikan nilai keuntungan yang relatif bagi kedua belah pihak yang terlibat, dan membagi kerugian yang ada sehingga tidak hanya terpusat pada satu pihak. Dalam ekonomi Islam,  mengadopsi  taktik  yang  tidak  benar,  seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan), dan riba, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sistem ekonomi Syariah berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena memiliki ciri-ciri ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan. 3 Sebagai hasilnya, kegiatan ekonomi Syariah membantu mengatur dan mencapai standar hidup yang adil bagi semua individu  dalam  masyarakat  Islam.  Sistem  ekonomi  Islam,  yang  menggabungkan  semua kegiatan dan kebiasaan masyarakat, bersifat dinamis dan adil dalam pendistribusian uang dan kekayaan, memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan terhormat baik di dunia maupun di akhirat. 4
Kegiatan ekonomi terkait erat dengan transaksi yang kita lakukan untuk mendukung kebutuhan  kita  sendiri,  keluarga  kita,  dan  mereka  yang  kurang  beruntung  dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tuntutan manusia telah berkembang dari waktu ke waktu, dan dalam dunia perusahaan modern, pembelian dan penjualan jarak jauh telah menjadi kebiasaan. 5 Jual beli melalui media elektronik yang merupakan salah satu bentuk  interaksi  perdagangan  atau  bisnis  merupakan  salah  satu  fenomena  ekonomi mu'amalah.  Penggunaan  sistem  pembayaran Cash  on Delivery (COD) dalam transaksi  jual beli merupakan salah satu mu'amalah dalam perekonomian saat ini. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi COD sepakat untuk bertemu di suatu lokasi tertentu, setelah itu penjual  menyerahkan  barang  dan  pembeli  memeriksanya.  Uang  diserahkan  jika  pembeli merasa puas. Namun, karena pembeli terkadang tidak mendapatkan barang yang dipesan sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat  melalui  media,  maka  sistem  COD  dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. 6 Selain itu, salah satu prinsip jual beli adalah menjauhi  ketidakadilan  dan  transaksi  yang  merugikan  penjual  dan  pembeli.    Aturan  ini didasarkan pada gagasan khiyar, yang memberikan pilihan kepada kedua belah pihak untuk membatalkan jual beli jika barang yang dipertukarkan berbeda. Khiyar, yang menunjukkan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penjualan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pilihan ini. 7
2 Hatoli Hatoli, “Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif  DSN-MUI,” Jurnal  M ahkamah :  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan  Hukum  Islam 5  (June  10,  2020):  1–18, https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844.
3 Abdillah Halim, “PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 8 (June 1, 2023): 101–20, https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962.
4 Muhammad Syahrin, Mohammad Arifin, and Reza Luayyin, “KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH,”
JSE: Jurnal Sharia Economica 1 (July 26, 2022): 95–105,
https://doi.org/10.46773/.v1i2.395.
5 Fatri Sagita, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE,” QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 2 (December 15, 2021): 141–55, https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130.
6 Muflihatul Fauza, “ETIKA AKAD ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN JASA  KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM,” AT- TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH 15 (June 30, 2023): 94–108, https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734.
7 Ade Fernanda, Muhammad Armia, and Rispalman Risfalman, “THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON  TRANSACTION  OF  SHOES  BY  DROPSHIP  SYSTEM  IN  THE  CITY  OF  BANDA  ACEH  (A  Study  Case  of
Sehubungan dengan itu, terdapat penelitian sebelumnya yang ditulis oleh May Shinta Retnowati, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan Amir Sup, dan Muhammad Irkham Firdaus dengan judul “Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD ( Cash on Delivery )”, namun lebih membahas penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dengan sistem COD. Sedangkan penelitian ini mengkaji dalam segi konsep ekonomi Syariah  dalam  keabsahan  transaksi  jual-beli  online  dengan  menggunakan  sistem cash  on delivery . Media sosial dan media lainnya dapat digunakan untuk memfasilitasi hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. 8 Islam telah mengajarkan bahwa syarat dan  rukun  transaksi  jual  beli  harus  sesuai  dengan  syariat.  Menurut  para  ulama  fiqih, transaksi jual beli dianggap sah apabila terhindar dari cacat seperti tidak memenuhi syarat- syarat barang yang diperjualbelikan, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, harga, serta tidak  ada  unsur  paksaan,  penipuan,  kemudharatan,  atau  syarat-syarat  lain  yang  menjadi rukun  jual  beli. 9 Sehingga,  pertanyaan  besar  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana perlindungan  hukum  transaksi cash  on  delivery dalam  jual-beli  online  dalam  perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Syariah?

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  secara  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat. 10 Menurut  Soerjono Soekanto,  sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis,  karena  secara  spesifik, penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang  masyarakat  atau  kelompok  orang  tertentu, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 11

## 1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperlukan guna memahami adanya  hubungan  diantara  ilmu-ilmu  hukum  serta  telaah  terhadap  unsur-unsur  hukum, dalam  hal  ini  hukum  tertulis. 12 Bila  ditinjau  dari  sifat  dan  tujuannya,  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  deskriftif  atau  dapat  disebut  juga  dengan descriptive  legal study ,  yakni  penelitian  hukum  yang  bersifat  pemaparan  dan  bertujuan  untuk  bertujuan memperoleh  gambaran  lengkap  tentang  persitiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. 13

## 2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  disampaikan  oleh  penulis  adalah  data  kualitatif  yaitu  peneliti menyajikan  data  yang  berupa  kata  atau  kalimat , 14 yang  selanjutnya  disusun  secara  utuh
Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District),” Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 11 (December 30, 2021): 164, https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8617.
8 Rianti Rianti, “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE  LAZADA,” Niqosiya:  Journal  of  Economics  and  Business  Research 1  (June  28,  2021):  1–13, https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57.
9 Kelvin  Ramadhan  and  Rachmad  Kurniawan, Perdagangan  Dan  Bisnis  Dalam  Islam ,  2022, https://doi.org/10.31219/osf.io/zxng4.
10 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006).
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
13 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Bandung: Kencana, 2011).
dalam  bentuk  penulisan  hukum.  Penelitian  hukum  ini,  terutama  didasarkan  atas  bahan- bahan  hukum  bersifat normative-prespektif. 15 Bahan-bahan  hukum  bersifat normative- prespektif , digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi  peraturan  hukum  positifnya  ( ius  constitutum ),  berdasarkan  kekuatan mengikatnya  diklasifikasikan  sebagai  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tersier . 16 yang terdiri dari:
a Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4) Kumpulan Hukum Islam
5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
c Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  tentang  objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin, kasus hukum ensiklopedia dan internet. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 17 Tanpa mengetahui metode pengambilan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data sekunder/bahan hukum penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa “teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier….”. 18 sesuai dengan alat pengumpulan data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum, adalah studi dokumen (bahan pustaka) atau kajian kepustakaan ( library research) .
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian yuridis normatif akan memungkinkan seorang  peneliti  untuk  memanfaatkan  hasil-hasil  temuan  ilmu  hukum  dan  ilmu-ilmu  lain untuk kepentingan analisis dan eksplanasi. 19 Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan alasan untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undang. Metode yuridis normatif ini mengacu pula  kepada  penelitian  yang  mengarah  kepada  dasar  filosofis,  khususnya  yang  berkaitan mengenai
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statute approach (pendekatan  perundang-undangan), conceptual  approach (pendekatan  konsep)  dan case approach (pendekatan kasus), yaitu sebagai berikut:
a Statute approach (pendekatan perundang-undangan)
Dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undanganyang  berkaitan dengan  isu  hukum  yang  diteliti.  Pendekatan  ini  juga  tergantung  pada  fokus  penelitian,
15 Hadin  Muhjad  and  Nunuk  Nuswardani, Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2012).
16 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrfindo Persada, 2013).
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . 18 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. (Jakarta: Kencana, 2016).
19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
pendekatan  ini  fokusnya  berbeda  untuk  kepentingan  yang  berbeda,  misalnya  apabila penelitian itu untuk kepentingan praktis pendekatannya akan berbeda apabila penelitian itu untuk kepentingan akademis.
b Conceptual approach (pendekatan konsep)
Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Penulis  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas  hukumyang  relevan dengan  permasalahan  yang  diteliti  serta  dengan  pendekatan  konsep  itu  pula  peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

## 4. Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh,  dikelompokkan  dan  disusun  secara  sistematis  dan  untuk selanjutnya  data  tersebut  dianalisis,  secara  analisis  kualitatif.  yaitu  analisis  yang  berupa kalimat  dan  uraian. 20 Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  yuridis,  yaitu  analisis  yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.
Dalam  penelitian  hukum  normatif,  alat  analisis  hukumnya  berupa  teori-teori,  asas, prinsip  dan  konsep-konsep  hukum.  Alat  analisis  ini  digunakan  untuk  menafsirkan  hasil penelitian  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  bersifat  normatif-prespektif  yang diinteraksikan  dengan  hasil  analisis  fakta  kemasyarakatan  bersifat  empiris-deskriptif. Analisis ini bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum  baru  yang  menjadi  dasar  untuk  pengambilan  kesimpulan  sehingga  tujuan  akhir penelitian hukum ini dapat tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip Jual-Beli Terhadap Transaksi Online dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam Al-Qur'an menyatakan bahwa perdagangan sama dengan bunga, meskipun Allah telah menyetujui perdagangan dan melarangnya. Perdagangan didukung oleh pelaku akad, tujuan penggunaan akad, dan konsensus umum. Pelaku akad (penjual dan pembeli), objek (harga dan barang), dan akad itu sendiri memiliki dua komponen. Selain itu, shighat terdiri dari penawaran  dan  penerimaan,  yang  keduanya  harus  matang,  masuk  akal,  atas  kemauan sendiri,  dan  rasional. 21 Objek  jual  beli  ( mauqud  alaih )  harus  memenuhi  beberapa  syarat, antara  lain  barang  yang  baik,  bermanfaat,  dapat  diserahterimakan,  milik  penuh  dan berkuasa,  serta  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak.  Sebelum  penawaran  dan  penerimaan dilakukan, jual beli dianggap tidak sah karena tidak menciptakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. 22
Prinsip-prinsip  Islam  sangat  penting  dalam  menerapkan  nilai-nilai  positif  dan menghindari  perilaku  yang  tidak  baik  dalam  transaksi  jual  beli.  Untuk  menghindari penipuan atau kebohongan ketika ada kekurangan atau kerusakan pada barang yang dibeli, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki hak khiyar. Hal ini sangat penting dalam jual  beli  saat  ini,  yang  penuh  dengan  penipuan. 23 Khiyar,  atau  hak untuk  memilih,
20 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. (Jakarta: Kencana, 2016).
21 Padian Siregar, “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam” 5 (March 1, 2019): 57–65, https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762.
22 Devi agustina et al., “Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online,” AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business 1 (October 31, 2021): 11–18, https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219. 23 Hayatun Nuri, Bismi Khalidin, and Jamhir Jamhir, “IMPLEMENTASI KHIYÂR TA’YĪN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 (October 27, 2021): 124–42, https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1407.
diperlukan  dalam  beberapa  situasi.  Misalnya,  diperlukan  ketika  kedua  belah  pihak menetapkan bahwa hak pilih, atau khiyar, akan berlangsung selama jangka waktu tertentu, ketika salah satu pihak melakukan penipuan lebih dari sepertiga, dan ketika salah satu pihak menyembunyikan barang yang diperjualbelikan. 24
Ada berbagai jenis khiyar, termasuk khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar 'Aib, khiyar ru'yah, khiyar ta'yin, dan khiyar sifat. Para ulama mengakui jenis-jenis khiyar ini dan dapat digunakan dalam berbagai bidang e-commerce , termasuk transaksi elektronik, perdagangan produk,  layanan  elektronik,  dan  informasi. E-commerce didefinisikan  sebagai  kombinasi dinamis  antara  teknologi,  aplikasi,  dan  proses  bisnis  yang  menghubungkan  bisnis, pelanggan, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang. 25 Transaksi Salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan dengan pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan  barang.  Istishna'  mirip  dengan  salam  tetapi  berbeda  dalam  beberapa  aspek, termasuk penggunaan pembayaran elektronik dan platform digital. 26
Mengenai hal itu, transaksi bisnis elektronik antar konsumen yang terjadi di antara para  pelanggan  untuk  memenuhi  permintaan  tertentu  dan  pada  waktu  tertentu  dikenal sebagai e-commerce .  Industri e-commerce menggunakan  sembilan  model  bisnis  yang berbeda: 27
1. Etalase  virtual,  yang  memungkinkan  pelanggan  untuk  membeli  barang  atau  jasa berwujud secara online sambil tetap menerima pengiriman tradisional.
2. Konsentrator Pasar: mengumpulkan data barang dan jasa dari beberapa produsen di satu lokasi.
3. Pialang  informasi:  memberikan  rincian  tentang  barang,  biaya,  dan  ketersediaannya, serta kadang-kadang layanan transaksional.
4. Pialang  Transaksi:  membantu  memfasilitasi  transaksi  dan  memberikan  akses  kepada pembeli ke berbagai harga dan persyaratan.
5. Lembaga  kliring  elektronik  menawarkan  layanan  seperti  lelang  produk,  yang memungkinkan ketersediaan dan harga berubah sebagai respons terhadap permintaan klien.
6. Lelang  terbalik  memungkinkan  pembeli  mengajukan  penawaran  ke  berbagai  penjual untuk  mendapatkan  barang  atau  layanan  yang  mereka  inginkan  dengan  harga  yang mereka pilih.
7. Pengiriman Produk Digital: Penjualan dan distribusi perangkat lunak, multimedia, dan barang digital lainnya secara online.
8. Penyedia konten: menawarkan layanan dan bantuan kepada pengguna perangkat keras dan perangkat lunak.
E-commerce memainkan  peran  penting  dalam  kegiatan  ekonomi,  dengan  berbagai model  bisnis  yang  tersedia  untuk  mengakomodasi  beragam  kebutuhan  dan  preferensi. Hukum  ekonomi  yang  dikenal  sebagai  KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari'ah) merupakan bagian integral dari perekonomian Indonesia. Unsur bai', yang terdiri dari para
24 Dinda Yuanita and Ning Wijaya, “Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee,” Jurnal Al- Hakim:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa,  Studi  Syariah,  Hukum  Dan  Filantropi 4  (May  20,  2022):  115–26, https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160.
25 Niniek  Mumpuni,  “OVERVIEW  OF  THE  CONCEPT  OF  KHIYAR  AL  AIB  IN  E-COMMERCE  PRACTICE,” JHSS (JOURNAL

## OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) 6 (July 29, 2022): 218–25,
https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670.
26 Panji  Adam,  “LEGISLASI  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH:  STUDI  TENTANG  PRODUK  REGULASI  HUKUM EKONOMI  SYARIAH  DI  INDONESIA,” Tahkim  (Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum  Islam) 1  (October  31,  2018), https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105.
27 Daffarel Putra, “E-COMMERCE DAN PERANANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA - Muhammad Daffarel Putra Andreyni - Universitas Padjadjaran,” December 22, 2019.
pihak, objek, dan kesepakatan, sangat penting dalam penekanan sistem ini pada jual beli. Unsur-unsur bai' adalah para pihak, objek, dan kesepakatan. 28
Bagi konsumen besar dan kecil di Indonesia, transaksi online menjadi semakin umum. Karena  transaksi  internet  menyerupai  penipuan,  ada  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi.  Di Indonesia, ada tiga jenis mekanisme transaksi e-commerce yang berbeda: transaksi online dan  pembayaran  yang  dilakukan  secara  online,  transaksi  online  dan  bagi  hasil  yang dilakukan  setelah  barang  diterima,  serta  transaksi  fisik  dan  pembayaran  yang  dilakukan melalui  toko  online  dan  offline. 29 Salah  satu  pilihan  terbaik  untuk  merestrukturisasi ekonomi Indonesia yang tidak terorganisir adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi Islam.  Perbankan  dan  ekonomi  Islam  telah  berkembang  secara  signifikan  baik  di  dalam maupun luar negeri berkat bantuan Dewan Syariah Nasional. Hal ini memiliki dampak yang signifikan  terhadap  inisiatif-inisiatif  untuk  menegakkan  hukum  Islam  di  bidang perdagangan. 30
Terakhir,  hukum  ekonomi  Islam  sangat  penting  dalam  menentukan  keabsahan  dan keadilan  transaksi  jual  beli.  Hingga  dapat  bekerja  menuju  pasar  yang  lebih  adil  dan transparan  dengan  mengikuti  nilai-nilai  Islam  dan  memastikan  bahwa  semua  pihak yang berpartisipasi  dalam  transaksi  ini  diberitahu  tentang  hak  dan  kewajiban  mereka. 31 E- commerce merupakan instrumen yang populer untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti transaksi bisnis-ke-bisnis, bisnis-ke-konsumen, dan konsumen-ke-konsumen. E-commerce bisnis-ke-bisnis  memerlukan  transaksi  elektronik  antara  bisnis  dan  jumlah  atau  volume barang yang besar, dengan karakteristik seperti hubungan yang terjalin, pertukaran data, model  peer-to-peer,  dan  akses  terbuka  ke  informasi.  Sejauh  ini,  transaksi  bisnis-ke- konsumen E-commerce menghubungkan  bisnis  dengan  pelanggan  melalui  internet, menyediakan  sarana  untuk  menjual  barang  atau  jasa,  dan  mengatur  komunikasi  dan interaksi klien. 32
Sehubungan  dengan  itu,  khiyar  adalah  hak  penjual  dan  pembeli  untuk  melanjutkan atau  membatalkan  kontrak  jual  beli  yang  telah  mereka  buat.  Khiyar  Syarth  adalah  suatu kondisi  di  mana  penjual  dan/atau  pembeli  dapat  memilih  untuk  melanjutkan  atau membatalkan transaksi jual beli. 33 Kecuali jika disepakati lain dalam kontrak, jangka waktu yang  diperlukan  berdasarkan  ayat  (1)  dibatasi  hingga  tiga  hari.  Jika  masa  khiyar  telah berakhir tetapi pihak yang memiliki hak khiyar tidak menyatakan untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak jual beli, maka transaksi tetap sah. 34
Komponen  khiyar  yang  lain  meliputi:  a)  Khiyar  Naqdi,  yaitu  kondisi  lain  di  mana pembeli  dan  penjual  membuat  kontrak  dengan  pembayaran  yang  ditangguhkan.  Jual  beli
28 Mohammad Fanani, “Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” July 12, 2023.
29 Ahmad  Firmansyah,  “KAJIAN  KENDALA  IMPLEMENTASI  E-COMMERCE  DI  INDONESIA,” Masyarakat Telematika  Dan  Informasi :  Jurnal  Penelit ian  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi 8  (March  8,  2018):  127, https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107.
30 Haris Putra, Dede Abdurohman, and Hisam Ahyani, “Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari’ah Sebagai Landasan Filosofis  Perbankan  Syari’ah  Di  Indonesia,” Ecobankers :  Journal  of  Economy  and  Banking 3  (February  28, 2022): 30, https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666.
31 Saifullah Bombang, “ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM,” Jurnal Hukum Unsulbar 1 (April 26, 2018): 13–26, https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48. 32 Rina Riana and Diah Handayani, “Pengenalan Pemasaran Melalui Media Sosial Dan E-Commerce UMKM Desa Keling  Kediri,” ABDIMASKU :  JURNAL  PENGABDIAN  MASYARAKAT 5  (June  1,  2022):  253, https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.380.
33 Zulfatus Sa’diah, Daud Sukoco, and Dara Safitri, “KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA’I SALAM,” Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) 1 (April 20, 2022): 382–90,
https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61.
34 Windiana  Lorien,  Rahmad  Hakim,  and  Arif  Hakim,  “The  Right  to  Choose  (Khiyar)  Innovation  for Contemporary  Transaction  in  e-Commerce  Marketplace,” Al- Uqud :  Journal  of  Islamic  Economics 6  (July  27, 2022): 192–205, https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205.
dianggap selesai dan dapat dilanjutkan jika pelanggan tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati untuk barang yang dibeli. 35 b) Khiyar Ru'yah adalah situasi dimana pembeli memiliki hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. 36 Jika pembeli meninggal dunia  dalam  masa  khiyar,  maka  barang  yang  ditransaksikan  menjadi  hak  milik  pembeli sepenuhnya,  dan  jika  pembeli  meninggal  dunia,  maka  barang  atau  benda  yang ditransaksikan menjadi hak milik pembeli. Artinya pembeli berhak menerima atau melihat barang  yang  akan  ditransaksikan,  dan  apabila  di  kemudian  hari  pembeli  merasa  barang tersebut  tidak  sesuai  dengan  barang  yang  telah  ditransaksikan,  maka  pembeli  boleh mengembalikan barang tersebut dan menggantinya dengan barang yang sejenis atau sama; c) Khiyar 'Aib adalah hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi bagi kedua belah pihak yang bertransaksi apabila barang yang ditransaksikan terdapat cacat. 37 Menurut Pasal  235  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  kecuali  dinyatakan  lain,  barang  yang diperjualbelikan  harus  bebas  dari  aib.  Kemudian,  dalam  Pasal  236  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syari’ah  menyebutkan  hak  pembeli  terhadap  penjual  dalam khiyar 'aib,  dimana pembeli  memiliki  hak  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  akad  jual  beli  ketika  objek tersebut  terdapat  'aib  tanpa  ada  penjelasan  terlebih  dahulu  dari  penjual;  dan  d)  Khiyar Ghabn  dan  taghrib,  hak  khiyar  ini  dapat  digunakan  jika  terdapat  aib  pada  barang  yang diperjualbelikan. 38 Menurut  Pasal  243  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  jika  penjual memberikan  informasi  yang  tidak  benar  mengenai  kualitas  barang  yang  dijual,  pembeli memiliki hak untuk melanjutkan kontrak atau mengakhirinya. Menurut Pasal 244 Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syari’ah,  pembeli  dapat  meminta  penjual  untuk  menyerahkan  barang sesuai  dengan  pernyataannya,  meminta  pengadilan  untuk  memerintahkan  pihak  yang memberikan informasi palsu untuk menyerahkan barang sesuai dengan pernyataannya atau menghadapi denda, dan jika penjual memberikan informasi palsu selama transaksi, pembeli dapat menuntut pihak tersebut dan meminta ganti rugi.

## Pandangan Hukum Islam Mengenai Keabsahan Jual-Beli Online Menggunakan Sistem Cash on Delivery
Islam  mengakui  bahwa  perdagangan  melibatkan  pertukaran  komoditas  dan  jasa antara  dua  pihak,  dan  jual  beli  adalah  fitur  dasar  dari  syariah  Islam.  Empat  rukun-akad (antara pembeli dan penjual), ma'qud 'alaih (barang yang dijual), alat pembayaran yang sah (uang), dan Ijma-mengatur kegiatan amal ini yang didasarkan  pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. 39 Jadi,  untuk  memenuhi  syarat  jual  beli,  kedua  belah  pihak  harus  berakal  sehat, bertindak sesuai dengan ijab dan qabul, dan menyebutkan secara detail barang yang dijual. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki dan dapat diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang telah ditentukan ketika transaksi terjadi. Harga barang, atau nilai tukar,  merupakan  komponen  utama  dalam  jual  beli,  dan  mayoritas  orang  menggunakan uang. 40
35 Windiana  Lorien,  Rahmad  Hakim,  and  Arif  Hakim,  “Innovation  of  the  Right  to  Choose  (Khiyar)  on Contemporary Transactions Using E-Commerce,” Al- Uqud : Journal of Islamic Economics 6 (July 27, 2022): 229– 44, https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p229-244.
36 Intan Apriliani, Nadya Salsabila, and Putri Wijaya, “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI  ONLINE,” Shar- E :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Hukum  Syariah 9  (March  11,  2023):  33–42, https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539.
37 Nurli Azma, Rong Shu, and Bell Juanes, “Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online,” Journal Islamic Economic Minangkabau 1 (April 14, 2023): 29–39, https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.33.
38 Jumarni Jumarni, “KONSEP KHIYAR PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” AL-KHARAJ 1 (November 3, 2021): 94–110, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701.
39 Erina  Fatimah,  “Penerapan  Akad  Salam  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Gabah  (Studi  Kasus  Di  Desa  Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun),” Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 3 (July 2, 2019), https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2930.
40 Utari Lubis and Ismaulina Ismaulina, “TADLIS  DALAM BISNIS JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  (STUDI  MAHASISWA  EKONOMI  SYARIAH  FEBI  IAIN  LHOKSEUMAWE),” Jurnal  Ekonomi  Syariah,
Menurut  Imam  Taqiyuddin,  jual  beli  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori:  barang berwujud, barang tidak berwujud yang hanya dirujuk dari segi kualitasnya, dan barang tidak berwujud yang tidak ada. Islam melarang jenis-jenis perdagangan ini karena bersifat samar dan  tidak  jelas. 41 Sistem  perdagangan  elektronik,  yang  juga  disebut  sebagai  sistem e- commerce ,  melayani  tujuan  ini  dengan  memfasilitasi  pertukaran  barang  dan  jasa  antara bisnis  dan  pelanggan.  Pertukaran  barang,  jasa,  dan  informasi  antara  mitra  bisnis  dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya internet, disebut sebagai e-commerce . Cash on Delivery ,  atau  COD,  adalah  singkatan  dari  cash  dan  delivery  dalam  bahasa  Inggris  dan Indonesia.  Dalam  kasus  transaksi  COD,  pelanggan  dan  penjual  telah  sepakat  untuk membayar ketika produk yang dikirim diterima. Hal ini dapat dibandingkan dengan kontrak salam,  yang  merupakan  perjanjian  pembelian  pesanan  di  mana  penjual  setuju  untuk mengirimkan barang di lain waktu. 42
Transaksi al-muslim (pembeli) dan muslam ilaihi (penjual), modal ( ra'su mal al-salam ), dan shighah (ijab qabul), baik secara tertulis maupun lisan, merupakan rukun dan syarat transaksi bai' al-salam. Sebagaimana tersirat dari nama akadnya, kriterianya juga mencakup uang yang dilakukan pada saat transaksi, al-salam (penyerahan), dan al-salaf (didahulukan). Kontrak jual beli salam antara penjual dan pembeli harus menyebutkan spesifikasi, jumlah, dan ukuran produk pada saat transaksi. 43
Dalam  hal  ini,  terdapat  berbagai  sudut  pandang  mengenai  keabsahan  barang  yang dijual  secara  salam,  ada  yang  langsung  membolehkan  dan  ada  pula  yang  menangguhkan keabsahannya.  Selama  tidak  ada  dalil  dari  Al  Qur'an  dan  hadits  yang  secara  khusus menyebutkan  larangannya,  maka  semua  transaksi  dan  perilaku  dalam  bidang  muamalah adalah boleh. 44 Penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh waktu dan geografis, karena banyak transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  dunia  maya  (online)  di  era  digital  saat  ini. Transaksi antar bank, ijab qabul, dan cash on delivery (COD) merupakan tiga jenis transaksi jual beli yang sering dilakukan di Indonesia. 45
Dalam  situasi  ini,  sistem  COD  masih  sesuai  dengan  metode  tradisional  pertemuan antara penjual dan pembeli, yang biasanya dilakukan secara langsung. Namun, definisi COD telah  bergeser  sebagai  akibat  dari  kemajuan  sistem  elektronik,  terutama  dalam  jual  beli, yang awalnya merupakan sistem COD. Beberapa marketplace menawarkan layanan COD, di mana  pembayaran  dilakukan  secara  instan  di  tempat  dengan  pesanan  dari  kurir  dan diterima oleh pembeli tanpa bertemu langsung dengan penjual. Namun, setiap marketplace memiliki  batasannya  sendiri  dalam  menerima  pembayaran  COD,  mulai  dari  jumlah pembelian minimum hingga persyaratan untuk menyertakan biaya asuransi pengiriman. 46 Pembeli tidak diperbolehkan membongkar barang sebelum membayar harga pembelian dan ongkos  kirim  kepada  kurir  secara  tunai.  Jika  terjadi  komplain,  pelanggan  akan  diberikan
Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe) 4 (September 22, 2020): 247–56, https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.799.
41 Sukmawati Sukmawati, “JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE,” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1 (February 24, 2022): 35–42, https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160.
42 Silviasari Silviasari, “PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY,” Media of Law and Sharia 1 (August 28, 2020): 151–61, https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192.
43 Salfianur  et  al.,  “IMPLEMENTASI  ETIKA  BISNIS  PEDAGANG  ISLAM  DALAM  TRANSAKSI  AKAD  BAY’  AL- SALAM,” Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam 3 (March 30, 2021): 51–63, https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545.
44 Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Pesanan Dan  Implementasinya  Pada  E-Commerce  Shopee,” Jurnal  Riset  Ekonomi  Syariah ,  July  9,  2022,  41–46, https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793.
45 May Retnowati et al., “Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery),” Alhamra Jurnal Studi Islam 3 (May 17, 2022): 10, https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11867.
46 Umar Sanjaya and Regina Arabella, “Legal Protection of Consumer Data on E-Commerce Platforms with Cash on Delivery (COD) Systems,” KnE Social Sciences , May 26, 2023, https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13386.
barang baru atau kompensasi lain dalam bentuk pengembalian dana. Jika pelanggan merasa tidak pernah melakukan pemesanan, mereka dapat menolak produk yang dikirimkan oleh kurir dan tidak membayarnya. 47 Karena pilihan yang terbatas, menggunakan COD sering kali menyebabkan  biaya  pengiriman  yang  lebih  tinggi.  Jika  pelanggan  memilih  metode pembayaran COD tetapi menolak barang saat kurir tiba, pasar biasanya memiliki mekanisme pengumpulan data. Pembeli yang menolak barang yang disediakan melalui COD sering kali dimasukkan ke dalam daftar blokir dan tidak lagi dapat menggunakan layanan tersebut. 48 Islam  mengizinkan  jual  beli  online  selama  tidak  mengandung  riba,  ketidakadilan,  politik, atau penipuan. Pendekatan COD, yang memungkinkan pembayaran di tempat, mengurangi kebohongan dan bahaya seperti barang yang tidak sesuai dengan ukuran, bentuk, warna, atau kemasan yang dipesan. Namun, sistem ini tetap merugikan pelanggan karena mereka harus menanggung biaya pengembalian barang. 49
Sehubungan  dengan  itu,  jual  beli  dapat  diwakilkan  menurut  mazhab  Al-Syafi'i,  dan transaksi  melalui  kurir  atau  jasa  pengiriman  adalah  sah.  Di  sisi  lain,  kurir  atau  jasa pengiriman yang tidak memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan transaksi, yang mana hal ini tidak sah karena termasuk dalam jual beli fudhuli (menjual barang orang lain  tanpa  surat  kuasa  atau  perwakilan).  Dalam  hal  ini,  syariah  membolehkan  jual  beli dengan wakalah (perwakilan)  berdasarkan  hadits,  yang  memungkinkan  jual  beli  barang secara  mandiri  dan  sah. 50 Sistem  ini  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan. Undang-undang ini juga melarang penyiaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 51 Oleh karena itu, agar jual  beli  online  menjadi  halal  dan  sah  menurut  hukum  Islam,  maka  produk  yang diperjualbelikan haruslah halal, memiliki status yang jelas, sesuai dengan harga dan kualitas barang, serta jujur. 52 Konsumen harus diberitahu tentang potensi masalah yang mungkin terjadi  sebagai  akibat  dari  pembelian  dan  penjualan  online,  seperti  kualitas  rendah  atau pakaian yang tidak sesuai. Akibatnya, kedua belah pihak harus saling percaya satu sama lain, karena kejujuran adalah hasil akhir dari kesuksesan. Dalam jual beli online, sangat penting untuk memprioritaskan kejujuran. 53

## PENUTUP
Sebagai  hasilnya,  penulis  menemukan  bahwa  perlindungan  konsumen  serta  hukum ekonomi Indonesia sangat penting dalam mengendalikan pembelian dan penjualan barang dan  jasa.  Indonesia  dapat  mempertahankan  ekonomi  yang  stabil  dan  berkembang  bagi
47 Dayat  Hajati,  “Pengaruh  Layanan  Cash  On  Delivery,  Online  Consumer  Rating  Dan  Reviews  Terhadap Keputusan Pembelian Produk Secara Online,” ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) 8 (December 8, 2022): 141–51, https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1092.
48 Dayat Hajati, “The Effect of Cash on Delivery, Online Consumer Rating and Reviews on the Online Product Purchase  Decisions,” Business  Innovation  &  Entrepreneurship  Journal 4  (February  28,  2022):  18–26, https://doi.org/10.35899/biej.v4i1.348.
49 Sahrullah Sahrullah, “SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH,” Jesya 6 (January 2, 2023): 972–80, https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048.
50 Maryani Maryani, Zahida Billah, and Indah Sari, “Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten  Probolinggo  Menurut  Madzhab  Imam  Syafi’i,” LAN  TABUR :  Jurnal  Ekonomi  Syariah 1  (March  9, 2020): 121–36, https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121-136.
51 Haryono Haryono, Troeboes Soeprijanto, and Lathifatu Nisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi,” Jurnal  Inovasi  Pembelajaran Di Sekolah 4 (June 12, 2023): 208–13, https://doi.org/10.51874/jips.v4i1.96.
52 Masyitah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE,” PETITA:  JURNAL  KAJIAN  ILMU  HUKUM  DAN  SYARIAH 2  (April  1,  2017), https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63.
53 Mirna  Rafki,  Idris  Parakkasi,  and  Sirajuddin  Sirajuddin,  “Peran  Etika  Bisnis  Islam  Dalam  Meningkatkan Kepercayaan Dan Repeat Order Konsumen,” Journal of Islamic Economics and Finance Studies 3 (December 17, 2022): 121, https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868.
penduduknya  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  ekonomi  dan  aturan  keuangan  syariah. Dengan demikian, jual beli merupakan komponen dasar dari Syariah Islam, dan mematuhi pilar-pilar ini sangat penting untuk transaksi yang sukses dan sah. Dalam bahasa Hijaz dan Irak,  yang  dikenal  sebagai  al-salam  dan  al-salaf,  yurisprudensi  Islam  berkaitan  dengan urutan  pembelian  dan  penjualan.  Diperbolehkannya  transaksi  dengan  al-salam  bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bisnis dengan mengizinkan barang diserahkan kemudian. Akibatnya, jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, konsumen atau perusahaan  memiliki  pilihan  untuk  membatalkan  atau  melanjutkan  dengan  kompensasi, seperti  penurunan  harga.  Sampai  batas  tertentu,  Islam  memperbolehkan  jual  beli  online selama tidak mengandung riba, kezaliman, politik, atau penipuan. Hingga metode COD, yang memungkinkan pembayaran di tempat, mengurangi kepalsuan dan bahaya seperti barang yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran,  bentuk,  warna,  atau  kemasan  yang  dipesan.  Namun, pendekatan  ini  tetap  saja  merugikan  pelanggan  karena  harus  menanggung  biaya pengembalian barang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
Adam,  P.  (2018).  LEGISLASI  HUKUM  EKONOMI  SYARIAH:  STUDI  TENTANG  PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 1 . https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105
agustina, D., Suryani, D., Putri, M., & Fitriani, L. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam  dalam  Jual  Beli  Online. AL-MAQASHID:  Journal  of  Economics  and  Islamic Business , 1 , 11–18. https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219
Amiruddin,  &  Asikin,  Z.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  PT  RajaGrafindo Persada.
Apriliani,  I.,  Salsabila,  N.,  &  Wijaya,  P.  (2023).  PROBLEMATIKA  IMPLEMENTASI  KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. Shar- E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah , 9 , 33–42. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539
Azma, N., Shu, R., & Juanes, B. (2023). Implementation of the Application of Khiyar in Buying and  Selling  Transactions  in  Traditional  Markets  and  Buying  and  Selling  Online. Journal Islamic Economic Minangkabau , 1 , 29–39. https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.33
Bombang,  S.  (2018).  ETIKA  DAN  PRINSIP  PERBANKAN  SYARIAH  DALAM  PERSFEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM. Jurnal Hukum Unsulbar , 1 , 13–26. https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48
Diantha,  I.  M.  P.  (2016a). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Kencana.
Diantha,  I.  M.  P.  (2016b). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. Kencana.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pustaka Pelajar.
Fanani, M. (2023). Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa  MUI  Sebagai  Dasar  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di Pengadilan Agama .
Fatimah, E. (2019). Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). Jurnal Justisia Ekonomika:
Magister Hukum Ekonomi Syariah , 3 . https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2930 Fauza,  M.  (2023).  ETIKA  AKAD  ANTARA  PENJUAL,  PEMBELI  DAN  JASA  KURIR  DALAM SISTEM  CASH  ON  DELIVERY  (COD)  DALAM  TINJAUAN  EKONOMI  ISLAM. AT- TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH , 15 , 94–108.
https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734
Fernanda, A., Armia, M., & Risfalman, R. (2021). THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON TRANSACTION OF SHOES BY DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF BANDA ACEH (A Study Case of Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District). Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 11 , 164.
https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8617
Firmansyah,  A.  (2018).  KAJIAN  KENDALA  IMPLEMENTASI  E-COMMERCE  DI  INDONESIA. Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi :  Jurnal  Penelitian  Teknologi  Informasi  D an Komunikasi , 8 , 127. https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107
Fuady, M. (2018). Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep . Rajawali Press.
Hajati,  D.  (2022a).  Pengaruh  Layanan  Cash  On  Delivery,  Online  Consumer  Rating  dan Reviews  terhadap  Keputusan  Pembelian  Produk  secara  Online. ATRABIS:  Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) , 8 , 141–151.
https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1092
Hajati, D. (2022b). The Effect of Cash on Delivery, Online Consumer Rating and Reviews on the  Online  Product  Purchase  Decisions. Business  Innovation  &  Entrepreneurship Journal , 4 , 18–26. https://doi.org/10.35899/biej.v4i1.348
Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. Investama : Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis , 8 , 101–120.
https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962
Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Wanprestasi. Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah , 4 , 208–213. https://doi.org/10.51874/jips.v4i1.96
Hatoli,  H.  (2020).  Relevansi  Qawā’id  Fiqhiyyah  dalam  Merespons  Persoalan  Baru  Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI. Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam , 5 , 1–18. https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844
HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . PT RajaGrfindo Persada.
Jannah,  R.  (2022).  KETERKAITAN  ANTARA  PERKEMBANGAN  PEMIKIRAN  EKONOMI SYARIAH DENGAN PERUBAHAN FATWA HUKUM. Jurnal Ekonomi Rabbani , 2 , 205– 211. https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.89
Jumarni,  J.  (2021).  KONSEP  KHIYAR  PADA  ONLINE  SHOP  DENGAN  METODE  COD
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. AL-KHARAJ , 1 , 94–110.
https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701
Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. (2022a). Innovation of the Right to Choose (Khiyar) on Contemporary  Transactions  Using  E-commerce. Al- Uqud :  Journal  of  Islamic Economics , 6 , 229–244. https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p229-244
Lorien,  W.,  Hakim,  R.,  &  Hakim,  A.  (2022b).  The  right  to  choose  (Khiyar)  innovation  for contemporary transaction in e-commerce marketplace. Al- Uqud : Journal of Islamic Economics , 6 , 192–205. https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205 Lubis, U., & Ismaulina, I. (2020).  TADLIS DALAM BISNIS JUAL BELI  ONLINE PERSPEKTIF
EKONOMI  SYARIAH  (STUDI  MAHASISWA  EKONOMI  SYARIAH  FEBI  IAIN LHOKSEUMAWE). Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe) , 4 , 247–256. https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.799
Maharani, S., & Yusup, A. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan  dan  Implementasinya  pada  E-Commerce  Shopee. Jurnal  Riset  Ekonomi Syariah , 41–46. https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793
Maryani, M., Billah, Z., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi’i. LAN TABUR : Jurnal Ekonomi  Syariah , 1 ,  121–136.  https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121- 136
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Masyitah.  (2017).  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH , 2 . https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti.
Muhjad,  H.,  &  Nuswardani,  N.  (2012). Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer .  Genta Publishing.
Mumpuni, N. (2022). OVERVIEW OF THE CONCEPT OF KHIYAR AL  AIB IN E-COMMERCE PRACTICE. JHSS  (JOURNAL  OF  HUMANITIES  AND  SOCIAL  STUDIES) , 6 ,  218–225. https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670
Nuri, H., Khalidin, B., & Jamhir, J. (2021). IMPLEMENTASI KHIYÂR TA’YĪN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 , 124–142.
https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1407
Putra, D. (2019). E-COMMERCE DAN PERANANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA -Muhammad Daffarel Putra Andreyni — Universitas Padjadjaran .
Putra, H., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari’ah sebagai Landasan  Filosofis  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia. Ecobankers :  Journal  of Economy and Banking , 3 , 30. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666 Rafki, M., Parakkasi, I., & Sirajuddin, S. (2022). Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen. Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 3 , 121. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868
Ramadhan,  K.,  &  Kurniawan,  R.  (2022). Perdagangan  dan  Bisnis  Dalam  Islam . https://doi.org/10.31219/osf.io/zxng4
Retnowati, M., Rosalina, N., Sup, D., Firdaus, M., & Urrosyidin, M. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery). Alhamra Jurnal Studi Islam , 3 , 10. https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11867
Riana,  R.,  &  Handayani,  D.  (2022).  Pengenalan  Pemasaran  melalui  Media  Sosial  dan  E- commerce  UMKM  Desa  Keling  Kediri. ABDIMASKU :  JURNAL  PENGABDIAN MASYARAKAT , 5 , 253. https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.380
Rianti,  R.  (2021).  ANALISIS  PENERAPAN  PRINSIP  ETIKA  BISNIS  ISLAM  TERHADAP TRANSAKSI  JUAL  BELI  PADA  MARKETPLACE  LAZADA. Niqosiya:  Journal  of Economics and Business Research , 1 , 1–13. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57
Sa’diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. (2022). KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA’I SALAM. Seminar  Nasional  Pariwisata  Dan  Kewirausahaan  (SNPK) , 1 ,  382–390. https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61
Sagita, F. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE. QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 , 141–155. https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130
Sahrullah, S. (2023). SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE
DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH. Jesya , 6 , 972–980.
https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048
Salfianur,  Nurwahida,  Permata,  S.,  &  Ikbal,  M.  (2021).  IMPLEMENTASI  ETIKA  BISNIS PEDAGANG ISLAM DALAM TRANSAKSI AKAD BAY’ AL-SALAM. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal  Lembaga  Keuangan,  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 3 ,  51–63. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545
Sanjaya,  U.,  &  Arabella,  R.  (2023).  Legal  Protection  of  Consumer  Data  on  E-Commerce Platforms  with  Cash  on  Delivery  (COD)  Systems. KnE  Social  Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13386
Silviasari, S. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY. Media of Law and Sharia , 1 , 151–161. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192
Siregar, P. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam . 5 , 57–65. https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762
Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Sukmawati,  S.  (2022).  JUAL  BELI  ONLINE  PERSPEKTIF  ULAMA  FIKIH  MAJENE. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 1 , 35–42. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160 Syahrin, M., Arifin, M., & Luayyin, R. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. JSE: Jurnal Sharia Economica , 1 , 95–105. https://doi.org/10.46773/.v1i2.395
Yuanita, D., & Wijaya, N. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. Jurnal  Al-Hakim:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa,  Studi  Syariah,  Hukum  Dan Filantropi , 4 , 115–126. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160