## PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Muh. Amiruddin Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email: Udinktabrani@yahoo.co.id

## Abstract
The  research  was  carried  out  in  the city of  Makassar,  Sulawesi  Sealatan that  is  at  the  State  Prosecutor's  Office  Makassar  and  Makassar  District  Court. This  study  aims  to  determine  the  strength  of  the  witness  evidence  of  crown  in legislation  and  to  know  the  implementation  of  the  crown  witness  in  a  criminal testimony  in  the  Makassar  District  Court.  The  result  of  the  research  shows  that the  strength  of  Mahkota  witness  evidence  is  the  same  as  the  witness  in  general and is in accordance with the applicable law.

## Keywords: Mahkota Witness, Corruption

## Abstrak
Penelitian  dilakasanakan  di  kota  Makassar,  Sulawesi  Sealatan  yaitu  pada instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kekuatan  alat  bukti  saksi  mahkota  dalam perundang-undangan  dan  untuk  mengetahui  implementasi  saksi  mahkota  dalam kesaksian  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan pada  dasarnya  kekuatan  alat  bukti  saksi  Mahkota  sama  seperti  saksi  pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata kunci : Saksi Mahkota, Korupsi

## PENDAHULUAN
alam  kedudukannya  sebagai  instrumen  hukum  publik  yang  mendukung pelaksanaan  dan  penerapan  ketentuan  hukum  pidana  materil,  maka Undang - Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  memiliki  rumusan  sistem  pembuktian tersndiri.  Adapun  rumusan  sistem  pembuktian  tersebut  tentunya  untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran  materil. 1 Dengan  tercapainya  kebenaran  materil  maka  akan  tercapai pula  tujuan  akhir  hukum  acara  pidana,  yaitu  untuk  mencapai  suatu  ketertiban, ketentraman,  keadilan  dan  kesejahteraan  dalam  masyarakat. 2 Selain  itu,  untuk mendukung  implementasi  rumusan  sistem  pembuktian  tersebut  tentunya  harus berpedoman  pada  asas-asas  yang  berlaku  dalam  proses  peradilan  pidana,  seperti asas  praduga  tak  bersalah  (presumtion  of  inncence),  asas  peradilan  cepat, sederhana dan biaya ringan, asas oportunitas, asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk  umum,  asas  persamaan  di  hadapan  hukum  (equlity  before  the  law),  asas peradilan  hukum  oleh  hakim  karena  jabatannya  dan  tepat,  asas  tersangka  atau terdakwa  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum,  asas  bahwa  tersangka  dipandang sebagai pihak atau subjek pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas (akusator), dan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan  lisan. 3 Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  salah  satu  bentuk  dari  adanya  asas praduga  tidak  bersalah  maka  terdakwa  sebagai  subjek  dalam  setiap  tingkatan pemeriksaan  tidak  dibebani  dengan  kewajiban  pembuktian. 4 Hal  tersebut merupakan  bentuk  hak  asas  terdakwa  sebagai  konsekuensi  dari  dianutnya  asas pemeriksaan  akusator  dalam  KUHAP.  Oleh  karena  itu,  sebagai  subjek  dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan  diri  terhadap  tuduhan  atau  dakwaan  yang  ditujukan  kepada  dirinya. 5 Ditinjau  dari  perspektif  sistem  peradilan  pidana  maka  prihal  pembuktian
1 Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), h. 1.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 9.
3 Syamsul Bahri Radjam, Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana, Panduan Bantuan Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006), h. 273.
4 M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  : Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h.. 41.
5 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Jakarta : Djambatan, 1998), h. 107.
D
merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat  secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti  atau  tidak  terbuktinya  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. 6 Bagi  penuntut  umum,  maka  pembuktian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam  rangka  mendukung  tugasnya  sebagai  pihak  yang  dibebani  untuk membuktikan  dakwaannya  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana yang  didakwakannya. 7 Berbeda  halnya  dengan  advokat  dalam  kapasitasnya sebagai penasehat hukum, maka perupakan faktor yang menentukan dalam rangka melakukan  pembelaan  yang  optimal  terhadap  terdakwa  selaku  kliennya.    Dalam perspektif  hukum  Islam,  orang  yang  mendakwa  hendaklah  mengajukan  saksi. Maka jika yang mendakwa mempunyai  saksi  yang cukup, dakwaanya hendaklah diterima  oleh  hakim.  Tetapi  jika  ia  tidak  dapat  mengemukakan  saksi,  hakim hendaklah  memberikan  hak  bersumpah  kepada  terdakwa,  dan  kalau  dia  sanggup bersumpah,  dia  mendapat  kemenangan.  Tetapi  jika  terdakwa  tidak  sanggup bersumpah,  yang  mendakwa  berhak  bersumpah,  apabila  ia  bersumpah,  ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam istilah ahli fiqh dinamakan “sumpah mardud”  (sumpah yang dikembalikan). 8
Dalam  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewenanagan  untuk melakukan  pemeriksaan  pada  tingkat  peradilan  maka  perihal  pembuktian merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  hakim  dalam  mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu:
“Hakim tidak boleh  menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Jadi  menurut    pasal  183  KUHAP,  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  harus  didasarkan  pada  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  dan keyakinan  hakim  yang  terbentuk  didasarkan  pada    alat  bukti  yang  sah  tersebut. 9 Oleh  karena  itu,  apabila  ditinjau  dari  perspektif  yuridis  maka  dalam  perihal
6 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 49-50.
7 Adami  Chazawi,  Kemahiran  Dan  Ketrampilan  Praktik  Hukum  Pidana  (Malang  : Bayumedia, 2006), h. 201.
8 Sulaeman Sasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 489.
9 0Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), h. 133.
pembuktian  tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan  tentang  tata  cara  pembuktian  yang  dilakukan  secara  benar  dan  tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dangan melanggar hak asasi terdakwa
Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti  yang  disebut  dengan  istilah  saksi  mahkota.  Pada  dasarnya,  istilah  saksi mahkota tidak  disebutkan  secara tegas  dalam  KUHAP.  Namun  dalam  kenyataan penggunaan  saksi  mahkota  masih  sering  kita  jumpai  dalam  persidangan  suatu tindak  pidana.  Penggunaan  alat  bukti  saksi  mahkota  hanya  dapat  dilihat  dalam perkara  pidana  yang  berbentuk  penyertaan,  dan  terhadap  perkara  pidana tersebut telah  dilakukan  pemisahan  (splitzing)  sejak  proses  periksaan  pendahuluan  di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.Dalam praktiknnya, pengajuan  saksi  mahkota  dalam  persidangan  bukan  hal  yang  baru.  Misalnya, dalam  kasus  yang  menjerat  mantan  ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Antasari  Azhar  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  terhadap  Nasrudin. Pada  saat  itu  ketua  tim  penuntut  umum  Cirus  Sinaga  menggunakan  alat  bukti saksi mahkota Sigit Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizard. Kesaksian Sigit Haryo Wibisono  dan  Wiliardi  Wizard  dikatakan  saksi  mahkota  di  karenakan  mereka berdua  berstatus  terdakwa  yang  ikut  serta  dalam  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  terhadap  Nasruddin. 10 Dalam  perkembanganya,  ternyata  muncul berbagai  pendapat,  baik  yang  berasal  dari  praktisi  maupun  akademisi,  mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan  untuk  tercapainya`rasa  keadilan  publik.  Namun  sebagian  berpendapat bahwa  penggunaan  saksi  mahkota  tidak  dibolehkan  karena  bertentangan  dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa
Hal  itu  disebabkan  oleh  karena  saksi  mahkota  adalah  berstatus  terdakwa, oleh  karena  itu,  sebagai  terdakwa  maka  terdakwa  memiliki  hak  untuk  diam  atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini  merupakan  konsekuensi  yang  melekat  sebagai  akibat  dari  diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya.
Selain  itu,  menurut  ketentuan  Pasal  66  KUHAP  dijelaskan  bahwa terdakwa    tidak  memiliki  beban  pembuktian.  Sebaliknya,  dalam  terdakwa
10 Hukum Online, “Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Hukum,” Situs Resmi Hukum Online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa   (11 November 2012).
diajukan  sebagai  saksi  mahkota,  tentunya  terdakwa  tidak  dapat  memberikan keterangan  secara  bebas  karena  terdakwa  terikat  dengan  kewajiban  memberikan keterangan yang benar diatas sumpah dipersidangan. Konsekuensinya dari adanya pelanggaran  terhadap  sumpah  tersebut  maka  terdakwa  diancam  dengan  dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksiaan palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana.
Adanya  keterkaitan  dengan  sumpah  tersebut  maka  tentunya  akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksiaan  yang  diberikan  oleh  saksi  mahkota  tersebut  disamakan  dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan psikis.
Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, menjadi saksi terhadap kerabat, apalagi  terhadap  ibu  bapak,  terutama  memberikan  kesaksian  yang  akan melibatkan,  memberatkan  atau  seakan  mendakwa  diri  sendiri,  adalah  suatu perbuatan  yang  sangat  benar.  Wajar  saja  kalau  tak  banyak  orang  dapat melakukannya.

## PEMBAHASAN
Dijelaskan  di  dalam  pendahuluan  sebelumnya  bahwa  semenjak  Indonesia mengundang-undangkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  maka  perihal  pembuktian  untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa  adalah  tugas  dari  Jaksa  selaku  Penuntut  Umum.  Hal  itu merupakan  konsekuensi  dari  dianutnya  azas  bahwa  tersangka  atau  terdakwa dipandang  sebagai  pihak  atau  subjek  pada  pemeriksaan  pendahuluan  dalam  arti terbatas (akusator). Namun seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana,  terdakwa  dijadikan  sebagai  saksi  dalam  perkara-perkara  yang  berbentuk penyertaan dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (splitzing) seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  142  KUHAP,  terdakwa  yang  dijadikan  saksi tersebut disebut dengan istilah saksi mahkota.
Istilah  saksi  mahkota  pada  dasarnya  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam KUHAP, namun dalam prakteknya Penuntut Umum seringkali menghadirkan alat bukti  saksi  mahkota  ini  dalam  persidangan  Menurut  hasil  wawancara  dengan Amri Kurniawan, mengatakan bahwa :
"saksi  mahkota  adalah  adanya  dua  atau  lebih  terdakwa  rnelakukan  suatu tindak  pidana,  dimana  berkas  perkara  masing-masing  terdakwa  dipisah, dan  masing-masing  terdakwa  menjadi  saksi  terhadap  terdakwa  yang  lain
karena  kurangnya  alat  bukti  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  saksi mahkota". 11
Penggunaan  saksi  mahkota  menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  Amri Kurniawan tidak bertentangan dengan hukum, karena penggunaan saksi mahkota baru  dapat  dilakukan  jika  berkas  perkara  masing-masing  terdakwa  dipisah,  jadi siapapun dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi.
Dalam hal Pasal 168 KUHAP yang menyatakan bahwa yang bersamasama sebagai  terdakwa  tidak  dapat  didengarkan  keterangannya  sebagai  saksi  bilamana berkas  perkara  masing-masing  terdakwa  tidak  dipisah,  namun  jika  telah mengaiami  mekanisme  pemisahan  (splitzing)  penggunaan  saksi  mahkota dimungkinkan untuk dijadikan sebagai alat bukti karena statusnya tidak dalam hal sebagai terdakwa melainkan telah menjadi saksi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak begitu saja dipaksakan  oleh  Penuntut  umum  kepada  terdakwa.  Keterangan  saksi  mahkota baru  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sah  jika  mereka  dalam  hal  ini  para terdakwa  tidak  keberatan  untuk  diajukan  sebagai  saksi  dan  Penuntut  Umum rnenyetujuinya.  Jika  seorang  terdakwa  bersedia  menjadi  "saksi  mahkota"  maka umumnya Penuntut Umum memberikan keringanan tuntutan kepada mereka.
Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan Joko
Pramudhiyanto, mengatakan bahwa : "Penggunaan  saksi  mahkota  di  persidangan  tidak  diatur  dalarn  KUHAP, namun  penggunaan  alat  bukti  saksi  diatur  secara  tegas  dalam  Pasal  185 KUHAP.  Namun  dalam  pemisahan  berkas  perkara  (splitzing)  yang terdapat  dalam  Pasal  142  KUHAP  dimungkinkan  penggunaan  saksi  yang berasal  dari  terdakwa  yang  dikenal  dengan  istilah  saksi  mahkota.  Maka pasal  142  KUHAP  secara  implisit  dapat  dijadikan  dasar  hukum penggunaan saksi mahkota" 12
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Penuntut Umum tidak pernah memaksakan terdakwa untuk mau menjadi saksi dalam persidangan terhadap rekannya sesama terdakwa,  tidak  menjadi  suatu  kewajiban  menurut  KUHAP  menjadi  "saksi mahkota"  tetapi  terdakwa  berhak  menjadi  "saksi  mahkota"  jika  ia menginginkannya.
Pada  umumnya  dalam  berbagai  kasus  terdakwa  bersedia  menjadi  saksi mahkota  setelah  mendapat  penjelasan  dari  Penuntut  Umum.  Namun  kadangkala
11 Amri Kurniawan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Desember 2012.
12 Joko Pramudhiyanto, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Desember 20 12.
dalam  suatu  perkara,  terdakwa  tidak  bersedia  menjadi  saksi  mahkota  terhadap sesama terdakwa.
Jika hal itu terjadi maka Penuntut Umum dapat memaksa tersangka untuk menjadi  saksi  dalam  hat  ini  dikenal  sebagai  saksi  mahkota  dan  hal  itu dimungkinkan  dengan  catatan  berkas  perkara  masing-masing  terdakwa  dipisah Untuk  dapat  memaksa  terdakwa  bersaksi,  Penuntut  Umum  menggunakan  Pasal 159  KUHAP  tentang  kewajiban  untuk  menjadi  saksi.    Dalam  hal  ini  Penuntut Umum  mengutamakan  tujuan  hukum  yakni  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai prioritas  disamping  tetap  menghormati  tujuan  hukum  yang  lainnya  yakni kepastian hukum dan dengan tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa.
Namun  jika  mendengar  hasil  wawancara  dengan  Jaksa  Joko Pramudhiyanto,  maka  terdapat  inkonsistensi  dalam  pernyataan  Jaksa  tersebut, dimana  di  satu  pihak  beliau  mengatakan  tidak  memaksa  terdakwa  untuk  mau menjadi  "saksi  mahkota"  terhadap  rekannya  sesama  terdakwa,  namun  di  lain pihak  Jaksa  tersebut  setelah  memisah  berkas  perkara  masing-masing  terdakwa menurut ketentuan Pasal 142 KUHAP, Jaksa mewajibkan kepada terdakwa untuk menjadi  "saksi  mahkota"  terhadap  sesama  terdakwa  dengan  menggunakan  Pasal 159 KUHAP karena status terdakwa telah menjadi berubah menjadi saksi melaui proses pemisahan berkas perkara tersebut.
Dalam  hukum  acara  pidana,  Jaksa  Penuntut  Umum  berkewajiban  untuk membuktikan  kebenaran atas  jawaban  surat  dakwaannya.  Dengan  kata  lain  yang dibebani pembuktian untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah adalah Penuntut Umum.
Dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  saksi  mahkota  sebagai  alat  bukti adalah  dalam  beberapa  kasus  tindak  pidana  seringkali  Penuntut  Umum  tidak memiliki  alat  bukti  yang  cukup.  Oleh  karena  itu  Penuntut  Umum  melakukan pemisahan  berkas  perkara  karena  dalam  hat  itu  dimungkinkan  dalam  Pasal  142 KUHAP,  dengan  memisah  perkara  tersebut  Penuntut  Umum  yang  sebelumnya kurang memiliki alat bukti dapat menggunakan kesaksian sesama terdakwa untuk menjadi alat bukti saksi dalam persidangan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  hanya  dikenal  pengertian  saksi sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  angka  26  KUHAP  yaitu  :  "Orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".
Dalam  perkembangannya  menurut  ajaran  teori  dan  praktek  yang  terjadi adalah kita mengenal berbagai bentuk dan macam saksi, seperti:saksi utama, saksi tambahan, saksi ahli, saksi a charge I a de charge , dan saksi mahkota.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Pudjo  Hunggul  Hendrowasisto, mengatakan  bahwa  dasar  hukum  saksi  mahkota  dalam  KUHAP  tidak  dijelaskan secara tegas, namun dalam prakteknya saksi mahkota dapat didefinisikan sebagai berikut :
"Saksi  mahkota  adalah  saksi  yang  diambil  dari  salah  seorang  tersanaka atau  terdakwa  dalam  suatu  tindak  pidana  penyertaan  yang  berkas perkaranya  telah  dipisah  atau  di  splits  karena  kurangnya  alat  bukti  dan kepadanya  diberikan  "mahkota",  dimana  mahkota  yang  dimaksud  adalah suatu kehormatan untuk menjadi saksi”.
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa,  berdasarkan  visi  praktik  maka  dimensi saksi ini memilikidua arti. Pertama, "saksi mahkota" adalah seseorang yang dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal  1  angka  26  KUHAP).  Kedua,  "saksi  mahkota"  diambil  dari  salah  seorang terdakwa yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya.

## PENUTUP
Kekuatan alat bukti saksi Mahkota sama seperti saksi pada umumnya, hal ini  dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  saksi  dan  disini  saksi  mahkota  memenuhi semuanya  yakni  saksi  yang  mendengar,  melihat  dan  mengalami  langsung peristiwa  dan  manakala  ia  berada  di  bawah  sumpah  dalam  mengungkapkan keterangan  dalam  persidangan.  Jadi  disini  kekuatan  alat  bukti  saksi  mahkota sangat kuat. Apalagi hal itu dimungkinkan oleh KUHP, Yurisprudensi Mahkamah Agung  dan  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  hak  asasi  Terdakwa,  dengan catatan  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  memakasa  terdakwa  untuk  menjadi  saksi mahkota  di  persidangan  meskipun  berkas  perkara  diantara  masing  -  masing terdakwa  telah  dipisah  oleh  Penuntut  Umum,  karena  jika  dipaksakan  hal  itu bertentangan  dengan  azas  akusator  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  acara  kita. Implementasi  atau  penerapan  penggunaan  saksi  mahkota  dibenarkan  didasarkan pada  prinsip-prinsip  tertentu  yakni  dalam  perkara  delik  penyertaan,  terdapat kekurangan  alat  bukti  dan  diperiksa  dengan  mekanisme  pemisahan  berkas perkara.  Akan  tetapi  Implementasi  penggunaan  saksi  mahkota  di  Pengadilan Negeri Makassar tidak sesuai dengan syarat-syarat penggunaan saksi mahkota.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoerraef. Al Qura’an dan Ilmu Hukum. Jakarta: Karya Unipress, 1970.
Al,  Wisnubroto  dan  G,  Widiartana.  Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana. Bandung: Citra Aditya, 2005.
Anwar,  Yasmin  dan  Adang.  Sistem  peradilan  Pidana.  Bandung:  Widya Padjadjaran, 2011.
Chazawi,  Adami.  Pelajaran  hukum  pidanan  bagian  3,  percobaan  dan  penyertaan. Jakarta: raja grafindo persada,
-------------    .  Kemahiran  Dan  Ketrampilan  Praktik  Hukum  Pidana.  Malang: Bayumedia, 2006.
Fauzan,  Ahmad.  Fair  Trial  :  Prinsip-Prinsip  Peradilan  Yang  Adil  Dan  Tidak Memihak. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,  2001.
Harahap,  M.  Yahya.  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  : Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
-------------  .  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  :  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  Dan  Peninjauan  Kembali.  Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Hukum  Online,  “Splitsing  Memungkinkan  Pelanggaran  Hukum,”  Situs  Resmi Hukum Online.  www.hukumonline.com/Spilitsing (12 Novmber 2012).
Indonesia,  Ikatan  Hakim.  Varia  Peradilan  No.300,  November  2010.  Jakarta: IKAHI, 2010.
Kehakiman  Republik  Indonesia,  Departemen.  Pedoman  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1982.
Lamintang. Dasar-dasar hukum pidana. Bandung: Sinar baru, 1984.
Loqman, Loebby. Saksi Mahkota “Forum Keadilan”, (Nomor 11, 1995).
Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum.Surabaya: Publisher, 2009.
Mulyadi,  Lilik.  Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  :  Teori,  Praktik, Teknik  Penyusunan  dan  Permasalahannya.  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2007.
------------.Hukum  acara  pidana  normatif,  teoritis,  praktik,  dan  permasalahannya. Bandung: Alumni, 2007.
Muin,  Rahayu.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pemisahan  Berkas  Perkara  Pidana (Splitsing)  Oleh  Penuntut  Umum.  Makassar:  Skipsi  Sarjana,  Fakultas Hukum Unhas, 2008.