## Volume 13, Number 1, 2022

## IMPELEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1979 LEWAT PROGRAM MANUNGGAL SAKATO DALAM SEJARAH PEMBANGUNAN DESA DI
SUMATERA BARAT 1984-1991
Fikri Surya Pratama
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang fikrisurya28@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan sejarah  pembangunan  desa  di  Sumatera Barat  selama  pemberlakuan  UU  No.  5  Tahun  1979.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka. Sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal, buku-buku serta kumpulan  koran  terbitan  tahun  1990-an  milik  PDIKM  Padang  Panjang  yang memberitakan kondisi desa-desa Sumatera Barat selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979. Masa Orde Baru Indonesia diwarnai dengan pembangunan nasional dan  pembangunan  daerah,  salah  satu  bentuk  regulasi  yang  mengatur  kegiatan pembangunan  ini  ialah  UU  No.  5  Tahun  1979  mengenai  pembangunan  dan pemberlakuan sistem desa di seluruh wilayah Indonesia. Sistem desa yang identik dengan sistem politik tradisional masyarakat Jawa-Madura menyebabkan kesulitan untuk  beradaptasi  dan  megimplementasikan  regulasi  ini.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat  berinovasi  untuk  menjawab  tantangan  yang terjadi  dengan  mengeluarkan  Program Manunggal  Sakato sebagai  alat menjalankan  kandungan  undang-undang  tersebut.  Dengan  mengkombinasikan sistem  pemerintahan  nagari  dengan  nilai-nilai  modernitas  yang  ada,  serta menjalankan  asas  gotong-royong,  desa-desa  di  Sumatera  Barat  mampu menjalankan isi UU No. 5 Tahun 1979 dengan baik ketimbang desa-desa luar Jawa- Madura yang “kaget” dengan sistem.
Kata kunci: Desa, Manunggal Sakato, Nagari.

## Abstract
Write  This  article  aims  to  explain  the  history  of  village  development  in  West Sumatra during the enactment of UU No. 5 of 1979. The research method used is a historical research method with data collection library research techniques. The data  source  used  was  article  journals,  books  and  collection  of  newspapers published in the 1990s in PDIKM Padang Panjang that reported on the condition of West Sumatran villages during the enactment of UU No. 5 of 1979. Indonesia's New Order (Orde Baru) period was marked by national development and regional development, one form of regulation that regulates these development activities is UU No. 5 of 1979 about the development and implementation of the desa (village) system  throughout  Indonesia.  The  desa  (village)  system  which  is  identical  to the traditional political system of the Javanese-Madurese society makes it difficult for other regions to adapt and implement this regulation. Therefore, the West Sumatra Regional Government innovates to answer the challenges that occur by issuing the Manunggal  Sakato  program  as  a  tool  to  carry  out  the  contents  of  the  law.  By combining the nagari government system with existing modernity values, as well as implementing the principle of gotong royong (mutual cooperation), villages in West Sumatra are able to carry out the contents of Law no. 5 of 1979 better than the
villages outside Java-Madura which were "shock" by the system. Keywords: Manunggal Sakato, Nagari, Villages.

## PENDAHULUAN
Sumatera  Barat  sempat  mengalami  masa-masa  berat  pasca  berakhirnya peristiwa  Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI)  yang berlangsung  dari tahun  1958-1961.  Peristiwa  ini  menyebabkan  segala  kerusakan sarana prasarana fisik, kekuatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat Sumatera Barat.  Tak  heran  beberapa  masyarakat  Minangkabau  kehilangan  jati  dirinya sehingga ada yang menyembunyikan identitas kesukuannya itu (Zed, 1998: 157- 161).  Keterpurukan  yang  dialami  masyarakat  Minang  ini  segera  dicarikan  jalan untuk bangkit oleh para pejabat pemerintahan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat yang  di  ranah  Minang  maupun  di  perantauan.  Gubernur  Sumatera  Barat  pasca PRRI yakni Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa mulai melakukan usaha normalisasi kondisi dengan membuka kembali sekolah dan institusi pendidikan, menyerukan para  pekerja  beraktifitas  kembali,  serta  duduk  bersama  antar Tigo  Tungku Sajarangan 1 dalam upaya membangkitkan gairah orang Minangkabau pasca PRRI (Chaniago dan Khairul Jasmi, 1998: 278).
Pada masa gubernur selanjutnya yakni Harun Zain (1966-1977), dengan motto Membangkik Batang Tarandam, berusaha untuk membangkitkan semangat gairah  masyarakat  Minangkabau  dengan  puncaknya  yakni  pada  masa  Gubernur Azwar  Anas.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  diberikannya  penghargaan  Parasamya Purnakarya  Nugraha  kepada  Provinsi  Sumatera  Barat  masa  Pembangunan  Lima Tahun  (PELITA)  III  atas  segala  pencapaian  yang  diraih  dalam  pembangunan masyarakatnya.  Sumatera  Barat  sendiri  menjadi  satu-satunya  wilayah  luar  Jawa yang  mendapatkan  penghargaan  ini  (Syafitra  dan  Etmi  Hardi,  2021:  353-354). Dalam  perkembangan  pembangunan  daerah-daerah  di  Indonesia  selama  Orde Baru,  pemerintah  melihat  pembangunan  desa  merupakan  pembangunan  yang integral  dnegan  pembangunan  nasional  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan.
1 Tigo  Tungku  Sajarangan adalah  3  komponen  kepemimpinan  masyarakat Minangkabau  yang  memiliki  tugas  dalam  mengatur  pemerintahan  dan  norma  kehidupan masyarakat Minang agar sesuai dengan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ketiga komponen ini yaitu: 1) Alim Ulama; 2) Cadiak Pandai (Cerdik Pandai); Penghulu.
Pembangunan desa memiliki peranan strategis karena desa beserta masyarakatnya merupakan  basis  kekuatan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  pertahanan  dan keamanan,  sehingga  menjadi  sentra  dari  pembangunan  nasional.  Pemerintahan pusat melihat pembangunan di desa harus segera dilaksanakan dengan terpadu guna menciptakan dan memaksimalkan  Sumber Daya Alam (SDA) dan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tiap desa, dimana rakyat Indonesia pada masa itu 80% berdomisili di daerah pedesaan (Mimbar Kekayaan ABRI, 1987: 58).
Pemberlakuan  UU  No.  5  Tahun  1979  yang  menegaskan  bahwa  pada satuan  terendah  pemerintah  daerah  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  desa, menimbulkan problema tersendiri uang dilatarbelakangi perbedaan budaya daerah. Untuk wilayah Maluku sendiri contohnya, mereka memiliki  sistem pemerintahan tradisional  yang  bernama  negeri.  Negeri  merupakan  suatu  persekutuan  teritorial yang memiliki batas wilayah darat dan laut yang jelas. Negeri bersifat geneologis dan  dikepalai  oleh  seorang  Raja,  dan  didampingi  oleh  Saniri  Negeri  (semacam badan legislatif Negeri). Selama pemberlakuan sistem desa pada orde baru, negeri- negeri  di  Maluku  mengalami  keterpurukan  karena  hilangnya  sistem  desa  adat sebagai  identitas  kesatuan  masayarakat  Maluku  dengan  hak-hak  asal  usulnya (Wahyuni, 2022: 212).
Menurut hasil penelitian desa yang dilakukan Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Ilmu Sosial Jakarta pada tahun 1987, Dr. Usman Pelly menjelaskan banyak  terjadi  kasus  desa-desa  di  luar  kawasan  Jawa-Madura  yang  sulit  untuk berkembang karena keterombakan struktur pemerintahan desa yang mengakibatkan masyarakat akan menghabiskan umur dan energi (Singgalang, 15 Januari  1991).  Hal  ini  juga  disebabkan  struktur  pemerintahan  desa  sendiri  pada masa  awal  diberlakukannya  undang-undang  ini,  identik  dengan  sistem pemerintahan tradisional masyarakat Jawa, sehingga wilayah luar kawasan Jawa- Madura harus pintar dan memantapkan strategi pemerintahan desa untuk awal-awal adaptasi terhadap perubahan struktur pemerintahan terkecil di daerah ini.
Melihat  sistem  nagari  yang  berbeda  dengan  sistem  desa,  artikel  ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Daerah Sumatera Barat bisa beradaptasi  dengan  baik  untuk  kategoro  kawasan  luar  Jawa-Madura  dalam
Volume 13, Number 1, 2022
menimplementasikan  kandungan  UU  No.  5  Tahun  1979  dalam  rangka pemberlakuan  sistem  desa  dan  pembangunan  desa  lewat  program Manunggal Sakato tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  dengan metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  sejarah dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Louis  Gottschalk (1986: 35) menjelaskan tahapan dari penelitian sejarah dimulai dari heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik adalah usaha, teknis atau cara untuk menemukan, menyelidiki, mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau penelitian (Abdurrahman,  1999:  105).  Pengumpulan  sumber  penelitian  dilakukan  dengan studi  pustaka  dengan  pecarian  langsung  pada  Pusat  Dokumentasi  Informasi Kebudayaan  Minangkabau  (PDIKM)  di  Padang  Panjang,  dengan  temuan  berupa koran-koran  lama lokal  Sumatera  Barat  yang  diterbitkan  pada  era  dijalankannya Manunggal Sakato. Sumber lain juga didapatkan berupa arsip terbitan pemerintah era  1980-1990-an  yang  didapatkan  lewat  penelusuran online. Koran-koran  dan arsip  terbitan  pemerintah  ini  dijadikan  sumber  primer  penelitian  ini.  Adapun sumber  sekunder  penelitian  ini  yakni  pencarian  informasi  pada  buku-buku  dan artikel  jurnal  yang  menjelaskan  sejarah  pembangunan  desa  di  Sumatera  Barat terutama  selama masa  berjalannya  program Manunggal  Sakato .  Adapun  sumber sekunder  penelitian  ini  berupa  buku-buku  dan  artikel  jurnal  yang  menjelaskan tentang sejarah pembangunan desa di Sumatera Barat lewat pencarian online pada situs Google Book dan Google Scholar .
Langkah  selanjutnya  secara  berurut  yakni  krtik  sumber.  Kritik  sumber adalah  tahap  dimana  peneliti  menilai  keaslian,  keakuratan,  keabsahan  sumber penelitian  baik  unsur  eksternnya  seperti  bahan  pembuatan  sumber  dan  kondisi lingkungan sumber itu berasal, serta unsur intern yakni kandungan informasi serta sudut  pandang  ideologi  yang  mempengaruhi  informasi  tersebut  (Kuntowijoyo, 1995:  94).  Pemakaian  sumber  berupa  koran-koran  lama  terbitan  Singgalang sebagai sumber primer karena kedekatan pembuatan sumber ini dengan peristiwa
Volume 13, Number 1, 2022
sejarah yang diteliti. Informasi yang disajikan sumber lebih kritis dibanding sumber dari buku atau jurnal, terutama dalam mengkritisi kelemahan selama pelaksanaan program Manunggal Sakato.
Kemudian  analisis  data  dilakukan  secara  interaktif,  yakni  analisis  sudah dilakukan  sejak  pengumpulan  sumber  (Sutopo,  2006:  120).  Data-data  yang diperoleh kemudian dibandingkan secara interaktif, kemudian direduksi dari segi kekuatan, mana yang rasanya tidak diperlukan akan tidak jadi dipakai. Lalu tahap akhir setelah melewati analisa tersebut adalah proses penarikan kesimpulan yang diakhiri dengan penulisan hasil penelitian sejarah atau historiografi. Disini seorang sejarawan dituntut untuk mampu menuliskan tulisan sejarah yang baik dan seusai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Langkah  Pembangunan  Desa  di  Sumatera  Barat  Tahun  1960-an  hingga 1990-an
Langkah-langkah  program  pembangunan  yang  menjadi  jawaban pemerintahan  Sumatera  Barat  dalam  menghadapi  era  peemerintah  desa  secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut (Singgalang, 31 Juli 1991):
a. Dimasa kepemimpinan Gubernur Harun Zain (1966-1977)
Pembangunan  terlebih  dahulu  pada  revolusi  mental Membangkik Batang Tarandam . Rehabilitasi mental ini untuk mengembalikan rasa harga diri masyrakat Minangkabau yang sempat down akibat pergolakan daerah. Masa ini juga  digalakkan  berbagai  macam  perbaikan  jalan  dan  jembatan  akibat pergolakan  daerah,  sembari  memberi  suntikan  moral  untuk  bangkit  kembali kepada  masyarakat  agar  bersama  membangun  kembali  lingkungan  berserta sarana prasarananya. Buah manis suntikan motivasi jiwa ini tampak sejak tahun 1974, Sumatera Barat mencapai surplus dalam produksi beras, Produk Domestik Regional Bruto meningkat dari Rp. 117,8 miliar tahun 1966 menjadi Rp. 241,2 miliar pada tahun 1977 atau meningkat dengan rata-rata 9,5% pertahunnya.
b. Gubernur Azwar Anas (1977-1987)
Pemerintahan  Republik  Indonesia  mengeluarkan  UU  No.  5  Tahun  1979
Volume 13, Number 1, 2022
yang  menegaskan  bahwa  pada  satuan  terendah  pemerintah  daerah  akan diberlakukan  sistem  desa  di  seluruh  daerah  Indonesia.  Menanggapi  hal  ini, Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat  mengeluarkan  Instruksi  Gubernur  Kepala daerah  Tingkat  I  Sumatera  Barat  No.  20/VIII/GSB/1984  Tanggal  7  Agustus 1984  berisikan  kebijakan Manunggal  Sakato sebagai  konsepsi  dan  strategi pembangunan pedesaan di Sumatera Barat. Keunikan dari program ini yaitu:
1) Konsepsi dan strategi Manunggal Sakato dinyatakan sebagai usaha untuk memberlakukan sepenuhnya UU. No. 5 Tahun 1979.
2) Menjadikan nagari sebagai wilayah pembangunan pedesaan.
3) Peningkatan  peranan  perguruan  tinggi  dalam  usaha  peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat pedesaan.
Ketiga  hal  ini  menjadi  kelebihan  Sumatera  Barat  dalam  menghadapi program  pembangunan  desa  sejak  diberlakukannya  UU  No.  5  Tahun  1979. Mengenai strategi pembangunan desa dalam menanggapi UU No. 5 Tahun 1979, pemerintah  daerah  Sumatera  Barat membentuk  program  “Gerakan Pembangunan  Desa  Terpadu Manunggal  Sakato ”,  dilaksanakan  pada  seluruh wilayah  administratif  Sumatera  Barat  sejak  PELITA  III  (1976/1980)  dengan prinsip  gotong  royong.  Sumatera  Barat  menjadi  salah  satu  wilayah  dengan penjalanan program pembangunan desa yang baik dibanding kawasan luar Jawa- Madura  lainnya,  sehingga  dianugerahi  pada  awal  masa  awal  PELITA  IV Agustus  1984  dengan  penghargaan  Prestasi  Pembangunan  oleh  Presiden  RI Soeharto berupa Prasarana Purnakarya Nugraha.
c. Memasuki Era Tahun 1990-an
Pembangunan  daerah  yang  sebelumnya  difokuskan  pada  sarana prasaranan fisik sosial, berlaih pada pembangunan sarana prasaranan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat pedesaan serta tingkat  kemandiriannya,  dan  lewat  program Manunggal  Sakato diperlihatkan, desa bisa mengalami kemajuan tanpa meninggalkan sistem tradisional (jorong & nagari) dan berinovasi dengan memgkombinasikan nilai-nilai tradisional dan modernitas yang sudah ada, dalam hal ini implementasi nilai-nilai pada UU No. 5 Tahun 1979. Pembangunan sarana prasarana fisik dan nonfisik terus dilakukan
seiring  perkembangan  nasional  dan  internasional  dan  kebutuhan  masyarakat yang terus meningkat.
Bisa  kita  lihat  dengan  menjalankan  falsafah  Minangkabau  yakninya barek  samo  dipikua,  ringan  samo  dijinjiang (berat  dipikul  bersama,  ringan dijinjing  bersama), atau  kebersamaan  dan  gotong  royong,  pembangunan  dan perkembangan  pedesaan  akan  dapat  pula  menunjang  dan  mendukung pembangunan  perkotaan,  sehingga  akan  membantu  perkembangan  dan memperkuat ekonomi dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

## B. Latar Belakang Lahirnya Program Manunggal Sakato
Penetapan UU No. 5 Tahun 1979 membawa dampak luar biasa pada sistem pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  implementasi  bentuk  pemerintahan  desa  ini mengakibatkan  dampak  yang  berbeda  di  setiap  daerah  luar  Jawa-Madura,  yang sejatinya  memiliki  sistem  pemerintahan  masyarakat  tradisional  yang  berbeda, seperti Nagari di Sumatera Barat. Beberapa kasus yang terjadi seperti di lansir Dr. Usman  Pelly  banyak  desa-desa  di  luar  kawasan  Jawa  yang  kesulitan  untuk mengimplementasikan  UU  No.  5  Tahun  1979  atau  menerapkan  sistem pemerintahan desa ini, dikarenakan desa-desa ini belum terbiasa mandiri sehingga tidak berdaya dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat (Singgalang, 15 Januari 1991).
Sumatera  Barat  bisa  lepas  dari  permasalahan  ini  berkat  kreativitas  para pemimpin  dan  kerjasama  antara  lembaga  masyarakat  hingga  satuan  masyarakat terkecilnya yakni di Jorong-jorong. Perlu diketahui, hirarki pemerintahan daerah di Sumatera  Barat  sangat  dipengaruhi  unsur  pemerintahan  tradisional  masyarakat Minangkabau,  tingkatannya  mulai  dari  Pemerintahan  Provinsi  (dipimpin  oleh Gubernur), kemudian tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya (dipimpin oleh Bupati/Wali  Kota),  kemudian  tingkat  Pemerintahan  Kecamatan  (dipimpin  oleh Camat),  Pemerintahan  Nagari  (dipimpin  oleh  Wali  Nagari,  kemudian  terdapat perbedaan pada tingkatan berikutnya, jika berada di kawasan Kotamadya memakai sistem  lurah  pada  saat  ini  dan  dipimpin  Keluarahan.  Namun,  dalam  kasus  masa implementasi  dari  UU  No.  5  tahun  1979  ini,  tingkatan  pemerintahan  ini  dirubah
menjadi  bentuk  desa,  dan  diketuai  Kepala  Desa),  lalu  paling  terkecil  yakni Pemerintahan Jorong (dipimpin oleh Wali jorong).
Pemerintahan  Desa  di  Sumatera  Barat  memperhatikan  aspek  historis sebagian jorong yang dahulunya terlepas dari nagari-nagari awalnya, kemudian ia dipertautkan kembali oleh pemerintah daerah agar tidak kesusahan sendirian dan bekerja sama dengan jorong-jorong lain dalam nagari yang akan didesakan. Bisa dikatakan, lewat program pemberdayaan desa Manunggal Sakato ini, Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyelamatkan wajah UU No. 5 Tahun 1979 dari segala label “kambing hitam” dari wilayah lain yang tidak bisa beradaptasi dengan regulasi pemerintah ini.
Ada empat konsep dalam program Manunggal Sakato dalam pembangunan desa  di  Sumatera  Barat,  yakninya:  1)  musyawarah  untuk  mufakat;  2)  partisipasi atau  keikutsertaan;  3)  keterpaduan;  dan  4)  keterlaksanaan.  Selain  memantapkan, melembagakan serta mengembangkan dasar-dasar kebijakan Gubernur sebelumnya yakni  Harun  Zein,  latar  belakang  lahirnya  program  ini  juga  karena  keberhasilan program  “ABRI  Masuk  ke  Desa”  di  Sumatera  Barat.  Gubernur  Azwar  Anas melakukan  inovasi  dengan  pembentukan  program  “Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN) Terpadu”  dengan  mendiskusikannya  dengan  para  Rektor  Universitas  Andalas, IKIP, IAIN, dan ASKI agar dilaksanakan oleh kampus-kampus tersebut. Program KKN  Terpadu  yang  mulai  dilaksanakan pada  tahun  1981 ini  menghasilkan  hasil yang  cukup  memuaskan,  bagaimana  sinergi  mahasiswa  dan  masyarakat  bekerja sama untuk membangun desa. Oleh karena itu, program “ABRI Masuk Desa” dan “KKN  Terpadu”  diiplementasikan  pada  program Manunggal  Sakato (Mimbar Depdagri,  1985:  35).  Keberhasilan  dari  program  dan  pembangunan  desa  di Sumatera  Barat  haruslah  adanya  sinkornisasi  dan  kerja  keras  antara  pemerintah daerah dengan masyarakat Minangkabau, yang bekerja lewat Lembaga Kerapatan Masyarakat Desa (LKMD) serta perjuangan Tiga Tungku Sajarangan.

## C. Strategi Program Manunggal Sakato dalam Implementasi UU No. 5 Tahun 1979
Keberhasilan program Manunggal Sakato sangat didukung oleh kerjasama
antara  LKMD  dengan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  Kerjasama  dua  lembaga masyarakat ini bertujuan untuk:
a. Menggali  dan  memahami  informasi  akan  keunikan,  potensi  dan  kelebihan yang dimiliki desa dan SDM dan SDA-nya;
b. Mengetahui  permaslahan  dan  kebutuhan  masing-masing  desa  dalam menghadapi  program  pembangunan  teknis,  ekonomi  dan  sosial kemasyarakatan;
c. Menyusun  rencana  program  dan  proyek  pembangunan  wilayah  pedesaan sebagai pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang hidup pada desa setempat.
Program Manunggal  Sakato menetapkan  nagari  sebagai  sentra pembangunan ekonomi desa-desa di Sumatera Barat, hal ini tidak bisa lepas dengan akar sejarah masyarakat Minangkabau dimana jorong-jorong dahulu, bersatu dalam satu kesatuan yakninya nagari. Segala potensi yang ada pada pedesaan di Sumatera Barat semuanya difokuskan untuk kesejahteraan nagari, dan kesjeahteraan nagari ini  nantinya  mampu  memberikan  hasil  timbal  balik  untuk  pembangunan  desa nantinya.  Program  pembangunan  desa  dengan  dipusatkan  pada  nagari  dilakukan dengan dua tinjauan cara, yaitu (Singgalang, 25 November 1990):
a. Pendekatan kawasan antar desa yang dapat terjadi di dalam atau di luar suatu nagari, kecamatan atau kabupaten yang sama.
b. Wilayah  pembangunan  nagari  yang  meliputi  wilayah  antara  desa-desa  di dalam bekas nagari yang sama.
Ini  berarti  bahwa  batasan  wilayah  pembangunan  desa  dengan  pendekatan dan  strategi Manunggal  Sakato dititikberatkan  kepada  kesatuan  wilayah  nagari, bukan batasan administratif desa yang ada. Karena dari sejarahnya, ada  sebagian jorong  dahulunya  merupakan  bagian  dari  nagari  yang  lain,  selain  memahami pentingnya  seajrah,  program  pembangunan  desa  lewat Manunggal  Sakato juga menujukkan  kerjasama  dua  atau  lebih  banyak  desa  untuk  kemajuan  nagari  yang akan  menunjang  pula  kemajuan  bersama,  yakninya  prinsip  gotong  royong  antar pedesaan. Berdasarkan strategi Manunggal Sakato yang menjadikan nagari sebagai pusat perkembangan dan pembangunan desa, pembangunan desa satu sama lainnya
Volume 13, Number 1, 2022
tidak boleh menimbulkan rasa iri hati karena pembangunan dilakukan disesuaikan dengan kondisi potensi sumber daya alam dan manusia tersebut, pembagunan suatu desa dalam suatu nagari juga nanti akan berdampak baik pada desa lainnya karena sebagai satu kesatuan dalam nagari (Singgalang, 19 Mei 1991).
Melihat hal ini, gotong royong masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyukseskan pelaksanaan program ini nantinya. Seperti yang disampaikan Ketua LKMD  Pusat  selaku  Dirjen  Pembangunan  Desa  Depdagri  H.  Adnan  Widodo, selama masa  kunjungan  kerjanya  ke  Sumatera  Barat  selama  penjalanna  program Manunggal Sakato, melihat kunci besar swadaya masyarakat desa Sumatera Barat adalah  keikutsertaan  masyarakat  mulai  dari  perencanaan  sampai    pemeliharaan dengan  konsep  terpadu  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  dan masyarakat  memahami  bahwa  manfaat  pembangunan  ini  adalah  untuk  mereka bersama dan guna untuk meningkatkan status desa Sumatera Barat menjadi desa yang swasembada dan desa Pancasila ( Mimbar Depdagri Tahun 1985).
Untuk menunjang program Manunggal Sakato , tidak hanya menghandalkan gotong  royong  masyarakat,  pemerintah  daerah  Sumatera  Barat  juga  melibatkan peran  perguruan  tinggi  untuk  pendekatan  sosial  dalam  program  restrukrutalisasi, fungsionalisasi dan modernisasi, baik dalam tubuh KAN maupun para masyarakat dengan sasaran utamanya para generasi muda (Singgalang, 15 Januari 1991). Dengan sosialisasi  dan  musyawarah  bersama,  para  kelompok  perguruan  tinggi  dan masyarakat  mengkombinasikan  dengan  cara  mengoreksi  nilai-nilai  lama  dan mengadopsi nilai-nilai budaya baru yang serarsi untuk pembangunan skala besar di kemudian hari. Konsep Manunggal Sakato mendorong pihak perguruan tinggi dan masyarakat untuk berinovasi dalam pembangunan masyarakat desa.
Seperti  dalam  penyusunan  pola  dasar  pembangunan  Sumatera  Barat, Gubernur  Azwar  Anas  berdiskusi  dengan  dosen  perguruan  tinggi  Universitas Andalas, IKIP, dan IAIN Imam Bonjol (Syafitra dan Etmi Hardi, 2021: 358-359). Diskusi  ini  menghasilkan  strategi  pembangunan  daerah  yang  diberi  nama  Sapta Karya Pembangunan Daerah, yang terdiri dari ( Bahar, 2015: 361):
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat;
b. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
c. Memelihara dan meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis di daerah;
d. Meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa dalam rangka pembinaan moral dan akhlak;
e. Memajukan kecerdasan bangsa;
f. Membina keharmonisan taat kehidupan berdasarkan alur dan patut;
g. Meningkatkan partisipasi Tigo Tungku Sajarangan , wanita, generasi muda, dan seluruh lapisan masyarakat di segala bidang pembangunan.

## D. Persoalan Selama Pelaksanaan Program Manunggal Sakato
Pelaksanaan  program Manunggal  Sakato memiliki  rintangan  dalam menyukseskan program ini. Masalah ini pada umumnya terkait dengan persiapan dana, pengaliran dana, serta kesiapan masyarakat desa itu sendiri. Pada masa awal pelaksanaanya, sasaran program Manunggal Sakato sendiri adalah jorong-jorong, sedangkan  nagari  masih  melaksanakan  asas Tuah  Sakato . Tuah  sakato adalah falsafah masyarakat Minangkabau, dimana dalam kehidupan bermasyarakat, segala keputusan  harus  didasarkan  atas  keputusan  bersama,  sehingga  jika  adanya perbedaan pendapat atau tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, maka pihak yang tidak sepakat akan dipulangkan kembali pada ninik mamaknya untuk diberikan  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  permasalahan  tersebut.  Jika  pada akhirnya mencapai kesepakatan, maka keputusan itu tidak dapat di ganggu gugat. Tampak  perbedaan  dari  konsep  dasar Tuah  Sakato dan Manunggal  Sakato ,  jika Tuah  Sakato memiliki  arah  kebijakan  yang  dihasilkan  dari  pemimpin  di  tingkat jorong menuju kemaslahatan bersama di nagari, maka Manunggal Sakato memiliki konsep kebijakan dari atas ke bawah, berarti keputusan akan dibuat pada tingkat nagari dan jorong-jorong akan melaksanakan kebijakan yang dihasilkan nantinya.
Jorong sendiri merupakan subteritorial dari nagari, sehingga ia bukan unit kesatuan  adat  dan  sosial  budaya  dengan  perangkat-perangkatnya,  serta  integritas dan  kekayaan  sendiri  seperti  nagari  yang  segala  kemajuannya  memiliki  dampak juga  pada  jorong-jorongnya.  Melihat  kondisi  demikian  dan  jorong-jorong  yang
Volume 13, Number 1, 2022
menjadi sasaran UU No. 5 Tahun 1979 ini akan dipaksa untuk mandiri, hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan SDA, SDM dan administrasi dari jorong itu  sendiri.  Kondisi  yang  menimbulkan  dilema  ini  membuat  para  pakar  dan akademisi menawarkan dua hal solusi yang dianggap terbaik untuk menyelamatkan jorong-jorong ini kepada Gubernur dan DPRD.
Pertama , menjadikan nagari sebagai desa yang dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1979 tersebut. Pemindahan desa dari jorong menuju nagari itu sendiri juga akan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  secara  adat,  sosial,  ekonomi  dan  budaya yang memang selama ini setting sosial-budayanya ada di nagari, bukan pada jorong.
Kedua, mengkolaborasikan konsep Manunggal Sakato (arahan dair atas ke bawah) dan Tuah Sakato (partisipasi dari bawah menuju atas) dalam memajukan nagari dan melaksanakan UU No. 5 Tahun 1979 dengan baik. Selaras dengan gaya hidup  masyarakat  Minangkabau  yang  mengenal  konsep  partisipasi  bersama,  rasa saling memiliki dan saling menolong dalam kemaslahatan kehidupan di kaum dan nagari sejak dahulu. Para pakar melihat hal ini sebagai tindakan yang tepat karena menjadikan  masyarakat  sebagai  subyek,  bukan  obyek  penelitian  atau  uji  coba kebijakan saja ( Singgalang, 10 September 1990).
Menanggapi  masukan  dari  para  pakar  dan  akademisi  tersebut,  Gubernur Sumatera  Barat  (1991)  yakni  Hasan  Basri  Durin  kemudian menggagas  nagarilah yang  akan  menjadi  desa  yang  dimaksudkan  dalam  UU  No.5  Tahun  1979,  dan menjadi  wilayah  kesatuan  pembangunan  jorong-jorong.  Hal  ini  juga  untuk mengantisipasi masalah pembangkakan jumlah desa tapi tidak produktif. Diketahui bahwa  504  nagari  di  Sumatera  Barat  masa  itu  memiliki  masing-masing  jorong minimal tiga bahkan lebih. Walaupun memang mendatangkan jumlah bantuan dari pemerintah pusat yang besar karena bengkaknya jumlah desa yang terbentuk, tetapi tak  semua jorong  merata  dalam  jumlah  penduduk  dan  kekayaan  kualitas  sumber daya  manusia  dan  alamnya,  sehingga  akan  menimbulkan  ketimpangan  dalam perkembangan tiap desa nantinya. Hingga pemerintah daerah menyiutkan jumlah desa sebanyak tiga kali tahapan menjadi 2069 jorong dengan komponen terpadat di kawasan Padang Pariaman masa itu dengan 336 desa.
Namun penataan ini juga tidak berjalan mulus karena muncul masalah baru
berupa  persoalan  pemberian  nama  baru  desa  pasca  penataan  administasi  ulang pemerintahan  desa  ini.  Protes  bermunculan  karena  banyak  pemuka  desa  yang marah dan kecewa karena nilai historis nagari dan jorong mereka dahulu yang akan hilang  akibat  perubahan  nama  ini.  Perubahan  nama  desa  juga  menimbulkan kerancuan bahasa. Tidak maskimalnya pemerintahan desa di Sumatera Barat juga diwarnai dengan sosialisasi administrasi kerja yang tak maksimal, berupa kop surat desa  yang  beragam  format  bentuknya,  serta  sarana  prasarana  seperti  penyediaan kertas dan mesin tik yang sangat tidak merata.
Namun  ada  program  positif  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  yakni pengadaan Tanah Kas Desa (TKD) dari sisa dana Bantuan Desa. Pengadaan Tanah Kas  Desa  dilakukan  dengan  cara  hibah, salang  pinjam (pinjam  meminjam) , dan didominasi dengan cara membeli. Pengadaan TKD ini sebagai bentuk siasat di masa mendatang  agar  desa-desa  di  Sumatera  Barat  tidak  bergantung  pada  bantuan pemerintah pusat.
Masih seputar persoalan dana, pada mulanya program Manunggal Sakato hanya  menggunakan  dana  Inpres  Bantuan  Pembangunan  Desa,  hal  ini  kemudian disempurnakan lewat Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 16/INST/1985 yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 1985 tentang pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan proyek Lintas Sektoral Masuk Desa yang dilaksanakan  berdasarkan  Program Manunggal  Sakato (Syafitra  dan  Etmi  Hardi, 2021: 361).
Jika kita melihat kinerja LKMD dan KAN dalam menyukseskan program Manunggal  Saakto ,  dari  segi  pelaksanaan  struktur  pemerintahan  desa  sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat unsur politik golongan tertentu yang menyelubunginya.  Nampak  dari  perkara  ini,  sepertinya  pada  masa  ini  terdapat penyusupan  kepentingan  terselubung  beberapa  pihak  dalam  perwujudan pengangkatan perangkat desa ini. Bentuk praktik politik lepentingan ini memiliki pengaruhnya  juga  terhadap  kinerja  LMD  pada  tahun  1991  yang  tidka  mampu menjalankan  fungsi  legislatifnya,  baik  dalam  kemampuan  menentukan  strategi peningkatan  ekonomi,  pembinaan  sosial  masyarakat,  bahkan  ada  beberapa  desa yang  tidak  duduk  dalam  persoalan  Peraturan  Desa  tentang  AKPBD  (Angkatan
Keuangan Pendapatan dan Belanja Desa).
Pada  persoalan  LKMD,  beberapa  pengurus  LKMD  di  beberapa  desa didapati  diberikan  posisi  untuk  formalitas  belaka  tanpa  fungsi  yang  dinamis, fungsional dan memiliki nilai wibawa yang kurang tinggi di mata masyarakat saat itu.  Pada  lembaga  KAN,  persoalan  serupa  juga  didapati  bagaimana  beberapa lembaga KAN hanya berdiri demi formalitas saja. Beberapa lembaga KAN gagal menyelesaikan  secara  baik  persoalan-persoalan  sengketa  adat  terutama  masalah tanah pusaka yang dapat merusak haromis tatanan masyarakat bersuku. Lagi-lagi persoalan didapati banyaknya pengurus KAN yang teryata tidak mampu maksimal dalam menjalankan fungsinya ditambah kewibawaan mereka yang luntur di mata masyarakat, para ninik mamak yang seharusnya menegaskan syarak mengato adaik mamakai seolah  luntur  dihadapan  masyarakatnya  sendiri.  Beberapa  pemuda mengakui  mereka  tidak  lagi  merasakan  bagaimana  implementasi  falsafah anak dipangku, kemenakan dibimbiang lagi ( Singgalang, 1 Juni 1991).
Melihat hal ini, beberapa pemerhati politik dan jurnalis mengkritik hal ini dengan memberikan masukan pada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas penelitian terhadap lembaga survey atau kelompok peneliti dari perguruan tinggi untuk  melakukan  penelitian  mengenai  karakteristik  pernagkat  desa  yang  sesuai dengan kondisi desa masing-masing serta penelitian terhadap kandidat perangkat yang akan diberi tanggung jawab ini. Oleh karenanya, desa-desa saat itu (nagari) harus mengetahui keunikan atau kelebihan masing-masing dalam memaksimalkan potensinya demi kesejahteraan nagari dan jorong-jorong di dalamnya.

## E. Manunggal Sakato: Kontribusi ABRI dan Kedekatan Emosional bersama Rakyat
Lewat pembangunan daerah dengan program Manunggal Sakato , perlahan hubungan emosional masyarakat Sumatera Barat dan TNI mulai memulih. Berkat program TNI-AMD yang dilaksanakan Tahun 1980 dan peran Kodam/17 Agustus dalam  membantu  masyarakat  untuk  melaksanakan  Pembangunan Manunggal Sakato, lahirlah  cara  pandang  positif  bahwa  “ABRI  itu  merakyat”,  disetiap  desa dimana masyarakat yang sangat dekat secara emosional dengan para tentara yang
membantu  pembangunan  desa  mereka,  dibentuklah  posko-posko  tentara  dimana sampai sekarang diketahui sebagai BABINSA ( Syafitra dan Etmi Hardi, 2021: 365). 2
Posko-posko  ini  memiliki  tugas  untuk  membantu  pelaksanaan  program  dan membuat  program  pembangunan  sesuai  karakteristik  wilayah  bertugas,  serta melaporkan  kemajuan  dan  hambatan  yang  ditemui  selama  pelaksanaan  program pembangunan  di  desa  tersebut.  Laporan  dair  posko  desa  ini  harus  disampaikan menuju posko kecamatan, kemudian dihimpun di kecamatan untuk  dilaporkan ke tingkat kabupaten ( Mimbar Kekayaan ABRI, 1987: 67-68).
Karena program Manunggal Sakato dinilai sukses sebagai gotong royong jajaran  pemerintahan,  termasuk  ABRI  bersama  masyarakat,  maka  program Manunggal  Sakato dijaidkan  sebagai  model  penyelenggaraan  program  ABRI Masuk  Desa  oleh  Menhamkam/Pangab  Jenderal  M.  Jusuf  (1978-1983)  ( Yusra, 2011:  346). Selain  itu  berdasarkan  Laporan  Kunjungan  Kerja  Komisi  I  DPR  ke Sumatera  Barat  pada  tahun  1991  menjelang  diadakannya  pemilu  1992,  berkat keberhasilan  program  ABRI  Masuk  Desa  dan  implementasi  yang  berhasil  dari program Manunggal Sakato, tingkat ketertiban dan keamanan nasional di Sumatera Barat  sangat  baik  dan  cukup  siap  secara  aspek  sosial  untuk  menghadapi  pemilu yang akan diadakan pada tahun 1992 ( Laporan Kerja Kunjungan Komisi I, 1991).
Inilah  salah  satu  bentuk  dampak  positif  dari  program Manunggal  Sakato, bukan  hanya  sebagai  solusi  pembangunan  desa  di  Sumatera  Barat  dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1979 saja, namun memiliki dampak pada stabilitas kemanan sosial daerah yang juga berdampak baik pada keamanan nasional.

## KESIMPULAN
Program  Manunggal  Sakato  menjadi  jawaban  terbaik  Pemerintah  Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban implementasi UU No. 5 Tahun 1979
2 Senada juga dengan cerita-cerita orang-orang tua yang menceritakan masa kecil mereka.  Pasca  PRRI,  sempat  ada  masa-masa  dimana  orang-orang  termasuk  anak  kecil tanah  Minang  takur  dengan  TNI,  namun  dengan  adanya Manunggal  Sakato, hubungan yang  sempat  renggang  kembali  erat,  serta  kebersamaan  ini  mulai  menyatukan  TNI  dan rakyat  Sumatera  Barat,  terutama  kisah-kisah  TNI  yang  ramah  terhadap  anak-anak  di jorong-jorong mereka mengabdi.
tentang  Pembangunan  Desa.  Sumatera  Barat  berhasil survive dan  mampu berinovasi  dalam  adaptasi  regulasi  pemerintah  tanpa  “mengkambing  hitamkan” akibat kesusahan menjalankan regulasi ini seperti yang dialami wilayah luar Jawa- Madura  pada  saat  aturna  ini  dikeluarkan.  Dengan  memanfaatkan  sistem pemerintahan  tradisional  Minangkabau  yakni  nagari,  alih-alih  memilih  jorong sebagai desa yang dimaksudkan, Pemerintah Daerah Sumatera Barat menjadikan nagari sebagai desa yang menjadi sasaran implementasi regulasi ini. Nagari yang terdiri  dari  beberapa  jorong  mampu  menyelamatkan  kondisi  jorong-jorong  dari keadaan “mengurus diri sendiri”.
Walau  tak  mencapai  taraf  kesempurnaan  seperti  program  ini  yang mengalami masalah dalam pengaturan dana untuk pembangunan desa akibat jorong yang  banyak  jumlahnya,  serta  pengangkatan  pejabat  desa  yang  terdapat  bau “sekedar  formalitas”  dan  “tempat  politis”,  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Barat mengetahui tiap jorong mempunyai potensi yang berbeda, sehingga mengasaskan barek  samo  dipikua,  ringan  samo  dijinjiang, serta  menunggal  dari  atas  yakni kebijakan, dan sakato dari bawah yakni mufakat dan kekompakan. Hal ini sebgaai bentuk  perwujudan    pepatah  Minangkabau Manitik  dari  ateh,mambusek  dari bawah . Program Manunggal Sakato juga membawa angin segar kembali hubungan masyarakat  Sumatera  Barat  dengan  TNI  yang  sempat  terlukai  pasca  peristiwa PRRI.  Pemerintah  Sumatera  Barat  mampu  mengimplementasikan  regulasi  ini dengan cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip dan Terbitan Resmi Pemerintah
Laporan Kerja Kunjungan Komisi I, Parlementaria Vol. 2 Tahun ke-XXIII, 1991.
Mimbar Depdagri Tahun 1985.
Mimbar Kekayaan ABRI Edisi Oktober No. 202 Tahun ke-XVII Tahun 1987.

## Surat Kabar
Singgalang , 10 September 1990.
Singgalang , 25 November 1990.
Volume 13, Number 1, 2022
Singgalang , 15 Januari 1991.
Singgalang , 19 Mei 1991.
Singgalang , 1 Juni 1991.
Singgalang , 31 Juli 1991.
Singgalang , 13 November 1991.

## Buku
Abdurrahman,  Dudung.  1999. Metode  Penelitian  Sejarah .  Ciputat:  PT  Logos Wacana Ilmu.
Bahar,  Saafroedin.  2015. Etnik,  Elit  dan Integrasi  Nasional  Minangkabau  1945- 1984 Republik Indonesia 1985-2015. Jakarta: Gre Publishing.
Chaniago,  Hasril  &  Khairul  Jasmi.  1998. Brigadir  Jenderal  Polisi  Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa: Gubernur Di Tengah Pergolakan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. Penerjemah: Nugroho Notosusanto.
Kuntowijoyo.  1995. Pengantar  Ilmu  Sejarah .  Yogyakarta:  Yayasan  Benteng Budaya.
Sutopo,  H.B.  2006. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Penerapanya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.
Yusra,  Abrar.  2011. Azwar  Anas  Teladan  dari  Ranah  Minang. Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Zed, Mestika dkk. 1998. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## Jurnal
Syafitra, Anggy & Etmi Hardi. 2021. Sumatera Barat Pasca PRRI: Mambangkik Batang  Tarandam  di  Masa  Pemerintahan  Gubernur  Azwar  Anas  Tahun 1977-1988, Jurnal Kronologi. 3 (1).
Wahyuni, Sri. 2022. “Eksistensi Negeri Ambon dan Nagari Sumatera Barat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Desa”, JH Ius Quia Iustum. 29 (1).