## KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## Neiska Aranafta Nurain, Subekti
E-mail: neiskaaranafta@gmail.com, subekti@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  selanjutnya teknik  analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Syarat pelaksanaan diversi mencerminkan adanya batasan terhadap pemberlakuan upaya diversi yang tidak sejalan dengan tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif.
Kata Kunci: Syarat  diversi, Kesesuaian, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

## Abstract
This study aims to analyze the suitability of the diversion requirements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with the concept of restorative justice. This research is a prescriptive and applied normative legal research. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The research instrument is in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, then the analysis technique used is the deductive method. The results show that diversion is carried out as an effort to achieve restorative justice, which is a concept adopted in the juvenile justice system in Indonesia. The requirements for implementing diversion reflect a limitation on the application of diversion efforts that are inconsistent with the objectives of diversion and the concept of restorative justice.

## Keywords: Diversion Requirements, Conformity, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

## A.   Pendahuluan

## Latar Belakang
Anak merupakan generasi penerus  bangsa yang berhak mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Anak memiliki karakteristik berbeda dengan orang dewasa sehingga diperlukan adanya langkah yang strategis dalam melaksanakan perlindungan anak di hadapan hukum (Muhammad Sidrat dkk, 2019: 278).
Perkembangan zaman yang mempengaruhi kemajuan teknologi informasi berdampak terhadap tingkah  laku anak. Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa hal seperti perubahan fisik, psikis, pola pikir, dan sikap (Asep Syaifuddin dkk, 2018: 308). Dewasa ini kenakalan yang dilakukan oleh anak telah berkembang menjadi suatu tindak pidana. Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal antara lain lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal anak, kondisi keluarga, dan lain sebagainya. Tercatat dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI) bahwa selama tahun 2011 hingga 2019 terdapat 11.492 kasus Anak
yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2019. (M. Reza Sulaiman, 2019. https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret- buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all .  Diakses  pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 16.12 WIB).
Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya terdapat konsekuensi berupa sanksi pidana. Pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan hak anak untuk mendapat per- lindungan dari negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2), menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 tentu menjadi konsekuensi bagi negara Indonesia bahwa anak harus mendapat perlindungan dari negara termasuk dalam hal pemidanaan terhadap anak itu sendiri. Tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa perlindungan terhadap anak meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menganut double track system yang merupakan sistem dua jalur sanksi dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Sanksi yang dijatuhkan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Stanley Oldy Pratasik, 2015: 71).
Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan lex specialis derogat legi generali dari Sistem Peradilan Pidana Umum di Indonesia dimana dalam konsepnya didasari tujuan terciptanya keadilan restoratif yang diwujudkan dengan upaya diversi sebagai penyelesaian perkaranya (Kemal Dermawan, 2015: 102). Konsep keadilan restoratif yaitu terfokus untuk memperbaiki kerusakan sosial sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat (Rio Hendra, 2018: 561). Konsep dalam UU SPPA telah mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yaitu sila ke-4 dan ke-5 yang menyiratkan bahwa ciri Bangsa Indonesia berlandaskan pada musyawarah dan keadilan sosial. Diversi  sebagai  wujud  upaya  penyelesaian perkara melalui musyawarah dan tujuan dalam keadilan restoratif berada sejalur dengan keadilan sosial. Hal ini yang membedakan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih menekankan pada pembalasan (Zenny Rezania, 2016: 306).
Diversi dilaksanakan sebagai upaya penerapan konsep keadilan restoratif yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya syarat di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan  suatu  pengulangan tindak pidana. Kedua syarat  tersebut  seperti memberikan batasan dalam penerapan diversi. Syarat diversi yang memberikan batasan terhadap pelaksanaan diversi sehingga terhadap perkara anak yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dilaksanakan diversi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan apabila diversi tidak dilaksanakan maka tidak dapat diterapkannya konsep keadilan restoratif.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  maka  untuk  lebih memperjelas ruang lingkup penelitian yang penulis kaji, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu apakah syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan konsep keadilan restoratif?

## C.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan dengan menerapkan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan konsep Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret dan melalui media online . Hal ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis   bahan hukum dan menyesuaikan dengan isu hukum yang dikaji penulis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat deduktif dengan metode silogisme.

## D.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Kesesuaian Syarat Diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Konsep Keadilan Restoratif
Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mempertimbangkan per- lindungan terhadap anak dengan menjamin hak-hak anak yang telah diatur secara tegas dalam berbagai tatanan peraturan di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dengan berdasarkan asas non diskriminasi, karena pada hakekatnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak mendapat hak yang sama. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadaptasi konsep keadilan restoratif yang kemudian di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan peraturan tersebut penyelesaian perkara anak wajib dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Pendekatan keadilan restoratif juga dilakukan dalam hal pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani tindakan atau pidana. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya dilakukan di awal proses penyelesaian perkara saja tetapi hingga Anak selesai menjalani pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Konsep  keadilan  restoratif  jelas  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  penerapan konsep pemidanaan Anak di Indonesia sebelumnya yang lebih mengutamakan penghukuman dan pembalasan terhadap pelaku. Proses penyelesaian perkara juga terdapat perbedaan ter- hadap keterlibatan korban dan  pelaku. Konsep penyelesaian perkara pidana Anak di Indonesia sebelumnya tidak melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam proses penyelesaiannya. Korban hanya akan dimintai keterangan yang menyangkut kepetingan perkara dan tidak terlibat secara langsung. Pelaku dalam proses penyelesaian perkara hanya berkomunikasi dengan kuasa hukumnya dan bahkan dicegah untuk berkomunikasi secara langsung terhadap korban.
Konsep Keadilan Restoratif, pada pokoknya:
a.   Korban merupakan pokok utama dalam proses penyelesaian perkara, maksudnya yaitu korban akan terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara;
b.   Fokus atau tujuan utama dalam proses penyelesaian perkara adalah untuk memperbaiki kerusakan antara pelaku dan korban, dan juga antara korban dan masyarakat yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku;
c.   Masyarakat lebih aktif campur tangan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara, sehingga akan memudahkan bagi masyarakat untuk memahami pelaku dan korban yang masih seorang anak agar tidak menimbulkan stigma negatif di masa mendatang; dan
Karakteristik dalam proses penyelesaian perkara dilakukan dengan musyawarah antara para pihak, sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang tepat bagi pelaku dan korban. Dalam proses ini pelaku juga bisa memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan semua pihak yang terlibat (Allison Morris dan Warren Young, 2000: 13-20).
Hakekatnya keadilan restoratif memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban berarti kerugian fisik dan kerugian psikis, sedangkan  bagi pelaku adalah untuk bertanggung jawab dengan memohon maaf dan mengakui kesalahannya serta mengganti kerugian yang dialami korban. Pendekatan keadilan restoratif juga memiliki tujuan untuk memperbaiki luka yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku (Nur Rochaeti, 2015: 153). Selain itu tujuan keadilan restoratif mencakup beberapa hal, antara lain:
a.  Menyederhanakan  proses  yang  harus  dijalani  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum;
b.   Melindungi hak-hak korban dan pelaku;
c.   Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
d.   Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum (Nur Rochaeti, 2015: 152).
Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, pengakuan dari pelaku atas kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi (mempertemukan keinginan para pihak yang terlibat untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan) dan rekonsiliasi (memulihkan hubungan para pihak seperti semula) antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak, serta reintegrasi pelaku.
Konsep peradilan pidana anak di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini ditujukan untuk menjamin kesejahteraan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penerapan konsep pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Anak, Anak Korban, Orang tua Anak, Orang tua Anak Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama bermusyarawarah mencari penyelesaian terhadap masalah yang ada. Sebagai langkah untuk mewujudkan konsep keadilan restoratif, maka terdapat diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilaksanan di setiap tingkatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaa Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adanya peraturan yang mengatur dengan jelas mengenai penanganan perkara anak melalui diversi diharapkan dapat menjamin perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak). Proses diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan pidana formal sehingga dapat menghindari adanya stigmatisasi tehadap Anak dikemudian hari. Proses diversi memerlukan peran seluruh lapisan masyarakat dan penegak hukum untuk bersama- sama menyelesaikan perkara anak dengan tetap mengedepankan kepentingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghidari adanya efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berpotensi untuk dialami apabila proses penyelesaian terhadap perkara anak dilakukan melalui proses peradilan yang formal (Rr. Putri A. Priamsari, 2018: 228).
Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Proses penyelesaian perkara anak sangat memungkinkan adanya pelanggaran terhadap hak  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum,  dikarenakan  anak belum dewasa dan belum cakap hukum untuk mengambil tindakan hukum sendiri.
Konsep diversi sebagai sarana perwujudan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, serta pihak lain yang terkait dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum dalam hal ini yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindak pidana kembali.
Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya Anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan pidana penjara. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar menjadi orang yang baik kembali dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat (Azwad Rachmat Hambali, 2019: 23-24). Terdapat beberapa faktor pendorong lahirnya diversi untuk menangani perkara pidana anak di Indonesia, antara lain:
a.  Adanya labelisasi terhadap Anak yang pernah melalui proses perkara pidana anak;
b.  Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak),  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan Dewasa (RUTAN Dewasa) yang didalamnya terdapat blok khusus untuk Anak, tidak semuanya memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk dilakukannya pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak. Selain itu, Anak berisiko terkena “prisonisasi” didalam lembaga tersebut. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tata cara kehidupan didalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan melalui proses belajar dalam berinteraksi dengan sesama narapidana. Besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan narapidana, moral, kebiasaan, dan kultur umum didalam lembaga pemasyarakatan dapat mengubah sikap dan perilaku narapidana. Hal ini disebabkan interaksi yang berlangsung sesame narapidana menimbulkan kelompok-kelompok narapidana seperti kelompok yang didasarkan atas suku bangsa ataupun daerah asalnya, jenis kejahatan serta lamanya hukuman yang dijalani. Selain itu kurangnya kunjungan keluarga membuat narapidana merasa frustasi, cemas, dan ketakutan berada dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga untuk keamanan dirinya narapidana mematuhi semua aturan-aturan dan kultur yang berlaku didalam lembaga pemasyarakat sekalipun aturan-aturan tersebut bertentangan dengan nilal nilai yang dianut masyarakat pada umunya. Hal ini dapat menghambat proses pembinaan narapidana sehingga tujuan pembinaan tidak tercapai (Dian Permana, 2010: 2). Perlu adanya langkah untuk meminimalisasi prionisasi dengan cara menghindarkan Anak dari penempatan di RUTAN atau LAPAS;
c.   Adanya keinginan serius dari para pihak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan formal bagi Anak. Hal ini berdasarkan pada data bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, terdapat hak-hak Anak yang dilanggar, misalnya Anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS;
d.  Selama proses penyelesaian perkara pidana anak, pihak korban dan masyarakat belum mendapatkan restitusi (pemulihan) secara memadai sehingga putusan pengadilan sering dianggap belum mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat; dan
Beberapa putusan pengadilan belum menunjukkan keberpihakan negara kepada Anak, Anak Korban, dan masyarakat. Fokus utama dalam proses penyelesaian perkara pidana anak adalah untuk menghukum Anak atas tindakan yang dilakukannya dengan menjatuhkan pidana penjara (Rr Putri A Priamsari, 2018: 226). Diversi sebagai wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus didasarkan asas-asas yang mengikatnya, antara lain asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d.  Kepentingan terbaik bagi Anak;
e.    Penghargaan terhadap pendapat Anak;
f.    Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g.   Pembinaan dan pembimbingan Anak;
h.   Proporsional;
i.  Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j.    Penghindaran pembalasan.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan tujuan pelaksanaan proses diversi, antara lain :
a.  Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b.  Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c.  Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d.  Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e.  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar Anak terhindar dari efek negatif proses peradilan pidana dan tetap menjamin Anak untuk tumbuh dan berkembang. Proses penyelesaian perkara melalui diversi bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada Anak bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar peraturan dan merugikan pihak lain (Azwad Rachmat Hambali, 2019: 24). Tujuan lain adanya pelaksanaan diversi dalam proses penyelesaian perkara Anak yaitu :
a.  Untuk menghindari Anak dari penahanan;
b.  Untuk menghindari label terhadap Anak sebagai seorang penjahat;
c.  Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
d.  Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan Anak tanpa harus melalui proses formal dan menjauhkan Anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana. Intervensi yang di maksud dalam hal ini yaitu orang tua atau wali dari Anak dan korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
Diversi di Indonesia dalam pelaksanaannya terdapat  dua  syarat  yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a.  Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun Apabila seorang Anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7
(tujuh) tahun atau lebih maka tidak dapat diterapkan diversi terhadap Anak tersebut. Tindak pidana yang termasuk tidak dapat dilakukan diversi misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun; dan

## b.  Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Hal yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana secara istilah disebut dengan residivisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu, sedangkan orang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut residivis.
Pemberlakuan syarat pelaksanaan diversi yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikatakan membatasi pelaksaan diversi terhadap Anak. Hal ini tidak sesuai dengan asas dan tujuan yang mendasari pelaksaan diversi sebagai upaya proses penyelesaian perkara pidana anak. Salah satu asas yang mendasari pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu asas nondiskriminasi. Asas Nondiskriminasi dimaksudkan bahwa pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik  dan/atau  mental.  Setiap  Anak  yang  menjalani  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak memiliki hak yang sama. Diversi adalah hak setiap Anak sehingga tidak perlu dibatasi karena setiap Anak memiliki hak yang sama untuk diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu adanya syarat dalam pelaksanaan diversi juga tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan diversi. Tujuan diversi tidak dapat terwujud sepenuhnya apabila masih ada pembatasan dalam proses pelaksanaannya. Tujuan diversi agar adanya perdamaian antara korban dan Anak tidak dapat tercapai apabila tidak dilaksanakannya diversi ter- hadap perkara pidana anak yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan diversi. Selain itu, tujuan lain diversi juga tidak dapat tercapai karena tidak dilaksanakannya diversi. Hal tersebut dapat dikatakan telah menyimpangi filososi lahirnya diversi sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (Rr. Putri A. Priamsari, 2018: 231). Adanya syarat diversi yang kemudian memunculkan batasan terhadap pelaksanaan diversi dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Pada hakekatnya Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum cakap hukum, sehingga semua tindakan yang dilakukan Anak tidak semata-mata menjadi kesalahan Anak. Orang tua Anak, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap Anak mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang menurut norma dan peraturan hukum yang ada. Sehingga apabila seorang Anak melakukan kesalahan, maka tidak semata-mata itu menjadi kesalahan Anak, tetapi juga kesalahan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Termasuk dalam hal melakukan tindak pidana, Anak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki akibat dari tindakannya, begitupula orang tua, masyarakat, negara. Orang tua dapat berperan aktif untuk mendampingi Anak selama proses penyelesaian perkara pidana hingga Anak selesai menjalani tanggung jawabnya. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara sesuai dengan yang ditentukan. Masyarakat dapat memahami kondisi Anak dan Anak Korban sehingga dapat menghindarkan adanya labelisasi di kemudian hari. Negara dalam hal ini dapat berperan aktif dengan menyelenggarakan sistem penyelesaian perkara yang adil dan menjunjung tinggi hak-hak anak. Diversi menjadi upaya penyelesaian yang dapat mencakup hal-hal tersebut diatas apabila dilaksanakan dengan optimal tanpa dibatasi syarat- syarat yang cenderung bertentangan dengan asas dan tujuan diversi itu sendiri.
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, adanya syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum sesuai dengan konsep keadilan restoratif, yang mana dalam prosesnya dilakukan dengan melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait untuk
bersama mencari penyelesaian terhadap perkara anak yang dihadapi dengan mengutamakan pemulihan kembali seperti keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dikatakan belum sesuai dengan konsep keadilan restoratif karena adanya syarat tersebut menimbulkan pembatasan terhadap pelaksanaan diversi sehingga konsep keadilan restoratif tidak terlaksana terhadap perkara anak yang tidak melakukan diversi. Seharusnya terdapat pemikiran bahwa diversi wajib diterapkan terhadap semua perkara pidana Anak tanpa memperhatikan besarnya ancaman pidananya, karena setiap Anak memiliki hak mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal upaya diversi dalam proses penyelesaian perkaranya. Selain itu upaya diversi dilakukan untuk memberikan kesempatan terhadap Anak agar menjadi orang yang baik kembali.

## E. Penutup

## 1. Simpulan
Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam pelaksanaannya diterapkan konsep pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan agar dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, hak-hak anak dapat terjamin. Konsep keadilan restoratif diupayakan dengan proses diversi yaitu mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam pelaksanaannya terdapat dua syarat yang harus terpenuhi agar Anak dapat melaksanakan diversi. Syarat diversi tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi dilaksanakakn dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Anak tidak dapat melaksanakan diversi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif dan tujuan utama diversi yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya syarat diversi sehingga perkara anak yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat dilakukan diversi. Mengingat diversi merupakan upaya penerapan konsep keadilan restoratif, maka apabila diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara anak yang tidak memenuhi syarat, konsep keadilan restoratif tidak dapat terlaksana.

## 2. Saran
Penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  harus  mengutamakan kesejahteraan Anak. Adanya syarat dalam pelaksanaan diversi harus dihapuskan. Diversi seharusnya wajib dilaksanakan dalam semua perkara pidana anak. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan adanya reformulasi terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## F. Daftar Pustaka
Allison Morris dan Warren Young. 2000. Restorative Justice : Philosophy to Practice . Dartmouth, Asghate, United State of America.
Asep Syaifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol.5 No.3 2018. Fakultas S H Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Azwad Rachmat Hambali. 2019. “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.13 No.1 Maret 2019.
Dian Permana. 2010. Prisonisasi dan Masalahnya dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) . Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Kemal Dermawan. 2015. Sosiologi Peradilan Pidana . Jakarta : Obor.
M. Reza Sulaiman. 2019. https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan- hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all . Diakses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul 16.12 WIB.
Muhammad Sidrat, Sabrina Hidayat, dan Herman. 2019. “Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan”. Halu Oleo Legal Research Vol.1 No.2 Agustus 2019.  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo. Kendari.
Nur Rochaeti. 2015. “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di  Indonesia”. Jurnal  Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No.2, April 2015. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Rio Hendra. 2018. “Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia bagi Anak yang Sedang Berhadapan Hukum”. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamila Masalah Hukum dan Keadilan Vol.5 No.2 Desember 2018. Universitas Pamulang . Tangerang Selatan.
Rr. Putri A.Priamsari. 2018. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”. Jurnal Law Reform Vol.14 No.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Stanley Oldy Pratasik. 2015. “Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Lex et Societatis Vol. III April 2015.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Zenny Rezania Dewantary. 2016. “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Veritas et Justicia Vol.2 No.2 2016.