## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Andi Ilham Nurhadi 1 , Eva Eviany 2 & Udaya Madjid 3
1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: ndiilhamn37@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  data  released  by  the  Subdirectorate  of  Partnership  and  Empowerment  of  Mass Organizations of the Ministry of Home Affairs (2023), there are still several Mass Organizations in Gambir  Village,  Gambir  District,  Central  Jakarta  City,  DKI  Jakarta  Province  that  have  not  been registered, so these Mass Organizations have not received legal entity approval and do not have SKT. (Registered Certificate) issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Law and Human Rights, as a result, the mass organization does not receive grant assistance from the government. The mass organization is the NGO Indonesian Immigration Watch (IIW) or the Indonesian Immigration Monitor  and  Jakarta  Restoration  Movement  (PRAJA).  The  aim  of  this  research  is  to:  describe  and analyze  the  implementation  of  Community  Organization  empowerment  program  policies  in  DKI Jakarta  Province.  In  this  research,  researchers  used  a  qualitative  research  design  with  descriptive methods  and  an  inductive  approach.  The  research  results  show  that  institutional  capacity  is strengthened,  through  strengthening  organizational  management,  providing  data  and  information, developing partnerships, supporting expertise, programs and mentoring, strengthening leadership and cadre formation, providing awards and research and development. Finally, improving the quality of human  resources,  through  education  and  training,  apprenticeships  and/or  courses.  Based  on  the explanation above, empowerment of mass organizations is the obligation of regional governments or related  agencies,  in  empowering  mass  organizations  as  explained  in  the  Law  governing  community organizations.

## Keyword: Implementation, Public Policy and Community Organizations

## PENDAHULUAN
Era reformasi bergulir kehadiran organisasi kemasyarakatan atau lazimnya disebut Ormas sangat semarak, berbagai macam Ormas dibentuk dengan mengusung masing-masing kepentingan. Ada Ormas yang  mewakili  kepentingan  buruh  (seperti  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia/SPSI),  Ormas  yang mewakili kepentingan pengusaha (seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI), Ormas yang mewakili  kepentingan  kelompok  agama  (seperti  Front  Pembela  Islam/FPI),  Ormas  yang  mewakili kepentingan Pendidikan (seperti Ikatan Guru Indonesia), Ormas yang mewakili kepentingan kesehatan (seperti  Ikatan  Kesehatan  Masyarakat  Indonesia) , dan  masih  banyak  organisasi  lainnya  yang  berdiri dengan berdalih mewakili kepentingan masyarakat.
Keberadaan  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia  turut  mendukung  perkembangan demokratisasi  dalam  sistem  politik  Indonesia.  Merujuk  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2013 tentang  Ormas  menyatakan  peran  Organisasi  Kemasyarakatan  dalam  perkembangan  demokratisasi dalam  sistem  politik  Indonesia  antara  lain:  (1)  Sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat;  (2)  Sarana

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (3) Sarana pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidpan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Pentingnya  tujuan  pemberdayaan  Ormas  ini  adalah  dilakukan  agar  Ormas-Ormas  yang  ada tidak di intervensi pihak yang notabene bukan pemerintah yang hanya mengejar keuntungan semata sehingga berpotensi membahayakan keberlangsungan Ormas itu sendiri sehingga tujuan dari pendirian Ormas tersebut dapat menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi  Subdirektorat  Kemitraan  dan  Pemberdayaan  Organisasi  Kemasyarakatan  Direktorat  Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (2023) diketahui bahwa dampak dari  kurangnya  pemberdayaan  Ormas  adalah  sering  terjadinya  konflik  di  tubuh  Ormas  baik  secara internal maupun eksternal.
Hal  yang  sama  menurut  pendapat  Wibowo  &  Harefa,  (2015:178)  yang  menyatakan  bahwa dalam  aktivitasnya  sehari-hari  harus  diakui  bahwa  Ormas  tidak  luput  dengan  hal-hal  negatif  yang merugikan masyarakat dan merusak citra Ormas itu sendiri. Misalnya muncul Ormas dengan motivasi atau motif mencari keuntungan golongan tertentu, motif ekonomi dan politik atau menggunakan cara- cara kekerasan, radikal, bertolak belakang dengan peraturan perundangan yang berlaku terlebih lagi jika menyimpang dari tujuan didirikan Ormas, oleh karena itu pentingnya pemberdayaan Ormas agar tidak menyimpang serta beraktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  tim Local  Assesment  Team  (LAT) tahun  2022  dari  Pusat  Pelaporan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  melalui  Komite  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU), menyebutkan terdapat beberapa LSM dalam negeri yang menjadi agen propaganda kepentingan asing yang biasanya mengatasnamakan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup dan telah diidentifikasi bahwa Ormas tersebut menjadi sel-sel utama mitra strategis NGO (Non Government  Organization) asing  untuk  menanamkan  nilai  tertentu  yang  belum  tentu  sesuai  dengan ideologi, budaya dan kepentingan nasional.
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Subdirektorat  Kemitraan  dan  Pemberdayaan  Ormas Kementerian Dalam Negeri (2023) menyebutkan masih ada beberapa Ormas di Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar, sehingga Ormas tersebut  tidak mendapatkan pengesahan badan hukum dan tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemenkumham, akibatnya berdampak pada Ormas tersebut  tidak  mendapatkan  bantuan  hibah  dari  pemerintah.  Adapun  Ormas  tersebut  adalah  LSM Indonesian Immigration Watch (IIW) atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA).
Mengutip  pendapat Gunawan  (2019:176)  dalam  pemberian  bantuan  pemberdayaan  yang berbentuk hibah, Pemerintah Daerah meneliti atau mengklasifikasi Ormas, dimana Ormas yang tidak terdaftar di Pemerintah tidak bisa mendapatkan fasilitas dari Pemerintah (Bantuan hukum, Pengakuan, Hibah),  hanya  bisa  beraktifitas  saja.  Selanjutnya  Ormas  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  hibah tersebut berpotensi menimbulkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pihak pendonor sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak pendonor untuk kepentingan tertentu.
Demikian  halnya  dengan  beberapa  Ormas  yang  sudah  terdaftar  maupun  ormas  yang  belum terdaftar yang berada di wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI  Jakarta,  sebagaimana  diketahui  bahwa  hampir  secara  keseluruhan  Ormas  yang  berada  di

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Kelurahan  Gambir  seperti  Persatuan  Liong  dan  Barongsai  Seluruh  Indonesia  (SKT),  Komunitas Pengurus Pekerja Notaris Jakarta (Berbadan Hukum), Konsultan Lingkungan Hidup Jakarta (Berbadan Hukum) yang sampai saat ini belum mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagaimana yang telah  di  atur,  dimana  salah  satu  metode  melakukan  pemberdayaan  terhadap  Ormas  adalah  dengan memberikan penghargaan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan pemerintah  untuk  memberdayakan  Ormas,  salah  satunya  yaitu  melalui  penguatan  kapasitas kelembagaan (pemberian penghargaan).
Berpijak dari permasalahan tersebut maka penelitian di rasa sangat penting, yaitu diperlukan suatu pemberdayaan Ormas baik secara internal maupun eksternal mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, demi tertibnya pengelolaan Ormas yang sedang berkembang pesat di Indonesia, karena pada dasarnya  pemberdayaan  Ormas  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  menjaga keberlangsungan  Ormas  dengan  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  Ormas  dapat  tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci.  Secara  sederhana  implementasi  dapat  juga  diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dengan kata lain implementasi kebijakan artinya implementator menerapkan, melaksanakan kebijakan yang telah dibuat seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  dapat  mencapai  tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Kata  implementasi  berasaskan  kegiatan  secara terencana,  sesuai  dengan  keputusan  yang  disepakati  agar  tidak  menyimpang  dari  tujuan  yang ditetapkan.
Pengertian  implementasi  menurut  Mustari,  (2011:  134)  adalah  seperangkat  kegiatan  yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna  merealisasikan  pencapaian  sasaran  tersebut,  diperlukan  serangkaian  aktivitas,  jadi  dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.  Mengutip  pendapat  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno.  2012:  132)  memberikan pengertian  implementasi  kebijakan  publik  adalah  “Suatu  upaya  untuk  mencapai  tujuan  agar  tidak menyimpang  dari  tujuan  awal  yang  telah  ditetapkan,  artinya  implementasi  ini  dilakukan  untuk menghasilkan  keputusan-keputusan  yang  disesuakan  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan“.
Lain halnya dengan Agustino (2018: 179) yang mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu “Sebagai  pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar  yang  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya“.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Senada dengan pengertian di atas, Setiawan (2009: 65) menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan  aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan  tindakan  untuk mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana,  birokrasi  yang  efektif.  Adapun  makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Ismail (2010:77), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku  atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijaksanaan  yakni  kejadian- kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijaksanaan Negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut van Meter dan van Horn (AlFatih, 2010: 214) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan  suatu  tindakan-tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  individu-individu  atau  kelompok pemerintah maupun swasta yang bertujuan agar keputusan yang diambil lebih baik dari sebelumnya. Wibawa (Tahir, 2014:58), menyatakan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan adalah sebagai pedoman pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan publik. Merujuk kepada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh berbagai aktor baik pemerintah, swasta maupun individu, agar tujuan, manfaat, dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.
Hamdi  (2014:98),  menyatakan  implementasi  kebijakan  secara  umum  terbagi  dalam  dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas ( top-down ) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah ( bottom-up )”, pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan,  sasaran  ke  dalam  program-program  yang  lebih  operasional  (program  aksi)  yang  kesemuanya dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  atau  sasaran-sasaran  yang  telah  dinyatakan  dalam kebijakan tersebut.
Pakar  lain,  Dwijowijoto (2013:  158)  mengartikan  implementasi  kebijakan  publik  pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Lain halnya dengan Agustino (2018:179) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan  kebijaksanaan  dasar  yang  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau mengatur proses implementasinya.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai  sebelum  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  dari  kebijakan  tersebut  ditetapkan  atau diidentifikasi  oleh  keputusan-keputusan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  implementasi  kebijakan merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  sehingga  pada  akhirnya  akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dakan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian menurut Arikunto (2011: 117) adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh  peneliti,  sebagai  ancar-ancar  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono (2013:  106)  mengatakan  bahwa  metode  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
Merujuk  uraian  di  atas,  maka  desain  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  dan pendekatan  induktif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan  dianalisis  berdasarkan  teori  yang  relevan,  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  mengenai implementasi kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta.

## PEMBAHASAN
Indikator komunikasi untuk mengukur sejauhamana Direktorat Ormas Kementerian Dalam Negeri, melalui pihak terkait Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi DKI Jakarta telah  efektif  memberikan  pemberdayaan  organisasi  kemasyarakatan  melalui  penyuluhan,  sosialisasi, pembinaan secara berkala kepada Ormas berkaitan dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (fasilitasi  kebijakan,  penguatan  kapasitas  kelembagaan,  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia).

## Hasil Penelitian Aspek Sosialisasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Risnandar  Mahiwa  selaku  Direktur  Ormas Kementerian  Dalam  Negeri  menyatakan:  Pada  dasarnya  kami  dari  pihak  Direktorat  Ormas  Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan sosialisasi, terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang  diharapkan  dari  adanya  sosialisasi  ini  adalah  memberikan  informasi  agar  Ormas-Ormas  dapat mendapatkan  bekal  pengetahuan,  berkaitan  dengan  pemberdayaan  Ormas  (Wawancara:  Kamis  18 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Lebih lanjut menurut Marsudi Selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Badan Kesbangpol jakarta pusat jarang sekali melakukan kegiatan sosialisasi tentang  pemberdayaan  Ormas,  hal  ini  berdampak  pada  kurang  nya  kesadaran,  ketaatan  Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Di tambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).
Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat  yang  menyatakan:  Kegiatan  sosialisasi  terhadap  Ormas-Ormas  tentang  pemberdayaan  Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 13:00 WIB).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Senada dengan pendapat Rachel Silvey selaku Anggota LSM Indonesian Immigration Watch (IIW) atau  Pemantau  Imigrasi  Indonesia  dan  Pergerakan  Restorasi  Jakarta  (PRAJA)  Kelurahan  Gambir menyatakan:  Bentuk  komunikasi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  baik  melalui  sosialisasi berkaitan dengan pemberdayaan Ormas boleh dibilang kurang efektif dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya lagi adalah sampai  saat  ini  kami  belum  mendapatkan  bantuan  hibah  dari  pemerintah. (Wawancara:  Jum’at  19 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Anggota  Persatuan  Liong  dan  Barongsai  Seluruh  Indonesia  (SKT)  Kelurahan  Gambir  yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, yang dapat di handle oleh Badan Kesbangpol, namun memang harus diakui bahwasannya sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan yang di lakukan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat  ini  kami  akui  belum  mendapatkan  dukungan  penghargaan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).
Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Muhaimin  selaku  Tokoh  Masyarakat  di  Kelurahan  Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan  Pemberdayaan  Ormas,  mungkin  ada  faktor  internal  maupun  eksternal  yang  kurang  kami ketahui.  Kurangnya  sosialisasi  kami  belum  mengetahui  bahwa  pemerintah  akan  memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).

## Hasil Penelitian Aspek Penyuluhan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Risnandar  Mahiwa  selaku  Direktur  Ormas Kementerian  Dalam  Negeri  menyatakan:  Pada  dasarnya  kami  dari  pihak  Direktorat  Ormas  Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan penyuluhan terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari adanya penyuluhan ini adalah memberikan informasi agar Ormas-Ormas dapat mendapatkan  bekal  pengetahuan,  berkaitan  dengan  pemberdayaan  Ormas  (Wawancara:  Kamis  18 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Lebih lanjut menurut Marsudi Selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota  termasuk  Badan  Kesbangpol  jakarta  pusat  jarang  sekali  melakukan  kegiatan penyuluhan tentang pemberdayaan Ormas, hal ini berdampak pada kurang nya kesadaran, ketaatan Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Di tambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).
Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat yang menyatakan: Kegiatan penyuluhan terhadap Ormas-Ormas tentang pemberdayaan Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 13:00 WIB).
Senada dengan pendapat Rachel Silvey selaku Anggota LSM Indonesian Immigration Watch (IIW) atau  Pemantau  Imigrasi  Indonesia  dan  Pergerakan  Restorasi  Jakarta  (PRAJA)  Kelurahan  Gambir menyatakan: Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik melalui penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan Ormas boleh dibilang kurang efektif dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya lagi adalah sampai  saat  ini  kami  belum  mendapatkan  bantuan  hibah  dari  pemerintah. (Wawancara:  Jum’at  19 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Anggota  Persatuan  Liong  dan  Barongsai  Seluruh  Indonesia  (SKT)  Kelurahan  Gambir  yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dapat di handle oleh Badan  Kesbangpol,  namun  memang  harus  diakui  bahwasannya  penyuluhan  yang  di  lakukan  oleh Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat ini kami akui belum  mendapatkan  dukungan  penghargaan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).
Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Muhaimin  selaku  Tokoh  Masyarakat  Kelurahan  Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan penyuluhan berkaitan dengan  Pemberdayaan  Ormas,  mungkin  ada  faktor  internal  maupun  eksternal  yang  kurang  kami ketahui.  Kurangnya  penyuluhan  kami  belum  mengetahui  bahwa  pemerintah  akan  memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).

## Hasil Penelitian Aspek Pembinaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Risnandar  Mahiwa  selaku  Direktur  Ormas Kementerian  Dalam  Negeri  menyatakan:  Pada  dasarnya  kami  dari  pihak  Direktorat  Ormas  Ditjen Polpum Kemendagri, sudah berupaya semaksimal mungkin serta intens melakukan kunjungan kerja kedaerah daerah di Indonesia, mengadakan kegiatan webinar, sebagai upaya memberikan pembinaan terhadap ormas-ormas berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang diharapkan dari adanya pembinaan ini adalah memberikan informasi agar Ormas-Ormas dapat mendapatkan  bekal  pengetahuan,  berkaitan  dengan  pemberdayaan  Ormas  (Wawancara:  Kamis  18 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Lebih lanjut menurut Marsudi Selaku Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan: Badan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota  termasuk  Badan  Kesbangpol  jakarta  pusat  jarang  sekali  melakukan  kegiatan pembinaan tentang pemberdayaan Ormas, hal ini berdampak pada kurang nya kesadaran, ketaatan Ormas terhadap peraturan yang berlaku. Di tambah lagi masih terdapat ormas yang belum terdaftar sehingga tidak mendapatkan bantuan hibah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di tubuh Ormas (Wawancara: Kamis 18 April 2024, pukul 11:00 WIB).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Pernyataan di atas dibenarkan oleh Rahmat Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Pusat yang menyatakan: Kegiatan pembinaan terhadap Ormas-Ormas tentang pemberdayaan Ormas tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan melainkan karena keterbatasan SDM, fasilitas dan keterbatasan anggaran (Wawancara: Kamis 18 April 2024,  pukul  13:00  WIB).  Senada  dengan  pendapat  Rachel  Silvey  selaku  Anggota  LSM Indonesian Immigration Watch (IIW) atau Pemantau Imigrasi Indonesia dan Pergerakan Restorasi Jakarta (PRAJA) Kelurahan Gambir menyatakan: Bentuk komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaaan  berkaitan  dengan  pemberdayaan  Ormas  boleh  dibilang  kurang  efektif  dilaksanakan, dampaknya adalah sampai saat ini kami belum sepenuhnya mengetahui tata cara, persyaratan untuk mendaftarkan Ormas agar dapat berbadan hukum maupun terdaftar sebagai Ormas secara legal. Lebih ironisnya  lagi  adalah  sampai  saat  ini  kami  belum  mendapatkan  bantuan  hibah  dari  pemerintah. (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 09:00 WIB).
Anggota  Persatuan  Liong  dan  Barongsai  Seluruh  Indonesia  (SKT)  Kelurahan  Gambir  yaitu Benny Sitorus selaku menyatakan: Demikian pentingnya keberadaan Ormas agar Ormas mengetahui kebijakan  pemberdayaan  ini  dapat  dilakukan  melalui  pembinaan  yang  dapat  di  handle  oleh  Badan Kesbangpol,  namun  memang  harus  diakui  bahwasannya  pembinaan  yang  di  lakukan  oleh  Badan Kesbangpol Jakarta Pusat memang belum maksimal dilakukan dan sampai saat ini kami akui belum mendapatkan  dukungan  penghargaan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 11:00 WIB).
Hal  serupa  diungkapkan  oleh  Muhaimin  selaku  Tokoh  Masyarakat  Kelurahan  Gambir menyatakan: Hasil pengamatan kami dilapangan, sejauh ini pihak Kesbangpol baik tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk di DKI Jakarta, kurang maksimal melakukan kegiatan pembinaan berkaitan dengan  Pemberdayaan  Ormas,  mungkin  ada  faktor  internal  maupun  eksternal  yang  kurang  kami ketahui.  Kurangnya  pembinaan  kami  belum  mengetahui  bahwa  pemerintah  akan  memberikan penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam memajukan pembangunan (Wawancara: Jum’at 19 April 2024, pukul 13:00 WIB).
Hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  buat  kesimpulan  bahwa  pihak  Kesbangpol  baik  tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk Badan kesbangpol jakarta pusat, kurang maksimal, kurang efektif melakukan  kegiatan  sosialisasi,  penyuluhan  dan  pembinaan  khususnya  pada  Ormas  di  Kelurahan Gambir  berkaitan  dengan  kebijakan  tentang  tentang  pemberdayaan  ormas  (fasilitasi  kebijakan, penguatan  kapasitas  kelembagaan,  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia).  Hal  tersebut terlihat  masih  terdapat  Ormas  yang    belum  mendapatkan  bekal  pengetahuan,  berkaitan  dengan pemberdayaan Ormas misalnya 1) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah sudah membuat payung hukum agar Ormas dapat menjalankan aktivitas nya tidak melanggar hukum, 2) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah telah memiliki akses data Ormas yang terdaftar dan belum terdaftar atau berbadan hukum atau tidak, 3) Ormas belum mengetahui bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada Ormas  yang  berperan  aktif  dalam  memajukan  pembangunan  bersama-sama  dengan  pemerintah,  4) Ormas  belum  mengetahui  bahwa  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  akan  melakukan pendampingan kepada Ormas yang belum terdaftar maupun belum berbadan hukum, 5) Ormas belum mengetahui  bahwa  jika  tidak  terdaftar  maka  tidak  mendapatkan  bantuan  hibah  yang  dapat

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dipergunakan  untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  seperti  pendidikan  dan  pelatihan, pemagangan dan kursus.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan program pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta belum  berjalan  efektif,  hal  tersebut  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  ke  empat  indikator implementasi kebijakan baik aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi , aspek disposisi belum berjalan efektif yang dapat dilihat satu persatu sebagai berikut: a) Aspek komunikasi (sosialisasi, penyuluhan, pembinaan) belum berjalan efektif, pihak Badan Kesbangpol Jakarta Pusat. Hal  tersebut  terlihat  masih  terdapat  Ormas  yang  menjalankan  aktivitas  nya  belum  sesuai  dengan peraturan  perindangan  yang  berlaku,  Ormas  belum  mengetahui  bahwa  pemerintah  maupun pemerintah  daerah  akan  memberikan  penghargaan  kepada  Ormas  yang  berperan  aktif  dalam memajukan  pembangunan  bersama-sama  dengan  pemerintah,  Ormas  belum  mengetahui  bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan melakukan pendampingan kepada Ormas yang belum terdaftar maupun belum berbadan hukum, Ormas belum mengetahui bahwa jika tidak terdaftar maka tidak mendapatkan bantuan hibah yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; b) Aspek sumber daya (SDM, fasilitas, dan anggaran) yang berada di Badan Kesbangpol Jakarta Pusat belum mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan  (fasilitasi  kebijakan,  penguatan  kapasitas  kelembagaan  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia),  banyak  nya  jumlah  ormas  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pegawai Kesbangpol  serta  anggaran  serta  fasilitas  kerja  yang  kurang  mendukung  sehingga  informasi  data, laporan  kegiatan  Ormas,  pendaftaran  Ormas  masih  dilakukan  pendataan  secara  manual,  belum terintegarasi  secara  elektronik,  sehingga  masih  terdapat  daerah  yang  pengurusan  Surat  Keterangan Terdaftar  (SKT ) atau permohonan/perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Badan Kesbangpol  harus  mengurus  langsung  ke  Kesbangpol  Provinsi/Kabupaten/Kota;  c)  Aspek  struktur birokrasi  (sesuai  SOP)  belum  sepenuhnya  mendukung  dalam  mengimplementasikan  kebijakan program  pemberdayaan  organisasi  kemasyarakatan  (fasilitasi  kebijakan,  penguatan  kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia), meskipun pemerintah daerah seperti Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  membuat  payung  hukum  yang  tertuang  di  dalam  Pergub  untuk menjalankan pengawasan terhadap Ormas namun kurang terjalinnya koordinasi antara pihak terkait dalam  hal  ini  pihak  Direktorat  Ormas  Kementerian  Dalam  Negeri  maupun  Kesbangpol.  Hal  ini berdampak  kurangnya  pemberian  penghargaan  kepada  Ormas  yang  telah  berpartisipasi  memajukan pembangunan, karena pihak Kesbangpol tidak menyampaikan laporan. Selain itu pihak-pihak lembaga diklat  dan  pelatihan  baik  milik  pemerintah  ataupun  swasta  belum  secara  sukarela  mendukung pemerintah  dalam  memberikan  pendidikan,  pelatihan,  berkaitan  dengan  pemberdayaan  Ormas;  d) Aspek  disposisi  ( controlling dan  pemantauan ) belum  berjalan  efektif,  instansi  terkait  seperti  halnya Badan  Kesbangpol  Jakarta  Pusat  meskipun  telah  membentuk  tim  terpadu,  namun  pada  kenyataan Ormas-Ormas  jarang  melaporkan  perkembangan  Ormas  tahunan,  hal  tersebut  berdampak  pada kurangnya pendataan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas setiap tahunnya.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Adri, Budairi. 2012. Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Agustino, Leo. 2018. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Setia. Ahmad, Ali Budaiwi, 2012. Imbalan, Hukuman dan Pengaruhnya , Jakarta: Gema Insani. AlFatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: UNPAD Press. Apria, Ivoni, 2022, Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah, Jakarta: Sekretariat Kabinet, Humas Pers.
Arhi Sanit , 2015, Swadaya Politik Masyarakat Edisi Revisi , Jakarta: CV Rajawali. Arikunto, 2011, Metode Penelitian Sosial dan Terapan, Jakarta: Grasindo. Bambang, Sutiyoso, 2014, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Danang, Sunyoto, 20013, Sumber Daya Manusia Cetakan-1 , Yogyakarta: CAPS.
Diansari,  2016. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik,  Formulasi ,  Implementasi  dan  Evaluasi  Kinerja, Jakarta: LAN
Dwijowijoto. 2013. Kebijakan Publik dan Penerapannya. Jakarta: Inti Media. Edi,  Suharto,  2015. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian  Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial , Bandung: Ptrevika Aditama. Emzir, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Esmi,  Warassih,  2011, Pranata  Hukum,  Sebuah  Telaah  Sosiologis,  Cetakan  Kedua ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gellner, Ernest, 2011, Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan Bandung: Mizan Graha Ilmu.
Gunawan, Sumodiningrat,  2019, Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Jaringan.  Pengaman  Sosial, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Hamdi, Muchlis . 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi , Jakarta: Ghalia Indonesia. Hanifah, Harsono. 2017. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grasindo. Haroid, Koontz, 2013, Management A. Global Perspective Tent Edition , New York: McGraw-Hill, Inc. Hartiningsih. 2011. Peran Ormas dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama. Hasan, Alwi. 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Hasan, Jildan, 2014, Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Jakarta: Gramedia. Hasan, Jildan, 2014, Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Jakarta: Gramedia. Hasibuan, Malayu, 2014. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: Gunung Agung. Herbert,  A.  2012. Administrative  Behavior:  Perilaku  Organisasi.  Suatu  Studi  Tentang  Proses  Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi. Penerjemah: St. Dianjung . Jakarta: Bina Aksara. Hilda, Hidayatus, 2018, Pemberdayaan Komunitas: Tujuan, Tahapan, Strategi, Jakarta: Pustaka Alvabet Indah, Puji. 2017. Buku Praktis Mengembangkan SDM . Jogjakarta: Laksana Ismail, Nawawi, 2010. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Surabaya: PMN. Kussriyanto, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi , Yogyakarta: Graha Ilmu. Laksmi, Fuad. 2017. Manajemen Perkantoran Modern . Jakarta: Penerbit Pernaka. Luwihono, Slamet, 2018. Mengubah Perilaku Melalui Sebuah Peraturan. Jakarta: Tetruka Media. Manullang . 2016 . Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE. Mardikanto dan Soebiato, 2017, Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Mazmanian dan Sabatier, Paul. 2013. Implementation and Publik Policy Alih Bahasa. Jakarta: Fokus Media. Mikkelsen, 2013, Pengantar Ilmu Politik . Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Moeleong, Lexy. J, 2015. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustari, 2011, Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring, Jakarta: Kencana Jaya. Nia Kania Winayanti, 2015, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas , Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Pasolong. 2011. Implementasi Kebijakan Suatu Alat Analisis. Bandung: Rosma Persada. Prajudi Atmosudirjo , 2015, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Balai Aksara.
Rismawati,  Mattalata.  2018. Evaluasi  Kinerja  Penilaian  Kinerja  Atas  Dasar  Prestasi  Kerja  Berorientasi Kedepan . Makassar: Celebes Media Perkasa
Rosmedi dan Riza Risyanti, 2016, Pemberdayaan Masyarakat, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro. Sajogyo, 2011. Sosiologi Pedesaan . Yogyakarta, Andi Offset. Salusu, 2015, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan OrganisasiNonprofit , Jakarta: PT Grasindo.
Setiawan, Guntur. 2009. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Siagian, P Sondang, 2019, Pengembangan Organisasi dan Staf Cetakan ke-4, Yogyakarta: Balai Pustaka. Silalahi, Uber. 2016. Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama. Simamora , Henry, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia , Yogyakarta: Graha Ilmu. Situmorang. 2014. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta. Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D, Bandung: Alfabeta. Sule & Kurniawan, 2015, New Publik Management sebagai Model Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sulistyani, Ambar Teguh, 2018, MSDM: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, Jakarta: PT Grasindo.
Sundoko, Abdullah, 2011, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Semarang: Pustaka Pelajar. Syafiie, Inu Kencana, 2017. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Tahir,  Arifin,  2014, Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Bandung: Alvabeta.
Teguh, 2014, Pembangunan Daerah dan Membangunan Masyarakat , Jakarta: Bina Rena Pariwisata. Thoha, Miftah. 2010. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: Grasindo. Tjokroamidjojo, Bintoro, 2013, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, CV Media Utama. Tobing, David Hizkia, dkk. 2017. Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif . Bali: Universitas Udayana. Wahab, Solihin Abdul . 2012 Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan Ke-Dua . Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa, Samodrs. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu Wibowo  dan  Harefa,  2015. Urgensi  Pengawasan  Organisasi  Kemasyarakatan  oleh  Pemerintah .  Bandung: Bina Praja.
Winarno , Budi. 2012, Kebijakan Publik . Jakarta: Elek Media Komputindo . Bayu,  Marfiando,  2020, Pembubaran  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  Ditinjau  dari  Kebebasan  Berserikat , Jurnal Ilmu Kepolisian, Hal 1-210, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Christiyanto,  Nurfitriyah,  dan  Sutadji,  2019, Kesejangan  antara  Rencana  dan  Implementasi  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Pasuruan  Tahun  2013-2018, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Universitas Brawijaya, Vol 5, No 2, Hal 432-439, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
Dimas  Prayoga,  2021, Kebijakan  pemberdayaan  organisasi  Kemasyarakatan  berdasarkan  UU  No.17  tahun 2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (Studi  Kasus  di  Kota  Pontianak), Tesis  Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal 1-116, di 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
Irfan, Ainusyamsi, 2021, Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (6) UU No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi  Kemasyarakatan ,  Jurnal  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Pengabdian  Kepada Masyarakat, Hal 1-11, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
Lintjewas, Tulusan, dan Egetan, 2016, Impementasi Permukiman Kumuh di Kota Bogor, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Garut, Volume, 5 Hal 1-67, di akses 22 Januari 2023, pukul 22:00 WIB. Novrizal  Fami,  2018, Pemberdayaan  Organisasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Konflik  Sosial  (Studi  pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung) , Tesis Universitas Lampung, Hal 1-122, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
Rira, Nuradhawati, 2022, Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung ,  Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma , Hal 1-11, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.
Rohman,  A.  T.  2016. Implementasi  Kebijakan  melalui  Kualitas  Pelayanan  Penerimaan  Pajak Daerah  dan Implikasinya  terhadap  Kepuasan  Masyarakat  di  Dinas  Pendapatan Kabupaten  Kuningan. Jurnal Universitas Pasundan, Volume IV, Hal 1-11, di akses 22 Juli 2023, pukul 22:00 WIB. Saragih, S. F, 2013, Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur , Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Vol.2, No.11. di akses 16 April 2024, pukul 22:00 WIB.
Sofwan,  2023, Pelaksanaan  Pemberdayaan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Organisasi  Kemasyarakatan  di Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal Jurnal Ganec Swar, Universitas Mataram, Hal 1-14, di akses 17 Januari 2024, pukul 22:00 WIB.