INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 715-732 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi
Ismayani 1 ✉ , Fahrul Rizal²
Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI-Medan) ¹,²
Email : ismayani2@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sesuai dengan perkembangan zaman banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap  individu atau  masyarakat,  baik  keperluan  pribadi  maupun  keperluan  keluarga.  Keadaan  demikian mempengaruhi  tingkat  daya  beli  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Salah  salah  contoh kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  lagi  menjadi  barang  yang  berharga  yaitu  kebutuhan  transport. Sepeda  motor  zaman  sekarang  setiap  keluarga  pasti  lebih  dari  satu  (1)  yang  mereka  miliki  untuk bekerja,  sekolah  maupun  untuk  berkreasi  bersama  keluarga.  Penanggungan  tidak  terbatas  untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya biaya gugatan yang diajukan  terhadap  siberutang  utama  dan  terhitung  pula  segala  biaya  yang  dikeluarkan  setelah sipenanggung  diperingatkan  tentang  itu  (Pasal  1825  KUHPerdata).  Dalam  pasal  ini  disebutkan kewajiban  yang  secara  maksimal  dapat  dipikulkan  kepada  seorang  penanggung  utang,  yaitu  : pembayaran seluruh jumlah utangnya debitor ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan itu memenuhi semua kewajibannya. Klausula tersebut menunjukkan kepada kita , bahwa dalam jaminan fiducia ada dua (2) ali penyerahan, yaitu pertama  dari  debitor  lebih  tep at  dari  “pemberian  jaminan  fiducia”  karena  adakalnya  jaminan diberikan  oleh  pihak  ketiga  yang  bukan  debitor  kepad  kreditor,  untuk  kemudian  hari  kreditor diserahkan kembali pada pemberi jaminan. Penyerahan yang pertamalah yang merupakan hak milik secara kepercayaan, sedangkan yang kedua sekalipun  mengandung unsur kepecayaan juga, yaitu kalau kebetulan benda fiducianya benda bergerak  tidak atas nama hanya merupakan penyerahan untuk  pinjam  pakai  saja.Penyerahan  yang  pertama  dilakukan  seara constitutum  possesorium, sedangkan penyerahan yang kedua dilakukan secara tradition brevi manu.
Kata Kunci: penyelesaian, fidusia, wanprestasi.

## Abstract
In accordance with developments over time, there are many needs required by each individual or society, both personal needs and family needs. This situation affects the level of people's purchasing power to meet their needs. One example of people's needs that are no longer valuable goods is transportation needs. Nowadays, every family definitely has more than one (1) motorbike for work, school or to be creative with the family. Coverage is not limited to a principal obligation, covering all consequences of the debt, even including the costs of lawsuits filed against the principal debt and also includes all costs incurred after the guarantor has been warned about it (Article 1825 of the Civil Code). This article states the maximum obligations that can be borne by a debt guarantor, namely: payment  of  the  entire  amount  of  the  debtor's  debt  plus  (if  it  becomes  a  case)  court  costs  and additional warning costs to fulfill all his obligations. This clause shows us that in a fiduciary guarantee there are two (2) ways of delivery, namely the first from the debtor is more appropriate than "giving fiduciary  guarantee"  because  sometimes  the  guarantee  is  given  by  a  third  party  who  is  not  the debtor  to  the  creditor,  and  then  the  creditor  hands  it  back  to  guarantor.  The  first  handover  is property rights in trust, while the second also contains an element of trust, that is, if by chance the fiduciary object is a movable object not in the name, it is only a handover for borrowing and use. The  first  handover  is  carried  out  constitutum  possesorium,  while  the  second  handover  is  made traditionally brevi manu.
Keywords: settlement, fiduciary, default.

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan perkembangan zaman banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap  individu  atau  masyarakat,  baik  keperluan  pribadi  maupun  keperluan  keluarga. Keadaan  demikian  mempengaruhi  tingkat  daya  beli  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhannya. Salah salah contoh kebutuhan masyarakat yang tidak lagi menjadi barang yang berharga yaitu kebutuhan transport. Sepeda motor zaman sekarang setiap keluarga pasti lebih dari satu (1) yang mereka miliki untuk bekerja, sekolah maupun untuk berkreasi bersama keluarga.
Bagi  pelaku  usaha  ini  merupakan  peluang  bisnis  yang  sangat  menguntungkan karena  banyaknya  permintaan  dari  masyarakat  sehingga  dari  pelaku  usaha  tidak  dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dimana daya beli masyarakat yang masih  rendah untuk membeli  tunai  maka  dari  pemerintah  Indonesia  mencarikan  solusi  agar  kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yaitu dengan cara pelunasan harganya melalui angsuran ( kredit).
Untuk  membeli  kendaraan  tersebut  kepada Deler/  showroom,  debitur  cukup menyediakan  uang  muka,  misalnya  10%  dari  harga  kendaraan,  sedangkan  sisanya  akan dibayar  oleh Finance yang  “menyetujui”  untuk  membayar  lunas  pembelian  kendara an
kepada deler/showroom tersebut. Selanjutnya debitur tinggal mengansur hutang tersebut kepada finance tadi hingga lunas, dengan disertai bunga yang ditentukan oleh finance.
Permasalahan  akan  timbul  jika  debitur  tidak  mampu  mengangsur  lagi  pinjaman terseb ut,  sehingga  terjadilah  “Kredit  Macet”  terkait  dengan  pembayaran  hutang  tadi. Dalam  kondisi  ini,  biasanya  finance  akan  menurunkan  petugas/  karyawannya  untuk melakukan  penagihan  kepada  debitur.  Pada  awalnya  mungkin  yang  diturunkan  adalah karyawan finance tersebut, dimana rata-rata berpendidikan diatas SLTA, baik D-3 maupun S-1, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih debitur yang terlambat hingga debitur melakukan pembayaran.
Dengan  adanya  pendaftaran  jaminan  fiducia  maka  status  benda  objek  fiducia manjadi  jelas.  Setiap  orang  dapat  memastikan  status  benda  tersebut,  sehingga  orang dapat  mempertimbangkan  apabila  akan  melakukan  tindak  dan  hukum  berkaitan  benda yang  sama.  Salah  satu  ketentuan  yang  penting  dalam  pengaturan  mengenai  fiducia adalah mengenai pendafaran jaminan fiducia.
Lebih  jauh  terkait  ini,  diharapkan  dengan  adanya  tingkat  tunggakan  pun  terus berkurang  dari  tahun  ke  tahun.  Ditambah  lagi  dengan  aturan  Bank  Indonesia  (BI)  yang menyebutkan  DP  minimal  kredit  kendaraan  harus  20%  (dua  puluh  persen)  dari  harga kendaraan maka hal ini akan membuat pemberian kredit pun semakin potensial kepada nasabah yang mampu. Dengan adanya peraturan tambahan dari BI ini maka kemungkinan terjadinya  pembelian  kredit  kendaraan  akan  berada  pada  debitur  yang  tepat  yang  bisa melunasinya hingga akhir angsuran.
Pada  akhirnya  akan  saling  mengutungkan  diatara  para  perusahaan  kreditur  dan debitur.  Saat  debitur  diwajibkan  tetap  membayar  angsuran  maka  tersebut  tidak  untuk membuat  perusahaan  merugi,  melainkan  untuk  memberikan  kekuatan  dari  sisi  nasabah dan  juga  kreditur.  Jika  menilik  lebih  dalam  sebenarnya  pihak  kreditur  akan  selalu memberikan solusi pada para nasabahnya untuk bisa membuat mereka tetap lancar dalam melakukan  pembayaran.  Namun  jika  terjadi  sesuatu  yang  sudah  tidak  bisa  ditoleransi seperti keterlambatan hingga berbulan-bulan lamanya maka pihak kreditur mau tak mau memang  harus  tegas  dengan  menyuruh debt  collector menagihnya.  Apabila  cara-cara kekerasan  tersebut  tidak  berhasil, finance masih  memiliki  cara  yang  “cantik”.  Yaitu menyewa  lawyer/  advokat  kemudian  melaporkan  kasus  kredit  macet  tersebut  kepada Polisi  dengan  tuduhan  Pasal  372  juncto  378  KUHP  tentang  Penipuan  dan  penggelapan atau Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).  Cara-cara  ini  dilakukan  dengan  harapan  agar  Polisi  dapat  menyita  kendaraan tersebut, kemudian  di “pinjam pakai”  o leh finance,  sehingga kendaraan kembali kepada
finance untuk dijual dan tutupkan hutang debitur.
Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF): kelemahanya terdapat pada proses perjanjian lahirnya jaminan fidusia. Seharusnya setiap  perjanjian  tersebut  dibuat  dengan  notariil  untuk  kemudian  didaftarkan  kepada kantor hukum dan Ham untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dipilihnya bentuk notariil  ini  guna  melindungi  para  pihak  dari  tindakan  gegabah  dan  kekeliruan,  karena seorang  notaries,  biasanya  juga  bertindak  sebagai  penasehat  bagi  kedua  belah  pihak, disamping kewajiban notaries untuk membacakan isi aktanya, sebelum ditandatangani.
Hal  itu  berdasarkan  pada  Pasal  28  Peraturan  Jabatan  Notaris.  Kesalahan  yang dilakukan finance adalah perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan sehingga tidak dapat didaftarkan, untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Kalaupun ada maka akte notariil tersebut dibuat dengan kuasa dari debitur. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 18 Undang- undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Pasal  29  Undang-Undang  No  42  tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF), tentang Eksekusi, yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan title  ekskutorial  sebagaimana Pasal  15  ayat  (2)  oleh  penerima  fidusia.  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  pada  Pasal  15,  Pasal  35  dan  Pasal  36  Undang-Undang  No  42  tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), maka dampaknya tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa dilakukan, seperti verset (perlawanan), banding, kasasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  Social  Legal  Research  yaitu  menurut  Fathoni,  sosio  legal merupakan  pendekatan  penelitian  ilmu  hukum  yang  menggunakan  bantuan  ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain.
Yakni  dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu  soal  kerangka normatif suatu  masalah.  Penstudi  hukum  dapat  terus  mengembangkan  pengetahuan  dan kapasitasnya untuk dapat menjawab berbagai perkembangan dan problematika hukum di masyarakat.
Hukum berperan besar dalam kehidupan manusia khususnya pada masa transisi menuju
pembaharuan  hukum,  begitupun  dengan  ilmu  hukum  yang  mampu  menghadirkan perspektif  yang  baru.  Meskipun  dalam  perkembangannnya  ilmu  hukum  tidak  mampu memberikan data  secara  lengkap  bagi pelaksanaan  kekuasaan, namun keberadaan ilmu hukum  yang  memiliki  metode  pendekatan  yang  sistematis,  kiranya  menjadi  hal  yag berguna dalam perumusan hukum yang lebih baik.
Interaksi  yang  terjadi  antara  ilmu  hukum  dengan  ilmu-ilmu  sosial  lainnya menghadirkan  sesuatu  yang  berbeda  dalam  konsep  hukum  dan  pada  akhirnya  menjadi suatu  pemahaman  dengan  perspektif  sosiologis.  Sehingga  pada  tataran  teoritik,  hal tersebut  memunculkan  sociology  of  law  dan  pada  tataran  filsafat  memunculkan sociological  jurisprudence.  Ilmu  hukum  yang  terus  berkembang  pada  akhirnya menciptakan  berbagai  aliran,  mulai  aliran  hukum  alam  (irasional  dan  rasional),  aliran beruntung  10hukum  positif  (analitis  dan  murni),  aliran  utilitarianisme,  mazhab  sejarah, sociological jurisprudence, pragmatic legal realism, socio legal studies dan aliran hukum kritis. Hal ini menunjukkan proses searching the truth tidak pernah berhenti. Menjelaskan keterkaitan  hukum,  ilmu  hukum,  sociological  jurisprudence,  diperlukan  suatu  methode research yang tepat dan representatif. Karena melalui research akan ada temuan-temuan baru,  berupa  pengetahuan  yang  benar  (truth,  true,  knowledge)  dan  pada  akhirnya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL PEMBAHASAN
1.1 Ketentuan Jaminan Fiducia Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
R.Subekti  menggunakan  istilah  “penangungan  utang”  dan  orangnya  di  sebut sebagai “penanggung”. Selain jaminan yang bersifat kebendaan ( zakenlijk) ada juga jaminan yang bersifat  perorangan  ( persoonlijk).  Perjanjian  penanggungan  ini  sendiri  pada  dasarnya dapat di bedakan menjadi dua(2) bagian, yakni :
1. Penanggungan yang dilakukan oleh pribadi (personal Guarantee);
2. Penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (corporate guarantee).
Pada dasarnya kedua memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki  oleh  penanggung  pada  kedua  jenis  penaggungan  tersebut  identik  hanya subjek pelakunya yang berbeda.
Penanggungan  tidak  terbatas  untuk  suatu  perikatan  pokok,  meliputi  segala  akibat utangnya,  bahkan  terhitung  biaya  biaya  gugatan  yang  diajukan  terhadap  siberutang utama  dan  terhitung  pula  segala  biaya  yang  dikeluarkan  setelah  sipenanggung
diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUHPerdata). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang  secara  maksimal  dapat  dipikulkan  kepada  seorang  penanggung  utang,  yaitu  : pembayaran  seluruh  jumlah  utangnya  debitor  ditambah  (apabila  sampai  jadi  perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan itu memenuhi semua kewajibannya.
Banyak istilah perjanjian yag terjadi pada zaman sekarang ini, ada istilah penjanjian- perjanjian  khusus  dalah  terjemahan  dari  istilah  Belanda “bijzondere  overeenkomsten” sebagamana istilah delik- delik khusus adalah terjemahan dari istilah Belanda “ Bijzondere deli cten” .  Perkataan  khusus  dipakai  disitu  menunjukan  bahwa  ini  merukan  lawan  dari perjanjian pada umumnya atau tindak pidana.
Perjanjian pembiayaan untuk mendapatkan sepeda motor di atas adalah kenyataan, masih  memerlukan  adanya  bentuk  perjanjian  lain,  misalnya  adanya  jaminan.  Mengenai perjanjian penjaminan ( borgtocht) di atur dalam KUHPerdata Buku III  Bab XVII pasal 1820 sampai dengan Pasal 185 0. Istilah “ Borgtocht ” berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda orangnya disebut  sebagai “ Borg ” atau  dalam bahasa Indonesia  disebut sebagai penangung atau penjamin.
Karena  yang  dimaksud  sebenarnya  adalah  macam-macam  perjanjian  yang  ada menurut  undang-undang,  yaitu  jual-beli  sewa  menyewa,  perjanjian  pinjam  meminjam, perjanjian pengkutan, perjanjian utang-utangan, perjanjian penangguhan utang, dan lain- lain.  Untuk  itu  hanya  membahas  perjanjian-perjanjian  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata atau  Burgerlijk  Wetboek  (BW),  suatu  perjanjian  yang  tidak  terdapat  pengaturannya  di dalam  KUHPerdata  karena  lahirnya  dalam  praktek  sehari-hari,  yang  meskipun  di  oleh masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  tidak  pula  diatur  dalam  KUHPerdata,  tetapi menemukannya dalam berbagai perundang-undangan di luar  KUHPerdata.
Manusia  sebagai  subjek  hukum  yang  hidup  secara  berkelompok  dalam  suatu komunitas  tertuntu  dalam  suatu  wilayah  tertenu  disebut  masyarakat  dalam  kehidupan didasari  adanya  suatu  interaksi  satu  sama  lainnya.  Masyarakat  sesuai  dengan  kodratnya tidak  bisa  hidup  sendiri,  tetapi  adanya  saling  berhubungan,  berinteraksi  semacam  itu berarti  melibatkan  dua(2)  pihak,  dalam  arti  masing-masing  pihak  berkeinginan  untuk memperoleh  manfaat  atau  keuntungan.  Hal  ini  sebabkan  kedua  belah  pihak  menjadi saling  terikat  karenanya,  dengan  demikian  yang  dilakukan  segenap  kelompok  sudah barang  tentu  adanya  suatu  ikatan-ikatan  yang  muncul  memerlukan  aturan.  Sebab  jika tidak  ada  aturan  yang  jelas,  akan  menimbulkan  benturan  kepentingan  yang  dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.
Manusia  sebagai  subjek  hukum  yang  berinteraksi  sehingga  menimbulkan  ikatan
diatara  mereka,  jelas  kegiatan  ini  bersifat  privat.  Mengingat  sifat  privat  di  Indonesia aturannnya  di  jumpai  dalam  Burjelijk  Wetboek  (BW),  masalah  perikatan  yang  dilakukan oleh segenap oleh segenap anggota masyarakat dapat di jumpai aturannya dalam Buku III tentang  perikatan,  ketentuannya  diatur  alam  pasal  1233  BW  yang  dinyatakan  bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dalam perjanjian.
Setiap  anggota  masyarakat  dalam  kesehariannya  akan  selalu  terikat  dengan  pihak lain bisa karena undang-undang tetapi bisa juga dengan perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat jika berinteraksi karena kontak, maka  para  pihak  sadar  dan  sengaja  mengkehendaki  untuk  memperoleh  manfaat  atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.
Dalam  kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontak telah ingkar  janji,  tidak  melaksnakan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  di  sepakati  diatara  kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menmbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikan, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaian tidak  begitu  mudah  dan  cepat  serta  berlarut-larut,  pada  akibatnya  bermuara  di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.
Dalam  prinsip  peradilan  yang  cepat  sederhana  dan  biaya  ringan  dari  pengamatan yang masih jauh dari harapan. Betapa tidak,  dalam penanganan kasus-kasus baik untuk perkara perdata , pidana, tata usaha negara, maupun kasus yang lain yang di periksa di pengadilan
untuk  sampai  pada  mendapatkan  keputusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap ( in karcht van gewijsde)memerlukan waktu bertahun – tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.
Untuk  perkara  perdata,  putusan  yang  telah  mempuanyai  kekuatan  hukum  masih memerlukan  penetapan  untuk  eksikusi.  Permasalahan  eksikusi  tidak  kalah  rumitnya  , banyak  fakta  yang  menunjukana  pihak  yang  dimenangkan  tidak  serta-merta  dapat memperoleh haknya, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar.
Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontak, tampak sepintas merupakan  perkara  keperdataan  namun  diminta  penyelesaiannnya  melalui  jalur  pidana. Oleh  karean  itu,  aparat  penegak  hukum  (Polri,  Jaksa,  dan  Hakim)  senantiasa  harus  data membedakan  domain  masing-  masing  bidang  hukum  yaitu  hukum  perdata  dan  hukum pidana  serta  peraturan-peraturan  lainnya.  Dari  peristiwa  itulah,  timbul  hubungan  antara dua  orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan.  Dalam  bentuknya  perjanjian  ini  berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.  Suatu  perikatan  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua pihak,  berdasarkan  yang  mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut  suatu  hal  dari  pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.
Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian,  namun  yang  diperhatikan  atau  yang  diawasi  oleh  undangundang  ialah  isi perjanjian  itu,  yang  menggambarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Perjanjian kredit jual beli (customer finance) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama.
Dalam  pasal  1338  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  :  2.  Tinjauan  hukum  perjanjian  kredit  jual  beli sepeda  motor  di  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  Tbk  Lubuk  Pakam  Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk Lubuk Pakam  telah  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  adanya  kesepakatan  antara  Debitur  dan  Lembaga pembiayaan (Kreditur).
Perjanjian  dapat  dibuat  dengan  cara  dibawah  tangan  (lazim  disebut  akta  dibawah tangan)  dan  dapat  pula  dengan  akta  notariil  (lazim  disebut  akta  autentik).  Dalam  akta dibawah tangan dimana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi  hanya  terbatas  para  pihak;  berbeda  halnya  dengan  akta  notariil  ada  keterlibatan dari  pihak  ketiga  yaitu  pejabat  umum  yang  berwenang.  Secara  teoritis  akte  dibawah tangan  yang  banyak  mengandung  kerawanan  adanya  penipuan,  hal  tersebut  dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu p ihak atau “kelihaian” dari pihak lain.
Dapat  terjadi  dengan  tipu  daya/muslihat,  kebohongan,  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  salah  satu  pihak  dalam  menutup  kontrak  atau  perjanjian,  padahal kenyataannya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak telalu banyak bila di bandingan dengan akta di bawah tangan, akta autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karean  pejabat yang  berwenang  sebenarnya hanya mengonstatir kesepakatan para pihak.Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formal, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.
Dalam  pelaksanaan  pelepasan  kredit,  terlebih  dahulu  haruslah  diadakan  suatu persetujuan  atau  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  atau  pengakuan  hutang. Pemberian kredit haruslah didasarkan perjanjian yang tertulis. Hal ini sesuai dengan apa
yang  dapat  dilihat dari  penjelasan  dari Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan Ada  dua jenis perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Sedangkan  Fungsi  Perjanjian  Kredit  menurut  Ch.  Gatot  Wardoyo  sebagaimana  dikutip oleh  Hasanuddin  Rahman,  perjanjian  kredit  mempunyai  beberapa  fungsi,  yaitu diantaranya:
a) perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian  kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
b) perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat  bukti  mengenai  batasan  batasan  hak  dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
c) perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Fungsi  Perjanjian  Kredit  sebagai  perjanjian  pendahuluan  dari  Perjanjian  Pinjam Meminjam  ,  menurut  Pasal  1754  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa:  "pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain  suatu  jumlah  tertentu,  barang-  barang  yang  habis  karena  pemakaian,  dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula”  Dari  kalimat  "pihak  yang  satu memberikan  kepada  pi hak  lain”  dan  bukan  "mengikatkan  diri  untuk  memberikan" kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil dan bukan konsensual.
Apabila  dua  pihak telah mufakat mengenai  semua unsur dalam perjanjian  pinjam- meminjam,  maka  tak  berarti  bahwa  perjanjian  pinjammeminjam  itu  telah  terjadi.  Dalam tahapan tersebut baru terjadi perjanjian "untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam yang  kita  sebut  perjanjian  kredit  yang  mana  bersifat  konsensual  riil.  Perjanjian  pinjam- meminjam  baru  lahir  saat  uang  diserahkan  dari  pemberi  pinjaman  kepada  peminjam. Demikianlah  pendapat  dari  para  ahli  hukum  seperti  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Feltz, serta AsserKleyn.
Agak berbeda dari pendapat di atas adalah pendapat bahwa antara perjanjian kredit dan perianjian pinjam-meminjam tidak adanya perbedaan dan merupakan satu perianjian. Windscheid  sebagaimana  dikutip  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman  mengatakan  bahwa perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  dengan  syarat  Tangguh,  yang  pemenuhannya tergantung  pada  peminjam,  yakni  kalau  penerima  kredit  menerima  dan  mengambil pinjaman  itu  (Pasal  1253  KUH  Perdata).  Sedangkan  Goudeket  sebagaimana  dikutip  oleh Darus Badrulzaman 22 mengatakan penyerahan uang adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit  dan  bukan  merupakan  perjanjian  tersendiri.  Perjanjian  kredit  adalah  penawaran
yang mengikat pemberi kredit untuk mengadakan suatu perjanjian yang timbal balik Sifat timbal  balik  balik  perjanjian  ini  terjadi  pada  saat  penerima  kredit  menyatakan kesediaannya  menerima  pinjaman  itu.  Ajaran  itu  tidak  mendapat  pengikut,  oleh  karena pemberi kredit sejak semula.
3.2 Kelemahan-Kelemahan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi
Penghadap  yang  sudah  dikenal  terlebih  dahulu  menerangkan,  bahwa  guna menjamin ketertiban pembayaran lunas semua apa yang terutang.
- Yang  timbul  karena  sebab-sebab  dan/atau  dasar-dasra  apa  punjuga,  baik  meliputi hutang pokok, bunga, biaya-biaya penagihan dan ongkos-ongkos, biaya-biayalainnya terutama yang timbul dari atau berdasarkan kredit
- Yang  telag  ada  dan/atau  masih  akan  dibuat,  diantara  penghadap,  yang  untuk selanjunya dalam akta ini juga “debitur” dengan pihak leasing;
- Yang untk selanjunya dalam akta ini akan sisebut juga : Bank.
Dari apa yang dikemukan diatas nampak, bahwa fiducia sebagai lembaga jaminan kebendaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu accessoir pada suatu perjanjian pokok, yang mengandung suatu kewajiban obligator tertentu, yang umumnya tetapi tidak harus berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
Sebagai  perjanjian  yang  bersifat accessoir  nasibnya  tergantung  kepada  perjanjian pokoknya.Kalau  perjanjian  pokoknya,  karena  sesuatu  sebab  batal,  maka  perjanjian fiducianya juga menjadi batal.
Untuk  menegaskan  luasnya  kedudukan  kreditor  sebagai  kreditor preferent,  maka disebutkan dengan tegas, bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang  muncul  sebagai  ongkos,  termasuk  ongkos  untuk  mendapatkan  pelunasan  sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.
Fiducia  dapat  juga  diberikan  unruk  menjamin  hutang  pihak  ketiga.  Dalam  hal  demikian pemberi jaminan fiducia tidak berkedudukan sebagai debitur  ia tidak mempunyai utang ( schuld) tetapi secara yuridis bertanggung jawab atas utang debitor ia mempunyai utang. Maka  debitor  menerangkan  dengan  ini  menyerahkan  kepada  pihak  Bank  Hak  Miliknya secara kepercayaan (Fiduciaire Eigendomsoverdracht).
Dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :Hak milik atas kebendaan tersebut diserahkan debitor kepada Bank dan oleh Bank kendaraan tersebut mulai saat itu dpinjamkan kepada debitor, sehingga dengan demikian terhitung mulai saat ini kenderaan tersebut  dipegang  oleh  debitor  tidak  lagi  sebagai  pemilik  tetapi  hanya  peminjam  pakai dari Bank.
Kenderaan  yang  hak  miliknya  diserahkan  dan  dipindahkan  kepada  Bank sebagaimana  tersebut  diatas,  mulai  saat  ini  menjadi  milik  Bank,  menurut  kebendaan  itu berada pada waktu ini dan untuk menjadi pemilik tidak perlu melakukan sesuatu pebuatan lagi, akan tetapi mulai waktu inijuga dianggap dan diterimabaik bahwa kenderaan itu milik Bank.
Klausula tersebut menunjukkan kepada kita , bahwa dalam jaminan fiducia ada dua (2) ali penyerahan, yaitu pertama dari debitor lebih tepat dari “pemberian jaminan fiducia” karena adakalnya jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang bukan debitor kepad kreditor, untuk kemudian hari kreditor diserahkan kembali pada pemberi jaminan. Penyerahan yang pertamalah  yang  merupakan  hak  milik  secara  kepercayaan,  sedangkan  yang  kedua sekalipun mengandung unsure kepecayaan juga, yaitu kalau kebetulan benda fiducianya benda  bergerak  tidak  atas  nama  hanya  merupakan  penyerahan  untuk  pinjam  pakai saja.Penyerahan  yang  pertama  dilakukan  seara constitutum  possesorium,  sedangkan penyerahan yang kedua dilakukan secara tradition brevi manu.
Kebendaan hak miliknya diserahkan  dipindahkan  itu tetap  dipegang oleh  debitor sebagai peminjam pakai, kecuali jika : Perjanjian kredit antara debitur dengan Bank diakhiri oleh  Bank.  Dalam  hal  mana  debitor  diwajibkan  atas  biayanya  sendiri  menyerahkan kenderaan itu kepada leasing, sedangkan leasingdengan ini diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil kenderaan itu dari tangan debitor atau orang lain yang  memegangnya  jikalau  perlu  dengan  bantuan  alat-alat  kekuasaan  Negara  yang berwenang, satu dengan lainya atas biaya dan perongosan debitor seluruhnya.
Menurut  pendapat  M.  Yahya  Harahap,  eksekusi  merupakan  suatu  tindakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah  dalam  suatu perkara.[16]  Eksekusi  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari pelaksanaan  tata  tertib  beracara  yang  terkandung  dalam HIR  atau Rbg  sebagai  dasar hukum  pelaksanaan  eksekusi.  Eksekusi  terhadap  obyek  jaminan  fidusia  bisa  dilakukan bilamana debitur sebagai pemberi fidusia tidak memenuhi prestasi kepada kreditur.
Wanprestasi  atau  cidera  janji  menurut  pendapat  Munir  Fuady,  adalah  tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang telah disebutkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang sebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.[17]
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  melalui  putusannya  nomor  18/PUU- XVII/2019  menyatakan  bahwa  Pasal  15  ayat  (2)  UU  42/1999  tentang  Jaminan  Fidusia sepanjang  frasa  “sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap” bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,
sepanjang  tidak  dimaknai  “terhadap  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  tidak  ada kesepakatan  tentang  cidera  janji  (wanprestasi)  dan  debitur  keberatan  menyerahkan secara  sukarela  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia,  maka  segala  mekanisme dan  prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  eksekusi  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  harus dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap.
Selain  itu,  Mahkamah  Konst itusi  menyatakan  frasa  tentang  “cidera  janji” sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  42  tentang Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tida k diartikan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya perbuatan  “cidera  janji”  bisa  dilaksanakan  oleh  kreditur perihal  tidak  adanya  kata keberatan dan melaksanakan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.
Demikian  dampak  dari  lahirnya  suatu  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut diatas  bisa  mengakibatkan  pihak  pembisnis  terutama  lembaga  pembiayaan  ( leasing) kendaraan  bermotor  mengalami  penurunan  dalam  melakukan  pembiayaan,  karena bentuk  daripada  lembaga  pembiayaan  atau  bank  ini  menyediakan  dan  barang  modal dengan  tidak  menarik  dana  tersebut  secara  langsung  dari  masyarakat,  melainkan pembayarannya  dapat  dilakukan  secara  mengangsur.  Namun  hal  ini  krediur  sebagai penerima fidusia yang memberi piutang tidak dapat melakukan eksekusi jika tidak ada kesepakatan  dari  para  pihak  dan  debitur  keberatan  menyerahkan  secara  sukarela terhadap  objek  yang  dijadikan  sebagai  jaminan,  meskipun  kewenangan  ada  pada kreditur  sebagai  pernerima  jaminan.  Hal  ini  dapat  melemahkan  pihak  lembaga pembiayaan, karena harus melunasi hutang debitur yang mengalami kredit macet, dan pemberian  dana  ke  konsumen  berikutnya  akan  berkurang,  karena  operasional  harus berjalan terus untuk menyediakaan dana kepada konsumen lainnya.
Gambar : Alur Eksekusi Jaminan Fidudia sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

## Nomor 18/PUU-XVII/2019

## 1.2. Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanptrestasi
Jaminan  fidusia  sebelumnya  diatur  hanya  melalui  yurisprudensi  yang  di  Belanda melalui  Bierbrowerij  Arrest  tanggal  25  Januari  1929  dan  di  Indonesia  melalui  Putusan Mahkamah  Agung  RI  tanggal  18  Agustus  1932  dalam  kasus  Bataafsche  Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett (Tan Kamelo, 2004: 3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985  tentang  Rumah  Susun  (Supianto,  2015:  14-15).  Dimana  pada  peraturan  tersebut hanya  mengatur  mengenai  jaminan  fidusia  secara  umum,  yang  meliputi  apa  yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap  jaminan  fidusia  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam  undang-undang  ini,  yaitu  sengaja  melakukan  pemalsuan  hingga  terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Salim HS, 2004: 91). a. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia,  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memalsuk an,  mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara  menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling
banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rup iah).”
Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  harus  dipenuhi,  supaya  pelaku  dapat  dituntut berdasarkan  ketentuan  pasal  ini,  yaitu  :  1)  Setiap  orang  Bahwa  yang  dimaksud  dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum  pemegang  hak  dan  kewajiban  yang  berada  dalam  keadaan  sehat  baik  jasmani maupun  rohani  yang  merupakan  pelaku  dari  tindak  pidana.  2)  Dengan  sengaja Merupakan  unsur  kesalahan  dalam  Pasal  35  ini.  Dimana  pelaku  dalam  hal  mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.
Memalsukan,  mengubah,  menghilangkan,  atau  dengan  cara  apapun  memberikan keterangan  dengan  cara  menyesatkan  Bahwa  ketentuan  ini  bersifat  alternatif,  dimana dengan  terpenuhinya  salah  satu  perbuatan  dalam  unsur  ini,  maka  unsur  ini  dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa: a) Memalsukan keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memalsukan dapat berupa tindakan membuat suatu keterangan secara  palsu  (Tim  Penyusun  Pusat  Bahasa,  2008:  1110),  yang  berarti  semula  keadaan  itu belum  ada,  lalu  dibuat  sendiri  yang  mirip  dengan  yang  asli  dan  dapat  pula  berupa memalsukan sesuatu surat, yang berarti surat sudah ada lalu ditambah dan/atau dikurangi atau diubah isinya. b) Mengubah keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang  dimaksud  dengan  mengubah  keterangan  tersebut  dapat  berupa  tindakan  yakni menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali  keterangan  yang  diberikan  (Tim  Penyusun  Pusat  Bahasa,  2008:  1768).  c) Menghilangkan keterangan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang  dimaksud dengan  menghilangkan  keterangan  adalah  membuat  suatu  hal  yang  ada  menjadi  tidak ada  (Tim  Penyusun  Pusat  Bahasa,  2008:  544).  d)  Dengan  cara  apapun  memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang  dimaksud  dengan  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan  ialah  memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan kata lain bohong. (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008: 1437).
Apabila  diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak  melahirkan  jaminan  fidusia. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi  pemilik  Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  (Pasal  1  ayat  (5) UndangUndang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia),  dan  Penerima  Fidusia adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang  mempunyai  piutang  yang
pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia).  Ketentuan  dari  pasal  ini  memberikan  syarat bahwa  akibat  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tersebut  yang  berupa  memalsukan, mengubah,  menghilangkan,  atau  dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  dengan cara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.
Tanpa  persetujuan  tertulis  Penerima  fidusia  Berdasarkan  Pasal  1313  KUH  Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  bahwa  Penerima  Fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau korporasi  yang  mempunyai  piutang  yang  pembayarannya  dijamin  dengan  Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak  pidana dalam melakukan  tindakannya  tersebut  tidak  didasarkan  atas  suatu  keadaan  mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak). Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancamkan  pada  kedua  pasal  tersebut,  maka  mereka  dikenakan  hukuman  penjara  dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.
Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini juga telah diatur  ketentuanketentuan  yang  harus  dipenuhi  dan  ditaati  dalam  melakukan  perjanjian jaminan  fidusia,  termasuk  diantaranya  adalah  sebagai  berikut  :  Adanya  ketentuan  yang mewajibkan  untuk  mendaftarkan  obyek  jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia (Pasal  11  ayat  (1)  jo.  Pasal  12  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia).  Hak  penerima  fidusia  yang  didahulukan  untuk  mengambil  pelunasan piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia.  Hak  untuk mengambil  pelunasan  ini  mendahului  kreditor-kreditor  lainnya.  Bahkan  ketika  pemberi Jaminan  Fidusia  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  (Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia).  Hak  tersebut  tidak  dihapus  karena  benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia. Adanya pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  penerima  jaminan  fidusia  ketika  pemberi  jaminan fidusia melakukan cidera janji (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia).  Hal  ini  dikarenakan  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia  terdapat  kata-kata “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  kata  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  disamakan  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  dan  3.  Adanya  larangan  melakukan  perbuatan  pidana,  yaitu sengaja  melakukan  pemalsuan  dan  pemberian  fidusia  tanpa  persetujuan  tertulis  dari penerima fidusia. Akibat kemudahan dan kepastian  dalam pengaturan eksekusi maupun sanksi pada tindak pidana terhadap jaminan fidusia, banyak perusahaan pembiayaan yang saat ini sedang marak dan berkembang di Indonesia menggunakan jaminan fidusia dalam menjalankan usahanya. Tetapi, kenyataannya masih terdapat banyak tindak pidana yang dilakukan terhadap jaminan fidusia.

## SIMPULAN
Dengan  adanya  pendaftaran  jaminan  fiducia  maka  status  benda  objek  fiducia manjadi  jelas.  Setiap  orang  dapat  memastikan  status  benda  tersebut,  sehingga  orang dapat  mempertimbangkan  apabila  akan  melakukan  tindak  dan  hukum  berkaitan  benda yang  sama.  Salah  satu  ketentuan  yang  penting  dalam  pengaturan  mengenai  fiducia adalah mengenai pendafaran jaminan fiducia.
Oleh  karean itu, aparat penegak hukum (Polri,  Jaksa,  dan Hakim) senantiasa  harus data  membedakan  domain  masing-  masing  bidang  hukum  yaitu  hukum  perdata  dan hukum pidana  serta  peraturan-peraturan lainnya. Dari  peristiwa itulah, timbul hubungan antara  dua  orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan.  Dalam  bentuknya  perjanjian  ini berupa  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan  yang diucapkan  atau  ditulis.  Suatu  perikatan  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain  berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan  itu. Pihak  yang  berhak  menuntut  sesuatu  dinamakan  kreditur  sedangkan  pihak  yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan frasa  tentang  “cidera  janji”  sebagaimana  yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya perbuatan “cidera janji” bisa dilaksanakan oleh kreditur perihal tidak adanya kata keberatan dan melaksanakan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.
Apabila  diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak  melahirkan  jaminan  fidusia.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  bahwa  pihak  dalam
jaminan  fidusia  terdiri  dari  Pemberi  Fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi pemilik  Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia  (Pasal  1  ayat  (5)  UndangUndang Nomor  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia),  dan  Penerima  Fidusia  adalah  orang perseorangan  atau  korporasi  yang  mempunyai  piutang  yang  pembayarannya  dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan  oleh  pelaku  tersebut  yang  berupa  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan, atau  dengan  cara  apapun  memberikan  keterangan  dengan  cara  menyesatkan  bila diketahui  salah  satu  pihak  yakni  pemberi  fidusia  ataupun  penerima  fidusia  dapat menimbulkan  tidak  dapat  melahirkan  suatu  jaminan  kebendaan  yang  berupa  jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hermoko,  2010, Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial, Jakarta Kencana.
AZ.  Nasution,  2001, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta:  Diadit Media
Badul Kodir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Adythia bakti, Bandung,
1990, hal.9
Bandingkan Snebecker dalam lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,
Bandung, 1993, hal.35
Bandingkan Sudikmo Mertokusuma, Mengenal hukum Suatu Pengantar,
Yokyakarta: Liberty, 1998,hal.102
Bellefroid disitir Oleh Mariam Darus Badrulzaman, Suatu Pemikiran Mengenai beberapa Azas Hukum Yang perlu diperhatikan dalam Sistem Hukum Perdata Nasional
Burhan Ashshofa, 2010 Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.8
Bambang waluyo, 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif sekretaris, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Balai  Pustaka  Ilmu.  Herlien  Budiono,  2008, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  diBidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
C.S.T. kansil, Modul Hukum Perdata termasuk asas-asas Hukum Perdata,
Pradnya paramitha hakarta, 1995 hal.203
Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung ,.
Dr. Yurizal, SH, MH, Aspek Pidana Dalam Jaminan Fidusia, Media Nusa reative,
2011, hal.35
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2000. Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
Supianto.  Hukum  Jaminan  Fidusia:  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia.  Yogyakarta: Garudhawaca. 2015.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-undang  No.2  tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015
Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021
Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
PMK  No.  130/PMK.010/2012  tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  Untuk  Kendaraan  Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
C. Situs Internet
http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pendapat-ulama-tentang-akad-nikah ,
Diposkan oleh Viqi D. Agung
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40532/26705#:~:text=Pasal%2035%20Und ang%2DUndang%20Nomor,yang%20jika%20hal%20tersebut%20diketahui http://repository.unissula.ac.id/15674/1/Cover.pdf