JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 7 Nomor 2, Desember 2017
Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua: Prof. Dr. Zahri Nasution ( Sosiologi Perikanan )
Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumberdya) Dr. Andy Ahmad Zailany ( Antropologi ) Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi ) Asep Agus Handaka, S. Pi, MT (Sosial Ekonomi Perikanan)
Mitra Bestari : Dr. Arif Satria (Kebijakan Kelautan dan Perikanan) Dr. Andin H. Taryoto (Sosiologi Pedesaan) Dr. Luky Adrianto (Ekonomi Ekologi) Dr. Fatuchri Sukadi (Analisis Kebijakan Perikanan) Dr. Zuzy Anna (Ekonomi Sumberdaya)
Redaksi Pelaksana : Andrian Ramadhan, S. Pi, MT Hertria Maharani Putri, MBA Hakim Miftahul Huda, M.Si Asep Jajang Setiadi, S.Pi
Desain dan Tata Letak : Ilham Ferbiansyah, S. Kom
Alamat Redaksi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com
Jurnal Online: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI  Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi  No.  758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.  Jurnal  ini  merupakan  pengembangan  dari  Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/ PERMEN-KP/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Besar  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara; (iii) Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia; (iv) Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap; (v) Potensi dan Peluang Pengembangan Perikanan Budi Daya di  Kabupaten  Kepulauan Anambas;  (vi)  Ecolabelling  Perikanan:  Sertifikasi  Marine  Stewardship  Council (MSC)  Untuk  Produk  Tuna  (Studi  Kasus:  Bali),  dan;  (vii)  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Sumber Daya  Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang .

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 7 Nomor 2, Tahun 2017
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... ii

## KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Oleh : Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus  ........................................... 91 - 102 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh : Risna Yusuf dan Rizky Muhartono ........................................................................................... 103 - 114 ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA Oleh : Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur .................................................. 115 - 125 UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Oleh : Hikmah dan Zahri Nasution .................................................................................................... 127 - 142 POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Oleh : Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo  ...................................................................... 143 - 157

## ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI
MARINE STEWARDSHIP

## COUNCIL
(MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)
Oleh : Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri ......................................................................... 159 - 177 STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA  ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh : Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi  ........................................... 179 - 190

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN (ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)
Vol. 7 No. 2, Desember 2017

## ABSTRAK
Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.
Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal, pencuri ikan, perspektif hukum

## ABSTRAK
Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah- langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi

## ABSTRACT
The  depth  of  loss  from  illegal  fishing  within Indonesian  waters  has  forced  the  Indonesian  (Ministry of  Marine  Affairs  and  Fisheries/KKP)  to  take  strategic measures,  such  as  scuttling.  This  study  aimed  at analyzing  scuttling  through  a  juridicial  point  of  view. The analysis was conducted using a juridicial normative method  with  a  qualitative  approach  and  descriptively elaborated.  The  study  showed  that  scuttling  is  not  in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.
Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridicial perspective

## ABSTRACT
Kabupaten Kayong Utara located at  WPP 711 and have  103  island  that  spread  into  four  district.  Besides capture  fisheries,  this  regency  have  potency  in  inland fisheries  such  as  river,  swamp,  reservoir  and  pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The result showed that the strategy of developing capture fisheries in  District  Kayong  Utara  were  (1)  Developing  capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3)  Buiding  transportation  vihecle  and  distribution.  The priority of steps on the QSPM approach of strategy were (  developing  capture  technology  with  the  total  score

## KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia
Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus

## STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA
Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara
Risna Yusuf dan Rizky Muhartono
penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1)  Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total  score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing.
Kata Kunci: strategi, perikanan tangkap,  SWOT, QSPM
was  18,33005694;  (2)    Buiding  of  transportation  and distribustion  of  fish  the  tottal  score  was    13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total  attractiveness  score  10,7027257.  Development  of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher  that  conduct  fishing  activities  in  the  same  area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing.  A  wide  area  with  most  islands  are  scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.
Keywords: strategy, capture fisheries,  SWOT, QSPM

## ABSTRAK
Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor- faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing . Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP ( Analisis  Hirarki  Proses ) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal  fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal  fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.
Kata Kunci: pengawasan kapal, illegal fishing, AHP

## ABSTRACT
The  regency  of  Sangihe  Islands  belongs  to  an area  directly  bordering  with  the  neighborhood  country, the  Philippines  and  also  possesses  a  typical  marine waters  with  diverse  highly  economic  living  resources. Recent  problem  is  illegal  fishing  practices  done  by either  Indonesian  or  foreign  fishing  vessels.  Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising  the  illegal  fishing  in  the  waters  of  Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of  facilities,  monitoring  infrastructure  and  supervision budget  and  supported  by  skilled  human  resources supervisor  and  also  socialization  of  regulation  so  that fishery supervision activity can run optimal.
Keywords: supervision  of  fishing  vessels,  Illegal fishing, AHP

## ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

## Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in The Waters of the Regency of Sangihe Islands, Indonesia
Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur

## ABSTRAK
Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan  Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan.  Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.
Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlajutan usaha, perikanan tangkap

## ABSTRACT
Fisher’s  have  a  strategic  role  in  the  marine  and fisheries sector. That role should be appreciated in the form  of  protection  and  empowerment  life  and  fishing effort.  This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the existing  conditions  and  problems  in  the  protection  of fishermen.  The  research  locations  are  Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection  laws  that  include:  availability  of  facilities and  infrastructure  to  fisheries;  business  certainty  on fishing  communities;  increasing  of  fishermen  capability and  capacity,  strengthening  institutional  capacities  in managing  fish  resources  and  develop  the  principles  of environmental  sustainability;  financing  systems  and institutions  that  serve  the  interests  of  the  business; fishing  protection  against  the  risk  of  natural  disasters, climate  change,  and  pollution;  and  security  and  safety system  as  well  as  legal  aid  for  fishermen.  The  data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various  problems  still  often  choke  the  fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational  based  on  role  and  function,  socialization and  training  to  the  fishermen  about  the  importance  of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.
Keywords: ,,, fishermen safeguard, business sustainability, fisheries capture

## UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

## Fishermen Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability
Hikmah dan Zahri Nasution

## ABSTRAK
Perikanan budi daya  merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus mampu dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi di antara dari sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budi daya  di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan SWOT dan Quantitatif  Strategic  Plan Matrix ( QSPM ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh dari komponen kekuatan yaitu pelaku usaha budi daya  dengan skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling berpengaruh yaitu kendala hama dan penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan dengan skor 0,133. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607 dan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan skor 1,160. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling berpengaruh yaitu belum adanya kelembagaan permodalan dengan skor 0,128 dan terbatasnya infrastuktur akses produksi dengan skor 0,013. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi SWOT masuk pada kuadran 1 Strategi SO ( maxi-maxi  strategy ). Sementara itu hasil QSPM menjelaskan bahwa langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya  di Kabupaten Kepulauan Anambas  dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya , meningkatkan potensi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha perikanan budi daya.

## Kata Kunci: Kabupaten Kepulauan Anambas, perikanan budi daya, QSPM, SWOT

## ABSTRACT
Aquaculture is one of the most potential livelihoods in  the  Anambas  Islands  Regency.  Therefore,  this activity  should  be  able  to  be  developed  optimally  from various  side  in  between  environment,  market,  society and  infrastructure.This  study  aims  to  determine  the strategy of aquaculture development in Anambas Islands Regency by using SWOT and Quantitative Strategic Plan Matrix (QSPM). The result shows that the most influential attributes of the power component are cultivators with a score of 0.825 and the quality of water resources with a score of 0.795. Meanwhile the components of attribute weaknesses which very influential are pest and disease constraints  with  a  score  of  0.171  and  there  is  no  Fish Seed Institution with a score of 0.133.The most dominant component  of  attribute  opportunity  is  the  open  market opportunity with the score of 1.607 and the type of fish that  has  a  high  economic  value  with  a  score  of  1,160. Whereas the components of the most influential attribute threats is the absence of institutional capital with a score of 0.128 and the limited access to production infrastructure with a score of 0.013.This research indicates that SWOT strategy entered in quadrant 1 Strategy of SO (maxi-maxi strategy).  Mean  while  QSPM  results  explain  that  the strategic priority steps in the development of aquaculture business  in  Anambas  Islands  Regency  is  done  by optimizing  technology  and  infrastructures  in  supporting aquaculture  fishery,  increasing  the  potential  of  market opportunity and also improving human resource capacity in cultivation aquaculture business.
Keywords: ,, Anambas Islands Regency, aquaculture, QSPM, SWOT

## POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## Potential and Opportunity of Fishery Development Development in Anambas Islands District
Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo

## ABSTRAK
Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan  sertifikasi  tersebut.  Tujuan  penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara  umum  regulasi  nasional  yang  teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b)  membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi .
Kata Kunci: ekolabeling, perikanan, MSC, tuna

## ABSTRACT
MSC  Ecolabel  is  a  certification  to  a  product that  meets  criteria  of  sustainability  environment  and well  organized.  Since  MSC  began  to  be  introduced  in Indonesia,  tuna  Bali  exporters  still  have  doubts  about using  the  certification.The  objective  of  this  research  is to  comprehend  MSC  rule  and  its  national  supporting regulation  as  well  as  to  assess  its  implementation. Analysis  of  MSC  rule  and  national  regulation  applies empirical yuridis method through case study approach, while  descriptive  statistic  method  is  used  to  analyze exporters  readiness  to  implement  MSC.  Results  of  the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack  of  government  support,  difficult  requirements,  and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector;  (b)  creating  more  operational  regulation  to support  each  of  MSC  principles;  (c)  regulating  policies on  ecolabel  that  must  be  obeyed  by  Tuna  exporters as  well  as  assisting  its  implementation;  (d)  negotiating to  purchaser  or  providing  accessor  in  order  to  reduce certification cost.
Keywords: ecolabeling, fishery, MSC, tuna

## ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (STUDI KASUS: BALI)
Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)

## Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri

## ABSTRAK
Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Rapid  Rural  Apraisal digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi.  Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.
Kata Kunci: sumber daya, pariwisata, nilai tambah

## ABSTRACT
Depok  Beach  tourism  area  today  is  becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in  Depok  Beach  are  both  biological  and  non-biological resources. The purpose of this research is to formulate coastal  and  marine  natural  resource-based  tourism development  strategy  in  Depok  Beach.  Data  used  in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Apraisal techniques were used in this study. The  diversity  of  coastal  and  marine  natural  resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products  can  be  used  as  a  new  flagship  product  that supports tourism activities in Depok Beach.
Keywords: , marin resources, tourism activity, vallue added

## STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS  SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Develompment Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach, Daerah Istimewa Yogyakarta
Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi

## (Indeks Pengarang) (Author Index)
Budiman, Johnny .......................................................................................................... 115 - 125 Firdaus, Maulana .......................................................................................................... 91 - 102 Hikmah ......................................................................................................................... 127 - 142 Karwur, Denny B. A. ..................................................................................................... 115 - 125 Masduqi, Edy ................................................................................................................ 179 - 190 Muhartono, Rizky .......................................................................................................... 103 - 114 Nasution, Zahri ............................................................................................................. 127 - 142 Pramoda, Radityo ......................................................................................................... 91 - 102 159 - 177 Putri, Hetria Maharani ................................................................................................... 91 - 102 159 - 177 Setyaningrum, Agustina ................................................................................................ 179 - 190 Setyorini, Heny Budi ..................................................................................................... 179 - 190 Shafitri, Nensyana ....................................................................................................... 143 - 157 Soejarwo, Permana Ari  ................................................................................................ 143 - 157 Suharto, Bayu F. ........................................................................................................... 115 - 125 Yusuf, Risna ................................................................................................................. 103 - 114

## (Indeks Subjek) (Index Subject)
AHP .............................................................................................................................. 115 - 125 Ekolabeling .................................................................................................................. 159 - 177 Illegal fishing ................................................................................................................ 115 - 125 Kabupaten Kepulauan Anambas .................................................................................. 143 - 157 Keberlajutan usaha ...................................................................................................... 127 - 142 Kebijakan ..................................................................................................................... 91 - 102 MSC ............................................................................................................................. 159 - 177 Nilai tambah ................................................................................................................. 179 - 190 Pariwisata .................................................................................................................... 179 - 190 Pencuri ikan ................................................................................................................. 91 - 102 Penenggelaman kapal ................................................................................................. 91 - 102 Pengawasan kapal ....................................................................................................... 115 - 125 Perikanan budi daya .................................................................................................... 143 - 157 Perikanan tangkap ....................................................................................................... 103 - 114 127 - 142 Perikanan ..................................................................................................................... 159 - 177 Perlindungan nelayan .................................................................................................. 127 - 142 Perspektif hukum ......................................................................................................... 91 - 102 QSPM .......................................................................................................................... 103 - 114 143 - 157 Strategi ......................................................................................................................... 103 - 114 Sumber daya ................................................................................................................ 179 - 190 SWOT .......................................................................................................................... 103 - 114 143 - 157 Tuna ............................................................................................................................. 159 - 177
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memuat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian bidang sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan dipublikasi lainnya.

## UMUM
Kertas :  HVS A4 (21,0 x 29,7 cm) Margin :  Kiri 3 cm Bawah, Kanan dan Atas 2 cm Huruf :  Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum. Struktur :  Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka
Naskah dikirim melalui Online di alamat web http://ejournal-balitbang.kkp.go.id index.php/jkse atau alamat ke Redaksi Pelaksana Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung Balitbang KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, Email: pt.sosek@gmail.com

## PENULISAN NASKAH
Naskah ditulis rapi dengan panjang naskah maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel) dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman.

## Judul
Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

## Penulis dan institusi
Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

## Abstrak
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu kalimat/ paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

## Kata Kunci
Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak.

## Pendahuluan
Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas.

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN Pedoman Bagi Penulis

## Metodologi
Diuraikan secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, bagaimana data diperoleh dan sumbernya serta bagaimana metode analisis datanya, jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya harus dicantumkan acuannya.

## Hasil dan Pembahasan
Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan.

## Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan,  ditulis secara singkat dan jelas dalam dua atau tiga kalimat Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya.

## Ucapan Terima Kasish
Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

## Daftar Pustaka
Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain.  Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad.

## Buku :
Huda, H.M., R.A. Wijaya dan S. Koeshendrajana . 2011.  Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi Usaha Rumah Tangga Petambak Garam. In Koeshendrajana (eds.), PANELKANAS: Dinamika Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga.  Badan Riset Kelautan dan Perikanan.  Jakarta

## Prosiding :
Solihin, A., S. Koeshendrajana dan F. Y. Arthatiani.  2012.  Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia .  In Isnansetyo et al. (eds.), Prosiding Seminar Nasional IX Tahun 2012., SE-04: 1-17. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM.  Yogyakarta.

## Jurnal Ilmiah :
Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research. Vol 49(3): 255-270
Artikel dari situs internet ;
Sahyuti.  2012.  Ciri-ciri  Masyarakat  Adat.  http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-mas - yarakat-adat.html. (diakses 27 Desember 2012).

## Laporan :
Koeshendrajana, S., F. N. Priyatna, I. Mulyawan, A. Ramadhan, E. Reswati, R. Triyanti, A. Fahrudin, E. S. Kartamihardja dan C. M. Witomo. 2008. Riset Identifikasi, Karakterisasi dan Valuasi Sosial Ekonomi Sumber daya Perairan Umum Daratan. Laporan Teknis Kegiatan Penelitian. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP

## Thesis, Disertasi :
Sufii, S.  2008.  Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 1985-2006.  Thesis.  Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta

## Tabel
Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. Sumber dicantumkan di bawah tabel.
Contoh:

## Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.
Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.
Kategori Nilai Ekonomi/
Category Economic Value Total Nilai/ Total value (Rp/Tahun) Total Nilai/ Total value (Rp/Ha/Tahun) Nilai Guna Langsung/ Direct value 121,120,873,947 11,964,919 Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 Nilai Pilihan/ Option value 3,074,276,220 303,692 Nilai Keberadaan/ The existence value 2,134,333,320 210,840 Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367
Sumber/ Source : Data Primer Diolah (2015)/ Primary Data Processed (2015)

## Gambar
Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis dalam  bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul.

## Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/
Source: Ministry of Environmental  and Forestry in Mongabay (2016)