## ESENSI PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE
Yuldiana Zesa Azis Fakultas Hukum Universitas Musamus shesaazis@yahoo.com

## Abstract
The aims of the study were to investigate to what extent the essence of waiver of costumary land in Merauke Regency and to investigate to what extent the release of  customary  land  can  provide  legal  certainty  for  investors.  The  results  of  the research indicate that the waiver of  customary land is  the claim of  the existence of indigenous  people  as  a  condition  of  the  transfer  of  land  rights  in  Papua  Province especially in Merauke Regancy. The release of customary land for investors benefit in  Merauke Regency does  not  provide legal  certainty for  investors, so it causes the conflict of land affair. The conflict occurs due to the overlapping of tenure or claim by some tribes over the land rights and land boundaries which are not clear because they are natural boundaries.
Keyword : The Release of Customary Land, Investment

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana esensi pelepasan tanah adat  di  Kabupaten  Merauke  dan  sejauhmana  pelepasan  adat  dapat  memberikan kepastian  hukum  terhadap  investor.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  esensi pelepasan  tanah  adat  dalam  literatur  hukum  adat  dikenalnya  sifat  kedalam  dan keluar,  dalam  hal  ini  penguasaan  hak  tanah  dalam  bentuk  recognitie  dan  untuk recognitie  itu  bermuara  pada  kesejahteraan  masyarakat  adat  setempat  serta  untuk kemaslahatan  seluruh  umat  yang  ada  di  Kabupaten  Merauke.  Pelepasan  tanah  adat untuk  kepentingan  investasi  di  Kabupaten  Merauke  ternyata  tidak  memberikan kepastian  hukum  terhadap  investor  sehingga  menimbulkan  konflik  pertanahan. Konflik  terjadi  karena  adanya  ketumpangtindihan  penguasaan  atau  pengakuan  oleh beberapa  suku  atas  hak  ulayat  dan  batas-batas  tanah  yang  tidak  jelas  karena merupakan batas alam.
Kata kunci : Pelepasan Tanah Adat, Investasi

## PENDAHULUAN
anah  bagi  kehidupan  manusia,  mengandung  makna  yangmultidemensional. Pertama ,  dari  sisi  ekonomi,  tanah  merupakan  sarana  produksi  yang  dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua , secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga , sebagai kapital  budaya,  dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya. Keempat , tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada  tanah.  Karena  makna  yang  multidimensional  tersebut  ada  kecenderungan, bahwa  orang  yang  memiliki  tanah  akan  mempertahankan  tanahnya  dengan  cara apapun bila hak-haknya dilanggar. 1
Arti  penting  tanah  bagi  manusia  sebagai  individu  maupun  negara  sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mengatur  bahwa  “  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat “.
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan  dengan  bumi  atau  tanah,  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  lebih dikenal  dengan  sebutan  UUPA.  Dalam  UUPA  pengertian  bumi  meliputi  permukaan bumi  (  yang  disebut  tanah)  berikut  apa  yang  ada  dibawahnya  yang  berada  dibawah air. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) mengatur :
“  Atas  dasar  hak  mengusai  dari  negara,  ditentukan  adanya  macam-macam hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum ”.
Masyarakat  adat  di  Kabupaten  Merauke  mempunyai  hubungan  kekerabatan yang sangat dekat dan saling bahu-membahu dalam segala hal. Hubungan kedekatan dalam  kekerabatan  ini  dapat  dilihat  dari  corak  hidup  masyarakat  yang  sangat mengutakamakan  kepentingan  sosial  dibanding  individual.  Hal  ini  dapat  dilihat misalnya  apabila  mendapat  hasil  dari  perburuan,  ataupun  berkebun  maka  mereka akan  membagi  untuk  semua  anggota  keluarganya.  Masyarakat  adat  di  Kabupaten Merauke  terbagi  menjadi  7  marga  besar  yaitu  Gebze,  Mahuze,  Ndiken,  Kaize, Samkakai,  Balagaize  dan  Basik-basik.  Marga-marga  tersebut  terdiri  dari  beberapa kepala keluarga yang dikenal dengan nama Suku Marind.
1 Heru  Nugroho . 2001. Menggugat  Kekuasaan  Negara. Surakarta.  Muhammadiyah University Press. h.237
T
Kabupaten  Merauke  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  banyak  dilirik  oleh investor  untuk  menanamkan  modalnya  disana.  Namun  demikian,  dalam pelaksanaannya  mengalami  hambatan  karena  adanya  ketentuan  untuk  melepaskan tanah  adat  walaupun  secara  resmi  telah  dibebaskan  oleh  pihak  yang  membutuhkan tanah tersebut. Ditingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan  aspek  struktural  penguasaan  tanah  yang  pada  akhirnya  menimbulkan berbagai macam sengketa. 2
Kasus pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak  dalam sengketa pertanahan antara lain :
1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara ;
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara ;
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta ;
4. Konflik antara rakyat. 3
Sengketa  tanah  di  wilayah  Kabupaten  Merauke  banyak  terjadi,  hal  ini  dapat dilihat  dari  adanya  berbagai  macam  tuntutan  ganti  rugi  atas  tanah  ulayat  oleh masyarakat  adat.  Contoh  kasus  yang  baru-baru  terjadi  adalah  Pemalangan  Kantor Bupati  Merauke  yang  ditandai  dengan  mengikat  janur  di  pagar  kantor  tersebut  oleh pemilik tanah pada yaitu klaim gebze. 4 Pemalangan ini dimaksudkan agar pemerintah memberikan  ganti  rugi  kepada  mereka  yang  mengklaim  sebagai  pemilik  hak  ulayat atas tanah yang telah dibangun kantor tersebut.
Sengketa tanah  juga terjadi pada Proyek Pasar Ampera Merauke yaitu Mozes W Mahuze yang menuntut ganti kerugian senilai 3, 196 Miliar dan pemerintah telah membayarkan  uang  ganti  kerugian  tersebut  guna  meneruskan  pembangunan  pasar yang belum selesai.
Selanjutnya sengketa antara masyarakat adat dan PT. Wedu pun terjadi tetapi tuntutan  masyarakat  adat  bukan  pada  tanah  yang  telah  dibayarkan  kepada  mereka tetapi tuntutan atas penggunaan dan pengelolaan air yang telah digunakan 50 tahun. 5
Dari  permasalahan  inilah  yang  menjadi  dasar  penulis  untuk  mengkaji  secara objektif  dan  mengedepankan  nilai-nilai  intelektual  serta  melihat  perspektif  yuridis, sehingga  dalam  penelitian  ini  jelas  keterkaitan  antara  pelepasan  tanah  adat  oleh masyarakat  hukum  adat  dan  kepastian  hukum  pelepasan  tanah  adat  tersebut  bagi kepentingan investasidi Kabupaten Merauke.
2 Ibid . Hal. 71 3 Ibid . Hal. 73 4 Diakses pada tanggal 21 Januari 2013 http//:.tanahpapua.com /kasus-tanag.0045. tanah
5 Diakses pada tanggal 29 Januari 2013 http//:.tanahpapua.com /kasus-tanag.0045. tanah

## PEMBAHASAN
Masyarakat  di  Kabupaten  Merauke  lebih  merasa  aman  memiliki  pelepasan adat  dibandingkan  sertifikat,  hal  ini  dikarenakan  banyak  terjadi  tuntutan  ganti kerugian  oleh  masyarakat  adat  terhadap  tanah  milik  perorangan,  badan  hukum  dan pemerintah,  hal  ini  banyak  terjadi  setelah  adanya  otonomi  khusus  untuk  Provinsi Papua  dengan dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 bagi provinsi papua yaitu :
“Pengaturan  kewenangan  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintah  Provinsi Papua  serta  penerapan  kewenangan  tersebut  di  Provinsi  PPNJapua  yang dilakukan secara khusus.”
Dalam  prakteknya,  terkadang  hukum  belum  sama  sekali  memberi  jaminan kepastian  hukum  terhadap  perkara  pelepasan  tanah  adat  di  kabupaten  Merauke sehingga  ada  beberapa  indikator  yang  mesti  dipahami  didalam  penelitian  ini,  antara lain :

## Esensi Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Di Kabupaten Merauke.
Esensi  pelepasan  hak  atas  tanah  adalah  suatu  syarat  yang  ditetapkan berdasarkan  hukum  adat  di  Kabupaten  Merauke  terhadap  peralihan  hak  atas  tanah. Pelepasan tanah adat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian atau kompensasi tanah kepada pemegang hak ulayat melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
Menurut  masyarakat  adat  Kabupaten  Merauke,  pelepasan  adat  dilakukan melalui ritual adat. Ritual adat ini mempunyai tata cara adat dengan beberapa tahapan yaitu harus ada kesepakatan,  melakukan upacara Gatzi, melakukan pemotongan babi, pembagian  babi  kepada  masyarakat  adat.  Menurut  Mas’ud  Samin, 6 bahwa  ada  3 tataran hak ulayat yaitu :
1. Hak ulayat perorangan berlaku pada individual
2. Hak ulayat marga berlaku pada tataran satu marga, misalnya marga gebze hanya  marga  gebze  saja  yang  boleh  mengambil,    bmemanfaatkan,  dan mencari kehidupan di tanah itu.
Menurut  hukum  adat  di  Papua  pada  umumnya  dan  di  Kabupaten  Merauke pada khususnya bahwa setiap peralihan hak atas tanah adat  harus dengan kompensasi atau ganti kerugian. Hal ini karena menurut Suku Marind bahwa seluruh tanah yang ada  di  Kabupaten  Merauke  merupakan  tanah  adat.  Peralihan  hak  atas  tanah  juga dilakukan melalui jual beli.
6 Mas’ud Samin, sekertaris Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti. wawancara Tanggal 13 Mei  2013 .
Menurut penulis dalam peralihan hak melalui jual beli  dapat menghilangkan kepemilikan  hak  ulayat  masyarakat  adat  karena  terlepasanya  hak  masyarakat  adat melalui jual beli dan tidak ada lagi kepemilikan secara turun temurun sehingga tanah tersebut  tidak  dapat  lagi  dimanfaatkan  oleh  keturunan  mereka.  Seharusnya  yang diberlakukan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  tanah  ulayat  yaitu  hanya memungut  uang  ( Recognitie).  Recognitie adalah  pemberian  ganti  rugi  atau pembayaran  atas  tanah  yang  tidak  selalu  berupa  materi  atau  uang  sehingga  tanah dapat kembali dimanfaatkan setelah habisnya jangka waktunya bukannya jual beli.
Pada saat ini pelepasan secara tertulis telah dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun badan hukum  sebagai  syarat  untuk  memiliki sertifikat  di  BPN. Hal  ini juga diperkuat  dengan  pernyataan  Maurid, 7 bahwa  di  kabupaten  Merauke  bahwa  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  masih  diakui  keberadaaannya  yaitu  dilihat  dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Masih  adanya  kelompok-kelompok  warga  masyarakat  yang  merasa  terikat dengan tatanan hukum adat tertentu dan jika ada masyarakat hukum adat ingin melepaskan  tanahnya  kepada  pihak  lain  (perorangan,  badan  hukum,  dan instansi  pemerintah  )  harus  melalui  persetujuan  ketua  marga  terlebih  dahulu dan apabila dalam hal pelepasan/ jual beli atas tanah adat tidak diketahui oleh Ketua Marga maka jual beli/ pelepasan tersebut dinyatakan tidak sah.
2. Masih  adanya  suatu  wilayah  tertentu  yang  merupakan  lingkungan  yang dipergunakan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  bagi  warga masyarakat adat tersebut
3. Masih  adanya  penguasa  adat  (ketua  marga)  yang  melaksanakan  ketentuan hukum mengenai hak ulayat.
Oleh  karena  itu  pelepasan  tanah  adat  sangat  penting  untuk  menjadi  dasar adanya peralihan hak oleh masyarakat adat kepada pihak lain. Pelepasan tanah diakui oleh BPN setelah ada pengesahan dari Kepala distrik atau oleh notaris sebagai wakil pemerintah.  Apabila  tidak  ada  pelepasan  adat  maka  BPN  tidak  akan  menerbitkan sertifikat.
Simson  Moses  Silubun 8 ,  merincikan  program-program  Kabupaten  Merauke yang sekarang sedang berjalan adalah :
1. Program Strategis
2. Program Prioritas
3. Progam Gerakan Pembangunan Kampung (Gerbangku)
7 Maurid. Kepala Seksi pendaftaran Tanah BPN Merauke. Wawancara Tanggal 5 Mei 2013.
8 Moses Silubun.  Kepala Bagian Hukum Merauke. wawancara Tanggal 15 Mei 2013 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  telah  ada  46  Perusahaan  yang  berinvestasi  di Kabupaten  Merauke  baik  Perusahaan  PMA  (Penanaman  Modal  Asing)    maupun PMDN  (Penanaman  Modal  Dalam  Negara)  yang  bergerak  dibidang  Pertanian  dan pertkebunan  yaitu perkebunan tebu, Kelapa sawit,  Tanaman palawija dan  IUPHHK- HTI.  Selanjutnya,  berikut  ini  data  beberapa  perusahaan  yang  berinvestasi  di Kabupaten Merauke.

## Tabel 1.
Realisasi Luas Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Padi
Musim Tanam 2011/2012 . NO DISTRIK TARGET REALISASI REALISASI RUSAK PROVIT PRODUKSI TANAM TANAM PANEN (Ha) (Ton/Ha) (Ton) (Ha) (Ha) (Ha) 1 MERAUKE 923 1,203.00 1,171.00 32.00 4.65 5,450.20 2 NAUKENJERAI 304 296.00 296.00 - 3.20 947.20 3 SEMANGGA 7,049 7,337.00 7,302.00 35.00 3.58 26,128.50 4 TANAH MIRING 9,496 10,361.75 10,343.75 18.00 4.82 49,840.10 5 JAGEBOB 927 810.70 805.70 5.00 3.91 3,150.41 6 KURIK 8,060 8,446.00 8,434.00 12.00 4.58 38,608.50 7 ANIMHA 205 185.00 159.00 26.00 3.27 520.50 8 MALIND 3,879 407,625.00 4,016.25 60.00 4.30 17,288.21 9 SOTA 25 10.00 10.00 - 3.80 38.00 10 KIMAAM 417 218.00 218.00 - 4.00 872.00 11 TABONJI 5 11.00 11.00 - 3.20 35.20 12 WAN 162 30.00 30.00 - 3.00 90.00 13 ILWAYAB 30 30.00 30.00 - 3.00 90.00 14 OKABA 216 56.00 56.00 - 3.00 168.00 15 TUBANG - - - - - - 16 NGGUTI - - - - - - 17 KAPTEL 6 - - - - - 18 MUTING 301 280.00 280.00 - 2.00 560.00 19 ELIKOBEL 470 183.00 178.00 5.00 3.49 622.00 20 ULILIN 608 269.00 269.00 - 2.00 538.00 Jumlah 33,083.00 33,807.70 33,609.70 193.00 144,946.82

## Tabel 2
Data Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2012
NO DISTRIK LUAS/Ha KELAPA KARET JAMBU MENTE PINANG KAPUK RANDU KEMIRI KELAPA SAWIT LADA TEBU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Kimaam 73 - 86 6 48 - - - - 2 Ilwayab 58 - 23 - - - - - - 3 Tabonji 33 - 15   15 - - - - - - 4 Waan 71 - 17 17 - - - - - - 5 Okaba 1,203 - 138 - - 23 - - - 6 Ngguti 31 - 7 - - - 200 - - 7 Kaptel 27 - 15 - - - - - - 8 Tubang 2,062 - 3 - - - - - - 9 Kurik 25 - 59 - 107 15 - - 270 10 Animha 15 - 300 - - - - - - 11 Malind 1,023 - 180 - - - - - - 12 Merauke 412 - 32 - 32 8 - - - 13 Naukenjerai 1,081 - - - - - - - - 14 Semangga 75 - 123 - 115 7 - - - 15 Jagebob 27 252 815 - 141 18 115 - - 16 Sota 32 32 6 6 - 28 - - - 17 Muting 127 354 171 13 44 11 - - - 18 Ulilin 21 186 23 7 - - 403 6 - 19 Tanah Miring 16 20 31 - 84 5 - - - 20 Elikobel 60 244 41 2 - - - - - 6,472 1,088 2,085 34 571 115 718 6 270
(Sumber : Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Merauke)

## Pelepasan Tanah Adat Dapat Memberikan Kepastian Hukum Bagi Investor.
Pelepasan  tanah  adat  untuk  kepentingan  investor  ternyata  tidak  memberikan kepastian  hukum,  hal  ini  dilihat  dari  masih  adanya  gugatan  dari  masyarakat  adat terhadap  investor  sehingga  menimbulkan  konflik  pertanahan.  Gugatan  yang  terjadi karena  adanya  tumpang  tindih  penguasaan  atau  pengakuan  oleh  beberapa  suku  atas tanah adat/hak ulayat dan batas-batas tanah yang tidak jelas karena masih merupakan batas alam.
Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pelepasan  tanah  adat  secara  tidak  tertulis dimulai  sejak  zaman  dahulu  yaitu  melalui  ritual  adat  dengan  kesepakatan  antara pemilik tanah ulayat dan pihak  yang akan membeli tanah tersebut.  Selain  pelepasan secara tidak tertulis, dikenal pula pelepasan secara tertulis ada sejak tahun 1972, yang
diwakili  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  kepala  desa,  distrik,  lembaga  kampung  dan kelurahan.
Salah  satu  ketentuan  Perundang-undangan  yang  mengatur  kewenangan masyarakat  adat  dalam  hal  pelepasan  tanah  adat  untuk  kepentingan  pembangunan, khususnya di kabupaten Merauke adalah Undang-undang No.21 Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 43, yang secara tegas mengakui akan hak kepemilikan  masyarakat  adat  yang  harus  dilindungi  dan  dihormati  oleh  daerah. Adanya  pengakuan  dan  penghormatan  akan  masyarakat  hukum  adat  terhadap  hak kepemilikan atas tanah secara kolektif.
Menurut  Mas’ud  Samin 9 pelepasan  tanah  adat  di  Kota  merauke  juga  terjadi dalam  perjanjian  jual  beli  tanah  yang  pada  umumnya  mengikuti  tata  cara  dan ketentuan hukum  yang berlaku dalam masyarakat adat merauke, malalui pendekatan kepada  penguasa  adat  setempat  juga  dibutuhkan.  Penguasa  adat/  ketua  adat  sebagai lembaga  adatnya  ibarat  pemerintah  kecil  dalam  wilayah  adatnya,  yang  menjalankan kewenangan  umum  dan  karenanya  perbuatan  atas  tanah-tanah  adat  di  wilayah  adat haruslah sepengetahuan dan seizin ketua adatnya.
Produk hukum yang juga menjadi dasar pelepasan tanah adat  yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  Dan  Hak  Perorangan  Warga  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah,  Peraturan Menteri  Agraria  No.  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Kemudian  dalam  hal  pelepasan  tanah  untuk  kepentingan  Investor  maka Produk  Hukum  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Gubernur  papua  No.  64  Tahun  2012 Tentang  Standar  Kompensasi  Atas  Hasil  Hutan  Kayu  Dan  Hasil  Hutan  Bukan  kayu Yang  Dipungut  Pada  Areal  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Peraturan Bupati  kabupaten  Merauke  No.  17  Tahun  2012  Tentang  Tugas,  Fungsi,  Dan  Tugas Badan  Penanaman  Modal  Daerah  kabupaten  Merauke.  Peraturan-peraturan  ini diharapkan  dapat  menjadi  acuan  untuk  Pemerintah  Daerah,  masyarakat  dan  investor yang berinvestasi di Kabupaten Merauke.
Lembaga  Masyarakat  Adat    di  Kabupaten  Merauke  ada  2  yaitu  LMA Kabupaten  dan  LMA  distrik.  LMA  Kabupaten  menyangkut  permasalahan  seluruh wilayah  masyarakat  adat  Merauke,  dan  apabila  ada  permasalahan  yang  tidak  dapat diselesaikan  oleh  LMA  distrik  maka  diserahkan  ke  LMA  Kabupaten.  Dalam  hal pelepasan hak atas tanah kepada perseorangan yang telah melalaui kesepakatan maka LMA  melakukan  melakukan  pengesahan  yaitu  tanda  tangan  tujuh  marga  yang
9 Mas’ud Samin, Sekertaris Lembaga Masyarakat adat Marind Imbuti. Wawancara Tanggal 13 Mei  2013.
kemudian  dilanjutkan  dengan  pembuatan  sertifikat.  Implikasi  dari  perbuatan pelepasan  yaitu  menjadi  jaminan  dikemudian  hari  supaya  tidak  ada  lagi  yang menuntut sehingga tidak ada kerancuan dikemudian hari. Tanpa itu masyarakat tetap mengklaim  tanahnya.  Kepemilikan  pelepasan  tanah  adat  merupakan  kepastian jaminan kelak dikemudian hari atas putusnya hubungan oleh pemilik hak ulayat.
Dalam hal pelepasan hak atas tanah kepada investor maka ketentuannya agak sedikit  berbeda  dengan  perorangan.  Pada  investasi  pelepasan  tanah  disebut  dengan istilah Tali Asih. Tali asih merupakan pemberian kompensasi atas pemanfaatan lahan yang dipergunakan oleh investor.
Menurut    Gatot  Dwiyanto 10 ,  masalah  tali  asih  menjadi  permasalahan  di  PT. Medco  yaitu telah terjadi  tiga kali tuntutan  ganti rugi  dari tahun 2008 sampai tahun 2013,  sehingga  hal  ini  sangat  merugikan  perusahaan.  Padahal  telah  ada  perjanjian antara masyarakat adat dan investor yang telah disahkan oleh notaris.
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  PT.  Korindo    menurut  Agus  Malissa 11 ,  bahwa tanah  yang  merupakan  hak  milik  PT.  Korindo  yang  telah  bersertifikat  juga  diminta kompensasi  lagi  karena  pemilik  hak  ulayat  yang  dulu  menerima  uang  pelepasan bukan merupakan pemilik sebenarnya tetapi milik marga lain.
Dari  konflik-konflik  tanah  antara  investor  dan  masyarakat  adat  selalu diselesaikan  dengan  mediasi  yang  diakomodir  oleh  pemerintah  dan  Lembaga Masyarakat Adat tidak pernah diteruskan di pengadilan.
Pelepasan  tanah  adat  sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  dimana proses  pendaftaran  tanah  kantor  pertanahan  kabupaten  Merauke    terhadap  jual  beli Hak  ulayat  mendasarkan  pada  surat  pelepasan  adat  sebagai  alas  hak  bukti kepemilikan  tanah.  Pelepasan  adat  sebagai  syarat  mendapatkan  penegasan  hak  / pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. Perbuatan hukum jual beli tanah berdasarkan sistem hukum  adat  sangatlah berbeda dengan hukum  barat  secara umum  pelaksanaan  Jual  beli  dengan  pelepasan  adat  yang  seringkali  terjadi  di masyarakat  adat  Merauke  dilakukan  secara  adat,  yang  ternyata  telah  memenuhi beberapa asas yakni :
a. Dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sehingga memenuhi Asas konsensual  yaitu  persetujuan/  persesuaian  dari  si  pembeli  mengenai  jumlah uang  yang  harus  dibayarkan,  waktu  pembayaran,  sedangkan  dari  penjual mengenai  luas  tanah,  letak  lokasi,  batas-batas,  aman  dari  sengketa.  Apabila kesepakatan tersebut telah dipenuhi, biasanya dilanjutkan dengan musyawarah
10 Gatot Dwiyanto. Manager CSR dan Perizinan PT.Medco. Wawancara Tanggal 16 Mei 2013.
11 Agus Malissa. Supervisor Perizinan PT. Korindo. Wawancara Tanggal 16 Mei 2013.
adat  dan  panjer  sebagai  tanda  jadi.  Perbuatan  jual  beli  secara  adat  seperti tersebut diatas jarang ditemukan dalam sistem hukum barat.
b. Reel  Contract ialah  perjanjian  yang  nyata  yaitu  suatu  perbuatan  tunai  yang dapat  dilihat,  namun  tidak  jarang  pembayaran  dilakukan  dengan  panjer, biasanya  panjer  tersebut  tidak  mengikat,  sehubungan  pada  saat  diberikan panjer  telah  terjadi  perjanjian,  maka  bila  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan calon  pembeli  panjer  tersebut  akan  hilang,  sedangkan  wanprestasi  yang dilakukan  calon  penjual,  maka  ia  harus  mengembalikan  lagi  uang  panjer dimaksud, biasanya dua kallipat.
c. Terang  tidak  gelap,  yaitu  perbuatan  jual  beli  yang  dilakukan  harus  ada  saksi baik orang-orang tua / tokoh masyarakat, Tetangga batas maupun kepala desa, Kepala  Distrik  yang  dikuatkan  kepala  adat Ondoafi dengan  surat  pelepasan adat.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum, sehingga  perbuatan  jual  beli  tersebut  menjadi  terang,  karena  diketahui  para tokoh adat dan dari pihak pemerintah.
Berdasarkan  aturan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  yang  seharusnya dijalankan,  didalam  prakteknya  terkadang  melenceng  dari  aturan  yang  telah disepakati oleh tokoh-tokoh  adat  yang ada, perihal  batas-batas kepemilikan hak atas tanah yang akan diproses pelepasannya terkadang tidak mendapat kejelasan sehingga kepastian  hukum  yang  diberikan  kepada  calon  pembeli  sangatlah  lemah,  dan menjadikan sengketa dikemudian hari.
Adapun syarat pendaftaran Tanah pertama kali terhadap  pemohon hak baru dari tanah Hak ulayat sebagai berikut :
a. Surat keterangan pelepasan adat.
b. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon.
c. Akta jual beli dari PPAT.
d. Foto copy KTP pemohon yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
e. Surat  keterangan  dari  kepala  desa/kelurahan  tentang  penguasaan  dan  perihal selalu yuridis tanah belum bersertipikat.
f. Penelitian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai Batasb atas tanah dan penetapan batas tanah.
g. Berita acara pengesahan pengumuman.
h. Data fisik dan data yuridis.
i. Peta bidang tanah.
j. Kwintansi jual beli tanah hak ulayat.
k. Kwintansi  biaya  pendaftaran  tanah  sesuai  surat  perintah  setor  (SPS)  kepada kas negara.
Disamping  itu  hal  lain  yang  menjadi  sengketa  antara  pemerintah  daerah Merauke, investor atau calon pembeli tanah dan masyarakat adat adalah para investor bekerjasama  dengan  Pemerintah  setempat  membentuk  panitia  pembebasan  tanah dengan tujuan memperoleh tanah dibawah harga pasaran. Kebijakan pemerintah tidak memihak  pada  kepentingan  rakyat,  sehingga  rakyat  dirugikan.  Pelaksanaan pembebasan  tanah  seringkali  ditentukan  sepihak,  akibat  yang  ditimbulkan  adalah semakin  menderitanya  masyarakat  pemilik  tanah  karena  lahan  usahanya  telah tergusur,  sehingga  berbagai  lapisan  masyarakat  mendesak  pemerintah  untuk menghentikan intervensi tersebut. Selain itu, peranan pemerintah daerah yang lemah terkait pemberian kekuatan hukum bagi pembeli yang telah melakukan pelepasan hak tanah  adat,  kepentingan  pembeli  seolah  tidak  mendapatkan  kepastian  disebabkan pemerintah  tidak  mampu  menanggulangi  masalah  konflik  dengan  masyarakat  adat yang juga memiliki aturannnya sendiri.
Seharusnya  pelepasan  tanah  adat  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  investor yang berinvestasi  tetapi  karena tidak ada peraturan daerah  yang mengatur mengenai peta  hak  ulayat  dan  standar  pemberian  kompensasi  maka  kepastian  hukum  bagi investor belum terjamin.

## PENUTUP
Esensi  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  yaitu  dalam  literature  hokum  adat dikenalnya  sifat  kedalam  dan  keluarnya  penguasaan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk recognitie  dan  untuk  recognitie  ini  harus  bermuara  pada  kesejahteraan  masyarakat adat  setempat  serta  untuk  kemaslahatan  seluruh  umat  yang  berada  di  Kabupaten Merauke.
Pelepasan tanah ada tuntuk kepentingan investor di Kabupaten Merauke ternyata tidak  memberikan  kepastian  hukum  ,hal  ini  dilihat  dari  masih  adanya  gugatan  dari masyarakat  adat  terhadap  investor  sehingga  menimbulkan  konflik  pertanahan. Konflik  pertanahan  yang  terjadi  terkait  dengan  batas  tanah  adat  merupakan  bukti kerentanan  sosial  yang  dihadapi  orang  Marind,  yang  tanah  adat  mereka  menjadi sasaran  investasi  dan  dibangun  oleh  sector  swasta  tanpa  melalui  proses  yang  benar dan  konsultasi  yang  cukup  dengan  komunitas-komunitas  (suku)  dan  marga  pemilik tanah adat.
Setiap  pelepasan  hak  atas  tanah  adat  yang  untuk  kepentingan  perorangan, pemerintah  dan  investor  hendaknya  dilakukan    melalui  proses  yang  benar  dan melibatkan semua pihak yang terkai tdengan kepemilikan hak ulayat sehingga dapat terwujudnya  kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Merauke.  Pemerintah kabupaten Merauke sebagai pemegang kekuasan  di  daerah harus  bersikap  cepat dan
tegas  serta  menjadi  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  pertanahan  yang berkaitan dengan insvetor dalam hal ganti kerugian yang dilakukan oleh  masyarakat adat  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hokum  bagi  investor  yang berinvestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman.  2010. Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional . Bandung. Alumni.
Aminuddin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta. Kencana.
Arief Budiman. 1996. Fungsi Tanah dan Kapitalis. Jakarta. Sinar Grafika.
Bushar Muhammad.2000. Pokok-pokok Hukum Adat , Jakarta. Praduya Paramitha.
Hazairin. 1974. sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat dalam tujuh Serangkainan tentang Hukum . Jakarta.
Hendrik Budi Untung. 2010. Hukum Investasi. Jakarta. Sinar Grafika.
Heru  Nugroho . 2001. Menggugat  Kekuasaan  Negara. Surakarta.  Muhammadiyah University Press.
Iman Sudiyat. 1998. Asas-asas Hukum Adat Pengantar . Yogyakarta. Liberty.
Jan  Boelars.  1992. Manusia  Irian,  Dahulu,  Sekarang,  Masa  Depan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Jhon Salindeho. 1994. Manusia Tanah Hak dan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
Satjipto  Rahardjo.  1983. “Hukum  Adat  dan  Ilmu  Hukum  Adat,  dalam  konteks perubahan social” dalam masalah-masalah hukum No.5 Tahnun XII.
Soerjono  Soekanto,  Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Adat  di  Indonesia.  Jakarta. Kurniaesa.
Supriadi. 2011 Aspek Hukum Tanah Aset Daerah. Jakart a.
Soerjono  Soekanto.  1979. Masalah  Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Adat ,  Jakarta. Academica.