## EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS
Oleh : H. Enju Juanda, S.H., M.H. *)

## ABSTRAK
Untuk  mewujudkan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  guna  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  yang  didalamnya menerangkan  mengenai  keadaan,  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  diperlukan Jabatan  Notaris  maka  pada  Tahun  2004  dikeluarkan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  :  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah dirubah  dengan  Nomor  Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  memberikan definisi Notaris yaitu sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Sehingga dengan demikian oleh karena Akta Notaris adalah merupakan Akta Otentik,  maka  Akta  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  atau lengkap, sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR.
Kata  Kunci  :  Akta  Notaris  Merupakan  Akta  Otentik  Yang  Berkekuatan  Pembuktian Sempurna Atau Lengkap.

## ABSTRACT
To  realize  the  Republic  of  Indonesia  as  a  state  law  based  on  Pancasila  and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in order to ensure certainty, order and legal protection for those who require written evidence to be authentic in it explain the situation, event or legal act required Position notary then in 2004 issued the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  30  Year  2004  concerning  Notary  as amended  by  No.  2  Year  2014  concerning  the  Amendment  to  Law  Number  30  Year 2004 on Notary.
Under  the  provisions  of  Article  1  paragraph  1  of  Law  of  the  Republic  of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary as amended by No. 2 Year 2014 concerning  the  Amendment  to  Law  Number  30  Year  2004  on  Notary  provides definitions  Notary  as  follows:  Notary  is  an  official  public  authorities  to  create  an authentic deed and other authorities referred to in this Act.
Thus  because  of  Deed  is  an  authentic  deed,  the  deed  of  Notary  has  the strength of evidence is perfect or complete, as provided in Article 165 HIR.
Keywords: authentic Letter of Deed Is Its Strength of Evidence Perfect or Complete.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh.

## I. PENDAHULUAN
Notaris  berasal  dari  perkataan Notarius ialah  nama  yang  pada  zaman Romawi  diberikan  kepada  orang-orang yang  menjalankan  pekerjaan  penulis. Ada  juga  pendapat  yang  mengatakan bahwa  nama  Notaris  berasal  dari  “Nota Literia”  yaitu  tanda  ( letter  merk atau karakter)  yang  mengatakan  sesuatu perkataan.  Kemudian  dalam  abad  ke lima  dan  ke  enam  sebutan  Notarius ( notariil ) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi Raja ( kaizer ), sedangkan  pada  akhir  abad  kelima sebutan  tersebut  diberikan  kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan  pekerjaan  administratif (Soegondo Notodisoerjo; 1993 : 13).
Keberadaan  Jabatan  Notaris  di Indonesia  pertama  kali  tercatat  pada tanggal  27  Agustus  1620  dengan diangkatnya  Melchior  Kerchem  dari Belanda  menjadi  Notaris  yang  disebut Notarium  Publicium di  Jakarta,  pada saat itu masih bernama Jacatra tugasnya  adalah  untuk  kepentingan publik khususnya menjalankan kegiatannya  sebagai  Pejabat  Umum yang  melayani  masyarakat.  (Komar Andasasmita; 1991 : 29).
Perkembangan selanjutnya mengenai  eksistensi  Notaris  dapat dijelaskan  bahwa  tahun  1949  diadakan Konferensi  Meja  Bundar (KMB)  di  Den
Haag,  Nederland,  tanggal  23  Agustus- 22  September  1949.  Salah  satu  dari KMB tersebut yaitu, adanya Penyerahan Kedaulatan  dari  Pemerintahan  Belanda kepada  Republik  Indonesia  Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali Irian  Barat  yang  sekarang  adalah Papua. Adanya Penyerahan Kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, terjadilah kekosongan  Notaris  di  Indonesia,  untuk mengisi  kekosongan  tersebut,  sesuai dengan  kewenangan  yang  ada  pada Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia Serikat  dari  tahun  1949  sampai  dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan  tugas  Jabatan  Notaris  dan menerima  protokol  yang  berasal  dari Notaris yang berkewarganegaraan
Belanda. Tahun 1954, Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Undang-undang  Nomor  33  Tahun  1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil  Notaris Sementara .  Pada  saat  itu,  yang  disebut sebagai  Notaris  adalah  mereka  yang diangkat berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Stbl. 1860:3. jo Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954. Berdasarkan Undang-undang  Nomor  33 Tahun 1954 ini juga sekaligus ditegaskan  berlakunya  Reglement  op
Het  Notaris  Abmt  in  Nederlands  Indie (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan  Notaris  di  Indonesia  yang  lebih dikenal dengan  Peraturan  Jabatan Notaris (PJN) untuk Notaris di Indonesia (Pengurus Pusat INI; 2008 : 104).
Selanjutnya  untuk  mewujudkan Negara  Republik  Indonesia  sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 guna  menjamin  kepastian,  ketertiban dan  perlindungan  hukum  bagi  yang membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan  Jabatan  Notaris  maka  pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Udnang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
II. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  :  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Nomor  2  Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris  memberikan  definisi Notaris yaitu sebagai berikut :
Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang ini.
Tugas
Notaris adalah mengkonstatir  hubungan  hukum  antara para  pihak  dalam  bentuk  tertulis  dalam format  tertentu,  sehingga  merupakan suatu  akta  otentik.  Ia  adalah  pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Tan Thong Kie; 2000 : 159)
Sikap Notaris pada saat melaksanakan profesinya secara prinsip Notaris  bersikap  pasif  melayani  para pihak  yang  menghadap  kepadanya. Notaris  hanya  bertugas  mencatat  atau menuliskan  dalam  akta  apa-apa  yang diterangkan  para  pihak,  tidak  berhak mengubah  atau  menambah  apa  yang diterangkan para penghadap (R. Subekti; 1987 : 27).
Notaris  merupakan  suatu  profesi yang  mempunyai  karakteristik  tersendiri dibandingkan profesi lain seperti Advokat,  Jaksa,  Arbiter  dan  Hakim, mengingat fungsi dan kedudukan Notaris  yang  sangat  menentukan,  maka dalam  melakukan  tugas  profesionalnya seorang notaris harus mempunyai
integritas moral. Adapun yang dimaksud dengan  moral  adalah  segala  penilaian, ukuran,  karakter,  perilaku,  kesadaran, yang  berhubungan  dengan  apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal perasaan  dan  perhitungan  probabilitas bukan  berdasarkan  pembuktian  ilmiah (Munir  Fuady,  2012  :  70),  sehingga karenanya  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangannya  seorang  Notaris sangat  penting  untuk  memegang  teguh nilai-nilai  moral  tersebut  dan  tentu  saja norma-norma yang berlaku di
masyarakat. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris adalah
sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam Pasal  15  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan sebagai berikut :
(1) Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh
peraturan
perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain  kewenangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris berwenang pula: :
a.  mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastian  tanggal surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus; b.  membukukan surat-surat di bawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus;
c.  membuat kopi dari asli surat-surat di  bawah  tangan  berupa  salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d.  melakukan pengesahan kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya;
e.  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan  pembuatan akta;
f.  membuat  akta  yang  berkaitan dengan pertanahan; atau g.  membuat akta risalah lelang.
(3) Selain  kewenangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang menjadi kewajiban  Notaris  adalah  sebagaimana ditetapkan  Pasal  16  Ayat  (1)  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang menentukan sebagai berikut :
a.  bertindak  amanah,  jujur,  saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b.  membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta
Akta  dan  menyimpannya  sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c.  melekatkan surat dan dokumen serta sidik  jari  penghadap  pada  Minuta Akta;
d.  mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan
Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e.  memberikan pelayanan sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f.  merahasiakan segala sesuatu mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g.  menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu)  bulan  menjadi  buku  yang memuat  tidak  lebih  dari  50  (lima puluh)  Akta,  dan  jika  jumlah  Akta tidak  dapat  dimuat  dalam  satu  buku, Akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya  pada  sampul  setiap buku;
h.  membuat  daftar  dari  Akta  protes terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga;
i.  membuat daftar Akta yang berkenaan  dengan  wasiat  menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; j.  mengirimkan daftar Akta sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf i  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k.  mencatat  dalam  repertorium  tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l.  mempunyai  cap  atau  stempel  yang memuat  lambang  negara  Republik
Indonesia  dan  pada  ruang  yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m.  membacakan Akta di hadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi, atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus untuk  pembuatan  Akta  wasiat  di bawah  tangan,  dan  ditandatangani pada
III. Kekuatan Pembuktian

## Akta Notaris
Pada  perkembangan  dewasa  ini masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum  dalam  hubungan  hukum  antara satu  dengan  lainnya  terutama  dalam hubungan  keperdataan  menghendaki perbuatan  hukum  tersebut  dituangkan dalam sebuah Akta.
Akta  adalah  surat  yang  diberi tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa- peristiwa  yang  menjadi  dasar  dari  pada suatu  hak  atau  perikatan  yang  dibuat sejak  semula  dengan  sengaja  untuk
pembuktian (Sudikno Mertokusumo; 2001  :  101)  Akta  dalam  Pengetahuan Ilmu  Hukum  dikenal  dua  macam  yaitu Akta di bawah tangan dan Akta Otentik.
Yang  dimaksud  dengan  Akta Otentik  Pasal  1868  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  menyatakan sebagai berikut :
Suatu  akta  otentik  ialah  suatu akta  yang  didalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang- undang,dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
Akta  Otentik  itu  mengandung beberapa  unsur  pokok  yaitu  akta  yang dibuat  oleh  dan  atau  dihadapan  pejabat umum  yang  ditentukan  Undang-undang yang  dimaksudkan  dengan  pejabat umum  adalah  Notaris,  Hakim,  Panitera, Juru  Sita,  Pegawai  Pencatat  Sipil,  yang berarti  bahwa  surat-surat  yang  dibuat oleh  dan  atau  dihadapan  pejabat tersebut seperti akta notaris, vonis, surat berita  acara  sidang,  proses  perihal pensitaan,  surat  perkawinan,  kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik (Teguh Samudra; 1992 : 41).
Sehingga  dengan  demikian  oleh karena  Akta  Notaris  adalah  merupakan Akta Otentik, maka Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna  atau  lengkap,  sebagaimana
ditentukan  Pasal  165  HIR  Akta  Otentik berkekuatan pembuktian sempurna dapat  kita  lihat  dalam  ketentuan  Pasa Pasal  165  HIR  menentukan  sebagai berikut :
“Akta  otentik  yaitu  suatu  surat yang diperbuat oleh atau dihadapan  pegawai  umum  yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan  bukti  yang  cukup bagi  kedua  belah  dan  ahli warisnya  serta  sekalian  orang yang  mendapat  hak  daripadanya yaitu  tentang  segala  hal,  yang tersebut  di  dalam  surat  itu  dan juga  tentang  yang  tercantum dalam surat itu sebagai pemerbitahuan  saja,  tetapi  yang tersebut  kemudian  itu  hanya sekedar diberitahukan itu langsung  berhubungan  dengan pokok  dalam  akta  itu.”  (Mr.  R.
Tresna : 1993 : 142).

## IV.  Potensi  Tindak  Pidana  Yang Disangkakan Terhadap Notaris
Ketentuan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana  telah  dirubah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
tidak  mengatur  secara  limatatif  sanksi pidana bagi Notaris
dalam melaksanakan  jabatannya,  akan  tetapi meskipun Undang-undang tersebut tidak memuat  ketentuan  Pidana  bagi  Notaris tidak  berarti  seorang  Notaris  dalam
menjalankan  profesinya  tidak  dapat dijerat  hukum  melainkan  Ketentuan Hukum
Pidana tetap melekat kepadanya.
Adapun  ketentuan  pidana  yang sangat  mungkin  disangkakan  terhadap seorang  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  terutama  dalam  pembuatan Akta Otentik adalah sebagai berikut : 1.  Ketentuan  Pasal  263  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana yang
berbunyi sebagai berikut :
(1)  Barangsiapa membuat surat palsu  atau  memalsukan  surat, yang  dapat  menerbitkan  sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan  utang,  atau  yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan  maksud akan menggunakan  atau  menyuruh orang  lain  menggunakan  surat- surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan  sesuatu  kerugian dihukum karena pemalsuan surat,  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya enam tahun.
(2)  Dengan hukuman serupa itu juga dihukum,  barangsiapa  dengan sengaja menggunakan surat palsu  atau  yang  dipalsukan  itu
seolah-olah  surat  asli  dan  tidak
dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.
(KUHP  35,  52,  64-2,  276,  277, 416, 417, 486).
2.  Pasal  264  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi
sebagai berikut : (1) Sitersalah dalam perkara
memalsukan surat, dihukum penjara  selama-lamanya  delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan :
1e.   mengenai  surat  authentiek (KUHP 266).
2e.   mengenai  surat  utang  atau surat tanda utang (certificaat) dari sesuatu surat negara atau sebagainya atau dari sesuatu balai (instelling)
umum;
3e.   mengenai saham-saham (aandeel)  atau  surat  utang atau certificaat, tanda saham atau tanda utang dari sesuatu  perserikatan,  balai, atau perseroan atau
maskapai; 4e.  mengenai  talon  atau  surat tanda untung sero (dividend)
atau  tanda  bunga  uang  dari salah satu surat yang
diterangkan pada 2e dan 3e,
atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan  akan  pengganti surat itu; 5e.  mengenai surat utang- piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan.
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum,  barangsiapa  dengan sengaja  menggunakan  akte  itu seolah-olah  isinya  cocok  dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan  sesuatu  kerugian. (KUHP  4-3e,  35,  52,  64-2,  165, 266, 275 s, 277 s, 416 s, 486).
3.  Pasal  372  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi
sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja
memiliki dengan melawan hak sesuatu  barang  yang  sama  sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada  dalam  tangannya  bukan  karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-
banyaknya  Rp.  900,-  (KUHP  35,  43, 373, 376 s, 486).
4.  Pasal  374  Kitab  Undang-undang
Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :
Penggelapan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  memegang  barang  itu berhubung dengan pekerjaannya atau  jabatannya  atau  karena  ia mendapat upah  uang, dihukum penjara  selama-lamanya  lima  tahun. (KUHP 35, 43, 376 s, 415, 432, 486, 513).
5.  Pencucian  uang  (Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modusnya, pemilik uang  melakukan  pembelian  saham yang  kemudian  dicatat  dalam  akta notaris.  Modus  pembelian  saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk  saham,  otomatis  uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga  mudah  dipindahkan  sesuai keinginan  pelaku  tindak  pidana. Karenanya,  notaris  sebagai  profesi bertugas  membuat  akta  pendirian perusahaan  dan  jual  beli  saham diminta  mewaspadai  kemungkinan terjadinya pencucian uang.
Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal tersebut  di  atas  dapat  disangkakan
terhadap seorang Notaris dalam melakukan Jabatannya dengan sangkaan  seorang  Notaris  dianggap orang  yang  turut  serta  melakukan ( medepleger ) karena dianggap bersama-sama melakukan hal itu sebagaimana  ditetapkan  Pasal  55  dan Pasal  56  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana.

## V. Problematika  Profesi  Jabatan Notaris
Kekuatan  pembuktian  sempurna atau  lengkap  sebuah  Akta  Notaris berlaku  terhadap  para  pihak  yang termuat dalam Akta Otentik tersebut, hal itu kiranya dapat diilustrasikan ke dalam sebuah contoh sebagai berikut :
Si  A  meminjam  uang  kepada  B, pada  waktu  A  meminjam  uang kepada  B  tersebut  perjanjiannya dilakukan dihadapan seorang Notaris  yang  menuangkannya  ke dalam suatu akta. Apabila dikemudian  hari  Si  B  mengelak dan  tidak  mengakui  meminjam uang  kepada  A,  maka  apabila dalam proses persidangan diajukan  alat  bukti  tertulis  akta notaris  yang  berisi  B  telah meminjam  uang  kepada  A  maka hakim  terikat  kepada  apa  yang termuat dalam Akta Notaris tersebut artinya  hakim akan
menjatuhkan putusan B
mempunyai utang kepada B.
Akan  tetapi  ada  kemungkinan pihak  yang  dikalahkan  dengan  bukti Akta Notaris tersebut merasa tidak puas dan menyalahkan Notaris dengan membuat  berbagai  alasan  misalnya  dia tidak  pernah  bertemu  dengan  notaris, atau dia mengatakan tidak mendapatkan penjelasan dari notaris atau dia mengatakan  pada  waktu  membuat  akta tersebut berpura-pura dan alasan- alasan  lainnya  yang  pada  pokoknya menyudutkan
notaris
dalam melaksanakan  jabatannya  seakan-akan terbitnya  akta  tersebut  karena  terdapat kesalahan dari pihak Notaris.
Untuk  menghadapi  kemungkinan persoalan-persoalan  tersebut  kiranya seorang  Notaris  dalam  melaksanakan pekerjaannya harus selalu memperhatikan  tugas,  wewenang  dan tanggungjawabnya  dengan  dilandasi moralitas  yang  tinggi  serta  ada  hal-hal yang perlu dijalankan antara lain : -  Membuat pernyataan dari para pihak yang  membuat  Akta  dengan  tulisan langsung sendiri yang pada pokoknya  yang  bersangkutan  benar- benar telah membuat Akta tersebut.
-  Disediakan  sarana  Visual  misalnya Foto atau CCTV.
-  Saksi  diusahakan  bukan  karyawan
Notaris yang bersangkutan.

## VI.  Penutup
Kiranya Eksistensi Notaris sangat diperlukan  oleh  masyarakat,  akan  tetapi Notaris juga dalam melaksanakan jabatannya  harus  bertindak  dibarengi moralitas dan memegang teguh peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Literatur :
Andasasmita  Komar;  Notaris  I,  Ikatan Notaris  Jawa  Barat,  Bandung,
1991.
Fuady  Munir,  Hukum  Kontrak  (Dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), PT  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,
1999.
Subekti R; Hukum Pembuktian, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1987.
Subekti  R  dan  R.  Tjitro  Sudibyo,  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
Soesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP  serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1995. Tresna R, HIR dan Komentarnya. Pradja Paramita, Jakarta, 2000. Mertokusumo  Sudikno,  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1990.
Notodisoerjo Soegondo; Hukum Notariat Di  Indonesia,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
Thong  Kie  Tan;  Studi  Notariat,  Serba Serbi Praktek Notaris Buku I, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2000.
Samudra  Teguh,  Hukum  Pembuktian Dalam  Acara  Perdata,  Alumni, Bandung, 1992.

## Sumber Perundang-undangan :

## Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  sebagaimana
telah  dirubah  dengan  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.