Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2 (2014), pp. 255-274, link: https://www.academia.edu/30583333
--------------------------------------------------------------------------------------------

## Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan *

## (ETHICS AND MORALITY BOARD MEMBER)
Nur Rohim Yunus 1
Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id
Abstract: B oard members should have ethics and good political morality. With it, the board members will be able to act wisely, so that the aspirations of the people they  represent  can  be  met.  Some  studies  provide  recommendations  on  how  it should  be  ethical  council  members,  including  on  Islam.  This  research  uses descriptive  method  of  analysis,  so  that  the  data  submitted  derived  from normative literature. The desired expectation is the creation of board members to avoid actions that are not good, so the expectations and desires of the public can be achieved.
Keywords: Ethics, Morality, Board Member
Abstrak: Anggota  dewan  hendaknya  memiliki  etika  dan  moralitas  politik  yang baik.  Dengannya,  anggota  dewan  akan  dapat  bersikap  bijak,  sehingga  aspirasi rakyat  yang  diwakilinya  dapat  terpenuhi.  Beberapa  kajian  memberikan rekomendasi  tentang  bagaimana  seharusnya  anggota  dewan  beretika, diantaranya  rekomendasi  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif analisis,  sehingga  data  yang  diajukan  berasal  dari  literatur-literatur  normatif. Harapan  yang  diinginkan  adalah  terciptanya  anggota  dewan  yang  dapat menghindari  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  baik,  sehingga  harapan  dan keinginan masyarakat luas dapat tercapai.
Kata Kunci: Etika, Moralitas, Anggota Dewan
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  26  Juli  2014,  direvisi:  28  Juli  2014,  disetujui  untuk terbit: 21 September 2014.
1 Dosen  Tetap  Bidang  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Pendahuluan
Banyak  yang  mengatakan  politik  sebagai  seni  menggunakan kekuasaan. Karenanya kekuasaan politik harus diberikan kepada orang-orang bijak  atau  orang-orang  yang  punya  etika  moral  yang  baik.  Penggunaan kekuasaan  tepat  dan  tidaknya  bergantung  dari  siapa  yang  memegang kekuasaan.  Pijakan  berpikir  inilah  yang  digaungkan  oleh  para  pendukung moral-etis  sebagai  tolak  ukur  mendiskusikan  persoalan  kebangsaan.  Bahkan moral  politikus  yang  pada  kenyataannya  terhubung  dengan  persoalan kemiskinan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia. Moral dan mental politisi yang korup berkontribusi pada kemiskinan rakyat.
Politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup, demikian dikatakan oleh  Max  Weber.  Ia  memberikan  tesis  tentang  politikus  harus  menyadari bahwa  politik ist  Beruf  und  Berufung .  Jika  hal  itu  tidak  dilakoni  secara  baik, para politikus hanya akan menjadi apa yang dikatakan Aldous Huxly sebagai political  merchandiser ,  pedagang  politik,  dimana  yang  dipentingkan  adalah keuntungan pribadi.  Lembaga-lembaga politik  pun  dijadikan sebagai  medan transaksi  dan  komersialisasi  politik.  Hal  inilah  yang  kemudian menggugurkan  tesis  Max  Weber  tadi.  Banyak  kasus  korupsi  yang  terjadi  di lembaga  legislatif  atau  DPR,  Politik  tidak  lagi  menjadi  tugas  jabatan  dan panggilan  hidup,  tetapi  hanya  sekedar  mengeruk  kekayaan  sebanyak- banyaknya.
Tesis Max Weber pada hakikatnya bukan tanpa makna. Ia sebenarnya membidik  sosok  politikus  sejati  di  berbagai  strata  dan  lembaga  politik. Politikus sejati adalah politikus yang melakoni sejatinya politik. Bahkan Plato sendiri  dalam Republic dan  Aristoteles  dalam Politics menuliskan  bahwa sejatinya  politik  itu  agung  dan  mulia,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  wahana membangun  masyarakat  utama.  Sebuah  masyarakat  peradaban  yang terwujud  dalam  tatanan sosial yang  berlandaskan  pada  hukum,  etika,  moral dan  norma,  sehingga  tercipta  keadilan,  kesejahteraan  dan  kemaslahatan umum.
Seorang  politikus sejati  di  lembaga  politik  mana  pun harus  melakoni politik dengan mengutamakan pengorbanan demi kesejahteraan  masyarakat, bukan  sebaliknya.  Maka,  pengabdian  seorang  politikus  sejati  bukan  semata karena  uang,  keuntungan  dan  kesenangan,  tetapi  karena  ingin  menjalankan tugas  panggilannya  dalam  bidang  politik,  dan  menjalankan  amanat  rakyat. Tetapi  hal  itu  bertolak  belakang  dengan  realita  yang  terjadi  di  Negara
Indonesia.  Politikus  yang  telah  menjabat  sebagai  anggota  Dewan  belum mampu memberikan cerminan etika politik yang baik. Kepentingan kelompok dan individu lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak.

## Teori Etika Politik Kaum Legislatif
Etika  politik  berguna  untuk  menganalisa  korelasi  antara  tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Adanya penekanan  pada  korelasi  ini  menghindarkan  pemahaman  etika  politik  yang direduksi  menjadi  hanya  sekedar  etika  individual  dalam  bernegara.  Sedang tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik, sehingga dengannya dapat  terbangun institusi- institusi politik yang adil. Landasan berpikir ini lebih didasarkan pada adanya tradisi  pemikiran  politik  yang  mengajarkan  bahwa  etika  merupakan  sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan  terwujud  dalam  sikap  dan  pola  perilaku  hidup  manusia,  baik  secara pribadi  maupun  secara  kolektif. 2 Selain,  etika  dipahami  sebagai  landasan normatif  meliputi  segala  perbuatan  yang  timbul  dari  perilaku  seseorang, sehingga ia menyadari apa yang telah diperbuat. 3
Pelanggaran etika kaum elit banyak terjadi di wilayah legislatif, karena di  area  politik  tersebut  banyak  menyangkut  kepentingan  dari  sekelompok orang  maupun  partai,  meskipun  seseorang  atau  kelompok  partai memperjuangkan suatu kebenaran atau keadilan. Para legislator menghadapi konflik antara kewajiban demi kebaikan orang-orang tertentu (kolega, partai) dan  kewajiban  demi  kebaikan  publik  atau  konstituennya.  Dibandingkan dengan  para  administrator  dan  pejabat  eksekutif,  para  legislator  menikmati lebih  banyak  independensi  dari  kolega  mereka.  Para  legislator  sama  sekali tidak  bisa  membuat  keputusan  (UU)  tanpa  kerja  sama  kolega  mereka. Hubungan mereka lebih kolegial daripada hubungan hirarkis yang biasa ada di eksekutif. 4
2 Burhanuddin Salam, Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002), h. 1.
3 Neneng Nur Awaliah, Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat, (Jakarta: 2012), h. 16.
4 Dennis Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan, (Jakarta; Yayasan obor Indonesia. 2002), h. 141-140.
Dennis  F  Thompson 5 dalam  Political  Ethics  and  Public  Office  yang dialihbahasakan  menjadi  Etika  Politik  Pejabat  Negara  menulis,  setidak- tidaknya  ada  tiga  pendekatan  untuk  mengetahui  etika  legislatif  anggota dewan, yaitu;
Pertama,  etika  minimalis;  Etika  ini  memerintahkan  pelarangan beberapa  tindakan  yang  buruk,  semisal  korupsi,  dengan  membuat  aturan internal  objektif  yang  berlaku  bagi  anggota  dewan.  Contoh  penerapan  etika minimalis  di  tubuh  dewan  adalah  dibentuknya  aturan  tata  tertib  dan  kode etik  yang  diterbitkan  di  internal  parlemen  serta  dibentuknya  sebuah  badan kehormatan.
Kedua,  etika  fungsionalis;  Thompson  mencatat,  etika  fungsionalis menawarkan  basis  fungsional  bagi  para  legislator.  Etika  tersebut mendefinisikan  tugas  bagi  anggota  dewan  dalam  lingkup  fungsi  mereka sebagai  wakil  rakyat.  Anggota  dewan  harus  memahami  mengapa  mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan.  Bila hal ini tidak dipahami dengan baik, maka menjadi anggota legislatif lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan dan mata pencarian. Tak heran bila kemudian banyak calon  anggota  legislatif  yang  mengalami  gangguan  jiwa  karena  mengalami kegagalan  dalam  pemilihan  umum.  Seharusnya  anggota  dewan  mampu menempatkan diri bahwa menjadi legislator adalah amanah, bukan pekerjaan. Jika  ditempatkan  sebagai  pekerjaan,  tentunya  mereka  akan  bekerja  kepada siapa  saja  yang  mampu  membayar  tinggi.  Akibatnya,  mudah  sekali  uang korupsi  yang  berupa  sumbangan,  bantuan,  atau  lainnya  yang  masuk  ke kantong anggota dewan. 6
Ketiga, etika rasionalis; Fondasi rasional menyadarkan para legislator bahwa  mereka  harus  bertugas  pada  prinsip-prinsip  hakiki  politik,  seperti keadilan,  kebebasan,  atau  kebaikan  bersama (bonum  commune). Berdasarkan pendekatan  etika  rasionalis,  maka  anggota  legislatif  dilarang  melakukan tindakan  memperkaya  diri  dengan  melawan  hukum,  baik  atas  nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka atasan mereka bukan lagi partai, bukan pula petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen.
5 Dennis Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan. 142
6 Hifidzi  Alim, Merumuskan  Etika  Legislatif, Dalam  www.suaramerdeka.com.  Diakses pada 28 Mei 2013

## Nur Rohim Yunus
Atas  dasar  tiga  pendekatan  tadi,  maka  segala  kebijakan  yang memberikan ruang kemudahan bagi anggota dewan melakukan pelanggaran hendaknya  dapat  ditinjau  ulang.  Hal  ini  penting  dilakukan  untuk  menjaga sikap etis anggota dewan. Meminimalisasi segala perilaku dan kebijakan yang tidak  familiar  di  mata  masyarakat. 7 Anggota  dewan  dalam  dunia  politik hendaknya mampu menjadi cerdik seperti ular, namun etika  menjadikannya seperti  merpati  yang  tulus.  Artinya  dua  sikap  politik  yang  selalu berdampingan  dalam  satu  pribadi seseorang.  Hal  ini sebagaimana  pendapat Immanuel  Kant  yang  mengatakan  bahwa  ular  dan  merpati  dapat  hidup berdampingan  dan  walau  pun  selanjutnya  merpatilah  yang  akan  menang. Namun  seorang  filsuf  mengatakan  lain  “ular  dan  merpati  akan  berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit untuk tidur.”
Etika  legislatif  dapat  juga  dilakukan  jika  tuntutan-tuntutannya diinterprestasikan  dalam  konteks  proses  legislator.  Tuntutan-tuntutan  itu membatasi  perilaku  legislator,  tetapi  tidak  dengan  cara  mencegah  mereka menjalankan  peran  mereka  sebagai  wakil  rakyat. 8 Artinya  tuntutan  yang memberikan  tuntunan  agar  anggota  dewan  dapat  berperilaku  terhormat sebagai wakil rakyat di parlemen.

## Etika Sebagai Akhlak dalam Islam
Akhlak  atau  moral  merupakan  pendidikan  jiwa  agar  jiwa  seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, seperti rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sabar,  tabah,  belas  kasih,  pemurah  dan  sifat-sifat  terpuji  lainnya. 9 Etika merupakan akhlak, ia adalah  buah Islam yang bermanfaat  bagi manusia dan kemanusiaan  serta  membuat  manusia  hidup  dan  kehidupan  menjadi  baik. Akhlak  juga  merupakan  alat  kontrol  phisis  dan  sosial  bagi  individu  dan masyarakat.  Sebagian  mengartikan  akhlak  sebagai  "kebiasaan  kehendak". Berarti  kehendak  itu  bila  membiasakan  sesuatu  maka  kebiasaannya  itu disebut akhlak. 10
7 Hifidzi  Alim, Merumuskan  Etika  Legislatif ,  Dalam  www.suaramerdeka.com.  Diakses pada 28 Mei 2013.
8 Dennis Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2002), h.183.
9 Masyhur  Amin, Dakwah  Islam  dan  Pesan  Moral, (Yogyakarta:  Al  Amin  Press,  1997), Cet. I, h.13.
10 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.62.
Diantara  perhiasan  yang  paling  mulia  bagi  manusia  sesudah  Iman, taat dan takut kepada Allah, adalah akhlak yang mulia. "Sopan santun" (adab) adalah bagian dari agama dan para pengamat Barat sering menyebut tentang "sikap  kaum  Muslimin  yang  terlalu  sering  mengagungkan  sopan-santun". 11 Dengan demikian, maka kata akhlak merupakan sebuah kata yang digunakan untuk  mengistilahkan  perbuatan  manusia  yang  kemudian  diukur  dengan baik dan buruk. Dalam Islam ukuran yang digunakan untuk menilai baik dan buruk tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah.
Al-Ghazali  secara  terminologis  mendefinisikan  akhlak  sebagai  suatu sikap  yang  mengakar  dalam  jiwa  dan  darinya  lahir  berbagai  perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu  melahirkan  perbuatan  baik,  maka  ia  disebut  akhlak  yang  baik  dan jika  yang  melahirkan  perbuatan  tercela  maka  sikap  tersebut  disebut  dengan akhlak  yang  buruk. 12 Tetapi  akhlak  tidak  terbatas  pada  penyusunan hubungan  antara  manusia  dengan  manusia  lain,  tetapi  melebihi  itu,  juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud dan kehidupan ini, malah melampaui itu, juga mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya. 13
Dari  jabaran  diatas  tak  heran  bila  ada  yang  menamakan  akhlak sebagai: “Gambaran batin, dimana manusia berwatak seperti gambaran batin itu.”  Dari  kata  akhlak  itu  sendiri  dapat  dipahami  bahwa  akhlak  sangat  erat kaitannya  dengan  Khaliq  dan  makhluk,  memang  tuntutan  akhlak  harus menjalin  hubungan  erat  dengan  tiga  sasaran  yaitu  manusia  terhadap  Allah, manusia  dengan  sesama  manusia,  dan  manusia  dengan  alam  sekitarnya. Manusia  yang  tidak  bisa  menjalin  hubungan  baik  dengan  tiga  sasaran tersebut, maka belum dapat dikatakan manusia yang berakhlak.
Akhlak  merupakan  alat  untuk  mempertahankan kehidupan  manusia, sekaligus  untuk  membedakan  antara  manusia  dengan  hewan.  Kejayaan  dan kemuliaan  hidup  manusia  pada  dasarnya  sangat  ditentukan  oleh  akhlak manusia  itu  sendiri.  Sebaliknya  kerusakan  atau  kehancuran  kehidupan
11 Seyyed  Hossein  Nasr,  ed., Ensiklopedi  Tematis  Spiritualitas  Islam ,  (Bandung:  Mizan Media Utama, 2002), Cet. II, h. 505.
12 Imam al-Ghazali, Ihya’Ulumuddin, (Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi, tt), h. 52 13 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), Cet. I, h. 312.
manusia dan lingkungan sangat ditentukan oleh akhlak manusia pula. Itulah sebabnya  pentingnya  akhlak  untuk  dijaga  dengan  baik  agar  kehidupan  ini tidak  punah  atau  lenyap.  Bahkan  menurut  satu  riwayat  menyatakan  bahwa tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Mengenai macam-macam akhlak sesuai dengan ajaran agama tentang adanya  perbedaan  manusia  dalam  segala  seginya,  maka  dalam  hal  ini menurut  Ibnu  Qoyyim  ada  dua  jenis  akhlak,  yaitu:  a).  Akhlak Dharury, b). Akhlak Muhtasaby. Adapun akhlak dharury adalah akhlak yang asli, dalam arti akhlak  tersebut  sudah  secara  otomatis  merupakan  pemberian  dari  Tuhan secara  langsung,  tanpa  memerlukan  latihan,  kebiasaan  dan  pendidikan. Akhlak  ini  hanya  dimiliki oleh  manusia-manusia  pilihan  Allah.  Keadaannya terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat dan selalu terjaga dari larangan Allah  yaitu  para  Nabi  dan  Rasul-Nya.  Sedangkan  akhlak muhtasaby merupakan  akhlak  atau  budi  pekerti  yang  harus  diusahakan  dengan  jalan melatih, mendidik dan membiasakan kebiasaan yang baik serta cara berpikir yang  tepat.  Tanpa  dilatih,  dididik  dan  dibiasakan,  akhlak  ini  tidak  akan terwujud.  Akhlak  ini  yang  dimiliki  oleh  sebagian  besar  manusia. 14 Jadi  bagi yang menginginkan mempunyai akhlak tersebut di atas haruslah melatih diri untuk  membiasakan  berakhlak  baik.  Karena  usaha  mendidik  dan membiasakan  kebajikan  sangat  dianjurkan,  bahkan  diperintahkan  oleh agama,  walaupun  tadinya  kurang  rasa  tertarik  tetapi  apabila  terus  menerus dibiasakan, maka kebiasaan ini akan mempengaruhi sikap batinnya juga.
Dengan demikian seharusnya kebiasaan berbuat baik dibiasakan sejak kecil,  agar  nantinya  menjadi  manusia  yang  berbudi  luhur,  berbakti  kepada orang tua dan yang terutama berbakti kepada perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya.  Apabila  sejak  kecil  sudah  dibiasakan  berakhlak  yang  baik, maka  ketika  menjadi  manusia  dewasa  perbuatan  yang  muncul  adalah kebiasaan  kehendak  dari  masa  kecilnya  yang  sudah  terbiasa  dilakukan.  Jadi itulah  akhlak  yang  lahirnya  perbuatan  tidak  dibuat-buat  melainkan  lahir secara  reflek  tanpa  sengaja  dan  tidak  ada  unsur  menyengaja.  Begitupun berbuat  baik  terhadap  orang  tua  haruslah  dilatih  sejak  dini,  agar  perbuatan tersebut  bisa  melekat  dalam  hati  sampai  kapan  pun  dan  perilaku  untuk berbuat durhaka terhadap orang tua bisa diminimalisir.
14 Chabib  Thoha  et  al, Metodologi  Pengajaran  Agama, dalam  Pengajaran  Akhlak  oleh: Djasuri, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisngo, 1999), h. 112-113
Berdasarkan  sifatnya,  akhlak  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu:  a). Akhlak mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlak al-karimah (akhlak yang mulia).
b).  Akhlak madzmumah (akhlak  tercela)  atau  akhlak sayyi’ah (akhlak  yang jelek).  Yang  termasuk  akhlak al-karimah ialah  ridla  kepada  Allah,  cinta  dan beriman kepada-Nya, beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat,  takdir  Allah,  taat  beribadah,  selalu  menepati  janji,  melaksanakan amanah,  berlaku sopan  dalam  ucapan  dan perbuatan, qana’ah (rela  terhadap pemberian  Allah),  tawakkal  (berserah  diri),  sabar,  syukur, tawadhu’ (merendahkan diri) dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan atau ukuran  Islam.  Sedang  perbuatan yang  termasuk  akhlak  al- madzmumah ialah, kufur, syirik, murtad, fasiq, riya’, takabur, mengadu domba, dengki/iri, kikir, dendam,  khianat,  memutus  silaturrahmi,  putus  asa  dan  segala  perbuatan tercela  menurut  pandangan  Islam.  Sedang  berdasarkan  objeknya,  akhlak dibedakan  menjadi  dua  yaitu;  a).  Akhlak  kepada  sang  Khalik,  b).  Akhlak kepada  makhluk  yang  terbagi  menjadi;  akhlak  terhadap  Rasulullah,  akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap sesama atau orang lain. 15

## Etika dan Moralitas Anggota Dewan
Filosof  Immanuel  Kant  pernah  menyindir,  ada  dua  watak  binatang terselip  di  setiap  insan  politik;  merpati  dan  ular.  Politisi  memiliki  watak merpati  yang  lembut  dan  penuh  kemuliaan  dalam  memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga  punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya  memangsa  merpati.  Celakanya,  yang  sering  menonjol  adalah  “sisi ular”  ketimbang  watak  “merpati”-nya.  Metafora  sang  filosof  yang  normatif dan  simbolik  itu  sudah  menjadi  pengetahuan  umum,  ketika  berbicara  soal etika  politik.  Bahkan  ekstimitas  watak  politisi  pun  diasosiasikan  dengan “watak binatang”. 16
Istilah  “etika”  sebenarnya  memang  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno yakni ethos dalam  bentuk  tunggal  memiliki  arti  tempat  tinggal  yang  biasa, padang  rumput,  kandang,  kebiasaan,  adat,  akhlak,  watak,  perasaan,  sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak ( ta etha ) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang  oleh  filsuf  Yunani  besar  Aristoteles  (384-322  SM)  sudah  dipakai  untuk
15 Zainuddin, Al-Isam 2 (Muamalah dan Akhlak), (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 77-78 16 http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2802
menunjukkan  filsafat  moral. Dengan  membatasi diri  pada  asal-usul  kata  ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat  kebiasaan.  Dalam  bahasa  Yunani,  etika  berarti ethikos mengandung  arti penggunaan,  karakter,  kebiasaan,  kecenderungan  dan  sikap  yang mengandung  analisis  konsep-konsep  seperti  harus,  mesti,  benar-salah, mengandung  pencarian  ke  dalam  watak  moralitas  atau  tindakan-tindakan moral,  serta  mengandung  pencarian  kehidupan  yang  baik  secara  moral. Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (Poerwadarminta,  1953)  “etika” dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). 17
Etika,  atau  yang  disebut  dengan  filsafat  moral  (Telchman,  1998) mempunyai  tujuan  menerangkan  kebaikan  dan  kejahatan.  Etika  politik dengan  demikian,  memiliki  tujuan  menjelaskan  mana  tingkah  laku  politik yang baik dan sebaliknya. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di  negeri  ini  membuat  keadaban  publik  saat  ini  mengalami  kehancuran. Fungsi  pelindung  rakyat  tidak  berjalan  sesuai  komitmen.  Keadaban  publik yang  hancur  inilah  yang  seringkali  merusak  wajah  hukum,  budaya, pendidikan,  dan  agama.  Rusaknya  sendi-sendi  ini  membuat  wajah  masa depan  bangsa  menjadi  kabur.  Sebuah  kekaburan  yang  disebabkan  karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Publik hanya disuguhi hal  yang  menyenangkan  dan  bersifat  indrawi  belaka.  Artinya  hanya  diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat publik terajari agar menerapkan orientasi  hidup  untuk  mencari  mudahnya  saja.  Keadaban  bangsa  sungguh- sungguh  kehilangan  daya  untuk  memperbarui  dirinya.  Etika  politik  yang berpijak  pada  Pancasila  hancur  karena  politik  identik  dengan  kepentingan. Kepentingan  politik  menjadi  acuan  kebijakan  yang  diambil  dalam  ruang publik.
Di masa reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elite dalam  setiap  jejak  perjalanannya  membuat  “miris”.  Kemunduran  etika politik  para elite salah  satunya  ditandai  dengan  menonjolnya  sikap
17 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1988) etika  dijelaskan  dengan  membedakan  tiga  arti  :  1)  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang buruk tentang hak dan kewajiban moral  (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam  bahasa  Inggris,  etika  disebut ethic ( singular )  yang  berarti a  system  of  moral  principles  or rules of behaviour , atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Jika Ethics yang dimaksud  singular  berarti  suatu  cabang  filsafat  yang  memberikan  batasan  prinsip-prinsip moral. Jika ethics yang dimaksud plural (jamak) berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.
pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja.  Kepentingan  bangsa,  menurut  mereka  bisa  dibangun  hanya  melalui kelompoknya.  Karena  itulah,  di  samping  aturan  legal  formal  berupa konstitusi, politik  berikut  praktiknya perlu  pula dibatasi  dengan  etika.  Etika politik  digunakan  membatasi,  meregulasi,  melarang  dan  memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah perlu.

## Mengedepankan Etika Politik Dalam Perpolitikan
Pada dasarnya etika politik merupakan pencerminan sikap pemimpin yang  baik  dan  bertanggungjawab  karena  kemampuannya  untuk  bersikap sesuai  dengan  perkataan  yang  telah  dilontarkan.  Sebagaimana  ungkapan Bung Karno mengatakan “satukan kata dengan perbuatan”. Ungkapan Bung Karno ini harusnya ditiru para elite politik, tetapi ternyata justru elite-elite ini tidak mampu menjaga ruh ajaran Bung Karno itu sendiri.
Apa  itu  etika  politik? 18 Etika  merupakan  suatu  pemikiran  kritis  yang mendasar  tentang  ajaran-ajaran  dan  pandangan-pandangan  moral. 19 Sedang pengertian  politik  berasal  dari  kosa  kata  ‘Politics’  yang  memiliki  makna bermacam-macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik  atau  negara.  Yang menyangkut  proses  penentuan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu  dan  diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuannya. Pengambilan keputusan atau Decision making mengenai  apakah  yang  menjadi  tujuan  dari  sistem  politik  itu
18 Etika  Politik  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  Etika  dan  Politik. Etika (Yunani  Kuno: " ethikos ", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian  moral.  Sedangkan  Politik  adalah  proses  pembagian  kekuasaan  yang  melibatkan interaksi  antara  pemerintah  dan/atau  masyarakat  dalam  rangka  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  keputusan  yang  mengikat  untuk  kebaikan  bersama  masyarakat  yang  tinggal dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Jadi  etika  politik  adalah  nilai-nilai  asas  moral  yang  disepakati bersama  baik  pemerintah  dan/atau  masyarakat  untuk  dijalankan  dalam  proses  pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama.
19 Etika  adalah  suatu  ilmu  yang  membahas  tentang  bagaimana  dan  mengapa  kita mengikuti  suatu  ajaran  moral  terentu,  atau  bagaimana  kita  harus  mengambil  sikap  yang bertanggung  jawab  berhadapan  dengan  berbagai  ajaran  moral  (Suseno,  1987).  Etika  termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  sedangkan  etika  umum  yaitu  mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia (Suseno, 1987).
menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.
Untuk  melaksanakan  tujuan  tadi  perlu  ditentukan  kebijaksanaan- kebijaksanaan  umum  atau public  policies, yang  menyangkut  pengaturan  dan pembagian  atau distributions dari  sumber-sumber  yang  ada.  Untuk melaksanakan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  itu  diperlukan  suatu  kekuasaan (Power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai, baik untuk membina kerja  sama  maupun  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  timbul  dalam proses  ini.  Cara-cara  yang  dipakai  dapat  bersifat  Persuasi,  dan  jika  perlu dilakukan pemaksaan (Coercion). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini  hanya  merupakan  perumusan  keinginan  belaka (Statement  of  intent) yang tidak akan pernah terwujud. 20
Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan  bidang  pembahasan  moral.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka  kewajiban  moral  dibedakan  dengan  pengertian  kewajiban-kewajiban lainnya,  karena  yang  dimaksud  adalah  kewajiban  manusia sebagai  manusia. Walaupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  bangsa  maupun negara. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.
Dasar  ini  lebih  meneguhkan  akar  etika  politik  bahwa  kebaikan senantiasa  didasarkan  kepada  hakikat  manusia  sebagai  makhluk  yang beradab  dan  berbudaya.  Berdasarkan  suatu  kenyataan  bahwa  masyarakat, bangsa  maupun  negara  bisa  berkembang  ke  arah  keadaan  yang  tidak  baik dalam  arti  moral.  Aktualisasi  etika  politik  harus  senantiasa  mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. 21
Adapun  “Etika  Politik”  harus  dipahami  dalam  konteks  “etika  dan moral secara umum”. Setidaknya “etika dan moral” terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama,  etika  dan  moral  Individual  yang  lebih  menyangkut  kewajiban  dan
20 Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan  tujuan  pribadi  seseorang (privat  goals) .  Selain  itu  politik  kegiatan  berbagai  kelompok termasuk  partai politik,  lembaga  masyarakat  maupun  perseorangan.  Berdasarkan  pengertian- pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep- konsep  pokok  yang  berkaitan  dengan  negara (state) ,  kekuasaan (power) ,  pengambilan keputusan (decionmaking) ,  kebijaksanaan (policy) ,  pembagian (allocation) .  [Lihat:  Budiardjo, Dasar-dasar Ilmi Politik , (Jakarta: Gramedia, 1981), h.8-9]. 21 Lihat: suseno, 1987: 15.
sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan  dalam  etika  individual  ini  adalah  prinsip  integrasi  pribadi,  yang berbicara  mengenai  perilaku  individual  tertentu  dalam  rangka  menjaga  dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam  interaksinya  dengan  sesamanya. Tentu  saja  sebagaimana  hakikat  manusia  yang  bersifat  ganda,  yaitu  sebagai makhluk  individual  dan  sosial.  Ketiga,  etika  Lingkungan  Hidup  yang berkaitan  dengan  hubungan  antara  manusia  baik  sebagai  makhluk  individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas. 22
Dalam  ketiga  hal  ini,  perilaku  elit  politik  kerap  meninggalkan ketiganya  atas  dasar  pencapaian  tujuan  kekuasaan (power), selain  tujuan- tujuan lain yang menjadi ambisi individual, kelompok, ataupun golongan.

## Dilema Etik-Moral Politik Parlemen
Parlemen,  secara  ideal,  laksana Academy -nya  Plato,  yaitu  lembaga politik  tempat  persemaian  pemikiran-pemikiran  brilian  dan  pertukaran- pertukaran ide-ide jenius di kalangan politikus, yang mengemban misi utama sebagai  perumus  kebijakan  negara.  Politikus  di  parlemen  adalah  kumpulan negarawan  yang  dengan  kebajikannya  mampu  melahirkan  gagasan-gagasan cemerlang yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebut a perfect society; dan bagi Aristoteles, politik adalah cara meraih apa yang disebut the best possible system that could be reached (Hacker, 1961).
Secara  konstitusional,  para  politikus  di  dewan  mengemban  tiga peranan  penting.  Sebagai policy  maker ,  mereka  harus  mampu  merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai legal drafter ,  mereka  dituntut  membuat  undang-undang  yang  dapat  menjamin legalnya  keadilan  sosial  dan  keteraturan  hidup  bermasyarakat.  Dan  sebagai legislator, mereka  harus  menjadi  “penyambung  lidah  rakyat”  guna mengartikulasikan  aspirasi  kepentingan  warga.  Karena  itu,  menjadi  sangat aneh  jika  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas,  mereka  mengabaikan  apa  yang disebut  etika  dan  moralitas politik.  Dengan  etika  dan  moralitas  politik, para
22 M.  Sofyan  Lubis,  Etika  dan  Moral  Politik  vs  Penegakan  Hukum, http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs-Penegakan-Hukum
politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni menyejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan materi dan kemuliaan diri.
Etika  politik  biasanya  dilawankan  dengan  etika  individu,  etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika dan moralitas politik ini pada hakikatnya berupaya mengatasi berbagai  sekat  kepentingan.  Misalnya,  etika  dan  moralitas  dijadikan  rambu- rambu  bagi  anggota  dewan  untuk  tidak  melihat  segala  posisi,  kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi.
Hanya saja, muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika  legislatif  itu?  Dennis  F.  Thompson,  misalnya,  meragukan  adanya  etika legislatif dengan mengajukan pertanyaan, apakah etika legislatif itu mungkin? Pertanyaan ini  menjadi  menarik  dikatakannya,  tuntutan  etis  dari  peran  DPR berkonflik dengan tuntutan etika umum, atau etika eksekutif sendiri. Karena eksekutif  memiliki  mekanisme  kerja  hierarkis  yang  meniscayakan  adanya kontrol  antarsesama  dalam  internal  lembaga,  sedangkan  dalam  legislatif terdapat  mekanisme  kerja  secara  kolegial.  Sehingga,  korupsi  “berjamaah”  di dewan,  kerap  didiamkan  jika  tidak  ada  pihak  yang  berani  membongkarnya. Dalam  sistem  kerja  yang  kolegial,  kesuksesan  atau  kegagalan  dalam berlegislasi  akan  amat  tergantung  satu  sama  lain.  Dosa  seorang  atau sekelompok dewan dapat tidak mempan terhadap kritik, sebab mereka dapat bersembunyi di balik koleganya. Fungsi kontrol seorang anggota dewan akan menjadi tumpul ketika diarahkan kepada koleganya.
Untuk  itulah  tatkala  publik  begitu  sering  mengeritik  segala kebobrokan  di  dewan,  seperti  korupsi  dan  perilaku  amoral  lainnya,  mereka tetap  saja  tidak  peduli.  Sehingga,  sepak  terjang  politik  mereka  pun  tampak tetap jauh dari bingkai etik dan moral dan kerap tidak menjadikan etika dan moralitas sebagai pedoman dan tujuan dalam berpolitik.

## Ragam Perilaku Negatif Anggota Dewan Di Indonesia
Ada  beberapa  ragam  perilaku  negatif  yang  dilakukan  oleh  anggota dewan. Sebagaimana dikatakan oleh Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum dari Universitas  Parahiyangan.  Ia  menyampaikan  beberapa  temuan  berkaitan perilaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota  dewan di
DPRD.  Berikut hasil  penelitian  dari  71  daerah  di  Indonesia yang  dirangkum menjadi  perilaku  negatif  anggota  Dewan,  yang  kemudian  penulis klasifikasikan  menjadi  lima  perilaku  pokok.  Perilaku-perilaku  tersebut adalah; 23
1). Rasa tanggung jawab yang rendah dalam pengelolaan dana publik (cost awareness), dan melakukan studi banding yang tidak menghasilkan.
2).  Melakukan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tanpa didahului  naskah  akademik,  perda  inisiasi  yang  tidak  terdaftar  dalam Prolegnas  atau  Prolegda,  peraturan  perundang-undangan  temporal,  Perda dibuat  untuk  kepentingan  peningkatan  PAD  semata,  Perda  dibuat  untuk memberikan  dasar  pembenar  (jastifikasi/legalisasi)  terhadap  kegiatan  yang merusak  atau  mencemari  lingkungan  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam secara  berlebihan,  Isi  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  pembangunan,  adanya  oligarki  (kelompok/elit  tertentu)  yang karena  jabatannya  dapat  menentukan  kata  akhir  untuk  menerima  dan menolak  suatu  RUU/raperda,  peraturan  perundang-undangan  dibentuk untuk  sekedar  memenuhi  aspek  formal,  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan negara atau masyarakat, proses penyusunan peraturan perundang-undangan dibuat  dengan  mengulur-ulur  waktu  dengan  alasan  yang  tidak  rasional  dan tidak logis, dengan maksud untuk menggagalkannya
3).  Adanya penerimaan uang atau barang atau sesuatu janji dari pihak di  luar  Dewan  untuk  memuat  sesuatu  kebijakan  sesuai  permintaan kepentingan  pihak  tersebut  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang sedang  dibahas,  meminta  bagian/komisi/ fee dari  hasil  kerja  sama  dengan pihak ketiga antara lain dalam pengadaan dan/atau penjualan barang dan jasa yang  seharusnya  masuk  ke  kas  negara/daerah,  menerima  pemberian  dalam berbagai  bentuk,  yang  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  berlawanan dengan  kewajiban  atau  tugasnya, sehingga perbuatan ini  dapat  dikualifikasi sebagai gratifikasi.
4). Melibatkan tenaga ahli tetapi tidak memiliki kualifikasi intelektual, akademik, dan pengalaman yang memadai. Bahkan “tenaga ahli” ini diambil dari  orang-orang  partai  dan  partisannya  sendiri  yang unqualified dan incompetence .
23 https://mishbahulmunir.wordpress.com/2009/09/01/parah-22-perilaku-buruk- anggota-dewan-di-indonesia/#more-1512
5).  Melakukan  pengawasan  yang  diterjemahkan  sebagai  sarana mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah/eksekutif secara mengada-ada atau  dibuat-buat,  pengawasan  dilakukan  cenderung  untuk  menjatuhkan lawan politik atau pemerintah yang sedang berkuasa, pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan (money politics), pengawasan  lebih  bernuansa  politik  sehingga  mengakibatkan  fungsi pengawasan  terabaikan,  pengawasan  yang  dilaksanakan  terkesan  sporadis dan  reaktif,  tanpa  program,  sehingga  pengawasan  belum  mampu  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan  dan  melakukan  koreksi  perbaikan, Pengawasan lebih banyak terfokus dan “terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang  berupa  kunjungan  kerja,  sedang  hak  masyarakat  untuk  mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin oleh negara, sementara DPR/DPRD sebagai  wakil  rakyat,  belum  optimal  mengkoordinasikan  serta  menyalurkan hak-hak pengawasan masyarakat.

## Perilaku Tidak Etis Anggota Dewan
Ada beberapa perilaku tidak etis yang dilakukan anggota dewan, yang sangat  tidak  sesuai  dengan  moral  etika  anggota  dewan  yang  terhormat. Diantaranya:
Pertama, Bermain  Game  saat  rapat.  Hal  ini  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  Anggota  Komisi  II  DPR  dari  Fraksi  Partai  Demokrat  yang tertangkap  kamera  asyik  main  game  kartu,  saat  rapat  kerja  Komisi  II  DPR dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  ketika  membahas  evaluasi  program  e- KTP di Komplek Parlemen. 24
Kedua, Nonton Film Porno. Hal ini dilakukan oleh Anggota Komisi V DPR  dari  Fraksi  PKS,  yang  tertangkap  kamera  sedang  nonton  video  porno saat rapat Paripurna DPR tahun 2011. Saat itu, pelaku mengaku tidak sengaja melihat  video  panas  dalam  smartphone  miliknya.  Dia  penasaran  dengan sebuah link yang dikirim ke emailnya, kemudian meng-klik link tersebut. 25
Ketiga, Tidur  Saat  Sidang  Paripurna.  Kejadian  ini  terungkap  pada mantan  menpora  saat  menjabat  sebagai  anggota  Komisi  I  DPR.  Pelaku
24 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut- dicontoh/main-game-saat-rapat.html
25 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut- dicontoh/nonton-film-porno.html
diketahui sedang tidur saat rapat paripurna pembahasan kenaikan harga BBM subsidi April 2012. Ia mengakui dirinya tidur. Namun dia menjelaskan kalau dirinya tidur saat skorsing rapat.
Keempat, Bolos  Rapat.  Kasus  bolosnya  anggota  DPR  saat  rapat memang  bukan  persoalan  baru.  Meski  bukan  barang  baru,  tetap  saja  ada absensi  kosong  saat  rapat  kerja  per  komisi  maupun  rapat  paripurna.  Seperti rapat  paripurna  pembukaan  masa  sidang  IV  tahun  2012-2013,  Senin  (13/5). Sebanyak 233 dari 560 anggota DPR bolos, padahal sebelumnya mereka sudah libur satu bulan penuh. 26
Kelima, Adanya Absensi Istimewa. Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrat  tertangkap  basah  melakukan  praktik  tidak  terpuji.  Pelaku kedapatan  tanda  tangan  absensi  rapat  paripurna,  yang  diantarkan  oleh Pasukan  Pengamanan  Presiden  (Paspampres).  Beberapa  saat  usai  peristiwa tersebut,  ia  mengundurkan  diri  dari  anggota  DPR.  Dirinya  membantah keputusannya mundur karena soal absensi. Ia mengaku ingin fokus bekerja di Partai Demokrat. 27
Keenam, merokok di ruang rapat. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai  Demokrat  kedapatan  merokok  di  dalam  ruangan  rapat.  Peristiwa merokok  itu  terjadi  saat  Komisi  X  DPR  mengadakan  rapat  kerja  dengan Pengurus  Besar  Persatuan  Guru  seluruh  Indonesia,  dan  Komite  Perjuangan Guru Honorer Jawa Barat. Sambil mendengarkan audiensi dari peserta rapat, ia sesekali mengisap rokok.
Ketujuh, Berantem  Sesama  Kolega  Dewan.  Anggota  Komisi  III  DPR Partai Demokrat bersama koleganya dari partai PPP hampir terlibat adu jotos. Keduanya  berselisih  ketika  Komisi  III  DPR  rapat  kerja  dengan  Kejaksaan Agung  Juni  tahun  lalu.  Saat  itu,  pelaku  dari  partai  PPP  yang  menyindir kinerja Kejaksaan Agung tiba-tiba disela pelaku dari partai demokrat. Merasa tak  terima,  keduanya  mengajak  keluar  ruangan  untuk  diselesaikan  secara jantan. Namun peristiwa itu buru-buru ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat. 28
26 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut- dicontoh/bolos-rapat.html
27 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut- dicontoh/absensi-istimewa.html
28 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak-patut- dicontoh/sesama-anggota-dpr-berantem.html

## Nur Rohim Yunus

## Solusi Terhadap Etika, Moral dan Akhlak
Perilaku  buruk  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan  pada  dasarnya disebabkan  karena  lemahnya  penempatan  makna  hukum  dan  etika  dalam kehidupan  mereka.  Hukum  cenderung  hanya  dipahami  sebagai  suatu kepastian  belaka,  tidak  dipahami  pada  makna  lain  seperti  kemanfaatan  dan keadilan.  Sehingga  ketika  ada  suatu  sikap  yang  dianggap  bertentangan dengan  keinginannya,  maka  dianggap  bertentangan  dengan  ideologi  yang diyakininya  sebagai  kepastian.  Padahal  sikap  dan  tindakannya  malah bertentangan  dengan  etika  yang  merupakan  acuan  hukum  itu  sendiri.  Etika yang  bersumber  dari  pandangan  moral  masyarakat  dianggap  sebagai  suatu kebenaran yang dapat mengesampingkan hukum itu sendiri.
Landasan berpikir diatas didasarkan pada pandangan penganut aliran sosiologis  yang  selalu  menempatkan  hukum  dari  segi  kemanfaatannya  bagi kehidupan  masyarakat.  Alasannya,  hukum  dibuat  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  hukum  bersumber  dari masyarakat  dan  untuk  masyarakat.  Karenanya,  setiap  masyarakat mempunyai pandangan moralnya masing-masing, maka dalam konteks inilah sebenarnya  hukum  harus  dikesampingkan  ketika  ia  bertentangan  dengan pandangan  moral  masyarakat  yang  melingkupinya. 29 Pandangan  seperti  ini pernah dikemukakan oleh Henry David Thoreau:
“The  public  disobedience  of  law  is  justifiable  on  the  basic  of  moral  and  ethical principles that are conflict with the law and are more important than law, even when it  is  made  democratically” (Ketidaktaatan  publik pada hukum  dibenarkan  atas dasar  moral  dan  asas  etika  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  yang  lebih penting daripada hukum, sekalipun hukum itu dibuat secara demokratis). 30
Perilaku  beberapa  anggota  dewan  yang  buruk  terkadang  tidak disadari  sebagai  suatu  kesalahan  hingga  ada  prosedur  hukum  yang mengancamnya.  Artinya  aspek  keadilan  dan  etika  terkadang  diabaikan, kecuali setelah jelas dan terang adanya kepastian hukum yang dilanggar. Hal ini sebagaimana pandangan Arif Purkon dalam artikelnya yang menyatakan:
29 A  Salman  Maggalatung,  "Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  Dan  Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462
30 Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, (Jakarta: PT Yasrif Watampone, 1996), h. 107-108.
… Hukum banyak dipahami hanya sebagai teknik prosedural belaka. Banyak orang  yang  melanggar  etika  dan  moral  tetapi  masih  merasa  belum  bersalah karena  tindakannya  belum  dinyatakan  bersalah  oleh  pengadilan.  Hukum kemudian menjadi sarana untuk mencari kemenangan di dalam berperkara di pengadilan.  Hukum  tidak  lagi  menjadi  sarana  untuk  mewujudkan  keadilan, kebenaran dan ketertiban di masyarakat. 31
Buruknya  akhlak  anggota  dewan  merupakan  indikasi  buruknya pemahamannya  terhadap  agamanya.  Bagi  seorang  muslim,  maka  pada dasarnya ia mengabaikan Rasulullah Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.  Akhlak  beliau  adalah  Alquran.  Sebagaimana  pernyataan  Aisyah  ra. “Akhlak beliau (Rasulullah) adalah Alquran.” (HR. Abu Daud dan Muslim). Betapa  pentingnya  akhlak  ini  bagi  kehidupan  manusia,  bahkan  Allah  telah mengatur cara seorang individu berinteraksi dengan individu yang lain telah dalam Alquran surat Ali Imran ayat 159:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  manusia  berlaku  lemah  lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
Etika  merupakan  usaha  dengan  akal  budinya  untuk  menyusun  teori mengenai  penyelenggaraan  hidup  yang  baik.  Etika  dalam  Islam  akan melahirkan  konsep  ihsan,  yaitu  cara  pandang  dan  perilaku  manusia  dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdi pada Tuhan, buka ada pamrih di dalamnya. Dalam Alquran [49:11] dikatakan:
“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang  lain  (karena)  boleh  jadi  mereka  (yang  diolok-olok)  lebih  baik  dari mereka  (yang  mengolok-olok)  dan  jangan  pula  wanita-wanita  (mengolok- olok)  wanita-wanita  lain  (karena)  boleh  jadi  wanita-wanita  (yang  diperolok- olokkan)  lebih  baik  dari  wanita  (yang  mengolok-olok)  dan  janganlah  kamu mencela  dirimu  sendiri  dan  janganlah  kamu  panggil  memanggil  dengan gelar-gelar  yang  buruk.  Seburuk-buruk  panggilan  ialah  (panggilan)  yang buruk  sesudah  iman  dan  barang  siapa  yang  tidak  bertobat,  maka  mereka itulah orang-orang yang lalim.”
31 Arip Purkon, “Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)” Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1464

## Penutup
Ajakan  kepada  perilaku  etis-moral  bagi  anggota  dewan  harus dikedepankan, agar para anggota dewan berjalan pada jalur utama etika dan moralitas,  sehingga  dengannya  dapat  dijadikan  sebagai  pijakan  dasar sekaligus  tujuan  berpolitik.  Para  anggota  legislatif  tentu  bukanlah  nabi  atau malaikat  yang  luput  dari  dosa  dan  tidak  punya  hawa  nafsu  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  setiap  tugas  yang  dilaksanakan.  Tetapi,  para politikus  sebagai  anggota  dewan  terhormat  harus  mampu  menjaga kehormatan  dirinya  lewat  pelaksanaan  tugas  yang  menjadikan  etika  dan moralitas baik sebagai pijakan maupun sebagai tujuan. Anggota dewan yang selalu  berjuang  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  citra,  kewibawaan  dan kehormatan diri sebagai anggota lembaga yang terhormat lewat pelaksanaan etika  dan  moralitas  politik  secara  serius  dengan mereformasi  lembaga  wakil rakyat,  selain  membuang  jauh-jauh  watak  serakah  dan  korup.  Sebab,  secara normatif, etika dan moralitas diwajibkan dan merupakan prinsip yang harus dijalankan agar mereka dapat menjadi politikus sejati pengemban tugas mulia panggilan Ilahi.

## Pustaka Acuan
Buku:
Al-Ghazali, Imam, Ihya’Ulumuddin, Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi, tt.
Ali, Achmad, Mengembara di Belantara Hukum, Jakarta: PT Yasrif Watampone,
1996.
Alim, Hifidzi, Merumuskan Etika Legislatif, Dalam www.suaramerdeka.com.
Diakses pada 28 Mei 2013
Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, Cet. I.
Amin, Ahmad, Etika (Ilmu Akhlak), Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Amin, Masyhur, Dakwah Islam dan Pesan Moral, Yogyakarta: Al Amin Press, 1997, Cet. I.
Awaliah, Neneng Nur, Etika Politik: Pemikiran Komarudin Hidayat, Jakarta:
2012.
Nasr, Seyyed Hossein, ed., Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, Bandung: Mizan Media Utama, 2002, Cet. II.
Salam, Burhanuddin, Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
Thoha, Chabib, et al, Metodologi Pengajaran Agama, dalam Pengajaran Akhlak oleh: Djasuri, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisngo, 1999.
Thompson, Dennis, Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan, Jakarta; Yayasan obor Indonesia, 2002.
Zainuddin, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak), Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I.

## Jurnal:
Purkon,  A.  “Korelasi  Antara  Pelanggaran  Etika  Dan  Penegakan  Hukum (Analisis  Kasus  Nikah  Sirri  dan  Singkat  Bupati  Garut)” Jurnal  Cita Hukum [Online],  Volume  2  Number  2  (1  December  2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1464
Maggalatung,  A  Salman.  "Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  Dan Doktrin  Hukum  Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim" Jurnal  Cita Hukum [Online],  Volume  2  Number  2  (1  December  2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462

## Website:
http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=Etika-dan-Moral-Politik-vs- Penegakan-Hukum
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2802 http://www.merdeka.com/peristiwa/7-perilaku-buruk-anggota-dpr-yang-tak- patut-dicontoh/main-game-saat-rapat.html
https://mishbahulmunir.wordpress.com/2009/09/01/parah-22-perilaku-buruk- anggota-dewan-di-indonesia/#more-1512