Hal: 11-21

## STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN ARMADA PURSE SEINE TERHADAP REGULASI PENANGKAPAN IKAN DI PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA
The Purse Seine Fleet Compliance Strategy to Fishing Regulations at Nizam Zachman Fishing Port, Jakarta
Oleh:
Gugun Gunawan 1 , Ari Purbayanto 2 , Iin Solihin 3
1 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. gnwngugun@gmail.com
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. purbayanto@apps.ipb.ac.id
3 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. iin_solihin@apps.ipb.ac.id
* Korespondensi : gnwngugun@gmail.com
Diterima: 29 Desember 2020;  Disetujui: 23 April 2021

## ABSTRACT
Importer countries of Indonesian fishery products, such as European Union countries (EU) and the United States (USA), are very concerned about the treacebility of fishery products, which lead to some rejection of fishery products obtained from illegal, unreported and unregulated activities (IUU Fishing) in NZFPJ. Approximately 231 vessels, 121 of it are purseiners, conducted fishing operations outside permitted fishing areas and at least 42 vessels were moored outside their assigned fishing ports. Considering the number of violations, this study is aiming at formulating strategies to improve compliance  level  of  fishing  vessels.  Data  from  the  case  study  were  analyzed  using  Strengths Opportunities  Weaknesses  Threats  (SWOT)  method  and  Quantitative  Strategic  Planning Management (QSPM). The results showed that strategies to improve the compliance of purseiners to fishing regulations in NZFPJ are by developing an integrated fishing vessel monitoring system with relevant agencies conducting law enforcement in the field of marine and fishery. In addition, reward and  punishment  scheme  along  with  education  for  fishermen  and  businessmen  are  required  to improve awareness. Lastly, there is need to provide facilities and training to support the monitoring activities.
Keywords:  IUU fishing, NZFPJ, inspection.

## ABSTRAK
Negara-negara importir produk perikanan Indonesia seperti di Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) sangat memperhatikan ketelusuran ( treacebility ) produk hasil perikanan yang di impor, dan  mereka  menolak  produk  hasil  perikanan  yang  diperoleh  dari  kegiatan illegal,  unreported  dan unregulated (IUU Fishing ).  Namun  terdapat  231  kapal  yang  melakukan  pelanggaran  daerah penangkapan  ikan  dan  42  kapal  melanggar  pelabuhan  pangkalan,  yang  didominasi  oleh  armada kapal purse  seine sebanyak  121  kapal  di  PPSNZJ.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan strategi  peningkatan  kepatuhan  armada purse  seine dalam  mendukung  pelaksanaan  regulasi  di PPSNZJ.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  studi  kasus.  Data  dianalisis  dengan
metode Strengths Opportunities Weaknesses Threats (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Management (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk peningkatan kepatuhan armada purse seine terhadap kepatuhan regulasi penangkapan ikan di PPSNZJ yaitu a) melakukan pengembangan sistem pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan instansi terkait yang menangani  penegakan  hukum  dibidang  kelautan  dan  perikanan;  b)  melakukan reward dan punishment dan edukasi kepada nelayan dan pelaku usaha, sehingga dapat mempercepat upaya penanganan pelanggaran; dan c) melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Kata kunci: IUU fishing, pengawasan, PPSNZJ

## PENDAHULUAN
Pelabuhan  perikanan  (PP)  merupakan pusat  aktivitas  ekonomi  perikanan  yang  akan memberikan  dampak  terhadap  pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan (Gumilang et al. 2014). Usaha yang berada di sekitar  lingkungan  pelabuhan  memainkan peran  penting  dalam  kelancaran  seluruh  ke- giatan  perikanan  di  pelabuhan  (Almutahar et al . 2013). Sedangkan menurut Suherman et al. (2020),  apabila  fungsi  pemerintahan  dan sistem  bisnis  perikanan  tersebut  berjalan dengan baik, maka pelabuhan perikanan akan berdaya  guna  sebagai  pusat  aktivitas  indus- trialisasi  kelautan  perikanan  yang akan mem- berikan  dampak  pada  peningkatan  pertum- buhan  ekonomi  domestik  dan  pengentasan kemiskinan.
Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) diarahkan untuk mendukung kegiatan perikanan  secara  nasional  serta  diharapkan mempunyai  reputasi  internasional.  Distribusi pemasaran ikan yang ada di PPSNZJ terbagi menjadi  3  pasar,  yaitu  pasar  lokal,  pasar ekspor  dan  unit  industri  pengolahan  yang berada  di  sekitar  PPSNZJ  (Sam et  al. 2011). Total  produksi  ikan  pada  tahun  2018  di PPSNZJ  sebesar  188.401.347  kg,  terdiri  atas produksi  laut  sebesar  66.880.056  kg  dan produksi  ikan masuk  sebesar  121.521.291.41 kg.  Hasil  tangkapan  dengan  volume  produksi laut tertinggi terdapat pada alat tangkap pukat cincin pelagis besar yaitu sebesar 39.731.990 kg  atau  59,41%  dari  total  produksi  laut  (KKP 2019).
Negara-negara  maju  seperti  di  Uni Eropa (UE) dan Amerika sebagai (AS) sebagai importir  sangat  memperhatikan  ketelusuran ( traceability ) atas produk hasil perikanan yang di impor, dan sudah memiliki kesadaran tinggi serta  menolak  produk  hasil  perikanan  yang diperoleh dari kegiatan illegal, unreported dan
unregulated (IUU Fishing )  (Abdillah  2019).
Data  KKP  (2019a)  pada  kurun  waktu  tahun 2018,  kapal  yang  berpangkalan  di  PPSNZJ berdasarkan alat penangkapan ikan berjumlah 1559  unit,  sedangkan  jenis  alat  tangkap  ikan yang  men-dominasi  yaitu  jenis purse  seine sebanyak 411 unit. Tahun 2018 sebanyak 231 kapal  yang  berpelabuhan  pangkalan  di PPSNZJ  melakukan  pelanggaran  daerah penangkap-an  ikan  serta  42  kapal  melanggar pelabuhan  pangkalan,  dan  semua  didominasi oleh armada kapal purse seine sebanyak 121 kapal (KKP  2019b) . Menurut  Satria et  al.
(2018)  IUU fishing mengakibatkan  kerugian ekonomi  yang  signifikan  bagi  Indonesia, diperkirakan minimal 2 Milyar USD per tahun, serta  mengancam  kelestarian  sumber  daya ikan,  meningkatkan  degradasi  habitat,  dan membahayakan  mata  pencaharian  nelayan kecil.
Strategi semakin dirasakan penting bagi berbagai pelabuhan perikanan untuk mengembangkan competitive advantage sehingga  pelabuhan  perikanan  tidak  hanya dapat  bertahan,  tetapi  juga  dapat  meme- nangkan persaingan (Suherman 2011). Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemu- kakan  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  merumuskan  strategi  peningkatan kepatuhan  armada purse  seine dalam  men- dukung pelaksanaan regulasi di PPSNZJ.

## METODE
Penelitian    dilaksanakan  pada  Bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Lokasi pengambilan  data  di  PPSNZJ  dan  Pangkalan Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta), Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Jenis  data  yang  dikumpulkan  da- lam  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder. Data primer terdiri dari  data jumlah kapal purse  seine ,  jumlah  kapal  patroli
pengawas  perikanan,  ukuran  kapal,  fasilitas pelabuhan,  jumlah  petugas  pelabuhan,  dan data  VMS.  Data  primer  didapat  melalui observasi  lapang  dan  wawancara  dengan metode purposive  sampling sebanyak  9 responden,  yang  berdasarkan  pengalaman, keahlian,  dan  masa  kerja  responden,  terdiri dari 2 orang petugas PPSNZJ, 3 orang penga- was perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta,  2 orang  pemilik  kapal,  dan  2  orang  nakhoda kapal purse  seine. Menggunakan  2  orang nakhoda  sebagai  responden  karena  sesuai dengan  kondisi  lapangan  penelitan,  dimana pada  saat  melakukan  pengambilan  data, hanya  ditemui  2  orang  nakhoda  kapal purse seine yang  dapat  dijadikan  sampel.  Hal  ini dikarenakan  hampir  sebagian  besar  kapal purse  seine sedang  melakukan  operasi penangkapan selama 3-4 bulan per trip.
Metode purposive  sampling digunakan dengan  pertimbangan  responden  dipilih  kare- na memiliki kompetensi di bidang pengelolaan pelabuhan,  serta  pengawasan  sumber  daya kelautan dan perikanan (Sugiono 2013). Data sekunder  terdiri  dari  data  sarana  dan  pra- sarana  pengawasan,  kegiatan  pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan peraturan perundang- undangan.  Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis SWOT ( strengths opportunities weaknesses  threats )  terhadap  pengawas perikanan.  Analisis  SWOT  digunakan  untuk mendapatkan berbagai alternatif dalam  meru- muskan  strategi,  dengan  membandingkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor  eksternal  (peluang  dan  ancaman) sehingga  dari  analisis  tersebut  dapat  diambil sesuatu  strategi.  Tahap  penentuan  prioritas strategi menggunakan metode QSPM ( quantitative strategic planning management ).

## HASIL
Perumusan  strategi  peningkatan  kepa- tuhan armada purse seine dalam mendukung pelaksanaan  regulasi  di  PPSNZJ,  dianalisis dengan metode strengths opportunities weak- nesses threats (SWOT), tahapan penyusunan strategi adalah sebagai berikut.
1. Faktor Internal
a. Kekuatan
1.  Memiliki  RMC  ( regional  monitoring  center ) untuk sistem pengawasan dan pemantauan kapal  perikanan  yang  berpelabuhan pang- kalan di PPSNZJ (S1).
2.  Penggunaan aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
Perikanan)  dalam  pengawasan  sumber- daya kelautan dan perikanan (S2).
3.  Memiliki  petugas  pengawas  perikanan, PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil) Perikanan  dan  petugas  Polisi  Khusus PWP3K  (Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-pulau Kecil) (S3).
4.  Memiliki  gedung  kantor  pengawasan  yang memadai  dan  dermaga  kapal  patroli pengawas perikanan (S4).
5.  Memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (S5).
6.  Memiliki  Renstra  (Rencana  Strategis) periode 5 tahunan dalam penanggulangan kegiatan IUU Fishing (S6).
7.  Adanya dukungan peraturan tentang usaha perikanan  tangkap,  Sistem  Pemantauan Kapal  Perikanan  dan  PSM  ( Port  State
Measures ) (S7).

## b. Kelemahan
1.  Terbatasnya  kemampuan  VMS  yang  tidak dapat  menganalisa  secara  langsung  indi- kasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan (W1).
2.  Tipe  kapal  patroli  pengawas  perikanan kurang  besar  dan  sebagian  besar  armada yang  dimiliki  melebihi  umur  teknis  pakai (W2).
3.  Anggaran  pengawasan  terbatas  sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal (W3).
4.  Kurang  idealnya  sistem  kerja  petugas pengawas  perikanan  dan  awak  kapal pengawas perikanan (W4).
5.  Petugas pengawas perikanan dalam menjalankan tugasnya tidak dilengkapi alat pelindung dan pengaman diri yang lengkap (W5).

## 2. Faktor Eksternal
a. Peluang
1.  Koordinasi  dengan  instansi  terkait  seperti Kepolisian, TNI-AL, Kejaksaan dan Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  tentang penanganan  tindak  pidana  perikanan berjalan dengan baik (O1).
2.  Dukungan dunia internasional dalam
memerangi kegiatan IUU fishing (O2). 3.  Peran aktif masyarakat dalam
POKMASWAS  yang  membantu  kegiatan pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan (O3).
4.  Peran  organisasi  kenelayanan  terhadap peningkatan  kepatuhan  regulasi  penang- kapan ikan (O4).
b. Ancaman
1.  Industri pengolahan ikan lebih mementing- kan  kapasitas  produksi  dibandingkan keberlanjutan sumberdaya ikan (T1).
2.  Kebutuhan  masyarakat  terhadap  peme- nuhan  sumberdaya  ikan  yang  semakin meningkat (T2).
3. Jaringan komunikasi yang kurang stabil oleh provider penyedia layanan VMS (T3).
4.  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dalam pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan (T4).
Identifikasi  kekuatan  dan  kelemahan dimasukkan  sebagai  faktor  strategis  internal, yang  kemudian  diberi  bobot  dan  rating
sehingga  diperoleh  nilai  (skor)  seperti  tersaji pada Tabel 1.

## Analisis  Matriks Eksternal Factor Analysis

## Summary (EFAS)
Pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan skor  untuk  faktor  internal  2,61  dan  faktor eksternal  sebesar  2,84.  Hal  ini  berarti  bahwa kondisi internal dalam peningkatan kepatuhan armada purse seine terhadap regulasi penang- kapan  ikan  di  PPSNZJ,  memiliki  kekuatan untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan  yang dimiliki.  Selain  itu  PPS  Nizam  Zachman Jakarta  telah  mampu  merespon  peluang secara  maksimal  untuk  mengatasi  ancaman. Penggunaan  model  matriks  Matriks  internal eksternal  (IE)  dilakukan  untuk  memperoleh strategi yang lebih detail. Gambar 1 menyajikan matriks internal eksternal (IE).
Tabel 1 Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS)
Kekuatan Rating Bobot Skor
1.  Memiliki RMC ( regional monitoring center ) untuk sistem pengawasan dan pemantauan kapal perikanan yang berpelabuhan pangkalan di PPSNZJ. 4 0,09 0,32 2.  Penggunaan aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Perikanan) dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 4 0,07 0,29 3.  Memiliki petugas pengawas perikanan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan dan petugas Polisi Khusus PWP3K (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). 4 0,07 0,25 4.  Memiliki gedung kantor pengawasan yang memadai dan dermaga kapal patroli pengawas perikanan. 4 0,07 0,29 5.  Memiliki SOP ( Standar Operasional Prosedur ) dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3 0,10 0,33 6 7 Memiliki Renstra (rencana strategis) periode 5 tahunan dalam penanggulangan kegiatan IUU fishing.
Adanya dukungan peraturan tentang usaha perikanan tangkap, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan PSM ( Port State Measures )
3 3
0,08 0,08 0,23 0,27

## Kelemahan
1. Terbatasnya kemampuan VMS yang tidak dapat menganalisa secara langsung indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan. 2 0,07 0,13 2. Tipe kapal patroli pengawas perikanan kurang besar dan sebagian besar armada yang dimiliki melebihi umur teknis pakai. 1 0,10 0,13 3. Anggaran pengawasan terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. 1 0,10 0,12 4. Kurang idealnya sistem kerja petugas pengawas perikanan dan awak kapal pengawas perikanan. 1 0,10 0,12 5. Petugas pengawas perikanan dalam menjalankan tugasnya tidak dilengkapi alat pelindung dan pengaman diri yang lengkap. 2 0,08 0,13 Total 1,00 2,61
Gunawan  et al. – Strategi Peningkatan Kepatuhan Armada Purse Seine ….. 15
Tabel 2 Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) Peluang Rating Bobot Skor 1. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI- AL, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang penanganan tindak pidana perikanan  berjalan dengan baik. 3 0,12 0,37 2. Dukungan dunia internasional dalam memerangi kegiatan IUU fishing 1 0,10 0,13 3. Peran aktif masyarakat dalam POKMASWAS yang membantu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3 0,13 0,42 4. Peran asosiasi kenelayanan terhadap peningkatan kepatuhan  regulasi penangkapan ikan 3 0,16 0,50

## Ancaman
1. Industri pengolahan ikan lebih mementingkan kapasitas produksi dibandingkan keberlanjutan sumberdaya ikan 3 0,11 0,29 2. Kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan sumberdaya ikan yang semakin meningkat 3 0,11 0,29 3. Jaringan komunikasi yang kurang stabil oleh provider penyedia layanan VMS. 3 0,13 0,39 4. Bertambahnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3 0,14 0,45 Total 1,00 2,84
Gambar 1 Matriks internal eksternal
Gambar  1  menyajikan  matriks  internal eksternal tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap regulasi penangkapan ikan di PPSNZJ.  Analisis  lanjutan  terhadap  nilai  total matriks  IFAS  dengan  nilai  2,61  dan  nilai  total matriks EFAS dengan nilai 2,84. Total skor IFAS dan  EFAS  kemudian  dimasukkan  ke  dalam matriks  internal  eksternal  dan  kemudian  ditarik garis vertikal dan horisontal maka terjadi sebuah titik pertemuan pada kuadran V, yaitu diperoleh strategi  pertumbuhan  stabilitas  ( hold  and
maintaind ). Perumusan  strategi  dengan Matriks SWOT, untuk meningkatkan kepatuhan  armada purse  seine terhadap regulasi  penangkapan  ikan  di  PPSNZJ, disajikan pada Tabel 3.
Kesepuluh  strategi  tersebut  kemudian ditentukan urutan prioritas strateginya dengan  menggunakan  analisis quantitative strategic  planning  management (QSPM). Hasil  penghitungan  ana-lisis  QSPM  didapat prioritas strategi, disajikan pada Tabel 4 .
T a b e l 3 M a tr iks S W OT S tr e n g th W e a k n e s s 1. M e m ili ki R M C ( re g io n a l m o n ito ri n g ce n te r ) u n tu k si st e m p e n g a w a s a n d a n p e m a n ta u a n ka p a l p e ri ka n a n y a n g b e rp e la b u h a n p a n g ka la n d i P P S N Z J. 1. T e rb a ta sn ya ke m a m p u a n V M S ya n g tid a k d a p a t m e n g a n a lisa se ca ra la n g su n g in d ika si p e la n g g a ra n ya n g d ila ku ka n o le h ka p a l p e ri ka n a n .
2. P e n g g u n a a n a p lika si S IM W A S K A N (S ist e m In fo rm a si M a n a je m e n P e n g a w a sa n P e ri ka n a n ) d a la m p e n g a w a sa n su m b e rd a ya k e la u ta n d a n p e ri ka n a n . 2. T ip e ka p a l p a tr o li p e n g a w a s p e ri ka n a n ku ra n g b e sa r d a n se b a g ia n b e sa r a rm a d a ya n g d im ili ki m e le b ih i u m u r te kn is p a ka i. 3. M e m ili ki p e tu g a s p e n g a w a s p e ri ka n a n , P P N S (P e n yi d ik P e g a w a i N e g e ri S ip il) P e ri ka n a n d a n p e tu g a s P o lisi K h u s u s P W P 3 K (P e n g e lo la a n W ila ya h P e si si r d a n P u la u -p u la u K e ci l) . 3. 4. 5. A n g g a ra n p e n g a w a sa n te rb a ta s se h in g g a ke g ia ta n p e n g a w a s a n t id a k b e rj a la n d e n g a n m a ksi m a l. K u ra n g i d e a ln ya si st e m ke rj a p e tu g a s p e n g a w a s p e ri k a n a n d a n a w a k k a p a l p e n g a w a s p e ri k a n a n . P e tu g a s p e n g a w a s p e ri k a n a n d a la m m e n ja la n ka n tu g a sn ya tid a k d ile n g ka p i a la t p e lin d u n g d a n p e n g a m a n d ir i ya n g ku ra n g id e a l. 4. M e m ili ki g e d u n g ka n to r p e n g a w a sa n ya n g m e m a d a i d a n d e rm a g a k a p a l p a tr o li p e n g a w a s p e ri ka n a n . 5. 6. 7. M e m ili ki S OP (S ta n d a r Op e ra si o n a l P ro se d u r) d a la m p e n g a w a s a n s u m b e rd a ya k e la u ta n d a n p e ri ka n a n . M e m ili ki R e n st ra (r e n ca n a st ra te g is) p e ri o d e 5 ta h u n a n d a la m p e n a n g g u la n g a n k e g ia ta n I U U fi sh in g . A d a n ya d u k u n g a n p e ra tu ra n te n ta n g u s a h a p e ri ka n a n ta n g ka p , S ist e m P e m a n ta u a n K a p a l P e ri ka n a n d a n P S M ( p o rt st a te m e a su re s ). Op p o rt u n it y S0 WO 1 . 2 . 3 . 4 . K o o rd in a si d e n g a n in st a n si te rka it s e p e rti K e p o lisi a n , T N I- A L ,
K e ja ksa a n d a n P e m e ri n ta h D a e ra h DK I Ja ka rt a b e rj a la n
d e n g a n b a ik . D u ku n g a n d u n ia i n te rn a si o n a l d a la m m e m e ra n g i ke g ia ta n IUU fish in g
P e ra n a kt if m a sya ra ka t d a la m P OK M A S W A S y a n g m e m b a n tu ke g ia ta n p e n g a w a sa n s u m b e rd a ya k e la u ta n d a n p e ri ka n a n.
P e ra n a s o si a si k e n e la ya n a n te rh a d a p p e n in g ka ta n k e p a tu h a n re g u la si p e n a n g ka p a n i ka n .
1. P e m b u a ta n M o U ( m e m o ra n d u m o f u n d e rst a n d in g ) a n ta ra ke p o lisi a n , T N I- A L , K e ja ksa a n , d a n P e m e ri n ta h d a e ra h D K I, d a la m p e n a n g a n a n tin d a k p id a n a k e la u ta n d a n p e ri ka n a n ( S 3 ,S 4 ,S 5 ,S 6 ,O 1 ,O 2 ,O 7 ) 4 . M e m b a n g u n te kn o lo g i V M S , m e n ja d i s e b u a h si st e m p e m a n ta u a n ka p a l p e ri ka n a n ya n g te ri n te g ra si (W 1, W3 ,O 2 ,O 3 ) 2 . M e n in g ka tk a n p e m a n fa a ta n R M C d a n S IM W A S K A N d a la m p e n g a w a s a n ka p a l p e ri ka n a n ya n g b e rp e la b u h a n p a n g ka la n d i P P S N Z J ( S 1 ,S 2 ,S 6 ,O2 ,O 3 ). 5 . M e n g u s u lka n p e n g a d a a n a rm a d a ka p a l p a tr o li p e n g a w a s p e ri ka n a n k e D itje n P S D K P , ya n g m e m ili ki d a ya j e la ja h d i p e ra ir a n d a la m ( W 2 ,W 3 ,O1 ,O 2 ) 3 . P e n g e m b a n g a n S D M p e n g a w a s a n d a n p e n in g k a ta n p e ra n se rta m a sya ra k a t d a la m ke g ia ta n p e n g a w a sa n . (S 3 ,S 5 ,O 4 ,O 5 ) 6. M e n g o p tim a lka n s ist e m k e rj a p e n g a w a s p e ri ka n a n d a n a w a k ka p a l p e n g a w a s (W 3 ,W 4 ,O 2 ,O 3 ,O 4 ,O 5 ) T h re a t
ST

## WT
1. In d u s tri p e n g o la h a n ika n le b ih m e m e n tin g k a n ka p a si ta s
p ro d u ksi d ib a n d in g ka n k e b e rl a n ju ta n s u m b e rd a ya ika n 7 . M e m b e ri ka n re w a rd d a n p u n is m e n t te rh a d a p n e la ya n d a n p e la ku u sa h a ya n g m e m a tu h i r e g u la si p e n a n g ka p a n i ka n (S 2 ,S 3 ,S 5 ,T 1 ,T 2 ,T4 ) 9 . P e n ye d ia a n a la t p e lin d u n g d a n p e n g a m a n d ir i ya n g i d e a l b a g i p e n g a w a s p e ri ka n a n d a n a w a k ka p a l p e n g a w a s u n tu k m e n d u k u n g p e la ksa n a ka n t u g a s d i la p a n g a n . (W 3 ,W 5 ,T 2 ,
T 3 )
2. K e b u tu h a n m a sya ra ka t te rh a d a p p e m e n u h a n s u m b e rd a y a ika n y a n g s e m a ki n m e n in g ka t
3. Ja ri n g a n k o m u n ika si y a n g k u ra n g s ta b il o le h p ro vi d e r p e n ye d ia l a ya n a n V M S . 8 M e la ku ka n e d u ka si te rh a d a p m a sy a ra ka t d a n s ta ke h o ld e r d i P P S N Z J te n ta n g p e n g e lo la a n su m b e rd a y a ika n (S 3 ,S 5 ,S 6 ,T 2 ,T 3 ,T 4 ) 10 . M e re ko m e n d a si ka n ke D itje n P S D K P u n tu k M e la ku ka n e va lu a si te rh a d a p p ro vi d e r p e n ye d ia la ya n a n V M S (W 1 ,W 3 ,T 1 ,T 4 ). 4.
B e rta m b a h n ya k e w e n a n g a n P e m e ri n ta h P ro vi n si d a la m p e n g a w a s a n s u m b e rd a ya k e la u ta n d a n p e ri ka n a n .
Tabel 4   Prioritas  strategi  peningkatan  kepatuhan  armada purse  seine dalam  mendukung pelaksanaan regulasi di PPSNZJ Prioritas Ke- Strategi Skor TAS 1 Membangun teknologi VMS, menjadi sebuah sistem pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi 5,28 2 Meningkatkan pemanfaatan RMC dan SIMWASKAN dalam  pengawasan kapal perikanan yang berpelabuhan pangkalan di PPSNZJ 5, 05 3 Pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan 4,89 4 Mengusulkan pengadaan armada kapal patroli pengawas perikanan ke Ditjen PSDKP, yang memiliki daya jelajah di perairan dalam 4,74 5 Penyediaan alat pelindung dan pengaman diri yang ideal bagi pengawas perikanan dan awak kapal pengawas  untuk mendukung pelaksanakan tugas di lapangan 4,53 6 Mengoptimalkan sistem kerja pengawas perikanan dan awak kapal pengawas 4,46 7 Memberikan reward dan punisment terhadap nelayan dan pelaku usaha yang mematuhi  regulasi penangkapan ikan 4,37 8 Melakukan edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder di PPSNZJ tentang pengelolaan sumberdaya ikan 4,26 9 Merekomendasikan ke Ditjen PSDKP untuk melakukan evaluasi terhadap provider penyedia layanan VMS 4,11 10 Pembuatan MoU ( memorandum of understanding ) antara kepolisian, TNI- AL, Kejaksaan, dan Pemerintah daerah DKI, dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan 4,08 Keterangan: TAS = Total attractive score

## PEMBAHASAN
Hasil perhitungan analisis QSPM maka dapat  dipaparkan  ke-10  strategi  yang  dapat meningkatkan kepatuhan armada purse seine terhadap  regulasi  penangkapan  ikan  di  PPS Nizam  Zachman  Jakarta.  Prioritas  strategi tersebut yaitu, strategi pertama adalah mem- bangun  teknologi  VMS,  menjadi  sebuah  sis- tem  pemantauan  kapal  perikanan  yang terintegrasi. Saat ini data yang di hasilkan dari transmitter yang  ditempatkan  pada  kapal perikanan, bermanfaat bukan hanya dibidang pengawasan  dan  penegakan  hukum,  juga pada  pengelolaan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan,  keselamatan  kapal  perikanan. VMS  yang  berbasis  satelit,  berpotensi  untuk meningkatkan  efektivitas  sistem monitoring, control,  and  surveillance dihasilkannya  ber- bagai data yang berguna dengan biaya yang relatif  murah  dibandingkan  hanya  dengan mengandalkan  tindakan monitoring,  control, and surveillance yang lebih tradisional, seperti penegakan  hukum  di  laut  secara  manual (Atmaja et al. 2011). Integrasi sistem peman- tauan  kapal  perikanan,  diharapkan  dapat terintegrasi  dengan  instansi  terkait  yang membidangi  penegakan  hukum  dibidang perikanan,  seperti  Kepolisian,  dan  TNI-AL. Dengan  terciptanya  sinergi  dalam  teknologi
VMS,  diharapkan  dapat  mengawasi  daerah yang rentan terhadap kegiatan illegal fishing. Apabila kebijakan pemanfaatan teknologi VMS diterapkan dengan memperhatikan  hal- hal  yang  perlu  diantisipasi  tersebut  maka tujuan perlindungan dan pembanguan industri perikanan  di  Indonesia  bisa  diwujudkan (Soemarni et al. 2020)
Strategi  kedua  meningkatkan  peman- faatan RMC dan SIMWASKAN dalam  penga- wasan  kapal  perikanan  yang  berpelabuhan pangkalan di PPSNZJ. Sebagai pusat kendali dan pemantauan bagi kapal perikanan, RMC seharusnya  menjadi  salah  satu  sistem  yang bisa  diandalkan  dalam  penanganan  IUU fishing .  Setiap  harinya  RMC  Pangkalan PSDKP  Jakarta,  mendapati  data  pergerakan kapal  yang  teridentifikasi  melakukan  pelang- garan, baik itu pelanggaran pelabuhan pang- kalan, daerah penangkapan ikan, maupun alat penangkapan  ikan.  Kondisi  RMC  saat  ini hanya  ditangani  oleh  2  orang  petugas,  yang harus  menangani  sekitar  1559  unit  kapal perikanan,  dengan  waktu  tugas  sesuai dengan  jam  kerja  kantor,  disamping  itu  juga masih harus melaksanaan tugas-tugas lainnya. Dengan kondisi tersebut, keberadaan RMC  menjadi  tidak  maksimal  pemanfaatan- nya.  Pemanfaatan  aplikasi  SIMWASKAN
dibangun  untuk  memudahkan  pengawas perikanan  dalam  menjalankan  tugasnya dilapangan. Aplikasi tersebut telah digunakan pengawas  perikanan  pada  pengawasan kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  peri- kanan di pelabuhan perikanan secara online, sedangkan  pemanfaatan  yang  lainnya  terkait pengawasan pengolahan, pengawasan distribusi,  dan  pengawasan  budidaya  belum maksimal. Menurut Yuliana et al. (2018) Agar pengawasan  dapat  efektif,  maka  dilakukan penguatan  Sistem  Pengawasan  Terpadu ( Integrated  Surveillance  System/ ISS)  melalui langkah operasional salah satunya menerap- kan  MCS  ( Monitoring,  Controlling  and Surveillace ) secara konsisten.
Strategi  ketiga  Pengembangan  SDM pengawasan  dan  peningkatan  peran  serta masyarakat  dalam  kegiatan  pengawasan. Jumlah  pengawas  perikanan  sebanyak  38 orang  dari  total  85  pegawai  pada  Pangkalan PSDKP  Jakarta,  kurang  memadai  diban- dingkan  dengan  jumlah  kapal  dan  luasnya wilayah kerja. Latar belakang pendidikan dan kesempatan  mengikuti  pendidikan  dan  pela- tihan teknis pengawasan, menjadikan petugas pengawas  perikanan  tidak  memiliki  kemam- puan  yang  mempuni.  Dalam  kegiatan  Patroli laut  petugas  pengawas  perikanan,  tidak semua  pernah  megikuti  pendidikan  kepe- lautan,  menurut  Aji et  al. (2016)  komposisi SDM  di  Pangkalan  PSDKP  Jakarta  yang terlibat  dalam  aktivitas  patroli  pengawasan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di  laut adalah    pengawas  perikanan  yang  juga memiliki tingkat pendidikan rata-rata yaitu S1 Perikanan,  namun  tidak  seluruh  pengawas perikanan  mempunyai  syarat  kompetensi untuk  bekerja  di  atas  kapal  dalam  hal keselamatan  di  laut.  Peran  serta masyarakat dalam  kegiatan  pengawasan  yang  diwadahi POKMASWAS,  perlu  ditingkatkan  kemam- puan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga dapat menjadikan contoh untuk  masyarakat  yang  lain.  Menurut  Asianti dan  Nawawi  (2016)  tanpa  adanya  sinergi pelibatan pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok nelayan, maka upaya pengembang- an  kemitraan  dan  pemberdayaan  nelayan untuk  menjamin  kelangsungan  pekerjaan  di sektor perikanan tangkap tidak akan berhasil dengan baik.
Upaya lainnya bisa dengan meningkat- kan  sosialisasi  terhadap  peraturan  atau undang-undang  baru  yang  tentunya  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  peraturan tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  masyara- kat  dan  bisa  menjawab  segala  hal-hal  yang
masih  dianggap  tabu  oleh  masyarakat  luas (Rosana 2014).
Strategi keempat mengusulkan penga- daan  armada  kapal  patroli  pengawas  peri- kanan  ke  Ditjen  PSDKP,  yang  memiliki  daya jelajah di perairan dalam. Pangkalan PSDKP Jakarta mempunyai wilayah kerja, dimulai dari provinsi  Lampung,  sampai  dengan  Provinsi Jawa barat. WPP yang menjadi kewenangan seperti WPP 712 Perairan Utara Jawa, WPP 572  Perairan  Jawa  Barat  dan  Banten  dan WPP  573  Perairan  Samudera  Hindia  bagian Selatan  Jawa.  Kapal  patroli  pengawas  peri- kanan  telah  hadir  sejak  tahun  2003,  namun pada  tahun  2016  mulai  dalam  pengelolaan Pangkalan  PSDKP  Jakarta,  tipe  kapal  patroli yang ada terdiri tipe B dan tipe C. Kondisi saat ini,  kapal  patroli  pengawas  perikanan  hanya dapat  melakukan  kegiatan  patroli  laut  pada perairan  dangkal,  sehingga  membutuhkan kapal  patroli  yang  memadai,  sesuai  dengan karateristik perairan yang diawasi.
Strategi  kelima  penyediaan  alat  pelin- dung  dan  pengaman  diri  yang  ideal  bagi pengawas perikanan dan awak kapal pengawas  untuk  mendukung  pelaksanakan tugas  di  lapangan.  Kondisi  tersebut  mem- butuhkan  perlengkapan  keselamatan  dan keamanan, yang lengkap untuk meminimalisir terjadinya  kecelakaan  kerja,  seperti  alat pelindung  kepala,  alat  pelindung  mata  dan muka,  alat  pelindung  telinga,  alat  pelindung saluran  pernapasan,  alat  pelindung  tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, sabuk dan  tali  keselamatan  dan  pelampung,  serta dilengkapi senjata untuk alat pertahanan diri, sehingga  menumbuhkan  rasa  kepercayaan diri saat melaksanakan tugas. Menurut  Aji et al. (2017)  Pengawasan  terhadap  kegiatan penangkapan  ikan  di  laut  merupakan  bagian dari  pengelolaan  perikanan  yang  juga  satu pekerjaan  yang  memiliki  potensi  bahaya tinggi.
Strategi  keenam  mengoptimalkan  sis- tem  kerja  pengawas  perikanan  dan  awak kapal  pengawas.  Pengaturan  sistem  kerja pengawas  perikanan  yang  bertugas  berda- sarkan  jam  kerja  kantor  yaitu  8  jam  dalam sehari,  dan  penugasan  lainnya  berdasarkan surat  tugas,  sedangkan  untuk  awak  kapal pengawas  perikanan  pada  saat  melakukan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan  sesuai  surat  tugas  yaitu  12  jam sehari, sedangkan pada saat kapal sandar di dermaga yaitu 12 jam sehari, juga terdapat 2 divisi tugas jaga darat yang terdiri dari bagian deck dan  bagian  mesin.  Dengan  kondisi sistem  kerja  petugas  tersebut,  tidak  sesuai
dengan  kondisi  di  laut  yang  sering  terjadi potensi  pelanggaran  dilakukan  oleh  kapal perikanan,  maka  dibutuhkan  perbaikan  dan optimalisasi sistem kerja pengawas perikanan dan awak kapal pengawas. Dengan mengapli- kasi prinsip dan teknik pengaturan cara kerja yang  optimal  dalam  sistem  kerja  tersebut, maka akan dapat alternatif metode pelaksana- an  kerja  yang  dianggap  memberi  hasil  yang paling efektif dan efisien (Prabowo 2016).
Strategi  ketujuh  memberikan reward dan punisment terhadap  nelayan  dan  pelaku usaha yang mematuhi  regulasi penangkapan ikan.  Dalam  memotivasi  nelayan  dan  pelaku usaha  armada purse  seine yang  mematuhi regulasi  penangkapan  ikan  yang  berpela- buhan  pangkalan  di  PPSNZJ,  maka  penting dilakukan reward tehadap mereka yang telah mamatuhi  ketentuan-ketentuan  dalam  opera- sional penangkapan ikan, seperti kemudahan dalam pengurusan perijinan, insentif keringanan  pembayaran  pajak,  dan  yang lainnya.  Kondisi  sebaiknya  pun  penting dilakukan sebagai efek jera bagi nelayan dan pelaku  usaha  armada purse  seine yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan yang berlaku.
Strategi kedelapan melakukan edukasi terhadap  masyarakat  dan  stakeholder  di PPSNZJ  tentang  pengelolaan  sumberdaya ikan. Kegiatan perikanan tangkap, merupakan bidang  yang  menonjol  diantara  bidang perikanan  lainnya.  Menurut  Kusnandar  dan Mulyani  (2015)  usaha  penangkapan  sangat tergantung  pada  ketersediaaan  dan  potensi sumberdaya  perikanan  yang  memiliki  variasi temporal  yang  tinggi  terlebih  apabila  tingkat pemanfaatan telah melampaui potensi lestarinya  sehingga  akan  mengakibatkan tekanan  yang  berlebih  terhadap  sumberdaya ikan ( over exploited ). Zeller dan Pauly (2019) menyatakan perkembangan armada penang- kapan  ikan  sering  mengabaikan  kapasitas tangkap  sehingga  mengancam  keberlanjutan sumberdaya  ikan.  Keikutsertaan  masyakat dan  stakeholder  dalam  edukasi  pengelolaan sumberdaya  ikan,  penting  dilakukan,  agar paham akan manfaat dan dampak negatif dari pemanfaatan yang berlebihan.  Menurut Hasani (2012) pengelolaan berbasis masyara- kat adalah suatu sistem pengelolaan sumber- daya  alam  di  mana  masyarakat  lokal  terlibat secara  aktif  dalam  proses  pengelolaan sumberdaya  alam  yang  terkandung  di dalamnya.
Strategi  kesembilan  merekomendasi- kan  ke  Ditjen  PSDKP  untuk  melakukan evaluasi  terhadap provider  penyedia  layanan
VMS.  VMS  merupakan  bagian  dari  sistem pemantauan  kapal  perikanan  yang  menggu- nakan  komunikasi  data  berbasis  satelit  yang memberikan informasi posisi kapal secara real time .  Dengan  pemanfaatan  satelit  data  VMS kapal  perikanan  diolah  pada processing center provider, kemudian di teruskan ke FMC di  kantor  pusat.  Kondisi  demikian  mengan- dalkan  kelancaran  pengiriman  data  dari provider  penyedia  layanan  VMS,  penyam- paian data VMS kerap delay sekitar 2 jam.
Strategi  kesepuluh  pembuatan  MoU ( memorandum  of  understanding )  antara
Kepolisian, TNI-AL, Kejaksaan, dan Pemerintah  DKI  Jakarta,  dalam  penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Kondisi saat  ini  dengan  wilayah  kerja  yang  luas, membutuhkan  peran  serta  instansi  terkait yang  mempunyai  kewenangan  dalam  pene- gakan  hukum  di  bidang  kelautan  dan  peri- kanan.  Keterbatasan  sumberdaya  manusia serta  sarana  dan  prasarana  yang  di  miliki Pangkalan PSDKP Jakarta, dalam melakukan pengawasan. Dalam mendukung dan mening- katkan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi illegal fishing di wilayah kerja  Pangkalan  PSDKP  Jakarta,  maka dibutuhkan  sinergi  antara  Polisi  Perairan Polda Metro Jaya, Pangkalan Utama
Angkatan  Laut  III  Jakarta,  Kejaksaan  Negeri Jakarta  Utara,  dan  Pemerintah  DKI  Jakarta, dengan  melakukan  MoU  dalam  penanganan tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan,  agar pelaksanaan  penanganan  praktik  IUU fishin g secara cepat dapat teratasi.

## KESIMPULAN
Prioritas  strategi  peningkatan  kepatuh- an  armada purse  seine terhadap  kepatuhan regulasi  penangkapan  ikan  di  PPSNZJ  yaitu, pengembangan  sistem  pemantauan  kapal perikanan  yang  terintegrasi,  meningkatkan pemanfaatan  RMC  dan  SIMWASKAN  dalam pengawasan  kapal  perikanan  yang  berpela- buhan pangkalan di PPSNZJ, Pengembangan SDM  pengawasan  dan  peningkatan  peran serta masyarakat dalam  kegiatan pengawas- an,  mengusulkan  pengadaan  armada  kapal patroli pengawas perikanan ke Ditjen PSDKP, yang memiliki daya jelajah  di perairan dalam, penyediaan alat pelindung dan pengaman diri yang  ideal  bagi  pengawas  perikanan  dan awak  kapal  pengawas    untuk  mendukung pelaksanaan  tugas  di  lapangan,  mengopti- malkan sistem kerja pengawas perikanan dan awak  kapal  pengawas,  memberikan reward dan punisment terhadap  nelayan  dan  pelaku usaha yang mematuhi  regulasi penangkapan
ikan,  melakukan  edukasi  terhadap  masyara- kat  dan  stakeholder  di  PPSNZJ  tentang pengelolaan  sumberdaya  ikan,  merekomen- dasikan  ke  Ditjen  PSDKP  untuk  melakukan evaluasi  terhadap provider  penyedia  layanan VMS, serta pembuatan MoU ( memorandum of understanding )  antara  Polisi  Perairan  Polda Metro Jaya, Pangkalan Utama Angkatan Laut III  Jakarta,  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Utara, dan Pemerintah DKI Jakarta, dalam penanganan  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan.

## SARAN
Tingkat kepatuhan armada purse seine regulasi  penangkapan  ikan  di  PPSNZJ  telah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan monitoring  dan  evaluasi  dalam  penerapan prioritas strategi yang disusun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Rahmat  Irawan,  A.Pi,  M.M,  Kepala PPS  Nizam  Zahman  Jakarta,  dan  Sumono Darwinto,  APi,  SPi,  MH,  Kepala  Pangkalan PSDKP  Jakarta  yang  telah  memberikan bantuan  selama  penelitian.  Selain  itu  juga penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Pusat  Pendidikan,  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,  yang  telah  memberikan kesempatan  tugas  belajar  di  program  studi Teknologi  Perikanan  Laut,  Institut  Pertanian Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja  SB,  Nugroho  D,  Natsir  M.  2011. Respons Radikal Kelebihan Kapasitas Penangkapan Armada
Pukat  Cincin  Semi  Industri  di  Laut Jawa. Jurnal  Penelitian  Perikanan Indonesia . 17(2): 115-123. Almutahar AM, Sutjipto DO, Sukandar. 2013. Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Sungai Rengas  Kabupaten  Kubu  Raya- Kalimantan  Barat. Jurnal  Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan . 1(1): 1-10.
Abdillah  YR.  2019.  Pemberantasan  " Ilegal Fishing " Harus Dilanjutkan . [Internet]. [diunduh  2020  Januari  01].  Tersedia pada:
https://news.detik.com
/kolom/d-4728885/pemberantasan- ilegal-fishing-harus-dilanjutkan.
Aji  SP,  Iskandar  BH,  Purwangka  F.  2016. Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktivitas Patroli Laut Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan dan  Perikanan  di  Jakarta. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan . 7(2): 163-178.
Asiati  D,  Nawawi.  2016.  Kemitraan  di  Sektor Perikanan  Tangkap:  Strategi  untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan. Jurnal Kependudukan Indonesia. 11(2): 103-118.
Aji  SP,  Iskandar  BH,  Purwangka  F.  2017 Identifikasi  Bahaya  Pada  Aktivitas Patroli Laut Oleh Pengawas
Perikanan di Jakarta. Jurnal Albacore . 1(1):  047-067.
Gumilang  AP,  Solihin  I,  Wisudo  SH.  2014.
Pola Distribusi dan Teknologi Pengelolaan Hasil Tangkapan
Pelabuhan  Perikanan  di  Wilayah Pantura  Jawa. Jurnal  Teknologi Perikanan dan Kelautan . 7(1): 67-76.
Hasani  Q.  2012.  Konservasi  Sumberdaya
Perikanan Berbasis Masyarakat, Implementasi  Nilai  Luhur  Budaya Indonesia dalam
Pengelolaan Sumberdaya  Alam. Jurnal  Perikanan dan  Sumberdaya  Perairan .  1(1):35-
44.
Kusnandar,  Mulyani  S.  2015.  Strategi Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan Berbasis  Ekosistem. Jurnal  Oseatek .
9(01): 9-20.
[KKP]  Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2019a. Laporan  Tahunan  PPSNZJ . 2018. Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019b. Laporan  Tahunan  Pangkalan PSDKP  Jakarta  2018 .  Jakarta  (ID): KKP.
Sam AR, Wisudo SH, Murdiyanto B, Iskandar BH.  2011.  Strategi  Pengembangan
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam  Zachman  Jakarta  (PPSNZJ) Sebagai Pusat Pemasaran Perikanan. Jurnal  Marine  Fisheries. 2(2): 129-139. Sugiono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Satria  F,  Sadiyah  L,  Widodo  AA,  Wilcox  C,
Ford JH, Hardesty BD. 2018.

## Characterizing  Transhipment  at-sea Activities by Longline and Purse Seine
Fisheries  in  Response  to  Recent Policy  Changes  in  Indonesia.  Jurnal Marine Policy. 95(2018): 8-13.
Suherman  A.  2011.  Formulasi  Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Jembrana. Jurnal  Marine  Fisheries. 2(1): 87-99. Suherman  A,  Boesono  H,  Kurohman  F, Mudzakir AK. 2020. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan  Cirebon  Jawa  Barat.
Jurnal Marine Fisheries . 11(1): 23-38.
Soemarmi  A,  Indarti  E,  Pujiyono,  Azhar  M, Wijayanto  D.  2020. Teknologi  Vessel
Monitoring  System  (VMS)  sebagai Strategi Perlindungan dan Pembangunan  Industri  Perikanan  di Indonesia. Jurnal  Masalah  Masalah Hukum. 49(3): 303-313.
Prabowo  R.  2016.  Penerapan  Konsep  Line Balancing  untuk  Mencapai  Efisiensi
Kerja  yang  Optimal  pada  Setiap Stasiun Kerja pada PT. HM.
Sampoerna  Tbk. Jurnal  Iptek. 20(2):
9-20. Rosana E. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Tapis . 10(1): 2-25. Yuliana  A,  Wibowo  A,  Dian  APF.  2018.
Analisis Kinerja Pengawas Perikanan dalam Penerapan Monitoring,
Controling,  and  Surveillance  (Studi
Kasus di Pangkalan PSDKP Jakarta). Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology . 7(4): 39-48.
Zeller D, Pauly D. 2019. Viewpoint: Back to the Future  for  Fisheries  Where  Will  We Choose  to  Go? Global  Sustainability . 2(11): 1-8.