## FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
(Studi Atas Pengelolaan Masjid Agung Semarang)

## A. Zaenurrosyid
Alumnus Cross Culture and Religious Studies (CRCS ) UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mahasiswa doktoral UIN Walisongo Semarang Email : zenurrosyid78@gmail.com

## Abstracts
This article is oriented to analyze the problem of dynamic management from one of institution in Central Java, which manages waqf, Masjid Agung Semarang (MAS). Many waqf assets are unmanaged intensively handled by MAS which is still in the process to be produced. Some problems analyzed in this article are about the factors as a challenging in the process of empowering for philanthropy movement based on waqf in MAS. And the other problem is about the dynamic of distribution from waqf MAS. This article used socio-legal approach as a field research. The data analyzed by qualitative method. The findings of the research showed that conflict has happened among the functionaries of waqf in MAS especially after the process of ruslag for land of MAS, 119 ha changed to be 250 ha handled by Cipto as the leader of company. The conflict has been happened for long time and founded many interpretations between BKM and kyai in Kauman Semarang. Then there is no harmony in this empowering for waqf in MAS. The second answer that philanthropy movement in MAS is operated in many ways, either for POM, market shopping, or other business managed by nazir (functionaries of waqf).
Keyword: Philanthropy, Waqf, Conflict, Innovation, Management, Wealth For Society

## Abstrak
Artikel ilmiah sebagai report dari field research ini ditujukan untuk menelisik problem, pokok permasalahan atas dinamika perkembangan salah satu

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
432 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
kelembagaan wakaf di Jawa ,yakni di Masjid Agung Semarang (MAS) yang memiliki aset wakaf besar yang kekinian tampak masih bergumul dengan berbagai kendala untuk lebih produktif. Beberapa pokok masalah yang ingin ditelusuri dalam karya ilmiah ini adalah apa saja faktor yang menjadi kendala pengembangan gerakan filantropi melalui wakaf produktif di MAS, lalu dinamika pengelolaan dan dampak yang dihasilkan dari pengembangan wakaf MAS? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan pada pilihan pendekatan secara sosial-legal. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini diantaranya adalah terdapat konflik berkepanjangan di antara nazir wakaf MAS khususnya pasca ruslaag tanah seluas 119 ha. menjadi 250 ha. yang ternyata banyak sertifikat fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum dari pihak pemenang tender (Cipto). Konflik ini masih berjalan karena terdapat mutltitafsir atas pihak yang paling berwewenang untuk mengelola aset waka MAS dan belum terjadi islah pada pemberdayaan aset umat yang solutif memberdayakan aset wakaf. Gerakan filantropi melalui pemberdayaan wakaf produktif baik pada pembangunan POM bensin, pembuatan swalayan, ruko-ruko kecil maupun bentuk pengembangan usaha kecil lainnya yang hasil produktifitas wakaf ini sebagian untuk pemeliharaan MAS dan sebagian lain untuk aset wakaf yang dikelola oleh BKM Semarang digunakan untuk biaya operasional pemerliharaan aset wakaf.
Keywords : Filantropi, Wakaf, Konflik, Inovasi, Manajemen, Kesejahteraan

## A. PENDAHULUAN
Wakaf produktif menjadi salah satu angin segar dengan semakin melemahnya pusaran ekonomi kapitalis-liberal dalam tata ekonomi global pada satu sisi dan pada sisi lain terlihat pada muncul indikasi akan adanya kebangkitan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia di dua dekade terakhir ini. 1
1 Fenomena menarik tentang menjamurnya dunia perbankan berbasis syariah seperti Bank Muamalat, BMT dan Bank Syariah yang menginduk pada bank-bank konvensional, asuransi Islam dan lembaga zakat dapat dipahami sebagai pertanda awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Pemikiran dan usaha-usaha praktis untuk memperkuat basis perekonomian umat masih terus berlanjut. M. Amien Rais misalnya, mencoba menggulirkan wacana zakat profesi dan ada yang mengusulkan

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 433
Dalam konteks keindonesian, ada potensi pemberdayaan ekonomi umat Islam yang selama ini cenderung diabaikan, yaitu wakaf. Padahal wakaf sebagai sebuah fenomena keberagamaan menyimpan investasi aset yang luar biasa untuk memajukan kesejahteraan umat sehingga dibutuhkan kajian mendalam untuk mengoptimalkannya. Seperti diketahui, dalam wakaf terkandung landasan ideologis sebagai kelanjutan dari kekuatan tauh { i > d muslim. Faktanya, aksi-aksi sosial keadilan keumatan selama ini terlihat melemah dan dominan masuk dalam polemik individualisme yang kronis. Pada sisi lain wakaf yang kental dengan fondasi pada empowering sosial ekonomis, yakni kelanjutan ke tauh { i > d an yang berujung kontribusi solutif ekonomi kemasyarakatan juga tidak sepenuhnya diangkat menjadi isu penting guna mengubah kondisi kesejahteraan umat. 2
Di Indonesia yang memiliki jumlah muslim yang besar pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan potensi wakaf ini masih tertinggal. Sebagai sebuah studi komparasi antara wakaf di Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi, begitu juga dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, potensi tanah wakaf di Indonesia masih berada diurutan terbawah. Malaysia misalnya, memiliki Johor Corporation yang mengelola harta wakaf untuk diinvestasikan di berbagai sektor ekonomi. Singapura memiliki WAREES (Waqaf Real Estate Singapore) yang mengelola semua aset wakaf untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. 3
Berdasarkan ulasan tersebut, pengembangan wakaf di Indonesia mempunyai pertanyaan besar pada sisi bagaimana pengembangan wakafnya selama ini. Bagaimana pemahaman patra pengelola selama ini bahkan bagaimana skill yang dimiliki oleh para pengelola di dalam adanya wakaf produktif atau wakaf tunai sebagai ikhtiar untuk lebih memberdayakan ekonomi umat. Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan sedekah yang berurat berakar di Indonesia.
2 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf , (Jakarta: Direktorat Wakaf Depag RI,
2006), hlm. 54.
3 Koran “Republika”, Selasa, 8 Juli 2008, hlm. 4.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
434 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
pemeberdayaan aset wakaf yang begitu besar. Dengan demikian penting untuk diteliti lebih mendalam aspek-aspek dalam wakaf baik yang berkaitan dengan masalah wa > qif (orang yang berwakaf), mauqu > f bih (barang yang diwakafkan), naz { i > r , lembaga-lembaga keuangan maupun pengelolaannya. Di samping pemberdayaan tersebut adalah penting dianalisa pula upaya-upaya memproduktifkan wakaf, yakni pengembangan wakaf benda bergerak baik wakaf uang ataupun berupa saham yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi.
Atas dasar di atas, tulisan ini mengarah pada studi dinamika manajemen wakaf dengan mengambil kasus di salah satu masjid di Jawa Tengah, Masjid Kauman Semarang. Alasan pemilihan ini adalah masjid ini memiliki banyak aset ratusan ha. dan pada sisa-sisa asetnya yang sedang diarahkan pada pengembangan wakaf yang lebih produktif. Selain itu, pemberdayaan manajemen aset MKS yang pada mulanya sebesar 119 ha. hingga hanya menjadi puluhan hektar. akibat polemik tukar guling, menyisakan beberapa hektar. yang sekarang ini dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. Kondisi ini tentu dapat menjadi percontohan tersendiri pengembangan ekonomi Islam berbasis wakaf.

## A. Konsep Dasar Manajemen dan Filantropi Islam-Wakaf
Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam Ensyclopedia of Social Sciences manajemen disebutkan sebagai proses pelakasanaan pencapaian tujuan tertentu yang diselenggarakan dengan pengawasan. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara Ricky W. Griffin mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 435
sasaran ( goals ) secara efektif dan efesien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien adalah tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. 4
Dengan demikian manajemen adalah serangkaian proses kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,
mengendalikan dan mengembangkan segala upaya memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara optimal guna mencapai tujuan organisasi yang direncanakan. Oleh karena itu manajemen identik dengan profesi, keterampilan atau keahlian khusus guna mencapai suatu prestasi managerial dengan kode etik tertentu.
Dalam manajemen mengandaikan adanya fungsi elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat yang dijadikan acuan manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen itu adalah pertama, perencanaan (plannin g). Kegiatan manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Kedua, pengorganisian (organizing) yaitu menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
Ketiga, menggerakkan (actuating) yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, actuating adalah menggerakkan orang- orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan
4 http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen. Dikases pada selasa 30 September 2014 pukul 12.01 WIB.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
436 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
( leadership ). Keempat, pengawasan ( controling ) yaitu tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Dari definisi dan fungsi manajemen di atas kiranya dapat dapat terumuskan konsep dasar manajemen yaitu manajemen adalah 1) proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan,
mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan tercapai secara efisien dan efektif untuk tujuan organisasi, 2) proses manajemen dilakukan oleh manajemen bawah, menengah dan puncak, 3) manajemen dalam pengertian orang menjalankan peranan melakukan hubungan pribadi, pemberi informasi dan pengambil keputusan, 4) manajemen harus berketerampilan konseptual, manusiawi dan teknis.
Berdasarkan konsep di atas seperti diungakpakan Hani Handoko tingkatan manajemen terbagi dalam tiga tingkatan. Pertama, manajer lini garis-pertama ( first line ) adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Kedua, manajer menengah ( middle manager ) adalah manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional. Ketiga, manajer Puncak ( top manager ) terdiri dari kelompok yang relative kecil, manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi.
Adapun konsep filantropi Islam didasarkan pada suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah hamba sekaligus khalifah Tuhan di muka bumi. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mulia ( fi > ah { san taqwi > m ) yang dilahirkan untuk orientasi pengabdian kepada-Nya 5 . Manusia diciptakan di muka bumi ini dianugerahi potensi pengetahuan yang kreatif serta kemauan menjalankan kebajikan moral, bahkan melebihi kualitas malaikat sekalipun. Potensi inilah
5 Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. at { -t { i > n (95): Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Q.S. az | -Z | a > riya > t (51): 56 yang berbunyi dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku .

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 437
yang menjadikan manusia dipilih sebagai khalifah Tuhan, dengan misi utama menciptakan tatanan sosial di bumi. Namun demikian, manusia juga memiliki berbagai kelemahan mendasar ( d { a‘i > f ) berupa ketidakmampuan melihat akibat jangka panjang dari tindakkan, terkadang zalim, egois dan bakhi > l . Sifat-sifat potensial kemausian ini dapat membawa manusia pada posisi hamba yang rendah ( fi > asfal sa > fili > n ). Karenanya dalam Alquran dan hadis telah tertuang gagasan nilai-nilai yang mengandung filantropi (berderma) dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Filantropi Islam secara mikro telah dipraktikkan melalui berbagai jenis instiusi dan terstuktur dalam perjalanan sejarah umat Islam. Filantropi Islam dapat dikatakan berperan cukup penting dalam memelihara kohesi sosial, yakni berposisi fungsional sebagai perekat antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang dari multi-sosial ekonomi, agama dan budaya.
Sistem filantropi Islam dirumuskan para fuqah > a’ dengan berstandar pada hadis Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta wajib zakat, kadar minimum ( nis { ab ), jumlah yang dizakatkan serta aturan mengenai periode pemberian zakat pertahun ( h { aul ). Zakat yang berarti tumbuh dan menjadi suci, dalam Alquran selalu berdampingan dengan perintah salat. Tidak berlebihan bila kemudian Nabi SAW memasukkan zakat sebagai rukun Islam setelah salat. Menurut para leksiografer Arab, kata sedekah dan infak lebih luas cakupannya daripada zakat. Sementara zakat hanya digunakan dalam artian derma wajib, sedekah dan infak pada umumnya digunakan untuk derma sunnah atau sukarela. Hadis Nabi pun cenderung membedakan makna zakat dengan sedekah dan menunjukkan dimensi makna yang luas dari sedekah yang memberikan pemaknaan pada semua kebajikan yang mendatangkan pahala. Salah satu bentuk sedekah yang pengaturannya lebih sistematis adalah wakaf atau habs . Term ini disebutkan secara eksplisit dalam hadis, meski tidak diragukan bahwa Alquran menekankan pentingnya bersedekah untuk

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
438 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
kemashalatan umat. Mengutip pandangan Miriam Hoexter, 6 berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, sedekah dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi instusi-instusi hukum yang berkembang secara penuh.
Zakat dipandang sebagai kewajiban keagamaan dan merupakan salah satu pilar Islam. Filantropi wakaf digunakan untuk kepentingan dan pemberdayaan umat. Alquran menyebutkan bahwa Ka’bah adalah tempat ibadah bagi manusia. Nabi Ibrahim yang membangun Ka’bah, maka Ka’bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama kali untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid.
Filantropi wakaf dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan agama. Lebih dari itu wakaf juga pemberdayaan umat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Umar bin Khathab atas tanah Khaibar. Landasan doktrinal wakaf dari hadis ini setidaknya memberikan lima prinsip wakaf umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. 1) Prinsip tersebut mencakup kedudukan wakaf sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. 2) Kelanggengan aset wakaf, dimana harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan dan diwariskan atau disumbangkan. 3) Keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. 4) Keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan baik. 5) Diperbolehkannya pengelola wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.
Dengan demikian filantropi wakaf produktif didasarkan pada hadis yang dipraktekkan Umar bin Khatab, Ali bin Abu Thalib yang mewakafkan tanah di Yanba‘dan Wadi al-Qura dan Utsman bin Affan mewakafkan sumur di Raumah dan praktek wakaf yang lain. Secara etimologi wakaf 7 berasal dari perkataan Arab waqf yang berarti
6 Miriam Hoexter, “Charity, the poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers”dalam M. Bonner, et al (ed), Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts ,
(Albany: State University of New York Press, 2003), hlm. 145.
7 Rukun wakaf ada empat, yaitu orang yang berwakaf ( al-waq ī f ), benda yang diwakafkan ( al-mauq ū f ), orang yang menerima manfaat wakaf ( al-mauq ū f ‘alaih ) dan ikrar wakaf ( ş igah ). Adapun mengenai syarat rukun wakaf secara lengkap dapat dibaca dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabis ī , Ah { k ā m al-Waqf asy-Syar ī ’ah al-

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 439
al-habs (menahan). Kata waqf adalah bentuk masdar dari waqafa-yaqifu , yang artinya d { idd istamarr (berhenti). 8 Kata al-waqf sama artinya dengan at-hahbis dan at-tasbil , yaitu al-habsu ‘ an it-tas { arruf yang artinya mencegah tidak mengatur atau mengelola. 9
Dalam khazanah hukum Islam, wakaf diartikan dengan menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Definisi ini sebagaimana terpahami dari beberapa pendapat ulama mazhab. Pertama, mazhab Hanafi mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda ( al-‘ain ) milik wa > kif dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Kedua , mazhab Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad ( s { igah ) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wa > kif . Ketiga, mazhab Syafii mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta kekal bendanya ( al-‘ain ) atau tidak mudah rusak dan musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Keempat , Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. 10
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
Islamiyyah , terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm.148-180.
8 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka
Progresif, 1984), hlm. 1683.
9 Wahbah Az-Zuhail ī , Al-Fiqh al-Islami > wa Adillatuh , (Beirut: D ā r al-Fikr, 1989), hlm. 7599.
10 Perdebatan mengenai pengertian wakaf di antara ulama mazhab dijelaskan oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabis ī , dalam Ah { k ā m al-Waqf asy-Syar ī ’ah... , hlm. 40-61.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
440 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faidah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pada Pasal 5 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Obyek wakaf adalah harta benda yang oleh UU wakaf Pasal 1 angka 5 didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau menfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua kata itu memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Sedangkan benda dapat bemakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta. Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara leksikografis kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang.
Sedangkan Pasal 16 UU Wakaf ayat 1 menjelaskan secara enumeratif bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak di sini meliputi 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 441
Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 5 ditentukan bahwa bahwa jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak meliputi 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundangundangan.
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari 1) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar, 2) hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara (nazir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan), 4) hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik (nazir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan).
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi 1)
Kapal (yang dimaksud dengan “kapal” termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri dan jenis kapal lainnya), 2) pesawat terbang (yang dimaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya), 3) kendaraan bermotor, 4) mesin atau

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
442 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, 5) logam dan batu mulia; dan atau e. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang (pasal 20).
Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan atau hak lainnya. Termasuk hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (pasal 21).
Rukun wakaf ada empat yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf ( al-waq ī f ). Kedua, benda yang diwakafkan ( al-mauq ū f ). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf ( al-mauq ū f ‘alaih ). Keempat, lafal atau ikrar wakaf (sigat).
Adapun syarat-syarat wakaf adalah pertama, syarat-syarat orang yang berwakaf ( al-waq ī f ). Syarat-syarat wakif ada empat yaitu 1) orang yang berwakaf harus memiliki secara penuh harta itu, artinya merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dikehendaki, 2) wakif harus orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk, 3) baligh dan 4) orang yang mampu bertindak secara hukum ( rasyi > d ). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang mufli > s dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.
Kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan ( al-mauq ū f ). Harta yang diwakafkan tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. 1) Barang yang diwakafkan itu harus merupakan barang yang berharga. 2) Harta yang diwakafkan itu harus dapat diketahui kadarnya, Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya ( majh ū l ) maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. 3)

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 443
Harta yang diwakafkan pasti dimiliki orang yang berwakaf ( wak ī f ). 4) Harta itu semestinya berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain ( mufarraz ) atau disebut juga dengan istilah ( gair syar‘ ī ).
Ketiga, syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf ( al- mauq ū f ‘alaih ). Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu tertentu ( mu‘ayyan ) dan tidak tertentu ( gair mu‘ayyan ). Yang dimasudkan tertentu adalah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya seseorang untuk orang fakir, miskin dan tempat ibadah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini ( mauq ū f mu‘ayyan ) harus orang yang boleh untuk memiliki harta ( ahl li al-tamli > k ), maka orang muslim, merdeka dan kafir z | immi > yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghair mu‘ayyan adalah yang akan menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam.
Keempat, syarat-syarat sigat berkaitan dengan isi ucapan ( sigah ) perlu ada beberapa syarat. 1) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya ( ta’bi > d ). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera ( tanji > z ), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. 3) Ucapan itu bersifat pasti. 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.
Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum dianggap sebagai pemiliknya tapi bersifat tidak penuh (ghair tamm).

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
444 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 nazir didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nazir adalah manager pengelola yang mengurusi, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nazir sudah jelas, yaitu menurut UU Wakaf seorang nazir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.
Sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 seorang nazir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki tugas adalah 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 2) menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya, 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, 4) melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.
Pada intinya, baik nazir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazir yang begitu berat, maka seorang nazir hendaknya memiliki beberapa kemampuan. 1) Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya. 2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf. 3) Keahlian konseptual dalam rangka memproduktifkan harta wakaf. 4) Tegas dalam mengambil keputusan, setelah
dimusyawarahkan dan dipikir secara matang. 5) Keahlian dalam mengelola waktu. 6) Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias dan percaya diri.
Nazir sebagai manager harta wakaf, berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara dan menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazir juga memiliki kewajiban

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 445
untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya.
Adapun hak-hak nazir adalah mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khatt a b dan Ali bin Abu Ţ alib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad nazir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Sedangkan besarannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang dibembankan serta sesuai dengan ketentuan wakif. Adapun jika wakif tidak menetapkan, maka akan ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola wakaf yang ada.

## B. Sejarah Wakaf MAS
Wakaf dan praktek menjalankan syariah wakaf di Indonesia telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu seiring Islam masuk Indonesia. Dari dasar kesejarahan masa penjejahan Belanda, terdapat dasar yang kuat atas wakaf ini, yaitu staatsblad no. 605, jo. Besluit Govermen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760) . Dalam staatsblad ini
dinyatakan bahwa “masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid ( 5%
Moskeembtsvendem ) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari para wali yang berada di lingkungan masjid-masjid tersebut”. 11
Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.178/DJA/1982 tentang penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Sejarah Keberadaan MAS merupakan masjid tertua di Kota Semarang. Masjid ini termasuk salah satu bangunan bersejarah yang erat kaitanya dengan
11 HM Munir SA, Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia , (Pekan Baru: UIR Pres, 1991), hlm. 140-143.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
446 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
sejarah terbentuknya kota semarang dan sejarah perkembangan agama Islam pada umumnya. Orang Semarang lebih terbiasa menyebut Masjid Agung Kauman. Kauman sendiri merupakan nama perkampungan dimana masjid itu berada. Mula-mula bangunan masjid itu didirikan oleh salah seorang diantara sembilan wali (Walisongo) yang dikenal sebagai perintis penyebaran agama Islam di kawasan Semarang sekaligus juga sebagai peletak dasar berdirinya kota Semarang.
Masjid Agung Semarang (MAS) didirikan sekitar abad XVI M. jauh sebelum kawasan itu jatuh ke tangan penjajahan. MAS adalah masjid pertama yang ada dikawasan itu. dan termasuk masjid tertua di kota Semarang, bahkan lebih tua dari kota Semarang itu sendiri.
MAS didirikan atas prakarsa Sunan Pandan Arang yang terkenal dengan nama Ki Ageng Pandanaran, seorang muslim dari Jazirah Arab yang bernama asli Maulana Ibnu Abdul Salam. Oleh Sunan Kalijaga Suna Pandanaran ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajaranya dianggap menyimpang. Kemudian ditugasi menyiarkan agama Islam dikawasan sebelah Barat Kesultanan Bintoro Demak. Selanjutnya kawasan ini dinamakan “Semarang”. Pada perkembangannya daerah ini menjadi kota besar, bahkan menjadi Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dengan status sebagai Kota Daerah Tingkat II. Ketika memulai tugas Sunan Pandanaran membangun sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat kegiatan mengajarkan agama Islam. Masjid inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keberadaan MAS.
Ketika pertama didirikan, MAS belum menempati lokasi yang seperti dilihat sekarang. Pada waktu itu MAS terletak di kawasan Mugas (Sekarang termasuk wilayah Semarang Tengah), kemudian pindah beberapa kali dan akhirnya seperti yang terlihat sekarang. MAS terletak di ujung jalan Kauman menghadap ke pasar Johar. Sejak zaman kesultanan Demak MAS memiliki kekayaan berupa tanah yang sangat luas. Semula tanah itu disediakan sebagai upah untuk digarap para marbot (pesuruh) MAS dan sebagian lagi untuk biaya

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 447
pemeliharaan masjid itu sendiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1962 tanah berikut semua harta kekayaan MAS itu dinyatakan sebagai wakaf. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ditunjuk sebagai Nazirnya.
Pada mulanya tanah kekayaan MAS kurang lebih 120 ha. yang tersebar di berbagai tempat seperti di wilayah kecamatan Genuk, kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah dan kecamatan Weleri Kendal. Karena pada saat itu tanah tersebut kurang poduktif, maka Menteri Agama membuat kebijakan agar sebagian besar tanah MAS ditukar dengan tanah di daerah lain yang lebih luas. Dari penukaran ini diharapkan tanah MAS bisa produktif. Akhirnya, luas tanah yang semula 119,1270 ha. ditukar dengan tanah 250 ha. dan denda ( addendum ) seluas 32 ha. yang terletak di Kabupaten Demak.

## C. Pengelolaan Filantropi Wakaf di MAS
Gerakan filantropi melalui pemberdayaan harta wakaf yang dimiliki MAS dan bentuk pengelolaan serta peruntukan wakafnya dimulai dari tujuan awal harta wakaf dipercayakan wakif saat melakukan akad wakaf pertama kalinya. Dengan demikian pola pengelolaan wakaf di MAS sangat terkait dengan akad wakaf pada sejarah awal amanah wakaf, yaitu ketika pasca kerajaan Islam di Jawa hingga berlanjut saat perwakafan itu masuk regulasi pasca kemerdekaan Indonesia.
Luas wakaf MAS kali pertama berkisar 119 ha. Pemberi wakaf itu adalah Jawatan Agama yang diserahkan ke para marbot MAS. Marbot ini dulunya dipercayai untuk menjaga dan merawat makam-makam di sekitarnya. Selain itu marbot juga bertugas mengelola dan merawat masjid. Sampai masa kemerdekaan, dalam sejarahnya, MAS telah mengalami berulang kali pembongkaran dan perbaikan oleh para pengelola. Setelah itu, tepatnya tahun 1975/1976, pengelolaan tanah wakaf adalah Yayasan Pandanaran. Karena Yayasan Pandanaran dinilai kurang amanah, maka MAS diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kodya Dati II Semarang.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
448 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Awal pergulatan konflik pengelolaan tanah wakaf MAS adalah ketika muncul ide adanya istibdal wakf. Gagasan itu lahir dari BKM dan para tokoh agama Kodya Dati II Semarang yang menganggap tanah- tanah BKM tidak produktif lagi untuk pertanian dan akan diganti dengan yang lebih produktif. Maka dibentuklah “Tim Independen” yang terdiri dari Walikotamadya Semarang, Kandepag Kodya Semarang, MUI Kodya Dati II Semarang yang merumuskan bahwa tanah-tanah tersebut sepakat diadakan ruislaag . Untuk memperkuat rumusan ini dikeluarkan pula keputusan MUI Kodya Dati II Semarang tentang Ruislaag .
Program ruslaag diajukan kepada Menteri Agama, selanjutnya Menteri agama yang saat itu dijabat Ratu Alamsyah Prawira Negara pada tahun 1980 mengadakan tender. Tender dimenangkan PT. Sambirejo (KMA. No. 12 Tahun 1980) yang intinya bahwa PT. Sambirejo dibebani Tanah pengganti di tepi Jl. Raya Semarang- Purwodadi. Tanah BMS seluas 112,9 ha. ini oleh PT. Sambirejo lalu digantikan tanah seluas 250 ha. di Kabupaten Demak.
Prosesi ruislag tersebut menghadapi berbagai kendala. Pertama, Bupati Demak tidak mengijinkan tanah seluas 250 ha. itu menjadi satu lokasi. Dengan begitu pengadaan tanah pengganti terpencar di beberapa lokasi atau kecamatan. Di setiap lokasi luas tanah berkisar 10 ha.. Kedua, PT. Sambirejo sebagai pemenang tender minta perlindungan hukum kepada pemerintah dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: SK. 178/DJA /1982, Tanggal 21 Bulan 9 Tahun 1982, Tentang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Dengan Surat Keputusan ini, maka diadakan pembelian- pembelian di beberapa kecamatan, diantaranya : Kec. Dempet; Desa Werdoyo, Sarimulyo dan Solowere. Kec. Karang Tengah; Desa Wonoagung, Wonowoso, Wonokerto dan Sampang. Kec. Sayung ; Desa Timbul Sloko, Tugu, Banjarsari.
Beberapa kendala lain dalam proses peralihan tanah tersebut adalah Pertama BKM tidak membeli tanah-tanah tersebut, tetapi yang

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 449
membeli adalah PT. Sambirejo. Kedua, Menteri mengeluarkan surat Keputusan Lewat Dirjen Bimas Islam dan Penyelengara Haji membentuk Tim A (Pusat), terdiri dari : unsur Depag Pusat, Tim B terdiri yang terdiri dari unsur Gubernur, Kanwil Depag, MUI Provinsi dan MUI Kodya Semarang, Walikota dati II Semarang dan Kandepag Kodya Semarang (BKM) Kota Semarang. Tim ini kenyataannya justru menimbulkan berbagai polemik karena pihak yang terlibat semakin banyak. Ketiga, Pembelian tanah-tanah dari PT. Sambirejo untuk kepentingan BKM Kota Semarang disalahgunakan oleh oknum PT. Sambirejo, lurah dan BPN Kab. Demak. Keempat, Permainan tersebut mengakibatkan bukti sertifikat dan luas lokasi tidak sama.
Kelima, ketika proses serah terima tersebut, BKM berserta timnya berupaya mencari tanah-tanah yang diserahkan oleh PT. Sambirejo kepada BKM. Alhasil kenyataanya tanah-tanah yang dibeli oleh PT. Sambirejo sebagian besar fiktif. Terbukti adanya pemalsuan- pemalsuan surat tanah dengan dibentuknya Tim Heregistrasi dan kongkritisasi, maka temuan itu dilaporkan oleh Tim kepada Menteri Agama. Setelah Tim Heregistrasi dan kongkritisasi bekerja tanah yang dilaporkan oleh PT. Sambirejo ternyata tidak ada bukti kongkritnya, kemudian Menteri Agama meminta bantuan kepada Pangab untuk penyelesaian tanah tersebut. Pangab membentuk Bakortranas ke Bakortranasda, yang hasilnya belum selesai sudah dibubarkan Presiden.
Setelah itu dibentuklah Tim Terpadu I untuk penanganan Wilayah Semarang dan Tim Terpadu II untuk Wilayah Demak. Hasil Kinerja Tim Terpadu I dan II adalah: Hasil Kinerja Tim Terpadu I ditemukan 59 ha. dari 119,2 ha. Perolehan Tim terpadu tersebut dibagi dua antara PT.Sambirejo dengan BKM dengan prosentasi 75 % untuk BKM 25 % untuk PT. Sambirejo. Adapun beberapa hasil investigasi tim yang bertugas mendapatkan hasil adalah
1. Luas tanah di lapangan tidak sama dengan luas tanah dalam sertipikat.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
450 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
2. Sebagian tanah sudah disertipikatkan atas nama warga.
3. Dihuni penduduk secara liar.
4. Diperjualbelikan oleh seseorang atau sekelompok orang.
5. Dikelola seseorang atau kelompok orang tanpa sepengatuan BKM.
6. Masih ada surat tanah wakaf yang berupa kutipan buku C desa.
7. Tanah No. Sertipikat 179 berlokasi di Kelurahan Palebon pada saat ini digugat oleh ahli waris pemilik semula. Dan tanah tersebut sertipikatnya hilang.
8. Tanah BKM sertipikat HM. No. 495 luas 22.930 m2 di atasnya berdiri bangunan SPBU dan Wakaf Produktif bersengketa dengan Jasa Marga
9. Tanah di Kp. Karangingas Kel. Siwalan HM. 1153 seluas 14.695 m2 hilang 3500 m2 dan ada rekomendasi dari Ketua BKM
10.Tanah BKM Seluas 17.102 m2 pecahan dari sertifikat No. 1153 di Kel. Muktiharjo Pedurungan setelah disurvey pada tgl 8 Agustus 2007 ternyata tanah yang ada di lokasi tersebut tinggal
500 m2 selainnya dikuasai oleh PT. Jasa Marga.
Persoalan tersebut di atas tidak termasuk permasalahan yang masih tersisa yakni di daerah Demak. Kondisi demikian ini memberikan dampak tarik ulur pengurusan tanah wakaf di antara 2 BKM Kabupaten, yakni Semarang dan Demak. Kedua daerah masing- masing memiliki kesamaan sejarah adanya masjid Agung yang mendapatkan wakaf dari peninggalan kerajaan Islam sebelumnya dan sama-sama mendapatkan payung hukum KMA Nomor 92 Tahun 1962. Hingga saat ini masih terdapat beberapa tanah yang bermasalah di wilayah kabupaten Demak yang sebenarnya adalah tanah aset masjid Kauman sebagai hasil ruislag . Di antara masalah itu adalah
1. Tanah BKM yang dikeluarkan (dalam bentuk Surat rekomendasi) oleh Pengurus BKM HM. No. 175 an. Mad Sahir di Desa Wonoagung Kec. Karang Tengah, Kab. Demak.

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 451
2. Tanah BKM yang diklaim menjadi tanah GG (Tanah Negara) di Desa Wonoagung, Kec. Karang Tengah.
3. Diklaim oleh seseorang menjadi Hak Milik (Persil 43 luas : 4.350 m2) di Desa Wonoagung, Kec. Karang Tengah.
4. Tanah BKM yang sudah bersertifikat wakaf diminta kembali oleh pemilik semula (tanah asal milik Usman bin Benyamin) di Desa Werdoyo, Kec. Kebonagung.
Keberadaan aset MAS yang besar di atas dinilai banyak pihak masih belum maskimal dalam mensejahterakan umat sebagai gerakan filantropi. Dengan mengacu data di atas gerakan filantropi harta wakaf MAS tidak dijalankan akibat konflik berkepanjangan pasca ruslaag tanah wakaf.
Berdasarkan pada Staatblad No. 605 jo. Beslluit Gouvenur General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo. Ddo. 6 Nopember 1912, No. 22 (Bijblad 7760) , tanah wakaf masjid Kauman Semarang berasal dari Bupati Semarang (Sunan Pandan Arang) sebagai Penguasa Pemerintah pada waktu itu yang ditujukan untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid halaman, makam- makam keramat dari para wali, dan marbot yang ada dalam lingkungan masjid-masjid tersebut. Namun ketika didasarkan pada PMA No.3 Tahun 1952 telah diputuskan bahwa pengurus PKM tidak hanya di tingkat Kabupaten tetapi juga di tingkat Provinsi dan Pusat serta PKM boleh mengadakan “usaha-usaha” yang hasilnya untuk menambah uang kas.
Dengan dasar hukum yang kuat tersebut maka wakaf dapat dipahami bahwa asal mula tanah yang diwakafkan itu untuk pemeliharaan makam, masjid dan pemberdayaan para pengurus masjid maupun makam. Pada perkembangannya unsur pemberdayaan gerakan filantropi ini dapat dimaknai pada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sekitar masjid dalam hal ini adalah umat Islam di Semarang.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
452 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
Pada kasus harta wakaf di MAS ini memang berbeda dengan empat masjid lainnya yang sama memiliki status hukum masjid wakaf dalam naungan KMA No.92 tahun 1962. Problematika yang terjadi di MAS belumlah pada tahapan bagaimana profesionalitas nazir yang mengelola aset wakaf, namun lebih kepada “pertentangan siapa nazir wakaf MAS.”lalu bagaimana aset wakaf yang ada itu diselamatkan, dikelola dan alokasi penggunaan hasil dari aset wakaf yang masih dapat dikembangkan. Apabila ditelaah dari tugas dan tanggung jawab utama penerima amanah wakaf dari perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 4, maka nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas tersebut adalah
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Tugas dan tanggungjawab ini berlaku baik bagi nazir yang berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum (UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 9). Dari analisa hukum ini, untuk konteks pengelolaan wakaf di MAS terdapat dua ketidakberdayaan nazir dalam menuntaskan problem internal. Pertama , BKM selaku nazir pengelola wakaf masjid kauman semarang yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pada kenyataannya masih terlihat belum maksimal dalam pengelolaan wakaf secara profesional. Ketika pada kasus hilangnya aset wakaf masjid kauman saat ruislag dengan pihak cipto dan BKM selaku penanggungjawab pengelola wakaf, kecolongan dengan adanya tanah hasil ruislag yang fiktif, sehingga tanah seluas 250 ha. sebagai pengganti dari 119 ha. banyak yang berstatus fiktif.

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 453
Terlepas dari banyaknya kendala dalam kontrol di lapangan, BKM tetap merupakan penanggungjawab utama dan pada kelanjutan periode pengelolaan pasca konflik pun BKM mempunyai kesempatan untuk mengelola aset yang “tersisa”, yakni sekitar 60 hakter. Kesempatan inipun tampaknya masih belum terjalankan dengan baik.
Kedua, pada sisi penanganan konflik internal dengan pihak takmir MAS sendiri, terjadi perpecahan yang berkepanjangan. Dalam tulisan ini mungkin lebih tepat diistilahkan “konflik perebutan penguasaan aset wakaf” MAS. Pihak BKM Kabupaten Semarang bersikeras menjadi nazir pengelola aset wakaf MAS, sedangkan pihak takmir MAS bersikeras sebagai pengelola aset wakaf masjid dan menyatakan bahwa secara hukum dari KMA bahwa masjid kauman adalah pemilik aset wakaf yang telah diberikan oleh wakif. Pada posisi lain pihak takmir masjid kauman yang sekarang menguasai kantor ketakmiran di sisi masjid kauman menandaskan pada fakta di lapangan BKM selaku nazir di bawah naungan Depertemen Agama di nilai tidak cukup amanah menjalankan tugas dan tanggungjawab mengembangkan wakaf masjid Kauman. 12
Pihak BKM Kabupaten Semarang pada level tertentu juga “menyatakan” bahwa takmir masjid kauman merupakan lembaga ilegal yang tidak berhak mengelola aset wakaf, karena berdasarkan KMA No. 92 tahun 1962 nazir wakaf masjid Kauman adalah BKM. Dan takmir masjid telah diberikan kepercayaan mengelola kotak amal masjid Kauman dengan tanah yang telah dibangun diatasnya POM Bensin. BKM Kab. Semarang menilai 13 Pengelola MAS pun tidak cukup amanah dan tidak pernah ada pelaporan hasil pengelolaan aset wakaf masjid yang pernah “direbut”oleh pihak takmir masjid yang kekinian membentuk BP Masjid Kauman sebagai jalan tengahnya.
Dari polemik di atas pada kenyataannya terdapat konflik internal yang tidak berkesudahan dan sampai sekarang konflik itu semakin
12 Wawancara dengan bapak Muhaimin, Sekreataris BP Masjid Agung Kauman Semarang, 17 Maret 2013.
13 Wawancara dengan bapak Ari Wibowo, Sekretaris BKM Depag Kab.Semarang, 18 April 2013.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
454 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
tajam di tengah semakin besarnya potensi aset wakaf masjid Kauman yang hasilnya cukup menggiurkan. Luasan tanah berhektar yang hampir 60an ha. tampak belum mampu dikelola dengan lebih maksimal, dana yang sementara dihasilkan masih terkuras untuk pembiayaan operasional. Sedangkan dana dari hasil POM bensin yang berpuluh juta semantara juga terkuras untuk konsumtif pemeliharaan fisik MAS.
Kegiatan keagamaan yang dilakukan masih sebatas ritualitas keagamaan dan hampir tidak ada bedanya dengan masjid-masjid Agung lainnya yang tidak memiliki aset wakaf yang besar. Masyarakat sekitar sebagai pengguna masjid atau yang banyak bersinggungan dengan masjid masih belum merasakan pemberdayaan yang dioperasionalkan dari hasil pengembangan wakaf. Sudah ada niat dari pengelola namun belum tampak terasa dan dirasakan optimal oleh masyarakat sekitar. Seadainya pemilik kewenangan dari kedubelah pihak mau berdamai ( is { lah ) dan “rembuk bareng” memberdayakan wakaf MAS peninggalan sang wakif itu dikelola dengan baik, niscaya akan jauh lebih memberdayakan umat sekitar.

## D. Merintis Percontohan Gerakan Filantropi Melalui Wakaf Produktif
Berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan menunjukkan bahwa berbagai kendala dalam memaksimalkan aset wakaf tidak hanya bersifat eksternal perundangan sebagaimana yang terjadi pada pengelolaan harta wakaf di MAS, namun bersifat internal pengelola sendiri seperti kemampuan nazir yang disyaratkan aatu digariskan oleh undang-undang dalam rangka maksimalisasi pengembangan aset wakaf. Bahkan di tingkatan bawah masih terdapat beberapa tantangan ketika akan mengubah pola pengelolaan tanah wakaf dari yang belum produktif menjadi lebih produktif di antaranya:

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 455
1. Pemahaman umat Islam Indonesia tentang wakaf sebagian besar berpegang pada mazhab Syafii terutama dalam tiga hal. Pertama, ikrar wakaf. Adat kebiasaan muslim Indonesia melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa melalui prosedur administratif. 14 Kedua , harta yang boleh diwakafkan semestinya dipahami dari basis nilai. Harta itu harus memiliki nilai guna, bukan dipahami bahwa mewakafkan sesuatu yang bukan benda seperti hak irigasi, hak pakai, hak intelektual dan lain-lain tidak syah hukumnya.
Selain itu harta harus berupa benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit dan panti asuhan. Ketiga , boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatif Syafi`i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi`i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dalam hal ini MAS telah menjalankan proses ruislaag yang kenyataannya justru menjadi polemik konflik berkepanjangan. Keempat , adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar seperti kyai, ulama dan ustad untuk mengelola harta wakaf sebagai Nazir.
14 Departemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2008), hlm.
62.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
456 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
2. Adanya jumlah tanah wakaf strategis dan kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif. Banyak tanah wakaf strategis, tetapi pengelolaannya belum produktif dikarenakan wakif dan nazirnya pada saat terjadinya wakaf, tidak atau belum mampu mengetahui kondisi dan perkembangan lingkungan setempat.
3. Banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP No. 28/1977 serta peraturan pelaksanaanya, khususnya mempunyai sertifikat tanah.
4. Nazir wakaf masih tradisional. Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah keberadaan Nazir wakaf masih tradisional. Ketradisionalan nazir dipengaruhi, diantaranya pertama karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam
Indonesia (mazhab Syafi`i) yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf.Kedua rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nazir wakaf. Dan ketiga lemahnya kemauan para nazir, banyak para nazir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.
Mengutip gagasan dari peneliti SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta, ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang gerakan filantropi pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf dan wakaf tunai. Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya. Ketiga, membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah.

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 457
Pemerintah Arab Saudi, misalnya, belakangan mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya "Bank Wakaf" di Bangladesh.
Keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai guna membiayai operasional pendidikannya.
Keempat, reoptimalisasi pemanfaatan asset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti masjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Kelima , memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Keenam , mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan olehManan yang mendirikan "Bank Wakaf" dengan konsep Temporary Waqf .
Dengan berbagai pandangan para tokoh dan pengalaman yang sudah terjalani di negera-negara lain yang lebih dahulu maju dalam pengembangan wakaf, maka dalam konteks Indonesia, hemat penulis juga sangat besar peluang untuk dapat dijalankan. Pada lingkup MAS sesungguhnya memiliki “warisan pundi emas” berupa harta wakaf tanah-tanah strategis yang pada saat ini harga tanah kian melambung. Pada potensi sumber daya manusia nazir wakaf MAS yang selama ini tertuang dalam struktur BP MAS juga cukup variatif dari berbagai kalangan, agamawan, tokoh wirausaha dan kalangan akademisi yang mestinya dapat dikembangan menjadi pemberdayaan wakaf produktif yang lebih maju.
Tentu dalam kondisi ini perlu kebesaran jiwa para pemegang kuasa wakaf ini untuk bersatu dengan penggede BKM departemen Agama yang secara hukum ditunjuk menjadi nazir wakaf masjid Agung Kauman Semarang. Ketika kondisi harmoni ini tidak tercipta maka yang bisa dilihat adalah aset besar wakaf yang dimiliki belum cukup

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
458 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.
menjadi pemicu penyejahteraan umat sekitar dan hanya menjadi bahan perbincangan yang justru menghabiskan energi pemangku kuasa umat untuk lebih manfaah.

## D. Penutup
Berdasarkan analisa penelitian pengelolaan wakaf produktif di MAS ini disimpulkan bahwa
1. Harta wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Kauman Semarang adalah tanah pemberian dari Ki Ageng Pandanaran yang berjumlah 119an ha. pada awalnya yang diperuntukan pada pemeliharaan makam dan masjid, serta perbot yang mengurusnya. Pada perkembangan sejarahnya MAS mengalami beberapa perbaikan sehingga pada era kemerdekaan mendapatkan status lembaga keagamaan yang berhak memiliki tanah wakaf. 2. Keinginan untuk mendapatkan tanah yang lebih produktif oleh para pengelola wakaf di MAS akhirnya diupayakan ruislag . Dalam perkembangan sejarahnya pasca ruislag tanah seluas 119 ha. menjadi 250 ha. yang ternyata banyak sertifikat fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum dari pihak pemenang tender (Cipto), bahkan pada jajaran birokrasi yang punya kewenangan dalam proses tukar guling tersebut.
3. Dampak akibat konflik berkepanjangan antar pengelola wakaf yakni pihak ketakmiran MAS dan BKM Kab. Semarang sebagai nazir wakaf, menjadikan pengelolaan wakaf di MAS belum sepenuhnya maksimal. Ada ikhtiar pemberdayaan wakaf produktif terbukti dengan wujudnya pembangunan dan operasionalisasi POM bensin, pembuatan swalayan, ruko-ruko kecil maupun bentuk pengembangan usaha kecil lainnya akan tetapi dampak yang dimunculkan masih belum seimbang dengan besaran aset yang dimiliki. []

## A. Zaenurrosyid, FILANTROPI ISLAM MELALUI PENGEMBANGAN ...
JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H. │ 459

## Daftar Pustaka
Koran “Republika”. Selasa. 8 Juli 2008 http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen. Dikases pada selasa 30 September 2014 pukul 12.01 WIB.
Hoexter, Miriam. 2003. “Charity. the poor. and Distribution of Alms in Ottoman Algiers” dalam M. Bonner. et al ed. Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts . Albany: State University of
New York Press. Muhammad Abid Abdullah al-Kabis ī . 2004. Ah { k ā m al-Waqf asy-Syar ī ’ah al-Islamiyyah . terj. Ahrul Sani Fathurrahman. dkk.. Jakarta: IIMaN Press.
Munawir, Ahmad Warson. 1984. Kamus Arab Indonesia . Yogyakarta:
Pustaka Progresif.
Zuhail ī , Wahbah Az-. 1989. Al-Fiqh al-Islami > wa Adillatuh . Beirut: D ā r al-Fikr.
Munir, HM SA. 1991. Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia . Pekan Baru: UIR Pres.
Wawancara dengan bapak Muhaimin. Sekreataris BP Masjid Agung
Kauman Semarang. 17 Maret 2013.
Wawancara dengan bapak Ari Wibowo. Sekretaris BKM Depag Kab.Semarang. 18 April 2013.
Departemen Agama. 2008. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
460 │ JIE Volume III No. 2 Oktober 2014 M. / Z { u > al-Hi { jjah 1435 H.