Ricky Bima Sanjaya, Bonaventura Ivan Mollet, Nofandi Irianto Universitas Airlangga
Email : sinyoricky23@gmail.com, bonaventuraivan93410@gmail.com, fandivania83@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan Investasi merupakan hal utama yang harus mengutamakan kepentingan Nasional,  Bukan  hanya  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  baru  tapi  juga  harus memperkuat  pelaku  ekooomi  domestik.  Dalam  hal  ini  negara  mempunyai kewajibaan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional.  Khususnya  dalam  hal penanaman modal asing dengan cara pengelolaan kontrak atau perjanjian Bilateral Investment  Treaties (BIT) dengan  berlandasan  Asas  Proporsionalitas.  Asas  ini bertujuan  untuk  memberi  keadilan  dan  kepastian  bagi  para  pihak.  Perjanjian Bilateral  Investment  Treaties (BIT)  dianggap  sangatlah  penting  bagi  para  pihak, dikarenakan didalamnya berisi pengaturan dan pembatasan bagi kedua pihak untuk menentukan  pertukaran  hak  dan  kewajiban  didalam  perbedaan  kebijakan  antar negara.  Dalam  Perjanjian Bilateral  Investment  Treaties (BIT)  terdapat  klausa- klausa  diantaranya Most-Favored  Nation,  National  Treatment dan Fair  and equitable Treatment dan s tate / government intervention theory yang dianggap dapat menyeibangkan  kepentingan  Nasional  dan  perlindungan  untuk  investor  asing  di bidang pertambangan.
Kata  Kunci : Proposionalitas Kontrak Bilateral; Kepentingan Nasional; Perlindungan Untuk Investor Asing; Pertambangan.

## Abstract
Investment  policy  is the main thing that must  prioritize the national  interest,  not only in the field of new jobs but also must support the domestic eco-sector. In this case the state has an obligation to defend national interests. Specifically in terms of  investment  by  managing  contracts  or  bilateral  investment  treaty  agreements (BIT) based on the Proportionality Principle. This principle is intended to provide justice and certainty for the parties. Bilateral Investment Treaties (BIT) agreements are considered important for the parties, which are related to the agreement. In the Bilateral Investment Treaties Agreement (BIT) are the most preferred clauses of the Nation, the National Treatment and Fair and Equitable Treatment, and the theory of state / government intervention that is considered to be able to balance national interests and protect investors in the mining sector
Keywords : Proportionality of Bilateral Contracts; National Interests; Protection for Foreign Investors; Mining.
Konsep Pengelolaan Kontrak Bilateral yang Proporsional yang Menyeimbangkan  Kepentingan  Nasional  dan  Perlindungan  untuk
Investor Asing di Bidang Pertambangan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki sumber daya alam  yang  melimpah  yang seharusnya dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat  Indonesianya  yang tidak bisa memanfaatkan sumber
daya  alam  itu  secara  baik,  dan
belum mampu mengelola alamnya dengan baik, dan belum memiliki rasa rugi karena kekayaan alam yang dimilikinya itu dinikmati dari negara- negara lain. 1
Meskipun  Indonesia  kaya  akan sumber  daya  alam,  dengan wilayah  Indonesia  yang  sangat luas  diperlukan  modal  untuk pembangunan serta fasilitas yang memadai  disamping  Indonesia memiliki  lokasi  yang  strategis untuk dijadikan pasar Internasional.  Untuk  menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia,  pemerintah  Indonesia saat  ini  sedang  berupaya  untuk menarik  lebih  banyak  minat
1 Alviatin  Mubharika,  “Indonesia
Kaya Akan Sumberdaya Alam Tetapi Miskin Sumber Daya Manusia”, https://www.kompasiana.com/alviatin/5e743 64065eaa102c9437b62/indonesia-kaya-
akan-sumber-daya-alam-tetapi-miskin-
investor  asing  untuk  menanam modal  di  Indonesia.    Berbagai cara  dari  mulai  pembangunan infrastruktur  dan  memperbaiki serta memudahkan fasilitas perizinan yang bertujuan meningkatkan  pelaku  bisnis  dari luar  negeri  yang  menanamkan modal di Indonesia.
Penanaman  modal  asing  di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi  beberapa  sektor.  Secara garis  besar,  investasi  asing  di Indonesia  banyak  berfokus  pada
sektor pertambangan, pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  Modal  Azhar  Lubis mengatakan, pertambangan masih  jadi  sektor  yang  menjadi penyumbang  terbesar  investasi PMA yang masuk. Tercatat pada triwulan  II-2018  ini,  PMA  yang masuk dalam
bidang pertambangan adalah sekitar USD1 miliar. 2
dalam-sumber-daya-manusia  .,  diakses  pada tanggal 13 Mei 2020
2 Giri  Hartomo,  “Investasi  Asing Hanya  Rp.95,7  Triliun,  Paling  Besar  di Pertambangan”, https://economy.okezone.com/read/2018/08/
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
Untuk menarik minat investor asing, pemerintah Indonesia sudah mulai mempersiapkan lokasi-lokasi
dengan infrastruktur yang sesuai. Selain  itu,  pemerintah  juga bersedia  memberikan  beberapa fasilitas  fiskal  dan  kemudahan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Lokasi
penempatan investor asing tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus, dan  Kawasan  Industri  Terpadu. Dengan  fungsi  dan  tujuan  yang berbeda,  kedua    jenis  lokasi  ini tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia. 3
Untuk  menjamin  ketenangan bekerja  modal  asing  yang  telah menanamkan modalnya di Indonesia maka pemerintah
dalam  hal  ini  tidak  melakukan nasionalisasi semata serta memberikan kompensasi terhadap perusahaan modal asing atau investor asing yang
14/320/1936322/investasi-asing-hanya-rp95- 7-triliun-paling-besar-di-pertambangan, diakses pada tanggal 13 Mei 2020 3 BPLawyer, “Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing Di Indonesia” https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkemb
menamkan modalnya di Indonesia  yang  diatur  dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal Asing bahwaDalam  hal  Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah  akan  memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan  berdasarkan  harga pasar.
Pemerintah  harus  dapat  menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia  dengan  diperlukan sejumlah  faktor  -  faktor  yang dapat  menarik  minat  investor, yakni : 4
1. Faktor  Politik  Sebab  dengan tidak  adanya  kestabilan  politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil
angan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/, diakses pada tanggal 16 Mei 2020
4 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi  Pembahasan  Dilengkapi  dengan Undang  -  Undang  No.  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal,  (Bandung  :
Nuansa Aulia, 2007), h.49
oleh  pemerintah  yang  berkaitan dengan dunia usaha.
2. Faktor Ekonomi Sebab pengusaha  itu  butuh  ketenangan berusaha,  berharap  mendapat intensif  yang  memadai  dari pemerintah dimana ia berinvestasi  dan  memperoleh peluang untuk berkembang
dengan  lingkungannya,  dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik.
3. Faktor  Hukum  Sebab  berbagai ketentuan  hukum  yang  terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai  perjanjian  multilateral, regional  maupun  bilateral  yang diikuti oleh
pemerintah Indonesia.
Dalam  hal  meningkatkan
pelaku  bisnis  dari  luar  negeri yang  menanamkan  modal  di Indonesia peran hukum dibutuhkan  untuk  membingkai aturan  main,  dalam  hal  ini
Perjanjian  internasional  sama dengan
perjanjian pada
5 I  Gusti  Adika  Satriawan  Ranuh, ‘Penataan  Negara  terhadap  Perjanjian Internasional  dan  Upaya-upaya  Negara terhadap  Perjanjian  Internasional  yang
Bertentangan
dengan Kepentingan
umumnya  yang  memuat general principle  of  law .  Pada  saat negara-negara  bersepakat  untuk mengikatkan  diri  dalam  suatu perjanjian  internasional,  maka lahir  hak  dan  kewajiban  yang berlaku
secara
internasional. 5 Perjanjian internasional  diperlukan  untuk wadah  bagi  para  pihak  untuk bertukar konsesi dan kepentingan sesuai dengan asas daya mengikat  kontrak  ( the  binding force  of  contract ) 6 ,  dipahami sebagai  mengikatnya  kewajiban kontraktual  (terkait  isi  perjanian –  prestasi  )  yang  harus dilaksanakan  para  pihak.  Jadi pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau  prestasi  kontraktualnya. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya.
Untuk  memberikan  kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta
Nasionalnya’  Skripsi  Program  Sarjana Hukum (Universitas Airlangga 2016).
6 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian  (Asas  Proposionalitas  dalam Kontrak  Komersial) ,  Prendamedia  group, 2010, h.123
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya  berlaku  dan  mengikatnya undang-Undang.
Menurut UNCTAD
(1995),  ada  delapan  perjanjian bilateral  dan  multilateral  yang biasanya berlaku untuk investasi, yaitu Provisions  on  Capital
Movement (PCM), Provisions on
Foreign Borrowing (PFB),
Double Taxation treaties (DTT),
Insurances  Guarantees  dalam MIGA,  Washington  Convention on  the  Settlement  of  Investment Disputes (WCSID), 2 Preferential  Trade  Agreement (PTA),  dan  Bilateral  Investment Treaties (BIT) . 7
Menurut
UNCTAD, Bilateral  investment ,
paling  banyak  diminati  oleh negara-negara khususnya Indonesia. Total ada 2897 perjanjian yang telah ditandangani,  dan  di  Indonesia
ada  72  Perjanjian  yang  telah ditandatangani. 8
Namun ada beberapa  perjanjian  investasi bilateral  ini  ditolak  sepihak  dan
7 Johnny W. Situmorang, Menguak Iklim Indonesia Pascakrisis , ESENSI,
Jakarta, 2011, h. 142 8 Pusat Kebijakan Investasi,
https://investmentpolicy.unctad.org/internati
dihentikan karena beberapa alasan yang merugikan sepihak.Perjanjian investasi
bilateral  terakhir  terjadi  pada tanggal  11Oktober2018  dimana saat  itu  Indonesia  melakukan perjanjian investasi bilateral dengan Singapura.
Alasan  yang  mendasari proyek  perombakan  BIT  besar- besaran  ini  ialah  karena  kasus Indonesia  dengan  perusahaan besar asal United Kingdom yaitu Churchill  Mining  ply.  Churchill membawa kasus dengan pemerintah Indonesia ke hadapan Arbitrase  ICSID  atas  tuntutan bahwa aset batubara yang dimilikinya di Kalimantan Timur telah  dirampas  oleh  Pemerinta Daerah  Kutai  Timur  tanpa  ganti rugi yang pantas dengan mencabut izin kuasa
pertambangannya. Kasus ini menunutut Indonesia untuk mengganti USD $ 2.000.000.000,00 kepada Churchill atas 5 pelanggaran yan dilakukan Indonesia berdasarkan
onal-investment- agreements/countries/97/indonesia?type=tip s, diakses pada tanggal 18 Mei 2020
kesepakatan BIT antara Indonesia dan UK. 9 Dalam ranah penanaman  modal  asing,  salah satu perjanjian internasional mengenai  investasi  antar  negara atau perjanjian bilateral
investasi/ bilateral  investmen treaty , kewenangan untuk
membuat  perjanjian  merupakan suatu  atribut  dari  negara  yang berdaulat  karena  perjanjian  itu dibuat dalam rangka kedaulatanya,  dimana  negara tersebut  menciptakan  kewajiban yang mengikat satu dengan yang lainnya dan masing-masing
berusaha untuk membatasi
tindakan-tindakannya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Dalam  pelaksanakan  kegiatan penanaman  modal  asing  tidak tertutup  kemungkinan  adanya perbedaan  dan  mengakibatkan sengketa  antar  kedua  pihak, sehingga dalam hal ini Indonesia harus memiliki Standarisasi serta pengelolaan  konsep  perjanjian
serta isi bilateral yang berlandaskan asas 9 Fitri  Novia  Heriani  dan  Robert Sidauruk, Govt Requests ICSID to Discontinue Churchill Mining, Case,
http://en.hukumonline.com/pages/lt53c3903
proposionalitas, sehingga memunculkan  kepastian  hukum serta  hubungan  yang  menunjang iklim bisnis yang kondusif demi kepentingan nasional, serta tidak mengabaikan  perlindungan  bagi investor Asing.
1. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Konsep  Pengelolaan  Kontrak atau  Perjanjian  Pertambangan melalui Perjanjian Bilateral yang Proporsional.
b. Perlindungan Hukum Bagi
Kepentingan Nasional dan Inverstor  Asing  dalam  Kontrak atau Perjanjian Bilateral
2. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui Konsep Pengelolaan kontrak melalui perjanjian bilateral  yang  berprinsip  pada proposionalitas.
b. Mengetahui Perlindungan Hukm bagi  kepentingan  nasional  dan investor  asing  dalam  kontrak bilateral
dc8295/govt-requests-icsid-to discontinue- churchill-mining-case,  diakses  pada  19  Mei 2020.
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan

## 4. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yurudis normatif  adalah  suatu  metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 10 Secara khusus tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doktrinal ( doctrinalresearch ) , yaitu penelitian yang memberikan penjelasan  yang  sistematis  atas peraturan yang mengatur kategori  hukum  tertentu,  Karya tulis  ilmiah  yang  dibuat  ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta berbagai  literatur  yang  terkait dengan Konsep pengelolaan
kontrak pertambangan yang
proporsional  demi  kepentingan nasionan  dan  perlindungan  bagi Investor  Asing  dalam  Kontrak Pertambangan.
10 Johny Ibrahim, Teori dan
Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Bayumedia, Malang, 2012, h.57.
Pendekatan  pertama  dalam penelitian  ini  adalah statute approach atau pendekatan peraturan  perundang-undangan.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk  kegiatan  akademis,  perlu mencari  ratio  legis  dan  dasar ontologism  lahirnya  undang- undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan  suatu  aturan  yang relevan untuk memecahkan suatu masalah. 11
Pendekatan kedua yang digunakan  adalah  Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  dilakukan  dengan mencari  teori  serta  doktrin  yang telah  ada  untuk  dijadikan  suatu acuan  agar  dapat  memahami suatu  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin
dalam
membangun  suatu  argumentasi hukum  dalam  memecahkan  isu yang sedang dihadapi. 12 11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, Edisi  Pertama,  Cet.  VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.
12 Ibid , h. 95
Pendekatan conceptual approach menghubungkan  konsep  yang telah  ada  dengan  isu  hukum terkait dengan pengelolaan kontrak pertambangan yang proposional yang
menyeimbangkan kepentingan nasional dan perlindungan untuk investor.

## B. PEMBAHASAN
Konsep  Pengelolaan  Kontrak atau  Perjanjian  Pertambangan melalui  Perjanjian  Bilateral    yang Berprinsip Proporsional.
Sebelum
berkembangnya Perjanjian Investasi Antar dua negara ( Bilateral Investment Treaties /BITs), hukum  kebiasaan  internasional  yang mengatur investasi asing memberikan perlindungan  yang  sangat  lemah terhadap  investasi  asing.  Dulunya, hukum internasional yang melindungi investor asing merupakan bagian dari hukum umum yang mengatur tanggungjawab negara terhadap pihak asing  ( the  general  law  on  state responsibility for injuries to aliens ).Hanya negara asal dari
13 Ryan  J.  Bubb  dan  Susan  Rose- Ackerman, BITs  and  Bargains:  Strategic Aspects  of  Bilateral  and  Multilateral Regulation  Of  Foreign  Investment ,  27  Int'l Rev. L. & Econ. 291 2007, h. 3
14 Ibid.
investor  asing  yang  mengalami ekspropriasi  yang  dapat  meminta ganti  rugi,  bukan  investor  itu  sendiri dalam mengajukan tuntutan. Terlebih lagi,  suatu  pelanggaran  kontrak sederhana  antara  host  state  dan investor  asing  tidak  menimbulkan unutan  apapun  atas  dasar state responsibility ,  melainkan  host  state bertanggung jawabhanya kepada home  state  atas  13  prinsip breach  of the  “minimum  standard”  for  the treatment of the foreigner . 13
BIT  saat  ini  menjadi  sumber hukum  internasional  yang  paling dominan  dianggap  untuk  melindungi investasi asing di negara berkembang. Sebaliknya, sangat jarang sekali BIT yang  ditandatangani  antar  sesama negara  maju,  dimungkinkan  karena para  investor  tersebut  yakin  bahwa negara  tuan  rumah  dari  negara  maju telah memiliki domestic law yang 14 memadai  dan  tidak  akan  melakukan diskriminasi. 14
Ada beberapa Prinsip - Prinsip dalam Perjanjian Internasional yaitu : 15
15 Diky Anandya,  Prinsip dan Konsep Dasar Perjanjian Internasional, https://www.qureta.com/post/prinsip-dan- konsep-dasar-hukum-perjanjian-
internasional,  diakses  pada  tanggal  13  Mei
2020
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
1. Pacta Sun Servanda , yaitu para pihak  yang  terkait  pada  suatu perjanjian, harus mentaati perjanjian yang telah dibuatnya
(perjanjian internasional mengikat  dan  berlaku  sebagai undang-undang bagi para pihak).
2. Good  Fith (itikat  baik),  yaitu semua  pihak  yang  terikat  pada suatu  perjanjian  internasional harus  beritikad  baik  untuk melaksanakan isi perjanjian.
3. Rebus Sic Stantibus, yaitu suatu perjanjian  internasional  boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan  yang  fundamental,
artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan. Dari pernyataan diatas memperkuat pendapat bahwasannya perjanjian
Internasional  pada  dasarnya sama  seperti  perjanjian  pada umumnya,  lalu  jika  dikaitkan dengan  hakikatnya  perjanjian tidak  dapat  dilepaskan  dalam hubugannya  dengan  masalah
keadilan.  Oleh  karena  itu, sangat  tepat  dan  mendasar apabila dalam melakukan perjanjian internasionan, dalam hal ini adalah bilateral investmen  treaty diperlukan asas proposionalitas yang mendasari  dimulainya  aspek filosofis  keadilan  melakukan perjanjian ini.
Dalam  Pembahasan  lebih dalam  tentang  proposionalitas sebelumnya  perlu  Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada
keharmonisan  atau  keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya  di  dalam  negara segala sesuatunya harus diarahkan  pada  cita-cita  yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan  itu  harus  terlihat  lewat keadilan dan kebenaran.
Penekanan  perimbangan  atau proporsi  pada  teori  keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan  hak  itu  haruslah  sama diantara orang-orang yang
sama. 16 Dalam  hal  ini  dapat dikatakan keadilan disisilain adanya  kesamaan  hak  namun disisi  lain  juga  keadilan  juga dapat  dikatakan  ketidaksamaan hak .
Cicero  mengatakan  bahwa orang  dinilai  baik  dilihat  dari perilaku keadilanya.
Menurutnya ada tiga kebajjikan moral  yaitu    : 17 keadilan, pengendalian  diri,  dan  sopan santun. Sedangkan Thomas Aquinas,  dalam  hubungannya dengan  keadilan  mengajukan tiga struktur fundamental
(hubungan dasar), yaitu : 18
1. Hubungan antar-induvidu ( ordo partium ad partes ).
2. Hubungan antar-masyarakat sebagai  keseluruhan  dengan induvidu ( ordo totius ad partesi ).
3. Hubungan antara-induvidu terhadap  masyarakat  secara keseluruhan  ( ordo  partium  ad totum ).
16 Bahder  Johan  Nasution,  Kajian Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, h.3
17 E.  Surmayono, Etika  Profesi Hukum , Kanisius, Yogyakarta,1996, h.124
Menurut ThomasAquinas keadilan distributive pada dasarnya merupakan penghormatan  terhadap  person mausia  (acceptio  personarum) dan  keluhurannya  (dignitas). Dalam konteks keadilan distributive, keadilan dan kepatutan tidak tercapai semata-mata  dengan  penetapan nilai  yang  aktual,  melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu  hal  dengan  hal  yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Ada dua bentuk kesamaan yaitu :
a. Kesamaan Proporsional (acqualitas proportionis) b.  Kesamaan  Kuantitas  atau jumlah (acqualitas proportionis)
Menurut  Rawls 19 Salah  satu dasar  kebenaran  yang  cocok dengan  pertimbangan  moral  kita mengacu  pada  apa  yang  disebut adil dan tidak adil serta kondisi- kondisi  yang  sesuai  dengan prinsip keadilan. Antara
18 Ibid , h.125-126
19 Damanhuri  Fattah,  Teori  Keadilan Menurut  John  Rawls,  Jurnal  TAPIs  Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013,h.9
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan  kondisi  bagi  pemilihan prinsip terdapat penyesuaian
timbal balik. Rawls menyebutnya sebagai  keseimbangan  refleksi
(reflective  equilibrium).  Seperti ditunjuk Lois I. Katzner, keseimbangan  refliksif  tercapai jika ada kecocokan antara syaratsyarat pemilihan dan konsep  intuitif  kita  tentang keadilan.  Jika  terjadi  diskripansi antara  prinsip-prinsip  yang  akan dipilih  dengan  pertimbangan- pertimbangan moral kita tentang masalah  khusus,  kita  harus mengambil prinsip sebagai berikut  :  Refleksi  atas  prinsip- prinsip  dan  kondisi  dimana
prinsip-prinsip akan dipilih harus membawa kita untuk memperbarui pertimbangan moral kita. Kondisi-kondisi awal bagi  pemilihan  prinsip  keadilan ini  oleh  Rawls  disebut  sebagai “posisi asli” (original position).
Menurut pandangan Rawls 20 tentang kebebasan dalam rangka
20 Ibid ., h.10
21 Yacob Rihwanto, Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus
teorinya. Diantara pertimbangan- pertimbangan  moral  kita  yang paling mendasar adalah keyakinan  bahwa  sturktur  dasar masyarakat yang mendiskriminasikan manusia dalam  hal  kebebasan  adalah struktur  masyarakat  yang  tidak adil. Tujuan utama Perjanjian Bilateral adalah untuk
melindungi  investasi  di  luar negeri,  meningkatkan  kebijakan yang  berorientas  pasar  dan menciptakan  praktek  investasi yang transparan dan non diskriminasi  antara  negara  dan investor,  dan  untuk  mendukung perkembangan standar hukum 18 internasional yang sejalan dengan  tujuan-tujuan  tersebut. 21
Tujuan ini sesuai dengan keadilan yang dikemukakan oleh Rawls terkait dengan diskriminasi. Pemikiran tentang asas proposionalitas perlu di
kemukakan disamping asas keseimbangan  dalam  kontrak.
Pencabutan  Izin  Kuasa  Pertambangan Churchill  Mining ),  Lex  Renaissance,  No.  1 VOL. 1 JANUARI 2016: 107 – 125, h.6
Untuk  membedakan  keduanya pertama-tama  dapat  ditelusuri dari  makna  leksikal  diantara kedua  istilah  tersebut,  yaitu makna keseimbangan dan
proporsionalitas. 22 Dalam  kamus KBBI, Kata keseimbangan berarti keadaan seimbang
(seimbang sama berat, seimbang,
sebanding, setimpal), dalam ilmu fisika  diartikan  sebagai  keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan  yang  ada  pada setiap  benda  atau  system  persis dinetralkan  atau  dilawan  oleh gaya  atau  kecenderungany  ang sama  besar  tetapi  mempunyai arah  yang  berlawanan.  Sedang kata Proporsionalitas atau
proporsional berarti sesuai
dengan proporsi, sebanding, berimbang. 23 Pemahaman makna asas keseimbangan  ditelusuri  dari pedapat  beberapa  sarjana,antara lain  Sutan  Beranjak,  Remy Sjahdeini,
Mariam darus
Badrulzaman, Sri Gambir Melati
Hatta, serta Ahmadi Miru, secara
22 Agus Yudha Hernoko, Op.cit ., h.74 23 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
umum  memberi  makna  asas keseimbangan
sebagai
keseimbangan  posisi  para  pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan  posisi  yang menimbulkan gangguan terhadap isi  kontrak diperlukan  intervensi otoritas  tertentu  (pemerintah). dari  pemikiran  tersebut  di  atas, maka pemahaman terhadap daya kerja  asas  keseimbangan  yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. 24
Dalam  hal  ini  merujuk  kepada meskipun  perjanjian  bilateral diklaim sebagai perjanjian timbal balik  (reciprocal)  antara  pihak yang  terikat  di  dalamnya,  pada faktanya  perjanjian  perjanjian bilateral tidak simetris. Perjanjian bilateral terlihat setara karena  mengatur  bahwa  warga negara  maupun  perusahaan  dari masing-masing negara dapat berinvestasi di wilayah satu sama
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h.373 dan 790.
24 Agus Yudha Hernoko, Op.cit ., h.79
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
lain  dengan  perlindungan  yang setara. Mesipun demikian,
kebanyakan  Perjanjian  bilateral yang ditandatangani adalah antara  negara  maju  dengan negara berkembang. Ketidakseimbangan  tercipta  di antara  keduanya  dengan  posisi tawar relatif yang dimiliki masing-masing  negara  tersebut dan arah dari perpindahan modal. Biasanya, negara industri menjadi sumber investasi sedangkan  negara  berkembang menjadi penerima. 25 Mencari makna asas proposionalitas  dalam  kontrak
harus  beranjak  dari  makna filosofis  keadilan.  Hal  ini  dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat  serta  pemikiran  para filsuf  dan  sarjana.  Filsuf  besar seperti  Aristoteles,  menyatakan bahwa “justice consists in to their inequality”  (prinsip  bahwa  yang sama  diperlakukan  secara  sama, dan  yang  idak  sama  juga diperlakukan  tidak  sama  secara proporsional). 26
25 Ibid ., h.8
26 Loc.cit
27 Peter  Mahmud  Marzuki, Batas- batas  Kebebasan  Berkontrak ,  Yuridika,
Hegel  dengan  dialektikannya memberikan sentuhan proporsionalitas dalam pertukaran  perstasi  para  pihak yang berkontrak melalui pengakuan  akan  adanya  hak milik.  Hak  milik  menurut  Hegel merupakan  landasan  bagi  hak- hak lainnya. Pemegang hak milik harus  menghormati  orang  lain yang juga pemegang hak milik . Adanya saling menghormati hak milik sekaligus mempertahankan eksistensi  masing-masing  pihak merupakan  landasan  terjandinya hubungan kontrakual yang berubstansikan asas proporsionalitas. 27 Peter Mahmud Marzuki
menyebut  asas  proporsionalitas dengan  istilah equitability  of contract dengan  unsur justice serta fairness bermakna equitability menunjukan  suatu hubung  yang  setara  (kesetaraan tidak berat sebelah dan adil ( fair ), artinya  hubungan  kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung  secara  proporsional
Volume  18  No.3,  Mei  Tahun  2003,  h.193- 194
dan  wajar  dengan  merujuk  pada asas  aequitas  praestasionis  yaitu asas  yang  menghendaki  jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut  hukum.  Tidak  dapat disangkal  bahwa  kesamaan  para pihak tidak pernah ada.
Sebaliknya,  para  pihak  ketika masuk  kedalam  kontrak  berada dalam keadaan yang tidak sama.
Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh
dimanfaatkan  oleh  pihak  yang domininan  untuk  memaktidak memdai  kepada  pihak  lain. Dalam  situasi  semacam  inilah asas  proporsionalitas  bermakna equitability.
5.2.    Perlindungan  Hukum  Bagi Kepentingan Nasional dan Inverstor  Asing  dalam  Kontrak atau Perjanjian Bilateral Jika dikaitkan dengan Kepentingan  Nasional,  Arti  dari kepentingan nasional adalah
abstrak karena mempunyai definisi yang  beragam. Menurut pandangan  Roy  Olton  dan  Jack C.  Piano  kepentingan  nasional
28 Reni Windiani, ‘Politik Luar Negeri Indonesia  dan  Globalisasi’,  (2010),  1 Politika: Jurnal Ilmu Politik, hal 3-4
diartikan sebagai  konsep umum dan faktor penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta kebutuhan negara. 28
Di  Indonesia,  bentuk  dari kepentingan nasional yang diatur dalam  Undang-  34  Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal sebagai berikut: 29
a. Memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam.
b. Memberikan  perlindungan  dan mengembangkan  usaha  mikro, usaha  kecil,  usa-  ha  menengah dan koperasi.
c. Memberikan pengawasan kepada produksi dan distribusi.
d. Meningkatkan kapasitas teknologi.
e. Terdapat partisipasi modal dalam negeri  dan  kerjasama  dengan badan  usaha  yang  dibentuk  oleh pemerintah.
f. Terlibat dalam kerjasama dengan badan  usaha  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.
Terkait  dengan  perlindungan kepentingan  nasional  khususnya dalam perjanjian bilateral,
29 Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment), Kencana 2016, h. 88
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
tentunya  kedaulatan  negara  host state haruslah dikedepankan apabila terjadi sengketa di bidang investasi.  Sejalan  dengan  ‘calvo doctrine’ dan esensi dasar bahwa negara  (dalam hal  ini host state) mempunyai  kedaulatan  terhadap kekayaan  suatu  negara,  maka secara prinsipil pengadilan nasional mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa investasi di wilayah teritorialnya 30 Upaya-upaya dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan memaksimalkan keuntungan yang  sebesar-besarnya  dalam memanfaatkan  masuknya  modal asing menyebabkan banyak negara penerima modal menerapkan  rejim  hukum  yang bersifat  “mengatur”  sebagai upaya  untuk  memanfaatkan  dan meningkatkan  keuntungan  dari penanam  modal  secara  langsung serta  untuk  mengatur  aktifitas
30 Widhayani Dian Pawestri, Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional  Berdasarkan  Konstitusi  Ekonomi
Dengan  Basic  Principle  Dalam  Bilateral Investmen Treaties, Yuridika: Volume 31 No 1, Januari 2016, h. 18
31 Muchammad  Zaidun,  ‘Kebijakan Pengaturan  Investasi  Di  Indonesia  Dalam
perusahaan-perusahaan asing
sejalan dengan kepentingan ekonomi nasionalnya. 31
Dalam state  /  government intervention  theory ,  dijelaskan bahwa  pentingnya  peran  negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa
mengintervensi pasar untuk mengoreksi  ketimpangan  pasar dan  memberikan  perlindungan kepada invant industries, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan
perlindungan  lingkungan.  Peran negara  juga  dapat  memberi perlindungan  bagi  kepentingan para  investor  termasuk  investor asing. 32 Sehingga  teori  ini  juga dapat
menyeimbangkan
kepentingan nasional serta
investor.
Kewajiban  pemerintah  dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan
Konteks Globalisasi’  Vol.19 Yuridika, 2004, h. 4
32 Cand  Ardiansyah,  ”Teori-teori Hukum  Investasi  dan  Penanaman  Modal”, https://customslawyer.wordpress.com/2014/ 06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan- penanaman-modal/, diakses pada tanggal 19 Mei 2020
keamanan berusaha bagi pelaksanaan  penanaman  modal. Untuk  menjamin  kepastian,  dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah,provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. 33 Berkaitan dengan
kepastian  dan  keamanan  dapat dihubungkan  dengan  masalah perlindungan  yang  diberikan pemerintah  bagi  pelaksanaan penanaman modal, yang bertujuan  untuk  memberi  minat untuk  investor  asing  sehingga mempunyai gairah untuk menamkan  modalnya.  Dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal diatur bahwasannya  perlindungan  bagi investor asing diperlakukan sama dengan investor dalam negri, lalu dalam  Pasal  7  juga  di  ator ketentuan  mengenai  pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi  dan  memberikan kompensasi terhadap
pengambilan hak.  Namun dalam
33 Grandnaldo  Yohanes  Tindangen, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
Pasal  6  ayat  (2)  disebutkan bahwa  Perlakuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu  negara  yang  memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian  dengan  Indonesia, yang  di  maksud  hakistimewa yang  dimaksud,  antara  lain  hak istimewa  yang  berkaitan  dengan kesatuan  kepabeanan,  wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan  yang  sejenis,  dan perjanjian  antara  Pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  asing yang  bersifat  bilateral,  regional, atau  multilateral  yang  berkaitan dengan  hak  istimewa  tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Dalam  Pasal  7  diatur  pula kebijakan mengenai
nasionalisasi  dan  kompensasi. Dalam hal ini pemerintah menunjukkan ketidak sewenang- wenangannya
dalam pengembalina  hak  kepemilikan dari  investor,  kecuali  dengan undang-undang. Pemerintah
2007  Tentang  Penanaman  Modal ,  Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, 2016, h.19.
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
akan  memberikan  ganti  rugi sesuai dengan menerapkan fungsi sosial yaitu menyetarakan dengan harga pasar. Jika diantara kedua  belah  pihak  tidak  sepakat dalam  harga  yang  ditetapkan maka  yang  merasa  kerugian dapat  menyelesaikan  melalui langkah arbitrase.
Dengan adanya ketentuan mengenai nasionalisasi,
Pemerintah Indonesia telah
secara sukarela mengurangi haknya untuk menasionalisasikan  perusahaan asing, yaitu dengan memperketat syarat-syarat  untuk  melakukan nasionalisasi
yang sudah dianggap  sebagai  hak  setiap negara  yang  berdaulat  oleh hukum  internasional.  Selain  itu, menyerahkan  penentuan  jumlah, macam,  dan  cara  pembayaran kompensasi  kepada  keputusan yang tercapai dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan  penanam  modal  asing. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka
dapat
34 Adolf  Warow  dalam  Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing , (Jakarta: IndoHill Co.), 2003, h. 81
diselesaikan melalui forum arbitrase 34

## KESIMPULAN
BIT sebagai salah satu perjanjian investasi internasional yang banyak diminati dapat memberikan  keuntungan  namun juga merugikan bagi negara. Hal ini  dikarenakan  dapat  ditemui hampir  BIT  memuat  klasula perlindungan  standar  yang  lebih mengedepankan kepentingan investor asing. Dalam pengelolaan perjanjian atau kontrak bilateral diperlukan asas proporsional didalamnya bertujuan  memberi  keadilan  dan keseimbangan  bagi  kedua  belah pihak.  Asas  ini  selain  berfungsi sebagai terwujudnya pelaksanaan  pertukaran  hak  dan kewajiban yang di sepakati, serta merta  juga  mengurangi  resiko untuk bersengketa.
Pemerintah telah mealakukan  upaya-upaya  dalam rangka  melindungi  kepentingan nasional  dan  memaksimalkan keuntungan yang sebesar- besarnya  melalui  peran  negara
yang melakukan kebijakan ekonomi dalam hal investasiyang dipercaya akan bia mengintervensi pasar untuk mengoreksi  ketimpangan  pasar dan  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  dalam  negri yang didasari oleh State/ government  intervention  theory Dalam hal ini kewajiban pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah  juga  menjamin  kepastian dan  keamanan  berusaha  bagi pelaksanaan  penanaman  modal. Untuk  menjamin  kepastian,  dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi,  dan  kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal yang diwujudkan  didalam  pasal-pasal
dalam  undang-undang  25  tahun 2007 tentang penanaman modal .

## DAFTAR BACAAN
Buku
Hernoko,  Agus  Yudha, Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas  dalam  Kontrak Komersial) ,  Prendamedia  group,
Jakarta, 2010.
Ibrahim,  Johny, Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum  Normatif ,  Bayumedia, Malang, 2012.
J, Ryan. Bubb dan Susan Rose-Ackerman, BITs and Bargains:  Strategic  Aspects  of Bilateral and Multilateral Regulation Of Foreign Investment ,  27  Int'l  Rev.  L.  & Econ. 291 2007. Jened,  Rahmi,  Teori  dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung  (Direct  Investment),
Kencana, Jakarta, 2016.
Long,  Olivier, Law  and Its  Limitations  in  the  GATT Multilateral Trade System ,
Martinus  Nijhoff  Publishers, 1987 Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama,  Cet.  VII,  Kencana, Jakarta, 2005. Sembiring, Sentosa, Hukum  Investasi  Pembahasan Dilengkapi  dengan  Undang  - Undang  No.  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal, Nuansa Aulia, Bandung 2007. Situmorang,  Johnny  W., Menguak Iklim Indonesia Pascakrisis ,  ESENSI,  Jakarta, 2011. Surmayono,  E., Etika Profesi Hukum , Kanisius, Yogyakarta,1996. Warow,  Adolf  dalam Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing ,
Ricky  Bima  Sanjaya,  Bonaventura  Ivan  Mollet,  Nofandi  Irianto,  Konsep  Pengelolaan Kontrak Bilateral Yang Proporsional Yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional Dan Perlindungan Untuk Investor Asing Di Bidang Pertambangan
(Jakarta:  IndoHill  Co.),  2003,  h. 81
Skripisi dan Jurnal Bahder  Johan  Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan  Dari  Pemikiran  Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia  Vol.  3  No.2  Mei  - Agustus 2014. Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal , Lex Administratum,  Vol.  IV/No.  2, 2016. I  Gusti  Adika  Satriawan Ranuh, ‘Penataan Negara terhadap Perjanjian Internasional dan Upaya-upaya Negara terhadap Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Nasionalnya’ Skripsi Program Sarjana Hukum (Universitas Airlangga 2016). Muchammad Zaidun, ‘Kebijakan  Pengaturan  Investasi
Di  Indonesia  Dalam  Konteks Globalisasi’    Vol.19  Yuridika, 2004.
Peter  Mahmud  Marzuki, Batas-batas
Kebebasan Berkotnrak,  Yuridika,  Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003.
Reni  Windiani,  ‘Politik Luar  Negeri  Indonesia  dan Globalisasi’,  1  Politika:  Jurnal Ilmu Politi, 2010.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  Edisi  II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Widhayani Dian Pawestri, Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan  Basic  Principle  Dalam Bilateral  Investmen  Treaties, Yuridika:  Volume  31  No  1,
Januari 2016
Yacob  Rihwanto,  Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining), Lex Renaissance, No. 1 VOL.  1  JANUARI  2016:  107  –
125.

## Internet
Alviatin Mubharika, “Indonesia Kaya Akan Sumberdaya Alam Tetapi Miskin Sumber Daya Manusia”, https://www.kompasiana.com/al viatin/5e74364065eaa102c9437 b62/indonesia-kaya-akan-
sumber-daya-alam-tetapi- miskin-dalam-sumber-daya- manusia  .,  diakses  pada  tanggal 13 Mei 2020
BPLawyer, “Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing Di Indonesia” https://bplawyers.co.id/2017/09/ 08/perkembangan-manfaat- investasi-asing-di-indonesia/, diakses pada tanggal 16 Mei
2020
Cand  Ardiansyah,  ”Teori- teori  Hukum  Investasi  dan
Penanaman Modal”,
https://customslawyer.wordpress .com/2014/06/26/teori-teori- hukum-investasi-dan- penanaman-modal/, diakses pada tanggal 19 Mei 2020
Diky Anandya, Prinsip dan Konsep Dasar Perjanjian Internasional, https://www.qureta.com/post/pri nsip-dan-konsep-dasar-hukum- perjanjian-internasional,  diakses pada tanggal 13 Mei 2020
Fitri  Novia  Heriani  dan Robert  Sidauruk,  Govt  Requests
ICSID  to  Discontinue  Churchill
Mining,
Case, http://en.hukumonline.com/page s/lt53c3903dc8295/govt- requests-icsid-to
discontinue- churchill-mining-case, diakses pada 19 Mei 2020.
Giri  Hartomo,  “Investasi Asing  Hanya  Rp.95,7  Triliun, Paling  Besar  di  Pertambangan”, https://economy.okezone.com/re ad/2018/08/14/320/1936322/inv estasi-asing-hanya-rp95-7- triliun-paling-besar-di- pertambangan, diakses pada tanggal 13 Mei 2020
Pusat  Kebijakan  Investasi, https://investmentpolicy.unctad. org/international-investment- agreements/countries/97/indones ia?type=tips, diakses pada tanggal 18 Mei 2020