## KONSEP ISLAM ‎ TENTANG ADAT:
Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam
Oleh:

## Faiz Zainuddin
Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo faizzainuddin01@gmail.com
Abstract :
The needs of society very complete and changing is impossible to make law  codification  perfectly,  one  of  the  cause  is  the  difference  between local customs are not same with the ancient customs ( Arabic’s custom).
This  change  is  not  only  related  to  the  values,  but  also  can  change  the religion’s  law  (  Islam  ).  So,  to  solve  this  problems,  it  needs the  special handling  who  related  the  growing  problem  in  the  society  in  terms  of Islamic  law  study.  The  goal  is  the  problem  can  be  solved  by  the  best decision  and  can  give  the  solution  who  is  able  to  runned  by society.Furthermore, to give the best solution about the difference needs in  the  society,  so  Islam    gives  a  law  breakthrough  by  considering customs as Islamic law basis. This customs becomes law source after Al- Quran  and  Al-  Hadist,  because  the  customs  has  important  role  in  the process of decline verse. This research was conducted to know how far the influence of  customs toward dynamics of islamic law. This research used  explanatory  research  by  applied  qualitative  research  and  the research  result  analysis  used  analysis  content.  This  research  showed that  the  customs  can  be  used  as  “Hujjah”  in  islamic  law  as  long  as  no
“Sharih”  explanation  about  the  certain  case  and  did  not  contrary  with qhat’iy  argument  in  the  form  of  muqayyad    not  absolute)  and  special (not  general).  Based  on  the  research  result,  the  researcher  give suggestion for the law practitioners, if they want to decide law is hoped to  more  concerned  societies’  customs  themselves,  and  not  directed  to others,  in  order  to  they  can  give  a  decision  who  can  be  runned  by society.
Key Words: Concept, Custom, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Problematika masyarakat yang semakin komplek menuntut adanya penyelesaian  secara  tepat.  Tidak  hanya  menghukumi  benar  dan  salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan membawa kemaslahatan  bagi  masyarakat.  Hukum  islam  yang  menjadikan  al-Qur’an
“Konsep Islam Tentang Adat”
dan  al-Hadist  sebagai  rujukan  utamanya  dituntut  untuk  selalu  relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks.
Para  ulama’  pendiri  madzhab  merumuskan  beberapa  dalil mukhtalaf (dalil  yang  masih  diperselisihkan  keabsahannya)  yang  dapat digunakan  sebagai  landasan  dalam  menyelesaikan  problematika  yang berkembang  di  masyarakat.  Diantara  beberapa  dalil  yang mukhtalaf itu adalah adat dan u’rf . Kajian adat dan u’rf ini merupakan hasil ijtihad para ulama’  sebagai  bagian  dari istinbat  al-hukm i  (penggalian  hukum)  yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist. Sehingga dengan kajian adat dan ‘urf ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  terhadap  problematika masyarakat yang menuntut adanya sinergi kemaslahatan terhadap proses penentuan hukumnya.

## B. Pembahasan Pengertian Adat dan 'Urf
1. Tinjauan adat
Adat menurut bahasa berasal dari kata ةداع , sedangkan akar katanya
داع – دوعي yang  berarti راركت (pengulangan).  Oleh  karena  itu,  tiap-tiap sesuatu  yang  sudah  terbiasa  dilakukan  tanpa  diusahakan  dikatakan sebagai  adat  secara  bahasa.  Dengan  demikian,  sesuatu  yang  baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat 1 ,  sebagaiman firman Allah Swt.
اوملاَق اَمِل َنومدومعَ ي َّمثُ...
:ةلدالمجا{ ... ٣ }
"...Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..." (Q.S. al- Mujadalah: 3)
Tetapi  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  tidak  setiap  kebiasaan disebut  dengan  adat.  Suatu  kebiasan  bisa  dikatakan  sebagai  adat  apabila dilakukan secara ajeg dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus  dipatuhi.  Adat  juga  merupakan  tingkah  laku  yang  oleh  dan  dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian  yang  merupakan  penjelmaan  identitas  bangsa  yang bersangkutan. 2
Sedangkan  Adat  yang  beredar  dikalangan  ulama  ushuli  adalah
1 Drs. Totok Jumantoro, M.A . Kamus Ilmu Ushul Fiqh . (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1. 2 Out  line  perkuliahan  mata  kuliah  Hukum  Adat.  Sabtu  3  Nopember  oleh  Arif Jamaluddin  Soepomo  yang  mendefinisikan  Hukum  Adat  sebagai  hukum  yang  tidak tertulis  dalam  peraturan  legislatif  ( unstatutory  law) yang  dipatuhi  oleh  masyarakat bedasarkan atas keyakinan bahwa hal itu mempunyai kekuatan hukum.
sebuah  kecenderungan  (berupa  ungkapan  atau  pekerjaan)  pada  suatu objek  tertentu  sekaligus  pengulangan akumulatif pada  objek  pekerjaan baik  dilakukan  secara  pribadi  ataupun  kelompok.  Dinilai  akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas  itulah  yang  mendarah-daging  dan  hampir  menjadi  watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.
Sementara  adat  menurut  istilah  adalah  suatu  persoalan  yang berulang-ulang  tanpa  berkaitan  dengan  akal,  akan  tetapi  jika  berulang- ulangnya  suatu  tindakan  berkaitan  dengan  akal    dalam  arti  pengulangan itu  dihukumi  oleh  akal  maka  hal  ini  dinamakan  konsekwensi  logis (talazumun aqliyun ) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya  jari-jari  atau  dimana  ada  asap  pasti  disitu  ada  api  karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. 3 Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus  Ilmiah  Ushul  Fiqh tentang  adat  secara  istilah  adalah sesuatu  yang  dikehendaki  manusia  dan  mereka  kembali  terus  menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional. 4
2. Tinjauan 'urf
Definisi 'urf secara  bahasa  adalah  paling  tingginya  sesuatu,  sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf,
و ِفاَرْعلأا ىَلَع لاَجِر ْممهاَميِسِب  الًمك َنومفِرْعَ ي :فارعلأا{ ٤٦ }
"Dan diatas (al-A`raf) 5 itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." (Q.S. al-`Araf: 46) Ada pendapat lain yang mengatakan 'urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan  yang  dilakukan. 6 Kemudian 'urf menurut  istilah  yaitu  sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan  dan  ucapan  yang  populer  diantara  mereka.  Ini  mencakup 'urf amaly dan qauly .  Dengan  kata  lain, 'urf adalah  apa  yang  dikenal  manusia dan  berlaku  padanya,  baik  berupa  perkataan,  perbuatan  ataupun meninggalkan sesuatu. 7
3. Korelasi Adat dan 'urf
3 Dr. Wahba Zuhaili. Ushul Fiqh Islami . Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 104.
4 Totok Jumantoro, . Kamus Ilmu Ushul Fiqh . (Jakarta: AMZAH, 2005).  hlm. 2.
5 Al-A`raf artinya  tempat  yang  tertinggi  diantara  surga  dan  neraka,  baca  al-Quran dan Terjemahnya. DEPAG RI.
6 M. Umar. Study Ushul Fiqh . (Jakarta:1987), hlm. 109.
7 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh . (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1.

## “Konsep Islam Tentang Adat”
Adat dan 'urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiyah , yaitu dari  bahasa  Arab ةداع dari  akar  kata وعي د , اع د yang  mengandung  arti pengulangan.  Sementara 'urf berasal  dari فرع - فرعي sering  diartikan فورعملا sesuatu  yang  dikenal.  Sedangkan  diantara  ahli  bahasa  Arab  ada yang  menyamakan  ( mutarodif )    kata  adat  dan 'urf seandainya  kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf .  Tidaklah  berarti  kata  adat  dan 'urf berbeda  maksudnya  meskipun digunakan  kata  sambung  "dan"  kedua  kata  tersebut  memiliki  satu  arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat. 8 Kata 'urf pengertiannya  tidak  melihat  dari  segi  berulang  kalinya suatu  perbuatan  yang  dilakukan.  Tetapi  dari  segi  bahwa  perbuatan tersebut  sudah  dikenal  dan  diakui  oleh  orang  banyak.  Dalam  hal  ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu  pengertiannya  sama  yaitu  suatu  perbutan  yang  telah  berulang  kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh  orang  secara  berulang  kali.  Dengan  suatu  pengetahuan  yang  telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'urf adalah sinonim. Dalam arti,  mempunyai  makna  yang  sama  yakni  suatu  keadaan,  ucapan, perbuatan,  atau  ketentuan  yang  telah  dikenal  oleh  manusia  dan  sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meniggalkannya. 9
Dengan  demikian  istilah  adat  dan 'urf merupakan  dua  kata  yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering  mengalami  kerancuan,  keduanya  mempunyai  makna  yang  sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-`adah terbentuk  dari masdar (kata  benda/noun) al-awd dan al- muawadah yang  kurang  lebih  "pengulangan  kembali".  Sedangkan al-'urf terbentuk  dari  kata al-muta`araf yang  mempunyai  makna  "saling mengetahui".  Dengan  demikian,  proses  terbentuknya  adat  menurut pendapat  Siddiqi  adalah  akumulasi  dari  pengulangan  aktivitas  yang berlangsung  terus  menerus,  ketika  pengulangan  itu  membuatnya tertanam  dalam  hati  setiap  orang,  maka  ia  telah  memasuki  stadium al- muta`araf tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "`urf". Secara ilustratif al-Jurjani  menggambarkan  sebagai  berikut: "Adat  adalah  unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam
8 Dr. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 364. 9 Ibid , 364.
hati barulah ia berubah identitas menjadi 'urf". 10
Karena  itu  menurut  sebagian  fuqhoha`  adat  dan 'urf secara terminologis  tidak  mempunyai  perbedaan  yang  prinsipil.  Artinya penggunaan  istilah 'urf tidak  mengandung  perbedaan  yang  signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fiqih terdapat  ungkapan: hadza  tsabit  bi  al-'urfi  wa  al-Adah (ketentuan  ini berlandaskan  adat  dan 'urf )  maka  yang  dimaksud  dari  makna  yang dimaksud  adalah  sama.  Penyebutan "al-Adah" setelah  kata al-'urf berfungsi  sebagai  penguat (taukid )  saja.  Bukan  kalimat  tersendiri  yang mengandung  makna  berbeda  ( ta`sis ).  Akan  tetapi  bila  hal  itu  terdapat dalam  literatur  gramatikal,  tata  bahasa,  kesastraan,  filsafat  dan  lain sebagaianya,  maka  istilah  adat  dan 'urf terkadang  memiliki  pengertian berbeda. 11
Dalam  kenyataanya,  banyak  ulama`  fiqh  mengartikan 'urf sebagai kebiasaan  yang  dilakukan  banyak  orang  (kelompok)  dan  timbul  dari kreatifitas  atau imajinatif dalam  membangun  nilai-nilai  budaya.  Di samping  itu,  baik  dan  buruknya  kebiasaan  tidak  menjadi  persoalan  yang begitu  urgen  asalkan  dilakukan  secara  kolektif,  maka  kebiasaan  yang seperti ini termasuk kategori 'urf . Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan  sebagai  tradisi  secara  umum  tanpa  memandang  apakah dilakukan satu orang atau kelompok. 12
Hal  ini  selaras  dengan  perkataannya  Syaikh  Abdul  Wahab  Khallaf beliau  mengatakan  mengenai  pengertian 'urf yaitu  apa  yang  saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan.  Ini  juga  dinamakan  adat.  Beliau  mengomentari  masalah persamaan  atau  perbedaan  mengenai 'urf dan  adat  yang  merujuk  pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada  bedanya antara 'urf dan adat  yang berbeda hanyalah lafad tapi secara subtansial sama saja. 13
Dan  sebenarnya  titik  perbedaan  dan  persamaan  dalam  alinea  di atas sebenarnya muncul karena dilatar belakangi banyaknya definisi yang ditawarkan  oleh  masing-masing  ulama`.  Padahal  dalam  tata  cara  praktis,
10 Ifrosin. Fiqh  Adat  (Tradisi  Masyarakat  dalam  Pandangan  Fiqh) .  (Jawa  Tengah: Mukjizat. 2007), hlm. 6.
11 Ibid , hlm. 6.
12 Ibid, hlm. 6.
13 Dr. Wahba Zuhaili. Ushul Fiqh Islami . Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 89. Ada  ulama  ushuli  yang  membedakan  antara  adat  dan 'urf seperti  Ibnu  Himam, Albayzdawi beserta pengarang kitab al-Talwih berpendapat bahwa 'urf lebih umum dari pada adat, 'urf mencakup kepada qauli dan amali kalau Adat hanya terbatas pada amali saja. lihat dalam kitab Ushul Fiqh Islami karangan Dr. Wahba Zuhaili. Juz II. hlm. 107.
“Konsep Islam Tentang Adat”
fuqhoha` nyaris tidak membedakan dua istilah tersebut. Termasuk dalam mengkaji kaidah al-Adat Muhakkamah.
C. Pembagian dan Macam-macam 'Urf
1. 'Urf ditinjau  dari  aspek  cakupan  kuantitas  banyak  dan  sedikitnya orang yang memakai.
a. 'Urf umum 'Urf umum  adalah 'urf yang  berlaku  untuk  semua  orang  disemua negeri  dalam  suatu  perkara,  seperti  akad istisna` yang  sudah  menjadi ketentuan  umum  demi  memenuhi  kebutuhan,  jual  beli muatha` , pemesanan  barang-barang,  berupa  sepatu,  pakaian  dan  sebagainya.  Cara pemesanan  disetiap  tempat  dan  untuk  waktu  sekarang  meliputi  semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.
b. 'Urf khusus 'Urf khas  adalah 'urf yang  dipakai  di  negeri  tertentu  atau  oleh golongan  tertentu. 'Urf khas  banyak  macamnya  dan  tidak  bisa  dihitung jumlahnya,  karena  keperluan  orang-orang  dan  cara  terpenuhinya  selalu berubah-rubah.  Sebagai  contoh  antara  lain  ialah  pembayaran  dimuka sebagian  honorium  bagi  pembela  perkara-perkara,  sebagiannya  lagi bergantung  kepada  kemenangan  perkara  yang  dihadapinya  dan  sesudah mendapat  keputusan  terakhir  serta  dilaksanakannya  keputusan tersebut. 14
Dengan  demikian,  dikalangan  para  ulama`  tidak  ada  perbedaan diantara 'urf khusus  dan 'urf umum  dari  aspek  keabsahannya  sebagai sumber hukum, bilamana 'urf khusus dan 'urf umum  telah berlaku umum dan  dilakukan  secara  terus  menerus.  bahkan  Imam  Abu  Hanifah menegaskan  tentang  qiyas  dapat  ditinggalkan  dengan  berlakunya 'urf secara  umum  dan 'urf juga  dapat  men- takhsis dalil  syar`i,  seperti  akad istishna` , akad salam beserta bai` al-muatha . 15
2. `Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.
a. 'Urf qauliy (kata-kata) 'Urf kata-kata  biasa  terjadi  apabila  suatu  kata-kata  atau  susunan kata-kata  biasa  dipakai  oleh  orang  banyak  untuk  suatu  pengertian tertentu,  sehingga  apabila  kata-kata  tersebut  diucapkan  secara  mutlak (tanpa  asosisiasi  pikiran  atau  tanda-tanda  tertentu)  maka  pengertian
14 Ahmad  Hanafi,  M.A.  Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam.  Jakarta:  PT  Bulan Bintang. 1991. hlm. 91.
15 Ibid , hlm. 91.
tersebut  lekas  diterima  oleh  pikiran  mereka,  seperti  kata dirham yang berarti  uang  yang  berlaku  disuatu  negeri.  Bagaimanapun  macamnya termasuk  juga  uang  kertas,  sedangkan  pada  mulanya  arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu. 16
Kalau  pemahaman  pengertian  yang  dimaksud  memerlukan  pada asosiasi fikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut 'urf melainkan majaz . Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda ( Qorinah ), maka dimaksud dengan kata-katanya membunuh ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula  apabila  ada  oang  yang  mengatakan  “ Mahkamah telah memutuskan  begini”.  Maka  dengan  melalui  asosiasi  pikiran,  yang dimaksud  adalah  tempat  hakim  memeriksa.  Kata-kata  pada  contoh terakhir  tidak  termasuk 'urf kata-kata  ( lafdhi )  yang  dianggap  sebagai bahasa  tertentu,  dimana  pengertian  secara  hakikat  dapat  diperoleh  dari kata-kata itu sendiri.
b. 'Urf Fi`liy (perbuatan) Sementara 'urf perbuatan  ialah  kebiasaan  orang  banyak  dalam melakukan  perbuatan  tertentu  dalam  budaya  masyarakat  Arab 'urf  fi`liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh bai ` al - mu ` atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat  mudah  dijalankan,  kebiasaan  ini  seperti  yang  lumrah  dan  hampir terjadi  pada  semua  lapisan  masyarakat.  Tak  heran  bila qaulmukhtar memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah muhaqqirat , 17 sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Dalam  transaksi  perwakilan  ( wakalah )  terdapat  satu  sampel  yang terkait  dengan  persoalan  ini.  Misalnya  ada  seorang  yang  mewakilkan ( muwakkil ) 18 atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata-kata
16 Ulama`  Hanafiyah  dan  Syafi`iyah  menamakan `urfqauly dengan  istilah urfmukhassis .  Kebiasaan  yang  berupa  perkataan  ini  seringkali  dimisalkan  pada penggunaan  kata walad hanya  untuk  anak  laki-laki.  Lihat  Muhammad  Siddiqi  Bin Ahmad, Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid. (Bairut: Muassasah al-Rissalah. 1983), hlm. 160. 17 Yang  dimaksud muhaqqirad disini  adalah  barang-barang  yang  biasa diperjualbelikan tanpa adanya ijab dan qabul . Lihat: Sayyid al-Bakri . I`ana Thalibin . Juz III. Semarang: Karya Putra. hlm. 4. 18 Orang  yang  mewakilkan  suatu  pekerjaan  atas  tugas  tertentu.  Sementara  orang yang  dipasrahi  tugas  untuk  mengerjakan  disebut  wakil.  Wakil  dalam  terminologi  fiqh berbeda  dengan  wakil  secara  terminologi  bahasa  Indonesia.  Wakil  dalam  istilah  fiqh adalah  seseorang  yang  hanya  mendapat  beban  pekerjaan  atas  tugas  yang  diberikan muwakkil  melalui  proses  akad  tertentu  dengan  syarat  tertentu  pula.  Sedangkan  dalam
“Konsep Islam Tentang Adat”
yang  masih  bermakna  umum.  Misalnya,  “belikan  aku  daging”,  tanpa adakejelasan  daging  apa  yang  dikehendaki.  Namun  karena  daging  yang terbiasa dikonsumsi masyarakat itu adalah daging sapi, maka si wakil tidak boleh membeli daging ayam atau sejenis daging-daging lain selain daging sapi sebab ungkapan “belikan aku aku daging” dari si muwakkil memberi indikasi  bahwa  yang  dipesannya  adalah  daging  sapi,  sesuai  dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.
3. Kedudukan 'urf perkataan ( qauliy ) dan 'urf perbuatan ( fi`liy )
a. Kedudukan 'Urf Perkataan ( qauliy ) Kedudukan 'urf kata-kata dalam hukum Islam ‎ ialah bahwa kata-kata yang  diucapkan  oleh  seorang  harus  diartikan  menurut  bahasa  dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah  memindahkan  kata-kata  tersebut  kepada  pengertian  lain  yang merupakan hakiki menurut 'urf yang ditinjau pula sebagai imbangan dari pengertian hakiki.
Kalau  sekiranya  pengertian  kata-kata  tersebut  harus  diartikan bahasa  dan  bukan  pengertian  menurut 'urf yang  dituju  oleh  kebiasaan pembicara,  maka  hal  ini  membebani  kata-katanya  dengan  baik  berupa perikatan  pengakuan,  sumpah  talak,  dan  lain-lain.  Berdasarkan  hal  ini maka para fuqhaha` menetapkan kaidah hukum yang berbunyi:
ِةَداَعلْا ِةَلَلاَدِب مكَرْ تم ت مةَقْ يِقَْلْا “Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkankebiasaan.” 19
Boleh  jadi  pengertian  “ talak”, dalam 'urf hanya  berarti  satu ancaman,  bukan talak yang  tertera  dalam  kitab  fiqh.  Jadi  yang  menjadi pegangan  dari  permaslahan  ini  adalah  pengertian  menurut 'urf ketika diucapkan,  beserta  semua  akibat-akibat  hukum  timbul  dari  pengertian tersebut.
Jika  dipandang  dari  segi  ijma`  ulama`maka 'urf Menurut  Imam  al- Syaukani: 'urf  qauliy sangat  mempengaruhi  didalam  memahami  hukum- hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa 'urf- nya.Dalam arti,  yang  dijadikan pijakan untuk memaknai  nash-nash syar`i
bahasa  Indonesia,  selain  pengertian  di  atas,  ungkapan  wakil  pada  umumnya  juga diartikan  sebagai  orang  yang  berposisi  kedua  dalam  tugas  dan  jabatan  tertentu.  Lihat Departemen  Pendidkan  dan  Kebudayaan  RI.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hlm. 1324.
19 Hasyiyah Raddul Muhtar , Juz I, hlm 39, al-Maktaba as-Syamilah.
dengan  makna  yang  dimaksud  itu  adalah  tidak  lepas  dari 'urf .  Imam  al- Syatibi  menuturkan  dalam  kitab al - muwafakat bahwa  menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam ‎ hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan 'urf sebagai sandaran hukum,  sebab 'urf juga  bisa  menciptakan  kemaslahatan.  Beliau  juga menyebutkan,  jika  secara  asal  adanya  pensyariatan  hukum  adalah merupakan sebab adanya  kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada 'urf . 20 Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama` tidak  mengingkari  tentang  adanya 'urf sebagai  hujjah  syar`i  yang  mana beliau mencontohkan  kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan  alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi masyaqqat (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari. 21 Begitu juga 'urf dilihat dari aspek qiyas , maka para ulama` berdalih bahwa 'urf biasa  dijadikan  sebagai  sandaran  hukum.  Seperti  penelitian ( istiqra` )  dikalangan  ulama:  sesungguhnya furu `- furu `syariat  Islam ‎ akan dijumpai  di  dalam  nash-nash  syar`i-nya  telah  menetapkan 'urf landasan hukum sebelum Islam ‎ . Seperti halnya Salam , Ba`i al-`Araya , Mudharabah . Oleh  karena  itu, 'urf merupakan  sesuatu  yang  biasa  dijadikan pijakan  hukum  selama  tidak  ditemukan  dalam  nash  al-Quran. Sebagaimana  telah  diamini  oleh  Imam  al-Syatibi  dalam  statemenya mengatakan: "Adanya  agama  tidak  lepas  dari  Nabi,  sementara  Nabi  tidak akan dikenal keculi dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum". Menurut Imam Assyaukani 'urf secara syara` ditempatkan ditempatnya ijma` selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran. 22
b. Kedudukan prilaku yang telah menjadi tradisi ( 'urf fi`liy ) Keterangan  para fuqoha` tentang  kedudukan 'urf  fi`liy ialah  untuk lapangan  perbaikan-perbaikan  perseorangan  maupun  untuk  hubungan keperdataan. 'Urf mempunyai  kedudukan  yang  penting    dalam
20 Abu  Ishaq  Ibrahim  Bin  Musa  al-Syatibi. Al-Muafakat  fi  Ilmi  Ushul  Fiqh .  (Beirut: Darul  Fikr,  2005).  Juz  II.  hlm.  212.  Imam  al-Syatibi  menambah  tentang  adanya pembebanan  (taklif),  bahwasanya  tidak        diperhitungkannya  Adat  kebiasaan  sebagai kaidah  hukum  akan  menyebabkan  tidak  dimampuinya  pembebanan  ( pentaklifan ) padahal  argument  yang  semacam  ini  tidak  diperbolehkan  atau  tidak  mungkin  terjadi; lantaran  pembebanan  harus  berlandaskan  terhadap  kemampuan mukallaf beserta mengetahuinya mukallaf . 21 Inayah Syarah Hidayah. Juz VIII. hlm. 425. Maktaba al-Syamilah.
22 Fathul Qodir . Juz VI. hlm. 157.Maktaba al-Syamilah.
“Konsep Islam Tentang Adat”
menentukan  hukum  dan  membatasi  akibat  perikatan  dan  tanggungan kepada  keadaan  yang  bisa  berlaku,  selama  tidak  berlawanan  dengan ketentuan  syara`.  Apabila  ada  perlawanan  maka  ada  pembahasan tersendiri.
Dengan  demikian, 'urf dipandang  sebagai  sumber  hukum  dan  dalil yang  sah  selama  tidak  ada  dalil  syara`  yang  lain.  Imam  al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dangan apa yang ditetapkan dalam nash ( al- ta`yin  bil  'urfi  ka-ta`yin  bin  Nassi ). 23 Sebagai  contoh  diatas,pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan- perikatan  hukum  ialah  mengenai  besarnya  nafakah  istri  yang  menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada  suami  istri  dan  menurut  kadar  kemampuan  (kaya  atau  miskin) keduanya.  Jadi  apabila  keduanya  termasuk  keluarga  sedang,  maka besarnya  nafakah  menurut  tingkatannya.  Dan  kalau  kaya  atau  miskin, maka  menurut  tingkatan  kekayaan  dan  kemiskinannya.  Jadi  kebiasaan orang  banyak  dalam  cara-cara  hidup  telah  mengakibatkan  batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafakah yang telah diwajibkan oleh syara`. 24
Kalau  suatu  hukum  ditetapkan  berdasarkan  kebiasaan,  maka hukum  tersebut  biasa  berubah  menurut  perubahan  kebiasaan  tersebut. Sebab  menurut  kaidah  hukum  Islam ‎ ialah  bahwa  suatu  hukum  dapat berubah  dan  tidak  berubah  tergantung  pada illatnya .  Dari  sini  mereka menetapkan aturan yang berbunyi: “perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari ( la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman )”. 25 4. 'Urf dipandang  dari  aspek  diperhitungkan  atau  tidak  diperhitungkan sebagai landasan hukum.
a. 'Urf yang tidak baik ( fasid ) 'Urf  fasid (tidak  baik)  yaitu  sesuatu  yang  dibiasakan  oleh  orang- orang  tetapi  menyalahi  syara`  atau  menghalalkan  yang  haram  atau membatalkan  yang  wajib.  Misalnya  kebiasaan  orang-orang  melakukan perbuatan  mungkar  di  dalam  pesta-pesta.  Secara  hukum, 'urffasid tidak wajib  dipelihara  karena  dengan  memeliharanya  dapat  mengakibatkan
23 Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri . al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah . hlm. 113.
24 Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar Sejarah Hukum Islam . (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), hlm 94.
25 Abdul Aziz Muhammad Azam. al-Qowaidul Fiqhiyah . (Mesir: Darul Hadist, 2005), hlm. 198.
bertentangan  dengan  dalil  syar`i  atau  membatalakan  dalil  syar`i.  Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.
b. 'Urf yang baik ( Shahih ) 'Urf shahih (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan  dengan suatu dalil  syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang  dalam  memesan  suatu  barang  sesuai  dengan  kebiasaan setempat asal tidak  menyalahi hukum  syara`, pemberian perhiasan emas kepada  seorang  istri  biasanya  tidak  dimasukkan  ke  dalam  bagian maskawin,  dan  sebagainya.  Hukumnya 'urf  shahih harus  dijaga  dan dipelihara  didalam  menetapkan  hukum,  memutuskan  hukum  dan sebagainya. 26 Mujtahid harus memelihara didalam tasysri` -nya itu dan bagi hakim  memelihara  pada  hukumnya.  Karena  apa  yang  saling  diketahui orang  dan  beserta  apa  yang  dijalani  orang  itu  dapat  dijadikan  hujjah, kesepakatan  dan  kemaslahatan  mereka.  Selama  tidak  menyalahi  syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam tasyri `. 27
Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau 'urf shahih terbagi menjadi  dua. Pertama,  'urf ` aam .  Ulama  madzhab  Hanafi  menetapkan bahwa 'urf ` aam dapat  mengalahkan  qiyas,  yang  kemudian  dinamakan istihsan 'urf . 28 'urf ini bisa mentahsis nash yang ` aam yang bersifat zhanni bukan  yang qhot ` i. Diantara  contoh  meninggalkan  keumuman  dari  nas zhanni karena  adanya 'urf ialah  larangan  Nabi  SAW.  mengenai  jual  beli yang disertaidengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan  Maliki  menetapkan  kebolehan  diberlakukannya  semua  syarat,  jika memang  berlakunya  syarat-syarat  dipandang  telah  menjadi 'urf
26 Abdul Wahab Khallaf. Ushul Fiqh , (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). hlm,
89.
27 Ibid , hlm. 89.
28 Dalam  hubungan  ini,    kami  tamukan  alasan  yang  dikemukakan  oleh fuqhoha` tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam aqadistisna ` sebagai berikut: menurut qiyas aqad istisna ` tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas telah berjalan  ditengah  masyarakat  tanpa  seorang  pun  menolak,  baik  dari  kalangan  sahabat, tabi`in,  Maupun  ulama`-ulama`  sesudahnya  sepanjang  masa.  Ini  merupakan  hujjah  yang kuat  yang  dapat  dijadikan  alasan  untuk  meninggalkan  dalil qiyas . Urf seperti  ini dibenarkan oleh ijma`. Bahkan tergolong macam ijma` paling kuat karena didukung, baik dari  kalangan mujtahid ,  maupun  diluar  ulama`-ulama` mujtahid ;  oleh  golongan  sahabat maupun  orang-orang  setelahnya.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa 'urf`aam ialah 'urf yang  berlaku  di  seluruh  negeri  tanpa  memandang  kenyataan  pada  abad-abad yang telah silam. Lihat Ushul Fiqh, karangan Prof. Muhammad Abu Zahra.

## “Konsep Islam Tentang Adat”
(kebiasaan). 29 Kedua, 'urf Khusus, 'urf semacan ini tidak boleh berlawanan dengan  nash.  Hanya  boleh  berlawanan  dengan  qiyas  yang  illatnya ditemukan  tidak  melalui  jalan qhat`i baik  berupa  nash  maupun  yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.
D. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum Untuk  bisa  dijadikan  sebagai  sumber  hukum,  maka 'urf harus memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, 'Urf harus berlaku terus menerus atau  kebanyakan  berlaku.  Yang  dimaksud  dengan  terus  menerus berlakunya  adalah  bahwa 'urf berlaku  untuk  semua  peristiwa  tanpa kecuali,  sedang  yang  dimaksud  dengan  kebanyakan  berlakunya  ialah bahwa 'urf tersebut  berlaku  dalam  kebanyakan  peristiwa.  Yang  menjadi kebanyakan  berlakunya  ialah  kebanyakan  dalam  praktek,  bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara  dibiasakan  dan  tidak  dibiasakan,  maka  perkara  tersebut  dinamai 'urf mustarak . 'Urf semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa  dianggap sebagai dalil, maka pada waktu  yang  lain  dianggap  sebagai  penentang  dalil,  maka  peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain. 30
Kedua , 'Urf yang  dijadikan  sumber  hukum  bagi  suatu  tindakan harus terdapat pada  waktu  diadakannya tindakan  tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini  untuk  menjaga  kesetabilan  ketentuan  suatu  hukum.  Misalnya,  kalau kata-kata  “ sabilillah ”  dalam  pembagian  harta  zakat  menurut 'urf pada suatu  ketika  diartikan  semua  keperluan  jihad  untuk  agama,  atau  semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata “ ibnusabil ” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.
Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga sabilillah diartikan  mencari  ilmu  semata-mata  dan ibnu  sabil (anak pungut)  yang  tidak  mempunyai  keluarga.  Maka  nas-nas  hukum  tersebut tetap  diartikan  kepada  pengartian 'urf yang  pertama  yaitu  yang  berlaku pada  keluarnya  nas-nas  tersebut,  karena  pengertian  itulah  yang dikehendaki oleh syara`, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah
29 Muhammad Abu Zahra. Ushul Fiqh . (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). hlm. 274.
30 Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar Sejarah Hukum Islam . (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), hlm 94.
keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata:
مفْرمعلْا
ْ بِعَلا اْوملاَق َكِلَذِلَو ِرِّخَأَتملمْا َنْومد مقِباَسلْا منِراَقملمْا َومه اََّنَّ ِا مظاَفْلَلاْا ِهْيَلَع ملَمْمتُ يِذَّلا ِِِراََّّلا  ِفْرمعلْاِب َةَر “Suatu  lafad  akan  di  maknai  'urf  apabila'urf  yang  menyertai  dan mendahului  bukan  'urf  yang  datang  kemudian.  Oleh  karena  fuqhoha` mengatakan:  tidak  ada  pertimbangan  terhadap  'urf  yang  datang kemudian.” 31
Ketiga ,  tidak  ada  penegasan  ( nash )  yang  berlawanan  dengan 'urf . Penetapan  hukum  berdasarkan 'urf dalam  hal  ini  termasuk  dalam penetapan  berdasarkan  kesimpulan.  Akan  tetapi  apabila  penetapan tersebut  berlawanan  dengan  penegasan,  maka  hapuslah  penetapan tersebut.  Oleh  karena  itu,  suatu  peminjaman  barang  dibatasi  oleh  orang yang  meminjamkan,  baik  mengenai  waktu,  tempat,  dan  besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau  seorang  meminjam  kendaran  muatan  dari  orang  lain,  maka  ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas- batasnya  sendiri,  meskipun  berlawanan  dengan  kebiasaan,  maka  bagi yang  peminjam  tidak  boleh  melampaui  batas-batas  yang  telah ditentukan. 32
Keempat , Pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan
dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at. Sebab nash-nash syara` harus didahulukan atas 'urf apabila nash syara` biasa digabungkan dengan 'urf maka 'urf tetap biasa dipakai.

## E. Peran Adat dalam Pembentukan Hukum
Tindakan-tindakan  atau  tingkah  laku  dalam  pergaulan  dari  suatu kelompok  manusia  yang  dianggap  baik  dan  bermanfaat  bagi  golongan mereka  dilakukan  kembali  secara  berulang-ulang  sehingga  menjadi kebiasaan  dikalangan  mereka.  Dan  sudah  menjadi  kebiasaan,  maka dengan  sendirinya  menjadi  norma  dalam  masyarakat  itu  lambat  laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. 33
Dan  karena  masyarakat  pada  dirinya  mengandung  kecendrungan
31 `Uyunul  Bashoir  fi  Syarah  As  Bah  wan  Nadhoir.  Juz  II.  hlm.  158.  Maktabah  as- Syamilah.
32 Ibid , hlm. 97.
33 Dr.  Anwar  Harjono,  S.H. Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilannya. (Jakarta:  PT.
Bulan Bintang, 1987) hlm. 132.
“Konsep Islam Tentang Adat”
untuk  berubah-ubah,  maka  hukum  adat  atau 'urf adalah  hukum  yang senatiasa berubah-ubah.  Ia hidup dan  tumbuh sejalan dengan kehidupan dan pertumbuhan masyarakat sendiri. Sejarah pertumbuhan hukum Islam ‎ menunjukkan  secara  jelas  pengaruh  Adat  dalam  pembentukan  hukum. Perbedaan  fatwa  dalam  al  Umm  dan  Arisalah  Imam  Syafi`i  juga  didasari pengaruh  adat  setempat  dan  waktu  yang  menjadi  latarbelakangnya. Karena itu pendapatnya Prof. Hasbi yang menamakan  fiqh-fiqh yang  ada pada  waktu  itu  fiqh-fiqh Hijazi , Mishri , Hindi ,  juga  menunjukkan  adanya aliran dalam fiqh mengandung adat yang melatar belakanginya.
Dalam  hal  sejarah  pembentukan  hukum  Islam ‎ telah  menentukan cara Nabi mengatasi masa-masa peralihan itu. Nabi tidak pernah merubah adat  suatu  golongan  melainkan  dari  segi  masyarakatyang  menjadi sasarannya.  Seruan-seruan  dan  ajakan-ajakan  langsung  menyangkut kesadaran  kemanusiaan  hati  nurani  rakyat  menjadi  ciri  khas  Nabi bertabligh  kepada  masyarakat.  Tidak  jarang  Adat  yang  berjalan  disetiap golongan yang masih berlaku dibiarkan berjalan secara formilnya. 34
Kalau  masyarakat  atau  suatu  golongan  masyarakat  menganut kepercayaan Islam ‎ , maka apa saja yang menjadi adat kebiasaan mereka itu dianggap  baik,  kecuali  yang  bertentangan  dengan  nash  al-Qur`an.  Hadist nabi  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Hamidullah  menyatakan  sebagai berikut:
نَسَح ِللها َدْنِع َومهَ ف اانَسَح َنْوممِلْسملمْا مهَأَراَم
“Apa yang dilihat oleh orang baik maka baik pula menurut Allah” 35
Oleh  karena  itu,  kebaikan  dan  keburukan  disitu  selaian  mendapat kriterium yang  objektif  yakni  adanya  kemaslahatan,  juga  harus  dilihat secara  subjektif    yakni  dari  segi  penglihatan  seorang  muslim.  Malahan Dr.S.  Ramadhan,  dalam  menerjemahkan  hadist  ini  memeberikan tekanannya kepada segi yang subjektif itu. Lain dari pada itu, dalam ushul fiqh kita menganal kaidah-kaidah:
ِةَنِكْمَلأْاَو ِةَنِمْزَلأْاُِّيَُّغَ تِب ِماَكْحَلاْا مرُّ يَغَ ت مرَكْنم ي َلا
“Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya wakyu dan tempat.”
اامَدَعَو اادْومجمو ِةَّلِعلْا َعَم مرْومدَي ممْكملْْا “Ada dan tidak adanya hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya illat hukum.”
34 Ibid , hlm. 132. 35 Ma'rifatus  Shahabah  li  Abi  Na'im  al-Bahani . Juz  I.  hlm.  57.  Maktabah  as- Syamilah.
Dari  kaidah  ini  nyatalah,  bahwa  tempat  dan  waktu  merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian jelaslah  yang  dalam  pembentukan  hukum  Islam ‎ ikut  menjadi  salah  satu unsurnya  yang  menentukan  itu  mendapatkan  pengertian  yang  tertentu, yakni:  “bahwa  hukum  adat  baru  boleh  berlaku,  kalau  kaidah-kaidahnya tidak  ditentukan  dalam  al-Qur`an  dan  Sunnah  Rasulullah,  tetapi  tidak bertentangan  dengan  kedua-duanya,  sehingga  tidak  memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu”.

## F. Adat Menurut Hukum Islam ‎
Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk  memperjelas  kedudukan  dan  peranannya  dalam  upaya  penetapan hukum Islam ‎ . Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:
َعلْاا
ةَمَّكََمَ مةَد
“Adat bisa dijadikan hukum.” Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy dan amaliy , makna dari kaidah  ini  bahwa  syara`  menghukumi  kebiasaan  manusia  didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai. 36
اَِبِ ملَمَعلْا مبَِيَ  ةَّجمح ِساَّنلا ملاَمْعِتْسِا “Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan.”
ْتَبَلَغ ْوَا ْتَدَرَّطا اَذِا مةَداَعلْا مرَ بَتْعم ت اََّنَِّا
“ Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.”
Kaidah  ini  menjelaskan  salah  satu  dari  syarat  diperhitungkannya 'urf ialah  harus  berlaku  umum  dan  ini  merupakan qayyid dari  kaidah sebelumnya ( al-‘adah al-‘muhakkamah ).
ْ بِعلْا

## ِرِداَّنلِل َلا ِعِئاَّشلا  ِبِلاَغْلِل مةَر
“Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.” Kaidah  ini  juga  merupakan  salah  satu  syarat  untuk diperhitungkannya  adat  sebagai  sandaran  hukum  harus  berpijak  pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka.
ِةَداَعلْا ِةَلَلاَدِب مكَرْ تم ت مةَقْ يِقَلْْا “Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan” Kaidah  ini  mempunyai  makna  bahwa  sesungguhnya  lafazh  yang
36 Wahba Zuhaili. Ushul Fiqh Islami . Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 131.
“Konsep Islam Tentang Adat”
digunakan  diselain  makna  hakiki  bilamana  diucapkan  maka  diarahkan kepada  makna 'urf bukan  makna  hakiki.  Kaidah  ini  hanya  tertentu  pada 'urf lafazh.
ِباََِّلخاَك مباَتِكلْا
“Tulisan diposisikan sama dengan perkataan.” Kaidah  ini  menunjukkan  atas  salah  satu  dasar 'urflafzhi bahwasanya tulisan menempati ditempatnya perkataan.
ِناَسِّللاِب ِناَيَ بلْاَك ِسَرْخَلًِل مةَدْومهْعَلمْا متاَراشِلاْا “Isyarat yang dipahami dari orang bisu seperti penjalasan dengan lisan.” Kaidah  ini  juga  mengindikasikan  kalau  bahwasanya  isyaratnya orang  bisu  yang  dapat  dipahami  bisa  menepati  diposisinya  orang  yang biasa  bicara.  Oleh  karena  itu  para  fuqhoha`  membangun  hukum  yang berkenaan  dengan  kehendak  akad,  sehingga  isyaratnya  orang  bisu  itu menunjukkan  atas  apa  yang  dimaksud,  baik  berkenaan  dengan  jual  beli atau  perkawinan.  Akan  tetapi  isyaratnya  orang  bisu  tidak  dianggap,  jika berkenaan dengan masalah penetapan diwajibkannya had .
افْرمع مفْومرْعَلمْا ااطْرَش ِطْومرْشَلمْاَك ا
“Sesuatu  yang  sudah  dikenal  sebagai  'urf  ialah  seperti  sesuatu  yang disyaratkan sebagai syarat.”
ِّصَّنلاِب ٍْيِْيْعَ تَك  ِفْرمعلْاِب مْيِْيْعَّ تلا
“Sesuatu  yang  ditentukan  oleh  'urf  seperti  Sesuatu  yang  ditentukan  oleh nash.”
Makna  dari  kaidah  ini  adalah:  sesuatu  yang  tidak  dijelaskan  oleh nash syar`i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam aqad maka dihukumi  menurut 'urf yang  sudah  menjadi  kebiasaan  orang  dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.
ْممهَ نْ يَ ب ِطْومرْشَلمْاَك ِراُّجُّتلا َْيَْ ب مفْومرْعَلمْا
“Sesuatu  yang  sudah  dikenal  oleh  para  pedagang  seperti  sesuatau  yang sudah menjadi syarat.”
ْا ُِّيَُّغَ تِب ِمَاكْحَلأْا ُِّيَُّغَ ت مرَكْنم يَلا ِناَمْزَلا
“Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu.”
Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan 'urf asal,  biasa berubah dengan terbentuknya 'urf baru yang
merubah  hukum 'urf asal  (pertama)  yang  sudah  menjadi  ketetapan. Karena  hukum  berkisar  diantara  adanya  ` illat dan  tidak  adanya  ` illat . Misalnya  apabila 'urf sudah  berlaku  dikalangan  masyarakat  tentang adanya  penyerahan  mahar  secara  keseluruhan  sebelum  di- dhukhul (disenggama)  kemudian  ada 'urf baru  yang  menunda  sebagian  mahar sebelum didhuhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah 'urf yang baru dan mengabaikan 'urf yang lama. Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum  Islam,  sebab  banyak  hukum  yang  didasarkan  kepada  maslahah, sementara maslahah  sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi.  Akan  tetapi  hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  hukum  yang bersifat ijtihadiy dan  tidak  memiliki  acuan  nash  secara  eksplisit,  seperti dibolehkannya bai` al-mu`athah.`urf atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsiri nash atau teks yang mujmal dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari syar`i.

## G. Kesimpulan
Adat dan ‘urf merupakan dua istilah ushuli yang keduanya memiki terminologi tersendiri dalam kajian hukum islam. Ulama’ ikhtilaf (berbeda pandangan)  mengenai  apakah  adat  sama  dengan ‘urf .  Secara  garis  besar tidak  ada  perbedaan  prinsipil  antara  adat  dan ‘urf. Adat  sendiri didefinisikan  sebagai  tradisi  secara  umum  tanpa  memandang  apakah dilakukan  satu  orang  atau  kelompok.  Sedangkan ‘urf bermakna  sebagai kebiasaan  yang  dilakukan  banyak  orang  (kelompok)  dan  timbul  dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Dalam  pemetaan  mengenai  konsep ‘urf , ‘urf dibagi  ke  dalam beberapa  macam  pembagian  dengan  memandang  beberapa  aspeknya. Dipandang  dari  cakupan  kuantitas  terdapat 'Urf umum  dan 'Urf khusus. Dilihat  dari  aspek  cakupannya  terdapat 'Urf  qauliy (kata-kata)  dan 'Urf fi’liy (perbuatan). Dan jika dilihat dari aspek boleh dan tidaknya dijadikan landasan hukum terdapat 'urf fasid (tidak baik) dan 'Urf shahih (baik). Dari  ragam ‘urf ini,  terdapat  syarat  sehingga ‘urf dapat  dijadikan sebagai  sumber  islam  yaitu: 'urf harus  berlaku  terus  menerus  atau kebanyakan  berlaku,  ‘ urf yang  dijadikan  sumber  hukum  bagi  suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada  penegasan  ( nash )  yang  berlawanan  dengan 'urf, dan  pemakaian 'urf tidak  akan  mengakibatkan  dikesampingkannya nash yang  pasti  dari syari`at.

## “Konsep Islam Tentang Adat”

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahra, Muhammad. Ushul Fiqh . Beirut: Darul Fikr al-Araby. 2007. Al-Bakri, Sayyid . I`ana Thalibin . Semarang: Karya Putra. Juz III. 2007. Al-Syatibi,  Abu  Ishaq  Ibrahim  Bin  Musa. Al-Muafakat  fi  Ilmi  Ushul  Fiqh . Beirut: Darul Fikr. Juz II. 2010.
Ahmad,  Muhammad  Siddiqi. Al-Wajiz  fi  Idhah  al-Qawaid. Bairut: Muassasah al-Rissalah. 2005.
Departemen  Pendidkan  dan  Kebudayaan  RI. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
Fathul Qodir. Juz VI. al-Maktaba as-Syamilah.
Hanafi, Ahmad M.A. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam . Jakarta: PT Bulan Bintang.
Harjono,  Anwar. Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilannya .  Jakarta:  PT.
Bulan Bintang. 1987.
Hasyiyah Raddul Muhtar , Juz I, al-Maktaba as-Syamilah.
Ifrosin. Fiqh  Adat  (Tradisi  Masyarakat  dalam  Pandangan  Fiqh) .  Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.
Inayah Syarah Hidayah . Juz VIII. al-Maktaba as-Syamilah.
Jumantoro, Totok M.A . Kamus Ilmu Ushul Fiqh . Penerbit: AMZAH. 2005.
Khallaf, Abdul Wahab. Ushul al-Fiqh. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah. 2010. M. Umar. Study Ushul Fiqh . Jakarta. 1987.
Mahmud Hariri, Ibrahim Muhammad . al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah . Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani. Juz I. al-Maktaba as-Syamilah.
Muhammad Azam, Abdul Aziz. al-Qowaidul Fiqhiyah . Jakarta: Darul Hadist.
2005.
Soepomo, Arif Jamaluddin. Out line perkuliahan mata kuliah Hukum Adat . Sabtu 3 Nopember. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. Uyunul  Bashoir  fi  Syarah  As  Bah  wan  Nadhoir .  Juz  II.  al-Maktaba  as- Syamilah.
Zuhaili, Wahba. Ushul Fiqh Islami . Beirut: Darul Fikr. Juz II. 2006.