INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4766-4774 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
Utari Wulandari 1 ✉ , Fahmi 2 , M. Yusuf DM 3
Universitas Lancang Kuning Email: utariwulandari.2502@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Anak-anak sebagai pelaku kejahatan seringkali menjadi fokus perhatian karena usia mereka yang masih di bawah batas usia  dewasa.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menganalisis  data  dari berbagai sumber, seperti studi kasus, dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum pidana, rehabilitasi, dan perlindungan hak-hak anak. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak,  dengan  memperhatikan  aspek  keadilan  restoratif  dan  upaya  untuk  memahami  faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam kejahatan. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku kejahatan adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan upaya untuk  memperbaiki perilaku serta memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk berubah. Perlunya kerja sama lintas sektor antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi krusial dalam  upaya  pencegahan  serta  rehabilitasi  anak-anak  pelaku  tindak  pidana.  Penelitian  ini menggarisbawahi  pentingnya  pendekatan  holistik  dalam  menangani  anak-anak  sebagai  pelaku kejahatan.  Menyediakan  sanksi  yang  proporsional  sekaligus  memberikan  kesempatan  untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak pelaku kejahatan merupakan aspek penting dalam menjaga  keseimbangan  antara  penegakan  hukum  dan  keadilan  terhadap  anak-anak  yang  terlibat dalam tindak pidana.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Kekerasan

## Abstract
This research discusses law enforcement against children involved in criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the  Pekanbaru City Resort Police. Children as criminals are often the focus of attention  because  they  are  still  under  the  age  limit  for adulthood.  This  research  uses  a  qualitative approach by analyzing data from various sources, such as case studies, legal documents, and interviews with related parties. The findings show that law enforcement against children who commit crimes of violent theft involves various aspects, including criminal law, rehabilitation, and protection of children's rights. The Pekanbaru City Resort Police implements a child protection-oriented approach, taking into account  aspects  of  restorative  justice  and  efforts  to  understand  the  factors  that  cause  children's involvement in crime. The main challenge in law enforcement against children who commit crimes is finding a balance between the need to provide sanctions appropriate to the crime committed and efforts to improve behavior and provide opportunities for these children to change. The need for cross- sector  cooperation  between  the  police,  child  protection  agencies,  local  government  and  the community is crucial in efforts to prevent and rehabilitate children who commit crimes. This research underlines  the  importance  of  a  holistic  approach  in  dealing  with  children  as  criminals.  Providing proportional  sanctions  while  providing  opportunities  for  rehabilitation  and  social  reintegration  for children who commit crimes is an important aspect in maintaining a balance between law enforcement and justice for children involved in criminal acts.
Keywords: Law Enforcement, Theft, Violence

## PENDAHULUAN
Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi (Budi Rizki H & Rini Fathonah, 2014). Hukum memberikan pedoman  perilaku  dan  merupakan  norma  yang  mengikat  masyarakat  tempat  hukum tersebut  berlaku.  Pemidanaan  merupakan  tindakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana, bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan ketakutan pada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan  bukanlah untuk membalas dendam tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana serta sebagai  langkah  pencegahan  terhadap  kejahatan  serupa  di  masa  yang  akan  datang. Konvensi hak-hak anak juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak dalam hukum  (Darwan  Prinst,  1997).  Anak  memerlukan  bimbingan  khusus  untuk  berkembang secara  optimal  secara  fisik,  mental,  dan  spiritual.  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berurusan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan ini menjelaskan perlunya pengadilan yang bersifat khusus bagi anak karena anak rentan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kenakalan anak dengan kejahatan, mengingat proses perkembangan
alami yang dialami oleh setiap individu dalam menjelang kedewasaan (Wagiati Soetedjo, 2006).
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  sistem  hukum  suatu  negara  yang  menetapkan larangan-larangan  tertentu  dan  sanksi  pidana  bagi  pelanggarannya  (Moeljatno,  2009). Fungsi  utama  hukum  pidana  adalah  menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang dengan ancaman pidana, kapan dan dalam situasi apa seseorang dapat dikenai pidana, serta  cara  pelaksanaan  pidana  jika  terjadi  pelanggaran  hukum.  Dalam  hukum  pidana, diatur berbagai jenis tindak pidana, di antaranya adalah pencurian yang menjadi perhatian akhir-akhir  ini  karena  berbagai  bentuknya  telah  menimbulkan  kekhawatiran  dalam masyarakat. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal-pasal  yang  mengatur  tindak  pidana  pencurian  dan  pencurian  dengan  kekerasan. Pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru, terutama terkait curanmor  (pencurian  kendaraan  bermotor),  telah  menjadi  masalah  yang  semakin meresahkan.  Wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru  mencatat  peningkatan jumlah kasus pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari tahun ke tahun, mencakup 5 kasus pada tahun 2021, 8 kasus pada tahun 2022, dan 10 kasus pada tahun  2023.  Hal  ini  menciptakan  kekhawatiran  yang  besar  dalam  masyarakat  serta tercermin dalam laporan media massa dan laporan polisi.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah jurnal dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research)  (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang
terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
Dalam pemahaman hukum, istilah penegakan hukum sering disalahartikan sebagai terbatas  pada  bidang  hukum  pidana  atau  represif.  Namun,  istilah  penegakan  hukum sebenarnya mencakup upaya preventif dan represif. Istilah "rechtshanhaving" dari Belanda memiliki makna serupa. Law enforcement (penegakan hukum) saat ini lebih merujuk pada aspek  represif,  sedangkan  upaya  preventif  seperti  pemberian  informasi,  persuasi,  dan petunjuk  disebut  sebagai  law  compliance  (kepatuhan  hukum),  yang  fokus  pada pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat bisa digunakan adalah "penanganan hukum" atau "pengendalian hukum" (Andi Hamzah, 2005). Hukum harus  memiliki  tujuan  yang  ideal  karena  kepentingan  manusia  seringkali  saling bertentangan. Sudarsono menegaskan bahwa hukum harus mencari keseimbangan dalam melindungi  berbagai  kepentingan  yang  berbeda.  Usaha  penanganan  kejahatan  melalui hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena  itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga  menjadi  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum.  Pencurian  dengan  kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga dapat menyebabkan  luka,  cacat,  atau  bahkan  kematian  pada  korban.  Faktor  ekonomi  sering menjadi  latar  belakang  terjadinya  pencurian  dengan  kekerasan,  dan  hal  ini  semakin memungkinkan  di  tengah  kondisi  masyarakat  yang  memungkinkan  seseorang  mencari jalan pintas untuk melakukan tindak kejahatan (Toto Hartono, 2021).
Penegakan  hukum  berupaya  menanggulangi  kejahatan  secara  rasional, memperhatikan rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam hal penanggulangan kejahatan, baik sarana hukum pidana maupun non-pidana diintegrasikan untuk memberikan reaksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan,  polisi  dan  aparat  penegak  hukum  diwajibkan  untuk  mengatasi  masalah kompleks yang timbul, terutama dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah kejahatan
yang sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Perlindungan terhadap anak dari  dampak  negatif  perkembangan  sosial  dan  pembangunan  cepat,  termasuk  arus globalisasi dan perubahan gaya hidup, sangat penting. Anak seringkali terpapar pada risiko melakukan  pelanggaran  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal.  Proses penyelesaian tindak pidana oleh anak dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dan memperhatikan  perlindungan  khusus  bagi  anak.  Dalam  penanganan  tindak  pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak, ada prosedur dan perlakuan khusus sesuai dengan hukum yang mengatur perlindungan anak. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan hukum positif utama di Indonesia yang berlaku untuk semua golongan  penduduk.  Sejak  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  yang  mengatur penerapan  KUHP,  hukum  pidana  materiil  di  Indonesia  menjadi  seragam  bagi  seluruh wilayah (Barda Nawawi Arief, 2012).
Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang meliputi berbagai jenis pencurian, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan tergolong meresahkan masyarakat karena tidak hanya  merugikan  secara  materiil,  tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  luka,  cacat,  atau kematian  pada  korban.  Unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian  meliputi  perbuatan mengambil barang yang merupakan kepemilikan orang lain. Pencurian dapat terjadi baik secara  keseluruhan  maupun  sebagian  atas  kepemilikan  orang  lain.  Penegakan  hukum terhadap pencurian dengan kekerasan berusaha menangani kejahatan tersebut dengan tegas, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya (Yulvan Laksana Putra, 2020).
2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Sudarsono,  hukum  harus  memiliki  tujuan  yang  ideal karena  kepentingan  manusia  seringkali  saling  bertentangan.  Dalam  hal  ini,  penegakan hukum  menjadi  penting  sebagai  upaya  untuk  menyelaraskan  nilai-nilai  yang  terdapat dalam prinsip-prinsip yang kuat dan tercermin dalam tindakan sebagai wujud nilai akhir untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  menjaga  kedamaian  dalam  kehidupan  bersama (Soerjono Soekanto, 2013). Penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan undang- undang yang membuat konsep penerapan hukum begitu populer, tetapi juga melibatkan luasnya  bidang  yang  mencakup  tindakan  pencegahan  terhadap  potensi  terjadinya kejahatan. Proses penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindakan setelah kejahatan terjadi atau dicurigai terjadi, tetapi juga dalam menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan, yang dikenal sebagai aspek pencegahan. Berbagai lembaga terlibat dalam pencegahan ini, seperti pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, serta
aparatur eksekusi pidana, dan bahkan melibatkan partisipasi masyarakat umum. Namun, kepolisian menjadi salah satu badan yang memiliki peran utama dalam upaya pencegahan kejahatan (Sudarto, 2010).
Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak  pidana  akan  dipertanggungjawabkan  melalui  proses  hukum.  Penegakan  hukum berarti bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan pelanggaran ini dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip legalitas menegaskan bahwa tindakan dapat dipidanakan hanya jika telah diatur  dalam  undang-undang,  sehingga  individu  yang  melanggar  aturan  hukum  dapat dikenai sanksi. Penegakan hukum mewakili proses nyata dalam menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Setiap norma hukum telah mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam sistem hukum. Karena itu, persoalan  hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  secara  intrinsik  berkaitan  dengan  konsep hukum dan keadilan (Subarsyah Sumadikara, 2010).
Penegakan  hukum  mencakup  usaha  untuk  menciptakan  keteraturan  dalam masyarakat  dengan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  hukum.  Pendekatan  ini  dapat bersifat preventif atau represif. Penegakan hukum secara preventif berusaha mencegah terjadinya kejahatan, dan ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota  Pekanbaru,  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  seperti  kurangnya  sosialisasi kepada masyarakat dan kendala dalam pengumpulan alat bukti, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan . Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang  dan  diatur  dalam  hukum.  Meskipun  istilah  perampokan  tidak  secara  spesifik tercantum  dalam  KUHP,  perbuatan  tersebut  diatur  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur pencurian  dengan  kekerasan.  Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya akomodasi dalam penahanan oleh pihak kejaksaan, kurangnya fasilitas sel anak selama  proses  penyidikan  di  tingkat  kepolisian,  serta  kesulitan  menemukan  wali  atau penanggung jawab bagi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home.
Sebagai  contoh  kasus,  Pasal  365  KUHP  mengatur  tentang  pencurian  dengan kekerasan, di mana unsur kekerasan menjadi kualifikasi dari tindak pidana pencurian biasa. Untuk membuktikan tindak pidana ini, penting untuk menunjukkan bagaimana kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh pelaku dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tujuan  pencurian  tersebut.  Lawrence  M.  Friedman  menyatakan  bahwa  keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum: struktur hukum, substansi
hukum,  dan  kultur  hukum.  Struktur  hukum  melibatkan  lembaga-lembaga  seperti kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan,  serta  kewenangan  yang  diatur  oleh  undang- undang. Substansi hukum melibatkan aturan yang ada serta pola perilaku yang ada dalam masyarakat.  Sementara  itu,  kultur  hukum  berkaitan  dengan  sikap  masyarakat  terhadap hukum  dan  sistem  hukum,  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi korban yang meninggal dunia, pelaku yang masih anak-anak,  kemungkinan  pelaku  untuk  melarikan  diri,  serta  upaya  pelaku  untuk menghilangkan  alat  bukti.  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan,  atau  politik  kriminal, merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mengendalikan kejahatan sehingga tetap berada dalam batas toleransi masyarakat. Demikianlah, penegakan hukum memiliki peran yang  krusial  dalam  menjaga  ketertiban  masyarakat,  namun  juga  dihadapkan  pada sejumlah tantangan dalam upaya penegakan dan pencegahan kejahatan, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Kota Pekanbaru
Penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih menemui sejumlah kendala. Konsep penegakan hukum pidana tidak hanya mengacu  pada penerapan aturan yang berlaku, tetapi juga melibatkan  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  aparat  penegak  untuk  mengatasi permasalahan  dalam  penegakan  hukum.  Upaya  penegakan  hukum  terdiri  dari  sisi preventif, yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dan represif, yang  fokus  pada  penindakan  setelah  kejahatan  terjadi  dan  menerapkan  sanksi  pidana sebagai ancaman bagi pelakunya, apabila upaya preventif tidak berhasil. Proses penegakan hukum  pidana  melibatkan  tahapan  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di persidangan.  Penuntutan  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil  suatu  perkara pidana  dan  meminta  pengadilan  untuk  menentukan  kesalahan  pelaku.  Pada  level penegakan  hukum,  terdapat  beberapa  tahapan  kebijakan,  yaitu  formulasi  (pembuatan hukum),  aplikasi  (penerapan  hukum),  dan  eksekusi  (pelaksanaan  hukum).  Penegakan hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan dalam hukum pidana dan memberikan kepastian serta manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum.
Beberapa  faktor  memengaruhi  penegakan  hukum  di  Indonesia,  termasuk  faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.
Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya terlibat dalam penegakan hukum, tetapi  juga  dalam  langkah-langkah  pencegahan  kejahatan.  Upaya  preventif  melalui sosialisasi, program pelayanan, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan media massa menjadi strategis dalam mengatasi kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  di  Kota  Pekanbaru, terdapat  hambatan  seperti  kurangnya  pendampingan  selama  proses  hukum,  sulitnya mendapatkan  wali  atau  penanggung  jawab  bagi  anak  pelaku,  serta  kurangnya  fasilitas psikologis untuk anak-anak yang menjadi pelaku. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup  kerjasama  antara  pemerintah  dan  kepolisian,  penyediaan  fasilitas  dan pendampingan selama proses penyidikan, serta ketersediaan tenaga psikolog klinis untuk membantu pemeriksaan psikologis anak sebagai pelaku.
Pencegahan  kejahatan  melalui  upaya  pre-emtif,  preventif,  dan  represif  menjadi langkah  yang  diambil  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru  dalam  menangani  kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun, selain faktor-faktor yang telah diatasi, maraknya  kasus  ini  juga  dipengaruhi  oleh  kelalaian  masyarakat  dalam  menjaga  harta benda mereka, seperti lupa mengunci rumah atau kendaraan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa kesimpulan penting terkait penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort  Kota  Pekanbaru.  Pertama,  dapat disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  kasus  tersebut  belum  berjalan  secara optimal. Tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum perlu menjalankan proses hukum secara lebih efektif agar  hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku sesuai tujuan pemidanaan. Kedua, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akomodasi untuk menjalani proses hukum, seperti tidak adanya fasilitas sel khusus anak selama masa penyidikan di tingkat kepolisian, serta sulitnya mencari wali atau orang yang bisa menjadi penanggung jawab anak pelaku, terutama jika pelaku berasal dari keluarga broken home. Ketiga, hasil penelitian menyarankan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak  pelaku  kejahatan.  Salah  satunya  adalah  perlunya  kerjasama  antara  dinas pemerintahan dengan kepolisian untuk memberikan pendampingan kepada anak sebagai pelaku,  karena  selama  ini  bantuan  yang  diberikan  hanya  terfokus  pada  anak  sebagai
korban. Perlunya penyediaan tempat dan sarana yang memadai bagi anak sebagai pelaku selama proses penyidikan, pendampingan yang lebih intensif selama proses hukum, serta perlunya ketersediaan tenaga psikolog klinis guna membantu pemeriksaan psikologis anak yang  menjadi  pelaku  kejahatan,  baik  dari  pihak  kepolisian  maupun  lembaga  PPA  Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. (2005). Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana. FH Universitas. Barda Nawawi Arief. (2012). Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
Budi Rizki H, & Rini Fathonah. (2014). Studi Lembaga Penegak Hukum. Justice Publisher.
Darwan Prinst. (1997). Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Moeljatno. (2009). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Soerjono  Soekanto.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Rajawali Press.
Subarsyah Sumadikara. (2010). Penegakan Hukum. Kencana Utama.
Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.
Toto  Hartono.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2(1).
Wagiati Soetedjo. (2006). Hukum Pidana Anak. Refika Aditama.
Yulvan Laksana Putra. (2020). Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, 4(2).