## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA

## Pendampingan Perencanaan Jalan Tani Untuk Akses Petani di Desa Lamaninggara
Muhammad Chaiddir Hajia 1* , Herlin 2 , Verdin 3
1, 2, 3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia Jl. Betoamberi No. 5 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email: muhamamdchaiddir@gmail.com
(*: coressponding author)

## Abstrak
Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas ermukaan tanah, di bawah per-mukaan tanah atau air, seta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel. Saat ini jalan beton relatif banyak digunakan di jalan-jalan di kota besar maupun di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas  tinggi.  Beban  kendaraan  yang  relatif  besar  dan  arus  lalu  lintas  yang  semakin  padat  menjadi  alasan  utama pemilihan  jalan  beton  (rigid  pavement).  Terlebih  lagi  strukturnya  yang  lebih  kuat,  awet,  dan  bebas  perawatan, sedangkan jalan aspal membutuhkan perawatan, tidak tahan terhadap genangan air, sehingga memerlukan saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pada kondisi hujan atau banjir. Berdasarkan pengamatan langsung  dilapangan  kondisi  daerah  yang  akan  direncanakan  untuk  dibuat  perkerasan  rabat  beton  masih  dalam keadaan berbatu sehingga jalan ini cenderung tidak bisa dilalui oleh motor ataupun mobil. Jalan rabat beton menjadi solusi  yang  paling  efektif  untuk  digunakan  pada  area  ini  dikarenakan  lalu  lintas  yang  ada  masih  sangat  sedikit sehingga  pembuatan  jalan  rabat  beton  menjadi  solusi  yang  paling  efektif  dalam  perencanaan  ini.  Tujuan  dari pengabdian  ini  adalah  untuk  merencanakan  jalan  rabat  beton  sehingga  pemerintah  desa  mampu  melakukan perbaikan  pada  kondisi  jalan  ini  dan  dapat  menjadi  area  yang  mampu  membangkitkan  ekonomi  di  Desa Lamaninggara.
Kata Kunci: Desa Lamaninggara, Jalan Tani, Lalu Lintas, Perencanaan, Perkerasan Kaku

## Abstract
The  road  is  a  land  transportation  infrastructure  that  encompasses  all  parts  of  the  road,  including  complementary buildings  and  equipment  intended  for  traffic,  located  on  the  ground  surface,  above  the  ground  surface,  below  the ground  surface  or  water,  as  well  as  above  the  water  surface,  except  for  railway  tracks  and  cable  roads.  Currently, concrete roads are relatively widely used on roads in large cities and areas with high traffic density. The relatively heavy  vehicle  load  and  increasingly  congested  traffic  are  the  main  reasons  for  choosing  concrete  roads  (rigid pavement).  Moreover,  their  structure  is  stronger,  durable,  and  maintenance-free,  while  asphalt  roads  require maintenance, are not resistant to waterlogging, thus requiring good drainage channels for the drying process during rain or floods. Based on direct observations in the field, the conditions of the area planned for concrete pavement are still rocky, making it difficult for motorcycles or cars to pass through. Concrete pavement becomes the most effective solution for use in this area because the existing traffic is still very low, making the construction of concrete pavement the most effective solution in this planning. The purpose of this dedication is to plan concrete pavement roads so that the  village  government  can  repair  this  road  and  it  can  become  an  area  capable  of  boosting  the  economy  in Lamaninggara Village
Keywords: Lamaninggara Village, Farm Road, Traffic, Planning, Rigid Pavement

## 1. PENDAHULUAN
Pada  umumnya,  setiap  program  pembangunan  masyarakat  (termasuk  pemanfaatan  sumber  daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih  mencerminkan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  banyak.  Karena  itu,  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  perlu  ditumbuhkan  melalui  dibukanya  forum  yang  memungkinkan  masyarakat banyak  berpartisipasi  langsung  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan  khususnya  program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. Era reformasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di indonesia, sejak pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku di indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih  besar  dalam  pengelolahan  pembangunan  di  daerahnya  masing-masing,  sehingga  kedudukan perencanaan semakin penting (Latif et al., 2020).
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan didefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan  bagi  lalu  lintas  umum,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Dalam  operasionalisasi  Desa  untuk  mewujudkan  otonomi  yang  diberikan  kepada  Desa  terdapat pembiayaan-pembiayaan,  dimana  pembiayaan  tersebut  memiliki  hubungan  dengan  Alokasi  Dana  Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa keypad setiap Desa yang berada

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
diwilayahnya.  Hal  ini  tercantum  pada  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2014)  tentang  Desa  yang menyebutkan  bahwa  keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  Desa  yang  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  dan  pengelolaan  keuangan  Desa. Alokasi  Dana  Desa  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  di  peroleh  dari  dana  perimbangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  sebesar  10%.  Dana  tersebut kemudian  dapat  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Jumlah  nominal  yang  akan diberikan  kepada  masing-masing  Desa  akan  berbeda  tergantung  dari  geografis  Desa,  jumlah  penduduk, serta  jumlah  angka  kematian.  Alokasi  dana  sebesar  10%  yang  diterima  oleh  Desa  akan  menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa. (Fikriman et al., 2020)
Secara umum pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya  inisiatif  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  kemandirian  klien  secara berkelanjutan  dapat  diwujudkan  (Lestari  et  al.,  2021).  Dalam  pelayanannya,  struktur  pemerintahan terkecil  pada  suatu  desa  dipimpin  oleh  kepala  desa  yang  menaungi  beberapa  kepala  keluarga dilingkungannya.  Kepala  desa  ini  dibantu  beberapa  perangkat  yang  nantinya  membantu  keperluan  dan menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa.  Selama  ini,  beberapa  kepala  desa  menjadikan  hunian tempat tinggalnya menjadi kantor pelayanan selama ia menjabat, sehinggan ketika habis masa baktinya maka  kantor  tersebut  akan  berpindah  ke  hunian  tempat  tinggal  kepala  desa  terpilih  yang  baru.  (Arief, Abdurrachman,  Tutur  Lussetyowati,  Widya  Fransiska  FA,  Dessa  Andriyali,  2021).  Pendampingan Masyarakat  selanjutnya  disebut  Pendampingan  adalah  suatu  proses  pemberian  kemudahan  yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2022).
Konsepsi  pembangunan  ditandai  dengan  semakin  pentingnya  peran  masyarakat  (partisipasi masyarakat)  sebagai  subyek  pembangunan  dan  timbulnya  kebutuhan  fungsi  pendamping,  pengarah maupun  fungsi  pengampu.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  proses  pelibatan  diri  secara  penuh  pada suatu  tekad  yang  telah  menjadi  kesepakatan  bersama.  Dimana  tiap  pihak  yang  berkepentingan/terlibat (pemerintah,  pemodal,  dan  masyarakat)  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses perencanaan  dan  pembangunan.  Hal-hal  yang  terpenting  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  adalah: Hak dan Kewenangan masyarakat (sebagai pelaku utama) untuk memutuskan. Dengan  demikian peran masyarakat (partisipasi masyarakat) sejak proses perencanaa lebih nyata, dengan kata lain: perencanaan tata ruang kota yang disusun, serta implementasi pembangunannya haruslah memberikan nilai tambah bagi masyarakat (Budiyanto, 2011).
Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah per-mukaan tanah atau air, seta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Jalanan di Indonesia, baik jalan utama maupu  jalan  pemukiman  umumnya  terbagi  dalam  tiga  jenis,  yakni  jalan  beton,  jalan  aspal,  dan  paving block. Saat ini jalan beton relatif banyak digunakan di jalan-jalan di kota besar maupun di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Beban kendaraan yang relatif besar dan arus lalu lintas yang  semakin  padat  menjadi  alasan  utama  pemilihan  jalan  beton  ( rigid  pavement ).  Terlebih  lagi strukturnya yang lebih kuat, awet, dan bebas perawatan, sedangkan jalan aspal membutuhkan perawatan, tidak  tahan  terhadap  genangan  air,  sehingga  memerlukan  saluran  drainase  yang  baik  untuk  proses pengeringan  jalan  aspal  pada  kondisi  hujan  atau  banjir  (Harahap  et  al.,  2022).  Perkerasan  jalan  beton dilaksanakan  dalam  beberapa  tahap,  mulai  dari  pekerjaan  tanah  (urugan  dan  galian),  pembuatan  lapis pondasi, dan lapisan di atasnya (berupa beton). Perkerasan direncanakan untuk memikul beban lalu lintas secara  aman  dan  nyaman  serta  selama  umur  rencana  tidak  terjadi  kerusakan  yang  berarti  (Direktorat Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003)
Jalan  pertanian  merupakan  unsur  penting  sebagai  sarana  infrastruktur  dalam  pengembangan pertanian  dalam  rangka  peningkatan  ketahanan  pangan,  pengembangan  agribisnis  dan  peningkatan kesejahteraan  petani  (Sianto  &  Jahidi,  2021).  Mengacu  pada  UU  Jalan  tersebut  maka  perencanaan  jalan pertanian  harus  berdasarkan  asas  kemanfaatan,  keamanan,  keselamatan,  keserasian,  keselarasan, keseimbangan,  keadilan,  transparansi  dan  akuntabilitas,  keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan  serta kebersamaan  dan  kemitraan  (Kementerian  Pertanian,  2018).  Jalan  usaha  pertanian  memiliki  peran penting  dalam  meningkatkan  produktivitas  pertanian,  mempermudah  transportasi  hasil  pertanian  dan aksesibilitas  ke  lahan  pertanian,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  petani  dan  masyarakat  di  sekitar lahan pertanian.

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Fuaddi  &  Khamid,  2021)  tentang  Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo. Penelitian ini hanya bertujuan untuk  mengetahui  infrastruktur  Jalan  Usaha  Tani  yang  sebaiknya  dibangun  di  Desa  Cikakak  Kecamatan Banjarharjo  Kabupaten  Brebes.  Sedangkan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang  saya  dilakukan  yaitu selain  memberikan  penyulusan  di  Desa  Lamaninggara  terkait  pentinya  Jalan  Tani  untuk  akses  dan Perencanaan  jalan  tani,  kami  juga  melakukan  pendampingan  pada  pembangunan  pekerjaan  Jalan  Tani sehingga  pembangunan  jalan  tani  dapat  diselesaikan  tepat  waktu  dan  menghasilkan  kualitas  jalan  yang kokoh.
Pengembangan  pertanian  memiliki  peranan  strategis  dan  penting  guna  mencapai  ketahanan pangan nasional. Dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti jalan, sangat dibutuhkan untuk menunjang  pengembangan  pertanian  yang  efisien  sehingga  diharapkan  pengangkutan  sarana  produksi hingga hasil pertanian menjadi lebih mudah dan murah. Dapat dikatakan bahwa Jalan Usaha Tani (JUT) merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  ubsistem  hulu  pertanian  karena  akan  mendukung subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran hasil dalam rangka peningkatan ketahanan  pangan,  pengembangan  agribisnis,  dan  peningkatan  kesejahteraan  petani  di  suatu  wilayah. Dengan  adanya  pengembangan  JUT  pada  kawasan-kawasan  pertanian,  diharapkan  dapat memperlancarkan  distribusi  produk  pertanian,  terwujudnya  peningkatan  pendapatan  masyarakat, terciptanya  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik,  serta secara tidak langsung dapat memberikan manfaat pada perkembangan wilayah itu sendiri. Namun, di sisi lain ternyata pengembangan JUT diindikasikan turut memengaruhi peningkatan nilai lahan di sekitarnya. Hal tersebut tentu saja mengundang terjadinya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi bukan pertanian.  Lebih  jauh  lagi,  dikhawatirkan  pengembangan  JUT  ini  juga  dapat  mengundang  fungsi  lahan terbangun lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Jika dibiarkan terus menerus, maka hal tersebut tentu saja dapat mengancam keberlangsungan sektor pertanian di suatu wilayah (Suminar, 2018).
Pembangunan infrastruktur, misalnya, harus didorong untuk mempercepat pembangunan di suatu daerah.Pembangunan  infrastruktur  memainkan  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya, yang mengarah pada pembangunan keadilan sosial bagi semua orang.Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam menjamin kelancaran  pembangunan  dan  pembangunan  suatu  daerah,  karena  tanpa  infrastruktur  yang  memadai, pembangunan  cenderung  tertunda,  dengan  hasil  yang  kurang  optimal.    Dengan  adanya  pembangunan infrastruktur  yang  memadai  ada  kecenderungan  penyelenggara  pemerintah  didaerah  akan  lebih  lancar dan  aman,  bahkan  keefektifan  pembangunan  daerah  akan  dapat  terwujud.  Pembangunan  infrastruktur yang  berorientasi  pada  visi  dan  misi  daerah  hendaknya  diselenggarakan  secara  terpadu,  tertib,  lancar, aman,  nyaman  dan  efesien  serta  tepat  sasaran  sehingga  hasil  yang  dicapai  dapat  dinikmati  oleh  semua komponen  masyarakat.Pembangunan  infrastruktur  merupakan  dinamika  organisasi  publik  yang  harus dilakukan untuk mendukung pembangunan wilayah.Salah satu menjadi masalah sekaligus menjadi tujuan pembangunan yaitu pembangunan dibidang infrastruktur (Sari et al., 2022)
Desa  Lamaninggara  adalah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Siompu  Barat  Kabupaten  Selatan Sulawesi  Tenggara.  Berdasarkan  pengamatan  langsung  dilapangan  kondisi  daerah  yang  akan direncanakan  untuk  dibuat  perkerasan  rabat  beton  masih  dalam  keadaan  berbatu  sehingga  jalan  ini cenderung  tidak  bisa  dilalui  oleh  motor  ataupun  mobil.  Jalan  rabat  beton  menjadi  solusi  yang  paling efektif  untuk  digunakan  pada  area  ini  dikarenakan  lalu  lintas  yang  ada  masih  sangat  sedikit  sehingga pembuatan  jalan  rabat  beton  menjadi  solusi  yang  paling  efektif  dalam  perencanaan  ini.  Tujuan  dari pengabdian  ini  adalah  untuk  merencanakan  jalan  rabat  beton  sehingga  pemerintah  desa  mampu melakukan  perbaikan  pada  kondisi  jalan  ini  dan  dapat  menjadi  area  yang  mampu  membangkitkan ekonomi di Desa Lamaninggara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Jalan Tani
Menurut  Pedoman  Teknik  Pengembangan  Jalan  Usaha  Tani  (2018)  jalan  usaha  tani  merupakan jalan  yang  diperuntukkan  sebagai  jalur  utama  prasarana  transportasi  pada  kawasan  pertanian  yang berfungsi  untuk  memperlancar  mobilita  alat  mesin  pertanian,  pengangkutan  sarana  produksi  serta pengangkutan  hasil  produksi  pertanian  dari  lahan  pertanian  menuju  tempat  pengempulan  sementara. Mengacu pada UU Jalan tersebut maka perencanaan jalan pertanian harus berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan  serta  kebersamaan  dan  kemitraan  (Kementerian  Pertanian, 2018).  Jalan  usaha  pertanian  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  produktivitas  pertanian, mempermudah  transportasi  hasil  pertanian  dan  aksesibilitas  ke  lahan  pertanian,  serta  meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian.Jalan pertanian merupakan unsur penting

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
sebagai  sarana  infrastruktur  dalam  pengembangan  pertanian  dalam  rangka  peningkatan  ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani (Sianto & Jahidi, 2021). Mengacu pada  UU  Jalan  tersebut  maka  perencanaan  jalan  pertanian  harus  berdasarkan  asas  kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan  serta  kebersamaan  dan  kemitraan  (Kementerian  Pertanian, 2018).  Jalan  usaha  pertanian  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  produktivitas  pertanian, mempermudah  transportasi  hasil  pertanian  dan  aksesibilitas  ke  lahan  pertanian,  serta  meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian.Jalan tani.
Jalan  produksi  merupakan  jalan  khusus  yang  berfungsi  untuk  mendukung  subsistem  agribisnis lainnya.  Sebagai  sarana  transportasi,  jalan  pertanian  membantu  proses  pengangkutan  sarana  produksi dan  hasil  produksi  menuju  lahan  pertanian,  tempat  penampungan  sementara/  tempat  pengumpulan/ tempat lainnya Dalam buku Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian, jalan pertanian yang dapat juga  disebut  sebagai  jalan  produksi  atau  jalan  usaha  tani,  dijelaskan  bahwa  jalan  pertanian  merupakan salah  satu  komponen  dalam  subsistem  hulu  yang  diharapkan  dapat  mendukung  subsistem  usahatani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil pertanian khususnya pada sentra-sentra produksi hortikultura,  perkebunan  dan  peternakan  rakyat.  Banyak  lokasi  pertanian  yang  belum  didukung  oleh keberadaan  infrastruktur  yang  baik  terutama  jalan,  sehingga  akan  menghambat  perkembangan  usaha tani.  Melalui  keberadaan  jalan  pertanian  baik  dengan  pembangunan  baru  atau  rehabilitasi  jalan, diharapkan  akan  meningkatkan  produktivitas  pertanian  yang  akhirnya  akan  meningkatkan  ketahanan pangan, agribisnis, dan kesejahteraan petani (Windani & Sukmawati, 2023)
Peranan infrastruktur pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini  sangat  berkaitan  dengan  upaya  pencapaian  sasaran  program  ketahanan  pangan  nasional.  Selain  itu dukungan  infrastruktur  pertanian  yang  memadai  seperti  jalan  sangat  dibutuhkan  guna  menunjang pembangunan  pertanian,  dengan  adanya  jalan  pengangkutan  sarana  produksi  pertanian  ke  lokasi kegiatan,  penyimpanan  serta  pemrosesan  menjadi  lebih  mudah.  Pada  saat  ini  banyak  lokasi  lahan pertanian  belum  mempunyai/  terdapat  jalan  pertanian  yang  memadai  sehingga  sangat  menghambat masyarakat  tani  dalam  berusaha  tani  di  lahannya.  Oleh  karena  itu  perlu  pembangunan  jalan  pertanian yang dapat dilalui kendaraan yang mengangkut sarana produksi pertanian, hasil pertanian dan alat mesin pertanian, melalui perecanaan jalan usaha tani ini diharapkan bisa membatu para tani dalam melakukan kegiatan bertani yang merupakan sumber mata pencaharian mereka. Melalui perecanaan ini diharapkan kelurahan bangkal dapat meningkatkan petani dalam melakukan kegiatan yang merupakan sumber mata pencaharian mereka (Fitriansyah et al., 2023) .

## 2.2 Perencanaan Jalan Tani
Kriteria  perencanaan  jalan  usaha  tani  terbagi  menjadi  tiga  bagian  yait  pembuatan,  peningkatan kapasitas,  dan  rehabilitasi.  Pembuatan  jalan  usaha  tani  adalah  membuat  jalan  baru  sesuai  kebutuhan, peningkatan kapasitas jalan usaha tani adalah jalan usaha tani yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya (lebar)  sehingga  bisa  dilalui  oleh  kendaraan  yang  lebih  berat  dan  rehabilitasi  jalan  usahatani  adalah memperbaiki jalan usahatani yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas ((Direktorat Perluasan dan  Pengelolaan  Lahan  Kementerian  Perta,  2012).  Rencana  pengembangan  jalan  usaha  tani  terdiri  dari konektivitas jalan usaha tani yaitu jalan usaha tani yang berada dikawasan pertanian terkoneksi dengan jalan  lingkungan  dengan  lebar  jalan  petani  sebaiknya  diambil  1,5  m  agar  dapat  dilewati  alat-alat  mesin yang mungkin akan digunakan di proyek. Disisi lain menurut Pedoman Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha tani (2018), lebar badan jalan usaha tani minimal 1-3 meter dan dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.
Disisi lain proses distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian hanya dapat berjalan dengan optimal, apabila jalan usaha tani memiliki konektivitas ataupun keterhubungan dengan jalan lingkungan desa  maupun  jalan  setapak  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak  masyarakat,  petani  maupun  pemerintah setempat  berdasarkan  bantuan  dana  kepada  petani,  sehingga  produktivitas  kegiatan  pertanian  berjalan dengan  maksimal,  adapun  dampak  dari  ketidakterhubungan  jaringan  jalan  usaha  tani  terhadap  jalan lingkungan desa yaitu waktu tempuh semakin meningkat dalam pengangkutan hasil produksi pertanian, serta kawasan pertanian yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi pertanian.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  dilakukan  di  Desa  Lamaninggara  pada  tanggal  17 November 2023. Prosuder kerja pada kegiatan yang dilakukan di Desa Lamaninggara yaitu dengan cara bertemu  dengan  pihak  Pemerintah  Desa  Lamaninggara  terkait  permasalah  yang  ada  di  jalan  yang  akan diperbaiki  dan  dilakukan  pendampingan  untuk  perbaikan.  Tujuan  dari  pertemuan  bersama  Pemerintah Desa  Lamaninggara  yaitu  untuk  membantu  tim  pengabdian  dalam  mencapai  tujuan  pada  kegaitan  yang

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
akan  dilaksanakan  sehingga  nantinya  kegiatan  ini  dapat  berjalan  lancer.  Selanjutnya  setelah  beremu dengan pihak Pemerintah Desa Lamaninggara kemudian dilakukan observasi di lapangan untuk dilakukan pengukuran  jalan.  Pengukuran  jalan  dilakukan  oleh  tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dari  Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton.
Setelah melakukan pengukuran kemudian dilakukan diskusi bersama masyarakat dan Pemerintah Desa  terkait  lebar  dan  panjang  jalan  tani  yang  akan  direncakan.  Setelah  mendapatkan  hasil  dari pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa selanjutnya tim pengabdian melakukan perencanaan yang  kemudian  hasilnya  akan  diberikan  kepada  Pemerintah  Desa  Lamaninggara.  Setelah  perencanaan dilakukan kemudian kami melanjutkan diskusi bersama Pemerinta Desa Lamaninggara dan masyarakat tentang pembangunan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat menyelesaikan persoalan tidak ada akses  Jalan  Tani  untuk  akses  para  petani  yang  ada  di  Desa  Lamaninggara.  Langkah-langkah  yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pengabdian ini adalah sebagi berikut:
Gambar 1 . Tahapan Kegiatan
Metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Tahap  observasi  yang  dilakukan  adalah  tim  pengabdian  melakukan  observasi  terkait  permasalahan yang ada di Desa Lamaniggara;
2. Tahap  selanjutnya  adalah  pertemuan  dengan  Pemerintah  Desa.  Setelah  menemukan  permasalahan yang akan dilakukan pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyurati Pemerintah Desa bahwah tim pengabdian akan memberikan bantuan pendampingan perencanaan jalan tani. Setelah surat diterima kemudian  dilakukan  pertemuan  dengan  Pemerintah  Desa  Lamaninggara  untuk  menjelaskan  maksud dan tujuan kegaitan ini;
3. Survey  lapangan  bertujuan  untuk  melihat  permasalah  di  lokasi  pengabdian  secara  jelas  sehingga perencanaan jalan tani dapat direncanakan sesuai aturan sehingga mendapatkan kualitas yang baik;
4. Setelah  melakukan  survey  selanjutnya  adalah  melakukan  perencanaan  jalan  tani  sesuai  dengan panjang dan lebar yang direncanakan;
5. Memberikan hasil pengabdian kepada Pemerintah Desa Lamaninggara.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Lamaninggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara telah terlaksana sesuai jadwal. Pada kegiatan tahapan kegiatan yang dilakukan di Desa Lamaninggara yaitu dengan cara bertemu dengan pihak Pemerintah Desa Lamaninggara  terkait  permasalah  yang  ada  di  jalan  yang  akan  diperbaiki  dan  dilakukan  pendampingan untuk perbaikan. Tujuan dari pertemuan bersama Pemerintah Desa Lamaninggara yaitu untuk membantu tim pengabdian dalam mencapai tujuan pada kegaitan yang akan dilaksanakan sehingga nantinya kegiatan ini  dapat  berjalan  lancer.  Selanjutnya  setelah  beremu  dengan  pihak  Pemerintah  Desa  Lamaninggara kemudian  dilakukan  observasi  di  lapangan  untuk  dilakukan  pengukuran  jalan.  Pengukuran  jalan dilakukan  oleh  tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dari  Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas Muhammadiyah Buton. Setelah melakukan pengukuran kemudian dilakukan diskusi bersama masyarakat dan  Pemerintah  Desa  terkait  lebar  dan  panjang  jalan  tani  yang  akan  direncakan.  Setelah  mendapatkan hasil  dari  pertemuan  dengan  masyarakat  dan  pemerintah  desa  selanjutnya  tim  pengabdian  melakukan perencanaan yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah Desa Lamaninggara. Partisipasi masyarakat pada Pengabdian kepada Masyarakat didapat dari hasil musyawarah bersama di Balai Desa.
Kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  di  Desa  Lamaninggara  Kecamatan  Siompu  Barat  Kabupaten Buton  Selatantelah  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal.  Metode  dan  rencana  pelaksanaan  ini  dapat terlaksana  setelah  melakukan  diskusi  dengan  pihak  Kepala  Desa  Besilam  dan  Staff  Desa  Besilam

## JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA
ISSN: 2745- 5319 (Media Online)
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sehingga para peserta (remaja tingkat SMA desa besilam sudah di jadwalkan untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan ini. Proses sosialisasi ini dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka tim meminta kepada pihak-pihak  terkait  agar  nantinya  dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan selama proses pengabdian berlangsung.
Setelah melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa dan melihat kondisi topografi, maka didapat perencanaan jalan rabat yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah jalan rabat beton dengan ukuran 3 m x 142 m. Detail perencanaan dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 2 . Gambar Rencana Jalan Rabat Beton
Gambar 3 . Musyawarah Bersama Pemerintah dan Masyarakat Desa Lamaninggara
Gambar 4 . Proses Pekerjaan Jalan Tani
Setelah  selesai  melaksanakan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  kemudian  hasil  dari  PKM  ini  akan diterbitkan  dalam  bentuk  jurnal  ilmiah.  Dampak  dari  PKM  ini  adalah  terjalin  kerja  sama  antara  Pihak Pemerintah Desa Lamaninggara dan Pihak Universitas Muhammadiyah Buton yang kemudian diharapkan akan ditindaklanjuti menjadi Desa Binaan.

## 5. KESIMPULAN
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lamaniggara Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton  Selatan  dengan  memberikan  bantuan  berupa  analisis  dan  perencanaan  jalan  rabat  beton  dengan lebar  jalan  3  meter  dan  panjang  jalan  142  meter.  Desain  yang  dihasilkan  disesuaikan  dengan  kondisi
ISSN: 2745- 5319 (Media Online)
lapangan dan topografi yang ada di Desa Lamaninggara. Harapannya jalan rabat ini dapat digunakan dan membangkitkan  ekonomi  yang  ada.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  juga  diharapkan  dapat dilanjutkan  dengan  memberikan  bantuan  teknik  pelaksanaan  pembangunan  ketikan  nantinya  akan dikerjakan.

## Daftar Pustaka
Arief,  Abdurrachman,  Tutur  Lussetyowati,  Widya  Fransiska  FA,  Dessa  Andriyali,    dan  S.  L.  K.  (2021).  Pendampingan Masyarakat Untuk Perencanaan Dan Perancangan Fasilitas Pemerintahan Desa Ulak Kerbau Lama. Jurnal Avoer, 27– 28.
Budiyanto,  H.  (2011).  Pendampingan  dalam  proses  perencanaan  partisipatif  program  penataan  lingkungan  permukiman berbasis komunitas. Jurnal Local Wisdom, III, 34–40.
Direktorat Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2003). Perencanaan Perkerasanan Jalan Beton Semen. DIrektorat Jenderal Bina Marga.
Direktorat  Perluasan  dan  Pengelolaan  Lahan  Kementerian  Perta.  (2012).  Pedoman  Teknis  Pengembangan  Jalan  Pertanian. Kementerian Pertanian.
Fikriman, Amri, S., & Susilawati, W. (2020). Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Jurnal Agri Sain, 4(1), 20–30.
Fitriansyah, Widuri, E. S., & Arifin. (2023). Perencanaan Jalan Usaha Tani Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka. Jurnal Abdimas: INSPIRASI, 1(2), 62–65.
Fuaddi, S., & Khamid, A. (2021). Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo. Infratech Building Journal (IJB), 1(01), 96–102.
Harahap, S. P. R., Marwan, D., & Efendi, U. R. (2022). Perencanaan Rabat Beton Jalan Lingkungan pada Gang Sei Pelanjo Desa Negeri Baru Kabupaten Ketapang. Jurnal RIGID, 1(1), 1–5.
Kementerian  Desa  PDTT.  (2022).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pergerakan Swadaya Masyarakat. Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Pertanian. (2018). Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 8(1), 26–39. Lestari,  R.  R.,  Olivia,  M.  K.,  Panjaitan,  L.  N.  H.,  Kurniasih,  H.,  Syifa,  H.  N.,  &  Rizki,  R.  (2021).  Modul  Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. LBH Bandung.
Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa PDTT. Sari,  D.  R.,  Prakoso,  C.  T.,  &  Rande,  S.  (2022).  Evaluasi  Program  Pembangunan  Jalan  Desa  Di  Desa  Tani  Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi Publik, 09(3).
Sianto,  L.,  &  Jahidi,  L.  O.  A.  (2021).  Perencanaan  Jalan  Tani  Kelurahan  Awainulu  Kecamatan  Pasar  Wajo.  Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, 5(2), 481–484.
Suminar,  R.  E.  (2018).  Dampak  Pengembangan  Jalan  Usaha  Tani  (Jut)  Pada  Kawasan  Pertanian  Di  Kabupaten  Sleman Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Plano  Madani :  Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota,  7(1),  81–88. https://doi.org/10.24252/planomadani.v7i1a8
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). UU No.22 tahun 2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. DPR RI. Windani, J., & Sukmawati, A. M. (2023). Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Pertanian di Desa Dangiang, Kabupaten Garut. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 18(2), 10–20.