El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia
Najmia Nur Izzati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Email: najmia0597@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  substansi  kebolehan  poligami  dan  relevansi terhadap  undang-undang  perkawinan  Indonesia.  Poligami  telah  ada  pada zaman jahiliyyah hingga saat ini. Islam tidak melarang dan menganjurkan poligami,  tetapi  Islam  datang  untuk  mengatur  dan  membatasi  aturan poligami. Substansi poligami dapat dilihat dari konteks atau nash poligami serta  historisitas  Arab  pada  masa  jahiliyyah.  Secara  kontekstual  nash, poligami diperbolehkan bagi wanita janda dan anak yatim dengan batasan empat orang isteri dengan syarat berlaku adil. Ayat ini diturunkan karena banyak  kaum  muslim  yang  gugur  saat  peperangan  uhud  yang  berdampak pada tingginya jumlah janda dan anak yatim yang ditinggal wafat dengan kondisi  yang  memprihatinkan  dalam  segi  ekonomi,  sosial  dan  pendidikan. Selain  itu  dalam  historisitas  tradisi  arab  pada  masa  jahiliyyah  juga menganggap  bahwa  menikahi  banyak  perempuan  merupakan  harta kekayaan yang dimilki. Maka dengan tanggapan tersebut wanita diibaratkan seperti  binatang  dan  barang  yang  layak  diperjualbelikan  tanpa memperdulikan  hak-hak  seorang  wanita.  Dasar  Hukum  poligami  dalam Islam QS. An-Nisa: 3 yang mengedepankan asas keadilan dan kemaslahatan dalam  kondisi  darurat.  Relevansi  ketentuan  berpoligami  dalam  Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami dalam  Islam  tetapi  sudah  mengarah  pada  dasar  QS.  An-Nisa:  (3)  dengan prinsip  keadilan,  menciptakan  kemaslahatan  dan  mencegah  kerusakan. Alasan kebolehan poligami yaitu dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria dan jika monogamy terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.

## Kata Kunci: Poligami, Relevansi, Undang-Undang Perkawinan Indonesia

## Pendahuluan
Fenomena poligami telah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga zaman globalisasi. Persoalan poligami selalu menjadi pembicaran yang hangat dan popular dikalangan masyarakat dikarenakan banyak kasus yang sering terjadi di Indonesia dan  masih banyak  menuai pro  dan  kontra  dari berbagai sudut  pandang ilmuwan. Istilah  poligami  lebih  dikenal  dan  sering  terdengar  dibandingkan  poligini.
Masyarakat sudah terbiasa menyebut Poligami yang memilki artian seorang suami yang menikahi isteri lebih dari satu.
Hukum  Islam  tidak  melarang  dan  tidak  mewajibkan  umat  muslim  untuk berpoligami.  Poligami  diperbolehkan  dan  dapat  dijalankan  atas  alasan-alasan kedharuratan  tertentu  yang  telah  dirumuskan  dalam  KHI  dan  Undang-Undang perkawinan  No.1  Tahun  1974  dan  selanjutnya  masih  ada  banyak  prosedur  dan ketentuan yang cukup ketat untuk dilewati suami yang ingin berpoligami.
Walaupun Hukum  Islam  datang untuk  mengatur persoalan poligami yang telah dirumuskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tetapi masih banyak Praktek  Poligami  yang  bertolakbelakang  terhadap  ketentuan  dan  persyaratan Poligami  yang  berlaku.  Tradisi  Poligami  yang  telah  dipraktekkan  di  Indonesia masih banyak menuai kontroversi, pasalnya banyak dari pihak isteri dan anak yang dirugikan karena ketidakadilan para suami untuk menafkahi keluarga secara lahir dan bathin, dan pada akhirnya banyak para isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan  Agama.  Secara  tidak  langsung  peristiwa  ini  menunjukkan  bentuk kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi jika perkawinan atau poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri.
Adapun  beberapa  tulisan  yang  telah  banyak  membahas  poligami  dalam sudut  pandang  keilmuan,  penulis  akan  mengelompokkan  dalam  beberapa kelompok.Kelompok  pertama,  tulisan  yang  membahas  tentang  poligami  dalam pandangan  hukum  Islam  yang  terdiri  dari  Rijal  Imanullah, 1 Andi  Intan Cahyani, 2 Tofan  Madu, 3 dan  Marzuki, 4 Reza  Fitra  Ardhian,  Satri  Anugerah,
1 Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, Jurnal  Madzahib , Volume XV No.1 (Juni 2006), hlm.104-127, Kesimpulan dalam jurnal ini ialah Pada dasarnya poligami diperbolehkan dengan  cara  mengajukan  ke  pihak  Permohonan  Izin  Poligami  kepada  Pengadilan  Agama  dengan memeriksa  syarat-syarat  yang  wajib  dipenuhi,  pertimbangan  dan  keputusan  Hakim  harus  bersifat bebas  dengan  penuh  keyakinan  tanpa  ada  pengaruh  apapun,  Segala  keputusan  harus  berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.
2 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau , Volume 5 Nomor (Juni 2018), hlm 271-280, Kesimpulan dalam jurnal ini ialah diperbolehkannya poligami dalam  hukum  Islam  dengan  syarat  suami  dapat  memberikan  keadilan  yang  diurai  sebagai  berikut keadilan waktu, adil dalam memberi nafkah, tempat tinggal tinggal serta biaya anak dengan berbagai macam pertimbangan yaitu mengangkat derajat wanita dan janda dengan menawarkan dirinya untuk dinikahi serta menjaga kehormatan para janda.
3 Tofan Madu, “Prakrtek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam ”, Jurnal Lex Privatum , Volume  8  No.1,  (Januari-Maret  2014),  hlm.27-35,  Kesimpulan  dalam  jurnal  ialah  Poligami diperbolehkan dan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 dan 5 dan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3 serta batasan poligami dengan 4 orang isteri diperkuat dengan asas keadilan bagi seluruh isteri dan anak.
4 Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam”, Jurnal UNY , hlm 1-10, Kesimpulan dalam jurnal ialah  wujud  adanya  kebolehan  poligami  yang  telah  tercantum  dalam  Al-Qur’an  dengan  adanya batasan  4  orang  isteri  merupakan  suatu  ketentuan  hukum  dengan  tujuan  kemaslahatan  umum,  jika poligami semata hanya memuaskna hawa nafsu belaka dan tidak sampai pada tujuan kemaslahatan maka penulis todak setuju dengan adanya poligami.
Setyawan Bima, 5 dan Syarifuddin Ahmad. 6 Disamping itu kelompok kedua adalah kelompok  penulis  yang  membahas  Poligami  dalam  dua  perspektif  yaitu  Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu, Edi Darmawijaya 7 dan Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah,  Setyawan  Bima 8 serta  pembahasan  tentang  problematika poligami  dan telaah  poligami  perspektif  Syahrur  dengan  penulis  Mia  Fitriah  Elkarimah 9 dan Fatimah Zuhrah. 10
Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  substansi  kebolehan  poligini  dan relevansinya  dengan  praktek  poligini  saat  ini  yang  diatur  dalam  Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia. Sistematika penulisan terdiri dari latar belakang
5 Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  di  Pengadilan  Agama”, Jurnal Privat Law , Vol.II, No.2 (Juli-Desember 2015), hlm.101-107, Artikel ini membahas bahwa Al-Qur’an sejatinya  memperbolehkan  Poligami  tetapi  wajib memenuhi  syarat  keadilan,  dalam  yuridis  Formil atutran  Poligami  juga  telah  diatur  ketat,  sebuah  keharusan  untuk  mengajukan  permohonan  ke pengadilan merupakan sebuah dasar kekuatan hukum agar lebih eksistensi dan konsekuensi di dalam perkawinan.
6 Wahid Syarifuddin Ahmad, “Status Poligami Dalam Hukum Islam (telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)”, Jurnal Al-Ahwal , Vo.6, No.1, (2013), hlm.57-70, Artikel  ini  membahas  beberapa  kesalahan  dalam  memahami  nash  poligami  yaitu  ada  4  perkara, Pertama , kesalahan dalam memahami poligami Nabi, Kedua , kesalahan memahami ayat  poligami, Ketiga , keslahan dalam mendifiniskan poligami dan Keempat , kesalahan pria melakukan poligami.
7 Edi  Darmawijaya,”poligami  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif”, Jurnal  Gender Equality ,  Vol.1  No.1  (Maret  2015),  hlm.27-38,  Jurnal  ini  membahas  tentang  seberapa  banyak efektifitas larangan poligami bagi kaum perempuan dan keluarga akan membawa kemaslahatan tetapi dengan  melarang  aktivitas  poligami  juga  mengabaikan  kemaslahatan  bagi  kaum  suami  yang  ingin sekali mendapatkan keturunan.
8 Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Jurnal Privat law ,  Vol.III,  No.2,  (Juli-Desember  2015),  hlm.100-107,  Jurnal  ini  membahas  ketentuan  dan kebolehan  Poligami  telah  ada  dalam  Al-Qur’an,  UU  No.1  Tahun  1974  serta  KH,  sesuai  pada ketentuan  hukum  KHI  dan  Positif  Poligami  tidak  memilki  kekuatan  hukum  bila  tidak  melalui perizinan  Pengadilan  Agama.Izin  berpoligami  memeliki  tujuan  agarpoligam  dapat  memenuki konsekuensi dan eksistensi sesuai dengan apa yang diinginkan syariat.
9 Mia  Fitria  Elkarimah,  “Telaah  Poligami  Perspektif  Syahrur;  KHI  dan  Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, Jurnal Hukum Islam , Vol.XVIII, No.1 (Juni 2018), hlm.133-146, Jurnal ini membahas  pandangan  Syahrur  terhadap  Poligami  yang  diatur  dalam  KHI  dan  Undang-Undang Perkawinan,  menurut  Syahrur  izin  dari  isteri  pertama  tidak  diperlukan  dan  menurutnya  isteri selanjutnya 2, 3 dan 4 adalah seorang janda yang memilki anak, Syahrur setuju dengan peraturan izin poligami yang diperketat dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, pasalnya banyak pelaku yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan kurangnya campur tangan Negara kepada keluarga  yang  melanggar  syarat-syarat  berpoligami,  Syahrur  menginginkan  jika  para  suami  tidak dapat memenuhi persyaratan berpoligami maka harus diberikan sanksi seberat-beratnya.
10 Fatimah  Zuhrah,  “Problematika  Hukum  Poligami  di  Indonesia” (Analisis  terhadap  UU No.1  Tahun  1974),  hlm.27-41,  Artikel  ini  membahas  bahwa  Poligami  telah  diatur  dalam  Hukum Islam  dan  diselaraskan  juga  dengan  KHI  dan  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menganut  asas monogamy  dalam  perkawinan  tetapi  masih  membolehkan  adanya  Poligami  asalkan  suami  dapat memenuhi syarat yang berlaku.
Najmia  Nur  Izzati,  Substansi  Kebolehan  Poligami  dan  Relevansinya  dengan  Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia
masalah (sedikit gambaran fenomena poligami pada masa ini serta hukum-hukum yang  telah  mengatur  persoalan  poligami),  setelah  itu  pengertian  poligami  secara singkat, konsep status poligami dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia No,1 tahun 1974, konsep Status Poligami dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), konsep status poligami dalam Fiqh Konvensional, konsep status poligami di Negara Muslim Lainnya, nash tentang Poligami, yang didalamnya dijelaskan isi nash dan penafsiran, asbabun  nuzul ayat poligami, historitas arab berkaitan asbabun  nuzul ayat poligami yang ditutup dengan kesimpulan.
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan (library research) yaitu sebuah rangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  mencatat serta  mengolah  bahan  penelitian. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dari berbagai literature seperti Buku-buku yang berkaitan tentang poligami, majalah-majalah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Sumber data dari Penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan langsung dari sumber asli. Sumber ini didapatkan dari Al-Qur’an, Al-Hadits, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Buku “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia” yang ditulis oleh Prof.Khoiruddin Nasution. Sumber data sekunder adalah sumber data  yang  tidak  memberikan  informasi  secara  langsung  kepada  pengumpul  data. Sumber  ini  didapatkan  dari  Jurnal-jurnal,  artikel-artikel,  dan  berbagai  literature lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan poligami.

## Pengertian Poligami
Poligami  adalah  sebuah  istilah  yang  diambil  dari  bahasa  yunani  dari  kata Poly atau Polus dengan arti banyak dan kata gamein atau gomos dengan arti kawin atau perkawinan.Poligami ialah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik laki- laki  atau  perempuan. 11 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  Poligami  adalah  suatu system perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. 12
Menurut Para Ahli, Poligami dibedakan menjadi dua istilah yaitu poligini dan poliandri. Poligini (polud-gune) adalah seorang suami yang menikahi beberapa isteri sedangkan  poliandri  (polus-andros)  adalah  seorang  isteri  yang  memilki  beberapa suami. Dari istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang sering terjadi  ialah  poligini  atau  dikenal  dengan  poligami  karena  kasus  poliandri  hampir jarang ditemukan. 13
Pengertian  poligami  dalam  Fiqh  Munakahat  ialah  seorang  suami  yang menikahi  isteri  lebih  dari  seorang  dan  batas  maksimal  yaitu  empat  orang,  karena
11 Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap , (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm. 351
12 Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.892
13 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam pasungan , (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003),
apabila  melebihi  batas  yang  ditentukan  maka  tandanya  telah  melanggar  syariat Allah. 14
Saat  ini  istilah  poligini  jarang  dipakai  masyarakat.  Masyarakat  lebih mengenal dengan istilah poligami yang pengertianya sama seperti poligini. Bahkan Departemen Pendidikan Kebudayaan juga mengesahkan istilah Poligami merupakan lawan kata dari Poliandri yang berarti seorang suami dapat menikah sejumlah isteri dalam waktu yang bersamaan. 15

## Konsep  Status  Poligami  dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  Indonesia No.1 Tahun 1974
Indonesia  mengatur  secara  ketat  aturan  berpoligami.Ketentuan  Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal  3  ayat  (1)  bahwa  asas  perkawinan  di  Indonesia  menganut  asas  monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri begitupun sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogamy bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami  yang  berkehendak  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  diperbolehkan  dengan adanya izin pengadilan. 16
Aturan Poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 diatur cukup lengkap dari tata cara pengajuan, alasan-alasan suami melakukan poligami, hingga syarat-syarat agar seseorang dapat dikabulkan izin berpoligami. Adapun tata cara pengajuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1)  bahwa  jika  suami  berkehendak  untuk  berpoligami  maka  suami  wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan yang ada pada tempat tinggalnya.  Permohonan  izin  ke  Pengadilan  Agama  dinilai  sangat  penting  karena dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, perindungan dan jaminan hukum perkawinan  tersebut. 17 Tercantum  dalam  pasal  4  ayat  (2)  bahwa  seorang  suami dapat beristeri lebih dari satu:
1. Jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan.
Jika  adanya  salah  satu  alasan  atau  syarat  alternative  yang  terdapat  dalam pasal  4  ayat  (2)  maka  pihak  pengadilan  dapat  mengizinkan  pihak  suami  untuk mengajukan  permohonan  poligami  ke  pengadilan.  Dan  sebelum  mengajukan
14 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. I, hlm. 129.
15 Muhammad  Arif  Musthofa,  “Poligami  dalam  Hukum  Agama  dan  Negara”, Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol.2 No.1 (2017), hlm.49
16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2)
17 Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum  Positif  Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligami  di  Pengadilan  Agama”, Jurnal Privat Law , Vol.II, No.2 (Juli-Desember 2015), hlm.105
permohon kepada pengadilan perlu sekirarnya suami memperhatikan syarat-syarat kumulatif yang terkait dan wajib dipenuhi dalam pasal 5 ayat (1) diantaranya: 18
1. Adanya persetujuan dari pihak isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri serta anaknya
3. Adanya perjanjian atau jaminan untuk berlaku adil kepada semua isteri dan anak-anak mereka.
Aturan  berpoligami  berlaku  pada  setiap  penduduk  Indonesia  yang  harus ditaati tidak terkecuali PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tampaknya agak lebih ketat daripada yang berlaku, pasalnya Pegawai Negeri  Sipil  adalah  suatu aparatur  Negara  yang mengabdikan tugas  untuk  Negara dan  siap  memberikan  teladan  dan  contoh  baik  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat yang  ditunjang  dengan  kehidupan  yang  berserasi.Maka  dari  itu,  terdapat  aturan khusus poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 19 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 menjelaskan beberpa aturan poligami bagi PNS yaitu; Pertama , bilamana seseorang laki-laki  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memilki  keinginan  untuk  berpoligami maka  wajib  untuk  memperoleh  izin  dari  penjabat; Kedua ,  Seorang  perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari  seorang  suami  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS); Ketiga ,  Seorang  perempuan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  akan  menjadi  isteri  kedua,  ketiga  dan  keempat harus  mendapat  izin  dari  penjabat  dan  suaminya  bukan  dari  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS); Keempat ;  Permintaan  izin  diajukan  secara  tertulis; Kelima ,  Dalam mengajukan izin tertulis harus suami yang ingin berpoligami atau isteri yang akan dipoligami harus mencantumkan alasan yang lengkap dan kuat. 20
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melanggar  aturan  berpoligami  yaitu  tanpa  izin penjabat kemungkinan suami akan mendapatkan salah satu dari 5 hukuman yaitu (1) Penurunan  pangkat  lebih  rendah  selama  3  tahun,  (2)  Pembebasan  jabatan,  (3) Pemberhentian  dengan  hormat  atas  permintaan  sendiri,  (4)  pemberhentian  tidak terhormat sebagai PNS, (5) Pemindahan dalam penurun ke tingkat terendah. 21
18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1)
19 Zetria  Erma,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Beristeri  lebih  dari  satu (Poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Ready Star Regional Development Industry & Health Science, Technology, and Art of Life , hlm.391 20 Nur Khoirin, “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS”, Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol.5 No.2 (Juli-Desember, 2010), hlm.232
21 Peraturan  Pemerintah  No.53  tahun  2010  Pasal  15  ayat  (1)  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai Sipil
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Konsep  status  Poligami  dalam Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  di  Indonesia  dilonggarkan  atau diperbolehkan oleh Pengadilan atas dasar kebijakan hakim dengan melihat ketentuan dan  syarat  yaitu  adanya  persetujuan  isteri,  mampu  berlaku  adil  dan  menjamin kehidupan  isteri-isteri  dan  anak-anak  agar  suami  dapat  memenuhi  eksistensi  dan konsekuensi  dalam  pernikahan  poligami  yang  sejalan  dengan  tujuan  syariat  yaitu membentuk  keluarga  yang  Sakinah  Mawaddah  Warohmah  serta  memberikan kemaslahatan bagi para isteri dan anak. Dengan demikian adanya persetujuan dari pihak  isteri  merupakan  bentuk  untuk  menghargai  dan  menghormati  kedudukan perempuan  atau  isteri  yang  dipoligami  selain  itu  kebijakan  Hakim  dinilai  sangat berperan  penting  dalam  aturan  ini,  maka  dari  itu  para  hakim  Pengadilan  dapat mempertimbangkan keputusan dengan sebaik-baiknya. 22

## Konsep Status Poligami dalam Komplilasi Hukum Islam
Dalam Pandangan Hukum Islam, Poligami adalah  Perkawinan yang terdiri dari  seorang  suami  dan  banyak  isteri  dengan  batas  maksimal  empat  orang  isteri. Tujuan awalnya poligami demi menciptakan kemaslahatan para anak-anak yatim dan wanita janda yang ditinggal suaminya saat perang. Tetapi hukum ini masih berlaku sampai saat ini dengan syarat atau kondisi darurat. 23
Pada  dasarnya  asas  Perkawinan  dalam  Hukum  Islam  ialah asas  monogami yang  ada  sejak  abad  15.  Asas  ini  bertujuan  sebagai  dasar  dan  landasan  untuk membangun  bahtera  rumah  tangga  yang  Sakinah,  Mawaddah  Warohmah.  Sebab dengan  perkawinan  monogamis  dapat  menetralisasi  sifat  cemburu,  iri  hati  dan mengeluh, lain halnya dengan kehidupan poligamis yang lebih cepat mendatangkan konflik-konflik  rumah  tangga  diakibatkan  munculnya  sifat  cemburu  kepada  isteri yang lain, iri hati atau dengki serta sering mengeluh yang berakhir kepada keretakan rumah tangga.
Hukum  Islam  sebenarnya  memang  memperbolehkan  bukan  menganjurkan ataupun  melarang  pelaksanaan  poligami  dengan  syarat  pihak  yang  bersangkutan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku adil kepada isteri- isteri  dan  anak  mereka  serta  menjamin  kemaslahatan  bersama.  Dasar  hukum kebolehan  poligami  diambil  dari mafhumul  ayat surah  An-Nisa  ayat  (3)  yang bermakna bahwa jika kamu tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu perempuan saja  tetapi  jika  kamu  sanggup  berlaku  adil  maka  nikahilah  dua,  tiga  dan  empat. Berlaku adil bukan berarti syarat tetapi kewajiban yang harus dipenuhi suami yang siap berpoligami. 24
Hukum Islam merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat  muslim  dengan  sumber  normative  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Seiring
22 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara , (Jakarta: INIS, 2002), hlm 111
23 Chalil Uman, Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan , (Surabaya: Anfaka Perdana), hlm.125
24 Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, hlm.102
berkembangnya  zaman  permasalahan  semakin  berkembang  dan  Peradilan  agama membutuhkan sebuah rujukan yang berpegang teguh pada kepastian hukum untuk menjadi  pedoman  atau  petunjuk  para  hakim  di  Pengadilan  Agama  maka  dengan instruksi Presiden RI Tahun 1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan suatu jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum bagi masyarakat  muslim  di  Indonesia  yang  didalamnya  merupakan  rumusan  kaidah hukum dari fiqh empat madzhab yang disusun dengan bahasa Undang-Undang. 25
Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hukum berpoligami sesuai dengan aturan pasal 55 yaitu: 26
1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
3. Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
Jadi,  kesimpulan  yang  diambil  dari  peraturan  berpoligami  yang  tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya jika seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para isteri dan anak, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami.  Tetapi  jika  yang  terjadi  sebaliknya  maka  seorang  suami  dapat melakukan poligami yang ketentuannya dapat dilihat pada pasal 56 yaitu: 27
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau  keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Melihat hukum yang diatur KHI pada pasal 55 diatas dan hukum perundang- undangan perkawinan tahun 1974 memastikan bahwa adanya kesamaan asas hukum perkawinan yaitu asas monogami (pernikahan pada seorang isteri) tetapi selain itu juga membuka sedikit peluang untuk berpoligami dengan izin Pengadilan Agama. Adapun  izin  berpoligami  yang  kemungkinan  dapat  diterima yaitu  sebagai  berikut yang tercantum dalam KHI pasal 57:
25 Abdul  Mu’in  dan  Ahmad  Khotibul  Umam,  “Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam HUkum Positif”, Jurnal Risalah , Vol.1, No.1 (Desember 2016), hlm.69
26 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , hlm.126
27 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm.30
Pengadilan  Agama  hanya  memberi  izin  kepada  suami  yang  akan  beristeri lebih dari seorang apabila: 28
1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Jika diteliti dengan cermat antara pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 memiliki 3 kesamaan alasan yang kuat bagi suami yang ingin mengajukan izin berpoligami. Bahwa semua alasan merujuk  kembali  kepada  isteri  yang  belum  menjalankan  kewajiban  sebagai  isteri, memilki  cacat  badan  dan  tidak  dapat  memiliki  keturunan  dan  syarat  utama  yang terpenting ialah suami dapat berlaku adil kepada para isteri dan anak sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 55 ayat 2.
Selain  itu  KHI  juga  menegaskan  pada  pasal  58  seperti  yang  diatur  pada peraturan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 yaitu: 29
1. Selain  syarat  utama  yang  disebut  Pasal  55  ayat  (2)  maka  untuk memperoleh  izin  Pengadilan  Agama  harus  pula  dipenuhi  syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu;
a. Adanya persetujuan isteri
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat  menjamin  keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  41  huruf  b  Peraturan Pemerintah  No.9  Tahun  1975,  persetujuan  isteri  atau  isteri-isteri  dapat diberikan  secara  tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada persetujuan  tertulis,  persetujuan  ini  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan isteri pada siding Pengadilan Agama
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami  apabila  isteri  atau  isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurang 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
Dalam masalah tidak adanya perstujuan seorang isteri juga dipertegas dalam KHI  pasal  59  yaitu  :  Dalam  hal  isteri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  dan permohonan  izin  untuk  beristeri  lebih  dari  satu  orang  berdasarkan  atas  salah  satu alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  dan  57,  Pengadilan  Agama  dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang
28 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam , hlm. 31
29 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam , hlm. 31
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 30
Pada hakikatnya ketentuan dan aturan berpoligami dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 telah selaras dengan prinsip ketentuan hukum Islam yang berangkat dari fiqh konvensional. Adanya persamaan yang terurai dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dari prinsip  perkawinan  yang  dianut,  prosedur,  tahapan  dan  syarat-syarat  yang  harus terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur baik aturan dan ketentuan berpoligami bahwa syarat utama yang ditujukan oleh seorang suami yaitu berlaku adil  kepada  para  isteri  dan  anak  serta  mendapat  persetujuan  dari  para  isteri  yang bersangkutan  dan  persetujuan  juga  disampaikan  secara  lisan  langsung  di  depan Pengadilan Agama.Dengan artian bahwa adanya syarat-syarat yang diwajibkan agar suami siap untuk menanggung nafkah lahir dan batin bagi para isteri dan anak kelak terutama  dalam  persetujuan  para  isteri  yang  dianggap  sangat  penting  dan menentukan kebijakan hakim.
Ditegaskan pula bahwa semua yang berkaitan tentang keabsahan perizinan poligami akan kembali kepada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan yang ada pada tempat atau daerah yang bersangkutan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau Pengadilan Agama bagi umat muslim yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 ayat (3). Karena jika tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Maka kebijakan seorang Hakim juga harus diperhatikan karena apapun yang diputuskan Hakim seolah mampu menjaga hak dan kewajiban seorang isteri dan suami.

## Nash Poligami
1. Teks dan isi Nash
Hukum  Poligami  dalam  Islam  adalah  mubah,  sesuai  ayat  tercantum dalam Al-Quran yaitu:
َ َ ُ َو َ ََُِبَو  َ ْثَا ِث َُ َِِِِِِسِلٰۤا َ ِلا ْمُاَٰ ََُُل َُا اْ ُمِاْوَُِ َْاَتَِْٰٰا  ِي اْ ُفِ ِِِِِِِسْقُِت  الََّا ْمُتْفِخ ْن ِاَو ۚ ْمُاُوَُْيَْا ْتَاَََا َُا ْوَا ًةَدِحاَ َِِ اْ ُِٰدْعَِت  الََّا ْمُتْفِخ ْنَُِِ ۚ اْ ُْٰ ُعَِت  الََّا  َنْٰدَا َكَِٰذ ۚ Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil,  maka  (nikahilah)  seorang  saja,
30 Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam , hlm. 32
atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim . 31
Penafsiran  ayat  3  dari  surah  An-Nisa  juga  masih  berkaitan  dengan  ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa harta para wali harus mengelola harta anak yatim dengan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memakan harta anak yatim dan menukar harta anak yatim dengan yang  buruk.  Penafsiran  ayat  2  memilki  kaitan  dengan  ayat  ke  3  yang memperingatkan  para  wali  anak  yatim  perempuan  yang  ingin  menikahi  anak yatim  tersebut  diharap  untuk  berlaku  adil  dan  berperilaku  baik  dalam memberikan mahar dan memberikan hak-hak lainnya. Dan tidak diperbolehkan menikahi  anak  tersebut  hanya  karena  ingin  mengambil  atau  memakan hartanya. 32
Nash  dalam  QS.An-Nisa  ayat  3  sebenanya  secara  konteks  menjadi landasan hukum pada masa lampau dalam menjaga martabat dan harta anak-anak yatim  atau  janda  dengan  cara  menikahinya.  Tetapi  dasar  hukum  ini  berlaku sampai  sekarang  dan  masih  dipraktekkan  oleh  para  muslim  di  penjuru  dunia dalam masalah kebolehan berpoligami dengan alasan darurat yang memberikan batasan 4 orang isteri serta syarat dapat berlaku adil pada para isteri dan anak. Jika sekiranya seseroang suami tidak yakin atau tidak mampu untuk berlaku adil dalam hal lahir (kebutuhan ekonomi) dan batin (cinta dan kasih sayang) maka Allah memperintahkan untuk menikahi satu perempuan saja agar menghindari perbuatan dzalim.

## 2. Asbab an-nuzul
Ayat  ke-3  dari  surah  An-Nisa  turun  setelah  terjadinya  perang  uhud  di Madinah. Sebab diturunkannya ayat ini dikarenakan banyaknya  kaum muslim yang  gugur  dalam  peperangan  Uhud  yang  mengakibatkan  kekalahan.  Dampak yang terjadi dari kekalahan tersebut yaitu meningkatnya jumlah janda dan anak- anak  yatim  yang  ditinggal  wafat  suami  atau  ayah  dalam  kondisi  yang memprihatinkan baik dari segi kehidupan, sosial maupun pendidikan, tetapi tidak sedikit  dari  mereka  yang  mendapat  peninggalan  harta  warisan  dari  orang tuanya. 33 Dari  gambaran  yang  terakhir  menyebabkan  bahwa  pada  masa jahiliyyah tidak sedikit dari para wali memiliki niat yang tidak baik kepada anak- anak  yatim  perempuan  untuk  mengawini  mereka  dengan  tujuan  ingin memanfaatkan  serta  memakan  harta  anak  yatim.  Maka  dari  itu  turunlah  ayat untuk melarang umat muslim menikahi anak-anak yatim kecuali dapat berprilaku
31 QS: An-Nisa (4): 3
32 Rahmi, Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3 , Jurnal Ilmiah Kajian Gender , Vol.V No.1, (Tahun 2015), hlm.117
33 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami , (Yogyakarta: Academia,1996), h. 85
adil kepada semuanya disertai dengan batasan menikahi perempuan yaitu empat orang perempuan. 34
Dalam  Hadis  Bukhari,  Muslim,  Nasa’i,  dan  Baihaqi  dijelaskan  bahwa sebab turunnya ayat ke-3 dalam surah an-Nisa ialah bahwa Urwah bin Az-Zubeir bertanya  kepada  Aisyah  sebab  turunnya  ayat  ini, maka  Aisyah  pun  menjawab dan  menjelaskan  bahwa  ayat  ini  diturunkan  perihal  anak  yatim  yang  berada dalam perawatan atau pengasuhan walinya. Dan kemudian memilki niat untuk menikahinya tanpa mahar serta menguasai hartanya. 35
Fazlur Rahman mengatakan bahwa Al-Qur’an memegang ideal moral asas monogamy bukan poligami. Ayat ini tidak sama sekali menganjurkan umat Islam untuk  berpoligami.  Diturunkannya  ayat  ini  semata  hanya  untuk  membatasi poligami  yang  menjadi  kebiasaan  bangsa  Arab  pada  masa  Jahiliyyah. 36 M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa turunnya ayat ini bukan untuk mewajibkan poligami  ataupun  melarangnya  melainkan  hanya  memperbolehkan  bila  sangat membutuhkan  dan  dalam  kondisi  darurat  serta  dapat  memenuhi  syarat  yang terkait. Jadi Pandangan Hukum Poligami dalam Al-Qur’an tidak bisa dilihat dari konteks baik atau buruknya tetapi dilihat dari segi kondisi yang mungkin dapat terjadi. 37
Menurut Rasyid Ridha ayat tersebut diturunkan untuk memberi peringatan akan kebiasaan serta melarang kebiaasan bangsa jahiliyah yang berlaku semena- mena dan tidak manusiawi terhadap janda dan anak-anak yatim. 38 Maka turunnya ayat  ini  bukan  anjuran  untuk  berpoligami  tetapi  hanya  memberikan  sedikit kelonggaran berpoligami dengan alasan menjaga hak-hak janda dan anak yatim dan  membatasi  aturan  berpoligami.  Perlu  diketahui  bahwa  Nabi  Muhammad SAW melakukan berpoligami bukan hanya karena memenuhi nafkah lahir dan batin  tetapi  poligami  merupakan  bentuk  pemeliharaan  dan  kasih  sayang  Nabi terhadap  Anak-anak  yatim  dan  Janda  yang  tinggal  wafat  suami  saat  di  Medan Perang.

## Historisitas Arab dan Asbabun Nuzul Ayat Poligami
Persoalan  Poligami  bukanlah  hal  yang  baru  tetapi  telah  ada  sejak  zaman dahulu kala atau sebelum datangnya Islam di berbagai lapisan masyarakat di penjuru dunia seperti Hindia, Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lainnya. Sebelum  datangnya  Islam  di  Arab,  Masyarakat  Arab  maupun  masyarakat  lainnya
34 Agus Hermanto, Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan , Vol.9 No.1, (Juni, 2015), hlm. 173
35 Masiyam M. Syam, Muhammad Syachrofi, “Hadits- Hadits Poligami”, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits , Vol.4, No.1, hlm.95
36 Rahmi, Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3 , Jurnal Ilmiah Kajian Gender , Vol.V No.1, (Tahun 2015), hlm.122
37 Muhammad Arif Musthofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara , hlm.50
38 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer , (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.71
telah  mengenal  dan  melakukan  poligami  bahkan  ada  orang  yang  menikahi perempuan  sejumlah  10  orang  dan  juga  banyak  dari  sahabat  Nabi  yang  menikah melebih  empat  orang.  Dalam  kitab-kitab  samawi  dan  kitab  sejarah  menyatakan bahwa poligami bukanlah hal yang asing di kalangan pemimpin, orang awam serta para nabi. Diperbolehkannya Poligami oleh Nabi karena Poligami telah dipraktekkan pada  masyarakat  Yunani  yang  mana  seorang  isteri  boleh  dipertukarkan  dan diperjualbelikan  secara  lazim.  Kebiasaan  ini  pula  yang  telah  melekat  di  berbagai Negara seperti Afrika, Australia dan Mormon di Amerika. 39
Tradisi  Bangsa  Arab  pada  masa  Jahiliyyah  menggangap  bahwa  menikahi banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Karena perempuan pada  masa  itu  boleh  dimilki  dan  diperjualbelikan  semena-mena tanpa  menghargai hak perempuan yang sesungguhnya.
Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah di Tanah Arab. Sejak itu  Islam  mengharamkan  berbagai  macam  bentuk  perzinaan  dan  membuang anggapan bahwa manusia layak diperlakukan bagaikan barang dan hewan yang dapat dimiliki  maupun  diperjualbelikan.  Islam  tidak  melarang  adanya  poligami,  tetapi Islam datang untuk mengatur dan memberi batasan berpoligami serta syarat-syarat yang  wajib  dipenuhi  dengan  tujuan  menghargai  hak-hak  kaum  wanita  serta mengangkat derajat wanita. 40
Persoalan Poligami sebenarnya bukan mutlak dari hukum Islam tetapi telah ada  pada  zaman  Jahiliyyah  sebelum  Islam  yang  memperlakukan  wanita  bagaikan barang dan hewan serta tidak ada batasan dalam berpoligami. Islam dalam kitab nya Al-Qur’an  datang  untuk  mengatur  dan  membatasi  poligami  demi  menjaga kehormatan para wanita dan anak-anak yatim.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dasar  Hukum  Status  Poligami  dalam QS.An-Nisa : 3 dengan menelaah lebih dalam sebab turunnya ayat serta historisitas Arab yang berkaitan dengan turunnya ayat ini dapat dikaji secara kontekstual nash bahwa ayat ini datang untuk mencipatakan kemaslahatan dan menjaga kehormatan para  anak-anak  yatim  atau  janda  atas  sebab  perlakuan  masyarakat  pada  zaman jahiliyyah yang berwenang semena-mena memperlakukan wanita bagaikan barang dan hewan tanpa ada batasan dan aturan syari’i. Maka dari itu Islam datang untuk mengatur dan membatasi demi mengangkat status wanita.

## Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia
Substansi  kebolehan  Poligami  dalam nash Al-Qur’an  dapat  dipahami  dari konteks mikro dan makro. Konteks mikro yang berarti sebab turunnya ayat memiliki ketersinggungan  dengan  turunnya  ayat  sedangakan  konteks  makro  adalah  kondisi
39 Abdurrahman  I  Doi , Perkawinan  dalam  Syari’at  Islam , Syari’at  the Islamic  Law ,  terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 43
40 Agus Hermanto, Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan , hlm. 173
sosial budaya di sekitar arab yang meliputi budaya, pola interaksi, geografis, politik dan lain sebagainya.
Sebab  turunnya  ayat  dalam  QS.  An-Nisa:  3    serta  historisitas  Arab  yang berkaitan dengan turunnya ayat ini. Secara kontekstual nash ayat ini datang untuk menjaga, melindungi , serta mengangkat kedudukan para anak-anak yatim atau janda yang ditinggal para ayah atau suami yang wafat pada saat perang uhud. Pada masa jahiliyyah , kebiasaan masyarakat arab ialah memperlakukan wanita dengan semena- mena  dengan  arti  menikahi  atau  memilki  para  wanita  tanpa  ada  batasan  dan memperlakukan wanita layaknya binatang dan barang yang layak diperjualbelikan. Tradisi  Bangsa  Arab  pada  masa  Jahiliyyah  menggangap  bahwa  menikahi  banyak perempuan itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki. Maka secara substansi yang dikaji  dalam  konteks  makro  dan  mikro  poligami  bertujuan  untuk  melindungi  dan mengangkat kedudukan perempuan serta menjauhi dari bentuk perzinahan dengan asas kemaslahatan dan keadilan.
Kemungkinan  Poligami  dalam  QS.An-Nisa  :  3  berdasarkan  alasan-alasan, kondisi-kondisi dan syarat-syarat terntetu sesuai dengan tuntutan zaman.Kebolehan poligami pada masyarakat arab berlaku hingga saat ini khususnya pada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami tetapi sudah mengarah pada dasar QS.An- Nisa:  (3)  dengan  tinjauan  prinsip  keadilan,  kemaslahatan  dan  mencegah kemudharatan  atau  kerusakan.  Alasan  kebolehan  poligami  dengan  jumlah  wanita yang  lebih  banyak  dari  pria  dan  jika  monogamy  terus  dipertahankan  maka  akan muncul banyak praktek pelacuran.

## Kesimpulan
Islam  datang  untuk  mengatur  aturan  berpoligami  dengan  melihat  kondisi budaya  yang  terjadi  pada  masa  jahiliyyah.  Substansi  poligami  dapat  dilihat  dari konteks  makro  dan  mikro  dari  suatu nash .  Konteks  makro  adalah  sebab  turunnya ayat poligami dalam QS. An-Nisa: 3 adalah tingginya jumlah janda dan anak yatim yang ditinggal wafat suami atau ayah pada perang Uhud. Adapun konteks mikronya adalah menikahi atau memilki para wanita tanpa ada batasan dan memperlakukan wanita  layaknya  binatang  dan  barang  yang  layak  diperjualbelikan  menggangap bahwa  menikahi  banyak  perempuan  itu  merupakan  harta  kekayaan  yang  dimiliki. Maka  secara  substansi  yang  dikaji  dalam  konteks  makro  dan  mikro  poligami bertujuan untuk melindungi dan mengangkat kedudukan perempuan serta menjauhi dari bentuk perzinahan dengan asas kemaslahatan dan keadilan.
Dengan demikian QS. An- Nisa: 3 memungkinkan adanya kebolehan poligami yaitu dengan alasan-alasan, kondisi atau syarat-syarat terntentu yang berhubungan dengan  tujuan  perkawinan  dan  kebutuhan  masyarakat  serta  memberikan  alasan bahwa  poligami  lebih  baik  daripada  perceraian.  Maka  dari  itu  muncullah  alasan berpoligami yaitu Jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri
mengalami  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  disembuhkan,  isteri  tidak  dapat melahirkan  yang  mana  berhubungan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yaitu  jumlah wanita  lebih  banyak  daripada  pria  sementara  jika  system  perkawinan  monogamy terus dipertahankan maka akan muncul banyak praktek pelacuran.
Relevansi  ketentuan  berpoligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  memang  belum  sepenuhnya  sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami dalam Islam tetapi sudah mengarah pada  dasar  QS.  An-Nisa:  (3)  dengan  prinsip  keadilan,  menciptakan  kemaslahatan dan mencegah kemudharatan atau kerusakan.

## Daftar Pustaka
Kementerian  Agama,  Al -Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Bandung:  Sygma  Examedia
Arkanleema, 2014.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademik Pressindo,
1992.
Agus  Hermanto,  “Islam,  Poligami,  dan  Perlindungan  Kaum  Perempuan”,  Vol.  9 No.1, Juni 2015.
Aibak, Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer , Yogyakarta: Kalimedia, 2017. Djubaida,  Neng, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatatkan ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Doi, Abdurrahman I , Perkawinan dalam Syari’at Islam , Syari’at The Islamic Law ,
terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Munakahat , Jakarta: Prenada Media, 2003.
Ismail,  Nurjannah, Perempuan  dalam  pasungan ,  Yogyakarta:  Lkis  Yogyakarta,
2003.
Jawad Mughniyah, Muhammad Fiqh Lima Madzhab , Jakarta: Lentera Basritama, 2011.
Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kompilasi Hukum Keluarga Islam. Nasution, Khoiruddin, Riba dan Poligami , Yogyakarta: Academia, 1996.
_________________, Status Wanita di Asia Tenggara , Jakarta: Inis, 2002.
Tihami, Sobari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap , Jakarta, Rajawaali Pers, 2013.
Uman, Chalil, Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan , Surabaya: Anfaka Perdana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yustisia, Seri Pustaka, Kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
Andaryuni,  Lilik,  “Poligami  dalam  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam”, Jurnal Sipakallebi , Vol 1, No.1, Mei 2013.
Fathonah,  “Telaah  Poligini:  Perspektif  Ulama  Populer  Dunia”, Jurnal  al-Hikmah
Studi Keislaman, Vol.5 No.1, Maret 2015.
Janeko,  “Studi  Eksplorasi  Hukum  Poligami  di  Berbagai  Negara  Muslim”, Jurnal Ummul Qura , Vol.X, No.2, September 2007.
Khoirin, Nur, “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS”, Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol.5 No.2 Juli-Desember, 2010. M.Syam,  Masiyam,  Syachrofi,  Muhammad  “Hadits-Hadits  Poligami”, Jurnal Diroyah : Jurnal Ilmu Hadits, Vol.4, No.1, September 2019. Masri, Esther, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)”, Jurnal  Kirtha Bhayangkara , Vol.13 No.2, Desember 2019.
Mu’in, Abdul, Umam, Ahmad Khotibul, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam
Hukum Positif”, Jurnal Risalah , Vol.1, No.1, Desember 2016.
Musthofa,  Muhammad  Arif,  “Poligami  dalam  Hukum  Agama  dan  Negara”, Al- Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam , Vol.2 No.1, 2017.
Nadia,  Zunly  “Membaca  Ayat  Poligami  bersama  Fazlur  Rahman”, Jurnal Mukaddimah : Studi Islam, Vol.2, No.1 Desember 2017.
Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3”, Jurnal Ilmiah Kajian Gender , Vol.V, No.1, 2015. Sam’un, “Poligami dalam Perspektif Muhammad Abduh”, Jurnal Al-Hukama , Vol.2, No.1, Juni, 2012.