## PENERAPAN PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DALAM MEMBERDAYAKAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN SUKABUMI

## THE IMPLEMENTATION OF MINAPOLITAN FISHERIES PROGRAM FOR EMPOWERING SMALL FISHERMEN IN SUKABUMI

## Masyhuri Imron
Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudyaaan – LIPI Anggota Kelompok Studi Maritim mr_hoeng@yahoo.com

## Abstract
Minapolitan  is  marines  and  fisheries  development  concept  based  on area  economic  management  emphasizing on  fisheries  comodities.  Minapolitan  program  intends  to  increase  qualified  fisheries  production  as  well  as community  income.  This  paper  aims  to  describe  the  implementation  of  Minapolitan  program  in  Sukabumi regency;  whether  the  program  has  already  directed  to  empower  small  fishermen.  The  result  shows  that  the activities  of  Minapolitan  program  are  unfocused.  Everything  related  to  fisheries  issues,  even  those  unrelated ones,  are  considered  as  a  part  of  Minapolitan  program.  The  implementation  of  Minapolitan  program undertaken by local  governments  and  coastal  development program are no different . Both capital and  fishing equipment support for small fishermen has not been directed to increase the production of qualified comodities. The empowerment of small fisheries in Minapolitan program has not been interconnected with  the purpose of Minapolitan program in this area, namely the increasing of  four higher grade fish comodities, including Tuna, Tongkol, Cakalang and Layur.
Keywords: Minapolitan, Catching Fisheries, Empowerment, Small Fishermen .

## Abstrak
Minapolitan  merupakan  konsep  pembangunan  kelautan  dan  perikanan  berbasis  manajemen  ekonomi  kawasan, dengan  komoditas  unggulan    berupa  perikanan.  Program  Minapolitan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan produksi perikanan unggulan, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tulisan ini untuk melihat penerapan  program  Minapolitan  di  Kabupaten  Sukabumi,  apakah  sudah  diarahkan  untuk  memberdayakan nelayan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di dalam program Minapolitan di Sukabumi belum fokus.  Semua  yang  terkait  dengan  masalah  perikanan  dianggap  sebagai  bagian  dari  program  Minapolitan, bahkan  program  yang  tidak  ada  hubungannya  sama  sekali  dengan  masalah  perikanan  tangkap.  Jadi  tidak  ada perbedaan antara program Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan program pembangunan pesisir.  Program  bantuan  permodalan  dan  peralatan    tangkap  untuk  nelayan  kecil  belum  diarahkan  untuk mendukung  peningkatan  produksi  komoditas  unggulan.  Dengan  demikian,  pemberdayaan  nelayan  kecil  di dalam program Minapolitan masih terlepas dari tujuan program Minapolitan di daerah ini, yaitu meningkatkan produksi empat jenis komoditas ikan unggulan, yaitu Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur.
Kata kunci : Minapolitan, Perikanan Tangkap, Pemberdayaan, Nelayan Kecil.

## Pendahuluan
Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan  dan  perikanan  berbasis  manajemen ekonomi  kawasan,  dengan  komoditas  unggulan berupa perikanan (Suhaeni, dkk.,  2014). 1 Walaupun tidak  disebutkan  secara  eksplisit,  konsep  Minapolitan
1 Kata  Minapolitan  berasal  dari  kata  ‘ mina ’ yang berarti perikanan dan ‘ politan ’ atau ‘polis’ yang berarti  kota.  Jadi  berdasarkan  asal  katanya, Minapolitan  berarti  kota  perikanan  atau  kota  di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota.
ini mirip dengan konsep agropolitan, 2 sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Undang- Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang.  Di  dalam  Pasal  1  angka  25  undang- undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau  lebih  pusat  kegiatan  pada  wilayah
2 Menurut Dewa Gede Raka (2011), perbedaan utama antara keduanya terletak pada sektor penggeraknya.  Jika  agropolitan  sektor  penggeraknya adalah  pertanian,  maka  pada  minapolitan  sektor penggeraknya adalah perikanan
perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan  sumber  daya  alam  tertentu,  yang ditunjukkan  oleh  adanya  keterkaitan  fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 3
Program  Minapolitan  yang  mulai  dijalankan pemerintah  sejak  tahun  2011  itu  merupakan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  produksi perikanan,  dengan  penekanan  pada  peningkatan pendapatan  nelayan.  Minapolitan  ini  merupakan salah  satu  realisasi  dari  program  revolusi  biru yang  digalakkan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  yang  salah  satu  pilarnya  adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Hal itu didasarkan  pada  satu  visi,  yaitu  agar  Indonesia dapat  menjadi  penghasil  produk  kelautan  dan perikanan terbesar di dunia.
Di  dalam  Pasal  3  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang  Minapolitan  disebutkan  bahwa  ada  tiga tujuan  Minapolitan,  yaitu: Pertama ,  meningkatkan produksi,  produktivitas  dan  kualitas  produk kelautan  dan  perikanan; kedua ,  meningkatkan pendapatan  nelayan,  pembudidaya  ikan,  pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata; ketiga , mengembangkan  kawasan  Minapolitan  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Walaupun program Minapolitan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi  perikanan, namun tidak semua komoditas perikanan didorong untuk meningkat  produksinya,  melainkan  diprioritaskan pada  komoditas  unggulan,  yaitu  ikan  yang berorientasi ekspor. Hal itu karena pembangunan Minapolitan  berorientasi  pada  kekuatan  pasar (market  driven ),  yang  dapat  menembus  batas kawasan  Minapolitan,  bahkan  kabupaten/kota, provinsi  dan  negara,  untuk  mencapai  pasar global,  yang  tentunya  harus  dilalui  melalui persaingan yang ketat.
Konsep pengelolaan Minapolitan perikanan tangkap  didasarkan  pada  konsep  membangun
3 Konsep agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh  Friedmann,  dengan  lebih  menekankan  pada    re- alokasi  produksi  primer  melalui  pembungunan  desa. Melalui  konsep  ini,  kaitan  ( linking )  antara  desa  dan kota di tingkat lokal sangat ditekankan (Friedmann & Douglass, 1978).   Konsep ini juga merupakan kritik terhadap strategi  pertumbuhan  ekonomi  konvensional  yang gagal membawa kemajuan desa (Buang, dkk., 2011). Menurut  Douglass,  kegagalan  itu  terjadi  karena pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak    diarahkan  agar dapat  memberikan  dampak  pertumbuhan  wilayah hiterland atau kawasan sekitarnya (Douglass, 1981).
sistem  manajemen  perikanan  tangkap  yang berbasis  pada  kemudahan  nelayan  bekerja  dan memotivasi  mereka  untuk  meningkatkan  pendapatan dengan  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan. Disamping  itu,  juga  memberikan  kemudahan nelayan  dalam  bekerja  dengan  penyediaan sarana  dan  prasarana  (pelabuhan  perikanan, galangan  kapal,  bengkel,  Solar  Packed  Dealer Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan  (SPBN),  Unit  Pengolahan  Ikan,  Pabrik Es dan Unit Pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan.
Permasalahannya adalah, peningkatan produksi untuk komoditas unggulan yang beriorientasi  ekspor itu  akan  lebih  mudah  dilakukan  oleh  nelayan yang memiliki peralatan tangkap modern. Untuk itu,  agar  nelayan  kecil  dapat  meningkatkan produksinya  berupa  komoditas  ikan  unggulan, tentunya  nelayan  kecil  juga  harus  ditingkatkan peralatan  tangkapnya.  Pertanyaannya,  apakah  di dalam  program  Minapolitan  di  Palabuhanratu, nelayan  kecil  sudah  diarahkan  untuk  menjadi nelayan yang  mampu memenuhi target peningkatan produksi  ikan  unggulan  tersebut?  Oleh  karena produksi  ikan  unggulan  di  wilayah  Palabuhanratu berupa  Tuna,  Tongkol,  Cakalang  dan  Layur, sejauhmana program Minapolitan di Palabuhanratu disiapkan  untuk  mendukung  perubahan  nelayan kecil  agar  bisa  menjadi  nelayan  yang  memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan melalui penangkapan ikan Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur  tersebut? Tulisan ini merupakan hasil penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Kabupaten Sukabumi, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## Penerapan Program Minapolitan di Sukabumi
Program  Minapolitan  merupakan  program pemerintah  pusat,  yang  ditetapkan  melalui Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  35/KEPMEN-KP/2013  tentang  Penetapan Kawasan  Minapolitan.  Di  dalam  Keputusan Menteri  tersebut,  Kabupaten  Sukabumi  termasuk yang ditetapkan sebagai salah satu dari kawasan Minapolitan.
Hal    yang  spesifik  dari  pelaksanaan program  Minapolitan    adalah  pendekatan  yang digunakan,  yaitu    didasarkan  pada  pendekatan sistem  dan  manajemen  kawasan.  Melalui pendekatan  ini,  pelaksanaan  program  Minapolitan tidak  dilakukan  sendiri  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  atau  oleh  Pemerintah
Daerah,  tetapi  dilakukan  secara  terpadu  antara Pemerintahan  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah. Di level Pemerintah Pusat, pelaksanaan program tidak  hanya  dilakukan  oleh  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,  melainkan  juga  dilakukan  oleh beberapa  instansi  lain  yang  terkait,  seperti Kementerian  Sosial,  Kementerian  Perumahan Rakyat  (sekarang  menjadi  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Kementerian  Rakyat,  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM), Kementeraian  Transmigrasi  dan  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  dan    unsur  perbankan.  Meskipun
demikian,  kendali  program  tetap  berada  di Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  sebagai koordinator kegiatan. Dengan demikian, koordinasi atau  sinergi  dari  berbagai  pihak  merupakan elemen  penting  di  dalam  program  Minapolitan. Sinergi  dengan  pemerintah  daerah  misalnya, dilakukan  dengan  mendorong  agar  pemerintah daerah  melakukan  optimalisasi    untuk  memajukan perekonomian  masyarakat,  khususnya  masyarakat pesisir,  dan  tidak  hanya  mengejar    peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah.  Oleh  karena  itu, kelembagaan Minapolitan juga meliputi berbagai elemen, yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Elemen, Peran dan Fungsi Kelembagaan Minapolitan No Elemen Peran  dan Fungsi 1 Kelompok Nelayan Memiliki peran sebagai pelaku usaha perikanan ditingkat lapangan yang bersentuhan langsung dengan proses produksi. Fungsi sebagai simpul produksi. 2 Pengumpul/Bandar (hasil perikanan) Secara alami memiliki peran penghubung/distribusi antara sentra produksi dan pasar. Fungsi sebagai simpul distribusi. 3 PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan) Memiliki peran pendampingan serta membantu dan men- trasformasikan pengetahuan dan skill terkait dengan pengembangan perikanan secara umum. Fungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan perikanan 4 Pengusaha Industri Pengolahan/pendukung ( Entrepreneurs ) Berperan sebagai pelaku usaha bisnis yang terkait dengan pengembangan aktivitas perikanan. Fungsi sebagai salah satu  elemen penting dalam penciptaan nilai tambah hasil perikanan. 5 SKPD 1: Dinas Kelautan & Perikanan Mendukung dan melakukan fasilitasi pengembangan perikanan dan kelautan secara umum. 6 SKPD 2: Dinas PU (pekerjaan umum) Mendukung dan melakukan fasilitasi penyediaan infrastruktur terkait dengan pengembangan sektor perikanan dan kelautan 7 SKPD 3: Bappeda Mendukung dan melakukan sokongan kebijakan daerah mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan berbasis Minapolitan. 8 Pemerintah lokal1: Kecamatan
Simpul pemerintah lokal yang berperan dan bersentuhan langsung dengan stakeholders di  lapangan.
9 Pemerintah lokal  2: Desa
Untuk melaksanakan program Minapolitan, institusi di tingkat provinsi tidak terlibat langsung tetapi hanya melalui dukungan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  teknis  di  kabupaten. Hal  ini  berbeda  dengan  instansi  pusat  yang melaksanakan langsung program Minapolitan di daerah,  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) yang  dimiliki  di  daerah.  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  misalnya,  melalui  Pelabuhan Perikanan  Nusantara  (PPN).  Sebagai  kawasan inti  pengembangan  Minapolitan,  PPN  memiliki program  kegiatan  yang  dilaksanakan  sendiri. Begitu  pula  Kementerian  Perumahan  Rakyat, memiliki  program  memperbaiki  rumah  nelayan tidak layak huni sebanyak 280 unit;  Badan Pertanahan Nasional  melakukan  Sertifikasi  Hak  Atas  Tanah (SeHAT)  nelayan  sebanyak  250  bidang  tanah;
Kementerian  Pembangunan  Daerah  Tertinggal memberi  bantuan  kapal  ikan  3  GT  sebanyak  3 unit,  Kementerian  Sosial  memberikan    bantuan beras  nelayan.  Beberapa  program  lainnya  yang dilakukan  secara  langsung  oleh  Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk sarana melaut dan prasarana fisik perikanan, meliputi:
(a) Bantuan  10  unit  kapal  motor  Inka  Mina  di atas 30 GT.
(b) Bantuan sembilan unit kapal rumpon di atas 10 GT.
(c) Bantuan  28  unit  kapal multipurpose (3GT) untuk nelayan Cisolok, Palabuhanratu, Ciwaru, dan Ujung Genteng.
(d) Bantuan  dua  unit  keramba  jaring  apung  di Cibangban  dan  4  unit  jaring  apung  di Sangrawayan.
(e) Peningkatan infrastruktur PPI.
(f) Pembuatan pabrik es dan cold storage.
(g) Perbaikan  307  unit  rumah  tidak  layak  huni di Cisolok dan Ciemas.
(h) Penyambungan 729 PLN.
(i) Pembuatan jalan poros desa/produksi sepanjang 8 KM dan sanitasi di lingkungan Ciwaru.
Selain dalam bentuk sarana melaut dan prasarana fisik  perikanan,  bantuan  juga  diberikan  oleh Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  akses  kredit nelayan, yaitu:
(a) Penyaluran  kredit  nelayan  senilai  Rp.19,5 Milyar  dalam  program  KKMB  (via  BNI, BRI,  BJB,  BTPN,  Pegadaian  dan  Bank Mandiri).
(b) Bantuan  kredit  Program  Pengembangan Usaha  Mina  Pedesaan  (PUMP)  kepada  56 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Indonesia.
(c) Pembuatan  sertifikat  tanah  sebanyak  1.050 bidang  di  Cikahuripan,  Cidadap,  Simpenan dan Ciwaru.
(d) Pembuatan kartu nelayan sebanyak 4.940 buah.
Beberapa  instansi  sektoral  lain  juga terlibat  dalam  kegiatan  Minapolitan,  seperti Kemenpora    berupa  program  rumah  layak  huni sebanyak  727  rumah,  dan  BPK  memberikan sertifikat  tanah  nelayan  sebanyak  1.250  sertifikat, dan Kementerian  Sosial  berupa  program  bantuan beras  rumah  tangga  nelayan  pada  musim paceklik.    Ketiga  instansi  tersebut  paling  lama memfasilitasi  nelayan  dalam  program  Minapolitan. Sedangkan, PLN/ ESDM baru dua tahun terakhir memberikan pemasangan instalasi listrik kepada 629  rumah  nelayan.  Begitu  pula  Kementerian PDT    memberikan  bantuan  kapal    (tiga  buah berbobot  3GT)  dan  keramba  jaring  apung delapan buah).
Sebagai  program  pembangunan  kelautan dan  perikanan  yang  berbasis  wilayah  dengan pendekatan  sistem  dan  manajemen  kawasan, program  Minapolitan  memanfaatkan  kawasan pelabuhan  sebagai  pusat  pelaksanaan  kegiatan. Oleh sebab itu, Pelabuhan Perikanan  Nusantara di  Palabuhanratu    ditetapkan  menjadi    kawasan inti,  sedangkan beberapa lokasi pelabuhan yang lebih  kecil  (PPI),  ditetapkan  sebagai    kawasan penyangga  untuk  program  Minapolitan.  Dengan demikian,  program  Minapolitan  di  wilayah Kabupaten  Sukabumi  dibagi  menjadi  dua  zona, yaitu  zona  inti  dan  zona  pendukung.  Zona  inti merupakan  zona  yang  berada  di  kawasan Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Palabuhanratu. Adapun zona pendukung tersebar di sentra-sentra
perikanan  yang  tersebar  di  delapan  kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi selain Palabuhanratu, yaitu: Kecamatan Cisolok, Cikakak, Simpenan,  Ciemas,  Cibitung,  Ciracap,  Surade, dan Tegalbuleud.
Sebagai  kawasan  ekonomi  unggulan, program  Minapolitan  di  Kabupaten  Sukabumi telah menetapkan  komoditas utama untuk perikanan tangkap,  yaitu    Tuna,  Cakalang,  Tongkol    dan Layur.    Ada  dua  alasan  yang  mendorong  empat jenis  ikan  tersebut  dijadikan  target  peningkatan produksi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten  Sukabumi.  Pertama,  wilayah  laut  di daerah  ini  dianggap  memiliki  potensi  yang cukup  besar  keempat  jenis  ikan  tersebut.  Data tahun  2012  menunjukkan  bahwa  produksi  ikan tuna  di  Kabupaten  Sukabumi  sebesar  4.458.709 kg  (nilai  produksi  Rp.136.147.418.840),  Cakalang 1.199.913  kg  (nilai  produksi  Rp.16.411.117.779), dan  Tongkol  1.177.889  kg  (nilai  produksi Rp.8.374.754.947).  Jumlah  tersebut  mengalami peningkatan  yang  cukup  besar  dibandingkan tahun  2011,  yaitu  tuna  3.502.497  kg,  Cakalang 864.739  kg,  dan  Tongkol  563.051  kg  (Kepala PPN  Palabuhanratu).  Kedua,  empat  jenis  ikan tersebut  dianggap  memiliki  nilai  ekonomi  yang cukup besar.
Sasaran  akhir  peningkatan  produksi empat  jenis  ikan  tersebut  adalah  pengembangan komoditi  hasil  ekspor  perikanan,  yang  merupakan salah  satu  dari  tujuan  Minapolitan.  Adapun jumlah  produksi  ikan  layur  di  wilayah  Kabupaten Sukabumi  menurut  data  di  PPN  Palabuhanratu setiap  tahunnya  tidak  kurang  dari  185,47  ton dengan  nilai  produksi  hasil  perikanan  rata-rata sekitar  Rp1.153.400.038  per  tahun.  Permintaan ekspor ikan layur umumnya ke Cina, Jepang dan Korea  (Tri  Wiji  Nurani,  Ardani  dan  Ernani Lubis,  2014).    Adapun  pasar  ekspor  ikan  Tuna dan Tongkol terbesar adalah ke Jepang, Amerika dan  Uni  Eropa.  Selain  itu,  juga  ke  beberapa negara  Asia  seperti  Vietnam,  Singapura, Hongkong dan Taiwan.

## Tabel 2
Peningkatan Produksi Ikan Tuna, Tongkol dan
Cakalang Tahun 2011–2012 No Jenis Ikan Jumlah Produksi (Kg) Persentase Kenaikan 2011 2012 1 Tuna 3.502.497 4.458.709 27,30 2 Tongkol 563.051 1.177.889 109,19 3 Cakalang 864.739 1.199.913 38,76 Jumlah 4.930.287 6.836.511 38,66
Sumber:  Bahan  presentasi  Kepala  Pelabuhan  Perikanan Nusantara Palabuhanratu: Pelaksanaan Industrialisasi
Perikanan Tangkap berbasis Pelabuhan Perikanan

## Karakteristik Nelayan Kecil di Kabupaten Sukabumi
Sebagian  besar  nelayan  di  Kabupaten Sukabumi  merupakan  nelayan  yang  menggunakan perahu  motor  tempel  di  bawah  5  GT  atau menggunakan  perahu  tanpa  motor.  Jumlah mereka mencapai 1.252 rumah tangga perikanan (RTP), atau 93,71% dari seluruh RTP di wilayah Kabupaten  Sukabumi  (tabel  4).  Mengacu  pada Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan,  maka  nelayan  dengan  kapasitas seperti  itu  (kapasitas  kapalnya  maksimal  5  gros ton) disebut nelayan kecil. 4
Pada  tabel  di  bawah  ini  dapat  dilihat bahwa  nelayan  kecil  di  Kabupaten  Sukabumi tersebar  di  semua  Tempat  Pendaratan  Ikan (TPI).  Sedangkan  nelayan    yang  tidak  termasuk sebagai  nelayan  kecil  hanya  terdapat  di  wilayah Palabuhanratu dan Ujung Genteng. Itu pun yang kapasitas  kapalnya  di  atas  10  GT  hanya  ada  di TPI Palabuhanratu. 5
Nelayan-nelayan  kecil  seperti  itu  beroperasi di wilayah pantai, sehingga ikan yang diperoleh juga  jenis  ikan  pantai  yang  tidak  memiliki  nilai ekonomi  tinggi,  seperti  Kembung,  Loang,  Peda, dan  beberapa  jenis  ikan  pelagis  kecil  lainnya. Memang  mereka  juga  bisa  menangkap  layur, namun  jumlahnya  tidak  banyak.  Karakteristik perikanan tangkap lainnya di wilayah Sukabumi
4 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mendefinisikan  nelayan  kecil secara lebih  luas, yaitu nelayan  yang  menggunakan  kapal  paling  besar  10 GT.  Jika  mengacu  pada  undang-undang  tersebut, maka  jumlah  nelayan  kecil  di  Kabupaten  Sukabumi menjadi  lebih  banyak  lagi.  Menurut  Garcia  dan Rosenberg (2010), karakteristik nelayan kecil ( small- scale fishery) antara lain dapat dilihat dari kapasitas penangkapan  ( fishing  capacity) , lokasi  jaringan produksi,  dan  lokasi  pendaratan    kapal  ikan.  Walaupun sama-sama  menggunakan  peralatan  tangkap  yang sederhana, namun Berkes, et. al. (2001) membedakan nelayan  kecil  menjadi  dua  kategori,  yaitu  nelayan subsisten dan  nelayan artisanal. Pada  nelayan subsisten,  penangkapan  ikan  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  makan,  dan  jika  ada  kelebihan baru  dijual.  Adapun  nelayan  artisanal  cenderung berorientasi pada  pasar.
5 Pada  umumnya  kapal  di  atas  10  GT  yang berada di TPI Palabuhanratu itu bukan milik masyarakat setempat,  tetapi  milik  nelayan  pendatang  yang beroperasi di kawasan perairan Palabuhanratu.
adalah  dominannya  penggunaan  alat  pancing ulur,  yang  tersebar  di  semua  TPI,  terutama  di Palabuhanratu, Ujung Genteng, Cisolok, Ciawaru  dan  Cibangban.  Ikan  yang  bisa ditangkap  menggunakan  pancing  ulur  memang bervariasi, seperti Tongkol, Cakalang, Kembung ( Rastreliger  Kanagurta ),  Layang  ( Decapterus Russelli ),  Bawal  ( Pampus  Chinensis ),  Kakap ( Lutjanus  Sp ),  dan  lain  sebagainya.  Begitu  pula ikan  yang  berukuran  besar  seperti  Hiu ( Carcharhinus  Longimanus ),  Tuna  ( Thunnus Sp ),  Marlin  dan  lain  sebagainya  kadang  juga tertangkap, namun jumlahnya juga tidak banyak.
Alat  tangkap  lain  yang  dominan digunakan  nelayan  kecil  di  Kabupaten  Sukabumi adalah  jaring  rampus/klitik  yang  digunakan untuk  menangkap Udang dan jenis kan demersal seperti:  Teri  ( Anchovies) ,  Sunglir (Rainbow  runner), Cucut  sorah (Spot  tail  shark) ,  Ikan  Lidah (Rongve soles) ,  Udang  Krosok (Tiger  Cat  Shrimp) , Belanak (Mangrove  mullets) ,  Udang  putih (Banana  prawa) ,  Rajungan (Swimming  crabs) , Udang  dogol (Endeavour  prawn) ,  Kurisi (Threadfin bream) dan  Bawal  hitam (Black  pomfret). Beberapa  jenis  ikan  lain  yang  cukup  besar  juga ikut  tertangkap,  seperti  Tongkol  krai (Frigate tuna) , Ikan Napoleon (Napoleon wrasse) ,
Tenggiri (Narrow  barred  spanish  mackerel) ,  Kakap merah (Red  snapper) ,  Layur ( Hair  tails)  dan Cakalang (Skipjack tuna ), namun tidak sebanyak yang  disebut terdahulu.
Walaupun  banyak  peralatan  penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Sukabumi, namun  yang  dapat  diarahkan  untuk  mendukung program  Minapolitan  hanya  beberapa,  yaitu Purse  seine ,  Rawai  tuna  dan  Pancing  tonda, yang  jumlah  keseluruhan  hanya    218  unit,  atau sekitar 7,93%.  Melihat data hasil perikanan yang ada di  PPN  Palabuhanratu,  diketahui  bahwa  jenis Ikan  Tuna  merupakan  hasil  tangkapan  yang jumlahnya sangat dominan, dan menjadi andalan perikanan ekspor di PPN Palabuhanratu. Namun produksi  tuna  tersebut  sebagian  besar  tidak merupakan  hasil  nelayan  Sukabumi,  tetapi  hasil tangkapan armada perikanan skala besar  (10-30 GT)  dan  di  atas  10  GT  yang  berasal  dari  luar daerah,  yang  bersandar  di  Pelabuhan  Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 6
6 Sebagaimana  diketahui,  Pelabuhan  Perikanan Nusantara  (PPN)  Palabuhanratu  merupakan  tempat berlabuh  berbagai  armada  perikanan  tangkap  dari berbagai  ukuran,  baik  perikanan  berskala  kecil maupun  besar  yang  berasal  dari  lokal  maupun  luar
Dengan  jenis  peralatan  tangkap  yang seperti itu, maka walaupun program Minapolitan telah  menetapkan  empat  jenis  komoditas  utama perikanan tangkap, namun  hasil tangkapan yang dominan  di  desa-desa  yang  berada  di  kawasan penyangga  program  Minapolitan  cenderung bukan    komoditas  unggulan  yang  menjadi sasaran  program  Minapolitan  di  Sukabumi, tetapi  jenis  ikan  lainnya.  Hanya  nelayan  di Palabuhanratu  yang    peralatannya  memadai  untuk mendukung  program  Minapolitan  (yaitu  memiliki kemampuan  untuk  menangkap  ikan  Tuna, Tongkol,  Cakalang  dan  Layur)  dan  sebagian nelayan  di  Kecamatan  Cisolok.  Hal  itu  karena perikanan  tangkap  di  Kawasan  Minapolitan Sukabumi  lebih  banyak  didominasi  oleh  perikanan pantai,  seperti  ikan  Tembang,  Teri,  Layur,  dan beberapa jenis ikan lainnya. 7
Berbagai jenis peralatan tangkap tersebut menunjukkan  bahwa  program  Minapolitan  di Kabupaten  Sukabumi    yang  di  dalamnya  terdapat aktivitas  ekonomi  dengan  produk  utama  dari usaha  perikanan  tangkap  tersebut  kurang  didukung dengan  sarana  penangkapan  yang  dimiliki  oleh para  nelayan.  Selain  armada  perikanan  yang digunakan  umumnya  berbobot  di  bawah  10  GT dan perahu  yang  digunakan tidak bermotor, alat tangkap  yang  dikembangkan  juga  sangat beragam, dan setiap lokasi memiliki alat tangkap yang  tidak  mendukung  untuk  pengembangan penangkapan  empat  komoditas  ikan  unggulan Minapolitan  di  daerah  ini.  Memang  ada  alat tangkap  yang  ada  di  semua  lokasi  penyangga perikanan,  seperti jaring  kincang yang  di  setiap desa terdapat sekitar 5-8 alat tangkap, juga jaring payang  yang  jumlahnya  mayoritas  di  wilayah Kabupaten  Sukabumi,  namun  dua  jenis  jaring tersebut  tidak  untuk  menangkap  ikan  Tuna, Cakalang, Layur, dan Tongkol.
Beberapa  desa  perikanan  walaupun mengembangkan peralatan tangkap yang spesifik,  namun  tidak  mendukung  peningkatan penangkapan  empat  jenis  komoditas  ikan tersebut,  yaitu  Tuna,  Cakalang,  Tongkol,  dan
daerah.  Kehadiran  armada  perikanan  berskala  besar dari  luar  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari pertumbuhan kawasan  ekonomi pelabuhan perikanan yang bertipe nasional. Bersandarnya kapal-kapal dari luar  daerah  itulah  yang  ikut  andil  menambah  jumlah produksi ikan di Kabupaten Sukabumi.
7 Lihat  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi,  2011.  Penyusunan  Business  Plan  Kawasan Penunjang  Minapolitan  Palabuhanratu  dan  Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi.
Layur.  Bagan  rakit  misalnya,  dijadikan  peralatan tangkap  unggulan  di  Cibangban;  bagan  apung  di Cibangban dan Palabuhanratu;  pancing rawai di Palabuhan  ratu  dan  Ujung  Genteng;  jaring rampus  di  Ujung  Genteng  dan  Minajaya;  jaring insang  hanya  di  Ujung  Genteng.  Sedangkan pancing  rawai  dan  tonda  yang  digunakan  untuk menangkap  ikan  Tuna  di  Sukabumi  hanya banyak  digunakan  oleh  nelayan  Pelabuhanratu dan Ujung Genteng.
Semua desa perikanan di wilayah Sukabumi yang merupakan wilayah penyangga Minapolitan, jalur  pemasaran  hasil  tangkapannya  semuanya menuju ke wilayah inti,  yaitu PPN Palabuhanratu. Oleh  karena  itu,  apabila  masyarakat  nelayan  di wilayah  penyangga  tidak  banyak  menghasilkan komoditas  unggulan,  maka  dapat  dipastikan bahwa  produk  ikan  unggulan  yang  berada  di PPN  Palabuhanratu  itu  sebagian  besar  bukan produksi  nelayan  lokal.  Dengan  kata  lain, nelayan  kecil  yang  berlokasi  di  wilayah penyangga  kawasan  Minapolitan  kurang  memiliki kemampuan mendukung program Minapolitan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat diketahui  bahwa  permasalahan  perikanan  tangkap yang dihadapi oleh nelayan kecil dalam pengembangan  kawasan  Minapolitan  di  Kabupaten Sukabumi  adalah,  sebagian  besar  hasil  tangkapan nelayan  kecil  yang  berada  di  desa-desa  pesisir tidak mendukung komoditas yang menjadi target program Minapolitan Palabuhanratu. Selain disebabkan sarana  penangkapan  yang  kurang  mendukung program  Minapolitan,  prasarana  perikanan  yang ada di wilayah penyangga juga sangat minim. Di PPI Cikembang misalnya, prasarana jalan sangat buruk sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik roda  dua  maupun  roda  empat.  Akibatnya, nelayan  Cikembang  mengalami  kesulitan  untuk mendistribusikan  hasil  tangkapan  mereka  ke  luar area  PPI  Cikembang.  Selain  itu,  fasilitas penunjang  lainnya  yang  menjadi  dasar  terbangunnya sebuah  Pelabuhan  Perikanan/Pangkalan  Pendaratan Ikan masih sangat minim.
Sumbangan  nelayan  Sukabumi  dalam penangkapan Tuna, Tongkol dan Cakalang  yang terbanyak  adalah  melalui  pemancingan,  yang banyak  dilakukan  di  laut  bebas  atau  di  rumpon, dengan kedalaman sekitar 30 meter. Ada sekitar 150  rumpon  di  wilayah  ini  yang  dimiliki  oleh nelayan  lokal.  Oleh  karena  biaya  pembuatan rumpon tergolong mahal, maka nelayan cenderung  membuat  rumpon  dengan  cara sharing dana   antara   beberapa  nelayan.  Oleh

## Tabel 4
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Laut Tahun 2014
No. TPI Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel     < 5 GT Bobot Perahu Jumlah 5-10 GT 10-20 GT 20-30 GT 31-50 GT 1 Palabuhanratu 223 444 27 11 39 2 746 2 Cibangban 15 108 - - - - 123 3 Cisolok - 225 - - - - 225 4 Ciwaru 7 153 - - - - 160 5 Minajaya - 19 - - - - 19 6 Ujunggenteng 8 50 5 - - - 63 Total 253 999 32 11 39 2 1.336
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
Tabel 5 Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Menurut Lokasi di Kabupaten Sukabumi (Tahun 2014) No Jenis Alat Tangkap P.Ratu Cisolok Minajaya Cibangban Ciwaru U. Genteng Jml 1 Payang 50 30 - 13 - 1 94 2 Dogol/Lempara Dasar 20 - - - 20 - 40 3 Purse sience 4 - - - - - 4 4 Jaring insang hanyut 126 - - - 15 14 155 5 Jaring rampus/klitik 43 70 33 - - 320 466 6 Jaring tiga lapis/Tramelnet 20 - - - 10 - 30 7 Bagan perahu/rakit 230 - - 27 117 - 374 8 Bagan Tancap - - - 77 - 77 9 Rawai tuna 40 - - - - - 40 10 Rawai hanyut 4 - - - - - 4 11 Pancing tonda 174 - - - - - 174 12 Pancing ulur 366 205 33 113 236 330 1,283 13 Bubu 9 - - - - - 9 Jumlah Total 1086 305 66 153 475 665 2,750
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi.
karena  itu,  tidak  jarang  satu  rumpon  digunakan untuk  memancing  lima  sampai  enam  perahu meskipun dilakukan  dengan cara bergilir.
Permasalahannya  adalah  pemancingan ikan Tuna dan Cakalang di rumpon tersebut saat ini  terkendala  dengan  banyaknya  nelayan pursein  dari  luar  daerah  (Sibolga,  Pekalongan, Tegal,  Cilacap  dan  lainnya)  yang  memasang rumpon di kawasan perairan sekitar 100 mil dari pantai. Permasalahan itu muncul karena nelayan dari  luar  daerah  tersebut  menggunakan  lampu yang  lebih  kuat,  sedangkan  jarak  dari  rumpon nelayan  lokal  tidak  begitu  jauh.  Akibatnya jumlah  ikan  yang  berada  di  rumpon  nelayan lokal  semakin  sedikit,  karena  karakteristik  ikan adalah  mendekat  ke  perairan  yang  lebih  kuat penerangannya. Selain itu, nelayan dari luar juga menggunakan jaring pursein dengan mata jaring yang  kecil,  sehingga  banyak  ikan  tuna  yang masih  kecil  ikut  tertangkap.  Kondisi  tersebut mengakibatkan jumlah ikan tuna hasil
tangkapan  nelayan  lokal  menjadi  semakin berkurang.  Oleh  karena  itu,  selain  mereka mengharapkan  agar  ada  pengaturan  tentang jarak  terdekat  pemasangan  antar  rumpon,  juga diharapkan  ada  pengaturan  tentang  besarnya mata jaring yang diperbolehkan.

## Pemberdayaan Nelayan dalam Program Minapolitan
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir  (termasuk  nelayan),  beberapa  kebijakan sudah  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  melalui program  yang  secara  langsung  diarahkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir, seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM),    maupun  program  penunjang kegiatan  lainnya  seperti  yang  terdapat  dalam program Co-Fish ( Coastal Community Development and  Fisheries  Resources  Management  Project), MCRMP  ( Marine  and  Coastal  Resources
Management Project), PLBPM (Program Pengelolaan Lingkungan  Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat) dan  Coremap  ( Coral  Reef  Rehabilitation  and Management  Program), yang  semuanya  dilakukan oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Akan  tetapi,  sampai  saat  ini  keberhasilan program-program  tersebut  dalam  meningkatkan kesejahteraan nelayan  kecil  masih  dipertanyakan. Oleh  karena  itu,  dicari  alternatif  lain  untuk memberdayakan  nelayan  agar  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui program Minapolitan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemberdayaan  nelayan  di  dalam  program Minapolitan  di  wilayah  ini  tidak  fokus,  tetapi bersifat  menyebar.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada beberapa kegiatan pemberdayaan nelayan perikanan tangkap  yang  dijalankan  di  dalam  program Minapolitan di Sukabumi, yaitu:
(1) Pengembangan teknologi penangkapan ikan
(2) Peningkatan usaha perikanan
(3) Pelatihan SDM perikanan dan kelautan
(4) Pengadaan kapal Inka Mina 2 unit
(5) Bantuan cool box 1 paket
(6) Bantuan kapal 2 GT ( congkreng ) 12 unit
(7) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
(8) Bantuan  keramba  jaring  apung  6  unit  di Cibangban  Cisolok  dan  Sangrawayang Kec. Simpenan
(9) Bantuan  beras  bagi  nelayan  tidak  melaut (paceklik/cuaca buruk) 66.192 kg
(10) Penyediaan  listrik  hemat  energi  untuk nelayan 219 sambungan
(11) Sertifikasi  atas  hak  tanah  nelayan  250 bidang tanah
(12) Kredit  nelayan  pengusaha    perikanan  melalui Bank BRI, BTPN Syariah dan BJB
Program-program di atas memang  ditujukan untuk  pemberdayaan  nelayan  tangkap.  Meskipun demikian,  beberapa  kegiatan  sebetulnya  tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pemberdayaan, seperti  bantuan  beras  yang  diberikan  pada musim  paceklik  atau  musim  tidak  dapat  melaut dalam  jangka  waktu  lama,  lebih  tepat  disebut sebagai charity atau bantuan sosial- kemanusiaan.  Hal  itu  karena  pemberdayaan merupakan  upaya  untuk  membuat  masyarakat menjadi  mandiri,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Robert (2003). 8
8 Robert  (2003)  mendefinisikan  pemberdayaan sebagai  “ the  user  participation  in  services  and  to self-help  movement  generally,  in  which  group  take
Mengingat  komoditas  ikan  unggulan dalam  program  Minapolitan  di  Palabuhanratu adalah  ikan  Tuna,  Tongkol,  Cakalang  dan Layur,  maka  pemberdayaan  nelayan  yang dilaksanakan  dalam  program  Minapolitan  di wilayah  ini  semestinya  juga  diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas  nelayan  dalam  menangkap empat  jenis  ikan  komoditas  unggulan  tersebut. Meskipun  demikian,  kenyataan  menunjukkan bahwa  program-program  bantuan  yang  diberikan kepada  nelayan  kecil  ternyata  tidak  ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan menangkap  jenis-jenis  ikan  unggulan  tersebut. Beberapa  program  bantuan  untuk  nelayan  kecil justru  digunakan  untuk  kebutuhan  dasar,  seperti perumahan  dan  kelistrikan.  Jumlah  kegiatan  untuk pemberdayaan  nelayan  tangkap  justru  sangat sedikit  jika  dibandingkan  dengan  keseluruhan kegiatan program Minapolitan.
Dari 12 program pemberdayaan nelayan tangkap di atas, jika dicermati lebih lanjut hanya ada  beberapa  bantuan  yang  layak  disebut pemberdayaan  nelayan, 9 yaitu  pengembangan teknologi penangkapan ikan, bantuan kapal Inka Mina, bantuan kapal Congkreng , Pengembangan Usaha  Mina  Perdesaan  (PUMP)  dan  kredit nelayan.  Permasalahannya  kemudian  adalah, jenis-jenis kegiatan pemberdayaan tersebut ternyata tidak  mendukung  kebutuhan  nelayan  perikanan tangkap  di  Kabupaten  Sukabumi,  terutama untuk  meningkatkan  produksi  ikan  Tongkol, Cakalang,  Tuna  dan  Layur  yang  menjadi  target program  Minapolitan  di  daerah  ini.  Kegiatan pemberdayaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan  adanya  tiga  cara  yang  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  memberdayakan  nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 10
action  on  their  own  behalf,  either  in  cooperation with, or independently of, the statutory services .” 9 Hal  itu  sesuai  dengan  konsep  pemberdayaan yang  dikemukakan  oleh  Cholisin  (2011),  yaitu  di dalamnya  terkandung  tiga  arti: enabling (menciptakan suasana  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang) , empowering (memperkuat  potensi  yang dimiliki  masyarakat)  dan protecting (melindungi masyarakat agar mampu bersaing dengan pihak lain).
10 Tiga  cara  tersebut  meliputi:  pemberian skim  kredit  dengan  cara  yang  mudah  dan  bunga pinjaman rendah;  penyediaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan; penumbuh-
Program  PUMP  misalnya,  yang  merupakan program  bantuan  permodalan  untuk  pembelian peralatan  penangkapan  ikan  yang  diberikan kepada nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha  bersama  (KUB)  dengan  jumlah  bantuan Rp 100 juta, hasilnya banyak yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh nelayan.  Beberapa KUB  memang  mengalami  perkembangan,  seperti KUB Fajar Mandiri, yang berhasil mengembangkan dana  bantuan  yang  diperoleh,  namun  beberapa KUB yang lain justru tidak berkembang. Hal itu karena  anggota  KUB  menganggap  bahwa  dana bantuan  itu  merupakan  bantuan  cuma-cuma, sehingga  tidak  perlu  melakukan  setoran  ke kelompok.  Di  sinilah  peran  tenaga  pendamping ternyata  belum  optimal.  Kondisi  ini  ditambah dengan  adanya  beberapa  KUB  yang  bisa mendapatkan  dana  bantuan  lebih  dari  satu  kali, sementara  beberapa  KUB  justru  belum  pernah mendapatkan bantuan.
Informasi  dari  beberapa  anggota  KUB menyatakan  bahwa  untuk  mengajukan  dana PUMP  memang  ada  pendampingan  dari  Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun, pendampingan itu  hanya  sebatas  sampai  dengan  turunnya anggaran, seperti pendampingan untuk membuat proposal, memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun  Rencana  Usaha  Bersama  (RUB), melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha kelautan dan perikanan selama  kegiatan  usaha  berlangsung,  dan  melakukan pendampingan  untuk  membuat  laporan  hasil pelaksanaan  kegiatan.  Begitu  dana  sudah  diterima oleh  kelompok,  pendampingan  sudah  tidak  ada lagi.  Padahal  menurut  para  anggota  KUB, pendampingan  tetap  diperlukan  walaupun  dana sudah diterima, terutama dalam hal pengelolaan anggaran agar dana yang sudah diterima itu bisa lebih berkembang.
Permasalahan lain adalah bantuan permodalan disesuaikan  dengan  usulan  anggota  kelompok, yang  antara  lain  untuk    membeli  peralatan tangkap  seperti  perahu  motor  dan  sebagainya. Oleh  karena  jumlah  dana  bantuan  yang  bisa digunakan oleh anggota kelompok sangat terbatas, maka  penggunaan  dana  untuk  membeli  perahu umumnya  hanya  yang  berukuran  kecil,  yang tidak  memadai  untuk  melaut  sampai  wilayah 100  mil  dari  pantai.  Dengan  perahu  tersebut mereka hanya bisa menangkap dengan
kembangan  kelompok  nelayan  kecil,  kelompok pembudidaya ikan kecil dan koperasi perikanan.
menggunakan payang, atau menggunakan pancing  ulur.  Oleh  karena  itu,  kalau  dikatakan bisa  mendukung  program  Minapolitan,  itu hanyalah  untuk  penangkapan  Layur.  Dengan demikian,  bantuan  permodalan  melalui  PUMP ini  tidak  mendukung  program  Minapolitan perikanan  tangkap  di  wilayah  ini,  yakni peningkatan hasil tangkapan   Tuna, Cakalang, Tongkol dan Layur.
Walaupun  nelayan  Sukabumi  memiliki kapasitas  untuk  mendukung  program  Minapolitan melalui  penangkapan  ikan  Layur,  namun penangkapan ikan Layur oleh nelayan Sukabumi juga  dihadapkan  pada  kendala,  yaitu  kondisi perairan  yang  tercemar  sejak  dibangunnya Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU),  sehingga ikan  Layur  menjadi  sulit  diperoleh.  Hal  itu karena fishing  ground untuk  menangkap  ikan Layur  itu  dijadikan  jalur  transportasi  laut  untuk pengangkutan  batubara  yang  memasoknya  ke PLTU. Dengan kondisi seperti itu maka bantuan teknologi  penangkapan  ikan  maupun  kapal Congkreng untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan Layur  tidak banyak membantu masyarakat nelayan untuk mendukung program Minapolitan.
Program lain yang dianggap memberdayakan nelayan  perikanan  tangkap  adalah  Inka  Mina, yang  merupakan  bagian  dari  program  bantuan 1000  kapal  yang  diinisiasi  oleh  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  saat  itu,  melalui  upaya meningkatkan  produksi  perikanan  dengan  cara meningkatkan kapasitas kapal perikanan (restrukturisasi armada  penangkapan  ikan).  Program  Inka  Mina dimulai pada tahun 2010, dan diwujudkan dalam bentuk  pembangunan  kapal  penangkap  ikan berukuran  30  GT  ke  atas.  Melalui  program  ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan, yang  sekaligus  dapat  meningkatkan  pendapatan dan  kesejahteraan  nelayan  kecil,  yang  sebagian besar  kehidupannya  berada  di  bawah  garis kemiskinan.  Dengan  kata  lain,  melalui  program ini  diharapkan  nelayan  kecil  mampu  memiliki daya  saing  dan  berdaulat  di  perairan  negeri sendiri.  Program  Inka  Mina  memiliki  beberapa tujuan, yaitu:
(1) Meningkatkan  kemampuan  jelajah  operasi penangkapan  ikan  oleh  nelayan  hingga  ke wilayah penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Laut Lepas;
(2) Mengurangi   tekanan   terhadap   eksploitasi sumberdaya  ikan  di  wilayah perairan pantai;
(3) Meningkatkan  produksi,  mutu  hasil  tangkapan dan  produktivitas  nelayan  dengan  menerapkan
teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, dan
(4) Meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan nelayan.
Permasalahan  yang  muncul  terkait dengan  program  Inka  Mina  ini  adalah  biaya operasional  kapal  yang  tidak  bisa  ditanggulangi oleh  nelayan  kecil,  yang  jumlahnya  bisa mencapai  Rp.100  juta  untuk  sekali  pengoperasian. Akibatnya  kapal  itu  tidak  bisa  dikelola  oleh nelayan  kecil  dan  pengelolaannya  diserahkan kepada  nelayan  besar.  Dengan  demikian,  walaupun bantuan  kapal  Inka  Mina  tersebut  mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap untuk mendukung  program  Minapolitan  (terutama Tuna,  Tongkol  dan  Cakalang),  namun  tidak mampu meningkatkan pendapatan nelayan kecil, sebagaimana tujuan dari program ini.
Permasalahan lain adalah terkait dengan budaya  melaut  yang  dimiliki  oleh  nelayan  kecil di  daerah  ini,  yang  tidak  sesuai  dengan  budaya melaut yang dituntut dalam pengoperasian kapal Inka  Mina.  Hal  itu  karena  nelayan  di  wilayah Sukabumi umumnya one day fishing , sementara untuk  mengoperasikan  Inka  Mina  nelayan dituntut  untuk  berhari-hari  di  atas  kapal.  Oleh karena  itu,  anak  buah  kapal  Inka  Mina  banyak yang  didatangkan  dari  luar  daerah,  sehingga keberadaan  Inka  Mina  tidak  memberi  dampak yang  berarti  bagi  peningkatan  kesejahteraan nelayan di wilayah ini. Memang dengan adanya kapal  Inka  Mina  produksi  ikan  target  (terutama Tuna,  Cakalang  dan  Tongkol)  bisa  meningkat, namun peningkatan produksi itu tidak dirasakan manfaatnya oleh nelayan lokal.
Bantuan  kredit  nelayan  dimaksudkan agar  nelayan  bisa  mendapatkan  dana  untuk berbagai kepentingan mereka, melalui pinjaman dari bank, yang difasilitasi antara lain oleh Bank BRI  dan  BJB.  Untuk  memudahkan  akses nelayan  ke  perbankan,  nelayan  dibantu  oleh Lembaga  Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank (KKMB) dalam  membuat proposal dan memenuhi persyaratan yang diminta pihak bank. Untuk itu maka  sebelum  KKMB  membawa  proposal  dari nelayan  ke  bank,  KKMB  melakukan  verifikasi lebih  dulu  proposal  yang  dibuat  oleh  nelayan, dan  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh pihak bank.
Untuk  mengantisipasi  agar  nelayan tidak  mengalami  kendala  dalam  membayar angsuran  secara  rutin  ke  bank,  terutama  pada musim  paceklik,  maka  KKMB  mengadakan
pendekatan  ke  pihak  bank,  agar  pembayaran angsuran  dapat  disesuaikan  dengan  tingkat fluktuasi  pendapatan  nelayan.  Jadi  pada  saat musim  ikan  nelayan  akan  membayar  angsuran yang  besar,  sedangkan  jika  musim  paceklik pembayaran angsuran bisa ditunda.
Melalui  sistem  ini,  pihak  bank  akan menghitung  jumlah  pembayaran  angsuran  yang harus  dilakukan  oleh  seorang  nelayan  dalam satu  tahun,  misalnya  Rp.12.000.000,-.  Untuk mengantisipasi musim paceklik di mana pada saat itu  nelayan  sulit  mendapatkan  hasil  tangkapan, maka jumlah angsuran per bulan tidak dibagi 12 tetapi  dibagi  9,  dengan  asumsi  tiga  bulan  itu musim  paceklik  (nelayan  tidak  bisa  melaut). Dengan  cara  demikian,  nelayan  akan  bisa mengangsur  rutin  selama  sembilan  bulan,  dan yang  tiga  bulan,  karena  musim  paceklik,  tidak perlu  mengangsur.  Sedangkan  pihak  bank  tidak dirugikan,  karena  jumlah  angsuran  yang diterima  oleh  bank  dalam  setiap  tahunnya  tidak berkurang.  Menurut  informasi  dari  petugas KKMB,  dengan  cara  demikian  terbukti  bahwa jumlah  pinjaman  yang  tidak  lancar  ( non performa  loan )  tergolong  kecil,  yaitu  hanya sekitar 5%. Kredit bank tersebut tentunya sangat membantu  nelayan  dalam  memenuhi  kebutuhan keuangan, terutama jika nelayan ingin mengembangkan  peralatan  tangkapnya.  Meskipun demikian, tidak semua nelayan bisa mengajukan kredit,  karena  harus  ada  agunan,  baik  berupa akte tanah atau pun surat-surat berharga lainnya.
Selain  program-program  tersebut,  beberapa program diklaim memberdayakan nelayan  kecil  di Kabupaten  Sukabumi,  seperti  pelatihan  kepada isteri-isteri  nelayan,  sertifikasi  lahan,  program listrik  dan  kartu  nelayan.  Beberapa  jenis pelatihan  diberikan  kepada  isteri-isteri  nelayan untuk  pengolahan  ikan,  seperti  pembuatan  abon ikan,  bakso  ikan    dan  pindang  ikan.  Walaupun program  ini  bermanfaat  bagi  keluarga  nelayan perikanan tangkap, namun program ini tidak bisa dikategorikan  sebagai  bagian  dari  Minapolitan  di Sukabumi, karena fokus Minapolitan di wilayah ini  adalah  perikanan  tangkap.  Selain  itu, permasalahan  lain  adalah  pelatihan  yang  diberikan tidak  disertai  dengan  upaya  mencari  pasar. Akibatnya banyak isteri nelayan yang sudah ikut pelatihan  tetap  tidak  bisa  memproduksi  karena tidak  bisa  menjualnya,  kecuali  hanya  kalau  ada pesanan.
Program  sertifikasi  lahan  atau  Sertifikasi Hak  Atas  Tanah  (SeHAT)  yang  dimaksudkan
agar bisa digunakan untuk agunan dalam peminjaman uang  ke  bank  untuk  modal  kenelayanan  juga banyak  nelayan  yang  belum  tersentuh.  Hal  itu disebabkan nelayan yang tanahnya bisa disertifikasi  hanya  nelayan  yang  berada  dalam satu  blok  permukiman,  dengan  alasan  teknis untuk  mempermudah  pelaksanaannya.  Akibatnya banyak  nelayan  yang  permukimannya  terpencar belum  bisa  dibuatkan  sertifikasinya  melalui program  ini.  Kondisi  ini  sangat  disayangkan oleh  nelayan,  karena  walaupun  rumah  mereka tidak  berada  di  dalam  satu  blok  permukiman, namun  hal  itu  diharapkan  tidak  menjadi  halangan bagi petugas untuk melakukan sertifikasi.
Kartu  nelayan  juga  dinyatakan  sebagai salah satu upaya pemberdayaan nelayan, karena hanya  dengan  memiliki  kartu  itu  nelayan  bisa memperoleh  bantuan.  Artinya,  jika  tidak  memiliki kartu  nelayan,  maka  pemberian  bantuan  dalam bentuk  apa  pun  tidak  akan  disampaikan  ke nelayan tersebut. Melalui kartu tersebut diharapkan bantuan pembinaan dan bantuan kepada nelayan bisa  tepat  sasaran.  Permasalahannya  adalah pembuatan  kartu  nelayan  harus  dilengkapi  KTP yang  menunjukkan  profesinya  adalah  nelayan. Hal  itu  menyulitkan  nelayan,  karena  banyak nelayan  yang  matapencaharian  di  KTP  tidak ditulis  sebagai  nelayan,  tetapi  sebagai  petani. Hal  ini  terjadi  karena    nelayan  di  daerah  ini  bukan nelayan  murni  yang  mengandalkan  pada  kehidupan dari hasil laut. Pada musim gelombang, nelayan mencari sumber kehidupan di darat, termasuk di bidang pertanian; sedangkan bantuan program di bidang  pertanian  dengan  penggunaan  KTP untuk  membentuk  kelompok  tani  lebih  dahulu berlangsung  dibandingkan  bantuan  program nelayan. Oleh sebab itu, bisa dipahami jika KTP penduduk  lebih banyak mencatumkan pekerjaan sebagai  petani.  Akibatnya  banyak  nelayan  yang kesulitan  membuat  kartu  nelayan.  Data  tahun 2014  menunjukkan  bahwa  di  wilayah  Palabuhanratu baru  ada  sekitar  5.000  orang  yang  telah membuat  kartu  nelayan,  dari  jumlah  nelayan keseluruhan sekitar 8.798 nelayan.
Program  lain  yang  masuk  kategori pemberdayaan  nelayan  dalam  Minapolitan adalah  pemberdayaan  Pokmaswas,  yaitu  suatu sistem  pengawasan  sumber  daya  laut  yang melibatkan  peran  aktif  masyarakat  dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan  secara  bertanggungjawab,  agar  dapat diperoleh  manfaat  secara  berkelanjutan.  Melalui Pokmaswas,  diharapkan  agar  masyarakat  pesisir
dapat ikut partsisipasi untuk melakukan pengawasan  lingkungan  laut,  agar  tidak  terjadi kegiatan yang merusak lingkungan.
Program  Pokwasmas  sangat  penting dalam  mendukung  Minapolitan,  karena  dengan lingkungan  laut  dan  sumber  daya  perikanan yang  baik  maka  produksi  perikanan  diharapkan akan  bisa  meningkat.  Permasalahannya  adalah kegiatan  yang  hanya  berbentuk  sosialisasi  kepada masyarakat  itu  kurang  menyentuh  persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

## Penutup
Program Minapolitan perikanan tangkap di  Sukabumi  dimaksudkan  untuk  meningkatkan produksi  ikan  unggulan,  yaitu  Tuna,  Tongkol, Cakalang  dan  Layur.  Melalui  peningkatan produksi  keempat  jenis  komoditas  tersebut, diharapkan  pendapatan  nelayan  di  daerah  ini juga meningkat.
Walaupun produksi empat jenis komoditas unggulan  tersebut  meningkat,  namun  ternyata peningkatan produksi tidak dari hasil tangkapan nelayan Sukabumi, tetapi dari nelayan pendatang. Hal itu  terjadi  karena  terkendala  oleh  karakteristik nelayan  lokal  yang    menjadi  penyangga program.    Peralatan  tangkap  yang  dimiliki  oleh nelayan  lokal  umumnya  hanya  untuk  perikanan pantai  ( coastal  fisheries) ,  sehingga  hasil tangkapan  nelayan  lokal  tidak  mendukung komoditas  hasil  laut  yang  menjadi  unggulan program  Minapolitan  di  wilayah  ini.  Hal  itu karena jenis ikan yang  menjadi komoditas unggulan program Minapolitan tersebut merupakan jenis-jenis ikan  lepas  pantai  ( offshore  fisheries ),  yang penangkapannya  kebanyakan  dilakukan  oleh nelayan dari luar daerah.
Kehadiran  nelayan  luar  ini  di  satu  sisi telah  memberikan  kontribusi  pada  program Minapolitan, tetapi  sebaliknya tidak menguntungkan bagi  nelayan  lokal.  Hal  itu  karena  terjadinya persaingan  alat  tangkap  yang  tidak  seimbang antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal, sehingga  berakibat  pada  kurangnya  hasil  tangkapan ikan tuna oleh nelayan lokal.
Untuk  memberdayakan  nelayan  kecil, semestinya  program  pemberdayaan  di  dalam Minapolitan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nelayan lokal dalam melakukan penangkapan ikan-ikan  unggulan  (Tuna,  Tongkol,  Cakalang dan Layur). Dengan kemampuan untuk menangkap  ikan-ikan  unggulan  yang  menjadi
komoditas  utama  dalam  program  Minapolitan, maka diharapkan pendapatan nelayan juga akan meningkat.  Akan  tetapi,  hal  itu  justru  tidak dilakukan di dalam program Minapolitan.
Program-program  pemberdayaan  di  dalam program  Minapolitan  justru  sangat  umum, sehingga terkesan kurang fokus. Semua program yang terkait dengan masalah perikanan dianggap sebagai  bagian  dari  program  Minapolitan,  bahkan program  yang  tidak  ada  hubungannya  sama sekali  dengan  masalah  perikanan  tangkap dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan di daerah  ini.  Dengan  cara  pandang  seperti  itu, maka  semua  program  dari  Dinas  Perikanan  dan dari  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  dianggap sebagai  bagian  dari  program  Minapolitan. Dengan  demikian,  tidak  ada  bedanya  antara pelaksanaan  program  Minapolitan  yang  dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Program Pembangunan Pesisir.  Hal  itu  tentunya  tidak  sinkron  dengan bentuk  Minapolitan  di  kawasan  ini,  yang sejatinya berupa Minapolitan Perikanan Tangkap, yang tujuannya  lebih  terkait  dengan  peningkatan produksi perikanan tangkap, termasuk peningkatan kesejahteraan nelayan tangkap.
Hal  itu  tidak  berarti  bahwa  keberadaan program  Minapolitan  tidak  bermanfaat  bagi nelayan  lokal.  Dengan  adanya  program  ini masyarakat  bisa  mendapatkan  berbagai  macam bantuan, mulai dari pengadaan listrik, sertifikasi tanah,  hingga  bantuan  pelatihan  dan  permodalan. Akan  tetapi,  sangat  disayangkan  program- program bantuan itu tidak sejalan dengan tujuan program  Minapolitan  perikanan  Tangkap  di wilayah  ini,  yaitu  meningkatkan  pendapatan masyarakat  melalui  peningkatan  produksi  ikan unggulan.  Dengan  demikian,  manfaat  yang diperoleh nelayan lokal belum terhubung dengan tujuan  program  Minapolitan,  yaitu  meningkatkan hasil  tangkapan  yang  berorientasi  ekspor, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.

## Daftar Pustaka
Berkes, et.  al. (2001). Managing  Small-scale Fisheries  Alternative  Directions  and Methods. Ottawa:  International  Research Centre.
Buang,  A.,  dkk.  (2011).  The  Agropolitan  Way of  Re-Empowering  the  Rural  Poor. Worlds  Applied  Sciences  Journal  13
(Special  Issue    of  Human  Dimension Development): 01-06 . IDIOSI Publication.
Cholisin.  (2011). Pemberdayaan  Masyarakat.
Makalah  yang  disampaikan  pada  Gladi Manajemen  Pemerintahan  Desa  bagi Kepala  Bagian/Kepala  Urusan  Hasil Pengisian  di  Lingkungan  Kabupaten Sleman.
Dewa Gede Raka. (2011). Konsep Perencanaan Minapolitan dalam Pengembangan Wilayah . Makalah disajikan pada Workshop Penyiapan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang di Kabupaten  Tematik  (22–23  November) di Kampus Institut Teknologi Malang.
Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap.  (2002).
Statistik  Perikanan  Tangkap  Indonesia Tahun 2000.

## Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten
Sukabumi.  (2011). Penyusunan  Business Plan  Kawasan  Penunjang  Minapolitan Palabuhanratu  dan  Ujung  Genteng,
Kabupaten Sukabumi.
Douglass, M. (1981). Agropolitan Develokpment: An Alternatif  for  Regional  in  Asia. Paper was prsentated at the Annual Conference on Development  Studies  Association  of Reading  University,  1979.  In:  Nepal Geographical, Vol 13. 1981.
Friedmann,  I  &  Douglass,  M.  (1978).  Agropolitan development  toward  a  new  strategy  to regional  planning  in  Asia.  dalam  F.  Lo & K. Salih (Eds.) Growth pole Strategy and Regional Development Policy (hlm. 163-192). Oxford: Pergamon Press.
Garcia,  S.M.  &  Rosenberg,  A.A.  (2010).  Food Security and  Marine Capture Fisheries: Charateristics, Trends, Drivers and Futire Perspectives.  Philosophical  Transactions  of The Royal Society B, 365, 2869-2880.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2010 tentang  Penetapan Kawasan Minapolitan
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 tentang  Perubahan atas  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor  KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  35/KEPMEN-KP/2013  tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Surat
Keputusan  Menteri  Pertanian  tahun  1995 tentang  Pedoman  Kemitraan  Usaha Perikanan.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
PT. Belaputera Interplan. (2011). Buku Laporan Penyusunan Masterplan Kawasan Penunjang Minapolitan Kabupaten Sukabumi . Sukabumi: Dinas Kelautan dan Perikanan.
Robert, A. (2003). Social Work and Empowerment . New York, Palgave MacMillan
Suhaeni,  Siti,  dkk.  (2014).  The  Empowerment Model of Skipjack Tuna Fish (Cakalang Fufu)  Processing  Small  Industry  in Bitung  City .  Journal  of  Research  in Environmental  and  Earth  Science.  1 (4) , 9-15.
Surat Keputusan Menteri  Pertanian Tahun  1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang.
Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Sukabumi  Nomor 523/526.i/Dislutkan 2013 tentang Pengukuhan Kelompok  Masyarakat  Pengawas  Sumber Daya  kelautan  dan  Perikanan  dan Sejenisnya  (Kelompok  Masyarakat  Kon servasi  dan  Kelompok  Masyarakat  Peduli Lingkungan).
Tri  Wiji  Nurani,  Ardani,  Lubis,  E.  (2014).
Peluang  Pasar  Ekspor  Komoditas  Ikan Layur  dari  Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Jawa Barat, dalam Proseding Seminar  Nasional  Ikan  ke  8 .  Bogor, Fakultas  Perikanan  Insitut  Pertanian Bogor
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.