How to cite: Puspitasari. M. E. et al (2022) Persepsi Pelaku Usaha terhadap Kebijakan Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Lebak, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## PERSEPSI  PELAKU  USAHA  TERHADAP  KEBIJAKAN  INSENTIF  DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI KABUPATEN LEBAK
Mutiara Eka Puspita 1 , Aniek Sri Handayani 2 , Ratnawati 2
Prodi Manajemen Institut Teknologi Indonesia 1
Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia 2
Email: mutiara.ekap@gmail.com 1 , anieksoemarto@gmail.com 2 , rnwt63@yahoo.co.id 3

## Abstrak
Investasi  yang  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  program  yang  tercantum  pada fase awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target utama pada RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia menjadi salah satu negara upper-middle income dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dengan nilai  rarta-rata  5,7-6,0  persen.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut,  perlu  dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi sehingga disahkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah. Setiap pemerintah daerah dapat menerapkan jenis kebijakan insentif dan kemudahan  investasi  dengan  menyesuaikan  karakteristik  daearah.  Analisis kebijakan insentif dan kemudahan investasi dari sisi pelaku usaha perlu dilakukan agar  kebijakan  insentif  dan  kemudahan  investasi  yang  diterapkan  dapat  tepat sasaran serta efektif dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah. Dengan mix method  melalui  focus  group  discussion  dan  penyebaran  kuesioner,  diperoleh peringkat jenis kebijakan insentif dan kemudahn berusaha yang dapat diterapkan di Kabupaten Lebak.
Kata Kunci : investasi  daerah;  kebijakan  insentif;  kemudahan  investasi;  peraturan pemerintah; perda

## Abstract
Sustainable  investment  is  one  of  the  programs  listed  in  the  initial  phase  of  the Indonesia  National  Medium  Term  Development  Plan  (RPJMN)  2020-2024.  The main target in RPJMN 2020-2024 is for Indonesia to be one of the upper-middle- income countries with economic growth expected to increase with an average rate value of 5.7-6.0 percent. To realize this, it needs support from local governments to increase  investment  so  that  government  regulation  No.  24  of  2019  on  Incentives and  Ease  of  Investment  in  the  region  is  passed.  Each  local  government  can implement  this  type  of  incentive  policy  and  ease  of  investment  by  adjusting  the regional characteristics. Analysis of incentive policies and ease of investment from the business side needs to be done so that incentive policies and ease of investment applied can be targeted and effective in  encouraging regional. investment growth. With  the  mix  method  through  focus  group  discussion  and  the  dissemination  of questionnaires, obtained a ranking of the types of incentive policies and easy efforts that can be applied in Lebak Regency.

## Keywords:  regional investment; fiscal policy; ease of doing business; government
policy; regional policy

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  luas  dengan  kekayaan  alam  yang  sangat  besar. Besarnya  potensi  tersebut  harus  diimbangi  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Indonesia telah  memiliki  visi  besar  pada  tahun  2045  menjadi  negara  yang  maju.  Hal  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  target  pertumbuhan  ekonomi  menuju  Indonesia  maju.  Fase awal, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia  ditargetkan  menjadi  negara  upper-middle  income  dengan  pertumbuhan ekonomi  diharapkan  meningkat  rata-rata 5,7-6,0  persen  per tahun melalui  peningkatan produktivitas,  investasi  yang  berkelanjutan,  perbaikan  pasar  tenaga  kerja,  dan peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya pada fase 2, Indonesia ditargetkan akan keluar dari middle income trap pada tahun 2036.
Arahan  pertama  pada  tujuh  agenda  pembangunan  adalah  memperkuat  ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas  Investasi  merupakan  modal  utama  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  tinggi,  berkelanjutan  dan  mensejahterakan  secara  adil  dan  merata. Berdasarkan  arahan  Presiden  tersebut,  investasi  menjadi  salah  satu  prioritas.  Hal tersebut  tercermin  dalam  sasaran  makro  pembangunan  2020-2024,  dimana  investasi ditargetkan untuk tumbuh di angka 6.6 - 7.0 persen dengan mengacu pada pertumbuhan investasi  2015-2019  sebesar  5.4  persen.  Pertumbuhan  investasi  diharapkan  akan mempengaruhi pertumbuhan nasional secara makro, mengacu pada rumus pertumbuhan ekonomi Y = C + I + G + (Ex – Im), dimana:
Y = Pertumbuhan ekonomi C = Konsumsi I = Investasi G = Pengeluaran Pemerintah Ex = Ekspor Im = Impor
Investasi  juga  tercermin  dalam  RPJPN  2005-2025,  diimana  sasaran  pembangunan jangka  menengah  2020-2024 adalah  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  mandiri, maju,  adil  dan  Makmur  melalui  percepatan  pembangunan  di  berbagai  bidang  dengan menekankan  terbangunnya  struktur  perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan keunggulan  kompetitif  di  berbagai  wilayah  yang  didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dan  berdaya  saing.  Sasaran  tersebut  dapat  dicapai  melalui  investasi publik yang berkualitas yaitu tepat sasaran dan waktu, Memberikan dampak positif yang signifikan  dan  berkelanjutan,  Konsisten  dengan  arah  kebijakan,  program,  dan  rencana pembangunan  serta  Penggunaan  sumber  daya  dan  dana  yang  efisien.  Pemanfaatan pendanaan  pembangunan  diutamakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang  memberikan  daya  ungkit  ( leverage )  yang  tinggi  bagi  pembangunan  nasional.
Investasi di sektor hilir menjadi kunci untuk menggenjot ekspor dan penguatan ekonomi nasional.  Diperlukan  transformasi  ekonomi  dari  industri  sektor  primer  ke  industri berbasis  nilai  tambah  (hilirisasi).  Investasi  di  sektor  hilir  menjadi  kunci  untuk menggenjot  ekspor  dan  penguatan  ekonomi  nasional  dengan  memberikan  multiplayer effect  seperti  percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  perluasan  kesempatan  kerja, penghematan  devisa  melalui  substitusi  impor,  peningkatan  nilai  tambahh  di  dalam negeri, pendalaman dan penguatan struktur industri, percepatan penyebaran industri ke seluruh NKRI dan peningkatan penerimaan devisa melalui ekspor.
Sasaran  makro  pembangunan  2020-2024 dimana  investasi  menjadi  salah  satu prioritasnya dapat dilakukan dengan memperkuat permintaan domestik seperti konsumsi dan  investasi  baik  swaswa  asing  maupun  dalam  negeri  melalui  deregulasi  prosedur investasi,  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perizinan,  termasuk  meningkatkan Ease  of  Doing  Business  (EoDB)  Indonesia.  Langkah  selanjutnya  adalah  diversifikasi ekspor  dan  stabilitas  eksternal  peningkatan  ekspor  barang  tahun  2020-2024  didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non- komoditas,  terutama  ekspor  produk  manufaktur  berteknologi  tinggi  dan  mengurangi ketergantungan  impor.  Peningkatan  juga  didorong  oleh  peningkatan  ekspor  jasa, utamanya  jasa  perjalanan,  melalui  pengembangan  sektor  pariwisata.  Langkah selanjutnya menjaga kesinambungan fiskal dengan berkomitmen untuk menjaga APBN yang  sehat  dengan  tetap  memberikan  stimulus  terhadap  perekonomian.  Dari  sisi administrasi,  terus  dilakukan  pembaruan sistem  administrasi  perpajakan  sebagai  upaya perbaikan  basis  data  perpajakan  dan  peningkatan  kepatuhan.  Dari  sisi  kebijakan, pemerintah  terus  melakukan  penggalian  potensi  penerimaan  dengan  diimbangi  peran kebijakan  perpajakan  sebagai  instrumen  pendorong  investasi  melalui  penyediaan insentif  fiskal  yang  mendukung  aktivitas  penciptaan  nilai  tambah  ekonomi  (industri manufaktur,  pariwisata,  ekonomi  kreatif  dan  digital).  Kebutuhan  Investasi  dan Pembiayaan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020- 2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing- masing  sebesar  8,4-10,1  persen  dan  8,5-8,8  persen,  sementara  sisanya  akan  dipenuhi oleh  masyarakat  atau  swasta.  Untuk  merealisasikan  investasi  yang  berasal  dari masyarakat  atau  swasta,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Insentif  dan  Kemudahan  Investasi  di  Daerah. Peningkatkan  investasi  secara  nasional  akan  berjalan  efektif  jika  didukung  oleh peningkatan investasi di setiap daerah sehingga peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan  bagi  setiap  daerah  untuk  menerbitkan  peraturan  daearah  terkait  jenis-jenis kebijakan  insentif  dan  kemudahan  berusaha  yang  diberlakukan  dengan  menyesuaikan pada  karakteristik  daerah  masing-masing.  Dalam  memberlakukan  peraturan  daerah terkait insentif dan kemudahan berusaha, perlu meninjau persepsi pelaku usaha sebagai penerima  manfaat  peraturan  daerah  tersebut  agar  kebijakan  yang  diterapkan  berjalan efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan investasi daerah.
1. Konsep investasi
Terdapat  beberapa  definisi  yang  berbeda  mengenai  investasi.  Fitzgeral mengartikan  investasi  adalah  “aktivitas  yang  berkaitan  dengan  usaha  penarikan sumber-sumber  (dana)  yang  dipakai  untuk  mengadakan  barang  modal  pada  saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan  dating” (Haming  &  Basalamah,  2003) .  Definisi  lain  tentang  investasi dikemukakan  Kamarudin  Ahmad  yang  mengartikan  investasi  adalah  menempatkan uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk  memperoleh  tambahan  atau  keuntungan tertentu  atas  uang  atau  dana  tersebut (Salim  &  Sutrisno,  2014) .  Jadi,  secara  umum investasi  atau  penanaman  modal  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik  yang  berbentuk  uang  tunai  (cash  money),  peralatan  (equipment),  aset  tidak bergerak,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  maupun  keahlian (Rokhmatussa’dyah  & Suratman, 2010) .
Dari  pengertian  di  atas,  dapat  ditarik  unsur-unsur  terpenting  dari  kegiatan investasi  atau  penanaman  modal,  yaitu  adanya  motif  untuk  meningkatkan  atau setidak-tidaknya  mempertahankan  nilai  modalnya  dan  modal  tersebut  tidak  hanya mencakup  hal-hal  yang  bersifat  kasat  mata  dan  dapat  diraba (tangible) ,  tetapi  juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible) .
Intangible  mencakup  keahlian,  pengetahuan  jaringan,  dan  sebagainya  yang  dalam berbagai  kontrak  kerja  sama (joint  venture  agreement) biasanya  disebut  valuable services (Supancana, 2006) .
Investasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya  ke  usaha/proyek  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, dengan harapan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil investasi tersebut di  kemudian  hari.  Dalam  kaitannya  dengan  manfaat  investasi  bagi  pembangunan ekonomi, Dumairy menyebutkan bahwa (Sihombing, 2008) :
“Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.  Dinamika  dari  investasi  mempengaruhi  tinggi-rendahnya  pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian,  setiap  negara  senantiasa  berusaha  menciptakan  iklim  yang  dapat menggairahkan investasi.”
Setiap  investasi  akan  memberikan  konstribusi  yang  besar  untuk  pertumbuhan ekonomi,  karena  investasi  akan  mendorong  aktivitas  perekonomian.  Kegiatan investasi  akan  menyerap  dana-dana  menganggur  yang  dimiliki  oleh  masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Dengan dana yang  di  dapatkan  dari  pemiliknya, melalui  aktivitas  investasi  akan tercipta  kegiatan produksi, industri, maupun jasa-jasa perdagangan lainnya (Sihombing, 2008) . Selain itu  dengan  adanya  investasi  akan  menambah  penerimaan  pemerintah  dari  pajak maupun  penerimaan  negara  dalam  bentuk  lainnya.  Keseluruhan  hal  tersebut  sangat
mendukung kegiatan ekonomi nasional. Lebih rinci dapat disebutkan tentang manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, yakni:
a. Investasi  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  memecahkan  kesulitan  modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
b. Industri  yang  dibangun  dengan  investasi  akan  berkonstribusi  dalam  perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri turutan di wilayah sekitarnya.
c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni  akan  menciptakan  lowongan  kerja  untuk  tenaga  kerja  terampil  maupun untuk tenaga kerja yang tidak terampil.
d. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan ketrampilan pekerja dan efisiensi produksi
e. Investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor
2. Konsep Dan Pentingnya Insentif dan Kemudahan Investasi
Insentif adalah sesuatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang  suatu  kegiatan,  insentif  adalah  motif-motif  dan  imbalan-imbalan  yang dibentuk untuk memperbaiki produksi (Sikula & McKenna, 1984) . Dengan demikian Insentif  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  menarik  modal. Terbatasnya insentif akan sulit untuk menarik modal namun terlalu memanjakan para pemodal  terutama  pemodal  asing,  juga  akan  berpengaruh  kepada  iklim  usaha. Insentif  dapat  berupa  insentif  fiscal  dan  non  fiskal.  Banyak  literatur  menyebutkan bahwa  insentif  fiskal  dapat  memberikan  dampak  negatif  maupun  positif  terhadap investasi  di  suatu  negara.  Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  insentif  fiskal memberikan dampak negatif seperti studi yang  dilakukan oleh (Van Parys & James, 2010) yang mengemukakan bahwa efektivitas insentif fiskal berupa tax holiday tidak memiliki  hubungan  positif  yang  kuat  antara  tax  holiday  dan  investasi  di  zona  CFA Franc.  Dikuatkan  oleh  penelitian (Fowowe,  2013) di  Nigeria  yang  meneliti  dampak insentif  fiskal  terhadap  investasi  dari  tahun  1973  hingga  2006  dengan  hasil  adanya dampak  negatif  yang  signifikan  dari  insentif  fiskal  pada  investasi  swasta  dan penanaman  modal  asing.  Fowowe  juga  merekomendasikan  bahwa,  daripada  fokus pada  insentif  fiskal,  Nigeria  sebaiknya  berkonsentrasi  untuk  menghilangkan  faktor- faktor  yang  menghambat  investor  seperti infrastructure  bottlenecks ,  kelembagaan yang buruk, dan kerangka hukum yang buruk.
Beberapa  studi  lainnya  menemukan  bahwa  insentif  fiskal  memiliki  dampak positif  terhadap  investasi  di  suatu  negara.  Misalnya  studi  yang  dilakukan  oleh (Cleeve,  2008) yang  menganalisis  dampak  insentif  fiskal  dalam  mendorong penanaman modal asing ke 16 negara Sub-Sahara Afrika selama periode 1990-2000 dan  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  kebijakan  insentif  fiskal  berupa  tax  holiday sangat  penting  untuk  mendorong  lebih  banyak  penanaman  modal  asing.  Selain  itu, faktor-faktor tradisional seperti ukuran pasar yang besar, pembangunan infrastruktur yang  baik,  tingkat  keterampilan  yang  tinggi,  serta  kesejahteraan  relatif  dan  upah
pekerja  adalah  faktor-faktor  penentu  aliran  masuk  penanaman  modal  asing.  Cleeve juga  mencatat  bahwa  insentif  fiskal  akan  bermanfaat,  tetapi  negara-negara  tersebut harus  selektif  dalam  hal  motif  investasi,  sumber  investasi  dan  jenis  proyek  yang dikerjakan.  Penelitian  lainnya  yang  menganalisis  bahwa  insentif  fiskal  memberikan dampak  positif  adalah (Botman,  Klemm,  &  Baqir,  2010) yang  membandingkan penerapan pajak umum dan insentif investasi di Filipina terhadap enam negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. Hasil  penelitian  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  tax  holiday  sangat  atraktif  bagi badan  usaha  berkeuntungan  besar,  menciptakan  kemubaziran,  dan  untuk  investasi pada aset jangka pendek.
Selain  diberikan  di  tingkat  Pusat,  insentif  dan  kemudahan  investasi  juga diberikan  di  tingkat  daerah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  2019, pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah daerah kepada masyarakat  dan  atau  investor  untuk  meningkatkan  investasi.  Sedangkan  pemberian kemudahan  adalah  penyediaan  fasilitas  nonfiskal  dari  Pemerintah  daerah  kepada Masyarakat  dan/atau  Investor  untuk  mempermudah  setiap  kegiatan  investasi  dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat  meningkatkan  penanaman  modal,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  cara  Pemerintah  untuk  meningkatkan  investasi  yang  bersumber  dari PMDN  dan  PMA  ke  daerah-daerah  di  Indonesia,  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Insentif  dan Kemudahan  Investasi  di  Daerah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemerataan kegiatan  ekonomi  dan  investasi  di  daerah  dengan  memberikan  insentif  dan/atau kemudahan  kepada  Masyarakat      dan/atau  Investor  sesuai  dengan  potensi  investasi yang  ada  di  daerah.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  Pemerintah  Daerah diperbolehkan  untuk  memberikan  insentif  dan/atau  kemudahan  investasi  di  daerah kepada  Masyarakat  dan/atau  Investor  sesusai  kewenangannya.  Pemberian  Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan,  transparansi,  akuntabilitas,  efektif  dan  efisien,  untuk  mencapai  sasaran dan  tujuan  yang  diharapkan  serta  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Bentuk  Insentif  dan  Kemudahan  Pemberian  Insentif  daerah  yang  diiatur  dalam Peraturan Daearh Nomor 24 tahun 2019 dapat berbentuk:
a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. Bantuan  untuk  riset  dan  pengembangan  untuk  usaha  mikro,  kecil,  dan/atau koperasi di daerah
e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. Bunga pinjaman rendah.
Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a. Penyediaan  data  dan  informasi  peluang  penanaman  modal  berupa  peta  potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dan rencana strategis dan skala prioritas daerah
b. Penyediaan  sarana  dan  prasarana  seperti  jaringan  listrik,  jalan,  transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih
c. Fasilitasi  penyediaan  lahan  atau  lokasi  diarahkan  kepada  Kawasan  yang  menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah dan sesuai peruntukannya
d. Pemberian  bantuan  teknis  dapat  berupa  bimbingan  teknis,  pelatihan,  tenaga  ahli, kajian dan/atau studi kelayakan
e. Penyederhanaan  dan  percepatan  pemberian  perizinan  melalui  pelayanan  terpadu satu  pintu  untuk  mempersingkat  waktu,  dengan  biaya  murah,  prosedur  tepat  dan cepat serta didukung oleh system informasi online
f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan  investasi  di  kawasan  strategis  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan mix method dimana  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  dilakukan  secara  bersamaan (Sugiyono, 2015) .  Jenis  mix  method  yang  dilakukan  adalah  eksplanatoris  sekuensial  dimana  pada tahap  pertama  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  secara  kuantitatif  dengan memberikan bobot atau prioritas kemudian diikuti oleh pengumpulan dan  menganalisis yang  dibangun  berdasarkan  hasil  awal  secara  kualitatif.  Pengumpulan  data  secara kualitatif dilakukan melalui Focuss Group Discussion yang bertujuan untuk menguatkan data kuantitatif yang telah diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan
Persepsi  UMKM  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner  secara  tatap  muka langsung  pada  sebuah  event  yang  diadakan  khusus  dengan  topik  Manajemen  Usaha untuk  UMKM  di  Kabupaten  Lebak.  Pada  sesi  tatap  muka  langsung  ini,  diperoleh masukan-masukan  secara  langsung  mengenai  apa  saja  sebenarnya  permasalahan  yang selama  ini  dihadapi  para  UMKM  serta  kebijakan  dan  kemudahan  investasi  apa  yang dapat memimalisir permasalah yang dirasakan tersebut. Sedangkan dari sisi Pengusaha
yang memiliki NIB disebar melalui Google Form. Jenis kelamin responden didominasi oleh  Perempuan  yaitu  sebesar  54.8%  sedangkan  responden  laki-laki  sebesar  45.2%. Usia responden didominasi usia 35-50 tahun sebesar 48.4%, 20-35 tahun sebesar 35.5% dan 16.1% berusia diatas 50 tahun. Sebesar 90,3% responden merupakan usaha mikro, 3.2% merupakan usaha kecil, 3.2% usaha menengah dan 3.2% usaha besar.
Terdapat 17 indikator pertanyaan yang disebar mengacu pada Peraturan Pemerintah No  24  Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Insentif  dan  Kemudahan  investasi  yang  dapat diterapkan  di  daerah.  Untuk  menjelaskan  kecenderungan  jawaban  atau  tanggapan responden terhadap jawaban pada masing-masing item pertanyaan variabel insentif dan kemudahan  investasi.  Untuk  melihat  jawaban  dari  masing-masing  item  pertanyaan variabel maka dijabarkan deskripsi dan persentasi dari masing-masing item pertanyaan. Setelah  memperoleh  data  kuesioner  maka  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  untuk mengetahui  krikteria  penilaian  dari  setiap  item  pertanyaan  kuesioner  dengan  garis kontinum  berdasarkan  persentasi,  yaitu  dengan  cara  Menghitung  jumlah  skor  tertinggi adalah 155, dan untuk skor terendah adalah 31. Perhitungan jumlah skor untuk masing- masing item pertanyaan adalah jumlah dari jawaban setiap pertanyaan kemudian dikali dengan  nilai  skla  likert  (5,4,3,2,1),  kemudian  untuk  menentukan  garis  kontinum, menggunakan  rumus  dibawah  untuk  mencari  persentasi  masing-masing  pertanyaan Nilai  persentase  terkecil  yaitu  (31/155)  x  100%  =  20%,  nilai  persentase  terbesar yaitu (155/155)  x100%  =  100%.    Nilai  interval  persentase  yaitu  80%  /  5  =  16%  Maka diketahui kriteria penilaian sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria Interpretasi Skor No. Persentase Kriteria Penilaian 1. 20 % - 36 % Sangat Setuju 2. > 36 % - 52 % Setuju 3. > 52 % - 68 % Cukup Setuju 4. > 68 % - 84 % Tidak Setuju 5. > 84% - 100% Sangat Tidak Setuju
Sumber: data diolah, 2021
Berdasarkan perhitungan Mean dan pengkategorian garis kontinum tersebut, maka diperoleh  prioritas  kebijakan  insentif  dan  kemudahan  investasi  yang  dapat  dijadikan prioritas menurut persepsi pelaku usaha dari sisi penerima kebijakan. Prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Mean, Average Percentage dan Range Kontinum No Item Mean Average Percentage Range Kontinum Prioritas 1 Pengurangan, Keringanan atau pembebasan Pajak daerah 4,419355 88,3871 Sangat Setuju 7 2 Pengurangan, Keringanan atau 3,967742 79,35484 Setuju 16
No Item Mean Average Percentage Range Kontinum Prioritas pembebasan Retribusi daerah 3 Bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan atau koperasi 4,806452 96,12903 Sangat Setuju 1 4 Bantuan riset dan pengembangan usaha mikro, kecil dan atau koperasi 4,516129 90,32258 Sangat Setuju 4 5 Fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan atau koperasi 4,451613 89,03226 Sangat Setuju 5 6 Bunga pinjaman rendah 4,290323 85,80645 Sangat Setuju 11 7 Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal 4,225806 84,51613 Sangat Setuju 13 8 Penyediaaan sarana dan prasarana   4,322581 86,45161 Sangat Setuju 10 9 Penyediaan lahan atau lokasi yang diarahkan kepada Kawasan prioritas 4,225806 84,51613 Sangat Setuju 14 10 Pemberian bantuan teknis berupa bimbingan, pelatihan, tenaga ahli dan studi kelayakan bisnis 4,451613 89,03226 Sangat Setuju 6 11 Penyederhanaan dan percepatan perizinan 4,580645 91,6129 Sangat Setuju 3 12 Kemudahan akses pemasaran hasil produksi 4,645161 92,90323 Sangat Setuju 2 13 Kemudahan investasi langsung kontruksi dan investasi di Kawasan strategis 4,064516 81,29032 Setuju 15 14 Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi 4,354839 87,09677 Sangat Setuju 9 15 Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil 3,967742 79,35484 Setuju 17 16 Kemudahan akses pasokan bahan baku 4,258065 85,16129 Sangat Setuju 12 17 Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah 4,387097 87,74194 Sangat Setuju 8
Berdasarkan perhitungan Mean dan pengkategorian garis kontinum tersebut, maka diperoleh  prioritas  kebijakan  insentif  dan  kemudahan  investasi  yang  dapat  dijadikan prioritas  menurut  persepsi  UMKM  dan  Pengusaha  dari  sisi  penerima  kebijakan. Prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3
Prioritas Kebijakan Insentif dan Kemudahan investasi Menurut Persepsi UMKM dan Pengusaha No Kebijakan Insentif dan Kemudahan investasi Average Percentage Prioritas 1 Fasilitas  pelatihan  vokasi  usaha  mikro,  kecil dan/atau Koperasi 96,12903 1
No Kebijakan Insentif dan Kemudahan investasi Average Percentage Prioritas 2 Kemudahan akses pemasaran hasil produksi 92,90323 2 3 Penyederhanaan dan percepatan  perizinan 91,6129 3 4 Bantuan riset dan pengembangan usaha mikro, kecil dan/atau koperas 90,32258 4 5 Fasilitas  pelatihan  vokasi  usaha  mikro,  kecil dan/atau koperasi 89,03226 5 6 Pemberian  bantuan  teknis  berupa  bimbingan, pelatihan, tenaga ahli dan studi kelayakan bisnis 89,03226 6 7 Pengurangan,  Keringanan    atau  pembebasan  Pajak daerah 88,3871 7 8 Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah 87,74194 8 9 Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi 87,09677 9 10  Penyediaaan sarana dan prasarana 86,45161 10 11  Bunga pinjaman rendah 85,80645 11 12  Kemudahan akses pasokan bahan baku 85,16129 12 13  Penyediaan  data  dan  informasi  peluang  penanaman modal 84,51613 13 14  Penyediaan lahan atau lokasi yang diarahkan kepada Kawasan prioritas 84,51613 14 15  Kemudahan  investasi  langsung  kontruksi  dan investasi di Kawasan strategis 81,29032 15 16  Pengurangan, Keringanan atau pembebasan Retribusi daerah 79,35484 16 17  Kemudahan  akses  tenaga  kerja  siap  pakai  dan terampil 79,35484 17
Setelah data kuantitatif terkumpul, maka dilakukan focus group discussion dengan para pelaku usaha untuk menentukan risiko dari masing-masing kebijakan insentif  dan kemudahan  investasi  jika  diberlakukan  kemudian  dirangkum  masukan-masukan mengenai program yang kemungkinan dapat dilakukan.

## Tabel 4
Matriks Analisis Risiko Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Lebak No Item Program 1 Fasilitas  pelatihan  vokasi  usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi Bermitra  dengan  lembaga  inkubator  untuk mengadakan program inkubasi bisnis 2 Kemudahan akses pemasaran hasil produksi Menyediakan  business  matching/program kemitraan  antara  Pengusaha  Besar  dengan Pengusaha Kecil, pembuatan saluran pemasara  digital  seperti  website,  pameran virtual untuk memasarkan produk-produk K- UMKM 3 Penyederhanaan  dan  percepatan perizinan Mesmastikan  proses  OSS  lancar  dan lingkungan investasi aman 4 Bantuan  riset  dan  pengembangan usaha mikro, kecil dan/atau koperas Bermitra  dengan  lembaga  riset  maupun universitas  terkait  riset  dan  pengembangan UMKM dan atau koperasi
No Item Program 5 Fasilitas bantuan modal Bermitra dengan lembaga penjaminan daerah maupun lembaga pusat pemberi hibah 6 Pemberian  bantuan  teknis  berupa bimbingan,  pelatihan,  tenaga  ahli dan studi kelayakan bisnis Kerjasama dengan ahli dan inkubator 7 Pengurangan,  Keringanan  atau pembebasan Pajak daerah Perlu  Perbup  dengan  detail  kriteria  khusus terkait yang berhak mendapat insentif pajak. Diutamakan investasi di sektor basis/strategis 8 Fasilitasi  promosi  sesuai  dengan kewenangan daerah Membuat  program  kerja  rutin  terkait pelaksanaan event-event promosi 9 Kemudahan  proses  sertifikasi  dan standarisasi Memberikan prioritas sertifikasi dan standarisasi 10 Penyediaaan sarana dan prasarana Bermitra dengan lembaga penjaminan daerah maupun lembaga pusat pemberi hibah 11 Bunga pinjaman rendah Bermitra  dengan  lembaga  pemberi  kredit mikro 12 Kemudahan  akses  pasokan  bahan baku Bekerja  sama  dengan  penyedia  bahan  baku lokal 13 Penyediaan  data  dan  informasi peluang penanaman modal Selalu  update  terkiat  penyediaan  data  dan informasi terkait peluang penanaman modal 14 Penyediaan lahan atau lokasi yang diarahkan kepada Kawasan prioritas Optimalisasi asset daerah 15 Kemudahan  investasi  langsung kontruksi dan investasi di Kawasan strategis Perlu  detail  kriteria  yang  tergolong  investasi lanngsung  kontroksi  dan  investasi  Kawasan strategis 16 Pengurangan,  Keringanan  atau pembebasan Retribusi daerah Perlu  kriteria  khusus  terkait  yang  berhak mendapat insentif pajak. Diutamakan investasi di sektor basis/strategis 17 Kemudahan  akses  tenaga  kerja siap pakai dan terampil Bekerja  sama  dengan  perusahaan  terkait pelatihan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan

## Kesimpulan
Keseluruhan  pelaku  usaha  berada  pada  range  kontinum  setuju  dan  sangat  setuju terhadap jika kebijakan insentif dan kemudahan investasi diterapkan. Terdapat beberapa program  yang  dapat  dipertimbangkan  oleh  Pemerintah  Daearah  yang  dapat  diterapkan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan insentif dan kemudahan investasi.

## BIBLIOGRAFI
Botman, Dennis, Klemm, Alexander, & Baqir, Reza. (2010). Investment incentives and effective  tax  rates  in  the  Philippines:  a  comparison  with  neighboring  countries. Journal of the Asia Pacific Economy , 15 (2), 166–191. Google Scholar
Cleeve,  Emmanuel.  (2008).  How  effective  are  fiscal  incentives  to  attract  FDI  to  Sub- Saharan Africa? The Journal of Developing Areas , 135–153. Google Scholar
Fowowe, Babajide. (2013). Financial liberalization in Sub‐Saharan Africa: What do we know? Journal of Economic Surveys , 27 (1), 1–37. Google Scholar
Haming,  Murdifin,  &  Basalamah,  Salim.  (2003). Studi  kelayakan  investasi:  proyek  & bisnis . Google Scholar
Rokhmatussa’dyah, Ana, & Suratman. (2010). Hukum  investasi  &  pasar  modal .  Sinar Grafika. Google Scholar
Salim,  H.  S.,  &  Sutrisno,  Budi.  (2014). Hukum  Investasi  di  Indonesia  (cetakan keempat) . Rajawali Pers, Jakarta. Google Scholar
Sihombing, Jonker. (2008). Investasi asing melalui surat utang negara di pasar modal: sebuah  tinjauan  hukum  tentang  fungsinya  dalam  pembiayaan  pembangunan ekonomi Indonesia . Alumni. Google Scholar
Sikula,  Andrew  F.,  &  McKenna,  John  Francis.  (1984). The  Management  of  Human Resources: Personnel Text and Current Issues . Wiley. Google Scholar
Sugiyono,  Prof.  (2015).  Metode  penelitian  kombinasi  (mixed  methods). Bandung: Alfabeta , 28 , 1–12. Google Scholar
Supancana,  Ida  Bagus  Rahmadi.  (2006). Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi Langsung di Indonesia . Ghalia Indonesia. Google Scholar
Van  Parys,  Stefan,  &  James,  Sebastian.  (2010).  The  effectiveness  of  tax  incentives  in attracting investment: panel data evidence from the CFA Franc zone. International Tax and Public Finance , 17 (4), 400–429. Google Scholar

## Copyright holder:
Mutiara Eka Puspita, Aniek Sri Handayani, Ratnawati (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: