## Peradilan Administrasi Bukti Indonesia Sebagai Negara Hukum
(Sebuah pendalaman materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan)
1 Herman Saputra S. & 2 Aminullah
1 Dosen Universitas Hamzanwadi Selong & 2 Dosen FPOK IKIP Mataram
Abstrak ;  Sistem  pemerintahan  negara  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  hukum,  tidak berdasarkan atas kekuasan belaka (machstaat) yang bersifat absolutisme. Dengan demikian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah dengan sistem konstitusional yang  bertujuan  menjaga  supaya  terhindar  dari  pemerintahan  yang  sewenang-wenang (willekeur) terhadap  rakyatnya.  Dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  acapkali  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  yang  ditujukan  kepada  seseorang  atau badan  hukum  perdata.    Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  seringkali  pula  mengelak  dan bersikap diam untuk tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon oleh seseorang atau  badan  hukum  perdata  dengan  motif  tertentu.  Mengingat  semakin  kompleksnya  urusan pemerintahan  dapat  berdampak  pula  pada  saling  kait  mengkaitnya  kewenangan  satu  dengan  yang lainnya badan atau pejabat tata usaha negara pada satu persoalan tertentu atau masalah hukum yang sama,  sehingga  melahirkan  pula  sejumlah  keputusan  tata  usaha  negara  terkait  dengan  persoalan hukum yang sama. Terbitnya sejumlah keputusan tata usaha negara terkait dengan masalah hukum yang  sama  jika  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  dapat menjadi  objek  keberatan  atau  sengketa  tata  usaha  negara.  Maka  peradilan  Administrasi  sebagai pembuktian  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  hukum,  hukum  sebagai pedoman  pelaksaan  pemerintahan,  hukum  sebagai  prinsip,  hukum  sebagai  penyeimbang  antara pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  pemerintah,  mengingat  hak  dan  kewajiban  dalam  pelaksanaannya harus seperti satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan.
Kata kunci: Peradilan Administrasi, Pendidikan Kewarganegaraan

## PENDAHULUAN
Kesewenang-wenangan penguasa sebagai sebuah  momok  dalam  demokrasi  apalagi rakyat
Indonesia telah mempunyai
pengalaman  pahit  berada  dalam  rezim  yang dinilai bertindak
sewenang-wenang. kesimpulan  analisa  para  pakar  menyebutkan bahwa kekuasaan absolute tersebut menyisakan  trauma  mendalam  bagi  warga Negara  Indonesia.  Terjadinya  kesewenang- wenangan  kekuasaan  tersebut  disebabkan tidak  ada  kontrol  kuat  terhadap  kekuasaan waktu  itu,  demikian  pula  dengan  kebijakan- kebijakan  penguasa  yang  ditelurkan  seperti itik  bertelur  liar  dipinggir  sungai  tanpa kontrol pemiliknya. Kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  tanpa  untung  bagi  rakyat, melainkan  hanya  dapat  untung  peribadi  sang penguasa.
Peradilan  administrasi  sebagai  lembaga peradilan  untuk  menyelesaikan  perselisihan antara  pemerintah  dengan  warga  Negara sebagai ciri Negara hukum yang mana Negara Indonesia  termasuk  pula  sebagai  Negara
hukum  sebagaimana  dapat  dibuktikan  dalam Pasal  1  ayat  3  undang-undang  Dasar  1945 yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah Negara hukum”.
Peradilan  administrasi  adalah  lembaga peradilan yang juga sebagai penguji pelaksanaan  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  selaku  eksekutif.  Kewenangan yang  begitu  besar  yang  dimiliki    pemerintah yang  mana  pada  tindakan-tindakan  tertentu akan  berlawanan  dengan  kepentingan  hukum warga Negara sebagai korban terkena dampak kekuasaan.  Yang  mana  untuk  mengantisipasi pelaksanaan  kekuasaan  yang  sewenang- wenang  (willekeur)  maka  disediakan  wadah kontroling kekuasaan tersebut.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  acapkali  menerbitkan  keputusan  tata usaha negara yang ditujukan kepada seseorang atau  badan hukum  perdata.   Badan atau pejabat tata usaha negara seringkali pula mengelak  dan  bersikap  diam  untuk  tidak menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara
yang  dimohon  oleh  seseorang  atau  badan hukum perdata dengan motif tertentu.
fokus bahasan kita dalam tulisan ini yang mengambil  tema  Peradilan  Administrasi sebagai  bukti  Indonesia  sebagai  negara hukum  adalah  apa  itu  peradilan  Administrasi dan bagaimana Konsep Pengujian di
Peradilan Administrasi. PEMBAHASAN
Apa itu peradilan Administrasi Untuk membahas permasalahan pertama yakni apa itu peradilan Administrasi, kita  perlu  membahas  terlebih  dahulu  tentang kekuasaan  kehakiman.Secara  kelembagaan untuk  menjalankan  kekuasaan  kehakiman dibentuk  badan  peradilan  sebagaimana  yang diatur  dalam  undang-undang  Nomor  14 Tahun  1970  tentang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  yang  dirubah  dan  diperbaharui dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999. Kemudian UU No. 14 Tahun 1970 dan UU  No.  35  Tahun  1999  dicabut  dan  diganti dengan    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2004 untuk kemudian dalam perkembangannya  Undang-Undang  No.  4 Tahun  2004  dicabut  dan  diganti  dengan Undang-Undang  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dari  semua  Undang-Undang  tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan  di  atas  mengatur  tentang  badan peradilan  yang  berfungsi  dan  bertugas  untuk menjalanankan  kekuasaan  kehakiman.  Salah satu  badan  peradilan  yang  diatur  dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berfungsi dan  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  orang  atau  badan  hukum  perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
Secara historis  Peradilan Tata Usaha Negara  pertama  kali  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam dinamika pelaksanaan Undang-Undang No. 5
Tahun  1986  banyak  menghadapi  kendala, sehingga menjadikan undang-undang ini tidak efektif  dalam  pelaksanaannya  akibat  konsep eksekusi hirarkis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikandungnya. Oleh karena itu seiring dengan semangat reformasi dalam  bidang  hukum,  maka  Undang-Undang No.  5  Tahun  1986  diubah  dengan  Undang-
undang  Nomor  9  tahun  2004  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  dan  selanjutnya  terbit  Undang-undang Nomor  51  tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986.
Secara konseptual keberadaan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  juga  sebagai kontrol  bagi  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  agar  melaksanakan  pemerintahan dengan baik dan tidak sewenang-wenang baik yang  bersifat  eksternal  (pelayanan  umum) maupun  yang  bersifat  internal  dalam  tubuh birokrasi pemerintahan.
Keputusan  tata  usaha  negara  yang diterbitkan menimbulkan kerugian bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang menjadi  sasaran  terbitnya  keputusan  tata usaha Negara tersebut dalam konsep peradilan administrasi dapat dilakukan upaya perlawanan  terhadap  keputusan  tersebut, sehingga  dapat  diistilahkan  sebagai  sengketa tata  usaha  negara  akibat  keberatan  atau tuntutan/gugatan  hukum  yang  diajukan  oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan  dengan  terbitnya  keputusan  tata usaha negara.
Secara  normatif  apa  yang  dimaksud dengan  keputusan  tata  usaha  Negara  telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang  Nomor  51  tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
“sengketa  tata  usaha  negara  adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara  antara  orang  atau  badan  hukum perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”.
Dalam  menyelesaikan  sengketa  tata usaha  Negara  yang  timbul  antara  orang  atau badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  dapat  dilakukan melalui 2 (dua) cara, antara lain :
1. Melalui upaya administratif
2. Mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha Negara Penyelesaian melalui upaya
administratif  dilakukan  dalam  lingkungan pemerintahan  baik  dalam  bentuk  keberatan
maupun  banding  administratif.  Sedangkan penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  dapat  dilakukan  pasca upaya  admi  nistratif    telah  ditempuh,  juga dapat  langsung  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Kedua cara penyelesaian sengketa tata  usaha  negara  ini  digantungkan  sesuai amanat  peraturan  dasar  terkait  terbitnya keputusan  tata  usaha  negara  yang  menjadi sasaran  keberatan  atau  gugatan  (obyek sengketa).
Secara  teoritik  sejumlah  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  terbit  terkait persoalan  hukum  yang  sama  baru  dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  jika  semua Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  telah bersifat final.
Keputusan  tata  usaha  negara  adalah pernyataan  kehendak  dari  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara.    Menurut  penganut  teori bentuk  formal  keputusan  tata  usaha  negara, karena keputusan tata usaha negara merupakan pernyataan kehendak, maka keputusan  tata  usaha  negara  harus  diberi bentuk.  Sedangkan  bagi  penganut  teori  isi keputusan  tata  usaha  negara  menyatakan bentuk  formal  keputusan  tata  usaha  negara tidak  perlu  yang  penting  isinya  mengenai  hal apa,  siapa  yang  mengeluarkan  dan  kepada siapa  ditujukan  keputusan  tata  usaha  negara tersebut.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9  UU  No.  51  tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,  dan  final  yang  menimbulkan akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum perdata”.
Keputusan  Tata  usaha  negara sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  angka  9  UU No.  51  Tahun  2009  di  atas  dikenal  dengan keputusan  tata  usaha  negara  positif,  karena keputusan negara yang bersangkutan
berwujud  atau  ada  yang  ditujukan  kepada seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Selain itu  dikenal  pula  keputusan  tata  usaha  negara fiktif/  negatif  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  3  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang menyebutkan:
(1)  Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan  dengan  Keputusan  Tata Usaha Negara.
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut dianggap  telah  menolak  mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  tidak  menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (2);  mka  setelah lewat  jangka  waktu  empat  bulan  sejak diterimanya  permohonan,  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Mengenai bagaimana tata cara membuat  keputusan  tata  usaha  negara,  P.M. Hadjon  dkk.  mengatakan  tidak  ada  ketentuan umum  yang  mengatur  tentang  tata  cara membuat  keputusan  tata  usaha  negara.  Tiap bidang  mempunyai  prosedurnya  tersendiri dan persyaratan tersendiri.Di Indonesia menganut  suatu  keputusan  tata  usaha  negara tidak  dilihat  dari  bentuk,  tetapi  dilihat  dari segi  isinya,  bahkan  suatu  memo  sudah memenuhi  suatu  keputusan  tata  usaha  negara jika sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara  yang  mengeluarkan,  ditujukan  kepada siapa dan isinya mengenai apa.
Isi  dari  keputusan  tata  usaha  negara dapat  dikaji  dari  2  (dua)  pandangan,  pertama pandangan  yang  berpendirian  tidak  ada hukum selain undang-undang (legisme) berpendapat  isi  dari  suatu  keputusan  yang dibuat  harus  sesuai  dengan  isi  dan  tujuan undang-undang yang menjadi dasar keputusan
tersebut dan tidak boleh terjadi penyimpangan, kedua pandangan yang berpendirian  hukum  bukan  semata-mata undang-undang  saja,  akan  tetapi  di  luar undang-undang  seperti  hukum  tidak  tertulis merupakan  sumber  hukum  juga,  misalnya dalam  bidang  hukum  administrasi  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  merupakan sumber hukum tidak tertulis. Dengan demikian  isi  dari  suatu  keputusan  yang dikeluarkan  disamping  harus  sejalan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi dasar  dikeluarkannya  keputusan  harus  pula tidak  boleh  bertentangan  dengan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Bagaimana  konsep  pengujian  di  peradilan Administrasi
Pengujian  berasal  dari  kata  uji  yang berarti  dicoba  untuk  diketahui  mutunya. Pengujian  berarti  memeriksa  atau  menilai untuk mengetahui mutu atau kualitas sesuatu.Dalam  konteks  pemeriksaan  perkara di depan persidangan pengadilan, maka hakim akan  melakukan  penelusuran  dan  pengkajian terhadap  fakta/peristiwa  yang  menjadi  pokok sengketa.  Peristiwa  yang  menjadi  pokok sengketa  akan  diketahui  oleh  hakim  dari gugatan  penggugat,  jawaban  tergugat,  replik penggugat dan duplik tergugat.
Peristiwa atau fakta yang disampaikan oleh  penggugat  dan  tergugat  dalam  dokumen jawab  jinawab  akan  diuji  atau  akan  dinilai dengan alat-alat bukti  yang disampaikan oleh penggugat  dan  tergugat.  Dengan  demikian sebaik  apapun  argumentasi  hukum  yang disampaikan  oleh  penggugat  dan  tergugat tanpa  didukung  oleh  alat-alat  bukti  adalah retorika belaka.
Menurut  Indrohartodalam  proses  di muka  Hakim  TUN  akan  dijumpai  macam- macam  kompleks  fakta-fakta  yang  relevan. Ada kompleks fakta-fakta yang relevan untuk menguji  keputusan  yang  digugat.  Dalam kenyataannya  banyak  yang  disengketakan  itu justru  bukan  keputusan yang  digugat, melainkan  fakta-fakta  yang  digunakan  oleh tergugat  sebagai  dasar  untuk  mengeluarkan keputusan  yang  digugat.  Apabila  yang menjadi  pusat  perhatian  hakim  berupa pengujian  keputusan  yang  digugat,  maka hakim  perlu  meneliti  apakah  tergugat  pada waktu  mengeluarkan  keputusan  yang  digugat
bertolak  pada  fakta-fakta  yang  secara  benar telah ditetapkan.
Paham  dari  suatu  negara  hukum,  siapa pun  dalam  negaratermasuk  pemerintah  harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Hukumlah  yang  menjadi  sumber  dari  segala kekuasaan dalam negara, siapa yang melanggar  hukum  mereka  harus  menerima konsekuensi  hukum.  Pelanggaran  hukum yang  dilakukan  pemerintah  dalam  doktrin hukum  disebut  perbuatan  melawan  hukum oleh  penguasa  (onrechtmatige  overhaidsdaad atau  OOD).  Istilah  OOD  meliputi  melawan hukum,  melanggar  hukum,  bertentangan dengan hukum dan tindakan tidak sah.
Tidak  seorangpun  termasuk  negara  atau pemerintah  dapat  melanggar  hak-hak  alami yang  melekat  pada  anggota  masyarakat, kecuali  terpaksa  dilakukan  itupun  apabila terdapat  cukup  alasan  untuk  itu,  Pelaksanaan pelenggaran hak-hak alami yang melekat pada anggota  masyarakat    harus  dilakukan  dengan cara yang layak.
Agar  hukum  dipatuhi  maka  hukum  itu harus  benar,  yakni  dibuat  oleh  yang berwenang,  prosedur  pembuatannya  benar dan  subtansinya  benar.Hukum  yang  benar harus pula ditegakkan atau dijalankan dengan prosedur  yang  benar,  adil,  logis,  layak  dan tidak  sewenang-wenang  oleh  petugas  yang berwenang (due process of law).
Proses pemeriksaan perkara di pengadilan  tata  usaha  negara  adalah  dalam rangka  menentukan/menilai  sah  tidaknya (onrechtmatigheid) perbuatan  pemerintahan yang  dipersoalkan    atau  untuk  menguji tentang sah tidaknya suatu perbuatan pemerintahan.
Urusan  pemeritahan  harus  dilakukan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance). Pelaksanan tata kelola pemerintahan  yang  baik  adalah  suatu  doktrin yang  mengharuskan  suatu  pemerintahan dikelola  secara  baik,  benar  dan  penuh integritas.
Sekecil apapun dan ditingkat manapun semua kebijakan maupun tindakan pemerintahan  terhadap  warga  masyarakat didasari  dengan  dasar  wewenang  yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada suatu kebijaksanaan  atau  tindakan  yang  dapat
dilakukan  tanpa  diawali  suatu  pemberian wewenang kepada yang melakukan wewenang. Pejabat pemerintahan yang melaksanakan kebijaksanaan tanpa mendasari kepada  pemberian  wewenang  oleh  peraturan perundang-undangan,  maka  pejabat  tersebut dianggap tidak cakap bertindak.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tata  kelola pemerintahan  sebagai  pelayan  kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kesejahteraan  umum  perlu  diawasi  atau dikontrol. Tujuan dari kontrol atau pengawasan  untuk  menghindari  terjadinya kekeliruan-kekeliruan  baik  yang  disengaja atau  tidak  disengaja,  sebagai  usaha  preventif atau  juga  untuk  memperbaikinya  apabila sudah  terjadi  kekeliruan,  sebagai  suatu  usaha represif. Kontrol terhadap pemerintahan dapat ditinjau  dari  beberapa  segi,  yaitu  dari  segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan  kontrol,  kontrol  ditinjau  dari segi  waktu  melaksanakan  kontol  dan  kontrol ditinjau dari segi objek yang diawasi.
Ditinjau  dari  segi  kedudukan/organ, kontrol  dibedakan  menjadi  dua  segi,  kontrol intern  dan  kontrol  eksteren.  Konrtol  interen merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh suatu badan yang secara
organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan  pemerintahan  sendiri.  Kontrol eksteren merupakan pengawasan yang dilakukan  oleh  organ  atau  lembaga  yang secara organisatoris berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif.
Ditinjau  dari  segi  waktu  pelaksanaan kontrol  dibedakan  menjadi  dua  segi,  kontrol A-Priori dan Kontrol A-Posteriori . Kontrol A- Priori pengawasan  yang  dilakukan  sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau penetapan (sifatnya preventif ). Tujuan pengawasan  ini  adalah  untuk  mencegah  atau menghindari  terjadinya  kekeliruan.  Sedang sebaliknya  kontrol A-Posteriori merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/penetapan atau sudah  terjadi  perbuatan  pemerintah.  Tujuan kontrol ini menitikberatkan pada sifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.
Kontrol  dari  segi  objek  yang  diawasi dibedakan kontrol menjadi kontrol rechtmatigheidstoetsing (segi  hukum  atau legalitas), dan juga disamping rechtmatigheid
juga ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatan (doelmatigheidtoetsing) . Secara ekspressis  verbis pengujian terhadap  keputusan  tata  usaha  negara  tidak tercantum  dalam  Undang-undang  Peradilan Tata  Usaha  Negar,  akan  tetapi  yang  diatur adalah  alasan-alasan  mengajukan  gugatan. Untuk  menguji  ketutusan  tata  usaha  negara pasca  berlakunya  UU  No.  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  Tahun 1986  dapat  ditinjau  dari  dua  segi,  yaitu pengujian  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  penerbitan keputusan  tata  usaha  negara  (asas  legalitas) dan pengujian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kriteria  keputusan  tata  usaha  negara bertentangan  dengan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dan  bertentangan  dengan  asas- asas umum pemerintahan yang baik merupakan  dasar  yang  dapat  digunakan  oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara. Sebaliknya  bagi  Tergugat  (Badan/Pejabat administrasi pemerintahan) adalah merupakan acuan/dasar  di  dalam  menerbitkan  suatu keputusan  Adapun  bagi  Hakim  Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan dasar pengujian ( toetsing gronden ) terhadap keabsahan  dan  legalitas  suatu  keputusan  tata usaha negara yang digugat.
Pelanggaran  terhadap  salah  satu  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)  baik  yang  bersifat  substansial maupun yang bersifat prosedural sudah cukup bagi hakim  untuk membatalkan  suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan untuk mempertahankan  legalitas  keputusan  tata usaha  negara  yang  digugat,  maka  kedua kriteria  tersebut  tidak  boleh  dilanggar  sama sekali  oleh  Badan  atau  Pejabat  administrasi pemerintahan.
Secara  normatif,  baik  di  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun didalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang Nomor 51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Undang-undang  Nomor  5  tahun  1986 memang  tidak  ditemukan  ketentuan  Pasal
yang  isinya  mengatur  bagaimana  suatu keputusan  yang didasarkan pada kewenangan terikat  ( gebonden  beschikking )  diuji  oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana  keputusan  yang  didasarkan  pada kewenangan  bebas  ( vrij  beschikking )  diuji oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Akan tetapi  menurut  beberapa  doktrin  dari  para pakar  hukum  tata  usaha  negara  seperti Philipus Mandiri Hadjon, menyebutkan bahwa  untuk  menguji  Keputusan  Tata  Usaha Negera  yang  didasarkan  pada  kewenangan terikat  alat  ujinya  adalah  hukum  tertulis  atau peraturan  perundang-undangan,  sedangkan untuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang lahir  dari  kewenangan  bebas  alat  ujinya adalah  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.
Di  dalam  praktek  peradilan,  Hakim PTUN juga lebih banyak mengacu pada asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang sudah  di  normatifkan  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme  (penjelasan  Pasal  3)  dan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (Pasal  20  ayat  1) meskipun  tidak  sedikit  hakim  yang  menggali asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik diluar  yang  sudah  dinormatifkan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  seperti  suatu asas  yang  relatif  masih  baru  dan  belum banyak  diterapkan  akan  tetapi  sudah  menjadi acuan  oleh  sebagian  Hakim-Hakim  PTUN yaitu  asas  bahwa kesalahan  yang  dilakukan oleh
Pejabat/Badan
administrasi pemerintahan tidak boleh merugikan masyarakat .

## KESIMPULAN
Segala bentuk kebijakan pemerintahan harus  mencirikan  keadilan  karena  keadilan adalah  salah  satu  tujuan  negara  hukum disamping kepastian dan kemanfaatan. Keputusan  pemerintah  yang  dibarengi  oleh kekuatannya  memiliki  penyeimbang  dalam pengembanan kewenangannya. Maka lembaga peradilan administrasi sebagai wadah  menguji  segala  bentuk  keputusan pemerintah  demi  tercapainya  pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  sebagaimana  Asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman menjalankan pemerintahan.
Sebagai pedoman pengujian
Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah apakah keputusan tata usaha Negara tersebut bertentangan  dengan    peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,apakah  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu mengeluarkan  keputusan  telah  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain  dari  maksud diberikannya  wewenang  tersebutdan  apakah Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  pada waktu mengeluarkan atau tidak
mengeluarkan
keputusan setelah
mempertimbangkan  semua  kepentingan  yang tersangkut  dengan  keputusan  itu  seharusnya tidak  sampai  pada  pengambilan  atau  tidak pengambilan  keputusan  tersebut.  Kemudian kalau  kriteria  tersebut  telah  terpenuhi  maka sudah  layak  dan  patut  keputusan  tata  uasaha Negara  tersebut  dibatalkan  oleh  peradilan administrasi.
Sedangkan dasar pengujian Keputusan Tata  Usaha  Negaraadalah  apakah  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu bertentangan  dengan    peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan apakah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat itu  bertentangan  dengan    asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
DAFTAR PUSTAKA Dikutip dari http://Arti kata.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2014. lndroharto, Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  Buku  I  Beberapa  Pengertian DasarHukum  Tata  Usaha  Negara,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994; lndroharto, Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  Buku  I  Beberapa  Pengertian Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara,
Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,  1994, halaman 191.
Philipus  M.Hadjon  dkk., Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogjakarta, 2008;
Philipus  M.Hadjon  dkk., Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada University  Press,  Yogjakarta,  2008, halaman 140
SF.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara Dan Upaya Administratif  Di Indonesia, Liberty,  Yogyakarta,  Cetakan  Pertama 1997; Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;