## Persepsi Pedagang Kaki Lima tentang Sertifikasi Produk Halal
Azizah 1 , Umi Haniyatul Khoiriyah 2 , Mutiara Anisa Damayanti 3 , Nur Aisyah Oktavani Salsabila 4 , Asya Ramadani 5 1,2,3,4,5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: azizahauliakhairunnisa@gmail.com 1 , umi.hannia20@mhs.uinjkt.ac.id 2 , mutiaraanisa9877@gmail.com 3 , nuraisyahr28@gmail.com 4 , ramadlaniasya@gmail.com 5
Article History:
Received: 06 Desember 2023
Revised: 28 Desember 2023 Accepted: 15 Januari 2024
Abstract:
Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan informasi serta bukti ilmiah mengenai persepsi pedagang kaki lima tentang sertifikasi halal jalur self declare. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara kepada 15 orang pedagang kaki lima yang ada di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berupa penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa 93% pedagang beranggapan mengenai pentingnya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, 80% pedagang berminat dengan adanya program kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan 40% pedagang belum mendapat sosialisasi sertifikasi produk halal.
Keywords: Persepsi, Sertifikasi Halal, Pedagang Kaki Lima

## PENDAHULUAN
Indonesia salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia yaitu menempati posisi ke 4 setelah negara India, Tiongkok dan Amerika Serikat. Penduduk muslim yang ada di indonesia dengan jumlah sekitar 231 juta jiwa yang hampir 13% dari persentase jumlah penduduk muslim dunia (Review, 2023). Bagi umat Islam, halal adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia, maka semakin banyak kebutuhan akan produk halal.
Adanya logo halal menjadi salah satu kewajiban pelaku usaha dan juga sebagai tanda bahwa suatu produk telah dinyatakan halal dan telah mendapatkan sertifikat halal. Menurut UU No 33 tahun 2014, pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal diantaranya adalah BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI (Khoeron, 2022). Jenis layanan sertifikasi halal saat ini terdiri dari dua jalur yaitu melalui jalur reguler dan jalur Self Declare . Sertifikasi halal jalur reguler ditujukan kepada pelaku usaha makro, menengah, luar negeri dan UMK yang bersentuhan dengan bahan daging/penyembelihan. Sedangkan sertifikasi hala jalur Self Declare diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro termasuk pedagang kaki lima di dalamnya (BPJPH, 2023). Ketersediaan permintaan produk konsumen muslim di Indonesia dapat di isi dengan adanya perusahaan industri. Beberapa perusahaan industri yang ada di Indonesia didominasi oleh perusahaan mikro, kecil, dan enterprise. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ditunjukkan melalui data jumlah unit usaha di Indonesia yang disediakan Kementerian Koperasi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dan UKM (Kemenkop dan UKM, 2018) pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan jumlah UMKM terdaftar di Indonesia sebanyak 64,2 ribu unit usaha atau 99,99%.
Tabel 1 Jumlah unit usaha, tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 di Indonesia

## Sumber: (Kemenkop dan UKM, 2018)
Sektor UMKM merupakan salah satu sektor usaha di Indonesia yang dianggap kompetitif dan menjadi pemain komersial terkemuka bagi daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara (Nasution & Lubis, 2018). Tabel 1 menggambarkan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk kontribusi terhadap pendapatan dalam negeri Total (PDB) sebesar Rp 8,5 miliar atau 61,07% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 116.978.631 orang atau 97%.

## Gambar 1. Sertifikasi Halal Berdasarkan Skala Usaha dan Tahun Terbit Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2023)
Gambar 1 menunjukkan jumlah pelaku usaha mikro yang sudah bersertifikasi halal saat ini sekitar 1.072.459 usaha. Banyaknya pelaku usaha mikro yang telah bersertifikasi halal sejalan dengan adanya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Menurut UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pada pasal 4A, dijelaskan bahwa pelaku UMK mendapatkan pengecualian untuk menyatakan kehalalan produknya melalui ikrar halal serta pembebasan biaya yang diberikan menggunakan jalur Self Declare (Musataklima, 2021).
Salah satu masalah utama dengan sertifikasi produk halal adalah panjangnya proses dan biaya yang diperlukan. Akibatnya, bisnis kecil atau rumahan tidak tertarik untuk mendaftarkan
barang mereka. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mempersingkat atau mempermudah proses sertifikasi halal bagi industri mikro dan kecil (UMK) dengan meluncurkan program Deklarasi Mandiri (Self Declare). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 79 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, program ini diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendeklarasikan diri untuk mendapatkan bantuan untuk verifikasi dan validasi terkait dengan deklarasi halal UMK. (Dewi & Rizka, 2023).
Kemudahan yang didapatkan oleh pelaku UMK untuk melakukan sertifikat halal, pada kenyataannya belum semua usaha mikro terkhusus pedagang kaki lima yang memiliki sertifikat halal. Pra penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa hampir sebagian besar pedagang kaki lima yang berada di sekitar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta belum memiliki sertifikasi halal. Padahal, UIN Jakarta memiliki lembaga pendamping halal dan memiliki kurang lebih 300 orang Pendamping Produk Halal (PPH) sebagai pendamping UMKM dalam menerbitkan sertifikat halal (SiHalal, 2023). Maka dari itu, adanya kewajiban dan kemudahan sertifikasi halal menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi pelaku usaha UMK. Seperti halnya penelitian oleh (Muawanah & Makhtum, 2022) dengan judul Analisis Persepsi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. Objek penelitiannya yaitu Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kabupaten Sumenep dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengetahui adanya sertifikasi halal dan adapun pemahaman para pelaku usaha terkait peran penting sertifikasi halal, pelaku usaha cukup mengetahui pentingnya sertifikasi halal yang secara tidak langsung memberikan dampak pada banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Sumenep yang sudah tersertifikasi halal. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pelaku usaha mengenai peran penting dari adanya sertifikasi halal berpengaruh terhadap penerapan sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep.
Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh (Ridho et al., 2023) mengenai Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal, dengan objek penelitian UMKM dengan usaha bidang pengolahan ayam di lokasi sekitar Universitas Siliwangi yang menghasilkan penelitian bahwa perspektif UMKM dengan usaha bidang pengolahan ayam menyatakan bahwa sertifikasi halal hanyalah formalitas dan tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelaku usaha, serta rangkaian produk yang dilakukan dalam upaya pengajuan sertifikasi halal juga tidak sederhana sehingga hal ini berdampak pada banyaknya UMKM bidang olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi tidak bersertifikasi halal.
Dari hasil penelitian tersebut perlu diketahui upaya lebih lanjut mengenai alasan perspektif yang diungkapkan oleh UMKM bidang produksi olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi dan perlunya edukasi lanjutan mengenai peran penting sertifikasi halal bagi para pelaku usaha serta metode dan teknis pengajuan dengan gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha perlu dilakukan oleh Lembaga penyelenggara sertifikasi halal daerah tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta bukti ilmiah mengenai bagaimana persepsi pedagang kaki lima tentang sertifikasi halal jalur self declare. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan riset-riset sebelumnya, yaitu pada sumber data yang diteliti. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pendekatan studi lapangan yang terfokus pada aspek regulasi dan kewajiban terkait sertifikasi halal dan bagaimana pedagang kaki lima merespon dan mematuhi ketentuan tersebut.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## LANDASAN TEORI Persepsi
Persepsi adalah proses atau kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus ke alat indera manusia. Ada perspektif yang berbeda dalam persepsi manusia. Ada orang yang melihat sesuatu sebagai baik atau negatif, yang berdampak pada tindakan yang terlihat atau nyata. (Sugihartono, 2007).
Persepsi umumnya adalah proses di mana pesan atau informasi masuk ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya (Slameto, 2010). Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak, didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman, sehingga seseorang bisa berpendapat terhadap apa yang dipahami (Sarlito, 2013).

## Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal merupakan pengakuan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag). Yang sebelumnya pengaturan sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Purwowidhu, 2023). Sedangkan logo halal merupakan tanda bahwa produk tersebut sudah halal. Menurut (Siti et al., 2022) Sertifikasi halal sebagai standar bisnis yang harus diterapkan oleh pelaku usaha sebagai bukti jaminan halal bagi konsumen. Sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam menciptakan bisnis halal di Indonesia dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar makanan halal di tingkat global (Ilham, 2022).
Sistem sertifikasi halal pada awalnya dikembangkan mandiri oleh MUI. Namun perubahan besar terjadi pada proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui hubungan antar pihak, tidak hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada tiga bagian dalam UU No. 33 Tahun 2014 diatur, terlibat dalam proses sertifikasi Halal yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Dari 3 pihak tersebut sudah memiliki tugasnya masing-masing yaitu:
1. BPJPH mempunyai tanggung jawab membuat aturan/regulasi, menerima dan mengkaji permohonan persetujuan halal produk oleh Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.
2. Lembaga Pelaksana Halal (LPH) mempunyai tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian halal terhadap produk yang telah diajukan sertifikat halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki LPH.
3. MUI bertugas menentukan jenis produk halal dengan mendengarkan fatwa halal. Keputusan halal ini, terkait dengan prinsip dan keaslian produk (Khoeron, 2022). Diadakannya sertifikat halal bertujuan agar dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dalam menilai suatu produk. Manfaat pemberian sertifikat halal sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Yaitu melindungi konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pada saat mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak dapat dipungkiri bahwa produk tersebut dilarang menurut syariat Islam. (Syafrida, 2016). Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pedagang Kaki Lima dapat memberikan sertifikat halal karena mereka memenuhi syarat sebagai Pelaku Usaha (Shakilla & Ramli, 2022). Maka dari itu pemerintah menganjurkan para Pedagang Kaki Lima untuk memiliki sertifikat halal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di sekitar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan 15 pedagang kaki lima yang ada di sekitar kampus UIN Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berada di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Total pedagang kai lima yang dianalisis sebanyak 15 orang. Berikut identitas pedagang kaki lima terkait nama, jenis usaha dan lama berdagang.
Tabel 2. Identitas Pedagang Kaki Lima

## Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)
Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan jenis-jenis dagangan dari pedagang kaki lima dan lamanya berusaha. Sebagian besar PKL sudah berdagang di sekitaran kampus UIN Jakarta lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sudah berdagang selama 19 tahun. Terdapat 9 PKL yang sudah berdagang di atas 5 tahun. Sedangkan sebagian yang lainnya yaitu sebanyak 6 PKL yang bedagang selama 3 tahun, 1 tahun dan ada yang baru berdagang sekitar 4 bulan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Gambar 2. Pedagang kaki lima yang sudah mempunyai sertifikat halal
Dari 15 pedagang kaki lima yang diwawancarai pada penelitian ini, sebanyak 87% PKL belum mempunyai sertifikat halal dan 13% lainnya dalam proses penerbitan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKL yang ada di sekitar kampus UIN Jakarta belum memiliki sertifikat halal pada usaha dagangannya.

## Pengetaahuan Pedagang Kaki Lima tentang Sertifikasi Halal
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terus mengalami pertumbuhan pesat dari masa ke masa, terkhusus di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu penyumbang Sebagian besar Pendapatan dan kas negara, dalam upaya pengorganisasiannya pemerintah menerapkan adanya jaminan produk halal melalui program sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dan UMKM, namun untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan dari program tersebut perlu diketahui adanya perkembangan pelaksanaan program dari sisi pelaku usaha, untuk itu pada bagian ini dijelaskan lebih spesifik perspektif pedagang mengenai efektivitas pelaksanaan program sertifikasi halal.

## Gambar 3. Pedagang kaki lima yang mengetahui kewajiban sertifikasi halal
Dalam hal pengetahuan pelaku usaha wilayah sekitar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait Program Sertifikasi halal dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa pedagang. Gambar 3 menunjukkan bahwa sebesar 73% dari PKL sudah mengetahui kewajiban bersertifikasi halal. Sedangkan 27% PKL lainnya belum mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. Di wilayah sekitar kampus 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, wawancara dilakukan dengan Bapak Hamid selaku Pedagang Cakwe menjelaskan bahwa “sejauh ini sudah mengetahui adanya program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sudah mengetahui kewajiban pelaksanaan dari program tersebut, namun untuk prosedur pelaksanaan lebih lanjut belum mengetahui secara detail”
selanjutnya dengan Kak Fadhil selaku Pedagang Es Jeruk Peras yang mengatakan bahwa “sudah mengetahui adanya program sertifikasi halal namun untuk kewajiban adanya pelaksanaan program tersebut belum mengetahui lebih lanjut serta tentang prosedur dan syarat pengajuannya masih belum dipahami.
Wawancara berikutnya dilakukan di wilayah sekitar Kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di sekitar Masjid Fathullah, wawancara dengan Bapak. Ory pemilik usaha warung nasi uduk dan lontong sayur, beliau menjelaskan bahwa “sudah mengetahui adanya program sertifikasi halal namun karena makanan yang dijual merupakan makanan khas daerah maka tidak perlu adanya sertifikasi halal” selanjutnya dengan Bapak. Wawan penjual batagor yang menyebutkan bahwa “belum mengetahui adanya program sertifikasi halal, belum mengetahui adanya kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal karena belum ada sosialiasasi terkait sertifikasi halal itu sendiri”.

## Persepsi Pedagang Kaki Lima tentang Pentingnya Sertifikasi Halal
Berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara kepada pedagang kaki lima di sekitar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menunjukkan beberapa tanggapan dan persepsi terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima. Seperti pada kutipan wawancara oleh Mas Acong pedagang kaki lima di kampus 3 UIN Jakarta terkait pentingnya sertifikasi halal, “menurut saya penting ya, karena dengan adanya sertifikat halal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap makanan yang saya jual. Ketika konsumen melihat sertifikat halal yang ada di gerobak saya, mereka tertarik dan percaya bahwa apa yang saya jual itu halal” Persepsi yang sama terkait pentingnya sertifikasi halal, disampaikan oleh Pak Wawan yang merupakan salah satu pelaku usaha kue cubit di kampus 2 UIN Jakarta, “penting, agar pembeli percaya kalo batagor saya halal”. Ibu nani yang merupakan pelaku usaha soto ayam di kampus 1 UIN Jakarta juga mengatakan “Adanya sertifikat halal menurut saya penting mba, karena bisa menjadi pendukung usaha kita kan, bisa meningkatkan kepercayaan pembeli juga”. Berbeda dengan tanggapan dari pelaku usaha lain, wawancara dengan Bapak Wasito selaku pedagang gorengan yang memiliki pandangan bahwa sertifikasi halal pada saat ini tidak penting untuk dilakukan “untuk sertifikasi halal pada dagangan saya saat ini tidak perlu, yang penting itu adalah bagaimana saya sebagai pedagang mendapatkan bahan yang halal untuk membuat gorengannya dan melakukan prosesnya juga halal. Dan yang saya jual gorengan, semua orang juga tau kalo gorengan terbuat dari apa”

## Gambar 4. Pandangan pedagang kaki lima terkait pentingnya sertifikasi halal
Berdasarkan Gambar 4, sebesar 93% pedagang kaki lima berpandangan bahwa sertifikasi halal itu penting, dan 7% lainnya menganggap sertifikasi halal tidak penting. Sebagian besar

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 494
pedagang berpandangan bahwa sertifikasi halal bagi pedagang itu penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal sangat tinggi, karena pelaku usaha yang ada di sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyadari bahwasanya sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap pemasaran produk yang mereka jual. Namun masih ada sebagian kecil pedagang yang berpandangan bahwa sertifikasi halal itu tidak terlalu penting. Karena mereka percaya selagi bahan dan proses pembuatan produknya halal maka akan aman dan tidak diperlukan sertifikasi halal.

## Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal

## Gambar 5. Tawaran Pendamping Produk Halal (PPH) kepada pedagang kaki lima untuk pengajuan pembuatan sertifikasi halal
Sertifikasi halal sebagai bentuk atau tanda suatu makanan yang diproduksi oleh pedagang kaki lima sudah terjamin dan terhindar dari perkara haram, sehingga para pelaku usaha dituntut untuk mensertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Sertifikasi halal yang ditujukan untuk menghindari keharaman pada produk yang dijual, semua sudah diatur oleh Undang-Undang maupun dari peraturan pemerintah hingga fatwa dari berbagai ulama. Gambar 5 menggambarkan bahwa sebesar 60% dari pedagang kaki lima yang diwawancarai sudah pernah mendapatkan tawaran dari Pendamping Produk Halal (PPH) untuk pengajuan pembuatan sertifikat halal. Sedangkan 40% lainnya belum pernah mendapatkan tawaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa PPH dari UIN Jakarta telah melakukan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal kepada pedagang yang ada di sekitar kampus.

## Minat Pedagang Kaki Lima untuk Melakukan Sertifikasi Halal

## Gambar 6. Minat pedagang kaki lima melakukan sertifikasi halal
Mengenai minat pedagang untuk melakukan sertifikasi halal, terdapat tanggapan yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari Gambar 6 yang menunjukkan sebesar 80% pedagang kaki lima
berminat untuk melakukan sertifikasi halal, 7% sangat berminat, 7% lainnya kurang peminat dan 6% sisanya belum berminat. Sebagian besar pedagang beranggapan bahwa dengan adanya sertifikat halal, maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen atas dagangan yang mereka jual. Seperti pada kutipan wawancara oleh Mas Acong, “Menurut saya, jika itu memang sudah kewajiban dari pemerintah kita harus mengikutinya dan kita juga sebagai usaha mikro kalau mau upgrade ke makro harus kesana juga arahnya. Dengan adanya sertifikat halal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap makanan yang saya jual. Ketika konsumen melihat sertifikat halal yang ada di gerobak saya, mereka tertarik dan percaya bahwa apa yang saya jual itu halal”
Mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu motivasi pedagang kaki lima. Salah satu tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang mereka jual. Informasi ini harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mengatur bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, yang merupakan syarat untuk label halal.

## KESIMPULAN
Kewajiban Sertifikasi halal diwajibkan guna menjaga kehalalan produk, proses produksi hingga proses marketing produk. Perkembangan program sertifikasi halal hingga saat ini terus diperhatikan oleh berbagai pihak karena urgensitasnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi pedagang kaki lima di wilayah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meliputi ukuran peran penting sertifikasi halal, peran lembaga Pendamping Produk Halal, dan minat pedagang dalam melakukan sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa 93% pedagang beranggapan mengenai pentingnya kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, 80% pedagang berminat dengan adanya program kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, namun mengenai optimalisasi peran Pendamping Produk Halal yang dapat diketahui dari hasil penelitian disebutkan bahwa 40% pedagang belum mendapat sosialisasi sertifikasi produk halal. Dari hasil penelitian tersebut maka diharapkan bahwa optimalisasi peran dari adanya Pendamping Produk Halal harus ditingkatkan dengan mekanisme bimbingan langsung kepada para pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal guna maksimalisasi perkembangan industri halal melalui program sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR REFERENSI
BPJPH. (2023). BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu untuk Pastikan Kualitas Produk Halal . Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://bpjph.halal.go.id/detail/termasuk- bagi-produk-halal-self-declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan- kualitas-produk-halal BPJPH. (2023). Dashboard Data Sertifikasi Halal . Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15 Dewi, G. S., & Rizka. (2023). Tinjauan Maslahah Sertifikasi Halal Skema Self Declare Dalam Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Mikro dan Kecil . Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia , 5 (1), 20. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Kemenkop dan UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018 . Kementerian Koperasi Dan UMKM. https://satudata.kemenkopukm.go.id/file/arsip/b9a28d5c-ca1c-4b97-969d- ddaf4573af9f.pdf?type=download Kementerian Keuangan. (2023). No Title . Khoeron, M. (2022). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag . Kementrian Agama Republik Indonesia. Muawanah, S. H., & Makhtum, A. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenap. Jurnal Bisnis Ekonomi Halal . Musataklima. (2021). Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. Jurnal Hukum Dan Syariah , 13 . Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. L. (2018). Peranan UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 3 (2), 59–66. Purwowidhu, C. (2023). Daftar Sertifikasi Halal Gratis, Begini Caranya . Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Review, W. P. (2023). Indonesia Population 2023 . World Population Review (WPR). https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., & Marlina, L. (2023). Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal ,
3 (2), 44–55. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25923 Sarlito. (2013). Pengantar Psikologi Umum . Rajawali Press. Shakilla, D., & Ramli, T. A. (2022). Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen Menurut Hukum Positif. Bandung Conference Series: Law … , 436–442. SiHalal. (2023). Pendamping Proses Produk Halal . Siti, M., Eka, S. S. Y., & Fitrotin, A. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Wilayah Pengurus Cabang … . 1–10. Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya . Rineka Cipta. Sugihartono. (2007). Psikologi Pendidikan . UNY Press. Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. ADIL: Jurnal Hukum , 7 (2) , 159– 174.