## Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis

## DEFISIT APBN DAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA KRISIS

## Abstract
Governments play an important role in an  economy. The role is presented by both  its  revenue  and  expenditure.  The  net  difference  of  the  revenue  and expenditure, therefore, determines the type of fiscal policy implementation. This research attempts to analyze the impact of deficit fiscal policy on the private expenditure in the case of Indonesia over the postcrisis 2000-09 periods. The analysis is based on the goods market equilibrium. The approach is designed to  analyze  whether  the  government  expenditure  crowds  out  the  private expenditure. In order to reach the objective of the study, I used the Almost Ideal Demand System (AIDS) and compared to the Generalized Almost Ideal Demand System (GAIDS). The estimation result of quarterly data shows that the government expenditure did  not  crowd  out  the  private  expenditure.  The  crowding  out  only  occurs partially  especially  on  the  private  investment.  However,  the  government expenditure totally remains stimulating the private expenditures. This, in turn, leads  to  increase  the  gross  domestic  product.  Those  results  indicate  that  the expansionary fiscal policy effectively affects to the economic growth especially after  economic  crisis  in  1997.  Even,  the  income  elasticity  was  much  greated than  that  in  the  precrisis  periods.  Furthermore,  to  keep  the  moment  of sustainable economic growth in the long term, the government should conduct discipline fiscal policy based on the prudent principles and coordination and consistency between fiscal and monetary controls.
Keywords :  Deficit,  consumption,  investment,  government  expenditure, crowding out

## Haryo Kuncoro
Staf Pengajar FE UNJ Jakarta har_kun@feunj.ac.id
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012

## PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  tahun  1997  berikut konsekuensinya  pada  anggaran  pemerintah mendapatkan  sorotan  yang  besar  terkait dengan beban anggaran yang dialokasikan untuk  penanggulangan  dampak  krisis. Meningkatnya beban anggaran pemerintah, bahkan  hingga  defisit,  memunculkan pertanyaan  apakah  pilihan  kebijakan tersebut  cukup  efektif  dalam  upaya pemulihan  ekonomi  pascakrisis  hingga terhindar dari ancaman krisis fiskal di masa mendatang.
Krisis  fiskal  ditandai  dengan meningkatnya belanja pemerintah ter-utama untuk  kewajiban  kontinjensi.  Di  sisi  lain, penerimaan  pemerintah  mengalami penurunan yang sangat drastis. Keadaan di atas membuat pemerintah Indonesia terbelit
beban  utang  yang  berat  untuk  menutup defisit APBN (gambar 1). Utang pemerintah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga  perempat  dari  pertambahan  ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar  untuk  restrukturisasi  perbankan (Boediono, 2009).
Kewajiban-kewajiban  penutupan  utang (bunga dan amortisasi) melebihi 40 persen penerimaan  pemerintah  selama  beberapa tahun  terakhir,  sedangkan  kebutuhan pembiayaan  baru  (baik  dari  luar  maupun dalam  negeri)  di  tahun-tahun  mendatang masih  tetap  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan  belanja.  Hal  ini  akan  sangat membatasi ruang gerak fiskal ( fiscal space ), sehingga  permasalahan anggaran  bergeser dari stimulus fiskal menjadi sustainabilitas fiskal (Rahmany, 2004).
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 199719981999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 238 453 438 583 613 570 583 637 620 559 586 730 732 0 100 502 652 661 655 649 662 693 743 803 906 968 Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Gambar 1
Utang Indonesia (dalam trilyun Rupiah)

## Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
Isu  mengenai  sustainabilitas  fiskal  ini merupakan bagian integral dari pembahasan mengenai  kemampuan  jangka  panjang pemerintah  dalam  membayar  utang ( solvency ). Untuk menjaga solvensi fiskal, keuangan negara harus surplus (Chalk dan Hemming,  2000).  Problem  utama  ke- langsungan   APBN  adalah  masih  adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagai -mana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih  dapat  dicarikan  pembiayaannya. Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  menyebutkan  bahwa  defisit anggaran  dibatasi  maksimal  sebesar  3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Terjadinya  krisis  fiskal  yang  tidak diantisipasi  dengan  seksama  akan membebani  anggaran  dan  mem-pengaruhi target pertumbuhan ekonomi. Krisis fiskal yang terjadi pada negara-negara maju akan menimbulkan  beban  pada  anggaran  dan berpeluang  meng-hambat  pertumbuhan ekonomi. Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat. Terjadinya krisis fiskal  tidak  hanya  membebani  anggaran tetapi juga akan menjalar dengan cepat pada perekonomian  secara  keseluruhan, mendorong  pelarian  modal  ( capital outflow ),  dan  bahkan  mengubah  arah pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pada negara-negara  berkembang  dengan kelembagaan  ekonomi  yang  masih  lemah, ekspektasi  terjadinya  krisis  fiskal  akan
mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi sehingga  berpeluang  meng-hambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut  belum  terjadi  sesungguhnya (Barnhill dan Kopits, 2003).
Paper  ini  berupaya  mengkaji  reaksi perilaku  agen-agen  ekonomi  terhadap kebijakan  defisit  yang  diimplementasikan pada  belanja  pemerintah  dengan  kasus Indonesia.  Untuk  sampai  pada  target tersebut, pada awalnya tinjauan konsepsional  defisit  fiskal  akan  diulas. Bagian  berikutnya  menyajikan  studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian dihantarkan pada bagian keempat. Hasil  estimasi  empirik  ditampilkan  pada bahasan di bawahnya. Akhirnya, paper ini akan ditutup dengan beberapa catatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Defisit Fiskal
Secara  sederhana,  defisit  fiskal  terjadi manakala  belanja  lebih  besar  daripada penerimaan. Dengan demikian, defisit bisa dihilangkan  dengan  pemangkasan  belanja dan/atau peningkatan penerimaan. Dalam hal defisit  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindari,  pembiayaan  dilakukan  dengan opsi pencetakan uang atau utang (domestik/ luar negeri).
Pembiayaan defisit guna mengejar target belanja  melalui  pencetakan  uang ( seignorage )  membawa  dampak  pada peningkatan  jumlah  uang  beredar.
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
Konsekuensinya,  inflasi  menjadi  tidak terkendali.  Pengalaman  pemerintahan  Orde Lama  pada  tahun  1960-an  menjadi  bukti sahih  yang  memberi  pelajaran  berharga betapa mahalnya ongkos yang harus dibayar dari  monetisasi  defisit  (lihat  misalnya: Glassburner, 1979; Snyder, 1985).
Pilihan pada penutupan defisit dari utang luar  negeri  juga  membawa  konsekuensi ekonomi  yang  krusial.  Suatu  negara  yang telah menandatangani perjanjian pinjaman dari  luar  negeri,  maka  bersiap-siaplah negara  tersebut  akan  menerima  risiko terjadinya depresiasi  mata uang domestiknya  secara  kontinyu,  tekanan inflasi  yang  tinggi,  beban  cicilan  hutang yang  semakin  berat,  serta  defisit  neraca pembayaran internasionalnya (Dornbusch, 1987; Klein, 1987).
Pemerintah  sebetulnya  juga  dapat membiayai defisit anggaran belanjanya dari hutang  publik  melalui  penjualan  obligasi.
Kendati demikian, pembiayaan defisit dari sumber keuangan dalam negeri ini juga perlu mendapat perhatian yang mencukupi karena pada akhirnya akan membawa akibat pada represi  sektor  keuangan  ( financial repression )  domestik.  Represi  keuangan diindi-kasikan oleh pertumbuhan yang tidak stabil  (McKinnon,  1973).  Akibatnya, menurut  McKinnon  (1973)  dan  Shaw (1973),  represi  keuangan  menyebabkan pengurangan  tabungan  dan  kesempatan investasi produktif meskipun  pada tingkat bunga yang rendah.
Sejak krisis, pemerintah Indonesia selalu menerapkan  kebijakan  defisit.  Kebijakan tersebut  ditujukan  untuk  memacu pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  periode sebelumnya  mencapai  minus  13  persen. Volume  anggaran  pemerintah  senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada  tahun  anggaran  1999,  misalnya, volume  belanja pemerintah  mencapai  232
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  % Penerimaan Pajak 254 279 347 409 491 659 726 19.13 Penerimaan Bukan Pajak 82 124 147 227 215 321 259 21.13 Penerimaan Dalam Negeri 336 403 494 636 706 979 985 19.63 Belanja Pusat 254 300 482 629 730 953 716 18.85 Belanja Daerah 117 130 150 226 253 292 321 18.32 Belanja Pembangunan 65 72 121 189 225 260 322 30.56 Total Belanja 371 430 632 856 983 1,245 1,037 18.69 Defisit -34 -26 -14 -29 -50 -4 -51 6.99 Tabel 1 Ringkasan APBN, 2003-2009 (dalam trilyun rupiah)
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (diolah)
Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
trilyun  rupiah  dan  pada  tahun  2009 meningkat hingga mencapai lebih dari 1.037 trilyun rupiah. Selama periode yang sama, pertumbuhan  nilai  defisit  anggaran mencapai 7 persen pertahun (lihat tabel 1).
Dalam  kasus  ekonomi  Indonesia pascakrisis,  pemerintah  membiayai defisitnya dengan fokus pada utang dalam negeri. Utang dari luar negeri masih tetap dipergunakan  dengan  sasaran  penurunan peran  dan  proporsinya.  Pinjaman  dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri,  pembangunan  infrastruktur  untuk pelayanan  umum,  serta  kegiatan  investasi yang menghasilkan penerimaan.
Pinjaman luar negeri pemerintah berasal dari  lembaga  internasional,  kreditor bilateral, serta kredit ekspor. Jenis pinjaman yang  diperoleh  berupa  pinjaman  program dan  pinjaman  proyek.  Pinjaman  program diperuntukkan bagi dukungan anggaran dan pencairannya  dikaitkan  dengan  matriks kebijakan pencapaian Millenium Development Goals (kemiskinan,
pendidikan,  pemberantasan  korupsi), pemberdayaan  masyarakat,  dan  kebijakan yang  terkait  dengan  perubahan  iklim  dan infrastruktur.  Pinjaman  proyek  digunakan untuk  pembiayaan  proyek  infrastruktur  di berbagai  sektor  seperti  perhubungan  dan energi serta proyek pengentasan kemiskinan (PNPM).
Perhatian  terhadap  utang  dan  defisit memiliki  arti  penting  dalam  analisis keuangan  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan
karena  defisit  yang  dibiayai  dengan  surat utang akan menimbulkan efek crowding- out .  Menurut  aliran  Neoklasik,  pinjaman yang dilakukan pemerintah terhadap publik akan berakibat pada berkurangnya investasi swasta.  Hal  ini  disebabkan  penurunan cadangan dana publik yang akan diikuti oleh meningkatnya tingkat bunga. Dengan biaya modal yang tinggi, investasi swasta menjadi tertekan  dan  pertumbuhan  ekonomi  akan menurun.
Defisit  fiskal  juga  dapat  berdampak negatif  terhadap  perekonomian  secara keseluruhan. Mankiw (2003) mencatat efek yang  dapat  ditimbulkan  oleh  ekspansi anggaran pemerintah yang terlampau eksesif adalah  terjadinya  pelarian  modal  ( capital flight ) ke luar negeri. Dalam jangka pendek, defisit  yang  dibiayai  dengan  utang  luar negeri dan juga utang dalam negeri beban ekonominya  bisa  berakumulasi  menjadi semakin  besar.  Konsekuensinya,  dalam jangka  panjang,  akan  timbul  pergeseran beban utang ke generasi yang akan datang.
Defisit memang tidak selalu membawa efek  negatif  pada  perekonomian.  Aliran Keynesian  beranggapan  bahwa  kebijakan fiskal  ekspansif  akan  merangsang optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber ekonomi sehingga tidak akan menurunkan output nasional (Eisner, 1989). Sementara itu,  pendekatan  ekuivalensi  Ricardian meyakini  bahwa  ekspansi  anggaran pemerintah  tidak  ada  pengaruh  apapun (netral)  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Barro,1974, 1989).
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
Secara ringkas, dampak ekspansi belanja pemerintah terhadap perekonomian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya  adalah  (Saleh,  2002):  pertama, sampai seberapa besar proporsi dari belanja pemerintah  diserap  kembali  ke  kas  negara untuk membayar kembali kewajiban hutang dan bunga pinjaman. Kedua, sampai seberapa besar  proporsi  belanja  pemerintah  tersebut ditujukan untuk membiayai belanja rutin dan belanja  pembangunan.  Pembiayaan  belanja pemerintah  tersebut  pada  akhirnya  akan membawa pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan  arah  kebijakan  pemerintah  di bidang perpajakan dan hutang luar negerinya di masa mendatang.

## Penelitian Terdahulu
Secara  empiris,  dampak  kebijakan ekspansi anggaran pemerintah memberikan hasil yang mendua ( ambiguous ). Di pasar barang, studi Gramlich (1989) mendukung paradigma  Neoklasik.  Berdasarkan  kajian data Amerika,  ia  menyimpulkan  bahwa ekspansi  anggaran  pemerintah  mem- pengaruhi  penurunan  pangsa  relatif  dan absolut tabungan sektor swasta. Penurunan tabungan  swasta  ini  meng-indikasikan terjadinya pengurangan  investasi nasional.
Studi  Wray  (1989)  mendukung paradigma  Keynesian.  Dalam  peng- amatannya,  memperoleh  bukti  bahwa ekspansi  anggaran  federal  mampu menjelaskan variasi sebesar 295 persen dari pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan presiden Reagan. Sementara itu studi Carroll
dan  Summers  (1987)  dalam  meneliti  data Kanada  dan  Amerika  menyimpulkan proposisi  Ricardian,  yaitu  bahwa  belanja pemerintah  netral  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Untuk kasus Indonesia, studi mengenai topik yang sama belum banyak dilakukan. Studi yang pernah dilakukan pada umumnya masih  bersifat  parsial.  Ikhsan  dan  Basri (1991)  mengungkap  ketidakberadaan fenomena crowding  out .  Dengan mempergunakan gabungan model akselerator  pertumbuhan  ekonomi  antara Neoklasik dan Keynesian, Ikhsan dan Basri menunjukkan  bahwa  ekspansi  belanja pemerintah  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  perubahan  investasi  swasta. Hubungan  tersebut  lebih  bersifat komplementer  yang  berarti  sektor  swasta merespon positif  terhadap aktivitas  sektor pemerintah.
Hasil di atas sejalan dengan studi Adjie (1995).  dengan  menunjukkan  eksistensi crowding  out berdasarkan  sumber pembiayaannya. Dua sumber pem-biayaan yang dipertentangkan adalah hutang publik dan pajak. Dengan mengaplikasikan model konsumsi,  ia  menyimpulkan  bahwa  kedua sumber  pembiayaan  belanja  pemerintah tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap konsumsi masyarakat. Konsekuensinya, per- tumbuhan  ekonomi  secara  makro  tidak mengalami koreksi.
Pada  tulisan  selanjutnya, Adjie  (1996) mencoba menelaah fenomena crowding out melalui mekanisme jalur suku bunga. Dalam

## Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
studinya  Adjie  mengestimasi  hubungan antara defisit anggaran pemerintah dengan tingkat  bunga  riil  Indonesia.  Hasil estimasinya  menyimpulkan  kebijakan ekspansi anggaran tidak berpengaruh nyata pada pergerakan tingkat bunga. Mengingat suku bunga merupakan harga dari investasi, implikasinya kegiatan investasi swasta tidak mengalami penurunan dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh.
Kuncoro  (2000)  memperoleh  fakta empirik kebijakan defisit yang dibiayai dari utang luar negeri mendesak keluar ( crowd out )  investasi  swasta  yang  membawa konsekuensi  pada  minimnya  peran  utang luar  negeri  pada  per-tumbuhan  ekonomi. Saleh  (2002)  meneliti  peran  utang  luar negeri  dalam  perekonomian  Indonesia dengan  hasil  yang  juga  negatif.  Nihilnya kontribusi  utang  disebabkan  karena  utang luar negeri tidak cukup mampu menciptakan penerimaan dalam negeri.
Studi-studi  di  atas  yang  mengamati dampak aktivitas fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum  cenderung  mendukung  paradigma Keynesian.  Kendati  demikian,  beberapa perbedaan karakteristik yang berlaku umum dapat  diidentifikasi.  Pertama,  mereka menelaah  dampak  defisit  pada  masa sebelum  krisis.  Kedua,  mereka  men- spesifikasikan ekspansi anggaran pemerintah dengan berbagai macam konsep atas  dasar  kepentingan  masing-masing. Ikhsan  dan  Basri  (1991)  melokalisasi ekspansi anggaran yang khusus dialokasikan
pada investasi pemerintah. Sementara Adjie (1996)  memfokuskan  ekspansi  anggaran pada konsep ekspansi anggaran keseluruhan.  Bahkan  Adjie  (1995) menjeneralisasi  ekspansi  fiskal  ke  dalam anggaran belanja pembangunan.
Chand  (1977)  dan  Chelliah  (1978) mengemukakan beberapa konsep pengukuran  ekspansi  anggaran.  Masing- masing  konsep  pengukuran  akan memberikan  indikator defisit anggaran yang berbeda-beda pula. Untuk kasus Indonesia, dalam hal ekspansi anggaran dibiayai dari sumber  keuangan  dalam  dan  luar  negeri, maka  konsep  pengukuran  ekspansi  fiskal yang mengacu pada konsep nilai tambah dan saldo domestik cenderung lebih tepat (Booth dan  McCawley,  1983).  Mengikuti  konsep ekspansi  anggaran  nilai  tambah,  anggaran pemerintah  perlu  dibedakan  ke  dalam rekening lancar dan  rekening modal.  Dari kedua jenis  rekening tersebut,  selanjutnya dibedakan lagi dampaknya terhadap produk domestik bruto dan neraca pembayaran luar negeri.  Dari  identifikasi  antara  kedua dampak  ekonomi  ke  dalam  dan  ke  luar tersebut  akan  diperoleh  saldo  defisit anggaran domestik.
Atas  dasar  perbedaan  konsep pengukuran  ekspansi  anggaran  dan pengaruhnya  terhadap  perekonomian  ini, keberlakuan  paradigma  Keynesian  di Indonesia  belum  dapat  diterima  secara umum.  Kerangka  kerja  yang  lebih terintegrasi  yang  menghubungkan  semua komponen  aktivitas  swasta  dan  dengan
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
memperhatikan  konsep-konsep  defisit anggaran  yang  ada  serta  perbandingan dengan  periode  setelah  krisis,  diperlukan untuk  menguji  kembali  keberlakukan paradigma  Keynesian  di  Indonesia.  Pada dasarnya  fenomena crowding  out lebih merupakan  pekerjaan  empiris  daripada teoritis.

## METODE PENELITIAN
Berbekal  dari  beberapa  per-bedaan konseptual tersebut, penelitian ini mencoba menelaah  dampak  kebijakan  ekspansi anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kasus yang diambil sebagai objek penelitian adalah Indonesia  untuk periode 2000-2009 dengan data kuartalan. Analisis dampak  kebijakan  ekspansi  anggaran terhadap  pertumbuhan  ekonomi  akan didekati dari keseimbangan di pasar barang domestik:
Y = C + I + G (1)
Dampak  kebijakan  defisit  yang termanifestasi  pada  ekspansi  anggaran pemerintah  (G)  terhadap  pendapatan nasional  (Y)  dapat  diidentifikasi  dari responsivitas  belanja  sektor  swasta  yaitu konsumsi  rumah  tangga  (C)  dan  belanja investasi (I). Model responsi ini didasarkan pada asumsi ultra-rasionalitas yang diajukan oleh  David  dan  Scadding  (1974).  Ultra- rasionalitas  sektor  rumah  tangga menyatakan bahwa sektor perusahaan dan
pemerintah merupakan ekstensi dari sektor rumah tangga itu sendiri, sehingga belanja pemerintah  dipandang  sebagai  substitusi dari belanja sektor swasta.
Dengan  asumsi  tersebut  penelitian  ini mencoba  menggunakan  model  estimasi sistem  permintaan  AIDS  ( Almost  Ideal Demand System ) dan GAIDS ( Generalized Almost  Ideal  Demand  System )  sebagai pembanding.  Spesifikasi  kedua  model tersebut  telah  ekstensif  digunakan  dalam ekonomi  mikro  khususnya  untuk mengestimasi  sistem  permintaan  dengan anggaran  yang  terbatas.  Kemudahan  yang terkandung dalam kedua model ini adalah bahwa  proses  estimasi  mudah  dilakukan. Selain  itu,  keduanya  tidak  mensyaratkan data  yang  terperinci,  sesuatu  yang  sangat jarang  ditemui  di  negara  sedang berkembang. Lebih lanjut, model ini sangat cocok diterapkan untuk data agregatif yang dipublikasikan  untuk  umum  yang  tidak menampilkan  karakteristik  setiap  pelaku ekonomi (Sadoulet dan de Janvry, 1995).
Model AIDS diderivasi dari suatu fungsi utilitas  yang  dispesifikasikan  sebagai pendekatan derajad kedua ( second  order approximation ) untuk setiap fungsi utilitas (Deaton  dan  Muellbauer,  1980).  Fungsi permintaan AIDS selanjutnya diturunkan ke dalam  pangsa  anggaran  ( share )  sebagai berikut:
(p i q i )/Y  = s i = a i +  b ij ln p j +c i ln (Y/P) (2)  a i = 1;  b ij =  b ji = 0;  c i = 0
Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
s i adalah pangsa belanja barang q i terhadap total anggaran, p i adalah harga barang i, dan P  adalah  indeks  harga  yang  didefinisikan sebagai:
ln P = a 0 +  a k ln p k + ½  b jk ln p k ln p j (3) Deaton  dan  Muellbauer  (1980) menyarankan  pendekatan  perhitungan terhadap indeks harga P dengan indeks harga geometrik Stone:
ln P* =  s i ln p i (4)
Pendekatan linier ini lebih baik apabila ada kolinieritas antarharga komoditi selama waktu tertentu. Persamaan AIDS lebih lanjut dapat dituliskan sebagai:
s i = a i * +  b ij ln p j + c i ln (Y/P*) (5)
dalam hal ini a i * = a i – c i ln f dan P = f P* yang merupakan pendekatan terhadap P.
Model  GAIDS  (Bollino,  1990) mengembangkan  model  AIDS  melalui penggabungannya  dengan  model  LES ( Linear Expenditure System ):
q i = c i + (1/p i ) [b i (Y –  c j p j )]; (6)
dengan i = 1,2,..,n dan 0 < b i < 1; b i adalah pangsa  anggaran  yang  dialokasikan  ke semua komoditas sedemikian rupa sehingga  b i = 1. Suku  c j p j adalah belanja subsisten dan  (Y  –   c j p j )  diartikan  sebagai supernumerary yang  dibelanjakan  pada proporsi tertentu b i di antara komoditas yang ada.
Substitusi  persamaan  (5)  ke  dalam komponen  b i pada  persamaan  (6), didapatkan
q i = c i + (1/p i ) [a i * +  b ij ln p j + c i ln (Y/P*) ] [ Y –  c j p j ] (7)
Elastisitas harga untuk barang i dan j serta elastisitas  pendapatannya  dapat  diperoleh dari kalkulasi terhadap parameter-parameter yang diestimasi:
AIDS :  ii = -1 + (b ij /s i ) – c i
GAIDS : -1+ (1–  ii –c i ) c i /q i + s*/s (b i –c i s i ) (10)
AIDS :  ij = (b ij /s i ) – (c i /s i )s j
GAIDS : -c j p j /p i q i (  ij + c i ) + s*/s (b j – c j s j ) (11)
AIDS :  iY = 1 + (c i /s i )
GAIDS : (  iY + c i )/s i (12)
Pendekatan linierisasi AIDS dan GAIDS harus  diestimasi  sebagai  satu  sistem persamaan dengan restriksi-restriksi tertentu terhadap beberapa nilai parameternya. Oleh karena  itu,  estimasi  persamaan  5  dan  7 ditempuh  dengan  pendekatan  SURE ( Seemingly  Unrelated  Regressions Estimation )  yang  dikembangkan  oleh Zellner (1962) agar diperoleh hasil estimasi yang  efisien.  Secara  umum  untuk mengestimasi  SURE  tersebut  digunakan metode GLS ( Generalized Least Squares ) (lihat  misalnya:  Pyndick  dan  Rubenfield, 1991).  Hasil  estimasi  SURE  ini  akan ekuivalen dengan metode MLE ( Maximum Likelihood Estimators ) (Greene, 1995).
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  diperlukan  untuk  estimasi adalah  konsumsi  masyarakat,  investasi swasta, dan belanja konsumsi pemerintah. Ketiga  variabel  tersebut  diturunkan  dari perhitungan  pendapatan  nasional  menurut sisi  pengeluaran.  Mengikuti  konsep  saldo ekspansi  anggaran  domestik,  komponen konsumsi  pemerintah  ditunjukkan  oleh pengeluaran  rutin  pada  APBN  di  luar pembayaran  hutang  dan  cicilannya, sedangkan belanja pembangunan dimasukkan  sebagai  investasi.  Konsumsi swasta diperoleh dari pendapatan nasional hasil perhitungan residual dari sisi produksi dan/atau  sisi  pendapatan  faktor  produksi, setelah  dikurangkan  dengan  komponen pengeluaran-pengeluaran lainnya. Kesemua data diperoleh dari Bank Indonesia melalui situs resminya.
Catatan:
a)  standard  error  diambil  dari  estimasi langsung antara pangsa C dan G
b)  standard  error  diambil  dari  estimasi langsung antara pangsa I dan G
c) dihitung berdasarkan ristriksi  b i = 0 d) dihitung berdasarkan ristriksi  a 0 = 1 e) dihitung berdasarkan ristriksi  c 1 = 0
Hasil estimasi AIDS dan GAIDS untuk ketiga  persamaan  di  atas  serta  estimasi elastisitas harga dan pendapatannya untuk masing-masing  komoditas  disajikan berturut-turut  pada  tabel  2  dan  3.  Secara statistik,  hasil  estimasi  model  persamaan struktural  GAIDS  khususnya  untuk
konsumsi  masyarakat  mem-berikan  hasil yang  kurang  memuaskan.  Meskipun demikian,  perhatian  dan  analisis  tidak ditujukan pada hasil model struktural (tabel 2). Koefisien yang mempunyai arti secara ekonomi adalah persamaan turunannya yang menunjukkan  indeks  elastisitas  harga masing-masing komoditas dan pendapatan.
Tanda arah koefisien yang diperoleh dari model sistem permintaan AIDS dan GAIDS untuk  masing-masing  harga  komoditas sudah sesuai dengan teori permintaan yang dijadikan basis referensi. Elastisitas harga terhadap masing-masing barang  yang ber- sangkutan bernilai negatif. Nilai absolut dari ketiga  indeks  elastisitas  tersebut  sangat bervariasi.  Elastisitas  harga  untuk  kedua model masing-masing adalah -0.28 (-0.46), -0.31 (-0.40), dan -0.07 (-1.00) untuk C, I, dan G. Ini berarti bila terjadi kenaikan harga masing-masing  barang  sebesar  1  persen, jumlah  barang  konsumsi,  investasi,  dan barang  pemerintah  yang  diminta  akan menurun  rata-rata  sebesar  persentase elastisitasnya. Dari ketiga indeks elastisitas tersebut dapat diidentifikasi bahwa barang konsumsi dan barang investasi merupakan barang  normal  (elastisitas  lebih  kecil  dari 1),  sedangkan  barang  pemerintah mempunyai kecenderungan sebagai barang pokok (elastisitas sama besar dengan 1).
Pada tabel 2 ditampilkan pula elastisitas silang untuk ketiga jenis barang. Elastisitas silang  antara  barang  pemerintah  dengan barang konsumsi rumah tangga cenderung berhubungan positif. Sebaliknya, elastisitas harga  antara  barang  pemerintah  dengan
Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
Model AIDS Model GAIDS Konsumsi Koefisien t-stat Konsumsi Koefisien t-stat a 0 4.95995 14.81953 a 0 79579.56 3.28821 b 1 0.25420 20.68749 b 1 7.92758 5.74856 b 2 -0.16095 -19.12975 b 2 -0.12001 c -3.11765 a b 3 -0.09325 c -4.77144 a b 3 0.01587 0.25586 c 1 -0.33736 -12.72396 c 1 0.10413 1.62599 c 2 -0.56561 -5.51419 c 3 92374.84 4.17024 c 4 43249.23 1.94913 Investasi Investasi a 0 -0.47476 -1.00764 a 0 74938.80 9.10042 b 1 -0.16095 -19.12975 b 1 1.13700 0.62887 b 2 0.18130 12.43363 b 2 0.01587 0.25586 b 3 -0.02035 c -3.94610 b b 3 -0.07111 c -0.71303 b c 1 0.05515 1.48095 c 1 0.05523 0.80995 c 2 -0.06601 -0.46168 c 3 268385.90 10.10424 c 4 56501.20 2.05741 Pemerintah Pemerintah a 0 -3.48519 d -4.24430 a a 0 24634.22 4.51256 b 1 -0.09325 c -4.77144 a b 1 -8.06457 d -1.76278 a b 2 -0.02035 c -3.94610 b b 2 0.10413 1.62599 b 3 0.11360 c 0.77202 a b 3 0.05523 0.80995 c 1 0.28222 e 4.38082 a c 1 -0.15937 c -2.25600 b c 2 0.63162 e 3.17362 a c 3 23216.12 0.27856 c 4 269073.10 3.19488
Tabel 2
Hasil Estimasi Sistem Permintaan AIDS dan GAIDS, 2000(1)-2009(4)
AID S C
I G Y C -0 .284 46 -0 .117 00 0.0 966 3 0.49 810 I -0 .312 02 -0.1 023 6 1.22 604 G -0.0 722 0 4.36 488 G A ID S C I G Y C -0 .464 15 -0 .084 98 0.1 208 9 0.15 853 I -0 .403 80 -2.17 773 0.72 944 G -1.00 423 8.53 082
Sumber: Diolah dari tabel 2
Tabel 3 Estimasi Elastisitas Harga dan Pendapatan
Sistem Permintaan AIDS dan GAIDS, 2000(1)-2009(4)
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
barang  investasi  memperlihatkan  tanda negatif.  Sementara  elastisitas  antara konsumsi  dengan  investasi  juga  negatif. Tanda  elastisitas  silang  yang  negatif  me- nunjukkan bahwa antara kedua barang yang bersangkutan  berhubungan  substitusi. Sementara  tanda  elastisitas  silang  yang positif  menunjukkan  bahwa  antara  kedua barang tersebut berhubungan komplementer.
Dari  sisi  rumah  tangga,  kenyataan  ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan harga barang  konsumsi,  masyarakat  akan mengurangi jumlah barang konsumsi yang diminta. Selanjutnya, penurunan konsumsi ini  juga  akan  mengurangi  jumlah  barang pemerintah yang diminta. Dari sisi yang lain, apabila  terjadi  kenaikan  harga  barang investasi,  masyarakat  akan  mengurangi jumlah  barang  investasi  yang  diminta. Konsekuensi  berikutnya  masyarakat  akan mengkompensasi  pengurangan  jumlah investasi  yang  diminta  dengan  kenaikan konsumsi barang pemerintah untuk memper- tahankan  tingkat  kepuasannya.  Dari  sisi investor, kenaikan harga barang pemerintah cenderung  akan  mengurangi  belanja investasinya.  Hal  yang  sama  juga  terjadi apabila terjadi kenaikan barang konsumsi. Dari  sini  dapat  disimak  bahwa  belanja investasi  sangat  ditentukan  oleh ketersediaan barang konsumsi dan juga barang pemerintah.
Bukti  empiris  bahwa  elastisitas  harga silang  antara  barang  pemerintah  dengan barang  konsumsi  yang  positif  ini menunjukkan  adanya  fenomena crowding in .  Sebaliknya  bukti  empiris  bahwa
elastisitas  harga  silang  antara  barang pemerintah  dengan  barang  investasi  yang negatif ini menunjukkan adanya fenomena crowding  out .  Secara  makro  kondisi  ini disebut  sebagai partial  crowding  out . Belanja  pemerintah  tidak  seluruhnya mengurangi  komponen  belanja  swasta. Sektor swasta merespon negatif hanya pada belanja investasinya.
Sampai di sini dapat di simpulkan bahwa paradigma Neoklasik terbukti untuk barang investasi, sedangkan paradigma Keynesian terbukti  untuk  kasus  barang  konsumsi. Mengikuti  model AIDS,  nilai  perubahan konsumsi  dan  investasi  sebagai  akibat kenaikan  harga  barang  pemerintah,  yang besarnya  hampir  sama  (+/-0.10),  secara totalitas belanja pemerintah  netral  terhadap belanja  neto  swasta.  Mengikuti  model GAIDS,  nilai  perubahan  konsumsi  dan investasi  sebagai  akibat  kenaikan  harga barang  pemerintah,  yang  besarnya  masing- masing  +0.12  dan  -2.17,  secara  totalitas belanja pemerintah akan menurunkan belanja neto swasta (yaitu konsumsi dan investasi), yaitu rata-rata sebesar -2.05 persen.
Evaluasi  terhadap  koefisien  harga ditujukan  untuk  melihat  kemungkinan substitusi atau komplementaritas antarkomoditas.  Pola  perubahan  belanja swasta  neto  sebagai  akibat  dari  aktivitas belanja  pemerintah  tersebut  terjadi  pada kondisi  di  mana  anggaran  pendapatan konsumen  tidak  berubah.  Apabila pendapatan  masyarakat  mengalami perubahan,  maka  hubungan  antara  kedua belanja  tersebut  juga  akan  mengalami
Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
perubahan.  Selanjutnya  evaluasi  terhadap koefisien  pendapatan  ditujukan  untuk melihat pola konsumsi atas pendapatannya.
Dampak  perubahan  pendapatan konsumen terhadap masing-masing jumlah barang  yang  diminta  ditunjukkan  oleh koefisien  pada  variabel  Y.  Koefisien pendapatan masyarakat pada komponen C, I, dan G tampak jauh berbeda. Secara umum peningkatan jumlah barang pemerintah yang
pendapatan  akan  tetap  meningkatkan permintaan  ketiga  komoditas.  Efek  yang menyebabkan  perubahan  jumlah  barang yang dikonsumsi karena konsumen bergerak di sepanjang garis ICC yang baru ke tingkat yang  lebih  tinggi,  yang  mengisyaratkan belanja  yang  sama  dengan  belanja sebelumnya  dinamakan  efek  belanja ( expenditure effect ).
AIDS C I G Y C -0.28446 -0.11700 0.09663 0.49810 I -0.31202 -0.10236 1.22604 G -0.07220 4.36488 GAIDS C I G Y C -0.46415 -0.08498 0.12089 0.15853 I -0.40380 -2.17773 0.72944 G -1.00423 8.53082 Tabel 4:
Estimasi Elastisitas Harga dan Pendapatan Sistem Permintaan AIDS, 1969-1996
diminta sebagai akibat kenaikan pendapatan adalah  yang  paling  besar.  Sementara peningkatan  yang  sama  untuk  barang konsumsi adalah yang paling rendah. Indeks elastisitas  pendapatan  yang  positif  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  dalam mengkonsumsi barang C, I, dan G bergerak di  sepanjang  garis  ICC  ( income consumption  curve ).  Dalam  garis  ICC tersebut,  apabila  harga  komoditas mengalami perubahan maka setiap kenaikan
Hasil di atas sangat berkebalikan dengan studi  Kuncoro  (2000)  untuk  kasus  pada periode  sebelum  krisis  (periksa  tabel  4). Koefisien  elastisitas  pendapatan  terhadap permintaan  belanja  pemerintah  selama periode  sebelum  krisis  sangat  kecil. Perbandingan  antara  hasil  kedua  studi  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  defisit setelah  krisis  (yang  lebih  banyak  dibiayai dari  utang  domestik)  relatif  tidak  lebih berhasil  mempengaruhi  perekonomian
Sumber: Kuncoro (2000)
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
daripada  sebelum  krisis.  Agen-agen ekonomi  lebih  lebih  responsif  terhadap kebijakan  ekspansif  pemerintah  dalam menanggulangi krisis.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Penelitian  ini  mencoba  mengamati dampak  kebijakan  fiskal  pemerintah  yang ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia  melalui  responsi  aktivitas ekonomi  sektor  swasta  di  pasar  barang domestik.  Temuan  yang  diperoleh  adalah bahwa  kebijakan  ekspansif  pada  belanja pemerintah  menyebabkan  terjadinya crowding  out di  pasar  barang  domestik. Desakan belanja pemerintah hanya terjadi secara  parsial  pada  komponen  belanja investasi  swasta  (paradigma  Neoklasik berlaku). Crowding  out tidak  terjadi  atas belanja  konsumsi  masyarakat  (paradigma Keynesian  Berlaku).  Total  respon  yang negatif  terhadap  aktivitas  ekspansi  fiskal sektor pemerintah di pasar barang, sebagai akibatnya, menyebabkan penurunan output nasional.
Hasil  di  atas  menyarankan  keharusan adanya disiplin fiskal yang mengacu pada kebijakan kehatihatian ( prudent policy ) agar tidak  terjadi  desakan  terhadap  belanja investasi  swasta  yang  berlebihan. Implementasi  kebijakan  fiskal,  oleh karenanya,  perlu disesuaikan dengan situasi perekonomian  makro  agar  terpelihara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, dalam upaya untuk memelihara momentum  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dalam jangka panjang, maka policy  mix yang  terkoordinasi  dan konsistensi  antara  kebijakan  fiskal  dan moneter  guna  menciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  kegiatan  penanaman  modal menjadi  strategi  kunci  dalam  manajemen ekonomi makro.
Selanjutnya, penajaman prioritas belanja pembangunan  untuk  proyek-proyek  yang betul-betul produktif seyogyanya dilakukan agar tercapai efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan.  Penajaman  proyek  ini merupakan “harga” yang harus dibayar oleh pemerintah  atas  kebijakan  ekspansi anggaran  yang  diimplementasikan. Pemilihan prioritas ini layak diberikan pada sektor-sektor  yang  belum  terjangkau  oleh sektor  swasta.  Pada  saat  yang  bersamaan, intervensi  pemerintah  pada  sektor-sektor yang telah mampu dilaksanakan sepenuhnya oleh  sektor  swasta  perlu  ditinjau  lagi keuntungan dan kerugiannya secara makro.
Sebagai  kata  akhir  perlu  ditegaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang telah ditempuh  pemerintah.  Defisit  anggaran pemerintah  memang  tidak  selamanya berdampak  negatif  bagi  perekonomian seperti  telah  ditunjukkan  oleh  studi  ini. Sungguhpun  demikian,  defisit  anggaran yang  berlebihan  harus  diakui  merupakan satu masalah yang harus diperhatikan juga. Bagaimanapun  pemerintah  hendak meningkatkan  belanja  pembangunan  guna menstimulasi  akselerasi  pertumbuhan

## Defisit APBN Dan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis
ekonomi nasional dalam rangka pemulihan krisis,  hendaknya  tetap  memperhatikan beban/akibat  ekonomi  yang  akan  dipikul oleh generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, A.D., 1995, “Is Public Debt Neutral? Evidence  for  Indonesia”, Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia , Vol. 10, No. 1: 21-34. Adjie, A.D., 1996, “Can Indonesia Sustain her  Budget  Deficits?:  An Overview”, Ekonomi dan Industri , PAU Studi Ekonomi UGM, Vol. 3, No. 1: 69-83. Barnhill,  T.M.  dan  G.  Kopits,  2003, “Assessing  Fiscal  Sustainability under Uncertainty”, IMF working paper.
Barro, R.J., 1974, “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political Economy ,  Vol.  82,  No.  3, November/Desember: 1095-117. Barro, R.J., 1989, “The Ricardian Approach
to  Budget  Deficits”, Journal  of Economic  Perspectives ,  Vol.  3, No. 2: 37-54.
Bernheim,  B.D.,  1989,  “A  Neoclassical Perspective  on  Budget  Deficit”, Journal of Economic Perspectives , Vol. 3, No. 2: 55-72. Boediono, 2009, Ekonomi Indonesia Mau ke  Mana?,  Kumpulan  Esai Ekonomi ,  KPG  &  Freedom Institute, Jakarta. Bollino, C., 1990, “A Generalized Version of the Almost Ideal and Translog
Demand  System”, Economics Letters , 34: 127-29.
Booth,  A.  dan  P.  McCawley,  1983, “Kebijakan  Fiskal”,  dalam  A.
Booth dan P. McCawley, Ekonomi Orde Baru , terjemahan Boediono, LP3ES, Jakarta: 166-212. Carroll, C. dan L.H. Summers, 1987, “Why Have Private Saving Rates in the United  States  and  Canada Diverge?”, Journal  of  Monetary Economics ,  Vol.  20,  No.  3, September: 249-79. Chalk,  N.,  dan  R.  Hemming,  2000, “Assessing  Fiscal Sustainability in Theory  and  Practice”,  IMF working paper.
Chand, S.K., 1977, “Summary Measures of Fiscal  Influence” International Monetary Fund Staff Paper , Vol. 24, No. 2, Juli: 405-49. Chelliah,  R.J.,  1978,  “Significance  of Alternative  Concepts  of  Budget Deficit”, International  Monetary Fund Staff Paper , Vol. 25, No. 3, November: 741-84. David,  P.A.  dan  J.L.  Scadding,  1974, “Private  Saving:  Ultrarationality, Aggregation, and Denison’s Law”, Journal of Political Economy , Vol. 82, No. 2, Maret/April: 225-49. Deaton, A. dan Muellbauer, J., 1980, “An Almost  Ideal  Demand  System”,
American Economic Review , Vol. 70, No. 3, Juni: 312-26. Dornbusch,  R.,  1987,  “The  Debt  Crisis: Where It Started, How It Has Been and  Where  It  Is  Today”, PIDS
Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, April 2012
Development Research News , Vol. V, No. 2, 1987. Eisner, R., 1989, “Budget Deficit: Rhetoric and Reality”, Journal of Economic Perspectives , Vol. 3, No. 2: 73-93. Glassburner, B., 1979, “Budgets and Fiscal
Policy under the Soeharto Regime in Indonesia, 1966-78”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia , Vol. 27, No. 3, September: 295-314.
Gramlich, E.M., 1989, “Budget Deficit and
National  Saving: Are  Politicians
Exogenous?”, Journal of
Economic  Perspectives ,  Vol.  3, No. 2: 23-35
Greene, W.H., 1991, Econometric Analysis ,
MacMillan  Publishing  Company, Singapore. Ikhsan, M. dan M.C. Basri, 1991, “Investasi
Swasta dan Pemerintah; Substitusi atau  Komplementer?:  Kasus Indonesia”, Ekonomi dan
Keuangan Indonesia , Vol. 39, No.
4, Desember: 359-91.
Klein,  L.,  1989,  “International  Debt  of Developing  Countries, Any  Step toward Solution?”, PIDS
Development Research News , Vol.
XIV, No. 1, 1987. Kuncoro,  H.,  2000,  “Ekspansi  Belanja Pemerintah  dan  Responsivitas
Sektor  Swasta”,  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Vol5,No. 1: 53-63. Mankiw,  N.  G.,  2003, Macroeconomics , Edisi  Kelima,  Worth  Publishers, USA.
McKinnon, R.I., (1973), Money and Capital in  Development ,  The  Brooking Institution, Washington,  DC. Pyndick,  R.S.  dan  D.L.  Rubinfield,  1991, Econometric Model and Economic Forecast ,  edisi  ketiga,  McGraw- Hill Book Co., New York. Rahmany,  F.A.,  2004,  “Ketahanan  Fiskal dan  Manajemen  Utang  Dalam Negeri  Pemerintah”,  dalam Kebijakan  Fiskal,  Pemikiran, Konsep,  dan  Implementasinya , Kompas, Jakarta. Sadoulet,  E.  dan  A.  de  Janvry,  1995, Quantitative Development Policy Analysis ,  The  Johns  Hopkins University Press, Baltimore. Saleh, S., 2002, Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran  Pemerintah  terhadap Perekonomian Indonesia , Disertasi  Doktor  dalam  Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta, tidak
diterbitkan.
Shaw, E.S., 1973, Financial Deepening in Economic  Development ,  Oxford University Press, New York. Snyder, W., 1985, “The Budget Impact on Economic Growth and Stability in Indonesia”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia , Vol. 33, No.
2, Juli: 21-34.
Wray,  L.R.,  1989,  “A  Keynesian Presentation  of  Relations  among Government  Deficit,  Investment,
Saving, and Growth”, Journal  of Economic Issues , Vol. 13, No. 4, Desember: 977-1002.