Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 478-484| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia maylinda929@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  regulasi  serta  disharmoni  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia,  membuat pemerintah  melakukan reformasi aturan  melalui omnibus  law  yang  bertujuan  untuk dapat mengurangi  tingkat  pengangguran  di  Indonesia.  Konsep  negara  hukum  (rechtsstaat)  yang  dianut  negara Indonesia  mencakup  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta  kepastian  hukum  dan  berdasarkan  undang-undang. Pembangunan  ekonomi  sangat  penting  bagi  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat. Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisa  pengaturan  omnibus  law  cipta  kerja  terhadap  tenaga  kerja  lokal  dalam  perusahaan penanaman modal asing di indonesia serta bentuk perlindungan hukum omnibus law cipta kerja terhadap tenaga kerja.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  Hukum  Normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  primer,  sekunder,  dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dengan menganalisa dan mengutip perundang-undangan yang berlaku dari  buku,  literatur, dan sumber  lainnya.  Hasil penelitian  mengungkapkan bahwa konsep omnibus  law menjadi  salah  satu  terobosan  untuk  menata  kembali  regulasi  saat  ini.  Untuk  meminimalisir  terjadinya disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada, omnibus law merupakan rencana yang baik  untuk  penataan  regulasi.  Bangsa  Indonesia  harus  merumuskan  kebijakan  baru  yang  mampu  membuat Indonesia bersaing dengan negara-negara di dunia untuk menarik investasi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu  mengembalikan  roda  perekonomian  Indonesia  yang  terpuruk.  Reformasi  regulasi  diharapkan  dapat membantu  memastikan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  di  semua  bidang  kegiatan  sepenuhnya  responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya.
Kata Kunci : Omnibus Law, Perlindungan Hukum, Tenaga kerja,

## Abstract
Regulatory  problems  and  the  disharmony  of  laws  and  regulations  in  labor  law  in  Indonesia  have  forced  the government  to  reform  the  rules  through  the  omnibus  law  which  aims  to  reduce  the  unemployment  rate  in Indonesia. The concept of a state of law (rechtsstaat) adopted by the Indonesian state includes the protection of human rights as  well as legal certainty and is based on the law. Economic development  is very important for improving  people's  welfare. The purpose of this study is to  analyze the regulation  of  the omnibus law of  work copyright for local workers in foreign investment companies in Indonesia and the form of legal protection of the omnibus  law  of  work  copyright  for  workers.  The  type  of  research  used  is  the  type  of  normative  law  research with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary,  and tertiary.  The  technique  of  collecting  legal  materials  by  analyzing  and  citing  applicable  laws  and  regulations from books, literature, and other sources. The results of the study reveal that the omnibus law concept is one of the  breakthroughs  to  reorganize  current  regulations.  To  minimize  the  occurrence  of  disharmony  and overlapping  of existing laws and regulations, the omnibus law is a good plan  for structuring  regulations. The Indonesian  people must  formulate new policies that  are able to  make Indonesia  compete with countries in  the world  to  attract  investment.  These  policies  must  be  able  to  restore  the  wheels  of  the  slumped  Indonesian economy.  Regulatory  reform  is  expected  to  help  ensure  that  laws  and  regulations  in  all  areas  of  activity  are fully responsive to changing economic, social and technological conditions that surround them.
Keywords: Legal Protection, Labor, Omnibus Law

## I. PENDAHULUAN
Omnibus  law  merupakan  istilah  untuk  menyebut  suatu  undang-undang  yang  bersentuhan  dengan dengan  berbagai  macam  topik  undang-undang  lainnya,  dan  dimaksudkan  untuk  mengamandemen, memangkas,  dan/atau  mencabut  sejumlah  undang-undang  yang  ada.  Omnibus  law  disebut  juga undang-undang  sapu  jagat  yang  karena  kemampuannya  menjadi  rujukan  dan  mengalahkan  undang- undang  yang  sudah  ada.  Konsep  omnibus  law  ini  tumbuh  dan  berkembang  di  negara  dengan  tradisi common  law  system  seperti  amerika  serikat.  “omnibus  law”  secara  sederhana  mengandung  konsep sapu jagat atau “for everything” Omnibus law merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja,namun dalam kuasa atas peraturan yang lain.
Sejatinya,  omnibus  law  merupakan  metode  atau  teknik  perumusan  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  ciri  khas  :  (1)  multisektor  atau  terdiri  dari  banyak  muatan  sektor  dengan tema  yang  sama;  (2)  terdiri  atas  banyak  pasal,  akibat  banyak  sektor  yang  dicakup;  (3)  terdiri  atas banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  dikumpulkan  dalam  satu  peraturan  perundangan  baru; (4)  mandiri  atau  berdiri  sendiri,  tanpa  terikat  atau  minimum  terikat  dengan  peraturan  lain;  dan  (5) menegasikan/mencabut  sebagian  dan/atau  keseluruhan  peraturan  lain.  Omnibus  law  merupakan teknik/metode  perumusan  norma  peraturan  perundang-undangan  yang  melalui  satu  peraturan perundang-undangan  yang  baru  mengoreksi  secara  sekaligus  banyak  pasal  dalam  banyak  undang- undang  untuk  mencapai  kebijakan  negara  yang  sangat  penting. (Redi  &  Chandranegara,  2020) . Apabila  dicermati,  ada  beberapa  implikasi  negatif  dari  pembentukan  Omnibus  Law  (RUU  Cipta Lapangan  Kerja),  antara  lain  merugikan  pekerja,  merugikan  bidang  pertanian,  monopoli  tanah, memangkas  dan  mengubah  konsep  administrasi,  pendidikan  yang  berorientasi  pasar,  dan  adanya ketidaktrasnparanan (Darmawan, 2020) .
Reformasi  aturan  melalui  omnibus  law  hanya  salah  satu  strategi  agar  ramah  investasi  dan mengurangi  tingkat  pengangguran  di  Indonesia.  Negara  berkewajiban  untuk  menciptakan  dan menyediakan fasilitas serta memberikan kesempatan kepada rakyat agar memperoleh pekerjaan yang layak.  Dengan  demikian  perlu  adanya  aturan  yang  mengatur  perlindungan  hukum  bagi  para  tenaga kerja.  Pada  dasarnya  konstitusi  memiliki  peranan  penting  dalam  melindungi  hak-hak  dasar  tenaga kerja.  Perlindungan  hukum  bagi  para  tenaga  kerja/buruh  meliputi  kebebasan  untuk  meningkatkan taraf kehidupannya, mencegah adanya pengurangan daya beli oleh pekerja/buruh, melindungi hak atas pekerjaan  dan  juga  penghasilan  akibat  dari  adanya  suatu  kecelakaan  dalam  bekerja,  baik  itu  akibat dari penyakit maupun karena meninggal dunia. Undang-undang Cipta Kerja merupakan produk aturan hukum  atas  inisiatif  pemerintah  dan  DPR  untuk  melakukan  deregulasi  dan  debirokratisasi  aturan menggunakan  metode  Omnibus  Law  guna  menarik  minat  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di dalam  negeri.  Narasi  yang  selama  ini  beredar  adalah  investor  enggan  untuk  menanamkan  modal  ke Indonesia karena aturan yang tidak jelas dan sering berubah-ubah, tumpang tindih, birokrasi berbelit- belit  hingga  aturan  ketenagakerjaan  yang  rigid. Lebih  lanjut,  Omnibus  law  memupunyai  ciri  khas  untuk menghapus  dan  mengubah  beberapa  peraturan  menjadi  satu  peraturan  yang  dapat  menjangkau  seluruh  ruang lingkup. Proses pembentukan peraturan dengan waktu yang singkat dapat mengganti banyaknya undang-undang menjadi satu peraturan dan sejalan (Fitri & Hidayah, 2021) .
Klaster  ketenagakerjaan  pada  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  paling  banyak  mendapat  kritikan karena  dinilai  merugikan  kaum  pekerja  atau  buruh,  pasca  pengesahannya,  omnibus  law  cipta  kerja mengundang  begitu  banyak  polemik  di  masyarakat  yang  mengakibatkan  terjadinya  demonstrasi  di berbagai daerah di Indonesia yang berlangsung dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020,  demonstrasi  ini  terjadi  karena  ada  beberapa  poin  dalam  undang-undang  cipta  kerja  dinilai merugikan  pihak  buruh.  Pihak  buruh  berpendapat  hak-hak  mereka  dalam  Undang-undang ketenagakerjaan akan semakin berkurang jika Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
Menurut (Catur  J  S  et  al.,  2020) Omnibus  Law merupakan  konsep  hukum  yang  tujuannya untuk  menghilangkan  tumpang  tindih  antara  peraturan  perundang-undangan  baik  di  sektor  yang sejenis ataupun yang saling bertentangan kemudian akan ditata ulang. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  12/2011)  adalah  yang  menjadi  dasar  pemerintah meninjau  kedudukan Omnibus  Law .  Lebih  lanjut, (Sjaiful,  2021) Undang-undang  Cipta  Lapangan Kerja  masih  menyimpan  sejumlah  problematika  normatif,  yakni  belum  memberikan  jaminan kepastian  hukum  bagi  jaminan  hakhak  pekerja,  semisal  penetapan  upah  yang  layak  dan  kelayakan besaran  pesangon.  Begitu  juga  ketentuan  tentang  PHK,  undang-undang  hanya  mengakomodir kepentingan  pengusaha  sehingga  dapat  berimplikasi  PHK  terhadap  buruh/  pekerja  secara  sepihak.
RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  tidak  mengatur  mengenai  pelarangan  pemutusan  hubungan  kerja perusahaan  terhadap  buruh  dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  kini. Dalam  hal  ini  sangat  merugikan  buruh  karena  tidak  ada  dasar  hukum  jika  buruh  di-PHK  oleh perusahaan  karena  buruh  mengalami  keadaan  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  153  UU Ketenagakerjaan (Karo & Yana, 2020) .
Maka  berdasarkan  pemaparan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  pengaturan omnibus  law  cipta  kerja  terhadap  tenaga  kerja  lokal  dalam  perusahaan  penanaman  modal  asing  di indonesia serta bentuk perlindungan hukum omnibus law cipta kerja terhadap tenaga kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  Hukum  Normatif  yaitu  dalam  pengkajiannya menganalisis  kepustakaan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  baik  primer,  sekunder, dan  tersier,  dari  literature  dan  merupakan  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  sedang dihadapi.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  pendekatan Perundang-undangan  dan  pendekatan  Konseptual.  Pendekatan  konseptual  adalah  pendekatan  yang beranjak  dari  pandangan-  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab  pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pandangan/doktrin  akan  memperjelas  ide-ide  dengan memberikan  pengertian-  pengertian  hukum,  konsep  hukum,  maupun  asas  hukum  yang  relevan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan  argumentasi  hukum  berdasar  pada  logika-logika  hukum.  Sehingga  menjadikan substansi dalam tulisan ini sesuai atau selaras dengan aturan- aruran atau sumber hukum dan doktrin- doktrin yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Omnibus  Law Cipta  Kerja  Terhadap  Tenaga  Kerja  Lokal  Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Pemerintahan  di  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  di  setiap  zamannya,  hal  ini  menimbulkan lahirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  banyak  dalam  berbagai  persoalan  dan  tantangan  pada saat  itu.  Sehingga  di  usia  bangsa  Indonesia  yang  telah  mencapai  75  tahun  lebih  ini  menimbulkan persoalan seperti  halnya disharmoni dan tumpang tindih antar regulasi. Terjadinya konflik kebijakan atau  kewenangan  antara  satu  kementerian  atau  lembaga  dengan  kementerian  atau  lembaga  lainnya, dan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, ini terjadi akibat adanya disharmonisasi dan tumpang tindih antar regulasi.
Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui peningkatan  investasi  adalah  melakukan  reformasi  regulasi  di  bidang  perizinan  berusaha.  Reformasi yang  perlu  dilakukan  ditujukan  untuk  menyelesaikan  hambatan  investasi,  yakni  panjangnya  rantai birokrasi,  peraturan  yang  tumpang  tindih,  dan  banyaknya  regulasi  yang  tidak  harmonis  terutama dalam  regulasi  pusat  dan  daerah  (hyper  regulation).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  deregulasi  terhadap ketentuan  mengenai  perizinan  berusaha,  persyaratan  investasi,  ketenagakerjaan,  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  (UMK-M)  termasuk  koperasi,  pengadaan  lahan,  penengmbangan  kawasan  ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai  administrasi pemerintahan dan  pengenaan sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  berbagai  undang-undang.  Diharapkan  dengan  adanya  omnibus  law maka  penataan  regulasi  berdimensi  perizinan  akan  menciptakan  kemudahan  berusaha  dan meningkatkan  investasi  yang  berkualitas  di  Indonesia.  Regulasi  pemerintah  dapat  memberikan dampak yang positif dan negatif pada proses inovasi dan daya saing.
Penerapan sistem omnibus  law atau (Undang-undang omnibus) tersebut memerlukan banyak tenaga ahli auditor hukum yang profesional dan sistem audit hukum elektronik (electronic legal audit) yang dikembangkan secara khusus dalam rangka penataan sistem perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya, pembentukan  suatu peraturan  haruslah memenuhi  kriteria  “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, (Soeprapto, 2007) yaitu:
a) Asas  Kejelasan  tujuan,  yaitu  bahwa  setiap  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b) Asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  yaitu  bahwa  setiap  jenis  peraturan perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  pembentuk  peraturan perundang-undangan  yang  berwenang  (Presiden  dan  DPR).  Peraturan  tersebut  dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
c) Asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  yaitu  bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan;
d) Asas  dapat  dilaksanakan,  yaitu  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan harus  memperhitungkan  efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
e) Asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  yaitu  bahwa  setiap  peraturan  perundang-  undangan dibuat  karena  memang  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f) Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan  teknis  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  sistematika,  pilihan  kata  atau istilah,  serta  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
g) Asas  keterbukaan,  yaitu  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  mulai dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan bersifat  transparan  dan  terbuka.Dengan  demikian,  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Penggunaan asas-asas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sangat  penting.  Sehingga  regulator  yang  berwenang untuk membentuk peraturan perundang- undangan harus mengerti dan melaksana kan semua asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Penanaman  modal  asing  merupakan  salah satu  yang  menjadi  sumber  dana  dan  penciptaan  lapangan  kerja  di  Indonesia.  Dengan  adanya penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. selain dapat menyerap tenaga kerja lokal, penanaman modal asing juga dianggap sebagai sumber transfer ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dari negara industri ke negara yang berkembang seperti Indonesia.
Bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dipertegas  dengan  lahirnya kebijakan-kebijakan legislasi maupun politik  perburuhan,  terutama di bidang perundangan-undangan berikut peraturan pelaksanaannya (Kahfi, 2016) yaitu :
a) Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh dan peraturan dibawahnya.
b) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
c) Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
d) Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
e) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
f) Undang-undang No.7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
g) Peraturan lainnya yaitu peraturan yang lebih rendah dengan Undang-undang.
h) Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
Untuk  menjamin  setiap  warga  negara  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dalam  hubungan  kerja  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  mengatur  kebijakan  strategis  cipta  kerja  yang  salah  satunya  meliputi ketenagakerjaan,  untuk  lebih  mengutamakan  penggunaan  tenaga  kerja  lokal,  serta  meningkatkan kompetensi  tenaga  kerja  lokal  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Terlihat  dari  kebijakan  pengaturan terhadap  perusahan  penanaman  modal  dan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  merupakan  bentuk perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  lokal,  dengan  adanya  pengaturan  penggunaan  tenaga  kerja  asing dengan  kualifikasi  tinggi  dapat  memberikan  sumbangan  peningkatan  produktivitas  dan  alih keterampilan serta pengetahuan bagi tenaga kerja lokal.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Terhadap Tenaga Kerja
Eksistensi omnibus  law senyatanya  memberikan  dampak  negatif  terhadap  tenaga  kerja  utamanya buruh  atau  pekerja.  Pemerintah  mempersiapkan  Undang-undang  Cipta  Kerja  dengan  menggunakan konsep omnibus  law ,  untuk  dijadikan  sebuah  skema  membangun  perekonomian  agar  mampu menarik  investor  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki beberapa klaster  yang salah satu diantaranya adalah mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan pemerintah berupaya mengharmonisasikan beberapa undang- undang yang tumpang tindih dan mengakibatkan  kerugian khususnya pada tenaga  kerja. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus  law  cipta  lapangan  kerja.  Tetapi  tidak  diimbangi  dengan  substansi  regulasi  yang  mampu menghindari  konflik-  konflik  yang  telah  terjadi  selama  ini.  Undang-undang  Cipta  Kerja  ini  masih memiliki banyak kelemahan masalah ini ada  pada perubahan cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. Perubahan  tersebut  semakin  mempersempit  ruang  gerak  para  buruh  untuk  memperjuangkan  hak- haknya (Matompo & Izziyana, 2020) .
Pemerintah  dan  beberapa  pengamat  ekonomi  lainnya  menilai  bahwa  regulasi  atau perlindungan  ketenagakerjaan  saat  ini  terlalu  “kaku”  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor  yang menghambat  investasi  dan  aktivitas  bisnis  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  sistem  tenaga  kerja  di Indonesia perlu dibuat menjadi fleksibel. Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Alih-alih  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  layak  ( decent  work )  bagi  para  pekerja,  UU  Cipta Kerja dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan penuh dengan ketidakpastian.
Pasalnya  banyak  regulasi  yang  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  pekerja  dalam  Undang- undang  Ketenagakerjaan  tahun  2003  diganti  atau  bahkan  dihapuskan.  Alih-alih  menciptakan lapangan pekerjaan yang layak ( decent  work ) bagi para pekerja, UU Cipta Kerja dinilai malah akan membuat  kondisi  para  pekerja  jauh  menjadi  lebih  rentan  dan  penuh  dengan  ketidakpastian. Perubahan  Sistem  Ketenagakerjaan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Nathan, 2000) : Pertama  Upah,  Pasal  88  diubah;  pasal  89  dihapus;  penambahan  pasal  88B,  88C, 88D Upah minimum  Kabupaten/kota  dan  sektoral  dihapus.  Upah  minimum  ditentukan  dari  upah  minimum provinsi  yang  ditetapkan  oleh  gubernur.  Penambahan  pasal  88E dan  90B  ketentuan  upah  minimum bagi usaha mikro dan kecil serta industri padat karya diatur secara terpisah. Dampak ke pekerja Upah minimum  bisa  lebih  rendah  dari  sebelumnya  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  upah  minimum kabupaten/kota dan sektoral upah minimum di usaha mikro dan kecil serta industri padat karya bisa lebih rendah daripada ketentuan upah minimum yang berlaku.
Kedua  kontrak  kerja  dan  alih  daya,  Pasal  59  dihapus  ketentuan  sebelumnya  yang  membatasi pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada pekerjaan di luar kegiatan pokok atau  proses  produksi  secara  langsung  dan  bersifat  sementara  (maksimal  3  tahun  lamanya)  dihapus. Pekerja kontrak bisa dilakukan di semua jenis pekerjaan dan tanpa batas waktu. Pasal 64, 65 dihapus; pasal  66  diubah  ketentuan  sebelumnya  yang  membatasi  pemborongan  kerja  dan  kerja outsourcing /alih  daya  pada  pekerjaan  di  luar  kegiatan  pokok  atau  proses  produksi  secara  langsung dihapus.  Semua  jenis  pekerjaan  termasuk  pada  kegiatan  pokok  bisa  menggunakan  pekerja outsourcing .
Dampak  kerja  Memperluas  kerja  kontrak  dan  hilangnya  jaminan  serta  kepastian  kerja  tetap. Semua jenis pekerjaan bisa menggunakan pekerja kontrak (PKWT) dan kerja kontrak bisa lebih dari 3 tahun  lamanya.  Memperluas  kerja outsourcing dan  hilangnya  jaminan  serta  kepastian  kerja  tetap. Semua  jenis  pekerjaan  bisa  menggunakan  pekerja outsourcing /alih  daya  termasuk  dalam  pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan proses produksi.
Ketiga hak untuk cuti, Pasal 93 diubah pekerja yang mengambil cuti karena alasan sakit, haid pada hari pertama dan kedua, menikah, istri melahirkan atau keguguran, menjalankan ibadah agama, atau karena anggota keluarga meninggal tidak lagi berhak mendapatkan upah selama cuti ( paid leave ). Dampak kerja pekerja tidak lagi berhak mendapatkan upah selama cuti (paid leave) bahkan untuk cuti sakit  atau  haid.  Ketentuan  paid  leave  bergantung  pada  kesepakatan  dengan  pengusaha  dan  bukan diatur oleh perundang-undangan. Sangat berdampak pada pekerja perempuan.
Keempat  pesangon,  Pasal  156  diubah  ketentuan  pesangon  tidak  banyak  berubah  secara signifikan.  Batas  maksimal  upah  penghargaan  masa  kerja  (UMPK)  menjadi  21  tahun  masa  kerja
dengan  8  bulan  upah.  Uang  penggantian  hak  (UPH)  tidak  lagi  diatur  melalui  hukum  dan  hanya berdasarkan kesepakatan kerja. Ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Namun dengan  meluasnya  kerja  fleksibel  (kontrak  dan  outsourcing)  maka  pekerja  semakin  rentan mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali.
Dampak  kerja,  Ketentuan  pesangon  tidak  banyak  berubah  secara  signifikan.  Namun  dengan meluasnya  kerja  fleksibel  (kontrak  dan  outsourcing)  maka  pekerja  semakin  rentan  mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali. Aturan yang melindungi hak-hak  pekerja  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan  akan  dikurang  dan  bahkan dihapuskan.  Pemenuhan  hak-hak  pekerja  dilimpahkan  dalam  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan pengusaha  dan  tidak  diatur  secara  langsung  dalam  perundang-undangan.  Negara  yang  seharusnya bertanggung  jawab  untuk  melindungi  pekerja  dan  juga  mengatur  hubungan  industrial  melalui peraturan  perundang-undangan  secara  otomatis  melepaskan  peranan  tersebut.  Hak-hak  dan perlindungan  bagi  pekerja  yang  sebelumnya  sudah  diatur  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan seperti  upah  yang  layak,  cuti,  kepastian  kerja,  dan  pesangon  akan  diubah  atau  dihapuskan  dalam RUU Cipta Kerja.
Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Bab  1  pasal  1  angka  1 menyebutkan bahwa :
”Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”
Dan yang dimaksud dengan tenaga kerja berdasarkan pasal 1 angka 2 adalah :
“Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”
Terkait  dengan  penjelasan  diatas,  ketenagakerjaan  tidak  hanya  membahas  mengenai pembukaan lapangan pekerjaan, akan tetapi juga memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja selama menjalani  pekerjaan  tersebut.  Dalam  rangka  memberikan  kepastian  dan  kemudahan  bagi  pelaku usaha  pemerintah  melakukan  penyederhanaan  persyaratan  perizinan  dalam  berusaha  untuk meningkatkan  investasi  dan  perluasan  lapangan  pekerjaan, omnibus  law memang  diperlukan  untuk pertumbuhan  ekonomi  dan  perluasan  pembukaan  lapangan  kerja  namun  perlindungan  dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja/buruh bukan menjadi  fokus  utama  dari  Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
RUU  Cipta  Kerja  tidak  mengatur  mengenai  pelarangan  pemutusan  hubungan  kerja perusahaan  terhadap  buruh  dengan  ketentuan  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-  undang ketenagakerjaan  sekarang  ini  (Rizky.P.P.Karo  Karo  &  Amanda  Fitri  Yana,2020:727).  Perlindungan hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hubungan ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pihak-pihak terkait dengan  kepentingan,  yaitu  antara  pekerja  (buruh)  dan  pengusaha  (majikan),  serta  organisasi  buruh (serikat pekerja), dan juga organisasi pengusaha. Buruh dianggap sebagai kelompok kelas yang dapat dieksploitisir  oleh  majikan  sebagai  budak  dengan  tidak  mengindahkan  hak  asasi  manusia  (HAM), sehingga  campur  tangan  pemerintah  justru  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan,  dalam kaitannya  dengan  hubungan  industrial,  pemerintah  berperan  sebagai  perlindungan  pekerja/buruh, antara  lain  dalam  bentuk  penyusunan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pemerintah  maupun  keputusan  menteri,  pemerintah  juga  berperan  sebagai  fasilitator  dalam penyelesaian  persengketaan  pekerja/buruh  dengan  majikan/pengusaha  untuk  mencari  penyelesaian masalah  antara  kedua  belah  pihak  sehingga  mendapatkan  hak-hak  sebagaimana  yang  sudah  diatur dalam undang-undang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kondisi  regulasi  peraturan  yang  banyak  terjadi  disharmoni  dan  tumpang  tindih  antar  peraturan menimbulkan  persoalan  seperti  terjadinya  konflik  kebijakan  atau  kewenangan  antara  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah,  ini  terjadi  akibat  adanya  disharmonisasi  dan  tumpang  tindih  antar regulasi.  Pemerintah  dalam  hal  ini  tidak  dapat  bersifat  responsif  dalam  menghadapi  permasalahan yang ada, termasuk memburuknya iklim investasi di Indonesia dalam membangun pemerintahan yang berkemajuan. Konsep omnibus law menjadi salah satu terobosan untuk menata kembali regulasi saat
ini.  Untuk  meminimalisir  terjadinya  disharmoni  dan  tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan yang ada, omnibus law merupakan rencana yang baik untuk penataan regulasi. Melihat kondisi negara Indonesia  saat  ini  investor  asing  masih  menahan  diri  untuk  berinvestasi.  Bangsa  Indonesia  harus merumuskan  kebijakan  baru  yang  mampu  membuat  Indonesia  bersaing  dengan  negara-negara  di dunia  untuk  menarik  investasi.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus  mampu  mengembalikan  roda perekonomian Indonesia yang terpuruk. Reformasi regulasi diharapkan dapat membantu memastikan bahwa  peraturan  perundang-undangan  di  semua  bidang  kegiatan  sepenuhnya  responsif  terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mengelilinginya.

## 2. Saran
Peran  Pemerintah  di  dalam  melakukan  Penataan  regulasi  perlu  memperhatikan  hak-hak  serta kewajiban  tenaga  kerja,  dalam  penataan  regulasi  tersebut  perlu  adanya  pengaturan  secara  tertulis dalam penerapannya di dalam undang-undang dan harus sesuai dengan ideologi pancasila yang dianut negara  Indonesia.  Negara  memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  warga negaranya, sehingga pembentukan peraturan tersebut dapat menciptakan keharmonisan dan kepastian hukum  terhadap  tenaga  kerja  serta  hak-hak  dan  kewajiban  tenaga  kerja  terpenuhi.  Peran  Pekerja dalam  hal  ini  perlu  memperhatikan  kebijakan-kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah, pekerja  diharapkan  memiliki  pengetahuan  dan  dapat  mengikuti  setiap  perkembangan  tentang peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku.  Sehingga  dalam  melakukan  perjanjian  kerja,  pemenuhan antara hak dan  kewajiban pekerja tidak terjadi ketimpangan. Peran Pengusaha  sebagai pemberi kerja yang  memiliki  posisi  lebih  tinggi  dari  pekerja  harus  mematuhi  peraturan  ketenagakerjaan  yang berlaku  untuk  menciptakan  iklim  kerjasama  yang  sehat,  dalam  membuat  perjanjian  kerja  pengusaha sebaiknya  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  untuk  menghindari peraturan-peraturan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Catur J S, D., Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, K. A., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum  Terhadap  Kesejahteraan  Pekerja  Melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis , 1 (2), 178–188.
Darmawan,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Omnibus  Law  Dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 14–25.
Fitri,  W.,  &  Hidayah,  L.  (2021).  Problematika  Terkait  Undang-undang  Cipta  Kerja  di  Indonesia: Suatu  Kajian  Perspektif  Pembentukan  Perundang-undangan. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 4 (2), 725–735.
Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie , 3 (2), 59–72.
Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2020). Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa , 14 (4), 723–729.
Matompo, O. S., & Izziyana, W. vivid. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Rechstaat Nieuw , 5 (1), 22–29.
Nathan,  A.  (2000).  Gonjang-Ganjing  Omnibus  Law.  In Omnibus  Law  dan  Fleksibilisasi  Pasar Tenaga  Kerja  di  Indonesia:  Perspektif  Makro-ekonomi  dan  Ketenagakerjaan .  Universitas gadjah Mada.
Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional . PT Raja Grafindo Persada, Depok. Sjaiful, M. (2021). Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Media Juris , 4 (1), 37–60.
Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu Perundang-undangan 1 . PT Kanisius, Cetakan ke-22, Depok.