## WACANA POLITIK PENDIDIKAN DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI  DI  INDONESIA
Oleh: Husniah Ramadhani Pulungan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

## Abstract
The political education discourse in the development of democracy in Indonesia has influenced the progress of the education system. This is inseparable from the long process of history with various educational political  products  that  have  been  produced  that  contribute  to  the progress of the nation's education. The political education discourse in Indonesia is still proceeding in producing an ideal democratic system. In political discourse, education is still used as one of the main issues in raising public confidence in the leaders, starting from colonialism, a new era, reformation to the present. Thus, the politics of education is one  important  thing  in  realizing  a  positive  symbol  of  democracy  in Indonesia.
Keyword :  discourse; politic; education; democracy

## PENDAHULUAN
Wacana  politik  pendidikan  dalam  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  telah mempengaruhi  kemajuan  sistem  pendidikannya.  Hal  ini  telah  berproses  dari  setiap periode  pemerintahan  di  Indonesia  yang  terus  berusaha  berbenah  diri  untuk  menjadi lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan politik pendidikan tersebut bergantung  pada  kebijakan  pemerintah  yang  sedang  menjalankan  pemerintahannya. Tidak  heran,  jika  ditemukan  kebijakan  politik  pendidikan  yang  berbeda-beda berdasarkan  sudut  pandang  yang  berbeda  beserta  capaian  yang  berbeda  dari  setiap kebijakan yang telah dihasilkan.
Guna  memaparkan  wacana  politik  pendidikan  dalam  perkembangan  demokrasi di Indonesia, maka secara umum dalam artikel ini akan disajikan konseptual dari politik pendidikan,  wacana  politik  pendidikan  dalam  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia, dan wacana  perkembangan demokrasi di Indonesia terhadap penempatan pendidikan.

## PEMBAHASAN

## A. Politik Pendidikan
Kata politik berasal dari bahasa Inggris politics yang berarti permainan politik 1 . Pada  bahasa  Indonesia,  politik  bermakna  pengetahuan  tentang  ketatanegaran  atau kenegaraan  seperti  tata  cara  pemerintahan,  dasar-dasar  pemerintahan,  dan  lain-lain.
1 John M.Echols Shadily , Kamus Inggris Indonesia , Cet.VIII, Jakarta: Gramedia, 1990), h. 437.
Sementara  itu,  pada  bahasa  Arab,  kata  politik  dikenal  dengan al-siyasah yang  berarti reka cipta; upaya-upaya strategis dan pengertahuan tentang sesuatu.
Kemudian,  kata pendidikan berasal  dari  kata didik yang  mendapat  awalan pen - dan  akhiran  – an yang  berarti  perbuatan;  hal;  dan  cara.  Menurut  Ki  Hajar  Dewantara, pendidikan  merupakan  tuntutan  bagi  pertumbuhan  anak.  Hal  ini  berarti  bahwa pendidikan  menuntut  segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  diri  anak,  agar  mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Menurut  sejarah,  politik  pada  awalnya  berasal  dari  kata  Yunani politen dan diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Plato  (347  SM)  dengan  makna  hal-ihwal  mengenai negara dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles (322 SM) yang memahami politik sebagai  seni  mengatur  dan  mengurus  negara . Politik  merupakan  suatu  proses pembentukan  dan  pembagian  kekuasaan  dalam  masyarakat  yang  antara  lain  berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan  antara  berbagai  definisi  yang  berbeda  mengenai  hakikat  politik  yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional.
Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, antara lain:
1. Politik adalah usaha  yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
2. Politik  adalah  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan negara.
3. Politik  merupakan  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mendapatkan  dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik  adalah  segala  sesuatu  tentang  proses  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan publik.
Pada  konteks  memahami  politik  perlu  dipahami  beberapa  kunci,  antara  lain: kekuasaan  politik,  legitimasi,  sistem  politik,  perilaku  politik,  partisipasi politik,  proses politik,  dan  juga  tidak  kalah  pentingnya  untuk  mengetahui  seluk  beluk  tentang  partai politik.
Pernyataan  di  atas  merupakan  makna  pertama  tentang  politik.    Selanjutnya pengertian  politik  dipahami  sebagai  kegiatan  suatu  sistem  politik  atau  negara  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Pemahaman  ini  menjadi  pemahaman  yang  paling  universal, termasuk  di  antaranya  untuk  memahamai  kebijakan  kebijakan  tertentu  sebagai  upaya merealisasikan  tujuan  tersebut.  Salah  satu  bentuk  derivatnya  adalah  munculnya  istilah politik pembangunan, politik pendidikan, dan seterusnya. 2
Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi tujuan- tujuan  dan  bentuk-bentuk  pencapainya.  Fokusnya  ada  pada  kekuatan  yang menggerakkan machinary ,  bagaimana  dan  di  mana machinary tersebut  diarahkan. Konsentrasi  kajian  politik  pendidikan  bagi  Dale  ada  pada  peranan  negara.  Ia  yakin
2 BN. Marbun, Kamus Politik (t.k: t.p,  2002), h. 445.
dengan  melalui  studi  tentang  politik  pendidikan  dapat  menerangkan  pola-pola, kebijakan,  dan  proses  pendidikan  dalam  masyarakat  secara  memadai,  di  samping memungkinkan  kita  untuk  mempertanyakan  persoalan-persoalan  di  seputar  asumsi, maksud dan outcome berbagai strategi perubahan pendidikan. 3
Istilah  politik  pendidikan  merupakan  proses  pembuatan  keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun nasional. 4
Definisi  ini  dikemukakan  Kimbroug  dengan  meminjam  pengertian  politik  yang disampaikan  Kammerer  sebagai  proses  pembuatan  keputusan-keputusan  penting  yang melibatkan  masyarakat  luas.  Kimbroug  lalu  menyatakan  bahwa  pendidikan  publik bersifat  politis.  Mereka  yang  terlibat  dalam  manajemen  pendidikan  publik  adalah  para politisi,  manakala  mereka  menuntut  keputusan,  harus  melalui  proses  politik. Berdasarkan pernyataan Kimbrough ini dapat dinyatakan bahwa proyek-proyek penting dalam  bidang  pendidikan  terkait  dengan  konsep  ekonomi,  sistem  sosial,  keuangan, fungsi  pemerintah,  dan  bisinis  yang  kesemuanya  melahirkan  aktivitas  politik  dan bersifat partisan. Oleh sebab itu, para pimpinan lembaga pendidikan akan berhasil jika memahami  elemen-elemen  penting  dari  struktur  kekuasaan  dan  menggunakan pengetahuan  ini  dalam  melaksanakan  politik  sekolah.  Kekurangpahaman  atas  proses politik  akan  dapat  membuat  pimpinan  lembaga  pendidikan  mengalami  disinformasi sejauhmana  prosedur  demokratis  terlibat  dalam  pembuatan  keputusan.  Para administrator  pendidikan  saatnya  memperhatikan  tokoh-tokoh  lain  dalam  sistem pengambilan  keputusan.  Pada  konteks  berpikir  seperti  inilah  wawasan  tentang  politik pendidikan  berperan  penting  bagi  siapapun  yang  fokus  dengan  persoalan  pendidikan. Dengan  demikian,  politik  pendidikan  adalah  segala  keijakan  pemerintah  suatu  negara dalam  bidang  pendidikan  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  atau  lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.
Berdasarkan  pemikiran  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  dapat  dinyatakan bahwa  politik  pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai  penggunaan  kekuasaan  untuk mendesakkan  kebijakan  pendidikan.  Sifatnya  bisa  keras  dan  bisa  lunak.  Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi  kebijakan  tertentu.  Sebaliknya,  politik  pendidikan  lunak  menekankan implementasi  kekuasaan  secara  halus  ( subtle )  lewat  strategi  taktis.  Aksi  pemogokan guru, unjuk rasa para guru, merupakan wujud politik pendidikan yang keras. Dalam aksi itu,  para  pendidik  mengolah  potensi  kekuasaan  kolektif  mogok  untuk  menghasilkan kekuatan  nyata  guna  mempengaruhi  tatanan  keseharian  masyarakat  (menghentikan kegiatan belajar-mengajar).
Strategi  politik  seperti  itu  digunakan  untuk  melawan  politik  lunak  pemerintah terkait  anggaran  pendidikan  dan  tunjangan  kesejahteraan  guru,  dan  sebagainya. Sementara  upaya  yang  dilakukan  oleh  kalangan  Ikatan  Sarjana  Pendidikan  Indonesia
3 Dale Roger, The State and Education Policy , Milton Keynes, (UK: Open University Press, 1989), h. 24.
4 Kimbrough, Political  Powerand  Educational  Decision-Making (Chicago:  Rand  Mcnally  & Company, 1964), h. 274.
dengan  jalan  memberi  masukan  kepada  pemerintah  tentang  kebijakan  pendidikan merupakan  bagian  dari  strategi  politik  lunak.  Pencantuman  pasal  tentang  besaran anggaran pendidikan yang harus dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam UUD 1945 merupakan keberhasilan dalam menjalankan strategi lunak para pendidik.
Berbicara  mengenai  politik  pendidikan,  tentunya  membicarakan  dua  hal  yang tidak dapat dipisahkan antara politik dan pendidikan. Kedua hal tersebut sesungguhnya sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  Sirozi  sebagai  guru  besar  politik  di  Indonesia bahwa antara politik dengan pendidikan adalah ibarat antara air dengan gula yang sudah diaduk dalam suatu gelas, maka tidak akan dapat dipisahkan antara gula dengan air yang sudah  diaduk  tersebut.  Oleh  karena  itu,  jika  berbicara  mengenai  politik  tentunya  pasti disandingkan pembahasan pendidikan.
Akhir-akhir  ini,  wacana  yang  didengar  di  media  televisi  tidak  ubahnya  sama dengan  wacana  pada  masa  yang  lalu,  yakni  masing  masing  calon  Presiden  Republik Indonesia  yang  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  presiden  dan  wakil  presiden  telah memposisikan  pendidikan  sebagai  salah  satu  kunci  utama  dalam  merekrut  suara  di tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dengan  jelas  apa  yang  menjadi prioritas  masing-masing  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  telah  disampaikan dalam  debat  presiden  dan  wakil  presiden.  Masing-masing  telah  memiliki  komitmen untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan dianggap sebagai satu hal  yang  harus  atau  mutlak  menjadi  terobosan  baru  bagi  setiap  calon  pemimpin.  Oleh sebab  itu,  dengan  berbagai  cara  telah  mulai  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian terkait  dengan  perekrutan  suara  demi  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  dalam memilih salah satu calon pemimpin.
Belakangan  ini  juga  dapat  disaksikan  melalui  media  televisi  terkait  dengan kemeriahan  pemilihan  presiden  untuk  periode  2019-2024.  Masing-masing  capres memberikan  janji  politik  khususnya  dalam  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia.  Salah satunya,  misalnya,  jika  paslon  02  menang  maka  istilah  Ujian  Nasional  Berbasis Komputer  akan  dihapus  dengan  membuat  suatu  kebijakan  yang  baru  yakni  bagi  siswa kelas  XII  akan  diarahkan  kepada  bakat  setiap  siswa  yang  akan  tamat  dari  lembaga pendidikan formal. Hal ini akan membuat kebijakan paslon tersebut dapat memberikan kebijakan baru khususnya dalam bidang evaluasi pendidikan.
Berbeda  halnya  dengan  paslon  nomor  urut  01  yang  akan  memberikan  biaya pendidikan  melalui  kartu  yang  dipergunakan  untuk  biaya  pendidikan.  Bahkan  setiap tingkatan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD)  sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) akan diberikan biaya pendidikan yang memadai. Demikian pula halnya pada masa Bapak  Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  kebijakan- kebijakan  pendidikan  secara  politik  yang  dapat  memberikan  pengaruh  positif  pada kepemimpinannya sehingga dapat terus terpilih sebagai pemimpin di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  dengan menggabungkan  kebijakan  politik  dengan  kebijakan  pendidikan  memunculkan demokrasi  positif  dalam  pesta  demokrasi  di  Indonesia.  Politik  pendidikan  memiliki hubungan  yang  erat  dan  dinamis  pada  suatu  negara.  Dengan  demikian,  maka  dapat
dinyatakan  bahwa  hubungan  politik  dan  pendidikan  adalah  realitas  empiris  yang  telah terjadi  sejak  awal  perkembangan  peradaban  manusia  dan  terus  menjadi  perhatian  para ilmuwan.

## B. Wacana Politik Pendidikan di Indonesia
Berbicara  mengenai  wacana  politik  pendidikan  di  Indonesia  tentunya  berawal dari  bagaimana  perkembangan  politik  pendidikan  pada  masa-masa  yang  lalu.  Politik pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan situasional atau keadaan yang dialaminya, sehingga  lebih  mudah  untuk  memberikan  gambaran  terkait  dengan  paradigma  politik pendidikan yang ada di Indonesia.
Sebelum  kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  politik  pendidikan  menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan tersebut dapat dilihat dengan munculnya peristiwa penting  bagi  bangsa  Indonesia.  Mulai  dari  penjajahan  Belanda  selama  tiga  setengah abad sebelum Indonesia merdeka yakni sebelum tahun 1945. Peristiwa ini menimbulkan terjadinya tiga hal  yang perlu disoroti menurut Muhammad Sirozi. Adapaun ketiga hal tersebut dapat dipahami dari pentingnya analisis kebijakan seperti kebijakan itu sendiri dan  dampaknya  bagi  budaya  bangsa  Indonesia,  pendidikan  itu  sendiri,  serta  mengenai mentalista bangsa Indonesia. 5
Kebijakan pendidikan yang dimaksud di atas adalah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan  atau  disusun  oleh  pihak  Belanda,  sehingga  sangat  mempengaruhi  budaya bangsa  Indonesia  hingga  kini.  Karakteristik  kebijakan  politik  pendidikan  Belanda sesungguhnya  dapat  dilihat  dari  ciri-cirinya.  Menurut  Muhammad  Sirozi  dalam Nasution  mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan pada masa itu adalah:
1. Pendidikan yang diberikan sangat bertahap bagi anak-anak bangsa Indonesia.
2. Tekanan  pada  dualisme  yang  bertentangan  antara  pendidikan  bagi  orang Belanda dengan bangsa Indonesia.
3. Pengawasan sentral yang ketat.
4. Sasaran  Pendidikan  bagi  golongan  pribumi  terbatas,  dan  penggunaan  sekolah menghasilkan buruh kelas rendah.
5. Azas  korkondas  yang  membuat  sekolah  di  Indonesia  sama  dengan  yang  ada  di Belanda.
6. Tidak ada rencana pendidikan yang sistematik bagi pribumi bangsa Indonesia. 6
Berdasarkan ciri-ciri yang telah tampak di atas bahwa Belanda sangat menyukai point 1 sampai dengan point  6 tersebut  yang telah menjadi peninggalan dalam budaya pendidikan  pada  bangsa  Indonesia.  Kemudian,  penerapan  pendidikan  Belanda  tersebut hanya  dapat  dilihat  secara  simbolik  saja.  Hal  ini  berarti  bahwa  yang  dilakukan  oleh pihak  Belanda  sebenarnya  belum  sesuai  dengan  keinginan  rakyat  Indonesia.  Namun,
5 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyususnan UU No.2 Tahun 1989 (Jakarta: INIS, 2004), h. 16.
6 Sirozi, Politik….., h. 18.
dari pola pendidikan  yang telah dilakukan oleh  Belanda  inilah satu satunya jalan  yang menjadi pilihan yang harus diikuti pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik  pendidikan  pada  saat  ini  sebenarnya  masih  membutuhkan  akses  yang  merata dalam berbagai sektor.
Analisis  politik  pendidikan  seperti  ini  menurut  penulis  adalah  suatu  politik pendidikan  yang  belum  menempatkan  politik  pendidikan  tersebut  sesuai  dengan  apa yang menjadi cita-cita politik pendidikan itu sendiri. Pada gilirannya, kebutuhan dalam memperoleh  ilmu  pengetahuan  tersebut  masih  perlu  untuk  ditingkatkan  sesuai  dengan keinginan  masyarakat  Indonesia.  Peningkatan  pengelolaan  pendidikan  ini  dapat ditingkatkan  lagi  melalui  kebijakan  politik  pendidikan  yang  dihasilkan  sehingga masyarakat dapat merasakan implementasinya secara kontinuitas.
Selanjutnya,  terkait  dengan  kebijakan  politik  pendidikan  Belanda  sebelum merdeka,  terdapat  lembaga  pendidikan  yang  ada  di  tanah  air  yang  diberikan  gerakan terbatas.  Lembaga  pendidikan  seperti  Sekolah  Alquran  yang  bermanfaat  bagi  umat Islam,  sekolah  tradisional  pesantren  yang  memberikan  pendidikan  agama  lanjut,  dan tarekat yang memberikan pelatihan dalam hukum dan doktrin Islam. Hal ini terlihat dari sekolah-sekolah tersebut menjalankan sekolahnya secara mandiri dengan biaya sendiri. Kemudian,  pada  tahun  1895  kebijakan  politik  pendidikan  telah  memasukkan  sekolah- sekolah tersebut dalam  penganggaran dana.
Berikutnya,  wacana  politik  pendidikan  pada  masa  orde  baru  tahun  1965-1998 dilanjutkan  dengan  pemberian  masukan  terkait  dengan  sistem  pendidikan  yang  harus dilaksanakan  oleh  bangsa  Indonesia  telah  dilakukan  oleh  rakyat  Indonesia,  khususnya para ulama.
Dewasa ini, peran politik para ulama dalam menggagas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional paling tidak terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. (1) Mereka memfasilitasi  pemeliharaan  sistem  dan  penyesuaian  fungsi  masyarakat,  (2) menghubungkan  perilaku  sistem  politik  secara  keseluruhan  dengan  sistem  sosial  lain dan  dengan  lingkungan,  dan  (3)  memfasilitasi  proses  peralihan  yang  mengalihkan tuntutan dan dukungan menjadi luaran kebijakan yang berkewenangan. 7
Selanjutnya,  pada  masa  orde  baru,  hal  ini  sebenarnya  sudah  dapat  dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena sistem politik pendidikan telah menaruh azas dari  rakyat  Indonesia  itu  sendiri.  Selanjutnya,  pancasila  pun  sudah  dianggap  telah memberikan amanah bagi kedudukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada saat itu,  sehingga  dalam    politik  pendidikan  seperti  ini,  telah  mulai  sesuai  dengan  tujuan politik  pendidikan  yang  pada  gilirannya  politik  itu  adalah  kebijakan  yang  harus disesuaikan  dengan  situasi  atau  kondisi,  harus  fleksibel,  terbuka  untuk  dimodifikasi pada  saat  saat  tertentu,  kemudian  politik  tersebut  juga  harus  merupakan  implementasi dan aplikasi dari norma fundamentalis (pancasila) pada setiap saat dan di setiap tempat. 8
7 G.A.  Almond & J.S Coleman, (ed), The Politics of The Developing (Area: Princton University Press, 1960), h. 14-15.
8 Moertopo, The Acceleration and Modernization of 25 Year Development (Jakarta: CSIS, 1973), h. 10.

## C. Wacana    Perkembangan  Demokrasi  di  Indonesia  terhadap  Penempatan Pendidikan
Sejak Indonesia Merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itulah awal mula  lahirnya  demokrasi  di  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  menyatakan  dirinya  dan bersepakat bahwa untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus diatur dengan sistem demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam perjalanan historis bangsa  Indonesia,  praktik  demokrasi  tersebut  telah  mengalami  pasang  surut  atau fluktuasi.  Indikasi  yang  riil dari fluktuasi tersebut adalah dikenalnya sistem demokrasi parlementer,  demokrasi  terpimpin,  dan  demokrasi  pancasila  dalam  sejarah ketatanegaraan  Indonesia.  Masing-masing  pemerintahan  dengan  sistem  tersebut  telah menginterpretasi  atau  mempraktekkan  demokrasi  secara  berbeda.  Karena  hal-hal  yang yang bersifat positif, maka muncullah hal-hal negatif  yang merupakan deskripsi antara esensi demokrasi dengan pelaksanaan di lapangan.
Pada  dasarnya  esensi  demokrasi  tersebut  terletak  pada  pemuliaan  harkat  dan martabat  kemanusiaan  manusia  ( human  dignity). Harkat  dan  martabat  itu  merupakan karunia  Allah  swt.  yang  diberikan  kepada  manusia.  Semua  manusia  telah  dianugrahi Allah  swt.  potensi  untuk  beragama,  kebebasan  untuk  berpikir,  kebebasan  untuk memilih, dan berbuat, persamaan kemanusiaan dan kedudukan yang lebih mulia apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, apapun labelnya yang  dilekatkan  pada  sistem  demokrasi  yang  dikembangkan,  selama  sistem  tetap memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan manusia, maka ia layak disebut sebagai sistem  demokrasi.  Sebaliknya,  jika  sistem  itu  tidak  menghormati  dan  tidak  pula memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan manusia, maka sistem itu pada dasarnya bukanlah sistem yang demokratis.
Fakta  historis  yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sejak  kemerdekaan  1945, pelaksanaan demokrasi oleh beberapa generasi kepemimpinan nasional telah membawa sejumlah  kemajuan  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dan  kebangsaan,  baik  dalam aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun  dalam  keberagamaan.  Namun,  karena demokrasi  bukanlah  merupakan  barang  yang  sudah  jadi,  tetapi  merupakan  hasil perkembangan bertahap dari sebuah proses dan alat perjuangan kekuasaan, 9 maka sudah pasti ditemukan sejumlah kekurangan dan titik-titik kelemahannnya. Karena itu, sudah menjadi  hal  yang  wajar  apabila  muncul  kritik  dari  sejumlah  kalangan  terhadap pemerintah  yang berkuasa berkaitan dengan praktik demokrasi beserta hasil-hasil yang dicapainya.  Ketika  pemerintah  sedang  memimpin  merespon  secara  positif  kritik tersebut,  maka  proses  proses  ke  arah  kehidupan  demokratis  sebenarnya  masih  terus berjalan.  Tetapi,  ketika  pemerintah  memberi  respon  sebaliknya,  maka  akan  muncul perlawanan  yang  menyebabkan  terjadinya  krisis  politik  dan  pemerintahaan.  Ketika  ini
9 Chamarik.  Saneh, Democracy  and  Development:  A  Culture  Perspective (Bangkok:  Local Development Intitute c/o Temporary Office Departement of Medical Science, 1993), h. 49.
dibiarkan,  maka yang  terjadi  kemudian  adalah  inflasi,  bahkan    mungkin  mematikan demokrasi itu sendiri.
Terkait  dengan  keadaan  di  Indonesia,  harus  diakui  bahwa  pemerintahan  orde baru  yang  terkenal  dengan  strategi  penciptaan  stabilitas  keamanan  untuk  menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pada awalnya telah bergerak ke arah mengembangkan  dan  memajukan  kehidupan  demokrasi.  Namun  hal  itu  ternyata bergeser ke arah penciptaan situasi dan kondisi pemertahanan kepemimpinan, sehingga pada  tahun  1977  selalu  diwarnai  oleh  konflik-konflik  internal  yang  menyebabkan bangsa  Indonesia  berada  dalam  badai  krisis  multi  dimensi  yang  berlarut-larut. Kemudian,  muncullah  banyak  tafsiran  yang  berbeda  untuk  memperbaiki  bangsa  ini. Hingga  pada  tahun  1998  terjadilah  perubahan  yang  drastis  yakni  munculnya  sistem reformasi  di  negara  Indonesia  yang  dipelopori  oleh  Amien  Rais.  Munculnya  gerakan reformasi  ini  menuntut  demokrasi  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  kemasyarakatan dan kebangsaan dengan harapan dapat menjadi lebih baik lagi.
Di satu sisi reformasi membawa sejumlah sisi positif dalam perjalannya. Namun ternyata  di  sisi  lain,  reformasi  juga  menimbulkan  sejumlah  akses  negatif  terhadap kehidupan  masyarakat  dan  bangsa.  Akses  tersebut  disebabkan  kekurangsiapan masyarakat dan bangsa ini untuk hidup berdemokrasi. Akibatnya, reformasi  yang baru saja  dikerjakan  mendatangkan  kekikukan  dan  kegagapan  dari  hampir  semua  kalangan. Dalam wujudnya  yang konkret, menurut Eep 10 kekikukan dan kegagapan itu mewujud dalam euforia, lonjakan semangat yang tidak terkendali di mana-mana. Terlalu lamanya hak-hak  rakyat  dipasung,  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  euforia tersebut.  Kemudian,  ketika  kran  kebebasan  dibuka,  ibarat  limbah  yang  telah  tertahan lama,  air  langsung  mengalir  dengan  deras,  dan  membobol  serta  merusak  benteng  dan parit  yang  mengalirinya.  Hal  ini  menyebabkan  reformasi  dipahami  sebagai  kebebasan untuk berbuat  apa saja tanpa keteraturan, sehingga sebagaimana dinyatakan Davis dan Mayes,  kebebasan  yang  tidak  diseimbangkan  dengan  keteraturan  sangat  potensial mendorong ke arah tirani atau kewenangan. 11
Analisis  sederhananya  adalah  demokrasi  merupakan  instrumen  yang  lazim dikenal  sebagai  pembawa,  penyalur,  dan  sekaligus  pengembang  nilai-nilai  kultur demokrasi yang terwakili oleh partai-partai politik. Dalam konteks ini, para politisi dan pemimpin  negara  merupakan  aktor  yang  memainkan  peran  penting  dalam  mendidik masyarakat  agar  memahami,  menghayati,  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai  dan  budaya berdemokrasi dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, maju mundurnya demokrasi pada suatu  bangsa  juga  sangat  bergantung  pada  sejauh  mana political  parties memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakatnya.
Selain  dari  peranan  partai-partai  politik,  institusi  yang  memiliki  potensi  untuk memperbaiki  nilai-nilai  demokrasi  dan  memberikan  pemahaman  demokrasi  ini  kepada
10 Eep  Saefulloh  Fatah, Zaman  Kesempatan:  Agenda  Agenda  Besar  Demokratisasi  Pasca  Orde Baru (Bandung: Mizan 2000), h.27.
11 Stan Davis & Christopher Mayer, Future Wealth, s United States of America: Harvard Buisnis School Press, 2000), h. 126.
masyarakat  adalah  institusi  pendidikan.  Hal  ini  karena  institusi  pendidikan  dapat memainkan peranannya dalam mendidik dan melatih masyarakat untuk menjadi warga negara  yang  aktif  dan  bertanggung  jawab  dalam  mempraktikkan  demokrasi.  Masih dalam  konteks  yang  sama,  bahwa  pendidikan  merupakan  sarana  vital  untuk menumbuhkembangkan  nilai  dan  kultur  demokrasi,  karena  pendidikan  berhubungan dengan  proses  penyampaian,  penanaman,  pengamalan,  dan  pengembangan  nilai-nilai. Sesuai  dengan  persfektif  ini,  pendidikan  juga  merupakan political  institution .  Melalui pendidikan  akan  dihasilkan  warga  negara  yang  bebas,  mandiri,  kritis,  dan  memahami prinsip-prinsip  demokrasi.  Melalui  pendidikan,  seseorang  dapat  dididik  untuk berdisiplin,  bertanggung  jawab,  berpikir  kritis,  menghargai  harkat  dan  martabat manusia,  jujur,  terbuka,  toleran,  taat  pada  hukum,  dialogis,  apresiatif  terhadap perbedaan  pendapat,  serta  mampu  mengambil  keputusan  terbaik  untuk  diri  dan masyarakatnya.
Ketika  institusi  pendidikan  berhasil  menanamkan  nilai-nilai  demokrasi  kepada peserta  didiknya,  maka  suatu  masyarakat  bisa  berharap  kehidupan  bangsanya  di  masa depan  akan  berkembang  ke  arah  yang  lebih  demokratis.  Sebab,  peserta  didik  yang berasal  dari  berbagai  institusi  pendidikan  itulah  nantinya  yang  akan  hidup  dan mengambil  peran  dalam  kehidupan  masa  depan.  Akan  tetapi,  jika  institusi  pendidikan gagal  dalam  menanamkan  nilai-nilai  demokrasi,  maka  kehidupan  masyarakat  akan merosot kembali ke arah masyarakat feodalistik, autokrasi, dan otoriter.
Satu  hal  yang  harus  dianalisis  adalah  bahwa  sebelum  institusi  pendidikan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, maka sistem  dan  praktik-praktik  yang  dikembangkan  dalam  institusi  pendidikan  haruslah merupaka  sistem  dan  praktik  yang  demokratis  juga.  Ketiadaan  sistem  demokrasi  pada institusi  pendidikan  akan  memperlemah  dan  menyebabkan  ketidakmampuan  untuk menciptakan  generasi  yang  memiliki  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  dalam mengamalkan  nilai-nilai  demokrasi.  Karena  itu,  pemerintah  selayaknya  tidak mengintervensi  dan  membatasi  kebebasan  institusi-institusi  pendidikan  dalam mengembangkan sistem dan praktik demokrasi.
Bila  dicermati,  salah  satu  penyebab  utama  kekurangmampuan  dan  kegagalan institusi  pendidikan  dalam  mengajarkan  dan  menanamkan  kultur  dan  nilai-nilai demokrasi  kepada  peserta  didik  atau  masyarakaat  secara  umum  adalah  disebabkab adanya  intervensi  politik ke  dalam  dunia  pendidikan.  Menurut  Bukhari,  lembaga lembaga  pendidikan  kita  mulai  digerogoti  oleh  sistem  birokrasi  yang  berwatak  politis. Kemudian, pada tahun 1978, muncul suasana yang sangat restriktif, yang pada dasarnya mengatakan  bahwa  yang  boleh  berpikir  hanya  birokrasi  pendidikan  saja.  Birokrasilah yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan pendidikan Indonesia. Sejak saat itu, guru dan petugas pendidikan hanya berperan sebagai pelaksana dari segala sesuatu yang telah diputuskan oleh birokrasi tersebut.
Realitas  di  atas  telah  menyebabkan  institusi-institusi  pendidikan  masih  harus berupaya  lagi  dalam  mengembangkan  nilai-nilai  demokrasi,  seperti  kesopansantunan,
egaliter , terbuka, saling  pengertian, tanggung jawab, disiplin, kesamaan, kebersamaan, keadilan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat hak-hak azasi manusia.
Menurut  Ma’arif,  realitas  sejarah  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  institusi pendidikan  dijadikan  sebagai  sarana  dalam  mempertahankan  kepemimpinan. Sistem pendidikan  yang  bersifat  sentralistik  dan  menekankan  pada  uniformitas  ternyata  telah mematikan keberanian para peserta didik untuk mengambil inisiatif dan prakarsa, tidak berani mengajukan pendapat dan menanggung  resiko, tidak siap untuk berargumentasi dan berbeda pendapat, dan tidak mampu hidup bersama dalam suasan keberagamaan. 12 Mencermati  hal  ini,  Suparmo 13 bahkan  menyatakan  bahwa    pendidikan  kita  masih banyak menghasilkan manusia yang ikut-ikutan emosional dalam menghadapi persoalan masyarakat, mudah berkelahi dan berperang, menjarah orang lain, dan sulit menghargai gagasan  yang  berbeda.  Mereka  belum  dapat  hidup  berdemokrasi  dengan  orang  lain. Karena  itu,  sejak  bergulirnya  proses  reformasi  justru  terjadi  berbagai  kasus  tindak kekerasan,  pelanggaran  terhadap  hak-hak  azasi  manusia,  dan  kecenderungan  kurang merasa  bermasyarakat  untuk  hidup  bersama  dalam  suasana  kebebasan  hidup  yang berdemokrasi.
Berdasarkan uraian panjang di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perjalanan politik  pendidikan  dalam  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  ternyata  masih membutuhkan  perhatian  yang  lebih  serius.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang dikemukakan oleh Rocky Gerung dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada salah satu  stasiun  televisi  swasta.  Beliau  berkomentar  bahwa  pendidikan  masih  terus dipengaruhi  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan  kekuasaannya,  termasuk  pada  kasus yang  baru-baru  terjadi,  yang  salah  seorang  ketua  partai  politik  telah  terlibat  dalam urusan  lelang  jabatan  di  sebuah  kantor  wilayah  kementerian  agama  di  Surabaya.  Oleh karena  itu,  jika  dilihat  dari  perjalanan  politik  pendidikan  di  Indonesia  ternyata  masih kurang  kondusif.  Bahkan  dapat  dinyatakan  bahwa  demokrasi  pendidikan  di  Indonesia yang  kaitannya  dengan  politik  pendidikan  masih  senantiasa  tumpang-tindih  dengan sistem  berdemokrasi  di  Indonesia.  Jika  lembaga  pendidikan  diberikan  kebebasan  yang sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  maka  konseptual  demokrasi  pendidikan  di Indonesia  akan  lebih  positif.  Akan  tetapi,  jika  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  masih diintervensi  oleh  pihak  tertentu,  maka  keberadaan  demokrasi  di  Indonesia  masih membutuhkan  proses  lagi  untuk  menjadi  lebih  baik.  Jika  dilihat  dari  wacana  terkait dengan  politik  pendidikan  dalam  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia,  maka  dapat ditekankan lagi bahwa pentingnya kemandirian lembaga pendidikan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan hendaknya melalui cara-cara yang independen dan hendaknya juga terus  berusaha  dalam  menjaga  integritas  lembaga  pendidikan  tersebut.  Dengan demikian, politik pendidikan dalam perkembangan demokrasi merupakan suatu cita-cita
12 Zamroni, Pendidikan  untuk  Demokrasi:  Tantangan  Menuju  Civil  Society, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), h. 9.
13 Suparmo.  Paul,  Kurikulum  SMU  yang  Menunjang  Pendidikan  Demokrasi  dalam  Sindhunata (ed)  Membuka  Masa  Depan  Anak  Anak  Kita:  Mencari  Kurikulum  Abad  XXI,  Yogyakarta:  Kanisius, 2000), h. 79.
yang  hendaknya  dipahami  oleh  generasi  muda  sebagai  penerus  bangsa.  Suatu  bangsa yang maju adalah bangsa yang peka terhadap urusan pendidikan. Pendidikan hendaknya disesuaikan dengan iklim demokrasi  yang sehat agar terwujud sistem pendidikan  yang lebih baik demi kemajuan bangsa.

## PENUTUP
Pentingnya  demokrasi  dalam  menempatkan  pendidikan  sudah  sepatutnya diciptakan  dalam  menuju  bangsa  yang  berkemajuan.  Perhatian  terhadap  pendidikan hendaknya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  dan  terhindar  dari intervensi    kepentingan-kepentingan  perorangan,  kelompok,  maupun  tokoh-tokoh berpengaruh.  Apabila  pendidikan  masih  dintervensi  oleh  pemerintah  demi kekuasaannya  maka,  demokrasi  pendidikan  tersebut  tidaklah  sehat.  Oleh  sebab  itu, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  menciptakan  negara  yang  sejahtera  dan bermartabat  tentunya  harus  berawal  dari  pembenahan,  mulai  dari  penguasa  dalam menggunakan  kekuasaannya  demi  terwujudnya  negara  yang  terhindar  dari  perpecahan dan  perdebatan  yang  kurang  berguna,  menuju  negara  yang  cerdas,  sejahtera,  dan berkemajuan.

## REFERENSI
Roger.  Dale, The  State  and  Education  Policy ,  Milton  Keynes,  UK:  Open  University Press, 1989.
Kimbrough, Political Powerand Educational Decision-Making , Chicago: Rand Mcnally & Company, 1964
Marbun. BN, Kamus Politik, t.k, 2002.
Shadily. John M.Echols . Kamus Inggris Indonesia , Cet.VIII, Jakarta: Gramedia, 1990.
Sirozi.  Muhammad, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia  Peran  Tokoh-tokoh Islam dalam Penyususnan UU No.2 Tahun 1989, Jakarta: INIS, 2004.
Almond,  G.A  &  Coleman,  J.S  (ed) The  Politics  of  The  Developing Area.  Princton University Press, 1960.
Moertopo, The Acceleration and Modernization of 25 Year Development, Jakarta: CSIS, 1973.
Chamarik.  Saneh, Democracy  and  Development:  A  Culture  Perspective, Bangkok: Local  Development  Intitute  c/o  Temporary  Office  Departement  of  Medical Science, 1993.
Fatah. Eep Saefulloh, Zaman Kesempatan: Agenda Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru, Bandung: Mizan 2000.
Davis. Stan & Christopher Mayer, Future Wealth, s United States of America: Harvard Buisnis  School Press, 2000.
Zamroni, Pendidikan  untuk  Demokrasi:  Tantangan  Menuju  Civil  Society, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
Suparmo.  Paul,  Kurikulum  SMU  yang  Menunjang  Pendidikan  Demokrasi  dalam Sindhunata  (ed)  Membuka  Masa  Depan  Anak  Anak  Kita:  Mencari  Kurikulum Abad XXI, Yogyakarta: Kanisius, 2000.