## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  712-720| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8319.712-720

## PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RANGKA ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME PADA SEPEDA MOTOR YANG CACAT PRODUKSI (STUDI KASUS KERUSAKAN RANGKA MOTOR MATIC HONDA)
Muhammad Rahadian Hasbi 1 , Heru Sugiyono 2
Fakultas Hukum 1,2 , Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia 2010611216@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 , herusugiyono@upnvj.ac.id 2

## ABSTRAK
Terdapat  suatu  problematika  terkait  penggunaan  rangka  Enhanced  Smart  Architecture  Frame  (eSAF)  pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi. Rangka eSAF telah diperkenalkan sebagai inovasi desain dalam industri  sepeda  motor.  Namun,  dalam  beberapa  kasus,  terjadi  kerusakan  pada  rangka  tersebut,  yang  dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian pada konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuuridis-normatif, yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian  ini  menganalisis  aspek  perlindungan  hukum  konsumen  serta  tanggung  jawab  produsen  terkait penggunaan  rangka  eSAF  yang  cacat  dengan  studi  kasus  pada  kerusakan  rangka  motor  matic  Honda.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  konsumen  yang  mengalami  kecelakaan  akibat  penggunaan  rangka  eSAF  belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat. Disamping  itu  PT.  AHM  juga  belum  menjalankan  tanggungjawabnya  dengan  baik,  karena  telah  menolak tuntutan  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dan  menarik  produknya  sehingga  bertentangan  dengan  UUPK Pasal  7 jo. Pasal  8.  Terkait  penggunaan  rangka  eSAF  pada  sepeda  motor  yang  mengalami  cacat  produksi, seharusnya BPKN sebagai kepanjangan pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan  terjadinya  kecelakaan  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  usaha  yang  terbukti merugikan  masyarakat  sebagai  konsumen.  PT.  AHM  selaku  pelaku  usaha  harus  segera  melakukan  penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya.
Kata Kunci : Problematika, Rangka eSAF, Cacat produksi

## ABSTRACT
A  problem  to  the  use  of  Enhanced  Smart  Architecture  Frame  (eSAF)  in  motorcycles  that  suffer  from manufacturing  defects.  The  eSAF  framework    is  an  innovation  in  the  motorcycle  industry.  However,  in  some cases,  defects  occur  in  the  frame,  which  can  cause  accidents  and  losses  to  consumers.  This  research  method uses  juridical-normative,  by  using  literature  studies  of  data,  positive  law,  and  other  legal  materials.  This research purposes to analyze aspects of consumer legal protection and producer responsibility of the defective eSAF  frames  with  a  case  study  on  damaged  frames.  This  research  show  that  consumers  who  experience accidents due to eSAF frames have not received legal protection as  Article 4 of the UUPK hasn’t been fulfilled. Consumers are entitled to receive compensation for losses caused by product  use and KUHPer Articles 1504 - 1512 related to defective products. In addition, PT AHM has also not carried out  its responsibilities properly, because it has rejected the claims of losses suffered by consumers and withdrawn its products, which is contrary to  UUPK  Article  7  Jo..  Article  8.  Regarding  the  use  of  eSAF  frames  on  motorcycles  that  have  production defects,  BPKN  as  government  representaion  should  investigate  the  case  as  a  step  to  prevent  accidents  and provide  strict  sanctions  for  business  actors  who  are  proven  to  harm  the  public  as  consumers.  PT  AHM  must immediately  withdraw all its products that use the eSAF frame as a form of  responsibility and compensate for the losses suffered by consumers when accidents occur when using its products.
Keywords : Problematic, eSAF frame, Product defects

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  mempengaruhi  berbagai  aspek  di  kehidupan,  tidak  terkecuali  pada  alat transportasi  yaitu  berupa  kendaraan.  Transportasi  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  perpindahan  dari suatu tempat ke tempat lain bagi individu kelompok ataupun barang dengan memanfaatkan suatu alat bergerak dengan bantuan mesin. Saat ini begitu banyak alat transportasi canggih untuk memudahkan mobilitas  manusia.  Di  Indonesia  penggunaan  transportasi  sudah  menjadi  kebutuhan  bagi  setiap masyarakat. Untuk transportasi darat sendiri di Indonesia terdapat sekitar 141.992.573 pengguna pada 2021,  yang  dikuasai  oleh  sepeda  motor  dengan  120.042.298  pengguna  yang  memiliki  indeks pertumbuhan  pertahun  4,62%(BPS  RI,  2021).  Sedangkan  data  pada  2023  yang  dimiliki  oleh  Korps Lalu  Lintas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mendata  akumulasi  kendaraan  yang  aktif  di Indonesia  hingga  periode  Februari  2023  mencapai  153  juta  unit,  dengan  pembagian  sekitar  147  juta untuk  kendaraan  pribadi  dengan  127  juta  sepeda  motor  yang  mencapai  persentase  87%.  Selanjutnya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu  213.788 unit untuk bus, 5,7 juta unit untuk mobil besar, dan 85.113 unit untuk kendaraan khusus.
Sepeda  motor  merupakan  opsi  yang  paling  banyak  digunakan  untuk  menjadi  transportasi  atau kendaraan  dalam  melaksanakan  kegiatan  sehari-hari.  Selain  karena  harganya  yang  lebih  murah dibandingkan  kendaraan  lain  dan  biaya  perawatannya  yang  lebih  ekonomis,  sepeda  motor  dapat bermobilisasi  lebih  cepat  di  kota-kota  besar  dengan  angka  kemacetan  yang  tinggi.  Selanjutnya transportasi umum yang belum memadai juga menjadi salah satu faktor lebih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan transportasi pribadi, khususnya sepeda motor.

## Grafik 1. 1
Banyaknya  populasi  sepeda  motor  yang  menguasai  jalan  raya  berbanding  lurus  dengan  angka kecelakaannya.  Mengacu  pada  Korlantas  Polri  melalui  Kementerian  Perhubungan,  angka  laka  lantas di  Indonesia  mencapai  131.500  Kasus  pada  tahun  2022  dan  telah  menewaskan  26.100  dengan kerugian material mencapai Rp. 246 miliar dan dikuasai oleh sepeda motor sebanyak 74% atau sekitar 97.310  kasus.  Selain  karena  banyaknya  jumlah  sepeda  motor  yang  beredar,  terdapat  penelitian  yang mengungkapkan  bahwa  sepeda  motor  juga  lebih  mudah  untuk  mengalami  kecelakaan  di  jalan  raya dibanding  kendaraan  lain  yaitu  hasil  penelitian  di  Inggris  tingkat  cedera  akibat  kecelakaan  sepeda motor 3 kali lebih parah dibanding mobil dan kematian akibat kecelakaan sepeda motor adalah 20 kali lipat  dibandingkan  mobil  dengan  perbandingan  per  mil (Anisarida  &  Santosa,  2019) .  Dengan demikian pemerintah perlu memberikan regulasi sehingga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Dewasa  ini,  pada  pertengahan  2023  publik  digemparkan  oleh  kasus  patahnya casis atau  rangka dari sepeda motor matic Honda terutama pada keluaran 2019 ke-atas, dimana terdapat beberapa video
yang  diunggah  pada  media  sosial.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  pada casis sepeda  motor  Honda tersebut  menggunakan  rangka  tipe  baru  inovasi  honda  yaitu  eSAF. Enhanced  Smart  Architecture Frame (eSAF),  adalah  rangka  pintar  yang  dibuat  dengan  memanfaatkan  banyak  teknologi.  Pada proses  pembentukan  rangka  ini  memiliki  perbedaan  teknologi  dan  juga  metode  yang  digunakan dibanding rangka pada sepeda motor lain. Proses pembuatan rangka ini  menggunakan plat baja yang ditekan  dengan  mesin,  kemudian  disatukan  dengan welder dalam  pembuatannya,  Pihak  PT.  AHM menilai  rangka  ini  dapat  mengurangi  deformasi  atau  kerusakan  pada  rangka  karena  pada  proses penyatuannya  sendiri  menggunakan  alat  las.  Pada  masa  sekarang,    ada  4  jenis  sepeda  motor  Honda yang di dalamnya menggunakan rangka eSAF, yaitu Honda Beat, Honda Genio, Honda Scoopy, dan Honda Vario.
Viralnya  kasus  ini  telah  sampai  kepada  Kementerian  Perdagangan  tepatnya  Direktorat  Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah mencoba melakukan pertemuan dengan PT. AHM dengan hasilnya bahwa PT. AHM sebagai produsen dari sepeda motor Honda telah menerima beberapa  keluhan  dari  konsumen  terkait  kerusakan  pada  rangka  sepeda  motornya,  akan  tetapi berdasarkan  pernyataan  dari  PT.  AHM  kerusakan  tersebut  terjadi  akibat  korosi  air  laut  dan  sepeda motor tersebut merupakan keluaran lama sehingga tidak menggunakan rangka eSAF. Akan tetapi hal ini masih belum memuaskan publik, Pemerintah melalui Komite  Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan mengusahakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena hal ini berkaitan dengan keselamatan  masyarakat  Indonesia  dan  jika  diperlukan  PT.  AHM  diminta  untuk  melakukan recall atau penarikan terhadap sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF produksinya.
Akibat  dari  kasus  salah  satu  masyarakat  atas  nama  Andre  Rivaldi  mengajak  masyarakat  untuk memberikan  petisi  kepada  PT.  AHM  melalui  petisi  online  change.org.  Petisi  dengan  judul  “Recall Semua  Motor  Honda  dengan  Rangka  ESAF  yang  Membahayakan  Jiwa  Pengendara”  ini  telah ditandatangani  oleh  2.213  orang  hingga  tanggal  28  September  2023.  Hal  ini  dapat  membuktikan bahwa  masyarakat  sudah  mulai  resah  dengan  produk  yang  dibelinya  akibat  dari  keramaian  di  media sosial  perihal  rangka  yang  karat  dan  mudah  keropos  karena  pembelian  sepeda  motor  tidak  hanya untuk  penggunaan  1  tahun  saja.  Selain  itu  penggunaan  sepeda  motor  yang  dilakukan  di  jalan  raya dapat menjadi petimbangan dalam petisi ini karena dapat mengancam keselamatan jiwa.
Adanya  kasus  ini  membuktikan  bahwa  dibutuhkan  suatu  pertanggungjawaban  produsen  yang dalam  kasus  ini  adalah  PT.  AHM  terutama  terkait  kerusakan  rangka  eSAF  sepeda  motor  honda. Pertanggungjawaban  diartikan  menurut  Andi  Hamzah  dalam  Kamus  Hukum  merupakan  suatu keharusan  bagi  suatu  pihak  dalam  melaksanakan  sesuatu  yang  wajib  dilakukan  olehnya  (Andi Hamzah, 2005). Sedangkan menurut KBBI tanggung jawab diartikan sebagai  seseorang dalam posisi keseharusan memikul pembebanan atas segala sesuatunya. (boleh diperkarakan,  dituntut, digugat, dan sebagainya).  Sepakat  dengan  pendapat  tersebut,  bahasan  mengenai  pertanggung  jawaban  produsen diatur dalam UU 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Berdasarkan  data  penjualan,  honda  merupakan  pilihan  utama  kebanyakan  masyarakat  untuk sepeda  motor  sehingga  perlu  melindungi  konsumennya  agar  dapat  menjaga  kepuasan  konsumen. Maka dari itu penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengacu pada UUPK. Perlindungan Konsumen sendiri  diartikan  Semua  usaha  yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  ada  perlindungan  terhadap konsumen sebagai bentuk kepastian hukum. Perlindungan konsumen adalah komponen integral dalam menjalankan  bisnis  yang  etis.  Untuk  mencapai  bisnis  yang  etis,  diperlukan  keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kekurangan keseimbangan ini dapat  membuat  konsumen  menjadi  pihak  yang  rentan  atau  lemah  dalam  hubungan  bisnis  dalam perniagaan (Hamid, 2017).
Jika  kita  melihatnya  dari  segi  substansial  maupun  formal,  perlindungan  konsumen  menjadi sangat penting, terutama mengingat perkembangan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai  penggerak  utama  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  dalam  mencapai  tujuan  bisnis  mereka (Kristiyanti,  2008).  Dapat  dikatakan,  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung,  konsumen  akan merasakan dampak dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan tindakan yang memadai  untuk  melindungi  konsumen.  Konsumen  membutuhkan  produk  yang  tidak  membahayakan kesehatan fisik atau jiwa mereka, dan produk ini juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga atau rumah  tangga  mereka  secara  umum.  Dengan  demikian,  penting  adanya  peraturan  hukum  yang mengatur persyaratan keamanan untuk setiap produk konsumen yang akan dikonsumsi manusia, serta menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan memiliki tanggung jawab terkait produk tersebut.
Salah  satu  aspek  penting  untuk  menjaga  kepuasan  konsumen  yang  juga  tertuang  pada  UUPK adalah  garansi.  Dalam  pembelian  sepeda  motor  garansi  sangat  dibutuhkan  oleh  konsumen,  hal tersebut dikarenakan sepeda motor memiliki harga yang tidak murah, dan memiliki surat kepemilikan yang diimplementasikan pada BPKB dan STNK.  Menurut  KBBI, garansi diartikan sebagai jaminan atau  tanggungan.  Secara  umum,  garansi  digambarkan  seperti  janji  yang  diberikan  oleh  perusahaan kepada  pelanggan  bahwa  produk  yang  mereka  beli  akan  memiliki  kualitas  yang  baik,  sesuai  dengan spesifikasi  yang  dijanjikan,  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  dan  akan memenuhi  kondisi  yang  telah  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Garansi  dapat  mencakup seluruh produk atau hanya sebagian tertentu dari produk tersebut (Anggraini et al., 2020).
Dalam  pembelian  sepeda  motor  Honda,  khususnya  keluaran  terbaru  yang  menggunakan  rangka eSAF memiliki garansi khusus dari Astra Motor Honda yaitu garansi rangka dan sistem listrik dengan garansi  selama  satu  tahun  atau  sebelum  mencapai  10.000  kilometer  (Salah  satu  yang  tercapai  lebih dulu)  dengan  syarat  kesalahan  terletak  akibat  proses  pembuatan  pada  pabrik,  kerusakan  akibat material bawaan pabrik, selama masa garansi harus melakukan perawatan pada bengkel resmi Honda sesuai dengan buku panduan servis.
Dalam  perkembangannya  saat  ini  rangka  eSAF  dianggap  masyarakat  mudah  keropos  dan karatan,  sehingga  perlu  ada  regulasi  terbaru  ketika  memang  telah  terbukti  rangka  tersebut  tidak memiliki  ketahanan  yang  berjangka  waktu  lama  dan  kuat  mengingat  sepeda  motor  dapat membahayakan  pengendara  dan  orang  disekitarnya.  Permasalahan  ini  memunculkan  pertanyaan hukum  yang  penting,  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  mengalami kecelakaan  akibat  penggunaan  rangka  eSAF  yang  cacat  produksi  dan  bagaimana  tanggung  jawab pelaku usaha terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang cacat produksi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berarti akan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan-bahan hukum lain. Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian doktrinal yang menggunakan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan sebagai  gagasan  dalam  berperilaku  sesuai  norma  dan  nilai  (Amiruddin  &  Asikin,  2010).  Pada penelitian  ini  akan  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  studi  kasus  yang menganalisis permasalahan  yang ada. Penelitian ini akan berbasis pada bahan hukum primer dengan mengkaji  UUPK  dan  KUHPer.  Akan  digunakan  juga  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  untuk membantu bahan hukum primer dengan menggunakan jurnal-jurnal hukum, buku teks ahli hukum dan artikel  internet.  Studi  kepustakaan  untuk  menghimpun  data  dan  teknik  analisis  data  deskriptif kualitatif  dengan  memperoleh  data-data  yang  ada  kemudian  dikorelasikan  satu  sama  lain  dan menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait pertanggungjawaban produsen sepeda motor pada kasus rusaknya rangka dan perlindungan hukum bagi konsumennya ketika mengalami kecelakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Akibat Penggunaan Rangka ESAF
Perlindungan  hukum  ( legal  protection )  merupakan  pemberian  jaminan  perlindungan  untuk seseorang  yang    hak  asasi  manusia  dirugikan  oleh  pihak  lain  dan  masyarakat  diberikan  hak  atas perlindungan  melalui  berbagai  macam  upaya  hukum-hukum  yang  ada.  Secara  rinci  perlindungan hukum  dimaknai  sebagai  usaha  menyeluruh  yang  menampung  ketetapan  hukum  dengan  maksud memberikan perlindungan kepada konsumen  dari hal-hal yang tidak diinginkan (N. G. F. S. Putra et al.,  2020).  Berdasarkan  pada  konsepnya  perlindungan  hukum  berpusat  dan  berdasar  kepada perlindungan pada harkat dan martabat manusia (C. A. G. Putra et al., 2023). Hak dan tanggung jawab yang  muncul  dari  korelasi  dengan  hukum  perlu  mendapat  sebuah  perlindungan  hukum,  sehingga masyarakat  dapat  merasa  terlindungi  dalam  aktivitasnya.  Ini  mengindikasikan  perlindungan  hukum bisa  dipahami  sebagai  pelimpahan  jaminan  bahwa  individu  akan  mendapatkan  hak  dan  kewajiban mereka, sehingga mereka merasa terlindungi (Setyawati et al., 2017).
Teori perlindungan hukum berarti pendekatan kerangka kerja pada konsep, prinsip, dan peraturan hukum  yang  dibuat  sedemikian  rupa  sebagai  upaya  untuk  mencegah  perilaku  yang  merugikan terhadap  hak,  kepentingan,  dan  kesejahteraan  individu  atau  kelompok  sebagai  bentuk  perlindungan. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi konsumen
dari  kecurangan  praktek  bisnis  yang  tidak  etis.  Di  Indonesia  perlindungan  hukum  atas  konsumen didasarkan  atas  UUPK.  Perlindungan  hukum  untuk  konsumen  menjadi  sangat  penting.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh nilai tawar konsumen berada pada posisi yang lemah (Harahap, 2016).
Syarat  utama  dalam  upaya  perlindungan  konsumen  ditandai  dengan  adanya  pemihakan  pada posisi tawaran yang lemah. Sebagai seorang konsumen, sangat penting untuk berpikir dengan cermat dan  bertindak  bijak,  serta  memiliki  pemahaman  yang  kuat  tentang  hak  dan  kewajiban  bagi  seorang konsumen. Ini penting agar hak-hak sebagai konsumen tidak diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang  perlindungan  konsumen  (Wardana  et  al.,  2022).  UUD  1945  Pasal  33  mengatur  bahwa aktivitas  ekonomi  di  Indonesia  berasaskan  kekeluargaan  sehingga  negara  perlu  melindungi  semua aspek  perekonomian  tanpa  terkecuali  hak  konsumen.  Dengan  demikian  penerapan  UUPK  pada aktivitas  jual  beli  sangat  berpengaruh  untuk  melindungi  konsumen.  Untuk  mencapai  keadilan  dan manfaat hukum dalam kerangka perlindungan konsumen di dalam persaingan usaha, perlu dilakukan melalui  penyelesaian  sengketa  yang  efisien,  simpel,  dan  benar-benar  mendukung  konsumen, memastikan keadilan yang sesuai dengan hak-hak konsumen sebagaimana hukum yang berlaku, serta menjaga  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  sesuai  dengan  prinsip  keseimbangan berdasarkan perlindungan konsumen menurut UUPK (Ndun, 2018).
Kerusakan  rangka  eSAF  pada  sepeda  motor  bersinggungan  dengan  peraturan  terkait perlindungan konsumen (UUPK). Jika mengkaji pada Pasal 4 UUPK terkait hak konsumen, pada ayat (1)  konsumen  mendapatkan  hak  kenyamanan,  keamanan,  juga  keselamatan  ketika  menggunakan produk. Kerusakan rangka pada sepeda motor akibat karat menunjukan bahwa tidak diterimanya hak- hak  tersebut  saat  menggunakan  produk.  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  hak  menjelaskan  mengenai  hak konsumen  agar  menerima  barang  sesuai  dengan  nilai  yang  dibeli  dan  keadaan  yang  dijaminkan. Sepeda motor termasuk barang yang tidak murah sehingga kualitasnya harus sesuai dengan harganya, sehingga hak
Melanjutkan  hal  tersebut,  pada  ayat  (3)  disebutkan  konsumen  berhak  menerima  informasi  yang sesuai  atas  produk.  Produk  sepeda  motor  yang  menggunakan  eSAF  dinilai  Honda  berguna  untuk memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  bagi  pengendara  dan  penumpang.  Hal  ini  berbanding terbalik dengan pendapat konsumen pada sosial media yang merasa cemas akan eksistensi karat pada rangka motor barunya. Dalam hal ini, konsumen memiliki posisi apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha  akibat  suatu  produk,  yaitu  memiliki  hak  untuk  didengar  keluhannya,  mendapatkan  advokasi atas keluhannya, dan mendapatkan kompensasi atas keluhannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUPK ayat (4) dan (5) (Tampubolon, 2016). Berkaitan dengan kasus ini, konsumen dapat melakukan upaya  untuk  mengemukakan  keluhannya  atas  produk  kepada  pelaku  usaha  yaitu  pihak  Honda  atas kecacatan pada rangka eSAF. Kemudian konsumen berhak mendapatkan advokasi untuk penyelesaian permasalahan dan juga dapat meminta kompensasi yang sesuai.
Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  memiliki  peran  dalam  perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN memiliki fungsi untuk melakukan riset terhadap barang yang  menyangkut  keselamatan  konsumen.  Dalam  kasus  ini  penelitian  terhadap  rangka  eSAF diperlukan  untuk  memutuskan  urgensi  dari  penarikan  suatu  produk  sebagai  upaya  mitigasi  atau pencegahan atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Apabila dalam rangka eSAF  ditemukan  mengalami  keropos  yang  mana  berpotensi  mengakibatkan  kecelakaan  sehingga menewaskan  seseorang,  maka  dapat  menilik  pada  KUHP  pasal  359.  Adanya  ketentuan  tersebut mengatur  mengenai  tindakan  yang  tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang  menyebabkan  kematian seseorang  dapat  terkena  ancaman  pidana  paling  lama  5  tahun.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  dapat diimplementasikan  karena  jika  terbukti  terdapat  kecacatan  produk,  kelalaian  ini  dapat  menjerat  satu perusahaan yaitu PT. AHM.
Konsumen  dapat  mengupayakan  secara  hukum  pada  kasus  kerusakan  rangka  yaitu  dengan mengajukan  pengaduan  kepada  BPKN,  ketika  memang  tidak  ada  tindaklanjut  dari  pihak  Honda. Lebih  lanjutnya  konsumen  bisa  melakukan  gugatan  kepada  PT.  AHM  lewat  peradilan  maupun  non- peradilan.  Dalam  melakukan  gugutan  non-peradilan,  pelaksanaanya  dilakukan  pada  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  dengan  mengajukan  gugatan  sederhana  ( small  claim ) yaitu dengan melaporkan secara tertulis dan  membawa barang bukti berupa produk yang  cacat, serta struk  pembelian  (Wahyudi  et  al.,  2022).  Penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan  dalam  kasus perlindungan konsumen akan dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan jika salah
satu  pihak  tidak  merasa  puas  dengan  hasil  putusannya  dapat  melanjutkan  melalui  peradilan  yaitu Pengadilan Negeri.
Dengan  demikian,  berdasarkan  penjelasan  diatas  konsumen  sepeda  motor  Honda  yang menggunakan  rangka  eSAF  secara  hukum  terlindungi  yaitu  pada  UUPK  bagian  hak  dan  kewajiban konsumen, dimana konsumen berhak menerima keamanan dan kenyamaan dalam penggunaan produk saat  ini  dilanggar  oleh  pihak  honda.  Kemudian  pada  KUHPer    Pasal  1504  –  Pasal  1512  konsumen yang  menerima  barang  cacat  tersembunyi  jika  terjadi  kecelakaan  akan  dilindungi  hak-haknya  pada Pasal-Pasal  tersebut,  sehingga  konsumen  dapat  meminta  ganti  rugi  apabila  terjadi  kecelakaan  saat penggunaan produk. Pada implementasi regulasi diatas pemerintah telah melakukan pemanggilan dan masih menyelidiki  kasus ini, maka dapat dikatakan perlindungan hukum dari pihak yang  berwenang belum mencapai klimaks.

## 3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Penggunaan Rangka ESAF Pada Sepeda Motor Yang Cacat Produksi
Tanggung  jawab  atau responsibility/liability secara  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk menanggung  tindakannya  baik  disengaja  maupun  tidak  berdasarkan  aturan  perundang-undangan. Dalam  hukum  perdata  pertanggungjawaban  terbagi  akibat  dua  hal  yaitu  pertanggungjawaban  akibat kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban akibat adanya kesalahan ( based on fault ) dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang  baru  mendapatkan  ganti  rugi  yang  diderita  apabila  dapat  membuktikan  kesalahan  pada tergugat.  Sedangkan  tanggung  jawab  mutlak  berarti  sebaliknya,  dimana  orang  yang  menderita  tidak perlu membuktikan dan tergugat wajib bertanggung jawab (Hardjasoemantri, 1988).
Teori pertanggungjawaban berarti bahwa setiap individu atau entitas memiliki kewajiban hukum untuk  bertindak  dengan  itikad  baik,  patuh  terhadap  peraturan,  dan  melaksanakan  kewajiban  hukum mereka. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mencakup memberikan kompensasi kepada pihak yang  mungkin  mengalami  kerugian  akibat  pelanggaran  hukum.  Hukum  perdata  juga  mendasarkan prinsip  tanggung  jawab  pada  ide  keadilan  dan  kesetaraan  untuk  memastikan  bahwa  pihak  yang mungkin  terkena  dampak  buruk  menerima  ganti  rugi  yang  adil  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Dalam  konteks  pelaku  usaha  terdapat  suatu  pertanggungjawaban  khusus  apabila  produk  yang dipasarkan  memiliki  akibat  cacat  ataupun  berbahaya,  maka  pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab baik dengan mengganti produk ataupun dengan kompensasi (Ariyanto et al., 2021). Kehadiran produk cacat  di  pasar  tentunya  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  sehingga  para  produsen  harus bersedia  mempertanggungjawabkan  atas  segala  kelalaiannya.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bagi  pelaku usaha,  sangat  penting  untuk  menjaga  kualitas  dalam  proses  produksi  serta  untuk  menjaga kewaspadaan dan  kecermatan saat memberikan produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat dihindarkan dari potensi kerugian (Utomo, 2019).
Pelaku  usaha  dan  konsumen  memiliki  hubungan  yang  berkesinambungan  dimana  keduanya memiliki  keterikatan  dan  saling  bergantungan  (Barkatullah,  2017).  Akibat  dari  hubungan  tersebut Pelaku  usaha  perlu  menyesuaikan  kebutuhan  konsumennya.  Khusus  kendaraan  dalam  melindungi konsumennya,  pelaku  usaha  sepeda  motor  biasanya  memberikan  garansi  untuk  memberikan  rasa aman pada konsumen. Dalam kasus ini garansi belum melindungi konsumen dikarenakan penggunaan sepeda motor tidak hanya untuk jangka 1 tahun dan jika terbukti rangka tersebut memang tidak layak konsumen perlu mendapat kompensasi yang sebanding dengan produk yang dibelinya.
Dalam hukum perdata kecacatan produk diatur sebagai barang yang tidak dapat digunakan sesuai tujuannya,  ataupun  mengurangi  pemakaiannya  yang  mengakibatkan  konsumen  tidak  ingin membelinya  ketika  mengetahuinya.  Dasar  hukum  ini  sudah  cukup  untuk  mengatakan  bahwa  sepeda motor Honda dengan rangka eSAF dapat dikatakan cacat dimana banyak masyarakat yang menyesal membeli  seperti  yang  tertuang  pada  petisi online .  Terkait  barang  yang  cacat  diatur  dalam  KUHPer pada Pasal 2504 - . Terkait kecacatan rangka eSAF dalam KUHPer, konsumen dapat mengembalikan barang dan meminta kembali biaya pembelian. Selain itu apabila ada kerugian terkait kecelakaan saat pemakaian  produk,  penjual  dalam  hal  ini  PT.  AHM  wajib  mengganti  rugi  segala  kerugian  yang tercipta akibat adanya kecacatan produk. Selain itu, penjual dapat melakukan perbaikan pada produk yang mengalami kecacatan.
Regulasi  penjual  atau  pelaku  usaha  diatur  dalam  banyak    poin    pada  UUPK,  hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  menyamaratakan  posisi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  (Panjaitan,  2021).  Pasal  7
UUPK  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  wajib  beritikad  baik,  yang  dalam  kasus  ini  pelaku  usaha berkewajiban mendengarkan keluhan atas konsumennya dan bertindak sebagai bentuk itikad baiknya yang  mana  saat  ini  belum  dilakukan  karena  konsumen  berharap  untuk  pihak  honda  melakukan penarikan.  Kemudian,  tidak  boleh  memberikan  informasi  yang  jujur  sehingga  kualitas  barang  sesuai dengan  informasi  yang  ada.  Dalam  pasal  ini  pelaku  usaha  juga  wajib  menjamin  mutu  barang  sesuai standar yang ada, hal ini sangatlah penting mengingat sepeda motor merupakan kendaraan yang mana dalam  penggunaannya  dapat  membahayakan  konsumennya  jika  ada  kecacatan  di  dalamnya. Selanjutnya  pelaku  usaha  juga  wajib  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan memberikan  garansi  atas  produknya.  Selain  itu  dalam  hal  terjadi  kerugian  atas  penggunaan,  pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas produknya. Terdapat larangan bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  memperbolehkan  pelaku  usaha  menjual  produk  yang  tidak  sesuai dengan keterangan informasi terkait produknya dan tidak sesuai dengan standar yang ada.
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang cacat, sehingga dalam kasus ini PT. AHM wajib  melakukan  penarikan  atau  tidak  menjual  barang  yang  terbukti  cacat.  Hal  ini  sebagai  upaya pencegahan  terjadinya  kecelakaan.  Penarikan  produk  ( product  recall )  dilakukan  demi  mencegah terjadinya  kecelakaan  yang  diakibatkan  penggunaan  produk  ketika  produk  telah  terbukti  lemah ataupun dibawah standar yang seharusnya (Kristiasi, 2015). Penarikan produk dapat digunakan untuk mengembalikan  kepercayaan  konsumen,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  akan  menghilangkan  tanggung jawab pelaku usaha saat produk yang cacat telah digunakan konsumen dan mengakibatkan kecelakaan saat  penggunaannya.  Secara  umum  tanggung  jawab  pada  produk  yang  cacat  akan  berbeda  dengan tanggung  jawab  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  produk  yang  cacat  (khususnya  cacat  tersembunyi) dapat  memiliki  efek  samping  ataupun  dampak  yang  tidak  dapat  dilihat  langsung  oleh  konsumen. Dalam  bertanggung  jawab  terhadap  produk  yang  cacat  pelaku  usaha  dapat  terkena  sanksi  perdata, pidana, dan administratif (Wahyudi et al., 2022).
Selanjutnya  mengenai  tanggung  jawab  penjual  atau  pelaku  usaha  yang  diatur  pada  pasal  19 UUPK.  Dalam  konteks  tanggung  jawab  PT.  AHM  dalam  kasus  rangka  eSAF  yang  dianggap  cacat, PT. AHM sebagai harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pada konsumen ketika  terjadi  kecelakaan  ataupun  kerugian  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  sepeda  motor  Honda dengan  rangka  eSAF.  Ganti  rugi  yang  dilakukan  dapat  berupa  pengembalian  uang,  biaya  perawatan apabila terjadi kecelakaan, dan uang santunan. Pelaku usaha yang menolak memberi atau memenuhi ganti rugi yang diinginkan oleh konsumen, dapat digugat ke pengadilan.
Maka  berdasarkan  penjelesan  diatas,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  khususnya  terhadap  produk yang cacat telah diatur dalam UUPK bagian kewajiban pelaku usaha dan larangan pelaku usaha. Hal ini  ada  sebagai  bentuk  keadilan  terhadap  konsumen  yang  memiliki  posisi  lebih  rendah  ketimbang pelaku  usaha.  Pada  kasus  kerusakan  rangka  eSAF,  tanggung  jawab  oleh  pelaku  usaha  belum memenuhi regulasi yang ada dan belum memenuhi keinginan konsumen, dimana konsumen berharap adanya  penarikan  terhadap  produk  ini  (sebagaimana  petisi  yang  ada).  Sementara  itu,  dari  pihak  PT. AHM  masih  memperdagangkan  produk  ini,  dan  beranggapan  bahwa  produk  ini  masih  memenuhi standar dan sesuai regulasi yang ada.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Penting  bagi  konsumen  untuk  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  hak  dan  kewajiban mereka,  sehingga  mereka  dapat  mengambil  tindakan  yang  cerdas  dan  sesuai  dengan  hukum.  Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan jaminan bahwa hak-hak konsumen akan dihormati dan bahwa mereka akan diberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran hukum. Konsumen sebagai pengguna dari produk  memiliki  perlindungan  hukum  yang  diatur  jelas  pada  UUPK,  khususnya  ketika  produk memiliki  kecacatan  yang  tersembunyi.  Dalam  kasus  kerusakan  rangka  eSAF  sepeda  motor  Honda diatur regulasi dengan konsumen dapat mengajukan keluhan terkait kecacatan produk, konsumen juga dapat  meminta  kompensasi  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  PT.  AHM.  Apabila  tidak  ada  itikad  baik konsumen dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha yaitu PT. AHM baik melalui pengadilan ataupun non-pengadilan. Apabila terjadi kecelakaan dan dapat dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan  oleh  kecacatan  produk,  maka  pihak  Honda  wajib  bertanggung  jawab  atas  kecelakaan tersebut  sesuai  dengan  Pasal  19  UUPK,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  kasus  ini  konsumen
dilindungi  secara  hukum  akan  tetapi  penegakan  hukumnya  belum  dilakukan  dengan  maksimal  oleh pengakan hukum yang berwenang.
Tanggung jawab merupakan  kewajiban untuk menanggung tindakannya baik disengaja maupun tidak  berdasarkan  aturan  perundang-undangan.  Terkait  tanggung  jawab  perusahaan,  dalam  KUHPer dan UUPK mengatur jelas regulasi terkait kecacatan produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. PT. AHM perlu melakukan pertanggungjawaban ketika dapat dibuktikan bahwa rangka eSAF mudah keropos  dan  tidak  kuat.  Tanggung  jawab  yang  dilakukan  Honda  belum  memenuhi  keinginan konsumen, dimana tanggung jawab pada kasus ini adalah tanggung jawab akibat kesalahan ( based on fault ).  Pelaku  usaha  diatur  oleh  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  wajib  beritikad  baik, memberikan  informasi  yang  jujur  tentang  produk  mereka,  menjamin  mutu  barang,  memberikan garansi, memberikan konsumen kesempatan untuk menguji produk, dan memberikan kompensasi atas kerugian  yang  timbul  akibat  penggunaan  produk.  Produk  yang  dianggap  cacat  harus  segera  ditarik dari  pasaran.  Pelaku  usaha  yang  tidak  mematuhi  aturan  tersebut  dapat  menghadapi  sanksi  perdata, pidana, dan administratif.

## 4.2 Saran
Dalam  penelitian  ini  penulis  menyarankan  kepada  BPKN  untuk  menyelidiki  terkait  kasus  rangka eSAF  sepeda  motor  Honda  yang  mudah  keropos  sebagai  langkah  pencegahan  terjadinya  kecelakaan yang diakibatkan produk cacat sebagai wujud implementasi perlindungan konsumen dan pemenuhan hak-hak  konsumen.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  PT.  AHM  harus  melakukan  penarikan  segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawab akan tetapi hal ini tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produk. Selain itu  penulis  menyarankan  kepada  konsumen  yang  merasa  dirugikan  untuk  menuntut  ganti  rugi  ketika produk  yang  diterima  benar  cacat  dan  apabila  tidak  ada  kompensasi  dari  pelaku  usaha,  konsumen dapat membawanya ke jalur pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. Hamzah, Andi. (2005). Kamus Hukum . Ghalia Indonesia. Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis. Jurnal Hubsintek , Vol. 1 , 161–168. Anisarida, A. A., & Santosa, W. (2019). Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung. Jurnal Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia , Vol. 5 No. 2 , 129–136.
https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jh.v5i2.3373.129-136 Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat
Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 6 No. 1 , 107– 126. Badan Pusat Statistik RI. (2021). Statistik Transportasi Darat 2021 . Barkatullah, A. H. (2017). Hak-Hak Konsumen . Nusa Media. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika. Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1 , 211–233. Hardjasoemantri, K. (1988). Hukum Tata Lingkungan . Gajah Mada University Press. Hamid, Haris. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, . CV. Sah Media. Kristiasi, G. N. (2015). Pengaruh Product Recall Terhadap Citra Perusahaan, Loyalitas Dan Niat Beli Konsumen. E-Journal Atmajaya .
Ndun, I. J. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda, . Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum . Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen . Permata Aksara.
Putra, C. A. G., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Analogi Hukum , Vol. 5 No. 1 , 86–92. Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 1 No. 1 , 83–88. Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, . Syiah Kuala Law Journal , Vol. 1 No. 3 , 33–51. Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen 2016. Jurnal Ilmiah “Advokasi” , Vol. 04. No. 01 , 53–61.
Utomo, A. A. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lex Privatum , Vol. 7 No. 6 , 31–39.
Wahyudi, I. N. K., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 3 No. 1 .
Wardana, M. W., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Atas Produk Elektronik Yang Tidak Bergaransi, . Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 3 No. 1 , 72– 77.