Komunikasi Politik: Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Covid-19
Political Communication: The Battle Between The Interests of The Central Government and Regional Government in Dealing with Covid-19
Nadia Febiana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia E-mail: nadiafebiana@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 akhirnya menaklukkan hampir di seluruh negara di dunia. Tidak dapat  dipastikan  kapan  pandemi  ini  berakhir.  Sehingga,  menimbulkan  kekhawatiran masyarakat akibat  dari  situasi  ini.  Di  samping  itu,  perlu  adanya  perhatian  khusus  dari pemerintah  dalam  menanggulangi  bencana  wabah  Covid-19.  Artikel  ini  menganalisis komunikasi  politik  pemerintah  dalam  penanganan  kasus  Covid-19.  Metode  penelitian yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  dengan  memakai  kajian  literatur  dan mencerminkan  teori  komunikasi  klasik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui komunikasi  politik  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam  menangani pandemi  Covid-19.  Adanya  diskursus  hubungan  pemda  dan  pusat  dalam  merespons masalah yang mendunia ini. Dalam situasi saat ini peran pemerintah sangat penting untuk menanggulanginya.  Namun,  realitanya  pemerintah  dinilai  belum  siap  dalam  mengatasi hal ini. Kerap kali ditemukan miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat serta terjadinya tumpang tindih kebijakan dan kesimpang siuran informasi yang kemudian akan menimbulkan  ketidakpercayaan  publik  terhadap  pemerintah.  Kajian  ini  berkesimpulan bahwa buruknya komunikasi politik pemerintah serta hubungan antar pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  terkait  penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Sehingga  hal  ini dibutuhkan perbaikan komunikasi politik pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
Kata Kunci: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Komunikasi Politik, Covid-19

## ABSTRACT
The  covid-19  pandemic  finally  conquered  most  of  the  world's  countries.  It  is uncertain when  this  pandemic  will end.  So,  it  raises  public concern  as  a  result  of  this situation. In addition, the government needs special attention in addressing the covid-19 outbreak of the plague. This article analyzed government political communications in the case  of  covid-19.  The  research  methods  used  are  qualitative  methods  using  literary studies and reflect classic communication theories. The study was to learn the political communication between the local government and the central government in dealing with the  covid-19  pandemic.  There  is  a  custom-centered,  mentor-relationship  disc  in responding  to  this  worldwide  problem.  In  today's  situation  the  role  of  government  is critical to address it. In reality, though, governments are not prepared to deal with this. Miscommunication between local and central governments is often found and there is a overlap in policy and a mix of information that would then generate public distrust of the government.  The  study  has  concluded  that  poor  government  political  communications and intergovernmental and inter-governmental relations related to covid-19 management
in  Indonesia.  This  requires  improving  the government's  political  communications  to prevent public uproar.
Keywords: Central Government, Local Government,Political Communication, Covid-19

## PENDAHULUAN
Tulisan ini membahas mengenai komunikasi politik pemerintah daerah dan pusat di awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia. Covid-19 atau yang sering kali disebut dengan  virus  corona  adalah  penyakit  menular  yang  bermula  di  Wuhan,  Cina,  pada Desember  2019,  yang  disebabkan  oleh  virus  corona.  Pada  bulan  Maret  2020, World Health  Organization (WHO)  menyatakan  bahwa  Covid-19  resmi  menjadi  pandemi sebagai wabah penyakit yang tersebar luas di seluruh dunia (WHO-Indonesia, 2020).
Virus  ini  sangat  berbahaya  karena  dapat  mengakibatkan  kematian  secara  cepat. Presiden  Joko  Widodo  kemudian  menyelenggarakan  Konferensi  Pers,  dengan  tujuan untuk  memberikan  informasi  kepada  umum  tentang  kebijakan  yang  akan  diambilnya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia merespon keadaan ini  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  (Keppres).  Kemudian  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan  ini  merupakan  adalah  bentuk  sikap  pemerintah  terhadap  penanganan Covid-19  di  Indonesia.  Dengan  dipilihnya  kebijakan  tersebut,  maka  Presiden  Joko Widodo  memastikan  bahwa  Pemda  tidak  boleh  menjalankan  kebijakannya  secara masing-masing  di  daerahnya,  hal  ini  yang  tidak sesuai  dengan  protokol kesehatan  dari Pemerintah  Pusat.  Seperti  halnya  ketika  penerapan  kebijakan lockdown di  beberapa daerah Indonesia. Sedangkan, menurut UU No. 6 Tahun 2018 bahwa penerapan kebijakan lockdown adalah wewenang Pemerintah Pusat (Aulia, 2020).
Di samping itu, pada bulan Maret 2020, kasus virus Covid-19 di Indonesia pun telah terdeteksi. Jumlah kasus positif pun semakin hari kian bertambah. Berdasarkan informasi yang  didapatkan  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  penambahan  kasus Covid-19  masih  terus  meningkat  di  bulan  Januari  2021  (Moerti,  2020).  Hal  ini  tentu meresahkan masyarakat.
Artinya  pemerintah  belum  sigap  dalam  menanggulangi  permasalahan. Masalah paling  utama  dari  komunikasi  pemerintah  menangani  bencana  Covid-19  yaitu  kurang efektifnya  komunikasi  organisasi  pemerintahan,  minimnya  sosialisasi  informasi  terkait
beberapa isu, kurang akuratnya data dan informasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Dan salah satu kasus dari permasalahan kurangnya efektifitas komunikasi ini diantaranya yaitu tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah (Suni, 2020)
Salah satu tugas pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar  selalu  tanggap  dan  bergerak  cepat  terhadap  kondisi  masyarakatnya.  Komunkasi politik  yang  digunakan  oleh  kepala  daerah  dengan  masyarakat  menjadi  salah  satu komponen yang penting sehingga mampu memastikan keberhasilan program pencegahan penyebaran  Covid-19  (Alkomari,  2020).  Sesuai  dengan  penegasan  dari  Presiden  Joko Widodo  bahwasanya  pemerintah  daerah  seharusnya  tidak  boleh  menerapkan  kebijakan secara masing-masing yang tidak selaras dengan protokol kesehatan. Pihak swasta serta Pemerintah  daerah  harus  patuh  pada  kebijakan  PSBB  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah pusat.
Padahal,  sejak  awal  terjadinya  penyebaran  virus  corona  di  Wuhan,  pemerintah pusat  di  Indonesia  tidak  mengumumkan  apapun  kepada  publik.  Bila  dipandang  dari berbagai  daerah  bahwa  para  pemimpin  daerah  tampaknya  lebih  waspada  dalam menanggapi  permasalahan  Covid-19  ini.  Sehingga  dengan  hal  itu  terlihat  kurang terkoordinasi dalam perumusan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,  dan  berbagai  kebijakan  tumpang  tindih  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.
Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah taktis ataupun melaksanakan  komunikasi  atau  penyampaian  informasi  kepada  publik  terkait  berita ataupun  data  yang  berkaitan  dengan  Covid- 19  (Sainuddin,  2020). Secara  universal, komunikasi  politik  biasa  berhubungan  dengan  pembicaraan  mengenai  politik  maupun penyampaian pesan  politik  secara  verbal  atau  non  verbal  yang  bisa  mempengaruhi masyarakat  ataupun  pemerintah  di  dalam  sistem  politik.  Ataupun  secara  sederhananya bisa  dikatakan  jika  komunikasi  politik  merupakan  penyampaian  pesan  yang  beisikan politik  dari  suatu  sumber kepada  penerima  untuk  menghasilkan  penjelasan makna bersama (Susanto, 2013).
Dengan demikian, jika dikaitkan dengan problematika kebijakan di era pandemi ini adanya diskursus penangan wabah virus Covid-19 oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kemudian hal ini membuat ketidaksesuaian arah kebijakan dan politik dari pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat.  Sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak
mengerti  akibat  dari  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  tidak sejalan dengan pemerintah daerah.
Situasi  ketika  minimnya  kesiapan  pemerintah  pusat  dalam  menanggapi  bencana Covid-19 yang telah datang ke Indonesia, kemudian diikuti dengan timbulnya kesimpang siuran informasi, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang kemudian memunculkan bermacam respon negatif di masyarakat. Seperti halnya memborong bahan makanan di pasar sebagai persediaan ketika lockdown, menimbun masker, adapula yang memborong  cairan  disinfektan  karena  khawatir  akan  kehabisan  stok  di  pasaran.  Hal tersebut merupakan bentuk kejadian yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, aksi di dalam kejadian tersebut dinilai sebagai respons pemerintah yang tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah sanggup menangani masalah Covid- 19 (Katharina, 2020).

## A. Teori Komunikasi Klasik
Komunikasi  pemerintahan  disebut  juga  sebagai  komunikasi  politik.  Menurut Maswadi Ruf sebagai seorang pakar politik bahwa komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik sebab ditandai dengan adanya pesan-pesan politik yang disampaikan dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan politik pemerintahan, negara, serta  kegiatan  komunikator  dalam  letaknya  sebagai  pelaku  politik  (Hariyanto,  2019). Menurut  Lasswell,  definisi  politik  yaitu  siapa  yang  memperoleh  apa,  kapan,  dan bagaimana cara memperolehnya (who gets what, when, how).
Di  samping  itu,  politik  pun  dapat  dimengerti  sebagai  pembagian  nilai-nilai  oleh banyak  orang  yang  memiliki  wewenang,  kekuasaan,  sampai  pemegang  kekuasaan (Ardial, 2010). Proses komunikasi massa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan who (siapa), say  what (berkata  apa), in  which  channel (melalui  saluran  apa), to  whom (kepada  siapa),  dan which  what  effect (dengan  efek  apa)  (Fachrudin,  2020).  Dalam komunikasi  politik  menurut  Kantaprawira,  berfokus  pada  kegunaannya  dimana untuk mempertemukan  pikiran  politik  yang  berlangsung  di  masyarakat.  baik  itu  dari  intra golongan, asosiasi, institusi, maupun sektor di dalam sektor kehidupan politik pemerintah dengan kehidupan politik masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pola pemikiran, gagasan maupun  ide  ataupun  usaha  dalam  memperoleh  pengaruh,  hanya  dengan  melalui komunikasi  bisa  tercapai  segala  sesuatu  yang  dikehendaki,  sebab  sejatinya  segala  ide
ataupun  pikiran  dan  kebijakan  (policy)  tentu  ada  yang  menyampaikan  dan  ada  yang menerimanya, hal inilah yang disebut dengan proses komunikasi.

## B. Teori Negara dan Welfare State
Pada dasarnya, negara menurut Roger F. Soleau adalah suatu media atau otoritas yang  mengawasi  dan  mengontrol  isu-isu  umum  dan  kehidupan  warga  negara. (Zakky, 2018). Dari pemikiran tersebut bahwa untuk itu semestinya mengetahui dan mencari lebih jauh tentang tujuan dari negara tersebut, supaya bisa dimengerti bagaimana terbentuknya negara  dan  akan  kemana  cita-cita  yang  ingin  diwujudkan  maka  perlunya  orientasi  dan motivasi. Sudah menjadi sebuah bentuk hal yang sangat dicita-citakan oleh semua negara yaitu bisa memberikan rasa aman dan perlindungan, serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Juaningsih et al., 2020).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakaan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  kajian literature dan bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah komunikasi politik pemerintah  dan  daerah  yang  dianggap  belum  jelas  karena  masih  terdapat  kesimpang siuran informasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder dengan cara mengumpulkan  data-data  dari  situs  web  yang  valid,  jurnal  akademisi,  hasil  penelitian, makalah,  buku  dan  sumber  kredibel  lainnya  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dalam teknis analisa data penelitan ini bersifat deskriptif  yang  bertujuan  guna  memberikan  gambaran  mengenai  kondisi  serta  situasi yang terjadi sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Miskomunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Ketika  virus  Covid-19  menyerang  seluruh  dunia,  berbagai  kesimpang  siuran tentang  informasi  terjadi  bahkan  banyak  pula  tersebar  berita  bohong  atau hoax (Sainuddin, 2020). Dari awal virus ini muncul di Wuhan kemudian menyebar ke penjuru dunia,  data  mencatat  jumlah  kasus  Covid-19  di  dunia  terkonfirmasi  kurang  lebih mencapai  30  juta  kasus  (Alwi,  2020).  Sedangkan,  pada  tanggal  2  Maret  2020  negara Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang tertular penyakir Covid-19 dari total 69 negara yang terjangkit virus corona.
Pada saat itu Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa virus yang berasal dari Wuhan ini menjangkiti dua WNI tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat (Fadli, 2020). Sejak saat itulah, Presiden Jokowi menyatakan keadaan darurat kesehatan terkait  dengan  wabah  virus  ini  di  tanggal  31  Maret  2020,  yang  dapat  berpengaruh  ke berbagai  sektor  aktivitas  perekonomian  maupun sosial  masyarakat  (Kurniawan,  2020). Penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia pun semakin hari dari waktu ke waktu akan terus bertambah.
Pada masa pandemi ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus penyebaran  virus  corona.  Maka  dari  itu,  komunikasi  merupakan  salah  satu  tolak  ukur terpenting  bagi  pemerintah  dalam  mengatasi  kasus  tersebut.  Pemerintah  dalam menyampaikan  informasi  seharusnya  sesuai  dengan  pemahaman  masyarakat secara umum (Sainuddin, 2020).
Sedangkan  itu,  di  dalam  penerapan  kebijakan  penanganan  Covid-19  masih terjadinya  miskomunikasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat.  Hal  ini banyak pemda yang mengambil langkah sendiri dalam penerapan kebijakan di daerahnya masing-masing. Padahal, tercantum di pasal 11 dan 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  adalah  urusan  pemerintahan  harus  masuk ke  dalam  urusan pemerintahan yang disengketakan menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten/provinsi.
Oleh karena itu, dengan menangani kasus corona pemda beranggapan saat virus ini telah  masuk  ke  dalam  wilayahnya,  maka  pemerintah  daerah  mesti  menentukan penanganan  yang  tepat  (Katharina,  2020).  Dalam  menangani  penyebaran  Covid-19 banyak  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  transparan,  tidak  konsisten  dan  banyak ditemukan  tarik  menarik  komunikasi,  terutama  antarainstitusi  negara  yang  berwenang menangani permasalah ini, serta antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Halim, 2020). Pada  saat  ini,  Indonesia  sedang  ada  di  dalam  masa  hukum  tata  negara  darurat, sehingga  secara de  facto,  hukum  nasional  di  Indonesia  menjadi  tidak  berlaku  seperti dalam kondisi normal.
Dalam pelaksanaannya, hukum darurat ini memperbolehkan untuk mengesampingkan  kewenangan  otonomi  daerah  serta  memperbolehkan  negara  dalam menyelenggarakan  segala  sesuatu  di  luar  prinsip  hukum  umum.  Namun,  dalam penerapannya  keadaan  status  darurat  ini  menampik  kemampuan  dan  pengetahuan
pemerintah daerah dalam proses penanganan pandemi. Pemerintah daerah yang berperan sebagai  ujung  tombak  penanggulangan  pandemi  malah  bergantung  pada  keputusan pemerintah pusat dan tak bisa membuat keputusan sendiri.
Banyak pemerintah  daerah  yang  terkekang  oleh  pemerintah  pusat  pada  masa darurat ini. Dari data yang didapatkan di Tirto.id, bahwasanya terkait dengan informasi mengenai  perkembangan  penyebaran  virus  corona  di  negara  Indonesia  mengalami tumpang tindih antara satu Actor State dengan lainnya. Pertama, informasi yang berbeda soal  usia  dua  pasien  positif Covid-19  yang  sembuh  pada  12  Maret 2020 lalu  di  RSUP Persahabatan. Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 data perbedaan angka positif Covid- 19 antara Yuri dengan Presiden Jokowi. Ketiga, adanya tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten terkait dengan jumlah pasien serta riwayat pasien. Keempat, merupakan  puncak  dari miskomunikasi  antara  Pemda  dengan  Pemerintah  Pusat  terjadi dalam pemberitahuan pasien yang meninggal karena kasus positif corona ke-25 di Bali pada tanggal 10 Maret 2020.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali hanya mengetahui bahwa pasien tersebut Warga Negara Asing dari Inggris sebagai suspect atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kelima,  terkait  informasi  mengenai  ketersediaan  alat  pelindung  diri  yang  merupakan pakaian hazmat tidak diketahui oleh petugas medis daerah. Terkait hal tersebut, Direktur SAFEnet  yaitu  Damar  Juniarto  mengatakan  bahwa  yang  menjadi  penyebab  kepanikan tersebut  salah  satunya  ialah  tidak  adanya  saluran  informasi  yang  utama  dan  resmi tentunya dari pemerintah yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat (Amali, 2020).
Dalam menangani virus corona ini, adanya disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat  pemerintah  pusat  dengan kebijakan  Pemerintah  daerah.  Perbedaan  itu  bermula ketika  di  beberapa  daerah  mulai  menetapkan Lockdown (merupakan  karantina  wilayah yang diterpakan di suatu wilayah atau daerah tertentu untuk mencegah perpindahan orang baik itu keluar masuk wilayah tersebut untuk maksud dan tujuan yang mendesak) tetapi, pemerintah pusat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Istilah PSBB yang  di  terapkan  di  sejumlah  daerah  dan  kota  di  Indonesia  sempat  berlaku  dengan melakukan phsycal distancing yaitu menjaga jarak fisik minimal 2 meter antar individu, menghindari aktivitas kerumunan sebelum era new normal berlaku.
Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintahh  pusat  ini  masih  menjadi  suatu keganjilan dalam publik. Sebab, seruan yang dibuat masih bersifat tak mengikat. Seolah
tak ingin meruginya Pemerintah pusat jika tidak diterapkannya lockdown (Juaningsih et al., 2020). Menurut Hendri Satrio selaku pengamat politik menilai bahwa ada kesan saling berkompetisi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  adanya  komunikasi  yang  tidak lancar  di  dalamnya.  Jika  terjadinya  kompetisi  seperti  itu  artinya  ada  koordinasi  dan komunikasi yang salah. Menurutnya, wajar jika Presiden Joko Widodo menegur kepala daerah karena melangkahi kewenangan pusat dalam mengatasi Covid-19.
Namun, di samping kepala daerah melakukan hal itu adanya pemerintah pusat yang dianggap lamban dalam mengambil keputusan. Sebenarnya, penanganan virus corona ini bisa berjalan dengan baik jika komunikasi keduanya lancar dan tugas Kementrian Dalam Negeri  dapat  berjalan  dengan  baik  sebagai  penyampaian  informasi  ke  daerah-daerah (Wardhany, 2020). Di samping itu, pemerintah terlihat gagap dalam mengatasi Covid-19.
Misalnya,  penerapan social  distancing yang  kemudian  diganti  menjadi pshycal distancing.  Ditambah  kontroversi  atas  pernyataan  Luhut  Binsar  Pandjaitan  selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi telah menyebutkan bahwa virus Covid- 19 tidak tahan dengan cuaca panas. Melihat hal tersebut bahwa tidak terlihat jelasnya visi dan  misi  pemerintah  pusat  dalam  menghadapi  kebijakan:  apakah  mendahulukan kepentingan ekonomi, investasi atau kemanusiaan.
Masalah  miskomunikasi  dalam  konteks  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19 sebagai studi kasus jika mencontek dari teori komunikasi klasiknya Harold D. Lasswel tentang who (siapa) yang bertindak sebagai komunikator politik. Dan Nimmo Menurut pandangannya, komunikator politik merupakan yang memegang peranan penting. Dalam konteks penanggulangan bencana Covid-19, dalam hal ini Presiden Joko Widodo beserta menteri-menterinya  berperan  sebagai  komunikator  yang  menentukan  efektivitas kebijakan  serta  respon  komunikasi.  Dan  apabila  jika komunikator  politik  tersebut menjalankan kesalahan fatal, maka publik bisa menjadi tidak percaya, apatis, dan antipati. Apabila komunikator  telah  mendapatkan  ketidakpercayaan  dari  publik  (distrust),  maka akan sulit membentuk dan mempengaruhi publik sebagaimana yang diinginkan.

## Dampak dari Buruknya Komunikasi Politik Pemerintah di Masa Pandemi
Sejak  awal  masuknya  wabah  Covid-19  ke  Indonesia,  pemerintah  dinilai  lamban dalam  memperhitungkan  dampaknya.  Selain  itu,  di  awal  pandemi  juga  terkesan  saling lempar antar lembaga pemerintah. Kepala daerah memunculkan kesan ketidakseragaman Pusat-Daerah dan cenderung  bertindak  sendiri.  Seharusnya  pemerintah  pusat  bertindak
preventif,  namun  justru  pada  situasi  ini  malah  mengambil  tindakan  yang  dinilai  tidak responsif.
Akibatnya  Pemda  mengambil  langkah  inisiatif  guna  dalam  menerapkan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  daerahnya  serta  melaksanakan  protokol Covid-19. Tindakan ini mendapat peringatan dari Pemerintah Pusat sebab dianggap telah melampaui  Pusat.  Publik  pun  menilai  adanya  perbedaan  pendapat  antara  pemerintah daerah  dan  pemerintah  pusat  serta  tidak  mempunyai  desain  kebijakan  penanganan pandemi.
Disi  lain,  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik,  terlihat  kementrian  yang seolah-olah bergerak sendiri tanpa adanya panduan solid. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan tertib pada tahap awal tanggap darurat Covid-19 sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat selalu dihantui dengan  kepanikan,  kebingungan  serta kesimpangsiuran  informasi  terutama  pada  masa awal pandemi virus corona di Indonesia.
Misalnya  yang  pertama,  munculnya rush  (panic  buying), membeli  barang  secara besar;  kedua, terjadi  stigma  dalam  masyarakat  serta bullying terhadap  pasien  positif Covid-19  dan  keluarganya;  ketiga,  banyak  masyarakat  yang  protes  akibat  penerapan PSBB; dan yang keempat adalah terjadinya penimbunan alat kesehatan, seperti masker (Fadhal, 2020). Terlihat adanya ketidakkonsistenan atau ketidaktegasan antara tindakan dan  ucapan  pemerintah.  Fenomena  tersebut  membuktikan  bahwa  terdapat  proses komunikasi  yang  berlum  berjalan  dengan  baik.  Banyak  masyarakat  yang  masih meragukan  penjelasan  pemerintah  terkait  penanganan  pandemi  Covid-19,  sekalipun pemerintah sudah berkali-kali menyampaikan kesiapannya (BBC News Indonesia, 2020).
Permasalahan  terkait  kurang  akuratnya  informasi  dan  data  contohnya  pada  data kematian  yang  tidak  sesuai  dengan  panduan  WHO  (Arif,  2020).  Di  samping  itu,  data mengenai  bantuan  sosial  pun  dinilai  belum  akurat.  Kerumitan  yang  terjadi  di  dalam bantuan  sosial  yang  disiapkan  oleh  pemerintah  daerah  dan  pusat  kenyataannya  tidak selaras dan bersatu pada pemerintah daerah.
Data yang berada di daerah tidak sejalan dengan data di pusat. Akhirnya, banyak terjadi gejolak di daerah. Adapun sebagian warga yang memiliki kemampuan ekonomi menengah malah mendapat bantuan, padahal masyarakat yang benar-benar miskin tidak dapat bantuan sosial (Pratikno, 2005). Problematika terhadap kurangnya sosialisasi serta
rendahnya kepercayaan publik mengakibatkan banyak permasalahan misalnya penolakan rapid  test serta  fenomena  pengambilan  paksa  jenazah  yang  terpapar  positif  Covid-19 (Katharina, 2020).
Koalisi  Masyarakat  Sipil  beropini  bahwa central  government terlalu  memberi bagian yang besar kepada permasalahan ekonomi dari pada pandemi Covid-19. Indonesia mempunyai  riwayat  manajemen  informasi  dalam  publik  yang  sedikit  memadai  selama masa darurat kebencanaan. Masyarakat banyak yang mengambil jalan alternatif sendiri dengan cara saling membantu antar sesamanya ketika pemerintah terbilang lambat dalam mengatasi penyebaran virus yang sangat cepat ini (Mantalean, 2020).
Pemerintah  daerah  tampak  cemas  terkait  penanganan  pandemi  ini.  Walaupun pemerintah pusat memberikan standar, norma, kriteria, dan pedoman dalam penanganan Covid-19,  Tetapi  permasalahan  yang  dihadapi  kerap  kali  berpatokan  pada  pemerintah daerah. Berawal ketika dalam penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di rumah sakit  daerah,  permasalahan  sosial  yang  muncul  akibat  pandemi,  masyarakat  yang terdampak, semua ini terjadi di daerah.
Di  samping  itu,  ruang  gerak  pemerintah  daerah  pun  terbatas  dikarenakan pengaturan  terkait  penanganan  pandemi  virus  corona  menitikberatkan  pada  kebijakan pemerintah  pusat.  (Pratikno,  2005). Bahwasanya,  komunikasi  yang  efektif  akan menghasilkan  respon  yang  positif  yaitu  berbentuk  tindakan  dari  masyarakat  yang mendukung bermacam wujud kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, di dalam keadaan pandemi saat ini adanya kebijakan pemerintah yang berupa penerapan protokol kesehatan.
Dengan  selalu  melakukan  3  M  yaitu  memakai  masker,  mencuci  tangan,  dan menjaga  jarak.  Hal  ini  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat  karena  penerapan protokol kesehatan ini dijalankan secara merata di semua wilayah di Indonesia, berbeda halnya dengan PSSB dan lockdown pada masa awal masuknya virus corona di Indonesia. Dengan  demikian,  komunikasi  politik  membutuhkan  kerjasama  strategis  dari  berbagai elemen yang bertujuan untuk mempercepat penyebarluasan informasi pada masyarakat dan mengakomodasi masukan serta respon dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Yang paling penting pada saat ini adalah masyarakat dapat memahami  apa  yang  dilakukan  pemerintah.  Selain  itu,  komunikasi  pemerintah  yang efektif dapat membuahkan kepercayaan dari publik.

## KESIMPULAN
Pandemi  virus  Covid-19  kerap  menimbulkan  diskursus  terkait  hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggapi permasalahan yang menglobal ini. Oleh karena  itu,  pandemi  ini  bukanlah persoalan  yang  mudah  untuk  semua  negara  di  dunia serta membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Dalam situasi darurat bencana Covid- 19 ini sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menanggulanginya.
Namun,  kenyataannya,  pemerintah  belum  siap dalam  mengatasi  persoalan  ini, masih banyak sekali kesimpang siuran informasi serta miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adanya ketidakpastian para aktor politik dalam membuat kebijakan. Urusan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam konteks prinsip desentralisasi alih-alih sudah menjadi kegamangan pemerintah dalam menanggapi wabah virus ini.
Maka dari itu dengan melihat kejadian tersebut seharusnya pemerintah pusat lebih fokus  dalam  menangani  Covid-19.  Namun,  dengan  adanya  ketimpangan  dengan kurangnya  koordinasi  dan  miskomunikasi  politik antar  pemerintah  pusat  dan  daerah menimbulkan  ketidakpercayaan  dari  masyarakat  kepada  pemerintah.  Meminjam kerangka  berpikirnya  Van  Horn  dan  Van  Mater  bahwa  masyarakat  yang  menjalankan (implementors) harus memahami apa yang menjadi standar sasarannya. Kebijakan yang dibuat oleh aktor politik yaitu pemerintah.
Mereka yang bertanggung jawab atas standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu haruslah  mengkomunikasikan  informasi  ini  kepada  pelaksana  kebijakan.  Komunikasi politik yang disampaikan harus konsisten dan berasal dari sumber informasi yang sama- sama  beragam. Jika tidak adanya  kejelasan,  seperti  tidak ada  konsistesi terhadap  suatu kebijakan  terkait  penanggulangan  Covid-19,  maka  tujuan  dari  kebijakan  tersebut akan sulit agar dapat dicapai.
Dengan  demikian,  harapan  dari  implementasi  kebijakan  yang  efektif  sangat dipastikan oleh komunikasi kepada para implementors secara tepat dan sesuai. Selain itu, koordinasi komunikasi antara pusat dan daerah pun harus selaras dan tidak boleh adanya tumpang  tindih  satu sama  lain.  Sehingga,  dengan  demikian  kesalahan  akan  semakin diminimalisir, begitupun sebaliknya.
Peran  pemerintah  tentu  selalu  menjadi  yang  terpenting,  terlebih  dalam  rangka mengkomunikasikan beragam isu dan kebijakan serta mitigasi dalam mengatasi pandemi.
Akurasi,  konsistensi,  efektifitas,  penyampaian  dalam  bahasa  atau  pesan,  serta transparansi informasi dan data, merupakan hal terpenting dalam komunikasi politik di masa krisis pandemi Covid-19 ini. Sehingga dibutuhkannya komunikasi yang merupakan pilar kehidupan agar  menjaga masyarakat supaya tidak panik. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus sama-sama berperan dalam penyampaian informasi yang tepat agar masyarakat pun patuh terhadap protokol Covid-19 yang nantinya akan menimbulkan ketentraman serta keamanan di masyarakat.

## REFERENCE
Alkomari. (2020). Analisis Komunikasi Krisis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghadapi Pandemi Covid-19. Journal of Srategic Communication, 11(1), 4.
Alwi, V. A. P. (2020). Alwi, V. A. P. penyakit menular dan covid-19.
Amali,  Z.  (2020). Merekam  Sepekan  Misinformasi  Corona  Antara  Pemerintah  RI  &
Pemda. Tirto.Id.  https://tirto.id/merekam-sepekan-misinformasi-corona-antara- pemerintah-ri-pemda-eFgX
Ardial. (2010). Komunikasi Politik. PT Indeks.
Aulia,  S.  T.  (2020). Diskursus  Penanganan  Covid-19  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Daerah:  Efektifkah  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) Diterapkan? https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh- pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala- besar-psbb-diterapkan/
Fachrudin,  A.  (2020). Analisis  Komunikasi  Penanganan  Covid-19. Akurat.Co. https://akurat.co/news/id-1072784-read-analisis-komunikasi-penanganan-covid19
Fadhal, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi Covid-19. Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19, 1 – 25. https://eprints.uai.ac.id/1469/ Fadli,  R.  (2020). Begini  Kronologi  Lengkap  Virus  Corona  Masuk  Indonesia. Halodoc.Com.  https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona- masuk-indonesia
Halim, D. (2020). Pemerintah Pusat Dinilai Harus Membantu Pemda dalam Penanganan Covid-19.
Nasional.Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/13563521/pemerintah-pusat-dinilai- harus-membantu-pemda-dalam-penanganan-covid-19?page=all
Hariyanto,  E.  (2019).  Komunikasi  pemerintah  dan  efektivitas  kebijakan. Kemenkeu Learning Center, 2005, 2005 – 2007. https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-komunikasi- pemerintah-dan-efektivitas-kebijakan/
Juaningsih,  I.  N.,  Consuello,  Y.,  Tarmidzi,  A.,  &  NurIrfan,  D.  (2020).  Optimalisasi
Kebijakan  Pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  terhadap  Masyarakat Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, (6)7. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363 Katharina, R. (2020). Relasi Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19. INFO Singkat, xii(5), 25 – 30.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info  Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret- 2020-221.pdf
Kurniawan,  S.  (2020). Pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  kompak  dalam  menangani pandemi, akibatnya penanganan jadi lambat. The Conversation. https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam- menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038 Mantalean, V. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Buruknya Komunikasi Pemerintah Tangani Covid-19. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/13/17453901/koalisi-masyarakat- sipil-soroti-buruknya-komunikasi-pemerintah-tangani?page=all
Moerti,  W.  (2020). Data  Terkini  Covid-19  di  Indonesia  Januari  2021. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-januari- 2021.html
Pratikno. (2005). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah. 37 – 57. Sainuddin, I. H. (2020). Komunikasi Publik di Masa Pandemi Covid-19. Suni, N. S. P. (2020). Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.
Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12(15), 25 – 30.
Susanto,  E.  H.  (2013). Dinamika  Komunikasi  Politik  Dalam  Pemilihan Umum. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 163 – 172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6 Wardhany.  (2020). Seperti  Ada  Komunikasi  yang  Tak  Lancar  dalam  Penanganan COVID-19. Voi.id. https://voi.id/berita/4315/seperti-ada-komunikasi-yang-tak- lancar-dalam-penanganan-covid-19
Zakky.  (2018). Pengertian Negara Menurut Para  Ahli  dan  Definisinya  Secara Umum. zonareferensi.com. https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/