Vol. 6, No. 2, Mei 2023
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan atau  yang  biasa  disingkat  PSAK  telah digunakan  perusahaan  di  Indonesia  sebagai acuan  dalam  menyusun  laporan  keuangan perusahaan.  Pernyataan  yang  disusun  oleh IAI  ini  berisi  aturan  mengenai  pengakuan, pengukuran,  dan  pengungkapan  elemen- elemen laporan keuangan perusahaan. Fungsi utama  PSAK  adalah  membantu  pengguna laporan  keuangan  lebih  memahami  laporan keuangan (Endaryati, 2022). Dengan menggunakan sebuah standar sebagai pedoman,  laporan  keuangan  akan  lebih mudah  untuk  dibandingkan  dengan  yang sebelumnya  karena  standar  penulisan  dan pencatatannya yang sama (Tommy, 2022).
PSAK  57  merupakan  salah  satu bagian pernyataan dimana mengatur pengakuan,  pengukuran,  dan  pengungkapan provisi, liabilitas kontijensi, dan  aset kontijensi.  Pernyataan  ini  sering  dikaitkan dengan  kebijakan  terkait  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  karena dalam  hal  tersebut  berkaitan  dengan  biaya- biaya  yang  belum  pasti  muncul  sebagai kewajiban  perusahaan  di  masa  kini  akibat peristiwa di masa yang lalu.
Perkembangan bisnis khususnya pada bidang  pertambangan  pada  era  saat  ini memberikan  sebuah  dampak  negatif  yang sangat  besar  terhadap  lingkungan  sekitar
(Marsela,  Mediaty,  &  Said,  2021).  Hal tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kewajiban  perusahaan  untuk  memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar dalam meminimalisasi dampak buruk yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalankannya.
Akuntansi  lingkungan  didefinisikan sebagai  pencegahan,  pengurangan  dan  atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari  perbaikan  kembali  kejadian-kejadian yang  menimbulkan  bencana  atas  kegiatan- kegiatan tersebut (Ikhsan, 2008). Akuntansi lingkungan  adalah  istilah  yang  berkaitan dengan  dimasukkannya  biaya  lingkungan (environmental  cost)  ke  dalam  praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah (Djogo, 2002).
Penelitian ini akan membahas bagaimana  pengakuan  dan  pengungkapan biaya  yang  dikeluarkan  terkait  tanggung jawab  lingkungan  sesuai  dengan  PSAK  57 terkait  provisi  pada  PT  Aneka  Tambang Tbk.  Penelitian  ini  berkontribusi  pada literasi tentang Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  khususnya  PSAK  57. Pemahaman  tentang  PSAK  57  ini  menjadi penting mengingat saat ini pemerintah telah menetapkan  undang-undang  terkait  dengan

## Analisis Penerapan PSAK 57 terkait Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk
AMELIA PUSPITA RENGGANIS 1 ; BALQIS KAZAMA KINARI 2 ; LIA UZLIAWATI 3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 E-mail : 5552200114@untirta.ac.id (korespondensi)
Submit : 2023-04-08 Review : 2023-04-15 Publish :  2023-05-26
Abstract :  The  development  of  businesses  in  mining  sector  in  the  current  era,  has  a  large negative  impact on the surrounding environment. This study aims to understand the concept of  applying  PSAK  57  regarding  the  recognition  and  measurement  of  provisions  related  to corporate  environmental  responsibility  in  PT  Aneka  Tambang  Tbk.  Using  a  descriptive qualitative approach, the results show that PT Aneka Tambang Tbk has recognized, measured, and disclosed provisions related to  its social and  environmental responsibility  in  accordance with PSAK 57.
Keywords: Provision, PSAK 57, CSR
302
tanggung jawab lingkungan perusahaan yang mana menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas operasionalnya  serta  mengakui  dan  atau mengungkapkannya dalam laporan perusahaan  sebagai  bentuk  komunikasi kepada para stakeholdernya.

## PSAK 57
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan  No  57  merupakan  standar  yang mengatur pengakuan provisi, liabilitas kontijensi,  dan  aset  kontijensi.  Menurut PSAK  ini  perusahaan  yang  melaksanakan pemulihan  lingkungan  karena  limbah  dapat mencatat  biaya  pemulihan  tersebut  sebagai provisi.  Provisi  tersebut  diukur  dengan estimasi  terbaik  biaya  pemulihan.  Provisi diakui sebagai kewajiban atas peristiwa yang terjadi  di  masa  lalu,  misal  pencemaran lingkungan  terjadi  pada  tahun  2021,  maka provisi diakui sebagai provisi untuk pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi  pada  tahun  2021.  Provisi  dibedakan dari  kewajiban  lain  karena  dalam  provisi terdapat  ketidakpastian  mengenai  waktu  dan jumlah  yang  dikeluarkan  di  masa  depan untuk  menyelesaikan  provisi  tersebut  (IAI, 2016)

## Teori Stakeholder
Teori Stakeholder pertama kali dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Teori  stakeholder  merupakan  sebuah  konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu  korporasi  memperkuat  hubungan dengan  kelompok-kelompok  eksternal  dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Marsela,  Mediaty,  &  Said,  2021).  Premis dasar  dari  teori  stakeholder  adalah  bahwa semakin  kuat  hubungan  korporasi,  maka akan  semakin  baik  bisnis  korporasi  (Totok, 2014).
Pendapat  lain  tentang  stakeholder mengatakan  bahwa  perusahaan  bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan  manfaat  bagi  stakeholdernya (Handoko, 2014). Sehingga keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan  yang  diberikan  oleh  stakeholder kepada  perusahaan.  Kelangsungan  hidup perusahaan  tergantung  pada  dukungan stakeholders  sehingga  aktivitas  perusahaan adalah  untuk  mencari  dukungan  tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin  besar  usaha  perusahaan  untuk beradaptasi (Gray, Kouhy, & Lavers, 1995).

## Teori Legitimasi
Teori Legitimasi dikembangkan oleh  Dowling  dan  Pfeffer  pada  than  1975 (Guthrie  &  Ward,  2006).  Teori  Legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berpihak  terhadap  masyarakat,  pemerintah, individu  dan  kelompok  masyarakat  (Gray, Owen, & Adams, 1996). Hal ini mengindikasikan keharusan adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya  kontrak  sosial  antara  perusahaan terhadap  masyarakat.  Apabila  perusahaan tidak dapat mengimplementasikannya dengan  benar,  maka  sistem  ini  akan menjadi  ancaman  (Fernando  &  Lawrence, 2014).  Hal  ini  karena  adanya  nilai  yang bermacam-macam yang menyebabkan kemungkinan  conflict  of  interest  semakin tinggi dimana dapat menyebabkan kesulitan dalam  pencapaian  objektif  perusahaan. Namun apabila system ini dapat diimplementasikan  dengan  benar  maka dapat  mengurangi  gap  yang  ada  antara perusahaan  dan  masyarakat  (Fernando  & Lawrence, 2014)

## Akuntansi Lingkungan
Akuntansi  lingkungan  dianalogikan sebagai  suatu  kerangka  kerja  pengukuran kuantitatif  terhadap  kegiatan  konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Utama, Suryawana, & Putra, 2014). Dalam istilah manajemen (Solihin, 2009) pengertian  akuntansi  lingkungan  adalah proses accounting yang mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek lingkungan negatif dari pelaksanaan praktek laporan  yang  konvensional,  mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang  berhubungan  dengan  lingkungan dalam  sistem  laporan  yang  konvensional,
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
303
mengambil  langkah  aktif  untuk  menyusun inisiatif-inisiatif  untuk  memperbaiki  efek- efek  lingkungan  yang  timbul  dari  praktek- praktek  pelaporan  konvensional.  Dalam  hal perusahaan, setiap perusahaan pasti menghasilkan  limbah  dalam  melakukan kegiatan  operasinya.  Oleh  karena  itu, menurut akuntansi lingkungan setiap perusahaan  harus  mengalokasikan  dana untuk  mengelola  limbah  agar  mengurangi dampak  yang  ditimbulkan  dari  limbah tersebut.
Tujuan  Akuntansi  Lingkungan  menurut Ikhsan  (2008),  ada  beberapa  tujuan  dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut.
1. Sebagai  alat  manajemen  lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan
perusahaan dalam menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan.
Selain  itu  data  tersebut  juga  dapat digunakan  untuk  menentukan  biaya pengelolaan lingkungan, biaya
konservasi lingkungan, serta investasi yang  diperlukan  dalam  kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Sebagai  alat  komunikasi  dengan masyarakat.  Sebagai  alat  komunikasi kepada  public,  akuntansi  lingkungan digunakan  untuk  menginformasikan dampak negative lingkungan, kegiatan  konservasi  yang  dilakukan perusahaan,  dan  hasilnya  kepada publik.  Tanggapan  yang  diberikan masyarakat  terkait  hal  tersebut  akan digunakan sebagai umpan balik untuk perusahaan dalam mempertimbangkan  pendekatan  yang digunakan untuk pelestarian lingkungan. METODE Penelitian ini didasarkan pada
pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan  PT.  Aneka  Tambang  Tbk  yang didapat dari website idx.co.id. Perusahaan ini dijadikan  objek  penelitian  untuk  melihat bagaimana provisi perusahaan terkait dengan tanggung  jawab  lingkungan  perusahaan
diakui,  diukur,  dan  diungkapkan  pada laporan keuangan.

## HASIL
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 57
PSAK  57  bertujuan  untuk  mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas  kontinjensi,  dan  aset  kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.  Pernyataan  ini  diterapkan  oleh seluruh entitas.

## Pengakuan Provisi
Ada beberapa syarat yang menyebabkan provisi dapat diakui, yaitu apabila.
1. Entitas  memiliki  kewajiban  kini sebagai aktibat peristiwa masa lalu,
2. Penyelesaian  kewajiban  tersebut mengakibatkan  arus  keluar  sumber daya mengandung manfaat ekonomi,
3. Estimasi  yang  andal  mengenai jumlah  kewajiban  tersebut  dapat dibuat.
Namun  dalam  beberapa  situasi perusahaan tidak dapat menentukan dengan pasti  apakah  kewajiban  kini  tersebut  akan telah  muncul  di  akhir  periode  pelaporan atau tidak. Maka dengan
mempertimbangkan berbagai bukti, perusahaan harus memutuskan.
1. Mengakui provisi, yaitu jika kemungkinan  besar  kewajiban  kini telah  ada  pada  akhir  periode pelaporan  dan  kriteria  pengakuan provisi terpenuhi, atau
2. Mengungkapkan
liabilitas kontijensi,  jika  kemungkinan  besar kewajiban  kini  belum  ada  pada akhir periode pelaporan Peristiwa  masa  lalu,  peristiwa  masa lalu  dapat  menimbulkan  kewajiban  kini yang disebut peristiwa mengikat. Dalam hal tersebut entitas tidak mempunyai alternative lain realistis selain menyelesaikan kewajiban  yang  timbul  dari  peristiwa tersebut. Kewajiban tersebut dapat
304
berbentuk kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum timbul dari:
1. Suatu  kontrak  (secara  eksplisit  atau implisit);
2. Peraturan perundangundangan; atau
3. Pelaksanaan produk hukum lainnya.
Kewajiban konstruktif :
1. Berdasarkan  praktik  baku  masa  lalu, dan
2. Menimbulkan  ekspektasi  kuat  bahwa entitas  akan  melaksanakan  tanggung jawab tersebut.
Provisi  diakui  hanya  bagi  kewajiban yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang terpisah  dari  tindakan  entitas  pada  masa datang. Contohnya pengakuan biaya kegiatan purna-operasi  (decommissioning)  instalasi minyak  atau  instalasi  nuklir  sebatas  jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.  Apabila  entitas  bermaksud mengeluarkan  biaya  tertentu  sehingga  dapat menghindari kemungkinan pengeluaran biaya dan  beroperasi  dengan  cara  yang  berbeda  di masa depan (contohnya pemasangan instalasi pipa agar mengurangi kemungkinan munculnya biaya pascaoperasi) maka provisi tidak diakui.

## Pengukuran Provisi
Jumlah  yang  diakui  sebagai  provisi adalah  hasil  estimasi  terbaik  pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  laporan  tahunan  PT Aneka Tambang Tbk, dapat dilihat bahwa PT Aneka Tambang Tbk melaksanakan tanggung  jawab  lingkungan  dan  menerapkan ketentuan  PSAK  No.  57  khususnya  dalam pengakuan  provisi.  Hal  ini  terlihat  pada laporan  posisi  keuangan  dimana  PT  Aneka Tambang  Tbk  mengakui  provisi  sebesar  Rp 781.919.000.000  terkait  dengan  reklamasi pascatambang..
Sumber:  Laporan  Posisi  Keuangan Konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk
Sumber:  Catatan  atas  Laporan  Keuangan PT Aneka Tambang Tbk
Dalam catatan atas laporan keuangan  PT  Aneka  Tambang  Tbk  juga dijelaskan  mengenai  pengakuan  provisi dimana  telah  sesuai  dengan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  No  57,  yaitu diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban  kini  (baik  bersifat  hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, dimana besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.
Terkait provisi, PT Aneka Tambang Tbk  juga  mengakui  provisi  imbalan pascakerja  sebesar  Rp  904.435.000.000 dimana dijelaskan bahwa provisi ini berupa
Vol. 6, No. 2, Mei 2023
305
liabilitas  imbalan  karyawan  jangka  panjang yang  terdiri  dari  imbalan  pensiun,  imbalan kesehatan  pascakerja,  imbalan  pascakerja lainnya  dan  imbalan  kerja  jangka  panjang lainnya.  Selain  itu  dijelaskan  pula  bahwa kewajiban  program  pensiun  imbalan  pasti yang  diakui  di  laporan  posisi  keuangan konsolidasian  adalah  nilai  kini  kewajiban imbalan  pasti  pada  tanggal  laporan  posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset  program.  Kewajiban  imbalan  pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris.
Selain  itu  dalam  laporan  tanggung jawab sosial perusahaan PT Aneka Tambang Tbk  juga  menyebutkan  kontribusinya  pada pemeliharaan  kualitas  lingkungan  hidup melalui  kegiatan  penanaman  pohon,  selain yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  aktivitas reklamasi lahan dan manajemen pascatambang.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa  PT  Aneka Tambang  Tbk  telah  menerapkan  PSAK  57 dalam  mengakui  provisi  terkait  dengan tanggung  jawab  lingkungan  perusahaan. Provisi  ini  timbul  karena  adanya  kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pemulihan lingkungan  setelah  aktivitas  operasi.  Atas dasar simpulan hasil penelitian serta pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka penulis  memberikan  saran  agar  PT  Aneka Tambang  Tbk  terus  berkomitmen  dalam melakukan  tanggung  jawab  lingkungan perusahaan  dan  terus  konsisten  dalam melaporkannya dalam laporan tahunan sesuai dengan PSAK 57.

## DAFTAR RUJUKAN
Djogo, T. (2002). Akuntansi Lingkungan.
Endaryati,  E.  (2022,  April  5). Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) .  Retrieved  from  Universitas STEKOM: http://komputerisasi- akuntansi-
d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Pern
yataan-Standar-Akuntansi- Keuangan- PSAK/7a177bc32b048d833b4757 60b05d5c3bb9aa3f69
Fernando,  S.,  &  Lawrence,  S.  (2014).  A theoretical  framework  for  CSR practices:  integrating  legitimacy theory,  stakeholder  theory  and institutional  theory. Journal  of Theoretical  Accounting  Research ,
149-178.
Gray,  R.,  Kouhy,  R.,  &  Lavers,  S.  (1995).
Corporate Social and
environmental  reporting:  a  review of  the  literature  and  a  longitudinal study of UK disclosure.
Accounting Auditing & Accountability Journal , 47-77. Gray,  R.,  Owen,  D.,  &  Adams,  C.  (1996). Accounting  and  Accountability: Changes and Challenges in Corporate and Social Reporting.
Guthrie, J., & Ward,  L. (2006). Legitimacy theory:  A  story  of  reporting  social and  environmental  matters  within the  Australian  food  and  beverages industry.
Handoko,  Y.  (2014).  Implementasi  Social and Environmental Disclosure dalam  Perspektif. Jurnal  JIBEKA ,
74.
IAI. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Ikhsan,  A.  (2008). Akuntansi  lingkungan didefinisikan  sebagai  pencegahan, pengurangan. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Marsela,  I.,  Mediaty,  &  Said,  D.  (2021).
ANALISIS IMPLEMENTASI
TANGGUNGJAWAB LINGKUNGAN  PERUSAHAAN BERBASIS  PSAK  No.  57  (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia Tbk.,
306
PT.  Aneka  Tambang  Tbk.,  dan  PT.
Atlas  Resources  Tbk)  . Jurnal
Bisnis, Manajemen dan Informatika , 186-208.
Solihin, I. (2009).
CorporatesSocial responsibility, from charity to sustainbility. Jakarta: Salemba
Empat.
Tommy.  (2022). Pajakku .  Diambil  kembali dari  Apa  Itu  PSAK  Dan  Apa
Kaitannya dengan Pajak?:
https://www.pajakku.com/read/6202 0e201c72eb1eee0cc0ca/Apa-Itu- PSAK-Dan-Apa-Kaitannya-dengan- Pajak?
Totok,  M.  (2014). CSR  (Corporate  Social Responsibility)  (Tanggung  Jawab Sosial). Bandung: Alfabeta.
Utama,  I.  M.,  Suryawana,  I.  K.,  &  Putra,  I.
W.  (2014). Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan dan Akuntansi Lingkungan. Denpasar: Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Udayana.