## MENGUJI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAATAN PAJAK

## Edy Suwito, SE, MM. STMIK Duta Bangsa Surakarta
Abstract: This research has a purpose to test the effect of Tax Sanction, Tax Awareness, Tax Service, and Level of Tax Understanding on Tax Obedience, with research object of KPRI in Madiun city, the result of this research confirms that the factors above influence tax obedience.
Keywords : Tax Sanction, Tax Awareness, Tax Service, Tax Understanding and Tax Obedience
Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Ketaatan Pajak, dengan objek penelitian KPRI di Kota Madiun, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhi ketaatan pajak .
Kata kunci: Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak, Pengertian Pajak dan Ketaatan Pajak
Pendahuluan
Kepatuhan membayar pajak sangat diperlukan,  karena  pajak  merupakan  iuran  wajib bagi  masyarakat,  adapun  ketentuan-ketentuan dalam  pembayaran  pajak  yang  sudah  di  atur  di dalam  undang-undang  perpajakan  yang  wajib dipatuhi  oleh  masyarakat.  Kepatuhan  dalam membayar pajak tidak terlepas  dari sanksi-sanksi, pelayanan, pemahaman serta kesadaran masyarakat  itu  sendiri.  Patuh  berarti  taat  dan tunduk kepada aturan dan ketentuan  yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larasati (2013)  menemukan  bahwa  “ sanksi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia ”.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mutia  (2014)  bahwa  “ sanksi  pajak  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  pajak ”. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hidayati  (2014)  “ sanksi  pajak  tidak  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan ”.
Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat  untuk  membayar  pajak  dalam  peran sertanya  menanggung  pembiayaan  Negara,  maka dituntut  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban  kenegaraannya  tersebut.  Mutia  (2014) menyatakan bahwa “ Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana  mereka  bertindak  atau  bersikap terhadap  realitas ”.    Jadi  dalam  hal  ini  kesadaran
perpajakan  adalah  dimana  rasa  timbul  dari  dalam diri  Wajib  Pajak  atas  kewajibannya  membayar pajak  dengan  ikhlas  tanpa  adanya  unsur  paksaan. Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi  perpajakan sebagai  pembiayaan  negara  serta  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  hendrico (2011)  menemukan  bahwa  “ kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak ”.  Sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larasati  (2013) yang  menyatakan  bahwa  “ kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ”. Sedangkan Hidayati  (2014)  menemukan  bahwa  kesadaran membayar  pajak  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Terlepas  dari  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayarkan kewajiban
perpajakannya,
pelayanan  pajak  juga  sangat  penting  untuk menunjang kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Pelayanan pajak yang  kurang  memuaskan  akan  membuat  wajib pajak  enggan  untuk  membayarkan  pajaknya. Pelayanan  pada  wajib  pajak  mempunyai  tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap wajib pajak yang nantinya diharapkan untuk terus meningkatkan  kepatuhan  waib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran fiskus
dalam melayani wajib
pajak sangat diperhitungkan, fiskus juga harus dapat memahami  dan  mengarahkan  wajib  pajak  secara benar.  Faizah  (2009)    dalam  Larasati  (2013) menyebutkan  bahwa  “ pelayanan  adalah  suatu proses  bantua  kepada  orang  lain  dengan  cara- cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan hubungan interpersonal agar terciptanya
kepuasan dan keberhasilan ”.
Arum (2012)
menemukan bahwa “ pelayanan  fiskus  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak ”.  Sedangkan Larasati  (2013)  menemukan  bahwa  “ pelayanan pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan perpajakan”.  Banyak  wajib  pajak  yang  kurang memahami prosedur pembayaran ataupun pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
“ Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  perlu untuk  dibahas  karena  pemahaman  perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam  memenuhi  perpajaknnya ”  (Mutia,  2014). Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan  maka  semakin tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya  tersebut. Pemahaman  tentang  pajak  pada  diri  wajib  pajak sangat  diperlukan,  agar  dalam  pengisian  Surat Pemberitahuan  dan  penyetoran  pajaknya  tidak terjadi  kesalahan.  Hidayati  (2014)  dan  Mutia (2014)  menemukan  bahwa  “ tingkat  pemahaman pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan pajak ”.
Penelitian  ini  mereplikasi  hasil  penelitian terdahulu  diatas,  dengan  mengambil  obyek penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia  Kota  Madiun,yang  memiliki  tingkat kepatuha pajak yang baik.

## Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan  penelitian  yang  diajukan dalam  riset  ini  yaitu  :  Apakahsanksi  pajak, kesadaran  pajak,  pelayanan  pajak  dan  tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan Pajak ?

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Hidayati  (2014)  menyimpulkan bahwa  Kesadaran  membayar  pajak,  pelayanan fiskus,  dan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sedangkan Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan
perpajakan,  dan  efektifitas  sistem  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.
Penelitian  Mutia  (2014)  menyimpulkan bahwa  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Tingkat  Pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.
Penelitian  Larasati  (2013)  menyimpulkan bahwa  Tidak  terdapat  pengaruh  pelayanan  secara parsial  terhadap  kepatuhan  Kepatuhan  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI).  Sedangkan kesadaran  dan  sanksi  pajak  memiliki  pengaruh secara  parsial  terhadap  Kepatuhan    Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  Kabupaten Tegal. Secara simultan Pelayanan, Kesadaran, dan Sanksi  Pajak  berpengaruh  terhadap    Kepatuhan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

## Landasan Teori
Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara indonesia yang paling potensial.  Penerimaan  pajak  akan  digunakan untuk membiayai pembangunan
dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonsesia.
Suandy  (2008:13)  dalam  Marjan  (2014) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu: 1. fungsi pajak budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. fungsi mengatur Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Pengembangan hipotesis 1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larasati (2013)  menemukan  bahwa  “ sanksi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia ”.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mutia  (2014)  bahwa  “ sanksi  pajak  berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak ”.maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: H1  :  Sanksi  Pajak  berpengaruh  secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan. 2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  hendrico (2011)  menemukan  bahwa  “ kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak ”.  Sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Larasati  (2013) yang  menyatakan  bahwa  “ kesadaran  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia ”.  maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2  :  Kesadaran  Pajak  berpengaruh  secara signifikan positif terhadap
Kepatuhan Perpajakan. 3. Pengaruh Pelayan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Arum (2012) menemukan bahwa
“ pelayanan  fiskus  berpengaruh  signifikan  positif terhadap kepatuhan wajib pajak ”. Sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  Mutia  (2014)  yang menyatakan  bahwa  pelayanan  fiskus  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  perpajakan. maka  hipotesisnya  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
H3  :  Pelayanan  Pajak  berpengaruh  secara signifikan positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.
4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
Hidayati (2014) menemukan bahwa “ tingkat pemahaman  pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan    wajib  pajak” dan  Mutia (2014)  juga  menyatakan  bahwa  “ tingkat pemahaman  pajak  berpengaruh  secara  signifikan positif  terhadap  kepatuhan  perpajakan ”.maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4 : Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh  secara  signifikan  positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

## Metode Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai peneliti  dalam  penelitian  ini,  yaitu  menjelaskan hubungan  dan  pengaruh  variabel  yang  sudah ditetapkan  maka  penelitian  ini  bersifat assosiatif kausal.
Obyek  penelitian  ini  adalah  Koperasi Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  di  Kota Madiun,    Populasi  KPRI  di  Kota  Madiun  yang terdaftar di Disperindagkoppar sampai tahun 2015 sebanyak  56  koperasi.Yang  dapat  digunakan sebagai sampel ada 52 Koperasi.

## Definisi Operasional Variabel
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur ketaatan  pajak    (Y)  menggunakan  instrumen  dari Larasati, (2013), yang terdiri dari :
1. Kesadaran
2. Ketaatan
3. Kelancaran
4. Ketepatan waktu
Indikator sanksi pajak diadopsi dari Mutia (2014) yaitu:
1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan  Wajib  Pajak  dalam  membayar pajak.
2. Sanksi  dilaksanakan  dengan  tegas  kepada Wajib Pajak yang melanggar.
3. Sanksi  diberikan  sesuai  dengan  pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Indikator kesadaran membayar pajak
menggunakan    Widyawati  dan  Nurlis  (2010) dalam Larasati (2013) yaitu :
1. Pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaaan pembayaran pajak dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan negara.
3. Pajak  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan dapat dipaksakan.
4. Membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur pelayanan pajak diadopsi dari Faizah (2009)terdiri dari:
1. Pelayanan pembayaran
2. Pelayanan keberatan dan pengurangan
3. Pelayanan penyampaian informasi
Indikator  pemahaman  pajak  digunakan
untuk variabel dari Mutia, (2014):
1. Informasi perpajakan
2. Peraturan perpajakan
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini diperoleh  melalui  kuesioner  yang  disebar  secara langsung  kepada  responden  yaitu  salah  satu pengurus  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia (KPRI)  yang terdaftar di Disperindagkoppar Kota Madiun.

## Teknik analisa data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda  dengan  menggunakan  bantuan Software SPSS  16  (Statistic  Product  and  Service  Solution 16). Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Uji Instrumen
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas
2) Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinearitas
c. Uji Heterokedastisitas
d. Uji Autokorelasi
3)  Uji  Hipotesis,    menggunakan  Analisis  Regresi Linear Berganda

## Hasil dan Pembahasan
1) Uji Instrumen
1. Uji Validitas Berdasarkan hasiluji dengan SPSS
(lampiran) dapat dikatakan bahwa semua indikator  dalam  kuesioner  variabel  Sanksi  Pajak dinyatakan  valid.  Hal  ini  dapat  diketahui  secara keseluruhan  nilai  r hitung >  nilai  r tabel .  Dari  hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan  yang  ada  dalam  kuesioner  variabel Sanksi Pajak dapat digunakan dalam penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan  koefisien alpha .  Koefisien alpha dapat  diukur  dengan  menggunakan  uji  statistik Cronbach  Alpha .  Pernyataan  pada  kuesioner dinyatakan reliable (handal) apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6.
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  (lampiran) diketahui  bahwa  nilai Cronbach  Alpha untuk variabel Sanksi pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan  Pajak,  Tingkat  Pemahaman  Pajak  dan Kepatuhan  Pajak  KPRI  kota  Madiun  lebih  besar dari  0,6.  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa semua indikator dalam kuesioner pengaruh Sanksi  pajak,  Kesadaran  Pajak,  Pelayanan  Pajak, dan Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan  Pajak  KPRI  kota  Madiun  dinyatakan reliable (handal) untuk digunakan dalam penelitian ini.
2) Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Menurut  Ghozali  (2009:  147),  “ Uji normalitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal” . Berdasarkan gambar histogram uji normalitas menunjukkan bahwa gambar
membentuk lonceng, maka dapat disimpulkan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdistribusi secara  normal  sehingga  sudah  memenuhi  asumsi normalitas.
Uji statistik Kolmogrov-Smirnov juga dilakukan pada uji normalitas (lampiran),didapatkan bahwa besarnya nilai signifikansi  0,790.  Nilai  tersebut  lebih besar dari 0,05  (0,790  >  0,05),  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  data  dalam  penelitian  ini  terdistribusi secara  normal,  dengan  kata  lain  model  regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

## b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel bebas . Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel independen. Uji multikolonearitas dilakukan  dengan  menggunakan  uji tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari  nilai Variance  Inflation  Factor tidak  lebih dari 10 dan nilai  Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka  model  dapat  dikatakan  bebas  dari multikolonearitas.
Dari  hasil  perhitungan  nilai  tolerance (lampiran)  menunjukkan  tidak  ada  variabel independen  yang  memiliki  nilai  tolerance  kurang dari  0,1  yang  berarti  tidak  ada  korelasi  antar variabel  independen.  Hasil  perhitungan  nilai  VIF (Variance Inflation Factor) juga menunjukkan hal yang  sama  yaitu  tidak  ada  satu  pun  variabel independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  besar dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat multikolonearitas antar variabel independen,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  model regresi layak dipakai
c. Uji Heterokedastisitas
Menurut Ghozali, (2013:139) uji
Heterokedastisitas  bertujuan  menguji  apakah dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual sutu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka
disebut  Homoskesdatisitas  atau  tidak  terjadi Heterokedastisitas.
Berdasarkan  gambar  grafik  scater  plot (lampiran) terlihat bahwa titik-titik tidak berbentuk  pola  tertentu  yang  jelas,  dimana  titik- titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu  Y.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## d. Uji Autokorelasi
Menurut
Ghozali (2013:110), uji autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Jika terjadi  korelasi,  maka  dinamakan  ada  problem autokorelasi.
Berdasarkan tabel autokorelasi durbin waston (lampiran)  dapat diketahui bahwa jumalah responden  (n=52)  dengan  jumlah  variabel  bebas sebanyak  4  variabel  (k=4)  sehingga  ditemukan bahwa  dU  =  1,7223  dan  nilai  4-dU    sebesar 2,2777  (4-1,7223=2,2777),  hal  itu  menunjukkan bahwa  dU  <  DW  <  4-dU  yaitu  1,7223  <  1,988  < 2,2777,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat autokorelasi.

## Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel coefisien  (lampiran)  Model  persamaan  regresi yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  ini adalah:
Y  =  10,898  +  0,334X1  +  0,125X2 + 0,512X3 + 0,186X4 + ɛ

## b. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien determinasi (lampiran) bahwa nilai R 2 yaitu 0,469 yang  menunjukkan  bahwa  46,9%  variabel kepatuhan  pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  sanksi pajak, variabel kesadaran pajak, variabel pelayanan  pajak,  variabel  tingkat  pemahaman pajak,  dan  sisanya  sebesar  53,1%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Berdasrkan  hasi  uji  statistik  F  pada  tabel anova  (lampiran)  diketahui  bahwa  uji  F  sebesar 12,257  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <
0,05,  sehingga  variabel  sanksi  pajak,  kesadaran pajak,  pelayanan  pajak  dan  tingkat  pemahaman pajaksecara  simultan  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## d. Uji  Koefisien  Regresi  Secara  Parsial (Uji Statistik t)
Berdasarkan hasil pengolahan data (lampiran)  dapat  diketahui  bahwa variable Sanksi Pajak mempunyai nilai uji t sebesar 1,554 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,127  >  0,05.  Sehingga variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan  positif  terhadap  Kepatuhan  Pajak KPRI .
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa variabel  Kesadaran  Pajak  mempunyai  nilai  t sebesar  1,270  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,210  >  0,05.  Sehingga  Kesadaran  Pajak  tidak berpengaruh signifikan posititf terhadap Kepatuhan Pajak KPRI .
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa variabel  Pelayanan  Pajak  mempunyai  nilai  t sebesar  6,039  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  <  0,05.  Sehingga  Pelayanan  Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa variabel  Tingkat  Pemahaman  Pajak  mempunyai nilai  t  sebesar  1,955  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,049  <  0,05.  Sehingga  Tingkat Pemahaman  Pajak  berpengaruh  signifikan  positif terhadap Kepatuhan Pajak KPRI.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  data  dan  pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sanksi  pajaksecara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI) kota  Madiun.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Hidayati  (2014)  yang  menyatakan  bahwa sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Kesadaran    pajak  secara  parsial    tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KRPI) kota Madiun. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hidayati (2014)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran
pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan perpajakan.
3. Pelayanan    pajak  secara  parsial  berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota Madiun. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang  menyatakan  bahwa  pelayanan  fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
4. Tingkat  pemahaman  pajak  secara  parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota Madiun. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hidayati (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus,Lingkungan  Pajak,  Pengetahuan Peraturan Pajak,Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan,  KemauanMembayar  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi  Di  Dppkad  Grobogan-
Purwodadi. Skripsi .  Universitas  Muria Kudus. Purwodadi.
[2] Arum,  Puspa.  2012.  Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas. Skripsi . Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
[3] Devano,  S.  dan  Rahayu,  S.  K.  2006. Perpajakan  Konsep,  Teori  dan  Isu . Jakarta: Kencana.
[4] Fatmawati.  2015.  Pengaruh  Pemahaman
Wajib  Pajak  Atas  Pp  No.  46  Tahun  2013 Dan Implementasi Self Assessment System  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Persepsi  Wajib  Pajak  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada Pelaku Umkm Kerajinan Gerabah
Kasongan). Skripsi .  Universitas  Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
[5] Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis Multivariate  dangan  Program  SPSS .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[6] Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis Multivariate dangan Program SPSS . Edisi Tujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. [7] Hidayati,  Iva  Farida.  2014.  Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Tentang
Peraturan  Perpajakan,  Efektifitas  Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  Kpp Pratama  Surakarta). Naskah  Publikasi. Universitas  Muhammadiyah  Surakarta . Surakarta.
[8] Larasati,  Amelia  Ratih.  2013.  Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Kpri Kabupaten  Tegal .  Skripsi .  Universitas negeri semarang. Semarang. [9] Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Formal Wajib  Pajak  (Studi  Di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Makassar  Selatan). Skripsi . Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
[10] Muslim,  Afdilla.  2007.  Pengaruh  Tingkat Pemahaman, Pendidikan, Pengalaman, dan Penghasilan  Wajib  Pajak  di  KPP  Padang. Skripsi . Universitas Andalas. Padang.
[11] Mutia,  Sri  Putri  Tita.  2014.  Pengaruh Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. Sumatra Utara.
[12] Niswatun et  al.  2014. Kepatuhan  Wajib Pajak  Umkm  Di  Kabupaten  Jepara . Accounting  Analysis  Journal .  Vol.  3.  No. 2. Pp. 170.
[13] Suandy,  Erly.  2001. Perencanaan  Pajak .
Jakarta: Salemba Empat.
[14] Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif,  kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta.
[15] Suliyanto.  2005. Analisis  Data  Dalam
Aplikasi Pemasaran . Bogor: Ghalia
Indonesia.
[16] Sumarsan,  Thomas.  2010. Perpajakan Indonesia  Pedoman  Perpajakan  yang
Lengkap  Berdasarkan  Undang-Undang
Terbaru . Jakarta: Penerbit Indeks.
[17] Suryanti,  Tri.  2013.  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Terhadap
Peningkatan
Penerimaan Pajak Penghasilan  Dengan  Penagihan  Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Serpong). Skripsi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
[18] Suryarini,  Trisni  dan  Tarsis  Tarmudji.
2006. Pengetahuan
Perpajakan . Semarang: Unnes Press.
[19] Suryarini,  Trisni  dan  Tarsis  Tarmudji. 2012. Pajak  di  Indonesia .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
[21] Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007
Tentang   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[22] Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
[23] Yeni,  Rahma.  2013.  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Yang Dimoderasi  Oleh  Pemeriksaan  Pajak  Pada Kpp  Pratama  Padang. Skripsi .  Universitas Negeri Padang. Padang.