Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk

## KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN PEMBELIAN RUMAH

## Yuni Harlina
Hellen Lastfitriani
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
The activity of selling and buying has become daily activities and all owned properties  are goods  that have been purchased from  the seller with  the terms of the established agreement, guidelines and procedures. Therefore it is necessary to know the various forms of the guidance to avoid misunderstanding between the two parties who  promised  including  we  are  as  Muslims.  This  study  comes  from  the  case  of default  ( wanprestasi )  that  occurs  on  consumers  who  do  not  receive  the  ownership certificate of the purchased house from the developers. The results of the study show that the consequences of consumer or buyer law who did not receive the certificate of the home purchase are the ownership status of the house is unclear, the buyer cannot transfer  or  sell  the  house  to  another  party,  and  there  is  no  legal  force  in  case  of dispute.  Whereas  in  Islamic  law,  Islam  prohibits  the  practice  of  flawed  buying  and selling because of dishonest, breaking promises and other prohibition things since it does  not  provide  an  advantage  but  the  harm.  If  a  person  does  such  a  thing  after  an agreement is made, it can be said that they have done default ( wanprestasi ) in which they do not perform the achievement that should be done or there is a negligence of the achievement after doing an agreement or contract.
Keywords: Default ( Wanprestasi ), Household Certificate, Islam

## Abstrak
Kegiatan  jual  beli  memang  sudah  menjadi  sesuatu  kegiatan  yang  setiap  hari terjadi,  dan  semua  barang  yang  dapat  dimiliki  merupakan  barang  yang  telah  dibeli dari  penjual  dengan  syarat-syarat  perjanjian,  pedoman  dan  prosedur  yang  telah
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
ditetapkan.  Karena  itu  perlu  diketahui  berbagai  bentuk  pedoman  pelaksanaannya agar  tidak  terjadi  kesalah  pahaman  antara  kedua  belah  pihak  yang  berjanji,  dengan begitu  kita  sebagai  muslimin  bisa  menghindarinya.  Penelitian  ini  bersumber  dari kasus  Wanprestasi  (ingkar  janji)  yang  terjadi  pada  konsumen  yang  tidak  menerima sertifikat  kepemilikan  pembelian  rumah  dari  developer.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  akibat  hukum  konsumen  atau  pembeli  yang  tidak  menerima sertifikat  pembelian  rumah,  antara  lain  adalah  bahwa  status  kepemilikan  rumah tersebut  belum jelas,  pembeli  tidak dapat  mengalihkan atau menjual  rumah  tersebut kepada  pihak  lain,  serta  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  terjadi  sengketa. Sedangkan  dalam  hukum  islam,  islam  melarang  praktek  jual  beli  yang  bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena  yang demikian tidak  memberikan  suatu  keuntungan  melainkan  kemadlaratan.  Jika  seorang melakukan  yang  demikian  itu  setelah  dibuatnya  suatu  perjanjian,  bisa  dikatakan mereka  telah  melakukan  wanprestasi  yaitu  mereka  tidak  melakukan  prestasi  yang seharusnya  dilakukan  atau  ada  unsur  lalai  dalam  prestasinya  setelah  dilakukannya suatu perjanjian atau akad.
Kata Kunci : Wanprestasi, Sertifikat kepemilikan rumah, Islam

## Pendahuluan
Kegiatan  jual  beli  memang  sudah  menjadi  sesuatu  kegiatan  yang  setiap  hari terjadi,  dan  semua  barang  yang  dapat  dimiliki  merupakan  barang  yang  telah  dibeli dari  penjual.  Dalam  kegiatan  tersebut,  diharuskan  timbul  kesepakatan,  karena kesepakatan  dalam  jual  beli  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting,  dengan kesepakatan itulah maka jual beli dapat terjadi.
Perjanjian  jual  beli  itu  sendiri  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan  objek  jual  beli  kepada  pembeli  dan  berhak  menerima  harga  dan pembeli  berkewajiban  untuk  membayar  harga  dan  berhak  menerima  objek  tersebut. Sebagaimana  diketahui  bahwa  perjanjian  muncul  pada  saat  terjadinya  kesepakatan mengenai  hal  pokok  dalam  perjanjian  tersebut,  namun  selain  itu  ada  hal  lain  yang
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
mesti  diperhatikan,  yaitu  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana    diatur  dalam  pasal 1320 KUH Perdata. 1
Syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah  pahaman  antara  kedua  belah  pihak  yang  berjanji.  Oleh  sebab  itu  segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pasal  1365  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa:  “tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Yaitu  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. 2
Wanprestasi  terdapat  dalam  pasal  1243  KUH  Perdata,  yang  menyatakan bahwa:  “penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. 3
Kelalaian  dalam  Hukum  Islam  untuk  memenuhi  kewajiban  memberikan  hak orang  lain  tergolong  perbuatan  yang  dilarang,  dimana  sebelumnya  telah  diketahui adanya  suatu  perjanjian  diantara  mereka,  maka  selanjutnya  bagi  mereka  yang melakukan  pelanggaran/cidera  janji  karena  tidak  melakukan  prestasinya,  maka dikenakan  sanksi  kepadanya  berupa  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak  kreditur,
1 Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Rajawali Pers), hal.31
2 Salim  H.  S.  2014. Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW), (Jakarta:  Sinar  Grafika), hal.180
3 Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.12
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  Akibat  Hukum  Wan  Prestasi  Terhadap  Konsumen  Yang  Tidak Memiliki Sertifikat Kepemilikan Rumah ?
2. Bagaimana  Kajian  Hukum  Islam  Tentang  Wan  Prestasi  (Ingkar  Janji)  Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah?

## Wan Prestasi
Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ‚wan‛ yang artinya tidak ada, kata ‚prestasi yang diartikan  prestasi/kewajiban.  Jadi  wanprestasi  berarti  prestasi  buruk  atau  tidak memenuhi  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan.  Selain  itu  bisa  juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. 4
Abdul  Kadir  Muhammad  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  wanprestasi adalah  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  harus  ditetapkan  dalam  perikatan,  baik perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian  maupun  perikatan  yang  timbul  karena Undang-undang. 5
Menurut  pasal  1234  KUH  Perdata  yang  dimaksud  dengan  prestasi  adalah seseorang  yang  menyerahkan  sesuatu,  melakukan  sesuatu,  dan  tidak  melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
4 Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi’uhu wahdafuhu , Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), hal.18.
5 Departemen  Agama.  2004. Al-Qur’an  Al-Karim  Dan  Terjemahnya .  (Bandung:  PT. Diponegoro)
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Akibat  dari  wanprestasi  itu  biasanya  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ganti rugi,  pembatalan  kontrak,  peralihan  risiko,  maupun  membayar  biaya  perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum,  lalai  atau  secara  sengaja  tidak  melaksanakan  sesuai  bunyi  yang  telah disepakati  dalam  kontrak,  jika  terbukti,  maka  debitur  tersebut  harus  mengganti kerugian  (termasuk  ganti  rugi  +  bunga  +  biaya  perkaranya).  Meskipun  demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:
a. Keadaan memaksa ( overmacht / force majeure )
b. Kelalaian kreditur sendiri
c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.
Untuk  hal  yang  demikian  debitur  tidak  harus  mengganti  kerugian.  Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.
Keadaan  memaksa  ada  yang  bersifat  mutlak  ( absolute ),  contohnya,  bencana alam  seperti  banjir,  gempa  bumi,  tanah  longsor,  dan  lain-lain.  Sedangkan  yang bersifat  tidak  mutlak  ( relative ),  contohnya  berupa  suatu  keadaan  dimana  kontrak masih  dapat  dilaksanakan,  tetapi  dengan  biaya  yang  lebih  tinggi,  misalnya  terjadi perubahan  harga  yang  tinggi  secara  mendadak  akibat  dari  regulasi  pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain. 6
Akibat  Hukum  Wan  Prestasi  Terhadap  Konsumen  yang  Tidak  Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah
Dunia  bisnis  para  pengusaha  atau  pedagang  sudah  pasti  menginginkan keuntungan yang besar, dengan modal yang sekecil mungkin. Demikian juga halnya dengan  bisnis  properti  atau  perumahan,  pihak  developer  tentunya  menginginkan keuntungan  yang  besar  dengan  modal  yang  kecil,  namun  jangan  sampai  merugikan pihak konsumen.
6 Abdul R. Saliman. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana), hal. 52
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Pelaksanaan  pembayaran  pembelian  rumah  tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara  kredit,  dan  dapat  dilakukan  dengan  kontan  atau  cash  bertahap.  Dengan ketentuan  bahwa  apabila  pembayaran  rumah  tersebut  sudah  dilunasi  oleh  pembeli, maka  pihak  developer  akan  menyerahkan  sertifikat  rumah  yang  sudah  dibaliknama atas  nama  pembeli.  Namun  dalam  kenyataannya  ada  beberapa  konsumen  yang mengalami, bahwa pembayaran rumah sudah lunas tetapi sertifikat tidak diserahkan oleh pihak developer dengan berbagai alasan dan diminta bersabar untuk menunggu.
Akibat hukum dari kejadian tersebut adalah:
1. Status Kepemilikan Rumah Belum Jelas
Pelaksanaan  pembayaran  pembelian  rumah  tersebut  dapat  dilakukan dengan  cara  kredit,  dan  dapat  dilakukan  dengan  kontan  atau  cash  bertahap. Dengan ketentuan bahwa apabila pembayaran rumah tersebut sudah dilunasi oleh pembeli,  maka  pihak  developer  akan  menyerahkan  sertifikat  rumah  yang  sudah dibaliknama  atas  nama  pembeli.  Namun  dalam  kenyataannya  ada  beberapa konsumen  yang  mengalami,  bahwa  pembayaran  rumah  sudah  lunas  tetapi sertifikat  tidak  diserahkan  oleh  pihak  developer  dengan  berbagai  alasan  dan diminta bersabar untuk menunggu.
Hukum  Perdata  dijelaskan  dalam  Pasal  1457  KUH  Perdata,  bahwa  “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 7
Pembayaran  sudah  dilakukan  oleh  pembeli,  tetapi  pembeli  belum mendapatkan sertifikat  rumah tersebut, bahwa developer beralasan sedang dalam pengurusan, tetapi jika pembeli juga belum mendapatkan sertifikat rumahnya, hal ini jelas sudah bertentangan dengan apa yang sudah disepakati bersama.
Sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah terhadap sebidang tanah dan  bangunan  rumah,  karena  sudah  disahkan  oleh  Badan  Pertanahan  dan  sudah
7 R.Subketi  dan  R.Tjitrosudibio.  2009. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal.366
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
dilakukan  pengukuran  terhadap  tanah  dan  bangunan  tersebut,  sehingga  status kepemilikan  rumah  tersebut  menjadi  jelas,  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh pihak manapun.
Apabila pembeli belum menerima sertifikat rumahnya maka secara hukum status  kepemilikan  rumah  tersebut  belum  jelas.  Oleh  karena  pihak  developer belum  melakukan  pemecahan  terhadap  surat  tanah  yang  didirikan  bangunan tersebut,  sehingga  belum  dapat  dikatakan  bahwa  pembeli  secara  sah  memiliki rumah tersebut.
Apabila status kepemilikan terhadap tanah dan rumah tersebut belum jelas, maka bagi pihak pembeli tentunya merasa dirugikan oleh pihak developer, karena status  kepemilikannya  masih  bisa  dipertanyakan  orang.  Oleh  karena  itu  tentunya pembeli  mempunyai  hal  untuk  menagih  kepada  developer  sertifikat  rumah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Konsumen Tidak Dapat Mengalihkan / Menjual
Konsekuensi  atau  akibat  dari  tidak  diperolehnya  sertifikat  oleh  pihak pembeli  dari  pihak  developer,  maka  pihak  pembeli  tidak  dapat  mengalihkan  hak milik atau menjual rumah tersebut, karena tidak memiliki sertifikat sehingga tidak ada yang mau membeli rumah karena tidak ada sertifikatnya.
Menurut  sistem  Hukum  Perdata,  suatu  pemindahan  atau  pengalihan  hak terdiri atas dua bagian, yaitu:
1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pemindahan  atau  pengalihan  hak  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  yang  penting adalah  pemindahan  atau  pengalihan  nama  dalam  hal  jual  beli  benda  tak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya. 8
Dari pernyataan tersebut di  atas dapat  dipahami, bahwa  untuk  melakukan penyerahan  terhadap  tanah  dan  rumah  yang  sudah  dijual  kepada  pihak  pembeli,
8 Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), hal.72
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
maka harus dilakukan dengan penyerahan sertifikat yang sudah dibalik namakan, barulah  penyerahan  kepemilikan  rumah  tersebut  sah  menurut  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Apabila Terjadi Sengketa
Bukti  kepemilikan  rumah  yang  berupa  sertifikat  adalah  sangat  penting karena berhubungan dengan kekuatan hukum bagi pemilik rumah tersebut. Setiap orang harus menghargai hak milik, dan dapat dipergunakan secara turun temurun dan dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain.
Setiap  pembelian  rumah,  yang  mana  pembeli  belum  mendapatkan sertifikat  rumah  tersebut  walaupun  sudah  dibayar  lunas,  hal  ini  jelas  merugikan pihak  pembeli  karena  apabila  terjadi  sengketa  maka  si  pemilik  rumah  tidak memiliki kekuatan pembuktian di muka hukum.
Pernyataan  tersebut  dapat  dipahami,  bahwa  pemilik  tanah  dan  bangunan yang tidak menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah dan rumah tersebut, maka si pemilik rumah belum mendapatkan haknya secara sah karena tidak ada buktinya, sehingga  apabila  terjadi  sengketa  maka  si  pemilik  akan  kesulitan  untuk membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah miliknya.
Apabila  ingin  mengajukan  keberatan  kepada  pihak  penegak  hukum  juga sulit untuk dilakukan karena tidak mempunyai bukti yang jelas, sehingga bisa saja pihak  lain  keberatan  untuk  hal  tersebut  dan  bagi  si  pemilik  akan  merasa  bahwa apa yang ada di bawah kekuasaannya belum dapat di perjual belikan, dan apabila ada  pihak  lain  yang  mengajukan  tuntutan  maka  akan  terasa  sulit  untuk mempertahankannya.
Adapun  mengenai  penyelesaian  sengketa  menurut  UU  Nomor  1  Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pada pasal 147 Penyelesaian sengketa  di  bidang  perumahan  terlebih  dahulu  diupayakan  berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk

## Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen penyelesaian  sengketa  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 9
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dalam  hal  Sengketa  konsumen  di sini  dibatasi  pada  sengketa  perdata.  Masuknya  sengketa  atau  perkara  ke  depan pengadilan  bukanlah  karena  kegiatan  sang  hakim  melainkan  karena  inisiatif  dari pihak  yang  bersengketa  dalam  hal  ini  penggugat  baik  itu  produsen  ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat  bekerja  di  antara  para  pihak  secara  sukarela,  dalam  hubungan  ini  Satjipto Rahardjo  mengatakan  “pembicaraan  mengenai  bekerjanya  hukum  dalam  hubungan dengan  proses  peradilan  secara  konvesional  melibatkan  pembicaraan  tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berpekara dan sebagainya.” 10
Undang-Undang  perlindungan  konsumen  pasal  45  ayat  1  sampai  4 menyatakan: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan berdasakan pilihan sukarela dari pihak yang bersangkutan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, apabila telah dipilih upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  maka  gugatan  melalui pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  Dapat  dilakukan  dengan  cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  dan  konsiliasi.  Namun  dalam  penelitian  ini,
9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
10 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  2008. Hukum  Perlindungan  Konsum en,  (Jakarta:  Sinar Grafika),  hal.175
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
penyelesaian  sengketa  atau  penyelesaian  perselisihan  yang  di  ambil  oleh  pihak developer dan konsumen adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

## Proses Pengajuan Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Pembeli / Konsumen
Pembeli atau konsumen merasa dirugikan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan  oleh  si  penjual/developer,  maka  si  pembeli  dapat  mengajukan  ganti  rugi atau  meminta  pertanggungjawaban  dari  si  penjual/developer,  sebagai  akibat  dari tidak diserahkannya sertifikat rumah yang sudah dibayar secara kontan/lunas.
Adapun proses pengajuan ganti rugi yang dapat dilakukan adalah:
1. Pembeli Dapat Mengajukan Keberatan Kepada Developer
Sejalan  dengan  azas  dalam  perjanjian,  yaitu  kedua  belah  pihak  harus beriktikad  baik  dalam  melaksanakan  isi  perjanjian,  karena  perjanjian  tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu kedua belah  pihak  berkewajiban  untuk  melaksanakannya.  Ketika  hak  tersebut  tidak dapat  dilakukan  oleh  si  penjual  maka  sudah  dapat  dinyatakan  melakukan wanprestasi.
Wanprestasi  terdapat  dalam  pasal  1243  KUH  Perdata,  yang  menyatakan bahwa  :  “penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang  harus diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. 11
Kata  lain  wanprestasi  juga  dapat  diartikan  suatu  perbuatan  ingkar  janji yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian, ataupun  melaksanakan  tetapi  terlambat  atau  melakukan  apa  yang  sesungguhnya tidak  boleh  dilakukannya,  Sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  si  pembeli  adalah merupakan hak darinya agar mendapatkan kepastian dari developer tentang status rumah  yang  sudah  dibelinya.  Oleh  karena  itu  pihak  developer  mempunyai
11 Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan , (Jakarta: Rajawali Pers), hal.12
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
kewajiban  untuk  mengurus  dengan  iktikad  baik  sertifikat  tersebut,  sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian jual beli.

## 2. Pembeli Dapat Meminta Uangnya Kembali
Apabila  sertifikat  tanah  dan  rumah  tersebut  belum  juga  diserahkan  oleh pihak  developer,  maka  pihak  pembeli  akan  mengajukan  pengembalian  uangnya kepada  developer.  Dan  apabila  dalam  jangka  waktu  yang  sudah  melewati  batas toleransi,  maka  pihaknya  akan  mengajukan  keberatan  dan  meminta  uangnya dikembalikan  oleh  pihak  developer,  karena  sudah  merugikan  konsumen disebabkan  sertifikat  rumah  yang  mereka  beli  tidak  dapat  diserahkan  oleh  pihak developer  dengan  berbagai  alasan  dan  janji  yang  sudah  dibuat  oleh  pihak developer tetapi belum juga menunjukkan titik terangnya, sehingga pihak pembeli mengajukan uangnya supaya dikembalikan oleh pihak developer.
3. Pembeli Dapat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Apabila pihak developer tidak juga dapat menyerahkan sertifikat hak milik terhadap rumah yang sudah dibeli secara kontan melalui developer, maka menurut hukum yang berlaku pihak pembeli atau konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk memperjuangkan hak-hak pembeli agar dapat diperoleh sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, maka menurut hukum apabila sudah tidak  ada  nampak  iktikad  baik  dari  penjual  atau  developer,  maka  pihak  pembeli atau  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  ke  pengadilan.  Hal  ini memang  dibenarkan  oleh  undang-undang  dan  menjadi  hak  dari  pembeli  untuk mendapatkan kejelasan dari sertifikat kepemilikan rumah tersebut.
Apabila  suatu  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  oleh  pihak- pihak  yang  berperkara,  maka  jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah  minta penyelesaian  melalui  pengadilan.  Untuk  itu  penggugat  mengajukan  gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua  Pengadilan  Negeri  itu  disebut  perkara  perdata.  Pihak  yang  mengajukan
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
gugatan  disebut  dengan  penggugat,  sedangkan  pihak  yang  digugat  disebut tergugat. 12
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dipahami,  bahwa  pihak  yang  merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan, agar hak-hak dari salah satu pihak tersebut dapat dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi siapapun  tidak  dapat  menggangu  dan  menggugat  apabila  hak  tersebut  sudah secara jelas dimiliki oleh pemiliknya. Apabila sertifikat hak milik tersebut belum dapat dan belum pula dibalik namakan, maka kepemilikan rumah tersebut belum sah menurut hukum, dan pihak lain masih bisa mempertanyakan status tanah dan rumah yang bersangkutan.

## Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi
Hukum  Islam  memiliki  ketentuan  yang  mendasar  dalam  masalah  perikatan dan  perjanjian  yaitu  dengan  memberi  kebebasan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam  cara  yang  menunjukkan  adanya  ijab  dan  qabul  sudah  dapat  dianggap  akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan  penyelenggaraannya.  Ketentuan  inilah  yang  merupakan  pokok-pokok syariat  Islam  yaitu  suatu  kaidah  bahwa‚akad-akad  dapat  dengan  cara  apa  saja  baik berupa  perkataan  maupun  perbuatan  yang  menunjukkan  maksud  akad-akad tersebut. 13
Pengarahan  dan  bimbingan  yang  berguna  bagi  mereka  yang  mengadakan akad/perjanjian  yang  berbentuk  ijab  dan  qabul,  Maka  selanjutnya  hukum  Islam menganjurkan  agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi  dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.
12 Abdulkadir  Muhammad.  2000. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti), hal.37
13 Ahmad  Muhammad  Al-Assal.  1980. Al-Nizam  al-Iqtisadi  fi  al-Islam  mabadi’uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), hal.184
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Firman Allah al-Baqarah ayat 282.
وُهوبُ وتْكاَف ىًّمَسوم ٍلَجَأ  ٰىَلِإ ٍنْيَدِب ْموتْنَياَدَت اَذِإ اهونَمآ َنيِذَّلااَهُّيَأ اَي
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya”.
Setiap  perjanjian  wajib  dilakukan  dengan  baik  dan  jujur  serta  bersih  dari unsur  penipuan,  pemalsuan,  dan  pelanggaran.  Sehingga  praktek  muamalah  dalam Islam  menjadi  jalan  terang  yang  jauh  dari  hal  yang  cacat  setelah  dibuatnya  suatu perjanjian.
Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka. 14
Maksud  yang  terkandung  dalam  hadis  tersebut  di  atas  antara  lain  melarang praktek jual beli  yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang  karena  yang  demikian  tidak  memberikan  suatu  keuntungan  melainkan kemadlaratan.  Jika  seorang  melakukan  yang  demikian  itu  setelah  dibuatnya  suatu perjanjian,  bisa  dikatakan  mereka  telah  melakukan  wanprestasi  yaitu  mereka  tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.
Kelalaian  Hukum  Islam  dalam memenuhi  kewajiban untuk  memberikan  hak orang  lain  tergolong  perbuatan  yang  dilarang,  dimana  sebelumnya  telah  diketahui adanya  suatu  perjanjian  diantara  mereka,  maka  selanjutnya  bagi  mereka  yang melakukan  pelanggaran/cidera  janji  karena  tidak  melakukan  prestasinya,  maka dikenakan  sanksi  kepadanya  berupa  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak  kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.
14 Imam Muslim, Shahih Muslim , Dar al-Ihya’il Kitabil ‘Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Masalah  muamalah  dengan  sesama  manusia  hukum  Islam  menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat,  sehingga bagi  mereka  yang lalai  atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :
Dari  Abu  Hurairah  ra  Rasulullah  saw  bersabda  :  ciri-ciri  orang  munafiq  itu ada  tiga  yaitu,  apabila  berbicara  ia  berdusta,  apabila  berjanji  ia  mengingkari,  dan apabila  dipercaya  ia  berkhianat.  Memperhatikan  hadist  diatas  maka  dapat  difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan  predikat  sebagai  seseorang  yang  munafiq,  yaitu  bahwa  mereka  ini  tidak melakukan  atau  tidak  memenuhi  amanat  yang  dibebankan  kepadan  Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana  peristiwa  hukum  semacam  ini  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  jika memang  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan.  Akan  tetapi  dalam  masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat overmacht (keadaan memaksa).

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  mengambil kesimpulan  sebagai  berikut:  Akibat  hukum  konsumen  atau  pembeli  yang  tidak menerima  sertifikat  pembelian  rumah,  antara  lain  adalah  bahwa  status  kepemilikan rumah  tersebut  belum  jelas,  pembeli  tidak  dapat  mengalihkan  atau  menjual  rumah tersebut  kepada  pihak  lain,  serta  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  terjadi sengketa.  Oleh  karena  itu  pihak  developer  harus  berusaha  untuk  melakukan pemecahan terhadap surat tanah tersebut, dan membaginya sesuai dengan unit rumah yang sudah dibeli oleh konsumen.
Proses  pengajuan  ganti  rugi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pembeli  atau konsumen, antara lain adalah si pembeli atau konsumen dapat mengajukan keberatan kepada  pihak  developer,  pembeli  juga  dapat  meminta  uangnya  kembali  karena merasa  tidak  puas  dengan  pelayanan  pihak  developer,  serta  proses  terakhir  pembeli atau konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan meminta ganti rugi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak developer.
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Hukum  Islam  bagi  mereka  yang  melakukan  wanprestasi  dengan  ada  unsur sengaja,  maka  baginya  diberikan  predikat  sebagai  seseorang  yang  munafiq,  yaitu bahwa  mereka  ini  tidak  melakukan  atau  tidak  memenuhi  amanat  yang  dibebankan kepadanya.  Demikianlah  ketentuan  yang  mendasar  yang  dapat  dipetik  dari  Hukum Islam  tentang  wanprestasi,  dimana  peristiwa  hukum  semacam  ini  merupakan  suatu bentuk  pelanggaran  jika  memang  dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan.  Akan  tetapi dalam  masalah-masalah  yang  dilakukan  kealpaan  akibat overmacht (keadaan memaksa).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  2000. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)
Abdul R. Saliman. 2010. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana)
Adrian  Sutedi.  2010. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendadftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika)
Ahmadi Miru. 2011. Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Rajawali Pers)
Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers)
Celina Tri  Siwi  Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsum en,   (Jakarta:  Sinar Grafika), Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya
Departemen  Agama.  2004. Al-Qur’an  Al-Karim  Dan  Terjemahnya .  (Bandung:  PT. Diponegoro)
Imam  Muslim,  Shahih  Muslim, Darul  Ihya’il  Kitabil  ‘Arabiyyah ,  Jus  I,  hadist no.3937
R.  Subketi  dan  R.  Tjitrosudibio.  2009. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita),
Salim H. S. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika)
Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017                     Sanksi Poligami............ Yuli Harlina, dkk
Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa)
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen