Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA
Ardian Bakhtiar Rivai
e-mail : ardian.rivai@ppkn.uad.ac.id

## ABSTRAK
Sudah  jelas  bahwa  kebijakan  afirmasi  merupakan  dukungan  untuk  kaum minoritas di negeri ini agar mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan. Namun demikian, setelah tahun 2011, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi dari etnis minoritas dan daerah pinggiran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan mahasiswa Papua mengakes pendidikan melalui kebijakan afirmasi di universitas negeri di bawah kementerian pendidikan. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana memahami secara komprehensif  kebijakan  afirmasi  di  Indonesia  akan  lebih  baik  jika  kita  bisa mempelajarinya dari pengalaman di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat yang telah mengaplikasikan kebijakan afirmasi pada perguruan tinggi sejak lama.
Kata Kunci : Pendidikan Tinggi, kebijakan pendidikan, kebijakan afirmasi.

## ABSTRACT
It is clear that affirmative action is to support for minority people in the country which to develop their education accesibility. However, after 2011, Indonesian government to have concern to increase the number of higher education student from minority etnic and marginal places. The good one strategy is increase the accessibility  of  Papua  student  by  affirmative  action  in  public  universities  under Ministry of Education management. This paper describes that how to understand and aplly the concept of Affirmative Action, especially in Indonesia. To support in comprehensive understand of affirmative action in Indonesia, it is better if we can study from universities in the United States of America expriences which aplly the affirmative action in higher education in a long time ago.
Keywords: Higher Education, Educational Policy, Affirmative Action.
.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam upaya ijtihad kebijakan pendidikan tinggi untuk mengungkap kebijakan afirmasi terhadap mahasiswa Papua, studi ini meyakini beberapa premis terkait logika dan cara kerja kebijakan  afirmasi  Dikti  Kemdikbud. Studi ini meyakini bahwa kebijakan afirmasi  memberikan  kemudahan akses ( access ) pendidikan tinggi untuk mahasiswa Papua dalam menjangkau universitas-universitas terbaik di Indonesia. Argumentasi tersebut dibangun atas dasar bahwa kemudahan akses pendidikan tinggi mahasiswa sangat didukung oleh bagaimana sistem admisi yang ada mampu menarik minat, motivasi, dan usaha mahasiswa Papua dalam rangka peningkatan kualitas akademik yang dimilikinya. Ada  tiga  konsep  berfikir yang menjadi pemahaman dalam studi ini.
Pertama , studi ini meyakini bahwa  program  afirmasi  Dikti Kemdikbud menjadi pemicu adanya sistem admisi ( admission ) pendidikan tinggi di Indonesia yang menganut prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan etnis maupun ras. Argumen ini menjadi penting untuk dikemukakan, karena, tanpa disadari beberapa tahun
belakangan telah muncul apa yang disebut sebagai elitisme pendidikan 46 , dimana admisi pendidikan tinggi hanya dimungkinkan untuk mahasiswa dengan golongan ekonomi menengah atas yang sudah mapan dan didukung fasilitas yang cukup.
Alasan Dikti Kemdikbud, memunculkan  program  afirmasi pendidikan tinggi adalah untuk mengeskalasi ekonomi sosial masyarakat Papua dengan jalur peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi merupakan satu-satunya pintu gerbang untuk mengantar pemuda papua menjadi masyarakat terdidik yang kelak akan mampu mengembangkan Papua di masa yang akan datang. Semangat Dikti Kemdikbud untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Papua adalah dalam rangka menjawab masalah tentang rendahnya kualitas capaian akademik pemuda Papua.
Kedua , studi ini meyakini bahwa program  afirmasi  Dikti  Kemdikbud merupakan instrumen yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan belajar ( learning environtment ) kepada individu mahasiswa program afirmasi Papua.  Asumsinya,  program  afirmasi dapat meningkatkan usaha dan motivasi Papua untuk meningkatkan kualitas akademiknya. Rasionalnya,
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 dengan memberikan ruang kepada Mahasiswa Papua menjadi bagian dari kompetisi berkualitas baik, maka secara tidak langsung juga akan menggiring mereka kepada capaian kualitas terbaik di lingkungan akademisnya itu 47 .
Ketiga , studi ini berkeyakinan bahwa  program  afirmasi  Dikti Kemdikbud merupakan cara pemerintah dalam waktu jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Argumen yang dibangun untuk aspek ini, bahwa dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada pemuda- pemuda Papua maka secara otomatis juga menjadi cara untuk melakukan apa yang disebut sebagai “Vaksinasi Sosial” kepada Papua 48 . Karena, pendidikan tinggi merupakan cara untuk mengubah nasib individu. Pendidikan tinggi merupakan obat sosial secara vertikal, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan sosial individu di masyarakat. Cara paling sederhana untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut adalah dengan mengetahui capaian akademis ( student achievement ) mahasiswa pelaksana program afirmasi Dikti Papua.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tujuan Afirmasi Pendidikan Tinggi
Kuralender & Felts (2008) menjelaskan bahwa affirmative action di pendidikan tinggi adalah tentang menjamin akses untuk ras atau etnis minoritas agar bisa menduduki kursi di pendidikan tinggi. Affirmative action merupakan alat untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas di pendidikan tinggi dan ketidaksetaraan ras. Untuk konteks saat ini, affirmative  action memiliki tujuan eksplisit untuk mencapai tujuan dalam upaya mengobati diskriminasi sosial masa lalu dan membuka kesempatan bagi kelompok minoritas tersebut dalam posisi yang setara.
Menurut Conner & Rabovsky (2011), jaminan akses pendidikan tinggi adalah adanya kesetaraan ( equity ) dan keberagaman ( diversity ) di pendidikan tinggi. Konsep kesetaraan ( equity ) dalam hal ini adalah adanya distribusi sumber daya manusia di masyarakat secara adil. Membuka akses pendidikan tinggi dimaknai sebagai perbaikan kebijakan spesifik  yang  dirancang  untuk membenahi kondisi masa lalu di sebuah kelompok etnis arau ras
47   Lihat Meeuwisse dkk, 2010. 48   Lihat Tienda & Sullivan, 2010.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 minoritas di masyarakat. DesJardins (2003) 49 mengidentifikasi ada dua tipe framework untuk  justifikasi  akses pendidikan tinggi dalam konteks kesetaraan vertikal. Pertama , berke- naan perlakuan isimewa untuk kelompok minoritas, misalnya dengan merancang kebijakan untuk membuka akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung.
Selanjutnya, kedua , DesJardins menjustifikasi akses pendidikan tinggi berkenaan dengan equity inter- generational (kesetaraan lintas generasi), yaitu distribusi sumber daya untuk mendukung kesetaraan antargenerasi yang berbeda. Dalam rangka  memformulasikan  kebijakan afirmasi  untuk  membuka  akses pendidikan tinggi, Conner & Rabovsky 50 menyebutkan ada dua pedoman pokok. Pertama , lingkungan kampus, yaitu menciptakan kehidupan lingkungan belajar akademis ( learning environment ) yang toleran kepada kelompok minoritas, yang dalam studi ini kelompok minoritas dimaksud adalah mahasiswa Papua. Kedua , capaian akademis, yaitu untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan afirmasi mampu memberikan pengaruh dalam upaya pengembangan sumber daya kelompok minoritas untuk
mengembangkan kemampuannya di pendidikan tinggi. Capaian akademik ini merupakan tujuan pokok bagi pelaksanaan  program  afirmasi  di pendidikan tinggi 51 .
Connor & Schwab (2010) menyatakan bahwa pedoman untuk menjustifikasi  keterbukaan  akses pendidikan tinggi dalam kebijakan afirmasi  adalah  adanya  perlakuan istimewa dalam proses admisi. Perlakuan istimewa yang dimaksudkan adalah dengan mempertimbangkan keberagaman ras, gender, etnis, dan bangsa terhadap student body di univesitas. Pokok penting dari pedoman  justifikasi  akses  pendidikan tinggi oleh Connor & Schwab (2010) adalah adanya pertimbangan kepada kelompok minoritas untuk berhak menerima perlakuan istimewa dari aspek penerimaan ( admission ) di sebuah universitas. Tampaknya Connor & Schwab (2010) agak mengabaikan aspek proses dan capaian akademis di pendidikan tinggi. Karena, menurut Connor & Schwab (2010), afirmasi  dalam  penafsirannya  adalah cara untuk memasukkan kelompok ras minoritas untuk menjadi bagian dari komunalitas di sebuah pendidikan tinggi. Penekanannya adalah bagai- mana admisinya; bukan bagaimana proses dan capaian akademiknya.
49   Dalam Conner & Rabovsky, 2011.
50   Ibid, 2011. 51   Lihat DesJardins (2003) dalam Conner & Rabovsky, 2011.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Menyoal Affirmative Action di Pendidikan Tinggi
Menurut Libertella, dkk (2007), affirmative  action adalah tindakan positif  yang  langsung  bersifat konstruktif dan memberikan perlakuan kemudahan bagi kelompok minoritas. Afirmasi bisa berupa kompensasi atau mendorong kemajuan untuk men- ciptakan lingkungan yang membuka akses individu dimana ras dan gender bukan lagi menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang. Sedangkan menu- rut Crosby (1994) 52 , kebijakan afirmasi ( affirmative  action-policy ) adalah kebijakan yang dirancang untuk memastikan kesetaraan kesempatan untuk anggota kelompok yang memiliki sejarah kurang beruntung di sebuah masyarakat.
Menurut Gallaher dkk (2009), affirmative  action adalah kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki diskriminasi masif yang diarahkan kepada ras atau etnis minoritas  secara  spesifik. Affirmative action dalam definisi ini menyediakan prosedur dan pedoman untuk men- jamin warga negara yang memenuhi syarat dan kepentingan, tanpa memperhatikan ras, etnis, gender, agama,  atau  usia.  Tujuannya,  untuk
men ciptakan kesetaraan untuk partisipasi di dalam pendidikan tinggi, ketenagakerjaan, pemerintahan, pemu- kiman, dan isu kesejahteraan sosial lainnya. Menurut Gallaher dkk (2009), affirmative action tidak dibatasi hanya untuk perihal diskriminasi, tetapi juga aspek kesejarahan masa lalu yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Tujuannya,
untuk
mendorong
menciptakan kesetaraan dengan membuka akses kepada arena publik dan privat.
Diskursus yang berkembang di banyak literatur menunjukkan bahwa affirmative  action terfokus  kepada perlakuan istimewa kepada kelompok ras atau etnis minoritas. Namun, affirmative  action harus  difahami berbeda dengan dengan nepotisme, dimana memberikan kemudahan dalam akses pendidikan tinggi bukan didasarkan atas kepentingan minoritas tetapi lebih kepada kepentingan subjektif yang sudah ambisius 53 .
Kurlaender dan Felts (2008) mendefinisikan affirmative  action sebagai kebijakan untuk meningkatkan jumlah representasi kelompok mino- ritas di pendidikan tinggi. Mening- katkan jumlah kelompok ras minoritas dilakukan dengan mengubah sistem admisi universitas yang memberikan kemudahan dan membuka peluang yang lebih besar terhadap kelompok
52   Dalam Libertella dkk, 2007. 53   Lihat Gallaher, dkk, 2009.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 ras minoritas untuk diterima sebagai mahasiswa universitas tersebut. Dasar inilah yang saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan afirmasi  pendidikan  tinggi  yang dilakukan oleh Dikti Kemdikbud. Karena, untuk konteks ke-Indonesiaan, masyarakat Papua yang tergolong kelompok  ras  minoritas,  faktanya belum mendapatkan akses pendidikan tinggi  yang  relatif  mudah  jika dibandingkan dengan kelompok- kelompok ras lain di Indonesia. Alasan logis untuk menjelaskan minimnya akses pendidikan tinggi untuk Papua adalah karena memang Papua merupakan daerah yang berada di Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
Penjelasan legal tentang affir- mative action di pendidikan tinggi diargumentasikan oleh Justin Powell pada tahun 1978 dalam amar putusan hakim US Supreme Court yang menyebutkan bahwa institusi pendi- dikan tinggi dengan menggunakan statuta internalnya bisa memasukkan aspek ras atau etnis untuk mempertimbangkan sistem admisi sebagai cara untuk meningkatkan varietas student body di sebuah universitas 54 .  Amar putusan hakim ini merupakan keputusan yang sangat penting,  karena  sangat  efektif  untuk melegalisasi tujuan dari kebijakan afirmasi  di  Amerika  Serikat.  Yang
kemudian menjadi semacam cara mempromosikan konsep perbedaan dalam instansi pendidikan tinggi dan mengidentifikasi  bentuk  tanggung- jawab negara.

## Konsep Admisi  dalam Afirmasi Pendidikan Tinggi
Untuk  bisa  menjastifikasi  akses pendidikan yang didorong dari kebijakan  afirmasi  maka  pendekatan paling awal yang digunakan adalah dengan analisis admisi terhadap mahasiswa Papua untuk diterima di universitas yang ditunjuk Kemdikbud. Tienda & Sullivan (2010) menjelaskan bahwa untuk konteks pendidikan tinggi, affirmative action diidentifikasi dengan adanya akses dengan memegang prinsip bersama antara prinsip demokratis dan keperluan basis sistem penghargaan yang baik. Selain itu, kebijakan affirmative  action bisa berhasil apabila diskriminasi bisa dicegah dan ditiadakan.
Lebih  lanjut  Tienda  &  Sullivan (2010) menyatakan bahwa faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program  afirmasi  adalah  dengan memasukkan aspek ras atau etnis sebagai pertimbangan penerimaan ( admission ) mahasiswa di sebuah universitas. Sehingga, affirmative action dalam  perkara  ini  ditafsirkan
54   Lihat Kurlaender dan Felts, 2008.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 sebagai strategi untuk penyetaraan akses untuk seleksi institusi pendidikan tinggi. Pendekatan admission dalam konteks affirmative action merupakan sebuah tindak lanjut konsensus tentang strategi yang bisa diterima semua kalangan sebagai cara untuk membe- rikan kesempatan yang sama di ranah dunia pendidikan tinggi.
Tienda & Sullivan (2010) mena- war kan  tiga  alternatif  yang  bisa digunakan untuk mengusulkan pertim- bangan ras dan etnis dalam sistem admission pendidikan tinggi. Pertama , murni kemampuan akademik. Artinya, jika mahasiswa Papua yang memang memiliki kemampuan akademik yang mencukupi prasyarat masuk di Universitas, secara otomatis bisa diterima sebagai mahasiswa dengan label kemampuan akademiknya itu. Meski, universitas yang bersangkutan memang sedang melasanakan program afirmasi. Kedua ,  faktor  kelas  sosial, mahasiswa Papua yang bisa diterima dalam proses seleksi masuk dalam konsep ini adalah mereka yang memang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung. Sehingga, affirmative  action yang diterapkan kepadanya memiliki misi untuk  mengangkat  harkat  dan  taraf hidup dirinya dan keluarganya.
Ketiga , aspek rencana persentase, maksudnya untuk memberikan implikasi perbedaan variasi latar belakang suku bangsa mahasiswa di sebuah universitas. Aspek ini juga bertujuan untuk mendorong adanya
keberagaman di kampus. Pendekatan admisi dalam program afirmasi pendi- dikan tinggi juga dimaknai sebagai penekanan sistem untuk mengakomodir berbagai kelas sosial dan latar belakang budaya di sebuah universitas. Dalam pendekatan ini, memang penggunan hasil skor tes dan kemampuan akademik lainnya, perlu dikesam- pingkan karena penekanan utamanya justru untuk memberikan ruang kepada mereka para mahasiswa yang berlatar- belakang budaya atau ras maupun etnis minoritas.

## Konsep Lingkungan Belajar dalam Afirmasi Pendidikan Tinggi
Menurut Meeuwisse dkk (2010), lingkungan belajar (learning environment) memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap  pengem- bangan kemampuan akademik mahasiswa. Dalam pendekatan ini, interaksi mahasiswa dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa  menjadi  faktor  yang menentukan kesuksesan seorang mahasiswa. Sehingga, dalam proses mengafirmasi mahasiswa Papua untuk bisa mencapai kesuksesan akademik, faktor  lingkungan  belajar  menjadi determinan yang cukup penting. Seiring dengan adanya demokratisasi pendidikan  tinggi,  faktor  lingkungan merupakan aspek pendorong adanya sebuah konsep yang sering disebut dengan “kebebasan akademis”. Untuk mengaktualisasikan konsep tersebut,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 maka sudah menjadi keharusan agar kondisi lingkungan akademis yang dibentuk terlebih dahulu 55 .
Konsep lain yang juga menjadi bagian dari pendekatan ini adalah tawaran  konsep  dari  Tinto  (1998) 56 yang menteorisasikan bahwa institusi pendidikan tinggi harus konsisten membangun sistem akademik dan sistem sosial untuk mencapai integrasi sosial yang juga merupakan spirit dari affirmative  action pada kalangan ras yang beragam. Dalam pandangan konsep  Tinto,  lebih  lanjut  dijelaskan bahwa bentuk integrasi sosial dalam lingkungan akademis merupakan ukuran performance mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan inte- lektualnya selama menempuh pen- didikan di Universitas. Itu artinya, sesungguhnya meski secara ukuran kualitas input memiliki perbedaan yang  signifikan,  apabila  selama  pro- sesnya diintegrasikan, ada kecen- derungan bahwa hasil output -nya menunjukkan angka kualitas yang tidak terlalu signifikan.
Dalam pendekatan ini sekaligus menganggap bahwa input tidaklah sepenting proses, karena penekanan dalam pendekatan ini adalah bagaimana menciptakan sistem
akademik dan sistem sosial untuk mendukung proses perkuliahan yang terintegrasi antara mahasiswa reguler dan mahasiswa afirmasi. Lebih lanjut teori  Tinto  ini  juga  menjelaskan perlunya  integrasi  aspek  formal  dan informal  dalam  proses  perkuliahan yang  integratif.  Integrasi  akademik sebagai bentuk implementasi aspek formal  dapat  diukur  dengan  capaian akademik mahasiswa program afirmasi ( student achievement ). Namun, faktor hubungan dan interaksi dengan fakultas juga menjadi pendukung dari sisi informal akademisnya 57 .
Zepke (2006) 58 menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara learning environment dan kualitas interaksi untuk membentuk karakter dan menciptakan lingkungan  yang  kooperatif.  Kondisi yang demikian itu membantu mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman dan hasil studi yang memuaskan. Begitu juga, Braxton (2000) 59 mengemukakan teori yang sama, bahwa terdapat hubungan yang signifikan  antara active learning behaviour di dalam kelas dan integrasi sosial (kelompok belajar dan hubungan di luar kelas) terhadap capaian prestasi akademik mahasiswa.
55  Lihat Meeuwisse dkk, 2010. 56  Ibid, 2010. 57  Ibid, 2010. 58  Ibid, 2010. 59  Ibid, 2010.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Poin penting yang bisa dipetik dari pendekatan ini yaitu lingkungan belajar ( learning environment ), baik itu di dalam maupun di luar kelas, merupakan determinasi yang sangat penting untuk menghasilkan learning outcome yang maksimal. Dalam pendekatan ini, lingkungan belajar mampu menstimulasi interaksi sesama mahasiswa, dan mahasiswa-dosen, untuk mengembangkan capaian prestasi akademik secara bersama- sama meski berasal dari latar belakang etnis yang beragam 60 .
Studi ini melacak kebermanfaatan kebijakan  afirmasi  Dikti  Kemdikbud untuk mendorong mahasiswa Papua sebagai kelompok etnis minoritas agar dapat menjangkau akses pendidikan tinggi negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akses pendidikan tinggi yang dimaksudkan dalam studi ini yaitu, perlakuan istimewa dalam proses penerimaan ( admission ), kondisi lingkungan akademis, dan capaian akademik oleh mahasiswa program afirmasi Kemdikbud.
Model Afirmasi Sektarian: Belajar dari Indiana University
Agar  lebih  komprehensif  dalam memahami afirmasi pendidikan tinggi. Pada bagian ini dijelaskan tentang
model-model  afirmasi  pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ada tiga model yang saya jadikan acuan untuk memahami bagaimana Dikti Kem- dikbud  menerapkan  afirmasi  pendi- dikan tinggi untuk mahasiswa Papua. Model  pertama,  yaitu  model  afirmasi sektarian di Indiana University. Dalam kesejarahan affirmative  action di dunia, Indiana University termasuk institusi pendidikan tinggi yang mempelopori adanya kebijakan yang afirmatif. Williams (2003) menjelaskan bahwa universitas modern merupakan institusi yang sekuler, namun tetap berpedoman kepada nilai-nilai religius sebagai fondasinya.
Statuta di Indiana University sangat jelas berkomitmen untuk menghapuskan faham sektarian dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Andrew Wylie (Presiden pertama Indiana University 1829-1851), seperti dijelaskan oleh Williams (2003), memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan ras dan gender sebagai khitah statuta di Indiana University. Semangat ini sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk melaksanakan affirmative  action untuk calon-calon mahasiswa dari kelompok ras minoritas di Amerika.
Sisi humanisme pengelolaan pendidikan tinggi di Indiana University menjadi inspirasi besar dalam melakukan studi ini. Karena, pada
60    Untuk penjelasan lebih lengkap, lihat Meeuwisse dkk, 2010.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 hakikatnya semangat untuk melak- sanakan kebijakan afirmasi pendidikan tinggi adalah bagaimana memberikan dorongan bagi mereka kelompok- kelompok minoritas untuk bisa menikmati pendidikan tinggi seperti layaknya kelompok-kelompok lain- nya. Pada poin ini, Williams (2003) mencoba memberikan argumen bahwa sesungguhnya inti dari kebijakan afirmasi  adalah  bagaimana  memper- temukan beragam kelompok suku, agama, ras, sekte, dan sebagainya untuk berinteraksi dan berproses dalam sebuah institusi pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.
Model Afirmasi Identitas Kesukuan: Belajar dari The Ohio
State University
Hal menarik lainnya juga dilakukan di Ohio State University, dimana universitas melakukan kebijakan  afirmasi  untuk  kelompok mahasiswa dari ras Appalachian yang semakin hari semakin luntur identitas aslinya. Sebagai wujud dari program afirmasi  identitas  asli  tersebut,  Ohio State University melaksanakan sebuah projek untuk menumbuhkan kembali identitas dan kebanggaan sebagai kelompok ras Appalachian 61 . Ada
banyak program yang dilakukan oleh pengelola Ohio State University. Namun, program-program tersebut tetap diawali dengan bagaimana memberikan kemudahan akses untuk bisa masuk di OSU dengan program afirmasi  penerimaan  mahasiswa  baru dari kalangan kelompok Appalachian.
Sebagai tindak lanjut dari sistem admisi  yang  afirmatif  kepada kelompok mahasiswa Appalachians, Ohio State University memberikan afirmasi  program  untuk  membangun identitas mahasiswanya melalui kegiatan dan pendanaan terkait pembangunan karakter Appalachians 62 . Bentuk-bentuk  program  afirmatif tersebut di antaranya, konseling khusus, tutorial personal, pusat studi Appalachian, pendanaan terkait projek penelitian Appalachians, membangun perpustakaan Appalachians, dan sebuah program yang disebut dengan “ Appalachian Awareness Projects ”, yaitu kegiatan untuk membangun rasa bangga dan kesadaran sebagai ras Appalachian di Ohio State University.
Model Afirmasi Kuota Kelompok Admisi: Belajar dari University of Illinois
Program  afirmasi  pendidikan tinggi yang juga menarik untuk dijadikan sebagai inspirasi adalah
61   Lihat Rose dan Vicent, 1984. 62   Ibid, 1984.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 yang berlaku di University of Illinois. Praktek  kebijakan  afirmasi  di University of Illinois dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok seleksi calon  mahasiswa.  Terdapat  tiga kelompok seleksi, yakni SCAT ( School and College Ability Test ), merupakan kelompok seleksi calon mahasiswa yang dilakukan dengan menilai ke- mampuan prestasi akademik maupun non-akademik sebelum masuk men- daftar  di  University  of  Illinois.  Ke- lompok ini merupakan calon mahasiswa pilihan yang memang secara kemampuan, minat, dan bakatnya sudah unggul 63 .
Kelompok seleksi kedua, yaitu calon mahasiswa yang diseleksi tes secara reguler yang memang secara khusus dilakukan oleh universitas untuk menyeleksi masuk calon mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini diukur dengan menggunakan standar internal yang berlaku di University of Illinois. Sehingga, kelompok seleksi reguler memang telah memenuhi standar minimum yang berlaku di University  of  Illinois.  Selanjutnya, kelompok ketiga, adalah kelompok seleksi mahasiswa untuk melaksanakan program  afirmasi,  kelompok  seleksi afirmasi  dikenal  dengan  program SEOP ( Special Educational Oppor-
tunities Program ). Kelompok SEOP ini memang dikhususkan bagi calon mahasiswa yang secara akses pendidikan  tinggi  relatif  sulit menjangkau.  Baik  itu  akibat  faktor biaya maupun faktor kesempatan dan keterjangkauan 64 .
Studi yang dilakukan oleh Bowers (1970) adalah membandingkan capaian prestasi akademik mahasiswa yang diseleksi masuk dari program reguler dengan program SEOP. Hasil perbandingan tersebut kemudian diukur  seberapa  signifikan  perbedaan antara  Indeks  Prestasi  Kumulatif Mahasiswa reguler dengan mahasiswa SEOP. Dari hasil uji komparasi tersebut, ditemukan bahwa ternyata tidak terdapat perbedaan yang sig- nifikan  antara  mahasiswa  reguler dengan mahasiswa SEOP.
Bowers (1970) menarik kesim- pulan bahwa memang meski dengan input kualitas yang berbeda, jika dalam prosesnya sama, akan menghasilkan output mahasiswa yang memiliki kualitas tidak terlalu beda secara signifikan.  Dari  data  tersebut,  bisa dianalisis  bahwa  program  afirmasi memang menjadi solusi yang tepat untuk memberikan peluang akses pendidikan tinggi untuk calon mahasiswa Papua dalam menjangkau

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 pendidikan tinggi seperti yang sudah diprogramkan oleh Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebu- dayaan.
Afirmasi Pendidikan Tinggi di University of California
Beberapa studi sudah pernah dilakukan terkait bagaimana affrimative action dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan untuk kelompok minoritas. Studi yang paling menarik adalah yang dilakukan oleh Rose (2005), yang mengangkat tema tentang efek  program affirmative  action di University of California at San Diego. Penelitian yang dilakuan oleh Rose (2005) menggunakan data administrative dari University of California at San Diego . Penelitian yang dilakukan oleh Rose (2005) bertujuan untuk menghimpun pengaruh  program  afirmasi  terhadap grade point average (GPA) atau yang dalam istilah di Indonesia sering disebut sebagai Indeks Prestasi Akademik (IPK).
Salah satu kritik awal saya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rose (2005) ini, yaitu bahwa riset ini tidak melacak secara mendalam bagaimana sistem dan mekanisme admisi, dan bagaimana learning process para peserta program afirmasi di University of California at San
Diego . Hal itu sangatlah wajar, karena metode yang digunakan adalah metode
kuantitatif, sehingga data dan analisis yang  disajikan  juga  relatif  tidak  bisa menggambarkan bagaimana gambaran real di lapangan tentang kondisi program  afirmasi  di University of California at San Diego . Analisis data yang digunakan oleh Rose (2005) adalah analisis regresi dari grade point average (GPA) mahasiswa program afirmasi.
Rose (2005) menjelaskan bahwa Negara Bagian California sejak tahun 1960 sudah menerapkan apa yang disebut sebagai The California Master Plan for Higher Education . Inti dari rencana tersebut masih konsisten diterapkan hingga saat ini, yaitu mandat tentang 12,5% lulusan terbaik dari high school (di Indonesia setara dengan  SMA)  di  California  dapat langsung diterima di salah satu dari delapan  kampus  di  California.  Selain menggunakan  basis  GPA,  California juga menerapkan sistem penerimaan calon  mahasiswa  dengan  basis  SAT score ( Scholastic Aptitude Test ) yang dalam istilah ke-Indonesia-an agak mirip dengan tes potensi akademik (TPA) dengan kekhususan kemampuan nalar dan menulis.
Barulah sejak tahun 1990 University of California at San Diego menerapkan konsideran tentang sistem admisi kepada kelompok suatu ras. Affirmative  action yang mulai diberlakukan di University of California at San Diego tersebut awalnya menimbulkan pro dan kontra. Perdebatan sejak itu sudah berkutat
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 antara mereka para penganut liberalisme dan sosialisme. Hal menarik  dari  program  afirmasi  di University of California at San Diego adalah sistem yang dibangun untuk penerimaan mahasiswa baru 65 .
Sistem admisi di University of California at San Diego yang digu- nakan  sangat  akomodatif  terhadap calon mahasiswa yang memang memiliki kualitas terbaik dan juga tidak mengabaikan kualitas mahasiswa yang kurang, yang berasal dari ras atau kelompok minoritas sebagai peserta program  afirmasi. University of California at San Diego membagi calon mahasiswa menjadi 3 kelompok, yaitu Group A, B, dan C dalam sistem admisinya.
Group A adalah mereka para mahasiswa yang diseleksi berdasarkan prestasi akademiknya. Perhitungan prestasi akademik diterapkan dengan sistem Academic Index Score (AIS). Academic Index Score dihitung berdasarkan GPA saat masih di High School , SAT scores , dan pelatihan yang pernah diikuti oleh para calon mahasiswa saat masih menempuh pendidikan jenjang High School . Kemudian, dari lamaran yang masuk akan direngking dan dicari peringkat teratas. Kuota untuk Group A ini
sebesar 60% dari total jumlah mahasiswa di University of California at San Diego 66 .
Kelompok kedua dalam sistem admisi University of California at San Diego, yaitu Group B, disediakan kuota 30% dari total jumlah keseluruhan mahasiswa per angkatan. Kelompok ini diseleksi berdasarkan mereka para calon mahasiswa yang cukup hanya memenuhi persyaratan masuk di University of California at San Diego. Kelompok mahasiswa Group B boleh tidak memenuhi perhitungan Academic Index Score (AIS). Namun, memiliki rekam jejak akademis yang sangat kuat yang dikombinasikan dengan kualitas personal seperti pengalaman kepe- mimpinan, bakat yang spesial, dan pengalaman unik lainnya 67 .
Group C, yaitu kelompok ketiga, disediakan kuota sebesar 10% dari jumlah keseluruhan mahasiswa. Group C diseleksi dengan sebuah aturan yang disebut sebagai “ special admission ”. Group C ini memiliki sistem admisi yang mengejawantahkan affirmative action di University of California at San Diego. Kelompok ini terdiri dari perwakilan kaum minoritas dan dari kalangan ekonomi bawah. Sehingga, keputusan untuk penerimaan kelompok
65   Lihat Rose, 2005. 66   Ibid, 2005. 67   Ibid, 2005.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 ini didasarkan juga kepada kondisi demografis  minoritas.  Deskripsi minoritas dalam pemahaman ini yaitu mereka yang berasal dari ras African Americans, Native Americans, dan Mexican Americans .
Meski penerimaannya berdasar- kan afirmasi latar belakang kesukuan, namun University of California at San Diego tetap menghitung kriteria akademik dari kelompok ini. Walau mereka yang menempuh jalur masuk di Group C tidak memiliki skor AIS yang tinggi seperti di kelompok A dan B. Hal spesial dari kelompok C ini, yaitu para komite team seleksi membaca esai dan aplikasi yang dibuat oleh calon mahasiswa group C, yang menjelaskan tentang representasi kondisi tradisional dari para calon mahasiswa. Esai yang dibuat calon mahasiswa juga memuat tentang motivasi dan usaha tentang calon mahasiswa dari kelompok minoritas agar bisa diterima di University of California at San Diego 68 . Adapun postur admisi calon mahasiswa yang melamar dan melakukan registrasi di University of California at San Diego dijelaskan sebagai berikut.

## Tabel 1
Data Admisi UCSD Tahun 1991­1993 (diluar 57. 669 pelamar yang tidak lolos) ]
Sumber:  University  of  California  at San Diego (dalam Rose, 2005)
Hasil studi yang dilakukan Rose (2005) terhadap mahasiswa kelompok afirmasi di University of California at San Diego menemukan ternyata bahwa nilai rata-rata prestasi akademik mahasiswa  program  afirmasi  lebih rendah daripada nilai rata-rata mahasiswa di group A dan group B. Nilai GPA mahasiswa kelompok afirmasi rata-rata 2.88, sedangkan nilai GPA group B rata-rata 3.08, dan yang tertinggi, nilai rata-rata group A, sebesar 3.29. Perbedaan nilai GPA ( grade point average) antara group C dan B hanya 0.30 point saja 69 .
Namun demikian, selisih GPA antara group B dan C ini relatif kecil, mengingat perbedaan latar belakang mereka saat masih menempuh jenjang
68   Ibid, 2005. 69   Ibid, 2005.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 high school , sehingga pada intinya kehidupan akademis mereka di grade point average tidak terlalu mengkhawatirkan. Seperti dijelaskan oleh Karabel & Jaquez (2003) 70 , bahwa perbedaan asal sekolah sangat mem- pengaruhi prestasi akademik mereka selama di grade point average , selain itu karakteristik latar belakang keluarga,  demografis  asal,  dan  latar belakang lain terhadap pribadi siswa program  afirmasi  cukup  berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mereka. Meski, untuk beberapa kasus juga ada pengecualian tentang prestasi mahasiswa  program  afirmasi  yang menonjol.
Temuan  lain  dari  studi  Rose (2005) yaitu bahwa program afirmasi di University of California at San Diego mampu menciptakan ling- kungan belajar ( learning environment ) yang  variatif  dan  akomodatif  kepada semua kelompok mahasiswa, baik itu kelompok  program  afirmasi  maupun yang bukan. Sehingga, diskusi yang kemudian muncul untuk pihak universitas dan pemerintah, mahasiswa program  afirmasi  ternyata  tidak memiliki kualitas yang terlalu buruk jika dihitung selisihnya dengan mahasiswa  program  non-afirmasi. Mahasiswa program afirmasi, dengan kebijakan ini, berpotensi untuk
dihasilkan sebagai cara penguatan kewarganegaraan. Sehingga, kesa- daran mereka sebagai bagian dari warga California akan melekat dengan kuat. Hasil ini juga yang saya harapkan dalam  program  afirmasi  di  Indonesia untuk mahasiswa Papua, bagaimana membangun kesadaran mereka sebagai warga negara Indonesia agar memahami identitasnya sebagai orang Indonesia, juga merupakan bagian dari agenda setting program afirmasi Dikti Kemdikbud.
Pelajaran menarik bisa kita dapatkan dari apa yang terjadi di University of California at San Diego bahwa affirmative  action menjadi universitas sebagai ruang yang aksesibel terhadap semua golongan dan kelompok. Universitas menjadi sangat  akomodatif  kepada  semua  ras atau etnis sehingga terdapat kekayaan budaya yang terangkum dalam lingkungan belajar ( learning envi- ronment ) yang sudah diciptakan se- bagai cara untuk membangun kualitas sumber daya manusia, bukan meng- himpun sumber daya manusia yang ada. Indonesia sangat berkewajiban untuk membangun sistem yang sama, sistem dimana pendidikan tinggi yang mampu mengakomodasi semua kelompok dan golongan dalam sebuah lingkungan belajar yang ramah dan berkemanusiaan.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958
Pengalaman Menarik dari Harvard University
Pengalaman menarik lainnya yang bisa dipetik Indonesia untuk menerapkan  kebijakan  afirmasi  saya pelajari dari pengalaman di Harvard University. Harvard punya pengalaman yang lebih panjang daripada UC San Diego. Di Harvard, kebijakan afirmasi sudah mulai diterapkan sejak tahun 1973 71 . Kebijakan afirmasi di Harvard awalnya  merupakan  inisiatif  dari Lyndon Johnson’s pada tahun 1965. Dalam  konsepnya,  program  afirmasi di Harvard ini mengharuskan adanya ketersediaan ( availibility ) untuk kelompok perempuan dan minoritas untuk kategori tenaga kerja pada Universitas, seperti di sekretariat, humas, dan bagian-bagian lain. Mekanisme yang dibangun pada awal- awal  rintisan  program  afirmasi  ini, yaitu untuk memberikan akses kepada kelompok minoritas agar bisa termotivasi untuk mencapai prestasi kerja yang terbaik sesuai kemam- puannya masing-masing 72 .
Di era pemerintahan Presiden Reagan, bahkan diberlakukan tentang adanya kewajiban bagi institusi pendidikan tinggi yang terpilih untuk menampung kelompok-kelompok ras minoritas agar bisa menempuh jenjang
pendidikan tinggi. Yang menarik adalah, tentang pemberlakuan peng- hargaan bagi instansi pendidikan tinggi yang mampu menampung ke- lompok ras minoritas, tidak saja hanya dari aspek kuantitasnya, tetapi lebih daripada itu, aspek kualitas lulusan yang dihasilkan dari program afirmasi di pendidikan tinggi. Dari bangunan sistem  program  afirmasi  era  peme- rintahan Reagan tersebut, Harvard termasuk universitas yang sukses meraih penghargaan sebagai instansi pendidikan tinggi yang melaksanakan program afirmasi pendidikan tinggi 73 . Dari hasil laporan The Office for Civil Rights 74 , dijelaskan bahwa Harvard merupakan universitas yang paling konsisten menjalankan program afirmasi di Amerika Serikat. Misalnya, Harvard menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempelopori gerakan perlawanan terhadap diskriminasi rasial termasuk juga terhadap pelamar dari Asia. Kemajuan sangat pesat dalam hal admisi di Harvard ditunjukkan dari peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa dari kelompok minoritas dari tahun 1980 hingga tahun 1990. Tercatat, pada tahun 1980 program  afirmasi  untuk  penerimaan mahasiswa kelompok minoritas di Harvard sebanyak 13% meningkat menjadi 20% di tahun 1990 75 .
71   Lihat Williams, 1992. 72   Ibid 1992. 73   Ibid, 1992. 74   Ibid, 1992. 75   Ibid, 1992.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Grafik  1  Perkembangan  Jumlah Penerimaan  Program  Afirmasi  di Harvard 1980-1990 (dalam Williams, 1992)
Pada tahun 1985, Harvard baru memulai  program  afirmasi  untuk Medical School , karena pada masa- masa awal masih mempersiapkan bagaimana sistem dan mekanismenya. Program afirmasi yang secara khusus melibatkan mahasiswa dari ras African American dan Asian American diterapkan  juga  di  fakultas  hukum. Perkembangan admisi untuk melaksanakan  program  afirmasi  di Harvard terus mengalami peningkatan dari tahun 1980, 1985, hingga ke tahun 1990. Peningkatan ini khusus tercatat untuk kelompok mahasiswa dari African American dan Asian American. Rata-rata persentasenya, pada tahun 1980 sebanyak 9%, meningkat pada tahun 1985 menjadi 10,9%, dan pada tahun 1990 menjadi 14,8% 76 .
Tabel 2  Persentase Mahasiswa African American & Asian American di Harvard Tahun 1980, 1985, 1990
Sumber: Harvard University, Office of Budgets , 1991 (dalam Williams, 1992)
Sistem yang dibangun dalam program  afirmasi  di  Harvard  dikenal dengan istilah Central Administration . Yaitu, adanya pelayanan terpusat terkait admisi di Harvard untuk melak- sanakan program afirmasi bagi kelom- pok ras minoritas. Namun demikian, pengambilan keputusannya tetap ter- de sen tralisasi,  dimana  setiap  fakultas penerima yang berhak menyatakan lolos atau tidaknya seseorang pelamar yang  mendaftar  di  Harvard.  Fokus pelaksanaan dan pengembangan prog- ram afirmasi di Harvard ini dilakukan di  sepuluh  fakultas  dan  enam  divisi akademik untuk mengeliminasi dan me ningkatkan promosi program afirmasi bagi kelompok minoritas 77 .
76   Ibid, 1992. 77   Ibid, 1992.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Kesepuluh fakultas yang menjadi fokus pengembangan program afirmasi di Harvard University, yaitu Faculty of Arts and Sciences ; the Graduate Schools of Business Administration , Design, and Education ; the Schools of Dental Medicine and Public Health; the John F. Kennedy School of Government ; dan the Divinity , Law , and Medical Schools . Sedangkan divisi-divisi yang diintensifkan untuk mengembangkan  program  afirmasi, yaitu vice presidents for administration , alumni affairs , finance,  government, and legal affairs, dan President’s Office 78 .
Ciri khas dari program afirmasi di Harvard adalah adanya penguatan sistem untuk melaksanakan program afirmasi  secara  terpadu.  Fakultas  dan unit administrasi sudah terbangun sistem yang terpadu dalam pelaksanaan program afirmasi. Harvard fokus untuk mengumpulkan dan mengembangkan pelamar  program  afirmasi  yang potensial untuk mendapat jatah kursi kuliah. Setiap dekan dan supervisor memiliki strategi tambahan masing- masing untuk melaksanakan program afirmasi yang terpadu 79 .
Komite pelaksana program afirmasi juga diorganisir oleh anggota
komite dari beragam etnis dan gender. Sehingga, pelaksanaan program afirmasi tidak saja hanya untuk maha- siswa  tetapi  juga  staf  akademik  yang melakukan organisir untuk program afirmasi tersebut. Di level internasional, reputasi Harvard memang sudah terkenal memiliki kualitas sistem administrasi yang sangat baik, semua program memang dipersiapkan dengan sangat matang, dibangun, dan diterap- kan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Sehingga, tidak meng- herankan apabila kesuksesan program afirmasi  di  Harvard  berhasil  meng- hasilkan keluaran mahasiswa minoritas yang berkualitas dan sesuai dengan target capaian universitas. Alasan itu pula yang melandasi saya untuk memasukkan Harvard University sebagai literatur pedoman pelaksanaan program afirmasi di Indonesia.
Dilema yang dialami Harvard dalam melaksanakan program afirmasi yaitu untuk merekonsiliasi kepentingan untuk mencapai kualitas tinggi universitas dengan menerima mahasiswa minoritas kualitas kurang. Sehingga, di satu sisi menuntut adanya peningkatan kualitas yang baik, namun di sisi lain juga menerima in-out mahasiswa berkualitas kurang. Itulah sebabnya untuk mendukung program
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 afirmasi  ini,  membutuhkan  energi yang cukup dan respon kebijakan yang sangat sulit 80 . Untuk mengakomodasi dua kepentingan tersebut, maka digunakanlah sistem kuota agar bisa menjalankan dua kepentingan secara bersamaan.
Pelaksanaan  program  afirmasi berdasarkan pengalaman di Harvard University sekaligus memberikan hikmah kepada kita, bahwa program afirmasi mampu meminimalisir stigma tentang pendidikan yang tidak setara, kesempatan, motivasi yang rendah, semua persepsi buruk tentang kondisi pendidikan tinggi Amerika telah berhasil dihapuskan oleh pelaksanaan program  afirmasi  di  Harvard University 81 .  Pada akhirnya, kekuatan manajemen pendidikan tinggi di Harvard untuk melaksanakan program afirmasi  ada  dalam  sistem.  Harvard sangat konsisten untuk melaksanakan program desentralisasi dengan menguatkan  peran  setiap  fakultas sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh menentukan calon mahasiswa program afirmasi yang akan diterimanya. Namun demikian, desentralisasi tersebut tetap berada di bawah naungan payung universitas, sehingga koordinasi dan konsolidasi kebijakan tetap terlaksana dengan baik.

## Penutup
Dalam  melaksanakan  afirmasi pendidikan tinggi di Indonesia oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, model yang digu- nakan adalah model etnis kedaerahan. Maksudnya,  afirmasi  yang  sedang dila kukan oleh Dirjen Dikti Kem- dikbud ialah dengan menjaring mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terbelakang. Dalam proses seleksi dan rekrutmen dilakukan bekerja-sama dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam melaksanakan seleksi ada yang melalui jalur ujian tulis, tes potensi akademik, penilaian rapot saat SMA, dan ada yang diterima dengan jalur prestasi non akademik seperti atlet olahraga.
Apa yang dilakukan oleh Dikti Kemdikbud tentang seleksi model identitas etnis calon mahasiswa yang berasal dari Papua, sesungguhnya memiliki kemiripan dengan model yang  diterapkan  di  University  of Illinois. Afirmasi yang dilakukan oleh Dikti Kemdikbud dengan membawa misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua yang saat penelitian  ini  relatif  masih  sangat tertinggal. Begitu juga dengan yang
80   Ibid, 1992. 81   Ibid, 1992.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 dilakukan  di  University  of  Illinois bertujuan untuk meningkatkan kesa- daran identitas Appalachian sebagai pembentukan karakter asli suku Appalachian di Amerika Serikat.

## Tujuan afirmasi pendidikan tinggi
yang dilakukan Kementerian Pendi- dikan dan Kebudayaan adalah untuk meningkatkan partisipasi pemuda Papua dalam melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Program ini juga meru pakan bentuk kepedulian peme- rintah Republik Indonesia dalam menjawab tantangan tentang rendah- nya mutu sumber daya manusia di Papua. Sehingga, diharapkan dengan dilaksanakannya  program  afirmasi pendidikan tinggi untuk mahasiswa Papua, maka kelak akan dapat menghasilkan sarjana-sarjana bermutu yang memiliki kompetensi akademik yang setara dengan sarjana lainnya di Indonesia.
Afirmasi  pendidikan  tinggi  yang dilakukan oleh Kemdikbud juga bertujuan untuk membangun karakter pemuda Papua. Karakter yang dimaksudkan adalah sebagai cara untuk menangkal faham separatis yang menentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara afirmasi ini relatif  dipandang  cukup  relevan digunakan, karena ketika pemuda- pemuda Papua merantau dan menghadapi habit yang berbeda, selain untuk membangun iklim kompetisi yang  variatif  juga  untuk  membangun kesadaran tentang wawasan nusantara di setiap benak pemikiran mereka.
Ketika pemuda Papua telah terbiasa bergaul dengan pemuda-pemuda lain di Indonesia maka wawasanya pun akan terbangun sebagai bentuk kesadaran bagian dari bangsa Indonesia.
Hasil evaluasi yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kemdikbud  di Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha menunjukkan bahwa memang kualitas input mahasiswa yang berasal dari Papua relatif lebih rendah jika dibandingkan calon mahasiswa lain yang diterima secara reguler. Sehingga, dalam konsep tata kelola pendidikan tinggi, bisa disimpulkan bahwa ketika kualitas input tidak optimal, maka dalam tahapan proses harus lebih ekstra dimaksimalkan agar dapat memperoleh output yang optimal. Dalam pemahaman itu jelaslah bahwa kondisi pengelolaan afirmasi pendidikan tinggi di Bali saat ini dan daerah lainnya di universitas  penyelenggara  afirmasi memang harus meningkatkan kinerja di tahapan proses agar dapat menghasilkan output mahasiswa afirmasi yang optimal.
Apa yang dilakukan oleh Dikti Kemdikbud dalam melaksanakan afirmasi
pendidikan tinggi sesungguhnya bentuk implementasi dari apa yang disampaikan oleh Flores dan Oseguera (2013) yang menyatakan bahwa  afirmasi  pendidikan  tinggi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menyetarakan akses
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 pendidikan tinggi terhadap suatu kelompok masyarakat. Model afirmasi yang digunakan oleh Dikti Kemdikbud menjelaskan tentang model kemudahan admisi yang sekaligus memberikan bantuan pendanaan di bawah pengelolaan sebuah universitas (Flores dan Oseguera, 2013). Seperti yang telah dilaksanakan di semua universitas penyelenggara  afirmasi  pendidikan tinggi di Indonesia, memang kenyataannya universitas penyelenggara afirmasi sekaligus juga menjadi pengelola yang menyalurkan bantuan pendanaan studi kepada mahasiswa Papua. Sehingga, ukuran proses implementasi dan evaluasinya bisa lebih komprehensif dilakukan.
Pada akhirnya, implementasi program  afirmasi  pendidikan  tinggi relatif  sudah  bisa  menjadi  gambaran tentang banyak konsep afirmasi yang pernah ditawarkan oleh beberapa ahli, bahwa  model  afirmasi  pendidikan tinggi oleh Kemdikbud menjadi semacam eskalasi bagian pemuda Papua untuk bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi yang layak dan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dalam mencapai cita- cita konstitusi Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Bowers, John. 1970. The Comparison of GPA Regression Equations for Regularly Admitted and Disadvantaged Freshmen at the
University of Illinois . Source: Journal of  Educational  Measurement,  Vol. 7, No. 4 (Winter, 1970), pp. 219- 225. Published by: National Council on Measurement in Education. Stable URL: http://www.jstor.org/ stable/1434462.
Cannor,  Nancy.  &  Schwab,  Thomas,  Jo.
2010. Affirmative Action and Higher Education in the United States and South Africa .    Dalam  The  Next  25 Years Affirmative Action  in  Higher Education in the United States and  South  Africa.  Editor  David L. Featherman, Martin Hall, dan Marvin  Krislov.  The  University  of Michigan Press. Michigan.
Conner,  Thaddieus  W.  &  Rabovsky,
Thomas M. Accountability, Affordability, Access: A Review of the Recent Trends in Higher Education
Policy Research . The Policy Studies Journal, Vol. 39, No. S1. 2011. Published by Wiley Periodicals, Inc., 350 Main Strees, malden, MA 02148, USA.
Flores, Stella M. & Oseguera, Leticia. 2013. Public Policy and Higher Education Attainment in a Twenty- First-Century Racial Demography: Examining Research from Early Childhood to the Labor Market . Dalam Higher Education: Handbook of  Theory  and  Research.  Editor Michael B. Paulsen. Springer. New
York.
Gallaher, Eboni M. Zamani. Green, Denise O’Neil. Brown II, M Christopher. & Stovall, David O. 2009. The Case for  Affirmative  action  on  Campus: Concepts of Equity, Considerations

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958
for Practice . Stylus Publishing. Virginia.
Haydon, Graham. 2010. Meritocracy . Dalam Educational Equality. edited by Graham Haydon. Continuum International Publishing Group.
London.
Kurlaender, Michal. & Felts, Erika.
2008. Bakke Beyond College
Access: Investigating Racial/Ethnic Differences in College Completion .
Dalam Realizing Bakke’s Legacy: Affirmative  action , Equal Opportunity, and Access to Higher Education. Editedy by: Patricia Martin & Catherine L. Horn. Stylus Publisihing. Virginia.
Libertella, Anthony F. Sora, Sebastian A. Natale. & Samuel M. 2007. Affirmative  action  Policy  and Changing . Views. Source: Journal of  Business  Ethics,  Vol.  74,  No.  1 (Aug., 2007), pp. 65-71. Published by: Springer. Stable URL: http:// www.jstor.org/stable/25075444 Meeuwisse, Marieke. Severiens, Sabine E. & Born, Marise Ph. 2010. Learning Environment, Interaction, Sense of Belonging and Study Success in Ethnically Diverse Student Groups . Source: Research in Higher Education, Vol. 51, No.  6  (SEPTEMBER  2010),  pp. 528-545. Published by: Springer. Stable URL: http://www.jstor.org/
stable/40785093 Rose, Heather. 2005. The Effects of Affirmative Action Programs: Evidence from the University of California at San Diego . Source: Educational Evaluation and Policy
Analysis, Vol. 27, No. 3 (Autumn,
2005), pp. 263-289. Published by:
American Educational Research Association. Stable URL: http://
www.jstor.org/stable/3699572
Rose, Norman R. & Vicent, Bettye A.
Pfau.  1984. Appalachian Identity at Ohio State University . Source: Appalachian Journal, Vol. 12, No. 1 (FALL 1984), pp. 73-78.
Published by: Appalachian Journal & Appalachian State University. Stable URL: http://www.jstor.org/ stable/40932632
Tienda,  Marta.  &  Sullivan,  Teresa  A. 2010. The Promise and Peril of the Texas Uniform Admission
Law .  Dalam  The  Next  Twenty-five Years: Affirmative  action in Higher Education in the United States and South  Africa.  Editor:  David  L. Featherman, Martin Hall, & marvin Krislov. The University of Michigan Press. Michigan.
Williams, Gayle. 2003. Andrew Wylie and Religion at Indiana University, 1824-1851: Nonsectarianism and Democracy. Source: Indiana Magazine of History, Vol. 99, No. 1 (March 2003), pp. 2-24. Published by:  Trustees  of  Indiana  University. Stable URL: http://www.jstor.org/ stable/27792441
Williams, John B. 1992. Affirmative action at Harvard .  Source:  Annals  of  the American Academy of Political and Social Science, Vol. 523, Affirmative action Revisited (Sep., 1992), pp. 207-220. Published by: Sage Publications, Inc.in association with the  American Academy of Political and Social Science. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1047592