## Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer

## Nora Maulana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: noraamaulana@gmail.com
Abstract: Academic  discourse  regarding  classical  zakat  objects  that  are mapped  with  modern  problems  has  not  been  investigated  much,  so  it needs  to  be  underlined  that  the  lack  of  available  literature  is  one  of  the causes of low public literacy so that zakat assets are not optimally realized. These conditions make this research more feasible and important to study in  Islamic  philanthropic  work.  This  study  is  also  interesting  to  study because  it  discusses  the  classical  phase  of  zakat  objects  which  are interconnected  with  the  conditions  of  society  in  the  modern  era  so  that they  are  very  useful  in  broadening  the  scope  and  literacy  of  society regarding  zakat  objects  in  a  comprehensive  manner.  This  study  uses  a descriptive qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research data sources were obtained from books, journals, articles, and scientific sources related to the topic of study. Data analysis was  carried  out  by  adopting  Miles  and  Huberman's  theory  through reduction, presentation, and conclusion. The research findings show that the development of classical zakat objects in the contemporary era occurs in  agricultural,  livestock  and  fisheries  zakat.  In  agricultural  zakat,  it  is obligatory  to  pay  zakat  on  productive  plants.  Meanwhile,  zakat  on livestock  and  fisheries  includes  zakat  on  poultry  livestock,  both  broiler and  laying  eggs,  zakat  on  honey  livestock,  zakat  on  land  fisheries,  and zakat on marine products.
Keywords : Law; Classic; Contemporary; object; Problems; Zakat
Abstrak: Wacana akademik mengenai objek zakat klasik yang dipetakan dengan problematika  modern  relatif  belum  banyak  diinvestigasi  sehingga  perlu  digaris bawahi  minimnya  studi  literatur  yang  tersedia  menjadi  salah  satu  penyebab rendahnya literasi masyarakat sehingga objek harta zakat tidak terealisasi optimal. Kondisi  tersebut  menjadikan  riset  ini  semakin  layak  dan  penting  untuk  dikaji dalam kiprah filantropi Islam. Kajian ini juga menarik ditelaah karena membahas objek zakat fase klasik yang diinterkoneksikan dengan kondisi masyarakat di era modern  sehingga  sangat  bermanfaat  dalam  memperluas  cakupan  dan  literasi masyarakat  mengenai  objek  zakat  secara  komprehensif.  Studi  riset  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  Systematic

## SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1503
Literature  Review  (SLR).  Adapun  sumber  data  penelitian  diperoleh  dari  buku, jurnal,  artikel,  dan  sumber  keilmiahan  terkait  topik  kajian.  Analisis  data  dikaji dengan  mengadopsi  teori  Miles  dan  Huberman  melalui  reduksi,  penyajian,  dan konklusi.  Temuan  penelitian  diketahui  pengembangan  objek  zakat  klasik  era kontemporer terjadi pada zakat pertanian, peternakan dan perikanan. Pada zakat pertanian wajib ditunaikan zakat atas tanaman produktif. Sementara pada objek zakat  peternakan  dan  perikanan  di  dalamnya  termasuk  zakat  ternak  hewani unggas baik pedaging maupun petelur, zakat ternak madu, zakat perikanan darat, dan zakat hasil laut.
Kata Kunci: Hukum; Klasik; Kontemporer; Objek; Problematika; Zakat.

## PENDAHULUAN
Zakat  dikenal  sebagai  jantung  dari  filantropi  Islam  telah  berhasil menjadi  topik  krusial  dan  penting  bagi  negara-negara  muslim  termasuk Indonesia. Keberadaan zakat menjadi ciri khas perekonomian Islam dalam sistem keuangan publik dengan menjadikannya sebagai bagian aspek dari kebijakan fiskal yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. 1 Guna upaya memelihara  dana  zakat  secara  optimal  pemerintah  Indonesia  memberi wewenang  penuh  kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  untuk  mengelola  dan  merealisasikan  dana zakat.  Diketahui  sampai  tahun  2023  sudah  terbentuk  sebanyak  664 jaringan  kelembagaan  zakat  nasional  yang  terbagi  dalam  beberapa  jenis sub  lembaga  yakni  1  BAZNAS  RI,  34  BAZNAS  Provinsi,  514  BAZNAS Kabupaten atau Kota, 34 LAZ Nasional, 28 LAZ Provinsi, dan sekitar 51 LAZ Kabupaten atau Kota. 2 Keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut menjadi  bukti  keseriusan  pemerintah  untuk  mengelola  dana  zakat  yang memiliki posisi penting bagi khazanah filantropi Islam di Indonesia agar dapat direalisasikan dengan baik mencapai pembangunan ekonomi.
Data  laporan  BAZNAS  tahun  2022  menunjukkan  potensi  zakat  di Indonesia mencapai Rp 327 triliun yang terbagi dalam beberapa kategori zakat meliputi zakat pertanian berkisar Rp 19,79 triliun, zakat peternakan Rp 9,51 triliun, zakat uang atau deposito Rp 58,76 triliun, kategori zakat penghasilan  dan  jasa  sebesar  Rp  139,07  triliun,  dan  zakat  perusahaan mencapai Rp 144,5 triliun. 3 Dari sub kategori zakat tersebut potensi zakat perusahaan  menjadi  paling  unggul  jika  dibandingkan  dengan  sumber dana zakat yang  lainnya.  Potensi tersebut menempatkan Indonesia pada
1 Ade  Nur  Rohim,  “Relevansi  Nilai  Dasar  Bela  Negara  Dengan  Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi,” Jurnal Ketahanan Nasional 26, no. 3
(2020): 293, https://doi.org/10.22146/jkn.55254.
2 BAZNAS, Outlook  Zakat  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023.
3 BAZNAS, Outlook  Zakat  Indonesia  2022 (Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022).
peringkat  keempat  dalam  potensi  zakat  terbesar  di  dunia  setelah  Arab Saudi,  Iran  dan  Pakistan  menurut  laporan Global  Islamic  Economy  Report (GIER) tahun 2021.
Potensi zakat ini tidak  hanya didukung oleh populasi  umat Islam di Indonesia yang dirilis The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) edisi 2023 mencapai 237,55 juta jiwa atau berkisar 86,7% akan tetapi juga mendapat dukungan  besar dari struktural budaya masyarakat Indonesia yang  dikenal  begitu  dermawan,  terbukti  data  tahun  2022  Indonesia kembali  dinobatkan  sebagai  negara  paling  dermawan  di  dunia  dengan nilai  68%  menurut  standar World  Giving  Index (WGI)  yang  dirilis  oleh Charities  Aid  Foundation (CAF)  dengan  standar  diukur  melalui  indikator membantu  pendatang  asing  dengan  skor  58%,  selanjutnya  dimensi  open donasi meraih skor 84% dan 64% terhadap partisipasi sikap kerelawanan. Penobatan  ini  merupakan  pencapaian  kelima  kalinya  secara  beruntun selama 5 tahun terakhir yang berhasil dipertahankan Indonesia. 4 Mirisnya bahwa  sampai  Oktober  2022  dana  zakat  yang  berhasil  dihimpun  secara nasional  baru  mencapai  Rp  20  triliun  dari  target  nasional  Rp  26  triliun. 5 Jumlah ini rasanya belum seimbang dengan besarnya potensi zakat yang dimiliki.
Rendahnya volume penghimpunan zakat salah satunya disebabkan oleh  minimnya  literasi  masyarakat  mengenai  objek  zakat.  Argumen  ini didukung  oleh  hasil  riset  yang  diselidiki  Istikhomah  dan  Asrori  (2019) menunjukkan  bahwa  basis  zakat  yang  direalisasi  masih  berfokus  pada aspek zakat tradisional seperti zakat fitrah. 6 Selanjutnya dibuktikan pula oleh riset ilmiah Ginawan et al., (2019) menjelaskan minimnya kesadaran dan  daya  tarik  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat  profesi  menjadi penyebab  pengumpulan  zakat  tidak  signifikan. 7 Temuan  kajian  serupa dikemukakan  Salsabila  dan  Hosen  (2022)  bahwa  konsentrasi  masyarakat mengenai  zakat  cenderung  mengutamakan  zakat  fitrah  untuk  dibayar
4 Viva Budy Kusnandar, “Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Negara Paling
Dermawan Di Dunia,” Databoks , 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/indonesia-kembali-
dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-di-dunia.
5 Eka  Setiawan,  “Realisasi  Penerimaan  Zakat  Capai  Rp20  Triliun  Di  Oktober 2022,” 30  November  2023 ,  2023,  https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi- penerimaan-zakat-capai-rp20-triliun-di-oktober-2022.
6 Dwi Istikhomah and Asrori, “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada  Lembaga  Pengelola  Zakat  Dengan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Sebagai Variabel Intervening,” Economic Education Analysis Journal 2, No. 1 (2019): 18 – 23.
7 Novan  Aditia  Ginawan,  Hardivizon,  and  Hendrianto,  “Tinjauan  Upaya BAZNAS  Kabupaten  Kepahiang  Dalam  Mengumpul  Dana  Zakat  Profesi  (Studi Evaluasi),” Institut  Agama  Islam  Negeri  Curup (Curup:  Institut  Agama  Islam  Negeri Curup, 2019).
sebagai  wajib  zakat  pada  bulan  Ramadhan. 8 Hasil  riset  senada  lainnya ditemukan dalam penelitian Mukaromah dan Anwar (2021) menjelaskan jika  mayoritas  masyarakat  belum  memahami  terkait  zakat  kontemporer, secara  umum  masyarakat  baru  mampu  memahami  zakat  sebatas  dalam lingkup fikih klasik. 9 Keempat hasil riset tersebut diperkuat oleh temuan penelitian Maulana et al., (2023) bahwa mayoritas di kalangan masyarakat masih berpaku pada pemahaman objek zakat klasik yang belum berusaha disesuaikan  dengan  problemastika  masa  kini. 10 Beberapa  hasil  riset  ini secara  tidak  langsung  mengindentifikasi  bahwa  masyarakat  Indonesia meskipun  berstatus  Islam  akan  tetapi  belum  mempunyai  pengetahuan dan  pemahaman  yang  mumpuni  secara  utuh  atau  komprehensif  dalam memahami objek wajib dizakati.
Padahal  literasi  mengenai  zakat  secara  komprehensif  diperlukan bagi setiap masyarakat guna menumbuhkan minat berzakat agar tercapai realisasi zakat yang optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Pernyataan  ini  dibuktikan  secara  empiris  oleh  hasil  kajian  Canggih  dan Indrarini (2021) bahwa literasi zakat memiliki pengaruh secara signifikan terhadap  tingkat  realisasi  penghimpunan  zakat. 11 Senada  dengan  riset Canggih  dan  Indrarini,  temuan  serupa  dikemukakan  Safitri et  al., (2022) menjelaskan jika pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki menunaikan zakat pendapatan atau jasa. 12 Dana zakat yang  diproduktifkan  dengan  tepat  akan  mampu  menunjang  taraf  hidup masyarakat khususnya keterampilan berwirausaha. 13
8 Salmarani  Salsabila  and  Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen,  “Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan,” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 7, no. 1 (2022): 76, https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194.
9 Selli Annafi’atul  Mukaromah  and  Aan  Zainul Anwar,  “Tingkat  Literasi  Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf,” JASNA: Journal For Aswaja Studies 1, no. 1 (2021): 51 – 64, https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.946.
10 Nora  Maulana,  Safwan,  and  Zulfahmi,  “Eksplorasi  Problematika  Dan  Model Alternatif  Optimalisasi  Zakat  Di  Indonesia  Era Perekonomian  Modern,” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 8, no. 1 (2023): 115 – 27,
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592.
11 Clarashinta Canggih and Rachma Indrarini, “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan  Zakat? ,” JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia) XI,  no.  1  (2021):  1 – 11, https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732.
12 Miryati Safitri et al., “Analysis of the Behavior and Characteristics of Millennial Employees in Jakarta Province and West Java Province Towards the Payment of Zakat on Income  and  Services,” International  Journal  of  Zakat 7,  no.  2  (2022):  19 – 32, https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/335.
13 Afia  Salsabila,  Farida  Ratna  Dewi,  and  Eka  Dasra  Viana,  “Analysis  of  The Impact  of  BAZNAS  Productive  Zakat  Investment  on  The  Cibuluh  Bogor  Batik  Village Program  Using  SROI  Methods,” International  Journal  of  Zakat 7,  no.  23  (2022):  91 – 104, https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/381%0Ahttps://ijazbaznas.co m/index.php/journal/article/download/381/124.
Mengutip pemikiran Zuhaily dalam Huda et al., (2012) setidaknya terdapat  lima  tujuan  penting  dalam  berzakat  meliputi; pertama, mendorong  solidaritas  sosial  antar  sesama  muslim; kedua, mengikis kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  di  masyarakat; ketiga, menanggulangi biaya  dari  berbagai  bencana  yang  mungkin  terjadi; keempat, menutup biaya  yang  terjadi  akibat  konflik,  sengketa,  maupun  kekerasan  dalam bentuk  lain  di  masyarakat;  dan kelima, sebagai  dana  khusus  dalam menanggulangi  biaya  hidup  sosial  mulai  dari  gelandangan, pengangguran,  tuna  wisma,  lansia,  dan  termasuk  juga  membantu individu  yang  hendak  menikah  namun  tidak  memiliki  dana  untuk melaksanakannya. 14
Merujuk  pemikiran  perspektif  Zuhaily  jelas  bahwa  posisi  zakat tidak dapat dipisahkan dari kerangka struktur ekonomi. Berkembangnya pemikiran  dan  pola  kehidupan  ekonomi  tentunya  memberi  implikasi terhadap ketajaman pemikiran dan implementasi zakat dibandingkan fase Nabi  Muhammad  SAW  dan  sahabat.  Beberapa  kalangan  ikut  berupaya mengembangkan kajian terkait penggalian zakat secara mendalam mulai dari  kalangan  akademisi,  lembaga  zakat,  pusat  penelitian,  organisasi sosial keagamaan, dan pemerintah turut menyemarakkan posisi zakat di Indonesia seperti melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014  Tentang  Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian maupun Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Komisi Negara, BUMN, dan  BUMD  Melalui  BAZNAS.  Kehadiran  regulasi  ini  menunjukkan bahwa kedudukan zakat diakui sebagai bagian instrumen pendayagunaan sosial  yang  penting  bagi  pembangunan  nasional.  Berbagai  riset  terkait zakat yang telah dikaji mendorong lahirnya pengembangan dalam kiprah filantropi Islam khususnya pembahasan mengenai penerapan objek zakat yang semakin meluas mengikuti fenomena dan gaya hidup masyarakat.
Ijtihad zakat yang berusaha dikaji oleh kaum cendekiawan sukses mendobrak  penafsiran  zakat  yang  awalnya  dipahami  secara  tradisional dalam  lingkup  yang  sempit  namun  kini  telah  lahir  beragam  perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru dengan pengkajian lebih luas seperti fenomena objek zakat  hasil nelayan yang  dikemukakan oleh Yusuf  Qardhawi  dalam  peluncuran  karya  tulisnya  berjudul  Fikih  Al- Zakah.  Sehingga  perlu  bagi  masyarakat  untuk  memahami  kaidah  objek wajib  zakat  yang  sejalan  dengan  pengembangan  pola  hidup  masyarakat yang semakin berkembang.
Secara umum apabila ditelusuri wacana akademik mengenai objek harta zakat klasik yang dipetakan dengan problematika modern maupun
14 Nurul  Huda,  Effendi  Zain,  and  Zulihar,  “Zakat  Dalam  Pendekatan Kontemporer,” Pro Bisnis , vol. 5, no. 1 (2012): 1 – 22.
hukum  fikih  kontemporer  relatif  belum  begitu  banyak  diinvestigasi, sehingga  perlu  digaris  bawahi  bahwa  minimnya  studi  literatur  yang tersedia menjadi bagian penyebab rendahnya literasi masyarakat sehingga objek  harta  zakat  tidak  terealisasi  optimal.  Kondisi  ini  juga  menjadikan kajian  mengenai  objek  zakat  dengan  pemetaan  berdasarkan  hukum  dan problematika  fikih kontemporer semakin layak dan penting untuk dikaji dalam kiprah filantropi Islam.
Tulisan  ini  mencoba  untuk  menggali  preferensi  objek  zakat  fase klasik  yang  berusaha  dipetakan  berdasarkan  hukum  dan  problematika fikih kontemporer. Kajian ini menarik dikaji karena membahas objek zakat fase  klasik  yang  diinterkoneksikan  dengan  kondisi  masyarakat  di  era modern  sehingga  sangat  bermanfaat  dalam  memperluas  cakupan  dan literasi masyarakat mengenai objek zakat secara komprehensif. Ditambah laju peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks menjadikan preferensi  objek  zakat  penting  ditinjau  lebih  lanjut  secara  menyeluruh yang sejalan dengan konteks maupun kebutuhan masyarakat masa kini.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ilmiah  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yang bertujuan guna memformulasikan fenomena penelitian sebagai acuan dan pedoman bagi penulis dalam upaya mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menyelidiki problem yang ada untuk ditelaah secara menyeluruh dan utuh. 15 Studi kualitatif pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) di mana penulis akan mengindentifikasi, menimbang, mengevaluasi dan juga ikut menafsirkan problem penelitian berdasarkan  bukti-bukti  penelusuran  dari  berbagai  kajian  yang  relevan dalam menjawab masalah penelitian. 16 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik dokumentasi dari berbagai literature review berupa buku, jurnal, artikel, web, dan riset keilmiahan lainnya mengenai preferensi objek zakat fase klasik dalam aklimatisasi hukum dan problem fikih  kontemporer.  Pengumpulan  data  pada  riset  ini  dilakukan  secara terus  menerus  sampai  tidak  ditemukan  data  maupun  informasi  serupa yang  dapat  mengubah  kesimpulan  atau  sampai  data  penelitian  jenuh. Sementara  teknik  analisis  data  pada  studi  ilmiah  ini  dilakukan  dengan mengadopsi  teknik  analisis  data  yang  dicetuskan  Miles  dan  Huberman, yakni pengkajian ditempuh melalui beberapa tahap meliputi reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.
15 Muhammad  Rijal  Fadli,  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif,” Humanika 21, no. 1 (2021): 33 – 54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. 16 Ainun Ruzana binti Abdul Razak, “What Do We  Know About Investment  of Zakat  Fund?  A  Systematic  Literature  Review,” Venture  Capital 7,  no.  2  (2022):  91 – 104, https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemetaan Harta Wajib Zakat
Pemahaman  objek  zakat  dalam  konteks  kekinian  perlu  dipahami secara  menyeluruh  karena  memungkinkan  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  fase-fase  sebelumnya.  Perbedaan  tidak  hanya  terletak disisi  hukum,  namun  juga  pada  segi  problematika  sosial  ekonomi  dan kesejahteraan.  Pemahaman  mengenai  implementasi  zakat  dalam  sistem perekonomian  modern  pada  tulisan  ini  merujuk  4  asas  pokok  pikiran BAZNAS antara lain:
Pertama, secara mujmal ayat-ayat Al- Qur’an seperti QS. Al -Baqarah 267  telah  mewajibkan  zakat  pada  semua  jenis  harta; kedua, beragam pendapat  dari  para  ulama  klasik  dan  kontemporer  meskipun  dengan istilah berbeda-beda; ketiga, dari sisi nilai keadilan yang  dijunjung tinggi dalam Islam bahwa, penetapan wajib zakat akan terasa lebih jelas apabila ditetapkan  pada  setiap  jenis  harta  yang  dimiliki  dibandingkan  hanya ditetapkan  pada  komoditas  tertentu.  Kurang  adil  apabila  petani  yang secara  umum  kondisinya  belum  beruntung  dituntut  untuk  menunaikan zakat  jika  hasil  pertanian  mencapai  nisab,  sedangkan  penghasilan  lain seperti  yang  diperoleh  dokter,  pegawai,  para  ahli  hukum  diberbagai bidang,  perusahaan,  dosen,  dan  profesi  lain  yang  berpenghasilan  tinggi; keempat, kegiatan  ekonomi  dan  profesi  manusia  akan  terus  berkembang dari  masa  ke  masa  searah  dengan  perkembangan  hidupnya.  Kewajiban zakat  yang  ditetapkan  sekarang  ini,  menunjukkan  betapa  fleksibel  dan renponsif hukum Islam terhadap perubahan zaman.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  argumen  yang  dikemukakan  oleh seorang ulama dan ahli fikih Islam Afif Abdul Fatah At-Thabbarah bahwa hukum  Islam  bukan  hanya  sebatas  berlandaskan  asas  keadilan  untuk manusia,  melainkan  aturan  yang  searah  dalam  mencapai  kemaslahatan dan  kebutuhan  manusianya,  mengikuti  perubahan  zaman  dan  keadaan meskipun zaman tersebut telah berbeda dan berubah seiring waktu. Maka melalui  analogi  hukum (qiyas)  maslahah  mursalah dan  prinsip  fikih  Islam umumnya  memungkinkan  untuk  memasukkan  jenis  harta  yang  belum diaplikasikan  di  masa  Rasulullah  SAW,  akan  tetapi  dipandang  sebagai harta  bernilai  di  era  ekonomi  modern  dan  dirujuk  menjadi  harta  objek zakat. 17
Senada dengan argumen di atas Khoiri memaparkan argumennya dengan  mengutip  pandangan  Hafidhuddin  terkait  beberapa  indikator untuk menetapkan sumber zakat, yaitu: 18
17 Huda, Zain, and Zulihar, “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer.”
18 Nispul  Khoiri, Metodologi  Fikih  Zakat  Indonesia:  Dari  Kontekstualisasi  Mazhab Hingga Maqashib Al-Syariah (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), http://repository.uinsu.ac.id/2499/.
1. Sumber  zakat  tergolong  kategori  baru  dan  belum  menjadi  konteks pembahasan secara komprehensif di berbagai kitab khususnya dalam kitab fikih klasik.
2. Sumber zakat yang sudah berkembang menjadi kerangka utuh dalam sistem  ekonomi  modern  dan  tidak  dapat  dipisahkan  karena  zakat termasuk salah satu sumber potensial ekonomi.
3. Pembahasan  fikih  klasik  menyebutkan  kewajiban  zakat  cenderung dilakukan  secara  individual  namun  dalam  konteks  modern  zakat telah diarahkan kepada lembaga dan badan hukum. Hal ini dilandasi karena  zakat  tidak  hanya  ditinjau  dari  sisi muzakki saja  melainkan peninjauan terhadap aspek hartanya.
4. Kebijakan hukum penting dalam menjelaskan sumber zakat di sektor modern.  Sektor  ekonomi  modern  memiliki  nilai  yang  signifikan  dan terus berkembang dari masa ke masa.
Semakin melesatnya perkembangan dunia keilmuan dan dibarengi dengan  kemajuan  teknologi  yang  memicu  lahirnya  keberagaman  bentuk kegiatan  perekonomian  sehingga  tatanan  kehidupan  sekarang  tidak  bisa disamakan  dengan  masa  Rasulullah  SAW  sebelum  masehi  dan  generasi sahabat.  Namun  subtansial  kehidupan  tidak  akan  berbeda  terlalu  jauh. Diketahui  masa  Rasulullah  SAW  aktivitas  ekonomi  yang  berlangsung begitu  sederhana  baik  sektor  pertanian,  perdagangan,  dan  peternakan. Ketiga  sektor  tersebut  sampai  sekarang  masih  tetap  berlangsung  namun dengan  corak  dan  implementasi  yang  berbeda  dengan  yang  dilalui  oleh Rasulullah  SAW.  Misalnya,  praktik  perdagangan  sekarang  ini  sudah menghadirkan beragam jenis produk dengan akad (model transaksi) yang bervariasi mengikuti kemajuan teknologi. Produk perdagangan sekarang tidak  hanya  sebatas  transaksi  jual  beli  kebutuhan  jangka  pendek  namun juga  dalam  bentuk  jangka  panjang  seperti  saham.  Di  tambah  pembeli zaman sekarang  memiliki alternatif pilihan  dalam melakukan pembelian produk baik secara face to face maupun online.
Realita masa kini menunjukkan perkembangan pada pola aktivitas ekonomi  masyarakat,  maka  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  objek zakat yang wajib dikeluarkan ikut perlu ditinjau dan diperdalam sehingga zat syariat yang menyatu di dalamnya dapat diimplementasikan dengan tepat, tidak bertentangan dengan arah kemajuan yang terjadi. Peninjauan terhadap preferensi objek zakat klasik di era kontemporer dapat ditelaah melalui ijtihad-ijtihad  yang  dikemukakan oleh ahli fikih dan para ulama kontemporer.  Konteks  ini  perlu  dipahami  oleh  masyarakat,  khususnya bagi  individu  atau  lembaga  yang  dipercayakan  mengelola  zakat  karena permasalahan zakat bukan hanya sekedar wujud kepatuhan kepada Allah SWT melainkan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama  dalam upaya mencapai kesejahteraan.
Yusuf  Qardhawi  dalam  karya  tulisnya  berjudul  Fikih  Al-Zakah mencoba  menyingkapi  problem  zakat  dengan  perkembangan  ekonomi modern, beliau menyarankan perlunya suatu perluasan aspek harta yang wajib  dikeluarkan  zakat  meskipun  tidak  disebutkan  secara  pasti  dalam nash syariah  akan  tetapi  dalil  umum  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman dalam mengumpulkan dana zakat baik harta zakat yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
Terdapat  benang  merah  yang  jauh  antara  pemikiran  ulama  klasik dengan kontemporer terkait cakupan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Umumnya  ulama  klasik  mengklasifikasi  harta  yang  wajib  dizakati  yaitu emas  dan  perak,  peternakan,  perdagangan,  pertanian,  dan  harta  galian. Tetapi  hasil  ijtihad  ulama  kontemporer  salah  satunya  dipelopori  Yusuf Qardhawi  berhasil  membuka  cakupan  harta  objek  zakat  menjadi  lebih luas dan terperinci dengan beragam model harta kekayaan yang dikenai wajib zakat. Keragaman model dan bentuk harta wajib zakat tersebut lahir dari aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Guna upaya memperluas cakupan objek harta zakat fase klasik yang wajib ditunaikan para ulama kontemporer  bersandar  pada  kaidah  dalil-dalil mujmal dan  syarat  harta wajib zakat yang tumbuh dan berkembang, baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun akibat berkembangnya zat harta tersebut. 19

## Preferensi  Objek  Zakat  Fase  Klasik  Dalam  Aklimatisasi  Hukum  dan Problematika Fikih Kontemporer
Merujuk terhadap kajian fikih klasik terdapat beberapa objek zakat yang diwajibkan atas umat Islam, antara lain:
1. Zakat Fitrah
Zakat fitrah merupakan wajib zakat bagi setiap mukmin laki-laki maupun perempuan yang secara khusus dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan  atau  selambat-lambatnya  sebelum  pelaksanaan  shalat  Idul Fitri.  Besarannya  adalah  beras  atau  beragam  bentuk  makanan  pokok lain yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan nisab 2,5 kg atau  3,5  liter  per  setiap  jiwa. 20 Ulama  kalangan  kontemporer  seperti Yusuf  Qardhawi  membolehkan  pembayaran  zakat  fitrah  secara  tunai berbentuk  uang  dengan  nominal  yang  disesuaikan  pada  harga  beras atau makanan pokok kala itu.
2. Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan
Zakat pertanian ialah wajib zakat yang dikeluarkan berdasarkan perolehan  hasil  pertanian,  sedikit  berbeda  dengan  pengeluaran  zakat aset  kekayaan  yang  lainnya  karena  zakat  pertanian  tidak  memiliki
19 Huda, Zain, and Zulihar, “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer.”
20 Fajria  Nur  Fitri  and  Mira  Rahmi,  “Model  Penge lolaan  Zakat  Saham  Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta,” Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, no. 2 (2021): 196 – 213.
ketergantungan  pada  haul  1  tahun  akan  tetapi  dihitung  sesuai  waktu hasil pertanian yang diproduksikan tiba (panen). Nisab zakat pertanian sebesar 653 kg beras atau 5 wasaq. Kadar zakat yang wajib ditunaikan untuk kategori zakat pertanian sebesar 10% apabila produksi dilakukan dengan  memanfaatkan  air  hujan,  air  sungai,  dan  mata  air.  Adapun produksi  pertanian  yang  dilakukan  melalui  pengairan  irigasi  atau pengairan  berbentuk  lain  yang  menimbulkan  adanya  biaya  tambahan maka  kadar  zakat  yang  wajib  ditunaikan  sebesar  5%.  Namun  apabila mencermati realita masyarakat sekarang jarang sekali ditemukan lahan yang  benar-benar  murni  hanya  menggunakan  salah  satu  dari  sistem pengairan yakni ada yang di musim hujan menggunakan air hujan dan bila  musim  kemarau  melanda  pengairan  dilanjutkan  dengan  sistem irigasi  berbayar,  sehingga  jika  terdapat  lahan  yang  dikelola  dengan menggunakan  kedua  sistem  pengairan  tersebut  maka  pengeluaran zakat  dapat  mengacu  argumen  yang  dikemukakan  oleh  Imam  Az- Zarkawi  dengan  persentase  sebesar  7,5%  (titik  tengah  antara  5%  dan 10%). 21 Terdapat  juga  sistem  pengairan  yang  tidak  sebanding  antara musim hujan dan kemarau atau diketahui kondisi pada masing-masing pengairan.  Misalnya,  pengairan  melalui  musim  hujan  berlangsung selama 4 bulan, sementara pengairan melalui irigasi di musim kemarau berlangsung selama 8 bulan maka perhitungan persentase wajib zakat yang harus dibayarkan dapat merujuk pendapat Syekh Taqiyuddin Al- Hushny  dalam Kifayatu  Al-Akhyar yakni  lebih  dari  5%  dan  kurang 10%. 22
Hakikatnya  hasil  pertanian  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya adalah kategori makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, kurma, dan anggur. Namun seiring ijtihad para ulama kontemporer diketahui hasil pertanian yang menjadi objek zakat tidak hanya sebatas tanaman pokok  akan  tetapi  termasuk  tanaman  produktif  lainnya  atau  dikenal hasil perkebunan maupun kehutanan seperti kopi, kelapa sawit, karet, cengkeh, pala, teh, tebu, sagu, kapas, durian, mangga, dukuh, jeruk dan tanaman  produktif  lainnya.  Pembayaran  zakat  kategori  tersebut diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian tanaman pokok yaitu 653 kg beras  atau  seharga  makanan  pokok  yang  dikonsumsi  masyarakat setempat dan wajib dizakati ketika panen tiba sebesar 5%.
Klasifikasi hasil pertanian tersebut menjadi objek wajib dizakati didukung  oleh  pertimbangan  bahwa  pengelolaan  lahan  masyarakat tidak selalu serupa antar wilayah bisa diakibatkan oleh kondisi tanah,
21 Daarut Tarbiyah, “Zakat Pertanian/ Kebun/ Hutan,”
2 021, https://ziswafonline.com/campaign/zakat-pertanian-perkebunan-kehutanan.
22 Muhammad  Syamsudin,  “Tiga  Jenis  Zakat  Per tanian  Dan  Cara Menunaikannya,” nuonline, 2019, https://islam.nu.or.id/zakat/tiga -jenis-zakat- pertanian-dan-cara-menunaikannya.
cuaca maupun kebiasaan masyarakat setempat sehingga setiap wilayah memungkinkan memproduksi jenis tanaman yang berbeda-beda. Selain itu,  pengklasifikasian  tersebut  juga  dilandasi  dengan  melihat  konteks masyarakat  sekarang  yang  tidak  hanya  sekedar  memproduksi  padi sebagai  produksi  utama  akan  tetapi  juga  ikut  mengelola  beberapa sektor  pertanian  lainnya  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  yang  dinilai memiliki  daya  ekonomis  tinggi  bahkan  dapat  melampaui  nilai  harga tanaman pokok.
Pengelompokan  tanaman  produktif  sebagai  objek  wajib  zakat masih  menjadi  perselisihan  para  ulama  karena  keberadaan  zakat tanaman produktif sebelumnya tidak disebutkan dalam nash, sehingga melahirkan perdebatan dalam teknik dan sistem pembayaran zakatnya. Ada yang sepakat wajib zakat diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian 5% yang dikeluarkan ketika panen tiba dan ada pula yang memutuskan bukan klasifikasi zakat pertanian namun dikembalikan pada qashdu li al tijarah (niat  perdagangan).  Penukilan  terhadap  zakat  perdagangan didasari  oleh  pendapat  masyhur  dari  para  ulama  kalangan  mazhab Syafi’iyah  tertuang  dalam Majmu’  Syarah  Muhadzdzab bahwa  kapas menjadi  bagian  dari  objek  wajib  dikeluarkan  zakat,  meskipun  kapas bukan  termasuk  tanaman  pangan  namun  wajib  dikeluarkan  zakat dikarenakan  sifat  tanaman  yang  menahun  dan  tujuan  hasilnya  untuk diniagakan  sehingga  tanaman  produktif  seumpama  kapas  disepakati termasuk objek wajib zakat dengan nisab sebesar 2,5% dan yang wajib dikeluarkan  apabila  hasil  penjualan  panen  ditabung  selama  haul  1 tahun produksi dapat mencapai 85 gram emas setelah dikurangi biaya total  keseluruhan  produksi  dan  utang  produksi.  Awal  haul  dihitung sejak modal untuk bercocok tanam mulai dibelanjakan untuk membeli keperluan tanaman seperti bibit, sementara akhir tahun dihitung sesuai pada tanggal dan bulan saat awal haul dimulai. 23
3. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia
Zakat emas, perak dan logam mulia ialah zakat yang diwajibkan atas  emas,  perak,  dan  logam  mulia  apabila  telah  mencapai  nisab  dan haul  1  tahun.  Emas  wajib  dizakati  jika  emas  yang  tersimpan  sudah mencapai atau melebihi nisab yaitu 85 gram (disesuaikan dengan harga buy back emas pada saat zakat akan dikeluarkan) dengan kadar sebesar 2,5%.  Sementara  zakat  perak  wajib  untuk  ditunaikan  apabila  perak yang  dimiliki  mencapai  atau  melebihi  nisab  595  gram  dengan  kadar zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah perak yang dimiliki. Adapun zakat logam  mulia  diqiyaskan  dengan  zakat  emas  dengan  nisab  85  gram
23 Muhammad  Syamsudin,  “Zakat Tanaman  Non-Zakawi:  Sawit,  Kopi,  Karet, Teh,  Tebu,  Dan  Sejenisnya,”  nuonline,  2021,  https://nu.or.id/zakat/zakat -perkebunan- sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy.
emas  dan  telah  mencapai  haul  1  tahun  dengan  besaran  yang  harus ditunaikan  2,5%.  Emas,  perak  dan  logam  mulia  baru  wajib  dizakati dengan  syarat  milik  sendiri  bukan  meminjam  atau  milik  orang  lain, mencapai haul 1 tahun berjalan, dan sampai nisab yang ditentukan.
4. Zakat Peternakan dan Perikanan
Zakat peternakan tergolong sebagai bagian dari zakat maal yang wajib  dizakati jika telah mencapai nisab dan haul 1 tahun. Umumnya terdapat 5 jenis hewan ternak yang wajib ditunaikan zakat yakni unta, sapi,  kerbau,  dan  kambing  atau  domba  dengan  perhitungan  tiap masing-masing  jenis  hewan  ternak  tersebut  memiliki  nisab  dan  kadar yang  berbeda-beda.  Wajib  zakat  unta  memiliki  kadar  yang  bervariasi dimulai  dari  nisab  5-9  ekor  dengan  kadar  zakatnya  ialah  1  ekor kambing. Jika unta yang dimiliki sebanyak 10-14 ekor maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 2 ekor kambing, 15-19 ekor kadar zakat ialah 3 ekor  kambing,  20-24  ekor  maka  wajib  zakatnya  4  ekor  kambing,  dan jika  unta  yang  dimiliki  mencapai  25-35  ekor  maka  kadar  zakatnya adalah 1 ekor unta betina. Setiap terjadi penambahan sebanyak 40 ekor unta maka kadar zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun, dan untuk setiap tambahan  50  ekor  unta  kadar  wajib  zakat  ialah  1  ekor  unta  umur  3 tahun. Adapun zakat hewan ternak sapi dan kerbau wajib dizakati jika mencapai nisab 30 ekor haul 1 tahun kadar zakatnya ialah 1 ekor umur 1 tahun, dan bila nisabnya 40 ekor haul 1 tahun maka kadar zakatnya 1 ekor  umur  2  tahun.  Setiap  terjadinya  tambahan  sapi  atau  kerbau sebanyak 30 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, dan untuk setiap  adanya  tambahan  40  ekor  maka  wajib  zakat  bertambah  1  ekor umur  2  tahun.  Zakat  kambing  domba  dan  biri-biri  dapat  dikeluarkan jika telah mencapai nisab 40-120 ekor dan haul 1 tahun dengan kadar zakat  sebanyak  1  ekor  umur  1  tahun,  dan  apabila  nisab  121-200  ekor maka kadar zakatnya 2 ekor. Setiap penambahan 100 ekor maka kadar zakat yang harus ditunaikan bertambah 1 ekor umur 1 tahun.
Selain 5 jenis utama hewan ternak di atas, bukan berarti kategori ternak hewani lainnya seperti unggas (ayam, bebek, burung dara atau puyuh)  tidak  wajib  dizakati.  Apabila  ternak  unggas  sudah  menjadi usaha  produktif  yang  hasilnya  (baik  berupa  telur  maupun  daging) bertujuan  untuk  diniagakan  maka  akan  termasuk  dalam  objek  wajib zakat.  Meskipun  zakat  ternak  unggas  tidak  disebutkan  sebelumnya dalam nash Al- Qur’an,  hadis,  maupun  ijmak  ulama  terdahulu  nam un para ulama kontemporer sepakat jika ternak unggas ikut menjadi objek wajib zakat. Dalilnya dinisbatkan pada dalil umum dari QS. Al-Baqarah ayat 267 Min Thayyibaati Maa Kasabtum yakni semua  usaha yang  baik. Selanjutnya  didukung  dengan  keputusan  Muktamar  Tarjih  ke-20  di Garut  tahun  1976  mengenai  zakat  ternak  hewani  selain  dari  unta, kerbau, sapi, dan kambing akan dikenai wajib zakat bila ternak tersebut
diperdagangkan atau dijadikan suatu perusahaan. Keputusan tersebut juga  diperkuat  oleh  fatwa  MUI  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat Penghasilan  bahwa  semua  penghasilan  halal  yang  diperoleh  wajib ditunaikan  zakatnya.  Adapun  ditinjau  menurut  sebagian  pendapat ulama kontemporer zakat ternak hewani seperti unggas (ayam, bebek, burung  dara  atau  puyuh)  baik  petelur  maupun  pedaging  maka  nisab dan  kadar  zakatnya  diqiyaskan  sama  dengan  zakat  perdagangan, 24 yakni nisab setara 85 gram emas, haul 1 tahun, dan besaran zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil bersihnya setelah dikurangi modal  tetap,  piutang  ternak,  tanggungan-tanggungan  yang  ada  dan terpenuhinya kebutuhan pokok. 25
Di  samping  itu  terdapat  pula  zakat  ternak  madu  sebagai  salah satu  objek  zakat  kontemporer  yang  muncul  sebagai  respon  atas keadaan  dan  kebutuhan  umat  muslim  dalam  menunaikan  zakat  dari hasil  ternak  madu.  Produksi  madu  di  daerah  tertentu  telah  menjadi suatu  komoditas  unggul  yang  mampu  menghasilkan  cukup  banyak penghasilan  bisa  mencapai  Rp  50.000.000  dalam  sekali  panen  dengan rentang masa panen 5-15 hari. 26 Tentunya kondisi ini menjadi wacana penting yang perlu dibahas oleh para ulama fikih dalam penyelesaian dengan masalah wajib zakat. Terdapat khilaf ulama dalam menetapkan madu sebagai objek wajib zakat. Keberagaman argumen tersebut dapat disebabkan  oleh  penggunaan nash yang  dijadikan  landasan  penarikan hukum maupun metode istinbat yang digunakan.
Merujuk dasar keumuman ayat dan hadis mazhab Al-Hanafiyah dan  para  pengikutnya  serta  mazhab  Al-Hanabilah  sepakat  jika  madu termasuk  objek  wajib  dizakati  dengan  syarat  lebah  tersebut  tidak bersarang pada tanah yang telah dipungut biaya pajak. Sesuai dengan kaidah  hukumnya  nya  bahwa  dua  kewajiban  tidak  bisa  sama-sama terletak  pada  satu  aset  kekayaan  karena  satu  sebab  yang  sama  pula. Imam Abu Hanifah tidak menetapkan ukuran nisab pada zakat madu, namun  beliau  menetapkan  kadar  zakat  madu  sebesar  10%  ditunaikan setiap panen. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal membuat ketetapan nisabnya sebanyak 16 liter Bagdadi atau 5 wasaq.
Adapun  mazhab  Al-Malikiyah,  Asy- Syafi’iyah  dan  jumhur ulama  lain  seperti  Ibnu  Abdil  Barr,  Al-Mawardi,  An-Nawawi,  Hasan Abi  Shalih  dan  Ibnu  Al-Mundzir  berpendapat  bahwa  madu  tidak
24 Admin  Tarjih,  “Zakat  Peternakan  Ayam  Broiler,”  tarjih.or.id,  2017, https://tarjih.or.id/zakat-peternakan-ayam-broiler/.
25 Abdul Majid, “Cara Menghitung Zakat Peternakan Ayam,” S anad Media, 2021, https://sanadmedia.com/post/cara-menghitung-zakat-peternakan-ayam.
26 Noor  Arifin,  “Fundraising  Zakat  Lebah  Madu  (Studi  Kasus  Pada  Peternak Madu Di Kabupaten Jepara),” Proceeding of Conference on Islamic Management … 1 (2018):
termasuk objek wajib zakat melainkan sekedar sedekah sunah dengan alasan  hadis  mengenai  zakat  madu  tergolong  hadis  lemah  sehingga tidak  bisa  dijadikan  sebagai  acuan  dalil  dalam  menetapkan  hukum zakatnya.  Selain  itu  madu  tergolong  jenis  cairan  yang  kedudukannya sama  seperti  susu  dan  telur  hewani,  sementara  susu  dan  telur  hewan tidak dikenai wajib zakat.
Argumen fenomenal lain mengenai wajib zakat atas hasil madu dikemukakan oleh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi yang tertuang dalam karya ilmiahnya Fikih Az-Zakah. Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam menetapkan madu menjadi objek wajib zakat ditelusuri menggunakan metode intiqa’i, yakni dengan menelisik raga m pendapat warisan fikih Islam  (gabungan  pendapat  salafiyah  dan  tajdid),  dan  selanjutnya disesuaikan  dengan  konteks  dan  keadaan  masyarakat  masa  kini. Berdasarkan  ijtihadnya  merumuskan  bahwa  madu  ikut  diklasifikasi sebagai harta kekayaan wajib zakat. Yusuf Qardhawi menolak argumen yang  menyamakan  madu  dengan  susu  dan  telur.  Hal  ini  karena  susu dan  telur  sudah  dikenai  zakat  pada  objek  peliharaannya  berbeda dengan madu. 27 Adapun besaran nisab atas zakat madu dipersamakan dengan 5 wasaq makanan pokok setelah dikurangi biaya pemeliharaan (pendapatan bersih). Nisab dan dan kadar zakat madu menurut Yusuf Qardhawi diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian, yakni 5 wasaq atau 653 kg beras (bila makanan pokoknya ialah beras) dengan kadar wajib zakat yang harus ditunaikan sebesar 10% jika madu dipelihara berada di  tanah  datar,  dan  dikeluarkan  sebesar  5%  apabila  madu  dipelihara terletak  di  pegunungan  yang  ditunaikan  setiap  kali  panen  tiba,  akan tetapi  bila  sejak  awal  peliharaan  madu  bertujuan  untuk  perniagaan maka  wajib  zakatnya  diqiyaskan  pada  zakat  perniagaan  dengan nisabnya  setara  85  gram  emas  dan  kadar  zakat  sebanyak  2,5%  yang dikeluarkan ketika mencapai haul 1 tahun. 28
Tidak hanya ternak madu, ternak hewani lain seperti perikanan juga  ikut  diklasifikasi  sebagai  objek  wajib  zakat.  Ditinjau  dari  jenis pengairan  terdapat  2  kategori  perikanan  yakni  perikanan  darat  dan perikanan  laut  yang  masing-masing  memiliki  ketentuan  tersendiri dalam  mengeluarkan  zakatnya.  Perikanan  darat  merupakan  usaha pemeliharaan atau budidaya ikan yang dilakukan pada daratan seperti di tambak, kolam ikan, keramba dan lainnya. Sedangkan perikanan laut merupakan  penangkapan  hewan  laut  yang  ditekuni  nelayan  biasanya
27 Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ijtihad Al- Mu’ashir Baina Al -Indzibaat Wal Infirath, Terj. Abu Barzani, Ijtihat Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
28 Andri Muda Nasution, “Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Yusuf
Qardhawi,” Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2020): 24 – 42,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226.
menggunakan perahu motor maupun kapal.
Wajib  zakat  atas  perikanan  darat  diketahui  belum  ditetapkan secara jelas dalam Al- Qur’an maupun hadis, akan tetapi secara mujmal Al- Qur’an  telah  memberi  penjelasan  jika  setiap  harta  kekayaan  dan semua  usaha  yang  baik  wajib  ditunaikan  zakatnya.  Sehingga  apabila merujuk  pada  penjelasan  tersebut  pemeliharaan  perikanan  darat  juga termasuk objek wajib zakat. Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai nisab  dan  kadar  zakat  perikanan  darat.  Ada  yang  mengqiyaskan dengan zakat pertanian dan sebagiannya mengqiyaskan dengan zakat perdagangan.  Termasuk  zakat  pertanian  jika  ditinjau  dari  sisi  proses perawatan,  pembibitan,  pengairan,  dan  pemanenan.  Sehingga  wajib zakat perikanan darat nisabnya disamakan dengan tanaman yakni 653 kg atau 5 wasaq dengan kadar zakat wajib zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% setiap kali panen karena seluruh budidaya perikanan darat menghabiskan tenaga dan biaya perawatan. Sementara perikanan darat yang tidak menghabiskan biaya wajib zakatnya ialah 10% dikeluarkan setiap kali panen. Adapun jika pengelolaan perikanan darat diniatkan sebagai  barang  perniagaan,  maka  zakatnya  diqiyaskan  dengan  zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan bila mencapai atau melebihi nisab 20  dinar  atau  85  gram  emas  (perkiraan  harga  emas  saat  itu)  total penghasilan  bersih  setelah  dikurangi  modal  dan  piutang,  mencapai haul  1  tahun  dengan  kadar  zakatnya  sebesar  2,5%  dari  total  harta penghasilan bersih. Singkatnya, jika penghasilan bersih perikanan darat dalam 1 tahun mencapai nisab 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.
Jumhur  ulama  juga  berbeda  pendapat  terkait  wajib  zakat  hasil laut  oleh  nelayan  seperti  ikan,  mutiara,  ambar,  permata,  paus,  dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, Hasan bin  Shalih, mazhab Zaidiyyah dari  golongan  syiah  dan  ulama  lainnya  yang  sejalan  pemikirannya dengan Abu Hanifah menyatakan tidak wajib zakat atas hasil kekayaan laut  dengan  alasan  bahwa  tidak  adanya  dalil  yang  secara  tegas menetapkan hukumnya. 29
Pandangan  berbeda  disampaikan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Abu Yusuf, termasuk Ibn Abbas yang mulanya beliau menyampaikan tidak wajib zakat kemudian sepakat dengan argumen yang mewajibkan zakat,  dan  ulama  fikih  kontemporer  seperti  Yusuf  Qardhawi  yang mewajibkan zakat atas hasil kekayaan laut bila hasilnya mencapai nisab (terpenuhi  syaratnya  zakat).  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  dalam  suatu riwayatnya menyatakan:
29 Hudi and Rohmatul Muyassaroh, “Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal  Mini  Purse  Seine  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Jobokuto Kecamatan Jepara),” ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018).
“ Mutiara  laut  wajib  dizakati  karena  keluar  dari  tambang  (yakni tambang  laut).  Jika  secara  syarak  hasil  kekayaan  laut  tidak  termasuk harta  ghanimah,  maka  hasil  laut  dapat  diqiyaskan  dengan  hasil tambang darat dikarenakan keduanya sama-sama harta. Sehingga hasil kekayaan  laut  (termasuk  permata,  ambar  dan  ikan)  berkewajiban mengeluarkan  zakatnya  yang  disamakan  dengan  hasil  tambang  dan tanaman ”.
Menurut  Imamiyyah,  Ibn  Abbas,  dan  sebagian  tabi’in  seperti Abu Ubaid, Hasan Al-Bashri, Ibn Syihab Az-Zuhri, dan para pengikut Imam  Abu  Yusuf  sepakat  bahwa  semua  kekayaan  yang  dikeluarkan (hasil)  laut  wajib  ditunaikan  zakatnya  apabila  mencapai  nisab  200 dirham  atau  setara  672  gram  perak  atau  85  gram  emas  dikeluarkan sebesar  1/5  atau  20%  dari  hasil  yang  didapatkan  karena  menurut tinjauan kalangan tersebut hasil laut termasuk ikan diqiyaskan dengan ghanimah (rampasan  perang).  Sementara  Imam  Ahmad  bin  Hanbal menqiyaskan  wajib  zakat  atas  hasil  laut  sama  dengan  zakat kekayaan hasil tambang dan tanaman yang wajib dizakati jika mencapai nisab. Sejalan  dengan  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  dan  pengikutnya,
ulama  fikih  kontemporer  Yusuf  Al-Qardhawi  berdasarkan  metode ijtihadnya berpandangan bahwa tangkapan hasil laut diqiyaskan sama dengan  zakat  kekayaan  barang  tambang  atau  dapat  juga  termasuk zakat pertanian, karena dinilai penghasilan yang didapatkan dari bumi sama  dengan  yang  didapatkan  dari  laut.  Adapun  besaran  zakat  yang wajib  dikeluarkan  para  ulama,  ahli  fikih,  dan  pakar  hukum  Islam kontemporer  berdasarkan  musyawarah  sepakat  menetapkan  besaran zakatnya  berkisar  2,5%,  10%,  dan  5%.  Hal  ini  ditetapkan  berdasarkan pertimbangan  kesukaran,  tenaga,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam memperolehnya.  Wajib  zakatnya  dapat  ditunaikan  ketika  eksplorasi atau  setelah  hasil  diproses  (tidak  perlu  haul  1  tahun)  namun  apabila penangkapan  ikan  bertujuan  untuk  diniagakan  guna  memperoleh keuntungan  maka  wajib  zakat  diqiyaskan  dengan  zakat  perdagangan yang  wajib  ditunaikan  ketika  mencapai  nisab  85  gram  emas,  haul  1 tahun,  dan  dikeluarkan  sebesar  2,5%.  Sementara  jika  tidak  mencapai haul 1 tahun maka belum wajib mengeluarkan zakat.
Perbedaan  pendapat  para  ulama  fikih  terkait  zakat  hasil  laut melahirkan ketentuan nisab dan kadar yang beragam pula, meliputi:
a. Zakatnya 1/5 (20%) apabila diqiyaskan dengan zakat ghanimah dan rikaz. Tanpa  harus  diperhitungkan  nisabnya  sekalipun  hasil  laut yang  diperoleh  sedikit,  karena  tidak  penting  jumlah  yang didapatkan berapa.
b. Zakatnya  1/10  (10%)  atau  5%  jika  diqiyaskan  dengan  zakat pertanian.
c. Zakatnya  2,5%  bila  diqiyaskan  dengan  zakat  perdagangan, ma’din
(barang  tambang)  atau  emas.  Mengingat  cara  eksplorasinya membutuhkan biaya yang besar.
Sementara  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik,  keduanya berpendapat  bahwa  besaran  kadar  zakat  perlu  dibedakan  sesuai dengan berat atau ringan dalam memperolehnya, besar atau tidaknya biaya  yang  dibutuhkan  dalam  upaya  pengelolaannya  sehingga  kadar zakat  bisa  20%  atau  2,5%. 30 Terkait  besaran  kadar  zakat  yang  harus dikeluarkan  tentu  dapat  ditinjau  sisi  lebih  mendekati  pada  sub  zakat ghanimah dan rikaz dengan  ketentuan  20%,  pertanian  dengan  kadar zakatnya 10% atau 5% atau pun zakat perdagangan, barang tambang dan  emas  sebesar  2,5%.  Beberapa  ketentuan  tersebut  dapat  dipilih sesuai  lebih  mendekati  pada  jenis  zakatnya  dengan  besaran  yang berbeda-beda.  Mengingat  dan  mempertimbangkan  bahwa  masalah zakat  hasil  kekayaan  laut  tergolong  persoalan  yang  memerlukan ijtihad  mendalam  (karena  tidak  ada  ketetapan  hukum  mutlak)  maka dibolehkan  individu  muslim  untuk  memilih  dan  menimbang pandangan yang sekiranya lebih tepat diterapkan dengan syarat tidak menghindar dari kewajiban berzakat.
Berdasarkan literature kajian  dan  analisis  penulis  pandangan Imam  Ahmad  bin  Hanbal  dan  para  pengikutnya  serta  hasil  ijtihad Yusuf  Qardhawi  tampaknya  lebih  tepat  bila  diimplementasi  dengan fenomena  dan  keadaan  sekarang,  karena  hasil  kekayaan  laut  saat  ini sudah  ditangkap  dan  dikelola  dengan  alat  maupun  melalui  proses teknologi  modern  yang  lebih  canggih  yang  memungkinkan  individu atau  perusahaan  memperoleh  hasil  tangkapan  lebih  besar  sehingga individu  atau  perusahaan  pada  gilirannya  dapat  meraih  penghasilan yang lebih tinggi pula. Jika ditinjau dalam konteks perusahaan, maka pihak  perusahaan  berkewajiban  mencatat  secara  detail  pendapatan yang  diperoleh  guna  mengetahui  total  pendapatan  yang  terkumpul mencapai  atau  tidaknya  nisab  dan  diketahui  kadar  zakat  yang  harus ditunaikan.  Adapun  bagi  pekerja  (buruh  nelayan)  dikenakan  wajib zakat  jika  penghasilan  nelayan  mencapai  nisab  85  gram  emas,  haul  1 tahun dikeluarkan 2,5% namun bila penghasilan yang diperoleh hanya cukup  untuk  pemenuhan  kebutuhan  diri  dan  keluarga  maka  tidak wajib dan masih jauh dari golongan berzakat.
5. Zakat Perdagangan atau Perniagaan Zakat  perdagangan  merupakan  wajib  zakat  yang  dikeluarkan atas kekayaan hasil perniagaan. Harta hasil perniagaan ialah aset yang didapatkan dari aktivitas jual beli dengan maksud untuk memperoleh keuntungan,  sehingga  dalam  kegiatan  perniagaan  harus  mengandung dua  motivasi  yaitu  motivasi  berbisnis  (jual  beli)  dan  motivasi
30 M. Ali Hasan, Zakat Dan Infak (Jakarta: Prenada Media, 2008), 68-69.
memperoleh  keuntungan.  Hasil  dagang  seperti  menjual  produk makanan,  kosmetik,  pakaian,  perabotan,  alat  komunikasi,  peralatan rumah  tangga,  dan  hasil  dagang  lainnya  wajib  dikeluarkan  zakat  bila mencapai  nisab  setara  atau  lebih  85  gram  emas  dan  haul  1  tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Dikenai wajib zakat atas harta hasil dagang  jika  setelah  dihitung  total  aset  lancar  usaha  dikurangi  hutang jangka pendek (hutang yang jatuh tempo setahun) dan diperoleh selisih antara  aset  lancar  dan  hutang  tersebut  mencapai  nisab  maka  wajib ditunaikan zakatnya.
6. Zakat Rikaz, Luqathah , dan Ma’din Rikaz (barang  temuan)  adalah  harta  terpendam  (harta  karun) peninggalan  kuno  atau  orang  terdahulu  di  masa  lampau.  Harta rikaz mencakupi semua harta baik yang wujudnya berada di atas permukaan tanah atau yang tertanam di dalamnya. Temuan ini akan dikenai wajib zakat  1/5  (20%)  bila  mempunyai  nilai  ekonomis  seperti  emas,  perak, tembaga,  timah,  wadah-wadah,  dan  harta  karun  sejenisnya.  Jumhur ulama  berpendapat,  harta rikaz apabila  ditemukan  oleh  individu  atau kelompok  baik  muslim  maupun  non  muslim  wajib  untuk  ditunaikan zakat  sebesar  20%  mulai  terhitung  sejak  harta  ditemukan.    Sementara menurut Imam Syafi’i temuan harta oleh non -muslim tidak diwajibkan membayar  zakat  20%  disebabkan  bayaran  tersebut  adalah  zakat  dan orang non-muslim tidak ada kewajiban berzakat. Adapun terkait nisab harta  temuan  para  ulama  sepakat  bahwa  tidak  ada  syarat  nisab  dan haul 1 tahun (bahkan harus dikeluarkan segara tanpa perlu menunggu setahun), dan juga tidak penting besaran jumlah temuannya meskipun sedikit  tetap  diwajibkan  zakat  1/5  (20%)  sebagaimana  zakat ghanimah (rampasan perang).
Singkatnya rikaz merupakan  temuan  harta  yang  sudah  pasti tidak  ada  pemiliknya  (sudah  punah)  atau  harta  karun  sehingga  boleh langsung  dijual  selanjutnya  dikeluarkan  zakat  1/5  (20%).  Sedangkan luqathah adalah  harta  temuan  yang  diyakini  masih  ada  pemilik  yang mungkin  masih  mencarinya  sehingga  perlu  ditunggu  sampai  1  tahun setelah  diumumkan  baru  kemudian  harta  tersebut  boleh  digunakan atau dijual. Jika temuan berupa emas, perak, atau uang yang setara atau lebih dari 85 gram maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%.
Berbeda  dengan  harta rikaz dan luqathah,  ma’din (zakat  barang tambang) yakni segala hasil kekayaan yang diperoleh dari dalam bumi dan memiliki nilai berharga. Ma’din terbagi menjadi 2 jenis yaitu padat dan cair. Ma’din padat berupa emas, perak, timah, tembaga, besi, batu dan  sejenisnya  termasuk  arsenik,  gipsum  dan  sejenisnya.  Sedangkan ma’din berbentuk cair seperti minyak,  gas,  aspal, air raksa,  garam dan sejenisnya. Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan jumhur ulama fikih terkait klasifikasi barang tambang yang wajib dizakati, akan tetapi
mengingat  umumnya  barang  tambang  mempunyai  nilai  ekonomis cukup  tinggi  sehingga  setelah  menimbang  dan  menyesuaikan  dengan fenomena maupun kondisi masyarakat sekarang diketahui pandangan yang  lebih  mencapai  rasa  keadilan  dan maslahah umat  adalah  yang berpendapat  jika  semua  kategori  barang  tambang  baik  padat  seperti emas, perak, timah, tembaga dan batu maupun cair seperti minyak, gas dan  lainnya  wajib  ditunaikan  zakat  dengan  kadar  2,5%  jika  sudah mencapai nisab.
Menurut jumhur ulama zakat atas barang tambang berlaku bagi individu atau pun dikelola perusahaan. Sementara jika pengelolaannya dilakukan  negara  dan  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  maka tidak wajib zakat atasnya. Zakat barang tambang diwajibkan bagi yang eksplorasinya  dilakukan  oleh  orang  muslim  atau  perusahaan  muslim sedangkan  bila  eksplorasinya  dilakukan  oleh  orang  atau  perusahaan non-musim  tidak  ada  kewajiban  zakat  padanya.  Adapun  wajib  zakat barang tambang dikenai jika mencapai nisab setara atau lebih 85 gram emas atau 595 gram perak. Mengingat eksplorasi dan pengelolaannya membutuhkan  biaya  cukup  besar  maka  kadar  zakat  ditetapkan  2,5% dan dapat ditunaikan setelah eksplorasi maupun proses selesai karena tidak haul 1 tahun pada zakat barang tambang.

## SIMPULAN
Ketajaman  ijtihad  yang  berusaha  ditelaah  oleh  para  cendekiawan sukses mendobrak penafsiran objek zakat yang awalnya dipahami secara tradisional  dalam  lingkup  yang  sempit  namun  kini  telah  lahir  beragam perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru yang berusaha disesuaikan  dengan  hukum,  konteks  dan  problematika  masyarakat  era modern. Berdasarkan ijtihad mendalam dari para pakar fikih dan ulama masa  kini,  diketahui  pengembangan  objek  zakat  klasik  era  kontemporer terjadi pada zakat pertanian, peternakan dan perikanan. Zakat pertanian era kontemporer termasuk tanaman produktif wajib dikeluarkan zakatnya jika  mencapai  nisab.  Sementara  pengembangan  objek  zakat  peternakan dan  perikanan  di  dalamnya  termasuk  zakat  ternak  hewani  unggas  baik pedaging maupun petelur, zakat ternak madu, zakat perikanan darat, dan zakat hasil laut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi,  Yusuf. Al-Ijtihad  Al-Mu’ashir  Baina  Al-Indzibaat  Wal  Infirath, Terj.  Abu  Barzani,  Ijtihat  Kontemporer:  Kode  Etik  Dan  Berbagai Penyimpangan . Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
Arifin, Noor. “Fundraising Zakat Lebah Madu (Studi Kasus Pada Peternak Madu Di  Kabupaten  Jepara).” Proceeding  of  Conference  on  Islamic  Management
… 1 (2018): 155–56.
BAZNAS. Outlook  Zakat  Indonesia  2022 .  Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022.
———. Outlook  Zakat  Indonesia  2023 .  Jakarta:  Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2023.
Canggih,  Clarashinta,  and  Rachma  Indrarini.  “Apakah  Literasi  Mempengaruhi Penerimaan  Zakat?” JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia) XI,  no.  1 (2021): 1–11. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732. Fadli,  Muhammad  Rijal.  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif.” Humanika 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. Fitri,  Fajria  Nur,  and  Mira  Rahmi.  “Model  Pengelolaan  Zakat  Saham  Dan Investasi  Di  Baznas  (Bazis)  Provinsi  DKI  Jakarta.” Journal  of  Islamic Economics and Finance Studies 2, no. 2 (2021): 196–213. Ginawan, Novan Aditia, Hardivizon, and Hendrianto. “Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten  Kepahiang  Dalam  Mengumpul  Dana  Zakat  Profesi  (Studi Evaluasi).” Institut Agama Islam Negeri Curup . Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
Hasan, M. Ali. Zakat Dan Infak . Jakarta: Prenada Media, 2008.
Huda, Nurul, Effendi Zain, and Zulihar. “Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer.”
Pro Bisnis 5, no. 1 (2012): 1–22.
Hudi,  and  Rohmatul  Muyassaroh.  “Zakat  Hasil  Tangkapan  Laut  Bagi  Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara).” ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2018).
Istikhomah, Dwi, and Asrori. “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada  Lembaga  Pengelola  Zakat  Dengan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Sebagai Variabel Intervening.” Economic Education Analysis Journal 2, no. 1 (2019): 18–23.
Khoiri, Nispul. Metodologi Fikih Zakat Indonesia: Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga  Maqashib  Al-Syariah .  Bandung:  Cita  Pustaka  Media,  2014.
http://repository.uinsu.ac.id/2499/. Kusnandar,  Viva  Budy.  “Indonesia  Kembali  Dinobatkan  Sebagai  Negara  Paling Dermawan Di Dunia.” Databoks , 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/indonesia-kembali- dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-di-dunia.
Majid,  Abdul.  “Cara  Menghitung  Zakat  Peternakan  Ayam.”  Sanad  Media,  2021. https://sanadmedia.com/post/cara-menghitung-zakat-peternakan-ayam.
Maulana,  Nora,  Safwan,  and  Zulfahmi.  “Eksplorasi  Problematika  Dan  Model Alternatif  Optimalisasi  Zakat  Di  Indonesia  Era  Perekonomian  Modern.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) 8,  no.  1  (2023): 115–27. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592.
Mukaromah,  Selli  Annafi’atul,  and  Aan  Zainul  Anwar.  “Tingkat  Literasi  Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf.” JASNA: Journal For Aswaja Studies 1,
no. 1 (2021): 51–64. https://doi.org/10.34001/jasna.v1i1.946.
Nasution, Andri Muda. “Zakat Madu Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Yusuf
Qardhawi.” Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2020): 24–42.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v3i2.226.
Razak,  Ainun  Ruzana  binti  Abdul.  “What  Do  We  Know  About  Investment  of Zakat  Fund?  A  Systematic  Literature  Review.” Venture  Capital 7,  No.  2 (2022): 91–104. https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2086502.
Rohim, Ade Nur. “Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi.” Jurnal Ketahanan Nasional 26, no. 3 (2020): 293. https://doi.org/10.22146/jkn.55254.
Safitri,  Miryati,  Achmad  Firdaus,  Ahmad  Levi  Fachrul  Avivy  Hasbi,  and Muhammad  Zaenal.  “Analysis  of  the  Behavior  and  Characteristics  of
Millennial Employees in Jakarta Province and West Java Province Towards the  Payment  of  Zakat  on  Income  and  Services.” International  Journal  of Zakat 7, no. 2 (2022): 19–32. https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/335.
Salsabila,  Afia,  Farida  Ratna  Dewi,  and  Eka  Dasra  Viana.  “Analysis  of  The
Impact  of  BAZNAS  Productive  Zakat  Investment  on  The  Cibuluh  Bogor Batik  Village  Program  Using  SROI  Methods.” International  Journal  of Zakat 7, no. 23 (2022): 91–104. https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/381%0Ahttps://ijazbaz nas.com/index.php/journal/article/download/381/124.
Salsabila,  Salmarani,  and  Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen.  “Analisis Pengukuran  Indeks  Literasi  Zakat  Pada  Masyarakat  Kota  Tangerang Selatan.” JES  (Jurnal  Ekonomi  Syariah) 7,  no.  1  (2022):  76.
https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194. Setiawan,  Eka.  “Realisasi  Penerimaan  Zakat  Capai  Rp20  Triliun  Di  Oktober 2022.” 30 November 2023 , 2023. https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-penerimaan-zakat-capai-rp20- triliun-di-oktober-2022.
Syamsudin, Muhammad. “Tiga Jenis Zakat Pertanian Dan Cara Menunaikannya.” nuonline,  2019.  https://islam.nu.or.id/zakat/tiga-jenis-zakat-pertanian-dan- cara-menunaikannya.
———.  “Zakat  Tanaman  Non-Zakawi:  Sawit,  Kopi,  Karet,  Teh,  Tebu,  Dan Sejenisnya.”  nuonline,  2021.  https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit- kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy. Tarbiyah, Daarut. “Zakat Pertanian/ Kebun/ Hutan,” 2021.
https://ziswafonline.com/campaign/zakat-pertanian-perkebunan-kehutanan.
Tarjih,  Admin.  “Zakat  Peternakan  Ayam  Broiler.”  tarjih.or.id,  2017. https://tarjih.or.id/zakat-peternakan-ayam-broiler/.