ISSN 2086-3225 E-ISSN 2716-0610

## Jaminan E-Money pada Pariwisata Sariater Subang Menurut Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah
1 Mas’ud , 2 Rinaldy Agustian Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Alamat Surel: mmasud@unis.ac.id

## Info Artikel
Riwayat Artikel: Diterima    : 20 Juli 2022 Disetujui    : 24 September 2022 Diterbitkan : 26 September 2022

## Kata Kunci:
Uang Elektronik; Kartu Tiket e-Money; Prinsip Syariah. DOI 10.15575/am.v9i2.19255

## Abstract
The existence of DSN-MUI Fatwa  Number 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding electronic  money,  makes  the ticket  guarantee  product  from  Sariater  Ciater Subang Tourism, namely e-Money which has been released since its use until now has not received Sharia certification from MUI, it is interesting to study. This study aims to determine the implementation of the guarantee contract for  E-Money  in  Sariater  Ciater  Subang  Tourism  and  to  determine  the Compliance of Sharia  Economic Law on the E-Money guarantee contract in Sariater Ciater Subang Tourism. The method used is the descriptive analysis method. The results of this study show that first, the implementation of the Sariater  Ciater  Subang  Tourism  e-Money  ticket  card  guarantee  can  be carried  out  by  several  Retail  Merchant  who  has  collaborated  with  the tourism management; second, the Compliance of Sharia Economic Law from the aspect of the card management mechanism, there are Sharia problems in  the  contract  aspect,  this  is  because  it  does  not  have  a  contract nomenclature  in  product  operations  which  causes  ambiguity  (gharar)  and from  the  part  of  the  fund  management  mechanism  there  are  no  sharia problems.  After  all,  the  fund management  of  this  product is  separate  from Conventional Banks' managers.

## Abstrak
Adanya  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017  tentang  uang elektronik,  menjadikan  produk  penjaminan  tiket  dari  Pariwisata  Sariater Ciater Subang yaitu e-Money yang dirilis sejak digunakannya hingga sampai saat  ini  belum  mendapat  sertifikasi  Syariah  dari  MUI,  menjadi  menarik diteliti Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan akad jaminan terhadap E-Money pada  Pariwisata  Sariater  Ciater  Subang  dan  untuk mengetahui Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan E- Money pada  Pariwisata  Sariater  Ciater  Subang.  Metode  yang  digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, pelaksanaan  Penjaminan  kartu  tiket e-Money Pariwisata  Sariater  Ciater Subang  dapat  dilakukan  di  beberapa  Merchant  Retail  yang  telah berkerjasama dengan pihak pengelola Pariwisata; kedua, Kesesuaian Hukum Ekonomi  Syariah  dari  aspek  mekanisme  pengelolaan  kartu  terdapat permasalahan  Syariah  pada  aspek  akad,  hal  ini  dikarenakan  tidak  memiliki nomenklatur  akad  dalam  operasional  produk  yang  menimbulkan ketidakjelasan  ( gharar )  dan  dari  aspek  mekanisme  pengelolaan  dana  tidak terdapat masalah keSyariahan karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari pengelola yang merupakan Bank Konvensional.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  kemajuan  perekonomian  telah  mendorong  secara  otomatis    perkembangan teknologi  yang  semakin  pesat,  setiap  bidang  termasuk  Pariwisata  menawarkan  berbagai  produk dan  fasilitasnya  dengan  banyak  memberikan  kemudahan  dan  manfaat  bagi  pengunjungnya, sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Pariwisata  Syariah,  yaitu  dengan  mengembangkan  produk Financial Transaction Card (kartu pembayaran transaksi). 1 Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen  pembayaran non-cash ,  baik  secara  domestik  maupun  secara  internasional,  telah berkembang  pesat  disertai  dengan  berbagai  inovasi  yang  mengarah  pada  penggunaannya  yang semakin efisien, aman, nyaman dan cepat. 2
Dampak  perkembangan  teknologi  dalam  sistem  pembayaran  terakhir  ini  adalah  dengan munculnya  instrumen  pembayaran  yang  dikenal  dengan  istilah  uang  elektronik  ( Electronic Money ). 3 Uang  elektronik  muncul  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  terhadap  instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara off-line , aman dan murah. 4
Dalam  transaksi e-Money tidak  terdapat  jaminan  dan  perlindungan  konsumen. 5 Ada beberapa  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dalam  penggunaan  kartu e-Money tersebut. Diantaranya  apabila  kartu  tersebut  hilang,  tidak  akan  menjadi  tanggung  jawab  pihak  pengelola. Juga dalam kartu tersebut tidak tersedianya aplikasi cek saldo. Tidak ada fasilitas blokir kartu (No Blocking) jika terjadi kehilangan. Yang menjadi sorotan adalah kekosongan sistem keamanan dalam kartu e-Money tersebut,  seperti password atau pin untuk  menjaga  kartu  dalam  transaksi  dan kehilangan pemilik kartu tersebut.
Semua orang bisa menggunakan kartu e-Money tersebut dalam bertransaksi  meskipun kartu tersebut  bukan  miliknya  sendiri.  Hal  ini    sangat  tidak  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan dalam bertransaksi, jika setiap pengguna sadar dan paham bahwa perlunya  perlindungan  dalam transaksi,  sedangkan  dalam pasal  4  huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak- hak konsumen antara lain:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan    dalam  mengonsumsi  barang dan/atau jasa
b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau  jasa  penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan    perjanjian    atau    tidak sebagaimana mestinya. 6
Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat Hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut. 7 Akad  yang berkenaan
1 Muhammad Ashoer dkk., Ekonomi Pariwisata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
2 Indrawan  Firdauzi,  “Pengaruh  Kemampuan  Finansial,  Kemudahan,  Dan  Perilaku  Konsumen  Terhadap  Minat  Penggunaan  Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta,” Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi 6, no. 1 (2017): 77 –87; R Maulana Ibrahim, “Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia,” dalam Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia , vol. 12, 2006.
3 Decky Hendarsyah, “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5, no. 1 (30 Juni 2016): 1 – 15, https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74.
4 Tim  Inisiatif  Bank  Indonesia, Working  Paper:  Upaya  Meningkatkan  Penggunaan  Alat  Pembayaran  Non  Tunai  Melalui  Pengembangan  E-Money (Jakarta:  BI,  2006),  8;  Bank  for  International  Settlement,  “Implications  for  Central  Banks  of  the  Development  of  Electronic  Money,” 1996, https://www.bis.org/publ/bisp01.htm.
5 Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, dan AA Sagung Wiratni Darmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E -Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai,” Jurnal Kertha Semaya 7, no. 11 (2019).
6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4
7 Ali Sakti Darsono, Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia (Depok: Rajawali Press, 2017), 37 – 38.
dengan  sistem  transaksi  Pariwisata  dan  berbagai  transaksi  keuangan  lainnya  dapat  menjelaskan kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntunan Syariah. Beberapa fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain:
1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram;
2. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara pengelola dan pengawas;
3. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien;
4. Menjaga kepentingan pengunjung. 8
Dalam  Islam  ada  2  (dua)  bentuk  akad  jaminan  ada al-kafàlah dan rahn (gadai)  sama-  sama memberikan  pengertian  jaminan.  Jaminan  dalam  kartu e-Money, akad al-  kafàlah adalah  yang tepat sebagai regulasi dalam kartu e-Money karena sesuai dengan jaminan  dalam konsep Islam. 9 Dapat  dipahami  bahwa  dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor  116/DSN-  MUI/IX/2017  tidak  memberikan jaminan  sesuai  konsep  Islam  yang  berlaku  seperti  akad  dalam al-Kafàlah, sedangkan  para  pihak yang  terlibat  dalam e-Money ada  3  (tiga)  pihak  sama  seperti  konsep  akad al-  Kafàlah .  Dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tidak  menerangkan  seutuhnya  konsep  jaminan dalam e-Money bagi nasabah yang bertransaksi sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999.
Dalam fiqh muamalah menjelaskan tentang jaminan akad Al-Kafàlah yakni Menggabungkan tanggungan kafil (penjamin)  kepada  tanggungan al-Madiin (orang  yang  menanggung  suatu    hak, pihak yang dijamin) di dalam  penagihan atau penuntutan  hak jiwa, ad-Dain (harta  yang  masih dalam  bentuk  utang)  atau  harta al- ‘Ain (barang,  harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari ad-Dain ) seperti barang yang dighasab atau lainnya. 10
Pensyariatan al-Kafàlah adalah  penguatan  dan  penjaminan  hak,  menciptakan  kehidupan yang  dipenuhi  kesadaran  untuk  saling  membantu  diantara  sesama,  serta  memudahkan  transaksi yang  mereka  lakukan  dalam  masalah  memberikan  pinjaman  utang,  harta  yang  meminjamkan barang,  supaya  pemilik  hak  merasa  tenang  dan  percaya  bahwa  haknya  pasti  akan  kembali  lagi ketangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi. 11
Uang  elektronik (e-Money) sendiri  telah  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electonic Money). Pasal 1 ayat 3 telah  menjelaskan uang elektronik (e-Money) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur yaitu:
a. Diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang  kepada pengelola;
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
c. Digunakan  sebagai  alat pembayaran  kepada  pedagang (mercant) yang  bukan  merupakan pengelola uang elektronik tersebut;
d. Nilai  uang  elektronik  yang  disetor  oleh  pemegang  dan  dikelola  oleh  pengelola  bukan simpanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-  undang  yang  mengatur  mengenai perbankan 12
Pariwisata Sariater Ciater selaku pengelola kartu e-Money dalam pelaksanaannya juga harus memberikan jaminan sesuai dengan konsep akad al- Kafàlah dalam Islam, agar dapat memberikan kepastian akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu
8 Darsono, 55 – 56.
9 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu ʼ amalah Maliyyah Akad Tabarru ’ , Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2018).
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu , trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
11 Az-Zuhaili.
12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1

## e-Money tersebut.
Disisi  lain,  konsumen  juga    belum    menyadari    akan    hak    dan    kewajiban    yang    diberikan Undang-Undang  Perlindungan    Konsumen    kepada    semua    orang    yang  melakukan  transaksi.  Di dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang    Perlindungan  Konsumen  menjelaskan secara tegas  hak  konsumen,  dan  pemahaman Hukum Islam secara benar dalam bermuamalah, sehingga  menyebabkan  konsumen  sudah  biasa  dikondisikan  untuk  menjadi  manusia  yang  patuh dan  taat  sehingga  produsen  dapat  dengan  leluasa  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif  research ),  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 13 Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  berupa  penelitian  deskriptif  analisis.  Deskriptif  adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis. 14 Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan aturan hukum yang terkait dengan mata uang. Bahan hukum sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat  memberi penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  tersier;  berupa  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  dan  lain  sebagainya  dalam  menemukan  definisi  dari  istilah-istilah  dalam membahas  tentang penggunaan  e-money bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun 2011 tentang Mata Uang. 15
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran  literatur hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini dengan cara offline maupun online. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa  konten  ( content  analysis  method )  yang  dilakukan  dengan  menguraikan  materi  peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Akad Jaminan Produk E-Money di Pariwisata Sariater Ciater Subang
Dalam pelaksanaannya kartu tiket E-Money tergolong mudah, karna nasabah yang berminat untuk menggunakan  kartu  tiket E-Money ini  tidak  perlu  direpotkan  dengan  persyaratan  dan  pengisian data,  karna  tiket E-Money ini  termasuk unregistered  system yaitu  uang  elektronik  yang  data identitas  penggunanya  tidak  terdaftar  dan  tidak  tercatat  pada  pengelola. 17 Jadi  pengguna  kartu tiket E-Money ini hanya perlu membeli kartu perdananya di Tiket Box yang memang menyediakan
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 15.
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 63.
15 Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi studi Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
16 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2022).
17 Fontian Munzil, “Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money ) Terkait Dengan  Perlindungan  Konsumen,” JURNAL  HUKUM  MEDIA  JUSTITIA  NUSANTARA 7,  no.  2  (2017):  24 – 36, https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.533.
di  pintu  masuk  Pariwisata  Sariater  Ciater  atau  di  outlet-outlet  tertentu  yang  telah  mendapatkan izin  penjualan  seperti  Indomaret  dll,  dengan  harga  RP  15.000.  Karna  tiket E-Money bersifat unregistered system untuk penggunaan kartu pada saat transaksi tidak perlu menggunakan tanda tangan atau PIN. 18
Namun apabila penggunaan tiket E-Money tersebut akan digunakan di merchant yang telah bekerja  sama  dengan  Bank  Mandiri  dan  BJB  maka  pengisian  saldonya  bisa  menggunakan  Debit Card di ATM dan merchant yang bertanda khusus E-Money . Apabila kartu tiket E-Money ini hilang dan  saldo  yang  ada  hilang  atau  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  maka  bank tidak  akan  mengganti  kehilangan tersebut,  karena  tiket E-Money ini  bukan  bentuk  simpanan dan tidak terdaftar di lembaga penjamin simpanan. Maka dari itu segala keamanan kartu tiket E-Money sepenuhnya tanggung jawab pengguna. 19
Berikut beberapa ketentuan  umum kartu tiket e-Money : 20
a) Penggunaan Kartu tiket e-Money
Tiket e-Money adalah  milik  pengelola  dan  atas  permintaan  pengelola  kepada pemegang kartu, wajib segera mengembalikan tiket e-Money kepada pengelola tanpa syarat; Pengelola  tidak  berkewajiban  untuk  mengganti  kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena kelalaian pemegang  kartu,  hilang, dicuri,  atau digunakan  oleh pihak  yang  tidak berwenang, dan  pengelola  tidak  akan  mengganti  kartu  yang  hilang  dengan  kartu  yang  baru; Pemegang kartu  berhak  menggunakan  kartunya  untuk  bertransaksi  sebatas  saldo  yang  tersimpan  di dalam  tiket e-Money dan  tidak  akan  menggunakan  atau  mencoba  menggunakan  tiket e- Money untuk  transaksi  melebihi  saldo  yang  ada  di  dalam  tiket e-Money; Batas  minimal transaksi  isi  ulang  tiket e-Money yang  dilakukan  oleh  pemegang  kartu  adalah  sebesar  Rp 15.000,-  (lima  belas  ribu  rupiah)  sebagai  jaminan  setiap  memasuki  area  Pariwisata; Pemegang  kartu  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  penyimpanan,  pengamanan,  dan penggunaan  tiket e-Money ; Pemegang  kartu  harus  mematuhi  prosedur,  instruksi,  panduan dan/atau  pedoman  yang  ditetapkan  pengelola  Pariwisata  dari  waktu  ke  waktu; Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng- copy , dan/atau mengubah tiket e- Money baik  fisik  maupun  isi  dan/atau  data  kartu; Pemegang  kartu  bertanggung  jawab  dan wajib segera melaporkan kepada pengelola Pariwisata apabila terjadi penggandaan ( cloning ) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi, dan/atau mengubah fisik  dan/atau  isi/data  tiket e-Money .  Penggunaan  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang  dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara  tertulis  oleh  pengelola  Pariwisata; Dalam  hal  kehilangan  kartu,  pengelola  Pariwisata tidak  akan  melakukan  pemblokiran,  tidak  mengganti  fisik  kartu,  dan  pengelola  tidak mengembalikan  saldo; Apabila  kartu  tiket e-Money rusak  pengelola  tidak  akan  melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, namun pengelola mengembalikan saldo; Pengelola Pariwisata  berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau  menangguhkan  pelayanan  tanpa pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  kartu  apabila  terjadi  hal-hal  sebagai berikut:

## 1) Teknis
18 Yaya Suhara, Wawancara bersama Bapak Yaya Suhara T&D Coordinator Sariater Ciater Subang, diwawancara oleh Rinaldy Agustian, 2022.
19 Suhara.
a)
Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan ( network );
b) Jaringan  ( network )  sedang  dilakukan  peningkatan,  perubahan  dan/atau pemeliharaan ( being upgraded, modified and/or maintained).
2) Non-Teknis
Jaringan ( network ) dan/atau tiket e-Money terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar Hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan ( network ) dan/atau tiket e-Money , yang dilakukan namun tidak terbatas oleh merchant , mitra dan/atau pemegang kartu.
b) Masa Berlaku Kartu Tiket e-Money
Menurut  panduan  tiket e-Money bahwa  Kartu  tiket e-Money tidak  memiliki  batasan waktu.
c) Penutupan Kartu Tiket e-Money
Penutupan tiket e-Money dapat terjadi apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:
1) Ditutup  oleh  pengelola  akibat  tidak  dipenuhinya  hal-hal  yang  seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemegang kartu seperti tersebut pada butir 1 (satu) ketentuan umum diatas;
2) Atas  permintaan  pemegang  kartu  dengan  alasan:  1)  Kartu  rusak;  atau  2) Pemegang  kartu  mengajukan  permohonan redemption atau  mengakhiri penggunaan kartu tiket e-Money
d) Pengembalian/Penukaran Saldo ( Redemption )
Redemption adalah penukaran kembali nilai uang elektronik yang terdapat pada kartu tiket e- Money kepada  pengelola,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemegang  pada  saat  nilai  uang elektronik  tidak  terpakai  atau  masih  tersisa  pada  saat  pemegang  mengakhiri  penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir.
Transaksi  tiket E-Money ini  pengelola  dengan  pengunjung  pemegang  kartu  dapat melakukan  penukaran  atau  pengembalian  nilai  uang  elektronik  sebagai  jaminan  atas  kartu tiket E-Money dengan uang tunai ( cash ) atau lebih dikenal dengan istilah redemption sebagai bentuk jaminan kartu tiket e-Money ; antara pengunjung pemegang dengan loket tiket ( Tiket Box )  yaitu  transaksi  pembayaran  barang  atau  jasa  dalam  berbentuk  akad  jual  beli  ataupun jasa,  dan  isi  ulang/ top-up ;  sedang  antara  loket  tiket  ( Tiket  Box )  dengan  pengelola  adalah dalam hal redemption , dan fee atau jasa sebagai agen resmi tiket e-Money atas jasa isi ulang ataupun pengelolaan kartu.
Kesesuaian  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  akad  jaminan E-Money pada  Pariwisata  Sariater Ciater Subang
Suatu akad muamalah atau akad produk Syariah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 24 ayat dan pasal 25 huruf a serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  menurut  pasal-pasal  tersebut,  bank  Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.
Bagi  produk  keuangan  Syariah  berlaku maxim atau adagium atau  asas  yang  menyatakan bahwa,  “suatu  transaksi  dianggap  tidak  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  sampa i  dinyatakan  secara
tegas dilarang oleh ketentuan Syariah”. 21 Asas tersebut pada dasarnya merupakan kaidah fikih yang menentukan, 22
يرحتلاو نلاطبلا ىلع ليلد موقي تىح ةحصلا تلاماعلماو دوقعلا في لصلأا
Artinya:  “ Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya ”
Uang  elektronik  pada  dasarnya  sama  seperti  uang  pada  umumnya,  karena  memiliki  fungsi yang  sama  sebagai  alat  pembayaran  atas  transaksi  jual  beli  barang.  Uang  elektronik  tersebut dipersamakan  dengan  uang  karena  pada  saat  pemegang  menggunakannya  sebagai  alat pembayaran 23 kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang berpindah dari media elektronik ( chip /kartu) yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan nilai uang elektronik ( reader )  milik  pedagang,    apapun  satuan  nilai  pada  media  elektronik  tersebut  pada  dasarnya berupa  nilai  uang  yang  pada  waktunya  akan  ditukarkan  sebagai  jaminan  pada  pengelola  dalam bentuk uang tunai. 24
Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka penjaminan antara nilai uang tunai ( cash ) dengan nilai uang elektronik merupakan mata uang sejenis yang dalam literatur fiqh muamalah dikenal  dengan Kafalah yaitu  jaminan  mata  uang  dalam  transaksi  produk  tiket e- Money. 25
Relevansi  akad Kafalah dalam  transaksi  uang  elektronik  tiket e-Money dapat  dilihat  dalam berikut ini:
1.  Akad Kafalah ialah  Menggabungkan  tanggungan  penjamin  (dhamin)  kepada  pihak  yang dijamin  mengenai  kewajiban  membayar  utang 26 sedangkan  Transaksi  Kartu  Tiket e-Money ialah Kartu prabayar multi fungsi sebagai jaminan yang dilakukan oleh Pariwisata Sariater Ciater Subang bekerjasama  dengan  Bank  Mandiri  dan  Bank  BJB  sebagai  pengganti  uang  tunai  untuk  transaksi pembayaran di merchant yang telah bekerjasama.
2. Syarat Akad Kafalah ialah Tunai/ at- Taqabbudh, Jumlahnya sama, Tidak boleh ada khiyar, dan  Tidak  boleh  ditangguhkan 27 sedangkan  Transaksi  Kartu  Tiket e-Money ialah  Nilai  uang elektronik yang terdapat di dalam kartu sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu; Dana float yang  terkumpul  di  pengelola  bukan  merupakan  simpanan  sebagaimana  yang  diatur dalam UU tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu. Dalam transaksi uang elektronik tiket e-Money tidak terdapat khiyar syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing telah menunaikan kewajiban dan mendapat haknya, maka transaksi selesai, Pada  saat  pengelolaan  dan  pengisian  ulang,  ketika  pemegang  kartu  menyetorkan/mentransfer uang  pembelian  nilai  uang  elektronik  melalui  Loket  ( Tiket  Box ),  maka  saat  itu  pula  pengelola mengirimkan  nilai  uang  elektronik  melalui  reader  kepada  pemegang  kartu.  Pada  saat redemption /penukaran  nilai  uang  elektronik  menjadi  uang  tunai/ cash baik  oleh  pengunjung maupun  pemegang  kartu  dilakukan  pula  secara  tunai  atau  secara  langsung  oleh  pengelola
21 M Nur Rianto Al-Arif dan Rachmi N Hamidawati, Dasar-dasar ekonomi Islam (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
22 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006).
23 Penjelasan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik
24 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 1361.
25 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014).
26 Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu ʼ amalah Maliyyah Akad Tabarru ’ .
27 Mubarok dan Hasanudin.

## Pariwisata. 28
Hubungan  antara  pengguna  fasilitas  uang  elektronik,  yaitu  pemegang  kartu  tiket e-Money dan pedagang ( merchant retail ) dengan pengelola dapat dilihat dari gambar dibawah ini:
Gambar 1.1
Alur Transaksi Kartu tiket e-Money
Sumber: Wawancara dengan Yaya Suhara pada tgl 09 Mei 2022 pukul 9.47 WIB
Prinsip  Syariah  merupakan  kata  kunci  yang  sangat  penting  dalam  memahami  perbankan Syariah.  Dalam  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  penjelasan tentang prinsip Syariah yang terdapat dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu yang tertera dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah bahwa, “Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam  kegiatan  perbankan  Syariah  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  Syariah”.  Lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  Syariah  di  Indonesia  adalah  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). 29
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/15/PBI/2009  tentang  Perubahan  Kegiatan  Bank Konvensional  Menjadi  Bank  Syariah,  telah  memberikan  penjelasan  sepanjang  prinsip  Syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip Syariah demi Hukum telah berlaku sebagai Hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 30
Lebih khusus lagi implementasi prinsip Syariah dalam transaksi uang elektronik tiket e-Money dapat di jelaskan sebagai berikut: 31
a) Tidak Mengandung Maysir
b) Tidak Menimbulkan Gharar
c) Tidak Menimbulkan Riba
d) Tidak Digunakan Untuk Objek Transaksi Haram atau Maksiat
e) Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan)

## KESIMPULAN
Pelaksanaan produk tiket e-Money pada Pariwisata Sariater Ciater Subang menggunakan jenis uang elektronik unregistered  system sehingga  dalam  pelaksanaannya  produk  tiket e-Money hanya melibatkan tiga    pihak  utama  yaitu pengelola  sekaligus acquirer dalam  hal  ini  Pariwisata  Sariater
28 Sjahdeini, Perbankan syariah .
29 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011).
30 Yadi Janwari, Fikih : Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
31 Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016).
Pengelola e-money Pemegang Kartu  Kartu  Tiket e-Money
Merchant Retail
Ciater Subang dan/atau agen resmi tiket e-Money, pemegang kartu tiket e-Money , dan pedagang ( merchant retail ) yang telah bekerjasama dengan Pariwisata Sariater Ciater Subang. Transaksi tiket E-Money ini  pengelola  dengan  pengunjung  pemegang  kartu  dapat  melakukan  penukaran  atau pengembalian  nilai  uang  elektronik  sebagai  jaminan  atas  kartu  tiket E-Money dengan  uang  tunai ( cash )  atau  lebih dikenal  dengan  istilah redemption sebagai  bentuk  jaminan  kartu  tiket e-Money ; antara pengunjung pemegang dengan loket tiket ( Tiket Box )
Menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  produk  kartu  tiket e-Money Pariwisata  Sariater Ciater Subang, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf a, pasal 24 ayat  2  dan  pasal  25  huruf  a  serta  pasal  26  ayat  1  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, menurut pasal-pasal tersebut, bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang  bertentangan  dengan  prinsip  Syariah.  Fatwa  tentang  produk  kartu  tiket e-Money sejatinya telah ada, oleh sebab itu produk ini bisa dikatakan ilegal karena ada prosedur yang dilangkahi saat pengelolaannya  yaitu  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Akan  tetapi  berdasarkan  kajian  fiqh muamalah produk ini dapat menggunakan akad Kafalah sebagai akad utama, dan akad ijarah serta akad wakalah sebagai akad pelengkap, hai ini dapat dilihat dari transaksi tiket e-Money.

## REFERENSI
Al-Arif,  M  Nur  Rianto,  dan  Rachmi  N  Hamidawati. Dasar-dasar  ekonomi  Islam .  Solo:  Era  Adicitra Intermedia, 2011.
Ashoer,  Muhammad,  Erika  Revida,  Idah  Kusuma  Dewi,  Marulam  MT  Simarmata,  Nasrullah Nasrullah, Nina Mistriani, Ridha Sefina Samosir, dkk. Ekonomi Pariwisata . Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa adillatuhu . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Bank  for  International  Settlement.  “Implications  for  Central  Banks  of  the  Development  of Electronic Money,” 1996. https://www.bis. org/publ/bisp01.htm.
Bank  Indonesia  dan  Dewan  Syariah  Nasional. Kajian  Bersama  Uang  Elektronik  Ditinjau  Dari Kesesuaian  Prinsip-Prinsip  Syariah .  Jakarta:  Bank  Indonesia  dan  Dewan  Syariah  Nasional, 2016.
Darsono,  Ali  Sakti. Dinamika  produk  dan  akad  keuangan  syariah  di  Indonesia .  Depok:  Rajawali Press, 2017.
Djazuli,  H.  A. Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah yang Praktis . Jakarta: Kencana, 2006.
Firdauzi,  Indrawan.  “Pengaruh  Kemam puan  Finansial,  Kemudahan,  Dan  Perilaku  Konsumen Terhadap  Minat  Penggunaan  Uang  Elektronik  Di  Kota  Yogyakarta.” Jurnal  Pendidikan  Dan Ekonomi 6, no. 1 (2017): 77 – 87.
Hakim,  Atang  Abd. Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam  Peraturan Perundang-undangan . Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarok. Metodologi studi Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di  Indones ia.” IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita 5,  no.  1  (30  Juni  2016):  1 – 15. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74.
Ibrahim, R Maulana. “Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia.” Dalam Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia , Vol. 12, 2006.
Janwari, Yadi. Fikih : Lembaga Keuangan Syariah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu ʼamalah Maliyyah Akad Tabarru’ . Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosa Rekatam Media, 2018.
Munzil,  Fontian.  “Perspektif  Yuridis  Kedudukan  Perbankan  Sebagai  Pengelola  Dana  Kartu  Uang Elektronik  (Electronic  Money)  Terkait  Dengan  Perlindungan  Konsumen.” JURNAL  HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA 7, no. 2 (2017): 24 – 36. https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.533.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Rivai,  Veithzal,  dan  Andria  Permata  Veithzal. Islamic  Financial  Management:  Teori,  konsep  dan aplikasi  panduan  praktis  untuk  lembaga  keuangan,  nasabah,  praktisi,  dan  mahasiswa . Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  aspek-aspek  hukumnya .  Jakarta: Kencana, 2014.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  1  ed.  Depok:  Rajawali  Pers, 2019.
Suhara,  Yaya.  Wawancara  bersama  Bapak  Yaya  Suhara  T&D  Coordinator  Sariater  Ciater  Subang. Diwawancara oleh Rinaldy Agustian, 2022.
Susanti,  Ni  Desak  Made  Eri,  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  dan  AA  Sagung  Wiratni  Darmadi.
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  E -Money  Yang  Diterbitkan  Oleh  Bank  Dalam  Transaksi Non Tunai.” Jurnal Kertha Semaya 7, no. 11 (2019).
Syahrum,  Muhammad. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian  Normatif, Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi  Dan  Tesis .  Bengkalis:  CV.  DOTPLUS  Publisher, 2022.
Tim Inisiatif Bank Indonesia. Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money . Jakarta: BI, 2006.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah