https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133
Freedom of Panorama Terkait Pelindungan Karya Cipta  di Ruang Publik Berdasarkan  Hukum  Hak  Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi
Danetta Leoni Andrea 1 Rika Ratna Permata 2 Tasya Safiranita 3
1,2,3 Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Jawa Barat

## Korespondensi
Danetta Leoni Andrea, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, E-mail: danettaleonia@gmail.com

## Review Article

## Abstract
The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited  creative  contents,  for  example  in  perpetuating  copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or  non-commercially  on  platforms  or  online  media.  This  raises  a problem,  what  if  copyrighted  works  in  public  spaces  that  are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement.  Where  in  some  countries,  taking  a  portrait  of  a copyrighted  work  in  a  public  space  can  only  be  done  under  the provisions of the Freedom of Panorama . The copyright law (UUHC) has not regulated the Freedom of Panorama and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents.
Keywords : Freedom of Panorama, Copyright, Legal Protection.

## Abstrak
Hadirnya  teknologi  digital  semakin  memudahkan  manusia  dalam menciptakan  konten  kreatif  secara  tanpa  batas,  misalnya  dalam mengabadikan  karya-karya  cipta  yang  berada  di  ruang  publik  dan kemudian dapat menggunakannya secara komersil ataupun nonkomersil ke  dalam platform ataupun  media online .  Hal  tersebut  menimbulkan permasalahan yakni bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan  dan  diunggah  ke  dalam  media-media  online  tersebut dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak  cipta.  Dimana  di  beberapa negara, mengambil potret suatu karya cipta di ruang publik hanya dapat dilakukan  di  bawah  ketentuan Freedom  of  Panorama .  Pada  dasarnya undang-undang hak cipta (UUHC) belum mengatur mengenai Freedom of Panorama dan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik, serta upaya  pencegahan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan penyedia platform juga  belum  secara  maksimal  dalam  memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah.
Kata kunci : Freedom of Panorama, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

## 1. PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  sekarang  disebut  juga  sebagai  Kekayaan  Intelektual  (KI)  dapat dipahami sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan  intelektual  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Karya-karya tersebut adalah kebendaan tidak berwujud yang yang dihasilkan melalui gabungan dari cipta, rasa, karsa  yang  mengandung  nilai-nilai  moral  dan  nilai-nilai  ekonomis.  Di  Indonesia,  pengaturan  di bidang Kekayaan Intelektual (KI) telah ada sejak tahun 1840. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844.Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. 1 Berkembangnya KI di Indonesia juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi  perdagangan  nasional  sehingga  mengharuskan  Indonesia  menjadi  salah  satu anggota World  Trade  Organization (WTO)  untuk  meratifikasi  Agreement  Establishing  the  World Trade Organization dimana mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). 2
Ratifikasi tersebut dituangkan dalam 3 , yang kemudian melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti  isi  ketentuan  WTO  antara  lain  ketentuan  mengenai  KI. 4 Namun,  TRIPs  sebagai persetujuan Internasional di bidang HKI pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait KI seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.  15  tahun  1997  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  No.  24  Tahun  1979, Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, Trademark Law Treaty yang diratifikasi melalui Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, serta WIPO Copyright Treaty yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. 5
Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup KI terdiri dari dua unsur, yaitu: Hak Milik Perindustrian ( Industrial Property Right ) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri, serta Hak Cipta yang meliputi hasil- hasil karya kesusasteraan, music fotografi dan sinematografi. 6 Sebagai bagian dari KI, Hak cipta dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya ekspresi. Pencipta telah melalui suatu proses kreatif yang membutuhkan usaha dan kemampuan
1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI),” 2019, https://dgip.go.id/tentang -djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%2C peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta (1912).
2 Mariane D elanova, “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara -Negara Berkembang Dalam G-33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism,” Jurnal Dinamika Global 1, no. 1 (2016): 14 – 31, https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12.
3 Indonesia, “Unda ng- Undang Nomor 7 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization” (1994).
4 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
5 Lis Julianti and Rika Putri Subekti, “Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia,” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 156 – 66, https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166; Sudjana Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 69 – 83, https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83.
6 Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 1 (2020): 130 – 50, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277; Hendra Tanu Atmadja, “Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas,” Jurnal Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015): 192 – 201, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113.
untuk menghasilkan suatu karya ekspresi dalam bentuk tertentu. Dalam Hak Cipta, yang dilindungi adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam  bentuk  nyata.  Salah  satu  karya  yang  dilindungi  Hak  Cipta  adalah  karya  seni  rupa  seperti lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni  pahat,  patung,atau  kolase,  serta  karya  arsitektur,  dimana merupakan karya cipta yang biasanya ditemukan di ruang publik. Hak cipta haruslah benar-benar lahir  dari  kreativitas  manusia,  bukan  yang telah  ada  di  luar  aktivitas  atau  diluar  hasil kreativitas manusia. 7
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  saat  ini,  hadirnya  teknologi  digital  semakin  memudahkan manusia dalam  menciptakan sebuah konten karya kreatif secara tanpa batas.Melalui gawai yang dimiliki,  manusia  semakin  mudah  dalam  mengabadikan  karya-karya  cipta  yang  berada  di  ruang publik  dan  kemudian  dapat  menggunakannya  dalam  berbagai  platform  komersil  ataupun  non- komersil 8 melalui penggunggahan ke dalam media-media online. Atas hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dimana jika melihat beberapa negara seperti New Zealand dan Amerika Serikat terdapat ketentuan bahwa segala karya  cipta  yang  berada  di  ruang  publik  tersebut  hanya  dapat  diabadikan  di  bawah  ketentuan Freedom of Panorama .
Freedom of Panorama atau diartikan sebagai kebebasan berpanorama memiliki kebijakan dimana seseorang diberi kebebasan memperbanyak karya seni orang lain, terutama gedung, patung dan karya seni tiga dimensi, yang berlokasi di tempat umum, terbuka dan permanen, melalui sebuah karya potret atau karya lukis. Dalam hal ini, ketentuan Freedom of Panorama tidak seperti ketentuan dalam perlindungan Hak Cipta pada umumnya dimana hak eksklusif diberikan kepada pencipta ataupun  pemilik  hak  cipta  untuk  memperbanyak  karyanya,  melainkan  yang  dilindungi  dalam Freedom of Panorama ini adalah fotografer atau masyarakat umum yang memotret gedung atau suatu karya seni tersebut dari tuntutan hukum para pencipta karya seni yang berada di ruang publik. 9 Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta terdapat di dalam UUHC yang menjelaskan bahwa terdapat hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral, terdapat kewajiban bagi pihak yang ingin membuat ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan untuk menyebutkan nama pencipta atau  pemegang  hak  cipta,  hal  tersebut  memastikan  agar  segala  aktivitas  terhadap  suatu  obyek pelindungan hak cipta disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait. Sedangkan  hak  ekonomi  mewajibkan  setiap  pengumuman,  penggandaan,  pendistribusian  dan pengadaptasian ciptaan, terlebih yang melibatkan kepentingan komersial, harus dilaksanakan atas izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. 10 Termasuk dalam aktivitas penyajian kembali
7 Sigit Nugroho, “Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean,” Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum 24, no. 2 (2015): 164 – 78, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199.
8 Mélanie Dulong De Rosnay and Pierre- Carl Langlais, “Public Artworks an d the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence,” Internet Policy Review 6, no. 1 (2017), https://doi.org/10.14763/2017.1.447.
9 Anna Shtefan, “New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience,” European Journal of Legal Studies 11, no. 2 (2019):
13 – 27, https://ejls.eui.eu/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf.
10 Bryce Clayton Newell, “Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography,” Creighton Law Review 44, no. 2 (2011): 405, https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481; Mark Perry, Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright , Copyright, Property and the Social Contract (Australia, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319- 95690-9_5.
ciptaan dengan pemberitahuan hak penggunaan misalnya dengan lisensi Creative Commons kepada setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.
Apabila kita melihat ketetuan diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan yang  mengatur  secara  jelas  mengenai  hal  sejauh  mana  batasan  masyarakat  dapat  mengunggah konten ke media online hasil citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan, yakni bagaimana apabila terdapat pihak yang mengambil potret atas karya ciptaan yang  berada  di  ruang  publik,  dan  kemudian  mengunggah  ke  dalam  media  online  dan menggunakaanya untuk kepentingan komersial, selain itu mengingat bahwa media online sangat mudah  diakses  secara  bebas  dan  tanpa  batas  oleh  siapa  pun,  sehingga  penting  pula  terdapat pengaturannya di dalam hukum yang mengatur mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Indonesia. Melalui tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pengaturan Freedom of Panorama dikaitkan dengan penerapan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik ditinjau dari hukum hak cipta dan hukum teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. PEMBAHASAN
2.1. Pelindungan Freedom of Panorama terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Terdapat beberapa kasus pelanggaran  hak  cipta khususnya terkait dengan kebebasan panorama yang  terjadi  karena  lemahnya  pelindungan  yang  diberikan  kepada  pemilik  hak  cipta  atas  karya ciptanya yang terdapat di tempat umum. Kasus antara Pagano dengan Chas Beseler Co merupakan salah  satunya.  Dalam  kasus  ini  Pagano  digugat  karena  hasil  karya  fotonya  yang  menampilkan sebuah bangunan perpustakaan umum di New York . 11 Kemudian kasus The Rock and Roll Hall of Fame dan Museum, Inc yang terjadi karenapublikasi dan penjualan desain poster yang terdiri dari foto gedung museum yang diambil oleh Charles M. 12
Tidak berhenti pada dua kasus diatas, terjadi pula kasus antara Gaylord vs Amerika Serikat. Kasus tersebut terjadi karena seorang fotografer bernama John Alli mengambil foto patung hasil karya seorang seniman yaitu Gaylord, dimana patung-patung tersebut, difoto seperti foto prajurit baja  yang  tertutup  salju  yang  kemudian  dicetak  dan  digunakan  untuk  prangko  senilai  37  sen. Layanan Pos Amerika Serikat memperoleh lebih dari $ 17 juta dari penjualan prangko tersebut. Kasus  lain  yang  terjadi  adalah  antara Radford  dengan  Hallenstein  Bros  Ltd.  Hallenstein  Bros  Ltd membayar seorang fotografer untuk memotret patung hasil karya Radford yang secara permanen terletak di taman umum di Auckland dan membuat kaos yang menampilkan cetakan foto dua dari tiga patung karya Radford. 13
Atas kasus-kasus yang terjadi, hukum harus dijadikan sebagai alat untuk pelindungan berbagai permasalahan dan ancaman dari pelanggaran hak cipta, dimana hukum memberikan batasan antara yang boleh dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Hukum juga menjadi jalan terbaik karena dapat memberikan sanksi yang memaksa dan sah atas pelanggaran, terlebih dalam hal ini pelanggaran
11 Caselaw Access Projec t Harvard Law School, “United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916,” 2020, https://cite.case.law/f/234/963/.
12 Justitia, “Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999),” 1999, https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/.
13 Cybe r Harvard Edu, “Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364,” 2010, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.
yang  dilakukan  terhadap  suatu  karya  cipta.  Mengingat  bahwa  berdasarkan  teori  hukum  alam, manusia telah memiliki hak-hak alamiah ( natural rights ), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan  sebagainya  yang  salah  satunya  yakni  hak  cipta. 14 Oleh  karena  itu,  penting  sekali  untuk melindungi hak ekslusif yang timbul dari hasil olah pikir dan olah hati pencipta. Dimana dengan teknologi yang sudah semakin maju ini menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya pelanggaran hak cipta.
Hukum tentu saja diperlukan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat yang tujuannya yakni demi keadilan. Hukum haruslah hadir di tengah-tengah masyarakat  untuk  menjamin  terlindunginya  kepentingan-kepentingan  di  masyarakat. 15 Atas  hal tersebutlah, beberapa negara di dunia telah menerapkan norma hukum yang terkait dengan Hak Cipta,  termasuk  Indonesia.  Bentuk  nyata  pelindungan  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC:
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  s ecara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Hak cipta sebagai hak asasi manusia lahir secara alamiah setelah setelah karya cipta selesai dibuat dalam  bentuk  tangible  form  dalam  artian  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  didengar,  sehingga pengakuan dan pelindungannya secara otomatis, tidak perlu ada formalitas tertentu. Negara perlu menjamin pelindungan tersebut dalam bentuk aturan yang mengikat. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 16 Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengunakan nama aliasnya atau samarannya. 17 Selain kewajiban penyebutan nama pencipta atau pemegang hak cipta, pelindungan hak moral juga memastikan agar aktivitas seperti pembuatan ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan terhadap suatu obyek pelindungan hak cipta wajib disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang  hak  cipta  ciptaan  terkait,  sebab  pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.
Kemudian terdapat hak ekonomi, yang merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  suatu  ciptaan. 18 Baik  pencipta  ataupun pemeganghak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi,  mengaransemen,  mentransformasi,  mendistribusikan,  dan  hal-hal  lainnya  yang terkait dengan suatu ciptaan. 19 Terkait dengan hal tersebut, hak ekonomi mewajibkan setiap orang yang  melakukan  suatu  aktivitas  yang  terkait  dengan  suatu  ciptaan,  terlebih  yang  melibatkan kepentingan  komersial,  harus  dilaksanakan  atas  izin  langsung  dari  pencipta  atau  pemegang  hak
14 Haryono and Agus Sutono, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis,” Jurnal Ilmiah CIVIS 6, no. 2 (2017): 50 – 58, https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904.
15 Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” Legalitas: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2015): 1 – 22, https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61.
16 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 28, Pasal 4 Tentang Hak Cipta” (2014).
17 Indonesia, “Undang -Undang Nomor 28, Pasal 5 Tentang Hak Cipta” (2014).
18 Indonesia, “Undang - Undang Nomor 28, Pasal 8 Tentang Hak Cipta” (2014).
19 Indonesia, “Undang -Undang Nomor 28, Pasal 9 Tent ang Hak Cipta” (2014).
cipta.  Termasuk  dalam  aktivitas  pengumuman  yang  menyajikan  kembali  ciptaan  dengan pemberitahuan  hak  penggunaan  seperti  copyright  notice  ataupun  lisensi  publik  kepada  setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.
Freedom of Panorama atau kebebasan panorama adalah ketentuan yang diatur melalui peraturan hak cipta untuk mengecualikan beberapa aktivitas penggunaan ciptaan yang ada di ruang publik dari  kategori  pelanggaran  hak  cipta,  dengan  mewajibkan  pengguna  ciptaan  untuk  mengikuti ketentuan  tertentu.  Penggunaan  ciptaan  yang  dimaksud  antara  lain  adalah  pembuatan  karya fotografi dan/atau pembuatan rekaman video ciptaan tertentu. Termasuk juga upaya pencitraan beberapa ciptaan tersebut seperti pengabadian dalam format lukisan. Ciptaan di ruang publik dalam konteks ini dibagi dalam dua kategori, yaitu dalam format dua dimensi dan tiga dimensi, juga yang permanen dan sementara.
Merujuk dari UUHC ciptaan-ciptaan yang terkait dengan ketentuan kebebasan panorama ialah yang terdapat dalam poin f dan h yang diantaranya yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni  pahat,  patung,  atau  kolase,  serta  karya  arsitektur. 20 Jika dikaitkan dengan hak yang terkandung dalam hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi, artinya setiap  aktivitas-aktivitas  penggunaan  ciptaan  yang  disebutkan  dalam  poin f dan h dapat dilaksanakan jika izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta diperoleh. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas  pada  UUHC  terkait  pengecualian  bagi  pihak  perseorangan  atau  kelompok  untuk  dapat mengunggah ke dalam media hasil hasil dari citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara. 21
Walaupun begitu, Indonesia telah mengatur pembatasan hak cipta melalui Pasal 43 UUHC huruf b dan d , dimana menyebutkan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan  oleh  atau  atas  nama  pemerintah,  kecuali  dinyatakan  dilindungi  oleh  peraturan perundang-undangan,  terdapat  pernyataan  pada  Ciptaan  tersebut,  atau  ketika  terhadap  Ciptaan tersebut  dilakukan  Pengumuman,  Pendistribusian,  Komunikasi,  dan/atau  Penggandaan  melalui ketentuan  yang  terdapat  dalam  huruf b tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  setiap  kegiatan  yang berhubungan dengan ciptaan yang merupakan produk pemerintah, boleh dilaksanakan tanpa izin langsung dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Dalam kaitan dengan kebebasan panorama artinya, setiap upaya pencitraan kembali gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, yang pengadaannya dilaksanakan atas nama pemerintah, dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu ada izin tertulis dari siapapun. Asalkan pelaksanaan hak tersebut masih dalam batas wajar, yaitu tidak mengurangi nilai kehormatan dari ciptaan dan juga pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait.
Dengan  begitu,  upaya  pendokumentasian,  pengumuman,  dan  pelisensian  kembali  ciptaan berupa gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara, dan  diciptakan  atas  nama  pemerintah  tidak  dianggap  sebagai  perbuatan  melanggar  hak  cipta meskipun dilaksanakan tanpa izin langsung secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pencipta atau pemegang  hak  cipta.  Kecuali,  dilarang  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain,
20 Indonesia, “Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 Tentang Hak Cipta” (2014).
21 Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 11 (2018): 1 – 15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736.
misalnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam poin d yang dinyatakan, pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak  terkait,  atau  Pencipta  tersebut  menyatakan  tidak  keberatan  atas  pembuatan  dan penyebarluasan tersebut.
Pada huruf d , disebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan ciptaan secara daring, selain ciptaan yang dimaksud dalam huruf b , dapat dilaksanakan, bahkan dalam kepentingan komersial atau disediakan untuk digunakan kembali dalam kepentingan komersial secara langsung asalkan pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  keberatan  terhadap  hal  tersebut.  Artinya,  setiap ciptaan  berupa  karya  seni  rupa  maupun  karya  arsitektur  lainnya  yang  hendak  dicitrakan  serta dibagikan dalam format lain dan untuk kepentingan apapun, harus menyertakan pernyataan bahwa penggunaan  tersebut  bukan  merupakan  untuk  kepentingan  komersial.  Atau,  jika  penggunaan melibatkan kepentingan komersial, izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta, mutlak dibutuhkan untuk menghindarkan perbuatan dari kategori pelanggaran hak cipta.
Jika melihat beberapa negara, telah terdapat beberapa yang menerapkannya dalam regulasi hak cipta mereka, diantaranya yaitu Amerika Serikat dan New Zealand . Di Amerika Serikat, pengecualian hanya  diberlakukan  terhadap  gedung-gedung  yang  ada  di  ruang  publik.  Ketentuan  tersebut disebutkan dalam Copyright Act 17 U.S. Code $ 120(a) dimana yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan yang secara permanen ada di ruang publik dan digunakan oleh manusia, seperti rumah,  gedung  perkantoran,  tempat  ibadah,  museum,  dan  taman.  Ketentuan  ini  tidak  berlaku terhadap karya-karya seni rupa yang ada di ruang publik.
Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Amerika  Serikat,  perlindungan  hak  cipta,  secara umum, diberikan kepada karya-karya sebagai berikut:
“…  original  works  of  authorship  fixed  in  any  tangible  medium  of  expression,  now  known  or  later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. … 22 ”
Ketentuan tersebut berarti bahwa perlindungan hak cipta juga diberikan terhadap suatu kompilasi karya dan karya turunan. Namun,hak cipta untuk kompilasi dan karya turunan dibedakan dari karya aslinya dan hak ciptanya yang diberikan tersebut tidak mempengaruhi atau memperbesar ruang lingkup, durasi, kepemilikan, atausubstansi perlindungan hak cipta dalam karya asli yang sudah ada sebelumnya.
Adapun  pelindungan  kebebasan  panorama  dalam  undang-undang  di  Amerika  Serikat, dinyatakan sebagai berikut:
“The copyright in an architectural workthat has been constructed does not include the right to prevent the  making,  distributing,  or  public  display  of  pictures,  paintings,  photographs,  or  other  pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place. 23 ”
Melalui article diatas, dapat diketahui bahwa, ketentuan untuk membuat suatu karya turunan atas karya arsitektur di tempat umum seperti membuat foto, lukisan, ataupun representasi bergambar lain  dari  karya  tersebut  tidak  termasuk  dalam  batasan  hak  eksklusif  sebagaimana  yang  terdapat
22 The United States of America, “17 U.S.C. 102 - Subject Matter of Copyright: In General” (2012).
23 The United States of America, “17 U.S.C. 120 Scope of Exclusive Rights in Architectural Works” (2011).
dalam UUHC di Amerika. 24 Berkaca pada kasus Pagano vs. Chas Beseler Co.yang telah dijelaskan sebelumnya,  dapat  dipahami  bahwa  hak  untuk  mengambil  foto  karya  arsitektur  tidak  dianggap sebagai  bagian  dari  hak  eksklusif  dari  pencipta.  Hal  tersebut  juga  berarti  bahwa  hak  untuk mengambil foto karya arsitektur tidak dipegang secara eksklusif oleh arsitek. Di bawah ketentuan tersebut mereka tidak akan bisa mencegah orang lain mengambil foto dari karya yang dilindungi hak cipta yang terletak secara permanen di, atau terlihat dari, tempat umum.
Perlu diketahui bahwa hak moral hanya diberikan terbatas kepada kategori pencipta karya seni visual, dimana menyatakan bahwa:
“Only the author of a work of vis ual art has the rights conferred by subsection (a) in that work, whether or not the author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art are coowners [sic] of the rights conferred by subsection (a) in that work. 25 ”
Dimana dalam USC $ 106A (a) dijelaskan bahwa penulis karya seni visual berhak untuk mengklaim kepemilikan hasil karyanya, dan mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual apa pun yang tidak ia ciptakan. Kemudian berhak untuk mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain dari karya yang akan merugikan kehormatannya atau reputasi dan berhak untuk mencegah penyimpangan yang disengaja,  mutilasi,  atau  modifikasi  lain  dari  karya  itu  yang  akan  merugikan  kehormatan  atau reputasinya,danuntuk  mencegah  penghancuran  suatu  karya  dengan  status  yang  diakui,  dan penghancuran yang disengaja atau tidak disengaja atas karya itu merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.
Meskipun 17 USC tidak menyatakan apakah pemilik hak cipta foto yang diambil di bawah kebebasan  panorama  berhak  atas  hak  eksklusif  untuk  memperoleh  komersial  keuntungan  dari mereka serta juga tidak menyatakan apakah foto diambil di bawah kebebasan panorama merupakan "karya seni orisinal", jika melihat pada kasus The Rock and Roll Hall of Fame Museum Inc., maka jika kasus ini dilihat sehubungan dengan 17 USC $ 120 (a), maka dapat disimpulkan bahwa mengambil foto karya arsitektur dilindungi di Amerika Serikat, asalkan bagian dari struktur yang difoto terletak di, atau terlihat dari tempat umum. Kasus di atas juga menyimpulkan bahwa hak eksklusif melekat pada karya foto yang diambil dan karena itu adalah hak fotografer untuk mengkomersilkan hasil karyanya. Karena itu, hak untuk mengkomersilkan foto-foto semacam itu dilindungi di Amerika Serikat bahkan sebelum diberlakukannya 17 USC $ 120 (a).
Berdasarkan pada 17 USC $ 101 dan $106A, arsitek di Amerika Serikat tidak memilikinya hak moral dilindungi dalam bentuk itu, meskipun mereka diakui memiliki hak cipta dan memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusif mereka. Melalui penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa arsitek adalah pencipta dari sebuah karya arsitektur, namun mereka bukan pencipta dari foto atas karya mereka, melainkan hasil karya foto tersebut merupakan karya artistik baru, dan oleh karena itu para fotografer memiliki hak eksklusif foto-foto mereka, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan komersial dari mereka.
Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus antara Gaylord vs Amerika Serikat memperjelas bahwa ada orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan mengambil foto patung di tempat umum  untuk  mendapatkan  keuntungan  keuntungan  komersial  dari  mereka.  Satu-satunya pengecualian  untuk  ketentuan  ini  adalah  penggunaan  tanpa  mengambil  keuntungan  komersial.
24 The United States of America, “17 U.S.C. 106 - Exclusive Rights in Copyrighted Works” (2011).
25 The United States of America.
Misalnya,  jika  foto-foto  patung  yang  dilindungi  hak  cipta  berada  ditempat-tempat  umum digunakan  untuk  tujuan  pendidikan  dan  tanpa  niat  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari penggunaannya, maka penggunaan foto-foto tersebut dapat digunakan secara wajar di bawah 17 USC $ dan karenanya bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta.
Selain Amerika Serikat, negara lain yang memiliki ketentuan mengenai kebebasan panorama adalah  Selandia  Baru  yang  terdapat  dalam New  Zealand  Copyright  Act  1994 .  Undang-Undang  ini mencakup beberapa hak serupa dengan hak eksklusif yang disebutkan oleh 17 USC, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep dasar megenai kebebasan panorama terdapat dalam New Zealand Copyright Act 1994. 26 Penerapan ketentuan mengenai kebebasan panorama di New Zealand dapat dilihat  dalam  kasus  Radford  dan Hallenstein  Bros  Ltd .  Dimana,  perlu  diingat  bahwa  terdapat ketentuan dalam New Zealand Copyright Act 27 yang berarti bahwa seorang pematung memiliki hak untuk  diidentifikasi  sebagai  penulis  karya  patung  setiap  kali  foto  karyanya  dikeluarkan  untuk umum.  Oleh  karena  itu,  dakam  kasus  antara Radford  dan  Hallenstein  Bros  Ltd.,  Radford harus dicantumkan sebagai pematung di dalam setiap karya potret yang dihasilkan.
Selain itu, hal yang penting untuk dilihat pula dalam kasus ini yaitu terkait dengan masalah adanya  keuntungan  komersial  yang  diperoleh  tanpa  izin  atas  karya  yang  dilindungi  hak  cipta. Sehubungan  dengan  kebebasan  panorama,  dalam New  Zealand  Copyright  Act telah  dinyatakan terdapat beberapa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perbuatan tersebut adalah:
“(a) copying the work by making a graphic work representing it; or (b) copying the work by making a photograph or film of it; or (c) communicating to the public a visual image of the work. 28 ”
Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan mengenai apakah masalah salinan yang dinyatakan dalam pasal  73  (3)  Undang-Undang  termasuk  dengan  cara  menjual  atau  memngambil  kepentingan komersial, tetapi Pasal 16 (1) Undang-Undang menyatakan bahwa itu adalah hak eksklusif pencipta menerbitkan  salinan  karyanya  kepada  publik,  baik  dengan  penjualan  atau  sebaliknya,  yang menyatakan to issue copies of the work to the public, whether by sale or otherwise .
Apabila  melihat  ketentuan  tersebut,  dapat  berati  bahwa  foto-foto  yang  diambil  di  bawah kebebasan panorama hanya dapat dikeluarkan untuk dijual oleh pemilik hak cipta dari foto-foto tersebut. Hakim  Keane  di  Pengadilan  Tinggi  Auckland  menafsirkan  ketentuan  tersebut  sebagai berikut:
“To the extent that s73 speaks it does so plainly. It sets out to allow members of the public, including players in the market, to copy in two-dimensions sculpture permanently in the public domain and even for profit. It does so by setting aside any copyright in the work that the author might otherwise enjoy. However, 73 is interpreted, that clear policy is not for compromise. 29 ”
Hal tersebut berarti bahwa Pasal 73 ditetapkan untuk memungkinkan pihak lain untuk menyalin patung  dua  dimensi  yang  secara  permanen  terdapat  di  tempat  umum  dan  bahkan  untuk keuntungan  yang  dilakukan  dengan  mengesampingkan  hak  apapun  yang  terdapat  karya  yang mungkin dinikmati penulis.
26 New Zealan d, “Copyright Act, Chapter 73” (1994).
27 New Zealand, “Copyright, Chapter 94 (6) Act” (1994).
28 New Zealand, Copyright Act, Chapter 73.
29 Patrick John Keane, “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.”
Pendapat  Hakim  Keane  sejalan  dengan  pendapat  Hakim  Hubble  di  Pengadilan  Negeri Auckland.  Keane  percaya  bahwa New  Zealand  Copyright  Act 1994  tidak  mencegah  seseorang mendapatkan keuntungan komersial dari foto-foto patung yang secara permanen terletak di tempat umum. Dimana ia menyatakan bahwa:
“… the vast weight of academic opinion and practical implementation of s 73 favors the view that the words  “issued  to  the  public”  does  not prevent  commercial  exploitation  in  the  form of  photography, drawings, post cards and printing onto items of clothing. I can see no legal basis for the contrary argument and no prospect that it would succeed under the present legislation. 30 ”
Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengkomersilkan foto yang diambil di bawah kebebasan panorama dilindungi di bawah Pasal 73 New Zealand Copyright Act 1994. Sebagai salah satu negara anggota  WTO  yang  telah  meratifikasi The Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic Works (Konvensi Berne) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, maka sudah seharusnya dalam  pembentukan  peraturan  terkait  pelindungan  hak  cipta,  mengacu  kepada  ketentuan  yang terdapat di dalam Konvensi Berne.
Walaupun  tidak  secara  langsung  tercantum  dalam  pasal-pasalnya,  namun  ketentuan  yang terkait  dengan  kebebasan  panorama  dapat  dilihat  secara  tersirat  di  dalam  beberapa  pasalnya mengenai hak untuk mengambil dan menggunakan kembali foto dan video patung dan bangunan, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum tanpa otorisasi pemegang hak cipta, yakni dalam Article 2, 9 dan 10 bis Konvensi Berne.

## Article 2 (1)
“The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words;  cinematographic  works  to  which  are  assimilated  works  expressed  by  a  process  analogous  to cinematography;  works  of  drawing,  painting,  architecture,  sculpture,  engraving  and  lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works  of  applied  art;  illustrations,  maps,  plans,  sketches  and  three-dimensional  works  relative  to geography, topography, architecture or science. 31 ”
Melalui ketentuan diatas dapat dipahami bahwa ekspresi karya sastra dan artistik harus mencakup setiap karya sastra, ilmiah, dan artistik, apa pun jenisnya atau bentuk ekspresinya, yakni termasuk didalamnya karya arsitektur, patung, dan ukiran, serta karya fotografi, sekalipun dengan objek foto karya cipta yang ada di ruang publik. Kemudian, dalam

## Article 2(3)
“Translations, adaptations, arrangements o f music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work. 32 ”
30 Keane.
31 Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle, “The Protection of Literary and Artistic Works,” in The Berne Convention , 1886.
32 Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.
Melalui  ketentuan  Article  diatas,  jika  dikaitkan  dengan  kebebaasan  panorama  dapat  dipahami bahwa foto ataupun video karya seni yang dilindungi hak cipta,yang secara permanen terletak di tempat-tempat  umum  dapat  diklasifikasikan  sebagai  adaptasi,  reproduksi  atau  karya  turunan. Dimana, jenis karya yang demikian memiliki perlindungan yang sama dengan karya aslinya dengan syarat mendapat persetujuan dari penulis karya asli.
Melalui penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dimungkinkan foto ataupun video dengan objek karya seni artistik yang dilindungi hak cipta, yang terletak secara permanen di tempat-tempat umum, menyediakan peluang untuk mendapat untung dari foto atau videonya dengan persetujuan asli penulis karya berhak cipta.

## Article 9
“Authors  of  literary  and  artistic  works  protected by  this  Convention  shall  have  the exclusive  right  of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form. 33 ”
Dalam  Article  923  dijelaskan  bahwa  pencipta  dapat  membuat  ketentuan  sendiri  terkait pengambilan dan penggunaan kembali karyanya yang berhak cipta degan cara atau bentuk apapun. Sehingga,  setiap  pencipta  karya  yang  secara  permanen  terletak  di  tempat-tempat  umum,  dapat membuat  ketentuannya  sendiri  yang  dijadikan  syarat  bagi  pihak  lain  yang  ingin  menggunakan kembali karyanya atau membuat suatu karya turunan atas karya ciptaanya.

## Article 9 (2)
“It shal l be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 34 ”
Terkait dengan hal tersebut, dalam Article 9 (2)24 menetapkan tiga syarat, yang memungkinkan untuk menghasilkan reproduksi atau membuat suatu karya turunan atas karya berhak cipta tanpa izin penulis.
Jika  ketetuan  tersebut  dikaitkan  dengan  kebebasan  panorama,  maka  dapat  dilihat  bahwa Kebebasan panorama memiliki dasar yang wajar untuk memenuhi ketiga persyaratan yang disebut tes tiga langkah. Tindakan mengambil dan menggunakan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat umum, bisa terkait dengan in certain special cases . Selanjutnya, kebebasan panorama juga memebuhi persyaratan kedua yakni “ does not conflict with a normal  exploitation  of  the  work ”,  yakni  tidak  melanggar  eksploitasi normal  karya,  karena  alasan mengambil  dan  menggunakan  kembali  foto  dan  video  karya  berhak  cipta tidak  membatasi  hak penulis atas karya tersebut. Terlebih lagi, kebebasan panorama juga memenuni syarat yag ketiga yakni  “does  not  unreasonably  prejudice  the  legitimate  interests  of  the  author”  karena  tidak merampas  keuntungan  komersial  dari  penulis  bangunan  atau  patung,  yang  secara  permanen terletak di tempat umum tempat.
Oleh karena itu, Pasal 9 berlaku sebagai kerangka kerja untuk implementasi lebih lanjut untuk undang-undang  nasional  yang  bertujuan  mengatur  kasus-kasus  tentang  pengambilan  dan penggunaan  kembali  foto  dan  video  bangunan  dan  patung,  yang  secara  permanen  terletak  di tempat-tempat umum.
33 Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.
34 Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

## Article 10bis (2)
“(2) It shall also be a matter for legisla tion in the countries of the Union to determine the conditions under which, for the purpose of reporting current events by means of photography, cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public. 35 ”
Pasal  10  bis  (2)  25  memungkinkan  untuk  mengambil  dan  menggunakan  foto  atau  video  karya berhak cipta untuk tujuan pelaporan melalui foto atau video tanpa persetujuan dari penulis atau pemegang hak cipta, yang secara substansial mirip dengan definisi kebebasan panorama.
Dengan  demikian,  dengan  menganalisis  beberapa  artikel  dari  Konvensi  Berne,  kita  dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa regulasi yang terkait dengan kebebasan panorama di dalam instrument  hukum  internasional.  Walaupun  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  ketentuan tersebut.  Sebagai  konsekuensinya,  apabila  terdapat  cara  pegimplementasian  article  yang  yang kurang  tepat  oleh  para  pihak  memiliki  risiko  untuk  membangkitkan  ketidakharmonisan  dalam pengambilan dan penggunaan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum dan berpengaruh negatif terhadap teknologi perkembangan cepat dan cara komunikasi.
Berdasarkan hal yang telah di jelaskan diatas, sebagai negara yang melindungi hak cipta, maka alangkah  baiknya  apabila  Indonesia  juga  mengikuti  pengaturan  terkait  kebebasan  panorama sebagaimana yang telah diterapkan oleh New Zealand, yang menyebutkan dengan jelas di dalam Pasal 73 poin c tentang hal-hal yang dikecualikan dari pelanggaran hak cipta yaitu, communicating to the public a visual image of the work , dengan tetap mengingat bahwa arsitek dan pematung memiliki hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta dalam foto yang diambil di bawah kebebasan panorama, sehingga  tetap  terdapat  keseimbangan,  dimana  pencipta  atau  pemengang  hak  cipta  tetap  dapat mempertahankan hak moralnya, serta mendapatkan hak ekonomi atas karyaya, dan pembuat karya turunannya  pun  juga  demikian.  Hal  tersebut  penting  untuk  diterapkan  dengan  tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam Instrumen Hukum Internasioal.

## 2.2. Upaya Pencegahan Pelanggaran Oleh Pemerintah dan Penyedia Platform Terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik atas Konten yang Diunggah
Jaminan mengenai pelindungan hak kekayaan intelektual suatu konten atau karya cipta, biasanya telah diperjanjikan sebelum pengguna menggunakan suatu aplikasi atau platform . Adanya jaminan tersebut umumnya terdapat dalam bentuk tertulis melalui syarat penggunaan Terms of Services di dalam aplikasinya atau di dalam website suatu platform Kebijakan yang dibuat oleh masing-masing aplikasi,  pada  dasarnya  adalah  untuk  mengatur  mengenai  penggunaan  dari  aplikasinya,  sejaligus bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual baik milik aplikasi ataupun milik pengguna dari adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.pelindungan tersebut adalah  mutlak  harus  dipenuhi  oleh  penyedia  aplikasi  dan  penyelenggara  platform  karena  hal tersebut merupakan unsur penting dari berdirinya negara hukum sebagaimana Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pelindungan hukum tersebut merupakan implementasi
35 Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.
dari fungsi hukum agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak pula pada ketertiban dalam masyarakat. 36
Sifat  pelindungan  hukum  terbagi  menjadi  dua  yakni,  preventif  dan  represif.Pelindungan hukum  preventif  yakni  pelindungan  yang  sifatnya  pencegahan.Sedangkan  pelindungan  hukum represif merupakan pelindungan hukum yang sifatnya memaksa dan ditujukan untuk menyelesaika sengketa manakala adanya penyalahgunaan dari salah satu pihak.
Terdapat  sebuah platform besar  yang  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran  terhadap karya cipta  yang  ada  di  ruang  publik  yaitu  yaitu google yang  merupakan  sebuah  mesin  pencari  online. Dengan segala kemudahan yang diberikan, penggunanya dapat dengan mudah mengunggah dan mengunduh  gambar,  dan  kemudian  melisensikan  gambar  tersebut.  Dalam  hal  ini, google  terms  of services juga  menjelaskan  bahwa  menggunakan  layanan  yang  tersedia  dalam google tidak  akan memberi kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam layanan atau konten yang diakses  kepada  pengguna  kecuali  telah  memperoleh  izin  dari  pemiliknya  atau  diizinkan  oleh hukum. Termasuk dalam menggunakan merek atau logo apa pun yang digunakan dalam layanan google serta  menghapus,  mengaburkan,  atau  mengubah  pemberitahuan  hukum  apa  pun  yang ditampilkan.
Terkait  dengan  hal  tersebut, goggle memberikan  ketentuan  dimana  memberikan  informasi untuk  membantu  pemegang  hak  cipta  mengelola  kekayaan  intelektual  mereka  secara online.Apabila  pemilik  hak  cipta  merasa  seseorang  melanggar  hak  ciptanya  dan  ingin  memberi tahu,  maka  pihak  terkait  dapat  menemukan  informasi  tentang  mengirim  pemberitahuan  dan kebijakan Google tentang menanggapi pemberitahuan di Pusat Bantuan yang telah disediakan oleh google . Disamping ketentuan yang disebutkan sebelumnya, Aturan terkait upaya represif yang dapat dilakukan  dalam  melindungi  karya  cipta  yang  ada  di  ruang  publik  pun  belum  sepenuhnya  di akomodir  oleh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dalam  Pasal  25  UU  ITE,  hanya disebutkan secara umum saja bahwa setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
Dalam  Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Electronic Commerce yang Berbentuk User Generated Content (SE UGC) poin B, disebutkan bahwa konten yang dilarang dalam platform termasuk tapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi:
a) Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan platform UGC yang sekurang-kurangnya memuat hal terkait kewajiban dan hak pedagang atau pengguna dalam menggunakan layanan platform , kewajiban dan hak penyedia platform dalam melaksanakan kegiatan uasaha platform UGC, dan  ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  terhadap  konten  yang  di  unggah.  Terkait dengan  hal  ini,  diketahui  bahwa  masing-masing  platform  baik Pokemon  Go dan google telah membuat syarat dan ketentuan penggunaan, yang terdapat dalam Niantic Terms of Service , dan Google Terms of Services .
36 Devega R. Kilanta, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Lex Crimen 6, no. 3 (2017): 94 – 102, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604.
b) Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten  yang  dilarang  di  platform  UGC  yang  dikelolanya,  untuk  mendapatkan  unformasi paling  sedikit  meliputi  tautan  (link)  yang  spresifik  mengarah  ke  konten  yang  dilarang, alasan/dasar laporan konten yang dilarang, bukti-bukti penunjang laporan, seperti screenshot , pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.
Melalui penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam hal ini, Niantic belum memiliki ketentuan mengenai sarana pelaporan. Namun, google telah mengakomodir hal tersebut, dimana dinyatakan bahwa:
“We provide information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you think somebody is violating your copyrights and want to notify us, you can find information about submitting notices and Google’s policy about responding to notices in our Help Center. 37 ”
Terkait  dengan  hal-hal  lainnya,  upaya  yang  di  lakukan  pemerintah  khususnya  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga dicantumkan di dalam SE UGC, yang meliputi:
a) Melakukan  tindakan  terhadap  aduan  atau  pelaporan  atas  konten,  antara  lain  melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya terkait dengan aduan dan/atau pelaporan dalam hal diperlukan,  melakukan  tindakan  peghapusan  dan/atau  pemblokiran  terhadap  konten  yang dilarang, memberikan notifikasi ke pedagang bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yag dilarang, menyediakan sarana bagi pedagang untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang  diunggahnya  bukan  konten  yang  dilarang,  dan  menolak  aduan  dan/atau  pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang.
b) Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang untuk: konten yang mendesak dilarang adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh penyedia platform UGC. Konten yang dilarang mendesak termasuk,  namun  tidak  terbatas  kepada  produk  barang  atau  jasa  yang  berbahaya  bagi kesehatan,  produk  barang/jasa  yang  mengancam  keamanan  negara,  perdagangan  manusia san/atau  organ  tubuh  manusia,  terorisme  dan/atau  konten  lain  yang  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan,  konten  yang  dilarang  sebagaimana  disebutkan  pada  huruf romawi V huruf B selain konten yang dilarang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  kalender  sejak  laporan  diterima  Penyedia Platform UGC,  dan  konten  yang  dilarang sebagaimana disebutkan pada huruf romawi V huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/atau pelaporan diterima oleh Penyedia Platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
c) Melakukan  evaluasi  dan/atau  monitoring  secara  aktif  terhadap  kegiatan  penyelenggaraan Pedagang Merchant dalam platform UGC.
d) Mematuhi  kewajuban  lain  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Tanggung  Jawab  Penyedia Platform UGC  meliputi  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  sistem  elektronik  da  pengelolaan  konten  di  dalam  Platform  secara  andal,
37 Google, “Google Terms of Services,” 2007.
aman, dan bertanggung jawab, dan ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/ayau kelalaian dari pihak pedagang merchant atau pengguna Platform .
Penyedia Platform atau penyelenggara sistem elektronik dan pedagang merchant dalam perdagangan melalui sistem electronic commerce yang berbentuk User Generated Content wajib melaksanakan batasan dan  tanggung  jawab  sebagaimana  tercantum  dalam  surat  edaran  ini.  Dalam  hal  ini,  Menteri komunikasi  dan  Informatika  selaku  pemerintah  melaksanakan  fungsi  pembinaan,  pengawasan, pengendalian terhadap penyedia platform, atau penyelenggara sistem elektronik yang berbentuk user generated content dalam melakukan prosedur tata cara sebagaimana tercantum dalam surat edaran.

## 3. KESIMPULAN
Pada  dasarnya  UUHC  belum  mengatur  mengenai  kebebasan  panorama  dan  pelindungan  karya cipta yang ada di ruang publik, dimana dalam Pasal 43 belum di tuangkan secara implisit dalam pasal sejauh mana batasan kebebasan panorama dan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik. Hal tersebut berbeda dengan di Amerika Serikat dan New Zealand yang menjadi studi komparasi.Amerika telah memiliki pengaturan terkait kebebasan panorama di dalam Copyright Act 17 U.S. Code $ 120(a) dimana pengecualian hanya diberlakukan terhadap gedung-gedung yang ada di ruang publik. Demikian pula di New Zealand yang telah diatur secara komprehensif di dalam New Zealand Copyright Act 1994. Kedua aturan tersebut tekah pula diselaraskan dengan prinsip-prinsip pelindungan karya cipta yang berlaku secara Internasional sebagaimana yang terdapat dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works . Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform yang dalam hal ini yaitu google juga belum secara maksimal dalam memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah, dimana hanya memberikan ketentuan penggunaan yakni untuk tidak melakukan  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  yang  terdapat  dalam  aplikasi  ataupun  dalam platform,  namun  tidak  menyebutkan  ketentuan  mengenai  bagaimana  pertanggungjawaban  atas konten yang diungah terhadap pemilik atau pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 1 (2020): 130 – 50. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277.
Atmadja, He ndra Tanu. “Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era
Perdagangan Bebas.” Jurnal Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015): 192 – 201.
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113.
Delanova, Mariane. “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara-Negara Berkembang Dalam G- 33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism.” Jurnal Dinamika Global 1, no. 1 (2016): 14 – 31. https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12.
Haryono, and Agus Sutono. “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis.” Jurnal Ilmiah CIVIS 6, no. 2 (2017): 50 – 58. https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904.
Julianti, Lis, and Rika Putri Subekti. “Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di I ndonesia.” Kertha Wicaksana 12, no. 2 (2018): 156 – 66.
https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166.
Kilanta, Devega R. “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Lex Crimen 6, no. 3 (2017): 94 – 102. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604.
Newell, Bryce Clayton. “Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography.” Creighton Law Review 44, no. 2 (2011): 405. https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481.
Nugroho, Sigit. “Pelindungan Hak Keka yaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean.” Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum 24, no. 2 (2015): 164 – 78. https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199.
Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 11 (2018):
1 – 15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736.
Rosnay, Mélanie Dulong De, and Pierre- Carl Langlais. “Public Artworks and the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence.” Internet Policy Review 6, no. 1 (2017). https://doi.org/10.14763/2017.1.447.
Shtefan, Anna. “New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience.” European Journal of Legal Studies 11, no. 2 (2019): 13 – 27. https://ejls.eui.eu/wp- content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf.
Sudjana, Sudjana. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 69 – 83. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83.
Syarifuddin, Amir. “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif.” Legalitas: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2015): 1 – 22. https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61.

## Buku
Jened, Rahmi. Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law) . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Perry, Mark. Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright . Copyright, Property and the Social Contract . Australia, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_5.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 tentang Hak Cipta (2014).
——— . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 4 tentang Hak Cipta (2014). ——— . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 5 tentang Hak Cipta (2014).
——— . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 8 tentang Hak Cipta (2014).
——— . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 9 tentang Hak Cipta (2014).
——— . Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (1994)
New Zealand. Copyright, Chapter 94 (6) Act (1994).
——— . Copyright Act, Chapter 73 (1994).
The United States of America. 17 U.S.C. 102 - Subject matter of copyright: In general (2012). ——— . 17 U.S.C. 106 - Exclusive rights in copyrighted works (2011).
——— . 17 U.S.C. 120 Scope of exclusive rights in architectural works (2011).
Keane, Patrick John. “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.” 2003.

## Internet
Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle. “The Protection of Literary and Artistic Works.” In The Berne Convention , 1886.
Caselaw Access Project Harvard Law School. “United States District Court for the Southern Distr ict of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916,” 2020. https://cite.case.law/f/234/963/.
Cyber Harvard Edu. “Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364,” 2010.
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI),” 2019. https://dgip.go.id/tentang - djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%2C peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta (1912).
Google. “Google Terms of Services,” 2007.
Justitia. “Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999),” 1999. https://law.justia.com/cases/federal/district - courts/FSupp2/71/755/2515490/.