Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 709-716
Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah
Marzuki 1) , Masyhuri 2) Qaidul Muttaqin 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang *Email korespondensi: 220504220010@student.uin-malang.ac.id

## Abstract
Islamic financial institutions are an option for customers who want to transact according to sharia principles, avoiding  usury.  Islamic  banks  operate  based  on  Islamic  principles,  such  as  murabahah,  mudharabah,  and musharakah contracts. Its operational foundation is derived from the Quran and hadith, covering justice, equality, and the rule of sharia law. Akad murabahah, as a form of Islamic bank financing, involves the purchase of goods at the cost price and profit agreed by the customer and the bank/BMT. The practice of murabahah contracts must pay  attention  to  aspects  of  fairness,  including  fair  pricing,  transparency,  fulfillment  of  obligations,  risk management, and setting profit margins so that there is no exploitation. The determination of profit margins must be fair, reasonable, and transparent, increasing customer confidence in Islamic banks. The purpose of this study is to explain the actualization of the principle of justice in the murabahah contract in determining profit margins in Islamic financial institutions. The method applied in this study is a normative juridical approach with research characteristics in the form of descriptive analysis. The results of this study determine profit margins in financing murabahah contracts based on the principle of fair profit, with the aim of achieving reasonable and balanced margins  without  harming  the  bank  or  customers.Where  Islamic  banks  must  provide  detailed  information  to customers regarding the calculation of profit margins and the factors that affect them.

## Keywords: Principles of Justice, Akad Murabahah, Islamic Financial Institutions
Saran sitasi : Marzuki., Masyhuri., & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 709-716. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  institusi  keuangan  yang  memainkan peran  penting  dalam  dinamika  ekonomi  Indonesia adalah  bank.  Berdasarkan  UU  Perbankan  No.  10 Tahun 1998, bank merupakan entitas yang mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk tabungan  dan  mengalokasikan  dana  tersebut  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  atau  bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang.
Bank  secara  umumnya dibagi  menjadi  dua kategori:  yaitu  bank konvensional  dan  bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan  prinsip  syariah  yaitu  berlandaskan kepada  al-quran  dan  hadist.  adapun Produk  yang ditawarkan oleh pihak bank syariah yaitu bermacam- macam  yang  mana  produk  tersebut  menjadi  harapan nasabah agar bisa mendapatkan keuntungan finansial
secara Syariah (Budi Harto et al., 2023) Bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.
Bank  syariah muncul  sebagai  solusi  alternatif untuk nasabah yang tidak ingin terjerat dalam masalah riba yang  merupakan  masalah  yang  terkait  dengan bunga bank. Antonio dan Perwataatm adja membedakan antara dua jenis bank: yaitu bank islam dan bank yang berdasarkan syariah islam. Bank Islam adalah  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sementara itu, bank yang  mengikuti  prinsip-prinsip  syariah  Islam  juga mematuhi  aturan-aturan  Islam  dalam  bertransaksi secara Islami (Wardhana, 2015)
Bank  syariah  telah  memperkenalkan  sistem transaksi  berbasis  bagi  hasil  yang  memperhatikan
kesejahteraan  kepada  pihak nasabah  dan  juga menguntungkan  pihak  bank.  Sistem  ini  menyoroti bahwa  setiap  transaksi  selalu  melibatkan  potensi keuntungan  atau  kerugian.  Meskipun  demikian, menerapkan  prinsip  bagi  hasil  tidaklah  sederhana karena metodenya penuh dengan risiko dan hasil yang tidak pasti. Oleh karena itu, praktisi perbankan syariah lebih suka menggunakan metode pembiayaan jangka pendek lain yang menawarkan risiko lebih rendah dan manfaat  yang  lebih  terukur  (Setiawan  &  Siregar, 2023)
Diciptakannya  Prinsip  kerjasama  dan  bagi hasil tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  sarana alternatif  bagi  bank  syariah  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi masyarakat terlebih lagi  pada usaha-usaha UMKM produktif yang tetap berpegang pada prinsip syariah islam. Selain itu, dengan adanya pembiayaan  berbasis  (murabahah)  ini,  diharapkan dapat  membantu  membuka  lapangan  kerja  baru  dan menjadi  penunjang  bangkitnya  ekonomi  masyarakat di seluruh Indonesia dan terhindar dari transaksi riba. Gambar  di  bawah  menunjukkan  bahwa  pembiayaan murabahah  meningkat  dari  tahun  2020  hingga  2021 (Nafis & Sudarsono, 2021)
Menurut  data  yang  tersedia,  pembiayaan murabahah mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah  di  Indonesia  pada  bulan  Desember  2021 dengan  proporsi  sebesar  58,90%,  dan  meningkat menjadi  60,34%  pada  bulan  Desember  2022  (Budi Harto et al., 2023). Menurut teori yang muncul pada tahun  1950-an,  bank  syariah  pada  dasarnya  adalah lembaga  keuangan  yang  tidak  menerapkan  sistem bunga.  Mereka  beroperasi  dengan  mengadopsi konsep-konsep  seperti  murabahah,  mudharabah,  dan musyarakah, serta menerapkan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai Profit and Loss Sharing (PLS) untuk mengatur pembagian keuntungan dan kerugian.
Di Indonesia konsep yang dianut adalah konsep revenue sharing. Dengan mempertahankan perspektif ini,  para  teoritisi  awal  perbankan  Islam,  seperti
Qureshi pada tahun 1974, Uzair pada tahun 1978, dan Siddiqi, menganggap bahwa salah satu ciri perbankan Islam  adalah  berlandaskan  kepada  hukum-hukum islam  yang  bersumber  dari  al-quran  dan  hadist  serta menciptakan transaksi kerjasama yang menguntungkan pihak perbankan dan pihak nasabah yaitu  melalui  akad  murabahah  (Setiawan  & Siregar, 2023)
Dalam  konteks  praktik  perbankan  syariah  di Indonesia,  konsep  murabahah  merupakan  salah  satu produk  pembiayaan.  Produk  ini  muncul  ketika  bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga  bank  harus melakukan  transaksi  pembelian barang  yang  diinginkan  dari  pihak  lain  yang  disebut sebagai  supplier.  Dengan  demikian,  bank  berperan sebagai penjual di satu sisi, dan sebagai pembeli di sisi lain  (Fadhila,  2015)  Bank  syariah  berbeda  dengan bank  konvensional  dalam  hal  memenuhi  kebutuhan modal dan pembiayaan
Meskipun  bank-bank  syariah  telah  tersebar  luas di  Indonesia,  sebagian  masyarakat  masih  merasa bahwa  bank  syariah  hanyalah  sebuah  label  yang dimanfaatkan  untuk  menarik  simpati  dari  kalangan Muslim dalam dunia perbankan. Mereka berpendapat bahwa  bank  syariah  sebenarnya  tidak  berbeda  jauh dengan  bank  konvensional,  hanya  menggunakan istilah-istilah  perbankan  Islam,  dengan  kepala  akad yang  diberi  kalimat  "Bismillahirrahmaanirrahiim," serta pegawai yang berpakaian Islami dan menyampaikan  salam.  Namun,  mereka  menyatakan bahwa  dalam  pelaksanaan  transaksi  di  bank  syariah, masih terdapat penggunaan metode yang sebenarnya dilarang oleh ajaran agama (Azizah, 2021)
Sikap  skeptis  ini  mencerminkan  pandangan masyarakat  terhadap  perbankan  syariah,  karena memang terdapat pemisahan yang jelas antara konsep perbankan dan prinsip syariah sejak awal. Pada tahap awal  pembentukan  perbankan  syariah,  banyak  yang ragu akan keberhasilan upaya untuk menggabungkan institusi perbankan dengan prinsip syariah.
Oleh  sebab  itu  dalam  produk  pembiayaan murabahah  sangat  diperlukan  adanya  jaminan  dalam menjalankan  kerja  sama  ini,  dan  untuk  jaminan tersebut bisa berupa jaminan yang di terapkan di bak konvensional,  yaiut  terdiri  atas  jaminan  kebendaan dan jaminan perorangan, karna bila kita amati jaminan ini  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi pihak nasabah dan pihak bank Syariah dalam rangka untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential principle) karena  prinsip  kehati-hatian  ini  adalah
sebagai  pengendalian  resiko  melalui  implementasi undang-undang  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku secara kontinyu (Srisusilawati & Eprianti, 2017)
Sehingga dalam bentuk Kerjasama antara pekerja dan  pemodal  ini,  pihak  bank  Syariah  perlu mengadakan  keseimbangan  dan  kesesuaian  antara kedua belah pihak agar tercapainya nilai keadilan dan kemaslahatan  Bersama  dalam  menjalankan  akad murabahah  tersebut,  Karenanya,  penelitian  ini  akan menyelidiki  dan  mengevaluasi  keseimbangan  dan keadilan  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kerjasama  dalam  akad  murabahah  di  lembaga keuangan syariah
Akad murabahah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang memiliki tujuan utama untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Serta  Keterbukaan  dan  transparansi  dalam  proses penetapan  margin  keuntungan  memegang  peranan krusial dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas transaksi keuangan syariah.
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang  sejauh  mana  prinsip  keadilan  dapat diimplementasikan, khususnya dalam konteks penetapan  margin  keuntungan  dalam  transaksi murabahah.

## 2. METODE PENELITIAN
Setiap  upaya  ilmiah  yang  bertujuan  untuk menjadi  lebih  terarah  dan  rasional  membutuhkan penerapan  metode  yang  sesuai  dengan  obyek  yang sedang  dibahas.  Metode  tersebut  berfungsi  sebagai cara  untuk  melaksanakan  suatu  tugas  dengan  tujuan mencapai  hasil  yang memuaskan.  Selain  itu, metode juga  menjadi  panduan  bertindak  dalam  usaha  untuk memastikan  bahwa  kegiatan  penelitian  dapat dilaksanakan  secara  rasional  dan  terarah,  dengan maksud mencapai hasil yang optimal.
Dalam  konteks  penelitian  ini  yang  mengenai penetapan margin keuntungan pada akad murabahah, jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis- normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis  normatif  digunakan  untuk  menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan dengan merujuk  pada  kepastian  hukum  dan  nilai  keadilan dalam masyarakat.
Penelitian  ini  memiliki  sifat  deskriptif-analisis. Pendekatan  deskriptif  dalam  penelitian  ini  berfokus pada  penyelesaian  masalah  yang  relevan  pada  saat sekarang atau masalah aktual. Data yang dikumpulkan
pertama-tama  disusun,  dijelaskan,  dan  kemudian dianalisis. Sementara itu, aspek analisis mengacu pada gambaran fakta-fakta yang diteliti yang dihubungkan dan  diteliti  secara  yuridis.  Analisis  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  berbasis  peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum, dan pandangan  para  ahli  hukum.  Tujuannya  adalah memberikan  jawaban  terhadap  inti  permasalahan sebagaimana tergambar dalam kerangka penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep Prinsip Keadilan
Perbedaan  utama  antara  bank  konvensional  dan bank  syariah  terletak  pada  landasan  filosofi  yang mereka anut. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga  dalam  seluruh  aspek  kegiatannya,  sedangkan bank  konvensional  melakukannya.  Perbedaan  ini memiliki dampak yang substansial dan mempengaruhi cara operasional serta jenis produk yang dikembangkan  oleh  bank  Islam  secara  signifikan (Yuspin, 2007)
Keadilan berasal dari kata arab "adl", yang berarti "bersikap" dan "berlaku dalam keseimbangan." Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  keadilan didefinisikan sebagai karakteristik sifat atau tindakan yang  bersifat  adil.  Adil  sendiri  dapat  didefinisikan sebagai  "sama  berat",  "tidak  berat  sebelah", Keseimbangan  mencakup  keseimbangan  antara  hak dan kewajiban serta keseimbangan antara diri sendiri dan  orang  lain.  Pada  prinsipnya,  keadilan  merujuk pada  perlakuan  seseorang  atau  pihak  lain  sesuai dengan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  dilaksanakan, yang  diakui  dan  dilayani  setiap  orang  sesuai  dengan martabat dan harkatnya, sejajar dengan derajatnya di mata Allah SWT. (Almubarok, 2018)
Dalam bahasa Inggris, kata "justika" berasal dari kata "justicia" yang dimulai dengan kata latin ius atua jus. Kata "jus" mengacu pada hukum atau hak. Oleh karena itu, hukum adalah salah satu definisi keadilan. Menurut  The  Liang  Gie,  orang  sering  menggunakan kata "court of law" (Mahkamah Hukum) dan "court of justice" (Mahkamah Keadilan), yang menunjuk pada badan peradilan di Inggris Raya. Keadilan berasal dari makna "hukum" atau "hukum", dan justica berasal dari makna  "sah  menurut  hukum"  (Srisusilawati  & Eprianti, 2017)
Menurut  Liang  Gie,  keadilan  mendekati  arti kelayakan  dalam  hubungan  yang  lebih  luas.  Sebagai contoh,  kata  "fair  price",  yang  berarti  "harga  yang pas,"  digunakan  untuk  menggambarkan  hal  yang
layak  atau  pantas.  Keadilan  mempunyai  arti  yang menyerupai  kewajaran  menurut  nilai  moral.  Ada kemungkinan  bahwa  keadilan  mencakup  semua prinsip  moralitas  atau  kebijakan  secara  keseluruhan. Jika  ini  terjadi,  artinya  akan  menjadi  keadilan,  yang berarti kebenaran yang didasarkan pada kebaikan dari pada  kebenaran  sebagai  disiplin  ilmu  (Almubarok, 2018)
Plato  mengartikan  keadilan  sebagai  ketika seseorang  membatasi  dirinya  untuk  menjalani pekerjaan  dan  tempat  tinggal  yang  sesuai  dengan bakat dan kemampuannya yang sesuai, atau "talenta". Dengan  demikian,  keadilan  diproyeksikan  pada  diri manusia sehingga seseorang yang dapat dikatakan adil adalah  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  untuk mengontrol  dirinya  sendiri  dan  mengendalikan perasaannya  dengan  akal.  Plato  mengatakan  bahwa cara  untuk  mewujudkan  keadilan  adalah  dengan mengembalikan  masyarakat  ke  struktur  aslinya. Misalnya,  jika  seseorang  berprofesi  sebagai  guru hanya harus mengajar (Febriansyah & Prasetyo, 2020)
Menurut Aristoteles, representasi keadilan adalah suatu  kebijakan  politik  yang  menjadi  dasar  dari peraturan  negara  dan  merupakan  ukuran  tentang  apa yang hak. Keadilan distributif, atau yang disebut juga justitia  distributiva,  adalah  jenis  keadilan  yang memberikan  perlakuan  yang  sesuai  kepada  setiap individu  berdasarkan  jasanya  atau  pembagian  sesuai hak  mereka  masing-masing.  Di  sini,  keadilan  tidak berarti kesetaraan, melainkan perbandingan. Sementara  itu,  keadilan  kumulatif  atau  keadilan korektif  adalah  bentuk  keadilan  yang  diberikan kepada  setiap  anggota  tanpa  mempertimbangkan jasanya (Dwisvimiar, 2011)
Thomas Aquinas, seorang penerus dari Aristoteles, berbicara tentang keadilan, yaitu apa yang seharusnya dilakukan orang lain berdasarkan proporsi yang sama. Oleh karena itu, Pada periode klasik, isu- isu keadilan telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam  konteks  hukum  positif.  Filsuf-filsuf  modern seperti John Rawls, yang merumuskan Teori Keadilan (a theory of justice), menggunakan diskusi ini sebagai landasan bagi karya mereka.

## 3.2. Konsep Teoritis Akad Murabahah
Murabahah  berasal  dari  kata  "ar-ribh,"  yang mengacu pada keuntungan dalam dunia perdagangan. Sedangkan  istilah  murabahah  sendiri  merujuk  pada praktik  menjual  barang  dengan  harga  dasar  dan keuntungan  yang  disepakati  bersama.  Menurut
pandangan  fuqaha  dan  Ibn  Qudamah  Hambali, murabahah  adalah  jenis  penjualan  yang  melibatkan tambahan  biaya  modal.  dengan  pengetahuan  tentang biaya  modal  dan  keuntungan  yang  diketahui  oleh penjual  dan  pembeli  Dalam  pembiayaan,  harga  beli adalah persyaratannya. Murabahah bank menghitung harga barang yang dibeli dan harga barang yang dijual. Harga  jual  yang  disepakati  pada  awal  kontrak  tidak boleh  berubah  selama  jangka  waktu  pembiayaan meskipun suku bunga naik (Wardhana, 2015)
Murabahah  terbagi  menjadi  dua  kategori berdasarkan jenisnya: murabahah berdasarkan pesanan,  dimana  bank  syariah  baru  melakukan transaksi  jual  beli  hanya  jika  ada  pesanan;  dan murabahah tanpa pesanan, di mana bank syariah baru hanya menyediakan barang yang dibeli.
Murabahah berdasarkan pesanan terbagi menjadi dua  kategori:  yang  mengikat  mengikat  konsumen untuk membeli barang tersebut sebagai pemesan; yang tidak mengikat tidak mengikat konsumen tidak terikat untuk  membeli  barang  tersebut  meskipun  mereka telah memesan. Pembayaran murabahah dapat dibagi menjadi pembayaran tunai atau pembayaran tangguh. Dalam  praktik  bank  syariat  saat  ini,  murabahah berdasarkan  pesanan  adalah  mengikat  dengan pembayaran tangguh (Yusuf, 2013) a. Pihak Penyedia (bai'i): Ini mengacu pada lembaga bank  yang  menyediakan  pembiayaan  untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh klien.
b. Pihak Pembeli (musytaqir): Ini adalah klien atau nasabah yang mengajukan permintaan pembiayaan kepada bank.
c. Barang yang Dijual (mabi'): Ini termasuk benda- benda seperti rumah, motor, mobil, dan sejenisnya yang menjadi objek dalam transaksi jual beli.
d. Harga (tsaman): Dalam konteks akad murabahah, harga  ini  analog  dengan  harga  atau  plafon pembiayaan yang ditetapkan.
e. Ijab  Qabul:  Ini  adalah  istilah  yang  digunakan dalam  perjanjian  akad  dan  merinci  spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah, ketersediaan  dari  pihak  bank  syariah  untuk memperoleh  barang,  informasi  mengenai  harga awal  pembelian,  besaran  keuntungan  yang ditawarkan  kepada  nasabah,  dan  juga  lamanya angsuran  jika  ada  kesepakatan  dalam  transaksi murabahah.
Apabila  kedua  belah  pihak  setuju,  bank  dapat meminta nasabah  urban  sebagai  agunan  atas  piutang Murabahah,  antara  lain  dalam  bentuk  barang  yang
telah mereka beli dari bank. Apabila Murabahah jadi dilaksanakan,  urban  menjadi  bagian  pelunasan piutang  Murabahah.  Namun,  apabila  Murabahah batal,  urban  akan  dikembalikan  kepada  nasabah setelah  dikurangi  dengan  kerugian  sesuai  dengan kesepakatan.  Bank  dapat  meminta  uang  muka tambahan dari pelanggan jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank (Muhammad Rizal Satria, 2018)
3.3. Aktualisasi  Prinsip  Keadilan  Dalam  Akad Murabahah pada penetapan margin keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah Aktualisasi  prinsip  keadilan  dalam  akad murabahah, khususnya pada proses penetapan margin keuntungan  di  bank  syariah,  menjadi  pokok perbincangan yang esensial dalam konteks keuangan Islam.  Pada  dasarnya,  akad  murabahah  merupakan bentuk  transaksi  jual  beli  barang  yang  menyebutkan penentuan  harga  dan  margin  keuntungan  oleh  bank sebagai  pihak  penjual  kepada  nasabah sebagai  pihak pembeli  (Setiawan  &  Siregar,  2023)  Dalam mewujudkan  prinsip  keadilan,  transparansi  dan keterbukaan  dalam  penetapan  margin  keuntungan sangatlah penting.
Karena sistem ekonomi Islam tidak mengeksploitasi  masyarakat,  terutama  yang  rentan seperti  yang  terjadi  dalam  sistem  kapitalis,  dan  juga tidak  mencampuri  hak-hak  individu  sebagaimana yang terjadi dalam paham komunis, khususnya dalam marxisme,  maka  dalam  Islam,  dilarang  setiap transaksi  bisnis  dan  perdagangan  yang  melibatkan perlakuan yang tidak adil. Ekonomi Islam menempatkan dirinya sebagai jalan tengah yang tidak membuang-buang,  tidak  berlebihan,  tidak  melebihi batas,  dan  juga  tidak  merugikan  pihak  lain.  Ketidak setujuan  masyarakat  terhadap  persaudaraan  dan keadilan  sosial  ekonomi  bertentangan  dengan disparitas  pendapatan  dan  kekayaan  alam.    Untuk mengatasi perbedaan, metode Islam harus diterapkan (Srisusilawati & Eprianti, 2017)
Dalam  konsep  keadilan  Islam,  baik  dalam pendistribusian  pendapatan  maupun  dalam  konteks keadilan ekonomi, prinsip utama adalah bahwa setiap individu harus menerima imbalan yang sejalan dengan kontribusi  mereka.  Dalam  Islam,  ketidaksetaraan pendapatan  dapat  muncul  karena  perbedaan  dalam kontribusi individu masing-masing terhadap masyarakat.  Namun,  menurut  Aristoteles,  keadilan adalah  keadilan  distributif,  yang  berarti  pembagian barang-barang dan kehormatan kepada setiap individu
sesuai  dengan  statusnya  dalam  masyarakat.  Menurut keadilan  ini,  orang-orang  dengan  posisi  yang  sama dihadapkan pada hukum dengan cara yang sama.
Sebelumnya,  Nabi  Muhammad  SAW  telah melakukan  hal-hal  seperti  ini  karena  beliau sangat memperhatikan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan ekonominya,  yang  mencakup  kaum  muslimin  dan orang  lain  di  sekitar  Madinah.  Ketika  harga  diminta berdasarkan kekuatan pasar yang alami, bukan karena monopoli  atau  perlindungan  Dan  di  dalam  al-quran allah  telah  banyak  menyebutkan  tentang  prinsip- prinsip keadilan, antara lain:
Surah An Nisa ayat 135 “Hai orang-orang yang beriman,  jadilah  penegak  keadilan  dan  saksi  karena Allah”. Dan juga pada surah Surat Al Maidah ayat 8 “Hai orang-orang yang beriman, jadilah penegak bagi Allah  (dan)  saksi-saksi  yang  adil”.  berikut  ini beberapa  aspek  keadilan  yang  perlu  di  perhatikan dalam  akad  murabahah  yaitu:  Harga  yang  Adil  (Al- Adl)  Transparansi  dan  Informasi yang  Lengkap  (Al- Shuhud wal-I‘lan) Pemenuhan Kewajiban (Al-Wafa') Penanganan  Risiko  dengan  Adil  (Al-Takamul  wal- Tashil) Tidak Ada Eksploitasi (Al-Ghish) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Al-Taqwa).
Menurut  Chapra,  dalam  sistem  ekonomi  Islam, negara kesejahteraan merupakan suatu program yang berhubungan dengan kebijakan makro untuk melaksanakan  fungsi-fungsi  negara  dengan  tujuan mencapai  kesejahteraan  umum  (Fuadi,  2015)  Bank Indonesia  telah  mengambil  langkah-langkah  sesuai dengan  peran  dan  fungsinya  sebagai  otoritas perbankan,  dengan  tujuan  mewujudkan  perbankan syariah yang sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan  memberikan  kontribusi  pada  ketahanan  sistem perbankan serta pembangunan nasional.
Untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan perbankan  syariah  dapat  dicapai,  sejumlah  masalah penting telah diidentifikasi sejak awal pengembangan perbankan  syariah  nasional,  beberapa  di  antaranya adalah:  Peningkatan  regulasi  dan  perundang- undangan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  industri perbankan  syariah.  Ekspansi  jaringan  cabang  yang mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dari masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Peningkatan  pemahaman  masyarakat  terkait  dengan perbankan  syariah.  Membangun  infrastruktur  dan lembaga  pendukung  yang  mendukung  pertumbuhan perbankan syariah. Meningkatkan efisiensi operasional, mutu layanan, dan daya saing.
Bank syariah beroperasi tanpa melibatkan sistem bunga.  Pendapatan  dihasilkan  melalui  mekanisme operasional  yang  tergantung  pada  jenis  akad  yang digunakan.  Ada  dua  klasifikasi  akad  yang  umum digunakan: akad yang menghasilkan keuntungan pasti disebut  natural  certainty  contract,  dan  akad  yang menghasilkan  keuntungan  yang  tidak  pasti  disebut natural  uncertainty  contract.  Apabila  pembiayaan dilakukan  melalui  akad  natural  certainty  contract, metode  yang  diterapkan  adalah  required  profit  rate (rpr) (Budi Harto et al., 2023)
Apabila  pendanaan  dilakukan  melalui  akad natural  uncertainty  contract,  metodenya  adalah expected profit rate (epr). Epr dihitung berdasarkan: a. Pertumbuhan ekonomi
b. Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis
c. Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank terkait dalam  perhitungan  tersebut.  Nisbah  bank  =  epr/ expected return bisnis yang dibiayai 100% Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis.
Dalam  Aktualisasi  Prinsip  Keadilan  pada  Akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan Di Lembaga  Keuangan  Syariah,  terdapat  beberapa prinsip  yang perlu  diterapkan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah Islam, Agar penetapan harga tersebut tidak merugikan ataupun memberatkan sebelah pihak. Berikut  adalah  beberapa  prinsip  yang  perlu dipertimbangkan:
a. Prinsip Kejujuran (Al-`Adl): Margin keuntungan yang  ditetapkan  haruslah  jujur  dan  transparan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam menentukan besaran margin.  Kehidupan  masyarakat  yang  beradab memiliki  landasan  utama  dalam  kejujuran. Penting bagi setiap individu untuk bersikap jujur, karena  kejujuran  membawa  ketentraman  batin, menghapus  rasa  takut,  dan  menghasilkan keadilan. Ajaran Islam menegaskan bahwa orang- orang beriman diwajibkan untuk mempromosikan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan menghindari  penyebaran  kebencian  agar  tidak terjadi diskriminasi (Nizar, 2018)
b. Prinsip  Kesepakatan  (Al-Muwafaqah):  Prinsip kesepakatan bersama dan resiprositas menjadi dua fondasi  utama  dalam  menjalankan  hukum diplomatik (Sanjaya & Mangku, 2020) begitu pula halnya  dalam  menetukan  Besaran  margin keuntungan dalam praktik akad murabahah harus disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  (penjual  dan pembeli) secara sukarela tanpa adanya paksaan.
c. Prinsip  Tanggung  Jawab  (Al-Kifayah):  Saat  ini, penerapan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  di Indonesia menjadi suatu keharusan. Implementasi tanggung jawab mutlak menjadi sangat mendesak karena  adanya  resistensi  tinggi  dari  pihak produsen  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam berbisnis,  serta  adanya  berbagai  peristiwa  yang menunjukkan  kurangnya  perlindungan maksimal terhadap  konsumen  (Nur  &  Prabowo,  2011) begitu pula seharusnya dalam menentukan Margin keuntungan  dalam  akad  murabahah  sebaiknya tidak melebihi tingkat keuntungan yang wajar dan adil. Keuntungan yang diperoleh haruslah sejalan dengan risiko yang diambil oleh penjual.
d. Prinsip Keadilan (Al-‘Adalah): Penetapan margin keuntungan  sebaiknya  adil  dan  tidak  merugikan salah  satu  pihak.  Keadilan  harus  dijaga  dalam segala  aspek  transaksi.  Karena  Islam  melarang segala  bentuk  hubungan  bisnis  yang  melibatkan kezaliman,  dan  mewajibkan  penerapan  keadilan dalam  setiap  transaksi  perdagangan  dan  kontrak bisnis.  Sistem  ekonomi  Islam  didesain  untuk mencegah  penindasan  terhadap  masyarakat, terutama kelompok yang lebih lemah, seperti yang terjadi  dalam  sistem  kapitali  (Srisusilawati  & Eprianti, 2017)
e. Prinsip Keterbukaan (Al-Wadiah): Dalam Pasal 1 angka  25  UUPM.  Prinsip  keterbukaan  adalah suatu  pedoman  umum  yang  mengharuskan perusahaan terbuka,  emiten,  dan  pihak  lain  yang tunduk  pada  undang-undang  tersebut  untuk menyampaikan  kepada  masyarakat  informasi yang  relevan  sehubungan  dengan  kegiatan  atau efeknya.  Informasi  tersebut  harus  disampaikan dalam  waktu  yang  tepat  dan  mencakup  semua informasi  material  yang  dapat  memengaruhi keputusan  pemodal  terhadap  efek  tersebut, termasuk  harga  dan  efek  yang  bersangkutan (Asih, 2013) seperti Informasi mengenai besaran margin keuntungan seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.
f. Prinsip Keterlibatan dalam Risiko (Al-Ghunm bi al-Ghurm):  Risiko  dapat  diartikan  sebagai konsekuensi  yang  mungkin  timbul  secara  tak terduga. Meskipun suatu kegiatan telah direncanakan  dengan  sebaik-baiknya,  tetap terdapat  ketidakpastian  bahwa  pelaksanaannya mungkin  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan rencana.  Dengan  demikian,  risiko  mencakup
variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami  atau  kemungkinan  terjadinya  peristiwa  di luar  perkiraan  yang  dapat  mengancam  properti dan  keuntungan  finansial  sebagai  dampak  dari bahaya yang terjadi (Labombang, 2011) sehingga Penjual  seharusnya  turut  serta  dalam  risiko transaksi. Besaran margin keuntungan sebaiknya mencerminkan risiko yang dihadapi dalam proses akad murabahah.
g. Prinsip  Larangan  Riba  (Al-Riba):  Allah  dan Rasul-Nya  hanya  melarang  dan  mengutuk  suatu hal karena adanya dampak buruk dan konsekuensi yang tidak baik bagi pelakunya. Sebagai contoh, Allah dan Rasul-Nya melarang praktik riba karena dapat  memiliki  konsekuensi  buruk  bagi  para pelakunya,  baik  dalam  kehidupan dunia  maupun pada akhirat (Tho’in, 2016) dengan begitu Margin keuntungan  tidak  boleh  dianggap  sebagai  bunga atau  riba.  Keuntungan  harus  dihasilkan  dari transaksi  jual-beli  yang  sah  menurut  prinsip syariah.
Pembahasan teks menyoroti beberapa kelemahan yang  perlu  diperbaiki  guna  meningkatkan  kekayaan dan  relevansinya.  Fokus  terbatas  pada  perspektif Islam  terkait  keadilan  dan  bank  syariah  tanpa memberikan perbandingan dengan pandangan ekonomi  konvensional  atau  sudut  pandang  filosofis lainnya. Penyelidikan yang lebih mendalam terhadap perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, serta implikasinya terhadap keadilan dan masyarakat, bisa memberikan wawasan yang lebih komprehensif.
Selain itu, pembahasan minim informasi tentang tren terkini di industri perbankan Islam, seperti bank syariah,  akad  murabahah,  atau  prinsip  keadilan. Penambahan  informasi  terkini  diperlukan  untuk memberikan  konteks  yang  lebih  relevan  dan memungkinkan  pembaca  memahami  isu-isu  terkini yang  memengaruhi  perbankan  syariah.  Oleh  karena itu,  upaya  perlu  dilakukan  untuk  memperluas perspektif pembahasan dengan menyertakan perbandingan  lintas  disiplin  dan  penambahan informasi terkini agar pembaca memperoleh pemahaman holistik dan mendalam tentang perbankan Islam,  akad  murabahah,  dan  prinsip  keadilan  dalam konteks perbankan syariah.

## 4. KESIMPULAN
Lembaga  Keuangan  Syariah  sebagai  Alternatif Perbankan:  Bank  syariah  muncul  sebagai  alternatif
bagi nasabah yang ingin bertransaksi dalam kerangka prinsip-prinsip  syariah,  terutama  untuk  menghindari riba  (bunga).  Bank  syariah  beroperasi  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah,  seperti  akad  murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Prinsip-Prinsip Keuangan Islam: Prinsip-prinsip Islam, terutama yang berasal  dari  al-Quran  dan  hadist,  menjadi  landasan bagi  bank  syariah  dalam  menjalankan  operasinya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kesetaraan, dan ketentuan hukum syariah.
Akad  murabahah  adalah  salah  satu  produk pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah.  Ini melibatkan pembelian barang dengan harga pokok dan keuntungan  yang  disepakati  bersama  antara  penjual (bank)  dan  pembeli  (nasabah).  Harga  jual  yang ditentukan  pada  awal  kontrak  harus  tetap  selama jangka waktu pembiayaan. Aspek    Keadilan dalam Akad  Murabahah:  Praktik  akad  murabahah  dalam lembaga  keuangan  syariah  harus  memperhatikan beberapa  aspek  keadilan,  seperti  penetapan  harga yang  adil,  transparansi,  pemenuhan  kewajiban, penanganan risiko, penetapan margin keuntungan dan ketidakadaan eksploitasi. Keadilan mencakup pemberian  hak  kepada  setiap  pihak  sesuai  dengan kontribusinya.
Penetapan margin keuntungan pada pembiayaan akad murabahah didasarkan pada prinsip keuntungan yang  adil.  Hal  ini  mengacu  pada  upaya  untuk menentukan  margin  yang  wajar  dan  seimbang,  yang tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi, baik  pihak  bank  maupun  nasabah.  Proses  penetapan margin keuntungan harus dilakukan secara transparan. Bank syariah perlu memberikan informasi yang jelas kepada  nasabah  mengenai  bagaimana  margin keuntungan dihitung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keterbukaan ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan  tulus,  penulis  bersyukur  kepada  Allah SWT  karena  atas  rahmat-Nya,  penulis  telah  berhasil menyelesaikan  artikel  ini  dengan  baik.  Penulis  juga ingin  menyampaikan  apresiasi  dan  terima  kasih kepada  para  dosen  pascasarjana  di  UIN  Maulana Malik  Ibrahim  Malang,  khususnya  dari  Fakultas Magister  Ekonomi  Syariah,  dan  kepada  tim  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

## 6. REFERENSI
Almubarok,  F.  (2018).  Keadilan  Dalam  Perspektif Islam. Journal  ISTIGHNA , 1 (2),  115–143. https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6 Azizah,  M.  (2021).  Penerapan  Etika  Bisnis  Islam Dalam  Transaksi  Jual  Beli: El-Mal:  Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 2 (2), 184–200. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344 Budi Harto, Panji Pramuditha, Arief Yanto Rukmana,
Harnavela  Sofyan,  Hana  Rengganawati,  Andina Dwijayanti,  &  Teti  Sumarni.  (2023).  Strategi Social  Media  Marketing  Melalui  Dukungan Teknologi  Informasi  Dalam  Kajian  Kualitatif Pada  UMKM  Kota  Bandung. Komversal , 5 (2), 244–261. https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1499 Desyanti  Suka  Asih  K.Tus.,  S.H.,  M.  H.  (2013).
Karakteristik Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar  Modal  Di  Indonesia. NBER  Working Papers , 89. http://www.nber.org/papers/w16019 Dwisvimiar,  I.  (2011).  Keadilan  Dalam  Perspektif Filsafat  Ilmu  Hukum. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
11 (3),
522–531.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179 Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan  Murabahah  Terhadap  Laba  Bank  Syariah Mandiri. Riset Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1), 52–
64.
Febriansyah,  F.  I.,  &  Prasetyo,  Y.  (2020). Konsep Keadilan Pancasila . March .
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3011.0480 Fuadi,  A.  (2015).  Negara  Kesejahteraan  (Welfare State). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 5 (1). http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/arti cle/download/190/185
Labombang,  M.  (2011).  Manajemen  Risiko  Dalam Proyek Konstruksi. Jurnal SMARTek , 9 , 39–46.
Muhammad  Rizal  Satria,  T.  S.  (2018).  Analisis Perbandingan  Pemberian  Kredit  Pemilikan Rumah  (Kpr)  Pada  Bank Konvensional  Dengan Pembiayaan  Murabahah  (Kpr)  Pada  Bank Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank  BJB  dengan Bank BJB Syariah). Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 107–117.
Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Mudharabah pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1), 164. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614
Nizar,  M.  (2018).  Prinsip  Kejujuran  Dalam Perdagangan Versi Islam. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis , 4 (1), 94.
Nur,  Y.  H.,  &  Prabowo,  D.  W.  (2011).  Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan , 5 (2), 177–195.
Sanjaya, H., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan
Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22–33. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/
article/view/28768
Setiawan,  N.  A.,  &  Siregar,  E.  S.  (2023). Analisis Dominasi  Penggunaan  Akad  Murabahah  Pada Praktik  Penyaluran  Dana  di  Bank  Syariah Indonesia  Gatot  Subroto  Program  Studi Perbankan  Syariah  ,  Universitas  Islam  Negeri Sulthan Thaha . 7 , 20865–20876.
Srisusilawati,  P.,  &  Eprianti,  N.  (2017).  Penerapan Prinsip  Keadilan  Dalam  Akad  Mudharabah  Di Lembaga  Keuangan  Syariah. Law  and  Justice ,
2 (1),
12–23.
https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333
Tho’in, M. (2016).  Larangan  Riba  Dalam  Teks  Dan Konteks  (Studi  Atas  Hadits  Riwayat  Muslim Tentang  Pelaknatan  Riba). Jurnal  Ilmiah
Ekonomi Islam , 2 (02), 63–72. https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44
Wardhana, A. (2015). Strategi Digital Marketing dan Implikasinya  Pada  Keunggulan  Bersaing  UMK Di  Indonesia. In  Seminar  Nasional  Keuangan Dan Bisnis IV , April 2015 , 327–337.
Yuspin, W. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan  Akad  Murabahah. Ilmu  Hukum ,
10 (1), 67.
Yusuf,  M.  (2013).  Analisis  Penerapan  Pembiayaan Murabahah  Berdasarkan  Pesanan  dan  Tanpa Pesanan  serta  Kesesuaian  dengan  PSAK  102.
Binus Business Review , 4 (1), 15. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032