## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Ramadhani 1* , Otong Rosadi 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: ramadhanish341@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 18/06/2024 Menurut  Pasal  10  Ayat  (6)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2022 tentang  Forum  Koordinasi  Pimpinan  di  Daerah,  Bupati/wali  kota  selaku  ketua
Forkopimda  kabupaten/kota  dapat  mengikutsertakan  Ketua  Pengadilan  Negeri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah. Sesuai dengan aturan ini, Bupati  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam  Surat  Keputusan  Nomor: 188.45/529/BUP-PASBAR/2022  telah  menetapkan  Ketua  Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat  sebagai  Anggota  Forkopimda  Kabupaten  Pasaman  Barat. Seharusnya,  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat,  tidak  terlibat  dalam  urusan pemerintahan  daerah  karena  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  independensi pengadilan Pasaman Barat sebagai Badan Peradilan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis  empiris  dengan  penelitian  kelapangan  yaitu  di  Pengadilan  Negeri Pasaman Barat dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian,  pembahasan  dan  analisis  disimpulkan  Pertama,  Relevansi Keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat secara konseptual, konstitusional, fungsional, personal  maupun  praktis  bertentangan  dengan  independensi  kekuasaan kehakiman  karena  dalam  Kekuasaan  kehakiman  telah  dijelaskan  bahwa  hakim tidak  dibenarkan  terlibat  dalam  urusan  politik.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya, Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai  anggota  dalam  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat  tidak  terlihat  melanggar independensi  kekuasaan kehakiman. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat  sebagai  anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjalankan Fungsi  Koordinasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Daerah  dikaitkan  dengan Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  terlihat  berhati-hati  dalam  menjalankan fungsinya.  Peran  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat hanya sebatas pemberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bukan sebagai penentu kebijakan.
Diterima, 23/07/2024
Dipublikasi, 30/07/2024

## Kata Kunci:
Relevansi; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; Independensi Kekuasaan Kehakiman; Ketua Pengadilan
Negeri

## Abstract
Keywords: The Relevance;
Regional Leadership
Coordination Forums; the Independence of Judicial Power; the Chairman of District Court According to Article 10 Paragraph (6) of Government Regulation (PP) Number 12  of  2022  concerning  Regional  Leadership  Coordination  Forums,  the regent/mayor  as  chairman  of  the  district/city  Forkopimda  can  include  the Chairman  of  the  District  Court  in  accordance  with  the  needs  and  objective conditions of the region. In accordance with this regulation, the Regent of West Pasaman  Regency  in  Decree  Number:  188.45/529/BUP-PASBAR/2022  has appointed the Chairman of the West Pasaman District Court as a Member of the West Pasaman Regency Forkopimda. The West Pasaman District Court should not  be  involved  in  regional  government  affairs  because  this  could  affect  the independence of the West Pasaman court as the Indonesian Judicial Body. The approach  used  is  a  normative  juridical  approach  supported  by  an  empirical juridical  approach  with  field  research,  namely  at  the  West  Pasaman  District Court and the West Pasaman Regency Government. Based on the results of the research, discussion and analysis, it was concluded that Firstly, the relevance of the  membership  of  the  Chairman  of  the  West  Pasaman  District  Court  in  the
Regional  Leadership  Coordination  Forum  in  West  Pasaman  is  conceptually, constitutionally,  functionally,  personally  and  practically  contrary  to  the independence  of  judicial  power  because  in  the  Judicial  Power  it  has  been explained that judges are not justified involved in political affairs. However, in practice, the Chairman of the West Pasaman District Court as a member of the Regional Leadership Coordination Forum in West Pasaman does not appear to be  violating  the  independence  of  judicial  power.  Second,  the  Chairman  of  the West  Pasaman  District  Court  as  a  member  of  the  Regional  Leadership Coordination  Forum  in  carrying  out  the  Coordination  Function  of  Regional Government  Administration  in  relation  to  the  Independence  of  Judicial  Power appears to be careful in carrying out his functions. The role of the Chair of the West Pasaman District Court in the Regional Leadership Coordination Forum in West Pasaman is only limited to providing input to the West Pasaman Regency government, not as a policy maker.

## PENDAHULUAN
Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  (Forkopimda)  merupakan  forum  yang  dibentuk untuk memberikan sarana kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan instusi lain menjalankan sistem pemerintahan di daerah dengan baik atau membahas permasalah umum yang  muncul  dalam  sistem  pemerintahan  daerah. 1 Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah dibentuk  pada  tahun  2014  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Forkopimda lahir atas kesuksesan Musyawarah Pimpinan Daerah pada pemerintahan orde lama dalam membantu pimpinan daerah menjalankan tugas pemerintahan. Rahyunir  Rauf  menjelaskan  bahwa,  Forkopimda  dibentuk  karena  dalam  menjalankan pemerintahan  daerah,  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  dapat  meminta  dukungan  lembaga vertikal  di  bidang  urusan  pemerintahan  umum  dan  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan umum tersebut di lingkup daerah kerjanya masing-masing. 2 Menurutnya, urusan pemerintahan yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  urusan  serentak,  mutlak,  atau  otonomi  daerah  disebut urusan umum.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah  menyatakan  bahwa  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  berperan  dalam pembahasan terkait persoalan yang bersifat umum di pemerintahan daerah. Kemudian,  dalam Pasal 10  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah disebutkan  bahwa bupati atau wali kota dapat menunjuk keanggotaan instansi selain POLRI  dan  TNI  sebagai  anggota  Forkopimda.  Instansi  lain  yang  dimaksud  tersebut  adalah Ketua Pengadilan Negeri.  Pasal 10  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah berbunyi sebagai berikut:
1) Forkopimda kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota.
2) Anggota Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas:
a. Ketua DPRD kabupaten/kota/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh dan untuk Provinsi Papua.
b. Kepala kepolisian resor.
c. Kepala kejaksaan negeri dan
d. Komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia
1 Sri  Maulidiah,  Fungsi  Forum  Koordinasi  Pemerintahan  Daerah  (FORKOPIMDA)  Dalam  Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jurnal Kajian Pemerintah, Journal of Government, Social and Politics, Vol-4 (1), Jakarta, 2018, hlm. 3.
2 Rahyunir Rauf, Posisi DPRD Dalam Sistem Pemerintaan Daerah , Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 142-143.
Angkatan Laut, dan komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
3) Dalam  hal  kepala  kepolisian  resor  sebagai  anggota  Forkopimda  Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b tidak ada, kepala kepolisian daerah setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimda kabupaten/kota,
4) Dalam hal di daerah kabupaten/kota tidak terdapat kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi menunjuk  kepala  kejaksaan  negeri  yang  lingkup  wilayahnya  membawahi  daerah kabupaten/kota yang tidak terdapat kejaksaan negeri sebagai anggota kabupaten/kota.
5) Dalam  hal  di  daerah  kabupaten/kota  tidak  terdapat  satuan  komando  teritorial  Tentara Nasional  Indonesia,  masing-masing  panglima  atau  komandan  angkatan  di  daerah berdasarkan  usulan  bupati/wali  kota  selaku  ketua  Forkopimda  kabupaten/kota  dapat menunjuk  perwakilan  sesuai  kebutuhan  untuk  menjadi  anggota  Forkopimda kabupaten/kota.
6) Bupati/wali  kota  selaku  ketua  Forkopimda  kabupaten/kota  dapat  mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah.
Berdasarkan  bunyi  pasal  di  atas,  keanggotaan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  telah  disahkan  oleh  undang-undang.  Hal  ini  menimbulkan polemik baru yaitu tercemarnya kebebasan  Pengadilan Negeri sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Negeri sebagai Badan Peradilan di daerah adalah bagian penting dari sistem peradilan negara Indonesia. 3 Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan  menjalankan  proses  hukum  di tingkat  lokal atau  daerah.  Peran  Pengadilan  Negeri  salah satunya  adalah  memberikan  akses  keadilan  kepada  masyarakat,  menegakkan  hukum, menyelesaikan  sengketa  perdata  dan  pidana,  menjalankan  putusan  pengadilan,  serta memberikan perlindungan hukum kepada individu yang memerlukan.
Tergabungnya  Pengadilan  Negeri  sebagai  Anggota  Forkopimda  dapat  menimbulkan intervensi  terhadap  Pengadilan  Negeri  dalam  menjalankan  wewenangnya.    Hal  ini  terjadi karena  di  dalam  Forkopimda  tergabung  pimpinan-pimpinan  daerah  yang  didominasi  dari Lembaga  Eksekutif  dan  Legislatif.  Pimpinan-pimpinan  Lembaga  Eksekutif  dan  Lembaga Legislatif di daerah berpotensi menjadi Pihak yang berpekara di Pengadilan. 4 Angka terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga oleh Pimpinan-pimpinan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif di daerah cukup besar. Apabila di suatu saat ada yang terlibat masalah hukum sehingga harus diadili oleh Pengadilan Negeri,  maka  akan  berpotensi  terjadi  keberpihakan  oleh  Pengadilan  Negeri  kepada  para Pimpinan-pimpinan  Lembaga  Eksekutif  dan  Lembaga  Legislatif  yang  harus  diadili  tersebut karena hubungan kerja sama mungkin saja hubungan emosional antara mereka telah terjalin pada saat sama-sama tergabung sebagai Anggota Forkopimda.
Meskipun  teknologi  saat  ini  semakin  digunakan  dalam  sistem  peradilan  untuk meningkatkan  efisiensi,  keputusan  akhir  dan  interpretasi  hukumnya  masih  memerlukan pertimbangan  manusia.  Oleh  karena  itu  perlu  dikaji  lebih  mendalam  Relevansi  Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota dari Forkopimda tersebut, karena pada Prinsipnya bahwa
3 Usman Rasyid, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 33.
4 Warih Anjari, Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia , Volume 1, Jakarta, 2017, hlm, 122-129.
manusia bukanlah robot dalam menegakkan hukum, yang bisa berjalan sesuai dengan aturan atau sistem yang telah ditentukan.
Di Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2022 keanggotaan Forkopimda diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam Lampiran I tertulis Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat  Tahun 2022 terdiri dari:
1. Bupati Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Ketua.
2. Wakil Bupati Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
3. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
4. Komandan Distrik Militer 0305 Pasaman Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
6. Ketua DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
7. Wakil Ketua I DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
8. Wakil Ketua II DPRD Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Ketua.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Sekretaris.
10. Kaban Kesbang Pol Kabupaten Pasaman Barat Jabatan dalam Tim sebagai Anggota. Kemudian  diubah  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat  Nomor
188.45/529/BUP-PASBAR/2022  tanggal  12  September  2022  tentang  Perubahan  atas Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat  Barat  Nomor  188.45/139/BUP-PASBAR/2022  tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang mana dalam Lampiran I menyebutkan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
1. Bupati Pasaman Barat sebagai Ketua.
2. Wakil Bupati Pasaman Barat sebagai Wakil Ketua.
3. Ketua DPRD Pasaman Barat sebagai Anggota.
4. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat sebagai Anggota.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Anggota
6. Pabung 0305 Pasaman Jabatan dalam Tim sebagai Anggota.
7. Pengadilan Negeri Simpang Empat sebagai Anggota. Dalam  Lampiran  Surat  Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat  Nomor  188.45/529/BUP-
PASBAR/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat  Barat  Nomor  188.45/139/BUP-PASBAR/2022  tentang  Forum  Koordinasi  Pimpinan Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat  Tahun  Anggaran  2022  jelas  pada  Nomor  7  (tujuh) Pengadilan Negeri Simpang Empat menjadi salah satu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Pengadilan Negeri adalah Badan Peradilan Indonesia yang terikat di dalam kekuasaan kehakiman  ( Judicial  Power )  yang  menurut  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  menjalankan kekuasaanya  dengan  merdeka  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun  (independen  tanpa  ada keterikatan hubungan apapun dengan Pihak-Pihak lainnya) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seharusnya, Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Negeri  Pasaman  Barat,  tidak  terlibat  dalam  urusan  pemerintahan  daerah  karena  hal  tersebut dapat  mempengaruhi  independensi  pengadilan  Pasaman  Barat  sebagai  Badan  Peradilan Indonesia mengingat Pengadilan Negeri salah satu Badan Peradilan Indonesia yaitu Khususnya Makamah  Agung  adalah  Lembaga  Yudikatif  di  Negara  Kesatuan  Republik  indonesia,  oleh karena itu sejauh mana relevansi Badan Peradilan Indonesia yaitu Ketua Pengadilan Negeri di
Tingkat  Kabupaten/Kota  masuk  dalam  Keanggotaan    Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten/Kota perlu dibahas secara sistematis dan rinci.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Relevansi  Keanggotaan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat  dengan  Independensi  Kekuasaan Kehakiman
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  relevansi  berasal  dari  Bahasa Inggris  yaitu relevant yang  berarti  yang  ada  hubungan,  bersangkutan  atau  bersangkut-paut, selaras dengan, atau berhubungan. 5 Relevansi dapat juga dimaknai sebagai adanya kesesuaian antara  satu  masalah  dengan  masalah  yang  lain  atau  adanya  kecocokan  antara  dua  hal  yang berbeda saat keduanya dibandingkan. 6 Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan relevansi adalah adanya kesesuaian antara dua objek permasalahan yang sedang dibandingkan dalam konteks tertentu.
Secara umum, istilah independensi dapat dimaknai sebagai keadaan merdeka, khususnya kebebasan bernegara untuk mengatur semua urusannya, apakah eksternal atau internal, tanpa kendali oleh negara lain. 7 Independensi kehakiman ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam  menfsirkan  hukum,  karna  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam menjalankan  Kekuasaan  Kehakiman  memiliki  suatu  putusan  yang  bersifat  final,  hal  ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar  tujuanya  tidak  keluar  dari  tujuan  utama  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yakni menegakan hukum dan keadilan. 8
Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, maka independensi kehakiman adalah hak istimewa yang diberikan konstitusi di Indonesia kepada hakim atau Badan Peradilan sebagai pelaksana  sistem  peradilan  untuk  menafsirkan  hukum  secara  bebas  tanpa  adanya intervensi, tekanan atau paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung termasuk dari kekuasaan  lembaga  lain,  teman  sejawat,  keluarga,  atasan,  serta  pihak-pihak  lain  di  luar peradilan.  Merujuk  pada  penjelasan  arti  relevansi  dan  independensi  di  atas,  yang  dimaksud dengan relevansi keanggotaan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman pada pembahasan ini adalah keterkaitan, hubungan atau kesesuaian antara keanggotaan ketua
5 https://kbbi.kemdikbud.go.id , diakses pada Tanggal 01 Januari 2024, Pada Pukul 12:18 WIB.
6 Abdul Syatar, Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum , Volume 16, Nomor 1, 2018, hlm. 118-134, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397 , diakses pada Tanggal 01 Januari 2024, Pada Pukul 17:10 WIB.
7 Shimon  Shetreet  and  J.  Deschenes  (eds), Judicial  Independence:  New  Conceptual  Dimentions  and Contemporary Challenges, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands, 1985, hlm. 90.
8 Zulkarnain  Rildwan, Kompetensi  Hakim  Konstitusi  dalam  penafsiran  konstitusi:  Jurnal  Konstitusi ,  MK, Jakarta, 2011, hlm. 85.
Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman Barat dengan nilai-nilai atau prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman.
Konsepsi Independensi Kekuasaan Kehakiman lahir dari prinsip negara hukum. Menurut Didi Nazmi Yunas, prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut: 9
1. Asas  legalitas,  pembatasan  kebebasan  warga  negara  (oleh  pemerintah)  harus  ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang- wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tindak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ  pemerintahan  harus  dikembalikan  dasarnya  pada  undang-undang  tertulis,  yakni undang-undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
3. Keterikatan pemerintah pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan  oleh  hakim  yang  merdeka  dalam  hal  organ-organ  pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.
Prinsip-prinsip  negara  hukum  di  atas, apabila  dihubungkan  dengan  keanggotaan  ketua Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman Barat, dapat dilihat bahwa pemerintah Pasaman Barat telah menjalankan prinsip keterikatan pemerintah pada hukum dan prinsip pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ- organ  pemerintah  melaksanakan  dan  menegakkan  aturan-aturan  hukum.  Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melibatkan Ketua Pengadilan Pasaman Barat sebagai pencipta keadilan  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam  kata  lain, tergabungnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  anggota  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  menjelaskan  bahwa  keanggotaan  ketua Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman Barat merupakan realisasi dari fungsi kehakiman sebagai aktor dalam menjamin terlaksananya hukum di negara Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam forum bertindak sebagai  pemberi  masukan  dan  arahan  dalam  mengatasi  masalah  implementasi  hukum  dan konflik-konflik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat atau di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini tergambar dalam pernyataan Ibu Yosmar Difta, S.E., MM., Plt.  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Pasaman  Barat  saat  wawancara berikut ini: 10
Ketua  pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  saat  menjadi  anggota  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  Pasaman  Barat  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  masukan kepada pemerintah Kabupaten Pasama Barat terkait permasalah-permasalah di bidang hukum yang terjadi di Masyarakat, misalnya terkait pelanggaran, ketertiban, konflik, ya  pokoknya  permasalah  berkaitan  aturan.  Kan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman Barat  adalah  Pihak  yang  akan  mengadili  setiap  permasalah  hukum  yang  terjadi  di Kabupaten Pasaman Barat ini, maka Keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  Pasaman  Barat  diharapkan  dapat mempercepat kita dalam menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalah hukum yang terjadi di Pasaman Barat.
9 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum , Angkasa Raya, Padang, 1993 , hlm. 34-38.
10 Wawancara dengan Ibu Yosmar Difta, S.E., MM., Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 23 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.
Konsep  negara  hukum  yang  dianut  Indonesia  adalah  negara  hukum  kesejahteraan (walfare  state). Menurut  teori  negara  hukum,  kesejahteraan  negara (walfare  state) selain bertujuan  melindungi  hak  dan  kebebasan  warganya,  negara  juga  berupaya  mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tujuan negara adalah memelihara ketertiban umum dan  mengupayakan  kesejahteraan  warganya. 11 Tergabungnya  Ketua  Pengadilan  Negeri Pasaman  Barat  dalam  anggota  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat merupakan wujud upaya nyata dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan prinsip  negara  hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Tujuan  Ketertiban  dalam  kehidupan masyarakat  akan  lebih  mudah  dicapai  apabila  penegak  hukum  (Ketua  Pengadilan  Negeri) terlibat  dalam  setiap  langkah  penyelesaian  permasalahan  yang  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.
Kemudian,  Teori  kekuasaan  kehakiman  telah  melahirkan  konsepsi  praktek  kekuasaan kehakiman  bebas  atau  biasa  dikenal  dengan  independensi  kekuasaan  kehakiman.  Frannken dalam  K  Wantjik  Saleh,  menyatakan  bahwa  independensi  kekuasaan  kehakiman  dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu: 12
1. Independensi konstitusional ( constitusionele onafhankelijk-kheid ),
2. Independensi fungsional ( zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid ),
3. Independensi personal hakim ( persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid ), dan
4. Independensi praktis yang nyata ( praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid ).
Independensi konstitusional (constitusionele onafhankelijk-kheid) , adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu.  Lembaga  kekuasaan  kehakiman  harus  independen  dalam  arti  kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik. Kemudian, Independensi fungsional ( zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid ), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan.
Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena  bagaimanapun  hakim  mempunyai  kebebasan  untuk  menerapkan  isi  undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi personal hakim ( persoonlijke of rechtspositionele  onafhankelijk-kheid ),  adalah  kebebasan  hakim  secara  individu  ketika berhadapan  dengan  suatu  sengketa.  Independensi  praktis  yang  nyata  ( constitusionele onafhankelijk-kheid ), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial).
Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu  menyaring  desakan-desakan  dari  masyarakat  untuk  mempertimbangkan  dan  diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan empat konsep independensi kekuasaan kehakiman yang telah dijelaskan di atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Keanggotaan  ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tidak relevan dengan
11 Didi Nazmi Yunas, Loc.Cit.
12 K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17
konsep  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  konstitusional,  fungsional,  personal  maupun praktis karena tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat telah menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat terlibat dalam urusan politik di pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan  hal  tersebut  akan  mempengaruhi  independensi  ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat secara fungsional, personal maupun praktis dalam melakukan tugasnya.
Wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menunjukkan bahwa ketua Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  berusaha  untuk  tidak  terlibat  dalam  urusan  politik  dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terlihat pada pernyataan berikut: 13
Pada  Tahun  2022  saya  memilih  untuk  tidak  menghadiri  rapat  (di  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah) karena agenda rapat tidak membahas permasalah di bidang hukum atau terkait isu-isu pelanggaran hukum.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat bersikap hati-hati dan waspada sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman  Barat.  Ketua  pengadilan  negeri  pasaman  barat  memilih-milih  kegiatan  rapat  yang ingin  dihadiri  sesuai  agenda  yang  dirasa  cocok  dengan  tugasnya  sebagai  Ketua  Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Jika menurutnya tidak cocok, maka ia memilih tidak hadir. Tentunya hal ini telah menunjukkan indikasi adanya celah ketidak relevanan antara keanggotaan Ketua Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman Barat dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman.
Sebaliknya, dilihat dari teori koordinasi, keanggotaan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat  dengan  Independensi Kekuasaan  Kehakiman  dapat  dikatakan  relevan  karena  menurut  teori  koordinasi  yang dikemukakan Handoko, koordinasi dapat memberikan manfaat dalam organisasi antara lain: 14 1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para anggota dalam organisasi untuk saling membantu. Tergabungnya Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat dapat mengkoordinasikan seluruh pejabat di instansi  pemerintahan  yang  ada  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  untuk  membangun  kabupaten Pasaman  Barat.  Selain  itu,  tergabungnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat juga dapat membangun kekompakan  (tidak  ada  konflik  perbedaan  pendapat)  dan  sikap  saling  membantu  antara Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan instansi-instansi lain dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian,  Bagus  Tri  Kuntjoro  dalam  penelitiannya  telah  menjelaskan  bahwa  Forum
13 Wawancara dengan Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.
14 Hani  Handoko , Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia , Cetakan Kesebelas. BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 197.
Koordinasi  Pimpinan  Daerah  (FORKOPIMDA)  berfungsi  untuk  membina  dan  memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan munculnya ancaman terhadap stabilitas nasional dan stabilitas daerah baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta  sebagai  pertahanan  dan  keamanan. 15 Hal  ini  dilakukan  melalui  pertemuan FORKOPIMDA  dan  kegiatan  inspeksi  lapangan  secara  berkala  dan  insidental.  Keberadaan forum  ini  penting  untuk  menjaga  stabilitas  pemerintahan  daerah.  Maka  sejalan  dengan pendapat  Bagus  di  atas,  tergabungnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat tentunya relevan dengan tujuan pembentukan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, serta jauh dari konflik kepentingan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.
Menurut  Andi  Suherman,  Independensi  Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  telah didukung dengan baik dan seharusnya terimplementasi dengan baik di Indonesia karena adanya teori pemisahan kekuasaan ( trias Politica ) yang diberlakukan di Indonesia. 16 Oleh karena itu, tergabungnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai  anggota  dalam  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat  tidak  akan  merusak  kebebasan  dan independensi kekuasaaan kehakiman selama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat masih memegang prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu dengan baik.
Peran Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai  anggota  Forum  Koordinasi Pimpinan  Daerah  Menjalankan  Fungsi  Koordinasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daerah dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman
Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah adalah  sarana atau lembaga  yang  dibentuk  untuk memberikan tempat pada pemimpin-pemimpin instansi di pemerintahan daerah berdiskusi dan membahas urusan-urusan umum pemerintahan seperti isu-isu kesatuan dan persatuan, HAM, keamanan, konflik sosial dan lain sebagainya. Forum ini dibentuk dengan harapan akan terus terjaganya  kekompakan  setiap  elemen  dalam  pemerintahan  daerah  untuk  mencapai kesejahteraan dan keamanan masyarakat di daerah.
Dilihat  dari  pendekatan  empirik  dan  dikaitkan  dengan  segi  etimologi,  koordinasi diartikan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  yang  sederajat  untuk  saling memberi  informasi  dan  mengatur  bersama  (menyepakati)  hal  tertentu,  sehingga  disatu  sisi proses  pelaksanaan  tugas  dan  keberhasilan  pihak  yang  satu  tidak  mengganggu  proses pelaksanaan  tugas  dan  keberhasilan  pihak-pihak  yang  lain,  sementara  disisi  lain  yang  satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
Jika  dilihat  dari  sudut  normatif,  koordinasi  diartikan  sebagai  kewenangan  untuk menggerakkan,  menyerasikan,  menyelaraskan  dan  menyeimbangan  kegiatan-kegiatan  yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Hasibuan menguraikan bahwa tipe
15 Bagus Tri  Kuntjoro, Keberadaan Forum Koordinasi  Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Unes Law Review, Volume 2, Issue 4, Juni 2020 , http://review- unes.com/index.php/law diakses tanggal 18 Januari 2024, pukul 14:00 WIB.
16 Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol.  1,  No.  1  (September  2019), https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/issue/view/v1no1, diakses tanggal 18 Januari 2024, pukul 14:30 WIB.
koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu: 17

## 1. Koordinasi vertikal ( Vertical Coordination )
Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal ( Horizontal Coordination )
Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat)  yang  setingkat.  Koordinasi  horizontal  ini  dibagi  atas interdisciplinary dan interrelated . Interdisciplinary adalah  suatu  koordinasi  dalam  rangka  mengarahkan, menyatukan  tindakan-tindakan,  mewujudkan,  dan  menciptakan  disiplin  antara  unit  yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan Interrelated adalah  koordinasi  antar  badan  (instansi)  beserta  unit-unit  yang fungsinya  berbeda,  tetapi  instansi  yang  satu  dengan  yang  lain  saling  bergantung  atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setara. Koordinasi horizontal ini relatif  sulit  dilakukan,  karena  koordinator  tidak  dapat memberikan  sanksi  kepada  pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.
Menurut  Pasal  1  Angka  18  Undang-Undang  Nomor:  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Forum  Koordinasi  Pimpinan  di  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Forkopimda  adalah  forum  yang  digunakan  untuk  membahas  penyelenggaraan  urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini tercakup kepada beberapa hal yaitu:
1. Pembinaan  wawasan  kebangsaan  dan  ketahanan  nasional  dalam  rangka  memantapkan pengamalan  Pancasila,  pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  pelestarian  Bhinneka  Tunggal  Ika  serta  pemertahanan  dan  pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi  pelaksanaan  tugas  antarinstansi  pemerintahan  yang  ada  di  wilayah  daerah provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan,  potensi  serta  keanekaragaman  daerah  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila;  dan  pelaksanaan  semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Kemudian,  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  12  Tahun  2022  tentang  Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan:
1. Koordinasi  pengambilan  tindakan  tertentu  dalam  keadaan  mendesak  yang  sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayahkabupaten/kota.
17 Malayu  S.P  Hasibuan, Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah ,  Edisi  Revisi,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2006, hlm. 86.
2. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  publik  di wilayah kabupaten/kota.
3. koordinasi,  pemantauan,  dan  fasilitasi  Urusan  Pemerintahan  Umum  di  wilayah kabupaten/kota.
4. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan
5. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak    Fatarony,  S.H,  selaku  Ketua  Pengadilan Negeri  Pasaman  Barat,  Kegiatan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai  Anggota Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  Tahun  2022-2023,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman Barat telah berpartisipasi sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam empat kegiatan yaitu Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rapat Forkopimda Membahas Permasalahan Kelangkaan BBM  di  Pasaman  Barat,  Rapat  Forkopimda  Membahas  Permasalah  Tambang  Illegal  di Pasaman Barat, dan Kegiatan Pemasangan Plang Larangan Menggarap Hutan dan Sosialisasi di  PSN  Air  Bangis.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  di  sepanjang  tahun  2023.  Menurut  Bapak Fatarony,  S.H,  selaku  Ketua  Pengadilan Negeri  Pasaman  Barat,  pada  Tahun  2022  tidak  ada kegiatan yang dihadiri karena agenda rapat tidak membahas permasalah di bidang hukum atau terkait isu-isu pelanggaran hukum. 18
Berdasarkan teori dan data di atas, dapat dilihat bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat  sebagai  anggota  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  dalam  menjalankan  Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah apabila dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan  Kehakiman  berusaha  untuk  tidak  memberikan  ruang  untuk  anggota  lain membangun  hubungan  emosional  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat.  Ketua Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  memilih-milih  pertemuan  rapat  Forkopimda  yang  akan dihadiri sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman.
Jika dilihat lebih rinci, agenda rapat yang telah dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat ada empat yaitu pertama Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor.  Rakonas ini dihadiri oleh seluruh Kepala  daerah  yang  ada  di  Indonesia  dan  Forkompimdanya  guna  membahas  permasalahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Indonesia. Agenda ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melibatkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin  daerah  tempatnya  bertugas  maupun  pemimpin  daerah  lain  untuk menyelenggarakan  pemerintaha  daerah  yang  bertumbuh  secara  ekonomi  dan  terhindar  dari inflasi secara berlebihan dan tentunya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Kedua, kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota forkopimda adalah menghadiri Rapat Forkopimda Membahas Permasalahan Kelangkaan BBM di Pasaman
18 Wawancara dengan Bapak Fatarony, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 14:00 WIB.
Barat. Agenda ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang mengatasi hambatan, dan gangguan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  Kabupaten  Pasaman Barat. Kelangkaan BBM perlu diatasi dengan melibatkan seluruh pihak dalam pemerintahan karena  jika  dibiarkan  hal  ini  dapat  mengganggu  aktivitas  pembangunan  dan  perekonomian masyarakat.  Kegiatan  ini  jika  dikaitkan  dengan  prinsip  independensi  kekuasaan  kehakiman tentunya  tidak  bertentangan  karena  tidak  berkaitkan  dengan  intervenasi  kepada  proses penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
Kegiatan  ketiga  yang  dilakukan  kegiatan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat sebagai  anggota  forkopimda  adalah  menghadiri  rapat  Forkopimda  membahas  permasalah tambang illegal di Pasaman Barat. Ketelibatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertemuan  rapat  ini  menunjukkan  bahwa  ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang koordinasi pengambilan  keputusan  strategis  guna  menjaga  stabilitas  daerah.  Tambang  illegal  jika  terus dibiarkan dan tidak diselesaikan dengan baik akan dapat mengganggu stabilitas daerah karena tambang  illegal  dapat  merusak  lingkungan  dan  kerusakan  lingkungan  dapat  menyebabkan terjadinya  bencana  alam  yang  dapat  mengganggu  seluruh  aspek  pemerintahan  daerah.  Oleh karena  itu,  hal  ini  perlu  diatasi  dengan  serius.  Keterlibatan  Ketua  pengadilan  Negeri  dalam pembahasan  ini  tidak  bertentangan  dengan  independensi  kekuasaan  kehakiman  karena permasalahan  ini  tidak  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  dalam  penegakan  hukum pidana  melalui  peradilan.  Pembahasan  ini  menurut  ketua  pengadilan  dalam  wawancara, dilakukan  untuk  menetapkan  rancangan  kebijakan  yang  paling  tepat  untuk  membahas permasalah tambang illegal tersebut.
Terakhir,  kegiatan  yang  dilakukan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai anggota forkopimda adalah menghadiri kegiatan pemasangan plang larangan menggarap hutan dan  sosialisasi  di  PSN  Air  Bangis.  Kegiatan  ini  dapat  dikatakan  tidak  dapat  mempengaruhi independensi  kekuasaan  kehakiman  dalam  melakukan  tugasnya  bahwa  kegiatan  ini  dapat mendukung  independensi  hakim  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  masyarakat yang melanggar aturan dalam bentuk menggarap hutan menjadi lahan pertanian di Pasaman Barat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  pertama,  Relevansi  Keanggotaan Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  dalam  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah  di Pasaman  Barat  secara  konseptual,  konstitusional,  fungsional,  personal  maupun  praktis bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena dalam Kekuasaan kehakiman telah dijelaskan bahwa hakim tidak dibenarkan terlibat dalam urusan politik. Akan tetapi dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah  di  Pasaman  Barat  tidak  terlihat  melanggar  independensi  kekuasaan kehakiman.  Kedua,  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat  sebagai  anggota  Forum Koordinasi  Pimpinan  Daerah  dalam  menjalankan  Fungsi  Koordinasi  Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Daerah  dikaitkan  dengan  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  terlihat berhati-hati  dalam  menjalankan  fungsinya.  Peran  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pasaman  Barat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasaman Barat hanya sebatas pemberi masukan
kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bukan sebagai penentu kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Syatar,  Relevansi  antara  Pemidanaan  Indonesia  dan  Sanksi  Pidana  Islam, Jurnal Syari’ah dan Hukum
Diktum , Volume 16, Nomor 1, 2018,
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397 .
Andi  Suherman,  Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (September 2019), https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/issue/view/v1no1.
Bagus Tri Kuntjoro, Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Unes Law Review, Volume 2, Issue 4, Juni 2020 , http://review-unes.com/index.php/law .
Hani Handoko , Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia , Cetakan Kesebelas. BPFE, Yogyakarta, 2012.
K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. Malayu  S.P  Hasibuan, Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah ,  Edisi  Revisi,  Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
Rahyunir  Rauf, Posisi  DPRD  Dalam  Sistem  Pemerintaan  Daerah ,  Marpoyan  Tujuh, Pekanbaru, 2016.
Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands, 1985. Sri  Maulidiah,  Fungsi  Forum  Koordinasi  Pemerintahan  Daerah  (FORKOPIMDA)  Dalam Sistem  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia, Jurnal  Kajian  Pemerintah,  Journal  of Government, Social and Politics, Vol-4 (1), Jakarta, 2018. Usman  Rasyid,  Fence  M.  Wantu,  Novendri  M.  Nggilu, Wajah  Kekuasaan  Kehakiman Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2020.
Warih Anjari, Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia , Volume 1, Jakarta, 2017. Zulkarnain  Rildwan, Kompetensi  Hakim  Konstitusi  dalam  penafsiran  konstitusi:  Jurnal Konstitusi , MK, Jakarta, 2011.
https://kbbi.kemdikbud.go.id .

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2003  tanggal  18  Desember  2003  tentang  Pembetukan Kabupaten Pasaman Barat.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.
Surat  Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat Nomor  188.45/529/BUP-PASBAR/2022  tanggal  12 September 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Barat Nomor 188.45/139/BUP-PASBAR/2022  tentang  Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.
Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/3/Bup-Pasbar/2023 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/ 12 /Bup-Pasbar/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.