## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 1, 2022, pp. 13-24
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial
Nandha Risky Putra 1, a , Rosa Linda 2, b *
1 Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia 2 Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145, Indonesia a nandha2746@gmail.com*; b rosa.linda21@students.unila.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara baik ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Apalagi, tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan. Perhatian utama dalam artikel ini adalah untuk melihat dan menganalisis perkembangan sosial terkait dengan tindak pidana korupsi. Artikel tersebut lebih lanjut menyoroti lang- kah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut pada masyarakat yang dise- babkan oleh adanya tindakan korupsi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif,  yang  bersifat  preskriptif  analitis,  melalui  pendekatan  konseptual,  undang-undang,  dan  kasus dalam menilai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mendorong penurunan kesejahteraan sosial, memaksa masyarakat luas untuk menderita oleh perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para koruptor. Berkaitan dengan itu, pemerin- tah didorong untuk menghadapi upaya pelibatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut meliputi arahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, lang- kah  tindakan,  dan  gerakan  prosedural  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  dalam  menanggulangi  tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Tindak pidana korupsi; Perkembangan; Tantangan; Perubahan Sosial
How  to  Cite :  Putra,  N.  R.,  &  Linda, R.  (2022).  Corruption  act in  Indonesia: A  challenge for  social changes. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 13-24. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898

## Pendahuluan
Norma  masyarakat  terbentuk  sebagai  akibat  dari  perubahan  pola  hidup  dan  perilaku  yang terus menerus dipengaruhi oleh norma sosial baru secara seimbang. Cara hidup yang dulu, yang sekarang dianggap tidak relevan, akan diganti dengan pola-pola baru, mengikuti kebutuhan ma- syarakat. Perubahan yang terjadi pada aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena menyangkut  seluruh  lingkaran  budaya  dan  perilaku  suatu  masyarakat  (Budijarto,  2018).  Per- ubahan-perubahan sosial tersebut dengan sengaja akan membentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tetap, dan dengan demikian perubahan ini sangat erat kaitannya dengan tindakan-tindakan masyarakat tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa  perbuatan  atau  perilaku  buruk  masyarakat  akan  membentuk  budaya  yang  mendarah daging secara konsisten jika tidak diperbaiki. Sebagai salah satu contohnya, korupsi harus segera diberantas karena perkembangannya menyangkut semua lapisan masyarakat dan dipraktikkan oleh hampir setiap institusi di dunia, termasuk Indonesia (Rahim, 2019).
Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek  ekonomi,  maupun  norma  dan  budaya  masyarakat.  Sampai  saat  ini,  korupsi  merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Dalam hal ini, semua negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan langkah- langkah legislatif dan membentuk lembaga antikorupsi sebagai badan pelaksana. Indonesia seba- gai salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi, memiliki lembaga antikorupsi yang dike- nal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  (Einstein  &  Ramzy,  2020).  Indonesia  diterpa  korupsi parah, menempatkan negara ini pada peringkat terendah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dilansir Transparency International. Data menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2021  menempati
urutan  ke-96  dari  180  negara,  dengan  skor  38  dari  100  (Transparency  International,  2020)). Korupsi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan banyaknya kebocoran dan realokasi anggaran di berbagai  sektor  pemerintahan,  yang  menghambat  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia (Listiyanto, 2012). Oleh karena itu, dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, dipan- dang  perlu  bagi  pemerintah  untuk  membuat  regulasi  yang  memadai  yang  mendukung  upaya penanggulangan secara maksimal. Pemberantasan korupsi sangat mendesak, karena kejahatan ini membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan bangsa, bahkan kehidupan sosial masyara- kat yang terkena dampak.
Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kuantitas berarti meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi begitu besar dan dengan demikian diletakkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi (Di Donato, 2018). Padahal, secara kualitas, perbuatan korupsi dengan sengaja merugikan perilaku umum masyarakat dalam suatu negara. Dalam kaitan ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika kesengsaraan tersebut tidak  ditanggulangi  akan  menyebabkan  penurunan  kualitas  perilaku  dan  kehidupan  manusia secara luas (Fasa & Sani, 2020).
Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi ilegal (Ridwan, 2014). Senada dengan pendapat tersebut, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami modus operandi yang dinamis dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak kasat mata yang penanganannya memerlu- kan kebijakan hukum pidana (Jupri, 2019). Korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat  Indonesia.  Pada  prinsipnya  pengertian  yuridis  tentang  tindak  pidana  korupsi  ter- tuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana ini mempu- nyai satu unsur mutlak yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara (Jupri, 2019).
Mengingat dampak buruk korupsi, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memberan- tas  kejahatan  ini  melalui  kerjasama  yang  terintegrasi  antara  penegak  hukum  dan  dukungan masyarakat, karena sanksi pidana saja terbukti tidak memadai dalam mengurangi jumlah kasus perilaku korupsi (Einstein & Ramzy, 2020). Partisipasi masyarakat disini berperan sebagai upaya preventif dalam mengatasi masalah ini. Secara teoritis, masyarakat harus ambil bagian karena dua alasan, yaitu masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Masyarakat sebagai korban berarti mengakui bahwa tindakan korupsi mengakibatkan turunnya kesejahtera- an masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus turut serta mencegah akibat tersebut kepada masyarakatnya. Dimana masyarakat dipandang sebagai komponen negara, masyarakat berperan dalam mendukung arahan pemerintah untuk memberantas kejahatan ini. Negara mengandung tiga  pihak  utama  yaitu  pemerintah,  masyarakat  dan  swasta  yang  harus  berkolaborasi  dalam rangka pemberantasan korupsi  (Irtiyani, 2018). Keberhasilan suatu  negara sangat bergantung pada kinerja yang seimbang dari ketiga komponen tersebut. Oleh karena itu, jika kerjasama dila- kukan dengan baik maka akan berdampak baik bagi negara, dan sebaliknya jika buruk maka cepat atau  lambat  bangsa  akan  hancur.  Sebagaimana  disebutkan,  kegagalan  dalam  pemberantasan korupsi akan membawa perubahan yang merugikan masyarakat dan berpengaruh bagi masyara- kat  dalam menjalankan  kehidupannya sebagai  masyarakat dan  sebagai  bagian  dari  kehidupan bernegara (Suryaningsi & Mula, 2020).
Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, artikel ini akan lebih menyoroti dampak merugi- kan korupsi terkait dengan perubahan sosial dan tantangannya. Selain itu, artikel ini menganalisis kemungkinan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan optimalisasi parti- sipasi masyarakat dan melihat langkah-langkah alternatif dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menekan praktik korupsi.

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu pres- kriptif analitis, melalui pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan ka- sus dalam menilai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi (Bunga et al., 2019). Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  membandingkan  dan  menganalisis  konsep  dampak perubahan sosial terhadap masyarakat dari adanya korupsi. Pendekatan undang-undang diperlu- kan  untuk  mengkaji  pengaturan  mekanisme  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan korupsi. Pendekatan kasus untuk melihat penggunaan istilah partisipasi masyara-kat dalam pen- cegahan  korupsi.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  dan  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif (Richie, 2006).

## Hasil dan Pembahasan

## Dampak Korupsi Terkait Perubahan Sosial dan Tantangannya
Dampak Merugikan Korupsi bagi Kehidupan Bernegara
Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku  ini  dalam  segala  bentuk  dicela  oleh  masyarakat.  Pengecaman  masyarakat  terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai tindak pidana  yang  perlu  ditangani  secara  khusus  dan  diancam  dengan  hukuman  yang  berat.  Semua negara di dunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  “luar  biasa” (Marzuki,  2017).  Disebut  luar  biasa karena  lazim  dilakukan  secara  sistematis,  memiliki  aktor  intelektual,  melibatkan  pemangku kepentingan  di  wilayah  tertentu,  termasuk  aparat  penegak  hukum,  dan  memiliki  pengaruh “destruktif” dalam skala besar. Akibatnya, korupsi telah mendarah daging di semu a elemen dan lapisan masyarakat (Widodo et al., 2018).
Peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi tentunya sangat berdampak pada menurun- nya kualitas kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejah- teraan masyarakat (Berkovich et al., 2019). Dampak korupsi yang begitu luas, dan menjadi perha- tian  yang  berat  bagi  kesejahteraan  masyarakat,  harus  menjadi  tugas  bersama  seluruh  bagian bangsa untuk mencegah korupsi, tanpa terkecuali (L. Wulandari & Parman, 2019). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Bukan tugas yang  mudah,  karena  memerlukan  pelibatan  dan  kerjasama  seluruh  elemen  bangsa,  termasuk masyarakat, karena korupsi merupakan kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime , yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan kekayaan dan dianggap “terhormat” (Suyatmiko, 2021).
Riset tahun 2018 memberikan rincian mengenai beberapa hasil korupsi, antara lain: (1) Suap menyebabkan dana pembangunan rumah murah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak; (2) Komisi bagi penanggung jawab pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berarti kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat; (3) Polisi disuap untuk berpura-pura tidak tahu apakah  ada kejahatan yang harus diselidiki; (4) Pegawai pemerintah  daerah meng- gunakan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi; (5) Untuk memperoleh izin dan izin, warga masyarakat harus memberikan uang fasilitasi kepada petugas bahkan terkadang harus memberi- kan suap agar izin atau izin dapat diterbitkan; (6) Dengan memberikan suap, anggota masyarakat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga dapat membahayakan masyarakat lainnya; (7) Layanan pemerintah daerah diberikan hanya ketika penduduk telah membayar jumlah tam- bahan di luar biaya resmi; (8) Keputusan mengenai penggunaan lahan di dalam kota seringkali dipengaruhi oleh korupsi; dan (9) Petugas pajak memeras warga, atau lebih berkolusi dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan imbalan suap (Maroni & Ariani, 2018).
Koruptor  berasal  dari  semua  bidang institusi,  latar  belakang,  dan  jabatan.  Perilaku  korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang dengan berbagai kepentingan dari kelas menengah ke bawah dalam  hal  tuntutan  ekonomi,  atau  mereka  yang  berasal  dari  kelas  atas  yang  bertujuan  untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi (Jannah et al., 2020). Sebuah survei yang dilakukan oleh Transparency  International pada  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  korupsi  banyak  terjadi  di negara-negara yang memiliki fondasi demokrasi yang lemah (Suyatmiko & Nicola, 2019) . Politisi yang tidak demokratis dan populis dapat menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan demi keuntungan pribadi. Beragam pelaku korupsi menyampaikan bahwa perilaku kronis terse- but terletak pada rusaknya moral dan integritas mereka sebagai individu yang hidup di tengah sistem negara. Namun, kerusakan moral biasanya terjadi karena pengaruh eksternal seperti buda- ya masyarakat, pendidikan, dan lingkungan yang tampaknya mendukung tindakan kriminal ini (Harrison, 1999). Apalagi korupsi seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; mendukung penyimpangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  sistem  birokrasi,  kurangnya  pengawasan, dan kekuatan hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dan keterlibatan secara simultan dari semua pihak yaitu pemerintah sebagai pembuat hukum, penegak hukum, penyedia layanan publik, lembaga anti korupsi, media, organisasi, dan masyarakat (Waluyo, 2017).
Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi isu lama yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat  Indonesia  (Kosim,  2010).  Sebuah  laporan Transparancy  International pada  tahun 2021,  menunjukkan  bahwa  lebih  dari  dua  pertiga  negara  di  dunia  mendapat  skor  rendah,  di bawah 50. Nilai indeks tertinggi adalah 100, yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi, dan nilai nol menunjukkan bahwa negara adalah negara dengan tingkat korupsi tertinggi (Indrawan  &  Widiyanto,  2017).  Dari  180  negara di  dunia,  Denmark  dan  Finlandia menempati urutan pertama. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 atau berada di urutan terbawah dari daftar di bawah negara-negara Afrika seperti Ethiopia dan Guyana (Transparency International, 2021).  Indeksasi  yang  dilansir Transparency International melalui Corruption  Perception Index (CPI) menunjukkan parahnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain perilaku dan karakteristik individu itu sendiri, aspek sosial, budaya, politik, struktur organisasi yang lemah, dan aspek ekonomi. Perbuatan korupsi kemudian menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan internal dan eksternal para koruptor (Butt, 2017).
Mencermati konsekuensi korupsi yang lebih besar terhadap negara, dampak ekonomi dari ko- rupsi meningkatkan nilai investasi. Investasi membutuhkan biaya yang besar dengan memani- pulasi pengeluaran berupa mark up . Tingginya nilai investasi juga disebabkan oleh kasus suap. Pengusaha  akan  menyuap  pejabat  untuk  mendapatkan  kontrak,  sehingga  biaya  kontrak  akan semakin besar (Gregory, 2006). Akibat peluang korupsi dalam investasi, pemerintah menggeser komposisi belanja publik, dimana belanja publik kemudian lebih sering digunakan untuk membeli peralatan baru, dibandingkan belanja yang dibutuhkan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kese- hatan), karena dalam pendidikan dan kesehatan ada lebih sedikit kesempatan untuk mendapat- kan komisi. Apalagi dalam hal penerimaan, korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak, karena pembayarannya dapat dikompromikan (Di Donato, 2018) . Sifat koruptif dari rusaknya integritas individu didukung oleh sistem yang buruk, serta kontrol yang tidak efisien yang berkontribusi pada kebocoran anggaran negara. Upaya mendorong pendidikan dan pelatih- an,  serta  prinsip  moral,  gagal  mengatur  perilaku  masyarakat  Indonesia,  apalagi  memberantas korupsi.  Akibatnya,  korupsi  harus  diberantas  dengan  menggunakan  pendekatan  multidisiplin melalui sistem pemantauan yang kuat, serta fleksibilitas penting dalam implementasi aturan dan undang-undang (Dirwan, 2019).
Peran Masyarakat dalam Mengatasi Fenomena Perubahan Sosial sebagai Dampak Korupsi Tindakan korupsi sangat erat kaitannya dengan perilaku umum masyarakat Indonesia. Men- cermati  aspek  perilaku  korupsi,  perilaku  tertentu  ini  diyakini  telah  terjadi  sejak  penjajahan Belanda di negara itu dari Abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, sebagai alat rekayasa sosial dalam mengebiri kekuatan masyarakat lokal (Suryaningsi & Mula, 2020). Penelitian pada tahun 2015 mencatat bahwa Belanda fokus pada pengayaan pribadi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa selama penjajahan selama lebih dari tiga abad (Bertrand, 2015). Dengan demikian,
perilaku korupsi yang kronis telah berkembang dan mendarah daging dalam pola pikir masya- rakat Indonesia hingga saat ini. Korupsi yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama  menciptakan  pola  pikir  komunal  bahwa  tindakan  tersebut  'biasa  dan  tidak  berbahaya'; dimana pada kenyataannya setiap tindakan yang menimbulkan kerugian sekecil apapun dapat dikategorikan sebagai perilaku korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama sebagai akibat dari perubahan sosial yang berawal dari pengaruh penjajahan yang buruk (Seregig et al., 2019).
Perilaku  korupsi memiliki  kecenderungan masif untuk  merusak  sistem  kontrol  masyarakat karena tindakan ini menyebabkan penyimpangan moral masyarakat. Perubahan sosial yang diba- wa oleh korupsi yang marak dilakukan, memunculkan sederetan sifat buruk masyarakat, seperti sikap rakus, jahiliyah, skeptis, dan sifat individualistis (Prabowo & Suhernita, 2018). Sama mere- sahkan, di era rezim orde baru, sebagian besar koruptor sebagian besar dibentuk oleh konsepsi yang menyesatkan tentang “asas keluarga”, yang menyebabkan urusan “skizofenik” antara legiti - masi profesional dan sosial mereka. Misalnya, banyak pejabat publik yang sering mengalami situa- si konflik, di mana mereka menganggap membantu keluarga sebagai kewajiban keluarga, tetapi pada saat yang sama, mereka akan melanggar aturan kantor jika tindakan korupsi yang diperlu- kan  dilakukan.  Dorongan  untuk  melakukan  korupsi  juga  didukung  oleh  pembenaran  mereka sendiri bahwa: (1) perbuatannya tidak merugikan orang lain; dan (2) kewajiban sosial dianggap sebagai nilai yang lebih tinggi. Pembenaran-pembenaran ini menciptakan mentalitas yang rusak bagi para pelaku dan menyebabkan kerugian negara yang sangat tidak terkendali (Berkovich et al., 2019).
Korupsi memang menjadi isu konsekuen yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indone- sia.  Berdasarkan  data Transparancy  Internasional Indonesia,  hampir  30-40  persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hilang akibat korupsi. kasus (Zaenudin et al., 2018). Kasus korupsi terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yaitu sebesar 70 persen. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan ter- hadap kemanusiaan (Suyatmiko, 2021). Untuk mencegah korupsi, Presiden mengatakan meka- nisme  birokrasi harus  diarahkan  dengan menggunakan  sistem e-government .  Sistem e-govern- ment menjadikan  birokrasi  lebih  efisien  sehingga  akan  meningkatkan  pelayanan  publik  dan memperkuat  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintahan.  Presiden  Jokowi  juga  menegaskan bahwa kunci utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat melalui perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang direnca- nakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat Indonesia.  Perbaikan  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  bidang  lainnya  dilakukan  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan sosial (Yudho & Tjandrasari, 2017). Pemerin- tah menjalankan program sebagai kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat biro- krasi pemerintah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan.
Selain  itu,  pelibatan  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi  ditegaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerin- tah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dengan  rincian seperti pada Tabel 1.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  dalam  langkah-langkah  legislatif,  Indonesia  secara  eksplisit mengatur  dan mendorong  peran  masyarakat  dalam mengatasi meningkatnya  jumlah  tindakan korupsi. Dipahami bahwa dalam mewujudkan negara yang bebas korupsi, semua pihak  dalam suatu  negara  harus  bekerja  sama  secara  sinergis.  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif terhadap  peningkatan  atau  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  secara  proporsional  dan sosial (Matnuh, 2018). Mengubah tatanan sosial secara otomatis akan mengubah situasi di negara itu sendiri. Dengan demikian, penguatan legislasi harus dibarengi dengan tekad dan peran serta masyarakat.
Mendukung gagasan pendekatan perubahan sosial, perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu orang itu sendiri dan lingkungan sosialnya (masyarakat). Perilaku individu
adalah  tindakan  yang  berulang-ulang  dalam  waktu  tertentu  dan  didorong oleh  motif  tertentu, yaitu  orang  berperilaku  dengan  cara-cara  sosial  tertentu.  Oleh  karena  itu,  jika  kita  berhasil menanamkan perilaku umum individu untuk memiliki mental yang kuat, lambat laun Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Karianga, 2020).
Tabel 1. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ridwan, 2014) Hukum Artikel Isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Seni. 1 Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  koordinasi,  pengawasan, pemantauan,  penyidikan,  pemeriksaan,  penuntutan,  dan  pe- meriksaan dalam acara hukum dengan pelibatan masyarakat adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberan- tas tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Seni. 9 Pasal  tersebut  mengatur  bahwa  Komisi  (KPK)  dapat  meng- ambil alih penyidikan apabila menerima laporan langsung dari masyarakat Seni. 13 Pasal  tersebut  menguraikan  langkah-langkah  preventif  KPK untuk aktif menggelar program antikorupsi di semua jenjang pendidikan,  mendorong  terselenggaranya  sosialisasi  dan kampanye  tentang  perilaku  antikorupsi  kepada  masyarakat luas. Seni. 22 Artikel  tersebut  menyoroti  bahwa  masyarakat  dapat  secara aktif mencalonkan calon tim penasihat KPK Seni. 30 Pasal  tersebut  menguraikan  peran  serta  masyarakat  dalam proses dan pemilihan anggota KPK Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Seni. 1 Artikel  tersebut  menyoroti  peran  aktif  individu,  organisasi sosial, dan LSM dalam pencegahan korupsi Pasal 2 Pasal tersebut mengatur tentang hak masyarakat untuk men- cari,  memperoleh,  dan  memberikan  dugaan  telah  terjadi tindak pidana korupsi Pasal 4 dan Pasal. 5 Pasal tersebut mengatur tata cara masyarakat dalam melapor- kan dugaan korupsi Seni. 6 dan Seni. 7 Pasal tersebut mengatur tentang hak masyarakat untuk mem- peroleh  perlindungan  hukum  dan  kerahasiaan  status identitasnya Seni. 7-11 Pasal tersebut mengatur hak masyarakat untuk memperoleh imbalan atas usahanya membantu dan memberantas korupsi. Besarnya  hadiah  maksimal  20%  dari  nilai  kerugian  negara yang dikembalikan
Sebagai bagian mayoritas dari sistem negara, rakyat harus bersama-sama melawan korupsi, karena dampak perubahan sosial yang terjadi akibat korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang  mendarah  daging  di  Indonesia.  Korupsi  akan  menghancurkan  moral  suatu  bangsa,  dan dengan demikian, jika moral suatu bangsa rusak, kabupaten akan segera runtuh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai tujuan penyelenggaraan nega- ra, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek atau diamati dari satu sisi, agar dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan informasi secara tepat. Sebagai masyarakat, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan memberantas tindak pidana korupsi yang muncul dalam bentuk mencari, menerima, atau memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, serta hak  untuk memberikan  saran  dan  komentar  secara  bertanggung jawab  (Alfada, 2019).
Upaya Pemerintah Mengatasi Dampak Perubahan Sosial Akibat Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  di Indonesia  terus meningkat dari  tahun ke  tahun  baik  dari jumlah  kasus  maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas kejahatan nonkorupsi yang dilakukan juga semakin
sistematis, dengan cakupan yang meluas ke seluruh bagian kehidupan masyarakat. Skenario ini merupakan salah satu hambatan utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana diatur oleh undang-undang, dalam hal pengurangan korupsi (Jupri, 2019). Selain itu, korupsi juga mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum; sehingga jika tidak ada perubahan besar, kelangsungan hidup bangsa terancam (Alfada, 2019). Berdasarkan fakta yang ada, kebiasaan menyalahgunakan wewenang menjadi predisposisi munculnya perilaku korupsi. Dapat disepakati bahwa korupsi akan menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya negara yang langka. Demikian pula, jika sumber daya tidak dikelola dengan baik, tujuan yang ingin dicapai akan hilang atau tidak efektif. Untuk mengendalikan tindakan kecurangan atau korupsi, pihak yang menerima laporan harus tanggap dalam mengambil tindakan jika terjadi penyimpang- an pertanggungjawaban yang menonjolkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diproyeksikan, ini merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu dinilai, seperti apakah standar yang ditetapkan terlalu optimis atau ada pemborosan yang mengarah pada kecurangan (L. Wulandari & Parman, 2019). Pendeknya, dalam melakukan penyelesaian korupsi, pemerintah harus melakukan tindakan segera, efektif, efisien, terukur, dan konkrit. Jika tidak segera diambil tindakan atas penyimpangan yang muncul, hasil yang destruktif dapat terjadi di kemudian hari, dimana penyimpangan tersebut semakin parah dan semakin sulit untuk dicarikan solusi (Ridwan, 2014).
Tidak  hanya  dari  segi  penegakan  hukum,  mekanisme  yang  komprehensif  juga  diperlukan untuk memberantas kejahatan sistematis ini. Upaya pemerintah untuk meminimalkan akibat dari perubahan  sosial  yang  dialami  masyarakat  akibat  korupsi  memerlukan  pelibatan  masyarakat, khususnya pelaksanaan kontrol sosial terhadap aparatur pemerintah. Di sini, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek, dari penyelenggaraan negara (Widodo et al., 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan peran serta masyarakat harus dilihat tidak hanya dari satu sudut  pandang,  yaitu  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang ingin menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyeleng- garaan negara, tetapi juga sebagai upaya pengaturan tata negara. penggunaan hak-hak tersebut.
Diperlukan upaya untuk menerapkan konsep penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai cara  penerapan  prinsip-prinsip good  governance (Retnowati,  2012).  Pemberantasan  tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan secara berhasil dan optimal oleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan insan penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukum- an. Namun harus dipahami bahwa proses pengelolaan sumber daya yang baik bersifat universal dan harus dilaksanakan pada semua tingkatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pene- gakan hukum diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata dengan integritas yang tinggi (Dirwan, 2019).
Untuk meningkatkan keterlibatan publik, negara harus memberikan setidaknya tiga dimensi: perlindungan  dan  jaminan  hukum  bagi  masyarakat,  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan tempat yang aman bagi masyarakat untuk terlibat (Jannah et al., 2020). Selain itu, pemerintah harus menyediakan landasan hukum yang memadai dan akomodatif sebagai standar pengawasan semua aspek, baik politik, sosial, budaya, keamanan, maupun ekonomi. Langkah-langkah tersebut diperlukan karena akan terjadi pergeseran aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan atau pengurangan sejumlah klasifikasi peran, dan pergeser- an jenis dan efisiensi fungsi sosial. Adanya perubahan budaya dalam masyarakat lebih ditekankan pada  dimensi  budaya.  Sedangkan  dimensi  interaksional  lebih  memperhatikan  perubahan  hu- bungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan masalah utama dalam penyeleng- garaan pemerintahan, terutama dalam tindakan kekuasaan yang terkait dengan proses legislatif. Oleh karena itu, kewenangan ini tidak boleh dibiarkan dimanfaatkan untuk kepentingan elit poli- tik atau untuk melegitimasi kekuasaan penguasa, sementara inisiatif demokrasi terus berulang (Ilahi & Widowaty, 2021).
Mencermati lebih jauh dari pendekatan teoritis dan praksis, keberhasilan upaya pemberan- tasan korupsi harus dilakukan di bawah tiga aspek penegakan hukum menurut teori M. Friedman,
yang  menyoroti  tiga  aspek  utama,  yaitu substansi hukum,  struktur hukum, dan  aspek  hukum. budaya (Prabowo & Suhernita, 2018). Substansi hukum berarti pemerintah harus memastikan peraturan perundang-undangan yang ada cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Struktur hukum dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa dalam menjamin efektifitas hukum, diperlukan penguatan baik moral maupun kemampuan substansial para penegak hukum. Dalam hal ini, aparat hukum pusat Indonesia yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK harus bersatu  padu memberantas tindak pidana korupsi. Terakhir, budaya hukum dalam penegakan hukum menyinggung sikap mental dan perilaku masyarakat terhadap norma hukum yang  berlaku.  Sifat  yang  tidak  terpisahkan  antara  hukum  dan  masyarakat  mendorong  adanya kewajiban mutlak bagi masyarakat untuk mendukung peraturan pemerintahnya (Maroni et al., 2021).  Artinya  masyarakat  tidak  hanya  berperan  dalam  penyelenggaraan  negara,  tetapi  juga berperan aktif dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan yang ada. Berangkat dari teori tersebut, penulis mengembangkan kemungkinan solusi yang dapat dilakukan oleh  pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kronis ini. Praktik yang layak dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Kemungkinan Solusi Berdasarkan Tiga Teori Penegakan Hukum Teori Penegakan Hukum Kemungkinan Solusi oleh Pemerintah Substansi Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. Memperkuat  hukum  yang  ada  dalam  menentukan  sanksi  hukum  bagi  para koruptor dan mengaktualisasikan perlunya hukuman berat melalui pencabutan politik bagi para pelakunya.
2. Melaksanakan  undang-undang  yang  mengatur  tentang  kewajiban  mutlak masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  juga mencakup  imbalan  atas  perbuatan  yang  dianggapnya.  Gagasan  ini  harus mengandung  sejumlah  penghargaan  yang  menarik  untuk  menciptakan apresiasi yang besar atas partisipasi publik dan ketentuan yang memadai untuk melindungi para pelapor. Struktur Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. para  penegak  hukum,  Kepolisian  Republik  Memastikan  Indonesia,  KPK,  dan Kejaksaan  memiliki  moral  yang  kuat  dan  profesionalisme  yang  tinggi  agar pihak-pihak pelaksana utama tersebut tidak terpengaruh oleh keinginan untuk melakukan korupsi.
2. Pemberantasan  disparitas  pidana  dalam  tindak  pidana  korupsi  dengan memberlakukan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pidana  minimum berdasarkan jumlah kerugian negara.
3. Membuat program yang  bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penegak  hukum  melalui  survei,  rencana  pengawasan,  dan  pendekatan penelitian. Budaya Hukum (Prabowo & Suhernita, 2018). 1. Merumuskan  rencana  perubahan  sosial  dengan  menanamkan  nilai-nilai  ke dalam masyarakat dengan memasukkan mata pelajaran Anti Korupsi di setiap jenjang  pendidikan  dan/atau  menyebarkan  budaya  anti  korupsi  melalui kampanye di semua platform publik yang tersedia.
2. Aktif  mengadakan  sosialisasi  tentang  pemberantasan  korupsi  untuk menyebarkan  kesadaran  dan  meningkatkan  integritas  masyarakat  di  semua sektor.
3. Penguatan  peran  penegak  hukum  dengan  memberikan  transparansi  publik dalam penanganan kasus korupsi guna mendorong keterlibatan masyarakat.
Tabel 2 tersebut praktis menawarkan alternatif untuk memerangi isu-isu terkini terkait pem- berantasan korupsi. Namun, alternatif-alternatif tersebut dimaksudkan untuk langkah-langkah yang  berbasis  preventif  dan  dirasa  masih  belum  cukup  untuk  memberantas  korupsi  secara menyeluruh.  Mencermati  kondisi  kasus  korupsi  di  Indonesia  saat  ini,  dapat  dilihat  bahwa  di bidang  hukum,  penanganan  masalah  korupsi  menunjukkan  hasil  negatif  yang  konstan  (S. Wulandari, 2019). Isu utamanya adalah penegak hukum terlalu power-driven , diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar pelaku juga mereka yang memegang kekuasaan di institusi dan memiliki hubungan dengan penguasa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemberantasan kasus korupsi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan reformasi besar dalam menciptakan penegak
hukum yang amanah dan berintegritas, melalui penguatan landasan pemberian sanksi hukum, atau cara-cara tersebut di atas.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan melakukan perubahan so- sial yang besar, Indonesia masih menemui banyak kendala dalam menciptakan budaya antikorup- si di masyarakatnya. Peran masyarakat sulit dioptimalkan karena kurangnya kepercayaan masya- rakat yang dibangun oleh pemerintah. Seringkali terjadi disparitas putusan hukum oleh hakim, antara kasus korupsi 'ringan' dan 'besar', yang kemudian menciderai rasa keadilan bagi masyara- kat  (Susilo,  2016).  Selanjutnya,  perilaku  korupsi  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  kompleks yang terletak pada moralitas, gaya hidup, kebutuhan ekonomi, dan sosial budaya seseorang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rencana khusus untuk mengubah budaya masyarakat (a plan for social change). Sebagai bagian terpenting dari suatu negara, masyarakat dapat menjadi alat untuk mengubah tatanan yang telah rusak. Lebih tepatnya, masalah sosial akan terpecahkan jika mayori- tas dari satu  bagian dapat berhasil melaksanakan suatu  tujuan; akan ada perubahan bertahap karena kecenderungan 'mengikuti' mayoritas (Yudho & Tjandrasari, 2017). Oleh karena itu, per- ubahan sosial dapat menjadi tantangan sekaligus jawaban bagi pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.
Pendekatan perubahan sosial berarti mengubah keyakinan masyarakat dan mengajak masya- rakat memerangi korupsi. Harapan seperti yang didefinisikan oleh sistem hukum adalah langkah yang  bijaksana,  tetapi  dalam  praktiknya,  sering  terjadi  ketidaksesuaian  antara  harapan  dan kenyataan (Berkovich et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mewujud- kan  pencegahan  korupsi  melalui  lembaga  pendidikan.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk melakukan perubahan masyarakat, yang dimulai dari perubahan pola pikir seseorang, tidak akan mungkin dilakukan, sekalipun ada gerakan ke arah yang benar, jika masyarakat masih terjebak oleh sikap yang salah. Untuk itu, pemerintah harus membuat rencana perubahan sosial ( Planned Social  Change ),  meskipun  perubahan  sosial  mungkin  tidak  dalam  proses  perencanaan,  karena perubahan sosial terjadi dengan sendirinya (Gregory, 2006). Meski kondisi korupsi di Indonesia sudah berada pada tatanan yang 'hampir tak berdaya', namun jika ketiga aspek, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat diseimbangkan, pemberantasan korupsi bukan lagi merupakan misi yang mustahil. Jika eksistensi masyarakat sebagai pengontrol dan pengawas didukung  oleh  penegak  hukum  yang  mumpuni,  dan  diperkuat  dengan  landasan  hukum  yang memadai  yang  mampu  mengakomodir  kebutuhan,  maka  perlahan  tapi  pasti  pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tercapai .

## Simpulan
Korupsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian dan berdampak signifikan terhadap kehi- dupan  masyarakat  Indonesia.  Korupsi  dapat mengakibatkan  kerugian  negara  yang  besar  yang sebanding dengan penurunan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merusak nilai-nilai, integritas, dan  identitas  suatu  bangsa  dalam  komponen  sosial  dan  perilaku  masyarakat.  Dalam  hal  ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika tidak ditaklukkan akan menyebabkan penurunan  kualitas  perilaku  manusia  secara  sistemik,  yang  mengakibatkan  kehancuran  suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstensif untuk memberantas korupsi seca- ra menyeluruh. Menurut teori penegakan hukum, pemberantasan korupsi dapat dilakukan mela- lui penguatan substansi hukum, reformasi struktur hukum, dan rekonstruksi budaya hukum, yang memerlukan kerjasama semua pihak yaitu; pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dalam hal menciptakan perubahan sosial dan budaya, masyarakat sebagai komponen utama dari sistem negara berfungsi sebagai pencipta dan penegak. Keterlibatan masyarakat harus didukung oleh  landasan  hukum  yang  kuat,  penegak  hukum  yang  handal,  jaminan  perlindungan,  dan penghargaan dari pemerintah. Sekalipun korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap 'sangat tidak berdaya', pemberantasan korupsi bukan lagi tantangan yang tidak dapat diatasi jika ketiga faktor  tersebut,  yakni  substansi  hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya  hukum,  diselaraskan. Korupsi di Indonesia dapat diatasi dengan kerjasama antara pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat luas.

## Daftar Pustaka
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon , 5 (10), e02649. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649 Berkovich, M., Dukhanina, L., Maksimenko, A., & Nadutkina, I. (2019). Perception of corruption as a socio-economic phenomenon by the population of a region: the structural aspect. Economic and Social Changes: Facts, Trends, For ecast / Экономические и Социальные Перемены: Факты, Тенденции, Прогноз , 12 (2 (62)), 161 – 178. https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.10
Bertrand, R. (2015). Locating the ‘Family - State’: The Forgotten Legacy of Javanese theories of the public domain (17th – 20th C.). In Political Power and Social Theory (pp. 241 – 265). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0198-871920150000028010 Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jurnal Kajian Lemhannas RI , 6 (2), 5 – 21. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/118
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. LAW REFORM , 15 (1), 85. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356
Butt, S. (2017). Corruption and law in Indonesia. In Corruption and Law in Indonesia . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203584729
Di Donato, L. (2018). Behavioural research and corruption: A new promise for governments?
European Law Journal , 24 (6), 510 – 523. https://doi.org/10.1111/eulj.12218 Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. OIDA International Journal of Sustainable Development , 12 (01), 53 – 64. https://ssrn.com/abstract=3355214 Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. National Journal of Law , 3 (2). https://doi.org/10.47313/nlj.v3i2.919
Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Integritas: Jurnal Anti Korupsi ,
6 (2), 187 – 208. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684
Gregory, R. (2006). Governmental corruption and social change in New Zealand: Using Scenarios,
1950 – 2020. Asian Journal of Political Science , 14 (2), 117 – 139. https://doi.org/10.1080/02185370601063167
Harrison, G. (1999). Corruption, development theory and the boundaries of social change. Contemporary Politics , 5 (3), 207 – 220. https://doi.org/10.1080/13569779908450005 Ilahi, A. H., & Widowaty, Y. (2021). The optimization of corruption deterrence during the Covid- 19 Pandemic. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 8 (1), 71 – 91. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a4
Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi sebagai bagian dari perang proxy: upaya untuk memberantas bahaya korupsi di Indonesia (Corruption as part of proxy war: effort to eradicate the danger of corruption in Indonesia). Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 7 (1), 21 – 38. https://doi.org/10.33172/JPBH.V7I1.128
Irtiyani, D. (2018). A dilemma between firm survivability and business ethic in Indonesia.
INTEGRITAS , 4 (2), 21. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.292 Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: mapping the understanding of multiple actors in corruption- Prone Indonesian provinces. Policy & Governance Review , 4 (3), 167. https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.321 Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 114 – 131.
https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1997
Karianga, H. (2020). Law reform and improving asset recovery in Indonesia: Contemporary approach. Journal of Law, Policy and Globalization , 93 , 2020. https://doi.org/10.7176/JLPG/93-15
Kosim, M. (2010). Belajar dari negara tetangga; Catatan wisata ilmiah ke Singapura. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture , 18 (2), 96 – 113. https://doi.org/10.19105/KARSA.V18I2.81
Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 113.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.109
Maroni, M., & Ariani, N. D. (2018). Problematic dilemma of the limitation of granting remission for corruption prisoners. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 12 (2), 95. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no2.939
Maroni, M., Ariani, N. D., & Putri, D. E. (2021). The reconstruction of the criminal justice system for addressing corruption crime in the framework of supporting national development. Cepalo , 5 (1), 39 – 52. https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2231
Marzuki, I. (2017). Rekonstruksi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 3 (1). https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1260
Matnuh, H. (2018). Law as a tool of social engineering. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences Education - “Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment” (ICSSE 2017) , 147 (Icsse 2017), 118 – 120. https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28
Prabowo, H. Y., & Suhernita, S. (2018). Be like water: developing a fluid corruption prevention strategy. Journal of Financial Crime , 25 (4), 997 – 1023. https://doi.org/10.1108/JFC-04- 2017-0031
Rahim, A. (2019). Internali sasi nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jurnal Al Himayah , 3 (1), 29 – 52.
https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das Sein dan das Sollen). Perspektif , 17 (1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94
Richie, J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (3), 385 – 399.
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6037
Seregig, I. K., Suryanto, T., Hartono, B., Rivai, E., & Prasetyawati, E. (2019). Preventing the acts of corruption through legal community education. Journal of Social Studies Education Research Sosyal , 9 (2), 138 – 159. https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37944/438288
Suryaningsi, S., & Mula, T. (2020). The review of corruption eradication in Indonesia based on the aspect of juridical, morality, and ideology of Pancasila. Awang Long Law Review , 2 (2),
93 – 106. https://doi.org/10.5281/zenodo.3902201
Susilo, R. A. (2016). Kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 0 (0).
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2022 Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 7 (1). https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717 Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 5 (2), 35 – 56. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465 Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index . Transparency.Org.
https://www.transparency.org/en/cpi/2020 Transparency International. (2021). 2021 Corruption Perceptions Index . Transparency.Org. https://www.transparency.org/en/cpi/2021 Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 162 – 169. https://doi.org/10.35586/.v1i2.149
Widodo, W., Budoyo, S., & Pratama, T. G. W. (2018). The role of law politics on creating good governance and clean governance for a free-corruption Indonesia in 2030. The Social Sciences , 13 (8), 1307 – 1311. https://doi.org/10.36478/sscience.2018.1307.1311 Wulandari, L., & Parman, L. (2019). The role of legal culture in corruption eradication effort (A comparative study of Indonesian and Japanese corruption crime handling). Unram Law Review , 3 (1), 25 – 34. https://doi.org/10.29303/ulrev.v3i1.65
Wulandari, S. (2019). The role of society in law enforcement related to the eradication of corruption crimes. European Researcher , 10 (3), 187 – 195. https://doi.org/10.13187/er.2019.3.187 Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan , 17 (1), 57. https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227
Zaenudin, Z., Sudarsono, S., Budiono, A. R., & Winarno, B. (2018). Norm of recovery of state financial loss because of criminal act of corruption in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization , 71 , 159. https://iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/41794