INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 173-182 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

## Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Muhamad Fredianto Boro Anugerah 1 ✉ , Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan 2 , Ariy Khaerudin 3 ,
Muhammad Muhtarom 4
Universitas Islam Batik Surakarta
Email: muhammadfrediantoboroanugerah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Globalisasi dunia berdampak  pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada  pengembangan  pasar  bebas,  cepat  dalam  suatu  kehidupan  tanpa  batas.  Wujud  dari  akibat Globalisasi perdagangan bebas adalah munculnya fenomena Electronic Commerce di dalam UU ITE khususnya  menyangkut  manipulasi  informasi  elektronik,  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tidak pidana  manipulasi  informasi  elektronik,  serta  perlindungan  hukum  terhadap  perlindungan  hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam E- Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik  sebagai  sistem  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  (Pasal  19);  Pengaturan  mengenai  Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) Adapun saran dalam  penelitian  ini  perlu  peningkatan  dalam  memberikan  pengertian  yang  spesifik  tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, E-Commerce, Bisnis Dagang

## Abstract
Globalization’s impact on the development of technological advances free trade between countries. through international trade spawned free trade rules and more focus on the development of a free market, quickly in a life without limits. The realization of the consequences of free trade globalization is the emergence of the phenomenon of Electronic Commerce. The research method used is normative juridical. legal research literature is legal research conducted by examining the library materials or secondary data. The results obtained that legal protection for parties in E-Commerce as a result of economic globalization include the two sides are in agreement and outside the Agreement, as well as E-Commerce Transactions settings in Act No. 11 of 2008 can be described as the need for the existence of an Institution Certification Reliability to certify to the party who will conduct electronic transactions (Article  10);  Setting  the  implementation  of  the  Electronic  Transactions  (Article  17  Paragraph  (3)); Regulation  on  Electronic  Contract  for  Electronic  Transactions  (Article  18  Paragraph  (1));  Dispute Resolution  on  Electronic  Transactions  (Article  18,  Paragraph  (3));  Electronic  system  as  a  system implementation Electronic Transactions (Article 19); Regulation on Electronic Agents as intermediaries in Electronic Transactions (Article 21 and 22).
Keywords: Protection of Law, E-Commerce, Economic Globalization

## PENDAHULUAN
Internet  sebagai  suatu  media  informasi  dan  komunikasi  elektronik  telah  banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk browsing, mencari data dan berita, saling mengirim  pesan melalui email,  dan  perdagangan. Kegiatan perdagangan  dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat E-Commerce  (Hanim,  2014).  Secara  singkat  E-Commerce  dapat  dipahami  sebagai  jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik.
E-commerce  menurut  Suyanto  memiliki  dampak  yang  sangat  banyak,  baik  bagi pebinis,  konsumen  maupun  masyarakat  secara  umum.  Dampak-dampak  tersebut  tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap  muka antara penjual dan pembeli (Suyanto, 2003). Dampak  berkembangnya e-commerce  bagi  pengguna  yang  mengimplementasikan  e- commerce bagi usahanya antara lain memperluas market place hingga ke pasar nasional dan  international,  menurunkan  biaya  pembuatan,  pemrosesan,  pendistribusian, penyimpanan  dan  pencarian  informasi  yang  menggunakan  kertas,  mengurangi  waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa, memperkecil biaya telekomunikasi . Implementasi e-commerce  bagi  pengusaha  memberikan  dampak  berupa  penghematan biaya  operasional  dalam  menjalankan  bisnisnya,  salah  satu  keuntunganya  adalah  tidak
membutuhkan  ruang  fisik  yang  luas  untuk  memajang  produknya  karena  langsung ditampilkan secara online.
Selain  berdampak  positif  yang  memudahkan  proses  jual  beli  antara  penjual  dan pembeli, terdapat juga beberapa masalah dalam e-commerce, hal ini dikemukakan oleh Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemkominfo).  Beberapa  masalah  dalam e- commerce  yaitu  koneksi  internet  yang  lambat,  ancaman  keamanan  siber,  perlindungan konsumen, logistik Indonesia yang mahal, kekurangan talenta digital, dan pajak bagi start up  bisnis  (CNN,  2019).  Terdapat  aspek  hukum  (cyberlaw)  dalam  kegiatan  penjualan elektronik e-commerce  terdapat  aspek,  yaitu  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang mekanisme  dan  sistem  yang  mampu  melindungi,  menjaga,  dan  memberikan  keamanan kepada  setiap  pihak  yang  menggunakan  internet  sebagai  sarana  transaksi  atau menyampaikan informasi, termasuk yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak  untuk  ikut  atau  membeli  informasi  yang  disampaikan  tersebut.  Sebagai  sarana informasi  tidak  dibenarkan  melakukan  pencurian,  perusakan  informasi,  manipulasi informasi,  dan  perbuatan  yang  tergolong  pidana  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi hukuman pidana (Safitri, 1999).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  “manipulasi  informasi elektronik  merupakan  suatu  tindakkan  dengan  cara  merekayasa  atau  merubah  suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektro nik.” Menurut Sugeng manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data forgery yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.  Kejahatan  ini  biasanya  ditujukan  pada  dokumen-dokumen e-comerce  dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku (Sugeng, 2020).
Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community mengatakan salah satu bentuk  manipulasi  informasi  elektronik  adalah  membuat  akun  palsu  atau  akun  bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya dengan cara melanggar ketentuan terkait pembatasan diskon dan lain-lain, hal ini dikarenakan pembuatan akun palsu bertujuan agar informasi elektronik (akun  tersebut)  dianggap  seolah-olah  otentik.  Jika  pembuatan  akun  dilakukan  dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau instansi lain yang benar ada, maka perbuatan demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik (Poerna, 2020).
Dalam  proses  jual  beli  online  pada e-commerce  yang  menggunakan  market  place perbuatan  manipulasi  informasi  sangat  merugikan  pihak  lain  baik  yang  dilakukan  oleh
penjual  maupun  pembeli,  bahkan  perbuatan  manipulasi  informasi  ini  dapat  merugikan platform bussines tersebut. Biasanya untuk menarik banyak pembeli sebuah market place sering  mengadakan  promosi  berupa  vocer  gratis  ongkos,  vocer  diskon,  diskon,  dan cashback, maupun promosi yang lain. Hal ini yang sering kali disalahgunakan oleh para pengguna market place baik penjual  maupun pembeli untuk mendapatkan  keuntungan yang jauh lebih besar. Pelaku manipulasi informasi elektronik ini menggunakan berbagai modus  operandi  sedemikian  rupa,  misalnya  saja  menjual  sebuah  produk  dengan  harga yang sangat murah tetapi dibalik itu pelaku memanfaatkan gratis ongkos atau cash back untuk keuntungannya sendiri. Hal-hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alamat palsu, akun palsu ( fake account) atau bodong yang dibuat oleh pelaku sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pelaku. Sering kali perbuatan manipulasi informasi elektronik ini  dianggap  bukan  merupakan  sebuah  kejahatan  oleh  para  pelaku  karena  mereka beranggapan  bahwa  perbuatannya  adalah  sah  untuk  mencari  uang,  tanpa  menyadari perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain dan merupakan sebuah kejahatan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  disebutkan  bahwa transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronik  lainnya.  Transaksi  jual  beli  secara elektronik  merupakan  salah  satu  perwujudan  ketentuan  di  atas.  Pada  transaksi  jual  beli secara elektronik  ini, para pihak yang   terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya, hal ini termasuk juga e-mail yang digunak an sebagai “pemberitahuan tertulis” dalam transaksi elektronik.
Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti itu tentu  saja  dapat  menimbulkan  berbagai  akibat  hukum  dengan  segala  konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum
itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung  berhadapan,  mungkin  saja  pihak  yang  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.
Kenyataan  seperti  ini  merupakan  hal-hal  yang  harus  mendapat  perhatian  dan pemikiran  untuk  dicarikan  solusinya,  karena  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui internet  tidak  mungkin  terhenti,  bahkan  setiap  hari  selalu  ditemukan  teknologi  terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet  tersebut  tidak  mencukupi,  dengan  demikian  harus  diupayakan  untuk  tetap mencapai  keseimbangan  hukum  dalam  kondisi  termaksud.  Pemanfaatan  media  E- Commerce  dalam  dunia  perdagangan  sangat  membawa  dampak  pada  masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut maka  Indonesia  pada  tahun  2008  lalu  mengeluarkan  peraturan  khusus  yang  mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Oleh karena itu, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi  Para  Pihak  Dalam  E-Commerce  sebagai  akibat  dari  Bisnis  Dagang?  Bagaimana pengaturan hukum E-Commerce berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008?.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  penelitian  hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Suniaprily, 2023), kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian yakni Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-Undangan yang berlaku (Nurbani, 2013). Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan  tujuan  dalam  penelitian.  Penelitian  ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata  lain  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  penggambaran  satu  atau  lebih  mengenai Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  E-Commerce  sebagai  akibat  dari  Bisnis Dagang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang
Hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat  disebut cybercrime  law  (Widodo,  2021).  Istilah  kejahatan  cybercrime  dapat  juga disebut computer-related crime, yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer  sebagai  sasaran  atau  objek.  Pengertian cybercrime,  computer-related  crime dapat  disamakan  dengan  istilah  tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  (Widodo, 2007).
Perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti elektronik, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian penulis:
1. Perlindungan hukum di dalam perjanjian E-Commerce
Dalam  perjanjian  terdapat  dokumen  elektronik,  biasanya  dokumen  tersebut  dibuat oleh  pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus  dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:
a) Perlindungan hukum untuk merchant  terutama ditekankan dalam hal pembayaran, merchant  mengharuskan  customer  untuk  melakukan  pelunasan  pembayaran  dan kemudian  melakukan  konfirmasi  pembayaran,  baru  setelah  itu  akan  dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
b) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
c) Privacy  Data  pribadi  pengguna  media  elektronik  harus  dilindungi  secara  hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi E- Commerce, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungi  sebagai  hak  kekayaan  intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan”.
2. Perlindungan hukum di luar perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas
nama  domain  yang  dimilikinya  seperti  terdapat  dalam  Pasal  23  UU  ITE.  Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.
Hal  ini  disebabkan  informasi  elektronik  memiliki  nilai  ekonomis  bagi  pencipta  atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan  posisi  tawar  yang  kuat  pada  konsumen  untuk  menegakkan  hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan  UUPK  disebutkan  bahwa  piranti  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen  akan dapat mendorong  iklim berusaha yang  sehat serta  lahirnya  perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.
Pengaturan Hukum E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pengaturan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  tentang  cyber  dan  E- Commerce  seyogiyanya  mencakup  perangkat  hukum  yang  berkaitan,  sehingga  menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna  dari  KUH  perdata,  Undang-Undang  hak  cipta,  Undang-Undang  perlindungan konsumen,  Undang-undang  Informasi  Teknologi  Elektronik  dan  Undang-Undang  merek terkait dengan hal tersebut. Masalahmasalah legal di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak online, Privasi, E-Commerce, pembayaran elektronis, tanggung  jawab  pembuat  hompage,  e-mail,  dan  chat.  Dalam  hal  kontrak  dilakukan  di cyberspace, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di  cyberspace  yang  sama  sekali  baru  dan  tidak  ada  suatu  ketentuan  pun  yang  berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Perubahan drastis dari  perilaku  komunikasi  yang  biasanya  menggunakan  kertas  (paper)  dan  kemudian menggunakan  elektronik  mengubah  sistem  kehidupan  masyarakat.  Gaya  hidup  yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (non fisik) disebutkan sebagai ruang maya (cyberspace). Dalam hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (E-Commerce).
Kontrak dagang tidak lagi merupakan paper-based economy, tetapi digital electronic economy. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh  dan mungkin  secara
relatif  akan  mengalahkan  penggunaan  benda  yang  terwujud.  Pengaturan  Transaksi  E- Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya e-document sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan PP turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi E-Commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Diperlukannya  keberadaan  suatu  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  untuk  melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksielektronik (Pasal 10);
2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));
3) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
6) Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22);8 Beberapa pasal hukum yang sudah ada dapat digunakan untuk  menyelesaikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  masalah  cyberspace, sedangkan  halhal  lainnya  harus  dituangkan  dalam  cyberlaw  yang  baru,  sebelum mengarah  ke  perumusan  cyberlaw,  harus  praktisi  di  bidang  teknologi  informasi berharap peraturan mengenai Internet (cyberlaw) tidak dibuat secara khusus, cukup dimasukkan  dalam  peraturan  lain  yang  terkait.  Arah  perkembangan  teknologinya belum  bisa  ditebak  dan  pasti  akan  berpengaruh  terhadap  cara  hidup  masyarakat, maka sebaiknya tidak perlu diatur secara khusus. Pemerintah perlu mengembangkan struktur  regulasi  dengan  memanfaatkan  peraturan  perundangan  yang  telah  ada sekarang  seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Anti Monopoli,  serta  pengaturan  prdagangan  dan  investasi.  Jadi,  tidak  perlu  dibuatkan aturan  khusus  dan  terpisah,  dan  semua  negara  mengalami  persoalan  yang  sama dengan  perkembangan  internet,  sehingga  persoalan  regulasi  E-Commerce  bukan hanya dihadapi di indonesia saja.
Oleh  karena  itu,  sebaiknya  perkembangan  teknologi  informasi  tidak  perlu  diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI).  TI  masih  akan  mengalami  perkembangan  dengan  pesat,  sehingga  segala  kebijakan yang  dibuat  pemerintah  akan  terus  ketinggalan.  Namun,  di  sisi  lain  pemerintah  perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik. Sebagaimana diketahui hukum  perjanjian  indonesia  menyatakan  bahwa,  suatu  perjanjian  bersifat  onligatoir.
Maksudnya  adanya  kontrak  atau  lebih  tepatnya  perikatan  baru  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti sekalipun sudah ada kontrak jual beli, hak milik atas barang yang diperjualbelikan tadi tidak berpindah sebelum adanya levering atau transfer of title. Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan E-Commerce seyogiyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Untuk menggunakan pendekatan  sistem  sangatlah  tepat  dengan  cara  melihat  perangkat  hukum  yang  terkait termasuk  di  dalmnya  KUH  Perdata  dan  perundang-undangan  organik  lainnya,  seperti undang-undang.

## KESIMPULAN
a. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang  mencakup  2  (dua)  sisi  yaitu  dalam  Perjanjian  dan  diluar  Perjanjian. Perlindungan  didalam  perjanjian  Perlindungan  hukum  didalam  perjanjian  E- Commerce, dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi  yang  harus  dipatuhi  oleh  customer  tetapi  isinya  tidak  memberatkan customer. Perlindungan hukum diluar perjanjian lebih menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan  Intelektual  atas  nama  domain  yang  dimilikinya  seperti  terdapat  dalam Pasal 23 UU ITE.
b. Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksielektronik (Pasal  10);  Pengaturan  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  (Pasal  17  Ayat (3));Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik  sebagai  sistem pelaksanaan Transaksi  Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).

## DAFTAR PUSTAKA
Bismar Nasution, 2009, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung CNN  Indonesia,  2019,  Kominfo  Sebut  7  Masalah  E-Commerce  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknoligi/20190521011413-185-396680/kominfo- sebut-7-masalah-e-commerce-indonesia
Fauzie  Yusuf  Hasibuan,  2010,  Keseimbangan  Dan  Keterbukaan:  Dalam  Kontrak  Anjak Piutang di Indonesia, Fauzie & Partners, Jakarta.
I.  Safitri,  1999, E-commerce  Dalam  Perspektif  Hukum,  Online  Journal http://business.fortunecity/com/buffett/842/art080399_ecommerce.html diakses  4 Agustus
Julian Ding, 1999, E-Commerce: Law & Practice.: Sweet & Maxwell Asia, Malaysia.
Latifah Hanim, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi,” Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm, 192
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.
Sigar  Aji  Poerna,  2020,  Hukumnya  Membuat  Banyak  Akun  agar  Mendapat  Promo E- Commerce,
diakses https://www .
hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat- banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/
Sugeng, Hukum Telematika Indonesia. 2020, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Goup) hlm 87.
Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. Wijaya Putra Law Review, 2(2), 117-138.
Sutan  Remy  Sjahdeny,  2001,  E-Commerce  Dari  Perspektif  Hukum,  Jurnal  Hukum Bisnis,Vol.12.
Suyanto,  2003,  M.  Strategi  Periklanan  Pada  E-commerce  Perusahaan  Top  Duni, (Yogyakarta: Andi)
Widodo,  2021,  Hukum  Pidana  di  Bidang  Teknologi  Informasi  Cybercrime  Law  Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, (Yogyakarta: CV Aswaja Perssindo), hlm 6.
Widodo, 2007, Problematika Pengaturan “Cybercrime” dalam Hukum Pid ana Indonesia,
(Jakarta: Kartagama publishing), hal 32