STUDI ATURAN DISKRESI WALIKOTA BANDUNG TERKAIT AKTIVITAS PEDAGANG KAKI  LIMA SERTA IMPLEMENTASINYA DI MASA PANDEMI COVID
Erick Darmajaya 1 , Ria Arifianti 2 , Mas Halimah 3
1 Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
erickdarmajaya@gmail.com; r.arifianti@unpad.ac.id; mas.halimah@unpad.ac.id
Submitted: 22-07-2021; Accepted: 03-04-2022: Published : 03-04-2022

## ABSTRAK
Penelitian ini tentang Analisis Aturan Diskresi Walikota Bandung Bagi Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi COVID 19 , Menjamurnya Pedagang Kaki Lima baru di Kota Bandung , sempat menjadi trending topic Bandung diserbu PKL, yang mengejutkan ada beberapa lokasi PKL yang dibina dan terkesan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Diskresi Walikota tentang kebijakan PKL dirasakan kurang tepat dan menimbulkan konfik baru di tengah tengah masyarakat lainnya, karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar masyarakat dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,  Mediasi Antar Masyarakat, Diskresi

## ABSTRACT
This research is about the implementation of the Bandung Mayor's discretion, especially street vendors during the COVID pandemic, the proliferation of new street vendors in the city of Bandung, had become a trending topic Bandung was invaded by street vendors, surprisingly there were several street vendors who were fostered and seemed to ignore the
interests of other people In this study, the authors use the theory of Van Meter and Van Horn with six variables 1) standards and policy objectives, 2) policy resources, 3) communication between organizations and implementation activities, 4) characteristics of implementing agencies, 5) economic, social and environmental conditions. politics, and 6) the disposition of the implementer. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. Data collection techniques are carried out by collecting primary and secondary data through interviews and observations, for secondary data obtained from official documents, in the form of activity reports and applicable laws and regulations. The results showed that the implementation of the mayor's discretion regarding street vendors' policies was felt to be inappropriate and caused new conflicts in the midst of other communities, because they did not meet the standards and policy objectives, policy resources, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, economic and social conditions. and the politics and disposition of the implementer.
Keywords : Policy Implementation, Inter-Community Mediation, Discretion

## PENDAHULUAN
Peneliti akan menelaah latar belakang masalah tentang penelitian yang akan diteliti berawal dari kebijakan pembinaan UMKM yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima) di tempat tempat yang telah ditentukan oleh perda dan perwal,berkembang menjadi bertambah banyak selama masa  pandemi COVID di jalan jalan protokoler dan depan halaman warga  masyarakat dan menurut para PKL mereka dibina dan sudah mempunyai ijin dengan berdagang dari para pemangku kebijakan dari yang terbawah sampai tertinggi, dengan perspektif dampak sosial dan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat, penjelasan penelitian berdasarkan pra penelitian yang dilakukan selain itu pada bab ini diuraikan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian berdasarkan manfaat praktis dan manfaat teoritis.
Menjamurnya PKL dan disinyalir diijinkan dan didukung oleh satgas PKL melalui Karang Taruna dengan diskresi Wakil Walikota sebagai Ketua UMKM PKL, Pengertian diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengertian diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “discretion” atau “ discretion power ”, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri  Dalam pelaksanaannya diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas, tetapi pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan atau tindakan pejabat secara bahasa dapat didefinisikan dua hal yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Keputusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan berupa penetapan sedangkan tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan secara langsung oleh pejabat tanpa melalui penetapan. Keputusan
atau tindakan pejabat berupa diskresi ini tidak serta merta bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan diskresi harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014, yaitu melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.  Pasal 22 tersebut di atas mencerminkan pentingnya penggunaan diskresi, karena pada pelaksanaannya tidak semua peraturan dapat menjangkau secara komprehensif tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat khususnya teknis pelaksanaan sehingga perlu adanya tindakan subyektif pejabat dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 23 alasan kenapa diskresi diberikan, meliputi karena ketentuan peraturan perundang-  undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau  tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Parameter penggunaan diskresi ini lebih konkrit bisa dijelaskan sebagai berikut, pertama menyangkut pilihan yang diberikan undang- undang, dalam hal ini seorang pejabat dihadapi dengan dua pilihan tindakan, dari dua alternatif tersebut pejabat diberikan keleluasan untuk memilih salah satu sehingga pilihan itulah yang disebut dengan diskresi. Kedua, peraturan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dalam arti bahwa sebuah aturan terkait teknis pelaksanaan tugasnya belum ada, belum lengkap atau multitafsir sehingga seorang pejabat harus mengeluarkan diskresi agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan ketiga, adanya stagnasi pemerintahan, hal ini dapat diartikan sebagai keadaan darurat, mendesak, dan/atau bencana.
Dalam hal terjadi keadaan urgensi maka secara hukum pejabat diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan atau tindakan dengan tujuan untuk merespon keadaan tersebut demi kepentingan umum. Hal ini banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan seorang presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang sebagai respon menghadapi keadaan urgensi. Secara normatif diskresi ini dapat dilakukan oleh setiap pejabat baik itu tingkat pusat maupun daerah, tetapi suatu diskresi harus dilandasi oleh kewenangan yang mempunyai batasan meliputi batas waktu berlaku, batas wilayah, dan wewenang lain yang diberikan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan.
Prakteknya penggunaan diskresi masih dipahami bahwa diskresi dapat dilakukan walaupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal Pasal 24 huruf b secara jelas menyebutkan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analoginya pemberian diskresi merupakan hak pejabat yang diberikan oleh undang-undang dengan alasan antara lain dilaksanakan demi kepentingan umum dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) padahal normatifnya pemberian diskresi dilakukan diantaranya karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, kecuali dalam keadaan mendesak atau urgensi. Tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas bukan berarti boleh menabrak atau melanggar ketentuan lainnya yang sudah mengatur, sudah lengkap, atau sudah jelas. Karena apabila diskresi dibuat karena alasan tidak ada aturan tetapi dengan tujuan menabrak aturan lain maka secara hukum telah menyalahi wewenang sehingga dapat dituntut atas kesalahan tersebut. Secara yuridis berlakunya asas diskresi tersebut tidak mengesampingkan asas legalitas, sebab sikap dan perilaku seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena apabila tidak sesuai dengan ketentuan secara hukum telah menyalahi dan berakibat dapat menjadi obyek pemeriksaan.Sebagai sebuah negara hukum barang tentu semua tindakan atau perbuatan khususnya pejabat harus berdasarkan hukum, karena sebagai pondasi negara sudah jelas amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Jika tindakan pejabat dilakukan tanpa atas dasar hukum maka bukan kemajuan tetapi justru kemunduran karena jika celah melanggar peraturan terbuka bukan tidak mungkin dengan dalih diskresi yang terjadi malah kesewenang- wenangan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus dengan ketelitian yang sesuai dengan ketentuan dengan demikian selain penggunaannya tepat sasaran juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi pejabat yang mengeluarkan. Data PKL di Kota Bandung berdasarkan data dari DISKOP Kota Bandung, pada graphic terlihat zona hijau mendominasi menurut pengalaman dan
pengamatan peneliti zona kuning dan merah yang mendominasi

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan diatas,maka fokus penelitian lebih mengarah kepada“Bagaimana implementasi aturan diskresi Walikota Bandung terhadap izin operasional pedagang PKL di kota Bandung di masa pandemi Covid 19 serta penegakan sangsi bagi PKL yang melanggar aturan tersebut”? Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui, mengkaji,menganalisis dan memahami secara mendalam tentang implementasi aturan diskresi walikota bandung terhadap izin operasional pedagang PKL di kota Bandung di masa pandemi Covid 19 serta penegakan sangsi bagi PKL yang melanggar aturan tersebut.

## Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan informasi dan bahan-bahan secara teoritis maupun secara praktis terhadap implementasi  aturan diskresi Walikota Bandung yang masih menyisakan polemik dimasyarakat antara mematuhi aturan walikota untuk tidak berjualan dimasa pandemi covid 19 atau tetap memaksakan kehendak untuk tetap berjualan untuk alasan memenuhi kebutuhan hidup  para PKL sehari-hari. Juga  diharapkan  dapat memberikan sejilah kegunaan  baik  secara teoritis maupun secara praktis:

## Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis berupa pengetahuan (keilmuan) yaitu bagi pengembangan ilmu  pemerintahan melalui pendekatan metode metode  yang digunakan  dalam  upaya  menggali dan  menganalisis  dalam  aspek  KebijakanPublik.

## Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis (guna laksana)  yaitu masukan kepada Pemerintah Kota Bandung,    hasil penelitian ini juga diharapkan dapat  memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan acuan dalam pengaturan tempat maupun fungsi PKL di Kota  Bandung  yang dapat diatur melalui peraturan yang tepat dan efektif.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam penelitian  ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi peneliti salah satunya Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 134-150 ISSN 1693448 Lutfil Ansori Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta bertujuan untuk mengetahui batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bentukpertanggungjawabannya manakala terjadi penyimpangan hukum.  Penelitian kedua  berupa jurnal yang ditulis oleh Journal of Comparative Policy analysis: Research and Practice Governmental Response to Crises and Its Implicationsfor Street-Level
Implementation: Policy Ambiguity, Risk, and Discretion during theCOVID-19 Pandemic Maayan Davidovitz, Nissim Cohen & Anat Gofen Apa implikasidari tanggapan pemerintah terhadap krisis untuk implementasi di tingkat jalanan?. Penelitian ketiga Discretion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of the Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City, Indonesia Kasmad RAlwiTamba L American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) (2018) 2(8) 106-115. Penelitian keempat dalam bentuk artikel John B. Forkuor1 , Kofi O. Akuoko1 , and Eric H. Yeboah1 Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative Review Literatur yang ada tentang hubungan antara regulator dan PKL tetap terfragmentasi dan terbatas pada spesifik negara dan konteks..
Yang kelima penelitian dalam bentuk special article yang ditulis oleh Prananda Luffiansyah Malasan The untold flavour of street food: Social infrastructure as a means of everyday politics for street vendors in Bandung , Indonesia Literatur yang ada tentang pedagang kaki lima sebagian besar telah meneliti proses
marginalisasi usaha informal di tengah perkembangan kota yang pesat. Pada saat yang sama, metode perlawanan pedagang kaki lima terhadap kendala pembangunan perkotaan telah dieksplorasi secara ekstensif. Namun, studi ini cenderung berfokus pada posisi biner antara informal dan formal, serta konfrontasi terbuka dan konflik antara pedagang dan negara, yang berisiko menyederhanakan heterogenitas kepentingan dalam praktik sehari-hari pedagang kaki lima. Menggali pekerjaan sehari-hari para pedagang kaki lima di kota Bandung, artikel ini mengeksplorasi praktik sehari-hari para pedagang untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk halus perlawanan mereka terhadap penghapusan dan persepsi negatif yang melekat pada mereka. Dengan mengadopsi analisis 'orang sebagai infrastruktur' (Simone, 2004) dan gagasan 'membangun blok kesuksesan' untuk usaha kecil
(Turner, 2003), artikel ini berpendapat bahwa infrastruktur sosial dibentuk dan dipraktikkan melalui konstruksi hubungan pribadi dan berbagai bentuk pertukaran ekonomi informal antara vendor dan pelanggan mereka, penyelenggara informal dan tetangga, serta melalui adopsi teknologi baru. Infrastruktur sosial telah menjadi sarana untuk membangun politik sehari-hari bagi pedagang kaki lima dan cara penting untuk menantang persepsi negatif yang melekat pada kegiatan pedagang kaki lima. Dari Kelima penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan yang dilaksanaakan peneliti yaitu berfokus pada PKL dan diskresi , yang membedakan adalah , peneliti lebih berfokus pada Satgas PKL, pandemic covid serta masyarakat yang terdampak,  Teori Muchsan akan digunakan oleh peneliti yang lebih banyak menjabarkan tentang dilema diskresi

## Tinjauan Konseptual
Asas diskresi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah discretion atau discretionpower , di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Secara etimologis, istilah freies Ermerssen berasal dari bahasa Jerman, frei artinya bebas, lepas, tidak terikat, merdeka. Freies artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka.
Sedangkan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, memperkirakan. Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan. Dalam hukum tata pemerintahan penggunaan asas diskresi atau freies ermessen sering dilakukan oleh aparat pemerintah karena beberapa faktor- faktor yang mendukung dilakukannya diskresi. Fungsi dan Tujuan Diskresi Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari
halaman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia , kehadiran UU yang terdiriatas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan  wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi  pemerintahan.

## Pandangan Menurut Para Ahli
Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Menurut Saut P.
Panjaitan, diskresi ( pouvoir discretionnaire , Perancis) ataupun Freies Ermessen (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur , jadi merupakan
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
”kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Laica Marzuki, diskresi adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, diemban dalam kaitan menjalankan bestuurzorg. Menurut Prajudi Admosudirjo, diskresi adalah suatu  kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, dan Nata Saputra memaknai freies Ermessen , adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi Negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Gayus T. Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut: “Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).”
Dari pengertian pengertian diatas secara sederhana yang dimaksud asas diskresi/ freies Ermessen (Jerman)/pouvoir discretionnaire(Perancis)/discretion power (inggris) ialah asas kebebasan bertindak yang dilakukan oleh aparat pemerintahan  dalam menjalankan kewenangan dan perbuatan hukumnya yang berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Penjabaran Implementasi Diskresi
Penerapan Kewenangan( implementasi diskresi) Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupa kan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.Di dalam membuat keputusan tata usaha negara, menurut Muchsan landasan yang dapat digunakan oleh aparat pemerintahan ada dua yaitu :
Wet matig (menggunakan landasan peraturan perundang-undangan)
Dalam landasan wet matig ini yang menjadi dasar atau batu pijakan ialah peraturan undang-undang baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI),  Ketetapan MPR yang masih berlaku, Undang-Undang/Perpu, Peraturam pemerintah, peraturan daerah provinsi dan kota. Wet matig ini merupakan landasan yang ideal.
Doel matig (menggunakan landasan kebijakan)
Dalam landasan Doel matig ini yang menjadi dasar atau batu pijakan ialah   kebijakan. Dalam hal ini Produk hukum sudah ada, tetapi dikesampingkan. Hal ini diperbolehkan, dikarenakan di dalam hukum tata pemerintahan dikenal adanya azas diskresi/ freies ermessen (asas kebebasan bertindak). Hal ini bukan berarti dikesampingkannya sama sekali asas legalitas, karena sikap tindak administrasi negara harus dapat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan ketentuan hukum yang tidak tertulis seperi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam hal ini tetap dipergunakan asas legalitas, hanya saja dalam pengertian yang lebih luas dan fleksibel yang tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang- undangan yang tertulis, tetapi juga berdasarkan pada ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti algemene beginselen van behoorlijk bestuur . Jika kita melihat azas diskresi, jika dilaksanakan administrasi negara terkesan bertindak sewenang-wenang, tetapi jika tidak dilaksanakan maka tujuan pembangunan nasional akan terhambat. Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan pemerintah (eksekutif) dalam menggunakan asas diskresi/ freies ermessen maka perlu diatur pembatasan penggunaan asas diskresi.Kebijakan diperbolehkan sebab dalam   hukum tata pemerintahan terdapat teori diskresi. Namun menurut Muchsan asas diskresi ini menimbulkan dilema :
Di satu pihak apabila diskresi selalu
digunakan, akan terjadi perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang.
Tetapi sebaliknya jika pemerintah takut melakukan diskresi, maka tujuan pembangunan nasional yang mulia, adil dan makmur sulit terwujud.
Kalau dilakukan dengan negatif oleh pemerintah maka timbul semena-mena atau sembarangan atau penyalahgunaan wewenang kalau tidak dilakukan atau digunakan tidak berwujud seuatu yang bermanfaat.
Di Indonesia penggunaan asas diskresi harus dibatasi, yakni pemerintah boleh menggunakan tapi ada batasannya supaya tidak berlebihan dan sewenang- wenang.Menurut Muchsan ada 4 (empat) pembatasan terhadap penggunaan asas diskresi yaitu :
Apabila terjadi kekosongan hukum ( recht vacum )
Dimana realitas yang terjadi gerak kehidupan masyarakat ternyata lebih cepat, daripada peraturan yang ada, sehingga membutuhkan hukum yang cepat pula. Contohnya kasus seorang wanita yang hamil duluan sebelum pernikahan resmi  hal itu membutuhkan hukum yang mengatur mengingat dimana hukum positif kita tidak mengatur hal tersebut.
Apabila ada kebebasan penafsiran (interpretasi)  Apabila ada delegasi undang- undang  Demi pemenuhan kepentingan umum ( public interest ) . Menurut Muchsan, seandainya ada pengaturan mengenai kepentingan umum maka unsur-unsur kepentingan umum secara teoritis, yaitu: Berbentuk proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh negara.
Penggunaannya atau pelaksanaannya oleh negara Dalam penggunaannya harus bersifat non profit oriented atau tidak berorientasi mencari keuntungan melainkan pelayanan yang prima terhadap kepentingan masyarakat.
Sementara menurut Sjachran Basah, secara tersirat berpendapat bahwa pelaksanaan freiesermessen atau asas diskresi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
“secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama”.Penggunaan asas diskresi diatas merupakan sarana bagi aparat pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan serta pemecahan-pemecahan masalah yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun dalam melakukan diskresi aparat pemerintah juga harus memeliki kewenangan yang didelegasikan undang- undang dan dilakukan semata-mata demi kepentingan umum.
Peranan penggunaan asas diskresi dalam hukum tata pemerintahan Indonesia sangat signifikan karena asas diskresi yang diberikan pada aparat pemerintahan di Indonesia tidak sembarangan melainkan ada batasan-batasan yang harus diketahui serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi pedoman untuk melakukan diskresi. Dengan adanya asas diskresi yang bertanggung jawab aparat pemerintah dapat melaksanakan dan mewujudkan tujuan negara yang mensejahterakan bangsa Indonesia dan diskresi yang digunakan tidak asal-asal melainkan dilakukan semata-matas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada dengan tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Apabila aparat pemerintahan dalam melakukan diskresi ternyata menyalahgunakan wewenangnya maka dapat di gugat di pengadilan tata usaha negara dan pastinya Hakim menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batu uji atau landasan terhadap diskresi yang dilakukan. Menurut muchsan asas-asas umum pmerintahan yang baik yang cocok di Indonesia hanya terdiri dari 5 saja yakni: Asas kepastian hukum Asas permainan yang layak Asas kecermatan Asas keseimbangan Asas ketetapan dalam mengambil sasaran.
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
Dengan adanya asas diskresi ini banyak sekali kepala daerah yang ada diprovinsi-provinsi di Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintahan dapat menjadi bantuan yang signifikan dalam menghadapi permasalahan- permasalahan di daerahnya yang pastinya setiap daerah memiliki tingkat perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga dapat dikatakan peranan asas diskresi dalam hukum tata pemerintahan meringankan tugas para aparat pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi pada perdamian dunia serta keadilan sosial bagi

## seluruh rakyat Indonesia.
Definisi dan Fungsi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.

## Tugas Wewenang Kewajiban dan Hak Kepala Daerah
Sebagai pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Walikota bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Pimpinan Daerah).

## Pengertian Endemi
Endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya di Indonesia yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

## Pengertian Epidemi
Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contoh penyakitnya ada Virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 2019, flu burung (H5N1) di Indonesia pada 2012, SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome ) pada tahun 2003, penyakit Ebola di Negara Afrika.

## Pengertian Pandemi
Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis  yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.

## Peraturan yang ada di Kota Bandung tentang PKL
Diatur dalam Permendagri 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, peraturan wali kota bandung nomor 032 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota bandung nomor 888 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota bandung nomor 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

## Satgas PKL
Pemerintah Kota Bandung telah mengesahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan keberadaan PKL dapat disinergikan dan diharmoniskan dengan pengembangan kota. Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun
2011 merupakan terobosan pemerintah kota bandung dalam mengatasi masalah ketertiban khususnya para PKL. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:
Menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib Memantapkan Kota bandung sebagai kota tujuan wisata.
Melihat pasal tersebut (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pasal 3) dapat di katakan bahwasannya pemerintah kota Bandung bersungguh sungguh ingin memberikan kenyamanan serta keamanan baik untuk masyarakat yang menetap ataupun bagi para wisatawan yang berlibur di kota kembang ini. Dalam suksesi penerapan Perda No.4 Tahun 2011 walikota membentuk Satuan Tugas Khusus (yang selanjutnya disebut: SATGASUS) yang tugasnya di atur dalam pasal 6 Perda No.4 Tahun 2011 yang menyebutkan “Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan,pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum”. Selain dalam Peraturan Daerah Satgasus ini di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung No.888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 34 menyebutkan “Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.Salah satu permasalahan dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah keberadaan para pedagang sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hingga saat ini masih menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan
menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.Selain Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan kemacetan lalu lintas fakta lain yang di temui oleh peneliti ialah semakin menjamurnya  para PKL yang awalnya tidak berjualan di sekitar jalan cihampelas, jalan lengkong, jalan pungkur, rancasari, setiabudi , citarum, dan hampir semua ruas ruas jalan kota Bandung dipenuhi PKL baik yang bergerombol maupun sendiri. Hal ini mencerminkan bahwasanya sangat penting bagi Satgasus dalam mengerjakan kewajiban dan menggunakan wewenangnya agar tercapainya suatu tujuan yang memaslahatkan dengancara menata dan membina. Dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka peranSATGASUS terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011ini merupakan hal yang penting untuk keberhasilan kebijakan ini mencapai tujuannya. Walikota Kota Bandung dengan kekuasaan politik yang di milikinya agar kesuksesan penegakan Perda No.4 Tahun 2011 yang menjadi solusi atas ketidak tertibnya PKL di kota Bandung, Walikota Kota Bandung membentuk tim yaitu SATGASUS (Satuan Tugas Khusus) yang sekiranya  memiliki tugas dalam membantu Manusia dalam penyelenggaraan hidupnya itu, pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia; juga terhadap segala sumberdaya yang memungkinkan ia mencipta dan bekerja. Selain itu, manusia senantiasa ingin hidup dalam keadaan tenteram, lalu ia menjaga terpeliharanya tertib dalam kehidupan dalam dirinya, dalam lingkungan rumah  tangganya dan di pergaulan ramai dilingkungan masyarakatnya. Hal yang demikian inilah yang diisyaratkan ajaran Sunnah yang menjelaskan bahwa kalian (manusia) adalahpemelihara (ra’in). dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas’ul).
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
17Atas dasar tersebut maka dapat di katakan bahwa Satgasus dan PKL tidak terlepas dari namanya hak dan kewajiban yang di mana kedua hal ini merupakan organ-organ yang ada dalam suatu pemerintahan.

## Kerangka pemikiran
Dengan diberlakukannya perda perwal didukung pp untuk mengatur PKL maka kita semua sebagai masyarakat dan warga negara yang baik wajib mematuhi dan mentaatinya, dengan adanya virus covidsemua pola kehidupan mengalami perubahan, yang awalnya senang berkumpul menjadi takut untuk berkumpul karena berkumpul merupakan salah satu media penyebaran covid yang disinyalir dapat melalui tranmisi pernafasan dan udara juga sentuhan, melihat dampak pandemi banyak masyarakat yang diphk, karena usaha usaha perhotelan, wisata, hiburan, tempat kost dan kontrakan, berkurang  50 persen , mahasiswa mahasiswi yang kembali ke kampung halamannya karena pembelajaran daring, grab dan gojek berkurang penyewa karena perkantoran dan pelajar maupun lainnya stay at home atau tinggal di rumah,dengan pandemi covid yang terjadi terjadi juga dampak pandemi covid yaitu krisis ekonomi, banyak yang beralih profesi menjadi pedagang kaki lima ataupun profesi lainnya, yang akan peneliti soroti adalah pedagang kaki lima, fenomena yang terjadi banyak tempat tempat yang sebelumnya tidak ada PKL menjadi  ada maupun tempat tempat yang sebelumnya 1 atau 2 PKL menjadi kesatuan PKL menutupi pemukiman, dan didengar itu merupakan kebijakan walikota dengan kewenangan diskresinya.

## Gambaran Kerangka Pemikiran
Pe m b ua t  ke b ija ka n Pe nerim a   ke b ija ka n Pe ra tura n  ya ng   m e ng a tur Ma sya ra ka t  te rd a m p ak Ma sya ra ka t  tid a k  te rd a m p a k Pe rtim b a ng a n Tujua n
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Pengembangan dari kerangka pikir peneliti adalah bagaimana peneliti ingin mengetahui dan menggali lebih dalam hasil dari kebijakan tentang PKL disandingkan dengan dampak yang terjadi di masyarakat baik pelaku usahanya maupun yang bukan pelaku usaha PKL dan juga menelaah teori Muchsan tentang asas  diskresi yang menimbulkan dilema.
Proposisi Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, belum berhasilnya Implementasi Diskresi Walikota khususnya kepada PKL pada masa pandemi malah menimbulkan masalah baru, dampak dan konfik sosial dan ketergantungan PKL pada fasilitas pemerintah, keterkaitan dengan ukuran dasar dan tujuandiskresi, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik satuan pelaksana,kondisi ekonomi, sosial dan politik dan kecenderungan para pelaksana.

## METODE PENELITIAN
Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini danpenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Johnson danChristensen (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus padapengumpulan data kualitatif,sedangkan Taylor dan Bogdan (1984) menjelaskan bahwa  penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya berupa deskriptif verbal. informasi, dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dariorang-orang dan perilaku yang dapatdiamati. Bogdan dan Biklen (1982) juga memiliki pernyataan yang sama seperti Johnsondan Christensen, serta Taylor dan Bogdan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data dalam bentuk, bisadari dokumen, catatan lapangan, dan wawancara atau kutipandari kaset video, kasetaudio, atau komunikasi elektronik digunakan untuk menyajikan temuan penelitian.
Dalam suatu penelitian perlu ditentukan
metode yang tepat dan sesuai dengan penelitian,karena metode merupakan unsur penting dalam suatu penelitian dengan melibatkan subyek tertentu dalam sistem penelitian. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang paling   penelitian ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dari sumber yang berkaitan dengan topik serta situs website. Penelitimen deskripsikan
dan memaparkan efektifivitas pelaksanaan Kebijakan Diskresi Walikota tentang PKL dan dampak sosial di kota Bandung pada masapandemi COVID, Informan penelitian sumber yang digunakan sebagai informan adalahwebsite resmi pemerintah Kota Bandung,wawancara Walikota dan Wakil Walikota, Sekda dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimanamembaca sumber-sumber yang terkait dengan kebijakan PKL dan Diskresi Walikota di masa Pandemi COVID. Menurut Ary dkk. (2013),peneliti kualitatif dapat menggunakan dokumen tertulis untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diteliti.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, karena sesuai dengan tanah kelahiran peneliti, domisili pekerjaan, keterkaitannya dengan pekerjaan sebagai anggota DPRD Kota Bandung dan adanya kebijakan tentang PKL dengan kewenangan diskresi Walikota di Kota Bandung di masa pandemi Covid.

## Arti dan Sumber Data
Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi.Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variable yang bentuknya dapat berupa kata- kata maupun angka.Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari
mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (= orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan).

## Jenis Sumber Data
Narasumber (Informan) Warga Masyarakat terdampak PKL dan pengguna PKL Fenomena/Peristiwa atau Aktivitas (konflik /aduan yang didapat) Tempat atau Lokasi (Jalan di Kota bandung) Dokumen atau Arsip (penelusuran digital dan surat fisik)
Observasi(tinjauan lapangan dan pengamatan)
Wawancara(Masyarakat ,pemerintah, pelaku)
Sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak diperoleh langsung, biasanya sumber data ini didapat dari pihak lain yang terpercaya. Sumber data bisa didapat dari hasil metode pengumpulan dataObjek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Menurut Suharsimi Arikunto : objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat.

## Studi Dokumen
Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam
rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Studi Dokumentasi, Kekurangan dan kelebihannya.

## Definisi Studi Dokumentasi
Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## Penentuan Informan
Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## Jumlah Informan
Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasustertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harusdipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan
kesesuaian (Martha &Kresno, 2016).
Peneliti dapat mengurangi jumlah informan jika informasi yang dirasakan sudah mencukupi. Misalnya penelitian didesain dengan melibatkan lima informan. Ternyata dengan dua informan sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. Maka peneliti dapat menghentikan proses pengumpulan data dengan cukup hanya dua informan saja.
Peneliti dapat mengganti informan (hal yang sulit dilakukan dalam penelitian kuantitatif) jika informan tersebut tidak kooperatif dalam wawancara. Misalnya informan tidak jujur dalam menjawab dan ada kesan sengaja memberikan informasi palsu, maka peneliti dapat menghentikan pengumpulan data dari informan tersebut
Ditq m b a h J ika  in fo rm a si
Tid a k  c u ku p
Ke p u t u sa n J u m la h In fo rm a n G a n t i J ika   in fo rm a n Tid a k v a lid
In fo rm a si  sd h   je n u h Be rh e n t i

## Teknik Pemilihan Informan
Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukandidasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (A priori sampling) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik
Snowball sampling atau Chain sampling yang akan digunakan oleh peneliti dengan lebih menitik beratkan pada wawancara mendalam, gambaran tentang ktiteria informan dan informasi yang diharapkan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

## Unit Analisis
Menurut Suprayogo dan Tobroni (2001:48), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitandengan fokus/komponen yang diteliti.  Unit analisis suatu penelitian dapat berupa  individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan focus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/ terbatas. Dengan mempertimbangkan hal diatas dan membatasi penelitian, maka lokasi
penelitian dan unit analisis dalam penelitian.

## Wawancara
Ankur  Garg, mengemukakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bila dilakukan oleh orang-orang yang mempekerjakan calon kandidat untuk posisi, jurnalis, atau orang-orang biasa yang mencari tahu mengenai kepribadian seseorang atau mencari informasi maupun data.

## Observasi
Observasi ialah proses yang kompleks, terdiri dari berbagai macam proses biologis maupun proses psikologis. Namun, proses yang paling penting ialah ingatan dan pengamatan.
Validitas Keabsahan Data Validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini kegunaannya untuk mampu memberikan ciri keilmiahan yang baik dan benar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar 1986).  Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan. Peneliti mempergunakan  metoda  triangulasi juga wawancara langsung kepada Walikota Bandung, Wakil Walikota, Sekda dan Kasatpol PP beserta Kadiskop sebagai pembuat kebijakan ,pelaksana, dan pendukung diskresi kebijakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Diskresi
Negara memiliki  tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya ( welfare state ). Sehingga negara perlu melakukan berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik.
Agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka urgensitas terkait kualitas pelayanan publik sangatlah besar. Adapun yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto (2009) adalah salah satunya faktor internal, yaitu kewenangan diskresi.
NO  INFORMAN INFORMASI YANG DIHARAPKAN JUMLAH 1 WALIKOTA BANDUNG INFORMASI PEMBENTUKAN SATGAS PKL 1 ORANG 2 WAKIL WALIKOTA IDEM 1 ORANG 3 SEKDA INFO PELAKSANAAN PENERAPAN SATGAS PKL 1 ORANG 4 KASATPOL PP INFO PENEGAKAN PERDA 1 ORANG 5 KADIS KOPERASI INFO PEMBINAAN UMKM PKL 1 ORANG 6 TOKOH MASYARAKAT  DAMPAK PKL 102 ORANG
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
Diskresi dalam kaitannya dengan kebijakan publik dilatarbelakangi dengan paradigma administrasi publik yang pada mulanya diatur secara terbatas pada paradigma Old Public Administration (OPA). Kemudian, pada New Public Management (NPM) diskresi mulai diberikan secara luas. Namun, terdapat penyalahgunaan akibat adanya diskresi yang diberikan secara luas tersebut sehingga pada paradigma New Public Service (NPS) diskresi tetap dibutuhkan, akan tetapi dibatasi dan harus dilakukan secara bertanggung jawab (Denhardt & Denhardt, 2003). Sehingga apabila diskresi dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau "kebablasan" maka akan berakibat pada menurunnya kualitas kebijakan publik. Diskresi berasal dari kata discretion (Inggris), discretionair (Pera ncis), freies ermessen (Jerman) yang notabene mutlak dibutuhkan oleh pemerintah dan melekatnya suatu wewenang ( inherent aan het bestuur ) karena sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial dan ekonomi para warga yang semakin komplek. Sedangkan secara definisi, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan  pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan /atau adanya stagnasi pemerintahan (UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi pemerintahan).
Berdasarkan hal tersebut sejatinya diskresi sangat dibutuhkan pada Kebijakan publik terutama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, hal tersebut menjadi dilema bagi penyelenggara pelayanan publik terlebih dalam mengambil keputusan yang notabene kebijakannya belum diatur. Sehingga menurut Benyamin Hoessen (2011) diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan
pertimbangannya sendiri. Adapun contoh diskresi yang notabene sangat dibutuhkan pada masa genting, misalnya pada pandemi Covid-19 bahwa pemerintah perlu untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan memperhatikan anggaran yang telah direncanakan. Meskipun pada dasarnya situasi dan kondisi masa pandemi Covid-19 seperti memberikan shock therapy bagi pemerintah, seperti pada pelarangan PKL bejualan dipinggir jalan karna akang menimbulkan kerumunan warga yang memberi produk makanan atau jajnan jalana. Akan tetapi ditengah pandemic Covid 19 masyarakat pedagan PKL memerlukan masukan untuk tetap bejualan dengan alas an demi menjaga keberlangsungan hidup mereka karna tidak ada jaminan dari pemerintaah untuk menanggung kebutuhan makan keluarga sehari-hari. Oleh karna itu Walikota Bandung mengeluarkan kebijakan diskkresi bahwa PKL boleh melakukan kegiatan berjualan di pinggir jalan asal tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat walaupun tentu pada kenyataannya para PKL mengabaikan protocol kesehatan tersebut.
Pertimbangan diskresi Walikota Bandung tersebut tentu menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat, sehingga kebijakan diskresi dikeluarkan itu atas dasar keberpihakan pada siapa? Kepada para PKL atau kepada masyarakat atau konsumen yang tentu lebih banyak secara jumlah daripada jumlah PKL yang ada di lapangan? Apabila ini tidak disikapi secara bijaksana sebagi suatu produk kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam hal ini adalah Walikota Bandung sebagai pemimpin exsekutif tentu akan berakibat terjadinya ketimpangan penegakan hukum, sehingga apabila terjadi kerumunan yang diakibatkan oleh tetap berlangsungnya kegiatan berjualan oleh PKL, yang harus diberi sangsi tegas adalah PKL atau masyarakat yang dating unjuk membeli produk jualan para PKL?
Dari hasil wawancara dengan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna justru menyatakan
tidak ada kebijakan diskresi Walikota Bandung terkait dibolehkannya para PKL berjualan di saat wabah covid 19 terjadi lonjakan di kota Bandung. Jurstru menurut Sekda Kota Bandung yang terjadi sebenarnya adalah telah terjadi pelanggaran prokes oleh para pedagang PKL yang membandel untuk tetap berjualan di masa pandemic covid 19 di Kota Bandung. Sehingga dilapangan selalu terjadi sikap saling menyalahkan antara pernyataan dari organisasi PKL Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung itu sendiri. Kebijakan diskresi seperti pembolehan aktifitas berjualan bagi PKL di masa pandemic justru hanya menimbulkan kontra produktif dengan semangat melawan covid 19 yang semakin hari semakin meningkat angka penularannya sampai pada tahap yang sangat genting di wilayah kota bandung.

## Diskresi Rentan Disalahgunakan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya diskresi sangat  baik untuk meningkatkan kekosongan hokum terhadap peraturan hukum yang ada. Sehingga diskresi dan pelaksanaan aturan hukum tidak dapat terlepas satu sama lain. Namun, hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan untuk memperhatikan aturan-aturan sehingga tidak merujuk pada terjadinya penyalahgunaan wewenang yang kebablasan.
Adapun aturan yang cenderung dilakukan pejabat publik dalam konteks diskresi adalah adanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada tidak diindahkannya keselamatan masyarakat atau menyimpang terhadap kepentingan umum. Adapun contohnya adalah penggunaan diskresi yang diduga melampaui wewenang dan dilakukan pada peberian izin oleh walikota bnandung kepada para PKL untuk bisa tetap berjualan ditengan gejolak pandemi covid 19 yang gafiknya cenderung meningkat baru-baru ini. Keputusan yang 'dianggap' diskresi tersebut menimbulkan beberapa implikasi. Adapun implikasi-implikasi tersebut antara
lain berubahnya implementasi penegakan aturan namun tidak melampirkan persetujuan tertulis dari aparatur penegak hukum atas diskresi yang telah dilakukan. Selain itu, menimbulkan kerugian bagi pihak terkait dalam hal ini adalah PKL kota bandung beserta masyarakat kota bandung secara keseluruhan.
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat prosedur yang perlu diperhatikan oleh Pejabat Publik publik dalam melakukan diskresi, yaitu mendapat persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat. Terlebih untuk diskresi yang dapat mempengaruhi perubahan tatanan social kemasyarakatan, menimbulkan keresahan masyarakat, dan untuk keadaan darurat serta mendesak seperti pada bencana alam maupun non alam termasuk di masa pandemo covid 19 seperti sekarang.
Pada dasarnya UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur persyaratan diskresi, yaitu sesuai dengan tujuan diskresi pada Pasal 22 (melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum), tidak bertentangan dengan aturan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Sehingga dalam pelaksanaan diskresi perlu memperhatikan prosedur penggunaan diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila diskresi tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku akan menimbulkan konsekuensi hukum pada diskresi yang menjadi tidak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan.
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
Diskresi Larangan PKL Berjualan di Zona Merah Kota Bandung
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, Pemkot Bandung tak melarang warganya  untuk jualan takjil selama bulan Puasa Ramadhan 1442 H 2021. Meskipun hal itu berpotensi dapat menimbulkan PKL musiman pada sejumlah titik di Kota Bandung di tengah pandemi Covid-19.. Namun harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita tidak tahu siapa yang mungkin membawa virus Covid-19, Menurut Yana, jika protokol kesehatan dan aturan tetap dijaga, maka tidak akan ada pembubaran. Semua pengawasan untuk kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada aparat kecamatan, karena mereka yang punya kewenangan. Meski  demikian, Yana berharap tidak ada penambahan PKL dengan jumlah signifikan atau jumlah PKL di Kota Bandung tetap sama dengan jumlah yang sudah diverifikasi.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Oded M. Danial meminta warga Kota Bandung untuk tidak ngabuburit, melakukan sahur on the road, walaupun kegiatan buka puasa bersama tetap dibolehkan dengan penerapan protokol kesehatanyang sangat ketat. Kemudian Buka bersama boleh tapi tidak bleh lebih dari 50% dari kapasitas ruangan, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Walikota Bandung Oded M. Danial usai memimpin Rapat Terbatas dengan Forkopimda beberapa waktu lalu saat dimitai keterangan oleh wartawan. Hampir separuh lebih penduduk dari Indonesia bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat hingga tahun 2019 diketahui sebanyak 55,72% dari masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dan 23.01% diantaranya berada di Kota Bandung. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal sering kali kurang diperhatikan oleh pemerintah secara baik.
Hal tersebut terindikasi dari adanya perlakuan tidak adil melalui stigma yang diberikan kepada PKL sebagai “perusak”
estetika perkotaan. Di tengah ketidakadilan yang ada, kini para PKL juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka  untuk melakukan karantina di rumah selama beberapa hari seiring dengan adanya kebijakan PSBB. Hal tersebut berpengaruh banyak terhadap penghasilan mereka, mengingat bahwa PKL merupakan pekerjaan berbasis harian sehingga jika para PKL tidak berjualan keluar rumah maka tidak ada penghasilan yang didapatkan.
Argumen tersebut diperkuat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Raihana P. Hutami Researcher dari komunitas Rame-Rame Jakarta, sebagai pegiat independen yang bergerak dalam isu- isu informal Jakarta menjelaskan bahwa PKL yang berjualan di wilayah perkantoran mengalami penurunan pendapatan hingga 50%, sedangkan pedagang yang berjualan di wilayah permukiman mengalami pendapatan hingga 100%.  Studi ini dilakukan di area perkantoran. Selain itu, baik pedagang yang berjualan menetap maupun yang berpindah- pindah mengalami penurunan hingga 50%, bahkan tidak mendapatkan penghasilan selama 3 bulan, pada masa PSBB diterapkan.   Temuan tersebut didorong melalui adanya kebijakan Work From Home (WFH) yang dikeluarkan oleh beberapa tempat kerja yang mengakibatkan adanya peralihan sasaran konsumsi dari pedagang kaki lima di area perkantoran ke pedagang yang ada di wilayah perumahan. Seteleh kebijakan PSBB transisi diterapkan, para pedagang yang menetap mendapatkan pertambahan pendapatan sebanyak 20% dikarenakan masih banyak pekerja kantoran yang membawa bekal sendiri untuk menghindari warung makan, serta pekerja yang WFH. Para pedagang tersebut kemudian mencari cara untuk memasarkan produknya melalui penjualan berbasis daring. Di samping itu, para pedagang yang berpindah-pindah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemasukan karena tidak dapat berjualan baik secara
daring maupun luring. Sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah melalui jemput bola atau mendatangi wilayah yang ramai. Center for Urban Studies bekerja sama dengan beberapa lembaga sipil membuat survei kondisi di Indonesia dan membuka layanan pengaduan independen mengenai isu hak atas ekonomi dan sosial. “Berdasarkan hasil pengaduan diketahui bahwa  banyak pekerja dari sektor informal yang mengeluhkan mengenai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatannya menurun. Selain kebutuhan sehari-hari, banyak juga yang mengeluhkan karena tidak mampu membayar biaya sewa tempat tinggal.
Di samping itu, RCUS juga tergabung ke dalam Lapor Covid-19 yang bekerja sama dengan Social Resiliency Lab, Nanyang Technology University mengenai Risk Perception Survey atau Survei Persepsi Resiko. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat persepsi resiko berdasarkan jenis pekerjaannya. Secara total, diketahui bahwa sebanyak 81% dari total responden mengatakan bahwa faktor ekonomi menduduki urgensi yang sama dengan faktor kesehatan.
Jika ditinjau dari keadaan para PKL, tentunya pilihan antara berjualan atau melakuan karantina mandiri merupakan pilihan yang amat sulit. Kedua pilihan tersebut mengarahkan kepada pilihan antara “mati karena kelaparan atau mati karena tertular”. Hal tersebut dikarenakan jika diam di rumah maka mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak adanya penghasilan yang masuk mengakibatkan kondisi para PKL semakin terjepit ditekan oleh biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sewa, biaya kebutuhan sekunder, dan lainnya. Melihat keadaan tersebut, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi diantaranya terdapat rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, dibutuhkan bantuan sosial dalam membantu melindungi
para PKL dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta perlu adanya penyesuaian kebijakan untuk para  PKL agar bisa tetap berjualan. Sedangkan untuk jangka panjangnya, dibutuhkan jaring pengaman baik dari pemerintah maupun dari sesama PKL. Melalui pembangunan komunitas atau perkumpulan dari sesama PKL mampu membuat para PKL lebih kuat serta peran pemerintah yaitu mendorong jaring pengaman tersebut agar dapat terorganisir. Pernyataan yang sama mengenai jaring pengaman juga dikatakan oleh Dr. Redento B. Recio sebagai peneliti di Informal Urbanism (InfUr-) Universitas Melbourne. Dalam paparannya, Reden menjelaskan bahwa terdapat lima isu sektor informal (dan PKL di dalamnya) yang perlu disoroti di masa pandemi, yaitu; (i) bertambahnya kesenjangan antar wilayah, secara umum isu ini merupakan dampak keseluruhan karena adanya pendemi COVID-19 dengan meningkatnya angka kemiskinan serta kesenjangan; (ii) Tidak terlihat (terlepas dari “epistimologi kebijakan”), dalam perencanaan kota atau wilayah, para pemangku kebijakan masih jarang untuk memperhatikan para PKL. Hal tersebut juga berkaitan dengan sifat dari PKL yang nomaden atau berpindah-pindah. Fenomena tersebut berlangung bahkan sebelum pandemi dimulai; (iii) Ketidakadilan, Para PKL sebenarnya mengalami ketidak adilan perlakuan oleh kebijakan yang ada.
Hal tersebut dikarenakan PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan di ruang terbuka atau Zona merah dan dianggap merusak estetik dari tatanan kota. Ketidakadilan tersebut berdampak juga pada penghasilan dari para PKL; (iv) Tindakan kolektif, Diperlukan kerja sama dari sesama PKL untuk memperjuangkan pekerjaan mereka. Modal gotong royong perlu dimiliki oleh sesama PKL untuk membantu berjuang; (v) Inklusi sosial, Keterlibatan sosial untuk menjadikan iklim yang inklusif sangat diperlukan melalui partisipasi aktif dari berbagai pihak, khususnya dari PKL itu
Studi Aturan Diskresi Walikota Bandung Terkait Aktivitas Pedagang Kaki  Lima Serta Implementasinya Di Masa Pandemi COVID (Erick Darmajaya, Ria Arifianti, Mas Halimah)
sendiri yang kemudian dibantu pengawalannya melalui hak dan kewenangan yang dimiliki oleh NGO. Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Sosial, Koperasi, dan UMKM, sendiri memiliki program yang sudah dilaksanakan. Dalam program ini nantinya para PKL dibina untuk dapat menjadi UMKM yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Langkah- langkah yang perlu diikuti berupa pelatihan dan pemberian skill agar bisa mendaftarkan diri mengikuti program yang sudah ada. Namun sayangnya masih banyak para PKL yang enggan untuk mengikuti program tersebut. Menurut Dinas Koperasi, dan UMKM Kota Bandung, mengatakan bahwa kemungkinan para PKL enggan untuk mengikuti program tersebut karena enggan untuk membayar pajak jika nanti telah terdata.
Secara garis besar terdapat rekomendasi dan saran yang diberikan yaitu mengenai perlu adanya paradigma baru dalam melihat PKL sebagai suatu pekerjaan sehingga nantinya kebijakan perkotaan dapat menguntungkan para PKL dan mampu mengajak para PKL untuk bekerja sama. Hal tersebut tidak saja untuk kepentingan estetika perkotaan namun juga untuk kesejahteraan PKL-nya. Di samping itu, perlu adanya komunitas atau perkumpulan para PKL yang terorganisir karena melalui kesamaan nasib dari para PKL mampu meningkatkan solidaritas untuk lebih berkembang. Selain itu, dibutuhkan juga pengkajian ulang sistem program Jakpreuneur dalam upaya mendata para PKL secara tepat sasaran sehingga nantinya para PKL bisa lebih terperhatikan.
Penyebab Gagalnya Pengelolaan PKL di Kota Bandung
Hampir semua kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar untuk mampu membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin. Salah satu isu perkotaan yang perlu dikelola untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan adalah isu Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyak kota-kota yang gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk
menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan kebijakan serupa itu, yaitu kebijakan yang bersifat terintegratif dan partisipatif.
Pengalaman menunjukkan bahwa  program pengelolaan PKL yang sukses menuntut adanya elemen-elemen kebijakan yang meliputi: kejelasan visi dan konsep; adanya basis data dan informasi yang akurat; adanya institusi yang berfungsi sebagai leading agency ; adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum; dan adanya asosiasi komunitas PKL yang kuat. Pengalaman pengelolaan PKL di Kota Solo, misalnya, memberikan pelajaran bahwa tata pemerintahan yang partisipatif akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok-kelompok marjinal seperti kelompok PKL untuk ikut menikmati dan mendapatkan akses dalam pemanfaatan ruang kota.

## Penyebab Kegagalan
Bagaimana Pedagang Kaki Lima (PKL) diperlakukan di suatu kota menjadi cermin kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan pengamatan terhadap praktik kebijakan perkotaan terhadap PKL selama ini, ada beberapa alasan yang membuat banyak kota-kota gagal mengelola PKL dengan baik. Alasan pertama terkait dengan sikap dan perspektif yang ambivalen , di satu sisi keberadaan PKL dianggap sebagai ‘penyelamat’ karena telah menyediakan lapangan kerja, memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan membuat kota menjadi ‘hidup’. Kontrasnya, PKL juga diangggap sebagai ‘penyakit’ yang membuat kota menjadi semrawut dan kotor. Persoalannya, pemerintah daerah umumnya tidak mampu keluar dari situasi ambilvalensi ini sehingga tidak tahu lagi apakah kebijakan yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan
PKL ataukah PKL yang harus beradaptasi dengan kebijakan penataan kota yang sudah ada?
Alasan fundamental lain menyangkut pemahaman akan persoalan dan akurasi data . Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah PKL di perkotaan adalah tidak tersedianya statistik di tingkat kota yang lengkap, terbarui, dan konsisten. Bahkan banyak kota-kota yang tidak memiliki data paling mendasar seperti berapa jumlah PKL yang ada di wilayahnya pada suatu masa. Jika pemerintah tidak mengetahui berapa jumlah PKL, siapa mereka, dan tidak pula memahami bagaimana sistem kehidupan yang dijalani PKL, akan sulit bagi pemerintah untuk mendefinisikan apa masalah riil yang terkait dengan PKL, dan akibatnya, akan sulit untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Ketiadaan data dan informasi ini juga membuat banyak pemerintah daerah cenderung menyepelekan keberadaan PKL serta membuat kebijakan menjadi salah sasaran.
Alasan ketiga menyangkut ketidakjelasan orang atau lembaga apa yang bertanggung jawab mengelola PKL . Sikap ambivalensi tercermin juga dalam kelembagaan pemerintah daerah yang sering memecah tugas pengelolaan PKL setidaknya kepada dua institusi yaitu unit ‘pemberdayaan’ PKL yang biasanya merupakan satu bagian di bawah dinas atau badan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Sementara tugas lain adalah tugas ‘penertiban’ PKL, yang biasanya menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tanpa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah yang bisa menjalankan  fungsi koordinasi, situasi ini ini mendorong upaya pengelolaan PKL menjadi sepotong-sepotong, ad hoc , dan tidak konsisten.
Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan  - baik dari kalangan birokrasi
maupun dengan politisi. Di Banyak kota, upaya penanganan masalah PKL sering membuat situasi memburuk, bukan sebaliknya. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan tersebut tidak memperoleh legitimasi dan dukungan dari komunitas PKL itu sendiri.
Adanya organisasi PKL yang kuat sering dianggap sebagai penyebab sulitnya pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. Pendapat ini agak menyesatkan, karena organisasi yang kuat justru akan mempermudah komunikasi dan tercapainya kesepakatan antara pengambil keputusan dengan PKL. Ada contoh kota- kota dimana PKL-nya bisa mengorganisir diri dengan baik (kadang dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat) dan bahkan organisasi-organisasi ini membuat aliansi strategis untuk meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan  pengambil keputusan. Terbukti adanya organisasi PKL yang kuat membuat kesepakatan yang diambil menjadi lebih mudah dilaksanakan. Sayangnya, di berbagai kota PKL diorganisir secara informal oleh para ‘pelindung’ mereka (semacam preman) dan tentunya ini bukan organisasi yang demokratis dan sehat seperti yang dimaksud di atas.
Beberapa masalah yang diuraikan tersebut telah coba diatasi oleh kota-kota di negara berkembang yang berniat mengubah kebijakan terhadap sektor informal dari yang sifatnya “melecehkan” ( harassment ) kepada “penerimaan” ( acceptance ). Pemerintah Kota Cebu di Filipina, misalnya, secara informal menerapkan “ Maximum Tolerance Policy ” terhadap PKL. Sementara organisasi PKL pun mulai mengubah strateginya dari politik konfrontasi menjadi strategi lobbying dan keterlibatan. Pemerintah Kota Cebu mengizinkan PKL berjualan di satu sisi jalan di area-area tertentu; atau mengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu; menyeragamkan ukuran, warna, dan bentuk lapak PKL sehingga terlihat rapih; tidak menerapkan kebijakan penggusuran kecuali jika ada keluhan yang disampaikan secara
resmi ke kantor walikota atau instansi pemerintah lainnya; menjaga agar kebersihan dan sanitasi terjaga baik; serta menerapkan transparansi dalam penarikan retribusi

## SIMPULAN
Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
Yang harus dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan Sebagai  Pemangku kebijakan, Walikota memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran  yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang- undang aturan diskresi  dan bagi pelanggaran terhadap undang-undang ini akan ditindak secara tegas.
Dalam prakteknya Satpol PP tidak menjalankan tugasnya secara kaku menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi petugas diberikan kewenangan diskresi  untuk membantunya menjalankan tugas diskresi walikota ini telah diatur sedemikian rupa  agar tidak menyimpang dalam penerapannya dengan memperhatikan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sumber hukum lain yang terkait dengan diskresi walikota. Diskresi walikota dalam penerapan kebijakan pelarangan berjualan bagi PKL di zona merah Kota Bandung dibutuhkan dalam pelaksanaannya, karena dalam berhubungan dengan masyarakat tentu tidak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaku. Disinilah peran pejabat public dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat dibutuhkan. Dapat dilihat dari data pelanggaran yang dikumpulkan selama masa kebijakan PSBB selama pandemic Covid 19, dimana Satpol PP dalam melakukan penindakan kepada pelanggar PKL tidak hanya  langsung memberikan denda saja, namun seringkali menggunakan teguran baik secara lisan maupun tertulis dalam
pemberian teguran ini diskresi Walikota dibutuhkan agar  pelanggaran yang sama tidak terulang kembali sehingga pelanggaran yang terjadi dapat berkurang setiap tahunnya.  Pelaksanaan diskresi Walikota Bandung ini diupayakan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku dan kode etik Pejabat Publik. Peran dalam melakukan pengarahan terhadap anggotanya dalam mengambil kebijakan diskresi juga menjadi acuan bagi petugas di lapangan. Serta dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau seminar yang mengundang pakar hukum terkait dengan pelaksanaan diskresi maka pelakasanaan diskresi Walikota Bandung dalam prakteknya dapat menjadi lebih baik, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dihindari.
Dalam pelaksanaan diskresi Walikota Bandung dalam penindakan pelanggaran bejualan di zona merah oleh para PKL tidak selamanya berjalan baik, ada kalanya Satpol PP memiliki kendala dalam menerapkan kewenangan diskresi yang dimilikinya berupa  kurangnya pengawasan dari atasan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum, partisipasi pengguna jalan yang masih kurang terhadap pemahaman hukum sehingga seringkali mengulangi pelanggaran yang sama, kurangnya petugas di lapangan sehingga tidak dapat memantau pelanggaran yang terjadi secara merata. Pemahaman mengenai diskresi yang masih kurang oleh petugas dilapangan dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, serta perbedaan pandangan dalam menggunakan diskresi antar sesama petugas dapat membingungkan masyarakat maupun PKL. Pelaksanaan diskresi Walikota dalam penindakan pelanggaran berjualan di Zona Merah oleh PKL di wilayah kota Bandung belum cukup baik sehingga masih mempunyai kendala-
kendala dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya upaya penanggulangan dari aparat penegak hukum dalam menggunakan kebijakan diskresi agar lebih terarah.

## Saran
Setelah melakukan penelitian di Kota Bandung mengenai pelaksanaan diskresi Walikota Bandung dalam penindakan pelanggarana berjualan di zona merah oleh Pedagang Kaki Lima di kota Bandung penlulis dapat mengemukakan saran-saran untuk dijadikan evaluasi:
Perlu disosialisasikan mengenai bagaimana pelaksanaan diskresi Walikota  di lapangan sesuai dengan standar prosedur operasional kepada Para PKL dan masyarakat, untuk tidak melanggar dan berjualan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perkataan yang ramah dalam berurusan dengan masyarakat agar masyarakat lebih menghargai aparat Satpol PP dan tidak memiliki kesan yang buruk saat berurusan dengan aparat. Perlu adanya pengarahan dari Pemerintah Kota Bandung maupun seminar lebih lanjut tentang diskresi aturan Walikota Bandung terkait larangan berjualan bagi PKL di zona merah Kota Bandung yang dapat membuka wawasan petugas Penegakan Hukum agar di lapangan tidak bingung dalam mengambil keputusan dalam prakteknya dan dapat mengambil pertimbangan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dengan lebih bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Martha, E., & Kresno, S. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press.  Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Mehods (3 ed.). California: Sage Publishing. Robinson, O. C. (2014). Sampling in Interview- based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. Qualitative Research in Psychology, 11(1), 25- 41. Ulin, P. R., Robinson, E. T., & Tolley, E. L. (2005).
Qualitative Methods in Public Health: A
Field Guide for Applied Research. San Fransisco: Jossey-Bass.
Journal  of Comparative Policy Analysis , 2021 Vol. 23, No. 1, 120–130, https://doi.org/10.1080/13876988.20 20.1841561
Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 134- 150 ISSN 1693448 Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Lutfil Ansori Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Journal of Comparative Policy Analysis , 2021Vol. 23, No. 1, 120–130, https://doi.org/10.1080/13876988.20 20.1841561 Governmental Response to Crises and ItsImplications for Street-LevelImplementation: Policy Ambiguity, Risk,and Discretion during the COVID-19Pandemic. The Author(s) 2017 DOI: 10.1177/2158244017691563 journals.sagepub.com/home/sgo https://www.researchgate.net/profile /Ade- Heryana/publication/329351816_Inf orman_dan_Pemilihan_Informan_da lam_Penelitian_Kualitatif/
Nur Fatin-
https://seputarpengertian.blogspot.c om http://www.integrasi-edukasi.org Ibid. hal. 21 Peraturan Walikota Bandung no.888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 34. 13 RPJMD kota Bandung hal 211 RPJMD kota Bandung, hal 110.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 pasal 3.
Tumpal Hasiholan Agustinus FE UI 2010 Lutfil Ansori Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Sulaiman, S.H. (Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan) 2011 pasal 3) http://ners.unair.ac.id/ Ratna Dhelva I. W. https://jdih.babelprov.go.id https://pemerintah.net/tugas-wewenang- kewajiban-dan-hak-kepala-daerah- dan-wakil-kepala-daerah/
Link Berita https://matakota.com/legislator-nilai- aparat-tak-langgar-hukum-jika- mengawal-diskresi/ https://jabartoday.com/legislaqtor-nilai-
aparat-tak-langgar-hukum-jika- mengawal-diskresi https://www.suaramuda.co.id/2021/02/17/an ggota-komisa-a-dprd-kota-bandung- menyoroti-keberadaan-pkl-yang- dadakan-menjamur/
https://infoindonesianews.com/nro-erick- menyoroti-keberadaan-pkl-yang dadakan-menjamur/
https://www.aspirasijabar.net/2021/02/angg ota-dewan-komis-dprd- kotabandung.html