Jurnal Ilmu Pemerintahan

## TANPA INCUMBENT ,  KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN
(Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015)
Ombi Romli e-mail: ombi_cls @ yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yang sudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsung di Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasi pada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti oleh incumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti oleh incumbent . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/ Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan pada Pemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbent keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati  tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengan demikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentak Tahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada  langsung tahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukada langsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti oleh incumbent.
Kata Kunci: Incumbent, Ketrlibatan politik aparatur  birokrasi, pemilukada langsung serentak

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## ABSTRACT
Pandeglang is a distric in Banten province which has already run local direct election since 2005. Any time the local direct election is run, the involvement of bureaucratic appartus to support certain candidate for regent and vice Regent. The purpose of the study is to compare the involvement of bureaucratic apparatus at the direct election in Pandeglang in 2010 which was followed by the incumbent, with the recent concurrent local election in  2015 which was not followed by the incumbent. The research uses qualitative approach by which the collection of date is gathered through observation, interviews, and literature studies.
The findings show that during 2010 direct election by which the incumbent was in power, the involvement of bureaucratic officials to support the candidate was massively identified and and very intensive. Meanwhile, during the 2015 election of which no incumbent was in contest, the involvement of government officials was still carried out silently as well as with low intensity. The findings suggest that the involvement of government officials to support certain candidates experienced a significant decrease during the last concurrent local election in comparison with the 2010 election. The main factor of this decrease is the absence of incumbent in 2015 election.
Keywords : Incumbent, apparatus involvement, concurrent election

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tatanan  pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan yang cukup signifikan adalah dengan dilaksankannya Pemi- lihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang maksudnya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Selain itu Pilkada langsung merupakan sarana yang diyakini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang
terbaik karena dipilih secara lebih demokratis, sehingga mampu mening- katkan kesejahtraan dan membawa kemajuan bagi daerah.
Akan tetapi Pilkada langsung yang sudah dilaksankan sejak tahun 2005 ternyata menimbulkan berbagai persoalan dalam proses penyeleng- garaannya. Salah satunya adalah terlibatnya  aparatur  birokrasi  peme- rintah daerah dalam Pilkada/Pemi- lukada langsung.
Pada kenyataanya di lapangan Pemilukada langsung di Indonesia diwarnai oleh berbagai pelanggaran salah satunya oleh aparatur  birokrasi yang terlibat dalam dukung mendukung terhadap calon Bupati/
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Wakil Bupati terutama jika Pilkada/ Pemilukada langsung tersebut diikuti oleh incumbent.
Data dari  Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekre- tariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2011 menunjukan bahnwa dalam sengketa Pilkada langsung yang men jadi bahan gugatan adalah banyak terjadinya kecurangan secara terstuk- tur sistematis dan masif yang melibatkatkan  aparatur  birokrasi untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati seperti yang terjadi di Kabu- paten Konawe Selatan, Kabupaten Gersik, Kota Tanjungbalai, dan Kabu- paten Sumbawa. 113
Padahal dalam aturan perudang- undangan dengan jelas dinyatakan bahwa  aparatur  birokrasi itu tidak boleh memihak kepada salah satu kontestan Pemilukada langsung.
“Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 114
Alasan mengapa aparatur birokrasi harus netral dalam Pemi- lukada karena pada masa lalu di era orde baru, aparatur birokrasi berpihak menjadi salah satu pendukung/ anggota kekuatan politik Golongan Karya (Golkar) yang menimbulkan ketidakadilan dalam politik.
Keberpihakan  aparatur  birokrasi kepada salah satu kontestan politik dalam  Pilkada langsung di era reformasi sudah barang tentu sama menimbulkan ketidakadilan politik yang merugikan kontestan politik yang lain, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi yang sedang dibangun.
Selain itu dampak dari aparatur birokrasi terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu peserta Pemilukada berpengaruh terhadap keber langsungan pembangunan dae- rah. Karena biasanya aparatur birokrasi yang diberikan imbalan berupa jabatan sebagai balas jasa politik cenderung kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka akan lebih menjadi alat untuk “melayani” kepentingan politik ekonomi penguasa ketimbang melayani masyarakat. Sehingga
113. M. Makrus Ali, 2011, Tafsir Kostitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis,
Terstruktur, dan  Masif,  Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi,  hal 8-10
114. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
dampaknya pembangunan daerah menjadi terabaikan.
Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah tertinggal di Provinsi Banten yang sudah melaksanakan Pemilukada langsung sebanyak tiga kali yaitu tahun 2005, 2010, dan 2015. Pilkada langsung tahun 2005 dan 2010 dimenangkan oleh incumbent. Tahun 2005 dimenangkan oleh Dimyati Natakusumah yang sebelumnya menjabat Bupati Kabupaten Pandeg- lang, dan Tahun 2010 dimenangkan oleh Erwan Kurtubi yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati/Pejabat Bupati.
Pada tahun 2015 ini Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang melaksankan Pemilihan Kepala Daerah langsung serentak di Indonesia. Dalam Pemilukada langsung serentak tahun 2015 ini ada perbedaan jika dibandingkan  Pilkada langsung sebe- lumnya tahun 2010, yaitu dalam Pemilukada Serentak langsung kali ini tidak diikuti oleh incumbent .
Bupati Kabupaten Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati Pandeglang Heiyani tidak lagi menjadi kontestan dalam Pemilukada langsung serentak Kabupaten Pandeglang yang di dilaksankan tanggal 9 Desember 2015.
Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung serentak di Provinsi Banten menunjukan fakta yang menarik di empat daerah kabupaten/ kota yaitu : Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Calon yang memenangkan
Pilkada langsung serentak 9 Desember 2015 itu semuanya adalah incumbent, kecuali Kabupaten Pandeglang. 115
Tatu Chasanah adalah pemenang di Kabupaten Serang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Serang, Iman Ariyadi pemenang di Kota Cilegon merupakan Wakil Walikota Cilegon, dan Airin Rachmi Diany adalah Wali Kota Tangerang Selatan. Sementara itu di Kabupaten Pandeg- lang pemenangnya Irna Narulita yang bukan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Irna Narulita adalah anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bukan merupakan incumbent .
Keadaan ini semakin menguatkan asumsi bahwa peserta Pemilukada langsung yang berstatus sebagai incumbent akan selalu memenangi Pemilukada langsung. Mengapa bisa terjadi demikian?, karena selain diuntungkan tingkat popularitas yang lebih dikenal oleh masyarakat
Jurnal Ilmu Pemerintahan
setempat, juga incumbent selalu mendapat dukungan dari aparatur birokrasi pemerintah daerah setempat.
Melihat realita diatas penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang keterlibatan aparatur birokrasi dalam Pemilukada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan keterlibatan  aparatur  birokrasi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti oleh incumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti oleh incumbent .

## TINJAUAN PUSTAKA
Berbicara tentang birokrasi tidak akan lepas dari pengaruh Max Weber yang dikenal sebagai tokoh yang melahirkan konsep tipe birokrasi ideal. Menurut Weber birokrasi merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli. Organisasi harus diatur secara rasional, imper- sonal,  dan bebas dari sikap prasangka. Dengan demikian sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional dalam berbagai peraturan untuk meng-
organisasi secara teratur, bersifat spe- sialisasi, hirarkis, dan terelaborasi. 116
Kemudian Max Weber sebagaikama dikutif Martin Albrow menjelaskan bagaimana mekanisme, peran, dan kedudukan pekerja (staf) di dalam organisasi legal rasional sebagai berikut:
1.  Para anggota staf besifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas imper- so nal sesuai dengan jabatan mereka;
2.  Terdapat hirarki jabatan yang jelas;
3.  Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas;
4. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak;
5. Para pejabat dipilih berdasarkan kulaifikasi profesional, ideal didasarkan pada suatu diploma
(ijazah) yang diperoleh melalui ujian;
6.   Para  pejabat memiliki gaji dan biasanya dilengkapi hak-hak pension. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, peja- bat juga dapat diberhentikan;
7.   Pos jabatan adalah lapangan kerja bagi para pejabat
116. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Administrasi Pendidikan Materi Dasar Pendidikan Program Akta mengajar V, Buku II C, Jakarta 1982

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
8.   Suatu struktur karir dan promosi sangat dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit) serta menurut keunggulan (superior);
9.   Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatanya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di dalam pos tersebut dan pejabat tunduk pada sistem  disiplin  kontrol  yang seragam. 117
Dengan demikian model ideal birokrasi yang dimaksudkan oleh Max Weber adalah suatu sistem tata kerja dan aturan dalam birokrasi yang harus dijalankan secara rasional, profesional, dan bersifat independen. Weber tidak menginginakan adanya unsur intervensi politik didalamnya.
Menurut Miftah Thoha model birokrasi Weber yang selama ini difahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan. Dengan demikian, setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang kepentingan pribadi (each civil servant is a cog in machine with no personally interest) . 118
Dalam kaitan ini maka setiap pejabat tidak memiliki tanggungjawab politik, kecuali bidang-bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tangungjawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi peme- rin tah telah diwujudkan. Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuat- an yang netral dari pengaruh kepen- tingan kelas atau kelompok tertentu.
Berbeda dengan Max Weber, Karl Marx seorang sosiolog yang juga berasal dari Jerman memliiki penda- pat nya sendiri tentang Birokrasi. Meskipun  birokrasi tidak mendapat tempat utama dalam pemikiran Karl Marx, tetapi Marx selalu mengkaitkan birokrasi dengan struktur kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Birokrasi menurut Marx merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan (berkuasa) untuk melak- sankan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Konsep Marx ini dipahami dalam kerangka umum teo- rinya tentang perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komu nisme. 119 Dengan demikian
117. Martin Albraw, 2004, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta 118. Miftah Thoha. 2009, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, hal 119. Miftah Thoha, 2009, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, Hal 22
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Marx menganggap birokrasi hanya sebagai alat/instrument politik bagi kelas yang berkuasa untuk meng- eksploitasi kelas-kelas lainnya yang tujuannya untuk memperta hankan kekuasaan.
Di Indonesia Politik birokrasi memiilki akar sejarah dan perkembangannya sendiri. Sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke 16,  birokrasi menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus tunduk dan patuh  pada kehendak sang raja. Termasuk para pegawai (birokrasi)  pemerintahan yang ter- bentuk pada waktu itu adalah birokrasi kerajaan yang dipilih atau diangkat oleh raja harus tunduk dan patuh pada raja.
Menurut Sarwono sebagaimana dikutif Agus Dwiyanto menyebutkan ciri-ciri birokrasi kerajaan pada waktu itu adalah sebagai berikut :
1. Penguasa menganggap meng- gunakan administrasi  publik sebagai urusan pribadi;
2. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya;
3. Tugas pelayanan ditujukan ke-
pada pribadi sang raja;
4. Gaji dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakekatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja; dan
5. Para  pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat seperti yang dilakukan oleh raja. 120
Dengan demikian sesungguhnya birokrasi yang ada pada waktu itu bersifat  tradisional merupakan alat kekuasaan pengusa (raja) yang memiliki tugas melayani kepentingan pribadi raja. Tugas pejabat  birokrasi harus melaksankan perintah atau kebijakan-kebijakan raja sebagai penguasa.
Kemudian pada masa penjajahan kolonial Belanda berkuasa di Indonesia terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Disatu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (Binnen- landsche Bestuur) yang mengenalkan sistem  birokrasi dan administasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem administrasi tradisional (Inheem she  Bestuur) masih tetap diper tahankan oleh pemerintah
kolonial. 121
120. Agus Dwiyanto, 2009, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press. Hal 10
121. Agus Dwiyanto, Ibid, hal 14

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dengan demikian meskipun telah terjadi perubahan sistem birokrasi pada masa pemerintahan kolonial, tetapi secara substansi sebenarnya tidak mengubah corak birokrasi pemerintahan dalam hubungannya dengan  publik. Pengaruh kekuasaan pemerintah masih tetap kuat dan posisi  birokrasi masih menjadi instrumen politik penguasa.
Di era orde baru birokrasi merupakan mesin politik utama orde baru, dimana keterlibatan birokrasi dalam politik dilegalkan oleh aturan perundang-undangan demi memper- tahankan rezim.  Menurut Undang- Undang No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya (Golkar) dengan sepengetahuan atau izin tertulis pejabat yang berwenang. 122
Dengan adanya Undang-Undang ini berarti birokrasi diperbolehkan untuk menjadi anggota kekuatan politik/partai politik yang ada pada waktu itu. Meskipun pada kenyataanya terjadi manipulasi politik dan ketidakadilan politik. Karena Pegawai
Negeri Sipil (PNS) secara keseluruhan pada akhirnya menjadi anggota Golongan Karya (Golkar) yang menjadi pilar utama kekuatan politik Orde Baru bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang lebih dikenal dengan istilah ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar). Setiap Pemilihan Umum pada masa Orde Baru birokrasi tampil menjadi mesin politik yang epektif dalam memenangkan Golongan Karya (Golkar).
Menurut Bintoro Tjokro-
amidjodjo birokrasi pemerintah sebagai alat politik utama “partai” pemerintah yang berkuasa mengurangi orientasinya terhadap pengabdian umum dan pelayanan publik. Ia tidak lagi public servant melainkan bagian utama dari penguasa dan kekuasaan politik. 123

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Menurut Moh Nazir Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,
122. Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Pasal 8 123. Bintoro Tjokroamidjojo, 2001, Reformasi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. ha l 6
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 124
Menurut Whitney yang dikutif Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. 125
Menurut Lexi Moeleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statatistik atau cara kuantitatif
lainnya. 126 Sedangkan Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutif Lexy Moeleong, metode kualaitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-orang prilaku yang diamati. 127
Dalam konteks penelitian ini yang dibandingkan adalah keterlibatan politik  aparatur  birokrasi dalam bentuk dukung mendukung pada proses  Pilkada langsung tahun 2010 yang diikuti oleh calon Bupati/Wakil Bupati yang berstatus incumbent, dengan proses Pemilukada langsung serentak tahun 2015 yang tidak diikuti oleh incumbent di Kabupaten Pandeglang.
Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara (interview) mendalam, dan studi pustaka. Obser- vasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan seperti pada saat acara kampanye dan rapat-rapat pemenangan, dan pene- tapan penghitungan suara hasil Pilkada di KPU Pandeglang. Wawan- cara dilakukan terhadap informan baik itu sebagai pelaku (tim sukses dari PNS), maupun tim kampanye bukan PNS, dan akademisi dari perguruan
124.  Moh Nazir, 2005, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Bogor, hal 54
125.  Dalam Moh Nazir, Ibid,  hal 54-55 126. Lexy Moeleong. 2010, Metode Penelitian Kualitatif , Rosda, Bandung, hal  6 127. Lexy Moeleong, ibid, hal  4

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
tinggi di Kabupaten Pandeglang Banten. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan membaca dan menelaah referensi dari buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar cetak maupun media online.
Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 128 Kemudian data yang sudah dianalisis dilakukan penyim- pulan-penyimpulan melalui inter- pretasi logis.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Pilkada Langsung Pandeglang Tahun 2010,  Dukungan Politik Aparatur Birokrasi Terbuka Dengan Intensitas Tinggi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Kabupaten Pandeglang yang dilaksankan tahun 2010 diikuti oleh enam pasang calon yaitu :
Pertama; Pasangan Yoyon Sudjana dan Muhamad Oyim dari jalur perseorangan/independen
Kedua; Pasangan Sunarto dan Agus Wahyu Werdana dari jalur perseorangan/independen
Ketiga ; Pasangan Djajat Muja- hidin dan Enjat Sudrajat dari jalur perseorangan/independen
Keempat; Pasangan Edi Suhaedi dan Aprilia Hedysanty dari Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, Partai Bintang Reformasi, Partai Merdeka, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Republikan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Nahdatul Umammah Indonesia
Kelima; Pasangan Irna Narulita dan Apud Mahfud yang didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) dan Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Keenam; Pasangan Erwan Kurtubi dan Heriyani dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa, PPRN, dan Partai Matahari Bangsa. 129
Pada  Pilkada tahun ini dengan jelas dan terbuka menunjukan adanya keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung (berpihak) kepada para kontestan Pilkada langsung yang berlangsung ketat dan diwarnai konflik.
Akan tetapi meskipun diikuti oleh oleh enam pasang calon Bupati/
128. Hamid Patilima, 2009, Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta Bandung, hal 98 129. Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangelang, 2011
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Wakil Bupati secara umum keberpi- hakan  aparatur  birokrasi Kabupaten Pandeglang terkosentrasi/terbagi pada dua pasangan calon yaitu pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud, dan pasangan Erwan Kurtubi-Heriyani.
Terbaginya dukungan aparatur birokrasi Kabupaten Pandeglang pada kedua pasangan calon Bupati/Wakl Bupati tersebut dikarenakan calon Bupati Irna Narulita merupakan istri dari Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah yang sudah menjabat Bupati Pandeglang selama dua periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Sehingga bagaimanapun juga sosok Dimyati Natakusuma sebagai mantan Bupati Kabupaten Pandeglang masih memiliki berpe- ngaruh di lingkungan aparatur Peme- rintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
Sedangkan  aparatur  birokrasi yang mendukung Pasangan Erwan Kurtubi-Heryani karena Erwan Kurtbi merupakan incumbent. Selain itu juga pasangan ini didukung oleh Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) yang merupakan anak tiri dari Heriyani. Dengan demikian pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Erwan Kurtubi-Heryani
selain didukung oleh sebagian aparatur birokrasi Kabupaten Pandeglang juga di dukung oleh aparatur  birokrasi Provinsi Banten.
Berdasarkan pengamatan di lapangan aparatur birokrasi (Pegawai Negeri Sipil/PNS) terlihat aparatur birokrasi mengikuti proses sosialisasi, rapat-rapat pemenangan, bahkan pada saat kampanye di tempat-tempat terbuka. 130
Seperti yang terlihat pada saat rapat strategi pemenangan Irna Narulita-Apud Mahfud di Rumah Makan Rizky. Berdasarkan pengamat- an dalam pertemuan rapat ini ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pandeglang ikut  membe- rikan pengarahan kepada tim sukses non partai yang diikuti oleh kalangan pemuda dari OKP dan relawan calon Bupati/Wakil  Bupati Irna Narulita- Apud Mahpud. 131
Menurut Mahyupi (informan yang berstatus PNS) salah seorang tim sukses Irna Narulita membenarkan bahwa di kalangan birokrasi memang terjadi dukung-mendukung terhadap calon kepala daerah Pandeglang tahun 2010. Bahkan ada tim suksesnya.
130. Observasi 5 September 2010, sering terlihat mobil dinas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten  mengikuti iring-iringan kampanye pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Erwan Kurtubi Heryani.
131. Observasi , 23 September 2010

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
“Tim sukses dibentuk tetapi tidak secara formal dan tidak ada data tertulis resmi. Tetapi meskipun demikian kita tahu siapa yang mendukung Irna dan siapa yang mendukung Erwan. Bahkan agar tim menajdi solid kita pun mela- kukan komunkasi dan koordinasi secara intens melakukan per- temuan-petemuan”f 132
Lebih lanjut Mahyupi menuturkan sebagai berikut :
Kegiatan dukungan aparatur birokrasi terhadap calon Bupati/ Wakil Bupati terstruktur dan sistematis, mulai dari pejabat eselon dua di tingkatan Sekda, Asda, Kepala Dinas, Camat- Camat, Golongan fungsional seperti guru, sampai dengan kepala desa RT dan RW. Kita mendekati mereka yang kira-kira sepaham dengan pemikiran kita mendukung pasangan Irna-Apud. Karena kita pun menyadari bahwa sebagian aparatur birokrasi Pemda Pandeglang juga mendukung pasangan Erwan dan Heriyani, mereka juga melakukan hal yang sama dengan kita. Bahkan mereka yang
mendukung Erwan lebih diun- tungan karena Erwan Kurtubi stausnya Bupati sekarang bisa menggunakan fasilitas dan program Pemda Pandeglang. 133
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati seperti di utarakan Mahyupi sebagai berikut:
1. Dalam rapat-rapat kedinasan pada sesi terakhir, selalu disoialisasikan dan diingatkan
bahwa ada calon Bupati/Wakil
Bupati yang harus dibantu dan diperjungkan meskipun dalam bahasa yang tidak lugas
2.   Dalam rapat-rapat diluar dinas, seperti di hotel di Carita kita mengundang tokoh masyarakat setempat supaya mendukung pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud
3. Pada kedgiatan sosial seperti pembagian sembako, kita katakana bahwa bantuan itu berasal dari calon yang didukung oleh kita
4. Pada acara-acara keagamaan masya rakat, seperti Maulid Nabi di Masjid kita pun turut mengkondisikan dan hadir, serta
Jurnal Ilmu Pemerintahan
memberikan bantuan untuk kegiatan tersebut
5.   Pada saat seminggu menjelang pencoblosan kita ikut keliling ke setiap daerah pemilihan     menge- cek dan konsolidasi untuk me- mas tikan apakah suara kita diwilayah daerah pemilihan/TPS tertentu aman atau tidak.
6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dan evaluasi baik dengan sesama PNS lain maupun dengan masyarakat dalam rangka menyukseskan yang kita dukung.
7.  Melakukan pengawasan, moni- toring, dan mencari informasi terhadap kekuatan politik lawan kita terutama pasangan Erwan dan Heriyani. 134
Ketika ditanya alasan mengapa mereka melakukan dukungan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada langsung Mahyupi menguta- rakan sebagai berikut :
“disamping kita diminta untuk mendukung, kita  merasa ingin balas budi kepada pak Dimyati yang waktu itu Bupati Pandeglang karena pada saat dia menjabat Bupati telah banyak memper- hatikan kita, kita diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan/memimpin di Pemerintah
Daerah Pandeglang. Jika Irna (istri Dimyati) menang pasti kita akan dipercaya kembali men- duduki jabatan tersebut bahkan jabatan kita bisa naik lagi. Tetapi jika yang menang bukan Irna, kita terancam tidak akan diberikan kepercayaan bahkan kita akan diturunkan jabatan. 135
Pada akhirnya setelah pencob- losan Pilkada langsung dilaksankan 3 Oktober 2010 hasil perolehan suara menunjukan bahwa pasangan Erwan Kurtubi-Heryani unggul tipis dalam perolehan suara pada pencoblosan awal yang digelar 3 Oktober 2010 dengan mengumpulkan 239.510 suara atau 43 persen dari total suara sah 552.894. Sedangankan pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud yang menjadi saingan terberatnya memperoleh 204.652 suara atau 37 persen. 136
Berdasarkan data tersebut, maka pemenang Pemilukada langsung di Kabupaten Pandeglang yang diseleng- grakan 3 Oktober 2010 adalah pa- sangan Erwan Kurtubi-Heryani yang merupakan incumbent .
Akan tetapi kemenangan Erwan Kurtubi-Heryani tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh
134.  Wawancara  Mahyupi , 2 Desember 2015 135.  Wawancara  Mahyupi , 2 November 2015 136.  Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang , 2011

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Irna Narulita-Apud Mahpud karena dianggap curang. Salah satu kecu- rangan pasangan Erwan Kurtubi- Heryani yang dilaporkan Pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud karena melibatkan aparatur birokrasi.
Erwan Kurtubi yang masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang terbukti telah mengeluarkan Surat Edaran No. 6 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010, yang isinya menekankan/menyuruh seluruh pegawai pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencoblos pasangan nomor 6 pada Pilkada langsung 3 Oktober 2010. 137
Bukti Surat edaran itu disampai- kan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan didukung oleh kesaksian tujuh belas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pandeglang. Tujuh belas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan para pendukung pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Irna Narulita-Apud Mahpud sebagai lawan utama dari pasangan Erwan Kutubi- Heryani.
Meskipun sebelumnya Erwan Kurtubi membantah adanya surat
edaran tersebut, tetapi karena adanya kesaksian tujuh belas PNS tersebut telah menguatkan bukti bahwa telah terjadi kecurangan di Pilkada langsung Pandeglang 3 Oktober 2010 yaitu mobilisasi PNS Kabupaten Pandeg- lang secara terstruktur, sistematis dan masif.
Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan kubu Irna Narulita-Apud Mahpud pada tanggal 4 November 2010 melalui Putusan Nomor 190/ PHPU.D-VII/2010 yang membatalkan Keputusan KPUD Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Dan Penghitungan Suara. 138
Ini artinya hasil Pemilukada Pandeglang yang dilaksanakan 3 Oktober 2010 dianggap tidak sah. Kemudian MK mengintruksikan agar dilakukan Pemilukada ulang yang harus dilaksankan 26 Desember 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pandeglang. Dalam Putusan atas gugatan hasil Pilkada yang diajukan pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pencob- losan ulang diikuti semua pasangan
137. www.antaranews.com , edisi kamis 4 November 2010, “MK Kabulkan Gugatan, Perintahkan Pilkada Pandeglang Diulang”
138. www.antaranews.com , edisi kamis 4 November 2010, “MK Kabulkan Gugatan, Perintahkan Pilkada Pandeglang Diulang”
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
calon yang ikut dalam Pemilukada langsung di Kabupaten Pandeglang. 139
Menindaklajuti intruksi Mah- kamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada Pandeglang yang harus diulang pada tanggal 26 Desember 2010, seluruh peserta Pemilukada akhirnya mengikuti intruksi tersebut. Seperti mengikuti proses kampanye meskipun dengan sumberdaya yang tesisa.
Pada Pemilukada ulang ini dukungan birokrasi masih terbagi dua yaitu kepada pasangan Irna Narulita- Apud Mahpud dan pasangan Erwan- Heryani. Pada Pilkada ulang ini persaingan kedua pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang melibatkan dua kubu birokrasi semakin ketat. Bagi  aparatur  birokrasi karena sudah kepalang basah terlibat mendukung pasangan Bupati/Wakil Bupati, pada Pemilukada ulang ini mereka terlihat benar-benar serius dan lebih bekerja keras lagi dalam memperjuangakan dan memenangkan dukungannya, karena mereka menyadari bahwa yang dipertaruhkan adalah karir dan jabatan mereka.
Setelah mengikuti proses kam- panye dan dilakukan Pilkada ulang
tanggal 26 Desember 2015 hasilnya menunjukan bahwa pemenang masih tetap pada pasangan Erwan Kurtubi- Heryani sebagai incumbent .
Adapun hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang berdasarkann urutan suara terbanyak adalah sebagai berikut :
1  Pasangan Erwan Kutubi-Heryani memperoleh 265.263 suara atau
49,62 persen
2. Pasangan  IrnaNarulita-Apud Mahpud memperoleh 220.624 suara atau 41, 27 persen
3. Pasangan  Yoyon Sudjana- Muhamad Oyim memperoleh suara 22.003 Suara atau 4,12 persen
4. Pasangan Edi Suhaedi-Aprilia Hedysanty Puteri mempreoleh suara 13.707 suara atau 2,56 persen
5.  Pasangan Sunarto-Agus Wahyu Wardana 6.471 suara atau 1,21
persen
6. Pasangan Djajat Mudjahidin- Enjat Sudrajat memperoleh suara
6.426 suara atau 1,20 persen. 140
Melihat kenyataan itu kembali pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita-Apud Mahfud mengajukan gugatan ke
139. www.antaranews.com , edisi kamis 4 November 2010, “MK Kabulkan Gugatan, Perintahkan Pilkada Pandeglang Diulang”
140. Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang,  2011

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Mahkamah Konstutusi (MK) karena Pilkada lansung ulang juga dianggap penuh dengan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Erwan Kurtubi-Heryani.
Akan tetapi Mahkamah Konsti- tusi (MK) menolak gugatan hasil pencoblosan yang diajukan pasangan Irna Narulita-Apud Mahfud, dan menetapkan Erwan Kurtubi-Heryani sebagai pemenang Pilkada langsung Kabupaten Pandeglang. Dalam persi- dangan di Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 31 Januari 2011 Mah- kamah Konstitusi yang diketuai Mahfud MD menetapkan pasangan nomor 6 Erwan Kurtubi-Heryani sebagai pemenang Pilkada Pandeg- lang. 141
Setelah pasangan Erwan Kurtubi- Heryani resmi dilatik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, tidak lama setelah itu terjadi perombakan besar-besaran di dalam struktur organisasi Peme- rintahan (birokrasi) Kabupaten Pandeglang. Semua aparatur birokrasi yang pada Pilkada langsung mendu- kung pasangan Irna Narulita-Apud Mahpud diberhentikan dari jabatan- nya, termasuk tujuh belas PNS yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak diberikan jabatan bahkan didemosi dari jabatnnya.
Kemudian sebagai penggan- tinya diisi oleh apartaur birokrasi yang mendukung Erwan Kurtubi-Heryani. Pengangkatan ini dilakukan sebagai komitmen dan balas jasa kepada aparatur  birokrasi yang berjuang mendukung pasangan Erwan Kurtubi- Heryani. Seperti yang diutarakan oleh Mahyupi :
“Setelah Erwan Kurtubi dinya- takan menang oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian resmi dilatik menjadi Bupati Pandeglang, akhirnya kami pun yang men- dukung pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Irna Narulita-Apud Mahpud dicopot dari jabatan pemerintahan. Saya sendiri yang tadinya menjabat Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan dijadikan guru SD di Kecamatan Labuan. Begitu pula dengan teman-teman yang lain semuanya dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh orang-orang yang mendukung Erwan Kurtubi- Heryani.” 142
Pemilukada Langsung Serentak Pandeglang Tahun 2015, Dukungan Politik Birokrasi  Tertutup Dengan Intensitas Rendah

## Pemilu Kepala Daerah Langsung
Serentak tahun 2015 di Kabupaten
141. www.antaranews.com, edisi  Senin 31 Januari 2011 “MK Tetapkan Erwan-Heryani Pemenang Pilkada Pandeglang”
142. Wawancara Mahyupi, 6 November 2015
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Pandeglang diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yaitu : Nomor urutan satu Aap Aptadi dan Dodo Juanda merupakan calon yang berasal dari jalur independen, Nomor Urut dua yaitu Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Nomor urut tiga Ratu Siti Romlah dan Yan Riadi, didukung oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 143
Calon nomor urut satu Aap Aptadi merupakan tokoh Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) yang berpengaruh di Kabupaten Pandeglang dan Dodo Juanda merupakan mantan birokrat, jabatan terahirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeg- lang sampai tahun 2014.
Calon nomor urut dua Irna Narulita seorang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat anggota DPR RI periode 2014-2019. Irna juga merupakan istri Bupati Pandeglang periode 2001-2011 Dimyati Natakusuma yang pada Pemilukada langsung tahun 2010 ikut
mencalonkan diri menjadi Bupati Pandeglang tetapi kalah oleh pasangan calon Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi. Sedangkan Tanto Warsono Arban adalah anggota DPRD Provinsi Banten dan Ketua Umum DPD KNPI Provinsi Banten yang juga menantu Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten).
Calon nomor urut tiga Siti Romlah Pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat. Dan Wakilnya Yan Riyadi adalah perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada Pemilukada langsung serentak tahun 2015 yang menarik adalah tidak ikutnya Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakil Heryani menjadi kontestan/calon Bupati/Wakil Bupati Pandeglang. Dengan demikian maka Pemilukada langsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti oleh incumbent . Keadaan ini berbeda dengan daerah Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Banten yang semuanya Pemilukada langsung serentak diikuti oleh incumbent yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang.
143. Surat Keputusan (KPU) Pandeglang No 46.Kpts/kpu-kab/PDG-015.336409/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2015

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Berbeda dengan tahun 2010 pada Pilkada serentak 2015 situasi sosial politik di Kabupaten Pandeglang terlihat relatif tidak begitu menun- jukan suasana “panas” . Tidak terasa adanya persaingan yang ketat diantara pasangan calon Bupati/Wakil Bupati.
Dalam pantauan di lapangan pada saat masa kampanye terbuka tidak terlihat adanya pihak apartaur birokrasi mengikuti kampanye-kam- panye yang dilakukan oleh calon Bupati/Wakil Bupati. 144 Kampanye berjalan tertib tidak ada suasana persaingan/konflik diantara pendu- kung ketiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati, semua berjalan seperti biasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Pandeglang.
Pada Pemilukada serentak 2015 tampaknya  aparatur  birokrasi Kabu- paten Pandeglang sepertinya tidak melakukan kegiatan dukung mendu- kung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati. Seperti dalam internal organisasi  birokrasi tidak adanya intruksi-intruksi dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mendukung calon Bupati tertentu.
Dalam rapat-rapat maupun kampanye terbatas di desa-desa pemenangan calon Bupati/Wakil Bupati tidak terlihat adanya aparatur  birokrasi yang terlibat/ikut dalam acara tersebut. 145
Menurut Epi Sutiasa, Camat Kecamatan Sumur menyatakan bahwa sekarang tidak ada lagi intruksi- intruksi untuk memenangkan calon Bupati/Wakil Bupati. Karena dalam aturan jangankan sengaja ikut, kita lewat tidak sengaja saja ke lokasi pertemuan/kampanye bisa dilaporkan oleh Panwaslu atau masyarakat. 146
Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Camat Sukaresmi, Baasyar, menurut Baasyar :
“sekarang tidak ada lagi dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati. Di lingkunan kerja saya PNS dipersilahkan bebas untuk memilih sesuai dengan penilaiannya siapa yang layak untuk menjadi Bupati/Wakil Bupati karena di dalam aturannya sudah jelas birokrasi harus netral” 147
Tidak adanya intruksi/perintah dari pimpinan organisasi pemerintah
144. Observasi 7 November 2015 Tidak tampak lagi iringpiringan kampanye calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang diikuti oleh PNS yang menggunakan mobil dinas Pemda atau fasilitas lainnya.
145. Observasi Kampanye di Kecamatan Saketi,  25 November 2015
146. Wawancara Epi Sutiasa(Camat Sumur), 15 November 2015 147. Wawancara Baasyar (Camat Sukaresmi), 17 November 2015
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
daerah Kabupaten Padeglang juga diperkuat oleh pernyataan Hasan Slamet, Staf PNS Kecamatan Saketi yang mengemukaakan bahwa menurut sepengetahuannya dalam Pemilukada langsung serentak tahun 2015 tidak ada intruksi-intruksi/arahan dari atasan (Camat) supaya memilih calon tertentu pada Pilkada langsung serentak 2015 di Kabupaten Pan- deglang. 148
Akan tetapi menurut Asep Muslim, seorang PNS Dinas Penda- patan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pandeglang seperti yang diungkapkannya :
“saya merasakan adanya suasana dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati Pandeglang meskipun tidak ada kata-kata/instuksi lansung. Sepertinya di tempat saya berkerja ketiga calon tersebut ada pendukungnya. Suasana kerja sudah kurang fokus, mungkin akan ada perombakan/ mutasi pegawai dalam waktu dekat ini”. 149
Adanya indikasi keterlibatan politik  aparatur  birokrasi pada Pemilukada serentak dikemukakan oleh  Nasrullah (Tim sukses Irna
Narulita-Tanto Warsono Arban). Menurut Nasrullah :
“biokrasi Pandeglang ada sebagian yang mendukung pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aap Aptadi-Dodo Juanda. Karena adanya faktor Dodo Juanda yang mantan Sekda Pandeglang. Dipilihnya Dodo Juanda menjadi calon Wakil Bupati oleh Aap Aptadi karena diharapkan dapat mempengaruhi aparatur birokrasi kepada pasangan mereka. Bagaimanapun juga banyak aparatur  birokrasi yang jadi pejabat saat ini karena diusulkan/diangkat oleh Dodo Juanda yang menjabat Sekda sampai 2014” 150
Masih adanya aparatur  birokrasi yang melakukan dukungan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada serentak dinyatakan pula oleh Ade Sudirman (Dosen Universitas Mathla’ul Anwar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik):
“Dukung mendukung secara politik terhadap calon Bupati/ Wakil Bupati pasti tetap ada, karena bagaimanapun juga calon bupati yang terpilih nanti memiliki hak/kebijakan untuk memilih dan mengangkat
148. Wawancara Hasan Slamet (Staf PNS Kecamatan Saketi), 20 November 2015
149. Wawancara Asep Muslim (PNS Dispenda) Kabupaten Pandeglang 21 November 2015 150. Wawancara Nasrullah (Tim Sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Irna Narulita-Tanto W Arban) 25 November 2015

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
aparatur pegawai negeri sipil menjadi  pejabat-pjabat daerah seperti Camat, Kepala Dinas, Asda, Sekda dan lain-lain. Akan tetapi tentunya untuk sekarang tidak bisa lagi aparatur birokrasi mendukung secara terbuka seperti masa lalu. Karena sekarang regulasinya semakin ketat seperti adanya UU ASN, dan Surat Edaran dari Menpan yang melarang dan mengancam aparaur  birokrasi yang terbukti terlibat dukung mendukung dapat langsung dipecat. Selain itu juga masyarakat sekarang sudah semakin pintar, kritis dan berani melaporkan oknum PNS yang coba-coba mendukung calon tertentu. Dan yang paling ber- pengaruh mengapa birokrasi saat ini tidak bisa secara terbuka mendukung calon Bupati/Wakil Bupati tertentu karena Erwan Kurtubi Bupati Pandeglang selaku incumbent tidak mencalon- kan lagi mejadi Bupati tahun ini. Sehingga  pejabat-pejabat  birok- rasi saat ini bingung memilih/ mendukung siapa”?. 151
Ketika ditanya mengapa apartur birokrasi terlibat dalam dukung men- du kung  calon  Bupati/Wakil Bupati
meskipu melanggar aturan Ade Sudirman menuturkan
“dari dulu juga aturan undang- undang maupun peraturan pemerintah memang ada, tapi kenyataanya di lapangan se b e- nar nya banyak pelanggaran dalam pemilukada oleh apartur birokrasi. Tetapi belum pernah ada saya menemukan apartur birokrasi yang melaggaran aturan itu diberikan sanksi misalnya diberhentikan. Jangan- kan diberhentikan diproses juga tidak seprti 17 PNS yang bersaksi di MK. Ini terjadi karena lembaga yang berweweng seperti Panwaslu bersifat pasif, mereka hanya menerima laporan, dan melanjutkan laporan tersebut. 152
Ketika ditanya aparatur birokrasi pada Pemilukada langsung serentak akan memilih siapa?, Ade Sudirman mengungkapkan pendapatnya ;
“Menurut saya birokrasi saat ini akan memilih/mendukung calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki peluang besar untuk terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati. Jadi karena tidak diikuti oleh incumbent dukungan politik birokrasi tertuju kepada calon yang kira-kira memiliki dukungan
151. Wawancara Ade Sudirman , 29 November 2015 152. Wawancara Ade Sudirman,  29 November 2015
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
besar dari masyarakat. Saat ini calon yang berpeluang menjadi Bupati adalah Irna Narulita. Karena Irna sudah dikenal oleh masyarakat dibandingkan calon yang lainnya. Meskipun kalah pada tahun 2010, dia menjadi anggota DPR yang rajin berkujung ke Pandeglang. 153
Pernyataan Ade Sudirman tersebut diperkuat oleh Mahyupi, Menurut Mahyupi dukungan PNS terhadap pasangan Irna Narulita ada, terutama dari sebagian para pendukung tahun 2010 ketika Irna kalah, mereka masih loyal, saat inipun mereka masih mendukung. Dukungannya hanya sebatas komunikasi, karena kita sekarang memiliki ruang gerak yang terbatas, tidak bisa lagi  turun ke lapangan ikut kampanye seperti tahun-tahun yang lalu.  Lebih lanjut Mahyupi menuturkan :
“bahkan para pejabat  birokrasi Kabupaten Pandeglang yang pada Pemilukada 2010 menjadi lawan kita sekarang merapat/ mengunjungi Dimyati Nata- kusumah di Jakarta yang kemung- kinan menyatakan dukungan/ komitmen mendukung Irna Narulita. Karena Irna dianggap memiliku suara paling kuat dalam
memenangkan Pemilukada seren- tak tahun ini” 154 .
Setelah dilakukan pencoblosan pada 9 Desember 2015  ternyata hasilnya menujukan bahwa pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban memenangkan Pemilukada Serentak dengan perolehan suara yang jauh dari kedua pasangan calon Bupati yang menjadi saingannya. Irna Narulita memperoleh suara  367.547 atau 69 persen total suara. Secara rinci hasil perhitungan  perolehan suara Pemilu- kada langsung serentak dari KPUD Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Aap Aptadi dan Dodo Juanda meperoleh suara 103.296 (Seratus tiga ribu duaratus sembilan puluh enam ribu) suara. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban  meperoleh suara 367.547 (Tiga ratus enampuluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Ratu Siti Romlah dan Yan Riadi memeperoleh suara 58.438 (Limapuluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara. 155
153. Wawancara Ade Sudirman, 29 November 2015
154. Wawancara Mahyupi, 6 Desember 2015 155. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 6/KPU-Kab/PDG- 015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dengan demikian pada Pemi- lukada langsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang yang tidak diikuti oleh incumbent dimenangkan oleh Pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban.
Kemudian setelah resmi menjadi Bupati Kabupaten Pandeglang apakah Irna Narulita akan merombak/meng- ganti orang-orang Erwan Kurtubi yang menduduki jabatan-jabatan dalam struktur birokrasi (Satua Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Pande- glang?. Menurut Nasrullah sudah ada sebagian orang-orang yang diren- canakan untuk menduduki jabatan- jabatan tertentu di srtuktur peme- rintahan Kabupaten Pandeglang, orang-orang tersebut adalah  aparatur birokrasi yang dulu tahun 2010 berjuang/mendukung Irna Narulita menjadi Calon Bupati Kabupaten Pandeglang. 156
Analisis Motif Keterlibatan Birokrasi Pada Pemilukada
Langsung di Kabupaten Pandeglang
Sebenarnya sejak reformasi bergulir,  aparatur  birokrasi (PNS) tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti
menjadi anggota partai politik, dukung mendukung dalam Pemilu DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Undang-Undang yang secara legal formal mengikat dan harus dipatuhi oleh aparatur birokrasi.
Setidaknya sudah ada enam aturan perundang-undangan di era reformasi yang menyatakan bahwa PNS tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik termasuk dukung- mendukung terhadap calon Bupati/ Wakil Pupati yaitu:
Pertama Undang-Undang No- mor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepe- gawaian, yang berbunyi: “Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminasif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” 157
Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan desa/ kelurahan, tentara Nasional Indonesia
156. Wawancara Nasrullah, 15 Desember 2015 157. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 3 ayat 1
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye” 158
Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi “Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara nasional Indonesia, dan anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” 159

## Keempat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “ Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pasa asas netralitas yang maksudnya pada Huruf f Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” 160
Kelima, Undang-Undang Repub- lik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Peme- rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemi- lihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
“Dalam Kampanye calon dilarang melibatkan Apartur Sipil Negara, Angggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia”
“Pejabat Negara, pejabat aparatur Sipiol Negara, dan Kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye” 161
Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ayat (2). Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil” 162
158. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum pasal 102 ayat 2 159. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 79 Ayat 4 160. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2
161. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 70 dan 71
162. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Pasal 2 ayat 1

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat 15 : Pegawai Negri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.” 163
Ketujuh aturan perundang- undangan tersebut cukup jelas dan tegas melarang PNS terlibat pada kegiatan politik dalam bentuk apapun, termasuk dukung mendukung terha- dap salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada langsung.
Tetapi tampaknya aturan/kebi- jakan tersebut tidak lantas membuat aparatur birokrasi (PNS) patuh. Pada kenyataanya mereka lebih tergoda mendapatkan jabatan dalam struktur birokrasi dengan terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk dukung-mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati. Apalagi jika Pilkada lansung pesertanya incumbent ,
dan penguasa/ incumbent tersebut melakukan perintah/tekanan agar mereka mendukung.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, pada Pilkada langsung tahun 2010 yang diikuti incumbent menunjukan adanya keterlibatan politik  aparatur  birokrasi  dalam bentuk dukung-mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.
Dengan adanya Surat Edaran No. 6 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010, dari Bupati Kabupaten Pandeg- lang yang isinya menekankan/menyu- ruh seluruh pegawai pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencoblos pasangan nomor 6 pada Pilkada langsung 3 Oktober 2010 yang dijadikan alat bukti terjadinya kecuarangan di Mahkamah Konstutusi (MK) dan adanya saksi dari pihak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabu-
163. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat 15
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
paten Pandeglang menunjukan keter- libatan  birokrasi dalam men dukung calon Wakil Bupati/Wakil Bupati terjadi secara terbuka dengan inten- sitas tinggi.
Sedangkan pada Pemilukada serentak tahun 2015 yang tidak diikuti oleh incumbent berdasarkan peman- tauan di lapangan (observasi) dan interview, menunjukan bahwa keterli- batan apratur birokrasi dalam dukung mendukung Bupati/Wakil Bupati masih tetap ada tetapi tertutup dengan intensitas rendah.
Dengan demikian baik pada Pilkada langsung tahun 2010 yang diikuti oleh incumbent, maupun Pemilukada langsung serentak tahun 2015 yang tidak diikuti oleh incumbent tetap menunjukan adanya keterlibatan politik  aparatur  birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati. Hanya saja pada Pemilukada serentak tahun 2015 dukung mendukung aparatur birokrasi terhadap calon Bupati/Wakil Bupati mengalami penurunan.
Motif atau tujuan utama aparatur birokrasi terlibat politik dengan mendukung calon Bupati/Wakil Bupati karena menginginkan jabatan dan takut kehilangan jabatan. Sehingga akhirnya aparatur  birokrasi dengan sukarela atau dengan terpaksa terlibat dalam dukung-mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada meskipun itu melanggar aturan.
Dengan demikian aparatur birokrasi tidak sepenuhya dapat netral dalam politik seperti pada saat Pemilukada berlangsung. Keber- pihakan kepada calon Bupati/Wakil Bupati masih tetap ada. Hal ini memang dilematis, pada satu sisi, aparatur birokrasi (PNS) adalah aparat pemerintah yang dituntut untuk bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan di sisi lain mereka juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis tersendiri menyang kut siapa yang akan terpilih. Kenyataanya seringkali terjadi kepen- tingan-kepentingan tersebut lebih dominan.
Keadaan ini terasa jauh dari konsep ideal birokrasi sebagaimana Max Weber yang menghendaki birokrasi sebagai lembaga yang dijalankan secara rasional, profesional, dan  independen. Karena apartur birokrasi bukanlah mesin yang bekerja, tetapi manusia mahluk sosial yang memiliki hasrat dan keinginan, termasuk keinginan untuk memiliki jabatan dan kehormatan serta materi yang berlebih.
Dalam Pemilukada langsung di Kabupaten Pandeglang yang melibat- kan  aparatur  birokrasi juga kurang relavan dengan konsep birokrasi Karl Marx yang menyatakan bahwa birokrasi hanya sebatas alat (instrumen) yang dieksploitasi oleh yang berkuasa/ incumbent untuk men- dominasi/mempertahankan  ke kuasaa-

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
nya. Karena ternyata dibalik itu ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (mutualisme) diantara  aparatur  birokrasi dan calon Bupati/Wakil Bupati.
Dengan adanya dukungan dari birokrasi calon Bupati/Wakil Bupati mendapatkan suara lebih sehingga dapat memenangkan Pemilukada langsung. Karena dengan struktur organisasi yang sudah mapan yang hierarkinya menjangkau tingkat desa, birokrasi merupakan sumber kekuatan politik yang riil, yang mampu mengkooptasi dan memobilisasi masyarakat dalam mendulang perolehan suara secara lebih efektif dan efisien. Sehingga incumbent tidak perlu mengeluarkan ongkos politik yang besar seperti menggerakan partai politik atau pun organisasi masyarakat.
Sedangkan bagi aparatur birokrasi yang mendukung calon Bupati/Wakil Bupati akan memperoleh balas jasa dalam bentuk pemberian jabatan dalam struktur pemerintahan daerah. Bagi aparatur birokrasi jabatan adalah nilai, sesuatu yang sangat diinginkan dan berharga yang menentukan bertambahnya materi, serta dapat meningkatkan status sosial mereka, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun masyarakat.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pilkada langsung
yang dilaksanakan tahun 2010 di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati tampak  terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan pada Pemilukada langsung serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbent keterlibatan politik aparatur  birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup/ terselubung dengan intensitas rendah.
Dengan demikian keterlibatan politik  aparatur  birokrasi dalam bentuk dukung mendukung calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentak tahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsung tahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukada langsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti oleh incumbent. Ini artinya keberadaan incumbent sebagai peserta Pemilukada langsung turut berpengaruh dan menjadi penentu tinggi rendahnya tingkat keterlibatan aparatur  birokrasi dalam dukung mendukung calon Bupati/Wakil Bupati.
Adapun motif atau tujuan utama aparatur  birokrasi terlibat politik dengan mendukung calon Bupati/ Wakil Bupati karena menginginkan jabatan dan takut kehilangan jabatan
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang. Sehingga akhirnya  aparatur  birokrasi dengan sukarela atau terpaksa terlibat dalam dukung-mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada meskipun itu melanggar aturan.
Masalahnya jabatan yang diberi- kan karena sebagai balas jasa politik dengan tidak memper timbangkan kualifikasi  kompetensi cenderung menghasilkan aparatur birokrasi yang kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka akan lebih menjadi alat untuk “melayani” kepentingan politik ekonomi penguasa ketimbang melayani masyarakat. Keadaan ini tentunya akan mem- pengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi kurang epektif.
Untuk itulah perlu mendapat per- hatian dan dipikirkan bersama bagai- mana agar proses politik di daerah (Pemilukada) tidak sampai meng- intervensi  aparatur  birokrasi hingga terjebak pada kegiatan politik praktis di Pemilukada langsung. Adanya berbagai kebijakan melalui peraturan/ undang-undang dan tidak ikut sertanya incumbent ternyata tidak cukup men- cegah  aparatur  birokrasi melakukan kegiatan dukung mendukung kepada Kepala Daerah dalam Pemilukada langsung. Seharusnya Pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang nyata dan tegas sebagai bentuk penegakan aturan/undang dari peme-
rintah harus benar-benar dilaksankan oleh para pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, 2004, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta
Ali, M, Markus 2011, Tafsir Kostitusional Pelanggaran Pemi- lukada yang bersifat Sistematis,
Terstruktur, dan Masif,  Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepa- niteraan dan  Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi
Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan; Administrasi Pendidikan Materi Dasar Pendidikan Program Akta mengajar V, Buku II C, Jakarta 1982
Dwiyanto, Agus, 2009, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press.
Moeleong, Lexy. 2010, Metode Penelitian Kualitatif , Rosda, Bandung
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Bogor
Patilima, Hamid, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Alfa Beta, Bandung
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 6/KPU-Kab/PDG- 015.436409/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Peng- hitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2015.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Tjokroamidjojo, Bintoro 2001,
Reformasi  Administrasi Publik,
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
Thoha, Miftah. 2009, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta
Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil   menjadi Anggota Partai Politik Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2003 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang www.antaranews.com, Edisi 4 Oktober 2010 “MK Kabulkan Gugatan, Perintahkan Pilkada
Pandeglang Diulang www.antaranews.com/edisi senin 31 Januari 2011. “MK Tetapkan Erwan-Heryani  Pemenang”
Radar Banten, 10 Desember 2015