## EVALUASI INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA PEMUKIMAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

## THE EVALUATION OF RESIDENTIAL-SCALE DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN THE EAST LUWU DISTRICT.
Agustinus Allu 1 , Muh. Syarif Ahmad 2 , Wahyu Nurdiansyah N. 3
1 Politeknik STIA LAN Makassar email: gusti12e12e@gmail.com
2 Politeknik STIA LAN Makassar email: syarif_ahmad57@stialanmakassar.ac.id
3 Politeknik STIA LAN Makassar email: wnurdiansyah90@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  meliputi observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode interaktif,  termasuk  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  terkait  kinerja  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  (IPALD).  Berdasarkan  Permen  PUPR  nomor  04/PRT/M/2017  tentang pengolahan air limbah domestik, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dari aspek yang meliputi aspek sosial ekonomi,  partisipasi masyarakat,  dan  kelembagaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kondisi  fisik  IPALD  di Desa Buangin Dusun Garkim masih berfungsi dengan baik, namun IPALD di Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, dan Desa Buangin Dusun Lamonto tidak berfungsi dengan baik dilihat dari jumlah penerima manfaat semakin berkurang atau tidak menggunakan lagi karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal ini terjadi karena  minimnya  pemahaman  masyarakat  dalam  beberapa  aspek,  yaitu:  (1)  kurangnya  kontribusi  dalam bentuk  iuran,  (2)  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kerja  bakti  atau  gotong  royong  untuk  menjaga kebersihan  lingkungan,  (3)  kinerja  kelompok  pemanfaat  dan  pemelihara  yang  belum  maksimal  karena keterbatasan sumber daya manusia, dan (4) minimnya sosialisasi akibat pandemi COVID-19 terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dukungan stakeholder yang terkait untuk melakukan sosialisasi  kembali  dalam  upaya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan  dan  pemeliharaan IPALD.
Kata Kunci: Instalasi Pengolahan Air Limbah; Limbah Domestik; Kabupaten Luwu Timur

## Abstract
This study employs a qualitative descriptive methodology.   The research methodologies employed comprised field observations, interviews, and document analysis.   An interactive method was employed to analyze the acquired  data,  which  included  data  reduction,  data  display,  and  drawing  conclusions  pertaining  to  the performance  of  Domestic Wastewater  Treatment  Plants (IPALD).      The  analyzed  components  were  socio- economic factors, community participation, and institutional aspects.   The research findings indicate that the IPALD  in  Buangin  Village,  Garkim  Hamlet,  is  still  in  good  working  order.      Nevertheless,  the  IPALD (Integrated Waste Water Treatment Plant) in Libukan Mandiri Village, Kalosi Village, and Buangin Village, Lamonto  Hamlet,  is  seeing  a  decline  in  its  functionality.  This  is  evident  from  the  decreasing  number  of beneficiaries  or  the  complete  cessation  of  its  usage,  which  can  be  attributed  to  several  factors.      This phenomenon  arises  as  a  result  of  inadequate  comprehension  within  the  community  in  various  domains, specifically: (1) inadequate financial contributions, (2) insufficient community engagement in communal tasks
or  reciprocal  aid  to  uphold  environmental  cleanliness,  (3)  subpar  performance  of  user  and  maintenance groups due to limited manpower, and (4) limited dissemination of information during the COVID-19 pandemic regarding the significance of environmental conservation.   Hence, it is imperative to carry out re-socialization and bolster community involvement in the upkeep of IPALD.
Keywords: Wastewater Management; Domestic Waste; East Luwu District

## PENDAHULUAN
Pengolahan lingkungan
hidup merupakan  aspek  penting  dalam  menjaga fungsi  dan  mencegah  kerusakan  lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengolahan  Lingkungan  Hidup,  definisi lingkungan  hidup  mencakup  semua  elemen fisik  dan  biologis  yang  berpengaruh  pada keadaan alam, keberlanjutan manusia, kehidupan  yang  berkualitas,  dan  eksistensi makhluk lain. Oleh  karena  itu, penting untuk menjaga dan mengatur lingkungan hidup guna mencegah  polusi  dan  kerusakan  yang  dapat berdampak  negatif  pada  kesehatan  manusia dan keberlanjutan ekosistem.
Isu  sanitasi  yang  berhubungan  dengan masyarakat melibatkan pengolahan air limbah dari rumah tangga sebagai salah satu fokusnya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum Nomor  16/PRT/2008  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  dalam  Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman, penanganan  limbah  domestik  rumah  tangga dianggap  sebagai  hal  yang  penting  dalam menjaga  sanitasi  lingkungan  pada  tingkat lokal.  Target  Universal  100-0-100  yang ditetapkan pada tahun 2019, mencakup akses
layanan  air  minum  100%,  eliminasi  daerah permukiman  kumuh  0%,  dan  akses  layanan sanitasi  dasar  100%,  juga  menekankan pentingnya  penanganan  limbah  domestik (Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2008).  Salah satu  solusi  teknologi  yang  dapat  digunakan untuk  mengatasi  masalah  pengolahan  limbah domestik  di  wilayah  pedesaan  adalah penggunaan tangki septik individu.
Penyempurnaan  standar  sanitasi  nasional dalam kurun  waktu 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  merujuk Sustainable  Development Goals (SDGs)  dengan  sasaran  nasional  untuk mencapai  90%  akses  sanitasi  atau  akses  air limbah domestik yang memadai, termasuk 15% akses sanitasi yang aman (Kementerian PUPR, 2016).  Dalam  mencapai  akses  sanitasi  yang memadai, penting juga untuk menggarisbawahi pencapaian  target  sanitasi  yang  aman.  Dengan meningkatnya  standar  tersebut,  pemerintah memiliki  tugas  yang  harus  dikejar  untuk memastikan  peningkatan  kualitas  sanitasi  dan pengolahan air limbah.
Namun,  dalam  masyarakat  Indonesia, terdapat  persepsi  umum  bahwa  jamban  yang baik  adalah  yang  memiliki  tangki  septik  besar dan  tidak  kedap  sehingga  tidak  perlu  disedot.
Hal  ini  menyebabkan  sebagian  besar  tangki septik  ditutup  permanen  dengan  beton  dan seringkali ditempatkan di dalam rumah atau di bawah jamban tanpa dilengkapi penutup yang mudah  diakses.  Akan  tetapi,  pandangan tersebut tidaklah tepat.
Secara faktual, tangki septik yang ideal adalah  yang  memiliki  kapasitas  yang memadai, tahan bocor, dan dilengkapi dengan sistem  pengolahan  tambahan  seperti  sumur resapan,  bidang  resapan,  dan upflow  filter .
Tujuannya adalah untuk mengolah air limbah domestik  dengan  efektif  sehingga  hasil pengolahannya aman dan tidak menyebabkan pencemaran  lingkungan,  terutama  terhadap sumber air tanah.
Limbah  cair  yang  berasal  dari  rumah tangga  merupakan  salah  satu  faktor  yang kompleks  dalam  permasalahan  sanitasi  yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan  kesehatan  manusia  (World  Bank,  2017). Beberapa  penyakit  yang  disebabkan  oleh  air limbah antara lain diare, dermatitis, kerusakan sel  otak,  kolera,  sindrom  bayi  biru  atau methemoglobinemia,  dan  hepatitis  A  (Prüss- Ustün et al., 2019).
Dalam  konteks  ini,  sanitasi  lingkungan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesehatan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang  berada  pada  lapisan  sosial  yang  lebih rendah (WHO, 2019). Aspek lingkungan yang terkait dengan sanitasi  mencakup pengolahan
air limbah dari rumah tangga, termasuk air yang digunakan  untuk  mandi,  mencuci,  dan  limbah tinja dari sistem toilet (Prüss-Ustün et al., 2019). Pencemaran air limbah juga dapat menyebabkan risiko kecacatan pada bayi yang baru lahir akibat konsumsi air yang tercemar (WHO, 2019).
Di  Kabupaten  Luwu  Timur,  terdapat tantangan  sanitasi  yang  disebabkan  oleh kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang pengaturan sistem pengolahan air limbah rumah tangga  yang  memenuhi  kriteria  standar  dan efisiensi. Sebagian besar penduduk masih belum memiliki pengetahuan mengenai sistem pengolahan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL).  Tidak  hanya  berdampak  negatif  pada lingkungan,  tetapi  juga  memiliki  konsekuensi yang memengaruhi kehidupan manusia.
Dengan  tujuan  mengatasi  masalah tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Luwu  Timur sedang berusaha untuk mempercepat pembangunan  sanitasi  yang  holistik  dan terintegrasi.  Langkah  ini  dilaksanakan  dengan memanfaatkan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) dan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara (APBN) pada periode anggaran 2019 dan 2020. Salah  satu  pendekatan  yang  diadopsi  adalah penerapan  teknologi  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah Domestik (IPALD). IPALD digunakan sebagai  salah  satu  teknologi  untuk  mengatasi permasalahan  pengolahan  limbah  pada  tingkat permukiman.
Penggunaan teknologi IPALD merupakan pendekatan  yang  ekonomis  bagi  masyarakat,
sejalan  dengan  instruksi  yang  tercantum menurut surat edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2020 yang mengatur pelaksanaan kegiatan padat karya atau sanitasi berbasis masyarakat untuk menjaga kesehatan dan  mengelola  air  limbah  di  permukiman (Kementerian PUPR, 2016).
Untuk  menjaga  keberlanjutan  sistem pengolahan  ini  dalam  jangka  panjang, diperlukan pengolahan yang efektif, pembiayaan  yang  berkelanjutan,  pengolahan yang efektif, dan permintaan yang berkelanjutan  (Kementerian  PUPR,  2016). Pelaksanaan pengolahan air limbah 150okum150ic dapat dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk Pemerintah Pusat,
Pemerintah  Daerah,  BUMN  SPALD,  BUMD SPALD,  Badan  Usaha  SPALD,  kelompok masyarakat,  dan/atau  individu, sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017.
Pada tahun 2019 dan  2020,  Pemerintah Kabupaten  Luwu  Timur  telah  melakukan pembangunan 4  unit  IPALD yang dilengkapi dengan  jaringan  perpipaan  di  3  desa  di Kabupaten  Luwu  Timur.  Pembangunan tersebut  dilaksanakan  melalui  pemanfaatan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disebut sebagai sumber dana yang dialokasikan  oleh  pemerintah  yang  berbasis masyarakat  dan  dipimpin  oleh  Dinas  PUPR. Pembangunan  IPALD  bertujuan  tidak  hanya
untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi  juga  untuk  memberdayakan  mereka sehingga pembangunan ini dapat berkelanjutan.
Meskipun  demikian,  saat  ini  terlihat bahwa kondisi IPALD yang ada kurang terjaga dengan  baik.  Peran  serta  aktif  dari  masyarakat memegang  peranan  penting  dalam  kesuksesan program  sanitasi  berbasis  masyarakat.  Untuk memastikan keberlanjutan sarana IPALD, perlu dilakukan  evaluasi  terhadap  biaya  operasional, Ini  mencakup  pengeluaran  yang  diperlukan untuk  operasional  IPALD,  termasuk  anggaran yang  diperoleh  melalui  iuran  yang  dibayarkan oleh masyarakat pengguna. Selain itu, kelompok yang  bertanggung jawab  atas  pemanfaatan dan pemeliharaan  IPALD  belum  mencapai  kinerja yang  optimal  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 4/PRT/M/2017 yang mengatur proses
pemantauan.
Dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan  kepada  masyarakat  dan  memastikan pencapaian  target  sanitasi,  penting  untuk melakukan  evaluasi  secara  rutin.  Evaluasi adalah suatu proses terstruktur yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana keberhasilan  program  pemerintah  dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi  tersebut  nantinya  akan  digunakan sebagai  masukan  untuk  meningkatkan  kinerja dalam pelaksanaan 150okum150 pengolahan air
limbah  151okum151ic  melalui  IPALD. Evaluasi  kinerja  secara  non-teknis  meliputi aspek  kelembagaan,  manajemen,  keuangan, partisipasi  masyarakat,  dan  aspek  151okum (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2017).
Dalam  studi  ini,  peneliti  tertarik  untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja infrastruktur  sanitasi,  khususnya  Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), di Kabupaten  Luwu  Timur.  Penelitian  ini berfokus  pada  aspek  sosial  ekonomi, partisipasi  masyarakat,  dan  kelembagaan. Tujuan  studi  ini  untuk  mengevaluasi  kinerja IPALD  yang  telah  dibangun  di  masyarakat dengan  mempertimbangkan  aspek  ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan. Hal ini  dilakukan  untuk meningkatkan  efektivitas dan keberlanjutan pengolahan air limbah.

## KAJIAN LITERATUR Konsep Kebijakan Publik
Administrasi publik dapat
dikarakterisasi  sebagai  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih,  yang  didasarkan  pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Siagian, 2008).  Hal  ini  melibatkan  pengorganisasian dan  koordinasi  sumber  daya  dan  personel publik  untuk  merumuskan,  menerapkan,  dan mengelola  keputusan  dalam  kebijakan  publik (Chandler  &  Plano,  dikutip  dalam  Keban, 2014).  Administrasi  publik  dapat  dilihat sebagai proses politik dan pendekatan prinsipil
dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  negara (McCurdy, dikutip dalam Keban, 2014). Dengan demikian,  administrasi  publik  bukanlah  hanya masalah  manajerial,  tetapi  juga  melibatkan dimensi politik.
Administrasi publik meliputi aspek-aspek yang kompleks dan bergantung pada perkembangan  kebutuhan  serta  dinamika permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Unsur-unsur dalam administrasi publik mencakup organisasi publik, manajemen publik, dan  implementasi  kebijakan  publik  (Keban, 2014).  Hal  ini  melibatkan  tantangan-tantangan dalam  administrasi  publik,  sistem  administrasi dan organisasi yang efektif, upaya memperkuat hubungan  dengan  badan  legislatif  dan masyarakat,  serta  cara  yang  sukses  dalam menyusun kebijakan dan program (Perry, dalam Keban, 2014).
Dalam  administrasi  publik,  ada  enam dimensi  strategis  yang  memiliki  penting  yaitu kebijakan,  struktur  organisasi,  manajemen, etika,  lingkungan,  dan  akuntabilitas  (Keban, 2014).  Konsep  kebijakan  publik  melibatkan tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu, kelompok,  atau  pemerintah  untuk  mencapai tujuan  dan  menyelesaikan  masalah-masalah publik  (Islamy,  2010).  Kebijakan  publik  juga melibatkan  hubungan  antar  organisasi  serta melibatkan peran penting dari lembaga-lembaga pemerintah (Wahab, 2008).
Evaluasi kebijakan publik menjadi penting karena  setiap  kebijakan  publik  memiliki  risiko
kegagalan (Daulay, 2008). Evaluasi kebijakan melibatkan  estimasi  atau  pengukuran  hasil kebijakan,  implementasi,  pencapaian  tujuan, dan  dampak  kebijakan  tersebut  (Anderson, dikutip dalam Paskarina, 2007). Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan suatu  kebijakan  dan  menjadi  dasar  dalam pengambilan  keputusan  terkait  kelanjutan, perubahan,  penguatan,  atau  penghentian kebijakan tersebut (Anderson, dalam Paskarina, 2007).
Terdapat  tiga  pendekatan  utama  dalam evaluasi  kebijakan  publik,  yaitu  evaluasi formatif,  evaluasi  sumatif,  dan  evaluasi keputusan rasional (Suharno, 2010). Evaluasi formatif  menggunakan  metode  deskriptif untuk  menghasilkan  informasi  tentang  hasil kebijakan  tanpa  mengevaluasi  nilai  dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Evaluasi sumatif menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang hasil kebijakan  berdasarkan  tujuan  kebijakan  yang ditetapkan  secara  formal.  Sementara  itu, evaluasi  keputusan  rasional  menggunakan metode deskriptif untuk menghubungkan hasil kebijakan  dengan  nilai-nilai  para  pelaku kebijakan (Suharno, 2010).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan  evaluasi  sumatif dengan fokus pada evaluasi proses retrospektif,  yaitu  pemantauan  atau  evaluasi setelah  pelaksanaan  kebijakan  dalam  jangka
waktu  tertentu.  Evaluasi  ini  didasarkan  pada informasi  yang  telah  ada  mengenai  kebijakan yang  sedang  berlangsung,  yang  terkait  dengan hasil  output  dan  dampak  kebijakan  (Suharno, 2010).

## Evaluasi  Intalasi  Pengolahan  Air  Limbah Domestik
Evaluasi  adalah  proses  yang  dilakukan untuk  menilai  sejauh mana  Sistem  Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) telah mematuhi pemantauan yang telah ditetapkan, baik dari segi teknis  maupun  non-teknis,  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  (Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  4/PRT/M/2017)  (Kementerian  PUPR, 2017).
Aspek  teknis  melibatkan  penilaian terhadap  kinerja  SPALD,  keadaan  komponen SPALD, serta keadaan operasional, pemeliharaan,  dan  rehabilitasi.  Sementara  itu, aspek non-teknis melibatkan aspek kelembagaan, manajemen, keuangan, partisipasi masyarakat, dan aspek hukum.
Dalam  aspek  ekonomi,  perlu  dilakukan analisis terhadap kondisi perekonomian masyarakat,  termasuk  pendidikan,  pekerjaan, dan  penghasilan,  Untuk  melakukan  evaluasi terhadap kapabilitas masyarakat dalam membayar  iuran  operasional  dan  pemeliharaan IPAL. Dana yang terkumpul dalam bentuk tunai akan  disimpan  dalam  rekening  bersama  yang dikelola  oleh  Kelompok  Pemanfaat  dan Pemelihara  (Kementerian  PUPR,  2017).
Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dalam menjaga dan merawat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang telah dibangun memiliki kepentingan  yang  signifikan.  Penting  juga untuk memastikan bahwa keputusan mengenai penggunaan  teknologi  IPAL  tetap  mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
Aspek  kelembagaan  dalam  pengolahan air  limbah  melibatkan  fungsi  pengambil keputusan,  pembinaan,  dan  pelaksanaan operasional  dan  pelayanan  (Kementerian PUPR, 2017). Masyarakat memiliki kemampuan  untuk  membentuk  lembaga pengolahan  air  limbah  melalui  kesepakatan yang  dicapai  dalam  musyawarah  warga. Lembaga  ini  akan  memiliki  tanggung  jawab dalam melakukan pembangunan, pemeliharaan,  dan  pengoperasian  instalasi pengolahan  air limbah (IPAL). Kelembagaan pengolahan  air  limbah  harus  memiliki  peran dalam  pengambilan  keputusan,  peraturan, pembinaan, serta pelaksanaan operasional dan pelayanan.
Dalam  evaluasi  SPALD,  tidak  dapat hanya  mengandalkan  satu  aspek  saja, melainkan  keterpaduan  dari  ketiga  aspek tersebut,  yaitu  aspek  ekonomi,  peran  serta masyarakat,  dan  kelembagaan.  Ketiga  aspek ini  saling  terkait  dan  berkontribusi  terhadap kualitas  dan  keberlanjutan  SPALD  yang diharapkan.
Air  limbah  domestik  mengacu  pada  air yang  terbuang  akibat  aktivitas  harian  manusia yang melibatkan penggunaan air. Sampah yang dihasilkan  oleh  rumah  tangga,  baik  dalam bentuk  cair  maupun  padat,  memiliki  potensi untuk  mengkontaminasi  tanah,  merusak ekosistem perairan, mempengaruhi pasokan air minum  masyarakat,  menyebabkan  penyebaran penyakit,  dan  menghasilkan  aroma  yang  tidak menyenangkan (KLHK, 2016).
Guna  menghindari  pencemaran  yang berlebihan,  pemerintah  telah  mengeluarkan aturan yang menetapkan standar mutu untuk air limbah  domestik  yang  dilepas  ke  perairan. Standar ini meliputi faktor-faktor seperti tingkat keasaman  (pH),  permintaan  biokimia  (BOD), permintaan  kimia  (COD),  padatan  tersuspensi total  (TSS),  minyak  dan  lemak,  kandungan amonia,  jumlah  koliform  total,  dan  laju  aliran (KLHK, 2016).
PermenPUPR  Nomor  04/PRT/M/2017 menjelaskan bahwa air limbah domestik terdiri dari  dua  jenis,  yaitu  air  limbah  toilet (black water )  dan  air  limbah  non-toilet (grey  water) (Kemen  PUPR,  2017).  Dalam  proses  evaluasi Sistem  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik (SPALD),  penting  untuk  mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis secara terpadu, serta memastikan  kepatuhan  terhadap  standar  mutu yang telah ditetapkan.
Sistem  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik (SPALD) Sistem pengolahan air limbah permukiman merupakan suatu sistem sanitasi yang memberikan pelayanan kepada
sekelompok rumah tangga dengan
menggunakan  jaringan  pipa  dan  unit pengolahan  air  limbah  (Buku  3  Kementerian PUPR, 2016).

## Gambar 1. Skema Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat
Sumber : Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kelompok Swadaya Masyarakat Tahun 2019
Sistem Pengolahan Air
Limbah Domestik  Stempat  (SPALD-S)  adalah  suatu sistem  pengolahan  air  limbah  domestik  yang dilakukan  di  lokasi  asalnya.  Lumpur  hasil pengolahan kemudian diangkut menggunakan sarana  pengangkut  ke  sub-sistem  Instalasi Pengolahan  Lumpur  Tinja  (IPLT).  Layanan SPALD-S  dapat  mencakup  skala  individu untuk  satu  unit  rumah  tinggal  atau  skala komunal untuk 5 hingga 10 unit rumah tinggal.
Sistem Pengolahan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengolahan  yang  mengumpulkan  air  limbah domestik secara kolektif dari berbagai sumber menuju  sub-sistem  pengolahan  terpusat
sebelum  dibuang  ke  perairan  permukaan. SPALD-T  juga  dikenal  sebagai  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Skala Permukiman.  Layanan  SPALD-T  mencakup skala  perkotaan  dengan  jumlah  minimal pelayanan 20.000 jiwa, skala permukiman untuk jumlah penduduk antara 50 hingga 20.000 jiwa, dan  skala  kawasan  tertentu  untuk  kawasan komersial dan hunian bertingkat.
Proyek  pembangunan  SPALD-T  skala permukiman  melibatkan  IPAL  domestik permukiman, jaringan pengumpul, dan sambungan  rumah  (SR)  sebagai  bagian  dari pengembangan  sistem  pengolahan  air  limbah domestik  terpusat  (Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2016).  IPAL direncanakan  untuk  dibangun  di  daerah pemukiman  yang  padat,  kawasan  perumahan yang  tidak  dikelola  oleh  pengembang  swasta, dan  bukan  merupakan  kawasan  komersial. Sistem  IPAL  yang  komprehensif  terdiri  dari sambungan  rumah  (SR),  jaringan  pipa  air limbah,  bak  kontrol,  perangkap  lemak  ( grease trap ), dan instalasi pengolahan air limbah.
Proses utama dalam IPAL bertujuan untuk mengubah air limbah domestik yang berasal dari rumah penduduk (influen) menjadi air buangan (efluen)  yang  aman  bagi  lingkungan.  Dalam buku 3 sistem pengolahan air limbah domestik terpusat  skala  permukiman  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya,  disebutkan  bahwa  kelangsungan sarana  sanitasi  dasar  memiliki  pentingnya  dan melibatkan  lima  faktor  dasar.  Faktor-faktor
tersebut  meliputi  penyediaan  yang  tepat  oleh masyarakat,  pembangunan  sistem  yang tepat, keberlanjutan kelembagaan pengolahan, kesepakatan  dan  pelaksanaan  iuran,  serta pembinaan oleh pemerintah daerah.
Sistem  Manajemen  Air  Limbah  Skala

## Komunal
Sistem  pengolahan  air  limbah  secara komunal merupakan pilihan yang sesuai untuk daerah  dengan  tingkat  kepadatan  penduduk yang tinggi. Masyarakat cenderung menerima sistem  ini  dengan  hasil  yang  memadai,  dan sistem  ini  juga  dapat  memberikan  peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, unit pengolahan  dalam  sistem  ini  efisien,  dan teknologinya relatif sederhana (Suriyachan et al., 2012).
Manajemen  air  limbah  skala  komunal merupakan  suatu  sistem  pengolahan  di  mana pengolahannya  dilakukan  melalui  kerjasama atau  partisipasi  masyarakat  dalam  lingkup komunitas.  Sistem  ini  menekankan  pada kesadaran  masyarakat  komunal  dan  berusaha mengurangi keterlibatan pemerintah pusat dan daerah (Massoud, 2008).
Beberapa faktor dipertimbangkan untuk mengidentifikasi
komunitas yang menggunakan  sistem  pengolahan  air  limbah komunal, termasuk lokasi geografis, teknologi pengolahan  yang digunakan, jumlah populasi di  wilayah  tersebut,  dan  tahun  pembangunan sistem.  Untuk  mengevaluasi  kinerja  sistem pengolahan  air  limbah  komunal,  tingkat
kepuasan,  dan  pandangan  masyarakat  terhadap pengolahan yang telah dilakukan, pendapat dari pemilik  toko,  kontraktor,  dan  warga  yang tinggal  di  area  dengan  sistem  pengolahan  air limbah  komunal  diwawancarai  (Suriyachan  et al., 2012).
Pemanfaatan  teknologi  dalam  sistem manajemen air limbah ini dikembangkan untuk digunakan  dalam  skala  kecil  dengan  biaya konstruksi dan pemeliharaan yang lebih rendah dibandingkan  dengan  sistem  pengolahan  air limbah  terpusat.  Meskipun  begitu,  sistem  ini tetap  memperhatikan  kualitas effluent yang dihasilkan  agar  sesuai  dengan  standar lingkungan  yang  berlaku.  Sistem  ini  cocok untuk  diterapkan  di  daerah  yang  sulit,  seperti masyarakat pedesaan  dengan  kepadatan penduduk  yang  relatif  rendah  (Massoud  et  al., 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi kondisi infrastruktur sanitasi di Kabupaten  Luwu  Timur,  terutama  dalam  hal Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik (IPAL)  skala  permukiman  dengan  jaringan saluran  rumah  ke  rumah  pengguna.  Penelitian dilakukan  di  tiga  desa,  yaitu  Desa  Libukan Mandiri, Desa Kalosi, dan Desa Buangin  pada bulan Desember 2022.
Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah,  studi  literatur,  studi  pendahuluan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Analisis data dan  pengambilan  kesimpulan  dilakukan berdasarkan  tujuan  penelitian  (Moleong, 2017).  Sumber  data  terdiri  dari  data  primer yang  diperoleh  dari  masyarakat  penerima manfaat, kelompok pemanfaat dan pemelihara, sanitarian puskesmas, PKK desa, kepala desa, dan  kepala  dinas  pekerjaan  umum  dan penataan ruang. Selain itu, data sekunder juga digunakan melalui studi literatur dan dokumen terkait pengolahan air limbah domestik.
Instrumen  pengumpulan  data  meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman  telaah  dokumen  (Creswell,  2014). Analisis  data  dilakukan  dengan  menganalisis data yang telah dikumpulkan berdasarkan teori yang  relevan,  dan  hasil  analisis  disajikan dalam  bentuk  catatan  lapangan,  grafik,  dan diagram (Miles et al., 2014; Charmaz, 2014).
Kesimpulan  penelitian  dibuat  berdasarkan tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan,  dan metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  model  interaktif  dengan  langkah- langkah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  (Creswell,  2014; Strauss & Corbin, 1990).

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  menyoroti  pembangunan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)
Komunal  di  Desa  Libukan  Mandiri,  Desa Buangin,  dan  Desa  Kalosi  pada  tahun  2019. Pembangunan  IPAL  dibiayai  melalui  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  diperuntukkan bagi  sanitasi  berbasis  masyarakat  dan  juga anggaran APBN pada tahun 2020.
Proses  pembangunan  IPAL  Komunal melibatkan beberapa tahapan, termasuk sosialisasi  program  DAK  sanitasi  kepada masyarakat, rembuk kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, pembentukan Tim Pelaksana  Swakelola  Kelompok  Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), penyusunan dokumen rencana  kerja masyarakat  (RKM),  pelaksanaan konstruksi IPAL, dan tahap pasca konstruksi.

## Gambar 2. Site Plan IPAL Komunal Desa Buangin
Sumber: RKM TPS-KSM Desa Buangin, 2019
Gambar 3. Site Plan IPAL Komunal Desa Kalosi
Sumber: RKM TPS-KSM Desa Kalosi, 2019
Gambar 4. Site Plan IPAL Komunal Desa Libukan Mandiri
Sumber: RKM TPS-KSM Desa Libukan Mandiri, 2019
Hasil  penelitian  menampilkan  gambar- gambar  site  plan  IPAL  Komunal  di  masing- masing desa yang merupakan hasil perencanaan oleh TPS-KSM dengan dukungan Fasilitator Lapangan
dan partisipasi masyarakat penerima manfaat.
Selain  itu,  studi  ini  juga  melibatkan evaluasi  sistem  pengolahan  air  limbah domestik  komunal.  Evaluasi  ini  dilakukan dalam  tiga  dimensi,  yaitu  dimensi  ekonomi, dimensi  peran  serta  masyarakat,  dan  dimensi kelembagaan, dengan tujuan untuk
memastikan  keefektifan,  keefisienan,  dan dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh IPAL.
Dalam  penelitian  ini,  informan  dipilih dengan cermat, termasuk masyarakat penerima manfaat,  lembaga  pengelola  dan  pemelihara, kepala  desa,  PKK  desa,  sanitarian  puskesmas, dan  kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Luwu  Timur. Pemilihan  informan  tersebut  dilakukan  untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai aspek  sosial  ekonomi,  partisipasi  masyarakat, kelembagaan, dan keberlanjutan IPAL.
Evaluasi  pengolahan  sistem  IPAL  juga merujuk pada Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2017, yang mengatur beberapa aspek yang harus dievaluasi dalam pengolahan IPAL.

## Aspek Sosial Ekonomi
Salah  satu  cara  untuk  mempertahankan keberlanjutan  operasional  dan  pemeliharaan IPAL  Komunal  adalah  melalui  pembayaran iuran  bulanan.  Laporan  bulanan  juga  memiliki peran penting sebagai alat bantu bagi pengelola iuran  bulanan  untuk  memonitor  kesesuaian biaya  operasional  dan  pemeliharaan  IPAL dengan sumber dana yang tersedia.
Kemampuan masyarakat dalam memenuhi  kewajiban  pembayaran  iuran operasional  IPAL  erat  terkait  dengan  situasi sosial  ekonomi  di  setiap  wilayah.  Di  Desa Libukan  Mandiri,  Desa  Kalosi,  dan  Buangin, mayoritas  penduduk  menggantungkan  mata pencahariannya  pada  berkebun  dan  bertani. Latar  belakang  pendidikan  masyarakat  juga bervariasi,  mulai  dari  SD,  SMP,  SMA,  hingga diploma/sarjana.  Hubungan  antarsuku  di
wilayah tersebut tetap baik, sehingga tidak ada konflik atau kerusuhan antara warga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  disampaikan  bahwa  sosialisasi  di tingkat  Desa  menjadi  langkah  awal  yang dilakukan  dalam  implementasi  program  ini. Dalam  sosialisasi  tersebut,  dijelaskan  bahwa calon  penerima  manfaat  dipilih  berdasarkan kesiapan mereka dalam berkontribusi melalui iuran untuk operasional IPAL Komunal yang akan  dibangun.  Dusun  yang  menunjukkan kesiapan dalam membayar iuran akan menjadi prioritas dalam pembangunan IPAL Komunal.
Berdasarkan informasi di atas, sosialisasi tingkat Desa merupakan salah satu cara  untuk  menginformasikan,  mengedukasi, dan  melibatkan  masyarakat  dalam  program pembangunan  IPAL.  Tujuan  dari  iuran  ini adalah  untuk  mendorong  rasa  kepemilikan masyarakat  terhadap  bangunan  IPAL  dan meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam menjaga keberfungsian IPAL.

## Gambar 5. Pembersihan Bangunan IPAL dan Bak Kontrol
Sumber: Dokumentasi KSM, 2019
Kepala  Desa  juga  mengungkapkan bahwa  penentuan  lokasi  pembangunan  IPAL dilakukan  berdasarkan  hasil  seleksi  lokasi
partisipatif  yang  melibatkan perwakilan masyarakat  setempat.  Tim  seleksi  tersebut bertanggung  jawab  dalam  memilih  lokasi berdasarkan  kesiapan  warga  dalam  membayar iuran, sehingga keberlanjutan operasional IPAL dapat  terjamin. Kesepakatan mengenai  besaran iuran operasional  dan pemeliharaan  IPAL juga telah  dicapai  melalui  musyawarah  yang dilakukan di setiap Desa.
Dalam  pelaksanaan  program  DAK sanitasi,  SKPD  bertanggung  jawab  untuk melakukan  sosialisasi  guna  menginformasikan tentang  proses  dan  tahapan  pelaksanaan program  DAK  sanitasi  yang  melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari iuran dalam program  sanitasi  berbasis  masyarakat  adalah untuk membiayai operasional dan pemeliharaan fasilitas  sanitasi  yang  telah  dibangun,  seperti perbaikan  jaringan  pipa,  perbaikan  bangunan IPAL, dan biaya operasional saat gotong royong membersihkan lingkungan sekitar IPAL.
Partisipasi  masyarakat  dalam  iuran  juga memberikan  rasa  memiliki  tanggung  jawab dalam  menjaga  kebersihan  lingkungan  dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kontribusi  iuran  ini,  kesadaran  masyarakat mengenai  pentingnya  sanitasi  dan  dampak negatif  dari  perilaku  yang  tidak  sehat  dapat ditingkatkan,  serta  partisipasi  mereka  dalam pembangunan  dan  pengolahan  IPAL  dapat diperkuat  agar  keberlanjutan  terjamin.  Penting bagi pengelola iuran (KPP) untuk menjalankan tugas  mereka  secara  transparan  dan  akuntabel
agar  masyarakat  merasa  percaya  dan  terlibat dalam pemanfaatan bangunan IPAL.
Wawancara dengan masyarakat penerima  manfaat  di  Desa  Libukan  Mandiri mengungkapkan  bahwa  mereka  menemui kendala  dalam  penggunaan  jaringan  IPAL yang  sering  tersumbat.  Hal  ini  menyebabkan mereka  harus  membersihkan  sendiri  sampah yang  menumpuk  di  dalam  bak  kontrol. Beberapa warga bahkan memutuskan kembali menggunakan septik tank lama mereka. Hal ini menunjukkan  kurangnya  sosialisasi  yang efektif tentang manfaat IPAL dan dampak dari pembuangan sampah yang tidak benar. Selain itu,  tidak  adanya  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  permasalahan  ini  juga  menjadi kendala.
Di  Desa  Buangin  Dusun  Lamonto, beberapa  masyarakat  mengungkapkan  bahwa mereka  tidak  mengetahui  adanya  iuran  yang akan  dipungut  dan  tidak  pernah  diberitahu tentang  besaran  iuran  yang  akan  dibayarkan. Mereka  hanya  diberitahu  bahwa  akan  ada pembangunan  IPAL  dengan  sistem  jaringan yang akan terhubung ke rumah mereka, namun tidak  pernah  diundang  dalam  sosialisasi  atau rapat musyawarah terkait pelaksanaan pembangunan tersebut.
Kesepakatan yang berbeda ditemukan di Desa  Buangin  Dusun  Garkim,  di  mana masyarakat  setuju  dan  berkomitmen  untuk membayar  iuran  setiap 4  bulan.  Mereka  juga memiliki  rincian  penggunaan  anggaran
operasional  dan  pemeliharaan  IPAL  sebagai dasar  perhitungan  besaran  iuran  yang  akan dipungut.  Hal  ini  terjadi  karena  proses sosialisasi  dan  musyawarah  yang  dilakukan dengan  baik,  serta  adanya  transparansi  dalam penggunaan dana.
Pemungutan iuran dalam program sanitasi berbasis masyarakat dilakukan untuk
mendapatkan  sumber  daya  finansial  yang diperlukan guna mendukung kegiatan peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Dinas, Kepala Desa,  dan  masyarakat  penerima manfaat,  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi telah  dilakukan  sesuai  pedoman  pelaksanaan, dan  masyarakat  penerima  manfaat  awalnya bersedia membayar iuran untuk operasional dan pemeliharaan  IPAL.  Namun,  kenyataannya tidak  sesuai  dengan  ekspektasi  karena kurangnya  komitmen  dari  beberapa  penerima manfaat setelah sosialisasi.

## Aspek Peran Serta Masyarakat
Partisipasi  aktif  masyarakat  memegang peran  yang  signifikan  dalam  program  sanitasi yang berbasis masyarakat. Masyarakat memiliki potensi  yang  besar  untuk  menjadi  mitra  yang berperan dalam mempromosikan perilaku hidup sehat  dan  menjaga  kebersihan  serta  kesehatan lingkungan.
Pentingnya  peran  serta  masyarakat dimulai  dengan  meningkatkan  kesadaran tentang pentingnya sanitasi dan dampak negatif dari  kurangnya  perhatian  terhadap  sanitasi,
terutama  terkait  keberfungsian  IPAL  yang telah dibangun. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi  faktor  penentu  dalam  meningkatkan kualitas bangunan IPAL yang bersih dan sehat. Kolaborasi  dan  partisipasi  aktif  dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan pengolahan air limbah domestik. Pemerintah sulit mencapai kesuksesan programnya tanpa partisipasi aktif dari masyarakat penerima manfaat.
Wawancara dengan masyarakat penerima  manfaat  di  Desa  Libukan  Mandiri mengungkapkan  bahwa  kegiatan  gotong royong dan kerja bakti jarang dilakukan karena kesibukan individu dengan pekerjaan masing- masing,  baik  sebagai  petani  maupun  pekerja kebun.  Selain  itu,  minimnya  informasi  yang diberikan oleh Pemerintah Desa terkait ajakan untuk  melakukan  kerja  bakti  juga  menjadi kendala.
Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terkait ajakan untuk melaksanakan kerja bakti minimal dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jika hal  tersebut  terlaksana,  maka  kondisi lingkungan di Desa akan tampak bersih, yang dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga  kebersihan,  terutama  dalam  bidang sanitasi.
Di  Desa  Kalosi,  melalui  wawancara masyarakat  penerima  manfaat  menganggap bahwa  bangunan  IPAL  adalah  milik
Pemerintah, sehingga jika terjadi kerusakan atau permasalahan  pada  jaringan  atau  bangunan IPAL,  pemeliharaannya  menjadi  tanggung jawab  Pemerintah.  Pemahaman  ini  muncul karena  kurangnya  sosialisasi  atau  minimnya informasi  terkait  pelaksanaan  pekerjaan  yang berbasis  masyarakat.  Setelah  pembangunan IPAL  selesai,  aset  tersebut  akan  diserahkan kepada Pemerintah  Desa,  sehingga  Pemerintah Desa  harus  berkolaborasi  dengan  tokoh masyarakat  dan  lembaga  masyarakat  (KPP) serta melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan IPAL agar keberfungsian tetap terjaga dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Gambar 6. IPAL Desa Buangin Dusun Garkim Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023
Di  Desa  Buangin  Dusun  Garkim,
masyarakat  penerima  manfaat  menunjukkan peran  serta  yang  baik  dalam  menjaga keberfungsian bangunan IPAL yang digunakan  untuk  pengolahan  air  limbah domestik.  Mereka  melaksanakan  kerja  bakti atau gotong royong secara aktif. Hal ini adalah yang  diharapkan  dalam  penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik.
Wawancara dengan
Sanitarian Puskesmas Kecamatan Towuti pada tanggal 15 Maret  2023  mengungkapkan  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  saat  ini  menurun. Terlebih  lagi,  tujuan  dan  manfaat  IPAL menurut mereka tidak jelas, sehingga mereka menganggap  IPAL  tidak  berhasil.  Sanitarian puskesmas  secara  rutin  melakukan  pemicuan ke  warga  melalui  pertemuan  di  Desa  bahkan dengan  mengunjungi  rumah-rumah  untuk menjaga  agar  keberfungsian  IPAL  tetap efektif.
Aspek  peran  serta  masyarakat  masih kurang karena tidak melibatkan mereka dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan, terutama  dalam  hal  musyawarah  terkait pengadaan  barang  atau  material  serta keterlibatan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan. Dalam program DAK, perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan harus melibatkan  masyarakat  penerima  manfaat melalui musyawarah untuk menerima masukan  atau  keterlibatan  mereka  dalam
proses  pembangunan  agar  tercipta  rasa memiliki.
Selain  itu,  peran  Pemerintah  Desa dalam melaksanakan  kegiatan  gotong  royong  dengan melibatkan masyarakat masih kurang. Kegiatan ini  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  kebersihan  lingkungan minimal di sekitar mereka.
Dalam kesimpulannya, kesadaran masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  terkait penggunaan  sarana  dan  prasarana  IPAL  masih kurang. Hal ini terlihat dari kondisi IPAL yang tidak  berjalan  dengan  maksimal  akibat  sering tersumbat.  Masyarakat  menganggap  bahwa dengan  adanya  bangunan  IPAL,  masalah pencemaran  lingkungan  justru  bertambah. Kurangnya  sosialisasi  mengenai  penggunaan dan  pengolahan  bangunan  IPAL  menjadi penyebab  utama.  Untuk  itu,  sanitarian puskesmas berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat  dalam  memahami  dan  mendukung tujuan pembangunan IPAL tersebut.
Peran  serta  masyarakat  masih  belum optimal  dalam  tahap  perencanaan  program sanitasi,  pelaksanaan,  serta  pengawasan  tidak melibatkan masyarakat, terutama dalam bentuk musyawarah  terkait  pengadaan  barang  atau material  serta  keterlibatan  dalam  pelaksanaan pekerjaan. Dalam program DAK, perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan harus dilakukan melalui musyawarah dengan penerima manfaat agar rasa memiliki tercipta.
Selain itu, peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dengan melibatkan masyarakat masih kurang.
Kegiatan  ini  penting  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  kebersihan lingkungan minimal di sekitar mereka.

## Aspek Kelembagaan
Aspek  kelembagaan  sangat  penting dalam menjaga keberlanjutan bangunan IPAL. Kelompok  Pemanfaat  dan  Pemelihara  (KPP) mempunyai  peran  yang  sangat  krusial  dalam menjaga  kelangsungan  bangunan  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Tujuan utama dari  KPP  adalah  melakukan  pengolahan  dan pemeliharaan  terhadap  sarana  dan  prasarana yang  telah  dibangun  melalui  pendekatan partisipasi  masyarakat  atau  swakelola. Selain itu,  KPP  juga  bertanggung  jawab  untuk memastikan  bahwa  manfaat  program  IPAL dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dengan maksimal.
Tugas  KPP,  sebagaimana  dijelaskan dalam  buku  pedoman  pelaksanaan  DAK Bidang  Sanitasi  2019,  meliputi  beberapa  hal penting. Pertama, Mereka diharapkan memiliki  kemampuan  untuk  mengoperasikan dan  menjaga  sarana  sanitasi  yang  telah dibangun.  Selain  itu,  mereka  memiliki tanggung jawab  terhadap aspek  teknis  terkait pengolahan  IPAL.  Selain  itu,  KPP  juga memiliki  peran  dalam  mengumpulkan  iuran dari warga sebagai sumber pendanaan. Selain itu, mereka juga perlu menjaga keberlanjutan
sarana  sanitasi  yang  telah  dibangun  dan menyusun  rencana  pengembangan  layanan sarana sanitasi.
Sebagai  pengelola  sarana  sanitasi,  KPP perlu memenuhi beberapa hal penting. Pertama, mereka harus memiliki peraturan organisasi dan operasional prasarana dan sarana  yang  disusun dan  disepakati  bersama  melalui  musyawarah antar  anggota  KPP.  Kedua,  direkomendasikan agar  KPP  memiliki  keabsahan  hukum  yang tetap,  seperti  memiliki  NPWP  dan  SIUP,  atau minimal memiliki akta notaris.
Selanjutnya,  perlu  ada  pengaturan  aturan yang sesuai dengan kondisi setempat, termasuk menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi penerima  manfaat,  besaran  iuran  yang  harus dibayarkan,  jadwal  pembayaran  iuran,  serta penunjukan  petugas  yang  bertanggung  jawab atas  pemeriksaan  dan  perbaikan  jika  terjadi kerusakan.  Selain  itu,  penting  juga  untuk memiliki  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) dalam  penggunaan  dan  pemeliharaan  sarana sanitasi.
Evaluasi  kinerja  kelembagaan  dalam penyelenggaraan  Sistem  Pengolahan  Air Limbah  Domestik  (SPALD)  melibatkan penilaian  terhadap  struktur  organisasi  dan  tata kelola  pengolahan  air  limbah.  Evaluasi  ini mencakup aspek keberadaan lembaga pengelola, kejelasan  tata  kelola,  efektivitas  komunikasi antara  pemangku  kepentingan,  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pengolahan  air  limbah domestik.  Evaluasi  ini  memiliki  tujuan  untuk
memastikan  bahwa  lembaga  yang  terlibat dalam  pengolahan  air  limbah  beroperasi dengan  baik  dan  mampu  menjalankan fungsinya secara efektif.
Hasil wawancara dengan Lembaga KPP, Kepala  Desa,  dan  PKK  dari  masing-masing IPAL menunjukkan:
a) Kelompok  Pemanfaat  dan  Pemelihara (KPP)  IPAL  Komunal  Desa  Libukan Mandiri
IPAL Komunal di Desa Libukan Mandiri dibangun melalui sumber dana DAK TA. 2019
dengan pendekatan berbasis masyarakat yang dikerjakan oleh TPS-KSM.
Namun, wawancara dengan Ketua KPP Desa Libukan Mandiri  pada  tanggal  15  Maret  2023 mengungkapkan  bahwa  KPP  tidak  berjalan secara  maksimal. Iuran  yang  disepakati  tidak terealisasi,  dan  masyarakat  terlihat  kurang peduli terhadap pengolahan dan pemeliharaan bangunan  IPAL.  Terdapat  juga  masalah ketidaksadaran  masyarakat  dalam  membuang sampah  pada  tempat  yang  tepat,  terbukti dengan  ditemukannya  sampah  seperti  botol shampo saat pembersihan IPAL.
Berdasarkan  wawancara  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa KPP tidak berjalan dengan maksimal karena masalah ekonomi, yaitu tidak terpenuhinya iuran yang telah disepakati, dan minimnya  kesadaran  masyarakat  terhadap dampak pembuangan sampah yang tidak tepat terhadap  saluran  IPAL,  yang  menyebabkan terjadinya penyumbatan.
Selain  itu,  hasil  wawancara  dengan Sekretaris  KPP  Desa  Libukan  Mandiri menunjukkan bahwa dari 50 penerima manfaat, sekitar 30 kepala keluarga masih menggunakan IPAL karena banyaknya penyumbatan jaringan. Kepala  Desa  Libukan  Mandiri  menyatakan bahwa  KPP  belum  berjalan  dengan  maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkontribusi  melalui  iuran  dan  partisipasi dalam pemeliharaan IPAL. Hal ini menyebabkan KPP terkesan tidak berjalan. PKK Desa  Libukan  Mandiri  juga  tidak  mengetahui kelembagaan  KPP  yang  terbentuk  pasca pembangunan  IPAL.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sosialisasi  dan  peran  PKK  dalam pelaksanaan pembangunan IPAL belum berjalan dengan baik.
b) Kelompok  Pemanfaat  dan  Pemelihara (KPP) IPAL Komunal Desa Kalosi
IPAL  Komunal  di  Desa  Kalosi  juga dibangun melalui sumber dana DAK TA. 2019 dengan  pendekatan  berbasis  masyarakat  yang dikerjakan oleh TPS-KSM. Wawancara dengan Ketua  KPP  Desa  Kalosi  menunjukkan  bahwa perlu adanya sosialisasi ulang terkait tugas dan fungsi KPP, karena sebagian anggota KPP sudah tidak  serius  dalam  menjalankan  tugas  mereka. Selain  itu,  anggota  KPP  Desa  Kalosi menyampaikan  kesulitan  dalam  menjaga kebersihan  lingkungan  karena  banyaknya sampah  plastik  dan  bungkus  shampo  yang ditemukan saat pembersihan.
Hal  ini mengindikasikan  bahwa  tingkat kesadaran  masyarakat  dalam  membuang sampah pada tempat yang sesuai masih rendah. Kepala  Desa  Kalosi  menyatakan bahwa  KPP tetap  berjalan,  namun  tidak  maksimal  karena rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam berkontribusi  melalui  iuran  dan  partisipasi dalam pemeliharaan IPAL. PKK Desa Kalosi tetap  menjalankan  tugas  dan  fungsi  mereka, termasuk  sosialisasi  terkait  kebersihan lingkungan  dan  pencegahan  penyakit  akibat pencemaran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peran PKK dalam pelestarian lingkungan tetap berjalan baik.
c) Kelompok  Pemanfaat  dan  Pemelihara (KPP)  IPAL  Komunal  Desa  Buangin
(Dusun  Lamonto)  dan  IPAL  Komunal
Desa Buangin (Dusun Garkim)
IPAL Komunal di Desa Buangin (Dusun Lamonto)  dibiayai  melalui  DAK  TA.  2019, sedangkan  IPAL  Komunal  di  Desa  Buangin (Dusun  Garkim)  dibiayai  melalui  anggaran APBN  TA.  2020  yang  diurus  oleh  Balai Prasarana  Permukiman  Wilayah  (BPPW) Sulawesi  Selatan.  Keduanya  dikerjakan berbasis masyarakat oleh TPS-KSM.
Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Buangin pada tanggal 16 Maret 2023 mengungkapkan bahwa  KPP  di  Desa  Buangin  (Dusun Lamonto) tidak berjalan karena sekretaris KPP telah  meninggal  dunia  dan  anggota  pengurus KPP  lainnya  banyak  yang  merantau  mencari pekerjaan.  Hal  ini  menyebabkan  tidak  ada
yang  mengurus  operasional  dan  pemeliharaan IPAL di Dusun Lamonto.
Di sisi lain, KPP IPAL di Dusun Garkim tetap  berjalan  dengan  baik.  Ketua  KPP menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pemeliharaan  melalui  kerja  bakti  dan iuran  berjalan  dengan  baik.  Kepala  Desa Buangin  menyatakan  kesiapannya  untuk membentuk  pengurus  KPP  baru  melalui sosialisasi dan menganggarkan dana Desa untuk perbaikan  dan  pemeliharaan  IPAL  yang tersumbat.  PKK  Desa  Buangin  juga  bersedia mendukung  kembali  pengoptimalan  IPAL  di Dusun  Lamonto  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat.

## Gambar 7. Bagan Struktur KPP
Sumber: Petunjuk Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi, 2019
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa KPP belum memiliki akta notaris  dan  pedoman  operasional  dan pemeliharaan  yang  jelas.  Selain  itu,  rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan partisipasinya dalam pemeliharaan  berpengaruh  terhadap  kinerja KPP.  Diperlukan  upaya  sosialisasi  dan pembentukan  pengurus  KPP  yang  baru  serta
peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk menjaga keberlanjutan IPAL.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian terkait evaluasi Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  (IPAL)  di Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi, dan Desa Buangin  menyoroti  tiga  aspek  utama  yang menjadi  fokus  analisis,  yaitu  aspek  sosial ekonomi,  aspek  peran  serta  masyarakat,  dan aspek kelembagaan.

## Aspek Sosial Ekonomi
Aspek sosial ekonomi berkaitan dengan keadaan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di setiap  wilayah  yang  berbeda.  Faktor  ini memengaruhi  kemampuan  masyarakat  dalam membayar  iuran  untuk  menjalankan  dan merawat  IPAL,  yang  memiliki  peran  krusial dalam  menjaga  kelangsungan  dan  kinerja optimal IPAL.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat penerima  manfaat  menunjukkan  bahwa  di beberapa daerah, seperti Desa Buangin Dusun Lamonto,  sebagian  besar  masyarakat  tidak mengetahui  kewajiban  pembayaran  iuran bulanan  untuk  operasional  dan  pemeliharaan IPAL.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa kurangnya  keseriusan  dan  kemampuan masyarakat  dalam  berpartisipasi  secara finansial  mempengaruhi  kinerja  IPAL. Diperlukan upaya kolaboratif antara
stakeholder  terkait,  seperti  Dinas  PUPR, Pemerintah  Desa,  Sanitarian  Puskesmas,  dan
PKK  Desa,  serta  pelatihan  kapasitas  bagi masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi  dalam pengolahan IPAL.
Dalam  konteks  aspek  sosial  ekonomi dalam  pengolahan  IPAL,  terdapat  beberapa konsep dan teori yang relevan untuk mendukung analisis.  Partisipasi  masyarakat  merupakan suatu  konsep  yang  relevan  dalam  konteks pembangunan.  Hal ini  mengacu  pada keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  implementasi,  dan evaluasi  program  atau  proyek  pembangunan yang memiliki dampak pada kehidupan mereka. Hal  ini  penting  karena  partisipasi  masyarakat dapat  meningkatkan  kualitas  keputusan, memperkuat  pemilikan  dan  tanggung  jawab masyarakat terhadap program, serta meningkatkan keterjangkauan dan
keberlanjutan  program  tersebut  (Arnstein, 1969).

## Aspek Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat memiliki peranan yang  sangat  penting  dalam  pengolahan  air limbah  domestik.  Ini  mencakup  keterlibatan aktif  masyarakat  dalam  upaya  pengolahan  dan pemeliharaan  IPAL.  Selain  itu,  penting  juga untuk  mempromosikan  perilaku  hidup  bersih dan  sehat  (PHBS)  sebagai  faktor  yang berkontribusi  dalam  meningkatkan  efektivitas program sanitasi.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat penerima manfaat
di  tiga  daerah  tersebut  memiliki  pemahaman yang  kurang  memadai  mengenai  tanggung jawab  dan  peran  aktif  dalam  menjaga kebersihan  lingkungan.  Namun,  ada  juga contoh  positif  dari  IPAL  di  Desa  Buangin Dusun  Garkim,  di  mana  masyarakat  secara aktif  melakukan  kegiatan  gotong  royong membersihkan  bangunan  IPAL.  Untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat, diperlukan  upaya  seperti  sosialisasi,  kegiatan partisipatif,  pelatihan,  dan  pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitar IPAL.
Peran serta masyarakat dalam pengolahan  air  limbah  domestik  memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberhasilan program sanitasi dan
pemeliharaan  IPAL.  Dalam  hal  ini,  terdapat beberapa konsep dan teori yang relevan yang dapat memberikan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam pengolahan air limbah domestik,  serta  pentingnya  perilaku  hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam meningkatkan program sanitasi.
Relevan dengan diskusi ini, Reed (2008) melakukan sebuah tinjauan terhadap kemitraan  dalam  pengolahan  lingkungan berbasis masyarakat, Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pengolahan air limbah domestik.  Penelitian  ini  menyediakan  dasar konseptual  yang  kokoh  untuk  memahami
peran  serta  masyarakat  dalam  konteks pengolahan air limbah domestik.
Dalam  konteks  teori  perilaku  terencana, studi  oleh  Armitage  dan  Conner  (2001) menyajikan  meta-analisis  yang  menunjukkan efektivitas  teori  tersebut  dalam  memprediksi perilaku  manusia,  termasuk  perilaku  terkait sanitasi.  Teori  ini  memberikan  pemahaman tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dan  perubahan  perilaku dalam pengolahan air limbah domestik. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengidentifikasi dan  mengatasi  hambatan-hambatan  yang menghambat  partisipasi  masyarakat  serta mengembangkan  strategi  yang  efektif  untuk mendorong  perubahan  perilaku  yang  positif dalam pengolahan air limbah domestik.
Dalam  tulisannya,  Cornwall  (2008) membahas tentang beragam model, makna, dan praktik  partisipasi,  yang  dapat  memberikan panduan  bagi  perencana  dan  praktisi  dalam melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam pengolahan  air  limbah  domestik.  Artikel  ini memberikan wawasan penting tentang berbagai pendekatan  partisipatif  yang  dapat  diterapkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat.
Selain  itu,  Williams  dan  Stewart  (2013) menyajikan  sebuah  tinjauan  terkait  praktik, persepsi,  dan  kebutuhan  penelitian  mengenai daur  ulang  air  di  Australia.  Walaupun  tidak secara  langsung  fokus  pada  peran  serta masyarakat  dalam  pengolahan  air  limbah domestik, penelitian ini memberikan
pemahaman  yang  mendalam  mengenai praktek-praktek  sanitasi  dan  langkah-langkah yang  dapat  diambil  untuk  meningkatkan pengolahan air limbah domestik. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini sejalan dengan upaya  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pengolahan  air  limbah domestik.

## Aspek Kelembagaan
Aspek kelembagaan melibatkan struktur organisasi dalam kelangsungan dan pengoptimalan pelaksanaan IPAL. Kelompok Pemanfaat  dan  Pemelihara  (KPP)  adalah organisasi  yang  berperan  sebagai  pengelola IPAL. Namun, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa KPP tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap dan tidak memiliki badan hukum atau  akta  notaris  yang  sah.  Selain  itu, kekurangan sumber daya manusia dalam KPP juga berpengaruh pada manajemen dan kinerja KPP  sebagai  pengelola  IPAL.  Diperlukan dukungan  dari  Pemerintah  Desa,  partisipasi masyarakat, pemahaman teknis yang memadai, serta pengawasan yang efektif untuk meningkatkan  kinerja  kelembagaan  dalam pengolahan IPAL.
Dalam  konteks  pengolahan  air  limbah domestik,  World  Health  Organization  (2017) memberikan panduan praktis untuk mengoptimalkan  pengolahan  air  limbah domestik  dan  pemeliharaan  IPAL  dengan memperhatikan  faktor  keamanan  sanitasi.  Li, dkk  (2017)  menyajikan  kerangka  kerja  yang
komprehensif untuk menilai kapasitas kelembagaan  dalam  pengolahan  air  limbah domestik  di  tingkat  municipal. Kerangka  kerja tersebut  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengolahan IPAL.
Tinjauan  yang  disajikan  oleh  Simelane dan  Mohee  (2013)  menyajikan  gambaran mengenai  tantangan  dan  solusi  dalam pengolahan  air  limbah  domestik  di  komunitas perkotaan yang sedang mengalami pertumbuhan. Dalam penutup, dapat disimpulkan  bahwa  dukungan  dari  Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat, pemahaman teknis yang  memadai,  serta  pengawasan  yang  efektif merupakan  upaya  yang  penting  untuk meningkatkan  kinerja  kelembagaan  dalam pengolahan  IPAL.  Dengan  merujuk  pada literatur  yang  relevan,  implementasi  langkah- langkah  ini  dapat  diperkuat  dengan  penelitian yang telah terverifikasi dan memberikan arahan praktis  kepada  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam pengolahan air limbah domestik.
Dalam rangka mengoptimalkan keberfungsian IPAL dan mengatasi permasalahan yang ada, diperlukan upaya yang melibatkan  kolaborasi  dan  partisipasi  dari berbagai  pihak  terkait,  termasuk  pemerintah daerah, Pemerintah Desa, masyarakat penerima manfaat, dan stakeholder terkait lainnya.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain  meningkatkan  kesadaran  masyarakat, sosialisasi  yang  lebih  intensif,  pelatihan  dan
pendidikan kepada masyarakat, serta
pembentukan  kelembagaan  yang  lebih  kuat dan  memiliki  aturan  yang  jelas.  Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals  /  SDGs)  dapat  tercapai,  sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat menjadi  suatu  harapan  yang  diharapkan terwujud.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  evaluasi  instalasi pengolahan  air  limbah  di  tingkat  Pemerintah Desa belum dilakukan secara menyeluruh. Di tingkat  Pemerintah  Daerah,  terutama  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Luwu  Timur,  kurang  melakukan pemantauan  yang  efektif  terhadap  program sanitasi  yang  telah  terbangun.  Hal  ini menyebabkan informasi tentang keberfungsian bangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL) tidak optimal. Keberhasilan keberlanjutan IPAL yang telah terbangun juga terkait dengan aspek sosial ekonomi dan peran serta  masyarakat.  Kurangnya  kesadaran masyarakat,  mekanisme  pengumpulan  iuran yang tidak efektif, kurangnya sosialisasi yang cukup,  dan  kurangnya  dukungan  dari Pemerintah  Daerah  menjadi  hambatan  dalam program sanitasi.
Rekomendasi  yang  disarankan  adalah sebagai  berikut:  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  harus  secara  rutin  melakukan evaluasi terhadap lembaga Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di Desa untuk memastikan kinerja IPAL yang optimal. Selain itu,  diperlukan  pelatihan  dan  dukungan  teknis dari  pihak  tersebut  kepada  masyarakat  untuk pemeliharaan  dan  perbaikan  rutin  pada  IPAL. Sanitarian  puskesmas  dan  PKK  di  Desa  harus terus  menjalankan  fungsi  pembinaan  dan memberikan  penyuluhan  mengenai  dampak pencemaran  air  limbah  domestik  agar masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  lebih baik tentang pentingnya pengolahan air limbah. Pemerintah  Desa  perlu  melibatkan  masyarakat dalam  kegiatan  gotong  royong  untuk  menjaga kebersihan lingkungan setempat. Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  perlu mengalokasikan  anggaran  untuk  memberikan insentif  atau  penghargaan  kepada  Pemerintah Desa  dan  KPP  yang  berhasil  menjaga kebersihan lingkungan dan keberfungsian IPAL. Dilakukan juga kampanye melalui sekolah dan masyarakat  mengenai  pentingnya  sistem pengolahan  air  limbah  domestik,  guna mendorong  pola  hidup  bersih  dan  sehat. Diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Luwu Timur,  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang, dapat membuat sistem evaluasi berupa  database  terkait  sistem  sanitasi  dan pengolahan  air  limbah  domestik  untuk mendukung proses evaluasi yang lebih efektif.

## REFERENSI
Charmaz,  K.  (2014).  Constructing  Grounde Theory (2nd ed.). Sage Publications . Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation':  models,  meanings  and practices. Community  Development Journal, 43(3), 269-283.
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches  (4th  ed.). Sage Publications.
Daulay,  I.  (2008). Evaluasi  Program  dan Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia.
Islamy,  I.  (2010). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Keban,  Y.T.  (2014). Administrasi  Publik:
Perilaku, Proses, dan Kebijakan Publik . Jakarta: Kencana. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  (2016). Peraturan  Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah Domestik . Jakarta: Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2008).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  (2016).  Buku  3: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat . Jakarta: Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air
Limbah  Domestik .  Jakarta:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Massoud,  M.  A.,  Dirkzwager,  A.  C.,  &  Al- Maslamani, S. (2008). Municipal wastewater  management  in  the  State  of Qatar:  Current  practices,  challenges,  and opportunities. Desalination, 229(1-3), 10- 21.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2014).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods  Sourcebook  (3rd  ed.). Sage Publications.
Moleong,  L.  J.  (2017). Metodologi  Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
Paskarina,  A.  R.  (2007). Evaluasi  Kebijakan Publik. Bumi Aksara .
Prüss-Ustün,  A.,  Wolf,  J.,  Bartram,  J.,  Clasen, T.,  Cumming,  O.,  Freeman,  M.  C.,  ...  & Bonjour,  S.  (2019).  Burden  of  disease from  inadequate  water,  sanitation  and hygiene  for  selected  adverse  health outcomes:  an  updated  analysis  with  a focus on low-and middle-income countries. International  Journal  of Hygiene  and  Environmental  Health , 222(5), 765-777.
Siagian,  S.  P.,  (2008). Administrasi: Teori,
Prinsip,  dan  Proses .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Simelane,  T.  I.,  &  Mohee,  R.  (2013).  An overview of wastewater management and water  sanitation  in  developing  urban communities .  Journal  of  Environmental and Public Health, 2013, 1-10. Strauss,  A.,  &  Corbin,  J.  (1990). Basics  of Qualitative  Research:  Grounded  Theory Procedures  and  Techniques.  Sage Publications.
Suharno  (2010). Evaluasi  Program:  Aplikasi dalam Pendidikan . Jakarta: PT. Indeks. Suriyachan,  D.,  Nitivattananon,  V.,  & Liabsuetrakul, T. (2012). A case study of community participation in the management  of decentralized  wastewater treatment systems in Thailand. Journal of environmental management , 98, 14-20.
Wahab  (2008). Konsep  Dasar  Kebijakan Publik . Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia.
Williams, M., & Stewart, R. A. (2013). Water recycling  in  Australia—A  review  of practices,  perceptions,  and  research needs. Water Research , 47(2), 593-609. World  Bank.  (2017). Water  and  sanitation program . World  Health  Organization.  (2019). Water, sanitation, hygiene, and health: a primer for health professionals . World Health Organization. (2017). Sanitation Safety  Planning:  Manual  for  Safe  Use and Disposal of Wastewater, Greywater and Excreta . World
Health
Organization.