INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3982-3991 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana

## Katrin Valencia Fardha
Universitas Negeri Semarang
Email: katrinvalencia10@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  cabang  ilmu  hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan hukuman. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Teori hukum pidana merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami hukum pidana. Teori hukum pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan teori-teori hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka.  Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori pemidanaan terbagi ke dalam tiga teori yakni De Vergelding Theori (Teori Absolut/Pembalasan), De Relative Theori (Teori Relatif), De Verenigings Theori (Teori Gabungan) dan Integrated Theori of Kriminal Punisment (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).
Kata kunci : Perkembangan, Teori, Hukum Pidana

## Abstract
Criminal law is one of the branches of law that regulates acts that are prohibited by the state and threatened  with  punishment.  Criminal  law  has  an  important  role  in  maintaining  public  order  and security. Criminal law theory is the basis of thought used to interpret and understand criminal law. Criminal law theory continues to develop along with the development of society and law. The purpose of this research is to find out the development of criminal law theories. This research uses qualitative research  methods.  The  data  is  collected by  using  literature  study  technique.  The data  is  analyzed qualitatively by using inductive method. The results showed that the theory of punishment is divided into three theories, namely De Vergelding Theori (Absolute Theory / Retaliation), De Relative Theori (Relative  Theory),  De  Verenigings  Theori  (Combined  Theory)  and  Integrated  Theories  of  Criminal Punishment (Integrated justification theory of punishment).
Keyword: Development, Theory, Criminal Law

## PENDAHULUAN
Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau  hukuman  yang  harus  diberikan  terhadap  pelanggaran  tertentu,  serta  jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut (Susilo et al., 2021).  Secara implisit, istilah  Hukum  Pidana  mengandung  konsep  tentang  penerapan  sanksi,  yang  menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Banyak  pakar  hukum berpendapat  bahwa  Hukum  Pidana  memiliki  peran  yang  unik  dalam  hierarki  hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancamkan sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut (Zaidan, 2022).
Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat  (Yusran,  2022).  Pada  kehidupan  manusia,  berbagai  kepentingan  dan kebutuhan seringkali saling bertentangan. Upaya untuk memastikan bahwa tindakan dan perilaku  manusia  tidak  merugikan  kepentingan  orang  lain,  hukum  pidana  memberikan aturan-aturan  yang  mengatur  batasan-batasan  tertentu.  Hal  ini  bertujuan  untuk membatasi  kebebasan  individu  dalam  bertindak  dan  berperilaku  agar  tidak  merugikan orang  lain  dalam  upaya  mencapai  kebutuhan  mereka.  Fungsi  tersebut  dikenal  sebagai fungsi umum hukum pidana dan merupakan karakteristik yang dimiliki oleh berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana (Wibowo et al., 2022).
Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat serta hukum, teori pidana juga  mengalami  perkembangan  yang  signifikan.  Teori  pidana  merupakan  kerangka konseptual  yang  terus  berkembang  dalam  upaya  untuk  memahami,  menjelaskan,  dan mengatasi kejahatan dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis. Para ahli dan peneliti  hukum  pidana  terus  mengembangkan  teori-teori  yang  lebih  relevan  dan kontekstual, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan kriminologi. Hal ini dilakukan agar teori-teori pidana dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan konsekuensi kejahatan, serta memberikan panduan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganannya.
Perkembangan teori pidana juga mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan- tantangan  baru  dalam  masyarakat,  seperti  kejahatan  digital,  perubahan  budaya,  dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif. Penelitian terdahulu oleh (Fuady, 2014) meneliti teori-teori besar dalam hukum. Penelitian lain oleh (Atmadja & Budiartha, 2018) meneliti mengenai teori-teori hukum. Kebaharuan penelitian ini adalah dari objek  penelitiannya yakni hukum pidana yang belum diteliti perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui perkembangan teori-teori hukum pidana.

## METHOD
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada  makna.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka  melalui eksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari  Google  Schoolar.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola atau kecenderungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang saling terkait dalam  suatu  sistem  konseptual  yang  mencakup  aturan-aturan  hukum  dan  putusan- putusan  hukum.  Sistem  ini,  untuk  sebagian  besar,  diarahkan  pada  pemahaman  dan interpretasi hukum yang bersifat positif. Definisi tersebut memiliki makna ganda, di mana teori hukum bisa dilihat sebagai produk dan proses. Sebagai produk, teori hukum adalah hasil dari kegiatan teoretis di bidang hukum. Sebagai proses, teori hukum merujuk pada aktivitas  teoretis  yang  melibatkan  penelitian  di  bidang  hukum.  Selain  itu,  konsep  teori hukum juga memiliki dua makna lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam konteks ini, filosofi hukum membentuk dasar dari seluruh teori hukum  (arti  luas).  Pada  tingkat  kedua,  ada  teori  hukum  (arti  sempit),  dan  di  atasnya terdapat bentuk pengembangan hukum teoretis yang paling penting, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum ini mencakup lima bidang utama, seperti dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan  hukum,  sosiologi  hukum,  dan  psikologi  hukum,  yang  semuanya berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan teori hukum. Dengan demikian, teori hukum menjadi landasan penting dalam pemahaman sistem hukum dan pengembangan ilmu hukum (Usman, 2011). Pada teori hukum pidana, terdapat tiga teori diantaranya yakni teori absolut, relatif dan gabungan.
De Vergelding Theori (Teori Absolut/Pembalasan)
Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan
teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena  itu, teori ini menganggap  bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (Ishak, 2023).
Teori  ini  dikenal  sejak  abad  ke-18,  dimana  dalam  teori  ini  dasar  pemidanaan tersebut  adalah  atas  alam  pemikiran  pembalasan.  Menurut  Immanuel  Kant,  bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini  dinamakan  teori  absolut  atatu  pembalasan.  Teori  absolut  memandang  bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.  Pembalasan  sebagai  alasan  untuk  memidana  suatu  kejahatan.  Penjatuhan pidana  pada  dasarnya  penderitaan  pada  penjahat  dibenarkan  karena  penjahat  telah membuat penderitaan bagi orang lain.
Teori ini telah ada sejak abad ke-18, dan prinsip dasarnya adalah hukuman sebagai bentuk pembalasan. Menurut Immanuel Kant, "kejahatan harus dibalas dengan kejahatan" untuk  menghilangkan  ketidakadilan  yang  timbul  akibat  tindakan  kriminal.  Ini  dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan adalah hasil dari kesalahan yang telah dilakukan dan berfokus pada perbuatan itu sendiri. Pemidanaan  diberikan  sebagai  imbalan  karena  pelaku  harus  menerima  sanksi  sebagai konsekuensi  dari  kesalahannya.  Menurut  teori  ini,  dasar  pemidanaan  harus  ditemukan dalam  tindakan  kriminal  itu  sendiri,  karena  tindakan  tersebut  telah  menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan kriminal harus diikuti dengan hukuman, tanpa pertimbangan akibat yang mungkin timbul atau dampak negatif terhadap masyarakat.  Pemidanaan  dalam  teori  ini  dipandang  sebagai  bentuk  penderitaan  yang diberikan  kepada  pelaku  sebagai  balasan  atas  tindakannya  (Efritadewi,  2020).  Teori
pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu (Ishak, 2023):
1. Teori  pembalasan  yang  objektif,  adalah  pendekatan  yang  mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas  dengan  sanksi  pidana  yang  sebanding  dengan  kerugian  atau  penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
2. Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya  berat.  Prinsipnya  adalah  bahwa  hukuman  harus  disesuaikan  dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
Kelemahan dari teori absolut adalah bahwa penggunaannya dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam penentuan hukuman, perlu mempertimbangkan berbagai bukti yang ada, dan konsep pembalasan yang mendasari teori ini tidak selalu harus dilakukan oleh negara (Usman, 2011).

## De Relative Theori (Teori Relatif)
Teori  relatif,  yang  juga  dikenal  sebagai  teori  utilitaris,  menyatakan  bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang  didasarkan  pada manfaat tertentu  dan  bukan hanya untuk  membalas  perbuatan  pelaku.  Pidana  bukan  hanya  sebagai  bentuk  balasan  atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan  manfaat.  Manfaat  terbesar  dari  pemberian  pidana  kepada  pelaku  adalah mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Hal  ini  mencakup  pencegahan  agar  pelaku  tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum) (Bahagiati, 2020).
Menurut  Von  Feuerbach,  tujuan  dari  teori  relatif  adalah  membuat  para  pelaku merasa  jera  dan  tidak  mengulangi  perbuatan  kriminal,  serta  mengisolasi  mereka  dari masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan jahat. Para  pendukung teori tujuan juga menyatakan bahwa pidana bukanlah bentuk pembalasan, melainkan alat untuk memperbaiki  perilaku  pelaku  tindak  pidana.  Pidana  diberikan  kepada  pelaku  tindakan kriminal karena mereka melakukan tindakan tersebut, tetapi dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Beberapa ahli yang menganut teori ini antara
lain  Jeremy  Bentham,  Beccaria,  Protagoras,  dan  Grotius  (Desy,  2023).  Teori  ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan adalah mencapai tujuan tertentu, dan tujuan utamanya  adalah  mempertahankan  ketertiban  masyarakat.  Teori  ini  mengemukakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain (Efritadewi, 2021):
1. Teori Pencegahan (Preventive Theory):
a. Pencegahan Umum (Generale Preventive)
Ditujukan kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kejahatan secara umum.
b. Pencegahan Khusus (Special Preventive)
Ditujukan  kepada  pelaku  kejahatan  secara  khusus,  agar  mereka  tidak mengulangi tindakan kriminal.
2. Memperbaiki Si Penjahat (Verbetering van dader)
Dalam  hal  ini,  pemidanaan  digunakan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  perilaku pelaku kejahatan dengan memberikan pendidikan selama masa hukumannya.
Teori Relatif (Deterrence) juga diakui, dan dalam teori ini, pemidanaan tidak dilihat sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang  bermanfaat  dalam  melindungi  masyarakat  dan  mencapai  kesejahteraan.  Dalam pandangan ini, hukuman bertujuan mencegah kejahatan, terutama melalui pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya  kejahatan  dengan  memperbaiki  ketidakpuasan  masyarakat  akibat  tindakan kriminal. Dengan demikian, pemidanaan dilihat sebagai cara untuk mencegah (prevensi) kejahatan (Efritadewi, 2021).

## De Verenigings Theori (Teori Gabungan)
Kemudian,  muncul  golongan  ketiga  yang  menggabungkan  elemen-elemen  dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang sering disebut sebagai teori gabungan. Penganut teori gabungan, seperti Binding, berpendapat bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan  memiliki  kelemahan-kelemahan  tersendiri.  Beberapa  keberatan  yang  diajukan terhadap kedua teori ini adalah (Efritadewi, 2021):
1. Sulit menentukan seberapa berat atau ringannya pidana, atau ukuran balasan yang tepat seringkali tidak jelas.
2. Ada keraguan terkait hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan utama.
3. Hukuman (pidana) sebagai bentuk pembalasan tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada  tujuan)  dan  teori  absolut  (berorientasi  pada  pembalasan)  sebagai  satu  kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh  pemidanaan  dipandang  sebagai  kritik  moral  terhadap  tindakan  yang  salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang (Nursetiohadi, 2023). Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut (Prakoso, 1988):
1. Tujuan  terpenting  pidana  adalah  memberantas  kejahatan  sebagai  suatu  gejala masyarakat.
2. Ilmu  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana  harus  memperhatikan  hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak  boleh  digunakan  tersendiri  tetapi  harus  digunakan  dalam  bentuk  kombinasi dengan upaya sosialnya.
Dengan demikian, teori gabungan mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  dari  kedua  teori,  sehingga  tujuan  hukuman menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.
Teori  gabungan  atau  teori  modern  menggabungkan  aspek  relatif  (tujuan)  dan absolut  (pembalasan)  dalam  pemidanaan.  Teori  ini  menekankan  bahwa  pemidanaan memiliki  dua  karakter  yang  saling  terkait.  Pertama,  pemidanaan  sebagai  bentuk  kritik moral terhadap tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Teori ini diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan bahwa (Lawyersclub, 2020):
1. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu masalah dalam masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar masalah kejahatan.
3. Pemidanaan  adalah  salah  satu  alat  yang  efektif  yang  dapat  digunakan  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  kejahatan,  namun  tidak  boleh  digunakan  secara
terisolasi. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya.
Di  Indonesia,  sistem  hukum  menganut  teori  gabungan  yang  mengintegrasikan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori pembalasan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama berkaitan dengan pidana mati dan dalam Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Di sisi lain, teori tujuan tercermin dalam jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pidana penjara dan kurungan. Konsep  teori  gabungan  ini  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  golongan  berdasarkan fokusnya.  Pertama,  ada  teori  menggabungkan  yang  memfokuskan  pada  aspek pembalasan, namun dengan prinsip bahwa hukuman tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga keteraturan masyarakat. Kedua, terdapat teori menggabungkan yang menekankan perlindungan terhadap keteraturan masyarakat, dengan prinsip bahwa hukuman  tidak  boleh  lebih  berat  daripada  penderitaan  yang  dialami  oleh  terhukum. Ketiga,  ada  teori  menggabungkan  yang  menganggap  bahwa  kedua  aspek  ini  harus ditekankan secara seimbang dalam pemidanaan (Rangkuti, 2023).
Integrated Theori of Kriminal Punisment (Teori pembenaran pemidanaan terpadu)
Terdapat lima teori pendekatan yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana:
1. Retribusi, yang terdiri dari (Efritadewi, 2021):
a. Teori Balas Dendam, di mana pemidanaan dipandang sebagai tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.
b. Teori Tobat, yang bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana sadar akan kesalahannya dan sekaligus menebus dosa atas tindakannya.
2. Utilitarian Prevention (Detterence), di mana pemidanaan digunakan sebagai tindakan pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.
3. Special Detterence or Intimidation, berfokus pada pencegahan kejahatan yang bersifat khusus  bagi  pelaku  agar  mereka  tidak  melakukan  kejahatan  lagi,  terutama  dalam konteks residivisme.
4. Behavioral Prevention
Incapacitation,  mengharuskan  pelaku  kejahatan  untuk  tidak  dapat  melakukan kejahatan lagi, baik untuk sementara waktu atau secara permanen.
5. Behavioral Prevention
Rehabilitation, bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental dan kepribadian pelaku tindak  pidana  sehingga  mereka  bisa  kembali  menjadi  anggota  masyarakat  yang
produktif dan tidak kembali berbuat jahat.

## SIMPULAN
Perkembangan  teori  hukum  pidana  adalah  refleksi  dari  perubahan  yang  terjadi dalam masyarakat dan hukum. Teori pemidanaan adalah salah satu aspek penting dari hukum pidana yang telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Secara umum,  teori  pemidanaan  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  teori  utama  yang mencerminkan  pendekatan  yang  berbeda  terhadap  penjatuhan  hukuman.  Pertama, terdapat De Vergelding Theori atau Teori Absolut, yang menekankan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang harus dijatuhkan atas perbuatan yang salah. Kedua, De Relative Theori atau Teori Relatif, yang lebih mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan pencegahan kejahatan dalam penjatuhan hukuman. Ketiga, De Verenigings Theori atau Teori Gabungan menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori sebelumnya dengan mencoba  mencapai  keseimbangan  antara  pembalasan  dan  pencegahan  dalam pemidanaan.  Selain  itu,  ada  juga  Integrated  Theori  of  Kriminal  Punisment  atau  Teori pembenaran  pemidanaan  terpadu,  yang  mencoba  mengintegrasikan  berbagai pendekatan dan tujuan pemidanaan dalam satu kerangka konseptual.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. N. P. B., & Budiartha, I. (2018). Teori-teori hukum.
Bahagiati, K. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif  dan hukum pidana islam.  Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18(1).
Desy, R. (2023). Efektivitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt).
Efritadewi, Ayu. (2020). Modul Hukum Pidana. UMRAH Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2014). Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory. Prenada Media.
Ishak,  S.  (2023).  Teori-Teori  Penghukuman  Dalam  Hukum  Islam:(Perbandingan  Dengan Hukum Pidana Umum). Ameena Journal, 1(1), 89-100.
Lawyersclub.
(2020). Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan. https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/. Diakses pada 6 Oktober 2023.
Nursetiohadi,  F.  F.  R.  (2023).  Tinjauan  Teori  Retributif  Penerapan  Pemidanaan  Pada Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Kasus Penyalahgunaan  Dana  Bantuan  Sosial  Dimasa  Pandemi  Covid-19  (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Prakoso, D. (1988). Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana. Liberty.
Rangkuti, I. (2023). Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif Di Indonesia. Res Nullius Law Journal, 5(1), 47-59.
Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176-188.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susilo, E. W. A., Muan, A. H., & Ramadan, S. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus  Kasus  Tindak  Pidana  Penyelundupan  Ikan  Ke  Luar  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Provinsi Banten (Studi Putusan Nomor 286/Pid. Sus/2018/PN Kla).
Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43258.
Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media. Yusran,  I.  R.  (2022).  Peran  Kepolisian  Resort  Poso  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Pembunuhan (Doctoral dissertation, Universitas Sintuwu Maroso).
Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.