## Analysi s of The Government’s Role in Implementing Presidential
Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction in Efforts to Maintain National Resilience
Analisis Peran Pemerintah Dalam Menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Dalam Upaya

## Menjaga Ketahanan Nasional
Nefrisa Adlina Maaruf 1) ; Irwan Triadi 2)
1),2) Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 1) nefrinefrisa@gmail.com; 2) irwantriadi1@yahoo.com

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Agustus 2023] Revised [28 September 2023] Accepted [04 Oktober 2023

## ABSTRAK
Lembaga audit dan konsultan ekonomi Pricewaterhouse Coopers (PWC) menerbitkan hasil studi yang  memetakan  posisi  ekonomi  indonesia  diprediksi  dapat  mencapai peringkat  5  dunia  hal tersebut  didasarkan  pada  Indonesia  yang  saat  ini  memasuki  era bonus  demografi,  di  mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Bonus demografi memberikan  peluang  emas  bagi  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  negara  indonesia.  Namun Berdasarkan data Survei dari  Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia berada  di  angka  21,6%  tepatnya  berada  dibawah  standard  WHO  yaitu  dibawah  20%.  Hal  ini cukup  menjadi  perhatian  pemerintah  sehingga  terbitlah  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting,  diharapkan  permasalahan stunting  di  indonesia  segera  teratasi  karena  stunting  bukan  hanya    berpotensi  menyebabkan krisis  kesehatan  di  masa  mendatang  namun  juga  dapat  menjadi  hambatan  dalam  mencapai ketahanan  nasional  yang  kuat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran pemerintah  dalam  menjalankan  Perpres  nomor  72  tahun  2021  tentang  percepatan  penurunan stunting  dalam  upaya  menjaga  ketahanan  negara.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif (metode  penelitian  hukum  normatif)  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau  data sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  akan  sulit  mempertahankan  kedaulatan negara  jika  kondisi  generasi  penerus  bangsa  mengalami  rendahnya  kemampuan  belajar  dan memiliki  risiko  terserang  penyakit  kronis  seperti  diabetes,  hipertensi,  hingga  obesitas dikarenakan gizi yang buruk atau stunting.

## ABSTRACT
The  audit  and  economic  consulting  firm  PricewaterhouseCoopers  (PWC)  has  published  a  study that  predicts  Indonesia's  economic  position  could  reach  the  5th  rank  globally.  This  is  based  on Indonesia entering the demographic bonus era, where the productive-age population exceeds the non-productive  age  group.  The  demographic  bonus  presents  a  golden  opportunity  for  the economic  and  social  development  of  Indonesia.  However,  according  to  data  from  the  2022 National Nutrition Status Survey (SSGI), the prevalence of stunting in Indonesia is at 21.6%, just below  the  WHO  standard  of  20%.  This  has  caught  the  government's  attention,  leading  to  the issuance  of  Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  72  of  2021  on Accelerating Stunting Reduction. It is hoped that the stunting issue in Indonesia will be addressed promptly because stunting not only has the potential to cause future health crises but also poses a barrier to achieving strong national resilience. This research aims to understand the role of the government in implementing Presidential Regulation Number 72 of 2021 on accelerating stunting reduction in efforts to maintain national resilience. This study uses a normative juridical research method,  which  involves  examining  literature  and  secondary  data.  The  research  results  indicate that  it  will  be  challenging  to  maintain  national  sovereignty  if  the  future  generation  of  the  nation experiences low learning ability and is at risk of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and obesity due to poor nutrition or stunting.
KEYWORDS Government's Role, Stunting, National Resilience This is an open access article under the CC –BY- SA license

## PENDAHULUAN
Anak-anak  merupakan  harapan  sebagai  penerus  bangsa,  mereka  berpotensi  besar  akan membawa  kemajuan  dan  perubahan  positif  untuk  masa  depan  negara  indonesia,  Keberadaan  anak dalam  satu  negara  sangatlah  penting,  karena  nantinya  akan  menjadi  pemimpin  yang  akan  melanjutkan pembangunan  nasional  dan  memajukan  perekonomian  di  indonesia.  Lembaga  audit  dan  konsultan
ekonomi  Pricewaterhouse  Coopers  (PWC)   menerbitkan  hasil  studi  yang  memetakan  posisi  ekonomi global  bahwa  pada  2030  Ekonomi  Indonesia  dapat  mencapai peringkat  5  dunia,  Prediksi  tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil, dan indonesia memiliki populasi yang  besar.  Indonesia  saat  ini  memasuki  era bonus  demografi,  di  mana  penduduk  usia  produktif  lebih banyak  dibandingkan  dengan  usia  tidak  produktif  (Pricewaterhouse  Coopers,  2017).  Menurut  Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan saat ini Indonesia didominasi oleh 190.827.224 jiwa kategori produktif (usia 15-64 tahun) atau 69,30 persen dan usia muda (0-14 tahun) mengisi sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen. Sisanya kategori penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31 persen (Kementrian Dalam Negeri, 2022).

## Gambar 1. Penduduk Indonesia di Era Bonus Demografi Menurut Kelompok Umur (Jun 2022)
Sumber : (Databooks Katadata, 2022)
Bonus  demografi  memberikan  peluang  emas  bagi  pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  namun untuk  mencapai  keberhasilan  tersebut  Negara  perlu  investasi  dalam  sektor  sumber  daya  manusia, pendidikan,  lapangan  kerja,  serta  kesehatan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Jika  dikelola  dengan  baik, bonus  demografi  dapat  menjadi  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan,  juga  dapat mengangkat taraf hidup warganya sehingga menciptakan stabilitas sosial.
Menteri  Koordinator  Bidang  Pengembangan  Manusia  dan  Kebudayaan  (Menko  PMK) Muhadjir Effendy  menyatakan  Pemerintah  telah  menyiapkan  strategi  untuk  menghadirkan  SDM Unggul dimulai dengan memastikan kondisi kesehatan pranikah, intervensi masa kehamilan, asupan gizi pada  periode  anak-anak  hingga  pendidikan  dasar  dan  menengah,  Pemerintah  juga  menyediakan program  pelatihan  persiapan  kerja  (Kementrian  Koordinator  Bidang  Pengembangan  Manusia  dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022).
Namun  harapan  indonesia  dalam  menghadirkan  SDM  unggul  tersandung  beberapa  kendala salah satunya datang dari bidang kesehatan, dimana Berdasarkan data Survei dari  Status Gizi Nasional (SSGI)  2022,  prevalensi Stunting di  Indonesia  berada  di  angka  21,6%.  Walaupun  Jumlah  ini  menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Namun masih dibawah standard WHO yaitu dibawah 20% (Eko  &  Fariz,  2023).  Stunting  adalah  gangguan  pertumbuhan  pada  anak  akibat  dari  kurangnya  asupan gizi  yang  menyebabkan  tinggi  badan  anak  lebih  pendek  dari  standar  tinggi  badan  anak  seusianya (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Kurang gizi dan stunting saat ini adalah indikator dari masalah  gizi  yang  kronis  pada  anak-anak, Stunting disebabkan  oleh  asupan  nutrisi  yang tidak  adekuat yang  terjadi  pada  masa  kritis  perkembangan  otak  yaitu  di  1.000  Hari  Pertama  Kehidupan    Untuk  itu, Pemerintah  saat  ini  menargetkan  angka  penuruanan Stunting hingga  mencapai  14%  pada  tahun  2024
mendatanng  melalui  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Gerakan Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  yang  sekarang  digantikan  menjadi  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting  diharapkan  permasalah Stunting di  indonesia  perlahan  teratas  (Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional,  2018). Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting bertujuan  untuk  menurunkan  prevalensi stunting, meningkatkan  kualitas  penyiapan  kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan  kesehatan;  dan  meningkatkan  akses  air  minum  dan  sanitasi    (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).
Dengan  kata  lain,  tingginya  presentase stunting bukan  hanya    berpotensi  menyebabkan  krisis kesehatan  di  masa  mendatang  namun  juga  dapat  menjadi  hambatan  dalam  mencapai  ketahanan nasional yang kuat, karena akan sulit mempertahankan kedaulatan negara jika kondisi generasi penerus bangsa  mengalami  keterbelakangan  mental,  rendahnya  kemampuan  belajar,  dan  memiliki  risiko terserang penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas dikarenakan gizi yang buruk atau Stunting .
Bisa  dikatakan  bahwa  Ketahanan  nasional  sendiri  sangat  diperlukan  dalam  menunjang keberhasilan  tugas  pokok  pemerintahan,  seperti:  tegaknya  hukum  dan  ketertiban (law  and  order), terwujudnya keseiahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defence and security), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (juridical justice and social  justice),  serta  terdapatnya  kesempatan  rakyat  untuk  mengaktualisasikan  diri  (freedom  of  the people) (Wahyono S.K, 1996).
Terkait  pertahanan  dan  keamanan  Negara,  ada  3  jenis  ancaman  yang  mungkin  dihadapi  oleh bangsa  Indonesia  yaitu  ancaman  pertama  adalah  ancaman  militer  yang  merupakan  ancaman  dengan menggunakan  kekuatan  senjata  dapat  berbentuk  Agresi,  invasi,  bombardemen,  blokade  yang  dinilai mempunyai  kemampuan  membahayakan  kedaulatan  dan  keutuhan  Negara  serta  keselamatan  bangsa Ancaman  kedua  adalah  ancaman  non-militer  atau  nirmiliter  yang  merupakan  ancaman  berdimensi ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  kesehatan  umum,  salah  satu  contoh  ancaman  nirmiliter adalah serangan covid -19 yang terjadi pada tahun 2019.  Ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman  yang  memadukan  ancaman  militer  dan  ancaman  non-militer,  Ancaman  hibrida  dapat  berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy (Undang -Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  Untuk  Pertahanan Negara,  2019).  Oleh  sebab  itu,  mengatasi  masalah Stunting bukan  hanya  menyelesaikan  masalah kesehatan  masyarakat,  tetapi  juga  perperan  dalam  meningkatkan  ketahanan  nasional  dari  serangan nirmiliter yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif untuk memaksimalkan era bonus demografi.
Berdasarkan  hal-hal  yang  diuraikan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul "analisis peran pemerintah dalam menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting dalam upaya menjaga ketahanan negara ”. Adapun penelitian yang telah ada ditulis oleh Suci Rahmadani dan  Syofiati Lubisyaitu yang berjudul “Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka Stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021 ”, Fokus kajian dalam tulisan ini adalah menjelaskan  bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan stunting di  kecamatan  lubuk  pakam yang fokus terjalankan sejak 2021 (Rahmadani & Lubis, 2023).  Peneletian lainya ditulis oleh Liza Nurva, Chatila Maharani yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting : Studi Kasus di  Kabupaten  Brebes ”,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan penanggulangan stunting di  Kabupaten  Brebes  dengan  teori  eksplorasi  model  implementasi  kebijakan George  Edward  III,  Marilee  S  Grindle,  dan  Mazmanian  &  Sabatier  dalam  perspektif  segitiga  analisis kebijakan (Nurva & Maharani, 2023). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan yang  signifikan  karena  penelitian  ini  fokus  membahas  mengenai  analisis  peran  pemerintah  dalam menjalankan  (PERPRES)  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting berkaitan dengan  upaya  menjaga  ketahanan negara  menuju  indonesia  emas  2030.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimanakah  peran  pemerintah  dalam  menjalankan  (PERPRES)  Nomor  72  Tahun  2021 tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting dan  bagaimanakah  Stunting dapat  mempengaruhi  ketahanan negara kedepanya.

## LANDASAN TEORI
Tinjauan Umum Tentang Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Tujuan  Dasar  pembentukan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  percepatan  penurunan  stunting  dilaksanakan
secara holistik, integratif, dan berkualitas. Dari padanya Perpres ini mengatur mengenai strategi nasional percepatan  penurunan  stunting,  penyelenggaraan  percepatan  penurunan  stunting,  koordinasi penyelenggaraan  percepatan  penurunan  stunting,    pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  dan pendanaan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di sah kan  di Jakarta, Tanggal Berlaku pada 05 Agustus  2021  dengan  ini,  Pemerintah  menargetkan  penurunan  prevalensi  stunting  14  persen  di  tahun 2024. Perpres ini terbit dengan status mencabut peraturan sebelumnya yaitu  Perauran Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi .

## Tinjauan Umum tentang Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kestabilannya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ini mencakup aspek militer, ekonomi,  politik,  sosial,  kesehatan  dan  budaya  dalam  rangka  menjaga  integritas  negara  dan kesejahteraan  rakyatnya.  Pembentukan  Ketahanan  nasional  telah  dimulai  sejak  tahun  60-an,  yang diprakarsai oleh para perwira ABRI di Seskoad dan peserta KRA I (1965) yang mengembangkan  konsep Ketahanan  Revolusi.  Sejak  awal  ,  gagasan  pertama  yang  dihasilkan  oleh  Lemhannas  berFokus  hanya untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  Indonesia,  meskipun  di  bagian  lain disebutkan pertahanan adalah proses pertumbuhan bangsa dan negara.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang merujuk pada prinsip prinsip dalam  mengatur  tindakan  kebijakan  pemerintah  terkait  Peraturan  Presiden    Nomor  72  Tahun  2021 tentang  Percepatan  Penurunan Stunting ,  dan  bersumber  dari  data  sekunder  berupa  6  artikel  news,  9 jurnal internet, 3 peraturan perundang undangan dan perpres serta 3 referensi buku.

## PEMBAHASAN
Peran  pemerintah  dalam  menjalankan  (PERPRES)  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan Stunting
Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting , pemerintah telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan stunting ,  Pemerintah  merasa bahwa  pencegahan  stunting  penting  dilakukan  dengan  pendekatan  multi- sektor  melalui  sinkronisasi  program-  program  nasional,  lokal,  dan  masyarakat  di  tingkat  pusat  maupun daerah.  Pemerintah  lalu  menargetkan  penurunan  prevalensi  stunting  14  persen  di  tahun  2024. Berdasarkan  Lima  Pilar  Percepatan  Penurunan stunting ,  akan  disusun  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) untuk  mendorong  dan  menguatkan  konvergensi  antar  program  melalui  pendekatan  keluarga  berisiko stunting .  Peraturan  Presiden  Nomor  72  tahun  2021  juga  menetapkan  Tim  Percepatan  Penurunan Stunting  yang  terdiri  dari  Pengarah  yaitu  Wakil  Presiden  sebagai  Ketua  Pengarah  dan  didampingi  oleh Menteri  Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  serta  menteri-menteri  lainnya,  lalu dibentuk juga tim  Pelaksana berisikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Dan terdapat juga Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  percepatan  penurunan  stunting  di  indonesia  adalah mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  sehat,  cerdas  dan  produktif,  sasaran  yang  ingin  dicapai  dari upaya percepatan penurunan stunting sebagaimana terdapat dalam perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu menyasar pada  ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga 1.000 HPK  (masa  yang  paling  kritis  dalam  tumbuh  kembang  anak)  (Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik Indonesia,  2019). Ibu  hamil  menjadi  sasaran  prioritas  dikarenakan  jika  kesehatan  bayi  sejak  dalam kandungan  dipengaruhi  oleh  keadaan  ibu  saat  mengandung,  Sebanyak  48,9%  ibu  hamil  menderita anemia  dan  sebagian  lainnya  mengalami  gangguan  Kurang  Energi  Kronik  (KEK).  Hal  tersebut
menyebabkan  prevalensi  bayi dengan  Berat.  Badan  Lahir  Rendah  (BBLR),  yang  merupakan  salah  satu penyebab  utama stunting .  Namun, stunting juga  dapat  dipengaruhi  oleh  gizi  ibu  pada  periode sebelumnya, terutama pada periode pra konsepsi, yaitu wanita usia subur dan remaja putri (Vaidya et al., 2018).  Strategi  Nasional  Percepatan  Penurunan stunting adalah  langkah-langkah  berupa  5  (lima)  pilar yang  berisikan  kegiatan  untuk  Percepatan  Penurunan stunting dalam  rangka  pencapaian  tujuan pembangunan  berkelanjutan  melalui  pencapaian  target  nasional  prevalensi stunting yang  diukur  pada anak  berusia  di  bawah  5  (lima)  tahun  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2021 tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting,  2021),  Pilar  1  (pertama)  merupakan  Komitmen  dan  Visi Kepemimpinan  Nasional  dan  Daerah,  yang  bertujuan  memastikan  pencegahan stunting tetap  menjadi prioritas  pemerintah  tingkat  pusat,  daerah,  hingga  tingkat  desa.  Dalam  menjalankan  pilar pertama  perlu kontribusi dan kerja sama antara pemimpin nasional untuk memastian bahwa visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk pencegahan stunting tersosialiasi dengan baik dan diterjemahkan ke dalam  kebijakan  dan  distribusi  sumber  daya  yang  tepat  sasaran  dan  memadai  di  semua  tingkatan. Pemerintah  Daerah  dan  pemerintah  desa  juga  harus  berpartisipasi  dengan  menciptakan  lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting secara konvergen di tingkat  daerah  &    desa.  Tidak  luput  kontrobusi  dari  dunia  usaha,  universitas/akademisi,  organisasi profesi,  media,  dan  organisasi  pun  dibutuhkan  dalam  percepatan  pencegahan stunting di  kalangan masyarakat.
Agar  pilar  pertama  dapat  tetap  terjaga  dan  berkelanjutan  diperlukan  berbagai  Instrumen pelaksana    seperti  kebijakan  tentang  percepatan  pencegahan stunting yang  disusun untuk  memastikan efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  sumber  daya,  kebijakan  dapat  diambil  dari  Komite  Nasional  dan Peraturan atau kebijakan di tingkat Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota). Selain itu Rekomendasi kebijakan  (Policy  Brief)  dapat  menjadi  instrumen  yang  merupakan  Dokumen  rekomendasi  kebijakan disampaikan  secara  berkala  kepada  pimpinan  tertinggi  pemerintahan  (Presiden,  Wakil  Presiden, Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Bupati/Walikota,  Wakil  Bupati/Walikota)  dan  diterjemahkan  ke  dalam berbagai  bentuk  media  komunikasi  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pelibatan  pemerintah  daerah  dan oerganisasi  non-pemerintah  (dunia  usaha,  universitas/akademisi,  organisasi  profesi,  media,  dan organisasi/kelompok  masyarakat  lainnya)  juga  dapat  diakukan  dalam  melaksanakan  forum  tahunan (Rembuk stunting).
Pilar ke 2 (dua) adalah Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting . Pilar ini meliputi Kampanye nasional dan sosialisasi menggunakan berbagai bentuk media dan berbagai kegiatan masyarakat, Komunikasi antar pribadi untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah  tangga,  Advokasi  secara  berkelanjutan  kepada  para  pembuat  keputusan  di  berbagai  tingkatan pemerintah; dan Pengembangan kapasitas pengelola program.
Pilar  ke  3  (tiga)  adalah  Konvergensi  Program  Pusat,  Daerah,  dan  Desa  yang  bertujuan memperkuat  konvergensi  melalui  koordinasi  dan  konsolidasi  program  dan  kegiatan.  Konvergensi merupakan  pendekatan  penyampaian  intervensi  yang  dilakukan  secara  terkoordinir,  terintegrasi,  dan bersama-sama  agar  tepat  sasaran.  Penyelarasan  rencana,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemantauan, dan  pengendalian  kegiatan  lintas  sektor  serta  antar  tingkat  pemerintahan  dan  masyarakat  diperlukan dalam Penyelenggaraan intervensi secara konvergen.
Pilar  ke  4  (empat)    adalah  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi  yang  bertujuan  pemenuhan  kebutuhan gizi  dan  pangan  masyarakat,  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  gizi  keluarga,  pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan pangan.  Dan  terakhir  adalah  pilar  ke  5  (lima)  terkait  Pemantauan  dan  Evaluasi  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pemantauan  dan  evaluasi  sebagai  dasar  untuk  memastikan  pemberian  layanan  yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.
Peran Para Pemangku Kepentingan di pemerintahan pusat juga menjadi salah satu dasar untuk memastikan  berjalanya  Peraturan  Presiden  Nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan stunting ,  dimana  tugas  Setwapres  adalah  untuk  mengkoordinasikan  dan  memperkuat  komitmen pimpinan pusat dan daerah dalam percepatan pencegahan stunting . Sedangkan Kementerian/Lembaga yang  menangani  urusan  perencanaan  pembangunan  nasional  melakukan  perencanaan,  pengendalian, pemantauan  dan  evaluasi  dalam  percepatan  pencegahan stunting .  Disisi  lain  Kementerian  urusan
keuangan  bertugas  dalam  mempersiapkan  penganggaran  percepatan  pencegahan stunting .  Dan ketersedian  akses  dan  peningkatan  mutu  pelayanan  gizi  spesifik  akan  di  urus  oleh  Kementerian kesehatan , serta Kementerian komunikasi dan Informasi akan mengkoordinasikan kampanye perubahan perilaku.
Kementerian  dalam  negeri    memiliki  tugas  dalam  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  daerah dalam penyelengaraan percepatan gizi di provinsi dan kabupaten/kota, Dibantu oleh Kementerian urusan desa    yang  bertugas  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk  melaksanakan  percepatan perbaikan  gizi.  Untuk  kebutuhan  akses  air  bersih  dan  sanitasi  di  masyarakat  diurus  oleh  Kementerian pekerjaan  umum.  Terpenting  adalah  tugas  dari  Kementerian  pendidikan  bertugas  dalam  memastikan tersedianya akses dan meningkatnya mutu kegiatan pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini.

## Stunting dapat mempengaruhi ketahanan nasional kedepannya
Ketahanan  nasional,  terdiri  dari  dua  kata  ketahanan  dan  nasional  yang  artinya  tangguh,  kuat, gigih,  tidak  kenal  menyerah  dan  dapat  menguasai  diri,  sedangkan  Nasional  artinya  menggambarkan bangsa  yang  mendiami  suatu  wilayah  negara  tertentu.  Jadi  ketahanan  nasional  adalah  ketangguhan, kekuatan,  kegigihan, tidak  kenal menyerah  dan  dapat menguasai  diri  yang  dimiliki  suatu bangsa  dalam menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Armawi,  2011).  Ketahanan  nasional  merupakan kondisi  dinamika  suatu  bangsa,  berisi  keuletan  dan  ketangguhan,  yang  mengandung  kemampuan mengembangkan  kekuatan  nasional  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  segala  tantangan,  ancaman, hambatan  serta  gangguan  baik  yang  datang dari  luar maupun  dari  dalam  yang  langsung maupun  tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional (Taufiq, 2013).
Di  Indonesia  ketahanan  nasional  diimplemtasikan  secara  berlapis.  Lapis  pertama  adalah ketahanan  diri  indivdu  atau  perorangan,  lapis  kedua  ketahanan  keluarga  dimana  setiap  keluarga  harus memiliki  ketahanan  dalam  kehidupannya,  lapis  ketiga  ketahanan  wilayah  mencakup  kampung,  desa, kelurahan,  kecamatan,  kabupaten/kota  sampai  tingkat  provinsi.  Lapis  keempat  ketahanan  regional mencakup  bagian-bagian  Indonesia  seperti:  Indonesia  Barat,  Indonesia  tengah  dan  Indonesia  Timur. Bagian  terakhir  lapis  kelima  adalah  ketahanan  nasional  (Basrie,  2002).  Ancaman  ketahanan  nasional bisa  datang  dari  aspek  nirmiliter  seperti  pada  tahun  2019  dunia  mengalami  suatu  Pandemi  penyakit corona  virus 2019  (Covid19),  Situasi  dan  kondisi  pandemi  ini  telah  menyebabkan   penghentian   semua aspek  kehidupan  dan  menimbulkan  berbagai  efek  terhadap  masyarakat  salah  satunya panic  buying kebutuhan  rumah  tangga,  fasilitas  kesehatan  penuh  dan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Dalam keadaan  demikian,  tentu  negara,  individu,  kelompok  atau  komunitas,  harus  mampu  bertahan  dalam menghadapinya.
Ancaman  nir  militer  yang  mungkin  kedepanya  di  hadapi  indonesia  disebabkan  oleh  tingginya tingkat stunting yang  memberi  dampak  serius  pada  ketahanan  negara  di  masa  depan  dan  menjadi hambatan  dalam  mencapai  ketahanan  nasional  yang  kuat.  Salah  satu  kaitan  mengenai  bagaimana stunting dapat  mempengaruhi  ketahanan  negara adalah  karena  stunting  berpotensi  membuat  kapasitas manusia  menjadi  terbatas  karena stunting dapat  menyebabkan  kerusakan  permanen  pada perkembangan  fisik  dan  kognitif  anak-anak.  Anak-anak  yang  mengalami stunting cenderung  memiliki kemampuan  kognitif  yang  lebih  rendah,  yang  dapat  menghambat  kemampuan  mereka  untuk berkontribusi pada ekonomi negara di masa depan.
Selain  itu,  stunting  memiliki  risiko  lebih  tinggi  untuk  mengalami  masalah  kesehatan  di  masa depan  dan membuat  produktivitas  yang  rendah  sebagai  orang  dewasa.  Hal  Ini  dapat  mengurangi  daya saing tenaga kerja suatu negara, sedangkan Keterbatasan perkembangan kognitif yang disebabkan oleh stunting dapat menghambat kemampuan individu untuk berpikir kreatif, berinovasi,  sehingga membatasi kontribusi  pada  peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  suatu  negara.  Pengeluaran  kas negara dalam bidang kesehatan pun akan terkena dampaknya karena stunting dapat meningkatkan risiko penyakit  kronis  seperti  diabetes,  hipertensi,  dan  penyakit  jantung  di  kemudian  hari,  Sehingga  hal  Ini dapat  meningkatkan  bea  kesehatan  yang  harus  disiapkan  bagi  sistem  perawatan  kesehatan  negara mendatang,  yang  mengakibatkan  hambatan  negara  indonesia  dalam      mempersiapkan  Indonesia menghadapi fase “Indonesia Emas di Tahun 2045.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam menjalankan  Perauran Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting mendapat respon positif, dapat dilihat dari data Nasional  (SSGI)  2022,  dimana  prevalensi  stunting  di  Indonesia  turun  Diangka  di  angka  21,6%  yang sebelumnya  berada  di  angka  24,4%.  Walaupun  masih  dibawah  standard  WHO  yaitu  dibawah  20% namun  indonesia  menunjukan  kemajuan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh antara stunting dan    ketahanan  negara  kedepanya,  dimana  stunting  memiliki  risiko  lebih  tinggi  untuk mengalami  masalah  kesehatan  di  masa  depan  seperti  meningkatkan  risiko  penyakit  kronis  seperti diabetes,  hipertensi,  dan  penyakit  jantung  dan  keterbatasan  perkembangan  kognitif  yang  dapat menghambat kemampuan individu berkontribusi pada ketahanan negara.

## Saran
Pemerintah  agar  dapat memaksimalkan  peran  dalam  menjalankan  PERPRES  Nomor  72 Tahun 2021  tentang  Percepatan  Penurunan  stunting  agar  dapat  memenuhi  angka  prevalensi  stunting berdasarkan  standar  WHO  yaitu  di  bawah  20%.  Pencapaian  angka  prevalensi  stunting  berdasarkan WHO tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kontribusi individu pada ketahanan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Armawi, A. (2011). Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional . Gadjah Mada University Press. Basrie, C. (2002). Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Kapitaselekta PKN (I. Bagian, P. P. T. A. D. D. Jakarta, & Depdikbud, Eds.).
Eko  &  Fariz.  (2023). Prevalensi  Stunting  Tahun  2022  di  Angka  21,6%,  Protein  Hewani  Terbukti  Cegah Stunting .  https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/prevalensi-stunting-tahun-2022-di-angka-216- protein-hewani-terbukti-cegah-stunting?id=1423&ix=11
Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional.  (2018). Pedoman  Pelaksanaan  Intervensi Penurunan  Stunting  Terintegrasi  Di  Kabupaten/  Kota .  Kementerian  Perencanaan  dan Pembangunan Nasional.
Kementrian  Dalam  Negeri.  (2022). Dukcapil  Kemendagri  Rilis  Data  Penduduk  Semester  I  Tahun  2022, Naik  0,54%  Dalam  Waktu  6  Bulan. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil- kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia. Buletin Jendela Duta Dan Informasi Kesehatan .
Kementrian  Koordinator  Bidang  Pengembangan  Manusia  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2022). Hadapi  Bonus  Demografi,  Pemerintah  Siapkan  SDM  Unggul .  Website  Resmi  Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. http:///content/detail/40392/hadapi-bonus-demografi-pemerintah- siapkan-sdm-unggul/0/berita
Undang  -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pub. L. No. 23 (2019).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pub. L. No. 72 (2021).
Nurva,  L.,  &  Maharani,  C.  (2023).  Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Penanggulangan  Stunting:  Studi Kasus di Kabupaten Brebes. Jurnal Kebijakan Keseha tan Indonesia : Jkki , 12 (2), 74 –83. Pricewaterhouse Coopers. (2017). The Long View How will the global economic onder change by 2050 . https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf Rahmadani,  S.,  &  Lubis,  S.  (2023).  Evaluasi  peran  pemerintah  dalam  menentukan  angka  stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia , 9 (1), 188. https://doi.org/10.29210/1202322804
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2019). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) . Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting.
Taufiq,  M.  (2013). Peningkatan  Pencegahan  Radikalisme  Guna  Stabilitas  Keamanan  Dalam  Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional .
Vaidya,  S.,  Ambad,  P.  M.,  &  Bhosle,  S.  (2018).  Industry  4.0 –  A  Glimpse. Procedia  Manufacturing . https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034
Wahyono S.K. (1996). Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional , 1 (1). https://doi.org/10.22146/jkn.10825