Fernando,  F.  L.,  &  Luhur,  A.  (2024)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Nasabah Pinjaman  Online  (Studi  di  OVO). Syntax  Literate.  (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  DATA  PRIBADI  NASABAH PINJAMAN ONLINE (STUDI DI OVO)
Farel Luis Fernando, Andria Luhur Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: c100170170@student.ums.ac.id, alp120@ums.ac.id

## Abstrak
Dalam  layanan  pinjaman  online,banyak  masalah  mengenai  menyebarluaskan  data  pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman online tanpa memberitahu atau meminta izin dari  nasabahnya.terkait  hal  itu  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  dalam  layanan pinjaman  online  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  tersebut.  Tujuan  penulisan  ini  untuk mengetahui  perlindungan  hukum  data  pribadi  nasabah  pinjaman  online.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan  fakta  dan  perundang- undangan.  Hasil  studi  menunjukan  perlindungan  hukum  dan  sanksi  bagi  pelanggar  data pribadi  dalam  pinjaman  online  telah  tercantum  dalam  peraturan  otoritas  jasa  keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib bertanggungjawab menjaga rahasia,keutuhan  Dan  ketersediaan  data  pribadi  nasabah  serta  pemanfaatannya  harus memperoleh  persetujuan  dari  nasabah  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan  perundang- undangan.Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi nasabah di atur dalam pasal 47 ayat(1), yaitu  sanksi  administratif  berupa  peringatan  tertulis,denda,kewajiban  membayar  uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.
Kata Kunci: Perlindungan hukum,Data pribadi,Nasabah,pinjaman online

## Abstract
In online loan services, there are many problems regarding disseminating personal data by online loan providers without notifying or asking permission from their customers. Related to this, legal protection for personal data in online loan services and sanctions for violations. The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  legal  protection.  personal  data  of  online  loan customers.  The  method  used  is  a  normative  legal  method  with  an  approach  to  facts  and legislation. The results of the study show that legal protection and sanctions for violators of personal data in online loans have been stated in the regulation of the financial services authority  No.  77/POJK.01/  2016  concerning  information  technology-based  lending  and borrowing services, which is emphasized in article 26 that the organizer is obliged to be responsible  for  maintaining  the  confidentiality,  integrity  and  availability  of  customer personal data and its use must obtain approval from the customer unless otherwise stipulated by the provisions of the law. Sanctions for violations of customer personal data are regulated in Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligation to pay certain money, restrictions on business activities and revocation of licenses.
Keywords: Legal protection, Personal data, Customers, online loans

## Pendahuluan
Di  era  sekarang  ini  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perubahan ini yang dimana kebutuhan masyarakat yang  sebelumnya bersifat tradisional  berubah menjadi serba digital sehingga jarak ruang dan waktu menjadi tidak terbatas.
Salah  satu  teknologi  yang  sangat  signifikan  adalah  transaksi  pinjaman  online  . Transaksi  pinjaman  online  merupakan  kemudahan  bertransaksi  dimana  dapat  melalui media online tanpa harus susah payah bertemu dengan si peminjam atau yang memberi pinjaman.adanya  sistem  pinjaman  online  ini  memberikan  dampak  yang  baik  karena penduduk yang tinggal di desa atau pelosok dapat melakukan proses pinjam meminjam ini (Sari, 2018).
Dalam  proses  pinjam  meminjam  ini  pelaksanaan  pemberian  kredit  dilakukan secara cepat dan efektif. Dengan metode melalui media sosial ini.Media sosial merupakan media online sebagai sarana interaksi sosial antar sesama manusia . media sosial juga memberikan keuntungan bagi Pemberi pinjaaman karena mendapatkan konsumen tanpa ada batas ruang dan waktu.Hal ini merupakan keunggulan dalam melakukan pinjaman online melalui media online.
Menurut peraturan otoritas jasa keuangan no 77/POJK.01.2016 pasal 1 bab 1 yang berisi ketentuan umum (Supangkat, 2020),ada beberapa pihak dalam pelaksanaan layanan pinjaman online berbasis online ini antara lain:
1) Penyelenggara  layanan  pinjaman  online  yang  merupakan  badan  hukum  yang menyediakan,mengelola,mengoperasikan pinjaman online ini
2) Penerima pinjaman online ialah orang atau badan hukum yang punya hutang karena meminjam uang
3) Pemberi pinjaman merupakan orang atau badan hukum yang memberi hutang kepada penerima pinjaman online
Penyalahgunaan data pribadi pernah terjadi dalam Rupiah plus.Rupiah plus ialah suatu aplikasi yang menyelenggarakan pinjaman online ini.kasusnya ialah bahwa Rupiah plus menyebar luaskan data pribadi nasabah tanpa memberi tahu atau tanpa izin dari si nasabah  tersebut.penyebarannya  dilakukan  dengan  cara  memberikan  pesan  ke  semua kontak  telepon  peminjam,yang  mana  isi  pesan  tersebut  ialah  data  pribadi  peminjam (Putera, 2018).
Masalah yang sering terjadi dalam pinjaman online sebagai berikut:
1) penagihan dengan cara tidak baik
2) bunga pinjaman yang besar
3) pengambilan data pribadi
4) penagihan sebelum jatuh tempo tanpa kenal waktu
5) alamat penyelenggara pinjaman online tidak jelas
6) penggantian  nama  aplikasi  pinjaman  online  tanpa  memberitahu  peminjam  namun bunga pinjaman terus berjalan.
Dan  masalah  yang  sedang  marak  baru-baru  ini  adalah  tentang  pinjaman  online ilegal  yang  banyak  orang  tertipu  dan  terjerat  bunga  yang  besar  dan  cara  pengambilan dilakukan dengan berbagai tekanan dan ancaman (Prasetya, 2023). Masalah ini sangat sulit  diberantas  karena  pemerintah  belum  maksimal  dalam  menyampaikan  sosialisasi terhadap masyarakat dalam pinjaman ilegal, literasi keuangan di indonesia masih sangat rendah dan tidak di barengi dengan inklusinya, yang terakhir pemerintah hanya mengurus program  pinjaman  pada  masyarakat.masalah  yang  ditimbulkan  oleh  pinjaman  online
ilegal  ini  yang  pertama  pencairan  dana  tanpa  persetujuan  peminjam,kedua  adalah penagihan dengan cara memaksa dan ancaman, dan yang terakhir adalah penyebaran data pribadi dan penagihan dengan mengolok peminjam pinjaman.
Dan  masih  banyak  lagi,akibatnya  peminjam  yang  tidak  bisa  membayar  paling buruknya  melakukan  pencurian  atau  bisa  sampai  bunuh  diri  kerugian-kerugian    yang sering dialami peminjam pinjaman online ini ada seperti:
1) bunga harian
Karena  didalam  pinjaman  online  tidak  sama  seperti  yang  diberikan  di  bank  yang menetapkan bunga bulanan didalam pinjaman online menetapkan bunga harian oleh sebab  itu  jika  ingin  melakukan  pinjaman  online  dipikir-pikir  dahulu  karena  sistem bunga harian
2) tidak semua pinjaman online langsung cair dan terpercaya Karena tidak asing kasus penipuan berkedok langsung cair oleh karena itu sebaiknya jika  ingin  melakukan  pinjaman  online  periksa  dahulu  penyedia  layanan  pinjaman online itu sudah terdaftar dalam OJK(otoritas jasa keuangan)atau belum Dalam  pelaksanaan  pinjaman  online  perlu  adanya  regulasi  sebagai  bentuk pengawasan oleh lembaga yang berwenang, karena ada peraturan memberikan keamanan hukum  bagi  individu  atau  badan  hukum  dan  memberikan  perlindungan  terhadap pelanggaran hak dan pihak yang beritikad buruk (Disemadi & Regent, 2021).
Maka  dari  itu  lembaga  otoritas  keuangan  mengeluarkan  peraturan no.77/POJK.01/2016  yang  salah  satunya  berisi  mengatur  tentang  regulasi  mendirikan layanan  fintech  dan  peraturan  no.77/POJK.01/2016  pasal  26  tentang  kerahasiaan data.penyelenggara memiliki tanggung jawab ganti rugi jika melanggar aturan tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perlindungan  terhadap  penyalahgunaan pribadi dalam perspektif HAM.hasil yang di harapkan dari penelitian ini agar hukum yang mengatur tentang pinjaman online dapat melindungi pengguna pinjaman online.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum  normatif  dengan  melakukan  pendekatan  peraturan  perundangundangan  (The statute  Approach)  dan  pendekatan  fakta  (The  Fact  Approach).  Pendekatan  perundang- undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari  kenyataan-kenyataan  atau  fakta  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam penulisan ini (Marzuki, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Pertama Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat  modern  guna  memperbaiki  kebutuhan  permodalan  yang  sulit  untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan (Fais, 2021). Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to Peer Lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK
Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat  menjangkau  kepentingan  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  layanan  ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur
dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena  belum  ada  aturan  yang  menyatakan  bahwa  peer  to  peer  lending  masuk  dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua,Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE.
Secara  khusus  perlindungan  data  pribadi  peminjam  dalam  layanan  pinjaman online  diatur  dalam  POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  yang  ditegaskan  pada  Pasal  26  bahwa  pihak penyelenggara  wajib  dan  bertanggung  jawab  menjaga  kerahasiaan,  keutuhan  dan ketersediaan  data  pribadi  pengguna  serta  dalam  pemanfaatannya  harus  memperoleh persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan  peraturan perundangundangan.  Sanksi  terhadap  pelanggaran  data  pribadi  yang  mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan  pencabutan  izin  Berdasarkan  Hal  tersebut  ditemukan  saran  Pertama,  Pengaturan mengenai praktek peer to peer lending di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam.
Perlu  adanya  penyesuain  regulasi  dan  aturan  terkait  perlindungan  konsumen diantaranya  yaitu  menambahkan  Fintech  ke  dalam  kerangka  kerja  perlindungan konsumen  Indonesia  serta  juga  memberikan  penegasan  terhadap  regulasi  atas  hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan Fintech. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasian, keamanan, integritas dan2  reliabilitas  data  yang  disajikan  perusahaan  Fintech  kepada  masyarakat  serta perlindungan  hukum  terhadap  penggunapengguna  layanan  Fintech  khususnya  peer  to peer  lending.  Kedua,  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  data  pribadi,  disarankan untuk  menghindari  penggunaan  layanan  pinjaman  berbasis  online  apabila  tidak  dalam keadaan  yang  sangat  membutuhkan.  Bagi  penyelenggara  pinjaman  online,  disarankan agar  melaksanakan  kegiatan  usaha  dengan  jujur,  beritikad  baik  serta  sesuai  dengan peraturan perundangundangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik- baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannyaSaat ini telah muncul pinjaman online yang memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  akses  kredit.  Pinjaman online  Di  satu  sisi  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  namun  disisi  lain  dapat merugikan  masyarakat  dengan  tersebarnya  data  pribadi.  Oleh  karenanya  perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi konsumen sangat diperlukan. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi.
Data  pribadi  menurut  peraturan  PMK  dan  informatika  Republik  Indonesia ketentuan umum pasal 1 data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat  dan  dijaga  kebenaran  serta  dilindungi  kerahasiaannya  Pinjaman  online  di  atur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Data apa saja yang harus dilindungi sebagai berikut:
1) nomer KK
2) NIK
3) keterangan fisik dan mental
4) NIK ayah kandung dan NIK ibu kandung
5) catatan peristiwa penting
Hampir semua terutama NIK sebagai sumber utama data pribadi oleh karena itu harus  dijaga  dan  dilindungi.data  pribadi  sangat  dibutuhkan  karena  untuk  menghindari kasus  pelecehan  atau  bullying  secara  online  maka  dari  itu  perlindungan  terhadap  data perlu dilakukan agar terhindar dari kejahatan dunia maya.

## Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online
Perkembangan  teknologi  informasi  pada  masa  ini  telah  mampu  melaksanakan pengumpulan,  penyimpanan,  pembagian  serta  penganalisisan  data.  Konsep  dari perlindungan  data  pribadi  menjelaskan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk menentukan  mengenai  apakah  dirinya  akan  bergabung  dengan  masyarakat  dan membagikan/bertukar  data  pribadi  atau  tidak.  Hukum  perlindungan  data  mencakup langkah-langkah  perlindungan  terhadap  keamanan  data  pribadi,  serta  syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang (Rosadi, 2016).
UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dalam  Pasal  29  ayat  (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi….” Maka dalam pernyataan  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  perlindungan  data  pribadi merupakan  hak  (privacy  rights)  yang  dimiliki  setiap  orang  yang  harus  dilindung  oleh negara,  dimana  dalam  privacy  rights  setiap  orang  memilki  hak  untuk  menutup  atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (Wiranjaya & Ariana, 2016).
Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
(1)  Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundangundangan,  penggunaan  setiap informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2)  Setiap  Orang  yang  dilanggar  haknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke  pengadilan.  Gugatan  yang  dimaksud  berupa  gugatan  perdata  yang  diajukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang  maka  wajib  untuk  menjaga  dan  melindu  ngi  data  pribadi  tersebut,  dengan pengaturan  tersebut,  maka  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menyimpan,  merawat  dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi  yang  telah  diberikan  tersebut  harus  digunakan  sesuai  dengan  persetujuan  dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.
Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka  menggunakan  layanan  pinjam-meminjam  berbasis  teknologi.  Pasal  26  huruf  a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data
diperoleh  hingga  data  tersebut  dimusnahkan.”  Hal  ini  berarti  pihak  pemberi  pinjaman memiliki  kewajiban  untuk  merahasiakan  data  pribadi  peminjam  dimulai  dari  proses perjanjian  pinjam-meminjam  dibuat  hingga  selesainya  perjanjian  tersebut.  Kewajiban tersebut harus dilaksakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.
Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin  bahwa  perolehan,  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  pengungkapan  data pribadi...  yang  diperoleh  oleh  Penyelenggara  berdasarkan  persetujuan  pemilik  data pribadi,  data  transaksi,  dan  data  keuangan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan peraturan  perundang-undangan.”  Berdasarkan  pasal  tersebut  jelas  bahwa,  tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat  menggunakan  data  pribadi  tersebut  untuk  kegiatan  apapun,  kecuali  dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data  atau  informasi  mengenai  pengguna  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan  tersebut  berupa  pemberian  hak  kepada  peminjam  untuk  dilindungi  data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum nonyudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang  jasa  keuangan  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  kemudian  OJK  akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini  diajukan  setelah  pelanggaran  terjadi  dengan  maksud  untuk  mengembalikan  atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.  Pengajuan  gugatan  ke  pengadilan  tidak  hanya  untuk  menggugat penyelenggara  pinjaman  online  yang  telah  menyebarluaskan  data  pribadi  peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik  data  pribadi  yang  telah  menyalahgunakan  data  pribadi  tersebut.  Dengan diberikannya  hak  tersebut,  maka  telah  adanya  kepastian  hukum  berupa  perlindungan hukum  terhadap  data  pribadi  peminjam  dalam  penggunaan  layanan  aplikasi  pinjaman online.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  yaitu  perlindungan  terhadap  kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.
Dalam mengajukan pinjaman online terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum pinjam meminjam uang.
1) syarat umumnya adaalah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 sampai 60 tahun punya pekerjaaan dengan adanya slip gaji serta punya rekening
2) harus melampirkan data diri yakni KTP dan foto selfie bersama KTP
3) melampirkan slip gaji untuk penanda bahwa punya pekerjaan dan mampu membayar cicilan pinjaman online atau dapat melampirkan bukti rekening tabungan
4) agar  terhindar  dari  penipuan  pastikan  perusahaan  pinjaman  online  tersebut  sudah terdaftar dalam OJK

## Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi
Pelanggaran  terhadap  data  pribadi  menyebabkan  adanya  akibat  hukum  bagi pelanggar.  Akibat  hukum  adalah  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.
Dalam  ketentuan  hukum  perdata,  jenis  perikatan  yang  paling  penting  adalah perikatan yang lahir dari perjanjian (Asyhadie, 2006). Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo  perjanjian  kredit/perjanjian  pinjam-meminjam  uang  mempunyai  fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring (Hermansyah, 2020).
Dalam  pembuatan  perjanjian,  harus  memenuhi  syaratsyarat  sahnya  suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut,  diatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Dengan  adanya  hak  dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  ditentukan  guna  tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya (Setiawan, 2021).
Hal  tersebut  tentu  dapat  merugikan  pmmmmmmeminjam.  Secara  yuridis  formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  wajib  mengganti  kerugian  tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman (Suharnoko, 2015). Serta  peminjam  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  penyelesaian  hokum  (Kristiyanti, 2011).
Agar  tercapainya  perlindungan  hukum,  maka  dibutuhkan  sanksi  dalam pelaksanaannya.  Pemberian  sanksi  dilatarbelakangi  atas  adanya  kebutuhan  dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
Jika  dikaitkan  dengan  penyebarluasan  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  pihak penyelenggara  pinjaman  online,  dapat  dikategorikan  sebagai  pencemaran  nama  baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)”.  Selain  sanksi  pidana,  secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  47  POJK  No.  77/POJK.01/2016,  yang menyatakan bahwa:
Atas  pelanggaran  kewajiban  dan  larangan  dalam  peraturan  OJK  ini,  OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
1) peringatan tertulis;
2) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3) pembatasan kegiatan usaha; dan
4) pencabutan izin.
Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif  berupa  denda,  pembatasan  kegiatan  usaha  dan  pencabutan  izin,  dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau  secara  bersama-sama  dengan  pengenaan  sanksi  administratif  berupa  pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.
Peringatan  tertulis  merupakan  teguran  tertulis  yang  diberikan  oleh  OJK  kepada penyelenggara  pinjaman  online  agar  pihak  penyelenggara  tidak  mengulangi  tindakan pelanggaran  yang  dilakukan  dan  merugikan  pihak  lain.  Sanksi  denda,  merupakan kewajiban  yang  diberikan  oleh  OJK  kepada  penyelenggara  pinjaman  online  untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah  melanggar  dan  merugikan  pihak  lain.  Pembatasan  kegiatan  usaha  merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman  online  dalam  waktu  tertentu.  Hal  ini  dilakukan  agar  calon  nasabah  tidak dirugikan  akibat  pelanggaran  data  pribadi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan  kepada  penyelenggara  pinjaman  online  setelah  OJK  menerima  laporan  dari beberapa pihak yang telah
dirugikan,  kemudian  selanjutnya  dilakukan  pemeriksaan,  apabila  penyelenggara terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

## Bentuk Pertanggung Jawaban Pinjaman Online
Menurut  data  yang  dicatat  oleh  asosiasi  fintech  pendanaan  bersama  indonesia (AFPI) bahwa jumlah penyaluran pinjaman sudah mencapai 249 triliun rupiah per agustus 2021.sementara  jumlah  peminjam  mencapai  479juta,  baik  individu  maupun entitas.pinjaman online banyak menawarkan keuntungan dan kemudahan akan tetapi juga terdapat  bentuk  dan  potensi  kerugian  yang  dialami  oleh  pengguna  baik  pemberi  dan penerima di antaranya:

## Resiko gagal bayar
Dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang diatur dalam peraturan  otoritas  jasa  keuangan  nomer  77  tahun  2016  belum  memberikan  bagaimana tanggung jawab ketika gagal bayar (Pasal 21 POJK77/POJK.01/2016”Tentang layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi”),  dalam  layanan  pinjaman  kita menemukan  bahwa  penyelenggara  memberikan  ketentuan  terhadap  pengguna  yang menyatakan  bahwa:  (1)  pinjaman  antara  pihak  pemberi  dan  penerima  merupakan kesepakatan perdata antara keduanya jadi segala resiko yang ada di tanggung sepenuhnya oleh kedua pihak, (2) terhadap resiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman  dan  penyelenggara  tidak  bertanggung  jawab  atas  resiko  tersebut  karena peminjaman didasarkan pada kesepakatan pemberi dan penerima pinjaman (Syaifudin, 2020).
Apabila dihubungkan dengan konsep pertanggung jawaban hukum dalam kaitannya terhadap  perlindungan  konsumen,maka  ketentuan  itu  tidak  dapat  di  benarkan  karena penyelenggara layanan turut bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kelalaian yang  timbul  olehnya.maka,penyelenggara  berkewajiban  dalam  menganalisa  kredit penerima  pinjaman.penyelenggara  harus  menjalankan  prinsip  kehati-hatian  dengan menerapkan  prinsip  mengenal  penerima  pinjaman  .Hal  ini  di  lakukan  untuk mengidentifikasi  dan  menentukan  seseorang  yang  berhak  menerima  pinjaman berdasarkan  pertimbangan  terhadap  hasil  analisis  kredit  yang  meliputi  nilai kredit,pendapatan  peminjam,bunga,dan  sejarah  peminjaman.Ini  dilakukan  agar meminimalisir resiko gagal bayar.
Dalam kaitannya terhadap resiko gagal bayar,upaya yang dilakukan agar memberi rasa aman terhadap peminjam adalah dengan inisiatif memberi perlindungan berupa dana proteksi yang bertujuan agar meminimalisir kerugian pemberi pinjaman.ini merupakan salah  satu  upaya  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  kualitas  pelayanan  dan  jaminan perlindungan yang di terapkan (Hariyana, 2019).

## Cyber security dan kebocoran data pengguna
Salah satu penyebab terkait dengan kemudahan dalam mengakses pinjaman yang menimbulkan banyak terjadinya cyber crime,karena layanan tersebut dapat di akses dari waktu  dan  tempat  mana  saja  sehingga  rentan  kejahatan.kerugian  yang  dialami  adalah bocornya data pengguna baik pemberi dan penerima pinjaman serta melacak transaksi keuangan  yang  dilakukan,  resiko  ini  dapat  mengurangi  minat  masyarakat  untuk melakukan pinjaman online kedepannya.
Penyelenggara harus menyediakan jaminan keamanan dan melindungi data pribadi pengguna jasa layanan, sehingga penyelenggara layanan wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik,diantaranya: (1) asas penghormatan  terhadap  data  peibadi  sebagai  bagian  dari  privasi,  (2)  asas  kelayakan sistem  elektronik  yang  digunakan  dalam  melindungi  data  pribadi,  (3)  asas  tanggung jawab atas penguasaan data pengguna, (4) asas persetujuan, (5) asas ketersediaan aturan dalam mengelola data pribadi, dan (6) asas keutuhan,keabsahan,dan kemutakhiran data pribadi. Dalam aturan yang di keluarkan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang melakukan  pengawasan  terhadap  sektor  jasa  keuangan  yaitu  pada  pasal  26  peraturan otoritas  jasa  keuangan  nomer  77  tahun  2016  yang  ada  pokoknya  menyebutkan  bahwa (Lihat pasal 2 ayat 2 Peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia Nomer 20 tahun 2016):
1) penyelenggara wajib menjaga privasi data pribadi sejak dikelola hingga dimusnahkan
2) penyelenggara  wajib  menyediakan  dan  melakukan  proses  autentikasi,verifikasi,dan validasi terhadap data pribadi
3) dalam memperoleh,menggunakan,serta memanfaatkan oleh penyelenggara wajib atas dasar persetujuan pemilik data pribadi,kecuali terdapat ketentuan lain.
Tanggung  jawab  penyelenggara  bertujuan  untuk  menjamin  hak  dan  kepentingan hukum dari pengguna jasa layanan peer to peer lending.Terhadap kesalahan atau kelalaian yang di sebabkan penyelenggara sudah menjadi tanggung jawab dan atas dasar etikad baik  untuk  memberi  ganti  rugi  atas  kesalahannya.Oleh  sebab  itu,pengaturan  terhadap besaran dan batasan tanggung jawab penyelenggara harus lebih jelas diatur.Dalam aturan yang  berlaku  saat  ini  yaitu  POJK  nomer  77/POJK.01/2016  Tentang  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  belum  mengatur  secara  jelas  tentang perlindungan  berupa  tanggung  jawab  penyelnggara  layanan  pinjaman  sebagai  pelaku
usaha  yang  berbadan  hukum  di  indonesia  sehingga  didapatkan  keadaan  yang  lebih seimbang dan meminimalisir resiko-resiko pengguna.

## Kesimpulan
Sesuai dengan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan; (1) perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi,  yang  ditegaskan  pada  Pasal  26  bahwa  pihak  penyelenggara  wajib  dan bertanggung  jawab  menjaga  kerahasiaan,  keutuhan  dan  ketersediaan  data  pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan peperundangundangan, dan (2) sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU  ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

## BIBLIOGRAFI
Asyhadie, Z. (2006). Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada.
Disemadi,  H.  S.,  &  Regent,  R.  (2021).  Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif Tentang  Fintech  Berbasis  Pinjaman  Online  Sebagai  Upaya  Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 605–618. Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 70–90.
Hariyana,  T.  D.  (2019).  Legal  protection  for  Provider  in  Peer  to  Peer  Lending:  An Example from Indonesian Regulation. Indonesian Journal of Law and Economics Review , 2 (2), 10–21070. Hermansyah,  S.  H.  (2020). Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia:  Edisi  3 .  Prenada Media.
Kristiyanti,  C.  T.  S.  (2011). Hukum  perlindungan  Konsumen,  Cet.  III,  Sinar  Grafika . Jakarta.
Marzuki,  P.  M.  (2016).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana .
Prasetya,  D.  I.  (2023). Faktor-Faktor  Pendorong  Dan  Risk  Taking  Behavior  Pada Mahasiswa  Nasabah  Pinjaman  Online  (pinjol)  Di  Unissula .  Universitas  Islam Sultan Agung.
Putera, A. D. (2018). Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini. Diterima Dari: Https://Ekonomi. Kompas. Com/Read/2018/06/30/131400426/Netizen-
Pertanyakan-Cara-Penagihan-Fintech-Ini Diakses Pada , 4 .
Rosadi, S. D. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. Yustisia , 5 (1), 35–53. Sari,  A.  R.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman  Dalam Penyelenggaraan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending  Di Indonesia . Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum Perikatan . Bumi Aksara.
Suharnoko. (2015). Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus . Prenada Media. Supangkat, N. A. (2020). Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-To-Peer Lending (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Syaifudin,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). Dinamika , 26 (4), 408–421.
Wiranjaya,  I.  D.  G.  A.,  &  Ariana,  I.  G.  P.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. Kerta Semaya , 4 (4).

## Copyright holder:
Farel Luis Fernando, Andria Luhur (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: