## MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM
Indriatmini Noegroho STIE “Urip Sumoharjo” Surabaya Jl. Urip Sumoharjo no.V/9 Surabaya E- mail : noegroho@gmail.com

## BALANCED
Vol. 10  No.19  Juli 2014
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Abstract
Liquidity  Management  in  the  framework  of  Dual  Banking  System.  Liquidity management  is  a  problem  that  is  very  complekx  in  the  operational  activities  of bank.  One  of  the  main  triggers  in  bank  bankcruptcy,  both  in  small  and  large bank, is  not because of  loss caused by  finding, but because of the bank failure to manage liquidity. This article discusses liquidity management in dual banking system. It is found that both SBIS and PUAS can not become the solution to the real problem that was faces by shariah banking an allocating idle money caused by overliquidity.

## Abstrak
Manajemen  Likuiditas  Sebagai  Pedoman  Kerja  Dual  Banking  System. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang  sangat  kompleks  meruapakan masalah    yang   sangat   kompleks   dalam   kegiatan    operasional   suatu    bank. Pemicu  utama  kebangkrutan  bank,  baik  bank  yang  besar  maupun  bank  yang kecil  ,  bukanlah  karena  kegagalan  pada  pembiayaan  yang  menyebabkan kerugian  ,  melainkan  lebih  pada  ketidak  mampuan  bank  untuk  melakukan pengelolaan  likuiditas.  Artikel  ini  membahas  manajemen  likuiditas  pada  dual banking    system.    Ditemukan    bahwa    pengelolaan    likuiditas    dengan menggunakan SBIS  maupun melalui transaksi PUAS  belum  mampu  menjawab problem   riil   yang   dihadapi  perbankan   syariah   dalam   mengalokasikan  idle money yang diakibatkan oleh adanya overliquid

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan   menyalurkan  dana   baik   dalam   bentuk   simpanan  dan   menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan/kredit  dan  atau  bentuk-bentuk
28 lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat.  Jadi  dalam  hal  ini dapat   disimpulkan   bahwa   usaha   perbankan   meliputi:   menghimpun   dana, menyalurkan  dana  dan  memberikan  jasa  perbankan  lain  baik  untuk  wilayah nasional maupun internasional.
Jika dihubungkan dengan perkembangan perbankan nasional Indonesia saat ini sejak diberlakukannya Undang-Undang No: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang NO; 7 tahun 1992, perbankan nasional Indonesia telah
berkembang  dengan  menggunakan  dual  banking  system  yang  mana  selain terdapat  perbankan konvensional  yang  telah  lama  berkembang,  juga  tumbuh secara berdampingan system perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip- prinsip  Islam.  Wacana  perkembangan  perbankan  syariah  ini  merupakan fenomena  yang  sangat  menarik  ,  karena  hal  ini  terjadi    justru  disaat  kondisi perekonomian  nasional  berada  pada  kondisi  yang  mengkhawatirkan.      Hal tersebut dapat  dilihat pada  saat perekonomian dunia  mengalami krisis  tahun 2008 perbankan syariah mulai hadir   memberikan solusi alternatif pada dunia perbankan. Dengan  metode  sistematis,  perbankan  syariah  memiliki  dayatarik tersendiri  yaitu  dengan  tidak  adanya  system  bunga  yang  merupakan  beban tetap  yang  harus  ditanggung  nasabah  yang  biasa  ada  di  perbankan konvensional.
Perkembangan  perbankan  syariah  beberapa  tahun  ini  yang  hasilnya cukup  menggembirakan,  yang  dapat  dilihat  pada  perkembangan  dana  pihak ketiga  yang  mempercayakan  investasinya  kepada  bank  syariah  dan pembiayaan  yang  diberikan  oleh  perbankan  syariah  .    Pada  bank    syariah tahun 2005 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 15.584 miliar dan Pembiayaan Yang  Diberikan  (PYD)  sebesar  15.232  miliar.    Tahun  2006  DPK  sebesar 20.672  miliar  sedangkan  PYD  sebesar  20.445  miliar.  Data  tahun  2007  posisi DPK  sejumlah  28.012  miliar  sedangkan  PYD  sebesar  27.944  miliar.  Kondisi tahun   2008  menunjukan  DPK  36.852   sejumlah  36.852  miliar   dan   PYD sebesar  38.195  miliar  .  Pada  tahun  2009  posisi  DPK  sejumlah  52.271  miliar dan  PYD  sebesar  46.886  miliar  .  Sedangkan  tahun  2010  posisi  DPK menunjukan angka 60.456 milian dan PYD menunjukan angka 57.633 miliar.
Kondisi  tersebut  diatas  mencerminkan  peningkatan  Dana  Pihak  Ketiga bank  syariah  dari  tahun  ke  tahun  berbanding  dengan  Pembiayaan  Yang Diberikan   yang  selalu  berjalan  seiring. W alaupun hal  ini  dapat  dikategorikan bahwa  kelebihan  likuiditas  dari  bank  syariah  dapat  tersalurkan  dengan  baik, namun  untuk  menutup  kemungkinan  kelebihan  likuiditasyang  tidak  produktif ini  terjadi  dimasa  yang  akan  datang.  Kelebihan  likuiditas  ini  berarti  terdapat dana  yang idle. Dana idle yang dimaksudkan adalah dana tidak terpakai atau tidak  digunakan  untuk  keperluan  tertentu  yang  mendesak.  Jika  bank  syariah tidak  dapat  mengelolanya  dengan  segera  maka  bank  akan  mengeluarkan Cost  yang  tentu  akan  merugikan  bank  itu  sendiri.  Selain  itu,  Bank  Indonesia melihat  bank  tersebut  tidak  produktif  dalam  pengelolaan  dananya,  secara otomatis   membuat   bank   tersebut   dapat   berpredikat   buruk   dari   Bank Indonesia.  Ketidakseimbangan  antara  penyertaan  dana  pihak  ketiga  dan penyaluran  pembiayaan  jelas  bukan  masalah  yang  ringan  bagi  perbankan syariah. Karena perbankan syariah menganut system bagi hasil, maka hal itu merupakan  salah  satu  beban  yang  ditanggung  oleh  pihak  bank  yang  juga otomatis  akhirnya  menjadi  beban  pihak  deposan  juga.  Artinya  imbal  hasil yang  diperoleh  deposan  bank  syariah  cenderung  mengkecil.  Ketidak- seimbangan ini merupakan permaslahan likuiditas   yang serius dihadapi bank syariah,  jika  tidak  segera  diatasi  dapat  mengakibatkan  kegagalan  bank tersebut.
MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA
DUAL BANKING SYSTEM
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352
29

## BALANCED
Vol. 10  No.19  Juli 2014
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352 30
Jika  salah  satu  permasalahan      resiko  likuiditas  tersebut  melanda sebuah  bank,  maka  ada  beberapa  instrument  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  bank  konvensional  salah  satunya  adalah  Pasar  Uang  Antar  Bank yang  kita  kenal  dengan  istilah  PUAB.  Sama  halnya  dengan  bank konvensional,  menurut  Antonio  (2001:188)  bank  syariah  juga  memerlukan instrument  moneter  yang  berdasarkan  syariat  islam  dalam  menjalankan kegiatan  perbankan  sehingga  dapat  menjalankan  fungsinya  secara penuh,tidak  hanya  dalam  menfasilitasi  perdagangan  jangka  pendek  tetapi juga  berperan  dalam  investasi  jangka  panjang.  Untuk  mengatasi  kesulitan dalam  pendanaan  jangka  pendek  tersebut,  bank  syariah  dapat mengupayakanmelalui   Pasar   Uang   Antar   Bank   berdasarkan   prinsip Syariah  (PUAS)  dengan  menggunakan  sertifikat  Investasi  Mudharabah Antar Bank (IMA).
Selain  melalui  mekanisme  transaksi  PUAS  dalam  pengelolaan likuiditasnya,  perbankan  syariah  juga  dapat  menggunakan  salah  satu instrument  lain  yang  difilitasi  oleh  Bank  Indonesia.  Berdasarkan  peraturan Bank Indonesia nomor: 6/7/PBI/2004 tentang SBIS (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia)  instrument  ini  pada  prinsipnya  bukti  merupakan  bukti  penitipan dana  wadiah  yang berjangka pendek dengan menggunakanprinsip wadiah dengan  tingkat  imbalan  berupa  bonus.  Perbedaan  yang  mendasar  pada penggunaan  SBIS  maupun  melalui  transaksi  PUAS  pada  perbankan syariah  ini  adalah  ketika  penggunaan  SBIS  ini  lebih  kepada  pengelolaan dana  cadangan  bank  syariah  yang  berkelebihan  dana  (overlikuid), sementara  PUAS  pada  prinsipnya  merupakan  transaksi  antar  bank  untuk pengelolaan likuiditas baik itu kelebihan maupun kekurangan dana.
Pada  penerapannya,  fenomena  perbankan  syariah  saat  ini  ada dalam    memanfaatkan  media    fasilitas  untuk    pengelolaan  likuiditas  lebih memilih  pada  fasilitas    SBIS  (Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah)  yang dulunya  bernama  SW BI  (Sertifikat  Wadi’ah  Bank  Indonesia)  yang disediakan oleh Bank Indonesia daripada melalui mekanisme yang lainnya seperti  transaksi  pada  pasar  uang.  Hal  ini  sebenarnya  perlu  dikritisi  lagi ketika sebagian besar dana perbankan syariah dititipkan pada SBIS. SBIS pada  prinsipnya  dana   yang  dititipkan  di  SBIS  ini  mengendap  di  Bank Indonesia  dan  tidak  digunakan  untuk  melakukan  perputaran  pada  sector riil. Sehingga dapat dikatakan bahwa SBIS yang tidak menyentuh sector riil sama sekali.
Sementara  itu  pengelolaan  likuiditas  perbankan  syariah  melalui mekanisme  PUAS  dengan  menggunakan  instrument  sertifikat  IMA,  juga perlu  dukritik  lagi.  Hal  ini  karena  penggunaan  akan  Mudharabah  pada sertifikat  IMA  yang  digunakan  pada  transaksi  ini  pada  prinsipnya merupakan bagi hasil keuntungan yang berasal dari perputaran dana pada sector  riil  yang  digunakan.  Secara  logika,  transaksi  yang  berjalan  pada pasar  uang  ini  jangka  waktunya  sangat  pendek  yaitu  dalam  hitungan  hari dan dana tersebut belum tentu dapat disalurkan untuk usaha-usaha
produktif.  Dimana  logika  selanjutnya  adalah  dana  tersebut  tidak  dapat memberikanbagi    hasil    apapun    kepada    bank    penanam    dana    /    penerbit sertifikat IMA.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif.  Penelitian  Kulalitatif  dipilih  karena  ingin  mengungkapkan  dan memahami  sesuatu  dibalik  fenomena  yang  masih  sangat  sedikit  diketahui serta mencoba merinci realitas yang kompleks yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif.
Berdasarkan   pada   pendekatan   kualitatif    yang   digunakan   untuk penelitian  ini,  data  yang  diperoleh  sangat  bergantung  pada  informasi  yang diberikan  informan.  Pleh  karena  itu,  informan  yang  dipilih  untuk  proses pengambilan  data  penelitian  ini  pertama  pegawai  bank  syariah  dimana informan  ini  memilikipengalaman  dan  pengetahuan  yang  cukup  tentang praktek  pengelolan  likuiditas  yang  ada  di  perbankan  syariah,  selain  itu  juga posisi  jabatan  structural  informan  berkaitan  dengan  masalah  likuiditas sehingga  mampu  mengungkapkan bagaimana  perbankan  syariah  melakukan pengelolaan likuiditas setiap harinya.
Kedua,  para  ahli  ekonomi  syariah  yang  diharapkan  dapat  memberikan informasi  sekaligus  berfungsi  sebagai  uji  validasi  data  baik  dari  praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang pengelolaan likuiditas  perbankan  syariah.  Terakhir  dibutuhkan  informan  pendukung  (yang berfungsi  sebagai  uji  validasi  data)  antara  lain  Bank  Indonesia  yang mengetahui dan mengatur tentang perbankan secara umum.
0

## Pembahasan
Berlakunya Undang-Undang No:10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang  No:  7  tahun  1992,  menunjukan  bahwa  perbankan  nasional Indonesia  telah  berkembang  menjadi  dual    banking  system.  Dual    Banking System  yaitu  system  perbankan  konvensional  dan  syariah  yang  berkembang dalam  suatu  Negara  dimana  penerapannya  harus  berdasarkan  karakteristik dari  masing-masing  system.  Perbankan  konvensional  yang  telah  lama berkembang  tumbuh  berkembang  secara  berdampingan  dengan  perbankan syariah.  Perkembangan  system  perbankan  syariah  dengan  kerangka  dual bamking system ini dirancang melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
Kehadiran dan keberadaan Bank Syariah sebagai alternative bagi umat islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba).  Diberlakukannya  Undang-Undang  No:  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang_undang  No:7  tahun  1992  mengakibatkan  lembaga- lembaga   keuangan   syariah   berkembang   cukup   pesat   sehingga   Bank Indonesia selaku otoritas moneter memantau dan mengendalikan perkembangan  perbankan  saat  ini.  Untuk  melaksanakan  fungsi  pemantauan dan  pengendalian  itu  maka  otoritas  moneter  juga  harus  membangun seperangkat  kebijakan  dan  instrument  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsi- prinsip syariah. Sebagian Negara muslim melakukan konversi mekanisme
MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352
31

## BALANCED
Vol. 10  No.19  Juli 2014
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352 32 moneter    dan    perbankan    yang    ada    kedalam    seperti    system    islam.
Sebagian  Negara  muslim  melakukan  konversi  mekanisme  moneter  dan perbankan yang ada kedalam sistem islami, seperti iran dan Pakistan, dan sebagian  Negara  muslim  lainnya  seperti  Indonesia,  mengakomodasikan perkembangan tersebut dengan dual banking system.
Strategi  ini  dilakukan  berdasarkan  pengalaman  sewaktu  krisis, bahwa  ternyata  bank  dengan  prinsip  syariah  dapat  bertahan  ditengah gejolak  nilai  tukar  dan  tingkat  suku  bunga  yang  tinggi.  Hal  ini  didukung karakteristik  kegiatan  usaha  bank  syariah  yang  melarang  bunga  bank (riba)  dan  melarang  transaksi  keuangan  yang  bersifat  spekulatif. Keberadaan dua  system  perbankan  yang berkembang secara  parallel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan  diversifikasi  resiko  yaitu  pada  gilirannya  akan  mengurangi systematic risk pada saat terjadi krisis keuangan.
Pengelolaan  likuiditas  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks dalam  kegiatan oprasional  suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil,bukanlah karena kegagalan pada  pembiayaan  yang  menyebabkan  kerudian,  melainkan  lebih  kepada ketidkmampuan  bank  untuk  melakukan  pengelolaan  likuiditas.  Dalam terminologi  keuangan  dan  perbankan  banyak  pengertian  mengenai likuiditas.  Antonio  (2009:178),  mendifinisikan  likuiditas  secara  luas mengenai  sebagai  suatu  kemampuan  untuk  memenuhi  dana  (cash  flow) dengan  segera  dan  dengan  biaya  yang  sesuai.  Likuiditas  penting  bagi bank   untuk   menjalankan   transaksi   bisnis   sehari-hari   ,   mengatasi kebutuhan   dana    yang    mendesak,   memenuhi   permintaan   nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.
Suatu  bank  dikatakan  likuid  apabila  dapat  memenuhi  kewajiban jangka pendek berupa penarikan uang dari penitip dana maupun dari para peminjam  /  debitur.     Secara  praktis,  likuiditas  bank  dikaitkan  dengan jumlah  dana  pihak  ketiga  (DPK)  pada  waktu  tertentu.  Dalam  hal  ini pemerintah   Indonesia    melalui   Bank    Indonesia   menetapkan   batas kewajiban  minimum  setiap  bank  untuk  memelihara  likuiditasnya  utamanya kewajibankepada  pihak  ketiga.  Tujuan  dari  manajemen  pengelolaan likuiditas  disini  adalah  untuk  menjaga  posisi  likuiditas  bank  agar  dapat memenuhi  ketentuan  bank  sentral,  mengelola  alat-alat  likuid  agar  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  cash  flow,  termasuk  kebutuhan  yang  tidak dapat  diperkirakan.  Misalnya  penarikan  tiba-tiba  terhadap  sejumlah  giro atau  deposito  yang  belum  jatuh  tempo  ,  selain  itu  juga  bank  harus memperkecil  adanya  idle  funds  (dana  menganggur)  karena  akan  menjadi beban bank  kalau  terlalu banyak  idle  funds.  Pasar  uang  merupakan salah satu  sumber  likuiditas  bank.  Menurut  Fabossi  (1999-6/  pengertian  dari pasar uang adalah tempat asset-aset keuangan diperdagangkan.
Pasar  uang  merupakan  tempat  pertemuan  dan  melakukan  transaksi antara pencari dana (emiten) dengan penanam dana modal (investor) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
Menurut PBI No.7/28/PBI/2005  tentang  perubahan  atas PBI No.2/8/PBI/2000 PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar  peserta  pasar  berdasarkan  prinsip  mudharabah,  yaitu  perjanjian penanam  dana  dan  pengelola  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  guna memperoleh  keuntungan  yang  akan  dibagikan  kepada  kedua  belah  pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Pada  hakikatnya  ,  transaksi  dalam  PUAS  adalah  penjualan  bukti kepemilikan,  bukan  jual  beli  sertifikat  atas  bukti  kepemilikan  .  Sertifikat  itu pada  dasarnya  hanya  mewakili  harta   yang  dimiliki,  namun  karena  bank syariah hanya berada pada sekuritas tahap pertama, maka bank syariah tidak akan mengalami percepatan kuantitas moneter (monetary enchanment) diatas kualitas di  sector riil.   Mudharabah, menurut Chapra  (2000:188) adalah suatu bentuk  kemitraan  dimana  salah  satu  mitra  yang  disebut  Shahibul  maal  atau rabhul  maal  atau  penyediaan  dana  bagi  pihak  lain  yang  bertindak  sebagai mitra  pasif      (mitra  tidur).  Pihak  lain  tersebut  disebut  mudharib  yaitu  yang menyediakan  keahlian  usaha  dan  manajemen  untuk  menjalankan  ventura, perdagangan atau industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.
Mekanismen PUAS berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dijalankan sesuai  dengan  skema  mudharabah  (karim:2004)  yaitu  skema  yang  berlaku antara dua  pihak  secara  langsung  yakni  shahibul maal (sebagai  surplus unit) berhubungan  dengan  mudharib  (sebagai  deficit  unit).  Dalam  kasus  ini  yang terjadi  adalah  investasi  langsung  (direct  financing)  antara  shahibul  maal dengan  mudharib.  Dalam  direct  financing  seperti  ini,    peran  bank    sebagai lembaga  perantara  (intermediary)  tidak  ada.  Mudharabah  klasik  seperti  ini memiliki  cirri-ciri  khusus,  yaitu  sifat  hubungan  antara  shahibul  maal  dengan mudharib adalah hubungan personal serta dilandasi saling percaya (amanah). Shahibul  maal  hanya  mau  menyerahkan  modalnya  kepada  orang  yang  ia kenal   dengan   baik    karakternya   dan    profesionalitas.   Menurut    Karim (2004:198),  modal  mudharabah  klasik  seperti  itu  tidak  efisien  dan  kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Untuk mengantisipasi hal ini, para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yang  melibatkan  tiga  pihak.  Tambahan  satu  pihak  ini  diperankan  oleh  bank syariah  sebagai  lembaga  perantara  yang  mempertemukan  shahibul  maal dengan  mudharib.  Dalam  hal  ini  terjadi  evolusi  dari  konsep  direct  financing menjadi indirect financing.
Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  transaksi  PUAS  lebih  bersifar pembiayaan  talangan  ,  oleh  karenanya  keberhasilan  PUAS  tetap  tergantung pada  skema  indirect  funding.  Berdasarkan  peraturan  Bank    Indonesia  PBI No.2/8/PBI/2000,  salah  satu  piranti  yang  digunakan  dalam  transaksi  PUAS adalah  Sertifikat  Investasi  Mudharabah  antar  Bank  Syariah  (IMA)  yang menggunakan  prinsip  bagi  hasil.  Sertifikat  ini  digunakan  sebagai  sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana agar
MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING SYSTEM
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352
33

## BALANCED
Vol. 10  No.19  Juli 2014
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya
ISSN 1693-9352 34
mendapatkan  keuntungan  dan   dilain   pihak   untuk   mendapatkan  dana jangka  pendek  bagi  bank  syariah  yang  mengalami  kekurangan  dana. Sertifikat  IMA  diterbitkan  oleh  bank  penerbit  yang  diatur  dalam  peraturan Bank  Indonesia.  Bank  yang  mengalami  kekurangan  likuiditas  dapat menerbitkan  Sertifikat  IMA  yang  disetujui  oleh  Bank  Indonesia  yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kedua sebagai bank  penanam dana. Dalam PUAS instrument ini akan menjadi instrument yang diperjualbelikan pada tahap pertama ( first level securitization), instrument ini  bisa menjadi instrument  derivative  apabila  disekuritisasi  kembali  (second  level securitization)  dan  tidak  boleh  diperjualbelikan  lagi  seperti  yang  telah disepakati para ulama.
Berdasarka peraturan Bank Indonesia nomor : 6/7/PBI/2004, SW IS (sertifikat wadiah bank indonesia0 merupakan bukti penitipan dana wadiah. Penitipan  dana  wadiah  adalah  penitipan  dana  berjangka  pendek  dengan menggunakan  prinsip  wadiah  yang  disediakan  oleh  Bank  Indonesia  bagi bank    syariah.  W adiah  adalah  perjanjian  penitipan  dana    antara    pemilik dana  dengan  pihak  yang  menerima  titipan  yang  dipercaya  untuk  menjaga dana  tersebut.  Yang  bertanggung  jawab  atas  dana  titipan  tersebut  adalah bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  dapat  memberikan  bonus  atas  penitipan dana   wadiah   yang   disesuaikan  dengan  kemampuan  Bank   Indonesia  . Pada prinsipnya bonus ini  berbeda dengan return  yang  diberikan atas  SBI pada bank konvensional.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengelolaan  likuiditas  pada perbankan  syariah  terdapat  tiga  pilihan  yang  digunakan  yaitu  Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia.  Pasar  Uang  Antar  Bank  (PUAS)  dan  fasilitas jangka pendek  Bank  Indonesia  .  Dari  ketiga  pilihan  tersebut,  perbankan  syariah cenderung memilih Sertifikat W adiah Bank Indonesia dan transaksi PUAS. Sedangkan  fasilitas  jangka  pendek    bank    Indonesia  digunakan  sebagai alternative  terakhir.  Fasilitas  jangka  pendek  Bank  Indonesia  tidak  menarik karena  penggunaan  fasilitas  ini  akan  mempengaruhi  penilain  kerja perbankan syariah oleh Bank Indonesia.
Perbankan syariah mengutamakan penggunaan fasilitas   Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  (1)  kesulitan  perbankan syariah  untuk  menyalurkan  pembiayaan  ke  masyarakat  dengan  tepat karena  terkait  dengan  moral  hazard  masyarakat  pada  penggunaan pembiayaan  yang  disalurkan  (2)  kondisi  antar  bank  yang  mengalami overlikuid sehingga tidak ada bank  yang membutuhkan dana likuiditas dan (3)  sebagai  bentuk  minimalisir  resiko  terhadap  investasi  dana  bank  dan harapan  untuk  tingkat  bonus  yang  lebih  pasti.  Kenyataannya  ketika pengelolaan  likuiditas  pada  perbankan  syariah  dilakukan  melalui  SBIS masih  menimbulkan  permasalah  sendiri  yaitu,  pertama;  selama  ini perbankan   syariah   masih   mempermasalahkan   tingkat   bonus    yang diberikan  oleh  Bank  Indonesia  atas  dana  dititipkan  di  SBISyang  berbeda dengan return yang diberikan atas SBI oleh perbankan konvensional.
Kedua, jika mayoritas perbankan syariah menempatkan dana pada SBIS akan menyebabkan kelesuan pada sector riil,
karena pada prinsipnya dana  yang dititipkan di Bank Indonesia hanya diam  dan  tidak  tersalurkan  ke  sector  riil.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip ekonomi   islam   dimana   setiap   perputaran   dana   harus   diiringi   dengan pergerakan sector riil.

## Kesimpulan
Pengelolaan  likuiditas  melalui  transaksi  PUAS  dengan  menggunkan sertifikat  IMA  tetap  digunakan  meskipun  menjadi  pilihan  kedua.  Hal  ini disebabkan  prosedur   yang  rumit  dalam  mekanisme  pengelolaan  likuiditas melalui transaksi PUAS. Meskipun demikian transaksi PUAS dengan sertifikat IMA  (investment  Mudharabah  Antarbank)  lebih  sering  digunakan  untuk mengatasi  kebutuhan  jangka  pendek  pada  perbankan  syariah.  Padahal semestinya  untuk  melakukan  pembiayaan,  sesuai  dengan  akadMudharabah yang  digunakan  pada  transaksi  PUAS  tersebut.  Selain  itu  fasilitas  jangka waktu  overnight  juga  digunakan  pada   mekanisme  jual  beli  sertifikat  IMA, sehingga  perlu  ditinjau  ulang  karena  secara  logikan  dana  tersebut  belum dapat  disalurkan  pada  usaha-usaha  yang  produktif  dalam  waktu  semalam. Sementara   akad    yang    digunakan   dalam   transaksi   ini    adalah   akad Mudharabah  yang  secara  prinsip  keuntungan  akan  diperoleh  dari  hasil investasi sector riil.
Sebenarnya  pengelolaan  likuiditas  dengan  menggunakan  SBIS maupun transaksi PUAS  belum  mampu menjawab problem  riil  yang  dihadapi perbankan  syariah  dalam  mengalokasikan  idle  money  yang  diakibatkan  oleh adanyaoverlikuid.  Hal  ini  terjadi  karena  pembiayaan  oleh  perbankan  syariah belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip  prinsip  syariah  .  Kondisi  ini disebabkan  perbankan  syariah  Indonesia  masih  dalam  proses  transisi  dari sistem  konvensional  ke  sistem  syariah,sehingga  dual  banking  sistem  sering rancu dalam penggunaannya.
MANAJEMEN LIKUIDITAS SEBAGAI PEDOMAN KERJA DUAL BANKING

## SYSTEM
Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal. Volume X/ No.19/ Juli 2014. Published by Faculty of  Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
35