Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH TIMUR TENGAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Andika Dwi Yuliardi 1
Aslan Noor 2
Andrew Christian Banjarnahor 3 Abdillah Bararah 4
Azhar Nur Fauzi 5
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
1 Email: andikadwiyuliardi@gmail.com
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Email: dr. aslan.unsika@gmail.com
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
3 Email: christianandrew172@gmail.com
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
4 Email: abdillahb81@gmail.com
5 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
5 azharnurfauzi@gmail.com

## Abstract
Indonesia  still  has  a  very  crucial  problem,  the  problem  is  human  trafficking.  This study  is  aimed  at  identifying  and  analyzing  legal protection  for  Indonesian  workers who  work  in  the  Middle  East  against  crimes  of  trafficking  in  persons  based  on national  law  and  international  law  as  well  as  the  application  of  sanctions  given  to perpetrators.  The  research  method  in  this  article  is  juridical  normative  using  a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are a form of protection  for  migrant  workers,  there  are  several  international  regulations,  one  of which  is  CEDAW.  Meanwhile,  the  government's  efforts  in  legal  protection  for  TKI victims of human trafficking are by issuing various legal instruments, one of which is the  UU  PTPPO  (Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang).  From  this research, it can be concluded that the government needs to collaborate bilaterally, as well  as  multilaterally,  especially  the  destination  countries  for  placing  Indonesian migrant  workers, and cooperate  with non-governmental organizations in  combating human trafficking.
Keywords: labor migrants, human trafficking, legal protection

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menempati  posisi  ke-4  negara  dengan  jumlah  penduduk terbanyak  di  dunia.  Pada  tahun  2019,  jumlah  penduduk  Indonesia  terhitung berjumlah 268 juta jiwa. Berdasarkan data Laporan Pekerja Global Indonesia,  pada 2016, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tercatat lebih dari 9  juta  orang  dengan  3/4  diantaranya  merupakan  pekerja  berketerampilan  rendah. Tenaga  Kerja  Indonesia  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk  perekonomian negara, namun banyak masalah-masalah yang muncul dari pengiriman tenaga kerja migran ini, salah satunya adalah Perdagangan Manusia. Berdasarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sebuah organisasi di bawah PBB yang berfokus pada  masalah  perdagangan  &  penggunaan  narkoba  secara  ilegal,  pencegahan kejahatan  dan  keadilan  kriminal,  terorisme  internasional  dan  korupsi  politik menyebutkan ada sekitar 12% dari korban tindak perdagangan manusia adalah anak laki-laki,  18%  pria,  21%  anak  perempuan,  dan  49%  wanita. 1 Dapat  disimpulkan, bahwa korban terbanyak dari tindak pidana perdagangan orang adalah wanita.
Menurut  Pendapat  Rebecca  Surtees  dan  Martha  Wijaya,  Tindak  pidana perdagangan  orang  adalah  “sindikat  kriminal”,  yaitu  perkumpulan  dari  sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dengan demikian, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas dari sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir. 2
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan “Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia)  mendefinisikan  Perdagangan  orang sebagai  “tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  dan pemindahan  yang  disertai  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  dan  penjeratan  utang”.  Sedangkan  sebutan  Tenaga  kerja  menurut KBBI adalah “orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan
1 Yusitarani, S, Nabitatus Sa’adah. 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAHINDONESIA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 25.
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2010) Hlm, 20.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sebagainya, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”.
Adanya  faktor  yang  memengaruhi  perdagangan  manusia,  yaitu  tingkat kemiskinan  yang  tinggi,  pengangguran  dan  sempitnya  lapangan  pekerjaan,  serta sulitnya  mengenyam  pendidikan.  Namun  sangat  disayangkan,  hal  tersebut menyebabkan  mereka  menjadi  korban  perdagangan  manusia  karena  tidak  melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pada bulan April 2019 berita kriminal tengah disibukkan oleh pengungkapan kasus  perdagangan  manusia  terbesar  di  Indonesia  pada  saat  itu.  Berlatarbelakang keterbatasan  informasi  serta  keterbelakangan  ekonomi  ditengah  kebutuhan  yang tinggi  menjadi  faktor  umum  para  korban  perdagangan  manusia.  Korban  tersebut berasal dari beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Terdapat 3 jaringan yang menyelundupkan dengan total lebih dari 800 pekerja rumah tangga ke  Timur  Tengah.  Para  tersangka  adalah  anggota  tiga  sindikat  yang memperdagangkan orang Indonesia ke negara-negara termasuk Suriah, Arab Saudi, dan  Turki,  menjanjikan  para  korbannya  bayaran  yang  menguntungkan  sebagai pembantu rumah tangga, namun kenyataannya, para korban tidak menerima upah dan dianiaya oleh majikannya. 3
Para  tersangka  kasus  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dalam  3 jaringan yaitu Suriah, Arab Saudi, dan  Turki melakukan aksinya dengan rayuan dan janji-janji palsu kepada korbannya berupa pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi  dengan  nominal  tertentu.  Pelaku  Perdagangan  manusia  (Traffickers)  terdiri dari  3  jaringan,  dalam  jaringan  Suriah  dengan  gaji  4  juta  ditambah  dengan  bonus sebesar  4  juta  jika  dinyatakan  sehat  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  jaringan  Turki dengan  gaji  7  juta  per  bulan  serta  jaringan  Arab  Saudi  dengan  gaji  1,5-5  juta  per bulan. Semua itu hanya bujukan tipuan belaka saja. Dari setiap tersangka atau agen disetiap jaringan pun ditangkap dilokasi yang berbeda-beda.
Jika  dihitung  sejak  Februari  2012  hingga  Februari  2018,  terdapat  13.601 Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  yang  sudah  dipulangkan  dari  negara  Suriah. Sekretaris  Utama  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  Hermono  tidak  menampik  bahwa  masih  adanya  pengiriman tenaga  kerja  sektor  informal  (sindikat  perdagangan  manusia)  ke  Suriah  walaupun pintu  resmi  sudah  ditutup,  pengiriman  tidak  langsung  ke  Suriah  namun  melalui Mesir ataupun Abu Dhabi dengan berbagai macam modus.
Dengan  demikian,  bahwa  perdagangan  orang  tidak  hanya  terjadi  antar  pulau atau  daerah  dalam  satu  wilayah  negara.  Namun  perdagangan  orang  dapat  terjadi melalui  lintas  batas  negara.  Peraturan  mengenai  perlindungan  perdagangan manusia sudah diatur di beberapa Konvensi internasional dan Pemerintah Indonesia
3 Callistasia  Wijaya.  2019.  Perdagangan  manusia  terbesar  terungkap:  'Saya  dijual  ke  Irak,  diperkosa,  dipenjara'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938. Diakses tanggal 10 Januari 2021
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
juga  telah  memiliki  aturan  yang  mengatur  hal  tersebut,  namun  dalam  fakta  di lapangannya,  masih  banyak  tindak  kejahatan  perdagangan  manusia  dengan korbannya ialah tenaga migran yang akan dikirim ke luar negeri.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  rumusan  masalahnya  adalah  sebagai  berikut.  Bagaimana  Konsep Perlindungan Hukum  bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Lintas Negara di Wilayah Timur  Tengah  menurut  Hukum  Internasional,  Hukum  Nasional  &  Pendapat  Para Pakar ?  Apakah Perbuatan yang Dilanggar oleh Pelaku Tindak Pidana  Perdagangan Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia ? Bagaimana Penerapan Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia  berdasarkan Hukum Nasional, Hukum Internasional ?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan hukum  bagi  tenaga  kerja  migran  Indonesia  di  wilayah  Timur  Tengah  terhadap Tindakan Human Trafficking ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( yuridis normatif )  atau  hukum  penelitian  hukum  kepustakaan. 4 Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach) dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Dengan  sumber  bahan  hukumnya  ialah  bahan hukum  primer  yang  berupa  aturan  perundang-undangan  (Hukum  Nasioanal)  dan aturan yang dimuat dalam Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yang bersifat universal (Hukum Internasional). Ditunjang oleh bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, berita-internet.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Konsep  Perlindungan  Hukum  bagi  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  Lintas Negara  di  Wilayah  Timur  Tengah  menurut  Hukum  Internasional,  Hukum Nasional & Pendapat Para Pakar
A.  Konsep  Perlindungan  Menurut  Hukum  Internasional  Terhadap  Tenaga  Kerja Migran:
1.  Convention  of  the  Suppression  of  Traffic  in  Person  and  the  Exploitation  of  the Prostitution  of  Others (Konvensi  Pemberantasan  Perdagangan  Manusia  dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain tahun 1949). Konvensi ini merupakan salah  satu  instrument  hukum  internasional  khusus  yang  mengatur  mengenai perdagangan perempuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1  Konvensi ini yang menitikberatkan  pada  perdagangan  perempuan  untuk  tujuan  prostitusi. Kemudian  dalam  Pasal  2  Konvensi  ini  menegaskan  bahwa:  “Peserta  konvensi
4 Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative. (Jakarta : PT Raja grafindo persada. 2004). Hlm 23-24.
saat ini setuju untuk menghukum siapapun yang:”
1.  Memiliki  atau  manejer,  atau  dengan  sadar  membiayai  atau  mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran.
2. Dengan sadar membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat atau manapun bagian daripadanya untuk kepentingan pelacuran dari yang lain . 5
2.  Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons  Especially Women  and  Children,  supplementing  the  United  Nations  Convention  against Transnational  Organized  Crime (Protokol  untuk  mencegah,  menindak  dan menghukum  perdagangan  Orang,  terutama  Perempuan  dan  Anak-anak, melengkapi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Konvensi  tentang  kejahatan transnasional yang terorganisir).  Protokol ini dirumuskan oleh PBB pada Tahun 2000  di  Italia,  tujuan  dari  protokol  ini  adalah  untuk  mencegah,  menindak  dan menghukum  perdagangan  orang,  terutama  perempuan  dan  anak.  Protokol  ini dimaksudkan  untuk  memperkuat  dan  meningkatkan  kerjasama  internasional untuk  mencegah  dan  menanggulangi human  trafficking ,  serta  dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan bagi korban dan bantuan bagi korban.
3. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Konvensi tersebut dideklarasikan  pada  tanggal  18  Desember  1990  di  New  York  kemudian diberlakukan  sebagai  hukum  pada  1  juli  2003.  Konvensi  Pekerja  Migran  tahun 1990  mencakup  perlindungan  terhadap  orang-orang  yang  berencana  menjadi pekerja migran, atau sedang bekerja di luar negara, ataupun selesai bekerja di luar  negara  dan  kembali  ke  negara  asal.  Konvensi  ini  mengatur  beberapa  hal penting, seperti: Mengatur standar perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial  dan  budaya  seluruh  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya; Mencantumkan  serangkaian  standar  untuk  perlindungan  pekerja  migran  dan kewajiban negara terkait, yang meliputi negara asal,  negara transit dan negara tempat bekerja; serta Mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.
4.  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women (CEDAW),  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan  yang  diadopsi  pada  1979  oleh  Sidang  Umum  PBB,  sering digambarkan  sebagai  undang-undang  hak  asasi  perempuan  internasional. Dengan  menerima  Konvensi,  Negara  berkomitmen  untuk  melakukan serangkaian  tindakan  untuk  mengakhiri  diskriminasi  terhadap  perempuan
5 Mohammad Fadil, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, diakses dari laman, https://media.neliti.com/media/publications/150073-ID-none.pdf
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dalam  segala  bentuk,  termasuk:  untuk  membentuk  pengadilan  dan  lembaga publik  lainnya  untuk  memastikan  perlindungan  yang  efektif  bagi  perempuan dari  diskriminasi;  dan  untuk  memastikan  penghapusan  semua  tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.
B. Konsep Perlindungan Menurut Hukum Nasional Terhadap Tenaga Kerja Migran 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  UU  ini  merupakan  Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur berkenaan dengan legalitas pengiriman TKI  serta  pencegahan  dan  upaya  penanggulangan  perdagangan.  Namun  tidak secara  detail  mengatur  dengan  jelas  pembagian  tugas  dan  wewenang pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  swasta  secara  proposional. Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  ini  dijelaskan: "Perlindungan  TKI  adalah segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  TKI  dalam  mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun  sesudah  kerja”. Dengan  demikian, perlindungan  hak-hak  dan  pemenuhan  haknya  TKI  mesti  dilakukan  baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.
2.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (selanjutnya  disebut  UU  PTPPO).  Kebijakan  hukum  pidana dalam  mengatasi,  serta  menangani  tindak  perdagangan  manusia  di  Indonesia pada saat ini dirasa kian membaik dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun  2007.  Dimana  dalam  UU  ini  mengatur  mengenai  ancaman  pidana  bagi pelaku perdagangan orang dengan memuat minimal penjatuhan pidana hingga maksimal,  serta  korban  juga  berhak  mendapatkan  kompensasi  dan  restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang-Undang ini juga memberikan peluang bagi adanya  usaha  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  korban,  saksi maupun pelapor.
3.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pengesahan International Convention on the Protection of the Rifghts of All Migrant workers and Members of  Their  Families (Konvensi  Internasional  mengenai  Perlindungan  Hak-Hak Seluruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya).  Pentingnya  meratifikasi Konvensi  ini  karena  dapat  menunjukkan  pada  dunia  internasional  tentang komitmen  suatu  negara  dalam  melakukan  perlindungan  bagi  pekerjanya  yang bekerja  diluar  negaranya.  Di  lain  sisi,  dengan  meratifikasi  Konvensi  berarti Pemerintah  berkewajiban  unruk  memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang sama  bagi  tenaga  kerja  asing/pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  yang bekerja  di  Indonesia  termasuk  jikalau  mereka  terkena  PHK  dan  pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan tunjangan pengangguran.
4.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Indonesia.  Dibuatnya  undang-undang  ini  bertujuan  untuk  menjamin pemenuhan  dan  penegakan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  sebagai  warga  negara dan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  menjamin  pelindungan  hukum,  ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
C.  Konsep  Perlindungan  Menurut  Pendapat  Para  Pakar  Terhadap  Tenaga  Kerja Migran:
1. Mengacu pada Pendapat Soepomo dan Maslan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga  kerja  dapat  dibagi  menjadi  3  macam:  a)  Perlindungan  ekonomis  ialah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk  memperoleh penghasilan yang cukup termasuk  apabila  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja  diluar  kehendaknya;  b) Perlindungan  sosial  ialah  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan jaminan hak untuk berorganisasi; c) Perlindungan  teknis  ialah  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan dan keselamatannya.
2.  Imam  Soepomo,  menyatakan  bahwa:  "perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja  adalah  penjagaan  agar  tenaga  kerja  dapat melaksanakan  pekerjaan  yang layak  bagi  kemanusiaan". 6 Perlindungan  tenaga  kerja  adalah  upaya  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  tenaga  kerja  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  berlangsungnya  sistem  hubungan kerja  yang  harmonis  yang  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan  sosial  (stratifikasi sosial)  masyarakat  dalam  berbagai  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat menyadari akan pentingnya peranan tenaga kerja.
3.  Menurut  Mansur,  &  Gultom,  2007,  Pada  dasarnya  bentuk-bentuk  atau  model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  korban,  yaitu  sebagai berikut:  (1)  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi,  (2)  Layanan  Konseling  dan Pelayanan/Bantuan Medis, (3) Bantuan Hukum, (4) Pemberian Informasi. 7
3.2  Perbuatan  yang  Dilanggar  oleh  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Human Trafficking) Tenaga Kerja Migran Indonesia Berdasarkan  definisi  yang  termuat  dalam  Pasal  3 Protocol  to  Prevent, Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons  Especially  Women  and  Children, supplementing  the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized Crime , menyatakan bahwa perdagangan manusia memiliki tiga unsur pokok, yaitu;
1. Tindakan  (Apa  yang  dilakukan)  .  Menurut    Protocol  tersebut  dalam  ayat  (3)
6 Soepomo, I., Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.78.
7 Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris.(2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
definisi  dari  tindakan  transaksi  perdagangan  manusia  meliputi  perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang.
2. Sarana (Bagaimana melakukannya). Perdagangan manusia dilakukan dengan cara ancaman,  atau  penggunaan  kekuatan  atau  bentuk-bentuk  pemaksaan  lainya, seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan/penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.
3. Tujuan (Mengapa dilakukan). Tujuan dari perdagangan manusia untuk eksploitasi demi  mendapat  keuntungan,  yang  meliputi  eksploitasi  seksual/prostitusi,  kerja paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa,  pengambilan  organ  tubuh.  atau  praktik serupa, pengambilan organ tubuh.
Sedangkan Perbuatan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang kami teliti adalah sebagai berikut:
1. Pelaku  Human  Trafficking  (Traffickers)  menawarkan  korban  dengan  janji-janji palsu  seperti  menjanjikan  korban  berupa  pekerjaan  dengan  gaji  yang  tinggi sebagai  Asisten  Rumah  Tangga  dan  tanpa  diberitahukan  resiko  dari  pekerjaan tersebut,  jelas  penawaran  tersebut  merupakan  suatu  peluang  untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  perekonomian  korban.  Hal  ini  yang  membuat korban  mau  menerima  tawaran  tersebut  demi  keluarganya  meskipun  janji  yang diberikan tidak benar.
2. Pelaku Human Trafficking (Traffickers) melakukan pemalsuan sejumlah dokumen, baik  itu  paspor,  visa  kerja  serta  sertifikat  pelatihan.  Dengan  demikian,  korban menjadi percaya bahwa Oknum Traffickers tersebut berasal dari penyalur tenaga kerja Indonesia yang resmi.
3.3  Penerapan  Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Human  Trafficking)  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  berdasarkan  Hukum Internasional & Hukum Nasional
A.  Penerapan  Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Human  Trafficking  Tenaga  Kerja  Migran Indonesia berdasarkan Hukum Internasional
1. Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons  Especially Women  and  Children,  supplementing  the  United  Nations  Convention  against Transnational  Organized  Crime (Protokol  untuk  mencegah,  menindak  dan menghukum  perdagangan  Orang,  terutama  Perempuan  dan  Anak-anak, melengkapi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Konvensi  tentang  kejahatan transnasional yang terorganisir) Tahun 2000. Dalam Pembukaan protokol secara jelas  menyatakan  bahwa  tindakan-tindakan  efektif  untuk  mencegah  dan memerangi  perdagangan  manusia,  terutama  perempuan,  dalam  Pasal  11  ayat (4)  memjelaskan  bahwa “Setiap  Negara  Pihak  harus  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memberikan
sanksi dalam kasus-kasus perdagangan manusia.”
2.  CEDAW  ( Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against Woman )  merupakan  salah  satu  konvensi  internasional  yang  membahas mengenai  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Negara  Indonesia  telah meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskiriminasi  Terhadap  Wanita  merupakan  suatu  implementasi  dari  Konvensi internasional  tentang  larangan  perdagangan  perempuan.  Kita  bisa  lihat  pada Pasal  6  yang  menyebutkan  bahwa:  “ Negara-negara  peserta  wajib  melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundangundangan,  untuk  memberantas  segala  bentuk  perdagangan  wanita dan  eksploitasi  pelacuran” .  Sehingga  Bisa  dikatakan  bahwa  pasal  ini menekankan pada larangan perdagangan perempuan.
B.  Penerapan  Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Human  Trafficking  Tenaga  Kerja  Migran Indonesia berdasarkan Hukum Nasional Berikut ini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  berbunyi “Setiap  orang  yang  membawa warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
2. Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  berbunyi:“ Setiap  orang  yang membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
3. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia,  yang  berbunyi  : “Orang  perseorangan  yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
4. Pasal  86  Huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  berbunyi: “Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap  Orang  yang:…..,  b.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  tertentu  yang dinyatakan  tertutup ”.  Karena  Negara  Suriah  melakukan  penutupan  secara legal  terhadap  Tenaga  Kerja  Migran  yang  akan  bekerja  di  Suriah,  pengiriman tenaga  kerja  sektor  informal  (sindikat  perdagangan  manusia)  ke  Suriah walaupun  pintu  resmi  sudah  ditutup,  pengiriman  tidak  langsung  ke  Suriah namun melalui Mesir ataupun Abu Dhabi dengan berbagai macam modus.

## 4. SIMPULAN
Pengaturan dan perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia meskipun sudah diatur  dalam  Hukum  Internasional  yang  berupa  konvensi,  juga  Pemerintah  telah meratifikasi beberapa konvensi seperti Convention on the Protection of the Rifghts of All Migrant workers and Members of Their Families dalam Undang -Undang No. 6 Tahun  2012  &  CEDAW  ( Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against  Woman )  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1984  &  telah  membuat undang-undang  lain  yang  bertujuan  untuk  melindungi  TKI,  khususnya  dari Perdagangan  manusia.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  upaya  pemerintah dalam  memberantas  kasus  perdagangan  perempuan  khususnya,  dan  perdagangan manusia pada umumnya belum terlaksana secara maksimal, karena walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur namun masih saja pelanggaran terus terjadi. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  perdagangan  manusia  yang  berupa menjanjikan  korban  pekerjaan  dengan  gaji  yang  tinggi  sebagai  ART  dan  tanpa  di beritahukan  resiko  dari  pekerjaan  tersebut  &  memalsukan  dokumen-dokumen, sehingga  para  korban  percaya  bahwa  Oknum  Traffickers  itu  berasal  dari lembaga/biro  yang  resmi.  Dalam  hal  ini  cukup  jelas  bahwa  kurangnya  sosialisasi  di masyarakat oleh Pemerintah maupun LSM mengenai praktek-praktek perdagangan manusia sehingga masyarakat tidak dapat membedakan antara biro jasa/PJTKI resmi dengan oknum-oknum ilegal.
Aturan  Hukum  Internasional  mengenai  sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada pelaku perdagangan manusia dirasa cukup minim, bahkan dalam konvensi-konvensi tidak  menjelaskan  secara  tegas  jenis  hukuman/denda/ganti  rugi  yang  diberikan kepada  Traffickers.  Dalam  hal  ini  dirasa  kurang  efektif  jika  hanya  mengandalkan aturan  Hukum  Nasional  suatu  negara  saja.  Sehingga  masih  banyak  Pelaku perdagangan  manusia  yang  melakukan  kegiatan  perdagangan  manusia  kembali  di negaranya.

## 5. REFERENSI
Buku: Farhana.  2010. Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika)
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
I, Soepomo. 1987. Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta.
Mansur,  Dikdik  M.  Arief.,  &  Gultom,  Elisatris.(2007). Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jurnal:
Yusitarani,  S,  Nabitatus  Sa’adah.  2020.  ANALISIS  YURIDIS  PERLINDUNGAN  HUKUM TENAGA  MIGRAN  KORBAN  PERDAGANGAN  MANUSIA  OLEH  PEMERINTAH INDONESIA. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  Volume  2,  Nomor  1,
Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 25.
Sumber Internet:
Callistasia  Wijaya.  2019. Perdagangan  manusia  terbesar  terungkap:  'Saya  dijual  ke Irak,  diperkosa,  dipenjara'. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 47877938. Diakses tanggal 10 Januari 2021

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Internasional Mengenai Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
Convention  of  the  Suppression  of  Traffic  in  Person  and  the  Exploitation  of  the Prostitution  of  Others (Konvensi  Pemberantasan  Perdagangan  Manusia  dan Eksploitasi Prostitusi terhadap Orang Lain) Tahun 1949
Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons  Especially  Women and Children,  supplementing  the  United  Nations  Convention  against Transnational  Organized  Crime (Protokol  untuk  mencegah,  menindak  dan menghukum  perdagangan  Orang,  terutama  Perempuan  dan  Anak-anak, melengkapi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Konvensi  tentang  kejahatan transnasional yang terorganisir) Tahun 2000
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant workers and Members  of  Their  Families (Konvensi  Internasional  mengenai  Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Tahun 1990
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women , CEDAW,  (Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan) Tahun 1979