Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 194-208. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu  Oleo  Legal  Research  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN. Kdi)
Legal Analisys on Evidences Toward The Free Verdict in Narcotics (A Case study in Kendari Court Number 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi)

## Yusuf Mars
Wakil Polisi Resor Kabupaten Muna E-mail: yusufmars134@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The judge in considering the imposition of this case decision is based on consideration  of  balance  in  terms  of  the  conditions  specified  by  the  Act  or  the indictment of the Public Prosecutor. However, the Judge did not assess ownership or control of a narcotics in the purpose and purpose. Proof in this case is in accordance with the provisions of the Act where proof in this case is proof that is built on the Act Positive. Proof in this case does not lead to proof of the abuse of authority of the defendant  as  an  investigator  who  violates  the  Standard  Operating  Procedure  for storing  the  Tester  which  is  also  a  violation  of  the  National  Code  of  Ethics  of  the National Police.
Keyword: efidences; free verdict; narcotics
Abstrak: Hakim  dalam  mempertimbangkan  penjatuhan  putusan  perkara  ini berdasarkan  pertimbangan  keseimbangan  dalam  hal  terkait  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  atau  dakwaan  dari  penuntut  Umum.  Namun Hakim  tidak  menilai  kepemilikan  atau  penguasaan  atas  suatu  narkotika  pada maksud  dan  tujuannya.  Pembuktian  dalam  kasus  ini  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  dimana  pembuktian  dalam  kasus  ini  ialah  pembuktian  yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Secara Positif. Pembuktian dalam kasus ini tidak  mengarah  pada  pembuktian  penyalahgunaan  wewenang  terdakwa  sebagai penyidik  yang  melanggar  Standar  Operasional  Prosedur  Penyimpanan  Tester dimana terhadap hal tersebut juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kata kunci: pembuktian; putusan bebas; tindak pidana narkotika

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pengadilan  merupakan  lembaga  peradilan  yang  menjadi  harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting  dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan. Putusan  pengadilan  merupakan  tolok  ukur  bagi  cerminan  keadilan.  Hakim  dalam memutus  perkara  memiliki  kebebasan  karena  kedudukan  hakim  secara  konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24  dan  Pasal  25  yang  berbunyi  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan,  artinya  terlepas  dari  pengaruh  dan  campur  tangan  kekuasaan  pemerintah. Hal ini  sesuai  dengan ciri  dari  negara hukum  yaitu  terdapat  suatu  kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal  ini  berarti  bahwa  masalah  pemidanaan  sepenuhnya  merupakan  kekuasaan  dari hakim. 1 Atas  dasar  rumusan  Pasal  183  KUHAP  tersebut,  hakim  untuk  menentukan  sah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus  memiliki  dua  syarat  yaitu:  Kesalahannya  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah,  dan  Atas  terbuktinya  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang sah,  hakim  harus  memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya. 2
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  nasional.  Penyalahgunaan  narkotika  merupakan masalah  yang  sangat  kompleks  yang  memerlukan  upaya  penanggulangan  yang komprehensif  dengan  melibatkan  kerja  sama  antara  multi  disipliner,  multi  sektor  dan peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.
Kontroversi  muncul  pada  saat  penjatuhan  hukuman,  dimana  Sakaruddin  Bin Mingkan  yang  merupakan  Anggota  Polri  divonis  bebas,  sedangkan  terhadap  terdakwa Albadrin  Elat  alias  Ambon  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  3  (tiga)  tahun.  Terhadap putusan  Majelis  Hakim  atas  terdakwa  Sakaruddin  Bin  Mingkan,  Penuntut  Umum melakukan  upaya  hukum  kasasi  namun  Majelis  Hakim  Agung  yang  diketuai  oleh  Dr.
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana.. Bandung: Alumni, 1986,  hlm. 78.
2 Jan  Remmelink, Hukum  Pidana  (Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-undang  Pidana  Indonesia) .  Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.
Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dengan anggotanya masing-masing Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,  M.H.  dan  H.  Suhadi,  S.H.,  M.H.,  menolak  permohonan  kasasi  Penuntut  Umum berdasarkan  putusan  nomor  1730  K/PID.SUS/2017  tertanggal  11  Desember  2017  dan saat  ini  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Permasalahan  yang  dalam  latar  belakang masalah adalah.
Pertama Penerapan  pasal  132  ayat  (1)  Jo.  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  unsur  melakukan  percobaan  atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika berupa  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika golongan I tidak cukup alat bukti dalam memenuhi unsur kedua sebagai unsur obyektif dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa;
Kedua. Penerapan  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak cukup alat bukti dalam  memenuhi  unsur  kedua  sebagai  unsur  obyektif  dalam  dakwaan  kedua  atas perbuatan terdakwa;
Ketiga Terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  kemudian  menurut  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Kendari  yang  menangani  perkara  tersebut  dengan  nomor  perkara 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi  dijatuhkan  putusan  bebas  dengan  pertimbangan  hukum  jika unsur  pasal  yang  didakwakan  tidak  cukup  alat  bukti  sehingga  secara  objektif  tidak terpenuhi.
Sehingga dalam penelitian ini penulis tertari untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam putusan nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi  dan  ketentuan  hukum  pembuktian  dalam  perkara  nomor: 405/Pid.Sus/2017/PN.Kdi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  bentuk legis  positivis yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang
dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga-lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang. 3 Tipe penelitian  normatif  ini  dilakukan  dengan  Cara  mengkaji  kasus  hukum  yakni  putusan bebas  tindak  pidana  narkotika,  Konsep  Pembuktian,  dan  konsep  Putusan  Hakim. Penelitian ini menekankan Pada analisis putusan bebas tindak pidana narkotika.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2016/Pn.Kdi
Posisi  kasus  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pemilik  Narkotika  golongan  I  jenis  shabu adalah  terdakwa  yang  akan  melakukan  penjualan  dibantu  dengan  seseorang  untuk menjadi  perantara  menghubungkan  kepada  pembeli.  Terdakwa  yang  posisinya  sebagai pelaku  juga  telah  mengetahui  bahwa  ia  dan  dengan niat akan  melakukan  penjualan terhadap  Pembeli.  Terhadap  kasus  ini  juga  tergambar  bahwa  ada  unsur  kesengajaan dimana  kesengajaan  sendiri  yaitu  perbuatan  pelaku  yang  memang  dikehendaki  dan  ia juga  menghendaki  (atau  membayangkan)  akibatnya  yang  dilarang.  Kalau  yang dikehendaki  atau  yang  dibayangkan  ini  tidak  ada,  ia  tidak  akan  melakukan  perbuatan itu. 4 Terdakwa  mengehendaki  akan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan membawa barang jenis narkotika.
Penerapan  hukum  pidana  materiil  dalam  dakwaan  Pertama  masih  sangat  kabur untuk menentukan peran dari terdakwa yang hanya diperoleh dari keterangan saksi Jika dikorelasikan  dengan  posisi  kasus  sebagaimana  diuraikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam Surat  Dakwaan pertama- nya,  sangat  sulit  dibuktikan  karena  selain  karena  di  dalam persidangan  saksi  juga  membantah  uraian  yang  dideskripsikan  oleh  Penuntut  Umum terkait  dengan  adanya  dugaan  pemufakatan  jahat  untuk  menjual  narkotika  jenis  shabu kepada seseorang.
Adapun dakwaan  kedua dimana  terdakwa  didakwa  tanpa  hak  atau  melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman  jenis  shabu,  maka  menurut  Penulis  bahwa  yang  pertama  harus  dipastikan adalah  apakah  terdakwa  memperoleh  kemudian  menyimpan  dan  menguasai  narkotika
3 Sabrina  Hidayat. Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang .  Halu  Oleo  Law  Review.  Volume  1 Issue 2. 2017. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135, diakses pada tanggal 21 Desember 2018, hlm. 183.
4 Teguh Prasetyo. HukumPidana . Jakarta: Rajawali Press. 2011. hlm. 98.
jenis shabu seberat tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan persesuaian  keterangan  saksi  juga  keterangan  dari  terdakwa  bahwa  narkotika  jenis shabu  adalah  tester  yang  telah  dilaporkan  kepada  Wakil  Direktur  sebagai  Pimpinan  di Direktorat Narkoba Polda Sultra dimana barang bukti tersebut adalah bukan berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun berasal dari tindakan sah terdakwa sebagai Penyidik Pembantu pada Unit 2 Subdit II Direktorat Narkoba.
Penguasaan Narkotika sejalan dengan  ketentuan  atau kewenangan yang dimiliki pelaku  jika  kepemilikan  narkotika  tersebut  tidak  di  pergunakan  untuk  kepentingan pribadi atau mendapat keuntungan dari barang tersebut dengan niat untuk menjualnya.
Sejalan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam  perkara nomor:  1386/K/Pid.Sus/2011  yang  memberikan  pertimbangan  hukum “bahw a kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika atau sejenisnya harus dilihat maksud dan  tujuannya  atau  kontekstualnya  bukan  hanya  tekstualnya  dengan  menghubungkan kalimat  dalam  Undang- Undang  tersebut” .  Tujuan  dari  kepemilikan  suatu  narkotika seharusnya tidak dibuktikan dalam hal hanya pada kepemilikannya saja. Tetapi maksud kepemilikannya harus dikonstruksikan dengan maksudnya.
Adapun Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua,  menurut  Penulis  bahwa  hal  tersebut  menjadi  mutlak  untuk  menentukan perbuatan  terdakwa  dengan  menilai  pemenuhan  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan karena  dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  pertama  dan  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum.  Berbeda halnya,  jika  Majelis  Hakim  meyakini  salah  satu  dari  dakwaan  tersebut  terbukti,  maka yang  dipertimbangkan  hanya  salah  satu  dari  dakwaan  yang  menurut  Majelis  Hakim mudah  untuk  dibuktikan  karena  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  disusun  secara alternatif.
Ada  beberapa  yang  seharusnya  menjadi  pertimbangan  dimana  Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-Undang; Doktrin atau ajaran; Yurisprudensi. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau  KUHAP,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76  dan Penjelasannya  yang  dimuat  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3209.  Apabila  di  dalam  praktik  menemui  kesulitan  dalam  penerapannya  atau
menjumpai  kekurangan  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  maka  dipergunakan  doktrin atau yurisprudensi. 5 Menurut van Bummelen yang dikutip oleh Moeljatno, membuktikan adalah  memberikan  kepastian  yang  layak  menurut  akal  ( redelijk )  tentang  apakah  hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya. 6
Membuktikan  berasal  harus  juga  dibangun  berdasarkan  dakwaan  dari  jaksa penuntut umum. Artinya seharusnya ada pertimbangan hakim dalam memutus perkara berlandaskan  sebab  tersangka  yang  notabene  merupakan  bagian  penyidik  kepolisian. Apa  yang  menjadikan  sebab  tersangka  membawa  jenis  narkotika.  Senada  dengan  hal tersebut,  Martiman  Prodjohamidjojo 7 mengemukakan  membuktikan  mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap  kebenaran peristiwa tersebut. Menurut Subekti,  yang  dimaksud dengan  membuktikan  ialah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil  atau  dalil-dalil yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan.  Jadi  membuktikan  itu  hanyalah  dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam hal perkara di muka pengadilan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan pembuktian. 8 Pembuktian dari segi hukum acara pidana yaitu 9 , ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha  mencari  dan  mempertahankan  kebenaran,  baik  Hakim,  Penuntut  Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum.
Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  seseorang  harus  dilalui  jalan  yang panjang  dan  bersifat  kompleks  serta  membutuhkan  teknik-teknik  tertentu  yang  harus dikuasai  oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Jalan panjang  ini  membentang  antara  kasus  dan  hakim.  Jalan  tersebut  salah  satunya  surat tuduhan,  surat  tuduhan  mengandung  dua  aspek  yang  kadang-kadang tidak  begitu  jelas terpisah dan kedua aspek itu disebut sebagai aspek  apa  yang  terjadi  secara  nyata  dan aspek  normatif  atau  yuridis.  Kedua  aspek  itu  harus  diperhatikan  oleh  hakim,  Setelah dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  meyakinkan,  bahwa  perbuatan  yang dituduhkan  itu  merupakan  perbuatan  yang  diancam  pidana  dan  ditetapkan  kesalahan
5 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003. hlm. 10.
6 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 77.
7 Martiman  Prodjohamidjojo, Sistem  Pembuktian  dan  Alat-alat  Bukti,  Cet.  I, Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1983, hlm. 11.
8 R. Subekti, Hukum Pembuktian. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983 hlm. 5.
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 274.
terdakwa,  maka  diputuskan  tentang  pidananya. 10 Darwan  Prinst  menyatakan  bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali  karena  tidak  ada  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  ataupun perbuatan  ada  tetapi  bukan  merupakan  tindak  pidana. 11 Menurut  Achmad  S. Soemadipradja, 12 menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim  mempunyai  keyakinan  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa  adalah  tidak terbukti.
Selanjutnya mengenai Putusan Bebas Tidak Murni Suatu pembebasan tidak murni ( niet  zuivere  vrijspraak )  ialah  suatu  putusan  yang  bunyinya  bebas  hukum  ( onstlag  van rechtsvervolging ),  yang  dinamai  juga  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  terselubung ( bedekt  onstlag  van  rechtsvervolging ).  Terjadinya  bebas  tidak  murni  ( niet  zuivere vrijspraak )  jika  hakim  menjalankan  putusan  bebas  yang  didasarkan  atas  kenyataan bahwa  yang  tersebut  dalam  surat  dakwaan  lebih  banyak  daripada  yang  ada  dan  lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.
Tindak  pidana  Narkotika  diatur  dalam  Bab  XV  Pasal  111  sampai  Pasal  130 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  merupakan  ketentuan khusus,  walaupun  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  Undang-Undang  Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan  lagi  bahwa  semua  tindak  pidana  di  dalam  Undang-Undang  tersebut merupakan  kejahatan.  Alasannya,  kalau  Narkotika  hanya  untuk  pengobatan  dan kepentingan  ilmu  pengetahuan,  maka  apabila  ada  perbuatan  di  luar  kepentingan- kepentingan  tersebut  sudah  merupakan  kejahatan  mengingat  besarnya  akibat  yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. 13
Sementara itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap  masyarakat  di  sekitar  secara  sosial,  maka  dengan  pendekatan  teoritis, penyebab  dari  penyalahgunaan  narkotika  adalah  merupakan  delik  materil,  sedangkan
10 Ibid, hlm. 74-77.
11 Darwan Prinst. Hukum Aara Pidana Dalam Praktik , Jakarta: Djambatan. 2002. hlm. 159.
12 Kelik  Pramudya. Putusan  Bebas  (Vrijspraak) ,  https://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas- vrijspraak.html, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.
13 Supramono. Hukum Narkotika Indonesia , Jakarta: Djambatan, 2001. hlm. 5
perbuatannya  untuk  dituntut  pertanggungjawaban  pelaku,  merupakan  delik  formil. 14 Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini merupakan pertimbangan yang dinilai hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang tanpa memperhatikan keadaan si pembuat atau  terdakwa yang merupakan bagian dari aparat  penegak hukum yang seharusnya  turut  memberi  dukungan  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana Narkotika.
Fungsi  hakim  adalah  memberikan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan,  di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada  prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau  kesalahan dianggap telah  terbukti,  di  samping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  Undang-Undang  juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 15
Putusan Hakim dalam kasus ini merupakan putusan yang hanya mengedepankan pertimbangan yuridis dan berdasarkan pembuktian saksi di persidangan, tanpa melihat sebab  dapat  ditemukannya  pelaku  akan  memperjual  belikan  narkotika.  Beberapa  teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu  perkara,  di  antaranya  berdasarkan  teori  keseimbangan,  keseimbangan  dalam  hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perkara.  Misalnya  keseimbangan  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat. 16 Hakim dalam pertimbangan dalam kasus ini  mempertimbangkan  syarat  ketentuan  yang  ditentukan  Oleh  Undang-Undang.  Tanpa melihat  kepemilikan  atau  penguasaan  atas  suatu  narkotika  atau  sejenisnya  dilihat maksud dan tujuannya.
Hakim  seharusnya  menilai  bahwa  pertimbangan  bahwa  untuk  mencegah  atau demi kepentingan umum memberantas tindak pidana narkotika terdakwa tidak diputus bebas. Karena selain terdakwa terbukti membawa  narkotika jenis shabu. Walaupun itu telah  diketahui  berdasarkan  fakta  di  persidangan  merupakan  tester.  Namun  terdakwa telah  terlebih  dahulu  memiliki  niat  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  narkotika,  di tambah pula terdakwa merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang seharusnya
14 Ibid , hlm. 49.
15 Ahmad  Rifai. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010, hlm.103.
16 Ibid, hlm.105
memberi  contoh  untuk  mencegah  perbuatan  tindak  pidana  narkotika.  Pencegahan terhadap bahaya narkotika, tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum itu sendiri. Pencegahan  itu  dilakukan  untuk  mencegah  narkotika  merembet  pada  keadaan lingkungan  sosial  yang  rusak.  Bahaya  sosial  terhadap  masyarakat  tersebut  antara  lain yaitu  kemerosotan  moral,  yaitu  dengan  meningkatnya  kriminalitas  serta  pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti. 17
Analisis  Hukum  Pembuktian  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/Pn.Kdi Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, yaitu  sebagai  berikut: 18 Pada  dakwaan Pertama terdakwa  Sakaruddin  melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  114  yaitu  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I  jenis  shabu  gram  dan  benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Terdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk  melakukan  pemufakatan  jahat  melakukan tindak  pidana  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  untuk  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau menyerahkan  Narkotika  Golongan  I.  Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Dakwaan  kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman.  Dan  perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan paket tersebut merupakan Narkotika Golongan I, dan susunan dakwaan disusun dengan dakwaan  alternatif pertama karena  terdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk  melakukan pemufakatan jahat, sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 132 ayat
17 Moh.Taufik Makarao, dkk. Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. hlm.16.
18 Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, hlm. 3-7.
(1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Dakwaan keduanya disusun  dengan  pertimbangan  terdakwa  dalam  hal  ini  juga  tidak memiliki  izin  untuk  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga didakwa dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
Penuntut  Umum  setelah  melalui  tahap  pembuktian  tidak  mampu  membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  sehingga  dalam  perkara  ini terdakwa  dituntut  melanggar  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Menyatakan  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112  ayat  (1)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
Dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut Umum ialah dakwaan pertama yang hanya  dibangun  berdasarkan  terdakwa  tidak  memiliki  izin  untuk  melakukan pemufakatan jahat, ini akan terbantahkan karena dakwaan tersebut tidak menilai bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai penyidik. Dakwaan kedua, Penyidik hanya  berdasarkan  pada  dugaan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan narkotika golongan I . kelemahan dari dakwaan kedua oleh Penuntut umum karena juga tidak  mempertimbangkan  terdakwa  yang  memiliki wewenang menyimpan  narkotika golongan I.
Tuntutan  jaksa  penuntut  Umum  seharusnya  dibangun  berdasarkan  Pasal  56 KUHP, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, dan barang siapa dengan  sengaja membantu  melakukan  kejahatan itu  dan  barang  siapa  dengan  sengaja memberikan kesempatan, daya upaya,  atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Ialah  orang  yang  melakukan (pleger) dan  orang  yang  turut  melakukan (medepleger) peristiwa  pidana.  Di  sini  seharusnya  penuntut  umum  memintai  bahwa  ketiga  orang antara  terdakwa,  perantara  dan  pembeli  yang  melakukan  perbuatan  pelaksanaan. Elemen dari peristiwa tindak pidana atau bekerja sama dalam melakukan tindak Pidana Narkotika.
Karena  dalam  kasus  ini  telah  terjadi niat untuk  melakukan  perbuatan  pidana  di antara  ketiga  orang  tersebut.  Selanjutnya  berkaitan  dengan  individu  dari  terdakwa
sendiri  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya.  Terdakwa  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana karena telah merencanakan atau membantu dan yang memberikan kontribusi dalam perencanaan dari suatu perbuatan tindak pidana Narkotika.
Sistem pembuktian ini hanya didasarkan kepada Undang-Undang melulu (Positive Wettelijk  Bewijstheorie) yang  berarti  apabila  telah  terbukti  suatu  perbuatan  sesuai dengan  alat-alat  bukti  yang  disebut  dalam  Undang-Undang,  maka  keyakinan  hakim tidak  diperlukan  sama  sekali  yang  juga  disebut  sebagai  teori  pembuktian  formal ( formele bewijstheorie). Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, lebih dekat  kepada  prin sip  “ penghukuman  berdasar  hukum .  Artinya  penjatuhan  hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak  diletakkan di bawah  kewenangan  hakim,  tetapi di  atas  kewenangan  Undang-Undang  yang  berlandaskan  asas  Seorang  terdakwa  baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. 19
Alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  dihubungkan  dengan  keterangan saksi  dihubungkan  dengan  keterangan  saksi  terdakwa  dan  timnya  sedang  melakukan koordinasi di dalam rangka rencana penyelidikan tindak pidana narkotika. Artinya pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang menjalankan tugas sebagai penyidik  pembantu.  Dakwaan  yang  dibangun  oleh  jaksa  penuntut  umum  terbantahkan oleh keadaan atau kewenangan terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan.
Selanjutnya mengenai putusan bebas dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur  dalam  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  dikatakan,  bahwa  yang  dimaksud  perbuatan yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  adalah  tidak cukup  terbukti menurut penilaian hakim atas  dasar  pembuktian  dengan menggunakan alat  bukti  menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  ini.  Apabila  hakim  berpendapat, bahwa  satu  atau  lebih  unsur  dari  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  hakim  harus  memutuskan  suatu pembebasan  atau  suatu vrijspraak bagi  terdakwa. 20 Putusan  bebas  dijatuhkan  jika hakim  tidak  memperoleh  keyakinan  mengenai  kebenaran  (dengan  kata  lain  mengenai
19 Ibid, hlm. 257
20 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang.  P.A.F.  Lamintang,  dan  Theo  Lamintang. Pembahasan  KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi . Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm.436
pertanyaan  apakah  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan)  atau  ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya. 21
Pembuktian  berdasarkan  keterangan  saksi  yang  menerangkan  bahwa  7  (tujuh) saset  paket  narkotika  yang  diketemukan  pada  diri  terdakwa  adalah  “tester”  yaitu pembelian terselubung yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyidik pembantu melalui saksi  yang  diketahui  oleh  Kasubdit  Wakil  Direktur  Kepolisian.  Maka  harus  diterima sebagai  sebuah  fakta  hukum  bahwa  barang  bukti  berupa  7  (tujuh)  saset  plastik  kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa adalah bukan berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun berasal dari tindakan sah terdakwa sebagai Penyidik Pembantu pada Unit II Subdit II Dit Narkoba Polda Sultra.
Pembuktian dalam kasus ini berdasarkan teori pembuktian Berdasarkan Undang- Undang  Secara  Positif (Positive  Wettelijk  Bewijstheorie) dimana Sistem  pembuktian  ini hanya  didasarkan  kepada  Undang-Undang  melulu  yang  berarti  apabila  telah  terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka keyakinan  hakim  tidak  diperlukan  sama  sekali  yang  juga  disebut  sebagai  teori pembuktian formal ( formele bewijstheorie).
Sistem  pembuktian  menurut  Undang-Undang  secara  positif,  lebih  dekat  kepada prin sip “p enghukuman berdasar hukum. Sehingga dalam kasus ini dengan dakwaan yang dibangun  oleh  jaksa  penuntut  umum  dan  pembuktian  di  persidangan  maka  hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti dan di putus bebas.
Tindakan terdakwa seharusnya dikonstruksikan sebagai tindakan penyalahgunaan  wewenang.  Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hukum  publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah  ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang  utamanya  ditetapkan  dalam peraturan  Perundang-Undangan. 22 Wewenang  terdakwa  tidak  termaksud  membawa barang jenis narkotika apalagi terdakwa didapati akan melakukan penjualan barang jenis narkotika tersebut. Tindakan terdakwa menyalahi wewenangnya sebagai aparat penegak hukum  yang  seharusnya  turut  serta  membantu  dalam  pemberantasan  tindak  pidana
21 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi . Rineka Cipta. Jakarta. 2008 hlm. 287.
22 Ateng  Syafrudin. Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan  Bertanggung Jawab . Jurnal Pro Justisia, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22
narkotika. Karena Polisi sebagai alat Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai  kewajiban  untuk  menghormati,  melindungi,  dan  menegakkan  hak  asasi manusia  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya. 23 Wewenang  yang  diberikan  kepada terdakwa tidak lagi kepada fungsinya.
Wewenang  yang  diberikan  kepada  terdakwa  bukan  untuk  memiliki  atau membawa  barang  jenis  Narkotika  dan  tindakan  terdakwa  yang  membawa  tester  dan tidak  menyimpan  di  Kantor  Subdit  II  Dit  Narkoba  Polda  Sultra  adalah  suatu  tindakan yang  tidak  dibenarkan  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  Penyimpanan  Tester terhadap  hal  tersebut  merupakan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri.  hal  ini  sejalan dengan  ketentuan  dalam  pasal  14  ayat  (4)  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  Bagian  Keempat  tentang  Penyimpanan  dan Pelaporan disebutkan bahwa “pelanggaran mengenai ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan/atau  ketentuan  mengenai  pelaporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dikenai  sanksi  administratif  oleh  Menteri  atas rekomendasi  dari  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  berupa:  Teguran; Peringatan; Denda administratif; Penghentian sementara kegiatan; atau Pencabutan izin.
Tentunya  ketentuan  di  atas  tidak  boleh  dipahami  secara  kaku  dan  formalistis namun juga berlaku untuk Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis lebih cenderung  berpendapat  bahwa  perbuatan  terdakwa  sebagaimana  yang  didakwakan dalam  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti  jika dakwaan dibangun berdasarkan adanya kewenangan dari terdakwa. Perbuatan tersebut dapat  dikonstruksikan  sebagai  suatu  tindak  pidana  dan  sebagai  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Polri,  sehingga  terdakwa  tidak  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum. Ketentuan  dalam  pasal  191  ayat  (2)  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  “J ika  pengadilan berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti,  tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak  pidana, maka  terdakwa diputus  lepas dari segala tuntutan hukum.

## KESIMPULAN
1. Pertimbangan  hukum  dan  putusan  hakim  dalam  putusan  nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi  pada  prinsipnya  sudah  sesuai  dengan  ketentuan-
23 Pramudya  Kelik  Dan  Ananto  Widiatmoko. Etika  Profesi  Aparat  Hukum .  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010. hlm 52
ketentuan hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara ini berdasarkan pertimbangan keseimbangan dalam hal terkait syarat-syarat yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  atau  dakwaan  dari  Penuntut  Umum.  Namun Hakim  tidak  menilai  kepemilikan  atau  penguasaan  atas  suatu  narkotika  pada maksud dan tujuannya.
2. Pembuktian  berdasarkan  persesuaian  keterangan  saksi  dan  barang  bukti  di persidangan menerangkan bahwa barang bukti narkotika tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang  dimana  pembuktian  dalam  kasus  ini  ialah  pembuktian  yang  dibangun Undang-Undang  Secara  Positif (Positive  Wettelijk  Bewijstheorie) .  Pembuktian suatu perbuatan disesuaikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam ketentuan Undang-Undang.  Pembuktian  dalam  kasus  ini  tidak  mengarah  pada  pembuktian penyalahgunaan  wewenang  terdakwa  sebagai  penyidik  yang  melanggar  Standar Operasional  Prosedur  Penyimpanan  Tester  dimana  terhadap  hal  tersebut  juga merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta, 2008
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali),  cet.  VIII. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Kelik,  Pramudya  dan  Ananto  Widiatmoko. Etika  Profesi  Aparat  Hukum .  Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu  Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi . Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Makarao, Moh. Taufik, dkk. Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Jakarta: Djambatan. 2002.
Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Remmelink,  Jan, Hukum  Pidana  (Komentar  atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang- undang Pidana Indonesia) . Jakarta: Gramedia Pustaka. 2003.
Rifai,  Ahmad, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .  Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana. Bandung: Mandar Maju. 2003.
Subekti, R., Hukum Pembuktian. Jakarta: Pranadya Paramita, 1983
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
Supramono, Hukum Narkotika Indonesia , Jakarta: Djambatan, 2001.

## Jurnal
Hidayat,  Sabrina, Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Melakukan  Penyidikan  Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pencucian  Uang .  Halu  Oleo  Law  Review.  Volume  1  Issue  2.  2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/  holrev/article/view/3641/3135,  diakses  tanggal 21 Desember 2018.
Syafrudin,  Ateng. Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung Jawab . Jurnal Pro Justisia, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan.

## Situs internet
Pramudya,  Kelik. Putusan  Bebas  (Vrijspraak) ,  https://click-gtg.blogspot.com/
2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html, diakses pada tanggal 9 Juni 2018.