## ISSN. 2716-2656 (Print)
E-Journal Marine Inside https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/
Vol. 1, Issue. 1, July 2019 doi.org/10.56943/ejmi.v1i1.7

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan Petikemas di PT Jakarta International Container Terminal
Pelabuhan Tanjung Priok
Agus Pramono, Kusharyanto, Yunke Setya Devianti, Ageng Premadi, Niky Asih Winarno
Politeknik Pelayaran Banten

## ABSTRAK
Berdasarkan data tahun 2018 Pelabuhan Tanjung Priok menangani bongkar muat sekitar 4.000.000  teus  per  tahun,  70%  merupakan  arus  bongkar  muat  petikemas.  Salah  satu terminal  khusus  petikemas  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  yang  sangat  padat  tingkat penumpukannya adalah terminal petikemas yang dikelola oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT). Setiap harinya diperkirakan 11.281 petikemas yang dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Tingkat kepadatan penumpukan petikemas di PT. JICT sudah sangat tinggi. Secara teoritis dilihat dari indikator YOR melebihi 65% seharusnya sudah Overbrengen, namun Overbrengen di PT. JICT dilakukan setelah mencapai 85%, rata-rata  setiap  hari  OB  50  box/teus.  Tingkat  kepadatan  tersebut,  bila  tidak  dilakukan Overbrengen  ke  depo  petikemas,  akan  mengganggu  kelancaran  arus  bongkar  muat, akhirnya  akan  terjadi  stagnasi  di  terminal  JICT.  Dengan  demikian  peranan  depo petikemas  sangat  penting  karena  dapat  mengurangi  tingkat  kepadatan  petikemas  di PT. JICT.  Depo  petikemas  harus  ditunjang  dengan  dukungan  fasilitas  baik  berupa  fasilitas aspek  administrasi  maupun  aspek  peralatan  operasional.  Fasilitas  kewajiban  untuk mendapatkan  izin  usaha  bagi  depo  petikemas  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  47  Tahun  2008  dan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor 119 Tahun 2011. Sumber daya manusia dalam mengelola depo petikemas mutlak dipenuhi,  kualifikasi  sumber  daya  manusia  untuk  menjamin  beroperasinya  peralatan dengan  selamat,  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  kinerja depo petikemas. Penelitian ini dilakukan sebagai bahan masukan untuk mengatasi kepadatan di terminal petikemas di JICT dan menata  keberadaan depo petikemas dalam menjalankan fungsinya dan menghindari kemacetan lalu lintas.

## Kata Kunci: Bongkar Muat, Overbrengen, Peti Kemas

## PENDAHULUAN
Saat  ini  Indonesia  memiliki  empat  pelabuhan  utama  yaitu  Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makasar.  Empat pelabuhan utama tersebut merupakan pintu gerbang  arus  lalu  lintas  barang  baik  ekspor  maupun  impor.  Pelabuhan  Tanjung Priok  berdasarkan  data  tahun  2014  merupakan  pelabuhan  terbesar  di  Indonesia yang menangani bongkar muat 4.061.176 teus pertahun yang merupakan 70% arus bongkar muat petikemas di Indonesia.
Salah  satu  terminal  khusus  petikemas  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  yang sangat padat tingkat penumpukannya adalah  terminal petikemas yang dikelola oleh PT.  Jakarta International  Container  Terminal  (JICT)  yang  merupakan  usaha patungan  antara  perusahaan  PT.  Pelabuhan  Indonesia  II  dengan  Hutchison  Port Holding Group (HPH Group).
Untuk  menunjang  kelancaran  arus  bongkar  muat  petikemas  tersebut  maka sangat  diperlukan  dukungan  fasilitas  di  dalam  pelabuhan  itu  sendiri  dan  di  luar pelabuhan yaitu, lahan penumpukan petikemas yang saat ini disebut dengan depo petikemas.  Fungsi  depo  petikemas  ini  sangat  membantu  mengurangi  tingkat kepadatan  penumpukan  petikemas  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  menghambat kelancaran arus bongkar muat petikemas karena lahan penumpukan di pelabuhan tidak  mencukupi  dengan  kebutuhan  bongkar  muat  petikemas  yang  terjadi,  yang diperkirakan setiap harinya 11.281 petikemas yang  di  bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila tidak didukung oleh lapangan penumpukan/depo  petikemas maka akan terjadi stagnasi kegiatan bongkar muat, khususnya di PT. JICT. Saat ini di wilayah Jakarta terdapat dua depo petikemas yang lokasinya berpusat di Marunda dan Cakung yang wilayah penyelesaian administrasi kepabeanannya dibawah bea cukai Cakung untuk depo petikemas di Cakung dan bea cukai Marunda untuk depo petikemas di Marunda.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan,  dapat dirumuskan  beberapa  masalah  sebagai  berikut:  (1)  keterbatasan  lapangan penumpukan petikemas di pelabuhan; (2) kemacetan akses jalan dari lokasi depo petikemas ke PT. JICT; (3) keterbatasan dukungan alat pengangkut (trailer) yang mengangkut  petikemas  sesuai  dengan  tingkat  kelaikan  dan  rendahnya  tingkat kedisplinan  pengemudi  truk;  (4)  keterbatasan  fasilitas  yang   dipersayaratkan  bagi depo petikemas; (5) hambatan administrasi pengurusan perizinan depo petikemas dan  dokumen  kepabeanan  bagi  depo  petikemas  yang  berstatus  interpo  (tempat penumpukan sementara); (6) kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan depo petikemas.
Masalah  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mengurangi  tingkat  kepadatan penumpukan  petikemas  khususnya  di  terminal  PT.  JICT  sehingga  dapat meningkatkan arus perdagangan nasional, karena terminal PT. JICT memberikan kontribusi  yang sangat  besar yaitu lebih kurang 50% bongkar muat petikemas di Indonesia.

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
Berdasarkan  identifikasi  permasalahan  dalam  penelitian  yang  dilakukan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: (1) bagaimana tingkat  kepadatan  penumpukan  petikemas  di  PT.  JICT;  (2)  bagaimana  dukungan fasilitas depo petikemas yang ada dalam menunjang efisiensi dan kelancaran fungsi depo petikemas;  dan bagaimana dukungan sumber daya manusia pengelola depo petikemas.
Tujuan  dari  penelitian  ini  diuraikan  sebagai  berikut:  (a)  untuk  mengetahui tingkat kepadatan penumpukan di PT. Jakarta International Container Terminal; (b) untuk mengetahui dukungan fasilitas depo petikemas yang ada dalam menunjang efisiensi  dan  kelancaran  fungsi  depo  petikemas;  dan  (c)  untuk  mengetahui dukungan sumber daya manusia pengelola depo petikemas.
Sedangkan  manfaat  penelitian  digolongkan  menjadi  2  golongan  yaitu,  (a) bagi  perusahaan, bagi  perusahaan sebagai  bahan  pertimbangan perusahaan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas dan mutu pelayanan perusahaan khususnya dan kegiatan depo petikemas yang ada di Jakarta serta sebagai masukan  bagi  Asosiasi Perusahaan Depo  Dan Pergudangan Indonesia  (APDEPI)  untuk membina anggota-anggotanya; dan (b) bagi lembaga STIP, bagi lembaga STIP sebagai bahan informasi tambahan diperlukannya materi tambahan pembelajaran mengenai depo petikemas yang sudah tumbuh dengan pesat di wilayah  DKI  Jakarta  yang  berdampak  kemacetan  bila  tidak  ditangani  dengan baik.
Penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka sebagai bahan masukan dalam mengatasi kepadatan petikemas di terminal petikemas  di JICT dan menata keberadaan  depo  petikemas  dalam  menjalankan  fungsinya  dan  menghindari kemacetan lalu lintas.

## KAJIAN PUSTAKA

## Manajemen Transportasi dan Depo Petikemas
Manajemen  adalah  suatu  proses  atau  kerangka  kerja,  yang  melibatkan bimbingan  atau pengarahan suatu  kelompok  orang-orang  ke  arah tujuan-tujuan organisasional  atau  maksud-maksud  yang  nyata.  Dari  pengertian  diatas  dapat disimpulkan bahwa Manajemen  adalah suatu proses dalam mengatur sekelompok orang untuk melakukan suatu tujuan bersama. Menurut George R. Terry, terdapat lima fungsi utama manajemen yaitu:
1. Perencanaan ( Planning ), menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu  masa  yang  akan  datang  dan  apa  yang  harus  diperbuat  agar dapat mencapai  tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian  ( Organizing ),  mengelompokkan  dan  menentukan berbagai  kegiatan  penting  dan  memberikan  kekuasaan  untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. Staffing ,  menentukan  keperluan-keperluan  sumber  daya  manusia, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating ,  mengarahkan  atau  menyalurkan  perilaku  manusia  kearah tujuan-tujuan.
5. Controlling ,  mengukur  pelaksanaan  dengan  tujuan-tujuan  menentukan sebab-sebab  penyimpangan-penyimpangan  dan   mengambil  tindakan- tindakan korektif yang diperlukan.
Dengan demikian manajemen transportasi atau manajemen perusahaan pada prinsipnya  merupakan  manajemen  secara  umum.  Manajemen transportasi  dan perusahaan  khususnya  dalam  mengelola  depo  petikemas  juga  merupakan serangkaian  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, staffing , motivating ,  dan controlling .

## Pelabuhan
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan pengusahaan  yang  dipergunakan  sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik  turun penumpang,  dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang  dilengkapi dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan pelayaran dan kegiatan  penunjang  pelabuhan  serta   sebagai  tempat  perpindahan  intra  dan  antar moda transportasi.
Pelabuhan merupakan kompleks yang luas yang terdiri dari bagian di air dan bagian  di  darat,  sementara  dermaga  adalah  tempat  kapal-kapal  bersandar  atau merapat ke arah daratan. Bagian di air dari pelabuhan di antaranya adalah kolam pelabuhan, fasilitas navigasi, kolam putar kapal, dok (galangan kapal atau bengkel kapal)  dan  lain-lain.  Sementara  itu,  bagian  di  darat  adalah  gedung  terminal penumpang, gudang penyimpanan barang, lapangan parkir, gedung kantor otorita pelabuhan  (pengelola  pelabuhan)  seperti  kantor  PT.  (Persero)  PELINDO, kesyahbandaran  (administrator  pelabuhan,  bea cukai,  karantina,  pelabuhan  dan kantor-kantor  perusahaan  pelayaran  baik  pemerintah  atau  swasta  semacam  PT. (Persero) PELNI, Samudera Indonesia dan lain-lain.
Dilihat  dari  sisi  pandang  tata  ruang  kota  dan  wilayah,  pelabuhan  dapat dikatakan sebagai zona, kawasan atau titik simpul yang berupa tata guna lahan yang dapat  juga  membangkitkan  perjalanan.  Pelabuhan  dapat  juga  dijadikan  sebagai pintu  gerbang  sebuah  kota,  wilayah  atau  negara  yang  memiliki  daerah  belakang tempat  keluar   masuknya  arus  orang,  barang,  kendaraan  lewat  jalur  laut,  sungai (danau) dari dan ke daerah (wilayah) di belakang pelabuhan itu. Sebagai contoh, pintu gerbang untuk keluar masuk  dari dan ke Surabaya dan Jawa Timur  adalah pelabuhan Tanjung Perak yang mana sekaligus berperan sebagai zona yang dapat membangkitkan  perjalanan untuk kota Surabaya dan kota lainnya. Pelabuhan juga dapat dijadikan sebagai titik simpul ganti moda (transit) dari kapal ke transportasi darat, apakah itu kendaraan jalan raya atau kereta api.
Pelabuhan  juga  memiliki  kelas-kelas  tertentu  sesuai  dengan  jumlah penduduk, luas wilayah, arus lalu lintas air (orang dan kapal dan kendaraan jalan

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
raya  yang  hendak  menyeberang  juga)  atau  jumlah  kebutuhan  perjalanan  dengan kapal  laut. Uraian  sebagaimana  tersebut  diatas  merupakan  pandangan  dari Fidel Miro mengenai terminal (Miro, 2012).
Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Berdasarkan  pandangan  Fidel  Miro,  dermaga  adalah  merupakan  bagian pelabuhan yang berfungsi sebagai  jembatan penghubung antara bagian darat  dan bagian air pelabuhan. Di samping dijadikan sebagai fasilitas tempat berdiri untuk menunggu  proses  turun  naik  penumpang  dan  bongkar  muat  barang  dari  dan  ke kapal, dermaga juga digunakan sebagai fasilitas bersandar dan bertambatnya kapal. Kalau  dilihat  dari  segi  kontruksi  fisiknya,  dermaga  terdiri  dari  dermaga  beton permanen, dermaga berkonstruksi  kayu  yang biasanya dijumpai pada  pelabuhan- pelabuhan  kecil  diperairan  pedalaman  seperti  sungai  dan  danau.  Di  samping  itu, sesuai dengan kemajuan teknologi, ada juga dermaga bergerak yang dapat dijumpai pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan laut besar seperti di Merak, Bakauheni, Surabaya, Madura, Ketapang, dan Gilimanuk.

## Angkutan Petikemas
Berdasarkan  katagori  yang  dipindahkan  moda  transportasi  sesuai  pendapat Fidel Miro dapat dibedakan atas:
1. Moda Transportasi Penumpang;
2. Moda Transportasi Barang;
3. Moda Transportasi Benda Cair; dan
4. Moda Transportasi Benda Curah.
Moda transportasi barang yang dirancang untuk memindahkan barang dalam jumlah besar, efisien, dan aman adalah dengan kapal petikemas.

## Petikemas
Angkutan  laut  yang  menggunakan container sejak  tahun  lima  puluhan berkembang  dengan  sangat  cepat.  Kapal container penuh  ( full  container  ship ) pertama  adalah  kapal Sea  Land  “ideal-X” ,  sebuah  kapal  tanki  yang  dirombak menjadi  kapal container ,  dan  melakukan  “perjalanan container ”  pertama  tahun 1996 dari Port Newark ke Houston, Texas.
Service container  transport pertama  dari  Amerika  Serikat  ke  Eropa  telah dibuka oleh Sea Land tahun 1966 dengan kecepatan rendah menggunakan kapal- kapal yang telah dirombak, kebanyakan berukuran 10.000 dwt dan dapat memuat kl. 500 container .
Container transport antara negara-negara industri berkembang sangat cepat, dan  begitu  pula  pembangunan  kapal-kapal  khusus container mulai  berkembang dengan ukuran-ukuran dan kecepatan yang terus ditingkatkan.
Petikemas  ( Cargo  Container )  adalah  petikemas kotak  yang  memenuhi

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
persyaratan  teknis  sesuai  dengan  Standar  Internasional  ( International  Standard Organization ), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.
Selanjutnya  menurut  Abbas  Salim,  pelayanan  sistem  petikemas  digunakan dalam  mengangkut  barang-barang  yang  menggunakan  “box/kotak”  beukuran  20 feet dan 40 feet , Teu’s (Salim, 2016). Pengoperasian petikemas dilaksanakan pada angkutan darat maupun angkutan laut yaitu:
1. Angkutan darat menggunakan truk.
2. Angkutan  kereta  api  menggunakan  box  yang  memakai  gerbong  khusus untuk petikemas contoh: dari stasiun Gede Bage petikemas dikirim sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Angkutan  laut  memakai  kapal-kapal  petikemas,  pengoperasian  melalui Pelabuhan Petikemas di Tanjung Priok.
Sebagian  besar  petikemas  pemanfaatannya  menggunakan  kapal-kapal petikemas.  Perkembangan  petikemas  terutama  permintaan  akan  jasa  petikemas meningkat  cepat  disebabkan  oleh  pertumbuhan  teknologi  angkutan  laut  (sistem angkutan petikemas).
Untuk menghadapi globalisasi dunia saat ini  dibutuhkan  sarana  penunjang maupun prasarana dibidang angkutan laut yang terdiri dari kapal-kapal petikemas dan  terminal  petikemas.  Pelabuhan-pelabuhan  yang  telah  mengoperasikan petikemas dewasa ini:
a. Pelabuhan Belawan.
b. Pelabuhan tanjung priok.
c. Pelabuhan Panjang.
d. Pelabuhan Surabaya (Tanjung Perak).
e. Pelabuhan Semarang.
f. Pelabuhan Ujung Pandang.
Selanjutnya menurut Abbas Salim, Pelayanan B/M dengan sistem petikemas berbeda  dengan  sistem  B/M  konvensional.  Untuk  mengenal  operasi  petikemas perlu  dimengerti  beberapa  istilah  yang  ada  kaitannya  dengan  sistem   B/M  yang menggunakan petikemas:
a. Pelayan peti kemas, yaitu sistem B/M dengan menggunakan jasa/fasilitas peti kemas.
b. Dwelling time yaitu hari rata-rata tiap ton atau meter kubik atau petikemas barang yang ditumpuk selama satu bulan.
c. Kongesti,  bertimbun-timbunnya  barang  di  pelabuhan  yang  melebihi kapasitas maksimum.
d. BOR ( Berth Occupancy Ratio ) tingkat pemanfaatan dermaga yang tersedia dengan  jumlah  waktu  siap  operasi  selama satu  tahun  yang  dinyatakan dalam persen ( % ).
e. TRT ( Turn Round Time ) yaitu jumlah waktu jam kapal selama berada di
pelabuhan yang dihitung sejak kapal tiba pada lokasi lego jangkar (dalam batas perairan).
f. Throughput (daya lalu) jumlah tonage kapal/barang yang lewat persatuan fasilitas/per satuan waktu.
g. TEU ( Tweenty Feet Equipment Unit ) yaitu standard ukuran petikemas 20 feet , ukuran 40 feet berarti 2 (dua) TEU’S.
h. Container , sistem pengangkutan barang yang menggunakan petikemas.
i. Container Yard , adalah lapangan penumpukan petikemas.
j. FCL  ( Full  Container  Load )  pengiriman  barang  oleh  satu  eksportir ditujukan kepada satu importir.
k. LCL  ( Less  than  Container  Load )  pengiriman  barang  oleh  beberapa eksportir ditujukan kepada beberapa importir.
l. CFS ( Container Freight Station ) gudang tempat menimbun barang yang dikeluarkan dari dalam container atau sebaliknya.

## Depo Petikemas dan Usaha Depo Petikemas
Depo  petikemas  adalah  suatu  tempat  di  dalam  atau  di  luar  Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan,  pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan petikemas, pemuatan ( stuffing ),  pembongkaran  ( stripping ),  serta  kegiatan  lain  yang  mendukung kelancaran penanganan petikemas isi ( full ) dan/atau petikemas kosong ( empty ).
Usaha  Depo Petikemas  adalah kegiatan  usaha yang meliputi  penyimpanan, penumpukan, membersihkan, dan memperbaiki petikemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan petikemas.
Menurut  H.K.  Martono  &  Eka  Budi  Tjahjono,  usaha  depo  petikemas merupakan salah satu usaha yang termasuk usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 (Martono & Tjahjono, 2011).
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  dan  persyaratan  perizinan  usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan peraturan pemerintah, karena itu  berdasarkan Pasal  353  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 berlaku Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2010  (Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  2008).  Menurut  peraturan  pemerintah  tersebut,  kegiatan  usaha  depo petikemas  dapat  dilakukan  oleh  badan  usaha,  yang  dapat  berupa  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta  (BUMS)  yang  berbentuk  Perseroan Terbatas  (PT)  atau  koperasi  yang didirikan khusus untuk usaha itu Badan usaha tersebut  wajib memiliki izin  usaha untuk  melakukan  kegiatan  depo  petikemas.  Izin  usaha  depo  petikemas  diberikan selama perusahaan yang  bersangkutan  masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 tahun sekali oleh gubernur. Izin usaha depo petikemas yang telah diberikan  harus  dilaporkan  oleh  gubernur  secara  berkala  setiap  6  bulan  kepada Dirjen.  Perhubungan  Laut  untuk  dijadikan  bahan  penyusunan  sistem  informasi
angkutan di perairan (Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1996). Kegiatan usaha depo petikemas bukan hanya sekedar untuk kegiatan penumpukan dan penyimpanan yang merupakan bagian dari perdagangan.
Kegiatan  usaha  depo  petikemas  juga  meliputi  pembersihan  dan  pencucian, perawatan,  dan  perbaikan  petikemas  yang  merupakan  bagian  dari  alat  angkut, khususnya  kapal.  Disamping  itu,  terdapat  kegiatan  pemuatan  dan  pembongkaran dan  kegiatan  lainnya  antara  lain,  pemindahan,  pengaturan  atau  angsur,  penataan, lift  on , lift  off secara  mekanik,  pelaksanaan  survei,  pengemasan,  pelabelan, pengikatan/pelepasan,  pemeriksaan fisik  barang,  penerimaan,  penyampaian,  dan tempat  penimbunan  yang  peruntukannya  untuk  kegiatan  depo  petikemas  dalam pengawasan  kepabeanan.  Kegiatan  usaha  depo  petikemas  dapat  dilakukan  di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan.
Izin  usaha  depo  petikemas  diperoleh  setelah  memenuhi  persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi meliputi:
1. Memiliki akte pendirian perusahaan;
2. Memiliki nomor pokok wajib pajak  perusahaan;
3. Memiliki modal usaha;
4. Memiliki penanggung jawab;
5. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
6. Memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas;
7. Memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang  wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota  setempat; dan
8. Memiliki izin gangguan dan perlindungan  masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Persyaratan teknik yang harus dipenuhi meliputi:
a. Menguasai lahan yang dibuktikan dengan:
1. Hak  menguasai  atas  kepemilikan  untuk  usaha  depo  petikemas  yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
2. Kerja  sama  dengan  penyelenggara  pelabuhan  untuk  usaha  depo petikemas  yang  berada  di  dalam  daerah  lingkungan  kerja  daratan pelabuhan.
b. Memiliki peralatan paling sedikit meliputi reach steaker , top loader ,dan fork lift ;
c. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketata-laksanaan pelayaran niaga atau ahli manajemen transportasi laut.
Permohonan  izin  usaha  depo  petikemas  diajukan  kepada  gubernur  disertai dokumen  persyaratan.  Permohonan  yang  diajukan  tersebut  dilakukan  penelitian atas  persyaratan  permohonan  izin  usaha  depo  petikemas  dalam  jangka  waktu paling  lama  14  hari  sejak  permohonan  diterima  secara  lengkap.  Apabila

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
persyaratan belum terpenuhi, gubernur mengembalikan secara tertulis permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang  dikembalikan dapat diajukan kembali kepada gubernur setelah permohonan dilengkapi. Apabila persyaratan telah dipenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha depo petikemas.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  47  Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Petikemas.

## Overbrengen
Overbrengen petikemas  adalah  kegiatan  memindahkan  petikemas  dari dermaga konvensional kelapangan penumpukan di dalam  atau di luar pelabuhan. Overbrengen tidak hanya dilakukan dari dermaga konvensional tapi juga dilakukan di  dermaga  khusus  petikemas  (terminal  petikemas)  dalam  hal  ini  di  PT.JICT. Overbrengen dilakukan  ketika  tingkat  kepadatan  petikemas  di  PT.  JICT  sudah mencapai 65%.

## Tarif
Tarif adalah harga yang harus dibayar oleh  pengguna jasa sesuai dengan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Tarif terdiri dari tarif angkutan  laut, tarif jasa ke pelabuhanan, dan tarif jasa penunjang (Departemen Perhubungan, 2009).
Sebelum  bicara  mengenai  tarif  depo  petikemas  maka  perlu  dikemukakan konsepsi  mengenai  tarif  jasa  ke  pelabuhanan  secara  umum.  Tarif  jasa  ke pelabuhanan umum ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan (PT. Pelindo I, II, III, IV) berdasarkan jenis struktur dan golongan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Menteri  Perhubungan. Penetapan tarif  jasa  ke pelabuhanan termasuk tarif  terminal  petikemas  di  PT.  JICT  harus  dilakukan  konsultasi.  Besaran  tarif tersebut  diusulkan  oleh  penyelenggara  pelabuhan  disertai  dengan  pertimbangan kebutuhan penyesuaian tarif, dan sudah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu  perusahaan  pelayaran  dalam  hal  ini  INSA (Indonesia  Nation  Ship  Owner  Assosiated) ,  asosiasi  perusahaan  bongkar  muat Indonesia  (APBNI),  gabungan  eksportir  dan  importir  Indonesia  (GPEI/GIMSI), asosiasi freight  forwarder, dan asosiasi pemilik barang.
Tarif  yang  diusulkan  oleh  penyelenggara  pelabuhan  harus  berdasarkan pertimbangan  adanya  peningkatan  pelayanan,  karena  penyesuaian  tarif  harus mempunyai dampak terhadap peningkatan pelayanan jasa ke pelabuhanan. Usulan yang  disampaikan  oleh  penyelenggara  pelabuhan  dianalisis  dan  dievaluasi  oleh Pemerintah berdasarkan perhitungan biaya pokok yang wajar sehingga Pemerintah akan  memberikan  persetujuan  apabila  tarif  tersebut  sesuai  dengan  hasil  analisis Pemerintah  untuk  menghasilkan  tarif  yang  wajar.  Apabila  perhitungan  yang disampaikan  oleh  penyelenggara  pelabuhan  belum  sesuai  dengan  analisis  dan evaluasi  Pemerintah  maka  agar  dilakukan  penyesuaian  oleh  penyelenggara pelabuhan.  Mekanisme  seperti  yang  peneliti  kemukakan  mekanisme  konsultasi penetapan  tarif  jasa  ke  pelabuhanan  yang  telah  diatur  melalui  peraturan  Menteri

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
Perhubungan.
Tarif  depo  petikemas  merupakan  salah  satu  tarif  penunjang.  Berdasarkan Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  19  Tahun 2011  Pasal  13  Ayat  1  diatur  bahwa  besaran  tarif  pelayanan  jasa  usaha  depo petikemas,  ditetapkan  atas  dasar  kesepakatan  bersama  antara  penyedia  jasa  dan pengguna  jasa.  Selanjutnya  struktur  tarif  pelayanan  jasa  usaha  depo  petikemas terdiri atas:
1. Bidang Depo Petikemas Kosong ( Empty ).
a. Penyimpanan atau penumpukan peti kemas ( storage );
b. Menaikkan ( lift on );
c. Menurunkan ( lift off );
d. Pemeriksaan ( survey );
e. Pembersihan/pencucian ( cleaning/washing );
f. Perawatan dan  perbaikan  petikemas ( maintenance and repair );
g. Pemindahan petikemas  ( resposition/over brengen );
h. Pemeriksaan  awal  petikemas  pendingin ( reefer pre trip inspection );
i. Pemantauan petikemas pendingin ( reefer monitoring );
j. Pencucian, pemeriksaan kebocoran  ( leak test ), pengetesan 2,5
tahun ( periodic test ) dan 5 tahun  ( hidrolic test ) untuk petikemas tangki ( isotank ); dan
k. Jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Bidang Depo Petikemas Isi ( Full )
a. Penyimpanan atau penumpukan peti kemas ( storage );
b. Menaikkan ( lift on );
c. Menurunkan ( lift off );
d. Pengaturan;
e. Pemeriksaan fisik barang ( behandle );
f. Penanganan  petikemas  barang  berbahaya,  barang  karantina, pendingin  ( reefer ),  petikemas  tangki  ( isotank ),  dan  petikemas khusus; dan
g. Jasa pelayanan lainnya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
Untuk menghindari penumpukan yang berlaku lama di PT. JICT sehingga menyebabkan  stagnasi  di  lapangan,  diatur  pula  cara  preventatifnya  dengan menentukan pola penumpukan sebagai berikut:
1. Untuk petikemas impor isi dan kosong :
a. Masa I
Hari Pertama sampai hari ketiga tidak dikenakan biaya. Hari keempat sampai dengan hari kesepuluh  dikenakan tarif per  harinya 200% dari tarif dasar.
b. Masa II
Hari  kesebelas  dan  seterusnya  dikenakan  tarif   per  harinya 300% dari tarif dasar.
2. Untuk petikemas ekspor isi dan kosong :
a. Masa I
Hari pertama sampai hari kelima dikenakan 1 hari dari tariff dasar. Hari keenam sampai hari  kesepuluh dikenakan tarif per harinya 200% dari tarif dasar.
b. Masa II
Hari kesebelas dan seterusnya dikenakan tarif per harinya 300% dari tarif dasar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif berupa kajian  terminal  JICT  sebagai  variable  dipengaruhi dan  depo- depo petikemas yang ada diwilayah Jakarta sebagai variable berpengaruh. Dalam penelitian  ini,  peneliti  memperoleh  bahan-bahan  masukan  dengan  berbagai  cara yakni  sebagai  berikut:  (1)  riset  lapangan  (field  research)  yaitu  memperoleh  data dengan  cara  mengadakan  penelitian  langsung  ke  perusahaan  yang  terkait  dan asosiasi  depo  petikemas  di  Jakarta.  Data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  dan  primer  yang  dilakukan  dengan  mendatangi  objek yang akan diteliti; (2) pengamatan (observation) yaitu pengamatan langsung para pembuat  keputusan  berikut  lingkungan  fisiknya  dan  atau  pengamatan  langsung suatu  kegiatan  yang  sedang  berjalan;  (3)  wawancara  (interview)  yaitu  teknik pengumpulan  data  dengan  jalan  mengadakan  komunikasi  dengan  sumber  data. Komunikasi  tersebut  dilakukan  dengan  dialog  (tanya  jawab)  secara  lisan  baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan objek penelitian; (4) kuesioner atau angket  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  diajukan  kepada  responden secara  tertulis.  Data  yang  diinginkan  dikumpulkan  tersebut  dijabarkan  dalam bentuk pertanyaan tertulis dan responden memberikan jawaban secara tertulis; (5) riset kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan dengan cara membaca dan mengutip  dari  buku  laporan  dari  jurnal  ilmiah, dan  tulisan  yang  mengandung informasi dan  mendukung landasan teori mengenai masalah  yang diteliti (Supardi, 1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  kepadatan  penumpukan  petikemas  di  terminal  PT.  Jakarta International Container Terminal
1. Terminal Petikemas PT. JICT
a. Dermaga
Tabel 1. Deskripsi Dermaga Terminal I Terminal II Panjang Dermaga 1650 meter 510 meter Lebar Dermaga 26.5-349 meter 16 meter Kedalaman Kolam 11-14 meter 8.6 meter Jumlah Dermaga 8 2 Sumber: Profile Layout PT. JICT
b. Lapangan Penumpukan Petikemas ( Container Yard )
Tabel 2. Fasilitas Lapangan Penumpukan Container Yard Terminal I Terminal II Total Luas Lapangan 36.90 ha 9.24 ha 46.14 ha Kapasitas (teus) 30.299 teus 5.894 teus 36.193 teus Lapangan Eksport 13.656 teus 2.598 teus 16.254 teus Lapangan Import 17.376 teus 3.296 teus 20.762 teus Ground Slot 4614 teus 960 teus 5.574 teus Reefer Plug 380 V 452 plug 68 plug 520 plug Sumber: Yard Capacity Layout PT. JICT
c. Suprastruktur
Tabel 3. Fasilitas Peralatan Terminal I dan Terminal II Equipment Terminal I Terminal II Total Container Crane 16 unit 4 unit 20 unit RTGC 51 unit 11 unit 62 unit Forklift Diesel 18 unit 9 unit 27 unit Head Truck 110 unit 16 unit 126 unit Chasis 124 unit 21 unit 145 unit Spreader CC 20 unit 5 unit 25 unit Spreader RTGC 58 unit 11 unit 69 unit Sumber: Equipment Report PT. JICT
Berdasarkan data dari PT. JICT kunjungan kapal ke dermaga pada tahun  2012  sebanyak  2.000  kapal  dengan  kecenderungan  naik  rata-rata setiap tahun 8% sehingga pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 2.320 kapal.  Arus  bongkar  muat  petikemas  di  PT.  JICT  pada  tahun  2012 sebanyak  2,4  juta  teus  dengan  kecenderungan  naik  rata-rata  8%  setiap tahun, maka pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 2,78 juta teus. Luas lapangan  di  terminal  I  dan  II  seluas  46,14  hektar  dengan  kapasitas  atau daya tampung sebanyak  36.193  teus. Perkembangan lalu lintas kapal dan petikemas sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 4. Perkembangan Arus Lalu Lintas Kapal dan Petikemas No. Kapal Unit Petikemas Box 1 2010 1.670 2010 2 juta 2 2011 1.830 2011 2.2 juta 3 2012 2.000 2012 2.4 juta 4 2013 2.160 2013 2.6 juta 5 2014 2.333 2014 2.8 juta

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
Dengan fasilitas peralatan yang  dimiliki PT. JICT sebagaimana  di bab sebelumnya produktivitas bongkar muat dapat mencapai 29 box per jam dan rata-rata setiap kapal bongkar muat di PT. JICT sebanyak 1.200 teus. Yard Occupancy Ratio  (YOR) rata-rata tahun 2012 sebesar 82%  dan tahun  2013  sebesar  85%. Holding  Capacity tahun  2012-2013  sebesar 24.312  teus.  Dengan  YOR  yang  melebihi  utilitas  maka  seharusnya  atau idealnya  dilakukan overbrengen (OB)  pada  saat  YOR  mencapai  65% namun  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  mencapai  85%.  OB  rata-rata dalam 1 minggu 350 box/teus atau rata-rata tiap hari 50 box/teus.
Ada beberapa macam jenis OB:
a. OB Consignee atau OB-C adalah pemindahaan petikemas dari TPS ke DP3 atas permintaan consignee .
b. OB  -  LCL  atau  OB-L  adalah  pemindahaan  petikemas  dari  TPS  ke DP3 karena  petikemas tersebut berstatus Less than Container Load yang  membutuhkan  gudang  CFS  untuk stripping atas  permintaan pelayaran.
c. OB karantina atau OB-Q adalah pemindahaan petikemas dari TPS ke DP3 khusus pengawasan dari dinas Karantina Ikan (KI), Karantina Hewan (KH), dan Karantina Tumbuhan (KT) atas permintaan dinas atau balai karantina yang berkepentingan.
d. OB  barang berbahaya  atau OB-BB adalah  pemindahaan petikemas dari TPS ke DP3 yang  ditunjuk  karena hazardous  cargo sehingga membutuhkan tempat khusus yang  aman.
e. OB lapangan atau OB-X adalah pemindahan petikemas dari TPS ke DP3  karena  alasan Yard  Occupancy  Ratio (YOR)  di  terminal petikemas  sudah  melampaui  batas  tertentu  yang  ditetapkan  (65%) sehingga untuk menghindari kepadatan di container  yard perlu  ada pemindahan ke tempat lain.
f. OB pabean atau OB-BC adalah pemindahan petikemas dari TPS ke gudang  pabean  atau  tempat  penimbunan  pabean  atas permintaan instansi  Bea  Cukai  karena  alasan  masa  timbun  di  TPS  sudah melampaui  batas  tertentu  (30  hari)  semenjak  petikemas  dibongkar dari  kapal.  Barang-barang  OB-BC  pada  prinsipnya  adalah  barang bermasalah  seperti  barang  tak  bertuan, barang dikuasai  negara, dan barang  yang  menjadi  milik  negara  menurut  Undang-undang Kepabeanan.

## 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦  = 461.400 𝑚 2
15.5 𝑚 2 × 1 𝑡𝑒𝑢𝑠  = 29.768
Teus = 29.768 x 3,5 tier = 104.188 teus
Keterangan:
• 461. 400 m2 adalah luas lapangan di terminal  I dan terminal II PT. JICT.
• 15, 5 m 2 adalah luas petikemas 1 box/teus untuk ukuran 20 feet.
• 3  tier  adalah  tingginya  tumpukan  petikemas  di  lapangan penumpukan PT. JICT.
g. Dengan  tingkat  kepadatan  penumpukan  petikemas  yang  sangat tinggi tersebut apabila tidak di lakukan OB ke depo petikemas maka akan  mengganggu  kelancaran  arus  bongkar  muat  petikemas  yang pada akhirnya akan terjadi stagnasi di terminal PT. JICT.
2. Depo Petikemas
Perusahaan Depo Petikemas khususnya di wilayah DKI Jakarta tergabung dalam  wadah  Asosiasi  Perusahaan  Depo  dan  Pergudangan  Indonesia (APDEPI). APDEPI keberadaannya diakui dan mendapat dukungan (Menteri Perhubungan, 2007). Berdasarkan  data  APDEPI  terdapat 41 perusahaan depo petikemas di DKI jakarta  yang terdiri dari:
a. 22 usaha depo petikemas kosong; dan
b. 19 usaha depo petikemas isi (data terlampir)
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 2008 bahwa  setiap  usaha  depo  petikemas  wajib  memiliki  izin  usaha  sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya (Menteri Perhubungan, 2008). Berdasarkan  informasi  APDEPI  baru  satu  perusahaan  usaha  depo  petikemas yang  memiliki izin usaha dari Gubernur DKI Jakarta yaitu PT. Multicon Indra Jaya Terminal.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 2008 setiap  depo  petikemas  wajib  menguasai  atau  memiliki  lahan  paling  sedikit seluas 1 (satu) hektar sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penumpukan petikemas dan usaha penunjangnya yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah. Berdasarkan asumsi tersebut maka diperkirakan usaha depo petikemas kosong paling sedikit menguasai lahan sebanyak 22 x 1 hektar = 22 hektar, sedangkan depo petikemas isi menguasai 19 x 1 hektar = 19 hektar. Apabila masing-masing usaha depo petikemas memenuhi persyaratan minimal yang  dipersyaratkan  namun  sebagian  ada  yang  melebihi  batas  minimal tersebut, antara lain PT. Multicon Indra Jaya Terminal yang menguasai lahan untuk petikemas kosong di Marunda seluas 9 hektar dan di Cakung seluas 3 hektar.
Berdasarkan data tersebut maka  kapasitas lapangan penumpukan petikemas kosong yang  ada di  DKI  Jakarta  bisa  menampung  sebanyak
0.6 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 (6000 𝑚 2 ) 15.5 𝑚 2
× 7 𝑡𝑖𝑒𝑟 × 22 = 35.767 𝑏𝑜𝑥/𝑡𝑒𝑢𝑠
Keterangan:
• 0,6 hektar adalah kapasitas normal sebesar 60% yang digunakan untuk penumpukan  petikemas  dan  sisanya  0,4  hektar  untuk  kebutuhan operasional peralatan,  pergerakan  truk,  fasilitas  pemeliharaan petikemas dan lain sebagainya.
• 15,5 m 2 adalah luas petikemas 1 box/teus untuk ukuran 20 feet.
• 7 tier adalah tingginya tumpukan petikemas  di lapangan penumpukan
• 22 adalah  jumlah  depo petikemas kosong yang ada di DKI Jakarta.
Untuk  petikemas  isi  kapasitas  penumpukan  petikemas  yang  ada  di  DKI Jakarta bisa menampung sebanyak 0.6 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 (6000 𝑚 2 ) 15.5 𝑚 2 × 3 𝑡𝑖𝑒𝑟 × 19 = 13.238 𝑏𝑜𝑥/𝑡𝑒𝑢𝑠
Keterangan:
• 0,6 hektar adalah kapasitas normal sebesar 60% yang digunakan untuk penumpukan  petikemas  dan  sisanya  0,4  hektar  untuk  kebutuhan operasional  peralatan,  pergerakan  truk,  fasilitas  pemeliharaan petikemas dan lain sebagainya.
• 15,5 m 2 adalah luas petikemas 1 box/teus untuk ukuran 20 feet.
• 3 tier adalah tingginya tumpukan petikemas di lapangan penumpukan.
• 19 adalah jumlah depo petikemas isi yang ada di DKI Jakarta.
Gambaran  data  tersebut  menunjukkan  potensi  kapasitas  lapangan penumpukan  petikemas  yang  siap  digunakan  untuk  menampung  beban kapasitas  di  PT.  JICT.  Di  samping  itu  bagi  depo  petikemas  kosong  juga mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  menyediakan  kebutuhan petikemas  yang  dibutuhkan  oleh  pemilik  barang,  setiap  saat  kebutuhan petikemas  sudah  tersedia  di  depo  petikemas.  Petikemas  tersebut  senantiasa dirawat  dan  dipelihara  karena  beberapa  depo  petikemas  telah  menyiapkan fasilitas  pembersihan/pencucian,  perawatan,  dan  perbaikan  petikemas  agar kelaikan teknis sebagai alat pengemas barang dapat dijamin keselamatan dan keamanannya.
Depo  petikemas  yang  telah  disiapkan  untuk  menampung  limpahan petikemas di PT. JICT karena tingkat kepadatannya cukup tinggi adalah depo petikemas isi dengan status tempat penumpukan sementara (TPS) pabean. TPS ini merupakan depo petikemas yang dalam pengawasannya kepabeanan, yang telah ditetapkan  oleh  kantor  Bea  dan  Cukai.  TPS ini sifatnya sebagai depo untuk  transit  petikemas  karena  adanya overbrengen dari  terminal  PT.  JICT. Pada  saat  TPS  tersebut  telah  dilakukan  pengurusan-pengurusan  dokumen petikemas isi antara lain bill of lading , delivery order , dokumen tagihan atau harga ( invoice ), packing list , certificate of original (COO) yaitu sertifikat asal

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
barang  yang  ada  dalam  petikemas,  pemberitahuan  impor  barang,  surat pemberitahuan  pengeluaran barang,  pemeriksaan  fisik  isi  petikemas  dengan dokumennya  ( behandle )  dan  penyerahan  barang ( delivery ).  Setelah  semua dokumen-dokumen  dan  pemeriksaan  di  TPS  selesai  maka  petikemas  dapat diserahkan  kepada  pemilik  barang.  Hasil  wawancara  dengan  ketua  APDEPI peranan depo petikemas baik untuk depo petikeas isi maupun kosong sangat berperan dan sangat penting karena dapat menjadi jalan keluar apabila terjadi kepadatan petikemas di PT. JICT, bahkan berdasarkan pendapat ketua APDEPI jika  tidak ada depo petikemas di luar pelabuhan dapat menjadi masalah karena dapat  menimbulkan  kepadatan  penumpukan  di  PT.  JICT  yang  dapat menimbulkan kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini pernah terjadi pada tahun  2000-an  karena  para  pemilik  barang  belum  mengambil  barangnya melebihi dari 14 hari, sehingg rata-rata waktu menumpuk petikemas ( dweling time )  sebesar  14  hari.  Pada  saat  itu  untuk  mengatasi  pemilik  barang  yang menumpuk  petikemasnya  di  PT.  JICT  dikeluarkanlah  tarif  progresif  dan kebijakan overbrengen di pelabuhan.

## Dukungan fasilitas depo petikemas yang ada dalam menunjang efisiensi dan kelancaran fungsi depo petikemas
Berdasarkan  informasi  dari  APDEPI  perusahaan  yang  belum  mendapatkan perizinan  sejak  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Tahun  2008 hingga  saat  ini  dikarenakan  belum   terpenuhinya  berbagai  persyaratan  yang  telah ditentukan,  khususnya  persyaratan  persetujuan studi  lingkungan  dari  instansi Pemerintah  Daerah,  Kabupaten/Kota  setempat  dan  Provinsi  untuk  DKI  Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas, sehingga Gubernur DKI Jakarta yang diberi wewenang untuk memberikan izin oleh Menteri Perhubungan. Saat ini yang telah mendapatkan izin usaha dari Gubernur DKI Jakarta adalah PT. Multicon Indra Jaya Terminal.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  47  Tahun  2008  yang kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  No. 119 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Petikemas telah diatur  persyaratan  memperoleh  perizinan.  Setiap  penyelenggaraan  dan Pengusahaan depo petikemas wajib mendapatkan Surat Izin Usaha Depo Petikemas (SIUDPK) dari Kepala  Dinas  Perhubungan. Setiap perusahaan hanya diberikan 1 (satu) SIUDPK atas lokasi yang dimohonkan sesuai dengan bidang usahanya dan perusahaan  yang  memiliki  usaha  lebih  dari  satu  kegiatan  dan/atau  memiliki kegiatan  usaha  di  lokasi  yang  berbeda  harus  memiliki  SIUDPK  masing-masing sesuai dengan jenis kegiatan dan lokasi usahanya.
Untuk  mendapatkan  izin  pemohon   mengajukan  permohonan  secara  tertulis dengan  melampirkan:
1. Akte pendirian perusahaan;
2. Keterangan domisili perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Pengesahan  akte  pendirian  perusahaan oleh  Kementerian  Hukum  dan HAM; dan
5. Izin  prinsip  PMA  dari  BKPM  (bagi  perusahaan  berbentuk  usaha patungan/ joint venture ).
Permohonan izin tersebut  harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Ketetapan  Rencana  Kota  (KRK)  dan  Rencana  Tata  Letak  Bangunan (RTLB) dari  Suku  Dinas  Tata  Ruang/Dinas  Tata  Ruang  Provinsi  DKI Jakarta;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta;
3. Rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan  Hidup  Daerah  Provinsi DKI Jakarta mengenai kajian studi lingkungan Amdal atau UKL-UPL;
4. Surat  izin  usaha  berdasarkan  Undang-Undang  Gangguan  ( Hinder Ordonatie ) dari satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
5. Kajian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan; dan
6. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia yang  diakui  Pemerintah,  Menteri  Perhubungan  dan  Kamar  Dagang  dan Industri (KADIN).
Selain  persyaratan  administrasi  penyelenggaraan  dan  pengusahaan  depo petikemas harus memenuhi persyaratan teknis dan peralatan sebagai berikut :
1. Bidang depo petikemas kosong ( empty )
a. Luas lahan paling sedikit 10.000 m 2 ;
b. Menguasai  lahan  paling  sedikit  untuk  waktu  3  tahun  atau  memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas sebagaimana tersebut pada butir 1  yang  dibuktikan  dengan  hak  penguasaan  atau  kepemilikan  tanah untuk  usaha  depo  petikemas  yang  berada  di  luar  Daerah  Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
c. Menguasai  atau  memiliki  paling  sedikit  1  unit  alat  angkat  petikemas kosong  ( empty  container  loader )  dengan  kapasitas  minimal  8  ton dengan ketinggian minimal 4 tier dan paling sedikit 1 unit alat angkat petikemas kosong ( forklift ) dengan kapasitas minimal 7 ton;
d. Memiliki atau menguasai fasilitas pencucian, perbaikan, dan perawatan petikemas kosong; dan
e. Memiliki modal usaha paling sedikit 2,5 miliar rupiah.
2. Bidang depo petikemas isi ( full )
a. Luas lahan paling sedikit 4.000 m 2
b. Menguasai  lahan  paling  sedikit  untuk  waktu  3  tahun  atau  memiliki

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
lahan untuk lokasi usaha dengan luas sebagaimana tersebut  pada  butir 1  yang  dibuktikan  dengan  hak  penguasaan  atau  kepemilikan  tanah untuk  usaha  depo  petikemas  yang  berada  di  luar  DLKr  dan  atau menguasai  lahan  dengan  kerja  sama  operasi  dengan  Badan  Usaha Pelabuhan atau Operator atau Otoritas Pelabuhan untuk depo petikemas yang berada di dalam DLKr;
c. Menguasai atau memiliki paling sedikit 1 unit alat angkat petikemas isi ( Container stacker ) dengan kapasitas minimal 32 ton; dan
d. Memiliki modal usaha paling sedikit 2,5 miliar rupiah.
Selanjutnya  untuk  mengembangkan  menyelenggarakan  depo  petikemas nasional  atau  badan  hukum  Indonesia  dapat  melakukan  kerja sama  dengan perusahaan depo petikemas asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan ( joint venture ) dengan membentuk satu perusahaan depo petikemas nasional. Perusahaan depo petikemas dalam bentuk usaha patungan wajib memiliki izin usaha depo petikemas.
Untuk memperoleh izin usaha depo petikemas nasional bagi perusahaan depo kemas dalam bentuk usaha patungan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki modal usaha paling sedikit 5 miliar rupiah;
b. Memiliki  tenaga  Ahli  Nautika  Tk.  III  atau 1  orang  Ahli  Ketatalaksanaan Pelayaran  Niaga  atau  Transportasi  Laut,  berijazah  D.  III  atau  yang sederajat dengan  pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun; dan
c. Perizinan usaha depo petikemas.
Perusahaan  depo  petikemas  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  harus memenuhi  kewajiban sebagai berikut:
a. Menjadi  anggota  Asosiasi  Perusahaan  Depo  dan  Pergudangan  Indonesia yang  diakui  Pemerintah,  Menteri  Perhubungan  dan  Kamar  Dagang  dan Industri  (KADIN);
b. Memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
c. Melakukan  kegiatan  usaha  paling  lambat 6  bulan  setelah  izin  usaha diterbitkan;
d. Melakukan  daftar  ulang  setiap  2  tahun  terhitung  sejak  tanggal  izin dikeluarkan;
e. Menyampaikan  laporan  bulanan  per  triwulan  atas  kegiatan  operasional perusahaan  kepada  Kepala  Dinas Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan setempat dan APDEPI;
f. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  dengan tembusan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Otoritas Pelabuhan setempat dan APDEPI;
g. Melaporkan  kepada  Kepala  Dinas  Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan,  nama/alamat perusahaan, NPWP,

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
nama dan alamat direktur utama/penanggung jawab perusahaan dan status kepemilikan  peralatan kerja dan tenaga ahli selambat-lambatnya 14 hari kerja, setelah terjadinya  perubahan tersebut;
h. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja di  lingkungan  kegiatan  perusahaannya  dan  terhadap  semua  tenaga  kerja yang dipekerjakan;
i. Mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja serta menjadi anggota APDEPI;
j. Perusahaan  yang  telah  memiliki  surat  izin  usaha  depo  petikemas mendaftarkan  kegiatan  usahanya  kepada  Otoritas  Pelabuhan/unit penyelenggara pelabuhan  setempat apabila melakukan kegiatan di dalam DLKr;
k. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan;
l. Membayar pajak daerah dan retribusi  daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perusahaan  Depo  petikemas  wajib  melaporkan  kegiatannya  kepada  Dinas Perhubungan  per  triwulan,  selanjutnya  Dinas  Perhubungan  melakukan  evaluasi keseimbangan jumlah perusahaan dengan volume/arus barang, serta mengumumkan hasilnya secara berkala.  Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara  volume/arus  barang  dan  jumlah  perusahaan  depo  petikemas,  Dinas Perhubungan  tidak  akan  menerbitkan  izin  baru  atau  menghentikan  sementara penerbitan  izin  usaha  depo  petikemas.  Izin  usaha  depo  petikemas  dapat  dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban.
Izin usaha depo petikemas dapat dicabut tanpa  melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
a. Melakukan  kegiatan  yang  membahayakan keamanan  negara  berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
b. Membubarkan  diri  atau  pailit,  berdasarkan  keputusan  instansi  yang berwenang;
c. Memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
d. Melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.
Anggota  APDEPI  terdaftar  53  anggota.  Untuk  itu, dimasa  mendatang APDEPI akan melakukan pembinaan sebagai berikut :
a. Bagi perusahaan yang belum mempunyai SIUDPK (Surat Izin Usaha Depo Petikemas)  diharuskan  mengurus SIUDPK  sesuai  Peraturan  Gubernur Nomor.  119  Tahun  2011  (Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta, 2011).
b. Semua  perusahaan  depo  petikemas  dan  pergudangan  harus  mengurus SIUDPK  ke Kepala  Dinas  Perhubungan  Provinsi  dan  sebelumnya  harus mendapatkan rekomendasi  dari  APDEPI  sesuai  Peraturan  Gubernur  No. 119 Tahun 2011 Pasal 5 ayat a6.
c. APDEPI  membuat  pemberitahuan  kepada  seluruh  perusahaan  depo petikemas  dan pergudangan  di  Provinsi  DKI.  Jakarta  untuk  mengajukan permohonan SIDPK yang dimaksud.
d. Tindak  lanjut  dari  pengumuman  APDEPI  tersebut  sesuai  surat  APDEPI Nomor.  009/DPW-APDEPI/VIII/2012  tanggal  6  Agustus  2012,  maka ditindak  lanjuti  oleh  Kepala  Dinas  perhubungan  dengan  peringatan pertama Nomor. 7844/1-813 tanggal 25 November 2013.
e. Bagi  perusahaan  depo  petikemas  dan pergudangan  yang  telah  beroperasi harus  menjadi  anggota  APDEPI  dan  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar iuran anggota.
f. Apabila ada permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh pengusaha depo petikemas  dan  pergudangan  maka  APDEPI  akan  menjembatani  dengan pihak-pihak terkait.
g. Keputusan  Menteri  346  Tahun  2007  tentang  pengakuan  dan  keberadaan APDEPI kegiatannya meliputi 7 bidang, antara lain:
1) Perusahaan  Tempat Penimbunan  Sementara (TPS);
2) Perusahaan  Tempat  Penimbunan Sementara Pabean (TPP);
3) Perusahaan  Tempat  Penimbunan  Berikat (TPB);
4) Perusahaan  Jasa  Penanganan  Depo dan Pergudangan (PJPDP);
5) Perusahaan Konsolidator dan  Pergudangan;
6) Perusahaan Depo dan Gudang  Khusus; dan
7) Perusahaan depo petikemas.
Khusus  masalah  petikemas  telah  diatur  kegiatan  operasional  petikemas kosong ( empty ) dan petikemas  isi  ( full ).  Untuk  menjaga  tingkat kompetisi yang sehat APDEPI akan selalu memantau implementasi tarif dilapangan, agar tarif yang diterapkan  oleh  masing-masing  depo berdasarkan  kesepakatan  dengan  pengguna jasa  jangan saling mematikan satu dengan yang lainnya. Hal ini diperlukan karena hasil  kesepakatan  tersebut  mempunyai  potensi  untuk  terjadinya  persaingan  yang tidak  sehat  karena  Pemerintah  hanya  menetapkan  struktur  tarif.  Struktur  tarif pelayanan jasa depo  petikemas terdiri atas:
a. Penyimpanan atau penumpukan petikemas ;
b. Pembersihan/pencucian ( cleaning/washing );
c. Perawatan petikemas;
d. Perbaikan petikemas ( repairing );
e. Pemindahaan;
f. Pengaturan (angsur);
g. Survey;
h. Lift on lift off ;
i. Pemeriksaan fisik barang ( behandle );
j. Pengemasan, pelabelan,  pengikatan/pelepasan ( lashing/unlashing );
k. Pembongkaran/pemuatan  LCL cargo yang terdiri atas: Stripping , Stuffing ;

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
Mekanik; Delivery ; Receiving ; Trucking ; Surveyor ; Behandle (jika  ada); Dangerous  good  cargo (jika  ada); Cargo  shifting ;  Kebersihan;  dan Storage.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua APDEPI rata-rata pertumbuhan perusahaan depo petikemas mulai tahun 2010 sampai  dengan tahun 2014 adalah sebesar  10%. Untuk sementara waktu  APDEPI  menyarankan  kepada  Pemerintah agar  jumlah  yang  ada  sudah  mencukupi  dan  tidak  perlu  ditambah.  Selanjutnya APDEPI  akan  melakukan  pembinaan  bersama  Pemda  DKI  Jakarta  terhadap perusahaan  depo  yang  ada  dan  yang  belum  menjadi  anggota  agar  segera mengajukan perizinan usaha depo.
Untuk  itu  Pemda  DKI.  Jakarta  telah  mengeluarkan teguran  kepada  para pimpinan/penanggung  jawab  depo  petikemas  untuk  menyesuaikan  perizinannya dengan  surat  nomor.  7844/-1.813  tanggal  25 November  2013 (data  terlampir) . Apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta  akan melakukan tindakan tegas karena peringatan tersebut sudah diperpanjang sebanyak 2 kali.
Faktor yang tidak kalah penting adalah dukungan alat angkut petikemas dari lokasi  depo  ke  terminal  PT.  JICT  dan  sebaliknya  karena  jumlah  kendaraan  yang terbatas  disebabkan  kendaraan-kendaraan  tersebut  terhambat  kemacetan  di perjalanan dan juga kondisi kendaraan yang masih terdapat tidak laik. Rata-rata dari lokasi depo ke terminal PT. JICT dari pukul 08.00 WIB-19.00 WIB. Untuk lokasi di Cakung hanya mampu mencapai 3 rit/hari dan untuk lokasi Marunda rata-rata 4 rit/hari.Untuk itu  penataan depo petikemas sangat  penting  agar tetap terjaminnya kelancaran  arus  kendaraan  petikemas  dari  depo  petikemas  ke  PT.  JICT  dan sebaliknya.

## Dukungan Sumber Daya Manusia Pengelola Depo Petikemas
Berdasarkan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM.  47  Tahun  2008  dan  Peraturan  Gubernur  setiap  depo petikemas  wajib  memiliki  tenaga  ahli  paling sedikit  1  (satu)  orang  dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. III atau 1 (satu) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut berijazah D. III atau 1 (satu) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pengelolaan depo petikemas.
Persyaratan  ini  mutlak  diperlukan  karena  akan  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas kinerja depo petikemas. Persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut bersifat minimal karena terkait dengan kompetensi kerja. Pengelolaan dan penyelenggaraan  depo  petikemas tidak  hanya  sekedar  penyediaan  lahan  untuk penumpukan  tapi bagaimana mengelola  sampai  pada distribusi petikemas ke PT. JICT.
Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja sangatlah banyak tapi salah  satu  faktor  adalah  kualitas  dan  kemampuan  fisik  tenaga  kerja  (Nagib  & Tjiptoherijanto, 2008). Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kompetensi,
pelatihan, motivasi kerja, etos kerja, mental, kesehatan dan asupan gizi tenaga kerja.
Dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja  depo  petikemas diperlukan dukungan  faktor  sarana  pendukung  dan  supra  sarana.  Sarana  pendukung  untuk peningkatan  produktifitas tenaga kerja dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu  pertama  menyangkut  lingkungan  kerja,  termasuk  teknologi,  sarana  dan peralatan produksi yang digunakan,  tingkat  keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana  dalam  lingkungan  kerja  itu  sendiri.  Kedua  adalah  menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, yang  tercermin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta kelangsungan kerja. Perbaikan di lingkungan kerja dapat menumbuhkan kegairahan, semangat  dan  kecepatan  kerja.  Demikian  juga  perbaikan  dibidang pengupahan  dan  jaminan  sosial  dapat  menumbuhkan  motivasi  kerja  dan meningkatkan kemampuan fisik tenaga kerja. Adanya kepastian atas kelangsungan pekerjaan dan penghasilan yang akan diperoleh merupakan daya dorong yang besar untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja.
Faktor supra sarana berkaitan dengan  kebijakan pemerintah, profesionalitas manajemen kerja, dan hubungan industrial. Dalam hal ini upaya untuk peningkatan produktifitas  tenaga kerja  dipengaruhi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung melalui kebijakan pemerintah seperti kebijakan tentang investasi, perizinan usaha, kepastian  hukum,  moneter,  fiskal,  harga,  dan  distribusi.  Tingkat  profesionalitas manajemen  berkaitan  dengan  upaya  mengkombinasikan  dan  mendayagunakan semua  sarana  produktsi,  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen,  menciptakan sistem dan pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat,  serta  menciptakan  kondisi  dan  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  nyaman. Sementara  hubungan  industrial  berkaitan  dengan  hubungan  antara  pekerja  dan pengusaha  diantaranya  adalah  bagaimana  pandangan  pengusaha  terhadap bawahannya,  sejauh  mana  hak-hak  pekerja  mendapat  perhatian  pengusaha  serta sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan kebijakan perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat  kepadatan  penumpukan  petikemas  di  PT.  JICT  sudah  sangat tinggi. Secara teoritis tingkat penumpukan yang tinggi yang dilihat dari indikator  YOR  melebihi  65%  seharusnya  sudah  dilakukan  OB,  namun OB  di  PT.  JICT  dilakukan  setelah  mencapai  85%  atau  rata-rata  setiap hari dilakukan OB sebanyak 50 box/teus. Perusahaan Depo petikemas di wilayah DKI Jakarta sebagai  anggota APDEPI sebanyak 41 perusahaan depo  yang  terdiri  dari  22  usaha  depo  petikemas  kosong  dan  19  depo petikemas  isi.  Usaha  depo petikemas  yang  belum  atau tidak tergabung dalam  APDEPI  juga  cukup  banyak,  kapasitas  atau  daya  tamping lapangan  penumpukan  depo  tersebut  memiliki  potensi  sangat  besar

## Kajian Peranan Depo Petikemas Guna Mereduksi Penumpukan...
karena  dapat  menampung  penumpukan  35.767  box/teus  petikemas kosong  dan  13.238 box/teus  peti  kemas  isi.  Peranan  depo  petikemas tersebut  sangat  penting  karena  dapat  mengurangi  tingkat  kepadatan petikemas di PT. JICT. Potensi kapasitas depo petikemas kosong adalah untuk  menyiapkan  kebutuhan  petikemas  untuk  angkutan  ekspor  agar tidak  terjadi  kelangkaan  petikemas.  Dengan  demikian  depo  petikemas mempunyai  pengaruh  dan  peranan  yang  sangat  penting dalam menunjang kelancaran bongkar muat di terminal PT. JICT.
2. Begitu  besar  dan  pentingnya  pengaruh  dan  peranan  depo  petikemas, maka  peranan  tersebut  harus  ditunjang  dengan  dukungan  fasilitas  baik berupa fasilitas aspek administrasi maupun aspek peralatan operasional di  depo.  Fasilitas  kewajiban  untuk  mendapatkan  izin  usaha  bagi  depo petikemas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun  2008  dan  Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  119 Tahun 2011, hingga peneliti menulis laporan ini belum dipenuhi kecuali PT. Multicon Indra Jaya Terminal. Padahal depo petikemas yang ada saat ini  semuanya  sudah  melakukan  kegiatan  operasionalnya.  Untuk  ini
Pemda DKI Jakarta telah melakukan teguran kepada pimpinan/penanggung  jawab  depo  untuk  mengajukan  perizinan  atau menyesuaikan  perizinan  dengan  surat  Nomor  7844/-1.  813  tanggal  25 November 2013 dan apabila tidak diindahkan Pemda DKI Jakarta akan melakukan tindakan tegas karena peringatan tersebut sudah diperpanjang sebanyak  2  kali.  Pemda  DKI  Jakarta  akan  melakukan  fasilitasi  agar mempermudah  memperoleh  perizinannya karena  perizinan  ini  akan menjadi  alat  pembinaan  depo  petikemas.  Fasilitas peralatan  untuk operasional depo juga sangat penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan kerja di depo  petikemas. Sebagian besar perusahaan depo petikemas  belum  memenuhi  persyaratan  fasilitas  peralatan  yang ditetapkan bahkan terdapat beberapa depo yang tidak memenuhi standar kelaikan terhadap peralatan yang  dimiliki/dikuasai.
3. Sumber  daya  manusia  dalam  mengelola  depo  petikemas  juga  mutlak dipenuhi,  namun  sebagian  perusahaan  depo  petikemas  masih  belum memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Kualifikasi sumber daya manusia ini sangat penting  karena  tidak  saja  untuk  menjamin  beroperasinya  peralatan dengan  selamat,  namun  juga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas  kinerja  depo  petikemas,  padahal  persyaratan  yang ditentukan  oleh  ketentuan  perundang-undangan  tersebut  bersifat minimal.

## Saran
Sesuai  dari  uraian  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  atas  dan deskripsi data, serta adanya kesimpulan yang didapat,  maka  penulis memberikan
saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran tersebut antara lain:
1. Pengaruh  dan  peranan  depo  petikemas  yang  sangat  penting  dan  besar dalam mendukung kelancaran bongkar muat di  terminal  PT. JICT harus terus dikembangkan secara sinergi baik oleh Pemerintah pusat dalam hal ini  Kementerian  Perhubungan,  Pemda  Provinsi  DKI  Jakarta,  PT.  JICT dan  pengelola  depo petikemas  melalui  APDEPI.  Pemerintah,  Pemda Provinsi DKI Jakarta dan APDEPI harus dapat memfasilitasi kerjasama yang baik  antara  PT.  JICT  dengan  pengelola  depo, paling tidak system informasi  kedatangan  kapal,  tingkat  kebutuhan  petikemas  dan  tingkat kepadatan di PT. JICT. Pemda juga harus dapat memfasilitasi dukungan arus  lalu  lintas  peti  kemas  dari  PT.  JICT  ke  depo  petikemas  dan sebaliknya.
2. Segera dilakukan penertiban perizinan usaha depo karena pertumbuhannya  perusahaan depo cukup besar rata-rata 10%, sehingga jika  tidak dilalukan penertiban dapat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat  dan  kemacetan  lalu  lintas.  Pemda  Provinsi  DKI  Jakarta  dan APDEPI  memfasilitasi  perizinannya  dengan  tidak  membebani  biaya yang memberatkan perusahaan depo karena dengan tertibnya perizinan Pemda  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  mengetahui  potensi  kekuatan  depo masing-masing untuk memudahkan pembinaannya, termasuk penertiban fasilitas peralatan yang belum dipenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
3. Persyaratan minimal kualifikasi sumber daya manusia pengelolaan depo petikemas,  secara  bertahap  agar  mulai  dipenuhi  oleh  perusahaan  depo petikemas  yang  belum  memenuhi.  Bagi  yang  sudah  memenuhi  agar perusahaan  depo  petikemas  untuk  lebih  meningkatkan  kualifikasi  dan kuantitasnya  sebanding  dengan beban kerja dari depo petikemas masing- masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Perhubungan.  (2009). Kamus  Istilah  Transportasi (2nd  ed.). Departemen Perhubungan.
Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  (2011). Peraturan  Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor. 119 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Petikemas . https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-gubernur-nomor-
119-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-dan-pengusahaan-depo-peti- kemas.pdf
Martono,  H.  .,  &  Tjahjono,  E.  B.  (2011). Transportasi  di  Perairan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 . Rajawali Pers.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  (2008). Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 . https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 17 Tahun 2008
Pelayaran.pdf
Menteri  Negara  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia.  (1996). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/34652/UU  Nomor  6  Tahun 1996.pdf
Menteri  Perhubungan.  (2007). Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KP.  346 Tahun 2007 Tentang Asosiasi Perusahaan Depo Petikemas dan Pergudangan Indonesia .
Menteri  Perhubungan.  (2008). Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  47 Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  dan  Pengusahaan  Depo  Petikemas . https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2008/km_no._47_tahun_200 8.pdf
Miro, F. (2012). Pengantar Sistem Transportasi (2nd ed.). Erlangga.
Nagib, L., & Tjiptoherijanto, P. (2008). Pengembangan sumber daya manusia : di antara  peluang  dan  tantangan (1st  ed.).  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan.
Salim, A. (2016). Manajemen Transportasi (2nd ed.). Rajawali Pers.
Supardi.  (1993).  Populasi  dan  Sampel  Penelitian. Unisia , 17 ,  100–108. https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958/9460