## Wajah Hukum

## Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
Indra Susanto 1 , Ulya Kencana 2 , Izomiddin 3
1 Prodi S2 Hukum Tata Negara FSH UIN Raden Fatah Palembang Jl. Ki Merogan Lr. Bahagian Rt. 033 Rw. 007 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang
2 Prodi S2 Hukum Tata Negara FSH UIN RF Jl. Pembangunan No 05, RT 002, RW 009, Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat 1, Palembang
3 Prodi Ilmu Politik FISIP UIN RF Jl. Naskah Kel.Sukarame Kec.Alang-Alang Lebar Palembang Correspondence email: indra0911plg@gmail.com, ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id, Izomiddin_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak .  Kebijakan  politik  atas  desa,  telah  terjadi  keseragaman  secara  sistematis  melalui  peraturan  perundang-undangan. Lahirnya  undang-undang  tentang  Desa  diikuti  dengan  peraturan  lain.  Dengan  disahkannya  UU.No.6/  2014  ttg  Desa  telah memberikan  harapan  baru  untuk  membangun  pedesaan  yang  lebih  mandiri.  Seperti  dana  desa  yang  dialokasikan  bagi pembangunan  sebesar  70  persen,  serta  operasional  lain  tidak  lebih  dari  30  persen  Dana  desa  digunakan  pemerintahan  desa berdasarkan amanat undang-undang harus efektif. Hal itu sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan pada rapat desa. Untuk itu kajian keefektifan peraturan perundang-undangan tentang dana desa sangat penting. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan tentang dana desa terhadap tata kelola pendanaan pada desa untuk kemajuan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan yuridis. Analisis data dideskriptifkan. Kesimpulannya, ialah peraturan  perundang-undangan  tentang  dana  desa  sudah  tidak  efektif,  karena  tidak  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  yang ditetapkan, dan hasil kegiatannya tidak sesuai dengan sasarannya. Meskipun telah diatur, tetapi belum sempurna.
Kata kunci : Efektivitas, Peraturan perundang-undangan, Dana Desa
Abstract.  In  the  political  policy  of  the  village,  there  has  been  a  systematic  uniformity  through  the  laws  and  regulations.  The enactment  of the  Law  on  Villages  was  followed  by other  regulations. With the  enactment of Law No. 6/2014 on  Villages,  it  has given new hope to build more independent villages. For example, 70 percent of village funds are allocated for development, and no more than 30 percent of other operations. Village funds are used by the village government based on the mandate of the law to be effective. This is in accordance  with the goals and plans that have been set at the village meeting. For this reason, a study of the  effectiveness  of  the  legislation  on  village  funds  is  very  important.  Based  on  the  problems  above,  this  study  analyzes  the effectiveness of the legislation on village funds on funding governance in villages for the advancement of rural communities. The research method used is juridical. Data analysis is described. In conclusion, the legislation on village funds is no longer effective, because  it  does  not  show  the  level  of  success  that  has  been  set,  and  the  results  of  its  activities  are  not  in  accordance  with  its objectives. Although it has been arranged, it is not yet perfect.

## Keywords: Effectiveness, Legislation, Village Fund

## PENDAHULUAN
Menurut  kesejarahannya,  bahwa  hubungan  pemerintahan  pusat  dan  pedesaan  terfluktuasi  antara  sistem pemerintahan,  yaitu  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Sistem  sentralisasi  desa  diatur  dalam  UU  No.5/1979  tentang Pemerintahan  Desa  (selanjutnya  ditulis  UU.5/1979).  Undang-undang  5/1979  desa  diseragamkan  di Indonesia. Demikian pula telah dikesampingkan lembaga adat pedesaan yang telah berdiri sejak dulu. Terutama di pedesaan luar Jawa berdampak hilangnya sistem lama yang mandiri dari sistem yang baru yang bersiafat otonomi, seperti Marga di Sumatera Selatan. Marga, ialah sistem pengaturan masyarakat dusun di provinsi Sumatera Selatan, yang diambil oleh Sultan Palembang Darussalam sekitar abad 18 . 1
Oleh karena itu, UU.5/1979 telah menghilangkan keberagaman lembaga adat di desa senusantara yang memiliki latar  belakang  yang  kuat, 2 sehingga  istilah  desa  menjadi  seragam  di  seluruh  Indonesia.  Penyeragaman  sistem  desa menimbulkan  “formalisasi  pedesaan”,  sehingga  sistem  birokrasi  secara  modern  dipraktikan  sampao  ke  pelosok pedesaan, yaitu melalui sentralisasi. 3
1 Pembina  Adat  Sumatera  Selatan,  Kedudukan  dan  Peranan  Lembaga-Lembaga  Adat  di  Sumatera  Selatan  Setelah Berlakunya UU No.5 tahun 1979, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, 1994; lihat A. Rachman, Pemerintahan Marga di Provinsi Sumatera Selatan: Dalam Sejarah Marga di  Sumatera Selatan, Majalah Marga, edisi ke-1, 1968.
2 Abdul Fatah Fanani, dkk, “Analisis Undang-Undang Desa”, Jurnal Dialektika, Vol 4, No.1, (Februari 2019): 2.
3 Astuti Nuraini Budi, dkk, “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan Propinsi Sumatera Barat)”, Jurnal Ilmiah, Vol 03, No.2, (2009):.155
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
Dengan  dilegalisasikannya  UU.5/1979  memilik  dampak  di  sistem  pemerintah  pedesaan  positif  dan  negatif. Namun  unsur  negatif  lebih  nampak,  karena  dengan  adanya  UU  Desa  tersebut  demokrasi  menjadi  lemah  dan terhapuskan susunan pemerintah desa yang seragam . 4
Lahirnya UU.6/2014 tentang Desa melakukan perubahan yang signifikan terkait pemerintah desa. Didefinisikan sebagai desa, desa adat atau nama lainnya, ialah desa. Desa merupakan integritas rakyat secara hukum ada batas wilayah memiliki wewenang mengatur pemerintahan dan masyarakatnya, atas dasar inisiatif masyarakat di tempat itu terkait hak asal dan tradisional yang berlaku dan terhormati.
Disahkannya  UU.6/2014  tentang  Desa  telah  memberikan  optimis  terkait  pembangunan  sehingga  mampu mandiri. 5 Di  mana  UU.6/2014  memiliki  dasar  filosofis  yang  beda  dibandingkan  dengan  peraturan  sebelumnya. Nampak jelas, kebijakan tentang desa telah diatur ulang dalam undang-undang ini, sebelumnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan  didaerahnya.  Sekarang  mereka  berwenang  atas  pengakuan  hak  asal  usul (rekognisi ) ,  wewenang  dan  dapat  mengambil  keputusan  dalam  skala  lokal  bagi  kepentingan  masyarakatnya  secara berkesinambungan. 6
Berdasarkan selama ini ada pelemahan terhadap desa melalui aturan terkait desa. Sehingga ada keinginan untuk kembali  kepada  hak  pemerintah  desa  dapat  mengatur  sendiri  secara  mandiri.  Berdasarkan  potensi  yang  ada  untuk menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa. 7
Hal ini  terjadi pada saat  itu, akibat dari politisasi hukum  negara atas desa. Dimana adanya penguasaan negara pada desa secara sistematis melalui peraturan yang ditetapkan. 8 Dengan lahirnya undang-undang tentang Desa diikuti dengan  peraturan  lainnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  dan peraturan  lainnya.  Sesungguhnya  peraturan  perundang-undangan  itu  tujuannya  untuk  mendorong  desa  memiliki daulat, otonomi, demokrasi sehingga desentralisasi terwujud. Filososfi UU.6/ 2014 tentang Desa merupakan kebalikan dari UU.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Di mana desa didorong menjadi otonom dan demokratis.
PP  60/2014  Dana  Desa  sumbernya  berasal  dari  APBN.  Melihat  pada  perkembangan  hukum  dan  tata  kelola pemerintahan  desa,  maka  perlu  diubah  dari  beberapa  ketentuan  pasal  tersebut.  Di  mana  realisasi  dananya  sebagai tindak  lanjut  program  pusat  dalam  membangun  wilayah  pinggiran.  Penguatan  daerah  dan  desa  ini  tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarat desa dan pemerataan pembangunan.
Adapun  alokasi  dana  desa  untuk  biaya  pembangunan  sebesar  70  persen  dan  operasional  30  persen,  agar tujuannya tercapai digunakan dengan efektif sesuai dengan rencana sebelumnya.
Efektifnya program yang dicanangkan oleh kelompok tertentu akan berdampak pada capaiannya. Bantuan dana yang  dimaksud  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  desa  mengelolanya  dengan  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kehidupan masyarakatnya secara kesehatan, pendidikan dan perekonomian.
Seperti pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Misal pembuatan jalan beton tidak disertai dengan pembuatan saluran pembuangan air  (drainase).  Sehingga di musim hujan, air  yang mengalir di tepian jalan menyebabkan terkikisnya tanah yang ada. 9
Jalan beton direncanakan untuk mempermudah akses ke tempat masyarakat untuk kegiatan keseharian mereka. Akan  tetapi  kenyataannya,  tidak  semua  akses  ke  pemukiman  masyarakat  mendapatkan  fasilitas  tersebut.  Demikian pula  dengan  pengadaan  fasilitas  air  bersih,  tidak  semua  wilayah  mendapatkan  mesin  airnya . 10 Terkait  dengan pengelolaan  dana  desa  tersebut,  maka  judul  penelitian  ini,  ialah  “Efektivitas  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Dana Desa untuk Kemajuan Masyarakatnya”.
Permasalahan  yang  diteliti,  adalah  bagaimana  efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tentang  Dana  Desa terhadap peningkatan kehidupan masyarakatnya.
4 http://scholar.unand.ac.id/28484/3/BAB%20IV.pdf.
5 Dian  Herdiana,  “Urgensi  Revisi  UU  Nomor  6/2014  tentang  Desa:  Perihal  Pembangunan  Desa”,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, Vol 50, No.1, (2020): 245.
6 Abdul Fatah Fanani, dkk, Op.Cit , hal. 2.
7 Dian Herdiana, Op.Cit, hal. 247-248.
8 Nurcholis, Pemerintah Desa: Pemerintahan Tidak Asli dalam Sistem Administrasi Negara RI. Lihat Basuki , Desa Mawa Cara  Negara  Mawa  Tata  Suatu  Dinamika  Pengaturan  Desa  pada  Sistem  Tata  Negara  di  Indonesia;  Lihat  Miftakhul  Khayri Kusuma, “Negaranisasi Desa: Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacul Dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah”, Jurnal Politik Muda, Vol 3, No.2, (2014):129 . Lihat M. Iwan Satriawan, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia”, Jurnal Fiat Justisia, Vol 7,  No 2, (2013):149-159.
9 Permana Sidik, Antropologi Desa: Pembangunan yang Berkelanjutan, (Yogya: De Publis, 2016), hal.9.
10 Borni Kurnia wan, Desa yang Mandiri dan Membangun, (Jakarta: KemenDes.  PDTT RI, 2015), hal.12.

## Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya

## METODE
Metode  dalam  suatu  penelitian  sangat  penting,  karena  merupakan  cara  untuk  menganalisis  suatu  data.  Oleh karena  itu  peneliti  harus  memiliki  ketrampilan  dalam  mengidentifikasi  permasalahan  dan  menganalisisnya  untuk memecahkan masalahanya. 11 Penulis menggunakan metodenya sebagai berikut.
Jenis  penelitian  yuridis  normatif  secara  deskriptif,  yaitu  terkait  dengan  efektivitas  peraturan  perundang- undangan tentang dana bagi desa untuk kemajuan masyarakat sebagai studi pengelolaannya berdasarkan aturan hukum untuk pengembangan  konsep  pengaturan hukum kedepannya.  Penelitian  kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dari kepustakan berupa buku, majalah, dan lainny. 12
Pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan sejalan searah dengan pembahasan permasalahan. Oleh peneliti data sekunder tersebut diolah yang berasal dari majalah, koran, dan lainnya sesuai dengan isu pembahasan penelitian.
Data dioleh melalui :
a. Editing,  yaitu  mengecek  atau  mengoreksi  data  yang  dikumpulkan,  mungkin  ada  tidak  lengkap  dan  diragukan. Bertujuan menghilangkan kesalahan sehingga dapat dilengkapi dan diperbaiki datanya.
b. Sistematising, yaitu data ditempatkan berdasarkan sistem pembahasannya.
Data sekunder dianalisis sehingga dapat disimpulkan secara :
a. Deskriptif,  ialah  deskripsi  tentang  efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tentang  Dana  Desa  terhadap peningkatan  pembangunan.  Setelah  itu  dijabarkan  efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tersebut  terkait penggunaan  dana  bagi  desa  untuk  kemajuan  masyarakatnya.  Kemudian  diteliti  adanya  temuan  hukum ( rechtsvinding )  terhadap  efektifitas  peraturan  perundang-undangan  tersebut  terhadap  penggunaan  dana  bagi  desa untuk kemajuan masyarakatnya, kedepannya koreksian berasal dari hasil pembahasaan terkait permasalahannya. b. Secara teknis membahas peraturan hukum terkait desa.
Kesimpulan,  di  mana  data  yang  disajikan,  lalu  dianalisis  dan  disimpulkan  untuk  direform  yang  berasal  dari temuan penelitian. 13

## HASIL Peraturan terkait Dana untuk Desa
Aturan  hukum  terkait  dana  untuk  desa  berdasarkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar hukumnya, yaitu :
1. UU RI No.6/2014 Desa.
2. PP No.60/2014 Dana untuk Desa sumber APBN.
3. Permendagri No.113/2014 Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Permendes No.5/2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015.
5. Permenkeu No.49/2016 Tata Cara Alokasi, Saluran, Guna, Pantauan dan Evaluasi Dana Desa.
6. Permendagri No.114/2014 Pedoman Pembangunan Desa.
Tujuan diberikannya dana untuk desa :
1. Untuk percepatan tumbuh dan bangunnya desa, maka masalah harus diatasi.
2. Pengembangan masyarakat yang berkualitas dan berkesejahteraan sebagai input bagi desa.
3. Peningkatan pembangunan yang pendapatannya merata.
Terkait alokasi dana untuk desa, di mana :
1. Di  setiap  kabupaten  atau  kota  dialokasikan  dengan  dasar  kali  jumlah  desa  di  setiap  kabupaten/kota,  dan  rata-rata dana untuk desa per-provinsi.
2. Rata-rata  dana  untuk  desa  per-provinsi  dengan  dasar  jumlah  desa  di  provinsi  dan  jumlah  penduduk  per- kabupaten/kota, luas wilayahnya, angka kemiskinannya serta tingkat kesulitan geografis per-abupaten/kota.
3. Perhitungan dengan bobot 30 persen jumlah penduduk , 20 persen luas wilayah, dan 50 persen angka kemiskinan.
4. Cara  bagi  dan  tetapan  besarnya  dana  setiap  desa  berdasarkan  peraturan  bupati/walikota  yang  disampaikan  ke Menteri tembusan dari Gubernur.
Dana untuk desa digunakan untuk :
1. Pembangunan untuk Desa
11 Peter Marzuki, Metode Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi, (Jakarta:  Kencana, 2016), hlm.60.
12 Susiadi, Metodologi Penelitian , (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2015), hal.10.
13 A. Suharsimi, Tata Cara Penelitian dengan Pendekatan Praktiknya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.69.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
Dana  desa  digunakan  untuk  pembangunan,  yang  bertujuan  peningkatan  masyarakat  yang  sejahtera  dan berkualitas,  serta  menanggulangi  masyarakat  miskin.  Penggunaan  Dana  Desa  bagi  pembangunan  yang  ditujukan bagi  program  pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana-prasarana  untuk  ketahanan  pangan  serta pemukiman;  kesehatan;  pendidikan,  sosial-budaya;  perekonomian;  energi  yang  terbarukan  dan  pelestarian lingkungan.
2. Pemberdayaan bagi Masyarakat di Desa
Dana  bagi  desa  digunakan  dengan  tujuan  meningkatkan  pendapatan  dan  perluasan  skala  ekonomi masyarakat melalui :
a. Tingkatan investasi dengan bantuan alat untuk produksi, modalan, pelatihan dan pemagangan.
b. Kegiatan perekonomian oleh BUMDes/BUMDes Bersama atau kelompok ekonomi lain.
c. Bantuan bagi program ketahanan-pangan desa.
d. Organisasi, pelatihan bantuan hukum, kader pemberdayaan, dan ruang belajar masyarakat desa.
e. Pendidikan  kesehatan,  gerakan  hidup  bersih-sehat,  dan  pengelolaan  Posyandu,  Poskesdes,  Polindes  serta tersedianya tenaga medis/swamedikasi di desa.
f. Kegiatan dukungan kelola hutan, pantai dan pelestarian lingkungan hidup lain.
g. Kegiatan perekonomian lainnya yang ditetapkan di musyawarah desa.
3. Pengawasan atas Dana untuk Desa
Pemantauan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  aas  evaluasi  atas  alokasi  dan  digunakannya  dana  untuk desa, ini  dilakukan  terhadap  penerbitan  peraturan  bupati/walikota  mengenai  tatacara  pembagian  dan  penetapan besaran  dana  desa,  penyaluran  dana  desa  dari  RKUD  (Rekening  kas  umum  daerah)  ke  RKD  (Rekening  kas daerah),  laporan  realisasi  penyaluran  dan  konsolidasi  penggunaan  dana  desa  dan  sisa  dana  desa.  Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi  penggunaan  dana  desa.  Pengawasan  yang  berasal  dari  desa  dilakukan  oleh  BPD  dan  Masyarakat desa.Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa. 14

## 4. Alokasi Dana Digunakan untuk Desa
Pengertian  alokasi  dana,  ialah  kembali  menjual  dana,  yang  diperoleh  dari  kumpulan  dana  berbentuk simpanan.  Bank  mengalokasikan  dana  itu  tujuannya  untuk  mendapat  untung  maksimal  darinya.  Pihak  bank mengalokasikan  dana  itu  dengan  cara  membagi  ke  persentase  tertentu,  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,  misal  di bidang pertanian 20 persen dan industri 40 persen.
Pemerintah  Kabupaten/Kota  diharuskan  mengalokasikannya  dari  APBD  untuk  Desa,  yang  sumbernya berasal  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Untuk  Desa  paling  sedikit  10  persen.  Tujuan alokasi dana untuk desa, yaitu: 15 a. Penanggulangan kemisinan dan pengurangan kesenjangan di masyarakat.
b. Pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
c. Peningkatan pembangunan sarana-prasaranan desa; praktik nilai keberagamaan dan sosial-budaya; kenyamanan dan  tertib  masyarakat;  pelayanan  pada  masyarakat  untuk  kegiatan  sosial-ekonomi;  dan  mendorong  swadaya melalui BUMDesa.
Dalam pengalokasian dana untuk desa menggunakan asas :
a. Pemerataan.  Besaran  alokasi  dana  untuk  desa  sama  di  setiap  desa.  Disebut  Alokasi  Dana  Desa  Minimal (ADDM).
b. Keadilan.  Besaran  bagian  alokasi  Dana  untuk  Desa  berdasarkan  Nilai  Nobot  Desa  (BDx).  Dihitung  dengan rumus tertentu, misal kemiskinan, kesenjangan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lainnya.
Selanjutnya, disebut Alokasi Dana Desa proporsional (ADDP). Besaran presentasenya dibandingkan antara asas merata dan asas adil, adalah besarnya ADDM 60 persen dari jumlah ADD, dan besarnya ADDP 40 persen dari jumlah ADD.

## Kajian Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Efektivitas  dalam  UU  No.6/2016,  merupakan  penentuan  bahwa  disetiap  kegiatannya  telah  mencapai  apa  yang menjadi  tujuan  masyarakat  di  desa.  Keefektivitasan  itu  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  dicapai  atau  tidaknya  apa yang ditetapkan. Apabila hasilnya mendekati hasil sasarannya, artinya semakin tinggi tingkat efektifnya. 16 Pengertiannya  berasal  dari  kata  efektif,  yaitu  tercapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Efektivitas  terkait  hubungan antara  hasil  diharapkan  dengan  capaian  yang  didapat.  Efektivitas  berkaitan  erat  dengan  efisiensi.  Efektivitas,  adalah metode yang ditetapka, yang ukurannya dari aspek waktu, biaya, tenaga, serta manfaat yang untuk pihak menetapkan tujuan  secara  bersama.  Analisis  efektifitas  di  lapangan  tergambar  adanya  kemampuan  pemerintah  untuk  merealkan
14 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hal.83.
15 Nurcholis dan Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011).
16 Muh. Iqbal Sukma Dinata, Metodologi Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal.87.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
alokasi dananya dalam pelaksaan rencana program, dibanding target yang ditetapkan dengan dasar potensinya secara nyata. 17
Efektifitas dinyatakan baik, bila suatu lembaga mencapai rasio antara 90 persen sampai 100 persen. Akan lebih baik bila memperoleh lebih besar dari itu.  Adapun kriteria berdasarkan rasio efektifitas  yang digunakan Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri No: 690-900-327 :
1. Hasilnya  antara  realisasi  dan  target  alokasi  dana  bagi  Desa,  bila  capaiannya  di  atas  100  persen,  adalah  sangat efektif.
2. Hasilnya antara realisasi dan target alokasi dana bagi Desa, bila capaiannya antara 90 sampai dengan 100 persen, adalah efektif.
3. Hasilnya  antara  realisasi  dan  target  dana  bagi  Desa,  bila  capaiannya  antara  80  sampai  dengan  89  persen,  adalah cukup efektif.
4. Hasilnya  antara  realisasi  dan  target  alokasi  dana  bagi  Desa,  bila  capaiannya  antara  60  sampai  dengan  79  persen, adalah kurang efektif.
5. Hasilnya  antara  realisasi  dan  target  alokasi  dana  bagi  Desa,  bila  capaiannya  kurang  dari  60  persen,  adalah  tidak efektif.
Ukuran efektivitas terukur bila membandingkan program rencana yang ditetapkan dengan hasilnya. Namun, bila hasilnya  tidak  tepat  yang  menyebabkan  tujuannya  tidak  tercapai,  dikatakan  tidak  efektif.  Ukuran  capaian  efektif tidaknya menurut S.P Siagian:
1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai. Dimaksudkan agar capaian sasarannya terarah dan tercapainya tujuan.
2. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan.
3. Kebijakan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Rencana yang mapan untuk dilakukan kedepannya.
5. Melakukan penyusunan program yang tepat, sebagai pedoman para pelaksana bertindak.
6. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kerja sebagai syarat pencapaian efektifitas organisasi yang berkemampuan produktif.
7. Program dilaksanakan secara efektif dan efisiensi dalam mencapai sasarannya. 18
Pengelolaan  keuangan  Desa  berdasarkan  Permendagri  No.113/  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Proses  kegiatannya  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pembinaan  dan  pengawasan  keuangan.  Dikelola  dengan  dasar  asas  transparansi,  akuntabel,  dan  partisipatif,  yang dikelola dalam satu tahun anggaran (1 Januari sd. 31 Desember).
Dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  terpenting  harus  diterapkan,  adalah  keterlibatan  masyarakat  didalamnya. Dengan  demikian  pemerintah  menggunakan  pola  swa-kelola  dalam  kegiatannya.  Dimana  pelaksanaan  dan  rencana dilakukan mandiri oleh masyarakat, menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. Dimaksudkan alokasi dananya tidak keluar di tempat lain.
Dengan demikian,  sasarannya untuk memperbaiki  tingkat  hidup masyarakat di desa dari perekonomian,  sosial budaya  dan  politik.  Salah  dari  satu  aspek  utama  menggunakan  dana  desa  ialah  partisipan  masyarakatnya,  di  mana dalam  menggunakan  dananya  ditentukan  pada  rapat  desa,  dan  alokasi  anggarannya  masuk  di  APB-Desa. 19 Apabila masyarakat  mengusulkan  penggunaannya  di  luar  ketentuan,  maka  harus  mendapat  persetujuan  Bupati  terlebih  dulu berdasarkan Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 dan 2016. 20
Mengingat  bahwa  fungsi  desa  ujung  tombak  bagi  pelaksanaan  pembangunan  di  bidang  ekonomi,  sosial- kemasyarakatan,  dan  tugas  tambahan  lainnya  yang  tidak  terpisah  satu  dengan  lain.  Dalam  kesejarahannya,  desa berkembang  secara  beragam.  Dengan  demikian  perlu  diberdayakan  lebih  lanjut  agar  berkembang  maju  dan  mandiri secara demokratis. Sehingga tercipta masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Kemajuan suatu negara tolok ukurnya adalah majunya desa. Berdasarkan itu, maka dibentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud desentralisasi keuangan yang bervisikan untuk terwujudnya Desa mandiri. 21
Dalam  UU.6/2014:  Desa,  bahwa  desa,  desa  adat,  atau  disebut  nama  lainnya  selanjutnya  di  sebut  Desa.  Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum ada batas wilayahnya berhak mengatur serta mengurus  pemerintahan, kepentingan
17 Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif, (Bandung: Al-Fabeta, 2013), hal.240.
18 M.S. Kaen, Metode Penelitian: Kualitatif Inter Disiplin,  (Yogya: Paradigma, 2012), hal.74.
19 Damianus Tola, Jou Sewa Adrianus, “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Pedesaan”, Jurnal Ekonomi, Vol 5, No. 1, (Juni 2020).
20 Peraturan Kementerian Keuangan No:247/PMK.07/2015: Tata Cara Alokasi, Saluran, Guna, Pantau serta Evaluasi Dana bagi Desa.
21 Febby Febriantika Noer Fisabililah, “Efektivitas Tata Kelola Dana Pedesaan untuk Memberdayakan Publik ” , Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol  8, No.1, (Maret 2020): 208.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
masyarakatnya atas dasar prakarsa masyarakat setempat. Hak asal usul/hak tradisional diakui dan dihormati di sistem pemerintahan NKRI. 22
UU  23/2014  menjelaskan  diberikannya  wewenang  secara  otonomi  ke  Kabupaten  dan  Kota  dengan  dasar  asas desentralisasi  dan  tugas  pembantuan  secara  luas  dan  kebertanggung-jawaban. 23 Otonomi  atas  daerah  adalah kewenangan  secara  otonom  untuk  mengurus  sendiri  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya  berdasarkan peraturan.
Senyatanya  desa  mempunyai  peran  strategis  membantu  Pemerintah  di  Daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintah.  Sebagai  wujud  yang  riil  bagi  pelaksanaan  secara  otonom  diwilayahnya.  Otonomi  daerah  titik  beratnya pada  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  desa  memiliki  peran  penting  dan  terdepan  di pemerintahan  Republik  Indonesia,  karena  secara  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat.  Pencapaian  sasaran pelaksanaan otonomi di daerah sangat tergantung dengan sukses tidaknya kinerja Pemerintah di Desa sebagai pelayan masyarakatnya.
Contoh  tata  kelola  dana  bagi  Desa  Nagari  Bukit  Bual  Sijunjung  berdasarkan  peraturan,  di  mana  desa  tersebut terbaik  trasparansinya  dalam  mengelolanya  pada  2017. 24 Untuk  itu  perlu  pengkajian  efektifitas  perundang- undangannya terkait pengelolaan Dana Desa telah sesuai atau tidak. Adapun aturannya sebagai berikut.
1. PP No.60/2014: Dana Desa asalnya dari APBN serta aturan perubahan.
2. Permendagri No.113/2014: Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Permendagri No.114/2014: Pedoman Pembangunan di Desa.
4. Permendes PDTT: Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa asal APBN 2015- 2017.
Dana Desa (DD) ialah satu kebijakan Pemerintahan Pusat sebagai penguatan desa. Pengelolaan DD didasarkan pada  beberapa  peraturan.  Implentasinya  baik  bila  peraturan  tersebut  dijalankan  secara  baik.  Jika  salah  satunya  tidak berjalan lancar, artinya pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Dengan  hadirnya UU.6/2014 diberikannya peluang bagi posisi desa sebagai subjek pembangunan berdasarkan pada  asas-asas  yang  ada  diantaranya  rekognisi,  keragaman,  secara  keluarga  dan  sebagainya.  Dengan  itu,  pemerintah menerbitkan  PP  No  60/2014,  sebagai  pengganti  dihapus  program  pemberdayaan  masyarakat  diantaranya  PNPM- Mandiri.
Alokasinya secara  langsung  ke Desa sebesar  90 persen merata di bagi  ke  seluruh desa, dan 10 persen sebagai alokasi  Formula.  Pembagiannya  didasarkan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  angka  kemiskinan  dan  tingkat  kesulitan geografis.  Tingkat  kesulitan  geografisnya  ditentukan  dari  faktor  tersedianya  dasar  pelayanan,  infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten. Dimana data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis diambil dari BPS.
Alokasi  DD  sangat  mempengaruhi  pembangunan  bila  dibanding  dengan  sumber  pendapatan  lainnya. Alokasi DD  bila  terkelola  secara  baik,  akan  meningkatkan  pelayanan  dan  partisipan  masyarakat  untuk  membangun  desa. Sesungguhnya DD merupakan hak suatu desa yang berasal dari pemerintahan pusat. Diberika langsung dari APBN ke APBD, yang selanjutnya masuk kas desa.
Efektivitas umumnya dikaitkan dengan efisiensi mencapai tujuan secara individual, kelompok, dan organisasi. 25 Dua pendekatan menilai keefektifan berdasarkan tujuan dan teori  sistem. Pendekatan tujuan, untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui capaian tujuan yang ditetapkan dari kerja sama. Pendekatan teori sistem, tekanan pada pentingnya adaptasi atas tuntutan eksternal sebagai kriteria penilaian efektif.
Gibson menyatakan, konsep efektivitas organisasi dicerminkan dari 2 kriteria:
1. Keseluruhan siklus: masukan, proses, dan luaran.
2. Hubungan timbal balik organisasi dengan lingkungan. Kriteria berkembang dalalm waktu jangka pendek meliputi :
a. Produksi,  yaitu  cerminan  kemampuan  suatu  organisasi  menghasilkan  jumlah  dan  luaran  berkualitas  yang dibutuhkan di lingkungan.
b. Efisiensi,  yaitu  bandingan  luaran  atas  masukan  mengacu  kepada  ukuran  pengguna  sumber  daya  langka  di organisasi.
c. Kepuasan, yaitu ukuran berhasilnya suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggota.
d. Adaptasi, yaitu tanggapan organisasi atas perubahan internal-eksternal.
22 Tantry  Hapsari,  “Kelola  Uang  Desa  dalam  Perspektif  UU  No.6/2014  tentang  Desa  (Studi  Kasus  Gumantar,  Karang Malang)”, Jurnal Diponegoro Law, Vol 5, No.3, (2016).
23 UU RI No:23/2014: Pemerintah Daerah.
24 Astuti Nuraini Budi, dkk, “Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan Propinsi Sumatera Barat), Jurnal Ilmiah, Vol 03, No.02, (2009).
25 James L. Gibson, dkk, Organisasi  & Manajemen: Proses Perilaku Terstruktur, penerjemah:   Djoerban  Wahid, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal.26.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
e. Pengembangan,  yaitu  ukuran  kemampuan  organisasi  dalam  meningkatkan  kapasitas  bagi  tuntutan lingkungannya.
Dikemukan  oleh  Steers,  bahwa  efektivitas  tidak  hanya  mendapatkan  untung  banyak,  juga  diukur  dari  jumlah barang atau kualitas pelayanannya. Ukuran kriteria efektivitas, sebenarnya intangible.
Efektivitas  suatu  organisasi,  ialah  kemampuan  organisasi  untuk  mendapatkan  dan  menggunakan  seefisien mungkin sumber yang ada dalam capaian tujuan. 26 Untuk mengukur efektivitas, ialah mengoptimalkan tujuan dengan asumsi organisasi berbeda memiliki tujuan berbeda. Empat kategori memengaruhi efektivitas :
1. Sifat organisasi, yaitu struktur dan teknologi.
2. Sifat lingkungan, yaitu kondisi di pasar dan ekonomi.
3. Sifat karyawan, yaitu tingkat kinerja dan prestasi karyawan.
4. Kebijakan dan manajerial.
Dikatakan,  bahwa  efektifnya  suatu  organisasi  dilihat  dari  capaian  tujuan,  dikenal  sebagai  pendekatan konstituensi  strategis,  bahwa  organisasi  efektif  jika  memenuhi  tuntutan  konstituen  di  lingkungan  organisasi  itu. Konstituensi dimaksud sebagai pendukung keberlanjutan keberadaan suatu organisasi. 27
Berdasarkan  pendapat  itu,  maka  untuk  mengukur  efektivitas  penggunaan  dana  desa  terdapat  aspek  yang dipertimbangkan:
1. Tercapainya tujuan. Dikatakan efektif, bila penggunaannya sesuai prioritas kebutuhan sampai tercapainya tujuan.
2. Ketepatan waktu. Proses saluran dan gunaan dana sesuai waktu yang direncanakan dan berakhirnya kegiatan.
3. Sesuai manfaa. Bila masyarakat desa menerima manfaat program.
4. Hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. 28
DD sebagai strategi bagi pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan perekonomian desa yang lebih baik lagi. Efektivitas pembangunan berhasil jika tata kelolanya berdasarkan 4 variable yaitu rencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi.
1. Faktor pertama untuk mewujudkan efektivitasnya penggunaan anggaran DD ialah rencanaan.
Rencanaan pembangunan yang menggunakan DD harus sesuai kebutuhan masyarakatnya.  Pemerintah desa menyusun dokumen yang terdiri dari:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Saat menyusun itu, maka pemerintah desa mengacu dari  rencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, disebut RPJMD. 29
Penyusunan  dokumen  di  setiap  desa  tidak  bernilai  sama.  DIinilai  rata  bila  menyusun  RPJMDes  selesai. RKPDes dan APBDes bernilai sama bila  selesai oleh 12 persen, sedangkan 88 persen dinyatakan  hampir selesai. Untuk mendapatkan suara dari masyarakat desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Berdasarkan skala, sebanyak 89 persen setuju dalam menyusun skala prioritas rencana pembangunan, 11 persen sangat setuju.
Pemerintah di desa 91 persen setuju adanya penyesuaian potensi desa, dan 9 persen sangat setuju dilakukan. Dengan  adanya  penyesuaian  SDA  dan  SDM  sebagai  potensi  desa  menjadi  daya  dukung  yang  baik  dalam pembangunannya.
Rencana  pembangunan  di  desa,  oleh  pemerintah  desa  10  persen  sangat  setuju  memperhatikan  kebutuhan desanya dan 90 persen setuju.
Pemerintah  di  desa  menyusun  RPJMDes  mengacu  RPJM  Kabupaten  disetujui  93  persen,  6  persen  sangat setuju,  dan  1  persen  kurang  setuju.  Penyusunan  rencana  pembangunan  sebagai  tugas  pemerintah  di  desa.  Akan tetapi sangat efektif seluruh lapisan masyarakat terlibat didalamnya.
Adapun  rencanaan  yang  disusun  melalui  musyawarah  desa  sebanyak  85  persen  setuju,  13  persen  sangat setuju,  dan  2  persen  kurang  setuju  jika  harus  melalui  musyawarah  desa.  Ada 72  persen  setuju,  11  persen  sangat setuju,  13  persen  kurang  setuju  dan  4  persen  tidak  setuju  masyarakat  ikut  terlibat  menyusun  rencana pembangunannya.
2. Faktor kedua, pendukung efektivitas anggaran DD, ialah pelaksanaan program.
Efektivitas  sebagai  gambaran  kemampuan  pemerintah  desa  mewujudkan  keuangan  alokasi  DD  bagi terlaksananya  program  yang  direncanakan,  dibanding  target  yang  ditetapkan.  Pelaksanaan  programnya  harus
26 Richard, M. Steers, Efektivitas Suatu Organisasi, terjemah: Magdalena Jamin, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal.70.
27 Robins dan Stephen P, Adminstrasi di Negara yang Berkembang, (Jakarta: CV Rajawali, 1995), hal.58.
28 Kadek Dwita Apriani, Irhamna,  “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi Di Indonesia ” , Jurnal Penelitian Politik, Vol 13, No.2, (Desember 2016): 137.
29 Rahardjo Adi Sasmita, Pembiayaan dalam Membangun Daerah, (Yogya: Graha Ilmu, 2011), hal.22.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
didukung  oleh  masyarakat.  Kapabilitas  aparatur  desa  perlu  ditingkatkan  melalui  advokasi  dan  asistensi  dari LSM/tenaga dampingan, dan universitas. 30
Persepsi masyarakat tentang kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya sebanyak 88 persen setuju dan  12  persen  sangat  setuju.  Di  setiap  desa  untuk  kegiatan  pembangunannya  juga  memerlukan  tenaga  ahli  dan pekerja. Pekerja di setiap desa berpotensi berbeda. Potensi yang sesuai dengan kegiatan menjadi SDM yang efektif bila terlibat langsung.
Menggunakan  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  di  desa,  ada  85  persen  mengatakan  setuju  dan  15 persen sangat setuju. Terkait penggunaan SDA dalam membangun sarana prasarana desa 89 persen setuju, 9 persen s angat setuju, 2 persen kurang setuju. Persentase lebih banyak setuju memanfaatkan sumber daya alam lokal.
Dalam  pelaksanaannya  diperlukan  tenaga  dampingan,  karena  tidak  semua  desa  paham  dan  bisa melaksanakan  program  pembangunannya  sesuai  rencanaan,  aturannya,  dan  tidak  semua  desa  mampu  mandiri penuh.  Pendapat  diperlukan  tenaga  dampingan  untuk  pembangunan  agar  mengurangi  kecurangan  dan penyelewengan, ada 87 persen setuju dan 13 persen sangat setuju. 31
3. Faktor  ketiga,  daya  dukung  efektivitas  dana  desa  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  infrastruktur  pedesaan,  ialah pengawasan.
Pengawasan penting untuk memantau keuangan dan realisasi program oleh BPD. PP No.60/2014 Pasal 1 ayat (2), dinyatakan Dana Desa bersumber dari APBN. 32 Disebutkan lebih lanjut di Pasal 6, Dana bagi Desa ditransfer melalui APB kota yang ditransfer ke APB Desa . Diperlukan pengawasan karena menjadi faktor penting bagi keefektivan penggunaan dana bagi desa dalam pembangunannya.
Hasil dari penelitian, bahwa sebanyak 86 persen setuju laporan pertanggung  jawaban dana desa  yang  telah digunakan  disampaikan  tepat  waktu.  Pendapat  yang  mengatakan,  hal  ini  berdampak  baik  dan  memperkecil  bagi progres laporan berikutnya sebanyak 14 persen sangat setuju, dan kurang setuju sebesar 1 persen
Sesungguhnya  dana  untuk  Desa  terbatas,  dan  jumlah  penerimaan  setiap  desa  menerimanya  berbeda  sesuai kondisi masing-masing desa. Oleh karena  itu setiap pemerintah desa menggunakannya se-efisisen dan tepat  guna sesuai rencana dan target.
Persepsi  penggunaan  dana  bagi  desa  yang  efisien  ada  83  persen  responden  menyatakan  setuju,  10  persen sangat setuju. Akan tetapi ada responden menyatakan 8 persen kurang setuju tentang hal itu, karena banyak belum efisien  dalam  memanfaatkannya  serta  kurang  merata  pembangunannya  di  setiap  desa.  Untuk  Dana  desa  diterima oleh pemerintah desa mengalami fluktuasi, di mana rupiah cenderung berubah. Disimpulkan, penyerapan dana bagi desa sulit terealisasi dengan cepat, oleh karena itu perlu kerja sama yang baik pemerintah desa dan masyarakatnya. 4. Faktor transparansi.
Transparansi,  di  mana  pemerintah  desa  harus  mengikut-sertakan  warga  desanya  dengan  aktif  di  setiap musyawarah  yang  dilakukan,  serta  terlibat  dalam  ketika  menyalurkan  anggaran  pembangunan  bagi  desa.  Dengan cara demikian, faktor transparansi dan akuntabel, maka anggaran dari pusat dapat dipantau dengan benar.
Masyarakat  yang  menyatakan  terkait  informasi  yang  disampaikan  serta  transfransi  dana  desa  yang digunakan  aparat  desa  yang  mengelola  dananya,  bahwa  81  persen  setuju  transparansinya  sudah  sesuai,  9  persen sangat setuju. Pendapat yang menyatakan kurang  setuju 8 perse dan 4 persen tidak setuju  pemerintah desa belum transparansi dalam menggunakan dananya.
Idealnya  dana  bagi  desa  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  menekan  angka  kemiskinan. Berdasarkan pada kemanfaatan dananya bagi pembangunan sarana dan prasarana, sehingga ekonomi desa menjadi pulih.
Hal itu sebagai harapan bagi masyarakat desa, meskipun sesungguhnya dana bagi desa itu belum cukup bagi peningkatan  perekonomian  masyarakat  secara  maksimal.  Persepsi  masyarakat,  bahwa  dana  bagi  desa  telah menumbuhkan  tingkat  sejahtera  sebesar  69  setuju,  9  persen  sangat  setuju,  dan  22  persen  kurang  setuju,  karena masyarakat banyak belum sejahtera adanya dana tersebut.
Faktor  tolak  ukur  bagi  peningkatan  perekonomian,  ialah  pendapatan  masyarakat  menjadi  berubah meningkat. Pendapatan yang menjadi naik, dengan demikian dikatakan dana tersebut berdampak baik bagi tingkat sejahtera masyarakatnya.
Tingkat perubahan pendapatan dialami masyarakat dengan adanya dana tersebut, menunjukan ada 69 persen masyarakat  berubah  naik  pendapatannya,  dan  yang  tidak  berubah  31  persen.  Hal  ini  menjadi  tolok  ukur  tingkat keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakatnya.
Keefektivan  harus  diperhatikan  dalam  menggunakan  dana  bagi  desa.  Saluran  yang  tepat  waktu  sebagai pendukungnya. Pemerintah desa harus sigap dengan adanya kesesuaian dana dengan target capaiannya.
30 Siagian, Managemen bagi SDM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal.62.
31 Wibowo, Manajemen Kerja, (Jakarta: Gramedia 2007), hal.173.
32 Peraturan Pemerintah No.60/2014: Dana Desa Sumbernya APBN.
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
Persepsi  keefektifan  dananya  bagi  perekonomian  masyarakat  sebanyak  1  persen  kurang  setuju,  89  persen setuju dan 10 persen sangat setuju dana desa digunakan efektif.
Berbagai  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  serapan  dana  desa,  dikarenakan  tingkat  kesiapan  perangkat desa  untuk  menerima  dan  mengelola  dananya,  dan  penyaluran  dana  desa  yang  lambat  disebabkan  birokrasi berbelit.  Mengakibatkan  tidak  efektifnya  dana  sebagai  penggerak  ekonomi  belum  optimal.  Jalan  keluarnya,  ialah adanya dana desa yang langsung dari pemerintah pusat, untuk mengatasi ketimpangan setiap tahunnya.
Persepsi,  bahwa  dana  bagi  desa  dapat  mengurangi  ketimpangan  pendapatan  masyarakat,  ada  69  persen setuju,  20  persen  kurang  setuju,  dan  11  persen  sangat  setuju.  Adanya  pengurangan  pada  ketimpangan  tersebut berdasarkan  skala,  bahwa  86  persen  setuju  ada  tambahan  sarana  dan  prasarana  pedesaan  melalui  dana  tersebut dengan  dibangunnya  UKM  desa,  perbaikan  posyandu  dan  lainnya.  serta  beberapa  perbaikan  infrastruktur  jalan desa. Sebanyak 14 persen sangat setuju, dan kurang setuju 1 persen tentang hal itu.
Oleh  karena  itu,  efektivitas  untuk  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  pedesaan  untuk  merealkan keuangan  bagi  alokasi  dana  desa,  sebagai  pelaksanaan  program  yang  telah  direncanakan  berbanding  dengan tetapan target didasarkan pada potensi yang ada. 33
Disimpulkan,  bahwa  tata  kelola  dana  bagi  desa  dalam  bingkai  rencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan, transparansi serta dampaknya dilaksanakan secara baik, meskipun belum secara penuh sesuai harapan masyarakat.
Dari aspek pelaksanaan oleh aparat desa dalam mengelola dana, keterlibatan masyarakat dalam membangun, memanfaatkan  SDA  serta  pendampingan  desa  dianggap  baik,  meski  belum  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh masyarakatnya. Demikian pula, dinilai baik aspek pengawasannya, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan efisien.
Contoh pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Nagari Bukit Bual, Sijunjung sudah  sesuai  berdasarkan  undang-undang.  Namun  masih  ada  kekurangannya , yaitu  peningkatan  partisipan  dari masyarakat  pedesaan  berupa  sosialisasi  agar  semua  program  dapat  berjalan  sesuai  kesepakatan  bersama.  Dengan demikian,  dapat  mengurangi  tingkat  kesalahan  yang  ada.  Dilakukan  dengan  cara  menentukan  kegiatannya  secara matang,  serta  memberdayakan  SDM  yang  lebih  baik  lagi  melalui  pelatihan.  Kegiatan  harus  melibatkan  unsur masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi yang sudah ada.
Dalam  proses  pelaksanaan  aturan  keuangannya  melalui  APBD,  maka  tata  kelola  anggarannya  harus  tepat guna, sehingga realisasi anggarannya sesuai. Dengan demikian pemerintahan daerah senantiasa mengawasi selalu, sehingga alokasi dananya efektif dan efisien.

## SIMPULAN
Setelah  dianalisis  dan  dibahas  dapat  disimpulkan  terkait  Efektivitas  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya kemajuan masyarakatnya, bahwa :
1. Meskipun dana bagi desa dikelola dilihat dari aspek rencana, pelaksanaan, pengawasan dan transparansinya serta dampak  di  masyarakatnya  terlaksana  secara  baik.  Meskipun  demikian  belum  sesuai  dengan  keinginan masyarakatnya.
2. Ada  banyak  kendala  yang  dijumpai  dalam  hal  kelola  dananya.  Meskipun  demikian,  dampaknya  pada  jangka pendek dianggap baik dalam menunjang pembangunan di desa.
3. Meskipun terdapat peningkatan dalam kesejahteraan masyarakatnya, di mana pendapatan masyarakatnya rata-rata baik.  Demikian  juga  dengan  ditambahnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Akan  tetapi  masih  terdapat kekurangannya berupa pemerataan pendapatan.
Dengan  demikian,  disimpulkan,  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tentang  dana  desa  belum  efektif, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang ditetapkan dalam peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adisasmita, Rahardjo. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogya: Graha Ilmu, 2011. Arikunto, Suharsimi. Prosedur untuk Penelitian dengan Pendekatan Politik, Jakarta: Rineka, 2006.
Borni, Kurniawan, Desa yang Mandiri dan Membangun, Jakarta: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, 2015. Gibson, James L, et.al. Manajemen Organisasi: Prosesn Struktur Perilaku, (terj. Wahid, Djoerban) Jakarta: Erlangga, 1995.
Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan di Daerah, Jakarta: Salemba 4, 2002. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian untuk Hukum, Edisi  Revisi, Jakarta:  Kencana Press, 2016. M.S, Kaen, Metodologi Penelitian Kualitatif yang Inter-disipliner, Yogya: Paradigma, 2012. Susi, Adi, Metodologi Penelitian , Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2015.
33 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan di Daerah, (Jakarta: Salemba 4, 2002).
Indra Susanto et al., Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Desa Untuk Kemajuan Masyarakatnya
Hanif, Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa, Jakarta: Erlangga, 2011. Robins, Stephen, P, Adminstrasi di Negara yang Berkembang, Jakarta: Rajawali, 1995. Siagian, Managemen bagi Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000. Sukmadinata, M. Iqbal, Metodologi dan Aplikasi Penelitian, Bogor: Ghalia, 2002. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Al-Fabeta, 2013. Steers, Richard, M, Efektivitas suatu Organisasi, terj.Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga, 1997. Pelaksana  Pembina  Adat  di  Daerah  Tingkat  I,  Sumatera  Selatan,  Kedudukan  dan  Peranan  bagi  Lembaga  Adat  di Sumatera Selatan: Setelah Berlakunya UU No.5/1979, Lahat: Pemerintah Daerah, 1994.
Permana, Sidik, Antropologi di Perdesaan Dan Pembangunannya yang Berkesimbungan, Yogya: De-Publis, 2016. Wibowo, Sistem Manajemen Kinerja, Jakarta: Gramedia 2007.

## Jurnal
Abdul Fatah Fanani, dkk, “Analisis Undang-Undang Desa”, Jurnal Dialektika, Vol 4, No.1, (Februari 2019). Apriani,  Kadek  Dwita,  &  Irhamna,  “Respon  Masyarakat  atas  Model  Anggaran  Partisipasi  Pembangunan  di  Desa:
Studi terhadap 3 Provinsi yang ada di Indonesia”, Jurnal: Penelitian Politik, Vol 13, No. 2, (2016).
Basuki, Udiyo, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata : Sebuah Dinamika Mengatur Desa pada Sistem Tata Negara di Indonesia, Al-Mazaahib”, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol 5, No. 2, (2017).
Febriantika,  Febby  dan  Noer  Fisabililah,  “Keefektifan  Pengelolaan  Dana  di  Desa  dalam  Memberdayakan Masyarakatnya”, Jurnal: Ilmu Administrasi Publik, Vol 8 No.1, (Maret 2020).
Hardiyani,  dan  Tantry,  Hapsari , “Pengelolaan  Keuangan  di  Desa  Berdasarkan  UU  No.6/2014  Desa  (Studi  Kasus  di Gumantar, Karang Malang Kabupaten Sragen)”, Law Journal, Vol 5, No. 3, (2016).
Dian,  Herdiana,  “Pentingnya  Merevisi  UU  No.6/2014  Desa:  Tentang  Pembangunan  di  Desa”,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, Vol 50, No.1, (2020).
Kusuma dan Miftakhul Khayri, “Menegarakan Desa: Sebuah Studi bagi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pacul Dan Desa Kasiman, Bojonegoro Pasca UU Otonomi Daerah”, Jurnal Politik, Vol 3, No. 2, (2014).
Nuraini, Astuti, dkk, “Sebuah Dilema Pentransformasian dari Desa ke Nagari: Studi atas Kasus Kenagarian IV, Koto Palembayan, Sumatera Barat)”, Jurnal: Ilmiah, Vol 3, No. 2, (2009).
Nurcholis,  Hanif,  “Pemerintah  di  Desa:  Sebuah  Unit  Pemerintah  yang  Palsu  pada  Sistem  Administrasi  Negara  RI (Kasus  Jabon  Mekar,  Parung,  Bogor)”, Jurnal  Politica:  Dinamika  Masalah  Perpolitikan  Dalam  Negeri  dan Hubungan Internasional, Vol 5, No. 1, (2014).
Iwan, Satriawan, M, “Perpolitikan Hukum pada Pemerintahan Desa di Indonesia”, Jurnal Justisia, Vol 7, No.2, (2013). Tola, Damianus, & Jou Sewa Adrianus, “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa”, Jurnal: Pendidikan Ekonomi, Vol 5, No. 1, (Juni 2020).

## Majalah
Rachman, Abdul, Pemerintahan Marga dan Negeri di Sumatera Selatan Dalam Kesejarahannya: Studi Marga-Marga, Majalah, Berita Marga, edisi Pertama, 1968.

## Internet
http://scholar.unand.ac.id/28484/3/BAB%20IV.pdf.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU RI No.6/2014 Desa. UU RI No.23/2014 Pemerintah Daerah. PP No.60/2014 Dana Desa Bersumber APBN. PMK No:247/PMK.07/2015 Tata Cara Alokasi, Saluran, Gunaan, Pantauan, dan Evaluasi DD