## TANTANGAN  DAN PELUANG PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Martini
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan advokat Email: tiyoalfarez @gmail.com

## ABSTRACT
The challenges  of law enforcement  in  eradicating  corruption are among others:  the lack of trust in law enforcement officers; Examination of corruption cases in court by judges prioritizes the fulfillment of formal legal actions. The absence of a judge's decision which is a symbol of firmness in  combating  corruption:  awareness  of  the  impact  of  corruption  is  still  too  abstract  and  poorly understood  by  the  community;  The  war  on  corruption  is  still  merely  a  political  discourse  or entertainment  for  the  people;  the  absence  or  lack  of  opportunities  to  participate  in  eradicating corruption  is  the  reason  why  people  do  not  care  or  are  concerned  about  eradicating  corruption. Besides the inherent habit that bahwa if all want to be fast, money is the solution ’and culture that is‘ nrimo ’or does not want to question all matters related to the administration of the state, as if it is an  element  of  fertilization.  Opportunities  for  law  enforcement  in  eradicating  corruption  include: Issuance  of  Law  No.  31  of  1999  concerning  Eradication  of  Corruption  Crime;  the  growth  of  the Corruption  Perception  Index  (CPI)  in  Indonesia  is  the  highest  compared  to  other  countries  in  the world; national  concerns about  corruption can stimulate governments  and anti-corruption  activists to  campaign  extensively  with  high  intensity;  The  press  has  become  a  powerful  media  for  raising public awareness of the effects of corruption.
Key Words: law enforcement, eradicating corruption .

## ABSTRAK
Tantangan penegakan hukum dalam memberantas korupsi antara lain: kurangnya kepercayaan pada petugas  penegak  hukum;  Pemeriksaan  kasus  korupsi  di  pengadilan  oleh  hakim  memprioritaskan pemenuhan  tindakan  hukum  formal.  Tidak  adanya  keputusan  hakim  yang  merupakan  simbol ketegasan  dalam  memberantas  korupsi:  kesadaran  akan  dampak  korupsi  masih  terlalu  abstrak  dan kurang  dipahami  oleh  masyarakat;  Perang  melawan  korupsi  masih  sebatas  wacana  politik  atau hiburan  bagi  rakyat;  tidak  adanya  atau  kurangnya  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam memberantas  korupsi  adalah  alasan  mengapa  orang  tidak  peduli  atau  khawatir  tentang pemberantasan korupsi. Selain kebiasaan yang melekat bahwa jika semua ingin cepat, uang adalah solusi 'dan budaya yang' nrimo 'atau tidak ingin mempertanyakan semua hal yang berkaitan dengan administrasi  negara,  seolah-olah  itu  adalah  unsur  pemupukan.  Peluang  untuk  penegakan  hukum dalam  memberantas  korupsi  meliputi:  Penerbitan  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  pertumbuhan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (CPI)  di  Indonesia adalah  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  dunia;  kekhawatiran  nasional tentang  korupsi  dapat  merangsang  pemerintah  dan  aktivis  anti-korupsi  untuk  berkampanye  secara luas  dengan  intensitas  tinggi;  Pers  telah  menjadi  media  yang  kuat  untuk  meningkatkan  kesadaran publik tentang dampak korupsi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Korupsi  adalah  perilaku  yang  merusak sistem  sosial.  Berbagai  keputusan  penting  demi kepentingan  orang  banyak  diambil  berdasarkan
pertimbangan  dan  kepentingan  pribadi,  tanpa mempedulikan  akibat  sosialnya  bagi  kehidupan masyarakat  banyak.  Jika  tidak  dikendalikan, korupsi  dapat  mengancam  lembaga-lembaga demo-  krasi  dan  ekonomi  pasar.  Kebijakan politik  dan  sistem  hukum  disusun  untuk
melindungi  elite  politik  yang  korup,  sekaligus menjadi  alat  untuk  menghancurkan  kekuatan sosial masyarakat yang ingin melawan. 1
Dalam  pengertian  sederhana,  korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk  kepentingan  pribadi.  Karena  itu  korupsi dipahami  dalam  konteks  perilaku  pejabat-pejabat sektor  publik  -  politisi,  pegawai  negeri  yang memakai  kekuasaan  dan  wewenang  sosial  untuk memperkaya diri, atau bersama orang-or- ang yang dekat dengan mereka.
Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang  kehidupan.  Pertama,  karena  melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama  dibanding  kepentingan  umum,  serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi  yang  melandasi  prilaku  sosial  sebagaian besar  orang.  Kedua,  tidak  ada  transparansi  dan tanggung gugat sistem  integritas publik. Birokrasi pelayanan  publik  justru  digunakan  oleh  pejabat publik  untuk  mengejar  ambisi  politik  pribadi, semata-mata  demi  promosi  jabatan  dan  kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

## B. Permasalahan
Pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  makalah  ini  adalah  :  Bagaimana  tantangan dan peluang penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
C. Metode Penulisan
Penulisan makalah ini menggunakan metode  analisis  SWOT  ( Strenght,  Weakness, Opportunity and Threat). Penulis menggabungkan Weakness  and  Threat  menjadi  ‘Tantangan,  dan Strenght,  and  Opportunity menjadi  ‘Peluang’ . Penulis  sengaja  membahas  tantangan penegakan hukum  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi terlebih dahulu baru kemudian membahas peluangnya.

## II. PEMBAHASAN
A.  Tantangan Penegakan  Hukum  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sebelum membentuk
Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  pemeritah Indonesia  telah  membentuk  7  lembaga  anti
1 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi , alih bahasa Masri Maris, ditertibkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia, Jakarta, 2008.
korupsi.  Semua  lembaga  anti  korupsi  yang dibentuk  tersebut,  umurnya  tidak  ada  yang melebih  tiga  tahun,  lembaga  anti  korupsi tersebut lansung dileburkan lagi oleh pemegang kepentingan.
Fenomena korupsi telah menjadi konsumsi  keseharian  rakyat  Indonesia  ketika membaca  lembaran  surat  kabar  atau  melihat pemuatan  informasi  di  media  elektronik. Intensitas  pers  dalam  memberitakan  kasus- kasus  korupsi  seolah-olah  berkejaran  dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh aparat penegak  hukum.  Kasus  korupsi  yang  satu terungkap  diikuti  dengan  kasus  korupsi  yang lain,  terus  menerus  seperti  cerita  bersambung yang  belum  diketahui  the  end  of  story-nya. Masih  banyak  kasus  korupsi  yang  menjadi pekerjaan  rumah  bagi  aparat  penegak  hukum menunggu untuk diungkap. Apa yang sebenarnya  terjadi  pada  masyarakat  kita? Apakah  rakyat  kita  yang  menjadi  pejabat publik  telah  mengalami  dekadensi  moral sehingga  begitu  permisif  terhadap  perilaku yang  merugikan  kepentingan  umum?  Dalam perspektif religius, perilaku korupsi menafikan keberadaan  Tuhan  dan  mengingkari  hukum Tuhan  agar  dilaksanakan  oleh  pengikutnya. Ataukah  berkaitan  dengan  belum  adanya contoh  kasus  yang  dapat  mentransformasikan efek penjera (deterent effect ) bagi calon-calon pelaku  korupsi.  Pernyataan  yang  terakhir berada dalam perspektif hukum bahwa hukum belum  mampu  mencegah  merebaknya  praktek korupsi dan memberikan ganjaran
( punishment )  yang  setimpal  terhadap  pelaku korupsi. Terjadi suatu ironi dalam
pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  saat  ini, yaitu disatu pihak pemerintahan sangat gencar melakukan  penegakan  hukum  kasus-kasus korupsi  tetapi  dipihak lain kasus  korupsi  terus muncul  silih  berganti.  Kemudian  muncul sorotan  terhadap  aparat  penegak  hukum  yang menjadi  avant  garde   penegakan  hukum,  dan sekaligus  menjadi  harapan  akan  tegaknya hukum  terhadap  para  pelaku  korupsi.  Sorotan terhadap penegak hukum karena secara teoritis dan praktis penegakan hukum sangat tergantung  bagaimana  aparat  penegak  hukum dalam  upayanya  menegakan  hukum  dengan menjebloskannya ke penjara.
Pemeriksaan  kasus tindak  pidana korupsi  di  pengadilan  oleh  hakim  lebih memprioritaskan  pada  pemenuhan  perbuatan melawan  hukum  formil.  Hakim  cenderung untuk melihat apakah suatu perbuatan terdakwa  telah  memenuhi  perbuatan  hukum formil  dari  pada  perbuatan  melawan  hukum materiil. Kecenderungan tersebut adalah mengandalkan pembuktian kerugian keuangan negara pada hasil audit BPKP atau hakim akan meminta  hasil  audit  dari  badan  pengawas keuangan  pemerintah.  Atau  hakim  akan memeriksa  suatu  tindakan  yang  dituduhkan sebagai korupsi dilakukan dengan menyimpang atau
menyalahi prosedur/ketentuan  yang  berlaku.  Penilaian terhadap  suatu  perbuatan  apakah  sudah  sesuai dengan prosedur atau tidak menjadi salah satu bentuk  untuk  mencari  perbuatan  melawan hukum  formil.  Putusan  hakim  terhadap  tindak pidana  korupsi  cenderung  mengedepankan perbuatan  melawan  hukum  formil.  Hakim jarang  menggunakan  pertimbangan  hukum (legal  reasoning)  dalam  putusan  dengan analisis  perbuatan  melawan  hukum  materiil. Perbuatan melawan hukum materiil digunakan sebagai  unsur  pemberat  dalam  penjatuhan pidana,  misalnya  bahwa  terdakwa  adalah pejabat  negara  yang  seharusnya  memberik teladan atau koruptor belum pernah dipidana.
Meskipun telah ada kesepakatan (consent )  antara  DPR  dan  Presiden  bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) belum cukup untuk mencegah pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Ketiadaan putusan hakim  yang menjadi  simbol ketegasan  dalam pemberantasan korupsi menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  korupsi tetap  berlangsung  dan  seolah-olah  membuat pejabat  publik  tidak  takut  terhadap  hukum. Karena  tidak  cukup  dengan  menyatakan bahwa  korupsi  merupakan  kejahatan  luar biasa,  tanpa  pernah  memberikan  informasi kepada  rakyat  dampak  dari  korupsi.  Korupsi belum  menjadi  keprihatinan  nasional  artinya pertama,  bahwa  yang  melihat  bahwa  korupsi sebagai  sesuatu  yang  perlu  diberantas  hanya kelompok  masyarakat  tertentu.  Sehingga tekanan  politik  yang  bersifat  massive masih
didominasi  oleh  elemen  tertentu  seperti mahasiswa dan LSM. 2
Meskipun  dapat  dikatakan  bahwa kelompok  masyarakat  atau  civil  society mewakili  kepentingan  masyarakat  luas  tetapi kesadaran  akan  dampak  korupsi  masih  terlalu abstrak  dan  kurang  dipahami  masyarakat. Tanpa mengecilkan kontribusi peran mahasiswa  dan  LSM  dalam  memperjuangkan pemberantasan  korupsi,  tapi  apabila  dampak korupsi  dapat  dilihat  seperti  dampak  bencana tsunami  yang  melahirkan  kesadaran  bersama untuk membantu para korban tsunami melintasi  batas-batas  suku,  agama,  ideologi dan  golongan  maka  akan  menghasilkan gelombang  pemberantasan  korupsi  yang  luar biasa.
Korupsi  merupakan  bentuk  manipulasi terhadap pajak yang diperoleh dari rakyat atau utang  luar  negeri  yang  nantinya  akan dibebankan  pada  rakyat.  Elaborasi  dampak korupsi  memegang  peranan  penting  dalam melahirkan  keprihatinan  nasional  terhadap korupsi.  Selain  itu  setelah  dinyatakan  sebagai extraordinary crime maka menjadi tugas pemerintah  untuk  melakukan  extraordinary accomplishment  untuk  memberantas  korupsi. Perang  terhadap  korupsi  masih  sekedar menjadi  wacana  atau  hiburan  politis  bagi rakyat. pemberantasan korupsi masih diwacanakan  dalam  aras  penegakan  hukum karena  putusan  hakim  yang  memenuhi  rasa keadilan rakyat belum muncul. Putusan hakim tidak  hanya  sekedar  melihat  terpenuhinya unsur-unsur  korupsi  dalam  UU  Korupsi, melainkan  dibutuhkan  pertimbangan  dampak dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik.  Dan  juga  kemungkikan lahirnya  pengaruh  penjeraan  dari  putusan hakim.
Selain  itu,  ketiadaan  atau  minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan  korupsi  menjadi  penyebab masyarakat tidak peduli atau prihatin terhadap pemberantasan  korupsi.  Masyarakat  yang
2 Yakub Adi Krisanto, Tindak Pidana Korupsi , (Usaha) Penegakan Hukum di Republik Korup, Academia, diakses tanggal 21 Januari 2019
sudah  terkontaminasi  dengan  pragmatisme hanya  akan  peduli  apabila  masalah-masalah masyarakat berkaitan langsung terhadap kepentingan  individu.  Atau  apabila  dampak korupsi akan  mempengaruhi  keberadaan individu  baik  secara  sosial  maupun  ekonomi. Ketidakpedulian  masyarakat dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk melakukan manipulasi-manipulasi  terhadap kegiatan  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat.  Salah satu metode yang efektif untuk mengungkapkan  kasus  korupsi  adalah  laporan dari  lingkungan  internal  organisasi  dalam suatu  jejaring  kekuasaan.  Kelemahan  metode ini adalah apabila terdapat mutual consensus dari lingkungan  tersebut  untuk  bahu  membahu menutup-nutupi  korupsi  yang  terjadi.  Akses partisipasi  perlu  dibuka  bahkan  dipermudah untuk lebih optimalnya pemberantasan korupsi. Karena masyarakat merupakan sumber  daya  yang  mempunyai  ketersediaan informasi  yang  melimpah.  Partisipasi  dalam konteks  pemberantasan  korupsi  membutuhkan edukasi dan pemberdayaan. Artinya masyarakat  perlu  diedukasi  mengenai  dampak korupsi  dan  urgensi  dari  pemberantasan korupsi,  sekaligus  memberdayakan  diri  untuk berani  memberikan  laporan  kepada  aparat penegak  hukum.  Partisipasi  rakyat  juga membutuhkan  sikap  tanggap  dan  positif (responsive  attitude)  dari  aparat  penegak hukum  ketika  rakyat  melaporkan  adanya indikasi korupsi. Meskipun komitmen pemberantasan  korupsi  pada  pemerintahan sangat kuat, namun kenyataan praktek korupsi tetap ada dan langkah-langkah untuk mencegah  atau  menghambat  korupsi  masih membutuhkan langkah panjang.
Adanya  gejala  umum  bahwa  aparat penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum pemberantasan  korupsi  lebih  memfokuskan pada  aspek  formil  dari  suatu  tindak  pidana. Gejala  umum  tersebut  semakin  menegaskan aspek formil dari penegakan hukum. Untuk itu pertanyaanya  apakah  putusan  MK  tersebut bertentangan dengan penegakan hukum pemberantasan  korupsi  yang  selama  ini dipraktekkan?  Ataukah  putusan  tersebut  akan menghambat  upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia?  Putusan  MK  menjadi  afirmasi penegakan  hukum  dan  tulisan  ini  merupakan sindiran  bagi  Jaksa  Agung  bahwa  aparat
kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi lebih mengandalkan  pencarian  bukti  formil  dan tidak  berani  mengungkapkan  bukti  materiil dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh koruptor.  Aparat  penegak  hukum  harus berefleksi  terhadap  putusan  MK  tersebut. Putusan  MK  akan  mudah  distigmatisasi sebagai  pendukung  aliran  legalistik.  Tetapi putusan  MK  lebih  mengacu  pada  kepastian hukum  yang  adil  dengan  asumsi  bahwa pertama,  hukum  diadakan  harus  dapat menjamin  kehakekatannya  yaitu  menciptakan keadilan dan kepastian. Hukum harus mengandung keadilan dan kepastian, sehingga apabila tidak terkandung keadilan dan kepastian  maka  tidak  dapat  dikatakan  sebagai hukum.  Inilah  yang  menjadi  titik  tolak pandangan MK bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU  PTPK)  tidak  dapat  menjadi  kepastian hukum' yang adil.
Aparat  penegak  hukum  tidak  perlu berapriori  terhadap  putusan  MK  karena putusan  tersebut  hanya  merupakan  penegasan dari praktek penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan  pada  upaya  pemberantasan korupsi.  Sehingga  putusan  MK  menjadi penguat  untuk  menyakinkan  langkah-langkah hukum yang sudah ditempuh dalam pemberantasan  korupsi.  Tetapi  perlu  diingat bahwa  putusan  MK  memberikan  suatu terobosan  hukum  khususnya  bagi  hakim  yang mengadili  kasus  tindak  pidana  korupsi. Dimana bahwa terpenuhinya unsur memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau korporasi  sudah  cukup  untuk  melakukan pemidanaan koruptor. Bahwa peraturan perundang-undangan  pemberantasan  korupsi sudah  sedemikian  rupa  dibentuk  agar  dapat mencapai  tujuan utamanya  yaitu memberantas korupsi.  Namun  dalam  penegakan  hukumnya terdapat kompleksitas baik dari aparat penegak hukumnya maupun budaya hukumnya. Penegakan  hukum  baik  yang  dilakukan  oleh POLRI  dan  Kejaksaan  maupun  KPK  bertemu dengan  budaya  hukum  yang  seolah  terlanjur berwatak  korup.  Artinya  bahwa  dengan dipengaruhi oleh konsumerisme atau pemujaan terhadap  materi  maka  segala  cara  dihalalkan asalkan  dapat  mencapai  keterpenuhan  materi. Pertemuan  ini  juga  terjadi  ketika  masyarakat mengalami  keadaan  yang  ingin  selalu  cepat.
Apakah  itu  disebut  budaya  instan  atau  potong jalur,  keinginan  untuk  selalu  cepat  dan dinomorsatukan  langsung  atau  tidak  langsung berkontribusi pada terjadinya korupsi.
Selain  itu  kebiasaan  yang  sudah  melekat bahwa  ‘kalau  semua  ingin  cepat,  uang  adalah solusinya’,  seolah  menjadi  unsur  penyubur dari  tumbuh-kembangnya  korupsi.  Kemudian budaya  yang  ‘nrimo’  atau tidak mau mempermasalahkan  segala  urusan  yang  ada kaitannya  dengan  penyelenggaraan  negara juga  mendorong  terjadinya  korupsi.  Hukum adalah bagian dari budaya masyarakat.  Ketika peraturan perundang-undangan bertujuan memberantas  korupsi  berhadapan  dengan budaya  (hukum)  yang  menyuburkan  korupsi maka  ‘pertarungan’  tersebut  membutuhkan energy social dan ekonomi yang luar biasa.

## B.  Peluang Penegakan  Hukum  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Salah  satu  buah  reformasi  pada  tahun 1999 adalah diterbitkannya  UU No. 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Undang-undang  tersebut  menjadi tonggak  bersejarah  bagi  hukum  di  Indonesia, pertama,  bertolak  dari  nama  atau  judul undang-undangnya  dapat  diketahui  bahwa adanya  kesadaran  dari  DPR  yang  menjadi representasi rakyat Indonesia mengenai perlunya pemberantasan korupsi. Kedua, kesadaran  perlunya  pemberantasan  korupsi dilatar  belakangi  dengan  kondisi  negara  pada saat  itu  korupsi  (bahkan  sampai  saat  ini) sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  di  republik ini.  Indonesia  yang  pada  saat  itu  baru  saja keluar  dari  rejim  orde  baru  yang  korup berkehendak  untuk  memperbaiki  kondisi bangsa.  Slogan  anti  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  atau  dikenal  dengan  KKN  sangat populer di perbincangkan masyarakat.
Pembicaraan  masyarakat  mengenai  KKN menunjukkan  bahwa  korupsi  menjadi  bagian yang  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Praktek penyelenggaraan negara yang KKN kasat mata dapat  diindera  oleh  rakyat,  uang  pelicin  atau suap  atau  sogokan  adalah  istilah-istilah  yang menggambarkan  adanya  KKN  di  republik  ini. ketiga,  untuk  itu  pembentuk  undang-undang melihat  bahwa  KKN  berkontribusi  pada pelemahan  ekonomi  nasional,  dalam  hal
adanya  pelemahan  efisiensi  bagi  daya  saing industri di Indonesia.
Senada  dengan  itu,  Prof.  Saldi  Isra, salah  seorang  pendiri  Integritas  di  Sumbar, juga  menyebut  upaya  Indonesia  memberantas korupsi  hingga  tahun  tahun  2015  cukup menunjukkan  hasil.  Hal  ini  tidak  lepas  dari peran sentral KPK sebagai lembaga pemberantas  korupsi.  Ketika  KPK  dibentuk Pada  tahun  2003,  indeks  persepsi  korupsi (IPK)  Indonesia  hanya  19.  Hardirnya  KPK tidak  dipungkiri  telah  mendongkrak  IPK Indonesia  hingga  37  pada  tahun  2018 (Transparency International Indonesia, 2018). 3 Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Agus  Rajardjo  mengatakan,  pertumbuhan Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  di  Indonesia paling  tinggi  dibandingkan  negara-negara  lain di dunia. 4
Mungkin  terlalu  naif  dikemukakan harapan  keprihatinan  nasional  melahirkan people  power  yang  menuntut  aparat  negara untuk memberikan prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dan melahirkan kemungkinan  rakyat  mempunyai  posisi  tawar yang  kuat  untuk  meminta  aparat  negara  yang tidak  dapat  menunjukan  niat  baik  dalam memberantas  korupsi.  Keprihatinan  nasional terhadap  korupsi  dapat  terbentuk  apabila pemerintah dan aktivis anti korupsi melakukan kampanye secara luas dengan intensitas tinggi.
Pers  menjadi  media  ampuh  untuk menggalang kesadaran publik terhadap dampak-dampak korupsi. Seperti terjadi  pasca bencana  tsunami,  pemberitaan  pers  mampu membangkitkan solidaritas nasional dan melimpahnya  keinginan  untuk  membantu korban  tsunami.  Hal  tersebut  dapat  dicapai ketika  pers  menginformasikan  dampak  yang luar  biasa  dari  gelombang  tsunami  dengan memporak-porandakan  kontruksi  bangunan
3 Harian Haluan .com, Kamis, 25 Juni 2015 - 19:05:22 WIB Reporter : Tim Redaksi
4 Artikel  ini  telah  tayang  di Kompas.com dengan  judul  "Ketua  KPK:  Pertumbuhan  Indeks Persepsi  Korupsi  Indonesia  Tertinggi  di  Dunia", https://nasional. kompas. com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk- pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia- tertinggi-di-dunia .  Penulis  :  Dylan  Aprialdo  Rachman, Editor : Sandro Gatra
pada  suatu  wilayah.  Pola  yang  sama  dapat dapat diterapkan pada korupsi, apabila dampak korupsi  diinformasikan  kepada  rakyat  bahwa korupsi mengakibatkan antara lain menurunnya kualitas pelayanan yang seharusnya  diberikan  oleh  negara  kepada rakyatnya.

## III PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi antara  lain:  masih  minimnya  kepercayaan terhadap aparat penegak hukum;
Pemeriksaan  kasus  tindak  pidana  korupsi di pengadilan oleh hakim lebih memprioritaskan pada pemenuhan perbuatan melawan hukum formil.
Ketiadaan  putusan  hakim  yang  menjadi simbol ketegasan  dalam pemberantasan korupsi:  kesadaran  akan  dampak  korupsi masih terlalu abstrak dan kurang dipahami masyarakat;  Perang  terhadap  korupsi masih  sekedar  menjadi  wacana  atau hiburan politis bagi rakyat; ketiadaan atau minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi  menjadi  penyebab  masyarakat tidak  peduli  atau  prihatin  terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu
kebiasaan  yang  sudah  melekat  bahwa  ‘kalau semua ingin cepat, uang adalah solusinya’ dan budaya  yang  ‘nrimo’  atau  tidak  mau mempermasalahkan  segala  urusan  yang ada  kaitannya  dengan  penyelenggaraan negara,  seolah  menjadi  unsur  penyubur dari tumbuh-kembangnya korupsi.
2. Peluang penegakan hukum dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi antara  lain  :  Diterbitkannya  UU  No.  31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi;  pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia  paling  tinggi  dibandingkan negara-negara  lain  di  dunia;  adanya keprihatinan  nasional  terhadap  korupsi dapat  merangsang  pemerintah  dan  aktivis
anti  korupsi  melakukan  kampanye  secara luas dengan intensitas tinggi; Pers menjadi media ampuh untuk menggalang kesadaran publik terhadap dampak- dampak korupsi.

## B. Rekomendasi
Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat  untuk  memberantas  korupsi  dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat,  karena  dalam  kenyataan  adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat  berdampak  pada  timbulnya  krisis  di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  perlu  semakin ditingkatkan  dan  diintensifkan  dengan  tetap menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan kepentingan masyarakat.

## Referensi
Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi , alih bahasa Masri Maris, ditertibkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia, Jakarta,
2008.
Yakub Adi Krisanto, Tindak Pidana Korupsi ,
(Usaha)  Penegakan  Hukum  di  Republik Korup,  Academia,  diakses  tanggal  21 Januari 2019
Harian  Haluan  .com,  Kamis,  25  Juni  2015  - 19:05:22  WIB  Reporter  :  Tim  Redaksi  , diakses tanggal 21 Januari 2019