## Respon Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi program-prorgram pendidikan yang di implementasikan oleh pemerintah terkait pendidikan

## Desi Berliana Barus

## (Program Studi Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstrak
Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi program-prorgram pendidikan yang di implementasikan oleh pemerintah terkait pendidikan. Bagaimana dilema partisipasi dan aksesibilitasi masyarakat marginal dalam menempuh pendidikan menjadi sasaran dan fokus dalam penilitian ini.Sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir terbelakang terhadap definisi pendidikan maka Komunitas Suku  Asli/Laut  dengan  khas  sosial  budaya  (culture)  yang  berbeda  dengan  masyarakat  modern  lain  nya membuat Komunitas Suku Asli/Laut menjadi objek yang menarik untuk di kaji oleh banyak pihak.Penulisan ini beranjak dari beberapa alasan dari penulis, pertama pendidikan merupakan jembatan untuk seseorang mampu  merubah  kehidupan  nya  menjadi  lebih  baik  dan  hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pemerintah  adalah  instrument  yang  bertanggungjawab  penuh  atas  penyelenggara kehidupan di negeri ini sehingga tidak ada alasan untuk setiap masyarakat tidak mengecap dunia pendidikan.

## Kata kunci: komunitas, pendidikan, suku laut

## Pendahuluan
Penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang bagaimana Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi  program-prorgram  pendidikan yang  di  implementasikan  oleh  pemerintah terkait pendidikan. Bagaimana dilema partisipasi  dan  aksesibilitasi  masyarakat marginal  dalam  menempuh  pendidikan menjadi  sasaran  dan  fokus  dalam  penilitian ini.
Sebagai  masyarakat  yang  memiliki pola  pikir  terbelakang  terhadap  definisi pendidikan maka Komunitas Suku Asli/Laut dengan  khas  sosial  budaya  (culture)  yang berbeda dengan masyarakat modern lain nya membuat Komunitas Suku Asli/Laut menjadi objek yang menarik untuk di kaji oleh banyak pihak.Penulisan  ini  beranjak  dari  beberapa alasan  dari  penulis,  pertama  pendidikan merupakan jembatan untuk seseorang mampu  merubah  kehidupan  nya  menjadi lebih baik dan hal ini sesuai dengan salah satu tujuan  negara  Indonesia  yang  tertera  dalam
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 pada  alenia  ke  4  yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerintah  adalah  instrument  yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggara kehidupan  di  negeri  ini  sehingga  tidak  ada alasan  untuk  setiap  masyarakat  tidak mengecap dunia pendidikan.
Kedua,  kesadaran  Komunitas  Suku Asli/Laut  tentang  dunia  pendidikan  sangat minim  sehingga  angka  partisipasi  dalam pendidikan  masih  sangat  rendah.Penulis berasumsi  bahwa  rendahnya  partisipasi Komunitas Suku Asli/Laut adalah dikarenakan  faktor  ekonomi,  sosial,  budaya atau  bahkan  politik.  Beberapa  ahli  seperti Todaro  (1997:  254)  dan  Simmons  (1980:6) melihat  bahwa  kemiskinan  telah  membuat ketidakberdayaan  mereka  yang  miskin (Komunitas Suku Asli/Laut) untuk mengikuti sekolah bukan saja karena sekolah memerlukan  biaya,  tetapi  karena  mereka kekurangan gizi, sering tidur di kelas dan sulit
menangkap pelajaran dengan akibat
berikutnya adalah drop-out dari sekolah.
Ketiga,  pendidikan  untuk  semua adalah  sebuah  konsep  dari  penulis  untuk menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam menempuh pendidikan dan pembelajara.  Penjabaran  dari  isi    UUD  1945 mengenai  pendidikan  Indonesia  cukup  jelas bahwa negara menyediakan sarana pendidikan.  Maka  dari  itu  pemerataan kesempatan  mengikuti  proses  pendidikan dan  pembelajaran  tidak  hanya  terbatas  pada kelompok  warga  yang  mampu,  tetapi  harus menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat.
Pendidikan  yang  ada  di  Indonesia terbagi  menjadi  dua  tipe  yaitu  pendidikan Formal  dan  pendidikan  non  formal  atau pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  hal  ini  juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomer 20 pasal  26  ayat  1  dan  3  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa Pendidikan  nonformal  diselenggarakan  bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan  sepanjang  hayat.  Pendidikan nonformal  meliputi  pendidikan  kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,  pendidikan  pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang  ditujukan  untuk  mengembangkan kemampuan peserta didik.
Pendidikan  merupakan  instrumen untuk  mendidik  tenaga  kerja  yang  terlatih maka  dari  itu  pemberantasan  buta  aksara merupakan  tahap  awal  untuk  mencapai pendidikan  yang  berkualitas  di  kancah  lokal hingga  mampu  memasuki  tahap  yang  lebih tinggi.  Menurut  Direktorat  Pendidikan  Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP)  dalam kusnadi, dkk (2003:50)
“program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang  diselenggarakan  bagi  masyarakat penyandangbuta aksara untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca,menulis  dan  berhitung)  serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait  dengan  kemampuan  keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan  itu  mereka  dapat  menguasai pengetahuan dasar (basic education) yang dibutuhkan dalam habitat dan komunikasi hidupnya ”
Pemanfaatan merupakan tahap ketiga dalam adanya partisipasi masyarakat di suatu kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program atau kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Khususnya  masyarakat  suku  asli/laut  yang telah  ikut  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan  dan  ikut  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  selanjutnya  partisipasi  dalam pengambilan  pemanfaatan  menjadi  tahap lanjutan dalam suatu partisipasi.

## Kerangka Teoritik
Partisipasi dalampengambilan manfaat  tidak  lepas  dari  hasil  pelaksanaan yang telah dicapaibaik yang berkaitan dengan kualitas  maupun  kuantitas.  Dari  segi kualitasdapat  dilihat  dari  hasil  output  yang dicapai dari suatu implentasi kebijakan yang telah  dibuat,  sedangkan  dari  segi  kuantitas dapat  dilihat  daripresentase  keberhasilan program.
Wawancara  dengan  bapak  Ardian menjadi  penguat  penjelasan  di  atas,  beliau mengatakan:
”kita  sudah  sangat  bersyukur  dengan adanya  program  inklusif  dan  lain  nya yang diberikan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat  suku  asli/laut,karena  dengan adanya  program  itu  masyarakat  disini disini kan jadi mengenal dunia pendidikan, orang tuanya dan anak-anak nya  sudah  jadi  lebih  peduli  dengan pendidikan  juga  diajarkan  mengenal huruf  dan  sebagainya    itu  sangat membantu  sekali  cuman  kalau  bisa ditambahakan  lagi  sesuatu  yang  baru  di dalam  proses  belajar,  karena  masyarakat suku  asli/laut  disini  memiliki  sifat  yang cendrung pembosan, jadi harus selalu ada
pembaharuan dalam proses mengajar nya juga, mungkin cara belajar dengan seperti nonton bareng lah artinya tidak monoton yang  menjelaskan  terus-terusan  tetapi harus  ada  sesuatu  yang  lain  yang  bisa membuka  cara  berpikir  mereka  krena masyarakat  disini  akan  lebih  mudah mengerti  apabila  ada  contoh-contoh  nya langsung, mungkin pakai layar proyektor atau  infocus  kan  lebih  efesien  dan  efektif dari pada cerita dan ngomong saja berjam- jam itu gak nangkap mereka itu sih kalau bisa  supaya  masyarakat  disini  tidak jenuh” (sumber data:wawancara langsung pada tanggal 04 juni 2017) Setelah  pelaksanaan  dari  sebuah keputusan
yang disepakati diawal selanjutnya hasil merupakan hal yang sangat di  harapkan  oleh  masyarakat  suku  asli/laut. Adanya  hasil  yang  memang  sesuai  dengan peruntukan  masyarakat  sehingga  keputusan yang  telah  di  ambil  berakhir  dengan  hasil yang  dinikmati  masyarakat  luas  terkhusus masyarakat komunitas suku asli/laut.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis  terhadap  masyarakat  suku  asli/laut dapat  diketahui  bahwa  masyarakat  suku asli/laut  sangat  mendapat  dampak  yang positive serta manfaat dari adanya program- program  yang  di  implementasikan  di masyarakat  suku  asli/laut  namun  ketika program  tersebut  terhenti  dan  mengalami masa  vakum,  masyarakat  komunitas  suku asli/laut mengalami kejenuhan dalam penantian program lanjutan.
Senada  dengan  ibu  meli,  beliau mengatakan:
“ada  manfaat,  kam i  senang  dulu  ketika belajar  itu  lancar-lancar  saja,  kami  yang tak  tau  huruf  sama  sekali  tapi  setelah belajar  itu  kami  kan  jadi  tau  juga  udah mulai bisa kami membaca dulu sikit-sikit, kenal  huruf  mana  a  b  c  dan  sampai  bisa membaca,  senang  hati  kan  tapi  ya  gitu sekarang  kami  udah  lupa  lagi  cara membaca itu bagaimana, dulu aja pas ibu itu  mengajar  kami,kami  membaca  belum terlalu lancar tapi sekarang ini sudah lupa lagi Cuma kenal huruf sikit-sikit aja lah,
sudah hampirlah dekat setahun tak masuk lagi kalaupun masuk sekali-sekali saja lah dia  datang”(sumber  data:  wawancara pada tanggal 02 juni 2017)
Dari  wawancara  yang  disampaikan oleh  Ibu  Meli,  dapat  diketahui  bahwa  ilmu harus    terus  di  asah  melalui  proses  belajar mengajar agar semakin meningkat pengetahuan yang di dapat. Masa vakum dari proses  belajar  mengajar  yang  sudah  terhenti selama  kurang  lebih  dari  satu  tahun menyebabkan  masyarakat  komunitas  suku asli/laut  menjadi  lupa  akan  pelajaran  yang pernah  mereka  terima  selama  proses  belajar mengajar.  Kefektifan  guru  dalam  mengajar sangat dibutuhkan dalam mengajar masyarakat komunitas suku/asli laut.
Disampaikan pula oleh ibu sari, beliau mengatakan bagaimana manfaat dari program  Inklusif,  dalam  wawancara  yang berdurasi15 menit beliau mengatakan :
“kalau ditanya man faat, dulu iya memang kami  ada  tambah  ilmu  untuk  membaca dan  bisa  kenal  huruf-huruf  juga,  tapi kalau sekarang sudah tak ada lagi manfaat itu, udah lupa lagi kami apa-apa saja yang diajarkan  oleh  mereka  dulu,  anak  ibu  ini dulu  waktu  masih  aktif  ibu  resti  itu datang  mengajar  si  ester  sudah  sering suruh saya belikan dia pensil buku gambar dan alat tulis gitu, ya senanglah hati lihat anak mau belajar, tapi kalau sekarang ini sudah  tak  ada  lagi,  makanya  ini  sudah mau runding juga dengan ibu Rttentang proses belajar yang kadang datang kadang tidak, anak-anak kita disini kan harus bisa membaca  juga  kan  sama  dengan  anak- anak yang lain supaya bisa pergi kemana- mana nanti tak di tipu orang, kalau ibu ini biarlah  kalau  tak  pandai  baca  tapi  kalau anak  ibu  janganlah  sama  dengan  nasib orang tua nya”(sumber data: wawancara pada tanggal 03 juni 2017)
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku asli/laut mendapat  dampak  yang  positive  dan mendapat  perkembangan  dalam  dunia pendidikan,  masyarakat  yang  awalnya  tidak
bisa  mengenal  huruf,  menjadi  mengenal huruf bahkan bisa membaca meskipun tidak terlalu  lancar.  Program-program  yang  di implementasikan di masyarakat suku asli/laut menjadi  senjata  untuk  menepis  angka tingginya  pendidikan  buta  aksara  yang  ada, Namun  program  tersebut  kini  sudah  tidak efektif  lagi  dikarenakan  kehadiran  guru dalam  mengajar  tidak  stabil  dan  mengalami masa vakum.
Menurut    Sandy  Abdullah  (2013:10) guru yang baik digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Guru  yang  baik  adalah  guru  yang waspada  secara  profesional.  Ia  terus berusaha  untuk  menjadikan  masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling baik bagi anak-anak muda.
b. Mereka  yakin  akan  nilai  atau  fakta manfaat  pekerjaannya.  Mereka  terus berusaha
memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya. c. Mereka  tidak  lekas  tersinggung  oleh larangan-larangan  dalam  hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka  secara  Psikologi  lebih  matang sehingga rangsangan-rangsangan
terhadap dirinya dapat ditaksir.
d. Mereka memiliki  seni  dalam hubungan- hubungan manusiawi yang diperolehnya dari  pengamatannya  tentang  bekerjanya psikologi,  biologi,  dan  antropologi kultural di dalam kelas.
e. Mereka  berkeringetan  untuk  terus tumbuh.  Mereka  sadar  bahwa  di  bawah pengaruhnya,  sumber-sumber  manusia dapat berubah nasibnya.
Sementara  itu  Leo  R.Sandy  (Sandy Abdullah 2013:11) menjelaskan 11 karakteristik guru yang efektif yakni sebagai berikut:
1. Menjadi a learner (pembelajar)
2. Menjadi a leader (pemimpin)
3. Menjadi a  provocateur (provokator dalam arti yang positif)
4. Menjadi a stranger (pengelana)
5. Menjadi an innovator (inovator)
6. Menjadi a  comedian/entertainment (pelawak/penghibur)
7. Menjadi a coach or guide (pelatih atau pembimbing)
8. Menjadi a  genuine  human  being  or humanist (manusia sejati atau seorang manusia) 9. Menjadi optimist  or  idealist (orang  yang optimis atau idealis)
10. Menjadi a  collaborator (kolaborator  atau orang yang suka bekerja sama)
11. Menjadi a  revolusionar (berfikiran  mau atau revolusioner)
Waktu  yang  tidak  stabil  dan  proses belajar  yang  vakum  membuat  masyarakat suku  asli/laut  mulai  lupa  dengan  pelajaran yang pernah diberikan oleh tenaga pengajar. Hal  ini  tentu  sangat  disayangkan  apabila tidak  ada  proses  belajar  yang  berkelanjutan diterapkan di masyarakat suku asli/laut.
Penulis  berharap  agar  pemerintah
lokal Desa Perayun, memperhatikan kekurangan  tenaga  pengajar  yang  ada  di komunitas suku laut/asli tersebut. Minimnya tenaga  pengajar  yang  ada  menjadi  faktor kendala  terhentinya  proses  belajar-mengajar yang  ada,  seharusnya  pemerintah  lokal  atau pemerintahan  Desa  Perayun  bekerjasama dengan  pemerintah  daerah  serta  dinas-dinas terkait mampu menyediakan tenaga pengajar yang efektif.
Pemerintah  Desa  beserta  Pemerintah Daerah  juga  dapat  menyediakan  dana  dari Desa untuk menghargai jasa guru-guru yang mengajar  di  komunitas  suku  asli/laut  Desa Perayun sehingga proses belajar di komunitas suku  asli/laut  dapat  terlaksanakan  dengan baik  tanpa  kendala  kekurangan  tenaga pengajar lagi. Semakin tinggi angka pendidikan dan rendahnya angka buta aksara di  suatu  daerah  maka  daerah  tersebut  akan lebih  maju  dan  dapat  segera  mencapai masyarakat yang sejahtera.
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi
Partisipasi  masyrakat  dalam  evaluasi ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pogram yang  sudah  direncanakan  sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk
mengetahui  ketercapaian  program  yang sudah direncanakan sebelumnya.
Partisipasi  dalam  evaluasi  dapat digunakan  sebagai  alat  penilaian  seberapa besar  hasil  yang  telah  dicapai  oleh pelaksanaan  keputusan  tersebut,  sehingga selayaknya:
a. Hasil evaluasi selayaknya
mencantumkan  dan  memberikan  hasil dari  pencapaian  yang  telah  di  peroleh dari  masyarakat  sehingga  hasil  evaluasi dapat mewakili keinginan masyarakat
b. Masyarakat  dengan  pembuat  keputusan secara bersama-sama mengadakan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  yang telah diadakan, sehingga akan diperoleh data-data  yang  dapat  dipergunakan dalam  proses  pengambilan  keputusan selanjutnya.
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan  tahap  akhir  dari  sebuah  proses partisipasi menurut  Cohen  dan  Uphoff  yang dikutip  oleh  Siti  Irene  Astuti  D  (2011:61-63) yang  menjelaskan  bahwa  di  dalam  proses partisipasi  terdapat  tahapan-tahapan  yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan
pemanfaatan
4. Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi dalam evaluasi merupakan
tahap yang penting, dikarenakan ketika tahap evaluasi dilakukan maka pemerintah beserta masyarakat  akan  mengetahui  sejauh  mana keberhasilan suatu  program yang  di implementasikan  dan,  kekurangan  dan kelebihan dari suatu program tersebut akan di temukan  di  tahap  evaluasi.  Masyarakat komunitas  suku  asli/laut  seperti  menerima harapan-harapan semata oleh kebijakan atau program pendidikan yang di
implementasikan  oleh  dinas  pendidikan  dan PKBM Bakti Negri.
Kebijakan  atau  program  yang  sudah di  sepakati  bersama  di  awal  ternyata  tidak berjalan  dengan  maksimal  dan  tidak  sesuai dengan harapan masyarakat komunitas suku asli/laut Desa Perayun. Adanya masa vakum
proses belajar, ketidakstabilan waktu mengajar  membuat  masyarakat  menjadi kehilangan  semangat  dalam  menempuh pendidikan dari program-program terkhusus untuk program Inklusif.
Partisipasi  dalam  evaluasi  belum terelasasikan  oleh  masyarakat  komunitas suku  asli/laut  dikarenakan  program  yang  di implementasikan  belum  berjalan  tuntas  dan pemerintah belum melakukan evaluasi terkait program-program yang sudah di implementasikan.  Masyarakat  komunitas suku  asli/laut  sejauh  ini  sangat  ikut berpartisipasi  dalam  setiap  tahap  yang membutuhkan  keikutsertaan  mereka  di dalamnya.
2. Fasilitas  dan  Aksesibiltas  Pendidikan yang  Disediakan  bagi  Masyarakat Komunitas Suku Asli/Laut Desa

## Perayun Kabupaten Karimun
Fasilitas  atau  sarana  prasarana  dan aksesibilitas  pendidikan  sangat  di  butuhkan untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan karena sebagai  alat  penggerak suatu pendidikan.  Fasilitas  yang  memadai  dapat membuat  proses  belajar  dan  mengajar menjadi  lebih  efesien  dan  efektif  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) menjelaskan  bahwa  fasilitas  merupakan sarana  untuk  melancarkan  fungsi  atau memudahkan suatu usaha. Fasilitas pemerintah  maupun  swasta  yang  ada  di Indonesia  berupa  bangunan,  klinik,  sekolah dan lain sebagainya.
Fasilitas  yang  memadai  di  dunia pendidikan dapat menjadi upaya tercapainya tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan mutu  pendidikan.  Dalam  kata  lain  fasilitas yang  lengkap  tentu  memudahkan  segala urusan  proses  belajar  mengajar  dari  pihak pengajar maupun dari pihak yang menerima pelajaran.
Fasilitas    pendidikan  yang  diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat komunitas suku asli/laut untuk menampatkan  pendidikan  cukup  beragam, seperti  gedung  pendidikan  inklusif  yang dibangun  di  tengah  pemukiman  warga
masyarakat komunitas suku asli/laut. Bangunan pendidikan Inklusif yang dibangun  tersebut  memiliki  tujuan  yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan inklusif yakni  tertera  dalam  Peraturan  Pemerintah No.70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu:
a. Memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada semua peserta didikyang memiliki  kelainan  fisik,  emosional, mental, dan sosial, atau memilikipotensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk memperoleh pendidikanyang
bermutu  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuannya;
b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargaikeanekaragaman,  dan  tidak diskriminatif  bagi  semua  peserta  didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. (PP No.70 Tahun 2009).
Wawancara  dengan  bapak  Khalil, terkait  bagaimana  awal  mula  berdirinya gedung  inklusif  di  komunitas  suku  asli/laut Desa  Perayun,  dalam  wawancara  beliau mengatakan:
“jadi  dulu  sebelum  gedung  Inklusif  itu dibangun,  kita  melakukan  proses  belajar mengajar di rumah warga dirumah bapak alai  itu  kan,kita  menjalankan  program keaksaraan dan kesetaraan dari pusat, lalu setelah  lama-lama  kita  belajar  dan memang betul-betul kerja, setelah itu dari dinas  pendidikan  memberikan  arahan untuk  membuat  program  inklusif  di masyarakat  suku  asli/laut,  ya  kebetulan saya  ini  juga  bekerja  di  dinas  pendidan jadi  kita  ambil  saja  kesempatan  itu kerjasama  antara  dinas  pendidikan karimun  dengan  PKBM,  lalu  kita mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah Provinsi berupa gedung  pendidikan inklusif yang kami beri nama gedung buta aksara  dulu,  sebelumnya  dari  provinsi turun  kelapangan  dulu  melihat  kinerja kita,  jadi  bisa  dibilang  adanya  muncul gedung itu dulu karena masuknya PKBM juga.  Lalu  kita  melanjutkan  lagi  proses belajar  kita  disana,  ya  Allhamdullillah setelah  kita  masuk  kesana,  kita  pegang
anak-anak  disana  juga  akhirnya  mereka m au masuk sekolah balik. Sampai sa’at ini kita on off itu karena memang kekurangan relawan tenaga pengajar karna ya maklum lah kita ini kan swadaya semua pakai dana pribadi dari PKBM jadi tak sanggup kalau harus  membayar  gaji  guru-guru  untuk mengajar  di  suk u  laut”  (sumber  data: wawancara  langsung  pada  tanggal  02 juni 2017)
Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan  bahwa,  PKBM  Bakti  Negri merupakan jembatan antara masyarakat suku asli/laut dengan pemerintah dalam
menempuh  pendidikan  non  formal.Kerja nyata yang dilakukan oleh PKBM Bakti Negri terhadap  pendidikan  non  formal  terhadap masyarakat suku asli/laut mendapat dukungan  dari  dinas  pendidikan  kabupaten Karimun  dan  dengan  usaha  dan  hasil  yang memuaskan pada akhirnya di bangun gedung buta aksara oleh pemerintah provinsi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar di gedung buta aksara.
Selain  sarana  gedung  yang  di hibahkan  oleh  pemerintah  provinsi  untuk masyarakat  suku  asli/laut,  fasilitas-fasilitas selanjutnya  yakni  berupa  kursi,  meja,  papan tulis,  kipas  angin,dan    lemari  buku  juga  di berikan  oleh  pemerintah  provinsi  untuk mendukung sarana pendidikan di masyarakat suku  asli/laut.Fasilitas  perlengkapan  yang ada  di  dalam  gedung  dapat  dipergunakan sebagai  alat  untuk  menunjang  semangat belajar  siswa/i,  fasilitas  yang  diberikan menciptakan  suasa  yang  nyaman  dalam proses belajar mengajar.
Pemerintah provinsi juga
memberikan  fasilitas  perlengkapan  lainnya berupa  seragam  sekolah,  tas,  dan  sepatu untuk dipakai oleh anak-anak dari masyarkat komunitas suku asli/laut.
Wawancara  dengan  ibu  Meli,  terkait dengan fasilitas  kelengkapan  yang  diberikan oleh pemerintah provinsi
“ada memang yang diberikan itu baju, tas dan sepatu,tapi itu pun tak sesuai dengan badan  anak  saya  adalah  itu  yang  sepatu besar  tak  muat  dengan  kaki  anak  saya,
baju nya besar tak muat juga. Saya bilang dengan anak saya, nanti kalau udah besar baru bisa pakai sepatu nya ya. Karna mau tukar  dengan  tetangga  sini  mereka  juga dapat  yang  besar-besar  jadi  memang  tak sesuai  dengan  ukuran  badan  anak-anak yang  disini  sepatunya  dan  bajunya itu”(sumber  data:  wawancara  pada tanggal 02 juni 2017)
Dari  penjelasan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  fasilitas  perlengkapan berupa  baju,tas  dan  sepatu  diberikan  tanpa ada ada pendata’an terlebih dahulu terhadap target  dari  pemberian  fasilitas  tersebut. Sepatu  dan  baju  tidak  dapat  dipergunakan langsung oleh anak-anak suku asli/laut yang mendapatkan perlengkapan tersebut dikarenakan ukuran baju dan tas tidak sesuai dengan  ukuran  badan  dari  anak-anak  suku asli/laut.
Senada  dengan  ibu  sari,  dalam wawancara beliau mengatakan :
“memang ada itu dibagi -bagi baju, sepatu sama  tas  dikasih  sama  budak-budak  sini tapi  mereka  bilang  sepatu  dan  baju  nya besar-besar  jadi  tak  bisa  dipakai  sama anak-anak sini kan, tapi ibu tak dapat juga itu sepatu, tas, sama baju nya. Tak paham ibu kenapa anak ibu tak dapat kan, padahal anak  ibu  rajin  terus  itu  kalau  datang belajar.  Anak  ibu  kemarin  Cuma  dapat uang 20.000 itu dan dapat juga memang alat tulis itu macam buku pensil itu dapat juga  anak  ibu  ka lau  yang  itu”(sumber data:  wawancara  langsung  pada  tanggal 03 juni 2017)
Dari  pengakuan    Ibu  sari  mengenai fasilitas  yang  diterima  oleh  beliau  dapat ketahui bahwa selain dari fasilitas perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah, tas dan sepatu yang diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pendataan sebelumnya  terhadap  ukuran  badan  anak- anak  suku  asli/laut.  Selanjutnya  diketahui bahwa pemberian fasilitas tersebut juga tidak merata di kalangan anak-anak suku asli/laut, sebagian anak-anak di suku  asli/laut ada yang tidak menerima bantuan berupa
perlengkapan  sekolah  seperti  tas,  seragam dan sepatu.
Bapak  Ardian  juga  menambahkan bagaimana  kepuasan  masyarakat  suku asli/laut  terhadap  fasilitas  pendidikan  yang diberikan oleh pemerintah, dalam wawancara beliau mengatakan :
“yaa  untuk  fasilitas  ya  cukup  puas  lah, karna  dikasih  gedung  terus  ada  kipas angin nya juga kan di dalam, jadi dipakai jadi  tak  panas  lagi.  Tapi  ada  sedikit bingungnya  juga  ketika  pemberian  alat tulis dan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu dan seragam sekolah itu kok tidak merata kepada anak-anak yang ada disini, sebenarnya  itu  sistem  pendataan  mereka seperti  apa?  Kan  kasian  kalau  ada  anak- anak yang dapat dan ada anak-anak yang tidak dapat, mereka bisa berkecil hati yaa maklumlah  namanya  juga  masih  anak- anak  tingkat  emosional  mereka  masih belum  stabil  ada  sifat  iri  itu  memang biasa,  jadi  mungkin  kedepannya  sih  itu kalau  memang  ingin  memberikan  ya jangan  pilih-pilih,  semua  lah  dapat jadinya merata”
Selanjutnya wawancara dengan Kepala  Desa  Perayun  bapak  Heri  Santosa, beliau mengatakan :
“yaa bagaimana setelah yang dilaksanakan sebelum masa
kepemimpinan  saya  dulu  sudah  merintis juga  yaa,  sudah  disentuh  juga  dari  dana Desa  berupa  meteran  listrik  untuk perlengkapan,dan  alat  tulis  sebagai penunjang  perlengkapan  belajar  serta kemarin  juga  ada  dari  humas  PT.Timah yang  ingin  membantu  kekurangan  apa saja  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat suku  asli  untuk  menunjang  pendidikan disana,  mereka  sudah  kelapngan  dan bertemu  langsung  dengan  masyarakat suku  asli,  namun  masih  belum  ada realisasinya  sampai  sa’at  ini,  kita  masih tetap  menunggu  itu  juga  yaa  intinya sejauh  ini  yang  bisa  diberikan  oleh  Desa untuk  meningkatkan  pendidikan  di masyarakat  suku  asli/laut  belum  terlalu maksimal  tapi  kita  tetap  berupaya  karna
mereka  itu  tanggung  jawab  kita bersama juga” (sumber data:wawancara langsung pada tanggal 02 juni 2017)
Dalam  wawancara  di  atas,  dapat dipahami bahwa selain fasilitas gedung untuk tempat belajar dan fasilitas pendukung seperti seragam, sepatu dan tas yang sudah diberikan oleh  pemerintah  provinsi,  ternyata  Desa Perayun juga ikut berperan dalam memberikan fasilitas berupa bantuan alat tulis seperti  buku,  pensil  dan  penghapus  dan bantuan  berupa  meteran  listrik.  Fasilitas pendidikan  yang  diberikan  oleh  pemerintah provinsi  masih  belum  merata  terhadap masyarkat  suku  asli/laut  dikarenakan  masih ada  anak-anak  dari  komunitas  suku asli/laut yang  belum  menerima  bantuan  berupa sepatu, tas dan buku.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan Desa sangat  di  hargai  oleh  masyrakat  komunitas suku  asli/laut  karena  mereka  merasa  sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa alat tulis  dan  perlengkapan  sekolah  yang diberikan  untuk  meningkatkan  kemauan mereka dalam menempuh pendidikan.
Penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat akan lebih puas terhadap pelayanan  fasilitas  yang  diberikan  apabila dilakukan pembagian alat tulis dan kelengkapan  sekolah  secara  merata.  Tanpa ada  unsur diskriminasi dan pilih kasih dalam pemberian  bantuan  fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah  provinsi  dan  pemerintahan Desa Perayun.
Disamping  itu  penulis  berharap, ketika pemerintah Provinsi  Kepulauan Riau, Pemerintahan  Desa  atau  donatur  yang  ingin memberikan bantuan kepada masyrakat suku asli/laut  agar  mendata  masyarakat  suku asli/laut    dengan  secara  langsung  turun  ke lapangan  sehingga  mendapat  data  yang  real tanpa adanya manupulasi data dan selanjutnya ketika ingin memberikan bantuan berupa  seragam  sekolah  dan  sepatu  agar terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap ukuran  badan  dan  size  sepatu  dari anak-anak suku asli/laut.
Hal tersebut dilakukan agar penyerahan  bantuan  berupa  alat  tulis  dan perlengkapan sekolah dapat titerima langsung  oleh  anak  yang  bersangkutan  atau anak  yang  nama,  ukuran  baju  dan  size sepatunya  sudah  di  data  terlebih  dahulu. sehingga  anak-anak  suku  asli/laut  dapat memakai langsung seragam dan sepatu yang diberikan kepada mereka tanpa ada keluhan ukuran baju yang tidak sesuai dengan ukuran badan mereka dan ukuran sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki mereka.
Fasilitas pendidikan memang menjadi alat  bantu  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap orang  yang  ingin  menempuh  pendidikan, fasilitas pendidikan juga dapat memudahkan seseorang  dalam  mmenempuh  pendidikan baik  itu  pendidikan    formal  maupun  non formal.  Dengan  fasilitas  pendidikan  yang memadai maka proses belajar mengajar yang dilakukan  dapat  menjadi  lebih  efektif  dan efesien.

## Penutup
Partisipasi  adalah  turut  sertanya seseorang,  baik  secara  mental  maupun emosional  untuk  memberikan  sumbangan kepada  proses  pengambilan  keputusan mengenai  persoalan  dimana  keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukannya  (Talizuduhu  dalam  Rodliyah
2012:30).
Selanjutnya  Cohen  dan  Uphoff  yang dikutip  oleh  Siti  Irene  Astuti  D  (2011:61-63) menjelaskan bahwa di dalam  proses partisipasi  terdapat  tahapan-tahapan  yang dibagi  menjadi  4  bagian, Pertama, yakni partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. Partisipasi  ini  terutama  berkaitan  dengan penentuan  alternatif  dengan  masyarakat berkaitan  dengan  gagasan  atau  ide  yang menyangkut kepentingan bersama.
Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan
gagasan atau pemikiran,  kehadiran  dalam  rapat,  diskusi dan  tanggapan  atau  penolakan  terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi
dalam  pelaksanaan  meliputi  menggerakkan sumber  daya  dana,  kegiatan  administrasi, koordinasi dan penjabaran prorgram.
Partisipasi  dalam  pelaksanaan  merupakan kelajutan  dalam  rencana  yang  telah  digagas sebelumnya  baik  yang  berkaitan  dengan perencanaan pelaksanaan maupun tujuan.
Ketiga , partisipasi dalam pengambilan manfaat.  Partisipasi  dalam  pengambilan manfaat  tidak  lepas  dari  hasil  pelaksanaan yang  telah  dicapai  baik  yang  berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari  segi  kuantitas  dapat  dilihat  dari presentase  keberhasilan  program. Keempat , partisipasi  dalam  evaluasi.  Partisipasi  dalam evaluasi  ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya.  Partisipasi  dalam  evaluasi  ini bertujuan  untuk  mengetahui  ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan analisis  dari  teori  Cohen  dan  Uphoff  yang dikutip  oleh  Siti  Irene  Astuti  D  (2011:61-63) bahwa  terdapat  empat  elemen  dalam  proses partisipasi,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  masyarakat  suku  asli/laut  Desa Perayun
Kabupaten Karimun sangat berpartisipasi  dalam  setiap  tahap  yang dilakukan oleh Dinas pendidikan
bekerjasama  dengan  Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Negri dalam proses penyesuaian  program-program  pendidikan yang implementasikan di masyarakat komunitas suku asli/laut.
Tingginya  partisipasi  masyarakat komunitas suku asli/laut dalam memberantas kebodohan,  ternyata  tidak  cukup  untuk membuat mereka lepas dari zona buta aksara. Pendidikan  yang  awalnya  berjalan  dengan baik,dan  proses belajar mengajar yang tidak ada kendala membuat masyarakat komunitas suku  asli/laut  sangat  merespon  positive program yang di implementasikan oleh Dinas Pendidikan Karimun  dan PKBM dan dengan harapan  dapat  mengenal  huruf  serta  dapat membaca tulisan sehingga tidak ada perasaan bahwa  mereka  merasa  tertinggal  dari
masyarakat Desa Perayun dan masyarakat di sekitar mereka pada umumnya.
Program-program pendidikan dan  proses  belajar  mengajar  yang  telah berjalan  dari  tahun  2013,  mengalami  masa vakum dari proses belajar mengajar dikarenakan kondisi waktu yang tidak efektif dan tidak stabil selama hampir satu tahun, hal berikut  akhirnya  membuat  masyarakat komunitas  suku  asli/laut  Desa  Perayun merasa  kecewa  karena  menganggap  bahwa mereka  hanya  diberi  harapan-harapan  yang tidak ada buktinya.
Masa  vakum  dari  proses belajar mengajar bersama masyarakat komunitas  suku  asli/laut  dikarenakan  dua alasan yang pertama , kurangnya relawan yang menjadi  tenaga  pengajar  di  gedung  Inklusif atau  gedung  buta  aksara  yang  berdiri  di tengah  pemukiman  masyarakat  komunitas suku  asli/laut  Desa  Perayun. Kedua ,  waktu yang  tidak  kondusif  dan  tidak  stabil menyebabkan kehadiran masyarakat komunitas  suku  asli/laut  menjadi  berkurang dikarenakan  mereka  sudah  terlebih  dahulu pergi untuk bekerja ketika guru (dibawa Ibu Resti) datang untuk mengajar, hal seperti ini terus terjadi berulang-ulang sehingga penulis beranggapan  ada  faktor  kejenuhan  antara pihak  tenaga  pengajar  dan  pihak  warga komunitas suku asli/laut.
Fasilitas  dan aksesibilitas  pendidikan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan Desa Perayun di anggap cukup memuaskan  namun  dengan  catatan  tertentu yakni  pemberian  fasilitas  alat  tulis  dan perlengkapan sekolah diberikan harus secara merata  tanpa  ada  nya  pilih  bulu  dan dilakukan  pendata’an  yang  secara  real  atau data sebenar-benarnya oleh masyarakat suku asli/laut  karena  penulis  mengaggap  bahwa seluruh masyarakat komunitas suku asli/laut sangat membutuhkan bantuan tersebut.

## Daftar Pustaka
Buku – Buku
Abdullah,  Saandy.(2013)..Penilaian  Kinerja
Profesi Guru dan Angka
Kreditnya.Yogyakarta:Graha Ilmu Adisasmita,  R.  (2006).  Membangun  desa partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Budiarjo,Miriam  (2003).  Partisipasi  dan
Partai Politik.Jakarta:Erlangga Marjuki Saleh (2012).Pendidikan Nonformal.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Moeleong  J  Lexy    (2014). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya
Muhammad  Suwarno .  (2013).Menggugat Partisipasi  Publik  dalam  pemerintah Daerah.Malang:Bayu Media Publishing Rodliyah . (2012).Partisipasi  masyarakat
dalam  pengambilan  keputusan  dan perencanaan disekolah.yogyakarta:Pustaka Belajar Ross,Muray G.,and B.W.Lappin.(1967).community Organization.Newyork:Harper  %  Row Publisher Saroni  Muhammad.2012.”Pendidikan  Untuk Orang Miskin”. Depok: AR-Ruzz Media Siswanto Sunarno, 2005. ”Hukum Pemerintahan  Daerah”.Makasar: Sinar Grafika Sugiyono.2010.”Metode  Penelitian  kuantitatif, Kualitatif, Range dan Determinan”.Bandung: Alfabeta
Tandjung,SalmanHusin.2003.”SistemPemerint ahanDesa”.Bandung: AlqaprintJatinangor. Zulkarnain  Nasution.2009.”Solidaritas  Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi. Malang: UMM Press
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang  Nomer    32  Tahun  2011 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No 72 Tentang Desa.

## A. Dokumen
Monografi  Desa Perayun  Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi
Kepulauan Riau
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

## Jurnal
Desi  Firnanda,2012.Partisipasi  masyarakat
dalam penerapan e-KTP studi pada Kecamatan Bukit Bestari Hiryanto,2009. Efektivitas Program Pemberantasan  Buta  Aksara  Melalui Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  Tematik  di
Kecamatan  Pleret  Kabupaten  Bantul. Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY Khidir  Marsanto  Prawirosusanto,  2014.

## Menerima ‘Kepengaturan’ Negara,
Membayangkan Kemakmuran: Etnografi Tentang Pemukiman dan Perubahan  Sosial  Orang  Suku  Laut  di Pulau Bertam, Kepulauan Riau Marsus  suti,2011.  Strategi  Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan.Universitas Negri Makasar Novi  Winarti,2013.  Menguak  Kegagalan Implementasi  Kebijakan  Pendidikan: Studi Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Masyarakat  Suku  Laut  di  Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun