Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 87-97 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/

## Pemilihan  Presiden  Ideal  Melalui  Demokrasi  Kerakyatan Berdasarkan Nilai – Nilai Keislaman

## M. Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta mj122@ums.ac.id

## Dania Nalisa Indah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dania.nalisa95@gmail.com

## DOI: 10.23917/laj.v5i1.10781
Submission Track:
Received: 10 Januari 2020
Final Revision: 14 Februari 2020
Available online: 28 April 2020
Corresponding Author:
M. Junaidi mj122@ums.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  yang  sistem  penyelenggaraan negaranya  berdasarkan  asas  kedaulatan  rakyat  dan  prinsip negara  hukum.  Salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan  asas kedaulatan  rakyat  adalah  dengan  memberikan  kesempatan kepada  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan  presiden secara  langsung  karena  Indonesia  sebagai  penganut  sistem pemerintahan  presidensiil,  presidennya  hanya  memiliki  masa jabatan  yang  berlangsung  selama  5  (lima)  tahun.  Meskipun begitu,  pemilihan  secara  langsung  yang  sudah  dimulai semenjak  tahun  2004  hingga  yang  terakhir  2019  ini  dinilai sudah  tidak  sesuai  dengan  nilai  –  nilai  Pancasila  yang merupakan  grundnorm  dari  segala  konstitusi  yang  berlaku  di Indonesia.  Sehingga  muncul  sebuah  tantangan  untuk  mencari suatu  pemilihan  presiden  ideal  di  Indonesia  yang  sesuai dengan  Pancasila  serta  bernilai  keislaman  agar  dapat diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  adalah  pemeluk  agama  islam.  Metode  penulisan yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Hasilnya menunjukan  bahwa  tantangan  ini  dapat  diatasi  dengan mengusung  kembali  demokrasi  kerakyatan  berlandaskan  sila ke-4  Pancasila  yang  berbunyi,  “Kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang sebenarnya sudah pernah dilakukaan  pada  masa  lampu  yaitu  dengan  cara  pencalonan dan  bermusyawarah  sebagaimana  salah  satu  praktik pemilihan  pemimpin  yang  berasaskan  nilai  –  nilai  keislaman. Sehingga  nantinya  selain  Indonesia  berhasil  menjalankan konstitusinya dengan baik, peyelenggaran demokrasi Indonesia  kembali  pada  makna  demokrasi  yang  diinginkan
oleh para The Founding Fathers.
Kata  Kunci:  Demokrasi  Kerakyatan,  Pancasila,  Pemilihan Umum (Pemilu)

## PENDAHULUAN
Semenjak  tahun  2004,  dalam  melaksanakan  pemilihan  umum  (pemilu)  Indonesia mulai melaksanakan pemilu secara langsung dimana setiap warga negara Indonesia (WNI) yang  sudah  dewasa  secara  konstitusi  memiliki  hak  untuk  memberikan  satu  suara  kepada calon presiden yang dipilihnya baik yang sedang berada di Indonesia maupun yang sedang berdiam  diluar  negeri.  Tidak  seperti  masa  –  masa  sebelumnya  yang  hanya  bisa  memilih perwakilan  (partai)  untuk  mewakilkan  suaranya  dalam  pemilihan  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  di  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Penyelenggara  negara  merasa  bahwa pemilihan  langsung  merupakan  salah  satu  cara  mereka  untuk  melaksanakan  asas kedaulatan  rakyat  dimana  rakyat  dapat  berpartisipasi  memberikan  kontribusinya  untuk menentukan  kelangsungan  negara  Indonesia  kedepannya  sesuai  dengan  yang  ditetapkan pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang  – Undang Dasar”.
Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Saiful  Mujani  Research  &  Consulting  (SMRC) menunjukkan  ada  69%  responden  yang  menilai  bahwa  Pemilu  yang  berlangsung  pada 2019  sudah  berlangsung  jujur  dan  adil  (jurdil).  Dari  hasil  survei  tersebut  dapat  dilihat bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat Indonesia akan adanya pemilihan langsung karena  pada  tahun  2014, SMRC  mendapatkan  hasil  70,7% responden  yang  menganggap bahwa  pemilu  yang  dilakukan  sudah  berlangsung  secara  jurdil  (CNN  Indonesia,  2019). Adapun  tingkat  kepuasan  masyarakat  atas  kinerja  presiden  dan  wakil  presiden  pada periode sebelumnya pun sudah berada pada nilai yang cukup menyenangkan. Pada akhir periodenya  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh  Litbang  Kompas,  58.8%  masyarakat Indonesia sudah puas akan kinerja mereka  (Movanita, 2019).
Tetapi, sistematika pemilu yang dilakukan secara langsung dan diterima dengan baik oleh  masyarakat  ini  ternyata  tidak  sesuai  dengan  Pancasila  yang  merupakan grundnomn dari segala pelaksanaan konstitusi di Indonesia terutama pada Sila Ke-4. Pemilu langsung
ini  sudah  sangat  jelas  bertentangan  dengan  sila  tersebut  karena  mengesampingkan  unsur permusyawaratan  dan  perwakilan.  Hal  itu  juga  sejalan  dengan  ajaran  Siyasah  (Hukum Tata  Negara)  yang  ada  dalam  agama  Islam,  dimana  dalam  memilih  seorang  pemimpin atau biasa kita sebut khalifah salah satu yang digunakan adalah musyawarah karena pada dasarnya  sebagai  negara  yang  mayoritas  warga  negaranya  adalah  pemeluk  agama  Islam tentunya banyak dari peraturannya yang mengadaptasi hukum dalam agama Islam.
Padahal  unsur  itulah  yang  nilai  yang  terkandung  dalam  ajaran  Pancasila  yang mencerminkan  gotong  royong  bukannya  nilai  individualistis  yang  berkembang  dalam demokrasi  saat  ini.  Maksud  dari  nilai  individualistis  ini  terletak  pada  sikap  egois  partai politik  yang  berlomba  –  lomba  mencari  suara  untuk  menanamkan  pengaruhnya  di  kursi pemerintahan.  Sistem  yang  dihasilkan  pada  era  reformasi  ini  malah  menciptakan persaingan yang tidak sehat karena memunculkan cara – cara kapitalis yang transaksional dan  menghasilkan  pemimpin  yang  tidak  bertanggung  jawab  kepada  rakyat  melainkan lebih condong untuk berkontribusi kepada partai. Sehingga perlu dicari kembali pemilihan ideal yang sejalan dengan Pancasila terutama pada Sila Ke-4 dimana dalam pemilihan ini juga tidak bertentangan dengan nilai – nilai keislaman karena salah satu dari tugas sebuah negara  adalah  untuk  menjaga  agama  dengan  cara  menjalankan  apa  yang  sudah diperintahkanNya dalam kitabNya.

## TEORI DAN METODELOGI
Demokrasi  kerakyatan  biasa  disebut  demokrasi  pancasila  yaitu  suatu  paham demokrasi  yang  bersumber  dari  pandangan  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  cita-cita yang  luhur,  watak,  dan  kepribadian  hidup  atau  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  yang digali berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, saling menghargai serta selalu bermusyawarah dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan.  Pelaksanaan  demokrasi  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia  telah  banyak  dituangkan  dalam  pilar-pilar  demokrasi  yang menunjang kelangsungan hidup demokrasinya.
Salah satu  tokoh  Indonesia yang terkenal  dengan gagasan demokrasi  kerakyatannya adalah  Moh.Hatta.  Beliau  mengatakan  bahwa  demokrasi  barat  yang  dimana  seperti  kita ketahui  diterapkan  dalam  demokrasi  era  reformasi  ini  tidak  sesuai  dengan  apa  yang Indonesia  cita  –  citakan.  Maksud  dari  demokrasi  barat  disini  adalah  demokrasi  yang
berdasarkan  individualisme,  dimana  kala  itu  sangat  gencar  dipraktikan  pada  masa Revolusi  Prancis  yang  mengarah  pada  kemerdekaan,  kebenaran  serta  kebebasan  bagi setiap  individu  memicu  timbulnya  sikap  egois  karena  ingin  mempertahankan kedudukannya  masing  –  masing  dimata  hukum  dan  negara.  Demokrasi  yang  seperti  ini hanya  mempersoalkan  rakyat  dibidang  politik,  sedangkan  di  bidang  ekonomi  yang berkuasa  hanya  kaum  pemodal.  Demokrasi  yang  seperti  inilah  yang  menciptakan kapitalisme di bidang ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia.
Sifat  demokratis  rakyat  Indonesia  ini  bersumber  dari  semangat  kebersamaan  atau koletivisme  yang  hidup  dari  hati  nurani  setiap  anggota  masyarakat  asli.  Menurut pandangan beliau, nilai kebersamaan ini melahirkan tiga ciri yaitu rapat atau musyawarah, mufakat  dan  tolong  menolong    (Sutrisno,  2013).  Dua  ciri  pertama  berhubungan  dengan cara – cara yang dapat dilakukan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan  bersama.  Dua  nilai  inilah  yang  melandasi  Sila  Ke-4  Pancasila  dan  dapat diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Demokrasi  kerakyatan  yang  digagas  oleh  Hatta memiliki  beberapa lapisan.  Dimana jika dijabarkan adalah sebagai berikut:
1. Lapisan  pertama  dimulai  tingkat  desa,  dimana  disini  wakil  rakyat  dapat  dipilih secara langsung oleh warga desa.
2. Lapisan  kedua  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tingkat  provinsi  yang  masih dipilih secara langsung oleh warga Indonesia yang ada di provinsi tersebut.
3. Lapisan ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat tingkat nasional yang dipilih oleh DPR tingkat provinsi  (Sutrisno, 2013).
Kemudian  dalam  tingkatan  yang  lebih  tinggi,  terutama  untuk  pemilihan  presiden maka  yang  berhak  memilih  adalah  wakil  –  wakil  rakyat  yang  sudah  duduk  dalam pemerintahan  tersebut.  Pemilihan  yang  berlangsung  berasaskan  asas  gotong-royong  dan musyawarah  mufakat  karena  pada  zaman  tersebut  belum  ada.  Sayangnya  beliau  tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria calon wakil rakyat pada lapisan pertama dan kedua yang bagaimanakah  yang  layak  maju  untuk  daerah  yang  dijagokannya.  Maka  perlu penyempurnaan  lagi,  dimana  penyempurnaan  ini dapat  ditambahkan  dengan  nilai  –  nilai keislaman.
Dalam  Islam,  salah  satu  cara  untuk  mengangkat  kepala  negara  adalah  dengan  cara dipilih  oleh  kalangan ahlul-halli  wal-‘aqdi dengan  cara  melakukan  sidang  untuk
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 87-97 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/
mempelajari dan menyepakati siapa yang berhak untuk memangku jabatan kepemimpinan negara  tersebut    (Al-Mawardi,  2000).  Dimana  orang  –  orang  yang  memilih  ini  pun  juga harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah:
1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan ( al-‘adalah ) memenuhi semua kriteria;
2. Mempunyai  ilmu  pengetahuan  yang  cukup  sehingga  mampu  memutuskan  siapakah yang pantas untuk duduk dikursi kepala negara dan memenuhi persyaratannya; dan
3. Ia memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya  (Al-Mawardi, 2000) Tetapi selain yang memilih, didalam Islam juga disebutkan bahwa warga negara pun harus  mengetahui  siapa  saja  calonnya  dan  sifat  –  sifatnya.  Menurut  Jumhur  ulama, mengetahui hal ini adalah wajib bagi manusia secara umum terutama warga negara yang hidup didalam negara tersebut meskipun tidak serinci yang harus diketahui oleh kalangan ahlul-halli wal-‘aqdi.

## METODE PENELTIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan kualitatif  menekankan  pada  aspek  kualitas.  Artinya, mengelaborasi  makna  sosial  dan kultural  yang  tidak  mudah  diukur  dengan  angka  untuk  menjelaskan  fenomena  yang ditelitinya.  Data  penelitian  kualitatif  biasanya  bersifat  deskriptif  atau  naratif.  Sehingga deskriptif  kualitatif  artinya  peneliti  menggambarkan  fenomena  pemilihan  umum  di indonesia dengan sistem demokrasi one man one vote yang memiliki bebarapa kelemahan. Untuk  selanjutnya  peneliti  menganalisa  fenomena  fenomena tersebut  dengan  pendekatan normatif  lalu  diteliti  secara  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Penelitian  ini  juga  dapar  dinyatakan  sebagai  studi  kepustakaan  dan  dokumen  karena sebagian  besar  dari  penelitian  ini  diambil  dari  data  sekunder  di  perpustakaan,  jurnal  dan media  informasi  yang  kredibilitasnya  dapat  dipercaya.  Data  sekunder  yang  diambil  pun dapat bersifat pribadi dan publik.

## PEMBAHASAN

## 1. Kelemahan Pemilu di Indonesia
Pemilu  secara  langsung  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2004  sampai  yang terakhir  pada  April  2019  yang  sudah  berlangsung  selama  tiga  kali  ini  mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut ini:
a. Sistem One Man One Vote pada pemilihan langsung yang digadang  –  gadangkan sebagai  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dan  keadilan  sosial  ternyata  malah  tidak memenuhi  unsur  keadilan  yang  ada.  Seperti  yang  kita  ketahui,  keadilan  dibagi menjadi  dua  macam  dimana  salah  satunya  adalah  keadilan  yang  dinilai  sesuai porsinya dan bukan dinilai dari sama ratanya bagian tersebut. Model pemilihan ini menjadikan suara cendekiawan disamakan dengan suara orang yang tak terpelajar. Sehingga,  walaupun  kelihatannya  sudah  sangat  rasional  tetapi  sistem  ini mengabaikan  nilai  kualitatis  seorang  calon  pemimpin  (Absori,  2019).  Padahal sudah diajarkan didalam  Islam bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh orang  yang  berhak  memilih  adalah  memiliki  ilmu  pengetahuan  sehingga  dirinya memiliki  kemampuan  untuk  mengetahui  siapa  yang  berhak  dan  pantas  untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat – syaratnya.
b. Pihak  yang  menang  dalam  pemilihan  ini  ditentukan  dari  banyaknya  suara  yang didapatnya. Padahal suara terbanyak bukan berarti suara terbaik. Banyaknya suara biasanya  dipengaruhi  oleh  komunitas  yang  berada  dalam  masyarakat  tertentu, kesamaan akan tujuannya, dan lain  – lain. Padahal  dalam mencari seorang kepala negara dan wakilnya yang kita butuhkan adalah keselarasan rencana kerja mereka dengan tujuan negara Indonesia bukan karena kepentingan  – kepentingan lainnya. Hal  ini  sudah  dinyatakan  dalam  Al  –  Qur’an  Surat  An-An’am  ayat  116  yang berbunyi:
Artinya: Dan  jika  kamu  menuruti  kebanyakan  orang-orang  yang  di  muka  bumi ini,  niscaya  mereka  akan  menyesatkanmu  dari  jalan  Allah.  Mereka  tidak  lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka,  dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (Al-An’am: 116)
c. Karena  alasan  suara  terbanyak  itulah  pemilu  di  Indonesia  sangat  riskan  sekali terjadi money  politik. Cara  –  cara  kapitalis  yang  transaksional  ini  menyebabkan ketidaksinergisan  antara  rakyat  dengan  pemimpin  (Budiyanto,  2015).  Pemimpin
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 87-97 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/
yang  dihasilkan  dengan  cara  seperti  ini  terkadang  malah  melepaskan  tanggung jawabnya terhadap kepentingan rakyat karena merasa suara yang didapatnya sudah dibeli  dengan  harga  pas  dan  tidak  ada  ketentuan  lebih  lanjut  untuk mempertanggungjawabkannya. Rakyat tidak lagi bisa melakukan kontrol sosialnya sebagaimana tujuan dari kedaulatan rakyat yang diagung – agungkan.
d. Banyak  menimbulkan  mudharat  berupa  konflik  sosial,  membelah  kerukunan masyarakat,  menimbulkan  suap  dan  korupsi.  Tidak  jarang  pada  saat  panasnya gejolak  pemilu,  bermunculan  pertikaian  dan  perselisihan  baik  didunia  nyata maupun didunia maya melalui laman media sosial. Banyak orang yang masuk bui karena  saling  menghina  dan  melaporkan  satu  sama  lain.  Satu  fakta  mengejutkan bahwa  ada  seorang  supir  angkutan  online  yang  tega  menurunkan  penumpangnya hanya  karena  berbeda  pilihan  calon  presidennya  (Azhari,  2019).  Tentunya  jika dibiarkan  saja  maka  hal  ini  berpotensi  merusak  integritas  masyarakat  Indonesia yang sejak awal sudah susah payah disatukan ditengah pluralisme yang ada.
Contoh  beberapa  kelemahan  pemilu  secara  langsung  membuktikan  bahwa  walau tingkat  kepuasan  rakyat  pada  pemilu  secara  langsung  ini  sudah  mencapai  lebih  dari 50%  tetapi  jika  ada  cara  yang  lain  yang  lebih  ideal  dan  sesuai  dengan grundnomn negara  Indonesia  yaitu  Pancasila.  Dimana  cara  tersebut  adalah  kembali  pada demokrasi  kerakyatan  dengan  beberapa  berubahan  sesuai  dengan  nilai  –  nilai keislaman.
2. Relevansi  Demokrasi  Kerakyatan  Bernilai  Keislaman  dalam  Mengupayakan Terbentuknya Pemilihan Ideal di Indonesia
Sesuai  dengan yang sudah dijabarkan pada pembahasan diatas,  bahwa salah satu pemilihan  umum  presiden  ideal  yang  dapat  dilakukan  di  Indonesia  adalah  sistem pemilihan  tidak  langsung  yang  tentunya  harus  dilakukan  beberapa  perubahan  untuk upaya  pembenahan.  Bukan  hanya  kembali  pada  sistem  pemilihan  secara  tidak langsung  pada  tahun  1999.  Pada  tingkatan  lebih  rendah,  calon  –  calon  wakil  rakyat yang  dibolehkan  untuk  ikut  dalam  pemilihan  umum  haruslah  sesuai  dengan  bidang keahliannya  masing  –  masing.  Meskipun  didalam  UUD  1945  dikatakan  bahwa  hak politik  merupakan  hak  setiap  warga  negara,  tetapi  jika  dipandang  dari kemaslahatannya  tentunya  akan  lebih  bermanfaat  dan  lebih  mengerti  jika  hal  –  hal yang  seperti  ini  diserahkan  pada  ahlinya  walaupun  dalam  pelaksanaannya  tentu  saja
wakil  –  wakil  rakyat  ini  memiliki  staf  ahli  yang  akan  membantu  pekerjaan  mereka. Pemikiran  ini  sejalan  pemikiran  Islam  yaitu  sesuai  dengan  apa  yang  diriwayatkan dalam  Hadist  Nabi  riwayat  Al-Bukhari  yang  mengajarkan, “Apabila  diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran,”.
Kemudian  di  dalam  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  inilah  wakil  –  wakil rakyat  yang  sudah  terpilih  membawa  aspirasi  masyarakatnya  masing  –  masing. Dimana  dalam  pemilihannya  sudah  disiapkan  calon  –  calon  yang  dianggap  mampu dalam  mengemban  tugas  kenegaraan  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala pemerintahan.  Calon  –  calon  tersebut  nantinya  akan  memaparkan  rencana  kerja mereka selama masa kinerja mereka saat menjabat didepan para wakil rakyat tersebut. Pada nantinya akan didiskusikan siapakah yang paling cocok untuk diangkat menjadi presiden  dan  wakil  presiden.  Tentu  saja  keputusan  diskusi  ini  jika  bisa  dilakukan secara  musyawarah  mufakat  bukan  hasil  dari voting. Hal  ini  tentunya  sudah  sangat sesuai  dengan  pemikiran  Moh.Hatta  perihal  pengertian  dan  pelaksanaan  demokrasi kerakyatan yang sudah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya.
Tetapi,  jika  ingin  memberlakukan  pemilihan  umum  tidak  langsung  sesuai  yang dijelaskan  diatas.  Harus  ada  beberapa  hal  yang  diubah  di  dalam  konstitusi  dan sistematika  peyelenggaraan  negara  yang  ada  di  Indonesia.  Diantara  adalah  sebagai berikut:
1. Negara  harus  mempunyai  lembaga  yang  jelas  dalam  mewadahi  proses  pemilihan ini.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan  kewenangan kembali  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  untuk  memfasilitasi proses  pemilu  tersebut.  Dikarenakan  sistem  pemilu  tidak  langsung  seperti  ini sebenarnya  sudah  pernah  dilaksanakan  di  Indonesia  tetapi  yang  harus  diperbaiki dalam pemilihan ini adalah sistem yang dilaksanakan didalamnya.
2. Negara  harus  memperjelas  lagi  hak  politik  warga  negara  yang  dipaparkan  dalam UUD  1945  karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  hak  politik  merupakan  hak asasi manusia yang masuk dalam kategori derogable . Sehingga negara mempunyai wewenang untuk membatasi hak – hak tersebut terutama jika berhubungan dengan menjaga ketertiban umum (Kemenkumham, n.d.).Maksud dari memperjelas disini adalah  mempertegas  bahwa  dalam  tingkatan  perwakilan  rakyat  yang diperbolehkan  untuk  mencalonkan  diri  adalah  orang  –  orang  yang  sudah
Vol. 5, No. 1, 2020, pp. 87-97 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/
berkompeten  baik  dilihat  dari  riwayat  pendidikan,  organisasi,  pengalaman berkiprah dalam bidang tersebut, dll. Tentunya dalam pemilihannya pun dibedakan menjadi  beberapa  komisi  yang  ada  didalam  DPR  bukan  hanya  pemilihan  DPR secara  umum  saja.  Mungkin  beberapa  kalangan  akan  berpendapat  bahwa  hal  ini akan mengarah pada diskriminasi beberapa golongan. Padahal jika dipikirkan lebih lanjut,  hal  ini  lebih  banyak  manfaatnya  ketimbang  mudharatnya.  Hal  tersebut dikarenakan  dalam  beberapa  pemilu  terakhir  yang  memenangkan  kursi  wakil rakyat  di  dalam pemilu  kebanyakan bukan dari kader partai politiknya melainkan anggota bermodal yang ‘baru’ masuk saat menjelang pemilu.
3. Negara Indonesia harus mempunyai tujuan yang jelas untuk rencana pembangunan Indonesia dalam jangka waktu panjang. Hal ini nantinya dijadikan acuan oleh para calon  presiden  dan  wakil  presiden  untuk  membuat  rencana  kinerja  mereka  ketika menjabat.  Walaupun  sekarang  Indonesia  sudah  memiliki  UU  No.  5  Tahun  2004 yang  berisi  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Sosial  tetapi  hal  tersebut tidak cukup untuk mengakomondasi rencana pembangunan Indonesia dalam waktu panjang  karena  secara  hierarki  pun  posisi  UU  ini  masih  bisa  digantikan  dengan yang  lain.  Sehingga  masih  dianggap  belum  cukup  kuat  untuk  mempertahankan idealism  Indonesia  yang  secara  umum  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945 dan harus dijabarkan lebih rinci lagi di UU yang ada dibawahnya.
Jika ketiga poin yang diatas sudah ada di Indonesia maka kemungkinan besar kita bisa  beralih  dari  pemilihan  lansung  ke  pemilihan  tidak  langsung  dengan  hasil  akhir musyawarah  mufakat  dalam  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  di  Indonesia. Pemilihan  yang  seperti  ini  merupakan  pemilihan  yang  tidak  bertentangan  dengan Pancasila dan merupakan perwujudan dari nilai – nilai luhur nenek moyang Indonesia. Selain  itu,  pemilihan  pemimpin  yang  seperti  inilah  yang  sesuai  dengan  nilai  –  nilai yang  diajarkan  dalam  agama  Islam.  Manusia  sebagai  khalifah  didalam  Islam  secara ketatanegaraan  berarti  pemimpin  umat  pengganti  nabi  untuk  menjaga  agama  dan memakmurkan  alam  serta  rakyatnya.  Dimana  menjaga  Pancasila  disini  berarti  juga merupakan salah satu usaha menjaga agama karena didalam Pancasila terkandung asas – asas yang sejalan dengan hukum Islam.
Pemilihan  secara  tidak  langsung  dengan  hasil  musyarawah  mufakat  ini  juga dirancang  untuk  memperbanyak  maslahat  dan  mengurangi  mudharat  yang  ada  pada
sistem  pemilihan  langsung  yang  sedang  digunakan  karena  dengan  adanya  sistem  ini maka  diharapkan  akan  menekan  angka  money  politik  yang  terjadi  dikancah pemerintahan  Indonesia.  Penurunan  ini  disebabkan  karena  yang  bisa  berkiprah  tidak lagi  hanya  yang  bermodal  saja  tetapi  juga  orang  –  orang  yang  berkompeten  baik secara ilmu maupun pengalaman.

## Kesimpulan
Pada kesimpulan ini penulis ingin memberikan beberapa catatan point penting diantaranya :
1. Pemilihan  secara  langsung  dengan  one  man  one  vote  sangat  tidak  tepat  dan menimbulkan banyak kemudharatan dengan alasan :
a. Kondisi  masyarakat  Indonesia  masih  banyak  miskin  dan  bodoh  sehingga  terbuka demokrasi  kapitalistik  yang  ditandai  politik  transaksional  berupa  politik  uang. Masyarakat  miskin  dan bodoh tidak lagi memikirkan siapa sosok ideal  untuk jadi pemimpin, tetapi mereka lebih memilih siapa yang beri mereka uang untuk makan.
b. Kondisi  point  a,  diperparah  tingkat  pendidikan  indonesia  masyarakat  Indonesia masih rendah sehingga orang tidak bisa berpikir rasional
c. Akibat  fenomena  di  atas  maka  seorang  figur  pemimpin  yang  cerdas  dan  amanat pasti  kalah  dengan  lawan  yang  memiliki  modal  yang  besar  karena  demokrasi dengan  pemilihan  langsung  adalah  one  man  one  vote.  Artinya  suara  seorang pemilih  yang  cerdas  dan  memahami  kreteria  pemimpin  yang  baik  sama  nilainya dengan seorang yang miskin dan bodoh yang riskan untuk disuap.
2. Atas  dasar  alasan-alasan  di  atas  sudah  saatnya  pemerintah  menggunakan  sistem pemilihan dengan keterwakilan. Hal ini sejalan dengan sila ke empat pancasila, selain itu juga  dapat menghemat biaya pemilu yang cukup besar dan menutup resiko konflik horizontal.
3. Alasan perubahan sistem pemilihan langsung dengan one man one vote, karena selama ini  banyak  terjadi  hal  hal  yang  jauh  dari  nilai-nilai  keislaman  dan  nilai  –nilai  agama dan moralitas. Sehingga  sudah saatnya pemilu  dilakukan dengan sistem keterwakilan yang saat ini mudharatnya lebih sedikit dari pemilihan langsung.

## REFERENSI
Absori.  (2019,  Desember  10).  Penataan  Wewenang  dan  Tugas  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR). Seminar  Nasional  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia (MPR RI) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) . Surakarta. Al-Mawardi,  I.  (2000). Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan  dalam  Takaran  Islam. Terjemahan:  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  Kamaluddin  Nurdin. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Azhari, J. R. (2019, Februari 26). Turunkan Penumpang karena Beda Pilihan Capres, Driver
Grab . Retrieved from Kompas:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/26/14450751/turunkan-penumpang- karena-beda-pilihan-capres-driver-grab-dinonaktifkan
Basyir, A. A. (2000). Negara dan Pemerintahan Islam. Yogyakarta: UIN Press.
Budiyanto,  S.  (2012,  September  17). Pemilihan  Langsung  Bertentangan  dengan  Pancasila .
Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/gavin/55179d5ea333113107b65f9d/pemilihan- langsung-bertentangan-dengan-pancasila
CNN Indonesia. (2019, Desember 10). Survei SMRC: Mayoritas Warga Anggap Pilpres 2019
Jurdil . Retrieved from CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190616162335-32-403705/survei-smrc- mayoritas-warga-anggap-pilpres-2019-jurdil
Fahmi, K. (2011). Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kemenkumham.  (n.d.). Hak  Politik  Warga  Negara  (Sebuah  Perbandingan  Konstitusi) . Retrieved from Kemenkumham: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan- puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html
Matompo, O. S. (2012). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21, No. 1 , 57-72.
Movanita, A. N. (2019, Oktober 18). Survei Litbang Kompas: 58,8% Responden Puas Kinerja
Pemerintahan Jokowi-JK . Retrieved from Kompas:
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/15412231/survei-litbang-kompas-588- persen-responden-puas-kinerja-pemerintahan-jokowi?page=all
Prihatmoko, J. J. (2004). Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP21 Press.
Shobron, S. (2004). Islam dan Demokrasi: Implementasinya dalam Gerakan Islam Indonesia. Akademika, Jurnal Kebudayaan Vol. 4, No. 1 , 52-68.
Sutrisno,  T.  (2013). Pemikiran  Hatta  Tentang  Sistem  Demokrasi  Kerakyatan. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Negeri Yogyakarta.