## Volume 12, Number 1, 2021

## KINI DAN DULU: BERAS DALAM PERKEMBANGAN POLITIK EKONOMI DAN REFLEKSI HISTORIOGRAFI INDONESIA Refi Refiyanto
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada refi.refiyanto@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  mengingatkan  kembali  terhadap  pandemi  Flu Spanyol,  yang  terjadi  sekitar  seabad  yang  lalu.  Sebagaimana  pandemi  Covid-19 dengan pandemi Flu Spanyol, nyata sekali permasalahan beras juga terjadi seabad yang  lalu.  Pola  yang  hampir mirip  terlihat  pada  kebijakan  impor  yang  dilakukan akibat  persediaan  yang  mencukupi  menjadi  dasar  kebijakan  tersebut  diambil.
Keadaan  masa  lalu  diperparah  dengan  Perang  Dunia  I  yang  menyebabkan pemutusan impor beras ke Hindia Belanda. Kekurangan beras berarti merujuk pada kesejahteraan penduduk yang buruk. Akibatnya kebijakan kesejahteraan masa lalu difokuskan untuk memperbaiki pertanian padi. Ide tersebut ternyata sudah ada sejak awal abad-19. Ide kesejahteraan ini pada akhirnya selalu mengalami perkembangan hingga  pasca  kemerdekaan.  Perkembangan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor seperti:  proses  interaksi  pemerintah  dan  penduduk  bumi  putra,  teknologi,  dan perkembangan ekonomi uang. Pasca kemerdekaan sektor ekonomi tidak lagi tertuju pada  sektor  pertanian  melainkan  manufaktur  off  farm  dan  permasalahan  beras menjadi isu yang sedang hangat serta cukup pelik.
Kata Kunci: Kini, Dulu, Beras, Politik, Ekonomi, Historiografi Indonesia

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  has  brought  back  memories  of  the  Spanish  Flu pandemic, which occurred about a century ago. Like the Covid-19 pandemic with the Spanish Flu pandemic, it is very clear that the rice problem also occurred a century ago. A similar pattern can be seen in the import policy implemented due to sufficient supplies being the basis for the policy. The past situation was exacerbated by  World  War  I  which  led  to  the  termination  of  rice  imports  to  the  Dutch  East Indies.  Lack  of  rice  means  referring  to  the  poor  welfare  of  the  population.  As  a result, past welfare policies were focused on improving rice farming. This idea has been around since the early 19th century. This idea of  welfare in the end always develops  until  post-independence.  This  development  is  caused  by  several  factors such  as:  the  process  of  interaction  between  the  government  and  the  natives, technology,  and  the  development  of  the  money  economy.  Post-independence  the economic  sector  is  no  longer  focused  on  the  agricultural  sector  but  off-farm manufacturing and the rice problem has become a hot and quite complicated issue.
Keywords: Present, Past, Rice, Politics, Economy, Indonesian Historiography

## PENDAHULUAN
Saat ini dunia tengah diramaikan isu pandemi Covid-19 yang telah menyita banyak perhatian khalayak. Sekitar seabad yang lalu, tepatnya tahun 1918, dunia digemparkan  dengan  hal  yang  hampir  serupa  yaitu  pandemi  Flu  Spanyol. Kembalinya  ingatan  pandemi  Flu  Spanyol  dalam  masyarakat  tentu  tidak  dapat diabaikan  dari  sumbangsih  beberapa  tulisan  (https://historia.id,  diakses  pada  8 September 2021, pukul 11:52 WIB; Ravando Lie, 2020). pandemi Covid-19 selain menyoroti masalah kesehatan juga memberikan permasalahan pada sektor ekonomi dan  pangan.  FAO  (Food  and  Agriculture  Organization)  memperkirakan  jumlah orang yang kekurangan gizi akibat pandemi akan meningkat hingga 132 juta. Selain itu  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  perlu  diciptakan  ketahanan  pangan. Fakus  ketahanan  pangan  bukan  pada  hal  produksi,  melainkan  ketersediaan, stabilitas,  dan  akses  bagi  masyarakat  yang  rentan  secara  ekonomi (https://republika.co.id,  diakses  pada  8  September  2021,  pukul  09:53  WIB; https://www.beritasatu.com, diakses pada 8 September 2021, pukul 09:47 WIB).
Di  Indonesia,  pembatasan  mobilitas  akibat  pandemi  Covid-19  telah membawa  fokus  penanganan  pada  upaya  memperkuat  lumbung  pangan.  Sejak program  berasisasi  masa  lampau,  permasalahan  pangan  hampir  berfokus  pada masalah beras. Dalam upaya memperkuat lumbung pangan sendiri masih menuai perhatian terutama beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pasalnya beberapa program lumbung pangan masa lampau dengan fokus percetakan sawah dinilai mengalami kegagalan  dan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan.  Opini  menguraikan permasalahan  justru  terletak  pada  distribusi  dan  pemasaran  produk.  Sementara mengenai  produksi  yang  menerapkan  pembukaan  lahan  pertanian  baru  dapat diganti dengan memperkuat sistem intensifikasi terutama di wilayah transmigran. Selain  memperkuat  lumbung  pangan  pemerintah  masih  memiliki  program  lain melalui  fasilitas  cadangan  pangan,  fasilitas  pemasaran  komoditas  pertanian,  dan jaring  pengaman  sosial.  Dengan  demikian,  upaya  menjaga  pangan  saat  pandemi Covid-19 dikhususkan pada ketersediaan pangan melalui distribusi dan kelangkaan yang berdampak pada melonjaknya harga (https://www.kompas.com, diakses pada
8  September  2021,  pukul  11:33  WIB;  https://m.bisnis.com,  diakses  pada  8 September, pukul 10:05 WIB).
Isu  beras  sendiri  tampaknya  menjadi  isu  yang  ramai  dibicarakan  bukan hanya saat masa pandemi saja. Pasalnya hampir setiap tahun, Indonesia juga selalu dihadapkan  oleh  isu  tentang  ketersediaan  dan  harga,  terlebih  saat  hari-hari  besar nasional  dan  menjelang  pemilihan  umum.  Contoh  kasus  yang  belum  lama  ini terjadi,  tepatnya  pada  Februari  dan  September  2018,  tersiar  berita  tentang kegaduhan mengenai permasalahan impor beras antara kementerian perdagangan, pertanian, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam kasus tersebut Ombudsman menyoroti  bahwa  kebijakan  impor  beras  dan  komoditas  lain  (garam,  gula,  dan jagung) untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, apa lagi di tengah tahun politik (https://m.cnnindonesia.com, 27 Agustus 2018, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 14:32 WIB; https://ekonomi.kompas.com, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 20:14 WIB).
Terlepas dari kebutuhan yang memang diperlukan,  isu impor sering kali menjadi bahan  politisasi  yang  seksi  dan  menjadi  warna  tersendiri  bagi  perpolitikan  di Indonesia.  Dalam  kontestasi  tersebut,  tidak  jarang  program  perbaikan  pangan (terutama beras), menjadi jargon oleh masing-masing kubu yang sangat perhatikan (https://www.jawapos.com, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 20:24 WIB).
Upaya  impor  yang  dilakukan  pemerintah  tentunya tidak  dapat  dilepaskan dari  kebutuhan  beras  nasional.  Impor  dan  distribusi  bukan  sekadar  mencukupi kebutuhan  pangan  penduduk,  melainkan  juga  bagaimana  akses  melalui  stabilitas harga  dapat  dipenuhi.  Munculnya  politisasi  beras  identik  dengan  keadaan  yang tidak  stabil  dan  akan  semakin  santer  menjelang  pemilihan  umum.  Kemudian Permasalahan tersebut akan sangat pelik ketika pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas  sebagaimana  kini  terjadi.  Alih-alih  permasalahan  beras  dan  pandemi Covid-19  masa  kini,  ternyata  pandemi  Flu  Spanyol  juga  telah  membawa permasalahan  beras  pada  masanya.  Bertolak  dari  hal  tersebut  tentu  timbul pertanyaan  pokok  dalam  melatarbelakangi  tulisan  ini,  apa  relevansi  dari permasalahan  beras  kini  dan  dulu?  Dari  pertanyaan  pokok  tersebut  kemudian timbul pertanyaan turunan seperti: mengapa permasalahan beras masa kini terjadi,
apa  ada  hubungannya  dengan  masa  lampau?  Jika  ada,  lalu  bagaimana perkembangan beras masa lampau, terutama pada hal kebijakan politik ekonomi? Dan terakhir, apa dampak dari kebijakan beras masa lampau pada masa kini?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  sejarah  yang  memalui  empat tahapan. Tahapan yang dimaksud yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, kemudian  diakhiri  dengan  historiografi.  Tahapan  pertama  yang  dilakukan  yaitu heuristk atau usaha pencarian sumber yang terkait dengan topik penelitian (Helius Sjamsuddin, 2007: 86). Di dalam tulisan ini penulis menggunakan sumber primer berupa  arsip  terbitan  resmi  seperti Indisch  Verslag dan Kolonial  Verslag . Keberadaan  sumber  primer  tersebut  juga  dilengkapi  oleh  sumber  sekunder  dari berbagai literatur.
Tahap  selanjutnya  yaitu  kritik  sumber  untuk  menguji  keautentikan  dan kredibilitas  dari  sumber-sumber  baik  primer  maupun  sekunder  yang  berhasil dikumpulkan.  Kemudian  masuk  tahap  interpretasi  untuk  menafsirkan  dan merangkai fakta sejarah yang telah diperoleh dari sumber. Kemudian tahap terakhir yaitu historiografi untuk menyampaikan hasil yang ditulis secara kronologis dalam bentuk tulisan sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Beras Seabad yang Lalu
Penyebaran Flu Spanyol di Hindia Belanda terbagi dalam dua gelombang: pertama,  Juli  hingga  September  1918,  kedua,  Oktober  hingga  Desember  1918, dengan memakan korban kurang lebih sebanyak 1,5 juta jiwa (https://historia.id). Menurut Bambang Sulistyo kasus paling parah di Jawa terjadi di Yogyakarta dan Trenggalek.  Di  Yogyakarta  jumlah  kematian  mencapai  25.956  jiwa  pada  kuartal pertama  tahun  1919,  dan  12.577  jiwa  pada  kuartal  kedua.  Kemudian  Bambang Sulistyo  menambahkan  bahwa  banyaknya  korban  jiwa  disebabkan  karena penduduk  kekurangan  gizi  dan  menurunnya  imun  tubuh.  Kekurangan  gizi  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  kelangkaan  beras,  kenaikan  harga
beras, gagal panen akibat musim hujan yang datang terlambat dan curah hujan yang sedikit (Bambang Sulistyo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995: 61-62).
Pada  dekade  kedua  abad-20  dunia  sedang  dilanda  Perang  Dunia  I,  yang dalam hal ini berdampak pada Hindia Belanda. Di sektor pangan, menjelang akhir 1917  dengan  diperpanjangnya  penutupan  pelabuhan  dan  langkannya  kapal pengangkut menyebabkan impor beras dari Burma dan Indochina (Perancis) tidak dapat  dilakukan.  Kemudian  pada  1918,  semua  pasar  beras  kecuali  Siam  ditutup, pemerintah  mengambil  kebijakan  menjaga  persediaan  pangan  dalam  negeri. Kebijakan  yang  diambil  yaitu  dengan  mendorong  perluasan  penanaman  padi  di sawah dan padi gogo, termasuk di perkebunan Eropa untuk menyediakan lahan padi gogo.  Kebutuhan  akan  impor  beras  di  Hindia  Belanda  ini  sudah  dilakukan  sejak sebelum  pergantian  abad-20.  Akan  tetapi  baru  1911,  pemerintah  mulai melarang ekspor  beras  dan  menjadi  indikasi  bahwa  ketersediaan  beras  dalam  negeri mulai mengalami  krisis  (G.  H.  A.  Prince,  “dalam  Thomas  Lindblad,  2000:  237-238; Suzanne Moon, 2007: 76).
Dalam  kebijakan  perluasaan  penanaman padi,  pemerintah  berharap  untuk mengurangi  sekitar  25%  lahan  perkebunan  tebu.  Dalam  proses  penetapan keputusan  tersebut  terjadi  perdebatan  yang  cukup  alot,  terutama  dari  pihak perkebunan  dan  pengkritiknya  baik  orang  Eropa  maupun  penduduk  bumi  putra. Pasalnya pihak perkebunan merasa keberatan dengan dalih mempertahankan status quo sebagai perusahaan yang memberi keuntungan terhadap negeri Belanda. Dari penduduk  bumi  putra,  Abdul  Muis  yang  merupakan  salah  satu  perwakilan  SI  di dalam Volksraad menyarankan secara radikal untuk menganjurkan untuk dilakukan pengembalian  lahan  kepada  petani.  Melalui  narasi  petani  yang  saleh  (sebagai counter narasi  petani  yang  malas),  Abdul  Muis  mengutarakan  keinginan  petani untuk bertani sebagaimana keinginannya tentu mereka akan bekerja dengan keras dan  berbudi  luhur,  serta  tidak  akan  terseret  ke  dalam  kemiskinan  dan  kelesuan moral.  Kemudian  Abdul  Muis  menambahkan,  jika  pemerintah  menginginkan perluasan pasokan beras, maka hanya perlu mengijinkan lebih banyak petani untuk melatih keinginan bawaan mereka untuk bertani (Suzanne Moon, 2007: 81).
Lebih ke belakang upaya mengatasi permasalahn beras dalam negeri  tentu tidak dapat dipisahkan dari ditetapkannya Politik Etis dan dibentuknya Departemen Pertanian pada dekade pertama abad-20. Dalam perkembangannya cita-cita etis ini bukan  sekadar  upaya  memperbaiki  permasalan  beras  saja,  melainkan  mengubah maupun  mempertahankan  standar  kehidupan  masyarakat  bumi  putra.  Dalam tulisannya, Prince mengutarakan bahwa kebijakan pertanian yang direpresentasikan kedalam  kebijakan  ekonomi  di  negeri  jajahan  dikatakan  unik.  Masalah  beras  di Hindia Belanda tidak dapat didekati dengan masalah-masalah struktural, melainkan perlu adanya pengalaman baru kemudian mendiagnosa dan mengatasinya 9 G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 225). Permasalahan adat dan cara pikir penduduk  bumi  putra  merupakan  suatu  tantangan  tersendiri  yang  harus  dihadapi pemerintah, juga tidak dapat dilepaskan oleh sektor industri pertanian ekspor, tentu akan  menyebabkan  kebijakan  yang  cenderung  dualistik  yang  mana  nantinya menjadi perkembangan tersendiri.

## B. Perkembangan Kesejahteraan Abad-19
Istilah kesejahteraan dalam cita-cita etis pada perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari ide kesejahteraan masa awal kolonialisasi di Hindia Belanda (Jawa) awal abad-19. Ide kesejahteraan ini tidak dapat dipisahkan dari paham liberal yang muncul sejak akhir abad-18 di Eropa. Adapun deretan tokoh penggagas ide ini yaitu Dirk  Van  Hogendorp,  Raffles,  dan  Du  Bus  Gisignies.  Ide  Dirk  Van  Hogendorp merujuk  pada  model  yang  dilakukan  EIC  di  India  dengan  memperjuangkan penghapusan penyerahan paksa dan rodi, serta mengganti dengan perdagangan dan tenaga  kerja  bebas.  Untuk  menciptakan  iklim  tersebut  langkah  awal  yaitu  perlu pembebasan tanah dari milik bersama di masyarakat menjadi individu secara turun- temurun.  Hogendorp  menambahkan  bahwa  tanah  komunal  dalam  sistem  feodal masyarakat merupakan akar dari macetnya ekonomi penduduk bumi putra (D. H. Burger, 1962: 145-146).
Ide  Hogendorp  tersebut  telah  menginspirasi  Raffles  dalam  menjalankan kebijakan  kolonial  di  Jawa.  Jika  Hogendorp  masih  pada  taraf  ide,  maka  Raffles mulai mempraktekannya. Selain mempraktekan ide Hogendorp, Raffles mengubah
monopoli  penyerahan  paksa  dan  rodi  ala  VOC  menjadi  persewaan  tanah. Transformasi ini memiliki tujuan seperti individualisasi tanah turun-temurun yang harus  didukung  dengan  kepastian  hukum  baik  kepemilikan  maupun  hak  untuk berusaha.  Kepastian  hukum  ini  pada  akhirnya  akan  mendorong  penduduk melakukan usaha untuk meningkatkan taraf ekonominya sebagaimana dalam iklim ekonomi liberal. Dengan begitu pada akhirnya pemerintah hanya sebagai pedagang dan urusan produksi diserahkan kepada penduduk bumi putra.
Selain itu Raffles memandang bahwa ikatan feodal merupakan penghambat perubahan, sehingga dilakukan pelemahan terhadap kekuasaan feodal. Akibatnya masa pemerintahan Raffles dikenal juga sebagai masa pelemahan kekuasaan para bupati yang dilakukan tanpa kendala, karena pemerintah memberi gaji sebagai ganti penyerahan  pajak  dari  penduduk.  Selanjutnya  dalam  menciptakan  iklim  liberal melalui  ekonomi  uang,  Raffles  memberlakukan  pajak  kepala  berupa  uang.  Pada akhirnya  disadari  bahwa  masih  kuatnya  mentalitas  dan  ikatan  adat  di  dalam masyarakat  bumi  putra  menyebabkan  upaya  perubahan  ini  mengalami perkembangan  yang  lambat.  Perubahan  yang  lambat  ini  menyebabkan  tujuan mencapai keuntungan melalui cara ekonomi liberal juga terhambat. Pada sisi lain akibat  keadaan  keuangan  yang  mendesak  baik  di  negeri  Belanda  (Perang Kemerdekaan  Belgia)  dan  di  Hindia  Belanda  (Perang  Diponegoro),  maka  pada 1826, Raja Wilhem I mengutus Du Bus Gisignies untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah awal yang dilakukan Du Bus  yaitu  upaya  penghematan  dan  melakukan  rencana  landasan  pembangunan. Sebagai  landasan  rencana  tersebut  Du  Bus  menilai  bahwa  defisit  keuangan disebabkan  sektor  komoditas  ekspor  belum  maksimal.  Untuk  memaksimalkan keadaan tersebut perlu adanya iklim ekonomi liberal sebagaimana yang terjadi di Eropa,  dengan  cara  liberalisasi  tanah  serta  menciptakan  ekonomi  uang  melalui pajak uang dan pertanian ekspor, sama seperti anggapan Hogendorp dan Raffles. Akan tetapi penduduk bumi putra di Jawa belum terdiferensiasi dengan komposisi ekonomi  yang  dicitrakan  mandek  dan  pasif  sehingga  tidak  ada  keinginan  untuk lebih memajukan usahanya dibidang ekonomi uang (Frans Husken, 1998: 17-19).
Bertolak dari landasan tersebut Du Bus melanjutkan pada upaya pembukaan lahan bagi tanaman komoditas ekspor dan penggunaan modal dari luar. Menurut Du Bus ada alternatif lain dengan mengerahkan pekerja bumi putra di lahan-lahan pertanian baru yang jauh dari desa. Akan tetapi seringkali mereka tidak mau pergi terlalu  jauh  dari  lingkungan  tempat  tinggalnya.  Dengan  begitu  jalan  keluar  yang harus ditempuh yaitu pembukaan lahan melalui investasi modal asing. Pembukaan investasi  modal  asing  sendiri  dirasa  belum  siap  dilakukan,  mengingat  keadaan negeri Belanda yang masih agraris juga keadaan di Jawa yang masih perlu dibenahi, menyebabkan  ide  Du  Bus  ditolak.  Bersamaan  dengan  itu  Van  Den  Bosch menyarankan  agar  pemerintah  mengambil  alih  dalam  upaya  eksploitasi  di  Jawa. Bosch mengamini jika penduduk belum terdiferensiasi dan perlu rangsangan dari luar  untuk  berubah,  akan  tetapi  saat  sekarang  belum  siap.  Pada  akhirnya  Bosch menggantikan  Du  Bus  pada  1830  dan  langkah  yang  dilakukan  dalam  usaha komoditas  tanaman  ekspor  dengan  paksaan  yang  melibatkan  birokrat  lokal sehingga apa yang disebut sistem Cultuur Stelsel (Tanam Paksa). Menurut Bosch, tanpa paksaan industrialisasi tidak akan terjadi, untuk mempersiapkan hal tersebut maka masa Tanam Paksa seperti mempersiapkan kearah pembukaan  modal asing hingga tahun 1870 (Clifford Geertz, 1976: 69).
Kegagalan  ide  kesejahteraan  awal  melalui  liberalisasi  tanah  ramai diperbincangkan  pada  tahun  1974-1878.  Pasalnya  baru  dipahami  bahwa individualisme  dalam  kepemilikan  tanah  tidak  dapat  dipaksakan  dari  atas melainkan berkembang dengan sendirinya (D. H. Burger, 1962: 185). Pemahaman tersebut  juga  mempengaruhi  Sollewijn  Gelpke  dalam  program  modernisasi pertanian di Tulungagung. Sebagai pegawai pemerintah dan ahli pertanian, Gelpke mengutarakan  bahwa  pertanian  padi  yang  dilakukan  oleh  penduduk  merupakan sebuah  kerugian,  kecuali  3  wilayah,  yaitu:  Pasuruan,  Banyuwangi,  dan  Besuki. Maksud kerugian disini adalah dalam proses produksi meliputi  biaya, tenaga, dan waktu hampir selalu mengalami kerugian dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh.  Gelpke  manambahkan  kurangnya  pengetahuan  teknis  dan  lebih mengedepankan tahayul menjadi akar permasalahan yang terjadi  (J. H. F. Sollewijn Gelpke, 1874: 111).
Dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah, Gelpke menganjurkan agar perlu dilakukan perbaikan dalam pertanian padi penduduk. Hal ini didasarkan pada alasan  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  Jawa,  sehingga  semakin  banyak membutuhkan pasokan beras. Sementara jumlah lahan pertanian tidak mengalami perluasan  yang  signifikan.  Selain  itu  dengan  peningkatan  teknik,  diharapkan efisiensi  lahan  dan  waktu  dapat  dialihkan  kedalam  proses  penanaman  tanaman niaga. Dalam upaya perbaikan tersebut Gelpke menggunakan contoh pertanian padi di Italia yang dianggap paling baik diantara pertanian padi di berbagai daerah di dunia.  Penerapan  pertanian  padi  di  Italia  menerapkan  metode  pengolahan  tanah, penggunaan benih, penanaman, irigasi, penggunaan pupuk, dan penyiangan dengan menggunakan cara-cara teknis  ilmiah.  Gelpke  menyadari  bahwa  penerapan  yang dianggap  cocok  di  Italia  belum  tentu  cocok  di  Jawa,  sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian melalui percobaan yang melibatkan penduduk, dengan harapan terjadi proses  pengajaran.  Dalam  proses  pengajaran  tersebut  para  penyuluh  diharapkan agar  tidak  bertentangan  dengan  kepercayaan  penduduk  asalkan  secara  konteks perubahan secara perlahan dapat dicapai  (J. H. F. Sollewijn Gelpke, 1874: 189- 190).
Ide  perbaikan  tersebut  nyata  sekali  dipraktekan  Gelpke  saat  melakukan sejumlah  percobaan  di  Tulungagung  (sebelumnya  bernama  Ngrowo)  pada  1875- 1876.  Di  Tulungagung  upaya  percobaan  melibatkan  20  bidang  lahan  milik penduduk  dengan  pengajaran  diarahkan  pada  pengolahan  lahan  yang  lebih  baik, praktek  penanaman  berbaris,  pemanfaatan  pupuk,  dan  pertukaran  benih  (J.  H.  F, Sollewijn Gelpke, 1877:. 8-9). Kendati percobaan telah menghormati adat lokal dan menjaga hubungan yang baik, pada akhirnya disadari bahwa perlu bertahun-tahun agar  penduduk  menerapkan  sesuai  apa  yang  diterapkan  pemrakarsa.  Akan  tetapi keberhasilan yang kemudian diterapkan penduduk dari percobaan ini yaitu metode penanaman berbaris dan berjangka (J. H. F, Sollewijn Gelpke, 1877: 11 dan 15).

## C. Perkembangan Kesejahteraan Awal Abad-20
Politik Etis tahun 1901 tidak tentu tidak dapat dipisahkan dari banyaknya laporan  tentang  menurunnya  kesejahteraan  penduduk  bumi  putra.  Dalam  upaya
memperbaiki  keadaan  tersebut,  para  reformer  etis  percaya  bahwa  kesejahteraan penduduk  erat  kaitannya  dengan  hasil  tanaman  pangan.  Akibatnya  pada  1905 dibentuk  Departemen  Pertanian  yang  mana  sebelumnya  urusan  pertanian  masuk dalam Departemen Pendidikan dan Pegawai Negeri, yang berpusat di Bogor dengan direktur pertama bernama Melchior Treub. Dengan begitu dalam bidang pertanian pangan,  slogan:  irigasi,  pendidikan,  dan  emigrasi  merujuk  pada  tahapan: meningkatkan teknologi irigasi, meningkatkan padi lebih banyak, sekolah kejuruan dengan  pendidikan  teknik  dan  teknologi  baru,  serta  mengirim  penduduk  ke  luar Jawa  dengan  tujuan  membuka  pertanian  baru  (G.  H.  A.  Prince,  “dalam  Thomas Lindblad, 2000: 247; Suzanne Moon, 2007: 20).
Pada  masa  awal  berdirinya  Departemen  Pertanian,  arah  kebijakan dipusatkan  pada  penggunaan  teknologi  baru.  Hal  ini  merujuk  pada  beberapa pertimbangan  seperti  kebijakan  ekonomi  yang  disokong  dengan  teknologi mencerminkan tren yang sedang berkembang saat itu serta masalah kesejahteraan penduduk  berasal  dari  karakter  mereka  sendiri  sehingga  perlu  adanya  inovasi. Treub menyakini bahwa kemiskinan penduduk bukan disebabkan kemalasan, tetapi dengan keadaan alam yang kaya maka diperlukan adanya inovasi melalui teknologi. Akibatnya masa kepemimpinan Treub, arah kebijakan berkutat pada masalah teknis penelitian ilmiah. Treub mengkritik apa yang dilakukan para penyuluh terdahulu (bagian  dari  Binnenland  Bestuur)  yang  melakukan  penyuluhan  tanpa  dibekali teknik ilmiah. Hal ini menyebabkan proyek peningkatan amatir sering memberikan berncana pada penduduk, sehingga tidak dapat dipercaya kembali (Suzanne Moon, 2007: 2 dan 34).
Proyek  yang  dilakukan  Treub  pada  akhirnya  mendapat  kritikan  karena dianggap kurang memberikan dampak yang dramatis bagi kesejahteraan penduduk. Kritikan tersebut menekankan bahwa proyek Treub hanya pada kajian ilmiah, dan bukannya  melakukan  pendekatan  yang  akrab  pada  penduduk.  (mengajar  dan membimbing).  Dengan  banyaknya  kritikan  dan  masalah  kesehatan,  pada  tahun 1909  Treub  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  yang  kemudian  digantikan  oleh Hermann Lovink. Lovink merupakan salah satu pihak yang mengkritik Treub dan menyetujui  bahwa  upaya  pendekatan  pada  petani  harus  dilakukan  dalam  proyek
modernisasi.  Untuk  merealisasikan  upaya  tersebut  maka  dibentuklah  layanan penyuluhan (voorlichtingsdienst) yang bertujuan menjadi penghubung antara Dinas Pertanian  dan  penduduk.  Pekerjaan  layanan  penyuluhan  yaitu  mengadakan demonstrasi lahan uji coba (proefelden) yang dilakukan di lahan milik penduduk dengan dukungan lengkap meliputi varietas bibit baru, teknik penanaman ilmiah, penggunaan  pupuk,  dan  bahkan  lumbung  padi  yang  juga  digunakan  sebagai koperasi (Suzanne Moon, 2007: 56).
Cita-cita  para  reformer  etis  pada  berbagai  perdebatan  penentuan  arah kebijakan  di  Hindia  Belanda  seringkali  bertentangan  dengan  pihak  perkebunan ekspor. Seperti dalam permasalahan beras pada dekade kedua abad-20 seperti yang disebutkan  sebelumnya  dengan  pengurangan  25%  lahan  perkebunan  tebu,  pihak perkebunan  kembali  memunculkan  “pertanyaan  beras”.  “Pertanyaan  beras” merujuk pada pertanyaan, apa yang yang sebenarnya diingkan penduduk, beras atau tebu yang dapat menghasilakan uang. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan status  quo  perkebunan  tebu  dalam  perdebatan  yang  selalu  terganjal  oleh  para reformer  etis  yang  merujuk  pada  kebijakan  kesejahteraan  melalui  modernisasi pertanian padi. Ketika pintu depan tidak dapat dilakukan maka pihak perkebunan melakukan  jalan  melalui  pintu  belakang  dengan  menjadikan  Sibinga  Mulder sebagai  direktur  Departemen  Pertanian  pada  1918  hingga  1922  (Suzanne  Moon, 2007: 75).
Pada  masa  Mulder  menjabat,  arah  kebijakan  diarahkan  pada  upaya memenuhi kekurangan beras dengan pertanian padi mekanik atau yang dinamakan proyek Selatdjaran di  hilir  aliran  Sungai  Musi.  Alih-alih  bukan  fokus  terhadap pertanian padi di Jawa, anggaran yang dipandang dapat digunakan untuk pertanian di  Jawa  digunakan  dalam  menciptakan  proyek  yang  memakan  banyak  biaya tersebut. Pasalnya dalam melakukan proyek tersebut diperlukan penelitian selama 1  tahun  di  Amerika  (Lousiana  dan  Texas)  berikut  perlengkapan  pertanian  yang modern  (berbagai  macam  traktor).  Tujuan  proyek  selatdjaran  tidak  lain  untuk mencukupi  kebutuhan  beras  dalam  negeri,  juga  investasi  dan  mengurangi  biaya impor.  Proyek  ini  dilakukan  pada  1919  dengan  diawali  pembukaan  lahan  dan dilanjutkan dengan penanaman dan perawatan dengan metode ilmiah modern. Pada
tahun 1923 hasil produksi mengalami penurunan drastis disebabkan hama penyakit. Kritikan muncul kemudian dan baru disadari bahwa kegagalan tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi dengan pembukaan lahan secara bertahap oleh penduduk yang dalam hal ini dapat mengurangi beban biaya (Suzanne Moon, 2007: 85 dan 89-90).
Dengan  melihat  beberapa  keadaan  seperti  masih  sulinya  mengubah pemikiran  penduduk  dan  perekonomian  uang  yang  fluktuasi,  bersamaan  dengan kemunculan pemikiran J. H. F Boeke, menyebabkan arah kesejahteraan mengalami perkembangan. Pemikiran Boeke yang terkenal yaitu mengenai ekonomi dualistik, menyebutkan  bahwa  di  Hindia  Belanda  terdiri  dari  ekonomi  penduduk  yang prakapitalis  dan  ekonomi  kapitalis  (G.  H.  A.  Prince,  “dalam  Thomas  Lindblad, 2000: 233). Dua perbedaan ini tidak dapat disatukan dengan cara pandang Eropa, karena penduduk memiliki alam pikiraanya sendiri. Kritik Boeke terhadap proyek Departemen Pertanian yaitu mengubah pada yang perlu atau dapat diubah bukan. Sebelumnya proyek departemen berkutat pada penduduk tani secara umum. Boeke menganjurkan  agar mengubah  dari  petani  kaya  yang  rasional  ekonomi,  sehingga akan memberikan efek gelombang pada petani lainnya. Pemikiran Boeke menjadi jembatani antara reformer etis dan para pakar penyuluh yang telah mengalami dan melihat detail dalam masyarakat (Suzanne Moon, 2007: 101-102).
Menjelang dan memasuki tahun 1930-an dengan semakin kritisnya gerakan penduduk bumi putra (demo tahun 1920 dan pemberontakan 1926) menyebabkan pemerintah  bersikap  represif.  Keadaan  tersebut  serta  munculnya  perdebatan menyebabkan  arah  kebijakan  mengalami  perkembangan  dari up-bottom menjadi bottom-up .  Pasalnya,  dengan  merujuk  pada  pemikiran  Boeke,  hasil  proyek kesejahteraan  masih  belum  mengubah  dan  diterima  penduduk.  Akibatnya  perlu adanya  pendekatan  dan  mengetahui  apa  yang  menjadi  keinginan  dari  penduduk. Dengan  begitu  proyek-proyek  masa  ini  dilakukan  tidak  lain  atas  keinginan penduduk  sendiri.  Kebijakan  ini  juga  dapat  disebabkan  oleh  memburuknya keuangan  yang  puncaknya  dapat  diketahui  dengan  memasukkan  Departemen Pertanian ke dalam Depertemen Urusan Ekonomi pada 1934 (Suzanne Moon, 2007: 101-102; G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 246).

## D. Geertz dan Kediri
Pada  tahun  1950-an  Clifford  Geertz  bersama  tim  melakukan  penelitian kajian masing-masing di wilayah Jawa Timur. Dalam tulisannya tentang pertanian di  Indonesia  (khususnya  Jawa),  Geertz  mengambil  teori  dualistik  Boeke  sebagai dasar pemikiran. Tulisan tersebut cukup fenomenal pada saat itu, yang akibatnya menjadi  rujukan  dalam  penelitian  lebih  lanjut,  hingga  kritikan  bermunculan setelahnya.  Dalam  tulisan  tersebut  perkembangan  pertanian  di  Jawa  bersifat mandek  atau  apa  yang  disebut  dengan  involusi.  Keadaan  yang  mandek  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  saling  berkaitan  seperti:  perkebunan  tebu, luas dan hasil tanaman padi, jumlah penduduk, dan sifat kemasyarakatan itu sendiri. Bertolak dari ekonomi dualistik, involusi terjadi dimana desakan perkebunan tebu yang padat modal mendesak pertanian padi. Keadaam demikian ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin padat dan sistem budaya masyarakat yang  berpedoman  pada  adat  yang  kuat,  termasuk  corak  perokonomian  yang prakapitalis, menyebabkan terjadinya kemandekan (Clifford Geertz, 1976: 111).
Jika diperhatikan tulisan Geertz cenderung pesimistis terhadap keadaan dan masa  depan  Jawa.  Salah  satu  kritikan  muncul  dari  tulisan  R.  E.  Elson,  yang menyebutkan bahwa di Pasuruan masa kolonial tidak terjadi apa yang disebutkan tadi,  melainkan  terjadi  adanya  perkembangan  baik  disektor  pendapatan  ekonomi penduduk maupun pertanian padi (R. E. Elson, 1984: 223). Hal ini menyebabkan wilayah  cakupan  penelitan  Geertz  yang  digunakan  sebagai  model  tidak  tampak jelas jika merujuk pada Jawa secara keseluruhan. Kemudian baru diketahui bahwa penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun  1950-an  terletak  di  wilayah  Mojokuto (diketahui Pare, Kediri). Dengan demikian perlu untuk mengulas keadaan Kediri masa kolonial sebagaimana poin-poin yang mendukung teori involusi miliknya.
Upaya  kesejahteraan  melalui  modernisasi  pertanian  di  Kediri  tampaknya sudah  dilakukan  sebelum  Departemen  Pertanian  berdiri.  Memang  upaya penyuluhan sudah dilakukan di berbagai daerah di Jawa sebelum abad-20, hanya saja model seperti yang dilakukan sejak abad-20 belum dilakukan. Ada kemiripan model  atau  bahkan  menginspirasi  apa  yang  dilakukan  Gelpke  di  Tulungagung (masuk  wilayah  karesidenan  Kediri)  pada  tahun  1870-an  dengan  proyek
modernisasi pertanian pasca Departemen Pertanian berdiri. Ini semakin jelas dari proyek dari asosiasi konsultan pertanian (yang hasil penelitiaannya diterbitkan ke dalam majalah Landbouw ) tahun 1920-an yang dengan ketat menggunakan model Gelpke (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 250-251).
Hasil kebijakan Departemen Pertanian baik dari proyek pusat maupun dinas penyulihan  dalam  memodernisasi  pertanian  penduduk  seperti:  memberikan bermacam-macam varietas bibit padi tanaman palawija, stasiun pemurnian benih padi  (yang  terletak  di  Bogor,  Sidoarjo,  dan  Nganjuk),  metode  mengatasi  hama penyakit, metode penggunaan pupuk ( orok-orok , kandang, maupun kimia), sekolah pertanian,  lumbung  desa  ( Jaarboek  Van  Het  Departement  Van  Landbouw, Nijverheid  en  Handel  In  Nederlanch  Indie  1902 ,  1913:  81).  Selain  itu  didukung oleh  perluasaan  irigasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  berbagai  proyek bendungan  dan  didukung  oleh  aliran  tersier  yang  dilakukan  oleh  penduduk. Diketahui di Kediri jumlah penanaman padi di sawah (yang diairi irigasi dibedakan dengan droge sawah dan tegalan) dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1900 luasnya mencapai 145.649 bau dan meningkat menjadi  235.398 bau  pada  1934.  Mengenai  jumlah  produksi  padi  sawah  mengalami  fluktuasi tergantung  keadaan  (terutama  alam).  Pada  tahun  1900  hasil  produksi  sebesar 5.618.369 pikul dan tahun 1934 sebesar 5.668.258 pikul ( Kolonial Verslag 1901 , Lampiran  LL:  2-4; Indisch  Verslag  1934 :  210  dan  214-215).  Jumlah  ini  belum termasuk  hasil  produksi  padi  gogo  yang pada  beberapa  tahun tidak  dicantumkan dalam laporan.
Mengenai  jumlah  penduduk,  tercatat  pada  tahun  1900  jumlah  penduduk bumi  putra  mencapai  1.498.489  jiwa  dan  meningkat  menjadi  2.438.196  jiwa ( Kolonial  Verslag  1902 ,  Lampiran  A:  5; Volkstelling1930  Deel  III  Inheemsche Bevolking van Oost-Java, 1934: 14). Pasca sensus yang dilakukan tahun 1930 data pemutakhiran  penduduk  tidak  dicantumkan  dalam  laporan  pada  tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian apa yang menjadi tolok ukur Geertz dalam teorinya antara  perbandingan  hasil  produksi  dan  pertambahan  penduduk  di  Kediri  dapat diketahui.  Pasalnya  luas  penanaman  selalu  meningkat,  sementara  hasil  produksi padi  meningkat  tidak  terlalu  signifikan,  sedangkan  jumlah  penduduk  meningkat
lebih dari separuh dari jumlah penduduk tahun 1900. Perbandingan ini tentu dapat dikatakan semakin menurun, akan tetapi sebagaimana para pengkritiknya, bahwa hasil  palawija  semakin  meningkat  sebagai  bahan  pangan  pengganti  yang  akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

## E. Kesempatan yang Hilang?
Dalam tulisaanya, Howard Dick menulis bahwa industrialisasi manufaktur di Hindia Belanda pada abad-19 tidak terjadi. Titik permasalahan yang mendasari tulisan  ini  yaitu  andil  pendapatan  di  sektor  pertanian  tahun  1960  dengan  1990 berkurang  dari  50%  menjadi  20%.  Begitu  juga  dengan  sektor  manufaktur  non pertanian  (off  farm)  dari  10%  menjadi  20%  pada  tahun  yang  sama.  Keadaan tersebut  kemudian  menjadi  pertanyaan  Dick,  bahwa  mengapa  keadaan  tersebut tidak terjadi lebih dini, tepatnya abad-19. Pasalnya sejak akhir abad-19 industri gula merupakan  industri  paling  mutakhir  di  Hindia  Belanda  bahkan  seluruh  Asia tenggara.  Keadaan  ini  kemudian  tidak  memunculkan  gelombang  industri  lain seperti industri manufaktur baik sebagai ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Hal  inilah  kemudian  dipersulit  ketika  kebutuhan  dalam  negeri  yang  semula didatangkan dari Belanda, terdesak oleh barang-barang impor (terutama kain) dari Jepang yang lebih murah (Howard Dick, dalam Thomas Lindblad, 2000: 176 dan 209-210; Dick, Howard, dalam Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 20, No. 2, hlm 249-250, https://about.jstor.org/terms, , diakses pada Jumat, 19 Oktober 2018, pukul 20:16 WIB).
Hal yang sama juga diutarakan Geertz bahwa pertanian padi di Indonesia mengalami keadaan hampir sama dengan apa yang dikatakan Dick, yaitu perubahan keberlanjutan  atau  bahasa  yang  dipakai  Geertz  adalah  “take  off”.  Dalam menggambarkan  keadaan  ini  Geertz  membandingkan  dengan  keadaan  di  Jepang yang dianggapnya mengalami rangkaian masa yang dianggap baik. Berbeda dengan di Indonesia (dengan melihat keadaan saat penelitian Geertz, tahun 1950-an) terjadi rangkaian yang menyebabkan kesempatan take off tidak terjadi. Hal ini disebabkan selain pemerintah kolonial tidak sungguh-sungguh merubah ekonomi pasca industri komoditas  ekspor  juga  disebabkan  periode  yang  menghambat  seperti  krisis
ekonomi  tahun  1930-an,  Pendudukan  Jepang,  dan  Revolusi  Kemerdekaan Indonesia (Clifford Geertz, 1976: 146-147).
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pada  perkembangannya pemikiran  Geertz  banyak  mendapat  kritikan.  Para  kritikus  terutama  keberatan dalam penggambaran keadaan yang mandek atau involusi. Pasalnya para penulis belakangan  banyak  memuat  data-data  bahwa  kemandekan  tersebut  tidak  terjadi. Dalam  hal  keadaan  pangan  yang  bernada  pesimis,  para  pengkritik  menyebutkan bahwa keadaan mengalami perkembangan akibat modernisasi dan perkembangan ekonomi uang. Seperti yang diungkapkan bahwa kendati perluasan lahan pertanian baru  telah mencapai  puncak  pada  tahun 1920-an,  akan  tetapi  terjadi  intensifikasi dan  diversifikasi  tanaman  palawija  (Thomas  Lindblad,  dalam  Thomas  Lindblad, 2000: 8-9 dan 18-19).
Program Revolusi Hijau yang mulai dilakukan sejak akhir masa Soekarno dan dilanjutkan masa Soeharto hingga puncaknya terjadi swasembada pangan tahun 1984 menjadi upaya program perbaikan pemerintah di bidang pangan. Bersamaan dengan  itu  masa  Soeharto  juga  menjadi  masa  berkembangnya  sektor  industri off farm (Howard  Dick  dalam Journal  of  Southeast  Asian  Studies ,  Vol.  20,  No.  2,
HLM. 177, https://about.jstor.org/terms) Menjelang akhir masa Soeharto, dengan kebijakan  difokuskan  pada  kedirgantaraan,  sektor  pertanian  pangan  tampaknya tidak mendapat perhatian.

## F. Relevansi dalam Historiografi
Dalam  tulisan  Budiawan  mengenai  memori  dan  sejarah,  menyebutkan bahwa  sifat  dasar  memori  adalah  menubuh  pada  individu  atau  secara  kolektif, sementara  sejarah  hanya  menempel.  Artinya,  memori  sulit  untuk  dilepaskan, sementara sejarah  lebih rentan untuk berubah. Dalam titik simpang antara memori dan sejarah terjadi ketika munculnya metodologi dalam sejarah yang merujuk pada tradisi  positivisme  menyebabkan  sejarah  perlu  dipisahkan  dari  memori.  Memori dianggap  spontan  dan  naluriah  sehingga  kurang  dapat  dipercaya  kesahihannya, sebaliknya,  sejarah  bersifat  rasional  dan  dianggap  lebih  dapat  dipercaya kesahihannya.
Terjadi  titik  temu  ketika  memori  yang  sudah  ‘disejarahkan’ kemudian ditangkap oleh masyarakat masa kini dan diingat. Istilah situs memori seperti:  monumen,  acara  peringatan,  dan  arsip,  menyebabkan  memori  di  sini kemudian tidak lagi bersifat spontan dan naluriah, tetapi sebagai kewajiban untuk mengingat.  Dengan  demikian  situs  memori  dapat  memberikan  transfer  memori terhadap  generasi  yang  serba  baru.  Sejarah  sejatinya  mengarahkan  pada  suatu peristiwa  masa  lalu,  tetapi  memori  mengarahkan  pada  penafsiran  yang  memiliki kecenderungan ranah yang lebih luas. Pada akhirnya penaklukan sejarah terhadap memori  tidak  pernah  sepenuhnya  berhasil.  Memori  yang  menubuh  sangat  sulit dipisahkan,  sementara  sejarah  yang  terlembagakan  dapat  berubah,  baik  oleh kekuasaan maupun semangat zaman juga berhubungan dengan konstruksi sosial 9 Budiawan, 2013: 13).
Tentang  sejarah  yang  dapat  berubah,  mengutip  dari  tulisan  William  J. O’Malley,  tahun  1990  bahwa  telah  terjadi  perkembangan  pandangan  mengenai sistem  Tanam  Paksa.  Dalam  historigrafi  Indoneisa  sistem  Tanam  Paksa  pada mulanya  dianggap  jahat,  akan  tetapi  pada  perkembangannya  menjadi  baik  bagi Belanda  namun  jahat  bagi  Indonesia,  bagus  bagi  sebagian  penduduk  Indonesia namun jahat bagi golongan lainnya, hingga baik bagi sebagian penduduk Indonesia di daerah-daerah tertentu yang membudidayakan tanaman tertentu namun jahat bagi penduduk  lainnya  (William  J.  O’Mallay,  dalam  Anne  Booth,  dkk.,  1988:  36). Dengan  demikian  dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  historiografi  yang mengulas  permasalahan  beras  dan  ide-ide  tentang  kesejahteraan  dapat  di  telaah sebagai berikut.
Sebelum kebijakan moderisasi pertanian pangan abad-20, ide kesejahteraan yaitu berkutat pada mengubah ekonomi penduduk yang prakapitalis menjadi turut serta dalam ekonomi kapitalis yang diarahkan dalam sektor komoditas ekspor. Hal ini  dapat  dilihat  dari  para  tokoh  reformer  awal  mulai  dari  Hogendorp,  Raffles, hingga  Du  Bus.  Keadaan  yang  cenderung  membuat  “frustasi”  para  reformer (termasuk Bosch) memunculkan narasi pribumi malas. Narasi malas ini kemudian mendapat counter melalui  tulisan  S.  H.  Alatas,  yang  menyebutkan  kemalasan penduduk  bumi  putra  disebabkan  oleh  reaksi  tidak  paham  dan  keberatan  dalam
penerapan  sistem  kapitalis    (S.  H.  Alatas,  1988:  40-41).  Kemalasan  tersebut dipandang berdasarkan sudut pandang orang Eropa yang belum memahami alam pikiran  penduduk  bumi  putra.  Baru  kemudian  narasi  tersebut  sedikit  dipahami melalui diskusi tahun 1870-an tentang kegagalan liberalisasi tanah masa awal.
Memasuki abad-20 pemahaman ini berlanjut seperti dalam perubahan pada penduduk  dapat  terjadi  dengan  adanya  inovasi  melalui  teknologi.  Akibatnya kesejahteraan  dengan  bantuan  teknologi  menjadi  kebijakan  yang  ditempuh. Kemudian  mengenai  alam  pikiran  penduduk,  yaitu  arah  kebijakan  kesejahteraan dengan tidak mengadakan proyek skala besar besar, melainkan proyek skala kecil dengan metode printah aloes . Printah aloes sendiri merujuk pada pengajaran dan pembimbingan  dengan  adanya  hubungan  antara  guru  dan  murid  agar  perubahan yang  diharapakan  pemerintah  dapat  terjadi  (G.  H.  A.  Prince,  “dalam  Thomas Lindblad,  2000:  249).  Narasi  ini  kemudian  memunculkan  dinas  penyuluhan  dan pendidikan pertanian bagi penduduk bumi putra.
Memasuki  tahun  1920-an  dengan  keadaan  perubahan  yang  belum memuaskan  karena  masyarakat  dianggap  masih  kuat  terhadap  alam  pikirannya, maka  tulisan  Boeke  telah  mempengaruhi  arah  kebijakan  saat  itu.  Dengan  teori dualistiknya, Boeke menyarankan bahwa untuk mengarahkan penduduk pada hal diinginkan  tidak  dapat  dipandang  berdasarkan  kacamata  orang  Eropa.  Penduduk pribumi dalam motivasi ekonomi bukan sekadar pada untung dan rugi dalam aspek ekonomi  melainkan  sosial  juga  diperhatikan.  Sebagai  contoh  dalam  kekayaan dengan  kepemilikan  ternak  yang  banyak,  bagi  penduduk  bukan  kekayaan  harta maupun benda saja melainkan gengsi dalam status sosial. Hal inilah yang kemudian Boeke menganjurkan agar mengubah yang perlu diubah, dalam hal ini tertuju pada petani kaya, yang memotivasi petani lain agar turut serta dalam perubahan (Suzanne Moon, 2007: 101-102).
Pasca  kemerdekaan  ditandai  sebagai  masa  dekolonialisasi,  dengan  corak anti kolonialisasi. Tulisan Geertz dan Karl Pelzer tampat mewakili masa tersebut karena  cenderung  mengkritik  kolonialisasi  Belanda  juga  menggambarkan permasalahan sezaman. Baru kemudian kritikan bermunculan terhadap pandangan Geertz dan teori Malthus tentang dampak modernisasi yang dilakukan pada masa
kolonial  (Karl  J.  Pelzer,  1971:  138).  Tulisan  lainnya  yaitu,  Booth  menyebutkan terjadi perdebatan tentang praktek kolonialisasi yang terdiri dari golongan “lunak” dan “radikal”. Golongan pertama cenderung menekankan keuntungan yang didapat oleh  penduduk  bumi  putra  dalam  turut  sertanya  ke  dalam  ekonomi  kapitalisme, sementara  golongan  kedua  menggarisbawahi  bahwa  segala  macam  bentuk kolonialisasi  tentu  akan  merugikan  negeri  jajahan.  Booth  sendiri  menganggap bahwa keuntungan ekspor dari usaha di Hindia Belanda banyak mengalir ke negeri induk bukannya untuk pembangunan di negeri koloni (Anne Booth, dkk., 1988: 365 dan 368).

## KESIMPULAN
Permasalahan beras masa kini tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan beras  masa  lampau.  Perkembangan  ekonomi  uang  dan  industri  manufaktur  (off farm) mengantikan industri berorintasi pada pertanian menyebabkan permasalahan beras masa kini bukan sekedar produksi, melainkan akses distribusi maupun harga. Kebijakan impor masa kini dilakukan selain menjaga stabilitas kebutuhan dan harga juga menjadi indikasi bahwa hasil produksi tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Kebijakan impor masa lalu juga dihadapkan oleh permasalahan yang  sama.  Dalam  pandangan  dualistik,  proyek  pemerintah  kolonial  di  Hindia Belanda  yaitu  menghasilkan  keuntungan  melalui  usaha  hasil  komoditas  ekspor maupun  perdagangan  dalam  negeri,  juga  mempertahankan  kondisi  tertentu penduduk  bumi  putra  agar  kolonialisasi  tetap  berlanjut.  Upaya  yang  dilakukan pemerintah yaitu dengan proyek kesejahteraan yang secara khusus ditujukan pada pertanian  pangan.  Kondisi  yang  serupa  juga  terlihat  dari  kemandekan  perluasan lahan pertanian, yang mana pada tahun 1920-an mencapai puncaknya, sedangkan kini  lahan-lahan  mengalami  penyempitan  akibat  infrastruktur.  Keadaan  tersebut dapat diatasi dengan intensifikasi dan diversifikasi akibat bantuan teknologi. Akan tetapi  menilik  kondisi  pandemi  saai  ini  dengan  dampak  ekonomi  yang  meluas, mengingatkan  kembali  kasus  seabad  yang  lalu.  Hal ini  merujuk  pada  pandangan Geertz  dan  Malthus  yang  banyak  mendapat  kritik  yang  tertuang  dalam  tulisan-
tulisan  kekinian,  tentu  timbul  pertanyaan  masih  relevankah  secara  konteks mengenai teori-teori pertanian terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
Indisch Verslag 1934.
Jaarboek  Van  Het  Departement  Van  Landbouw,  Nijverheid  en  Handel  In Nederlanch Indie 1902 , Batavia: Landsdrukkerij, 1913.
Kolonial Verslag 1901.
Kolonial Verslag 1902.
Sollewijn Gelpke, J. H. F., De Padie Kultuur in de Afdeeling Ngrowo , Snelpelsdruk Ogilvie & Co., 1877.
________, De Rijstkultuur in Italie en Op Java , Leiden: ‘S Gravenhage Martinus Nijhoff, 1874.
Volkstelling  1930  Deel  III  Inheemsche  Bevolking  van  Oost-Java. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.

## Artikel dan Buku
Alatas, S. H., Mitos Pribumi Malas, Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial , Jakarta: LP3ES, 1988.
Bambang Sulistyo, Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
Booth,  Anne,  dkk.,  (peny.), Sejarah  Ekonomi  Indonesia ,  terj.  Mien  Joebhaar, Jakarta: LP3ES, 1988.
Budiawan, (ed.), Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu , Yogyakarta: Ombak, 2013.
Burger,  D.  H., Sedjarah  Ekonomis  Sosiologis  Indonesia,  Jilid  I ,  terj.  Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta: Pradnja Paramita, 1962.
Elson,  R.  E., Javanese  Peasant  and  the  Colonial  Sugar  Industry,  Impact  and Change in an   East  Java  Residency  1830-1940 ,  Singapore:  Oxford University Press, 1984.
Geertz, Clifford, Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologis di Jawa , terj. S.
Seopomo, Jakarta: Bhratara, 1976.
Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak, 2007.
Husken,  Frans, Masyarakat  Desa  dalam Perubahan  Zaman,  Sejarah  Diferensasi Sosial di  Jawa , terj. Anonim, Jakarta: Grasindo, 1998.
Lindblad,  Thomas,  (ed.), Sejarah  Ekonomi  Modern  Indonesia:  Berbagai Tantangan Baru ,  terj. M. Arief Rohman dan Bambang Purwanto, Jakarta: LP3ES, 2000.
Moon, Suzanne, Technology and Ethical Idealism, A History of Development in the Netherlands East Indies , Leiden: CNWS Publications, 2007.
Pelzer, Karl J., “The Agricultural Foundation” dalam Bruce Glassburner (ed.), The Economy  of Indonesia: Selected Readings , Ithaca: Cornell University Press, 1971.

## Internet
Dick, Howard, “Japan's Economic Expansion in the Netherlands Indies between the First and Second World Wars”, dalam Journal of Southeast Asian Studies ,
Vol. 20, No. 2, https://about.jstor.org/terms.
https://ekonomi.kompas.com/jeo/menunggu-eksplorasi-kebijakan-jokowi-dan- prabowo-soal-ketahanan-pangan
https://historia.id/amp/sains/articles/seabad-flu-spanyol-DBKbm https://m.bisnis.com/amp/read/20200418/99/1229121
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180827125206-92-325183/menteri- enggar-klaim-impor-beras-demi-jaga-harga.
https://republika.co.id/amp/qg0ymn383
https://www.beritasatu.com/amp/nasional/799153
https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/09/02/2019/jika- terpilih-ini-fokus-prabowo-sandi-di-sektor-pangan/%3famp.
https://www.kompas.com/sains/read/2020/11/02/190300423/pandemi-ancam- krisis-ketahanan-pangan-apa-yang-harus-dilakukan-?page=all