Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.358-363| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4944.358-363

## SENGKETA GUGATAN PERDATA ATAS KEPEMILIKAN TANAH ISTANA NEGARA TAMPAKSIRING OLEH MASYARAKAT DI DESA MANUKAYA GIANYAR
I Nyoman Sukrata, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia nyomansukrata21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  melakukan  perluasan  areal  Istana  Negara  Tampaksiring  dan  perumahan  pegawai  Istana  Presiden yang telah dibebaskan oleh negara dan tanah milik perseorangan di Desa Manukaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  proses  sengketa  kepemilikan  tanah  Istana  Negara  Tampaksiring  dan  menganalisis  kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring oleh masyarakat di desa  Manukaya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Hukum  Empiris.  Penelitian  ini  menggunakan: pendekatan  sosiologis,  pendekatan  perundang-undangan,  serta  pendekatan  fakta  dalam  melakukan  penelitian. Data primer bersumber dari hasil wawancara dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang  relevan  dengan  kasus  dilapangan  dan  data  sekunder  bersumber  dari:  buku-buku  hukum  dan  jurnal-jurnal hukum yang mendukung data primer. Teknik wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data penelitian, teknik meneliti  secara  kepustakaan,  serta  Observasi/Pengamatan.  Tanah  Sengketa  milik  Penggugat  yang  dibebaskan Pemerintah dijadikan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring pada saat dibebaskan bukti kepemilikan masih  dalam  bentuk  Girik/rincikan  Klasiran  tahun  1948  dan  Petok  D.  Dalam  persidangan  ternyata  pemerintah dalam hal ini Istana Negara Tampaksiring dapat membuktikan dengan alat bukti: Surat permohonan Hak Pakai, tanggal 27 Januari 1986. Oleh karena itu hendaknya masyarakat  memeriksa terlebih dahulu kelengkapan bukti- bukti  beserta  sertifikatnya  serta  pemerintah  perlu  juga  meningkatkan  upaya  pencegahan  terjadinya  sengketa tanah antara para pihak.
Kata Kunci : Gugatan, Pembuktian, Perdata, Tanah Sengketa

## Abstract
The  government  expanded  the  area  of  the  Tampaksiring  State  Palace  and  housing  for  Presidential  Palace employees that had been acquired by the state and privately owned land in Manukaya Village. The purpose of this research was to determine the process of land ownership disputes at the Tampaksiring State Palace and to analyze the obstacles faced in resolving disputes over land ownership of the Tampaksiring State Palace by the people  in  the  village  of  Manukaya.  The  research  method  used  is  Empirical  Law.  This  research  uses:  a sociological approach, a statutory approach, and a fact approach in conducting research. Primary data comes from  the  results  of  field  interviews  which  are  then  linked  to  legislation  relevant  to  the  case  in  the  field  and secondary data comes from: law books and legal journals that support primary data. Interview techniques were carried  out  as  research  data  collection,  library  research  techniques,  and  observation.  The  disputed  land belonging to the Plaintiffs which was released by the Government was used as Housing for the employees of the Tampaksiring  Presidential  Palace  at  the  time  of  release,  the  proof  of  ownership  was  still  in  the  form  of Girik/details  of  the  1948  Klasiran  and  Petok  D.  In  the  trial  it  turned out  that  the  government,  in  this  case  the Tampaksiring  State  Palace,  was  able  to  prove  it  with  evidence:  Letter  of  application  for  Rights  Use,  dated January 27, 1986. Therefore, the community should first check the completeness of the evidence along with the certificate and the government should also increase efforts to prevent land disputes between the parties. Keywords: Disputed Land, Evidence, Lawsuit

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  suatu  faktor  yang  sangat  krusial  bagi  kehidupan  manusia.  Ini  karena  hubungan dekat antara kehidupan manusia dengan tanah. Dimana, manusia dapat mengolah dan memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal atau bermukim, serta mendapatkan bahan pangan sebagai kelangsungan hidup, selain itu ada hubungan yang lebih intens lagi antara tanah dan manusia yaitu sebuah hubungan emosional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  ketika  manusia  lahir  di  atas  tanah  dan  pada  tanahlah  manusia
mencari  sumber  mata  pencaharian,  dan  mati  pun  masih  memanfaatkan  tanah  sebagai  sarana  dalam pemakaman  jenazah.  Tanah  mempunyai  banyak  fungsi  yang  penting  bagi  kehidupan  diantaranya sebagai  tempat  tinggal,  tempat  berpijak,  berlangsungnya  kehidupan,  serta  sarana  pemujaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu bangsa juga lahir dengan memijak tanah, dan juga tanah sebagai sumber kekayaan alam bagi suatu negara.
Sekitar  tahun  1960-1963  oleh  pemerintah  pusat  telah  dilakukan  perluasan  areal  Istana  Negara Tampaksiring  dan  areal  perumahan  pegawai  Istana  Presiden  dan  tanah  sengketa  atau  milik  para penggugat  yang  berada  di  areal  perumahan  pegawai  Istana  Negara  Tampaksiring  telah  dibebaskan oleh  negara  bersama  dengan  tanah  milik  desa  dan  tanah-tanah  milik  perseorangan  dari  Dasa Manukaya yang telah dibebaskan lebih dahulu tahun 1957 untuk dijadikan komplek areal istana atau tempat peristirahatan Presiden RI yang sekarang dikenal dengan Istana Negara Tampaksiring. Bahwa tanah  sengketa  awalnya  milik  para  penggugat  yang  telah  dibebaskan  oleh  pemerintah  pusat  dan dijadikan  areal  Perumahan  Pegawai  Istana  Negara  Tampaksiring,  yang  pada  saat  dibebaskan  bukti kepemilikan  masih  dalam  bentuk  Girik  atau  ricikan  Klasiran  tahun  1948  dan  Petok  D,  serta  para penggugat belum pernah mensertifikatkan tanah sengketa.
Bahwa tergugat I / Kepala Istana Negara Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurusi segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian Tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas tanah sengketa,  dan  mengurusi  Rumah  Tangga  Istana  Presiden  Tampaksiring,  dan  pihak  tergugat  II  / Menteri  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia.  Kepala  Biro  Umum  Kementerian  Sekretariat  Negara Republik  Indonesia  selaku  Pemerintah  Pusat  yang  memiliki  wewenang  dan  bertanggung  jawab  atas penggunaan tanah sengketa di area bangunan Istana Presiden Tampaksiring dan Perumahan Pegawai Istana sebagai aset Negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pembebasan dan pemakaian  tanah  sengketa  milik  para  penggugat  sebagai  areal  Bangunan  Perumahan  Pegawai  Istana Negara Tampaksiring baik ganti rugi berupa uang maupun ganti rugi berupa tanah penukar.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penenlitian  ini:  penelitian Pangemanan (2013) ,  menganalisis  mengenai  upaya  penyelesaian  sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Tujuan penelitian  tersebut  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  konflik  sengketa  kepemilikan  hak  atas tanah dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Penelitian selanjutnya, penelitian Mahfiana  (2013) ,  membahas  tentang  sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Kabupaten Ponogoro. Hasil penelitian menunjukkan sengketa yang terjadi dimasyarakat bermacam-macam antara sengketa  warisan,  hibah  dan  jual  beli  tanah;  faktor-faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  sengketa tanah secara umum di antaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk  ber  tambah;  kemiskinan.  Selanjutnya,  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  analisis  yuridis sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah  ulayat  berdasarkan  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.PDP (Saputro,  2019) .  Kemudian,  penelitian  dari pahlevi  et  al,  (2021) ,  membahas tentang Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap sengketa kepemilikan hak atas  tanah.  Sehingga  dari  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  sengketa  gugatan  perdata  atas kepemilikan  tanah  istana  negara  tampaksiring  oleh  masyarakat  di  desa  manukaya  gianyar,  dengan tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  sengketa  kepemilikan  tanah  Istana  Negara Tampaksiring  dan  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring oleh masyarakat di desa Manukaya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris,  dimana  peneliti  dapat  mengamati  dan mengobservasi  fakta  –  fakta  yang  secara  nyata  ada  di  lapangan  yang  kemudian  akan  diteliti  lebih lanjut,  seperti  wawancara  dan  observasi  dan  data  di  lapangan.  Sejalan  dengan  yang  dikatakan  oleh Soemitro, (1990 ) bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum  yang  menggunakan data primer  yang  langsung  bersumber  dilapangan.  Supaya  peneliti  memperoleh  hasil  yang  objektif  agar sesuai dengan karya ilmiah yang diajukan diperlukan pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  secara  sosiologis  hukum.  Pendekatan sosiologis  hukum  adalah  suatu  metode  yang  mengidentifikasikan  dan  menggunakan  konsep  hukum dimana  kehidupan  sosial  dalam  sistem  kehidupan  yang  riil  dan  berfungsi  nyata  ( Sunggono,  2016 ). serta  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  fakta  ( Fact  approach ).
Data yang digunakan adalah jenis primer dan sekunder dimana, berdasarkan jenis sumber data hukum yang  digunakan.  Teknik  wawancara  dilakukan  sebagai  pengumpulan  data  penelitian,  teknik  meneliti secara  kepustakaan,  serta  Observasi/Pengamatan.  Setelah  data  yang  didapat  dianalisis,  data  akan disajikan secara sistematis sesuai dengan kenyataan dan sumber hukum yang ada, kemudian diuraikan dalam bentuk artikel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Sengketa Kepemilikan Tanah Istana Negara Ampaksiring
Adanya  suatu  konflik  yang  berkaitan  dengan  status  sebuah  atau  beberapa  hak  objek  tanah,  dibuat antara dua orang atau lebih dan hal tersebut membuat adanya akibat hukum disebut sengketa. Dimana adanya  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  pihak  lain  merupakan  sengketa.  Sengketa  juga  dapat diartikan sebagai suatu permasalahan dimana antara dua pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mempunyai  pendirian  masing  –  masing  dan  tidak  mau  mengalah  atas  permasalahan  yang  ada, sehingga tidak ditemukannya titik temu.
Dalam  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  yang  menjadikan  banyaknya  adanya  sengketa  tanah adalah perbedaan pengertian masyarakat akan hak publik dan hak perorangan. Pemberian wewenang sertifikat  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  disebut  dengan  Hak  Publik,  dengan  adanya  peralihan  hak yang terjadi maka menyangkut hak perorangan ( Saleh, 1977) .
Ada banyak faktor yang dapat menjadi sebab munculnya sengketa. Hal tersebut dengan adanya dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Adanya  kepentingan  dari  karakter  suatu  individu  atau para pihak yang bersengketa termasuk faktor internal, faktor ini ada kaitannya dengan internal suatu pihak tersebut, dimana berupa kepentingan dari individu tersebut atas pemenuhannya.
Bahwa  Almarhum  I  Anggur/l  Yanggur  alias  I  Yanggus  Kakek  Para  Penggugat  disamping meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang Tanah Pekarangan Rumah yakni  :  Tanah  Persil  No  93  ,Kelas  II,  Luas  :  0.250  ha  ,  terletak  di  Pasedahan  Abian  Tampaksiring, Desa Manukaya (areal Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring), atas nama I Pepek, dengan batas-batas : Utara : Druwe Panti Cangi, Timur : I Koyon, „Selatan : Jalan, Barat : PKD /I Koyon/l Klesed, Dimana Tanah Pekarangan Rumah Persil No.93, Klas II, atas nama I Pepek  semula  adalah tanah  milik  I  Pepek  almarhum  yang  pada  sekira  tahun  1940  telah terjadi  tukar menukar  Tanah  Pekarangan  antara  kakek  Para  Penggugat  I  Anggur  dengan  I  Pepek  dan  kemudian tanah  pekarangan  I  Pepek  almarhum  diberikan  kepada  I  Yanggur/I  Anggur  almarhum/kakek  Para Penggugat,  selanjutnya  Tanah  Pekarangan  Rumah  tersebut  diatas  Sah  harta  warisan  dari  I  Anggur/I Yanggur  alias  I  Yanggus  almarhum  dan  merupakan  Hak  Yang  Sah  dari  Para  Penggugat  selaku  ahli warisnya.
Bahwa Tanah Sengketa milik Para Penggugat yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang  dijadikan  areal  Perumahan  Pegawai  Istana  Presiden  Tampaksiring  yang  pada  saat  dibebaskan bukti  kepemilikan  masih  dalam  bentuk Girik/rincikan  Klasiran  tahun  1948  dan  Petok  D ,  serta  Para Penggugat  belum  pernah  mensertifikatkan  Tanah  Sengketa.  Dimana  Girik/Rincikan,  Petok  D  Tanah Sengketa masih atas nama I Pepek. (Putusan Perkara Perdata, 2016: 17)
Bahwa tergugat I / kepala Istana Presiden Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurusi segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas Tanah Sengketa,  dan  mengurusi  Rumah  Tangga  Istana  Presiden  Tampaksiring,  dan  Pihak  Tergugat  II  / Menteri  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia  qq.  Kepala  Biro  Umum  Kementerian  Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas  penggunaan  Tanah  Sengketa  di  areal  Bangunan  Istana  Presiden  Tampaksiring  dan  perumahan Pegawai  Istana  sebagai  Aset  Negara  sampai  sekarang  tidak  pernah  memberikan  ganti  rugi  atas pembebasan  dan  pemakaian  Tanah  Sengketa  milik  Para  Penggugat  sebagai  areal  Bangunan Perumahan  Pegawai  Istana  Presiden  Tampaksiring  baik  ganti  rugi  berupa  uang  maupun  ganti  rugi berupa Tanah Penukar.
Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor :1/G/RP/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Agraria  Kabupaten  Gianyar  sebagai  Ketua  merangkap Anggota,  Kabag  Pemerintahan  Pada  Kantor  Bupati  Kdh.  Tk.  II  Gianyar  sebagai  Anggota,  Camat
Tampaksiring  sebagai  Anggota,  Kepala  Desa  Manukaya  sebagai  Anggota,  Kasi  PHT  pada  Kantor Agraria Kab. Daerah tingkat II Gianyar Sebagai Sekretaris, Orang Orang yang tertua dalam Desa yaitu I  Gusti  Ngurah  Darma  Cakradana,  I  Dewa  Putu  Sudara  Budi,  I  Nyoman  Kerti  Tjokorda  Ngurah Sutedja,  I  Gusti  Made  Oka  yang  intinya  menyatakan  bahwa  tanah  yang  dimohon  itu  adalah  tanah Negara/bekas  tanah  milik  perseorangan  yang  sudah  dibeli/diganti  rugi  oleh  pemerintah  sebelum tanggal 24-09-1960 bahwa tanah yang dimohon itu luasnya 10.900 M2 dan tanah itu jatuh ke tangan pemohon  karena  dibeli/diganti  rugi  oleh  pemerintah  sebelum  tanggal  24-09-1960  sehingga disimpulkan  bahwa  permohonan  tersebut  dapat  diluluskan  dengan  alasan  sudah  dibangun  dan dipergunakan untuk Istana Presiden.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Istana Negara Tampaksiring Oleh Masyarakat Di Desa Manukaya
Dalam  ketentuan  Hukum  Perdata  Materiil  (BW)  pada  Pasal  1865  KUHPerdata  mengatur  mengenai pihak – pihak yang mengatakan bahwa adanya suatu hak yang dimiliki, atau untuk meneguhkan hak yang  dimilikinya  ataupun  dibantahnya  hak  orang  lain,  wajib  dalam  membuktikan  bahwa  benar terjadinya peristiwa atau hak tersebut.
Dalam persidangan ada dua bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu, pembuktian materiil dan formil. Adanya kekuatan suatu alat bukti yang ada disaat persidangan, dan diterima atau tidaknya alat bukti tersebut merupakan pembuktian materiil. Sedangkan dengan menerapkan alat bukti disebut  dengan  pembuktian  formil.  Dengan  adanya  peristiwa  yang  terjadi  yang  merupakan  pokok sengketa,  maka  yang  berperkara  harus  dapat  membuktikannya,  karena  yang  membuktikan  hukum adalah tugas dari hakim ( Harahap, 2017: 20 ).
Pasal  163  HIR/283  RBG  pihak  yang  berkepentingan  adalah  orang  yang  menanggung  adanya beban  pembuktian,  pihak  ini  dapat  pihak  yang  menggugat  atau  yang  tergugat,  jika  dalil  gugatan disangkal  oleh  tergugat.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkannya  hal  –  hal  pokok  yang  ada  yaitu:  hakim tidak  akan  membuktikan  persoalan  pembuktian  karena  hal  tersebut  dilakukan  oleh  yang  berperkara, hak – hak yang didapatkan oleh penggugat harus dapat dibuktikan serta tergugat harus dapat membuat pembuktian  penyangkalan  atas  dalil-dalil  gugatan  penggugat,  para  pihak  akan  mendapatkan  beban pembuktian dari hakim, dan fakta yang ada harus diatur dengan baik oleh penggugat maupun tergugat karena  dalam  menentukan  suatu  perkara  harus  adanya  pembagian  beban  pembuktian,  bukti  –  bukti yang ada tersebut akan dinilai oleh hakim sesuai dengan fakta  – fakta yang menunjukkan kebenaran yang ada, apakah sudah benar adanya bukti – bukti yang diajukan (Amriani, 2012: 34).
Berdasarkan  dalil  gugatan  I  Wayan  Dudet  dan  I  Wayan  Jaya  terhadap  Kepala  Istana  Negara Tampaksiring, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, QQ, Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  QQ,  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  pada  Pengadilan  Negeri Gianyar  yang  mendalilkan  Bahwa  Almarhum  I  Anggur/l  Yanggur  alias  I  Yanggus  Kakek  Para Penggugat  disamping  meninggalkan  Para  Ahli  Waris  juga  meninggalkan  warisan  berupa  sebidang Tanah Pekarangan Rumah yakni : Tanah Persil No 93 ,Kelas II, Luas : 0.250 ha , terletak di Pasedahan Abian  Tampaksiring,  Desa  Manukaya  (areal  Asrama  Polisi  Militer  dan  Perumahan  Pegawai  Istana Presiden Tampaksiring), atas nama I Pepek , dengan batas-batas : Utara : Druwe Panti Cangi, Timur : I Koyon,  Selatan  :  Jalan,  Barat  :  PKD  /I  Koyon/l  Klesed,  Dimana  Tanah  Pekarangan  Rumah  Persil No.93, Klas II, atas nama I Pepek semula adalah tanah milik I Pepek almarhum yang pada sekira tahun 1940 telah terjadi tukar menukar Tanah Pekarangan antara kakek Para Penggugat I Anggur dengan I Pepek  dan  kemudian  tanah  pekarangan  I  Pepek  almarhum  diberikan  kepada  I  Yanggur/I  Anggur almarhum/kakek  Para  Penggugat,  selanjutnya  Tanah  Pekarangan  Rumah  tersebut  diatas  Sah  harta warisan dari I Anggur/I Yanggur alias I Yanggus almarhum dan merupakan Hak yang Sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya. (Putusan Perkara Perdata, 2016: 47).
Dari  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  I  Wayan  Jaya  dan  I  Wayan  Dudet  tidak  dapat menunjukan  alat  bukti  adanya  tukar  menukar  antara  I  Yanggur  dan  I  Pepek  terhadap Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D yang ada hanyalah surat pernyataan tukar tanah, tertanggal 12 Juli 2003, pernyataan yang ditandatangani oleh I Made Darti, I Ketut Jongkok, dan I Wayan Dudet serta I Wayan  Jaya.  Yang  ternyata  bukan  pelaku/pihak  dari  pelaksana  tukar  menukar,  dan  tukar  menukar menurut dalil gugatan dibuat tahun 1940 kemudian di buat pernyataan tukar menukar tanah (63 tahun
kemudian)  adalah  hal  yang  sangat  sulit  dipercaya  kebenarannya,  karena  mereka  ini  bukan  pelaku dalam hal tukar menukar tanah tersebut.
Penggugat  I  Wayan  Dudet  dan  I  Wayan  Jaya  tidak  dapat  mengajukan  adanya  bukti  tukar menukar tanah antara I Yanggur dan I Pepek, terhadap girik/rinncikan klasiran tahun 1948 dan petok D tanah persil No. 93 kelas II luas 0,250 ha. Kendala si penggugat I Wayan Dudet dan I Wayan Jaya tidak  dapat  membuktikan  atau  menguraikan  tanah  persil  nomor  berapa  milik  I  Anggur  yang dipergunakan untuk menukar tanah milik I Pepek.
Bahwa  terhadap  dalil  gugatan  Para  Penggugat  yang  menyatakan  tanah  milik  para  penggugat "Tanah  sengketa  yang  telah  dibebaskan  oleh  Pemerintah  Pusat  masih  dalam  bentuk  Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D. dimana Girik/rincikan. petok D tanah sengketa masih atas nama I pepek”.  Bahwa  Petok  D  bukan  merupakan  bukti  hak  kepemilikan  berdasarkan:  Putusan  Mahkamah Agung  tanggal  10  Februari  1960  nomor  34/K/Sip/1960,  menyatakan  bahwa:  "surat  bukti  mutlak adalah surat petuk pajak bumi, nama  orang yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah hak milik sawah sengketa, tetapi petuk hanyalah indikasi siapa yang harus membayar pajak bidang terkait".
Bahwa  dalil  Para  Penggugat  tersebut,  Tergugat  II  menolak  dengan  tegas  dengan  alasan  : Bangunan  dan  areal  Istana  Kepresidenan  Tampaksiring  Bali  yang  berada  di  Desa  Manukaya Kecamatan  Tampaksiring  Kabupaten  Gianyar  berdiri  diatas  tanah  Sertifikat  Hak  Pakai  Nomor 1/Manukaya  seluas  10.900m2  tercatat  atas  nama  Sekretaris  Negara  Republik  Indonesia  terletak  di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
Bahwa  Tanah  areal  Bangunan  Istana  Kepresidenan  Tampaksiring  Bali  berada  di  Desa Manukaya  Kecamatan  Tampaksiring  Kabupaten  Gianyar  berdiri  di  atas  dengan  luas  Sertifikat  Hak Pakai  Nomor  1/Manukaya  seluas  10.900m2  diberikan  hak  pakai  kepada  Sekretaris  Negara  Republik Indonesia atas persetujuan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Bali dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala  Daerah  Tingkat  1  Bali  Nomor  160/HP/DA/Gin/1986  tanggal  25  Februari  1986  terbitlah Sertipikat  Hak  Pakai  Nomor  1/Manukaya  seluas  10.900m2  tercatat  atas  nama  Sekretaris  Negara Republik  Indonesia  terletak  di  Desa  Manukaya,  Kecamatan  Tampaksiring,  Kabupaten  Gianyar Provinsi  Bali.  Bahwa  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Bali  Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dalam diktum KEDUA telah mempersilahkan Kepala kantor  Agraria  untuk  mencatat  tanah  dimaksud  sebagai  tanah  negara  serta  mempersilahkan  Kepala kantor  Dinas  Luar  Tingkat  I  IPEDA  di  Denpasar  untuk  mencoret  luas  tanah  dimaksud  dalam  daftar buku  dan  selanjutnya  mencatat  sebagai  tanah  negara  sebagaimana  diktum  KETIGA  surat  keputusan tersebut.
Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa tanah areal asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden adalah tanah negara yang dikuasai oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Pakai No.I Tahun 1986.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  Girik/Rincikan,  Petok  D Tanah Sengketa masih atas nama I Pepek adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum oleh karena areal Istana Kepresidenan Tampaksiring yang dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai  Istana  Presiden  Tampaksiring  saat  ini  berada  di  atas  SHP  Nomor  1/Manukaya  yang merupakan  Barang  Milik  Negara. Terbukti  bahwa  Petok  D  bukan  merupakan bukti  hak  kepemilikan atas  tanah  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  10  Februari  1960  nomor  34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa: "surat bukti mutlak adalah surat petuk pajak bumi, nama orang yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah hak milik sawah sengketa”.
Bahwa kendala yang dihadapi oleh Penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti adanya tukar menukar antara I Yanggur dan I Pepek terhadap Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D yang ada  hanyalah  surat  pernyataan  tukar  tanah  tertanggal  12  Juli  2003,  pernyataan  yang  ditandatangani oleh I Made Darti, I Ketut Jongkok, dan I Wayan Dudet serta I Wayan Jaya. Bahwa terbukti dengan fakta-fakta tersebut , maka bukti berupa Surat Pernyataan Tukar Tanah tertanggal 12 Juli 2003 patut kiranya dikesampingkan dan pembuatan surat tersebut baru dibuat tahun 2013 sedangkan proses tukar
menukar  tanah  terjadi  tahun  1986  sebelum  obyek  sengketa  dikuasai  oleh  negara  dan  proses  tukar menukar dari I Yanggur dan I Pepek tidak terdapat alat bukti saksi yang mendukung yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan.

## 2. Saran
Peneliti ingin menyampaikan bahwa dalam  mengatasi sengketa tanah Negara yang terjadi di wilayah hukum  Desa  Manukaya  lebih  meningkatkan  lagi  pelayanan  administrasi  hukum  pertanahan  untuk menghindari  kasus  masalah  sengketa  tanah  antara  para  pihak.  Serta  perlu  juga  meningkatkan  upaya pencegahan  terjadinya  sengketa  tanah,  serta  pihak-pihak  yang  bersengketa  dan  sebaiknya  perlu memperhatikan  dan  juga  mempertimbangkan  upaya  dalam  sengketa  tanah  dengan  ada  baiknya sebelum  menggugat  tanah  diharapkan  untuk  mengecek  sertifikat  dan  kelengkapan  lainnya  berupa bukti - bukti, hal ini bertujuan agar tidak sembarang orang menempati tanah tersebut. Adanya edukasi untuk  masyarakat  yang  seandainya ingin  berperkara  yang  benar  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar,  yang ada kaitannya mengenai sengketa tanah.

## DAFTAR BACAAN
Amriani, N. (2012). Mediasi: alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
Berkas Perkara Perdata No. 132 Perdata, 2016. Pengadilan Negeri Gianyar. Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum . PT RajaGrafindo Persada. Saleh, K. W. (1977). Hak Anda Atas Tanah . Ghalia Indonesia. Harahap,  Y.  M.  (2017). Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan . Jakarta : Sinar Grafika. Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum (Cet.4). Ghalia Indonesia. Pangemanan, E. (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. Lex Privatum , Vol.1 (4). Mahfiana,  L.  (2013).  Sengketa  Kepemilikan  Hak  atas  Tanah  di  Kabupaten  Ponogoro. Jurnal  Penelitian  Islam , Vol.7 (1). Saputro,  G.  A.  (2019). Analisis  Yuridis  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Berdasarkan  Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.PDP . Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau. Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. Pagaruyuang Law Journal , Vol.5 (1).