## ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL
Sujana Donandi S * , Etty Susilowati **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro etty_ipr@yahoo.com

## ABSTRAK
Hasil  karya  seni  fotografi  merupakan  salah  satu  ciptaan  yang  sering  digunakan  pada  promosi komersial.  Perjanjian  berbentuk  tertulis  pada  penggunaan  hasil  karya  seni  fotografi  untuk  kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang  seharusnya  dinikmati  oleh  pemilik. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui arti  penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami  mengenai  penyelesaian  penggunaan  hasil  karya  seni  fotografi  untuk kepentingan  promosi komersial  tanpa  izin  dari  pemilik. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan  secara  tertulis  karena  beberapa  alasan  berikut:  (a)  Perjanjian  tertulis  dapat  menjadi  bukti untuk  melaksanakan  prestasi  (b)  Perjanjian  tertulis  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  kuat  (c)  Untuk menentukan  siapa  Pencipta  karya  seni  fotografi  dalam  suatu  hubungan  kerja  (d)  Sebagai  dasar  untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil  karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial  tanpa  izin  dapat  ditempuh  melalui  beberapa  cara  sebagai  berikut:  (a)  melalui  alternatif penyelesaian  perkara  di  luar  persidangan,  seperti  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  pendapat  ahli  (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan.

## Kata Kunci : Arti Penting; Karya Seni Fotografi; Pemilik dan Pengguna; Perjanjian Tertulis; Promosi Komersial
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Aktivitas  ekonomi  terus  berkembang  dari waktu ke waktu.  Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan  dan  teknolgi.  Keberadaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dalam  kegiatan  usaha menjadi tanda eksistensi Hak Kekayaan Intelektual atau yang juga dikenal dengan HKI dalam kegiatan bisnis.
Bentuk  HKI  antara  lain  Hak  Merek,  Hak Paten,  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu,  Rahasia  Dagang  dan  Hak  Cipta.  Hak Cipta kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  28  Tahun 20014  Tentang  Hak  Cipta  yang selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Hak  Cipta menyatakan bahwa:
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Hak  Ekslusif  dalam  Hak  Cipta menunjukkan  bahwa  hak  yang  dimiliki  oleh Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak  ciptaannya,  yang  timbul  secara otomatis  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan  tanpa
mengurangi  pembatasan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hak  Cipta mengandung  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral.  Hak Ekonomi dikenal juga dengan istilah financial right, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan  keuntungan  atas  ciptaannya.  Hak Moral  merupakan  hak  yang  khusus  serta  kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak  itu  tidak  dipisahkan  dari  penciptanya.  Hak moral  ini  memiliki  tiga  dasar,  yaitu  hak  untuk mengumumkan  (the  right  of  publication);  hak paterniti  (the  right  of  paternity);  dan  hak  integritas (the right of intergrity).
Salah  satu  permasalahan  Hak  Cipta  di bidang  seni  dalam  kegiatan  bisnis  adalah penggunaan  hasil  karya  seni  fotografi  untuk kepentingan  promosi  komersial.  Penggunaan  foto untuk kepentingan promosi komersial dapat dilihat pada produk-produk ataupun tempat-tempat usaha yang menggunakan foto-foto public figure ataupun foto milik fotografer tertentu untuk mempromosikan produk  ataupun  tempat  usahanya.  Karya  seni fotografi  merupakan  bagian  dari  Hak  Cipta  yang dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k.  Karya  Seni  fotografi  juga  diatur  secara  khusus dalam  Bagian  ketiga  Paragfaf  2  Tentang  Hak Ekonomi atas Potret Pasal 12-15 Undang-Undang Hak Cipta.
Permasalahan  penggunaan  karya  seni fotografi  bisa  terjadi  dalam  beberapa  kondisi.
45
Kondisi  pertama  adalah  permasalahan  antara pelaku  usaha  selaku  pengguna  hasil  karya  seni fotografi  dengan  fotografer  yang  fotonya  dipakai untuk kepentingan promosi yang bersifat komersial. Permasalahan  berikutnya  yang  sering  terjadi adalah antara pelaku usaha dengan orang ataupun tokoh  yang  wajahnya  dimuat  pada  promosi  yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Pada  realitanya,  ketentuan  pengunaan hasil  karya  seni  fotografi  untuk  kepentingan promosi  komersial  jarang  dituangkan  dalam perjanjian  yang  tertulis.  Hal  ini  yang  kemudian menimbulkan  konflik  dan  sengketa  baik  antara pemakai  dan  pemanfaat  hasil  karya  seni  fotografi dengan fotografer dan atau model yang digunakan dalam foto.
Penggunaan hasil karya seni fotografi juga sering dilakukan tanpa izin. Penggunaan tanpa izin juga  sangat  memungkinkan  terjadi  masalah mengingat  bahwa  ada  hak-hak  pemilik  karya  seni fotografi  yang  harus  dihormati  atas  ciptaan tersebut. Salah satu kasus penggunaan hasil karya seni  fotografi  tanpa  ijin  adalah  antara  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Banten melawan  seorang  fotografer  bernama  Nurhairin yang  mengklaim  bahwa  foto-fotonya  yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi  Banten  adalah  miliknya  dan  digunakan tanpa meminta izin darinya selaku pemilik foto.
Kasus-kasus  di  atas  menunjukkan  bahwa penggunaan  suatu  karya  seni  fotografi  untuk
kepentingan promosi komersial sangat perlu diatur dalam  suatu  perjanjian  tertulis.  Praktek penggunaan  foto  secara  tidak  tertulis  sangat memungkinkan  terjadinya  masalah  antara  pemilik dan  pengguna  karya  seni  fotografi.  Selain  itu, penggunaan  foto  untuk  kepentingan  promosi komersial  tanpa  izin  pemiliknya  juga  dapat merugikan pemilik foto.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Metode  Penelitian  yuridis  empiris. Metode  Penelitian  Yuridis  Empiris  adalah  Metode penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku  masyarakat.  Penelitian  ini  secara  spesifik merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif analitis.  Penelitian  ini  menggambarkan  peraturan perundang-perundangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder dalam  penelitian  ini  akan  diperoleh  melalui peraturan  perundang-undangan  serta  buku-buku hukum  yang  berhubungan  dengan  hubungan hukum  antara  pemilik  dan  pengguna  karya  seni fotografi  untuk  kepentingan  promosi  komersial. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan observasi  disertai  pencatatan  di  lokasi  penelitian. Analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara kualitatif.

## 3. Kerangka Teori
Kepemilikan  hasil  karya  seni  fotografi  untuk kepentingan  promosi  tentu  tidak  dapat  dilepaskan dari  teori-teori  khusunya  teori  kepemilikan.  Ada beberapa teori kepemilikan antara lain:

## a. Teori Domeinleer
Hak  seeorang  untuk  memiliki  benda  secara pribadi disebut hak dominium dan hak penguasa untuk  mengatur  penggunaan  barang-barang disebut dengan hak imperium.
b. Teori Hak Milik Pribadi
Teori ini disebut juga accupation theory. Teori ini menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan  mengalihkan  benda  miliknya  adalah  hak alamiah/kodrati dari individu tersebut.

## c. Teori Kepemilikan Sosial
Dalam  teori  ini,    Semua  alat-alat  produksi ekonomi  dikuasai  oleh  negara  dan  kepemilikan individu tidak diakui.
Salah  satu  teori  yang  dapat  membantu menentukan kepemilikan karya seni fotografi untuk kepentingan  promosi  adalah  teori  lahirnya  Hak Kekayaan  Intelektual.  Menurut  Gatot  Supramono, pada prinsipnya HKI lahir melalui dua sistem, yaitu:

## a. Sistem deklaratif
Seseorang  boleh  mendaftarkan  atau  tidak mendaftarkan  objek  HKI,  karena  pendaftaran berakibat  bahwa  orang  yang  mendaftarkan
dianggap  sebagai  pihak  yang  memiliki  hak eksklusif.

## b. Sistem Konstitutif;
Sistem konstitutif menyandarkan perolehan hak eksklusif  dari  pendaftaran  objek  HKI  (first  to register).
Teori-teori  tanggung  jawab  hukum  yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

## a. Teori Tanggung Jawab Tradisional
Teori  tanggung  jawab  tradisional  mengatakan bahwa tanggung jawab hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan kesalahan (based on  fault)  dan  pertanggungjawaban  mutlak (absolute responsibility).

## b. Teori  Tanggung Jawab  Perbuatan  Melawan Hukum
Perbuatan  melawan  hukum  diartikan  sebagai suatu  perbuatan  atau  kealpaan  yang  atau bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau bertentangan  dengan  kewajiban  si  pelaku  atau bertentangan,  baik  dengan  kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang  barang  siapa  karena  salahnya  sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan  kerugian  pada  orang  lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.
Beberapa  teori  perlindungan  hukum  yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

## a. Teori  Perlindungan  Hukum  Integratif  dan
Koordinatif
Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
b. Teori  Perlindungan  Hukum  Prediktif  dan Antisipatif
Menurut  lili  rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra berpendapat  bahwa  hukum  dapat  difungsikan untuk  mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melainkan juga prediktif dan antisipatif.
c. Teori  Perlindungan  Hukum  Preventif  dan

## Represif
Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati- hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa,  termasuk  penangananya  di  lembaga peradilan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penulis  melakukan  observasi  dan wawancara di studio-studio foto dan para fotografer
untuk  mengetahui  realita  penggunaan  hasil  karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Berdasarkan  hasil  observasi,  penulis  menemukan bahwa  penggunaan  karya  seni  fotografi  untuk kepentingan  promosi di  kota  semarang  masih dilakukan  secara  lisan  khususnya  dalam  promosi lingkup  kecil,  seperti  promosi  restaurant  ataupun butik  yang  terbatas  untuk  wilayah  di  mana  usaha tersebut berada.
Perjanjian  penggunaan  suatu  karya  seni fotografi  untuk  kepentingan  promosi  komersial sangat  penting  dalam  melindungi  hak  dan kewajiban pemakai dan pengguna. Salah satu arti penting perjanjian tertulis adalah sebagai bukti kuat untuk menuntut hak dan kewajiban bagi pihak lain yang  terikat  dalam  perjanjian  penggunaan  hasil karya  seni  fotografi  untuk  kepentingan  promosi komersial. Keberadaan perjanjian dalam penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi  komersial  dapat  meminimalisir  terjadinya penyangkalan oleh para pihak atas kewajiban yang melekat pada dirinya.
Penggunaan karya seni fotografi juga perlu diperjanjikan  secara  tertulis  karena  perjanjian tertulis  dapat  menjadi  bukti  yang  kuat  di persidangan. Perjanjian  penggunaan  karya  seni fotografi yang tertulis juga dapat digunakan dalam menentukan siapa yang berhak dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi.  Undang-Undang  telah  mengatur mengenai  siapa  yang  dapat  dianggap  sebagai
Pencipta.  Akan  tetapi,  Undang-Undang  juga memberikan  pengecualian  apabila  ada  perjanjian tertentu  yang  mengatur  mengenai  Pencipta  atas Ciptaan dalam suatu hubungan kerja.
Pemberian  lisensi  penggunaan  karya  seni fotografi  untuk  kepentingan  promosi  komersial harus  dilakukan  secara  tertulis  karena  perjanjian tertulis  dalam  penggunaan  karya  seni fotografi dapat menunjukkan siapa yang menjadi pemegang Hak Cipta suatu karya seni fotografi karena hanya pemegang  Hak  Cipta  yang  boleh  memberikan lisensi penggunaan karya seni fotografi. Perjanjian tertulis  dalam  penggunaan  karya  seni  fotografi untuk  kepentingan  promosi  komersial  juga  dapat berfungsi  dalam  hal  berhadapan  dengan  pihak ketiga  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  83 angka (3) Undang-Undang Hak Cipta.
Penyelesaian  penggunaan  karya  seni fotografi  untuk  kepentingan  promosi  komersial tanpa  izin  pemilik  karya  seni  fotografi  dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain:
1. Melalui  Alternatif  Penyelesaian  sengketa; seperti:
a. Mediasi
Merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui perundingan  di  antara  para  pihak  yang bersengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga yang  netral  dan  independen,  yang  disebut mediator yang dipilih sendiri oleh para pihak;
b. Negosiasi
suatu  upaya  penyelesaian  sengketa  para pihak  tanpa  melalui  proses  pengadilan dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;

## c. Konsiliasi
penyelesaian  dengan  menunjuk  seorang konsiliator  yang  bertindak  menjadi penengah  bagi  para  pihak  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi  yang dapat diterima;

## d. Penilaian ahli
Pendapat  para  ahli  untuk  suatu  hal  yang bersifat  teknis  dan  sesuai  dengan  bidang keahliannya  sesuai  dengan  sengketa  yang terjadi antara para pihak.

## 2. Arbitrase;
Merupakan  penyelesaian  sengketa  dengan menyerahkan  kewenangan  untuk  memeriksa dan  mengadili  sengketa  pada  tingkat  pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter.
3. Melalui mekanisme pengadilan.
Bentuk  tanggung  jawab  atas  penggunaan karya  seni  komersial  untuk  kepentingan  promosi komersial tanpa adanya izin dari pemilik yang harus dipenuhi  oleh pengguna  terhadap  pemilik  adalah
49
pengguna  wajib  membayar  ganti  kerugian.  Ganti kerugian  yang  dapat  dituntut  oleh  pemilik  yang merasa  hasil  karya  seni  fotografi  miliknya digunakan  tanpa  izin  memiliki  dua  bentuk,  yaitu materiil  dan  immaterill.  Ganti  kerugian  merupakan akibat  dari  suatu  sebab  berupa  perbuatan penggunaan karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial. Pemberian ganti kerugian pada terbuktinya  penggunaan  hasil  karya  seni  fotografi untuk  kepentingan  promosi  komersial  tanpa  izin pemilik merupakan wujud perlindungan hukum bagi pemilik.

## C. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa:
1.a. Arti  penting  perjanjian  tertulis  dalam penggunaan  karya  seni  fotografi  untuk kepntingan promosi komersial antara lain:
a. Sebagai  bukti  menuntut  Hak  dan Kewajiban  dalam  pembuatan  dan penggunaan  karya  seni  fotografi  untuk kepentingan promosi komersial;
b. Sebagai alat bukti di persidangan;
c. Untuk  melindungi  hak-hak  yang  melekat pada karya seni fotografi;
d. Untuk menentukan  siapa  pencipta  karya seni fotografi dalam hubungan kerja;
e. Untuk  menentukan  siapa  pemegang  Hak Cipta karya Seni Fotografi;
f. Menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak ketiga.
1.b.Penyelesaian dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain:
a. Melalui  Alternatif  Penyelesaian  sengketa, seperti:
1)Negosiasi;
2)Mediasi;
3)Konsiliasi;
4)Pendapat ahli; b. Arbitrase, dengan
menyerahkan penyelesaian  kepada  lembaga  Arbitrase dengan  menggunakan  arbiter  selaku  hakim untuk menyelesaikan perkara.
c. Melalui  mekanisme  pengadilan,  dengan memasukkan  gugatan  perbuatan  melawan hukum  secara  perdata  kepada  Pengadilan Niaga.

## 2. Saran
Berdasarkan Kesimpulan yang  telah disampaikan,  penulis  memberikan  saran  sebagai berikut:
a. Bagi para pemilik dan pengguna hasil karya seni  fotografi,  penulis  menyarankan  untuk
mulai  menerapkan  perjanjian  secara  tertulis ketika  dalam  kerjasama  penggunaan  hasil karya  seni  fotografi  untuk  kepentingan promosi  komersial.  Perjanjian  yang  tertulis akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi  hak  dan  kewajiban  pemilik maupun pengguna hasil karya seni fotografi.
b. Bagi pemerintah, penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai eksitensi Undang-Undang hak Cipta yang sampai saat ini  masih  belum  familiar  bagi  pelaku-pelaku usaha di bidang seni, khususnya karya seni fotografi.  Penulis  juga  menyarankan  bagi pemerintah  untuk  membentuk  suatu  aturan ataupun mekanisme uji kelayakan Hak Cipta pada  promosi  yang  bersifat  komersial.  Uji kelayakan  ini  dibentuk  untuk  memastikan bahwa  penggunaan hak-hak  Cipta  yang terdapat pada suatu promosi komersial telah memenuhi  persyaratan-persyaratan  sah secara hukum baik secara formil (keabsahan) maupun  materiil  (konten).  Hal  ini  penting untuk memberikan perlindungan hukum yang preventif  bagi  pencipta  maupun  pemegang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Astutty, Mochtar Dewi. 2001.Perjanjian Lisensi Alih
Teknologi dalam Pengembangan
Teknologi  Indonesia,  Bandung:  Penerbit Alumni.

## Boediono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan Bagi
Hukum  Perjanjian  Indonesia:  Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas Wigati  Indonesia.  Bandung:  citra  Aditya
Bakti
Damian, Eddy. 2005. Hukum Hak Cipta. Bandung : Alumni.

## Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2014. Hak
Milik  Intelektual.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Etty  Susilowati.  2013. Hak  Kekayaan  Intelektual dan Lisensi pada HKI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Macpherson, C.B. 1989, Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Jakarta: Yayasan LBH.
Margono,  Suyud.  2010. Aspek  Hukum  Komersial Aset Intelektual. Bandung: Nuansa Aulia.

## Marzuki,  Peter  Mahmud.  2003. Batas-Batas
Kebebasan berkontrak. Yuridika.
Muhammad, Abdul Kadir. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni

## ____________________  2004. Hukum  dan
Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono.  1991. Hukum  Perdata tentang  Persetujuan  Tertentu,  Bandung:
Penerbit Sumur.
Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ramli,  Ahmad  M.  2000. HAKI  (Hak  Atas Kepemilikan  Intelektual)  Teori  Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung:
Mandar Maju.
Rasjidi,  Lili  dan  I.B  Wysa  Putra.  1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.
S,  Salim  H.  2004. Perkembangan  Hukum  Kontrak Innominant  di  Indonesia.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Subekti.  1996. Hukum  Perjanjian.  Jakarta  : Intermasa.
Suryodiningrat,  M.  1985. Azas-Azas  Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito.
Syaifuddin,  Muhammad.  2012. Hukum  Kontrak. Bandung: Mandar Maju.

## Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus
Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Pusat Bahasa.
Tjiptono,  Fandy.  1999. Strategi  pemasaran. Yogyakarta: Andi.
Widjaja, I.G. Rai. 2004. Merancang Suatu Kontrak. Contract  Drafting.  Teori  dan  Praktek, Bekasi: Kesaint Blanc.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  20014  Tentang Hak Cipta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## C. Internet
www.dgip.go.id https://groups.yahoo.com/neo/groups/de95/convers ations/topics/1512,  diakses  pada  Kamis,  11 September 2014 pukul 16.17 WIB.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20801/ sriwijaya-berhak-menggunakan-foto-mantan- pramugarinya, diakses pada Kamis, 11 September 2014 pukul 15.50.
http://mediabanten.com/content/pasang-foto-tanpa- izin-pemilik-disbudpar-disomasi,  diakses  pada Kamis, 11 September 2014 pukul 14.29 WIB.