Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019-2023
THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX AND STREET LIGHTING TAX ON GENUINE INCOME IN KARAWANG DISTRICT YEAR 2019-2023
Ekky Gilang Pamungkas 1 , Nunung Nurhasanah 2 , Solehudin 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang ekkygilangpamungkas@gmail.com1 , nunungnurhasanah@fe.unsika.ac.id 2 , solehudin@fe.unsika.ac.id 3

## ABSTRACT
This research was conducted to examine the effect of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and street  lighting  tax  on  Karawang  Regency's  original  regional  income  in  2019  –  2023.  The  issues discussed are (1) How do hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, street lighting taxes work? and local revenue at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Karawang Regency for the period 2019 – 2023, (2) Does hotel tax have a partial effect on local revenue of Karawang Regency in 2019 – 2023, (3) Does restaurant tax have a partial effect on real income Karawang Regency area in 2019 – 2023, (4) Does the entertainment tax have a partial effect on the original local income of Karawang Regency in 2019 – 2023, (5) Does the street lighting tax have a partial effect on the original local income of Karawang Regency in 2019 – 2023 and ( 6) Do hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes and street lighting taxes have a simultaneous effect on Karawang Regency's original regional income for 2019 – 2023. The data used in the research was obtained from the 2019 – 2023 Budget Realization Performance Report (LRA). The data analysis technique used is multiple linear regression, with a sample of 60 and the sampling method used in this research is purposive sampling. The results of  this  research  show  that  hotel  tax,  restaurant  tax,  entertainment  tax,  street  lighting  tax  and  local revenue at the Karawang Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the 2019 – 2023 period are in the poor category. This is because socio-economic conditions are experiencing pressure due to the Covid-19 pandemic resulting in regional income decreasing very significantly. The partial effect results show that Hotel Tax has a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023, Restaurant Tax has no effect on Karawang Regency's original regional income in 2019- 2023, Entertainment Tax has a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023 and Street Lighting Tax does not have a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023. Meanwhile, simultaneously it shows that there is an influence of hotel tax,  restaurant  tax,  entertainment  tax  and  street  lighting  tax  on  the  Karawang  district's  original regional income.
Key words : hotel tax, restaurant, entertainment, street lighting, PAD

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023. Masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019  –  2023,  (2)  Apakah  pajak  hotel berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Karawang  tahun  2019  –  2023,  (3)  Apakah  pajak  restoran berpengaruh  secara  parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023, (4) Apakah pajak hiburan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023, (5)  Apakah  pajak  penerangan  jalan berpengaruh  secara  parsial  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023 dan (6) Apakah pajak hotek, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak  penerangan  jalan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten
Karawang tahun 2019 – 2023. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Laporan Kinerja Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan sampel berjumlah 60 dan metode dalam pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena Kondisi sosial ekonomi yang mengalami tekanan karena adanya wabah Pandemi Covid-19  mengakibatkan  pendapatan  daerah  menurun  sangat  signifikan.  Hasil  pengaruh  parsial menunjukan  bahwa  Pajak  Hotel  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  kabupaten karawang  tahun  2019-2023,  Pajak  Restoran  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023, Pajak Hiburan berpengaruh signfiikan terhadap pendapatan asli daerah  Kabupaten  Karawang  tahun  2019-2023  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Sedangkan secara simultan menunjukan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
Kata kunci: pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, PAD .

## PENDAHULUAN
Pembangunan di
Indonesia berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk menjamin, mekanisme  demokrasi  ditingkat  daerah  untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  baik  untuk  kepentingan  daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan  politik  nasional  dalam  era reformasi  saat  ini.  Sedangkan  inti  dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya  keleluasaan  pemerintah  daerah ( dioscretionary power )
untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri  atas dasar  prakarsa,  kreatifitas,  dan  peran  serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Otonomi  daerah  terdapat  dua  aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan  mengurus  pembiayaan  daerah dengan  kekuatan  utama  pada  kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek  kedua  yaitu  di  sisi  manajemen pengeluaran  daerah,  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  harus  lebih  akuntabel  dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien  dan  efektif  dalam  pengeluaran  daerah. Kedua  aspek  tersebut  dapat  disebut  sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform . Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah, disamping  dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan  daerah  yang  syah.  Hal  ini  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber dana  yang  sangat  penting  untuk  mendukung pelaksanaan  otonomi  daerah,  dan  pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh sumber- sumber keuangan dari pajak daerah.
Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, organisasi, atau badan yang dapat dipaksakan dan diatur oleh Undang- Undang,  pajak  digunakan  oleh  negara  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak  digunakan  untuk  membiayai  semua aktivitas pemerintah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  (Willy, 2020). Pembagian pajak berdasarkan wewenang  pemungutan  pajak  dibagi  menjadi dua  jenis  yaitu  pajak  pusat  dan  pajak  daerah, pajak  daerah  sendiri  terdiri  dari  pajak  hotel, pajak  restoran,  pajak  parkir,  pajak  hiburan, pajak  penerangan  jalan,  pajak  reklame,  pajak BPHTB  dan  sebagainya  (Mulyadi  & Nawangsasi, 2020). Pajak hotel dikenakan pada sektor  perhotelan.  Peraturan  Daerah  Tahun 2011  Nomor  14.  Pajak  hotel  dipungut  atas layanan  yang  diberikan  oleh  hotel  terhadap pembayaran,  termasuk  atas  layanan  yang diberikan  oleh  hotel  terhadap  pembayaran, termasuk  layanan  pendukung  seperti  hotel lengkap  untuk  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan, termasuk fasilitas fisik, olahraga dan hiburan.
Pajak  Restoran  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  dengan  kontribusi  yang cukup  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Pajak  Restoran  Sesuai  dengan  Undang  -
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah,  pajak  hiburan  adalah  pajak  yang dikenakan atas penyelenggaraan acara hiburan; termasuk  semua  jenis  pertunjukan,  permainan dan/atau  keramaian  yang  dinikmati  dengan dipungut  bayaran.  Pajak  penerangan  jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk  menerangi  jalan  yang  rekeningnya dibayar  oleh  pemerintah  daerah.  Pendapatan pajak  yang  diperoleh  dari    pajak    penerangan jalan    akan    digunakan    untuk    mendanai penerangan  jalan  pada  jalan  umum meliputi pemeliharaan    dan  perbaikan  lampu  jalan (Monginsidi, 2013; Sulastri Nadi, 2022). Untuk pemungutan pajak penerangan jalan, pemerintah  daerah  menerbitkan    peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutannya.  Pajak  penerangan  jalan dipungut  bersamaan  dengan  pembayaran tagihan  listrik  baik  untuk  industri    maupun rumah tangga.
Salah  satu  daerah  yang  berpotensi dengan  Pendapatan  Asli  daerah  yang  besar yaitu  Kabupaten  Karawang  Sebagai  daerah strategis,  diharapkan  Kabupaten  Karawang dapat memperhatikan dan menggerakan sektor- sektor pajak daerah seperti perhotelan, restoran, hiburan  dan  penggunaan  tenaga  listrik  yang dihasilkan  sendiri  maupun  dari  sumber  lain, dimana  nantinya  akan  menjadi  sumber pendapatan  asli  daerah  yang  digunakan  untuk proses pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran  PAD  Kabupaten  Karawang  periode 2019 – 2023.
Gambar 1. Target dan Realisasi PAD Tahun
2019 – 2023
Sumber: BAPENDA Kabupaten Karawang, 2024 Berdasarkan  Grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  pada  tahun  2019  –  2023  penerimaan pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Karawang mengalami fluktuatif (naik  turun),  dengan
target  sebesar  Rp.  1.669.341.350.560  dan realisasinya sebesar Rp. 1.656.402.440.310, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun  2023  hanya  mencapai  97,47%. Penurunan tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang pada periode penelitian, faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang adalah  wajib  pajak  yang  tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, retribusi yang  masih  relatif  rendah,  dan  penghindaran pajak,  sehingga  mengurangi  penerimaan pendapatan  asli  daerah,  serta  diakibatkan karena  adanya  wajib  pajak  yang  sudah mendaftarkan  usahanya  harus  tutup  permanen akibat  COVID-19  di  tahun  sebelumnya.  Hal tersebut menyebabkan para pengusaha sampai sekarang  tidak  membuka  usahanya,  sehingga mereka tidak bisa menyetorkan pajaknya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari BAPENDA Kabupaten Karawang tahun 2024, bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  pada tahun  2023  mengalami  kenaikkan  dan mencapai  100,33%,  akan  tetapi  terjadi penurunan  dari  tahun  2022  sebesar  3,99%. Tercapainya  penerimaan  pajak  hotel  di Kabupaten  Karawang  dikarenakan  hotel  di Kabupaten Karawang berkembang dengan baik dan  selalu  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak hotel  baru.  Perkembangan  dari  pajak  hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak yang  diperoleh,  jika  pendapatan  pajak  hotel semakin  besar  penerimaannya  maka  akan semakin  berkontribusi  terhadap  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Kemudian  pada realisasi  penerimaan  pajak  restoran  selalu mencapai  target,  pada  tahun  2023  pajak restoran  mengalami  kenaikkan  dan  mencapai 100,43%, namun terjadi penurunan dibandingkan  tahun  sebelumnya  sebesar 7,04%.  Tercapainya  pajak  restoran  di Kabupaten Karawang karena banyaknya usaha kuliner  yang  beraneka  ragam  berkembang dengan  pesat  serta  penerimaan  pajak  hiburan masih  mengalami  fluktuatif  selama  tahun pengamatan,  pada  tahun  2023  pajak  hiburan masih  mengalami  penurunan  dan  tidak mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu hanya  98,92%.  Hal  ini  disebabkan  karena perhitungan  target  menurut  data  potensi  yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga penerimaan realisasi tidak mencapai target dan dikarenakan banyak  tempat  hiburan  yang  telah  berhenti beroperasi  akibat  pandemi  COVID-19  pada
tahun sebelumnya, dengan begitu perlu adanya pengembangan  dari  pemerintah  daerah  untuk menggali potensi dari pajak hiburan dan pajak penerangan jalan sudah mencapai target bahkan mampu  melebihi  target  yang  telah  ditetapkan dan    selalu  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya,  pada  tahun  2023  pajak  penerangan jalan  mengalami  kenaikkan  dan  mencapai 100,35%, namun menurun dibandingkan tahun 2022  sebesar  3,44%.  Pajak  penerangan  jalan merupakan  salah  satu  dari  pajak  daerah  yang memberikan  sumbangan  terbesar  pada  PAD, peningkatan pajak penerangan jalan dari tahun ke  tahun  disebabkan  oleh  meningkatnya kebutuhan  akan  penerangan  jalan  yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, infrastruktur, dan jumlah pengguna listrik  yang  sudah  terjangkau  ke  daerah terpencil  di  Kabupaten  Karawang,  khususnya penerangan jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Naik  turunnya  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 dari sektor  pajak  hotel,  restoran,  hiburan  dan penerangan  jalan,  dikarenakan  masih  terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran  pajaknya.  Sementara  itu,  sektor pajak  hiburan  masih  mengalami  penurunan pada  periode  penelitian,  sehingga  kontribusi pajak  dari  sektor  hiburan  masih  relatif  kecil untuk  mempengaruhi  penerimaan  pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Karawang.  Penyebab terjadinya  penurunan  pendapatan  asli  daerah menurut  Informan  dari  Bapenda  Kabupaten Karawang  Bapak  Toharudin,  karena  belum optimalnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru  dan  masih  terdapat  wajib  pajak  yang menunggak, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajibannya  (kendalanya  terdapat  pada  diri sendiri yang malas untuk membayar pajak) dan penghindaran  pajak,  jika  wajib  pajak  terus menunggak sampai beberapa bulan maka akan ada  penagihan  serta  dikenakan  denda  2%, sehingga  masalah  tersebut  dapat  mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas  dengan diperkuat  oleh  ketidaksesuaian  antara  satu peneliti dengan peneliti lain, maka peneliti ini tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan  dan  Pajak Penerangan  Jalan  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun 2019-2023”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  berdasarkan Laporan  Kinerja  Realisasi  Anggaran  (LRA) tahun  2019–2023.  Metode  penelitiaan  yang digunakan  adalah  jenis  pendekatan  kuantitatif dengan  metode  analisis  data  yaitu  deskriptif verifikatif.  Variabel  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  independen dan  variabel  dependen.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  Laporan  realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang tahun  2019-2023  dan  Metode  dalam pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah purposive  sampling .
Jumlah sampel sebanyak 60 data. Analisis data menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda yang  terlah  diuji  dengan  menggunakan  uji asumsi klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 1 Hasil Uji Asumsi Klasik Deskripsi Hasil Keterangan Uji Normalitas Titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normal Uji Multikolinearitas Nilai tolerance variabel bebas lebih  dari  0,10. Dan  nilai  VIF variabel bebas tidak lebih dari 10 Tidak ada multikolinieri tas antara variabel independen dalam  model regresi Uji Heteroskedastisitas Titik-titik tidak membentuk  pola yang  jelas,  dan titik-titik menyebar  di  atas dan  di  bawah angka 0 pada sumbu Y. Tidak  terjadi masalah heteroskedasti sitas dalam model  regresi yang dihasilkan oleh  variabel penelitian Uji Autokorelasi Nilai Durbin- Watson sebesar 1.813 Tidak ada autokorelasi
Sumber : Data Diolah, 2024

## Analisis Deskriptif
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskritptif
N Minimum Maximum
Mean Std. Deviation Pajak Hotel 60 403.423.364 2.175.351.064 1.353.845.892,50 349.154.005,038
Pajak Restoran 60 2.049.283.698 14.714.516.767 7.631.304.055,37 2.797.020.161,327
Pajak Hiburan 60 1.530.000 1.917.822.183 819.560.518,63 489.460.073,374
Pajak Penerangan Jalan
60  14.484.785.457 23.889.290.488 19.902.399.667,58 2.030.843.072,349
PAD 60  49.681.996.407 366.346.430.747 112.712.916.948,93 62.272.526.658,901
Valid N (listwise) 60
Keterangan:
1. Hasil  pengolahan  statistik  deskriptif  dari pajak  hotel,  mendapatkan 403.423.364
sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 2.175.351.064 .
Untuk mea n-nya, sebesar 1.353.845.892,50 serta  standar  deviasinya 349.154.005,038 , yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023, rata-rata penerimaan pajak hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 –  2023  sebesar 1.353.845.892,50 dan memiliki  nilai 349.154.005,038 ,  sebagai tingkat  penyebaran  dari  data  yang  telah peneliti  peroleh.  Hasil  ini  menunjukan bahwa  tingkat  penerimaan  pajak  hotel periode  2019  –  2023  ada  pada  kategori kurang  baik.  Karena  nilai mean  <  standar deviasi-nya.
2. Hasil  pengolahan  statistik  deskriptif  dari pajak restoran, mendapatkan 2.049.283.698
sebagai
nilai minimumnya dan
maksimumnya  sebesar 14.714.516.767 . Untuk mea n-nya, sebesar 7.631.304.055,37 serta standar deviasinya 2.797.020.161,327 , yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023, rata-rata penerimaan pajak restoran
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 7.631.304.055,37 dan  memiliki  nilai
2.797.020.161,327 , sebagai tingkat penyebaran  dari  data  yang  telah  peneliti peroleh.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa tingkat  penerimaan  pajak  restoran  periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai mean > standar deviasi-nya.
3. Hasil  pengolahan  statistik  deskriptif  dari pajak  hiburan,  mendapatkan 1.530.000 sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 1.917.822.183 .
Untuk mea n-nya,  sebesar 819.560.518,63 serta  standar  deviasinya 489.460.073,374 , yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023 rata-rata penerimaan pajak hiburan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 819.560.518,63 dan memiliki nilai
489.460.073,374 , sebagai tingkat penyebaran  dari  data  yang  telah  peneliti peroleh.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa tingkat  penerimaan  pajak  hiburan  periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai mean > standar deviasi-nya.
4. Hasil  pengolahan  statistik  deskriptif  dari pajak hiburan, mendapatkan 14.484.785.457 sebagai  nilai  minimumnya
dan maksimumnya sebesar 23.889.290.488 . Untuk mea n-nya, sebesar
19.902.399.667,58 serta standar deviasinya 2.030.843.072,349 , yang artinya, sepanjang tahun  2019  –  2023  rata-rata  penerimaan pajak hiburan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 19.902.399.667,58 dan  memiliki nilai 2.030.843.072,349 ,  sebagai  tingkat penyebaran  dari  data  yang  telah  peneliti peroleh.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa tingkat  penerimaan  pajak  penerangan  jalan periode  2019  –  2023  ada  pada  kategori kurang  baik.  Karena  nilai mean  >  standar deviasi-nya.
5. Hasil  pengolahan  statistik  deskriptif  dari PAD, mendapatkan 49.681.996.407 sebagai nilai  minimumnya  dan  maksimumnya sebesar 366.346.430.747 .  Untuk mea n-nya sebesar 112.712.916.948,93 serta  standar deviasinya 62.272.526.658,901 , yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023 rata- rata  penerimaan  PAD  Pemerintah  Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 19.902.399.667,58 dan  memiliki nilai 2.030.843.072,349 ,  sebagai  tingkat penyebaran  dari  data  yang  telah  peneliti peroleh.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa tingkat  penerimaan  PAD  periode  2019  – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai mean > standar deviasi-nya.

## Analisis Verifikatif
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

## Sumber : Data Diolah, 2024
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  pada  tabel  di  atas  maka  diperoleh model  persamaan  regresi  berganda  sebagai berikut :
Y = 178124339680.236 - 79.906X 1 - 0.204X 2 + 44.979X 3 + 0,375X 4 + e
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  di  atas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Konstanta  bernilai  positif  mengindikasi bahwa  variabel  independen  (pajak  hotel,
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 178124339680.236  48427775262.598 3.678  .001 Pajak Hotel -79.906 6.826 -.903  -11.705  .000 Pajak Restoran -.204 2.674 -.009 -.076  .940 Pajak Hiburan 44.979 13.481 .354  3.336  .002 Pajak Penerangan Jalan .375 2.808 .012 .134  .894 a. Dependent Variable: PAD
pajak  restoran,  pajak  hiburan  dan  pajak penerangan  jalan)  bersifat  konstan  maka variabel  PAD  menunjukkan  nilai  positif. Sehingga  PAD  akan  mengalami  kenaikan sebesar 178124339680.236.
2. Variabel  pajak  hotel  menunjukkan  nilai negatif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak hotel  berpotensi  akan  mengurangi  PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi penurunan pada nilai pajak hotel sebesar 1%.
3. Variabel  pajak  restoran  menunjukkan  nilai negatif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak restoran  berpotensi  akan  mengurangi  PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi penurunan pada nilai pajak restoran sebesar 1%.
4. Variabel  pajak  hiburan  menunjukkan  nilai positif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak hiburan berpotensi akan meingkatkan PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan  pada  nilai  pajak  hiburan sebesar 1%.
5. Variabel pajak penerangan jalan menunjukkan  nilai  positif.  Hasil  ini memiliki arti bahwa pajak penerangan jalan berpotensi  akan  meningkatkan  PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan  pada  nilai  pajak  penerangan jalan sebesar 1%.
Adapun  Koifisien  determinasi  dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  kemampuan  variabel  independen dalam menjelaskan varaibel dependen. Berdasaran informasi pada nilai R Square (R 2 ) yang memiliki nilai sebesar 0,714 menunjukkan  bahwa  variabel  independen dalam  penelitian  ini  mampu  menjelaskan variabel  dependen  sebesar  71,4%  sementara faktor lain lainya mampu menjelaskan variable dependent sebesar 28,6% (100% - 71,4%).

## Pengujian  Hipotesis  Secara  Parsial  (Uji T)
Tabel 4 Nilai t dan Sig. Parsial
Sumber : Data Diolah, 2024
1. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t hitung pada  variabel  pajak  hotel  yang  bernilai negatif sebesar 11,705 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukan bahwa nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 <  0,05).  Dari  urain  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak,  jadi  pajak hotel  secara  parsial  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Karawang tahun 2019 – 2023.
2. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t hitung pada  variabel  pajak  restoran  yang  bernilai negatif sebesar 0,076 dan nilai signifikansi sebesar 0,940. Hasil ini menunjukan bahwa nilai Sig. 0,940 lebih besar dari 0,05 (0,000 >  0,05).  Dari  urain  tersebut  dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, jadi pajak restoran  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023.
3. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t hitung pada  variabel  pajak  hiburan  yang  bernilai positif  sebesar  3,336  dan  nilai  signifikansi sebesar 0,002. Hasil ini menunjukan bahwa nilai Sig. 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002 <  0,05).  Dari  urain  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak,  jadi  pajak hiburan  berpengaruh  terhadap  pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Karawang  tahun 2019 – 2023.
4. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t hitung pada  variabel  pajak  penerangan  jalan  yang bernilai  positif  sebesar  0,134  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,894.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  nilai  Sig.  0,894  lebih besar dari 0,05 (0,0894 > 0,05). Dari urain tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Ha diterima, jadi pajak penerangan jalan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten

## Karawang tahun 2019 – 2023.
Pengujian  Hipotesis  Secara  Simultan (Uji F)
Pada  penelitian  ini  uji  F  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  semua variabel  independen  mempunyai  pengaruh secara  bersama-sama  (simultan)  terhadap varaibel  dependen.  Pengujian  dapat  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  F hitung dengan F tabel atau  dengan  membandingkan  nilai signifikan  dengan  0,05,  di  mana  jika  F hitung >
Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 3.678 .001 Pajak Hotel -11.705 .000 Pajak Restoran -.076 .940 Pajak Hiburan 3.336 .002 Pajak Penerangan Jalan .134 .894
a. Dependent Variable: PAD
F tabel atau nilai signifikan < 0,05 dapat di artikan variabel  independen  berpengaruh  secara simultan  terhadap  variabel  dependen.  Rumus mencari F tabel = (k; n-k) = (4 ; 60-4) = (4 ; 56) = 2,54. Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Sig.  sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 34.367 > F tabel sebesar  2,54.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  H 1 diterima,  yaitu  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan  dan  pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Karawang  tahun  2019  –  2023.  Sehingga kerangka  penelitian  yang  ditawarkan  dalam penelitian ini bernilai baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Pembahasan Pembahasan Deskriptif
1. Pajak Hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  pada  tahun  2019  -  2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata- rata  lebih  kecil  dari  nilai  standar  deviasi. Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  masih terdapat  permasalahan  dalam  penerimaan pajak  hotel  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karawang  tahun  2019  –  2023. Permasalahan lainnya juga bahwa rendahnya  serapan  pajak  hotel,  karena banyaknya  masyarakat  yang  cenderung memilih  hotel  dengan  harga  murah  dan banting  harga  yang  dilakukan  hotel (Bapenda,  2024).  Padahal,  pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang  diterima  dibandingkan  dengan  target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya,  karena  jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan  pajak  pada  daerah  dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat  di  indikasikan  bahwa  kurang maksimal  proses  pemungutan  pajak  yang dilakukan (Suha & Wahyudi, 2018).
2. Pajak  Restoran yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari  nilai  standar  deviasi.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa permasalahan  yang  berkaitan  dengan optimalisasi penerimaan pajak restoran oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang
pada tahun 2019 – 2023. Diantaranya yaitu penerimaan pajak restoran selama pandemi. Dimana,  dalam  masa  tersebut  adanya kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas  ekonomi.  Di  awal  terjadinya pandemi, pemerintah Kabupaten Karawang juga memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kebijakan ini  di  keluarkan  oleh  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meminimalisir dan menaggulangi terjadinya penyebaran virus Covid-19. Dari kebijakan tersebut  diberlakukan  banyak  pembatasan yaitu  sekolah  dilakukan  secara  daring, diberlakukannya  sistem  kerja Work  From Home , pembatasan kegiatan keagamaan dan sosial  sehingga  mengharuskan  masyarakat untuk tetap di rumah.
3. Pajak  Hiburan yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari  nilai  standar  deviasi.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa permasalahan  yang  berkaitan  dengan optimalisasi penerimaan pajak hiburan oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang pada tahun 2019 – 2023. Diantaranya yaitu banyak hiburan yang dibatalkan pertunjukannya  karena  adanya  peraturan tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  saat  wabah  Pandemi  Covid-19 sehingga penerimaan pajak hiburan Kabupaten Karawang memperoleh realisasi yang sangat jauh dari target Pemerintah. Hal ini karena disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang telah terjadi pada awal tahun 2020  bulan  Maret.  Semakin  kecil penerimaan pajak hiburan maka pendapatan asli daerah juga akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.
4. Pajak  Penerangan  Jalan yang  diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  pada  tahun  2019  -  2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata- rata  lebih  kecil  dari  nilai  standar  deviasi. Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  terdapat beberapa  permasalahan  yang  berkaitan dengan  optimalisasi  penerimaan  pajak penerangan  jalan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2019  – 2023  seperti  terjadinya  penunggakan  dan juga  penggunaan  listrik  yang  tidak  stabil dari  tiap  bulannya  penyebab  realisasi  dari
Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  mencapai target.  Selain  hal  itu,  permasalahan  juga terjadi  karena  adanya  ketidak  jelasan kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan tujuan agar  para  wajib  pajak  membayar  pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketidak  jelasan  kebijakan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karawang  di  bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui  penambahan  jumlah  subjek  pajak dan perluasan objek pajak.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari  nilai  standar  deviasi.  Kondisi  ini menunjukan  bahwa  terdapat  beberapa permasalahan  yang  berkaitan  dengan optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang pada  tahun  2019  –  2023.  Kondisi  tersebut juga berkaitan dengan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Karawang  terhadap  pendapatan dana  transfer  Pemerintah  pusat  (prosentase pendapatan  dana  transfer  pusat  terhadap total pendapatan) masih relatif cukup tinggi, yakni  sebesar  55,68%  (karawangkab.go.id, 2024).

## Pembahasan Verifikatif
Pengaruh  Pajak  Hotel  Terhadap  PAD Kabupaten Karawang
Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama diterima,  dengan  hasil  pajak  hotel  (X 1 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Y). Hal  ini  dikarenakan  adanya  kenaikan  tingkat hunian  hotel  di  kabupaten  karawang  dan kegiatan  pendataan  terhadap  potensi  wajib pajak  hotel  baru,  jika  penerimaan  pajak  hotel meningkat  maka  akan  menaikkan  penerimaan pajak  daerah  yang  secara  langsung  akan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship bahwa  pengelolaan  pajak  hotel yang  efektif  oleh  pemerintah  daerah  adalah sebuah  bentuk  tanggung  jawab  ( stewardship ) dalam  mengelola  pendapatan  daerah,  hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pemerintah  daerah  berhasil  meningkatkan
pendapatan  dari  pajak  hotel  dan  memperbarui pendataan  terhadap  potensi  wajib  pajak  hotel baru,  maka  secara  efektif  pemerintah  daerah menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  fiskal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan  daerah,  dengan  demikian, penerapan teori stewardship dalam pengelolaan pajak  hotel  berkontribusi  pada  peningkatan pendapatan  asli  daerah.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh (Willy, 2020; Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022) menunjukkan bahwa pajak hotel secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap  pendapatan  asli  daerah,  hal  tersebut dikarenakan  ketersediaan  fasilitas  hotel  yang berkualitas dan meningkatnya jumlah pengunjung untuk menginap, sehingga meningkatkan  penerimaan  PAD.  Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Asriyawati,  2014;  Bahmid  &  Wahyudi, 2018; Mawarni & Indrawati, 2022; Maspupah, Yanti & Lukita, 2022) bahwa bahwa pajak hotel tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli daerah.

## Pengaruh  Pajak  Restoran  Terhadap PAD Kabupaten Karawang
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  ditolak, dengan  hasil  pajak  restoran  (X 2 )  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Karawang  (Y).  Hal  ini  dikarenakan  belum optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru, dan  masih  terdapat  wajib  pajak  restoran  yang tidak menjalankan kewajibannya. serta terdapat wajib  pajak  restoran  yang  tutup  permanen akibat pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya sehingga  mereka  tidak  bisa  menyetorkan pajaknya.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2016; Ngadiman,  2021;  Maspupah,  Yanti  &  Lukita, 2022)    bahwa  bahwa  pajak  restoran  tidak berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah, hal  ini  dikarenakan  penerimaan  PAD  yang masih  didominasi  oleh  sektor  lainnya  yang memberikan  peningkatan  PAD  lebih  besar dibandingkan  dengan  pajak  restoran.  Namun berbeda dengan hasil penelitian (Sofwan et al. , 2021;  Yunus  &  Yuliati,2022)  menunjukkan bahwa  pajak  restoran  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini tidak  sepenuhnya  sejalan  dengan  teori stewardship karena teori stewardship mengacu
pada  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam mengelola  sumber  daya  publik  dengan bertanggung  jawab.  Namun,  dalam  penelitian ini,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. terlihat dari pendataan potensi wajib pajak restoran yang belum optimal, wajib pajak yang tidak membayar pajak serta dampak pandemi pada sektor restoran yang harus tutup permanen.

## Pengaruh  Pajak  Hiburan  Terhadap PAD Kabupaten Karawang
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, dengan  hasil  pajak  hiburan  (X 3 )  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Karawang  (Y).  Hal  ini dikarenakan penerimaan pajak hiburan memiliki  potensi  besar  sehingga  penerimaan pajak  hiburan  stabil  selain  itu  pajak  hiburan ditentukan dari banyaknya jumlah pengunjung atau penonton yang menikmati hiburan, dengan demikian kenaikkan pajak hiburan oleh jumlah pengunjung  objek  wisata.  Menurut  (Biki  & Udaili, 2020) bahwa pajak hiburan merupakan bentuk  pajak  yang  dikenakan  pada  kegiatan hiburan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Anisa,  2020; Permadi & Asalam, 2022) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan  pajak  hiburan  lebih  besar penerimaanya  yang  diperoleh  dari  berbagai pendapatan  yang  berasal  dari  jenis  komponen kegiatannya.  Namun  berbeda  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mutiarahajrani, 2018;  (Olga  &  Andayani,  2021;  Maspupah, Yanti  &  Lukita,  2022)    bahwa  bahwa  pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli  daerah,  hal  ini  dikarenakan  beberapa tempat hiburan, dan  objek wisata yang belum dikelola dengan baik.

## Pengaruh  Pajak  Penerangan  Jalan Terhadap PAD Kabupaten Karawang
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  hipotesis  keempat ditolak,  dengan  hasil  pajak  penerangan  jalan (X 4 )  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Karawang  (Y).    Tidak  berpengaruhnya  pajak penerangan jalan karena naik turunnya kondisi perekonomian  di  Kabupaten  Karawang
sementara  kebutuhan  akan  penerangan  jalan semakin meningkat dampak dari pertumbuhan jumlah  penduduk,  infrastruktur  dan  jumlah pengguna  tenaga  listrik  selain  itu  penerimaan pajak penerangan jalan semakin meningkat dari tahun  ketahun  dan  adanya  penyesuaian  tarif tenaga listrik mengacu pada realisasi indikator makro  ekonomi  yang  mengalami  kenaikkan. Apabila  pajak  penerangan  jalan  bertambah maka jumlah pendapatan asli daerah pun akan bertambah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Tezzaalvira, Pan  Budi  Marwoto,  2019;  Ernita,  2021)  yang menunjukkan  bahwa  pajak  penerangan  jalan tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli daerah. dikarenakan penerimaan pajak penerangan  jalan  mungkin  telah  diarahkan untuk tujuan tertentu, seperti membiayai sistem penerangan  jalan  umum.  Namun  berbeda dengan hasil penelitian (Rachman et al. , 2021; Suryati,  2022)  menunjukkan  bahwa  pajak penerangan  jalan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan banyaknya penggunaan tenaga listrik  dan  perkembangan  kota  sebagai  pusat bisnis  yang  memerlukan  penerangan  jalan umum.

## Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Penerangan Jalan  Terhadap  PAD  Kabupaten Karawang
Berdasarkan
hasil
penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima  diterima, dengan hasil penelitian bahwa pajak hotel (X 1 ), pajak  restoran  (X 2 ),  pajak  hiburan  (X 3 )  dan pajak penerangan jalan (X 4 ) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pendapatan  asli  daerah  (Y)  sebesar  71,4% sementara faktor lain lainya mampu menjelaskan variable dependent sebesar 28,6% (100%  -  71,4%).  Hal  ini  dikarenakan  bahwa peran dari pajak daerah di kabupaten karawang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli  daerah.  Dengan  demikian  peran  dari pemerintah  daerah  sangat  dibutuhkan  untuk terus  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan  dan  pajak  penerangan  jalan,  sehingga pendapatan dari sektor variabel tersebut dapat digunakan  untuk  meningkatkan  pembangunan daerah  kabupaten  karawang.  Semakin  tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi
pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di  kabupaten  karawang  dalam  struktur keuangan daerah.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  teori stewardship ,  karena  hasil  penelitian  ini mencerminkan  konsep  tanggung  jawab pengelolaan  sumber  daya  publik  oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan  dan  pajak  penerangan  jalan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli  daerah  secara  bersama-sama.  Hal  ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam  mengoptimalkan  pendapatan  melalui berbagai  jenis  pajak  sesuai  dengan  prinsip stewardship ,  dimana  pemerintah  daerah diharapkan  dapat  menjalankan  tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya publik secara efisien demi kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  (Pradana,  2019;
Sulvariany Tamburaka, Husin,
2020; Ngadiman, 2021).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasaan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019  –  2023  berada  pada  kategori  kurang baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kondisi sosial  ekonomi  yang  mengalami  tekanan karena  adanya  wabah  Pandemi  Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah menurun sangat signifikan.
2. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah  kabupaten karawang  tahun  2019-2023.  Hal  ini disebabkan  karena  bertambahnya  wajib pajak hotel baru, dan jumlah rata-rata hunian pajak hotel yang meningkat, semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi penerimaan  pajak  daerah  yang  akan mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah  dan sebaliknya.
3. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendataan potensi wajib pajak restoran baru dan masih terdapat wajib pajak  restoran  yang  tidak  menjalankan
kewajibannya.  serta  terdapat  wajib  pajak restoran  yang  tutup  permanen  akibat pandemi  Covid-19  di  tahun  sebelumnya sehingga  mereka  tidak  bisa  menyetorkan pajaknya.
4. Pajak  Hiburan  berpengaruh  signfiikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang  tahun  2019-2023.  Hal  ini disebabkan  karena  penerimaan  pajak hiburan  ditentukan  dari  banyaknya  jumlah pengunjung  pengunjung  objek  wisata  dan belum optimalnya pengelolaan dan semakin dikembangkannya  potensi  wisata  di Kabupaten Karawang, yang mengakibatkan para wisatawan tertarik.
5. Pajak  Penerangan  Jalan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Hal ini  disebabkan  karena  penerimaan  pajak penerangan  jalan  kurang  mencapai  target setiap  tahunnya  karena  masih  terdapatnya wajib pajak tertunggak.
6. Terdapat  pengaruh  secara  simultan  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan  dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli  daerah  kabupaten  karawang.  Hal  ini dikarenakan bahwa peran dari pajak daerah di  kabupaten  karawang  berkontribusi terhadap  peningkatan  PAD.  Dengan demikian  peran  dari  pemerintah  daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah tersebut  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan  dan  pajak  penerangan  jalan, sehingga  pendapatan  dari  variabel  tersebut dapat  digunakan  untuk  meningkatkan pembangunan daerah kabupaten karawang.

## Saran
Berdasarkan  dari  keterbatasan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  ada beberapa  saran  yang  dapat  dipertimbangkan yaitu :
1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang (BAPENDA). Diharapkan Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Karawang agar  lebih  rutin  melakukan  sosialisasi berkala  dalam  melakukan  pemungutan pajak  daerah  agar  lebih  optimal,  guna meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak tentang  pentingnya  membayar  pajak  dan adanya peningkatan penegakan sanksi wajib pajak  yang  belum  membayar  pajak.  selain itu pemerintah daerah dapat
mempertahankan dan
berupaya mengoptimalkan  potensi  dari  sektor  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan  dan pajak penerangan jalan karena, hal ini akan meningkatan  penerimaan  pajak  yang akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah kabupaten karawang.
2. Bagi  wajib  pajak,  sudah  seharusnya  para pemilik  hotel,  restoran,  hiburan  dan penerangan  jalan  bertanggung  jawab  atas pelaporan  pendapatan  serta  pembayaran pajak  yang  berkaitan  dengan  kegiatan operasional  hotel,  restoran,  hiburan  dan penerangan  jalan.  Hal  ini  perlu  dilakukan sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku  karena  kontribusi  pajak  yang dibayarkan memiliki peranan penting dalam Pembangunan daerah di kabupaten karawang.
3. Bagi  Penelitian  Selanjutnya,  diharapkan bisa  menambah  atau  memodifikasi  faktor- faktor  variabel  lain  yang  diindikasikan memiliki  pengaruh  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  selain  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan  dan  pajak penerangan  jalan  terhadap  pendapatan  asli daerah,  sehingga  dengan  demikian  dapat meningkatkan  generalisasi  penelitian.  Dan diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya memilih  cakupan  objek  penelitian  yang berbeda  untuk  melihat  Pendapatan  Asli Daerah pada Kota/Kabupaten yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  (2015). Metodologi  penelitian kuantitatif (cetakan l) . Aswaja pressindo. Amelia, v., & ishak farouq, j. (2023). Pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota cimahi  1,2,. Jurnal  kumpulan  riset akuntansi , 14(2), 250–262.
Anggoro  Dwi,  D.  (2017). Pajak  daerah  dan retribusi  daerah  (t.  U.  Press  (ed.)) .  Ub press.
Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh pajak hiburan dan pajak  reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah  studi  kasus  pada  bapenda  kota bogor. Jurnal ilmiah akuntansi kesatuan , 8(3), 333–338.
Sarwono,  A.,  E.  (2021).  Determinan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah.
Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan ,04(01),27–39.
Bahmid, n. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh pemungutan  pajak  hotel  dan  pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan  asli  daerah  kota  medan. Jurnal riset akuntansi & bisnis , vol. 18 no(1), 14–26.
Biki, R., & Udaili, l. A. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten  bone  bolango  |  jurnal akuntansi  universitas  muhammadiyah kupang. Jurnal  akuntansi  (ja) vol.7, no.2,7(2),116130.
Dian  Maryana,  A.  Y.  (2021).  Pengaruh Kontribusi  pajak  Penerangan  Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus  pada  Bappenda  Kota  Cimahi). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Perbankan Volume 15 Nomor 2 , Agustus 2021 Hal 482-  496  ISSN  2088-5008,  15(2),  482– 496.
Pradana,  D.  (2019).  Pengaruh  Pajak  Hotel, Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Reklame,  Dan  Pajak  Penerangan  Jalan Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah Kabupaten kota Di Provinsi Jawa Timur Periode  Tahun  2013-2016. Jurnal Akuntansi .
Erawati,  k.  I.,  yuniarta,  g.  A.,  yasa,  i.  N.  P., &amp;  ekonomi,  j.  (2019).  Analisis target  dan  realisasi  penerimaan  pajak daerah  di  kabupaten  badung. Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi , 10(3), 356– 367.
Ernita,  D.  (2021).  Analisis  pengaruh  pajak hotel,  pajak  restoran,  dan  pajak penerangan  jalan  terhadap  pendapatan asli  daerah  kabupaten  kerinci. Bussman journal : indonesian journal of business and management , 1(1), 74–84.
Farida,  D.,  Mukson,  Ernitawati,  Y.,  Mulyani dewi,  I.,  &  Sholeha,  A.  (2021).  Pajak hiburan , pajak parkir dan pajak reklame
terhadap  pendapatan  asli. Journal  of accounting and finance .
Ghozali,
I. (2018). Aplikasi analisis multivariate  dengan  program  ibm  spss 25 (a. Tejokusumo (ed.); 9th ed.).
Jogiyanto,  H.  (2017). Metodologi  penelitian bisnis salah kaprah . Bpfe-yogyakarta.
Khoirul  &  Nandya.  (2020).  Pendapatan  asli daerah  di  kota  semarang  dan  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya. Jurnal riset akuntansi terpadu , 13(2), 191.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  (edisi  terb) .
C.v andi offset.
Mawarni, y. I., & Indrawati, l. (2022). Pengaruh pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap pajak  daerah  (  studi  kasus  pada kabupaten garut tahun anggaran 2017 – 2021 ). 02(03), 704–711 .
Mulyadi  &  Nawangsasi,  E.  (2020).  Upaya mengoptimalkan  pemungutan  pajak daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan asli daerah di kota surakarta.
Advance :jurnalakuntansi ,7(2),86–100.
Musdalifah,  S.,  Ernitawati,  Y.,  Ikhwan,  S.
(2020). Tingkat penerimaan pajak hotel , pajak  restoran  dan  pajak  reklame terhadap. Jurnal  of  accounting  and finance , 1(1), 37–51.
Ngadiman, V. W. (2021). Pengaruh pajak hotel, restoran  dan  hiburan  terhadap  pad kabupaten  belitung. Jurnal  paradigma akuntansi , 3(4), 1839.
Olga,  M.,  &  Andayani,  S.  (2021).  Pengaruh pajak  hiburan,pajak  restoran,  dan  pajak hotel  terhadap  pad  jawa  timur. Jurnal program studi akuntansi , 8(2), 596–610.
Permadi,  A.,  B  &  Asalam,  G.  A.  (2022). Pengaruh pajak hotel , pajak restoran dan pajak. jimea |  jurnal  ilmiah  mea  ( manajemen  ,  ekonomi  ,  dan  akuntansi) . 6(3), 368–376.
Prasetyaningtyas,  V.  A.,  &  Ratnawati,  D. (2022).  Pengaruh  pajak  restoran,  pajak hotel  dan  pajak  reklame  terhadap
pendapatan asli daerah (pad) pemerintah kabupaten/kota  di  surabaya,  sidoarjo, malang  dan  batu  tahun  2011-2020. Jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi) , 6(2), 42–57.
Purnama, M., Sunarya, H., & Amalo, F. (2021).
Reklame  serta  pajak  penerangan  jalan terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota kupang  tahun  2013-2018.  in  2013-2. 8(2), 1–17.
Rachman,  D.,  Anggraeni,  I.,  &  Wigiyanti,  N. (2021).  Pengaruh  pemungutan  pajak parkir  dan  pajak  penerangan  jalan terhadap  penerimaan  pendapatan  asli daerah kota bandung periode 2011-2018. Akurat|jurnal  ilmiah  akuntansi  fe unibba , 12(1), 33–47.
Sofwan,  S.  V.,  Iqbal,  M.,  &  Ramadhan,  S. (2021).  Pengaruh  pajak  hotel  dan  pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad)  pada  pemerintahan  kota  bandung periode 2013-2020. Akurat jurnal ilmiah akuntansi , 12(3), 13–24.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif (2nd ed.). Alfabeta, bandung.
Sugiyono. (2019a). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d (sutopo (ed.); 2nd ed.) . Alfabeta, bandung.
Sugiyono. (2019b). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r& d (2nd ed.) . Alfabeta, bandung.
Sujarweni, V, W.(2018). Metodologi penelitian.pdf (cetakan 1) . Pustaka baru press.
Sumarsa, T., & Hasibun Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota padang  si  dempuan  periode  2018-2020.
Jurnal akuntansi , 54.
Suryati, A. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan  asli  daerah  kota  bekasi. 9(2016).
Tezzaalvira,  pan  budi  marwoto,  dan  r.  R.  M.
(2019).  Analisis  pengaruh  pajak  hotel,
pajak  hiburan  ,  dan  pajak  penerangan jalan  terhadap  pendapatan  asli  daerah kota  pangkalpinang. Jurnal  progresif akuntansi  bisnis  (jipab), 7(november), 34–40.
Willy,  S.  (2020).  Pengaruh  pajak  hotel  dan pajak  restoran  terhadap  pendapatan  asli daerah (pad). Jurnal riset akuntansi dan perbankan , 14(2), 320–326.
Yunus,  H.,  &  Yuliati,  A.  (2022).  Pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah daerah  kota  surabaya. Jas  (jurnal akuntansi syariah) , 6(1), 57–68.
Https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553 .
PERDA 2021_11 Perubahan atas Perda No. 14 Tahun  2016  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.pdf. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  RB  Nomor  25  tahun  2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi  Pada  Instansi  Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,
Kemenpan RB (2021).
Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  77  Tahun 2021  Tentang  kedudukan,  susunan organisasi,  tugas  fungsi  dan  tata  kerja badan  pendapatan  daerah  Kabupaten Karawang, (2021).
(Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).
(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antar  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintahan Daerah, 2004).