## A. PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  pendidikan  pertama  bagi  anak  untuk  menentukan optimalisasi  perkembangan  pribadi,  penyesuaian  diri,  kemampuan  bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan  dan  kesempurnaan  dalam  ukuran  kemanusiaan.  Menurut  Widaningsih, (2014:1) keluarga  merupakan sub  sistem dari  masyarakat  yang  memiliki  struktur sosial  dan  sistemnya  sendiri.  Sebagai  sub  sistem  dari  masyarakat,  keluarga memiliki  fungsi  strategis  dalam  menanamkan  nilai-nilai  kesetaraan  dalam  setiap aktivitas  dan  pola  relasi  antar  anggota  keluarga  karena  dalam  keluargalah  semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada. Oleh karena itu, keluarga menjadi institusi  yang  penting  bagi  anak  di  dalam  mengembangkan  perilaku-perilaku tertentu dalam kehidupannya.
Keluarga, hendaknya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya dan mengedepankan keadilan dalam peran dan pembagian kerja gender  dalam  keluarga  (suami  dan  istri).  Namun  berbagai  persoalan  yang  terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan  dianut  oleh  masyarakat  yang  tidak  didasarkan  pada  asas  kesetaraan  gender, sehingga  yang  mengakibatkan  beban  ganda  ( double  burden )  bagi  istri  (wanita). Pemahaman  tentang  subyek-obyek,  dominan-tidak  dominan,  superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan).
Masyarakat seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa,  sedangkan  perempuan  sebagai  kaum  kelas  kedua.  Meskipun  pada kelompok  masyarakat  tertentu  (kelas  menengah  dan  berpendidikan),  relasi  yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh,  pada  sebagian  besar  kelompok  masyarakat  lainnya,  relasi  yang  seimbang antara  perempuan  dan  laki-laki  masih  jauh  dari  harapan  (Widaningsih,  2014:2). Kondisi  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  perubahan  peran  yang  dimainkan oleh  suami  istri,  yang  berdampak  pada  relasi  antara  suami  istri  dalam  keluarga (Sumiyatiningsih, 2014:125).
Untuk itu tulisan ini akan menganalisa bagaimana konsep yang ditawarkan dan  dikemukakan  dalam  memandang  kesetaraan  gender  antara  laki-laki  dan
perempuan dalam keluarga. Kajian ini sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru  sebagian  kalangan  menanggapi  isu  gender  yang  menjadikan  langgengnya budaya ketidakadilan gender terhadap hak akses perempuan terhadap pendidikan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konsep Dasar Gender
Isu  kesetaraan  gender  telah  menjadi  pembicaraan  berbagai  negara  sejak tahun  1979  dengan  diselenggarakannya  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa dengan  tema The  Convention  on  the  Ellimination  of  all  form  of  Discrimination Against  Women (CEDAW)  yang  membahas  tentang  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hasil konferensi tersebut menjadi acuan dalam memperjuangkan  Hak  Asasi  Perempuan  (HAP).  Konferensi  ini  kemudian diratifikasi kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984 menjadi Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
Selanjutnya  pada  tahun  1995  diselenggarakan  kembali  Konferensi Perempuan  Sedunia  yang  dirumuskan  dalam Beijing  Platform  for  Action yang menyebutkan  bahwa perempuan dan kesehatan sebagai salah  satu dari 12 bidang kritis  yang  dikemukakan  dalam  rencana  aksi.  Konferensi  ini  mengikat  semua negara  peserta  termasuk  Indonesia  untuk  mengimplementasikan Gender Mainstreaming atau  Pengarusutamaan  Gender  di  negara  masing-masing. Komitmen  ini  kemudian  dituangkan  dalam  GBHN  tahun  1999  yang  dijabarkan pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas 2000-2004).
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional.  Dalam  kebijakan  tersebut  dinyatakan  bahwa  seluruh Departemen dan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar hukum bagi  pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  penyelenggaraan pembangunan nasional.
Untuk dapat lebih memahami tentang gender, kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari sisi: struktur fisik, organ reproduksi, cara berfikir, dan way of problem solving. Harus disadari juga bahwa struktur otak perempuan dan laki-laki berbeda (Makarao, 2009:3).
Secara etimologis gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin (Jhon dan Shadily:1996). Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan cultural .
Tidak  jarang  masyarakat  pada  umumnya  bisa  membedakan  secara  jelas antara istilah jenis kelamin dan gender, sehingga sering kedua terminologi tersebut dianggap sama secara konseptual. Anggapan ini tentu tidak tepat, sebab istilah jenis kelamin dan gender memiliki pengertian  yang sama sekali berbeda (Djunaedi dan Muzayyanah:2008). Hal itu sejalan Fakih juga membedakan antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin  manusia berdasarkan ciri  biologis  yang  melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan, dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau ‘kodrat’. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural  dan  dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan  perempuan,  yang  bisa  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  dari  tempat  ke  tempat lainnya,  maupun  berbeda dari suatu kelas ke kelas  yang  lain,  itulah  yang disebut dengan  gender  (Fakih:2010).  Jadi gender diartikan  sebagai  jenis  kelamin  sosial, sedangkan sex adalah  jenis  kelamin  biologis,  secara  sepesifik  bahwa gender terdapat  perbedaan  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.
Sementara  itu  menurut  Mufidah  (2010)  gender  adalah  pembedaan  peran, fungsi  dan  tanggung  jawab  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dihasilkan  dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih  lanjut  Mufidah  dalam  Paradigma  Gender  mengungkapkan  bahwa pembentukan  gender  ditentukan  oleh  sejumlah  faktor  yang  ikut  membentuk,
kemudian  disosialisasikan,  diperkuat,  bahkan  dikonstruksi  melalui  sosial  atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.
Gender  merupakan  analisis  yang  digunakan  dalam  menempatkan  posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam  melakukan measure (pengukuran)  terhadap  persoalan  laki-laki  dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Gender  bukan  hanya  ditujukan  kepada perempuan  semata,  tetapi  juga  kepada  laki-laki.  Hanya  saja,  yang  dianggap mengalami  posisi  termarginalkan  sekarang  adalah  pihak  perempuan,  maka perempuanlah  yang  lebih  ditonjolkan  dalam  pembahasan  untuk  mengejar kesetaraan  gender  yang  telah  diraih  oleh  laki-laki  beberapa  tingkat  dalam  peran sosial,  terutama  di  bidang  pendidikan  karena  bidang  inilah  diharapkan  dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

## 2. Hakekat Kesetaraan Gender
Konsep  gender  yang  dipahami  sebagian  besar  orang  sering  kali  bias  dan lebih  diartikan  sangat  sempit  sebagai  sebuah  konsep  yang  hanya  membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaanya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki- laki  saja, bukan  juga konsep tentang perbedaan biologis  yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan (dibangun)  oleh  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  dengan  latar  belakang budaya  dan  struktur  sosial  yang  berbeda-beda  di  setiap  daerah,  suku,  negara  dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda.
Pengertian  gender  juga  termasuk  membicarakan  relasi  antara  perempuan dan  laki-laki  serta  cara  bagaimana  relasi  itu  dibangun  dan  didukung  oleh masyarakat.  Seperti  halnya  konsep  kelas,  ras,  dan  suku,  gender  merupakan  alat analisis  untuk  memahami  relasi-relasi  sosial  antara  perempuan  dan  laki-laki.
Sampai saat ini, hambatan bagi terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki- laki  lebih  banyak  disebabkan  oleh  kesenjangan  perempuan  dan  laki-laki  yang dikonstruksikan  oleh  masyarakat.  Kesenjangan  relasi  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  sejarah,  budaya,  ekonomi  dan  agama  yang  mengakar  sangat  kuat secara  turun  temurun  di  kalangan  masyarakat.  Kenyataan  seperti  inilah  yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan).
Diskriminasi  terhadap  perempuan  yang  terus  terjadi  di  berbagai  belahan dunia  masih  menunjukkan  bahwa  pemahaman  serta  usaha-usaha  untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala. Masih kuatnya budaya  patriarkis  (budaya  yang  didasarkan  pada  kekuasaan  laki-laki)  masih memposisikan perempuan pada streotype , peran, dan posisi yang termarginalkan. Padahal, relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.
Kesetaraan  gender  menurut  Laporan  UNICEF  2007  (Hartiningsih:2007) akan  menghasilkan  “ deviden ”  ganda.  Perempuan  yang  sehat,  berpendidikan, berdaya  akan  memiliki  anak-anak  perempuan  dan  laki-laki  yang  sehat, berpendidikan  dan  percaya  diri.  Pengaruh  perempuan  yang  besar  dalam  rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan  pendidikan  anak-anak  mereka.    Maka  upaya  yang  harus  dilakukan  adalah penguatan mainstream (pengarusutamaan)  gender  yang  merupakan  suatu  strategi untuk  mencapai  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam  segala  aspek  kehidupan sosial  kemasyarakatan.  Pengarusutamaan  gender  merupakan  seperangkat  proses dan  strategi  yang  bertujuan  agar  supaya  isu-isu  gender/kesenjangan-kesenjangan gender dikenali dan diatasi  melalui kebijakan, program dan pelayanan-pelayanan yang  berkesinambungan.  Maksud  dipergunakannnya  pengarusutamaan  gender adalah  untuk  menjamin  supaya  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan atau paling tidak diminimalisasi.
Konstruksi patriakat yang memposisikan perempuan pada sektor domestik, mengakibatkan perempuan lebih aktif dan mencurahkan waktu lebih banyak dalam kegiatan reproduktif. Baik perempuan (istri) maupun laki-laki (suami) setara dalam pembagian kerja disektor produktif dengan curahan waktu yang bervariasi  sesuai dengan  profesi  yang  ditekuni  oleh  masing-masing  responden.  Hal  ini mengakibatkan  perempuan  mencurahkan  waktu  lebih  banyak  dibandingkan  laki- laki  sehingga  akses  dan  kontrol  perempuan  (istri)  terhadap  aktivitas  sosial  lebih kecil  dibandingkan  laki-laki  (suami).  Perbedaan  gender  mengakibatkan tersosialisasinya  citra  posisi,  kodrat  dan  penerimaan  nasib  perempuan  dan selanjutnya  manifestasi ketidakadilan gender  merupakan proses penjinakan peran perempuan.  Sehingga  perempuan  sendiri  juga  menganggap  bahwa  posisi  dan kondisi yang ada sekarang sebagai sesuatu yang normal dan kodrati (Far Far:2012).

## 3. Diskriminasi dan Kesenjangan Gender dalam Pendidikan
Konsep  perbedaan  jenis  kelamin  seringkali  dirancukan  dengan  konsep gender  sebagai  konstruksi  sosial  oleh  pemahaman  masyarakat.  Perbedaan  jenis kelamin memang berbeda sejak lahir, menjadi hak penuh Tuhan dalam menentukan jenis  kelamin  manusia.  Lain  halnya  dengan  ‘pembedaan’  gender, terjadi  melalui sebuah  proses  panjang  yang  dilakukan  oleh  manusia  (masyarakat)  melalui pencitraan,  pemberian  peran,  cara  memperlakukan  dan  penghargaan  terhadap keduanya.  Oleh  sebab  konstruksi  sosial  merupakan  bentukan  masyarakat,  maka sifatnya dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  terjadi  musibah,  bencana  alam,  termasuk perubahan kebijakan dan pemahaman agama maupun adaptasi dengan budaya yang tidak bias gender.
Pembedaan  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan dalam  konteks  sosial  ini  pada  dasarnya  tidak  dipermasalahkan,  namun  ketika dicermati  lebih  dalam  dapat  menjadi  penyebab  munculnya  diskriminasi  gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah  ketidakadilan  (Mufidah:2010).  Dalam  praktik  sehari-hari  selalu  muncul pembedaan  peran  gender  yang  berakibat  terjadinya  bias  gender,  yakni  suatu pandangan  yang  membedakan  peran,  kedudukan,  serta  tanggung  jawab  laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.
Bias  gender  dalam  pendidikan  adalah  realitas  pendidikan  yang mengunggulkan  satu  jenis  kelamin  tertentu  sehingga  menyebabkan  ketimpangan gender (Asrohah:2008). Bias gender sering berkonsekuensi diskriminasi gender. Di antara  wujud  dari  diskriminasi  gender  adalah  a)  pelabelan (stereotype) adalah pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berkonotasi positif atau negatif, b) penomorduaan (subordination) adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas, c) pemiskinan (marginalization) adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap  penting  dalam  faktor  ekonomi,  sekalipun  perannya  sangat  krusial,  d) kekerasan (violence) adalah  segala  bentuk  perbuatan  tidak  menyenangkan  yang ditujukan kepada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, e) beban ganda (double  burden) adalah  sebuah  situasi  yang  menyebabkan  seseorang  harus menanggung  beban  kerja  berlipat  (Djunaedi  dan  Muzayyanah:2008).  Dengan demikian,  maka  istilah  gender  tidak  akan  menjadi  permasalahan  jika  perbedaan kelamin  manusia  di  dalam  struktur  sosial,  tidak  menimbulkan  ketidakadilan seksual.  Ketidakadilan  yang  muncul  dari  gejala  gender  ini  berfokus  pada  kaum perempuan  yang  oleh  berbagai  pihak  dikatakan  menjadi  korban  ketidakadilan  di dalam struktur tersebut.
Berbagai  bentuk  kesenjangan  gender  yang  terjadi  dalam  berbagai  bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan  institusi  pendidikan  dipandang  berperan  besar  dalam  mensosialisasikan  dan melestrikan  nilai-nilai  dan  cara  pandang  yang  mendasari  munculnya  berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain: a. Kurangnya partisipasi ( under participation )
Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem  yang  sama.  Dibanding  lawan  jenisnya,  partisipasi  perempuan  dalam pendidikan  formal  jauh  lebih  rendah.  Di  negara-negara  dunia  ketiga  dimana pendidikan  dasar  belum  diwajibkan,  jumlah  murid  perempuan  umumnya  hanya separuh  atau  sepertiga  jumlah  murid  laki-laki  (Amasari:2005).  Kurangnya keterwakilan (under-representation). Partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan
sebagai  tenaga  pengajar  maupun  pimpinan  juga  menunjukkan  kecenderung disparitas  progresif.  Jumlah  guru  perempuan  pada  jenjang  pendidikan  dasar umumnya  sama  atau  melebihi  jumlah  guru  laki-laki.  Namun,  pada  jenjang pendidikan  lanjutan  dan  pendidikan  tinggi,  jumlah  tersebut  menunjukkan penurunan drastis.
b. Perlakuan yang tidak adil ( unfair treatment )
Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para  guru  kadangkala  cenderung  berpikir  ke  arah “self  fulfilling    prophecy” terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
c. Dimensi akses
Demensi  akses  adalah  fasilitas  pendidikan  yang  sulit  dicapai  atau kesempatan  untuk  menggunakan  sumber  daya  tanpa  memilki  otoritas  untuk memutuskan terhadap produk/hasil  maupun  metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan,  jarak  yang  jauh dari tempat tinggal,  beban tugas rumah tangga yang  banyak  dibebankan  pada  anak.  Akumulasi  dari  faktor-faktor  ini  membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
d. Dimensi proses pembelajaran
Materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu  mengatasnamakan  laki-laki. Dalam  buku-buku pelajaran  seperti  misalnya  semua  jabatan  formal  dalam  buku  seperti  camat  dan direktur  digambarkan  dijabat  oleh  laki-laki.  Selain  itu  ilustrasi  gambar  juga  bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah  tangga  dengan  tugas-tugas  menjahit,  memasak  dan  mencuci,  faktor penyebabnya stereotype gender .
e. Dimensi penguasaan
Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat.  Faktor  penyebabnya  pemanfaatan  yang  minim,  peran  yang  tidak
terserap  oleh  masyarakat  dan  masih  berpegang  pada  nilai-nilai  lama  yang  tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.
f. Dimensi kontrol
Kemampuan  atau  otoritas  untuk  memutuskan  menggunakan  produk  atau hasil,  bahkan  juga  untuk  menentukan  metode  pendayagunaannya,  sehingga memiliki  kekuatan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya  tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.
g. Dimensi manfaat
Sesuatau  yang  baik  intuk  didapatkan  atau  diterima  oleh  seseurang  dari proses  penggunaan  atau  mendayagunakan  sumber  daya.  Faktor  penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil.

## 4. Pendidikan Gender Dalam Keluarga
a. Konsep gender dalam keluarga
Menurut  Collins  yang  dikutip  Megawangi  (1999),  bahwa  keluarga  yang ideal  adalah  yang  berlandaskan companionship ,  yang  hubungannya  horizontal (tidak  hierarkis).  Model  konflik  memang  tidak  melihat  kesatuan  sebuah  sistem, yang  menurut  model  struktural-fungsional  adalah  aspek  utama  untuk  solidnya sebuah masyarakat, tetapi lebih memfokuskan pada adanya konflik antar individu, kelas  atau  kelompok.  Konflik  ini  tentunya  dianggap  akan  membawa  perubahan, bahkan  kehancuran  sistem  tersebut.  Pada  proses  selanjutnya,  pendekatan  sosial- konflik  lebih  menegaskan  bahkan  menumbuhkan  kesadaran  masing-masing individu  akan  perbedaannya  serta  bagaimana  perbedaan  tersebut  menjadi  sebuah sinergi/harmoni  sehingga  perubahan-perubahan  yang  lebih  baik  dapat  terjadi  di dalam keluarga.
Tawney  dikutip  Megawangi  (1999)  mengakui  adanya  keragaman  pada manusia,  entah  itu  biologis,  aspirasi,  kebutuhan,  kemampuan,  ataupun  kesukaan, cocok  dengan  paradigma  inklusif.  Ia  mengatakan  bahwa  konsep  yang  mengakui faktor  spesifik  seseorang  dan  memberikan  haknya  sesuai  dengan  kondisi perseorangan,  atau  disebut  “ person  regarding  equality ”.  Kesetaraan  ini  bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik  dapat  terpenuhi,  konsep  ini  disebut  “kesetaraan  kontekstual”.  Artinya,
kesetaraan  adalah  bukan  kesamaan  ( sameness )  yang  sering  menuntut  persamaan matematis,  melainkan  lebih  kepada  kesetaraan  yang  adil  yang  sesuai  dengan konteks masing-masing individu.
Pemahaman  tentang  perbedaan  biologis,  aspirasi,  kebutuhan,  kemampuan masing-masing  anggota  keluarga  seharusnya  dapat  ditanamkan  sejak  sebuah keluarga  terbentuk.  Sistem  patriarkat  yang  memposisikan  fungsi-fungsi  di  dalam keluarga  didasarkan  pada  struktur  yang  kaku  serta  memiliki  hierarki  kekuasaan yang  terlalu  membatasi  adanya  peran  partisipatif  antaranggota  keluarga  telah menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  dan  ketidakadilan.  Relasi  gender  dalam keluarga dapat dibangun jika masing-masing individu saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang seimbang tanpa membeda-bedakan peran gender.
Keluarga  merupakan  tempat  pendidikan  pertama  bagi  anak.  Di  dalam keluarga,  anak  mendapatkan  seperangkat  nilai-nilai,  aturan-aturan,  maupun pengertian-pengertian tentang kehidupan. Ayah, ibu, serta anggota keluarga yang lain  merupakan  guru  bagi  anak.  Oleh  karena  itu  keluarga  menjadi  institusi  yang penting bagi anak di dalam mengembangkan perilaku-perilaku tertentu. Salah satu perilaku yang dipelajari di dalam keluarga adalah perilaku yang berkaitan dengan gender. Bagaimana anak laki-laki harus bersikap atau bagaimana anak perempuan harus berperilaku diajarkan pertama kali di dalam keluarga. Ada sebuah uangkapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada cara memperlakukannya. Ungkapan  tersebut  tidak  salah  karena  laki-laki  dan  perempuan  memang  sudah diperlakukan  secara  berbeda  sejak  mereka  dilahirkan.  Dalam  perkembangannya laki-laki kemudian lebih banyak diuntungkan oleh budaya patriarki yang ada dalam masyrakat.  Kondisi  ini  menjadikan  perempuan  terpinggirkan  dalam  banyak  hal, termasuk di dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara. Bahkan dalam institusi  keluarga,  perempuan  sering  menjadi  korban  kekerasan  yang mengakibatkan penderitaan bagi perempuan.
Persoalan  gender  yang  terjadi  dalam  keluarga  lebih  disebabkan  oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan  pada  asas  kesetaraan  gender.  Pemahaman  tentang  subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak
seimbang antara anggota keluarga  laki-laki (ayah, anak  laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak- hak  istimewa,  sedangkan  perempuan  sebagai  kaum  kelas  kedua.  Meskipun  pada kelompok  masyarakat  tertentu  (kelas  menengah  dan  berpendidikan,  misalnya) relasi  yang dibangun antara perempuan dan  laki-laki sudah  lebih  baik, tetapi  jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.
Keluarga  menjadi  tempat  pertama  kali  gender  ditumbuhkan,  misalnya dalam penyiapan pakaian sudah dibedakan sejak kita masih  bayi. Juga dalam  hal mainan,  anak  laki-laki  misalnya:  dia  akan  diberi  mainan  mobil-mobilan,  kapal- kapalan,  pistol-pistolan,  bola  dan  lain  sebagainya.  Dan  anak  perempuan  diberi mainan  boneka,  alat  memasak,  dan  sebagainya.  Ketika  menginjak  usia  remaja perlakuan  diskriminatif  lebih  ditekankan  pada  penampilan  fisik,  aksesoris,  dan aktivitas.  Dalam  pilihan  warna  dan  motif  baju  juga  ada  semacam  diskriminasi. Warna  pink  dan  motif  bunga-bunga  misalnya  hanya  “halal”  dipakai  oleh  remaja putri. Aspek behavioral lebih banyak menjadi sorotan diskriminasi. Seorang laki- laki lazimnya harus mahir dalam olah raga, keterampilan teknik, elektronika, dan sebagainya.  Sebaliknya  perempuan  harus  bisa  memasak,  menjahit,  dan  mengetik misalnya. Bahkan dalam olahraga pun tampak hal-hal yang mengalami diskriminasi tersendiri.
Kesetaraan  gender  dalam  segala  aspek  kehidupan  termasuk  kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing- masing  individu  sehingga  pada  setiap  peran  yang  dilakukan  akan  memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama,  tetapi  lebih  pada  pembiasaan  yang  didasarkan  pada  kebutuhan  spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan  adanya  keseimbangan  dalam  pembagian  peran  antar  anggota keluarga  sehingga  tidak  ada  salah  satu  yang  dirugikan.  Dengan  demikian,  tujuan serta  fungsi  keluarga  sebagai  institusi  pertama  yang  bertanggung  jawab  dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.
b. Urgensi pendidikan anak dalam keluarga
Orang tua merupakan pendidik  yang pertama dan utama bagi anak, sebab dalam  rumahtanggalah  setiap  anak  belajar  banyak  hal-hal  penting  mengenai kehidupan  kelak.  Pestalozzi  (1746-1872),  menjelaskan  bahwa  rumah  tangga merupakan pusat kasihsayang dan saling membantu antar sesama anggotanya, telah menjadi lembaga teramat penting sebagai pendidikan anak. Oleh karena itu, maka orang tua adalah paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Apalagi sejak dilihat sejak masa anaknya dalam kandungan merekalah yang paling setia – terutama ibu- menjaga, merawat dan mengasuh.
Dilihat  dari  kecamata  agama  ternyata  bahwa  Islam  telah  menggariskan konsep-konsep yang jelas mengenai pendidikan anak. Pada tingkat pertama, Islam menjelaskan bahwa yang paling sayang dan cinta kepada anak adalah orang tuanya, yang dimaksudkan dengan orang tua disini adalah ayah dan ibu kandung anak yang dididik. Memang, di dalam realitas empirik  memang terlihat bahwa karena kasih sayang dan cinta itu maka orang tua bersedia berkorban sampai ketingkat optimal untuk  memenuhi  kebutuhan  anak-anaknya.  Hal  itu  telah  terbukti  kebenarannya dalam  realita  kehidupan  manusia  kecuali  dalam  kalangan  orang  tua  yang mempunyai  kelainan  jiwa.  Al-Quran  menggambarkan  kasih  sayang  orang  tua kepada anak dengan berbagai cara, antara lain Allah Swt menjelaskan yang artinya: harta dan anak-anak adalah hiasan hidup di Dunia. (Q.S. Al-Kahf : 46). Dalam surat lain  Allah  Swt  menjelaskan  pula  yang  artinya: Dan  kami  membantumu  dengan harta  kekayaan  dan  anak-anak  dan  kami  menjadikanmu  kelompok  yang  besar . (Q.S. Al-isra’ : 6)
Tanpa  anak,  orang  tua  belum  merasa  mendapat  bantuan  Tuhan  yang memuaskan  hatinya.  Mereka,  meskipun  kaya,  akan  merasakan  sebagai  masih kurang, bahkan resah,  jika  belum  beroleh anak. Sebaliknya,  mereka  yang  miskin bisa saja terlihat gembira di tengah penderitaanya, karena sudah mempunyai anak. Dalam sebuah hadits dikatakan  bahwa  mendidik anak adalah  lebih  baik daripada bersedekah  secupak  (beras).  (HR.  At-Tarmidzi).  Tidak  ada  pemberian  orang  tua kepada anaknya lebih utama daripada pendidikan yang baik. (HR. At-Tarmidzi).
Dari  kedua  hadits  tersebut,  dapat  kita  pahami  begiu  pentingnya  dalam mendidik  anak.  Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  masyarakat  yang  terdiri  atas
kepala keluarga dan  beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah  suatu  atap  dalam  keadaan  saling  ketergantungan  (Depkes  RI:1998). Anggota  rumah  tangga  yang  salingberhubungan  melalui  pertalian  darah  adaptasi atau perkawinan (WHO:1969). Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat (Helvie:1981).
Keluarga merupakan sub-sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur  sosial  serta  sistemnya  sendiri.  Dalam  keluarga,  kehidupan  seseorang dimulai, dimana seorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang istri (ibu)  melakukan  tugas,  mendapatkan  haknya  dan  melakukan  tugas-tugas keibuanya,  seorang  ayah  (suami)  memberikan  kenyamanan,  ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Banyak hal dimulai dari rumah, anak  tumbuh  dan  berkembang,  mengenal  dirinya,  ayah  dan  ibunya,  saudara- saudaranya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi.
c. Pendidikan adil gender dalam keluarga
Pendidikan  merupakan  sarana  untuk  mencapai  pembangunan,  kesetaraan, dan  kedamaian.  Pendidikan  yang  tidak  diskriminatif  akan  bermanfaat  bagi perempuan  maupun  laki-laki,  terutama  untuk  menyetarakan  hubungan  di  antara keduanya. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat memberikan mereka  ruang  dalam  mencapai  tujuan  mengurangi  kemiskinan.  Untuk  itu, perempuan  harus  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  pendidikan,  sehingga terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan. Undang-undang No. 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  menegaskan  bahwa  pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural  dan kemajemukan bangsa (Bab III pasal 4 ayat 1). Hal itu, mengartikan bahwa dalam penyelenggaraan  dan  pembangunan  pendidikan  di  Indonesia  diselenggarakan secara adil, tidak ada diskriminasi, dan memerhatikan keberagaman.
Memberikan  kesempatan  yang  merata  baik  laki-laki  maupun  merempuan dalam  rangka  meningkatkan  potensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Indonesia, menurut  Marzuki  (2008)  merupakan  bentuk  untuk  mencapai  kesetaraan  gender
dalam  pendidikan.  Keseteraan  gender  dalam  bidang  pendidikan  menjadi  sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender.
Secara  konseptual  pendidikan  adil  gender  adalah  sub-set  dari  pendidikan untuk  semua  dan  kemudian  merupakan  sub-set  dari  hak  untuk  mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  Tanggal  20  November  1989.Pendidikan  yang didasari  oleh  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  (KKG)  memberikan  kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh: akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan  gender  dapat  dihilangkan.  Secara  umum,  pendidikan  adil  gender adalah  tercapainya  KKG  pada  kinerja  pembangunan  pendidikan  nasional  yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan. Pendidikan adil gender dalam keluarga adalah  memberikan  kesempat-an  yang  adil  kepada  ayah,  ibu,  anak  laki-laki,  dan anak  perempuan  untuk  menjalankan  perannya  dalam  keluarga  dan  dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.
Bentuk pendidikan adil gender dalam keluarga adalah:
1) Suami  dan  istri  harus  selalu  menghidupkan  komunikasi  yang  baik,  lancar  dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baik atau buruk) dapat dikomunikasi-kan dengan baik
2) Hubungan  suami  istri,  bukanlah  hubungan  “atasan  dengan  bawahan”  atau “majikan dan buruh” ataupun “orang nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan  hubungan  pribadi-pribadi  yang  “merdeka”,  pribadi-pribadi  yang menyatu  kedalam  satu  wadah  kesatuan  yang  utuh  yang  dilandasi  oleh  saling membutuhkan,  saling  melindungi,  saling  melengkapi  dan  saling  menyayangi satu  dengan  yang  lain  untuk  sama-sama  bertanggungjawab  di  lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.
3) Hubungan  suami  istri  tidak  boleh  ada  unsur  pemaksaan,  misalnya  suami memaksa  istri  untuk  melakukan  sesuatu,  dan  sebaliknya  istri  memaksa  suami untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri.
4) Makna “Pemimpin Keluarga” yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” antara  suami  dan  istri  dengan  saling  melengkapi  kemampuan  dan  kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/suami harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian  bentuk adil gender  dalam  keluarga  diawali  dari  “Mitra  Setara”  antara  suami  dan  istri (meskipun  suami  tetap  menjadi  pemimpin  keluarga),  yaitu  masing-masing menjadi  pendengar  yang  baik  bagi  pihak  lain  termasuk  juga  dari  pihak  anak- anak.
5) Status  suami  atau  istri  tidak  berarti  menghambat  atau  menghalangi  masing- masing  pihak  dalam  mengaktualisasikan  diri  secara  positif  (suami  dan  istri memang  sudah  mempunyai  pekerjaan  sebelum  menikah,  dan  masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing- masing mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di  masyarakat.  Justru,  kalau  memungkinkan,  status  baru  suami  istri  dapat mendukung  satu  sama  lain  dalam  melaksanakan  peran  serta  individu  dalam masyarakat.
6) Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang,  karena  pada  hakekatnya  semua  urusan  rumahtangga,  baik  aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan  diri  dan  kemampuan  bekerjasama  didasari  saling  pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.
7) Untuk  suami,  meskipun  menurut  sebagian  besar  adat  dan  norma  serta  agama adalah  kepala  rumahtangga  atau  pemimpin  bagi  istrinya,  namun  tidak  secara otomatis suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang  otoriter,  menang  sendiri,  dan  berkeras  hati  mempimpin  keluarga  tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.
8) Memperlakukan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  yang  sama  dalam memperoleh  akses  terhadap  pendidikan  formal,  sumberdaya  keluarga  dan pembinaan lainnya. Anak-anak perempuan tidak boleh dinomorduakan di dalam keluarga, baik dalam pembagian hak waris, hak atas makanan, hak atas properti, hak atas pendidikan, dan hak atas pengambilan keputusan.
d. Proses pendidikan anak yang berkeadilan gender
1) Mendidik  anak  berdasarkan  asas  keadilan  gender  berarti  memberikan kesempatan yang sama pada anak dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol  terhadap  semua  sumberdaya  keluarga  untuk  mewujudkan  sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani
2) Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan.
3) Setiap  anggota  keluarga  terbuka  untuk  berkomunikasi,  dapat  mendengarkan keluhan  anggota  keluarga,  memecahkan  masalah  keluarga  secara  bersama, komunikasi  terbuka  dan  jelas,  saling  berbagi  dan  empati,  saling  percaya  dan menghargai.
4) Ayah dan Ibu harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik.
5) Orangtua  memberi  contoh  bagaimana  kemitraan  laki-laki  dan  perempuan  di dalam keluarga dan masyarakat.
6) Tumbuhkan  motivasi  belajar,  memilih  program  studi  yang  cocok  dengan kompetensi dan minatnya.
7) Memberi  kesempatan  anak  perempuan  yang  cakap  untuk  sekolah  di  luar  kota dan  ke  perguruan  tinggi  dengan  program  studi  tehnik  dan  ilmu  eksakta. Sementara  itu  tidak  ada  salahnya  memberi  kesempatan  anak  laki-laki  untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan.
8) Melatih kemandirian baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.
9) Anak  perempuan  harus  bisa  memahami  listrik,  kompor  gas,  kendaraan,  dan sense  of  dangerous untuk  keperluan  “survival”.  Anak  laki-laki  harus  bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan “ survival ”.

## C. KESIMPULAN
Keadilan  dan  kesetaraan  gender  adalah  gagasan  dasar,  tujuan  dan  misi utama  peradaban  manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan,  membangun keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan  membangun  keluarga berkualitas.  Kesetaraan  gender  adalah  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,  pendidikan  dan  pertahanan  dan  keamanan  nasional  (hankamnas)  serta kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan.  Keadilan  gender  adalah  suatu perlakuan  adil  terhadap  perempuan  dan  laki-laki.  Perbedaan  biologis  tidak  bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan  politik  terhadap  satu  jenis  kelamin  tertentu.  Dengan  keadilan  gender  berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap  perempuan  maupun  laki-laki.  Terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan  dengan  demikian  mereka  memiliki  akses,  kesempatan  berpartisipasi  dan kontrol  atas  pembangunan  serta  memperoleh  manfaat  yang  setara  dan  adil  dari pembangunan.
Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender di atas, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan yakni menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan  pendidikan  sehingga  bisa  disebut  pendidikan  kerakyatan.  Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan meliputi: a) Perlakuan dan kesempatan yang sama  dalam  pendidikan  pada  setiap  jenis  kelamin  dan  tingkat  ekonomi,  sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik; b) adanya pemerataan pendidikan yang tidak  mengalami  bias gender; c) Memberikan  mata pelajaran  yang sesuai dengan bakat  dan  minat  setiap  individu;  d)  Pendidikan  harus  menyentuh  kebutuhan  dan relevan dengan tuntutan zaman; e) Individu dalam pendidikannya  juga diarahkan agar mendapatkan kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya (Purwati dan  Asrohah:2005). Di sisi  lain, dalam upaya penyetaraan gender sudah  menjadi suatu kewajiban pemerintah, hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendesain kurikulum yang menyamratakan kebutuhan lakui-laki dan perempuan.
Untuk  lebih  jelas  berikut  upaya  untuk  mengatasi  bias  gender  dalam  pendidikan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Reintepretasi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu (sudut pandang Islam).
2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan,  demikian  pula  kurikulum  lokal  dengan  berbasis  kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi  daerah  yang  dimulai  dari  tingkat  pendidikan  Taman  Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan  kaum  perempuan  di  sektor  pendidikan  informal  seperti pemberian  fasilitas  belajar  mulai  di  tingkat  kelurahan  sampai  kepada  tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Proses pendidikan anak dalam pandangan gender di tingkat keluarga sangatlah penting untuk membangun relasi gender yang lebih harmonis mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat nasional agar masyarakat adil dan makmur dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik. Melalui manajemen sumberdaya keluarga (yang terdiri atas sumberdaya materi, sumberdaya manusia, dan sumberdaya waktu) yang berwawasan gender, maka diharapkan masalah-masalah yang terjadi akan teratasi dengan lebih baik. Hal penting lain yang diharapkan adalah adanya perubahan gradual terhadap belenggu budaya yang merugikan laki- laki maupun perempuan dalam menuntut pendidikan formal di sekolah. Untuk itu, pengasuhan yang berwawasan gender dalam keluarga adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah baik bagi laki-laki maupun perempuan.