## EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGANTAR JENAZAH (STUDI KASUS POLRES GOWA)
The Effectiveness Of Traffic Police Responsibility In Actioning Traffic Violations By Body Delivery
(Case Study Of Gowa Police)
Baharuddin Badaru * , Sukarya Muhammad
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Penelitian ini  menggunakan metode  penelitian  empiris  yang  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Gowa  dengan  mengumpulkan  data  primer  dan sekunder  dengan  memakai  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  kuisioner  yang  kemudian  diolah  dan disesuaikan  dengan  data  sekunder  dari  sumber  pustaka  yang  terkait.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  yang menyebabkan  pengantar  jenazah  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor sarana  dan  fasilitas,  faktor  Masyarakat  dan  budaya.  Rekomendasi  dalam  penelitian  ini  adalah  1.  Pihak  Satuan  Polisi  Lalu Lintas  Polres  Gowa  diharapkan  untuk  lebih  inisiatif  mengawal  ambulans  pengantar  jenazah  serta  memaksimalkan  personil yang  bertugas  dilapangan,  2.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  lebih  ditingkatkan,  Melakukan  kerjasama  dengan Pemerintah  setiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Gowa  agar  pemerintah  dan  Bekerja  sama  dengan  pihak  Polsek  untuk  bisa mensosialisasikan  juga  kepada  seluruh  Masyarakat  Desa  agar  masyarakat  lebih  mudah  menjangkau  informasi  dan  edukasi hukum..
Kata Kunci : Pengantar Jenazah, Polisi Lalu Lintas, Polres Gowa

## ABSTRACT
This research aims to determine and analyze the factors that cause traffic violations and efforts to overcome traffic violations committed by corpse deliverers. This research uses empirical research methods carried out in the Gowa Regency Legal Area by collecting primary and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires which are then  processed  and  adjusted  with  secondary  data  from  related  library  sources.  The  results  of  this  research  show  that  the factors  that  cause  corpse  deliverers  to  commit  traffic  violations  are  legal  factors,  law  enforcement  factors,  facilities  and infrastructure factors, community and cultural factors. The recommendations in this research are 1. The Gowa Police Traffic Police  Unit  is  expected  to  take  more  initiative  in  guarding  ambulances  delivering  corpses  and  maximize  the  personnel  on duty  in  the  field,  2.  Socialization  to  the  community  to  be  further  improved,  Collaborating  with  the  Government  of  each District  in  Gowa  Regency  so  that  the  government  and  Collaborate  with  the  Sector  Police  to  be  able  to  disseminate information to all Village Communities so that it is easier for people to access legal information and education.
Keywords: Body Delivery, Traffic Police, Gowa Police Resort
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Disiplin  sangatlah  dibutuhkan  di  seluruh  aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin  terhadap  aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik, dapat menciptakan suasana yang aman, tentram dan rapi khususnya
dalam disiplin berlalu lintas (Djanggih, 2021). Masalah sikap berlalu  lintas  sudah  merupakan  suatu  fenomena  yang  umum terjadi  di  kota-kota  besar  di  negara-negara  yang  sedang berkembang  (Purnomo,  2002).  Persoalan  ini  sering  dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas dan kepadatan

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Efektivitas Tanggung Jawab Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh..  (Baharuddin Badaru, Sukarya Muhammad)
di  jalan  raya  (Hamzah,  2010).  Lalu  lintas  kendaraan  yang beraneka  ragam  dan  pertambahan  jumlah  kendaraan  yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang  mengakibatkan  berbagai  masalah  dan  kecelakaan  lalu lintas,  selain  itu  kecelakaan  lalu  lintas  juga  disebabkan  oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi  kendaraan  yang buruk,  pejalan  kaki  yang  kurang  hati-hati,  kerusakan kendaraan, rancangan  kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan,  dan  kurang  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas (Suwardjoko, 2005)
Di  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  kesadaran tertib  di jalan  raya  masih  rendah  sehingga  untuk  menemukan pelanggaran  yang  dilakukan  pengguna  jalan,  terutama pengendara  mobil  dan  motor,  cukup  mudah.  Mulai  dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm,  mobil  menerobos  lampu  merah,  angkutan  umum  yang berhenti  tidak  pada  tempatnya,  (Suwardjoko,  2005)  hingga iring-iringan  pengantar  jenazah  yang  ugal-ugalan  dan  tidak jarang bertindak anarkis.
Transportasi darat di Kabupaten Gowa yang kelihatannya  makin  hari  semakin  berkembang  merupakan suatu  masalah  yang  sangat  esensial  untuk  dipecahkan  karena hal  tersebut  merupakan  kebutuhan  primer  masyarakat. Realitas  menunjukkan  bahwa  jalan  raya  di  Kabupaten  Gowa sekarang  ini  tidak  mampu  mengimbangi  pertambahan kendaraan,  baik  roda  dua,  roda  empat,  becak  dan  lebih terkhusus lagi angkutan umum (pete-pete dan taksi) Sehingga sering  menimbulkan  terjadinya  pelanggaran  dan  kecelakaan lalu lintas. Keadaan tersebut semakin bertambah parah karena banyak pengguna jalan raya kurang memahami peraturan lalu lintas  jalan  raya.  Sebagaimana  dapat  disaksikan  di  sepanjang jalan  masjid raya  sungguminasa kabupaten  gowa, jalan poros provinsi,  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi seperti  melawan  arah,  menerobos  lampu  merah,  sopir-sopir angkutan  umum  sering  berhenti  di  sembarang  tempat  dan tidak  menyalakan  wesernya  pada  saat  ingin  singgah  atau berhenti,  serta  banyak  pejalan  kaki  yang  menyebrang  dengan seenaknya bukan di zebra cross .
Di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten Gowa pada khususnya  kesadaran  hukum  warga  masyarakatnya  masih sangat  rendah,  antara  lain  sebagian  warga  masyarakat  di Kabupaten  Gowa  tidak  mematuhi  tata  tertib  lalu  lintas sehingga  sering  terjadi  konflik  antara  pengguna  jalan  dengan aparat  kepolisian  (Alam  dan  Ilyas,  2010).  Pelanggaran  lalu lintas  yang  terjadi  khususnya  di  Kabupaten  Gowa  yang  saat ini  semakin  hari  semakin  meresahkan  yaitu  para  pengendara motor yang secara masif (bersama) mengantar jenazah.
Peraturan  yang  mengatur  tentang  lalu  lintas  sendiri  di Indonesia tertuang dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya akan ditulis UULLAJ)  hal  itu  disebabkan  memang  kompleksnya permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas (Hasan, 2002).  Dalam  penerapannya,  UULLAJ  sendiri  sebenarnya telah memberikan kelonggaran kepada beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas, dalam hal ini lalu  lintas.  Kelonggaran  itu  didasari  oleh  kepentingan- kepentingan  tertentu  (Lolo,  1989).  Dari  beberapa  pihak  yang dimaksud,  salah  satunya  adalah  rombongan  pengantar jenazah. Pengantar Jenazah diberikan hak tersebut dikarnakan sejumlah  alasan  spiritual  keagamaan.  Kepentingan  seperti demikian sengaja ditorelir karna memang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 1: “Setiap orang bebas memeluk Agama dan  beribadah  menurut  agamanya,  memilih  Pendidikan  dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali (Tabah, 1990). Namun dalam  realitasnya,  setiap  rombongan  pengantar  jenazah  yang menggunakan  kendaraan  roda  dua  (motor)  untuk  mengantar jenazah  tersebut  melakukan  pelanggaran,  diantaranya  tidak mengenakan  helm,  bonceng  tiga,  tidak  mematuhi  rambu- rambu  lalu  lintas  dan  kadang  membawa  kayu  atau  bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh pengendara lain motor atau mobil minggir (Zunia dan Jaya, 2019).
Saat  ini  sangat  jarang  kita  temui  pengendara  motor pengantar jenazah yang tertib lalu lintas. Pelanggaran tersebut tidak  jarang  mengakibatkan  kecelakaan  (Farid,  2007). Kecelakaan  yang  melibatkan  kendaraan  motor  maupun  mobil di jalan raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara  motor  yang  secara  sengaja  memukul  mobil  atau motor  yang  tidak  mau  minggir  pada  saat  para  pengendara motor  pengantar  jenazah  menyuruhnya  minggir,  para pengendara  motor  dan  mobil  merasa  keberatan  jalannya diambil  secara  paksa  dan  sangat  tidak  disiplin,  serta kurangnya  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  para  pengendara motor  pengantar  jenazah  yang  mengakibatkan  mereka melakukan  perbuatan  yang  semena-mena  di  jalan  raya (Kusumah,  1981).  Seperti  yang  dialami  oleh  salah  satu pengendara  Mobil  yang  berpapasan  dengan  Pengantar Jenazah,  karena  kondisi  jalan  sedang  macet  olehnya  itu beberapa  mobil  tidak  mampu  menepikan  kendaraannya sehingga pengantar jenazah tersebut emosi dan  memaki-maki pengendara lain (Yunus dkk, 2023).
Kasus  selanjutnya  yang  didapatkan  oleh  penulis  yang terjadi  di  perbatasan  Gowa-Makassar,  kejadiannya  hampir mirip  dengan  kasus  sebelumnya  yang  dikemukakan  oleh penulis, namun ini penulis  menganggap bahwa perilaku  yang dilakukan  oleh  pengantar  Jenazah  tersebut  sangat  melawan hukum, pasalnya tidak sedikit dari pengantar jenazah tersebut bertindak  kriminal  dengan  melakukan  pemukulan  fisik  atau merusak kendaraan pengendara lain (Apriliana dkk, 2019).
Dengan  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat seperti  itu,  maka  sangatlah  tidak  patut  untuk  dicontoh perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merugikan  dirinya  sendiri maupun  orang  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penyelesaian pelanggaran  lalu  lintas  dilakukan  secara  “damai”  yang sebenarnya  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku. Seharusnya  polisi  lalu  lintas  tidak  melakukan  hal  tersebut, karena perbuatan atau tindakan demikian bertentangan dengan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) (Arief,  2010).  Selain  toleransi  yang  telah  diberikan  oleh peraturan  tersebut  ternyata  tidak  berjalan  sesuai  dengan semestinya. Maraknya pengendara ugal-ugalan yang turut ikut dalam rombongan pengantar jenazah, kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh peneliti..
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran lalu  lintas  serta  upaya  menanggulangi  terjadinya  pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

## 2. METODE
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  karena  mengkaji  tentang fenomena  yang  terjadi  dimasyarakat  yang  berkaitan  dengan tanggung  jawab  kepolisian  lalu  lintas  dalam  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pengantar jenazah.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah mengumpulkan data primer dan sekunder  melalui  wawancara dan  kuisioner  yang  kemudian  diolah  dan  disesuaikan  dengan data  sekunder  dari  sumber  pustaka  yang  terkait.  Lokasi
penelitian  yang  dipilih  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah Polres  Gowa,  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  di  tempat tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data  tersebut  diperoleh  dengan  mengumpulkan  data  dari beberapa pihak antara lain: 1) Masyarakat Pengguna Jalan, 2) Satlantas Polres Gowa..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui penelitian ini penulis mencoba menggali faktor- faktor  yang  menyebabkan  pengantar  jenazah  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  dijalan  raya  dan  bahkan  melakukan tindakan  kriminal  yang  merugikan  orang  lain.  Pengantar jenazah  kadang  justru  melakukan  tindakan  penganiayaan terhadap  pengendara  lain,  hal-hal  tersebut  yang  coba  diteliti lebih  dalam  oleh  penulis  sebagai  upaya  mengungkap  fakta- fakta hukum.
Sebagai  upaya  untuk  mendukung  penelitian  ini,  Teori efektifitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  efektif atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor (Soerjono  Soekanto,  2008),  sebagai  langkah  untuk  menjawab faktor  faktor  penyebab  pengantar  jenazah  melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa.
3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengantar Jenazah  Melakukan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Kabupaten Gowa
a. Faktor hukum
Pasal  272  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  Dan  Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  yang menyebutkan  bahwa  untuk  mendukung  kegiatan  penindakan pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dapat digunakan  peralatan  elektronik  merupakan  rujukan  hukum yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh  pengantar  jenazah,  Kemudian  di  dukung  pula  oleh peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  12  tahun  2016  tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan.
Namun  pada  hakekatnya  Penulis  menganggap  bahwa aturan ini belum mampu mengatasi semua tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, khususnya pada pelanggaran lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pengantar  jenazah.  Harunsya aturan  ini  diperbaharui  dan  mengatur  secara  khusus  tentang pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pengantar jenazah.
Pada  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan Indra Maya selalu personil kepolisian lalu lintas Polres Gowa menyebutkan  bahwa  pengaturan  tentang  Pelanggaran  lalu lintas terhadap pengantar jenazah  masih  menggunakan aturan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Dan  Angkutan  Jalan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun 2012.
“Rujukan  kami  masih  menggunakan  aturan  LLAJ  pak, kami  sadari  bahwa  ini  mesti  ada  perubahan  aturan  yang mengatur  secara  khusus  terhadap  Lalu  Lintas”  (IPDA  Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)
Ini  merupakan gambaran bahwa regulasi  yang  mengatur tentang  Tata  Tertib  Lalu  Lintas  masih  belum  maksimal  atau
belum  efektiv  sehingga  pengaturan  lalu  lintas  dan  tata  cara pemeriksaan kendaraan dijalan masih menuai pro kontra b. Faktor Penegak Hukum Pelaksanaan  hukum  di  dalam  masyarakat  selain tergantung  pada  kesadaran  hukum  masyarakat  juga  sangat banyak  ditentukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  oleh  karena sering  terjadi  beberapa  peraturan  hukum  tidak  dapat terlaksana  dengan  baik  oleh  karena  ada  beberapa  oknum penegak  hukum  yang  tidak  melaksanakan  suatu  ketentuan hukum  sebagai  mana  mestinya.  Hal  tersebut  disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan  merupakan  contoh  buruk  dan  dapat  menurunkan  citra. Selain  itu  teladan  baik  dan  integritas  dan  moralitas  aparat penegak  hukum  mutlak  harus  baik,  karena  mereka  sangat rentan  dan  terbuka  peluang  bagi  praktik  suap  dan penyelahgunaan  wewenang.  Uang  dapat  mempengaruhi proses  penyidikan,  proses  penuntutan  dan  putusan  yang dijatuhkan.
Faktor penegak hukum merupakan bagian penting dalam penertiban pengantar Jenazah, problematika pengantar jenazah yang  melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas memang  sudah  sampai  pada  tahap  serius  khsususnya  di Kabupaten  Gowa.  Tindakan  anarkisme  yang  dilakukan  oleh mereka  sudah  diluar  batas  kewajaran  dan  sudah  sepantasnya diberikan  tindakan  tegas  oleh  pihak  kepolisian  khususnya Satlantas Polres Gowa
Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, personil satlantas Polres gowa masih belum maksimal dalam  pengawalan  serta  pengawasan  terhadap  iring-iringan pengantar  Jenazah  khususnya  yang  selalu  melalukan pelanggaran  Lalu  Lintas  bahkan  sampai  melakukan  tindak pidana  penganiayaan  ketika  lambat  diberikan  jalan  oleh pengendara lain.
Pasalnya  berdasarkan  penyampaian  pihak  satlantas bahwa  pihaknya  setiap  saat  mengawasi  ambulance  yang semestinya  dikawal,  baik  itu  ambulance  jenazah  maupun ambulance orang sakit. Tapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan  oleh  penulis  masih  banyak  ambulance  yang dibiarkan jalan tanpa pengawalan dari kepolisian.
Hal  tersebut  bertentangan  dengan  keterangan  yang disampaikan  oleh  salah  satu  korban  penganiayaan  yang dilakukan  oleh  pengantar  Jenazah  yang  minta  identitasnya  di rahasiakan.
HK  menganggap  bahwa  pihak  kepolisian  Polres  Gowa masih belum maksimal dalam pengamanan dijalan khususnya menertibkan  pengantar  jenazah,  pasalnya  Pengantar  jenazah tersebut melakukan tindakan penganiayaan karena HK lambat meminggirkan  kendaraannya  akibat  jalan  sangat  macet.  Hal tersebut  tidak  mampu  dipahami  oleh  pengantar  jenazah sehingga  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri.  (HK Pengguna Jalan, Wawancara 25 September 2023) c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Faktor  sarana  dan  fasilitas  memang  merupakan  salah satu  bagian  terpenting  dalam  penegakan  hukum  khususnya pada  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pengantar jenazah.  Salah  satu  contoh  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  adalah  CCTV,  ini  semestinya  digunakan  sebagai salah satu fasilitas yang dapat membantu kepolisian lalu lintas
Efektivitas Tanggung Jawab Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh..  (Baharuddin Badaru, Sukarya Muhammad)
untuk  menegakkan  hukum  namun  nyatanya  CCTV  tersebut masih dibawah pengawasan Dinas Perhubungan.
Ini jelas merupakan kendala yang dihadapi oleh satlantas Polres  Gowa  dalam  mengawasi  arus  lalu  lintas  khususnya terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengantar  jenazah karena ketika ada laporan masuk harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan untuk melihat CCTV.
Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Indra  Maya  “Bahwa CCTV yang terpasang di Kabupaten Gowa ini masih dibawah pengawasan  Dinas  Perhubungan  jadi  kami  masih  belum mengontrol  secara  mandiri  tentang  aktivitas  lalu  lintas  di Kabupaten  Gowa  khususnya  untuk  ketika  ada  laporan  yang masuk  tentang  arogansi  yang  dilakukan  oleh  Pengantar Jenazah” (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023) d. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  di  Indonesia  sebagai  upaya  untuk merevitalisasi dan menginternalisasikan Pancasila sebagai cita hukum  kepada  aparat  penegak  hukum.  Transformasi  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  paradigma  dalam  penegakan  hukum Indonesia  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Tujuan  utama  ialah memastikan  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  selalu  mengaliri  dan bersemayam  dalam  setiap  aktivitas  penegakan  hukum  di Indonesia.
Penegakkan  hukum  tidak  semata  hanya  menjadi tanggung  jawab  penegak  hukum  semata,  melainkan  menjadi tanggung  jawab  bersama  seluruh  warga  bangsa  Indonesia. Kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  mematuhi  nilai  dan norma  hukum  juga  penting  untuk  diwujudkan.  “Budaya kesadaran  hukum  masyarakat  menjadi  elemen  yang  tidak terpisahkan bagi tegaknya hukum dan konstitusi negara. Oleh karena  itu,  jika  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat diwujudkan  maka  konstitusi  Indonesia  sebagai  identitas  dan jati diri bangsa akan berdiri kokoh di tengah konstitusionalisme global yang saling mempengaruhi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hermawati menyampaikan  bahwa  pemahaman  masyarakat  tentang  taat terhadap  aturan  ketika  mengantar  jenazah  itu  masih  sangat rendah  dan  itu  kami  mengalami  sendiri  dilapangan.  Ada beberapa  masyarakat  yang  kami  edukasi  untuk  tetap  taat dalam berlalu lintas sekalipun itu  mengantar jenazah tapi ada saja dari masyarakat yang enggan mengikuti edukasi tersebut. (Bripka Hermawati, Wawancara 4 Oktober 2023)
Indra Maya menambahkan bahwa dilapangan akan tetap melakukan  tindakan  tegas  terhadap  masyarakat  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  sekalipun  dalam  suasana berduka, karena ketika kami tidak berikan tindakan tegas citra kami  sebagai  personil  kepolisian  dipandang  rendah.  (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)
“Kami akan tetap  menindak  tegas terhadap pelanggaran yang  dilakukan  oleh  masyarakat  namun  kami  menindak mereka  pada  saat  mereka  selesai  menguburkan  jenazah sebagai bentuk penghormatan kami kepada jenazah” e. Faktor Kebudayaan
Hukum  pada  dasarnya  tidak  hanya  sekedar  rumusan hitam  di  atas  putih  saja  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  tetapi hendaknya  hukum  dilihat  sebagai  suatu  gejala  yang  dapat diamati  dalam  kehidupan  masyarakat  melalui  pola  tingkah laku warganya. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor  non  hukum  seperti  nilai,  sikap,  dan  pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur (budaya) hukum. Adanya  kultur  (budaya)  hukum  inilah  yang  menyebabkan perbedaan  penegakan  hukum  di  antara  masyarakat  yang  satu dengan masyarakat lainnya.
Perubahan  yang  teratur  melalui  prosedur  hukum  baik yang berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan  peradilan  lebih  baik  daripada  perubahan  yang tidak  teratur  dengan  menggunakan  kekerasan  semata.  Karena baik  perubahan  maupun  ketertiban  (keteraturan)  merupakan tujuan  kembar  dari  masyarakat  yang  sedang  membangun, hukum  menjadi  suatu  alat  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam proses pembangunan.
Usaha  untuk  membenahi  hukum  pada  pelanggar  Lalu lintas  yang  dilaukan  oleh  pengantar  jenazah  menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis.
3.2. Upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Dalam  Menanggulangi Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Dilakukan  Oleh Pengantar Jenazah
Upaya penanggulangan dalam hal ini untuk menyelamatkan  sekaligus  mengingatkan  kepada  masyarakat agar  tidak  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  baik  bagi  diri  pengantar  jenazah tersebut maupun orang lain.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Kabupaten  Gowa, terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  dalam  tahap Menanggulangi  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah di Kabupaten Gowa, diantaranya: a. Sosialisasi Masyarakat
Melakukan  penyuluhan  kepada  para pelaku  pelanggaran lalu lintas dan masyarakat sekitar dengan berkordinasi dengan pihak  terkait  seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, Memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  dan  utamanya para`pengantar  jenazah  melalui  media  cetak,  TV  serta pemerintah  terkait  agar  tetap  menggunakan  helm  dan  tetap tertib selama berkendara di jalan.
Hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Indra Maya bahwa  salah  satu  bentuk  pencegahan  dan  penanggulangan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh pengantar  Jenzah  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  rutin kepada masyarakat.
“Kami mengupayaka untuk massifkan sosialisasi kepada semua  elemen  masyarakat  agar  tetap  tertib  melakukan pengawalan/pengantaran  jenazah  dijalan”  (IPDA  Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)
Juga  disampaikan  bahwa  bentuk  sosialiasai  yang dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
1. Sosialisasi  di  rumah  duka  sebelum  pengawalan jenazah
2. Sosialisasi di tempat kegiatan keagamaan
3. Sosialisasi door to door kemasyarakat
b. Rutin Melakukan Rasia
Dalam  rangka  menjaga  ketertiban  masyarakat  serta pengendara  dijalan,  Satlantas  Polres  Gowa  menganggap bahwa melaksanakan Razia rutin merupakan salah satu solusi untuk  mengantisipasi  pelanggaran  Lalu  Lintas  akibat Pengantar  Jenazah.  Karena  salah  satu  alasan  pengantar jenazah  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  atau  bahkan melakukan  tindakan  kriminal  karena  tidak  adanya  petugas yang bertugas di jalan.
Razia  rutin  tersebut  dilaksanakan  dalam  rangka mencegah gangguan kamtibmas (keamanan dan Ortodoksi) di wilayah  masyarakat  hukum  Polres  Gowa,  tujuannya  bukan hanya  untuk  menertibkan  Pengantar  Jenazah  tapi  juga  untuk mencegah  masyarakat  membawa  senjata  tajam,  bahan peledak,  dan  narkoba  selain  pemeriksaan  rutin  seperti  surat dan  kelengkapan  kendaraan.  Semua  kendaraan  yang  melintas
diperiksa,  mulai  dari  pemilik  kendaraan  hingga  barang  yang dibawa c. Melakukan Pengawalan Ambulace
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  angkutan  jalan  merupakan  peraturan  yang  dibuat untuk  mempermudah  masyarakat  dengan  menyesuaikan kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  terkait  penyelenggaraan lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  saat  ini,  dengan  menyadari pentingnya peranan transportasi dalam  kehidupan  masyarakat demi kelancaran kebutuhan masyarakat.
Ambulans merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh  sebuah  rumah  sakit  guna  mempermudah  masyarakat untuk  mendapatkan  pertolongan  dari  rumah  sakit,  dalam menjemput pasien, ambulans juga memiliki banyak permasalahan,  seperti  kemacetan  yang  terjadi  di  kota  kota besar.  Melihat  permasalahan  tersebut  bisa  saja  setiap pemerintah  daerah  menyediakan  jalur  khusus  ambulans, dimana  jalur  ini  dibuat  dengan  ukuran  lebar  dan  panjang tertentu  untuk  digunakan  hanya  khusus  ambulans  saja  dalam membawa  pasien,  namun  hal  ini  masih  sedikit  daerah  yang menggunakan metode ini.
Melangkah  dari  penjelasan  diatas,  ini  merupakan  dasar dari  Satlantas  Polres  Gowa  menjadikan  pengawalan  terhadap ambulans  yang  membutuhkan  pengawalan.  Ini  juga  dianggap sebagai  salah  satu  cara  mengurangi  tingkat  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar Jenazah.
Hesti  menyampaikan  bahwa  Satlantas  Polres  Gowa berusaha untuk tetap mengawal ambulance yang membutuhkan  pengawalan.  (Brigpol  Hesti,  Wawancara  4 Oktober 2023)
Kemudian  pernyataan  tersebut  dikuatkan  oleh  Indra Maya :
“Kami  mengupayakan  untuk  tetap  sediakan  anggota untuk siap siaga mengawal ambulans yang membutuhkan  pengawalan,  pengawalannya  pun  tanpa harus bersurat terlebih dahulu kami akan tetap mengawal tapi  itu  hanya  bisa  sampai  di  batas  Kabupaten/Kota tetangga,  kalau  mengawalan  antar  kota  kami  harus menggunakan  surat  pengantar  pengawalan.”  (IPDA Indra Maya, Wawancara 4 Oktober 2023)

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pengantar  jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa adalah Faktor  hukum,  Faktor  penegak  hukum,  Faktor  saran  atau fasilitas,  Faktor  Masyarakat  dan  Faktor  Kebudayaan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Tanggung  Jawab  Kepolisian  lalu  lintas  terhadap  penindakan pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah kurang efektif.
Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  Polisi  Lalu  Lintas dalam  menanggulangi  pelanggaran  Lalu  Lintas  yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah di Kabupaten Gowa adalah Rutin melaksanakan Sosialisasi Hukum, Rutin melaksanakan Razia, Melakukan pengawalan Ambulance yang mengangkut Jenazah,  Menindak  tegas  pelanggar.  Untuk  mengatasi menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa
Pihak  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Gowa diharapkan  untuk  lebih  inisiatif  mengawal  ambulans pengantar  jenazah  serta  memaksimalkan  personil  yang bertugas  dilapangan.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Gowa  agar  pemerintah  dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat  lebih  mudah  menjangkau  informasi  dan  edukasi hukum.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Aditya  Bakti.  Bambang  Purnomo,  2002,  Dalam  Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Agung  Kurniawan,  2005,  Tranformasi  Pelayanan  Publik,
Yogyakarta.
Alam,  A.S.  dan  Amir  Ilyas.  2010.  Pengantar  Kriminologi. Refleksi. Makassar.
Alam, Amir Ilyas, 2010, Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Citra
Alwi, Hasan dkk. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
Amiruddin,  2006,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Amrus,  Andi  Baso,  Ilham  Abbas,  and  Hardianto  Djanggih, (2021), „Efektivitas Penerapan Pidana  Denda  Terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas‟,  Toddopuli  Law  Review,  1.1 29–42
<https://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/vie w/424/301>
Andi  Hamzah  2005,  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22
Andi  Hamzah,  2008,  Kamus  Hukum,  Bandung,  Citra Umbara.
Andi  Hamzah,  2010,  Hukum  Acara  Pidana,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Andi  Lolo.  1989.  Asas-asas  Hukum  Pidana.  Lembaga Percetakan dan Penerbitan Umi. Ujung Pandang.
Anton  Tabah,  1990,  Menatap  dengan  Mata  Hati  Polisi Indoneia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
Apriliana,  Lutfina  Zunia  &  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. (2019).  Efektivitas  Penggunaan  E–Tilang  Terhadap Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Polres  Magelang.  Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2
Bambang  Sunggono,  2012,  Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta,Rajawali Pres.
Barda Nawawi  Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan Kejahatan. Kencana . Jakarta.
Bhaswata,  No.  2009.  Gambaran  Tingkat  Pengetahuan Keselamatan  Transportasi  Bus  Kuning  UI  Pada Mahasiswa  Sarjana  Regular  Angkatan  Tahun  2005 Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia. Skripsi.  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat.  Universitas Indonesia, Jakarta.
Bisri  Ilham,  1998,  Sistem  Hukum  Indonesia,  Jakarta, Grafindo Persada.
Efektivitas Tanggung Jawab Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh..  (Baharuddin Badaru, Sukarya Muhammad)
Chusminah,  S.,  Haryati,  R.  A.,  &  Kristiani,  D.  (2018).
Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam  Rangka  Tertip  Berlalu  Lintas  Pada  Korps  Lalu Lintas Polri. Jurnal Sekretari dan Manajemen Vol. 2 No.
2
Departemen Perhubungan RI. 2006. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas.
Djayoesman,  H.S.  1986.  Polisi  dan  Lalulintas,  cetak  kedua. Bandung : Refika Aditama.
Effendy,  rusli,  Ny.  Poppi  An  Widya  cipta:  Jurnal  Sekretari dan Manajemen, Vol.2 No.2, pp. 217-224.s
Ferdinand  Augusty,  2002,  Structual  Equation  Modeling dalam Penelitian Manajemen, Semarang, BP Undip.
Heinrich,  Petersen,  Ross.  1980.  Industrial  Accident Prevention.  Edisi  Kelima,  Mc.  Grow  Hill  Book Company. New York.
Ide, Silva Nugrawati, Baharuddin Badaru, and Nur Fadhillah
Mappaselleng, „Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  Melalui  Media Online‟,  Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  2.5  (2021),
1691–1702
Ilyas,  Amir.  2012.  Asas-Asas  Hukum  Pidana.  Rangkang Education. Yogyakarta. J.E.
Kartika,  M.,  2009.  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di  Wilayah  Depok  Tahun  2008.  Skripsi.  Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta.
Kesepakatan bersama Ketua MA, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung,  dan  Kapolri,Tgl  19  Juni  1993  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas Jalan Tertentu.
Kesepakatan  Bersama  Tentang  Penggunaan  Jasa  BRI  dalam Penerimaan  Uang  Titipan,  Pembayaran  Denda  dan Biaya Perkara Tilang, Tgl 15 Juli 1993.
M.  Karjadi,  1981,  Kejahatan,  Pelanggaran  dan  Kecelakan, Bogor, Politea.
M.  yahya  Harahap,  2002,  Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan KUHAP”, Jakarta, Sinar Grafika.
Momo  Kelana,  1984,  Hukum  Kepolisian.  Perkembangan  di Indonesia  Suatu  Studi  HistorisKomperatif,  Jakarta, PTIK.
Mukti  Fajar  ND,  Yulian  Admad,  2015,  Dualisme  Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar.
Mulyana  W.  Kusumah.  1981.  Aneka  Permasalahan  Dalam
Ruang Lingkup Kriminologi. Alumni. Bandung.
P.A.F,  Lamintang,  2011,  Dasar  Dasar  Hukum  Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.182.
Peraturan  MA  (PERMA)  No.  12  Tahun  2016  tentang  Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  2016  tentang  Jenis dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
Pinim,  Firman  Hidayat,  Mulyati  Pawennei,  and  Zainuddin Zainuddin,  „Efektifitas  Penegakan  Hukum  Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu  Lintas  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan‟,
Journal of Lex Generalis (JLG), 3.8 (2022), 1409–23 Poerwadarminta,  1993,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, Cet3.
R.  Soersono  1992,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Sinar  Grafika, Bandung, hlm.27
Syahruddin  Nawi,  Rahman  Syahruddin  (2021),  Penelitian Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris, Kretatupa Print: Makassar,
Thalib,  Hambali,  and  Mulyati  Pawennai,  „Optimization  of Criminal  Action  of  Cross-Traffic  Accidental  Laws  In The Law Region East Luwu Polres‟, Meraja Journal, 3.2
(2020), 163–77
Yunus,  Rudi,  Sufirman  Rahman,  and  Ilham  Abbas, „Efektivitas  Diversi  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan  Tersangka  Anak  Dibawah  Umur‟,  Journal of Lex Generalis (JLG), 4.2 (2023), 564–89
Zainal  Abidin  Farid,  2007.  Hukum  Pidana  1.  Jakarta,  Sinar Grafika, hlm..225.