Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip),  Gedung  A Fisip Lantai 2 Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang Indonesia 65165.
Email: fathur_rahman@ub.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7085

## Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu
2019 di Malang
Hadityo Anugrah Allahi 1 , Fathur Rahman 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya
Dikirim: 16 Januari 2020 Direvisi: 30 Maret 2020 Diterbitkan: 16 April 2020

## Pendahuluan
artai  politik  merupakan  sarana  bagi  warga  negara  untuk  berperan  aktif  dan menjadi  wadah  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengelolaan  negara.  Sebagai lembaga  politik,  partai  politik  bukan  merupakan  sesuatu  yang  muncul  dengan sendirinya. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang meskipun belum bisa dikatakan cukup tua juga. Bisa dikatakan bahwa kemunculan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. Sebagaimana seperti yang telah peneliti pahami  bahwa  partai  politik  merupakan  wadah  organisasi  yang  penting  bagi  suatu negara, terutama bagi negara yang menganut sistem demokrasi dimana bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan publik ( Ardianto,  2019 ).  Selain  itu,  partai  politik  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  atau
P

## Intisari
Tujuan  dari  penelitian  ini  mendeskripsikan  proses  kandidasi  calon  anggota  legislatif koruptor dari Partai Demokrat dan Gerindra pada Pemilu 2019 di Kota Malang. Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  kandidasi,  rekrutmen  politik  dan seleksi  kandidat  dari  Austin  Ranney.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua calon legislatif (Caleg) dari Dapil Lowokwaru yang bernama Indra Tjahyono (ITJ) dan Teguh Puji Wahyono (TPW) dan kedua orang ini berstatus koruptor. Namun, kedua caleg ini masih  terdaftar  dalam  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 kedua caleg koruptor masih terdaftar di surat suara Pemilu sedangkan caleg koruptor dari partai yang lain diganti oleh caleg yang baru. Kemudian dalam proses kandidasi yang dilakukan oleh kedua partai politik tersebut telah membuka pendaftaran bacaleg dari masyarakat umum atau dari eksternal partai tersebut. Hal yang kontras ditemukan, kedua  partai  politik ini  tetap  mengusung  caleg koruptor  dalam  Pemilu  2019  karena mempertimbangkan aspek loyalitas terhadap partai politik pengusung.

## Kata Kunci
kandidasi; caleg koruptor; Partai Demokrat; Partai Gerindra; pemilu
kendaraan untuk mempersiapkan kader-kader terpilih agar dapat menduduki kursi-kursi kepemimpinan. Dalam proses menyiapkan calon-calon berkualitas, maka setiap kader partai harus melewati tahapan kaderisasi.
Kaderisasi merupakan proses yang penting bagi partai politik karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader-kadernya untuk menjadi anggota partai yang  memiliki  jiwa  kepemimpinan  dan  kecakapan  dalam  berorganisasi  yang  optimal. Kaderisasi partai politik dilakukan dalam suatu sistem yang saling berhubungan antara satu  dengan  yang  lainnya,  yang  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi kaderisasi. Praktik kaderisasi partai politik di Indonesia bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya kader-kader partai politik yang lahir secara  instan.  Munculnya  kader  partai  secara  instan  inilah  yang  membuat  bobroknya parlemen dan di pemerintahan. Matinya kaderisasi dalam partai politik ini salah satunya disebabkan karena partai politik tidak mempunyai ideologi dan visi yang jelas. Selain itu, partai  politik  telah  menjadi  bunker  bagi  para  koruptor  ( Haboddin  &  Rahman,  2013 ). Maka  dari  itu  sangat  sulit  untuk  mencari  anggota yang  dapat  direkrut  untuk  menjadi kader partai.
Keberadaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  diakui  oleh  negara  penganut  asas kedaulatan rakyat, dan diadakan pada semua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Dalam beberapa negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang  dan  juga  tolak  ukur  dari  sistem  demokrasi  ( Budiardjo,  2003 ).  Pemilu  yang dilaksanakan  di  Indonesia  merupakan  sarana  untuk  membentuk  pemerintahan  yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil ( Zazili, 2016 ). Dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NKRI  Tahun  1945) menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara  dalam  pemilihan  umum  termasuk  pemilihan  kepala  daerah,  yakni  hak  untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.
Namun di sisi yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakila Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  pencalonan  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten,  DPRD  Kota  dalam  Pemilu  2019.  Dalam  aturan  ini,  ada  pelarangan  bagi mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif.  Dengan ditetapkannya  PKPU  tersebut  maka  pelarangan  mantan  narapidana  korupsi mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif sudah bisa diimplementasikan sejak masa pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) di KPU.
Di KPU Kota Malang, pada Pemilu 2019 ternyata masih terdapat dua orang calon anggota legislatif tersangka korupsi terdaftar dalam DCT.  Dua orang tersebut berasal dari partai politik, yaitu Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang mencalonkan kader tersangka  korupsi  pada  Pemilu  2019  yang  lalu.  Partai  Demokrat  mengusung  calon incumbent, yakni  Indra  Tjahyono  (selanjutnya  ITJ).  Pada  pemilu  2014,  ITJ  berhasil
memperoleh suara tertinggi di Dapil 4 Kota Malang yakni Kecamatan Lowokwaru dengan perolehan  jumlah  suara  sah  sebanyak  2.418  suara.  Sementara  dari  Partai  Gerindra, partai politik ini juga mencalonkan calon anggota legislatif incumbent , namanya, Teguh Puji Wahyono (selanjutnya TPW). Caleg Partai Gerindra pada pemilu legislatif DPRD Kota Malang ini juga merupakan calon anggota legisatif dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu tahun 2014  di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Malang yaitu Kecamatan Lowokwaru dengan perolehan 2.156 suara sah. Dapat dilihat bahwa kedua calon yang diusung  oleh  masing-masing  partai  merupakan  calon  yang  sama-sama  memiliki perolehan  suara  tertinggi  di  Dapil  4  Kota  Malang  yaitu  Kecamatan  Lowokwaru    pada pemilu 2014.
Pada Pemilu 2019 ini, kedua calon incumbent tersebut kembali mencalonkan diri sebagai  anggota  legislatif  DPRD  Kota  Malang.  Kedua  calon  ini  telah  terdaftar  dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 20 September 2018 ( KPU  Kota  Malang,  2018 ).  Namun  pada  pemilu  kali  ini,  status  kedua  calon  anggota legislatif  tersebut  adalah  tersangka  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  sangat menarik untuk dicermati mengingat status kedua orang tersebut adalah tersangka dan kedua calon ini merupakan calon yang diusung oleh partai politik. Selain itu, dapat dilihat bahwa proses kandidasi calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai-partai politik masih belum mampu untuk mengorbitkan calon legislatif yang berintegritas, baik dari jalur eksternal maupun jalur internal partai itu sendiri.
Masih diusungnya calon anggota legislatif tersangka korupsi pada Pemilu 2019 ini juga  menimbulkan  empat  analisis  yaitu pertama, kedua  calon  ini  memang  dianggap layak  oleh  partai  politik  pengusung  untuk  dicalonkan  atau  dikandidasikan  dalam kontestasi Pemilu 2019 dan kedua, pencalonan tersebut memang didasari oleh ambisi yang sangat besar karena mereka masih memiliki keinginan untuk menjadi wakil rakyat atau menduduki jabatan publik yang ada di Kota  Malang. Ketiga , terjadi kemandegan dalam proses pengkaderan sehingga kenapa yang dicalonkan hanya orang-orang itu saja bahkan cacat integritas. Keempat , buruknya pelembagaan dalam sebuah partai politik di tingkat lokal.
Artikel  ini  terangkai  melalui  wawancara  dengan  para  pengurus  partai  yang menjadi  caleg  Demokrat  dan  Gerindra,  Ketua  KPPS  Kelurahan  Tasikmadu  dan Koordinator Malang Corruption Watch (MCW)  Malang. Selain itu, dokumen-dokumen seperti peraturan yang berkaitan pemilu, Peraturan KPU (PKPU). Kemudian data yang sudah  diperoleh,  dianalisis  secara  mendalam,  selanjutnya  dihasilkan  kesimpulan  yang menjelaskan kandidasi anggota legislatif koruptor di Kota Malang.

## Kandidasi dalam Partai Politik: Sebuah Pengantar Kajian
Dalam  hal  kandidasi  di  sebuah  partai  politik  terdapat  satu  konsep  yang  telah menjadi  konsep  dasar  dari  model  kandidasi  yang  demokratis,  yang  disebut  konsep demokrasi  intra  partai.  Praktik  yang  ideal  adalah  partai  politik  dapat
mengimplementasikan  demokrasi  di  internalnya  sendiri.    Demokrasi  intra  partai menggambarkan  pola  relasi  kuasa  yang  setara  diantara  yang  ada  dalam  suatu  partai politik.  Demokrasi  intra  partai  menurut  Croissant  dan  Chambers  dapat  dikatakan sebagai sebuah karakter distribusi atas kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan antara  anggota  dan  pemimpin  di  dalam  sebuah  politik  yang  didasarkan  pada  prinsip inklusivitas dan desentralisasi ( Chambers & Croissant, 2008 ).
Kemudian,  persoalan  kandidasi  menjadi  kajian  penting  dalam  penelitian  ini. Karena  untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  maka  Rahat  dan  Hazan menawarkan penjelasan  tentang  kandidasi  dengan  menggunakan  empat  dimensi,  diantaranya dimensi kandidasi (inklusif/eksklusif), dimensi pemilih kandidat, dimensi desentralisasi, dan  dimensi voting atau  penunjukan.  Empat  dimensi  tersebut  digunakan  oleh  Rahat sebagai cara untuk membangun cross-case studies ( Rahat, 2009 ).
Sementara  itu,  Krister  Lundell  berargumen  bahwa  dalam  penentuan  dimensi pemilihan  kandidat  dan  sistem voting atau  penunjukan  merupakan  hal  yang  saling bersinggungan serta sistem voting dianggap lebih inklusif dibandingkan dengan sistem penunjukan. Argumentasi yang dibangun oleh Lundell ini merupakan dimensi yang lebih fokus pada dimensi desentralisasi dalam melihat kandidasi yang berlangsung di Eropa Timur dan Eropa Selatan ( Lundell, 2004 ).

## Tingkatan rekrutmen calon kandidat pada Pemilu
Disisi  lain,  muncul  juga  pemikiran  dari  Pipa  Norris  yang  menyatakan  bahwa rekrutmen politik bukan hanya persoalan tentang pencalonan perwakilan yang dipilih pada  tingkat  lokal,  regional,  nasional,  dan  sub-nasional,  melainkan  juga  tentang penunjukan jabatan publik. Partai politik memiliki peran penting dalam memilih calon anggota legislatif. Setiap negara pastinya menentukan beberapa syarat bagi pihak yang dirasa mampu untuk mendapatkan jabatan legislator.
Dalam artikel yang telah ditulis oleh Pippa Norris ( Katz & Crotty, 2006 ) bahwa ada tiga tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, yakni sertifikasi, pencalonan, dan pemilihan. Pertama ,  proses  sertifikasi ( certification ),  yaitu  mengenai  siapa  yang  layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi para  kandidat  diadakan  berdasarkan  undang-undang  pemilu.  Persyaratannya  adalah seperti  umur,  kewarganegaraan,  rekam  jejak,  tempat  kediaman,  moralitas, inkompatibilitas,  popularitas,  simpanan  keuangan,  pengalaman  berpolitik,  dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan.
Kedua , proses pencalonan ( nomination ), ialah mengenai siapa yang memutuskan kandidat  yang  akan  dicalonkan  sebagai  anggota  legislatif.  Untuk  mengukur  tingkat demokrasi  dalam  internal  partai  dapat  dilihat  dari  beberapa  hal,  seperti:  (a).  Tingkat pemusatan,  yaitu  seberapa  jauh  pencalonan  ditetapkan  oleh  kepemimpinan  partai nasional  atau  diserahkan  ke  bawah  kepada  daerah  setempat.  (b).    Keluasan  dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. dan (c).  Ruang lingkup pembuatan
keputusan,  yaitu  mengenai  apakah  ada  pilihan  dari  satu,  beberapa,  atau  bermacam- macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan tersebut.
Ketiga ,  proses  pemilihan  ( election ),  yaitu  mengenai  siapa  yang  terpilih  sebagai hasil dari proses pencalonan. Tipe calon yang dipilih oleh partai mempunyai kapasitas untuk  mempengaruhi  kualitas  dari  anggota  legislator,  dan  juga  susunan  dari pemerintahan.  Sebagai  contoh,  untuk  memiliki  pengaruh  untuk  lembaga  legislatif, pembuatan kebijakan, dan penyelidikan tentang hasil pemilu, jika partai memutuskan untuk memilih pengacara profesional, atau aktivis lokal, selebriti, atau pegawai partai berpengalaman ( Katz & Crotty, 2006 ).

## Proses seleksi kandidat Partai Politik pada Pemilu
Studi yang berkaitan dengan rekrutmen politik juga memfokuskan perhatian pada hal penting seperti mengenai proses seleksi kandidat. Seleksi kandidat adalah metode yang digunakan partai politik dalam memilih calon yang akan duduk di berbagai sektor kekuasaan, dalam proses hasil pemilihan. Beberapa kandidat tersebut kemudian dipilih satu diantara mereka. Karena biasanya setiap partai menyeleksi hanya satu kandidat, atau  menurut  sistem  perbandingan  dari  daftar  pilihan  partai.  Penyeleksian  kandidat merupakan satu dari hal yang harus dilakukan dalam sebuah partai politik dan parlemen. Kondisi ini untuk waktu yang panjang hingga batas waktu tersebut berakhir.
Menurut Austin Ranney, seleksi kandidat adalah proses utama resmi yang dimiliki oleh  sebuah  partai  untuk  memutuskan  seseorang  yang  secara  resmi  dipilih  untuk memegang  sebuah  jabatan  yang  ditandai  oleh  suara  pemilih  dalam  komunikasi pemilihan sebagai rekomendasi dan kandidat yang didukung atau dari daftar kandidat. Proses seleksi tersebut terbatas pada partai politik saja, untuk menentukan calon yang bakal dinominasikan dalam pemilu ( Katz & Crotty, 2006 ).
Dalam  proses  seleksi  kandidat  ada  empat  hal  yang  paling  penting  untuk diperhatikan ( Rahat, 2009 ). Keempat hal itu adalah: Pertama , Siapa aktor yang ikut serta dalam  proses  seleksi  ( candidacy )  ? Candidacy menjelaskan  tentang  siapa  yang  dapat dicalonkan  atau  ditetapkan  sebagai  kandidat  dari  sebuah  partai.  Proses  ini dikualifikasikan dalam dua tingkat yaitu inklusifitas, dan eksklusifitas. Dalam inklusifitas, setiap  orang  dapat  mencalonkan  diri  menjadi  kandidat  dalam  partai,  tidak  hanya terbatas pada anggota partai ataupun pengurus partai saja, namun terbuka bagi semua warga negara. Sementara dalam eksklusifitas ada beberapa kondisi yang membatasi dan menutup  ruang  hak  seseorang  maupun  anggota  kader  partai  untuk  dapat  ikut  serta dalam seleksi kandidat itu dilaksanakan, sehingga pola rekrutmen ini bersifat tertutup dan tidak demokratis.
Kedua ,  Siapa  yang  menjadi  penyeleksi  ( selectorate )?  Proses  ini  terkait  tentang sebuah  lembaga  partai  yang  dibentuk  dalam  menyeleksi  kandidat.  Lembaga  tersebut berkaitan dengan berapa banyak orang yang terlibat dalam menentukan proses seleksi. Terdiri dari anggota internal partai tertentu atau melibatkan warga negara secara luas. Ketika warga negara dilibatkan dalam proses seleksi kandidat maka pola tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai model seleksi inklusif. Sebaliknya, seleksi eksklusif yaitu ketika seleksi kandidat ditentukan oleh pimpinan oleh pimpinan atau elit partai saja. Lebih rinci hal  ini  bertautan  dengan  seberapa  besar  peran  pimpinan  partai  menentukan  hasil seseorang dalam proses pencalonan. apakah ditentukan oleh pimpinan pusat ataukah sebagian didistribusikan kepada pimpinan regional lokal.
Ketiga ,  Dimana  proses  seleksi  dilakukan  (derajat  desentralisasi)?  Proses  ini menjelaskan  persoalan  dimana  lingkup  pengambilan  keputusan  terkait  persoalan derajat  desentralisasi  dan  sentralistik.  Ketika  kandidat  diseleksi  secara  eksklusif  oleh penyeleksi pada tataran pusat (nasional) maka metode ini disebut derajat sentralistik. Sebaliknya ketika seleksi kandidat dilakukan oleh penyeleksi partai pada tataran lokal dan berlangsung secara otonom maka disebut dengan metode desentralisasi.
Keempat ,  Bagaimana  kandidat  dinominasikan  oleh  partai  ( voting atau penunjukan)?  Dalam hal ini terdapat dua model penominasian. Pertama , model sistem pemilihan  ( voting )  yaitu  penominasian  berdasarkan  suara  dimana  semua  kandidat diseleksi  melalui  prosedur  pemilihan  tanpa  seorang  penyeleksi  pun  dapat  mengubah daftar komposisi. Kedua , model sistem penunjukan dimana penentuan  calon ditunjuk tanpa  menggunakan  prosedur  pemilihan,  calon  diangkat  tanpa  mebutuhkan persetujuan yang lain kecuali oleh partai atau pemimpin partai ( Hidayat, 2012 ).

## Konteks Calon Anggota Legislatif Koruptor di Malang
Kasus  korupsi  yang  menjerat  anggota  DPRD  Kota  Malang  berawal  pada  tahun 2017.  Lebih  tepatnya  pada  tanggal  9  Agustus  2017  yang  membahas  mengenai  kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)  Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Kasus ini mulai mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penggeledahan di  Kota Malang dan modus yang digunakan  adalah  uang  pelicin  untuk  pembahasan  APBD  Perubahan  Tahun  Anggaran 2015. Kasus korupsi ini telah menjerat Abah Anton yang merupakan Walikota Malang periode tahun 2013-2018. Dalam pengembangan kasusnya, pada 11 Agustus 2017 Ketua DPRD  Kota  Malang  yaitu  M.  Arief  Wicaksono  ditetapkan  sebagai  tersangka.  M.  Arief Wicaksono disangkakan telah menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Malang tahun 2015 sebesar Rp. 700 juta. Dalam kasus ini, terdapat 18 anggota dewan lain yang ikut terseret, yaitu Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, M. Zaenudin, Wiwik Hendri Astuti, heri Puji Utami, Abd. Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiharti, Suk arno, dan Ya’qud Ananda Gudban ( Fadhil, 2018 ) .
Pada  saat  kasus  ini  tengah  berjalan,  KPK  ternyata  juga  menemukan  kasus  baru yang  muncul  dalam  fakta  persidangan.  KPK  kembali  turun  dan  melakukan penggeledahan serta penyelidikan di Kota Malang. Kasus baru yang uncul adalah kasus Gratifikasi dalam APBD Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 5,8 miliar dan pengadaan lahan sampah  TPA  Supit  Urang  senilai  Rp.  300  juta.  Pada  tanggal  3  September  2018  KPK kembali menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Sebanyak 22 anggota DPRD
Kota  Malang  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  dalam  kasus  korupsi  ini.  Ke-22 anggota  DPRD  Kota  Malang  tersebut  diantaranya  adalah  Arief  Hermanto,  Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, dan Bambang Triyoso. Selain itu juga terdapat nama Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida,  Sony  Yudiarto,  Harun  Prasojo,  Teguh  Puji  Wahyono,  Choirul  Amri,  dan  Ribut Harianto ( Setyawan, 2018 ).
Pasca korupsi massal yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang dalam jangka waktu sekitar  3  tahun,  mulai  tahun  2015  sampai  tahun  2018  membuat  DPRD  melakukan langkah cepat guna mengisi kekosongan struktur keanggotaan DPRD. Langkah awal yang dilakukan ialah dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Langkah ini diambil oleh  masing-masing  fraksi  yang  ada  di  DPRD  Kota  Malang.  Setelah  setiap  fraksi mengambil tindakan terhadap anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi pada akhirnya terbentuklah  susunan  baru  keanggotaan  DPRD  Kota  Malang    dan  40  anggota  baru tersebut dilantik pada 10 September 2018.
Setelah  masa  jabatan  anggota  DPRD  Kota  Malang  periode  2014-2019  telah berakhir, maka diadakanlah Pemilu Legislatif tahun 2019. Dalam pemilu kali ini, terdapat dua orang dari 12 mantan anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka korupsi tetapi  namanya  masih  terdaftar  dalam  DCT  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  kota  Malang. Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  tersebut  dikeluarkan  oleh  KPU  Kota  Malang  pada  20 September tahun 2018.
Dalam  pencalonan  calon  anggota  legislatif  koruptor,  tidak  ada  peraturan  atau undang-undang yang mengatur mengenai mantan narapidana koruptor dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Ada beberapa kriteria mengenai seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak boleh untuk mengikuti proses-proses politik, seperti pertama, seseorang yang sedang dalam  masa  pidana. Kedua, mendapatkan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak politik.  Tetapi,  ketika  putusan  itu  sudah  dijalani  dengan  masa  tertentu,  mantan narapidana  tersebut  boleh  mencalonkan  diri  kembali  sebagai  calon  legislatif,  calon kepala  daerah,  maupun  calon  presiden.  Hal  ini  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Republik  Indonesia  Nomor  56/PUU-XVII  yang  tentang  pelarangan mantan  narapidana  korupsi  ikut  dalam  kandidasi  dalam  pemilihan  umum.  Di  sisi  lain, negara  bisa  melakukan  pembatasan  untuk  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  salah  satunya adalah pembatasan mengenai hak politik. Hal ini dapat dilakukan, mengingat seseorang yang  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dianggap  telah  melakukan pengkhianatan terhadap jabatan, dan telah mengkhianati rakyat terhadap amanat yang telah  diberikan  oleh  rakyat  ( wawancara  penulis ,  27  November  2019).  Maka  sebagai bentuk  hukuman,  seorang  mantan  narapidana  korupsi  tidak  diberi  ruang  untuk mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  anggota  legislatif,  dan  lembaga-lembaga eksekutif lainnya.

## Kandidasi Caleg DPRD Partai Demokrat dan Gerindra
Dalam  penelitian  ini,  Partai  Demokrat  mengusung  calon incumbent, yaitu  Indra Tjahyono  alias  ITJ.  Pada  pemilu  sebelumnya  (Tahun  2014),  ITJ  berhasil  memperoleh suara tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Malang yakni Kecamatan Lowokwaru dengan  perolehan  jumlah  suara  sah  sebanyak  2.418  suara.  Sementara  dari  Partai Gerindra, partai politik ini juga mencalonkan sebagai calon anggota legislatif incumbent pada pemilu tahun 2019 i. Calon yang diusung oleh Partai Gerindra ini bernama Teguh Puji Wahyono alias TPW. Caleg Partai Gerindra pada pemilu legislatif DPRD Kota Malang ini  juga  merupakan  calon  anggota  legislatif  dengan  perolehan  suara  terbanyak  pada pemilu  tahun  2014  di  Dapil  4  Kota  Malang  yaitu  Kecamatan  Lowokwaru  dengan perolehan fantastis. Menurut Dwi Astutik, Bendahara Pengurus Dewan Pimpinan Dewan (DPD)  Partai  Gerindra,  TPW  selain  menjadi  Ketua  Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC) Lowokwaru  juga  termasuk  anggota  Tim  seleksi  caleg  Pemilu  2019  di  Kota  Malang ( wawancara  penulis ,  20  November  2019).  Dapat  kita  lihat  bahwa  kedua  calon  yang diusung  oleh  masing-masing  partai  merupakan  calon  yang  sama-sama  memiliki perolehan  suara  tertinggi  di  Dapil  4  Kota  Malang  yaitu  Kecamatan  Lowokwaru    pada pemilu periode sebelumnya, yaitu Pemilu tahun 2014.
Pada  Pemilu  tahun  2019  ini,  kedua  calon incumbent tersebut  kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kota Malang dan keduanya kembali mencalonkan  diri  melalui  jalur  partai  politik.  Nama  Indra  Tjahyono  dan  Teguh  Puji Wahyono  masih  terdaftar  dalam  Daftar  Calon  Tetap  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  pada tanggal  20  September  2018.  Indra  Tjahyono  maju  dari  Partai  Demokrat  sementara Teguh  Puji  Wahyono  merupakan  calon  legislatif  dari  Partai  Gerindra.  Namun  pada pemilu  kali  ini,  status  kedua  calon  anggota  legislatif  tersebut  adalah  tersangka  dalam kasus tindak pidana korupsi. Patut untuk dicermati bersama bahwa seorang terpidana korupsi  masih  bisa  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  pada  kontestasi pemilihan umum. Partai politik di indonesia memang penuh ironi. Partai politik mestinya menjadi pilar untuk tumbuh- kembangnya proses demokratisasi. Namun tetap saja, ada partai politik yang tetap mengusung tersangka korupsi.  Dengan masih terdaftarnya dua calon anggota legislatif pada Daftar Calon Tetap tersebut mengindikasikan bahwa proses kaderisasi dan mekanisme pencalonan atau kandidasi patut dipertanyakan. Mekanisme kandidasi seperti apa yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif yang akan diusung oleh partai politik pengusung.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses mekanisme kandidasi caleg dalam Partai Demokrat dilakukan secara terbuka, dimana melibatkan publik secara luas. Dalam proses awal, maka ada dua golongan yang dapat mendaftar sebagai caleg yaitu calon yang berasal dari internal partai atau eksternal partai. Bagi calon yang berasal dari eksternal harus menjadi anggota Partai Demokrat terlebih dahulu.  Setelah itu, tahapan
selanjutnya adalah pendaftaran dan verifikasi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk Kabupaten atau Kota, sementara untuk DPRD Provinsi dilakukan pendaftaran dan verifikasi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Tahapan  selanjutnya  yaitu  penetapan  yang  dilakukan  oleh  DPC  untuk memperhatikan saran dan arahan dari Majelis Tinggi Cabang. Setelah tahapan tersebut selesai dilakukan, maka nama-nama caleg yang akan ditetapkan oleh DPC diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui DPD. Tahapan terakhir,  pengesahan calon anggota legislatif  oleh  DPP  dengan  memperhatikan  pertimbangan,  saran  dari  Majelis  Tinggi Partai.  Setelah semua tahapan selesai maka DPC, DPD akan mendaftarkan nama caleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
Meskipun secara normatif dipublikasikan secara masif ke publik namun yang harus dimonitor  secara  terbuka  adalah  pada  tahap  penetapan  caleg  oleh  selektor  atau penyeleksi.  Karena  pada  tahap  ini,  publik  tidak  mengetahui  peristiwa  yang  terjadi, perdebatan seperti apa yang keluar dalam internal partai, komunikati tawar-menawar dalam nomor urut, bahkan harga kursi. Oleh sebab itu, timbul analisis bahwa penetapan calon anggota legislatif oleh partai politik bersifat tertutup, oligarkis.
Mekanisme kandidasi calon legislatif DPRD Kota Malang dari Partai Gerindra pada umunya  bersifat  terbuka.  Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Dony Kurniawan selaku Wakil Sekretaris Partai Gerindra Kota Malang, penulis merumuskan bahwa  proses  kandidasi  yang  dilakukan  oleh  Partai  Gerindra  secara  garis  besarnya adalah  untuk  menjaring  kader-kader  terbaik  dan  berkualitas  yang  dimiliki  oleh  Partai Gerindra. Dalam mekanisme kandidasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, dilakukan beberapa tahapan, yaitu: (1) Rapat internal Pengurus Harian DPC Partai Gerindra Kota Malang; 2) Sosialisasi dan mekanisme pendaftaran Caleg DPRD; (3) Pendaftaran bakal caleg  DPRD;  (4)  Seleksi  bakal  caleg  DPRD  Partai  Gerindra.  Semua  rangkaian  tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari DPC.
Selanjutnya,  berdasarkan  temuan  yang  diperoleh  di  Kota  Malang,  mekanisme kandidasi yang telah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu terhadap seorang calon  yang  sedang  dalam  masa  persidangan  tidak  serta-merta  bisa  dilakukan penggantian dan partai politik juga tidak bisa melakukan penggantian terhadap calon tersebut. Hal ini berbeda dengan calon yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan putusan  dari  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  tersebut  sudah  berkekuatan hukum tetap atau incracht.
Bagan 1: Proses Kandidasi Caleg Koruptor DPRD Kota Malang
Dalam  bagan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  calon  legislatif  koruptor  yang sudah memiliki putusan tetap atau i ncracht maupun calon anggota legislatif koruptor yang masih dalam proses persidangan, para calon anggota legislatif tersebut sama-sama tidak memiliki jumlah suara yang cukup untuk menjadi anggota parlemen lokal di Kota Malang.  Meskipun  para  calon  anggota  legislatif  tersebut  diusulkan  oleh  partai  politik pengusungnya masing-masing, namun hal itu tidak membuat para calon mendapatkan dukungan  yang  cukup  dari  masyarakat  untuk  menjadi  anggota  legislatif.  Para  calon anggota legislatif yang masih terdaftar dalam Daftar Calon Tetap atau DCT, tidak bisa diganti dengan usulan dari partai politik pengusungnya. Hal yang bisa dilakukan hanya dengan memberikan tanda khusus pada surat suara yang mencantumkan nama beserta foto  dari  calon  legislatif  tersebut  dan  diumumkan  seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh Maryadi,  Ketua  KPPS  Pemilu  2019  di  Malang  pada  saat  perhitungan  suara  di  TPS ( wawancara penulis , 12 November 2019).
Proses  kandidasi  calon  anggota  legislatif  yang  dilakukan  oleh  para  partai  politik ternyata masih belum mampu untuk mengorbitkan calon-calon anggota legislatif yang berintegritas, baik dari jalur eksternal maupun jalur internal partai itu sendiri. Selain itu, masih diusungnya calon anggota legislatif tersangka korupsi pada Pemilu 2019 ini juga menimbulkan empat empat persepsi, yaitu: pertama, kedua calon ini memang dianggap layak  oleh  partai  politik  pengusung  untuk  dicalonkan  atau  dikandidasikan  dalam kontestasi Pemilu 2019 dan kedua, pencalonan tersebut memang didasari oleh ambisi yang sangat besar karena mereka masih memiliki keinginan untuk menjadi wakil rakyat atau menduduki jabatan publik yang ada di Kota  Malang. Ketiga , terjadi kemandegan dalam proses pengkaderan sehingga kenapa yang dicalonkan hanya orang-orang itu saja
bahkan cacat integritas. Keempat , buruknya pelembagaan dalam sebuah partai politik di  tingkat  lokal.  Karena  itu,  seusai  dengan  yang  disampaikan Yuwanto  (2018 )  bahwa diperlukan  pembenahan  dalam  sistem  kepartaian,  parlemen,  institusi  politik  dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kandidasi anggota legislatif.

## Penutup
Partai  politik  merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam  ranah  demokrasi  di Indonesia, bahkan dunia. Salah satu fungsi penting dan krusial yang dimiliki oleh partai politik  adalah  rekrutmen.  Rekrutmen  politik  yang  dilakukan  partai-partai  politik  di Indonesia. Kandidasi merupakan titik pertarungan krusial bagi seorang politisi, bahkan seorang politisi dari kader partai sekalipun. Bagi seorang politisi yang merupakan kader partai,  kandidasi  menjadi  jalur  penting  dan  krusial  yang  harus  mereka  lewati. Keterampilan  dan  keahlian  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  calon  legislatif adalah  menguasai  dan  membentuk  jaringan-jaringan  diantara  aktor-aktor  yang  ada dalam partai politik.
Pola  kandidasi  dan  penentuan  calon  legislatif  yang  demokratis  memang  sangat perlu  untuk  dilakukan  oleh  pengurus  partai-partai  politik  di  lingkup  internal  partai. Dalam  hal  ini,  peran  masyarakat  sipil  juga  perlu  untuk  dilibatkan  dalam  mendorong proses  atau  mekanisme  kandidasi  yang  lebih  demokratis.  Dikemudian  hari,  maka masyarakat perlu didorong untuk  melakukan  ekspos serta pengawasan pada tahapan kandidasi  ini  sehingga  nantinya  peran  masyarakat  ini  dapat  membuka  sisi  gelap  dari proses kandidasi yang selama ini masih menjadi rahasia bagi publik.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  pada  teman  diskusiku  yaitu  Mas  Inggito  dan  Mba Sekar sehingga tulisan ini terbentuk.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Ardianto, H. T. (2019). Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan; Vol 4, No  1  (2019)DO  -  10.14710/jiip.v4i1.4733 .  Retrieved  from  https://ejournal2. undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/4733
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik : Gramedia pustaka utama.
Chambers,  P.,  &  Croissant,  A. (2008).  Intra-party  democracy  in  Thailand. Unpublished manuscript .
Fadhil,  H.  (2018).  18  Anggota  DPRD  Kota  Malang  Tersangka  Suap  Segera  Disidang. Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-4129301/18-anggota-dprd- kota-malang-tersangka-suap-segera-disidang Haboddin,  M.,  &  Rahman,  F.  (2013). Gurita  korupsi  pemerintah  daerah :  Kaukaba Dipantara.
Hidayat,  B.  (2012). Seremonialisasi  Proses  Seleksi  Kandidat  Studi  Pada  Pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Yogyakarta  Tahun  2011  oleh  Partai  Demokrat. Universitas Gadjah Mada,
Katz, R. S., & Crotty, W. J. (2006). Handbook of party politics : Sage.
KPU Kota Malang (2018). [Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam Pemilihan Umum 2019].
Lundell, K. (2004). Determinants of candidate selection: The degree of centralization in comparative perspective. Party politics, 10 (1), 25-47.
Rahat,  G.  (2009).  Which  Candidate  Selection  Method  is  the  Most  Democratic?  1.
Government and Opposition, 44 (1), 68-90.
Setyawan, F. A. (2018). KPK Tetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap.
Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180903174007-12- 327262/kpk-tetapkan-22-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap
Yuwanto,  Y.  (2018).  Parlemen  dan  Demokratisasi:  Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat dalam  Transisi  Demokrasi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan,  2 (2), 43-50.
Zazili, A. (2016). Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat  dalam  Pelaksanaan  Pemilu  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  47- 81/Phpu. A-Vii/2009). Jurnal Konstitusi, 9 (1), 135-162.

## Daftar Informan
Maryadi,  Mantan  Ketua  KPPS  10  Kelurahan  Tasikmadu,  Kecamatan  Lowokwaru  Kota Malang Pemilu 2019, 12 November 2019, pukul 09.43 WIB
Dwi  Astutik,  Pengurus  DPD  Partai  Gerindra  Kota  Malang,  20  N0vember  2019,  pukul
13.45 WIB.
M.  Fachrudin,  Koordinator  Malang  Corruption  Watch  (MCW)  Malang,  27  November 2019, pukul 10.35 WIB

## Tentang Penulis
Hadityo Anugrah Allahi merupakan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang.
Fathur Rahman adalah Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas    Brawijaya  Malang.    Penulis    memiliki    area    riset seputar  tema anti-korupsi, tata keuangan daerah, birokrasi pemerintahan.