Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

## KAJIAN JURIDIS TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
Muhammad Ridduwan 1 , Johansyah 2 , Susi Yanuarsi 3 , Budi Aspani 4
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  ridwannoermuhammad@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail:  johansyah@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  susiyanuarsi@unpal.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail:  budiaspani@unpal.ac.id

## Abstract
Corporate social responsibility is one  of the important elements  for every company to be able to  maintain  its  existence  in  society.  The  issue  of  corporate  social  responsibility  ia  a  very popular  problem  in  foreign  countries.  But  it  is  not  the  case  in  indonesia,  in  indonesia corporate social responsibility  is something that is not yet  knows among entrepreneurs. Even so,  regulations  regarding  corporate  social  responsibility  have  been  recognized  by  law although they are still very simple, namely investment laws, company laws, and environmental management laws.
Keywords : Corporate Social Responsibility

## Abstrak
Corporate  social responsibility adalah salah  satu unsur penting bagi  setiap perusahaan untuk dapat    mempertahankan  eksistensinya  ditengah  masyarakat.  Masalah corporate  social responsibility merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  popular  dimancanegara.  Namun  tidak halnya  dengan  di  Indonesia.  Di  Indonesia corporate  social  responsibility adalah  suatu  hal yang  belum  begitu  dikenal  dikalangan  para  pengusaha.  Meskipun  demikian,  pengaturan mengenai corporate  social  responsibility telah  diakui oleh  undang-undang  walaupun masih sangat  sederhana  yaitu  undang-undang  investasi,  undang-undang  perseroan,  dan  undang- undang pengelolaan lingkungan.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility

## PENDAHULUAN
Secara  tradisionil  perdagangan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh  pedagang  yang  berfungsi  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan dilakukan secara  mandiri. Perdagangan secara sederhana dikalangan
masyarakat  dipahami  sebagai  sebuah aktivitas  pembelian  sejumlah  barang
tetentu  disuatu  waktu  dan  disuatu tempat  untuk  tujuan  menjualnya  lagi diwaktu  dan  tempat  yang  lain  guna memperoleh  laba. 1
Namun  seiring  perkembangan dan perubahan masa, aktivitas
1 C.S.T.  Ka nsil  da n  Christine  S.T.  Ka nsil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia (Ja ka rta : Sina r Gra fika , 2010)
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161
perdagangan  tak  lagi dijalankan  secara mandiri  oleh  pedagang  melainkan mereka telah bersekutu guna membentuk  suatu  Lembaga  dengan nama  perusahaan.  Adapun  dalam berbagai  literatur  diisyaratkan  bahwa perusahaan  ialah  suatu  badan  usaha yang  melaksana  suatu  aktivitas  usaha dengan tujuan primer guna memperoleh  laba. 2 Dalam  masa modern  kini  perusahaan  bukan  hanya menjalankan  aktivitas  bisnisnya  dalam suatu negara saja, melainkan  juga telah melintas  sekat-sekat  antar  negara, disebut  begitu,  karena  saat  ini  dengan berkembangnya  teknologi  informasi maka  hubungan  antar  negara  bisa berlangsung cepat dalam semua hal. 3
Dalam  praktek  bisnis  yang berlaku  dinegara  indonesia  dikenal beberapa  bentuk  badan  hukum  baik yang  berbadan  hukum  dan  yang  tak berbadan hukum yakni: 4 a. Perseroan Terbatas;
b. Badan usaha milik  negara;
c. Koperasi;
2 Liha t  ketentua n  pa sa l  1  butir  b   Unda ng- Unda ng  No.  3  Ta hun  1982  tenta ng  Wajib Da fta r Perusa ha an.
3 Sentosa   Sembirin g, Hukum  Perusahaan tentang Perseroan Terbatas (Ba ndung: Nua nsa Aulia , 2013).
4 Mulha di, Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia (Depok: Ra ja gra findo Persa da, , 2017).
d. Maatschaft
e. Venootschaft  onder firmaa (Fa)
f. Commanditaire venootschaft (CV)
Dalam  praktek  bisnis,  bentuk badan usaha ( business institution ) yang paling  diminati  para  pengusaha  adalah perseroan  terbatas.  Hal  ini  disebabkan karena  perseroan  terbatas  merupakan badan hukum yang eksistensinya terlepas dari kekuasaan para empunya. 5
Alasan  lain  ialah  bahwa  perseroan terbatas  adalah  badan  usaha  yang  bisa masuk  kedalam  lingkungan  pasar modal  jika  perusahaan  itu  memenuhi peersyaratan  yang  sudah  ditentuksn oleh peraturan perundangan.
Pada mulanya perseroan terbatas  diatur  dalam wetboek  van koophandel yang  telah  berusia  sangat uzur  yakni  lebih  dari  seratus  tahun yang  dikenal  dengan  nomenklatur namloze  venootschaft .  Namun  begitu, dalam  masa  pemberlakuan  ketentuan wetboek  van  koophandel mengenai perseroan terbatas telah banyak kemajuan  yang  terjadi  dalam  dunia bisnis.
Guna mengatasi kemajuan yang terjadi  dalam  sector  bisnis  dan  untuk
5 Sentosa  Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161
mengakomodir kebutuhan hukum
masyarakat pengusaha akan pembaharuan hukum perseroan terbatas, maka  pada  tanggal  07  Maret  1995 dilahirkanlah  Undang-Undang  No  1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.  Namun  undang-undang  ini hanya berlaku efektif selama dua belas tahun,  kemudian  dalam  pada  itu, undang-undang  ini  dipandang  tak  lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,  maka  atas  dasar  inilah pada tanggal 16 Agustus 2007
Pemeruintah Kembali melahirkan Undang-Undang  No  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan  Terbatas. 6
Perseroan terbatas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya selain difasilitasi oleh pemerintah juga mempunyai tanggungjawab social terhadap lingkungan hidup atau dikenal dengan  terminologi corporate  social responsibility . Dalam prakteknya corporate  social  responsibility ini selalu  dilaksansakan  oleh  perusahaan- perusahaan besar jika mereka memperoleh laba dalam bentuk berbagai  kegiatan  seperti  Pendidikan
6 Abdulka dir  Muha mma d ,  Hukum  Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra  Aditya  Ba kti, 2010).
dan  pelestarian  lingkungan  hidup. 7
Namun sayangnya walsaupun corporate social responsibility  ini terus dilaksanakan  oleh  perseroan  terbatas, dalam  tataran  hukum  positif  indonesia belum  Nampak  pengaturan  yang  jelas mengenai hal ini.
Berangkat dari  fenomena  inilah maka  dalam  penelitian  ini  akan diangkat  masalah  penelitian  yakni mengenai  bagaimana  kajian  juridis terhadap corporate social responsibility menurut  hukum  positif Indonesia?

## PEMBAHASAN
Corporate  social  responsibility ialah satu unsur penting bagi suatu perusahaan  agar  supaya perusahaan itu bisa  mempertahankan  eksistensinya dalam  lingkaran  dunia  industry  yang berpautan  dengan  aspek  ekonomis, lingkungan, serta aspek sosio kulturilnya. Corporate social responsibility merupakan  suatu  terms yang punya berbagai definisi yang bisa ditinjau  dari dua  sudut.  Adapun  secara terminologisch corporate social responsibility  punya  beberapa  istilah yaitu corporate
responsibility ,
7 “5 Jenis C SR (Corpora te Socia l Responsibility)  Bese rta   Contohnya”,  dia kses da ri http://www.ma s-softwa re.com/csr/,
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161
corporate sustainability , corporate
citizenship , serta corporate
accountability . Sedangkan definisi dari corporate social responsibility menurut bebarapa pakar diurai sebagai berikut :
a. Bone  dan  kurtz  menyebut
bahwa tanggungjawab
seumumnya  ialah  support dari pihak manajemen terhadap  kewajiban  suatu perseroan guna mensejahterakan masyarakat disekitar lingkungab perusahaan; b. Nindita mengemukakan bahwa corporate social responsibility ialah kesemua
aktivitas  perusahaan  yang berimpact positif bagi
lingkungan disekitar perusahaan;
c. Prajudi  mengatakan  bahwa corporate social
responsibility ialah  segala program  yang  merupakan pengejawantahan
dari tanggungjawab  perusahaan
terhadap  lingkungan  dan masyarakat luas; dan d. Corporate social responsibility
menurut
world  business  council  for
sustainable development merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari  dunia  industry  dan bisnis  untuk  memberikan kontribusi pada pengembangan sector perekonomian bagi
masyarakat luas beserta peningkatan taraf hidup mereka. 8
Selanjutnya,  model-model  dari corporate  social  responsibility yang banyak  dipakai  dalam  praktek  di Indonesia dituturkan oleh Wahyudi dan Azheri ada empat jenis yaitu pengelolaan lingkungan, hubungan baik  antar  masyarakat  dan  perusahaan, kelestarian  lingkungan,  serta  investasi social.  Sedangkan  Susiloadi  menyebut bahwa  seumumnya  banyak  perusahaan di  Indonesia  menggunakan  model corporate  social  responsibility yaitu keterlibatan  langsung  via  Yayasan kepunyaan pperusahaan, bermitra dengan  lain  fihak,  serta  bergabung dengan suatu konsorsium. 9
8 Nurma Risa dkk, “Corporate  Social Responsibility Pe rusa haan Kepa da  Ma sya ra ka t (Studi Ka sus pada  PT. Gold Coin Specia lit ies),” JRAK , Vol 2, No 2, 2011: 74-75.
9 Fa riz  Nova ria nto  dkk,  “Penga ruh  Corporate Socia l Responsibility Te rha da p Citra Perusa haa n  PT  Beie rdorf  Indonesia   (Studi Ka sus pada  Pengunjung Merba bu Fa mily Pa rk
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161

## Corporate  social  responsibility
merupakan  suatu  masalah  yang  sudah sangat  popular  dikalangan  masyarakat mancanegara,  hal  ini  ditunjukkan dengan  terus  bertumbuh  kembangnya konsep  mengenai corporate  social responsibility ini,  serta  dimancanegara hal  ini  adalah  suatu  kewajiban  yang musti dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis.  Hal  ini  berbanding  terbalik dinegara  kita  yang  mana corporate social  responsibility belum  begitu populer  dan  pelaksanaannya  masih belum  merupakan  suatu  kewajiban, sehingga  pelaksanaanya  masih  sangat bergantung pada kemauan serta kepedulian perusahaan terhadap
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Untuk menanggulangi hal diatas, maka kemudian para perancang norma hukum  menaruh  perhatian  yang  sangat besar terhadap corporate social responsibility ini,  karena  para  anggota dewan yang terhormat tersebut menyadari  bahwa  setiap  perusahaan dalam  melaksanakan  aktivitas  pasti akan membawa impact negative
Kota  Ma la ng,” Jurnal Administrasi Bisnis , Vol 42, No 2, 2017: 53.
terhadap  masyarakat  dan  lingkungan sekitar. 10
Corporate  social  responsibility diatur  dalam  beberapa  norma  hukum yang berpautan dengan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut :
1. Pengaturan corporate social responsibility dalam undang- undang investasi
Pengaturan masalah corporate social responsibility ini dimulai dengan undang-undang investasi yang mengisyaratkan bahwa “setiap  investor musti :
a. Menterapkan good  corporate governance principle ;
b. Melaksanakan corporate  social responsibility ;
c. Membikin laporan tentang kegiatan investasi;  serta
d. Menghormati  adat  masyarakat local ”.
Menurut undang-undang investasi corporate  social  responsibility ialah “tanggungjawab  bawaan  bagi  tiap perusahaan  investasi  agar  senantiasa menjaga  hubungan  yang  serasi  dengan lingkungan  dan  masyarakat local”. 11

## Sesuai  dengan  definisi  diatas,  maka
10 Agus Sa lim Ha ra ha p, “Penga tura n Corpora te Socia l  Responsibility  d i  Indonesia ,” Lex Jurnalica , Vol 7, No 3, 2010: 186
11 Pa sa l  15  Undang-Unda ng  Nomor  25  Ta hun 2007 tenta ng Pena na man Moda l.
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161
setiap  perusahaan  yang  melaksanakan kegiatan  bisnis  di  Indonesia  musti menjalankan corporate social responsibility  ini.
2. Pengaturan corporate social
responsibility dalam undang perseroan
Selanjtnya  pengaturan  yang kedua  mengenai corporate  social responsibility ada  dalam  undang- undang perseroan yang mengisyaratkan jika “tiap perusahaan yang melaksanakan  usahanya  dalam  bidang sumber daya alam musti  melaksanakan corporate social responsibility . Pelaksanaan corporate
social responsibility ialah hal yang dimutikan dan dianggarkan dari anggaran perusahaan.  Bagi  perusahaan  yang  tak menjalanksan  keharusan ini  akan dikenai  sanksi  sesuai  dengan  aturan undang-undang”. 12
3. Pengaturan corporate social responsibility dalam undang- undang lingkungan Pengaturan  yang  ketiga  mengenai masalah corporate social responsibility termaktub dalam undang-undang pengolahan lingkungan. Undang- undang  pengolahan  lingkungan  juga
12 Pa sa l  74  Undang-Unda ng  Nomor  40  Ta hun 2007 tenta ng Perseroa n Terba ta s
menegaskan  bahwa  pihak  pengusaha musti  memberikan  informasi  yang akurat  tentang  pengolahan  lingkungan, hingga  keharusan  corporate  social responsibility  Nampak  juga  dalam ketentuan  ini.  Selain  daripada  itu, undang-undang  pula  mengakui  bahwa perlunya peran serta dan pemberdayaan masyarakat  lokal  dalam  pengolahan lingkungan.  Hal  ini  tercermin  dari adanya  hak  gugat  masyarakat  serta organisasi lingkungan yang diakui oleh undang-undang. 13

## KESIMPULAN
Corporate  social  responsibility di  Indonesia  belum  begitu  popular sebagimana dinegara-negara lain. Namun meskipun begitu bukan artinya masalah corporate social responsibility ini  tak  diakui  dalam  hukum  positif Indonesia.  Masalah corporate  social responsibility ini    tetap  diakui  walau Cuma  diatur  secara  sumir  yaitu  dalam undang-undang investasi, undang- undang perseroan, serta undang- undang  pengolahan  lingkungan.  Untuk itu  penulis  menyarankan  sebaiknya masalah corporate social responsibility ini  diatur  secara  komprehensif  agar
13 Unda ng-Unda ng  Nomor  32  Ta hun  2009 tenta ng Pengola ha n Lingkunga n Hidup.
Muhammad  Ridduwan  dkk,  Kajian  Yuridis  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Menurut  Hukum Positif Indonesia, Halaman 155-161
bisa  mendorong  para  pebisnis  untuk melaksanakan  kewajiban corporate social  responsibility ini.  Jika  perlu, dibuatkan suatu undang-undang khusus untuk mengcover  masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad , Hukum Perusahaan Indonesia ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2010.
Agus  Salim  Harahap,  “Pengaturan Corporate Social Responsibility di  Indonesia,” Lex  Jurnalica ,
Vol 7, No 3, 2010: 186.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,
Pokok-Pokok Pengetahuan
Hukum Dagang Indonesia ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Fariz  Novarianto  dkk,  “Pengaruh Corporate Social Responsibility
Terhadap  Citra  Perusahaan  PT Beierdorf Indonesia (Studi Kasus pada Pengunjung Merbabu  Family  Park  Kota
Malang,” Jurnal  Administrasi
Bisnis , Vol 42, No 2, 2017: 53
Mulhadi, Hukum Perusahaan : Bentuk-
bentuk Badan Usaha di
Indonesia , Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
Nurma  Risa  dkk,  “Corporate  Social
Responsibility Perusahaan Kepada Masyarakat (Studi Kasus  pada  PT.  Gold  Coin
Specialities),” JRAK , Vol 2, No 2, 2011: 74-75. Sentosa Sembiring, Hukum
Perusahaan  tentang  Perseroan Terbatas ,  Bandung:  Nuansa Aulia, 2013.
“5  Jenis  CSR  (Corporate  Social
Responsibility)
Beserta Contohnya”, diakses dari http://www.mas-
software.com/csr/,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009 tentang Pengolahan
Lingkungan Hidup.