PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

## Elvie Wahyuni
(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Madura, Jl. Raya Panglegur km.3,5 Pamekasan, email:elviewahyuni@gmail.com)
Abstract:
Environmental law enforcement must not be always through the justice  institution  but  it  also  can  be  done  outside  of  it  that  is caused  by  exploitation  activity  of  natural  resource  ignored natural  and  environmental  conservation.  Therefore,  win-win solution  is  one  of  ways  that  can  be  done  that  nobody  harmed and the agreement will give more justice. The effort in finishing the  lawsuit  of  living  environment  outside  the  court  should  be done voluntarily by people involved, those who stand the loss, cause the loss and also the governmental institutions related to the subject who have the lawsuit. It can also involve those who concern to living environment.

## Keywords:
Sengketa, lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, arbitrase, dan mediator

## Pendahuluan
Lingkungan  hidup  Indonesia  yang  dianugerahkan  Tuhan Yang  Maha  Esa  kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan karunia  dan rahmat-Nya yang wajib  dilestarikan  dan dikembangkan kemampuannya  agar  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri. Pancasila,  sebagai  dasar  dan  falsafah  negara,  merupakan  kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa  Indonesia  bahwa  kebahagiaan  hidup  akan  tercapai  jika didasarkan  atas  keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangan,  baik dalam  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  maupun manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan  alam,  dan  manusia

## Elvie Wahyuni
sebagai  pribadi,  dalam  rangka  mencapai  kemajuan  lahir  dan kebahagiaan batin.
Antara  manusia,  masyarakat,  dan lingkungan hidup  terdapat hubungan timbal balik,  yang selalu harus  dibina  dan dikembangkan agar  dapat  tetap  dalam  keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangan yang dinamis.  Undang-Undang Dasar  Negara 1945 sebagai  landasan konstitusional  mewajibkan  agar  sumber  daya  alam  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Kemakmuran  rakyat tersebut  haruslah  dapat  dinikmati  generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam  mengolah  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran  lahir  maupun  untuk  mencapai  kepuasan  batin.  Oleh karena itu,  penggunaan  sumber daya alam  harus  selaras, serasi, dan seimbang  dengan  fungsi  lingkungan  hidup.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Purnomo, bahwa secara filosofis, interaksi manusia dengan alam sekitarnya bermuara pada 2 (dua) pendapat yang berbeda yakni, manusia  sebagai  pemilik  dan  pengambil  manfaat  utama  atas  bumi dan segenap kehidupan di bawah dan di atasnya, dan menempatkan manusia sebagai bagian dari alam semesta. 1
Pembangunan  memanfaatkan  secara  terus-menerus  sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara  itu,  ketersediaan  sumber  daya  alam  terbatas  dan  tidak merata,  baik  dalam  kuantitas  maupun  dalam  kualitas,  sedangkan permintaan  akan  sumber  daya  alam  tersebut  makin  meningkat sebagai  akibat  meningkatnya  kegiatan  pembangunan  untuk memenuhi  kebutuhan  penduduk  yang  makin  meningkat  dan beragam.  Di  pihak  lain,  daya  dukung  lingkungan  hidup  dapat terganggu  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup  dapat  menurun. Kegiatan  pembangunan  yang  makin  meningkat  mengandung  risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi  dasar  ekosistem  yang  menjadi  penunjang  kehidupan  dapat rusak.
1 Agus  Purnomo,  “Hak  Atas  Lingkungan  Hidup”,  dalam  E.Shobirin  Najd  et  al. Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perpektif dan Aksi, (Cesta LP3ES, Jakarta 2000), hlm. 137.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Secara  yuridis  normatif,  pencemaran  lingkungan  yang membawa  efek  negatif  kepada  korban. 2 Selain  itu  pencemaran  dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.  Terpelihara  keberlanjutan  fungsi  lingkungan  hidup merupakan  kepentingan  rakyat  sehingga  menuntut  tanggung  jawab, keterbukaan,  dan  peran  anggota  masyarakat,  yang  dapat  disalurkan melalui  orang  perseorangan,  organisasi  lingkungan  hidup,  seperti lembaga  swadaya  masyarakat,  kelompok  masyarakat adat,  dan  lain- lain,  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan  hidup  yang  menjadi  tumpuan  keberlanjutan pembangunan.  Pembangunan  yang  memadukan  lingkungan  hidup, termasuk  sumber  daya  alam,  menjadi  sarana  untuk  mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Setelah konferensi Tingkat Tinggi bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro  pada  1992,  masalah  lingkungan  menjadi  program  nasional dari  setiap  negara  di  dunia.  Kalangan  pengusaha  sangat berkepentingan dengan KTT Bumi. Diharapkan berbagai kepentingan yang terkait dengan  masalah  lingkungan dan  perdagangan  nantinya dapat  tertampung  semuanya.  Dunia  usaha  menyadari,  bahwa aktivitas  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam  menangani  masalah lingkungan  harus  diprioritaskan.  Masyarakat  menyadari,  bahwa ancaman  terhadap  lingkungan  semakin  meningkat  sehingga menempatkan  aspek  lingkungan  sebagai  faktor  yang  berpengaruh terhadap pola perdagangan dan investasi dunia internasional
Hukum  lingkungan  di  Indonesia  dewasa  ini  semakin berkembang dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan terus dilengkapi dalam rangka pembangunan
berkelanjutan berwawasan lingkungan (eco-development) serta mencari solusi  pemecahannya, agar  pembangunan  dapat dilaksanakan secara baik  dengan  memperhitungkan  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan.  Pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  memerlukan  kerjasama  para  ahli  lingkungan
2 H.  Abdul  Rokhim,  Penerapan  Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  kasus Pencemaran Lingkungan, Makalah, Universitas Islam Malang, hlm. 1.

## Elvie Wahyuni
dari  berbagai  disiplin  ilmu  untuk  mendorong  pembinaan  dan pengembangan. 3
Indonesia  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  terhadap kesinambungan ekosistem dunia, sebagai salah satu paru-paru dunia, kelestarian  lingkungan  hidup  di  Indonesia  sangat  penting,  di samping  itu  negara-negara  dunia  sangat  berkepentingan,  dimana perusahaan  negara  tersebut  melakukan  eksploitasi  terhadap  sumber daya  alam  kita  tanpa  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  yang membawa dampak rusaknya lingkungan, beragam bencana menimpa masyarakat  dan  lingkungan  hidup  akibat  limbah  industri,  wajah pengelolaan  limbah  di  Indonesia  seolah  mencerminkan  buruknya perhatian pemerintah terhadap kualitas hidup manusia.
Masalah  pencemaran  lingkungan  dapat  ditinjau  dari  aspek medik,  planologis,  teknologis,  teknik  lingkungan,  ekonomi  dan hukum.  Segi-segi  hukum  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan koservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena  pengelolaan  lingkungan  tidak  mungkin  tanpa  pengaturan hukum.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  ahli  hukum  dapat  menangani masalah  lingkungan  terlepas  dari  disiplin  ilmu  lain  yang  berkaitan dengan bidang lingkungan.
Pencemaran  lingkungan  hidup,  menurut  pasal  1  angka  12 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  UUPLH),  adalah  masuknya atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga  kualitasnya  turun  sampai  ke  tingkat  tertentu  yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  pencemaran  lingkungan  itu  bisa terjadi  karena  aktivitas  manusia  yang  dengan  sengaja  memasukkan komponen  tertentu  ke  dalam  lingkungan  baik  berupa  makhluk hidup,  zat,  energi  dan  sebagainya  yang  menyebabkan  kualitas lingkungan  turun hingga tak berfungsi.  Di samping itu,  pencemaran
3 Siti  Sundari  Rangkuti.  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,
(Airlangga University Press), 2000, hlm. 3

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
lingkungan juga bisa terjadi karena kecerobohan atau karena aktifitas manusia  sehingga  mengakibatkan  masuknya  komponen-komponen tertentu yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan.
Pencemaran  lingkungan  dapat  berupa  pencemaran  air, pencemaran  tanah,  pencemaran  udara,  dan/atau  pencemaran  suara. Walaupun secara teoritik seperti itu  namun   dalam   beberapa   kasus yang    terjadi  berbagai  jenis  pencemaran  lingkungan  secara bersamaan,  dimana  yang  tercemar  bukan  hanya  air  laut  tapi  juga tanah  dan hutan, serta dasar  laut yang menjadi  tempat pembuangan limbah. Untuk mendapat penilaian dan pengujian berkenaan dengan dugaan pencemaran  maka harus ada tim independen yang dinaungi oleh  kementerian  lingkungan  hidup,  Lembaga  swadaya  masyarakat, akademisi dan pihak internasional yang sudah diakui kredibilitasnya, sehingga  nantinya  hasil  penelitian  dapat  menjadi  acuan  untuk diambil tindakan sesuai dengan UUPLH.
Untuk  menyatakan  suatu  lingkungan  tercemar  atau  bahkan rusak  diperlukan  ahli-ahli  dari  bidang  disiplin  yang  lain  dimana mereka  melihat  dengan  pengetahuan  mereka,  UUPLH  hanya memberikan  difinisi  secara  umum,  yang  mengetahui  secara  teknis adalah mereka para ahli tersebut.
Memang  penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan hasil  penelitian  laboratorium  sehingga  suatu  lingkungan  dapat dikatakan  tercemar,  rusak  atau  tidak  sama  sekali  tercemar  masih mengantungkan  kepada  ahli  bidang  ilmu  yang  lain.  Untuk  itu dituntut  profesionalitas  dari  para  ahli-ahli  yang  terkait  dengan penanganan kerusakan atau pencemaran lingkungan
Fungsi  administratif  dalam  kaitannya  dengan  Lingkungan Hidup harus dimaksimalkan melalui AMDAL dan prosedur perijinan yang  dimaksimalkan  fungsi  pengawasan  dan  audit  lingkungan hidup.  Dan  harus  dibentuk  lembaga  yang  khusus  menangani sengketa  lingkungan  hidup  yang  kredibel  yang  jauh  dari  pengaruh politik  dan  kekuasaan  sehingga  tidak  ada  lagi  perbedaan  penafsiran mengenai  standar  suatu  lingkungan  telah  tercemar  oleh  unsur tertentu.
Peningkatan  kepeloporan  masyarakat  dalam  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  sehingga  masyarakat  tidak  hanya  sekedar

## Elvie Wahyuni
berperan serta,  tetapi juga mampu berperan secara  nyata. Sementara itu,  permasalahan  hukum  lingkungan  hidup  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat  memerlukan  pengaturan  dalam bentuk  hukum  demi  menjamin  kepastian  hukum.  Di  sisi  lain, perkembangan  lingkungan  global  serta  aspirasi  internasional  akan semakin  mempengaruhi  usaha  pengelolaan  lingkungan  hidup Indonesia.
Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum  administrasi,  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana,  dan usaha  untuk  mengefektifkan  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  secara  alternatif,  yaitu  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  di  luar  pengadilan  untuk  mencapai  kesepakatan  antar  pihak yang  bersengketa.  Disamping  itu,  perlu  pula  dibuka  kemungkinan dilakukannya  gugatan  perwakilan.  Dengan  cara  penyelesaian sengketa  lingkungan hidup  tersebut  diharapkan akan  meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.
Dalam  UUPLH  diberikan  hak  kepada  pihak  yang lingkungannya tercemar untuk menggugat atau menuntut (ius standi) kepada  pihak yang diduga  sebagai  pencemar  (polluter). Apabila  jenis penegakan  hukum  lingkungan  ini  yang  dipilih  maka,  aturan-aturan yang  dijadikan  acuan  adalah  masuk  dalam  lingkup  hukum  perdata. Kelemahan  dari  jenis  penegakan  hukum  ini  adalah  selain  harus diajukan  ke  pengadilan,  pembuktian  dalam  melakukan  tuntutan tersebut  juga  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Faktor penyebab  yang  dominan  adalah  sulitnya  dalam  membuktikan hubungan  kausalitas  antara  fakta,  bahwa    telah  terjadinya pencemaran lingkungan  dengan aktivitas seseorang atau pihak  yang diperkirakan  menjadi  sebab  terjadinya  pencemaran  itu. 4 Akibatnya beban  atau  kewajiban  dalam  hal  pembuktian  ada  pada  pihak penggugat,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata (HIR/RBg).
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  di luar pengadilan berdasarkan  pilihan secara sukarela  dari pihak  yang
4 Rangkuti, Hukum Lingkungan, hlm. 308.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  ini  disebut  sebagai ADR  (Alternative  Dispute  Resolution) 5 , yang  merupakan  respon terhadap  keterbatasan  pengadilan  dalam  menangani  sengketa lingkungan hidup. Dalam kasus-kasus yang terjadi, jalur tuntutan ke pengadilan  sering  tidak  memuaskan  pihak-pihak  yang  bersengketa. Sistem  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  pada  dasarnya mencerminkan  kehendak  masyarakat  yang  lebih  menyukai penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan  (extra  judicial settlement dispute). 6

## Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Timbulnya  pencemaran  lingkungan  selain  menimbulkan kerugian  bagi  masyarakat,  pemerintah  atau  negara,  juga  dapat merugikan  atau  merusak  alam  sekitar.  Oleh  karena  itu  sedapat mungkin  harus  berupaya  agar  aktivitasnya  dalam  memanfaatkan lingkungan  untuk  kepentingan  pembangunan  tetap  memperhatikan dan  mempertimbangkan  kelestarian,  sehingga  pembangunan  yang dilaksanakan  tetap  berkelanjutan  bukan  hanya  untuk  kepentingan generasi sekarang juga generasi yang akan datang.
Mengingat  sedemikian  urgennya  masalah  lingkungan  hidup, maka penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan bagian yang  terpenting  dari  implementasi  UUPLH.  Secara  sederhana pengertian penegakan hukum (law enforcement)   adalah   upaya   baik melalui      kejelasan      dan      ketegasan  aturannya  maupun  dalam penerapannya di dalam masyarakat. Ada   pendapat masyarakat yang keliru bahwa penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum lingkungan, haruslah melalui proses di pengadilan sehingga terkesan
5 Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  merupakan  ekspresi  renponsif  atas ketidakpuasan  penyelesaian  sengketa  (lingkungan)  melalui  proses  ligitasi  yang konfrontatif dan zwaarwichtig (bertele-tele). Pada ADR para pihak
mengaksentualisasikan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  lingkungan  dengan menomorsatukan  upaya-upaya  upaya-upaya  yang  “creative  compromise”  dan ditempatkan  sebagai  “the  first  resort”.  Lihat  Suparto  Wijoyo,  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan , (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm. 92.
6 Ahmad Husni dan Bambang Sugiono, Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian MasalahLingkungan. yang  dirangkum  dalam  Hukum  dan  Lingkungan  Hidup  di Indonesia, hlm. 507.

## Elvie Wahyuni
bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  merupakan  tanggung  jawab penegak  hukum  saja. 7 Dengan  demikian  penegakan  hukum lingkungan  tersebut  berkait  dengan  kemampuan  aparatur  penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, yang meliputi aspek hukum administrasi, perdata dan pidana. 8
Selanjutnya sesuai  dengan sifat  dan efektifitasnya, penegakan hukum  lingkungan  dapat  dilakukan  secara  prefentif,  proaktif, preventif  dan  represif.  Secara  preemtif  adalah  tindakan  yang dilakukan  pada  tingkat  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan, misalnya  kebijakan  di  bidang  tata  ruang  dan  analisis  mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Secara proaktif adalah tindakan yang dilalukan  pada  tingkat  produksi  dengan  menetapkan  standarisasi lingkungan hidup seperti audit lingkungan. 9
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penegakan  hukum lingkungan  yang  bersifar  preventif  adalah  pengawasan  aktif dilakukan  terhadap  kepatuhan  kepada  peraturan  tanpa  kejadian langsung  yang  berkait  dengan  peristiwa  konkrit  yang  menimbulkan sangkaan  bahwa  peraturan  hukum  telah  dilanggar.  Misalnya sosialisasi kepada  masyarakat tentang  lingkungan hidup. Penegakan hukum  secara  represif  apabila  terjadi  kejadian  langsung  atau peristiwa konkrit yang telah nyata-nyata melanggar peraturan. 10
Dalam  kaitannya  dengan  penerapan  hukum  perdata  maka perlu  dibedakan  antara  penerapan  hukum perdata  oleh  instansi  dan penerapan  hukum  perdata  untuk  memaksakan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Gugatan ganti  rugi dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UUPLH, baik melalui cara berpekara di pengadilan maupun cara tim tripihak masih menemukan hambatan, sebagaimana telah diuraikan.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
7 Koesnadi  Hardjasoemantri,  Hukum  Tata  Lingkungan,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2006), hlm 399.
8 Niniek  Suparni,  Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 160.
9 Arief  Djohan  Y,  Peraturan  Perundang-Undangan  Lingkungan  Hidup,  (Jakarta: Havarindo, 1998), hlm. 5.
10 Ibid.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa  lingkungan    hidup    dapat    diajukan    secara    perdata    ke Pengadilan Negeri.  Namun dalam praktik seringkali perkara tersebut memerlukan  waktu  yang  relatif  lama  untuk  sampai  pada  tahap putusan dan seringkali dirasakan tidak adil oleh salah satu pihak.
Dalam  UUPLH  diatur  juga  pendekatan  lain,  yaitu  diberikan kesempatan  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan, sebagaimana  dinyatakan  dalam  padal  30  UUPLH  yakni:  (1) Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berasaskan pilihan secara sukarela para  pihak  yang  bersengketa;  (2)  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini;  (3)  apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.
Dengan  demikian  ketentuan  pada  ayat  (1)  di  atas  bertujuan melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dan pihak yang  dirugikan  dapat  memilih  penyelesaian  dalam  sengketa lingkungan  hidup.  Pada  ayat  (3)  dimaksudkan  untuk  mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.
Pasal  31  UUPLH  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan  untuk  mencapai kesepakatan  mengenai  tindakan  tertentu  guna  menjamin  tidak  akan terjadinya  atau  terulangnya  dampak  negatif  terhadap  lingkungan hidup.
Sedangkan  pasal  32  UUPLH  menyatakan  bahwa  dalam sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dapat  juga menggunakan  pihak  ketiga,  baik  yang  tidak  memiliki  kewenangan mengambil  keputusan  maupun  yang  memiliki  kewenangan mengambil  keputusan,  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa lingkungan hidup.
Dari  pasal  32  UUPLH  di  atas  dapat  ditafsirkan  bahwa  yang dimaksud dengan pihak ketiga itu adalah arbitrase. Persoalan timbul

## Elvie Wahyuni
jika  dihubungkan dengan  pasal 5 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang menyatakan:  (1)  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase hanya  sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  menganei  hak  yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa;  (2)  sengketa  yang  tidak dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Ketentuan  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tersebut  dapat  ditafsirkan  dengan  menggunakan  2  (dua)  penafsiran yaitu secara a contrario (menurut peringkaran) dan penafsiran restriktif (membatasi  atau  mempersempit).  Penafsiran  a  contrario  adalah menafsirkan  undang-undang  berdasarkan  perlawanan. 11 Secara  a contrario maka  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dengan menggunakan  arbitrase  bertentangan  isi  pasal  5.  Hal  ini  disebabkan ruang  lingkup  arbitrase  hanyalah  pada  lingkup “perdagangan”  saja. Sebaliknya jika ditafsirkan secara restriktif, yakni  penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan, 12 maka tidak bertentangan dengan isi pasal 5 karena pada akhir pasal tersebut meliputi hak yang diatur menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
Jika penafsiran restriktif yang digunakan, masalah berikutnya adalah apakah  UUPLH  memberikan peluang  kepada salah satu atau para  pihak  untuk mengajukan  gugatan ke  pengadilan  negeri  setelah upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan dinilai  tidak  berhasil.  Hal  ini  terutama  jika  dihubungkan  dengan pasal  3  Undang-Undang  Arbitrase  yang  menyatakan  bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus    sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian arbitrase.
Khusus  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan,  dimana  pihak-pihak  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase, harus  menerima  segala  keputusan  arbitrase  tersebut,  sehingga menutup  peluang  untuk  memperkarakan  kembali  sengketa
11 C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,    (Jakarta:  Balai Pustaka, 1986), hlm. 69.
12 Ibid. hlm. 68.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
lingkungan hidup  tersebut ke pengadilan negeri.  Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausul-klausul arbitrase  yang  tercantum dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para  pihak  setelah  timbul  sengketa.  Berkaitan  dengan  perjanjian arbitrase,  pasal  32  UUPLH  menyatakan  bahwa  untuk  melancarkan jalannya  perundingan  di  luar  pengadilan,  para  pihak  yang berkepentingan  dapat  meminta  jasa  pihak  ketiga  netral  yang  dapat berbentuk:  Pertama,  pihak  ketiga  netral  yang  tidak  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  pihak  ketiga  netral  ini  berfungsi sebagai  pihak  yang  memfasilitasi  para  pihak  yang  berkepentingan sehingga  dapat mencapai  kesepakatan. Pihak  ketiga  netral ini  harus: (1)  disetujui  oleh  para  pihak  yang  bersengket;  (2)  tidak  memilki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang  bersengketa;  (3)  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan perundingan  atau  penengahan;  dan  (4)  tidak  memilki  kepentingan terhadap  proses  perundingan  maupun  hasilnya.  Kedua,  pihak  ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter  dan  semua  putusan  arbitrase  ini  bersifat  tetap  dan  mengikat para pihak yang bersengketa.
Upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan  terdiri  dari  2  (dua)  jenis,  yakni:  pihak  ketiga  netral  yang tidak  memiliki  kewenangan  pengambilan  keputusan  dan  melalui arbitrase,  dengan  akibat  yang  berbeda  pula.  Yang  pertama,  hasil penyelesaiannya  tidak  mengikat  secara  penuh  para  pihak  yang bersengketa,  artinya  apabila  terdapat  pihak  yang  tidak  puas  maka sengketa itu masih dapat diajukan gugatan lagi ke pengadilan negeri, dan  yang  kedua,  hasil  penyelesaiannya  bersifat  final  dan  mengikat para pihak yang bersengketa.
Untuk  menfasilitasi  upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan di  luar  pengadilan,  maka  dibentuklah  lembaga  penyedia  jasa pelayanan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup,  sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUPLH yang menyatakan: (1) Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  yang  bersifat  bebas  dan tidak  mengikat;  (2)  ketentuan  mengenai  lembaga  penyedia  jasa

## Elvie Wahyuni
pelayanan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup 13 diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  pasal  33  di  atas  kemudian  keluarlah  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia  Jasa Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar Pengadilan,  yang  tugas  utamanya  memberikan  pelayanan  kepada para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mendayagunakan  pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga  yang netral  baik  melalui  arbiter maupun mediator atau pihak ketiga  lainnya.  Dengan  demikian  lembaga  penyedia  jasa  ini  hanya bersifat  fasilitator  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  masalah lingkungan melalui ADR.
Lembaga  penyedia  jasa  ini  dapat  dibentuk  oleh  pemerintah pusat  maupun  daerah atau oleh masyarakat. Lembaga  penyedia jasa yang  dibentuk  oleh  pemerintah  pusat  ditetapkan  oleh  Menteri  yang ditugasi mengelola lingkungan  hidup.  Lembaga penyedia   jasa  yang dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  ditetapkan  oleh  Gubenur  pada tingkat  propinsi  dan  Bupati  pada  tingkat  kabupaten.  Sedangkan lembaga  penyedia  jasa  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  ditetapkan dengan  akta  notaris  dengan  persetujuan  Bapedal  di  pusat  dan Bapedalda untuk di daerah.

## Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar Pengadilan
Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2000 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga penyedia  jasa dilakukan apabila  para pihak  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  bantuan.  Permohonan  bantuan  haruslah diberi  tembusan  permohonan,  yang  disampaikan  kepada  instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan (Bapedal  atau  Bapedalda).  Pasal  ini  mengisyaratkan  bahwa  lembaga
13 Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai  lembaga  yang  mampu  memperlancar  pelaksanaan  mekanisme  pilihan penyelesian sengketa lingkungan dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan  dan  profesionalisme.  Lembaga  penyedia  jasa  ini  dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
penyedia  jasa  akan  melakukan  tugasnya  jika  dikehandaki  oleh  para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip ADR yang sifatnya sukarela dan atas  kesepakatan  para  pihak.  Dengan  demikian  lembaga  penyedia jasa tidak dengan mudah meniadakan cara-cara yang biasa dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, misalnya melalui tokoh yang ada dalam suatu masyarakat, lembaga adat dan sebagainya.
Instansi  yang  menerima  tembusan  permohonan  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup,  berkewajiban  untuk  segera  melakukan verifikasi, dan  dalam waktu 30 hari sudah diperoleh  kebenaran dan fakta-fakta  tentang  sengketa    lingkungan  hidup,  lokasi,  para  pihak dan  informasi  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sengketa  tersebut. Selanjutnya  instansi  tersebut  menyampaikan  hasil  verifikasi  tersebut pada  Lembaga  Penyedia  Jasa.  Lembaga  Penyedia  Jasa  ini  dalam  14 hari  sejak  menerima  hasil  verifikasi  wajib  mempertemukan  para pihak  yang  bersengketa,  dengan  tujuan  menawarkan  apakah sengketa  lingkungan  hidup  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase  atau melalui mediator.
Penawaran  pilihan  ini  penting  karena  berkait  dengan  akibat hukum  dari  penyelesaian  sengketa    arbitrase  dan  mediator  berbeda. Tata  cara  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  arbiter tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediator atau pihak ketiga netral tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang  bersengketa  dengan  melibatkan  mediator  atau  pihak  ketiga netral  tersebut.
Hal-hal  yang  diatur  dalam  kesepakatan  antara  lain:  (1) masalah yang menjadi sengketa;  (2)  pernyataan kesediaan  dari  salah satu  pihak  atau  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menanggung biaya; (3) batas waktu  penyelesaian sengketa; (4) nama  dan domisili para pihak; (5) nama  dan domisili mediator atau pihak ketiga netral; dan (6) tempat para pihak melaksanakan perundingan.
Penunjukan  mediator  atau  pihak  ketiga  netral  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan  berlandaskan  pada  pasal  32 UUPLH. 14 Dan  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  dianggap  tidak
14 Wijoyo, Penyelesaian Sengketa , hlm. 119.

## Elvie Wahyuni
sah  atau  batal  dengan  alasan  bahwa  dalam  proses  perundingan terbukti  keberpihakan  dan atau  menyembunyikan  informasi  tentang syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  sehingga  merugikan  para  pihak. Dalam  hal  ini  mediator  atau  pihak  ketiga  netral  lainnya  terbukti memenuhi  alasan  tersebut,  maka  mereka  wajib  mengundurkan  diri atau  salah  satu  pihak  berhak  untuk  menghentikan  penugasan. Demikian juga    para pihak  atau  salah  satu  pihak,  setiap  saat  berhak menarik  diri  dari  perundingan  dengan  cara  wajib  memberitahukan secara tertulis kepada mediator atau pihak ketiga netral.
Kesepakatan akhir para pihak wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian  tertulis  di  atas  kertas  bermaterai  cukup  yang  memuat antara  lain:  (1)  nama    dan  domisili/kedudukan hukum    para  pihak; (2)  uraian  singkat    sengketa  lingkungan;  (3)  hal-hal  yang  berkait dengan  point-point  kesepakatan;  (4)  pihak  yang  melaksanakan  isi kesepakatan.  Adapun  isi  kesepakatan  akhir,  sebagaimana  tertuang pada  pasal  24  ayat  (2)  dapat  berupa:  (1)  Bentuk  dan  besarnya  ganti rugi; (2) melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Kesepakatan  ditanda-tangani  oleh  para  pihak  dan  mediator atau  pihak  ketiga  yang  netral.  Dalam  waktu  30  hari  sejak  ditanda- tangani kesepakatan, lembar asli atau salinan otentik diserahkan dan didaftarkan  oleh  mediator  atau  pihak  ketiga  netral  atau  salah  satu pihak atau para pihak  yang  bersengketa  kepada panitera pengadilan negeri yang telah disepakati.
Hal yang perlu ditekankan berkait dengan kesepakatan adalah perlunya  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  point-point  isi kesepakatan di atas. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000  menyatakan    bahwa  kesepakatan  para  pihak  yang  telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, memiliki kekuatan eksekutorial, 15 yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  meminta  bantuan dari pihak yang berwajib.
15 Yang  dimaksud  dengan  memiliki  kekuatan  eksekutorial  adalah  bahwa  kekuatan kesepakatan  para  pihak  dalam  sengketa  lingkungan  lidup  di  luar  pengadilan, memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan,  sehingga  apabila  salah satu  atau  kedua  belah  pihak  ada  yang  tidak  melaksanakan  isi  kesepakatan,  maka dapat diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan eksekusi.

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Dengan  demikian  pelaksanaan  pemantauan  yang  dilakukan oleh  para  pihak  terutama  pihak  yang  diuntungkan  sebagaimana terutang dalam kesepakatan akan menjamin pelaksanaan kesepakatan sesuai  dengan  yang  telah  dirumuskan  bersama.  Berbeda  dengan penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  yang memakai  atau  melalui  lembaga  arbitrase.  Hal  ini  dikarenakan putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial.
Biaya  perundingan  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  melalui  mediator  atau  pihak  ketiga  netral,  dinyatakan  dalam pasal  26  bahwa  untuk  menyedia  jasa  yang  dibentuk  Pemerintah, disamping dapat juga bersumber dari para pihak dan pihak lain yang tidak mengikat, juga dapat pula dibebankan pada pemerintah. Hal ini karena  selain  lembaga  penyedia  jasa  yang  dibentuk  pemerintah dipandang  sebagai  bentuk  pelayanan  publik,  juga  tidak  dapat  lepas dari  sisi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  ikut  serta  upaya melestarikan lingkungan.

## Penutup
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut:  Pertama,  penegakan  hukum  lingkungan  tidak selamanya  harus  dilakukan  dengan  menggunakan  hukum  pidana, namun juga melalui jalur di luar pengadilan dengan memperhatikan hak  masyarakat  yang    dirugikan  akibat  dilakukannya  kegiatan eksploitasi  sumber  kekayaan  alam  yang  tidak  memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.
Kedua , lembaga penyedia  jasa  penyelesaian lingkungan hidup di  luar  pengadilan  adalah  suatu  lembaga  yang  diharapkan  mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip keterbukaan, netralitas dan profesionalisme.

## Daftar Pustaka
Djohan,  Arief.  Peraturan  Perundang-Undangan  Lingkungan  Hidup. Jakarta: Havarindo, 1998.

## Elvie Wahyuni
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  Hukum  Tata  Lingkungan.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
Kansil,  C.S.T.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Purnomo,  Agus.  “Hak  Atas  Lingkungan  Hidup”,  dalam  E.  Shobirin Najd  et  al.  Diseminasi  Hak  Asasi  Manusia,  Perpektif  dan  Aksi. Jakarta:Cesta LP3ES, 2000.
Rangkuti,  Siti  Sundari.  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , AUP 2000.
Rokhim,  Abdul.  Penerapan  Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam kasus  Pencemaran Lingkungan,  Makalah,  Universitas  Islam Malang.
Suparni,  Niniek.  Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum
Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Wijoyo,  Suparto.  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan.  Surabaya: Airlangga University Press, 1999.