## TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH

## DALAM PEMBERIAN
SANKSI ADMINISTRASI  TERHADAP  PNS  TERPIDANA  KORUPSI PASCA  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR 87/PUU-XVI/2018 1
GOVERNMENT

## RESPONSIBILITY IN GRANTING
ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST CIVIL SERVANTS CONSTITUTIONAL COURT OF CORRUPTION NUMBER 87 / PUU-XVI / 2018
Chadijah Rizki Lestari 2 , Basri Effendi 3 email : chadijahrizki@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
Based  on  Article  87  Paragraph  (4)  letter  b  of  the  ASN  Law  and  the  Constitutional  Court Decision Number 87 / PUU-XVI / 2018, civil servants are dishonorably discharged because they  are  sentenced  to  imprisonment  or  imprisonment  based  on  a  court  decision  that  has permanent legal force for committing a criminal offense or a criminal act. A criminal offense related to the position. This implies that for the sake of law, officials with authority, namely Civil Service Officers are obliged to issue decisions disrespectfully of civil servants who are proven to have committed acts of corruption based on the inkracht decision. This study is to examine how the responsibility of the Civil Service Officer (PPK) in issuing a dishonorable dismissal decision on civil servants who are involved in corruption based on an inkracht court decision. The results of the study, it is known that the Personnel Development Officer of the institution  where  the  PNS  is  domiciled  receives  a  delegation  from  the  President  to  issue  a decision to disrespectfully dismiss civil servants who have committed acts of corruption. This decision can be issued from the end of the month the inkracht court decision was issued. This is reinforced  by  the  issuance  of  a  Joint  Decree  of  the  Minister  of  Home  Affairs,  Minister  of Administrative Reform and the Head of the State Civil Service Agency Number 182/6597 / SJ, Number  15  of  2018,  and  Number  153  /  KEP  /  2018.  Personnel  guidance  officers  who deliberately  refuse  to  issue  this  decision,  may  be  subject  to  administrative  sanctions  under Article 80, Article 81 and Article 82 of Law Number 30 of 2014. At the end of the paper the author  concludes  the  importance  of  ASN  legal  compliance  to  carry  out  their  duties professionally and responsibly, and not to commit acts that are prohibited by law (corruption) so as not to get administrative sanctions from the PPK and have the opportunity to lose their status as ASN.
Keywords: government  responsibility,  administrative  sanctions,  civil  servants  convicted corruption, constitusional court Number 87/PUU-XVI/2018.
1 Diterima 2 November 2020, direvisi 22 november 2020
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

## ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018,  PNS  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  karena  dihukum  penjara  atau kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan.  hal  ini  berimplikasi  bahwa  demi  hukum pejabat  yang  berweang  yakni  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  berkewajiban mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS yang terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  putusan inkracht. Berdasarkan  hal tersebut  maka  kajian  ini  untuk  menelaah  bagaimanakah  tanggung  jawab  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengeluarkan putusan pemecatan tidak hormat atas  PNS  yang  terlibat  korupsi  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang inkracht . Berdasarkan  hasil  kajian  diketahui  bahwa  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  instansi tempat PNS berkedudukan mendapatkan delegasi dari Presiden untuk mengeluarkan keputusan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  atas  PNS  yang  melakukan  tindak pidana korupsi. Keputusan ini dapat dikeluarkan sejak akhir bulan dikeluarkannya putusan pengadilan yang inkracht. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor  15  Tahun  2018,  dan  Nomor  153/KEP/2018.  Tehadap  Pejabat  Pembina kepegawaian  yang  dengan  sengaja  tidak  mau  mengeluarkan  keputusan  tersebut, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor  30  Tahun  2014. Pada  akhir  tulisan  penulis  berkesimpulan  pentingnya kepatuhan  hukum  ASN  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara  professional  dan tanggung  jawab,  serta  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  undang-undang (korupsi)  agar  tidak  mendapatkan  sanksi  administrastif  dari  PPK  dan  berpeluang kehilangan statusnya sebagai ASN.
Kata  Kunci :  tanggung  jawab  Pemerintah,  PNS  terpidana  korupsi,  Putusan  MK Nomor  87/PUU-XVI/2018

## A. PENDAHULUAN
una mendukung terlaksananya pembangunan
nasional berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945,  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  wajib  menjalankan  tugasnya sesuai  dengan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini  didasarkan  kepada  fakta  bahwa selain  berfungsi  sebagai  perekat  dan pemersatu bangsa, ASN juga berfungsi sebagai pelayan publik  serta pelaksana kebijakan publik.
Menilik  ketentuan  yang  terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara (UUASN),  ASN  merupakan  sebuah profesi  bagi  WNI  yang  memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  sesuai  dengan  asas  dan prinsip  yang  tercantum  pada  Pasal  2 dan  Pasal  3  UU  ASN.  Ketaatan  pada norma tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya  loyalitas  diri  sebagai abdi  negara  dan  masyarakat  yang menyelenggaraan pemerintahan berdasarkan  keimanan  pada  Tuhan
G
Yang  Maha  Esa  dan  kesetiaan  kepada NKRI.
Adapun  peran  ASN  menurut Pasal  12    UU  ASN  adalah  “..sebagai perencana,  pelaksana,  dan  pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional,  bebas  dari  intervensi politik,  sera  bersih  dari  praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”. Hal ini berkonsekuensi  logis  apabila  dalam pelaksanaan  tugas  ditemukan  adanya ASN  yang  melakukan  tindakan  yang melanggar peraturan perundang- undangan maka akan tentu dikenakan sanksi disiplin oleh pemerintah.
Salah  satu  sanksi  yang  sering didiskusikan adalah hukuman disiplin berat dengan penjatuhan pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagaimana  dimaksud  Pasal  7  angka (4)  huruf  e  PP  No.  53  Tahun  2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP  No.53  Tahun  2010).  Jenis-jenis pelanggarannya pun kemudian
disebutkan  secara  tegas  pada  Pasal  13 PP yang sama.
Menariknya,
setelah dikeluarkannya  UU  ASN  aturan tersebut  tetap  dipertahankan  bahkan diperkuat.  Meskipun  tidak  gamblang disebutkan,  namun  secara  implisit Pasal  87  angka  (4)  huruf  b  UU  ASN menormakan  bahwa  terhadap  ASN yang  terbukti  berdasarkan  putusan pengadilan yang inkracht telah melakukan  tindak  pidana  korupsi maka
terhadap ASN tersebut dijatuhkan  hukuman  pemberhentian tidak  dengan  hormat.  Adapun  yang berwenang
menetapkan pemberhentian terhadap ASN tersebut adalah  pejabat  sebagaimana  disebut
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.11 Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No.11 Tahun 2017)  yaitu  Presiden  serta  Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
berdasarkan  delegasi  yang  berwenang menetapkan pemberhentian ASN.
Ternyata  hal  ini  menimbulkan ketidaksenangan  bagi  beberapa  pihak, apalagi  bagi  mereka  yang  telah melakukan  tindak  pidana  tersebut. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2018 aturan tersebut diajukan yudisial review ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Pengajuan  ini  didasarkan  pada  aturan Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 amandemen ke-3 bahwa “MK berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  dan  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  UU terhadap  UUD  1945....”.  nantinya, putusan atas pengujian norma ini tentu akan  berpengaruh  besar  terhadap implementasi  serta  tanggung  jawab pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif  terhadap  ASN  terpidana korupsi.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengulas bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah  dalam  penjatuhan  sanksi administrasi  terhadap  ASN  terpidana korupsi  pasca  diputuskannya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XVI/2018  dalam  perkara pengujian UUASN?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian normatif  yang  bersifat  kepustakaan dan  akan  dianalisis  secara  kualitatif. Diharapkan,  menurut  Kriyantono, 2020,  penelitian  kualitatif  akan  dapat
menggambarkan  hasil  analisa  yang sedalam-dalamnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  ASN  Yang  Melakukan  Tindak Pidana  Yang  Berhubungan  Dengan Jabatan
Sejak terjadinya perubahan stigma  ajaran  negara  hukum  yang berorientasikan kepada negara kesejahteraan,  ASN  diperlukan  untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  sejahtera  dan  berkeadilan  sosial. Hal ini disebabkan posisi ASN sebagai pegawai  pemerintah  sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Angka 1 UU ASN  yaitu  “ASN  adalah  Profesi  bagi pegawai negeri sipil pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  pada instansi pemerintah”.
Pegawai ASN bertanggung jawab melaksanakan  tugas  yang  diserahkan secara  profesional  serta  dengan dedikasi tinggi, baik ketika memberikan  pelayanan  publik  dan melaksanakan
kebijakan publik (Endang  Komara,  2019).    Hal  tersebut tentu  saja  tidak  mustahil  dilakukan apabila  ASN  berpegang  teguh  kepada kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) UU ASN sehingga martabat dan kehormatan ASN tetap terjaga. Sayangnya, ternyata ada pelanggaran-pelangaran  yang  masih sering  dilakukan  oleh  oknum  ASN seperti  terlambat  datang  ke  kantor, meninggalkan  tugas,  tidak  maksimal memberikan  pelayanan,  dan  lain sebagainya yang tidak memperlihatkan hasil kinerja yang maksimal (Amiartuti Kusmaningtyas,  2012).  Pada  tingkatan tertentu,  pelanggaran  yang  dilakukan ternyata tidak hanya bersifat
indisipliner semata, melainkan sampai jauh  kepada  kejahatan  tindak  pidana korupsi.
Korupsi  merupakan  perbuatan menyimpang  terhadap  norma  sosial serta  hukum  serta  berakibat  pada penjatuhan  hukuman  oleh  peraturan perundang-undangan. Terjadinya realitas  tersebut  tidak  terlepas  dari adanya  penyalahgunaan  jabatan  yang dilakukan oleh pejabat dan/atau ASN untuk mendapatkan keuntungan pribadi  dan  merugikan  kepentingan rakyat  dan  negara  (RB.  Soemanto, Sudarto, Sudarsana, 2014). Hal ini tentu bertolak  belakang  dengan  kewajiban ASN untuk mempererat persatuan dan kesatuan  bangsa  (Endang  Komara, 2019).
Maka  tidak  heran  jika  kemudian korupsi dianggap sebagai extraordinary crime yang  penyelesaiannya  menjadi prioritas  penting  pemerintah  yang diwujudkan  secara  nyata  dalam peraturan perundang-undangan (Jawahir  Thontowi,  2008).  Karena  hal ini berkaitan erat pada tingkat kualitas kelembagaan  yang  dilakukan  oleh aktor birokrasi.
Menurut Pasal 1 angka 3 PP No.53 Tahun  2010  “Pelanggaran  disiplin adalah  setiap  ucapan,  tulisan,  atau perbuatan  PNS  yang  tidak  mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan  ketentuan  disiplin  PNS,  baik yang  dilakukan  di  dalam  maupun  di luar  jam  kerja”.  Apabila  ASN melakukan  pelanggaran  yang  secara spesifik disebutkan Pasal 3 dan Pasal 4 PP  No.53  Tahun  2010    maka  akan diberikan hukum disiplin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) PP No.53 Tahun 2010  yaitu  “hukuman  disiplin  ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat”.
Kemudian,  secara  lebih  khusus karena  tindak  pidana  korupsi  sangat erat  kaitannya  dengan  kejahatan  yang berhubungan  dengan  jabatan  maka wajar bila hukuman disiplinnya adalah berupa  pemberhentian  tidak  dengan hormat.  Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b menyebutkan  “PNS  diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara  atau  kurungan  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau  pidana  umum  (norma  UU ASN  sebelum  putusan  MK  No. 87/PUU-XVI/2018).
Bagi  ASN  yang  dicurigai  dan berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup, selain akan menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib ia  juga  akan  diberhentikan  sementara ketika  telah  menjadi  tahanan  sebagai tersangka tindak pidana. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  88  ayat  (1) huruf c UU ASN. Meskipun begitu, ia tetap  dapat  memperoleh  penghasilan sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok. Persentase  besaran  penghasilan  yang akan diterima oleh PNS tersebut sangat bergantung  pada  keyakinan  PPK Instansi yang bersangkutan. Apabila ia merasa  yakin  akan  kebenaran  dugaan yang disangkakan kepada PNS tersebut maka  persentase  pembayaran  gaji hanya 50% dari gaji pokok, begitu pula sebaliknya.  Namun  jika  ternyata dikemudian  hari  ia  terbukti  tidak bersalah  maka  ia  akan  diaktifkan kembali  sebagai  PNS  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  sebagaimana disebutkan Pasal 88 ayat (2) UU ASN.
Adapun  terhadap  PNS  yang terbukti  bersalah  melakukan  tindak
pidana  korupsi  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap maka terhadap PNS yang telah dikenakan pemberhentian  sementara  selanjutnya akan  diambil  tindakan  pemberhentian dengan  tidak  hormat.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b  UU ASN.  Hal  ini  menjadikan  beberapa pihak  yang  berpotensial  dirugikan dengan  hadirnya  aturan  tersebut mengajukan  konstitusional  review  ke MK.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Tata Negara Republik

## Indonesia
Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 secara  eksplisit  menerangkan  bahwa “Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk  menguji  UU  terhadap  UUD..” Pengujian ini didasarkan pada konsekuensi  pemberlakuan  “ stufen theory ”  oleh  Hans  Kelsen  dan dikembangkan  oleh  muridnya  Hans Nawiasky,  dimana  kemudian  diakui dan dirumus dalam hierarki peraturan perundang-undangan  Pasal  7  ayat  (1) UU  No.12  Tahun  2011  jo  UU  No.15 Tahun 2019.  Selain itu Indonesia yang menganut  sistem  hukum  eropa kontinental  membutuhkan  adanya kesesuaian  aturan  hukum  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Maka  jika terdapat  pertentangan  ketentuan  UU terhadap UUD 1945, demi hukum UU tersebut  dapat  diajukan  permohonan pengujian kepada MK.
3.  Putusan  MK  No.  87/PUU-XVI/2018 Atas  Uji  Materiil  Pasal  87  ayat  (4) huruf b UUASN Djoko Prakoso (2012) menafsirkan kejahatan  jabatan  sebagai  “kejahatan yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri
atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta  kejahatan  yang  termasuk  dalam Bab  VIII  buku  kedua  KUHP”. Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat dipahami bahwa bila  ASN melakukan kejahatan  yang  berhubungan  dengan jabatan tentu akan dikenakan hukuman disiplin  berdasarkan  norma  hukum yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi administratif sampai  kepada  hilangnya  hak-hak kepegawaian (Fitri Rahmadani Muvaris, 2019).
Pada tanggal 4 Oktober 2018 telah dilakukan  permohonan  pengujian materiil  terhadap  Pasal  87  ayat  (4) huruf  b  UU  ASN  (Putusan  MK  No. 87/PUU-XVI/2018, 2018). Pada pokoknya  pemohon  merasa  dirugikan dengan ditetapkannya norma tersebut.
Karena  meskipun  pemohon  telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan, pemohon  juga  dikenakan  hukuman disiplin  berat  berupa  pemberhentian tidak  dengan  hormat.  Padahal  disaat yang  bersamaan  (ketika  menjalani hukuman  penjara)  pemohon  telah mendapat sanksi administratif lainnya seperti pemberhentian sementara sebagai  ASN  dan  penurunan  pangkat setingkat lebih rendah (Putusan Bupati Bintan  No.26/I/2010,  2010).  Hal  ini bertentangan  dengan  TAP  MPR No.XVII/MPR/1998  mengenai  HAM, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD  1945  serta  hak-hak  lain  yang seharusnya didapatkan pemohon serta ASN lainnya sebagai warga negara.
Selain itu, pemohon menganggap norma  tersebut  tidaklah  adil.  Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi pemohon yang sudah selesai menjalani hukuman  maka  sudah  sepantasnya haknya dikembalikan seperti sedia kala
(Putusan  MK  No.87/PUU-XVI/2018). Oleh  karena  itu,  pemohon  melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada MK agar menyatakan  bahwa  Pasal  87  ayat  (4) huruf b UU ASN bertentangan dengan UUD  1945  dan  dinyatakan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam  pertimbangannya  MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf UU ASN sudahlah tepat. Karena  dengan  melakukan  kejahatan tersebut,  selain  telah  mengkhianati sumpah  jabatan  yang  diembannya, tindakan ASN tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya tercapainya tujuan  bernegara  yang  menjadi  acuan utama  ASN  dalam  melaksanakan tugasnya  (Putusan  MK  No.87/PUU- XVI/2018).
Namun,  MK  sependapat  dengan pemohon mengenai frasa yang terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sepanjang  terkait”....dan/atau  tindak pidana  umum”.  Menurut  MK  frasa tersebut  menimbulkan  ketidakpastian hukum dan membuka peluang ketidakadilan serta bertentangan dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.
Sehingga, dalam amar putusannya MK memutuskan bahwa terhadap permohonan pemohon, MK mengabulkan  permohonan  pemohon untuk  sebahagian  sepanjang  bunyi frasa  tersebut  diatas.  Sehingga  bunyi Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b  UU  ASN menjadi  “dihukum  penjara  atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan yang  ada  hubungannya  dengan jabatan”.

## 4. Tanggung Jawab Pemerintah dalam
Pemberian  Sanksi  administrasi  Pasca Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018
Menjadi  menarik  ketika  Putusan MK yang diputus pada tanggal 11 April 2019 ternyata tidak merubah, menambah atau bahkan menghapuskan  frasa  “berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki  kekuatan  hukum”  yang terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b
UU
ASN. Dengan demikian, pemaknaan  Pasal  menjadi  semakin jelas,  ketika  PNS  terbukti  melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah inkracht maka demi  hukum  ia  diberhentikan  tidak dengan hormat.
Adapun  yang  dimaksud  dengan putusan inkracht dalam hukum pidana (korupsi) adalah “(1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan  banding  setelah  waktu  tujuh belas hari sesudah putusan dijatuhkan atau  setelah  putusan  diberitahukan kepada  terdakwa  yang  tidak  hadir  ( Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana),  kecuali  untuk putusan  bebas;  putusan  lepas  dari segala  tuntutan  hukum;  dan  putusan pemeriksaan  acara  cepat  karena putusan-putusan  tersebut  tidak  dapat diajukan  banding  (Pasal  67  KUHAP); (2) Putusan pengadilan tingkat banding yang  tidak  diajukan  kasasi  dalam waktu  empat  belas  hari  sesudah putusan  pengadilan  yang  dimintakan kasasi  itu  diberitahukan  kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo Pasal 246 ayat (1) KUHAP (Hukumonline, 2019).
Menurut  Surat  Edaran  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  No  K.26- 30V.326-299,  perhitungan  dimulainya waktu  pemberhentian  tidak  dengan
hormat  ini  adalah  akhir  bulan  sejak putusan  pengadilan  tersebut  telah inkracht .  Adapun  yang  melakukan pemberhentian  adalah  PPK.  Pasal  1 Angka  14  UU  ASN  mendefinisikan “PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  pegawai  ASN  dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Kemudian  Pasal  53  UU  ASN menentukan “Presiden dapat mendelegasikan wewenang penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  pejabat  selain  pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat  fungsional  keahlian  utama kepada menteri di kementrian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah  nonkementrian;  sekretaris jenderal  di  sekretariat  lembaga  negara dan  lembaga  nonstruktural;  gubernur di  provinsi;  dan  bupati/walikota  di kabupaten/kota”. Berdasarkan ketentuan  tersebut  diatas  dapat diketahui  bahwa  Pejabat  Pembina Kepegawaian
tempat PNS berkedudukanlah  yang  bertanggung jawab  dalam  pemberhentian  tidak dengan  hormat  atas  PNS  yang bersangkutan.
Untuk  menjamin  dilaksanakan tanggung jawab tersebut maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor
182/6597/SJ,  Nomor  15  Tahun  2018, dan  Nomor  153/KEP/2018  Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri  Sipil  yang  Telah  Dijatuhi Hukuman  Berdasarkan  Keputusan
Pengadilan  yang  Berkekuatan  Hukum Tetap  Karena  Melakukan  Tindak Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya  Dengan  Jabatan.  Pada bahagian  diktum  kedua  ketetapan tersebut disebutkan bahwa “Termasuk dalam  ruang  lingkup  keputusan tersebut  adalah  penjatuhan  sanksi kepada  PPK  dan  Pejabat  yang berwenang  yang  tidak  melakukan pemberhentian  tidak  dengan  hormat atas PNS yang terlibat korupsi”.
Alasan  lain  terbitnya  SKB  diatas adalah  untuk  melengkapi  penegakan hukum  berdasarkan  UU  ASN  beserta peraturan  pelaksananya.  Karena  baik UU ASN maupun peraturan pelaksananya  tidak  ditemukan  sanksi hukum  bagi  pejabat  atasan  dan  atau kepala daerah yang tidak mengeluarkan keputusan
pemberhentian  tidak  dengan  hormat. Adapun  alternatif  penegakan  hukum yang dapat dijatuhkan adalah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan (UUAP). Sehingga, apabila  ditemukan  Pejabat  dengan sengaja menghindari diri dari mengeluarkan  keputusan  pemecatan dapat  diancam  sanksi  administrasi sebagaimana diatur Pasal 80, Pasal 81, dan  Pasal  82  UUAP.  Karena  selain merusak  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  juga  dapat menimbulkan kerugian negara dimana PNS tersebut masih berstatus aktif dan tetap menerima gaji bulanan.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Sebagai  abdi  negara  dan  rakyat, sudah seharusnya ASN menjaga harkat dan martabat ASN ketika menjalankan
tugas yang diberikan. Pasal 3 dan Pasal 4  UU  ASN  secara  jelas  menyebutkan prinsip  dan  nilai  dasar  yang  harus dipegang teguh oleh ASN. Namun, bila ternyata  hal  tersebut  dilanggar  maka ada  konsekuensi  logis  yang  akan diterima, yaitu sanksi administrasi baik ringan, sedang, dan berat.
Terhadap  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  jabatan  (misalnya adalah korupsi), ASN harus menghadapi  ancaman  pemberhentian tidak  dengan  hormat.  Namun,  tentu sanksi pemecatan dengan tidak hormat hanya  akan  dijatuhkan  apabila  ASN tersebut  memang  telah  terbukti bersalah  melanggar  Pasal  87  ayat  (4) huruf b UU ASN berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht.
Eksistensi Pasal tersebut kemudian  diperkuat  dengan  Putusan MK  No.87/PUU-XVI/2018  sehingga kewajiban PPK mengeluarkan keputusan terkait pemberhentian tidak dengan hormat menjadi suatu hal yang mutlak  dilakukan.  Ketidakpatuhan Pejabat  yang  tidak  mengeluarkan keputusan  yang  dimaksud  akan berimplikasi  pada  pengenaan  sanksi administrasi  berdasarkan  pasal  80, Pasal 81, dan Pasal 82 UUAP

## 2. Saran
Mengingat  konsekuensi  berat yang  harus  diterima  ASN  bila melakukan kejahatan
yang berhubungan  dengan  jabatan  maka sudah  selayaknya  menjadi  perhatian dan pelajaran agar ASN melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
Selain  itu  kepada  pejabat  yang berwenang  hendaknya  menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sehingga tujuan hukum dapat tercapai
sebagaimana  yang  diharapkan  oleh seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko Prakoso, 2012. Asas-asas hukum pidana di Indonesia.
Ali  Marwan  dan  Evlyn  Martha
Julianthy.  2008.  Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.2. Fitri  Rahmadhani  Muvaris.  2019. Analisis  Aspek  Keadilan  Dari Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  di  Indonesia.  Jurnal Legislasi Indonesia Vol.16 No.2. Muhammad  Shoim.  2009.  Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan  Publik  Terhadap Tingkat  Korupsi  pada  Lembaga Peradilan  di  Kota  Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
Wirza  Fahmi  dan  Mahdi  Syahbandir. 2017. Kedudukan
Pegawai
Negeri Sipil Yang diberhentikan secara  tidak  hormat  karena melakukan tindak pidana kejahatan  jabatan.  Syiah  Kuala Law Journal. Vol. 1 (1).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang
Administrasi pemerintahan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2015 Tentang Aparatur Sipil Negara Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian  Negara  No  K.26- 30V.326-299 tanggal 20
November  2012  perihal  PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana berkaitan  dengan  kejahatan jabatan yang dilakukan PNS
Putusan Pengadilan:
Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018, hlm.135
Internet: https://www.hukumonline.com/klini k/detail/ulasan/lt50b2e5da8aa 7c/putusan-yang-inkracht