## PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN
VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH WARGA NEGARA
Suyarno 1 , Fatkhurohman 2 , Sirajuddin 3

## ABSTRAK
Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, lockdown wilayah,  pemberlakuan physical  distancing , social  distancing ,  mencuci  tangan,  pemakaian handsanitizer ,  Pemberlakuan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  lain-lain.  Selanjutnya,  Pemerintah  juga memberikan  kebijakan  tentang  vaksinasi  secara  nasional  untuk  melindungi  warganya  dari  virus  tersebut. Dalam  pelaksanaan  vaksinasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  masih  belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan.
Kata Kunci : Perlakuan Negara, Penolakan, Vaksinasi, Covid-19

## ABSTRACT
The Covid-19 virus began to spread in Indonesia in early 2020. Given the dangers posed by the virus and the large number of Indonesians exposed to the Covid-19 virus, the government made efforts to break the chain of the virus's spread, such as the appeal to wear masks, lockdown areas, implementation of physical distancing, social distancing, hand washing, use of hand sanitizer, Large-Scale Social Enforcement (PSBB) and others. Furthermore, the Government also provides a national vaccination policy to protect its citizens from the virus. In the implementation of vaccinations carried out by the government, not a few people are still not willing or even reluctant to participate in the vaccination program. This is because there is a lot of negative information about the vaccination, as well as being forced to implement it. So that many associate the implementation of the vaccination with human rights regarding the freedom to determine the right to health.
Keywords: State Treatment, Rejection, Vaccination, Covid-19

## PENDAHULUAN
Corona  Viruses  Disease  2019 atau  yang sering  disebut  Covid-19  atau  Corona  mulai mewabah  di  Indonesia  pada  awal  tahun  2020. Virus tersebut berawal dari kota Wuhan negara Cina.  Dalam  perjalanan  waktu,  virus  tersebut telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Virus yang  muncul  misterius  ini  telah  memakan banyak  korban  jiwa,  tidak  terkecuali  di Indonesia.
Virus  corona  memiliki  gejala  yang  sama mirip   flu   dan   berkembang   cepat   hingga mengakibatkan  infeksi  lebih  parah  dan  gagal
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
organ.  Kelelawar,  ular,  dan  berbagai  hewan eksotis   lain   hingga   kini   masih   dianggap sebagai  vektor  virus  Corona  atau  Covid-19. Terlepas    dari    benar    tidaknya    informasi tersebut,  Covid-19  membuktikan  diri  mampu menular   antar   manusia.   Penularan   sangat cepat    hingga    Organisasi    Kesehatan    Dunia WHO   menetapkan virus  Corona atau Covid-19 sebagai  pandemi.  Pandemi  atau  epidemi globalmengindikasikan        infeksi        Covid-19 yang  sangat    cepat    hingga    hampir    tak    ada negara atau  wilayah  di  dunia  yang  terhindar dari virus   Corona. Peningkatan   jumlah   kasus
terjadi    dalam    waktu    singkat    hingga    butuh penanganan  secepatnya  karena  belum  ada obat spesifik  untuk  menangani  kasus  infeksi virus Corona    atau    Covid-19.    Dengan demikian, Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan      untuk menangani corona   virus disease 2019 (Covid- 19) di Indonesia.
Namun dalam menanggulangi virus tersebut,  Pemerintah  seolah-olah  kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan  perkumpulan,  dan  tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah  mengharuskan  Pemerintah  untuk memberikan  sanksi  kepada  warga  yang melanggar,  dengan  tidak  tanggung-  tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam  halnya  tujuan  daripada  pemberian sanksi  merupakan  memberikan  rasa  jera  pada pelanggarnya.  Seperti  yang  dikabarkan  oleh tirto.id,  penjara  1  tahun  bagi  pelanggar  PSBB saat corona dinilai berlebihan, landasan hukum yang  dipakai  sebagai  pijakan  hukum  nya  ialah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Dalam  Pasal  93, disebutkan  jika  para  pelanggar  kekarantinaan kesehatan  “dipidana  penjara  paling  lama  satu tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 100  juta.”  Alasan  ini,  penerapan  sanksi  tak sesuai  dengan  asas ultimum  remedium (hukum pidana  menjadi  upaya  terakhir  penegakan hukum). 4
Selanjutnya, i Maklumat i Kapolri
i Mak/2/III/2020 i yang i diterbitkan i 19 i Maret i 2020 i dengan i alasan i “ Salus i populi i suprema i lex i esto ” i yakni i “keselamatan i rakyat i merupakan i hukum i tertinggi” i merupakan i himbauan i untuk i masyarakat i agar i tidak i melakukan i kegiatan i yang imengumpulkan i orang i dalam i jumlah i banyak, i baik i ditempat i umum i maupun i di i lingkungan i sendiri, i yang i mana i himbauan i tersebut i juga i merupakan i tangan i panjang i dari i kebijakan i Pemerintah i yang i ada. i Namun, i apabila i masyarakat i tetap i melanggar i dengan i tidak
4 Adi Briantika, “Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB  Saat  Corona  Dinilai  Berlebihan” ,  dalam www.tirto.id  yang  diupload  pada  tanggal  11  Desember 2020 dan diolah pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 13.10 wib
i mengindahkan i himbauan i dari i Kepolisian/aparat i untuk i tidak i berkerumun i atau i berkumpul i bisa i dikenakan i sanksi i pidana i dengan i pasal i berlapis i mulai i Pasal i 212, i 216, i dan i 218 i KUHP i hingga i Pasal i 14 i UU i No. i 4 i Tahun i 1984 i tentang i Wabah i Penyakit i Menular i dan i Pasal i 93 i UU i No. i 6 i Tahun i 2018 i tentang i Kekarantinaan i Kesehatan. i Dengan i adanya i sanksi i yang i diberikan i tersebut, i maka i akan i mengikat i masyarakat i sebagai i pelanggar i himbauan i tersebut, i dan i itu i dirasa i kurang i efektif i dengan i keadaan i atau i situasi i yang i sedang i terjadi. Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit  dampak  yang  diterima  langsung  oleh masyarakat.  Dampak  yang  paling  dirasa  berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana  kebijakan  yang  mengatakan  bahwa masyarakat  harus  tinggal  dirumah/ lockdown membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan  seperti  hari-hari  sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian  nasional.  Dari  dampak  tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  yang  diteken  pada  31  Maret  2020. Jokowi  mengklaim  Perppu  baru  tersebut memberikan  pondasi  bagi  Pemerintah,  otoritas perbankan  dan  otoritas  keuangan  untuk melakukan  langkah-langkag  yang  luar  biasa dalam  upaya  menjamin  kesehatan  masyarakat, menyelamatkan  perekonomian  nasional  serta stabilitas keuangan. 5
Mengingat  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh virus  ini  dan  juga  dampaknya  (bukan  hanya dalam lingkup kesehatan), Pemerintah Indonesia telah  memberikan  kebijakan-kebijakan  dan himbauan-himbauan  kepada  masyarakat  untuk mencegah  penularan  virus  tersebut.  Mulai  dari himbauan  yang  dikeluarkan  oleh  seluruh tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Kepolisian hingga Pemerintah Desa. Himbauan tersebut  berupa  larangan  berkumpul  dengan jumlah  yang  banyak,  memakai  masker,  jaga
5 Addi  M.  Idhom, “Daftar  Kebijakan  Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru” ,  dalam www.tirto.id yang diupload pada tanggal 2 September 2020 dan diolah pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 14.00 wib
jarak  dan  larangan  mengadakan  hajatan  atau pesta yang menimbulkan keramaian, himbauan- himbauan  dan  anjuran-anjuran  diterbitkan dengan  tujuan  agar  masyarakat  mematuhinya. Selanajutnya pemberlakuan physical distancing atau  jaga  jarak  antar  sesama  serta  himbauan lainnya  belum  bisa  sepenuhnya  dipatuhi  oleh masyarakat.  Kenyataannya,  banyak  masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar himbauan dan larangan tersebut.
Berbicara  mengenai  aturan-aturan,  tidak terlepas  dari  yang  namanya  sanksi  apabila melanggarnya. Sanksi merupakan bagian penutup  yang  penting  di  dalam  hukum,  sanksi ini  merupakan  suatu  bentuk  pemaksaan  dari administrasi  Negara  (pemerintah)  terhadap warga  negara  dalam  hal  adanya  perintah- perintah,  kewajiban  kewajiban,  atau  lara-ngan- larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang  dikeluarkan.  Sanksi bagi pelanggar peraturan-peraturan dapat berupa sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  dan  juga  sanksi administrasi.
Sanksi  yang  diberikan  menurut  Mahfud MD  merupakan  paksaan  oleh  negara,  hal tersebut  tertuang  di  dalam  Pasal  28J  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia orang  lain.  Hak  asasi  itu  dibatasi  dengan Undang-Undang  yang  kemudian  Undang- Undang  diturunkan  lagi  dalam  kebijakan pemerintah  dibatasi  dengan  Undang-Undang untuk melindungi hak asasi orang lain.
Mengingat  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh adanya virus covid-19 dan banyaknya penduduk Indonesia  yang  terpapar  virus  covid-19. Pemerintah  telah  mencanangkan  program vaksinasi  Covid-19  bagi  181  juta  penduduk Indonesia  yang  dimulai  sejak  13  Januari  2021 lalu.    Bagi  mereka  yang  terdaftar  sebagai penerima  vaksin  namun  menolak  disuntik vaksin,  pemerintah  menyiapkan  sanksi  di antaranya pencabutan dari daftar bantuan sosial. Sanksi  tersebut  tercantum  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  14  tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99 Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan
Pelaksanaan Vaksinasi
Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19).
Meskipun  telah  diatur  secara  eksplisit dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres),  Jubir Vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan  sanksi  tersebut  bersifat  opsional. Hal  itu  menurutnya  karena  sikap  Kemenkes dalam  tahapan  vaksinasi  lebih  mengedepankan cara-cara persuasif. Pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 lebih mengedepankan  pendekatan  persuasif  edukasi namun  juga  membuka  ruang  untuk  Pemerintah Daerah dan Lembaga untuk memberikan sanksi.
Jika  pendekatan  persuasif  dan  edukasi dikedepankan, lantas mengapa harus ada sanksi yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021 tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Corona Viruses Disease 2019 (Covid- 19) tepatnya pada Pasal 13 untuk diberikan pada orang yang tidak mau di vaksin.
Padahal  jika  kita  dalami  lebih  jauh,  HAM telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memberikan  persetujuan  dan  tanpa  paksaan sedikitpun  dalam  program  vaksinasi.  Alih-alih menakuti  masyarakat  dengan  sanksi  pidana, pemerintah  seharusnya  lebih  fokus  untuk  lebih memberi edukasi dengan menyebarkan informasi  yang  akurat  dan  transparan  tentang vaksin.  Sehingga,  tidak  perlu  adanya  paksaan pada  tiap  orang  untuk  dilakukan  vaksinasi. Serta,  pemerintah  wajib  mengupayakan  proses vaksinasi dilakukan secara sukarela.
Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  sedikit masyarakat  yang  masih  belum  bersedia  atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Sebagai contoh di Kabupaten Sidoarjo, masih banyak ditemukan orang-orang yang  enggan  ikut  dalam  program  vaksinasi tersebut.  Mereka  beralasan  bahwa  vaksin  yang digunakan  belum  disertifikasi  oleh  MUI,  oleh pihak Menkes, atau  bahkan ada yang mengatakan  bahwa  vaksin  yang  digunakan tersebut  terdapat  chip  sebagai  pengontrol.  Ada
lagi  hoaks 6 yang  telah  menyebar  ditengah masyarakat,  yakni  vaksin  tersebut  dapat menyebabkan orang mengidap penyakit komorbid  dan  diabetes.  Hal-hal  tersebut merupakan  alasan  yang  bersumber  dari  media- media seperti instagram, facebook, dan lainnya. Terlepas  dari  benar  tidaknya  alasan-alasan tersebut, membuat program pemerintah terkendala  dan  tidak  berjalan  dengan  mulus, padahal Presiden Jokowi menargetkan penyuntikan 2 juta dosis vaksin Corona perhari nya  seperti  yang  diberitakan  di  laman detik.com. 7
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang dijelaskan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan masalah diantaranya: bagaimanakah upaya Pemerintah untuk menanggulangi Pandemi Covid-19?; dan bagaimanakah efektifitas pemberian sanksi terhadap tiap orang yang  menolak  untuk  divaksinasi?.  Dengan rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 serta keefektifitasan  pemberian  sanksi  terhadap  tiap orang yang menolak untuk divaksinasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  memiliki suatu  metode  yang  berbeda  dengan  penelitian lainnya.  Metode  penelitian  yuridis  empiris merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam melakukan  sebuah  penelitian  langsung  untuk turun ke lapangan. pendekatan yang digunakan adalah  adalah  yuridis  sosiologis,  yakni  suatu pendekatan  dengan  berdasarkan  norma-norma atau  peraturan  yang  mengikat  pada  masyarakat
6 Arti  “Hoaks”  dalam  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia) adalah  informasi bohong atau berita bohong dan diartikan  sebagai    informasi  yang  sesungguhnya  tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. “Tujuan dari berita  bohong  adalah  membuat  masyarakat  merasa  tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah,  tidak  meyakinkan,  dan bahkan  salah.”  Keterangan tersebut dimuat dalam laman https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong.  Selanjutnya, frasa HOAKS tersebut merupakan kata serapan dari frasa
dengan menganalisa implementasinya, sehingga diharapkan  dari  pendekatan  ini  dapat  diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan  akibat-akibat  pada  berbagai  segi kehidupan  sosial.  Penyusun  penelitian  hukum ini  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kabupaten Sidoarjo serta di dukung dengan data-data serta kasus-kasus  yang  ada  dalam  surat  kabar  atau berita  secara  nasional  karena  pemberlakuan pemberian vaksin ini berlaku secara nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Pemerintah untuk Menanggulangi
Pandemi Covid-19 Penanggulangan
yang dilakukan Pemerintah dalam menekan angka kasus Covid- 19  di  Indonesia  merupakan  sebuah  gambaran hadirnya Pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam bidang kesehatan. Namun tidak hanya Pemerintah Indonesia saja yang melakukan hal tersebut, seluruh negara kini telah mencoba  melakukan  penanggulangan  yang serupa  dikarenakan  Covid-19  ini  merupakan bencana  non-alam  sebagai  pandemi  di  seluruh negara.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  Pemerintah dalam  menanggulangi  atau  menekan  angka kasus  Covid-19  memberikan  dampak  tertentu bagi  masyarakat,  seperti  perekonomian  yang melemah. Namun demi menyelamatkan rakyatnya, Pemerintah harus mengambil langkah cepat dan terukur dalam menanggulanginya.  Penanggulangan  yang  bisa kita  kutip  dalam  regulasi-regulasi  kebijakan yang pernah ada adalah sebagai berikut:
HOAX  yang  sering  digunakan  di  Indonesia.  Selanjutnya penulis  juga  mengutip  perihal  keabsahan  ejaan  atau  frasa tersebut, dari laman nasional.kompas.com yang menjelaskan  bahwasannya  frasa  “HOAKS”  telah  masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V yang juga  tersedia  secara  online  atau  dalam  jaringan  (daring), lihat pada laman https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
7 Pradita Utama, “Masalah Stok Hingga Hoax Jadi Kendala  Vaksinasi  Di  Daerah” ,  dalam  news.detik.com yang  diupload pada  Kamis,  15  Juli 2021 dan diolah  pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.00 wib
a. Protokol  Kesehatan  (memakai  masker, mencuci  tangan,  mengurangi  mobilitas, social distancing dan physical distancing )
Penularan  COVID-19  terjadi  melalui droplet  yang  dapat  menginfeksi  manusia dengan  masuknya  droplet  yang  mengandung virus  SARS-CoV-2  ke  dalam  tubuh  melalui hidung,  mulut,  dan  mata.  Prinsip  pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan  menghindari  masuknya  virus  melalui ketiga  pintu  masuk  tersebut  dengan  beberapa tindakan, dimana tindakan ini termasuk dalam 5M  atau  disebut  sebagai  protokol  kesehatan seperti:
1) Memakai masker
2) Mencuci tangan
3) Mengurangi mobilitas
4) Physical distancing
5) Social distancing
b. PSBB  (Pembatasan    Sosial    Berskala Besar)
Kebijakan tentang penanggulangan Covid- 19    di    Indonesia,    menggunakan    PSBB
(Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar),  yang di mulai      dari      berberapa      daerah,      seperti Provinsi  DKI,  telah  dimulai  dari  tanggal  10 April  2020  samapai  dengan  23  April  2020, dan   kemudia   diikuti   oleh   Provinsi   dan kabupaten/kota    yang    lain,    seperti    Provinsi Banteng  di  Kabupaten  Tangerang,  dan  Kota Tangerang.  Di  Provinsi  Jawa  Barat,  dimulai dari  Kabupaten  Bogor,  Kota  Bogor,  Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Kebijakan  PSBB  sendiri  merunjuk  pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Untuk  mendukung pemberlakuannya,  pemerintah  merilis  dua regulasi  turunan,  yaitu    Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  serta  Keputusan Presiden  tentang  Kedaruratan  Kesehatan. Dengan  regulasi  yang  ada,  Presiden  meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan  tetap  terkoordinasi  dengan  pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan  oleh  gubernur/wali  kota  kepada Menteri  Kesehatan  dengan  pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh
Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan.  Saat  bersamaan,  masyarakat  juga diminta  tetap  menjaga  jarak  aman  untuk memutus  rantai      penularan  virus.  Menjaga jarak aman antar orang ( social  distancing ) dan membatasi  seluruh  akses  masuk  maupun keluar  dan  dari  suatu    wilayah  dinilai  efektif untuk  mengendalikan  persebaran  Covid-19. Pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Detail teknis dan syarat- syarat  mengenai  PSBB  dituangkan  dalam Peraturan  Menteri        Kesehatan  RI  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  yang  ditandatangani  oleh
Menteri Kesehatan RI. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi corona virus    disease 2019  (Covid-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Agar bisa menetapkan PSBB, setiap  wilayah  harus  memenuhi    kriteria. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit  meningkat  dan  menyebar  secara signifikan  dan  cepat  ke  beberapa  wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian   serupa di wilayah atau negara lain. Apabila PSBB dilaksanakan di     suatu wilayah maka  pelaksanaan  PSBB  meliputi  beberapa hal,  yakni    peliburan  tempat  sekolah  dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,  pembatasan  kegiatan  di  fasilitas umum.  Namun,  peliburan  dan  pembatasan tersebut dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti  pelayanan  kebutuhan  bahan  pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan. Pembatasan juga dikecualikan untuk pelayanan kesehatan, pasar, toko, supermarket dan    fasilitas    kesehatan.  PSBB  dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang Virus Covid- 19 atau selama 14 hari   dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kedaruratan  kesehatan    masyarakat  adalah kejadian  kesehatan  masyarakat  yang  bersifat luar  biasa  dengan  ditandai  penyebaran
penyakit  menular  dan/atau  kejadian  yang disebabkan  oleh  radiasi  nuklir,  pencemaran biologi,  kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan pangan  yang  menimbulkan  bahaya  kesehatan dan  berpotensi  menyebar  lintas  wilayah  atau lintas negara. 8 Penanganan kedarurat kesehatan  tersebut  didasarkan  atasUndang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan  (UU  Kekarantinaan Kesehatan). 9
UU Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan  tentang  adanya  pembatasan masuk-keluarnya  individu  kesuatu  daerah yang    telah  dinyatakan  sumber  wabah, termasuk  mengatur  pula  tentang  adanya perintah  untuk  melakukan  isolasi,  karantina wilayah,  vaksinasi  dan  lain  sebagainya  untuk menghentikan  penyebaran wabah yang terjadi di  Indonesia. 10 UU  Kekarantinaan  Kesehatan, menetukan  bahwa  terdapat  beberapa  jenis karantina  kesehatan  yaitu  Karantina  Rumah, Karantina  Rumah  Sakit,  Karantina  Wilayah dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar. Karantina  wilayah  tersebut  melarang  warga masuk atau  keluar dari daerah yang terdampak Covid-19. Di dalam  karantina wilayah itu juga ditekankan adanya “ social/individuals distancing ”  dengan  kebijakan  melarang seluruh  kegiatan  yang  mengumpulkan  massa. Jika  terjadi  situasi  kedaruratan  kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19 ini maka di  wilayah    terdampak    dapat  dilakukan Karantina  Rumah,    Karantina  Wilayah, Karantina  Rumah  Sakit,  atau  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  oleh  Pejabat  Karantina Kesehatan. 11 Pelaksanaan  Karantina  Rumah, Karantina    Wilayah,  Karantina  Rumah  Sakit, atau  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar tersebut  harus  didasarkan  pada  pertimbangan epidemiologis,  besarnya  ancaman,  efektifitas, dukungan  sumber  daya,  teknis  operasional,
8 Lihat  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
9 I  Wayan  Wiryawan, “Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Pandemi  Virus  Corona  Disease 2019  (Covid-19)  Di  Indonesia” ,  Prosiding  Seminar Nasional  Webinar  Nasional  Universitas  Mahasaraswati Denpasar  “Percepatan  Penanganan  COVID-19  Berbasis Adat di Indonesia”, 26 Juni 2020, Denpasar, hlm. 183
pertimbangan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan keamanan. 12 Namun khusus mengenai karantina  wilayah  dan  pembatasan  sosial berskala  besar    penentuan  harus  ditetapkan oleh menteri. 13
Sebagai tindak lanjut atas pandemi Covid- 19 pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk melaksanakan PSBB. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis beberapa  regulasi      turunan,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) kemudian Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penetapan    Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dengan regulasi-regulasi tersebut, Presiden meminta  kepala  daerah  tidak  membuat kebijakan  sendiri  dan  tetap  terkoordinasi dengan  pemerintah  pusat  lewat  Ketua  Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan oleh gubernur/wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan  pertimbangan  Ketua  Gugus  Tugas, atau dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan.
c. Pemberlakuan Lockdown
Terkait  kebijakan lockdown ,  sebenarnya juga  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan.  Karantina  adalah  pembatasan kegiatan  atau  pemisahan  seseorang  yang terpapar penyakit menular  sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan,  meskipun  belum  menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa
10 Ibid.
11 Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
12 Pasal   49   ayat (2)Undang-Undang   Nomor   6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
13 Pasal   49   ayat (3)Undang-Undang   Nomor   6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
inkubasi,  atau  pemisahan  peti  kemas,  alat angkut,  atau  barang  apapun  yang  diduga terkontaminasi  dari  orang  atau  barang  yang mengandung  penyebab  penyakit  atau  sumber bahan  kontaminasi  lain  untuk  mencegah kemungkinan  penyebaran  ke  orang  atau Barang di sekitarnya. 14
Dengan adanya pandemi Covid-19, hampir seluruh  kegiatan  dirumahkan,  dan  kebijakan ini disebut dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke  suatu  wilayah,  sehingga  masyarakat  yang berada  di  suatu  wilayah  tersebut  diharapkan dapat  terhindar  dari  wabah  yang  cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan  oleh  pemerintah,  dengan  terlebih dahulu  melakukan  pemeriksaan  secara  ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan  konsekuensinya  secara matang,  baik  dari  segi  ekonomi  maupun sosial. 15
Lockdown sebenarnya  adalah  perluasan dari  social  distancing,  yang  mencangkup wilayah  dan  territorial  tertentu.  Bila  suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan  pintu  keluar  bagi  warga  masyarakat.  Tak heran  bila  dalam  beberapa  pemberitaan, kebijakan  lockdown  ini  menjadi  bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah  berdasarkan  kesiapan  anggaran  dan dampak sosial yang timbul. 16
d. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Pada Siaran  Pers  di  Istana  Negara,  2  Juli
2021, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan
Masyarakat  (PPKM)  Darurat  sejak  3  Juli hingga  20  Juli  2021  di  Jawa  dan  Bali.
14 Kekarantinaan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 tahun 2018 tentang Kesehatan
15 Nur  Rohim  Yunus, et.  al ., “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi
Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19” ,  SALAM:  Jurnal Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020, Hlm. 229
16 Nur  Rohim  Yunus, et.  al ., “Kebijakan Pemberlakuan . . . , Op. Cit . hlm. 233
Kebijakan  tersebut  dikeluarkan  berdasarkan data  epidemologi  terbaru  (Indonesia  tengah mengalami  lonjakan  kasus  pada  gelombang kedua  setinggi  381%  per  21  Juni  2021), keberadaan  varian  delta  Covid-19,  dan pertimbangan politis. PPKM Darurat membatasi aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali secara lebih ketat. 17 Berdasarkan  pernyataan  pers  Satgas  Nasional COVID-19 pada 1 Juli 2021, penerapan PPKM Darurat  dilakukan  sejalan  dengan  sistem manajemen  zonasi  Organisasi  Kesehatan Dunia ( World Health Organization ). Kegiatan PPKM  ini  diinstruksikan  dalam  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  Darurat Corona  Virus  Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
e. Pemberian Vaksinasi
Berjalannya dengan pencegahan penularan mata  rantai  Covid-19  melalui  pemberlakuan PSBB dan PPKM, pemerintah juga melaksanakan  program  vaksinasi.  Vaksinasi adalah  proses  di  dalam  tubuh,  dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu  penyakit  sehingga  apabila  suatu  saat terpajan  dengan  penyakit  tersebut  maka  tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak  hanya  bertujuan  untuk  memutus  rantai penularan  penyakit  dan  menghentikan  wabah saja,  tetapi  juga  dalam  jangka  panjang  untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/  menghilangkan)  penyakit  itu sendiri. 18
Tujuan dari vaksinasi ini adalah menurunnya  angka  kesakitan  dan  angka kematian akibat virus. Vaksin dapat memperkecil  kemungkinan  terjadinya  gejala
17 Dalam  laman  kemlu.go.id, “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3- 20 Juli 2021” , diupload pada 2 Juli 2021 dan diolah penulis pada 8 Juli 2021 pukul 16.00 wib
18 Fitriani  Pramita  Gurning, et.  al ., “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020” , Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021, hlm.
yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. 19 Selain  itu,  vaksinasi  COVID-19  bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. 20
Dilain  sisi,  tujuan  pemberian  vaksinasi adalah sebagai berikut: 21
1) Memberikan  perlindungan  untuk  diri sendiri dan masyarakat dari virus covid-19;
2) Menurunkan angka kesakitan dan kematian;
3) Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh; dan
4) Menjaga  produktivitas  dan  meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Sebagai bentuk sikap pencegahan penyebaran  Covid-19  dan  merupakan  urusan wajib  bagi  pemerintah  ( Obligatory  Public Health  Functions ),  Presiden  RI,  Joko  Widodo telah  memberikan  instruksi  terkait  pelaksanaan program  vaksinasi  di  Indonesia,  adapun instruksi  Presiden  untuk  Program  Vaksinasi Covid-19 antara lain: 22
1) Vaksin  Covid-19  diberikan  secara  gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali;
2) Seluruh  jajaran  kabinet,  kementerian, lembaga,  dan  pemerintah  daerah  agar memprioritaskan  program  vaksinasi  pada tahun anggaran 2021;
3) Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain  terkait  ketersediaan  dan  vaksinasi secara gratis;
4) Presiden  akan  menjadi  yang  pertama mendapat  vaksin  Covid-19.  Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa vaksin yang digunakan aman; dan
5) Meminta masyarakat untuk terus
menjalankan disiplin 3M yaitu 5 memakai masker,  menjaga  jarak,  dan  mencuci tangan.
19 Dalam  laman  labkes.jogjaprov.go.id, “Tujuan yang  ingin  dicapai  dengan  pemberian  vaksin  COVID- 19 adalah menurunnya a…” , yang diupload pada 13 Juli 2021 dan diolah oleh penulis pada 11 Agustus 2021 pukul 08.00 wib
20 Ibid.
Untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi  COVID-19  secara  nasional,  Presiden juga  membuat  kebijakan  perihal  pelaksanaan vaksinasi.  Hal  tersebut  dituangkan  dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 14  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dari  kelima  penanggulangan  yang  telah penulis  jelaskan  diatas,  itu  merupakan  suatu terobosan  dari  pemerintah  untuk  melindungi masyarakatnya  dari  bahayanya  virus  Covid-19. Bukan  hanya  pemerintah  pusat  yang  memiliki kebijakan-kebijakan  untuk  menanggulangi  atau mencegah  penyebarluasan  Covid-19,  tetapi pemerintah daerah diberi wewenang juga untuk membuat  suatu  kebijakan  dalam  lingkup perlindungan kesehatan masyarakat.
Pada penulisan ini, lokasi seting sosial yang penulis  pilih  adalah  di  Kabupaten  Sidoarjo, dimana  Kabupaten  Sidoarjo  merupaka  wilayah yang juga terdampak dengan pandemi Covid-19 tersebut. Perihal penerapan protokol kesehatan, penggolongan  protokol  kesehatan  memiliki    5 (lima)  unsur  yang  telah  penulis  jelaskan  diatas serta  upaya  pemerintah  yang  lainnya. 23 Dalam kaitannya,  masih  ada  masyarakat  yang  penulis temukan  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan, meskipun adanya penerapan sanksi administrasi dari pemerintah daerah seperti sanksi denda, hal ini tidak  membuat masyarakat jera. Pengaturan tentang  protokol  kesehatan  dan  sanksi  bagi pelanggarnya termuat dalam Peraturan i Gubernur i Provinsi i Jawa i Timur i Nomor i 53 i Tahun i 2020 i tentang i Penerapan i Protokol i Kesehatan i dalam i Pencegahan i dan i Pengendalian i Corona i Virus i Disease i 2019  dan  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi  Menuju  Masyarakat  Yang  Sehat, Disiplin,  Dan  Produktif  Di  Tengah  Pandemi
21 Dalam  laman  rsbm.baliprov.go.id,  jenis  media video  berjudul “Tujuan  Vaksinasi  Covid-19)” ,  yang diupload pada 18 Januari 2021 dan diolah oleh penulis pada 11 Agustus 2021 pukul 08.20 wib
22 Ibid. mengutip dari laman Ditjen P2P Kemenkes RI Tahun 2021
23 Lihat pada halaman 46
Corona  Virus  Disease  2019  Di  Kabupaten Sidoarjo.
Pada i kebijakan-kebijakan i yang i sudah i ada, i telah i diatur i dengan i sangat i jelas i dalam i memutus i mata i rantai i penyebaran i Covid-19. i dalam i Pergub i maupun i Perbup i telah i mengatur i larangan- larangan i untuk i menghimbau i masyarakat i untuk i bersama i berjuang i dalam i menghadapi i pandemi i ini. i Hingga i karena i sangat i pentingnya i himbauan i ini, i dalam i kebijakan-kebijakan i yang i ada i menyebutkan i sanksi-sanksi i yang i diberikan i bagi i pelanggar i protokol i kesehatan.
Dengan i diterbitkannya i berbagai i kebijakan i mulai i dari i kebijakan i pemerintah i pusat i hingga i pemerintah i daerah i dalam i menangani i penyebaran i Covid-19, i merupakan i kesungguhan i dari i pemerintah i untuk i menekan i laju i penyebaran i virus i tersebut. i Dalam i kebijakan-kebijakan i yang i ada, i menyebutkan i bahwa i sanksi i administratif i melingkupi i teguran i lisan i dan i tertulis, i kerja i sosial, i denda i administratif, i dan i penutupan i sementara i atau i penghentian i penyelenggaran i usaha/pencabutan i izin i usaha.
Dari i sekian i sanksi i yang i telah i dicantumkan i dalam i masing-masing i kebijakan i memiliki i tujuan i agar i pelanggar i merasakan i efek i jera i dari i perbuatannya i tersebut. i Secara i umum, i sanksi i dalam i peraturan i peraturan i perundang- undangan, i termasuk i juga i sanksi i administratif, i biasanya i dikaitkan i dengan i atau i sebagai i konsekuensi i dari i suatu i norma i yang i dirumuskan i dalam i bentuk i larangan, i perintah i (keharusan), i atau i wajib i (kewajiban). i Suatu i norma i yang i berisi i larangan, i perintah i (keharusan), i atau i wajib i (kewajiban) i pada i umumnya i akan i mengalami i kesulitan i dalam i penegakannya i apabila i tidak i disertai i dengan i sanksi. 24
Ada i beberapa i tujuan i pencantuman i dan i penerapan i ketentuan i sanksi i dalam i peraturan i perundang-undangan, i termasuk i sanksi i administratif. i Pertama , i sebagai i upaya i penegakan i ketentuan i peraturan i perundang- undangan. i Seperti i diuraikan i sebelumnya i bahwa i suatu i norma i yang i mengandung i larangan,
24 i Wicipto i Setiadi, “Sanksi i Administratif i Sebagai i Salah i Satu i Instrumen i Penegakan i Hukum i Dalam i Peraturan i Perundang-Undangan” , i Jurnal i Legislasi i Indonesia, i Vol. i 6 i No. i 4 i Desember 2009, hlm. 606.
i perintah i (keharusan), i atau i keharusan i pada i umumnya i akan i mengalami i kesulitan i dalam i penegakannya i apabila i tidak i disertai i dangan i sanksi. i Pemberian i sanksi i akan i memudahkan i penegakan i norma i tersebut i dan i pada i gilirannya i kita i akan i melihat i kedayagunaan/kehasilgunaan i peraturan i perundang-undangan i tersebut. i Selain i itu, i pencantuman i sanksi i juga i merupakan i upaya i agar i seseorang i menaati i ketentuan i peraturan i perundang-undangan. 25 i Kedua , i memberikan i hukuman i bagi i siapapun i yang i melakukan i pelanggaran i atas i suatu i norma i peraturan i perundang-undangan. i Orang i yang i melakukan i pelanggaran i atas i suatu i norma i memang i sudah i sepantasnya i diberikan i hukuman i sesuai i dengan i berat/ringannya i pelanggaran i tersebut. i Hukuman i tersebut i menjadi i sepadan/tepat i apabila i orang i tersebut i memang i secara i sengaja i melakukan i pelanggaran i atas i suatu i norma. i Orang i yang i melakukan i pelanggaran i secara i sengaja i dapat i diasumsikan i bahwa i orang i tersebut i memang i mempunyai i niat/itikad i tidak i baik, i sehingga i orang i tersebut i pantas i untuk i mendapat i hukuman/ganjaran i yang i setimpal. 26 i Ketiga , i membuat i jera i seseorang i untuk i melakukan i kembali i pelanggaran i hukum. i Dengan i dijatuhkannya i sanksi i diharapkan i orang i tidak i akan i melakukan i kembali i pelanggaran. i Dalam i hukum i pidana i hal i ini i dikenal i dengan i teori i penjeraan. 27 i Keempat , i mencegah i pihak i lain i untuk i melakukan i pelanggaran i hukum. i Dengan i adanya i ancaman i berupa i sanksi i diharapkan i orang i tidak i akan i melakukan i pelanggaran i hukum. i Hal i ini i merupakan i rambu-rambu i atau i peringatan i agar i seseorang i tidak i melakukan i sesuatu i yang i dilarang. 28
2. Efektivitas  Pemberian  Sanksi  Terhadap Tiap Orang yang Menolak untuk

## Divaksinasi
Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  pasal  25  yang  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang
25 i Ibid . i hlm. i 607 i
26 i Ibid . 27 i Ibid . i 28 i Ibid.
memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. 29 Didalamnya, termasuk  hak  atas  sandang,  pangan,  papan  dan termasuk  hak  atas  pelayanan  kesehatan  serta pelayanan sosial yang diperlukan.
Hak  atas  Kesehatan  dinyatakan  pula  di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H nomor 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai manusia yang bermartabat. Inilah yang menjadi dasar  mengapa  hak  atas  kesehatan  merupakan Hak Asasi Manusia.
Berbicara  mengenai  hak,  itu  artinya  kita tidak lepas dari pengakuan hak asasi manusia di Indonesia.  Pancasila  sendiri  pada  dasarnya adalah memegang teguh hak asasi manusia pada setiap silanya, lebih tepatnya dapat kita temukan dalam  bunyi  sila  yang  ke  dua  Pancasila  yaitu: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jaminan kepastian  hukum  bagi  hak  asasi  manusia khususnya  setiap  warga  maupun  penduduk  di Indonesia  tentunya  membutuhkan  payung hukum, legalitas serta pengakuan akan hak asasi manusia.  Hal  ini  kemudian  diatur  dalam “Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia”.  Sehubungan dengan  perlindungan  HAM  terhadap  seluruh warga  negara  Indonesia,  dengan  adanya  ST tahun  2001  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) memutuskan untuk melakukan perubahan  mengenai  ketentuan  ketentuan  yang mengatur  HAM  dalam  perubahan  ketiga  UUD 1945,  sejalan  adanya  perubahan  tersebut diharapkan  agar  semakin  dihormati  dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia. 30
Terkait  pemberian  vaksin  atau  program vaksinasi  oleh  pemerintah,  kini  hal  tersebut sedang dihadapkan dengan Hak Asasi Manusia. Pasalnya,  vaksinasi  yang  dilakukan  tersebut seolah-olah  terkesan  memaksa  masyarakat untuk  bersedia  divaksinasi.  Padahal  dalam  UU
29 Dalam  laman  komnasham.go.id, “Menyoal Pentingnya Hak Atas Kesehatan” , yang diupload pada 7 Januari 2021 dan diolah oleh penulis pada 21 Agustus 2021 pukul 20.35 wib
30 R.  Arifin, et. al .  “ Penegakan  dan  Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  dalam  Konteks Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Setiap  orang  mempunyai  hak  yang sama  dalam  memperoleh  akses  atas sumber daya di bidang kesehatan.
(2) Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
(3) Setiap  orang  berhak  secara  mandiri dan  bertanggung  jawab  menentukan sendiri  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan bagi dirinya.
Dari  Pasal  5  ayat  3,  bahwasannya  setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa tiap orang dapat  menentukan  obat  atau  pelayanan  bagi dirinya  sendiri.  Sehingga  apabila  penggunaan vaksin tersebut dihadapkan dengan paksaan atau ancaman  pemberian  sanksi 31 ,  berarti  adanya norma  hukum  yang  bertentangan  atau  konflik norma.
Menariknya lagi, ada Perda di DKI Jakarta yang  menyebutkan  langsung  sanksi  yang diberikan  bagi  orang  yang  menolak  vaksinasi, yakni pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020  tentang  Penanggulangan  Covid-19.  Pada Pasal  29  jo  Pasal  30  Perda  DKI  Jakarta  No.  2 Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Covid-19 disebutkan  bahwa  penolakan  secara  sengaja terhadap  tes  cepat  molekuler  serta  vaksinasi dapat  diberikan  sanksi,  yaitu  denda  sebanyak Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah).  Pemberian sanksi  ini  kemudian  menjadi  sorotan  utama ditengah masyarakat.
Disinilah yang penulis sebutkan bahwasannya program vaksinasi sedang dihadapkan  dengan  HAM.  Perlu  kita  ketahui bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk memberikan “persetujuan” maupun “penolakan” sebelum  dilakukannya  pengobatan  yang  akan
Beradab” .  Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Volume  5 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 15
31 Ancaman tersebut ada pada Pasal 13A (4) Perpres Nomor  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Perpres Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Covid-19
dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap dirinya.  Keputusan  seseorang  untuk  menolak tersebut  biasanya  dilakukan  setelah  orang tersebut  menerima  informasi  terhadap  penyakit yang dideritanya, sebagaimana tertuang didalam Universal  Declaration  of  Human  Rights . 32
Sebelum dilakukannya tindakan medik, seorang pasien  terlebih  dahulu  harus  menandatangani sebuah  persetujuan  yang  biasa  dikenal  sebagai “ Informed Consent ” atau “Persetujuan Tindakan Medis”  maupun  “ Informed  Refusal ”  atau “Penolakan Tindakan Medis”. 33
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  yang tidak  sejalan  satu  sama  lainnya  menimbulkan pertanyaan,  hukum  manakah  yang  harus dipatuhi.  Di  satu  sisi,  apabila  kita  menolak vaksinasi maka ada sanksi bagi yang menolaknya.  Namun  disisi  lainnya,  sebagai manusia kita berhak untuk menolak hal tersebut. Hal-hal  seperti  inilah  yang  menjadi  perdebatan di tengah masyarakat saat ini. 34
Penulis  sempat  melirik  pada  frasa  “setiap orang”  dalam  Pasal  Pasal  13A  (4)  Perpres Nomor  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas Perpres  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid- 19.  Penggunaan frasa “setiap” dalam pasal ini artinya tidak ada diskriminasi ataupun penggolongan pihak mana saja yang melakukan penolakan,  maka  dikenakan  sanksi  menurut pasal  tersebut.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf k disebutkan mengenai hak pasien  dan  dapat  dipahami  berdasarkan ketentuan tersebut bahwa “salah satu hak pasien adalah  memberikan  persetujuan  atau  menolak atas  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  terhadap  penyakit  yang dideritanya.”  Dapat  disimpulkan  dalam  bahasa sederhananya adalah bahwa pasien berhak untuk menolak  pengobatan  (Hak  pasien). 35 Hal  ini
32 E.  Zulhasmar, “Implikasi  Hukum  Penolakan Tindakan  Medik” .  Lex  Jurnalica  Vol.  5  No.  2  Tahun 2008, hlm. 91
33 Ibid. hlm. 83 34 Hari  Sutra  Disemadi, et.  al., “Problematika Pemberian  Sanksi  Terhadap  Penolakan  Vaksinasi Covid-19:  Suatu  Kajian  Perspektif  HAM” ,  Jurnal
jelas  bahwa  sudah  merupakan  hak  mendasar dalam  segala  tindakan  medik  yang  akan dilakukan terhadap seseorang.
Terlebih  dahulu,  perlu  diketahui  juga bahwa  tempat  pelayanan  vaksinasi  Covid-19 menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan adalah: 36
a) Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
b) Klinik;
c) Rumah Sakit dan/atau;
d) Unit  Pelayanan  Kesehatan  di  Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Lantas apakah semua orang yang diwajibkan  untuk  divaksin  dapat  dikategorikan sebagai  pasien?.  Melihat  pengertian  pasien menurut salah satu ahli bernama Daldiyono yang menyatakan  bahwa  pasien  merupakan  setiap orang  yang  dengan  kemauannya  sendiri meminta  bantuan  kesehatan  dari  dokter,  baik untuk  sekedar  konsultasi  akan  kesehatannya, maupun  untuk  melakukan  pengobatan  atas penyakit  yang  dideritanya,  baik  itu  pskologis, fungsional maupun organik. 37 Sedangkan pengertian hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit Pasal  1  angka  4,  “pasien  adalah  setiap  orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  kita dapat  menyimpulkan  pengertian  pasien  ialah setiap orang yang memiliki gangguan kesehatan, baik  psikologis,  maupun  organik.  Pasien  tidak dapat  dibatasi  hanya  pada  frasa  “rumah  sakit” karena  apabila  patokan  seseorang  dianggap sebagai pasien adalah rumah sakit, maka apabila ia  sudah  tidak  menjalani  tindakan  medik  di rumah sakit, misalnya rawat jalan, maka segala hak  dan  kewajibannya  sebagai  pasien  akan hilang. Merujuk pada keterangan dari Kementerian  Kesehatan  mengenai  Fasilitas
Supremasi (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum) Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 109-110
35 E. Zulhasmar, Op. Cit ., hlm. 88
36 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. (2021). https://kesmas.kemkes.go.id/, diakses pada tanggal
25 Agustus 2021 pukul 15.30 wib
37 E. Zulhasmar, Op. Cit ., hlm. 85
Pelayanan Kesehatan (fasyankes) tersebut, salah satunya  adalah  di  rumah  sakit. 38 Orang  yang dirawat  tentu  saja  disebut  pasien.  Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf k UU Rumah Sakit, bahwa  pasien  memiliki  hak  untuk  menolak pengobatan. Hak untuk menolak pengobatan ini sudah menjadi bagian mutlak bagi semua orang untuk  memutuskan  jenis  tindakan  medis  apa yang  akan  dijalaninya.  Penolakan  terhadap tindakan medis ini pada hakekatnya merupakan hak  yang  dipunyai  oleh  setiap  orang  untuk menentukan  jenis  pengobatan  seperti  apa  yang hendak  dilakukan  terhadap  dirinya  sendiri. 39
Perihal  penolakan  tersebut,  penulis  juga berargumentasi  bahwasannya  hal  itu  wajar  dan dapat dibenarkan karena tiap orang memiliki hak menentukan  nasib  sendiri  atau  disebut  sebagai right to self-determination.
Hak untuk menolak pengobatan ini bertolak belakang dengan peraturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 13A (4) Perpres Nomor 14 Tahun  2021 tentang  perubahan  atas  Perpres Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  dalam Perpres pasal 13A (4) menyebutkan:
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai  sasaran  penerima  Vaksin COVID-19  yang  tidak  mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) 40 dapat dikenakan  sanksi  administratif, berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian  jaminan  sosial atau bantuan sosial;
38 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Op. Cit 39 E. Zulhasmar, Op. Cit ., hlm. 85
40 Lihat Pasal 13A (2) pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Ayat 2 “setiap  orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran penerima  Vaksin  COVID-l9  berdasarkan  pendataan
b. penundaan atau penghentian layanan
administrasi
pemerintahan; dan/atau
c. denda.
sedangkan dalam Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 menyebutkan:
Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1) 41 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan  sehingga  menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sanksi  lain  ditujukan  pada  orang-orang yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan cara menolak vaksinasi dapat dikenai  sanksi  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.  Pada  Pasal  14  UU  34/1984,  mereka yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi  atas  dasar  kelalaiannya,  maka  yang bersangkutan  akan  dikenai  sanksi  penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.
Menurut penulis, perihal vaksinasi dalam UU  Kekarantinaan  Kesehatan  tidak  disebutkan secara  jelas,  dan  kewajiban  tiap  orang  bukan untuk divaksin tetapi kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mengikuti Vaksinasi  COVID-  1  9”,  sedangkan  pada  ayat  1, mengatakan “Kementerian Kesehatan melakukan pendataan  dan  menetapkan  sasaran  penerima  Vaksin COVID-19”.
41 Lihat Pasal 9 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  yakni: “Setiap  Orang  wajib  mematuhi  penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.
sesuai  Pasal  9  ayat  (1)  UU  6/2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Sedangkan  dalam Perpres  No.  14  Tahun  2021  sepatutnya  tidak perlu  adanya  pemberian  sanksi  atau  ancaman sanksi  kepada  orang  yang  menolak  vaksinasi. Seperti  yang  telah  disebutkan  terlebih  dahulu dalam  penelitian  ini  bahwa  hak  untuk  menolak pengobatan  tersebut  diatur  di  dalam  undang- undang. 42 Sedangkan  pasal  yang  mengatur tentang  pemberian  sanksi  atas  penolakan vaksinasi  tersebut  diatur  didalam  Perpres. Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  kita  mengenal beberapa  jenis  peraturan  yang  disusun  dalam suatu  tingkatan  yang  disebut  sebagai  hirarki perundang-undangan.  Sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa kedudukan  undang-undang  dalam  hirarki  lebih superior daripada peraturan presiden. Sehingga seharusnya  pemerintah  perlu  pendapatnya bahwa  sebenarnya  vaksinasi  Covid-19  ini bersifat  sukarela.  Setiap  warga  negara  berhak untuk  menolak  atau  menerima  vaksin  tersebut karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan  menolak  vaksin.  Sehingga  untuk menghapuskan  kerancuan,  serta  memberikan kepastian  hukum,  maka  harus  dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap pemberlakuan  sanksi  tersebut  yang  diatur didalam  perpres  tersebut.  Untuk  menciptakan ketertiban, ketenteraman, serta masyarakat yang patuh  hukum,  maka  diperlukan  hukum  yang jelas  pula.  Oleh  karena  itu,  diantara  perundang undangan tersebut tidak boleh ada pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Peraturan  tidak  dapat  mengesampingkan  hak asasi  dari  manusia.  Hak  asasi  tersebut  harus tetap  dijunjung  tinggi,  sebagai  bukti  bahwa Indonesia mengakui adanya HAM dan kesetaraan derajat setiap manusia. .
42 Lihat pada halaman 92
43 Dalam  laman  www.republikjatim.com, “Setiap Pengunjung Mall Di Sidoarjo Wajib Gunakan Aplikasi Scan Barcode Vaksinasi Covid-19” , yang diupload pada 28 Agustus 2021 dan diolah oleh penulis pada 30 Agustus 2021 pukul 17.00 wib
Setelah  megetahui  ancaman  sanksi  dalam bentuk  kebijakan  perundang-undangan  yang ditujukan  bagi  orang  yang  tidak  bersedia divaksin,  kini juga  beredar  kabar  bahwasannya program vaksin tersebut dijadikan sebagai syarat dalam  kehidupan  sehari-hari.  Jadi  bagi  orang yang  enggan  divaksin,  pergerakkan  nya  akan dibatasi.  Seperti  pada  persyaratan  dalam memasuki  Mall,  hal  ini  penulis  dapatkan  dari hasil wawancara dan dari surat kabar. Dari surat kabar  elektronik,  seperti  yang  dikabarkan  oleh laman republikjatim.com, bahwa sejumlah mall yang  beroperasi  di  wilayah  Sidoarjo  mulai menerapkan pemeriksaan vaksin Covid-19. Para pengunjung  mall  diwajibkan  melalui scan barcode di  aplikasi  Peduli  Lindungi  yang terinstal di telepon selular (ponsel). 43 Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya vaksin merupakan  salah  satu  syarat  agar  seseorang dapat  melakukan  kegiatan  berbelanja  di  Mall. Dengan  kata  lain,  untuk  menekan  masyarakat agar  melakukan  vaksin  dengan  cara  memberi ancaman vaksin, pemerintah juga menekan dari lingkup kebutuhan sosialnya.
Selain  Mall,  ada  tempat  lainnya  lagi  yang direncanakan  untuk  memasuki  tempat  tersebut harus  memiliki  kartu  vaksin  atau  bukti  sudah melakukan vaksin. Seperti yang ditulis di laman kompas.com,  Menteri  Kesehatan  Budi  Gunadi Sadikin  mengatakan  bahwa  “Pemerintah  mulai mewajibkan  pengunjung  tempat-tempat  umum untuk  menunjukkan  bukti  vaksinasi  Covid-19, yang mana kebijakan ini merupakan langkah uji coba, mengingat pandemi Covid-19 diperkirakan akan berlangsung lama”. Sehingga Hanya mereka yang sudah divaksin yang boleh masuk atau mengakses tempat-tempat umum. 44

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah  penulis  lakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
44 Rosy  Dewi  Arianti  Saptoyo, “Daftar  Tempat yang Akan Mewajibkan Bukti Sertifikat Vaksin” , dalam laman  kompas.com  yang  diupload  pada  10  Agustus  2021 dan diolah oleh penulis pada 30 Agustus 2021 pukul 18.45 wib
1. Upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan sebagai berikut:
a. Tiap  orang  wajib  mentaati  protokol kesehatan  yang  meliputi:  1)  memakai masker; 2) mencuci tangan; 3) mengurangi mobilitas di luar rumah; 4) physical  distancing; dan  5) social distancing .
b. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
c. Diberlakukannya Lockdown wilayah.
d. Menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).
e. Pengadaan program vaksinasi.
2. Kebijakan pemberian sanksi terhadap orang yang  menolak  untuk  divaksinasi  adalah suatu  kebijakan  yang  tidak  efektif, dikarenakan  pemberian  vaksin  ini  dapat dikatakan  pemaksaan  pemerintah  terhadap masyarakatnya, sehingga hal ini bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia. Padahal tiap orang dapat menentukan sikap terhadap  setiap  tindakan  medis  yang diberikan  kepadanya.    Lalu  perihal  sanksi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut, Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  kita mengenal  beberapa  jenis  peraturan  yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai  hirarki  perundang  undangan. Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa kedudukan  undang-undang  dalam  hirarki lebih superior daripada peraturan presiden. Sehingga  seharusnya  pemerintah  perlu pendapatnya  bahwa  sebenarnya  vaksinasi Covid-19 ini bersifat sukarela. Setiap warga negara  berhak  untuk  menolak  atau menerima  vaksin  tersebut  karena  memang tak  ada  aturan  eksplisit  tentang  larangan menolak vaksin. Sehingga untuk menghapuskan kerancuan,
serta memberikan kepastian hukum, maka harus
dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap  pemberlakuan  sanksi  tersebut yang diatur didalam perpres tersebut. Untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, serta masyarakat yang patuh hukum, maka diperlukan  hukum  yang  jelas  pula.  Oleh karena  itu,  diantara  perundang  undangan tersebut tidak boleh ada pertentangan antara peraturan  satu  dengan  peraturan  lainnya. Peraturan  tidak  dapat  mengesampingkan hak asasi dari manusia. Hak asasi tersebut harus tetap  dijunjung  tinggi,  sebagai  bukti bahwa  Indonesia  mengakui  adanya  HAM dan kesetaraan derajat setiap manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang
Kekarantinaan Kesehatan
Perpres  Nomor  14  Tahun  2021  tentang perubahan  atas  Perpres  Nomor  99  Tahun 2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

## Jurnal:
E.  Zulhasmar, “Implikasi  Hukum  Penolakan Tindakan  Medik” .  Lex  Jurnalica  Vol.  5 No. 2 Tahun 2008
Fitriani  Pramita  Gurning, et.  al ., “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan  Tahun  2020” , Jurnal  Kesehatan, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021
Hari  Sutra  Disemadi, et.  al., “Problematika Pemberian  Sanksi  Terhadap  Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif  HAM” ,  Jurnal  Supremasi (Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum)  Volume  11, Nomor 2, Tahun 2021
I  Wayan  Wiryawan, “Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Pandemi  Virus Corona  Disease  2019  (Covid-19)  Di Indonesia” ,  Prosiding  Seminar  Nasional
Webinar Nasional Universitas
Mahasaraswati Denpasar “Percepatan
Penanganan  COVID-19  Berbasis  Adat  di Indonesia”, 26 Juni 2020, Denpasar
kemlu.go.id, “Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat 3-20 Juli 2021” , diupload pada 2 Juli 2021 dan diolah penulis pada 8 Juli 2021
Nur  Rohim  Yunus, et.  al ., “Kebijakan
Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi  Penyebaran  Corona  Virus Covid-19” ,  SALAM:  Jurnal  Sosial  & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta  Vol.  7  No.  3  Tahun 2020 R. Arifin, et. al . “ Penegakan dan Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dalam  Konteks  Implementasi Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab” .  Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019
Wicipto i Setiadi, “Sanksi i Administratif i Sebagai i Salah i Satu i Instrumen
i Penegakan i Hukum i Dalam i Peraturan i Perundang-Undangan” , i Jurnal i Legislasi i Indonesia, i Vol. i 6 i No. i 4 i Desember 2009
Browsing:
Addi  M.  Idhom, “Daftar  Kebijakan  Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru” , dalam www.tirto.id
Adi  Briantika, “Penjara  1  Tahun  bagi Pelanggar  PSBB  Saat  Corona  Dinilai Berlebihan” , dalam www.tirto.id labkes.jogjaprov.go.id, “Tujuan  yang  ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19  adalah  menurunnya  a…” , yang diupload pada 13 Juli 2021
Pradita  Utama, “Masalah  Stok  Hingga  Hoax Jadi  Kendala  Vaksinasi  Di  Daerah” , dalam news.detik.com
Rosy  Dewi  Arianti  Saptoyo, “Daftar  Tempat yang Akan Mewajibkan Bukti Sertifikat Vaksin” , dalam laman kompas.com
rsbm.baliprov.go.id, jenis media video berjudul “(Tujuan  Vaksinasi  Covid-19)” ,  yang diupload pada 18 Januari 2021
www.republikjatim.com, “Setiap  Pengunjung Mall  Di  Sidoarjo  Wajib  Gunakan Aplikasi Scan Barcode Vaksinasi Covid- 19”