Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Sept-2023, Vol. 8, No. 2, hal.92-111 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN PARKIR DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO
1 Tomi Aditiya, 2 Mustaming, 3 Agustan 1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
2 Institut Agama Islam Negeri Palopo
3 Institut Agama Islam Negeri Palopo
Alamat Surat
E-mail: tomiaditiya0028@iainpalopo.ac.id, mustaming@iainpalopo.ac.id agustan@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This type of research is empirical research with an Islamic Law approach. This research is a field research, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with the Transportation Department and also Parking Attendants at Pancasila Square, Palopo City, data collection techniques are carried out by means of observation (observation), interviews (interviews), and documentation in order to find data related to the problem under study, after obtaining data in the field, researchers also conduct data analysis with secondary data sources to analyze Islamic Law sourced from books, journals, articles, laws, regulations, and theses, as well as laws sourced from the Qur'an and related hadiths. The results of this study indicate that: first, the practice of parking management in Pancasila Square, Palopo City, namely if there is a loss of vehicle, the parking management is not responsible but they only help in finding the lost motorbike and they are only responsible if there are lost items such as helmets and wallets. This is based on Local Regulation No. 1 of 2017 concerning road transportation traffic management and Local Regulation No. 7 of 2017 concerning retribution for public services. Also the lack of parking security facilities such as CCTV, Motorcycle Chains and Parking Barrier Stakes. Second, the  view  of  Islamic  Law  on  parking management  practices  in  Pancasila  Square,  Palopo  City, namely in Islamic Law Al-Qur'an surah Mudassir verse 38 states that "each person is responsible for what he has done". In Islamic economics, namely: justice, responsibility. Parking management in Pancasila Square Palopo City is not responsible for losing vehicles .
Keywords : Islamic Law, Praktik, Pengelolaan Parkir

## Abstrak
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  Hukum  Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama Dinas Perhubungan dan juga Tukang Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi (pengamatan),  wawancara  (interview),  dan  dokumentasi  guna  menemukan  data  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  setelah  memperoleh  data  dilapangan  peneliti  juga melakukan analisis data dengan sumber data sekunder untuk menganalisis Hukum Islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, UU, PERDA, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur’an  maupun  hadist  yang  berkaitan.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:
pertama,  praktik  pengelolaan  parkir  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo  yaitu  jika  terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencarikan motor yang hilanh dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan Perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan Patok Pembatas  Parkir.  Kedua  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  praktik  pengelolaan  parkir  di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam Al-Qur’an surah Mudassir ayat 38 menyatakan bahwa “tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Di dalam  ekonomi  Islam  yaitu:  keadilan,  tanggungjawab.  Pengelolaan  parkir  di  Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab kehilangan kendaraan.
Kata Kunci ,: Hukum Islam, Praktik, Pengelolaan Parkir.

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hak dasar yang dimiliki manusia ada sepuluh, yaitu:  hak  untuk  hidup,  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak untuk  mengembangkan  diri,  hak  untuk  memperoleh  keadilan,  hak  atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam  pemerintahan,  hak  perempuan  dan  terakhir  adalah  hak  anak.  Dalam pasal 1 ayat 3 UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Maknanya  adalah  negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh Lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  tidak  bersifat  mutlak  atau  tanpa  batas  dan implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.
Parkir  sebagaimana  yang  tercantum  pada  pasal  1  angka  15  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU LLAJ) adalah sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya.  Parkir  menjadi  satu  unsur prasarana  transportasi  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan,  terutama  jaringan  transportasi,  sehingga  pengaturan  parkir  akan mempengaruhi  kinerja  suatu  jaringan,  terutama  jaringan  jalan  raya.  Daerah perkotaan  dengan  kepadatan  penduduk  dan  tingkat  ekonomi  tinggi mengakibatkan  tingkat  kepemilikan  kendaraan  pribadi  yang  tinggi. Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin  banyaknya  pertumbahan  kendaraan  pribadi.  Hal  ini  dipicu  karena mudahnya  masyarakat  untuk  mendapatkan  kredit  kendaraan  sehingga volume  kendaraan  semakin  hari  semakin  banyak.  Kondisi  tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang  resmi  maupun  yang  liar.  Hal  ini  mendorong  pemerintah  maupun pemerintah  daerah  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan  guna
94 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
mengakomodir kebutuhan masyarakat tentunya hal tersebut bertujuan untuk meciptakan ketertiban dan keamanan. 1
Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  kendaraan  yang  diparkirkan  di lokasi tempat parkir yang di kelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang  dilakukan  telah  melanggar  hukum  yang  telah  diatur  dan  seharusnya menjadi  pedoman  pengelola  parkir.  Seperti  di  Indonesia  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  republik  Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa; hak untuk memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau pengganti,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. 2
Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata wada’a asy-syar’ jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). 3
Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara  dan  menjaganya  sebagaimana  mestinya. 4 Dalam  tradisi  fiqih islam,  prinsip  titipan  atau  simpanan  dikenal  dengan  prinsip al-wadi’ah, Al- wadiah dapat  diartikan  sebagai  titipan  murni  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain, baik  individu  maupun  badan  hukum,  yang  harus  dijaga  dan  dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 5
Islam  dalam  hal  penitipan  dikenal  dengan  konsep  wadiah,  Wadiah merupakan penitipan, dengan sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau  ditinggalkan  pada  seseorang  penjaganya  yang  berkewajiban  untuk menjagabaliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya. 6
1 Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, Rechtldee, Vol.15, No.2, (2022) 340. Https://Journal.Trunojoya.Ac.Id/Rechtidee/Arti Cle/View/5142. 2 Rosmawati, Pokok-Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm 50.
3 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019), Hlm 280. 4 Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Hlm 330. 5 Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke-8, Hlm 3. 6 Syarqawie , Fikih Muamalah, (Banjarmasin,2015), Hlm 121.
Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58:

## ِتٰـَنٰـَمَ ْلْٱ ۟اوُّدَؤُت نَأ ْمُك ُرُمْأَي َ َّللَّٱ َّنِإ ِإ اَهِلْهَأ ٰٰٓىَل
Terjemahan:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  untuk  menyampaikan  amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.” 7
Jasa  perparkiran  lebih  dikenal  dengan  bentuk wadi’ah  yad  Amanah (Tangan  Amanah)  yaitu  pihak  yang  menerima  titipan  tidak  boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang  dititipkan  hanya  berfungsi  sebagai  penjaga  barang,  tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuesinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan  adanya  biaya  penitipan.  Ia  tidak  bertanggung  jawab  atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). 8
Sebagai  mana  telah  di  sebutkan  di  depan,  bahwa  akad  wadi’ah  adalah akad Amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong, di dalam akad tersebut  tidak  keuntungan  yang  akan  di  raih.  Namun  demikian,  dalam prakteknya,  dalam  penggunaan  yang  di  titipkan  tersebut  sangat  terkait dengan kesepakatan antara orang yang di titipkan maupun orang yang dititipi
(aqidain) . Maka, berdasarkan hal tersebut, wadiah di bagi menjadi dua:
1. Wadi’ah yad al-amanah, adalah titipan yang bersifat Amanah belaka. kedua belah  pihak  (pihak  yang  dititipi  dan  yang  menitipkan)  melakukan kesepakatan  bahwa  barang  yang  di  titipkan  tidak  di  pergunakan  untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Dia hanya menjaga harta tiitpan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menangung kerugian jika barang titipan tersebut rusak kecuali ada unsur kesengajaan  atau  karena  kelalain.  Di  dalam  perparkiran  di  Lapangan Pancasila Kota Palopo disebut dengan tukang parkir/Muwaddi sedangkan pihak  yang  menitipkan  disebut  dengan  muwadda  jadi  jika  pemiliki kendaraan  memarkirkan  kendaraannya  maka  mereka  membayar  uang sewa  parkir  karna  tukang  parkir/muwadda  yang  mengantur  kendaraan yang  parkir  jadi  uang  parkir  sebagai  jasa  bahwa  tukang  parkir  telah melaksanakan  tugasnya  sedangkan  keuntungan  yang  didapatkan  pihak
7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58
8 Mujahidin, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm 147.
96 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
konsumen ialah kendaraan dan barangnya dijaga oleh pihak tukang parkir dan mengantur kendaraan.
2. Wadiah  yad  al-dlamanah, akad  titipan  di  mana  pihak  yang  dititipi  harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadiah bersifat Amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi dhamanah dengan sebab-sebab:
1. Barang  tidak  di  pelihara  oleh  pihak  yang  menerima  titipan.  apabila seseorang  merusak  barang  titipan,  pihak  yang  di  titipi  tahu  dan  tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.
2. Barang titipkan pada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
3. Barang  titipan  tersebut  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  menerima  titipan. dalam hal ini ulama fiqih sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan  barang  titipan,  dan  kemudian  barang  tersebut  rusak,maka orang di titipi wajib memabayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuanya.
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palopo  (perda)  No  7  Tahun  2017 tentanng  Ritribusi  Jasa  Umum,  berdasarkan  Pasal  1  angka  27  menjelaskan parkir  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  atau  tidak  bergerak  untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.  Selanjutnya dalam angka 28 menjelaskan  berhenti  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  tidak  bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menurut  departemen  perhubungan  direktur  jendral  perhubungan  darat, parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  bersifat sementara.
2. Menurut  Setijowarno  dan  Frazila  parkir  adalah  tempat  pemberhentian kendaraan  untuk  jangka  waktu  yang  lama  atau  sebentar  sesuai  dengan kebutuhannya. 9
9 Jocunda  Dan  Yudi  Purnomo,  Karakteristik  Ruang  Parkir  Di  Pusat  Perbelanjaan  Jalan Tanjungpuro  Kota  Pontianak,  Jonda  Dan  Purnomo  ”Karakteristik  Ruang  Parkir  Di  Pusat Perbelanjaan” Vol.1/No.1(2014), Hlm 28. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Ib/article/download/18806/15823.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 10
Di  dalam  pengertian  pengelolaan  merupakan  terjemahan  dari  kata management terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa  Indonesia,  istilah  inggris  tersebut  lalu  di  Indonesia  menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan  di  lakukan  melalui  proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan  dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan  tertentu  dengan  menggerakan  tenaga  orang  lain,  proses  yang membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi  atau  proses yang  memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapai  tujuan.  Secara  umum  pengelolaan merupakan  kegiatan  merubah  sesuatu  hingga  menjadi  baik  berat  memiliki nilai-nilai  yang  tinggi  daru  semula.  Pengelolaan  dapat  juga  diartikan  suatu proses  yang  diartikan  sebagai  yang  sistematis  untuk  menjalankan  suatu pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan.  Proses  ini  merupakan  serangkaian Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. 11
Adapun Aturan-aturan parkir sebagai berikut:
a. Parkir  adalah  kendaraan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  bersifat sementara
b. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat Sementara.
c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
d. Usaha  parkir  adalah  usaha  untuk  menyediakan  tempat  menjaga  atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.
Tanggung jawab menurut kamus besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan  dan  sebagainya.  Tanggungjawab  adalah  kesadaran  manusia akan  tingkah  laku  atau  perbuatan  yang  disengaja  maupun  yang  tidak disengaja.  Tanggungjawab  juga  berarti  berbuat  sebagai  perwujudan
10 Zuraida ,  Teknik  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Tentang  Pajak  Daerah  Retribusi  Daerah, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), Hlm 67.
11 Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Governance , Vol.1, No 3 (2021) hlm 3 https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214.
98 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
kesadaran akan kewajibannya. Tanggungjawab dalam artian amanah. Amanah yang  wajib  dikerjakan  atau  yang  ditentukan  untuk  dilakukan  atau  suatu pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawab  seseorang  atau  dapat  diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.
Menurut Abu dan Munawar tanggungjawab adalah perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah, yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan  mencoba  membina  diri  untuk  selalu  menggunakan  hal-hal  yang positif. 12 Sedangkan  menurut  Astiwi  Kurniati  tanggungjawab  adalah  sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, wajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. 13
Dapat kita lihat penjelasan di atas bahwa apabila konsumen dirugikan maka  konsumen  dapat  melakukan  gugatan  terhadap  produsen.  Seperti  jika kendaraan  kita  hilang  di  tempat  parkir  maka  pihak  konsumen  dapat melakukan gugutan terhadap produsen.
Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1  ayat  3  yang  dimaksud  dengan  pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  republik  Indonesia  baik  sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk  memudahkan  konsumen  dalam  menuntut  kerugian,  konsumen  yang dirugikan  sebagai  akibat  dari  mengonsumsi  suatu  produk  dapat  dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.
Di  dalam  penjelasan  pelaku  usaha  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa apabila  konsumen  dirugikan  maka  konsumen  berhak  meminta  ganti  rugi
12 Anwar, Tanggungjawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, Ilmiah Psikologi, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm 13-15 https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/download/463/471 13 Kurniati, Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation dan Plant (WDEP) untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Menyeselaikan Skripsi, Basicedu, Vol. 6, No 2, (2022), hlm 2 https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254.
terhadap pelaku usaha. Seperti jika kendaraan hilang di tempat parkir mana pihak konsumen berhak meminta ganti rugi. 14
Karena  posisi  konsumen  yang  lemah  maka  ia  harus  dilindungi  oleh hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Jadi  sebenarnya  hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakain barang atau jasa tersebut. 15
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 3 Perlindungan Konsumen bertujuan, meningkatkan  kesadaran  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  diri,  mengankat  harkat  dan  martabak  konsumen  dengan  cara menghindarkannya  dari  akses  negatif  pemakaian  barang  dan/atau  jasa, meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan    hak- haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk  mendapatkan  informasi,  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Pada  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  juga menegaskan bahwa: pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan; dan  ganti  rugi  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilanya,  atau  perawatan  Kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  dan  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi;  pemberian  ganti  rugi  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur  kesalahan; dan  pemberian
14 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Preess,2018), Hlm 52-59.
15 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 10
100 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
ganti  rugi  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa keselahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Dapat kita lihat penjelasan diatas bahwa pengelela parkir wajib menjaga keamanan  kendaraan  milik  konsumen  saat  di  parkir  diarea  parkir  yang dikelolanya  dan  wajib  mengembalikan  kepada  konsumen  dalam  keadaan semula.
Data  yang  di  rilis  Polres  Palopo  pada  tahun  2019  mempublikasikan terjadi  2  kehilangan  kendaraan,  di  tahun  2020  mempublikasikan  2  terjadi kehilangan,  meningkat  di tahun 2021 menjadi  6  kehilangan  kendaraan,  dan menurun di tahun 2022 menjadi 5 kendaraan dan meningkat di tahun 2023 menjadi  19  kendaraan.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil  observasi  awal  di Lapangan Pancasila salah satu pedangan tentang kasus kehilangan kendaraan di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo.  Bahwa  ada  seorang  cewek  bersama temannya memarkir motornya dan cewek tersebut bersama temannya pergi berbelanja  sekitaran  Lapangan  Pancasila  setelah  cewek  tersebut  berbelanja dia  langsung  menuju  parkiran  dan  motornya  itu  sudah  tidak  ada  di  tempat parkir  dan  cewek  tersebut  menanyakan  kepada  tukang  parkir  dan  tukang parkir tersebut tidak melihat motor tersebut pada hal tukang parkir tersebut berada di area parkir.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila  Kota  Palopo.  Dan  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana pandangan  Hukum  Islam  terhadap  praktik  pengelolaan  parkir  Lapangan Pancasila Kota Palopo.
Sesuai dengan  apa  yang dijelaskan di atas  maka penulis akan meneliti tentang  praktik  pengelolaan  parkir  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo sehingga  penelitian  ini  akan  dituangkan  dalam  penelitian  yang  berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  empiris  dengan  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  dan disajikan dalam bentuk deskriptif data  yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat  yang  logis,  kemudian  ditafsirkan  dan  diberi  kesimpulan.  Penelitian hukum  empiris  merupakan  suatu  metode  dalam  penelitian  hukum  yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun prilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan
pendekata yang digunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis.  Pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis Hukum Islam yang bersumber  pada  buku,  jurnal,  artikel,  UU,  PERDA,  dan  skripsi,  serta  hukum yang bersumber dari Al-Qur’an maupun hadist. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di  lapangan  dalam  mempelajari  perilaku-perilaku  terhadap  manusia  dalam menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan  dilakukan.  Pendekatan  yuridis  merupakan  pendekatan  yang  dimana dalam  merumuskan  pembahasan  penelitian  yang  menggunakan  sumber- sumber  hukum  baik  menggunakan  hukum  primer,  hukum  sekunder  dan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  pendekatan  studi  kasus  yaitu  data  yang  diperoleh  dan dianalisis  di  Dinas  Perhubungan,  dan  tukang  parkir  di  Lapangan  Pancasila Kota Palopo. Yuridis yang merujuk pada Hukum Islam yang merujuk pada Q.S Mudassir (74):38 tentang pertanggungjawaban apa yang telah diperbuatnya.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu  data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan  oleh  penelitian  secara  langsung  dari  sumber  datanya.  peneliti menggunakan  bahan  data  yang  berasal  dari  anggapan  wawancara  kepada pihak  Dinas  Perhubungan  dan  Tukang  Parkir  di  Lapangan  Pancasila  Kota Palopo. 16 Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  asda  dan didapatkan  oleh  peneliti  dari  hasil  mengamati,  membaca  maupun mendengarkan, didapatkan juga dengan komunikasi atau konsultasi dengan media yang dilakukan penulis kepada pihak Dinas Perhubungan dan Tukang Parkri  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo,  terkait  dengan  bentuk  atau gambaran Pertanggujawab yang telah diperbuat . 17
Teknik  pengumpulan  datanya  terdiri  atas  tiga  yaitu  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan secara langsung peneliti datang ke Dinas Perhubungan dan Tukang Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang atau informan yang dapat memberikan  informasi. 18 Wawancara  merupakan  memberikan  beberapa pertanyaan yang berkaitan apa yang diteliti di Dinas Perhubungan dan Tukang
16 Salim, Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, dan Jenis, (Kencana, 2019), Hlm 103.
17 Ruslan, Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi, (Jakarta:  PT  RajaGratifindo Persada 2018), Hlm 138. 18 Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016) Hlm 129.
102 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
Parkir  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo. 19 Sedangkan  dokumentasi  yaitu pengambilan  bukti-bukti  yang  telah  ada  baik  itu  berupa  barang-barang tertulis,  obyek  dan  keterangan  seperti  rekaman,  foto-foto  dan  sumber lapangan yang lainnya yang ada pada saat penelitian tersebut.
Teknik analisis data yang digunakan terdiri tiga tahapan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## Praktik Pengelolaan Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo
Berkaitan tentang pertanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, berikut akan memaparkan hasil wawancara tentang tanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir.
Dalam  hasil  Wawancara  dengan  bapak  Mustam,  sebagai  kepala  seksi pemgembangan SDM dan sistem informasi LLAJ mengatakan bahwa:
Di dalam perda No 1 Tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di bab  perparkiran  bahwa  kendaraan  yang  hilang  bukan  tanggungjawab  dinas perhubungan karna kita berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan  jalan  bahwa  kendaraan  hilang  di  luar  dari  tanggungjawab  dinas perhubungan.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  dinas perhubungan tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karena hal ini  diluar  dari  tanggungjawab  tupoksi  mereka  karena  Dinas  Perhubungan merupakan  lembaga  negara  yang  mengatur  regulasi  perparkiran  dengan dasar  aturan  Undang-Undang  yang  meliputi;  penataan  parkir,  pengendalian parkir, menyediakan tempat parkir dan bukan sebagai pengelola parkir.
Sedangkan  bapak  Suardi,  sebagai  kabit  PJTD  pengembangan  jaringan transportasi darat mengatakan bahwa:
Mengenai  tanggungjawab  kehilangan  kendaraan  pihak  dinas perhubungan  tidak  bertanggungjawab  karna  di  dalam  perda  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  bahwa  kendaraan  hilang  diluar  tanggungjawab  dinas perhubungan.  Adapun  besaran  uang  parkir  ditentukan  pihak  dinas perhubungan tiap motor yang parkir di kenakan membayar 1.000 rupiah.
Dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  suari  bahwa  jika  ada  kendaraan yang hilang pihak dinas perhubungan tidak bertanggungjawab karna di dalam perda  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  bahwa  kendaran  hilang  diluar
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014) Hlm 321.
tanggungjawab  Dinas  Perhubungan.  Adapun  uang  parkir  tiap  motornya dikenakan 1.000 rupiah.
Dalam hasil Wawancara dengan bapak Herman selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;
Kami  juru  parkir  tidak  bertanggungjawab  apabila  terjadi  kehilangan kendaraan dan kami hanya bertanggungjawab apabila ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan sebagainya yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri dilahan parkir yang kami Kelola.
Dari  penjelasan  bapak  herman  bahwa  jika  konsumen  memarkirkan kendaraannya  di  area  parkir  saya,  saya  selaku  tukang  parkir  tidak bertanggung  jawab  jika  terjadi  kehilangan  kendaraan  hanya  bertanggung jawab bila ada barang yang hilang seperti dompet dan helm diakibatkan karna kelalaian kami tidak menjaga baik barang tersebut.
Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan ditinggalkan pemiliknya di  ruang  parkir.  Di  dalam  peraturan  daerah,  Pasal  1  angka  27  menjelaskan parkir  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  atau  tidak  bergerak  untuk beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya.  Didalam  angka  28 menjelaskan  berhenti  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  tidak  bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya.
Adapun aturan-aturan parkir sebagai berikut:
a. Parkir  adalah  kendaraan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  bersifat sementara.
b. Lokasi  parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah  tempat  parkir  yang  bersifat sementara.
c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
d. Usaha  parkir  adalah  usaha  untuk  menyediakan  tempat  menjaga  atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.
Di  dalam  penjelasan  aturan-aturan  parkir  bahwa  setiap  konsumen memarkirkan  kendaraan  ditempat  parkir  mereka  harus  membayar  uang parkir dan pengelola parkir menyediakan tempat parkir dan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan yang dititipkan konsumen maka jika ada kendaraan  yang  hilang  pengelola  parkir  bertanggungjawab  karna  di  dalam aturan parkir bahwa menjelaskan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan.
104 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
Di  dalam  pengertian  pengelolaan  merupakan  terjemahan  dari  kata management terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa  Indonesia,  istilah  inggris  tersebut  lalu  di  Indonesia  menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan  di  lakukan  melalui  proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan  dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan  adalah  proses  atau  cara  perbuatan  mengelola  atau  proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, proses yang  membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi  atau proses  yang  memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapai  tujuan.  Secara  umum  pengelolaan merupakan  kegiatan  merubah  sesuatu  hingga  menjadi  baik  berat  memiliki nilai-nilai  yang  tinggi  dari  semula. 20 Pengelolaan  dapat  juga  diartikan  suatu proses  yang  diartikan  sebagai  yang  sistematis  untuk  menjalankan  suatu pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan.  Proses  ini  merupakan  serangkaian Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan  cara menggunakan  manusia  dan  sumber-sumber  lain.  Demikian  pula  pada pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada Upaya pencapaian tujuannya.
Di  dalam  pengertian  tanggungjawab  menurut  kamus  besar  Indonesia adalah  keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatu  jika  terjadi  kerusakan maupun kehilangan. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku  atau  perbuatan  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja. Taggungjawab  juga  berarti  berbuat  sebagai  perwujudan  kesadaran  akan kewajibannya.  Tanggungjawab  dalam  arti  amanah.  Amanah  yang  wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau dapat diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.
Menurut  Abu  dan  Munawar  tanggungjawab  adalah  perbedaan  antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah, yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus nenjauhi segala yang bersifat negativ dan mencoba membina diri untuk selalu menggunankan hal-hal yang positif.  Sedangkan  menurut  mudjiono  tanggungjawab  adalah  sikap  yang
20 Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Governance , Vol.1, No.3 (2021) hlm 3 https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214.
berkaitan  dengan  janji  atau  tuntutan  terhadap  hak,  tugas,  kewajiban  sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.
Hal tersebut sangat bertentangan dalam hak kewajiban petugas parkir di dalam aturannya bahwa memberikan jaminan keamanan dan memberikan ganti  rugi  atas  kehilangan  kendaraan  termasuk  kelengkapannya  dan/atau kerusakan yang dialami selain itu di dalam Hukum Islam juga bertentangan, didalam hukum islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup  dan  memilih  bidang  usaha  ekonomi  yang  akan  dilakukan.  Namun kebebasan itu harus bertanggungjawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Dapat kita lihat penjelasan Al-Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi. 21
Pada dasarnya jika pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo diberikan Amanah menjaga barang/kendaraan maka pengelola parkir menjaga  barang/kendaraan  itu  jika  barang/kendaraan  itu  hilang  maka pengelola  parkir  diharuskan  bertanggungjawab  atas  kehilangan  itu  karena mereka sudah diserahkan Amanah untuk menjaga barang/kendaraan itu.
Selain dalam Hukum Islam didalam Undang-Undang juga bertentangan yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  No.8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen  yang  mengatur  mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 19 yaitu:
Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal  ini  pengelola  parkir  bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen  jasa  parkir  yang  mengalami  kerugian  dikarenakan  kehilangan kendaraan ditempat parkir. didalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencarikan kendaraan dan  bertanggungjawab kehilangan helm,  dompet  dan  lainnya.  Dari  penjelasan  di  atas  seharusnya  kehilangan kendaraan itu ditanggung oleh pengelola parkir.
Di  dalam  penjelasan  pelaku  usaha  atau  disebut  pengelola  parkir (muwadda) tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen  berhak  minta  ganti  rugi  terhadap  pelaku  usaha.  Seperti  jika
21 Al- Jaziri, Al-Fiqih ‘ala al-madzahib al-Arba’ah, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al- isdar al-sani, 2005), IV/16.
106 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
kendaraan  hilang  ditempat  parkir  maka  pihak  konsumen  berhak  meminta ganti rugi. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  itu  adalah  memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.
Dalam  perjanjian  penitipan  barang  tanggungjawab  pengelola  parkir terhadap  konsumen  parkir  adalah  memelihara  barang  titipan  itu  dengan sebaik-baiknya  seperti  memelihara  barang-barang  kepunyaan  sendiri mengembalikan  kendaraan  dalam  keadaan  semula,  ketentuan  tersebut bahkan  harus  lebih  teliti  lagi  jika  penerima  titipan  itu  yang  mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan  kehilangan  kendaraan  di  areal  parkir  merupakan  tanggung  jawab pengelola parkir. Dari penjelasan diatas bahwa pengelola parkir atau di sebut tukang  parkir (muwadda) jika  konsumen (muwaddi) menitipkan kendaraannya  maka  tukang  parkir  yang  ada  di  Lapangan  Pancasila  Kota Palopo  mereka  seharusnya  bertanggung  jawab  jika  terjadi  kehilangan kendaraan.

## Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo
Di  dalam  ekonomi  Islam,  manusia  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  jalan  hidup  dan  memilih  bidang  usaha  ekonomi  yang  akan dilakukan.  Namun  kebebasan  itu  harus  bertanggungjawab  agar  tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebegai berikut:
Dalam hasil wawancara dengan bapak Arifin selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;
Kami  sebagai  tukang  parkir  tidak  bertanggungjawab  kalau  ada kendaraan  yang  hilang  karna  kami  tidak  mengetahui  undang-undang  yang mengatur tentang tanggungjawab kehilangan kendaraan dan tidak sebanding jika kami menganti kendaraan hilang dibanding uang parkir hanya dua ribu permotor  tetapi  kami  siap  membantu  dalam  hal  proses  pencarian  motor tersebut jika ada yang hilang.
Dari penjelasan bapak Arifin bahwa jika ada  kendaraan yang hilang di area  parkir  saya  sebagai  tukang  parkir  tidak  bertanggungjawab  karna  kami tidak  mengetahui  Undang-Undang  tentang  tanggungjawab  kehilangan kendaraan karna jika saya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan itu tidak sebanding dengan uang parkir hanya dua ribu permotor dibanding harga
motor  yang  jutaan  rupiah  dan  kami  siap  membantu  proses  pencarian kendaraan yang hilang.
Begitu  pula  yang  dikatakan  bapak  Herman  selaku  pengelola  parkir  di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;
Kami  juru  parkir  tidak  bertanggungjawab  apabila  terjadi  kehilangan kendaraan dan kami hanya bertanggungjawab apabila ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan sebagainya yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri dilahan parkir yang kami Kelola.
Dari  penjelasan  bapak  Herman  bahwa  jika  konsumen  memarkirkan kendaraannya  di  area  parkir  saya,  saya  selaku  tukang  parkir  tidak bertanggung  jawab  jika  terjadi  kehilangan  kendaraan  hanya  bertanggung jawab bila ada barang yang hilang seperti dompet dan helm di akibatkan karna kelalaian kami tidak menjaga baik barang tersebut.
Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara  dan  menjaganya  sebagaimana  mestinya. 22 Al-Jaziri  mangatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. 23
Di  dalam  kasus  tanggungjawab  parkir  didalam  ekonomi  islam  masuk dalam kategori akad titipan “Wadiah”. Menurut kalangan hanafiyah, wadiah berarti  memberikan  tanggungjawab  penjagaan  atau  pemeliharaan  terhadap suatu  barang,  baik  disampaikan  secara  terang-terangan  dengan  ucapan maupun dengan secara tidak lansung.
Secara  hukum  fikih,  barang  wadiah  ialah  menitipkan  barang  kepada seseorang agar dijaga, dipelihara dan bertanggungjawab. Sebagai mana dalam firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:
ِت َٰن َٰمَ ْلْٱ ۟اوُّدَؤُت نَأ ْمُك ُرُمْأَي َ َّللَّٱ َّنِإ

## اَهِلْهَأ ٰٰٓىَلِإ
Terjemahan:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya.” 24
22 Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016) Hlm 330. 23 Al-jaziri, al-fiqih ‘ala al-madzahib al-Arba’ah, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al- isdar al-sani, 2005).
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58
108 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
Dapat  kita  pahami  bahwa  secara  umum  di  perintahkan  untuk menyampaikan Amanah (kepercayaan) kepada pemiliknya, termasuk Amanah yang berupa titipan jadi jika konsumen Amanah kepada pengelola parkir maka pengelola parkir menjaga Amanah itu.
Dapat kita lihat dari ayat tersebut jika kita diberimakan amanat titipan menjaga kendaraan maka kita harus berhak menjaga kendaraan tersebut. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Mudassir ayat 38 yaitu:

## ةَنيِه َر  ْتَبَسَك اَمِب  ٍسْفَن ُّلُك
Terjemahan:
“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 25
Didalam  ayat  tersebut  bermakna  setiap  manusia  bertanggungjawab apa yang telah diperbuatnya. Begitu pula pengelola parkir jika ada kendaraan hilang  maka  mereka  harus  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah diperbuatnya.
Adapun faktor yang dapat menjadi dasar adanya tanggungjawab bagi subjek  hukum,  yaitu  perbuatan ( بسك ) ,  kedudukan ( ماقم ) ,  dan  kemampuan ( ةعاطتسا ).
1. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat.
2. Setiap orang bertanggungjawab atas kedudukan yang disandangnya.
3. Setiap orang bertanggungjawab atas kemampuan yang dimilikinya.
Dari  hasil  wawancara  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo,  pengelola parkir  tidak  melaksanakan  tanggungjawab  kehilangan  kendaraan  dan kelengkapannya  diluar  tanggungjawab  pengelola  parkir.  Didalam  ekonomin islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu;

## 1. Keadilan
Didalam prinsip ekonomi islam Allah menciptakan segala sesuatu, dan salah  satunya  adalah  keadilan.  Dia  tidak  membeda-bedakan  perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus  memelihara  hukum  Allah  di  bumi  dan  menjamin  bahwa  pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua
25 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Mudassir 74:38
mendapat manfaat daripadanya seacara adil dan baik kita sebagai manusia diperintahkan
2. Tanggungjawab
Setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada alasan yang menjadi dasar adanya tanggungjawab. Ada 3 (tiga); setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat, setiap orang bertanggungjawab atas  kedudukan  yang  disandangnya,  setiap  orang  bertanggungjawab  atas kemampuan yang dimilikinya. Di dalam Islam manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan,  namun  kebebasannya  ini  harus  bertanggungjawab.  Jadi  apabila konsumen  memarkir  kendaraannya  maka  pengelola  parkir  harus bertanggungjawab.
Begitu  pula  pengelola  parkir  yang  ada  di  Lapangan  Pancasila  Kota Palopo  seharusnya  berlaku  adil  dan  bertanggungjawab  atas  kehilangan kendaraan,  dikarenakan  pengelola  parkir  telah  diberikan  Amanah  menjaga kendaraan milik konsumen, jadi pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang  hilang  dikarenakan  kelalaian  mereka  sendiri  dan  bukan  dengan  tidak mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan tanggungjawab pengelola parkir  serta  sekedar  membantu  mencari  kendaraan  yang  hilang  karena konsumen  telah  melaksanakan  kewajibanya  membayar  restribusi  parkir. Dengan  adanya  rasa  tanggungjawab  yang  tinggi,  maka  hal  itu  melahirkan masyarakat  yang  kuat,  karena  dilandasi  oleh  saling  percaya  anatara  pelaku usaha  dan  konsumen.  Dengan  diterapkannya  asas  tanggungjawab  ini,  maka hak-hak  para  korban  dapat  terlindungi  dengan  menghukum  pihak  yang bertanggungjawab memenuhi kewajibannya dan dengan demikian maka hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan Kembali. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa  penerima  titipan  atau  pengelola  parkir (muwadda) yang  ada  di Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo  seharusnya  bertanggungjawab  atas kehilangan kendaraan karna mereka sudah diberikan Amanah untuk menjaga kendaraan itu.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  masih ada  yang  penting  untuk  diperhatikan  dalam  tanggungjawab  terhadap kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
110 | Tomi Aditiya, Mustaming, dan Agustan
1. Praktik  pengelolaan  parkir  di  Lapangan  Pancasila  Kota  Palopo  belum terlaksana  secara  optimal  hal  ini  di  sebabkan  pertama:  kurangnya tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bagi konsumen namun hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm, dompet. Hal ini berdasarkan perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan perda No 7 Tahun 2017 tentang Retribusi jasa umum.  Kedua:  kurangnya  fasilitas  keamanan  parkir  seperti  CCTV,  Rantai motor dan patok pembatas parkir.
2. Pandangan  Hukum  Islam  tentang  praktik  pengelolaan  parkir  Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan. akad  yang  digunakan  dalam  hal  perparkiran  di  Lapangan  Pancasila  Kota Palopo  masuk  dalam  akad  wadiah,  akad  yang  digunakan  adalah  akad wadiah  Amanah  karena  pemilik  kendaraan  menitipkan  kendaraan  pada tempat  yang  telah  disediakan  pengelola  parkir  untuk  dijaga  dan  di kembalikan  seperti  pada  keadaan  semula  serta  kendaraan  tidak  boleh  di manfaatkan.  Mengenai  tanggungjawab  pengelola  parkir  dalam  Hukum Islam  atau  masuk  dalam  kategori  akad  wadiah,  pengelola  parkir  tidak menjaga  Amanah  yang  dititipkan  secara  penuh.  Tentu  saja  hal  ini  tidak sesuai di dalam Hukum Islam karena dalam akad wadiah menjunjung tinggi Amanah  dan  bertanggungjawab  jika  telah  lalai  dalam  melaksanakan usahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Aulia  Muthiah ,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dimensi  Hukum  Positif  Dan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Preess,2018) Al-jaziri, al-fiqih ‘ala al-madzahib al-Arba’ah, (Digital Library al-Maktabah Al- Syamilah al-isdar al-sani, 2005).
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah An- Nisa 4:58, Mudassir
Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019). Mujahidin, Fiqih  Muamalah  Kontemporer, (Depok:  PT  RajaGrafindo  Persada,
2020).
Rosmawati, Pokok-Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
Ruslan, Metode  Penelitian  Public  Relations  dan  Komunikasi, (Jakarta:  PT RajaGratifindo Persada 2018)
Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016). Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014). Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke 3. Syarqawie , Fikih Muamalah, (Banjarmasin,2015). Salim, Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, dan Jenis, (Kencana, 2019). Zuraida , Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017).

## Sumber Artikel Jurnal
Faisal,  Siwi  Widia  Dara,  Dan  St.  Ika  Noerwulan  Fraja,  Pertanggungjawaban Pengelola  Parkir  Atas  Kehilangan  Kendaraan  Di  Tempat  Parkir, Rechtldee, Vol.15, No.2, (2022) 340.
Https://Journal.Trunojoya.Ac.Id/Rechtidee/Arti Cle/View/5142. Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Governance , Vol.1, No.3 (2021) 3 https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214
Kurniati,  Efektivitas  Konseling  Kelompok  Realitas  Teknik  Want,  Direction,
Evalution  dan  Plant  (WDEP)  untuk  Me  ningkatkan  Tanggung  Jawab Menyelesaikan Skripsi, Basicedu, Vol.6, No.2, (2022) 2. https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254 Silvia  Jocunda  Dan  Yudi  Purnomo,  Karakteristik  Ruang  Parkir  Di  Pusat Perbelanjaan  Jalan  Tanjungpuro  Kota  Pontianak,  Jonda  Dan  Purnomo ”Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan” Vol.1/No. 1 (2014), 28 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Ib/article/download/18806/1582