## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
STUDI KASUS PADA DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN

## PONOROGO
Nurul Hidayah 1 , Iin Wijayanti 2
hidayahnurul898@gmail.com 1 , iinsmart83@gmail.com 2

## Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem  akuntabilitas pengelolaan dana  Desa  yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban.  Penelitian  ini dilakukan  karena  tim  pelaksana  dana  Desa  dalam  menyelenggarakan  dana  Desa  belum  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah  Desa, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo  sebagai lokasi  pelaksanaan  pengelolaan  dana  Desa.  penelitian  dilakukan  wawancara  secara  mendalam,  serta mengamati langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  tahap  perencanaan  Dana  Desa  pada  pemerintah  Desa Wonodadi  telah  menerapkan  prinsip  partisipasi.  Untuk  tahap  pelaksanaan  Dana  Desa  pemerintah  Desa belum  melaksanakan  prinsip  transparasi  karena  pemerintah  desa  belum  bersedia  memberikan  informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama,  minimal  dapat  bertahan  satu  tahun.  Pertanggungjawaban  dari  segi  administrasi  juga  masih  perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi .
Kata Kunci : Budgting ,Accountability , participate

## Abstract
This research was conducted to describe and analyze the accountability system of village fund management  starting  from  the  planning,  management  and  responsibility  stages.  This  research  was conducted because the village fund implementation team in carrying out the village fund has not been in accordance with the prevailing regulations.  This research is expected to provide benefits for the village government, in increasing accountability of village fund management.
This research was conducted in Wonodadi Village, Ngrayun Sub-district, Ponorogo Regency as the location of the implementation of village fund management. research conducted in-depth interviews, and observed directly on the implementation of Village Fund management.
The results of this study indicate that the planning phase of Village Funds in Wonodadi Village government has applied the principle of participation. For the implementation stage of the Village Fund the village government has not implemented the transparency principle because the village government has not been willing to provide information or data on village finances. While the accountability in terms of  physical still  need  to be  improved  again, including  in  terms  of  information  board  for  the  community must be made of durable materials, can last at least a year. Accountability in terms of administration also still needs to be improved in order to more administrative discipline.
Keywords: Budgting, Accountability, participate

## Latar Belakang
Dengan adanya dana desa maka  pemerintah desa  mempunyai  peran  yang  penting  dalam membantu  pemerintahan  daerah  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintah  daerah  termasuk pembangunan.  Jumlah  dana  Desa  yang  masuk memiliki  jumlah  yang  sangat  besar  hal  ini  sangat rawan  dengan  penyelewengan  dari  pihak-pihak terkait,  maka  dari  itu    pemerintah  Desa  dituntut untuk  lebih  transparasi  dan  akuntabel  terhadap masyarakat. Selain itu juga Peran masyarakat juga diperlukan untuk menjadi  pengawas langsung dan tidak lepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten  yang    memang  wajib  memonitoring jalannya penggunaan Dana Desa.
Kabupaten  Ponorogo  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  melaksanakan  prinsip-  prinsip otonomi  daerah  dengan  berusaha  membantu  dan meningkatkan    dana    Desa(  DD)    yang  diberikan kepada setiap Desa dengan tujuan demi meningkatkan  pemerintahan  desa  yang good Governance .    Salah  satu  cara    untuk  mewujudkan pemerintahan    yang Good  Governance yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertangggungjawaban.
Bedasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan  diatas,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah
1. Bagaimana  Akuntabilitas  Perencanaan  Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana  Akuntabilitas  pelaksanaan  Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana  Akuntabilitas  pertanggungjawaban dana  Desa  pada  Desa  Wonodadi  Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

## LANDASAN TEORI
Menurut  (Andrianto  :  2007)  menyatakan bahwa  transparasi  anggaran  didefinisikan  sebagai keterbukaan  kepada  masyarakat  dalam  hal  fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik dan proyeksi-proyeksinya. Menurut  (  Dwiyanto  :  2008)  Transparasi merupakan  konsep  yang  sangat  penting  dan
menjadi  semakin  penting  sejalan  dengan  semakin kuatnya  keinginan  untuk  mengembangkan  praktik good governance. Sedangkan menurut
(Mardiasmo : 2002) menyatakan bahwa karakteristik good  governance menurut United Nation  Development  Program (UNDP)  meliputi Participation yang berarti keterlibatan masyarakat dalam  pembuatan  keputusan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung, Rule  of  law adalah kerangka  hukum  yang  adil  dan  dilaksanakan tanpapandang  bulu  dan Transparency atau transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan memperoleh  informasi.  Akuntabilitas  adalah tindakan prinsip keterbukaan  pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja ,melaporkan    segala  kegiatan,  khususnya  pada bidang  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan ,  pelaksanaan  bukan  hanya  kepada  pihak  yang berwajib namun juga kepada masyarakat.
Pengertian dana Desa berdasarkan peraturan Bupati  Ponorogo  Nomor  08    tentang    tata  cara pengalokasian    dan  penetapan  rincian    dana  Desa setiap  Desa    se-kabupaten  Ponorogo  tahun anggaran  2016    pasal    1  (satu)  ayat  11  (sebelas) yaitu  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Perencanaan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa  Sekertaris  desa  menyusun  rancangan peraturan  desa  tentang  Keuangan  APBDesa berdasarkan Rencana kerja pemerintah (RKP) desa tahun  berkenaan  yang  kemudian  disampaikan kepada  Kepala  Desa    disampaikan  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  dibahas  dan disepakati . Berdasarkan peraturan Bupati  Nomor 08  Tahun  2016  tentang    tata  cara  pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa untuk setiap desa se-kabupaten  Ponorogo  pasal  10  (sepuluh). Prioritas  pengguunaan  Dana  Desa  menjadi prioritas kegiatan yang disepakati melalui musyawarah  Desa  yang  di  jadikan  acuan  dalam penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKP Desa) dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa). ( Nurcholis : 2011)  menyatakan bahwa  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  terintegrasi  dengan  pertanggungjwaban
APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya
adalah pertanggungjawaban APBDesa.

## METODE
Berdasarkan  obyek  dan  metode  analisis yang  digunakan,  maka  penelitian  ini  merupakan tipe  penelitan  deskriptif    kualitatif.  Deskriptif menurut  (Ratna  :    2010)  merupakan  metode  yang sangat  umum  dengan  sendirinya  dapat  digunakan dalam  memecahkan  masalah  ilmu  pengetahuan, dengan  cara  menguraikan  sekaligus  menganalisis. Metode  Penelitian  Kualitatif  menurut  (Sugiyono  : 2007) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  ( sebagai  lawannya  adalah  eksperimen  )  dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive  dan  snowball  teknik  pengumpulan dengan  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif/  kualitatif  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  maka  dari  pada generalisasi.
Adapun  jenis  data  yang  penulis  peroleh dalam  penelitian  lapangan  ini  adalah  data  primer dan  data  sekunder  yang  bersifat  kualitatif    dan kuantitatif diantaranya :
a. Data  Primer,  yakni  data  yang  diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi faktor- faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Adapun narasumber adalah Kepala Desa,
b. Data  Sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh melalui laporan-laporan/buku- buku/catatan- catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan  yang  diteliti  yaitu  berupa dokumen- dokumen, daftar Musrenbangdes, Profil  Desa,  laporan  Tahunan  dana  Desa, Peraturan  Bupati  Ponorogo  nomor  16 tahun 2015, peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tahun 2016.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini  adalah  observasi  lapangan,  studi  kepustakaan, Dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  yaitu  memiliki  beberapa tahap. Tahap pertama analisis sebelum dilapangan
dilakukan  terhadap  data  hasil  studi  pendahuluan, atau  data  sekunder  yang  akan  digunakan  untuk menentukan  fokus  penelitian.  Tahap  kedua  yaitu analisis  dilapangan  Pada  saat  wawancara  peneliti sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang diwawancarai. Teknik uji keabsahan data penelitian  ini  meliputi  beberapa  proses  yaitu pertama  pengamatan  perpanjangan  teknik  ini berupa  apakah  data  yang  diperoleh  setelah  dicek dilapangan  sudah  benar  atau  tidak,  berubah  atau tidak.  Kedua  meningkatkan  ketekunan  yaitu melakukan  pengamatan  secara  lebih  cermat  dan berkesinambungan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas dana desa
Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dana  Desa. sebagaimana  ketentuan  dalam  peraturan  Bupati Nomor  89  tahun  2016  tentang  pedoman  prioritas penggunaan  Dana  Desa  harus  berpedoman  pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Keadilan  dengan  mengutamakan  hak  dan kepentingan  seluruh  warga  Desa  tanpa membeda-bedakan.
b. Kebutuhan  prioritas  dengan  mendahulukan kepentingan  Desa  yang    lebih  mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
Masyarakat Desa.
c. Kewenangan  Desa    dengan    mengutamakan kewenangan  hak  asal-usul  dan  kewenangan lokal berskala Desa.
d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatif masyarakat.
Dari ketentuan tersebut khususnya pada butir a dan b,  sudah  sangat  jelas  menyebutkan  bahwa penggunaan  dana  Desa  mengutamakan  hak  dan kepentingan  warga  masyarakat  Desa,  serta  pada butir  d  yang  menyebutkan  bahwa  mengutamakan partisipatif dari masyarakat

## Perencanaan Dana Desa
Menurut  (  Tjokroamidjojo  :  2000)  Prinsip partisipasi  merupakan  keterlibatan  setiap  warga
Negara  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  maupun  melalui institusi yang mewakili kepentingannya.
Perencanaan  Dana  Desa  yang  dilakukan oleh  pemerintah  Desa    Wonodadi  Kecamatan Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo  akan  dijabarkan sebagai berikut :
a. Kepala Desa Selaku penanggungjawab Dana Desa  Mengadakan  Musyawarah  Dusun untuk  membahas  Rencana  Penggunaan Dana  Desa  tahun  mendatang.  Setelah dilakukan  musyawarah  dusun  selanjutnya Kepala Desa menjadwalkan untuk musyawarah  Rencana Pembangunan Desa.
b. Musyawarah  Desa  dihadiri    oleh  unsur pemerintah  Desa  ,  Badan  Permusyawaratan Desa  (  BPD)  ,  lembaga  Kemasyarakatan Desa,  dan  tokoh  masyarakat  ,  serta  wajib dihadiri  oleh  Tim  Fasilitasi  Kecamatan dalam  musyawarah  desa  ini  perencanaan yang  dilakukan  pemerintah  desa  Wonodadi dimulai dari musyawarah tentang penyusunan  RPJM.  RPJM  yaitu  Rencana pembangunan  jangka  menengah    5    (lima) tahun. Setelah Rencana pembangunan jangka  menengah  (RPJM)    ditetapkan selanjutnya  dan penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  desa  tahun  selanjutnya. RKP  desa  yaitu  rencana  kerja  pemerintah Desa 1( satu) tahun.
c. Membentuk    tim  pelaksana  kegiatan yang  bertugas  mengelola  kegiatan masing- masing bidang. Tim pelaksana Desa Menyampaikan rancangan pengguna Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta
musyawarah.  Rancangan  Penggunaan dana  Desa  didasarkan    pada  prioritas penggunaan  Dana  Desa.  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2016 yaitu    digunakan  untuk  pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
d. Rancangan  yang  telah  disepakati  bersama dalam  musyawarah  oleh  Sekretaris  desa akan dituangkan dalam Rencana penggunaan  Dana  Desa  untuk  menyusun
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa (APBDesa).
Penjabaran  tersebut  merupakan  salah satu prinsip Akuntabilitas perencanaan Dana Desa sebab  masyarakat  terlibat  langsung  dengan
diadakannya    musyawarah  rencana  pembangunan Desa    oleh  pemerintah  Desa,  dengan  demikian pemerintah  Desa  dapat  menampung  aspirasi masyarakat dan mewujudkannya,  hal ini didukung oleh pernyataan Informan sebagai berikut :
“  yang  ikut  didalam  Musrenbang  yaitu masyarakat  ,  tokoh  masyarakat  ,  BPD,  LPMD, RT,  RW,  tokoh  pemuda  karang  Taruna,  Tim penggerak  PKK,  dan  nara  Sumber  dari Kecamatan.”
(Hasil  Wawancara    dengan  Kepala  Desa Wonodadi, Tanggal 10 Mei 2017).
Ditinjau  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  hal pengambilan  keputusan  perencanaan  penggunaan dana  Desa  dapat  dikatakan  sudah  baik  hal  ini dibuktikan  dengan  tingkat  kehadiran  masyarakat dalam musrenbangdes sebagai berikut
Tabel  4.5  Tingkat  kehadiran  Masyarakat  Desa Wonodadi pada acara  Musrenbangdes
No. Unsur Yang diundang Jumlah Undangan Jumlah hadir % 1 Kepala Desa 1 1 100% 2 Kaur 5 5 100% 3 PKK 26 14 53% 4 RT 27 26 96% 5 RW 4 4 100% 6 BPD 11 9 81% 7 Jogo Waloyo 3 3 100% 8 LPMD 16 10 62% 9 Kamituwo/ kasun 3 3 100% 10 Kabayan 2 2 100% 11 Modin 4 4 100% 12 Jagabaya 3 3 100% 13 Staf 5 4 80% Jumlah 110 88 80%

## Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes tahun
2016 Desa Wonodadi (diolah)
Berdasarkan  tabel  4.5  menunjukkan  bahwa jumlah  undangan  sebanyak  110  dan  jumlah  yang hadir 88  dengan presentase sebesar  80%. Hal ini menunjukkan  bahwa  kepedulian  atau  tingkat
kesadaran  masyarakat  desa  dalam  mengambil keputusan  serta  mempunyai    peran  relative  aktif dalam  pengelolaan  pembangunan  sebenarnya relative tinggi.

## Pelaksanaan Dana Desa
Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pemeritah Desa Wonodadi diterapkan berdasarkan prioritas  penggunaan  dana  Desa  tahun  berjalan. Prioritas  Penggunaan  dana  Desa  yaitu  digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  Dalam  mekanisme  penyaluran  dan pencairan dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo    Nomor  08  tentang    tata  cara pengalokasian  dan  penetapan  rincian  dana  Desa setiap  Desa  se-Kabupaten  Ponorogo    tahun    2016 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas  Umum  Daerah    (RKUD)  ke  Rekening  Kas Desa  (RKD). Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala  Desa  Wonodadi  bahwa  mekanisme penyaluran  dilakukan  melalui  Rekening  kas  Desa pada  Bank  Jatim.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil wawancara sebagai berikut:
“  Bank  Jatim,    yang  sebelumnya  dilakukan permohonan    pencairan  setelah  permohonan pencairan  dan  kemudian  ke  Bapemas  Pemdes  dan bapemas  pemdes  kemudian  ke  Keuangan  yang otomatis berhubungan dengan pihak bank tersebut “
(  Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Desa tanggal 10 mei 2017)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  dinas pemberdayaan  masyarakat  pengelolaan  dana  yang bersumber dari dana Desa  pada Desa Wonodadi di Tahun  2016  menerima  dana  Sebesar    Rp. 726.285.000.
Penggunaan realisasi dana tersebut diterapkan
dalam pembangunan dan pemberdayaan dilakukan pemerintah Desa Wonodadi yaitu meliputi : Bidang pembangunan meliputi : a. Kegiatan  operasional  Kantor  Desa  sebesar Rp. 25.150.000
b. Kegitan  pengelolaan  keuangan  Desa  Rp.
12.900.000
c. Kegiatan  pembangunan  Desa  sebesar    Rp. 3.168.000
d. Kegiatan  pembangunan  dan  pemeliharaan jalan Desa Rp. 665.600.000
Sedangkan  dalam  bidang  pemberdayaan
Masyarakat meliputi : a. Kegiatan pembekalan pelaksana kegiatan Rp 1.085.000 b. Kegiatan  peningkatan  kapasitas  masyarakat desa Rp 4.250.000 c. Kegiatan kelompok Masyarakat Rp
2.632.000
d. Kegiatan  pelatihan  Paralegal  Desa  Rp
1.500.000
e. Kegiatan  pengelolaan    Bumdes  dan  usaha Desa lainnya  Rp 8.500.000
f. Bidang tak terduga  Rp. 1.500.000 Data tersebut diperoleh dari Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa.  dan  pada kenyataanya  pemerintah  Desa  Wonodadi  masih belum terbuka terhadap masyarakat untuk pengelolaan  keuangan.  Karena    Kepala  Desa belum  berani  memberikan  informasi  terhadap masyarakat secara terbuka hal ini dilakukan karena memang  itu  adalah  amanat  dari  atasan  atau pemerintah Kabupaten. Dengan pernyataan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah Desa  Wonodadi    belum  melaksanakan  prinsip transparasi terhadap masyarakat yang membutukan informasi  dan  data  mengenai  keuangan  secara rinci.

## Pertanggungjawaban Dana Desa
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang good  governance pemerintah  desa  harus menerapkan  prinsip  transparansi  ,  akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal ini maka pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan kepada    pihak    yang  berkepentingan  saja  atau pihak  berwenang  seperti  pada  pemerintah  tingkat lebih  tinggi  dari  pemerintah  Desa.  Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban  atas  dana  yang  dikelola pemerintah  Desa  di  desa  masing  —  masing. Penyampaian kepada masyarakat bisa disampaikan secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Adapun penyampaian  secara  langsung  yaitu  disampaikan saat  musyawarah  desa  yang  dihadiri  Badan permusyawaratan Desa serta unsur dari masyarakat  lainnya.  Penyampaian  secara  tidak langsung  dapat  juga  dilakukan  dengan  cara pemasangan poster besar atau spanduk atau papan reklame yang berisikan laporan realisasi
penggunaan  dana  desa  yang  dikelola  oleh pemerintah  Desa.
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  kepala  Desa Wonodadi sebagai berikut
“  jadi  disisi  kita  mempertanggungjawabkan secara  administrasi  itu  walaupun  semata-mata sebetulnya  kita  mempertanggungjawabkan  kepada pemerintah    namun  karena  ini  masyarakat  harus tau  karena  disitu  adalah  uang  masyarakat  untuk masyarakat kita juga menghadirkan tokoh masyarat    tersebut  mulai  dari  BPD  ,  Masyarakat dan lain sebagainya untuk menyampaikan pertanggungjawaban  yang  kita  sampaikan  ke Bupati”
(Hasil wawancara dengan Kades tanggal 10 mei 2017)
Berdasarkan informasi
tersebut menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa  Wonodadi  sudah  menerapkan  prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan dana Desa. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban  masih  mengalami  kesulitan. Hal tersebut juga didukung pula dengan informasi yang  diperoleh  dari  informan  sebagai  hasil wawancara  sebagai berikut :
“ kesulitan barangkali tetap ada karena tidak semudah  apa  yang  kita  bayangkan  semua  harus valid, akurat karena banyaknya pekerjaan khususnya  fisik  saja  yang  kemarin  itu  ada  12 titik.”
(Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Wonodadi tanggal 10 mei 2017).
Pertanggungjawaban  dana  Desa  (  DD)  dari sisi  administrasi  dituangkan  dalam  laporan semester  satu,  laporan  semester  dua  dan  laporan tahunan.  Laporan  tahunan  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  dinas  pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  kabupaten  Ponorogo  Desa  Wonodadi pendapatan  yaitu    Rp.  726.785.000  dan  tidak  ada sisa dana untuk pembelanjaan.
Pertanggungjawaban  dari  segi  fisik  didesa wonodadi  khususnya  pada  sisi  pemasangan  papan informasi tentang dana yang terealisasi, seharusnya  papan  informasi  tersebut  dibuat  dari bahan  yang  tidak  mudah  rusak  agar  papan informasi  tersebut  dapat  bertahan  lama  minimal satu  tahun.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil
wawancara  dengan  nara  sumber  bahwa  papan informasi disetiap titik sudah hilang atau rusak.
“  ketawise  liyone  wes  ilang/  rusak  wes renek”
Kelihatannya  yang  lain  sudah  hilang/  rusak sudah hilang
(hasil  wawancara  dengan  Kades    pada  13 juni 2017)
Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban Dana Desa didesa Wonodadi Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo  sudah terlaksana  dari    segi  fisik.  Namun  dari  segi adminstrasi  masih  perlu  ditingkatkan  kedisiplinan dalam  pelaporan  pertanggungjawaban  agar  lebih tepat  waktu  hal  ini  juga  didukung  dengan  hasil wawancara  dengan  informan  sebagaimana  hasil wawancara sebagai berikut :
“  dereng  mlebet  niki  mbak  tasih  enten  tiga desa, didesa jane pun cekap cuma belum disetor ke kecamatan,   mrayan, binade dan sendang “
(Hasil wawancara dengan BM, pada tanggal 20 maret 2017)
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan bahwa desa yang menyetor Laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  sampai  bulan  maret 2017  masih tiga desa hal ini menunjukkan bahwa kurangnya  pemerintah  desa  dalam  disiplin administrasi.
Dari  informasi  —  informasi  tersebut menunjukkan  bahwa  Desa  Wonodadi  pada  tahap pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  Desa  telah melaksankan  prinsip  akuntabilitas  dari  segi  fisik dan  adminitrasi.  Namun  dari  segi  administrasi masih  perlu  pembinaan  dan  pendampingan  untuk pelaksanaan serta pelaporan laporan pertanggungjawaban  (LPJ)    dana  Desa  agar bendahara  Desa  lebih  disiplin  administrasi.  Dan dari  segi  fisik  khususnya  untuk  papan  informasi harus  dibuat  dari  bahan  yang  lebih  bagus  dari sebelumnya agar lebih tahan lama.

## Kesimpulan
Akuntabilitas  pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten
Ponorogo,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
a. Perencanaan  program  penggunaan    Dana Desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, hal ini dengan diadakannya  musrenbangdes  yang  dihadiri oleh  unsur  masyarakat  untuk  mendapatkan mufakat bersama.
b. Pelaksanaan  Pengelolaan Dana Desa didesa Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten Ponorogo  belum  sepenuhnya  menerapkan prinsip  transparasi  karena  pemerintah  Desa belum  terbuka  terhdap  masyarakat  yang membutuhkan  data  mengenai  keuangan
Dana Desa.
c. Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis  maupun  administrasi  sudah  baik, namun dalam hal petanggungjawaban
administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan  kedisiplinan  oleh  pengelolaa keuangan Desa.

## Saran
1. Bagi Desa
a. Pembinaan  pengelolaan  dana  merupakan sarana  efektif  untuk  keberhasilan  program dana  Desa.  Oleh  karena  itu  pemahaman partisipatif,  transparansi  dan  akuntabilitas harus  dilakukan  seefektif  kepada  aparat pemerintah  desa,  BPD,  tokoh  masyarakat dan masyarakat guna meningkatkan semangat motivasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
b. Pelatihan  bagi  perangkat  Desa  selaku  tim pelaksana  Desa  tentang  manajemen  dan administrasi  pengelolaan  Dana  desa  dengan memanfaatkan  tim  pendamping  dari  tingkat kecamatan.
c. Jabatan  sebagai  perangkat  desa  tidak  boleh memegang lebih dari satu kekuasaan karena memegang  dua  jabatan  membuat  pekerjaan yang diterima tidak maksimal.
d. Penyebaran  papan  informasi  disetiap  titik harus  dibuat  dari  bahan  yang  tidak  mudah
rusak karena papan informasi yang disediakan belum ada satu bulan saja sudah rusak  karena  papannya  hanya    terbuat  dari kardus.
2. Bagi Peneliti
Dapat  dijadikan  referensi  bagi  peneliti  —  peneliti selanjutnya dengan penelitian dan cangkupan wilayahnya  yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Nurcholis  hanif.    (2011). Pertumbuhan  dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Erlangga.
[2] Sugiyono .(  2007).  Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung : Alfabeta .
[3] Peraturan Bupati  Ponorogo  Nomor  16  tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa
[4] Peraturan Bupati  Ponorogo  Nomor  89  tahun 2016 tentang pedoman prioritas dana Desa.
[5] Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor  08  tahun 2016 tentang  tata  cara  pengalokasian  dan penetapan  rincian  dana  Desa  se-Kabupaten Ponorogo.
[6] Tjkroamidjojo Bintoro. (2000). Good
Governance  (  Paradigma  baru  manajemen pembangunan) . Jakarta : UI Press.
[7] Andrianto  nico  (2007). Transparan  dan akuntabilitas  publik    melalui  e-government .
Malang  : Bayu media publishing
[8] Nyoman Kunta Ratna. (2010). Metode Penelitian . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
[9] Mardiasmo.    (2002). Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta : Andi