ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, CONTROL SYSTEM, USE OF INFORMATION TECHNOLOGY, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON
VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY
ANTON 1,2
ERAWATI KARTIKA SRI KUSHALIMAH

## FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS AKI, INDONESIA

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  empirically  examine  the  effect  of Organizational  Commitment,  Control  System,  Utilization  of  Information Technology,  and  Community  Participation  on  Village  Fund  Management Accountability.  This  research  was  conducted  in  the  village  administration  in Petungkriyono  District,  Pekalongan  Regency  which  consists  of  9  villages.  The population  in  this  study  were  all  village  officials  and  the  head  of  the  Village Consultative  Body  (BPD).  The  technique  used  in  sampling  is  simple  random sampling,  because the  population  is  small  so that the  village  apparatus  and  the head  of  the  BPD  have  the  same  opportunity,  which  obtained  a  sample  of  100 respondents. This study uses multiple linear regression as an analytical tool. Data analysis was performed using SPSS software version 23.0. Based on the results of  hypothesis  testing,  it  can  be  concluded  that  simultaneously  Organizational Commitment,  Control  System,  Utilization  of  Information  Technology,  and Community  Participation  have  a  positive  and  significant  effect  on  Village  Fund Management  Accountability.  Partial  test  of  the  four  hypotheses  proposed  that Organizational Commitment has a positive and significant effect on Village Fund Management  Accountability,  Control  System  has  no  significant  effect  on  Village Fund  Management  Accountability,  Utilization  of  Information  Technology  has  no significant  effect  on  Management  Accountability  Village  Funds,  Community Participation have a positive and significant impact on Village Fund Management Accountability.
Keywords:   Organizational  Commitment,  Control  System,  Utilization  of Information Technology, Community Participation, Accountability of Village Fund Management

## Article Info:
Received: 15 January 2023 | Revised: 10 April 2023 | Accepted: 29 May 2023
1 Correspondence Author
2 Email: antonsukontjo@unaki.ac.id
ANALISIS KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
ANTON ERAWATI KARTIKA SRI KUSHALIMAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS AKI, INDONESIA

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh Komitmen  Organisasi,  Sistem  Pengendalian,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Penelitian  ini  dilakukan  pada  pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Petungkriyono, Kabupaten  Pekalongan  yang  terdiri  dari  9  desa.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  aparatur  desa  dan  ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Teknik  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  adalah simple  random sampling ,  karena  populasi  yang  sedikit  sehingga  aparatur  desa  dan  ketua  BPD mempunyai peluang yang sama, yang diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis. Analisis data  dilakukan  dengan  menggunakan software SPSS  versi  23.0.  Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa.  Uji  secara  parsial  dari  empat  hipotesis  yang  diajukan  bahwa Komitmen  Organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,  Sistem  Pengendalian  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa,  Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Kata-kata  Kunci:  Komitmen  Organisasi,  Sistem  Pengendalian  Internal, Pemanfaatan  Teknologi    Informasi,  Partisipasi  Masyarakat,  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## 1.  PENDAHULUAN
Secara  nasional,  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  sudah  merealisasi  penyaluran  dana  desa  kepada  pemerintahan desa.  Penyaluran  dana  desa  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan, tercatat anggaran dana desa selama tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Dana Desa dan Penyerapannya Tahun 2018-2020 No. Tahun Anggaran Dana Desa Persentase Serapan Dana Desa 1. 2018 Rp 60 Triliun 98,06% 2. 2019 Rp 70 Triliun 99,94% 3. 2020 Rp 71 Triliun 99,95% Sumber: kemendesa.go.id (2021)
Besarnya  nominal  dana  desa  yang  disalurkan  ke  masing-masing  desa mengakibatkan  kecenderungan  terjadinya  kesalahan  dalam  pengelolaan  dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Dalam  keadaan  masa  pandemi  Covid-19 seperti sekarang juga mengakibatkan peluang atau kesempatan terjadinya kasus tindak korupsi lebih tinggi. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun penerapan di tingkat  desa tidak diiringi dengan pengawasan dan tidak akuntabel serta tidak transparannya dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan  data Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  diketahui  bahwa  lembaga yang  paling  banyak  terjadinya  korupsi  pada  tahun  2020  adalah  pemerintah kabupaten dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang  dari  berbagai  latar  belakang  seperti  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan swasta.  Kemudian  peringkat  kedua  mengenai  lembaga  yang  ditemukan  paling banyak korupsi yakni pemerintah desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di pemerintah desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 62 orang (laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020). Kemudian kasus tindak korupsi  pada  tahun  2021,  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dan  swasta  masih menduduki  peringkat  pertama  dengan  jumlah  167  orang,  kemudian  peringkat kedua  diduduki  oleh  kepala  desa  dan  aparatur  desa  dengan  jumlah  tersangka sebanyak 85 orang ( Indonesia Corruption Watch (ICW), 2021).
Menyikapi  permasalahan  di  mana  setiap  tahunnya  tindak  korupsi  semakin meningkat, maka dibutuhkan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih kontinu  serta  pengelolaan  keuangan  yang  baik  guna  meminimalisir  terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut.
Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah Tersangka (2020) Jumlah Tersangka (2021) 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Swasta 150 orang 167 orang 2. Kepala Desa dan Aparatur Desa 62 orang 85 orang
Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I (ICW) (2020) dan
Indonesia Corruption Watch (ICW) (2021)
Salah satu wujud pengelolaan keuangan desa yang baik sangat dipengaruhi dari  kinerja  aparatur  pemerintah  desa  sebagai  tolak  ukur  seberapa  jauh  target yang telah dicapai. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh  pemerintah  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  No.  6  Tahun 2014).
Aturan tentang pengelolaan keuangan desa diatur  dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  nomor  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala  desa  dan  aparat  desa  dituntut  melakukan  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan  asas  yang  transparan,  akuntabel,  partisipatif  dan  kepatuhan  atas Undang-Undang.
Wujud  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  salah  satu  pilarnya  adalah akuntabilitas  karena  akuntabilitas  dapat  menunjukkan  tanggung  jawab  dan keberhasilan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  kata  lain,  akuntabilitas menjadi  tolak  ukur  bagi  aparatur  desa  atas  tanggung  jawab  mereka  (Dewi  & Gayatri,  2019).  Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  memiliki  arti  penting  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  serangkaian  aktivitas/program  yang  dirancang  dan dijalankan  oleh  pemerintah  bagi  kepentingan masyarakat.  Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009).
Pengelolaan dana desa dipengaruhi faktor-faktor di antaranya yaitu komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi, dan  partisipasi  masyarakat.  Faktor  pertama  adalah  komitmen  organisasi, komitmen yang tinggi dari seluruh bagian organisasi, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan  keuangan  desa  dan  dapat  meningkatkan  kinerja  aparatur  desa  itu sendiri. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang  mengemukakan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  akuntabilitas  adalah:  Cavoukian et  al. (2010)  bahwa  komitmen organisasi  diperlukan  dalam  akuntabilitas.  Behnam  &  MacLean  (2011)  bahwa dukungan  terhadap  komitmen  organisasi  mempengaruhi  standar  akuntabilitas. Komitmen  organisasi  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Martini et al. , 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamelo (2016), Nurdin & Wijaya (2018),  Yoga  &  Wirawati  (2020)  memperoleh  hasil  penelitian  bahwa  komitmen organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Namun  berbeda  dengan  penelitian  Budiarto et  al. (2020)  bahwa  komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor kedua yang dapat memicu akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal (SPI) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan  dana  desa.  Pengendalian  internal  menjaga  proses  kegiatan pemerintahan agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini et al. , 2019). Pengendalian intern memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi fraud . Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang
sistem  pengendalian  internal  adalah  menjaga  reliabilitas  informasi  keuangan (Arens et al ., 2016).
Penelitian yang dilakukan Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020),  Budiarto et  al. (2020),  Wahyuni  &  Afroh  (2021)  memperoleh  kesimpulan  bahwa  sistem pengendalian  internal  (SPI)  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Babulu  (2020)  bahwa  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor  ketiga  mengenai  pemanfaatan  teknologi  informasi  juga  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Prinsip akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan  prasarana  teknologi  informasi  yang  memadai.  Untuk  menindaklanjuti terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian  informasi  ke  publik  (Peraturan  Pemerintah    (PP)  No.  56  Tahun 2005).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aziiz  & Prastiti (2020), Marlina et al. (2021), Putra (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Sedangkan penelitian Wahyuni & Afroh (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kemudian  faktor  keempat  yaitu  partisipasi  masyarakat.  Peran  masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk terjun ke lapangan guna mengawasi  sejauh  mana  pertanggungjawaban  dalam  penggunaan  dana  desa. Keterlibatan masyarakat ini membantu berjalannya dengan baik program-program desa.  Menurut  Devan  (2003:309),  akuntabilitas  dapat  diperkuat  melalui peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Sebagai  kunci  untuk  meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin dan untuk membuat pembangunan terhadap orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818).
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Suardika (2020), Budiarto et al. (2020), Wahyuni & Afroh (2021), Babulu (2021) dengan adanya partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa akan memberikan hasil yang akuntabel. Dengan  kata  lain,  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Namun  berbeda  dengan  penelitian Kumalasari  (2018)  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.
Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 desa, yaitu: (1) Desa Simego, (2) Desa Songgodadi, (3) Desa Curugmuncar, (4)  Desa  Gumelem,  (5)  Desa  Tlogohendro,  (6)  Desa  Yosorejo,  (7)  Desa Tlogopakis, (8) Desa Kasimpar, dan (9) Desa Kayupuring. Tahun 2018, Kabupaten Pekalongan  mendapat  anggaran  dana  desa  mencapai  Rp  227  miliar,  kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran tambahan sebesar
Rp 31 miliar ( https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa- kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/ ).  Anggaran  dana  desa  ini  yang dialokasikan  kepada  desa-desa  yang  ada  di  Kabupaten  Pekalongan  termasuk
desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan  Petungkriyono.  Dalam  proses  pengelolaan dana desa tersebut diharapkan bisa lebih akuntabel, mengingat dana desa juga berhubungan  dan  berdampak  secara  langsung  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya proses pengelolaan dana desa di desa- desa  Kecamatan  Petungkriyono  masih  terdapat  beberapa  desa  yang  kurang akuntabel.  Salah  satunya  terlihat  dari  minimnya  dalam  pemanfaatan  teknologi informasi  dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  mengenai pengelolaan  dana  desa  secara  rinci  maupun  program-program  yang  sedang berlangsung,  hal  tersebut  dapat  terlihat  dari website resmi  desa  ( desa.sideka.id atau desa.desakupekalongan.id )  dapat  terlihat  mayoritas  pemerintahan  desa terakhir update informasi mengenai program maupun pendanaan desa pada tahun 2017-2020, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih update harus pergi ke kantor kepala desa.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat disajikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1.  Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan  Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
2.  Apakah  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
3.  Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan  Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
4.  Apakah  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan  Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
Tujuan  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis secara  empiris  pengaruh  komitmen  organisasi,  sistem  pengendalian  internal, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten Pekalongan.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Stewardship Theory
Stewardship  theory merupakan  sebuah  teori  yang  menjelaskan  mengenai situasi  yang  mana  para  manajemen  tidak  termotivasi  dengan  tujuan  individu melainkan  termotivasi  dengan  kepentingan  organisasi  sebagai  tujuan  utamanya (Donaldson, 1991). Akar filosofi dari Stewardship theory ini berdasarkan dari sifat- sifat dasar manusia. Sifat-sifat tersebut antara lain kejujuran, bertanggungjawab, dapat dipercaya, memiliki integritas, dan mampu bertindak terhadap kepentingan seluruh pihak.
Keterkaitan  antara  masyarakat  desa  dan  kepala  desa  bisa  ditunjukkan  dari akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  di  mana  kepala  desa  (pemerintah  desa) diilustrasikan sebagai steward , sementara warga sebagai principal . Oleh karena itu, adalah kewajiban pemerintah agar menyampaikan serta menyajikan berbagai informasi yang pengguna informasi perlukan serta dipergunakan untuk mengambil sebuah  keputusan.  Tujuan  diwujudkan  oleh  kepala  desa  sesuai  akan  tujuan masyarakat desa atau pemilik (Arfiansyah, 2020).
Implikasi Stewardship  theory dalam  penelitian  ini  adalah  guna  menjelaskan eksistensi  pemerintah  desa  sebagai  organisasi  sektor  publik  yang  dapat dipercaya,  menampung  aspirasi  masyarakatnya,  memberikan  pelayanan  yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan  kepadanya, sehingga  tujuan  organisasi  untuk  menyejahterakan  masyarakat  dapat  dicapai secara  maksimal.  Pemerintahan  yang  baik  dapat  dilihat  dari  baik  tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2010).

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  mempunyai  arti  sebagai  pertanggungjawaban  pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas laporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010). Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas  publik  merupakan  tugas  seorang  agen  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyatakan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak tersebut kepada pihak yang memiliki hak  dan  kekuasaan  untuk  meminta  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  juga merupakan  instrumen  untuk  kegiatan control terutama  dalam  pencapaian  hasil pada  pelayanan  publik.  Dalam  hubungan  ini,  diperlukan  evaluasi  kinerja  yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian  hasil  serta  cara-cara yang digunakan  untuk  mencapai  semua  itu (Nasirah, 2016).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada badan otoritas  yang  lebih  tinggi  dan  masyarakat  atas  perbuatan  maupun  kinerja  yang telah dilaksanakan. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi maupun pemerintah yang sebelumnya sudah disepakati.
Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu:
1.  Akuntabilitas vertikal ( vertical accountability )
Akuntabilitas  vertikal  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah kepada pihak tingkatan yang lebih tinggi.
2.  Akuntabilitas horizontal ( horizontal accountability ) Akuntabilitas  horizontal  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  kepada masyarakat.
Berdasarkan Bovens (2007), akuntabilitas publik mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:
1.  Penyedia alat kontrol demokrasi Akuntabilitas  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  kontrol  demokrasi  ketika masyarakat  mempunyai  kesadaran  dalam  memilih  pejabat  publik  yang akuntabel, karena masyarakat menggunakan proses demokrasi agar pejabat publik dapat bertanggungjawab atas kewenangan yang diterimanya.
2.  Sebagai pencegah tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Adanya akuntabilitas maka kecenderungan tindak korupsi dapat dihindarkan dengan  melakukan  pengendalian  internal  yang  jelas,  pertanggungjawaban keuangan negara, kemudian transparan dalam pengadaan barang dan jasa.
3.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perbaikan  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  efisiensi  operasi  dan meningkatkan efektivitas agar dapat melakukan pelayanan masyarakat yang memuaskan.
Dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan
memperhatikan  rasa keadilan  dan  kepatuhan  serta  mengutamakan  kepentingan masyarakat  setempat  (Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  Pasal  2). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016, pelaksanaan kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  desa  diutamakan  dilakukan  secara  swakelola dengan  menggunakan  sumber  daya  bahan  baku  lokal,  dan  diupayakan  dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan  kewenangan  lokal  berskala  desa  didanai  oleh  APBDesa.  Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (Nordiawan et al. , 2012).
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:
1.  Perencanaan Perencanaan  keuangan  adalah  kegiatan  untuk  memperkirakan  pendapatan dan  belanja  dalam  kurun  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
2.  Pelaksanaan Pelaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan  di  antaranya  adalah  proses  pengadaan  barang  dan jasa  serta proses pembayaran.
3.  Penatausahaan Penatausahaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.
4.  Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan  dengan  hasil  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  selama  satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab
(pertanggungjawaban)  atas  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan.  Laporan merupakan  suatu  bentuk  penyajian  data  dan  informasi  mengenai  sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.
5.  Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  setiap  akhir tahun  anggaran  yang  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  dan  di  dalam Forum Musyawarah Desa.
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah  kesediaan  dari  para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan,  dan  dilaksanakan  secara transparan dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh institusi.

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu  mengenali  dan  terikat  pada  organisasinya.  Seseorang  yang  memiliki komitmen  tinggi  kemungkinan  akan  melihat  dirinya  sebagai  anggota  sejati organisasi dan memiliki keyakinan yang kuat serta penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (Moorhead & Griffin, 2015). Luthan (2018) mendefinisikan bahwa komitmen merupakan suatu sikap loyalitas karyawan pada organisasi mereka dan merupakan proses berlanjut melalui partisipasi organisasi yang mengekspresikan perhatian  mereka  untuk  organisasi  dan  kesuksesan  selanjutnya.  Rendahnya tingkat komitmen seseorang menunjukkan rendahnya individu dalam melaksanakan  tugasnya,  komitmen  organisasi  yang  kuat  akan  berpengaruh terhadap  terciptanya  iklim  kerja  yang  bertanggungjawab  serta  lebih  profesional (Rizal & Hermanto, 2019).
Berdasarkan pengertian mengenai komitmen organisasi di atas, maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  sikap  individu  atas kepatuhan dan kesetiaan anggota terhadap organisasinya yang berorientasi pada tujuan.

## Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah (SPIP)  ialah  proses  yang  integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Pengendalian intern  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  dan  tolok  ukur  pengujian  efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek  biaya  dan  manfaat,  sumber  daya manusia,  kejelasan  kriteria  pengukuran efektivitas  dan  perkembangan  teknologi  serta  dilakukan  secara  komprehensif (Romney et al ., 2014).
Berdasarkan  pengertian  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  di  atas,  maka dapat disimpulkan bahwa SPI merupakan suatu kebijakan maupun peraturan yang dapat  mencegah  terjadinya  penyelewengan  dalam  segala  bentuk  serta  menjadi tolok ukur pengujian efektivitas dalam penyelenggaraan program suatu organisasi maupun instansi pemerintah.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, pemerintah pusat dan daerah wajib  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan kompetensinya  dalam  pengelolaan  keuangan,  dan  mendistribusikan  informasi keuangan kepada pelayanan publik. Menurut Hardyansyah (2016), pemanfaatan teknologi informasi mencakup olah data, olah informasi, sistem manajemen, dan proses  kerja  secara  elektronik  dan  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi agar  pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  seluruh masyarakat.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan sangat penting sebagai alat pemberi  informasi  terhadap  masyarakat  maupun  pengguna  informasi  mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah  dengan  proses  kerja  secara  elektronik  guna  mempermudah  dalam penyampaian informasi.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu  keberhasilan  dalam  program –program  yang  melibatkan  masyarakat pedesaan  seperti  program  pembangunan  ataupun  program  pengembangan  di desa tersebut (Atiningsih, 2019). Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian”  yaitu  kegiatan  atau  pernyataan  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Theresia, 2014:196).
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat sekitar  dalam  pelaksanaan  program-program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah guna mencapai keberhasilan.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa
Komitmen  organisasi  merupakan  suatu  ikatan  psikologis  karyawan  pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan  yang  kuat atas  tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan  tercapainya kepentingan  organisasi  dan  keinginan  yang  kuat  untuk  mempertahankan kedudukan  sebagai  anggota  organisasi.  Komitmen  organisasi  adalah  komitmen pada organisasi secara global (Suryana, 2013). Menurut Duna (2016), komitmen organisasi  akan  menimbulkan sense  of  belonging pegawai  terhadap  organisasi sehingga  memunculkan  tanggung  jawab  dan  kesadaran  dalam  menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan teori stewardship yang di mana aparatur pengelola dana desa harus  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap  organisasi  untuk  memenuhi kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisasi  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat  ketepatan  dan  kecepatan  kerja yang  dimiliki.  Dengan  ketepatan  dan  kecepatan  yang  dimiliki  seorang  aparatur akan dapat mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai partisipal (Mada et al. , 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Mamelo (2016), Mada et al. (2017), Nurdin & Wijaya (2018), Yoga & Wirawati (2020), Zulkifli et al. (2020) diperoleh hasil bahwa komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,  sehingga  dapat  dikatakan  semakin  kuat  komitmen aparatur  desa  terhadap  organisasinya  maka  tata  kelola  pemerintahan  dan akuntabilitas dana desa akan semakin baik.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penelitian  Budiarto et  al . (2020),  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  mempengaruhi  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Komitmen  organisasi  aparat  desa  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  karena  komitmen organisasi yang tinggi hanya meningkatkan kinerja pegawai yang hanya berakibat pada produktivitas dan kreativitas pegawai (Astrina, 2016).
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 1 : Komitmen  Organisasi  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pengendalian  internal  menjaga  proses  kegiatan  pemerintahan  agar  sesuai tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Rencana  organisasi  dan  metode  untuk  menjaga dan  melindungi  aktiva  dan  menghasilkan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipercaya  merupakan  isi  dari  dilakukannya  pengendalian  intern  (Martini et  al. , 2019).  Menurut  Arens et  al. (2016),  pengendalian  intern  memiliki  peran  penting untuk mencegah ataupun mendeteksi fraud . Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan.
Kaitannya  dengan  teori stewardship ,  sesuai  dengan  perannya  yaitu  rakyat sebagai principal dan  pemerintah  desa  sebagai steward .  Sistem  pengendalian internal  dalam  pemerintahan  merupakan  faktor  yang  penting,  karena  dengan adanya  sistem  pengendalian  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan internal  pemerintah  desa,  sehingga  berimplikasi  pada  akuntabilitas  dan transparansi pemerintah desa tersebut (Kaswati & Yuliani, 2021).
Penelitian yang dilakukan Aziiz & Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), Putra et al. (2021) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian  internal  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  baik  sistem  pengendalian  internal  maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal, maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah  desa  dan  dapat  berimplikasi  pada  akuntabilitas  dan  transparansi pemerintah desa.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Babulu (2020), Yuliastuti (2020), Pahlawan et  al .  (2020),  bahwa  sistem  pengendalian  internal  (SPI)  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan aparatur  desa  belum  memahami  pentingnya  menerapkan  dan  memelihara pengendalian  intern  yang  efektif  yang  mengakibatkan  lemahnya  akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 2 : Sistem  Pengendalian Internal  (SPI)  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat  yang  bisa  melipatgandakan  kemampuan  yang  dimiliki  manusia  dan  dapat mengerjakan  sesuatu  yang  manusia  mungkin  tidak  mampu  melakukannya (Sugiarti  &  Yudianto,  2017).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  56  Tahun  2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk  mengembangkan dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mempermudah  penyampaian  informasi keuangan ke publik.
Dalam  teori stewardship , principal adalah  masyarakat  sedangkan steward dalam  hal  ini  adalah  perangkat  desa.  Pemerintah  desa  harus  memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Akses ini  diberikan  oleh  media  seperti  surat  kabar,  majalah,  radio,  stasiun  televisi,
website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende, 2004).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aziiz  &  Prastiti  (2019),  Marlina et  al. (2021), Putra et al. (2021) membuktikan bahwa  terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  semakin  memanfaatkan  teknologi  informasi juga akan semakin berdampak bagi pemerintah. Pertanggungjawaban dana desa secara  administratif  terbantukan,  perangkat  komputer  dan  didukung  jaringan internet  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  hal  ini  memudahkan pemangku  kepentingan  untuk  memahami  dan  membandingkan  laporan  yang dihasilkan (Sukirman & Sularso, 2013).
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pahlawan et al . (2020), Wahyuni & Afroh (2021), Fitriani et al. (2021), yang memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  negatif  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  karena  aparatur  desa  dalam  pengelolaan dana desa belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 3 : Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa
Partisipasi  masyarakat  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  mewujudkan program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan, implementasi, maupun evaluasi program pembangunan di  desa.  Keterlibatan  masyarakat  juga  dapat  diwujudkan  melalui  kerja  sama dengan  pihak-pihak  lain  dalam  menyukseskan  program  yang  dibiayai  dengan dana  desa    (Laksana,  2013).  Partisipasi  merupakan  cara  untuk  meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Banyak  warga  yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim & Schachter, 2013).
Kaitannya dengan teori stewardship bahwa rakyat adalah principal sedangkan pemerintah desa adalah steward . Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan selalu  mengutamakan  kepentingan  rakyat  dengan  melibatkan  rakyat  dalam pengambilan  keputusan.  Partisipasi  masyarakat  diperlukan  guna  mencegah adanya  kesalahpahaman  anggaran  dana  desa  mengingat  sering  terjadi penyelewengan  dana  desa  di  berbagai  daerah.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan dengan  menerapkan  prinsip  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam  pengelolaan dana desa.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setyowati et  al. (2020),  Zulkifli et  al. (2020),
Putra et al. (2021) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem  pengendalian  internal  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa maka akan meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa,  karena  masyarakat  ikut  berperan  dalam  pengambilan  keputusan pemerintah desa agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya. Dengan demikian, dapat terwujud akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kumalasari  (2018) menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  negatif  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  demikian,  semakin  rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyelewengan.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: H 4 : Partisipasi  Masyarakat  Berpengaruh  Positif  dan  Signifikan  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## 3.  METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  pengujian  hipotesis. Peneitian pengujian hipotesis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk  hubungan  antarvariabel  (Indrianto  &  Supomo,  1999).  Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen.

## Definisi Operasional
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Kewajiban yang dimiliki oleh individu yang  diamanati  mengelola  sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan  hukum,  maupun  pemimpin kepada  yang  memiliki  hak  untuk menerima pertanggungjawaban dan keterangan. Mengacu  pada  penelitian yang  dikembangkan  oleh Mardiasmo (2018), dengan indikator: 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan Diukur dengan menggunakan  skala likert 5  poin,  yaitu  skala  1  = Sangat  Tidak  Setuju,  2  = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =  Setuju,  dan  5  =  Sangat Setuju. Komitmen Organisasi (X 1 ) Komitmen organisasi adalah orientasi  individu  terhadap  kerja yang  menunjukkan  bahwa  individu selalu  memikirkan  pekerjaan,  di mana  pekerjaan  ini  memberikan kepuasan  hidup  dan  status  bagi kehidupan di pemerintahan desa. Mengacu  pada  penelitian yang  dikembangkan  oleh Mada et al. (2017), dengan indikator: 1.  Afektif 2.  Keberlanjutan 3.  Normatif Diukur dengan menggunakan  skala likert 5  poin,  yaitu  skala  1  = Sangat  Tidak  Setuju,  2  =
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =  Setuju,  dan  5  =  Sangat Setuju. Sistem Pengendalian Intenal (SPI) (X 2 ) Proses  yang  integral  pada  tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008, dengan indikator: 1.  Lingkungan pengendalian 2.  Penilaian risiko 3.  Kegiatan pengendalian 4.  Informasi dan komunikasi 5.  Pemantauan pengendalian internal Diukur dengan menggunakan  skala likert 5  poin,  yaitu  skala  1  = Sangat  Tidak  Setuju,  2  = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =  Setuju,  dan  5  =  Sangat Setuju. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) Teknologi informasi merupakan kumpulan  dari  beberapa  unsur teknologi seperti komputer, perangkat ( hardware dan software ), database , jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.  Pemanfaatan  teknologi informasi  merupakan  keadaan  atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Mengacu  pada  penelitian yang dikembangkan Komarasari (2017), dengan indikator: 1.  Adanya software pendukung 2.  Ketersediaan  jaringan internet 3.  Dimanfaatkan  sesuai ketentuan 4.  Proses terkomputerisasi Diukur dengan menggunakan  skala likert 5  poin,  yaitu  skala  1  = Sangat  Tidak  Setuju,  2  = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =  Setuju,  dan  5  =  Sangat Setuju. Partisipasi Mayarakat (X 4 ) Partisipasi  masyarakat  merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar  dalam  kegiatan  tertentu  dan kondisi  tertentu,  yang  terjadi  antara individu  dengan  individu  yang  lain ataupun  individu  dengan  kelompok melalui  berbagai  cara  dan  berbagi segala macam informasi. Mengacu  pada  penelitian yang dikembangkan Mada et al. (2017), dengan indikator: 1. Keterlibatan dalam pengambilan  keputusan program-program desa.
Variabel Definisi Operasional Pengukuran 2. Mengusulkan rencana anggaran. 3. Terlibat dalam rapat paripurna. 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan. 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. 6. Memberikan penghargaan. Diukur dengan menggunakan  skala likert 5  poin,  yaitu  skala  1  = Sangat  Tidak  Setuju,  2  = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =  Setuju,  dan  5  =  Sangat Setuju.
Sumber: Data Diolah (2023)

## Populasi  Dan Sampel Penelitian Populasi Penelitian
Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah atau komunitas yang terdiri dari  objek/subjek  yang  memiliki  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  telah ditentukan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparatur  desa  dan  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Kecamataan  Petungkriyono,  Kabupaten Pekalongan, yaitu sebanyak 9 desa yang mendapatkan dana desa, di antaranya: Desa  Simego,  Desa  Songgodadi,  Desa  Curugmuncar,  Desa  Gumelem,  Desa Tlogohendro,  Desa  Yosorejo,  Desa  Tlogopakis,  Desa  Kasimpar,  dan  Desa Kayupuring.

## Sampel Penelitian
Sampel  penelitian  adalah  subkelompok  dari  populasi  yang  akan  diteliti  dan dipilih  untuk  mewakili  seluruh  populasi  (Creswell,  2012).  Dalam  penelitian  ini, sampel yang dipilih sebagai responden adalah seluruh aparatur desa dan ketua Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  pemerintahan  desa  Kecamatan Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan.  Di  mana  aparatur  desa  tersebut  terdiri dari:  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan,  Kaur  Umum  dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Staf, dan Kadus.
Sampel  dari  penelitian  ini  sebanyak  112  responden  yang  terdiri  dari  103 aparatur desa dan 9 ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.
Tabel 4. Hasil Penyebaran Kuesioner Keterangan Jumlah 1. Kuesioner yang disebar 112 2. Kuesioner yang tidak kembali 12 3. Kuesioner yang kembali 100 4. Kuesioner yang cacat 0 5. Kuesioner yang digunakan 100 Sumber: Data Diolah (2023)

## Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu dilakukan secara simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak, karena  populasi  yang  sedikit  sehingga  aparatur  desa  dan  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memperoleh  peluang  yang  sama  untuk  menjadi sampel untuk mewakili populasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  antarvariabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  regresi linear  berganda  dimaksudkan  untuk  menguji  pengaruh  komitmen  organisasi, sistem  pengendalian  internal  (SPI),  pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e ……………………………………………….(1)
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa a = Konstanta
b 1 ,b 2 ,b 3 ,b 4
= Koefisien X1 = Komitmen Organisasi X2 = Sistem Pengendalian Internal (SPI) X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Partisipasi Masyarakat e = Standar Error

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Linear Berganda
Alat  uji  hipotesis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linear berganda,  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  Komitmen  Organisasi  (X 1 ),  Sistem Pengendalian Internal (X 2 ), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ), dan Partisipasi Mayarakat (X4) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).
Berdasarkan  perhitungan  melalui  komputer  dengan  menggunakan  program SPSS 23.0, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 16,000 4,839 3,306 ,001 Komitmen Organisasi (X 1 ) ,624 ,139 ,483  4,496 ,000 SPI (X 2 ) -,015 ,067 -,021  -,218 ,828 Pemanfaatan TI (X 3 ) ,203 ,150 ,132  1,349 ,181 Partisipasi Masyarakat (X 4 ) ,385 ,138 ,237  2,783 ,007
Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  nilai  koefisien  regresi  pada  tabel  di  atas,  maka  dapat  disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 16,000 + 0,624 X 1 - 0,015 X 2 + 0,203 X 3 + 0,385 X 4 + e ……………………….(2)

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  merupakan  ukuran  kesesuaian  regresi  berganda terhadap suatu data. Semakin tinggi Adjusted R 2 , maka akan semakin baik bagi model  regresi,  karena  berarti  variabel  bebas  semakin  mampu  menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus: KD = Adjusted R 2 × 100.
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 ,644 a ,414 ,388 2,922
Sumber: Data Diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  6  di  atas,  nilai  R 2 adalah  0,388  berarti  daya  penjelas variabel  independen  Komitmen  Organisasi  (X 1 ),  Sistem  Pengendalian  Internal (X 2 ),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X 3 ),  Partisipasi  Mayarakat  (X 4 ) berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) hanya sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Pengaruh  Komitmen  Oganisasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa
Hasil  pengujian  hipotesis  1  (H 1 )  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh antara  komitmen  organisasi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di pemerintahan  desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan. Pengaruhnya postif dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai t hitung 4,496 > t tabel 1,662. Pernyataan H 1 diterima.
Komitmen  organisasi  merupakan  keadaan  di  mana  anggota/pegawai  suatu organisasi  sangat  tertarik  dengan  tujuan,  nilai-nilai,  dan  sasaran  lembaga  agar dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  yang  diharapkan.  Dengan  memiliki komitmen  organisasi  yang  tinggi,  maka  akan  berdampak  baik/positif  bagi  suatu organisasi  dan  masyarakatnya.  Sistem  kerja  para  aparatur  desa  dapat  lebih
maksimal  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya.  Selain  itu,  pemerintah  desa dalam pengelolaan dana desa juga akan lebih akuntabel dan transparan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017) dan  Zukfli et  al. (2020)  yang  memberikan  hasil  bahwa  komitmen  organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto et al. (2020)  yang  memperoleh  hasil  komitmen  organisasi  tidak  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil pengujian hipotesis 2 (H 2 ) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di  pemerintahan  desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan. Pengaruhnya negatif dan signifikan sebesar 0,828 > 0,05 dengan nilai t hitung -0,218 < t tabel 1,662. Pernyataan H 2 ditolak.
Secara teoretis, sistem pengendalian internal menurut PP  Nomor 60 Tahun 2008  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara  terus-menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Namun hasil yang diperoleh dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Seharusnya dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan berdampak positif pada cara kerja aparatur desa. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa komponen dalam sistem pengendalian internal yang belum berjalan dengan baik. Dalam lingkungan pengendalian,  belum  seluruhnya  diterapkan  kode  etik  dan  kedisiplinan  antar aparatur desa. Selain itu, aparatur desa hanya lebih memfokuskan pada keuangan yang  masuk  dan  keluar.  Padahal,  lingkungan  pengendalian  juga  menjadi  poin utama  untuk membangun  etika, moral,  integritas,  disiplin,  kejujuran,  kompetensi dari para pelaksana kegiatan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Babulu  (2020), Yuliastuti (2020), dan Pahlawan et al. (2020) yang memberikan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aziiz  & Prastiti  (2019),  Arfiansyah  (2020),  Putra et  al. (2021) yang membuktikan  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  sistem  pengendalian  internal  dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil pengujian hipotesis 3 (H 3 ) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  di  pemerintahan  desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan. Pengaruhnya negatif dan signifikan sebesar 0,181 > 0,05 dengan nilai t hitung 1,349 < t tabel 1,662. Pernyataan H 3 ditolak.
Hal ini menunjukkan hasil penelitian bahwa di pemerintahan desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih kurang adanya kesadaran aparatur desa  akan  pentingnya  teknologi  untuk  memberikan  informasi  secara  cepat, tanggap dan sigap. Terlihat dari minimnya penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian  informasi  mengenai  program-program  desa.  Selain  itu,  minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau pemahaman yang memadai dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi pemicu kurangnya dalam penggunaan  teknologi  informasi  dalam  mengerjakan  kegiatan  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketersediaan komputer yang hanya terdapat 2 sampai 3 juga menjadi faktor dalam kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020), Wahyuni et al. (2021), Fitriani et al. (2021) yang memberikan hasil bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aziiz  & Prastiti (2019), Marlina et al. (2021), Putra et al. (2021) yang membuktikan bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa
Hasil  pengujian  hipotesis  4  (H 4 )  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh antara  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di pemerintahan  desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan. Pengaruhnya postif dan signifikan sebesar 0,007 < 0,05 dengan nilai t hitung 2,783 > t tabel 1,662. Pernyataan H 4 diterima.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan pengambilan keputusan mengenai alternatif penyelesaian masalah, pelaksanaan upaya  mengatasi  masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi.  Semakin  melibatkan  masyarakat  dalam proses  pengelolaan  dana  desa  yang  dikelola  pemerintah  desa,  maka  akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al. (2017),  Zulkifli et  al. (2020),  Putra et  al. (2021)  yang  memberikan  hasil  bahwa partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari (2018)  yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

## 5.  KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan  pada  penelitian mengenai  pengaruh  komitmen  organisasi,  sistem  pengendalian  internal, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan.  Hasil  uji  statistik menggambarkan  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05  dengan  nilai  t hitung 4,496 > t tabel 1,662, yang artinya H 1 diterima. Jika komitmen organisasi semakin baik, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin baik.
2.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  pemerintah desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan.  Hasil  uji  statistik menggambarkan tingkat signifikansi 0,828 > 0,05 dengan nilai t hitung -0,218 < t tabel 1,662, yang artinya H 2 ditolak. Hal ini dikarenakan pada pemerintah desa di  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan  masih  ada  beberapa komponen dalam sistem pengendalian internal yang belum berjalan dengan baik.
3.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  pemerintah desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan.  Hasil  uji  statistik menggambarkan  tingkat  signifikansi  0,181  >  0,05  dengan  nilai  t hitung 1,349 < t tabel 1,662, yang artinya H 3 ditolak. Hal ini menunjukkan hasil penelitian bahwa di pemerintah desa Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan masih kurang  adanya  kesadaran  aparatur  desa  akan  pentingnya  teknologi  untuk memberikan informasi secara cepat, tanggap, dan sigap.
4.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di pemerintah  desa  Kecamatan  Petungkriyono,  Kabupaten  Pekalongan. Berdasarkan  hasil  uji  statistik  menggambarkan  tingkat  signifikansi  0,007  < 0,05  dengan  nilai  t hitung 2,783 >  t tabel 1,662,  yang  artinya  H 4 diterima.  Jika partisipasi  masyarakat  semakin  baik,  maka  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa juga akan semakin baik.
5.  Secara  bersama-sama  komitmen  organisasi,  sistem  pengendalian  internal, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  artinya semakin  baik  komitmen  organisasi,  sistem  pengendalian  internal, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan  partisipasi  masyarakat  maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin meningkat.
6.  Variabel independen Komitmen Organisasi (X 1 ), Sistem Pengendalian Internal (X 2 ),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X 3 ),  Partisipasi  Mayarakat  (X 4 ) berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Y)  hanya sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kompetensi aparatur, sistem keuangan desa, dll.

## Keterbatasan
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, antara lain:
1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada pemerintah desa di Kecamatan Petungkriyono.
2. Kuesioner  yang  digunakan  menggunakan  kuesioner  peneliti  sebelumnya, sehingga  belum  tentu  menggambarkan  keadaan  yang  sama  dengan  objek penelitian yang pada akhirnya rentan terjadi kekeliruan dalam pengukurannya.
3. Terkendala dalam mengumpulkan kembali kuesioner dalam waktu yang cepat mengingat  kesibukan  para  responden  dan  jarak  maupun  medan  jalan antarpemerintah desa.
4. Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu karena periode yang dilakukan hanya  1  bulan  menyebabkan  jawaban  yang  diberikan  aparatur  desa  selaku responden  dalam  penelitian  ini  tidak  bisa  dikontrol  secara  pasti  apakah jawaban responden jujur atau tidak.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan  di  atas,  dapat  dikemukakan bebarapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat bagi instansi maupun pihak lain, antara lain:
1.  Bagi Masyarakat Desa
Masyarakat  diharapkan  memiliki  peran  aktif  dalam  perencanaan  hingga evaluasi pengelolaan dana desa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  pemerintah  desa  agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran, seperti keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah  desa mengenai program-program desa dan pendanaan.
2.  Bagi Peneliti Selanjutnya
1)  Dapat  menambah  objek  penelitian  di  pemerintah  desa  yang  ada  di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga data yang dihasilkan akan lebih kuat.
2)  Menambah  jumlah  sampel  penelitian  dengan  memanjangkan  periode waktu penelitian agar hasil lebih relevan.
3)  Dapat  menambah  maupun  mengganti  variabel  independen  lain  yang diperkirakan dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti kompetensi aparatur, sistem keuangan desa, dll.
4)  Dapat  menambah  metode  wawancara  agar  mendapat  hasil  yang  lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfiansyah,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting) , 3 (1).
Atiningsih,  S.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa, Partisipasi  Masyarakat,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 14-25.
Aziiz,  M.  N.,  &  Prastiti,  S.  D.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 334 .
Budiarto,  D.  S.,  Setyaningrum,  A.  D.,  &  Sari,  R.  P.  (2020).  Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 23 (2), 145-159.
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Audit "Goodwill" , 8 (2).
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro,  S.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 162-172.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia .
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi  dan Tata  Kerja Pemerintah Desa.
Sari,  D.  N.  (2020). Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Sistem  Pelaporan terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa Padalarang,  Kecamatan  Padalarang,  Kabupaten  Bandung  Barat ) ( Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia ).
Setyowati,  E.  S.,  Kaukab,  M.  E.,  &  Romandhon,  R.  (2020).  Anteseden Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Journal  of  Economic,  Business  and Engineering (JEBE) , 2 (1), 55-65.
Suryana,  F.  H.  (2013).  Pengaruh  Struktur  Audit,  Komitmen  Organisasi,  Konflik Peran,  dan  Efektivitas  Penggunaan  Teknologi  Sistem  Informasi  Akuntansi terhadap Kinerja Auditor. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23982/1/Skripsi% 20Fajar%20Hadi%20(108082000109).pdfv
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.