The journal is accredited "Sinta 5" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .

## Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Administrasi Pengarsipan di Surabaya
Rio Febriannur Rachman 1
1 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia; riofrachman21@gmail.com
Abstract: Policies based on information and communication technology are unavoidable in the age of new media. One of the first governments to apply  electronic  and  internet-based  regulations  was  the  Surabaya  City Government.  This  article  discusses  the  e-Archives  initiative,  a  policy implemented by the Surabaya Library and Archives Service in 2017 and one of its policies. In an effort to administer archives policies within the Surabaya City Government, the implementation of the e-Archives policy is  being  described  in  this  study.  Technology  determination  and  public policy analysis serve as the guiding theories. Additionally, a number of ideas,  including  Maqashid  Syariah  and  sustainable  development objectives, form the basis for discussion. The methodology utilized in this study is qualitative with a literature study approach, in which the literary sources serve as the main source of information. According to the study's findings, e-Archive policies adhere to the principles of information and communication technology use. E-Archives are a flexible way to carry out government directives.This initiative is in line with Maqasid Syariah Al- Ammah's  tenets  and  the  objectives  of  sustainable  development, particularly given its ambition to build environmentally responsible cities and communities that can adapt to the difficulties of the modern world. This  page  is  intended  to  contribute  to  the  body  of  knowledge  on technology-based public policy and how it aligns with Islamic ideals.
Keywords:  Administration,  Archives,  Technology  Determination,
Maqasid Syariah, Sustainable Development Goals.

## Pendahuluan
Di  era  media  baru,  masyarakat  Indonesia  semakin  akrab dengan internet dan dunia digital (Rachman, 2017). Nyaris semua bidang  kehidupan  seperti  pendidikan,  ekonomi,  sosial,  politik, budaya serta hiburan sulit dilepaskan dari TIK.
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science
Vol 4 No 1 Mei 2023 https://doi.org/ 10.54471/idarotuna.v4i1.48
Received: March 30, 2023 Accepted: April 28, 2023 Published: May 30, 2023
Publisher’s  Note:  Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.

## Copyright:  ©  2021  by  the  authors.
Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).
Pemerintah  daerah  maupun  pusat  mesti  memperhatikan  fenomena  ini,  dengan mencetuskan  kebijakan-kebijakan  berbasis  pemanfaatan  teknologi  mutakhir.  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau media digital yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi tantangan di era media baru. Upaya mempererat kedekatan teknologi digital dengan masyarakat merupakan konsekuensi dari keberadaan masyarakat informasi. Semua lembaga pemerintah, termasuk kantor di tingkat pemerintah daerah atau kota, perlu berinovasi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan publik yang  dikeluarkan  dapat  memberikan  manfaat  nyata  bagi  penduduk  di  wilayah  tersebut sesuai dengan tantangan zaman (Anderson, 1984).
Surabaya merupakan salah satu kota di mana pemerintahnya adalah pioneer terhadap kebijakan berbasis elektronik. Ada banyak program inovasi di kota ini yang mengandalkan media digital. Dinas atau kantor yang terbukti telah melakukan terobosan di media digital antara  lain  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  dan  Dinas  Perhubungan  (Rachman,  2021). Tentu saja, masih ada banyak dinas atau kantor Lain di Surabaya yang berkomitmen terhadap implementasi  kebijakan  berbasis  teknologi.  Dalam  artikel  ini,  pembahasan  hanya  terbatas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sejak 2017, terdapat program inovasi di sana, yang berhubungan  dengan  pengelolaan  administrasi  pengarsipan.  Nama  program  inovasi  ini adalah e-Arsip, pengelolaan arsip berbasis elektronik demi mewujudkan tertib admnistrasi serta mempermudah para pengguna arsip itu sendiri. Arsip dibutuhkan oleh masyarakat luas, meskipun  kebanyakan  pengguna  e-Arsip  adalah  Perangkat  Daerah  di  lingkup  Pemkot Surabaya.  Namun  pastinya,  kebutuhan  pengarsipan  yang  ada  di  tiap  Perangkat  Daerah, secara  tidak langsung  akan  berbentuk  pelayanan  publik  pada  masyarakat luas  (Setyawan, 2019).
Salah  satu  pemerintah daerah  yang  fokus  dan  berkelanjutan dalam  memanfaatkan media digital untuk pelayanan publik adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pemkot Surabaya  tercatat  sebagai  salah  satu  pelopor  pengembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  pelayanan  publik.  Sistem  pelayanan  publik  melalui  aplikasi  elektronik berbasis internet di Surabaya dikembangkan sejak tahun 2003 saat diluncurkannya aplikasi e-Procurement untuk pengadaan barang dan jasa. Konsep pada inovasi tersebut direplikasi untuk kebijakan lain di Surabaya, maupun di luar kota Surabaya. Bahkan, di level nasional
pun substansi e-Procurement dijadikan percontohan. Selama ini perkembangan aplikasi dan media digital berbasis internet di Surabaya  semakin bervariasi, antara lain Surabaya Single Window  di  bidang  pelayanan  perizinan,  E-Health  di  bidang  kesehatan,  Peken  di  bidang marketplace  produk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  dan  masih  banyak  program  lain berbasis media digital (Sukarno & Shelsa, 2022).
Seluruh  perangkat  daerah  berupaya  menciptakan  aplikasi  pelayanan  publik  agar efisien dan efektif. Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima bagi warga Surabaya di segala bidang dan membangun komunikasi yang terintegrasi melalui media digital. Respons cepat Pemerintah Kota Surabaya terhadap pertumbuhan digitalisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat  yang  pada  umumnya  “terintegrasi”  dengan  internet.  Apalagi  kaum  urban memiliki karakteristik yang peka terhadap perkembangan teknologi dan menjadikan dunia maya sebagai ruang interaksi dan ekspresi (Gere, 2008). Berdasarkan perspektif media dan komunikasi,  kebijakan  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan implementasi  program  adaptif  terhadap  perubahan  cara  masyarakat  berkomunikasi. Sebagaimana  diketahui,  era  media  baru  menggeser  dan  mendinamisasikan  model komunikasi, karena pesan yang disampaikan atau ditanggapi dalam berbagai bentuk: berupa audio,  visual,  teks,  dan  sebagainya.  Interaksi  juga  terjadi  melalui  perangkat  teknologi informasi dan komunikasi (Holmes, 2005).
Studi ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana sumber-sumber kepustakaan menjadi data primer dalam tiap pembahasannya. Tujuan dari kajian  ini adalah mendeskripsikan implementasi  program  e-Arsip  di  Dinas  Perpusatakaan dan  Kearsipan  Surabaya.    Teori  yang  digunakan  adalan  determinasi  teknologi,  sebagai landasan utama untuk membahas penggunaan media digital. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan teknologi adalah dua entitas yang saling mempengaruhi (McLuhan, 1962). Di satu sisi, teknologi berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, manusia bisa  berkembang  karena  ditopang  teknologi,  yang  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa teknologi  mengubah  cara  orang  berinteraksi,  berkomunikasi,  dan  berbagi informasi  dalam masyarakat. Prinsipnya, hubungan yang terjalin antara teknologi dan masyarakat (Marx & Smith, 1994). Selain itu, teori dan konsep mengenai kebijakan publik saling melengkapi untuk menggambarkan bagaimana seharusnya pelayanan publik menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat (Dye, 1972).
Selain  itu,  disampaikan  pula  hubungan  implementasi  kebijakan  publik  e-Arsip dengan  konsep  Maqasid  Syariah.  Maqasid  syariah  adalah  tujuan  adanya  hukum  dalam masyarakat untuk melindungi lima hal, yaitu  menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga  harta,  dan  menjaga  keturunan.  Kebijakan  atau  aturan  publik  yang  berlaku  di masyarakat  harus  bertumpu  pada  kemaslahatan  rakyat.  Dengan  demikian,  terdapat kesesuaian  antara  maqasid  syariah  dengan  kebijakan  publik  yang  diterapkan  oleh pemerintah di suatu negara. Seorang ulama Islam, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, membagi Maqasid  Syariah  menjadi dua,  yaitu  Maqasid  Syariah al-'ammah dan  Maqasid  Syari'ah  al- khā ṣṣ ah  (Ibnu  Asyur,  1985).  Maqasid  Syari'ah  al-'āmmah  adalah  tujuan  syariat,  hukum, peraturan,  yang  mencakup  kemaslahatan  masyarakat  secara  umum.  Sedangkan  Maqasid Syari'ah al-khā ṣṣ ah adalah tujuan khusus syariah, dalam lingkaran kecil kehidupan sehari- hari  individu,  yang  mengkaji  berbagai  masalah,  termasuk  hukum  keluarga,  penggunaan harta  individu,  ibadah  individu,  dan  masalah  tertentu  lainnya  (Al-Jauziyah,  1969).  Demi menjaga agar kajian ini tetap memiliki kebaruan dan bersifat holistik, studi ini juga melihat hubungan kebijakan e-Arsip dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals atau SDGs. Resolusi PBB tentang SDGs mengharapkan semua kebijakan publik  di  tingkat  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  selaras  dengan  minimal satu dari tujuh belas poin SDGs (United Nation, 2015b).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk  menggambarkan fakta-fakta  yang  ada  di  masyarakat  dengan  bidang-bidang  tertentu  (Hasan,  2002). Masyarakat  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  penduduk  kota  Surabaya,  sedangkan wilayah  yang  diteliti  adalah  kebijakan  publik  penggunaan  media  digital  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kota  Surabaya.  Secara  khusus, pengguna inovasi ini memang kebanyakan berasal dari internal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  Meski  demikian,  mereka  menggunakan itu  semua  demi memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan media digital atau pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  inovasi  e-Arsip  memiliki  spirit  untuk  memberikan
pelayanan  publik.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi literatur,  yang  memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data (Zed, 2008).
Sumber  pustaka  yang  digunakan  tidak  akan  lepas  dari  tema  ini.  Sumber  tersebut berasal  dari  internal  Pemkot  Surabaya,  maupun  eksternal.  Sumber  lain  yang  dijadikan referensi adalah literatur yang berkaitan dengan teori determinasi teknologi, kebijakan publik, dan konsep Maqasid Syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan perumusan kesimpulan. Hasil analisis data dideskripsikan menurut kategorisasi yang sesuai untuk memperoleh gambaran faktual tentang topik yang sedang dibahas (Miles & Huberman, 1994).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Landasan Teoritik
Kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, sebagai tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan.  Apapun  yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan oleh  pemerintah  yang  bersentuhan  langsung  dengan  seluruh  warga  negara,  dapat dikategorikan  sebagai  kebijakan  publik.  Semua  langkah  pemerintah  selalu  memiliki konsekuensi  atau  memiliki  korelasi  dengan  kehidupan  warga  negara.  Di  era  saat  ini, kebijakan  publik  dapat  berupa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  teknologi, dapat pula berdasarkan hal-hal konvensional (Wahyuningsih & Rachman, 2021). Kebijakan publik  tidak  boleh  stagnan  atau  kaku.  Birokrasi  harus  terus  dievaluasi  agar  memberikan manfaat yang maksimal. Sering kali sebuah kebijakan memiliki perbedaan ketika diterapkan di satu area dan diterapkan di area lain. Pasalnya, masing-masing daerah tersebut memiliki budaya,  karakteristik,  dan  letak  geografis  yang  berbeda.  Jadi,  interaksi  masyarakat  tidak sama. Oleh karena itu suatu kebijakan dari pemerintah harus dapat memperhatikan seluruh elemen masyarakat (Van Metter & Van Horn, 1975).
Ada beberapa tahapan dalam suatu kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kajian kebijakan publik setidaknya memiliki tiga tujuan (Parsons, 1996). Pertama, untuk kepentingan ilmiah guna menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang  pemerintahan.  Hal  ini  karena  pemerintah  merupakan  pihak  yang  mengeksekusi suatu  kebijakan.  Kedua,  untuk  tujuan  profesional  atau  strategis.  Artinya,  kajian  kebijakan publik  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memecahkan  solusi  konkrit  atas
permasalahan yang ada di satu tempat. Tentu saja, terdapat perbedaan permasalahan antara satu  daerah dengan daerah lainnya.  Namun,  mempelajari  kebijakan di  satu  tempat  dapat menambah  wawasan  untuk  merumuskan  kebijakan  di  tempat  lain.  Oleh  karena  itu,  ada istilah replikasi, copy study, atau adopsi suatu kebijakan. Ketiga, untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, alasan politik berkaitan dengan tahapan evaluasi eksekutif. Pemerintah daerah dituntut untuk mempelajari kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu sebagai proses evaluatif (Abdoellah & Rusfiana, 2016).
Dalam  negara  demokrasi  seperti  Indonesia,  kebijakan  publik  dirumuskan  oleh eksekutif.  Pelaksanaannya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Bisa  jadi  pemerintah  memegang eksponen di masyarakat. Pengawasan suatu kebijakan dilakukan oleh legislatif atau dewan perwakilan  rakyat  setempat.  Sedangkan  evaluasi  dilakukan  bersama  oleh  eksekutif  dan legislatif di meja dewan. Namun demikian, masyarakat juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dapat dilakukan antara  lain  melalui  media  massa,  sedangkan  evaluasi  juga  dapat  menggunakan  aspirasi legislator (Dunn, 2000).
Pada  umumnya  suatu  kebijakan  muncul  karena  adanya  suatu  masalah  yang memerlukan  pemecahan.  Untuk  mencari  solusinya,  diperlukan  gambaran  yang komprehensif tentang masalah tersebut. Setelah itu, prediksi dibuat dari konsekuensi dari masalah yang dimaksud. Dampak negatif tersebut dapat diidentifikasi secara detail sehingga pada  satu  titik  upaya  penanggulangannya  juga  dapat  dirumuskan  dalam  bentuk rekomendasi.  Dari  situ  bisa  dicetuskan  kebijakan  yang  kemudian  diimplementasikan. Pelaksanaannya  harus  dipantau  dan  dievaluasi  secara  berkesinambungan,  dalam  jangka waktu tertentu, untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang (Anderson, 1984).
Sejak tahun 2015, kebijakan publik di seluruh dunia diupayakan untuk diselaraskan dengan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  SDGs  yang  digariskan  oleh  PBB  atau Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Ada  tujuh belas  poin  SDGs, di  mana  setiap  kebijakan  sesuai dengan setidaknya satu dari poin tersebut. Lebih baik lagi jika ternyata mampu mendukung lebih dari satu poin SDGs (United Nation, 2015a). Ketujuh belas SDGs yang dimaksud antara lain;  No  Poverty  (menanggulangi  kemiskinan),  Zero  Hunger  (menghilangkan  kelaparan), Good  Health  and  Well-Being  (hidup  sehat  dan  baik),  Quality  Education  (pendidikan
berkualitas), Gender Equality (mewujudkan kesetaraan gender), Clean Water and Sanitation (mewujudkan air bersih dan sanitasi), Affordable and Clean Energy (keterjangkauan energi bersih), Decent Work and Economic Growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), Industry, Innovation, and Infrastructure (pengembangan industri, inovasi dan infrastruktur). Poin  lainnya  adalah  Reduced  Inequalities  (upaya  mengurangi  ketimpangan),  Sustainable Cities and Communities (realisasi kota dan permukiman berkelanjutan).
Responsible  Consumption  and  Production  (konsumsi  dan  proses  produksi  yang bertanggung jawab), Climate Action (penanganan isu perubahan iklim), Life Below Water (kepedulian  terhadap  ekosistem  perairan),  Life  on  Land  (kepedulian  terhadap  ekosistem darat), Peace, Justice, and Strong Institutions (perdamaian, keadilan, dan terciptanya institusi yang  tangguh  untuk  menegakkannya)  dan  Partnership  for  the  Goals  (kemitraan  atau kebersamaan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  mulia).  Dari  tujuh  belas  poin tersebut, selanjutnya dibagi menjadi empat pilar (Kementerian PPN/Bappenas, 2020), antara lain  pembangunan  sosial  (poin  satu  sampai  lima),  pembangunan  ekonomi  (poin  tujuh sampai sepuluh dan tujuh belas), pembangunan lingkungan (poin enam, kesebelas, dan lima belas), pembangunan hukum dan pemerintahan (poin enam belas).
Kebijakan  publik  dapat  dipelajari  melalui  konsep  dan  teori  maqasid  syariah  yang populer  di  kalangan  umat  Islam.  Maqasid  syariah  adalah  tujuan  adanya  hukum  dalam masyarakat untuk melindungi lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga  harta,  dan  menjaga  keturunan  (Al-Syathibi,  2003).  Kebijakan  atau  aturan  publik yang berlaku di masyarakat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara maqasid syariah dengan kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah di suatu negara (Al-Zuhaili, 1986). Seorang sarjana Islam, Mu-hammad Thahir Ibnu Asyur, membagi maqâsid syari'ah menjadi dua, yaitu maqâsid syari'ah al-'ammah dan maqâsid  syari'ah  al-khā ṣṣ ah  (Al-Ghali,  1996).  Maqâsid  shari'ah  al-'āmmah  adalah  tujuan syariat, hukum, peraturan, yang mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum.
Sedangkan  maqâsid  syari'ah  al-khā ṣṣ ah  adalah  tujuan  khusus  syariah,  dalam lingkaran kecil kehidupan sehari-hari individu, yang mengkaji berbagai masalah, termasuk hukum keluarga, penggunaan harta individu, ibadah individu, dan masalah tertentu lainnya (Ibnu  Asyur,  2001).  Maqâsid  syari'ah  memiliki  tujuan  utama  mencegah  hal-hal  yang merugikan  manusia.  Sebaliknya,  masyarakat  harus  memperoleh  manfaat,  keadilan,
keutamaan, dan menegakkan kebenaran, dari adanya hukum yang berlaku di masyarakat (Ibnu  Asyur,  1925).  Ada  beberapa  kajian  yang  membahas  kebijakan  publik  di  Surabaya dalam konteks SDGs dan Maqasid Syariah, antara lain membahas kebijakan transportasi di bidang  pemantauan  dan  pengaturan  lalu  lintas  online.  Ada  juga  pembahasan  tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan pengembangan industri kreatif (Rachman, 2020).
Terdapat  banyak  penelitian  yang  menelaah  tentang  hubungan  antara  kebijakan publik di sebuah daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya, berjudul Optimalisasi Teknologi  Informasi &  Komunikasi  dalam Inovasi  Surabaya  Single  Window. Riset ini memaparkan tentang salah satu kebijakan berbasis digital di Surabaya yang punya keselarasan  dengan  SDGs  (Rachman,  2022).  Riset  lain  yang  mengupas  persoalan pemberdayaan perempuan di Surabaya serta hubungannya dengan SDGs bertitel Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender (Ginting & Sihura, 2020). Artikel tersebut mengetengahkan arti penting  perempuan  dalam  membangun  ekonomi  kerakyatan  berbasis  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah.  Sementara  itu,  upaya  menjalankan  program  berdasarkan  tujuan pembangunan berkelanjutan juga dilakukan secara simultan oleh banyak pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal itu dapat disimak melalui sebuah artikel berjudul  Pembangunan  Berkelanjutan:  Dampak  Pengembangan  Apartemen  Di  Daerah Sleman  Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  yang  memaparkan  strategi  untuk  mengatur pertumbuhan rumah susun di lokasi tersebut (Harahap, 2020).

## 2. Seputar e-Arsip
E-Arsip merupakan aplikasi yang memfasilitasi segenap kebutuhan pengelolaan arsip di  seluruh  Perangkat  Daerah  dalam  lingkup  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Surabaya.  Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  menjadi  leading  sector  terhadap  pengelolaan  kearsipan  di lingkup  Pemkot  Surabaya. Bisa  dibilang,  dinas ini  merupakan  koordinator  pengarsipan  di Surabaya, di mana pengelolaan e-Arsip di seluruh tubuh Pemkot Surabaya pun dimotori dan digerakkan  oleh  instansi  ini.  E-Arsip  merupakan  salah  satu  inovasi  berbasis  teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Surabaya sejak 2017 (Kaffah, 2019). Kebijakan ini dilandasi sejumlah regulasi, di antaranya; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28  Tahun  2012  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  Tentang Kearsipan,  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tata Kearsipan Dan Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya No. 045/504/436.7.17/2022 Tentang Aplikasi e-Arsip.
Inovasi  ini  memiliki  sejumlah  manfaat,  di  antaranya,  memfasilitasi  klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis dan memfasilitasi jadwal retensi arsip otomatis untuk kebutuhan penyusutan arsip,  di mana e-Arsip juga sudah memiliki Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta) No. 000153222 sebagai Program Komputer oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan kata lain, kebermanfaatannya sudah bisa dipertanggungjawabkan (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).
Dampak  positif  dari  inovasi  ini  juga  bisa  dilihat  dari  perbandingan  antara  kondisi sebelum dan sesudah adanya e-Arsip. Sebelum e-Arsip diimplementasikan, masing-masing Perangkat  Daerah  belum  memiliki  daftar  arsip  dinamis.  Sementara  itu,  pengelolaan  arsip statis oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga masih manual. Selain itu, arsip digital hasil alih  media  belum  terfasilitasi  secara  rapi.  Pembinaan  maupun  pengawasan  kearsipan  dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih dilakukan secara offline, sehingga kurang efektif dan  efisien.  Tak  hanya  itu,  layanan  permohonan  data  atau  pencarian  arsip  membutuhkan waktu lama, sekitar tujuh hari kerja. Pasalnya, ada banyak tahap yang masih dilakukan secara manual.  Setelah  adanya  e-Arsip,  pengelolaan  arsip  dinamis  sudah  berjalan  dengan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara online atau melalui sistem.
Kerja  Dinas  Perpustakaan  dan  Kearspan  menjadi  lebih  hemat  tenaga,  waktu,  dan biaya.  Arsip-arsip  statis  serta  hasil  alih  media  bisa  dikerjakan  dengan  lebih  cepat  dengan penataan yang jauh lebih tertib administrasi. Layanan permohonan data atau pencarian arsip bisa ditangani dengan lebih cepat atau  sehari  kerja, karena arsip-arsip  telah  terdigitalisasi. Mesin  pencari  atau  search  engine kearsipan di  seluruh lingkungan  Pemkot  Surabaya  telah terintegrasi. Fitur e-Arsip bisa menunjukkan informasi hasil pencarian dalam hitungan detik.
Pengawasan terhadap kinerja pengarsipan yang holistik dari Wali Kota pun dapat dijalankan secara realtime (Musaddad, Niswah, Prasetyo, & Hardjati, 2020).
Inovasi e-Arsip memiliki sejumlah capaian yang dapat dilihat secara kuantitatif antara lain, dalam rentang 2019 hingga 2022, tak kurang dari ada 161.370 berkas arsip digital dinamis yang  dikelola.  Sementara  di  rentang  2017  hingga 2022,  terdapat 74.763  berkas  arsip digital statis yang dirapikan secara administrasi. Tak hanya itu, ada 138.418 berkas arsip yang sudah dialih media, sehingga arsip-arsip yang dimaksud telah memiliki data back up digital. Jumlah tersebut  merupakan  capaian  di  kurun  2019  hingga  2022.  Pembinaan  dan  monitoring  bisa dillakukan secara rutin, masing-masing perangkat daerah yang berjumlah enam puluh tiga, bisa ditinjau  tiap  bulan  sekali.  Secara total, Dinas  Perpustakaan dan  Kearsipan  melakukan tinjauan  hingga  756  kali  per  tahun.  Pada  rentang  2018  hingga  2022,  pelayanan  terhadap permintaan  data/pencarian arsip  yang  dilakukan  Dinas  Perpustakaan dan  Kearsipan  tidak kurang dari 559 permohonan yang ditangani (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).
Hingga saat ini, sudah banyak instansi yang melakukan studi tiru atau kunjungan ke Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan,  antara  lain,  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi,  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Lembaga  Ketahanan Nasional,  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas  Batam, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Klungkung,  DPRD  Kabupaten Magelang,  DPRD  Kabupaten  Grobogan,  Dinas  Perpustakaan  Dan  Kearsipan  Kabupaten Kutai  Kertanegara,  Dinas  Kearsipan  Dan  Perpustakaan  Kota  Depok,  Universitas  Negeri Semarang, dan lain sebagainya (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022).
Implementasi inovasi ini  tidak  bisa  dilepaskan dari  peran  perangkat  daerah lain di lingkup  Pemkot  Surabaya.  Dengan  kata  lain,  sinergitas  menjadi  faktor  penentu berlangsungnya program ini. Gagasan adanya model kearsipan terintegrasi datang dari Wali Kota  Surabaya,  Sekretaris  Daerah  Kota  Surabaya,  dan  Kepala  Dinas  Perpustakaan  dan Kearsipan. Pelaksana inovasi adalah seluruh jajaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan  domain  dan  pengelola  server  maupun  jaringan  internet  difasilitasi  oleh  Dinas Komunikasi  dan  Informatika.  Kebijakan  e-Arsip  merupakan  jawaban  terhadap  tantangan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Bila  merujuk  pada  teori  determinasi teknologi, implementasi kebijakan ini merupakan fenomena manusia yang ingin beradaptasi
dengan  perkembangan  zaman  yang  ada.  Di  lain  pihak,  manusia  memang  membutuhkan aplikasi e-Arsip untuk mempermudah urusannya. Hubungan yang saling berjalin kelindan inilah  yang  menjadi  refleksi  adanya  determinasi  teknologi  di  sekitar  manusia  pada  era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini (Abdullah, 2019).
Di era new media seperti saat ini sudah banyak kebijakan publik yang sesuai dengan modernitas  teknologi,  misalnya  Dinas  Pariwisata  Jawa  Barat  sedang  mengembangkan promosi melalui Instagram (Sumara, Saepudin, & Dwi Aksa, 2019). Ada pula Arsip Nasional Republik  Indonesia  yang  dalam  pengelolaan  kehumasan  berkonsentrasi  pada  optimalisasi media digital (Kharisma & Agustina, 2019). Intinya, instansi pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, dan  kabupaten/kota  di  Indonesia  berlomba-lomba  mengoptimalkan  pemanfaatan teknologi.  Bahkan,  pemanfaatan  media  digital  di  tingkat  desa  juga  terjadi  secara  terus menerus (Oktiani & Gunawibawa, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah  banyak  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  antara  lain  oleh  Pemerintah  Provinsi Lampung  dalam  rangka  optimalisasi  pendapatan  daerah  (Saifuddin,  2020).  Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat (Jaeger, Bertot, & Shilton, 2012).

## 3. Kebijakan Berkelanjutan
Ada banyak definisi konsep atau teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Pada prinsipnya kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berdampak pada masyarakat (Anderson, 1984). Semua kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan warga negara. Kegiatan pelaksana  semua  kebijakan  merupakan  struktur  dalam  pemerintahan.  Ada  tiga  tingkat hirarki dalam implementasi kebijakan, yaitu tingkat kebijakan, tingkat organisasi, dan tingkat operasional (Bromley, 1989). Dalam negara demokrasi, level kebijakan umumnya dimainkan oleh  lembaga  yudikatif  dan  legislatif.  Sedangkan  level  organisasi  dimainkan  oleh  para eksekutif. Ada pula level operasional yang diperankan oleh lembaga pelaksana, pihak swasta, atau  elemen  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan  kebijakan.  Suatu  kebijakan  selalu memiliki pengaturan atau pengaturan kelembagaan. Di Indonesia bisa berbentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan sebagainya.
Optimalisasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  bentuk  e-Arsip  yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya merupakan kebijakan publik yang sesuai dengan tantangan terkini. Dalam konteks ini pemegang kebijakan dalam kebijakan ini adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Berdasarkan  pengesahan  DPRD  Kota Surabaya, atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan yang tercantum dalam anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan level organisasi diperankan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana, dan level operasional dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya yang  terdiri  dari  petugas  jajarannya.  Peraturan  daerah tentang  APBD, peraturan walikota terkait pengarispan, serta peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Surabaya,  merupakan  pengaturan  kelembagaan  atas kebijakan tersebut terkait e-Arsip.
Ada tiga tahapan dalam kebijakan publik yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi (Tachjan, 2006). Tahap perumusan biasanya dilakukan oleh eksekutif, bisa juga melibatkan legislatif. Karena anggaran kegiatan terkait dengan APBD maka perumusan dilakukan antara Pemkot  Surabaya  dengan  DPRD  Surabaya.  Perumusan  ini  menyebabkan  terciptanya peraturan  yang  mengikat.  Tahap  implementasi  kebijakan  publik  dilakukan  oleh  eksekutif. Peraturan atau aturan mengenai kebijakan menjadi pedoman yang harus diikuti dalam proses implementasi (Grindle, 2004). Pada tahap ini suatu kebijakan dapat memberikan dampak bagi masyarakat, baik negatif maupun positif. Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa implementasi  merupakan  tahapan  penentuan  kebijakan,  dari  mana  tahapan  atau  evaluasi selanjutnya  dapat  dilakukan  (Ripley  &  Franklin, 1987).  Salah  satu  cara  yang  paling  efektif untuk  mengevaluasi  suatu  kebijakan  adalah  dengan  menganalisis  secara  objektif  kondisi masyarakat  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  tersebut  diimplementasikan.  Hal  yang  ingin dilihat adalah mengenai kemanfaatan, mengingat apakah kebijakan yang diterapkan harus berdampak positif dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat (Dunn, 2000). Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, ada banyak dampak positif dari kebijakan ini. Di sisi lain, kebijakan ini juga terus menerus dievaluasi. Evaluasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang.  Evaluasi  kebijakan  juga  dilakukan  langsung  oleh  Wali  Kota  Surabaya.  Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan juga terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD, warga, dan pihak manapun.
Dalam  konsep  Maqasid  Syariah  terdapat  lima  unsur  pokok yang  harus  dilindungi, yaitu agama, jiwa/nyawa, akal/pikiran, harta, dan keturunan (Al-Syathibi, 2003). Ibnu Asyur membagi konsep itu menjadi dua, yang intinya ada unsur-unsur yang sifatnya dalam lingkup publik atau umum, ada pula yang lingkupnya di ranah privat atau khusus lingkungan kecil seperti  keluarga  (Ibnu  Asyur,  2001).  Kebijakan  e-Arsip  merupakan  implementasi  menuju perlindungan terhadap aspek-aspek penting di ranah publik. Tentu saja, ada kebermanfaatan umum  yang  bisa  dirasakan  dari  program  inovasi  ini.  Ketertiban  dalam  administrasi pengarsipan pasti punya dampak positif pula pada program-program lain di lingkup Pemkot Surabaya.
Bila  ditelusuri,  kebijakan  e-Arsip  punya  keselarasan  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan atau  SDGs,  khususnya di  poin  Sustainable  Cities  and  Communities,  Life  on Land,  dan  Partnership  for  the  Goals.  E-Arsip  merupakan  bukti  kesungguhan  Pemkot Surabaya  untuk  bisa  mewujudkan  kota  dan  komunitas  yang  berkelanjutan.  Cara  yang dilakukan adalah membuat kebijakan publik yang sesuai dengan tantangan zaman. Di era kekinian, inovasi di bidang digitalisasi dan pengembangan teknologi sudah tidak mungkin terelakkan. Dengan adanya e-Arsip, kebijakan di bidang kearsipan lebih ramah lingkungan. Pasalnya,  kebijakan ini mereduksi  penggunaan  kertas  serta  memiliki  spirit  untuk  menjaga lingkungan  di  daratan.  Ada  pun  di  aspek  kemitraan,  seperti  dipaparkan  di  bagian sebelumnya,  terdapat  sinergitas  antar  instansi  di  internal  Pemkot  Surabaya  demi menjalankan  program inovasi ini. Di  sisi  lain,  ada  upaya  berbagi informasi  atau wawasan melalui studi tiru. Terbukti sudah banyak pihak yang telah melakukan kunjungan maupun studi banding ke Surabaya untuk belajar mengenai e-Arsip.

## Kesimpulan
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui  program  e-Arsip  yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya merupakan bentuk pelayanan publik yang  sejalan  dengan  fenomena  determinasi  teknologi.  Inovasi  ini  tidak  hanya  menjadikan administrasi  pengarsipan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Lebih  dari  itu,  proses pendampingan  dan  monitoring  terhadap  pengelolaan  arsip  di  level  perangkat  daerah
menjadi  lebih  mudah  bagi  Donas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  selaku  koordiantor  arsip daerah.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  sejalan  dengan  SDGs (Suistianable Development Goals) yang digariskan oleh PBB. Ada banyak poin SDGs yang sejalan  dengan  semangat  kebijakan  ini,  di  antaranya  pada  poin  Sustainable  Cities  and Communities, Life on Land, dan Partnership for the Goals. Inovasi e-Arsip bisa direplikasi di daerah lain karena relatif mudah ditiru serta sesuai dengan kondisi zaman media baru seperti sekarang  ini.  Kebijakan  publik  ini  juga  sejalan  dengan  Maqasid  Syariah  karena  dapat dimasukkan dalam kategori upaya memberikan kebermanfaatan bagi publik secara meluas. Meskipun,  dampak  yang  diterima  masyarakat  tidak  secara  langsung  sebagaimana  halnya bantuan  sosial,  eksistensi  e-Arsip  bisa  membantu  perangkat  daerah  untuk  memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui program masing-masing.

## Referensi
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Abdullah,  F.  (2019).  Fenomena  digital  era  revolusi  industri  4.0.  Jurnal  Dimensi  DKV  Seni  Rupa  Dan Desain, 4(1), 47–58.
Al-Ghali, B. (1996). Syaikh al-Jamī‘ al-A‘ ẓ am Mu ḥ ammad al- Ṭ āhir ibn ‘Asyūr; Ḥ ayātuh wa Ā ṡ āruh. Beirut: Dar Ibn Hazm.
Al-Jauziyah, I. A.-Q. (1969). I’lâm al-Muwaqqi’in. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis.
Al-Syathibi, A. I. (2003). Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-Zuhaili, W. (1986). Ushûl al-Fiqh al-Islâmi. Damaskus: Dar al-Fikri.
Anderson, J. E. (1984). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). Peserta SJPP Kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Retrieved March 20, 2023, from www.anri.go.id website: https://www.anri.go.id/publikasi/berita/peserta-sjpp-kunjungi-dinas-perpustakaan-dan- kearsipan-kota-surabaya
Bagian Organisasi Pemkot Surabaya. (2023). Inovasi Pelayanan Publik 2023. Surabaya: Bagian Organisasi Pemkot Surabaya.
Bromley, D. W. (1989). Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy. New York: Basil Blackwell Ltd.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Dye, T. R. (1972). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
Gere, C. (2008). Digital Culture. London: Reaktion Books.
Ginting, E., & Sihura, H. Z. (2020). Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender. Jurnal Inada: Kajian Perempuan
Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar, 3(2), 201–213.
Grindle,  M.  S.  (2004).  Good  Enough  Governance:  Poverty  Reduction  and  Reform  In  Developing Countries. Governance, 17(4), 525–548.
Harahap,  P.  P.  (2020).  Pembangunan  Berkelanjutan:  Dampak  Pengembangan  Apartemen  Di  Daerah Sleman Terhadap Kehidupan Masyarakat. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 8(2), 135–146.
Hasan, I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Holmes, D. (2005). Communication Theory: Media, Technology and Society. New York: Sage Publications Ltd.
Ibnu Asyur, M. T. (1925). Naqd Al-‘Ilmi Li Kitab Al- Islam Wa Usul Al-Hukmi. Cairo: Al-Salafiyah.
Ibnu Asyur, M. T. (1985). Usul Al-Nizam Al-Islamy Fi Al-Mujtama’. Tunisia: Syirkah Al-Tunisiyah Li Al- Tauzi.
Ibnu Asyur, M. T. (2001). Maqā ṣ id al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. Amman: Dar al-Nafais.
Jaeger,  P.  T.,  Bertot,  J.  C.,  &  Shilton,  K.  (2012).  Information  Policy  and  Social  Media:  Framing Government—Citizen  Web  2.0  Interactions.  In  C.  G.  Reddick  &  S.  K.  Aikins  (Eds.),  Web  2.0 Technologies and Democratic Governance (pp. 11–25). New York: Springer-Verlag.
Kaffah, U. Z. (2019). Usability evaluation dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen kearsipan (e-Arsip) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Metadata Indikator.
Kharisma, T., & Agustina, L. (2019). Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(1), 112– 119.
Marx, L., & Smith, M. R. (1994). Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
McLuhan,  M.  (1962).  The  Gutenberg  Galaxy:  The  Making  of  Typographical  Man.  Toronto:  University  of Toronto Press.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage Publishing Inc.
Musaddad, A. A., Niswah, M., Prasetyo, K., & Hardjati, S. (2020). Implementasi Manajemen Kearsipan Di Sektor Publik. Jurnal Governansi, 6(2), 133–143.
Oktiani, H., & Gunawibawa, E. Y. (2019). Tata Kelola Website Desa Dan Kapasitas Pengelola Dalam Memproduksi  Konten  Sebagai  Media  Informasi  Dan  Promosi  Potensi  Desa  (Studi  Pada Pengelolaan  Dan  Kompetensi  Pengelola  Website  Desa  Di  Kecamatan  Pringsewu,  Kabupaten Pringsewu). LONTAR, 7(2), 1–10.
Parsons, W. (1996). Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar.
Rachman, R. F. (2017). Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya. Jurnal Studi Komunikasi, 1(2), 206–222.
Rachman,  R.  F.  (2020).  Kebijakan  Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Surabaya  dalam Perspektif Islam. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 3(1), 125–143.
Rachman,  R.  F.  (2021).  Pemanfaatan  Media  Sosial  Dinas  Perhubungan  Surabaya  dalam  Perspektif Kearsipan Digital. Idarotuna: Journal of Administrative Science, 2(1), 1–18.
Rachman, R. F. (2022). Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window. Jurnal Khazanah Intelektual, 6(2), 1428–1441. https://doi.org/10.37250/newkiki.v6i2.161
Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1987). Congress, The Bureaucracy, and Public Policy. Chicago: Dorsey Press. Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 8(2), 183–192.
Setyawan,  Y.  A.  (2019).  Analisis  Pengamanan  Informasi  Pada  Manajemen  Sistem  Informasi  Kearsipan  Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya. Universitas Brawijaya.
Sukarno, M., & Shelsa, A. G. P. (2022). Optimalisasi Layanan Publik Berbasis E-Govqual Model Pada Website Surabaya Single Window. Seminar Nasional Dan Call for Papers “Collaborative Governance and  Digital  Transformation  to  The  Smart  Cities.”  Ciamis:  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Universitas Galuh.
Sumara, A., Saepudin, S., & Dwi Aksa, Y. (2019). Nilai Konsumen Wisata Dalam Ruang Promosi Digital. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(2), 129–143.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
United Nation. (2015a). About the Sustainable Development Goals.
United Nation. (2015b). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.
Van  Metter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Wahyuningsih, M. E., & Rachman, R. F. (2021). Penyebaran Konten Lokal di Grup Facebook Penggemar Perpusda Lumajang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang.  Jurnal Khazanah Intelektual, 5(3), 1190–1209.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.