Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723 – 6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No., 4 April 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Muhammad Syaiful Anwar 1 dan Arthur Muhammad Farhaby 2
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia 1 dan 2
Email: m.syaifulanwar@gmail.com 1 dan amfarhaby88@gmail.com 2

## Abstrak
Keterlibatan  masyarakat  berperan  penting  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  (HKm),  karena masyarakat  adalah  garda  terdepan  dalam  menjaga  kelestarian  hutan. Penelitian  ini  bertujuan bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  rakyat  dalam  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan;  lalu bagaimana  pola  partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan  hutan  rakyat  di  Bangka  Belitung. Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  penelitian  normatif. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pengelolaan  HKm  berdasarkan  pada  perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Keterlibatan masyarakat dibagi menjadi empat tahap, yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap  pemanfaatan,  tahap  pemantauan/penilaian. Simpulan  yang  didapatkan  ialah  pengelolaan  dan  perlindungan  terhadap  kawasan  Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terpampang nyata. Terdapat empat indikator tahapan partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

## Abstract
Community participation has an important role in the management of Community Forests (HKm) because the community is the forefront in maintaining forest sustainability. The formulation of the problem  taken  is  How  is  the  form  of  legal  protection  for  the  community  in  community  forest management; and What is the pattern of community participation in utilizing community forests in Bangka Belitung. The research method used is normative research.The results showed that legal protection  of  HKm  management  is  based  on  preventive  legal  protection  and  repressive  legal protection. The form of community participation there are four stages, namely the planning stage, the  implementation  stage,  the  utilization  stage,  and  the  monitoring  /  evaluation  stage.  The conclusion  obtained  is  that  the  management  and  protection  of  community  forest  areas systematically  and  based  on  law  must  be  used  as  well  as  possible  so  that  the  improvement  of welfare for the community is displayed real. There are four indicators of the stages of community participation must run comprehensively and completely so that the goals of the welfare state can be achieved properly.
Keywords: Legal Protection; Community Participation; Community Forest Management

## Pendahuluan
Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia yang secara nyata dijadikan keberlanjutan lingkungan yang sehat bagi umat manusia ( Munadi, 2020 ). Indonesia memiliki bentangan wilayah  hutan  yang  cukup  besar,  menurut  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Luas  hutan  di  Indonesia  adalah  125.797.052  Ha.  Hutan  yang  secara
terminologi    menurut  ( Setia,  1997 )  dijelaskan  bahwa  Hutan  adalah  tempat  tumbuhnya pepohonan, dan pepohonan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan alam hidup dan lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Arti hutan adalah suatu kawasan  yang  cukup  luas  yang  di  dalamnya  tumbuh  kayu  dan  segala  isinya,  baik tumbuhan  maupun  hewan,  dan  secara  keseluruhan  merupakan  suatu  komunitas  yang hidup yang mampu memberikan manfaat lain secara lestari ( Armiwal, 2019 ).
Hutan  secara  ekosistem  memiliki  berbagai  macam  hal  yang  dapat  dimanfaatkan oleh  manusia.  ( Redi,  2014 )  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  hutan  meliputi  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan  dan  pembentukan  rencana  pengelolaan  hutan, pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan,  reklamasi  dan  rehabilitasi  hutan, serta perlindungan hutan dan alam. Pengelolaan hutan dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bertambahnya manusia, juga menjadi salah satu unsur penyebab adanya berkurangnya baku mutu ekosistem yang ada, khususnya di beberapa lingkungan  yang secara langsung bedekatan dengan aktivitas manusia tersebut.
Pengelolaan  hutan  sendiri  tidak  mungkin  dan  mustahil  dilakukan  oleh  negara sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengelola hutan itu  sendiri  ( SAPUTRI,  2017 ).  Selama  pengelolaan  hutan,  negara  sudah  mengeluarkan beberapa  pola  pengelolaan  hutan  salah  satunya  dengan  adanya  pengelolaan  melalui perhutanan  sosial.  ( Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  &  No,  83AD )  menjelaskan bahwa  Perhutanan  sosial  adalah  sistem  pengelolaan  hutan  lestari  yang  dilaksanakan didaerah  hutan rakyat atau dihutan hak atau hutan adat, berupa hutan pedesaan, di mana masyarakat  hukum  setempat  atau  masyarakat  hukum  adat  berperan  penting  dalam meningkatkan  kesejahteraan,  keseimbangan  lingkungan,  dan  dinamika  sosial  budaya, hutan rakyat, hutan adat dan perusahaan hutan ( Menteri Lingkungan Hidup, 2016 ). Bentuk  pengelolaan  hutan  yang  diatur  dalam  Permen  LHK  ini  adalah  dengan adanya  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Pengertian  HKm  ini  merupakan  daerah  hutan yang  manfaat  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  ( Septiawan, Indriyanto, & Duryat, 2017 ). Pola pengembangan dan pemberdayaan hutan masyarakat ini berbasis pada pemanfaatan hutan. Berdasarkan ( Peraturan Menteri Lingkungan Hidup &  No,  83AD )  menjelaskan  maksud  pemanfaatan  hutan  adalah  kegiatan  penggunaan lahan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, pemanenan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimum dan berkeadilan bagi kepentingan masyarakat, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya menjaga keberlanjutan mereka.
Secara  nyata  maksud  dan  tujuan  dari  negara  dalam  melangsungkan  pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan hal yang bertujuan untuk turut sertanya masyarakat dalam  pemanfaatan  hutan  itu  sendiri.  Permasalahan  muncul  terkait  gesekan  antara kepentingan manusia dengan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang pasti terjadi mengingat  Kedua aspek  ini sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Keberadaan  aktivitas  manusia  merupakan  hal  pokok  yang  harus  diperhitungkan  sejak awal.  Pemanfaatan  lingkungan  yang  tidak  mengindahkan  keberlanjutan  ekosistem  ini yang menjadi masalah pokok lingkungan.
Keserakahan manusia yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa memperhatikan aspek lingkungan sehingga keberadaan hutan harus dilindungi secara nyata. Salah satu contoh bentuk  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  manusia  berbasis  pemanfaatan  hutan  yakini adanya  pembukaan  lahan  perkebunan  monokultur  dalam  skala  besar,  sering  adanya pembalakan  liar  sebagai  besar-besaran,  serta  sering  terjadinya  pembakaran  hutan  yang digunakan untuk membuka lahan baru. Tindakan pengrusakan ini sering dilakukan oleh
masyarakat  ataupun  subyek  hukum  lainnya  untuk  kemanfaatan  pribadi  tanpa mengindahkan  keberlanjutan  lingkungan  sekitarnya,  salah  satunya  terjadi  didaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hutan yang paling kentara terjadi kerusakannya yakni hutan Mangrove yang ada di sepanjang wilayah pesisir timur Pulau Bangka ( Musthofa et al., 2017 ). Selama 20 tahun terakhir, Walhi di Kepulauan Bangka Belitung sudah pernah mengalami kerugian sekitar 240.467,98  hektar  hutan  Mangrove,  dan  yang  masih  tersisa  tinggal  33.224,83  hektar. Khas  dari  hutan  Mangrove  tersebut  masuk  dalam  wilayah  pengelolaan  HKm  yang diberdayakan  oleh  masyarakat.  Bahkan  secara  nyata  terdapat  permasalahan  unik diantaranya  penyerobotan  tanah  HKm  yang  telah  ditentukan  oleh  lembaga  negara  bisa “diperjualbelikan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sering dilakukan didasarkan  lemahnya  rentang  kendali  atas  HKm  ini,  sehingga  perlu  adanya  beberapa alternative penyelesaian berkaitan dengan problematika tersebut ( Fitra, 2018 ).
Permasalahan yang terkait dengan perlindungan lingkungan didaerah pesisir yang secara tidak langsung berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pola pengelolaan  hutan  khususnya  hutan  Mangrove  di  wilayah  pesisir  pulau  Bangka. Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  ditarik  permasalahan,  yaitu  Bagaimanakah  bentuk perlindungan  Hukum  bagi  masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  dan bagaimanakah pola partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan di  Bangka  Belitung.  Hal  ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut  untuk  memfungsikan  hutan kemasyarakatan  yang  berbasis  pada  pelestarian  lingkungan  dan  mencegah  terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah  penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan ( Soekanto & Mamudji, 2014 ). Data sekunder yang dipakai oleh  pengarang  dalam  penelitian  ini  adalah  materi  hukum  primer,  yaitu  materi  hukum yang mengikat dan diteliti dari segi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan UU tidak. Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  9  Tahun  2021  mengenai  pengelolaan  perhutanan  sosial  dengan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Data  primer  akan  didukung  oleh  data  sekunder,  berupa bahan pustaka yang berisi informasi bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal dan bahan  pendukung  lainnya.  Pendekatan  legislatif  (pendekatan  hukum)  dan  pendekatan konseptual  (pendekatan  konseptual)  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  yang terkumpul  secara  komprehensif  akan  dianalisis  secara  kualitatif,  dimana  semua  data penelitian  diolah  dalam  proses  penalaran  hukum.  Fasilitas  atau  alat  analitik  dengan interpretasi  gramatikal  yang  disajikan  dengan  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  menanggapi  pertanyaan  yang  ada  kemudian  menarik  kesimpulan  dan menyampaikan sebagai rekomendasi ( Soekanto & Mamudji, 2014 ).

## Hasil dan Pembahasan
Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Negara secara nyata ditasbihkan menjadi “pemilik” atas bumi, air, dan kekayaan lainnya yang ada di dalam perut bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Inilah yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sisi lain, negara juga wajib melakukan pemeliharaan dan menjaga lingkungannya yang didasari oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  Secara  mutlak  negara  wajib  hadir  dalam  pemenuhan  hal  warga  negara khususnya  berkaitan  dengan  hidup  sejahtera  dan  lingkungan  yang  baik  serta  terkait kesehatan.
Pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia  memerlukan  instrument  yang  jelas,  baik berupa  sistem  ataupun  bentuk  perlindungan  hukum  dalam  pengelolaan  hutan kemasyarakatan  tersebut.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  ialah  perlindungan terharap lahan atau kawasan HKm serta perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Berbagai masalah terjadi dikarenakan pola perlidungan hukum terkadap  lahan  atau  kawasan  dan  perlindungan  terhadap  pengelolaan  hutan kemasyarakatan  yang  cukup  lemah  dalam  implementasinya.  Diperlukan  perlindungan hukum yang cukup rigid agar lebih menjamin dalam pengelolaan HKm itu sendiri.
Perlidungan  hukum  sendiri  merupakan  kataPerlindungan  hukum  dalam  bahasa Inggris disebut legal protection dan dalam bahasa Belanda disebut Rechts Bescherming . Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat  perlindungan,  (2)  benda  (kegiatan),  (3)  proses,  cara,  tindakan  perlindungan. ( Rondonuwu, 2019 ) . Berdasarkan konteks hukum, hukum diartikan sebagai perlindungan atas kepentingan manusia dengan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  khazanah  lainnya,  menurut  salah  satu  ahli, Setiono , menjelaskan bahwa  perlindungan.  Hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  yang  dirancang  untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai  dengan  aturan  hukum,  guna  menciptakan  ketertiban  dan  kedamaian  sehingga manusia  dapat  menikmati  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia ( Setiono,  2004 ) . Menurut ( Rahardjo, 2000 ) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin agar hak-hak orang lain yang dirugikan dilindungi, dan perlindungan tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan oleh  hukum.  Menurut ( Hadjon,  1987a ) menjelaskan  bahwa  menurutnya,  hakikat  dan tujuan  hukum  adalah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dan  hal  ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan preventif dan represif.
Bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan  yang bisa dilakukan melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat  represif.  Dalam  pandangannya, ( Hadjon,  1987b ) menjelaskan  bahwa  fasilitas perlindungan  hukum,  yaitu  fasilitas  perlindungan  hukum  preventif.  Berdasarkan perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat  atau  pendapat  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  bentuk  yang  definitif. tujuannya  adalah  untuk  mencegah.  Upaya  hukum  yang  represif.  Perlindungan  hukum represif  ditujukan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Kategori  perlindungan  hukum  ini meliputi pelayanan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di  Indonesia.  Asas  kedua perlindungan hukum  dari tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang terpenting
adalah  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  dapat  dikaitkan  dengan tujuan negara hukum.
Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan, dapat dianalisis dalam  dua  hal,  Pertama,  Perlindungan  secara  Preventif.  Dalam  pengelolaan  hutan kemasyarakatan (HKm) diperlukan sarana dan prasarana adminsitratif yang cukup untuk menyatakan  bahwa  suatu  lahan  atau  kawasan  bisa  dimanfaatkan  menjadi  hutan kemasyarakatan.  Pemahaman  awal  terkait  hutan  kemasyarakatan  merupakan  langkah legal  administrative  terkait  pemanfaatan  kawasan  hutan  yang  pemanfaatan  utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai payung hukumnya adalah Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Bentuk perlindungan hukum secara preventif, yakni melalui administrative, yaitu berkaitan dengan persetujuan pengelolaan suatu wilayah atau lahan hutan yang menjadi Hutan  Kemasyarakatan  yang  diberikan  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  Menteri  LHK untuk  jangka  waktu  35  (tiga  puluh  lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini wajib dimiliki oleh pengelola hutan  kemasyarakatan  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  secara  administrative (preventif) sehingga segal tindakan tekait pengelolaan, baik terkait dengan status lahan, cara pengelolaannya, dan pihak-pihak yang mengelola HKm tersebut dilindungi secara hukum.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  dari  sisi administrasi.
Berdasarkan  bentuk  represif  atau  tindakan  secara  langsung,  dalam  pengelolaan HKm sendiri, terdapat pengawasan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial yang didalamnya  termasuk  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Secara  structural,  pengawasan dilakukan oleh Menteri LHK selaku pemegang pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Untuk menjalankan secara efektif, maka diberikan bentuk pengawasan secara mandat kepada struktural di kementerian sampai ke Kepala Daerah, baik  Gubernur  ataupun  Bupati  atau  Walikota.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial,  khususnya  pada  Pasal  182  sampai  Pasal  184  terkait  dengan  pengawasan, disebutkan  secara  jelas  bahwa  secara  struktural  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah  bisa melakukan  pengawasan  secara  sistemik  dan  dilindungi  oleh  hukum  dengan  tindakan represif yang salah satunya melalui pengenaan sanksi administratif.
Pengenaan  sanksi  represif  maupun  administratif  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal 262 menyebutkan  bahwa  Polisi  Kehutanan  memiliki  wewenang  bersifat  deteksi  dini,  pre- emtif, preventif, pengawasn tindakan administrasi dan operasi  represif. Hal ini penting untuk diilakukan sebagai bentuk tindakan represif oleh polisi kehutanan untuk melakukan pencegahan maupun pengamanan hutan di area yang dikelolanya.
Perlindungan hukum  yang dilakukan oleh negara kepada  Hutan Kemasyarakatan (HKm) baik berupa tindakan perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum secara  represif  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pengelolaan  sebuah kawasan  atau  lahan,  khususnya  berkaitan  dengan  Hutan  Kemasyarakatan.  Pengelolaan dan  perlindungan  terhadap  kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  secara  sistematis  dan berbasis hukum merupakan hal mutlak yang harus dimiliki secara nyata dan kewenangan yang dimiliki harus dipergunakan sebaik-baiknya agar pemanfaatan atas lahan tersebut
menjadi  sebuah  peluang  untuk  peningkatan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang memanfaatkan hutan tersebut.
Pola  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  di  Bangka Belitung
Hutan  kemasyarakatan  (HKm) umumnya  ada  di  Indonesia,  namun  khusus  untuk HKm ada di Provinsi Bangka Belitung, memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dengan pemanfaatan  hutan  lainnya.  Ciri  pembeda  Hutan  Kemasyarakatan  sendiri  diantaranya yakni  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan  secara  hukum  dalam  mengelola kawasan  hutan,  meningkatkan  pendapatan  ekonomi,  menjaga  kelestarian  hutan  dan ekosistem  sekitarnya,  mendapatkan  peluang  masuk  Program  Pemerintah, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV), menyelesaikan konflik dan  sengketa  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dan  menciptakan  lapangan  usaha baru.
Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  sendiri  bertujuan  sebagai  pemberdayaan masyarakat  terhadap  suatu  kawasan  hutan.  Secara  sadar  bahwa  masyarakat  bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan beberapa keuntungan, dinataranya yaitu:
1. Pengembangan  lahan  adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  mengembangkan kawasan  budidaya  sedemikian  rupa  sehingga  manfaat  lingkungan,  sosial  dan ekonomi  dapat  dicapai  secara  optimal  tanpa  membatasi  fungsi  utamanya. Penggunaan  daerah  antara  lain,  contohnya  budidaya  tanaman  obat,  tanaman  hias, sarang walet dan pakan ternak .
2. Pemanfaatan  dan  Pemungutan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK)  yakni  Kegiatan pemanfaatan dan penanaman hasil hutan serta memperoleh hasil hutan selain kayu dalam jangka waktu, luas, dan volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsinya. Contoh HHBK antara lain rotan, bambu, madu, buah-buahan dan getah.
3. Pemanfaatan  jasa  lingkungan,  yaitu  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak lingkungan dan membatasi fungsi utamanya, antara  lain  jasa  wisata  alam  atau  rekreasi,  jasa  pengelolaan  air  atau  perlindungan hidrologi, kesuburan tanah, perlindungan erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida dan lain-lain.
4. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang di hibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKm  yang  berada  di  luar  gambut  dan  Peta  Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin Baru (PIPPIB).
Pemberdayaan  masyarakat  sendiri  merupakan  upaya  meningkatkan  kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat yang optimal dan merata dari sumber daya hutan melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ( Kagungan, Neta, & Kaskoyo, 2019 ). Sedangkan dalam  perspektif  lain,  menyebutkan  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya mentransformasikan  pertumbuhan  masyarakat  sebagai  kekuatan  masyarakat  yang sesungguhnya,  melindungi  dan  memperjuangkan  nilai  dan  kepentingan  dalam  segala aspek  kehidupan.  Pemberdayaan  masyarakat  berarti  peningkatan  kapasitas  atau kemandirian  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  tidak  hanya  mencakup  penguatan individu tetapi juga kelembagaan sosial.
Keterlibatan  masyarakat  bisa  dilihat  dari  beberapa  indikator  yang  melingkupi partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  HKm  khususnya  di  Bangka  Belitung, diantaranya tahapan tersebut  yaitu tahap tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap penggunaan dan tahap monitoring/evaluasi. Berikut penjelasan terkait beberapa tahapan tersebut, yakni:
Pertama , tahapan perencanaan pengelolaan HKm, hal tersebut dimaksudkan dalam penyusunan  langkah-langkah  yang  sistematis  dan  teratur  untuk  mencapai  suatu  tujuan atau  memecahkan  suatu  masalah  tertentu  secara  efektif  dan  efisien  dalam  pengelolaan HKm.  Dalam  tahapan  perencanaan  ini,  terdapat  beberapa  langkah  yang  harus dipersiapkan  sejak  awal,  yakni  melakukan  prakiraan  (rencana)  kegiatan  dalam pengelolaan  HKm,  maksudnya  adalah  HKm  sebagai  pemilik  pengelolaan  hutan kemasyarakatan  ini  memiliki  potensi  atau  prakiraan  terhadap  pengelolaan  HK  mini kedepannya.  Hal  ini  berdasarkan  bahwa  prakiraan  potensi  pengelolaan  dan  tujuan  HK mini  ditentukan  sejak  awal  jadi  rencana  pengembangan  HKm  bisa  diketahui  sejak munculnya  prakiraan  yang  sudah  disusun  dan  dibuat  oleh  masyarakat  karena  hal  ini berkaitan  dengan pengelolaan  HKm  mau  dibawa  kemana,  karena  tujuan  pengelolaan HKm tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, prakiraan rencana pengelolaan HKm berfungsi untuk menentukan arah, tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan oleh masyarakat dalam upaya mencapai tujuan.
Menurut proses perencanaan pengelolaan, juga harus memperhatikan analisis yang ada untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Perlu adanya langkah yang kongkrit dalam proses  perencanaan ini,  yaitu berkaitan dengan perencanaan harus  jelas maksud dan  ruang  lingkupnya.  Pengelolaan  HKm  harus  berbasis  pada  tujuan  dan  ruang lingkupnya  agar  pemanfaaran  HKm  tersebut  bisa  memaksimalkan  kesejahteraan masyarakat. Di sisi lainnya, dalam perencanaan pengelolaan HKm ini harus dapat diukur keberhasilannya.  Maksudnya  ialah  perencanaan  dan  pengelolaan  HKm  harus  memiliki cara atau metode agar secara waktu bisa dilihat perkembangannya, baik menuju positif atau menuju arah sebaliknya. Jadi pada intinya, pola perencanaan dan pengelolaan HKm ini harus memiliki sistem atau konsep perencanaan yang matang dan bersifat terukur baik dalam proses perencanaannya maupun dalam perihal pelaksanaannya kelak.
Kedua ,  tahapan  pelaksanaan,  secara  prinsip  dalam  tahapan  pelaksanaan, pengelolaan  lahan  HKm  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  isi  perencanaan  yang  telah disusun  bersama.  Semua stakeholder pun  harus  bekerja  sama  sesuai  keahlian  dan kompetensi  masing-masing  sehingga  bisa  dilaksanakan  secara  profesional  dalam pelaksanaan pengelolaan HKm tersebut. Hal ini harus dilakukan secara tersistematis guna mencapai tujuan pembentukan HKm tersebut. secara umum, perihal pelaksanaannya juga harus selalu berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Ketiga , tahapan pemanfaatan, maksudnya adalah pemberdayaan terkait lahan atau kawasan yang ada sehingga bisa memiliki nilai lebih dan merupakan akses legal dalam pemanfaatan  lahan  yang  ada.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  bentuk  perlindungan hukum berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm berbasis pada Surat Keputusan Menteri LHK sebagai bukti pengelolaan atas tanah tersebut guna mendapatkan pemanfaatannya dari hutan. Pemanfaatan lahan dengan status HKm tersebut, bisa digunakan sebagai salah satu  cara  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  guna  memperkuat perekonomian keluarga sehingga menuju keluarga sejahtera berbasis pemanfaatan lahan HKm tersebut.
Keempat ,  tahapan  evaluasi  partisipasi  masyarakat,  Tahapan  ini  merupakan kegiatan  untuk  memastikan  pelaksanaan  atau  implementasi  dari  rencana  pengelolaan
yang  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan menyesuaikan dengan apa yang telah disusun bersama. Tujuan evaluasi dari partisipasi masyarakat  ini  adalah  untuk  meminimalisir  penyimpangan  atau  kesalahan  yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Adanya evaluasi maka akan mengetahui sebab dan faktor terjadinya penyimpangan oleh para pengelola HKm tersebut .
Berdasarkan  evaluasi  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  harus  memiliki standar baku mutu terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Kegiatan evaluasi bisa  melakukan  tindakan  eksekutorial  oleh  lembaga  yang  telah  disepakati  jika  ada masalah atau penyimpangan agar segera diselesaikan. Tindakan evaluasi juga meninjau dan menganalisis ulang  rencana  yang sudah disusun guna percepatan dan capaian dari tujuan adanya pengelolaan HKm tersebut. Tindakan evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mencakup capaian tujuan, kegiatan dan progress dari setiap tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya.
Jadi  pola  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  dapat dikatakan  bahwa  memposisikan  bentuk  partisipasi  masyarakat  sebagai  subjek pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  serta  masyarakat  diposisikan  sebagai  motor penggerak perlindungan atas lingkungan hutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk kewajiban rakyat dalam berpartisipasi memutuskan suatu permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm tersebut.

## Kesimpulan
Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu alternative dalam pencapaian masyarakat sejahtera di wilayah hutan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dihutan.  Proses  pemanfaatan HKm  sendiri memerlukan suatu  bentuk  perlindungan secara  preventif  maupun  perlindungan  hukum  secara  represif.  Pengelolaan  dan perlindungan  terhadap  kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  secara  sistematis  dan  berbasis hukum  harus  dipergunakan  sebaik-baiknya  agar  peningkatan  kesejahteraan  bagi masyarakat terpampang nyata. Kemudian dalam pola atau sistem keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemanfaatan dan tahapan pemantauan atau evaluasi. Keempat indikator tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

## Bibliografi
Armiwal,  Suhaibah.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peranan  Pemerintah  Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi  Hutan Manggrove. Jurnal  Sosial  Humaniora Sigli , 2 (2), 17–34.
Fitra,  Nuralisa.  (2018). Keberadaan  Wisata  Hutan  Bakau  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Desa  Tongke-Tongke  Kecamatan  Sinjai  Timur  Kabupaten  Sinjai . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hadjon,  Philipus  M.  (1987a).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia.
Surabaya: Pt Bina Ilmu .
Hadjon, Philipus M. (1987b). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara . Bina Ilmu.
Hidup,  Menteri  Lingkungan.  (2016).  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  83/Menlhk/Setjen/Kum.  1/2016  Tentang Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , 1–45. Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan, & No, Kehutanan. (83ad). Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Republik Indonesia .
Kagungan,  Dian,  Neta,  Yulia,  &  Kaskoyo,  Hari.  (2019).  Membangun  Kemandirian Masyarakat  Tani  Hutan  Kemasyarakatan  Melalui  Penguatan  Peran  Stakeholders Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Prosiding Sefila , 103–112.
Munadi, Radhie. (2020). Etika Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Al Qur’an . Musthofa, Zainal Aliyy, Husamah, Husamah, Hudha, Atok Miftachul, Muttaqin, Tatag,
Hasanah,  Idaul,  &  Setyawan,  Dwi.  (2017). Mengurai  Sengkarut  Bencana Lingkungan  (Refleksi  Jurnalisme  Lingkungan  Dan  Deep  Ecology  Di  Indonesia) . Umm Press Dan Pslk Umm.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti .
Redi,  Ahmad.  (2014). Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan .  Sinar Grafika.
Rondonuwu, Christian Johanes. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Pln Persero Unit Induk Wilayah Suluttenggo. Lex Administratum , 7 (1).
Saputri, Lembayu. (2017). Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Menjadi  Perkebunan  Sawit  Di  Kabupaten  Kuansing  Riau  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang  N0mor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fakultas Huk
Septiawan,  Wawan,  Indriyanto,  Indriyanto,  &  Duryat,  Duryat.  (2017).  Jenis  Tanaman, Kerapatan,  Dan  Stratifikasi  Tajuk  Pada  Hutan  Kemasyarakatan  Kelompok  Tani Rukun  Makmur  1  Di  Register  30  Gunung  Tanggamus,  Lampung. Jurnal  Sylva Lestari , 5 (2), 88–101.
Setia, Zain Alam. (1997). Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Rineka Cipta . Setiono, Jurnal Hukum. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta . Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta .