Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7 /MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)

## Notarianul Syamsi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara E-mail:  notarianulsyamsi@gmail.com

## Abstract
This is a descriptive research employed normative jurisdiction research type using primary  and  secondary  data  obtained  from  field  research.  The  results  of  this research  demonstrated  that  the  impact  of  Notary  who  did  not  read  out  the  deed created  a  gradated  deed  into  Privately  Made Deed  and  caused  detriments  to  the parties. Notary had violated article 16. paragraph 1 letter MUUJN (Rules of Notary Profession).  It  was  responsibility  of  a  Notary  that  a  non-read  out  deed  causing compensation that can be requested by the appearer to the Notary in accordance with article 44. paragraph 5 UUJN (Rules of Notary Profession). Protection against violation of reading out this deed has been stated in the Decree of MPWN (Region Supervisory  Council  of  Notary)  North  Sumatera  Number  7  /  MPWN  Provinsi Sumatera Utara / X / 2016. The conclusion demonstrated that the Notary caused detriments  to  the  appearers  due  to  a  non-read  out  deed  to  the  appearers.  What Notary did by not reading out deed violated the obligation. What the Notary did not do violated the article 16, paragraph 1 letter M. It was recommended that a Notary should be more thorough in carrying out the obligations and authorities given to them.

## Keywords: Deeds, Notary, Unal read, Deed

## Abstrak
Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dampak dari notaris tidak membacakan akta mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sehingga merugikan para pihak. Notaris telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf M UUJN yang merupakan tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  yang  tidak  dibacakan  menimbulkan  suatu ganti kerugian yang dapat diminta oleh penghadap kepada notaris sesuai pasal 44 ayat  5  UUJN  .  Perlindungan  terhadap  pelanggaran  pembacaan  akta  ini  telah diberikan  dalam  Putusan  MPWN  Sumatera  Utara  Nomor  7/MPWN  Provinsi Sumatera  Utara/X/2016.Kesimpulan  yang  diperoleh  notaris  membuat  kerugian kepada para penghadap karena tidak dibacakan kepada para penghadap. hal yang dilakukan notaris dengan tidak membacakan akta melanggar kewajiban yang tidak dilakukan  oleh  notaris  yang  melanggar  pasal  16  ayat  1  huruf  m.disarankan  agar notaris  lebih  teliti  dalam  melakukan  kewajiban  dan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya.
Kata Kunci : Perbuatan,  Notaris, Yang Tidak Dibacakan,  Akta

## PENDAHULUAN
Kehadiran notaris dewasa ini memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat autentik. Hal ini bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti  tertulis yang memiliki  sifat  Autentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  Hukum, sebagaimana  amanat  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) yang  berbunyi  “akta  autentik  yaitu  akta  yang  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat”. 1
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (UUJN)  bahwa  pengertian  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya. 2 Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:
“Notaris  berwenang  membuat  Akta  Autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” 3
1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h. 475.
2 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3 Ibid . Pasal 15 ayat (1).
Notaris  sebagai  sebuah  jabatan  (bukan  profesi  atau  profesi  jabatan),  dan jabatan  apapun  yang  ada  di  negeri  ini  memiliki  kewenangan  tersendiri.  Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam  arti  kewenangan  yang  ada  pada  notaris  tidak  pernah  diberikan  kepada pejabat-pejabat  lainnya,  selama  sepanjang  kewenangan  tersebut  tidak  menjadi kewenangan  pejabat-pejabat  lain  dalam  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan lainnya,  maka  kewenangan  tersebut  menjadi  kewenangan  notaris. 4 Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada para notaris yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik.
Kekuatan  yang  melekat  pada  akta  autentik  yaitu  sempurna (volledig bewijskracht) dan Mengikat (bindende bewijskracht), yang berarti jika alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan  tergugat  tidak  mengurangi  keberadaanya,  pada  dirinya  sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) ,  dengan  demikian  kebenaran  isi  dan  pernyataan  yang  tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya  sebagai  dasar  fakta  yang  sempurna  dan  cukup  untuk  mengambil Putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. 5
4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik  Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 40 (selanjutnya disebut Habib Adjie 1)
5 Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris , Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015, h. 100
Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat Hukum yang berlaku. Akta Autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :
1. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “Akta relaas” atau “Akta pejabat“ (ambtelijke akten) ;
2. Akta  yang  dibuat  “dihadapan”  (ten  overstaan)  Notaris  atau  yang  dinamakan
“Akta partij” (partij akten) . 6
Kewajiban  notaris  diatur  pada  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  yang  menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b. Membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai bagian dari protokol notaris.
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
d. Mengeluarkan grosse akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta  berdasarkan minuta akta.
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
6 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1999, h. 51-52.
g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  minuta  akta,  bulan,  dan  tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
h. Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga.
i. Membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat  daftar  wasiat  pada kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang Hukum  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan

## n. Menerima magang calon notaris. 7
Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan Akta nampak dalam Pasal Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu membuat akta autentik. notaris tidak boleh membuat akta untuk notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga. bertindak sebagai  pihak  baik  secara  pribadi  maupun  diwakili  oleh  kuasanya.  sehubungan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1). maka dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan didaftar dalam buku khusus
c. Membuat copy dan asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahjan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pernahan, dan
g. Membuat akta risalah lelang
Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas, salah satu kewajiban Notaris adalah mengenai pembacaan Akta dihadapan Penghadap sebagaimana di atur dalam
7 Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyebutkan, bahwa:
“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isinya, dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.”
Kewajiban notaris membacakan akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada  pada  bagian  akhir  akta.  Tujuannya  agar  masing-masing  Pihak  dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada waktu pembuatan Akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim  yang  memeriksa  Akta  tersebut  dalam  pembuktian.  Oleh  karena  sudah dibacakan,  maka  masing-masing  para  Penghadap  dianggap  sudah  tahu  isi  Akta tersebut.  Tanggung  jawab  notaris  sangat  besar  dalam  kehidupan  masyarakat. Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  negara  dalam menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota  masyarakat, demikian  sebagaimana  ternyata  dalam  Pasal  1  UUJN 8 ,    seperti  dalam  Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016.
Kasus  ini  berawal  ketika  notaris  NB  dilaporkan  pelapor  MAH,  dimana terlapor sebelumnya membuat akta perubahan CV tertanggal 21 desember 2016, menurut akta tersebut MAH dikeluarkan dan diganti dengan EZ. terlapor pada saat penandatangan tidak membacakan  akta dihadapan para penghadap. Notaris pada akhirnya diperiksa oleh majelis pengawas daerah kabupaten serdang bedagai, atas
8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, karena majelis pengawas daerah tidak  memiliki  kewenangan  memutus,  MPD  hanya  memiliki  kewenangan memeriksa tingkat pertama. kewenangan majelis pengawas wilayah, memberikan teguran atau tertulis dengan pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu notaris wajib membacakan akta dihadapan para pihak. Apabila notaris tidak membacakan akta tersebut, maka notaris wajib meletakkan keterangan pembacaan  akta dalam penutup akta serta setiap halaman minuta wajib diparaf oleh para pihak, saksi dan notaris. hal hal yang dilakukan notaris dengan tidak membacakan akta kepada para pihak membuat akibat yang merugikan pelapor. kewajiban yang tidak dilakukan oleh notaris yang melanggar pasal 16 ayat 1 huruf m yang mana mengakibatkan timbulnya tanggung jawab yang akan ditanggung oleh notaris NB.
Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka studi ini akan membahas tentang:
1. Bagaimana dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  terhadap  akta  yang  tidak  dibacakan  notaris pada  putusan  MPWN  Sumatera  Utara  Nomor  7/MPWN  Provinsi  Sumatera Utara/x/2016?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta didalam putusan MPWN sumatera utara nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016?
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dampak  Hukum  Terhadap  Akta  Yang  Tidak  Terpenuhinya  Kewajiban Notaris Sebagaimana Diamanatkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-

## Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Pembacaan akta oleh notaris kepada para pihak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terlepaskan, karena sebelum  para pihak menandatangani, maka notaris  terlebih  dahulu  akan  membacakan  isi  akta.  Pembacaan  akta  tersebut bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat hal yang kurang jelas dan pembacaan akta ini dapat memberi akses informasi mengenai kebenaran isi akta apakah telah sesuai dengan keinginan para pihak sehingga para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak. Akta yang tidak dibacakan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para  pihak,  misalnya  dalam  perjanjian  terdapat  klausula  yang  merugikan  atau memberatkan  salah  satu  pihak  dan  bagi  masyarakat  awam  yang  tidak  mengerti mengenai membaca isi perjanjian akan menyetujui langsung dan menandatangani tanpa mengerti isinya. 9
Dampak hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris pada saat penandatanganan, berupa :
a. Kekuatan pembuktian akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu tidak membacakan akta kepada penghadap berarti  notaris  tersebut  telah  lalai  dan  melakukan  kesalahan  dalam
9 Rafael Tunggu, Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit , Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, h. 11
melaksanakan  tugas  jabatannya.  Salah  satu  dampak  Hukum  dari  tidak dibacakannya  akta  oleh  notaris  akan  menyebabkan  akta  mengalami degradasi.  Degradasi  akta  ini  menyebabkan  perubahan  status  Akta  yang seharusnya  akta  autentik  berubah  menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Akibat Hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Akta yang bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  Akta  di bawah tangan. 10
b. Kedudukan para pihak dalam kesalahan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk membacakan akta di hadapan para penghadap pada saat penandatanganan akta akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan kreditur dalam perjanjian penjaminan. 11
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  M  tersebut  adalah  kewajiban  notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16  dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang Notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1)  huruf  M  UUJN).  Akta  autentik  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN, yaitu Notaris dapat dituntut  jika  ada  kerugian  yang  diderita  oleh  para  pihak.  Pembacaan  akta  tidak wajib dilakukan jika Penghadap menghendaki Akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  Akta  dan  pada  setiap  halaman  minuta  Akta
10 Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit , Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, h. 16
diparaf oleh Penghadap, saksi dan Notaris. Kedudukan Hukum terhadap Akta yang tidak dibacakan oleh notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.
Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “segera  setelah  akta  dibacakan,  akta  tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan  notaris, kecuali ada penghadap yang  tidak  membubuhkan  tanda  tangan  dengan  menyebutkan  alasannya.  Kata “segera setelah akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban  membacakan  akta  kepada  para  pihak  sebelum  akta  itu ditandatangani. 12
Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan sebab pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk
1. Menyampaikan  kebenaran  isi  akta  kepada  para  pihak  pembacaan  akta  oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti  dan memahami mengenai  kebenaran  isi  akta  ketika  mereka  menandatanganinya,  sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta sebelum ia tandatangani.
2. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta, mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Apabila  salah  satu  pihak  merasa  ada klausula yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak
12 Rafael Tunggu, Op.Cit , hlm 15
lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula  yang  diperdebatkan.  Dengan  mengetahui  isi  akta,  para  pihak  dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.
3. Sebagai akses informasi. Pembacaan akta bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi  akta apabila terdapat klausula yang kurang jelas, sehingga sebelum para pihak menandatangani akta mereka telah mengetahui  dan  memahami  isi  dari  akta.  Disamping  itu  notaris  mempunyai kewajiban  yang  patut  dilaksanakan  dalam  menjalankan  jabatannya,  terdapat pengecualian  untuk  tidak  melakukan  pembacaan  akta  tersebut  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa Pembacaan akta sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  tidak  wajib  dilakukan,  jika  penghadap menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  serta  pada  setiap  halaman  minuta  akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. 13
Notaris  yang  tidak  mematuhi  dalam  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf  m  UUJN,  dalam  hal  ini  adalah notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan  saksi-saksi,  maka  akan  terdampak  hukum  terhadap  notaris,  yaitu pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang
dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  d  UUJN.  Kedua,  berdampak  terhadap  akta,  akta tersebut  akan  kehilangan  otentisitasnya atau  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (8) UUJN.
Pembacaan  akta  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  notaris,  namun  bermanfaat pula  bagi  para  penghadap.  Manfaat  dari  pembacaan  akta  yang  dilakukan  oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan- kesalahan  yang  sebelumnya  tidak  terlihat.  Pembacaan  akta  adalah  kemungkinan terakhir  bagi  seorang  Notaris  untuk  memeriksa  akta  yang  telah  dibuat,  namun manfaat  ini  bukanlah  satu-satunya,  para  penghadap  mendapat  kesempatan  untuk bertanya  tentang  hal-hal  yang  kurang  jelas  di  dalam  isi  akta,  pembacaan  akta memberikan  kesempatan  kepada  notaris  dan  para  penghadap  pada  detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan Notaris  untuk  melakukan  pemikiran  ulang  dengan  kata  lain  revisi  isi  perjanjian, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. 14
Akta yang di buat di hadapan notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi. Sehingga keberadaan Notaris sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini  guna  menjamin  kepastian  dari  akibat  Hukum  yang  akan  masyarakat  lakukan untuk  menciptakan  suatu  alat  bukti  yang  akan  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat dari pihak yang beretikat kurang baik dan menjamin kepentingan para pihak.
14 Erlinda Saktiani Karwelo, Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference, hlm. 5. http://download.portalgaruda.org/article.php ? Article =188271&val=6466&title= Prospek%20 Pembacaan%20dan%20 Penandatanganan
%20AKTA%20 NOTARIS/tanggal 21 Januari 2021, pukul 20.00 wib.
Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan  akta  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Akta  dibawah  tangan mengakibatkan akta tidak dapat didaftarkan, sehingga dapat merugikan para pihak. Namun  terdapat  pengecualian  dalam  hal  para  pihak  telah  membaca  sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam  penutup  akta  yang  mana  pengecualian  dimaksud  tidak  berlaku  terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.
2. Pertanggungjawaban  Terhadap  Akta  Yang  Tidak  Dibacakan  Notaris Pada Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/Mpwn Provinsi Sumatera Utara/X/2016
Jabatan  secara  umum  menunjuk  pada  posisi  atau  status  atau  kedudukan seseorang  dalam  suatu  lingkup  pekerjaan  tertentu.  Jika  jabatan  itu  berada  dalam suatu  lingkup  publik,  maka  notaris  akan  melahirkan  wewenang.  Wewenang melekat  pada  jabatan  (ambt),  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  antara  keduanya melekat  dan  tak  dapat  dipisahkan.  Tiada  wewenang  tanpa jabatan  dan  demikian pula sebaliknya, tiada jabatan tanpa wewenang. Wewenang tanpa jabatan adalah kemustahilan. 15
Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.  Kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pelaksanaan tanggung
15 Sudarsono, Sekilas tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara) , Unidha Press, Malang, 2013, h. 95-96
jawabnya secara Hukum (legal responsibility) baik secara perdata, administratif, maupun pidana. 16
Pembuatan  akta  autentik  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  notaris,  maka notaris akan diberikan sanksi, antara lain:
1. Sanksi perdata.  Sanksi ini berupa pengantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum. akta yang batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat, maka tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi.
2. Sanksi  administratif.  sanksi  ini  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian tidak  hormat.  Sanksi  administratif  dalam  menegakan  Hukum  kepada Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas. 17
Akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai  perikatan  yang  dibuat  oleh  dua  Pihak  atau  lebih  meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang  dianut  oleh  Hukum  perikatan  khususnya  perikatan  yang  lahir  karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya
16 Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Op.Cit ., h. 235.
17 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op.Cit , h. 22
kesepakatan  kedua  belah  Pihak  yang  dituangkan  dalam  suatu  Akta  Autentik mengikat kedua belah Pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. 18
Notaris harus memperhatikan apakah akta yang disusun tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut. Notaris wajib membaca isi akta sebelum akta tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan ditandatangani para pihak. Notaris hanya dapat menjalankan jabatannya di  dalam daerah jabatannya. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN, wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah  provisi  dari  tempat  kedudukannya.  Apabila  Notaris  menjalankan jabatannya  diluar  daerah  jabatannya,  khususnya  berkaitan  dengan  akta,  maka mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut tidaklah sah. 19
Notaris sebagai pejabat publik, di mana produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Ke Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau  kehendak  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  akta  notaris  yang  dibuat  di hadapan atau oleh notaris dan bukan kehendak notaris. 20
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  UUJN,  ditentukan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi dan ditandatangani pada saat itu
18 Putu Vera Purnama Diana, Op.Cit , h. 168
19 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit ., h.50
20 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,. Refika Aditama, Bandung, 2009 h. 163-164
juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris. Sehubungan dengan pembacaan Akta ini, timbul pertanyaan, apakah Akta tersebut dapat dibacakan oleh orang lain ataupun tidak dibacakan. GHS.  Lumban Tobing menyatakan: oleh karena akta itu dibuat oleh  notaris,  maka  pembacaannya  juga  harus  dilakukan  oleh  notaris  dan  tidak disuruh  dibacakan  oleh  asisten  atau  pegawai  notaris,  sebagaimana  juga  kadang- kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan  adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris merupakan bagian dari “ verlijden ” itu. 21
Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap Akta yang dibuatnya.  Notaris  bertanggungjawab  atas  keabsahan  Akta  Autentik  yang dibuatnya  dan  jika  ternyata  terdapat  cacat  Hukum  sehingga  Akta  tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan Pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat  dituntut  untuk  mengganti  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Berkaitan  dengan tanggung  jawab  materiil  terhadap  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  perlu ditegaskan  bahwa  dengan  kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. 22 Notaris juga mempunyai wewenang  sebagaimana  diatur  pasal  15  ayat  1  UUJN  yaitu  notaris  berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang  undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta autentik,  menjamin  kepastian
21 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit ., h.200
22 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit , h. 47
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang undang. 23
Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan Akta Autentik. Menurut Pasal 28 Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Pembacaan ini merupakan bagian dari verlijden atau peresmian Akta  (pembacaan  dan  penandatanganan).  Oleh  karena  Akta  tersebut  dibuat  oleh Notaris,  maka  harus  dibacakan  juga  oleh  Notaris  yang  bersangkutan.  tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.
Berkaitan dengan pembuatan Akta oleh Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m pada  hakikatnya  Notaris  sebagai  pejabat  umum  tugas  utamanya  adalah  dalam pembuatan Akta  Autentik. Apabila Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan Peraturan perundangan di dalam pembuatan Akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya, misalnya jika para Pihak meminta pembuatan suatu Akta, maka pernyataan yang disampaikan  oleh  Notaris,  Notaris  tersebut  tinggal  menkonstatir  di  dalam  suatu Akta.  Notaris  bertanggungjawab  atas  apa  yang  disampaikan  oleh  yang bersangkutan,  akan  tetapi  tidak  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  dari  isi  Akta yang disampaikan. 24 Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya, karena mengenai isi dari Akta tersebut merupakan
23 Pasal 15 ayat 1 UUJN
24 Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib
kehendak  dan  kesepakatan  yang  diinginkan  oleh  para  Pihak.  Notaris  hanya menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk Akta Autentik, sehingga dalam hal  ini  Notaris  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  bentuk  formal  Akta  Autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 25
Tanggung jawab dari Notaris yang tidak membacakan Akta yang dibuatnya secara  langsung,  sebelumnya  harus  dipahami  terlebih  dahulu  kewenangan, kewajiban, dan larangan yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan  Notaris  tersebut  merupakan  kewenangan  atribusi  yang  berasal  dari Undang-undang  yang  mengatur  tentang  jabatan  Notaris  dalam  membuat  akta autentik dari objek yang diperjanjikan dalam akta tersebut sesuai dengan wilayah kerja  dari  notaris  yang  bersangkutan,  termasuk  pula  membacakan  dan menandatangani akta yang dibuat tersebut. 26
Terlapor  NB  sebagai  Notaris  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN,  yang  berisi  “  Notaris  harus  berindak  amanah,  jujur, seksama,  mandiri,  tidak  berPihak,  dan  menjaga  kepentigan  Pihak  yang  terkait dalam perbuatan Hukum.’ Dan terkena pelanggaran karena tidak membacakan Akta kepada para Pihak, oleh karena itu Notaris NB juga melanggar pasal 16 ayat 1 huruf M yang berbunyi “ membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri paling sedikit  2(dua)  orang  Saksi,  atau  4(empat)  orang  Saksi  khusus  untuk  pembuatan
25 Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib
26 I  Wayan  Arya  Kurniawan, Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan Dihadapan Para Penghadap , Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No.  3 Desember 2018, h. 493
Akta  wasiat  dibawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh Penghadap,Saksi, dan Notaris”  Memberikan sanksi kepada Terlapor Notaris NB sebagai  Notaris  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  berupa  teguran  tertulis.hal  ini dikarenakan Notaris NB dalam menjalani jabatannya, memiliki wewenang untuk membuat  Akta  Autentik  tersebut,  sebagaimana  diatur  dalam  UUJN.  Notaris mendapatkan  kewenangan  atribusi  guna  menjalankan  tugas  dan  jabatannya. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam UUJN, yang menentukan pembuatan Akta secara umum merupakan salah satu kewenangan dari jabatan Notaris tersebut. Kewenangan dari Notaris yang dimaksud, antara lain: a. Kewenangan Umum Notaris.
b. Kewenangan Khusus Notaris.
c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. 27
Seorang      Notaris  memiliki  suatu  kewajiban,  yaitu  suatu  hal  yang  harus dilakukan  oleh  seorang  Notaris.    Apabila  seorang  Notaris  tidak  melakukan  atau melanggar kewajiban tersebut, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggarannya tersebut. Kewajiban Notaris tersebut telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN yang mengatur tentang kewajiban Notaris, diantaranya adalah membacakan Akta yang telah dibuatnya di hadapan para Pihak dan juga oleh paling  sedikit  2  (dua)  orang  Saksi,  atau  4  (empat)  orang  Saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris. 28 Serta pasal 16 ayat 7 UUJN yaitu pembacaan akta
27 Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 78
28 I Wayan Arya Kurniawan, Op.Cit , hlm 493-494
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  huruf  M  wajib  dilakukan  jika  penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui,  dan  memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban Hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab  Hukum.  Seseorang  bertanggung  jawab secara  Hukum  atas  suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung jawab Hukum. 29 Teori tanggung jawab Hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan  antara  tanggung  jawab  Notaris  yang  berkaitan  dengan  kewenangan Notaris  berdasarkan  UUJN  yang  berada  dalam  bidang  Hukum  perdata. Kewenangan  ini  salah  satunya  adalah  menciptakan  alat  bukti  yang  dapat memberikan kepastian Hukum bagi para Pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara  pidana  berarti  berkaitan  dengan  delik.  Dari  sudut  pandang  ilmu  Hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu Hukum  delik  adalah  perbuatan  seseorang  terhadap  siapa  sanksi  sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. 30
Secara  normatif,  peran  notaris  hanyalah  untuk  mengkonstantir  kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta autentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam
29 Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of Law and State,Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum DeskriptifEmpirik , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.
akta  tersebut  hanya  mengikat  pihak-pihak  dalam  akta  itu,  jika  terjadi  sengketa mengenai isi perjanjian maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak. 31
Pasal  17  ayat    (1)  UUJN    diatur    tentang    larangan    Notaris  yang    di antaranya, Notaris  dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya tanpa  alasan  yang  sah  selama lebih  dari  7 (tujuh)  hari  kerja secara berturut-turut, merangkap   sebagai   pegawai   negeri, pejabat   negara,   advokat,   maupun   menjadi pemimpin  atau  pegawai  badan usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah  atau badan   usaha   swasta. Notaris juga dilarang merangkap   jabatan   sebagai   PPAT dan/atau Pejabat  Lelang Kelas  II  di  luar  tempat  kedudukan Notaris dan  menjadi  Notaris  pengganti, maupun  melakukan  pekerjaan  lain  yang bertentangan    dengan    norma    agama, kesusilaan,    atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat jabatan Notaris. 32
Ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN tersebut, notaris dapat tidak membacakan akta  dengan  alasan  adanya  permintaan  dari  penghadap  bahwa  akta  tidak  perlu dibacakan  oleh  notaris,  penghadap  telah  membaca  sendiri  akta  dan  mengetahui serta  memahami  isi  dari  akta.  Ketiga  hal  tersebut  harus  dinyatakan  pada  bagian penutup  Akta  dan  setiap  halaman  minuta  Akta  yang  bersangkutan  di  paraf  oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris.
31 Ibid
Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  jika  terdapat  unsur kesalahan/kelalaian  yang  dilakukannya  dan  perlu  diadakannya  pembuktian terhadap  unsur-unsur  kesalahan  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut,  seperti  hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap dan  waktu (pukul) menghadap serta tanda tangan yang tercantum dalam minuta Akta tersebut. 33
Tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan bias menjadi suatu kerugian bagi notaris karena hal tersebut merugikan para pihak, dimana sesuai dengan  pasal  44  ayat  5  UUJN  yaitu  pelanggaran  terhadap  suatu  akta  yang mempunyai  suatu  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  dan  dapat menjadi  suatu  alasan  bagi  para  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris 34
Tanggung jawab notaris apabila akta tidak dibacakan merupakan tanggung jawab  moral  terhadap  akta  yang  dibuatnya  yang  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  sehingga  tidak  memberikan  perlindungan  hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian, dan juga mengganti kerugian kepada pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan.  Pertanggungjawaban  secara  perdata  berupa penggantian  biaya  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  atas  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris.  Dalam  Putusan  MPWN  Sumatera Utara  Nomor  7/MPWN  Provinsi  Sumatera  Utara/x/2016,  MPWN  memberikan sanksi kepada Terlapor Notaris NB sebagai Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai berupa teguran tertulis.
33 Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib
34 Undang Undang Jabatan Notaris pasal 44 ayat 5
2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Terkait Perbuatan Notaris
Yang Tidak Membacakan Akta Didalam Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/Mpwn Provinsi Sumatera Utara/X/2016
Terkait dengan Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera  Utara/X/2016,  dinyatakan  bahwa  Nurhayati  Batubara  bersalah  dan diberikan  sanksi  berupa  peringatan  tertulis  sebagai  Notaris  karena  terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN yang mana NB tidak membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua  orang  saksi  atau  empat  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  di bawah  tangan  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap  saksi  dan notaris.
Tidak  dibacakannya  suatu  Akta  oleh  Notaris  dengan  tidak  berdasar  pada ketentuan  pengecualian  dalam  Pasal  16  ayat  (7)  UUJN,  mengakibatkan  Akta tersebut  hanya  mempunyai  kekuatan  di  bawah  tangan.  Hal  tersebut  merupakan kelalaian  dan  dapat  dikenakan  sanksi.  Lebih  dari  sekedar  kelalaian,  Notaris  pun dapat  dituntut  secara  pidana  dan  perdata  jika  terbukti  merugikan  para  Pihak, sehingga  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  akibat  dari  kelalaian  tersebut,  yaitu mengganti  biaya,  ganti  rugi,  serta  bunga  kepada  notaris 35 dan  dapat  dijatuhinya sanksi  perdata  dan  pidana  tergantung  dari  seberapa  besar  kelalaian  tersebut menyebabkan kerugian terhadap para Pihak.
35 Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 44 ayat (5) penjelasannya mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian dapat menjadi alasan bagi pihak untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris
Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam UUJN. Khusus terkait dengan pembuatan Akta  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  UUJN  memberikan  perlindungan  Hukum kepada  Notaris  sebagaimana  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  UUJN Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang  berbunyi:  “Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang  menentukan  lain.”  Akan  tetapi  batasan  “Undang-Undang menentukan lain” ini tidak ditemukan Pengaturannya.
Pembacaan akta, sebagai salah satu syarat “ verlijden ”, merupakan bagian penting dalam pembuatan akta notaris. Dengan dibacakannya Akta oleh Notaris, maka notaris akan mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan para penghadap. Begitupun sebaliknya, Penghadap dapat mengetahui apakah aka tersebut  telah  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Jika  ada  yang  dianggap  kurang ataupun  salah,  maka  Akta  dapat  diperbaiki  sebelum  akhirnya  dilakukan penandatanganan. 36
Perlindungan  bagi  Notaris  yang  tidak  membacakan  Akta,  ketika  Akta dibacakan dan Notaris memberitahukan keterangan kepada para Pihak.  Jika suatu waktu Notaris tidak membacakan Akta dan para Pihak mengalami kerugian maka
36 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit ., h.201
para Pihak bisa meminta ganti kerugian kepada Notaris. Misalnya terhadap Akta Akta jual beli. 37
Perlindungan  Hukum  terhadap  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  demi  terlaksananya  fungsi  pelayanan  dan  tercapainya  kepastian Hukum  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  telah  diatur  dan dituangkan dalam Pasal  66 UUJN. 38 Dengan  adanya UUJN, kewenangan Notaris dalam  membuat  Akta  Autentik  dalam  penerapannya  Akta  tersebut  mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan Hukum bagi semua Pihak yang terkait.  UUJN  memberikan  perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika Notaris melakukan suatu tindakan tidak dalam menajalankan tugas jabatannya selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris. 39
Perlindungan bagi para pihak terhadap akta yang tidak dibacakan notaris, jika notaris tidak membacakan akta dan para pihak merasa dirugikan maka para pihak bisa meminta ganti rugi kepada notaris. Dikarenakan Akta yang diajukan para Pihak  ke  Notaris  menjadi  Akta  di  bawah  tangan  dengan  tidak  dibacakan  oleh Notaris.  Pembacaan  Akta  oleh  Notaris  kepada  para  Pihak  merupakan  suatu perlindungan tersendiri bagi para Pihak terhadap Akta yang diajukannya. 40
Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN terkait Pihak-Pihak yang tidak menghadap khususnya di Notaris Lela Hayati Di Serdang Bedagai memang pernah terjadi, tapi
37 Wawancara dengan Notaris Lela Hayati Di Lubuk Pakam, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib
38 Kunni Afifah, Op.Cit , h. 156
39 Alda Mubarak, dkk, Op.Cit , hlm 29
40 Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib
hal ini diarahkan oleh Notaris Lela Hayati kepada Penghadapnya untuk menemui atau menghadapnya sendiri. Penghadap ini memang bermaksud menghadap, akan tetapi  menyuruh  utusan  atau  orang  lain  lebih  dulu,  atau  Penghadap  ini  maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor Notaris, namun oleh Notaris  Lela  Hayati,  para  Penghadap  yang  demikian,  melalui  utusannya, diingatkan,  bahwa  layanan  tidak  akan  diberikan  lebih  lanjut  apabila  Penghadap tidak menghadapnya sendiri. 41
Perlindungan  Hukum  terkait  dengan  Notaris  yang  tidak  membacakan Aktanya  dihadapan  Penghadap  yaitu  Perlindungan  Hukum  yang  dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua keSaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi.
Perlindungan  terhadap  para  Pihak  terkait  tidak  dibacakannya  Akta  oleh Notaris  NB  yang  berkedudukan  di  Serdang  Bedagai  dinyatakan  bersalah  dan diberikan  sanksi  berupa  peringatan  tertulis  sebagai  Notaris  karena  terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huuf a dan huruf m UUJN yang mana Notaris NB  tidak  membacakan  Akta  dihadapan  Penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit dua orang Saksi atau empat orang Saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap Saksi dan Notaris.oleh  karena  itu  MPWN  sebagai  majelis  pengawas  memberikan  sanksi
41 Wawancara dengan Notaris Lela Hayati Di Lubuk Pakam, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib
tertulis  kepada  Notaris  NB  yang  berkedudukan  di  Serdang  Bedagai  yang  tidak membacakan Akta kepada para Pihak serta menciderai Pasal 16 ayat (1) huruf A dan M. Perlindungan bagi para Pihak telah diberikan oleh MPWN melalui Putusan MPWN  Sumatera  Utara  nomor  7/mpwn  Provinsi  Sumatera  Utara,  yaitu  sanksi peringatan  tertulis.  Yang  mana  didalam  Putusan  tersebut  telah  tertuang  suatu kesalahan  Notaris  yang  diputus  oleh  MPWN.  Hal  ini  dapat  menjadi  suatu perlindungan bagi para Pihak yang dirugikan. Putusan MPWN bagi para Pihak bisa menjadi suatu dasar hukum untuk menuntut notaris mengganti kerugian yang telah diterima  para  Pihak  dan  membawa  Putusan  tersebut  ke pengadilan.  Hal  tersebut akan menjadi bukti yang kuat untuk para Pihak sehingga mendapatkan keadilan. Namun  demikian  para  Pihak  selaku  Pihak  yang  dirugikan  tidak  menjalankan haknya untuk menuntut Notaris dan membawa Putusan tersebut ke jalur pengadilan. Para Pihak telah memaafkan Notaris atas kesalahan yang telah Notaris NB lakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Dampak  hukum  terhadap  akta  yang  tidak  terpenuhinya  kewajiban  notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah  Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan mengakibatkan akta tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghadap, sehingga dapat merugikan para pihak.
Namun  terdapat  pengecualian  dalam  hal  para  pihak  telah  membaca  sendiri, mengetahui  dan  memahami  isinya  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut dinyatakan  dalam  penutup  akta  yang  mana  pengecualian  dimaksud  tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.
b. Pertanggungjawaban terhadap akta yang tidak dibacakan notaris pada putusan MPWN  Sumatera  Utara  Nomor  7/MPWN  Provinsi  Sumatera  Utara/x/2016 adalah menjadi pertanggungjawaban notaris karena akta tidak dibacakan dan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya yang  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  tidak memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  yang  melakukan perjanjian,  dan  juga  mengganti  kerugian  kepada  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan. Pertanggungjawaban secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan  oleh  notaris.  Dalam  Putusan  MPWN  Sumatera  Utara  Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016, MPWN memberikan sanksi kepada Terlapor  Notaris  NB  sebagai  Notaris  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai  berupa teguran tertulis.
c. Perlindungan Hukum terhadap para Pihak terkait perbuatan Notaris yang tidak membacakan Akta didalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi  Sumatera  Utara/X/2016  adalah  Perlindungan  bagi  para  Pihak  telah diberikan oleh MPWN melalui Putusan MPWN Sumatera Utara nomor 7/mpwn Provinsi Sumatera Utara, yaitu sanksi peringatan tertulis. Yang mana didalam
Putusan  tersebut  telah  tertuang  suatu  kesalahan  Notaris  yang  diputus  oleh MPWN.  Hal  ini  dapat  menjadi  suatu  perlindungan  bagi  para  Pihak  yang dirugikan.  Putusan  MPWN  bagi  para Pihak  bisa  menjadi  suatu  dasar  hukum untuk menuntut notaris mengganti kerugian yang telah diterima para Pihak dan membawa  Putusan  tersebut  ke  pengadilan.  Hal  tersebut  akan  menjadi  bukti yang kuat untuk para Pihak sehingga mendapatkan keadilan. Namun demikian para  Pihak  selaku  Pihak  yang  dirugikan  tidak  menjalankan  haknya  untuk menuntut  Notaris  dan  membawa  Putusan  tersebut  ke  jalur  pengadilan.  Para Pihak telah memaafkan Notaris atas kesalahan yang telah Notaris NB lakukan.

## 2. Saran
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini, antara lain:
a. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan  yang  berlaku,  termasuk  dalam  hal  pembacaan  akta dihadapan  para  pihak.  Bukan  hanya  untuk  memenuhi  persyaratan  formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, akan tetapi pembacaan akta dilakukan  karena  kepentingan  notaris  sendiri,  karena  dengan  dibacakan  akta tersebut merupakan kontrol bagi notaris dalam bekerja dan notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.
b. Pembacaan  akta  merupakan  kewajiban  bagi  notaris,  notaris  diberikan kewenangan  oleh  Negara  melalui  UUJN  untuk  membuat  akta  autentik  dan sudah  seharusnya  notaris  mengikuti  segala  peraturan  yang  tertuang  dalam UUJN agar di kemudian hari para penghadap/para pihak tidak menggugat akta notaris  ke  Pengadilan  Umum  dan/atau  tidak  adanya  para  pihak/penghadap
mengajukan  laporan  ke  Majelis  Pengawas  Notaris  atas  kerugian  akta  yang dibuat notaris.
c. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta, para pihak   sebelum menandatangani akta yang telah dibuat notaris ada perlunya berkonsultasi dengan notaris mengenai apakah kelengkapan akta sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan   jika akta tidak dibacakan oleh notaris lebih baik membaca sendiri akta yang telah dibuat oleh notaris,  agar    mendapatkan  kejelasan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para penghadap yang telah datang ke notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2011.
-------------, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008.
--------------, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Publik,. Refika Aditama, Bandung, 2009.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Arikunto.  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
Dewata,  Mukti  Fajar  Nur  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010.
Kelsen, Hans (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of Law and State,Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum DeskriptifEmpirik ,  BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
Nazir, Moh, Metode Penelitian , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Sudarsono, Sekilas  tentang  Wewenang  dan  Penyalahgunaan  Wewenang  (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara) , Unidha Press, Malang, 2013
. Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1999.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Jurnal/artikel/tesis
Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris , Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015.
I  Wayan  Arya  Kurniawan, Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak Dibacakan  Dihadapan  Para  Penghadap ,  Acta  Comitas,  Jurnal  Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No.  3 Desember 2018.
Rafael  Tunggu, Akibat  Hukum  Akta  Notariil  Yang  Tidak  Dibacakan  Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit , Vol. 8 No. 1 - Juni 2018.
Rafael  Tunggu  dan  Ardy  Chandra, Akibat  Hukum  Akta  Notariil  Yang  Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit , Vol. 8 No. 1 - Juni 2018.

## Website
Erlinda Saktiani Karwelo, Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference, hlm. 5. http://download.portalgaruda.org/article.php ? Article =188271&val=6466&title= Prospek%20 Pembacaan%20dan%20 Penandatanganan %20AKTA%20 NOTARIS/tanggal 21 Januari 2021, pukul 20.00 wib.

## Wawancara
Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib
Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib
Wawancara  dengan  Notaris  Lela  Hayati  Di  Lubuk  Pakam,  pada  tanggal  12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib