Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 12 - 21

## ISSN 021-969X

## Status Hukum Teknologi Anti Satellite Weapon Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa

## (Legal Status of Anti Satellite Weapon Technology Reviewed from Space Law)

## Dony Aditya Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169, Malang, 65145 Email: donyaprasetyo@gmail.com

## ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan selalu berkembang dari masa ke masa. Teknologi telah merambah berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Bisa saja digunakan untuk hal-hal yang membantu dan bermanfaat, namun juga dapat menjadi sebuah alat yang merusak. Salah satu pesatnya  perkembangan  teknologi  adalah  kemajuan  dalam  pembuatan  persenjataan.  Bahkan  kini  ada sebuah  senjata  berbentuk  roket  yang  mampu  mencapai  angkasa  dan  menjatuhkan  satelit  yang  sedang mengorbit.  Ruang  angkasa  sejatinya  dapat  digunakan  seluas-luasnya  untuk  kepentingan  bersama  seluruh umat manusia. Oleh sebab itu konvensi ruang angkasa memberikan jaminan kedamaian di ruang angkasa. Adanya  sebuah  senjata  yang  dapat  menjatuhkan  satelit  yang  sedang  mengorbit  tentunya  menimbulkan keresahan  dari  berbagai  pihak  pengguna  ruang  angkasa.  Hal  ini  tentu  melanggar  ketentuan  hukum internasional  secara  umum  dan  ketentuan  hukum  ruang  angkasa  secara  khusus.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui status hukum teknologi anti satellite weapons.
Kata Kunci: anti satellite weapons, hukum ruang angkasa, hukum internasional

## ABSTRACT
Technological  development  is  a  matter  that  can  not  be  avoided  and  evolving  over  time.  Technology  has penetrated many areas of human life. It could be used for things that are helpful and useful, but also can be a destructive tool. One is the rapid development of technology advances in the manufacture of armaments. Even now there is a weapon berbrntuk rocket capable of reaching space and dropped the orbiting satellites. Space can actually be used as wide as possible for the mutual benefit of all mankind. Therefore convention space  to  guarantee  peace  in  space.  The  presence  of  a  weapon  that  can  drop  orbiting  satellites  certainly raises concerns from various parties space. It is certainly violate the general rules of international law and the  provisions  of  space  law  in  particular.  This  study  aims  to  determine  the  legal  status  of  anti-satellite weapons technology.
Key Words: anti satellite weapons, space law, international law

## PENDAHULUAN
Teknologi selalu berkembang pesat dari masa ke masa. Perkembangan teknologi yang demikian  cepat  dan  pesatnya  ini  telah merambah  berbagai  bidang  dalam  segala aspek kehidupan. Hampir  segala sisi kehidupan  kini  melibatkan  penggunaan teknologi.  Dengan  adanya  teknologi  yang
semakin canggih dari waktu ke waktu semakin mempermudah  pekerjaan  manusia  yang menggunakannya.
Perkembangan  teknologi  ini  juga menjadi  salah  satu  faktor  terciptanya  suatu hubungan  antar  negara.  Pada  dasarnya  tidak ada satu negarapun di dunia ini yang sanggup memenuhi  kebutuhannya  tanpa  mengadakan hubungan  dengan  negara  yang  lain.  Bahkan
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
suatu  negara  untuk  mendapatkan  statusnya sebagai  suatu  subyek  Hukum  Internasional memerlukan pengakuan dari negara lain.
Kemampuan untuk melakukan hubungan  dengan  negara  lain  itulah  yang secara  tidak  langsung  menyebutkan  bahwa untuk  menjadi  subyek  hukum  internasional suatu  negara  tidaklah  dapat  berdiri  sendiri. Suatu  negara  membutuhkan  hubungan dengan negara yang lain. Salah satu hal yang membuat  negara  harus  saling  berhubungan adalah adanya kemampuan perbedaan teknologi di antara mereka.
Salah  satu  contoh  berkembangnya teknologi  yang  cukup  pesat  adalah  teknologi komunikasi,  baik  itu  komunikasi  satu  arah ataupun  komunikasi  dua  arah.  Dahulu  dalam melakukan  komunikasi  yang  jaraknya  jauh, misalnya  ke  negara  lain,  sangatlah  sulit. Seseorang  selalu  menggunakan  media  surat untuk  melakukan  komunikasi  dengan  orang yang  lainnya,  jenis  komunikasi  ini  tentunya menghabiskan  waktu  yang  cukup  lama. Beberapa  waktu  kemudian  ditemukan  telepon yang membuat komunikasi semakin cepat dan bisa  dilakukan  pada  jarak  yang  jauh  dalam waktu  bersamaan.  Jenis  komunikasi  ini semakin  mempermudah  kepentingan  semua orang  untuk  melakukan  hubungan-hubungan yang bersifat penting.
Pada  masa  sekarang  ini,  teknologi komunikasi  sudah  semakin  canggih  dan  juga semakin cepat. Semakin mudahnya penggunaan  teknologi  komunikasi  membuat perkembangan  industri  komunikasi  juga berkembang dengan pesat. Contoh yang dapat dilihat  adalah  semakin  banyaknya  stasiun televisi, perusahaan-perusahaan yang bergerak  di  bidang  komunikasi  dua  arah seperti  penyedia  layanan  telepon,  ataupun jenis  komunikasi  lain  yang  semakin  menguat dari  waktu  karena  membuat  penggunanya dapat  melihat  berita  atau  melakukan komunikasi  dua  arah  dengan  sangat  cepat yang disebut internet. Banyaknya pengaplikasian ataupun penggunaan teknologi komunikasi  pada  masa  sekarang  ini  tentunya tidak terjadi dengan begitu saja. Semua hal di atas  menjadi  mungkin  dan  mudah  dengan
adanya  suatu  alat  bantu  pemancar  yang disebut satelit.
Menurut konteks pengertian
penerbangan  ruang  angkasa,  yang  dimaksud satelit adalah suatu benda yang dengan usaha manusia  diletakkan  pada  orbit  bumi. 1 Satelit ini juga sering disebut dengan artificial satellite atau  satelit  buatan.  Penyebutan  ini  dilakukan untuk  membedakannya  dengan  natural satellite  atau  satelit  alami,  seperti  bulan. Satelit  pertama  yang  diluncurkan  adalah Sputnik  I  milik  Uni  Soviet.  Satelit  pertama  ini memiliki  fungsi  untuk  mendeteksi  ketebalan lapisan  atmosfer  yang  sangat  berguna  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Melalui satelit  Sputnik  ini  kemudian  diketahui  bahwa atmosfer  bumi  dibagi  menjadi  lima  lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer  maupun  exosfer.  Selain  itu  satelit milik  Uni  Soviet  ini  juga  dapat  mengetahui datangnya  asteroid  yang  mengarah  ke  bumi. 2 Peluncuran  Sputnik  I  oleh  Uni  Soviet  ini merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi pemicu  perang  dingin  antara  mereka  dengan Amerika Serikat.
Perkembangan  teknologi  satelit  ini kemudian membuat aktivitas di ruang angkasa menjadi  semakin  padat  dan  sibuk.  Pada  sisi lain,  ruang  angkasa  adalah  sebuah  wilayah yang menurut hukum internasional tidak dapat dimiliki oleh pihak manapun. Kedaulatan suatu Negara  atas  wilayah  udara  habis  pada  titik yang  disebut  dengan  titik  nol.  Titik  di  mana sebuah  benda  sudah  tidak  terpengaruh  lagi oleh gaya tarik gravitasi bumi.
Sejalan  dengan  semakin  banyaknya tipe  satelit  dan  juga  negara  yang  terlibat dalam  peluncuran  ataupun  pemilikan  satelit, maka diperlukan pula kebutuhan akan prinsip- prinsip yang lebih tegas menganai kegiatan di ruang  angkasa.  Untuk  hal  inilah  kemudian muncul  suatu  kaidah-kaidah  pengaturan  yang disebut  sebagai  Hukum  Ruang  Angkasa. Hukum  ruang  angkasa  adalah  hukum  yang ditujukan  untuk  mengatur  hubungan  antar negara-negara,  untuk  menentukan  hak-hak
1 http://nasa-satellites.blogspot.com/  diakses  pada tanggal 15 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.
2 T.  May  Rudy,  2002, Hukum  Internasional  2,  PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39
dan  kewajiban-kewajiban  yang  timbul  dari segala  aktivitas  yang  tertuju  kepada  ruang angkasa dan di ruang angkasa dan aktivitas itu demi  kepentingan  seluruh  umat  manusia, untuk  memberikan  perlindungan  terhadap kehidupan,  terrestrial  dan  non-terrestrial,  di mana-pun  aktivitas  itu  dilakukan.    Inilah sebabnya  kemudian  disebutkan  bahwa  ruang angkasa adalah common heritage of mankind, atau  warisan  bersama  milik  seluruh  umat manusia. 3 Menurut data yang ada, hingga saat ini ada  sekitar  3000  satelit  yang  terbang  di  orbit bumi.  Jumlah  satelit  yang  masih  aktif  adalah 1.100 dan ada 2.600 yang tercatat sudah tidak aktif.  Satelit  Sputnik  I  yang  diluncurkan  Rusia pada  tahun  1957  dan  dikenal  sebagai  satelit pertama  yang  diterbangkan  tercatat  masih berada  di  orbit,  dan  menjadi  sampah  ruang angkasa. 4 Jika  melihat  perkembangan  yang  ada sekarang,  satelit  yang  diterbangkan  ke  orbit bumi  tidak  hanya  yang  berhubungan  untuk kepentingan  pengetahuan  atau  informasi. Kemauan dan kepentingan untuk mendominasi telah  mengakibatkan  diluncurkannya  satelit- satelit yang memiliki fungsi spesifik pendukung pertahanan  Negara,  seperti  satelit  mata-mata yang  digunakan  untuk  memonitor  keadaan suatu  wilayah  tertentu,  hingga  satelit  yang memiliki kemampuan untuk mengacak transmisi satelit lain. Teknologi demikian telah dimiliki  negara  maju  seperti  Amerika  Serikat maupun Rusia.
Ketakutan negara-negara tersebut atas satelit  yang  berfungsi  seperti  ini  membuat mereka  menciptakan  teknologi  lain  yang memiliki  kemampuan  untuk  menjatuhkan satelit-satelit  tersebut.  Sebuah  misil  yang memiliki  daya  jelajah  hingga  orbit  bumi  telah diciptakan. Tujuannya adalah untuk
menjatuhkan satelit yang mengudara. Senjata yang  terkenal  dengan  sebutan Anti  Satellite Weapon  (senjata  anti  satelit)  atau  disingkat ASAT.
3 Priyatna  Abdurrasyid,  1977, Pengantar  Hukum Ruang  Angkasa  dan  Space  Treaty  1967,  Firma Ekonomi, Bandung, hlm. 7.
4 http://www.amazine.co/14488/berapa-jumlah- satelit-yang-mengorbit-bumi/ diakses  pada  tanggal 28 Maret 2014 pukul 11.00 WIB.
Amerika Serikat sejak akhir tahun 1950 telah  mengembangkan  teknologi  ASAT.  Meski beberapa kali percobaan mereka gagal, namun pada  tahun  80-an  misil  buatan  Amerika  ini telah  mampu mencapai  orbit  bumi.  Begitupun Uni  Soviet  yang  juga  mengembangkan  ASAT telah mampu meluncurkan misil berhulu ledak nya  hingga  mencapai  orbit  bumi.  Teknologi ASAT  sempat  dilupakan  pengembangannya karena  saat  itu  dinyatakan  bahwa  tanpa tenaga  dorong  nuklir  hampir  tidak  mungkin bagi  misil-misil  tersebut  menjatuhkan  sebuah satelit.
Tahun  2007,  China  memamerkan teknologi ASAT mereka dengan menembakkan misil yang berhasil menghancurkan satelit milik mereka  sendiri  yang  telah  dinyatakan  tidak berfungsi.  Pada  tahun  2008,  Amerika  telah menembakkan  misil  mereka  yang  juga menjatuhkan  satelit  mata-mata  milik  mereka sendiri  dengan  alasan  satelit  tersebut  gagal berfungsi  dengan  sebagaimana  mestinya.  Kini bukan  hanya  negara  adidaya  saja  yang memiliki  ASAT,  bahkan  India  dan  Israel menyatakan bahwa mereka juga mengembangkan teknologi ini.
Meski teknologi ini telah dikembangkan sejak  berpuluh-puluh  tahun  yang  lalu,  hingga saat  ini  belum  ada  instrument  hukum  yang dibentuk  untuk  mengatur  kegiatan  tersebut. Instrumen hukum internasional yang sebagian besar  berasal  dari  konvensi  juga  belum  ada yang  membahas  secara  spesifik  tentang teknologi tersebut. Kemajuan dan kepemilikan senjata dengan teknologi canggih hingga saat ini  adalah  hak  masing-masing  negara  dan sangat  bergantung  dengan  kemampuan  serta sumber  daya  tiap  pihak.  Tidak  atau  belum diatur batasan-batasan tentang pengembangan  senjata,  kecuali  penggunaan senjata nuklir.
Hal  ini  tentunya  memicu  beberapa pertanyaan  dalam  Hukum  Internasional. Bagaimanakah  status  hukum  dari  teknologi ASAT  yang  mampu  menjatuhkan  satelit tersebut?.  Teknologi  ini  memiliki  potensi  yang cukup  berbahaya  bagi  keamanan  dunia internasional,  mengingat  teknologi  apapun  itu yang diluncurkan ke ruang angkasa semestinya  digunakan  untuk  kepentingan bersama umat manusia. Seiring dengan makin
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
majunya  teknologi,  kemungkinan  lain  dari penggunaan ASAT juga patut diperhitungkan.
Status  Hukum  Teknologi Anti  Satellite Weapons Berdasar Hukum Ruang Angkasa
Anti  Satellite  Weapon,  selanjutnya disebut ASAT, adalah suatu system yang mana di  dalamnya  terdapat  senjata  yang  mampu menempuh  jarak  dari  angkasa  ke  bumi maupun  bumi  ke  angkasa. 5 Senjata  tersebut sesungguhnya merupakan modifikasi dari misil jarak  jauh  yang  kemudian  dapat  menjangkau satelit yang sedang mengorbit. Saat ini secara nyata  hanya  ada  tiga  negara  yang  memiliki teknologi  tersebut  dan  telah  berhasil melakukan ujicoba penembakan, yakni Amerika  Serikat,  Republik  Rakyat  Tiongkok, dan Uni Soviet sebelum pecah. 6 Saat  ini,  ruang  angkasa  merupakan aset  yang  sangat  berharga  bagi  berbagai negara.
Jika suatu negara mampu mengembangkan  teknologi  yang  kemudian digunakan  untuk  mendukung  aktivitas  melalui ruang  angkasa  maka  negara  tersebut  secara strategis
dianggap telah mampu memenangkan  persaingan. 7 Inilah  sebabnya banyak  negara  yang  kini  mulai  melakukan pengembangan  baik  secara  individu  maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menggunakan  ruang  angkasa  dengan  sebaik- baiknya.  Hal  tersebut  menyebabkan  makin banyak pula satelit yang mengorbit. Keberadaan  ASAT  dianggap  merupakan ancaman yang cukup serius.
Wilayah  ruang  angkasa  merupakan  suatu wilayah  yang  tidak  dapat  dimiliki  oleh  Negara manapun. Berbeda dengan wilayah darat, laut, dan  udara  di  mana  suatu  negara  dapat menguasainya,  maka  wilayah  ruang  angkasa merupakan  milik  bersama  semua  umat manusia. Hal ini sesuai dengan istilah common
5 Anti  Satellite  Missile  Testing:  A  Challenge  To  Article Iv Of The Outer Space Treaty. E-Journal. hlm. 8.
6 Asia Times Online, Asia’s Bare Tigers Bare Their Teeth, available
at http://www.atimes.com/atimes/China/IK09Ad02.htm l diakses 2 November 2014 pukul 18.00 WIB.
7 http://spacelawprobe.blogspot.com/2007/01/who- wants-anti-asat-treaty.html ,  diakses  2  November
2014 pukul 09.00 WIB.
heritage  of  mankind,  atau  warisan  bersama umat  manusia.  Semua  pihak  dipersilakan untuk menggunakan ruang angkasa selama itu untuk  tujuan-tujuan  yang  menguntungkan bagi umat manusia.
Hukum  internasional  telah  memiliki suatu  instrument  yang  memberikan  pedoman terhadap  negara  ataupun  pihak  yang  ingin menggunakan  ruang  angkasa  sebagai  lokasi kegiatannya.  Konvensi  tersebut  berjudul Treaty on Principles Governing the Activities of States    in  the  Exploration  and  Use  of  Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies, atau lebih sering disebut sebagai Outer Space  Treaty  1967.  Konvensi  ini  menyetujui prinsip-prinsip  untuk  ditaati  para  negara pengguna ruang angkasa.
Sesuai  dengan  yang  telah  disebutkan, Outer  Space  Treaty  1967  merupakan  prinsip yang  harus  dipatuhi  oleh  negara  yang melakukan  aktivitas  di  ruang  angkasa. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, prinsip  memiliki  pengertian  suatu  hal  yang mendasar,  suatu  hal  yang  menjadi  dasar  dari suatu  pemikiran.  Dalam Outer  Space  Treaty 1967 ada beberapa macam prinsip umum yang terkandung  di  dalamnya,  prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Prinsip  non-diskriminasi,  yaitu  bahwa antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua bangsa tanpa membeda-bedakan  tingkat  ekonomi  dan teknologi di antara mereka.
b. Prinsip  persamaan,  yaitu  bahwa  antariksa termasuk  bulan  dan  benda  langit  lainnya dinyatakan  bebas  untuk  dimanfaatkan setiap negara atas dasar persamaan.
c. Prinsip kerjasama, yaitu bahwa kerja sama antar  negara  harus  melandasi  kebebasan untuk  melakukan  penelitian  ilmiah  atas antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya.
d. National non-apropriation principle, dengan prinsip  ini  maka  tertutuplah  setiap  usaha negara untuk melakukan klaim kepemilikan atas  bagian  manapun  dari  antariksa termasuk  bulan  dan  benda  langit  lainnya baik melalui kedaulatan maupun pendudukan.
Dony Aditya Prasetyo
e. Rule  of  Law,  bahwa  kegiatan  negara- negara  dalam  kaitannya  dengan  antariksa harus  berlandaskan  hukum  internasional termasuk  piagam  PBB  demi  memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Pada  Pasal  4  Outer  Space  Treaty menyatakan bahwa:
“States  Parties  to  the  Treaty undertake  not  to  place  in  orbit around  the  Earth  any  objects carrying  nuclear  weapons  or any  other  kinds  of  weapons  of mass  destruction,  install  such weapons on celestial bodies, or station  such  weapons  in  outer space in any other manner.
The  Moon  and  other  celestial bodies  shall  be  used  by  all States  Parties  to  the  Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military  bases,  installations  and fortifications, the testing of any type  of  weapons  and  the conduct  of  military  maneuvers on  celestial  bodies  shall  be forbidden.  The  use  of  military personnel for scientific research or  for  any  other  peaceful purposes shall not be prohibited.  The  use  of  any equipment  or  facility  necessary for  peaceful  exploration  of  the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited” Pada  paragraf  pertama  disebutkan bahwa  negara  peserta  perjanjian  yang  akan menggunakan  ruang  angkasa  tidak  diijinkan untuk  meletakkan  benda  di  sekitar orbit  bumi dengan  membawa  senjata  nuklir  ataupun senjata  lain  yang  bersifat  pemusnah  masal dengan tujuan dan alasan apapun. Kalimat ini secara  tegas  dan  terang  menyebutkan  bahwa senjata  nuklir  dan  senjata  penghancur  masal tidak  diijinkan  untuk  digunakan  di  ruang angkasa.  Seperti  yang  telah  disebutkan  dan dijabarkan  sebelumnya,  bahwa  penggunaan ruang  angkasa  adalah  demi  kepentingan seluruh  umat  manusia  dan  segala  kegiatan  di ruang  angkasa  harus  bermanfaat  bagi kehidupan  umat  manusia  di  bumi.  Peletakan
objek  di  ruang  angkasa  yang  kemudian bersifat destruktif tentunya tidak diijinkan dan tidak  sesuai  dengan  tujuan  awal  penggunaan ruang  angkasa.  Objek  yang  bersifat  destruktif sudah  tentu  sangat  merugikan  umat  manusia dan sama sekali tidak memberikan keuntungan atau manfaat yang positif.
Jika  mengacu  pada  pengertian  ASAT yang  digunakan  pada  penulisan  ini,  yakni sebuah misil yang mampu menembak objek di ruang  angkasa  dari  permukaan  bumi,  maka ASAT  yang  dimaksud  tidaklah  melanggar.  Hal ini  disebabkan  persenjataan  tersebut  tidaklah dibawa  atau  dipasang  pada  satelit  buatan. Kalimat  pada  pasal  ini  sendirilah  yang kemudian  menjadi  polemik  tentang  status hukum dari ASAT itu sendiri.
Seorang  ahli  dari  China  menyatakan bahwa penggunaan ASAT yang dilakukan oleh China  bukanlah  suatu  perbuatan  yang melanggar konvensi. 8 Alasan yang diungkapkan  oleh  ahli  dari  China  tersebut dengan  memanfaatkan  kelemahan  perumusan Pasal  4  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada paragraf  sebelumnya.  Namun  tentunya  tidak sesedarhana  hal  tersebut,  karena  masih banyak  prinsip-prinsip  lain  yang  muncul  pada Outer  Space  Treaty  ini  dan  tidak  dapat dipahami  sebagian  kecil  saja,  namun  harus memperhatikan bagian lain.
Pada  pasal  yang  sama,  yakni  Pasal  4, masih  ada  poin  ataupun  ketentuan  lain  yang tertulis.  Poin  lain  tersebut  terdapat  pada paragraf  kedua,  bahwa  bulan  dan  benda angkasa  lainnya  harus  digunakan  oleh  para negara  peserta  secara  eksklusif  untuk kepentingan  yang  damai.  Poin  penting selanjutnya  dari  pasal  tersebut  adalah pembangunan  instalasi militer atau  percobaan senjata-senjata  militer  terhadap  benda-benda yang ada  di angkasa adalah tidak diperbolehkan,  tetapi  peletakan  personel militer  apabila  digunakan  untuk  penelitian demi  kepentingan  perdamaian  adalah  tidak dilarang.
Poin selanjutnya ini mengandung suatu arti  bahwa  penggunaan  benda  angkasa diperbolehkan namun terbatas pada kepentingan  damai.  Penggunaan  personel militer diperbolehkan selama tidak
8 Li  Juqian,  “Legality  and  Legitimacy:  China’s  ASAT Test”, E-journal, hlm. 45.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
mengganggu  perdamaian  tersebut.  Dalam perjanjian  ini  memang  tidak  ada  penjelasan secara  rinci  seperti  apakah  kegiatan  yang damai tersebut, dan juga tidak ada penjelasan di  perjanjian  ruang  angkasa  lainnya  seperti apakah  kegiatan  damai  tersebut.  Pengertian dari kegiatan damai tersebut dapat ditemukan secara  umum  sebagai  suatu  keadaan  atau masa  di  mana  segala  hal  terjadi  dengan sebagaimana  mestinya  dan  tidak  terdapat permusuhan  antara  satu  pihak  dengan  pihak lainnya. 9 Melihat  pada  pengertian  tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  keadaan damai  adalah  keadaan  di  mana  tidak  terjadi perselisihan  atau  permusuhan.  Hal  ini  juga sesuai  dengan  prinsip Outer  Space  Treaty bahwa  ruang  angkasa  harus  digunakan  untuk kebaikan umat manusia.
Hubungan  antar  negara-negara  di  dunia memang sangat bergantung kepada bagaimana  para  pihak  itu  sendiri  menyikapi bentuk  maupun  jenis  hubungan  mereka. Namun ada suatu organisasi yakni Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang muncul  sebagai  suatu  komunitas  di  mana keberadaannya  berusaha  untuk  menyatukan semua  negara  yang  ada  di  dunia  sehingga menuju  ke  arah  yang  lebih  baik.  Hal-hal tersebut  telah  terungkap  dalam  pembukaan piagam  PBB  itu  sendiri “to  practice  tolerance and live together in peace with one another as good  neighbours,  and  to  unite  our  strength  to maintain international peace and security, and to  ensure,  by  the  acceptance  of  principles  and the  institution  of  methods,  that  armed  force shall not be used, save in the common interest, and  to  employ  international  machinery  for  the promotion  of  the  economic  and  social advancement of all peoples”
Betapa merugikannya kegiatan permusuhan  antar  negara,  maka  Piagam  PBB memang  menjadikan  isu  tersebut  sebagai dasar  dalam  pembentukan  organisasi  dunia yang  kemudian  disebut  dengan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  ini.  Pada  paragraf  kedua pembukaan  Piagam  PBB  juga  disebutkan bahwa  dengan  dibentuknya  organisasi  ini
9 Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 217.
maka  pada  nantinya  dapat  tercapai  suatu persahabatan  antar  satu  negara  dengan negara yang lainnya dan juga adanya toleransi tinggi  dari  setiap  negara  supaya  tidak  terjadi permusuhan di kemudian hari.
Pasal  1  Piagam  PBB  menyebutkan tujuan  dari  didirikannya  Perserikatan  Bangsa- Bangsa, yakni:
a. To  maintain  international  peace  and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal  of  threats  to  the  peace,  and  for the  suppression  of  acts  of  aggression  or other breaches of the peace, and to bring about  by  peaceful  means,  and  in conformity  with  the  principles  of  justice and  international  law,  adjustment  or settlement  of  international  disputes  or situations which might lead to a breach of the peace;
b. To  develop  friendly  relations  among nations  based  on  respect  for  the  principle of  equal  rights  and  selfdetermination  of peoples,  and  to  take  other  appropriate measures to strengthen universal peace;
c. To  achieve  international  co-operation  in solving  international  problems  of  an economic, social, cultural, or humanitarian character,  and  in  promoting  and encouraging respect for human rights and for  fundamental  freedoms  for  all  without distinction  as  to  race,  sex,  language,  or religion;  and  to  be  a  centre  for harmonizing  the  actions  of  nations  in  the attainment of these common ends.
Keinginan PBB untuk menjaga perdamaian  dunia  sebaiknya  mendapat apresiasi positif dari semua negara yang ada di dunia.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan menghormati  hak-hak  negara  lain  untuk menjalankan  aktivitasnya.  Tentunya  dengan menghilangkan potensi-potensi konflik maupun  permusuhan  antar  negara  adalah suatu  cara  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap negara yang ada di dunia.
Melihat  pada  data  yang  tertera,  pada peristiwa  pengembangan  ASAT  ini,  terjadi suatu  reaksi  yang  saling  membalas  dari negara-negara besar
yang sedang
mengembangkan  teknologi  tersebut.  Saat
Dony Aditya Prasetyo
Amerika mengembangkan teknologinya, China mengeluarkan  suatu  pernyataan  tidak  setuju namun  mereka  juga  mengembangkan  bahkan melakukan tes terhadap teknologi yang sama. Hal  ini  tidak  berhenti  begitu  saja,  beberapa negara lain bahkan ikut berusaha mengembangkan  teknologi  yang  sama.  Jika hal  ini  terus  dilakukan,  maka  bukan  tidak mungkin  di  kemudian  hari  akan  terjadi perlombaan  pengembangan  ASAT  dengan teknologi  yang  lebih  canggih  sehingga  benar- benar  mampu  menjatuhkan  satelit  dengan tembakan  yang  sempurna.  Hal  ini  tentunya akan  mengakibatkan  memanasnya  hubungan antar  negara  yang  kemudian  melahirkan keadaan  tidak  damai  seperti  yang  telah diinstruksikan oleh piagam PBB maupun Outer Space Treaty.
Pada  perkembangannya  saat  ini, teknologi ASAT telah berkembang cukup jauh. Saat  ini,  telah  dikembangkan  ASAT  yang memiliki  tenaga  nuklir.  Sesuai  dengan  teori yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa ASAT  akan  meluncur  sempurna  apabila memanfaatkan  tenaga  nuklir.  Sebuah  ASAT dengan  tenaga  dorong  nuklir  dan  berkepala ledak  nuklir  telah  dikembangkan.  Menurut suatu  artikel,  ASAT  bertenaga  nuklir  jika meledak  dapat  menghasilkan  berbagai  bahan yang cukup berbahaya. 10 Bahan-bahan berbahaya  tersebut  dikhawatirkan  akan mengganggu  wilayah  di  sekitar  ledakan tersebut,  bahkan  mengganggu  orbit  satelit yang lain. Pengaruh radiasi nuklir dikhawatirkan  tidak  hanya  mempengaruhi keadaan  di  ruang  angkasa,  namun  juga keadaan di wilayah udara dan juga permukaan bumi. Jika semakin banyak tes dan percobaan yang  dilakukan  tentunya  akan  semakin membahayakan  keadaan  di  bumi  maupun  di ruang angkasa.
Pelarangan  atau  pembatasan  terhadap pengembangan  senjata  nuklir  sendiri  telah diatur dalam Treaty on the non-Proliferation of Nuclear  Weapons  (NPT).  Pasal  2  pada  treaty ini  telah  menyebutkan  hal  sebagai  berikut “Each  non-nuclear-weapon  State  Party  to  the Treaty  undertakes  not  to  receive  the  transfer from  any  transferor  whatsoever  of  nuclear weapons or other nuclear explosive devices or
10 http://www.space4peace.org/asat/asat.htm ,  diakses 20 November 2014 pukul 19.00 WIB.
of  control  over  such  weapons  or  explosive devices  directly,  or  indirectly;  not  to manufacture  or  otherwise  acquire  nuclear weapons  or  other  nuclear  explosive  devices; and  not  to  seek  or  receive  any  assistance  in the  manufacture  of  nuclear  weapons  or  other nuclear explosive devices”.
NPT  sendiri  telah  ditandatangani hingga 93 negara yang ada di dunia. 11 Negara- negara  yang  telah  menandatangani  NPT  juga termasuk  negara-negara  besar  yang  memiliki kemampuan  untuk  mengembangkan  senjata nuklir.  Pada  Pasal  2  perjanjian,  seperti  yang telah dikutip di atas telah menyebutkan bahwa seluruh  negara  yang  menjadi  anggota  dari perjanjian  ini  tidak  diperbolehkan  untuk mengembangkan  senjata  berpeledak  nuklir ataupun  memberikan  serta  meminta  bantuan untuk  mengembangkan  senjata  seperti  yang telah disebutkan.
Melihat  pada  bagian  pembukaan  NPT juga  disebutkan  bahwa  atas  dasar  ketakutan akan  terjadinya  perang  nuklir  yang  akan sangat merugikan seluruh negara yang ada di dunia  maka  dibuatlah  perjanjian  ini.  Harapan lain  adalah  supaya  pengembangan  teknologi nuklir digunakan untuk kepentingan kemanusiaan  ataupun  ilmu  pengetahuan, bukan  menjadi  alat  yang  memiliki  potensi menimbulkan konflik.
Kemungkinan  lain  yang  bias  muncul  akibat penghancuran  satelit  melalui  ASAT  adalah pecahan  dari  satelit  tersebut.  Satelit  yang meledak  tentunya  akan  mengakibatkan pertikel-pertikel hasil ledakannya berserakan di angkasa atau bahkan bisa juga jatuh ke bumi. Tentunya tidak  menjadi masalah  jika pecahan tersebut  habis  terbakar  di  atmosfer.  Masalah kemudian timbul saat pecahan satelit tersebut jatuh  ke  permukaan  bumi,  atau  jika  pecahan tersebut  tetap  berserakan  di  ruang  angkasa hingga  kemudian  menabrak  satelit  milik negara lain yang sedang melintas di orbitnya.
Tanggung  jawab  untuk  kegiatan keruangangkasaan dikemukakan secara umum dalam  Pasal  6  dan  Pasal  7  Space  Treaty. Ketentuan dalam Space Treaty ini lebih dirinci lagi  dalam  Liability  Convention.  Space  Treaty 1967  didasarkan  pada  konsep  bahwa  ruang angkasa  harus  dipertahankan  sebagai  milik
11 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt diakses  20 November 2014 pukul 19.00 WIB.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
seluruh umat manusia,  dan harus dieksplorasi dan  digunakan  bagai  keuntungan  dan kepentingan  semua  negara.  Tujuan  dari perjanjian  ini  adalah  untuk  mencegah tuntutan-tuntutan kedaulatan di ruang angkasa  oleh  negara-negara  secara  individu dan untuk membuat ketentuan-ketantuan bagi penggunaan damai ruang angkasa.
Space Liability Convention di antaranya berisi tentang:
1) Penetapan ruang lingkup keadaan di mana bermacam-macam  standar  pembuktian kerugian dapat dilakukan.
2) Penentuan  prinsip  tanggung  jawab  dalam Pasal  11  Liability  Convention  dinyatakan bahwa  negara  peluncur  bertanggung jawab  membayar  kompensasi  terhadap kerusakan  yang  disebabkan  oleh Space Object-nya.  Prinsip  tanngung  jawab  ini mutlak  diperlukan  sebab  negara  penuntut tak  mungkin  dapat  mengatasi  bilamana  ia harus  membuktikan  kesalahan  negara peluncur  yang  mensyaratkan  adanya pembuktian  sehingga  penuntut  dengan mudah dapat ditolak oleh negara peluncur harus  bertanggung  jawab  secara  mutlak. Liability  Convention  mengemukakan  suatu sistem  tanggung  jawab  ganda,  tanggung jawab  absolute  yaitu  tanggung  jawab  dari kesalahan,  berlaku  apabila  kerugian disebabkan  oleh  sebuah  objek  ruang angkasa  di  atas  permukaan  bumi  atau terhadap  pesawat  udara  yang  sedang dalam  penerbangan.  Tanggung  jawab berdasar  kesalahan berlaku  apabila kerugian  terjadi  di  lain  tempat  selain  di atas  permukaan  bumi  terhadap  suatu objek  di  ruang  angkasa  atau  terhadap orang  atau  benda  dalam  objek  ruang angkasa  yang  diluncurkan  oleh  negara peluncur  oleh  suatu  objek  luar  angkasa milik  negara  peluncur  lainnya.  Terlepas dari  sistem  pertanggungjawaban  yang berlaku, negara penuntut harus membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh kendaraan ruang angkasa yang  dimaksud  dengan  kerusakan  adalah kematian,  luka  atau  kerugian  kesehatan,
dan hilang atau kerusakan harta organisasi internasional.
3) Identifikasi oleh pihak-pihak yang memikul tanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah  negara  peluncur  yang  terdiri  dari negara-negara yang memproduksi pesawat ruang angkasa, yang meluncurkan pesawat ruang  angkasa,  dan  yang  menyediakan wilayah atau fasilitas peluncuran.
4) Bilamana dua atau lebih negara meluncurkan  kendaraan  ruang  angkasa secara  bersama-sama  maka  semuanya sama-sama bertanggung
jawab. Menetapkan  pihak-pihak  yang  dapat mengajukan  tuntutan  menurut  Liability Convention  pihak  penuntut  atau  suatu negara  boleh  mengajukan  tuntutan  atas kerusakan  daerahnya,  miliknya  atau warganegaranya  baik  orang  ataupun badan hukum, orang asing yang menderita yang  berada  di  daerahnya  bilamana negaranya belum mengajukan tuntutan.
5) Menetapkan  suatu  prosedur  penuntutan ganti  rugi.  Tuntutan  untuk  penggantian kerugian  harus  diajukan  melalui  saluran- saluran  diplomatik.  Bila  negara  penuntut dan  negara  peluncur  keduanya  adalah anggota  PBB  maka  tuntutan  juga  dapat diajukan  melalui  Sekretaris  Jendral.  Bila negara  tersebut  tidak  menjalin  hubungan diplomatik  dengan  negara  peluncur, negara  itu  dapat  meminta  negara  lain untuk  mengajukan  tuntutannya  atau mewakili  kepentingan  sesuai  dengan  isi konvensi  yang  tercantum  dalam  Pasal  9. Menurut  Pasal  10,  tuntutan  kompensasi harus  diserahkan  pada  negara  peluncur dalam  waktu  satu  tahun  sejak  terjadinya kerusakan  atau  sejak  diketahuinya  negara peluncur.  Bila  penuntut  tidak  dapat mengetahui  kerusakan  atau  negara peluncurnya,  maka  waktu  satu  tahun dihitung  sejak  negara  penuntut  selesai mempelajari fakta-faktanya. Kalau penyelesaian  suatu  tuntutan  tidak  dapat tercapai  melalui  negosiasi-negosiasi  politik dalam  waktu  satu  tahun  setelah  negara penuntut  memberi  tuntutannya  pada negara  peluncur,  maka  dapat  dibentuk suatu komisi tuntutan yang tersiri dari tiga anggota,  satu  ditunjuk  oleh  negara penuntut, satu negara peluncur,
Dony Aditya Prasetyo
sedangkan  yang  ketiga,  ketuanya,  dipilih oleh  kedua  belah  pihak  bersama-sama atau meminta Sekjen PBB untuk menunjuk seorang  ketua.  Komisi  ini  memutuskan penyelesaian  ganti  rugi  dan  menentukan jumlah  yang  harus  dibayar,  seandainya ada.  Keputusannya  bersifat  final  dan mengikat  hanya  jika  disetujui  oleh  kedua belah  pihak  .  Jika  tidak  disetujui  maka keputusan  itu  sifatnya  final  dan  hanya merupakan suatu rekomendasi.
6) Memuat prosedur-prosedur penyelesaian.
7) Penunjukkan  ketentuan-ketantuan  hukum yang  berlaku  bilamana  terjadi  kerugian yang  dikelompokkan  dalam  5  kategori yakni:
a) Kerugian  yang  disebabkan  oleh  benda ruang angkasa terhadap ruang udara.
b) Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  benda ruang  angkasa  terhadap  benda  ruang angkasa lainnya.
c) Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  benda ruang  angkasa  terhadap  orang  atau barang di atas permukaan bumi.
d) Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  benda ruang angkasa terhadap lingkungannya,  misalnya  akibat  dari nuklir  atau  aktivitas-aktivitas  yang merugikan lainnya.
Kemungkinan  atas  akibat  pecahan satelit  lain  yang  dapat  merugikan  negara  lain tentunya  juga  menjadi  pertimbangan  sebagai akibat  buruk  dari  hasil  penghancuran  benda angkasa  sebagai  dampak  dari  diluncurkannya ASAT.  Pertanggungjawaban  negara  terhadap pihak  yang  dirugikan  karena  pecahan  benda angkasa seharusnya juga menjadi pertimbangan  bagi  negara-negara  yang sedang mengembangkan ASAT. Jika negara pengembang ASAT berdalih  mengembangkan  teknologi  tersebut untuk meledakkan satelitnya sendiri yang tidak berfungsi,
negara tersebut sebaiknya memikirkan  dampak  yang  mungkin  diterima oleh  negaranya  sendiri.  Saat  satelit  yang ditembak  tidak  hancur  seluruhnya  namun menyisakan pecahan yang kemudian menabrak  benda  angkasa  negara  lain,  maka negara  tersebut  harus  membayar  ganti kerugian. Hal yang sama juga bisa terjadi jika pecahan  satelit  tersebut  jatuh  ke  permukaan bumi,  maka  negara  pemilik  satelit  juga  harus
membayar  ganti  kerugian.  Pengembangan teknologi  ASAT  milik  mereka  justru  akan merugikan negaranya sendiri.
Pada  akhirnya  dapat  disimpulkan bahwa pengembangan teknologi ASAT
sesungguhnya  bukan  hal  yang  cukup menguntungkan. Bagi perdamaian dan persahabatan masyarakat dunia jelas pengembangan teknologi ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan perasaan  was-was  bagi  setiap  negara  yang ada  di  dunia,  terutama  negara-negara  yang memiliki  satelit.  Negara  yang  tidak  terlibat juga  dapat  dirugikan  apabila  kemudian pecahan  satelit  yang  hancur  jatuh  ke permukaan  bumi  hingga  menimbulkan  korban harta  benda  maupun  korban  jiwa.  Jika  hal tersebut terjadi tentunya juga akan merugikan negara  yang  memiliki  teknologi  tersebut karena harus mengganti kerugian.
Sehubungan  dengan  ASAT  yang menggunakan teknologi nuklir juga merupakan suatu  hal  yang  merusak.  Merusak  tidak  harus diartikan  dan  dipahami  sebagai  suatu  akibat langsung.  Kontaminasi  berkepanjangan  akibat radiasi nuklir juga disebut sebagai akibat yang merusak. Sementara penggunaan nuklir untuk senjata  jelas  merupakan  hal  yang  dilarang sesuai  dengan  NPT  yang  telah  disetujui  oleh sebagian besar negara di dunia.
Keberadaan  ASAT  jelas  tidak  sesuai dengan  semangat  yang  dibawa  oleh  hukum internasional.  Keinginan  hukum  internasional, juga  melalui Outer  Space  Treaty,  adalah menciptakan  masyarakat  internasional  yang damai, saling menghargai, saling menghormati satu  sama  lain  tanpa  adanya  konflik.  ASAT yang  memiliki  potensi  mengakibatkan  konflik tidak sesuai dengan hukum internasional.

## PENUTUP
Anti  Satellite  Weapons  (ASAT)  secara terminologi  saja  sudah  dapat  diasumsikan bahwa  teknologi  tersebut  sifatnya  merusak. Penggunaan  kata  “ weapons”  yang  berarti senjata sudah dapat dipastikan mengakibatkan hasil yang sifatnya merusak. Hal apapun yang sifatnya merusak tentu tidak memiliki dampak positif.  Pengembangan  ASAT  yang  memiliki daya  jangkau  hingga  ruang  angkasa  yang seharusnya  menjadi  tempat  yang  bersifat
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
untuk  kepentingan  umat  manusia  merupakan suatu  hal  yang  mengkhawatirkan.  Kegiatan  di ruang  angkasa  seharusnya  menjadi  kegiatan yang sifatnya damai dan bebas dari gangguan apapun,  dari  pihak  manapun.  Salah  satu  cara untuk menjaga keadaan damai tersebut berarti menjauhkan kemungkinan-kemungkinan merusak  dari  ruang  angakasa,  terutama  pada orbit planet bumi yang dilintasi oleh satelit.
Maka  kesimpulan  dari  penulisan  ini adalah,  keberadaan  ASAT  merupakan  suatu bentuk pelanggaran terhadap Hukum Internasional  pada  umumnya  dan  Hukum Ruang  Angkasa  pada  khususnya.  Segala tindakan  yang  memiliki  kemungkinan  untuk mengusik kedamaian dan ketentraman kehidupan  negara  di  dunia  merupakan  suatu bentuk pelanggaran terhadap
hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Haryomataram ,  2005, Pengantar  Hukum Humaniter, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Priyatna  Abdurrasyid ,  1977, Pengantar Hukum  Ruang  Angkasa  dan  Space Treaty 1967, Firma Ekonomi, Bandung.
T.  May  Rudy ,  2002, Hukum  Internasional  2, PT Refika Aditama, Bandung.
Jurnal
Anti  Satellite  Missile  Testing:  A  Challenge  To Article Iv Of The Outer Space Treaty, E-Journal, hlm. 8.
Li  Juqian ,  Legality  and  Legitimacy:  China’s ASAT test, E-journal, hlm. 45.
Perjanjian Internasional Charter of United Nations.
Convention  on  International  Liability  for Damage Caused by Space Objects (1972).
Treaty  on  Principles  Governing  the Activities  of  States  in  the Exploration  and  Use  of  Outer Space,  Including  the  Moon  and Other Celestial Bodies.
Internet http://nasa-satellites.blogspot.com/ diakses pada tanggal 15 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.
http://www.atimes.com/atimes/China/IK09Ad0 2.html , diakses 2 November 2014. http://spacelawprobe.blogspot.com/2007/01/w ho-wants-anti-asat-treaty.html , diakses 2 November 2014. http://www.space4peace.org/asat/asat.htm , diakses 20 November 2014. http://disarmament.un.org/treaties/t/npt , diakses 20 November 2014. http://www.amazine.co/14488/berapa-jumlah- satelit-yang-mengorbit-bumi/ diakses pada  tanggal  28  Maret  2014  pukul 11.00 WIB.