## Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa  Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar
Mirna Indriani 1 , Nadirsyah 2 , Heru Fahlevi 3 , Safrida Putri 4
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,

## Indonesia
Abstract .  This  research  was  conducted  to  investigate  whether  the  level  of  community  participation  influences  the quality of village financial management. Tests were carried out on 144 samples consisting of community elements namely hamlet heads  (kepala dusun),  BPDes/tuha  peut,  PKK,  youth leader,  imeum meunasah, panglima laot,  and ketua blang/farmer representative. Data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using structural  equation  models  using  LISREL  8.80  software.  The  results  showed  that  the  level  of  community participation  has  a  positive  relationship  to  the  quality  of  village  financial  management  means  that  the  higher  the level of community participation, the better the quality of village financial management.
Keywords. Village  Funds,  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBDes),  Citizen  Participation,  Quality  of Village Financial Management.
Abstrak .  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menginvestigasi  apakah  tingkat  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap  kualitas  pengelolaan  keuangan  desa.    Pengujian  dilakukan  pada  144  sampel  yang  terdiri  dari  unsur masyarakat yaitu kepala dusun, BPDes/tuha peut, PKK, ketua pemuda, imeum meunasah, panglima laot, dan ketua blang /perwakilan  petani.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pendistribusian  kuesioner.Data  dianalisis menggunakan  model  persamaan  struktural  dengan  menggunakan software  LISREL  8.80 .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  memiliki  hubungan  yang positif  terhadap  kualitas  pengelolaan keuangan  desa  berarti  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat,  maka  semakin  baik  kualitas pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci . Dana Desa, APBDes, Partisipasi Masyarakat,  Kualitas Manajemen Keuangan Desa.
Corresponding author. Email: mirna_indriani@unsyiah.ac.id, nadirsyah@feb.unsyiah.ac.id, hfahlevi@gmail.com & safridaputriw@gmail.com How to cite this article. Mirna Indriani, Nadirsyah, Heru Fahlevi, &Safrida Putri. 2019. Partisipasi Masyarakat dan Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Survey  pada  Desa    Kecamatan  Masjid  Raya  Aceh  Besar . Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuangan , 7 (1), 111–130. History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.14827 Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap kualitas pengelolalaan keuangan desa.Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan desa  (Murtiono,  2016).Pengelolaan  keuangan desa tidak hanya sekadar untuk menunjukkan adanya  alokasi  anggaran  untuk  mengakomo- dasi  kebutuhan  dasar  masyarakat,  tetapi  juga harus  mengedepankan  asas  tata  kelola keuangan  yang  baik  dan  sesuai  dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Partisipasi  adalah  keterlibatan  aktif
dari masyarakat, dalam pengambilan keputusan,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah mereka  sendiri(Fung,  2002;  Samah  &  Aref, 2009).Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelibatan  masyarakat  dalam  setiap proses  pengambilan  keputusan  memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan.  Pelibatan  masyarakat  dalam proses  pembangunan  menunjukkan  terjadi komunikasi  antara  masyarakat  dan  aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong  pemerintah  membuat  keputusan anggaran  sesuai  dengan  perioritas  dan  nilai aktual  masyarakat  (Franklin,  Ho,  &  Ebdon,
2009;  Kahn  &  Kenney,  1997).  Selain  itu, partisipasi  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah(Halachmi  & Holzer, 2010), akuntabilitas dan kinerja(Robert, 2002; Suebvises, 2018; Wampler, 2002), serta sustainable development  goals.  Hasil  penelitian  yang berbeda  diungkapkan  oleh    Kazimoto  (2013) yang  menyatakan  laporan  keuangan  yang dihasilkan      dan  didistribusikan  kepada anggota  masyarakat    tidak  menunjukan aktivitas sesungguhnya padahal proses perencanaan  keuangan  telah  melibatkan masyarakat.  Penelitian  Kazimoto  (2013) menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat belum  memiliki  efek  posistip  bagi  kinerja organisasi.
Hasil  penelitian  peran  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di Indonesia  menunjukkan  hasil  yang  beragam. PenelitianAhrori  (2011)  yang  mengunakan pendekatan kualitatif, menyatakan masyarakat    sangat  antusias  dan  merespon penyusunan    pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes)    sehingga    APBDes  yang  disusun telah  sesuai  dengan    kebutuhan  masyarakat. Penelitian yang dilakukan Rahayu (2010) juga menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat Kota  Jambi  dalam  penyusunan  APBD  sudah baik.  Berbeda  dengan  penelitian  Ahrori (2011)  danRahayu  (2010),  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syamsi  (2014)  menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wakan telah berpartisipasi  dalam  pengelolaan  anggaran dana desa, namun pengelolaan keuangan pada desa  tersebut  masih  kurang  baik.  Hal  ini terlihat  dari  tidak  adanya  transparansi pertanggungjawaban  anggaran.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa terdapat partisipasi semu ( pseudo participation ) seperti yang diungkapkan  oleh  Sopanah  (2010)  bahwa implementasi  partisipasi  masyarakat  pada proses  penyusunan  APBD  di  kota  Malang masih bersifat semu.
Penelitian  ini  akan  menguji  apakah tingkat  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Pada  penelitian  sebelumnya  para  peneliti lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
anggaran  sedangkan  penelitian  ini  melihat partisipasi  dari  ketersediaan  mekanisme partisipasi  dan  kaitannya  dengan  kualitas pengelolaan  keuangan  dilihat  dari  proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  kuantitatif  melalui  pengujian hipotesis dengan menggunakan SEM ( Structural  Equation  Model )  sehingga  hasil penelitian  akan  memperlihatkan  keterkaitan antara  konstruk  yang  dibangun  terhadap partisipasi  yang  akan  mempengaruhi  secara dominan terhadap kualitas pengelolaan keuangan.    Penelitian  ini  akan  memberikan kontribusi  untuk  pengembangan  desa  dan kebijakan  dalam  pengembangan  partisipasi masyarakat.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Legitimasi
Teori legitimasi menjelaskan
bagaimana organisasi berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan keinginan mayarakat dimana organisasi tersebut berada.Organisasi mencoba  untuk  meyakinkan  bahwa  aktivitas yang dilakukan merespon nilai-nilai yang ada dilingkungan  organisasi.  Menurut  Lindblom (1994)  legitimasi  adalah  suatu  kondisi  atau status  yang  terjadi  ketika  sistem  nilai  entitas tertentu sesuai dengan sistem nilai yang lebih luas  dimana  entitas  tersebut  bagian  dari sistem  yang  ada.  Jika  terjadi  perbedaan, secara  aktual  atau  potensial,  oleh  karena terdapat  dua  sistem  nilai,  maka  akan  terjadi ancaman terhadap legitimasi.
Partisipasi  masyarakat  berawal  dari keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan  penganggaran.    Menurut  Kim  & Schachter  (2013)  partisipasi  akan  mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat  dengan  aparatur  pemerintah. Partisipasi menjadi sebuah mekanisme legitimasi  pemerintah  karena  penganggaran yang  dibuat  sesuai  dengan  kondisi  aktual masyarakat dan sistem nilai yang dianut serta keadilan  dari  sebuah  proses  (Franklin  et  al., 2009;  Friedmann,  1973;  Goulet,  1989; Healey, 1997; Illsley, 2003; Kahn & Kenney,
1997).  Kebijakan  yang  dirumuskan  melalui partisipasi  menjadi  lebih  realistis  karena didasarkan  preferensi  masyarakat.  Disamping itu  masyarakat  menjadi  evaluator  bagi  para aparatur pemerintah dalam membuat keputusan (Irvin & Stansbury, 2004).
Partisipasi merupakan  proses dinamis yang  sulit  diukur  dengan  menggunakan pengukuran  standar  (Samah  &  Aref,  2009). Di  Indonesia,  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  keuangan  tidak  dapat  secara langsung  diamati  tetapi  dapat  dilakukan melalui  dimensi  pengelolaan  keuangan  yaitu melalui  proses  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  (Republik  Indonesia, 2014).    Pada  proses  perencanaa,  partisipasi dilakukan  melalui  peran  aktif  dalam  tim penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  (RPJM)  Desa  dan  Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, melalui partisipasi dalam mengikuti musyawarah desa dan  musyawarah  rencana  pembangunan  desa sehingga  dapat  memberikan  opini  dalam penyusunan  anggaran.  Dengan  demikian anggaran  yang  disusun  telah  mendapat legitimasi dari masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan  keuangan  meliputi  kegiatan pengeluaran dan penerimaan desa. Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan keuangan  dapat  terjadi  jika  pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui  format  yang  mudah  dipahami masyarakat.Dengan demikian masyarakat dengan  mudah  mengawasi  dan  menilai pelaksanaan  penganggaran  yang  dilakukan. Ketika  masyarakat  tidak  komplain  terhadap apa  yang  terjadi  maka  proses  legitimasi menjadi  tercapai.  Menurut  Ramdan  et  al. (2015:71),  pada  pelaksanaan  kegiatan,  proses pengawasan dapat dilakukan melalui pemberian  catatan  kritis  jika  tidak  sesuai dengan prioritas hak dasar masyarakat.
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh  transaksi  keuangan,  baik  penerimaan maupun  pengeluaran  uang  dalam  satu  tahun anggaran atau kegiatan yang nyaris dilakukan
sepanjang  tahun  anggaran.  Kegiatan  ini bertumpu  pada  tugas  dan  tanggung  jawab bendahara.  Dokumen  penatausahaan  adalah dokumen  resmi  milik  pemerintah  desa  yang dapat  berfungsi  sebagai  sumber  data  untuk keperluan  audit  dan  sebagai  barang  bukti apabila  diperlukan  dalam  proses  hukum. Meskipun  penatausahaan  merupakan  kerja administrasi  yang  terkait  dengan  pencatatan pembukuan  keuangan  yang  seolah-olah  tidak memiliki  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penatausahaan  keuangan  desa  adalah  dengan meminta  informasi,  memberikan  masukan, dan  melakukan  audit  partisipatif,  melakukan pemantauan  dalam  pelaksanaan  belanja  desa, serta  bekerja  sama  dengan  bendahara  dalam merumuskan RAB dan menyelaraskan laporan  kemajuan  dana  kegiatan  Ramdan  et al.  (2015:86).  Prinsip  akuntabilitas  dan keterbukaan yang dilakukan dalam penatausahaan  merupakan  proses  legitimasi para  aparatur  sehingga  sangat  dibutuhkan sikap  yang  teguh,  taat  pada  asas,  serius,  dan jujur dalam mejalankan tugas-tugas, sehingga kualitas  pengelolaan  keuangan  tetap  terjaga dengan baik.
Pelaporan sebagai suatu alat pengendali mempunyai fungsi untuk melakukan  pengawasan  secara  periodik  atas pencapaian  pelaksanaan  kegiatan,  sekaligus sebagai  alat  evaluasi.  Pelaporan  keuangan desa harus diupayakan selalu menyajikan data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, sederhana,  jelas  dan  tepat  waktu  sesuai  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa  juga  merupakan  bagian  dari  mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Pertanggungjawaban  ini  dilakukan  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  atau  legitimasi terhadap  apa  yang  telah  dilakukan.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakanHurst (1970) dalam Deegan & Unerman (2006)yang menyatakan pelaporan menunjukkan keberadaan organisasi yang legitimate. Pengungkapan  pelaporan  memiliki  hubungan dengan  strategi  organisasi  serta  harapan
komunitas,  sehingga  manajemen  organisasi akan  bereaksi  terhadap  perhatian  utama komunitas  tersebut  (Deegan  &  Unerman, 2006).

## Teori Institusional
Teori  institusional  memiliki  kaitan yang  erat  dengan  teori  legitimasi.  Pada  teori institusional  menyatakan  bahwa  ide  atau gagasan  pada  lingkungan  institusional  yang membentuk  bahasa  dan  simbol  keberadaan dan  penerimaan  organisasi  sebagai  norma dalam konsep organisasiZucker (1987) dalam Donaldson  (1992).  Ide-ide  yang  berpengaruh kemudian  di  institusionalkan  dan  dianggap sebagai  cara  berpikir  organisasi  tersebut melalui  proses  mekanisme  yang  legitimate. Meyer & Scott (1983) menyebutkan organisasi  berada  dalam  tekanan  berbagai kekuatan  sosial  sehingga  organisasi  perlu menyelaraskan  struktur  organisasi.  Meyer  & Scott  (1983)  menegaskan  struktur  organisasi tidak  ditentukan  oleh  lingkungan  tugas  tetapi lebih  dipengaruhi  oleh  situasi  masyarakat secara  umum  sehingga  bentuk  organisasi ditentukan  oleh  legitimasi,  efektifitas  dan rasionalitas masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa menjadi mekanisme bagaimana ide-ide dan gasasan pada lingkungan organisasi dapat diinternalisasikan dalam institusi. Partisipasi masyarakat menjadi  mekanisme  efektifitas  organisasi desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan rasionalitas dalam melakukan tindakan.
Tingkat  Partisipasi  Masyarakat    dan Kualitas PengelolaanKeuangan Desa
Partisipasi merupakan
alat
transformasi  sosial  perubahan  (Nelson  &
Wright,  1995).  Keterlibatan  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan  akan menghasilkan keputusan yang lebih baik(Beierle, 1999; Thomas, 1995).
Partisipasi  akan  memberikan  manfaat  yang sangat  besar  pada  pemerintah  desa  dan masyarakat  desa  karena  partisipasi  bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan  dan  pembangunan.  Dengan berpartisipasi  akan  menimbulkan  rasa  harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut
masyarakat.
Partisipasi merupakan  cara  yang  paling  efektif  untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk  pengelolaan  program  pembangunan guna terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan  masyarakat  desa  (Waskitojati, Handoyo,  Wuryaningsih,  C.  D.  Prasetyo,  & Luwihono, 2016:20).
Menurut  teori  legitimasi,  partisipasi  adalah merupakan  sarana  bagi  pemerintah  untuk membuat  keputusan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  oleh  karena  itu semakin tinggi partisipasi maka semakin baik keputusan  yang  dibuat  termasuk  pengelolaan keuangan.  Pada  teori  institusional  ide-ide masyarakat yang diperoleh melalui partisipasi diinternalisasikan  sebagai  sebuah    program yang benar-benar
dihasilkan dari perencanaan dan dapat
dipertanggungjawabkan  dalam  mekanisme formal  organsiasi,  oleh  karena  itu  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H 1 :    Partisipasi  masyarakat  berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.
AF1 PEREN1 AF2 PEREN2 AF3
PEREN3 AF4
PEREN4
AF5
PEREN5 PEREN6
KM1
PELAK1
KM2
PELAK2 KM3 PELAK3 KM4
PELAK4 KM5 PELAK5 KM6 FP1
PENATA1
FP2
PENATA2
FP3
PENATA3 PENATA4 AM1 PELAP1 AM2 PELAP2 AM3
PRLAP3 AM4 PELAP4 AM5 AF KM FP AM PEREN PELAK PENATA PELAP e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Tingkat Partisipasi Masyarakat Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

## Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan Mesjid  Raya  yaitu  sebuah  kecamatan  yang berada  pada  Kabupaten  Aceh  Besar  di Provinsi Aceh.Kecamatan Mesjid raya memiliki 13 Desa.  Ukuran sampel penelitian ini adalah 144 responden yang diambil secara proportionate  stratified  random  sampling untuk  mewakili  unsur    masyarakat  desa  pada setiap  desa  yang  terdapat  di  Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung  kepada  para  responden.    Jika responden  yang  dituju    tidak  ada,    maka peneliti mendatangi kembali pada waktu yang disepakati.  Kesepakatan  dilakukan  melalui telepon  langsung  yang    nomornya  diperoleh dari kolega responden.
Pengukuran variabel pengelolaan keuangan  desa  menggunakan  skala  1  (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) dimensi kegiatan  pengelolaan  keuangan  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Republik Indonesia, 2014). Pengukuran variabel  partisipasi  dengan  skala  1  (sangat tidak  setuju)  sampai  5  (sangat  setuju) padamasing-masing  seluruh  dimensi  kegiatan pengelolaan keuangan.
Model yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  SEM (Structural Equation  Model) yang    dioperasikan  melalui program
LISREL (Linear Structural Relationships) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Responden
Pada  penelitian  ini  sampel  yang digunakan adalah perwakilan masyarakat desa yang  terdiri  dari  kepala  dusun,  tuha peut/BPDes, PKK, imeum meunasah, panglima laot/ketua teupin, ketua blang, ketua nelayan,  ketua  pemuda  di  13  gampong  pada kecamatan  Mesjid  Raya  kabupaten  Aceh Besar  sebanyak  144  responden.  Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) 1 Jenis Kelamin 1. Laki-laki 109 75,7
No Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%) 2. Perempuan 35 24,3 2 Usia 1. 30-39 tahun
2. 40-49 tahun
3. 50-59 tahun 4. ≥60 tahun 21 42 52 29 14,6 29,2 36,1 20,1 3 Pendidikan Terakhir
1. SD/sederajat
2. SMP/sederajat
3. SMA/sederajat
4. Diploma
5. Sarjana (S1) 6. Pasca Sarjana (S2) 19 32 56
12 18 7 13,2 22,2 38,9 8,3 12,5 4,9 4 Pekerjaan 1. PNS
2. Pegawai Swasta
3. Wiraswasta 4. Lain-lain 19 17 42 66 13,2 11,8 29,2 45,8 5 Jabatan 1. Kepala Dusun
2. Tuha Peut/BPDes
3. PKK
4. Imeum Meunasah
5. Panglima Laot/Ketua Teupin
6. Ketua Blang/Nelayan 7. Ketua Pemuda 29 54 35 8 8 2 8 20,1 37,5 24,3 5,6 5,6 1,4 5,6

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Hasil tanggapan responden  terhadap tingkat   partisipasi dan pengelolaan keuangan dapat dilihat tabel  2 dan tabel 3.
Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat No Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS
A Adanya  forum  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  yang representatif.
1 Saya terlibat menjadi tim penyusunan RPJM desa. 3 2,1% 34 23,6% 17 11,8% 46 31,9% 44 30,6% 3,65 2 Saya  terlibat  menjadi tim  penyusunan  RKP desa. 4 2,8% 33 22,9% 20 13,9% 39 27,1% 48 33,3% 3,65 3 Saya  terlibat  menjadi tim pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat. 1 0,7% 10 6,9% 38 26,4% 60 41,7% 35 24,3% 3,82
No Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS 4 Saya ikut berpartisipasi  dalam musyawarah perubahan prioritas kegiatan RKP desa. 1 0,7% 4 2,8% 23 16,0% 60 41,7% 56 38,9% 4,15 5 Saya mengusulkan kegiatan  yang  sudah disepakati dari musyawarah  tingkat dusun dalam  Musdes dan Musrenbangdes. 3 2,1% 12 8,3% 48 33,3% 44 30,6% 37 25,7% 3,69 Rata-rata 3,79 B Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 1 Saya memonitor setiap  kegiatan  yang dilaksanakan oleh desa. 3 2,1% 11 7,6% 42 29,2% 54 37,5% 34 23,6% 3,73 2 Saya pernah mengoreksi pelaksanaan keuangan  desa  yang tidak  sesuai  dengan perencanaan. 3 2,1% 19 13,2% 38 26,4% 60 41,7% 24 16,7% 3,58 3 Saya mengawasi pelaksanaan mutu pekerjaan yang sedang berjalan. 3 2,1% 14 9,7% 57 39,6% 42 29,2% 28 19,4% 3,54 4 Saya mengawasi proses pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa  di  desa  saya serta mengawal kesesuaian  harganya dengan  kondisi  lokal desa. 0 0% 22 15,3% 43 29,9% 43 29,9% 36 25,0% 3,65 5 Saya mengkritisi, mengoreksi, dan mengklarifikasi laporan pertanggungjawaban dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa. 0 0% 12 8,3% 43 29,9% 59 41,0% 30 20,8% 3,74 6 Saya melakukan kontrol terhadap penyusunan 1 0,7% 8 5,6% 30 20,8% 70 48,6% 35 24,3% 3,90
No Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS Rancangan  Anggaran Belanja  (RAB)  agar tidak  terjadi mark-up
anggaran.
Rata-rata 3,69
C Fokus pemerintah desa adalah memberikan arahan dan mengundang masyarakatuntuk berpartisipasi. 1 Saya mengetahui/diundang
dalam musyawarah desa. 0 0% 0 0% 13 9,0% 61 42,4% 70 48,6% 4,40 2 Saya mengetahui/diundang dalam musyawarah rencana pembangunan desa. 0 0% 0 0% 11 7,6% 51 35,4% 82 56,9% 4,49 3 Saya mengetahui/diundang dalam  forum-forum pembahasan  laporan pertanggungjawaban keuangan  desa  dan pemanfaatan kekayaan milik desa. 0 0% 1 0,7% 18 12,5% 62 43,1% 63 43,8% 4,30 Rata-rata 4,40
D Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa. 1 Saya sering memberikan pendapat  atau  opini dalam penyusunan anggaran. 0 0% 10 6,9% 41 28,5% 52 36,1% 41 28,5% 3,86 2 Saya  bekerja  sama dengan bendahara desa dalam merumuskan RAB dan menyelaraskan laporan kemajuan dana  kegiatan  pada Buku  Kas    Pembantu Kegiatan  dan  Buku Kas Umum di desa. 12 8,3% 57 39,6% 44 30,6% 15 10,4% 16 11,1% 2,76 3 Saya  sering  bertanya dan meminta penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban dalam setiap forum. 0 0% 8 5,6% 36 25,0% 67 46,5% 33 22,9% 3,87
No Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS 4 Saya  mengawal  dan memberikan masukan kritis terhadap  penyusunan perubahan APBDes. 2 1,4% 17 11,8% 30 20,8% 63 43,8% 32 22,2% 3,74 5 Saya mencermati Berita Acara usai melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes  dan meminta salinan hasilnya. 19 13,2% 38 26,4% 32 22,2% 26 18,1% 29 20,1% 3,06 Rata-rata 3,46 Rata-rata Total 3,84
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat memiliki rata-rata 3.84 yang  menunjukan  bahwa  masyarakat  belum maksimal  dalam  berpartisipasi  terutama dalam akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  yang  ditandai  dengan  nilai
rata-rata  skor  jawaban  responden  3,46 masyarakat juga belum mampu terlibat secara baik  dalam  pembuatan  keputusan  yang terlihat dari rata-rata skor  jawaban responden sebesar  3,69  walaupun  pemerintah  telah memberikan arahan dan mengundang masyarakat  untuk  berpartisipasi  dengan  skor 4,40.
Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
No A Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS Perencanaan 1 APBDes di desa saya selama ini telah berpihak kepada kepentingan publik. 2 1,4% 4 2,8% 19 13,2% 62 43,1% 57 39,6% 4,17 2 Pemantauan APBDes di desa saya sepenuhnya kewenangan masyarakat. 0 0% 4 2.8% 32 22,2% 63 43,8% 45 31,3% 4,03 3 Di desa saya ada penyelenggaraan Musyawarah Desa. 0 0% 0 0% 13 9,0% 63 43,8% 68 47,2% 4,38 4 Di desa saya ada penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. 0 0% 0 0% 10 6,9% 55 38,2% 79 54,9% 4,48 5 Di desa saya ada pembentukan tim penyusunan RPJMDes dan tim RKPDes. 0 0% 0 0% 16 11,1% 55 38,2% 73 50,7% 4,40 6 Di desa saya ada dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. 0 0% 0 0% 27 18,8% 62 43,1% 55 38,2 4,19 Rata-rata 4,28 B Pelaksanaan 1 Setiap  transaksi  belanja  di  desa  saya 0 1 24 72 47 4,15
No A Pernyataan Skor Jawaban Rata- rata STS TS N S SS ada  di  dalam  peraturan  desa  tentang APBDes. 0% 0,7% 16,7%  50,0%  32,6% 2 Setiap transaksi penerimaan dan belanja  di  desa  saya  didukung  oleh bukti yang lengkap dan sah. 0 0% 1 0,7% 21 14,6% 71 49,3% 51 35,4% 4,19 3 Seluruh  bukti  transaksi  mendapat pengesahan oleh kepala desa. 0 0% 0 0% 19 13,2% 71 49,3% 54 37,5% 4,24 4 Di  desa  saya  ada  sosialisasi  tentang peraturan desa. 0 0% 3 2,1% 36 25,0% 69 47,9% 36 25,0% 3,96 5 Di  desa  saya  ada  sosialisasi  setiap kegiatan yang akan diaksanakan. 0 0% 4 2.8% 25 17,4% 71 49,3% 44 30,6% 4,08 Rata-rata 4,12 C Penatausahaan 1 Di desa saya ada dokumen penatausahaan  yang  berupa  Buku  Kas Umum,  Buku  Kas  Pembantu  Pajak, Buku Bank, dan bukti transaksi. 0 0% 1 0,7% 21 14,6% 67 46,5% 55 38,25 4,22 2 Desa  saya  memiliki  seluruh  dokumen transaksi penerimaan dan belanja desa. 0 0% 1 0,7% 25 17,4% 77 53,5% 41 28,5% 4,10 3 Setiap transaksi penerimaan dan belanja  desa  telah  tercatat  pada dokumen pencatatan. 0 0% 0 0% 16 11,1% 77 53,5% 51 35,4% 4,24 4 Di  desa  saya  ada  pengeluaran  desa yang  dilakukan  sebelum  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan. 0 0% 3 2,1% 34 23,6% 68 47,2% 39 27,1% 3,99 Rata-rata 4,14 D Pelaporan dan pertanggungjawaban 1 Laporan  Keuangan  Desa  di  desa  saya disusun oleh bendahara desa. 0 0% 9 6,3% 24 16,7% 69 47,9% 42 29,2% 4,00 2 Tahapan  pelaporan  keuangan  di  desa saya  dilakukan  dalam  dua  tahapan yaitu  pada  semester  pertama  dan kedua. 0 0% 2 1,4% 26 18,1% 75 52,1% 41 28,5% 4,08 3 Di desa saya ada forum-forum
pembahasan laporan pertanggungjawaban  keuangan  dan laporan  pemanfaatan  kekayaan  milik desa. 0 0% 1 0,7% 13 9,0% 52 36,1% 78 54,2% 4,44 4 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di desa saya  disebarluaskan  ke  masyarakat desa melalui berbagai media informasi dan komunikasi,
seperti papan pengumuman  informasi  desa  atau website resmi desa/kabupaten. 0 0% 1 0,7% 26 18,1% 78 54,2% 39 27,1% 4,08 Rata-rata 4,15 Rata-rata Total 4,17
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang ditunjukkan  pada  tabel  3.  dapat  disimpulkan bahwa baik pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan  desa    dengan    baik  pada  setiap tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  yang ditunjukkan  dengan  hasil  jawaban  dari  para responden  yang  memperoleh  nilai  rata-rata sebesar 4,17.

## Hasil Analisis Data Penelitian
Hasil analisis data yang diperoleh dari daftar  pernyataan  yang  ditabulasikan  sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  selanjutnya dilakukan  analisis  menggunakan  metode Structural Equation Modeling (SEM) melalui bantuan program LISREL 8.80.Metode analisis  SEM  memiliki  beberapa  pengujian dalam  memeriksa  apakah  data  sudah  sesuai dengan  model  yang  diteliti,  sehinggasuatu penelitian  dapat  dilanjutkan  sesuai  dengan data  yang  berdistribusinormal,  valid,  reliabel atau  dapat  diandalkan  dan  data  yang fit .
Selanjutnya,pada  pengujian  hipotesis  yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mengetahuikebenaran dan realita suatu data.

## Hasil Uji Model Pengukuran
Model Pengukuran ( measurement model) adalah bagian dari model Structural Equation Modeling (SEM)  yang  menggambarkan hubungan  antara  variabel  laten  dengan indikator-indikatornya.Model ini menggambarkan sifat pengukuran (reliabilitas dan  validitas)  dari  variabel  yang  diamati. Pemodelan  persamaan  struktural  menyerupai analisis  jalur  dengan  memberikan  estimasi parameter  dari  hubungan  langsung  dan  tidak langsung  antara  variabel  yang  diamati (Jöreskog & Sörbom, 1996).Tujuan pengujian ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  tepat variabel-variabel manifest dapat  menjelaskan variabel  laten  yang  ada.  Berdasarkan  uji measurement model variabel tingkat partisipasi masyarakat menggunakan software Lisrel  8.80 diperoleh  hasil  sebagai  berikut:
Gambar 2. Basic Model Standardized Solution Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat
Gambar 3. Basic Model T-Value Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat
Gambar 4. Basic Model Standardized Solution Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
Gambar 5. Basic Model T-Value Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
Dari hasil uji model pengukuran dapat dilihat  tingkat  validitas  dan  reliabilitas  tiap indikator  variabel  seperti  yang  ditunjukkan pada tabel 4. Uji reliabilitas dilakukan setelah mengeliminasi  semua  indikator  yang  tidak valid.Tingkat  reliabilitas  dapat  dilihat  dari nilai Contruct  Reliability (CR).Ukuran  CR dihitung dengan rumus sebagai berikut  (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014:619):
(∑ ) (∑ ) ∑
Hair  et  al.  (2014:605)  menyatakan nilai  CR  ≥0,70  termasuk good  reliability , sedangkan  nilai  CR  diantara  0,60  dan  0,70 termasuk acceptable reliability , dengan
catatan variabel-variabel indikator menunjukkan  validitas  yang  baik.  Cara lainnya  untuk  melihat  reliabilitas  adalah melalui Average  Variance  Extracted (AVE). Nilai  AVE  turut  memperkuat  reliabilitas  dan hal  ini  merupakan  hasil  yang  baik,  namun menurut Hair et al. (2014:680) cara ini adalah optional atau  tidak  diharuskan,  sehingga peneliti  lebih  cenderung  melihat  nilai  CR sebagai  ukuran  reliabilitas.  Nilai  AVE  dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

## ∑
Berdasarkan hasil uji mode hasil uji validitasl dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Measurement Model Variabel Dimensi Indikator Loading Factor ≥0,50 Ket CR ≥0,70 AVE ≥50% Ket Tingkat Partisipasi Masyarakat AF AF1 0,94 Valid 0,95 91% Reliabel AF2 0,97 Valid KM KM1 0,75 Valid
0,81
42% Acceptable Reliability KM2 0,73 Valid KM3 0,71 Valid KM4 0,60 Valid KM5 0,57 Valid
Variabel Dimensi Indikator Loading Factor ≥0,50 Ket CR ≥0,70 AVE ≥50% Ket KM6 0,50 Valid FP FP1 0,92 Valid
0,84 66% Reliabel FP2 0,88 Valid FP3 0,60 Valid AM AM1 0,59 Valid 0,65 49% Acceptable Reliability AM2 0,53 Valid AM3 0,59 Valid Total 9.56 0,94 56% Reliabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
PEREN
PEREN1 0,61 Valid
0,82 43% Acceptable Reliability PEREN2 0,57 Valid PEREN3 0,63 Valid PEREN4 0,74 Valid PEREN5 0,74 Valid PEREN6 0,67 Valid PELAK PELAK1 0,73 Valid 0,72 46% Acceptable Reliability PELAK2 0,67 Valid PELAK3 0,58 Valid PENATA PENATA1 0,79 Valid 0,76 52% Reliabel PENATA2 0,71 Valid PENATA3 0,65 Valid PELAP PELAP2 0,55 Valid 0,64 48% Acceptable Reliability PELAP3 0,66 Valid Total 9,44 0,92 46% Reliabel Sumber: Data diolah (2017)
Hasil  uji measurement  model tiap dimensi variabel menunjukkan bahwa seluruh dimensi  memiliki  nilai loading  factor ≥0,50 dan nilai CR ≥0,70,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa dimensi AF, KM, FP, dan AM  merupakan  dimensi  yang  cocok  untuk menjadi  dimensi  variabel  eksogen  tingkat
partisipasi masyarakat serta PEREN, PELAK, PENATA,  dan  PELAP  merupakan  dimensi yang  cocok  untuk  menjadi  dimensi  bagi variabel endogen kualitas pengelolaan keuangan desa seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Measurement Model Dimensi Variabel Dimensi Loading Factor ≥0,50 Keterangan CR
≥0,70 AVE ≥50% Keterangan Tingkat Partisipasi Masyarakat AF 0,51 Valid 0,78 50% Reliabel KM 0,97 Valid FP 0,58 Valid AM 0,66 Valid Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa PEREN 0,70 Valid 0,83 56% Reliabel PELAK 0,82 Valid PENATA 0,84 Valid PELAP 0,61 Valid Sumber: Data diolah (2017)
Uji Model Struktural
Setelah peneliti melakukan uji kecocokan  model  variabel  tingkat  partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan  desa,  selanjutnya  adalah  menguji hipotesis  pada  model  strukturalnya  pengujian model dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel tingkat partisipasi  masyarakat  terhadap  kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan pengujian  ini  juga  akan  diketahui  apakah hipotesis  model  penelitian  diterima  atau ditolak.
Keseluruhan  variabel  laten  tersebut diukur  dengan  menggunakan  38  indikator yang  telah  disusun  berupa  pertanyaan,  yaitu masing-masing  variabel  laten  terdiri  dari variabel tingkat partisipasi masyarakat yaitu 4 dimensi  dan  19  indikator,  serta  variabel kualitas  pengelolaan  keuangan  desa  juga memiliki 4 dimensi dan 19 indikator. Variabel tingkat partisipasi masyarakat hanya terwakili oleh  13  indikator  karena  6  indikator  lainnya tidak  memenuhi  syarat loading  factor ≥0,50, sehingga  indikator  tersebut  harus  dihapuskan dari  variabel  tingkat  partisipasi  masyarakat,
namun  hal  tersebut  tidak  akan  mengurangi substansi dari variabel laten tingkat partisipasi masyarakat  karena  masih  terdapat  indikator lain  yang  dapat  mendukung  variabel  tingkat partisipasi  masyarakat.  Sama  halnya  dengan variabel  laten  kualitas  pengelolaan  keuangan desa  yang  hanya  diwakili  oleh  14  indikator dari  19  indikator  karena  5  indikator  dari variabel tersebut tidak memenuhi
syarat loading factor ≥0,50.
Hasil uji hipotesis terlihat dari printed out hasil  proses syntax dalam  rumus persamaan  olahan  peneliti  dan  juga  terdapat pada path diagram . Hubungan yang signifikan harus memenuhi syarat nilai t-value harus lebih besar dari t-tabel. Hubungan yang signifikan  ditandai  dengan t-value ≥1,96. Nilai  R 2 (Koefisien  Determinasi)  berfungsi untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  variabel independen  mampu  menjelaskan  variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan 89% variasi dari  variabel  kualitas  pengelolaan  keuangan desa  (Y)  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat partisipasi  masyarakat  (X)  yang  dapat  dilihat pada gambar 8 berikut:
Gambar 6. Structural Model Standardized Solution
Gambar 8. Structural Equations Variabel
Hasil perhitungan
pengujian kecocokan  keseluruhan  model  dilihat  pada tabel  6.  Uji  kecocokan  keseluruhan  model pada  penelitian  ini  memiliki chi-square sebesar 507,46. Statistik chi-square mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan persyaratan
signifikan,  dimana  semakin  kecil  nilai chi- square maka  semakin  baik  pula  kecocokan model dengan data dan p-value ≥0,05. Ukuran Goodness of Fit (GOF) pada model ini adalah sebagai berikut: Tabel 6. Uji Kecocokan Keseluruhan Model Ukuran GOF Target Tingkat Kecocokan Hasil Estimasi Tingkat Kecocokan Chi-square Probabilitas Nilai yang kecil P>0,05 506,01 0,0000 Kurang Baik NCP Interval Nilai yang kecil Interval yang sempit 206,46 (148,21 ; 272,59) Kurang Baik GFI ≥0,90 0,79 Kurang Baik AGFI ≥0,90 0,74 Kurang Baik RMSEA P (close fit) ≤0,08 ≥0,05
0,069
Good Fit ECVI Lebih  kecil  dari  nilai ECVI  saturated  dan independence I*   = 35,45 M* = 4,63 S*   = 5,29 Good Fit AIC Lebih  kecil  dari  nilai AIC saturated dan independence I*   = 5068,97 M* = 661,46 S*   = 756,00 Good Fit CAIC Lebih  kecil  dari  nilai CAIC  saturated  dan independence I*   = 5176,15 M* = 967,13 S*   = 2256,59 Good Fit NFI ≥0,90 0,90 Good Fit NNFI ≥0,90 0,95 Good Fit CFI ≥0,90 0,96 Good Fit IFI ≥0,90 0,96 Good Fit RFI ≥0,90 0,88 Marginal Fit Sumber: Output Lisrel hasil olahan peneliti
Note: *I=Independen, M=Model, S=Saturated
Hasil  dari  uji  kecocokan  keseluruhan  model menunjukkan8 ukuran Goodness of Fit (GOF) yang  menunjukkan  kecocokan  yang  baik ( good  fit ),  1  ukuran  GOF  yang  menunjukkan kecocokan  yang  sedang  ( marginal  fit ),  dan
hanya  4  ukuran  GOF  yang  menunjukkan kecocokan  yang  kurang  baik,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kecocokan  keseluruhan model adalah baik ( good fit ).  Menurut Hair et al.  (2014:581),  model  dikatakan  cocok  jika
salah satu dari absolute index dan incremental index memiliki  nilai  yang good  fit .  Pada penelitian  ini,  nilai  RMSEA  yang  merupakan salah  satu  dari absolute  index memiliki  nilai yang  fit,  sama  halnya  dengan    nilai  NFI  dan CFI yang merupakan bagian dari incremental index juga  memiliki  nilai  yang  fit,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  keseluruhan  model penelitian ini adalah good fit .

## Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tingkat  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap  kualitas  pengelolaan  keuangan  desa atau  dengan  kata  lain  semakin  tinggi  tingkat partisipasi  masyarakat  maka  semakin  baik kualitas  pengelolaan  keuangan  desa.    Hal  ini sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh (Murtiono,  2016:33;  Wampler,  2002)  yang menyatakan  bahwa  semakin  baik  pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi,  dan  akuntabilitas,  maka  semakin baik  kualitas  tata  kelola  pemerintah  desa  hal tersebut  akan  meningkatkan  kemandirian desa.  Desa  merupakan  sistem  pemerintahan terkecil  dalam  struktur  pemerintahan  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat sehingga  harus  menjadi  fokus  utama  dalam pembangunan pemerintah. Mewujudkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  salah  satu  cara untuk  membangun  desa  menjadi  maju  dan mandiri,  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  sangat penting  karena  masyarakat  sendirilah  yang tahu  apa  yang  mereka  butuhkan  sehingga dengan  adanya  partisipasi  maka  setiap pembangunan  yang  dilakukan  di  desa merupakan  kebutuhan  warga  desa.  Kim  & Schachter  (2013)  juga  mengatakan  bahwa partisipasi  masyarakat  dapat  menyebabkan pemerintahan yang lebih baik, karena dengan mewujudkan  partisipasi  akan  membuat  jarak yang  lebih  dekat  antara  pemerintah  dan masyarakat  dan  akhirnya  menjadikan  pejabat publik  dan  pemerintah  lebih  bertanggung jawab kepada warganya.
Untuk  mewujudkan  partisipasi  yang efektif, pemerintah desa dan masyarakat harus
mengetahui  apa  saja  perannya.  Masyarakat sebagai  aktor  utama  pembangunan  harus berperan  aktif  mewujudkan  apa  yang  mereka inginkan,  sedangkan  pemerintah  berperan menciptakan  ruang  dan  mendorong  agar partisipasi  itu  dapat  berjalan.  Ahmad  Erani Yustika, Dirjen
Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (PPMD) Kementerian  Desa,  PDT,  dan  Transmigrasi dalam  wawancaranya  pada  majalah  Merdesa mengungkapkan  bahwa  untuk  mewujudkan desa  impian  yang  harus  dilakukan  adalah pemerintah harus
mendelegasikan pengambilan keputusan kunci pada masyarakat  desa,  sebab  tanpa  adanya  hal tersebut    masyarakat  desa  akan  terus terkungkung  dan  tidak  memiliki  ruang  untuk menyalurkan  apa  yang  sebenarnya  mereka inginkan (MERDESA, 2015). Menurut persfektif  yang  yang  berbeda,    partisipasi tidak  hanya  memberikan  manfaat  bagi pemerintah semata, seperti peningkatan kualitas  keputusan  karena  dapat  melakukan aktivitas yang sesuai dean keinginan masyarakat  melainkan  partisipasi  menjadi proses untuk menstimulasi keahlian masyarakat    menjadi  lebih  baik  dan  dapat meningkatkan kepercayaan diri serta pengetahuan(Samah & Aref, 2009).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal  yang  sangat  penting.  Semakin  tinggi tingkat  partisipasi  masyarakat,  semakin  baik kualitas  pengelolaan  keuangan  desa  yang akan  berimplikasi  pada  pembangunan  desa yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  kemandirian desa.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Pengelolaan  keuangan  dikelola  dalam masa  1  (satu)  tahun  anggaran  yakni  mulai tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31 Desember.  Pengelolaan  keuangan  desa  yang
berkualitas  harus  sesuai  dengan  konsep  tata kelola  yang  baik.  Untuk    mendukung terwujudnya  tata  kelola  yang  baik  ( good governance )  dalam  penyelenggaraan  desa, maka  pengelolaan  keuangan  desa  harus didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan  desa  yang  terdiri  dari  transparansi, akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  disiplin anggaran.
Partisipasi  merujuk  pada  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  penyusunan  dan pengambilan  keputusan  yang  berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa mutlak dilakukan karena hal adanya keterlibatan  masyarakat  mulai  dari  tahapan penyusunan  RAPBDesa  sampai  pengawasan di  tingkat  lapangan  akan  meminimalisir terjadinya  kecurangan  dalam  penggunaan kekayaan  desa  dan  masyarakat  juga  dapat melaksanakan  pembangunan  desa  sesuai dengan kebutuhannya.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka diperoleh  kesimpulan  bahwa  variabel  laten tingkat  partisipasi  masyarakat  berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  partisipasi  masyarakat  maka  semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa, oleh karena  itu  teori  ligitimasi    dan  teori institusional dapat dibuktikan dalam lingkungan situasional penelitian.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada salah  satu  kecamatan  di  Propinsi  Aceh, walaupun  pengambilan  sampel  dilakukan secara  probabilitas  namun  karena  keadaan desa diberbagai daerah memiliki karakteristik tertentu atau mempunyai sifat heterogen yang tinggi, maka hasil penelitian  memiliki tingkat generalisasi yang lemah untuk seluruh daerah di  Indonesia.  Keterbatasan  lain  penelitian  ini adalah  hanya  mengamati  satu  variabel eksogen yang mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa yaitu tingkat partisipasi masyarakat.
Saran Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas.Peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan atau  menambahkan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa  yang  lebih  kompleks,  seperti  dengan menambahkan  variabel  peran  pendamping desa.    Pada  penelitian  selanjutnya  juga sebaiknya  menggunakan mix  method untuk dapat  memahami  permasalahan  partisipasi dan  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga kesimpulan  yang  diambil  mencerminkan kondisi pengelolaan desa yang lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahrori,  A.  (2011). Partisipasi  masyarakat dalam penyusunan APBDes (Studi tentang  pola  hubungan  pemerintah  desa dan masyarakat desa Pucangsari kecamatan Purwadadi kabupaten Pasuruan) .  Universitas  Muhammadiyah
Malang.
Beierle,  T.  C.  (1999).  Using  social  goals  to evaluate public participation in environmental  decisions. Review  of Policy  Research , 16 (3 ‐ 4),  75–103. https://doi.org/10.1111/j.1541- 1338.1999.tb00879.x Deegan, C., & Unerman, J. (2006). Financial Accounting  Theory  (European  E) .  New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Donaldson,  M.  (1992). Human  minds:  An exploration . London: Penguin.
Franklin,  A.  L.,  Ho,  A.  T.,  &  Ebdon,  C.
(2009). Participatory budgeting in midwestern states: Democratic
connection  or  citizen  disconnection?
Public Budgeting & Finance , 29 (3), 52–
73.
Friedmann, J. (1973). The spatial organization of  power  in  the  development  of  urban systems. Development and Change , 4 (3),
12–50. https://doi.org/10.1111/j.1467-
7660.1973.tb00643.x
Fung,  A.  (2002). Empowered  participation : Reinventing  urban  democracy .  Priceton:
Priceton University Press.
Goulet, D. (1989).
Participation in development:  New  avenues. World Development , 17 (2), 165–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/03
05-750X(89)90242-8
Hair,  J.  F.,  Black,  W.  C.,  Babin,  B.  J.,  &
Anderson,  R.  E.  (2014). Multivariate data  analysis (7th  ed.).  Harlow,  Essex: Pearson Education Limited. https://doi.org/10.1038/259433b0 Halachmi,  A.,  &  Holzer,  M.  (2010).  Citizen participation and performance measurement: Operationalizing
democracy through better accountability. Public  Administration  Quarterly , 34 (3), 378–399.
https://doi.org/10.2307/41288353 Healey,  P.  (1997). Collaborative  planning  – Shaping  places  in  fragmented  societies .
London: MacMillan.
Hurst,  J.  W.  (1970). The  legitimacy  of  the business  corporation  in  the  law  of  the United States, 1780-1970 .
Charlottesville:  The  University  Press  of Virginia.
Illsley,  B.  M.  (2003).  Fair  participation  -  A Canadian  perspective. Land  Use  Policy ,
20 (3),
265–273.
https://doi.org/10.1016/S0264-
8377(03)00024-3
Irvin,  R.  A.,  &  Stansbury,  J.  (2004).  Citizen participation  in  decision  making:  Is  it worth  the  effort? Public  Administration
Review , 64 (1), 55–65. https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2004.00346.x
Joreskog,  K.  G.,  &  Sorbom,  D.  (1996). LISREL  8:  User’s  reference  guide . Chicago: Scientific
Software
International.
Kahn,  K.  F.,  &  Kenney,  P.  (1997).  A  model of  candidate  evaluations  in  senate elections:  The  impact  of  campaign intensity. Journal  of  Politics , 59 (4), 1173–1205.
Kazimoto,  P.  (2013).  Analysis  of  conflict management and leadership for
organizational change. International
Journal  of  Research  in  Social  Services ,
3 (1), 16–25. Retrieved from
www.ijsk.org/ijrss
Kim,  S.,  &  Schachter,  H.  L.  (2013).  Citizen participation  in  the  budget  process  and local  government  accountability. Public Performance  &  Management  Review , 36 (3), 456–471. https://doi.org/10.2753/PMR1530-
9576360304
Lindblom,  C.  K.  (1994).  The  implications  of organizational  legitimacy  for  corporate social  performance  and  disclosure.  In Critical  Perspectives  on  Accounting Conference . New York.
MERDESA.  (2015).  Tanpa  partisipasi,  desa impian  hanya  omong  kosong  belaka. Infest , 11–12. Retrieved from https://issuu.com/infest/docs/merdesa_ed isi_ii_mengeja_pengelolaa
Meyer,  J.  W.,  &  Scott,  W.  R.  (1983). Organizational  environment:  Ritual  and rationality . Beverly Hills, CA: Sage. Murtiono,  Y.  (2016). Modul  tata  kelola keuangan  desa .  (H.  Prasetya,  Ed.)  (I). Yogyakarta:  Infest.  Retrieved  from www.infest.or.id
Nelson,  N.,  &  Wright,  S.  (1995). Power  and participatory  development :  theory  and practice . London: Intermediate Technology Publications.
Rahayu,  S.  (2010).  Persepsi  pemerintah daerah  kota  Jambi  terhadap  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  dalam  penyusunan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah. Jurnal
Penelitian Universitas Jambi Seri
Humaniora Sistem , 12 (2), 29–33.
Ramdan,  D.,  Setiawan,  D.,  Murtiono,  Y., Widiyatmoko,  P.,  Muryaman,  Z.,  & Rusim,  S.  (2015). Panduan:  Peran  aktif warga  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan  desa .  Jakarta:  Peace  Through Development in Disadvantaged Area.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 113 tahun 2014 pengelolaan  keuangan  desa  (2014). https://doi.org/10.1016/0034-
5687(85)90130-6
Robert,  P.  (2002). Democracies  in  flux:  The evolution of social capital in contemporary society . New York: Oxford University Press.
Samah,  A.  A.,  &  Aref,  F.  (2009).  People’s participation in community development: A  case  study  in  a  planned  village settlement  in  Malaysia. World  Rural Observations , 1 (2), 45–54.
Sopanah. (2010). Studi fenomenologis:
Menguak  partisipasi  masyarakat  dalam proses penyusunan APBD. Jurnal
Akuntansi  Dan  Auditing  Indonesia ,
14 (1), 1–21.
Suebvises,  P.  (2018).  Social  capital,  citizen participation  in  public  administration, and  public  sector  performance  in Thailand. World Development , 109 , 236–
248.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.
05.007
Syamsi,  S.  (2014).  Partisipasi  masyarakat dalam  mengontrol  penggunaan  anggaran dana  desa. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu
Politik , 3 (1), 21–28.
Thomas,  J. C. (1995). Public participation  in public decisions: New skills and strategies  for  public  managers .  San
Francisco: Jossey-Bass.
Wampler,  B.  (2002). Brazil  ’  s  participatory budgeting: Motivations, evidence, claims,  and  research  strategies . The World Bank . Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EXTE CAREGTOPSOCDEV/Resources/WB_
FinaldraftWampler2002.pdf
Waskitojati,  D.,  Handoyo,  S.,  Wuryaningsih, C.  D.  Prasetyo,  H.  D.,  &  Luwihono,  S. (2016). Policy  Note:  Model  Proses
Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif . Jawa Tengah:
Lembaga Percik Salatiga.
Zucker, L. G. (1987). Institutional Theories of
Organization. Annual Review of Sociology , 13 (1), 443–464. https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.08 0187.002303