## PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KETATANEGARAAN YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
Oleh: Drs Munif Rochmawanto, SH, MH, MM
Abstrak
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebelum amandemen,  sistem  parlemen  di  Indonesia  adalah  satu  kamar  ( monocameral ),  meski  terdapat  dua badan  perwakilan  yaitu  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR).  Dalam  sistem  parlemen  ini  kekuasaan  legislasi  diletakkan  kepada  DPR  bersama-sama Presiden.  Seiring  dengan  perkembangan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  berdasarkan  amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem satu kamar tersebut berubah menjadi sistem parlemen dua kamar ( bicameral ), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan  legislasi  berada  di  tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Perubahan mendasar terjadi pada Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi “Kedaulatan di tangan  rakyat  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”,  berubah  menjadi “Kedaulatan  Rakyat  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”. Perubahan  yang  sangat  mendasar  terhadap  Pasal  1  ayat  (2)  telah  menimbulkan  reaksi  keras  dari Gerakan  Nurani  Parlemen,  Forum  Kajian  Ilmiah  Konstitusi,  sekelompok  purnawirawan  ABRI  dan akademisi  yang  menentang  rumusan  itu.  Mereka  menilai  perubahan  itu  telah  mengubah  dasar “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  pennusyawaratan  atau  perwakilan”, dan  meniadakan  eksistensi  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  sebagai  pemegang  kedaulatan rakyat. Tetapi pandangan tersebut ditolak oleh sebagaian kelompok lain, bahwa eksistensi MPR tidak akan  hilang  tetapi  berubah  fungsi  sebagai  forum,  dan  bukan  lagi  sebagai  lembaga.  Karena  forum, maka MPR tidak perlu lembaga, tetapi hanya merupakan sidang gabungan ( joint sesion ) antara DPR dan  DPD,  yang  dirumuskan  dalam  pasal  2  (Rancangan  perubahan  Keempat).  MPR  mengubah  diri sebagai parlemen bicameral .
Kata Kunci   : Pembagian Kekuasaan, Sistem Ketatanegaraan, Berkedaulatan Rakyat
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah Melalui  sidang  MPR  yang dimulai  tahun  1999  telah  berhasil dilakukan perubahan (amandemen) terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini telah menimbulkan berbagai pergeseran dan reformasi dalam beberapa  hal  terkait  dengan  struktur, fungsi  lembaga-lembaga  negara,  sistem pemerintahan dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, sistem parlemen di Indonesia adalah satu kamar ( monocameral ),  meski  terdapat  dua badan perwakilan yaitu Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem  parlemen  ini  kekuasaan  legislasi diletakkan  kepada  DPR  bersama-sama
Presiden.  Seiring  dengan  perkembangan
sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem satu kamar tersebut berubah menjadi sistem parlemen  dua  kamar  ( bicameral ),  yang terdiri  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD).  Hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan legislasi  berada  di  tangan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pengertian sederhana dari sistem  perwakilan bicameral adalah lembaga perwakilan yang terdiri dari dua kamar.  Menyangkut  sistem  perwakilan dua  kamar  ( bicameral )  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  amandemen Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  beberapa  ahli memberikan  pendapat  mengenai  hal tersebut. Hal ini terkait dengan keberadaan  MPR  sebagai  salah  satu
badan  perwakilan  yang  masih  memiliki kewenangan  tersendiri  dan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  Dewan  Perwakilan Daerah. Perubahan mendasar terjadi pada  Pasal  1  ayat  (2)  yang  sebelumnya berbunyi  “Kedaulatan  di  tangan  rakyat dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan
Rakyat”, berubah menjadi  “Kedaulatan  Rakyat  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan yang sangat  mendasar  terhadap  Pasal  1  ayat (2)  telah  menimbulkan  reaksi  keras  dari Gerakan Nurani Parlemen, Forum Kajian Ilmiah Konstitusi, sekelompok purnawirawan ABRI dan akademisi yang menentang  rumusan  itu.  Mereka  menilai perubahan  itu  telah  mengubah  dasar “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  pennusyawaratan atau  perwakilan”,  dan  meniadakan eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pemegang kedaulatan  rakyat.  Tetapi  pandangan tersebut ditolak oleh sebagaian kelompok lain,  bahwa  eksistensi  MPR  tidak  akan hilang  tetapi  berubah  fungsi  sebagai forum,  dan  bukan  lagi  sebagai  lembaga. Karena  forum,  maka  MPR  tidak  perlu lembaga, tetapi  hanya  merupakan sidang gabungan  ( joint  sesion )  antara  DPR  dan DPD,  yang  dirumuskan  dalam  pasal  2 (Rancangan  perubahan  Keempat).  MPR mengubah diri sebagai parlemen bicameral . 1
Hingga  kini  perwujudan  sistem perwakilan  di  Indonesia  dalam  bentuk MPR,  memberikan  kesan  Indonesia menganut  sistem unicameral berciri bicameral .  Ciri bicameral tak  cukup tampak  karena  kamar  yang  lain  tidak memiliki  fungsi  tersendiri  dan  tidak melembaga. Watak unicameral ini makin menonjol  saat  60  persen  keangotaan MPR  diisi  DPR  (500  orang),  sehingga MPR  kini  hanya  “DPR  luas”.  Maka pendapat “ unicameral berciri bicameral ”
1 Ni’matul  Huda,  Teori  dan  Hukum Konstitusi,  PT.  RajaGrafindo,  Jakarta,  2003 hal 35.
(atau  campuran  keduanya)  tak  cukup menyakinkan  untuk  menjelaskan  watak parlemen Indonesia. Banyak pihak lantas menggunakan istilah “Sistem MPR” bagi sistem perwakilan di Indonesia. 2 . Menurut Jimly Asshiddiqie, struktur  parlemen  kita  pasca  perubahan keempat  tidak  tepat  untuk  disebut sebagai  parlemen  dua  kamar  sesuai prinsip  “ strong  bicameral ”.  Sistem  yang kita anut paling jauh hanya dapat disebut sebagai “ soft bicameral ” karena kedudukan dua kamar DPR dan DPD itu tidak    Namun,  karena  MPR  sendiri  juga tidak  dapat  disebut  hanya  sebagai  “ joint session ”  antara  DPR  dan  DPD,  maka bangunan parlemen kita  juga tidak dapat disebut sebagai “ soft bicameral ” sekalipun. 3 Dari kedua pandangan tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia  tidak mengadopsi  sistem perwakilan  dua  kamar  dalam  pengertian yang  sebenarnya.  Sebagai lembaga perwakilan  Rakyat,  DPR  dan  DPD adalah  lembaga  legislator  yang  bertugas untuk  membuat  undang-undang.  Namun antara  kedua  lembaga  ini  memiliki bidang kekuasaan yang berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari kekuasaan  DPR  untuk  membuat  semua bentuk  undang-undang  termasuk  dalam bidang  otonomi  daerah  yang  merupakan kewenangan dari DPD. Kewenangan dari DPD  dalam  bidang  legislasi  hanya terbatas  pada  bidang-bidang  tertentu seperti dalam  bidang otonomi, hubungan pusat  dan  daerah  pembentukan  dan pemekaran,  dan  penggabungan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya  yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.
Lebih lanjut menyangkut kekuasaan-kekuasaan  dari  DPR  dan DPD, kekuasaan yang dimiliki oleh DPD terlebih  dahulu  harus  diusulkan  kepada
2 Ibid  hal 36).
3 Jimly  Asshidiqie.  Format  kelembagaan Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press. 2004 hal. 13.
DPR  untuk  kemudian  dibahas  bersama- sama.  Sedangkan  dalam  hal  pembuatan undang-undang  oleh  DPR,  secara  legal konstitusi tidak  ada keharusan  bagi DPR untuk mengkoordinasikannya atau mengkonsultasikannya  terlebih  dahulu kepada DPD. Kenyataan dari pengaturan
sebagaimana  tersebut  di  atas,  legalitas terhadap  kekuasaan  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan  terhadap kekuasaan  DPR  dan  DPD  sepertinya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang seutuhnya. DPD sebagai bagian  dari  kekuasaan  lembaga  legislatif yang  terpilih  melalui  pemilihan  umum langsung  oleh  rakyat  diamanatkan  untuk membawa  nilai-nilai  aspirasi  dari  rakyat sesuai porsi dan
kewenangan keberadaanya. Hal ini di maksudkan agar kedaulatan tersebut dapat  terwujud secara  utuh,  sesuai  dengan  aspirasi  dan cita-cita masyarakat Indonesia.
Selain  itu,  pembentukan  DPD yang dimaksudkan agar terciptanya suatu kondisi  yang  parlemen  khususnya  dan kekuasaan  pada  umumnya  yang  saling mengawasi  dan  mengimbangai  ( check and  balance )  adalah  juga  merupakan sarana  bagi  terwujudnya  parlemen  yang demokratis.
Oleh  karenanya,  sebagai  negara yang mengakui kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara seyogyanya pembentukan sistem parlemen  2  (dua)  kamar  di  Indonesia yang  terdiri  dari  DPR  dan  DPD  dapat mencerminkan  dua  unsur  perwakilan yang sebenarnya.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang masalah tersebut diatas, penulis mengetengahkan dua permasalahan yanitu:
a. Bagaimanakah pembagian kekuasaan  antara  MPR,  DPR  dan DPD  dalam  mewujudkan  sistem ketatanegaraan  yang  berkedaulatan rakyat ?
b. Bagaimanakah hubungan antara MPR,  DPR  dan  DPD  dalam  sistem dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia
setelah amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian  kekuasaan  antara  MPR,
DPR  dan  DPD  dalam  mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat. b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan  antara  MPR,  DPR  dan DPD dalam sistem dalam ketatanegaraan  di  Indonesia  setelah amandemen UUD 1945.

## B. Kajian Teori
1. Lembaga Perwakilan  Dengan Sistem Monocameral
Lembaga  legislatif  atau  biasa disebut  parlemen  adalah  lembaga  yang mewakili dan menampung aspirasi rakyat.  Sebagai  konsekuensi  dari  prinsip negara  yang  berbasis  pada  kedaulatan rakyat,  maka  keanggotaan  legislatif seyogyanya  dipilih  langsung  oleh  rakyat yakni melalui pemilihan langsung. Sesuai namanya legislatif, adalah lembaga  tinggi  negara  yang  fungsi utamanya  adalah  membuat  Undang- undang, karena legislatif adalah kumpulan dari berbagai aspirasi (aspirasi idiologi  maupun  aspirasi  kewilayahan) maka  tidak  bisa  dihindari  terjadinya perdebatan  sengit  antar  anggota  karena masing-masing
memperjuangkan aspirasinya  agar bisa “mewarnai” Undang-undang.
Legislatif juga berfungsi  sebagai  pengawas  kegiatan eksekutif  (lembaga  pelaksana  Undang- undang).  Dalam  sistem  parlementer lembaga legislatif memilih dan menetapkan  kepala  pemerintahan.  Di Indonesia  lembaga  legislatif  dikenal dengan  nama  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) atau sistem satu kamar ( Unicameral )  sistem  satu  kamar  ini dijalankan oleh Indonesia sebelum terjadinya  perubahan  Undang-undang Dasar  1945.  Sistem  satu  kamar  ini dilambangkan  dengan  adanya  MPR sebagai  pemegang  kedaulatan  rakyat, dimana keanggotaan dari MPR termasuk didalamnya adalah anggota-anggota DPR.
Sistem  satu  kamar  biasa  dipilih oleh  negara  yang  masyarakatnya  dinilai homogen  dengan  luas  wilayah  yang relatif  tidak  terlalu  besar.  Seluruh anggoata parlemen (wakil rakyat) berada dalam  satu  kamar.  Proses  keanggotaan parlemen  dilakukan  lewat  pemilihan umum,  dicalonkan  oleh  partai,  minimal memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  kursi  di  parlemen.  Dalam pemilihan  umum  partai-partai  yang diperankan oleh kader-kadernya bersaing untuk mendapatkan dukungan dan simpati  rakyat  atas  idiologi  dan  atau konsep membangun negara yang ditawarkan dan atau konsep
mensejahterakan  rakyat  dalam  skala nasional  aspirasi  rakyat  sepenuhnya diwakili oleh partai-partai.

## 2. Lembaga  Perwakilan  Dengan  Sistem Bicameral
Satu  hal  yang  perlu  diketahui, sistem  satu atau dua kamar tidak terikait dengan  satu  landasan  bernegara  tertentu, dan  juga  tidak  terkait  dengan  bentuk negara,  bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan  tertentu.  Setiap  negara mempunyai pertimbangan
sendiri- sendiri.  Ada  negara  yang  menjalankan sistem  dua  kamar  karena  latar  belakang kesejarahan.
Inggris  menjalankan  sistem  dua kamar,  antara  lain  untuk  memelihara kehadiran  perwakilan  kaum  bangsawan disamping  rakyat  umum.  Sistem  dua kamar  di  Inggris  tidak  terlepas  dan proses  demokratisasi  badan  perwakilan. Semula  badan  perwakilan  Inggris  hanya terdiri  dari  kaum  bangsawan  atau  yang mewakili  kelompok  agama  atau  institusi tertentu.  Demokratisasi  dan  tumbuhnya kelas  sosial  baru  (kelas  menengah), kemudian  menuntut  perwakilan  yang mewakili  rakyat  umum.  Maka  lahirlah Majelis  Rendah  ( House  of  Commons ) disamping  Majelis  Tinggi  ( House  of Lords ).  Sistem  dua  kamar  di  Amerika
Serikat, merupakan hasil kompromi antar negara bagian yang berpenduduk sedikit. House of Refresentatives (DPR)
mewakili  seluruh  rakyat.  Setiap  negara bagian  diwakili  sesuai  dengan  jumlah penduduk.  Senate  (DPD) mewakili
negara  bagian.  Setiap  negara  bagian  di wakili  oleh  dua  orang  senator  tanpa membeda-bedakan  antar  negara  bagian yang berpenduduk banyak dengan berpenduduk sedikit. Selain hasil kompromi,  sistem  dua  kamar  Amerika Serikat,  diperkirakan  tidak  terlepas  dari sistem dua kamar.
Negara  yang  multi  etnis  yang masyarakatnya memiliki keragaman aspirasi yang memiliki karateristik kewilayahan antara lain nuansa kedaerahan  yang  cukup  kental,  lazim mengunakan parlemen dengan istilah dua kamar ( bicameral ). Kamar pertama lazim disebut  majelis  rendah  dan  untuk  kamar ke  dua  disebut  mejelis  tinggi.  Walau kedua kamar masing-masing sama sebagai lembaga parlemen namun keduanya praktis terpisah karena mempunyai misi dan tugas dan mensyaratkan perlunya pemisahan. Bergabungnya  dua  kamar  hanya  pada saat terjadinya “ hearing ” untuk suatu isu atau  topik  bahasan  tertentu  namun  tidak untuk  mengambil  keputusan  apapun. Dibawah ini penjelasan lebih  lanjut akan ke dua lembaga tersebut :
1. Majelis Rendah adalah tempat wakil-waki rakyat
mewakili kepentingan partai atas dasar idiologi,  konsep  atau  visi  yang skalanya  nasional  karena  objek pertarungan  adalah  konsep  dalam skala nasional maka aktifitas majelis rendah  terlibat  langsung  dengan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan  oleh  eksekutif,  dalam arti  langkah  atau  kebijakan  akan cepat  ditanggapi  atau  disorot  oleh majelis, baik yang pro maupun yang kontra.  Oleh  karena  fungsi  yang demikian,  majelis  rendah  berfungsi sebagai  rekan  (dalam  beberapa  hal; dilihat  dari  kepentingan  partai  yang memerintah)  sekaligus  pengawas (dilihat  dari  kepentingan  partai oposisi).  Majelis  rendah  adalah tempat pertama dibahas dan diperdebatkan  Rancangan  Undang- undang  (RUU)  yang  diusulkan  oleh Majelis.  RUU  yang  telah  disetujui kemudian diajukan ke Majelis Tinggi  untuk  dibahas  dari  segi
kewilyahan,  artinya  akan  ditinjau adakah  RUU  tersebut  bermanfaat bagi  wilayah  atau  malah  akan merugikan salah satu wilayah.
Dikarenakan kegiatannya yang menyoroti  kegiatan  eksekutif  maka dinamika  demokrasi  akan  lebih dapat dirasakan di Majelis Rendah.
2. Majelis Tinggi adalah  majelis tinggi tempat  dimana  wakil-wakil  rakyat membahas,  dari  sudut  kepentingan wilayah,  RUU  yang  diajukan  oleh Majelis  rendah  untuk  disetujui  atau ditolak.
Perbedaan  latar  belakang  atau tujuanya yang hendak dicapai, memepengaruhi juga cara-cara menentukan  masing-masing  kamar.  Bagi Indonesia,  ada  beberapa  pertimbangan- pertimbangan menuju sistem dua kamar.
1. Seperti diutarakan Montesqeui, sistem  dua  kamar  merupakan  suatu mekanisme cheks  and  balances
antara  kamar-kamar  dalam  satu badan perwakilan.
2. Penyederhanaan sistem badan perwakilan.  Hanya  ada  satu  badan perwakilan tingkat pusat yang terdiri dari  dua  unsur,  yaitu  unsur  yang langsung  mewakili  seluruh  rakyat dan  unsur  yang  mewakili  daerah. Tidak  diperlukan  utusan  golongan. Kepentingan  golongan  diwakili  dan disalurkan melalui unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat. 3. Wakil  daerah  menjadi  bagian  dari pelaksanakan fungsi parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi  pemerintah,  menetapkan APBN, dan lainnya). Dengan demikian  segala  kepentingan  daerah terintegrasi  dan  dapat  dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor untuk menguatkan kesatuan, menghindari disintegrasi. 4. Sistem  dua  kamar  akan  lebih produktif.  Tugas  dan  wewenang dapat  dilakukan  setiap  unsur.  Tidak perlu  menunggu  atau  bergantung pada  satu  badan  seperti  DPR sekarang.
Berkaitan  dengan  keberadaan dari  lembaga  perwakilan,  penerapannya di  beberapa  negara  memiliki  perbedaan variasi.  Ada  negara  yang  menganut sistem perwakilan satu kamar, dua kamar dan tiga kamar. Perbedaan  yang  melekat pada  ciri  dan  sifat  dari  masing-masing sistem  ini  memberikan  konsekuensi tersendiri terhadap tugas dan kewenangannya. Khusus mengenai sistem  parlemen  dua  kamar,  di  mana terdiri  dari  Majelis  Rendah  ( lower House )  dan  Majelis  Tinggi  ( Upper House ). Di antara kedua  majelis tersebut memiliki kewenangan  yang  berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, Ni’matul Huda mengemukakan : 4
“Di  beberapa  negara,  majelis  rendah biasanya diberi wewenang untuk mengambil prakarsa mengajukan rencana anggaran dan pendapat negara, sedangkan majelis tinggi berperan dalam pembuatan dan perumusan kebijaksanaan luar  negeri.  Pada  prinsipnya,  kedua kamar  majelis  dalam  sistem bicameral itu  memiliki  kedudukan  yang  sederajat. Satu  sama  lain  tidak  saling  membawahi, baik  secara  politik  maupun  secara legislatif.  Undang-undang  tidak  dapat ditetapkan  tanpa  persetujuan  bersama yang  biasanya  dilakukan  oleh  suatu panitia  bersama  ataupun  melalui  sidang gabungan di antara kedua majelis itu”.
Pada mulanya tujuan dibentuknya parlemen bikameral dihubungkan
dengan  bentuk  negara  federasi  yang memerlukan dua kamar majelis. Kedua  majelis  itu  perlu  diadakan  untuk maksud  melindungi  formula  federasi  itu sendiri.
Akan
tetapi, dalam perkembangannya  bersamaan  dengan pergeseran kecenderungan ke arah bentuk  negara  kesatuan.  Maka  sistem bikameral  itu  juga  dipraktekkan  di lingkungan  negara-negara  kesatuan.  Dua alasan  utama  yang  dapat  dikemukakan
4 Ni’matul Huda, op cit  hal  258-259
penggunaan sistem bikameral ini adalah : )
1. Adanya  kebutuhan  akan  perlunya suatu keseimbangan  yang  lebih stabil antara  pihak  eksekutif  dan  lagislatif, the  unbridled  power  of  a  single chamber  being  restrained  by  the creation  of  a  Second  Chamber recruited on a different basis ;
2. Keinginan  untuk  membuat  sistem parlementer berjalan, jika tidak lebih efisien, setidak-tidaknya lebih lancar ( smooth ),  melalui  suatu  majelis ( chamber )  yang  disebut revising chamber untuk memelihara a careful check  on  the  sometimes  hasty decisions of a first Chamber .
Penerapan  sistem  bikameral  itu,
dalam  prakteknya  sangat  dipengaruhi oleh  tradisi,  kebiasaan,  dan  sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan.  Seperti  halnya  negara federasi,  negara  kesatuan  juga  bertujuan melindungi  wilayah  tertentu,  melindungi etnik, dan kepentingan-kepentingan khusus  dari  golongan  rakyat  tertentu (seperti kelompok kepentingan, golongan minoritas,  dan  sebagainya)  dan  suara mayoritas  (tirani  mayoritas).  Sebenarnya tidak  banyak  perbedaan  apakah  sistem unikameral atau bikameral yang digunakan  dalam  negara  kesatuan  atau federasi  itu.  Penting  bahwa  sistem majelis  tunggal  atau  ganda  itu  dapat benar-benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Penerapan dan penggunaan sistem
perwakilan  dua  kamar  atau  satu  kamar dalam beberapa negara di dunia memiliki latar  belakang  peneran  yang  berbeda- beda.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  berbagai macam  faktor  yang  melingkupinya.
Penerapan sistem parlemen ini tergantung  pada  kebijakan  yang  berlaku di negara tersebut.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian.
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif (hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 5 Oleh karena itu  penelitian  hukum ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum  tentang  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif, yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan  pembagian  kekuasan  MPR, DPR dan DPD.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  dilakukan
dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) . Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti  melalui  aturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu  mengenai kekuasan MPR,  DPR  dan  DPR.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan
Konsep (conceptual  approach). Pendekatan konsep digunakan untuk melihat konsep  konsep  yang  terkait  pembagian kekuasaan antara MPR, DPR  dan  DPR dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan rakyat.

## 3. Bahan Hukum
Dalam  penulisan  sekripsi    ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:
a. Bahan hukum primer:
Bahan hukum primer adalah merupakan  bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai  otoritas,  bahan  hukum terdiri  dari  perundang-undangan, catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan  putusan  hakim.  Adapun  bahan hukum  primer  tersebut  meliputi:
Undang Undang Dasar 1945
(amandemen),    Undang  Undang Nomor  27  tahun  2009  tentang
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57
Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..
b. Bahan Sekunder: Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  yang  diperoleh  dari  buku teks,  jurnal-jurnal,  pendapat  para sarjana dan kasus-kasus hukum. 6
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Baik  bahan  primer  maupun bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan  yang telah  dirumuskan  dan  diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## 5. Pengolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah studi  kepustakaan,  aturan  perundang- undangan,  yang  penulis  uraikan  dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga  disajikan  dalam  penulisan yang  lebih  sistematis guna  menjawab perumusan masalah yang
dirumuskan.  Cara  pengolahan  bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi  yakni  pembagian  kekuasaan antara  MPR,  DPR  dan  DPD  dalam mewujudkan kedaulatan rakyat..

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pembagian  Kekuasaan  antara  MPR, DPR  dan  DPD  dalam  Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa susunan negara Republik Indonesia
adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip
6 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15.
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk  kepentingan  daerah  dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Prinsip  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti  disebutkan  dalam  penjelasan Undang-Undang  Susduk,  diwujudkan dengan
pembentukan lembaga permusyawaratan  yaitu  MPR,  lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR (pusat) dan DPRD  (daerah)  dan  lembaga  perwakilan daerah yaitu DPD.
Prinsip  kedaulatan  rakyat  salah satunya  tercermin  dalam  struktur  dan mekanisme  kelembagaan  negara  dan pemerintahan  yang  menjamin  tegaknya hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.  Dari  segi  kelembagaan, prinsip  kedaulatan  rakyat  itu  biasanya diorganisasikan sistem pemisahaan kekuasaan  ( separation  of  power )  atau pembagian  kekuasaan  ( distribution  atau division of power ).
Pembagian  kekuasaan  antara MPR,  DPR  dan  DPD  secara  prinsipil bertugas  untuk  mengemban  amanat rakyat,  sebagai  perwujudan  kedaulatan rakyat.  Sebelum  amandemen  Undang-
Undang Dasar RI Tahun 1945
pembagaian  kekuasaan  yang  dianut adalah  bersifat  vertikal,  yaitu  MPR sebagai pemegang kedaulatan memberikan dan membagikan kekuasaan yang dimilikinya kepada lembaga- lembaga negara lainnya. Namun sekarang,  dengan  kedudukan  MPR  yang bukan  lagi  sebagai  lembaga  tertinggi melainkan
sederajat, pembagian kekuasaannya adalah bersifat horizontal.
Pembagian  kekuasaan  antara
ketiga  lembaga  ini,  sangat  menentukan terwujudnya  kepentingan  rakyat  dengan baik  dan  proporsional.  Kepentingan rakyat adalah pertimbangan yang
fundamental  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi  dari  masing-masing  lembaga negara,  sehingga  harapan-harapan  dari masyarakat dapat terwujud.
Meskipun pada prinsipnya ketiga  lembaga  ini  bekerja dalam rangka kepentingan  nasional  suatu  masyarakat dan sekalipun tidak ada perbedaan dalam hal  tujuan  yang  hendak  dicapai  secara nasional  tetapi  dalam  rangka  efektivitas pencapaian  dari  maksud  dan  tujuan pembentukan  daripada  lembaga-lembaga ini, pembagian kekuasaan antara keduanya harus dijalankan.
Salah  satu  maksud  dan  tujuan diadakannya  pembagian  kekuasaan  ini adalah  agar  terjadi check  and  balance antara  lembaga-lembaga  negara  untuk saling  mengimbangi  dan  mengawasi dalam  kesederajatan  yang  sebenarnya berdasarkan  tugas  dan  fungsi  masing- masing.
Pada  intinya,  prinsip-prinsip pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  di maksudkan  untuk  membatasi  kekuasaan negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang  penguasa.  Pengaturan dan  pcmbatasan  kekuasaan  itulah  yang menjadi  ciri  konstitusionalisme  dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-
wenangan  kekuasaan  dapat  dikendalikan dan  diminimalkan.  Dalam  pengaturan kekuasaan MPR, DPR dan DPD termasuk  tugas  dan  fungsi  masing- masing,  masih  memiliki  kecenderungan untuk terjadinya  beberapa  permasalahan, berupa tindakan sewenang-wenang penguasa. Permasalahan yang terjadi
antara  MPR  dan  DPR.  misalnya  dalam hal  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  3  amandemen  Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil  Presiden  diberikan  kepada  MPR. Berdasarkan Pasal 6 amandemen Undang-Undang  Dasar  RI  Tahun  1945
DPR  hanya  berhak  untuk  mengajukan usul  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  dan kemudian  mengajukan  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR  (Pasal  7B  amandemen  Undang-
Undang  Dasar  RI  Tahun  1945),  setelah melewati  sidang  istimewa  MPR.  Jika DPR benar-benar berniat untuk menjatuhkan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden, cukup ketika Mahkamah Konstitusi  mengatakan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  bersalah,  sudah bisa  dipastikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden tersebut bisa dijatuhkan
( impeachment ).
Hal  ini  dimungkinkan  karena jumlah angguta DPR yang berjumlah 550 orang dapat dipastikan mampu memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun di dalam MPR masih  terdapat  DPD  yang  jumlah anggotanya  tidak  lebih  dari  1/3  anggota DPR  (183)  orang.  Kecuali  jika  terjadi tawar  menawar  politik  antara  DPR dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden,  atau  jumlah  suara  mayoritas DPD  mendukung  jumlah  suara  DPR yang  tidak  menyetujui impeachment terhadap Presiden. Hal tersebut tidak memperlihatkan adanya pembagian kekuasaan dalam pengertian yang sebenarnya. Kenyataan ini tentunya dapat menimbulkan  terjadinya  kecenderungan politik  dan  tindakan  sewenang-wenang oleh  DPR  terhadap  Presiden  dan/atau Wakil Presiden.
Berkaitan dengan masalah kedaulatan  rakyat,  pengaturan  antara DPR  dan  DPD,  dapat  dilihat  dalam pengertian  perwakilan  yang  diemban oleh  masing-masing  lembaga  ini. Makna perwakilan  daerah  yang  diemban  oleh DPD kurang melekat. Beberapa kewenangan  yang  semestinya  menjadi kedaulatan  rakyat  dalam  pengertian perwakilan  dari  masyarakat  daerah  yang diemban  oleh  DPD  telah  berubah  fungsi menjadi  perwakilan  politik  sebagaimana sifat  perwakilan  yang  terdapat  di  dalam DPR.  Padahal  berdasarkan  ketentuan Pasal  27C  ayat  (1)  amandemen  UUD 1945  disebutkan  :  “Anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  dipilih  dart  setiap provinsi  melalui  pemilihan  umum”. Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  271 Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2009 disebutkan,  “DPD  terdiri  atas  wakil daerah  provinsi  yang  dipilih  melalui
pemilihan  umum”.  Pasal  277  UU  27 Tahun  2009  disebutkan,  “Anggota  DPD dari  setiap  provinsi  ditetapkan  sebanyak empat orang”. Ketentuan  ini  secara  jelas menentukan  bahwa  DPD  adalah  wakil dari daerah. Sedangkan pemilihan daripada  anggota  DPR  berdasarkan ketentuan  Pasal  19  ayat  (1)  amandemen UUD 1945 disebutkan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan  umum”.  Dalam  ketentuan
Pasal  67  Undang-undang  Nomor  27 Tahun  2009  disebutkan,  “  DPR  terdiri dari  atas  anggota  partai  politik  peserta pemilihan  umum  yang  dipilih  melalui pemilihan umum”.
2. Hubungan  antara  MPR,  DPR  dan DPD  dalam  Sistem  Ketatanegaraan

## Setelah Amandemen UUD 1945
Hubungan  antara  MPR,  DPR, dan DPD adalah hubungan kesederajatan untuk dapat saling mengisi dan mengimbangi, sebagaimana prinsip check and balances . Berdasarkan prinsip ini  diharapkan  pelaksanaan  dari  masing- masing tugas dan fungsi yang dimilikinya,  dapat  lebih  membentuk suatu lembaga yang harmonis. Harmonisasi  hubungan  antara  lembaga negara  sangat  menentukan  kualitas  dari produk  kerja  dan  kredibilitas  daripada lembaga-lembaga negara.
Hubungan  antara  MPR  dengan DPR dan DPD menyangkut bidang tugas yang  dijalankan  oleh  MPR,  di  mana anggota-anggota  DPR  dan  DPD  yang merupakan anggota MPR secara otomatis ikut  terlibat  didalamnya,  seperti  dalam kewenangan  MPR  untuk  melantik  dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil  Presiden  serta  mengubah  dan menetapkan  Undang-Undang  Dasar  RI Tahun  1945.  Namun  terhadap  bidang tugus  yang  dimiliki  oleh  DPR  maupun DPD maka MPR tidak memiliki kapasitas untuk ikut terlibat, karena MPR tidak  memiliki  organ  tersendiri  seperti DPR dan DPD.
Bagaimanakah  hubungan  antara DPR  dan  DPD  dalam  konteks  lembaga perwakilan  ?  Hubungan  antara  kedua lembaga perwakilan ini dapat dilihat dari fungsi utamanya dalam bidang
pengawasan,  legislasi  dan  anggaran. Sebagai  sama-sama  lembaga  parlemen, keseluruhan  fungsi  parlemen  itu  ada  di kedua  lembaga  ini,  dan  karena  itu pembagian  tugas  keduanya  dapat  diatur berkenaan  dengan  aspek-aspek  tertentu yang  terkait  dengan  fungsi  legislatif, pengawasan dan fungsi anggaran tersebut.  Misalnya,  pelaksanaan  fungsi legislatif, pengawasan dan fungsi anggaran yang berkenaan dengan kepentingan daerahdaerah, haruslah dilakukan oleh DPD bukan oleh DPR.
Hubungan antara DPR dan DPD dalam  bidang  legisiasi,  berdasarkan amandemen  Undang-Undang  Dasar  RI Tahun  1945,  terlebih  dahulu  dipaparkan mengenai kekuasaan dari masing-masing lembaga  perwakilan  tersebut  berkenaan dengan fungsi pembuatan undang- undang (legisiasi).
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki  kekuasaan  untuk  membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh Presiden,  DPR  maupun  DPD,  kemudian dibahas  oleh  Presiden  dan  DPR  untuk mendapat  persetujuan  bersama.  Jika rancangan  undang-undang  itu  tidak mendapat  persetujuan  bersama,  RUU  itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan  DPR  masa  itu.  Rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui bersama  untuk  menjadi  undang-undang kemudian disahkan oleh Presiden. Apabila  presiden  tidak  mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama, untuk menjadi undang-undang kemudian disahkan oleh Presiden. Apabila Presiden tidak  mengesahkan  RUU  yang  telah disetujui  bersama,  dalam  waktu  tiga puluh  hari  semenjak  RUU  tersebut disetujui,  RUU  itu  sah  menjadi  undang- undang.
Sedangkan  kekuasaan  Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legisiasi,  dimana  DPD  mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.  DPD  ikut  membahas  RUU  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah,  memberikan pertimbangan  kepada  DPR  atas  RUU APBN  dan  RUU  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan dan agama.
Kekuasaan  DPD  dalam  bidang legislasi di bandingkan dengan kekuasaan  DPR,  hanya  terbatas  pada kekuasaan  untuk  mengajukan  RUU  dan bukan memberikan persetujuan. Kemampuan uutuk memberikan persetujuan terhadap setiap RUU menurut  amandemen  Undang-Undang Dasar  RI  Tahun  1945  hanya  diberikan kepada  DPR  dan  Presiden.  Bukankah sebagai  suatu  lembaga  perwakilan  yang memang memiliki tugas untuk membentuk  UU  seharusnya  memiliki kekuasaan untuk membentuk dan sekaligus memberikan persetujuan terhadap  pembuatan  suatu  RUU  untuk menjadi  UU.  Kekuasaan  yang  dimiliki oleh Presiden untuk memberikan persetujuan  terhadap  RUU  menjadi  UU, sebaiknya dihapuskan saja, karena Presiden selaku lembaga eksekutif hanyalah  pelaksana  daripada  UU  yang dibuat  oleh  lembaga  perwakilan.  Namun persoalan ini tentunya tidak bisa dilepaskan  dari  dianutnya  sistem  “ soft becameralism” di  Indonesia  dan  bukan “ strong becameralism “.
Dalam  sistem  parlemen  dua kamar  seperti  di  Amerika  Serikat,  setiap rancangan UU mengharuskan persetujuan  bersama  antara  DPR  dan Senat. Ketentuan semacam ini tentu tidak harus diadopsi secara persis dalam situasi di Indonesia. Jika suatu RUU dipersyaratkan  untuk  disetujui  oleh  DPR dan  DPD  sekaligus  seperti  di  Amerika
Serikat,  niscaya  dapat  timbul  penilaian bahwa  proses  pembuatan  suatu  UU  di masa  yang  akan  datang  menjadi  lebih berat,  yaitu  di  samping  harus  disetujui
bersama oleh DPR. dan DPD, juga harus disetujui bersama oleh Presiden. 7
Terhadap hal ini Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar persetujuan atas RUU sebaiknya disetujui  oleh  dua  lembaga  saja,  yaitu DPR  bersama  Presiden,  atau  DPR bersama  DPD.  Jika  dua  dari  ketiga lembaga tersebut sudah menyetujui maka lembaga  ketiga  tidak  dapat  lagi  menolak untuk  menerimanya  sebagai  UU  yang sah.  Sayang,  dalam  naskah  perubahan Undang-Undang  Dasar  RI  Tahun  1945, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5),  pengertian  demikian belum tercakup secara utuh. 8
Berkaitan  dengan  itu,  mengenai hubungan  kekuasaan  antara  DPR  dan DPD  dalam  bidang  legislasi  yang  mana DPD  hanya  memiliki  kekuasaan  untuk mengajukan usul dan membahas usulannya tersebut bersama-sama dengan DPR  dan  pemerintah,  tetapi  hanya sampai  pada  tingkat  I  dalam  hal penyampaian  pandangan  dan  pendapat DPD  atas  RUU,  serta  tanggapan  atas pandangan  dan  pendapat  dari  masing- masing lembaga. Pandangan dan pendapat  serta  tanggapan  ini  dijadikan sebagai bahan masukan utuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.
Keterlibatan  DPD  yang  hanya sampai pada tingkat I, dan pada tingkatan selanjutnya  dibahas  bersama  oleh  DPR bersama-sama dengan pemerintah, memberikan  kemungkinan  atas  usul RUU  dari  DPD  tersebut  tidak  mendapat persetujuan  dari  pemerintah  dan  DPR. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah  memiliki  hak  veto  (Pasal  20 ayat  (3)  amandemen  Undang-Undang Dasar  RI  Tahun  1945).  Demikian  pula halnya  dengan  penolakan  yang  bisa  saja muncul  dari  DPR  pada  saat  pembahasan antara DPR dengan pemerintah.
Pertimbangan ini, meskipun menurut  ketentuan  amandemen  Undang-
7 Jimly Ashiddiqie. Op cit hal  18
8 Jimly Ashiddiqie. Op cit hal  18
Undang  Dasar  RI  Tahun  1945  dan  UU No. 27 Tahun 2009 harus ditindak lanjuti oleh  DPR  dan  pemerintah  (Presiden), sifatnya  kurang  mengikat.  Kurangnya kekuatan mengikat dari sifat pertimbangan yang dimiliki oleh DPD ini dapat  saja  “disepelekan”  oleh  DPR maupun oleh pemerintah. Maksud “disepelekan”  di  sini  adalah  meskipun pada  pembahasan  nantinya  usulan  dan pertimbangan DPD ini akan dilampirkan, namun  tidak  terlalu mempengaruhi dalam  pengambilan  keputusan  dalam pembahasan  sebuah  rancangan  undang- undang.  Apabila  DPR  dan  pemerintah tidak  menjadikan  masukan  dari  DPD yang dihasilkan pada pembahasan tingkat I tersebut, hal ini merupakan konsekuensi tersendiri  yang  bisa  saja  terjadi,  karena hak  yang  dimiliki  oleh  DPR  dan pemerintah.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pembagian  kekuasaan  antara  MPR, DPR dan DPD belum begitu optimal dalam mewujudkan sistem ketatanegaran  yang  berkedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena struktur kekuasaan  parlemen  yang  dimiliki bersifat  tiga  kamar  jika  dilihat  dari kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing  lembaga  perwakilan.
Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan kedaulatan dalam pembagian  kekuasaan  di  Indonesia juga  disebabkan  kerena  kekuasaan
DPR  masih  jauh  lebih  besar  dan lebih  luas  dibandingkan  dengan kekuasaan  yang  dimiliki  DPD. Dengan  kecilnya  kekuasaan  yang dimiliki  oleh  DPD  berarti  tingkat perwakilan  yang  lebih  mendekatkan pada  prinsip  kedaulatan  rakyat tentunya  tidak  maksimal  untuk dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan inisiatif  dari DPD
sendiri. Sifat perwakilan yang dijalankan oleh DPD tidak tercermin secara  penuh  dalam  pengaturannya. Hal  demikian  karena  sifat  parlemen yang  diadopsi  oleh  Indonesia  sejak adanya  perubahan  Undang-Undang Dasar  RI  Tahun  1945  bersifat soft
bicameral dan bukan strong bicameral . b. Hubungan  antara  MPR,  DPR  dan
DPD  amandemen  Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang dimaksud untuk lebih saling mengisi dan  mengawasi  sebagai  prisnsip cheks  and  balances ,  seringkali menimbulkan  dampak  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip  keberadaan dari ketiga lembaga tersebut. Meskipun  hubungan  antara  MPR, DPR dan DPD tidak terlalu menimbulkan  permasalahan,  akan tetapi permasalahan yang terjadi dari bentuk  hubungan  antara  ketiga lembaga  tersebut  telah  memberikan kemungkinan
terjadinya
kecenderungan  “ super  power ”  dari DPR  dan  DPD.  Maka  perwakilan yang  diemban  oleh  kedua  lembaga tersebut dalam hubungannya memungkinkan  terjadinya  hubungan yang  tidak  harmonis.  Hal  ini diakibatkan
karena makna perwakilan  yang diemban oleh DPD tidak  sesuai  dengan  prinsip  dan keterwakilan  yang  dihasilkan  dari pemilu sebagai wakil daerah. Dengan  demikian  maka cheks  and balances yang seharusnya dijalankan dalam  rangka  untuk  mewujudkan system  ketatanegaraan  yang  imbang (kesederajatan) dan saling mengawasi masih jauh dari harapan. 2. Saran
Masih  perlu  adanya  perubahan pengaturan tentang hal-hal yang berkenaan  dengan  DPD,  karena  sesuai dengan  perkembangannya  masyarakat yang mengarah pada tingkat kemandirian daripada  daerah-daerah  seiring  dengan diterapkannya otonomi daerah.
Perlu  dibuat  sebuah  kode  etik yang  memungkinkan  dapat  mencegah terjadinya  konflik  antara  DPR  dengan DPD dan perlu adanya instrument hukum yang  mampu  melandasi  kinerja  daripada DPR  dan  DPD  pada  masa  yang  akan datang  sehingga  peran  daripada  masing- masing  lembaga  ini  dapat  sesuai  dengan keterwakilan yang dimiliki.
Adanya
perimbangan kewenengan  antara  pusat  dan  daerah, karena  yang  selama  ini  terjadi  segala sesuatu  hal  yang  berkenaan  dengan kebijakan  daerah  haruslah  mendapat restu  dari  pusat.  Sebaliknya  DPR,  tidak harus  mendapat  persetujuan  terlebih dahulu  dari  DPD  dalam  melaksanakan tugasnya.  Sehinga  terjadi  ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah agar tercipta checks and balances.
Dan yang terakhir adalah perlunya  kesadaran  dari  DPR  untuk selalu  mengikut  sertakan  pertimbangan- pertimbangan  yang  diajukan  oleh  DPD sehingga  makna  keterwakilan  yang dimiliki  oleh  DPD  dapat  lebih  terwarnai dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR:
Adnan  Buyung  Nasution.  Telaah  Akademis Terhadap  Materi  Undang-undang  Dasar yang akan Datang. Seminar diselengarakan oleh BPHN, 9-10 Oktober 2001. Azhary.  Negara  Hukum  Indonesia  Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-
Unsurnya,  UI  Press,  Jakarta,  cetakan pertama, 1995.
CST.  Kansil  dan  Christine  ST.  Kansil,  Hukum Tata  Negara  Republik  Indonesia  1,
Rineka  Cipta,  Jakarta,  cetakan  ketiga, 2000.
Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan  Konstitusi,  Liberty.  Yogyakarta. Cetakan kesatu, 1999.
_______,  DPR  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia,  Yogyakarta  ;  Liberty,  Edisi kedua. Cetakan pertama. 2000.
Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi,  Ni’matul  Huda,
Teori  dan  Hukum  Konstitusi,  PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001
Ismail  Suny,  Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara, Aksara Baru, Jakarta 1986.
Jimly  Asshidiqie.  Format  kelembagaan  Negara dan  Pergeseran  Kekuasaan  dalam  UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press. 2004.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metode  Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006. Miriam  Budiardjo.  Dasar-dasar  Ilmu  Politik.
Jakarta :   PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
Moh.  Mahfud  MD.  Hukum  dan  Pilar-pilar Demokrasi,  Gama  Media,  Yogyakarta, 1999.
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum.
Universitas Air Langga. Surabaya.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:
Undang Undang Dasar 1945 Undang  Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.