## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 21-33 E-ISSN:2685-7766
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh penulis,
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel dengan Akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh penulis,
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel dengan Akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA

## Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah
Masum Busthomi 1 , M. Iwan Satriawan 2*
1 Komisioner Bawaslu, Kabupaten Lampung Utara, 34514 Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141 Indonesia.
Info Artikel Dikirim: Jun 09, 2020 Diterima: Jul 11, 2020 Dipublikasi: Jul 20, 2020
Kata Kunci: KPU; Komisioner; Masyarakat; Organisasi Masyarakat; Pemilihan Umum
Koresponden: M. Iwan Satriawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email: i_santri@yahoo.co.id
Cantuman Sitasi: Busthomi, Masum & M. Iwan Satriawan . 2020.  Dinamika
Pengaruh Organisasi Masyarakat  dalam  Pengisian Anggota  KPU  di  Daerah. Journal  of  Political  Issues. 2(1);
21-33. Doi:
https://doi.org/10.33019/jpi.v
2i1.31
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.31
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract General  election  is  a  mechanism  that  functions  as  a  means  of  implementing principles  of  democracy.  The  election  goes  well,  KPU  is  formed  as  independent  and enduring  institution  that  has  authority  to  hold  election  such  as  presidential,  legislation and  regional  head  election.  To  hold  elections,  a  KPU  comissioner  from  the  community was  chosen  through  the  formation  selection  team  (Timsel)    of  an  independent.  The selection team (Timsel) also isn’t  separable from elements of societis such as academics, community  leaders  and  election  experts.  This  research use  of    qualitative  methode  to expressing problems. Focus writer directed to social reality towards an object for study, so this research looked at individuas and social organization as part of a strength that can determine  whether  the  candidate  of  KPU  is  selected  or  not.  The  result  of  the  analysis shows  that  in  the  practice  of  election  commisioners  KPU  are  not  only  determined  by personal  abilities  but  also  influenced  by  the  ideology  of  community  organizations  in  the selection  team.Hence  the  composition  of  the  number  of  selection  teams  from  one community  organization  will  affect  the  number  of  election  candidate  of  the  KPU commisioners who have the same ideology with one of these organization.
Abstrak Pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  suatu  mekanisme  yang  berfungsi  sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Dalam perjalanannya agar pemilu di Indonesia berjalan dengan baik maka dibentuklah KPU sebagai lembaga independen dan abadi yang  mempunyai  wewenang  menyelenggarakan pemilu baik pilpres, pileg maupun pilkada.  Untuk  dapat  menyelenggarakan  pemilu,  maka  dipilihlah  komisoner  KPU  dari unsur  masyarakat  melalui  pembentukan  tim  seleksi  (Timsel)  yang  independen.    Dalam pemilihan  timsel  ini  juga  tidak  dapat  terlepas  dari  unsur-unsur  masyarakat  seperti akademisi,  tokoh  masyarakat  dan  ahli  pemilu.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  metode  studi  kasus.  Fokus  perhatian  penulis  diarahkan  pada realitas  sosial  yang  berlangsung  terhadap  objek  yang  diteliti  sehingga  penelitian  ini memandang individu dan organisasi  sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan yang  dapat  menentukan  terpilih  atau  tidaknya  calon  komisioner  KPU.  Hasil  analisis menyatakan bahwa dalam praktikknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh  kemampuan  personal  namun  juga  dipengaruhi  oleh  ideologi  ormas  yang  ada  dalam tim  seleksi  tersebut.  Sehingga  komposisi  jumlah  timsel  dari  salah  satu  ormas  akan berpengaruh  terhadap  jumlah  keterpilihan  calon  komisioner  KPU  yang  satu  ideologi dengan salah satu ormas.

## Tentang Penulis:
Masum  Busthomi ,  penulis  saat  ini  adalah  komisioner  Bawaslu  Kabupaten  Lampung Utara  dua  periode.  Baik  waktu  masih  ad  hoc  pada  tahun  2017-2019  maupun  setelah perubahan  UU  No.7  Tahun  2017  tentang  pemilu  yang  menjadikan  Bawaslu  Kabupaten kota menjadi permanen 5 tahun terpilih kembali untuk masa jabatan tahun 2019-2024.
M.  Iwan  Satriawan, penulis  sedang  menempuh  pendidikan  Doktor  (S3)  di  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Saat  ini  aktif  mengajar  di  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung.

## PENDAHULUAN
Dalam  diskursus  ilmu  sosial  dan  politik,  pemilu  telah  dijadikan  cara  atau  metode  yang  sah untuk  merebut  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Pemilu  juga  dapat  diartikan  sebagai  ujian bagi  mereka  yang  sedang  berkuasa  (incumbent)  terhadap  hasil  kerja  selama  5  (lima)  tahun berkuasa, apakah sebagian besar rakyat pemilih masih menginginkan untuk berkuasa kembali atau tidak ( Satriawan, 2016 ).
Pemilihan umum (pemilu)  sendiri merupakan suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana  pelaksanaan  demokrasi  yang  sangat  prinsipil.  Pada  intinya,  pemilu  bersumber  pada dua  masalah  pokok  yang  terdapat  dalam  praktek  kehidupan  ketatanegaraan  suatu  negara, yaitu  tentang  ajaran  kedaulatan  rakyat  dan  paham  demokrasi,  dimana  demokrasi  diletakkan sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat,  sementara  pemilu  merupakan  pelaksanaan  daripada demokrasi ( Chakim, 2014 ).
Menurut  paham  kedaulatan  rakyat,  maka  rakyat  dapat    memerintah  dan  mengatur  diri mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sistem demokrasi (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan- pembatasan  terhadap  diri  mereka  sendiri,  dalam  arti  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan  ketentuan  dalam  masalah-masalah  pokok  mengenai  kehidupannya,  termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara ( Harun, 2016 ).
Berdasarkan  hal  tersebut,  dan  melihat  semakin  berkembangnya  tingkat  pemahaman masyarakat  tentang  demokrasi  dan  pemerintahan,  maka  tidak  mungkin  lagi  untuk melaksanakan  demokrasi  secara  langsung  sebagaimana  yang  pernah  dahulu  dilakukan  oleh penduduk Yunani kuno dalam suatu tempat yang dinamakan eklesia. Demokrasi secara tidak langsung  melalui  menempatkan  perwakilan  rakyat  dalam  suatu  majelis  itulah  yang  saat  ini paling  memungkinkan.  Dan  untuk  mencapai  hal  tersebut  dibutuhkan  suatu  mekanisme pemilihan umum (Pemilu)   yang diorganisir oleh suatu lembaga negara independen  yang di Indonesia dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Munculnya  KPU  sendiri  yang  merupakan  lembaga  negara  pembantu  ( extra  ordinary organ ) yang awalnya bernama  lembaga penyelenggara pemilihan umum  (LPU) di era orde baru yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Mendagri sesuai dengan amanat UU No.15 Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota-Anggota  Badan  Permusyawaratan  Rakyat atau Perwakilan Rakyat  yang  dalam Undang-undang ini menentukan bahwa Menteri dalam negeri  (Mendagri),  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota,  Camat  dan  Lurah  atau  Kepala  Desa masing-masing  menjadi  ketua  dan  merangkap  anggota  Panitia  Pemilihan  Indonesia  (PPI), Panitia  Pemilihan  Daerah  1  (PPD  1),  Panitia  pemilihan  Daerah  II  (PPD  II),  Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) ( Isra & Simambura, 2016 ). Selanjutnya  seiring  dengan  berjalannya  waktu  maka  undang-undang  Nomor  15  Tahun 1969    berubah  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1975  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota- anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat  yang disahkan pada 25 November 1975. Perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang ini adalah dibatasinya peserta pemilu  hanya  3  (tiga)  partai  politik    yaitu  Golkar,  PDI  dan  PPP.  Namun  pada  sisi penyelenggaraan tetap dibawah kontrol kuat pemerintah pusat melalui mendagri.
Memasuki  tahun  1982  dibentuk  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum (Panwaslak Pemilu) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1975.  Munculnya  Panwaslak  Pemilu  ini  dilatar belakangi    tuntutan  dari  PDI  dan  PPP  mengenai  banyaknya  ditemukan  pelanggaran  pemilu pada  tahun  1977.  Namun  dalam  undang-undang  ini  tidak  dijelaskan  mekanisme pengawasannya.  Justru  mekanisme  pengawasan  diserahkan  kembali  pada  pemerintah  yang notebene tidak pernah adil dan independen.
Pada  akhir  tahun  1984,  untuk  ketiga  kalinya  pemerintah  mengajukan  usul  perubahan atas  undang-undang  pemilu.  Usulan  ini  diterima  DPR  sehingga  pada  7  Januari  1985
diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  4  Tahun  1975  dan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1980  (UU  No.  1/1985).  UU  ini sendiri  hanya  bertahan  sampai  dilaksanakannya  pemilu  yang  terakhir  di  era  orde  baru  pada tahun  1997.  Hingga  berakhirnya  orde  baru  mekanisme  pengisian  Lembaga  Penyelenggara Pemilu  (LPU)  tidak  dilakukan  oleh  tim  seleksi  yang  independen  namun  ditunjuk  oleh pemerintah  pusat  dengan  dikoordinasi  oleh  Mendagri,  Kejaksaan    dan  Kepolisian  yang sifatnya tertutup dan tidak transparan.
Pasca terjadinya reformasi 1998, LPU berubah nama menjadi KPU yang baru dibentuk untuk  pelaksanaan  pemilu  1999  itu  hanya  terdiri  dari  dua  perwakilan,  yaitu  pemerintah sebanyak  lima  orang  dan  masing-masing  dari  satu  partai  politik  peserta  pemilu.  Secara internal, KPU pada periode ini sangat terfragmentasi. Fragmentasi atas kepentingan anggota multi-partai  pemilu  1999 dan kegagalan mereka  dalam memutuskan penetapan hasil pemilu ( Wahyanto & Djuyandi, 2019 ). Posisi KPU semakin diperkuat pasca amandemen UUD 1945 dimana  disebutkan  secara  implisit  pada  pasal  22E  ayat  5  bahwa: ”pemilihan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri” .
Pada  perkembangannya  selanjutnya  khususnya  setelah  dikeluarkannya  UU  No.22 Tahun  2007  tentang  penyelenggara  pemilu  maka  dibentuklah  KPU  secara  independen  dan non  partisan.  Untuk  membantu  kinerja  KPU  RI    dalam  mensukseskan  pelaksanaan pemilu,pilkada  dan  pilpres    maka  dibentuk  juga  KPU-KPU  di  daerah  mulai  dari  tingkat provinsi  hingga  kabupaten/kota  yang  para  anggotanya  diambilkan  dari  masyarakat, profesional dan akademisi. Tidak lagi melibatkan perwakilan dari partai politik sebagaimana pada pemilu tahun 1999.
Sebagai  bagian  penting  dari  proses  tahapan  pemilu  terkait  organisasi  penyelenggara pemilu  di  daerah  adalah  diadakannya    rekrutmen  anggota  KPU  di  tingkat  Provinsi  dan kabupaten/kota.  Postur,  sosok,  kinerja  dan  kualitas  aparatur  penyelenggara  pemilu  selama lima  tahun  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  akan  sangat  ditentukan  oleh kualitas rekrutmen ini ( Sudrajat, 2014 )
Proses  pengisian  atau  rekrutmen    komisioner  KPU  di  daerah    dilakukan  oleh  sebuah Tim seleksi (Timsel) yang ditunjuk oleh KPU pusat dimana sebelumnya cukup ditunjuk oleh KPU  provinsi  untuk  timsel  KPU  Kabupaten/kota  berdasarkan  UU  No.15  Tahun  2011. Berdasarkan  Pasal  11  UU  No.15  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.7 tahun  2017  tentang  Pemilu  syarat  untuk  menjadi  calon  anggota  KPU,  KPU  Provinsi  atau KPU kabupaten/Kota adalah:
a. Warga negara Indonesia;
b. Pada  saat  pendaftaran  berusia  paling  rendah  35  (tiga  puluh  lima)  tahun  untuk calon  anggota  KPU  dan  berusia  paling  rendah  30  (tiga  puluh)  tahun  untuk  calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
c. Setia  kepada  pancasila  sebagai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemilu;
f. Berpendidikan  paling  rendah  S-1  untuk  calon  anggota  KPU,  KPU  Provinsi  dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/kota;
g. Berdomisili  di  wilayah  Republik  Indonesia  bagi  anggota  KPU  dan  di  wilayah provinsi  yang  bersangkutan  bagi  anggota  KPU  Provinsi,  serta  di  wilayah kabupaten/kota  yang  bersangkutan  bagi  anggota  KPU  kabupaten/kota  yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h. Mampu secara jasmani dan rohani;
i. Mengundurkan  diri  dari  keanggotaan  partai  politik,  jabatan  politik,jabatan dipemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
j. Tidak  pernah  dipidana  penjara  beradasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
k. Bersedia bekerja penuh waktu;
l. Bersedia  tidak  menduduki  jabatan  politik,  jabatan  di  pemerintahan  dan  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;dan
m. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
Pada  konteks  pelaksanaan  pemilu  di  Lampung  Utara,  juga  dibentuk    KPU  daerah (KPUD) Lampung Utara yang tetap konsisten melanjutkan fenomena pemilihan keanggotaan KPU  Lampung  Utara  yang  berlatar  belakang  Ormas.  Selaian  karena  terbatasnya  Sumber daya  Manusia  (SDM)  juga    bertujuan  karena  KPU  adalah  lembaga  negara  yang  ranah wilayah kerjanya adalah politik yang tidak lepas dari tarik menarik kepentingan baik partai politik,  pemerintah  daerah  maupun  kelompok-kelompok  interest  seperti  organisasi kemasyarakatan  dan  LSM.    Maka  pemilihan  komisioner  KPU  yang  mempunyai  latar belakang  organisasi  khususnya  dalam  organisasi  kemasyarakatan  sangat  diperlukan  untuk dapat  melakukan  komunikasi  dengan  elemen-elemen  tersebut  dan  mampu  melakukan manajemen organsiasi KPUD dengan baik.
Berdasarkan  pengalaman  penulis  baik  sebagai  timsel  maupun  penyelenggara  pemilu, ormas-ormas  tersebut  bervariasi,  tetapi  setidaknya  terdapat  tiga  yang  menonjol  yaitu jaringan alumni organisasi kemahasiswaan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII),  dan  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah      (IMM). Adapun   untuk   Ormas   berlatar organisasi kemasyarakatan Islam terdapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) meskipun diluar NU dan Muhammadiyah ada ormas-ormas lain seperti  Persis,  LDII,  Matholi’ul  Anwar  namun  tiga  organisasi  tersebut  terakhir  ini  jarang sekali  mampu  menempatkan  kader-kadernya  di  lembaga  kepemiluan  ( Sumantri,  2020 ). Jaringan  Ormas-Ormas  inilah  yang  mewarnai  proses  seleksi  anggota  KPU  di  Lampung Utara.
Munculnya  jaringan-jaringan  Ormas  tersebut  justru  terjadi  seiring  dengan  semakin dibukanya  kran  reformasi  dalam  pengisian  penyelenggara  Pemilu  sejak  tahun  2001. Kemudian,  bagaimana  jaringan-jaringan  tersebut  berinteraksi  dengan  segenap  aturan  dalam tahapan  rekrutmen  Pemilu  (dari  tes  tertulis,  tes  psikologi,    tes    wawancara    sampai      tes kelayakan   dan   kepatutan) tersebut untuk memastikan tujuan mereka tercapai.
Kemampuan  dari  jaringan-jaringan  ini  adalah  mampu  untuk  beradaptasi  dengan pelembagaan  baru  KPU  dan  organisasi-organisasi  dibawahnya.  Pengalaman-pengalaman dalam  organisasi  tersebut  membentuk  cara  mereka  berinteraksi,  berkomunikasi  dan memberikan   pemahaman   tentang   bagaimana   relasi   yang   harus dibangun dan strategi- strategi  kuasa  untuk  mengontrol  keadaan.  Mereka  disatukan  dalam  ikatan  yang  kuat  pada ideologi dan rasa-satu- organisasi. Inilah modal penting dari jaringan-jaringan ini. Jaringan- jaringan melalui Ormas ini semakin aktif berinteraksi menjelang dan selama proses seleksi. Hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  persyaratan  tidak  resmi  bagi  calon  anggota  KPU  baik pusat  maupun  daerah.  Karena  diharapkan  komisoner  KPU  yang  sudah  terbiasa  bekerja secara  organisasi  tidak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  komunikasi  baik dengan  sesama  komisioner  KPU  maupun  dengan  masyarakat  dan  partai  politik  peserta pemilu.
Dalam  interaksi  itulah  sulit  untuk  memisahkan  mana  “yang  formal”  dan  mana  “yang informal”.  Padahal  pemisahan  yang  tegas  antara  “yang  formal”  dan  “yang  informal”  ini merupakan karakter  utama  dari  organisasi  rasional  model  Weberian. Sebuah aliran yang dipakai  pada  oganisasi-organisasi  modern.  Termasuk  pada  organisasi  KPU  sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan  Pemilu. Berdasarkan fakta- fakta yang dijelaskan diatas maka dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika keterlibatan  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  dalam  penempatan  atau  mendudukan kadernya sebagai  calon komisioner KPU di Kabupaten Lampung Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  dinamika  pengaruh  organisasi  sosial  keagamaan  dalam  pengisian penyelenggara  pemilu  di  daerah  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Lampung  Utara.  Adapun pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus perhatian penulis diarahkan pada realitas sosial yang berlangsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian ini memandang individu dan organisasi  sosial keagamaan sebagai bagian dari suatu kekuatan. Kekuatan penelitian ini adalah posisi peneliti sebagai participant- observer  yaitu  sebagai    timsel  KPU  kota  Tanggamus  pada  tahun  2014  dan  anggota  Badan Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Lampung  Utara  2019-2024    yang  terlibat  langsung  dalam proses  pemilihan  penyelenggara  pemilu  sehingga  dapat  menghasilkan  refleksi  yang  lebih autentik atas fenomena masalah yang diteliti.
Sedangkan  metode  pengumpulan  data  dilakukan    dengan  dua  teknik  yaitu  pertama studi  pustaka  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  sumber-sumber  tertulis  baik buku,  jurnal  maupun  laporan  media  cetak  dan  elektronik    dan  KPU  Provinsi  Lampung mengenai  proses  seleksi  komisioner  KPUD    di  Kabupaten  Lampung  Utara.  Hal  ini  yang kemudian oleh peneliti dimasukkan sebagai data sekunder. Berikutnya adalah dengan teknik observasi  yang  menurut  Lofland  sebagaimana  dikutip  oleh  Hasyim  Hasanah  terdiri  dari empat  tipe  observasi  yaitu:  pertama,  menjadi  partisipan  penuh  ( complete  participation ). Kedua,  partisipan  sebagai  pengamat  ( participant  as  observer )  ( Hasanah,  2016 ).  Penulis mengamati  dinamika  pemilihan  KPU    Kabupaten  Lampung  Utara  setelah  disahkannya  UU No.7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Ketiga  Pengamat  sebagai  partisipan  ( observer  as participat )  dimana  penulis  pertama  sebagai  anggota  Bawaslu  Lampung  Utara  yang  metode pengisiannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengisian  komisioner  KPU  dan  penulis  kedua sebagai tim seleksi KPU Kabupaten Tanggamus dan Bawaslu 14 Kota/kabupaten se provinsi Lampung  yang  mana  mengalami  sendiri  dinamika  pemilihan  calon  komisioner  KPU  dan Bawaslu tersebut. Keempat menjadi pengamat penuh ( complete observer ). Berikutnya dalah teknik  wawancara digunakan untuk menggali  lebih mendalam dengan para narasumber baik para  pelaku  seperti  ketua  KPU  Sampang,  timsel    KPU  Lampung  Utara,  peserta  seleksi Bawaslu Provinsi Lampung dan komisioner Bawaslu Lampung Utara dan anggota tim seleksi KPU Jawa Timur. Hal ini yang oleh peneliti dimasukkan sebagai data primer.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Teori Pemilu
Dalam  sebuah  negara  demokrasi,  pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  salah  satu  pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga merupakan prosedur demokrasi  untuk  memilih  pemimpin  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Bahkan  diyakini  oleh sebagian besar masyarakat  beradab di  muka bumi  ini, pemilu  adalah mekanisme pergantian kekuasaan  (suksesi)  kepemimpinan  yang  paling  aman  bila  dibandingkan  dengan  cara-cara lain ( Sardini. ,2011 )
Hal  ini  disebabkan  banyak  ahli  sejarah  yang  telah  membuktikan,  apabila  pergantian kekuasaan  tidak  melalui  pemilu  akan  banyak  pertumpahan  darah.  Fenomena  ini  disebabkan akan banyak golongan-golongan yang merasa ikut berjasa dalam membangun negara namun
tidak  menjadi  pemimpin  atau  juga  pergantian  kekuasaan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui kudeta  atau  revolusi.  Beberapa  contoh  pergantian  kepemimpinan  di  Indonesia  yang  tidak melalui  pemilu  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  pergantian  dari  Sukarno  ke  Suharto  pada  tahun 1967, setelah terjadinya G30/S PKI yang menimbulkan banyak korban jiwa baik dikalangan rakyat sipil maupun militer;(2) pergantian dari Suharto ke Habibie pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan rakyat akibat krisis moneter. Hal ini juga menimbulkan korban jiwa oleh rakyat.
Maka Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan (PEMILU) merupakan salah satu cara pergantian kekuasaan dengan damai. Dalam Pasal 1 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum  menyatakan  bahwa  pemilu  adalah “ sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 ”.
Menurut  Jimly  Ashiddiqie,  tujuan  penyelenggaraan  pemilu  ada  empat  yaitu  ( Fahmi, 2011 ):
1. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan  kepemimpinan  pemerintahan  secara  tertib dan damai;
2. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili  kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Untuk  melaksanakan  pemilu  yang  jurdil  sebagaimana  tujuan  pemilu  tentunya dibutuhkan para penyelenggara pemilu  yang memiliki independensi, integritas, dedikasi dan tanpa  memihak  kecuali  pada  regulasi  yang  disepakati.  Hanya  dengan  cara  tersebut  hasil pemilu akan dapat diterima dan dipercaya semua stakeholder pemilu ( Elklit, 1999 ).

## Teori Rekrutmen Politik
Kerja-kerja  penyelenggara  pemilu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dunia  politik.  Maka  kajian mengenai  rekrutmen politik merupakan studi  yang luas dan mempunyai  banyak faktor  yang akan  mempengaruhi  proses  tersebut.  Rekrutmen  politik  berlangsung  dalam  suatu  tatanan yang  jelas  dan  membutuhkan  keberlangsungan  secara  terus  menerus  dalam  suatu  lembaga publik.
Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan dan kemudian diadopsi oleh partai  politik  untuk  menunjukkan  tugas  dan  fungsi  partai  politik  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik    yaitu  rekrutmen  politik.  Rekrutmen  sendiri memiliki  acuan  waktu  dalam  prosesnya  seperti  dalam  momentum  pemilu,  pilkada  dan pengisian  jabatan-jabatan  publik  seperti  komisioner  KPU,  Bawaslu  dan  lembaga-lembaga negara  lainnya.  Dimana  organisasi-organisasi  sosial  dan  politik  mempunyai  kepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya untuk duduk dalam posisi tersebut.
Rekrutmen  politik  ideologis  dimaksudkan  bahwa  dasar  dalam  melakukan  rekrutmen politik  oleh  organisasi  masyarakat  adalah  ideologi  yang  dianut  oleh  ormas  tersebut.  Hal  ini mendasarkan bahwa ormas di Indonesia terbagi berdasarkan agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu) atau berdasarkan Kelompok Islam terbagi  menjadi tiga Islam modernis,  Islam  tradisonalis  dan  Islam  Fundamentalis  ( Fitriyani,2010 ).  Islam  modernis banyak  diwarnai  oleh  Muhammadiyah  yang  lebih  dekat  ke  Himpunan  Mahasiwa  Islam (HMI)  dan  Islam  tradisionalis  yang  banyak  dirujuk  ke  Nahdlatul  Ulama  dimana  lebih condong  ke  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII)  sedangkan  untuk  aliran  Islam fundamentalis atau Islam kanan sebagian besar dirujuk ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

## Teori Partisipasi Publik
Kata  partispasi  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris “participation” yang  berarti  pengambilan bagian, pengikutsertaan ( Partanto & Al-Barry, 2006 ). Sedangkan Slamet menyatakan bahwa partispasi  berarti  peran  serta  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  secara  aktif  dari  proses perumusan  kebutuhan,  perencanaan,  smapai  pada  tahap  pelaksanaan  kegiatan  baik  melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik ( Slamet, 1994 ).
Jenis partispasi masyarakat sendiri dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan konteks  dan  kebutuhannya.  Dalam  praktiknya  berbagai  macam  partisipasi  masyarakat  baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan politik.
Partisipasi  politik  memiliki  pengertian  yang  beragam.  Ada  beberapa  ahli  yang mengungkapkan  pendapatnya  tentang  partisipasi  politik.  Menurut  Ramlan  Surbakti  yang dimaksud  dengan  partisipasi  politik  adalah  keikutsertaan  warga  negara  biasa  dalam menentukan  segala  keputusan  yang  menyangkut  atau  memengaruhi  hidupnya  ( Surbakti, 2007 ).  Herbert  McClosky  seorang  tokoh    masalah    partisipasi    berpendapat    bahwa partisipasi    politik    adalah    kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum ( Budiardjo, 2003 ).
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri  khas  adanya  modernisasi politik. Secara  umum  dalam  masyarakat tradisional  yang  sifat  kepemimpinan  politiknya  lebih  ditentukan  oleh  segolongan  elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam  ikut  serta  memengaruhi pengambilan keputusan, dan  memengaruhi  kehidupan  bangsa    relatif    sangat    kecil.    Warga  negara  yang  hanya terdiri  dari  masyarakat  sederhana  cenderung  kurang  diperhitungkan  dalam  proses -proses politik ( Sastroatmodjo, 1995 ).
Jenjang  partispasi  masyarakat  terhadap  progam  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah mempunyai 8 (delapan) tingkatan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut( Wijaksono, 2013 ):
a. Citizen  control  yaitu  masyarakat  dapat  berpartisipasi  di  dalam  dan  mengendalikan seluruh  proses  pengambilan  keputusan.  Pada  tingkatan  ini  masyarakat  memiliki kekuatan  untuk  mengatur  progam  atau  kelembagaan  yang  berkaitan  dengan kepentingannya.
b. Delegated  Power  yaitu  masyarakat  diberi  limpahan  kewenangan  untuk  membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negoisasi dengan masyarakt tidak dengan tekanan dari atas.
c. Partnership  yaitu  masyarakat  berhak  berunding  dengan  mengambil  keputusan  atau perintah,  atas  kesepakatan  bersama  kekuasaan  dibagi  antara  masyarakat  dengan pemerintah.
d. Placation yaitu pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
e. Consultation  yaitu  masyarakat  tidak  hanya  diberitahu  tetapi  juga  diundang  untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
f. Informing yaitu pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
g. Therapy  yaitu  pemegang  kekuasaan  memberikan  alasan  proposal  dengan  berpura-pura melibatkan  masyarakat.  Meskipun  terlibat  dalam  kegiatan,  tujuannya  lebih  pada mengubah  pola  pikir  masyarakat  daripada  mendapatkan  masukan  dari  masyarakat  itu sendiri.
h. Manipulation  yaitu  merupakan  tingkatan  partisipasi  paling  rendah  dimana  masyarakat hanya dipakai namanya saja namun tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan dalam arti sesungguhnya.
Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  adalah  dengan  terlibat    baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses  seleksi  calon  komisoner  KPU  baik sebagai tim seleksi aktif maupun sebagai masyarakat biasa yang memantau dan mengamati jalannya proses seleksi tersebut. Dan umumnya masyarakat-masyarakat yang peduli dengan proses seleksi ini adalah mereka yang masuk dalam organisasi kemasyarakatan  atau ormas baik kepemudaan (OKP) maupun agama (Ormas).
Dalam  hal  penyelenggaraan  Pemilu,  Proses  seleksi  selalu  menjadi  sorotan  publik. Proses  Seleksi  merupakan  representasi  dari  penyelenggaraan  Pemilu  dan  demokrasi  itu sendiri.  Hal ini disebabkan dalam benak  masyarakat  awam,  jika  proses  seleksi  KPU  tidak berjalan  secara  adil  maka  patut  dipertanyakan  apakah  Pemilu  yang  berintegritas  dapat tercapai.  Jika  pemilu  berintegritas  tidak  tercapai  maka  jangan  diharapkan  akan  terpilih pemimpin atau wakil rakyat yang baik.
Proses  seleksi  sendiri  menurut  Sedarmayanti  adalah  proses  mencocokkan  antara pekerjaan  dan  calon  pemegang  jabatan,  baik  yang  dikrekurt  dari  dalam  maupun  dari  luar organisasi.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  seleksi  calon  komisioner  KPU  adalah  suatu rangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari  penjaringan,  penyaringan,  pemilihan  dan  penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ( Sedarmayanti, 2016 ).
Berdasarkan  analisis  dan  penilaian    peneliti  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  pada KPU  RI,  KPUD  Provinsi/kabupaten  dan  kota    lebih  banyak  didominasi  komisioner  KPU dengan  berlatar  belakang  Ormas,  daripada  KPU  dengan  latar  belakang  profesional.  Hal tersebut  terjadi  sebagai  minimnya    orang-orang  netral    yang    berpengalaman    di    bidang penyelenggaraan      Pemilu.      Hingga      rekomendasi      dari      tokoh-tokoh  masyarakat dijadikan   tolok   ukur   daripada   tak   ada   sama   sekali ( Supriyanto, 2007 ).
Fenomena-fenomena  seperti  ini  selain  disebabkan  minimnya  akademisi  dan profesional  yang  bersedia  terjun  dalam  dunia  kepemiluan  juga  habisnya  atau berkurangnya  Sumber  Daya  manusia  (SDM)    yang  ada  dalam  masyarakat  akibat  sudah direkrut oleh partai politik baik sebagai anggota partai politik maupun pernah sebagai tim sukses  salah  satu  calon  legislatif,  presiden  maupun  kepala  daerah.  Dan  hal  ini  tidak diperbolehkan  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  komisoner  KPU  karena  dikuatirkan  tidak independen. Karena setidaknya untuk satu kali pelaksanaan pemilu di Provinsi Lampung saja  dibutuhkan  tidak  kurang  dari  3000    orang  penyelenggara  pemilu  baik  KPU  maupun Bawaslu  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  komisioner  KPUD  Provinsi,  7  (tujuh)  komisioner Bawaslu  yang  permanen  selama  lima  tahun  5,  kemudian  5  orang  kali  2  komisioner KPU/Bawaslu  kabupaten/kota  dikali  14  kabupaten  kota  sama  dengan  140  komisioner,  5 PPK untuk 228 kecamatan sama dengan 1.140 orang, 3 panwascam 390 orang, 3 petugas PPS yang ada disetiap desa atau kelurahan, 1 orang PK yang ada disetiap desa/kelurahan ditambah  dengan panwas desa/kelurahan berjumlah 1472 orang , 7 orang KPPS yang ada disetiap TPS dibantu dengan  119  orang pengawas Korsek Panwascam.
Hal ini tidak mengherankan jika akhirnya penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun pelaksanaan  pemilu  perubahan  petugasnya  atau  penyelenggaranya  tidak  terlalu  besar. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  tidak  lebih  dari  10%  dari  total  jumlah  penyelenggara pemilu khususnya di daerah adalah wajah baru sedangkan sisanya adalah orang lama yang sudah  malang  melintang  di  dunia  kepemiluan  baik  di  tingkatan  KPU  maupun  Bawaslu dalam semua tingkatan kebawah.

## Dinamika  Pengaruh  Organisasi  Sosial  Keagamaan  Dalam  Pemilihan  Penyelenggara Pemilu di Daerah
Pada  proses seleksi  anggota KPU ditingkat  lokal (provinsi  maupun kabupaten/kota), setelah timsel terbentuk, berdasarkan peraturan KPU RI No.7 Tahun 2018  segera dilakukan tahapan proses  seleksi  melalui  berbagai  serangkaian  tes  yaitu:  administrasi,  tes  kemampuan  dasar (TKD), tes psikologi dan tes kesehatan. Pada tahapan ini sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Dian Fericha selaku timsel KPU Provinsi Jatim tahun 2019 menyatakan bahwa:
“proses seleksi pada tahapan administrasi, TKD, tes psikologi dan tes kesehatan  cenderung objektif karena  melibatkan  lembaga  profesional  seperti  rumah  sakit,  BNN,  lembaga  test  psikologi  yang dikelola oleh kampus. Namun jika sudah masuk pada 20 (dua puluh) besar calon anggota KPU untuk ikut test wawancara prosesnya cenderung subjektif karena peran tim seleksi untuk menggugurkan 10 (sepuluh) nama dan memilih sisanya sangat besar dan parameternya tidak jelas”.
Hal  ini  juga  diamini  oleh  Fauzi  salah  satu  peserta  seleksi  Bawaslu  Provinsi  Lampung Tahun 2017 yang gagal masuk 6 (enam) besar peserta seleksi calon Bawaslu Lampung akibat gagal dalam test wawancara dan seleksi tertulis oleh timsel Bawaslu Provinsi Lampung.
Pada  tahap  wawancara  inilah  pengaruh  latar  belakang  ideologi,  sosial  budaya  dan kecenderungan like  and  dis-like anggota  timsel  bermain.  Dalam  praktik  pemilihan penyelenggara  pemilu,  ideologi  dari  setiap  timsel  terhadap  calon  penyelenggara  pemilu mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar.  Ideologi  ini  dapat  berasal  dari  organisasi kepemudaan, organisasi sosial keagamaan maupun terhadap pilihan pandangan dalam melihat suatu fenomena sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Ricoeur bahwa ideologi sangat berperan dalam strukturisasi tindakan sosial. Semua upaya untuk memahami secara sistematis tindakan sosial tidak bisa lepas dari fenomena ideologi ( Haryatmoko, 2014 ).
Sedangkan  menurut  Addy  Imansyah  salah  satu  anggota  KPU  Sampang  dua  periode 2014-2019  dan  2019-2024  dalam  wawancara  penulis  melalui  media  Whatsapp  menyatakan bahwa:
“pengaruh  ideologi  ormas  terhadap  pemilihan  anggota  KPU  tidak  terlalu  dominan.  Karena  jika memang calon tidak menguasai permasalahan  kepemiluan akan dapat gugur pada seleksi awal seperti tertulis (TKD) yang hanya diambil 20-30 besar dari total pelamar”.

## Pernyataan Addy  Imansyah juga dibenarkan oleh Murni Rizal  Timsel   KPU  Lampung Utara tahun 2014-2019 dalam wawancara penulis melalui telephon menyatakan bahwa:
“hasil seleksi tertulis dan kesehatan akan menentukan lolos tidaknya calon komisioner KPU ke tahap selanjutnya.  Karena  pada  tahap  TKD  dan  kesehatan  inilah  betul-betul  kemampuan  individu  calon diuji. Karena pada tahap wawancara lebih banyak faktor subjektifitas dari timsel terkait kemampuan individu  dalam  berkomunikasi  dan  masukan  dari  masyarakat  terkait  integritas  calon  pantas  atau tidaknya calon masuk tahap 10 besar”.
Demikian  juga  dengan  pemilihan  komisioner  KPU  kabupaten  Lampung  Utara. Meskipun dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 17 bahwa KPU,  KPU  Provinsi  diberi  kewenangan  membentuk  timsel  yang  berasal  dari  unsur akademisi,  profesional  dan  masyarakat  yang  memiliki  integritas.  Namun  hal  ini  tidak menghalangi  kecenderungan  anggota  dan  ketua  timsel  berafiliasi  baik  secara  struktural maupun kultural kepada salah satu organisasi sosial keagamaan dan kepemudaan di Indonesia seperti  NU,  Muhammadiyah,  PMII  maupun  HMI.  Adapun  timsel  KPU  Lampung  Utara periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:
Table 1 Data Timsel KPU Lampung Utara 2014 No Nama Jabatan Organisasi 1 Yuliana Anggota HMI 2 Murni Rizal Anggota PMII/NU 3 Himawan Indrajad Anggota Muhammadiyah 4 Syahrudin Putra Ketua PMII/NU 5 Safrimen Anggota HMI

## Sumber: KPU Provinsi Lampung
Sedangkan  untuk  komisioner  KPU  Kabupaten  Lampung  Utara  periode  2014-2019 terpilih adalah sebagai berikut:
Table 2 Data Komisioner terpilih KPU Lampung Utara Periode 2014-2019
No Nama Jabatan Organisasi 1 Marthon,S.E Ketua NU/HMI 2 Marswan Hambali Anggota HMI 3 Tedi Yunada Anggota HMI 4 Aprizal Ria Anggota PMII/NU 5 Mad Akhir Anggota HMI
Sumber: KPU Provinsi Lampung
Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan komposisi timsel yang berlatar belakang organisasi  yang sama dengan  calon  komisioner  KPU mempengaruhi berapa jumlah anggota komisioner KPU yang terpilih. Nampak adanya 2 (dua) kader NU  yang terpilih dalam KPU Lampung  Utara  periode  2014-2019  karena  ada  2  (dua)  timsel  dengan  latar  belakang  sama dengan  komisioner  terpilih  yaitu  sama-sama  berlatar  belakang  NU.  Demikian  juga  yang berlatar  belakang  HMI  jumlah  komisionernya  2  (dua)  orang  karena  ada  2  (dua)  timselnya yang berlatar belakang HMI.
Pada  pasal  31  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  KPU  RI  membentuk    timsel pemilihan  KPU  Kabupaten/kota  yang  berasal  dari  unsur  akademisi,  profesional  dan  tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Namun hal ini tidak menghalangi kecenderungan timsel terhadap  ideologi  organisasi  sosial  keagamaan  dan  kepemudaan  tertentu.  Maka  timsel  KPU Lampung Utara Periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

## Table 3 Timsel KPU Lampung Utara Tahun 2019
No Nama Jabatan Organisasi 1 Muhammad Shofwan Taufiq Ketua Muhammadiyah 2. Hepi Riza Zen Anggota HMI 3. Farida Ariyani Anggota PMII/NU 4. Fatqul Hajar Aswad Anggota Muhammadiyah 5. Yunanda Arpan Anggota Muhammadiyah
Sumber: KPU Provinsi Lampung
Padahal  jika  melihat  pasal  21  UU  Nomor  7  Tahun  2017  untuk  menjadi  anggota  KPU Kabupaten/Kota  tidak  ada  persyaratan  khusus  mempunyai  latar  belakang  organisasi  sosial keagamaan  maupun  kepemudaan.  Bahkan  dalam  huruf  K  disebutkan  secara  implisit  harus mengundurkan diri  jika  menjadi  anggota KPU kabupaten/kota dari kepengurusan organisasi sosial  keagamaan  dan  kepemudaan.  Namun  hal  ini  tidak  menghalangi  dari  pengaruh organisasi  sosial  keagamaan  dalam  pemilihan  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  khususnya  di kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian ini.
Table 4 Daftar Asal Organisasi Anggota KPU Terpilih Kabupaten Lampung Utara Periode
2019-2024 No Nama Jabatan Organisasi 1 Apriza Riza Ketua PMII/NU 2. Mad Akhir,Spd Anggota HMI 3 Tedi Yunanda Anggota HMI 4. Yansen Atik Anggota IMM 5 Yudi Saputra Anggota IMM Sumber: KPU Provinsi Lampung
Berdasarkan  hasil  seleksi  KPU  Kabupaten  Lampung  Utara  periode  tahun  2019-2024 nampak jelas ada pengaruh dari ideologi timsel yang beririsan dengan penyelenggara pemilu. Jika timselnya  dari  NU  atau  PMII  berkecenderungan  untuk  memilih  calon  komisioner  yang berlatar belakang NU dan PMII. Demikian juga  sebaliknya jika timselnya berlatar belakang Muhammadiyah  atau  HMI  juga  akan  memilih  calon  komisioner  yang  berlatar  belakang Muhammadiyah atau HMI.
Sedangkan pada periode KPU tahun 2019-2024 timsel yang berlatar belakang NU/PMII hanya  1  (satu)  orang  yaitu  Farida  Ariyani,  maka  komisioner  KPU  terpilih  yang  berlatar belakang NU/PMII  juga hanya satu orang yaitu Apriza Riza. Demikian juga komisioner yang berlatar  belakang  IMM  berjumlah  2  (dua)  orang  karena  timselnya  yang  berlatar  belakang Muhammadiyah berjumlah 2 (dua) orang.
Hasil  pengamatan  penulis  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  kepentingan ormas dengan menempatkan kadernya dalam lembaga negara khususnya KPU adalah sebagai berikut: (1) sebagai upaya mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan ideologi dan perjuangan  ormas;(2) sebagai  upaya menambah  pemasukan kas organisasi  selain dari iuran sukarela anggota ormas juga bantuan  pendanaan dari sebagian gaji atau honor anggota ormas yang duduk di lembaga negara yang tentunya besarannya berbeda dengan iuran rutin anggota ormas lainnya;(3) sebagai upaya distribusi kader.

## SIMPULAN
Dewasa      ini      peran  organisasi      kemasyarakatan      (ormas)      dapat      dikatakan  sebagai perusahaan  atau  usaha  yang  menjanjikan  khususnya  bagai  anggota      partai      politik      atau partainya      untuk      memperoleh      suatu  dukungan  dan  membantu  aktifitas  partai  politik meskipun  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  tersebut  bukanlah  sayap  dari  partai  politik. Melainkan  melalui  jejaring  sosial  para  anggotanya  yang  sudah  mengakar  dalam  organisasi sosial  kemasyarakatan  tersebut  terutama  dalam  lembaga-lembaga  penyelenggara  pemilu seperti KPU dan Bawaslu baik dipusat maupun daerah khususnya untuk distribusi kader dan pendanaan kegiatan ormas.
Peran  organisasi  kemasyarakatan  dalam  membentuk  mental  dan  jiwa  memimpin  para anggotanya  sangat  diperlukan  dalam  mengorgansir  KPU  yang  notebene  bersinggungan dengan partai politik, simpatisan partai dan keputusan-keputusan politik. Maka rekomendasi, referensi  dan  pengawasan  terhadap  pemilihan  anggota  KPU  khususnya  di  kabupaten Lampung Utara sangat  penting dilakukan oleh organisasi kemasyarakat  yang dalam hal  ini terdiri dari NU, Muhammadiyah, IMM, HMI dan PMII.
Hal  ini  akhirnya  menjadikan  kemampuan  individual  calon  anggota  KPU  tidak  dapat menentukan 100% terpilihnya calon menjadi komisioner KPU. Pengaruh ideologi organisasi kemasyarakatan juga ikut menentukan terpilih tidaknya calon menjadi komisioner KPU.
Di  satu  sisi  ada  kelemahan  dalam  produk  hukum  tentang  Pemilu  yang  memunculkan pasal-pasal  karet  atau  abu-abu  yang  pelaksanaan  dilapangan  diserahkan  pada  para  penafsir undang-undang. Hal ini sebagaimana nampak dalam pasal 31 UU No.7 Tahun 2017 tentang pembentukan  timsel  yang  terdiri  dari  unsur  akademisi,  profesional  dan  tokoh  masyarakat. Kalimat  tokoh  masyarakat  mengisyaratkan  masukknya  pengaruh  organisasi  sosial kemasyarakatan  dalam  proses  seleksi  anggota  KPU.  Karena  hanya  organisasi  sosial kemasyarakatan yang dapat menghasilkan tokoh masyarakat dan tokoh politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Jakarta: Gramedia pustaka utama.
Chakim,  M.  L.  (2016).  Desain  institusional  dewan  kehormatan  penyelenggara  pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. Jurnal Konstitusi , 11 (2), 393-408. Doi: https://doi.org/10.31078/jk%25x
Elklit, J. (1999). Electoral institutional change and democratization: You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Democratization , 6 (4), 28-51. Doi: https://doi.org/10.1080/13510349908403631
Fahmi, K. (2011). Pemilihan umum & kedaulatan rakyat . Jakarta: Rajawali Pers.
Fitriyani,  F.  (2010).  Organisasi  Islam  dan  Pengembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia. Al- Ulum , 10 (1), 73-90. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/12
Harun, R. (2016). Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan . Jakarta: Rajawali Pers.
Haryatmoko, J. (2016). Etika politik dan kekuasaan . Kompas.
Hasanah,  H.  (2017).  Teknik-teknik  observasi  (sebuah  alternatif  metode  pengumpulan  data kualitatif ilmu-ilmu sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21-46.
Doi:
http://dx.doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
Isra,  S  dan  Charles  Simambura.  (2016). Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Lembaga  Negara Independen . Jakarta: Rajagrafino Persada.
Sardini, N. H. (2011). Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia . Fajar Media Press.
Sastroatmodjo, S. (1995). Perilaku politik . IKIP Semarang Press.
Satriawan,  M.  I.  (2016).  Eksistensi  Bawaslu  dalam  Penegakkan  Pemilu. Law  Enforcement Jurnal Ilmiah Hukum , 4 (1), 95-102.
Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
Slamet,  Y.,  &  Suyatno  Kartodirdjo  Dr.  (1994). Pembangunan  Masyarakat  berwawasan Partisipasi (Cet. 2.). Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Sudrajat, T. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelengaraan  Pemilu  Tahun  2014  Di  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan
Ilmu
dan Praktek Administrasi , 11 (1), 1-9.
Doi: https://doi.org/10.31113/jia.v11i1.24
Sumantri,    Imam.  2020.  Menyoal  Pilihan  Politik  Santri  Studi  kasus  Ponpes  Al  Munawwir Krapyak Bantul. Journal of Political Issues 1(2), 134-142 . Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17
Supriyanto, D. (2007). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia .
Partanto, P. A & Al-Barry. (2006). Kamus Ilmiah Populer / Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry . Surabaya: Arkola.
Wahyanto,  Y.,  &  Djuyandi,  Y.  (2019).  Dinamika  Dan  Keterlibatan  Organisasi  Masyarakat dalam  Proses  Seleksi  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  Pada  Tingkat  Lokal  (Studi Kasus  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2013-2018). Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam , 15 (1), 68-90. Doi: https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4301
Wijaksono,  S.  (2013).  Pengaruh  lama  tinggal  terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  lingkungan  permukiman. ComTech:  Computer,  Mathematics  and
Engineering Applications , 4 (1), 24-32. Doi:
https://doi.org/10.21512/comtech.v4i1.2679