INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7868-7881 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Implementasi Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Terhadap Sistem Politik di Indonesia (1955-2024): Perspektif Perbandingan
Hindun Ratna Ayu Safitri 1 ✉ , Nurdin 2
Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemilihan umum dengan sistem proporsional memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia sejak pemilu pertama 1955 hingga pemilu 2024. Indonesia telah menerapkan pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional tertutup pada 1955-1999 dan sistem proporsional terbuka pada  2004-2024.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi perpustakaan. Pengumpulan data bersumber pada jurnal, buku, dokumen, dan berita online (internet) sebagai dasar bahan analisis penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa baik sistem proporsional tertutup  dan  proporsional  terbuka  berdampak  signifikan  terhadap  sistem  politik  di  Indonesia. Implementasi  kedua  sistem  ini  baik  proporsional  tertutup  dan  terbuka  tidak  memberikan  dampak positif dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya kedua sistem ini tidak dapat menghapuskan praktik oligarki politik, politik uang, klientelisme, dan pragmatisme di dalam sistem politik di Indonesia modern.  Sistem  pemilihan  umum  dengan  metode  proporsional  terbuka  pada  pemilu  2024 memperlihatkan  terjadinya  kemunduran  demokrasi.  Institusi-institusi  negara  tidak  mampu  untuk mengubah  budaya  politik  masyarakat  yang  berimplikasi  pada  penerimaan  norma  dan  nilai  yang melanggar prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas.
Kata Kunci : Sistem Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Tertutup, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Politik

## Abstract
General  elections  with  a  proportional  system  have  a  significant  impact  on  the  political  system  in Indonesia since the first election in 1955 until the 2024 election. Indonesia has implemented legislative general elections with a closed proportional system in 1955-1999 and an open proportional system in 2004-2024. The research method was carried out using a qualitative approach using library studies. Data collection comes from journals, books, documents and online news (internet) as the basis for research analysis. The research results explain that both closed proportional and open proportional systems have a significant impact on the political system in Indonesia. The implementation of these two systems, both proportionally closed and closed, does not have a positive impact on the democratic system in Indonesia. On the other hand, these two systems cannot eliminate the practices of political oligarchy, money politics, clientelism and pragmatism in the political system in modern Indonesia. The general election system using an open proportional method in the 2024 election shows a decline in democracy.  State  institutions  are  unable  to  change  the  political  culture  of  society  which  has implications for accepting norms and values that violate democratic principles in holding elections with integrity.
Keyword: Election System, Closed Proportional System, Open Proportional System, Political System

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum diadakan di Indonesia setiap lima tahun sekali. Salah satunya adalah pemilihan Anggota Badan Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD). Pemilihan umum di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Pemilu nasional dilaksanakan  pada  1955  untuk  memilih  anggota  DPR.  Selanjutnya,  pemilihan  umum dilakukan pada 1971. Pemilihan umum selanjutnya dilakukan pada 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilihan umum anggota legislatif, Indonesia pernah menerapkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan terbuka. Pada pemilu 1955 sampai dengan 1999, sistem pemilihan umum legislatif dilakukan dengan sistem tertutup dan pada 2004 sampai 2024 pemilihan umum legislatif dilakukan dengan sistem  proporsional  terbuka.  Melalui  pemilihan  umum,  baik  dalam  sistem  proporsional tertutup maupun terbuka, ruang bagi Warga Negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi aktif dan  berperan  dalam  proses  demokrasi  sangat  terbuka  lebar.  Namun  demikian,  dalam perkembangannya, masih banyak terjadi perdebatan mengenai sistem pemilu yang saat ini dilaksanakan.  Para  pendukung  pemilihan  umum  dengan  sistem  proporsional  terbuka, menganggap  bahwa  sistem  proporsional  terbuka  telah  sesuai  dengan  apa  yang  telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sementara itu, bagi pendukung sistem proporsional
tertutup, frasa “terbuka” pada Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dan kekuatan  hukumnya  tidak  mengikat.  Para  pendukung  sistem  proporsional  tertutup  ini menginginkan agar pada pemilihan umum 2024, pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara proporsional tertutup (Kansil & Haga, 2023).
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  membahas  dan  mengkaji  terkait  dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Revan Fauzano  Makarim  dan  Khairul  Fahmi  yang  berjudul  Permasalahan  dan  Dampak  dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. Hasil penelitian menjelaskan mengenai dampak  dari sistem pemilu  proporsional terbuka saja dan belum membandingkan  dampak-dampaknya  dengan  sistem  pemilu  proporsional  tertutup (Makarim  dan Fahmi,  2022).  Sementara  Christine  S.T.  Kansil  dan  Christian  Samuel  Lodoe Haga telah mengkaji penelitian terkait dengan Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  sistem  pemilihan  umum proporsional  tertutup  di  Indonesia  dan  belum  membandingkan  dampak-dampak  sistem pemilu proporsional tertutup-dan terbuka terhadap sistem politik di Indonesia (Kansil dan Haga,  2023).  Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abd  Hannan  dan  Zainuddin  Syarif dengan judul Analysis for Corruption Problem in the Closed Proportional Electoral System in Indonesia mengkaji dampak sistem pemilu proporsional tertutup yang dikaitkan dengan munculnya politik oligarki dan korupsi, partisipasi masyarakat, penyalahgunaan fungsi partai politik, dan rekrutmen politik (Hannan dan Syarif, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Gusti M Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, dan Sulastri, meneliti terkait Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem  Pemilihan  Umum  Menggunakan  Sistem  Proporsional  Terbuka  di  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  adalah  pemberlakuan  representasi  proporsional  terbuka  bertujuan  untuk mewujudkan wakil-wakil yang akuntabel dan lebih dekat dengan pemilih. Namun sistem pemilu  ini  memerlukan  biaya  politik  yang  besar  pada  saat  kampanye  pemilu  dan  dapat menimbulkan korupsi politik. Hasil penelitian ini hanya membahas mengenai dampak dari sistem pemilu proporsional terbuka saja dan belum membandingkan dampak-dampaknya dengan  sistem  pemilu  proporsional  tertutup  (Abdussamad,  et  al.,  2023).  Yang  terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi yang berjudul Pengaruh  Penggunaan  Sistem  Pemilihan  Umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Proporsional Daftar Terbuka. Temuan penelitian ini adalah  bahwa timbulnya biaya politik yang mahal yang berdampak pada banyaknya anggota DPR yang korupsi untuk mengembalikan modal mereka. Selain itu temuan penelitian juga hanya membahas mengenai dampak dari sistem pemilu proporsional terbuka saja dan belum membandingkan dampak-dampaknya dengan sistem pemilu proporsional tertutup (Ramdani dan Arisandi, 2014).
Dengan mendasarkan pada beberapa penelitian terdahulu maka penulis ingin mengisi kekosongan ( filling the gap) penelitian yang belum dibahas dan dikaji. Penulis akan mengkaji dinamika penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga terakhir pada 2024 memiliki dampak terhadap sistem politik kontemporer di Indonesia. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dampak  sistem  pemilihan  umum  proporsional tertutup  dan  terbuka  terhadap  sistem  politik  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  mengkaji secara  umum  tentang  sistem  pemilihan  umum  tertutup  dan  terbuka  dan  mendalami dampaknya  terhadap  sistem  politik  di  Indonesia  serta  menjadi  bahan  kajian  untuk mendesain ulang sistem pemilihan umum pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang. Adapun rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perbandingan  dampak  sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup terhadap sistem politik di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan metode studi kepustakaan ( library research). Metode penelitian dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, dokumen, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai perbandingan dampak sistem pemilihan umum legislatif proporsional tertutup dan terbuka terhadap sistem politik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Umum Dalam Sistem Politik yang Demokratis
Sistem demokrasi yang saat ini diterapkan oleh Indonesia menuntut adanya partisipasi dan kontrol rakyat terhadap sistem pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diadakanlah pemilihan umum (pemilu). Definisi mengenai pemilihan umum itu sendiri ada 2  (dua),  yaitu  pengertian  secara  konseptual  dan  secara  operasional.  Tricahyono  (2009), mendefinisikan  arti  pemilihan  umum  secara  konseptual  adalah  bahwa  pemilihan  umum dapat dilihat dari sisi abstrak dan sisi filosofis. Ia menjelaskan bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai alat pelaksanaan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan  yang  sah  dan  merupakan  sarana  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan kepentingan rakyat.
Sedangkan secara operasional, Masdar (1998) mengartikan pemilihan umum dari segi pelaksanaan teknisnya. Ia menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya melalui sistem pencoblosan. Sementara itu, Andrew Reynolds menjelaskan bahwa pemilu merupakan suatu cara untuk
mengubah suara yang didapatkan dari pemilu menjadi jumlah kursi di parlemen. Pemilu adalah  alat  penting  untuk  memilih  calon-calon  anggota  legislatif  yang  benar-benar mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk  mewakili  rakyat  dalam  pengambilan keputusan  politik.  Rangkaian  proses  dalam  pemilu  juga  merupakan  salah  satu  unsur demokrasi yang dapat mengantarkan negara Indonesia dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik yang selaras dengan tujuan nasional (Kansil & Haga, 2023).

## Perkembangan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Peralihan sistem  pemilihan umum  di Indonesia dari sistem perwakilan proporsional tertutup  menjadi  sistem  perwakilan  proporsional  terbuka,  menurut  beberapa  ahli sebenarnya bukan merupakan sistem proporsional terbuka sepenuhnya, melainkan sistem proporsional semi terbuka. Hal ini disebabkan karena kursi parlemen yang mewakili partai politik ditentukan berdasarkan jumlah suara berturut-turut, dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila terdapat calon di luar nomor urut, maka ia harus mempunyai suara yang cukup untuk memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) (Abdussamad et al, 2023). Pada Tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dengan sistem proporsional. Di Tahun tersebut, terdapat 4 (empat) partai besar yang muncul. Sementara itu, pada masa Orde Baru, tepatnya pada Tahun 1971, meskipun sebelumnya terjadi perdebatan apakah pemilu akan dilakukan dengan menggunakan sistem distrik, namun akhirnya tetap sistem proporsional tertutuplah yang digunakan di tahun tersebut. Sistem proporsional tertutup dilakukan dari Tahun 1955-1997.
Pasca  pemilihan  umum  Tahun  1999,  salah  satu  hal  utama  untuk  dilakukan  adalah melakukan  reformasi  politik.  Hal  tersebut  direalisasikan  dengan  meng-amandemen Undang-undang Dasar 1945, salah satunya adalah mengenai sistem pemilu. DPR, sebagai pembentuk UU, mempunyai kewenangan untuk menentukan sistem pemilihan umum yang akan diselenggarakan kedepannya. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1  Undang-undang  Dasar  1945.  Di  Tahun  2003,  RUU  Pemilu  di  Tahun  tersebut  banyak menimbulkan perdebatan. Pada saat itu, banyak yang mengusulkan untuk menggunakan sistem  distrik.  Sistem  yang  diterapkan  di  pemilu  Tahun  1999  dianggap  tidak  begitu memuaskan karena masyarakat tidak dapat mengetahui siapa saja calon legislatif mereka. Maka  dari  itu,  pada  saat  itu  muncul  suara-suara  yang  menyatakan  bahwa  sistem  distrik merupakan sistem yang paling sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia. Sistem distrik ini merupakan sistem dimana untuk menentukan siapa yang terpilih dibutuhkan kekuatan rakyat.  Mengenai  hal  tersebut,  5  (lima)  partai  besar  pada  saat  itu  masih  sepakat  sistem pemilu proporsional masih cocok dan relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Pasca  pemilu  2004,  terjadi  perdebatan  antara  partai  politik  dan  NGO  ( Non- Governmental Organization) mengenai sistem pemilu. Beberapa NGO, seperti PERLUDEM dan CETRO, mengungkapkan bahwa sistem pemilu yang diterapkan di Tahun 2004 belum benar-benar akuntabel karena  keterwakilan  sebagian  besar  masih  ditentukan  oleh  partai politik.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2003 menyebutkan  bahwa  pemilihan  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  hanya  sebatas memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan partai politik. Calon anggota DPR terpilih hanya jika memperoleh suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilih (Setiawan & Hertanto, 2023).
Sistem  pemilu  proporsional  terbuka  dengan  suara  terbanyak  ditetapkan  dengan Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22  dan  24/PUU-VI/2008.  Setelah  ditetapkannya keputusan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul karena MK tidak merincikan  mengenai  arti  dari “suara terbanyak”. Apakah “suara terbanyak” tersebut diartikan sebagai mayoritas atau pluralitas. Dengan adanya permasalahan tersebut, terdapat wacana untuk kembali melakukan perubahan sistem pemilu. Di Tahun 2004, sistem pemilu yang dilakukan adalah sistem proporsional setengah terbuka. Sistem tersebut berarti bahwa nomor urut calon anggota legislatif tidak akan menentukan calon mana yang nantinya akan mewakili  partai.  Calon  akan  yang  mewakili  partai  ditentukan  dari  suara  terbanyak  yang didapatkan oleh calon.
Pro dan kontra mengenai sistem pemilu yang paling pas untuk diterapkan di Indonesia kembali terjadi di Tahun 2008. Hal ini terjadi pada saat proses pembuatan RUU Pemilu DPR, DPD,  dan  DPRD  dilakukan.  Pada  saat  itu,  topik  perdebatan  utama  adalah  apakah  akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup, atau menerapkan sistem proporsional terbuka, maupun sistem proporsional terbuka terbatas. Topik perdebatan lain yang muncul pada saat itu adalah pembentukan dapil (daerah pemilihan), jumlah kursi di setiap dapil, threshold, dan sistem penghitungan suara menjadi kursi. Setelah melalui perdebatan dan pembahasan yang panjang, akhirnya disahkanlah UU No. 8 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa  pemilihan  umum  Tahun  2014  akan  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sistem pemilu  proporsional  terbuka.  Tujuan  utama  diberlakukannya  sistem  pemilu  proporsional terbuka  adalah  untuk  mendekatkan  wakil  rakyat  dengan  masyarakat  (Abdussamad  et  al, 2023). Selanjutnya, sistem ini juga digunakan pada pemilihan umum Tahun 2019 dan 2024 sehingga pemilih dapat langsung memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan preferensi mereka.
Analisis  Perbandingan  Dampak  Implementasi  Sistem  Pemilihan  Umum  Terhadap  Sistem Politik di Indonesia
Indonesia  tercatat  mempunyai  pengalaman  yang  cukup  panjang  dalam  penerapan sistem proporsional tertutup, yaitu dimulai di masa Orde Lama dan berlanjut hingga masa Orde  Baru.  Sistem  proporsional  tertutup  ini  kemudian  berakhir  di  Tahun  1998.  Berbagai catatan  dan  penilaian  mengenai  sistem  proporsional  tertutup  bermunculan  dalam  kurun waktu ini, baik di era orde baru maupun orde lama. Di tingkat pemerintahan, situasi sistem politik terlihat kondusif dan cenderung stabil. Pada saat itu, tidak terlihat adanya gejolak pemerintahan,  misalnya  konflik  antar  elite  dan  kelompok  partai  politik.  Kebijakan  politik pemerintah  pada  saat  itu  bersifat  homogen  dan  jarang  terjadi  gesekan  dan  perbedaan pandangan  politik  yang  berdampak  signifikan  terhadap  situasi  politik  dan  memicu demonstrasi besar-besaran dari masyarakat di akar rumput.
Terdapat  beberapa faktor yang menyebabkan situasi pemerintahan saat itu terlihat stabil,  salah  satunya  adalah  adanya  ketimpangan  distribusi  kekuasaan  yang  menjadikan fungsi  kontrol  politik  tidak  berfungsi.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  pada  saat  itu  terdapat praktik hegemoni politik yang dilakukan oleh kekuatan politik yang sangat besar terhadap kekuatan  politik  lain  (Stokes,  1999).  Permasalahan  ketimpangan  distribusi  kekuasaan  dan kekuasaan  politik  bukan  merupakan  sesuatu  yang  kebetulan,  melainkan  muncul berdasarkan rancangan sistem politik yang sedang terjadi pada saat itu. Rancangan sistem politik  yang  dimaksud  adalah  menerapkan  sistem  proporsional  tertutup  dalam penyelenggaraan  pemilu  legislatif.  Dalam  konteks  tertentu,  harus  diakui  bahwa  sistem proporsional  tertutup  menyebabkan  adanya  kesenjangan  atau  ruang  yang  memicu tumbuhnya praktik hegemoni politik di kalangan elit dan partai politik sehingga dinamika politik pemerintahan tampak baik-baik saja (Keyman, 2010).
Meningkatnya  dominasi  kekuasaan  di  antara  segelintir  kekuatan  politik  tertentu merupakan  fenomena  paling  menonjol  di  tengah  berkembangnya  sistem  pemilu proporsional  tertutup  saat  itu.  Meningkatnya  dominasi  ini  juga  dinilai  sebagai  indikator menguatnya praktik oligarki politik. Oligarki merupakan istilah yang menggambarkan pola pemerintahan  yang  hanya  dijalankan  oleh  segelintir  orang  atau  kelompok  tertentu (Ramseyer  &  Rosenbluth,  1995).  Biasanya,  kelompok  oligarki  terdiri  dari  beberapa  partai politik elit dan politisi yang mempunyai kepentingan yang sama. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, praktik oligarki politik terus meningkat dan berkembang, seiring dengan adanya peraturan  bahwa  adanya  pembatasan  partisipasi  masyarakat  dalam  memilih  langsung wakilnya  dan  menyerahkan  kewenangan  tersebut  kepada  partai  politik.  Oleh  karena  itu, melalui pengaturan ini, partai politik dapat memilih dan mengambil langkah politik apapun
asalkan mewakili kepentingan internal partai, bukan kepentingan pemilihnya (Lefkofridi & Giger, 2020).

## Dampak Sistem Proporsional Tertutup
Pemilihan  umum  dengan  sistem  proporsional  tertutup  juga  memiliki  dampak  lain terhadap  sistem  politik.  Sistem  proporsional  tertutup  dapat  memberikan  dampak  pada berkurangnya jumlah pemilih karena pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan calon anggota parlemen secara langsung (Setiawan & Hertanto, 2023). Hal ini terjadi karena pemilih  tidak  mempunyai  informasi  mengenai  calon  anggota  parlemen  yang  dipilihnya, sehingga tidak dapat memilih calon sesuai keinginan mereka. Selain itu, sistem proporsional tertutup juga dapat mempengaruhi kualitas demokrasi karena masyarakat tidak mempunyai kekuasaan langsung untuk memilih calon anggota parlemen. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat  menjadi  lebih  pasif  dalam  proses  pemilu  dan  berujung  pada  kemunduran demokrasi (Kansil & Haga, 2024).
Politik uang ( money politic) dan transaksi pembelian suara yang selalu terjadi di setiap periode  pemilu  dapat  dikurangi  dengan  sistem  proporsional  tertutup.  Selain  itu,  sistem proporsional  tertutup  akan  mendorong  terjadinya  kaderisasi  yang  berkualitas  tinggi  dan layak untuk diajukan sebagai calon legislatif. Dengan sistem proporsional tertutup ini, maka masyarakat  tidak  akan  memilih  berdasarkan  berapa  jumlah  uang  yang  diberikan  untuk membeli suara mereka, melainkan berdasarkan kualitas calon anggota legislatif. Hingga saat ini, praktik politik uang di Indonesia tidak hanya terjadi di masyarakat, namun juga mengenai bagaimana cara partai merekrut masyarakat untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Partai- partai banyak yang memprioritaskan untuk merekrut calon anggota legislatif yang memiliki banyak  modal  agar  dapat  membeli  suara  masyarakat,  dibandingkan  dengan  merekrut calon-calon yang benar-benar berkualitas dan mempunyai integritas agar dapat menjadi perwakilan masyarakat di lembaga perwakilan rakyat (Faqih, 2020).
Surat suara yang dicetak sama secara merata di seluruh Indonesia dapat menyebabkan biaya pemilihan umum yang lebih murah. Hal tersebut berbeda dengan sistem proporsional terbuka dimana surat suara tiap daerah berbeda karena nama calon anggota legislatif juga berbeda. Selain itu, biaya kampanye juga lebih murah karena hanya dilakukan oleh parpol saja. Sekali lagi, hal tersebut berbeda dengan sistem proporsional terbuka dimana setiap calon anggota legislatif akan berkompetisi untuk berkampanye, dan akan mengakibatkan biaya kampanye lebih mahal karena alat peraga kampanye dikeluarkan masing-masing oleh calon anggota legislatif.
Sistem proporsional tertutup juga lebih efisien dalam penggunaan surat suara karena ukuran  surat  suara  yang  tidak  terlalu  lebar  karena  hanya  memuat  gambar  partai  politik, sehingga memudahkan pemilih untuk memahami dan memberikan suara. Surat suara tidak terlalu lebar sehingga mudah dibuka dan dilipat kembali. Hal ini dapat memudahkan pemilih lanjut usia dan pemilih yang belum melek huruf. Kertas suara yang lebih simpel dan mudah dipahami juga akan membuat pemilih lebih mudah dan cepat dalam memilih. Hal tersebut akan mengurangi waktu antrian di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudahan  dalam memberikan suara akan meningkatkan partisipasi pemilih dan dapat mengurangi jumlah suara tidak sah. Sistem proporsional tertutup juga lebih sederhana dan lebih mudah dalam penyelenggaraannya.  Pengaturan  logistik  dan  pendistribusian  logistik  untuk  pemilu  akan lebih mudah karena surat suara di setiap daerah sama. Pelaksanaan rekapitulasi suara juga akan lebih mudah karena hanya menghitung hasil suara partai politik tanpa menghitung nama  masing-masing  calon  legislatif.  Oleh  karena  itu,  biaya  pemilu  sistem  proporsional tertutup jauh lebih ekonomis karena surat suara yang dicetak di pusat maupun di daerah sama sehingga dapat  menghemat biaya  dan waktu  pelaksanaan pemilu (Kurnianingrum, 2020).
Di sisi lain, sistem proporsional tertutup dapat menjauhkan akses hubungan antara pemilih dengan anggota legislatif dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif sesuai dengan preferensinya. Komunikasi politik juga dapat menjadi dampak lain dalam pelaksanaan sistem proporsional  tertutup  karena  partai  politik  mempunyai  kekuasaan  penuh  dalam  memilih siapa saja dari anggotanya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat (Republika, 2019). Dalam  sistem  proporsional  tertutup,  pimpinan  partai  mempunyai  kekuasaan  yang  besar dalam menentukan peringkat masing-masing kandidat dalam daftar calon anggota legislatif yang  akan  mendapatkan  kursi,  sehingga  anggota  legislatif  cenderung  merasa  lebih bertanggung  jawab  kepada  pimpinan  partai  dibandingkan  kepada  pemilih  karena  masa depan politik mereka berada di tangan partai, dan bukan di tangan pemilih (Effendi, 2016).

## Dampak Sistem Proporsional Terbuka
Sementara  itu,  sistem  proporsional  terbuka  dianggap  gagal  memperkuat kelembagaan parpol terhadap sistem politik di Indonesia. Lemahnya kelembagaan dalam tubuh  partai  politik  akan  membuat  kontrol  partai  politik  terhadap  anggota  legislatif  dari partainya tidak ada. Hal tersebut akan menyebabkan calon anggota legislatif secara terpaksa atau  tidak,  akan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  luar  dari  partai  politik  (pemodal). Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar ini akan menyebabkan terjadinya klientelisme dan
politik uang.
Sistem  proporsional  terbuka  dianggap  gagal  memperkuat  sistem  kepartaian  dalam sistem politik Indonesia. Organisasi partai yang lemah berarti partai tidak punya kendali atas calon  anggota  parlemennya,  baik  yang  terpaksa  bekerja  sama  dengan  investor  dari  luar partai  atau  tidak.  Klientelisme  dan  politik  uang  muncul  ketika  calon  anggota  parlemen bekerjasama dengan pemodal di luar partai. Klientelisme sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan  koruptif  yang  berupa  transaksi  dua  arah.  Aspinal  &  Berenschot  (2019), mendefinisikan  klientelisme  politik  sebagai  pertukaran  barang  dan  materi  yang didistribusikan  oleh  politisi  untuk  membeli  suara  dan  memenangkan  pemilihan  umum (Stokes et al, 2013). Sementara itu Ramadhan dan Oley (2019) mendefinisikan klientelisme sebagai  pertukaran  manfaat  antara  patron  dan  pelanggan  dengan  tujuan  memperoleh loyalitas klien. Transaksi ini akan menyebabkan perilaku korup karena adanya money politics, yang tentu saja akan berakibat pada meningkatnya biaya politik di Indonesia. Persaingan yang  tidak  sehat  dari  para  calon  legislatif,  baik  dari  partai  yang  sama  atau  tidak,  akan membuat  mereka  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  suara  dengan  mengandalkan pemberian uang dan barang kepada pemilih.
Dampak dari adanya klientelisme ini tidak akan berhenti setelah pemilu dilaksanakan, namun akan terus terjadi setelah calon anggota legislatif memenangkan kursi. Mahalnya biaya pemilu, akan membuat calon anggota legislatif tersebut mencari pendapatan yang lebih besar setelah duduk menjadi anggota legislatif, baik untuk mengembalikan modal dari patron yang sebelumnya bekerja sama dengan dirinya, maupun untuk pribadi. Hal tersebut akan membuat fokus anggota legislatif terbagi antara pekerjaan dan mengembalikan modal yang  ia  gunakan  untuk  kampanye.  Praktik  politik  uang  pun  tampaknya  juga  sudah dinormalisasi oleh masyarakat.
Sistem proporsional terbuka di Indonesia melahirkan sifat pragmatis bagi masyarakat, dimana  pemilihan  calon  anggota  legislatif  dilakukan  berdasarkan  pada  popularitas ( popularity vote), sehingga anggota legislatif yang berhasil mendapatkan kursi adalah calon yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi atas jabatan yang berhasil mereka dapatkan. Pada akhirnya para calon anggota parlemen akan bersaing untuk merebut simpati rakyat, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan politik uang. Mahalnya biaya kampanye dalam sistem pemilu proporsional terbuka memiliki 3 (tiga) penyebab, yaitu: 1) Biaya untuk membayar “uang perahu”, 2) Biaya untuk membeli suara (politik uang), dan 3) Biaya untuk penyewaan saksi di TPS (Makarim & Fahmi, 2022).
Sistem proporsional terbuka di sisi lain memberikan akses dan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk mengisi kursi parlemen sepanjang mereka masuk dalam
partai politik, meskipun mereka memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Dalam sistem proporsional terbuka, karena pemilih mengetahui siapa saja calon anggota legislatif, maka dapat terjalin hubungan yang lebih erat antara pemilih dengan wakil rakyat yang terpilih, sehingga  pemilih  yang  mempunyai  perasaan  dekat  dengan  wakil  rakyat  dapat meningkatkan partisipasi dan kontrol terhadap wakilnya. Selain itu, elektabilitas partai juga dapat meningkat karena tingginya popularitas calon legislatif di masyarakat, sehingga dapat membuat  internal  partai  menjadi  lebih  dinamis.  Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan  bahwa dengan  penerapan  sistem  proporsional  terbuka  dalam  pemilu  maka  keberagaman masyarakat  dapat  terfasilitasi.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain  sistem  proporsional  terbuka  akan membuat  persaingan  antar  kader  dalam  satu  partai  (Kurnianingrum,  2020).  Di  samping persaingan antar kader dalam satu partai, calon anggota legislatif juga masih harus bersaing dengan calon-calon anggota legislatif dari partai-partai lain.
Persaingan masif yang terjadi untuk memperebutkan suara dapat menyebabkan para calon anggota legislatif saling bersaing memperebutkan pengaruh pemilih dengan segala cara  sehingga  dapat  terjadi  kontestasi  yang  tidak  sehat.  Masing-masing  calon  bersaing memperebutkan  suara  rakyat  dengan  kampanye  sebesar-besarnya  yang  tentunya memerlukan dana besar dan juga dapat mendorong terjadinya jual beli suara pemilih. Selain itu,  tingginya  biaya  politik  yang  harus  dikeluarkan  oleh  setiap  kader  akan  menyebabkan maraknya korupsi ketika sudah menjabat. Dengan demikian, sistem ini dapat menimbulkan potensi  konflik,  dimana  calon  anggota  legislatif  yang  nantinya  menjabat  akan  lebih mengutamakan  kepentingannya  dibandingkan  kepentingan  rakyat,  dan  juga  dapat mengurangi peran partai politik di lembaga legislatif. Ketidakadilan dalam proses kaderisasi partai politik juga akan terlihat karena kader yang sudah lebih dulu dikenal dan popular, seperti  misalnya  tokoh  masyarakat  atau  artis  yang  mencalonkan  diri  akan  lebih  mudah dikenali oleh pemilih tanpa mempertimbangkan perjalanan dan pengalaman politik mereka. Kader-kader  instan  tersebut  akan  mempunyai  potensi  untuk  menyingkirkan  kader-kader partai  politik  lama  yang  pernah  menjabat  sebagai  pengurus,  kader  yang  membesarkan partai, dan mungkin juga mempunyai perjalanan dan pengalaman politik yang lebih matang. Namun  di  sisi  lain,  calon  anggota  legislatif  yang  populer  akan  mampu  meningkatkan elektabilitas partai politik mereka (Kurnianingrum, 2020).
Sistem proporsional terbuka, yang mengacu pada pemilihan calon anggota legislatif dimana pemilih dapat memilih calon legislatif secara langsung secara perorangan, dapat meningkatkan jumlah pemilih karena pemilih dapat memilih calon sesuai dengan preferensi mereka (Makarim & Fahmi, 2022). Hal ini dikarenakan pemilih memiliki informasi mengenai calon-calon anggota legislatif, sehingga pemilih dapat memilih calon yang kompeten dan
sesuai  dengan  preferensi  mereka  (Bestari,  2023).  Sistem  pemilihan  umum  proporsional terbuka juga dapat membantu mengurangi kesulitan dalam sistem pemilu, seperti kesulitan dalam  memilih  kandidat  yang  berkualitas  (Setiawan  &  Hertanto,  2023).  Hal  ini  dapat membuat masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemilu dan mengarah pada kemajuan  demokrasi  (Bestari,  2023).  Sistem  proporsional  terbuka  di  sisi  lain  mampu memberikan dorongan bagi parpol agar lebih transparan dalam mengajukan calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak partai yang menyeleksi kader-kader mereka untuk dicalonkan dalam lembaga legislatif secara tertutup. Namun demikian, dalam sistem proporsional terbuka terdapat peluang akan memunculkan anggota legislatif yang illiterate dan belum memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan (Dinaka & Bahar, 2023).

## SIMPULAN
Sistem  proporsional  tertutup  maupun  sistem  proporsional  terbuka  yang  telah diterapkan  di  Indonesia  mempunyai  dampaknya  masing-masing  terhadap  sistem  politik. Dalam  sistem  proporsional  tertutup,  dampak-dampak  yang  muncul  adalah  adanya hegemoni politik, oligarki, partisipasi pemilih yang berkurang, dan terjadinya kemunduran demokrasi. Namun di sisi lain, sistem proporsional tertutup dapat menyebabkan biaya politik menjadi lebih murah dan mengurangi praktik politik uang ( money politic). Sementara sistem proporsional terbuka dapat menyebabkan adanya klientelisme, politik uang ( money politic), dan  biaya  politik  yang  mahal.  Namun  di  sisi  lain,  sistem  proporsional  terbuka  dapat meningkatkan jumlah pemilih dan memberikan akses dan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjadi calon anggota legislatif.
Pilihan antara sistem proporsional tertutup dan terbuka untuk diterapkan di Indonesia kedepannya bergantung pada tujuan dan prioritas dari adanya pemilu itu sendiri dan juga bergantung pada kesiapan Indonesia sebagai negara demokrasi. Untuk penentuan sistem pemilihan umum di Indonesia yang akan datang, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati  dampak-dampak  dari  masing-masing  sistem  dan  membandingkannya  dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  G.M.A.,  Faralita,  E.,  &  Sulastri.  (2023). Korupsi  Politik  Terlahir  Dari  Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. Vol. 11, No. 1, hal: 62-77. p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835.
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bestari,  N.  (2023). 10  Contoh  Implementasi  Demokrasi  di  Indonesia  dari  Sisi  Positif  dan Negatif.  Diakses  dari  https://bobo.grid.id/read/083762417/10-contoh-implementasi- demokrasi-di-indonesia-dari-sisi-positif-dan-negatif?page=all, pada 18 April 2024.
Dinaka, B.R., & Bahar, M.N. (2023). Measuring the Reinstatement of the Closed Proportional System in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 7, No. 4, hal: 3165- 3172.
Effendi, A. (2016). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Jurnal Fiat Justisia. Vol. 10, No. 2, hal: 295-316.
Faqih, Afiq. (2020). Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politcs Pada Pemilihan Legislatif. Al-Balad: Journal of Constitutional Law. Vol. 2, No. 1.
Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Analysis for Corruption Problem in the Closed Proportional Electoral System in Indonesia. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Vol. 7, No. 2, hal: 224-239.
Kansil C.S.T. & Haga C.S.L. (2023). Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7, No. 1, hal: 880-888.
Kurnianingrum,  R.I.  (2020). Reconsidering  the  Closed  Proportional  System  for  Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 8, No. 2, hal: 106-111.
Lefkofridi,  Z.,  &  Giger,  N.  (2020). Democracy  or  Oligarchy?  Unequal  Representation  of Income Groups in European Institutions. Politics and Governance. Vol. 8, No. 1, hal: 19 – 27.
Makarim, M.R.F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu  Proporsional  Terbuka  terhadap  Sistem  Politik.  Journal  of  Social  and  Policy Issues. Vol. 2, No. 3, hal: 50-57.
Masdar,  Umaruddin,  et  al.  (1998). Mengasah  Naluri  Publik  Memahami  Nalar  Politik. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
Ramdani,  Muhamad  Doni  dan  Arisandi,  Fahmi  (2014) Pengaruh  Penggunaan  Sistem Pemilihan  Umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Proporsional  Daftar  Terbuka.  Jurnal Rechtsvinding. Vol. 3 No.1, hal: 101-111.
Ramadhan,  M.  N.,  &  Oley,  J.  D.  B.  (2019). Klientelisme  sebagai  Perilaku  Koruptif  dan Demokrasi  Banal.  Integritas:  Jurnal  Antikorupsi.  Vol.  5,  No.  1,  hal:  169 – 180. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379.
Ramseyer, J. M., & Rosenbluth, F. M. (1995 ). The Politics of Oligarchy: Institutional Choice in Imperial Japan. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge Core.
Republik  Indonesia.  (2017).  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 182. Sekretariat Negara. Jakarta.
Reynolds, Andrew. (2001). Merancang Sistem Pemilihan Umum. dalam Juan J. Linz, et al.
Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain. Bandung: Mizan. Setiawan,  H.B.  &  Hertanto.  (2023). Dampak  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka  Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Vol. 1,
No. 2, hal: 633-638.
Stokes, S. C. (1999). Political Parties and Democracy. Annual Review of Political Science. Vol.
2, No. 1, hal: 243 – 267.
Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, Voters, and Clientelism:
The Puzzle of Distributive Politics. Cambridge University Press.
Tricahyono, Ibnu. (2009). Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: ln Trans Publishing.