## KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILUKADA LAMPUNG
M. Sidi Ritaudin ∗
Pendahuluan

## Abstrak
Pemilu sebagai momentum kembali ke khittah yaitu pemilu yang mengusung nilai-nilai persatuan dan kesatuan (bhinneka tunggal ika), menghar-gai asas pluralitas, serta memosisikan Pancasila sebagai payung hukum dalam pelaksanaan peilu. Kebangsaan Indonesia tumbuh karena panggilan etis, yaitu bahwa penjajahan itu sudah menjadi musuh bersama umat manusia, I hope so, I hope so . Secra filosofis harus dipahami bahwa penjajahan elit penguasa atas bangsanya sendiri dalam bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk minimnya pencapaian pembangunan di segala bidang, alih-alih membangun bangsa malah sibuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara.
Kata Kunci: Kontribusi, Politik, Mahasisw, Pilkada
∗ Dosen  Pemikiran Islam, dengan tugas tambahan Kepala Pusat Penelitian dan   Publikasi IAIN Raden Intan Lampung
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
69 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
Husni Kamil Manik, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, mengatakan bahwa pemilu akan terselenggara dengan baik, sukses jika didukung oleh partisipasi semua pihak, tidak saja oleh KPU teapi juga oleh para kontestan peserta pemilu dan para pemilih. Meskipun demikian, penting dikemukakan di sini, bahwa karut marut pemilukada dimulai dari ketidakberesan KPU dalam mengelola pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pada kasus perencanaan, taiming yang sudah ditetapkan, yaitu 2013, ternyata  masih gonjang ganjing hingga saat ini, menyusul persoalan DPT yang keakuratan datanya masih menimbulkan persoalan, belum lagi pasangan calon gubernor dan wakil gubernur masih ada peluang untuk  bongkar pasang. Sungguh membingungkan publik.
Sebagai diketahui, bahwa aspirasi pemilu adalah momentum perubahan yang didasarkan pada cita-cita revolusi, meminjam istilah NU kembali ke khittah, jika tidak maka pemilu kehilangan makna. Masyarakat sudah apatis dan skeptis karena trauma peilu ke pemilu di masa lalu di mana persaingan antarkontestan yang berkompetisi telah mengikis nilai-nilai ideal semangat revolusi. Pemilu hanya menjadi panggung sesaat setelah itu, what so ?
Pemilu sebagai momentum kembali ke khittah yaitu pemilu yang mengusung nilai-nilai persatuan dan kesatuan
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
70
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
(bhinneka tunggal ika), menghar-gai asas pluralitas, serta memosisikan Pancasila sebagai payung hukum dalam pelaksanaan peilu. Kebangsaan Indonesia tumbuh karena panggilan etis, yaitu bahwa penjajahan itu sudah menjadi musuh bersama umat manusia, I hope so, I hope so . Secra filosofis harus dipahami bahwa penjajahan elit penguasa atas bangsanya sendiri dalam bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk minimnya pencapaian pembangunan di segala bidang, alih-alih membangun bangsa malah sibuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara.
Pemilu kada secara langsung merupakan perwujudan dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung, di mana pada era otonomi daerah saat ini dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk banyak berperan dan aktif dalam menentukan masa depan daerahnya masing-masing.  Namun ada juga tujuan terpenting dari semua itu, yaitu mengharapkan terbentuknya Clean Government atau pemerintahan yang benar-benar aspiratif dan menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, pada pelaksanaan pilkada dari semua tahapan yang akan dilewati perlu adanya partisipasi publik secara luas, dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya  yaitu :
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
71 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
1. Transactional politik . Hal ini sangat rawan dan dapat menutupi track record partai dan calon. Jika hal ini sampai terjadi, maka tujuan iddeal dari pilkada tidak akan tercapai, justru yang adalah kekecewaan, sebab calon yang terpilih tidak akan aspiratif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Jika calon adalah sosok incomben atau pernah menjabat, rekam jejak dapat menentukan kredibilitasnya apakah ia meliki integritas atau tidak, apakah ia protipe pemimpin yang a buse of power atau selama ini melaksanakan politik kepentingan ( conflict of interest ).
3. Dalam konteks pilkada agaknya penting juga disimak kriteria dari calon menurut Azyumardi Azra, yaitu apakah para kandidat atau calon peserta pilkada menjunjung tinggi etika politik, yaitu penilaian etis terhadap kebijakan, prilaku, tindakan dan praksis politik. 1 Hal ini penting karena dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dalam tolak ukur martabat bangsa. 2
1 Lihat, Azyumardi Azra, Pengantar Etika Politik : Pandangan Seorang Politisi Muslim, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. xiv.
2 Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
72
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

## Pemilu Kepala Daerah Lampung
Fokus pembahasan saat ini adalah tentang prospek dan perspektif  mahasiswa dalam menghadapi pemilukada Lampung, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung yang akan digelar Insyaallah pada tahun 2014 mendatang. Berdasarkan data dari KPU Lampung bahwa kontestan peserta pemilu yang berkompetisi merebut simpati hati rakyat Lampung ada Lima Pasangan, yaitu Amalsyah Tarmizi dan Gunadi Ibrahim, Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, Alzier Dianis Tahbrani dan Lukman Hakim, Berlian Tihang dan Muchlis Basri, Herman HN dan Zainudin Hasan.  Kelima pasangan calon ini tentu saja memilki track record masing-masing yang sudah diidentifikasi oleh masyarakat Lampung.
Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses politik dalam kerangka menuju perubahan dan perbaikan dan berorientasi pada regenerasi. Pemilu merupakan ajang bagi kaum muda untuk tampil, paling tidak, partisipasi politiknya turut andil melegitimasi kekuasaan politik ke depan. Dalam konteks ini, regenerasi merupakan sunnatullah dan oleh karenannya para pemuda harus siap dan mempersiapkan diri baik dari segi konsep, perjuangan dan gerakan pembaharuan. Menurut data statistik, ada 30 % dari pemilih kalangan muda, berarti ± 70 juta suara ada di tangan kaum muda. Maka
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
73 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
signifikan jika  dikatakan bahwa tidak ada perubahan  tanpa didukung kaum muda. Landasan operasional pemilukada adalah peraturan pemerintah nomor : 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor : 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3
1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 66 UU No, 32 Tahun  2004 yaitu sebagai berikut :
2. Menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
4. Menetapkan  tahapan dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan
5. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon
3 Departemen Dalam Negeri RI, UU. No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Jakarta : 2005).
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...

## 74
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
6. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan
7. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
8. Menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye
9. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
12. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
13. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanyew 4
Sedangkan kewajiban KPUD adalah sebagimana diatur dalam pasal 67 UU No. 32 tahun 2004 yaitu sebagai berikut :
1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasartkan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4 Departemen Dalam Negeri RI, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta : 2004).
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
75 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
4. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
6. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu
7. Penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
8. Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 5

## Posisi Mahasiswa Dalam Panggung Politik
Posisi mahasiswa dalam panggung politik adalah sebagai agent of change; sebagai diketahui bahwa hampir di seluruh belahan dunia perubahan-perubahan besar dilakukan oleh anak- anak muda, tidak terkecualai di Indonesia. Sebut saja misalnya, sekelompok pemuda yang beerkumpul di Jakarta pada 28 Oktober 1928 memenuhi panggilan etis, menyelaraskan inisiatif, memikirkan bangsa yang dijajah oleh kaum imperialis Barat, lalu mendeklarasikan tekad merka yang lazim disebut sebagai sumpah pemuda. Hal ini terjadi jauh sebelum kemerdekaan RI. Kehendak etis inilah yang merupakan panggilan jiwa pemuda, bersatu dan berjuang dan hasilnya membuahkan kemerdekaan. Ini merupakan bukti nyata dari semangat pemuda yang punya
5 Departemen Dalam Negeri RI, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta : 2004).
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
76
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
cita-cita masa depan yang diwujudkan dalam format politik kebangsaan.
Fikrah sesat dan menyesatkan yang diusung oleh ideologi sekuler tersebut, sekarang dianut dan dijalankan oleh elite penguasa dan sepertionya sudah semakin “mabok” kekuasaan dan harta inilah yang menunggu para pejuang aktivis pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk memanfaatkan momentum pemilu ini, di tahun politik ini mencapai perubahan dan kembali ke khittah perjuangan bangsa, sesuai dengan dektum pancasila dan UUD-1945, mewujudkan pemerintahan yang kredibel, amanah, transparan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang tinggi, integritas yang kokoh, akseptabilitas yang luas serta memiliki komitmen dan track record yang baik; SDM yang demikian agaknya  ada di tangan para pemuda yang terdidik yang menjadi harapan bangsa.
Kebutuhan akan suatu perubahan di sebuah distrik, daerah ataupun negara, secara politis merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, karena hal itu adalah sebuah tuntutan dari akselerasi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak terkecuali di daerah Lampung. Faktor sumber daya manusia adalah faktor penentu dari perubahan tersebut, sebab Allah SWT telah berfirman :
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
77 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
َﻦُﻠَﻤْﻌَﺗ  َﻒْﻴَﻛ َﺮُﻈْﻨَﻨِﻟ ِﺽْﺭَﻻﺍ ْﻲِﻓ  َﻒِﺋَﻼَﺧ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﱠﻢُﺛ : ﺲﻧﻮﻳ) 14 (
Artinya : “ Kemudian Kami angkat kamu menjadi khalifah, pengatur dan pelaksana di bumi, sesudah kekuasaan ada pada genggaman tangan mereka, agar dapat Kami lihat,bagaimana kamu mengatur dan melaksanakannya”.
Dari ayat al-Qur’an tersebut, jika diambil suatu analogi atau ‘ibroh, jelas terlihat bahwa masing-masing individu di wilayah Lampung ini  ( َﻒِﺋَﻼَﺧ ) mempunyai tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Yang dipimpin oleh seorang kepala daerah (Gubernur). Dialah seorang desainer bagi pembangunan di segala bidang kehidupan yang ada di daerah Lampung, mulai dari mendesain perencanaan, menentukan skala prioritas, kekuatan-kekutan pendukung, menentukan tujuan pembangunan ( Development Outcome ), menentukan strategi pembangunan, menentukan teknik evaluasi yang tepat dan benar, dan menyusun rencana program baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, serta variabel-variabel yang mengkontekstualkan program-program, seperti masalah evaluasi yang dirinci sedemikian rupa ( Range Statement ).
Sebagai landasan Qur’ani untuk berbuat yang terbaik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin daerah,
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
78
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
yang harus melakukan evaluasi diri dan senantiasa melakukan perubahan dan pengembangan, adalah firman Allah, surat al- Ra’d ayat 11 berikut ini :
: ﺪﻋﺮﻟﺍ).. ْﻢِﻬِﺴُﻔْﻧَﺄِﺑﺎَﻣ ﺍْﻭُﺮﱢﻴَﻐُﻳ ْﻲﱠﺘَﺣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ﺎَﻣ ُﺮﱢﻴَﻐُﻳَﻻ َﷲ ﱠﻥِﺇ.. 11 (
Artinya : ”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”.

## Kontribusi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada
Mahasiswa adalah kelompok manusia muda yang dalam konstalasi politik dikategorikan sebagai  aset yang memiliki speed and power. Pilkada  harus merefleksikan  kekuatan- kekuatan yang dimiliki kaum muda; idealis, perubahan dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Pemilukada harus membangkitkan semangat memilih yang baik.persoalannya bagaimana memilih pemimpin yang baik itu. Secara sederhana vSutan Batugana menyampaikan bahwa pada pemilu nanti, pertama, pilihlah calon pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Dalam hal ini harus sehat lahir dan batin, karena jika ia terpilih padahal ia sakit-sakitan,  naka akan menyulitkan publik untuk  mendapat perhatian, sekali  rakyat datang dia sedang kerokan, minggu depan disuruh datang ia lagi ke Singapura karena lagi berobat, minggu depan datang lagi ia sudah pulang tapi struk.
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
79 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
Kedua, harus bisa memimpin keluarganya,  misalkan ia sedang main golf, belum selesai permainan ada panggilan melalui HP, “maaf ada panggilan dari istri, saya harus pulang”, bagaimana kalau lagi ada rapat penting kemudian ada panggilan dari HP istri apa rapatnya harus ditinggal, gak jadi ngurusin rakyat. Ketiga, harus dapat diterima oleh rakyat ( acceptable ), sebab jika tidak, umpamanya ketika berkunjung ke suatu daerah rakyat bukannya senag tetapi malah berbisik-bisik awas hati-hati tukang maling jemuran datang !!!, setelah kita pulang rakyat bukan sedih tetapi syukur !!! ia sudah pulang. 6 Dalam konteks ini, seorang pemimpin itu menurut kaidah fikih “ lâ dharara walâ dhirâra ” artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. 7
Sebagai kelompok idealis dan berjuang menegakkan demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada, maka mahasiswa harus berdiri pada posisi netral, dalam arti tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Baik pada pra dan pasca pemungutan suara dapat mengambil peran, umpamanya menjadi relawan dalam memverifikasi keakuratan data. Mengawal UU. Pemilu Nomor 8 tahun 2012, bahwa pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos, bukan dengan mencontreng, dalam
6 Diadop dari penampilan Sutan Batugana dalam acara Stand Up Commedy, di Metro TV, Selasa 29 Oktober 2013.
7 Lihat,  Musthafa Ahmad Al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am : al- Fiqh al-Islami fi Tsubihi al-Jadid, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), h. 165.
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
80
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
konteks ini mahasiswa dapat melakukan pengawasan di TPS- TPS terdekat di mana ia berdomisili.

## Mahasiswa Berperan Memberi Pencerahan Politik
Peranan Mahasiswa dalam pilkada dapat mensosialisasikan kerangka operasional menakar track record para kandidiat/ kompetitor dalam pilkada, yang dapat dikatakan sebagai aksi memberi pencerahan politik publik dengan dasar Pemberdayaan masyarakat Mencermati Kondisi Riil Provinsi Lampung Dengan Analisis Swot
 STRENGTHS
Melihat SDM dan SDA daerah Lampung, kemudian dianalisa dengan kekuatan SDM para calon, dilihat di mana titik kekuatan, misalnya soal manajemen, kepemimpinan, akseptabilitas, integritas, sikap, pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana jika dikaitkan dengan  SDA, PAD apakah ada peluang perubahan jika ia didudukkan sebagai pemimpin Lampung. Seorang kepala daerah memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu aset daerah/nasional memperkuat landasan pembangunan daerah baik pisik maupun spiritual dan etika dalam berbangsa dan
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
81 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
bernegara dalam memajukan dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi daerah Lampung.
 WEAKNESSES
Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan mempertanyakan mengapa Lampung, misalnya kurang menarik minat masyarakat untuk bekerjasama dalam menanamkan modal/ berinvestasi. Padahal peluang investasi cukup besar, sperti dalam bidang transportasi (jalan tol, ring road, pelabuhan, bandara, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan lain sebagainya). Apakah calon-calon pemimpin menawarkan program atau platform pembangunan serta siap dan pro-aktif untuk memanfaatkan peluang dan MoU ( Memory of Understanding ) atau MoA ( Memory of Action ) dengan berbagai pihak. Atau memang belum memiliki Program Unggulan yang dijadikan brand mark
 OPPORTUNITIES
Daerah Lampung tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat pluralistik tetapi rukun dan damai, yang memilki etos pembangunan yang sangat kondusif . di samping itu adanya dukungan pemerintah cukup responsif terhadap pembangun di tiap-tiap daerah kabupaten hingga pelosok-pelosok desa. Tumbuhnya masyarakat terhadap aspek pembangunan di segala
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...

## 82
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
bidang baik pisik maupun mental spiritual. Hampir semua negara-negara Eropa, Asia, Australia dan Amerika, bahkan negara-negara Afrika agaknya memilki peluang kerjasama, baik bidang ekonomi, pendidikan, pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan Peluang MoU dg sektor-2 lain.

##  THREATS
Globalisasi yang mendorong kompetisi dan interdepedensi yang sangat tinggi dengan daerah-daerah lain. Kondisi Lampung yang merupakan pintu gerbang ke wilayah-wilayah lain di Sumatera maupun Jawa, menjadi tantangan tersendiri. Maka persaingan dengan provinsi-2 lain, baik skala lokal, regional dan internasional, merupakan tantangan yang cukup memecut nyali para pemimpin di masa mendatang. Oleh karena itu, tuntutan akan SDM yang berkualitas berdaya saing kompettitif  merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan. Tentu saja, tantangan lainnya menyangkut persoalan manajemen strategis, akuntibel, kredibel, akseptibel, transparan dan demokratis di segala bidang  merupakan seni pemerintahan yang menjadi tren modernitas yang harus menjadi perhatian lebih dari para
M. Sidi Riatudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
83 Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
calon pemimpin yang mesti termaktub dalam kontrak politik dalam platform kampanye mereka.

## Penutup
Semua elemen masyarakat Lampung berharap dengan penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil akan dapat menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, kridibel, akuntabel, dan akseptebel. Sosok pemimpin yang demikmian diniscayakan akan membawa perobahan Lampung kepada yang lebih baik, berdaya saing tinggi dengan provinsi- provinsi lain. Untuk  menghantarkan pemilukada Lampung benar-benar jurdil dan luber tersebut, maka mahasiswa dapat mengambil peran yang optimal, apakah sebagai panitia ataupun relawan. Atau paling tidak menyalurkan aspirasi politiknya dengan ikut serta memilih alias tidak golput.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi Azra, Pengantar Etika Politik : Pandangan Seorang Politisi Muslim, Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan, 2003.
Departemen Dalam  Negeri RI, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta : 2004.
M. Sidi Ritaudin: KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA ...
84
Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
Departemen Dalam Negeri RI, UU. No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Jakarta : 2005.
Keputusan KPU No. 2 tentang Tahapan Penyelenggaraan
Pilkada, Bandar Lampung : 2005.
Suseno, Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Zarqa,  Musthafa Ahmad Al-, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am : al- Fiqh al-Islami fi Tsubihi al-Jadid, Jilid I, Beirut :
Dar al-Fikr, 1968.