Perspektif Akuntansi
Volume 2 Nomor 3 (Oktober 2019), hal. 249-267 ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p249-267 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak
Meyjerd Rombebunga 1
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
David Adechandra Ashedica Pesudo Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Received 15 Mei 2019 Accepted 12 Agustus 2019
Abstract. This  research  aims  to  test  the  effect  of  corporate governance  characteristic,  such  as:  independent  commisaris proportion, audit quality,  institusional ownership, and audit commite on tax avoidance. The data used in this study is panel data  of  2012-2016  from  Mining  Corporations  listed  in Indonesia Stock Exchange. Using quantitative method such as stationary  test  and  panel  data  regression  with  Generalized Least Square (GLS) model, this study found that independent commisaris  proportion  and  audit  quality  have  positive  and significant  effect  toward  tax  avoidance.  But,  audit  commite and institutional ownership have no effect to tax avoidance.
Keywords: independent commisaris proportion, audit quality, audit commite, institutional ownership, tax avoidance
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh tata  kelola  perusahaan,  antara  lain;  proporsi  komisaris independen,  kualitas  audit,  kepemilikan  institusional,  dan komite  audit  terhadap  penghindaran  pajak  perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel  dari  tahun  2012-2016  pada  perusahaan  tambang mineral  dan  batubara  yang  diperoleh  dari  Bursa  Efek
1 232015250@student.uksw.edu
Indonesia  (BEI).  Dengan  menggunakan  metode  kuantitatif berupa uji stasioner dan uji regresi data panel dengan model Generalized Least Square (GLS), penelitian ini menunjukkan bahwa  proporsi  komisaris  independen  dan  kualitas  audit berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penghindaran pajak.  Sedangkan,  kualitas  audit  dan  kepemilikan institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak.
Kata  kunci: proporsi  komisaris  independen,  kualitas  audit, kepemilikan institusional, komite audit,  penghindaran pajak

## Pendahuluan
Pada  tahun  2013  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan Indonesia  menyatakan  bahwa  pajak  menyumbang  sebesar  70  persen  dalam pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai peran yang vital  untuk  membiayai  berbagai  kegiatan  operasional  pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pungutan wajib dan memaksa yang  dibebankan  kepada  orang  pribadi  atau  badan  tanpa  mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang dipakai guna meningkatkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya berdasarkan Undang-Undang. Namun, tindakan penghindaran  pajak (tax  avoidance) masih  sering  terjadi,  termasuk  yang dilakukan oleh perusahaan.
Tax avoidance adalah  salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  wajib  pajak  tanpa melanggar peraturan dalam Undang-Undang perpajakan. Hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2013) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha untuk  mengurangi  beban  pembayaran  pajak  yang  sesuai  dengan  ketentuan dalam aturan perpajakan. Artinya, apabila dikaitkan dengan perusahaan, maka manajer perusahaan akan berusaha memaksimalkan penghindaran pajak agar dapat  memperbesar  laba  yang  diharapkan  oleh  berbagai  pihak  yang berkepentingan dalam perusahaan.
International Monetary Fund (IMF) menginformasikan bahwa pada tahun 2016 penghindaran pajak Indonesia mencapai 6,48 milliar dolar Amerika Serikat dan masuk  sebagai  peringkat  11  terbesar  di  dunia,  berdasarkan  informasi  dari tribunnews.com (2017). Secara khusus pada tahun  2015, Publish What You Pay Indonesia melalui kompas.com (2016) menginformasikan bahwa pada tahun 2003-2014  nilai  penghindaran  pajak  perusahaan  tambang  mineral  dan batubara  mencapai  Rp  235,76  triliun.  Pada  tahun  2015,  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia,  Sri  Mulyani  menyatakan  bahwa  sekitar  3.600  Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tidak dilaporkan oleh perusahaan
tambang  mineral  dan  batubara.  Hal  ini  membuktikan  negara  mengalami kerugian besar akibat tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan tambang mineral  dan  batubara  yang  diduga  karena  adanya  peran  dalam  tata  kelola perusahaan.
Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan  dapat mempengaruhi manajer untuk bertindak dengan cara opurtunis dalam rangka mencapai  keuntungan  (Minnick  &  Noga,  2010).  Terkait  peningkatan  laba perusahaan, seperangkat tata kelola perusahaan akan mengendalikan agency problem terkait  perilaku tax  avoidance demi  memperoleh  laba  yang  tinggi dalam  periode  tertentu  (Desai  &  Dharmapala,  2006).  Hal  tersebut  berarti principal memberikan tugas tertentu kepada agen, kemudian agen menyetujui untuk melalukan tugas tersebut dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada principal .  Oleh  karena  itu,  komisaris  independen,  komite  audit, serta kepemilikan institusional diduga berperan dalam melakukan tax avoidance.
Di Indonesia, Eksandy (2017) menemukan komisaris independen berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  pada  perusahaan  yang bergerak  di  sektor  industri  barang  konsumsi.  Demikian  pula,  kualitas  audit ditemukan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak (Annisa  &  Kurniasih,  2012).  Selanjutnya,  kepemilikan  institusional  terhadap tax avoidance dinyatakan berpengaruh positif (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Kemudian pada perusahaan manufaktur, komite audit dinyatakan berpengaruh positif terhadap aktivitas tax avoidance (Fadhilah, 2014).
Penelitian  ini  menggunakan  perusahaan  tambang  mineral  dan  batubara sebagai  objek  penelitian,  khususnya  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  periode  2012-2016.  Objek  tersebut  dipilih  karena  perusahaan  yang bergerak  di  sektor  tambang  mineral  dan  batubara  paling  rentan  dengan tindakan tax avoidance hingga menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak (Patra, 2016). Selain itu, perusahaan  tambang  memiliki  struktur  pencatatan  akuntansi  yang  lebih kompleks  dan  berbeda  dari  jenis  perusahaan  lainnya  sehingga  pihak-pihak dalam tata kelola perusahaan dapat memanfaatkan celah tersebut.
Berdasarkan fakta dan penerapan literatur, maka permasalahan penelitian ini dituangkan  dalam  bentuk  pertanyaan  yaitu:  1)  apakah  proporsi  komisaris independen  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak?  2)  apakah  kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? dan 3) apakah kepemilikan institusional  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak?  serta  4)  apakah komite  audit  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak?.  Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terkait faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan mengenai pengaruh tata
kelola  dalam  melakukan  penghindaran  pajak,  khususnya  di  perusahaan tambang  mineral  dan  batubara  maupun  perusahaan  lainnya  seperti perusahaan perkebunan, maupun manufaktur.

## Telaah Pustaka

## Teori Agensi
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa agency  theory adalah hubungan antara pihak principal dan pihak agency . Apabila mengaitkan teori agensi  dengan tax  avoidance, Siregar  dan  Widyawati  (2016)  mengatakan bahwa  adanya  kepentingan  yang  berbeda  antara  pihak principal dan agency dapat  menciptakan tax  avoidance .  Pihak  manajemen  selaku  agen  akan melakukan pekerjaan sesuai keinginan principal selaku pemegang saham. Salah satunya, principal meminta agen untuk melakukan tax avoidance dalam rangka meningkatkan  keuntungan  perusahaan.  Artinya, principal menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan, tetapi  disisi  lain  agen  akan  mementingkan  kepentingan  pribadinya  melalui reward yang  akan  diperoleh  apabila  mampu  melakukan tax avoidance sesuai keinginan principal.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak merupakan pemanfaatan pengecualian dan pemotongan, serta  kelemahan  dalam  peraturan  perpajakan  untuk  menekan  biaya  pajak (Suandy,  2011).  Selanjutnya,  ,  Brian  dan  Martani  (2014)  mengatakan  sistem pemungutan  pajak  yang  ada  di  Indonesia  menganut  sistem self  assessment , yaitu  kebebasan  untuk menghitung, meyetorkan,  dan  melaporkan  kewajiban pajaknya.  Artinya,  wajib  pajak  dapat  memanfaatkan  celah  dalam  peraturan perpajakan  untuk  meminimalkan  jumlah  pembayaran  pajaknya.  Dalam penelitian ini, tax avoidance diukur menggunakan Book Tax Differences (BTD) yang mengacu pada Tang dan Firth (2012).
BTD  dapat  menjelaskan  hubungan  peraturan  akuntansi  dengan  peraturan perpajakan  yang  membuat  perbedaan  antara  laba  fiskal  dan  laba  akuntansi. Artinya,  BTD  dapat  memberikan  informasi  tentang management  discretion dalam proses akrual terkait dengan jumlah perbedaan permanen dan temporer (Tang & Firth, 2012). Kemudian terkait dengan manipulasi laba, Hanlon dan Shane  (2010)  mengatakan  bahwa  BTD  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam menilai  agresivitas  pelaporan  keuangan  perusahaan  untuk  tujuan tax avoidance . Artinya, manajer diberi dua pilihan yaitu; (1) melaporkan laba yang tinggi sehingga beban pajak yang harus dibayarkan ikut meningkat; atau (2) melakukan pelaporan laba yang rendah melalui penghindaran pajak.

## Corporate Governance
Organisation for Economic Cooperation and Development (2004)  menjelaskan bahwa seperangkat hubungan kerjasama antara berbagai direksi, manajemen, pemegang  saham,  dan  dewan  komisaris,  serta  para  pemangku  kepentingan disebut  sebagai corporate  governance .  Keputusan-keputusan  strategis perusahaan  sangat  dipengaruhi  oleh corporate  governance .  Salah  satunya adalah  usaha  menghindari  beban  pajak  perusahaan.  Keterkaitan corporate governance dengan  penghindaran  pajak  juga  dijelaskan  oleh  Desai  dan Dharmapala  (2006)  bahwa  s hareholder menginginkan  laba  yang  tinggi. Pemegang  saham (principal) menuntut  pihak  manajer (agency) untuk melakukan tax avoidance . Artinya, ketika para manajer mampu meminimalkan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, khususnya pemegang saham.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah anggota perusahaan yang berdasarkan  anggaran  dasar  bertugas  melakukan  pengawasan  umum  dan khusus  terhadap  kebijakan  dewan  direksi.  Dalam  rangka  melakukan pengawasan secara maksimal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014  Pasal  20  Ayat  3  tentang  Direksi  dan  Dewan  Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan bahwa perusahaan wajib memiliki paling kurang 30 persen dewan komisaris independen.
Selanjutnya,  Minnick  dan  Noga  (2010)  menemukan  bahawa  semakin  besar jumlah  ukuran  dewan  komisaris  maka  semakin  besar  pula  tindakan penghindaran pajaknya. Hal ini didukung oleh  Lanis dan Richardson (2011), Timothy  (2010),  serta  Eksandy  (2017)  menemukan  pengaruh  positif  dan signifikan  antara  proporsi  komisaris  independen  terhadap  penghindaran pajak.  Artinya,  semakin  banyak  dewan  komisaris  independen  akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan komisaris independen akan berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya terkait tugasnya untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  usaha  memaksimalkan  laba perusahaan melalui penghindaran pajak dengan mengandalkan wawasan dan pengalaman mereka (Minnick & Noga, 2010). Hal ini sejalan dengan Sabli dan Noor  (2012)  mengatakan  bahwa  salah  satu  cara  mendapatkan  profitabilitas adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang wajib diawasi oleh dewan komisaris  independen  demi  mementingkan  kepentingan  pemegang  saham. Oleh karena itu, rumusan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Proporsi  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap penghindaran pajak

## Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak
Kualitas  audit  yaitu  laporan  yang  dihasilkan  oleh  auditor  atas  pemeriksaan laporan keuangan mengenai kemungkinan kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Kemudian, ukuran sebuah Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  dapat  mencerminkan  kualitas  auditnya (DeAngelo,  1981).  KAP  yang  besar (Big  Four  Accounting  Firms) diyakini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan KAP Non-Big Four Firm s dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan KAP Big Four sering melakukan pelatihan dalam skala internasional, sehingga dianggap lebih berkompeten dalam melakukan tugas audit (Nindita & Siregar, 2012).
Selanjutnya, Annisa dan Kurniasih (2012), serta Eksandy (2017) menyatakan bahwa tax avoidance dipengaruhi  secara  positif  oleh  kualitas  audit.  Kualitas audit yang semakin baik membuat tax avoidance perusahaan semakin tinggi.
Hal ini disebabkan oleh adanya hasil audit laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Big Four Accounting Firms dipercaya memiliki kualitas lebih baik. Dalam  rangka  melakukan tax  avoidance, Cai  dan  Liu  (2009)  perusahaan dituntut  membuat  laporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas  audit  baik  agar dapat  melakukan  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  sebagai berikut:
H 2 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan  institusional  yaitu  kepemilikan  saham  selain  kepemilikan individual yang berasal dari luar perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Selanjutnya, Pujiati  dan  Widanar  (2009)  mengatakan  kepemilikan  institusional  secara mayoritas dan minoritas masing-masing memiliki proporsi sebesar lima persen dan  kurang  dari  lima  persen.  Hal  ini  berarti  pemilik  saham  institusional memiliki  otoritas  yang  kuat  untuk  mengawasi  dan  mempengaruhi  manajer (Ngadiman & Puspitasari, 2014).
Selanjutnya, terkait dengan perilaku tax avoidance , Khurana dan Moser (2009) mengungkapkan  persentase  kepemilikan  saham  institusional  dapat mempengaruhi  tindakan  manajer.  Selanjutnya,  Ngadiman  dan  Puspitasari (2014)  menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance . Artinya, semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham institusional pada perusahaan akan meningkatkan tindakan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  dengan  meminimalkan  beban pajak perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017). Hal ini dikarenakan pemilik saham
institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer  untuk  berfokus  pada  kinerja  ekonomi  agar  memperoleh  laba  yang tinggi dengan cara melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran pajak

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit adalah pemeriksa laporan keuangan yang jumlahnya minimal tiga orang  dalam  sistem  tata  kelola  Indonesia,  serta  dibentuk,  diangkat,  dan diberhentikan  oleh  dewan  komisaris  (Winata,  2014).  Selanjutnya,  Sriwedari (2012) menyatakan bahwa keberadaan komite audit bertugas untuk menjaga dan meningkatkan integritas serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan.
Annisa  dan  Kurniasih  (2012),  serta  Fadhilah  (2014)  menemukan  bahwa tax avoidance dipengaruhi  positif  dan  signifikan  oleh  kualitas  audit.  Kemudian, Robinson et  al. (2012)  menyatakan  bahwa  dalam  pajak  yang  tidak  terlalu memiliki risiko tinggi, komite audit bepengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kinerja keuangan akan menjadi fokus  utama  oleh  komite  audit,  khususnya  terkait  penghematan  dana perusahaan  dengan  cara  yang  benar.  Artinya,  komite  audit  akan  melakukan pengawasan secara maksimal  untuk menjaga  kredibilitas  dan  integritas  laba perusahaan  melalui  pelaporan  keuangan  yang  dikeluarkan  agar  tidak menyesatkan  dan  sesuai  standar  akuntansi,  serta  memastikan  tidak  ada penyimpangan  yang  material  dibidang  keuangan  sehingga  aman  untuk melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  Suryana  (2005) menjelaskan bahwa laba yang lebih tinggi akan diperoleh apabila suatu entitas bisnis memiliki  komite audit. Oleh  karena itu,  rumusan hipotesisnya sebagai berikut:
H 4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## Metoda
Sebagai penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa data panel  yang  terdiri  atas  data time series dan cross section diperoleh  populasi sebesar 41 perusahaan tambang mineral  dan batubara yang terdaftar di BEI periode  2012-2016.  Selanjutnya,  teknik purposive sampling digunakan  untuk memperoleh sampel dengan beberapa kriteria yaitu: 1) perusahaan yang listed di BEI antara tahun 2012-2016 yang memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap, khusunya di bidang tambang mineral dan batubara; 2) memiliki laba; dan 3) periode pelaporan keuangan per 31 Desember. Dengan demikian,
diperoleh sampel akhir sebanyak 65 sampel yang meliputi 13 perusahaan dengan lima periode observasi yaitu tahun 2012-2016.

## Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel dalam penelitian ini yang terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen sebagai berikut.

## Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian
No. Variabel Definisi Indikator Skala Rumus 1 Penghindaran Pajak (Y) Mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum (Suandy, 2011). Book Tax Difference (BTD). Rasio BTD LA − PKP
= TA
BTD: Book tax difference
LA: Laba akuntansi PKP: Penghasilan kena pajak TA: Total aset 2 Proporsi Komisaris Independen (X1) Organ perseroan yang melakukan pengawasan umum dan khusus kepada dewan direksi (UU RI No. 40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007). Jumlah anggota komisaris independen. Rasio JKI PKI = JSK PKI: Proporsi komisaris independen JKI: Jumlah komisaris independen JSK: Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen 3 Kualitas Audit (X2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor (Dewi & Jati, 2014) Audit Big Four dan Non-Big Four. Nominal Dummy: 1 = KAP Big Four 0 = KAP non- Big Four 4 Kepemilikan Institusional (X3) Kepemilikan selain individual yang berasal dari luar perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Jumlah proporsi kepemilikan saham oleh institusi lain. Rasio JSI KIS = TMS KIS: Kepemilikan institusional JSI: Jumlah saham yang dimiliki investor institusi
No. Variabel Definisi Indikator Skala Rumus TMS: Total modal saham yang beredar 6 Komite Audit (X5) Komite yang bertugas memeriksa laporan keuangan (Winata, 2014). Jumlah anggota komite audit. Rasio KOA = Σkomite audit

## Uji Stasioneritas Data Panel
Penelitian ini harus memenuhi asumi stasioneritas terlebih dahulu agar tidak memiliki  akar  unit  atau varians yang  terlalu  jauh  atau  mendekati  nilai  rata- ratanya.
Dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho: terdapat akar unit
Ha: tidak terdapat akar unit,
Kemudian akan diamati menggunakan metode Uji Levin, Lin & Chu. Setelah itu, jika  data  tidak  stasioner  pada  order  nol  [I(0)],  maka  perlu  dilakukan  uji stasioneritas  data  pada  order  berikutnya  yaitu first  difference dan second difference .  Dengan  demikian,  model  yang  digunakan  untuk  pengujian stasioneritas yaitu (Granger, 1974):
𝑌 𝑖𝑡 = 𝜌 𝑖 𝑌 𝑖𝑡− 1 + 𝑋 𝑖𝑡 𝛿 𝑖 + 𝜖 𝑖𝑡 (1)
Y it mewakili  variabel pooled , X it mewakili  variabel  eksogen  dalam  model, termasuk efek tetap atau tren individual,  I adalah koefisien autoregresif, dan errors  it diasumsikan sebagai gangguan idiosyncratic yang saling terpisah.

## Uji Regresi Data Panel
Pada  uji  regresi  data  panel  perlu  dilakukan  uji  spesifikasi  model  untuk mengetahui  model  yang  akan  digunakan.  Menurut  Winarno  (2015)model regresi data panel yang dapat digunakan yaitu random effect yang ditunjukkan secara berurutan sebagai berikut:
TA it =  ß 0i +  ß 1 PKI it +  ß 2 KAU it +  ß 3 KIS it +  ß 4 KOA it +  e it (2)
Keterangan:
TA it = tax avoidance perusahaan i tahun t PKI it = proporsi komisaris independen perusahaan i tahun t KAU it = kualitas audit perusahaan i tahun t KIS it = kepemilikan institusional perusahaan i tahun t
KOA it = komite audit perusahaan i tahun t ß 0i = unobserved time-invariant individual effect ß 1 , ß 2 , ß 3 , ß 4 = koefisien regresi eit = error term perusahaan i tahun t

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Berikut hasil pengujian dan pembahasan dari pengujian stasioner dan uji regresi data panel adalah sebagai berikut:

## Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai mean, maksimum, minimum  dan  standar  deviasi  dari  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini.

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BTD 65 0.000140 1060.080 239.0007 339.2930 PKI 65 0.111111 0.666667 0.367729 0.121952 KAU 65 0.000000 1.000000 0.492308 0.503831 KIS 65 0.090000 52.21000 3.037494 10.90277 KOA 65 2.000000 5.000000 3.138462 0.609224 Sumber: Data Diolah, (2018) Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang di teliti adalah
65 sampel. Sebagai varibel dependen, nilai mean 239.00 dengan nilai terendah 0.00 dan nilai tertinggi sebesar 1060.08 serta standar deviasi sebesar 339.29. Artinya,  apabila  nilai  akrual  suatu  perusahaan  semakin  kecil  maka  tingkat penghindaran  pajak  tersebut  semakin  tinggi.  Sedangkan,  proporsi  komisaris independen mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.36 dengan nilai minimum dan maksimum  masing-masing  sebesar  0.11  dan  0.66  dengan  standar  deviasi sebesar 0.12. Nilai mean tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah  komisaris  independen  maka  semakin  tinggi  penghindaran  pajak perusahaan.
Kemudian,  kualitas  audit  memiliki  nilai  minimum  dan  maksimum  masing- masing  sebesar  0.00  dan  1.00  dengan  nilai mean dan  standar  deviasi  secara berurutan sebesar 0.49 dan 0.50. Nilai rata-rata yang signifikan berarti semakin baik kualitas audit sebuah perusahaan maka penghindaran pajaknya semakin tinggi.
Selanjutnya,  kepemilikan  institusional  menunjukkan  nilai  minimum, maksimum, mean dan  standar  deviasi  secara  berurutan  sebesar  0.09,  52.21, 3.03,  dan  10.90.  Nilai mean yang  signifikan  berarti  semakin  tinggi  jumlah kepemilikan  institusional  maka  perilaku  penghindaran  pajak  akan  semakin tinggi.
Selain  itu,  variabel  komite  audit  memiliki  nilai  minimum,  maksimum  dan standar  deviasi masing-masing  sebesar  2.00,  5.00,  dan  0.60.  Sedangkan  nilai rata-rata sebesar 3.13. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa komite audit akan  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  perusahaan  memiliki  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi  sehingga  aman  untuk melakukan penghindaran pajak.

## Uji Stasioneritas Data Panel
Penelitian ini terlebih dahulu harus memenuhi syarat lolos uji stasioner atau memiliki data yang stasioner. Uji stasioner diamati menggunakan metode Uji Levin,  Lin  & Chu.  Hasil  pengolahan  data  untuk  uji  stasioner ini  dapat  dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas Data Panel
Prob. Kesimpulan Variabel Derajat Integrasi Uji Levin, Lin, & Chu BTD Level 0.00 I(0) PKI Level 0.00 I(0) KAU Level 0.02 I(0) KIS Level 0.00 I(0) KOA Level 0.00 I(0) Sumber: Data Diolah, (2018) Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak, proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit pada derajat level (I(0)) menerima Ho yang ditunjukkan melalui nilai  probabilitas  pada  Uji  Levin,  Lin  &  Chu  lebih  kecil  dari  pada  taraf  nyata (  =5%) yaitu masing-masing sebesar 0.00, 0.02, 0.00, 0.00, 0.00 yang berarti terdapat akar unit.
Dengan  demikian  variabel  penghindaran  pajak,  proporsi  komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, serta komite audit telah bersifat stasioner atau data telah memiliki varians yang tidak terlalu besar dan kecenderungan  untuk  mendekati  nilai  rata-ratanya  sehingga  layak  dalam pengujian selanjutnya.

## Analisis Data Panel
Sebelum  melakukan  uji  regresi  data  panel,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan pengujian kesesuaian model untuk memperoleh model terbaik. Hal ini dapat ditempuh  dengan  cara  melakukan  uji  chow  dan  uji  hausman,  yang  hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Uji Spesifikasi Model
Prob. Model Estimasi Terbaik Uji Chow 0.00 Fixed Effect Uji Hausman 0.18 Random Effect Sumber: Data Diolah, (2018)
Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pada uji chow nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai taraf nyata (  =5%) yaitu sebesar 0.00 menyatakan Ho ditolak dan menerima Ha yaitu pemilihan model yang paling tepat ialah fixed effect dibandingkan dengan model common/pool effect. Karena model terbaik ialah fixed  effect maka  perlu  dilakukan  langkah  selanjutnya  untuk membandingkan model random effect dan fixed effect , yang disebut juga dengan uji  hausman.  Pada  uji  hausman  nilai  probabilitas  lebih  besar  dari  nilai  taraf nyata (  =5%)  yang menunjukkan  bahwa  Ho  diterima  dan menolak  Ha  yaitu model  terbaik  yang  akan  digunakan  ialah random  effect dikarenakan  nilai probabilitasnya lebih besar dari  (  =5%) yaitu sebesar 0.18
Dalam eviews , metode Generalized Least Square (GLS)  hanya  digunakan  pada random effect model ,  sedangkan fixed effect dan common effect menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka model terbaik  adalah random  effect .  Menurut  Gujarati  dan  Poter  (2012),  dengan menggunakan metode GLS maka data tersebut memenuhi persamaan asumsi klasik. Oleh karena itu, tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya, melakukan  pengujian  dengan  model random  effect maka  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Random Effect Model Variabel Koefisien t-Statistic Prob. C -290.66 -1.12 0.26 PKI 706.56 2.14 0.03 KAU 251.22 2.17 0.03 KIS -0.13 -0.05 0.95 KOA 46.70 0.78 0.43 R-squared 0.13 Prob (F-statistic) 0.07 Sumber: Data Diolah, (2018)
Hasil uji random effect model secara umum menunjukkan proporsi komisaris independen dan kualitas audit diterima. Sedangkan kepemilikan institusional dan  komite  audit  ditolak.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  proporsi  komisaris independen dan kualitas audit memiliki pengaruh yang positif dan  signifikan yang ditunjukan secara berturut-turut melalui nilai koefisien sebesar 706.56 dan 251.22 serta nilai prob lebih kecil dari (  =5%) yaitu sebesar 0.03 dan 0.03. Selanjutnya,  kepemilikan  institusional  dan  komite  audit  tidak  memiliki pengaruh yang dapat dilihat melalui nilai probabilitas lebih besar dari (  =5%) yaitu  masing-masing  bernilai  sebesar  0.95  dan  0.43.  Mengingat  data  yang digunakan  adalah  data  panel,  maka  kondisi  tiap  objek  (perusahaan)  saling berbeda,  sehingga  perlu  memperhatikan  perbedaan  konstannya  meskipun dengan  koefisien  regresor  yang  sama  (Winarno,  2015).  Hal  ini  dapat  dilihat melalui Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Pengaruh cross section Perusahaan Pengaruh Perusahaan Pengaruh ADRO 269.29 ITMG 542.84 ARTI -150.38 KKGI 491.74 CTTH -77.75 MYOH 387.99 ELSA -423.41 RUIS -81.83 ESSA -267.22 TINS -391.70 GEMS -437.46 TOBA 304.34 INCO -166.42 Sumber: Data Diolah, (2018)
Hasil  pengujian  di  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  kurang  lebih  61  persen perusahaan dari total 13 perusahan tambang mineral dan batubara memiliki nilai  konstan  negatif  (-)  yang  berarti  disaat  proporsi  komisaris  independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit bernilai nol (0) maka tingkat  penghindaran  pajak  akan  mengalami  penurunan  sebesar  nilai konstannya. Perusahaan tersebut adalah ARTI, CTTH, ELSA, ESSA, GEMS, INCO, RUIS  dan  TINS.  Sedangkan  sisanya  yaitu  sekitar  39  persen  memiliki  nilai konstan  positif  (+)  yang  berarti  dengan  tidak  adanya  proporsi  komisaris independen,  kualitas  audit,  kepemilikan  institusional,  dan  komite  audit  atau bernilai nol (0) maka tingkat penghindaran pajaknya akan meningkat sebesar nilai konstannya.

## Pembahasan
Pengujian regresi data panel yang mencakup 13 perusahaan tambang mineral dan  batubara  dari  tahun  2012-2016  menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda pada  setiap  variabel.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  proporsi komisaris  independen  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance . Hal ini sejalan dengan Lanis dan Richardson (2011), Timothy
(2010),  serta  Eksandy  (2017)  menyatakan  bahwa  anggota  komisaris independen  yang  banyak  akan  memaksimalkan  kinerja  atau  tugasnya  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  usaha  memaksimalkan  laba  perusahaan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hal ini ditempuh agar perusahaan dapat  melakukan  penghematan  kas  sehingga  kinerja  keuangan  perusahaan baik.  Artinya,  penghindaran  pajak  akan  semakin  tinggi  apabila  komisaris independen  mampu  memenuhi  peran  mereka  dalam  mengawasi  dan mengontrol  tindakan-tindakan  para  direktur  eksekutif  terkait  penghematan kas.
Selanjutnya,  hasil penelitian kualitas audit memiliki  pengaruh  signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan Eksandy (2017), Annisa  dan  Kurniasih  (2012)  menyatakan  bahwa  penghindaran  pajak dipengaruhi secara positif oleh kualitas audit. Artinya, audit laporan keuangan tersebut  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  laporan  keuangan  yang diterbitkan  atau  disajikan  oleh  perusahaan  sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  atau  prinsip  akuntansi  yang  berterima  umum, sehingga  tidak  sampai  mengukur  ada  tidaknya  tindakan tax  avoidance perusahaan. Hal ini dikarenakan KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan (Dewi  & Sari,  2015). Sedangkan  yang  lebih  berwenang  untuk mengukur  ada tidaknya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  yaitu  auditor pajak.
Berbeda  dengan  proporsi  komisaris  independen  dan  kualitas  audit,  hasil pengujian menunjukkan tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  Annisa  dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014),  serta Jaya dan Arafat (2013) menemukan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  kepemilikan  institusional  terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajak tidak menimbang  besarnya  kepemilikan  saham  institusional,  tetapi  cenderung memperhatikan besarnya pajak yang dibayarkan dari pada melakukan praktik penghindaran pajak yang bisa merusak nama baik perusahaan. Artinya, citra perusahaan  lebih  penting  dari  pada  melakukan  penghindaran  pajak  dalam rangka  meningkatkan  laba  perusahaan,  sehingga  penghindaran  pajak  tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.
Selanjutnya,  hasil  pengujian  komite  audit  juga  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alviyani (2016) serta Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh  terhadap tax  avoidance. Hal  ini  dikarenakan  komite  audit  hanya berperan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  membantu  dewan  komisaris untuk menghasilkan laporan keuangan atau informasi yang berkualitas, tidak sampai membantu perusahaan untuk melakukan penghematan pajak malalui
tax avoidance (Eksandy, 2017) . Selain itu, Larastomo, Perdana, Triatmoko, dan Sudaryono  (2016)  mengungkapkan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan peran komite audit dalam tata kelola perusahaan  hanya  sebatas  mengisi  regulasi  bukan  untuk  memenuhi good corporate  governance .  Oleh  karena  itu,  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Simpulan
Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat menarik beberapa  kesimpulan  yaitu:  pertama,  proporsi  komisaris  independen  dan kualitas audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.  Kedua,  kepemilikan  institusional  dan  komite  audit  tidak  memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut kiranya Direktorat  Jenderal  Pajak  dapat  memperhatikan  tingkat  proporsi  komisaris independen  dan  kualitas  audit  pada  setiap  perusahaan  agar  dapat memaksimalkan penerimaan pajak.
Dalam  penelitian  ini,  memiliki  keterbatasan  dalam  mengakses  laporan keuangam  perusahaan,  sehingga  objek  yang  diteliti  terbatas.  Selain  itu, indikator tax avoidance dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan BTD .  Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak objek yang diteliti  serta  menggunakan  indikator  lain  seperti Effective  Tax  Rate  (ETR). Kemudian,  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengunakan  objek  lain seperti  perusahaan  yang  bergerak  pada  sektor  properti, real  estate dan konstruksi bangunan mengingat tingkat aktivitas ekonomi perusahaan cukup tinggi  yang  memungkinkan  perusahaan  melakukan  penghindaran  pajak  atas laba yang diperoleh, dengan memperluas tahun, maupun menggunakan metode penelitian yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Alviyani,  K.  (2016).  Pengaruh  corporate  governance,  karakter  eksekutif,  ukuran perusahaan,  dan  leverage  terhadap  penghindaran  pajak  (studi  pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011- 2014). Jurnal Online Mahasiswa Fekon , 3 (1), 2540 – 2554. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/124720-ID-pengaruh- corporate-governance-karakter-e.pdf
Annisa,  N.  A.,  &  Kurniasih,  L.  (2012).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap  tax avoidance. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing , 8 (2),  95 – 189.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/74390-ID-pengaruh- corporate-governance-terhadap-t.pdf
Brian, I., & Martani, D. (2014). Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga  terhadap  waktu  pengumuman  laporan  keuangan  tahunan perusahaan. Finance  and  Bankiing  Journal , 16 (2),  125 – 139.  Retrieved  from https://perbanas.id/jurnal/index.php/jkp/article/view/205/22
Bursa  Efek  Indonesia.  (2018).  Laporan  Keuangan  dan  Tahunan.  Retrieved  from www.idx.co.id
Cai,  H.,  &  Liu,  Q.  (2009).  Competition  and  corporate  tax  avoidance:  Evidence  from chinese industrial firms. Economic Journal , 119 (537), 764 – 795. Retrieved from
https://econpapers.repec.org/article/ecjeconjl/v_3a119_3ay_3a2009_3ai_3a 537_3ap_3a764-795.htm
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor independence, low balling, and disclosure regulation. Journal  of  Accounting  and  Economics , 3 (2),  113 – 127.  Retrieved  from https://econpapers.repec.org/article/eeejaecon/v_3a3_3ay_3a1981_3ai_3a2_
3ap_3a113-127.htm
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2006).  Corporate  tax  avoidance  and  high-powered incentives. Journal  of  Financial  Economics , 79 (1),  145 – 179.  Retrieved  from https://econpapers.repec.org/article/eeejfinec/v_3a79_3ay_3a2006_3ai_3a1_
3ap_3a145-179.htm
Development,  O.  for  E.  C.  and.  (2004). Principles  of  corporate  governance .  Retrieved from
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ve d=2ahUKEwjwv5Tt_ojfAhUFto8KHZ7HCyQQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2 F%2Fwww.oecd.org%2Fcorporate%2Fca%2Fcorporategovernanceprinciples %2F31557724.pdf&usg=AOvVaw3c8qoPZquNmM4Z6c51S7r-
Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk dan corporate  governance  pada  tax  avoidance. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 13 (1), 50 – 67. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11423 Dewi,  N.  N.  K.,  &  Jati,  I.  K.  (2014).  Pengaruh  karakter  eksekutif,  karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa  Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana , 6 (2), 249 – 260. Retrieved from http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=143168 Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap  penghindaran  pajak  (studi  empiris  pada  sektor  industri  barang konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2010-2014). Competitive , 1 (1), 1 – 20. Retrieved from http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/download/96/57 Fadhilah,  R.  (2014).  Pengaruh  good  corporate  governance  terhadap  tax  avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). Jurnal Akuntansi , 2 (1), 1 – 22. Retrieved from http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658 Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics , 2 (2), 111 – 120. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304407674900347
Gujarati, D. N., & Poter, D. C. (2012). Dasar-dasar ekonometrika . Jakarta: Salemba Empat. Hanlon,  M.,  &  Shane,  H. (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 50 (2 – 3), 127 – 178. Retrieved from https://econpapers.repec.org/article/eeejaecon/v_3a50_3ay_3a2010_3ai_3a 2-3_3ap_3a127-178.htm Idzni,  I.  N.,  &  Purwanto,  A.  (2017).  Pengaruh  ketertarikan  investor  asing  dan kepemilikan   institusional  terhadap  penghindaran  pajak  perusahaan.
Diponegoro  Journal  of  Accounting , 6 (1),  1 – 12.   Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/244186-pengaruh- ketertarikan-investor-asing-dan-42684879.pdf Jaya, T. E., & Arafat, M. Y. (2013). Corporate governance, konservatisme akuntansi dan tax avoidance (Proceeding Simposium Nasional Perpajakan 4). Surabaya. Retrieved from https://www.scribd.com/document/366712025/Prosiding- Simposium-Nasional-Perpajakan-4-Corporate-Governance-Konservatisme- Akuntansi-Dan-Tax-Avoidance
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). The theory of the firm: Manajerial behaviour, agency cost, and ownership structure. Journal of Financial and Economics , 3 (4), 305 – 360. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043 Keuangan, D. J. P. K. (2013). Pembiayaan negara 70 persen dari pajak. Retrieved from http://www.pajak.go.id/content/pembiayaan-negara-70-persen-dari-pajak Khurana,  I.  K.,  &  Moser,  W.  J.  (2009). Institusional ownership and tax aggressiveness . Retrieved from https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=89606508112302301609500 712011011602605807208500704802310510108707210611309011302610 210705302312200803706111707701400407110000104800802204404706 508701700908112100509304609411311201610906509011001009611711
40730691
Kompas.com. (2016). Beberapa profesi kurang taat pajak. Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2011).  The  effect  of  board  of  director  composition  on corporate  tax  aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy , 30 (1), 50 – 70. Retrieved from https://econpapers.repec.org/article/eeejappol/v_3a30_3ay_3a_3ai_3a1_3ap _3a50-70.htm Larastomo, J., Perdana, H. D., Triatmoko, H., & Sudaryono, E. A. (2016). Pengaruh tata kelola  perusahaan  dan  penghindaran  pajak  terhadap  manajemen  laba  pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 6 (1), 63 –
74. https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3121
Maharani,  I.  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A.  (2014).  Pengaruh  corporate  governance, profitabilitas,  dan  karakteristik  eksekutif  tax  avoidance  perusahaan manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 9 (2), 525 – 539. Retrieved
from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9290
Mardiasmo. (2013). Perpajakan edisi revisi . Yogyakarta: Andi Offset.
Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? Journal of Corporate Finance , 16 (5),  703 – 718. Retrieved  from
https://econpapers.repec.org/article/eeecorfin/v_3a16_3ay_3a2010_3ai_3a5 _3ap_3a703-718.htm
Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran  perusahaan  terhadap  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010- 2012. Jurnal Akuntansi , 18 (3), 408 – 421. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/74028-ID-none.pdf
Nindita, C. N., & Siregar, S. V. (2012). Analisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap  kualitas  audit  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 14 (2), 91 – 104. Retrieved from http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18711 Patra,  D.  (2016).  Kerugian  korupsi  tambang  capai  rp  4000  t.  Retrieved  from http://koran-sindo.com/page/news/2016-08- 31/0/16/Kerugian_Korupsi_Tambang_Capai_Rp4_000_T Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas .
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  otoritas  jasa  keuangan  nomor 33/pojk.04/2014 Pasal 20 Ayat (3) tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik .
Pujiati,  D.,  &  Widanar,  E.  (2009).  Pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadadp  nilai perusahaan:  Keputusan  keuangan  sebagai  variabel  intervening. Jurnal Ekonomi  Bisnis  &  Akuntansi  Ventura , 12 (1),  71 – 86.  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/279672196_Pengeruh_Corporate
_Social_Responsibility_Terhadap_Nilai_Perusahaan_Dengan_Kepemilikan_Man ajemen_Sebagai_Variabel_Moderating
Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax planning and financial expertise in the audit committee . Retrieved from https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=20610007207211202708109 108408210307311604509307706504510211510910002511411000001111 800001700600603305111109706601701611109101810504006803609202 108609307102401402805004706310711911609207007012409011611210 81140741
Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). Tax planning and corporate governance (Proceeding 3 rd International  Conference  on  Business  and  Economic  Research  (3rd  ICBER 2012)).
Siregar,  R.,  &  Widyawati,  D.  (2016).  Pengaruh  karakteristik  perusahaan  terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (2), 1 – 17. Retrieved from http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/524279 Sriwedari,  T.  (2012).  Mekanisme  good  corporate  governance,  manajemen  laba  dan kinerja  keuangan  perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Mediasi , 4 (1), 78 – 88. Retrieved from http://digilib.unimed.ac.id/416/1/Fulltext.pdf
Suandy, E. (2011). Perencanaan pajak edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Suryana, A. (2005). Pengaruh komite audit terhadap kualitas laba . Surakarta. Retrieved from https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kakpm-07.pdf Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit,
ukuran  perusahaan,  leverage  dan  sales  growth  pada  tax  avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 10 (1), 47 – 62. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9863/0 Tang, T. Y. H., & Firth, M. (2012). Earnings persistence and stock market reactions to the different  information  in  book-tax  differences:  Evidence  from  China. The
International  Journal  of  Accounting , 47 (3),  369 – 397.  Retrieved  from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706312000647 Timothy,  Y.  C.  K.  (2010). Effect of corporate governance on tax aggressinveness .  Hong Kong Baptist University. Retrieved from http://libproject.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf Tribunnews.com.  (2017).  Indonesia  masuk  peringkat  ke-11  penghindaran  pajak perusahaan, Jepang no. 3 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul  Indonesia  Masuk  Peringkat  ke-11  Penghindaran  Pajak  Perusahaan,
Jepang No.3, http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11. Retrieved from http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia- masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3 Winarno, W. W. (2015). Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews . Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Winata,  F.  (2014).  Pengaruh  corporate  governance  terhadap  tax  avoidance  pada perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2013. Tax  and Accounting Review , 4 (1), 1 – 11. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/157323-ID-none.pdf