## TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR

## Sudjana
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat.
Correspondent email : sdjana@yahoo.com
| Article History
:
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
:
: : :
21 Januari 2022
21 April 2022
24 April 2022 6 Mei 2022

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analiyze  the  Legal  Existence  of  Agency  and  Distributor Agreements  in  the  Civil  Law  Perspective  and  Principal  Responsibilities  to  Consumers  in Agency  and  Distributor  Agreements.  The  research  method  used  is  a  normative  juridical approach,  the  research  phase  is  a  literature  study,  data  collection  technique  is  through document studies and normative qualitative data analysis. The results of the study show that the  existence  of  an  Agency  and  Distributor  Agreement  in  the  Civil  Law  Perspective  is  an anonymous  agreement  and  is  categorized  as  a  power  of  attorney  although  not  entirely because it is more of a fiduciary relationship, while the distributor agreement is basically a sale  and  purchase  agreement  as  regulated  in  Article  1457  until  Article  1540  of  the  Civil Code, so that the distributor is not the power of the principal but acts on his own behalf. The principal is responsible for consumers who feel aggrieved in the agency agreement based on the  principle  of  absolute  responsibility  because  the  agent  acts  in  the  interests  of  the principal, so that the agent is not responsible for losses incurred on the consumer's side due to  the  use  of  goods  and  services  produced  by  the  principal  unless  the  agent  exceeds  his authority  or  changes  goods  that  are  the  object  of  the  agreement  based  on  the  principle  of presumption  of  responsibility  are  not  always  guilty.  The  principal  in  the  distributor agreement is not directly responsible for consumers who have a legal relationship with the distributor,  except  for  product  defects  through  the  principle  of  presumption  of  not  always being  responsible. The distributor  acts  on his  own behalf, not  on the principal's orders, so that the distributor is responsible if the consumer feels aggrieved based on the presumption of always being guilty.
Keywords: Liability; Principal; Agents; Distributors.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 1-18 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Era  globalisasi  dan  pasar  bebas  memberi  kesempatan  yang  sama  bagi  pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif karena itu pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan  lancar  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perantara  bisnis,  diarahkan  untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum  dan kepastian berusaha kepada pelaku usaha itu sendiri.
Hubungan  bisnis  diantara  pelaku  usaha  dituangkan  melalui  perjanjian  yang disepakati  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagaimana  tercantum  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  maupun  peraturan  diluar KUHPerdata.  Legalitas  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  didasarkan  atas  asas kebebasan  berkontrak  yang  menjamin  para  pihak  untuk  melakukan  macam-macam perjanjian termasuk substansinya baik yang diatur didalam dan diluar KUHPerdata. Buku III  KUHPerdata  menganut  sistem  terbuka  karena  itu  memungkinkan  para  pihak  untuk membuat  kesepakatam  meskipun  perjanjian  tersebut  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata tetapi harus tetap memperhatikan syarat keabsahannya sesuai hukum yang berlaku.
Perjanjian  keagenan  dan  distributor  merupakan  pelaksanaan  pola  kemitraan  atau kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  dan  berposisi  sebagai  perantara  antar  produsen  dan konsumen baik  langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,  memperkuat,  dan  menguntungkan  sehingga  pola  kemitraan  tersebut memegang  peranan  penting    karena  memberikan  manfaat  dalam  upaya  mewujudkan kesinambungan  usaha.  Soedradjad  Djiwandono 1 mengemukakan  ada  5  manfaat (utility ) dari jasa keagenan yaitu: time utility (manfaat penggunaan waktu); place utility (manfaat penggunaan tempat); quantity utility (manfaat peningkatan volume produksi); assorbrtertt utility (berguna  bagi  konsumen  untuk  memilih  jenis  dan  kualitas  barang  secara  lebih selektif); dan possession utility (jaminan bagi produsen terhadap kepemilikan barangnya dan  pendapatan  yang  pasti  atas  penjualan  barangnya).    Sedangkan  keuntungan  bagi distributor  adalah  tidak  dibebani  oleh  biaya  produksi;  menghasilkan  keuntungan  yang cukup besar; tidak dibebani dengan masa kadaluarsa produk dan permasalahan marketing berkurang.  Di  pihak  lain,  pelaku  usaha  (Prinsipal)  tertarik  untuk  melakukan  perjanjian keagenan  dan  distributor  karena  pertimbangan  keuntungan  secara  ekonomi  yang berakibat pada perkembangan usaha dan peningkatan pendapatannya.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hubungan  antara  prinsipal dengan  agen  dan  distributor  dalam  transaksi  bisnis  yang  melibatkan  konsumen  diatur dalam  hukum  positif  yang  bersumber  pada  perundang-undangan  dan  perjanjian,  karena
1 Ezra Ridel Moniung. “Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Lex Privatum Vol. VIII, No. 1(2015), 124-133:125.
itu  untuk  mendapatkan  informasi  yang  jelas  sesuai  hukum  yang  berlaku  perlu  dipahami dengan  cara  mengkaji  aspek-aspek  hukum  terkait  keberadaan  perjanjian  keagenan  dan distributor  serta  akibat  hukum  yang  timbul  sehubungan  dengan  pelindungan  bagi  pihak ketiga  (konsumen).  Dengan  demikian  dari  sisi  hukum,  penting  untuk  menentukan eksistensi  atau  keberadaan/kedudukan  perjanjian  keagenan  dan  distributor  dalam perspektif hukum (perdata) dan akibat hukum yaitu tanggungjawab bagi prinsipal apabila pihak  ketiga  atau  konsumen  yang  melakukan  hubungan  hukum  dengan  agen  atau distributor merasa dirugikan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah dalam kajian ini mengenai Bagaimana  Eksistensi  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  Perspektif  Hukum Perdata dan Bagaimana Tanggung jawab Prinsipal terhadap Konsumen dalam Perjanjian Keagenan dan Distributor. Kajian serupa telah dilakukan oleh Ayu Putri  Rainah Petung Banjaransari  (2021)  dengan  judul  “Pertanggungjawabanan  Makelar  Dan  Komisioner Kepada  Pihak  Ketiga  Berdasarkan  Hukum  Dagang  Indonesia.”Permasalahan  yang dibahas  adalah  hubungan  hukum  makelar  dan  komisioner  terhadap  pihak  ketiga  dan perbedaan  bentuk  pertanggungjawaban  antara  makelar  dan  komisioner  terhadap  pihak ketiga.  Selanjutnya,  Susiawati  Achmad,  Astrid  Athina  Indradewi”  Kedudukan  Hukum dan  Tanggung  Gugat  Pedagang  Perantara,  Distributor,  dan/atau  Agen  dalam  Jalur Distribusi Barang” (2021). Permasalahan yang dibahasas adalah hubungan hukum antara konsumen,  pedagang  perantara,  distributor,  dan  atau  agen  serta  prinsip  tanggung  gugat pedagang  perantara,  distributor,  dan  atau  agen  menurut  hukum  Indonesia.  Dengan demikian, obyek permasalahan kedua artikel tersebut berbeda dengan kajian yang dibahas oleh  penulis,  sehingga  artikel  ini  secara  ilmiah  dapat  dipertanggungjawabkan  tingkat orisinalitasnya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  karena mengkaji  permasalahan  berdasarkan  teori,  konsep,  norma  hukum  dan  asas  atau  prinsip hukum  yang  berlaku  dalam  perjanjian  keagenan  dan  distributor. 2 Tahap  penelitian dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  untuk  meneliti  bahan  hukum  primer  yaitu perundang-undangan  nasional,  bahan  hukum  sekunder  yaitu  pendapat  para  akhli  berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan keagenan dan distributor, dan bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  pendukung,  seperti  kamus  atau  ensiklopedia.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumen,  yang  dilakukan  dengan  mengkaji
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke  –  11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm 13–14
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 1-18 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dokumen-dokumen  atau  bahan  pustaka 3 tentang  hukum  yang  berkaitan  dengan  obyek pembahasan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  Perspektif  Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata secara dogmatik  menggunakan  istilah  “ overeenkomst ”  (perjanjian  atau  persetujuan)  dan “ contract” untuk pengertian yang sama 4 , sebagaimana  tercantum dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam  bahasa  Belanda  disebut  “ van  verbintenissen  die  uit  contract  of  overeenkomst geboren worden” 5
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  memberikan  pengertian  bahwa perjanjian  adalah  persetujuan  (tertulis  atau  dengan  lisan)  yang  dibuat  oleh  dua  pihak atau  lebih,  masing-masing  bersepakat  menaati  apa  yang  tersebut  dalam  persetujuan itu. 6 Sedangkan  Ketentuan  Pasal  1313  KUH  Perdata  menjelaskan  “Suatu  perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan dalam kalimat tersebut harus diartikan “perbuatan  hukum”  yaitu  perbuatan  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum.  Sedangkan makna  mengikatkan  dirinya  diartikan  “saling  mengikatkan  dirinya”  karena  dalam perjanjian terdapat minimal 2 (dua) belah pihak.  Pemenuhan perjanjian adalah sesuatu yang  penting  dalam  kehidupan  sosial  untuk  menjaga  keutuhan  hubungan  antar individu karena itu setiap perjanjian harus diatati ( pacta sunt servanda ).
Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji, artinya suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau  tidak  terjadi  pada  masa  yang  mendatang, 7 sehingga  harus  mendapat  legalitas berupa keabsahan agar norma sebagai das sollen 8 mengikat kedua belah pihak.
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata  terdapat  4 syarat, yaitu:
a. ada kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri ( toestemming );
b. kecakapan untuk membuat perikatan ( bekwaamheid );
3 Ibid.
4 Ida  Bagus  Wyasa  Putra, Hukum  Kontrak  Internasional  The  Law  Of  International  Contract ,  Cet  I, (Bandung:Refika Aditama, 2017). hlm 1.
5 Muhammad Syaifuddin,  Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Persfektif  Filsafat,  Teori,  dan  Praktik Hukum ,  (Bandung,: Mandar Maju, 2012). hlm 15.
6 https://kbbi.web.id/janji, [Accessed March 18,  2021].
7 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  perspektif  perbandingan (Bagian  pertamacetakan pertama) (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). hlm. 57.
8 Kurnia Parluhutan Hutapea. “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol. 2. No.4 (2016). hlm 117.
c. suatu objek tertentu ( een bepaald onderwerp );
d. causa yang halal ( georllofde orzak ).
Syarat sahnya suatu perjanjian yang kesatu (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya)  dan  syarat  kedua  (cakap  untuk  membuat  suatu  kontrak)  disebut  syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan keempat (sebab atau kausa yang tidak dilarang) disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut. 9
Subyek hukum  dalam  kegiatan bisnis disebut pelaku usaha  yaitu setiap orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi 10 .  Dengan  demikian  makna  pelaku  usaha  menurut  UU  Pelindungan Konsumen termasuk agen, distributor dan prinsipal.
Secara  umum,  agen  dan  distributor  termasuk  pedagang  perantara  yang  tidak diatur  secara  khusus  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD). 11 Namun,    eksistensi  perjanjian  keagenan  di  Indonesia  diakui  dalam  peraturan perundang-undangan,  sejak  diundangkannya  Undang-undang  No.6  Tahun  1968 tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  departemen teknis,  seperti  Departemen  Perdagangan  dan  Perindustrian  yang  mengeluarkan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  keagenan,  antara  lain  Surat  Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa. 12
KUHPerdata mengatur 15 jenis perjanjian yaitu  titel I, II, III, IV dan V sampai dengan  titel  XVIII  yang  lazim  disebut  perjanjian  bernama  (nominnat),  antara  lain perjanjian  pemberian  kuasa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1792  sampai  dengan Pasal  1819  KUHPerdata  dan    Pasal  1457  sampai  dengan  Pasal  1540    KUHPerdata tentang  jual  beli.    Perjanjian  keagenan  mirip  dengan  perjanjian  pemberian  kuasa karena agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara
9 Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Persfektif  Filsafat,  Teori,  dan  Praktik Hukum , (Bandung : Mandar Maju, Bandung, 2012). hlm 110-111.
10 Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
11 Agus Sardjono dkk, Pengantar Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm 111-118.
12 Hajar,  “Tanggung  Gugat  Prinsipal  Dalam  Perjanjian  Keagenan  LPG”,  Yuridika,  Volume  Vol.  28  No.  3 (September-Desember,  2013),  hlm.  366.  Lihat  juga  http://repository.  umy.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/10710/BAB%20I. pdf?sequence=5&isAllowed=y [Accessed 8 March 8, 2021].
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 1-18 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  dan  atas  nama  prinsipal  berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan  pemasaran tanpa  melakukan  pemindahan  hak  atas  fisik  barang  dan/atau  jasa  yang dimiliki/dikuasai  oleh  prinsipal  yang  menunjuknya. 13 Dari  pengertian  tersebut,  agen memiliki karakter-karakter sebagai berikut: 14
a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional;
b. Agen bertindak selaku perantara;
c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya;
d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan;
e. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa;
f. Agen  tidak  perlu  melakukan  pemindahan  hak  atas  barang  atau  jasa  yang dikuasakan padanya oleh prinsipalnya.
Agen adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pihak yang menyuruh atau  prinsipal  untuk  mewakili  dirinya  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. 15 Prinsipal menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Permenperidag  No.11/2006  adalah  perorangan  atau  badan  usaha  yang  berbentuk badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  di  luar  negeri  atau  di  dalam  negeri  yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
Perjanjian  keagenan  mengandung  unsur  perwakilan  tetapi  maknanya  lebih lebih  sempit  karena  perwakilan  mencakup  pula  perwakilan  yang  lahir  dari  undang- undang.  Sedangkan  perjanjian  keagenan  (luas)  secara  umum  merupakan  “ lex generalis ” artinya lebih luas dari pemberian kuasa ( lastgeving ) karena dalam keagenan terdapat pemberian wewenang yang luas termasuk pemberian kuasa dan ada kewajibat ikut bertanggungjawab.
Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pasal  50  Huruf  D  Tentang  Pengecualian  dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap  Perjanjian  Dalam  Rangka  Keagenan, adalah  keagenan  dalam  arti  sempit,  yaitu  agen  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama prinsipal.  Artinya,  agen  hanya  mewakili  produsen  yang  tidak  terikat  dalam  hak  dan kewajiban  atas  kontrak  yang  dibuatnya  atas  nama  produsen.  Lebih  lanjut,  Peraturan Komisi  Pengawas  menjelaskan  bahwa  secara  umum,  berdasarkan  berbagai  peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, maka ciri-ciri agen adalah:
13 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.
14 Budi Santoso. Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015). hlm.71.
15 Ridwan Khairandy. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press 2013). hlm. 247.
1. Agen bertindak untuk dan atas nama produsen/ prinsipal ( on behalf;)
2. Tidak memiliki hak milik atas barang/jasa;
3. Tidak memiliki hak untuk menentukan harga; dan
4. Tidak menanggung risiko atas barang/jasa yang diperdagangkan.
Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut: 16
1. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
2. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal:
3. Prinsipal  menanggung  risiko  akibat  perjanjian  yang  dilakukan  agen  dengan pihak ketiga;
4. Hubungan  prinsipal  dengan  agen  sebagai  hubungan  kerja,  berada  posisi (tingkat) pertama; dan
5. Agen mendapat komisi atau salary dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen.
Pemberian  kuasa  menurut  Pasal  1792  KUHPerdata  adalah  persetujuan  yang berisikan  pemberian  kekuasaan  kepada  orang  lain  yang  menerimanya  untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (prinsipal). Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau  lebih,  atau  secara  umum,  yaitu  meliputi  segala  kepentingan  pemberi  kuasa. Pemberian  kuasa  yang  dirumuskan  secara  umum  hanya  meliputi  tindakan-tindakan yang  menyangkut  pengurusan.  Seorang  prinsipal  memiliki  kewenangan  yang diberikan kepada seseorang agen. Kewenangan tersebut, dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam.
Bentuk keagenan yang lazim terjadi adalah prinsipal menunjuk secara eksplisit (tegas)  seorang  agen  untuk  mewakilinya,  sehingga  agen  secara  khusus  ditunjuk  oleh prinsipal  untuk  melakukan  beberapa  perbuatan  secara  umum.  Penunjukkan  agen tersebut  mencakup  pembentukan  hubungan  kontraktual  antara  prinsipal  dan  agen. Penunjukkan  secara  eksplisit  tersebut  dapat  dibuat  secara  lisan  maupun  secara tertulis, 17 berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak  karena  tidak  diatur  dalam KUHPerdata  (perjanjian  innominat).  Hubungan  antara  prinsipal  dengan  agen  tidak sepenuhnya pemberian kuasa bahkan bukan hubungan kerja antara buruh dan majikan sebagaimana  dalam  perjanjian  kerja,  tetapi  merupakan  hubungan  kepercayaan ( fiduciary relationship ) tidak bersifat pelayanan berkala karena bersifat tetap.  Dalam Perjanjian keagenan, prinsipal mengijinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal. 18 Hal ini berbeda dengan pemberian kuasa  yang  dalam  pelaksanaannya,  penerima  kuasa  melaksanakan  suatu  perbuatan yang dikuasakan kepadanya guna mewakili pemberi kuasa.
16 Ibid.
17 Ridwan Khairandy, loc.cit
18 Suharnoko. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus , (Jakarta: Preneda Media, 2013). hlm. 41.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 1-18 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pada  umumnya  hak-hak  agen  sehubungan  dengan  penyelenggaraan  jasa keagenan  adalah  (i)  hak  atas  komisi,  (ii)  hak  untuk  meminta  pembayaran  kembali ( reimbursement )  dari  prinsipal,  dan  (iii)  hak  untuk  dibebaskan  dari  segala  tanggung jawab hukum. Hak untuk menerima komisi dari prinsipal atas jasa-jasa yang diberikan agen  adalah  hak  yang  melekat  dalam  praktik  bisnis  jasa  keagenan.  Oleh  karena hubungan  bisnis  keagenan  didasarkan  pada  perjanjian,  maka  pada  umumnya  komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan. Namun demikian, apabila perjanjian tidak mengatur secara eksplisit hakim dapat menetapkan besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan. Selain itu, agen  berhak  pula  untuk  meminta reimubursement semua  biaya  dan  pengeluaran- pengeluaran  yang  dilakukan  sehubungan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  keagenan untuk  kepentingan  prinsipalnya. 19 Sedangkan  kewajiban-kewajiban  agen  adalah  (i) menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipal ( avoiding the conflict of  interest), (ii)  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  secara  rahasia  dari  jasa keagenannya  ( non  secret  profit  making ),  (iii)  tidak  boleh  menerima  suap  ( no  bribe taking )  dan  (iv)  memelihara  pembukuan  terpisah  ( ditty  to  separate  account )  dengan harta  kekayaan  prinsipal, 20 termasuk  melakukan  pelaporan  dan  memberikan perhitungan  tentang  segala  sesuatu  yang  diterima  berdasarkan  kuasanya  kepada prinsipal.
Hal  yang  paling  menonjol  sehubungan  dengan  hak-hak  prinsipal  adalah  hak- hak  yang  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan fiduciary  duties dari  agen yang  mengakibatkan fiduciary  rights bagi  prinsipal, 21 karena  pola  kemitraan menimbulkan  kewajiban  bagi  agen  dan  distributor  untuk  melaksanakan    tugas  yang dibebankannya dan prinsipal memiliki hak yang timbul berdasarkan kesepakatan yang dibuat  dalam  perjanjian  keagenan  dan  distributor,  serta  berkewajiban  memenuhi perikatan-perikatan  yang  dibuat  oleh  agen  menurut  kekuasaan  yang  telah  berikan kepadanya,  mengembalikan  persekot  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  agen untuk  melaksanakan  kuasanya,  serta  membayar  imbalannya  apabila  hal  ini  telah diperjanjikan. Dengan demikian, apabila agen tidak melakukan suatu kelalaian, maka prinsipal tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya  serta  membayar  imbalan  tersebut,  sekalipun  agen  tidak  berhasil  dalam urusannya itu.
Hal  ini  berbeda  dengan  perjanjian  distributor  yaitu  seorang  pedagang  yang membeli  barang  dari  pabrikan  atau  manufaktur  yang  biasa  disebut  prinsipal  atau produsen, sehingga eksistensinya mirip jual beli, sebagaimana tercantum dalam Pasal
19 Ezra Ridel Moniung, op.cit, 130.
20 Ibid.
21 Ibid.
1  angka  (5)  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:  11/M-DAG  /PER/3/2006 ”Distributor  adalah  perusahaan  perdagangan  nasional  yang  bertindak  untuk  dan atas  namanya    sendiri    berdasarkan    perjanjian    yang    melakukan    pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai”.
Secara  spesifik  perbedaan  Perjanjian  Keagenan  dengan  Perjanjian  Distribusi dapat dilihat dari Tabel 1. 22
Tabel 1 Perbedaan Perjanjian Keagenan dan Distribusi Perjanjian Keagenan Perjanjian Distribusi a. Agen  adalah  pihak  yang  menjual barang  atau  jasa  untuk  dan  atas nama prinsipal.
b. Pendapatan  yang  diterima  adalah atas  hasil  dari  barang-barang  atau jasa  yang  dijual  kepada  konsumen berupa komisi dari hasil penjualan
c. Barang tetap milik prinsipal
d. Barang  dikirimkan  langsung  dari prinsipal  kepada  konsumen  jika antara  agen  dengan  konsumen tercapai suatu persetujuan.
e. Pembayaran  atas  barang  yang  telah diterima  oleh  konsumen  langsung kepada prinsipal.
f. Prinsipal bertanggungjawab terhadap pihak ketiga adalah, sepanjang  tidak  di  luar  batas kewenangan agen.
a. Distributor adalah pihak yang bertindak  untuk  dan  atas  namanya sendiri.
b. Pendapatan  yang  diterima  berupa laba yang besarnya ditentukan sendiri oleh distributor. c. Distributor membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali  kepada  konsumen  untuk kepentingan sendiri.
d. Prinsipal  tidak  selalu  mengetahui konsumen akhir dari produk- produknya.
e. Pembayaran  barang  dilakukan  oleh konsumen kepada distributor
f. Distributor  bertanggung  gugat  atas keamanan pembayaran barang- barangnya secara sendiri.
Perjanjian penunjukan distributor ( Distributorship Agreement ) adalah perjanjian  dalam  rangka  melakukan  pemasaran  dan  penjualan  produk  tertentu,  yaitu Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai penyalur resmi/distributor eksklusif  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  perjanjian dan  disetujui  oleh  masing-masing  Pihak.  Perjanjian  ini  agak  unik  dibandingkan
22 Bandingkan  dengan  https://andikafirnanda.wordpress.com/2019/01/01/wajib-dibaca-bagi-para-agen-dan- distribu- tor-mengenai-kontrak-di-bidang-perwakilan-agency-distributorship-agreement/ [Accessed 15 January 15, 2022].
dengan  jenis perjanjian  lainnya.  Karakteristik  dari  perjanjian  ini  adalah  adanya  satu pihak  (perusahaan  prinsipal)  yang  menunjuk  pihak  lainnya  sebagai distributor eksklusif untuk  memasarkan  dan  menjual  Produk  di  wilayah  tertentu  dan  Pihak lainnya ini ini bersedia dan menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut. Dalam rangka  pemasaran  dan  penjualan  Produk  di  Wilayah  tertentu  tersebut,  Prinsipal berkewajiban untuk memasok dan menjual Produk kepada Distributor dan/atau pihak yang  ditunjuk  oleh  Distributor  dengan  besaran  kuantitasnya  disepakati  oleh  masing- masing pihak. 23 Kesepakatan tersebut harus bersifat dua arah sebagaimana persyaratan perjanjian  yang  ditentukan  dalam pasal  1321  KUHPerdata  yang  berbunyi  “Tiada sepakat  yang  sah  apabila  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  atau diperolehnya  dengan  paksaan  atau  penipuan”. 24 Perjanjian  distributor  adalah perjanjian innominat karena  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata,  tetapi  pada  dasarnya merupakan  perjanjian  jual  beli  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1457  KUHPerdata, sehingga  distributor  bukan  merupakan  kuasa  dari  prinsipal  melainkan  bertindak  atas nama sendiri.
2. Tanggung  Jawab  Prinsipal    terhadap  Konsumen  dalam  Perjanjian  Keagenan dan Distributor
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  tanggung  jawab merupakan keadaan  untuk  wajib  menanggung  segala  sesuatunya.  Dalam  hal  ini,  jika dijabarkan  tanggungjawab  adalah  kesadaran  seseorang  terhadap  kewajiban  untuk menanggung  segala  akibat  dari  sesuatu  yang  telah  diperbuatnya.  Bentuk-bentuk tanggungjawab: 25
a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian. Tanggungjawab  berdasarkan  kesalahan/kelalaian  atau negligence adalah tanggungjawab  yang  berprinsip  pada  sifat  subjektif,  yaitu  suatu  tanggung jawab yang dibatasi oleh perilaku pelaku usaha.
b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab atau pre-sumption of liability. Prinsip  ini  menyatakan  tergugat  dianggap  selalu  bertanggung  jawab  sampai dapat membuktikan tidak bersalah, maka beban pembuktian ada pada tergugat.
Pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.
23 https://www.gultomlawconsultants.com/contoh-perjanjian-penunjukan- distributor/#:~:text=Perjanjian%20Penunjukan%20Distributor%20adalah%20perjanjian,perjanjian%20dan%20 disetujui%20oleh%20masing%2D[Accessed January 7, 2022).
24 Sigit  Irianto.  “Pemahaman  Tentang  Pengertian  Pasal  1321  KUHPerdata  Dalam  Hukum  Perjanjian” , Jurnal Spektrum Hukum Vol. 17, No. 1 (2020). hlm 74-81.
25 I  Gusti  Bagus  Cipta  Prabawa,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perjanjian  Keagenan  Gas  Elpiji  Non-Public Service Obligation”, Jurnal Analisis, Vol. 2, No. 2, (2019). hlm. 251.  dalam Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron  and  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  “Penyelesaian    Wanprestasi    Dalam  Perjanjian    Kredit    Dengan Jaminan    Fidusia    Pada    Pt    Bank    Perkreditan    Rakyat    Kita    Di    Badung,”  Kertha  Semaya  :  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 7 (2019), https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07. hlm.14.
c. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab  atau Presumption  of nonliability .
Prinsip tanggung jawab ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung  jawab,  yaitu  tergugat  dianggap  selalu  tidak  bertanggung  jawab sampai dibuktikan bahwa benar bersalah.
d. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability.
Strict  liability merupakan  format  khusus  dari  tort  yaitu  perbuatan  melawan hukum,  yaitu prinsip pertanggunggjawaban dalam perbuatan rnelawan hukum yang  tidak  berdasarkan  pada  kesalahan  (sebagaimana  tort  umumnya  tetapi prinsip strict  liability mewajibkan  pelaku  usaha  secara  langsung  bertanggung jawab  atas  timbulnya  kerugian  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum tersebut.
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan atau limitation of liability . Prinsip tanggung  jawab  dengan  pembatasan  ini  bila  ditetapkan  secara  sepihak  oleh pelaku usaha merugikan konsumen.
Abdulkadir  Muhammad  menjelaskan  teori  tanggung  jawab  dalam  perbuatan melanggar hukum ( tort liability ) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: 26
a. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja  ( intertional  tort  liability ),  tergugat  harus  sudah  melakukan  perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  karena kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  konsep  kesalahan ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur baur ( interminglend ).
c. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan kesalahan ( strick liability ), didasarkan pada perbuatannya baik secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  artinya  meskipun  bukan  kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
Prinsipal  adalah  perorangan  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor  untuk  melakukan  penjualan  barang  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/dikuasai. Prinsipal  dibedakan  menjadi  prinsipal  produsen  dan  prinsipal supplier .  Prinsipal dibedakan  menjadi  prinsipal  produsen  dan  prinsipal supplier .  Prinsipal  produsen adalah perorangan atau  badan usaha  yang berbentuk  badan hukum  atau  bukan badan hukum,  berstatus  sebagai  produsen  yang  menunjuk  badan  usaha  lain  sebagai  agen,
26 Abdulkadir  Muhammad. Hukum  Perusahaan  Indonesia, Cetakan  V,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  2021),. hlm. 503.
agen  tunggal,  distributor  atau  distributor  tunggal  untuk  melakukan  penjualan  atas barang  hasil  produksi  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/dikuasai.  Prinsipal  supplier  adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen  tunggal,  distributor  atau  distributor  tunggal  sesuai  kewenangan  yang  diberikan oleh prinsipal produsen.
Pasal  1  angka  (2)  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Pelindungan  Konsumen Konsumen  selanjutnya  disebut  UUPK  mengatakan  “Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.” 27 Konsumen  memiliki  hak  yang  harus  diperhatikan  oleh  prinsipal, agen  atau  distributor  terutama  hak  untuk  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya tetapi di sisi lain, konsumen juga mempunyai  kewajiban  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  di  Indonesia  ternyata  menyangkut berbagai  pihak,  seperti  pengusaha  dan  pemerintah.  Pengusaha  diwajibkan  untuk menghargai hak-hak konsumen. 28 Berdasarkan pada hal ini, konsumen dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan sosial- kontrol  terhadap  perbuatan  dan  perilaku  pengusaha  dan  pemerintah. 29 UUPK memberikan  harapan  upaya  perlindungan,  bukan  hanya  untuk  konsumen  melindungi kepentingan  semua  pihak  yaitu  konsumen  dan  pelaku  usaha  (prinsipal),  agen  dan distributor. 30 Sistem  perekonomian  yang  kompleks  mengakibatkan  pergeseran konstruksi  hukum  dalam  hubungan  produsen  dan  konsumen,  yang  semula  dibangun atas  dasar  adagium caveat  emptor (konsumen  bertanggung  jawab)  berubah  menjadi caveat venditor (pelaku usaha bertanggung jawab). 31
27 Indonesia, Undang-Undang Pelindungan Konsumen . UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999. TLN No.3821.Pasal 1 angka (2).
28 Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online,” Jurnal Hukum, Vol. 35. No. 1 (2019). hlm.81.
29 Nyoman  Rizkyta  Putri  dan  AA  Ketut  Sukranatha,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,  Vol. 2. No. 1 (2018). hlm 13.
30 Bandingkan  dengan  Aminudin  Aziz,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Irawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Air Minum Isi  Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nno.2 (2019). hlm 219.
31 Wiwik Sri Widiarty, “Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluawarsa,” Yure Humano, 13 (2018), hlm. 42. Lihat juga Susiawati Achmad1, Astrid Athina Indradewi. “Kedudukan Hukum danTanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 4, No. 2 ( 2021). hlm 199-200.
Prinsipal  bertanggung  jawab  berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak ( strick liability ) dalam perjanjian keagenan apabila konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan  atau  tindakan  agen  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  karena  agen hanya perantara bisnis atas nama prinsipal, kecuali agen melampaui kewenangan yang diberikan dalam perjanjian atau mengubah secara teknis produk  yang menjadi obyek perjanjian  baik  karena  kelalaiannya    berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  karena  kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  didasarkan  pada  konsep kesalahan  ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah bercampur  baur  ( interminglend )  atau  kesengajaan  melalui  perbuatan  melanggar hukum  yang dilakukan dengan sengaja ( intertional tort liability ) sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa  yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian. Agen  berdasarkan  prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggungjawab  sampai dibuktikan bersalah.
Ketentuan  Pasal  19  UU  No.8  Tahun  1999  tentang  Pelindungan  Konsumen menjelaskan:
(1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Kerugian  timbul  karena  debitur  atau  agen  cq  prinsipal  tidak  melaksanakan kewajibannya  (wanprestasi)  sesuai  Pasal  1234  KUHPerdata  yaitu  memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu,  tidak  berbuat  sesuatu.  Akibat  wanprestasi  tersebut  diatur dalam Pasal 1236 jo Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1233 KUHPerdata “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak  mampu  untuk  menyerahkan  barang  itu  atau  tidak  merawatnya  dengan  sebaik- baiknya  untuk  menyelamatkannya”.  Pasal  1243  KUHPerdata  “Penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan,  bila
debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap  Ialai  untuk  memenuhi  perikatan  itu, atau jika sesuatu  yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat  diberikan atau dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan.”  Namun, demikian  dalam  keadaan  memaksa  atau overmacht, yaitu  keadaan  yang  tidak  dapat diduga  sebelumnya  yang  menghalangi  debitur  untuk  berprestasi,  maka  debitur  tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 1245 KUHPerdata “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara  kebetulan,  debitur  terhalang  untuk  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”
Unsur-unsur ganti rugi sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdata adalah “Biaya, ganti  rugi  dan  bunga,  yang  boleh  dituntut  kreditur,  terdiri  atas  kerugian  yang  telah dideritanya  dan  keuntungan  yang  sedianya  dapat  diperolehnya,  tanpa  mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini”. Dengan demikian, ada 2 (dua) faktor  ganti  rugi,  yaitu  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita  dan  keuntungan  yang seharusnya  diperoleh.  Biaya  adalah  pengeluaran-pengeluaran  nyata,  misalnya  biaya notaris.  Kerugian  adalah  berkurangnya  kekayaan  kreditur  sebagai  akibat  ingkar  janji dan  bunga  adalah  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  kreditur  jika  tidak  ingkar janji,  sedangkan  bunga  atau  keuntungan  yang  diharapkan. 32 Ganti  rugi  yang  diatur secara  umum  dalam  Pasal  1246  KUHPerdata  berlaku  juga  terhadap  perjanjian keagenan  dan  distributor  selama  para  pihak  yaitu  prinsipal  dan  agen  atau  distributor tidak menentukan lain.
Prinsipal  tidak  bertanggung  jawab  secara  langsung  dalam  kaitan  dengan hubungan hukum antara distributor dengan konsumen karena distributor bertindak atas nama  sendiri  sehingga  bertanggung  jawab  berdasarkan  prinsip  praduga  untuk  selalu bertanggungjawab. Namun prinsipal dapat bertanggung gugat melalui tanggung jawab praduga  tidak  bersalah  berkaitan  dengan  cacat  produk  dari  barang  yang  diserahkan oleh  prinsipal  kepada  distributor  berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  karena  kelalaian  ( negligence  tort  lilability ),  melalui  konsep  kesalahan ( concept  of  fault )  yang  berkaitan  dengan  moral  dan  hukum  yang  sudah  bercampur baur  ( interminglend ).  Larangan  memproduksi  dan  atau  memperdagangkan  barang cacat datur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pelindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang  dimaksud”.  Larangan tersebut bertujuan untuk  mencegah timbulnya pelaku usaha  yang beritikad tidak baik dalam  menjalankan  bisnisnya  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (3) “setiap  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Menurut  sistem  hukum
32 Fabian  Fadhly,  “Ganti  Rugi  sebagai  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  akibat  Produk  Cacat”,  Arena Hukum, Vol. 6, No.2, (2013). hlm 250.
Eropa Kontinental, itikad baik tidak hanya perlu dilakukan pada saat penandatangani kontrak,  tetapi  juga  sebelum  kontraknya  ditutup.  Sedangkan  dalam  sistem  hukum Anglo  Saxon  khususnya  Inggris,  para  pihak  yang  melakukan  negosiasi  tidak  serta merta melahirkan itikad baik. Selama kontrak belum ditandatangani tidak terikat untuk memenuhi  kewajiban  apapun  (termasuk  itikad  baik)  sampai  dengan  kontrak  tersebut ditandatangani. 33
Kewajiban  untuk  melaksanakan  kontrak  berdasarkan  itikad  baik  sudah  diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Hal ini Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969” The principles of free consent  and  of  good  faith  and  the  pacta  sunt  servanda  rule  are  universally recognized ”  (Prinsip-prinsip  kebebasan  melakukan  persetujuan  dan  itikad  baik  dan aturan pacta sunt servanda diakui secara universal). Selain itu dalam UNIDROIT ( The International Institute for the Unification of Private Law ) Pasal 1.7. “ each party must act  in  accordance with good faith  and fair dealing in  international trade” and “the parties may not  exclude  or  limit  their duty ”. 34 (masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan transaksi yang adil dalam perdagangan internasional dan para pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi kewajibannya).
Ketentuan  tentang  tanggung  jawab  prinsipal  sesuai  dengan  konsep  keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu salah satu ahli yang mengembangkan konsep  keadilan  yang  menekankan  pada  persamaan  status  dan  persamaan  hak  dan kewajiban, 35 keutamaan  dari  keadilan  yakni  sesuatu  seharusnya  diterima  oleh seseorang  menurut  suatu  kesamaan  proporsional. 36 Berdasarkan  konsep  keadilan umum Thomas Aquinas, esensi keadilan bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebajikan  umum  ( bonum  commune ).  Oleh  karena  itu  keadilan  disebut  juga  sebagai kebajikan  umum  ( virtus  generalis ). 37 Namun  keadilan  umum  tidak  hanya  mengikuti hukum masyarakat, tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti arahan hukum kodrat. 38
33 Cindawati.”  Prinsip Goodfaith (Itikad  baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis  Internasional,  Mimbar  Hukum, Vol.  26, No.2 (2014). hlm. 191.
34 Farly Lumopa, Suherman dan Imam Haryanto, Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 2, Desember (2018). hlm 287.
35 Adlhiyati,  Z.,  &  Achmad,  A.  “Melacak  Keadilan  dalam  Regulasi  Poligami:  Kajian  Filsafat  Keadilan Aristoteles,  Thomas Aquinas,  dan  John  Rawls”. Undang:  Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, (2019). hlm 412.
36 Srisusilawati,  P.,  &  Eprianti,  N.  (2017).  Penerapan  prinsip  keadilan  dalam  akad  mudharabah  di  lembaga keuangan syariah.Law and Justice, Vol. 2, No 1 (2017). Hlm 15.
37 Arum,  G.  A.  (2019).  “Konsep  Keadilan  (Iustitia)  Perspektif  St.  Thomas  Aquinas  dan  Relevansinya  Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila”.Lumen Veritatis:  Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol.  10, No.1 (2019). Hlm 25.
38 Mashuril  Anwar,  Rini  Fathonah,  Niko  Alexander,  Menelaah  Keadilan  dalam  Kebijakan  Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, SASI, Vol. 2, No. 7 No.2, (2021). Hlm 130.

## D. KESIMPULAN
Eksistensi  Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  dalam  Perspektif  hukum  Perdata merupakan  perjanjian  tidak  bernama  (innominat)  dan  dikategorikan  sebagai  pemberian kuasa  meskipun  tidak  sepenuhnya  karena  lebih  pada fiduciary  relationship ,  sedangkan perjanjian  distributor  pada  dasarnya    merupakan  perjanjian  jual  beli  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1457  s/d  Pasal  1540  KUHPerdata,  sehingga  distributor  bukan  merupakan kuasa dari prinsipal melainkan bertindak atas nama sendiri.
Prinsipal  bertanggung  jawab  terhadap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  dalam perjanjian  keagenan  berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  karena  agen  bertindak untuk  kepentingan  prinsipal,  sehingga  agen  tidak  bertanggunggugat  terhadap  kerugian yang  timbul  dipihak  konsumen  yang  diakibatkan  pemakaian  barang  dan  jasa  yang diproduksi  oleh  prinsipal  kecuali  agen  melebihi  kewenangannya  atau  mengubah  produk barang yang menjadi obyek perjanjian berdasarkan prinsip tanggungjawab praduga tidak selalu  bersalah.  Prinsipal  dalam  perjanjian  distributor  tidak  bertanggungjawab  secara langsung  terhadap  konsumen  yang  melakukan  hubungan  hukum  dengan  distributor, kecuali  cacat  produk  melalui  Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggungjawab. Distributor  bertindak  atas  nama  sendiri  bukan  suruhan  prinsipal,  sehingga  distributor bertanggung jawab apabila konsumen merasa dirugikan berdasarkan praduga untuk selalu bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Khairandy,  Ridwan. Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia. Yogyakarta:  FH  UII  Press,
2013.
_______________. Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  perspektif  perbandingan (Bagian pertama cetakan pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perusahaan  Indonesia, Cetakan  V,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2021.
Putra, Ida Bagus Wyasa. Hukum Kontrak Internasional The  Law Of International Contract , Cet I. Bandung: Refika Aditama, 2017.
Santoso,  Budi. Keagenan  (Agency)  Prinsip-Prinsip  Dasar,  Teori,  dan  Problematika  Hukum Keagenan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Sardjono, Agus dkk. Pengantar Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Suharnoko. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus . Jakarta: Preneda Media, 2013.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Syaifuddin,  Muhammad. Hukum  Kontrak,  Memahami  Kontrak  dalam  Persfektif  Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum . Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012.

## Jurnal
Achmad,    Andyna  Susiawati  dan  Astrid  Athina  Indradewi,  “Kedudukan  Hukum  dan
Tanggung  Gugat  Pedagang  Perantara,  Distributor,  dan/atau  Agen  dalam  Jalur Distribusi  Barang,”  Jurnal  Hukum  Magnum  Opus  Vol.  4,  No.  2  (2021).
DOI:10.30996/jhmo.v4i2.5294.
Aziz,  Aminudin,  Paramita  Prananingtyas,  dan  Irawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi,” Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia  Vol.  1,  No.2  (2019). DOI:10.14710/jphi.v1i2.213- 225.
Cindawati.”  Prinsip Goodfaith (Itikad  baik)  Dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis  Internasional,
Mimbar Hukum Vol. 26, No.2 (2014). https://doi.org/10.22146/jmh.16038.181-193. Fadhly,  Fabian.  “Ganti  Rugi  sebagai  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Akibat  Produk
Cacat”, Arena Hukum Vol. 6, No. 2, (2013).
DOI:10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6.
G.A.  Arum,  “Konsep  Keadilan  (Iustitia)  Perspektif  St.  Thomas  Aquinas  dan  Relevansinya Bagi  Pemaknaan  Sila  V  Pancasila”.  Lumen  Veritatis:    Jurnal  Filsafat  dan Teologi,10(1),    23-44  (2019).DOI:  https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207. 25.
Hajar. “Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG”, Yuridika Vol. 28, No.3 (2013).
Hutapea,  Kurnia  Parluhutan.  “Peranan  Filsafat  Hukum  dalam  Pembentukan  Hukum  di Indonesia”, Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol. 2. No.4 (2016).
Irianto,  Sigit.  “Pemahaman  Tentang  Pengertian  Pasal  1321  KUHPerdata  Dalam  Hukum Perjanjian” , Jurnal Spektrum Hukum Vol. 17, No. 1 (2020) DOI:10.35973/sh.v17i1.1431.
Lumopa,  Farly,  Suherman  dan  Imam  Haryanto.  “Itikad  Baik  dalam  Pendaftaran  Merek Terkenal di Indonesia”, Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 2, (2018): 277-293.
Mashuril,  Anwar,  Rini  Fathonah,  Niko  Alexander.  “Menelaah  Keadilan  dalam  Kebijakan Penanggulangan  Illegal  Fishing  Di  Indonesia:  Perspektif  Konsep  Keadilan  Thomas Aquinas”, SASI Vol. 27, No.2 (2021). doi: 10.47268/sasi.v27i2.357.
Moniung,  Ezra  Ridel.    “Perjanjian  Keagenan  dan  Distributor  Dalam  Perspektif  Hukum Perdata”, Lex Privatum Vol. VIII, No. 1. (2015).
Pemaron,  Ida  Bagus  Gede  Manu  Widnyana  and  Ida  Bagus  Putra  Atmadja,  “Penyelesaian Wanprestasi    Dalam  Perjanjian    Kredit    Dengan    Jaminan    Fidusia    Pada    PT    Bank Perkreditan  Rakyat  Kita  Di  Badung,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 7 (2019), https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.107.
Prabawa,  I  Gusti  Bagus  Cipta.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perjanjian  Keagenan  Gas
Elpiji  Non-Public  Service  Obligation”,  Jurnal  Analisis  Vol.  2,  No  2  (2019).  DOI : https://doi.org/ 10.38043/ jah.v2i2.
P,  Srisusilawati,  &  Eprianti,  N.  “Penerapan  Prinsip  Keadilan  dalam  Akad  Mudharabah  di Lembaga  Keuangan  Syariah”.  Law  and  Justice,  Vol.  2,  No.1,  (2017). https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333.
Putri, Nyoman Rizkyta dan AA Ketut Sukranatha. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen  Terkait  Produk  Makanan  Kemasan  Yang  Sudah  Kadaluwarsa,”  Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (2018).
Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online,” Jurnal Hukum, Vol. 35, No.1 (2019). DOI : 10.30996/jhmo.v4i2.5294.
Widiarty, Wiwik Sri, “Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluawarsa,”
Yure Humano Vol. 13, No.2 (2018). DOI : 10.30996/jhmo.v4i2.5294.
Z,  Adlhiyati,  &  Achmad,  A.  “Melacak  Keadilan  dalam  Regulasi  Poligami:  Kajian  Filsafat Keadilan  Aristoteles,  Thomas  Aquinas,  dan   John    Rawls”.  Undang:   Jurnal  Hukum Vol. 2, No. 2, (2019). https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  11/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  dan  Tata
Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pelaksanaan
Website/Internet
https://andikafirnanda.wordpress.com/2019/01/01/wajib-dibaca-bagi-para-agen-dan-distribu- tor-mengenai-kontrak-di-bidang-perwakilan-agency-distributorship-agreement/
[Accessed 15 January 15, 2022].
https://kbbi.web.id/janji [Accessed March 8, 2021]. https://repository.  umy.ac.id/bitstream/handle/  123456789/10710/BAB%20I.  pdf?sequence= 5&is Allowed=y [Accessed March 8, 2021].
https://www.gultomlawconsultants.com/contoh-perjanjian-penunjukan-distributor/#:~:  text=
Per- janjian%20Penun-jukan%20Distributor%20
adalah%20perjanjian, perjanjian%20  dan%20disetujui%20oleh%20masing%2D  [Accessed  15  January  7, 2022].