## PERTARUHAN POLITIK NEGARA ATAS MEKANISME PASAR (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)
Muhammad Chabibi 1
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim chabibi.akib@gmail.com

## Kata kunci:
Keadilan,
Globalisasi,
Negara Pasar
Keyword:
Justice,
Globalitation,
Market State

## Abstrak
Paper  ini  menjelaskan  bagaimana  negara  pasar  berkembang  di  era globalisasi dan bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya sebagai pemegang  politik  dan  regulasi  kebijakan  dalam  kemajuan  ekonomi  dan pembangunan negara di hadapan mekanisme pasar. Metode penelitiannya adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls. Temuannya adalah negara dan pasar di dalam konsep negara pasar  ( market-state )  merupakan  dua  entitas  yang  bersifat  dikotomistik. Pasar  menginginkan  privatisasi  dan  regulasi  sendiri  sehingga  peranan negara  adalah  deregulasi  dan  delegitimasi.  Negara  harus  hadir  sebagai watchdog bagi mekanisme pasar untuk menciptakan keadilan sosial.

## Abstract
This paper explains how are developing countries in the era of globalization and  how  should  the  state  assign  itself  as  a  political  holder  and  policy regulation in the progress of the economy and development of the country ahead of market mechanisms. The research method is descriptive analysis using the justice theory approach of John Rawls. The findings are that the state and market  in  the  concept  of the market-state  are  two  dichotomistic entities. The market wants its own privatization and regulation so that the role of the state is deregulation and delegitimation. The state must be present as a watchdog for market mechanisms to create social justice.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  global  pada  tahun 1990-an menyisakan kehidupan sosial ekonomi  masyarakat  dunia  tidak  lepas  dari tekanan pasar. Masyarakat seolah-olah diminta  untuk  mempersiapkan  dirinya  untuk dapat  bersaing  atau  berkompetisi  dengan masyarakatnya  sendiri  dan  masyarakat  asing melalui  kebebasan  ekonomi  pasar  global. Khususnya  bagi  negara-negara  dunia  ketiga atau  negara  berkembang,  para  pemangku kebijakan pemerintahnya terus mengupayakan proses pertumbuhan serta percepatan ekonomi pembangunan bangsa tertentu dengan menggunakan paradigma globalisasi ekonomi. Sebuah  paradigma  yang  berprinsip  “laissez faire-laissez  passer”  atau  kurang  lebih  yang berarti  “serahkan  segala  kegiatan  ekonomi kepada  pasar”  seperti  keinginan  aliran  kaum klasik  dan  neo-klasik  atau  aliran  liberalisme ekonomi.
Prinsip ekonomi “laissez faire-laissez passer) diperkenalkan oleh penggagasnya yang bernama  Adam  Smith  (1729-1790).  Dia berpendapat agar pemerintah sebagai pemegang  kendali  politik  negara  melakukan intervensi  dan  campur  tangannya  seminimal mungkin  dalam  perekonomian  (Deliarnov, 2015). Kendati demikian, dalam arus perdagangan  global,  para  politisi  ekonomi tidak  menerima  begitu  saja  promosi  ide
intelektual  dari  Adam  Smith  untuk  dapat digunakan  di  tiap-tiap  negaranya.  Muncul anggapan bagi mereka untuk saatnya pro-pasar akan tetapi juga pro terhadap pemerintah. Hal ini karena adanya hambatan institusional yang bervariasi  untuk  bebas  dalam  pasar  dan menyerahkan  sepenuhnya  urusan  ekonomi masyarakat  kepada  pasar  agar  menjaga kestabilan ekonomi negara (disequilibrium). Ide pro-pasar dan pro-pemerintah ini diprakarsai oleh John Maynard Keynes (1883- 1946)  yang  menginginkan  adanya  peranan pemerintah sebagai regulator ikut andil dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara pada batas tertentu. Keynes dianggap oleh para ekonom sebagai “Bapak Ekonomi Pembangunan”.  Ia  banyak  menghasilkan pembaharuan  dan  perumusan  ulang  doktrin- doktrin  ekonomi  dari  aliran  klasik  dan  neo- klasik.  Pengaruh  Keynes  terhadap  negara- negara  berkembang  banyak  diikuti  karena ingin  melihat  pembangunan  ekonominya berhasil  sangat  pesat  (Deliarnov,  2015) termasuk negara Indonesia.
Dalam buku Richard Robinson yang berjudul “Indonesia;  The  Rise  of  Capital”  (2009) disebutkan  bahwa  revolusi  kapitalis  pada  era Pasca-Kolonial  Indonesia  menjadi  kekuatan dominasi  sosial  dan  ekonomi  ada  sejak  awal tahun 1970an. Meskipun pada tahun 1950 dan 1960an  masih  dimungkinkannya  ada  kelas
kapitalis.  Dari  pernyataan  tersebut,  buih-buih kapitalis di Indonesia menguat secara dominan dan prominent di saat kepemimpinan Presiden Suharto.
Pasca  Reformasi,  Indonesia  pun  tidak  luput dari  penyimpulan  dari  para  peneliti  sebagai negara penganut ekonomi kapitalis. Misalnya Mubyarto  (2003)  yang  menyatakan  bahwa ilmu  ekonomi  yang  selama  ini  dianut  oleh Indonesia adalah ekonomi kapitalis. Ia adalah ekonomi yang hanya mementingkan siapa saja yang  memiliki  modal  besar  atas  menguasai perekonomian.  Hal  ini  menjadi  fakta  (Das Sein)  sekalipun  apa  yang  seharusnya  (Das Sollen)  tidak  sesuai  dengan  jati  diri  Negara Indonesia  sendiri  yaitu  Pancasila  sebagai falsafah dasar bangsa dan ideologi bangsa. Pada  tahun  2015,  pemerintah  mencoba  untuk mengatur  perdagangan  internasional  baik  itu sektor  impor  maupun  ekspor.  Untuk  impor, pemerintah melakukan pengendalian sejumlah barang  atau  produk  yang  masuk  ke  negara Indonesia.  Serta  mereka  berupaya  untuk peningkatan  ekspor  barang  atau  produk  lokal ke  luar  negeri.  Produk-produk  impor  yang dikendalikan  tersebut  seperti  bahan  bermotif batik,  garmen  bermotif  batik,  elektronika, mainan  anak,  makanan-minuman,  alas  kaki dan telepon seluler ( www.ekonomi.bisnis.com ;edisi 19 Mei 2015).
Kendati  upaya  pemerintah  dalam  intervensi kebijakan  terhadap  pasar  global  sudah sedemikian  yang  dilakukan,  tetapi  catatan Badan  Pusat  Statistik  terhadap  neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2018 mengalami  defisit  sebesar  1,63  miliar  dollar AS. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakseimbangan  (disequilibrium)  antara impor  dan  ekspor,  di  mana laju  pertumbuhan impor meningkat sangat tajam dari pada sektor ekspor. Defisit tersebut berada di sektor Migas sebesar 1,13 miliar dollar AS dan sektor non- Migas sebesar 495 juta dollar AS ( www.ekonomi.kompas.com ;  edisi  15  Mei 2018).
Dari hasil observasi di beberapa catatan media tersebut,  paper  ini  memiliki  beberapa pertanyaan  di  antaranya;  bagaimana  negara pasar  itu  di  era  globalisasi  dan  bagaimana seharusnya  negara  memposisikan  dirinya sebagai  pemegang  politik  dan  regulasi  dalam kemajuan  ekonomi  dan  pembangunan  negara yang didekati dengan teori keadilan karya John Rawls.
Mengenai  topik  ini,  terdapat  beberapa  studi terdahulu  yang  dapat  dijadikan  referensi penyeimbang  seperti  tulisan  Sulthon  Sjahril Sabaruddin  (2015)  dengan  judul  “Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Stuctural Path  Analysis”.  Tulisan  ini  mengevaluasi
dampak  perdanganan  internasional  Indonesia terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Tulisan Herlan Firmansyah dan Endang Hendra (2015) tentang  “Implikasi  Globalisasi  Ekonomi  dan Perdangan  Bebas  terhadap  Stabilitas  Nilai Rupiah”  menjelaskan  bagaimana  globalisasi ekonomi  berakibat  pada  permintaan  dan penawaran  nilai  mata  uang  di  pasar  uang dunia.  Tulisan  yang  berkaitan  dengan pemikiran  John  Rawls  ada  seperti  “Teori Keadilan  John  Rawls;  Kritik  terhadap Demokrasi  Liberal”  karya  Sahya  Anggara (2013) yang hanya mencari tahu teori keadilan John Rawls untuk dijadikan pendekatan kritis terhadap demokrasi liberal. Dengan demikian, jurnal  ini  mendapatkan  kesempatan  ruang penelitian  yang  berbeda  di  mana  fokusnya adalah  negara  pasar  di  era  globalisasi  itu sendiri dan bagaimana politik negara dipertaruhkan  dihadapan  mekanisme  pasar bebas.

## B. Kajian Pustaka

## 1. Globalisasi
Dalam  buku  Economics;  The  Key  Concepts (Rutherford,  2007),  globalisasi  adalah  proses integrasi dunia ekonomi melalui perdagangan barang-barang dan jasa serta arus pekerja dan modal. Globalisasi berkembang pesat semenjak  abad  kesembilan  belas  masehi melalui peningkatan dan perluasan
perusahaan-perusahaan multinasional
( multinasional corporations ) dengan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Globalisasi menuntut perdagangan internasional  dengan  mekanisme  pasar  bebas yang  melampaui  batas-batas  perekonomian nasional  serta  pembagian  kerja  internasional dalam  perusahaan  yang  menjadi  konsekuensi dari  pendirian  anak  perusahaan  dengan tugasnya yang berbeda-beda. Dalam pandangan Joseph E. Stiglitz (2002), perkembangan  globalisasi  di  negara-negara dunia  menuai  dua  perbedaan  pendapat  yang pro  dan  kontra  terhadap  globalisasi.  Bagi penolak,  globalisasi  sering  dianggap  remeh dan diabaikan keuntungan dan kemanfaatannya.  Akan  tetapi  juga,  bagi pendukungnya, globalisasi lebih tidak seimbang  karena  terlalu  menganggapnya sebagai kemenangan apabila negara menerima kapitalisme  ala-Amerika.  Oleh  karena  itu, menurut pendukungnya, negara-negara berkembang  harus  menerima  globalisasi apabila mereka ingin tumbuh dan berkembang untuk  mengentaskan  kemiskinan  secara efektif.  Sekalipun,  bagi  banyak  orang  di negara berkembang, globalisasi belum membawa manfaat ekonomi yang menjanjikan (Stiglitz, 2002).
Menurut Hendra Halwani (2005) indikasi kuat adanya  globalisasi  ekonomi  di  suatu  negara ditandai dengan semakin berkurangnya batas-
batas  investasi  atau  pasar  untuk  nasional, regional maupun internasional. Artinya, batas- batas tersebut semakin tidak ada, bahkan bebas mengalir begitu saja. Hal tersebut disebabkan dengan 1) adanya komunikasi dan transportasi yang  semakin  canggih;  2)  arus  laju  devisa mengalir  dengan  bebas;  3)  ekonomi  negara yang  inklusif  (terbuka);  4)  penggunaan keunggulan yang komparatif dan kompetitif di tiap-tiap  negara;  5)  metode  produksi  dan perakitan yang semakin canggih dan efisien; 6) perkembangan  ekonomi  multinasional  yang maju  berkembang  pesat  di  penjuru  dunia (Halwani; 2005).

## 2. Keadilan
Banyak  orang  dengan  mudah  mengatakan sesuatu  itu  adil  dan  tidak  adil  atau  seseorang itu berlaku adil atau tidak adil. Sesuatu itu bisa saja berupa hukum, hukuman, institusi, sistem sosial, bahkan juga kelakuan seseorang itu bisa berupa  tindakan  seperti  keputusan,  penilaian dan  tuduhan.  Akan  tetapi,  konteks  keadilan dalam  tulisan  ini  lebih  melekat  kepada implementasi keadilan sosial dalam konstitusi serta  regulasi  politik  dan  prinsip  ekonomi  di suatu negara. Oleh karena itu, subjek keadilan bagi  John  Rawls  adalah  stuktur  dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga- lembaga  sosial  mendistribusikan  hak  dan kewajiban  fundamental  serta  menentukan
pembagian  keuntungan  dari  kerjasama  sosial dari suatu bangsa (Rawls, 2011).
Negara  sebagai  institusi  sosial  utama  -dalam logika  Rawls-  memiliki  hak  dan  kewajiban dalam  perlindungan  legal  dan  konstitusional atas kebebasan berpikir, persaingan pasar yang ketat, kepemilikan privat (privatisasi) atas alat- alat  produksi  dan  bahkan  keluarga  yang monogami.  Negara  berhak  menentukan  hak dan  kewajiban  masyarakat  atau  warga negaranya untuk dapat mempengaruhi prospek kehidupan  mereka  dari  apa-apa  yang  mereka harapkan  bagi  dirinya  dan  orang  sekitarnya serta seberapa bisa mereka mengharapkannya (Rawls, 2011).
Keadilan  sosial  merupakan  sesuatu  yang bersifat  prinsipil.  Keadilan  sebagai  prinsip lahir  dari  kesepakatan  bersama  secara  sosial (kontrak sosial) dengan tangan saling terbuka dalam  porsi  keuntungan  dan  kerugian  yang seimbang.  Dalam  konsepsi  keadilan  Rawls dikatakan dengan istilah “ fairness ”. Keadilan sebagai  fairness  merupakan  gagasan  yang menjelaskan  tentang  prinsip-prinsip  keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Situasi ideal  ini  merupakan  situasi  posisi  asali,  di mana  semua  orang  memiliki  relasi  yang simetri sehingga situasi yang terbentuk adalah fair  antar-individu  sebagai  individu  yang bermoral dengan kemampuan nalar rasionalnya  mampu  mengintrodusir  tujuan
suatu  kebijakan  atau  tindakan  dengan kemampuan  mereka  dalam  mengenali  rasa keadilan (Rawls, 2011).
Ekonomi  politik  merupakan  cara  untuk mendekati  politik  dan  institusi  yang  berbasis pada  perekonomian  dengan  penuh  kejujuran dan  keadilan  sosial.  Sekalipun  Thomas Hobbes  (1651)  pernah  mengatakan  “jika  kita konsisten  hidup  dalam  keadilan  itu  sudah cukup,  maka  kita  tidak  butuh  sama  sekali terhadap pemerintah, karena kita sudah hidup dalam kedamaian tanpa penindasan”.
Kehadiran  negara  atau  pemerintah  sebagai institusi  ekonomi  politik  yang  sah  secara konstitusional diharapkan bukan hanya menyerukan  keadilan  saja  akan  tetapi  juga menciptakan  rezim  yang  adil  yang  mampu mengedukasi  para  generasi  bangsa  untuk berlaku  adil  dengan  seadil-adilnya  (fairness) (Hardin; 2006).

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang berjenis  kualitatif  di  mana  menurut  Nicholas Walliman, ia adalah sebuah analisis penelitian terhadap kata-kata yang berkaitan dengan ide, gagasan,  kepercayaan,  perasaan,  kebiasaan dan  perilaku  manusia  (Walliman,  2011).  Di dalam  penelitian  ini,  penulis  menerapkan analisis  deskriptif  yang  berguna  untuk membuat sketsa gambaran suatu negara yang mempertaruhkan  harga  diri  bangsanya  di
bawah  perekonomian  berbasis  mekanisme pasar.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan observasi langsung. Observasi dilakukan dengan cara melihat dan memahami teks literatur, catatan sejarah dan catatan media mengenai  politik  negara  atas  mekanisme pasar,  dan  ekonomi  politik  dalam  pemikiran keadilan John Rawls.
Data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  berupa data  sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber yang telah ada yaitu dari buku literatur dan  media  online  yang  secara  spesifik membahas  masalah  yang  menjadi  fokus penelitian.

## D. Pembahasan
1. Negara Pasar di Era Globalisasi
Pasar  nampaknya  penuh  kemenangan  dalam mengembangkan ekonomi kapitalis. Kesuksesan  yang  tidak  terduga  seperti  itu sebagian  besar  terjadi.  Secara  konvensional, ekonomi  pasar  sesuai  dengan  pengaturan kelembagaan  yang  kompleks,  di  sini  pasar adalah  kekuatan  utama,  berlawanan  dengan apa yang diamati dalam ekonomi sosialis atau ekonomi  terkontrol.  Keinginan  demokratis yang  baru,  pemerintah  dengan  negara-negara bekas blok Timur bertujuan untuk mendapatkan  proyek  transisi  cepat,  dan  di dalam  ekonomi  pasar  bebas  telah  membuat kemenangan pasar bebas yang luar biasa pada
awal 1990an (Drache; 1996). Akibatnya, pasar sekarang  dianggap  oleh  mayoritas  pengusaha dan  politisi  sebagai  mekanisme  koordinasi dengan keunggulan taraf yang sama, beberapa ekonom  lebih  berhati-hati  dalam  mengenali batasan  kecil  terhadap  pasar,  namun  tetap mempertimbangkan demokrasi.
Kekuasaan pasar dianggap sebagai mekanisme koordinasi  dalam  masyarakat  kontemporer. Pasar menjadi efisien saat disisipkan ke dalam sistem  yang  dikembangkan  oleh  negara  atau perusahaan swasta yang kemudian memainkan peran pemerintah. Kesepakatan dan implementasi secara bersama jelas diperlukan untuk mengatur mekanisme pasar.
Negara  dan  pasar  di  dalam  konsep  negara pasar  (market-state)  merupakan  dua  entitas yang bersifat dikotomistik. Keduanya berbeda sehingga  perlu  diposisikan  menurut  porsinya masing-masing.  Hal  ini  dipertegas  oleh Glinavos  (2014)  bahwa  bentuk  hibriditas antara  negara  dan  pasar  adalah  tidak  sama. Negara  berkonsentrasi  pada  sektor  publik sementara pasar di sektor privat. Dan domain negara  ada  di  dalam  persoalan  kebangsaan (nasional) sementara domain pasar pada ranah internasional.  Sementara  dalam  pandangan Karl  Polanyi  (1957),  negara  dan  pasar memiliki  kekuatan  ekspansi  yang  asimetris. Pasar  berupaya  untuk  meregulasi  dirinya sendiri atas gerakan politik untuk menghindari
konsekuensi  destruktif  secara  sosial  dari aktivitas  perolehan  keuntungan  dengan  dalih demi  menjaga  keseimbangan  (equilibrium) dan kebebasan pasar.
Mengenai  definisi  “pasar”,  Boyer  (1996) mencoba  untuk  mendefinisikannya  pada tingkat komoditi tunggal, pasar adalah institusi yang  mengkoordinasikan  strategi  ex-post beberapa  pedagang  untuk  bersaing.  Para pedagang  ini  awalnya  mandiri,  tapi  akhirnya saling  berinteraksi  melalui  formasi  harga. Apalagi sebuah pasar mengandaikan komoditas  yang  terdefinisi  dengan  baik, sebagai kualitas dan kuantitas, mengandaikan transaksi  berulang,  teratur  dan  terpusat,  atau setidaknya  dibuat  dengan  penyesuaian  yang kompatibel. Dalam ekonomi yang benar-benar ada, setiap pasar tunggal dimasukkan ke dalam keseluruhan  pasar  lainnya,  organisasi  dan institusi.
Dalam ekonomi industri modern, negara pasar menjelma  sebagai  spektrum  lengkap  dari konfigurasi  pasar  yang  memainkan  praktik monopoli  secara  utuh  atau  parsial,  kartel  dan kolusi,  serta  oligopoli  yang  dapat  bersaing (Stiglitz  dan  Mathewson,  1986).  Harapan besar  dari  negara  pasar  adalah  kekuasaan penuh bagi pasar untuk meregulasi dirinya dan privatisasi.  Implikasinya,  negara  menjadi deregulasi  sekaligus  delegitimasi  sementara pasar  semakin  kuat  dengan  privatisasi  dan
monopoli  dari  persaingan  murni  yang diciptakannya.
2. Hubungan  Negara  dan  Pasar  dalam Logika Negara Pasar
Hubungan  state  dan  market  dalam  konteks kekinian  adalah  berkaitan,  sehingga  market dipandang  sebagai  cara  paling  efisien  untuk mengorganisasikan  kehidupan  ekonomi  di suatu  negara.  Sedangkan  efisiensi  market tersebut  adalah  untuk  mengatur  institusi nasional  yang  berkaitan  dengan  uang, pekerjaan dan lingkungan. State dalam logika K-mart state menurut Drache (1996) merupakan  gambaran  umum  bagi  negara- negara  yang  bergaya  seperti  K-mart  atau perusahaan  retailer  besar  di  Amerika  Serikat yang  bergerak  di  bidang  dunia  kerja-tidak tetap, dengan sistem upah rendah-kerja paruh waktu (part-time low-wage) tanpa ada aliansi serikat  buruh.  State  dengan  logika  tersebut akan  mencerminkan  dirinya  sebagai  negara memiliki tiga hal kelemahan: (1) pemerintahannya  memiliki  kesulitan  untuk menunjukkan kapasitasnya demi menjinakkan liarnya pasar. (2) pemerintah terikat terus pada kekuatan  pasar.  (3)  pasar  akan  menentukan batas-batas politik pemerintahannya, sehingga hal ini akan menimbulkan ketimpangan sosial di  lapisan  masyarakat.  Efisiensi  pasar  akan mengundang  serta  menarik  pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, sebaliknya
ketidak-efisiensi  pasar  (in-efisiensi  pasar) dapat  menimbulkan  ketimpangan  sosial dengan  seperti  halnya  adanya  pengangguran secara  masal,  melambungnya  inflasi  serta kemerosotan perekonomian suatu negara. Hal ini  karena  pasar  mengharuskan  organisasi pemerintahan  secara  institusional  semuanya untuk  berfungsi  sesuai  peranannya,  sehingga apabila  organisasi  tersebut  tidak  berjalan secara fungsional maka dapat dipastikan akan munculnya permasalahan kecil di tingkat aras masyarakat bawag. Selain itu, pasar dianggap sebagai institusi sosial dan kekuatan ekonomi sesuai  dengan  prinsip  laissez  faire-laissez passer  sehingga  segala  aktivitas  ekonomi tersebut  bila  gagal  dan  tidak  berjalan  maka masyarakat dan perekonomiannya serta perekonomian bangsa akan mengalami kebobrokan yang luar biasa.
Pasar  merupakan  mekanisme  koordinasi dimana  kekuatan  supply  dan  demand  dalam sebuah  ekonomi  yang  menentukan  harga, output dan metode produksi melalui penyesuaian  otomatis  dari  pergerakan  harga. Menurut  Kaum  Klasik,  pasar  memiliki peranan  besar  dalam  mengatur  segala  urusan ekonomi dan kebijakan-kebijakannya di suatu negara,  sehingga  peranan  negara  menjadi lemah dan berkurang.

## 3. Negara  sebagai  Watchdog  terhadap Pasar
Negara  secara  sederhana  harus  sebagai pengawas terhadap pasar atau terhadap sektor swasta.  Apabila  tidak  ada  mekanisme pengawasan  maka  oportunisme  pasar  dan kepentingan  pribadi  swasta  akan  semakin mendistorsi  penyesuaian  proses supply dan demand  dengan  secara  sengaja.  Hal  ini dilakukan karena beberapa peristiwa menunjukkan  bahwa  mekanisme  pasar  telah melakukan  intervensi  dalam  penyaluran restrukturisasi  kelembagaan  suatu  negara. Penyaluran tersebut memaksa negara berorientasi  pada  pasar  bebas,  kemudian beberapa  kali  ia  belum  mampu  mengatasi inovasi dan  variabilitas pasar  yang berbentuk daya  saing  struktural.  Sebaliknya,  dengan peranan negara, kekuatan pasar akan terkendalikan  sehingga  kinerja  ekonomi individual pasar akan lebih unggul dalam hal pertumbuhan, pengurangan pengangguran dan inovasi.
Dengan  demikian,  perlu  upaya  untuk mendalami  teori  regulasi  yang  berkelanjutan untuk  sebuah  negara.  Regulasi  tersebut nantinya  dapat  menggaris  bawahi  pentingnya market sebagai salah satu perangkat institusional  dalam  mengatur  koordinasi  tata kelola  masyarakat.  Peran  negara  dalam perspektif  regulasi  di  antaranya  adalah
mengorganisasikan  kekuatan  politik  untuk tujuan  tata  kelola  pemerintahan.  Selain  itu  ia tidak  bisa  direduksi  oleh  tekaanan-tekanan pasar sehingga ia menjadi pro-market dan pro- institusi kapitalisme. Dalam perspektif regulasi,  negara  kesejahteraan  sangat  penting dalam  menjaga  solidaritas  sosial,  sekaligus menyediakan kelembagaan yang dapat dilakukan  pelestarian  identitas  nasional  di mana 1) kebijakan sosial, 2) hak kesejahteraan, 3)  hak  kesehatan,  4)  hak  pendidikan,  5)  hak keamanan kerja, kesemuanya adalah tanggung jawab bersifat eksklusif nasional dan regional, bukan  tanggung  jawab  supranasional  saja (Boyer & Drache: 1996).
Dalam konteks politik ke-Indonesiaan, privatisasi  ataupun  swastanisasi  di  sektor infrastuktur kerap kali kita temukan di isu-isu kebijakan  pemerintah  pusat.  Alih-alih  untuk percepatan realisasi infrastuktur jalan tol yang memadai  di  Indonesia,  pemerintah  mulai sedikit memberikan kepercayaan pembangunannya kepada pihak swasta. Pembangunan  beberapa  ruas  jalan  tol  di ibukota  Jakarta  mulai  ditawarkan  oleh pemerintah kepada swasta dengan alasan uang hasil  penjualan  tersebut  akan  dimanfaatkan untuk  pembangunan  nasional  di  sektor lainnya.  Tol  Becakayu  misalnya,  sebuah  tol ibukota yang menghubungkan Bekasi- Cawang-Kampung  Melayu  telah  ditawarkan
kepada  pihak  swasta  oleh  BUMN  Indonesia atau  dalam  hal  ini  oleh  PT  Waskita  Karya. Padahal tol tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden  Joko  Widodo  pada  awal  bulan Nopember  ini  (Sumber:  www.detik.com;  03 Nov 2017).
Pemerintah  berada  di  bawah  tekanan  untuk mengurangi pengeluaran sehingga ia menawarkan  beberapa  ruas  jalan  tol  untuk dijual kepada pihak swasta. Sebuah ironi yang sangat  menyedihkan  jikalau  pembangunan ruas-ruas tol  yang dibangun dengan kekuatan dana  dari  APBN,  dijual  kepada  pihak  swasta dengan alasan untuk percepatan laju pembangunan  nasional  dan  perekonomian bangsa.  Dan  tol  Becakayu  tersebut  adalah salah satu contoh dari contoh-contoh lain yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal penjualan  infrastuktur  jalan  tol  nasional kepada pihak swasta.
Penjualan  infrastuktur  jalan  tol  dianggap sebagai solusi utama dalam efisiensi pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Akan  tetapi, prediksi  tersebut  akan  menjadi  boomerang bagi  ekonomi  nasional  apabila  terjadi ketidakefisiensian atau in-efisiensi mekanisme pasar dalam kepemilikan properti ruas jalan tol oleh  pihak  swasta.  In-efisiensi  mekanisme pasar  bila  salah  dan  lepas  dari  kendali  serta pengawasan pemerintah akan justru mengakibatkan  pada  ketimpangan  sosial
((Boyer & Drache: 1996). Mungkin ketimpangan  sosial  tersebut  tidak  berdampak langsung kepada pemerintah akan tetapi lebih mengarah  kepada  masyarakat  berkepentingan dengan  ruas  jalan  tol  nasional  atau  sebagai pengguna  jalan  tol.  Ketimpangan  sosial tersebut  berupa  ketidakseimbangan  antara harga dan fasilitas jalan tol atau ketidakstabilan  harga  dari  pemberlakuan pertahunnya.  Oleh  karnanya,  hal  ini  butuh perhatian  dari  pemerintah  selaku  pemegang otoritas  kebijakan  negara,  bahwa  mekanisme pasar  dalam  infrastuktur  jalan  tol  tidak  dapat dilepaskan  begitu  saja  tanpa  ada  proses pendampingan,  pengawasan,  pengontrolan serta  pengoperasian  fasilitas  layanan  yang bersentuhan langsung terhadap pengguna atau masyarakat.
Jika  pemerintah  menyerahkan  sepenuhnya kepada  sektor  swasta  sebagai  pemegang mekanisme  pasar  dalam  infrastuktur  jalan  tol maka  pemerintah  termasuk  organisasi  negara yang  berprinsip  pada  laissez  faire  laissez passer dimana menyerahkan kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar. Bahwa pasar bukan hanya sebagai pemilik ruas jalan tol  tersebut  akan  tetapi  ia  merupakan  sebuah jaringan  yang  dapat  membawa  ekonomi nasional kepada titik keseimbangan (equilibrium). Hal ini justru membatasi ranah politik pemerintah dalam menjaga
keseimbangan sosial-masyarakat karena pasar terlalu  sulit  dijinakkan  dan  pemerintah terkesan  terikat  kepada  kekuatan  pasar. Sebuah prinsip keseimbangan dalam ekonomi- sosial  bukanlah  lahir  dari  penyerahan sepenuhnya kepada mekanisme pasar sehingga pasar dapat menyeimbangkan neraca kesejahteraan  sosial  akan  tetapi  prinsip equilibrium justru datang dari kepatuhan pihak pasar/swasta  kepada  pemerintah  melalui serangkaian  peraturan  yang  disepakati  dan diberlakukan secara sosial-politik nasional. Gagasan  bahwa  pasar  mengatur  diri  sendiri secara tradisional telah dikritik oleh sejarawan ekonomi,  antropolog  dan  sosiolog.  Jelas, kemunculan  pasar  sudah  sangat  panjang  dan kontradiktif proses  yang terkait dengan krisis struktural dan ketidakstabilan. Dan, di tingkat mikro,  beberapa  contohnya  Pasar  yang menerapkan  persaingan  murni  dan  sempurna menunjukkan  bahwa  kelangsungan  hidup mereka  bergantung  pada  kompleks  dan perhubungan  rumit  peraturan  publik  dan organisasi kolektif (Boyer, 2005).
Implikasi  dari  mekanisme  pasar  diterapkan pada negara berkembang adalah bahwa negara tersebut  harus  menyediakan  semua  bahan dasar  untuk  dapat  memiliki  daya  saing  atau kompetisi yang meilputi dari bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, kebijakan,  penelitian  dan  pengembangan,
dukungan  infrastruktur,  kebijakan  kompetisi dan  segala  urusan  yang  dapat  menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Kendati demikian,  negara  haruslah  sebagai  regulator bagi mekanisme pasara yang berlaku meskipun seolah-olah negara tidak dapat lepas dari  lingkaran  pasar  tetapi  setidaknya mekanisme  pasar  tidak  seenaknya  saja menjalankan  roda  mekanismenya  menerjang aturan-aturan dan prinsip-prinsip suatu negara atau pemerintah. Di antara pembuatan regulasi oleh  pemerintah  untuk  negara  ialah  (1) mengenai  efisiensi,  pasar  harus  dibangun secara  sosial  melalui  serangkaian  peraturan yang  disepakati  atau  diberlakukan  dalam permainan. (2) tidak ada mekanisme pemasaran alami atau spontan sehingga perlu diatur  sebaik  mungkin  oleh  pemerintah.  (3) prinsipnya  sederhanya,  kalau  pasar  itu mengggunakan  prinsip  eqilibrium  maka  ia adalah  hasil  dari  kepatuhan  terhadap  sebuah peraturan (Boyer & Drache: 1996).
Dalam setiap kasus, pasar adalah produk akhir konstruksi  sosial  dan  politik.  Berulang  kali, gagasan tentang tangan tak terlihat atau yang dikenal  dengan  invisible  hand  telah  terbukti jauh lebih bermasalah daripada yang dibayangkan  oleh  teoritisinya  sendiri  (Adam Smith)  dan  termasuk  pula,  para  ekonom laissez-faire. Saat ekonomi menjadi kompleks,
ketergantungan  Pada mekanisme  pasar murni menimbulkan banyak masalah.
Beberapa negara berkembang pada abad kedua puluh  satu,  mengalami  keterlibatan  pasar sosial  dan  politik,  jaringan  asosiasi  dan masyarakat lokal bersamaan dengan intervensi negara yang baru. Ini adalah tugas pemerintah untuk  menetapkan  prioritas  politik;  mereka tidak  bisa  begitu  saja  digantikan  oleh mekanisme  lain.  Wewenang  untuk  intervensi negara,  memang  besar  yang  terdiri  dari pendidikan,  pelatihan  akses,  pembiayaan, perawatan  kesehatan,  dan  yang  terakhir  tidak kalah pentingnya adalah produksi pengetahuan,  yaitu  inovasi  yang  merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi.  Oleh karenanya, mekanisme pasar harus dijinakkan oleh  undang-undang,  peraturan,  kesepakatan kolektif,  Pancasila  sebagai  stabilisator,  dan dibangunnya  sistem  perpajakan  dan  fungsi reaktif dari Bank Sentral atau Bank Indonesia.

## E. Penutup
Politik  negara  dipertaruhkan  apabila  negara dilemahkan dan dideregulasikan oleh mekanisme pasar, sehingga pola-pola keadilan sosial  bagi  negara-negara  berkembang  akan termanipulasi  oleh  keinginan  privatisasi  dan regulasi-sendiri  sebagai  konsekuensi  dari negara  berbasis  pasar  ( market-state ).  Oleh karna  itu,  negara-negara  berkembang  yang terlanjur  dimasuki  oleh  mekanisme  pasar
harus  berani  menampilkan  politik  negara untuk  kembali  memiliki  kekuatan  di  regulasi dan legitimasi sehingga pasar mudah dijinakkan, diawasi dan dikontrol untuk lebih mementingkan konsep keadilan sosial sebagai skala prioritas perekonomian nasional.

## F. Daftar Pustaka
Halwani, Hendra. 2005. Ekonomi Internasional  dan  Globalisasi  Ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Anggara,  Sahya.  2013.  Teori  Keadilan  John
Rawls: Kritik terhadap Demokrasi Liberal. JISPOL Vol.1, Januari-Juni 2013.
Boyer, Robert. & Drache, Daniel. 1996. States Against Market; The Limits of Globalization. New York: Routledge.
Deliarnov.  2015.  Perkembangan  Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
Firmasnyah,  Herlan  dan  Hendra,  Endang. 2015. Implikasi Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan  Bebas  terhadap  Stabilitas Nilai Rupiah. Jurnal As-syari’ah, Vol. 17, No. 1, April.
Glinavos,  Ioannis.  Redefining  The  Market- State Relationship: Responses to Financial  Crisis  and  The  Future  of Regulation. New Yorok: Routledge.
Hardin,  Russel.  2006.  Constitusionalism  on The  Oxford  Handbook  of  Political Economy,  ed.  Barry  R.  Weingast  and Donald  A.  Wittman.  Oxford:  Oxford University Press.
Hobbes,  Thomas.  1651.  Leviathan,  ed.  E. Curley. Indianapolis: Hackett.

## Mubyarto. 2003. Pelaksanaan Sistem Ekonomi
Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. [artikel - th. I - no.
11  -  januari  2003]  www.jurnal  ekonomi
rakyat.com.
Polanyi,
Karl. 1946. The Great
Transformation.  Traduction  Francaise.
Paris: Gallimard.
Rawls,  John.  2011.  Teori  Keadilan:  Dasar- dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. (terj.)
Uzair  Fauzan.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Robinson, Richard. 2009. Indonesia: The Rise of Capital. Jakarta: Equinox Publishing.
Rutherford,  Donald.  2007.  Economics;  The
Key Concepts. New York: Routledge.
Sabaruddin,  Sulthon  Sjahril.  2015.  Dampak Perdagangan Internasional Indonesia
terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Stuctural Path Analysis. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17
No. 4 April 2015.
Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and it’s
Discontents.  New  York:  w.w.  Norton  &
Company.
Stiglitz,  Joseph  E.  And  Frank  G.  Mathewson
(eds).  1986.  New  Development  in  the New  Analysis  of  Market  Stucture.
Cambridge, Mass: The MIT Press.
Walliman,  Nicholas.  Research  Methods;  The Basics. New York: Routledge.