Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150
Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia
Endro Tri Sudarwono
FISIP Universitas Peradaban Brebes saniscara99midas@gmail.com

## ABSTRAK
Oerip  Soemohardjo  diangkat  menjadi  letnan  dua  (KNIL)  tanggal  24  Oktober  1914  dengan  nomor staamboek 77352 termuat pada harian Sinar Djawa edisi 24 Oktober 1914, setelah sebelumnya lulus dari Inlandsche Officiern School Jakarta. Oerip tergolong perwira yang disegani oleh semua golongan semasa berdinas di KNIL. Selama 24 tahun berdinas di KNIL Oerip sebenarnya hampir berpangkat Letnan  Kolonel  sebelum  pensiun.  Pada  tanggal  5  Oktober  1945  pasukan-pasukan  BKR  (Badan Keamanan Rakyat) dijadikan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk mengorganisasi TKR itulah Pemerintah, yang pada waktu itu masih berkedudukan di Jakarta, memanggil Pak Oerip, yang hidup sebagai pensiunan Mayor KNIL di dekat Yogyakarta. Pak Oerip memperoleh mandat dari Pemerintah sebagai Kepala Staf Umum untuk mengorganisir TKR. Letjen Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 November  1945  memanggil  semua  Panglima  Divisi  dan  resimen  TKR    untuk  menghadiri  sebuah rapat di Yogyakarta, yaitu tempat kedudukan baru Markas Besar TKR, setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu. Acara yang utama ialah pemilihan Panglima Besar.  Konferensi dipimpin oleh Kepala Staf  Umum  Letjen  Oerip  Soemohardjo  dan  berjalan  lancar,  tetapi  kemudian  timbul  suasana  yang tegang  ketika  diumumkan  mengenai  suatu  urgensi  yang  tidak  dapat  ditunda,  terpaksa  harus mengadakan  tambahan  agenda  rapat,  ialah  menentukan/memilih  calon-calon  yang  akan  dipilih sebagai Pimpinan Tertinggi TKR.
Kata Kunci: BKR; KNIL; TNI; TRI

## ABSTRACT
Oerip Soemohardjo was appointed second lieutenant (KNIL) on October 24, 1914 with the staamboek number 77352 contained in the Sinar Djawa daily edition of October 24, 1914, having previously graduated from the Jakarta Inlandsche Officiern School. Oerip was classified as an officer respected by all groups while serving in the KNIL. During 24 years of serving in the KNIL Oerip actually almost held the rank of Lieutenant Colonel before retiring. On October 5, 1945 BKR (People's Security Agency) forces were made TKR (People's Security Army). It was to organize the TKR that the Government, which at that time was still domiciled in Jakarta, summoned Mr. Oerip, who lived as a retired Major of KNIL near Yogyakarta. Pak Oerip obtained a mandate from the Government as the Chief of General Staff to organize TKR. Lt. Gen. Oerip Soemohardjo on 12 November 1945 summoned all Division Commander and TKR regiments to attend a meeting in Yogyakarta, the new seat of the TKR Headquarters, after Jakarta was occupied by Allied tros The main event was the election of the Great Commander. The conference was chaired by the Chief of General Staff Lt. Gen. Oerip Soemohardjo and proceeded smoothly, but then a tense atmosphere
emerged when it was announced about an urgency that could not be postponed, forced to hold an additional meeting agenda, which was to determine / choose the candidates to be elected as the Supreme TKR Leaders.
Keywords: BKR; KNIL; TNI; TRI

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  perwira  KNIL  diatasi pemerintah kolonial dengan membuka sebuah sekolah militer untuk mencetak perwira KNIL. Sejak 1852, di Meester Cornelis (Jatinegara) di Jakarta.  Sekolah  ini  sebelumnya  menerima pemuda  yang  memiliki  pendidikan  dasar modern entah ELS, HIS bahkan HBS. Seiring perkembangan  persekolahan  barat  di  Jawa, lama-lama minimal hanya lulusan MULO atau HBS  III  tahun  yang  bisa  diterima  dalam sekolah  militer  ini.  Ketika  Oerip  yang  masuk tahun  1910  aturan  semacam  itu  belum  ada, pada  masa  Oerip  mendaftar  banyak  jebolan Opleiding  School  voor  Indische  Artsen (sekolah  Pamongpraja  yang  biasa  disingkat OSVIA)  yang  masuk,  Oerip  hanya  sempat setahun di OSVIA Magelang.
Tanggal  24  Oktober  1914,  tiga  orang pemuda pribumi telah diangkat menjadi letnan dua  (KNIL)  setelah  sebelumnya  lulus  dari
Inlandsche  Officiern  School Jakarta.  Tiga perwira  pribumi  itu  adalah  Sugondo  dengan nomor staamboek 77336, Oerip Soemohardjo dengan  nomor staamboek 77352  dan  Bagoes Soedjono  dengan  nomor staamboek 747840.
Nama  tiga  orang  pemuda  itu  termuat  pada harian  Sinar  Djawa  edisi  24  Oktober  1914. Masa itu jarang sekali pemuda Indonesia yang bisa  menjadi  perwira  dalam  jajaran  korps perwira KNIL. Mereka umumnya berasal dari kalangan  keluarga  terpandang  (Matanasi, 2011).
Oerip  Soemohardjo  bukanlah  orang Indonesia  dengan  pangkat  tertinggi  dalam KNIL seperti yang banyak ditulis dalam buku- buku sejarah, terutama buku pelajaran sejarah di  sekolah.  Padahal,  pangkat  tertinggi  yang pernah  dicapai  orang-orang  pribumi  yang berkarier  di  KNIL  adalah  letnan  kolonel, walau sebagai perwira kesehatan saja. Bila ada yang  berpangkat  mayor  jenderal,  itu  hanya
pangkat  titular  saja,  tapi  tidak  ada  yang mencapai jenderal penuh. Pangkat macam ini hanya  yang  disandang  beberapa  raja  lokal  di wilayah  Hindia  Belanda  yang  setia  kepada Ratu  Belanda.  Hampir  semua  raja  memiliki pangkat  titular  macam  ini.  Selain  orang Belanda  totok  atau  Indo  dan  pribumi  ditubuh KNIL,  setidaknya  ada  lagi  perwira  kesehatan dari  orang-orang  keturunan  China  (Matanasi, 2011).
Pangkat akhir Oerip adalah mayor dan hampir menduduki pangkat Groot Mayor yang hampir setara letnan kolonel. Setidaknya ada 3 pribumi  berpangkat  letnan  kolonel  dalam KNIL. Seorang di antaranya adalah dokter dari suku Manado. Oerip lulus dari sekolah perwira di Meester  Cornelis itu  pada  tahun  1914, banyak  tulisan  menyebutkan  Oerip  masuk tahun  1910,  ini  sangat janggal  dalam  sekolah opsir  pendidikan  pribumi  yang  lamanya  3 tahun.  Oerip  sendiri  mendaftar  diam-diam masuk  KNIL  bersama  Soegondo  yang  kelak menjadi  Kolonel  Tentara  Republik  zaman revolusi.  Menurut  pandangan  kaum  priyayi- seperti  juga  ayah  Oerip-menjadi  serdadu
kolonial  adalah  sesuatu  yang  hina  pada  masa itu. Kendali demikian sang ayah akhirnya mau mengerti jalan hidup Oerip-yang tidak pernah diduganya-karena  dalam  surat  pada  ayahnya Oerip kerap berkata bahwa dirinya akan lulus sebagai  perwira  KNIL  bukan  serdadu  biasa. Menurut  Oerip,  perwira  KNIL  pribumi maupun Eropa sama-sama dihormati.
Di  sekolah  militer  itu  tentu  saja dipelajari  berbagai  ilmu  militer.  Oerip termasuk  beberapa  mantan  siswa  OSVIA  di Magelang yang masuk sekolah perwira militer di Batavia itu. Sebelum diterima sebagai kadet Oerip baru saja meninggalkan sekolahnya-dia tidak  meneruskan  pelajaran  di  kelas  dua-dan diam-diam  mendaftarkan  diri  sebagai  calon kadet  di  sekolah  Opsir  di Meester  Cornelis .
Sebagai  perwira  KNIL  tentu  saja  mereka dikirim  ke  penjuru  Hindia,  yang  kadang terpencil sekali.
Setelah  lulus  dari  sekolah  perwira pribumi itu, Oerip ditempatkan di
Banjarmasin.  Sebagai  orang  yang  terbiasa dengan  petualangan,  hal  itu  bukan  maslaah bagi  seorang  Oerip  yang  sering  mendengar
cerita  serdadu-serdau  di  Purworejo  maupun Magelang.  Oerip  tergolong  perwira  yang disegani oleh semua golongan semasa berdinas di  KNIL.  Selama  24  tahun  berdinas  di  KNIL Oerip  sebenarnya  hampir  berpangkat  Letnan Kolonel  sebelum  pensiun.  Padahal  saat  itu hanya  ada  dua  orang  pribumi  yang  mencapai pangkat Letnan Kolonel KNIL ketika pensiun non  tituler-kedua  perwira  yang  dimaksud adalah  Letnan  Kolonen  Kawilarang  dan Letnan  Kolonel  Dr.  HDJ  Apituley.  Kedua Letnan  Kolonel  itu  adalah  perwira  kesehatan KNIL,  bukan  perwira  pemegang  komando pasukan  yang  biasa  diturunkan  dalam pertempuran.  Oerip  adalah  perwira  yang bertugas  dalam  pasukan  yang  kemungkinan diturunkan  dalam  pertempuran.  Bila  Oerip menjadi  Letnan  Kolonel  non-tituler  dan  non- kesehatan,  mungkin  dialah  perwira  karier infantri  pertama  pribumi  tertinggi  sebelum Perang  Dunia  II  dalam  KNIL  (Matanasi, 2011).
Ketika  tentara  Jepang  mendarat  Oerip ditawan  di  Cimahi.  Sebelumnya  dia  sempat dipanggil  kembali  sebagai  militer.  Oerip,
seperti  halnya  banyak  perwira  KNIL  lainnya menghindar  dari  kerjasama  dengan  Tentara Pendudukan  Jepang.  Tawaran  kerjasama Tentara Jepang dengan mantan KNIL dibatasi pada  sektor  non-militer.  Oerip  Sumohardjo, setelah  dibebaskan  dari  kamp  interniran, pernah ditawari oleh seorang Kolonel Tentara Jepang  untuk  menjadi  Kepala  Polisi.  Namun Oerip menolak tawaran itu dan memilih hidup menjadi orang sipil biasa di Kampung Gentan, utara kota Yogyakarta (Matanasi,   2011).
Pembentukan  BKR  berlangsung  pada tanggal  23  Agustus  1945,  karena  RI  sebagai negara  baru  harus  didukung  oleh  kekuatan militer. Guna menghindari hantaman kekuatan luar yang lebih besar maka kekuatan militer itu hanya diberi nama Barisan Keamanan dengan pengertian  yang  lebih  netral  dan  bertujuan menjaga  keamanan.  Akan  tetapi,  BKR  yang dibantu  semua  laskar  inilah  yang  harus menghadapi pasukan Sekutu dan KNIL. BKR tidak  mempunyai  badan  pusat  koordinasi, tetapi  dibina  oleh  mantan  KNIL  setempat. Resminya  pusat  BKR  ada  di  Jakarta  tetapi tidak  pernah  berfungsi.  Meskipun  demikian
BKR sudah merupakan institusi yang merupakan  korps  pejuang  bersenjata  yang bersumber  pada  rakyat  dan  pemuda.  Sekitar dua  bulan  kemudian  dibentuklah  TKR,  yaitu tanggal  5  Oktober  1945,  sebagai  tentara reguler. Sementara itu masih terdapat barisan- barisan  pemuda  yang  bersifat  setengah organisasi politik, setengah organisasi militer. Barisan pemuda itulah yang menjadi kekuatan militernya  partai-partai  politik  pada  awal proklamasi.  Dengan  terbentuknya  TRI  pada tanggal  25  Januari  1946  yang  merupakan pasukan  reguler  dan  nasional  maka  barisan pemuda  dan  laskar  itu  dirasionalisasikan. Setelah terjadinya integrasi ke dalam pasukan reguler masih ada kesulitan psikologis, karena masih  terikat  dengan  aliran  politik  yang mereka yakini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa bersenjata (Pranoto, 2001).
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pasukan- pasukan  BKR  itu  dijadikan  TKR  (Tentara Keamanan  Rakyat).  Untuk  mengorganisasi TKR  itulah  Pemerintah,  yang  pada  waktu  itu masih  berkedudukan  di  Jakarta,  memanggil Pak  Urip,  yang  hidup  sebagai  pensiunan
Mayor  KNIL  di  dekat  Yogyakarta.  Pak  Urip memperoleh  mandat  dari  Pemerintah  sebagai Kepala Staf Umum untuk mengorganisir TKR. Pak Urip memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk markasnya dan dia segera meninggalkan Jakarta.  Bagaimana  tidak  teraturnya  keadaan pada  waktu  itu  dapat  dibayangkan  dari pemeriksaan  yang  lama  yang  harus  dialami oleh  Pak  Urip,  Kepala  Staf  Umum,  dari pemuda-pemuda di stasiun Tegal, sebelum dia diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya  ke  Yogyakarta  (Simatupang, 1980).
Ketika  pasukan  Sekutu  benar-benar mendarat  dan  bergerak  ke  pedalaman  untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang di sana dan untuk  membebaskan  tawanan  perang  pihak Sekutu, para perwira TKR mendesak pemerintah  agar  dengan  segera  dan  secara permanen  mengisi  jabatan  Panglima  Tentara dan  Menteri  Keamanan  (Pertahanan).  Oleh karena pemerintah tidak menanggapi permintaan mereka itu, maka Oerip
Soemohardjo  pada  tanggal  12  November memanggil semua panglima divisi dan resimen
TKR  untuk  menghadiri  sebuah  rapat  di Yogyakarta,  tempat  kedudukan  baru  Markas Besar  TKR  setelah  Jakarta  diduduki  oleh tentara  Sekutu.  Pokok  pembicaraan  yang utama adalah soal mengisi jabatan pimpinan di Markas  Besar  TKR  dan  dalam  Kementerian Keamanan.  Dalam  rapat  itu,  Sudirman, seorang  bekas  opsir  PETA  terpilih  sebagai Panglima TKR (Sundhaessen, 1986).
Adanya  Tentara  Republik  Indonesia (TRI)  sebagai  tentara  reguler  dan  badan perjuangan  sebagai  kekuatan  rakyat,  sangat tidak  menguntungkan  perjuangan,  karena badan-badan  perjuangan  dan  laskar-laskar memiliki  haluan  politik  sesuai  dengan  partai tempat  ia  bernaung.  (Djamaluddin,  1998hal 23).  Sehingga  Pemerintah  pada  waktu  itu melakukan penyempurnan-penyempurnaan terhadap  TRI  yang pada  akhirnya  melahirkan Tentara  Nasional  Indonesia  yang  sekarang.
Lahirnya TNI tidak bisa dilepaskan dari tokoh ex tentara KNIL Mayor Oerip Soemohardjo.
METODE PENELITIAN
Metode
penelitian sejarah didefinisikan  sebagai  suatu  kumpulan  yang sistematis  dari  prinsip-prinsip  dan  aturan- aturan  yang  dimaksudkan  untuk  membantu dengan  secara  efektif  dalam  pengumpulan bahan-bahan  sumber  dari  sejarah,  dalam menilai  atau  menguji  sumber-sumber  itu secara  kritis,  dan  menyajikan  suatu  hasil “ sinthese ”  (pada  umumnya  dalam  bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino
& Endah Sri Hartatik, 2018).
Dari pengertian tersebut, penelitian ini menetapkan  adanya  tiga  langkah  atau  tahap kegiatan di dalam metode sejarah, ialah:
1. Pencarian  bahan-bahan  sumber  di  atas  kita dapat bekerja, ialah pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah, tahap  ini  disebut  Heuristik,  yang  merupakan langkah permulaan di dalam semua penulisan sejarah.
2. Penilaian  atau  pengujian  terhadap  bahan- bahan  sumber  tersebut  dari  sudut  pandangan nilai  kenyataan  (kebenarannya)  semata-mata, tahap  kedua  ini  disebut  kritik  sumber  atau kritisisme,  yang  merupakan  langkah  yang
sangat  penting  sehingga  sering  dikatakan bahwa  seluruh  proses  dari  metode  sejarah disebut sebagai Kritisisme Sejarah.
3. Penceritaan  atau  Penyajian  yang  bersifat formal  (resmi)  dari penemuan-penemuan  dari kegiatan Heuristik dan Kritisisme; tahap ketiga ini  meliputi  penyusunan  kumpulan  dari  data sejarah  dan  penyajian  /penceritaannya  (pada umumnya  dalam  bentuk  tertulis)  di  dalam batas-batas  kebenaran  yang  objektif  dan  arti atau  maknanya;  tahap  ketiga  ini  disebut Sinthese dan Penyajian (Sinthese dan
Penulisan).

## PEMBAHASAN
Pada  tanggal  22  Agustus  1945  keluar pengumuman dari Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  tentang
pembentukan Badan Keamanan Rakyat
(BKR).  Badan  ini  bukanlah  suatu  tentara melainkan hanya merupakan suatu badan atau Korps Pejuang Bersenjata dengan tugas untuk menjaga ketentraman umum (Hartono, 2012). Organisasi  BKR  saat  itu  belum  merupakan suatu  organisasi  yang  tertata  dengan  baik
dalam  bentuk  maupun  susunannya.  Susunan persenjataan,  kekuatan,  peralatan  maupun pimpinannya  masih  campur  baur.  Susunan organisasi  merupakan  campuran  yang  terdiri dari  bermacam-macam  organisasi  militer seperti  Heiho,  Peta,  Gyugun,  KNIL,  serta organisasi  semimiliter,  organisasi  laskar pejuang.
Pada  saat  barisan-barisan  pemuda bersenjata sedang melucuti Jepang di berbagai daerah, pula pada saat pertempuran- pertempuran  melawan  NICA  sudah  terjadi  di kota-kota  besar,  pula  pada  saat  pasukan- pasukan  Sekutu  yang  pertama  mendarat  dan memerintahkan  Jepang  untuk  membatalkan Republik  dan  mempertahankan  inventaris Indonesia maka pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo ke Jakarta, di mana  ia  menerima  pengangkatannya  dari tangan  Wakil  Presiden  Hatta  menjadi  kepala staf  umum  dan  ditugaskan  untuk  membentuk tentara.  Mari  kita  ikuti  maklumat-maklumat resmi  yang  mengantar  kelahiran  TKR.( Nasution, 1970).
Maklumat Pemerintah
Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan
Rakyat.
Jakarta, 5 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia Sukarno
Demikianlah,  pada  tanggal  5  oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam  negeri  dan  bukan  menghadapi  musuh dari  luar.  Namun  demikian  setidak-tidaknya statusnya sudah ditingkatkan menjadi tentara. Dengan menggunakan nama baru itu, dari segi struktur  ia  mengalami  perbaikan.  Untuk sebagian  besar  hal  itu  dimungkinkan  berkat adanya perwira-perwira didikan Belanda yang masuk  BKR.  Sementara  para  bekas  opsir PETA  tak  pernah  mendapat  pendidikan  staf, para  bekas  opsir  KNIL  itu  setidak-tidaknya telah berpengalaman sekedarnya dalam melakukan tugas-tugas staf dan oleh sebab itu mereka  lebih  memenuhi  persyaratan  untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer.
Di antara kelimabelas orang Indonesia dalam  KNIL  dengan  pangkat  letnan  muda  ke
atas  yang  masih  bertugas  aktif  dalam  tahun 1942,  tiga  belas  orang  memutuskan  untuk mendukung  Republik.  Mereka  beranggapan bahwa  dengan  menyerahnya  KNIL  dalam 1942, mereka sudah dibebaskan dari kewajiban terhadap Mahkota Belanda.
Sekelompok  opsir  KNIL  lainnya,  yang  dapat dibedakan  dengan  kelompok  yang  pertama, yakni  mereka  yang  lulus  dari  Sekolah  Kadet Militer  di  Bandung  dan  dikenal  sebagai “kadet-kadet  Bandung”  lebih  bergairah  lagi untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik (Sundhaussen, 1986).
Ketika pembentukan TKR diumumkan,  pada  hari  itu  juga  bekar  Mayor KNIL  Oerip  Soemohardjo,  yang  telah dipensiun dalam tahun 1938, diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Karena di kalangan  orang-orang  bekas  PETA,  terutama di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  terdapat perasaan  tidak  senang  terhadap  bekas  opsir KNIL,  maka  ia  tidak  diangkat  menjadi Panglima  Tentara,  jabatan  yang  pada  hari berikutnya diberikan kepada Suprijadi,
pemimpin  legendaris  dan  pemberontakan
PETA di Blitar. Tetapi pengangkatan itu hanya simbolis,  karena  sejak  pemberontakan  dalam bulan Februari itu Suprijadi tak pernah terlihat lagi. Pada tingkat kabinet, seorang Menteri ad interim  untuk  Kemanan  Nasional  diangkat pada tanggal 20 Oktober (Sundhaussen, 1986).
Di lapangan, dibentuk empat
Komandemen, di Sumatera, Jawa Barat, Jawa
Tengah,  dan  Jawa  Timur.  Kepada  mereka diberikan komando taktis, baik atas kesatuan- kesatuan  TKR  yang  reguler  ,maupun  atas sekian  banyaknya  badan  perjuangan,  yakni nama  baru  yang  diberikan  kepada  berbagai organisasi kelasykaran. Batalion-batalion
TKR dikelompok-kelompokkan menjadi resimen  dan  divisi.  Enam  divisi  terbentuk  di Sumatera,  tiga  di  Jawa  Barat,  empat  di  Jawa Tengah, dan tiga di Jawa Timur (Sundhaussen,
1986). Maklumat Pemerintah Sebagai Menteri Keamanan Rakyat diangkat : Suprijadi Jakarta, 6 oktober 1945 Presiden Republik Indonesia Sukarno Pengumuman Pemerintah Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah dekat Jakarta
dengan  maksud  untuk  menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia.
Pemuda-pemuda,  bekas  Peta,  Heiho,  Kaigun-
Heiho,  dan  pemuda-pemuda  dari  Barisan Pelopor  telah  menyiapkan  tenaganya,  agar setiap  waktu  dapat  membaktikan  tenaganya untuk  menentang  kembalinya  penajajahan Belanda. Pemuda-pemuda yang masuk Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperelengkapi dengan  persenjataan,  agar  dengan  jalan demikian  dapat  mempertahankan  keamanan umum Jakarta, 7 oktober 1945. Mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan  Rakyat.  Tentara  ini  terdiri  atas rakyat  Indonesa  yang  berperasaan  penuh tanggung  jawab  atas  keamanan  masyarakat Indonesia  dan  guna  menjaga  kehormatan negara Republik Indonesia.
Pemuda  dll  nya  yang  tegap  sentorasa  badan dan  jiwanya,  bekas  prajurit  Peta,  prajurit Hindia  Belandan  dan  Heiho,  Kaigun-Heiho,
Barisan  Pemuda,  Hisbullah,  Pelopor  dll,  baik yang  sudah  maupun  yang  belum  pernah memperoleh  latihan  militer,  supaya  selekas- lekasnya  mendaftarkan  diri pada kantor  BKR di ibukota kabupaten masing-masing atau pada badan lain-lainnya yang ditunjuk oleh residen (kepala daerah) atau wakilnya. Merdeka ! Jakarta, 9 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat Ketua Mr. Kasman Singodimedjo Pada tanggal 5 Oktober 1945,
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat  Pembentukan  Tentara  Kebangsaan yang  diberi  nama  Tentara  Keamanan  Rakyat
(TKR). Maklumat pemerintah tersebut
ditindaklanjuti  oleh  Ketua  Komite  Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Kasman Singodimejo dengan mengeluarkan seruan Mobilisasi TKR
pada tanggal 9 Oktober 1945. Pembentukan TKR mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat. Beratus-ratus pemuda terdiri dari
pelajar,  pedagang,  pegawai,  dan  lain  lain berduyun-duyun mendaftarkan diri, meninggalkan pekerjaannya untuk
menyumbangkan  jiwa  raga  bagi  pembelaan tanah air.
Pada  tanggal  20  Oktober  1945,
Pemerintah  RI  mengangkat  Supriyadi  (tokoh pemberontakan  Peta  di  Blitar)  sebagai pimpinan  tertinggi  TKR  dan  mantan  Mayor KNIL  Urip  Sumohardjo  sebagai  Kepala  Staf Umum TKR. Sejak saat itu disusunlah Markas Besar  Umum  (MBU)  TKR  yang  merupakan bagian  dari  markas  Tertinggi  (MT)  TKR (Hartono, 2012).
MT
TKR meliputi empat komandemen,  yakni  Komandemen  I  Jawa
Barat, Komandemen II Jawa Tengah,
Komandemen III Jawa Timur, dan Komandemen  Sumatera  (Hartono,  2012). Kemudian  pada  tanggal  20  Oktober  1945 diumumkan :
Kementerian Keamanan Rakyat
Talah  diangkat  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  pucuk  pimpinan  Kementerian Keamanan Rakyat, ialah sebagai berikut : 1. Menteri ad Interim : Muhamad Suljoadikusumo 2. Pemimpin Tertinggi : Suprijadi 3. Kepala Staf Umum : Major Urip Sumohardjo.
Selain  itu  bekas  opsir-opsir  tentara  Hindia Belanda  menyatakan  sikapnya  di  belakang pemerintah Republik. Bahwa keinsyafan wajib ikut  mempertahankan  Republik  Indonesia merdeka  sudah juga  meresap  di  hati  sanubari segenap  bekas  opsir  Indonesia  dari  tentara Belanda  dahulu,  dapat  dinyatakan  dalam maklumat mereka sbb. Ini Jakarta, 14 Oktober 1945 Maklumat. Kami  yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini, semua  bekas  opsir-opsir  tentara  Hindia Belanda dahulu. Menimbang:
a. Bahwa  menurut  bunyinya  proklamasi  yang disebarkan  dengan  perantaraan  radio  pada tanggal  9  Maret  1942  dari  panglima  tentara Hindia-Belanda  dahulu  Letnan  Djenderal  Ter
Poorten, tentara tersebut telah dibubarkan.
b. Bahwa dengan sendirinya kami telah terbebas dari  sumpah,  yang  kami  pernah  berikan  pada waktu diangkat menjadi opsir.
c. Bahwa  ternyata  NICA  dengan  pembantu- pembantunya  telah  menimbulkan  kerusuhan- kerusuhan  yang  sangat  menggusarkan  hati kami sebagai manusia dan warga Indonesia.
d. Bahwa  menurut  keyakinan  kami  yang sedalam-dalamnya, gerakan Republik Indonesia adalah gerakan yang sesuai dengan kehendak seluruh bangsa Indonesia dan bukan keinginan dari satu golongan atau lapisan saja.
e. Bahwa menurut dasar Republik Indonesia kita hendak  hidup  damai  dengan  bangsa-bangs alain di dunia ini.
Memutuskan :
1. Menyatakan,  bahwa  kami  sekalian  berdiri  di belakang Republik Indonesia.
2. Menyatakan,  bahwa  kami  sekalian  siap  sedia menerima segala perintah-perintah itu dengan sgala kekuatan kami lahir dan batin. Mosi ini disampaikan kepada :
1. Republik Indonesia
2. Komite Nasional Pusat
3. Umum.( Nasution, 1970)
Di  kalangan  pucuk  Pimpinan  TKR daerah  dirasakan  adanya  satu  kekurangan, yaitu  Soepriyadi  sebagai  Pimpinan  Tertinggi TKR yang ditunjuk oleh Presiden, tetapi tidak pernah  muncul.  Atas  dasar  itu,  ada  keinginan kuat  di  kalangan  Pimpinan  Markas  Tinggi TKR  untuk  memilih  dan  mengankat  seorang Perwira Tinggi guna menggantikan
Soepriyadi.  Pimpinan  Tertinggi  yang  baru benar-benar  di  rasakan  perlu,  mengingat kehadiran  dan  tenaganya  dibutuhkan  sekali untuk  mengayomi  ataupun  mengatur  seluruh kesatuan  bersenjata,  khususnya  TKR  yang baru dibentuk itu (Tjokropranolo, 1992).
TKR lahir dan didirikan dimana-mana, lebih-lebih setelah adanya perintah 1
November 1945, maka berdirinya laskar rakyat
di  daerah-daerah  semakin  menjamur.  Para komandan setempat kebanyakan dipilih langsung oleh bawahannya, atau oleh Komite Nasional  Daerah  setempat,  atau  juga  oleh panitia  yang  sengaja  dibentuk  untuk  maksud itu. Bahkan tidak jarang perorangpun menyusun  sendiri  suatu  pasukan  dan  ia menjadi komandannya.
Berdasarkan  atas  pertimbangan  itu, pada  tanggal  12  November  1945  di  MTTKR (Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat) di Gondokusuman, yogyakarta, diadakah Konverensi  Besar  TKR  yang  dihadiri  oleh hampir semua Komandan Divisi dan Resimen TKR.  Juga  hadir  dalam  rapat  tersebut  Sri Sultan Hamengkubowono IX, Sunan
Pakubowono  XII  dan  Mangkunegoro  X. Utusan  dari  Sumatera  yang  hadir  hanya seorang, yaitu Kolonel Moh. Noeh mewakili 6 Divisi di Sumatera, sedangkan wakil dari Jawa Timur juga tidak hadir lengkap karena sedang menghadapi  keadaan  genting  sebagai  akibat peristiwa  10  November.  Acara  pokok konferensi  seperti  yang  telah  diketahui  oleh para  hadirin  sebelumnya  ialah  pembahasan
soal  :  “membangun  tentara  yang  kuat  guna menghadapi serangan musuh”. Konferensi ini dinilai sangat penting sebagai langkah pertama untuk  mengatur  ketertiban  dan  ketentraman negara Republik Indonesia. Pada saat itu baru mempunyai  MT  (Markas  Tertinggi)  TKR dengan  pimpinan  Kepala  Staf  Umum.  Belum mempunyai Kementerian Pertahanan dan juga belum  mempunyai  seorang  Panglima  Besar. Jadi  bahwa  terbentuknya  tentara  nasional Indonesia  adalah  dari  bawah  ke  atas,  bukan seperti  lazimnya:  dari  atas  ke  bawah. Pembentukan ini berlangsung secara demokratis dan dengan penuh kesetiakawanan ( Tjokropranolo, 1992).
Ketika  pasukan  Sekutu  benar-benar mendarat  dan  bergerak  ke  daerah  pedalaman untuk  melucuti  garnisun-garnisun  Jepang  dan membebaskan semua tawanan perang Jepang, para perwira TKR mendesak pemerintah agar segera  secara  permanen  mengisi  jabatan Panglima  Tentara  dan  Menteri  Keamanan (Pertahanan). Oleh karena itu pemerintah tidak menanggapi  permintaan  mereka  itu,  maka Letjen  Oerip  Soemohardjo  pada  tanggal  12
November  1945  memanggil  semua  Panglima Divisi  dan  resimen  TKR    untuk  menghadiri sebuah  rapat  di  Yogyakarta,  yaitu  tempat kedudukan  baru  Markas  Besar  TKR,  setelah Jakarta  diduduki  oleh  tentara  Sekutu.  Pada waktu itu para Panglima Daerah ini bukanlah diangkat  oleh  pemerintah  pusat  dan  sebagian besar lainnya adalah dasar kedaulatan (dipilih anak  buah  sendiri).  Termasuk  pula  pangkat- pangkat  dan  kedudukan  para  perwira, semuanya  berdasarkan  kedudukan  mereka dalam  pasukannya  atau  karena  pangkat- pangkat  itu  dipandang  dari  tingkat  dan posisinya di masyarakat waktu itu. Konferensi dipimpin oleh Kepala Staf Umum Letjen Oerip Soemohardjo  dan  berjalan  lancar,  tetapi kemudian  timbul  suasana  yang  tegang  ketika diumumkan  mengenai  suatu  urgensi  yang tidak dapat ditunda, terpaksa harus mengadakan  tambahan  agenda  rapat,  ialah menentukan/memilih  calon-calon  yang  akan dipilih  sebagai  Pimpinan  Tertinggi  TKR  ( Tjokropranolo, 1992).
Perwira  tertua  dari  Markas  Tertinggi, panglima-panglima  divisi  dan  komandan-
komandan  resimen  dari  seluruh  Jawa  dan beberapa  perwira  yang  menurut  keterangan mereka  mewakili  tentara  di  Sumatra  pada waktu  itu  berkumpul  di  ruang  sidang  dari Markas Tertinggi. Sri Sultan dan Sri Pakualam yang  kedua-duanya  telah  diangkat  sebagai perwira-perwira kehormatan, hadir juga. Acara yang  utama  ialah  pemilihan  Panglima  Besar. Oleh  karena  Panglima  Besar  Suprijadi  tidak muncul-muncul, maka telah timbul keinginan di  kalangan  yang  luas  dalam  tentara,  agar diangkat seorang Panglima Besar yang dengan sungguh-sungguh dapat memberikan pimpinan  kepada  tentara.  Setelah  diadakan beberapa  kali  pemungutan  suara  ulangan  dan setelah diadakah istirahat untuk mendinginkan sedikit  suasana  yang  sewaktu-saktu  telah menjadi hangat, maka pada akhirnya dinyatakanlah  Pak  Dirman  terpilih  sebagai Panglima  Besar.  Sedangkan  Pak  Urip dinyatakan    terpilih  sebagai  Kepala  Staf Umum (Simatupang, 1980).
Selain sebagian besar perwira
PETA/Gyugun,  hadir  pula  beberapa  mantan KNIL  seperti  Didi  Kartasasmita,  Jatikusumo
(KNIL + PETA) Gatot Soebroto
(KNIL+PETA), Suryadarma dan Kastaf Oerip Soemohardjo sendiri. Para mantan KNIL yang telah masuk BKR/TKR itu telah terbukti turut berjuang  dengan  sepenuh  hati  mengabdikan diri  kepada  Tanah  Air  Indonesia  dan  merasa tidak terikat lagi dengan sumpah mereka untuk tetap  setia  pada Mahkota  Belanda ( Tjokropranolo, 1992).
Dengan  terus  mengalirnya  pasukan Belanda  yang  membonceng  tentara  Inggris, Republik  mengambil  sikap  yang  secara simbolis lebih militan. Tanggal 1 Januari 1946 Kementerian  Keamanan  diubah  namanya menjadi Kementeria Pertahanan, suatu isyarat yang  jelas  bahwa  kementerian  itu  sekarang mendapat  tanggung  jawab  yang  lebih  luas. Dalam  waktu  yang  bersamaan  Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat. Tapi nama ini pun masih belum  memuaskan  dan  pada  tanggal  24 Januari,  TKR  diberi  nama  baru  sebagai Tentara  Republik  Indonesia  (TRI).  Selain  itu dibentuk  pula  sebuah  Panitia  Besar  untuk Reorganisasi  Tentara  dengan  Letjen  Oerip
Soemohardjo  sebagai  ketuanya,  dengan  tugas mencari  jalan  untuk  meningkatkan  efisiensi tentara (Sundhaessen, 1986).
Dalam  usaha  untuk  menjadikan  TKR sebagai  alat  Negara  Republik  Indonesia  yang patuh  kepada  pemerintah,  maka  pada  tanggal
25  Januari  1946  dikeluarkan  Maklumat Pemerintah  yang  mengubah  nama  Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara
Republik  Indonesia  (TRI).  Ditetapkan  bahwa TRI  adalah  satu-satunya  organisasi  militer  di negara  Republik  Indonesia  dan  akan  disusun atas  dasar  militer  internasional.  Kemudian pada  tanggal  23  Februari  1946  dibentuklah Panitia  Besar  Penyelenggaraan  Organisasi Tentara  yang  dipimpin  oleh  Letnan  Jenderal Urip  Sumohardjo.  Sebagai  hasil  reorganisasi maka  susunan  dan  kewenangan  Markas
Tertinggi Tentara Keselamatan Rakyat. Tentara  Republik  Indonesia  (MTTKR/TRI) dipecah  menjadi  dua,  yakni  Markas  Besar Umum  (MBU)  di  bawah  Panglima  Besar Sudirman dengan tugas operasional membawahkan  divisi-divisi  dan  Bagian- militer  Kementerian  Pertahanan  di  bawah
Direktorat  Jenderal  Administrasi  dipimpin oleh  Jenderal  Mayor  Soedibyo.  Ada  pun kebijaksanaan-kebijaksanaan Menteri Pertahanan  dirasakan  sebagai  usaha  untuk menguasai dan mengendalikan TRI.
(Soebijono et all, 1992).
Panitia  ini  didominasi  bekas  opsir KNIL yang reputasinya sebagai ahli organisasi pada umumnya diakui pemerintah, dan bahkan oleh orang-orang bekas opsir PETA sekalipun. Pada tanggal 17 Mei panitia itu menyampaikan hasil kerjanya kepada kabinet, di mana mereka merekomendasikan  suatu  reorganisasi  dari Kementerian  Pertahanan  dan  Markas  Besar Tentara.  Berdasarkan  usul  reorganisasi  itu, kementerian  Pertahanan  akan  memperoleh kedudukan yang cukup kuat dengan mendapat fungsi-fungsi  yang  biasanya  dilakukan  oleh Markas  Besar  Tentara.  Cara  kerja  panitia  itu juga  telah  membuktikan  bahwa  orang  seperti Oerip  hampir-hampir  tak  dapat  digantikan dalam  tentara,  sehingga  pemerintah  lalu mengangkatnya  kembali  sebagai  Kepala  Staf Tentara (Sundhaessen, 1986).
Rapat  Tentara  yang  kedua  diadakan pada  tanggal  23  Mei  dan  dihadiri  oleh  para perwira  Markas  Besar  dan  semua  panglima divisi dan resimen. Rapat menerima usul-usul reorganisasi yang diajukan Oerip dan menyambut  baik  pengangkatannya  kembali sebagai Kepala Staf. Rapat memutuskan untuk menghapuskan komandemen-komandemen, yang bagaimanapun tidak berfungsi, kecuali di Jawa  Barat.  Satu  tugas  yang  sulit  adalah menghapuskan  kesatuan-kesatuan  siluman yang  hanya  ada  di  atas  kertas,  karena memimpin  kesatuan-kesatuan  itu,  dengan sendirinya  menolak  untuk  membubarkan  diri atau  bergabung  dengan  kesatuan  lain.  Tetapi pada  umumnya  rapat  berhasil  mengurangi jumlah  divisi  serta  resimen  dan  menciptakan kesatuan-kesatuan dengan perbandingan yang lebih  baik  antara  jumlah  personil  dan  jumlah senjata (Sundhaessen, 1986).
Pemerintah  menyempurnakan  tentara kebangsaan  secara  terus-menerus  dengan berbagai  upaya,  seraya  bertempur  dan berjuang  bagi  tegaknya  kedaulatan  serta kemerdekaan  bangsa.  Adanya  dua  pasukan
bersenjata  yaitu  TRI  sebagai  tentara  reguler dan  badan  perjuangan  sebagai  kekuatan bersenjata  rakyat,  kurang  menguntungkan perjuangan. Badan-badan perjuangan mempunyai haluan yang sesuai dengan partai politik tempat organisasi itu bernaung. Antara kekuatan bersenjata itu sering terjadi kesalahpahaman.  Hal  itu  tentu  saja  tidka menguntungkan  perjuangan  (Markas  Besar Tentara  Nasional  Indonesia  Pusat  Sejarah  , 2014).
Menghadapi  situasi  yang  demikian, pemerintah tetap berupaya menyatukan Tentara  Republik  Indonesia  (TRI)  dengan badan-badan  perjuangan  dalam  satu  wadah. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia  mengeluarkan  penetapan  tentang penyatuan  TRI  dengan  laskas-laskar  menjadi satu organisasi tentara. Penyatuan itu direalisasikan dengan membentuk panitia yang dipimpin langsung oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri
Pertahanan  Amir  Syarifuddin,  dan  Panglima Besar  Jenderal  Soedirman.  Anggota  panitia terdiri  atas  Kepala  Staf  Umum  Markas  Besar
Tentara  (MBT),  Oerip  Sumohardjo,  Kepala Staf TRI Angkatan Udara Komodor Surjadarma. Selain itu, terdapat pula pimpinan
bebarapa  laskar  atau  badan  perjuangan, pimpinan  TRI  Pelajar,  Direktur  Jenderal Angkatan  Darat,  dan  Direktur  Jenderal Angkatan Laut.
Untuk mempersatukan TRI dan laskar- laskar  ke  dalam  satu  organisasi  tentara nasional,  dikeluarkan  Penetapan  Presiden tanggal  5  Mei  1947  dan  dibentuklah  sebuath panitia  yang  langsung  di  bawah  koordinir Presiden.  Namun,  pelaksanaan  tugas  panitia kurang  lancar,  lalu  Menteri  Pertahanan menyodorkan  konsepsi  pelaksanaan  secara bertahap.  Konsepsi  itu  disetujui  dan  pada tanggal  7  Juni  1947,  Presiden  Soekarno dengan Ketetapan Presiden No.24 tahun 1947, yang  isinya  antara  lain,  mulai  tanggal  3  Juni 1947  disahkan  berdirinya  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  dan  menyatakan  bahwa semua  laskar  dan  badan  perjuangan  secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Sejak itu berdirilah  TNI  dengan  pimpinan  Panglima Besar  Jenderal  Soedirman  yang  didampingi
Letnan  Jenderal  Oerip  Soemohardjo.  Secara resmi  diumumkan  pada  hari  Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1947 (Djamaluddin, 1998).
Partai-partai  atau  golongan-golongan politik  yang  membawahi  laskar-laskar  tidak rela  menyerahkan  pasukannya  begitu  saja kepada  pemerintah,  sehingga  mempersulit kelancaran  penyatuan  TRI,  apalagi,  laskar- laskar tersebut menjadi pelopor ideologi yang dianutnya  dan  turut  aktif  dalam  pergolakan politik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal itu diperlukan  pribadi-pribadi  nonpartai,  yaitu  : Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar yang  pada  umumnya  didukung  oleh  semua aliran  dalam  Republik  Indonesia.  Apa  yang tidak  mungkin  dicapai  melalui  tata  negara, ternyata  dapat  diselesaikan  oleh  pribadi- pribadi tersebut. Menteri Pertahanan kemudian menyodorkan konsepsi pelaksanaan penyatuan secara  bertahap.  Pada  tahap  pertama,  laskar dalam daerah divisi diperbolehkan mempunyai satu resimen dari masing-masing partai politik. Resimen-resimen  itu  kemudian  digabungkan menjadi satu brigade laskar. Pada tahap kedua,
brigade  laskar  menggabungkan  diri  kepada TRI,  kemudian  dilebur  menjadi  TNI  (Markas Besar  Tentara  Nasional  Indonesia  Pusat Sejarah, 2014).
Proses  penggabungan  bertahap  ini disetujui  oleh  badan  kelaskaran.  Setelah panitia  bekerja  bebarapa  minggu  akhirnya tercapai  kesepakatan  bahwa  TNI  akan dipimpin  secara  bersama  (kolektif)  dalam wadah  Pucuk  Pimpinan  TNI.  Pada  tanggal  7
juni 1947 Presiden RI mengeluarkan Penetapan  Presiden  yang  menyatakan  bahwa mulai  tanggal  3  Juni  1947  disahkan  dengan resmi  berdirinya  Tentara  Nasional  indonesia (TNI). TNI merupakan gabungan dari TRI dan laskar  bersenjata,  baik  yang  sudah  atau  tidak tergabung  dalam  Biro  perjuangan.  Penetapan ini  juga  menyatakan  susunan  pimpinan tertinggi TNI :
Pucuk  pimpinan  ;  Panglima  Besar  Angkatan Perang    Jenderal  Soedirman  diangkat  sebagai Kepala  Pucuk  Pimpinan  TNI.  Anggota- anggotanya  adalah  Letnan  Jenderal  Oerip
Soemohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor
Sutomo,  Jenderal  Mayor  Ir.  Sakirman,  dan Jenderal Mayor Joyosuyono.
Ketetapan itu menyatakan bahwa : Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban  mengenai  siasat  dan  organisasi,
selama proses penyempurnaan Tentara Nasional Indonesia sedang berjalan. Semua  satuan  Angkatan  Perang  dan  satuan laskar yang menjelama menjadi TNI, diwajibkan  taat  tunduk  pada  segala  perintah dan  instruksi  yang  dikeluarkan  oleh  Pucuk
Pimpinan  TNI.  (Markas  Besar  Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah, 2014).

## KESIMPULAN
Di  sekitar  lahirnya  Tentara  Nasional Indonesia  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari sosok Oerip Soemohardjo, dapat disimpulkan bahwa  ada  tiga  wadah  yang  ikut  membentuk dan  membidangi  lahirnya  TNI.  Pertama, militer yang berasal dari kelompok kelaskaran seperti  Hizbullah,  Pesindo  (Pemuda  Sosialis Indonesia),  Pemuda  Rakyat,  dan  sebagainya. Mereka  relatif  kurang  terdidik,  kurang profesional  karena  masuk  atau  terlibatnya mereka  dalam  kegiatan  militer  didorong spontanitas  untuk  membantu  perjuangan kemerdekaan. Pemerintah merekrutnya karena diperlukan  untuk  menghadapi  perjuangan
fisik, selain itu sudah tentu untuk menghargai jasa-jasa mereka.
Kedua,  mereka  yang  berasal  atau mendapatkan  pendidikan  militernya  di  Peta. Pada  dasarnya  mereka  sangat  ahli  dalam kegiatan  lapangan.  Ketiga,  mereka  yang memperoleh  pendidikan  militer  dari  Belanda. Baik  KMA  BREDA  (Akademi  Militer
Kerajaan  Belanda)  maupun  CORO  ( Corps Opleming  voor  Reserve  Officieren )  di
Bandung,  dan  mereka  yang  memulai  karier sebagai prajurit atau bintara KNIL.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamaluddin,  Dasman.  1998.  Jenderal  TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar. Jakarta: Grasindo.
Hartoto,  Edi.  2012.  Panglima  Bambang Sugeng: Panglima Komando Pertempuran Merebut  Ibu  Kota  Djogja  Kembali  1949 dan Seorang Diplomat. Jakarta: Kompas.
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah. 2014. Sejarah Organisasi TNI 1945-1965. Jakarta.
Matanasi,  Petrik.  2011.  Sejarah  Tentara:
Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia  Masa  Hindia  Belanda  sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Narasi.
Nasution,  A.H.  1970.  Tentara  Nasional
Indonesia. Jakarta: Seruling Masa.
Pranoto,  Suhartono  W.  2001.  Revolusi
Agustus:  Nasionalisme  Terpasung  dan Diplomasi  Internasional.  Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Santosa,  Iwan  dan  Wenri  Wanhar.  2012. Pasukan-M  Menang  Tak  Dibilang  Gugur Tak Dikenang: Pertempuran Laut Pertama dalam  Sejarah  RI.  Jakarta:  Red  &  White Publishing.
Simatupang,  T.B.  1980.  Laporan  Dari Banaran  :  Kisah  Pengalaman  Seorang Prajurit  Selama  Perang  Kemerdekaan.
Jakarta: Sinar Harapan.
Soebijono,  A.S.S.  Tambunan,  Hidayat Mukmin,  Roekmini  Koesoemo  Astoeti. 1992.  Dwifungsi  ABRI:  Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di  Indonesia.  Yogyakarta:  Gajah  Mada
University Press. Sundhaussen,  Ulf.  1986.  Politik  Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta:  LP3ES.. Tjokropranolo.  1992.  Panglima  Besar  TNI Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di
Indonesia. Jakarta: Surya Persindo Divisi
Penerbitan.
Wasino  dan  Endah  Sri  Hartatik.  2018.
Metode  Penelitian  Sejarah:  dari  Riset hingga  Penulisan.  Yogyakarta:  Magnum
Pustaka Utama.