## History:
Received  : 13 June 2023 Revised  : 20 June 2023 Accepted : 23 June 2023 Published : 24 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023,147 - 156
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.7388
E-ISSN:2654-3915 PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS

## PADA
PENERBITAN

## COVERNOTE SEBAGAI  JAMINAN  UTANG  ATAS  SERTIFIKAT  HAK ATAS TANAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN
Aurelia Fanniabelle 1) , FX Arsin Lukman 2)
1,2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia
Corresponding Author: aurelia.fanniabell@gmail.com 1) , fx_arsin@yahoo.com 2)

## Abstrak
Pada  praktiknya,  dalam  perjanjian  kredit  terkadang  kreditur  dapat  mencairkan  pinjaman  tanpa  harus memastikan  pengurusan  jaminan  utang  telah  lengkap  atau  selesai.  Kreditur  akan  berpegangan  kepada covernote atau  surat  keterangan  yang  diterbitkan  oleh  Notaris  sebagai  jaminan  bahwa  Notaris  akan menyelesaikan  segala  proses  pengurusan  surat  ataupun  dokumen  hukum. Covernote bukanlah  akta autentik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  melainkan  hanya  surat  keterangan  yang dikeluarkan  oleh  Notaris  yang  menerangkan  sudah  sejauh  mana  proses  pengurusan  dan  yang  Notaris kerjakan. Dengan tidak diaturnya covernote dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bentuk-bentuk pertanggungjawaban  yang  berlaku  ialah  pertanggungjawaban  umum,  yakni  pertanggungjawaban perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, ataupun dengan pertanggungjawaban administratif.
Kata Kunci: Covernote , Tanggungjawab Notaris, Notaris, Prinsip Kehati-hatian

## Abstract
In  practice,  creditors  could  disburse  loans  without  having  to  ensure  that  the  arrangement  of  debt  collateral  is complete or finished. Creditor will hold on to the covernote issued by the Notary as a guarantee that the Notary will complete all the processing of letters or legal documents. Covernote is not an authentic deed regulated in Law but only a certificate issued by the Notary explaining the extent of the management process and what the Notary has done. Without the regulation, thus the applicable form  of liability is general liability, namely civil liability on the basis of tort or default, or with administrative liability.
Keywords: Covernote, Notary Responsibility, the Notary, Prudential Banking Principle

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bank  sebagai  lembaga keuangan  sangat berperan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara,  serta  lembaga-lembaga  pemerintahan  untuk menyimpan  dana.  Bank  dimaksudkan  untuk  menjadi  perantara  antara  pihak  yang memerlukan  dana  dengan  pihak  yang  memiliki  dana.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, perbankan  dimaksudkan  untuk  melayani  keperluan  pembiayaan  dan  memperlancar sistem  pembayaran  dalam  sektor  perekonomian.  Selaras  dengan  masyarakat  yang
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…
memerlukan  modal  dalam  menjalankan  usahanya,  salah  satu  cara  bank  untuk mendapatkan  keuntungan  ialah  dengan  memberikan  pinjaman  kredit.  Bank berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan kredit. Dengan demikian, pemberian kredit  telah  menjadi  fungsi  utama  bank,  tertuang  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  bahwa  fungsi  utama  perbankan  Indonesia  adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Kegiatan perjanjian kredit ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan dan berhak atas pelunasannya. Di samping itu, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya  kepada  kreditur.  Dalam  praktiknya,  debitur  akan  memberikan  suatu jaminan  untuk  melunaskan  utangnya,  dapat  berupa  benda  ataupun  barang.  Objek jaminan  yang  sering  digunakan  sebagai  jaminan  ialah  tanah,  sebab  tanah  pada umumnya mudah untuk dijual, harga tanah selalu mengalami peningkatan, serta tanah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak, sehingga dapat dibebani oleh hak jaminan tertentu. Merujuk pada Pasal 25 Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  bahwa  hak  milik  atas  tanah dapat  dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hak  tanggungan.  Hak  tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam  UUPA,  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  mana  memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.
Hak  jaminan  ini  memberikan  kreditur  hak  istimewa  yang  mana  kreditur  memiliki hak  untuk  mendapatkan  pelunasan  utangnya  terlebih  dahulu.  Tidak  hanya  demikian, hak  kreditur  tersebut  tetap  melekat  meskipun  benda  atau  sesuatu  yang  dijaminkan sudah  dipindahtangankan,  dihibahkan,  atau  dijual,  sehingga  kreditur  tetap  memiliki hak  untuk  menjual  jaminan  serta  mengambil  hasil  penjualan  barang  tersebut  untuk melunasi utang debitur. Tanah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus dibebani dengan  hak  tanggungan  sebagaimana  menurut  (Widjaja  et  al.,  2020)  Pasal  1  UU  Hak Tanggungan,  bahwa: “Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda -benda  yang  berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lain.”
Proses  pemberian  Hak  Tanggungan  dilangsungkan  dengan  melawati  dua  tahap yakni tahap pemberian Hak Tanggungan yang mana dilakukan di hadapan Notaris dan tahap  penadaftaran  Hak  Tanggungan  yang  akan  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan. Dalam  pembuatan  hak  tanggungan  hanya  dapat  dilekatkan  pada  obyek  jaminan  atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan yakni Hak
Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan  Hak  Guna  Bangunan.  Selain  hak-hak  yang  disebutkan dalam  Pasal  4  ayat  (1)  tersebut,  dituangkan  pula  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  yang menerangkan bahwa hak pakai atas tanah negara pun dibebani hak tanggungan  tetapi wajib  didaftarkan  menurut  ketentuan  yang  berlaku  dan  menurut  sifatnya  dapat dipindahtangankan.
Pemberian  hak  tanggungan  diberikan  dengan  dibuatkannya  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  yang  selanjutnya  atas  akta  tersebut  didaftarkan  pada  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN).  Pembuatan  akta  autentik  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  diberikan kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik.  Kewenangan  pembuatan  akta  autentik melekat pada pejabat umum yaitu Notaris. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh (atau  di  hadapan)  Notaris  yang  bentuk  dan  tata  caranya  telah  ditetapkan  dalam undang-undang.  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  secara  atributif  diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  atau  berdasarkan undang-undang  lainnya  untuk  membuat  akta  autentik.  Kewenangan  Notaris  secara tegas  tertuang  dalam  Pasal  15  UU  Jabatan  Notaris,  yakni  notaris  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  mengenai  segala  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
Tujuan dibuatnya suatu akta ialah mengikat para pihak secara hukum, salah satunya dalam hal perkreditan. Akta perjanjian kredit  merupakan instrumen mengikat debitur dan kreditur. Setelah perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani, pihak kreditur akan meminta  kepada  notaris  untuk  membuat  suatu covernote . Covernote yang  dimaksud ialah  surat  keterangan  yang  berisikan  kesanggupan  Notaris  untuk  melaksanakan  apa yang  diinginkan  oleh  kreditur  dan  diterbitkan  dalam  hal  persyaratan  formil  untuk pencairan  kredit  di  saat  belum  ada  jaminan  yang  kuat.  Namun, covernote bukanlah produk  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  juga  bukanlah termasuk dalam akta otentik.
Pada  kenyataannya, covernote hanyalah  surat  yang  menerangkan  bahwa  adanya proses  yang  masih  berjalan  dalam  pengurusan  akta-akta  yang  belum  selesai.  Debitur menginginkan  agar  pencairan  kredit  dapat  dilakukan  secepatnya  dan  bank  atau kreditur  tentu  tidak  akan  mencairkan  kredit  jika  persyaratan  belum  terpenuhi. Demikian,  berkaitan  dengan  proses  pen-sertifikat-an  yang  masih  berjalan,  Notaris dapat  membantu  meyakinkan  bank  dengan  menerbitkan covernote ,  yang  berisikan keterangan bahwa surat-surat tanah pemohon kredit masih dalam proses pen-sertifikat- an  ataupun  masih  dalam  proses  pemasangan  hak  tanggungan,  maupun  dalam  proses balik nama bersertifikat, tetapi seluruh suratnya sudah berada ditangan Notaris untuk diselesaikan.  Namun,  oleh  Notaris  di  Sleman,  fungsi covernote telah  disalahgunakan. Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Nomor  155/Pid.B/2021/PN.Smn  Akta  Jual- Beli  yang  menjadi  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  belumlah  lunas  sehingga
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…
syarat  tunai  yaitu  adanya  pembayaran  dari  pembeli  ke  penjual  tidak  terpenuhi. Meskipun  demikian,  Notaris  IZ  melaksanakan  pembuatan covernote setelah dilaksanakannya  proses  penandatanganan  akta  jual-beli  yaitu  di  hari  yang  sama.  Hal ini tidak sesuai dengan tujuan covernote sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris  tentang  apa  yang  telah  dikerjakannya.  Semestinya covernote yang  dikeluarkan oleh Notaris/PPAT ialah benar-benar yang sudah dikerjakan oleh Notaris sebagaimana yang  disebutkan  atau  diterangkan  dalam covernote dan covernote baru  dapat dikeluarkan oleh Notaris/PPAT setelah mendaftarkan Akta Jual Beli tersebut di Kantor Pertanahan, tidak dikelurkan bersamaan dengan dibuatnya . Covernote yang tidak sesuai dengan  hal  yang  sebenarnya  atau  berisikan  hal  yang baru  akan  dikerjakan  sedangkan pencairan kredit telah dilakukan oleh BPRS Margirizki. Permasalahan tersebut menjadi pembahasan  menarik  untuk  dibahas,  demikian  penelitian  ini  akan  berjudul Pertanggungjawaban  Notaris  pada  Penerbitan  Covernote  Sebagai  Jaminan  Utang Atas  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  yang  Sedang  dalam  Proses  Pendaftaran  Di  Kantor Pertanahan
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  maka  pokok permasalahan yang akan dikaji ialah:
1. Bagaimanakah kedudukan hukum covernote yang diterbitkan oleh Notaris sebagai jaminan  utang  tetapi  atas covernote tidak  diatur  dalam  Undang - Undang  Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam menerbitkan covernote sebagai jaminan utang jika menimbulkan kerugian?
3. Bagaimanakah  bank  menerapkan  prinsip  kehati - hatian  untuk  meminimalisir risiko penerbitan covernote oleh Notaris?
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan,  demikian  tujuan  penilitian  ini secara umum dan khusus adalah sebagai berikut:
1. Tinjauan Umum
Apabila  ditinjau  secara  umum,  penulisan  ini  disusun  untuk  mengidentifikasi kekuatan,  kekuatan covernote yang  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  utang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tinjauan Khusus
Apabila  ditinjau  secara  khusus  berdasarkan  pokok  permasalahan  yang  telah diuraikan, tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisis kekuatan covernote yang diterbitkan  oleh  Notaris  dan  sejauh  mana  pertanggungjawaban  Hukum  Notaris bila timbul kerugian bagi para pihak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  yuridis  normatif  dengan  sasaran  penelitian hukum  atau  kaidah  dan  pendekatatan  peraturan  perundang-undangan  untuk
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…
membahas  pokok  permasalahan.  Bahan  penelitian  diperoleh  dari  pengumpulan  data sekunder dengan studi bahan pustaka (buku, jurnal, dan literatur lainnya).

## Hasil Dan Pembahasan
Kedudukan Hukum Covernote Dalam Perjanjian
Perjanjian  akan  menimbulkan  akibat  hukum  sebagaimana  dikehendaki  oleh  para pihak  yang  membuatnya.  Dalam  perjanjian  dikenal  asas-asas  penting  (Sinaga,  2020), yakni:
1) Asas kebebasan berkontrak;
2) Asas konsesuil;
3) Asas itikad baik; dan
4) Asas obligatoir.
Ditinjau dari segi etimologis, cover merupakan menutup sedangkan note atau catatan adalah catatan akhir atau penutup atas suatu kejadian. Dalam dunia Notaris, covernote merupakan kesimpulan atau catatan akhir atas perbuatan hukum yang dilakukan para pihak  di  hadapan  Notaris. Covernote berbentuk  Surat  Keterangan  yang  diterbitkan Notaris untuk menjelaskan atas suatu tindakan hukum yang dilakukan para pihak dan dapat  menjadi  instrumen  untuk  menutup  tindakan  hukum  dan  menindaklanjuti tindakan hukum lainnya.
Dalam perjanjian kredit yang kemudian akan dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan  dan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  karena  seluruhnya  telah ditandatangani di hadapan Notaris dan mesikpun secara administrative belum selesai. Demikian untuk kepentingan pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit maka Notaris  akan  menerbitkan covernote untuk  menerangkan  bahwa  tindakan  hukum penghadap  telah  dilakukan  dan covernote akan  ditandatangani  serta  dibubuhi  stempel notaris  yang  bersangkutan.  Dalam  praktik  perbankan, covernote dapat  dikatakan sebagai surat sakti yang dapat mencairkan kredit. Pada umumnya, covernote baru akan diterbitkan ketika debitur memberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Covernote dapat  dikatakan  akan  mengikat  secara  moral  dan  muncul  karena  praktik dan  kebutuhan  masyarakat.  Mengikatnya covernote apabila  notaris  tidak  menyangkal bahwa  tanda  tangan  yang  tertuang  merupakan  tandatangannya,  yang  mana covernote menjadi pegangan sementara seluruh akta dan jaminan telah didaftarkan.
Pasal  15  UU  Jabatan  Notaris  sama  sekali  tidak  menyebutkan  pengaturan  maupun dasar hukum covernote ini. Demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan covernote oleh notaris merupakan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka dokumen tersebut  tidak  mengikat  para  pihak  secara  hukum  dan  hanya  mengikat  diri  pribadi notaris. Demikian, segala yang dituangkan dalam covernote merupakan tanggung jawab notaris  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam surat.  Namun,  jika covernote diberikan kepada  pihak  ketiga,  demi  hukum  akan
Pada Penerbitan Covernote…
mengikat pihak lain dengan adanya teori penerimaan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa covernote merupakan akta di bawah tangan.

## Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Penerbitan Covernote
Dalam  (Yulianti  &  Anshari,  2021)  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Jabatan  Notaris  tidak menguraikan secara lengkap terkait tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan begitu, selain dapat  membuat  akta  autentik,  seorang  notaris  pun  dapat  melakukan  pendaftaran, melakukan waarmerking dan legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.  Demikian,  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  notaris  dalam  penerbitan covernote sebagai suatu jaminan utang apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak, yakni:

## a. Tanggung Jawab Administratif
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 huruf (I) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk melakukan pekerjaan lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  maupun  kepatuhan  yang mana  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  jabatan  notaris.  Kemudian,  tanggung jawab administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan tertuang dalam (Cahyanti et al., 2018) Pasal 85 UU Jabatan Notaris, yakni dengan:
1) Teguran lisan
2) Teguran tertulis
3) Pemberhentian sementara
4) Pemberhentian dengan hormat
5) Pembertian tidak hormat.
Tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  bahwa: “Notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri, apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
Berdasarkan pada Pasal 13 tersebut, Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  adalah  Notaris  yang  dapat  dibuktikan  dengan  sah  di hadapan pengadilan bahwa dirinya melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak  pidana  dan  diputus  hukuman  pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  atau  lebih oleh Majelis Hakim.
Seorang  Notaris  wajib  untuk  memiliki  moral  dan  menghormati  serta  menjunjung tinggi  harkat  jabatan  notaris.  Notaris  yang  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari keanggotaan  perkumpulan  merupakan  pemberhentian  Notaris  dari  jabatannya. Pemberhentian tidak hormat tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan Majelis  Pengawas  Pusat.  Setelah  diberhentikan,  maka  seorang  Notaris  tidak  dapat menjadi Notaris kembali.
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…

## b. Tanggung Jawab Perdata
Covernote yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  para  pihak  di dalamnya  demikian  hanyalah  suatu  keterangan  atau  pernyataan  sepihak  dari  Notaris. Tanggung  jawab  perdata  yang  timbul  di  dalamnya  hanya  dapat  dikenakan  terhadap Notaris  yang  menerbitan covernote sendiri.  Hal  ini  disebakan covernote merupakan pernyataan dan janji yang dikeluarkan oleh Notaris terhadap fakta-fakta yang dibuat di hadapannya  atau  dibuat  oleh  Notaris  tersendiri.  Apabila  dalam  keterangan  yang dikeluarkan  oleh  Notaris  tidak  sesuai  dengan  fakta  dan  menimbulkan  kerugian  bagi kreditur maka atas perbuatan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata.  Pertanggungjawaban  perdata  atas  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana dituangkan  dalam  Pasal  1365  KUHP  yakni  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa kerugian kepada pihak lain maka diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

## c. Tanggung Jawab Pidana
Dalam  UU  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  tentang  sanksi  pidana,  demikian  jika terjadi  pelanggaran  maka  Notaris  tetap  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Tuntutan  pidana  dapat dikenakan  jika  secara  sadar  dan  diketahui  oleh  Notaris  bahwasanya  objek  jaminan merupaka  fiktif  maka covernote yang  diterbitkan  tersebut  merupakan  dokumen  palsu. Perbuatan  Notaris  dalam  memalsukan  surat  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  263 KUHP  dapat  dijatuhkan  hukuman  enam  tahun  penjara.  Akan  tetap  (Susanto  & Gunarto,  2018)  menerangkan,  bahwa  dapat  dikatakan  sebagai  surat  palsu  jika  surat- surat tersebut:
a. Menerbitkan hak tertentu;
b. Menerbitkan suatu perjanjian;
c. Menerbitkan suatu pembebasan utang; dan
d. Suatu surat yang dapat dipergunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan atau peristiwa tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, demikian Notaris yang memberikan keterangan yang tidak sesuai  dengan  yang  sebenarnya  terjadi  merupakan  tindak  pidana  pemalsuan  surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP karena atas keterangan palsu yang diterbitkannya tersebut menimbulkan akta perjanjian kredit.
Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  oleh  Bank  untuk  Meminimalisir  Risiko  atas Diterbitkannya Covernote Sebagai  Jaminan  Utang  atas  Sertifikat  Hak  atas  Tanah Oleh Notaris.
Kegagalan  seorang  Notaris  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  menyerahkan sertifikat  hak  tanggungan  dan  menyelesaikannya  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang tertuang dalam surat keterangan yang dibuatnya tentu akan merugikan para pihak dan mempertanyakan  profesionalitas  dan  kredibilitas  Notaris.  Dengan  demikian, diperlukan  adanya  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  banking  principles)
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…
pembiayaan  oleh  bank  terhadap covernote yang  dijadikan  dokumen  pencairan  kredit sejak awal permohonan pembiayaan diajukan hingga lunasnya pembayaran.
Prinsip  kehati-hatian  dilakukan  dengan  menganalisis  secara  akurat  dan  mendalam, penyaluran  yang  tepat,  pemantauan  dan  pengawasan  baik,  memenuhi  syarat  hukum akad  pembiayaan,  serta  adanya  dokumentasi  yang  lengkap  dan  teratur.  Penerapan prudential  banking  principles bertujuan  agar  pembiayaan  dapat  disalurkan  kembali dengan  tepat  waktu.  Bank  sudah  seharusnya  mampu  untuk  menganalisis  kelayakan disalurkannya  dana.  Adapun  penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang  dilakukan  oleh bank yakni :
a. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Saat Permohonan Pembiayaan
Dalam  proses  permohonan  pembiayaan,  prinsip  kehati-hatian  dapat  diterapkan dengan diawali melakukan prosedur Bank Indonesia checking yang tepat untuk melihat kondisi atau status kredit calon nasabah di bank lain. Selanjutnya, pada setiap kegiatan seperti  permohonan  pembiayaan  baru,  perubahan  jumlah  pembiayaan,  ataupun perpanjangan  jangka  waktu  pembiayaan  diperlukan  dokumen  dan  catatan  yang memadai  dengan  permohonan  secara  tertulis  dari  calon  nasabah.  Selanjutnya  dengan memeriksa kelengkapan syarat permohonan calon nasabah.
b. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Saat Analisis Pembiaayaan
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian saat proses analisis pembiayaan dilakukan dengan pengaturan  batas  maksimum  penyaluran  bank  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia. Tidak  hanya  dengan  mengatur  batas  maksimum  penyaluran,  bank  pun  dapat menerapkan  prinsip  5C  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keyakinan  bank  bahwa calon  nasabah  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibannya  pada  bank. Prinsip 5C tersebut, meliputi:
i. Character ,  yakni  bank  harus  melakukan  penilaian  terhadap  kehidupan  pribadi atau  lingkungan  dengan  mencari  informasi  dan  untuk  mengetahui  kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya.
ii. Capital atau  modal  yang  dimiliki  calon  debitur.  Kepercayaan  bank  diperoleh dengan mengetahui modal pribadi calon  debiturnya. Semakin tinggi modal yang dimiliki  calon  debitur,  semakin  besar  pula  kemampuannya  dalam  menjalankan kewajibannya.
iii. Capacity ,  yakni  dengan  melihat  kapasitas  calon  nasabah  dalam  menjalani usahanya dan kemampuan calon nasabah dalam mewakili badan usahanya.
iv. Collateral atau  agunan,  yakni  pencarian  data  serta  informasi  ke  tempat  jaminan calon debitur untuk mengetahui keaadaan dan kebenaran jaminan. Petugas bank akan mencari sumber serta kejelasan bukti kepemilikan atas jaminan tersebut.
v. Condition  of  economy atau  dengan  melihat  kondisi  ekonomi  saat  ini  serta  melihat prospek usaha yang akan dibiayai di masa depan.
c. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Saat Pencairan Pembiayaan
Pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  saat  prosedur  pencairan  pembiayaan  kredit dilakukan  pada  saat  penandatanganan  dokumen  pencairan  kredit.  Dalam  proses tersebut,  petugas  bank  dapat  memastikan  bahwa  para  pihak  dan  notaris  hadir  saat penandatanganan.
d. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Setelah Pencairan Pembiayaan Pembiayaan kredit bukanlah proses terakhir pembiayaan kredit. Setelah pembiayaan dilakukan,  maka  bank  perlu  untuk  melakukan  pemantauan  dan  mengawasi pembiayaan  dalam  menjamin  bahwa  pembiayaan  telah  digunakan  sesuai  dengan permohonan.  Pemantauan  serta  pengawasan  dapat  dilakukan  dengan  kunjungan ataupun monitoring jarak jauh.

## Simpulan
Pertama  Covernote merupakan  perikatan  yang  lahir  atas  perjanjian  sehingga dikategorikan  sebagai  suatu  perjanjian  sepihak  yang  mengikat  Notaris  dan  tidak mengikat  kreditur  ataupun  debitur.  Akan  tetapi,  memiliki  akibat  hukum  kepada kreditur  dan  debitur  di  mana  Notaris  akan  menjanjikan  untuk  melakukan  atau membuat  akta-akat  yang  terdaapat  dalam covernote demi  kepentingan  kreditur sehingga  suatu covernote dapat  dikatakan  sebagai  dokumen  hukum. Kedua ,  bentuk pertanggungjawaban  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  atas  perbuatannya  ialah dituntut  pertanggungjawabana  secara  perdata  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum ataupun  wanprestasi.  Demikian  dengan  usulan  dari  Majelis  Pengawas  Pusat,  seorang Notaris  pun  dapat  diberhentikan  oleh  Menteri. Ketiga ,  keberadaan covernote sebagai suatu syarat pencairan kredit tidak memiliki kepastian hukum sebab tidak ada undang- undang yang secara jelas mengaturnya. Selanjutnya,  bank perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian  terhadap  pembiayaan  sejak  permohonan  diajukan  hingga  lunasnya pembayaran.

## Daftar Pustaka
Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Jurnal Akta , 5 (1), 288 – 294.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1).
Susanto, E. A., & Gunarto, G. (2018). Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu DitinjauDari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1).
Widjaja, A. M., Widyantoro, V. G., Larasati, E. I., Irianti, L. N., & Maharani, R. A. C. A. (2020).  Tanggung  Gugat  terhadap  Pembebanan  Hak  Tanggungan  atas  Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung. Jurnal Mercatoria , 13 (2), 106 – 117. Yulianti,  E.  D.,  &  Anshari,  T.  (2021).  Pertanggungjawaban  Hukum  bagi  Notaris  dalam Membuat Akta Otentik Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Aurelia Fanniabelle 1 , FX Arsin Lukman 2, Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote…
tentang  Jabatan  Notaris. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , 6 (1), 45 – 54.